## KIPRAH POLITIK PURNAWIRAWAN
(Studi  Tentang Strategi Politik Pemenangan Calon Legislatif Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif di Kota Banjar
Tahun 2019)
Teguh Anggoro 1 , Tina Cahya Mulyatin 2 1,2 Dosen Ilmu Pemerintahan STISIP Bina Putera Banjar
1 goeh_an77@yahoo.co.id
2 tinacahya@gmail.com
Diterima: 29 Oktober 2019 Disetujui: 6 Januari 2020 Dipublikasikan: 2 Maret 2020

## ABSTRACT
This  research  is  motivated  by  a  number of  retired  TNI  members  who  are candidates for the Regional Parliament of Banjar City, West  Java. This research tries to answer (1) What motivates retired TNI personnel into politics, (2) How is the strategy carried out  by  TNI  Retired  Candidates  in  winning  the  legislative  elections  in  Banjar  City  in 2019,  this  study  uses  qualitative  methods,  with  a  phenomenological  study  approach that is a study that seeks looking for the "essence" of the meaning of a phenomenon. Data  collection  is  done  through  in-depth  interviews,  observation,  documentation studies and literature studies. The informants in this study were retired TNI, elite and cadres of PDIP, Golkar, Gerindra and the United Nations in Banjar City. This study explains that there are three factors that cause retirement to enter the local political arena:  First,  the  dynamics  of  local  politics;  second,  retired  internal  factors;  third, political  party  recruitment  factors  are  poor.  This  study  explains  the  strategy  carried out  by  retired  officers  in  winning  the  legislative  election  with  a  pattern  of  iteration clientelism  and  personalistic  clientelism,  the  choice  of  the  pattern  because  retired officers have a strong network formed while serving in the military, and the network building  is  very  sturdy  because  the  formation  process  is  long.  This  pattern  is  also carried  out  because  it  is  very  effective  in  socializing  themselves.  In  addition  it  can minimize political costs. This research concludes that the inclusion of retired military officers  in  local  politics  has  nothing  to  do  with  their  previous  military  agencies,  but retired officers use the power of networks that they had made while in the military as their strength and winning strategy.
Keywords: Clientelism, Elections, Patronage, Retired.

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa purnawiran TNI yang menjadi Caleg  DPRD Kota  Banjar,  Jawa  Barat.  Penelitian  ini  mencoba  menjawab  (1)    Apa  motivasi purnawirawan  TNI  masuk  dalam  Politik,  (2)  Bagaimana  strategi  yang  dijalankan  oleh Caleg Purnawirawan TNI dalam memenangkan pemilu legislatif  di Kota  Banjar   tahun 2019,  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  dengan  pendekatan  studi fenomenologi  yaitu  studi  yang  berusaha  mencari  ―esensi‖  makna  dari  suatu  fenomena. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam,  observasi,    studi dokumentasi dan studi pustaka. Informan dalam penelitian ini adalah purnawirawan TNI, elit  dan  kader  PDIP,  Golkar,  Gerindra  dan  PBB  di  Kota  Banjar.  Penelitian  ini menjelaskan  ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan  masuknya  purnawirawan  dalam  kancah
politik  lokal  :  Pertama,  Dinamika  politik  lokal;  kedua,  faktor  internal  purnawirawan; ketiga,  faktor  Rekrutmen  politik  Parpol  yang  buruk.  Penelitian  ini  menjelaskan  strategi yang dilakukan oleh purnawirawan dalam memenangkan Pileg dengan pola  klientelisme iterasi  dan    klientelisme    personalistik,  pilihan  pada  pola  tersebut  karena  purnawirawan memiliki jaringan kuat yang terbentuk saat bertugas di militer, dan bangunan jaringannya sangat kokoh karena proses pembentukannya lama. Pola ini juga dilakukan karena sangat efektif  dalam  mensosialisasikan  diri.  Selain  itu  dapat  meminimalisir  biaya  politik. penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  masuknya  purnawirawan  dalam  politik  lokal  tidak ada  hubungannnya  dengan  instansi  militernya  sebelumnya,  akan  tetapi  purnawirawan menggunakan  kekutan  jaringan  yang  pernah  dibuatnya  saat  di  militer  sebagai  kekuatan dan strategi pemenangannya.
Kata Kunci : Klientelisme, Patronase, Pemilu, Purnawirawan.

## PENDAHULUAN
Kondisi  demokrasi  Indonesia  saat  ini    sudah  semakin  membaik,  indikatornya  adalah dilaksanakannya  pemilihan  umum  secara  kontinyu,  bersih  dan  aman.  Tahun  2018  dan  2019 dikatakan  sebagai  tahun  politik  di  mana  pada  tahun  2018  dilaksanakan  pemilukada  secara serentak  dan  pada  tahun  2019  dilaksanakan  pemilu  legislatif  dan  pemilu  presiden  secara bersamaan.
Menghadapi kondisi demikian maka diperlukan strategi bagi para calon anggota legislatif dalam  memenangkan  pemilihan  tersebut.  Para  calon  kandidat  legislatif  berlomba  dengan caranya masing-masing untuk memenangkan kursi anggota legislatif.
Adanya  strategi  merupakan  kunci  kemenangan  seorang  calon  atau  kandidat  dan merupakan  peranan  penting  dalam  kemenangan  tersebut.  Keberhasilan  untuk  memenangkan pemilihan  umum  legislatif  tidak  bisa  lepas  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring  dan evaluasi  sehingga  upaya  melalukan  persuasi  terhadap  masyarakat  pemilih  harus  terus dilakukan,  yang  pada  akhirnya  memberikan  dukungan  suaranya  untuk  memilihnya.  Strategi Politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan  politik  yang  menghendaki  kekuasaan.  Hal  ini  imbas  dari  proses  reformasi  yang terjadi dimana proses politik menjadi lebih berdinamika, hingga akhirnya dibutuhkan strategi politik  untuk  memenangkan  hati  dan  meraih  simpati  konstituen  sebagai  penentu  dari  suatu keputusan politik.
