-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PERSEROAN TERBATAS YANG TERBUKTI MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

## Eril Aditya Nugraha, Aju Putrijanti, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: eriladitya1995@gmail.com

## Abstract
PT.  Cahaya  Bintan  Abadi  which  has  a  waste  collection  embankment  resulting  from  mining activities  damages  the  embankment,  resulting  in  contamination  of  the  Los  Strait  sea  waters  by hazardous and toxic materials,  which is  detrimental to  the  fishermen whose livelihoods catch fish and shrimp in the Los Strait sea waters (Supreme Court Decision) Republic of Indonesia, Number 26 / PDT.G / 2009 / PN.TPI). The legal issues raised in this study concerning judges' considerations in  giving  decisions  on  Limited  Liability  Companies  that  have  been  proven  to  pollute  the environment and on the mechanisms of civil liability Limited Liability Companies that are proven to do environmental pollution. Civil liability mechanism for limited liability companies that pollute the  environment  can  be  done  outside  the  court  or  through  the  court  process,  with  claims  for compensation and environmental recovery. Recommendations from judges in addition to providing fines  must  also  impose  sanctions  for  the  restoration  of  environmental  limited  liability  companies that carry out environmental pollution. In addition there is supervision of orders or related parties on Limited Liability Companies that have the potential to pollute the environment.
Keywords: civil liability; limited liability company; environmental pollution

## Abstrak
PT. Cahaya Bintan Abadi yang memiliki tanggul penampungan limbah hasil kegiatan penambangan mengalami  kerusakan  tanggul  sehingga  mengakibatkan  tercemarnya  perairan  laut  Selat  Losoleh bahan  berbahaya  dan  beracun,  dimana  hal  ini  merugikan  para  nelayan  yang  mata  pencahariannya menangkap ikan dan udang di perairan laut Selat Los tersebut (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  Nomor  26/PDT.G/2009/  PN.TPI).Isu  hukum  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini mengenai  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  putusan  terhadap  Perseroan  Terbatas  yang terbukti  melakukan  pencemaran  lingkungan  serta  mengenai  mekanisme  pertanggungjawaban perdata  Perseroan  Terbatas  yang  terbukti  melakukan  pencemaran  lingkungan.  Mekanisme pertanggungjawaban perdata bagi perseroan terbatas yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui proses pengadilan, dengan tuntutan ganti rugi maupun pemulihan  lingkungan.  Rekomendasi  dari  hakim  selain  memberikan  sanksi  denda  juga  harus memberikan  sanksi  pemulihan  lingkungan  terhadap  Perseroan  Terbatas  yang  melakukan pencemaran  lingkungan.  Selain  itu  adanya  pengawasan  dari  perintah  atau  pihak  terkait  terhadap Perseroan Terbatas yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan.

## Kata kunci : pertanggungjawaban perdata; perseroan terbatas; pencemaran lingkungan

## A. Pendahuluan
Konsep  perseroan  terbatas  dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  yang  memberikan  pengertian  bahwa
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
perseroan  terbatas,  yang  selanjutnya  disebut  perseroan  adalah  badan  hukum  yang  merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang  ini  serta  peraturan  pelaksanaannya.  Istilah  “perseroan”  menunjuk  pada  cara menentukan  modal,  yaitu  terbagai  dalam  saham,  sedangkan  istilah  “terbatas”  menunjuk  pada batas  tanggung  jawab  pemegang  saham,  yaitu  hanya  sebatas  jumlah  nominal  saham  yang dimiliki.  Dewasa  ini  seiring  perkembangan  zaman,  pemerintah  sudah  menerapkan  peraturan- peraturan  secara  jelas  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yaitu  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  dan  Undang-Undang  Penanaman Modal yaitu Undang-UndangNomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh  operasional  korporasi  yang  tidak  memperhatikan  lingkungan  hidup  dan  masyarakat disekitarnya. Terlebih lagi setelah fakta-fakta di  lapangan mulai menunjukkan bahwa aktifitas yang  dilakukan  perusahaan  berpotensi  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan sosial dan lingkungan alam di sekitar perusahaan (Abdulkadir, 2010).
Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi  antara  satu  komponen  dengan  komponen  lainnya  (Wijayana,  2010a). Lingkungan  itu  sendiri  ialah  terdiri  dari  komponen abiotik dan biotik.  Komponen  abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan  komponen  biotik  adalah  segala  sesuatu  yang  bernyawa  seperti  tumbuhan,  hewan, manusia  dan mikro-organisme(Wijayana,  2010b).Sementara  pengertian  lingkungan  hidup menurut Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  menyatakakan  bahwa  :  “Lingkungan  hidup  adalah  kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan  perikehidupan,  dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.
Pencemaran  diartikan  sebagai  memasukkan  kontaminan  ke  dalam  lingkungan  yang menyebabkan kerugian bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Kontaminan ini dapat berupa zat  kimia,  energi  seperti  kebisingan,  panas,  atau  cahaya.  Zat  pencemar  dapat  berasal  dari  zat alami atau energi, tetapi dianggap kontaminan ketika melebihi tingkat alamiah.
