Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 131 - 147

## FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: KAJIAN LINTASAN TAFSIR DAN ISU GENDER
Wely Dozan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia welydozan77@gmail.com

## ABSTRACT
The  focus  of  this  research  is  to  analyze  polygamy  in  the  discourse  of  thought  and  gender  issues  that  seen  as  an environment  and  have  a  detrimental  impact  on  women..  The  research  approach  is  literature  study  in  answering research  problems  through  various  literatures,  namely  books,  journals,  articles,  and  supporting  references.  The results  of  this  study  indicate  that  polygamy  in  the  concept  of  gender  has  occurred  violence  against  women  in  all actions  based  on  differences  in  sex  through,  physical,  sexual,  and  psychological,  including  on  certain  threats. Violence against women, especially in domestic relationships, is often referred to as gender-based violence. The study of interpretation as a solution to eliminating problems and upholding justice through a contextual interpretation and paying attention to the objectives of the Qur'an for society, namely by means of monogamy (marrying someone) and rejecting polygamy in the context of marriage. The jargon of tafsir scholars in understanding the text of the Koran, namely "Shalihun likulli zammani wa makkani" according to the circumstances of time and place. So that the Al- Qur'an is not actually an implementation as a concept to do polygamy for men, but the Al-Quran is implemented based on contextual, namely monogamy as an effort to uphold women's justice.
Keywords: Gender , Interpretation, Polygamy, Violence

## ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis poligami dalam wacana pemikiran tafsir dan isu gender yang dipandang sebagai salah satu diskriminasi dan berdampak merugikan perempuan. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan  studi  literatur  melalui  berbagai  media  yaitu  buku,  jurnal,  artikel,  dan  referensi  yang mendukung.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  poligami  dalam  konsep  gender  telah  terjadi kekekerasan  terhadap  perempuan  dalam  semua  tindakan  berdasarkan  perbedaan  jenis  kelamin melaui,  fisik,  seksual,  dan  psikologis,  termasuk  pada  ancaman  tertentu.  Kekerasan  terhadap perempuan, khususnya dalam hubungan rumah tangga, sering disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Kajian tafsir sebagai solusi untuk menghilangkan problematika dan menegakkan keadilan melaui  tafsir  bernuasa  kontekstual  dan  memperhatikan  tujuan  Al-Qur’an  bagi  masyarakat  yaitu dengan jalan monogamy (menikahi satu orang) dan menolak poligami. Adapun jargon ulama tafsir dalam  memahami  teks  Al-Qur’an  yaitu  “Shalihun  likulli  zammani  wa  makkani”  sesuai  keadaan waktu dan tempat. Sehingga Al-Qur’an sejatinya bukan dipahami sebagai konsep untuk melakukan poligami  bagi  laki-laki,  melainkan  Al-Qur’an  dipahami  berdasarkan  kontekstual  yaitu  monogami sebagai salah satu upaya untuk menegakkan keadilan terhadap perempuan.
Kata Kunci: Gender , Kekerasan, Poligami, Tafsir
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 131 - 147

## PENDAHULUAN
Diskursus tentang penafsiran poligami dalam sudut pandang pemikiran tafsir dan konsep gender  menjadi  hal penting  untuk  dilihat  kembali  dalam  sebuah  kajian.  Poligami  sering  menjadi bahan  diskusi  dan  mengandung  beberapa  implikasi  bagi  perempuan  ( Elimartati ,  2011).    Hal  ini yang menyebabkan poligami semakin menjadi tema yang hangat dan mengakar dalam perspektif para pemikiran Islam untuk menguak dan reinterpretasi kembali teks Al-Qur’an yang membicarakan isu poligami dalam Islam (Mustafa, 2012)
Maraknya dimensi dan penafsiran ayat-ayat poligami khususnya Q.S. an-Nisa’ (4): 3 dalam era kekinian ini lebih merumuskan sebagai konsep kekerasan dan ketikadilan terhadap perempuan. Hampir  semua  tafsir,  baik  tafsir  yang  bernuasa  ke-Indonesiaan 1 dan  pemikiran  modernitas 2 memahami  konsep  Al-Qur’an  bukan  perintah  untuk  melakukan  poligami.  Namun  lebih  kepada konsep yang ideal yaitu monogami (menikah dengan satu orang) sebagai salah satu upaya untuk melindungi  kekerasana  terhadap  perempuan  (Ahmad  Baidhowi,  2016).Karena  monogami  adalah bentuk perkawinan yang hanya memperbolehkan suami mempunyai satu istri. Perkawinan model monogami  ini  dalam  realitasnya  lebih  banyak  diparaktekkan  dalam  kehidupan,  karena  dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia (Zunly Nadia, 2017).
Hal  tersebut  menjadi  dukungan  dan  menolak  poligami  sebagai  kekerasan  terhadap perempuan.  Poligami  dipandang  sebagai  menjatuhkan  dan  merugikan  perempuan.  Sebagaimana “Siti  Musdah  mulia”  memberikan  contoh  kasus  yang  ada  di  Tunisia  terkait  undang-undang perkawinan  melalui  ( Majalat  al-  Ahwal  al-  Syaikhshiyyah )  Nomor  66  Tahun  1945  yang  berisi melarang poligami sebagai salah satu alasan besarnya yaitu poligami hanya pada era perkembangan Islam, tetapi dilarang setelah masyarakat Islam menjadi masyarakat beradab dan berbudaya. Syarat mutlak diperbolehkan poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri (Musdah Mulia, 2007)
1 Beberapa  tokoh  Indonesia  dalam  tafsirnya  bahwa,  Al-Qur’an  pada  hakikatnya  bukan  menganjurkan terhadap  melakukan  sebuah  poligami  namun  demikian  lebih  menitik  beratkan  pada  aspek  monogami  atau  dapat diklasifikasi Q.S. an-Nisa’ (4): 3 berbicara terhadap anak-anak yatim. Poligami peraturan tentang poligami merupakan suatu hal yang sangat kecil untuk diterapkan hanya orang-orang yang sangat membutuhkan. Hendaknya di tinjau dari aspek ideal baik, dan buruknya dan dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam kondisi yang mungkin terjadi. Baca M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah ( Pesan dan Keserasian Al-Qur’an ), Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 410.  Begitu  juga  pandangan  Hamka  dalam  penafsiranya,  poligami  pada  prinsipnya  untuk  memenuhi  hak  dan  anak yatim  pada  saat  itu,  karena  hal  ini  berdasarkan  kesejarahan  Al-Qur’an  itu  diturunkan.  Maka  kesimpluan  dari  tafsir adalah monogami sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan sosial bagi umat. Lihat Haji Abdullah Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar , Juz ke-4, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 237 2 Fazlur  Rahman  dan  Nasr  Hamid  Abu  Zaid  dalam  kajian  pemikiran  kontemporer  menganggap  bahwa, Konsep Al-Qur’an khususnya Q.S. An-Nisa’ (4): 3 adalah konsep tentang kemonogamian laki-laki dan tidak ada istilah untuk  melakukan  poligami  jika  kajian  terhadap  penafsiran  Al-Qur’an  secara  kritis.  Poligami  adalah  perintah  untuk menyesuaikan zaman terdahulu. Sehingga konteks kekinian saat ini bukan untuk diterapkan poligami atau menikahi dua,  tiga,  bahkan  sampai  empat  perempuan.  Namun  konsep  keadilan  dalam  sistem  pernikahan  adalah  menikahi seseorang  yaitu  monogami  sebagai  solusi  dalam  menegakkan  keadilan  terhadap  perempuan.  Baca  selengkapnya, Fazlurrahman, Islam , Ter. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 44. dan Taufik Adnan Rahkmat, Islam dan Tantangan Modernitas ( Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman ), (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 158. Nasr Hamid Abu Zaid, Wada’ ir Al-Khaif: Qira’ah Fi Kitab Al Mar’ah , (Bairut: Dar Al-Baidha, Cet.III2004), hlm. 287-288.