Strategi  dalam  menghadapai  pemilihan  langsung  merupakan  perencanaan  yang  cermat yang  disusun  dan  dilaksanakan  oleh  tim  pemenangan  yang  memiliki  tujuan  mencapai kemenangan  atas  sasaran  yang  ditentukan.  Sasaran  merupakan  apa  yang  ingin  dicapai  oleh calon  legislatif  atau  kandidat  dan  tim  pemenangan  dalam  hal  ini  adalah  target  dukungan pemilihan  yang  diwujudkan  dalam  pemberian  suara  kepada  calon  atau  kandidat  tersebut. Ruang  lingkup  pembahasan  strategi  tak  sebatas  pada  tatanan  konsep  atau  rencana,  namun yang  terpenting  adalah  bagaimana  calon  atau  kandidat  dan  tim  kampanye  tersebut mengimplementasikannya di lapangan.
Lembaga  Legislatif  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  yang  merupakan badan  yang  bersifat  plural  dengan  keanggotaan  yang  lebih  banyak  daripada  lembaga eksekutif,  dan  menawarkan  kemungkinan  baik  perwakilan  sekaligus  jumlah  keberagaman dalam  politik,  dan  untuk  menjembatani  hubungan  yang  lebih  dekat  antara  wakil  dan pemilihnya.  Keberagaman  yang  diwakili  dalam  lembaga  legislatif  mungkin  didefiniskan sepanjang  garis  kolektif,  itulah,  perwakilan  mengoperasikan  melalui  kelompok-kelompok
politisi  yang  dipilih  dalam  ―tim‖  untuk  mempresentasikan  sejumlah  rangkaian  kepentingan. Aturan  yang  berkaitan  dnegan  perwakilan  kolektif  dipilih,  pada  gilirannya,  harus mengidentifikasi  seperangkat  prinsip  yang  mendefinisikan  kepentingan,  seperti  lokasi geografis, ras, etnisitas, gender, bahasa, agama dan sebagainya.
Walaupun  Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun  2019  masih  jauh  akan  tetapi  para  calon yang berasal dari Purnawirawan TNI sudah membuat strategi untuk pemenangan dirinya agar masuk dalam DPRD tahun 2019. Ibarat perang, maka ada  strategi yang akan dilakukan untuk memenangkannya.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Peltu  Purn  Kasnap  (Calon  Anggota Legislatif partai Gerindra )
―Kita  akan  menggunakan  strategi  dalam  memenangkan  pileg  DPRD  Kota  Banjar 2019, masa kampanye merupakan area peperangan untuk memenangkan suara rakyat sehingga  diperlukan  strategi  dalam  pemenangannya‖  (Wawancara  tanggal  9  Agustus 2018)
Di  Kota  Banjar  Provinsi  Jawa  Barat  terdapat  4  orang  mantan  Purnawirawan  TNI  yang akan  ikut  dalam  pemilu  Legislatif  tahun  2019  untuk  dapat  duduk  di  DPRD  Kota  Banjar. Mereka berasal dari partai yang berbeda dan daerah pemilihan yang berbeda pula.
Tabel 1.1

## Calon Legislatif DPRD Kota Banjar Jawa Barat
No Nama Asal partai Daerah Pemilihan 1 Peltu (Purn) Kasnap Partai Gerindra Kec Banjar&Purwaharja 2 Pelda (Purn) Dalijo,S.IP.,M.Si PDIP Kec Pataruman 3 Serma (Purn) Gunadi PBB Kec Pataruman 4 Peltu (Purn) Sudarto Golkar Kec Langensari
Sumber : KPUD Kota Banjar 2018
Ke  empat  Purnawirawan  yang  merupakan  Caleg  DPRD  Kota  Banjar  sudah  jauh  hari mempersiapkan diri untuk mengikuti Legislatif Pemilu 2019. Mereka adalah mantan anggota dari  Kodim  0613/Ciamis  yang  menduduki  jabatan  sebagai  Bintara  Intelijen  dan  Babinsa. Dengan  berbekal  sebagai  mantan  aparat  intelijen  dan  Babinsa  mereka  penuh  percaya  diri mendaftarakan diri ke partai politik setelah mereka pensiun. Ini merupakan salah satu strategi dari  Partai  Politik  dalam  mendulang  suara,  di  mana  mengambil  Caleg  yang  sudah  memiliki modal  Sosial  ( Sosial  Capital ).  Seorang  Babinsa  sudah  dapat  dipastikan  memiliki  kedekatan dengan  masyarakat  dikarenakan  dalam  keseharian  tugasnya  berada  di  tengah  masyarakat untuk  menyiapkan  wilayahnya  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  komponen  cadangan  dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Masuknya  purnawirawan  militer  ke  dalam  politik  juga  terjadi  di  negara-negara  lain dengan  tujuan  untuk  dapat  memengaruhi  kebijakan  politik  (lihat  Becker  2001:6;  Janowitz 1960:388).  Untuk  kasus  Indonesia,  dapat  dikatakan    masuknya  purnawirawan  TNI  ke  ranah politik salah satunya disebabkan oleh lemahnya institusi kepartaian serta inkompetensi politisi sipil.
Politisi  sipil  mendorong  politisi  purnawirawan  TNI  untuk  menerapkan  kapabilitasnya dalam  bidang  militer,  seperti  penguasaan  teritorial,  untuk  menggerakkan  mesin  partai. Dengan  kata  lain,  lemahnya  infrastruktur  demokrasi  telah  mendorong  purnawirawan  TNI untuk  memanfaatkan  keahlian  strategi  militernya  dalam  rutinitas  politik  ( daily  politics ).  Di samping  itu,  aspek  lain  yang  menjadi  mediator  yang  dapat  menjelaskan  masuknya
purnawirawan TNI ke dalam politik, antara lain pembentukan karakter TNI, Dwifungsi ABRI, purnawirawan TNI sebagai warga sipil, organisasi purnawirawan TNI, usia pensiun, orientasi kekuasaan, dan kegiatan pasca pensiun purnawirawan TNI.
