## Relasi Sosial dalam Budaya  Pelayanan Publik  dan Dampaknya Terhadap  Pendapatan Asli Daerah  Kantor Walikota Ambon

## Sri Ratna Dewi Lampong
Fakultas Uswah IAIN Ambon Email:..........

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan untuk menggambarkan bentuk relasi sosial  antara masyarakat dan aparat pemerintah dan proses perijinan    melalui  retribusi,  baik  retribusi  periklanan,  retribusi  minuman  beralkohol  sampai  pada  retribusi  gangguan usaha  serta  mempengaruhi  tingkat  pendapatan  Kantor  Walikota  Ambon  dan  menggambarkan  seberapa  besar pengaruhnya  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  memperhatikan  suasana alamiah  dari  latar  penelitian  sehingga  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan data:  a.  Observasi,  b.Wawancara  &  c.  Dokumentasi  dan  studi  literatur.  Keseluruhan  data  diolah  melalui  proses recording,  mendokumentasikan  dan  menyimpan  semua  data  kemudian  dilakukan  proses  editting  serta  indexing. Berdasarkan  paparan  data  dan  penjelasan  analisis,  maka  sesungguhnya  yang  menjadi  pengaruh  besar  dari  perolehan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Ambon terletak pada Relasi Sosial  yang di  bangun antara staf kantor walikota  Ambon dengan masyarakat. Bentuk Relasi Sosial ada 3, yakni: Relasi Fungsional,  Relasi Mutual Trust and Respect dan Relasi Pertukaran Uang Dengan Kemudahan
Keywords: Relasi Sosial, budaya Pelayanan publik dan PAD

## ABSTRACT
This  research  aims  to  explain  the  form  of  social  relation  between  institution  agency  and  civil  society  and lisence  process  of  retribution,  the  advertising  lisence,  alcoholic  drink  lisence  and  disruption  of  trade  thanand  to determine the influence of  to regional revenue in Ambon City and social wellfare. Method in this research is qualitative descriptive from: in depth interview, observation  and study of library. Data processing with recording, documentation and saving then editting and indexing process. Be based on data explain and analylis, then to determine the influenceof to regional revenue in Ambon City and social wellfare are social relation become by institution agencyin Ambon Major Office  with civil society (enterpreneur).the forms of social relation are : 1. Fungtional of  Relation, 2. Mutual Trust and Respect of Realation and 3. Money exchange of Realtion with ease.
Kata kunci: social relation, culture of public services and the regional revenue

