## PERCERAIAN USIA 3 TAHUN PERKAWINAN DARI PASANGAN MUDA

## Siah Khosyi’ah, Gozwan M. Jundan
Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email : hantusatuuu@gmail.com, siahkhosyiah@uinsgd.ac.id,

## Abstract
Law No. 1 of 1974 concerning marriage explains that marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family (household) based on  the  divinity  of  the  Almighty.  However,  it  was  found  several  decisions  of  the  Garut  Religious Court  which  showed  the  age  of  marriage  which  lasted  a  short  period  of  time.  This  study  aims  to determine the factors causing divorce at the age of 3 years of marriage from a young couple in the Garut Religious Court, to find out the legal reasons for judges for divorce at the age of 3 years of marriage from a young couple in the Religious Court of Garut and the judge's view of the granting of  a  3  year  marriage  divorce  decision.  from  a  young  couple  in  the  Garut  Religious  Court.  The results  showed  that  the  factors  causing  divorce  at  the  age  of  3  years  of  marriage  can  be  classified into  3  main  causes,  namely:  disputes  and  quarrels,  lack  of  responsibility  from  the  spouse  and interference from outside parties. The legal reasons for judges who are sufficient to meet the reasons for  divorce  based  on  the  law  of  several  examples  of  decisions  include:  based  on  the  information submitted before the trial the judge found the fact that between couples often quarrels and disputes occur and are not responsible for obligations in fulfilling the needs of living , as well as the parties split up residence.
Keywords: Divorce, Early Divorce, Young Age, Religious Courts.

## Abstrak
Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  menjelaskan  bahwa perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  kekal berdasakan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun ditemukan beberapa putusan Pengadilan Agama Garut yang menunjukan adanya usia perkawinan yang berlangsung dalam kurun waktu  yang  singkat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  penyebab perceraian  usia  3  tahun  perkawinan  dari  pasangan  muda  di  Pengadilan  Agama  Garut, untuk mengetahui alasan hukum hakim atas perkara perceraian usia 3 tahun perkawinan dari  pasangan  muda  di  Pengadilan  Agama  Garut  dan  pandangan  hakim  terhadap dikabulkannya  putusan  perceraian  usia  3  tahun  perkawinan  dari  pasangan  muda  di Pengadilan Agama Garut. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian usia 3 tahun perkawinan dapat digolongkan menjadi 3 penyebab utama, yaitu: perselisihan  dan  pertengkaran,  tidak  adanya  tanggung  jawab  dari  pasangan  dan gangguan  dari  pihak  luar.  Adapun  alasan  hukum  hakim  yang  cukup  memenuhi  alasan perceraian  berdasarkan  undang-undang  dari  beberapa  contoh  putusan  antara  lain:
berdasarkan  keterangan  yang  diajukan  di  depan  muka  persidangan  hakim  menemukan fakta  bahwa  diantara  para  pasangan  sering  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  dan tidak  bertanggung  jawab  dalam  kewajiban  dalam  memenuhi  kebutuhan  nafkah,  serta para pihak berpisah tempat tinggal.
Kata Kunci : Perceraian, Perceraian Dini, Usia Muda, Pengadilan Agama.

## PENDAHULUAN
UU  No.  1  Tahun  1974  menjelaskan  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 untuk itu  suami  istri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi  agar  masing-masing  dapat mengembangkan  kepribadiannya,  membantu,  dan  mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan materil. 2
Kehidupan rumah tangga memiliki dinamika tersendiri dan tantangan yang tidak ringan. Sehingga kesiapan akan tiap pasangan akan suatu perkawinan sangatlah penting, dan  pada  kenyatannya  tidak  sedikit  pasangan  suami  istri  yang  akhirnya    memilih berpisah atau dengan kata lain bercerai. Hal ini dikarenakan banyak hal yang mendorong terjadinya  perceraian  tersebut.  Faktor  ketidakcocokan  dalam  sejumlah  hal,  berbeda persepsi  serta  pandangan  hidup,  paling  tidak  menjadi  beberapa  penyebab  terjadinya perceraian. 3
Perkawinan  pada  umumnya  dilakukan  dengan  orang  dewasa  dengan  tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota.  Usia  perkawinan  yang  terlalu  mudah  mengakibatkan  meningkatnya  kasus perceraian  karena  kurangnya  kesadaran  untuk  bertanggung  jawab  dalam  kehidupan berumah  tangga  bagi  suami  istri.  Meskipun  batas  umur  perkawinan  telah  ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. I tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria  sudah  mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16  tahun. Dan bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (2) dituliskan bahwa bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun haruslah mendapatkan izin, 4 hal tersebut secara tidak  langsung  berarti  bahwa  ada  batasan  umur  dimana  kematangan  usia  dirasa  cukup untuk bisa melaksanakan suatu perkawinan. Namun dalam prakteknya masih dapat kita jumpai  perkawinan  pada  usia  muda  atau  di  bawah  pengampuan,  padahal  perkawinan yang  sukses  membutuhkan  kedewasaan  tanggung  jawab  secara  fisik  maupun  mental untuk bisa mewujudkan rumah tangga bahagia.
1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm 7
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo , 2000, hlm 121
4 Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam
Perceraian adalah salah satu pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. 5 Dan berdasarkan Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pengadilan  dapat  mengabulkan perkara perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan  hakim  bahwa  suami  istri  tersebut  tidak  akan  hidup  rukun  sebagai  suami istri.
Pernikahan  di  usia  muda  sangat  rentan  ditimpah  masalah  karena  tingkat pengendalian  emosi  belum  stabil.  Dalam  sebuah  perkawinan  akan  dijumpai  berbagai permasalahan  yang  menuntut  kedewasaan  dalam  penanganannya  sehingga  sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan  kedewasaan  untuk  mengarunginya.  Biasanya  kondisi  dimana  pasangan  yang  tidak sanggup  menyelesaikan  serta  menanggulangi  permasalahan  yang  terjadi  dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga.
Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  juga  menyatakan  bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pengadilan yang  berwenang  untuk  memeriksa,  memutus  dan  mengadili  perkara  perceraian  bagi orang  yang  beragama  islam  adalah  Pengadilan  Agama  berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
Perceraian itu sendiri dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang cukup, tidak sembarang  alasan  bisa  dijadikan  sebagai  alasan  terjadinya  suatu  perceraian.  adapun alasan  yang  dimaksud  sebagai  cukup  alasan  (sah)  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  19 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo  Penjelasan  pasal  39  Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, juga dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
Hakim,  dalam melaksanakan tugas nya tidak dapat begitu saja memutuskan tanpa adanya  bukti  dan  alasan  yang  cukup.  Hakim  juga  mempunyai  kewajiban  dan  larangan yang  dijabarkan  menjadi  10  (sepuluh)  prinsip  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim, hal ini tertuang dalam pasal 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI
Pengadilan  Agama  Garut  sebagai  tempat  melakukan  penelitian,  merupakan  salah satu  lingkungan  peradilan  dalam  kekuasaan  kehakiman  yang  menangani  perkara  bagi rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  islam  seperti  permohonan  dispensasi  nikah  dan perceraian. Dari data yang masuk dalam direktori putusan Mahkamah Agung per-tanggal 17 april 2019 terdapat beberapa putusan perceraian dimana para pihak yang mengajukan
5 R  Soetojo  Prawiro  Hamidjojo,  Marthalena  Pohan.  Hukum  Orang  dan  Keluarga,  Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm 135
perceraian  masih  dalam  usia  muda  dan  perkawinan  nya-pun  rata-rata  hanya  berusia  3 tahun saja. Seperti pada putusan Nomor 28/Pdt.G/2019.PA.Grt, Nomor 633/Pdt.G/2019.PA.Grt,  Nomor  360/Pdt.G/2019.PA.Grt.  Kabupaten  Garut  sendiri merupakan Kabupaten dengan jumlah Desa paling banyak di Jawa Barat, dengan jumlah desa  mencapai  442 6 desa  menjadikan  Kab  Garut  berada  di  posisi  teratas  dalam  jumlah desa  di  Jawa  Barat.  Adapun  masyarakat  Kabupaten  Garut  merupakan  masyarakat  yang beraneka ragam dari segi budaya dan profesi, dengan penduduk berjumlah 2,228,711 jiwa antara lain 1,091,908 jiwa perempuan dan 1,136,803 jiwa laki-laki. 7 Dan Kabupaten Garut termasuk  daerah  yang  mempunyai  wilayah  yang  cukup  besar  dan  kebanyakan merupakan  wilayah  pedesaan,  sehingga  menjadikan  penduduknya  memiliki  kesadaran hukum  yang  bisa  dikatakan  kurang  dan  tidak  merata.  Berdasarkan  fenomena  tersebut, maka  penyusun  menganggap  hal  tersebut  penting  untuk  diteliti  dan  dikaji  secara  lebih mendalam mengenai perceraian dalam usia pernikahan dan pasangan muda tersebut.
Dalam  beberapa  penelitian  terdahulu  seperti  yang  disebutkan  diatas  terdapat beebrapa  perbedaan  dengan  penelitian  penulis  diantaranya  adalah  merupakan pembahasan  pertama  mengenai  perceraian  dengan  umur  perkawinan  yang  masih  muda di  Kabupaten  Indramayu.  Perbedaannya  terletak  pada  pembahasan,  dimana  dalam penelitian  tersebut  tidak  dibahas  secara  rinci  mengenai  umur  dari  para  pasangan  yang melakukan  cerai  tersebut  baik  berumur  tua  ataupun  muda  sementara  dalam  penelitian peneliti difokuskan pada umur muda saja. 8