Di  satu  sisi,  hal  ini  baik  karena  dari  segi  manajemen  berarti  ada  upaya  untuk memperbaiki  demokrasi  di  negeri  ini.  Namun,  di  sisi  lain,  bisa  menjadi  ancaman  laten terhadap  demokrasi  bila  ―pihak  yang  dianggap  dekat  dengan  militer‖  dilibatkan  dalam jalannya  rutinitas  politik.  Dalam  menjalankan  kinerja  politiknya  purnawirawan  TNI menunjukkan  perilaku  yang  berada  dalam  koridor  demokrasi  dan  tidak  bersikap  antipati terhadap  demokrasi.  Artikel  ini  berargumentasi  bahwa  para  purnawirawan  TNI  yang  masuk ke  ranah  politik  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  proses  konsolidasi  demokrasi  di Indonesia.  Hal ini terutama karena politisi purnawirawan TNI menganut politik negara  yang memegang  teguh  NKRI,  Pancasila,  dan  konstitusi  (UUD  1945),  dengan  salah  satu implementasinya adalah upaya untuk menegakkan konstitusi sebagai satu-satunya aturan yang sah ( the only game in town ).
Urgensi permasalahannya dapat dikatakan masuknya purnawirawan TNI ke ranah politik salah satunya disebabkan oleh lemahnya  sistem rekrutmen partai, serta inkompetensi politisi sipil.  Selain  itu  politisi  sipil memiliki anggapan  purnawirawan memiliki jaringan dan  modal Sosial ( Sosial Capital ) Marijan (2010), sehingga partai politik mengambil langkah pragmatis merekrutnya.  Politisi  sipil  mendorong  politisi  purnawirawan  TNI  untuk  menerapkan kapabilitasnya  dalam  bidang  militer,  seperti  penguasaan  teritorial,  kemampuan  agitasi, kepemilikan  klien  saat  berdinas  yang  kesemuanya  bila  dimaksimalkan  maka  akan  berguna untuk mendulang suara dalam pemilu.
Sejauh  ini  studi  mengenai  strategi  politik  dalam  pemilu  legislatif  telah  dilakukan  akan tetapi sebagian besar berfokus pada dua aspek, yaitu aspek partai politik dan aspek personal. Pertama , pada aspek strategi partai politik untuk pemenangan pemilu, seperti pada penelitian (Azwar  2015;  Mahmud,  2018). Kedua ,  strategi  personal  dalam  memenangkan  pemilu legislatif    (lihat  penelitian;  Kurzman,  2008;  Muno,  2010;  Stokes,  2013;  Aspinall  dan Sukmajati 2015,  Mubin, 2015; Alam, 2016; Setiawan, 2017 ). Penelitian strategi perorangan dalam  pemenangan  pemilu  banyak  terkonsentrasi  pada  pembentukan  tim  sukses,  kampanye, dan  klientelisme.  Penelitian  yang  akan  dibuat  peneliti  masuk  pada  kelompok  strategi perorangan  dalam  memenang  pemilu  legislatif,  tetapi  akan  difokuskan  pada  klientelisme personalistik (Muno, 2010).
Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Pertama , peneliti berpendapat  masih  sedikit  penelitian  politik  yang  berfokus  pada  masuknya  purnawirawan dalam politik, dan motivasi purnawirawan TNI masuk dalam kancah politik. Kedua , peneliti berpendapat  bahwa  masih  sedikit  penelitian  yang  mengkaji  strategi  politik  yang  dilakukan oleh purnawirawan TNI pada pemenangan pemilu legislatif. Ketiga, penelitian ini mengupas strategi  pemenangan  pemilu  legislatif  dilihat  dari  aspek  personal  klientelisme  (Muno  2010). Dengan  demikian  penelitian  ini  berusaha  mengisi  celah  yang  kosong  pada  strategi  politik dalam memenangkan pemilu.
Strategi  merupakan  alat  untuk  mencapai  tujuan,  dalam  pengembangannya  konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau  definisi  yang  berbeda  mengenai  strategi.  Menurut  David  (2011:18-19)  Strategi  adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi  georafis,  diversifikasi,  akusisi,  pengembangan  produk,  penetrasi  pasar,  pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan  keputusan  manajemen  puncak  dan  sumber  daya  perusahaan  dalam  jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.
Menurut  Tjiptono  (2006:3)  istilah  strategi  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu  ― strategia” yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana  untuk  pembagian  dan  penggunaan  kekuatan  militer  pada  daerah  –  daerah  tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
Sedangkan  Menurut  Menurut  Pearce  II  dan  Robinson  (2008:2),  strategi  adalah  rencana berskala  besar,  dengan  orientasi  masa  depan,  guna  berinteraksi  dengan  kondisi  persaingan untuk  mencapai  tujuan.  Menurut  Stoner,  Freeman,  dan  Gilbert.  Jr  (2005),  konsep  strategi dapat  di  definisikan  berdasarkan  dua  perspektif  yang  berbeda  yaitu  :  (1)  dari  perspektif  apa suatu  organisasi  ingin  dilakukan  ( intens  to  do ),  dan  (2)  dari  perspektif  apa  yang  organisasi akhirnya lakukan ( eventually does ).
Strategi  politik  merupakan  strategi  yang  digunakan  untuk  merealisasi  tujuan  politik. menurut  Clausewit  dalam  Schroder  dalam  Nursal  (2004  :  5)  berpendapat  bahwa  pengertian strategi  adalah  pengetahuan  tentang  penggunaan  pertempuran  untuk  memenangkan peperangan.  jika  melihat  saat  ini  penggunaan  istilah  strategi  tidak  lagi  terbatas  pada  seni seorang  jenderal  dalam  peperangan,  akan  tetapi  sudah  banyak  digunakan  di  dalam  semua bidang  ke  ilmuan.  Dengan  pengertian  umum  strategi  adalah  cara  untuk  mendapatkan kemenangan atau untuk mendapatkan/mencapai tujuan.
Stretegi berasal dari kata strategia yang  memiliki konotasi pengertian sebagai suatu seni ( art )  dan  ilmu  ( science )  tentang  pengendalian  militer.  Strategi  politik  menjadi  hal  yang penting,  baik  bagi  partai  politik  atau  organisasi  non  partai  politik,  atau  bagi  perseorangan. Strategi  politik  juga  dapat  diartikan  sebagai  seperangkat  metode  yang  digunakan  untuk memenangkan  pertarungan  antara  kekuatan  politik  yang  menghendaki  kekuasaan  melalui pemilu.  Menurut Schroder (2013 : 5) dalam buku strategi politik  menjelaskan bahwa dalam strategi  politik  adalah  keseluruhan  keputusan  kondisional  tentang  tindakan  yang  akan dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan politik.
