## KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
Yane Pakel
Magister Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada Email : pakelyane@gmail.con

## Abstract
There  are  two  purpose  of  this  research  1)  to  know  and  analyze  bank’s  role  as  secured creditor in executing collaterals. This is cause by the uncertainty of the execution rights as a result of  the inconsistencies of  regulations  mention to  Article 55, Article 56 and Article 59 of The Republic of Indonesia Number 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of  Payment  Obligation.  2)  to  know  and  examine  the  legal  protection  for  secure  banks  in bankruptcy  settlement.  This  research  is  a  normative  legal  research  that  is  supported  by interview.  Secondary  data  is  taken  from  primary,  secondary  and  tertiary  legal  resource. Data  collection  method  is  documentary  study  and  library  research.  Data  analysis  is  a qualitative analysis.
Based  on  the  result  and  discussion,  bank  as  a  secured  creditor  has  the  right  to  execute collateral  that  is  pledged  by  debtor,  as  if  bankruptcy  does  not  take  place  (pursuant  to Article 55 paragraph 1)The bankruptcy law has ruled the creditor’s right on the collateral, but  there  is  uncertainty  of  execution  right.  This  is  caused  by  the  inconsistency  of regulations of Article 55, Article 56 and Article 59 of The Republic of Indonesia Number 37 of  2004  regarding  Bankruptcy  and  Suspension  of  Payment  Obligation.  Article  56  and Article 59 are limit the creditor’s rights. The current law does not strongly enforced, thus the bank is seeking right by auction or hidden transaction.
Keywords: Bank, Secured Creditor, Bankruptcy Settlement

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  1)  mengetahui  dan  menganalisis  kedudukan  bank  sebagai kreditor separatis dalam mengeksekusi barang jaminan karena tidak terdapat kepastian hak eksekusi yang disebabkan inkonsistensi pengaturan dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  dan  2)  mengetahui  dan  mengkaji  perlindungan  hukum  terhadap  bank yang berkedudukan sebagai  kreditor separatis dalam  pembagian harta pailit. Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  didukung  dengan  wawancara.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  yang  berasal  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  Cara  pengumpulan  data  yang  dilakukan  ialah  studi  dokumen  dan  penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bank dalam  hal  ini  berkedudukan  sebagai  kreditor  separatis  dan  mempunyai  hak  eksekusi  atas barang  jaminan  yang  dijaminkan  oleh  debitor  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan
berdasarkan  Pasal  55  ayat  (1).  Kedudukan  kreditor  separatis  tidak  terdapat  kepastian  hak eksekusi yang disebabkan inkonsistensi pengaturan dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  kewajiban Pembayaran  Utang.  Pasal  56  dan  Pasal  59  secara  tidak  langsung  memberikan  adanya batasan-batasan terhadap kreditor separatis untuk  memperoleh haknya. Perlindungan  yang diberikan  oleh  hukum  terhadap  kreditor  separatis  telah  diatur  akan  tetapi  tidak  konsisten sehingga bank harus berupaya untuk mendapatkan haknya.
Kata Kunci : Bank, Kreditor Separatis, Harta Pailit

## PENDAHULUAN
Krisis  moneter  pada  tahun  1997  di  Indonesia  membuat  utang  menjadi  membengkak luar  biasa  sehingga  mengakibatkan  banyak  sekali  debitor  tidak  mampu  membayar  utang- utangnya.  Hal  tersebut  juga  terjadi  di  kalangan  perbankan  yakni  kredit  macet  di  ndonesia makin  membubung  tinggi  karena  krisis  moneter  (sebelum  krisis  moneter  perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah atau non-performing loans yang memprihatinkan).
Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Di Indonesia sistem  keuangan  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu  sistem  moneter  dan  lembaga keuangan  lainnya. 1 Sistem  moneter  yang  dimaksudkan  pada  lembaga  perbankan  ialah penanggung jawab otoritas kebijakan menter terletak pada Bank Indonesia yang berwenang untuk  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  moenter  dalam  rangka  mencapai  serta memelihara  kestablian  nilai  rupiah,  sedangkan  lembaga  keuangan  lainnya  ialah  semua badan  yang  melakukan  kegiatan  di  bidang  keuangan  secara  langsung  atau  secara  tidak langsung dalam menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kerta berharga dan menyalurkannya  pada  masyarakat  terutama  guna  membiayai  investasi  perusahan- perusahan. 2 Adapun  contoh-contoh  lembaga  keuangan  bukan  bank  diantaranya  yakni pegadaian,  asuransi,  dan  koperasi.  Krisis  moneter  yang  terjadi  memberikan  dampak  yang cukup  signifikan  terhadap  perkembangan  perekonomian  Negara  Indonesia  pada  saat  itu.
