## DETERMINAN SOSIAL STUNTING PADA MASYARAKAT PEDESAAN SELAMA PANDEMI COVID-19
Wardah Tsamarah Azzahla 1 , Nuzulul Kusuma Putri 2
1 Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga,
Email: wardah.tsamarah.azzahla-2018@fkm.unair.ac.id

## ABSTRAK
Pandemi  COVID-19  menyebabkan  berbagai  perubahan  di  tatanan  masyarakat tak  terkecuali  kebijakan  pemerintah  yang  membatasi  program  kesehatan,  salah satunya  upaya  penurunan  stunting.  Desa  Drokilo  yang  memiliki  sejumlah  15 balita  stunting  dengan  prevalensi  7,5%  per  2021  ditunjuk  sebagai  lokasi  fokus stunting.  Penelitian  bertujuan  menganalisis  determinan  sosial  stunting  yang dialami  masyarakat  pedesaan  selama  Pandemi  COVID-19.  Studi  kualitatif dengan in-depth  interview secara  jarak  jauh  melalui video  call bersama  bidan desa dan kader posyandu. Wawancara dilakukan semi-structured yang mengacu pada  kerangka PRECEDE-PROCEED. Analisis  data  dilaksanakan  dengan metode content analysis dengan pendekatan deduktif. Kasus stunting yang terus terjadi  diakibatkan  kurangnya  sumber  dana  untuk  sejumlah  kader  posyandu, rendahnya pengetahuan serta kesadaran ibu, dan tingkat ekonomi yang rendah. Di  samping  itu,  perubahan  bermakna  yang  terjadi  selama  pandemi  COVID-19 ialah tidak terselenggaranya upaya penurunan stunting yang biasa dilaksanakan. Berdasarkan in-depth interview , ditemukan bahwa ketiadaan posyandu, kelas ibu hamil, dan program positive defiance menjadi faktor penyebab terjadinya stunting di  kala  pandemi  COVID-19.  Hal  ini  diakibatkan fokus  kebijakan  dan pendanaan pemerintah desa yang lebih mengutamakan penanganan COVID-19. Determinan sosial  stunting  di  Desa  Drokilo  di  kala  pandemi  COVID-19  adalah  fokus  dan keberpihakan  kebijakan  pemerintah  desa  yang  tidak  seimbang  dan  lebih menitikberatkan  pada  penanganan  COVID-19.  Hal  tersebut  mempengaruhi prevalensi stunting di Desa Drokilo selama pandemi COVID-19 yang naik.
Kata Kunci: determinan sosial, stunting, kebijakan, pandemi, COVID-19

## ABSTRACT
The  COVID-19  pandemic  has  caused  various  changes  in  society,  including government policies that limit health programs, one of which is efforts to reduce stunting.  Drokilo Village  has a  total of 15  stunting  toddlers with a prevalence  of 7.5%  as  of  2021,  which  was  also  designated  as  a  stunting  focus  location.  This study  aims  to  analyze  the  social  determinants  of  stunting  experienced  by  rural communities  during  the  COVID-19  pandemic.  Qualitative  study  with  in-depth interviews  remotely  via  video  call  with  village  midwives  and  posyandu  cadres. Interviews  were  conducted  semi-structured  which  refers  to  the  PRECEDE- PROCEED  framework.  Data  analysis  was  carried  out  using  content  analysis method with a deductive approach. Stunting cases that continue to occur are due to lack of funding sources for a number of posyandu cadres, low knowledge and
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
awareness of mothers, and low economic levels. In addition, a significant change that  occurred  during  the  COVID-19  pandemic  was  that  the  usual  stunting reduction  efforts  were  not  implemented.  Based  on  in-depth  interviews,  it  was found that  the  absence of posyandu,  classes for  pregnant women, and  positive defiance  programs  were  factors  that  caused  stunting  during  the  COVID-19 pandemic. This is due to the focus of village government policies and funding that prioritizes  handling  COVID-19.  The  social  determinant  of  stunting  in  Drokilo Village during the COVID-19 pandemic was the unbalanced focus and alignment of  village  government  policies  and  focused  more  on  handling  COVID-19.  This affects  the  prevalence  of  stunting  in  Drokilo  Village  during  the  COVID-19 pandemic which is increasing
Keywords : social determinant, stunting, policy, pandemic, COVID-19

## LATAR BELAKANG
Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga mengherankan jika  negara  tidak  mengupayakan  kesejahteraannya  dengan  baik.  Anak yang  tumbuh  dengan  sehat,  cerdas,  serta  ditunjang  dengan  pemenuhan gizi yang berkualitas dapat menjadi bibit unggul dan menyelamatkan masa depan  bangsa.  Sebaliknya,  jika  anak  tumbuh  dalam  situasi  kekurangan asupan  bergizi,  mereka  terancam  menjadi  anak  stunting  (kerdil).  World Health  Organization  (2015)  menyatakan  stunting  sebagai  gangguan pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  dialami  anak  akibat  gizi  buruk, infeksi  berulang,  dan  stimulasi  psikososial  yang  tidak  memadai.  Anak dinyatakan  stunting  oleh  Kemenkes  jika  memiliki  nilai  z-scorenya  kurang dari  -2  standar  deviasi  dan  kurang  dari  -3  standar  deviasi.  Stunting  tidak hanya  berdampak  pada  tinggi  badan  balita,  tetapi  juga  berdampak  pada kecerdasan  dan  kesehatan  jangka  panjang  sehingga  bisa  menjadi ancaman bagi suatu negara ke depannya.
