Volume 6 Nomor 2 (2024)   1221 – 1232   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6442
Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Persetujuan Peningkatan Produksi Kontrak Karya dalam Penegakan Keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara
Mohamad Rizki Irmansyah, Didik Suhariyanto, Dewi Iryani Universitas Bung Karno rizky.irmansyah@rocketmail.com, didiksuharianto4@gmail.com, iryani.dewi@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Environmental  pollution  occurs  when  the  cycle  of  matter  in  the  living  environment changes so that the balance in terms of structure and function is disturbed. Imbalances in the structure and function of the material cycle occur due to natural processes or also due to human actions. In this modern age, there are many human activities or actions to fulfill biological needs and  technological  needs,  thus  causing  a  lot  of  environmental  pollution.  If  there  is  a  problem regarding environmental destruction or damage to the environment, it is almost certain that human activity is the main cause. The research method used is the Normative Juridical research type,  in  accordance  with  the  objectives  the  author  wants  to  achieve,  the  methodology  in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with  the  concept  of  law.  The  implications  of  the  state  administration's  decision  to  approve increased  production  of  work  contracts,  provisions  containing  the  principle  of  absolute responsibility, cannot yet be implemented, considering that Article 21 of Law No. 23 of 1997 concerning  Environmental  Management  with  implementing  regulations  that  have  not  been made has resulted in lawsuits in environmental cases. in courts requesting the application of the principle  of  absolute  responsibility  is  often  not  accepted.  Enforcement  of  environmental  law through  civil  procedures  is  regulated  in  Chapter  either  based  on  an  agreement  between  the parties  or  using  the  services  of  a  mediator  and/or  arbitrator.  A  lawsuit  via  litigation  (court action) can only be pursued if efforts to resolve the dispute outside of court are unsuccessful.
Keywords: Implications, State Administrative Decisions, Enforcement of Justice

## ABSTRAK
Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan  sehingga  keseimbangan  dalam  hal  struktur  maupun  fungsinya  terganggu. Ketidakseimbangan  struktur  dan  fungsi  daur  materi  terjadi  karena  proses  alam  atau  juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran  lingkungan.  Memilik  masalah  mengenai  perusakan  lingkungan  hidup  maupun kerusakan    lingkungan  hidup  hampir  dipastikan  ulah  manusia  sebagai  tingkah  laku aktivitasnya  menjadi  penyebab  utama.  Metode  penelitian  yang  digunakan  tipe  penelitian Yuridis Normatif , sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi dalam desain penelitian tesis menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang- Undangan  ( Statute  Approach )  dan  Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach ). Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach ) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan  cara  menelaah  semua  undang-undang  dengan  konsep  undang-undang.  Implikasi keputusan  tata  usaha  negara  persetujuan  peningkatan  produksi  kontrak  karya  ketentuan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1221 – 1232   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6442
yang  memuat  prinsip  asas  tanggung  jawab  mutlak  tersebut  belum  dapat  diterapkan, mengingat pasal 21 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut dengan  peraturan  pelaksanaan  yang  belum  dibuat  hingga  mengakibatkan  gugatan  kasus- kasus lingkungan di Pengadilan yang meminta diterapkannya asas tanggung jawab mutlak sering  kali  tidak  dapat  diterima.  Penegakan  hukum  lingkungan  melalui  prosedur  perdata diatur  dalam  Bab  XIII  Pasal  84  sampai  dengan  Pasal  93.  Aspek-aspek  keperdataan  yang tercantum  dalam  pasal-pasal  tersebut  berisikan  tentang  penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi berdasarkan pilihan para  pihak  yang  bersengketa  baik  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  maupun menggunakan  jasa  mediator  dan/atau  arbter.  Gugatan  melalui  jalur  litigasi  (gugatan pengadilan) baru dapat ditempuh jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil dilakukan.