1 Insukrindo,  “Ekonomi  Uang  dan  Bank”,  dalam  Hermasyah,  2008, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia , Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2
2 Ibid , hlm. 2
Adanya  kecenderungan  dunia  usaha  menjadi  tidak  berkembang  bahkan  mengalami  pailit yang  berakibat  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban-kewajiban  yang  sudah  jatuh  tempo. Pemerintah  melakukan  perubahan-perubahan  yang  cukup  signifikan  dalam  peraturan perundang-undangan  salah  satunya  adalah  merevisi  peraturan  kepailitan  ( Faillisement Verordening ).  Inisiatif  pemerintah  untuk  merevisi Faillisement  Verordening sebenarnya timbul  karena  ada  tekanan  dari  Dana  Moneter  Internasional/ International  Monetary  Fund (IMF)  yang  mendesak  supaya  Indonesia  menyempurnakan  sarana  hukum  yang  mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitor kepada kreditor. 3
IMF  berpendapat  bahwa  upaya  untuk  mengatasi  krisis  monter  di  Indonesia  tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang luar negeri dan upaya penyelesaian kredit- kredit macet  perbankan  Indonesia.  IMF mendesak pemerintah agar segera mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang berlaku. Akibat desakan tersebut, lahirlah Perpu No. 1 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Tentang  Perpu  Kepailitan.  Perpu tersebut  mengubah  dan  menambah  Peraturan  Kepailitan  ( Faillissementsverordening ). 4 Perpu  Kepailitan  bukan  sesuatu  yang  bersifat  darurat.  Ketentuan-ketentuan  Perpu Kepailitan  adalah  sesuatu  yang  bersifat  normal  yang  berlaku  dan  dijalankan  terus dikemudian  hari.  Perpu  Kepailitan  ditetapkan  karena  keterdesakan  waktu  didorong  oleh kebutuhan  mendesak  sebagai  bagian  dari  upaya  mengatasi  krisis  moneter  dan  ekonomi yang terjadi. 5
Pailit  merupakan  suatu  keadaan  dimana  debitor  tidak  mampu  untuk  melakukan pembayaran-pembayaran  terhadap  utang-utang  dari  para  kreditornya. 6 Keadaan  tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan keuangan dari usaha debitor yang telah  mengalami  kemuduran.  Penyelesaian  utang-piutang  antara  debitor  dengan  kreditor
3 Ahmad  Yani  dan  Gunawan  Widjaja,  2004, Seri  Hukum  Bisnis  Kepailitan ,  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.1
4 Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan , Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 5
5 Bagir  Manan  “ Mengenal  PERPU Kepailitan”  dalam  Rudhy  A.  Lontoh,  dkk.,  2001, Mengenal Perpu  Kepailitan,  Penyelesaian  Utang-Piutang,  Melalui  Pailit  atau  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang , Alumni, Bandung, hlm. 67 6 M. Hadi Shubban, 2008, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan praktik di Peradilan , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1
melalui  lembaga  kepailitan  dapat  dilakukan  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian utang-piutang. Lembaga kepailitan yang dimaksudkan ialah Pengadilan Niaga ( Commercial Court ) dimana bertugas dalam hal menangani permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban  pembayaran  utang.  Kepailitan  yang  dimaksudkan  bertujuan  untuk  menghindari terjadinya  sitaan  yang  dilakukan  secara  terpisah  atau  eksekusi  terpisah  oleh  kreditor  dan menggantikannya  dengan  mengadakan  sitaan  bersama  sehingga  kekayaan  debitor  dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.
Hal  ini  termuat  dalam  Pasal  1131  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  segala kebendaan  debitor 7 ,  baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatannya perseorangan. Kesimpulan dari Pasal 1131 KUH Perdata ialah setiap tindakan yang  dilakukan  seseorang  dalam  lapangan  harta  kekayaan  selalu  akan  membawa  akibat terhadap  harta  kekayaannya,  baik  yang  bersifat  menambah  jumlah  harta  kekayaannya (kredit),  maupun  yang  nantinya  akan  mengurangi  jumlah  harta  kekayaannya  (debit). Demikianlah harta kekayaan setiap orang akan selalu berada dalam keadaan yang dinamis dan  selalu  berubah-ubah  dari  waktu  ke  waktu.  Setiap  perjanjian  dibuat  maupun  perikatan yang  terjadi  dapat  mengakibatkan  harta  kekayaan  seseorang  bertambah  atau  berkurang. 8 Pasal  1132  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan bersama-sama  bagi  semua  orang  yang  mengutangkan  padanya,  pendapatan  penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditor 9 itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
Konstruksi  hukum  berdasarkan  kedua  Pasal  diatas  mempunyai  persamaan  dengan kredit  yang  diberikan  bank  apabila  debitor  dipailitkan  dan  kreditor  tidak  mempunyai  hak preferen,  maka  asas-asas  yang  diatur  dalam  Pasal  1131  dan  1132  KUH  Perdata  tersebut berlaku juga dalam pemberian kredit.
7 Dalam istilah di Pasal 1131 KUH Perdata, debitor diistilahkan sebagai si berutang
8 Kartini  Mulyadi,  2005, Kreditor  Preferen  dan  Kreditor  Separatis  dalam  Kepailitan ,  Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm. 164
9 Dalam istilah di Pasal 1132 KUH Perdata, kreditor diistilahkan sebagai berpiutang
Berdasarkan pemaparan diatas, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang menyebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang  yang  dapat  ditagih  di  muka  pengadilan.  Dalam  hal  ini  bank  dapat berkedudukan sebagai seorang kreditor yang bertujuan untuk memberikan pinjaman berupa dana kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka  2  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  yang  menyebutkan bahwa  bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyrakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Dalam  hal  peminjaman  kredit  diperuntukkan  untuk  kelangsungan  hidup  masyrakat sebagai  debitor  untuk  mendapatkan  jaminan  hidup  yang  lebih  baik.  Proses  untuk peminjaman kredit diikat oleh adanya persetujuan antara kedua belah pihak yakni kreditor dan  debitor  yang  bertujuan  agar  para  pihak  yang  terlibat  dalam  peminjaman  kredit  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  dalam  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  bersama. Peminjaman  kredit  juga  memerlukan  adanya  jaminan  yang  akan  diberikan  dari  pihak debitor  kepada  kreditor  dengan  tujuan  apabila  suatu  saat  debitor  tidak  mampu  membayar utang-utangnya maka kreditor memiliki kewenangan untuk mengeksekusi jaminan tersebut untuk melunasi utang.
Berkaitan  dengan  penjelasan  diatas,  seringkali  hubungan  antara  kreditor  dan  debitor tidak  berjalan  dengan  baik  apabila  debitor  tidak  mampu  membayar  atau  melunasi  utang- utangnya  terhadap  kreditor.  Maka,  terjadi  sengketa  antara  kedua  belah  pihak  akan  tetapi banyak cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut salah satunya ialah kepailitan.
