Hasim, Djamil & Amiruddin. (2019). Fungsi Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan di Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. MUKADIMAH , 3 (2), 41-48. DOI: 10.30743/mkd.v3i2.1803 * Corresponding Author: karsipapua10@gmail.com

## FUNGSI PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN DI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR

## Djamil Hasim* & Amiruddin
Program Studi Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak, Indonesia
Article History Abstrak Received  : October 16, 2019 Perilaku  birokrasi  dalam  pelayanan  publik  menentukan  kualitas pelayanan  publik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  fungsi perilaku  birokrasi  dalam  peningkatan  kualitas  layanan  pada  Kantor Distrik    Biak  Kota.  Teknik  analisis  data  yang  penulis  gunakan  dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  wawancara,  observasi  dan kuesioner.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan  fungsi birokrasi  pada  Distrik  Biak  Kota  Kabupaten  Biak  Numfor  telah dilaksanakan,  namun  belum  dilakukan  dengan  baik  yang  berdasarkan tanggapan  responden  masih  dikategorikan  cukup.  Dari  penelitian  ini bisa  dilihat  bahwa  fungsi  birokrasi  dengan  indikatornya  karakteristik individu  dan  birokrasi  sangat  berhubungan  dengan  kualitas  layanan sipil.
Accepted  : October 18, 2019
Published : October 18, 2019

## Kata Kunci
Perilaku, birokrasi, pelayanan masyarakat.

## PENDAHULUAN
Kehadiran  organisasi  pemerintahan  atau  birokrasi  pada  dasarnya  bertujuan  untuk memelihara dan menjaga ketertiban, agar masyarakat baik pribadi maupun kelompok dapat  kehidupan  secara  normal  sesuai  prinsip-prinsip  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Sebagai pelayan masyarakat, maka pemerintah harus bersifat antisipatif dan proaktif  terhadap  semua  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  tanpa  membedakan suku, ras dan agama. Kenyataan terhadap pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat  terkesan masih jauh  dari harapan dan tujuan keberadaan pemerintah itu sendiri.
Birokrasi  di  Indonesia,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah, sepanjang Orde Baru kerap mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga apabila  orang  berbicara  tentang  birokrasi  selalu  berkonotasi  negatif  (Sartika,  2013). Dengan  berbagai  ketidakpuasan  masyarakat  yang  seringkali  diterima  sebagai  wujud dari  kondisi  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  mengindikasikan  belum berkualitas gambaran kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.  Kinerja aparatur yang kurang  profesional,  bertele-tele,  lambat,  tidak  disiplin  merupakan  sebagian  bentuk gambaran dari berbagi persoalan yang menjadi fenomena, hingga mencitrakan birokrasi pemerintah yang semakin buruk di mata masyarakat.
Perwujudan birokrasi pemerintahan baik dari tingkat pusat bahkan terutama di daerah-daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, maka reformasi birokrasi  diarahkan  secara  keseluruhan  diarahkan  untuk  membentuknya    agar  lebih efisien,  efektif  dan  inovatif,  terutama  menyediakan  pelayanan  kepada  masyarakat.