Kata Kunci: Implikasi, Keputusan Tata Usaha Negara, Penegakan Keadilan

## PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  sebagai  karunia  dan  rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek  dan  matranya  sesuai  dengan  wawasan  nusantara.  Dalam  rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan  hidup,  berdasarkan  kebijaksanaan  nasional  yang  terpadu  dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup  yang  serasi,  selaras,  dan  seimbang  guna  menunjang  terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (Siswanto Sunarso,
2005)
Hukum  lingkungan  dalam  arti  yang  paling  sederhana  adalah  hukum  yang mengatur tatanan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi  dan  memelihara  lingkungan  hidup  ini  maka  tumbuh  pula  perhatian hukum,  sehingga  menyebabkan  tumbuh  dan  berkembangnya  cabang  hukum  yang disebut hukum lingkungan.
Menurut  Koesnadi  Hardjasoemantri,  menyatakan:  “Hukum  lingkungan merupakan  instrumentarium  yuridis  bagi  pengelolaan  lingkungan.  Mengingat pengelolaan  lingkungan  terutama  dilakukan  oleh  pemerintah,  maka  hukum lingkungan  sebagian  besar  terdiri  atas  hukum  pemerintahan  ( bestuursrecht ). Terdapat  pula  hukum  lingkungan  keperdataan  ( privat  rechttelijk  millieurecht ), hukum  lingkungan  ketatatanegaraan  ( staatrechttelijk  millieurecht ),  hukum lingkungan  kepidanaan  ( strafrechttelijk  millieurecht ),  sepanjang  bidang  bidang hukum ini memuat ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup”. Pengelolaan lingkungan Pengertian Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup  termasuk  manusia  dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup  lainnya.  Lingkungan    hidup  erat kaitannya dengan hidup  (M.Hadin Muhjad, 2015)
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1221 – 1232   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6442
Dalam  berbagai  aturan,  pengelolaan  lingkungan  hidup  sering  didefinisikan sebagai  upaya  terpadu  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  yang  meliputi kebijaksanaan  penataan,  pemanfaatan,  pengembangan,  pemeliharaan,  pemulihan, pengawasan  dan  pengendalian  lingkungan  hidup.  Pelaksanaannya  dilakukan  oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat,  serta  pelaku  pembangunan  lainnya  dengan  memperhatikan keterpaduan  perencanaan  dan  kebijakan    nasional  pengelolaan  lingkungan  hidup. Sektor  lingkungan  hidup  oleh  para  perencana  dan  pelaku  pembangunan  masih kurang diperhatikan dibandingkan bidang ekonomi misalnya. Hal ini sesungguhnya mempengaruhi tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam  penyelenggaraan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup dalam  rangka  pembangunan  berkelanjutan  berwawasan  lingkungan  hidup,  harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta  perangkat  hukum  Internasional  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup. Kesadaran  dan  kehidupan  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  telah  berkembang  demikian  rupa,  sehingga  perlu disempurnakan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  yang berwawasan lingkungan hidup.
Regulasi yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya  dan  beracun  serta  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  wajib dilakukannya,  guna  meminimalisir  sistem  pembuangan  limbah  dengan  risiko  yang amat kecil bagi lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.  Dengan  menyadari  hal  tersebut,  bahan  berbahaya  dan  beracun  beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik.
Pencemaran  lingkungan  terjadi  bila  daur  materi  dalam  lingkungan  hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau  perbuatan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  dan  kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan.
