## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019

## DAFTAR ISI

## PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963−1969
Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser  ........................................................................... 1 AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron ...................................... 19 PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki ................................................................................................ 33

## MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Nyimas Latifah Letty Aziz .................................................................................................... 47

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER
NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga................................................................................................................ 61

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL
LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana ............................................. 76

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA
Djuneidi .................................................................................................................................. 93

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Meilinda Sari Yayusman .................................................................................................... 106

## TINJAUAN BUKU
PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah............................................................................................................................. 113

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019
DDC: 320.5 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963 − 1969

## ABSTRAK
Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenar­ nya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963−1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963−1969.
Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

## ABSTRAK
Artikel ini  bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis­progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio­nasionalisme dan sosio­demokrasi.
Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

## DDC: 302.2

## Al Araf Assadallah Marzuki

## PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 ABSTRAK
Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019−2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber ( cyber space ) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua,  terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tesebut.
Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

## ABSTRAK
Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa­bangsa dan negara­negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya­upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah­daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai­nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.
Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI­ PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur­jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang
kurang maksimal ditambah dengan pos­pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan­jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas kemanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.
Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

## ABSTRAK
Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia­Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia­Papua Nugini dinilai dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi human security , tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat di perbatasan Indonesia­Papua Nugini.
Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

## DDC: 320.5

## Djuneidi

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

## ABSTRAK
Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap­hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif,bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara­Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik­baiknya melalui dunia pendidikan, olah­raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.
Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii
Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2019

## DDC: 320.5

## Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963 − 1969

## ABSTRACT
Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People’s Triple Command (Trikora) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yog - yakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?
Keywords: the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT

## ABSTRACT
The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.
Keywords: Papua conflict, repressive actions, dialogue

## DDC: 302.2 Al Araf Assadallah Marzuki

## STRENGTHENING INDONESIA’S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

## ABSTRACT
In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.
Keywords: democracy, cyber law, cyber democracy
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

## ABSTRACT
This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside.  Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia’s national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.
Keywords: decentralization, national identity, regional autonomy
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH  BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRACT
This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation
allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.
Keywords: barter, transnational crime, border

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

## ABSTRACT
All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia’s border area in Papua. The development of Indonesia’s border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.
Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade
DDC: 320.5

## Djuneidi

## MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

## ABSTRACT
The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students’ demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.
Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

## Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963 − 1969
Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser Universitas Cenderawasih E-mail:bercimeterai@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People’s Triple Command (Trikora) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yogyakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?
Keywords: the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans

## ABSTRAK
Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenarnya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963 - 1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963 - 1969.
Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

## PENDAHULUAN
Generalisasi  tentang  nasionalisme  Indonesia yang  selama  ini  terjadi  dalam  berbagai  aspek kehidupan, tidak dapat dipertahankan. Bahkan, sangatlah berbahaya apabila melihat kesadaran nasional sebagai proses yang sama dari satu dae­ rah ke daerah lain di setiap wilayah di Indonesia. Perjalanan sejarah di Papua mempunyai proses penyemaian, pertumbuhan, dan perkembangan nasionalisme  Indonesia  yang  berbeda  dengan
daerah Indonesia lainnya. Pemahaman akan hal ini sangat penting karena selama ini terjadi keke - liruan dalam memaknai kesadaran nasionalisme di Papua.
Konsep “negara­bangsa” yang dipromosikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta sebagai bangsa bukanlah semata­mata didasarkan atas kesamaan etnis, budaya, agama dan memiliki pengalaman serta keinginan yang sama melainkan negara­bangsa ini dibangun atas proyek politik.
Papua pada masa itu masih di bawah kekuasaan Pemerintah  Belanda  sejak  1828  hingga  1962. Ketika  berlangsungnya  peristiwa  Proklamasi 17 Agustus 1945, Papua belum resmi menjadi bagian dari NKRI hingga 1969.
Namun  dewasa  ini,  ketika  konflik  terjadi dan  sering  diwarnai  dengan  demonstrasi  yang disertai dengan pengibaran bendera Kejora dan bukan bendera Merah Putih di wilayah­wilayah lainnya di Papua dan juga di Denpasar, Jogja dan Jakarta, keindonesiaan orang Papua dipertanya - kan dan diragukan. Yang menarik pula dari aksi demonstrasi yang terjadi adalah masyarakat yang terlibat demonstrasi yang menuntut referendum dan Papua merdeka bukanlah hanya masyarakat pantai utara, barat dan selatan seperti Jayapura, Biak,  Sorong,  Manokwari  dan  Merauke. Melainkan masyarakat dari daerah pegunungan tengah  Papua,  seperti  Paniai  dan  Jayawijaya yang  baru  mendapat  sentuhan  pengaruh  luar pada awal dan akhir abad dua puluh. Masyarakat pegunungan  tengah  Papua  ini  semakin  agresif dalam mempertahankan pandangannya. Kondisi ini berbeda bila dibandingkan dengan berbagai konflik yang terjadi di Papua sejak integrasi 1963 hingga  pra­kongres  rakyat  Papua  2000  yang lebih banyak didominasi oleh kelompok elit dan masyarakat dari daerah pantai utara, barat, dan selatan Papua yang lebih awal melakukan kontak dengan pengaruh luar sejak abad ke­16 dan 17.
Menurut Hutubessy dan Engel (2019: 80), berbagai aksi yang terjadi menentang Pemerintah Indonesia cenderung digerakkan oleh mahasiswa di berbagai kota, khususnya di Jogyakarta. Situasi problematik  Papua  pasca­integrasi  dengan Republik  Indonesia  telah  menjadi  perhatian penting bagi dunia internasional. Bahkan, kajian ini  menyatakan  bahwa  penyebab  aksi  gerakan mahasiswa Papua tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang meliputi nasionalisme yang berbeda, kekerasan yang berakibat terjadinya pelanggar­ an hak asasi manusia (HAM) terhadap bangsa Papua, serta ketimpangan sosial pasca­integrasi dengan Indonesia.
Pernyataan Hutubessy dan Engel itu menun - jukkan  bahwa  masalah  nasionalisme  di  Papua merupakan salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam mencari penyebab konflik
di Papua. Ironisnya, pemerintah pusat mempu - nyai pemahaman yang keliru terhadap perjalanan sejarah orang Papua pada masa lalu, khususnya menyangkut perjalanan nasionalisme Indonesia di Papua. Selama ini, ketika mengatasi konflik di Papua, masalah nasionalisme di Papua selalu diabaikan oleh berbagai pihak. Padahal, menurut Widjojo dkk (2009: 8), salah satu sumber konflik di Papua justru disebabkan oleh perbedaan tajam dalam  konstruksi  nasionalisme  Indonesia  dan nasionalisme  Papua.  Bahkan,  Chauvel  (2005: 1) menegaskan bahwa sebenarnya nasionalisme Papua yang muncul dewasa ini lebih kuat dari­ pada  yang  terjadi  pada  1961  ketika  bendera Bintang Kejora pertama kali dinaikkan.
Selama ini pemerintah melihat penyebab kon­ flik di Papua cenderung dari aspek pembangun­ an, khusususnya ekonomi. Menurut Surpiyono (2014), Pemerintah Indonesia sejak integrasi 1963 telah membudayakan nasionalisme Indonesia di Papua melalui kehadiran pembangunan. Begitu pun  dengan  pendapat  Kapolri  Tito  Karnavian pada tanggal 28 Agustus 2018 di Rupatan Mabes Polri  Jakarta  Selatan  yang  menyatakan  bahwa persoalan  Papua  itu  hanya  masalah  ekonomi, Papua membutuhkan pembangunan, terutama di daerah pegunungan ( Masalah Papua, 2018) .
Namun, pemikiran Tito di atas ini ditolak oleh Direktur Eksekutif Yayasan Tifa Darmawan Triwibowo  yang  mengatakan  bahwa:  Jenderal Tito  mungkin  sudah  lupa  bahwa  masalah  dan konflik  di  Papua  tidak  hanya  bersumber  dari persoalan ekonomi. LIPI dalam bukunya Papua Road Map menegaskan bahwa masalah Papua disebabkan  oleh  empat  faktor,  yaitu  berbagai pelanggaran  HAM  di  masa  lalu,  marjinalisasi dan  diskriminasi  terhadap  orang  Papua  asli, serta dekonstruksi identitas sejarah dan politik masyarakat asli Papua ( Masalah Papua, 2018) . Meteray (2012: xi) juga menolak anggapan sementara  orang  bahwa  konflik  di  Papua  de - wasa ini semata­mata disebabkan oleh masalah ekonomi. Sejak 1963, pemerintah telah melakukan berbagai pendekatan, baik ekonomi, sosial dan budaya, serta keamanan. Djopari (1993:154−163) menegaskan bahwa pendekatan militer dan kese­ jahteraan  telah  dilakukan  sejak  awal  integrasi 1963 −1984 dalam bentuk intensitas yang berbeda.
Oleh  karena  itu,  Meteray  (2012:276,  2014:7) berpendapat  bahwa  berbagai  pendekatan  yang dilakukan oleh pemerintah sejak integrasi 1963 hingga dewasa ini tidak dapat menjawab berbagai permasalahan,  bahkan  konflik  di  Papua  terus meningkat. Hal ini terbukti sejak integrasi 1963 di  Papua  hingga  dewasa  ini,  pemerintah  telah menjadikan hampir seluruh wilayah Papua yang belum nasionalis, termasuk daerah pedalaman, sebagai daerah sasaran operasi militer. Padahal, lebih lanjut Meteray (2012:55) menyatakan bah - wa keinginan orang Papua menjadi bagian dari Indonesia sebenarnya bukan keinginan dari orang Papua sendiri. Bibit keindonesiaan baru disemai di Papua ketika kemenangan sekutu pada 1944 di Jayapura. Kehadiran sekutu membuka lembaran baru bagi elit Papua untuk mulai mengenal kein - donesiaan melalui Soegoro Atmoprasodjo dalam kursus Pamong Praja pada 1945.
Dengan  demikian,  pertemuan  para  elite Papua di Jayapura merupakan awal orang Papua termasuk Biak mengenal nasionalisme Indonesia. Namun,  pertemuan  elite  Papua  dengan  tokoh nasionalis  Indonesia,  seperti  Soegoro,  tidak mampu memperkuat nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua, baik di Jayapura maupun di Biak. Bahkan, pada akhir 1961 nasionalisme orang  Papua  lebih  kuat  daripada  nasionalisme Indonesia. Apakah lemahnya keindonesiaan di antara orang Papua, termasuk Biak di akhir 1961 masih memengaruhi masyarakat Papua di masa kini untuk menuntut referendum dan memisahkan diri  dari  NKRI  semakin  kuat?  Bila  demikian, kajian ini akan melihat aktor­ aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasiona­ lisme  Indonesia  di  kalangan  orang  Papua  di Biak pada 1963­1969, dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963­1969.

