PERANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

## UNTUK MENGURANGI TINGKAT KRIMINALITAS
DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Dewa Made Suriawan 1 , Saptala Mandala 2
Abstrak : Peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam menekan  laju  pertumbuhan  penduduk  untuk  mengurangi  tingkat  kriminalitas merupakan  hal  menarik  untuk  diteliti.  Penelitian  ini  meneliti  peranan  Badan Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan  Kabupaten  Buleleng  dalam menekan  laju  pertumbuhan  penduduk  untuk  mengurangi  tingkat  kriminalitas  di kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga menggunakan  data  sekunder  maupun  primer,  yang  dikumpulkan  dengan  studi pustaka maupun penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Peranan  Badan  Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan  kabupaten Buleleng  dalam  menekan  lajupertumbuhan  penduduk  untuk  mengurangi  tingkat kriminalitas  di  kabupaten  Buleleng  ada  yang  tidak  langsung  dan  ada  yang langsung.  Peran  tidak  langsung  berupa  upaya  dalam  bentuk  program meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dan  peran  langsung  berupa  menyediakan sarana prasarana untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk sehingga tingkat kriminalitas bisa dikurangi.
Kata-kata kunci: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, laju pertumbuhan penduduk, kriminalitas.

## PENDAHULUAN
Dalam  Sosiologi,  “penduduk  adalah  kumpulan  manusia  yang  menempati wilayah  geografi  dan  ruang  tertentu”.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman, penduduk di seluruh dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk penduduk di  Indonesia.  Indonesia merupakan negara berkembang  yang memiliki jumlah  penduduk  cukup  padat.  Tidak  bisa  di  pungkiri  bahwa  laju  pertumbuhan penduduk  Indonesia begitu pesat dan tidak dapat di-hindari, tingkat kompleksitas penduduk  Indonesia  akan  semakin  tinggi  pula,  yang  berdampak  pada  tingkat
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
kriminalitas  yang  tinggi  pula.  Meskipun  pemerintah  telah  melakukan  upaya  dan berbagai solusi serta berbagai semboyan pengurangan kelahiran penduduk telah di tawarkan kepada masyarakat, namun tetap saja laju pertumbuhan penduduk tidak bisa terbantahkan.
Berdasarkan  hasil  sensus  penduduk  tahun  2010  yang  dilakukan  oleh  Badan Pusat  Statistik  jumlah  penduduk  di  Indonesia  sebesar  237.641.326  jiwa.  Untuk Propinsi Bali jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 3.890.757 jiwa. Jumlah ini  terus  mengalami  peningkatan  dari  sensus  penduduk  tahun  2000  mencapai 3.146.999  jiwa,  sensus  penduduk  tahun  1990  mencapai  2.777.356  jiwa,  sensus penduduk tahun 1980 mencapai 2.469.724 jiwa.
“Penduduk  kabupaten  Buleleng  pada  tahun  2010  mencapai  624.125  jiwa dengan  jumlah  laki-laki  311.394  jiwa  dan  jumlah  perempuan  312.731  jiwa“ (BPS  Provinsi  Bali”,http://www.bali.bps.go.id.  Diakses  pada  tanggal  30  April 2015). Berdasarkan hasil proyeksi penduduk SP2010 BPS Buleleng, “total jumlah penduduk  kabupaten  Buleleng  pada  tahun  2011  mencapai  637.038  jiwa, sedangkan  pada  tahun  2012  mencapai  641.135  jiwa“  (Statistik  Kabupaten Buleleng  2013,  http://www.bulelengkab.bps.go.id  Diakses  pada  tanggal  30  April 2015).  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  perkembangan  laju  pertumbuhan penduduk di Propinsi Bali khususnya di kabupaten Buleleng sangat pesat.
Pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  sebenarnya  membawa  beberapa keuntungan, di antaranya adalah ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun,  jika  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  tidak  dibarengi  oleh kebijakan  pemerintah  yang  baik  dalam  menghadapi  masalah  ini,  maka pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  hanya  akan  membawa  dampak  yang buruk bagi suatu Negara.