Secara terminologi, strategi dapat diartikan sebagai ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau  kiat  muslihat  untuk  mencapai  sesuatu  yang  diinginkan  (Tim  Prima  Pena,  2006:448). Menarik  jika  kita  tautkan  dengan  istilah  politik  yang  oleh  Lasswell  disimpulkan  sebagai masalah who gets what, when, how , atau masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Artinya,  ada  suatu  usaha  dan  strategi  dalam  suatu  proses  politik  mengenai  ―siapa  mendapat apa, kapan, dan bagaimana‖ (Surbakti, 1992:7)
Dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  konsep  strategi  politik  dari  Peter Schroder  bahwa  dalam  strategi  politik  terdapat  keseluruhan  keputusan  kondisional  tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan politik.
Secara  harfiah  istilah  klientelisme  berasal  dari  kata  ― cluere ‖  yang  artinya  adalah ―mendengarkan  atau  mematuhi‖.  Kata  ini  muncul  pada  era  Romawi  kuno  yang menggambarkan  relasi  antara  ― clientela ‖  dan  ― patronus ‖.  ― Clientela ‖  pada  era  ini  adalah istilah  untuk  menyebut  kelompok  orang  yang  mewakilkan  suaranya  kepada  kelompok  lain yang  disebut  ―patronus‖,  yang  merupakan  sekelompok  aristokrat.  Selanjutnya,  disebutkan bahwa ―clientela‖ merupakan pengikut setia dari ―patronus‖. (Muno: 2010)
Klientelisme  adalah  jaringan  antara  orang-orang  yang  memiliki  ikatan  sosial,  ekonomi dan  politik  yang  didalamnya  mengandung  elemen  iterasi, status  inequality dan  resiprokal. (Tomsa  and  Andreas  Ufen  :  2012)  Kemudian,  klientelisme  juga  adalah  relasi  kuasa  antara patron  dan  klien  yang  bersifat  personalistik,  resiprositas,  hierarkis  dan  iterasi.  Maka  dapat dipastikan  bahwa  klientelisme  berbicara  tentang  jaringan  atau  relasi.  Dari  pendapat  ahli  ini dapat diketahui bahwa klientelisme memiliki beberapa elemen kunci.
Dari  pendapat  ahli  ini  dapat  diketahui  bahwa  klientelisme  memiliki  beberapa  elemen kunci.  Tiga  elemen  klientelisme  yaitu iterasi,  asimetri,  dan  resiprositas .  (Tomsa dan  Ufen  : 2012)  Selain  itu,  menurut  ahli  lain  empat  komponen  klientelisme  yaitu personalistik,
resiprositas,  hirarki  dan  iterasi. (Aspinal  2015)  Namun  dari  dua  ahli  tersebut,  setidaknya dapat ditarik benang merah bahwa klientelisme memiliki empat elemen karakteristik: iterasi, asimetris, resiprositas dan personalistik.
Asimetris  dapat  dilihat  dari  posisi  Patron  yang  memiliki  status  lebih  tinggi,  sedangkan klien  adalah  orang  dengan  status  yang  lebih  rendah.    Resiprositas  dapat  diartikan  meskipun status  antara  patron  dan  klien  tidak  setara,  namun  pada  prinsipnya  keduabelah  pihak  akan mendapatkan  keuntungan  dari  ikatan  klientelistik  yang  terjalin.  Iterasi  artinya  terdapat interaksi  yang  terjadi  secara  berulang-ulang.  Atau  dengan  kata  lain,  interaksi  antara  patron dan klien tidak hanya berlangsung selama satu kali. Proses ini biasanya melibatkan interaksi dalam ikatan sosial yang relatif stabil dan dalam waktu tertentu. (Tomsa dan Ufen : 2012)
Sedangkan  Personalistik, a rtinya,  klientelisme  selalu  terjadi  dalam  relasi  personal  di mana  patron  dan  klien  memiliki  hubungan  tertentu.  Misalnya  hubungan  bisnis,  hubungan pertemanan,  hubungan  politik  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  patron  dan  klien  akan  saling tahu satu sama lain. Ini akan mengakibatkan adanya endurance atau ketahanan dari aktivitas klientelistik dalam waktu yang lama. (Muno : 2010). Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan  Iterasi  (Tomsa  dan  Ufen  :  2012)  serta  Personalistik  (Muno  :  2010)  dalam mengupas tentang strategi politik.
Penelitian  ini  akan  menjawab  rumusan  masalah:  (1)  Apa  motivasi  purnawirawan  TNI masuk dalam Politik; (2) Bagaimana strategi  yang dijalankan oleh Caleg Purnawirawan TNI dalam  memenangkan  pemilu  legislatif    di  Kota  Banjar  tahun  2019.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  strategi  Purnawirawan  TNI  dan  langkah  langkah yang digunakan untuk  dapat melenggang pada DPRD Kota Banjar tahun 2019.

## METODE
Penelitian ini akan dilakukan di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  dicirikan  oleh  tujuan  penelitian  yang  berupaya guna  memahami  gejala-gejala  yang  sedemikian  rupa  tak  memerlukan  kuantifikasi,  atau karena gejala-gejala tersebut tak memungkinkan diukur secara tepat, Abercrombie (1984 : 172).  Proses  penelitian  kualitatif ini  melibatkan  upaya-upaya  penting  seperti  mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan,  menganalisis  data  secara  induktif  mulai  dari  tema-tema  khusus  ke  tema-tema umum dan menafsirkan makna data, Creswell ( 2007:2). Adapun fokus penelitian ini adalah pada strategi yang dilakukan oleh Purnawirawan TNI  untuk memenangkan pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Banjar.