## BEBERAPA KAJIAN TENTANG NASIONALISME INDONESIA DI PAPUA
Selama ini, belum banyak studi yang dilakukan mengenai  nasionalisme  Indonesia  di  Papua, khususnya  menyangkut  pertumbuhan  nasiona­ lisme Indonesia di Biak 1963−1969. Drooglever (2010:107−108), misalnya, menyimpulkan bahwa
sampai dengan Perang Dunia II perkembangang­ an  nasionalisme  Indonesia  belum  menyentuh orang Papua dan sesudah Perang Dunia II pun tidak ada gerakan nasionalis Indonesia di antara orang  Papua  yang  anti  Belanda.  Sarjana  barat lainnya, Chauvel (2005:1) menegaskan bahwa nasionalisme Papua dewasa ini lebih kuat dari 1961.  Pernyataan  Chauvel  ini  menunjukkan bahwa  nasionalisme  Indonesia  orang  Papua lemah dibandingkan dengan nasionalisme Papua, terutama menjelang persetujuan New York 1962.
Sementara  itu  sarjana  Indonesia  yang mengkaji nasionalisme di Papua sangatlah ter - batas, antara lain adalah Pigay dan Antoh. Pigay menegaskan  bahwa  “orang  Papua  sejak  awal sudah mengadakan perlawanan menentang orang asing karena didorong oleh ideologi nasionalisme Papua. Semangat nasionalisme ini telah lama di - tanamkan oleh Pemerintah Belanda tersosialisasi dari  generasi  ke  generasi  selama  lebih  kurang seperempat abad lamanya. Penananam ideologi nasionalisme Papua dimulai awal 1940­an ketika Van Echoud mendirikan sebuah Sekolah Pamong Praja di Jayapura (Pigay, 2000: 285). Berkaitan dengan nasionalisme Indonesia, Pigay (2000: 372) mengatakan bahwa tindakan pemerintah pusat se - lama berintegrasi politik sejak 1963 pelaksanaan nation building dan character buildin g  untuk mengindoktrinasikan simbol­simbol kebangsaan Indonesia sangat kaku. Seakan akan rakyat Papua berada di tengah zaman kolonial; perlakukaanya tidak berbeda dengan sistem kolonial.
Kajian Antoh (2000: 67) tidak dapat memberi pemahaman yang jelas tentang perbedaan nasio­ nalisme Papua dan Indonesia. Antoh cenderung menyamakan nasionalisme Papua selain sebagai nasionalisme  Papua  yang  pro­Indonesia  juga sebagai nasionalisme Papua yang pro­Belanda sehingga sering sulit untuk memahami perbedaan antara dua nasionalisme itu. Namun demikian, Antoh  mengakui  bahwa  terdapat  nasionalisme Indonesia di Papua.
Sementara  itu,  Meteray  (2012:  259:267) menegaskan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang mendasar  menyangkut  proses  dan  karateristik nasionalisme  Papua  dan  Indonesia  sejak  1945 hingga  1962.  Nasionalisme  Papua  mengalami proses panjang sejak 1925 melalui pendidikan
formal  berpola  asrama  yang  dilakukan  secara terencana  dan  terkoordinasi  hingga  akhirnya dibentuk partai politik dan Dewan Nieuw Guinea. Sebaliknya, proses penyemaian keindonesiaan di Papua baru dimulai pada 1945 dengan cara yang sangat singkat tanpa melalui pendidikan formal dan  perencanaan  matang.  Sejak  1945  hingga 1961,  cara  yang  digunakan  adalah  perjuangan fisik,  seperti  pemberontakan  serta  himbauan, rapat­rapat dan pembentukan partai politik.
Menurut Meteray (2012:268), nasionalisme Indonesia yang bertumbuh di Papua baru dalam tahap penyemaian di beberapa wilayah, seperti di Jayapura pada akhir 1945, Serui 1946, Biak 1948, dan Sorong 1950. Sebagian besar wilayah di  Papua,  baik  di  pantai  maupun  pedalaman, belum tersentuh keindonesiaan. Ketika nasiona­ lisme  Indonesia  mulai  bertumbuh,  sayangnya kurang mendapat ruang yang memadai, sehingga pertumbuhan masionalisme di Papua mengalami perbedaan  dari  satu  wilayah  ke  wilayah  lain. Meteray (2011: 283) bahkan menegaskan bahwa sejak 1925 sampai 1962 nasionalisme Papua lebih dominan daripada Indonesia.
Kajian lainnya tentang pertumbuhan nasiona­ lisme Indonesia di Jayapura periode 1945− 1949 oleh Meteray dan Jamal (2018: 42) menunjukkan bahwa  upaya  mengindonesiakan  orang  Papua diperankan  oleh  Soegoro  Atmoprasodjo.  Dia adalah  orang  Indonesia  pertama  yang  sangat berperan memengaruhi orang Papua menentang Belanda sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945. Aktor  lainnya  adalah  seorang  wanita  asal Manado,  yaitu  J.  Gerungan  serta  aktor  utama asal  Papua  lainnya,  yaitu  Marthen  Indey  asal Jayapura dan Corinus Key asal Biak. Kajian ini memperlihatkan bahwa berbagai aksi menentang Pemerintah Belanda adalah semata­mata atas ide Soegoro Atmoprasodjo dan bukan atas inisiatif orang terpelajar Papua. Untuk mempercepat dan mendapat simpati dari orang Papua, penyebaran nasionalisme  Indonesia  dilakukan,  meskipun hanya  berupa  himbauan,  diskusi,  rapat,  dan pembentukan partai politik.
Selanjutnya,  kajian  lain  yang  dilakukan oleh Lumintang dan Meteray (2017: 45) tentang pertumbuhan nasionalisme Indonesia di Jayapura sejak  1963  hingga  1965  menunjukkan  bahwa
proses  bertumbuhnya  nasionalisme  Indonesia di Jayapura didominasi pendekatan keamanan, pendidikan, dan pemerintahan sesuai dengan ke - bijakan pemerintah. Sementara aktor­aktor yang berperan berasal dari militer/keamanan dan para petugas di dunia pendidikan. Kemudian, kajian lain tentang pertumbuhan nasionalisme Indonesia pascaintegrasi di Jayapura 1966−1969 dilakukan oleh Meteray, Wabiser, dan Timisela (2018: 38). Hasil kajian itu membuktikan bahwa upaya untuk memenangkan Pepera pada 1969 menyebabkan berbagai persiapan telah dilakukan oleh peme­ rintah Pusat di Jakarta agar peristiwa Pepera yang berlangsung di Papua dapat dimenangkan oleh Indonesia.  Maka,  upaya  untuk  menumbuhkan nasionalisme Indonesia pada periode 1966­1969 di Jayapura dilakukan secara terencana dan per - siapan yang matang melalui pendidikan di pen - didikan formal dan non­formal yang antara lain berupa sekolah, rapat, dan himbauan. Sementara itu,  aktor  yang  terlibat  dalam  menumbuhkan nasionalisme Indonesia adalah militer dan para petugas di bidang pendidikan.
Terdapat  pula  kajian  yang  agak  relevan dengan  kesadaran  keindonesiaan  di  Biak  oleh Meteray  (1987:  116−117)  tentang  perjuangan rakyat di Biak 1945−1962. Hasil kajian meng­ ungkapkan bahwa ada keterlibatan orang Biak dalam mengembalikan Papua ke dalam wilayah NKRI. Kajian ini paling tidak memberi gambaran tentang peran orang di Biak memahami wilayah mereka sebagai bagian dari daerah yang diprokla - masikan 17 Agustus 1945.

## MEMAHAMI KONSEP PENYEMAIAN DAN PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI PAPUA
Kajian  Meteray  (2011)  tentang  “Penyemaian Dua  Nasionalisme:  Papua  dan  Indonesia  di Nederlands Nieuw Guinea Pada Masa Pemerintah Belanda, 1925­1962” menunjukkan bahwa Papua yang merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia  sejak  rapat  PPKI  18 Agustus  1945 mempunyai  pengalaman  sejarah  yang  berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Perbedaan ini  dibuktikan  dengan  masih  berkuasanya Belanda  di  Papua  sejak  1898  hingga  1962.
Ketika hendak mengintegrasikan Papua ke da - lam NKRI pasca­1945, Pemerintah Indonesia di Jakarta sesungguhnya tidak pernah melakukan upaya resmi menyemai nasionalisme Indonesia di Papua. Kehadiran beberapa aktor Indonesia lainnya  di  Papua  yang  mencoba  menyemai dan menanamkan nasiona lisme Indonesia telah mendorong  integrasi  Papua  dengan  RI.  Oleh karena  itu,  pemahaman  tentang  proses  mun - culnya  nasionalisme  Indoensia  di  Papua  perlu dipandang penting mengingat pertumbuhannya dan perkembangannya mempunyai corak yang berbeda. Perbedaan ini mulai tampak dari proses awal bersemainya nasionalisme Indonesia pada 1945 di Papua.
Untuk  memahami  fenomena  penyemaian nasionalisme  Indonesia  di  Papua,  terlebih dahulu perlu dikaji kata penyemaian dalam ka - jian Meteray (2011:29). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata penyemaian berasal dari kata dasar semai(n) . Sebagai kata benda, semai berarti ‘benih tumbuhan (yang sudah berkecam - bah)  yang  akan  ditanam  lagi  di  tempat  lain’. Kemudian,  kata menyemai sebagai  kata  kerja adalah ‘menanam (menaburkan) benih (biji­biji - an) di tempat yang tersedia untuk menghasilkan bibit tanaman yang akan ditanam lagi di tempat lain’. Apabila kata menyemai ditambahkan akhir­ an –kan , maka menyemaikan berarti ‘memupuk atau menyebarkan’, sementara kata penyemaian adalah  sebagai  kata  benda  disebut  pesemaian yang  artinya  ‘tempat  menyemaikan  bibit, baik  pohon  maupun  biji’.  Sementara  itu,  kata penyemaian sebagai kata benda berarti ‘proses, cara, perbuatan menyemaikan’.
Meteray  (2011:30)  menyatakan  bahwa penger tian  kata penyemaian memperlihatkan bahwa, istilah penyemaian tidak hanya diguna­ kan  dalam  bidang  pertanian  melainkan  dapat digunakan dalam  kajian sejarah. Maka,  istilah penyemaian digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan bagaimana proses penyemaian dua  nasionalisme  Indonesia  di  Papua  yang menyangkut  aspek  menanam,  merawat,  dan memanen.  Dengan  demikian,  pemakaian  kata penyemaian d alam kajian Meteray ini mengacu pada benih kepapuaan dan keindonesiaan yang ditanam  oleh  para  penggagasnya,  baik  yang berasal dari Papua, Indonesia, maupun Belanda.
Kajian ini memperlihatkan dengan jelas siapa saja yang terlibat dalam proses dua penyemaian ini, baik dalam proses penanaman, pemberi sema­ ngat untuk menyebarkan bibit dua nasionalisme, maupun  siapa  saja  yang  bertanggung  jawab terhadap proses pertumbuhan di kemudian hari. Di samping itu, kajian ini tidak hanya memper - lihatkan dengan jelas daerah mana yang benih penyemaiannya  dapat  berkembang  dan  daerah mana yang mengalami kegagalan, namun juga memperlihatkan  faktor­faktor  penyebab  ke­ gagalan dan keberhasilan benih­benih tersebut. Kajian ini pun tidak hanya berhenti pada proses penyemaiannya,  tetapi  juga  berkaitan  dengan pertumbuhan dan perkembangan dari dua nasio­ nalisme, yaitu Papua dan Indonesia di Papua.
Menurut  Meteray  (2011:30),  penggunaan kata penyemaian merupakan  suatu  konsep baru  dalam  kajian  sejarah  yang  selama  ini kurang  mendapat  perhatian  para  sejarawan ketika  membahas  nasionalisme  di  Indonesia. Bagi  Meteray,  penyemaian  merupakan  kata kunci untuk mengetahui sampai seberapa jauh kesadaran  sekelompok  masyarakat  terhadap negaranya. Konsep penyemaian ini juga sangat penting bagi suatu nation state yang memiliki tingkat  keanekaragaman  sangat  tinggi  seperti Indonesia. Penggunaan kata penyemaian sebagai suatu konsep metaforis dalam sejarah, khususnya di Indonesia, akan dapat menghilangkan genera­ lisasi  yang  selama  ini  sering  dilakukan,  baik oleh negarawan, politisi, dan akademisi dalam memahami masalah nasionalisme di Indonesia.