Kebutuhan  masyarakat  semakin  luas  dan  kompleks  harus  diimbangi  dengan  kondisi birokrasi  pemerintah  yang  lebih  proaktif  dalam  menyelaraskan  kemampuan  yang dimilki  dengan  kewajiban  yang  dijalankan.  Tercipta  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  efektif  dan  efisien  tidak  akan  terlepas  dari  tingkat  adaptifnya  aparatur/ pegawai yang dimiliki dengan berbagai perubahan yang ada, teruatama perubahan yang terjadi pada ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi serta informasi.
Berkualitasnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah di daerah merupakan bentuk nyata keberhasilan aparaturnya menjalankan semua tugas dan  tanggung  jawab  secara  baik.  Kondisi  akan  didapat  sangatlah  bergantung  kepada kepemimpinan masing-masing unit kegiatan pemerintah dalam menata, mengarahkan, mengawasi  dan  mengevaluasi  secara  baik  setiap  pelaksanaan  tugas  pokok  dari bawahannya.  Peran  seorang  pimpinan  pada  lingkup  kegiatan  pemerintah  dalam berbagai  satuan  kerja  perangkat  daerah  dalam  menjalankan  kepemimpinannya  akan sangat menentukan kondisi dari organisasi yang dipimpinnya.
Kepemimpinan  yang  selalu  menekankan  terhadap  aspek  keadilan  dengan memberikan  penghargaan  terhadap  yang  berhasil,  sebaliknya  hukuman  bagi  yang melakukan pelanggaran merupakan efek kebijakan untuk memberikan rasa tanggung jawab  kepada  bawahan  secara  baik  dalam  melaskanakan  tugas  dan  pekerjaan  yang menjadi  kewajibannya.  Motivasi  kerja  bawahan  atau  pegawai  dengan  sendiri  akan meningakat  yang  sudah  tentu  akan  bermuara  bagi  pelaksanaan  tugas,  pokok,  dan fungsinya  secara  lebih  optimal.  Lebih  lanjut,  Menjalankan  perilaku  birokrasi  dalam kedisiplinan  juga  dituntut  setiap  aparat  untuk  memiliki  kepatuhan  pada  pimpinan (Benny Kurniawan Putra Sembiring, Heri Kusmanto, 2016).
Kondisi  dalam  menciptakan  penyelenggaraan  pelayanan  yang  berkualitas kepada masyarakat merupakan fenomena penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pegawai memiliki andil yang besar sebagai  penyebab  dari  pelayanan  publik  yang  tidak  berkualitas.  Eksistensi  pegawai dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  secara  teoritik  dapat  dikaji  dari berbagai  dimensi  seperti  perilaku,  motivasi,  efektivitas  dan  lain  sebagainya,  namun khusus  dalam  penelitian  ini  masalah  pelayanan  publik  dipandang  dari  sudut kepemimpinan.
Atas  dasar  berbagai  pemikiran  tersebut  di  atas,  maka  penulis  merasa  tertarik untuk  mengkaji  secara  lebih  mendalam  tentang  fungsi  perilaku  birokrasi  terhadap kualitas  layanan  sipil,  dengan  mengambil  lokasi  di  Kantor  Distrik  Biak  Kota  dengan pertimbangan  bahwa  wilayah  pemerintahan  ini  merupakan  wilayah  yang  beragam penduduknya dan berbagai kompleksitas kebutuhan dan keinginan  karena distrik ini berada di jantung kota Biak. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: ”Fungsi Perilaku Birokrasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat pada Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor”.

