## STUDI TENTANG

## SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PERBATASAN DI DESA LIANG TURAN KECAMATAN KRAYAN BARAT KABUPATEN NUNUKAN
Drs. M. Kasim M., M.Si Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Muhammad Habibi, S.Sos, M. Kesos Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda e-mail: habibi.mayangmaurai@gmail.com
Eva Veronika
Alumni Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Pembangunan   perdesaan   wilayah   perbatasan   menjadi   titik   tolak   kearah   kemajuan,   terutama ketersedian sarana dan prasarana infrastruktur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana  pembangunan infrastruktur di Desa Liang Turan Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (2011). Hasil penelitian menunjukan bahwa   pembangunan   infrastruktur   di   desa   Liang   Turan   kurang   baik,   hal   ini   dikarenakan wilayahnya   yang   terisolasi.  Akses   jembatan   yang   menghubungkan   antar   kecamatan   belum semuanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 4   (empat). Akses jalanpun masih berupa jalan tanah   yang   ketika   hujan   maka   dipastikan   kendaraan   tidak   akan   bisa   melewati   akses   jalan tersebut. Barang-barang kebutuhan untuk membangun prasarana kantor desa, gedung sekolah dan rumah ibadah sulit didatangkan, karena satu-satunya akses transportasi yang bisa digunakan adalah melalui transportasi udara dan itupun sangat terbatas dan berbiaya mahal. Sedangkan untuk   penyediaan   bahan   pembangunan   dari   Malaysia   juga   membutuhkan   waktu   yang   lama karena kondisi prasarana Jalan yang tidak baik dan mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Desa Liang Turan Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan.
Kata Kunci : Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana, Masyarakat Perbatasan

## ABSTRACT
Rural development of the border region is the starting point towards progress, especially the availability   of   infrastructure  facilities   and   infrastructure  The   purpose   of   this   study   was   to examine the extent of infrastructure development in Liang Turan Village, West Krayan District, Nunukan Regency. This type of research is qualitative descriptive, with data analysis techniques using interactive models of Miles & Huberman (2011). The results of research showed that infrastructure development in Liang Turan village was not good, this was due to the isolated area. Access to the bridge that connects between sub-districts has not been able to be traversed by four-wheeled vehicles. Even road access is in the form of a dirt road which, if there is rain, it is certain that the vehicle will not be able to pass through the access road. Items needed to build infrastructure for village offices, school buildings and houses of worship are difficult to bring, because the only access to transportation that can be used is through air transportation and that is very limited. Meanwhile, to bring in construction materials from Malaysia, it also takes a long   time   due   to   poor   road   infrastructure   conditions   that   affect   the   construction   of infrastructure   facilities   and   infrastructure   in   Liang   Turan   Village,   West   Krayan   District, Nunukan Regency.
Keywords : Development of Infrastructure, Facilities and Infrastructure, Border Communities.

## 1. Pendahuluan
Wilayah perbatasan merupakan suatu manifestasi bagi kedaulatan wilayah sebuah Negara. Penanganan masalah perbatasan selama ini memang belum dapat diatasi secara optimal dan terpadu. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan yang seperti lepas dari perhatian Pemerintah. Sebagai contoh adalah wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan kecamatan Krayan, yang pembangunan sarana dan prasarana infrastrukturnya jauh dari kata baik jika dibandingkan   dengan   pembangunan   di   wilayah   perbatasan   Negara   tetangga   Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah Krayan yaitu Sabah-Sarawak.
Perjalanan   untuk   mencapai   kecamatan   Krayan   dari   Kabupaten   Nunukan   harus ditempuh   melalui   transportasi   udara   dengan   penerbangan   dari   bandara   Nunukan   ke Bandara Yufai Semaring, Long Bawan. Kecamatan Krayan merupakan penghasil beras terbesar di Kabupaten Nunukan, yaitu beras adan yang merupakan padi unggul organik, yang banyak dipasarkan ke Malaysia dan Brunei. Daerah ini juga memiliki komoditi unik yaitu   garam   gunung   hasil   dari   pengolahan   sumur   air   bergaram.   Sebagian   Wilayah Kecamatan   ini   berupa   Taman   Nasional   Kayan   Mentarang   (TNKM)   yang   kaya   akan keanekaragaman   hayati.   Keaslian  alam  ini   yang   berpadu  dengan   kearifan   lokal   Suku Dayak   dalam  mengelola   alam  yang   menjadikan   daerah   Krayan   sering   menjadi   pusat penelitian sejumlah lembaga nirlaba internasional dan berpotensi besar menjadi daerah tujuan pariwisata.