## PEMBUKAAN SEKOLAH PAMONG PRAJA DI JAYAPURA DAN PENYEMAIAN BIBIT NASIONALISME INDONESIA DI BIAK
Biak  merupakan  salah  satu  daerah  di  bagian utara Papua yang berdekatan dengan Serui yang sejak lama melakukan kontak dengan daerah luar Papua. Andaya (1993: 88) menjelaskan bahwa kurang lebih ribuan tahun yang lalu telah terjadi migrasi orang Biak yang berada di sekitar teluk Cenderawasih  dan  kepulauan  Padaido  dengan penduduk di bagian timur Halmahera dan kepu - lauan Raja Ampat. Sementara itu, kontak orang
Biak dengan bangsa barat, yaitu VOC dimulai pada  1610  dan  kemudian  ketika  masuknya agama  Kristen  di  Biak  pada  1908  dan  bangsa Jepang pada 1942. Dengan demikian, tidaklah mengherankan  apabila  menurut  Pemerintah Belanda,  dari  bidang  pendidikan,  masyarakat Biak  memiliki  bakat  tertentu,  terutama  dalam hal­hal  teknis,  sehingga  pemahaman  tentang kesehatan  dan  keinginan  untuk  mempelajari sesuatu  serta  hal­hal  yang  secara  umum  telah dimiliki oleh masyarakat Biak berbeda dengan masyarakat  di  bagian  pantai  selatan  (Rapport Inzake nederlands Nieuw Guinea Over het jaar 1954:33).  Sesudah  Perang  Dunia  II,  tepatnya 1944, secara administratif Biak merupakan salah satu onderafdeeling dari Afdeeling Noord Nieuw Guinea. Onderafdeeling Biak terdiri dari distrik Biak Utara, Wardo Utara, Soepiori dan Numfoor. Biak yang merupakan sebuah pulau kecil dengan sumber daya alam yang terbatas, namun jumlah penduduk yang cukup padat. Selama pendaratan Sekutu,  Biak  menjadi  tempat  kedua  sesudah Jayapura. Banyak penduduk asli Biak merasakan kebaikan tentara sekutu selama kehadiran di Biak, seperti memperoleh makanan dan pakaian.
Untuk  segera  mendapat  kepercayaan  dari rakyat Biak, berbagai cara digunakan Pemerintah Belanda, seperti segera menggiatkan kembali se - kolah­sekolah yang ditutup akibat perang. Semua lulusan sekolah guru di Miei ditempatkan kembali untuk mengajar, sedangkan bagi guru­guru yang memiliki ijazah Sekolah Rakyat tiga tahun diberi kesempatan untuk bekerja sebagai tenaga pada bidang pelayaran, kesehatan, tentara, dan polisi. Namun, bagi guru­guru yang tidak berkeinginan mengajar,  mereka  diberi  kesempatan  yang seluas­luasnya untuk menjadi Bestuur (Pamong Praja zaman Belanda).
Pendidikan Pamong Praja yang diadakan di Hollandia (sekarang Jayapura) Jayapura selama enam  bulan  dimulai  pada  bulan  Januari  dan berakhir  pada  Juli  1945.  Putra  asli  Biak  yang mengikuti pendidikan itu antara lain adalah Frans Kaisieppo, Eduard Rumbrar, Markus Kaisiepo, Marttinus  Rumayau,  dan  Lukas  Rumkorem. Sekolah Pamong Praja ini dikepalai oleh Soegoro Atmoprasodjo,  bekas  pemuda  Taman  siswa dan seorang eks­Digulis yang dibawa kembali
Pemerintah  Belanda  menjadi  kepala  Sekolah Pamong  Praja.  Sebagai  pengajar,  Soegoro berupaya  menananamkan  ajaran  kemerdekaan dan patriotisme kepada murid­muridnya dengan harapan bahwa ide kemerdekaan Indonesia dapat merembes  ke dalam  diri  para  siswa,  termasuk yang berasal dari Biak. Soegoro Atmoprasodjo, menurut  Corinus  Krey,  adalah  orang  pertama yang memperkenalkan nilai­nilai nasionalisme Indonesia kepada siswa di kota Nica (sekarang Kampung Harapan: Jayapura) antara lain melalui lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sementara itu, Marcus Kaisiepo siswa asal Biak, menjelaskan bahwa dia mendengar berita proklamasi melalui radio di kota Nica dan bersama beberapa teman di Sekolah Pamong Praja mendiskusikan makna dari proklamasi itu.
Pada  September  1945,  Lukas  Rumkorem salah  satu  siswa  yang  dikirim  ke  Jayapura, membentuk partai politik pertama di Biak. Lukas Rumkorem  mengadakan  rapat  di  Nusi  pada September  hingga  November  1945  dan  pada Januari 1946 di Bosnik. Kegiatan yang dilakukan Lukas Rumkoren ini ternyata diketahui oleh HPB ( Hoofd Plaatselik Bestuur ) yang diinformasikan oleh  beberapa  orang  asal  Yapen.  Dari  orang Yapen tersebut diperoleh informasi tentang ada­ nya rapat rahasia dan upaya mendapatkan senjata api. Perkara ini tidak dilanjutkan karena HPB ini cuti sakit (Meteray: 2012, 80). Namun, laporan ini akhirnya juga diketahui oleh residen sehingga Lukas  Rumkorem  dianggap  sebagai  pegawai yang tidak loyal dan tidak dapat dipercayai kare - na telah mengintimidasi rakyat. Aktivitas Lukas Rumkorem lainnya adalah mengirim surat kepada kepala distrik di Serui.
Dari berbagai tindakan yang dilakukan Lukas Rumkorem akhirnya ditahan pada pertengahan Agustus 1947 dan dikirim ke penjara di Jayapura sambil menunggu pengadilan. Menurut sumber yang lain, yaitu laporan Report of the Committee New Guinea pada 1950,  Lukas  Rumkorem adalah pendiri Perserikatan Indonesia Merdeka (PIM) pada 7 Oktober 1945. Ketika menjawab pertanyaan  yang  diajukan  komisi  tersebut tentang  PIM,  Lukas  Rumkorem  menjelaskan alasan  ditahan  selama  dua  setengah  tahun  di penjara karena dituduh merencanakan membunuh
Marcus Kaisiepo dan Frans Kaisiepo (Meteray, 2012: 81). PIM yang didirikan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada rakyat Biak tentang perkembangan yang terjadi di luar Biak, terutama keadaan di Jawa menjelang proklamasi kemerdekaan. Namun, dalam perkembangannya, PIM  tidak  dapat  melaksanakan  kegiatannya karena terdapat pengawasan yang ketat dari pe - merintah Belanda. Meskipun demikian, partai ini akhirnya juga mendapat dukungan dari Corinus Krey setelah tiba di Biak dari Jayapura pada 7 Agustus 1949. Pada 1 Oktober 1949 diadakan pertemuan di rumah kepala kampung Yenures, David  Rumaropen,  untuk  mengadakan  reor - ganisasi PIM. Maka, pada 5 Oktober 1949 PIM diaktifkan kembali di Bosnik, di rumah kediaman Lukas  Rumkorem,  dengan  Lukas  Rumkorem sebagai ketua PIM, Corinus Krey sebagai wakil ketua  PIM,  J.  Tarumaselly  sebagai  penasehat, Petrus Warikar sebagai sekretaris. Oleh karena kegiatan Lukas dianggap menentang Pemerintah Belanda,  Lukas  Rumkorem  ditangkap  dan dipenjara di Jayapura ( Daftar Riwayat Hidup Corinus Krey,:1990). Kehadiran PIM di Biak ini tampak  dalam  surat  Inggamer  sebagai  angota PIM kepada Silas Papare pada 14 desember 1949 (Arsip Pribadi Yoris Raweyai, Surat Inggamer di Biak, 14­12­49.kepada S. Papare di Djogjakarta, Biak, 14­12­49) . Kegiatan yang dilakukan adalah pertemuan secara rahasia untuk menyebarluaskan upaya mendukung pemerintah Indonesia di Biak. Kegiatan ini kemudian diketahui oleh pemerintah. Akibatnya, Corinus dan kawan­kawannya ditahan dan dikirim ke penjara Jayapura.
Sementara itu, de Bruijn yang pada waktu itu  menjabat  kepala  distrik  di  Biak  (Penders, 2002:87­88),  mengorganisasi  dewan  daerah ‘ Kakain  karkara ”  yang  didirikan  pada  20 November 1947. Lembaga ini berfungsi untuk mendorong masyarakat untuk memaksimalkan kemampuan  mereka  membangun  kampung. Selama  gerakan Koreri berlangsung,  banyak masyarakat Biak yang menderita. Banyak sekolah dan gereja ditutup, bahkan dirusak.
Gerakan koreri muncul  sebagai  reaksi terhadap  perubahan  sosial  yang  terjadi  akibat kehadiran bangsa Barat, Jepang, dan Indonesia lainnya. Banyak masyarakat Biak yang merasa
takut  mencoba  untuk  menjauhkan  diri  selama berlangusngnya pergerakan itu. Menurut lapor­ an  tahunan  pemerintah  Belanda  pada  1948, masyarakat Biak cenderung mengaitkan kegiatan politik dengan gerakan Koreri. Hal itu membuat banyak masyarakat Biak tidak tertarik pada ke - giatan politik (NA., De Brujin Residentie Niew Guinea, Javerslagen Biak 1947&1948.). Dengan demikian, sampai dengan awal 1948 tidak ada aktivitas politik. Keengganan masyarakat Biak ini tidak disebabkan oleh tidak adanya orang Biak yang tertarik pada politik, tetapi karena pengala - man masyarakat selama masa pergerakan Koreri.