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 131 - 147
Melihat indikasi diatas bahwa perdebatan seputar isu poligami tidak cukup melalui kajian tafsir  dan  pemikiran.  Namun  poligami  telah  menyirat  ke  dalam  realitas  sosial  masyarakat  Islam (Moh.  Mardi,  2017).    Hal  ini  yang  menjadi  asumsi  dasar  sekaligus  alasan  melakukan  penelitian tentang kekerasan poligami terhadap perempuan dalam kajian lintasan tafsir dalam konsep gender.
Ada  beberapa  penelitian  yang  dilakukan  terkait  isu  poligami,  antara  lain  yang  dilakukan Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin tentang “penggunaan hadits-hadits poligami dalam tafsir Ibn Katsir”. Hasil penelitian ini menjelaskan penggunaan hadis-hadis mengenai poligami dengan menggunakan  analisis  historis  dan  sosial  kultural.  Interpretasi  Q.S.  An-Nisa’  ayat  3  dalam perspektif  Ibn  Katsir  dipahami  sebagai  teks-teks  adanya  kebolehan  dan  tidak  ada  pelarangan poligami.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  poligami  secara  historis  tetap  saja  diperbolehkan karena hal ini didukung dalam hadits-hadits sahih dan riwayat-riwayat sahabat lainya ketika pada saat itu telah menerapakn sistem poligami ( Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin, 2016).
Penelitian Ali Imra yang berjudul Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan, secara spesifik  menjelaskan  bahwa  dalam  perkawinan  tidak  ada  istilah  poligami.  Poligami  dalam implementasinya  bukan  merupakan  syari`at  Islam.  Hakikat  perkawinan  adalah  reunifikasi  dua sosok  manusia  beda  jenis  kelamin  yang  terdiri  dari  unsur  jiwa  dan  raga  menyatu  menjadi  satu dalam  sebuah  bingkai  untuk  mewujudkan  apa  yang  disebut  kesejahteraan  lahir  batin.  Keadilan merupakan kemampuan suami untuk mendistribusikan kebutuhan kualitatif dan kuantitatif secara sama kepada isteri, anak, dan keluarga. Keadilan sebagai syarat poligami sulit bahkan mustahil bisa dicapai.  Poligami  identik  dengan  eksploitasi  terhadap  wanita  demi  kepentingan  dan  keserakahan nafsu seksual (Ali Imran, 2012).
Khozainul  Ulum  meneliti  tentang  pemikiran  Amina  Wadud  Muhsin  tentang  poligami menghasilkan  dan  melahirkan  konsep  poligami  dalam  perspektif  tafsir  kontemporer  yang mencoba  merekontruksi  metodologis  melalui  hermeneutika,  melahirkan  beberapa  argumen  yang cukup  resrepentatif  yaitu,  p ertama ,  persoalan  poligami  dengan  anak  yatim  memiliki  keterkaitan yang  erat. Kedua ,  menolak  pembenaran  umum  yang  selama  ini  dijadikan  legitimasi  bagi diperbolehkannya  poligami,  semisal  perempuan  mandul  dan  nafsu  seks  laki-laki  lebih  besar. Amina Wadud cenderung menolak poligami. Ketiga , Perempuan yang boleh dipoligami adalah anak yatimnya, karena alasan yang paling mendasar diberlakukannya poligami adalah untuk mencegah salah kelola ( mismanagement ) terhadap harta sekaligus menyantuni anak-anak yatim. Keempat , Amina Wadud  mengkaitkan  Q.S.  an-Nisâ’  ayat  129  dengan  Q.S.  an-Nisâ’  ayat  3  dan  menyimpulkan bahwa seorang suami tidak akan mampu berbuat adil kepada para isteri dan karenanya poligami dilarang. Kelima , memaknai keadilan dengan keadilan yang bersifat materi dan immateri. Keadilan materi  adalah  dengan  memberikan  nafkah  dan  mengakses  harta  anak  yatim  melalui  tanggung
jawab manajemen. Sedangkan keadilan immateri adalah keadilan sosial yang meliputi kualitas dan kesamaan  dalam  hal  cinta,  kasih  sayang,  dukungan  spiritual,  moral  dan  intelektual ( Khozainul Ulum, 2017).
Penelitian Ahmad Baidhowi tentang penafsiran feminis muslim terhadap ayat Al-Qur’an tentang  poligini,  memperbincangkan  problematika  dan  wawasan  baru  tafsir  feminis  yang merupakan kontroversial. Beberapa mufassir klasik ketika menafsirkan teks-teks Al-Qur’an yang bernuasa gender selalu dipahami dan cenderung mendukung  pihak-pihak laki-laki. Beberapa tafsir kontemporer  mencoba  dan  memperjuangkan  perempuan  melalui  tafsirnya  yang  bernuasa kontekstual  dan  memperlihatkan  kesetaraan  perempuan  dengan  laki-laki,  mereka  cenderung menolak  institusi  ini  karena  hal  itu  dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  subordinasi  perempuan oleh  laki-laki.  Para  feminis  (Muslim)  beranggapan  bahwa  ajaran  Islam  tentang  pernikahan sesungguhnya mengajarkan perkawinan monogomi ( Ahmad Baidhowi, 2009).
P enelitian  yang  dilakukan  Mansur  tentang  dekonstruksi  tafsir  poligami  mengurai dialektika  antara  teks  dan  konteks,  menguraikan  bahwa  perdebatan  wacana  tafsir  ayat  poligami hingga  kini  tak  pernah  usai.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  prinsip  penafsiran merupakan  salah  satu  cara  alternatif  ketika  memperpadukan  antara  teks  dan  konteks.  Jika dipahami secara teks, dalam benak para mufassir cenderung membolehkan poligami dan dalil-dali dasar  dilegitimasi.  Namun  demikian,  dalam  konteks  problematika  kekinian  akan  terjadi pertentangan dan tidak  akan menemukan jalan idealnya, sehingga Monogami, lebih penting lagi, adalah juga menjadi norma yang sangat penting dalam kehidupan modern sekarang ini. Sensibilitas masyarakat modern telah terbentuk dalam  norma semacam ini, sehingga mereka melihat praktek poligami hanyalah  semacam  "warisan"  dari  masa  lampau  yang  "jahiliyah".  Praktek  poligami  juga dianggap sebagai bagian dari feodalisme pra-modern ( Mansur, 2005).