Salah satu dampak negatif dari pesatnya pertumbuhan penduduk yang saat ini paling  mengkhawatirkan  adalah  makin  meningkatnya  tindak  kriminalitas  di masyarakat. Jumlah penduduk yang tinggi  yang tidak dibarengi dengan lapangan kerja  yang  cukup  hanya  akan  menimbulkan  masalah  kriminalitas.  Orang  yang tidak mempunyai pekerjaan bisa saja beralih menjadi kriminal. Sebagai contoh, di kota-kota besar, banyak  orang  yang tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga sulit untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya mereka terpaksa
mencari nafkah dengan menjadi seorang kriminal seperti pencopet, perampok, dan sebagainya.
Menurut  Kapolres  Buleleng  selama  ini  “kabupaten  Buleleng  menduduki peringkat  kedua  untuk  angka  kriminalitas  di  propinsi  Bali”.  Berdasarkan  hasil sensus  penduduk  yang  dilakukan  oleh  BPS  tercatat  bahwa  dari  sembilan kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bali terdapat tiga kabupaten yang mengalami kenaikan jumlah tindak pidana cukup tinggi pada periode tahun 2011-2012 . Salah satunya  adalah  kabupaten  Buleleng. Adanya  peningkatan    tindak  kriminalitas  di kabupaten Buleleng juga dapat dilihat dari data Polda Bali yang mencatat bahwa pada tahun  2011  terjadi  1.158  tindak  pidana,  sedangkan  pada  tahun  2012  terjadi peningkatan tindak pidana menjadi 1.315  (BPS Provinsi Bali, 2012: 13).
Permasalahan ini harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah agar masyarakat tidak mengalami hal-hal buruk yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.  Salah  satu  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini adalah  mengoptimalkan  peranan  Badan  Keluarga  Berencana  Dan  Pemberdayaan Perempuan guna menekan laju pertumbuhan penduduk untuk mengurangi tingkat kriminalitas khususnya di kabupaten Buleleng.

## PERANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN

## PEREMPUAN DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK  UNTUK  MENGURANGI  TINGKAT  KRIMINALITAS  DI KABUPATEN BULELENG
Untuk  mengatasi  laju  pertumbuhan  penduduk,  pemerintah  pusat  sebagai penanggung  jawab  berhak  mengeluarkan  peraturan–peraturan  yang  berkaitan langsung  dengan  masalah  kepadatan  penduduk.  Oleh  karena  itu  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  melalui  peraturan  perundang–undangan  mengenai masalah kependudukan, Undang–Undang yang dimaksud adalah Undang–Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dimana pada Pasal 20 yang berbunyi :
“Untuk  mewujudkan  penduduk  tumbuh  seimbang  dan  keluarga  berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana”.
Kebijakan  Keluarga  Berencana  sebagaimana  yang  dimaksud  diatas dilaksanakan  untuk  membantu  calon  pasangan  suami  istri  yang  ada  dalam masyarakat dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
a. Usia ideal perkawinan
b. Usia ideal melahirkan
c. Jumlah ideal anak
d. Jarak ideal kelahiran anak
e. Penyuluhan kesehatan reproduksi
Selain undang – undang yang telah disebutkan diatas, pemerintah (Presiden) juga mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pada Pepres ini di  sebutkan  pula  tugas,  fungsi  serta  wewenang  dari  BKKBN  itu  sendiri.  Seperti yang  terdapat  pada  Pasal  2  yang  berbunyi:  BKKBN  mempunyai  tugas melaksanakan  tugas  pemerintah  dibidang  pengendalian  penduduk  dan penyelenggaraan keluarga berencana.