## METODE DAN FOKUS PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini,  pada  Distrik  Biak  Kota Kabupaten Biak Numfor.

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  wilayah  generelasi  yang  terdiri  atas  obyek/subjek  yang mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono,  2009:  90).  Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang berjumlah 37 orang.
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 91). Sehubungan dengan hal ini, Winarno (Winarno, 1980: 93) menyatakan  pendapatnya  sebagai  berikut:  “Sampel  diperlukan  bila  peneliti  tidak bermaksud  untuk  meneliti  seluruh  populasi  yang  ada,  karena  tidaklah  mungkin penelitian secara langsung meneliti segenap populasi, padahal tujuan penelitian adalah menemukan generalisasi secara umum”.
Dengan  melihat  jumlah  populasi  yang  tidak  terlalu  besar  dan  bisa  dijangkau serta terkonsentrasi pada satu lokasi, maka penelitian ini menggunakan sampel jenuh yakni semua populasi dijadikan sampel yaitu pegawai distrik biak kota yang berjumlah 37 orang.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu: wawancara, observasi dan kuesioner.

## Jenis dan Sumber Data
Sumber  data  primer  adalah  sumber  pertama  di  mana  sebuah  data  dihasilkan. Data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  di lapangan  yang  bersumber  dari  hasil  angket  dan  wawancara  dengan  semua  pegawai Distrik  Biak  Kota  Kabupaten  Biak  Numfor  dan  masyarakat  penerima  layanan  serta observasi atau pengamatan yang dilakukan langsung untuk mendapatkan data.
Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  data  pendukung  bagi  data  primer  yang diperoleh dari bahan-bahan literatur seperti dokumen-dokumen serta laporan-laporan dan  kepustakaan  lainnya  yang  berhubungan  dengan  perilaku  birokrasi  dan  kualitas layanan sipil pada Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik analisis deskriptif kualitatif atau analisis presentase menggunakan model Krejick, yang mana  penulis  mengelompokan  hasil  dari  peranan  perilaku  birokrasi  dan  kualitas layanan sipil pada Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor:
1. Kategori Sangat Baik
:   76 – 100 %
2. Kategori Baik :   56 – 75 % 3. Kategori Cukup :   40 – 55 % 4. Kategori Kurang Sekali :     < 40 %

## KERANGKA TEORETIK DAN KONSEPTUAL
Momentum  Reformasi  yang  ditandai  dengan  jatuhnya  pemerintah  Orde  Baru, sebenarnya selain dipicu oleh masalah ekonomi juga merupakan refleksi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi  pemerintah  makin  rendah  (Edyanto,  2017).  Kepemimpinan  dibutuhkan manusia  karena  adanya  suatu  keterbatasan  dan  kelebihan-kelebihan  tertentu  pada manusia. Di satu pihak, manusia terbatas kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin (Karsiman, 2018).  Pemerintah  sebagai  badan  yang  penting  dalam  rangka  pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan  serta  pendapat  rakyat,  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat,  pengaruh- pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat  dan  legitimasi.  sebagian  dari  fungsi  utama  pemerintahan  daerah  yang terutama  adalah  memperbaiki  dan  menyelesaikan  tuntutan/aspirasi  masyarakat (Soares, Nurpratiwi, & Makmur, 2015).
Organisasi dapat dikatakan sukses apabila hubungan komunikasi antar semua pihak internalnya terjalin harmonis (Kurnia Riyantini dan Agus Triyono, 2016).  Salah satu  yang  penting  dalam  pelayanan  masyarakat  adalah  perilaku  birokrasi.  Perilaku birokrasi yang berkualitas, yaitu mampu menjamin terpenuhinya kepuasan pelayanan standar  kesehatan  termasuk  secara  operasional  dapat  dilihat  pada  berbagai  kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan publik (Onno Sahlania Hamzah, 2014). Pentingnya  perilaku  birokrasi  dalam  organisasi  sebagai  penentu  aktivitas  pelayanan untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  maka  segala  tindakan  yang  berorientasi  pada pencapaian  tujuan  harus  sesuai  dengan  perilaku  birokrasi  (Onno  Sahlania  Hamzah, 2014).  Dalam  birokrasi  pemerintahan  khususnya  dalam  pelayanan  publik,  dimensi manusia perlu mendapat perhatian yang serius. Penempatan kembali faktor manusia dalam organisasi adalah menjadi penting, dimana manusia dijadikan sebagai dimensi penentu  utama  keberhasilan  sebuah  organisasi  termasuk  di  dalamnya  birokrasi pelayanan  publik,  selain  dimensi  lainnya  yakni  dimensi  teknis  dan  dimensi  konsep (Hasniati, 2013)
Setiap  individu  mempunyai  karakteristik  yang  berbeda.  Mereka  mempunyai nilai,  kepercayaan,  motivasi,  dan  kemampuan  yang  berbeda.  Perbedaan  tersebut menyebabkan  perbedaan  perilaku  mereka.  Namun  demikian  ikatan  utama  yang menyatukan  perilaku  mereka  adalah  tujuan  organisasi.  Hal  ini  penting  mengingat perilaku mengarah kepada tujuan organisasi. Organisasi birokrasi sebagai wadah untuk mencapai  tujuan  pelayanan  dan  perlindungan  masyarakat  mempunyai  karakteristik adanya  hirarki,  tugas,  wewenang,  tanggungjawab,  sistem reward ,  dan  sistem  kontrol (Thoha dalam Serfianus, Achmad Djumlani, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.