## METODOLOGI
Metode  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  (descriptive research)  yaitu  mendeskripsikan  suatu  situasi  atau  kawasan  penting  secara  sistemastis, faktual, dan akurat. 9 Jenis data kualitatif dipergunakan untuk memahami faktor penyebab perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan dibawah umur di Pengadilan Agama Garut,  pertimbangan  hukum  hakim  atas  alasan  dikabulkannya  perceraian  usia  3  tahun perkawinan  dari  pasangan  dibawah  umur  di  Pengadilan  Agama  Garut,  dan  pendapat hakim  terhadap  dikabulkannya  putusan  Nomor  28/Pdt.G/2019.PA.Grt,  Nomor 633/Pdt.G/2019.PA.Grt, Nomor 360/Pdt.G/2019.PA.Grt.
Dalam  hal  ini  akan  dibuat  Pokok-pokok  masalah  sebagai  pedoman  wawancara, Pokok-pokok  tersebut  guna  menghindari  terjadinya  penyimpangan  dari  permasalahan penelitian yang diangkat dan kevakuman selama wawancara. Sementara itu sumber data
6 https://jabar.bps.go.id/statictable/2015/04/02/44/jumlah-kecamatan-dan-desa-kelurahan-per- kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2017-2018.html diunduh 9 april 2019 pukul 09.18
7 https://www.garutkab.go.id/page/data-kependudukan diunduh 9 april 2019 pukul 09.31
8 Skripsi Mohamad Aceng Saepuzuna Supriyadi “Perceraian usia muda: studi analisis di pengadilan agama Indramayu tahun 2016” , Skripsi Fakultas Syaria’h dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2018
9 Cik  Hasan  Bisri, Pilar-Pilar  Penelitian  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial ,  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2004, hlm. 266
sekunder  yang  penulis  gunakan  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  penelusuran  buku, jurnal,  makalah  tulis  baik  dari  surat  kabar,  internet,  literatur-literatur  yang  mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini dan data dari lapangan tempat penelitian, ataupun data lain yang terkumpul dan yang mempunyai hubungan erat dengan tema penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perceraian merupakan suatu proses yang di  dalamnya menyangkut banyak aspek seperti  emosi,  ekonomi,  sosial,  dan  pengakuan  secara  resmi  oleh  masyarakat  melalui hukum  yang  berlaku  layaknya  sebuah  perkawinan.  Adapun  secara  bahasa  Kata  “Cerai” menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  berarti:  pisah,  putus  hubungan  sebagai  suami istri,  dan  talak.  Kemudian,  kata  “Perceraian”  mengandung  arti:  perpisahan,  perihal bercerai  (antara  suami  istri),  dan  perpecahan.  Adapun  kata  “Bercerai”  berarti:  tidak bercampur (berhubungan atau bersatu) lagi dan berhenti berlaki bini (suami istri). 10 Adapun yang dimaksud Perceraian menurut pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974  adalah  “Putusnya  perkawinan”.  Sementara  itu  yang  dimaksud  dengan  perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Jadi,  perceraian  adalah putusnya  ikatan  lahir  batin  antara  suami  dan  istri  yang  mengakibatkan  berakhirnya hubungan keluarga (Rumah Tangga) antara suami dan istri tersebut. 11
Pasal  117  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  menyatakan  bahwa  “Ikrar  suami  di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu  sebab putusnya perkawinan.
Perceraian  menurut  Subekti  sebagaimana  yang  dikutif  oleh  M.  Syaifuddin  adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan  itu.  Jadi  pengertian  perceraian  menurut  Subekti  adalah  penghapusan perkawinan  baik  dengan  putusan  hakim  atau  tuntutan  suami  istri.  Dengan  adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri akan terhapus. Namun Subekti tidak menyatakan  pengertian  perceraian  sebagai  penghapusan  perkawinan  itu  dengan kematian  atau  yang  lebih  lazim  disebut  dengan  “Cerai  Mati”  jadi  pengertian  perceraian menurut Subekti lebih sempit dari pada pengertian perceraian menurut pasal 38 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan di atas. 12
Sistem    perkawinan  setidaknya  paling  sedikit  terdiri  dari  dua  orang  yang  hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar  belakang  dan  nilai  sosial  yang  bisa  saja  berbeda  satu  sama  lain.  Sehingga  dengan keadaan  seperti  itu  bisa  memunculkan  ketegangan-ketegangan  dan  ketidak  bahagiaan
10 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm 185
11 Muhammad Syaifuddin, et al, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 18
12 Muhammad Syaifuddin, et al, ibid hlm 19
yang  dirasakan  oleh  semua  anggota  keluarga.  Karena,  apabila  terjadi  sesuatu  pada perkawinan  atau  perceraian  maka  akan  timbul  masalah-masalah  yang  harus  dihadapi baik  oleh  pasangan  yang  bercerai  maupun  anak-anak  serta  masyarakat  di  wilayah terjadinya  perceraian.  Memperhatikan  arti  dari  istilah  perceraian  sebagaimana  diuraikan di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  perceraian  adalah  suatu  istilah  yang  digunakan untuk  menegaskan  terjadinya  suatu  peristiwa  hukum  berupa  putusnya  perkawinan antara  suami  dan  istri,  dengan  alasan-alasan  hukum,  proses  hukum  tertentu  dan  akibat- akibat hukum tertentu. Dan ketika terjadi putusnya sebuah perkawinan antara suami dan istri  berarti  putus  juga  hubungan  hukum  perkawinan  antara  suami  dan  istri,  sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami  istri  dalam  suatu  rumah  tangga.  Namun,  putusnya  perkawinan  tersebut  tidak memutuskan hubungan Silaturrahim (hubungan sosial keagamaan, baik sebagai manusia warga  masyarakat,  dan  umat  beragama)  antara  bekas  suami  dan  bekas  istri,  apalagi mereka  mempunyai  anak-anak  selama  berumah  tangga  berdasarkan  perkawinan  yang telah mereka putuskan tersebut.