## A. Latar Belakang
Pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat mencerminkan pendekatan seutuhnya  dari  seorang  pegawai  pada  instansi pemerintah  baik  dari  tingkat  Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai pada tingkat pemerintah Daerah. Inti dari pelayanan masyarakat  adalah  sikap  menolong,  bersahabat, dan  profesional  dalam  memberikan  pelayanan jasa  atau  produk  dari  suatu  instansi  yang
memuaskan  masyarakat  dan  menyebabkan masyarakat  datang  kembali  untuk  mohon pelayanan instansi tersebut. Pelayanan masyarakat  menuntut  setiap  unsur  di  dalam lembaga  tersebut  untuk  berempati  kepada masyarakat.  Empati  mengandung  pengertian sebagai  kesanggupan  dari  birokrat  pemerintah untuk menempatkan dirinya dari pihak masyarakat  dan  melihat  hal-hal  atau  masalah- masalah  dari  sudut  pandangan  masyarakat.
Melalui empati yang dilakukan oleh pegawai itu akan  menuntut  kesabaran  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah  sebagai  organisasi  birokrasi memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam pelayanan  publik,  di  mana  sebuah  proses tentang  perijinan  misalnya  harus  ditempuh  oleh masyarakat  melalui  meja    satu  ke  meja  yang lain.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  masyarakat sebagai  obyek  yang  dilayani  mengalami kebosanan  maupun  merasa  terlalu  direpotkan. Sehingga  pelayanan  prima  yang  dimaksudkan adalah bagaimana cara seorang staf pemerintahan  sebagai  aparatur  negara  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat sehingga  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan  dan  dapat  mencapai  tujuan  secara bersama.  Struktur  dalam  sistem  pemerintahan juga  berpengaruh,  di  mana  antara  staf  di  level terbawah  memahami  tugas  dan  kewajibannya begitupun  dengan  staf  di  level  teratas.  Bukan berarti  untuk  menonjolkan  kekuasaan  namun dalam  hal  ini  keterkaitan  tugas  dipentingkan agar  proses  pelayanan  tersebut  dapat  berjalan baik.  Masyarakat  mendapatkan  apa  yang diinginkannya,  sedangkan  staf  pemerintahan mendapatkan  hasil  yang  maksimal  dalam pekerjaannya. Semua hal di atas dapat diperoleh jika  ditunjang  dengan  tertibnya  administrasi baik  oleh  staf  pemerintah  sebagai  pelayan masyarakat  juga  sebagai  anggota  masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. Dengan
demikian,  sangat  dibutuhkan  kerjasama  yang baik oleh semua pihak yang berkepentingan.
Hasil penelitian Pusat Studi
Kependudukan  dan  Kebijakan  Universitas Gadjah  Mada  Yogyakarta  (2001)  tentang pelayanan  publik  di  wilayah  Yogyakarta, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan Menunjukkan  bahwa  lebih  dari  50%  pelanggan mengeluhkan  bahwa  tidak  jarang  masyarakat pengadu dimarahi atau diremehkan oleh petugas pelayanan.  Berdasarkan  kenyataan  sehari-hari, kualitas pelayanan publik  yang diberikan  oleh Departemen ataupun Lembaga Pemerintah Non- Departemen  (LPND)  masih  fluktuatif,  artinya masih pasang surut. 1
Pemerintah  Kota  Ambon  memiliki Kantor  Pelayanan  Publik  di  mana  struktur organisasinya di mulai dari Kepala Kantor, Sub Bagian  Ketatausahaan,  Seksi  Penyuluhan, Informasi  dan  Pengaduan  Masyarakat,  Seksi Perijinann  dan  Seksi  Pendataan,  Penetapan  dan Evaluasi  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi sebagai pelayan masyarakat sekaligus membantu walikota dalam melaksanakan penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di bidang Pelayanan Publik. Sebagai perpanjangan tangan  dari  kantor  Pelayanan  Publik,  Kantor Walikota Ambon  memiliki bagian-bagian yang juga  melakukan  pelayan  Publik  seperti  bagian
1 Baedhowi,  2007:  Revitalisasi  Sumber  Daya Aparatur Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Adminstrasi dan Organisasi,  Bisnis  dan  Birokrasi.  Vol.  15,  N0.  2  (edisi Mei)
Ekonomi  yang  bertugas  memproses  perijinan melalui pembayaran retribusi melalui bank yang sudah  ditetapkan  berupa;  retribusi  Reklame, retribusi  Minuman  Beralkohol  dan  retribusi Gangguan  Usaha.  Hingga    tahun  2014,  Bagian Ekonomi  kantor  Walikota  Ambon  dalam melakukan pelayanan publik di bidang retribusi ketiga hal di atas mengalami proses pencapaian tujuan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan dalam perencanaan mereka.
Misalnya:  dalam  setahun,  bagian  Ekonomi menargetkan  akan  mendapatkan  hasil  sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dan hal tersebut  tercapai,  namun  dalam  kurun  waktu beberapa  tahun  ke  belakang,  kenyataan  yang terjadi adalah bahwa apa yang sudah ditargetkan selama setahun tidak tercapai. 2
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperkenalkan  cara  pandang  antropologi dalam  memandang  berbagai  persoalan  yang muncul dari berlangsungnya kegiatan pelayanan publik  dengan  cara  melihat  dinamika  hubungan para  pelaku  yang  terlibat  dalam  kegiatan tersebut.  Adapun  yang  terpenting  dalam  kajian ini  terfokus  pada  berlangsungnya  proses pelayanan publik yang tidak hanya terbatas pada kegiatan  manajemen  para  pembuat  kebijakan dalam  pencapaian  tujuan  organisasi,  hubungan- hubungan sosial yang dilakukan untuk mendapatkan  kemudahan,  keringanan  sanksi, atau  keuntungan  berupa  barang  dan  jasa
2 Data  Kantor  Walikota  Bagian  Ekonomi  dan Pengembangan Sumber Daya
pelayaan  yang  lebih  cepat.  Oleh  sebab  itu, penelitian  ini  menggunakan  teori  relasi  sosial dan  teori pertukaran sosial dalam menganalisis hubungan-hubungan  sosial  yang  ada,  hubungan interaksi  yang  berlangsung  dalam  aktivitas memberi  dan  menerima  pelayanan,  dengan argumentasi  bahwa  keuntungan (reward )  yang didapat  dari  adanya  proses  pertukaran  sosial dimaknai  sebagai  hasil interaksi  timbal  balik  di antara masing-masing pihak

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian    latar  belakang, maka  yang  menjadi  permasalahan  adalah: “Bagaimana  Bentuk  Relasi  Sosial  dalam Budaya  Pelayanan  Publik  dan  Dampaknya Terhadap  Pencapaian  Target  Pendapatan  (Studi Kasus  pada  Bagian  Ekonomi  Kantor  Walikota Ambon)”

## C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang  menjadi  tujuan  dalam  penelitian  ini adalah: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis  bentuk    relasi  sosial  antara  aparat Pemerintah  pada  Bagian  Ekonomi  dengan masyarakat Kota Ambon.

## D. Kegunaan Penelitian
Hasil  penelitian  di  harapkan  dapat menggambarkan  semua  bentuk  relasi  sosial yang  terjalin  antara  masyarakat  dan  aparat pemerintah  dan  proses  perijinan    melalui retribusi,  baik  retribusi  periklanan,  retribusi minuman  beralkohol  sampai  pada  retribusi gangguan  usaha.  Dari  proses-proses  tersebut
akan  tergambar  faktor  apa  saja  yang  mampu mempengaruhi tingkat pendapatan dan pencapaian  target  oleh  Bagian  Ekonomi Kantor Walikota Ambon sehingga dapat menggambarkan  seberapa  besar    Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  berpengaruh  pada peningkatan  kesejahteraan  kedua  belah  pihak, baik  pengusaha  (klien)  juga  keseluruhan  staf atau  pegawai  yang  bekerja  di  Kantor  Walikota Ambon karena jika Pendapatan dari pembayaran retribusi  meningkat  maka  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  diduga  meningkat  dan  ketika PAD  meningkat  maka  kesejahteraan  pegawai atau staf juga meningkat.