Dalam  usaha  mengubah  lingkungan  hidup  manusia  untuk  meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Jika suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  akan  menghasilkan  limbah,  terlebih  dahulu dilakukan pengelolaan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup.  Dalam  hal tersebut,  limbah  yang  dihasilkan  oleh  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  itu  dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk. Namun dari proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan pembukaan lahan, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media lingkungan hidup
Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dalam  pasal  13  tercantum  bahwa  pengendalian  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1221 – 1232   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6442
hidup dengan menerapkan berbagai instrumen-instrumen yaitu: Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), Tata ruang, Baku mutu lingkungan hidup, Kriteria baku mutu kerusakan  lingkungan  hidup,  Amdal,  UKL-UPL,  perizinan,  instrumen  ekonomi lingkungan  hidup,  peraturan  perundang-undangan  berbasis  lingkungan  hidup; anggaran  berbasis  lingkungan  hidup;  Analisis  risiko  lingkungan  hidup;  audit lingkungan  hidup,  dan  instrumen  lain  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Manusia yang berpandangan sentralistik selalu menganggap bahwa mereka adalah satu-satunya makhluk yang menjadi pusat kehidupan dan beranggapan bahwa lingkungan (komponen yang tersusun baik yang biotik maupun yang abiotik) adalah diperuntukkan  bagi  hajat  hidup  mereka  sendiri  ( antroposentris ).  Semua  itu  akibat dari  perilaku  manusia  melalui  berbagai  kegiatan  yang  menempatkan  alam  sebagai komoditas yang hanya di perlakukan sebagai obyek eksploitasi, media pembuangan, dan  kegiatan  industri  tanpa  menghiraukan  bahwa  lingkungan  itu  materi  yang mempunyai keterbatasan dan bisa mengalami kerusakan
Perilaku seperti inilah yang mengakibatkan terjadinya aktivitas manusia yang bertendensi kepada perusakan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam  pemenuhan  kebutuhannya.  Definisi  perusakan  lingkungan  hidup  sendiri adalah  menurut  UUPPLH  (Pasal  1  butir  16)      ialah:  “Perusakan  lingkungan  hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap  sifat  fisik,  kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  sehingga  melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## METODE PENELITIAN
Untuk mendapatkan karya ilmiah yang baik dan bermutu, diperlukan metode penelitian  yang  benar  dan  harus  didukung  dengan  data  yang  akurat  serta berdasarkan fakta-fakta yang ilmiah guna mendapatkan jawaban dari permasalahan- permasalahan  yang  dirumuskan,  hal  mana  dalam  pembahasan  masalah  tersebut menggunakan  metode-metode  tertentu  sesuai  dengan  segala  apa  yang  diperlukan, sehingga setiap langkah yang akan diambil harus jelas dan ada batasannya agar hasil penelitiannya dapat terarah sesuai dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi dalam tingkat keilmiahan.
Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan  jawaban  tersebut  sudah  tersusun  dalam  langkah-langkah  tertentu  yang sistematis  Penelitian  merupakan  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu pengetahuan maupun teknologi, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian hukum berbeda  dengan penelitian sosial, karena ilmu hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial, melainkan ilmu hukum itu adalah sui generis .  Artinya ilmu hukum merupakan ilmu  jenis  sendiri.  Sifat  khas  ( sui  generis )  ilmu  hukum  itu  bercirikan  a)  bersifat empiris  analitis  yakni  memaparkan  dan  menganalisis  terhadap  isi  dan  struktur hukum; b) sistematisasi gejala hukum; c) melakukan interpretasi terhadap substansi hukum yang berlaku; d) menilai terhadap hukum yang berlaku; e) arti praktis ilmu
hukum  berkaitan  erat  dengan  dimensi  normatifnya.    Oleh  karena  itu  pula  metode penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial pada umumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implikasi  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Persetujuan  Peningkatan  Produksi Kontrak Karya
Menurut Emil Salim, istilah lingkungan hidup yaitu mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tinggali dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitarnya baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia
Menurut pendapat dari Soedjono, lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau  jasmani  yang  terdapat  di  alam.  Pengertian  ini  menjelaskan  bahwa  manusia, hewan  dan  tumbuh-tumbuhan  dilihat  dan  dianggap  sebagai  perwujudan  fisik jasmani. Menurut definisi Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya.
