## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 1072-1080 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i3.1607

## Akibat Hukum Putusan Perkara No.107/PDT.G/LH/2019/PNJMB terhadap Masyarakat yang Terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan

## Hendra Herman*
Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia *Correspodence email: hendraherman2010@gmail.com
Abstrak. Terbakarnya  hutan  dan  lahan  dapat  menyebabkan  pencemaran  udara  dan  menyebabkan  kerugian  dalam  bentuk kerusakan  lingkungan  serta  terganggunya  kesehatan  masyarakat  bahkan  dapat  berakibat  pada  kematian.  KLHK  telah  berupaya menegakkan  hukum  dibidang  perdata  terhadap  korporasi  yang  melakukan  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Putusan  PN  Jambi No.107/PDT.G/LH/2019/PNJMB  memberikan  harapan  terkait  penegakan  hukum  dibidang  lingkungan  dengan  mengabulkan gugatan  KLHK  terhadap  Korporasi  dalam  hal  ini  PT. Agro  Tumbuh  Gemilang  Abadi  (PT.  ATGA) yang  lalai  dalam  menjaga lahan  di  areal  perkebunannya  sehingga  menyebabkan  terjadinya  kebakaran  lahan.  Gugatan  yang  dilakukan  oleh  KLHK  belum memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sekitar areal perkebunan PT. ATGA yang terkena dampak pencemaran udara akibat kebakaran  lahan.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  gugatannya  KLHK  tidak  menuntut  PT. ATGA untuk  membayar  biaya  ganti  rugi kepada masyarakat terdampak pencemaran udara dari kebakaran lahan miliknya. Akibat hukum dari putusan tersebut masyarakat yang terdampak tidak mendapatkan biaya ganti rugi akibat kebakaran lahan dan juga masyarakat tidak dapat mengajukan gugatan kepada  PT. ATGA  karena  KLHK  telah  menggugat PT. ATGA  untuk  membayar  biaya  ganti  rugi  materiil  dan  biaya  ganti  rugi pemulihan lingkungan hidup.
Kata kunci: akibat hokum; kebakaran lahan; masyarakat terdampak; putusan PN Jambi
Abstract.  Forest  and  land  fires  cause  air  polution  in  the  from  of  smog  which  can  cause  losses  in  the  form  of  environmental damage  and  disruption  of  public  health  and  even  losses  that  result  in  loss  of  human  life.  The  Ministry  of  Environment  and Forestry has made efforts to enforce the law in the civil sector against company that carry out forest and land fires. Jambi District Court  Decision  Number  107/PDT.  G/LH/2019/PN.JMB  gives  hope  regrarding  law  enforcement  in  the  environmental  field  by granting the  lawsuit  of  the Ministry  of  Environment  and Forestry against  the company  in the  case  PT. Agro  Tumbuh  Gemilang Abadi  is  negligent  in  maintaining  the  land  in  its  plantation  area,  causing  land  fires.  The  lawsuit  filed  by  the  Ministry  of Environment  and  Forestry  has  not  provided  a  sense  of  justice  to  the  community  around  the  plantation  of  PT.  Agro  Tumbuh Gemilang  Abadi  affected  by  air  pollution  due  to  land  fires.  This  is  because  in  the  lawsuit  the  Ministry  of  Environment  and Forestry didn’t sue PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi to pay compensation costs to communities  affected by air pollution from fires  on their land. The legal consequences of  this decision  are that the  affected  community doesn’t  receive  compensation  costs due  to  land  fires  and  the  community  cann’t  file  a  lawsuit  against  PT.  Agro  Tumbuh  Gemilang  Abadi  because  the  Ministry  of Environment  and  Forestry  has  sued  PT.  Agro  Tumbuh  Gemilang  Abadi  to  pay  for  material  compensation  and  environmental restoration costs.

## Keywords: legal consequences; Land fires; affected communities; jambi district court decision
PENDAHULUAN Indonesia
terus berupaya melakukan pembangunan  nasional  di  semua  bidang.  Kegiatan pembangunan  itu  tentunya  membawa  resiko  terhadap lingkungan seperti tercemarnya dan rusaknya lingkungan hidup. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan  manusia  terjadi  penurunan  kemampuan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran dan rusaknya  lingkungan  hidup.  Manusia  merupakan komponen  utama  lingkungan  hidup  akan  terus  dihadapi oleh  permasalahan  ini  apabila  tidak  berbuat maksimal dalam  mengatasi  pencemaran  dan  juga  kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. 1
Lingkungan  Hidup  merupakan  suatu  hal  yang penting yang perlu di jaga dan diperhatikan dengan baik
1 Renggong,  R.  (2018).  Hukum  Pidana  Lingkungan. Jakarta : Kencana, 4.
karena lingkungan hidup merupakan tempat yang sangat berperan  penting  bagi  keberlangsungan  kehidupan. Namun,  saat  ini  telah  banyak  terjadi  kerusakan  dan pencemaran lingkungan akibat dari pemanfaatan sumber daya  alam  yang  eksploratif  dan  dengan  sengaja dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung jawab  sehingga  membawa  dampak  negatif  bagi kehidupan  manusia. 2 Di  sisi  lain, manusia  dan lingkungan meniscayakan adanya timbal balik hubungan yang  harmonis  karena  untuk  menciptakan  lingkungan hidup yang seimbang, stabil dan produktif hubungan itu dipengaruhi satu dengan lainnya. 3
2 Rijayanti,  Yunia Dan  Hartiwiningsih. (2015).  Tindak Pidana  Pembakaran  Hutan  Dan  Lahan  (Studi:  Putusan No.89/PID.B/2014/PNSIAK) . Jurnal Recidiivie, 4(3), 244. 3 Fitria  Dan  Syamsir.  (2020).  Sanksi  Administrasi Terhadap  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Oleh  Badan  Hukum
Hendra  Herman,  Akibat  Hukum  Putusan  Perkara  No.107/PDT.G/LH/2019/PNJMB  terhadap  Masyarakat  yang  Terdampak

