ANALISIS KEBIJAKAN MONETER PADA AWAL PEMERINTAHAN ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN ISLAM

## Hoirul Amri
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Email : hoirulamri@yahoo.com

## ABSTRAK
“Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kebijakan  Moneter  pada  awal Pemerintahan  Islam  dalam  Pembangunan  Ekonomi  Islam.  Metodologi  penelitian  ini  termasuk jenis  penelitian  pustaka (library  research). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peletakan dasar-dasar  sistem  keuangan  Negara  (Moneter)  yang  dilakukan  oleh  awal  Pemerintahan  Islam sangat signifikan, cemerlang dan spektakuler pada waktu itu sehingga Islam sebagai Agama dan Negara  dapat  berkembang  pesat.  dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  Kemudian  pengelolaan sistem  moneter  pada  awal  Pemerintahan  Islam  diserahkan  kepada  lembaga  Baitul  Mal  dan dampak kebijakan moneter terhadap ekonomi pada permulaan berdampak terhadap kenaikan Agregate Demand sekaligus Agregate Supply .
Kata Kunci : Moneter, Rasulullah SAW, Ekonomi Islam, Pemerintahan

## DASAR PEMIKIRAN
Sejak awal dalam pemerintahan Islam, kebijakan moneter merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syari’ah termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektual, kekayaan dan kepemilikan (Huda at el., 2009:  154).  Negara  mempunyai  hak  untuk  masuk  dalam  kehidupan  ekonomi masyarakat  demi  melanjutkan  kesejahteraan  bersama  dengan  menjalankan  kebajikan dan  menghilangkan  kerusakan al-amar  bil  ma’ruf  al-nahiy  al-munkar dengan pelarangan  riba,  mencegah  penimbunan  ( ikhtikar ),  memerangi  segala  bentuk  penipuan dalam transaksi dan mengatur transaksi perniagaan masyarakat (Sinn, 2000: 21).
Selain  itu,  sebagaimana  dinyatakan  Ibnu  Taimiyah  bahwa  pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan untuk mengatur segala urusan masyarakat. Bahkan agama tidak bisa ditegakkan tanpa negara (Muhammad, 2007: 96). Maka dalam konteks  peran  negara,  landasan  tersebut  menghendaki  pemerintah  sebagai  representasi dari negara mengambil keputusan secara bijak dalam pembangunan sosial ekonomi dan politik  artinya  dasar-dasar  ekonomi  yang  bersifat  pragmatis  dan  dapat  merugikan banyak  pihak  harus  dihindari.  Hal  ini  diperkuat  oleh  Negara  dan  masyarakat
2│ Hoirul Amri Analisis Kebijakan Moneter pada Awal Pemerintahan Islam terhadap Pembangunan Perekonomian Islam
mempunyai wewenang  yang menyangkut aktivitas ekonomi yang diistilahkan dengann al-Amar bil al-ma’ruf dan Al-nahiy’an al-munkar (Shihab, 2007: 474).
Atas dasar prinsip ini, maka pengawasan terhadap harta benda dapat dibenarkan. Di  lain  segi,  perlu  digaris  bawahi  bahwa  Islam  dapat  membenarkan  segala  macam tindakan  pemerintah  selama  tindakan  tersebut  menunjang  “kepentingan  dan kemaslahatan masyarakat umum” dalam istilah hukum Islam dinamakan al-Masalih al - Mursalah . Kemaslahatan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi dan moneter.
Menurut  Chapra  (2000:  134)  kebijakan  moneter  akan  berperan  penting  dalam membantu  merealisasikan  tujuan  sistem  ekonomi  Islam.  Dalam  sebuah  perekonomian negara  Islam  permintaan  akan  uang  akan  lahir  terutama  motif  transaksi  dan  tindakan berjaga-jaga  yang  ditentukan  oleh  pendapatan  uang  dan  distribusinya.  Pada  awal pemerintahan Islam,  kedua mata uang tersebut diimpor dinar dari Romawi dan dirham dari  Persia.  Besarnya  volume  impor  dinar  dan  dirham  juga  barang-barang  komoditas lainnya tergantung pada volume komoditas yang diimpor dari kedua negara tersebut dan wilayah-wilayah  lain  yang  berada  di  bawah  pengaruhnya.  Lazimnya  uang  yang  akan diimpor jika permintaan uang ( money demand ) pada pasar internal mengalami kenaikan dan  sebaliknya komoditas akan diimpor jika permintaan uang mengalami penurunan.
Maka  dari  itu,  kebijakan  pembangunan  Islam  sangat  berorientasi  untuk: meningkatkan tingkat  spiritual masyarakat  Islam  dan  meminimalisasi  kerusakan  moral dan  korupsi;  memenuhi  kewajibannya  untuk  kesejahteraan  ekonomi  dalam  batas-batas sumber daya yang tersedia; dan menjamin keadilan distributif dan memberantas praktik eksploitasi.  Islam  mengajarkan  falsafah  kesejahteraan  yang  unik,  komprehensif  dan konsisten  dengan  fitrah  manusia.  Sebuah  doktirn  yang  melekat  dan  menyatu  dalam kepribadian  masyarakat  ( built-in  in-doctrination ).  Kesejahteraan  individu  dalam masyarakat  Islam  terealisasi  bila  ada  iklim  yang  cocok  bagi:  pelaksanaan  nilai-nilai spiritual  Islam  secara  keseluruhan  untuk  individu  maupun  masyarakat;  pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup; dan menitikberatkan pada nilai-nilai moral (Nurnasrina, 2013: 226).