Menurut  pendapat  dari  Munadjat  Danusaputro,  lingkungan  hidup  adalah semua  benda  dan  daya  serta  kondisi  termasuk  didalamnya  manusia  dan  tingkah perbuatannya  yang  terdapat  dalam  ruang  dimana  manusia  berada  dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain.
Menurut  pendapat  dari  Otto  Soemarwoto,  lingkungan  hidup  merupakan semua  benda  dan  kondisi  yang  ada  dalam  ruang  kita  tempati  dan  mempengaruhi kehidupan kita. Menurut batasan tersebut secara teoritis ruang yang dimaksud tidak terbatas  jumlahnya.  Adapun  secara  praktis  ruang  yang  dimaksud  selalu  dibatasi menurut kebutuhan yang dapat ditentukan.
Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur  tindak  perbuatan  manusia  dengan  tujuan  untuk  melindungi  lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat  secara  langsung  terus-menerus  digunakan  oleh  generasi  sekarang  maupun generasi-generasi mendatang.
Sebaliknya  Hukum  Lingkungan  klasik  menetapkan  ketentuan  dan  norma- norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber  daya  lingkungan  dengan  berbagai  akal  dan  kepandaian  manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat- singkatnya.
Hukum  Lingkungan  modern  berorientasi  kepada  lingkungan  sehingga  sifat dan  wataknya  juga  mengikuti  sifat  dan  watak  dari  lingkungan  itu  sendiri.  Dengan demikian, lebih banyak berguru kepada ekologi.
Dengan  orientasi  kepada  lingkungan  ini  maka  Hukum  Lingkungan  modern memiliki  sifat  utuh-menyeluruh  atau  komprehensif-integral,  selalu  berada  dalam dinamika  dengan  sifat  dan  wataknya  yang  luwes,  sedang  sebaliknya  Hukum Lingkungan  klasik  bersifat  sektoral,  serba  kaku,  dan  sukar  berubah.  Menurut Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan ( Milieurecht ) adalah hukum yang  berhubungan  dengan  lingkungan  alam  ( natuurlijk  milieu )  dalam  arti  seluas- luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkupnya
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1221 – 1232   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6442
berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.  Demikian  pula  terdapat  hukum  lingkungan  keperdataan ( privaattrechtelijk  milieurecht ),  hukum  lingkungan  ketatanegaraan  ( staatsrechtelijk milieurecht ), hukum lingkungan kepidanaan ( strafrechtelijk milieurecht ), sepanjang bidang-bidang  hukum  ini  memuat  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan lingkungan hidup.

## Penegakan Keadilan Keputusan Tata Usaha Negara Persetujuan Peningkatan Produksi Kontrak Karya Dalam Peradilan Tata Usaha Negara
Membicarakan  mengenai  ruang  lingkup  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup,  maka  harus  dimulai  dengan  bagaimana  batasan  pengertian perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  itu  sendiri  dirumuskan. Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  oleh  UUPPLH  2009  dirumuskan sebagai:  “ adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan  hukum.” Apabila  dengan  konsisten  kita mencermati  terkait  dengan  apa  yang  dimaksudkan  sebagai  ruang  lingkup    dalam pengurusan  ( governance )  lingkungan  hidup,  keduanya  ternyata  menyasar  pada makna  yang  berbeda  satu  sama  lain.  Konteks  “meliputi”  sebagai  upaya  untuk melestarikan fungsi lingkungan oleh UUPLH 1997 dimaksudkan sebagai satu frase konsep yang abstrak yang ditempatkan sebagai semangat yang mengiringi konstruksi penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup secara implisit. Tidak dielaborasikan secara terbuka (baca: eksplisit) masing-masing sebagai komponen yang menopang upaya  pelestarian  fungsi  lingkungan.  Sedangkan  yang  dimaksudkan  oleh  UUPLH 1997 sebagai “ruang lingkup” pengaturan adalah konteks teritori yuridis dari daya keberlakuan undang-undang yang bersangkutan, yaitu dalam pengertian terminologi sebagai ruang/tempat secara fisik.