Pada  tahun  2018,  Indonesia  memiliki  prevalensi  30,8%  anak  balita stunting (riskesdas, 2018). Angka tersebut mengalami penurunan melihat pada  2013  dinyatakan  sebesar  37,2%.  Hasil  penelitian  Studi  Status  Gizi Balita di indonesia Tahun 2021 (SSGBI) menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4%. Meskipun mengalami penurunan, prevalensi balita  stunting  yang  dimiliki  Indonesia  masih  jauh  jika  dibandingkan dengan  target  yang  telah  dicanangkan  presiden  Joko Widodo  yakni  14% pada tahun 2024. Maka dari itu, pemerintah telah mencanangkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 dengan melibatkan 360  kota  dan/atau  kabupaten  sebagai  lokasi  fokus  stunting  per  2021. Jawa  Timur  menjadi  salah  satu  provinsi  yang  memiliki  beberapa  kota dan/atau kabupaten di dalamnya.
Jawa  Timur  mendapatkan  penurunan  prevalensi  stunting  sebesar
0,2%  dalam  5  tahun,  yaitu  27,1%  di  tahun  2015  menjadi  26,9%  di  tahun 2019 (Profil Kesehatan Jawa Timur, 2020). Meskipun begitu, data evaluasi hasil  pelaksanaan  program  penguatan  kesehatan  masyarakat  di  Jawa
Timur  menyatakan  terdapat  ketidakcapaian  target  kinerja  RPJMD  pada tahun  2020-2024  sebesar  20%  untuk  prevalensi  stunting  dengan  selisih 8% (28% di tahun 2020). Salah satu kabupaten yang menjadi lokasi fokus stunting adalah Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah kasus per Februari 2020 sebanyak 5.192 balita atau memiliki prevalensi 6,87%.
Stunting  diakibatkan  kurangnya  gizi  secara  kronis  pada  balita  sejak 1000  Hari  Pertama  Kehidupan.  Meskipun  begitu,  stunting  tidak  hanya disebabkan  faktor  gizi  buruk  yang  dialami  oleh  ibu  hamil  ataupun  balita. Determinan penyebab stunting merupakan multi dimensi, yang terdiri dari : 1)  Praktek  pengasuhan  yang  kurang  baik,  2)  Masih  terbatasnya  layanan kesehatan termasuk layanan Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu  selama  masa  kehamilan),  Post  Natal  Care,  dan  pembelajaran  dini yang berkualitas, 3) Masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke  makanan  bergizi,  dan  4)  Kurangnya  akses  ke  air  bersih  dan  sanitasi (TP2NK,  2018).  Selain  itu,  menurut  Purwanti,  R.  &  Nurfita,  D.  (2019), terdapat  determinan  sosio-demografi  kejadian  stunting,  yang  meliputi:  1) Tempat  tinggal  (rural/urban),  2)  Status  ekonomi  keluarga,  3)  Tingkat pendidikan  orang tua (ayah  dan ibu), dan  4) Kontak  dengan  budaya lain, meliputi urutan kelahiran anak, tinggal bersama kakek/nenek, dan adanya poligami. Penelitian lain oleh Rahim, K. F. & Rusisska (2019) menyatakan bahwa  ibu  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  rendah  memiliki hubungan  yang  signifikan  dengan  kejadian  stunting  di  Kabupaten Kuningan. Terlebih lagi, penelitian Laksono, A. D., & Megatsari, H. (2020) juga  menyatakan  bahwa  semakin  rendah  tamatan  pendidikan  ibu,  risiko anak  mengidap  stunting  lebih  besar.  Oleh  karena  itu,  Penyelenggaraan posyandu sebagai wadah berbagai upaya pencegahan dan
penanggulangan  stunting  yang  dilakukan  dengan  turun  langsung  kepada masyarakat  perlu  dioptimalkan.  Namun,  akibat  pandemi  COVID  19, penyelenggaraan  posyandu  di  berbagai  wilayah  berisiko  tidak  maksimal. Pandemi COVID 19 menyebabkan perubahan kebijakan pemerintah yang membatasi  program  kesehatan  (Pangaribuan,  M.,  T.,  &  Munandar,  A.,  I.,
2021).  Pembatasan  program  kesehatan  berdasar  kebijakan  pemerintah dapat  berwujud  keterbatasan  dana,  infrastruktur  yang  tidak  memadai, hingga kegiatan yang tidak berjalan sesuai pedoman. Determinan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi status gizi pada ibu hamil dan balita sehingga berpotensi menyebabkan stunting.