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini ialah  Kelompok  yaitu  partai  Golkar,    PDIP,  PBB  dan Partai  Gerindra.  kedua  ialah  individu  yaitu  mantan  purnawirawan  TNI  yang  menjadi  calon anggota  legislatif  pada  pemilu  legislatif  di  Kota  Banjar  tahun  2019.  Informan  dalam penelitian  ini  adalah  Caleg  Purnawirawan  TNI  yang  ikut  dalam  pemilu  2019.  Penentuan informan  dilakukan  dengan  menggunakan snowball  Method (Taylor  et  al,  2016  :  47). Berdasarkan  rekomendasi  informan  pangkal  yakni  Dalijo  sebagai  key  informan,  yang merupakan  caleg  dari  PDIP  yang  merupakan  purnawirawan  TNI.  Staf  DPC  PDIP,  DPD Golkar,  DPD  Gerindra  dan  DPC  PBB  Kota  Banjar,  di  mana  di  dalam  partai  tersebut  Caleg purnawirawan  TNI.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  akan  menggunakan  teknik sebagai  berikut:  Wawancara  mendalam  ( In-depth  Interview ),  Observasi,  dan  Studi Kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Purnawirawan Dalam Politik Lokal
Purnawirawan  dalam  kancah  politik  Indonesia  bukanlah  sesuatu  yang  baru.  Masuknya para  purnawirawan  dalam  politik  di  Indonesia  sudah  dimulai  dari  sejak  Indonesia  merdeka hingga sekarang.  Ada  yang berkiprah di parlemen dan ada juga  yang berkiprah di eksekutif. Di  Amerika  Serikat,  Presiden  Jenderal  Dwight  D.  Eisenhower  pernah  berseru “Old  soldiers never die, they just fade away” (Mantan prajurit tak pernah mati, mereka hanya menghilang saja) 1 .  Di  Indonesia,  mereka  justru  tidak  akan  menghilang  begitu  saja,  karena  sebagian  ada yang melanjutkan eksistensinya pada kehidupan politik.
Pendapat yang tidak menyetujui purnawirawan militer masuk politik praktis menganggap bahwa  sampai  kapan  pun  seorang  purnawirawan  militer  tetaplah  militer  dengan  jati  dirinya sebagai pembela negara dan bertindak untuk semua. Posisi demikian harus selamanya dijaga demi kehormatan seorang tentara yang memang sedari awal jiwa dan raganya telah disiapkan untuk membela bangsa dan negara.
Para  purnawirawan  dalam  politik,  sebut  saja  pada  masa  ―Orde  Baru‖  ada  Wiranto, Prabowo  Subianto,  Susilo  Bambang  Yudoyono,  Hendropriono  dan  lain  sebagainya. Sedangkan pada tingkat lokal ada T.B Hasanudin dari PDIP, ada  Edy Rahmayadi dari Partai Gerindra  dan  lain  sebagainya.  Masuknya  purnawirawan  dalam  militer  tidaklah  menjadi larangan  karena  mereka  sudah  menjadi  warga  sipil,  sehingga  mereka  memiliki  hak  politik untuk dipilih dan memilih. Berbeda dengan militer di mana sampai dengan saat ini hak politik tidak diberikan baik untuk memilih atau dipilih.
Hanya saja fenomena yang dikhawatirkan dengan masuknya purnawirawan dalam politik adalah,  pada  saat  kontestasi  pemilu  dikhawatirkan  adanya  mobilisasi  militer  aktif  untuk membantu  pendulangan  suara.  Apalagi  purnawirawan  tersebut  merupakan  mantan  seorang komandan,  sehingga  terbuka  akses  untuk  menggerakan  mantan  prajuritnya.  Walaupun  di sampaikan  oleh  Panglima  TNI  bahwa  TNI  akan  netral  dalam  setiap  Pemilu  dan  akan menindak  tegas  bila  ada  prajurti  yang  ketahuan  tidak  netral 2 .  Pernyataan  ini  pun  dipertegas dengan pemasangan pamflet oleh seluruh satuan TNI di seluruh Indonesia tentang ―Netralitas TNI‖.  Setidaknya  ini  menjadi  komitmen  TNI  untuk  mendukung  jalannya  demokrasi  di Indonesia.
Selanjutnya  apa  yang  menyebabkan  purnawirawan  masuk  dalam  perpolitikan  baik  pada tingkat  lokal  ataupun  nasional.  Soesilo  (2014)  menyatakan  bahwa  bahwa  keterlibatan purnawirawan TNI dalam politik praktis lebih didasarkan pada komitmen terhadap konstitusi dalam  membangun  konsolidasi  demokrasi,  yang  mana  bukan  mewakili  kepentingan  militer. Argumentasi ini merupakan kritik terhadap beberapa studi sebelumnya yang mengemukakan bahwa masuknya purnawirawan TNI ke dalam politik merupakan bagian dari upaya institusi militer  menguasai  pemerintahan  melalui  mekanisme  demokrasi,  atau  disebut  juga  sebagai remiliterisasi. 3
Berbeda  dengan  pandangan  Soesilo  (2014),  motivasi  masuknya  purnawirawan  militer dalam  kancah  politik  lokal  di  Kota  Banjar  Jawa  Barat  jika  mengunakan  pendekatan  dari
1 Lihat di, Ketika Para Jenderal Purnawirawan Gerah Terhadap demokrasi, https://indoprogress.com/2019/06/ketika-para-jenderal-purnawirawan-gerah-terhadap-demokrasi/ di unduh pada 1 september 2019.
2 Marsekal Hadi tegaskan Netralitas TNI dalam Pemilu, lihat di https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/ppojn2428/marsekal-hadi-tegaskan-netralitas-tni-dalam- pemilu di unduh 1 September 2019
3 Arie  S.  Soesilo.  Jaringan  Purnawirawan  Tentara  Nasional  Indonesia  dalam  Politik  Relasi  Sipil–Militer  Pasca Reformasi TNI. Jurnal Sosiologi Masyarakat , Labsosio FISIP-UI, Vol 19, No 2 (2014), 195-230.
Maslow  (1994) 4 motivasi,  dapat  diartikan  sebagai  kekuatan  (energi)  seseorang  yang  dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang  bersumber  dari  dalam  diri  individu  itu  sendiri  (motivasi intrinsik )  maupun  dari  luar individu (motivasi ekstrinsik ).  .
Ada tiga faktor yang menyebabkan masuknya purnawirawan dalam kancah politik lokal : Pertama ,  Dinamika  politik  lokal,  di  mana  selama  15  tahun  berdirinya  Kota  Banjar  Jawa Barat,  terjadi  dinasti  politik.  Pusaran  kekuasan  hanya  dikuasai  oleh  satu  keluarga 5 . Perpolitikan  menjadi  tidak  sehat    karena  praktek  politik  menjadi  oligarki.  Kondisi  ini memunculkan keinginan dari sebagian purnawirawan untuk ikut merubah perpolitikan lokal, sehingga beberapa purnawirawan mengambil langkah bergabung dalam partai politik.