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  perkara  Nomor  26/PDT.G/2009/ PN.TPI fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa PT. Cahaya Bintan Abadi sebagai Tergugat  I  yang  melakukan  kegiatan  Penambangan  Bauksit  yang  memiliki  tanggul
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Penampungan Limbah Bauksit ( tailing ) yang hanya berupa tanah tanggul sehingga jebol 2 kali yang  mengakibatkan  limbah  bauksit  dan  PT.  Perjuangan  sebagai  Tergugat  III  yang  membuat pelabuhan  dengan  cara  memasang  tonggak  kayu  sepanjang  pelabuhan  sebagai  penahanan timbunan  material  tanpa  membuat  pembatas  secara  permanen  berupa  batu  miring,  sehingga timbunan  tanah  bauksit  tersebut  membuat  air  laut  berubah  warna  menjadi  keruh  yang partikelnya mengandung bahan berbahaya dan beracun yang mengakibatkan perairan laut Selat Los menjadi  tercemar  dan kerusakan pada Lingkungan Hidup, yang  akhirnya merugikan para Penggugat  selaku  nelayan  yang  mata  pencahariannya  menangkap  ikan  dan  udang  di  perairan laut  Selat  Los  tersebut  adalah  merupakan  perbuatan  melawan  hukum(Putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 26/PDT.G/2009/ PN.TPI).
UUD  NRI  1945  pada  Pasal  33  ayat  (3)  telah  menegaskan  bahwa  “bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”.  Dengan  begitu  sebagai  masyarakat  yang  baik  kita  sudah mengetahui  tentang  kekayaan  alam  yang  negara  kita  miliki  yang  tentunya  merupakan  suatu anugerah  yang  begitu  besar  dari  Tuhan,  sudah  menjadi  hak  dan  tanggung  jawab  kita  untuk dapat memanfaatkannya dengan baik pula.
Hal  ini  juga  merupakan  tanggung  jawab  besar  bagi  negara  dan  pemerintah  setempat untuk  mengolah  alam  demi  mewujudkan  kesejahteraan  para  rakyatnya.  Seperti  yang  kita ketahui  bersama  Indonesia  merupakan  negara  agraris,  yang  dimana  sebagian  besar  penduduk negaranya bekerja bercocok-tanam atau sebagai petani, dengan begitu kita bisa melihat bahwa alam merupakan juga sumber mata pencarian bagi rakyat untuk melangsungkan kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
Jika  berbagai  permasalahan  lingkungan  ini  tidak  dicari  solusi,  maka  keberlanjutan kehidupan manusia di bumi akan mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan alam menjadi sumber pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia udara, air, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Kerusakan alam berarti sama dengan kerusakan daya dukung kehidupan manusia (Manik, 2016).
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban perdata dan teori  pencemaran  lingkungan.  Menurut  Hans  Kelsen  dalam  teorinya  tentang  tanggung  jawab hukum  menyatakan  bahwa  seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2006).
Secara  umum,  prinsip  tanggung  jawab  dalam  hukum  dapat  dibedakan  sebagai  berikut (Kristiyanti, C,S, 2008a) :
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (Liability based on fault)
Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat  diterima karena  adil  bagi  orang  yang  berbuat  salah  untuk  mengganti  kerugian  bagi  pihak  korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.(Kristiyanti, C,S, 2008a)
Persoalan  semacam  ini  tidaklah  sederhana,  karena  dalam  praktek  belum  tentu  setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim  atau  penerima  barang  atau  pihak  ketiga  tidak  boleh  bertindak  sepihak  dan  harus dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  terjadi  karena  kesalahan  pengangkut.  Pembuktiann tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.
b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumtion of liability)
Prinsip  ini  menyatakan,  tergugat  selalu  dianggap  bertanggung  jawab  sampai  ia  dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat  tidak  dapat  membuktikan  kesalahan  pengangkut,  maka  ganti  rugi  tidak  akan diberikan.(Suherman,  2000a) Berkaitan  dengan  prinsip  tanggung  jawab  ini,  dalam  doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:
1) Perusahaan dapat  membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat  membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
2) Perusahaan dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
3) Perusahaan  dapat  membebaskan  diri  dari  tanggung  jawab  jika  ia  dapat  membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
4) Perusahaan  tidak  bertanggung  jawab  jika  kerugian  itu  ditimbulkan  oleh  kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumtion nonliability principle) 1) Prinsip  ini  merupakan  kebalikan  dari  prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggung  jawab. Prinsip  ini  hanya  dikenal  dalam  lingkup  transaksi  konsumen  yang  sangat  terbatas (Suherman, 2000b).
2) Prinsip  ini  lebih  diterapkan  pada  kasus-kasus  seperti  kasus  yang  dimana  apabila  terjadi suatu  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mempunyai  peran  aktif  dalam  melakukan  pembuktian adalah pihak penggugat.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (“UU  PPLH”)  pencemaran  lingkungan  hidup adalah masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

## d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability)
Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada  yang  mengatakan  tanggung  jawab  mutlak  adalah  prinsip  yang  menetapkan  kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya  (Suherman, 2000c).
Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (Civil Liability) (H.  Salim,  2008). Tanggung  jawab  perdata  merupakan  suatu  instrumen  hukum perdata  dalam  konteks  penegakan  hukum  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian  pada  kasus tersebutataupun tatanannya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Selanjutnya  mengenai  teori  pencemaran  lingkungan,  pencemaran  terjadi  bila  dalam lingkungan    terdapat  bahan  yang  menyebabkan  timbulnya  perubahan  yang  tidak  diharapkan, baik  yang  bersifat  fisik,  kimiawi,  maupun  biologis.Pencemaran  air  adalah  masuk  atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi  sesuai  dengan  peruntukannya(Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air). Peraturan pemerintah No. 20 Tahun 1990 mengelompokkan  kualitas  air  menjadi  beberapa  golongan  menurut  peruntukannya.  Adapun penggolongan air menurut peruntukannya adalah sebagai berikut.
a. Golongan  A,  yaitu  air  yang  dapat  digunakan  sebagai  air  minum  secara  langsung  tanpa pengolahan terlebih dahulu.
b. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan  sebagai air baku air minum.
c. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
d. Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air.(Effendi, 2003)
Sumber pencemar (polutan) dapat berupa suatu lokasi tertentu ( point source ) atau tak tentu/ tersebar ( non-point/diffuse source ). Sumber pencemar point source misalnya knalpot mobil, cerobong asap pabrik dan saluran limbah industri. Pencemar yang berasal dari point source bersifat  lokal.  Efek  yang  ditimbulkan  dapat  ditentukan  berdasarkan  karakteristik  spesial kualitas  air.  Volume  pencemar  dari point  source biasanya  relatif  tetap.  Sumber  pencemar
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
non- point source dapat berupa point source dalam jumlah yang banyak. Misalnya: limpasan dari  daerah  pertanian  yang  mengandung  pestisida  dan  pupuk,  limpasan  dari  daerah permukiman (domestik), dan limpasan dari daerah perkotaan.
Berdasarkan  uraian  singkat  pada  latar  belakang  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan beberapa  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penulisan  jurnal  ini,  yaitu  pertama, bagaimana Pertimbangan
HakimBagiPerseroan
Terbatas
Yang Terbukti MelakukanPencemaranLingkungan(PutusanPerkara 26/PDT.G/2009/PN.TPI); kedua, bagaimana  Mekanisme  Pertanggungjawaban  Perdata  Terhadap  Perseroan  Terbatas  Yang TerbuktiTelah Melakukan Pencemaran Lingkungan(Putusan Perkara 26/PDT.G/2009/PN.TPI)?
Jurnal  lain  yang  meneliti  mengenai  hal  ini  diantaranya  adalah  jurnal  yang  membahas permasalahan  pencemaran  lingkungan  yang  melibatkan  perusahaan  multinasional  serta kebijakan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  menghadapi  masalah  lingkungan berdampak  pada  keamanan  manusia.  (Astuti,  2018),  jurnal  lain  yang    membahas  mengenai seberapa  besar  tingkat  pencemaran  limbah  cair  hasil  olahan  pabrik  karet  terhadap  kualitas  air sungai  di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  serta  bagaimana  peran  Pemerintah  maupun  pihak pembuat  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  dalam  melakukan  pemantauan terhadap  aktivitas  proyek,  sehingga  tidak  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  lingkungan  dan masyarakat  (Khorinnisa,  2014);  jurnal  lainnya  meneliti  mengenai  upaya  Badan  lingkungan hidup Kabupaten Bojonegoro dalam megendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi oleh PT. Petrochina berdasarkan Undang – Undang nomorr 32 tahun 2009 serta apa  hambatan  yang  di  hadapi  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bojonegoro  dalam  upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi dan bagaimana solusinya.(Belladona, 2019).
Pada jurnal ini, akan membahas mengenai pertimbangan hakim bagi perseroan terbatas yang  terbukti  melakukan  pencemaran  lingkungan  (Putusan  Perkara  26/PDT.G/2009/PN.TPI) serta  mekanisme  pertanggungjawaban  perdata  terhadap  perseroan  terbatas  yang  terbukti  telah melakukan pencemaran lingkungan (Putusan Perkara 26/PDT.G/2009/PN.TPI).

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  adalah  penelitian  hukum normatif. Menurut Soerjono dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  yaitu  dengan  cara  penelusuran  dan pengkajian  beberapa  literature  (Ishaq,  2016)  yang  berhubungan  atau  berkenaan  dengan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Pertanggungjawaban  Perdata  Terhadap  Perseroan  Terbatas  Yang  Terbukti  Melakukan Pencemaran  Lingkungan.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  jurnal  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach) yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut    paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani (Marzuki, 2009).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pertimbangan  Hakim  Bagi  Perseroan  Terbatas  Yang  Terbukti  Melakukan Pencemaran Lingkungan (Putusan Perkara 26/PDT.G/2009/PN.TPI)
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  178  HIR,  Pasal  189  RBG,  apabila  pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan  yang  akan  dijatuhkan.  Proses  pemeriksaan  dianggap  selesai,  apabila  telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat  berdasarkan Pasal  115 Rv,  maupun duplik dari tergugat,  dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan,  Majelis  menyatakan  pemeriksaan  ditutup  dan  proses  selanjutnya  adalah menjatuhkan  atau  pengucapan  putusan.  Mendahului  pengucapan  putusan  itulah  tahap musyawarah  bagi  Majelis  untuk  menentukan  putusan  apa  yang  hendak  dijatuhkan  kepada pihak yang berperkara.(Harahap, 2006).