## E. Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan  Publik  diartikan  sebagai pemberian  layanan  (melayani)  keperluan  orang atau  masyarakat  yang  memiliki  kepentingan pada  oragnisasi  itu  sesuai  dengan  aturan  pokok dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  era modernisasi,  pelayanan  publik  sudah  menjadi lembaga  dan  profesi  yang  semakin  penting.  Ia tidak  lagi  merupakan  aktifitas  sambilan,  tanpa payung  hukum,  gaji  dan  jaminan  sosial  yang memadai,  sebagaimana  terjadi  di  beberapa negara di masa lalu. Sebagai profesi, pelayanan publik  berpijak  pada  prinsip-prinsip  profesional dan  etika  seperti  Akuntabilitas,  efektifitas, efisiensi, integritas,  netralitas  dan  keadilan  bagi semua  penerima  pelayanan.  Sebagai  sebuah lembaga, pelayanan publik harus dapat menjamin  keberlangsungan  adminstrasi  negara yang  melibatkan  pengembangan  kebijakan
pelayanan  dan  pengelolaan  sumber  daya  yang berasal dari dan untuk kepentingan masyarakat. 3
Pengertian  Pelayanan  Publik  menurut Undang-Undang  no.25  tahun  2009  adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  Pelayanan  publik  oleh  Kepmenpan.  No. 63/2003 terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:
1. Kelompok Pelayanan Adminstrasi,
pelayanan  yang  akan  menghasilkan dokumen-dokumen formal yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Kelompok Pelayanan Barang atau pelayanan  yang  menghasilkan  berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik.
3. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan  yang  menghasilkan  berbagai bentuk atau jenis barang yang dibutuhkan oleh publik, seperti: pelayanan pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, penyelenggaraan post, dan lain-lain

## F. Konsep Relasi Sosial dan Resiprositas
3 Deddy  Mulyadi, 2015: Studi Kebijakan Publik dan  Pelayanan  Publik;  Konsep  dan  Aplikasi  Proses Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik,  Penerbit: Alfabeta, Bandung., hal. 188-189
Konsep  Relasi  Sosial  dan  Resiprositas digunakan  untuk  mencermati  teori-teori  yang membahas  pertukaran  sosial,  alasannya  bahwa penting  di  sini  untuk  memahami  hubungan- hubungan sosial yang dilandasi oleh aturan serta ketergantungan timbal balik yang dapat dipelajari  dari  proses  pertukaran  sosial  dalam masyarakat  yang  diteliti  oleh  para  ahli antropologi seperti pertukaran pemberian dalam Potlach  di  pesisir  Pasifik  Utara  dan  Kula  Ring di  Kepulauan  Trobriand.  Malinowski  (1922) mengkaji  pertukaran  sosial  pada  masyarakat Trobriand dalam mengkategorikan apa-apa yang dipertukarkan oleh para pelakunya sebagai suatu proses  kebudayaan.  Dalam  penjelasannya, Malinowski memberi gambaran bahwa manusia tidak  hanya  memperlakukan  apa-apa  yang dipertukarkan  sebagai  representasi  benda-benda simbolik, tetapi juga sebagai jaringan hubungan timbal  balik  yang  dapat  ditelusuri  pada hubungan  sosial  dalam  kegiatan  saling  tukar- menukar  barang  dan  jasa  pelayanan,  dimana pertukaran  di  dalamnya  memiliki  esensi moralitas yang menjadi bingkai dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. 4
Menganalisis  hubungan-hubungan  sosial yang  didasarkan  pada  penggunaan  uang  atau pemberian  hadiah,  merujuk  pada  pertukaran pemberian  ( The  Gift )  dari  Mauss  (1925) 5 yang
4 Malinowski, B. (1922). Argonauts of the Western Pacific. NY: Dutton.
5 Mauss,  M.  (1925,  1967).  The  Gift:  Forms  and Functions  of  Exchange  in  Archaic  Societies.  NY:  W.W. Norton. Oxford University Press.
di  dalamnya  juga  membahas  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Malinowski  di  atas. Penjelasan  Mauss  sendiri  menyediakan  alat untuk  menganalisa  temuan  data  empirik  di lapangan,  serta  memberi  bukti  bahwa  kegiatan saling tukar-menukar pemberian yang dilakukan oleh para pelaku, yang dalam konteks penelitian ini  dilakukan  oleh  aparat  pemerintah  dan masyarakat, merupakan suatu proses sosial yang dinamik,  yang  melibatkan  anggota-anggota masyarakat  sebagai  sistem  secara  menyeluruh. Oleh  karena  Mauss  selalu  kembali  pada  tingkat empirik  dalam  setiap  penjelasannya  mengenai teori  pemberian  yang  mengkaji  proses  saling tukar-menukar pemberian (hadiah) yang dikonstruksinya, maka dalam konteks penelitian ini  saya  berusaha  mengkonstruksi  makna hubungan  timbal  balik  yang  didasarkan  pada pemberian  uang  atau  hadiah  tersebut  dengan cara  membedakan  konsep  resiprositas  dan konsep  pertukaran  pemberian  dari  tipe-tipe perputarannya.