Salah satu desa di Kabupaten Bojonegoro yang juga  menjadi lokasi fokus  stunting  adalah  Desa  Drokilo  yang  memiliki  15  balita  stunting  per 2021 (Puskesmas Kedungadem, 2021). Penelitian bertujuan menganalisis determinan  sosial  stunting  yang  dialami  masyarakat  pedesaan  selama Pandemi COVID-19.

## METODE PENELITIAN

## Desain studi
Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan in-depth  interview secara  jarak  jauh  melalui video  call dengan bidan  desa  dan  kader  posyandu. Wawancara dilakukan semi-structured dengan panduan wawancara yang disusun untuk menganalisis deteriman sosial  stunting  Desa  Drokilo  menggunakan  pendekatan  PRECEDE- PROCEED.  Pada  akhir  penelitian  terdapat  seorang  bidan  desa  dan  4 kader posyandu yang berhasil diwawancarai.
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kerangka PRECEDE-PROCEED yang  terdiri  dari  beberapa  tahapan,  yaitu
PRECEDE ( Predisposing, Reinforcing, Enabling, Constructs in,
Educational/  Ecological,  Diagnosis,  Evaluation) dan PROCEED ( Policy, Regulatory,  Organizational,  Constructs  in,   Educational,   Enviromental, Development) .  Selain  dapat  membantu  perencanaan  suatu  program kesehatan  untuk  komunitas,  kerangka PRECEDE-PROCEED dapat membantu  peneliti  melihat  situasi  masyarakat  secara  efektif  dan  efisien (Himawaty,  A.,  2020).  Namun,  untuk  menganalisis  determinan  sosial stunting,  peneliti  hanya  mengacu  pada PRECEDE yaitu  pada  tahap  1 hingga  4  yakni  diagnosis  sosial,  diagnosis  epidemiologi,  perilaku,  dan
lingkungan,  diagnosis  pendidikan  dan  organisasi,  serta  diagnosis administrasi dan kebijakan.
Penelitian ini dilaksanakan pada 19 Juli – 09 Agustus 2021 di Desa Drokilo,  Kecamatan  Kedungadem,  Kabupaten  Bojonegoro.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  determinan  sosial  stunting  yang  dialami masyarakat pedesaan selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan studi kualitatif.
Karena  tingginya  kasus  COVID-19  di  Bojonegoro,  wawancara  tidak dapat  dilakukan  secara  tatap  muka . Wawancara dilakukan  melalui video call untuk  tetap  memastikan  bahwa  peneliti  dapat  melihat  bagaimana mimik  muka  dan  sitausi  yang  dihadapi  oleh  informan  selama  proses wawancara. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dimulai dengan pertanyaan  umum  mengenai  situasi  dan  jumlah  kasus  stunting  di  desa Drokilo.  Pertanyaan  kemudian  diperdalam  sesuai  dengan  4  tahapan PRECEDE untuk  menggali  lebih  dalam  mengenai  determinan  sosial stunting  di  Desa  Drokilo.  Hasil  rekaman video  call yang  telah mendapatkan  izin  Bidan  Desa  kemudian  ditranskripsi  untuk  dianalisis secara kualitatif.
Selain itu, terdapat 4 orang kader posyandu yang menjadi partisipan pengumpulan  data.  Keempat  partisipan  tersebut  merupakan  perwakilan dari  masing-masing  posyandu  yakni  Posyandu  Anggrek  1,  2,  3,  dan  4. Namun,  akibat  keterbatasan  sambungan  telepon  di  desa, video  call dengan kader posyandu tidak dapat dilakukan. Oleh karenanya, dilakukan melalui WhatsApp  chat .  Wawancara  dengan  kader  lebih  banyak menanyakan  tentang  teknis  pelaksanaan  Posyandu  selama  pandemi COVID  19.  Dengan  izin  partisipan,  rekaman  wawancara  melalui  teks WhatsApp digunakan sebagai bahan analisis lebih lanjut.