## MERESPONS NASIONALISME INDONESIA DI ANTARA ORANG BIAK PADA 1948
Walaupun di Biak pada masa itu belum terjadi kontak  secara  intensif  dengan  Makasar  dalam bidang  politik,  kehadiran  Petero  Jandi  asal Makasar  telah  memperlihatkan  bahwa  secara tidak langsung terdapat hubungan antara Biak dan Makasar. Pada pertengahan 1947 Petero Jandi bekerja di dapur umum di pangkalan udara Biak. Namun,  akibat  minuman  keras,  Petero  Jandi dipecat dan dikembalikan ke Makasar. Meskipun begitu, Petero Jandi kembali lagi ke Biak pada Desember 1947 ( NA. Algemene Secretarie Ba­ tavia Nieuw Guinea 1919­1949 Invent nr. 56 Title Biak Affaire  Date  1948).  Setelah  mengadakan kontak dengan Departemen Sosial di Makasar, Petero  Jandi  memperoleh  pekerjaan  di  Kamp NICA Biak sebagai asisten tukang kayu di kantor HPB. Dia tinggal bersama Stefanus Josef yang juga pegawai kepercayaan de Bruijn. Kedekatan Stefanus Josef dengan de Bruijn berawal ketika de Bruijn bertugas sebagai pengawas di danau Wissel Paniai. Ketika pendudukan Jepang, Ste - fanus Josef bekerja dengan Jepang, namun ketika kedatangan Sekutu, Stefanus Josef menjadi orang kepercayaan  de  Bruijn  (1978:  294).  Sesudah perang, Stefanus Josef ditunjuk oleh de Bruijn sebagai kepala penjara di Biak. Stefanus Josef serumah dengan Petero Jandi setelah de Bruijn mendapat  jaminan  bahwa  Petero  Jandi  adalah seorang pekerja yang baik. Pada saat Solait yang menjabat sebagai bestuursassistent di Biak se - dang berlibur di Ambon, Stefanus Josef ditunjuk
sebagai bestuursassistent dan  juga  bertugas mengawasi para tahanan di penjara Biak. Namun, sebagai akibat dari pertemuannya dengan Petero Jandi,  diadakanlah  rencana  untuk  melakukan pemberontakan melawan Pemerintah Belanda di Biak (de Bruijn, 1978: 294). Menurut Stefanus Josef,  Petero  Jandi  adalah  seorang  ektrimis yang sangat terkenal dan terlibat dalam berbagai perlawanan dan sering ditangkap dan akhirnya dikirim ke Biak.
Hanya setahun di Biak, Petero Jandi dapat memobilisasi pemuda­pemuda di Biak. Stefanus Josef dan Petero Jandi berhasil memengaruhi dua tahanan di penjara Biak, yaitu seorang asal Biak yang bernama Hermanus Rumere dan seorang berasal Ambon  yang  bernama  Watti.  Stefanus Josef  dan  Watti  memimpin  penyerangan  pada pusat amunisi dan penjara Biak pada 14 Maret 1948. Salah satu tokoh penting dalam rencana penyerangan itu adalah Hanoch Rumbrar yang merupakan salah seorang juru tulis pamong praja di  Korido  dan  merupakan  bawahan  langsung HPB yang juga dekat dengan Stefanus Josef (de Bruijn,  1978:  294).  Hanoch  Rumbrar  menjadi mediator  antara  Petero  Jandi  dan  masyarakat. Sejak Januari hingga Februari, Hanoch Rumbrar ditugaskan untuk mengadakan kampanye di ma­ syarakat dengan menyatakan dua hal. Pertama , dalam  kaitan  dengan  kolonisasi,  Pemerintah Belanda bermaksud mengambil tanah milik orang Papua. Kedua, seluruh wilayah di kepulauan ini sudah memperoleh pemerintahan mereka sendiri sementara Papua belum karena Belanda masih menginginkan  mempertahankan  kekuasaannya di sini. Selama Pemerintahan Belanda masih di sini, maka rakyat akan dipaksa untuk membayar pajak (NA.Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919­1949 Invent nr. 56 Title Biak Affaire Date 1948).
Sementara itu, sejak Januari hingga 10 Maret 1948, Petero Jandi bersama Stefanus Josef juga mengadakan propoganda di kampung­kampung, dengan  mengunjungi  beberapa  keluarga  untuk mendapat  dukungan.  Kampanye  itu  mempro - paganda  perlunya  perjuangan  seluruh  rakyat Indonesia, termasuk rakyat di Biak untuk menen - tang Belanda. Dalam propoganda itu dikatakan bahwa  apabila  masyarakat  tidak  dapat  dilepas dari  Belanda,  maka  Papua  tidak  akan  berdiri
sendiri  dan  tidak  pernah  akan  menjadi  bagian dari “Republik Soekarno”. Belanda akan menja - dikan Papua sebagai koloninya dan menjadikan Papua sebagai salah satu provinsi dari Belanda (Algemene  Secretarie  Batavia  Nieuw  Guinea 1919­1949 Invent nr.56 Title Biak Affaire Date 1948) . Petero Jandi juga mencoba mengadakan pendekatan dengan beberapa kepala kampung di Biak. Namun, rakyat di kampung­kampung me - nolak untuk bekerja sama. Penolakan itu bukan karena mereka pro­Belanda, melainkan karena rakyat masih mengalami trauma dengan peristi - wa Manseren pada 1942­1943 (NA. Algemene Secretarie  Batavia  Nieuw  Guinea  1919­1949 Invent  nr.  56  Title  Biak  Affaire  Date  1948). Keterlibatan  dalam  kegiatan  PKII  bagi  orang Biak akan menimbulkan banyak risiko dan akan membangkitkan kembalinya gerakan Manseren Koreri (NA. Jaarsverslag 1947 van de residentie Nieuw Guinea, Van Eechoud 23 April 1948).
Untuk memperkuat perlawanannya, Petero Jandi  juga  berupaya  mencari  dukungan  dari PKII di Serui. Dikatakan pula bahwa Stefanus Josef  dan  Petero  Jandi  pernah  mengirim  dua surat ke kelompok Ratulangi, khususnya kepada Saleh  (salah  satu  nasionalis  Indonesia  yang diasingkan bersama Ratulangi di Serui). untuk menyampaikan  rencana  14  Maret  ini,  namun tidak  pernah  mendapat  balasan.  Meskipun demikian, ada telegram dari istri Saleh kepada Petero Jandi yang mengatakan “Toenggoe malam Djoemahat dan Sabtoe. Hari Minggoe teroes ke Djokjakarta.” Nampaknya, ada keinginan Petero Jandi dan Stefanus Josef untuk bertemu dengan kelompok  Ratulangi  yang  hendak  kembali  ke Jakarta melalui Biak (NA. Algemene Sevretaie batavia Niieuw Guinea 1919­1949 Invent nr.56 Title Biak Affaire Date 1948). Namun, sumber ini memberi simpulan bahwa kelompok Ratulangi seharusnya  mengetahui  aksi  ini,  tetapi  tidak terlibat di dalamnya.
Seminggu  sebelum  aksi  ini  dilaksanakan, de Bruijn sedang melakukan perjalanan dinas. Stefanus Josef menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan pertemuan dengan para tahanan di penjara. Dalam pertemuan itu direncanakan untuk mengadakan aksi penyerangan terhadap be - berapa tempat penting milik Pemerintah Belanda di Biak. Menurut rencana, aksi pertama bertujuan
menyerang markas tentara KNIL di Sorido dan aksi kedua menyerang pusat radio sentral dan pos militer di lapangan Boruku dan Mokmer untuk mendapatkan peralatan persenjataan. Penyerangan ini  ditujukan  untuk  membunuh  semua  orang Eropa di Biak dan setelah menguasai Biak, aksi ini  kemudian  akan  dilanjutkan  membebaskan para tahanan di Serui, dan kemudian menyerang Manokwari dan Sorong.
Pada  13  Maret  1948,  Petrus  Korwa  dan Herman Rumere menggunakan truk polisi untuk menjemput  beberapa  putra  Papua  yang  sudah dipersenjatai dan ditugaskan untuk mengadakan penyerangan.  Pada  malam  itu  Petero  Jandi menyerang stasion radio dengan dibantu enam pemuda  Biak  dari  kampung  Mokmer  yang dipersenjatai.  Namun,  sebelum  waktu  yang ditentukan,  salah  seorang  pemuda  asal  Biak, Terrianus  melakukan  penembakan  terhadap salah seorang sersan Belanda Schipper sehingga keadaan tidak dapat dikontrol. Dengan demikian, terjadilah baku tembak antara pemuda asal Biak dengan tentara KNIL. De Bruijn diberi informasi bahwa penjara pada saat kejadian telah kosong dan beberapa pembantu polisi pun tidak berada di  tempat.  Kejadian  ini  menunjukkan  bahwa tindakan  Stefanus  Josef  ini  dianggap  sangat mengecewakan de Bruijn (Meteray, 1987: 75). Pada hari Senin Stefanus Josef ditangkap, semen - tara Petero Jandi, Hanoch Rumbrar, dan lainnya ditangkap pada hari Selasa. Kejadian ini menye - babkan 40 orang Papua, termasuk Stefanus Josef, dipenjara di Jayapura dan kemudian dipindahkan ke  penjara  Cipinang  Jakarta  dan  dibebaskan pada 1950. Sementara itu, pelaku utama seperti Petero Jandi dihukum mati di Jayapura. Petrus Korwa  dan  Hanoch  Rumbrar  yang  awalnya menyembunyikan diri di hutan selama seminggu, akhirnya ditangkap dan dipenjara selama 10 hing - ga 15 tahun. Pelaku lainnya Terianus Simbiak dihukum 15 tahun, Marcus Watimena 10 tahun, Petrus Korwa 8 tahun. Mereka dipenjara di Digul (Meteray,1987: 76).
Menurut Pemerintah Belanda, peristiwa 14 Maret 1948 semata­mata merupakan inisiatif oleh orang Indonesia, seperti Petero Jandi dan Stefanus Josef, dengan hanya melibatkan beberapa orang Papua.  Sumber  ini  juga  menyebutkan  bahwa
terjadinya  penyerangan  ini  disebabkan  oleh adanya konflik antara orang Ambon dan Papua di Biak. Ada perbedaan tajam antara orang Ambon dan Papua, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan  sehari–hari.  De  Bruijn  menemukan bahwa orang Ambon di Biak menempati posisi yang  penting  daripada  orang  Papua  sehingga menurut pandangan pegawai pemerintah Belanda, peristiwa 14 Maret merupakan tuntutan adanya kesamaan dan perbaikan hidup orang Papua di Biak (De Bruijn, NA. Jaarsverlag 1947&1948, nr.188).
Namun, ada pula pendapat dari pihak peme­ rintah bahwa terjadinya aksi 14 Maret disebabkan oleh  kurang  adanya  kontrol  oleh  pemerintah setempat  terhadap  orang  Indonesia  yang  tiba di Biak dengan kapal KPM. Terdapat dua anak buah Ratulangi yang diturunkan di Sorong dari Kalianda.  Bidan  Ratulangi  berpindah  menjadi perawat  Eropa  yang  bertugas  di  Serui,  tetapi tidak diketahui oleh para dokter di Serui. Tidak ada petugas intel yang dapat mengawasi kegiatan politik. Keberhasilan Petero Jandi dapat bekerja di  Biak  selama  dua  bulan  juga  menunjukkan tidak ada pengawasan yang baik di Biak (NA. Algemene Secretaie Batavia Nieuw Guinea 1919­ 1949 Invent nr. 56 Title Biak Affaire Date 1948 ).
Seperti  sudah  dijelaskan  di  atas  bahwa Stefanus  Josef  dan  Petero  Jandi  mengakui bahwa  mereka  telah  mengirim  surat­surat  ke Saleh tentang tujuan aksi 14 Maret, namun surat tersebut tidak ditanggapi. Sementara itu, menurut pemerintah Belanda di Biak, terjadinya peristiwa 14  Maret  merupakan  aksi  yang  dimotori  oleh Petero  Jandi  dan  pergerakan  Palombangkeng di Sulawesi Selatan sehingga menurut sumber ini aksi tersebut tidak berkaitan dengan PKII di Serui  (Rapportage  Indonesia  Invent  777  Title Oversicht  en  Ontwikkeling  Van  den  Toestand date December 1947­December 1948).
Walaupun  peristiwa  14  Maret  ini  tidak berkaitan  langsung  dengan  aktivitas  PKII  di Serui, aksi ini memperlihatkan bahwa keinginan Petero Jandi dan Stefanus Josef untuk menen - tang  pemerintah  Belanda  mencerminkan  aksi yang dilakukan itu bertujuan untuk menyatukan Papua dengan NKRI. Menurut de Bruijn, aksi 14 Maret ini terjadi karena adanya perkembangan
politik yang berlangsung di Jawa dan mempunyai pengaruh hingga di Papua, khususnya di Biak. Kehadiran kapal KPM setiap bulan membawa pengunjung  yang  secara  tidak  langsung  mem - bawa  benih­benih  pemberontakan  terhadap Pemerintah Belanda (Bruijn, 1978: 294). Aksi ini memperoleh dukungan dari para pemuda Papua di Biak dan dengan cara sukarela melibatkan diri dalam aksi tersebut tanpa memikirkan berbagai resiko. Aksi yang dipimpin oleh Petero Jandi dan Stefanus Josef ini dapat disejajarkan dengan aksi Soegoro Atmoprasodjo.
Di samping itu, terdapat pula upaya yang dilakukan  kelompok  PKII  di  Serui  untuk memperluas  pengaruhnya  di  Biak.  Namun, pengaruhnya sangat terbatas. Hal ini diakui oleh de Bruijn bahwa memang terdapat kontak antara Biak dan Japen, tetapi pengaruhnya sangat kecil. Memang dikatakan bahwa pernah terjadi konflik antara orang Biak dan Serui menyangkut politik, meskipun konflik yang ada ini lebih mengarah pada pernyataan–pernyataan politik yang seakan menandakan bahwa Serui sebagai daerah pro­In - donesia dan Biak pro­Belanda. Hal ini terungkap dalam  pernyataan  seperti  “Jika  Biak  menang, maka  pemerintah  Belanda  akan  berlanjut. Sementara jika Serui menang, maka pemerintah RI yang akan melanjutkan.” Bahkan, dikatakan pula  “ Kamoe  orang  Biak  bodoh.  Kita  orang Japen,  Serg.  Papare  soedah  pigi  di  Makasar ada bawa chabar for kita orang di Japen nanti Soekarno datang boenoeh kamoe orang Biak ” (NA.Jaarsverslagen  Biak  1947&1948  Van  de BruyinResidentie Niew Guinea) .
Berbeda dengan Jayapura dan Serui, motiva - tor aksi menentang Pemerintah Belanda di Biak dipelopori oleh seorang pemuda asal Makasar, yaitu  Petero  Jandi  yang  kehadirannya  di  Biak tidak ada kaitannya dengan berbagai kebijakan Pemerintah Belanda di Papua. Petro Jandi ber - tugas sebagai pemimpin di lapangan dan arsitek pemberontakan ini. Menurut Hanoch Rumbrar, Petero Jandi adalah buronan Pemerintah Belanda di Makasar dan melarikan diri ke Biak. Dengan keberaniannya,  dia  mengadakan  konsolidasi dengan Stefanus Josef yang menjadi pemimpin utama pemberontakan bersama beberapa pemuda asal Biak. Stefanus Josef pada saat itu ditugasi mengawasi rumah tahanan di Nicakamp. Stefanus
Josef berasal dari Ambon dan lulus OSVIA di Makasar  dan  pernah  bergerilya  bersama  de Bruijn yang menjadi HPB di Enarotaly semasa penduduk an  Jepang.  Sementara  tokoh  penting lainnya adalah Hanoch Rumbrar asal Biak yang bertugas  sebagai  juru  tulis  di  Korido,  bekas siswa sekolah guru di Miei, namun tidak sempat menyelesaikan pendidikan karena pendudukan Jepang.
Walaupun pemberontakan ini direncanakan dengan baik, dukungan masyarakat di Biak ter - hadap upaya Petero, Josef, dan Hanoch Rumbrar sangat kurang. Hal ini tampak dari keterlibatan dalam  peristiwa  14  Maret  yang  hanya  berasal dari sebagian pemuda asal Biak tanpa mendapat dukungan  dari  masyarakat  Biak  di  sekitarnya. Faktor penyebab kurang terlibatnya masyarakat Biak  adalah  tidak  ada  figur  nasionalis  yang ideologis dari Indonesia.