## Alasan-alasan Perceraian dalam Perundang-undangan
Walaupun  pada  mulanya  para  pihak  dalam  suatu  perkawinan  bersepakat  untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas ditengah jalan oleh adanya berbagai hal.
Pasal  38  Undang-undang  Perkawinan  nomor  1  tahun  1974  mengemukakan  tiga sebab  yang  dapat  mengakibatkan  terputusnya  suatu  perkawinan  yaitu  kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya  perkawinan  terputus.  Adapun  kematian  bagaimanapun  merupakan  sebuah takdir Ilahi,  cepat atau lambat semua manusia  itu akan mengalami kematian, dan setiap manusia tidak bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan oleh sang penciptanya. Berbeda halnya  dengan  terputusnya  perkawinan  karena  perceraian  dan  putusan  Pengadilan. Undang-undang  berupaya  mengaturnya  secara  ketat,  oleh  karena  itu  tujuan diberlakukannya undang-undang itu sendiri ialah justru untuk kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian.
Pasal  39  Udang-undang  Perkawinan  mensyaratkan  bahwa  untuk  melakukan perceraian harus terdapat alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun  sebagaimana  mestinya.  Adapun  alasan-alasan  yang  dapat  dipergunakan  untuk menuntut  perceraian  terurai  dalam  Penjelasan  pasal  tersebut  (penjelasan  pasal  39)  dan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan-alasan tersebut diantaranya:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pecandu  obat-obatan terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit untuk disembuhkan
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  yang  lainnya  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut tanpa  izin  pihak  yang  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemauannya
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  lebih berat setelah perkawinan berlangsung
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan terhadap pihak lain
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  mengakibatkan  tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
f. Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Selain  itu Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang alasan-alasan yang cukup alasan (sah) tentang perceraian, antara lain yaitu:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemandat,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut- turut tanpa izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya.
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f. Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ruah tangga.
g. Suami melanggar taklik-talak.
h. Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  ketidak  rukunan  dalam  rumah tangga.
Sementara  itu  dalam  Hukum  Islam  tidak  memperinci  alasan-alasan  yang diperbolehkan untuk melakukan perceraian. Jika masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai lagi, maka suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya dan sebaliknya pihak istri dapat meminta diceraikan. Bahkan pihak suami dapat menalak istrinya tanpa disertai alasan  apapun.  Hanya  dalam  hal  ta’liq  thalaq  dikenal  adanya  beberapa  alasan  yang dengan sendirinya talak suami jatuh, yakni:
a. Kalau  suami  meninggalkan  istri  selama  tiga  bulan  atau  lebih  jalan  darat  dan  tidak memberikan nafkah
b. Kalau  suami  meninggalkan  istri  selama  enam  bulan  atau  lebih  jalan  laut  dan  tidak memberikan nafkah
c. Kalau  suami  menggantungkan  istri  dengan  tidak  bertali:  suatu  kata  kiasan  yang berarti  suami  tidak  memperlakukan  istri  sebagai  seorang  istri,  tetapi  juga  tidak mencerainya
d. Kalau suami memukul istri sampai berbekas.

## Konsep Faktor Penyebab Perceraian Usia Perkawinan Muda
Dalam  melangsungkan  sebuah  perkawinan  seseorang  diharapkan  bisa  mengatur keseimbangan  hidup  rumah tangganya dari segala hal yang diperlukan agar terciptanya rumah  tangga  yang  sesuai  dengan  apa  yang  dicita-citakan.Keberlangsungan  kehidupan rumah  tangga  bisa  saja  kandas  apabila  kesiapan  para  pasangan  masih  kurang,  dan biasanya  berujung  pada  perceraian,  dan  bahkan  perceraian  di  usia  perkawinan  muda. Adapun  penyebab  perceraian  itu  sendiri  bermacam-macam,  berikut  adalah  beberapa konsep penyebab terjadinya perceraian pada usia perkawinan muda, antara lain:
a. Usia Pasangan Masih Muda Saat Melakukan Pernikahan
pernikahan  pada  usia muda  tidak  terlepas  dari  pergaulan  bebas  yang mereka anggap  bahwa  hubungan  tersebut  akan  berdampak  baik  terhadap diri mereka sendiri. Hubungan    pada    pertemanan    bagi    remaja    saat    ini    dianggap    biasa    terhadap  lawan jenisnya  terutama  bagi  remaja  yang  sedang  berpacaran. Dalam jurnal “Psikoborneo” yang  berjudul  “Konflik  Peran  Ganda,  Rasa  Cinta  dan  Kepuasan  Pernikahan  Pada Mahasisiwi yang Sudah Berumah Tangga” Aswati mengatakan, Remaja  pada umumnya menganggap    hal  seperti  ini  biasa,  akan  tetapi  hal  ini  ternyata  lebih  banyak  memberi kerugian.  Salah  satunya  resikonya adalah  kehamilan  di  luar  nikah  atau  biasa  disebut MBA (Married By Accident) berarti menikah karena adanya kecelakaan, kecelakaan yang dimaksud  adalah karena adanya kehamilan di luar nikah/sebelum menikah. Pernikahan usia    dini    seperti  ini  dapat  berdampak    buruk  dari    sisi    sosial,  pernikahan    dini    dapat mengurangi  harmonisasi  keluarga  serta  meningkatnya kasus perceraian. 13
Selain  itu  Dwi  Listyawardhani  selaku  Plt  Deputi  Bidang  Pengendalian Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  dalam  wawancaranya bersama  Berita  Satu  mengatakan  “pasangan  muda  biasanya  belum  bisa  mempersiapkan kehidupan keluarga, sehingga rentan terjadi perceraian”. 14