## G. Metode
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan  suasana  alamiah  dari  latar penelitian  sehingga  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Dengan  pendekatan  ini,  proses perijinan di amati untuk menjelaskan keterlibatan  masyarakat  dan  staf  pemerintah sehingga  dapat  dikatahui  penyebab  terjadinya pengurangan  dari  sisi  pendapatan  asli  daerah
atau  pendapatan  daerah  melalui  proses  tersebut menurun.

## 2. Lokasi dan waktu penelitian
Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah  Kantor  Walikota  Ambon Bagian Ekonomi.  Lokasi  ini  dipilih  karena  peneliti mengamati  bahwa  telah  terjadi  pengurangan pendapatan  daerah  (khususnya  Kota  Ambon) melalui  proses  pembayaran  retribusi  perijinan atau dengan kata lain bahwa dalam kurun waktu dua  tahun  terakhir  Bagian  Ekonomi  Kantor Walikota  tidak  mencapai  target  yang  sudah direncanakan selama dua tahun belakangan ini.
3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan  dilakukan melalui
a. Observasi Observasi  berkisar pada masalah proses perijinan  di  bagian  Ekonomi  yang  hanya mengurus  adminstrasi  pembayaran  retribusi perijinan  yang  pembayaran  tersebut  dilakukan sendiri  oleh  anggota  masyarakat  di  bank  yang sudah di tentukan.
b. Wawancara Wawancara  mendalam  akan  peneliti lakukan  terhadap  staf  atau  petugas  pelayanan publik  pada  bagian  Ekonomi  Kantor  Walikota Ambon,  Kepala  Bagian,  anggota  masyarakat yang mengurus perijinan (pengusaha).
c. Dokumentasi dan studi literatur Dokumentasi  di  lakukan  sebagai  bukti terjadinya proses perijinan dan proses penelitian ini.  Selain    itu,  dokumentasi  dilakukan  dengan
cara  membaca  dan  menyimak  dokumen- dokumen  sebelumnya  agar  dapat  dibandingkan dengan keadaan terkini.

## 4. Teknik Analisis Data
Keseluruhan  data  yang  sudah  diperoleh dalam penelitian ini akan dilakukan pengolahan melalui  proses  recording  atau  merekam, mendokumentasikan  dan  menyimpan  semua data kemudian dilakukan proses editting. Selain itu,  indexing  dimana  prosedur    teknik  untuk menata data yang banyak kemudian dimasukkan kedalam kelompok-kelompok berdasarkan waktu,  subyek  maupun  topik  atau  tema  yang berhubungan dengan permaslahan dalam penelitian.  Pada  penelitian  ini,  teknik  analisis data  kualitatif  yang  digunakan  adalah  success aproximation,  yakni  suatu  teknik  analisis  yang mengaitkan data dengan teori untuk menjelaskan  kesenjangan    yang  terjadi  hingga dapat  merumuskan  suatu  generalisasi  mengacu pada  proposisi  teoritis  dan  bertalian  serta merefleksikan realitas sosial. 6

## H. Pembahasan
1. Gambaran  Umum  Bagian  Kerja Sama  dan  Promosi  Pengembangan Ekonomi Kota Ambon
Bagian  Kerja  Sama  dan  Promosi Pengembangan  Ekonomi  merupakan  bagian yang  terintegrasi  dari  Kantor  Walikota  Ambon berada  di  bawah  garis  koordinasi  dengan Asisten Bidang Ekonomi pada Struktur
6 W.Laurence, Neuman,: Social Researche Methods: Qualitative and Qualitative Approaches fifth ed. USA. Boston:  Allyn and Bacon Peason Education. Inc.
Organisasi  Kantor  Pemerintahan  Kota  Ambon dan  merupakan  bagian  dari  pelayanan  terpadu dalam  Pelayanan  Publik  untuk  mengurus  ijin usaha baik berupa ijin gangguan dan ijin tempat penjualan  minuman  beralkohol  serta  ijin pemakaian  kekayaan  daerah,  di  samping  tugas- tugas  yang  lain  dan  berkoordinasi  dengan lembaga atau instansi dalam maupun luar negeri yang secara umum  merupakan satu satuan kerja di  bawah  Walikota  sehingga  segenap  urusan secara  terpadu  di  bawah  kendali  kantor Walikota.
Visi  misi  Bidang  Kerja  Sama  dan Promosi  Pengembangan  Ekonomi  Kota  Ambon terpatri  dalam  visi  misi  Pemerintahan  Kota Ambon, yakni:
“Ambon yang Maju, Mandiri,  Relijius,  Lestari dan      Harmonis  Berbasis Masyarakat”
Proses pencapaian visi dan misi dibutuhkan  pemimpin  dan  staf  yang  andal dalam  melaksanakan  tugas  sehingga  dalam struktur  organisasi  pemerintahan  kota  Ambon, masing-masing  pejabat  dan  staf  memiliki  tugas pokok  dan  fungsi.  Struktur  Organisasi  dari Bagian Kerja Sama dan Promosi Pengembangan Ekonomi  Kota  Ambon  terdiri  dari  1  Kepala Bagian  dan  3  Kepala  Sub  Bagian,  antara  lain: Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepala  Sub Bagian  Kerja  Sama  dan  Kepala  Sub  Bagian Promosi Pengembangan Ekonomi.
Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon No  15  Tahun  2009  Tentang  Uraian  Tugas  dan Jabatan Fungsional, maka pada pasal 21 ayat (1) menyatakan  bahwa  Kepala  Bagian  Kerja  sama dan  Pengembangan  Ekonomi  mempunyai  tugas membantu Asisten Perekonomian,
Pembangunan  dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan  program  dan  petunjuk  teknis pelaksanaan  kerja  sama  antar  daerah  maupun luar negeri dan promosi pengembangan ekonomi serta melaksanakan tugas-tugas  umum satuan kerja.
Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon No  15  Tahun  2009  Tentang  Uraian  Tugas  dan Jabatan Fungsional, maka pada pasal 22 ayat (1) menyatakan  bahwa  Kepala  Sub  Bagian  Umum mempunyai  tugas    membantu  Kepala  Bagian Kerja  sama    dan    Promosi  Pengembangan Ekonomi  melakukan  pembinaan  Urusan  tata usaha,  perencanaan,  mengelola  serta  membina kepegawaian,  keuangan  dan  perlengkapan satuan kerja.
Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon No  15  Tahun  2009  Tentang  Uraian  Tugas  dan Jabatan Fungsional, maka pada pasal 23 ayat (1) menyatakan  bahwa  Kepala  sub  bagian  kerja sama  mempunyai  tugas  membantu  Kepala Bagian Kerja sama dan Promosi Pengembangan Ekonomi  mengumpulkan  bahan,  menyusun pedoman  dan  petunjuk  teknis  pembinaan  di bidang kerja sama baik anta daerah maupun luar negeri.

## Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon
No  15  Tahun  2009  Tentang  Uraian  Tugas  dan Jabatan Fungsional, maka pada pasal 24 ayat (1) menyatakan  bahwa  Kepala  sub  bagian  Promosi Pengembangan  Ekonomi  mempunyai  tugas untuk membantu Kepala Bagian Kerja sama dan Promosi Pengembangan Ekonomi mengumpulkan  bahan,  menyusun  pedoman  dan petunjuk  teknis  pembinaan  di  bidang  Promosi Pengembangan Ekonomi.

## 2. Informan
Informan    dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  pengusaha  yang  mengurus  kelengkapan persyaratan  ijin  baik  ijin  gangguan  maupun  ijin tempat  usaha  minuman  beralkohol  pada Kantor Walikota  Ambon  Bagian  Kerja  Sama  dan Promosi  Pengmbangan  Ekonomi  yang  secara keseluruhan  berjumlah  535  pengusaha  yang terbagi  dalam  12  jenis  usaha  yang  ditetapkan dalam  Perda  Kota  Ambon  No.  14  Tahun  2012 tanggal  3  Juli  2012  tentang  retribusi  ijin gangguan  dan  ijin  tempat  penjualan  minuman beralkohol.  Penggolongan  jenis  usaha  tersebut, antara lain:
1. Jenis usaha untuk Retribusi Izin Gangguan
2. Jenis  usaha  untuk  Retribusi  Izin  Tempat Penjualan  Minuman  Beralkohol,  terdiri dari:
Proses  Pengurusan  ijin,  pengusaha dipersyaratkan untuk membawa beberapa berkas  yang  sudah  di  foto  kopi,  antara  lain: SITU  Reklame,  BPJS  ketenagakerjaan,  ijin gangguan lama bagi yang melanjutkan setelah 3
tahun  berjalan,  dan  bukti  pembayaran  PBB. Data  diverifikasi  oleh  Bagian  Kerja  Sama  dan Promosi  Pengembangan  Ekonomi  Kota  Ambon untuk menentukan besarnya biaya yang harus di bayar  berdasarkan  Perda  Walikota  tentang  ijin gangguan  dan  ijin  tempat  penjualan  minuman beralkohol.  Setalah  itu,  petugas  Bagian  Kerja Sama  dan  Promosi  Pengembangan  Ekonomi Kota Ambon ke perusahaan untuk menyampaikan  besaran  verifikasi.  Setelah pengusaha mendapatkan kepastian harga kemudian pengusaha ke BPPT (Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu) untuk mendapatkan  Surat  SKRD  dan  bermodalkan SKRD tersebut pengusaha membayar di Bank.