Pembahasan  mengenai  asas  yang  mesti  ditegakkan,  agar  putusan  yang  dijatuhkan tidak mengandung cacat.  Asas  tersebut  dijelaskan dalam Pasal  19 Undang  - Undang No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 Undang - Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman) yaitu sebagai berikut :
1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci;
2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan;
3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan; dan
4) Diucapkan di Muka Umum.
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan ( ex aequo et bono ) dan  mengandung  kepastian  hukum,  di  samping  itu  juga  mengandung  manfaat  bagi  para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
yang  berasal  dari  pertimbangan  hakim  tersebut  akan  dibatalkan  oleh  Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. (M. Arto, 2004a)
Pada  hakikatnya  pertimbangan  hakim  hendaknya  juga  memuat  tentang  hal-hal sebagai berikut:(M. Arto, 2004b)
a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b) Adanya  analisis  secara  yuridis  terhadap  putusan  segala  aspek  menyangkut  semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
Perkara  perdata  No.  26/PDT.G/2009  /PN.TPI  dalam  amarnya  putusannya  telah menyatakan  Tergugat  I  ,  Tergugat  II  dan  Tergugat  III,  Tergugat  IV,  Tergugat  V,  dan Tergugat  VI  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum.  Tindakan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  Tergugat  I  ,  Tergugat  II  dan  Tergugat  III  yaitu  dengan  yang  melakukan penambangan bauksit dan pembuatan pelabuhan untuk dermaga yang telah menimbun atau stokpiil di pinggir dermaga berakibat tercemarnya air laut dan kematian ikan dan habitat laut tempat  mata  pencaharaian  Penggugat  I  dan  penggugat  II.Selain  itu  perbuatan  Tergugat  I  , Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melakukan tindakan - tindakan pencegahan sehingga mengalirnya  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  kelaut  mengakibatkan  tercemarnya  air laut dan kerusakan pada lingkungan hidup berakibat pada kematian ikan di tempat mencari nafkah penggugat I dan penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
Dari    keterangan    para  saksi  penggugat  yang    telah  memberikan  keterangan  yang sama  dan    saling    mendukung  yaitu  saksi  Sumantri,  Saksi  Muhammad  Gani  yang  pada pokoknya telah memberikan keterangan yang sama bahwa sekitar bulan Nopember 2008 dan Pebruari 2009 tanggul / kolam penampungan  limbah dari pencucian bauksit ( tailing ) milik Tergugat  I  pernah    jebol  2  kali  yaitu tailing nomor  2  dan  3  sehingga  limbah  bauksit mengalir ke laut dan tergugat II dan Tergugat III yang  telah melakukan penimbunan pantai untuk  pembuatan    pelabuhan  dan Stokpille (penimbunan  bauksit)  dengan  cara  menimbun dengan  tanah  yang  berasal  dari  bauksit  dan  juga  tergugat  III  yang    telah  melakukan penimbunan tanah bauksit yang menjorok kearah lau tsekitar 300 meter untuk pelabuhan di mana  keua  pelabuhan  tersebut  apabila  terjadi    gelombang    air  laut  pasang    naik  maupun surut  yang  deras  ataupun  hujan  mengakibatkan  air  laut  sekitarnya  berwarna  keruh  karena bercampur dengan tanah timbunan yang berasal dari pelabuhan tersebut.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Selanjutnya dari surat bukti bertanda PenggugatI, Penggugat II dan Penggugat III, di mana yang menyatakan bahwa para penggugat adalah selaku nelayan yang tergabung dalam persatuan nelayan pesisir kota baru Senggarang yang sehari-harinya bekerja sebagai nelayan untuk  mencari  nafkah.  Dengan  demikian  dari  uraian  tersebut  di  atas  perbuatan  Tergugat  I, Tergugat  II dan Tergugat III telah terbukti bertentangan dengan hak orang lainnya itu para penggugat dalam mencari nafkah selaku nelayan.