Dari beberapa tinjauan dan literatur yang disebutkan diatas, belum terlihat ada pemetaan yang  jelas  sistematis  dalam  membicarakan  fakta  poligami  sebagai  bentuk  kekerasan  terhadap perempuan  dalam  lintasan  tafsir  dan  realitas  sosial.  Beberapa  penelitian  sebelumnya  hanya diungkapkan  pro-kontra  seputar  konsep  poligami  dalam  pernikahan.  Penelitian  ini  adalah  untuk melacak  kembali  mengapa  terjadi  pergeseran  penafsiran  dan  bagaimana  terjadinya  proses pergeseran  ayat  tersebut,  baik  tafsir  klasik  hingga  kontemporer.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini memiliki  nilai  kebaruan  dan  kontribusi  pengetahuan  ( contribution  to  knowledge )  yang  cukup segnifikan dalam studi Al-Qur’an.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Metode deskriptif  dapat  diuraikan  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan  fakta yang tampak atau  sebagaimana  adanya. Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  kualitatif  yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis (Moleong, 2013). Metode penelitan adalah library  research (penelitian  pustaka). Dalam  penelitian  ini,  penulis  mendeskripsikan  dan memaparkan  penafsiran  tentang poligami  dalam  wacana  pemikiran  tafsir  dan  isu  gender  yang dipandang  sebagai  salah  satu  diskriminasi  dan  berdampak  merugikan  perempuan.  Pendekatan penelitian  yaitu  pendekatan  studi  literatur  melalui  berbagai  media  yaitu  buku-buku  tafsir,  jurnal, artikel, dan referensi lain yang mendukung.

## Konsep Poligami dalam Lintasan Tafsir
Dalam  bahasa  Arab,  poligami  disebut ta’did  zaujah (bilangan  pasangan).  Kata  poligami terdiri atas kata poli, artinya banyak dan gami, artinya istri. Jadi, poligami adalah kawin banyak atau suami memilki istri banyak atau pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu  istri ( Mahmud  Bunyamin,  Agus  Hermanto,  2017). Sebagaimana  yang  termuat  dalam  Q.S.  an- Nisa’[4]: 3 sebagai berikut:
ْْنِإ َو ْ ْْمُتْف ِخ ْ لاَأ ْ اوُطِسْقُت ْ يِف ْ ىَماَتَيْلا ْ اوُحِكْواَف ْ اَم ْ َْباَط ْ ْْمُكَل ْ َْهِم ْ ِْءاَسِّىلا ْ ىَىْثَم ْ َْثلاُث َو ْ َْعاَب ُر َو ْ ْْنِإَف ْ ْْمُتْف ِخ ْ لاَأ ْ اوُلِدْعَت ْ ْ ةَد ِحا َوَف ْ ْْوَأ ْ اَم ْ ْْتَكَلَم ْ ْْمُكُواَمْيَأ ْ َْكِلَذ ْ ىَوْدَأ ْ لاَأ ْ اوُلوُعَت ْ ( ٣ ) ْ
Artinya: Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hakhak)  perempuan  yang  yatim (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua, tiga  atau  empat.  kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  Maka  (kawinilah) seorang  saja  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada tidak berbuat aniaya (Kementerian Agama RI, 2016).
Ayat  tersebut  menunjukkan  adanya  kebolehan  poligami.  Begitu  juga  yang  diungkapkan beberapa mufassir ,  diantaranya  Ibnu  Katsir  dalam  tafsirnya  yang  mengatakan,    poligami  pada dasarnya  diperbolehkan.  Hal  ini    sesuai  dengan  riwayat  Ibnu  Abbas  dan  jumhur  ulama,  karena konteks ayat adalah menyebutkan nikmat dan diperbolehkan (Imam Ibnu Katsi r, 2015). Sedangkan penafsiran  Al-Qurtubi  terhadap  poligami  sebenarnya  tidak  jauh  dengan  mufassir  yang  lainya, dalam  arti  poligami  ini  sebenarnya  diperbolehkan  dengan  sebab  berlaku  adil.  Poligami  dalam penafsiran al-Qurtubi bisa dilarang dengan sebab tidak mampu berlaku adil dalam memberi mahar dan  nafkah  kepadanya  melebihi  mahar  dan  nafkah  terhadap  istri-istri  lainya  (Syaikh  Imam  Al- Qurthubi , 2008).
Sebagaian  ulama  tafsir  pada  era  klasik  cenderung  memehami  ayat  secara  tekstual  tanpa menimbangi secara kontekstual dari ayat tersebut.  Seakan-akan ayat  tersebut  adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan  lain.  Pengertian  semacam  ini  dalam  ayat  tersebut  bukanlah  sebagai  hasil  dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap  anak  perempuan  yatim,  maka  ia  berhak  untuk  menikahi  wanita  lebih  dari  seorang. Sebaliknya  jika  takut  tidak  dapat  berbuat  adil  ia  dibolehkan  menikah  dengan  perempuan  lain. Karena  berlaku  adil  yang  dimaksudkan  adalah  perlakuan  yang  adil  dalam  meladani  isteri  yang bersifat lahiriah ( Slamet Abidin, 1999).
Dalam lintasan tafsir era kontemporer bahwa, Q.S. an-Nisa’ (4): 3 telah menjadi diskursus dan  mengundang  sejumlah  para  pemikiran  tafsir  kontemporer  untuk  melakukan  rekonstruksi metodologi  dan  “ Shifting  Paradigm ” 3 yaitu  menggeser  konsep  berpikir  dan  makna  teks  agar menemukan keilmiahan dan penafsiran yang baru. Sehingga konsep era kontemporer lebih pada aspek  monogami  bukan  pada  poligami.  Sebagaimana  dalam  perspektif  Rahman  yaitu  poligami sebenarnya dilarang karena implikasi terhadap wanita terjadi kerusakan moral dan ketidak adilan khususnya  kaum  perempuan.  Hal  ini  yang  perlu  direkontruksi  lagi  dalam  pemikiran  Rahman melalui kajian hermeneutika sebagai teori bahkan kerap kali dijadikan sebagai dasar penafsiran teks yang  bersifat  terbuka  dan  dapat  di  interpretasikan  oleh  siapapun.  Karena  itu,  sebuah  teks  tidak harus  dipahami  berdasarkan  ide  si  pengarang  melainkan  berdasarkan  materi  yang  tertera  dalam teks itu sendiri (Syahiron Syamsudin, 2010).