Hal  diatas  menujukkan  bahwa  pemerintah  selalu  berusaha  untuk mengendalikan  laju  pertumbuhan  penduduknya.  Salah  satu  program  pemerintah pusat  yang sering kita jumpai atau temukan diberbagai media  – media baik pada media  elektronik  maupun  cetak  yaitu “ Dua  Anak  Cukup ” ,  kata  ini juga  menjadi slogan dari BKKBN.
Permasalahan  peningkatan  laju  pertumbuhan  penduduk  tidak  hanya  menjadi perhatian  pemerintah  pusat,  tetapi  juga  menjadi  perhatian  pemerintah  daerah. Salah  satunya  adalah  pemerintah  daerah  kabupaten  Buleleng.  Seperti  telah diuraikan  sebelumnya  bahwa  peningkatan  pertumbuhan  penduduk  yang  cukup tinggi  di  kabupaten  Buleleng  memiliki  dampak  negatif.  Salah  satu  dampak  yang sangat  memprihatinkan  adalah  meningkatnya  tindak  kriminalitas  di  kabupaten Buleleng.  Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  data  dari  BPS  kabupaten  Buleleng yang menyebutkan bahwa dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bali terdapat  tiga  kabupaten  yang  mengalami  kenaikan  jumlah  tindak  pidana  cukup tinggi pada periode tahun 2011-2012, salah satunya adalah kabupaten Buleleng .
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  kabupaten  Buleleng  adalah dengan mengoptimalkan peranan BKBPP kabupaten Buleleng dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Guna memudahkan atau melacarkan pelaksanaan  program  kerja  yang  telah  dibuat,  Badan  Keluarga  Berencana membentuk  petugas  yang  langsung  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Petugas  ini biasa disebut Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), PLKB ini memiliki tugas yaitu melaksanankan program kerja KB di lapangan.
Berdasarkan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  ada  empat  kegiatan  pokok yang  dijalankan  BKBPP  kabupaten  Buleleng  untuk  menekan  laju  pertumbuhan penduduk  diantaranya  adalah  sebagai  berikut    (Wawancara  dengan  Ketut Wirawan, Bidang KB dan KS pada Dinas BKBPP Kabupaten Buleleng, dilakukan tanggal 14 Juni 2015):
1. Program Pelayanan Keluarga Berencana
Program  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  permintaan  masyarakat  akan pelayanan  KB  dan  Kesehatan  Reproduksi  (KR)  yang  berkualitas,  termasuk didalamnya  upaya  menurunkan  angka  kematian  ibu,  bayi  dan  anak  serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.
Untuk dapat menyukseskan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) kepada  masyarakat,  telah  dilaksanakan  berbagai  upaya  nyata  dari  BKBPP Kabupaten Buleleng.  Adapun upaya tersebut diantaranya:
a. Melaksanakan  kegiatan  penyuluhan  melalui  PLKB  (Petugas  Lapangan Keluarga Berencana) sampai ke pedesaan. Upaya ini dilaksanakan supaya masyarakat mengetahui dan memahami arti pentingnya program Keluarga Berencana  (KB)  dalam  rangka  mewujudkan  keluarga  kecil  yang  bahagia dan sejahtera. Diharapkan kegiatan ini dapat membuka wawasan dan pola pikir  masyarakat  agar  turut  serta  secara  aktif  dalam  mensukseskan program Keluarga Berencana (KB);
b. Memberikan  pelayanan  KB  melalui  mobil  unit  pelayanan  KB,  dengan memberikan  pelayanan  KB  gratis  kepada  peserta  KB  IUD,  Implant  dan MOP.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan kualitas pelayanan KB melalui sarana mobilitas sehingga daya jangkauan
pelayanan  KB  untuk  pemenuhan  gerakan  keluarga  berencana  dapat terlayani sampai ke tingkat bawah;
c. Mengadakan  pelatihan  kepada  petugas  teknis/bidan/dokter  yang  bertugas memberikan pelayanan kontrasepsi. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan  kompetensi  petugas  lapangan  sehingga  dapat  memberikan pelayanan KB yang maksimal kepada masyarakat ;
d. Memberikan reward kepada peserta Metode Operasi Pria (MOP)/vasektomi,  dengan  harapan  agar  jumlah  peserta  MOP  menjadi meningkat;
e. Memberikan  sosialisasi  MOP  (vasektomi)  kepada  para  suami  sehingga mereka  dapat  mengetahui  apa  itu  MOP,  syarat  peserta  melakukan  MOP dan keuntungan dari MOP. Dengan sosialisasi ini diharapkan peserta MOP meningkat.