Keberhasilan  tersebut  tentu  saja  sangat  menarik  untuk  diteliti  ulang  untuk mengetahui secara pasti implikasi kebijakan monter yang dibuat Nabi Muhammad SAW berhasil  membawa  berbagai  perubahan  ( reform )  terhadap  struktur  kehidupan masyarakat,  ketimpangan  berhasil  dihapus,  dan  perubahan  menyangkut  keimanan
(tauhid),  moral  (akhlak),  politik  dan  keadilan  sosial.  Sehingga  menghasilkan kesejahteraan  pada  masyarakat  Madinah,  sehingga  Madinah  terkenal  dengan baldatun tayyibatul wa rabb al-ghafur.
Apalagi  dalam  konteks  sekarang,  terjadi  kegagalan  pembangunan  ekonomi dimana-mana, ditandai dengan adanya kemiskinan masyarakat, eksploitasi kaum miskin oleh  kaum  kaya  dan  berkuasa,  meningkatnya  disparitas  pada  tingkat  regional  dan internasional  tidak  seimbangnya  produksi  dan  konsumsi  terhadap  kebutuhan lingkungan,  dan  tidak  rasionalnya  pemanfaatan  sumberdaya  alam  yang  tidak  dapat diperbaiki. Dari latar belakang di atas, maka penulis akan menelaah kebijakan moneter pada  awal  pemerintahan  Islam.  Konteks  telaah  dalam  tulisan  ini  adalah  “Analisis Kebijakan  Moneter  Pada  Awal  Pemerintahan  Islam  Terhadap  Pembangunan Perekonomian Islam”

## PEMAHAMAN

## A. Konsep Dasar Kebijakan Moneter
Menurut  kamus  umum  Bahasa  Indonesia  (t.t:  256)  moneter  diartikan  sesuatu yang  ada  hubunganya  dengan  keuangan  Negara  atau  masalah  keuangan.  Kebijakan moneter  pada  dasarnya  adalah  kebijakan  yang  digunakan  oleh  Pemerintah  untuk mengatur  jumlah  uang  yang  beredar.  Oleh  karena  itu,  kontribusi  kebijakan  moneter terhadap  stabilitas  harga  sangat  penting  untuk  menekan  tingkat  inflasi.  Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran.
Kebijakan  moneter  pada  dasarnya  merupakan  suatu  kebijakan  yang  bertujuan untuk  mencapai  keseimbangan  internal  (pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  stabilitas harga,  pemerataan  pembangunan)  dan  keseimbangan  eksternal  (keseimbangan  neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.
Menurut  Manan  (1997:  214)  mengemukakan  kebijakan  moneter  adalah kebijakan  yang  seharusnya  mengikuti  tujuan-tujuan  untuk  mempertahankan  stabilitas dalam  nilai  mata  uang  kesejahteraan  ekonomi,  kesempatan  kerja    sepenuhnya, pertumbuhan  ekonomi  yang  optimum  dan  peningkatan  keadilan  bagi  setiap  orang.

## 4│ Hoirul Amri Analisis Kebijakan Moneter pada Awal Pemerintahan Islam terhadap Pembangunan Perekonomian Islam
Sedangkan  Boediono  (1990:  96)  menyatakan  kebijkan  moneter  adalah  tindakan pemerintah  (atau  bank  sentral)  untuk  mempengaruhi  situasi  makro  yang  dilaksanakan melalui  pasar  uang.  Ini  difenisi  umum,  secara  lebih  khusus  kebijakan  moneter  bisa diartikan sebagai tindakan makro Pemerintah (bank sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang.
Dari  defenisi  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  melalui  kebijakan  moneter Pemerintah  dapat  mempertahankan,  menambah  atau  mengurangi  jumlah  uang  beredar dalam  upaya  mempertahankan  kemampuan  ekonomi  untuk  terus  tumbuh  sekaligus mengendalikan  inflasi.  Jika  yang  dilakukan  adalah  menambah  uang  beredar,  maka Pemerintah  menempuh  kebijakan  kontraktif  atau  biasa  pula  dikenal  sebagai  kebijakan uang ketat (Al-Arif, 2010: 130-131).
Kebijakan moneter merupakan instrumen penting kebijakan publik dalam sistem ekonomi,  baik  modern maupun  Islam.  Namun  perbedaan  yang  mendasar  terletak pada tujuan  dan  larangan  bunga  dalam  Islam.  Syarat  tercapai  dan  terjamin  berfungsinya sistem  moneter  secara  baik  adalah  otoritas  moneter  harus  melakukan  pengawasan kepada keseluruhan sistem.
Kebijakan moneter diharapkan dapat menjamin bahwa sistem moneter yang baik dapat  memenuhi  keperluan  para  penabung  dan  para  debitur  dengan  cara-cara  yang efisien (Abdullah, 2012: 81). Dengan demikian, tujuan penggunaan tenaga kerja penuh, dimana  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  akan  mendorong  tabungan  masyarakat sebagai  sumber  dana  lebih  bagi  investasi  perusahaan  kebijakan  ini  disebut  kebijakan ekonomi sisi penawaran dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan pemberian intensif  pajak  bagi  bisnis  sehingga  investasi  bisnis  pada  perusahaan  naik.  Stabilitas sangat  diperlukan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  mengurangi  kesulitan perencanaan jangka panjang  (Manurung, 2009: 260)
Stabilitas tingkat harga perlu karena fluktuasi tingkat bunga dapat menciptakan ketidakpastian  ekonomi  dan  mengakibatkan  kesulitan  perencanaan  jangka  panjang. Fluktuasi tingkat bunga mengakibatkan kesulitan konsumen untuk memutuskan apakah konsumen  membeli  sekarang  atau  masa  akan  datang.  Bank  Sentral  harus  mengurangi pergerakan  tingkat  bunga  lebih  tinggi  untuk  mendorong  permintaan  dana  dari konsumen.
Stabilitas  pasar  keuangan  akan  mendorong  transfer  dana  dari  investasi  kurang produktif  ke  investasi  lebih  produktif,  dan  akhirnya  mengurangi  kontraksi  aktivitas ekonomi.  Peningkatan  stabilitas  pasar  keuangan  akan  mencegah  sistem  keuangan  dari krisis  dan  mendorong  stabilitas  tingkat  bunga,  asosiasi  tabungan  dan  pinjaman,  raksa dana, bank dan lembaga keuangan lainnya akan terhindar dari krisis, atau kebangkrutan.