Kreditor dapat berupa kreditor konkuren 10 , kreditor preferen 11 dan kreditor separatis. Kreditor  separatis  adalah  kreditor  yang  memiliki  jaminan  utang  kebendaan  (hak  jaminan)
10 Kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai hak pari passu prorate parte , para kreditor yang mendapatkan pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh kekayaan debitor. Lilik Mulyadi, 2013, Perkara Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek , PT. Alumni, Bandung, hlm. 98
seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, fidusia dan lain-lain (Pasal 56 Undang- Undang Kepailitan). 12 Separatis berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditor tersebut memang  dipisahkan  dari  kreditor  lainnya,  dalam  arti  dia  dapat  menjual  dan  mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umum lainnya. 13
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  hak  kreditor  separatis  ialah  Pasal  55,    Pasal  56 dan  Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun ketiga Pasal  yang telah disebutkan dalam ayat-ayat tertentu  terdapat  tidak  konsistennya  dalam  memberikan  kepastian  terhadap  hak  kreditor separatis.  Pasal  55  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56,  Pasal  57,  dan  Pasal  58,  setiap  kreditor  pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-seolah  tidak  terjadi  kepailitan.  Pasal  55  ayat  (1)  tidak dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dikarenakan  Pasal  tersebut  tidak konsisten  dengan  Pasal  56  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  hak  eksekusi  kreditor sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  dan  hak  pihak  ketiga  untuk  menuntut hartanya  yang  berada  dalam  penguasaan  debitor  pailit  atau  kurator,  ditangguhkan  untuk jangka  waktu  paling  lama  90  hari  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan. Berdasarkan  Pasal  55  ayat  (1)  hak  kreditor  separatis  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah- olah  tidak  terjadi  kepailitan,  akan  tetapi  Pasal  56  ayat  (1)  adanya  pembatasan  terhadap jangka  waktu  yang  diberikan  kepada  kreditor  separatis  untuk  menuntut  hartanya  dengan jangka waktu paling lama 90  hari, sehingga kedua pasal tersebut tidak memberikan adanya kepastian terhadap kreditor separatis untuk menuntut haknya dan tidak terdapat konsistensi terhadap  kedua  Pasal  tersebut.  Ketentuan  yang  tidak  konsisten  mengatur  mengenai kepastian  terhadap  kedudukan  hak  kreditor  separatis  juga  terdapat  pada  Pasal  59  ayat  (1) yang menyebutkan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan  Pasal  56, Pasal  57, dan
11 Kreditor preferen mempunyai piutang-piutang yang berkedudukan istimewa atau privilege sebagaimana ketentuan Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdata. Ibid , hlm. 96
12 Munir Fuady, 2005, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 99
13 Ibid , hlm. 99
Pasal  58,  kreditor  pemegang  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  harus melaksanakan  haknya  tersebut  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  dua  bulan  setelah dimulainya keadaan insolven sebagaiman dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). Pasal 59 ayat (1)  juga  tidak  konsisten  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  yang secara  tegas  menyebutkan  mengenai  hak  eksekusi  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan. Berdasarkan  uraian  singkat  dari  latar  belakang  masalah  penelitian  yang  diuraikan sebelumnya  maka  penelitian  ini  dilakukan.  Bagaimana  kedudukan  bank  sebagai  kreditor separatis dalam mengeksekusi barang jaminan karena tidak terdapat kepastian hak eksekusi yang disebabkan inkonsistensi pengaturan dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 59 Undang- Undang  No  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang?  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  bank  yang  berkedudukan  sebagai kreditor separatis apabila tidak mendapatkan haknya dalam pembagian harta pailit?

## METODE PENELITIAN
Sifat  Penelitian  yang  digunakan  adalah  hukum  normatif  yang  didukung  dengan wawancara  dan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kepustakaan.  Penelitian  hukum normatif  adalah  metode  yang  menguji  kualitas  dari  suatu  norma  hukum  yang  berkaitan dengan  isu  hukum  yang  terjadi  berdasarkan  pada  pembenaran  dari  undang-undang, pendapat para ahli hukum dan buku-buku mengenai teks hukum. 14 Bahan penelitian terbagi atas  tiga  yakni  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Ketiga bahan penelitian tersebut merupakan bagian dari data sekunder yang diperoleh dari studi  pustaka.Cara  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  ialah  studi dokumen. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan carastudi dokumentasi yaitu dengan cara  mempelajari  bahan-bahan  hukum  baik  yang  merupakan  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier  yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif,  setelah  data  dianalisis  dan  dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.
14 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

## KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI BARANG JAMINAN
Makna dari kata separatis ialah pemisahan. Kedudukan kreditor separatis dipisahkan dari  kreditor  lainnya.  Kreditor  separatis  merupakan  pemegang  jaminan  utang  kebendaan seperti  pemegang  hak  tanggungan,  hipotik,  gadai,  fidusia  dan  hak  agunan  atas  kebendaan lainnya  yang  telah  disebutkan  berdasarkan  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Separatis diartikan  bahwa  dalam  hal  adanya  kepailitan  ada  penagih  yang  berhak  mendahului piutangnya. 15 Separatis dalam kepailitan dapat diartikan bahwa seorang yang berada di luar kepailitan dan juga tidak turut memikul ongkos-ongkos. Kreditor Separatis 16 melaksanakan haknya seakan-akan tidak ada kepailitan. 17

## a. Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan
Tujuan  dari  kepailitan  ialah  melakukan  pembagian  harta  pailit  milik  debitor  kepada para  kreditor  dan  pembagiannya  pun  sesuai  dengan  proporsi  masing-masing  kreditor. Berkaitan dengan asas paritas creditorium dan asas pari passu pro rata parte , maka kedua asas  tersebut  juga  berkaitan  dengan  pelaksanaan  dari  Pasal  1131  dan  1132  KUHPerdata. Pasal  1131  KUHPerdata  yang  menentukan  bahwa  seluruh  harta  benda  milik  debitor  baik benda  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak  menjadi  jaminan  bagi  seluruh perikatannya dan pasal tersebut berkaitan dengan asas paritas creditorium , sedangkan Pasal 1132  KUHPerdata  yang  pada  intinya  menentukan  bahwa  harta  kekayaan  milik  debitor merupakan  jaminan  bersama  para  kreditor  dan  hasilnya  harus  dibagikan  secara proporsional, yang merupakan penjabaran dari asas pari passu pro rata parte . 18
Penjelasan  Pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  menyebutkan  mengenai  tujuan dari penangguhan ialah:
15 Yan  Pramadya  Puspa,  1977, Kamus  Hukum  Edisi  Lengkap  Bahasa  Belanda  Indonesia,  Inggris , Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 767
16 Lihat dalam Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 535
17 Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 535
18 Ibid , hlm. 101
1) Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
2) Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau

## 3) Memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya
Penjelasan pada Pasal 56 ayat (1) juga menambahkan bahwa saat berlangsung jangka waktu  penangguhan,  segala  tuntutan  hukum  untuk  memperoleh  pelunasan  atas  suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda menjadi agunan.