Berdasarkan  keterangan  Saksi  Sumantri  dan  saksi  Muhammad  Gani  dan  juga keterangan saksi Jafar dan saksi Amran Hamid, di mana keterangan para saksi tersebut pada pokonya telah memberikan keterangan yang sama bahwa tanggul pengolahan limbah bauksit ( tailling ) milik Tergugat I pernah 2 kali jebol pada bulan Nopember 2008 dan pebruari 2009 dan untuk pelabuhan/dermaga milik tergugat II dan III tersebut apabila terjadi gelombang air laut pasang naik maupun surut yang deras ataupun hujan mengakibatkan air laut sekitarnya berwarna  keruh  karena  bercampur  dengan  tanah  timbunan  yang  berasal  dari  pelabuhan tersebut dan khusus saksi Amran Hamid selaku yang membangun pelabuhan milik Tergugat III  dalam  pembuatannya  hanya  memasang  tonggak  kayu  sepanjang  pelabuhan  sebagai penahan  timbunan  material  yang  dipadatkan,  sehingga  dengan  demikian  menurut  majelis hakim  tergugat  I  telah  menyalahi  ketentuan  yang  berlaku  karena  lalai  melakukan pengamanan terhadap tanggul pengolahan limbah dan begitu juga Tergugat II dan Tergugat III  dalam  pembuatan  pelabuhan  tidak  memperhitungkan  adanya  dampak  kerusakan lingkungan yang akan mengakibatkan timbulnya pencemaran pada air laut, yang dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III telah lalai dalam membuat pembatas secara permanen baik itu  dengan  batu  miring  ataupun  lainnya  sebagai  pembatas  antara  tanah  yang  ditimbun dengan permukaan air laut.
Perbuatan    Tergugat  I,  Tergugat  II,  dan  Tergugat  III  dalam  melakukan  kegiatannya tidak  mentaati  peraturan  yang  berlaku  antara  lain  Tergugat  I  dalam  membuat  tanggul Penampungan  Limbah  Bauksit  ( tailling )  tidak  permanen  akan  tetapi  hanya  berupa  tanah tanggul yang dibuat semacam waduk dan demikian juga Tergugat II dan Tergugat III yang tidak membuat pembatas permanen misal berupa batu miring antara timbunan tanah dengan permukaan laut, maka menyebabkan air laut berubah menjadi keruh dan tercemar disekitar laut  Selat  Los,  sehingga  membuat  para  penggugat  yang  sehari-harinya  mencari  nafkah sebagai nelayan di daerah tersebut mengalami kerugian karena berkurang penghasilannya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut  di  atas maka telah terbukti bahwa Tergugat  I yang melakukan  kegiatan  Penambangan  Bauksit  yang  memiliki  tanggul  Penampungan  Limbah Bauksit  ( tailling )  yang  hanya  berupa  tanah  tanggul  sehingga  jebol  2  kali  yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
mengakibatkan limbah bauksit mengalir keperairan laut Selat Los dan Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang membuat pelabuhan dengan cara memasang tonggak kayu sepanjang pelabuhan  sebagai  penahan  timbunan  material  tanpa  membuat  pembatas  secara  permanen berupa  batu  miring,  sehingga  timbunan  tanah  bauksit  tersebut  membuat  air  laut  berubah warna  menjadi  keruh  yang  partikelnya  mengandung  bahan  berbahaya  dan  beracun  yang mengakibatkan  perairan  laut  Selat  Los  menjadi  tercemar  dan  kerusakan  pada  Lingkungan Hidup, yang akhirnya merugikan para Penggugat selaku nelayan yang mata pencahariannya menangkap ikan dan udang  diperairan laut  Selat Los tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
Dengan terbuktinya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah melakukan perbuatan  melawan  hukum,  maka  hakim  telah  memberikan  putusan  sudah  tepat.  Dalam pertimbangannya  tersebut  tidak  hanya  memberikan  kepastian  hukum  saja  akan  tetapi  juga memberikan  keadilan  bagi  para  penggugat.  Sebab  Seorang  hakim  diwajibkan  untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan  dengan  tidak  memihak.  Hakim  dalam  memberi  suatu keadilan  harus  menelaah  terlebih  dahulu  tentang  kebenaran  peristiwa  yang  diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.(M. T. Makaro, 2004)
Gugatan  perwakilan  kelompok  diatur  di  dalam  Peraturan    Mahkamah    Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, pada  pertimbangannya  Perma  No  1  Tahun  2002  tersebut  yang  dapat  mengajukan  gugatan perwakilan  adalah  sengketa  lingkungan  hidup  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  sengketa  perlindungan konsumen  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindunagan  Konsumen,  sengketa  kehutanan  sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  Tentang  Kehutanan(Pertimbangan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).
Berdasarkan  dari  pertimbangan  hukum  pada  Perkara  No.  26/PDT.G/2009/PN.TPI tersebut.    Maka  sudah  tepat  majelis  hakim  menyatakan  tindakan  dari  PT.  CAHAYA BINTAN ABADI yang melakukan penambangan bauksit akan tetapi tanggulnya jebol yang menyebabkan limbah bauksit mencemari lautan, sedangkan PT. S & B INVESTAMA, dan PT.  PERJUANGAN  yang  membuat  pelabuhan  tanpa  membuat  pembatas  secara  permanen berupa  batu  miring,  sehingga  timbunan  tanah  bauksit  mencemari  lingkungan  merupakan Perbuatan melawan hukum.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Sebab  di  dalam  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  No  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menyebutkan  Pencemaran  lingkungan hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia  sehingga  melampaui  baku  mutu lingkungan  hidup  yang  telah  ditetapkan.  Kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup  sendiri maknanya  adalah  ukuran  batas  perubahan  sifat  fisik,  kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan hidup  yang  dapat  ditenggang  oleh  lingkungan  hidup  untuk  dapat  tetap  melestarikan fungsinya.