2. Program Kesehatan Remaja
Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan prilaku  positif  remaja  tentang  kesehatan  dan  hak-hak  reproduksi,  guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkerluarga  dalam  upaya  mendukung  peningkatan  kualitas  generasi mendatang.
Upaya  nyata  yang  dilakukan  oleh  BKBPP  kabupaten  Buleleng  adalah berkerja  sama  dengan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  memberikan penyuluhan narkoba dan HIV/AIDS.
3. Program Penguatan Keluarga Kecil Berkualitas
Program  ini  bertujuan  untuk  membina  kemandirian  masyarakat  sekaligus meningkatkan  cakupan  dan  mutu  pelayanan  KB/KR,  serta  ketahanan  dan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan oleh institusi masyarakat.
4. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Era  globalisasi  telah menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai  dalam keluarga  dan  masyarakat  serta  perubahan  tentang  aturan-aturan  tentang kehidupan.  Perubahan  tersebut  diantaranya  pola  hidup  sederhana  menjadi konsumtif,  hubungan  kekeluargaan  dan  kekerabatan  yang  dulu  erat  menjadi
longgar,  kehidupan  yang  mementingkan  materi  dan  lain  sebagainya.  Akibat adanya  peubahan  tata  nilai,  serta  belum  pulihnya  ekonomi  menyebabkan ketahanan  keluarga  menjadi  rentan  sehingga  kesejahteraan  keluarga  menjadi menurun.
Secara umum program ketahanan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan  keluarga  agar  mempunyai  keuletan  dan  ketangguhan  fisik material,  psikis  mental  spiritual  agar  dapat  mengembangkan  diri  dan keluargnya  dalam  mewujudkan  keluarga  berkualitas.  Untuk  mewujudkan ketahanan  keluarga  yang  tangguh  ada  empat  pokok  kegiatan  yang dilaksanakan yaitu:
a. Bina Keluarga Balita (BKB)
Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan ketrampilan  orang  tua  dan  anggota  keluarga  lainnya  dalam  membina tumbuh  kembang  anak  secara  holistik  dan  komperehensif,  baik  aspek pisik,  kecerdasan,  emosional  maupun  social  spiritual  melalui  interaksi orang  tua  dengan  anak.  Secara  spesifik  BKB  bertujuan  mengenal pertumbuhan  dan  perkembangan  anak,  melakukan  stimulalsi  dan pemantauan  tumbuh  kembang  anak  sesuai  usia  dan  perkembangan, merawat,  mengasuh  dan  mendidik  anak  balita  secara  baik,  dan  menjadi teladan dan model yang dapat ditiru oleh anaknya.
Salah  satu  upaya  nyata  yang  dilakukan  BKBPP  kabupaten Buleleng  adalah  dengan  menyiapkan  alat  permainan  edukatif  bagi  anak. Permainan  edukatif  ini  diberikan  kepada  keluarga  yang  memiliki  balita melalui kader.
b. Bina Keluarga Remaja (BKR)
Remaja  merupakan  tahapan  kehidupan  yang  akan  dilalui  oleh setiap manusia dalam proses perkembangan sejak lahir hingga akhir hayat. Pada  masa  ini  akan  banyak  terjadi  perubahan  baik  fisik,  mental,  emosi yang  cepat.  Salah  satu  masalah  yang  paling  menonjol  adalah  berkaitan dengan  seksualitas  dan  kesehatan  reproduksi.  Ketidaksiapan  para  remaja dalam  menghadapi  perubahan  akan  menimbulkan  berbagai  prilaku  yang
menyimpang, seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba,  kehamilan  usia  muda.  Sehingga  pada  masa  ini  diperlukan perhatian dan pembinaan dari masyarakat, sekolah dan keluarga.