Menurut M.Quraish Shihab, jika ayat tersebut tatap akan dipahami sebagai ayat poligami itu  adalah  pintu  kecil  untuk  dilakukan.  Shihab  menjelaskan  Adil  dalam  konteks  poligami  sangat tidak  bisa  dilakukan  dan  menimbulkan  dampak  kekerasan  terhadap  perempuan.  Kesimpulan Shihab mengantarkan bahwa, poligami bukan sebagai salah satu upaya yang dipahami selama ini melainkan  pintu  kecil  untuk  melakukan  poligami  sehingga  monogamy  sebagai  salah  satu  cara alternatif  untuk  menegakkan  keadilan  terhadap  masyarakat  dan  umat  (M.  Quraish  Shihab,
3 Shifting  paradigm merupakan  salah  satu  yang  menyebabkan  proses  berkembang  terhadap  penafsiran. Sebagaimana  di  era  modern-kontemporer  pradigma  berpikir  lebih  menekankan  pada  aspek  sosial  yang  melingkupi sipenafsir seperti yang telah dipaparkan diatas, sebenarnya keterkaitan antara pemahaman sosial historis dengan teori ini yang mencakup tentang pemahaman sekarang atau situasi dan kondisi yang melingkupi para penafsir kontemporer saat ini. Untuk itu dalam mengungkapkan pesan-pesan teks supaya objektif sebenarnya dituntut untuk meningglakan pra-pemahaman dalam arti pemahaman terhadap teks ayat-ayat al-Qur’an harus berdasarkan probem yang dihadapi saat  ini  (konteks  mempunyai  konteks  tersendiri),  maka  untuk  menafsirkan  dan  memahami  teks  diperlukan  kajian sosial dimana teks tersebut muncul dalam tahap aplikasi Rahman juga tidak menggunakan makna literal teks tapi ideal moral  dari  teks.  konsepparadigm  mengantarkan  kepada  konstruk  berpikir  yang  mampu  menjadi  wacana  untuk menemukan keilmiahan yang terdapat dalam konseptualisasi menjadi wacana untuk menemukan ilmiah atau revolusi yang  baru.  Baca,  Thomas  S.  Kuhn, The  Structure  of  scientefic  Revolution, (Chicago:  Univesity  of  Chicago  Press,  1996), hlm.43. Lihat. Yeremias Jena, “ Thomas Kuhn Tentang Perkembangan Sains dan Kritik Larry Laudan ,” Melintas. 2012 dan Mu’ammar Zayn Qadafy, “ Revolusi Ilmiah Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) dan Relevansinya Bagi Kajian Keislaman ”, hlm.
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 131 - 147
2017).Hal  in  memperlihatkan  tujuan-tujuan  dan  fungsi  Al-Qur’an  dihadirkan  kemjuka  bumi. Meminjam istilah Abdul Mustaqim memberikan argumen terkait metodologi tafsir maqashidi yaitu mengeluarkan  nilai-nilai  dalam  rangka  merealisasikan  kemaslahatan  bagi  manusia(Abdul Mustaqim, 2019)
Tafsir  kontemporer  ini  bersemangat  mengembalikan  Al-Qur’an  sebagai  kitab  petunjuk. Sebelum itu, Alquran bagi mufasir kontemporer diasumsikan sebagai wahyu yang progresif, maka mereka  mengembangkan  suatu  medel  pembacaan  yang  lebih  kritis  dan  produktif.    Selain  itu penafsir klasik juga menyakini bahwa Alquran tidaklah turun pada masyarakat hampa budaya, Ia lahir dalam struktur bangsa Arab abad ke tujuh. Ia juga ditulis dengan berpijak pada aturan-aturan budaya  bangsa  Arab  selama  dua  puluh  tahun.  Maka  petunjuk-petunjuk  Al-Qur’an  yang  bersifat universal  juga  dapat  dirumuskan  dengan  mepertimbangkan  situsi-historis  masa  itu,  untuk kemudian dirumuskan kembali sesuai dengan konteks kekinian melalui pemahaman (Muhammad Syahrur, 2004).

## ANALISIS KEKERASAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF GENDER
Dalam perspektif Islam, isu gender hal yang menarik dibicarakan pada kalangan akademisi. Karena  banyak  hal  yang  ingin  kita  pelajari  untuk  dapatkan  dan  mengetahui  nilai-nilai  dari  sudut pandang Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Mendengar sebutan gender tentu dipikiran kita timbul  diskriminasi  pada  wanita  dan  penghilangan  hak  terhadap  mereka.  Gender  yang diperjuangkan  dari  kalangan  akademisi  ataupun  dari  kalangan  yang  menganggap  bahwa  Islam adalah  agama  yang  memicu  kehadiran  isu  gender  tersebut  di  dunia  ini.  Tentunya  para  orientalis yang berbasis misionaris ini ingin mendiskreditkan ummat Islam dan menyudutkan dengan opini sepihak dengan mengangkat isu gender dan Islam ( Mansour Faqih, 2006).
Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban yang ada pada anatomi manusia, hak dan  kewajiban  tetap  sama  dalam  islam  bagi  kedua  hamba  tuhan  yang  berdeda  tersebut.  Sebab Islam  memprioritaskan  konsep  keadilan  bagi  siapapun  dan  untuk  siapapu  tanpa  melihat  jenis kelamin  mereka.  Islam  adalah  agama  yang  telah  membebaskan  belenggu  tirani  perbudakan, persamaan hak dan tidak pernah menonjolkan salah satu komunitas otonomi saja. Karena Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi ummat manusia ( Mansour Faqih, 2006).
Dalam bukunya Women’s Studies Encyclopedia, gender ialah suatu konsep kultural yang berkembang  di  masyarakat  yang  berupaya  membuat  perbedaan  peran,  prilaku,  mentalitas  dan karakter emosional laki-laki dan wanita (Leonard Grob , Riffat Hasan dan Hain Gordon, 1993) . Secaran umum, gender adalah perbedaan yang tanpa antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dominannya perspektif perempuan sering mengakibatkan jalan buntu
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 131 - 147
dalam mencari solusi yang diharapkan, karena pada akhirnya solusi kerap sekali bersumber pada kaum laki.
Konsep gender merupakan salah satu peran penting   ketikapara  mufassir  mendialogkan antara  teks  dengan  relaitas  terutama  pada  perkembangan  tafsir  era  moder-kontemporer  agar mempertimbangkan hak-hak dan kesetaraan yang dimiliki oleh perempuan. Secara teoritis gender mempunyai  arti  tentang  perbedaan  yang  tampak  pada  laki-laki  dan  perempuan  baik  dari  sisi perilaku,  peran,  mentalitas,  dan  karakteristik  emosional  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang berkembang dalam masyarakat (Mufidah, 2003).
Dalam hal penafsiran, gender sebagai salah satu hal yang diperhatikan ketika memahami teks dengan realitas yang dihadapi masayarakat, memperhatikan hadirnya gender dalam penafsiran merupakan  relasi  yang  sangat  penting.  Lebih-lebih  ketika  ayat-ayat  tersebut  berbasis  kesetaraan maka dalam konteks penafsiran harus memandang bagiamana kemudian implikasi-implikasi yang akan terjadi  terutama dalam perempuan dan membumikan sebuah keadilan. Transgender, dalam masyarakat  kita,  mencakup  semua  ras,  etnis,  kelas  agama  dan  sosial( Lodhi  Kaniz  Fatma  Niyaz Ahmed, 2020)
Perlindungan  terhadap  hak-hak  perempuan  dalam  teks  penafsiran  yang  dilakukan  oleh beberapa pemikiran termasuk dalam kajian tafsir untuk dibongkar melalui feminis yang berusaha menerapkan konsep “kesetaraan gender” dengan cara menafsirkan ulang ayat-ayat yang dianggap merugikan  perempuan  yang  selama  ini  diterapkan  di  tengah  masyarakat  Islam  adalah  hasil konstruksi  kaum  laki-laki.  Hemat  penulis  bahwa,  sistem  patriarkhi  dan  ketidaksetraan  gender dalam kondisi masyarakat saat ini adalah kurangnya pemahaman agama juga dapat mengakibatkan terjadinya  kekerasan,  atau  orang  yang  tidak  memahami  suatu  konteks  agama  dengan  benar sehingga agama seolah dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan sehingga menyebabkan ketimpangan relasi gender antara laki-laki  dan  perempuan, 95%  kekerasan  yang  sering  terjadi, korbannya  adalah  perempuan.