Stabilitas  nilai  tukar  mata  uang  akan  mendorong  perdagangan  sebagai  motor pertumbuhan ekonomi. Apresiasi nilai tukar mata uang secara berlebihan meningkatan daya  saing  industri  semakin  lemah,  sebaliknya  depresiasi  berlebihan  dari  nilai  tukar mata uang akan menciptakan inflasi yang sangat tinggi. Stabilitas nilai tukar mata uang akan  memudahkan  perusahaan  atau  individu  membeli  bahan  baku  dari  luar  Negeri untuk perencanaan masa datang (Manurung, 2009: 260)
Kebijakan  moneter  yang  diformulasikan  dalam  sebuah  perekonomian  Islam, adalah  menggunakan  variabel  cadangan  uang  dan  bukan  suku  bunga.  Bank  Sentral harus  menggunakan  kebijakan  moneternya  untuk  menghasilkan  suatu  pertumbuhan dalam  sirkulasi  uang  yang  mencukupi  untuk  membiayai  pertumbuhan  potensial  dalam output harga  yang  stabil  dan  sasaran  sosiol  ekonomi  lainnya.  Tujuannya  untuk menjamin ekspansi moneter yang pas, tidak terlalu lambat tidak juga cepat, tetapi cukup mampu  menghasilkan  pertumbuhan  yang  dapat  menghasilkan  kesejahteraan  yang merata bagi masyarakat (Huda et-al, 2009: 170).
Dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  stabilitas  Islam  tidak menggunakan  instrumen  bunga  atau  ekspansi  moneter  melalui  percetakan  uang  baru atau  defisit  anggaran,  yang  dilakukan  adalah  mempercepat  perputaran  uang  dan pembangunan  infrastruktur  sektor  riil.  Yang  paling  penting  dalam  setiap  keuangan adalah, penentuan satuan dasar keuangan dimana satuan di nisbahkan seluruh nilai-nilai mata uang (Huda et-al, 2009: 193).  Artinya kebijakan moneter bukan hanya mengutak atik  suku  bunga,  sebab  bunga  memang  selalu  memberikan  tekanan  kegiatan  ekonomi, maka  dengan  sendirinya  sistem  perbankan  dengan  bunga  sangat  berpengaruh  terhadap bergairah atau tidaknya serta sehat tidaknya kegiatan ekonomi masyarakat. Dan secara makro  sebuah  tatanan  ekonomi  masyrakat  yang  ditopang  dengan  sistem  bunga  tidak akan pernah betul-betul sehat.
Islam  dengan  pandangan  bersumber  dari Allah  Azza  wajalla mengajarkan bahwa, memfungsikan uang hanya untuk alat tukar saja. Maka dimana ada uang beredar
ia  akan  bertemu  dengan  barang  dan  jasa.  Semakin  banyak  uang  yang  beredar  makin banyak  pula  barang  dan  jasa  diproduksi  dan  diserap  pasar.  Akibatnya,  pertumbuhan ekonomi  akan  terus  meningkat,  tanpa  ada  kehawatiran  terjadi  kolaps  seperti pertumbuhan ekonomi kapitalis yang siklik itu (Rivai dan Buchori, 2009: 298)
Sebagai  langkah  awal,  Islam  memiliki  pandangan  yang  khas  mengenai  sistem moneter.  Syaikh  Abdul  Qodim  Zallum,  dikutif  Rivai  dan  Buchori  (2009:  318)  dalam bukunya Islamic  Economics;  Ekonomi  Syari’ah  bukan  Opsi  tapi  Solusi mengatakan bahwa sistem moneter adalah sekumpulan kaedah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara, yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan dasar keuangan dimana kesatuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila  satuan  dasar  keuangan  itu  adalah  emas,  maka  sistem  keuangan  dinamakan sistem uang emas. Apabila satuan dasarnya perak, maka dinamakan sistem uang perak.
Syaikh  Taqiyuddin  an-Nabhani  (2009:  298-303)  mengatakan  Islam  telah memberikan  kebebasan  kepada  manusia  untuk  melakukaan  pertukaran  dengan mempergunakan  apa  saja  yang  ia  sukai.  Hanya  saja  pertukaran  barang  dengan  satuan uang  tertentu  itu  telah  ditunjukkan  oleh  Islam  dengan  satuan  moneter.  Islam  telah menetapkan bagi kaum muslimin kepada jenis tertentu yaitu emas dan perak.
Kesimpulan  ini  berdasarkan  beberapa  alasan  berikut: Pertama Islam mengharamkan  menimbun ( al-Kans )  emas  dan  perak.  Dalam  surah  at-taubah  [9]:  34 larangan  itu  tertuju  pada  penimbunan  emas  dan  perak,  sebagai  uang  dan  alat  tukar . Kedua , Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku, seperti diyat dalam  pembunuhan  sebesar  1000  dinar  dan  batasan  bagi  potong  tangan  untuk  pencuri atas harta yang mencapai ¼ dinar. Ketiga, Rasulullah Saw telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, dan menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar uang.  Dimana  standar  barang  dan  jasa  akan  dikembelikan  kepada  standar  tersebut. Keempat, Ketika  Allah  SWT  mewajibkan  zakat  uang  maka  Allah  SWT  telah mewajibkan  zakat  tersebut  untuk  emas  dan  perak,  kemudian  Allah  SWT  menentukan nishab zakat tersebut dengan nishab emas dan perak. Kelima, Ketika Islam menetapkan pertukaran  uang  ( Sharf) ,  Islam  menetapkan  uang  dalam  bentuk  emas  dan  perak .  Sharf adalah  menukarkan  atau  membeli  uang  dengan  uang,  baik  dalam  jenis  yang  sama seperti  emas  dengan  emas  atau  perak  dengan  perak,  atau  antar  jenis  yang  berbeda seperti membeli emas dengan perak
Berkaitan  dengan  instrumen  kebijakan  moneter  ada  beberapa  teori  permintaan akan uang, Islam mengelompokan ke dalam tiga kelompok mazhab :
1. Mazhab pertama. Iqtishōduna, pendukung mazhab ini antara lain Dr. Kadin Sard, Dr. Bagir al Hasani dan Dr. Abas Murakhor, mazhab ini memandang bahwa jumlah uang yang  beredar  merupakan  elastis  sempurna,  dimana  pemerintah  sebagai  pemegang otoritas  moneter  tidak  mampu  untuk  memenuhi  jumlah  uang  yang  beredar  (Karim 2010:  198).  Pada  awal  pemerintahan  Islam  dimana  mata  uang  yang  beredar  adalah dinar dan dirham yang diimpor dari Roma dan Persia, dimana nilai tukar pada saat itu yang berlaku adalah satu dinar  sebanding dengan sepuluh dirham.