## Manajemen
Pada tingkat distrik adalah peranan dari kepala distrik untuk mengatur, menata dan mengarahkan setiap pegawai yang ada untuk dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya secara baik dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat yang tinggal di wilayah distrik. Berdasarkan hal tersebut dan ntuk mengetahui  peranan  kepala  distrik  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat, telah disebarkan daftar pertanyaan kepada responden yakni pegawai yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Tanggapan Responden Terhadap Peranan Manajemen Kepala Distrik
No. Kategori Frekuensi Dalam Persen (%) 1 2 3 4 Sangat Baik Baik Cukup Kurang Baik 8 18 11 6 18,06 41,86 25,58 13,95 Jumlah 43 100

## Sumber: Data Primer Diolah 2019
Dari tabel di atas menunjukan bahwa sebanyak 8 responden atau sebesar 18,06 % menyatakan  bahwa  peranan  kepala  distrik  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan kepada  masyarakat  melalui  manjemen  sudah  sangat  baik,  18  responden  atau  sebesar 41,86 % menyatakan baik, 11 responden atau sebesar 25,58 % menyatakan cukup baik , dan 6  responden atau sebesar 13,95 % menyatakan kurang baik. Dengan demikian dari hasil  tanggapan  responden  dan  besaran  presentasenya  diketahui  sebagian  besar responden  menyatakan  bahwa  peranan  kepala  distrik  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui manjemen sudah baik.

## Penegakan Disiplin
Disiplin merupakan wujud ketaatan setiap individu yang ada dalam organisasi kepada semua aturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh anggota organisasi dalam mencapai tujuan akan sangat ditentukan oleh ketaatan  mereka  dalam  mematuhi  setiap  rencana  yang  telah  ditentukan  untuk mencapai  tujuan  organisasi.  Tanpa  disiplin  yang  baik,  maka  akan  sulit  bagi  anggota organisasi untuk melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh organisasi secara baik.
Berdasarkan hal tersebut dan untuk mengetahui peranan kepala distrik dalam meningkatkan  penegakan  disiplin,  telah  disebarkan  daftar  pertanyaan  kepada responden yakni pegawai yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.Tanggapan Responden Terhadap Peranan Kepala Distrik dalam Meningkatkan Disiplin
No Kategori Frekuensi Dalam Persen (%) 1 2 3 4 Sangat Baik Baik Cukup Kurang Baik 7 20 12 4 16,27 46,51 27,90 9,30 Jumlah 43 100

## Sumber: Data Primer Diolah 2019
Dari tabel di atas menunjukan bahwa sebanyak 7 responden atau sebesar 16,27 % menyatakan  bahwa  peranan  kepala  distrik  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan disiplin sudah sangat baik, 20 responden atau sebesar 46,51 % menyatakan baik, 12 responden atau sebesar 27,90 % menyatakan cukup baik , dan 4  responden atau sebesar 9,30 % menyatakan kurang baik. Dengan demikian dari  hasil  tanggapan  responden  dan  besaran  presantasenya  diketahui  sebagian  besar responden  menyatakan  bahwa  bahwa  peranan  kepala  distrik  dalam  meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan disiplin sudah baik.

## Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan sumber daya utama atau modal utama dalam setiap  organisasi.  Organisasi  manapun  baik  swasta  ataupun  pemerintah  sudah  tentu memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakan jalannya roda organisasi. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa setiap organisasi dalam usaha mencapai tujuannya akan sangat ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia dalam melaksanakan seluruh tugas  dan  tanggungjawab  yang  menjadi  kewajibannya.  Berdasarkan  hal  tersebut  dan untuk mengetahui peranan kepala distrik dalam meningkatkan aktivitas sumber daya manusia  atau  pegawai,  telah  disebarkan  daftar  pertanyaan  kepada  responden  yakni pegawai  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini.  Adapun  hasilnya  adalah  sebagai berikut:

## Tabel 3. Tanggapan Responden Terhadap Peranan Kepala Distrik dalam Meningkatkan Aktivitas Sumber Daya Manusia
No Kategori Frekuensi Dalam Persen (%) 1 2 3 4 Sangat Baik Baik Cukup Kurang Baik 10 16 11 6 23,15 37,20 25,58 13,95 Jumlah 43 100

## Sumber: Data Primer Diolah 2019
Dari tabel di atas menunjukan bahwa sebanyak 10 responden atau sebesar 23,15 % menyatakan  bahwa  peranan  kepala  distrik  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan
kepada masyarakat melalui peningkatan aktivitas sumber daya manusia sudah sangat baik,  16  responden  atau  sebesar  37,20%  menyatakan  baik,  11  responden  atau  sebesar 25,58%  menyatakan  cukup  baik  ,  dan  6    responden  atau  sebesar  13,95%  menyatakan kurang  baik.  Dengan  demikian  dari  hasil  tanggapan  responden  dan  besaran presantasenya diketahui sebagian besar responden menyatakan bahwa bahwa peranan kepala  distrik  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  melalui peningkatan aktivitas sumber daya manusia sudah baik.