Kedua ,  Faktor  internal  purnawirawan,  terbagi  dua  (1)  Tugas  saat  aktif  di  militer  turut menyumbangkan  motivasi  untuk  bergabung  dalam  politik  lokal.  Para  purnawirawan  yang dahulu  pernah  bertugas  di  satuan  teritorial  justru  membuka  wawasan  mereka  dan  semakin mengetahui  tentang  dinamika  pemerintah  daerah.  Mengapa  demikian  karena  sehari-hari mereka bersentuhan dengan masyarakat dan terkadang dengan Pemerintah Daerah. 6 (2) Faktor Ekonomi,  faktor  untuk  meningkatkan  ekonomi  keluarga  menjadi  salah  satu  alasan  untuk masuk  dalam  partai  politik,  dan  bertarung  dalam  pemilu  legislatif.  Setelah  pensiun  dalam militer,  pendapatan  ekonomi  keluarga  berkurang,  sehingga  memunculkan  keinginan  untuk meningkatkan  ekonomi  keluarga  dengan  masuk  kancah  politik  praktis,  untuk  menjadi legislatif di daerah 7 . Ketiga ,  Rekrutmen  politik  Parpol  yang  buruk,  Tidak  berjalannya  rekrutmen  politik  oleh partai  politik  di  daerah  menyebabkan  parpol  berlomba  untuk  mencari  kader  secara  instan untuk  diajak  bergabung  dan  menjadi  calon  legislatif  dari  partai.  Ibarat  gayung  bersambut  di mana  partai  mencari  kader  untuk  maju  dalam  pemilu  legislatif  dan  ada  purnawirawan  yang mencari ―perahu‖ untuk maju dalam pileg.
Para  purnawirawan  TNI  bergabung  dengan  partai  politik  di  Kota  Banjar  sekitar  tahun 2017 dan 2018 menjelang pemilu legislatif tahun 2019. Artinya belum lama setelah pensiun mereka  bergabung  dalam  partai  politik.  semenjak  masuk  parpol,  mereka  langsung mendapatkan  tawaran  untuk  menjadi  calon  legislatif,  dengan  alasan  untuk  memenuhi  quota jumlah Caleg di daerah pemilihan.
Masuknya purnawirawan dalam politik sangat dipengaruhi oleh masa saat berdinas. Para purnawirawan  yang  berdinas  di  satuan  teritorial  mengharuskan    melek  akan  kondisi  politik lokal.  Ini  merupakan  kondisi  awal,  dan  kondisi  ini  semakin  diperkuat  oleh  buruknya  sistem rekrutmen  partai  politik  dalam  mencari  kader  yang  akan  menduduki  kursi  legislatif,  bak gayung bersambut akhirnya kondisi ini mempertemukan purnawirawan dengan partai politik yang dilanjutkan dengan terekrutnya mereka.  Motivasi purnawirawan masuk ke dalam politik di  tingkat  lokal  dikarenakan  faktor  internal  purnawirawan.  Motivasi  tersebut  semakin  kuat setelah ada tawaran dari partai politik untuk bergabung dalam partai.

## Strategi Purnawirawan Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif Di Kota Banjar  2019.
Untuk  menjelaskan  strategi  dari  para  purnawirawan  TNI  di  Kota  Banjar  dalam memenangkan  pemilu  legislatif  adalah  menggunakan  pendekatan  dari  Schroder  (2013  :  5) dalam  buku  strategi  politik  menjelaskan  bahwa  dalam  strategi  politik  adalah  keseluruhan
4 Abraham H. Maslow. 1994. Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia). PT PBP, Jakarta.
5 Wawancara dengan Dalijo, Purnawirawan TNI Caleg PDIP Kota Banjar, di Banjar tanggal 24 Juli 2019.
6 Wawancara dengan Dalijo, Purnawirawan TNI Caleg PDIP Kota Banjar, di Banjar tanggal 24 Juli 2019.
7 Wawancara dengan Kasnap, Purnawirawan TNI Caleg Gerindra Kota Banjar, di Banjar, tanggal 3 Juli 2019.
keputusan  kondisional  tentang  tindakan  yang  akan  dijalankan  guna  mencapai  tujuan-tujuan politik.
Dalam  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  masing-masing  Caleg  yang  berasal  dari purnawirawan  TNI,  memiliki  strategi  sendiri  untuk  dapat  memenangkan  pemilu  legislatif. Bagaimana  strategi  yang  dilakukan  para  purnawirawan  ternyata  mereka  menggunakan  pola klientelisme,  pola  yang  hampir  sama  dilakukan  oleh  para  politisi  sipil  lainnya.  klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara di mana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam kajian politik, klientelisme  diartikan  sebagai  jaringan  yang  dikuasai  patron  untuk  mengintervensi  kliennya (Aspinall & Sukmajati, 2015).
Bagaimana  para  purnawirawan  menjalankan  pola  klientelisme,  ternyata  mereka menggunakan  jaringan  lama/teman  lama  saat  mereka  bertugas  sebagai  Babinsa  dan  aparat intelijen  di  satuan  teritorial  dan  ini  sangat  efektif  mengingat  pola  hubungan  yang  dibangun saat berdinas tidak ditinggalkan, dan tetap dirawat 8 .
Bertugas  sebagai  Bintara  Pembina  Desa  (Babinsa)  dan  aparat  intelijen  mengharuskan seorang  prajurit  untuk  berada  di  tengah  masyarakat.  Kegiatan  sehari-hari  adalah  membantu masyarakat  dan  menciptakan  kondisi  daerah  binaan  menjadi  ruang  juang,  alat  juang  dan kondisi  juang  ke  depannya.  Kegiatan  yang  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat menjadikan  Babinsa  memiliki  ikatan  emosional  yang  kuat  dengan  masyarakat,  sehingga secara  tidak  langsung  terbentuklah  jaringan  yang  kuat  di  daerah  binaannya.  Jaring  tersebut semakin  besar  karena  adanya  interaksi  secara  terus  menerus  di  berbagai  daerah  di  mana purnawirawan pernah bertugas dan bertempat tinggal 9 .