Tujuan masa penangguhan pertama, tidak sesuai dengan salah satu syarat pailit yakni tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang. Tujuan dari masa penangguhan ialah untuk mencapai  perdamaian  maka  hal  ini  tidak  memenuhi  syarat  pailit.  Hal  ini  dikarenakan bahwa seorang kreditor memiliki hak dan kewenangan untuk menagih harta kekayaan milik debitor  apabila  utang  yang  dimiliki  oleh  debitor  telah  jatuh  tempo.  Kedudukan  kreditor separatis  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  merupakan  kreditor  yang  terpisah  dari kreditor-kreditor  lainnya  dalam  hal  mengeksekusi  barang  jaminan  milik  debitor. Permasalahan perdamaian yang ingin dicapai dari tujuan masa penangguhan  tidak sejalan dengan  kedudukan  kreditor  separatis  pada  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Tujuan perdamaian yang ingin dicapai apabila dilaksanakan, maka hak eksekusi kreditor separatis tidak ada artinya. Disisi lain, apabila eksekusi kreditor separatis dilaksanakan, maka tujuan perdamaian  tidak  dapat  dicapai.  Hasil  wawancara  dengan  kepala  bagian  divisi  legal  Bank Z 19 untuk menanggapi tujuan masa penangguhan yang pertama tentang perdamaian, dalam hal  ini  Bank  Z  tidak  menyetujuinya  dikarenakan  bahwa  Bank  Z  sangat  memprioritaskan pelunasan utang yang harus dilakukan oleh debitor. 20
19 Demi menjaga kerahasiaan, maka narasumber tidak menginginkan nama instansinya dicantumkan
20 Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan  , Wawancara , 29 Agustus
Kepala divisi legal Bank Z mengungkapkan bahwa apabila debitor cidera janji dalam hal  tidak  dapat  melakukan  pembayaran  kepada  kreditor  sesuai  dengan  kesepakatan  kedua belah pihak, maka kreditor akan melaksanakan haknya untuk menjual barang jaminan milik debitor agar dapat menutupi atau melunasi utangnya. Pada saat melakukan penjualan akan tetapi  hasilnya  tidak  mencukupi  atau  tidak  dapat  melunasi  utangnya  maka  kreditor  akan tetap menutunt sisa utang yang belum dilunasi hingga utang hingga debitor melunasi utang- utangnya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dibuat dan disetujui oleh kreditor dan debitor.  Kepala  bagian  divisi  legal  Bank  Z  juga  menambahkan  bahwa  sisa  utang  yang belum  dilunasi  oleh  debitor  akan  dicatat  dalam  hapus  buku  atau right  off dan  juga  akan dimasukkan  ke  rekening extracomptable ,  sehingga  menunjukkan  bahwa  debitor  masih memiliki  utang  yang  wajib  dibayarkan  kepada  bank.  Hal  lain  yang  juga  dilakukan  oleh kreditor dalam hal ini bank untuk memperjuangkan hak atas piutangnya, kepala divisi legal Bank  Z  mengungkapkan  bahwa  apabila  debitor  belum  melunasi  utangnya,  maka  nama debitor akan juga dicantumkan dalam daftar nama kredit macet di Bank Indonesia dan akan disebarkan  di  seluruh  bank  di  Indonesia.  Tujuan  dari  hal  tersebut  dilakukan  agar  debitor yang  belum  melunasi  utangnya  tidak  akan  mendapatkan  fasilitas  kredit  dari  Bank  Z maupun bank-bank lainnya, selain itu juga hal tersebut dapat memberikan dorongan untuk debitor untuk melunasi utangnya 21

## b. Kewenangan Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Barang Jaminan
Kreditor  diberikan  hak  secara  khusus  untuk  menjual  barang  jaminan  milik  debitor apabila  debitor  cidera  jani  dan  pelaksanaan  hak  tersebut  dikenal  dengan  nama parate executie . Parate  executie atau  eksekusi  langsung  merupakan  hak  kreditor  pertama  untuk menjual  barang-barang  tertentu  milik  debitor  secara  lelang  tanpa  terlebih  dahulu mendapatkan  putusan  pengadilan.  Pengaturan parate  executie diatur  secara  khusus peraturan  jaminan  kebendaan  yakni  gadai  diatur  dalam  Pasal  1155  KUHPerdata,  hipotek,
21 Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan, Wawancara , 29 Agustus
hak tanggungan diatur dalam Pasal 6 UUHT, jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b. 22
Lelang  merupakan  langkah  awal  yang  harus  dilaksanakan  sebelum  dilakukannya pengalihan  secara  bawah  tangan.  Pasal  185  ayat  (1)  Undang-Undang  No  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  menyebutkan  bahwa semua  benda  harus  dijual  di  muka  umum  sesuai  dengan  tata  cara  yang  ditentukan  dalam peraturan  perundang-undangan,  dan  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  dalam  hal  penjualan  di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat  dilakukan  dengan izin  hakim pengawas.  Berdasarkan Pasal 185 ayat  (1) dan ayat  (2)  dapat  dilihat  bahwa  ada  dua  cara  kreditor  melakukan  eksekusi  terhadap  objek jaminan kredit yakni melalui kantor lelang dan penjualan dibawah tangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  bagian  divisi  legal  Bank  X 23 belum pernah mengalami kredit macet yang salah satu penyebabnya ialah debitor pailit, sehingga berkaitan  dengan  eksekusi  terhadap  barang  jaminan  juga  belum  pernah  dilakukan  oleh Bank X, akan tetapi apabila hal itu akan terjadi dikemudian hari maka yang akan ditempuh ialah: 24
a) Permintaan pertanggung jawab dari debitor untuk membayar utang
b) Apabila  debitor  tidak  mampu  membayar  utang,  maka  bank  akan  mengeksekusi barang jaminan milik debitor guna untuk menutupi utang
c) Eksekusi barang jaminan tersebut, maka yang akan dilakukan ialah melalui lelang guna  untuk  mendapatkan  peminat  terhadap  barang  jaminan  tersebut  setelah  itu uang yang telah didapatkan dari hasil lelang akan digunakan untuk menutupi utang debitor.