## KONDISI PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI BIAK PADA 1958
Pada 1958 di Biak terdapat organisasi yang ber - nama Tentara Tjadangan Tjenderawasih (TTT) yang kembali dipelopori oleh Lukas Rumkorem sekembalimya dari tahanan di Jayapura. Dengan mendapat  dukungan  dari  beberapa  pemuda  di Biak, dilakukanlah pertemuan rahasia dan akhir­ nya dibentuklah TTT pada 1958. Menurut J. Taru - maselly, seorang simpatisan TTT telah memiliki cabang­cabang lainnya di daerah­daerah lain di Papua. Pengurus TTT cabang Biak adalah: Lukas Rumkorem  sebagai  penasehat,  David  Woisiri sebagai ketua, J. Tarumaselly sebagai sekretaris, Faidiban  sebagai  bendahara,  dan  dibantu  oleh beberapa pemuda, yaitu Marten Mayor, Albert Marantika,  Aris  Kadun,  Yonathan  Saroy,  dan Rafael Maselkosu. Para pemuda yang umumnya terlibat dalam organisasi ini adalah mereka yang tidak terlibat dalam peristiwa 14 Maret 1948. Di samping itu, para pemuda yang terlibat ini tidak terbatas pada pemuda Papua asal Biak, tetapi juga dari luar Papua (Meteray, 1987: 94).
Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah rapat­rapat rahasia karena pada masa itu terjadi pengawasan yang ketat dari pemerintah Belanda. Dalam pertemuan itu yang dibahas antara lain
kondisi di daerah luar Biak, khususnya di Jakarta. Kegiatan lainnya adalah mengirim pemuda ke luar Biak untuk bergabung dengan para gerilya - wan yang akan menyusup ke Papua (Departemen Angkatan  Darat,  Staf  Umum Angkatan  Darat, 1961: 132). TTT juga melakukan kontak dengan konsulat Republik Indonesia di Singapura. Dalam surat balasan dari Konsulat Jenderal Indonesia di Singapura pada 12 Nopember 1958, diinfor - masikan bahwa surat sebanyak sembilan buah telah diterima (J. Tarumaselly:1949). Pengiriman surat­menyurat dilakukan dengan kapal laut KPM dan dengan memanfaatkan warga keturunan Cina yang  mendukung  perjuangan  rakyat  di  Biak. Pada  masa  itu  orang­orang  Cina  diberi  kebe - basan untuk melakukan usaha mereka (Meteray, 1987:97).  Kegiatan  lainnya  adalah  melakukan pemotretan  terhadap  lokasi­lokasi  penting  di Biak, seperti lapangan terbang, markas angkatan laut, pos­pos penjagaan Belanda yang strategis. Tugas pemotretan yang merupakan tugas yang sangat berbahaya dilakukan oleh J. Tarumaselly dan T. Rumngeur. Data­data ini kemudian akan dikirim ke luar Biak, yaitu ke Kedutaan Besar RI di Singapura, Ambon, Jayapura, dan Serui. (Meteray, 1987:97).
Kegiatan TTT ini ternyata tidak dapat dilan - jutkan karena akhirnya diketahui oleh Pemerintah Belanda di Biak. Maka, diadakanlah penangka - pan terhadap David Woisiri, Rafael Maselkosu, J.  Tarumaselly,  Jonathan  Saroy,  dan  Frits Werluken, salah seorang pengurus TTT cabang Serui. Tuduhan yang diberikan adalah melakukan kegiatan  menentang  Belanda  dan  mendukung kemerdekaan RI di Papua (J. Tarumaselly:1949).