## b. Psikologis
13 Aswati,  Jurnal  PSIKOBORNEO  dengan  judul  “ Konflik  Peran  Ganda,  Rasa  Cinta  Dan  Kepuasan Pernikahan  Pada  Mahasisiwi  Yang  Sudah  Berumah  Tangga ”,  2017,  Kalimantan:  Universitas  Mulawarman,hlm 83-84
14 www.beritasatu.com/nasional/521344/bkkbn-pernikahan-dini-picu-tingginya-angka-perceraian. Diunduh selasa 8 oktoberpukul 10.22
Secara psikologis pasangan yang  telah  dewasa akan akan  lebih  terkendali  emosi maupun  tindakannya,  bila dibandingkan dengan pasangan muda yang cenderung masih mempunyai  sifat-sifat  keremajaannya.    Dalam  jurnalnya  yang  berjudul  “Dampak  yang Ditimbulkan  Akibat Perkawinan  Usia Dini” Rina Yuliyanti Menuliskan bahwa Zakiyah Daradjat  mendefinisikan  remaja  sebagai anak  yang  ada  pada  masa  peralihan  dari masa    anak-anak    menuju    usia    dewasa    pada    masa    peralihan    ini  biasanya    terjadi percepatan    pertumbuhan    dalam    segi  fisik  maupun  psikis,  baik    ditinjau  dari  bentuk badan, sikap,  cara  berpikir dan  bertindak  mereka bukan  lagi anak-anak.  Mereka  juga belum  dikatakan  manusia dewasa  yang  memiliki  kematangan  pikiran. 15
Pada masa ini perkembangan psikis pasangan masih berada pada tingkat pubertas di mana  kelabilan  emosi  masih  pada  tingkat  tinggi  karena  pada  masa  ini  merupakan  fase peralihan dari masa kanak-kanak sehingga pada masa ini masih seringkali terjadi berbagai goncangan dan akibatnya ketika melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan rentan terhadap  perceraian.  Pasangan  muda  dengan  sifat-sifat    keremajaannya  belum mempunyai    kemampuan    yang  matang    untuk    menyelesaikan    konflik-konflik    yang dihadapi,    serta    belum    mempunyai  pemikiran  yang  matang  tentang  masa  depan  yang baik,  akan  sangat  mempengaruhi  perkembangan  anak  karena  dalam  hal  kemampuan konflik usia juga  berpengaruh.
c. Aspek Biologis
Selain  dalam  hal  kesiapan  psikologis  perkawinan  juga  harus  disertai  kesiapan biologis  dari  setiap  pasangan.  Adapun  perkawinan  pasangan  usia  muda  dapat menimbulkan  resiko  salah  satunya  terhadap  keadaan  fisik  pasangan.  Pernikahan      yang ideal  untuk  perempuan adalah  21–25  tahun  sementara laki-laki  25–28  tahun. Karena di  usia  itu  organ  reproduksi  perempuan sudah  berkembang  dengan  baik  dan  kuat serta    siap  untuk  melahirkan    keturunan    secara    fisik  pun    mulai    matang.    Sementara laki-laki  pada    usia    itu  berada  dalam  kondisi    yang  kuat,    hingga    mampu  menopang kehidupan    keluarga    untuk    melindungi    baik  secara  psikis,  emosional,  ekonomi    dan sosial. 16 Selain  itu  juga  bagi  perempuan  yang    melangsungkan  perkawinan    di    bawah usia  20 tahun, pada masa ini perkembangan fisik dan kematangan seksual masih berada pada  tahapan  awal  sehingga  ketika  hubungan  seksual  dilakukan  terhadap  istri  yang masih  terlalu  muda  akan  menimbulkan  resiko,  juga  dalam  dalam  hal  melahirkan  pada usia yang masih muda sangat beresiko tinggi bagi keselamatan ibu dan si bayi,  bila  hamil bisa mengalami  gangguan-gangguan  pada  kandungannya.
Berikut  ada  beberapa  resiko  dari  pernikahan  pasangan  muda  khusus  nya  bagi perempuan,    baik    secara    psikis,  kesehatan  reproduksi,  serta  keselamatan  ibu  dan  bayi
15 Rina  Yuliyanti,  Jurnal  dengan  judul  “ Dampak  yang  Ditimbulkan    Akibat  Perkawinan  Usia  Dini ”, Fakultas Hukum, Universitas  Trunojoyo, Madura: 2010, hlm 2
16 Rina Yuliyanti, ibid , hlm 3
yang  menjadi taruhan, antara lain:Kurangnya  perawatan  selama  hamil  dan  sebelum melahirkan,  Mengalami  pendarahan,  Hipertensi,  Kelahiran  premature,  Depresi  pasca melahirkan, Keguguran, Anemia  kehamilan, Keracunan  kehamilan (Gestosis). 17

## d. Gangguan pihak ketiga
Gangguan  ini  dapat  berasal  dari  pihak  keluarga  ataupun  di  luar  keluarga.  Dalam keluarga  turut  campurnya  orangtua  atau  kerabat  salah  satu  pihak  atau  keduanya  dapat menggoyahkan kehidupan rumah tangga. Pemahaman mereka yang menganggap bahwa mereka  benar  sementara  para  pihak  suami  atau  istri  kurang  memahami  tentang permasalahan yang terjadi sehingga bisa mengakibatkan kesalah-pahaman yang berujung pada perceraian.
Selain itu adanya pria/wanita idaman lain juga dapat menjadi penyebab hancurnya rumah  tangga,  perselingkuhan  yang  dijalin  dibelakang  salah  satu  pihak  yang  cepat  atau lambat akan diketahui bukan lah sebuah jalan keluar atas sebuah masalah rumah tangga, tidak  terimanya  salah  satu  pihak  akibat  pengkhianatan  tersebut  biasanya  berujung  pada perceraian.
e. Ekonomi
Kestabilan  ekonomi  dalam  suatu  keluarga  memang  mempunyai  kaitan  dengan kebahagiaan  dalam  rumah  tangga  seperti  halnya  kelancaran  usaha  dan  penghasilan mempunyai  pengaruh  akan  lancarnya  kehidupan  rumah  tangga  .  dengan  demikian jelaslah  bahwa  faktor  ekonomi  sering  menjadi  salah  satu  masalah  dalam  kehidupan berumah tangga. 18 Misalnya untuk menjalankan kewajibannya istri menuntut nafkah dari suami akan tetapi suami nganggur atau malas bekerja,atau tidak mau usaha. Pemalas itu mengakibatkan ekonomi lemah dan terjadi perselisihan dan berakhir dengan perceraian.
Secara teori perselisihan merupakan suatu hal yang biasa akan tetapi apabila terjadi terus  menerus  akan  sangat  membahayakan  kerukunan  dan  kelangsungan  kehidupan rumah  tangga  itu  sendiri,  dan  salah  satu  faktor  penyebab  perselisihan  tersebut  biasanya adalah faktor ekonomi dan keuangan

## Usia 3 Tahun Perkawinan dari Pasangan Muda
Perkawinan  usia  3  tahun  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  perkawinan pasangan suami  istri  yang dirasa masih  muda. Adapun kata “3 tahun” dalam  penelitian ini    penulis  pakai  hanya  sebagai  istilah  untuk  membatasi  usia  perkawinannya  yang penulis  anggap  relatif    muda.  Pasangan    yang    termasuk    dalam    kriteria    penelitian  ini dibatasi dengan usia perkawinan  0-3 tahun masa perkawinan. Adapun perkawinan  yang dibangun  selama 0-3 tahun dikatakan relatif muda karena pada saat itu pasangan suami
17 Sofia  Hardani, Analisis Tentang  Batas  Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang- undangan di Indonesia , Jurnal Pemikiran Islam,2015, hlm 135
18 Badaruddin Nasir, Jurnal  yang  bejudul “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda ”,2012, Universitas Mulawarman, Samarinda
istri  masih  dalam  masa  mengenal  karakter  dan  sifat  satu  sama  lain,  juga  pada  masa  itu pasangan  biasanya  masih  dalam  masa  cinta  dan  asmara  yang  tinggi  terhadap  pasangan nya.
Keluarga yang dibangun dengan perasaan cinta kemungkinan nya lebih baik dalam menghadapi  cobaan  yang  datang  sehingga  keuutuhan  rumah  tangga  bisa  diusahakan untuk  tetap  bisa  berdiri  dengan  rasa  cinta  dan  kasih  satu  sana  lain.  Akan  tetapi  sangat disayangkan,  dalam  beberapa  kasus  terjadi,  keutuhan  rumah  tangga  tersebut  tidak  bisa terjaga.
Selain  itu  penulis  juga  memakai  kata  “Pasangan  muda”  dalam  penelitian  ini, adapun yang dimaksud pasangan muda dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang  berusia  masih  muda.  Kata  “muda”  penulis  pakai  hanya  sebagai  istilah  bagi pasangan yang dirasa masih kurang siap untuk berkeluarga.  Pasangan  yang  termasuk dalam  kriteria  penelitian ini  dibatasi dengan usia dibawah 21 tahun untuk perempuan dan  laki-laki,  meskipun  yang  memenuhi  kriteria  tersebut  hanya  salah  satu  pihak  saja. Adapun  alasan  umur  tersebut  oleh  penulis  dijadikan  kriteria  adalah  karena  pada  umur dibawah  kriteria  tersebut  para  pihak  cenderung  masih  dalam  masa  gejolak  masa  muda dimana rasa cinta dan kasih terhadap pasangan masih tinggi.
Meskipun  dalam  pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  I  tahun  1974  tentang  Perkawinan disebutkan  bahwa  perkawinan  hanya  diijinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun akan tetapi penulis merasa umur tersebut  masih  dikatakan  kurang  siap  dalam  berumah  tangga  mengingat  kematangan para  pasangan  sangat  sekali  dibutuhkan,  sehingga  penulis  mengambil  umur  21  sebagai batasan  dalam  penelitian  ini  karena  diumur  setelahnya  kematangan  para  pihak  mulai terbentuk  dan  kemungkinan  untuk  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangga  ketika adanya  cobaan  semakin  besar.  hal  ini  seperti  apa  yang  disampaikan  dalam  iklan masyarakat di televisi dari BKKBN tentang batas usia minimal menikah dimana dikatakan usia  ideal  untuk  melaksanakan  perkawinan  adalah  21  tahun  untuk  perempuan  dan  25 tahun untuk laki-laki.