Hampir semua kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan antar Kecamatan Krayan dengan 65 desa, akses jalannya masih berupa jalan tanah. Sehingga pada saat musim hujan, jalan dengan mudah berubah menjadi becek dan berlumpur dan sulit dilalui baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, sehingga masyarakat kesulitan dalam menjalankan aktivitas, terutama untuk anak-anak bersekolah. Sedangkan pada saat musim kemarau jalan akan menjadi berlubang, dan hal ini juga bisa menjadi penghambat bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas.
Satu-satunya   akses   masyarakat   dalam   beraktivitas   ke   Desa   lain   termasuk   ke beberapa Kecamatan yang ada di Krayan dan menuju Bandara Yufai Semaring untuk menuju Ibu Kota Kabupaten Nunukan adalah melalui jalan utama. Artinya jalan utama ini merupakan akses terpenting di Desa, mobilisasi yang menunjang kelancaran kegiatan- kegiatan   pembangunan,   tetapi   juga   penunjang   kegiatan   sosial-kemasyarakatan   di Kecamatan   Krayan   khususnya   Di   Desa   Liang   Turan   yang   disadari   letaknya   sangat terisolasi.
Jembatan juga merupakan salah satu akses yang digunakan oleh masyarakat desa untuk menunjang aktivitas, jembatan penghubung antar desa memang sudah ada, akan tetapi   masih   belum   memadai   dan   masih   ada   jembatan   yang   belum   bisa   dilalui   oleh kendaraan roda empat karena kondisi jembatan yang kurang bagus sehingga jembatan hanya   bisa   digunakan   oleh   kendaraan   roda   dua   dan   juga   pejalan   kaki.   Kebanyakan Jembatan penghubung yang ada di desa Liang Turan adalah jembatan yang masih terbuat dari kayu dan cepat rapuh sehingga tidak terlalu lama digunakan oleh masyarakat.
Infrastruktur lain seperti Gedung sekolah, rumah ibadah, Kantor Desa sudah ada, tetapi untuk fasilitas masih kurang. Fasilitas untuk gedung sekolah dasar yang digunakan untuk   kelas   1-3   masih   sangat   memprihatinkan   kondisinya,   karena   usia   bangunan sekolahnya   yang   sangat   tua   sehingga   sudah   mulai   rapuh,   bahkan   dinding-dindingnya sudah banyak berlubang, begitu juga dengan lantainya yang harus ditambal dengan papan baru untuk menutupi lubang bekas papan yang telah rapuh.
Berdasarkan uraian mengenai terbatasnya sarana dan prasarana tersebut diatas dan
dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka peneliti dalam hal ini terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul " Studi Tentang Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan Di Desa Liang Turan Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan ".Tema ini di pilih karena terdapat permasalahan  khususnya pada     kondisi   sarana   dan   prasarana   infrastruktur   dalam   pembangunan   masyarakat Perbatasan  di   Desa   Liang  Turan  Kecamatan  Krayan   Barat   Kabupaten   Nunukan  serta faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana infrastruktur tersebut.
Dengan   tujuan   untuk   mengetahui   kondisi   Sarana   Dan   Prasarana   Infrastruktur Dalam pembangunan Masyarakat Perbatasan Di Desa Liang Turan Kecamatan Krayan Barat   Kabupaten   Nunukan   serta   faktor   yang   mempengaruhi   Sarana   Dan   Prasarana Infrastruktur tersebut.