Analisis  data dilaksanakan  dengan  metode content  analysis dengan pendekatan  deduktif.  Menurut  Allen  M.  (2017), content  analysis merupakan  suatu  proses  atau  pendekatan  sistematis  untuk  menganalisis isi  atau  makna  pesan  komunikatif.  Setelah  data  berhasil  dikumpulkan,
peneliti  mulai  menganalisis  temuan  empiris  yang  didapatkan  dengan menggunakan  pendekatan PRECEDE-PROCEED .  Pendekatan  tersebut dilakukan untuk membantu peneliti mengetahui determinan sosial stunting pada  masyarakat  pedesaan  selama  COVID  19  dan  melihat  interaksi  dari variabel yang ditemukan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  tahapan  PRECEDE  tertera  pada  tabel  1.  Pada  tabel  tersebut, disajikan  beberapa  variabel  dan  keseluruhan  datanya  yang  berhasil ditemukan  sesuai  dengan  tahapan  1-4  PRECEDE.  Tabel  tersebut menyajikan  perbedaan  kondisi  Desa  Drokilo  ketika  sebelum  dan  setelah pandemi  COVID-19  diumumkan  secara  resmi  di  Indonesia.  Desa  Drokilo merupakan desa dengan mayoritas penduduk  memiliki mata pencaharian petani dan peternak dengan rata-rata tamatan pendidikan SMA. Pandemi COVID-19  menyebabkan  terjadinya  kegagalan  panen.  Oleh  karenanya, menurut  Efrizal  (2020),  sudah  barang  tentu  COVID-19  membawa perubahan  pada  sisi  ekonomi  penduduk.  COVID-19  menyebabkan masyarakat membatasi kegiatan di luar rumah karena merebaknya kasus. Selain  itu,  akses  terhadap  pangan  untuk  keluarga  juga  berkurang,  baik karena pemasukan yang berkurang, maupun rantai pasok pangan. Hal ini tentu  berpengaruh  pada  permasalahan  gizi  khususnya  stunting  di  Desa Drokilo.  Meskipun  begitu,  Desa  Drokilo  telah  memiliki  sarana  dan prasarana  yang  cukup  lengkap  untuk  mengakomodir  kebutuhan masyarakatnya.
Desa  Drokilo  menjadi  salah  satu  lokasi  fokus  stunting  di  Kabupaten Bojonegoro  dikarenakan  besaran  kasusnya  melebihi  6%  (target  kasus kabupaten).  Pada  tahun  2020,  permasalahan  status  gizi  bertambah  dari 12:201  bayi  (prevalensi  =  6%)  menjadi  15:201  bayi  (prevalensi  =  7,5%). Kasus  stunting  yang  terus  terjadi  tersebut  diakibatkan  kurangnya  sumber dana  untuk  sejumlah  kader  posyandu,  rendahnya  pengetahuan  serta kesadaran  ibu,  dan  tingkat  ekonomi  yang  rendah.  Selain  itu,  kasus  yang
bertambah  juga  dikarenakan  pandemi  COVID-19.  Tidak  banyak perubahan  bermakna  yang  terjadi  kecuali  tidak  terselenggaranya  upaya penurunan  stunting  yang  biasa  dilaksanakan  sebelum  COVID-19,  salah satunya  yaitu  posyandu.  Posyandu  memfasilitasi  kegiatan  deteksi  dini hambatan  dalam  pertumbuhan  anak  (Efrizal,  2020).  Oleh  karenanya, menurut  Efrizal  (2020),  dengan  adanya  posyandu,  tenaga  kesehatan dapat  mendeteksi  keterlambatan  pertumbuhan  balita.  Apabila  tidak terselenggara,  tenaga  kesehatan  tidak  dapat  menangani  dengan  cepat dan  tepat  sehingga  risiko  kematian  balita  tidak  dapat  direduksi.  Di  desa Drokilo, posyandu tidak diadakan untuk sementara waktu akibat kebijakan pemerintah desa mengenai COVID-19.