## Kebakaran Hutan dan Lahan
Dalam  perspektif  hukum  seharusnya  kedudukan manusia terhadap lingkungan dapat hidup berdampingan dengan  sesama  dan  disertai  memperagakan  seoptimal mungkin  penghayatan  nilai-nilai  etis  dalam  praktek sehari-hari dengan lingkungannya. Pada tataran  realitas- pragmatis, justru kedudukan manusia terhadap lingkungan  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Guna pemenuhan kepentingan manusia keberadaan lingkungna hanya  menjadi  objek  semata  tanpa  memperhatikan fungsi kelestarian dan  nilai-nilai etis lingkungan hidup. 4 Pencemaran  dan  rusaknya  lingkungan  yang  disebabkan oleh  berbagai  aktivitas  manusia  dalam  mengeksplorasi lingkungan  hidup  dapat  menimbulkan  dampak  serius bagi keberlangsungan hidup manusia.
Tata  kelola  lingkungan  hidup  yang mengatur interaksi  manusia  dan  alam  sekitarnya  sudah  cukup banyak  dan  telah  diatur  dalam  produk  hukum. Diberlakukannya  UU  No.4/1985  Tentang  ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan  Lingkungan Hidup, sudah mengalami  beberapa  kali  perubahan,  sampai  dengan Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPPLH),  idealnya  pembangunan  yang  berwawasan lingkungan  sudah  berjalan  optimal  sesuai  konsep pembangunan  berkelanjutan. 5 Dalam  kenyataannya, pembangunan dapat menyebabkan dampak buruk berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Upaya memanfaatkan, melestariakan dan melindungi,  lingkungan  hidup  untuk  dipergunakan  bagi kemakmuran rakyat telah diamanatkan dalam UUD1945 Pasal  33  ayat(3)  yaitu “bumi,  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat” .  Penegasan  ini  sekaligus  memberi  petunjuk, perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang dikehendaki bukan bermaksud menghalangi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan dan kepentingan hidup manusia, melainkan  keserasian  dan  keseimbangan  diantara keduanya  yang  harus  diupayakan,  yakni  lingkungan hidup  dan  pembangunan  secara  berkesinambungan. Selanjutnya,  dalam  UUD1945  Pasal  28H  ayat(1) menegaskan  “ setiap  orang berhak hidup  sejahtera  lahir dan  batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh  layanan  kesehatan”. Pasal  28H  ayat(1) UUD1945  berada  dalam  konteks  hak  azasi  manusia (HAM),  maka  lingkungan  hidup  yang  baik,  dan  sehat, sebagai  salah  satu  aspek  HAM  Indonesia  yang  secara
Perdata  Di  Kabupaten  Muaro  Jambi .  Jurnal  Sains  Sosio Humaniora, 4(2), 479. 4 Fadli,  Moh,  dkk.  (2016).  Hukum  Dan  Kebijakan Lingkungan. Malang: UB Press , 10.
5 Siombo,  MR.  (2013).  Arah  Politik  Hukum Lingkungan  Di  Indonesia. Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum , 42(3) , 382.
konsitusional  harus  diupayakan  perwujudannya  oleh Pemerintah, implisit seluruh bangsa Indonesia. 6 Meskipun  telah  dijamin  dalam  UUD  1945, nyatanya  kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla)  yang menyebabkan  keruskan  dan  pencermaran  lingkungan masih  menjadi  fenomena  setiap  tahun  dan  merupakan kejadian  yang  berulang-ulang.  Secara  hukum,  larangan membakar  hutan  dan  lahan  diatur  dalam  huruf  d  UU No.41/1999  Pasal  50  ayat  (3)  jo  UU  No.19/2004 Tentang  Kehutanan  juga  melanggar  Pasal  69  ayat  (1) huruf  h  UU  No.32/2009.  Selanjutnya  dalam  UU  No. 39/2014  Tetnang  Perkebunan  Pasal  56  ayat  (1), disebutkan  bahwa “setiap  pelaku  usaha  perkebunan dilarang  membuka  dan/atau  mengolah  lahan  dengan cara membakar” .
Selain  itu,  Presiden  juga  mengeluarkan  Inpres No.3/2020  Tentang  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan Dan  Lahan  sebagai  upaya  dan  langkah-langkah  dalam pencegahan,  penguatan,  dan  penegakan  hukum  dalam penanganan  karhutla.  Namun,  ironinya  karhutla  masih selama  tahun  2020  masih  saja  terjadi.  Dari  data Kementerian  LHK  luas  karhutla  pada  tahun  2020  di Indonesia dengan luasan 296.942 hektar. 7 Ini menandakan  bahwa  luasan  karhutla  di  Indonesia  masih cukup tinggi dan mengkhawatirkan.
Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor yang  cukup  komplek  karena  tidak  hanya  kondisi  cuaca dan  alam  saja  yang  menjadi  penyebabnya,  melainkan pengawasan  yang  lemah,  juga  perbuatan  manusia  baik individu/korporasi,  alasan  paling  utama  adalah  meraup keuntungan  komersil  lewat  praktek  membuka  lahan dengan  metode  murah  dan  mudah. 8 Sejalan  dengan  itu, Samsul  Bahri  menyatakan  bahwa  secara  umum penyebab  karhutla  di  Indonesia  dapat  di  sebabkan  oleh dua  factor. Pertama, karena  factor  kelalaian  manusia yang  sedang  melakukan  kegiatannya  didalam  hutan. Kedua, karena  factor  kesengajaan,  seperti  manusia sengaja  membakar  hutan  dan  lahan  yang  akan  dibuka. Factor  kesengajaan  membakar  hutan  jauh  lebih  besar dibandingkan  dengan  faktor  kelalaian  yang  menjadi penyebab kebakaran hutan. Pada saat peremajaan/ replanting tanaman  industri  pada  kawasan hutan  atau  membuka  lahan  baru  biasanya  dilakukan dengan  membakar.  Dengan  cara  ini  pembukaan  hutan biayanya  lebih  murah,  tapi  jelas  cara  ini  membawa kerugian  yang  ditimbulkan  sangat  besar  dan  juga  tidak
6 Wahid,  A.M  Yunus.  (2018).  Pengantar  Hukum Lingkungan. Jakarta : Kencana , 172-173.
7 www.sipongi.menlhk.go.id
8 Pakpahan,  RD,  dkk.(2018).  Analisiis Dasar Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkaan  Pidana  Kepada Yang  Membuka  Lahan  Dengan  Cara  Membakar  (Studi: Putusan  No.623/PID  B/2019/PNBTA). PATIK  : Jurnal Hukum, 7(2), 124.
Hendra  Herman,  Akibat  Hukum  Putusan  Perkara  No.107/PDT.G/LH/2019/PNJMB  terhadap  Masyarakat  yang  Terdampak

## Kebakaran Hutan dan Lahan
bertanggungjawab  karena  menimbulkan  dampak  yang luas. 9
Kerusakan  yang  ditimbulkan  akibat  pembakaran hutan  dan  lahan  bukan  sekadar  pencemaran  dan rusaknya lingkungan dan hutan tapi dapat menyebabkan punahnya  ekosistim  yang  berada  dalam  kawasan  hutan yang  belum  tentu  dapat  dipulihkan  lagi.  Dampak kebakaran  yang  mengakibatkan  kabut  asap  sangat mengganggu  masyarakat  terutama  dibidang  kesehatan seperti  sesak  nafas,  bahkan  di  antaranya  bayi  dan  anak- anak  ada  yang  meninggal  dunia. 10 Selain  itu,  jika terpapar  lama  dengan  asap  dapat  menimbulkan gangguan  kesehatan  seperti  1)  menyebabkan  infeksidan menyebabkan  reaksi  alergi  serta  iritasi  lokal  pada tenggorokan,  mulut  serta  selaput  lendir  di  hidung;  2) menimbulkan  keluhan  gatal,  iritasi  pada  mata  dan  kulit, infeksi  dan  peradangan  yang  semakin  berat;  3) memperburuk  penyakit  paru  kronik  dan  asma  seperti broncitis  kronic;  4)  mengakibatkan  fungsi  paru  dan saluran  pernapasan  menjadi  menurun  disebabkan terjadinya  infeksi  saluran  pernapasan  (ISPA);  5) menyebabkan  terganggunya  saluran  pencernaan  dan penyakit lain, jika mengkomsumsi makanan dan air yang tercemar/tercampur  polutan  asap;  6)  memperburuk kondisi penyakit kronic di organ tubuh seperti paru, hati, jantung  dan  ginjal.  Semua  ini  terjadi  karena  kabut  asap dapat  menurunkan  imunitas  tubuh  atau  menyebabkan stress  akibat  dampak  langsung  dan  tidak  langsung  yang ditimbulkannya. 11
Bencana  kabut  asap  bahkan  telah  masuk  kategori berbahaya  dan  merusak  kualitas  udara  menjadi  tidak sehat. Akibatnya, negara yang berbatasan seperti Brunai Darussalam,  Malaysia,  dan  Singapora  juga  ikut merasakan  dampak  dari  bencana  asap  yang  terjadi diwilayah  Indonesia.  Tentulah  bencana  ini  merupakan masalah  serius  sehingga  permasalahan  kabut  asap  ini perlu  ditangani  dengan  sangat  serius  dan  penegakan hukumnya  harus  tegas  untuk  menghentikan  bencana kabut  asap  yang  melanda. 12 Adanya  tindakan  tegas  dari Pemerintah terhadap orang yang melakukan pembakaran huatan  dan  lahan  untuk  membuka  lahan  perkebunan setidaknya  dapat  memberikan  efek  jera  dan  mengurangi praktik membakar lahan dan hutan.
Sebagai subjek hukum keberadaan korporasi tentu dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  perekonomian
9 Rijayanti, Yunia Dan Hartiwiningsih. (2015). Op.Cit., 245.
10 Yusyanti,  D.  (2019).  Tindak  Pidana  Pembakaran Hutan  Dan  Lahan  Oleh  Korporasi  Untuk  Membuka  Usaha Perkebunan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), 457.
11 Saharjo,  B.H,  dkk.  (2018).  Pengendalian  Kebakaran Hutan  Dan  Lahan  Di  Wilayah  Komunitas  Terdampak  Asap. Bogor: IPB Press , 20-21.
12 Fajri,  MN.  (2016).  Penindakan  Pelaku  Pembakaran Hutan  Dan  Lahan  Dengan  Pendekatan  Undang-  Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal  Integritas, 2(1), 45.
dan  pemasukan  negara  terutama  perkebunan  sawit. 13 Dalam  rangka  pembangunan  tidak  dapat  dipungkiri korporasi memberikan banyak kontribusi dan mempunyai  peranan  penting  dalam  pembangunan terutama  dibidang  ekonomi.  Dalam  menjalankan kegiatannya  korporasi  berperan  menyediakan  lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, sumber penerimaan  negara  berupa  pajak  bahkan  devisa  dan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. 14 Namun,dalam menjalankan aktivitasnya tidak jarang korporasi melakukan tindakan menyimpang dalam mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam.
Seperti  di  Provinsi  Jambi  yang  sering  mengalami kebakaran  lahan  dan  kebun  membuat  Pemerintah  dalam hal  ini  KLHK  mengambil  tindakan  dengan  mengajukan gugatan  perdata  atas  kebakaran  lahan  yang  disebabkan oleh  korporasi  yaang  telah  mengakibatkan  pencemaran dan  kerusakan  lingkungan  berupa  kabut  asap  yang berada  di  areal  konsesinya.  Gugatan  yang  diajukan KLHK kepada PT. Agro Tumbuh Gemilang  Abadi (PT. ATGA)  agar  membayar  biaya  kerugian  lingkungan hidup  sejumlah  Rp.  590,5Milyar  atas  kebakaran  1.500 hektar  areal  konsesinya  yang  berada  di  Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur,  Desa  Kandis  Dendang Kecamatan Dendang tahun 2015.
Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jambi No.107/PDTG/LH/2019/PNJMB,  yang  dibacakan  pada 13  April  2020  mengabulkan/  menerima  gugatan  perdata KLHK  terhadap  PT.  ATGA  dalam  perkara  kebakaran lahan  perkebunan  kelapa  sawit  di  area  konsesi  miliknya agar  membayar  biaya  ganti  rugi  dan  biaya  pemulihan lingkungan  akibat  lahan  perkebunan  kelapa  sawit miliknya yang terbakar ke kas Negara.
Namun disisi lain, Putusan ini belum mencerminkan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  yang terdampak  langsung  akibat  kebakaran  lahan  perkebunan milik PT. ATGA karena putusan ini hanya mengabulkan biaya  ganti  rugi  dan  biaya  pemulihan  lingkungan  serta tidak  memberikan  memberikan  biaya  ganti  rugi  kepada masyarakat  yang  menderita  sakit  akibat  pencemaran udara  berupa  kabut  asap  yang  berasal  dari  kebakaran lahan  milik  PT.  ATGA.  Dengan  demikian,  tulisan  ini akan  bertujuan  untuk  menganalisis  akibat  hukum  dari gugatan  perdata  yang  diajukan  KLHK  terhadap  PT. ATGA  bagi  masyarakat  yang  terdampak  pencemaran udara  berupa  kabut  asap  yang  berada  disekitar  areal perkebunan  milik  PT.  ATGA  yang  terbakar  sebagai objek pembahasan.
13 Yusyanti, D. Op.Cit.,
14 Topan,  M.  (2017).  Kejahatan  Korporasi  Di  Bidang
Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia. Bandung: Nusamedia, 1.
Hendra  Herman,  Akibat  Hukum  Putusan  Perkara  No.107/PDT.G/LH/2019/PNJMB  terhadap  Masyarakat  yang  Terdampak

## Kebakaran Hutan dan Lahan

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normative dengan pendekatan perundang undangan (satute aproach) yaitu  hukum  dikonsepsikan  sebagai  kaidah atau  norma  atau  hukum  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan  perundang-undangan (law  in  book) yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. 15 Sifat penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  yang menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian  deskriptif bertujuan  untuk  menerangkan  sifat-  sifat  indvidu, keadaan,  gejala,  atau  kelompok  tertentu,  atau  gejala secara  tepat  atau  untuk  melihat  ada  tidak  nya  hubungan antara  satu  gejala  dengan  gejala  yang  lain  didalam masyarakat. 16 Pengumpulan  data  dilakukan  berdasarkan tinjauan  kepustakaan  yang  melibatkan  kajian  literatur. Adapun  kajian  literatur  berupa  Putusan  PN  Jambi 107/PDT.G/LH/2019/PN JMB, peraturan-peraturan, kepustakaan,  buku  dan  artikel-  artikel  yang  ada hubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Jambi  Dalam  Putusan  Nomor: 107/PDTG/LH/2019/PNJMB
Untuk menanggulangi dan mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu upaya perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  secara maksimal. 17 Dalam  UU  No.  32/2009  PPLH,  Pasal  1 angka 2 menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  adalah  upaya  sistematis  dan terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran dan/  atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
Pelaku pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan oleh perorangan namun  juga  dilakukan  oleh  korporasi.  Didalam  lingkup hukum  perdata,  korporasi  merupakan  unit  hukum  yang dapat  melakukan  hubungan-hubungan  hukum  yang terdiri  dari  sekelompok  orang  yang  di  berikan  hak  dan kewajiban  hukum. 18 Adapun  apabila  ada  perbuatan dilarang  yang  dilakukan  oleh  orang  dalam  korporasi tersebut  maka  orang  yang  mengurus  korporasi  tersebut haruslah bertanggungjawab.
15 Efendi,  J  Dan  Ibrahim,  J.  (2018).  Metode  Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Jakarta : Kencana , 124.
16 Arfa,  Ananda  F  Dan  Marpaung,  Watni.  (2016). Metodologi Penelitian Hukum Islam. Jakarta : Prenadamedia Group , 15-16.
17 Djafar,  Eka  M.  (2014).  Sinergi  Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3(3), 238.
18 Syahrani,  Riduan.  (1985).  Seluk  Beluk  Dan  Asas- Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni , 54.
Gugatan  yang  diajukan  KLHK  selaku  Penggugat terhadap PT. ATGA selaku Tergugat merupakan tindak- lanjut  dari  Putusan  Sela  Pengadilan  Negeri  Jakarta Utara,  tanggal  2  Agustus  2017  dan  Putusan  Pengadilan Tinggi  DKI  Jakarta,  tanggal  9  Januari  2019  yang memutuskan  bahwa  gugatan  Kemen  LHK  dinyatakan NO (Niet Ontsverkelijk verklaark) / tidak di terima terkait kompitensi relative, yaitu kedudukan hukum PT. ATGA berada  di  Jambi  bukan  di  Jakarta.  Berdasarkan  putusan tersebut  KLHK  menindaklanjutinya  dengan  melakukan gugatan  kembali  terhadap  PT.  ATGA  di  Pengadilan Negeri Jambi.
Kompetensi relative pengadilan merupakan kewenangan  lingkungan  peradilan  tertentu  berdasarkan yurideksi  wilayah-nya.  Artinya  suatu  pengadilan  hanya berwenang  mengadiIi  perkara/gugatan  yang  subjeknya atau  objeknya  berada  pada  wilayah  pengadilan  yang bersangkutan. 19 Kedudukan  PT.  ATGA  berdasarkan Surat  Keterangan  Dirjen  AHU  Kemenkumham  Nomor: AHU2.AH.07.01-275,  tanggal  13  Pebruari  2017, beraIamat di Kompleks Jambi Trade Center, Blok B No. 030  Kelurahan  Talang  Banjar  Kec.  Jambi  Timur  Kota Jambi. Apabila dilihat dari kedudukannya yang berada di wilayah  Kota  Jambi  sudah  sepatutnya  gugatan  yang dilayangkan  KLHK  terhadap  PT.  ATGA  merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Jambi.
PT.  ATGA  selaku  perusahaan  yang  beregerak  di bidang  perkebunan  terbukti  melakukan  tindak  kejahatan korporasii  dibidang  lingkungan  hidup  karena  lalaii menangulangi  kerusakan  lahan  akibat  terjadi  kebakaran lahan kebun miliknya ditahun 2015. Sehingga menyebabkan  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan hidup.  PT.  ATGA  telah  mengetahui  kebiasaan masyarakat  setempat  yang  membuka  lahan  dengan melakukan  pembakaran  lahan,  maka  sudah  sepantasnya Tergugat dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk mencegah agar kebakaran lahan yang terjadi  tidak  sampai  menyebabkan  kebakaran  dilokasi konsesi  miIik  Tergugat.  Dengan  demikian,  Tergugat tidak  secara  optimal  mempersiapkan  diri  untuk mengantisipasi  adanya  kebakaran  karena early  warning system (sistem  peringatan  dini)  dalam  menghadapi kebakaran,  Tergugat  tidak  menyiapkan  sarana  yang memadai  untuk  menghadapi  kebakaran  dibandingkan dengan luas areal perkebunan yang dimilikinya. Dengan demikian, Tergugat dalam menghadapi potensi terjadinya  kebakaran  Iahan  dimusim  kemarau  kurang berhati-hati.
Dalam pertimbangannya
Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Jambi  mendasarkan  pada  PasaI  12 Pemerintah  No.  4  Tahun  2001  tentang  PengendaIian Kerusakan  dan/atau  Pencemaran  Lingkungan  Hidup yang  berkaitan  dengan  Kebakaran  Hutan  dan/atau Lahan,  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berkewajiban
19 Zainal  Asikin.  (2015).  Hukum  Acara  Perdata  Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 88.
Hendra  Herman,  Akibat  Hukum  Putusan  Perkara  No.107/PDT.G/LH/2019/PNJMB  terhadap  Masyarakat  yang  Terdampak

## Kebakaran Hutan dan Lahan
mencegah  terjadinya  kerusakan  dan/atau  pencemaran lingkungan  hidup  yang  berkaitan  dengan  kebakaran hutan  dan  Iahan.  Selain  itu,  dalam  ketentuan  Pasal  13 Peraturan Pemerintah ini juga menentukan bahwa setiap penanggung  jawab  usaha  yang  usahanya  dapat menimbulkan  dampak  besar  dan  penting  terhadap kerusakan  dan  atau  pencemaran  lingkungan  hidup  yang berkaitan  dengan  kebakaran  hutan  dan/  atau  Iahan  di lokasi  usahanya. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan  Pemerintah  ini  juga  menyatakan  bahwa penanggung  jawab  usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  13  wajib  melakukan  pemantauan  untuk  mencegah terjadinya  kebakaran  hutan  dan/atau  lahan  di  lokasi usahanya  dan  melaporkan  hasilnya  secara  berkala sekurang-kurangnya  6  (enam)  bulan  sekali  yang dilengkapi  dengan  data  penginderaan  jauh  dari  satelit kepada  Gubernur/  Bupati/Walikota  dengan  tembusan kepada  instansi  teknis  dan  instansi  yang  bertanggung jawab.
Dari  pantauan Satellit  Modis  Tera-Aqua yang dikeluarkan Nasional Aeronautic and
Space Administration  (NASA) USA  di  ketahui  bahwa  titik  api (hotspot) sudah terdeteksi sejak tanggal 28 Januari 2015, Pebruari  2015,  Mei  2015,  JuIi  2015  dan  mulai meningkat  secara  signifikan  sejak  bulan  Agustus  2015, yang terus berlanjut hingga bulan Oktober 2015, terdapat disebagian  wilayah  Pulau  Sumatera  yang  menunjukkan kenaikan  secara  jelas  pada  koordinat.  Di  wilayah  Jambi termasuk di Lahan Kebun PT. ATGA, adanya kebakaran lahan  yang  menyebabkan  api  membesar  karena  tidak berjalannya  pencegahan  secara  awal  untuk  mencegah semakin  luasnya  areal  yang  terbakar.  Hal  ini menunjukan  PT.  ATGA  telah  lalai  dalam  sehingga menyebabkan  terjadinya  kebakaran  lahan  di  tempat usahanya  karena  tidak  optimal  melakukan  usaha pencegahan, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa  dalil  gugatan  yang  diajukan  Penggugat  telah membuktikan telah terjadi kebakaran di lahan perkebunan yang dikelola Tergugat.
Melihat  fakta  yang  terungkap  dipersidangan bahwa  lahan  yang  terbakar  milik  PT.  ATGA  terjadi ditahun  2015  sudah  termasuk  menyebabkan  ancaman serius  dan  berdampak  sangat  luas  dikarenakan  banyak masyarakat  yang  terkena  penyakit  saluran  pernapasan (ISPA),  sekolah  diliburkan  dan  juga  mengganggu aktivitas  penerbangan  yang  disebabkan  dari  kabut  asap yang berasal dari  kebakaran tersebut. Menurut pendapat ahli Dr. Basuki Wasis, dan juga analisa laboratorium dan hasil pengamatan lapangan kebakaran lahan menyebabkan  tanah  gambut  mengalmi  kerusakan  dan tidak dapat dipulihkan kembali.
Dengan demikian, dapat disimpulkan telah terjadi kerusakan  lingkungan  diatas  tanah  lahan  perkebunan yang terbakar dan sulit untuk dipulihkan kembali. Selain itu, kebakaran diatas dilahan Tergugat juga menyebabkan  polusi  udara  akibat  kabut  asap  sehingga berdampak  kepada  masyarakat  secara  luas  terutama
masyarakat  di  Provinsi  Jambi  seperti  menyebabkan penyakit  pernafasan  (ispa),  mengganggu  aktivitas penerbangan  dan  tidak  berjalannya  kegiatan  belajar mengajar.  Oleh  karena  itu,  kebakaran  areal  perkebunan Tergugat telah menimbulkan dampak luas yang harus di tanggung masyarakat.
Sebagaimana  Putusan  MA  No.1794  K/  Pdt/2004 dalam perkara lingkungan hidup dalam pertimbangannya telah  menerapkan  prinsip  pertanggungjawaban  mutlak dengan  azas  kehatihatian (precautionary  principle) bahwa  dalam  keadaan  kurang  nya  iImu  pengetahuan termasuk  adanya  pertentangan  pendapat/opini  yang saIing  mengecuaIikan  sedangkan  keadaan  Iingkungan sudah sangat rusak, maka pengadiIan harus memiIih dan berpedoman  kepada  prinsip  hukum  Iingkungan  yang dikenaI  dengan  pencegahan  dini “precautionary principle” .  Dalam  menerapkan  prinsip  kehati-hatian perlu dipertimbangkan 3 hal, yaitu :
1) Ancaman  kerusakan  lingkungan  mempunyai  sifat tidak  dapat  di  pulihkan (irreversible), dan sangat serius,  perIakuan  yang  serius  diperlukan  dalam kondisi  akibat  atau  impIikasi  bagi  generasi  sekarang dan  yang  akan  datang,  atau  dalam  kondisi  tidak terdapat substitusi dari sumber daya yang digunakan; 2) Ketidakpastian pembuktian ilmiah (scientific evidence), kondisi  dimana  akibat  yang  akan ditimbuIkan  dari  suatu  kegiatan  tidak  dapat diperkirakan  dengan  pasti  karena  keadaan  dari persoaIannya  itu  sendiri (nature  of  problem), penyebab  maupun  dampak  potensial  dari  aktivitas tersebut;
3) Upaya pencegahan/penanggulangan kerusakan Iingkungan  tersebut  meliputi  upaya  pencegahan sampai dengan penegakan Hukum.
Selain  itu,  Pihak  Penggungat  juga  mengajukan bukti-bukti  di  persidangan  dan  membukti  daIil-dalilnya di  persidangan,  sementara  Tergugat  juga  memberikan bukti-bukti  di  persidangan.  Setelah  diteliti  oleh  Majelis Hakim,  kebakaran  lahan  perkebunan  Tergugat  dapat dikategorikan  kepada  perbuatan  melawan  hukum.  Guna meminta  pertanggungjawaban  dari  kerusakan  yang ditimbulkan  dalam  perkara  ini , Majelis  Hakim berpedoman pada tanggungjawab mutlak (strict liability) 20 tidak  berpedoman kepada  adanya  perbuatan
20 Penerapan strict  liability, KLHK  selaku  Penggugat tidak perlu  membuktikan adanya unsur kesalahan. PT. ATGA selaku  Tergugat  juga  dapat  lepas  dari  tanggungjawab  apabila kerusakan  atau kerugian  dilakukan oleh  perbuatan pihak  lain. Strict liability bukan merupakan pembuktian terbalik dan juga tidak  untuk  pembuktian  kesalahan.  Walaupun  sudah melakukan  semua  upaya  sesuai  peraturan  perundang- undangan  untuk  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  akibat  terbakarnya  lahan  di  areal konsesi  miliknya  dan  menyebabkan  kabut  asap,  PT.  ATGA tetap  harus  bertanggung  jawab.  Pembuktian  dengan strict
Hendra  Herman,  Akibat  Hukum  Putusan  Perkara  No.107/PDT.G/LH/2019/PNJMB  terhadap  Masyarakat  yang  Terdampak

## Kebakaran Hutan dan Lahan
melawan  hukum  terhadap  kerusakan  lingkungan  hidup yang  mempunyai  ancaman  serius  seperti  yang  di  atur dalam  UU  No,  32/2009  (UUPPLH)  Pasal  88  tersirat bahwa “Setiap  orang  atas  kegiatan,  usaha  dan/atau tindakannya  yang  menimbulkan  ancaman  serius 21 terhadap  lingkungan  hidup  bertanggungjawab  mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya”.
Oleh  karena  itu,  atas  kerusakan  Iingkungan  yang disebabkan  kebakaran  lahan  milik  Tergugat  maka Tergugat  harus  bertanggung  jawab  atas  kebakaran  areal perkebunan miliknya yang terbakar dan juga diwajibkan untuk  membayar  ganti  rugi  kepada  negara.  Hal  ini  juga ditegaskan  dalam  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung No 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman  Penanganan  Perkara  Lingkungan  Hidup,  yang menyatakan bahwa dalam hal strict liability, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap  kerusakan  yang  ditimbulkan  olehnya,  di  sini, biaya  sosial  harus  ditanggung  oleh  pelaku,  untuk mencegah  agar  pelaku  tidak  menanggung  biaya  sosial yang  besar,  maka  seharusnya  pelaku  melakukan tindakan-tindakan  pencegahan,  dalam strict  liability ini, pelaku  tetap  harus  bertanggung  jawab  walaupun  sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.
Dalam menentukan bentuk tanggungjawab perdata pada koorporasi, menggunakan prinsip-prinsip pertanggung  jawaban,  dalam  hukum  dapat  dibedakan sebagai berikut:
1. Tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (liiability  based  onfault), adalah  prinsip  yang mengungkapkan  bahwa  seseorang  baru  dapat dimintakan  pertanggungjawabannya  secara  hukum jiga  ada  unsur  kesalahan  yang  dilakukannya.  Unsur kesalahan  ini  terdiri  dari  unsur  kesengajaan (intetional tort) dan unsur kelalaian (negligence) . 22 2. Prinsip tanggungjawab berdasarkan praduga (persumption  of  liablity) yaitu  prinsip  yang mengungkapkan  bahwa  tergugat  akan  dimintai
liability harus  di  mintakan  oleh  Penggugat  dan  dimuat  dalam surat gugatan.
21 Lihat UU No. 32/2009(UU PPLH) Pasal 1 angka 34 yang  dimaksud  dengan  ancaman  serius  adalah  ancaman  yang berdampak  luas terhadap  lingkungan  hidup dan  menimbulkan kekuatiran dimasyarakat. Lihat juga SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013,  maksud  dari  ancaman  serius  adalah terjadinya  pencemaran  danatau  kerusakan  lingkungan  hidup yang  dampaknya  berpotensi  tidak  dapat  dipulihkan  kembali danatau komponen- komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukan, air bawahtanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan.
22 Wibisono,  Andri  G.  (2016).  Pertanggung  jawaban Perdata  Untuk  Kebakaran  Hutan/Lahan  :  Beberapa  Dari Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  (KLHK)  VS  PT. Bumi  Mekar  Hijau  (BMH). Jurnal  Bina  Hukum  Lingkungan, 1(1), 38.
pertanggungjawaban sampai tergugat dapat membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  bersalah.  Dalam prinsip  tersebut,  beban  pembuktiian  berada  pada tergugat. 23
3. Prinsip  tanggungjawab  mutlak (strict  liability) yaitu tanggungjawab  hukum  dibebankan  terhadap  pelaku perbuatan  melawan  hukum  tanpa  melihat  apakah yang  bersangkutan  dalam  melakukan  perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, meskipun dalam melakukan tindakannya  itu  tidak  dilakukan  dengan  kesengajaan dan tidak pula mengandung unsur kelalaian. 24
Penggunaan  dasar  pertanggungjawaban  mutlak (strict  liability) akan  membawa  konsekuensi  hukum terhadap  pembuktian cause  in  fact dan proximat  causee dalam  perkara  ini.  Konsekuensinya  adalah  pembuktian Cause  in  Fact dan Proximate  Cause menjadi  lebih longgar  dalam  dasar  pertanggung  jawaban  mutlak dibandingkan dengan pembuktian dalam dasar pertanggung  jawaban  Perbuatan  Melawan  Hukum. Cause  in  fact dapat  dinyatakan  sebagai  sebab factual dari  suatu  kerugian  apabila  tanpa  adanya  perbuatan kerugian tersebut tidak akan terjadi.
Sementara Proximate cause merupakan pembuktian  dari  sisi  aspek-aspek non  factual yang mungkin  akan  berpengaruh  terhadap  pertanggung jawaban. Proximat  causie sering  juga  disebut legall causie atau the  scope  of  liabiliity, berperan  dalam menentukan  pihak  mana  yang  harus  bertanggung  jawab atas kerugian yang diderita oleh Negara.
Dalam  perkara  ini,  pembuktian Cause  In  Fact dilakukan  untuk  melihat  kerugian  secara faktual dari terjadinya  degradasi  lahan  yang  disebabkan  oleh  usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan Tergugat, yaitu : 1. Kebakaran  terjadi  dalam  lahan  yang  menjadi tanggungjawab  dari  Tergugat.  Hal  ini  menjadi  fakta bahwa  diareal  konsesi  Tergugat  telah  terjadi kebakaran lahan.
2. Sebagaimana  penelitian  dari  Dr.  Basuki  Wasis, Kebakaran yang terjadi di dalam lahan Tergugat telah menyebabkan  terjadinya  degradasi  lahan  baik  lahan gambut  maupun  mineral,  sehingga  mengakibatkan kerusakan struktur gambut;
3. Di dalam usaha dan/atau kegiatan Tergugat peristiwa kebakaran lahan merupakan resiko yang inheren .
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dasar  hukum  yang  telah  diuraikan  maka  Majelis  Hakim
23 Suherman,  E.  (1979).  Masalah  Tanggung  Jawab Pada  Charter  Pesawat  Udara  Dan  Beberapa  Masalah  Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Pengarang). Bandung: Alumni, 21.
24 Muladi  Dan  Priyatno,  D.  (2013).  Pertanggung jawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana, 111.
Hendra  Herman,  Akibat  Hukum  Putusan  Perkara  No.107/PDT.G/LH/2019/PNJMB  terhadap  Masyarakat  yang  Terdampak

## Kebakaran Hutan dan Lahan
Pengadilan  Negeri  Jambi  memutuskan,  menyatakan Tergugat  bertanggungjawab  mutlak (strict  liability) atas kerugian  lingkungan  yang  timbul  sebagai  akibat kebakaran di  lahan kebuTergugat. Menghukum tergugat untuk  membayar  ganti  rugi  materiil  kepada  Penggugat sejumlah  Rp160.180.335.500,00  (seratus  enam  puluh milyar  seratus  delapan  puluh  juta  tiga  ratus  tiga  puluh lima  ribu  lima  ratus  rupiah)  dan  membayar  biaya pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan  perkebunan kelapa sawit milik  Tergugat yang mengalami kebakaran kepada  Penggugat  sejumlah  Rp430.362.687.500,00 (empat ratus tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta  enam  ratus  delapan  puluh  tujuh  ribu  lima  ratus rupiah).
Akibat Hukum Putusan Perkara Nomor
107/PDT.G/LH/2019/PN JMB Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Kebakaran Hutan Dan Lahan
Menurut Halim akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh  subjek  hukum  terhadap  objek  hukum  ataupun akibat-akibat  lain  yang  disebabkan  karena  kejadian- kejadian  tertentu  yang  oleh  hukum  yang  bersangkutan sendiri  telah  ditentukan  atau  dianggap  sebagai  akibat hukum.  Dalam  kepustakaan  hukum,  akibat  hukum  ini dikenal dalam tiga jenis, yaitu: 25 1. Akibat  hukum  berupa  lahirnya,  berubahnya  atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
2. Akibat  hukum  lahirnya,  berubahnya  tau  lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu  berhadapan  dengan  hak  dan  kewajiban  pihak lain.
3. Akibat  hukum  berupa  lahirnya  sanksi,  yang  jika dikehendaki  oleh  subjek  hukum/apabila  dilakukan tindakan yang melawan hukum.
Putusan  PN  Jambi  No.107/PDT.G/LH/  2019/PN JMB, mempunyai konsekuensi hukum kepada masyarakat  yang  terdampak  dari  pencemaran  udara berupa  kabut  asap  yang  berasal  dari  kebakaran  lahan perkebunan  milik  PT.  ATGA.  Putusan  tersebut  belum mencerminkan  rasa  keadilan  karena  Putusan  tersebut tidak  memberikan  biaya  ganti  rugi  terhadap  masyarakat yang  berada  di  sekitar  areal  perkebunan  milik  PT. ATGA  yang  terbakar.  Tidak  adanya  biaya  ganti  rugi kepada  masyarakat  yang  terkena  dampak  akibat kebakaran  lahan  PT.  ATGA  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri  Jambi  Nomor  107/PDT.G/LH/2019/PN  JMB disebabkan oleh petitum/tuntutan pokok yang dimintakan  oleh  Penggugat  (KLHK)  tidak  memintakan biaya  ganti  rugi  kepada  masyarakat  yang  terkena dampak  akibat  kebakaran  areal  perkebunan  milik  PT. ATGA. KLHK hanya mengajukan petitum berupa biaya
25 Nurhayati,  Yati.  (2020).  Pengantar  Ilmu  Hukum. Bandung : Nusamedia, 50.
ganti  rugi  materiil  sejumlah  Rp  160.180.335.500,00 (seratus  enam  puluh  milyar  seratus  delapan  puluh  juta tiga  ratus  tiga  puluh  lima  ribu  lima  ratus  rupiah)  dan biaya  pemulihan  lingkungan  hidup  sejumlah  Rp 430.362.687.500,00  (empat  ratus  tiga  puluh  milyar  tiga ratus  enam  puluh  dua  juta  enam  ratus  delapan  puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
Hal  ini  terkait  dengan  adanya  suatu  asas  bahwa Hakim  dilarang  menjatuhkan  putusan  atas  perkara  yang tidak  digugat  atau  mengabulkan  lebih  dari  pada  yang  di gugat.  Asas  ini  terdapat  pada  Pasal  178  ayat  (3) HIR yang  menyatakan  Hakim  tidak  diizinkan  menjatuhkan keputusan  atas  perkara  yang  tidak  digugat  atau memberikan  lebih  dari  apa  yang  digugat  dan Rbg pasal 189 ayat (3) Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal  yang  tidak  dimohon  atau  memberikan  lebih  dari yang  dimohon.  Dalam  putusan  hakim  asas  ini  sering disebut dengan asas ultra petita .
Menurut  Ranuhandoko ultra  petita adalah melebihi dari yang diminta, sehingga makna ultra petita adalah  Hakim  menjatuhkan  putusan  atau  memutus perkara  melebihi  apa  yang  diminta  atau  tidak  terdapat dalam tuntutan/ gugatan. Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR dan  Pasal  189  ayat  (3) Rbg ultra  petita dilarang, sehingga judec  factie yang  melanggar ultra  petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran  Hakim  memutus  tidak  sesuai  dengan  apa  yang dimohon (petitium). Atas  timbulnya  akibat  hukum dengan  terbitnya  putusan  yang  dianggap  melampaui batas  kewenangan  maka  Mahkamah  Agung  dalam tingkat  kasasi  berhak  membatalkan  putusan  atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena  tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. 26
Selain  itu,  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari Putusan  PN  Jambi  No.107/PDT.G/LH/2019/  PNJMB, adalah  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  lahan perkebunan  milik  PT.  ATGA  yang  terbakar  yang terdampak  dari  kabut  asap  tidak  dapat  mengajukan gugatan  untuk  meminta  biaya  ganti  rugi.  Hal  ini dikarenakan  dalam  ketentuan  Pasal  1917  ayat  (2) KUHPerdata menyatakan bahwa kekuatan suatu putusan hakim  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.  Untuk  dapat  menggunakan  kekuatan  itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada  alasan  yang  sama  dan  harus  diajukan  oleh  pihak yang  sama  dan  terhadap  pihak-pihak  yang  sama  dalam hubungan yang sama pula. Oleh karena itu, untuk kasus dan  pihak  yang  sama  tidak  boleh  diajukan  untuk  kedua kalinya.
Ketentuan  Pasal  1917  ayat  (2)  KUHPerdata disebut sebagai asas nebis in idem, dalam artian putusan
26 Subagyono, Bambang SA. (2014). Kajian Penerapan Asas  Ultra  Petita  Pada  Petitum  Ex  Aquo  Et  Bono. Jurnal Yuridika, 29(1), 50.
Hendra  Herman,  Akibat  Hukum  Putusan  Perkara  No.107/PDT.G/LH/2019/PNJMB  terhadap  Masyarakat  yang  Terdampak

## Kebakaran Hutan dan Lahan
dengan  objek  sengketa,  subjek  yang  terlibat  sengketa, dasar  hukum  yang  sama  dan  telah  mendapat  kekuatan hukum  tetap  tidak  dapat  dipersengketakan  ulang  di Pengadilan. 27 Asas nebis  in  idem pada  dasarnya melarang  seseorang  untuk  dituntut  kedua  kalinya  atas suatu  perbuatan  (peristiwa)  yang  baginya  telah  diputus oleh  Hakim.  Asas nebis  in  idem berarti  mengenai  hal yang sama untuk tidak dipersoalkan dua kali.
Dalam  KUHPerdata  Pasal  1917  ayat  (2),  asas nebis  in  idem pada  hakikatnya  mengandung  arti  pihak yang  berperkara  sama,  mempunyai  alasan  yang  sama dalam  mengajukan  perkara  dan  perkara  sebelumnya yang  sudah  diputus  oleh  hakim  mempunyai  hubungan yang  sama  dengan  perkara  yang  diajukan.  Putusan Hakim,  disamping  berkekuatan  hukum  mengikat  tetapi juga  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  dan  kekuatan pembuktian  apabila  putusan  hakim  sudah  berkekuatan hukum tetap. 28
Untuk  itu,  apabila  mengacu  pada  asas nebis  in idem maka  masyarakat  yang  berada  disekitar  areal perkebunan milik PT. ATGA yang terdampak kabut asap tidak  dapat  mengajukan  gugatan  untuk  meminta  biaya ganti kerugian akibat kebakaran lahan milik PT. ATGA. Hal  ini  didasarkan  oleh  Pihak  KLHK  telah  mengajukan gugatan  ganti  kerugian  kepada  negara  terhadap  PT. ATGA.  Apabila  masyarakat  mengajukan  gugatan  ganti kerugian  kepada  PT.  ATGA  maka  subjek  gugatannya sama  yaitu  PT.  ATGA  sebagai  tergugat  dan  masih mempunyai  hubungan  yang  sama  dengan  perkara sebelumnya  yang  diajukan  oleh  KLHK  dan  telah  di Putus  oleh  Pengadilan  Negeri  Jambi  dengan  Putusan Perkara Nomor 107/PDT.G/LH/2019/PN JMB.

## SIMPULAN
Titik  api (hot  spot) telah  terdeteksi  di  wilayah Provinsi  Jambi  sejak  bulan  Januari  2015  dan  terus berlanjut  hingga  bulan  Oktober  2015,  sehingga menyebabkan  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan hidup. PT. ATGA lalai serta kurang mempersiapkan diri secara  optimal  dalam  menghadapi  kebakaran  lahan diareal  konsesi  miliknya.  Akibat  kebakaran  lahan perkebunan  kelapa  sawit  miliknya  berdampak  sangat luas  dan  menimbulkan  ancaman  serius  berupa  penyakit saluran pernapasan yang dialami masyarakat dan bahkan membuat sekolah diliburkan serta mengganggu kegiatan penerbangan.  Dalam  pertimbangannya,  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Jambi  mendasarkan  pada  PP  No.  4 Tahun  2001  tentang  Pengendalian  Kerusakan  dan/atau
27 Ibrahim,  MY.  (2014).  Implementasi  Asas Nebis  In Idem Dalam  Perkara  Yang  Telah  Memiliki  Kekuatan  Hukum Tetap  Yang  Digugat  Kembali  Dengan  Sengketa  Objek  Yang Sama  Tetapi  Dengan  Subjek  Yang  Berbeda. Jurnal  Ilmiah Fenomena, XII(1), 1169.
28 Butarbutar,  Elisabeth.  (2018).  Asas Nebis  In  Idem Dalam Gugatan Perbuatan  Melawan Hukum. Jurnal  Yudisial, 11(1), 27.
Pencemaran  Lingkungan  Hidup  yang  berkaitan  dengan Kebakaran  Hutan  dan/atau  Lahan,  dimana  setiap  orang dan  pengangung  jawab  usaha  berkewajiban  melakuan pengawasan dan pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan  lingkungan  hidup  yang  berkaitan  dengan kebakaran  hutan  dan  lahan  termasuk  di  lokasi  usahanya serta melaporkan hasilnya secara berkala Kepada Kepala Daerah dengan tembusan  kepada instansi-instansi teknis dan  yang  bertanggung  jawab.  Majelis  Hakim  juga berpedoman  kepada  asas  tanggungjawab  mutlak (strict liability) terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti diatur dalam Pasal  88 UU No. 32/2009  (UUPPLH).  Sehingga  Tergugat  (PT.  Agro Tumbuh  Gemilang  Abadi)  sebagai  penanggungjawab terhadap  areal  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  yang mengalami  kebakaran  harus  bertanggungjawab  terhadap kerusakan  lingkungan  dan  diwajibkan  untuk  membayar ganti  rugi  kepada  negara  sebagai  akibat  tanggungjawab yang berada pada Tergugat.
Akibat  hukum  dari  Putusan  PN  Jambi  No. 107/PDT.G/LH/2019/PNJMB, terhadap masyarakat yang  terkena  dampak  dari  pencemaran  udara  berupa kabut  asap  yang  berasal  dari  kebakaran  lahan perkebunan  milik  PT.  ATGA  yaitu  masyarakat  yang terkena dampak kebakaran areal perkebunan sawit milik PT.  Agro  Tumbuh  Gemilang  Abadi  tidak  mendapatkan biaya ganti rugi pengobatan/perawatan kesehatan karena Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  selaku Penggugat  dalam  petitum/gugatan  pokoknya  tidak meminta  biaya  ganti  rugi  pengobatan/perawatan  kepada Majelis  Hakim  namun  dalam  gugatannya  Kementerian Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  mengajukan  biaya ganti rugi materiil dan biaya pemulihan akibat kebakaran areal  perkebunan  sawit  milik  PT.  ATGA  selaku Tergugat.  Selain  itu,  Masyarakat  yang  terdampak  juga tidak  dapat  mengajukan  gugatan  kepada  PT.  Agro Tumbuh  Gemilang  Abadi  karena  berlakunya  asas nebis in  idem yang  melarang  seseorang  atas suatu perbuatannya (peristiwa) yang telah diputus  oleh Hakim di  tuntut/digugat  kedua  kalinya.  Asas nebis  in  idem berarti  mengenai  perbuatan  (peristiwa)  yang  sama  tidak dapat dua kali dipersoalkan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Arfa,  Ananda  F  Dan  Marpaung,  Watni.  (2016).
Metodologi  Penelitian  Hukum  Islam. Jakarta  : Prenadamedia Group .
Asikin,  Z.  (2015).  Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia. Jakarta: Kencana .
Efendi,  J  Dan  Ibrahim,  J.  (2018).  Metode  Penelitian Hukum  Normatif  Dan  Empiris. Jakarta  : Kencana .
Fadli,  Moh,  dkk.  (2016).  Hukum  Dan  Kebijakan Lingkungan. Malang: UB Press.
Muladi  Dan  Priyatno,  D.  (2013).  Pertanggung  jawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana.
Hendra  Herman,  Akibat  Hukum  Putusan  Perkara  No.107/PDT.G/LH/2019/PNJMB  terhadap  Masyarakat  yang  Terdampak

## Kebakaran Hutan dan Lahan
Nurhayati,  Yati.  (2020).  Pengantar  Ilmu  Hukum. Bandung : Nusamedia . Saharjo, Bambang H, dkk. (2018).  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  Dan Lahan  Di  Wilayah  Komunitas  Terdampak  Asap. Bogor: IPB Press .
Renggong,  R.  (2018).  Hukum  Pidana  Lingkungan.

## Jakarta : Kencana.
Saharjo,  Bambang  H,  dkk.  (2018).  Pengendalian Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Di  Wilayah Komunitas Terdampak Asap. Bogor: IPB Press . Suherman,  E.  (1979).  Masalah  Tanggung  Jawab  Pada Charter  Pesawat  Udara  Dan  Beberapa  Masalah Lain  Dalam  Bidang  Penerbangan  (Kumpulan Pengarang). Bandung: Alumni.
Syahrani,  Riduan.  (1985).  Seluk  Beluk  Dan  Asas-  Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni .
Topan,  M.  (2017).  Kejahatan  Korporasi  Di  Bidang Lingkungan  Hidup  Perspektif  Viktimologi  Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia. Bandung: Nusamedia .
Wahid,  A.M  Yunus.  (2018).  Pengantar  Hukum Lingkungan. Jakarta : Kencana.

## Jurnal Dan Makalah
Butarbutar, Elisabeth. (2018). Asas Nebis In Idem Dalam Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum. Jurnal Yudisial, 11(1).
Djafar,  Eka  M.  (2014).  Sinergi  Pelaksanaan  Penegakan Hukum  Lingkungan  Indonesia. Jurnal  Hukum Dan Peradilan, 3(3).
Fajri,  MN.  (2016).  Penindakan  Pelaku  Pembakaran Hutan  Dan  Lahan  Dengan  Pendekatan  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.
Jurnal Integritas, 2(1).
Fitria  Dan  Syamsir.  (2020).  Sanksi  Administrasi Terhadap  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Oleh Badan  Hukum  Perdata  Di  Kabupaten  Muaro Jambi . Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4(2).
Ibrahim, MY. (2014). Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam  Perkara  Yang  Telah  Memiliki  Kekuatan Hukum  Tetap  Yang  Digugat  Kembali  Dengan Sengketa  Objek  Yang  Sama  Tetapi  Dengan Subjek  Yang  Berbeda. Jurnal  Ilmiah  Fenomena, XII(1). Pakpahan,
RD, dkk.(2018). Analisiis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkaan
Pidana  Kepada  Yang  Membuka  Lahan  Dengan Cara  Membakar  (Studi:  Putusan  No.623/PID B/2019/PNBTA). PATIK : Jurnal Hukum, 7(2). Rijayanti,  Yunia  Dan  Hartiwiningsih.  (2015).  Tindak Pidana  Pembakaran  Hutan  Dan  Lahan  (Studi: Putusan  No.89/PID.B  /2014/PNSIAK) .  Jurnal Recidiivie, 4(3).
Siombo,  MR.  (2013).  Arah  Politik  Hukum  Lingkungan
Di  Indonesia. Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum , 42(3).
Subagyono,  Bambang  SA.  (2014).  Kajian  Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aquo Et Bono.
Jurnal Yuridika, 29(1).
Wibisono,  Andri  G.  (2016).  Pertanggung  jawaban
Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan :
Beberapa  Dari  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan Kehutanan  (KLHK)  VS  PT.  Bumi  Mekar  Hijau (BMH). Jurnal Bina Hukum Lingkungan, 1(1) . Yusyanti,  D.  (2019).  Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan Dan  Lahan  Oleh  Korporasi  Untuk  Membuka Usaha  Perkebunan. Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure, 19(4).

## Peraturan Perundang-Undangan
UUD Tahun 1945.
UU  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
KUHPerdata.
Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rgb).
Inpres  No.  3  Tahun  2020  Tentang  Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan.
Keputusan  KMA  No.36/KMA/SK/II/2013  Tentang Pemberlakuan  Pedoman  Penanganan  Perkara Lingkungan Hidup.
Permen  LH  No.  7  Tahun  2014  tentang  Kerugian Lingkungan  Hidup  Akibat  Pencemaran  dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Putusan MA RI Nomor 1794 K/Pdt/2004. Putusan  PN  Jambi  Nomor  107/PDT.G/LH/2019/ PNJMB.
Website www.sipongi.menlhk.go.id