Sebaliknya,  UUPPLH  2009  secara  konsisten  memaknai  ruang  lingkup pengurusan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana hal tersebut  dirumuskan  sebagai  serangkaian  cakupan  upaya  sistematis  dan  terpadu yang diuraikan oleh kata “meliputi”. Terlebih ketika kemudian diuraikannya secara eksplisit dan terperinci tentang apa dan bagaimana yang dimaksud sebagai berbagai upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  serta mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  dalam konstruksi  ruang  lingkup  penyelenggaraan  perlindungan  pengelolaan  lingkungan hidup.
Karena permohonan kasasi ditolak pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Citra  Palu  Mineral  terhadap  rusaknya  ekosistem  lingkungan  di  kawasan  daerah pertambangan tidak diharuskan untuk melaksanakan pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban  dalam  hukum  perdata  terbagi  atas  dua,  yaitu pertanggungjawaban  kontraktual  dan  pertanggungjawaban  perbuatan  melawan hukum. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Sementara apabila tidak ada perjanjian namun
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1221 – 1232   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6442
terdapat suatu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak  yang  merugikan  pertanggungjawaban  dengan  dasar  perbuatan  melawan hukum
Dalam  UUPPLH,  proses  penegakan  hukum  lingkungan  melalui  prosedur perdata  diatur  dalam  Bab  XIII  Pasal  84  sampai  dengan  Pasal  93.  Aspek-aspek keperdataan  yang  tercantum  dalam  pasal-pasal  tersebut  berisikan  tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun  jalur  non  litigasi  berdasarkan  pilihan  para  pihak  yang  bersengketa  baik berdasarkan kesepakatan para pihak maupun menggunakan jasa mediator dan/atau arbter. Gugatan melalui jalur litigasi (gugatan pengadilan) baru dapat ditempuh jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil dilakukan.
Salah  satu  unsur  yang  harus  terpenuhi  agar  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  adalah  adanya  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sendiri baru dapat dikatakan demikian jika  telah  melampau  ambang  batas  baku  mutu  lingkungan  yang  diperbolehkan dilepaskan ke media lingkungan.
Dalam mempertahankan hak-hak keperdataan di bidang lingkungan, UUPPLH telah  mengatur  tata  cara  atau  prosedur  pengajuan  gugatan  melalui  jalur  litigasi (pengadilan)  yang  dapat  diajukan  melalui class  action,  legal  standing, dan  gugatan instansi  pemerintah  dan  instansi  daerah  yang  bertanggungjawab  di  bidang lingkungan hidup.
Class action (gugatan perwakilan kelompok) atau dalam UUPPLH disebutkan sebagai  hak  gugat  masyarakat,  Dasar  hukum class  action diatur  dalam  Pasal  91 UUPPLH, yang mengatur bahwa:
a. Masyarakat  berhak  mengajukan  gugatan  perwakilan  kelompok  untuk kepentingan  dirinya  sendiri  dan/atau  untuk  kepentingan  masyarakat  apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
b. Gugatan  dapat  diajukan  apabila  terdapat  kesamaan  fakta  atau  peristiwa,  dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya
c. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Legal  standing, yang  diatur  dalam  UUPPLH mengenai  hak  gugat  organisasi lingkungan hidup dalam Pasal 92, mengatur:
a. Dalam  rangka  pelaksanaan  tanggung  jawab  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup.  Organisasi  lingkungan  hidup  berhak  mengajukan  gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
b. Hak  mengajukan  gugatan  terbatas  pada  tuntutan  ganti  rugi,  kecuali  biaya  atau pengeluaran riil.