## PROSES PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA
DI BIAK PASCA TERIKORA 1961
Berbicara di depan mahasiswa Sekolah Tinggi Militer  di  Bandung,  Soekarno  mengatakan bahwa pembebasan Papua dari Belanda sudah di  tangan  (The  New  York  Times,  1  January 1961). Soekarno juga mengatakan: “kami tidak ingin menunggu lama lagi” dan Soekarno juga telah  memerintahkan  kekuatan  militer  untuk membebaskan Papua (The New York Times, 1 January 1961). ada 19 Desember 1961, Soekarno
mengumumkan Tri Komando Rakyat (TRIKO - RA) untuk menggagalkan pembentukan negara boneka  Papua,  mengibarkan  bendera  Merah Putih di seluruh wilayah Papua, dan menyiapkan mobilisasi umum.
Dengan  diumumkan  Trikora,  dimulailah konfrontasi total terhadap Belanda. Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi ABRI mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan  Komando  Mandala.  Komando Mandala  ini  merupakan  aparat  yang  menye - lenggarakan operasi militer untuk merebut Irian Barat  atas  segala  kegiatan  operasional  ABRI serta para sukarelawan. Di berbagai kesempatan kunjungan Presiden Soekarno di beberapa daerah di Indonesia selama 1962 antara lain di Medan, Palembang  Jakarta,  Surabaya  dan Yogyakarta, upaya  mempertahan  Papua  terus  digalakkan dalam setiap pidatonya. Dalam pidato di depan Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962, Presiden Soekarno mengatakan:
Ya saudara­saudara, sekali lagi, kepada para veteran yang dulu bertempur hebat­hebatan untuk mendatangkan satu negara Republik Indonesia Kesatuan berwilayah kekuasaan antara  Sabang  sampai  Merauke,  kepada saudara­saudara saya ulangi lagi,Trikoman - do  Rakyat  tidak  dicabut  kembali,  bahkan harus  dipergiat.  Malahan  saya  tandaskan lagi disini buat ke dua kalinya apa arti Tri - komando. Trikomando berarti membebaskan Irian Barat daripada kolonialisme Belanda Trikomando berarti, agar supaya kita me - masukkan Irian Barat itu kedalam wilayah kekuasaan Republik kembali, dengan segala jalan . Pegang teguh perkataan ini: dengan segala  jalan!  Jalan  apa?  Diplomasi.  Jalan apa, kataku pada waktu Idulfitri? Infiltrasi, gremetono Irian Barat! Dengan jalan per - tempuran ­pertempuran kecil, dengan jalan pertempuran­pertempuran  besar,  dengan jalan pertempuran total, kataku. Pokoknya dengan segala jalan halal menurut agama, halal menurut mental kita sebagai bangsa, harus  kita  bebaskan  Irian  barat  dari  pada penjajahan belanda atau penjajahan apapun.
Bila mengacu pada isi Trikora 1961 di atas, semua kekuatan dipersiapkan untuk membangun nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua secepat mungkin. Menurut Djopari (1995: 82 ), “dengan melihat situasi politik pada periode 1963
hingga 1964 awal integrasi di Irian Jaya fokus pembangunan  diletakkan  pada  pembangunan ideologi dan politik, yaitu untuk menanamkan Pancasila dan nasionalisme Indonesia”.
Pada 15 Agustus 1962 ditanda tangani suatu perjanjian antara Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, bertempat di Markas Besar PBB. Perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian New  York.  Adapun  isi  Perjanjian  New  York adalah sebagai berikut `(Djopari:1995: 38):
1. Pemerintah Belanda akan menyerahkan Papu a kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA= United Nations Temporary Execu- tive Authority ) pada 1 Oktober 1962.
2. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan  berkibar  di  Papua  berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk  digantikan  oleh  bendera  Indonesia mendampingi bendera PBB.
3. Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1  Mei  1963,  pemerintahan  selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.
4. Pemulangan  orang­orang  sipil  dan  militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963.
5. Pada tahun 1969 rakyat Papua diberi kesem - patan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam  wilayah  RI  atau  memisahkan  diri dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
Pasal XVIII Perjanjian New York (Indonesia­ Belanda)  tahun  1962  memuat  ketentuan  rinci mengenai  pelaksanaan  hal  penentuan  nasib sendiri ( Act of Free Choise ) yang diatur untuk dibuat oleh Indonesia dengan “nasihat, bantuan, dan partisipasi” PBB yang meliputi empat butir sebagai berikut. Pertama , konsultasi atau musya­ warah dengan sembilan dewan perwakilan men - genai prosedur dan cara­cara untuk mengetahui kebebasan pernyataan kehendak rakyat. Kedua , dalam  jangka  waktu  ditetapkan  oleh  persetu - juan tersebut, ditentukanlah tanggal yang pasti untuk pelaksanaan Act of Free Choise . Ketiga , suatu formulasi yang jelas sehingga penduduk dapat  menentukan  apakah  mereka  ingin  tetap bergabung dengan Indonesia atau memutuskan
hubungan mereka dengan Indonesia. Keempat, suatu  jaminan  bagi  semua  penduduk  pribumi untuk  ikut  memilih  dalam  rangka  penentuan nasib sendiri yang akan dilakukan sesuai dengan praktIk internasional (Djopari, 1995: 38).
Sejalan dengan berbagai persiapan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), pemerintah Indonesia terus  berupaya  membangun  kepercayaan  ma­ syarakat  Papua  menuju  pelaksanaan  Pepera. Hal  itu  dilakukan  sebagai  salah  satu  upaya untuk  meningkatkan  hubungan  Papua  dengan Jakarta. Pada 29 September hingga 19 Oktober 1962 dikirim delegasi dari Papua sebanyak 19 orang mengunjungi wilayah Indonesia, termasuk bertemu Presiden Soekarno di Jakarta (penerbit­ an  Sekretariat  Koordintor  Urusan  Irian  Barat, 1964:29).
Pada 1 Mei 1963 berlangsunglah penyerahan pemerintahan atas Papua dari UNTEA kepada Indonesia. Esoknya pada 4 Mei 1963 tiba kapal penjelajah  Indonesia  di  pelabuhan  Hollandia (Jayapura).  Pada  kapal  tersebut  ada  Presiden Soekarno  bersama  duta  besar  Amerika  dan Jepang. Dari atas kapal, Soekarno menjelaskan sejarah  berakhirnya  penjajahan  Belanda  dan kembalinya Papua ke Indonesia. Pada kesemapat­ an  itu  Soekarno  mengajak  orang  Papua  untuk menyanyikan  lagu  kebangsaan  Indonesia  dan meneriakkan “pekik merdeka.” Menurut laporan W.A. Vawdrey, pegawai kantor pada kantor peng­ hubungan Australia, orang Papua yang hadir di sana dibawa oleh Brimob dan kemudian Brimob juga  mengantar  kembali.  Pada  5  Mei  1963, Presiden Soekarno meletakkan karangan bunga pada monumen yang dibangun di dekat Sentani untuk  memperingati  para  pasukan  yang  telah gugur pada waktu itu (Drooglever, 1995:644).
Setelah dilaksanakan penyerahan pemerin - tahan di Papua kepada Republik Indonesia, resmi - lah berlakunya peraturan perundang­undangan yang ditetapkan dan berlaku sejak penyerahan pemerintahan kepada Indonesia. Peraturan perun - dang­undangan itu mengatur kedudukan wilayah Papua yang baru, yakni dalam kerangka NKRI serta bentuk, susunan, dan wewenang pemerintah daerah Papua yang baru.
Dengan  adanya  penyerahan  pemerintahan wilayah  Papua  kepada  Republik  Indonesia,
daerah Papua sejak saat itu bagian dari NKRI, baik de jure maupun de facto , termasuk dalam lingkungan kekuasaan penentuan peraturan pe - rundang­undangan. Dengan demikian, pemerin - tah Indonesia mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang­undangan untuk Irian Barat. Seluruh aparatur penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua sejak 1 Mei 1963 adalah sebagai berikut:
1. Gubernur Kepala Daerah
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
3. Badan Pemerintah Harian
4. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sek - retaris Daerah dan membawakan Biro­biro.
5. Dinas­dinas
6. Perusahaan daerah
7.  Satuan­satuan wilayah pemerintahan
8. Badan­badan khusus
9. Pantja Tunggal
Pada tanggal 1 Desember 1963 para wakil rakyat Papua menyatakan kebulatan tekad setia pada NKRI. Yang bertanda tangan berjumlah 34 orang dengan 2 utusan dari Biak, yaitu Ds. F.J.S Rumainum  dan  Frans  Kaisieppo.  Kemudian, pernyataan bersama karyawan pendidikan asal Papua  berjumlah  16  orang.  Karyawan  yang berasal dari Biak adalah L. Manidbodibo dan N. Urbinas (Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, 1964: 47­50). Di bawah ini isi pernyataan;

## PERNYATAAN KEBULATAN TEKAD
Pada ini hari tanggal 1 Desember 1963, kami pemuka­pemuka rakyat serta wakil­wakil golong­ an dari masjarakat Irian Barat telah mengadakan musjawarah di Kotabaru ibu negeri propinsi Irian Barat membitjarakan masalah pembangunan di Irian Barat untuk mengatasi amanat penderitaan rakjat.
Sesuai dengan ini maka kami telah membulatkan tekad untuk mengutamakan masalah pembangun­ an tersebut sesuai dengan Penetapan Presiden no. 14/1963 dan kami bersedia membantu pemerintah dan angkatan bersendjata untuk membasmikan anasir jang bersifat subersif dan yang bertujuan mengatjau rakjat Irian Barat supaja pembangunan didarah ini terhalang adanja.
Berdasarkan ini maka kami telah setudju meng­ adakan pernjataan sebagai berikut:

## PERNJATAAN
1. Kami hanja mengakui adanja Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia jang berwilajah dari Sabang hingga Merauke.
2. Kami hanja mengakui satu lambang negara ialah Sang Saka Merah Putih
3. Kami hanja mengakui adanja satu bangsa dari Sabang hingga Merauke ialah bangsa Indonesia
4. Kami hanja mengakui satu Front Nasional, jaitu Front Nasional jang dipimpin oleh Bung Karno sendiri dan jang berpusat di Djakarta.