2. Mazhab kedua . Mainsterm . Dikatakan Metwally dikutip Karim (2010: 201), bahwa penawaran uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol  oleh negara sebagai pemegang monopoli  dari  penerbitan  uang  yang  syah  ( Legal  Tender ).  Keberada Baitul  Mall semasa  awal  pemerintahan  Islam  merupakan  prototype  dari  bank  sentral  yang selama  ini.  Keberadaan  bank  sentral  untuk  menerbitkan  mata  uang  dan  menjaga nilai  tukar  agar  dapat  berada  pada  tingkat  harga  yang  stabil.  Negara  melakukan sendiri kontrol terhadap penerbitan uang dan kepemilikan atas semua bentuk uang baik logam, kertas atau kredit.
3. Mazhab  ketiga.  Mazhab  alternatif.  Menurut  mazhab  ini,  permintaan  uang  terkait erat  dengan Konsep  Endogeneus uang  dalam  Islam.  Konsep  ini  dalam  Islam diartikan  sebagai  refresentatif  dari  volume  transaksi  yang  ada  dalam  sektor  riil. Konsep  ini  menjembatani  dan  tidak  mendikotomi  antara  pertumbuhan  uang disektor meneter dan sektor riil (Mahmud dan Rukmana, 2010: 46)
Dengan  demikian  kebijakan  moneter  yang  dikelola  dengan  baik  akan menghasilkan  tingkat  perekonomian  yang  stabil  melalui  mekanisme  transmisi  pada harga  dan  output  yang  pada  akhirnya  membawa  dampak  pada  variabel-variabel  lain seperti  tenaga  kerja  dan  pendapatan  negara.  Sektor  moneter  merupakan  jaringan  dan mempengaruhi sektor ekonomi riil.

## B. Analisis  Kebijakan  Moneter  Pada  Awal  Pemerintahan  Islam  Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Islam
Kondisi    moneter  bangsa  Arab  pada  awal  Pemerintahan  Islam  menggunakan standar mata uang Dinar emas Hercules, Bizantium  dan Dirham perak Dinasti Sasanit
dari  Irak  dan  sebagian  mata  uang  bangsa  Himyar  Yaman.  Tatkala  Rasulullah  SAW dianggkat  sebagai  Nabi  dan  Rasul  Allah  SWT,  beliau  menetapkan  sistem  moneter tersebut  apa  yang  sudah  menjadi  tradisi  penduduk  Makkah,  dan  beliau  juga memerintahkan  penduduk  Madinah  untuk  mengikuti  ukuran  timbangan  penduduk Makkah  ketika  bertransaksi  ekonomi  menggunkan  Dirham  dalam  jumlah  bilangan bukan ukuran timbangan.
Disamping itu, pada awal Pemerintahnya, Pemerintah Islam mengakui berbagai transaksi muamalah yang menggunakan Dinar Romawi dan Dirham Persia, Pemerintah juga  mengakui  standar  timbangan  yang  berlaku  dikalangan  kaum  Quraisy  untuk menimbang berat Dinar dan dan Dirham. Sehubungan dengan hal ini, kaum muslimim terus  menggunakan  Dinar  Romawi  dan  Dirham  Persia  dalam  bentuk  cap,  dan  gambar aslinya sepanjang hidup Rasulullah SAW dan dilanjutkan pada awal kekhalifahan Abu Bakar Siddiq r.a dan ke khalifahan Umar bin Khattab r.a.
Sebagai  lazimnya  sebuah  negara  yang  baru  berdiri,  negara  Madinah  tidak terlepas  dari  persoalan-persoalan  ekonomi  dan  moneter.  Persoalan  ekonomi  dan moneter yang paling besar dihadapi Pemerintah pada periode awal adalah menghadapi embargo  ekonomi  dan  moneter  dari  bangsa  Quraisy  dan  sekutu-sekutunya.  Disisi  lain jumlah penduduk yang semakin bertambah karena semakin banyaknya kaum Muhajirin yang  datang  ke  Madinah.  Sementara  perekonomian  Madinah    dikuasai  kaum  Yahudi yang terkenal mahir dalam melakukan aktivitas perekonomian  (Antonio 2007: 163).
Hal utama yang dilakukan awal Pemerintah Islam adalah berusaha sekuat tenaga untuk  memantapkan  Negara  Islam  yang  baru  saja  terbentuk  di  Madinah  dengan  cara membuat kesepakatan bersama dengan seluruh komponen penduduk yang kelak dikenal dengan  Piagam  Madinah.  Dibidang  ekonomi  dan  moneter,  salah  satu  tujuan  dibuatnya kesepakatan  ini  adalah  untuk  melindungi  segenap  warga  Negara  dari  eksploitasi kekuatan  non  muslim  terutama  komonitas  Yahudi  dan  memapankan  tatanan  ekonomi dan moneter kaum muslimin dari kezaliman dan ketidak adilan (Hoetoro, 2007: 92).