Upaya  nyata  yang  dilakukan  BKBPP  Kabupaten  Buleleng  adalah dengan memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dan narkoba ke sekolah-sekolah.
c. Bina Keluarga Lansia (BKL)
Menjadi  lansia  merupakan  proses  dalam  kehidupan  yang  secara alami akan mengalami kemunduran fisik dan mental. Untuk mengatasi hal ini  maka  diperlukan  adanya  upaya  agar  lansia  tetap  mandiri  dan  tidak menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat.
Upaya  yang  sudah  dilakukan  oleh  BKBPP  kabupaten  Buleleng adalah sebagai berikut.
1. Pembinaan fisik bagi lanjut usia
2. Pembinaan psikologis bagi lanjut usia
3. Pembinaan mental spiritual bagi lanjut usia
4. Pembinaan sosial kemasyarakatan bagi lanjut usia
5. Pembinaan pengembangan potensi bagi lanjut usia
6. Kesehatan reproduksi
d. Bina Lingkungan Keluarga (BLK)
Membangun  ketahanan  keluarga  tidak  cukup  hanya  dengan meningkatkan ketahanan fisik serta mental spiritual, tetapi perlu didukung dengan pengembangan peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Sasaran program  ini  adalah  daerah-daerah  kumuh  atau  daerah  memiliki  keluarga pra sejahtera dan KS-I.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  BKBPP  kabupaten  Buleleng  adalah sebagai berikut.
1. Gotong-royong yang diikuti oleh seluruh anggota BLK, yang dilaksanakan setiap minggu akhir bulan
2. Pemeliharaan  dan  pembersihan  lingkungan  disepanjang  jalan  utama komplek setiap sore oleh ibu-ibu anggota BLK
3. Setiap keluarga diwajibkan menanam tanaman obat keluarga sebanyak 10 jenis, pengeloalan sampah, membudayakan hidup bersih hijau dan sehat
4. Ikut  serta  dalam  kegiatan  di  luar  lingkungan  komplek  (pembersihan makam, pembersihan jalan dan saluran air)
Program  pemberdayaan  keluarga  bertujuan  untuk  meningkatkan minat,  semangat  dan  ketrampilan  keluarga  dalam  usaha  ekonomis produktif  sehingga  mampu  memanfaatkan  peluang  usaha  yang  ada  untuk mendapatkan  pendapatan  keluarga.  Upaya  yang  dilakukan  BKBPP kabupaten  Buleleng  adalah  memberikan  bantuan  dana  kepada  keluarga miskin  melalui  kelompok  UPPKS  (Usaha  Peningkatan  Pendapatan Keluarga Sejahtera). UPPKS merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari keluarga  Pra  Sejahtera  sampai  dengan  Keluarga  Sejahtera  III  Plus  baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang belum ber KB, serta anggota masyarakat  yang  berminat  dalam  rangka  mewujudkan  keluarga  kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang  usaha  ekonomi  produktif.  Dengan  adanya  UPPKS  diharapkan dapat  meningkatkan  pendapatan  keluarga  yang  kemudian  akan memperbaiki  kesejahteraan,  baik  dari  keluarga  peserta  KB  yang bersangkutan maupun dari seluruh anggota kelompoknya.
Berdasarkan  laporan  BKBPP  Kabupaten  Buleleng,  capaian  program pelayanan  KB  sampai  dengan  bulan  Juni  2013,  sudah  terlayani  sebanyak  7.613 akseptor,  terbagi  menjadi  3.343  akseptor  melalui  jalur  pemerintah  dan  4.270 akseptor  melalui  jalur  swasta. Sedangkan  pada  tahun  2014  capaian  program pelayanan KB sampai dengan Nopember 2014 sudah terlayani sebanyak 112.527 akseptor,  terbagi  menjadi  41.714  akseptor  melalui  jalur  pemerintah  dan  70.813 akseptor melalui jalur swasta.