Komunikasi yang baik dan tetap terjaga membuat hubungan baik antara  purnawirawan dan  masyarakat.  Bahkan  ada  beberapa  masyarakat  yang  menyatakan  sudah  seperti  keluarga karena  hubungan  emosional  yang  terbentuk.  Hubungan  purnawirawan  dan  masyarakat terbentuk lama saat bertugas, terkadang melebihi seperti keluarga, karena ada pola memberi dan menerima di antara mereka ketika bertugas. Anggoro (2019) 10 .
Pada  saat  purnawirawan  bergabung  dengan  partai  politik  dan  menyatakan  untuk  maju dalam  pemilu  legislatif,  tidaklah  sulit  untuk  mensosialisasikan  diri.  Dia  menyampaikan kepada  rekan-rekannya  dan  masyarakat  yang  memiliki  hubungan  yang  dekat  dengannya tentang keinginan untuk maju menjadi calon legislatif. Pola ini hampir dilakukan oleh semua purnawirawan  dengan  menggunakan  semacam  jaringannya  yang  dahulu  pernah  dibentuk. Beberapa  tokoh  masyarakat  di  daerah  dijadikan  sebagai  tim  sukses  untuk  pemenangannya. Dari 10 ketua tim sukses ada sekitar 6 yang merupakan masyarakat binaannya saat bertugas 11 . Pola ini merupakan pola klientelisme di mana  terbentuk jaringan dan relasi. Jaringan dan relasi  yang  dibentuk  berdasarkan  pada  pola  hubungan  pertemanan  saat  berdinas,  sehingga tidaklah  sulit  untuk  mensosialisasikan  diri,  karena  jaring  yang  dibutuhkan  sudah  ada sebelumnya. Interaksi dengan masyarakat terjadi berulang-ulang dan tidak satu kali, sehingga memiliki kekuatan yang kuat. Pola ini disebut juga dengan iterasi (Tomsa dan Ufen : 2012)
Iterasi  artinya  terdapat  interaksi  yang  terjadi  secara  berulang-ulang.  Atau  dengan  kata lain,  interaksi  antara  patron  dan  klien  tidak  hanya  berlangsung  selama  satu  kali.  Proses  ini biasanya melibatkan interaksi dalam ikatan sosial yang relatif stabil dan dalam waktu tertentu. Strategi pemenangan pemilu purnawirawan salah satunya dilakukan melalui pola klientelisme iterasi yang terbentuk sejak dia berdinas di TNI.
8 Teguh  Anggoro. Politik  Patronase  dan  Klientelisme  Purnawirawan  TNI  Pada  Pemilu  Legislatif .  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, Vol 4 No 1 (2019)
9 Wawancara dengan Gunadi, Purnawirawan TNI Caleg  Kota Banjar, di Banjar, tanggal 2 Juli 2019
10 Teguh Anggoro ...Ibid 2019
11 Wawancara dengan Gunadi, Purnawirawan TNI Caleg  Kota Banjar, di Banjar, tanggal 2 Juli 2019
Selain  penggunaan  pola  di  atas,  pola  lain  juga  di  dilakukan  yaitu  dengan  pendekatan klientelisme  personalistik.  Di  mana  purnawirawan  menjadikan  tokoh  masyarakat  di  daerah untuk dijadikan tim sukses. Beberapa tokoh masyarakat yang di pilih adalah masyarakat yang memiliki  hubungan  kedekatan  dengannya  saat  bertugas  di  militer.  Hubungan  pertemanan yang  sudah  lama  terbentuk  membuat  hubungan  mereka  seperti  keluarga,  dan  memiliki endurance atau  ketahanan  dari  aktivitas  klientelistik  dalam  waktu  yang  lama.  Ini memudahkan dalam pembentukan tim sukses dalam pemenangannya.
Pola  klientelisme  iterasi  dan  personalistik  dipilih  oleh  para  purnawirawan  adalah dikarenakan,  mereka  sudah  memiliki  jaringan  yang  terbentuk  saat  bertugas  di  militer,  dan bangunan  jaringannya  kokoh  karena  terbentuk  lama.  Pola  ini  juga  dilakukan  karena  sangat efektif dalam mensosialisasikan diri. Selain itu dapat meminimalisir biaya politik.
Atas  dasar  kemampuan  membentuk  jaringan  yang  luas  saat  bertugas  membuat  partai politik  dan  elit  di  daerah  sangat  tertarik  untuk  merekrut  para  purnawirawan.  Purnawirawan memiliki  modal  sosial  yang  cukup  kuat  sehingga  akan  berdampak  positif  bagi  partai  yang merekrutnya.  Hal  inilah  yang  menjadi  landaan  bagi  parpol  di  daerah  untuk  merekrut purnawirawan TNI dan menjadikannya sebagai calon legislatif pada pemilu 2019.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menemukan  ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan  masuknya  purnawirawan dalam  kancah  politik  lokal: Pertama ,  Dinamika  politik  lokal  ; kedua ,  faktor  internal purnawirawan,  terbagi  dua  (1)  Tugas  saat  aktif  di  militer  turut  menyumbangkan  motivasi untuk  bergabung  dalam  politik  lokal.  (2)  Faktor  Ekonomi,  faktor  untuk  meningkatkan ekonomi keluarga menjadi salah satu alasan untuk masuk dalam partai politik,  dan bertarung dalam  pemilu  legislatif. Ketiga Rekrutmen  politik  partai  politik  yang  buruk,  Tidak berjalannya  rekrutmen  politik  oleh  partai  politik  di  daerah  menyebabkan  parpol  berlomba untuk  mencari  kader  secara  instan  untuk  diajak  bergabung  dan  menjadi  calon  legislatif  dari partai.  Motivasi  purnawirawan  masuk  ke  dalam  politik  di  tingkat  lokal  dikarenakan  faktor internal purnawirawan.
Motivasi  tersebut  semakin  kuat  setelah  ada  tawaran  dari  elit  partai  politik  untuk bergabung dalam partainya. Strategi yang dilakukan oleh purnawirawan dalam memenangkan pemilu legislatif dengan pola  ― klientelisme iterasi” dan  ― klientelisme  personalistik” , pilihan pada pola tersebut karena purnawirawan  memiliki jaringan kuat yang terbentuk saat bertugas di militer, dan bangunan jaringannya sangat kokoh karena proses pembentukannya lama. Pola ini  juga  dilakukan  karena  sangat  efektif  dalam  mensosialisasikan  diri,  selain  itu  dapat meminimalisir  biaya  politik.  Masuknya  purnawirawan  dalam  politik  lokal  tidak  ada hubungannnya  dengan  instansi  militernya  sebelumnya,  akan  tetapi  purnawirawan menggunakan kekuatan jaringan yang pernah dibuatnya saat di militer sebagai kekuatan dan strategi pemenangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abercrombie, Hill, Stephen, Turner Bryan Sl. (1984). ― Dictionary of Sociology ―. Middlesex : Penguin.