## 3. Bentuk – bentuk  Relasi Sosial
Dari  hasil  penelitian,  diperoleh  data bahwa ternyata terdapat tiga bentuk relasi sosial yang  dapat  mempengaruhi  pendapatan  daerah, antara lain:

## a. Relasi Fungsional
Bentuk relasi ini menggambarkan bahwa dalam  menjalankan  tugasnya,  staf  pada  bidang Ekonomi Kantor Walikota Ambon menjalankan pelayanan publiknya sesuai dengan tugas pokok dan  fungsinya  masing-masing.  Ada  yang memiliki  tugas  di  dalam  kantor  tetapi  ada  juga yang  bertugas  di  lapangan  untuk  melakukan sosialisasi  tentang  besarnya  jumlah  tagihan perijinan  yang  disesuaikan  dengan  jenis  usaha serta  persyaratan  lainnya    oleh  perusahaan. Artinya bahwa sebuah sistem akan berjalan jika masing-masing  bagian  menjalankan  tugas  dan
fungsinya  sesuai  dengan  yang  sudah  ditetapkan dan  hal  ini  akan  menghasilkan  pekerjaan  yang maksimal  dan  seusia  dengan  aturan  yang berlaku  meskipun  bagi  sebagian  pengusaha merasa  agak  kerepotan  dan  memakan  waktu. Hal  ini  juga  menyebabkan  pengusaha  tidak sempat  untuk  pergi  membayar  dan  meminta bantuan staf baik dalam bagian Ekonomi sendiri ataupun  staf  dari  bagian  lain  sehingga berdampak  pada  terjadinya  ketidak  pastian  atau ketidak  terbukaan    jumlah  biaya    pembayaran meskipun  sudah  ditentukan  oleh  petugas  dalam kunjungan ke lokasi usaha untuk verifikasi data dan penentuan besarnya jumlah biaya.
Menurut    beberapa  informan  mengakui bahwa  untuk  tidak  merepotkan  dan  membuang banyak  waktu  di  kantor  maka  pembayaran  di titipkan  pada  petugas  kantor  saja  (terkadang pada petugas yang bukan tupoksinya), tetapi ada juga  yang  terjadi  penyalahgunaan  fungsi tersebut sehingga pengusaha di kira menunggak bahkan di kira tidak membayar padahal mereka sudah  membayar  melalui  petugas  (di  luar tupoksi)  tadi.  Hal  ini  pasti  di  luar  pengetahuan petugas  yang  sebenarnya.  Hal  ini  lebih  banyak terjadi  pada  pengusaha  pada  pengurusan  ijin gangguan,    namun  hal  sebaliknya  terjadi  pada pengusaha jenis ijin tempat penjualan minuman beralkohol  karena  mereka  takut  terkena  razia yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  yang paling  cepat  mengurus  perijinan  dan  bersegera dalam  membayar  retribusi  ini.  Hal  inilah  yang
membuat mereka lebih giat dalam mengurus ijin dan membayar retribusinya.
b. Relasi Mutual Trust and  Respect
Bentuk relasi ini menggambarkan adanya hubungan timbal balik  yang baik  antara petugas atau staf bagian Ekonomi dalam proses perijinan dengan pengusaha, di mana penyelesaian  masalah  terfokus  pada  hubungan yang  dibangun  atas  dasar  saling  percaya  baik dalam  jumlah  pembayaran  ijin    maupun  data pengusaha yang riil di lapangan. Artinya bahwa partisipasi masyarakat / pengusaha  berdasarkan saling percaya dan menghormati untuk membantu  staf    bidang  ekonomi  adalah membantu untuk menciptakan keteraturan sosial (social order) yang lebih baik.
Data di lapangan ada yang menunjukkan kurangnya rasa percaya pengusaha terhadap staf di  bagian  Ekonomi  karena  pernah  terjadi pelanggaran,  namun  ada  hal  unik  yang dilakukan  oleh  pengusaha  adalah  dengan menggunakan  pensiunan  staf  yang  pada  saat masih  bertugas  sangat  dipercaya  sehingga  hal itu berlanjut meskipun yang bersangkutan sudah pensiun.  Tentunya  dalam  bentuki  relasi  yang lain  karena  sudah  di  luar  tupoksi.  Artinya pensiunan  tadi  di  bayar  oleh  pengusaha  untuk membantu  pengusaha  dalam  proses  perijinan tersebut.  hal  ini  tentunya  harus  didukung  oleh staf  yang  masih  bertugas  karena  jelas  akan mendukung  kelancaran  proses  dan  peningkatan pendapatan  daerah  dari  sektor  tersebut  minmal
tidak  terjadi  minus  maupun  penumpukan pembayaran pada tahun berjalan.
c. Relasi Pertukaran Uang dengan