22 Ivida Dewi Amrih Suci, op . cit , hlm. 138 23 Demi  menjaga  kerahasiaan,  maka  narasumber  tidak  menginginkan  nama  instansinya dicantumkan
24 Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan, Wawancara, 29 Agustus
Bank  X 25 menyatakan  bahwa  belum  pernah  mengalami  adanya  debitor  pailit,  hal serupa  juga  belum  pernah  dialami  pada  Bank  Y  dan  Bank  Z.  Kepala  bagian  divisi  legal Bank  Z  mengungkapkan  bahwa  meskipun  belum  pernah  mengalami  adanya  debitor  yang pailit,  namun  dalam  hal  debitor  tidak  mampu  membayar  utang-utangnya  maka  yang  akan dilakukan  dua  cara  untuk  mengeksekusi  barang  jaminan  diantaranya  ialah  lelang  dan penjualan di bawah tangan. Bank Z akan melakukan lelang terhadap barang jaminan yang diberikan oleh debitor atau juga melalui kantor lelang, namun Bank Z lebih memilih untuk mengeksekusi  barang  jaminan  melalui  lelang  secara  langsung.  Cara  yang  kedua  ialah penjualan  di  bawah  tangan,  yang  akan  dilakukan  pada  cara  ini  yakni  debitor  akan menemukan  pembeli  untuk  membeli  barang  jaminan,  kemudian  hasilnya  akan  diserahkan kepada  kreditor  dalam  hal  ini  bank  yang  berkedudukan  sebagai  kreditor.  Lelang  dan penjualan  di  bawah  tangan  akan  dilaksanakan  apabila  terjadinya  kredit  macet.  Terdapat lima tahapan kredit atau kualitas kredit yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yakni kredit  lancar,  kredit  dalam  perhatian  khusus,  kredit  kurang  lancar,  kredit  di  ragukan,  dan kredit macet. 26

## c. Kedudukan  Bank  Sebagai  Kreditor  Separatis  Dalam  Pemberesan  dan Pengurusan Harta Pailit
Bank  dalam  memberikan  kredit  kepada  nasabah  dilakukan  dengan  pemberian jaminan, jaminan tersebut dapat terdiri atas: 27
1) Jaminan  kebendaan,  yang  diikat  dengan  hak  tanggungan,  hak  gadai,  fidusia,  dan hak agunan lainnya.
2) Jaminan  perorangan  atau  penanggungan/ borgtocht yang  terdiri  dari personal guarantee dan corporate guarantee .
25 Anonim, 2016, Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Barang Jaminan, Wawancara, 29 Agustus
26 Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan  , Wawancara , 29 September 27 Sis Abadi S, “ Hukum Kepailitan Ditinjau Dari Aspek Perbankan ” dalam Rudhy A. Lontoh, dkk., 2001, Mengenal  Perpu  Kepailitan,  Penyelesaian  Utang-Piutang,  Melalui  Pailit  atau  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang , Alumni, Bandung, hlm. 419
Pada dasarnya bahwa kreditor separatis adalah kreditor  yang pembayaranya  dijamin dengan  jaminan 28 ,  maka  kreditor  separatis  mempunyai  hak  yang  telah  diberikan  oleh hukum untuk mengeksekusi barang jaminan.