c. Organisasi  lingkungan  hidup  dapat  mengajukan  gugatan  apabila  memenuhi persyaratan:
1. Berbentuk badan hukum
2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1221 – 1232   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6442
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
4. Majelis  Hakim  dalam  memutus  Perkara  Banding  No.199K/TUN/LH/2019, sudah memberikan keadilan bagi masyarakat
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terjadi  perbedaan  pendapat  dalam  Majelis Hakim  dan  telah  diusahakan  musyawarah  dengan  sungguh-sungguh  tetapi  tidak mencapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2009,  Majelis  Hakim  mengambil  putusan  dengan  suara terbanyak;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas  yang didasarkan  dengan  suara  terbanyak,  putusan Judex  Facti dalam  perkara  ini  tidak bertentangan  dengan  hukum  dan/atau  undang-undang,  karenanya  permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Juncto Undang-Undang  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009, juncto Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  serta  peraturan  perundang- undangan lain yang terkait.
Berdasarkan pernyataan diatas bahwa keputusan Majelis Hakim belum cukup memuaskan  untuk  keadilan  masyarakat  yang  masih  banyak  dirugikan  terkhusus hancur  nya  ekosistem  yang  ada  di  dalam  hutan,  karena  keputusan  Majelis  Hakim berdasarkan  suara  terbanyak,  bukan  murni  dari  keputusan  Majelis  Hakim menimbang apakah tergugat benar-benar melakukan kesalahan atas dasar yang ia lakukan.
Kecakapan  LSM  tampil  muka  pengadilan  didasarkan  pada  suatu  asumsi, bahwa LSM sebagai “wali” ( guardian ) dari lingkungan. Pendapat ini berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Christoper Stone dalam artikelnya yang dikenal luas di Amerika Utara yang berjudul Should Tress Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects. (Stone, 1972). Teori ini memberikan hak hukum ( legal right ) kepada objek-objek alam ( natural objects ). Menurut Stone, hutan, laut, atau sungai sebagai objek  alam  layak  memiliki  hak  hukum  dan  adalah  tidak  bijaksana  jika  dianggap sebaliknya hanya karena sifatnya yang inanimatif (tidak dapat berbicara)
Dunia hukum sendiri sudah sejak lama mengakui hak hukum objek inanimatif, seperti pada perseorangan, negara, dan anak di bawah umur. Untuk itu, penasihat hukum, kuasa atau walinya bertindak mewakili kepentingan hukum mereka. Guna mengoperasionalkan  gagasan  ini,  Stone  berpendapat,  organisasi-organisasi lingkungan  yang  memiliki  data  dan  alasan  untuk  menduga,  bahwa  suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai “wali” ( guardian ) dari objek alam tersebut.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1221 – 1232   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6442
Sebagai wali, pengadilan memberikan hak kepada kelompok tersebut untuk melakukan  pengawasan  ataupun  pengurusan  terhadap  objek  alam  dimaksud. Selanjutnya, apabila terhadap objek tersebut terdapat indikasi pelanggaran atas hak hukumnya (misalnya perusakan atau pencemaran), organisasi/LSM tersebut untuk dan atas nama objek alam yang berada di bawah perwaliannya mengajukan gugatan dalam  rangka  mengupayakan  pemulihannya  ( remedial  action ).  Berangkat  dari gagasan  ini,  LSM  perlu  memiliki  hak standing ,  bertindak  sebagai  “wali”  atas  nama lingkungan.
Pendekatan  “perwalian”  ( guardianship  approach )  ini  dinilai  para  pengamat hukum  dapat  mencegah  membanjirnya  gugatan  karena  sebagai  “wali”.  Organisasi lingkungan  tersebut  harus  memiliki  pemahaman  yang  dalam  melalui  seluk-beluk objek-objek  alam  yang  berada  di  bawah  perwaliannya  sehingga  tidak  begitu  saja semua organisasi lingkungan dapat bertindak sebagai penggugat.
Diterimanya  pengembangan  teori  dan  penerapan standing ini,  setidak- tidaknya  didasarkan  pada  dua  faktor,  yaitu  faktor  perlindungan  kepentingan masyarakat luas dan faktor penguasaan sumber daya alam atau sektor-sektor yang memiliki dimensi publik yang luas oleh negara.