Oleh  karena  itu,  dibalik  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  mengakibatkan  dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan  bagi  mereka, yang  telah  melembaga  dalam  ruang-ruang  kehidupan  masyarakat  melalui penempatan  posisi laki-laki    sebagai   pemegang   otoritas    dalam    segala    relasi    antar    manusia    baik    dalam  ruang publik    maupun    domestik,    bahkan    mengejawantah    dalam    ruang-ruang    ekonomi,    politik maupun .agama.
Para  feminis  berargumentasi  bahwa  dalam  masyarakat  dengan  kultur  patriarkhi yang menyebabkan    adanya    ketimpangan    relasi    gender    antara    laki-laki    dan    perempuan  ,95% kekerasan yang  sering  terjadi,  korbannya  adalah  perempuan.  Hal  tersebut  dipertegas  oleh
John  Galtung  bahwa, dalam  realitasnya  kekerasan  bentuk  apapun  pasti  melibatkan  dua  relasi yang  tidak  seimbang,  yaitu  ada pihak  yang  kuat  sebagai  pelaku  dan  yang  lemah  sebagai korban.  Oleh  karena  itu  para  feminis mengindetikan  bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan sama  dengan  kekerasan  berbasis  gender (B.  Rudi  Harnoko, 2010)
Hemat  penulis,  asumsi-asumsi  dasar  lahirnya  kekerasan  terhadap  poligami  tentu  sangat dipengaruhi  oleh  kerasanya  perhatian  gender  dalam  perempuan  untuk  memberikan  sebuah keadilan dan melindungi terhadap hak-hak perempuan. Asghar Ali Engineer menjelaskan bahwa, gender adalah sebagai salah satu upaya untuk menegakkan keadilan pada perempuan. Jika melacak sejarah pada masyarakat pra-Islam, seorang laki-laki biasa melakukan perkawinan poligami dengan jumlah isteri tidak terbatas. Para suamilah yang memilih hak sepenuhnya untuk memutuskan siapa yang  ia  sukai,  dan  menikahi  perempuan  berdasarkan  keinginan  sendiri.  Sementara  perempuan tinggal  menerima  takdir  tanpa  ada  kesempatan  untuk  menayakan  proses  keadilan.  Meskipun  al- Qur’an  membolehkan  laki-laki  untuk  beristri  lebih  dari  satu,  akan  tetapi  poligami  hanya  bisa diterima apabila memenuhi syarat keadilan suami kepada istri-istrinya (Agus Nuryanto, 2001).
Kesetaraan  gender  dalam  segala  aspek  kehidupan  termasuk  kehidupan  keluarga, didasarkan pada adanya perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan masing-masing individu sehingga pada setiap peran yang dilakukan akan memiliki perbedaan. Kesetaraan gender juga tidak berarti menempatkan  segala  sesuatu  harus  sama,  tetapi  lebih  pada  pembiasaan  yang  didasarkan  pada kebutuhan  spesifik  masing-masing  anggota  keluarga.  Kesetaraan  gender  dalam  keluarga mengisyaratkan  adanya  keseimbangan  dalam  pembagian  peran  antar  anggota  keluarga  sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Dengan demikian, tujuan serta fungsi keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab dalam pembentukan manusia yang berkualitas dapat tercapai.
Ditinjau  dari  beberapa  tafsir  ulama  klasik  hingga  kontemporer  bahwa  konsep  poligami merupakan  wacana  yang  sering  diperdebatkan  dalam  beberapa  penafsiran  melalui  kasus-kasus soasial. Hemat penulis, hal ini sebagai salah satu upaya untuk membuktikan terjadinya pergeseran penafsiran melalui realitas yang dihadapai oleh berbagai masyarakat. Sebagaimana penelitian yang dilakukan  “Siti  Hikmah”  Fakta  Poligami  Sebagai  Bentuk  Kekerasan  Terhadap  Perempuan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang poligami sebagai bentuk kekerasan  terhadap  perempuan sehingga  banyak  merugikan  masyarakat,  banyak  penderitaan  yang  timbul  akibat  poligami. Penderitaan tersebut dialami baik istri pertama juga istri yang lainnya serta anak-anak. Berdasarkan data dari 106 kasus poligami yang didampingi oleh LBH APIK Jakarta tahun 2001-2005, poligami memperlihatkan  bentuk-bentuk  kekerasan  terhadap  istri-istri  dan  anak-anak  mereka,  mulai  dari tekanan  psikis,  penganiayaan  fisik,  penelantaran  istri  dan  anak-anak,  ancaman  dan  teror  serta pengabaian hak seksual istri.  Sebagaimana dapat dilihat dalam table 1 sebagai berikut:
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 131 - 147
Tabel 1. ( Siti Hikmah, 2012) Dampak poligami Terhadap Istri Pertama No Jenis Dampak Jumlah Variasi Dampak 1 Tidak diberi nafkah 31 2 Tekanan psikis 21 3 Penganiayaan fisik 7 4 Diceraikan oleh suaminya 6 5 Diterlantarkan/ ditinggalkan suami 23 6 Pisah ranjang 11 7 Mendapat teror dari istri kedua 2 8 Jumlah 107
Sumber Catatan: ada istri yang menerima dampak lebih dari satu.
(Sumber: LBH APIK Jakarta, 2005)
Menurut penemuan Rifka Annisa WCC25, perempuan yang hidup berumah tangga sangat rentan  tehadap  tindak  kekerasan  dari  pasangan  hidup  yang  memiliki  affair  dengan  perempuan lain.26  Dan  hal  itu  tentu  juga  terjadi  pada  perkawinan  yang  tidak  resmi.  Sebagaimana  terlihat dalam  tabel  2  dan  tabel  3  tentang  status  korban  kekerasan.  Dan  hal  itu  tentu  juga  terjadi  pada perkawinan yang tidak resmi. Sebagaimana terlihat dalam tabel 2 dan tabel 3 tentang status korban kekerasan.