“..kalau tahun lalu masih bisa melaksanakan posyandu setiap bulan. Kemudian untuk tahun ini,  kebijakan bapak kepala desa, belum bisa mengizinkan pelaksanaan posyandu di desa…” (Bidan Desa Drokilo) “..Desa  juga  kewalahan  soalnya,  saya  juga  ndak  tahu,  mungkin karena pandemi ini jadi pak kepala desa memberhentikan posyandu. Mungkin  karena  dana  juga  dan  karena  pandemic  (membatasi kerumunan) juga..” (Bidan Desa Drokilo)
“.. posyandu tutup dulu mbak. Fokus COVID-19 sanjange Pak Sekdes (kata Pak Sekretaris Desa)..” (Kader 1)
Tidak  diselenggarakannya  posyandu  tentu  memberikan  dampak pada  upaya  penurunan  stunting  karena  posyandu  berfungsi  untuk mengenali dan mengkontrol pertumbuhan dan perkembangan balita/batita (Styawati & Ariani F, 2020). Menurut Styawati & Ariani F (2020), posyandu yang  tidak  dapat  terlaksana  dapat  memberikan  efek  negatif  karena  tidak adanya  pemantauan  rutin  untuk  tumbuh  kembang  anak  setempat. Ditambah  adanya  dua  program  penurunan  stunting  yang  juga  ditiadakan yakni  kelas  ibu  hamil  dan Positive  Defiance .  Meskipun  begitu,  tenaga kesehatan  yang  berkoordinasi  sepakat  untuk  memanfaatkan  Polindes sebagai  sarana  pemantauan  status  gizi  anak  Desa  Drokilo.  Tenaga kesehatan  mewajibkan  bayi  0-4  bulan  melakukan  penimbangan  setiap
bulannya  di  Polindes.  Selain  itu,  anak  yang  memiliki  permasalahan  gizi juga dipantau setiap bulannya di Polindes.
“..tetap  melakukan  pemantauan  status  gizi.  Jadi  penimbangan  tetap dilaksanakan  di  polindes  untuk  usia  0-4  bulan,  usia  0-4  bulan  tetap penimbangan di polindes. Nah kemudian yang lainnya, yang memiliki masalah status gizi, tetap datang ke polindes. Misalnya, usia 4 tahun 5  tahun  yang  memiliki  masalah  gizi  tetap  datang  ke  polindes,  gitu. Meskipun posyandu tidak jalan…” (Bidan Desa Drokilo)
Bidan  desa  juga  tetap  melakukan  kunjungan  rumah  sebagai pengganti  layanan  yang  diberikan  posyandu.  Kunjungan  rumah dimaksudkan untuk pemantauan kasus risiko tinggi. Hal ini juga dilakukan untuk  sarana  konsultasi  bagi  penduduk  desa  yang  belum  terakomodir dengan alat komunikasi jarak jauh.
“..Bidan  dan  orang  puskesmas  yang  kunjung  ke  rumah  mbak. Biasanya ibu’e ditanya anaknya gimana, dikasih makan apa..” (Kader 2) “.. atau  kadang  kita  kunjungan  rumah.  Kalau  kunjungan  rumah  itu untuk  yang  sangat-sangat  resiko  tinggi  itu  setaip  bulan.  Contohnya yang BGM (Bawah Garis Merah) itu dua. Kemudian yang SP (sangat pendek) ada dua. Hanya untuk yang risti (risiko tinggi) kita datang ke rumah  pasien.  Untuk  yang  kumpul-kumpul  ndak  ada.. ”  (Bidan  Desa Drokilo)
Meski  telah  diadakan  upaya-upaya  penurunan  stunting  lain  sebagai pengganti,  ketiadaan  posyandu  tetap  mengakibatkan  sulitnya  tenaga kesehatan mengidentifikasi kasus stunting yang baru (Styawati & Ariani F, 2020;  Efrizal,  2020).  Selain  itu,  tidak  terselenggaranya  posyandu  juga menyulitkan  proses  penyaluran  informasi  kesehatan  khususnya  terkait stunting.  Sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  19  tahun  2011  tentang Pedoman  Pengintegrasian  Layanan  Sosial  Dasar  di  Pos  Pelayanan Terpadu,  penyuluhan  gizi  merupakan  salah  satu  kegiatan  di  dalam layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak posyandu. Posyandu menjadi  upaya  yang  dikhususkan  pemerintah  untuk  memberdayakan  ibu dalam mencegah stunting.