Sanksi Administratif berkaitan dengan sarana penegakan hukum lingkungan yang  bersifat  administrasi,  dan  karenanya  selalu  berkenaan  dengan  fungsi pengawasan/pemantauan  terhadap  ketaatan  subjek  hukum  setelah  mendapatkan perizinan dari kelembagaan yang berwenang. Dengan demikian, pada konteks hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengenaan sanksi  administratif sebagai muara dari proses pengawasan ini memang ditempatkan sebagai sarana pencegahan sebelum  potensi  peristiwa  pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan  benar-benar terjadi.  Atau  setidak-tidaknya  menahan  dampak  yang  lebih  buruk  dari  terjadinya peristiwa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
Maka  dari  itu  seharusnya  Hakim  lebih  mempertimbangkan  masa  depan lingkungan  hidup  Indonesia  untuk  kemakmuran  masyarakat  Indonesia  serta menghindari  kerusakan  lingkungan  hidup,  karena  apabila  kerusakan  lingkungan hidup sudah terjadi, bencana alam pun akan lebih mudah masuk ke Indonesia, seperti yang sedang di alami oleh Indonesia sendiri. Ada 11 titik bencana dan yang paling parah saat ini di Kalimantan Selatan dan juga Sulawesi Barat.
Penegakan lingkungan hidup yaitu menekankan pada bentuk pembangunan berkelanjutan  berwawasan  lingkungan.  Program  pembangunan  yang  dimaksud adalah  pola  kebijaksanaan  pembangunan  yang  berorientasi  pada  pengelolaan sumber  daya  alam  sekaligus  mengupayakan  perlindungan  dan  pengembangannya untuk  menunjang  pembangunan  yang  berkesinambungan  bagi  peningkatan kesejahteraan manusia.
Dasar  konstitusional  pengelolaan  lingkungan  atau  sumber  daya  alam  di Negara  kita  ini  tercantum  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yang  menegaskan, bahwa    “ bumi  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”

## KESIMPULAN
Implikasi  keputusan  tata  usaha  negara  persetujuan  peningkatan  produksi kontrak karya ketentuan yang memuat prinsip asas tanggung jawab mutlak tersebut belum  dapat  diterapkan,  mengingat  pasal  21  UU  No.23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut  dengan peraturan pelaksanaan yang belum dibuat  hingga  mengakibatkan  gugatan  kasus-kasus  lingkungan  di  Pengadilan  yang meminta diterapkannya asas tanggung jawab mutlak sering kali tidak dapat diterima. Dalam  mengikuti  prinsip  pencemar  membayar,  kewajiban  ditekankan  kepada pemohon  izin  untuk  menilai  segala  kemungkinan  dampak  dan  mengembangkan metode-metode  untuk  menghindari  atau  mengurangi  bahaya  kerusakan  atau pencemaran yang dapat terjadi pada manusia atau alam. Tanjung jawab dibebankan kepada  pencemar  dengan  jalan  menegaskan  bahwa  mendirikan,  menjalankan  atau mengubah suatu usaha tanpa izin merupakan suatu pelanggaran hukum.
Penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi berdasarkan pilihan para  pihak  yang  bersengketa  baik  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  maupun menggunakan jasa mediator dan/atau arbter. Gugatan melalui jalur litigasi (gugatan pengadilan)  baru  dapat  ditempuh  jika  upaya  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  tidak  berhasil  dilakukan.  Salah  satu  unsur  yang  harus  terpenuhi  agar dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  adalah  adanya  pencemaran  dan/atau perusakan  lingkungan.  Pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  sendiri  baru dapat dikatakan demikian jika telah melampau ambang batas baku mutu lingkungan yang diperbolehkan dilepaskan ke media lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Pamulardi, Hukum  Kehutanan  dan  Pembangunan  Bidang  Kehutanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
Charles Victor Barber, dkk., Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,1997 Danoesapoetro, Sejarah  Perkembangan  Hukum  Lingkungan, Jakarta  :  Universitas
Terbuka. 1980
David Weir dan Marc Scarpio, Lingkaran Racun Pestisida, Sinar Harapan, Jakarta, 1985 DHM  Meuwissen, Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum  dan  Filsafat Hukum , terjemah oleh B. Arief Sidarta, Refika Aditama Bandung,  2007.