2. Kerangka Teori
2.1. Sarana dan Prasarana
2.1.1. Sarana
Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal   dan   Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Prasarana,   Sarana,   Dan   Utilitas   Umum   Kawasan   Transmigrasi   Pasal   1   ayat   15 menyebutkan   bahwa   Sarana   adalah   fasilitas   penunjang,   yang   berfungsi   untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
2.1.2. Prasarana
Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal,   dan   Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Prasarana,   Sarana,   Dan   Utilitas   Umum   Kawasan   Transmigrasi   Pasal   1   ayat   14 menyatakan   bahwa   Prasarana   adalah   kelengkapan   dasar   fisik   kawasan   yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Suprihatiningsih   (2016:   54)   menyatakan   bahwa   Prasarana   merupakan   faktor penunjang berupa gedung sekolah, pengadaan perabot kantor seperti: meja tulis, kursi, lemari   penyimpanan,   rak   buku,   atau   rak   alat   keterampilan,   filing   cabinet,   brangkas, pengadaan listrik, air (PAM), telpon, komputer dan lain sebagainya
2.1.3. Infrastruktur
Peraturan   Presiden   Republik   Indonsia   Nomor   38   Tahun   2015   pasal   1   ayat   4 Tentang   Kerjasama   Pemerintah   dengan   badan   usaha   dalam   penyediaan   Infrastruktur mengatakan bahwa Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik,sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Darwin   Purba   (2016:556)   mengemukakan   bahwa   Infrastruktur   fisik   dan   sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor prifat sebagai layananan dan fasilitas   yang   diperlukan   agar   perekonomian   dapat   berfungsi   dengan   baik.   Istilah   ini merujuk  kepada   hal   infrastruktur   teknis  atau  fisik  yang   mendukung   jaringan   struktur seperti   fasilitas   antara   lain  dapat   berupa   jalan,   kereta   api,   air   bersih,   bandara,   kanal, waduk,   tanggul,   pengelolahan   limbah,   pelistrikan,   telekomunikasi,   pelabuhan   secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran, produksi barang dan jasa, sebagai contoh bahwa   jalan   dapat   melancarkan   transportasi   pengiriman   bahan  baku   sampai   kepabrik
kemudian   untuk   distribusi   kepasar   hingga   sampai   kepada   kemasyarakat.   Istilah infrasrtuktur   termasuk   pula   infrastruktur   sosial   kebutuhan   dasar   seperti   antara   lain termasuk sekolah dan rumah sakit.
Zainul   Fuad,   Entatarina   Simanjuntak   dan   Hasna   Widyaastuti   (2015:2) mengemukan bahwa infrastruktur pekerjaan umum merupakan salah satu infrastruktur vital yang dibutuhkan bagi penunjang kebutuhan masyarakat luas/umum yang terdiri dari tiga bagian utama yaitu:
a. Infrastruktur bina warga: jalan raya, jalan tol dan jembatan,
b. Infrastruktur sumber daya air: waduk, sumber air baku dan instansi pengolahan air baku.
c. Infrastruktur   cipta   karya   (pemukiman):   air   minum,   air   bersih   (PAM),   irigasi, drainase, dan sanitasi (persampahan).
2.2. Pembangunan
Menurut   Surna   dalam   Iskandar   (2005:120)   dalam   Widjajanti   Mulyono   Santoso (2016)   mengemukakan   bahwa   pembangunan   sebagai   kegiatan-kegiatan   yang   direncanakan dalam  mengolah  sumber   daya   alam  dan   sumber   daya   manusia   dengan  memanfaatkan  ilmu pengetahuan dan tekonologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia.
Selanjutnya   Kembauw,   Sinay   dan   Sahusilawane   (2015:   23)   mengemukakan   proses pembangunan dapat diartikan sebangai upaya  yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternative yang sah bagi pencapaian aspirasi   setiap   warga   yang   paling   humanistic.   Dengan   kata   lain,   proses   pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia.
Menurut Mardikato dan Soebiato (2013:6) Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya  atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintah, dengan   menggunakan   teknologi   yang   terpilih,   untuk   memenuhi   segala   kebutuhan   atau memecahkan masalah-maslah yang sedang dan dihadapi, demi tercapainya  mutu hidup atau kesejahteraan   seluruh   warga   masyarakat   dari   suatu   bangsa   yang   merencanakan   dan melaksanakan pembangunan tersebut .
Secara sederhana, pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan   menjadi   lebih   baik.   Karena   perubahan   yang   dimaksud   adalah   menuju   arah peningkatan   dari   keadaan   semula,   tidak   jarang   pula   ada   yang   mengasumsikan   bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan.

## 2.3. Masyarakat
Samudra (2000:5) menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama   dan   saling   bekerja   sama   untuk   kepuasan   terhadap   berbagai   keinginan   bersama. Masyarakat merupakan suatu negara apabila cara hidup yang harus ditaati oleh individu dan asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu kewenangan yang bersifat memaksa dan mengikat.