## Tabel 2. ( Siti Hikmah, 2012).
Presentase Kekerasan terhadap Perempuan dari
Pasangan Hidup yang Memiliki Affair dengan Perempuan lain No Kekerasan Emosional Persentase 1 Kekerasan emosional 46,1 2 Kekerasan fisik 29,4 3 Kekerasan ekonomi 5,6 4 Kekerasan seksual 18,9
Sumber: Rifka Annisa WCC, 2001
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 131 - 147

## Tabel 3. Status Korban yang Mengalami Kekerasan
No Status Korban Jumlah 1 Dipoligami resmi 2,5 2 Poligami sirri 5,1 3 Korban selingkuh 36,3 4 Ditinggal pergi suami 2,5 5 Dicerai 4,2 6 Istri kedua 0,4 7 Dijadikan wil-wanita idaman lain 0,4

## Sumber: Rifka Annisa WCC, 2001
Dampak  poligami  pada  tabel  diatas  merupakan  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan, bahkan dapat diartikan penindasan yang merugikan perempuan. Tidaklah mengherankan apabila sejumlah  Negara  Islam  seperti  Turki,  Tunisia  dan  Siria  melarang  dilakukannya  praktek  poligami ini.  Mengutip  Habib  Ruqoyba,  mantan  Presiden  Tunisia,  bahwa  “keluarga  adalah  tonggak masyarakat  dan  keluarga  dapat  berhasil  dengan  baik  dengan  dasar  saling  menghormati  dan menghargai antar pasangan. Salah satu bentuk saling menghargai dan menghormati adalah dengan melaksanakan pernikahan monogamy (Siti Hikmah, 2012).
Dalam perspektif ulama tafsir modern-kontemporer berupaya untuk menegakkan keadilan dan  menjaga  kehormatan  terhadap  wanita  yang  dipoligami.  Sementara  dalam  penafsiran  Fazlur Rahman ketika memahami ayat tersebut bukan dimaknai secara poligami. walaupun pada zaman terdahulu banyak melakukan terhadap poligami. Namun Al-Qur’an telah menggambarkan tentang kehormatan terhadap wanita. Sehingga konteks Al-Qur’an bukan dipahami sebagai ayat poligami melainkan Al-Qur’an dipahami berdasarkan relaitas yang dimana perempuan tidak ada yang mau dipoligami.  Prinsip-prinsip  Al-Qur’an  yaitu  mempunyai  tujuan  moral  dasar  tentang  keadilan terhadap  wanita,  kaum  muslim  cenderung  mengabaikan  kondisi  obyektif  yang  ada  ( Khoiruddin Nasution, 2002).
Fakta realitas mengantarkan beberapa para mufassir seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid, Muhammad Abduh, M.Quraish Shihab, dan beberapa tafsir lainnya dalam hal penafsiranya bahwa konteks an-Nisa’ [4]: 3 pada prinsipnya bukan semata-mata dianjurkan untuk melakukan poligami namun pada prinsipnya ayat tersebut berbicara monogami yaitu dengan mempertimbankan hak- hak perempuan dan menjaga dari sebuah kekerasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Oleh  karena  itu,  undang-undang  poligami  (UUP)  harus  menyatakan  larangan  poligami  karena poligami  jelas  merupakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( crime  against  humanity ).  Sebagaimana
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 131 - 147
“Siti  Musdah”  mulia  memberikan  contoh  kasus  yang  ada  ditunisia  terkait  undang-undang perkawinan  melalui  ( Majalat  al-  Ahwal  al-  Syaikhshiyyah )  Nomor  66  Tahun  1945  yang  berisi melarang  terhadap  poligami.  sebagai  salah  satu  alasan  besarnya  yaitu  poligami  hanya  pada perkembangan  Islam,  tetapi  dilarang  setelah  masyarakat  Islam  menjadi  masyarakat  beradab  dan budaya.  Syarat  mutlak  diperbolehkan  poligami  adalah  kemampuan  berlaku  adil  pada  istri  (Siti Musdah Mulia, 2007)
M.Quraish Shihab mengungkapkan bahwa Adil dalam melakukan poligamimerupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan. Keadilan bukan sebatas dilihat  pada  material  semata  melainkan  kasih  sayang  terhadap  wanita  sepenuhnya  sebagai  salah satu keadilan yang tentu sangat sulit untuk dilakukan (M.  Quraish  Shihab, 2006). Senada dengan pandangan  Nasr  Hamid  Abu  zaid  mengungkapkan  teks-teks  Al-Qur’an  yang  berbasis  ke perempuanan maka yang harus dipertimbangkan adalah hak-hak atas perempuant tersebut (Nasr Hamid Abu Zaid, 2016).
Fakta  sejarah  membuktikan  hanya  Nabi  yang  mampu  berlaku  adil  terhadap  Istrinya. Kasus-kasus  yang  terjadi  di  berbagai negara.  Lebih-lebih  dalam  konteks  ke  Indonesiaan,  sebagai alasan melarang melakukan poligami disebabkan berbagai problematika sosial yang mengakibatkan tingginya kasus perkawinan anak-anak menyebabkan tingginya demostic violence (kekerasan terhadap rumah  tangga),  terlantarnya  para  istri  dan  anak,  terutama  secara  psikologis  dan  ekonomi,  dan penularan  penyakit  kelamin.  Berbagai  kasus-kasus  kekerasan  ini  dapat  melahirkan  poligami membawa mudharat ketimbang maslahat (Siti Musdah Mulia, 2007).
Sistem perlindungan terhadap prempuan melaui keerasan, diskriminasi, pelecehan seksual dan sebagainya. Hal ini telah termuat dalam instrument Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang  menyatakan  bahwa  pemenuhan  hak-hak  seksual  manusia  didasarkan  pada  tujuh  prinsip utama  sebagai  berikut:  1)  Prinsip  perlindungan  demi  tumbuh  kembang  anak-anak,  2)  Prinsip nondiskriminasi,  3)  Prinsip  kenikmatan  dan  kenyamanan,  4)  Prinsip  kebebabasan  bertanggung jawab, 5) Prinsip kebebasan dan penghargaan, 6) Prinsip pemenuhan hak (Musdah Mulia, 2015).
Kekerasan  adalah  suatu  tindakan  yang  menyebabkan  seseorang  terluka  fisik,  psikis,  dan mentalnya  terhadap  perempuan,  kerasan  tersebut  mencakup  semua  tindakan  berdasarkan perbedaan  jenis  kelamin  melaui,  fisik,  seksual,  dan  psikologis,  termasuk  pada  ancaman  tertentu, pemaksaan,  perampasan  dan  sebagainya.  Kekerasan  terhadap  perempuan  khususnya  dalam hubungan rumah tangga, sering disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Termasuk hubunganya terhadap  poligami  banyak  terjadi  sebuah  kekerasan  dan  penganiayaan  yang  dilakukan  sumai terhadap  istri  berkaitan  erat  dengan  subordinatif  kaum  perempuan  dalam  masyarakat  (Musdah Mulia, 2007).
Sebagai  salah  satu  solusi  untuk  memperhatikan  hak-hak  perempuan  dan  menghilangkan kekerasan, upaya tafsir modern-kontemporer berusaha merekonstrusksi melalui kesetaraan gender yang  di  internalisasikan  tek  kedalam  masyakarat  agar  mampu  menghasilan  penafsiran  yang berwawasan  keadilan.  sebagaimana  dalam  pandangan  kaum  femenisme  yaitu  penindasan  dan pemerasan  terhadap  perempuan  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  memicu ketidakadilan  terhadap  perempuan  terlingkup  menjadi  lima  aspek  diantaranya,  (1)  marginalisasi perempuan  baik  di  rumah  tangga,  ditempat  kerja,  maupun  dalam  bisang  masyarakat.  (2) subordinasi terhadap perempuan karena ada anggapan bawha perempuan itu irasional, emosional, cenderung  dianggap  sebagai  tidak  bisa  memimpin  dan  direndahkan.  (3)  kekerasan  terhadap perempuan.