Aspinall, Edward. (2015). ― Money  Politics  :  Patronage  and  Clientelism  in  Southeast  Asia ‖.
ANU Research Publications.
Aspinall dan Mada Sukmajati. (2015). Politik Uang di Indonesia, patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014 , Yogyakarta : PolGov.
Becker, William R. (2001). Retired Generals and Partisan Politics: Is A Time Out Required?
Strategy Research Project. Pennsylvania: US Army War College, Carlisle Barracks
Creswell,  John  W  &  Pianno  Clark.  (2007). Designing  and  conducting    mixed  methods research . Thousand Oaks : Sage
David, Fred R. (2011). Manajemen Strategis Konsep . Jakarta : Salemba Empat.
Fandi, Tjiptono .(2006). Manajemen Jasa . Yogyakarta : Andi.
Janowitz, Morris. 1960. The Professional Soldier: A Social and Political Portrait . New York: The Free Press.
Lindawati, D, sanur .(2014). Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014 .  Jurnal Politica Vol 4 No 2, November 2013 (287-312).
Marijan, Kacung (2010) Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru . Jakarta : Prenada Media Group
Maslow, Abraham H. (1994). Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia) . PT PBP, Jakarta.
Moleong, L.J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT, Remaja Rosdakarya .
Miles,  M,  Huberman,  M.,  &  saldana,  J.  (2014). Qualitative  data  Analysis  :  A  Methods Sourcebook (3rd Ed) New York : Sage Publications, Inc.
Michael  A.,R,  Stoner,  J.A.F,  Freeman  R.E  dan  Gilbert  D.R  .(2005). Strategi  Manajemen . Malang : Bayumedia Publishing.
Muno,  Wolfgang.  (2010). Conceptualizing  and  Measuring  Cilentelism .  Hamburg  :  GIGA German Institute of Global and Area Studies.
Nursal,  Adnan.  (2004). Political  Marketing  :  Strategi  Memenangkan  Pemilu. Jakarta    : Gramedia Pustaka Utama.
Pearce  II,  John  A,  Richard  B.  (2008). Manajemen  Strategis  :  Formulasi,  Implementasi,  dan Pengendalian . Jakarta : Salemba Empat
Rumah Pemilu 2014. ― Gambaran  Singkat  PemilihanUmum  2014 ‖. diakses pada 10 Oktober 2018 http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum- 2014-di-Indonesia.  .
Schroder,  Peter.  2009. Strategi  Politik ,  Friedrich  Naumann  Siftung  Fur  die  Freiheit, Indonesia.
Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Grasindo
Taylor,  S.J.,  Bogdan,  R.,  &  De  Vault,  M.L  (2016). Introduction  to  Qualitative  Research Methods : A Guidebook and Resource (4th Ed). New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.
Tim Prima Pena, (2006), Kamus Ilmiah Populer : Referensi Ilmiah, Idiologi, Politik, Hukum, Ekonoi, sosial, Budaya dan Sains , Jakarta : Gitamedia Press.
Tomsa,  dirk  dan    Andreas,  Ufen.  (2012). Party  Politics  in  Southeast  asia  :  Clientelism  and Electoral Competitions in Indonesia, Thailand and the Philippines . London : Routledge.

## B. Jurnal
Anggoro,  Teguh. Politik  Patronase  dan  Klientelisme  Purnawirawan  TNI  Pada  Pemilu Legislatif. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4 No 1 Juni (2019).
Alam,  Mabrur.  (2016). Strategi  Pemenangan  Anggota  Legislatif  Perempuan  terpilih  dalam Pemilihan Legislatif 2014 (Studi Pada Kantor DPRD Kota Makassar) , Jurnal Tomalebbi, Volume III, Nomor 2, Juni 2016 hal 146-152.
Hanif,  Hasrul  .(2009).  .  ―Politik  klientalisme  baru  dan  dilema  demokratisasi  di  Indonesia‖. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik , Vol 13, Nomor 3, Maret 2009 (257-390).
Mahmud,  Insan.  (2018). Strategi  Pemenangan  Partai  Keadilan  dan  Persatuan  Indonesia (PKPI)  dan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  dalam  Pemilu  Legislatif    Kota  Salatiga Tahun 2009 . Jurnal Politika, Volume 9 No 1 April 2018.
Soesilo,  Arie.  S.  (2014), Jaringan  Purnawirawan  Tentara  Nasional  Indonesia  dalm  Politik Relasi  Sipil  –  Militer Pasca Reformasi  TNI. Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol 19, No  2 Juli 2014 : Pusat kajian Sosiologi, LabSosio FISIP-UI (195-230).
Yanto.  (2014). Strategi  Kampanye  Politik  Calon  Anggota  Legislatif  Incumbent  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  Menghadapi  Pemilu  Legislatif  2014  (Studi  Kasus Partai Golkar di kabupaten Muko-Muko) . Jurnal Professional FIS UNIVED Vol 1 No 2 Des 2014 (61-72)

## C. Tesis dan Skripsi
Ali,  Azwar.  (2015). Strategi  Pemenangan  Partai  Politik  dalam  Pemenangan  Pemilu Legislatif  2014  (Studi  Pada  DPC  PPP  Kab  Sumenep) .  Tesis  Universitas  Muhamadiah Malang.
Mubin, Muhammad Fathul. (2015). Strategi Pemenangan Pemilu, Studi Tentang Strategi Tim Sukses  Hanafi  Rais  Dalam  Pemilihan  Legislatif  di  Indonesia  Tahun  2014. Skripsi, FISIPOL UGM 2015
Setiawan, Ryan Bagus. (2017). Strategi dan Pola Jaringan Klientelisme dalam Pemenangan Pasangan  Petahana  Idza  Priyanti  dan  Narjo  Pada  Pilkada  Brebes  Tahun  2017 .  Tesis, FISIP UNSUD.