Selanjutnya   Suharto (2014:47)  mengemukakan bahwa   masyarakat  adalah  sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama.
Ada beberapa fungsi masyarakat, yakni: Penyedia dan pendistribusi barang-barang dan
jasa, Lokasi kegiata bisnis dan pekerjaan, Keamanan public, dan Organisasi dan partisipasi politik.
2.4. Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal ayat (1) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Widjaja (2005:4) menyatakan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demikratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Secara   historis   Desa   merupakan   cikal   bakal   terbentuknya   masyarakat   politik   dan pemerintahan  diindonesia   jauh  sebelum  negara   bangsa   ini   terbentuk.   Struktur   sosial   sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini Antara lain ditunjukan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret .

## 3. Metode Penelitian
3.1. Jenis dan pendekatan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif   dengan   pendekatan   deskriptif     atau   bersifat   “menggambarkan”   upaya Pembangunan   perdesaan   wilayah   perbatasan   menjadi   titik   tolak   kearah   kemajuan, terutama ketersedian sarana dan prasarana infrastruktur Dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan Di Desa Liang Turan Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan.
3.2. Teknik Analisis Data
Analisis menggunakan model analisis interaktif teori Miles dan Huberman (1994), yakni reduksi data, tampilan data, kesimpulan: gambaran dan verifikasi mengenai sarana dan prasarana   infrastruktur  Dalam   Pembangunan   Masyarakat  Perbatasan   Di   Desa   Liang Turan Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan.
4. Fokus Penelitian
Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah mengenai (1) Sarana Infrastruktur yang   meliputi Sarana Sekolah Dasar, Sarana Rumah Ibadah, dan Sarana Kantor Desa, (2) Prasarana infrastruktur meliputi Gedung Sekolah Dasar, Rumah Ibadah, Kantor Desa, Jalan dan Jembatan penghubung.
5. Lokasi Penelitian
Desa Liang Turan memiliki bentang alam berupa dataran tinggi, rawa, perbukitan dan pegunungan dengan rata-rata ketinggian 1.500 mdpl dengan suhu rata-rata 22,9º C. Sementara curah hujan adalah 278,5 mm/tahun.
Sebagian besar wilayah Desa Liang Turan merupakan persawahan dan kawasan hutan. Akses ke desa Liang Turan menggunakan kendaraan Roda 2 dan Roda 4 dengan jarak tempuh
 40 menit dari kecamatan Krayan Barat. Sementara jika dari Malaysia dapat menempuh jarak  4 jam untuk sampai di desa Liang Turan dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4, jika musim kemarau dan kondisi jalan tidak terlalu rusak. Ada 3 pintu masuk ke desa Liang Turan yaitu: Desa Liang Bua, Desa Pak Pirit dan Desa Liang Alig.
Jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Liang Turan adalah 79 KK dengan total 209 jiwa dan dilihat dari jenis kelamin laki-laki 102 jiwa, perempuan 107 jiwa dari jumlah keseluruhan jumlah jiwa di Desa Liang Turan yaitu 209 jiwa.
6. Hasil dan pembahasan
6.1. Kondisi Sarana Infrastruktur
6.1.1. Sekolah
Sarana yang dimiliki sekolah masih kurang dan belum memadai. Seperti tenaga pengajar yang   sedikit   dan   tidak   seimbang   dengan   banyaknya   murid,   dimana   jumlah   tenaga pengajar hanya sepuluh orang termasuk Kepala Sekolah dengan tenaga Honor berjumlah enam orang dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak empat orang. Untuk kelengkapan di dalam kelas, tidak adanya rak buku di dalam kelas dan kelengkapan olahraga juga masih kurang.
6.1.2. Rumah ibadah
Sarana dalam rumah Ibadah yang masih banyak yang belum lengkap, saat ini hanya alat musik standar yang kita gunakan, untuk sementara kursi-kursi yang ada sudah cukup hanya   untuk   Jemaat   yang   ada,   tetapi   jelas   akan   kurang   ketika   ada   ibadah   gabungan dikarenakan saat ibadah gabungan dilaksanakan masih ada beberapa jemaat gereja yang berdiri.