Data  ini  menunjukkan  adanya  peningkatan  peserta  KB  aktif  mengalami peningkatan  yang  lumayan  tinggi.  Peningkatan  peserta  KB  aktif  ini  secara langsung  akan  mengakibatkan  terjadinya  penurunan  jumlah  penduduk  di kabupaten Buleleng. Jumlah penduduk yang tercatat di kabupaten Buleleng tahun
2012  adalah  641.135  jiwa,  angka  ini  mengalami  penurunan  pada  tahun  2013 menjadi  638.300  jiwa  dengan  jumlah  laki-laki  318.000  dan  jumlah  perempuan 320.300 jiwa.
Penurunan  jumlah  penduduk  kabupaten  Buleleng  pada  tahun  2013 mengakibatkan  jumlah  tindak  kriminalitas  di  kabupaten  Buleleng  mengalami penurunan juga. Penurunan jumlah tindak pidana dapat dilihat dari data polda bali yang  mencatat  bahwa  pada    tahun  2012  terjadi  1.315  kasus  tindak  pidana, mengalami  penurunan  927  kasus  tindak  pidana  pada  tahun  2013.    Menurut Kasubag  Humas  Polres  Buleleng,  hal  ini  membuktikan  bahwa  jumlah  kasus pidana  atau  tindak  kriminalitas  sejalan  dengan  kuantitas  penduduk.  Artinya apabila jumlah penduduk relatif kecil maka jumlah tindak pidana yang terjadi juga relatif kecil, begitu pula sebaliknya.

## KENDALA YANG DIHADAPI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN  PENDUDUK  UNTUK  MENGURANGI  TINGKAT KRIMINALITAS DI KABUPATEN BULELENG
Berdasarkan hasil wawancara  yang dilakukan penulis dengan beberapa staff di  BKBPP  Kabupaten  Buleleng,  BKBPP  kabupaten  Buleleng  dalam  peranannya menekan  laju  pertumbuhan  penduduk  tentu  saja  mengalami  kendala-kendala. Kendala-kendalanya adalah sebagai berikut.
1. Saat  ini  peran  Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana  (PLKB)  masih  minim dalam  menjalankan  tugasnya.  Hal  ini  juga  ada  kaitannya  dengan  jumlah petugas  yang  hanya  sedikit.  Satu  orang  PLKB  satu  harus  menghandle  3-4 desa dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan bahkan ribuan.
2. Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  dalam  pelaksanaan  kegiatan.  Tempat penyuluhan  yang  diadakan  oleh  petugas  keluarga  berencana  tidak  ada  tempat khusus,  hanya  pada  waktu  diadakan  bersamaan  dengan  kegiatan  Posyandu  dan dari rumah ke rumah (Wawancara dengan Ida Putu Suarmika, Sub Bagian Data dan Informasi BKBPP Kabupaten Buleleng, dilakukan tanggal 14 Juni 2015).
3. Kurangnya  anggaran  dana  dari  pemerintah  daerah  untuk  Badan  Keluarga Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan  Kabupaten  Buleleng,  sehingga program-program Keluarga Berencana belum optimal terlaksana di lapangan.
4. Partisipasi  masyarakat  yang  kurang  dalam  mengikuti  Program  Keluarga Berencana. Masyarakat masih ada yang beranggapan banyak anak banyak rezeki.