Ada beberapa kebijakan ekonomi Pemerintah yang digambarkan secara ringkas diantaranya  melarang riba,  gharar,  ikhtikar,  tadlis dan market  ineffisiensi .  Merujuk kepada  pengertian riba al-Qur’an  memakai  kata riba untuk  bunga.  Ibnu  Hajar  al- Askolani  mengatakan  esensi riba adalah  kelebihan  apakah  itu  berupa  barang  ataupun uang,  seperti  uang  dua  Dinar  sebagai  pengganti  uang  satu  Dinar.  Menurut  Abu  Bakar
Ibnu  al-Arabi  setiap  kelebihan  yang  tidak  ada  sesuatupun  dikemblikan  sebagai pengantinya, menurut mujahid unsur riba terdapat dalam setiap  bentuk transaksi pada masa pra Islam, setiap kali seseorang mengadakan perjanjian pinjaman ia akan meminta pada  kriditornya  untuk  memberikan  jangka  waktu  pembayaran  yang  panjang  dan berjanji akan mengembalikan padanya dengan sejumlah kelebihan yang ditentukan dari uang pokok yang dipinjamkan (Rahman, 1997: 310)
Awal  Pemerintah  Islam  menetapkan  kebijakan  pada  setiap  pedagang  untuk senantiasa  berpegang  pada  sipat-sipat  terpuji.  Hal  ini  bukan  saja  menguntungkan perdangannya  sendiri,  akan  tetapi  tidak  punya  konsekuensi  regelius.  Rasulullah  SAW berkata  “ Pedagang  yang  Jujur  dan  Amanah  akan  berada  disyurga  bersama Nabi, syuhadah,  dan  orang-orang  Shaleh “.  Rasulullah  SAW  sendiri  mepraktekkan  sendiri ketika beliau berada di Makkah, ketika membawa komoditi perdagangan kepunyaan Siti Khadijah r.a, seorang pengusaha wanita yang kemudian  tertarik akan kejujuran beliau dengan menikahinya. Dengan bekal kejujuran beliau, dagangan itu laku keras ditengah persaingan Throat-To  Throat  Competition di  okaz  secara  wajar.  Selain  itu  Rasulullah SAW  juga  mengajarkan  agar  para  pedangang  senantias  bersikap  adil,  baik  ( Ihsan ), kerjasama  ( Ta’awun ),  amanah,  tawakkal,  qona’ah,  sabar  dan  tabah.  Sebaliknya Rasulluah  SAW  menasehati  agar  meninggalkan  sipat  kotor  perdagangan  yang  hanya memberikan  keuntungan  sesaat  tetapi  merugikan  diri  sendiri  didunia  dan  akherat. Akibatnya  kredebilitas  hilang,  pelanggan  lari  dan  kesempatan  berikutnya  jadi  sempit. Sipat-sipat  yang  dimaksud  adalah  zhalim,  menipu,  suka  marah,  benci,  terlalu  memuja uang tidak memperdulikan hukum dan hutang yang berlebihan (Muhammad, 2004: 8).
Awal Pemerintah Islam telah mengenal sistem moneter walaupun saat itu belum terlalu diperlukan. Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Amwal Daulati al-Khilafah dikutip  Rivai’dan  Buchori  (2009:  9)  mengatakan  bahwa  sistem  moneter  adalah sekumpulan  kaedah  pengadaan  dan  pengaturan  keuangan  dalam  suatu  negara.  Yang paling  penting  dalam  setiap  keuangan  adalah  penentuan  satuan  dasar  keungan  dimana kepada  satuan  itu  dinisbahkan  seluruh  niali  berbagai  mata  uang  lain.  Apabila  satuan dasar keuangan adalah emas, maka sistem keuangannya dianmakan uang emas, apabila satuan dasar perak, dinamakan sistem uang perak. Apabila satuan dasar terdiri atas dua satuan  mata  uang  (emas  dan  perak)  dinamakan  sistem  dwi  logam.  Dan  apabila  nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak  (baik terbuat
dari  logam  lain  seperti  tembaga  atau  dibuat  dari  kertas),  sistem  keuangannya  disebut Fiat Money .
Pada  awal  Pemerintahan  Islam,  pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan keuangan  bahwa  emas  dan  perak  sebagai  setandar  moneter.  Pemerintah  menjadikan hanya  emas  dan  perak  sebagai  setandar  keuangan  (moneter)  untuk  mengukur  standar nilai barang dan jasa. Dengan kedua mata uang emas dan perak inilah semua transaksi dilangsungkan.  Kemudian  Pemerintah  juga  telah  membuat  kebijakan  untuk  standar moneter  ini  dalam  bentuk Uqiyah,  Dirham,  Mitsqol , Mitsqol merupakan  berat  pokok yang sudah diketahui umum, yaitu setara dengan 22 qirath kurang dari satu habbah dan Dinar . Semua bentuk ini sudah dikenal dengan sangat mashur pada awal Pemerintahan Islam,  ketika  itu  juga  masyarakat  Arab  telah  memepergunakannya  sebagai  alat  dan ukuran nilai dalam transaksi (Hidayat, 2010: 146)
Islam  juga  telah  mengaitkan  emas  dan  perak  dengan  hukum-hukum  tertentu, ketika  Islam  mewajibkan  diyat,  Islam  telah  menentukannya  dengan  ukuran  emas, Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam surat beliau yang dikirim kepada penduduk Yaman  bahwa  di  dalam  pembunuhan  jiwa  trerdapat  diyat  berupa  100  ekor  onta  dan terhadap pemilik emas ada kewajiban sebanyak 1000 Dinar (HR an-Nasai) ketika Islam mewajibkan  hukum  potong  tangan  bagi  pelaku  pencurian  Islam  juga  menentukan ukuran tertentu dalam bentuk emas, Rasulullah SAW bersabda “ Tangan wajib dipotong apabila mencuri ¼ Dinar atau lebih (HR al-Bukhari dari Aisyah).