6.1.3. Kantor desa
Sarana dalam Kantor Desa belum lengkap, hal ini bisa kita lihat dari meja dan kursi yang masih kurang, rak buku, serta masih banyak fasilitas-fasilitas Kantor Desa lain yang tidak ada. Hal ini menyebabkan perangkat desa harus bekerja di rumah masing-masing dan saat ada   pertemuan  rapat   harus  dilakukan  di   rumah-rumah   atau  menyesuaikan  situasi   dan kondisinya.
6.1.4. Jalan dan Jembatan Penghubung
...............................
6.2. Kondisi Prasarana Infrastruktur
6.2.1. Sekolah
Prasarana sekolah sudah ada tetapi masih kurang baik. Bangunan yang pertama bersifat semi permanen dan berjumlah tiga kelas serta satu ruang guru, sedangkan satu bangunan lagi   merupakan  bangunan lama  yang  terbuat   dari  kayu   tetapi   usia   bangunan  tersebut sudah sangat tua.
6.2.2. Rumah ibadah
Pembangunan gedung gereja sudah baik tetapi masih kurang besar, hal ini menyebabkan jemaat   yang   setiap   tahun   selalu   bertambah   terus   serta   sering   dilakukannya   ibadah gabungan membuat ruang ibadah tidak muat.
6.2.3. Kantor desa
Prasarana   untuk   Kantor   desa   Liang   Turan   sudah   baik   tetapi   masih   dalam   tahap pembangunan.   Pembangunan   Kantor   desa   ini   sudah   terbuat   dari   Beton   dengan menggunakan   Dana   Desa   yang   di   berikan   oleh   pemerintah.   Meskipun   pembangunan
Kantor   Desa   belum   sepenuhnya   selesai   namun   sudah   bisa   digunakan.   Pembangunan selanjutnya masih belum bisa dilaksanakan dikarenakan bahan material bangunan yang belum ada.
6.2.4. Jalan dan Jembatan Penghubung
Kondisi jalan dan jembatan yang ada saat  ini  bisa dikatakan sangat memprihatinkan, kondisi jalan yang sudah sangat rusak dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dan roda 2 pada saat musim hujan. Sama halnya dengan jembatan yang terbuat dari kayu, sudah baik tetapi tidak bisa bertahan lama, karena sering dilalui oleh masyarakat desa baik pejalan kaki maupun yang memiliki kendaraan.
6.3. Faktor Pendukung dan Penghambat
6.3.1. Faktor pendukung
a. Sekolah
Adanya   upaya   dari   pemerintah   untuk   meningkatkan   maupun   merencanakan program untuk pembangunan, serta SDA yang mendukung dalam pembangunan.
b. Rumah ibadah
Adanya   kerjasama   yang   baik   dari   Jemaat   Gereja   serta   masyarakat   yang   ikut berpartisipasi dalam pembangunan, baik dukungan berupa sumbangan mater dan non materi untuk sarana maupun untuk prasarana dalam Rumah Ibadah.
c. Kantor desa
Adanya   kerjasama   yang   baik   antar   masyarakat   dengan   pengurus   Desa   untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kantor Desa Liang Turan.
d. Jalan dan jembatan
Ada partisipasi dari masyarakat desa seperti membantu memberikan lahan untuk perbaikan jalan dan ikut bergotong royong dalam pembuatan Jembatan.
6.3.2. Faktor penghambat
a. Sekolah
Wilayah   krayan   yang   masih   termasuk   daam   wilayah   yang   terisolasi,   sehingga untuk   mendatangkan   sarana   kelengkapan   sekolah   cukup   sulit   karena   hanya transportasi udara yang bisa digunakan hingga saat.
b. Rumah ibadah
Mendatangkan alat dan bahan material untuk pembangunan sangat sulit dilakukan karena wilayah krayan yang masih terisolasi.
c. Kantor desa
Masalah   transportasi   yang   terbatas   dan   pengambilan   barang   dari   Kota   untuk pembangunan sangat  sulit  dilakukan karena  satu-satunya  transportasi  yang bisa digunakan   dari   Kecamatan   Krayan   ke   kota-kota   yang   ada   di   Indonesia   yaitu transportasi pesawat udara.
d. Jalan dan jembatan
Yang   menjadi   Faktor   penghambat   dalam   pembangunan   Prasarana   jalan   dan jembatan yaitu karena jalan utama yang memasuki Desa merupakan jalan yang menjadi   tanggungjawab pemerintah  Kabupaten  sehingga  pemerintah  Desa  tidak bisa berpartisipasi lebih.