5. Masih  banyaknya  penduduk  pendatang  yang  berasal  dari  luar  pulau  Bali.
Penduduk pendatang tersebut mengadu nasib ke Bali khususnya ke kabupaten Buleleng.  Pekerjaan  dari  penduduk  pendatang  rata-rata  tidak  ada  yang memenuhi  kualitas  hidup,mereka  hidup    dengan  bekerja  sebagai  pencari barang  bekas,penjual  koran,  dan  penduduk  pendatang  ini  sebagian  besar hidup di daerah pesisir pantai yang dimana tingkat hunian mereka tidak layak untuk ditempati. Pola hidup dari penduduk pendatang ini kurang bersih, mereka membuang  sampah  bukan  pada  tempatnya  sehingga  lingkungan  di  sekitar mereka terlihat kumuh.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut.
1. BKBPP  kabupaten  Buleleng  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam menekan  laju  pertumbuhan  penduduk.  Pertumbuhan  penduduk  memiliki hubungan yang sejalan dengan tindak kriminalitas. Apabila jumlah penduduk sedikit, maka kecenderungan terjadinya tindak kriminalitas yang terjadi juga relatif  kecil.  Begitu  pula  sebaliknya  apabila  jumlah  penduduk  banyak,  maka kecenderungan terjadinya tindak kriminalitas menjadi meningkat.
2. Dalam pelaksanaan peranannya dalam  menekan laju pertumbuhan penduduk BKBPP  kabupaten  Buleleng  masih  mengalami  kendala-kendala.  Kendala- kendala  tersebut  diantaranya  terbatasnya  jumlah  PLKB,  terbatasnya  sarana dan  prasarana  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  kurangnya  anggaran  dari pemerintah  daerah  untuk  BKBPP  kabupaten  Buleleng,  masyarakat  masih menganggap  bahwa  banyak  anak  banyak  rezeki,  serta  masih  banyaknya penduduk  pendatang  dari  luar  Bali  yang  mengadu  nasib  di  kabupaten Buleleng.
Sehubungan  dengan  hasil  penelitian  ini  dapat  disampaikan  saran-saran sebagai berikut.
1. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  diharapkan  dapat  menyediakan anggaran  dana  yang  memadai  sehingga  Badan  Keluarga  Berencana  dan Pemberdayaan Perempuan kabupaten Buleleng dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan programnya.
2. Badan  Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan  (BKBPP) Kabupaten  Buleleng diharapkan dapat  menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana.
3. Badan  Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan  (BKBPP) Kabupaten  Buleleng  diharapkan  agar  lebih  mengoptimalkan  peranannya dalam  menekan  laju  pertumbuhan  penduduk  sehingga  tindak  kriminalitas dapat dikurangi.
4. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program Keluarga Berencana.
5. Penduduk  pendatang  yang  akan  mengadu  nasib  di  wilayah  kabupaten Buleleng agar memiliki pekerjaan yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
BKKBN. Buku  Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Kelompok  UPPKS . Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Tahun 2014.
BKBPP  Kabupaten  Buleleng.2013. Laporan  Bulanan  2013  BKBPP  Kabupaten Buleleng.
BKBPP  Kabupaten  Buleleng.2014. Laporan  Analisa  dan  Evaluasi  Hasil Pelaksanaan  Program  KB-PP  Kabupaten  Buleleng  tahun  2014.  BKBPP Kabupaten Buleleng.
BPS Provinsi Bali. 2012. Statistik Kriminal Provinsi Bali 2012. Denpasar: Arysta Jaya.
www.babelprov.go.id . Diakses pada tanggal  21 April 2015
“BPS  Provinsi  Bali”,http:// www.bali.bps.go.id .  Diakses  pada  tanggal  30  April 2015.
“Buleleng  Dalam  Angka  2014”,http://bulelengkab.bps.go.id.  Diakses  17  Juni 2015.
“Statistik  Kabupaten  Buleleng  2013”,  http:// www.bulelengkab.bps.go.id
Diaksespada tanggal 30 April 2015
“Statistik  Kriminal  Provinsi  Bali”,http://bali.bps.go.id . Diakses  pada  tanggal  15 Juni 2015.
“Statistik  Kriminal  Provinsi  Bali  2013”,http://bali.bps.go.id / .  diaskses  pada tanggal 17 Juni 2015.