## II Selanjutnya
1. Kami  tidak  mengakui  apa  jang  disebut Negara Papua Barat, karena ini adalah alat provokasi  pemerintah  kolonial  Belanda untuk  memetjah­belah  Negara  Kesatuan republik Indonesia.
2. Kami tidak mengakui bendera Papua Barat, karena ini adalah merupakan alat provokasi pemerintah kolonial Belanda untuk menipu rakyat Irian barat dan dunia internasional teristimewa  Perserikatan  Bangsa­bangsa, dengan maksud mempertahankan kolonial - isme dan imperialisme didaerah Irian Barat sampai selama­lamanja.
3. Kami tidak mengakui adanja bangsa Papua atau Negrito karena ini adalah merupakan alat  provokasi  dari  pemerintah  kolonial Belanda  untuk  memetjah  belah  kesatuan bangsa Indonesia.
4. Kami tidak mengakui apa jang disebut Front Nasiona Papua jang berpusat sekarang dineg - eri Belanda, karena ini adalah merupakan alat provokasi dari pemerintah kolonial Belanda serta  kaki  tangannja  untuk  mengatjaukan keamanan, ketertiban serta pembangunan di Irian Barat.
Demikianlah pernjataan ini dibuat di Kotabaru pada tanggal jang tersebut diatas dan ditandatan - gani oleh kami.
Pernyataan di atas ini ditandatangani oleh 34 orang yang berasal dari Papua, termasuk Biak. Sementara itu, kegiatan penting lainnya adalah” Penandatanganan  Piagam  Kotabaru”  pada  3 Februari 1963. Isi Piagam Kotabaru yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan (Koordinator Urusan Irian Barat: 1964: 291­292). Di bawah ini ter - dapat 3 dari 6 pernyataan sebagai sebagai berikut:
1. Bahwa kami putera­puteri Irian Barat tanpa menengenal  perbedaan  suku,  aliran  keya­ kinan dan golongan, telah bersatu padu seia sekata dan bahu membahu untuk memba­ ngun wilayah Irian Barat dalam lingkungan negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa kami putera­puteri Irian Barat adalah pendukung cita­cita persatuan kebangsaan Indonesia yang adil dan beradab dan yang telah dimulai sejak zaman kebesaran sriwi - jaya dan Majapahit
3. Bahwa kami putera­puteri Irian Barat memi - kul tanggung jawab atas kemanan ketertiban dan kesentosaan wilayah Irian Barat sebagai daerah dan modal perjoangan rakyat dan re - publik Indonesia dengan sepenuh penuhnya tenaga dan jiwa.
Dalam sambutan Sudjarwo setelah penan - datanganan Piagam Kotabaru, dinyatakan bahwa:
Resolusi  yang  mengesankan  yang  ditandatan - gani  di  Kota  Baru  tanggal  3  Pebruari  1963 oleh  pemimpin­pemimpin  dari  praktis  semua golongan penting di Irian Barat yang dinamakan Piagam Kota Baru. Mereka bersiap menyambut pemerintah Republik Indonesia ini di daerah ini dengan  penuh  pengertian,  sebagai  pemerintah yang tidak asing lagi bagi mereka, bahkan sebagai pemerintah nasional yang sebenarnya, berdasar - kan proklamasi kemrdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 yang telah menggelorakan ke - merdekaan rakyat dari Sabang sampai Merauke. ….. Kami yakin bahwa pengertian dan keinsafan rakyat Irian Barat itu akan merupakan faktor yang penting bangi penyelesaian persetujuan Indonesia Belanda sesudah 1 Mei.
Upaya lainnya adalah diselenggarakan kun - jungan para pelajar asal Papua pada 13 Desember 1963 hingga 10 Januari 1964. Para pelajar ini terdiri dari 25 pelajar yang berasal dari Jayapura dan  Biak.  Kehadiran  mereka  didampingi  oleh 2  pejabat  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Provinsi Papua. Kehadiran para pelajar ini untuk menyaksikan pembanggunan yang berlangsung di Jawa. Salah satu komentar pelajar SMA asal Biak, Stefanus  Namfuni  ketika  mengunjungi  pabrik Saridele  Yogyakarta  mengatakan  antara  lain bahwa “Bangsa Indonesia tidaklah ketinggalan dalam pembangunan” (Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, 1964:72). Pada kesempatan itu  pula,  para  pelajar  asal  Papua  ini  membuat
pernyataan  kebulatan  tekad  pada  10  Januari 1964 di Bandung. Pernyataan kebulatan tekad wakil pelajar di Kotabaru (sekarang Jayapura) dan Biak dilakukan dengan berdasarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di samping itu, para pelajar dengan tegas menyatakan bahwa Papua adalah  bagian  mutlak  dari  bangsa  Indonesia. Pelajar yang mewakili Biak antara lain adalah Mathias  Rumsarwir,  Stefanus  Nafuni,  Willem Rumpombo, dan Steven Faidiban.
Sejak  1963,  berbagai  upaya  pemerintah Indonesia dilakukan untuk membangun keper - cayaan  terhadap  pemerintahan  baru  di  Papua. Kegiatan  umumnya  berupa  mengirim  orang Papua,  termasuk  Biak,  ke  Jayapura  untuk melakukan beberapa kegiatan. Kemudian, pada 13 Desember 1963 hingga 10 Januari 1964 di - adakan kunjungan para pelajar sekolah­sekolah dan  tokoh  masyarakat,  adat  dan  pendidik  di Papua termasuk dari Biak ke Jawa. Kunjungan ini di beberapa tempat penting seperti di Jakarta, Bandung, Jogyakarta, dan Magelang. Salah satu karyawan pendidikan asal Biak, L. Mandibodibo membuat  pernyataan  untuk  membaktikan  diri pada Pancasila dan Manipol Usdek sebagai acuan pada  12  Maret  1964.  L.  Mandibodibo  adalah satu  dari  13  orang  karyawan  pendidikan  yang mengadakan  kunjungan  ke  Jawa  (Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, 1964:128).
Sementara  kegiatan  yang  dilakukan  di Jayapura adalah menghadiri musyawarah besar, yaitu  musyawarah  ke­1  Rakyat  Provinsi  Irian Barat.  Musyawarah  ini  dihadiri  wakil­wakil rakyat dari seluruh daerah di Papua dan dilakukan secara berjenjang sejak 30 April hingga 9 Mei 1964 (Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, 1964:246­260). Kegiatan tersebut antara lain:
1. Pernyataan  deklarasi  Kebulatan  Tekad Golongan Wanita Irian Barat tanggal 5 Mei 1964 dihadiri wakil Biak : B. Urbinas dan Koibur;
2. Musyawarah golongan suku adat tanggal 3 Mei 1964 diwakili oleh B. Maker;
3. Musyawarah  golongan  rohaniawan  8  Mei 1964: Achmad Chotip, M. Rumbino, Ds. M Robaha, Ds. Prawar;
4. Musyawarah golongan pemuda 6 Mei 1964: Ds. Ondi, Th, Mandowen, Nn Zainab;
Penandatanganan deklarasi Rakyat Provinsi Irian Barat pada tanggal 9 Mei 1964 di Jayapura oleh  putra  asal  Biak,  yaitu  Frans  Kaisieppo mewakili golongan suku/adat, Pendeta Ds. F.J.S. Rumainum, berasal dari golongan rohaniawan, Otto Wospakrik sebagai wakil ketua, dan Ds. A. Prawar sebagai wakil ketua.

## PROSES MERAWAT NASIONALISME INDONESIA DI BIAK PASCA 1963-1969
Pada Desember 1962, para sukarelawan mulai didatangkan  di  Biak  dengan  menggunakan pesawat elektro dan herkules. Para sukarelawan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini bukan hanya pria melainkan juga wanita yang siap ditugaskan di Papua. Mereka berasal dari berbagai instansi antara lain, guru, dokter, pega - wai kantor pos, dan sebagainya. Sebelum dikirim ke Biak, para sukarelawan mendapat kursus se - lama 6 bulan di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Materi yang diterima adalah selain pembekalan semi­militer juga mengenai budaya masyarakat Papua. Menurut A.F.Manja (wawancara, Manja, Juni 2019), salah satu sukarelawan gelombang pertama yang menginjak Biak pada 1962 (asal Dobo, Provinsi Maluku), Presiden Soekarno le - wat pembinaan di Kelapa Dua menyatakan bahwa “harus mengajar orang Papua sebagai tanggung jawab moral manusia”.
Para sukarelawan ini juga diingatkan untuk dapat melakukan pendekatan yang tepat dengan masyarakat di Biak. Menurut Manja (wawancara, Juni 2019), beberapa cara diajarkan selama pem - bekalan di Depok. Yang harus mereka lakukan ketika mereka berada di tengah masyarakat antara lain adalah: “pertama, buka mata selebar­lebarn - ya, buka telinga selebar­lebarnya dan tutup mulut serapat­rapatnya.”
Setiap minggu para sukarelawan ini harus melapor  semua  kegiatan  yang  mereka  peroleh di  lapangan  dan  melaporkan  pada  pejabat per wakilan  di  Biak  setiap  hari  Sabtu.  Dengan laporan  ini,  semua  informasi  akan  dikirim  ke Jakarta sehingga pemerintah akan menganalisis dan membuat kebijakan selanjutnya. Apabila ada hal­  hal  yang  tidak  sesuai  diharapakan,  maka
akan dibahas secara khusus agar jangan sampai melakukan hal­hal yang menentang masyarakat.
Hasil wawancara dengan beberapa sukarela - wan yang tiba di Biak pada awal 1963 antara lain, Manja, Jena (perempuan asal Jawa Timur), Jon Tirayoh (berasal dari Manado, Provinsi Sulawesi Utara), menunjukkan bahwa umumnya kehadiran para sukarelawan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Biak.
Manja adalah satu dari dua puluh sukarela - wan asal propinsi Maluku yang menjadi angkatan pertama yang ditugaskan sebagai guru di Biak. Manja bersama rombongan pertama berangkat dari  Jakarta  menuju  Jayapura  kemudian  tiba di Biak pada 7 Desember 1962. Selain Manja, ada juga S. Eluwajaan, J. Kuhon, M. Marthen. Mereka adalah rombongan pertama asal Maluku yang  ditugaskan  di  Biak.  Sementara  itu,  Jon Tirayoh asal Sulawesi Utara adalah salah satu anggota  sukarelawan  dari  34  orang  Indonesia lainnya  yang  diterjunkan  di  Papua.  Tirayoh (wawancara, Juli 2019) lahir di Jakarta dan tiba di Biak pada Februari 1963. Dia berprofesi sebagai guru  bahasa  Inggris  yang  ditugaskan  di  SMP YPK  Biak.  Tirayoh  menyatakan  bahwa  tidak banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya pada waktu di Biak dan daerah di seki - tar Biak, termasuk di Serui. Ketika ditugaskan, Tirayoh sering menggunakan kesempatan untuk melakukan kegiatan olah raga dan seni suara demi menarik dukungan masyarakat Biak dan Serui.
Biak pada masa itu merupakan salah satu daerah di Papua dipersiapkan untuk memenang - kan Pepera. Maka, pada waktu kunjungan Rolz Bennet 26 Mei 1964, kota Biak disiapkan dan tangsi  polisi  diduduki  tentara  yang  bertugas demi  menjaga  ketertiban.  Orang­orang  Papua ditempatkan  di  sepanjang  jalan  dengan  span - duk­spanduk antara lain, “kami mendahulukan makanan Indonesia daripada dasi dan bir”. Pada saat itu, pertemuan yang diadakan pemerintah dengan  Rolz  Bennet  juga  dihadiri  oleh  orang Papua. Pada kesempatan itu, pendeta Alex Prawar membacakan pidato yang disodorkan kepadanya. Dia mengumandangkan pujian bagi Indonesia. Sementara itu, orang Papua yang hadir menun - jukkan ketidaksetujuan dengan isi pidato Prawar (Drooglever, 2009: 657).
Harus diakui bahwa kehadiran Pemerintah Indonesia  di  Biak  membuka  pengalaman  baru dalam  perjalanan  orang  Biak  sebagai  bagian dari  Indonesia.  Respons  orang  Biak  terhadap kebijakan  pemerintah  Indonesia  sejak  1962 sangat  dipengaruhi  oleh  peran  para  elite  Biak itu  sendiri.  Menurut  Weyai  (wawancara,  Juni 2019), masyarakat Biak selama itu mengikuti saja semua yang dihimbau oleh pemerintah. Banyak orang  Biak  mendapat  jabatan  sebagai  staf  di berbagai dinas. Sementara itu, masyararakat yang tidak mendukung kebijakan pemerintah memilih melarikan diri ke hutan. Pernyataan Weyai ini didukung oleh kajian Djopari (1993:114 ) yang menyatakan  bahwa  pada  pertengahan  tahun 1968 terjadi pemberontakan di Biak Utara yang dipimpin oleh Jan Pieter Karma yang menyerang pos ABRI di Korem serta beberapa pos lainnya di wilayah Biak Utara. Pemberontakan dilanjutkan oleh Melkianus Awom pada 1969.