Pemberian  sanksi  terhadap  Perseroan  Terbatas  yang  melakukan  perbuatan  melawan hukum dengan melakukan pencemaran lingkungan pada Perkara No.
26/PDT.G/2009/PN.TPI  dengan  memberikan  saksi  membayar  ganti  rugi  terhadap masyarakat yang telah dicemari lingkungannya juga sudah tepat. Dengan pemberian sanksi tersebut  maka  selain  memberikan  keadilan  terhadap  masyarakat  yang  telah  dicemari lingkungannya  juga  memberikan  efek  jera  terhadap  Perseroan  Terbatas  yang  melakukan pencemaran  lingkungan  untuk  tidak  lagi  melakukan  perbuatan  pencemaran  lingkungan tersebut.
2. Mekanisme  Pertanggungjawaban  Perdata  Bagi  Perseroan  Terbatas  yang  Terbukti Telah Melakukan
Pencemaran
Lingkungan (Putusan Perkara
26/PDT.G/2009/PN.TPI).
Undang-undang  No.  32  tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  menyatakan  bahwa  yang  dapat  menggugat  jika  ada  perseroan  terbatas yang mencemari lingkungan hidup bukan saja dapat dilakukan oleh perseorangan saja, tetapi juga  dapat  diajukan  oleh  Instansi  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang  bertanggung jawab  di  bidang  lingkungan  hidup,  Gugat  Masyarakat  (gugatan    perwakilan  kelompok), maupun  gugatan  yang  diajukan  oleh  Organisasi  Lingkungan  Hidup.Gugatan  perwakilan kelompok  dalam  mengajukan  gugatan  ( class  action ),  anggota  kelompok  harus  memiliki kesamaan    fakta  atau  peristiwa  dan  kesamaan  dasar  hukum  serta  kesamaan  jenis  tuntutan. Jika  terjadi  perbedaan  tuntutan,  maka  gugatan  perwakilan  dapat  dipecah-pecah  ke  dalam beberapa  subkelompok  ( sub-class ).  Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1 Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan  Kelompok,  ada  beberapa  tahapan  untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok.
Tahap  pertama ,  Majelis  Hakim  harus  memastikan  bahwa  wakil  kelompok memenuhi  kualifikasi  atau  syarat  untuk  bertindak  sebagai  wakil  kelompok.  Ada  dua
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  menjadi  wakil  kelompok,  yaitu(Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok):
a) Wakil  kelompok  sesuai  rumusan  Pasal  1  huruf  b  Perma  Nomor  1  Tahun  2002  harus sebagai pihak yang juga mengalami kerugian akibat tindakan tergugat seperti halnya para anggota kelompok.
b) Wakil  kelompok  memiliki  kejujuran  dan  kesungguhan  untuk  melindungi  kepentingan anggota kelompok.
Tahap  kedua adalah  setelah  wakil  kelompok  lulus  uji  persyaratan  sebagai  wakil kelompok,  majelis  Hakim  harus  memeriksa  persyaratan  formal  surat  gugatan  selain  sesuai dengan  hukum  acara  perdata,  juga  harus  memenuhi  persyaratan  menurut  Peraturan Mahkamah  Agung(Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, n.d.).
Tahap  ketiga adalah  setelah  Majelis  Hakim  memastikan  bahwa  wakil  kelompok memenuhi kualifikasi dan surat gugatan juga memenuhi syarat-syarat formal, Majelis Hakim menerbitkan  penetapan  bahwa  perkara  yang  bersangkutan  dapat  diajukan  melalui  gugatan kelompok,  sebaliknya  jika  menurut  pertimbangan  hakim,  perkara  yang  bersangkutan  tidak sah  atau  tidak  memenuhi  persyaratan  untuk  diajukan  melalui  gugatan  kelompok, pemeriksaan perkara dihentikan dengan sebuah putusan hakim(Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).
Tahap keempat , Majelis Hakim memerintahkan wakil kelompok untuk mengajukan usulan  pemberitahuan  ( public notification)  kepada  anggota  kelompok  potensial. Pemberitahuan  kepada  anggotaanggota  kelompok  potensial  dilakukan  melalui  media  cetak atau  elektronik,  kantor-kantor  pemerintah,  seperti  kecamatan,  kelurahan/desa,  pengadilan. Biaya  pemberitahuan  kepada  para  calon  anggota  kelompok  ini  harus  lebih  dahulu ditanggung  oleh  wakil  kelompok(Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).