Kesadaran akan penindasan dan pemerasaan terhadap perempuan hanyalah salah satu dari kesadaran  ketidak  adilan  gender.  Menurut  para  feminism  ketidakadilan  gender  disebabkan kesalahfahaman  terhadap  konsep  gender  yang  disamakan  dengan  konsep  seks  ( Yunahar  Ilyas , 1997). Dalam pemaknaan terhadap teks khususnya an-Nisa’ [4]: 3 pandangan tafsir era modern- kontemporer  untuk  melakukan  tranformasi  keadilan  dan  menghilangkan  kesalahfahaman kaitannya  terhadap  poligami  yang  selama  ini  sering  memicu  diantara  sekian  para  mufassir  era klasik-pertengahan  memahami  teks  sebagai  kebolehan  poligami.  Disamping  itu,  para  pemikir melakukan  kajian  yang  sangat  ktitis  bahwa  monogami  sebagai  salah  satu  bentuk  kesadaran  dan keadilan  terhadap  kaum  perempuan.  Hal  itu  mengingat  bahwa  Islam  merupakan  agama  yang sejalan dengan fitrah manusia agar mampu mengupayakan dan mewujudkan nilai-nilai Al-Qur’an melalui basis keadilan secara objektif ketika menghadapi teks dengan realitas.
Tafsir  arus  utama  ( mainstream )  yang  masih  dipercayai  oleh  mayoritas  masyarakat  muslim hingga saat ini tetap meletakkan laki-laki sebagai pusat dari kehidupan domestik maupun publik. Ini merupakan pandangan para mufassir konservatif tentang ide ketidaksetaraan dalam Al-Qur’an. Dilihat dari perkembangan tafsir pada era modern-kontemporer ini sebagai salah satu upaya untuk menginternalisasikan  antara  teks  dengan  realitas  yaitu  memperjuangkan  hak-hak  perempuan melalui  kesetaraan  gender  yang  berbasis  keadilan.  Upaya  membangun  kesetaraan  dan  keadilan gender menjadi hal yang niscaya mengingat kesadaran masyarakat sebagai perlindungan hak asasi manusia.
Dalam perspektif ulama kontemporer bahwa persoaln gender adalah suatu masalah yang peka dan senantiasa akan aktual dan menyangkut relasi antara perempuan laki-laki dan perempuan ( Mufidah,  2003). Penafsiran  yang  bernuasa  kontekstual  mengharapkan  sang  mufassir  tetap memperhatikan  sifat  hierarkis  dari  nilai-nilai  yang  ditemukan  di  dalam  teks  Al-Qur’an  ( Abdullah Saeed,  2016). Tentu  nilai-nilai  tersebut  dilihat  dari  segi  gender  agar  memperhatikan  hak-hak
seorang  perempuan  dan  tidak  terjadi  diskriminasi  dalam  penafsiran.  Al-Qur’an  telah membicarakan  kemulian  perempuan  melalui  keistimewaan-keistimewaan  dan  kehormatannya (Yusuf Qardawi, 2004)
Dalam  rangka  menegakkan  keadilan  tersebut,  tafsir  kontemporer  mengupayakan  untuk memberikan solusi yaitu monogamy, bukan pada makna poligami, walaupun dalam teks Al-Qur’an tersebut  terdapat  perintah.  Al-Qur’an  memberdayakan  perempuan  dalam  pengertian  yang absolute, artinya memberi kesetaraan perempuan dengan laki-laki di segala hal. Klasifiksi tafsir ini memunculkan  netral  gender  yaitu  kepedulian  terhadap  perempuan  untuk  memberikan  nilai-nilai sosial  dan  menghilangkan  ketikadilan  ( Mansour  Fakih,  2008). Arah  tafsir  baru  dalam  persolan gender merupakan langkah awal untuk memahami teks bukan semata-mata dari makna literalnya melainkan  makna  substansinya.  Teks-teks  agama  yang  spesifik  sosiologis  ditempatkan  ke  dalam makna relatif manakala berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang mengingkari pesan- pesan fundamental agama. Menjawab persoalan perempuan yang masih berlangsung hingga kini diharapkan  semua  pihak  dapat  mehamami  teks  secara  objektif  dan  bernuansa  gender  sebagai kesadaran  untuk  pembebasan  kaum  perempuan  di  dalam  semangat  dasar  perjuangan  Islam (Husein Muhammad, 2004).
Inilah  yang  terpenting  dari  feminisme  Islam  pasca  patriarkhi,  yaitu  menegakkan  kembali hak  perempuan  yang  sebenarnya  dijamin  dalam  Al  Quran,  misalnya  hak  atas  kesetaraan  dan keadilan,  hak  dalam  perkawinan  atau  perceraian,  hak  untuk  membangun  martabat  individual sebagai  perempuan,  sehingga  soal  hukum  personal  atau  keluarga  Islam  yang  menurut  kacamata feminisme  dewasa  ini  diabaikan  perlu  diperbarui  sesuai  dengan  martabat  individual  perempuan sendiri.  Pada  akhirnya  diperlukan  kembali  pembacaan  teks  keagamaan  lama  yang  bias  gender. Penafsiran baru ini justru diperlukan  untuk menemukan  kembali pesan keagamaan yang perenial , bahwa agama memberikan perintah kepada manusia untuk berprinsip tentang keadilan.
Dengan demikian, wacana agama merupakan hasil dari satu proses penafsiran yang pada dasarnya  sangat  tergantung  pada  kehendak  penafsir.  Dalam  studi postkolonial ,  monopoli  tafsir dalam memaknai sebuah pemahaman agama tanpa menghendaki adanya tafsiran yang demokratis, maka  hal  ini  berarti  bahwa  agama  justru  menjadi  ajang  kolonialisasi.  Apabila  wacana  agama ditafsirkan  menjadi  anti  gender,  maka  kecenderungannya  adalah  kolonialisasi  (penjajahan)  atas perempuan  dalam  bentuk  apa  pun,  baik  secara  fisik  maupun  pada  sisi  pembelengguan  atas kesadaran dalam konstruksi berpikir (Lailiy Muthmainnah, 2006) untuk membebaskan umat Islam dari struktur yang tidak adil dan tidak memungkinkan terjadinya hubungan yang hidup antara laki- laki dan perempuan.