## Tabel 1. Hasil Tahapan PRECEDE
Tahapan PRECEDE Sebelum Pandemi COVID-19 Saat Pandemi COVID-19 Diagnosis Sosial 1.  Jumlah Penduduk 3.604  jiwa; laki-laki =  1.788 jiwa dan perempuan= 1.816 jiwa 2.  Jumlah Kepala Keluarga (KK) 89 KK 3.  Kepadatan penduduk (jiwa/km 2 ) 1.786 4.  Dominasi Agama Islam 5.  Dominasi Umur 45 s.d 49 tahun 6.  Dominasi Mata Pencaharian Petani dan peternak 7.  Sarana  dan Prasarana Pendidikan = 2 TK, 2 SD negeri, dan 2 SMA swasta; Kesehatan = 1 poliklinik desa dan 1 puskesmas Diagnosis Epidemiologi, Perilaku, dan Lingkungan 1.  Jumlah  Bayi Lahir Hidup 283 201 bayi 2.  Jumlah  Bayi BBLR 39 39 bayi 3.  Jumlah Kematian Bayi 0 7 bayi 4.  Jumlah Kematian Ibu 1 1 ibu 5.  Jumlah Kasus Stunting 12 bayi 15 bayi 6.  Jumlah Anak dengan masalah kekurangan gizi lain BGM  =  2  bayi; Wasting =  13; Underweight = 3 BGM  =  2  bayi; Wasting =  16; Underweight = 4 7.  Faktor Perilaku Pemberian asupan makanan kepada  bayi  tidak  maksimal,  ibu tidak  memprioritaskan  anak,  dan kebiasaan menitipkan anak kepada orang lain Pemberian  asupan  makanan kepada bayi tidak maksimal, ibu tidak memprioritaskan anak, dan kebiasaan menitipkan anak kepada orang lain 8.  Faktor  Non- perilaku Tingkat ekonomi rendah, pengetahuan  dan  kesadaran  ibu tentang  stunting  rendah,  dapur dan  kandang  ternak  dalam  1 Pengetahuan dan kesadaran ibu tentang stunting rendah, Kegagalan panen, tingkat ekonomi  rendah,  dapur  dan
lokasi kandang  ternak  dalam  1  lokasi, dan tidak terselenggaranya upaya penurunan stunting (posyandu,  kelas  ibu  hamil,  dan program positife  defiance )  di kala COVID 19 Diagnosis Pendidikan  dan Organisasi 1.  Faktor predisposisi Pengetahuan  dan  kesadaran  ibu masih kurang, ibu kurang memprioritaskan anak, dan kebiasaan menitipkan bayi kepada orang lain di rumah Pengetahuan dan kesadaran ibu masih kurang, ibu kurang memprioritaskan anak, dan kebiasaan menitipkan bayi kepada orang lain di rumah 2.  Faktor pemungkin Fasilitas  kesehatan  =  1  unit poliklinik  desa,  1  unit  puskesmas, 4  unit  posyandu,  kelas  ibu  hamil, dan  program Positive  defiance ; Tenaga kesehatan = 1 bidan desa, 1 perawat desa, petugas puskesmas  Kedungadem,  serta 10  kader  posyandu;  Bantuan bahan  makanan  dari  Kementrian Kesehatan  dan  Dinas  kesehatan Kabupaten Bojonegoro Fasilitas  kesehatan  =  1  unit poliklinik  desa  dan  1  unit puskesmas;  Tenaga  kesehatan = 1 bidan desa, 1 perawat desa, serta 10 kader posyandu; Bantuan  bahan  makanan  dari Kementrian Kesehatan dan Dinas kesehatan Kabupaten Bojonegoro 3.  Faktor penguat Sikap  suami,  orang  tua,  tokoh masyarakat, hingga petugas kesehatan Sikap  suami,  orang  tua,  tokoh masyarakat, hingga petugas kesehatan Diagnosis Administrasi dan Kebijakan 1.  Kebutuhan - Perizinan  dan  pengadaan  dana untuk  menjalankan  program- program  posyandu,  kegiatan edukasi, dan sosialisasi pencegahan  stunting  di  kala COVID 19 2.  Sumber daya manusia Perangkat desa, bidan desa sebanyak  1  orang,  perawat  desa sebanyak 1 orang, petugas puskesmas, kader posyandu sebanyak  10  orang,  dan  Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Perangkat  desa,  bidan  desa sebanyak  1  orang,  perawat desa sebanyak 1 orang, petugas puskesmas, kader posyandu  sebanyak  10  orang, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo 3.  Fasilitas kesehatan 1  poliklinik  desa,  1  puskesmas,  4 posyandu,  kelas  ibu  hamil,  dan program Positive defiance 1 poliklinik desa dan 1 puskesmas 4.  Kebijakan pemerintah Pemerintah desa memberikan dukungan untuk pelaksanaan upaya  penurunan  stunting  berupa perizinan  pelaksanaan  maupun pendanaan  kegiatan  posyandu, kelas  ibu  hamil,  dan  program Positive defiance. Akibat COVID 19, muncul kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan yang mengumpulkan  warga.  Upaya penurunan  stunting  pun  tidak menjadi fokus pembiayan
kesehatan.  Kedua  hal  tersebut menyebabkan  posyandu,  kelas