Tahap  kelima ,  adalah  dibukanya  kembali  persidangan  oleh  Majelis  Hakim  setelah masa  penundaan  sidang  selama  waktu  menunggu  masuknya  pernyataan-pernyataan  keluar telah  berakhir  dan  jumlah  orang  yang  menyampaikan  pernyataan  keluar  telah  diketahui. Proses  persidangan  selanjutnya  adalah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  HIR  maupun Rbg.  Jika  gugatan  ganti  kerugian  dikabulkan,  Majelis  Hakim  wajib  memutuskan  jumlah ganti  kerugian  secara  rinci,  penentuan  kelompok  atau  subkelompok  yang  berhak  dan langkah-langkah  yang  wajib  ditempuh  oleh  wakil  kelompok  dalam  proses  penetapan  dan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pendistribusian  atau  pembagian  ganti  kerugian  secara  adil(Peraturan  Mahkamah  Agung  RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).
Pada amar putusan gugatan perwakilan kelompok yang mengabulkan gugatan ganti kerugian  memuat  pula  perintah  agar  penggugat  melakukan  pemberitahuan  kepada  anggota kelompok, serta perintah pembentukan komisi independen yang komposisi keanggotaannya ditentukan  dalam  amar  putusannya  guna  membantu  kelancaran  pendistribusian,  maka eksekusi  dilakukan  setelah  diadakannya  pemberitahuan  kepada  anggota  kelompok,  komisi telah terbentuk,  tidak tercapai  kesepakatan anatara kedua belah pihak tentang penyelesaian ganti kerugian dan tergugat  tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan (Sundari, 2002).
Penggugat  harus  dapat  membuktikan  jika  terjadi  kasus  pencemaran  lingkungan, bahwa  si  tergugat  yang  membuat  Penggugat  menderita  kerugian  akibat  aktivitas  industri atau pabrik milik tergugat. Pembuktian hal ini sangat sulit karena kompleksnya sifat-sifat zat kimiawi  dan  reaksinya  satu  sama  lain  maupun  reaksinya  dengan  komponen  abiotik  dan biotik  di  dalam  suatu  ekosistem  yang  akhirnya  berpengaruh  pada  kesehatan  manusia. Kerugian akibat pencemaran lingkungan tidak selalu tampak jelas. Oleh sebab itu, saksi ahli dapat  dihadirkan  untuk  memperjelaskan  tentang  kerugian  yang  terjadi,  misalnya  kerugian kesehatan,  kerugian  harta  benda,  kerugian  estetika  lingkungan  dan  kerugian  di  bidang konservasi  lingkungan.  Saksi  ahli  juga  lazim  dihadirkan  untuk  menjelaskan  jumlah  ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan akibat B3.(Sukanda, 2014)
Pada  Perbuatan  Melawan  Hukum,  unsur  kerugian  merupakan  unsur  yang  harus dibuktikan.  Kerugian  ini  dapat  berupa  kerugian  Materiil  danImmateriil.  Secara  teoritis,  di samping  berwujud  uang,  pengganti  kerugian  dapat  pula  berwujud  lain  berupa  Pemulihan dalam  keadaan  semula,  yaitu  baik  pemulihan  dengan  jalan  meniadakan  apa  yang  telah diadakan  secara  Melawan  Hukum,  ataupula  pemulihan  dengan  mengadakan  lagi  apa  yang telah  ditiadakan  secara  Melawan  Hukum.  Vollmar  mengatakan  jika  seseorang  menuntut kerugian  karena  tidak  diperolehnya  kenikmatan  atau  berupa  pengurangan  terhadap kenikmatan atas suatu benda, maka kerugian yang diderita ini disebut kerugian material.
Dalam  Putusan  Perkara  26/PDT.G/2009/PN.TPI,  hakim  menjatuhkan  putusan mengenai  pertanggung  jawaban  pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  perseroan dengan  hukuman  berupa  Membayar  ganti  rugi  secara  langsung,  tunai  dan  seketika  kepada penggugat  I  dan  Penggugat  II  jumlah  seluruhnya  Rp.  10.760.000.000,  -  (sepuluh  milyar tujuh  ratus  enam  puluh  juta  rupiah).  mengenai  pendistribusian  uang  ganti  rugi  yang dikabulkan    tersebut  dilakukan  melalui  komisi  pembayaran  ganti  rugi  yang  anggotanya  9
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
orang yaitu terdiri dari 3 orang wakil dari masing - masing wakil kelas (para penggugat ), 1 orang wakil dari Tergugat I, 1 orang wakil dari Tergugat II , 1 orang wakil dari Tergugat III, 1  orang  wakil  dari  Tergugat  IV,  1  orang  wakil  dari  Tergugat  V  dan  1  orang  wakil  dari Tergugat VI dengan mekanisme pendistribusian uang ganti rugi yang ditentukan sendiri oleh Komisi Pembayaran ganti rugi tersebut secara bersama.
Berdasarkan  hal  tersebut,  apabila  kita  hendak  menerapkan  Perbuatan  Melawan Hukum  pada  pencemaran  lingkungan  maka  kerugian  yang  terjadi  haruslah  merupakan kerugian  yang  timbul  dari  kesalahan  tergugat,  sebab  unsur  kesalahan  merupakan  syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk menentukan bertanggungjawab atau tidaknya seseorang. Unsur kesalahan ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang- undangan  maupun  kepatutan  dan  kehati-  hatian  terkait  dengan  tidak  dilakukannya pengawasan lingkungan sehingga tercemarnya lingkungan.