Kepailitan terdiri atas dua fase, yakni fase penitipan atau sekestrasi ( cocervatoir ) dan fase  insolvensi  atau  fase  eksekutor. 29 Berdasarkan  dua  fase  yang  disebutkan,  maka  fase penitipan dikategorikan pada pengurusan harta pailit, sedangkan fase insolvensi merupakan bentuk  dari  pemberesan  harta  pailit.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  bagian divisi  legal  Bank  X  bahwasannya  dalam  hal  debitor  telah  dinyatakan  pailit,  maka  ada beberapa hal yang akan di laksanakan guna untuk mendapatkan haknya dari piutang, yakni : 30
a) Bank  X  wajib  hadir  dalam  rapat  verifikasi  jumlah  utang  dengan  membawa  asli perjanjian kredit dan perhitungan jumlah kewajiban
b) Bank X selaku secured creditor dapat menjalankan eksekusi
c) Perlu dilakukan koordinasi yang baik dengan kurator
d) Legal officer tetap wajib mengetahui setiap agenda pertemuan dengan kreditor
Menitikberatkan  pada  poin  kedua  yang  disampaikan  oleh  kepala  bagian  divisi  legal Bank X bahwa secured creditor atau kreditor separatis dapat menjalankan eksekusi, maka hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Selain  itu,  berdasarkan  hasil wawancara dengan Bank X dapat dinilai bahwa apabila terjadi debitor pailit maka Bank X lebih memilih melaksanakan fase insolvensi disbanding melakasanakan fase penitipan atau sekestrasi. 31
28 Elijana, “Kedudukan Kreditor Dalam Kepailitan”, dalam Tata Wijayanta, 2016, Undang-Undang dan Praktik Kepailitan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 199
29 H. Man S. Sastrawidjaja, op . cit , hlm. 187 30 Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan, Wawancara, 29 Agustus
31 Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan, Wawancara, 29 Agustus

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  BANK  YANG  BERKEDUDUKAN SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  bank  yang  berkedudukan  sebagai kreditor  separatis,  maka  perlu  diketahui  mengenai  beberapa  faktor  perlunya  pengaturan dalam  Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah disebutkan dalam penjelesan yakni:
a. Untuk  menghindari  perebutan  harta  debitor  apabila  dalam  waktu  yang  sama  ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
b. Untuk  menghindari  adanya  kreditor  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  yang menuntut  haknya  dengan  cara  menjual  barang  milik  debitor  tanpa  memerhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
c. Untuk  menghindari  adanya  kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan  oleh  salah seorang  kreditor  atau  debitor  sendiri.  Misalnya,  debitor  berusaha  untuk  memberi keuntungan  kepada  seseorang  atau  beberapa  orang  kreditor  tertentu  sehingga kreditor  lainnya  dirugikan,  atau  adanya  perbuatan  curang  dari  debitor  untuk melarikan  semua  harta  kekayaannya  dengan  maksud  untuk  melepaskan  tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

## a. Hak kreditor Separatis Dalam Pembagian Harta Pailit
Pasal  21  Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  menyebutkan  bahwa  kepailitan  meliputi  seluruh  kekayaan debitor  pada  saat  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh selama  kepailitan.  Pasal  21  merupakan  pelaksanaan  dari  Pasal  1131  KUHPerdata  yang menunjukkan  bahwa  seluruh  harta  kekayaan  debitor,  baik  yang  bergerak  maupun  yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor. 32
32 Sutan Remy Sjahdeini, op . cit , hlm. 180
Jaminan  diperlukan  manakala  debitor  tidak  mampu  membayar  utang-utangnya kepada  kreditor  dan  kreditor  dapat  melaksanakan  eksekusi  terhadap  barang  jaminan tersebut  untuk  menutupi  piutangnya.  Pembagian  harta  pailit  dilakukan  setelah  si  pailit benar-benar dianggap tidak mampu membayar utangnya. 33
Ketidakmampuan membayar utang ini terjadi apabila usulan perdamaian pada waktu rapat verifikasi tidak diterima kreditor. 34 Bank X 35 dan Bank Y 36 dalam hal pembagian harta pailit  lebih  mengutamakan  adanya  eksekusi  barang  jaminan  daripada  adanya  usaha perdamaian antara debitor dan kreditor.
Pembagian  harta  kepada  kreditor  dibayarkan  secara  bertingkat  secara  adil  dan berurutan  kepada  kreditor  separatis,  kreditor  preferen,  biaya-biaya  kepailitan  dan  kreditor konkuren. 37 Kreditor  akan  memperoleh  pembagian  harta  pailit  sesuai  dengan  jumlah piutang  atau  sesuai  dengan  persentase  yang  wajar,  dalam  arti  menurut  besar  kecilnya piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor, dari harta pailit yang ada. 38

## b. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Yang Berkedudukan Sebagai Kreditor Separatis
Memberikan kredit yang diberikan oleh Bank kepada nasabah dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit secara tertulis. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan ( pactum  de  contrahendo ). 39 Prinsip  kehati-hatian  juga  diterapkan  oleh  Bank  X  pada  saat memberikan  kredit  kepada  debitor  dengan  memperhatikan  tujuan  penggunaan,  jenis
33 Tata  Wijayanta,  2016, Undang-Undang  dan  Praktik  Kepailitan ,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, hlm. 197 34 Ibid , hlm. 197 35 Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan, Wawancara , Ambon, 29 Agustus 36 Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan, Wawancara , Ambon, 19 September
37 Marjan E. Pane, “Inventarisasi, Verifikasi, dan Pemberesan Harta Pailit”, dalam Tata Wijayanta, 2016, Undang-Undang dan Praktik Kepailitan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 199
38 Siti Anisah, 2008, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia , Total Media, Yogyakarta, hlm. 265
39 Sri  Redjeki  Slamet,  “Perlindungan  Hukum  Dan  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Hal Terjadi  Kepailitan  Terhadap  Debitor”,  forum  ilmiah,  volume  13,  nomor  1,  Januari,  2016,  hlm.  54 (http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/viewFile/1394/1269)
jaminan,  jangka  waktu  dan  jenis  nasabah  yang  merupakan  fasilitas  kredit  yang  diberikan oleh Bank X.
Perlindungan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepailitan  yang  diperuntukkan kepada  debitor  dan  kreditor  dengan  tujuan  agar  hak  masing-masing  pihak  dilindungi  dan tidak  terjadi  sengketa  antara  debitor  dengan  kreditor  maupun  kreditor  dengan  kreditor lainnya.  Perlindungan  yang  dimaksudkan  juga  tidak  memberikan  dampak  kerugian  bagi kreditor maupun debitor. Kreditor yang dimaksudkan dalam tesis ini khususnya ialah bank, dikarenakan  bank  yang  memberikan  kredit  kepada  debitor.  Berdasarkan  Pasal  6  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  menyebutkan  salah  satu  usaha  bank umum  ialah  memberikan  kredit.  Memberikan  kredit  yang  diberikan  oleh  Bank  kepada nasabah  dan  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  kredit  secara  tertulis.  Perjanjian  kredit merupakan perjanjian pendahuluan ( pactum de contrahendo ). 40 Perjanjian kredit yang telah dilaksanakan oleh debitor dan kreditor dilandaskan pada kepercayaan atau trust dan dalam hal ini bank berkedudukan sebagai kreditor  yang telah memberikan kredit kepada debitor. Kepercayaan  yang  diberikan  oleh  bank  sebagai  kreditor  kepada  debitor  hendaknya mendapatkan  perlindungan  yang  memadai  dan  seimbang  agar  tidak  terjadi  kredit  macet yang menyebabkan kerugian kepada bank, dan kepercayaan yang dimaksudkan diwujudkan dalam  bentuk  jaminan  yang  diberikan  oleh  debitor  kepada  kreditor.  Bukan  hanya kepercayaan  yang  menjadi  dasar  perjanjian  kredit  antara  kreditor  dan  debitor,  akan  tetapi kehati-hatian  juga  harus  menjadi  pedoman  dalam  perjanjian  kredit  sehingga  juga  tidak menimbulkan  adanya  sengketa  bahkan  kerugian  terhadap  kreditor.  Prinsip  kehati-hatian diwujudkan  dalam  bentuk  adanya  jaminan  diberikan  kepada  bank  oleh  debitor.  Prinsip kehati-hatian  juga  diterapkan  oleh  Bank  X  pada  saat  memberikan  kredit  kepada  debitor dengan memperhatikan tujuan penggunaan, jenis jaminan, jangka waktu dan jenis nasabah yang merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank X.