## Penyebab Perceraian Usia Perkawinan Muda
Faktor penyebab terjadinya perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda di Pengadilan Agama Garut berdasarkan wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Garut antara lain:
a. Perselisihan dan Pertengkaran
Perselisihan dan pertengkaan dalam rumah tangga dapat berasal dari pihak suami, juga dapat berasal dari pihak istri, atau juga bisa berasal dari  kedua  belah  pihak.  Jika tidak    segera    diatasi,    akibat    yang    lebih    buruk  dan  fatal  dapat  mengakibatkan  tali perkawinan menjadi putus dan keluarga menjadi berantakan.
Abdul  Mujib  AY,  sebagai  salah  satu  hakim  di  garut  mengatakan  “rata-rata  yang dijadikan  reasoning  atau  alasan  perceraian  ini  adalah  pisah  rumah,  hal  tersebut berdasarkan  yurisprudensi  dimana  pisah  rumah  ini  dijadikan  sebagai  indikasi  adanya perselisihan atau pertengkaran” 19
Pertengkaran  dan  perselisihan  tersebut  dapat  diatasi  apabila  para  pasangan memiliki  sikap  kepercayaan  dan  komunikasi  yang  baik  antar  pasangan  sehingga keinginan tiap masing-masing dapat diusahakan untuk dicapai. Mohammad Luthfi dalam jurnalnya  menyatakan  komunikasi,  kepercayaan,  dan  sifat  keterbukaan  yang  kurang dapat  mengakibatkan  perselisihan  dalam  rumah  tangga  sehingga  setiap  permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan dengan baik hingga berujung pada perceraian. 20 Dalam  kehidupan  rumah  tangga  tidak  akan  selalu  berjalan  mulus  pasti  terdapat masalah-masalah  yang  akan  timbul,  tinggal  bagaimana  antara  pasangan  suami  istri tersebut  dalam  menyikapi  segala  masalah  yang  terjadi.  Ketika  suatu  perkawinan  sering diwarnai  pertengkaran,  merasa  tidak  bahagia  atau  masalah  lainnya,  seringkali  dijadikan alasan untuk mengakhiri perkawinan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik.
b. Tidak Tanggung Jawab
Dalam  perkawinan  masing-masing  kedua  belah  pihak  baik  suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan dan sepenuh hati.  Setiap  pasangan  seharusnya  saling  bahu-membahu  membangun  kehidupan  rumah tangganya,  kewajiban-kewajiban    harus  dilaksanakan  sehingga  setiap  hak  dapat diusahakan untuk dipenuhi secara bersama-sama.
Kewajiban  suami  terhadap  istri  disebutkan  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1): “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya”.  Tidak  adanya tanggung jawab suami terhadap istri terkait dengan pelanggaran taklik talak yaitu  tidak mempedulikan    serta    tidak  menafkahi  istri  adalah  penyebab  istri  mengugat  cerai suaminya.  Abdul  Mujib  AY,  sebagai  salah  satu  hakim  di  Pengadilan  Agama  Garut menjelaskan  “banyak  sekali  faktor  yang  menyebabkan  perceraian  (usia  3  tahun perkawinan  pada  pasangan  muda)  ini,  dan  kebanyakan  hal  tersebut  disebabkan  adanya pelanggaran  terhadap  sighat  taklik  talak  oleh  pihak  suami,  dan  ini  banyak  terbukti  di dalam sidang” 21
19 Wawancara  dengan  Drs.  H.  Abdul  Mujib  AY,  M.H.  (Hakim  di  Pengadilan  Agama  Garut)  20 september 2019 pukul 09.06
20 Mohammad  Luthfi,  Jurnaldenganjudul  “ Komunikasi  interpersonal  Suami  dan  Istri  dalam  Mencegah Perceraian di Diponegoro ”, 2017, Fakultas Humaniora, Universitas Gontor Darussalam, hlm 62
21 Wawancara  dengan  Drs.  H.  Abdul  Mujib  AY,  M.H.(  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Garut)  20 september 2019 pukul 09.06
Shigat  taklik  talak  sebagaimana  disebutkan  dalam  KMA  No.  99  Tahun  2013, berisikan  pernyataan  suami  kepada  istrinya  yang  rincinya  sebagai berikut: “Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Tidak memberi nafkah wajib  kepadanya  3  (tiga)  bulan  lamanya,  Menyakiti  badan  atau  jasmani  istri  saya,  atau Membiarkan  (tidak  memperdulikan)  istri  saya  selama  6  (enam)  bulan  atau  lebih.  Dan karena  perbuatan  saya  tersebut  istri  saya  tidak  ridho  dan  mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan  Agama,  maka  apabila  gugatannya  diterima  oleh  pengadilan  tersebut, kemudian    istri    saya    membayar    Rp.    10.000,-    (sepuluh    ribu    rupiah)  sebagai  iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya”.
Dalam  jurnal  nya  Harjianto  dan  Roudhotul  Jannah  mengutip  dari  Lestari  yang menyatakan  bahwa  persoalan  nafkah/  ekonomi  sering  menjadi  salah  satu  pemicu  utama perceraian.  Faktor  keberlangsungan  dan  kebahagiaan  sebuah  perkawinan  sangat dipengaruhi oleh kehidupan finansial. 22
Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Hukum  membayar  nafkah  untuk  istri,  baik  dalam  bentuk  perbelanjaan,  pakaian  adalah wajib.  Kewajiban  itu  bukan  disebabkan  oleh  karena  istri  membutuhkannya  bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. 23
Demikian  juga  menurut  imam  syafi’i  dan  imam  ahmad  yang  membolehkan  talak antara suami istri karena suami tidak memberi nafkah, dengan syarat melalui keputusan hakim dan jika memang istri menghendaki demikian. 24
Begitupun  dalam  hal  ditinggal  pergi,  konsekuensi    perkawinan    adalah    hidup bersama,    dan  apabila  seorang  istri  menderita    akibat    ditinggal    pergi    suami    dalam waktu    yang    cukup    lama    maka    istri    diperbolehkan    meminta    cerai.  Seperti  yang dijelaskan  Harjianto  dan  Roudhotul  Jannah  dalam  jurnalnya  menyatakan  secara  umum masalah  yang  dialami  subjek  untuk  memutuskan  bercerai  yaitu  merasa  haknya  tidak terpenuhi.  Hal  ini  terjadi  karena  tidak  adanya  tanggung  jawab  dari  suami  baik  secara moral  atau  pun  materil.  Secara  moral  mereka  ditinggalkan  dalam  waktu  yang  lama  dan suami tidak memberi berita, sedangkan secara materil mereka tidak diberikan biaya hidup sehari-hari sebagaimana semestinya. 25
Dalam Pasal 34 ayat  3  Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan: “Jika  suami  atau  istri  melalaikan  kewajibannya,  masing-masing  dapat  mengajukan gugatan kepada Pengadilan”
22 Harjianto,  Roudhotul  Jannah,  Jurnal  dengan  Judul  “ Identifikasi  Faktor  Penyebab  Perceraian  Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kab. Banyuwangi ”, 2019, Universitas Batanghari, Jambi, hlm 38
23 Harjianto, Roudhotul Jannah , ibid
24 Uwaidah,  Syaikh  Kamil  Muhammad, Fiqh  Wanita ,  penerjemah  M.  Abdul  Ghofur,  Pustaka  Al- Kautsar, Jakarta: 1988, hlm 447
25 Harjianto, RoudhotulJannah, opcit , hlm 39
c. Gangguan Dari Luar
Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh  faktor intern saja tetapi faktor extern juga dapat mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan.
Adanya  campur  tangan  pihak  ketiga  baik  itu  keluarga  dari  pihak  laki-laki  atau perempuan  maupun  pihak  lain  diluar  keluarga  bisa  menjadi  penyebab  adanya percekcokan  dalam  rumah  tangga  yang  berujung  pada  perceraian.  Baik  perkataan maupun perbuatan. Seperti apa yang dijelaskan oleh Kamaludin, sebagai salah satu hakim Pengadilan Agama Garut dalam wawancaranya bersama penulis “adanya perkataan dan informasi-informasi  yang  hari  ini  semakin  mudah  didapat  bisa  menjadi  penyebab peceraian seperti ini. Medsos contohnya, kemudahan mendapatkan informasi atau berita dari orang lain baik itu keluarga teman atau yang lain nya, sehingga dengan kondisi para pasangan  yang  masih  muda  tersebut  kesiapan  dalam  menyikapi  hal  tersebut  masih kurang, masih mengedepankan sifat-sifat masa muda mereka” 26
Begitupun  dengan  perbuatan  seperti  perselingkuhan,  perselingkuhan  bukan sebagai jalan keluar dari ketegangan dalam rumah tangga, tetapi akan membuat masalah baru.  Suami  yang  berselingkuh  dan  pergi  dengan  selingkuhannya  sehingga menelantarkan  istrinya  dan  mengabaikan  kewajibannya  kepada  istrinya,    dan    haknya sebagai    istri    tidak    dipenuhi    membuat    istri    tidak  tahan    karena    merasa    telah dikhianati  dan  disakiti  batinnya,  dan  ini  dapat berakibat pada perceraian.
Imam    Malik    berpendapat,    istri    berhak    menuntut    kepada    Pengadilan  agar menjatuhkan  talak  jika  ia  beranggapan  suaminya  telah  berbuat  membahayakan    dirinya (melakukan    dhoror)    berupa    kata-kata    kotor    atau  pukulan  yang  menyakiti  atau meninggalkan  tanpa  sebab  termasuk  juga  perselingkuhan  yang  sangat  menyakitkan  hati istrinya, jika suami melakukan itu  dan  istri  tidak  terima  dengan  perlakuannya  lantas ia    melapor    kepada  hakim    dan    mampu    membuktikan    dakwaannya,    istri    bisa menuntut  cerai karena kenyataannya terjadi perselisihan terus menerus 27
Selain  perselingkuhan  ada  juga  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  menggoyahkan keutuhan  rumah  tangga  pasangan  muda  ini.  Lingkaran  pergaulan  yang  salah  bisa menjadi  salah  satu  akibat  pada  kehidupan  rumah  tangga.  Kematangan  para  pasangan muda  dalam  menyikapi  hal-hal  yang  ada  di  sekitarnya  sangatlah  penting,  hal-hal  kecil bisa  saja  dapat  menimbulkan  permasalahan  salah  satunya  seperti  timbul  rasa  cemburu. Tidak  sedikit  perkawinan  berakhir  karena  alasan  cemburu  yang  belum  tentu  kebenaran nya,  itulah  mengapa  kesiapan  para  pasangan  sangat  penting  dalam  suatu  hubungan perkawinan.
26 Wawancara dengan Dr. Kamaludin, M.H. (Hakim di Pengadilan Agama Garut) 20 september 2019 pukul 13.26
27 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah . Alih bahasa MohThalib, Al-Ma’arif, Bandung: 1996, Jilid VIII, hlm 91