## Kemudahan
Dalam  suatu  hubungan  sosial  yang dipertukarkan adalah barang dan jasa pelayanan (baik  pelayanan  sebagai  bagian  dari  tindakan yang  dilakukan  secara  sukarela  atau  sebagai bagian  dari  tingkah  laku  sosial),  maka  arti  dari pelayanan  di  sini  dapat  dimaknai  sebagai  usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang  yang  diberi  kewenangan  dan  kekuasaan untuk  memberikan  kemudahan  kepada  orang lain  sebagai  upaya  saling  tolong-menolong untuk  mencapai  tujuan  yang  tertentu,  yang  bisa juga  berupa  upaya  untuk  meraih  kekuasaan, kemudahan, serta keuntungan lain yang didapat dari hubungan-hubungan sosial yang dibangunnya. Akan tetapi, hukum keseimbangan  dalam  esensi  moralitas    menjadi kehilangan maknanya, terutama setelah masyarakat  modern  mulai  mengenal  uang sebagai  alat  pertukaran  yang  menggantikan sistem barter pada masyarakat primitif.
Dalam menganalisa hubungan-hubungan sosial  yang  didasarkan  pada  penggunaan  uang atau pemberian hadiah, maka pada studi tentang pertukaran  pemberian  (The  Gift)  dari  Mauss (1925)  yang  di  dalamnya  juga  membahas  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Malinowski (1922).  Penjelasan  Mauss  sendiri  menyediakan alat  untuk  menganalisa  temuan  data  empirik  di lapangan,  serta  memberi  bukti  bahwa  kegiatan
saling tukar-menukar pemberian yang dilakukan oleh para pelaku, merupakan suatu proses sosial yang  dinamik,  yang  melibatkan  anggota- anggota  masyarakat  sebagai  sistem  yang menyeluruh.
Konteks    penelitian  ini    berusaha mengkonstruksi  makna  hubungan  timbal  balik yang  didasarkan  pada  pemberian  uang  atau hadiah  tersebut  dengan  cara  membedakan konsep  resiprositas  dan  konsep  pertukaran pemberian  dari  tipe-tipe  perputarannya.  Lebih jelasnya, perputaran dalam pertukaran pemberian pada dasarnya terletak pada kewajiban memberi, menerima, dan mengembalikan  barang  atau  jasa  pelayanan. Sementara,  perputaran  dalam  resiprositas  bisa berupa  gengsi  yang  dihubungkan  dengan kedermawanan  seseorang  atau  sekelompok orang yang mengharuskan pengembalian barang atau pelayanan yang setara, atau lebih besar dari nilai pemberian semula.
Uraian  mengenai  konsep  resiprositas serta  konsep-konsep  lainnya  telah  membantu cara  pandang  peneliti  dalam  memandang pertukaran  pemberian  yang  berlangsung  pada masyarakat  yang  diteliti.  Meski  mekanisme hubungan  interaksi  pada  masyarakat  modern yang  kompleks  menyulitkan  rumusan  tentang pertukaran  sosial  yang  ada,  namun  berdasarkan konteks  jaringan  pertukaran  sosial  yang  lebih sederhana  dari  apa  yang  dijelaskan  oleh
Malinowski  (1922) 7 dan  Mauss  (1925) 8 serta beberapa  ahli  lainnya,  maka  apa-apa  yang dipertukarkan  di  antara  para  petugas  dan masyarakat  menjadi  sama  pentingnya  dengan apa-apa yang telah berlangsung dalam kebudayaan  masyarakat  primitif  sekaligus  juga pada  masyarakat  modern,  karena  hal  tersebut menyangkut  interaksi  serta  koneksi  jaringan dimana pertukaran itu terjadi.
Analisis  mengenai  hubungan  interaksi yang  disediakan  oleh  teori  pertukaran  sosial (sebagaimana  dijelaskan  oleh  Malinowski  dan Mauss  di  atas)  justru  dipandang  relevan  untuk mengkaji  hubungan-hubungan  sosial  yang dihasilkan  dari  penelitian  lapangan,  dengan alasan bahwa analisis tersebut mampu menjelaskan  proses  hubungan-hubungan  sosial yang ada pada setiap masyarakat, dimana sistem pertukaran  yang  berlangsung  di  dalamnya  tidak hanya merupakan prinsip-prinsip pengorganisasian di kalangan masyarakat primitif,  melainkan  juga  prinsip-prinsip  yang berlaku  di  kalangan  masyarakat  modern,  baik individu  maupun  kelompok.  Melalui  cara pandang  demikian,  maka  realitas  hubungan timbal balik yang berlangsung di lapangan tidak semata-mata  dilihat  sebagai  peristiwa  antara pihak-pihak yang saling berhadapan, tetapi juga dipahami  sebagai  strategi  para  pelaku  dalam menjaga kelangsungan hubungan-hubungan
7 Malinowski,  .  (1922).  Argonauts  of  the  Western Pacific. NY: Dutton.
8 Mauss,    (1925,  1967).  The  Gift:  Forms  and Functions  of  Exchange  in  Archaic  Societies.  NY:  W.W. Norton.
yang  telah  lama  terjalin,  baik  di  antara  sesama aparat  pemerintah,  atau  antara  petugas  dengan para  pengguna  jasa,  mitra  kerja  yang  berasal dari warga masyarakat sebagai pengusaha.