F.A.M  Stroink  dalam  Abdul  Rasyid  Thalib,  Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan Aplikasinya  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2006
HD  Van  Wijk/Willem  Konijnenbelt,  Hoofdstukken  Van  Administratief  Recht, Vugas’Gravenhage,  hlm.129,  Dikutip  dari  Ridwan  HR,  Hukum  Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1221 – 1232   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6442
Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1987 John Salindeho, Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
Koesnadi Hardjasoemantri, Harry Supriyono, Hukum Lingkungan Edisi 2, Jakarta: UT 2000
M.  Daud  Silalahi,  AMDAL  dalam  Sistem  Hukum  Pertambangan,  Universitas Padjajaran, (Persentasi AMDAL), 2010
Moh.Soerjani,  Rofiq  Ahmad  dan  Rozy  Munir, Lingkungan:Sumber  Daya  Alam  dan Kependudukan dalam Pembangunan, UI Press, Jakarta, 1987
Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan: dalam system kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2007 NHT.  Siahaan, Hukum  Lingkungan  dan  Ekologi  Pembangunan, Erlanggan,  Jakarta, 2004
Otto  Soemarwoto, Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan, Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta 2001
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014
Philipus  M  Hadjon,  Tentang  Wewenang,  Makalah  pada  Penataran  Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998
Philipus  M.  Hadjon,  Dalam  Mata  Kuliah  Sistem  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat, Pada  Program  Magister  Hukum  Pascasarjana,  Universitas  Airlangga, Surabaya, 1997
Philipus  M.  Hadjon,  Dalam  Mata  Kuliah  Sistem  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat, Pada  Program  Magister  Hukum  Pascasarjana,  Universitas  Airlangga, Surabaya, 1997
Philipus M. Harjon, Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Prees, Yogyakarta 2005
Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998
Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta,
1998
Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat), Rajawali Press, Jakarta, 2003 Valentinus Darsono, Ms : Pengantar Ilmu Lingkungan, Jakarta, 1995
Wiratno,dkk., Berkaca  di  Cermin  Retak:  Refleksi  Konservasi  dan  Implikasi  bagi Pengelolaan Taman Nasional, The Gibbon Foundation Indonesia dan PILI-NGO Movement, Jakarta 2004

## Jurnal
Artikel Nusa Cakara, Pelestarian Lingkungan Hidup, Jakarta 2019 Artikel DLHK.Prov.Banten, Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan, Banten,
2018 Bapenas, Biodiversity Action for Indonesia, Jakarta, 1993
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1221 – 1232   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6442
Jurnal Web Kab.Buleleng - Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, 2018 World Bank, 1993a: Indonesia Suistaning Development, Washington D.C: Report No. 11737-IND
World Bank, 1994a: Indonesia: Stability, Growth and Equity in Repelita IV, Washington, D.C., : Report No. 12083-IND

## Hasil Penelitian
Danan  Priambada,  (2010),  Karakteristik  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Di Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Tesis,  Magister  Hukum,  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Petrus,  (2022),  Persetujuan  Lingkungan  Kegiatan  Usaha  Dalam  Undang  Undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Dikaitkan  Upaya  Perlindungan Lingkungan,  Tesis,  Program  Studi  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum, Universitas Borneo Tarakan.
Zulham Idrus, (2020), Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Tidak  Dapat  Dieksekusi  (Non  Eksekutabel)  (Studi  Kasus  Putusan  Ptun Palembang No. 16/G/2009/Ptun-Plg), Tesis, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang.