## PERBANDINGAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM
2006 DAN KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN

## KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DASAR
Apiek Gandamana 1 , Sorta Simanjuntak 2
Dosen PPKn pada Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FIP Unimed Surel : apiekgandamana17@gmail.com
Abstract  :  Comparative  Competence  of  Citizenship  in  Curriculum  2006  and Curriculum  2013  Subject  Citizenship  Education  in  Elementary  School. Learning materials outline consists of knowledge, attitudes, and skills that learners should learn in order to achieve the competencies that have been determined. Detailed learning materials consist  of knowledge (facts,  concepts, principles,  theories), attitude  (values  and  morals), and  skillful  materials  (procedures  and  procedures).  Theoretically,  there  are  three components  of  citizenship  competence  including  civic  knowledge,  civic  skill,  and  civic disposition.  The  three  competencies  of  citizenship  are  related  to  the  objectives  of  the private establishment of a citizen.
Keywords : Citizenship Competency, Curriculum 2006 (KTSP) Curriculum 2013
Abstrak  :  Perbandingan  Kompetensi  Kewarganegaraan  Dalam  Kurikulum    2006 dan  Kurikulum  2013  Mata  Pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Sekolah Dasar. Materi  pembelajaran  secara  garis  besar  terdiri  atas  pengetahuan,  sikap,  dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi yang telah  ditentukan.  Secara  terperinci  materi  pembelajaran  terdiri  atas  materi  yang  bersifat pengetahuan  (fakta,  konsep,  prinsip,  teori),  materi  yang  bersifat  sikap  (nilai  dan  moral), dan  materi  yang  bersifat  keterampilan  (tata  cara  dan  prosedur).  Secara  teoritik,  terdapat tiga  komponen  kompetensi  kewarganegaraan  meliputi  pengetahuan  kewarganegaraan ( civic knowledge ), keterampilan kewarganegaraan ( civic skill ), dan sikap kewarganegaraan  ( civic  disposition ).  Ketiga  kompetensi  kewarganegaraan  memiliki keterkaitan dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara.
Kata Kunci : Kompetensi Kewarganegaraan, Kurikulum 2006 (KTSP) Kurikulum 2013

## PENDAHULUAN
Dalam Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan 2006, materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai  ruang  lingkup  PKn.  Berdasarkan
Permendiknas  No.  22  Tahun  2006  ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  untuk  pendidikan  dasar dan  menengah  secara  umum  meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
a. Persatuan dan kesatuan bangsa,
meliputi: hidup rukun dalam perbedaan,
cinta  lingkungan,  kebanggaan  sebagai bangsa  Indonesia,  sumpah  pemuda, keutuhan NKRI, partispasi dalam
pembelaan negara, sikap  positif
terhadap  NKRI,  serta  keterbukaan  dan jaminan keadilan.
b. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta  lingkungan,  kebanggaan  sebagai bangsa  indonesia,  sumpah  pemuda, keutuhan  negara  kesatuan  Republik Indonesia,  partisipasi  dalam  pembelaan negara,  sikap  positif  terhadap  negara kesatuan Republik Indonesia,
keterbukaan dan jaminan keadilan.
c. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib  dalam  kehidupan  keluarga,  tata tertib  di  sekolah,  norma  yang  berlaku didalam masyarakat, peraturan- peraturan  daerah,  norma-norma  dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara,
Jurnal Sekolah (JS). Vol 2 (2) Maret 2018, hlm. 17-22
sistim  hukum  dan  peradilan  nasional, hukum dan peradilan internasional.
d. Hak  Asasi  Manusia,  meliputi:  hak  dan kewajiban  anak,  hak  dan  kewajiban aggota  masyarakat,  instrumen  nasional dan  internasional  HAM,  penghormatan dan perlindungan HAM.
e. Kebutuhan  warga  negara,  meliputi: hidup gotong rotong, harga diri sebagai warga masyarakat,
kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan  pendapat,  menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
f. Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan  di  Indonesia,    hubungan dasar negara dengan konstitusi.
g. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan  desa  dan  kecamatan, pemerintahan  daerah  dan  otonomi, pemerintahan  pusat,  demokrasi  dan sistim  politik,  budaya  politik,  budaya demokrasi  menuju  masyarakat  madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
h. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan ideologi  negara,  proses  perumusan Pancasila sebagai dasar negara,
pengamalan  nilai-nilai  Pancasila  dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
i. Globalisasi,  meliputi:  globalisasi  di lingkungannya,  politik  luar  negeri Indonesia  di  era  globalisasi,  dampak globalisasi,  hubungan  internasional  dan organisasi
internasional, dan mengevaluasi globalsasi. Khusus  untuk  SD/MI  lingkup  isi Pendidikan Kewarganegaraan dikemas dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Dalam kurikulum 2013 tidak  ada  lagi  istilah  standar  kompetensi melainkan diganti menjadi kompetensi  inti
(KI)  dan  kompetensi  dasar  (KD).  Istilah kompetensi  inti  yang  tidak  ada  di  dalam KTSP atau kurikulum 2006 adalah capaian kompetensi  pada  tiap  akhir  jenjang  anak tangga  yang  harus  dilalui  untuk  sampai pada  kompetensi  lulusan.  Kompetensi  inti (KI)  tidak  diajarkan  melainkan  dibentuk melalui  berbagai  kompetensi  dasar  (KD). Kompetensi  inti  (KI)  berfungsi  sebagai unsur  pengorganisasi  ( organizing  element ) kompetensi  dasar  (KD).  Sebagai  unsur pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat  untuk  organisasi  vertikal  dan organisasi  horizontal  kompetensi  dasar (KD).  Kompetensi  Inti  (KI)  merupakan integrator  horizontal antar  mata  pelajaran dan  juga  pengorganisasian  kompetensi dasar (KD). Kompetensi
dasar diorganisasikan ke dalam empat kompetensi  inti,  KI  1  berkaitan  dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa, KI  2  berkaitan  dengan  karakter  diri  dan sikap  sosial,  KI  3  berisi  KD  tentang pengetahuan terhadap materi ajar,
sedangkan  KI  4  berisi  KD  tentang penyajian
pengetahuan berupa keterampilan,  KI  1,  KI  2,  dan  KI  4  harus dikembangkan  dan  ditumbuhkan  melalui proses  pembelajaran  setiap  materi  pokok yang  tercantum  dalam  KI  3,  untuk  semua mata  pelajaran.  KI  1  dan  KI  2  tidak diajarkan langsung, tetapi indirect teaching (pengajaran  tidak  langsung)  pada  setiap kegiatan pembelajaran.
Dalam  kurikulum  2013  terdapat perubahan nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perubahan terjadi pula dalam ruang lingkup materinya yang  meliputi  4  substansi  yang  nantinya akan  melebur  kedalam  sejumlah  rumusan kompetensi  dasar  (KD)  yaitu  sebagai berikut:
a. Pancasila
Apiek Gandamana , Perbandingan Kompetensi Kewarganegaraan …
b. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945
c. Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Bhineka Tunggal Ika Dari  kedua  sistem  kurikulum  2006
(KTSP) dan kurikulum 2013 yang digunakan dalam mata pelajaran pendidikan  kewarganegaraan  penulis  akan menganalisis  kurikulum  mana  yang  lebih memenuhi unsur dari kompetensi kewarganegaraan, yaitu: pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan  ( civic  knowledge,  civic skill, and civic disposition ).

## PEMBAHASAN
Dalam  Permendiknas  No.  22  Tahun 2006, pendidikan kewarganegaraan diartikan  sebagai  mata  pelajaran  yang memfokuskan  pada  pembentukan  warga negara  yang  memahami  dan  mampu melaksanakan  hak-hak  dan  kewajibannya untuk  menjadi  warga  negara  Indonesia yang  cerdas,  terampil,  dan  berkarakter yang  diamanatkan  oleh  Pancasila  dan UUD  1945.  Sedangkan  tujuan  dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah  agar  peserta  didik  memiliki kemampuan sebagai berikut:
a. Berpikir  secara  kritis,  rasional,  dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung  jawab,  dan  bertindak secara cerdas
dalam
kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
c. Berkembang secara positif dan demokratis  untuk  membentuk  diri berdasarkan
karakter-karakter masyarakat  Indonesia  agar  dapat  hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung  dengan
memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi.
Kurikulum  2006  (KTSP)  mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dirasakan muatan kognitifnya masih terlalu besar  sementara  penekanan  pada  aspek sikap  dan  keterampilan  kewarganegaraan kurang.  Dalam  pengamatan  Winataputra (Winarno,  2014:  34),  justru  pendidikan kewarganegaraan  saat  ini  lebih  banyak kajian pada ketatanegaraan dan pengetahuan tentang sistem politik demokrasi. Hasil  kajian  kurikulum  dari  Pusat
Kurikulum (2007) terhadap mata pelajaran pendidikan  kewarganegaraan  di  sekolah menemukan hasil berdasarkan ranah kompetensi  terdapat  ketidakseimbangan ranah kompetensi PKn sebagai muatan KD untuk  tiap-tiap  SK  baik  di  SD,  SMP, maupun  SMA.  Pada  aspek  sikap  dan perilaku yang menjadi inti PKn proporsinya  relatif  lebih  sedikit  bila dibandingkan  dengan  ranah  pengetahuan. Di  SD  dari  57  KD,  hanya  4  (7,02  %)  KD yang termasuk ranah afektif  dan 16 (28,07 %)  KD  yang  termasuk  ranah  perilaku, sementara yang termasuk ranah pengetahuan  37  (64,91  %)  KD.  Ini  berarti tidak  konsisten  dengan  tujuan  PKn  yaitu membentuk watak warga negara.
Kritikan lain terhadap mata
pelajaran  PKn  kurikulum  2006  (KTSP) adalah  sedikitnya  kajian  Pancasila  yang dilakukan  secara  eksplisit  di  kelas. Pancasila sebagai visi ideal
kewarganegaraan Indonesia belum
sepenuhnya  diadopsi  dalam  muatan  PKn. Dengan  memasukkan  Pancasila  sebagai salah  satu  ruang  lingkup  PKn  justru menjadikan Pancasila belum sebagai “intinya”  PKn.  Seharusnya  Pancasila sebagai  substansi  kajian  menjadi  “inti” bagi  ketujuh  ruang  lingkup  lainnya  dalam setiap  materi  PKn.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat bahwa inti dari pendidikan
Jurnal Sekolah (JS). Vol 2 (2) Maret 2018, hlm. 17-22
kewarganegaraan    di   Indonesia  adalah pendidikan Pancasila (Winarno, 2014: 36).
Berdasarkan    naskah     Penguatan Kurikulum    mata     pelajaran   Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKn) terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemdikbud 2012,  dinyatakan bahwa pelajaran PKn disesuaikan  menjadi mata pelajaran PPKn.  Perubahan atau disebut sebagai penyesuaian     ini dimaksudkan agar dapat mengakomodasi perkembangan    dan    persoalan    yang berkembang di  masyarakat.  Penyesuaian menjadi mata    pelajaran PPKn    ini dilakukan untuk mengakomodasi  4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,  Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai ruang lingkup baru.
Dalam  naskah  tersebut  dijelaskan pula  jatidiri  atau  karateristik  dari  PPKn sebagai pendidikan kewarganegaraan Indonesia di masa depan sebagai berikut:
a. Eksistensi  PPKn  dinyatakan  dalam pasal  37  UU  No.  20  Tahun  2003.
Selanjutnya  dalam  penjelasan  pasal  37 dinyatakan bahwa: “.  pendidikan kewarganegaraan  dimaksudkan  untuk membentuk  peserta  didik  menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Untuk mengakomodasikan
perkembangan baru  dan  mewujudkan  pendidikan sebagai  bagian  utuh  dari  proses pencerdasan  kehidupan  bangsa,  maka nama  mata  pelajaran  PKn  berserta ruang lingkup dan proses pembelajarannya  disesuaikan  menjadi PPKn, yang bertujuan
untuk membentuk  peserta  didik  menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan  dan  cinta  tanah  air  yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
semangat Bhineka Tunggal Ika,  dan
komitmen  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
b. Dalam  PPKn,  Pancasila  ditempatkan sebagai  entitas  inti  yang  menjadi sumber rujukan dan ukuran
keberhasilan  dari  keseluruhan  ruang lingkup mata pelajaran.
c. UUD  NRI  tahun  1945,  semangat Bhineka  Tunggal  Ika,  dan  komitmen Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia ditempatkan  sebagai  bagian  integral dari keseluruhan tatanan penyelenggaraan negara yang berdasarkan  atas  dan  bermuara  pada sistem nilai dan moral Pancasila.
d. Dalam  setiap  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan, mata pelajaran PPKn memuat  secara  utuh  keempat  ruang lingkup tersebut.
Ketiga kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 yaitu:
a. Civic  knowledge (pengetahuan  warga negara), masuk kedalam KI 3 pengetahuan,  yakni  Pancasila,  UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika  sebagai  dimensi  PPKn  yang semuanya  melebur  kedalam  rumusan KD.
b. Civic  skill (keterampilan warga negara) masuk kedalam KI 4 keterampilan.
c. Civic  Disposition (sikap  warga  negara) masuk  kedalam  KI  1  dan  KI  2  sikap spiritual dan sosial.
Aspek  penting  dari  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn) Kurikulum
2013 ialah pentingnya penggunaan  pendekatan  ilmiah  ( saintifik )
dalam segenap pembelajaran. Ini meyakinkan  penulis  bahwa  semangat keilmuan kajian Pendidikan
Kewarganegaraan  dalam  Kurikulum  2006 dilestarikan  dalam  Kurikulum  2013,  di mana  basis  keilmuan  yang  menjadi  kajian pokok
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan  haruslah  jelas  dan  tegas batas-batas disiplinnya.
Apiek Gandamana , Perbandingan Kompetensi Kewarganegaraan …
Dalam  kurikulum  2013,  kompetensi inti  (KI)  dan  kompentesi  dasar  (KD)  mata pelajaran PPKn, mengikuti Gerhard Himmelmann (2013), mengubah paradigma  pendidikan  kewarganegaraan yang  semula  berfokus  kepada  program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan menjadi pendekatan yang  menekankan  sikap-sikap  personal- individual,  moral  dan  perilaku  sosial sebagaimana  disposisi  dan  nilai-nilai bersama dari warga negara dalam kehidupan  bersama  yang  menghargai  hak- hak  asasi manusia  dan  demokrasi  di  dunia yang penuh konflik.
Pembelajaran  dengan  pendekatan ilmiah  melalui  konsepsi  5  M  (mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi,  dan  mengkomunikasikan) memungkinkan perubahan paradigma pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan (PPKn) dari
pembelajaran  pasif  dan  afirmatif  kepada pembelajaran aktif, kooperatif, dan kritis.

## KESIMPULAN
Hasil  kajian  dari  Pusat  Kurikulum (2007) terhadap mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan  di  sekolah  menemukan hasil berdasarkan ranah kompetensi terdapat ketidakseimbangan ranah
kompetensi PKn sebagai muatan KD untuk tiap-tiap  SK  baik  di  SD,  SMP,  maupun SMA. Pada aspek sikap dan perilaku yang menjadi  inti  PKn  proporsinya  relatif  lebih sedikit  bila  dibandingkan  dengan  ranah pengetahuan.  Di  SD  dari  57  KD,  hanya  4 (7,02  %)  KD  yang  termasuk  ranah  afektif dan 16 (28,07 %) KD yang termasuk ranah perilaku,  sementara  yang  termasuk  ranah pengetahuan  37  (64,91  %)  KD.  Padahal pembelajaran  PKn  yang  ideal  harus memperbanyak aspek sikap dan keterampilan  warga  negara.  Individu  yang paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan dapat
berpartisipasi secara baik dalam
masyarakatnya  baru  bisa  disebut  dengan warga negara yang baik. Dalam pembelajaran  PKn,  guru  tidak  hanya menekankan  terhadap  aspek  kognitif  saja atau civic  knowledge -nya  saja  tetapi  lebih ditekankan pada aspek civic skill dan civic disposition .
Dalam  kurikulum  2013  salah  satu ciri  pokoknya  adalah  adanya  kompetensi inti  (KI)  dan  kompetensi  dasar  (KD). Sebaran  KI  1,  KI  2,  KI  3,  dan  KI  4  yang selanjutnya terjabarkan lagi kedalam kelompok  KD  1,  KD  2,  KD  3,  dan  KD  4.
Proses  pembelajaran  dengan  demikian dimulai dari kelompok KD
pengetahuan/ civic  knowledge (KD  3),  lalu kelompok KD keterampilan/ civic skill (KD 4),  dan  berakhir  pada  pembentukan  sikap spiritual  dan  sosial  atau civic  disposition (KD 1 dan 2).
Dari  pembahasan  di  atas,  menurut hemat  penulis  kurikulum  2013  lebih memenuhi  syarat  dari  ketiga  kompetensi kewarganegaraan  ( civic  knowledge,  civic skill ,  dan civic  disposition )  daripada kurikulum 2006 (KTSP). Dalam kurikulum 2013  pembelajaran  PKn  di  khususnya  di Sekolah  Dasar  lebih  menekankan  aspek sikap  baru  kemudian  keterampilan  dan pengetahuan.

## DAFTAR RUJUKAN
Gerhard  Himmelmann.  2013. Competence for  Teaching,  Learning  and  Living
Democratic Citizenship. Dalam Murray  Print  dan  Dirk  Lange  (eds), Civic Education and Competense for Engaging  Citizens  Democracies . Rotterdam:  Sense  Publishers,  pp.  3- 8.
Pusat  Kurikulum.  2007. Naskah  Akademik Kajian Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan .  Depdiknas:
Jurnal Sekolah (JS). Vol 2 (2) Maret 2018, hlm. 17-22
Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
Rahmat.  et  al.  2013. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan . Bandung:  Laboratorium  Pendidikan
Kewarganegaraan UPI.
Samsuri. “ Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum
2013 ”. http://staffnew.uny.ac.id/upload/132 300167/pengabdian/paradigmapendi dikan-kewarganegaraan-kurikulum- 2013-kuliah-umum-fkip-uad-15- september-2013.pdf (diakses tanggal 10 Oktober 2017).
Winarno.  2014.  P embelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  Isi  Strategi,  dan Penilaian . Jakarta: Bumi Aksara.
Winataputra,  Udin  S.  2014. Pembelajaran PKn  di  SD .  Tangerang  Selatan:
Universitas Terbuka.
Wulandari,  Dewi.  “Analisis  Kurikulum
2006  dan  Kurikulum  2013  Pada Mata Pelajaran PKn” http://ibudewiwulandari.blogspot.co.
id/2016/04/analisis-kurikulum-2006- dan-kurikulum.html (diakses tanggal 10 Oktober 2017).