## Dasar  Pertimbangan  Hakim  terhadap  Perceraian  Usia  3  Tahun  Pernikahan  dari Pasangan Muda di Pengadilan Agama Garut
Salah  satu  tugas  hakim  adalah  memberikan  putusan,  adapun  putusan  tersebut diharapkan  dapat  memberikan  keadilan  bagi  rakyat  pencari  keadilan,  untuk  itu  hakim harus  bisa  mengkonstatiring,  mengkualifisir,  dan  mengkontituir.  Pengadilan  Agama sebagai  instansi  yang  memberikan  legalisasi  hukum  harus  lebih  hati-hati  dalam memutuskan perceraian yang diajukan oleh Pemohon atau Penggugat. Untuk melakukan perceraian  harus  ada  cukup  alasan  atau  pertimbangan  hukum  bahwa  suami  dan  istri memang tidak dapat hidup bersama lagi. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Mahkamah  Agung  memberikan  himbauan  dan permintaan  kepada  para  hakim  (baik  di  lingkungan  Peradilan  Umum  maupun  di lingkungan  Peradilan  Agama)  tentang  suatu  keharusan  suatu  putusan  agar mencantumkan  pertimbangan  atau  alasan  secara  tepat,  hal  tersebut  yang  diingatkan dengan adanya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebab menurut Mahkamah Agung dengan tidak ada atau kurang memberikan pertimbangan serta alasan secara  tepat,  hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  batalnya  putusan  pengadilan  yang bersangkutan.
Adapun  beberapa  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  oleh  Majelis  Hakim dalam  memutuskan  perkara  perceraian  usia  3  tahun  perkawinan  dari  pasangan  muda dengan menggunakan contoh putusan Nomor 28/Pdt.G/2019.PA.Grt, Nomor 633/Pdt.G/2019.PA.Grt, dan Nomor 360/Pdt.G/2019.PA.Grt. adalah sebagai berikut:
a. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019.PA.Grt.
Pada perkara ini penggugat lahir pada 14 Desember 2000 sementara tergugat lahir 17  Agustus  1996.  Mereka  menikah  pada  23  Agustus  2017,  yang  berarti  ketika melangsungkan  umur  pihak  perempuan  masih  17  tahun  dan  pihak  laki-laki  berumur  21 tahun.  Adapun  pernikahan  yang  dibangun  oleh  kedua  pasangan  ini  hanya  berusia  2 tahun  kurang  dimana  pada  tanggal  11  Februari  2019  majelis  hakim  Pengadilan  Agama Garut  resmi  mengabulkan  gugatan  perceraian  berdasarkan  pertimbangan:  bahwa  antara Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  karena  Tergugat kerap  cemburu  tanpa  alasan  dan  diantara  Penggugat  dan  Tergugat  ada  perselisihan masalah  tempat  tinggal;  bahwa  selain  itu  Penggugat  dalam  setiap  persidangan  telah menunjukan  sikap  dan  tekadnya  untuk  bercerai,  hal  mana  berarti  tidak  mau mempertahankan  perkawinannya,  sehingga  apabila  salah  satu  pihak  sudah  tidak  mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk  bahwa  antara  suami-istri  sudah  tidak  ada  ikatan  bathin  lagi,  sehingga  rumah tangganya sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;bahwa pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor  :  1  tahun  1974  menyatakan  bahwa  perceraian  dapat  terjadi  apabila  antara  suami istri  in casu Penggugat dan Tergugat itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami  istri jo.
Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  nomor  :  9  tahun  1975  jo.  pasal  116  huruf  (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami istri in casu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi  dalam  rumah  tangga;bahwa  dari  hal-hal  tersebut  diatas,  ternyata  Penggugat  telah berhasil  membuktikan  bahwasanya  dalam  rumah  tangganya  dengan  Tergugat  telah timbul  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sedemikian  rupa  sifatnya  dan  antara keduanya sudah tidak dapat diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
b. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2019.PA.Grt.
Pada perkara ini penggugat lahir pada 17 Juli 2000 sementara tergugat lahir 19 April 1992.  Mereka  menikah  pada  11  Januari  2018,  yang  berarti  ketika  melangsungkan  umur pihak  perempuan  masih  18  tahun  dan  pihak  laki-laki  berumur  26  tahun.  Adapun pernikahan yang dibangun oleh kedua pasangan ini hanya berusia 1 tahun lebih dimana pada tanggal 13 Maret 2019 majelis hakim Pengadilan Agama Garut resmi mengabulkan gugatan  perceraian  berdasarkan  pertimbangan:Berpisahnya  tempat  tinggal  dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses  persidangan,  merupakan  fakta  kongkrit  yang  menunjukkan  bahwa  hubungan antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  sampai  pada  tingkat  pecahnya  perkawinan (broken marriage); Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan  menyebabkan  mudlarat  yang  lebih  besar  lagi  bagi  kesatu  belah  pihak,  serta  sulit untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah, sebagaimana  yang  diamanatkan  al-Qur’an  dalam  surat  ar-Ruum  ayat  21  dan  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam;Apabila perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  ini  tetap  dipertahankan,  maka  Penggugat  dan Tergugat  tidak  akan  dapat  melaksanakan  kewajibannya  masing-masing  sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal  77  ayat  (2),  (3)  dan  (4)  Kompilasi  Hukum  Islam;bahwa  berdasarkan  fakta  hukum dan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  telah  terbukti alasan  perceraian  yang  diajukan  oleh  Penggugat  memenuhi  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (  f  )  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;
c. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019.PA.Grt.
Pada  perkara  ini  penggugat  lahir  pada  15  Juli  1999  sementara  tergugat  lahir  05 November 1991. Mereka menikah pada 20  Mie 2016, yang berarti ketika melangsungkan umur  pihak  perempuan  masih  17  tahun  dan  pihak  laki-laki  berumur  25  tahun.  Adapun pernikahan  yang  dibangun  oleh  kedua  pasangan  ini  hanya  berusia  3  tahun  kurang dimana  pada  tanggal  1  Februari  2019  majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Garut  resmi
mengabulkan  gugatan  perceraian  berdasarkan  pertimbangan:Tidak  memberinya  nafkah wajib Tergugat kepada Penggugat melebihi dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan menunjukkan bahwa Tergugat sudah melanggar  sighat  taklik  talak  yang  telah  diucapkan  setelah  akad  nikah;  Rumah  tangga Penggugat  dan  Tergugat  sudah  sulit  untuk  dirukunkan  kembali,  perkawinan  yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar  lagi  bagi  kedua  belah  pihak,  serta  sulit  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur’an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi  Hukum  Islam;  bahwa  untuk  menguatkan  Majelis  Hakim  dalam  mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat al-Maidah (1) yang artinya “Hai orang-orang beriman tepatilan janji-janjimu!.....;”

## Pendapat Hakim Terhadap Dikabulkannya Putusan Perceraian
Dalam menyikapi kasus perceraian seperti ini Abdul Mujib AY 28 ,  selaku salah satu hakim  di  Pengadilan  Agama  Garut  mengatakan  “maraknya  perceraian  seperti  putusan tersebut  terjadi  karena  kedewasaan  para  pihak  masih  kurang,  kedewasaan  lahir  batin, kedewasaan dalam memahami makna suatu perkawinan. Dalam KHI perkawinan disebut sebagai  suatu  ibadah,  ada  hal-hal  yang  membuat  para  pihak  kurang  dalam  menyikapi sesuatu,  dalam  islam  memandang  suami  sebagai  rahmah  tapi  para  pihak  ini  kurang dalam  hal  menyikapi  hal-  hal  seperti  ini  dan  lebih  mengedepankan  emosi  ego  mereka”, “Karena adanya pisah rumah maka diindikasikan rumah tangga mereka sudah tidak baik- baik saja sehingga hakim memutuskan perceraian tersebut” tambahnya.
Hakim  mempunyai  peran  yang  sangat  sentral  dalam  suatu  persidangan  yang dilaksanakannya,    dimana    seluruh    keputusan    berada    ditangan    hakim.Walaupun demikian,  keputusan  hakim  dalam  suatu  perkara  perceraian  yang  ditanganinya  tetap harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Usia  perkawinan  yang  relatif  pendek seperti 3 tahun atau kurang  dalam  suatu perceraian  tidak berpengaruh  pada  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara. Hakim    tidak    dapat    mempersulit,    memperlambat,    ataupun    mempercepat  putusnya perceraian,  karena  perceraian  dapat  putus  tergantung  pada  dalil-dalil    pembuktian. Misalnya:    (1)    Penggugat    bisa    membuktikan    dalil-dalil  gugatannya,    (2)    Tergugat mengakui    atas    dalil-dalil    gugatan    Penggugat.    Maka,    tidak    ada    alasan    bagi  hakim untuk mempersulit atau memperlambat jalannya proses perceraian karena asas peradilan adalah  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Hal  itu  senada  dengan  apa  yang  dikatakan
28 Wawancara  dengan  Drs.  H.  Abdul  Mujib  AY,  M.H.  (Hakim  di  Pengadilan  Agama  Garut)  20 september 2019 pukul 09.06
Kamaludin 29 sebagai  salah  satu  hakim  Pengadilan  Agama  garut,    dalam  wawancara  nya dengan  penulis  beliau  mengatakan  ”pengadilan  itu  bersifat  pasif,  pengadilan  tidak  bisa menolak  perkara,  tanpa  melihat  sudah  berapa  lama  para  pihak  sudah  melangsungkan pernikahan.  Akan  tetapi  pengadilan  akan  berusaha  maksimal  dalam  mengatasi  dan mendamaikan  permasalahan  seperti  itu  dengan  berusaha  mendamaikan  dan  menasehati para pihak, berusaha agar perceraian tersebut tidak terjadi, apabila kedua pihak hadir kita coba  dengan  cara  mediasi,  dan  bahkan  meminta  keluarga  korban untuk  menasehati  dan mendamaikan  ulang  para  pihak  diluar  persidangan,  intinya    pengadilan  berusaha  agar para  pihak  dapat  berdamai,  mengetahui  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing,  dan akhirnya memperbaikinya sehingga rumah tangga dapat langgeng untuk kedepan nya”
Beliau  juga  menambahkan  “pengadilan  dalam  setiap  kesempatan  selalu  berusaha mendamaikan,  baru  apabila  pecah  (rumah  tangga),  keluarga  sudah  berusaha mendamaikan tapi tak berhasil, hakim dalam persidangan berusaha menasehati dan tidak berhasil,  mediator  juga  tidak  berhasil,  dan  sampai  akhir  para  pihak  tetap  ingin melanjutkan untuk bercerai, maka tinggal menilai bagaimana keluarga tersebut? Apakah pecah? Apakah madlarat?”
Hj. Asni dalam jurnalnya juga mengemukakan “hakim dalam memutuskan sesuatu harus  didasarkan  pada  petimbangan-pertimbangan  yang  matang  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  Makanya  hakim  juga  dituntut  untuk  mengerahkan  segenap kemampuannya  dalam  menyelesaikan  sebuah  perkara  yang  yang  dihadapkan kepadanya”. 30
Maka  berdasarkan  beberapa  paparan  pendapat  diatas  penulis  beranggapan  bahwa para  hakim  setuju  terhadap  dikabulkan  nya  putusan  tersebut  dimana  putusan  tersebut telah  memenuhi  unsur-unsur  suatu  putusan  dan    para  hakim  dalam  putusan  tersebut telah  berupaya  semaksimal  mungkin  mencari  jalan  terbaik  dari  suatu  permasalahan. Seperti  apa  yang  dikatakan  Kamaludin,  “apakah  (suatu  pernikahan)  madlarat?  Kalo  itu diketuk (diketuknya palu hakim yang menyatakan sahnya sebuah perceraian)  maka jadi maslahat sudah”. 31