ibu  hamil,  dan  program Positive defiance tidak terlaksana. sumber : data sekunder Puskesmas Kedungadem dan In-depth Interview dengan Bidan Desa Drokilo
Hal ini dikuatkan dengan hasil pada tahap Diagnosis Pendidikan dan Organisasi. Pada Diagnosis Pendidikan dan Organisasi ditemukan bahwa pengadaan  posyandu,  kelas  ibu  hamil,  dan  program positive  defiance sebagai  upaya  penurunan  stunting  menjadi  salah  satu  faktor  pemungkin dari  kondisi  stunting  di  Desa  Drokilo.  Faktor  pemungkin  mengartikan bahwa  penyelenggaraan  upaya  penurunan  stunting  tersebut  menjadi salah  satu  peluang  yang  akan  meningkatkan  perilaku  penduduk menurunkan stunting. Salah satu penyebabnya yakni dengan terselenggaranya  upaya  penurunan  stunting  yang  optimal,  tenaga kesehatan  dapat  memanfaatkannya  untuk  menyebarkan  informasi kesehatan  kepada  penduduk.  Hal  ini  sesuai  dengan  macam-macam kegiatan    penyelenggaraan  layanan  pembinaan  gizi  dan  kesehatan  ibu dan anak dalam posyandu yang salah duanya merupakan penyuluhan dan komunikasi  informasi  dan  edukasi  gizi  (Permendagri  Nomor  19  tahun 2011).  Penduduk  yang  tidak  mendapatkan  informasi  mengenai  stunting secara optimal dapat berpengaruh pada kesadaran dan perilaku keluarga untuk  mencegah  dan  mengatasi  stunting.    Hal  ini  telah  dibuktikan  oleh penelitian  oleh  Kustiani,  A.  &  Misa,  A.,  P.  (2018)  yang  menghasilkan kesimpulan  bahwa  diberikannya  penyuluhan  kepada  ibu  mengenai pencegahan  stunting  dapat  mempengaruhi  pengetahuan,  sikap,  dan tindakannya.  Oleh  karenanya,  perubahan  yang  terjadi  akibat  COVID-19 berkontribusi pada meningkatnya kasus stunting di Desa Drokilo.
Setelah dikumpulkan data tahapan 1-3 PRECEED, ditemukan bahwa ketiadaan  posyandu,  kelas  ibu  hamil,  dan  program positive  defiance menjadi faktor penyebab terjadinya stunting di kala COVID-19. Begitu juga pada  tahapan  4  yang  secara  spesifik  mengidentifikasi  fokus  kebijakan pemerintah  setempat  mengenai  kesehatan.  Penyelenggaraan  upaya
penurunan  stunting  yang  ditiadakan  akibat  kepala  desa  sebagai penanggung  jawabnya  memutuskan  untuk  menutup  sementara  waktu. Selain  dimaksudkan  untuk  meminimalisir  kerumunan  sesuai  Pedoman Pencegahan  dan  Pengendalian  COVID-19,  pemerintah  Desa  Drokilo memfokuskan  pendanaan  untuk  penanganan  COVID-19.  Kebijakan pemerintah Desa Drokilo tidak berimbang dan lebih fokus pada intervensi COVID-19.
Meskipun  tenaga  kesehatan  yang  terlibat  beradaptasi  dan  memiliki strategi  perubahan  untuk  tetap  mengontrol  kasus  permasalahan  gizi, perubahan  tersebut  tidak  dapat  memberikan  kebutuhan  masyarakat secara  optimal.  Ada  beberapa  kegiatan  yang  hanya  terdapat  dalam posyandu,  kelas  ibu  hamil,  dan  program positive  defiance yang  secara rutin  terlaksana  sebelum  pandemic  COVID-19.  Masyarakat  pedesaan dengan tingkat pengetahuan rendah bergantung pada promosi kesehatan yang  diberikan  (Kustiani,  A.  &  Misa,  A.  P,  2018)  Penduduk  Desa  Drokilo memerlukan  pemberian informasi  kesehatan secara  terus  menerus  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  mereka.  Hal  ini  berpengaruh pada perilaku mereka baik dalam  mencegah maupun  mengatasi stunting. Penduduk  Desa  Drokilo  tidak  mendapatkan  hal  tersebut  sehingga  salah satu  kebutuhan  penduduk  Desa  Drokilo  terkait  stunting  ketika  pandemic COVID  19  adalah  penyelenggaraan  posyandu,  kelas  ibu  hamil,  dan program positive defiance.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Determinan sosial stunting di Desa Drokilo di kala pandemi COVID- 19 adalah fokus dan keberpihakan kebijakan pemerintah  desa yang tidak seimbang. Kebijakan pemerintah Desa Drokilo yang lebih menitikberatkan penanganan  COVID-19  menyebabkan  beberapa  program  penurunan stunting  tidak  terselenggara.  Hal  tersebut  mempengaruhi  prevalensi stunting di Desa Drokilo yang naik.