Ketentuan hukum Islam diatas menunjukkan bahwa Dinar, Dirham dan mitsqol merupakan satuan uang yang digunakan untuk mengukur (menghitung) nilai barang dan jasa.  Jadi  satuan  Dinar  dan  Dirham  inilah  yang  menjadi  uang  yang  berpungsi  sebagai ukuran harga barang sekaligus sebagai alat ukur. Nilai tukar atau alat ukur  yang berlaku saat  itu  adalah  satu  Dinar  sebanding  dengan  sepuluh  Dirham.  Banyak  rendahnya permintaan  akan  Dinar  atau  Dirham  tergantung  dari  perdagangan  barang  dengan  luar negeri.  Jika  permintaan  akan  uang  naik,  maka  Dinar  akan  diimport  dengan  cara  pasar melakukan  eksport  barang  ke  Romawi  (untuk  mendapatkan  Dinar)    atau  ke  Persia (untuk  mendapatkan  Dirham).  Namun  jika  permintaan  uang  turun  import  barang  dari luar negerilah yang akan dilakukan.
Pada  masa  ini  tidak  dikenal  dan  memang  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan untuk  melarang  pengenaan  bea  masuk  pada  barang  import  maupun  uang  import,
sehingga  permintaan  uang  internal  akan  selalu  dapat  tercukupi.  Disamping  itu,  karena nilai emas dan perak pada kepingan Dinar dan Dirham sama dengan nilai nominal (Face Value ) maka uangnya memungkinkan adanya peleburan kepingan uang menjadi barang- barang hiasan yang secara otomatis akan menarik uang beredar dari pasar (Karim, 2010: 199).
Selain  menggunakan  mata  uang  Dinar  dan  Dirham,  alat  pembayaran  yang digunakan  pada  awal  pemerintahan  Islam  adalah  sistem  kredit,  kredit  selain  memiliki kelebihan  yang  dimiliki  Dirham  dan  Dinar  sebagai  alat  pembayaran,  kredit  memiliki keuntungan  lain  misalnya  untuk  melakukan  transaksi  yang  nilainya  cukup  tinggi  tentu dibutuhkan uang yang sebagai alat pembayaran. Tentu ini tidak praktis karena itu berat volume yang dimiliki uang itu mengurangi daya tarik sebagai media pertukaran, tambah lagi mungkin juga terjadi pada saat transaksi pembeli tidak dapat menyediakan Dirham dan Dinar secara mudah dan cepat.
Pada  awal  pemerintahan  Islam  defisit  anggaran  jarang  terjadi  dan  sistem pengelolaan  moneter  diserahkan  kepada Baitul  Mal.  Baitul  Mal adalah  pos  yang dikhususkan  untuk  mengelola  semua  pemasukan  atau  pengeluaran  harta  yang  menjadi hak  kaum  muslimin.  Setiap  harta  yang  menjadi  hak  kaum  muslimin,  sementara pemiliknya  tidak  jelas  maka  harta tersebut  merupakan  hak Baitul  Mal, bahkan  kadang pemiliknya jelas sekalipun. Apabila harta itu telah diambil, maka dengan pengambilan tersebut  harta  tadi  telah  menjadi  hak Baitul  Mal ,  baik  harta  itu  dimasukkan  kedalam kasnya  ataupun  tidak.  Karena Baitul  Mal ini  mencerminkan  post  bukan  tempat  (an- Nabhani 2009: 253).
Di  dalam  pengelolaan  moneter,  awal  Pemerintah  Islam  mengalokasikan  dana untuk  pemyebaran  Islam,  pendidikan  dan  kebudayaan,  pengembangan  ilmu pengetahuan,  pengembangan  inprastruktur,  dan  penyediaan  layanan  kesejahteraan sosial.  Seluruh  alokasi  dana Baitul  Mal tersebut  mempunyai  dampak  terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung atau tidak, seperti alokasi untuk penyebaran Islam  yang  berdampak  terhadap  kenaikan Agregate  Demaand sekaligus Agregate Supply karena  populasi  akan  meningkat  dan  penggunaan  sumberdaya  alam  semakin maksimal.  Dalam  hal  tersebut  adalah  peristiwa  hijrahnya  kaum  Muhajirin  ke  Madinah dan  persaudaraannya  dengan  kaum  Anshar.  Selain  itu  penyebaran  Islam  ini  juga  akan dapat meningkatkan pendapatan Baitul Mal.
Dengan  meningkatnya  pendapatan  masyarakat,  tidak  berarti  bahwa Margina l Propensity  to  Consume akan  meningkat  pula.  Berdasarkan  sebuah  penelitian, peningkatan  pendapatan  masyarakat  justru  berpengaruh  terhadap  kenaikan Marginal Propensity to Save . Karena pemerintah awal Islam sangat mendorong masyarakat agar melakukan investasi , akibatnya dalam jangka panjang, hal tersebut akan meningkatkan pula pendapatan nasional secara keseluruhan (Amalia, 2010: 79).
Menurut    Karim  (2010:  153)  pemerintah  menerapkan  beberapa  kebijakan didalam  mengelola  sistem  moneter,  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negera  untuk keperluan  Negera. Pertama, langkah  yang  ditempuh  Pemerintah  adalah    meminta bantuan kaum muslimin secara suka rela untuk memenuhi kebutuhan pasukaan muslim. Kedua, meminjam peralatan dari kaum non muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Hal ini biasanya merupakan klausul dari suatu perjanjian damai antara Pemerintan dengan susku-suku non muslim.