## I. Kesimpulan
Berdasarkan paparan data dan penjelasan  analisis,  maka  sesungguhnya  yang menjadi pengaruh besar dari perolehan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Ambon  adalah terletak  pada  Relasi  Sosial  yang  di  bangun antara  staf  pada  Bagian  Ekonomi  Kota  Ambon dengan  masyarakat  atau  Pengusaha.  Bentuk  – bentuk Relasi Sosial ada 3, yakni:
1. Relasi Fungsional
Jika  semua  staf  pada  Bidang  Ekonomi Kota  Ambon  bekerja  sesuai  dengan Tupoksi masing-masing, maka pengusaha  yang  akan  mengurus  Ijin usahanya  akan  merasa  nyaman,  namun di  satu  sisi  proses  yang  agak  berbelit membuat para pengusaha merasa banyak waktu  yang  terbuang  hanya  untuk menunggu.  Hal  ini  menyebabkan  para pengusaha menjadi malas untuk membayar proses perijinan dan berdampak  pada  perolehan  Pendapatan Asli Daerah
2. Relasi Mutual Trust and Respect
Hubungan  yang  dibangun  dari  rasa saling  percaya  antara  staf  pada  Bidang Ekonomi Kota Ambon dengan
pengusaha  sangat  dibutuhkan  untuk menghindari  terjadinya  pelanggaran- pelanggaran  baik  secara  administrasi maupun keuangan. Hal ini menyebabkan pengusaha  merasa  nyaman  dan  yakin bahwa  ijin  usaha  yang  dilakukan  tidak akan  mengalami  kecurangan  baik  dalam bentuk  angka  maupun  persayaratan lainnya.
3. Relasi Pertukaran Uang Dengan Kemudahan
Pertukaran  uang  dengan  kemudahan merupakan  jalan  pintas  yang  sering diambil  oleh  manusia  dalam  rangka membuat  mulus  semua  proses,  namun hal  ini  harus  dihindari  karena  akan memunculkan  gratifikasi  yang  sedang mark-maraknya di kontrol oleh pemerintah  dalam  rangka  menjalankan pemerintahan  yang  bersih  dari  pungli. Hal  ini  juga  akan  berdampak  pada pengurangan  terhadap    pendapatan daerah  yang  kemudian  bisa  saja  masuk ke kas pribadi aparat.

## DAFTAR PUSTAKA
Baedhowi,  2007:  Revitalisasi  Sumber  Daya Aparatur  Dalam  Rangka  Meningkatkan Kualitas  Pelayanan  Publik.  Jurnal  Ilmu Adminstrasi  dan  Organisasi,  Bisnis  dan Birokrasi. Vol. 15, N0. 2 (edisi Mei) Dwiyanto, Agus, dll, 2002: Reformasi Birokrasi
Publik di Indonesia. Pusat Studi
Kependudukan dan
Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Enceng,  Liestyodono  BI,  Purwaningdyah  MW. 2008. Meningkatkan Kompetensi AparaturPemerintah Daerah Dalam
MewujudkanGood  Governance.  Jurnal Kebijakan  dan  Manajemen  PNS.  Vol.  2
Juni 2008.
Islam, Nazrul. 2012. Quality Of Civil
Administration  AndEconomic    Growth: A  ThresholdAnalysis.  The  Journal  of Developing Areas . Volume 46 No. 2 Fall 2012. P: 315-352.
Jonathan,  Robin.  2005.  Pengaruh  Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada      Sektor      Publik      di      Kabupaten dan      Kota      di      Propinsi  Kalimantan Timur. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Th.  IX.  No.  2,  Mei.  Universitas  17 Agustus1945. Samarinda.
Hoessein,
Benyamin, 2002: Kebijakan Desentralisasi. Jurnal Administrasi
Negara,  Volume.  II.  No.  2  (Edisi  Bulan Maret)
Lembaga  Penelitian  SMERU,  2002:  Dampak Desntralisasi  dan  Otonomi  Daerah  atas Kinerja dan Pelayanan Publik, Jakarta Mikkelsen,  Britha,  2001:  Metode  Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Sebuah  Buku  Pegangan  Bagi  Para Praktisi Lapangan (Terjemahan:
Matheos Nalle), Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Mulyadi,  Deddy,  2015:  Studi  Kebijakan  Publik dan  Pelayanan  Publik;  Konsep  dan Aplikasi  Proses  Kebijakan  Publik  dan Pelayanan  Publik,  Penerbit:  Alfabeta, Bandung Neuman,  W.  Laurence,  2003: Social  Researche Methods:  Qualitative  and  Qualitative Approaches fifth ed. USA. Boston:  Allyn and Bacon Peason Education. Inc. Puspitosari,  Hesti,  dkk,    2012:  Filsafat Pelayanan  Publik.  Penerbit|:  Setara Press, Malang
Rakhmat.    2005.    Reformasi    Administrasi Publik    MenujuPemerintahan    Daerah yang  Demokratis.  Jurnal  Administrasi Publik. Volume 1/No.1/2005.
Siddiqi,  Shamim  Ahmad.  2012.  Development and Growth through Economic
Diversification:  Are there Solutions  for Continued  Challenges  Faced  by Brunei Darussalam?.Journal  of  Economics  and Behavioral  Studies.  Vol.  4,  No.  7,  pp. 397-413, July 2012. P: 397-405.
Sinambela,  Lijan  Poltak,  2005:  Reformasi
Pelayanan  Publik,  Penerbit  :  PT.  Bumi Aksara, Jakarta.
Sibanda,    Modeni    Mudzamba    Michael.
Monitoring    Customer-Focused    Qualit Service        Delivery        In      Local Government:        Conceptual        Issues And  Perspectives    For    Consideration.
Africa’s  Public  Service  Delivery  and Performance Review . Volume 1, Issue 1, August 2012. P: 1-20.
Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian  Bisnis.
Bandung: Alfabeta Tim Peneliti FIKB, 2002: Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Otonomi Daerah dalam Inovasi: Refleksi Otonomi  Daerah.  Volume  3,  Edisi  Juni- Agustus
Utomo, Sad Dian, 2008: Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Adminstrasi dan Organisasi. Vol.15 No. 3 (edisi September – Desember), Semarang