40 Sri  Redjeki  Slamet,  “Perlindungan  Hukum  Dan  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Hal Terjadi  Kepailitan  Terhadap  Debitor”,  forum  ilmiah,  volume  13,  nomor  1,  Januari,  2016,  hlm.  54 (http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/viewFile/1394/1269)
Bank X menerapkan prinsip  kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada debitor, dan Bank Z juga menerapkan hal tersebut  guna mencegah adanya kredit macet  yang akan berdampak  pada  kerugian  untuk  Bank  Z  sendiri.  Hasil  wawancara  dengan  kepal  bagian divisi legal Bank Z mengemukakan bahwa sangat selektif dalam memberikan kredit dengan cara  debitor  harus  menunjukkan  surat  izin  usaha,  surat  izin  perdagangan,  akta  pendirian usaha dan laporan keuangan 6 bulan terakhir. 41
Bank Z memiliki beberapa jenis-jenis kredit yang diberikan kepada nasabah yakni: 42
1) Kredit modal kerja dengan jangka waktu 1-3 tahun
2) Kredit investasi
3) Kredit jangka panjang misalnya pembelian ruko
4) Kredit konsumtif KPR dengan jangka waktu maksimal 20 tahun
Bukan hanya bank Z yang selektif dalam memberikan kredit kepada nasabah, namun juga  diterapkan  oleh  Bank  X  kepada  para  nasabah  yang  ingin  mengajukan  permohonan kredit.  Syarat-syarat  untuk  memperoleh  kredit  dari  Bank  X  ialah  harus  menyerahkan  ktp, npwp,  sertifikat,  izin  usaha  dan  mutasi  rekening,  sedangkan  jumlah  nasabah  yang memperoleh kredit dari Bank X pada tahun 2014-2016 sebanyak 40 debitor dengan jumlah kredit yang diberikan ialah 50 M. 43
Jaminan  yang  dimaksudkan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  55  ayat  (1)  Undang- Undang  No  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  yang  menyebutkan  antara  lain  jaminan  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan, hipotek  atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnnya,  sehingga  bank  yang  berkedudukan sebagai  kreditor  separatis  dapat  melaksanakan  eksekusi  haknya  seolah-olah  tidak  terjadi
41 Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan, Wawancara , Ambon, 29 September
42 Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan, Wawancara, 29 September
43 Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan, Wawancara, 29 Agustus
kepailitan. Jaminan yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) merupakan jenis jaminan kebendaan. Ciri-ciri dari jenis kebendaan yakni: 44
a) Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda
b) Kreditor  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  benda-benda  tertentu  milik debitor
c) Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun
d) Selalu  mengikuti  bendanya  di  tangan  siapapun  benda  itu  berada  ( droit  de suite/zaaksquegevolg )
e) Mengandung  asas  prioritas  yaitu  hak  kebendaan  yang  lebih  dulu  terjadi  akan lebih diutamakan daripada terjadi kemudian ( droit de preference )
f) Dapat diperalihkan seperti hipotek
g) Bersifat perjanjian tambahan ( accesoir )
Jenis jaminan yang diatur oleh Bank X ialah secured loans yang merupakan pinjaman yang  dijamin  oleh  uang  tunai  atau  deposito  atau  SLBC  yang  diterbitkan  oleh  bank berperingkat, dan unsecured loans ialah pinjaman yang tidak di back- up secara hukum oleh jenis jaminan seperti pada secured loan. 45 Jaminan yang pada umumnya juga diambil oleh kreditor dalam hal ini Bank Y 46 ialah berupa Sertifikat Hak Milik, cash collateral , invoice dan BPKP. 47 Jaminan yang pada umumnya diambil oleh Bank Z dibagi menjadi dua yakni jaminan  utama  dan  jaminan  tambahan.  Jaminan  utama  misalnya  tanah  dan  bangunan khususnya  objek  pembiayaan  sebagai  tempat  usaha  milik  debitor,  sedangkan  jaminan
44 Frieda  Husni  Hasbullah,  2009, Hukum  Kebendaan  Perdata  Hak-Hak  Yang  memberi  Jaminan , Indo Hill-Co, Jakarta, hlm. 18-19
45 Anonim, 2016, Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Barang Jaminan, Wawancara, 29 Agustus
46 Demi  menjaga  kerahasiaan,  maka  narasumber  tidak  menginginkan  nama  instansinya dicantumkan
47 Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan, Wawancara , Ambon, 19 September
tambahan misalnya kendaraan dan alat berat. 48 Pada Bank X jaminan yang pada umumnya diambil dari debitor ialah berupa sertifikat dan jaminan setoran tunai atau deposito. 49
Bentuk perlindungan bagi kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain: 50 i. Memberikan  fasilitas  dan  prosedur  untuk  mereka  sehingga  dapat  memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor
ii. Menjamin  agar  pembagian  harta  kekayaan  debitor  di  antara  para  kreditor  sesuai denganasas pari  passu (membagi  secara  proporsional  harta  kekayaan  debitor kepada para kreditor konkuren berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing- masing kreditor)
iii. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor
iv. Menghukum  pengurus  yang  karena  kesalahannya  mengakibatkan  perusahaan mengalami  keadaan  keuangan  yang  buruk  sehingga  perusahaan  mengalami insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan
v. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  bagian  dvisi  legal  Bank  Z  yang mengemukakan bahwa permasalahan yang sering terjadi misalnya terdapat sertifikat ganda, objek  jaminan  yang  di  pesisiran  pantai  dan  objek  jaminan  untuk  lokasi  kuburan.  Ketiga contoh  yang  diungkapkan,  menurut  kepala  bagian  divisi  legal  Bank  Z  akan  mempersulit keadaan  untuk  mengeksekusi  jaminannya  dikemudian  hari  apabila  terjadi  kredit  macet, sehingga  solusi  atau  jalan  keluar  untuk  menangani  permasalahan  tersebut  yakni pelaksanaan eksekusi atas barang-barang jaminan tersebut dengan menagih sebagiannya.