## Saran
Pemerintah Desa Drokilo diharapkan tetap mampu
menyeimbangkan  fokus  kebijakan  dan  pendanaan  untuk  masalah kesehatan  masyarakat  lainnya,  khususnya  stunting,  selama  pandemi COVID-19 berlangsung

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Allen,  Mike.  (2017). The  Sage  Encyclopedia  of  Communication Research Methods . California : Sage Publishing
2.  Dinkes  Provinsi  Jawa  Timur.  (2020).  Profil  Kesehatan  Provinsi  Jawa Timur Tahun 2020. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
3.  Efrizal,  Wiwin.  (2020).  Berdampakkah  Pandemi  COVID-19  terhadap Stunting  di  Bangka  Belitung?. Vol.  9  No.  3  (2020);Jurnal  Kebijakan Kesehatan Indonesia
4.  Himawaty,  Allyra. (2020). Pemberdayaan Kader dan Ibu Baduta untuk Mencegah Stunting di Desa Pilangsari Kabupaten Bojonegoro. Vol. 16 No.2 (2020); Jurnal Ikesma
5.  Kementerian  Kesehatan.  (2017). Situasi  Balita  Pendek  (Stunting)  di Indonesia
6.  Kementerian    Kesehatan.    (2018). Penanganan    Stunting  Terpadu Tahun 2018
7.  Kementerian Kesehatan. (2018). Laporan Nasional Riskesdas 2018
8.  Kementerian  Kesehatan.  (2021). Petunjuk  Teknis  Penyusunan  dan Pelaksanaan  Strategi  Komunikasi  Perubahan  Perilaku  Percepatan Stunting .
9.  Kementerian PPN/Bappenas. (2018). Pedoman Pelaksanaan Intervensi  Penurunan  Stunting  Terintegrasi  di  Kabupaten/Kota . Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
10.  Kementerian  Sekretariat  Negara  RI.  (2021). http://stunting.go.id/ diakses pada 11  2021 pukul 16.23
11.  Kustiani,  Ai  &  Misa,  A.,  P..,  (2018).  Perubahan  Pengetahuan,  Sikap, dan  Perilaku  Ibu  dalam  Pemberian  MP-ASI  Anak  Usia  6-24  Bulan Pada  Intervensi Penyeluhan Gizi di Lubuk Buaya Kota Padang. Vol. 5 No. 1 (2018); Jurnal Kesehatan Perintis
12.  Laksono, A. D., & Megatsari, H. (2020). Determinan Balita Stunting di Jawa Timur: Analisis Data Pemantauan Status Gizi 2017. Vol. 4 No. 2 (2020): Amerta Nutrition, 4(2): 109-115 .
https://doi.org/10.20473/amnt.v4i2. 2020.109-115 .
13.  Purwanti,  R.  &  Nurfita,  D.,  (2019).  Review  Literatur  :  Analisis Determinan  Sosio  Demografi  Kejadian  Stunting  pada  Balita  di Berbagai Negara Berkembang. Vol. 47 No. 3 (2019): Buletin Penelitian Kesehatan . https://doi.org/10.22435/bpk.v47i3.1349
14.  Menteri  Dalam  Negeri  RI.  (2011).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pengintegrasian  Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
15.  Puskesmas  Kedungadem.  (2021).  Data  Validasi  Puskesmas Kedungadem         Februari 2021
16.  Rahim,  K.  F  &  Rusisska.  (2019).  Determinan  Sosial  Kesehatan Kejadian  Stunting  pada  Balita  24-59  Bulan  di  Kabupaten  Kuningan. Vol.  10  No.  2  (2019):  Jurnal  Ilmu  Kesehatan  Bhakti  Husada:  Health Science Journal
17.  Styawati & Ariani, Fenty. (2020). Sistem Monitoring Tumbuh Kembang Balita/Batita di Tengah Covid-19 Berbasis Mobile. Vol. 5 No. 4 (2020); Jurnal Informatika Universitas Pamulang
18.  TNP2K.  (2018). 100  Kabupaten/Kota  Prioritas  untuk  Intervensi  Anak Kerdil . Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI.
19.  TNP2K,  Bappenas,    Kementerian  Dalam  Negeri.  (2018).  Strategi Nasional Percapatan Pencegahan Anak Kedil (Stunting)
20.  WHO. (2015). Stunting in a Nutshell