Ketiga, yang  dilakukan  pemerintah  adalah  meminjam  uang  dari  orang-orang tertentu  untuk  diberikan  kepada  para  muallaf,  pinjaman  dialakukan  dalam  jangka pendek.  Setelah  perang  hunain  dan  setelah  harta  rampasan  perang  tersebut  dibagikan, seluruh  utang-utang  dilunasi.  Bilal  diperintahkan  Rasulullah  SAW  membantu  orang- orang  yang  membutuhkan  dan  melunasi  uang  orang  yang  tidak  dapat  membayar utangnya  sendiri.  Bilal  dibenarkan  meminjam  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan pengeluaran tersebut jika dibutuhkan.
Keempat, yang  ditempuh  oleh  Rasulullah  SAW  adalah  menerapkan  lebijakan intensif  untuk  menjaga  pengeluaran  dan  meningkatkan  pertisipasi  kerja  dan  produksi kaum  muslimin.  Kebijakan  ini  adalah  menghargai  orang  yang  bekerja,  beraktivitas, serta menafkahi keluarga dan praktis mencela para pengangguran. Selain itu , perbuatan baik  seperti  pemberian qord  hasan,  wakaf,  sedekah menghasilkan  redistribusi pendapatan  dan  meningkatkan  effisiensi  pertukaran  serta  permintaan  total. Pengharaman  monopoli,  riba,  transaksi  kali  bikali,  dan  transaksi-transaksi  lainnya termasuk  kecaman  terhadap  sikap  hidup  boros,  selain  meningkatkan  effisiensi  sektor swasta, juga meningkatkan penawaran total serta kesejahteraan ekonomi secara umum.
Peran awal Pemerintah Islam dalam membangun perekonomian mengindikasikan  bahwa  Negara  memiliki  hak  dan  wewenang  untuk  membangun ekonomi rakyatnya, demi tumbuhnya perekonomian masyarakat banyak dan mengawasi
aktivitas  ekonomi  tersebut  agar  tidak  menyimpang  dari  Syari’at  Islam.  Dlam  hal  ini berarti  dalam  Islam  Pemerintah  mempunyai  hak  untuk  melibatkan  diri  dalam perekonomian  masyarakatnya.  Bahkan  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  kewajiban yang dimilikinya untuk mewujutkan dan memelihara kesejahteraan sosial umat. Seperti pada  pase  Madinah  seiring  dengan  telah  diperolehnya  kekuasaan  politik  Nabi Muhammad  SAW,  maka  beliau  mengarahkan  pembangunan  sistem  ekonomi  yang Islami  dan  merombak  semua  sistem  dan  peraktek  ekonomi  yang  bertentangan  dengan nilai-nilai  Islam,  sekaligus  melakukan  penerapan  dan  pengawasan  secara  langsung dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Dalam  hal  ini  bilamana  terdapat  penomena yang  menyimpang  dari  nilai-nilai  ajaran  Islam  di  Madinah  maka  Nabi  SAW memberikan reaksi dan teguran secara langsung (Muftifiandi, 2004: 7)
Menurut  Karim  (2010:  27)  setelah  melakukan  berbagai  upaya  stabilisasi dibidang sosial, politik serta pertahanan negara pemerintah melakukan dasar-dasar dan sistem  keungangan  negara  sesuai  dengan  ketentuan  al-Qur’an.  Seluruh  paradigma berpikir  dibidang  ekonomi  serta  aflikasinya  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan paradigma baru yang sesuai dengan  nilai-nilai  al-Qur’an  yakni  persamaan,  persaudaraan,  kebebasan,  dan  keadilan. Prinsip-prinsip  kebijakan  dalam  pembangunan  ekonomi  yang  digariskan  al-Qur’an adalah. a) Allah adalah penguasa tertingi sekalius pemilik absolut seluruh alam semesta. b)  Manusia  adalah  Khalifah  Allah  SWT  dimuka  bumi  bukan  milik  sebenarnya.  c) Semua  yang  dimiliki  dan  didapatkan  manusia  adalah  dengan  seizin  Allah  SWT,  oleh karena  itu  manusia  yang  kurang  beruntung  mempunyai  hak  atas  sebagian  kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. d)  Kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun. e) Eksploitasi ekonomi dengan segala bentuknya termasuk riba, harus dihilangkan.  f)  menerapkan  sistem  warisan  sebagai  media  retrebusi  kekayaan.  g) Menerapkan  kewajiban  bagi  seluruh  individu  termasuk  orag-orang  miskin  (Amalia 2010: 77)
Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut sangat berdampak pada peningkatan produksi  dan  jasa  dalam  perekonomian  yang  akhirnya,  membawa  kepada  tingginya tingkat  keseimbangan  penawaran  dan  permintaan Agregate .  Seiring  dengan  kemajuan dibidang  ekonomi,  kesejahteraan  dan  ketenagakerjaan  kaum  muslimin  itu  terus meningkat.  Dengan  demikian  kebijakan  moneter  dan  fislkal  meskipun  melalui
14│ Hoirul Amri Analisis Kebijakan Moneter pada Awal Pemerintahan Islam terhadap Pembangunan Perekonomian Islam
perluasan, tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap nilai uang (Amalia, 2010: 85). Karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  awal  Pemerintahan  Islam  penawaran  uang (Money Sufly ) terhadap pendapatan sangat elestis (lentur, lues) (Karim, 2010: 163).
Di atas semua itu, awal Pemerintah Islam melalui kebijakan khususnya berusaha meningkatkan permintaan transaksi terhadap uang. Meskipun demikian penawaran uang tetap elastis. Hal ini karena tidak ada hambatan terhadap import ketika permintaan naik. Di lain pihak, ketika penawaran naik Eecess Supply (penawaran berlebih) akan diubah menjadi  ornamen  emas  dan  perak  .  Dampaknya  tidak  ada  penawaran  atau  permintaan berlebih dan pasar akan tetap berada pada keseimbangan ( Equibilibrium ). Oleh karena itu, nilai uang akan akan selalu tetap stabil (Karim, 2010: 166).