## PENUTUP
Nasionalisme Indonesia sudah merupakan harga mati  didasarkan  pada  Proklamasi  17 Agustus 1945 dan batasan wilayah pada rapat PPKI 18 Agustus 1945. Peristiwa ini mengandung makna bahwa semua penduduk yang berada di bekas wilayah  Pemerintahan  Hindia  Belanda  adalah milik NKRI, sehingga dengan sendirinya semua penduduk yang ada di bekas wilayah ini harus memiliki nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia tidak membatasi diri hanya ras tertentu, tetapi membuka diri untuk semua suku, agama dan ras. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan  para  nasionalis  Indonesia  di  Papua, khususnya  di  Biak  sejak  1963  hingga  1969, adalah sesuai isi Persetujuan New York, yakni Pepera harus dimenangkan oleh Indonesia. Untuk memperkuat nasionalisme Indonesia, pemerintah pusat terus melakukan beberapa kegiatan demi memenangkan Pepera. Kegiatan tersebut antara lain  berupa  pengiriman  para  sukarelawan  dari berbagai bidang ke Papua, termasuk di Biak sejak awal 1963. Di samping itu, diadakan pengiriman tokoh agama, suku, pemuda, perempuan, pendi - dikan, pelajar dan mahasiswa ke beberapa kota besar  di  luar  Papua.  Kegiatan  penting  lainnya adalah diadakan pula musyawarah besar rakyat
Papua  di  Jayapura  yang  disertai  dengan  ikrar rakyat  Papua  untuk  setia  pada  NKRI  melalui Piagam Kotabaru di Jayapura pada 1963.
Selama  periode  1963  hingga  1969,  upaya yang  dilakukan  pemerintah  pusat  memang sepintas dianggap terencana dan persiapan yang matang  melalui  jalur  pendidikan  formal  dan nonformal  serta  pertemuan,  kunjungan,  dan himbauan.  Namun,  kenyataannya  proses  kein - donesiaan yang berlangsung pada masa itu lebih berada pada proses mengindoktrinasi. Memang dapat dikatakan bahwa nilai­nilai keindonesiaan di Biak sedang bertumbuh, namun tidak melalui perencanaan yang matang dan proses yang wajar. Hal ini dapat terlihat ketika menjelang Pepera, aksi perlawanan terhadap pemerintah terus ber - langsung sementara banyak tokoh Papua yang sebelumnya  mendukung  Indonesia  akhirnya menjadi  anti­Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan bahwa respon rakyat di Biak sangat lemah.
Umumnya, pencetus keindonesiaan di Biak datang  dari  luar  Papua.  Maka,  sekalipun  bibit keindonesiaan yang dibawa antara lain oleh Lukas Rumkorem dan Frans Kaisipeo dapat memoti - vasi  beberapa  elit  Biak  lainnya,  nasionalisme Indonesia yang bertumbuh di hati orang Papua di Biak mempunyai karateristik tersendiri yang berbeda  dengan  masyarakat  Indonsia  lainnya. Hal itu bukan hanya karena orang Papua tidak pernah mengalami tahapan penindasan, seperti yang terjadi di luar Papua. Pengindonesiaan bagi orang Papua lebih banyak diperankan oleh orang Papua dan orang Indonesia lainnya yang ada di Papua yang sama­sama juga masih dalam tahap mendalami  keindonesiaan.  Dengan  demikian, walaupun  peristiwa  dikumandangkan  Trikora pada  Desember  1961  berhasil  membangun semangat  menggelora  dari  rakyat  di  seluruh Indonesia,  termasuk  di  Papua  untuk  mengusir Belanda di Papua, kesadaran kepapuaan orang Papua termasuk di Biak tidak semakin punah/ lemah.  Bila  demikian  kenyataannya,  nasiona­ lisme  keindonesiaan  di  Biak  perlu  dikaitkan dengan  pemikiran  Matindas  (2010).  Menurut Matindas,  paham  nasionalisme  harus  berhenti dari sekadar dihayati sebagai romantisme akibat dibesar­besarkannya ideologi nasionalisme terse - but menjadi berhala semu. Paham nasionalisme harus ditegakkan oleh pengertian dengan logika
yang memadai, bukan dibiarkan tanpa pengertian jelas  dan  yang  penting  dirasakan  sebagai  api emosi yang besar membakar semangat. Paham nasionalisme harus dijernihkan dalam konstruksi logika  yang  jelas  dan  dibutuhkan,  agar  dapat berfungsi sebenar­benarnya.
Matindas  juga  menandaskan  bahwa  nasio­ nalisme  yang  benar  adalah  yang  mampu menghindarkan negara dari segala kehancuran (Matindas, 2010: 21­ 22). Sementara Hans Kohn (dalam Benni E. Matindas, 2010: 22)), menya - takan bahwa nasionalisme adalah peristiwa histo - ris dan hanya gejala historis. Nasionalisme bukan berakar pada sesuatu yang universal dan selalu valid. Maka, nasionalisme tidak bisa dijadikan dasar negara yang objektif. Nasionalisme hanya ditentukan oleh variabel yang banyak dan dapat berubah­ubah  yakni  ide­ide  politik  yang  ber - munculan dan susunan masyarakat dari pelbagai negeri yang serba berbeda. Pemikiran Matindas dan Hans Kohn di atas ini sangat penting agar tidak ada generalisasi dalam melihat pertumbuh­ an nasionalisme di Indonesia, termasuk di Biak.

## PUSTAKA ACUAN
Buku Antoh Demmy. (2007). Rekonstruksi dan Transformasi Nasionalisme Papua, Jakarta. Andaya, L.Y. (1993). The World of Maluku . Hawai.
Bruijn, V.J.van der. (1978). Verdwenen Volk , Uniepers,
Amsterdam. Chauvel,  Richard.  (2005). Constructing Papuan Nationalism: History, Etnicity and Adaption , East­West center, Washington. Drooglever Pieter, J. (2010), Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri , Kanisius, Yogyakarta. Djopari, John. R.G. (1993). Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka , Jakarta PT. Gramedia. Departemen Angkatan Darat, Staf Umum Angkatan Darat, (1961) Tinjauan Situasi Irian  Barat ,
Jakarta.
Meteray,  Bernarda.  (2012). Nasionalisme Ganda Orang Papua. Kompas: Jakarta. Pigay, D.N. ( 2000). Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua Jakarta .
Widjojo,  S.Muridan.  Ed.  (2009). Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future . LIPI TIFA Yayasan Obor: Jakarta.
Arsip Arsip Pribadi Yoris Raweyai, Surat Inggamer di Biak, 14-12-49. kepada S. Papare di Djogjakarta, Biak, 14-12-49.
NA. Jaarsverslagen Biak 1947&1948 va n de Bruyin Residentie Nieuw Guinea .
NA.Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919­ 1949 Invent nr[56 Title Biak Affaire Date 1948. NA. Algemene Secretaie Batavia Nieuw Guinea 1919­ 1949 Invent nr]56 Title Biak .
NA.  Jaarsverslagen  Biak  1947&1948  va  n  de BruyinResidentie Nieuw Guinea .
NA.Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919­ 1949 Invent nr[56 Title Biak Affaire Date 1948. NA. Algemene Secretaie Batavia Nieuw Guinea 1919­
1949 Invent nr]56 Title Biak .
NA. Rapportage Indonesia Invent ,777 Title Oversicht en  Ontwikkeling  van  den  Toestand  date[ December 1947- December 1948.
NA. Jaarsverslagen Biak 1947&1948 van de Bruyin Residentie Niuew Guinea .
NA. Jaavers lag 1947 van de Residentie Nieuw Guinea, van Eechoud 23 April 1948.
NA.  Jaarsverslag  1947  van  de  Residentie  Nieuw Guinea , van Eechoud 23 April 1948.

## Disertasi & Skripsi
Meteray Bernarda, Penyemaian Dua Nasionalisme: Papua  Dan  Indonesia  Di  Nederlands  Nieuw Guinea Pada Masa Pemerintah Belanda, 1925­ 1962, disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta,
2011.
Meteray  Bernarda, Perjuangan  Rakyat  Biak  1945- 1962  (Studi  sejarah  Sosial  Politik), Skripsi, UNS , Surakarta, 1987.
Makalah, Jurnal & Hasil Penelitian Fred  Keith  Hutubessy2  dan  Jacob  Daan  Engel. (2019). Sakralitas Nasionalisme Papua: Studi Kasus Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua”, Pemikiran Sosiologi , Volume 6 No. 1, Januari 2019, 77­91. Meteray  Bernarda.(2014).  Kontestasi  nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia sebelum dan sesudah Orde Baru, Makalah, Dalam Seminar Akhir Tahun dengan tema: “Integrasi Sosial Ekonomi,  Sosial  Budaya  dan  Sosial  Politik Papua ke Indonesia: Tinjauan Akademik”,LIPI Jakarta 18 Desember 2014.
Meteray  Bernarda,  Wabiser  Y.D,  dan  Timisela Marthen(2018),  Pertumbuhan  Nasionalisme Indonesia Di Jayapura 1966­1969, hasil pene- litia n, UNCEN Meteray Bernarda dan Jamal Ode (2018), Pertumbuhan Kesadaran Nasionalisme Indonesia Di antara
Orang  Papua  di  Jayapura  1945­1949, hasil penelitian, UNCEN
Lumintang  Onie  Mentang  dan  Meteray  Bernarda (2017), Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia Di  Jayapura  1963­1965, hasil penelitian, UNCEN
Pemberontakan  Bersenjata  14  Maret  1948  di
Biak,1983. Makalah ,  KNPI  Dati  II  Teluk Cenderawasih,
Surat Kabar The New York Times, 1 January 1961.

## Website
Masalah  Papua  Bukan  Hanya  Ekonomi,  Butuh
Dialog  Sebagai  Solusi.  (2018,  21 Agustus).
Diakses dari  https://www.tifafoundation.org/ masalah­Papua­bukan­hanya­ekonomi­bu - tuh­dialog Wawancara.
D. Manja, 4 Juni 2019 Jon Tirayoh, 6 Juni 2019 Joseph. Weyai, 7 Juni 2019 Jena, 4 Juni 2019