48 Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan, Wawancara, 29 September
49 Anonim, 2016, Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Barang Jaminan, Wawancara, 29 Agustus
50 Sutan Remy Sjahdeini, op . cit , hlm. 45

## PENUTUP
1. Kedudukan Bank sebagai kreditor separatis memang telah diberikan oleh hukum untuk mengeksekusi  barang  jaminan  milik  debitor  dalam  hal  terjadi  kredit  macet.  Pasal  55 ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  56,  Pasal  57  dan  Pasal  58  setiap  kreditor  pemegang  gadai, jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya, dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan.  Akan  tetapi  hal tersebut  dibatasi  dengan  adanya  Pasal  56  ayat  (10  yang  mengatur  mengenai  masa penangguhan dengan tujuannya, yakni:
a. Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, atau
b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, atau
c. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.
Permasalahan lainnya, Pasal 55 ayat (1) tidak konsisten dengan pengaturan pada Pasal 59 ayat  (1)  yang mengatur pada mengenai pelaksanaan haknya kreditor dalam jangka waktu  dua  bulan.  Hal  tersebut  memberikan  adanya  batasan-batasan  yang  tidak konsisten  dengan  Pasal  55  ayat  (1)  dalam  hal  kreditor  separatis  dapat  melaksanakan haknya yang tidak dipengaruhi oleh putusan pernyataan pailit terhadap debitor.
2.   Perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum  ialah  diaturnya  mengenai  pelaksanaan  dari hak  eksekusi  oleh  kreditor  separatis.  Tujuan  dengan  adanya  Pasal  55,  Pasal  56  dan Pasal  59  ialah  agar  kreditor  separatis  dapat  melaksanakan  haknya,  akan  tetapi  ketiga pasal  tersebut  dinilai  tidak  konsisten  sehingga  bank  juga  membuat  peraturan  internal untuk mencegah terjadi kerugian apabila kredit macet. Tindakan yang perlu dilakukan oleh  bank  apabila  terjadi  kredit  macet  ialah  melakukan  eksekusi  terhadap  barang jaminan  milik  debitor  pailit,  dan  eksekusi  yang  dilakukan  bank  dikenal  dengan  nama parate  executie .  Ada  dua  cara  yang  dilakukan  yakni,  lelang  dan  penjualan  di  bawah tangan.  Lelang  dilaksanakan  bukan  hanya  untuk  mendapatkan  peminat  saja,  namun juga  untuk  mendapatkan  harga  tinggi  agar  dapat  menutupi  utang  debitor.  Apabila lelang tidak berhasil, maka akan dilaksanakan penjualan dibawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisah,  Siti,  2008, Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  Dalam  Hukum Kepailitan Di Indonesia , Total Media, Yogyakarta.
Fuady,  Munir,  2005, Hukum  Pailit  dalam  teori  dan  praktek ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Hasbullah,  Frieda  Husni,  2009, Hukum  Kebendaan  Perdata  Hak-Hak  Yang  Memberi Jaminan , Indo Hill-Co, Jakarta.
Hermasyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Prenada Media Group.
Manan,  Bagir,  2001, Mengenal  Perpu  Kepailitan,  Penyelesaian  Utang-Piutang,  Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Alumni, Bandung.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum , Prenada Media Group, Jakarta.
Mulyadi, Kartini, 2005, Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan , Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
Nating,  Imran,  2004, Peranan  dan  Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam  Pengurusan  dan Pemberesan Harta Pailit , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Puspa,  Yan  Pramadya,  2009, Kamus  Hukum  Edisi  Lengkap  Bahasa  Belanda,  Indonesia, Inggris , Aneka Imu, Semarang.
Sastrawidjaja, H. Man S, 2010, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , PT. Alumni, Bandung.
Shubban,  M.  Hadi,  2008, Hukum  Kepailitan  Prinsip,  Norma,  dan  praktik  di  Peradilan , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
Sianturi,  Purnama  Tioria,2013, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang  Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang , Mandar Maju, Bandung.
Sjahdeini,  Sutan  Remy,  2009, Hukum  Kepailitan;  Memahami  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan , PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
Suci,  Ivida  Dewi  Amrih,  2009, Hak  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Benda Jaminan Debitor Pailit , Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Kepailitan , Ghalia Indonesia, Bogor.
Wijayanta,  Tata,  2016, Undang-Undang  dan  Praktik  Kepailitan ,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Yani,  Ahmad  dan  Gunawan  Widjaja,  2004, Seri  Hukum  Bisnis  Kepailitan ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sri  Redjeki  Slamet,  Perlindungan  Hukum  Dan  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Hal Terjadi  Kepailitan  Terhadap  Debitor, Forum  Ilmiah ,  Volume  13,  Nomor  1,  Januari, 2016, hlm. 52-59
Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan, Wawancara , Ambon, 29 Agustus.
Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan, Wawancara , Ambon, 19 September.
Anonim,  2016,  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Mengeksekusi  Barang  Jaminan,
Wawancara , Ambon, 29 September.