## SIMPULAN
Dari  berbagai  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: Pertama, peletakan  dasar-dasar  sistem  keuangan  (Moneter)  Negara  yang  dilakukan  oleh  awal Pemerintahan  Islam  merupakan  langkah-langkah  yang  sangat  signifikan,  sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu sehingga Islam sebagai Agama dan Negara dapat berkembang  pesat  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  singkat.  Sistem  ekonomi  dan moneter  yang  diterapkan  oleh  Rasulullah  SAW  berakar  dari  prinsip-prinsip  al-Qur’an yang  merupakan  sumber  utama  ajaran  Islam.  Sebagai  pedoman  utama  bagi  manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi dan moneter disetiap aspek kehidupan.
Kedua, pengelolaan  sistem  moneter  pada  awal  Pemerintahan  Islam  diserahkan kepada  lembaga Baitul  Mal. Seluruh  alokasi  dana Baitul  Mal tersebut  mempunyai dampak  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  baik  secara  langsung  maupun  tidak,  seperti alokasi  untuk  penyebaran  Islam  berdampak  terhadap  kenaikan Agregate  Demand sekaligus Agregate  Supply .  Karena  populasi  akan  meningkat  dan  penggunaan  sumber daya alam semakin maksimal.
Ketiga, dampak  kebijakan  moneter  tehadap  perekonomian  pada  awal Pemerintahan  Islam  terlihat  dengan  meningkatnya  permintaan Agregate  Demand masyarakat setelah hijrah ke Madinah dengan mempersaudarakan muhajirin dan anshar. Dengan  adanya  persaudaraan  ini  menempatkan  setiap  anshar  bertanggung  jawab terhadap muhajirin sehingga distribusi pendapatan dari anshar ke muhajirin meningkat dan berdampak pada pada peningkatan permintaan total masyarakat .dan menghasilkan
peningkatan  sumber  daya,  tenaga  kerja,  lahan  dan  modal.  Disamping  itu  untuk melahirkan  kekuatan  ekonomi  dan  moneter  awal  Pemerintah  Islam  mengeluarkan kebijakan  dengan  melakukan  sinergi  dan  integrasi  potensi  umat  Islam.  Pemerintah integrasikan suku aus dan hajraj serta muhajirin dan anshar dalam bingkai ukhwah yang kokoh untuk membangun kekuatan ekonomi dan moneter.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Boedi 2010 .  Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka Setia.
Ali, Muhammad tt. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern , Jakarta: Amani.
Amalia,  Euis  2010. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  Dari  Masa  Klasik  Hingga Kontemporer, Yogyakarta: Gramata Publishing.
Antonio, Muhammad Syafi’i, 2007. Muhammad Saw The Super Leader Super Manager Jakarta: Tazkia Multimedia & ProLM centre Jakarta.
Arif,  M  Nur  Rianto  2010. Teori  Makro  Ekonomi  Islam,  Konsep  Teori  Dan  Analisis . Bandung: Al-Fabeta Bandung.
Boediono,  1990. Seri  Sinopsis  Pengantar  Ilmu  Ekonomi  no  2  Ekonomi  Makro, Yogyakarta:  BPFE Yokyakarta.
Chapra,    M.  Umar  2000. Islam  Dan  Pembangunan  Ekonomi, Bandung:  Gema  Insani Press.
Hidayat,    Muhammad  2010 An  Introduction  To  The  Syari’ah  Economic  Pengantar Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Zikrul Hakim.
Hoetoro,  Arief    2007 Ekonomi  Islam  Pengantar  Analisis  Kesejarahan  Dan Methodologi , Malang: BPFE Universitsas Brawijaya.
Huda, Nurul, dkk, 2009. Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Karim, Adiwarman A, 2010, Ekonomi Mikro Islam, Yogyakarta: Book Publisher.
Mahmud, Amir dan Rukmana 2010 , Bank Syari’ah Teori, Kebijakan, Dan Study Impiris di Indonesia , Jakarta: Pratama Erlangga.
Manan,    Muhammad  Abdul,  1997. Islam  Economic  Theory  And Practice, Terjemahan Paton Arif Harahap Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa.
Manurung,  Jonni  2009, Ekonomi  Keuangan  Dan  Kebijakan  Moneter ,  Salemba  Empat, Jakarta.
16│ Hoirul Amri Analisis Kebijakan Moneter pada Awal Pemerintahan Islam terhadap Pembangunan Perekonomian Islam
Muftifiandi, 2004, Praktek Ekonomi pada masa Rsulullah Saw Dan Kaitannya Dengan Prektek Ekonomi Islam Dewasa ini Tesis program Pasca Sarjana Imam Bonjol, Padang.
Muhammad, 2004. Dasar-dasar keuangan Islam, Yogyakarta: Ekonesia.
Muhammad, 2007. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Jakarta: Graha Ilmu.
Nurnasrina,  2013,  “Ekonomi  Islam  Sarana  dalam  Mewujudkan  Ekonomi  Masyarakat Madani”, dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Nopember 2013.
Rahman,  Afzalur  1997. Muhammad  as  A  Trade  Muhammad Terjemahan  Dewi Nurjulianti  dan Isnan dkk, Jakarta: Yayasan Swarna Bumi.
Rivai,  Veithzal  dan  Buchori,  2009. Islamic  Economics  Syari’ah    Bukan  Ofsi  Tapi Solusi , Jakarta: Bumi Aksara.
Shihab, M.Quraish 2007. Membumikan al-Qur’an .  Bandung: Mizan.
Sinn,  Abu  Ahmad  Ibrahim  2008. Manajeman  Syariah  Sebuah  Kajian  Historis  Dan Kontemporer .  Terj.  Al-idarah  fiqh  Islam.  Oleh  Dimayauddin  Djuaini.  Jakarta  : Raja Grafindo Persada.