## Motivasi
Berdasarkan hal tersebut dan untuk mengetahui peranan kepala distrik dalam meningkatkan motivasi pegawai, telah disebarkan daftar pertanyaan kepada responden yakni  pegawai  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini.  Adapun  hasilnya  adalah sebagai berikut:

## Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Peranan Kepala Distrik Dalam
Meningkatkan Motivasi No Kategori Frekuensi Dalam Persen (%) 1 2 3 4 Sangat Baik Baik Cukup Kurang Baik 9 20 9 5 20,93 46,51 20,93 11,62 Jumlah 43 100

## Sumber: Data Primer Diolah 2019
Dari tabel di atas menunjukan bahwa sebanyak 9 responden atau sebesar 20,93 % menyatakan  bahwa  peranan  kepala  distrik  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan motivasi sudah sangat baik, 20 responden atau sebesar 46,51% menyatakan baik, 9 responden atau sebesar 20,93% menyatakan cukup baik, dan 5  responden atau sebesar 11,62% menyatakan kurang baik. Dengan demikian dari  hasil  tanggapan  responden  dan  besaran  presantasenya  diketahui  sebagian  besar responden  menyatakan  bahwa  bahwa  peranan  kepala  distrik  dalam  meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan motivasi sudah baik.

## PENUTUP
Pelaksanaan  fungsi  birokrasi  pada  Distrik  Biak  Kota  Kabupaten  Biak  Numfor telah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik yang berdasarkan tanggapan responden  masih  dikategorikan  cukup.  Dari  penelitian  ini  bisa  dilihat  bahwa  fungsi birokrasi dengan indikatornya karakteristik individu dan birokrasi sangat berhubungan dengan  kualitas  layanan  sipil,  artinya  bahwa  bila  fungsi  birokrasi  dengan  kedua indikatornya dilaksanakan dengan baik, maka kualitas pelayanan sipil yang diberikan kepada masyarakat juga akan semakin baik.

## REFERENSI
Benny  Kurniawan  Putra  Sembiring,  Heri  Kusmanto,  U.  T.  (2016).  Perilaku  Aparat Birokrasi dalam Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk. Jurnal Administrasi Publik , 6 (2), 97–106.
Edyanto.  (2017).  Integritas  Birokrat  Garis  Depan  (Street  Level  Bureucrats)  dalam Pelayanan  Kesehatan  Gratis  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  ANDI MAKKASAU Kota Parepare. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2 (April).
Hasniati.  (2013).  Sikap  dan  Perilaku  Birokrasi  dalam  Pelayanan  Publik  Ditinjau  Dari Perspektif Syariat Islam. Al-Fikr , 17 (1), 190–203.
Karsiman, E. (2018). Peran Muhammadiyah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kokoda Di Kota Sorong. Noken , 4 (1), 23–33.
Kurnia Riyantini dan Agus Triyono. (2016). Pengaruh Kepuasan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Informasi , 46 (2).
Onno  Sahlania  Hamzah.  (2014).  Perilaku  Birokrasi  Pemerintah  Dalam  Pelayanan Puskesmas Di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik , 4 (1).
Sartika, D. (2013). Analisis Perilaku Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli. Katalogis , 1 (7), 135–146.
Serfianus,  Achmad  Djumlani,  D.  P.  (2014).  Perilaku  Birokrasi  Dalam  Pemberian Pelayanan Publik. Jounrnal Administrative Reform , 2 (3), 1705–1718.
Soares,  A.,  Nurpratiwi,  R.,  &  Makmur,  M.  (2015).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Pembangunan Daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (2), 231–236.