## D. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  dalam  jurnal  ini,  maka  disimpulkan  telah  terbukti  bahwa  PT Cahaya  Abadi  yang  melakukan  kegiatan  Penambangan  Bauksit  yang  memiliki  tanggul Penampungan Limbah Bauksit ( tailling ) yang hanya berupa tanah tanggul sehingga jebol 2 kali yang mengakibatkan limbah bauksit mengalir keperairan laut Selat Los. Hal ini menyebabkan timbunan  tanah  bauksit  tersebut  membuat  air  laut  berubah  warna  menjadi  keruh  yang partikelnya mengandung bahan berbahaya dan beracun yang mengakibatkan perairan laut Selat Los menjadi  tercemar  dan kerusakan pada Lingkungan Hidup, yang  akhirnya merugikan para Penggugat  selaku  nelayan  yang  mata  pencahariannya  menangkap  ikan  dan  udang  diperairan laut  Selat  Los  tersebut . Dalam  putusan  nomor  No.  26/PDT.G/2009/PN.TPI,  majelis  hakim memutuskan  untuk  memberikan  sanksi  kepada  PT  Cahaya  Abadi  yang  terbukti  melakukan pencemaran  lingkungan  dengan  cara  membayar  ganti  rugi  terhadap  masyarakat  yang  telah dicemari lingkungannya.
Mekanisme  penerapan  pertanggungjawaban  perdata  bagi  perseroan  terbatas  yang terbukti  telah  melakukan  pencemaran  lingkungan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada 2 cara yaitu di  luar  pengadilan  dan  melalui  pengadilan.  Upaya  di  luar  pengadilan  dapat  dilakukan  dengan cara  membayarkan  ganti  rugi.  Sedangkan  upaya  melalui  pengadilan  dapat  dilakukan  setelah upaya  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yang  dipilih  dinyatakan  tidak  berhasil. Pengajuan gugatan di  pengadilan dapat  dilakukan oleh perseorangan,  Instansi pemerintah dan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
pemerintah  daerah  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  lingkungan  hidup,  Gugat  Masyarakat (gugatan  perwakilan  kelompok),  maupun  gugatan  yang  diajukan  oleh  Organisasi  Lingkungan Hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU:
Abdulkadir, M. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia (4th ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Effendi, H. (2003). Tellah Kualitas Air . Yogyakarta: Kanisius.
H. Salim. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis . Jakarta: PT Sinar Grafika.
Harahap, M. Y. (2006). Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
Ishaq. (2016). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta.
Kelsen, H. (2006). Teori Umum tentang Hukum dan Negara . Bandung: PT Raja Grafindo.
Kristiyanti, C,S, T. (2008a). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT Sinar Grafika.
Kristiyanti, C,S, T. (2008b). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT Sinar Grafika.
M.  Arto.  (2004a). Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama (5th  ed.).  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
M.  Arto.  (2004b). Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama (5th  ed.).  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
M. T. Makaro. (2004). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Manik, K. E. . (2016). Pengelolaan Lingkungan Hidup (1st ed.). Jakarta: Prenada Media.
Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Suherman, E. (2000a). Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan . Bandung: Mandar Maju.
Suherman, E. (2000b). Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan . Bandung: Mandar Maju.
Suherman, E. (2000c). Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan . Bandung: Mandar Maju.
Sukanda, H. (2014). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Sundari.  (2002).  Pengajuan  Gugatan  Secara  Class  Action  (Suatu  Studi  Perbandingan  dan Penerapannya di Indonesia). Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 34.
Wijayana, N. (2010a). Pengelolaan Lingkungan Hidup, Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Ergologi, dan Regulasi (1st ed.). Jakarta: Plantaxia.
Wijayana, N. (2010b). Pengelolaan Lingkungan Hidup, Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Erkologi, dan Regulasi (1st ed.). Jakarta: Plantaxia.

## ARTIKEL JURNAL :
Astuti,  A.  D.  (2018).  Implikasi  Kebijakan  Indonesia  dalam  Menangani  Kasus  Pencemaran Lingkungan  oleh  PT.  Freeport  Terhadap  Keamanan  Manusia  di  Mimika  Papua. Journal  of Internasional Relations Diponegoro University , Volume 4 N .
Belladona,  M.  (2019).  Analisis  Tingkat  Pencemaran  Sungai  Akibat  Limbah  Industri  Karet  di Kabupaten Bengkulu Tengah. Jurnal Muhammadiyah Universitas Jambi , Volume 11, .
Khorinnisa,  N.  (2014).  Upaya  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bojonegoro  Dalam Mengendalikan  Pencemaran  Lingkungan  Akibat  Pengeboran  Minyak  Bumi  Oleh  PT. Petrochina Di Desa Campurrejo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , Volume 26 .
Undang-Undang Dan Peraturan :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan Kelompok.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  1990  Tentang  Pengendalian Pencemaran Air.
Pertimbangan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor :  1  Tahun  2002  Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 26/PDT.G/2009/ PN.TPI.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.