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  faktor  penyebab  terjadinya  perceraian  usia  3 tahun perkawinan dapat digolongkan menjadi 3 penyebab utama, yaitu: perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya tanggung jawab dari pasangan dan gangguan dari pihak luar.
29 Wawancara dengan Dr. Kamaludin, M.H.( Hakim di Pengadilan Agama Garut) 20 september 2019 pukul 13.26
30 Asni,  Jurnal  dengan  Judul  “Etika  Hakim  dalam  Dinamika  Masyarakat  Kontemporer”,  2015, Fakultas Syariah IAIN Kendari, hlm 32
31 Wawancara dengan Dr. Kamaludin, M.H. (Hakim di Pengadilan Agama Garut) 20 september 2019 pukul 13.26
Adapun  alasan  hukum  hakim  berdasarkan  beberapa  contoh  putusan  antara  lain: berdasarkan  keterangan  yang  diajukan  di  depan  muka  persidangan  hakim  menemukan fakta  bahwa  diantara  para  pasangan  sering  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  dan tidak  bertanggung  jawab  dalam  kewajiban  dalam  memenuhi  kebutuhan  nafkah,  serta para  pihak  berpisah  tempat  tinggal.  Dan  berdasarkan  pertimbangan  hakim  hal  tersebut telah  cukup  untuk  memenuhi  alasan  yang  sah  untuk  melaksanakan  suatu  perceraian sesuai  pasal  39  UU  No.  1  tahun  1974  dan  pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam.  Adapun pandangan hakim terhadap dikabulkannya  putusan perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda di Pengadilan Agama Garut ini meskipun sangat disayangkan tetapi para  hakim  tidak  bisa  mempersulit,  memperlambat,  atau  mempercepat  putusnya perceraian  karena  semua  itu  bergantung  pada  dalil-dalil  pembuktian,  adapun  usia perkawinan  yang  relatif  pendek  seperti  3  tahun  atau  kurang  tidak  berpengaruh  pada pertimbangan  hakim.  Selain  itu  juga  peradilan  mempunyai  asa  sederhana,  cepat,  biaya ringan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asni.  2015. Jurnal  dengan  Judul  “Etika  Hakim  dalam  Dinamika  Masyarakat  Kontemporer” .

## Fakultas Syariah IAIN Kendari
Aswati.  2017. Jurnal  PSIKOBORNEO  dengan  judul  “KONFLIK  PERAN  GANDA,  RASA CINTA  DAN  KEPUASAN  PERNIKAHAN  PADA  MAHASISIWI  YANG  SUDAH BERUMAH TANGGA” . Kalimantan: Universitas Mulawarman
Bisri, Cik Hasan.2004. Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Dr.  Kamaludin,  M.H.(  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Garut),wawancara  oleh  Gozwan. Pengadilan Agama Garut. 20 september 2019 pukul 13.26
Drs.  H.  Abdul  Mujib  AY,  M.H.(  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Garut),  wawancara  oleh
Gozwan. Pengadilan Agama Garut. 20 september 2019 pukul 09.06
Hamidjojo,  R  Soetojo  Prawiro.  Marthalena  Pohan.  2000. Hukum  Orang  dan  Keluarga . Surabaya: Airlangga University Press
Hardani  Sofia.  2015.“ Analisis    Tentang    Batas    Umur    untuk    Melangsungkan  Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Pemikiran Islam”
Harjianto.  Roudhotul  Jannah.  2019. Jurnal  dengan  Judul  “Identifikasi  Faktor  Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kab. Banyuwangi” . Universitas Batanghari Jambi
https://jabar.bps.go.id/statictable/2015/04/02/44/jumlah-kecamatan-dan-desa-kelurahan- per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2017-2018.html  di  unduh  9  april  2019 pukul 09.18
https://www.garutkab.go.id/page/data-kependudukan di unduh 9 april 2019 pukul 09.31 Kompilasi Hukum Islam Luthfi Mohammad.2017. Jurnal dengan judul “Komunikasi interpersonal Sumai dan Istri dalam Mencegah  Perceraian  di  Diponegoro” .  Fakultas  Humaniora,  Universitas  Gontor Darussalam
Mubarok, Jaih. 2000. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung : PT. Remaja Rosada Karya
Nasir Badaruddin. 2012. Jurnal  yang bejudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda” . Universitas Mulawarman Samarinda Peraturan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Dan  Ketua  Komisi  Yudisial  RI  Nomor  :
02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Rofiq, Ahmad. 2000. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Sabiq, Sayyid.1996. Fikih Sunnah . Alih bahasa Moh Thalib. Al-Ma’arif. Bandung Sudarsono. 1994. Hukum Perkawinan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta Syaifuddin, Muhammad. 2014. Hukum Perceraian . Jakarta: Sinar Grafika
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa.  1997. Kamus  Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua . Jakarta: Balai Pustaka
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Uwaidah.  Syaikh  Kamil  Muhammad.  1988. Fiqh  Wanita.  penerjemah  M.  Abdul  Ghofur . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
www.beritasatu.com/nasional/521344/bkkbn-pernikahan-dini-picu-tingginya-angka- perceraian. Di unduh selasa 8 oktober pukul 10.22
Yuliyanti Rina.2010. Jurnal dengan judul “Dampak yang Ditimbulkan  Akibat Perkawinan  Usia Dini” .  Fakultas Hukum, Universitas  Trunojoyo Madura