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 131 - 147
Poligami selama ini dalam perspektif para mufassir modern-kontemporer dianggap sebagai pelecehan  dan  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Hal  ini  dipandang  dalam  penafsiran  untuk memberikan kenetralan dalam konteks penafsiran yaitu dengan melihat terjadnya bias gender dan melakukan  kajian  terhadap  kritis  berdasarkan  teks  dan  realitas  agar  mampu  menghasilkan penafsiran  yang  tidak  bersifat  memihak  antara  satu  dengan  lainnya  tentu  hal  ini  melihat  ha-hak perempuan  dan  melindungi  kehormatannya  melalui  sistem  penafsiram  yang  berbasis  gender (Objektifis Netral Gender).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  analisis  menunjukkan  bahwa  poligami  dalam  perspektif  tafsir telah menunjukkan kontroversi dan hampir semua tafsir kontemporer sepakat tidak menganjurkan poligami.  Hal  demikian,  disebabkan  oleh  konsep  adil  yang  menjadi  utama,  sehingga  dalam mewujudkan  keadilan  terhadap  perempuan  adalah  jalan  monogami  dalam  prinsip  perkawinan, bukan  pada  konsep  poligami.  Monogami  adalah  sebagai  fakta  dalam  lintasan  tafsir  untuk menegakkan  keadilan  dan  menjaga  kehormatan  terhadap  perempuan.  Namun,  secara  realitas bahwa,  ada  beberapa  kasus  berdasarkan  temuan  data  telah  menunjukkan  poligami  sebagai  fakta kekerasan  secara  realitas  terhadap  perempuan  dan  ketimpangan  gender.  Pada  hakikatnya, perempuan  mempunyai  kesetaraan  gender.  Perempuan  yang  dipoligami  telah  mengikis  dan merusak  martabat  seorang  perempuan  lain,  diantaranya  fisik,  seksual,  dan  psikologis,  termasuk pada ancaman tertentu, pemaksaan, perampasan dan  kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam hubungan rumah tangga,

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Mustaqim, Argumentasi  Keniscayaan  Tafsir  Maqashidi  Sebagai  Basis  Moderasi  Islam,  “Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  pada  Bidang  Ulumul  Qur;an ”,  Universitas  Sunan  Kalijaga Yogyakarta 2019.
Abdullah saeed, Tafsir Abad 21 “Tafsir Kontekstual”, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
Agus Nuryanto, Islam, Teologi Pembebasan Dan Kesetaraan Gender , Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Yokjakarta: UII Press, 2001.
Ahmad Baidhowi “ Penafsiran Feminis Muslim terhadap Ayat Al-Qur’an tentang Poligini , Jurnal: SOSIO- RELIGIA, Vol. 8, No. 3, Mei 2009.
Ahmad  Baidlowi, Memandang  Perempuan  (Bagaimana  Al-Qur’an  dan  Penafsir  Modern-Kontemporer Menghormati Kaum Hawa , Yogyakarta: Lkis, 2016.
Ali Imron, Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan , Jurnal: Vol. 6, No.1, 2012.
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 131 - 147
B.    Rudi    Harnoko, Dibalik  Tindak  Kekerasan  Terhadap  Perempuan ,  Muwâzâh  ,  Vol.  2,  No.  1,  Juli 2010
Elimartati, Ayat Ayat Tentang Poligami , (Jurnal: Juris Volume X Nomor 1 Juni 2011.
Haji  Abdullah  Malik  Abdul  Karim  Amrullah, Tafsir  Al-Azhar ,  Juz  ke-4,  Jakarta:  PT  Pustaka Panjimas, 1988.
Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan , Yogyakarta: LKiS, 2004.
Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al- Adzim , Jilid III Surkarta: Insan Kamil, Cet. 1,2015.
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan , Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
Khoiruddin Nasution, Fazlurrahman Tentang Wanita , Yogyakarta: TAZZAFA, 2002.
Khozainul Ulum, Amina Wadud Muhsin Dan Pemikirannya Tentang Poligami, Jurnal: Al-Hikmah Studi Keislaman , Volume 7, Nomor 1, Maret 2017.
Lailiy Muthmainnah, Jurnal Filsafat Vol. 40, Nomor 2, Agustus 2006.
Leonard  Grob, Riffat  Hasan  dan  Hain  Gordon,  Jihat  Fi  Sabilillah,  “Woman’s  Faith  Journey  From Struggle ”, dalam buku Woman’s and Men’s Liberation, USA: Greenwood Press, 1993.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
Lodhi Kaniz Fatma Niyaz Ahmed, JAT Arts Science Commerce College for women Malegaon Nasik , Vol- 68-Issue-1-January-2020.
M. Quraish Shihab, Tafsir al-misbah, pesan, kesan dan keserasian al qur’an ,vol.  2 Tanggerang:  Lentera Hati, 2006.
M.Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah  (Pesan  dan  Keserasian  Al-Qur’an ),  Volume  2  Jakarta:  Lentera Hati, 2017.
Mahmud Bunyamin, Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam ,Bandung: Pustaka Setia, 2017.
Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Mansour  Faqih,  dkk. Membincang  Feminisme  Diskursus  Gender  Perspektif  Isla m,  Cet.  III;  Surabaya: Risalah Gusti, 2006.
Mansur, Dekosntruksi  Tafsir Poligami “Mengurai Dialektika Teks dan Kontekstual ”, Jurnal: Al-Ahwal, Vol.1, No.1, 2008.
Moh. Mardi, Praktek Keadilan dalam Berpoligami Menurut Perspektif Para Kyai di Kabupaten Bangkalan , Jurnal: AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 1 No. 2 2017.
Mu’ammar  Zayn  Qadafy,  “ Revolusi  Ilmiah  Thomas  Samuel  Kuhn  (1922-1996)  dan  Relevansinya  Bagi Kajian Keislaman .
Mufidah, Paradigma Gender , Malang: Bayumedia Publishing, 3003.
Mufidah, Paradigma Gender , Malang: Bayumedia, 2003.
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 131 - 147
Muhammad  Syahrur, Prinsip  dan  Dasar  Hermeneutika  Al-Qur’an  Kontemporer ,  Penerjemah:  Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
Musdah Mulia, Mengupas seksualitas , (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015), hlm. 32
Mustafa, Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu’i , Jurnal Al-Bayyinah Of Islamic Law Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2.
Mustafa, Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu’I , Jurnal: Al-BayyinaH Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam. Vol. 3 No. 2.
Nasr  Hamid  Abu  Zaid, Dekonstruksi  Gender  “Kritik  Wacana  Perempuan  Dalam  Islam ,  Lkis: Yogyakarta: 2016
Nasr  Hamid  Abu  Zaid, Wada’  ir  Al-Khaif:  Qira’ah  Fi  Kitab  Al  Mar’ah ,  Bairut:  Dar  Al-Baidha, Cet.III2004.
Siti  Hikmah, Fakta  Poligami  Sebagai  Bentuk  Kekerasan  Terhadap  Perempuan ,  Jurnal:    SAWWA  – Volume 7, Nomor 2, April 2012
Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender , Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 , Bandung: Pustaka Setia, 1999
Syahiron Syamsudin, Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadits ,  Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurtubi , Jilid 5,Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
Taufik Adnan Rahkmat, Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman), Bandung: Mizan, 1989.
Thomas S. Kuhn, The Structure of scientefic Revolution , Chicago: Univesity of Chicago Press, 1996.
Yeremias Jena, “ Thomas Kuhn Tentang Perkembangan Sains dan Kritik Larry Laudan ,” Melintas. 2012.
Yunahar Ilyas, Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Yusuf Qardawi, Ketika Wanita Menggugat Islam , Jakarta: Teras, 2004.
Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin, Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir , (Jurnal: Musâwa, Vol. 15 No. 2 Juli 2016.
Zunly Nadia, Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman , Jurnal MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam, Volume 2, No. 1, Desember 2017.