## 7. Simpulan dan Saran
7.1. Simpulan
1) Sarana infrastruktur sekolah dasar seperti tenaga pengajar yang masih kurang dan kelengkapan peralatan pendidikan juga masih kurang. Sarana rumah ibadah seperti hanya peralatan musik standar yang digunakan serta sarana Kantor desa yang masih belum lengkap dan perlu ditingkatkan lagi.
2) Prasarana infrastruktur sekolah dasar yang perlu ditingkatkan lagi karena saat  ini masih digunakan gedung sekolah yang sudah lama dimana dinding dan lantainya nya sudah berlubang. Prasarana rumah ibadah sudah bagus hanya saja perlu diperlebarkan lagi   sedangkan   prasarana   Kantor   desa   sudah   bagus   degan   pembangunan   yang memadai serta jalan dan jembatan perlu ditingkatkan lagi karena setelah diperbaiki akan dapat mendukung dan penunjang terselenggaranya suatu proses pembangunan.
3) Faktor Penghambat pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Desa Liang Turan yaitu karena wilayahnya yang terisolasi.
4) Faktor   pendukung   dalam   pembangunan   sarana   dan   prasarana   infrastruktur   yaitu adanya   upaya   pemerintah   Desa   melalui   program-program   pemerintah   yang   akan dilaksanakan maupun menindak lanjuti program yang sudah berjalan dan masyarakat juga ikut berpartisipasi dan mendukung dalam prmbangunan.
7.2. Saran
1) Dalam upaya pembangunan sarana infrastruktur di Desa Liang Turan, agar dapat di tingkatkan dan lebih diperhatikan sehingga manfaatkan dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di desa Liang Turan.
2) Dalam upaya pembangunan di Desa Liang Turan, selain Sarana Infrastruktur yang perlu ditngkatkan, Pembangunan Prasarana juga diperhatikan dan dapat ditingkatkan untuk menjadi lebih baik.
3) Dalam   meningkatkan   sarana   dan   prasarana   infrastruktur   Di   Desa   Liang   Turan kerjasama   pemerintah   daerah   dan   Pemerintah   Kabupaten   serta   partisipasi   dari masyarakat   sangat   diperlukan   agar   pembangunan   yang   dilakukan   untuk meningkatkan pembangunan masyarakat Perbatasan yang ada Di Desa Liang Turan dapat berjalan dengan baik.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal,   Dan   Transmigrasi   Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Prasarana,
Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi.
Fuad, Zainul., Entatarina Simanjuntak Dan Hasna Widyaastuti, 2015, Strategi Pendayagunaan Badan Usaha Milik Pemerintah (Bumn Dan Bumd) Dalam Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 2014, Penerbit Pusat Kajian Strategis Pekerjaan, Umum 2015, Jakarta.
Husaini, Usman Dan Akbar Purnomo Settiady, 2004, Metodologi Penelitian Sosial , Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
Kembauw,   Ester.,   Lexy   J.   Sinau   Dan   Aphrodite   M.   Sahuwilane.   2015. Pembangunan Perekonomian Maluku, Penerbit Deeplubish, Yogyakarta.
Nurcholis, Hanif. 2009. Perencanaan Partisipatif Daerah, Penerbit Grasindo, Jakarta.
Purba, Darwin. 2016. Menuju Indonesia Baru Jilid 1, Penerbit Guepedia, Jakarta.
Samudra, Syahda Guruh Langkah. 2000. Menimbang Otonomi Vs Federal (Mengembangkan Wacana Federalismedan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia) , Penerbit Pt Remaja Rosdakarya, Bandung.
Suharto,   Edi.   2014. Membangun   Masyarakat   Memberdayakan   Rakyat   (Kajian   Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial), Penerbit Pt. Refika Aditama, Bandung.
Sugiyono. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan R&D , Penerbit Alfabeta, Bandung.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan , Penertbit Alfabeta, Bandung.
Suprihatiningsih. 2016. Perspektif Manajemen Pembelajaran Program Keterampilan, Penerbit Deeplubish, Yogyakarta.
Widodo,   Teguh.   2015. Pembangunan   Endogen:   Mengabaikan   Peran   Negara   Dalam Pembangunan. Penerbit Deeplubish, Yogyakarta
Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa , Penerbit Pt Rajagrafindo Persada, Jakartatrategis Pekerjaan, Umum 2015, Jakarta