al-Ihkâ V o l . 1 3   N o . 1   J u n i   2 0 1 8 DOI DOI 10.19105/al-ihkam.v13i1.1612 DOI 10.19105/al- ihkam.v12i1.119118

## Membangun Fiqih Toleransi: Refleksi terhadap Fatwa-Fatwa Aliran Sesat di Indonesia
Fahruddin Ali Sabri
(Fakultas Syariah IAIN Madura  Jl. Raya Panglegur km. 04 Tlanakan Pamekasan 69371, email: didin021@gmail.com)
Abstrak:
Sebagai  negara  yang  terdiri  dari  berbagai  ras,  suku,  bahasa,  budaya dan  agama,  seharusnya  Indonesia  mampu  mengayomi  perbedaan- perbedaan  yang  terjadi.  Hal  ini  telah  dijamin  oleh  Undang-Undang Dasar  1945  pasal  29  ayat  2.  Islam  seharusnya  mampu  teraktualisasi dalam  kehidupan  nyata  ketika  berhadapan  dengan  sebuah  realitas historis,  sosiologis  dan  budaya  masyarakat.  Fenomena  aliran  yang dianggap  sesat  ini  selalu  mendapatkan  perhatian  serius  dari  Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Fatwa terhadap “aliran sesat” ini  bersifat  sebagai  nasihat  dan  tidak  mengikat.  Pelabelan  ini sebenarnya  dapat  menyebabkan  terjadinya  ketidaknyamanan  dan disharmonis  antar  kelompok  masyarakat.  Fatwa  MUI  dan  NU  ini bukan  menyelesaikan  permasalahan  bahkan  dapat  menjadikan perpecahan  antar  kelompok  sosial  masyarakat,  permusuhan  dna pertikaian  yang  merugikan  kerukunan  nasional.  Seharusnya  mereka tidak  berfatwa  menurut  hukum  normatif  yang  semata-mata  hanya menggunakan  pendekatan  teologis  sehingga  lebih  bersifat judgmental,  hendaknya  melihat  pada  kondisi  sosial  dan  psikologi masyarakat.  MUI  dan  NU  hendaknya  mengeluarkan  fatwa  yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat menciptakan keharmonisan  dalam  berbangsa  dan  bernegara,  terwujud  dengan sikap  saling  toleransi,  menghormati  dan  menghargai  terhadap keyakinan-keyakinan yang ada.
Kata kunci : Toleransi, Fatwa, Aliran Sesat

## Abstract:
As  a  country  consisting  of  a  variety  of  race,  language,  culture  and religion,  Indonesia  is  supposed  to  maintain  and  take  care  of  the existing  differences.  This  is  legally  protected  by  1945  Constitution Article  29  Verse  2.  However,  the  phenomenon  of  some  sects

## Fahruddin Ali Sabri
considered as deviant shows otherwise. Those sects always get much attention  from  both  Indonesian  Council  of  Ulama‟  (MUI)  and Nahdlatul Ulama‟ which issue some fatwas later on. Those fatwas are actually  advisory  instead  of  compulsory.  However,  the  labeling  as deviant  possibly  causes  disharmony  and  disintegration  among society.  Therefore,  those  fatwas  do  not  solve  the  problems.  In  fact, they would trigger any friction among social groups and lead into any disadvantageous  fights  which  could  threaten  the  national harmony.The  process  of  fatwa  making  should  not  be  based  on  the normative  laws  which  solely  use  and  consider  theological  approach and  result  the  judgmental  product  of  fatwa.  Instead,  the  social  and psychological  condition  of  society  needs  to  take  into  account.  MUI and  NU  need  to  issue  fatwas  which  consider  and  put  forward  the appreciation on the humanistic values to build national harmony with tolerance and mutual respect on every existing belief.

## Keywords:
Tolerance, Fatwa, Deviant Sects
Pendahuluan
Seringkali  dalam  media  cetak,  media  elektronik  maupun media sosial dimunculkan vonis-vonis kesesatan kelompok-kelompok agama  tertentu,  seperti  terhadap  Ahmadiyah  dan  Syiah.  Identifikasi sebagai  penganut  “aliran  sesat”,  tentu  bukanlah  sesuatu  yang menggembirakan. Hal tersebut, tentu dirasakan oleh penganut aliran yang dianggap “sesat”.
Sebagai  negara  yang  terdiri  dari  berbagai  ras,  suku,  bahasa, budaya  dan  agama,  seharusnya  Indonesia  mampu  mengayomi perbedaan-perbedaan  paham  dan  pemahaman.  Kebebasan  dalam memeluk  agama  atau  berkeyakinan  merupakan  salah  satu  bagian yang harus diperhatikan secara serius oleh negara demi menghindari terjadinya kekerasan atas nama agama. Kebebasan beragama ini telah dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  29  ayat  2  yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. 1
1 Redaksi  New  Merah  Putih,  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 41.
Akan tetapi realitas menunjukkan bahwa sejak kemerdekaannya,  negara  Indonesia  terusik  ketenangannya  yang ditandai  dengan  adanya  disharmonisasi  yang  terjadi  antar  umat beragama  dan  terlebih  dalam  satu  agama.  Seperti  munculnya keresahan  dan  bentrok  dalam  agama  Islam  yang  sering  kali  terjadi akibat adanya pengakuan seseorang yang menjadi Nabi, berpendapat dan  mempraktekkan  ibadah  maupun  muamalah  yang  berbeda dengan  ajaran  aliran  mayoritas  ulama  -mainstream-,  dan  berakhlak yang  berbeda  dengan  akhlak  yang  dikenalkan  aliran  mayoritas ulama.  Pada  awalnya,  perbedaan  pendapat  dan  praktek  yang dilakukannya  ini  tidak  mendapatkan  respon  dari  masyarakat,  akan tetapi tatkala seseorang mengajarkan ajaran Islam yang bertentangan dengan pemahaman mayoritas terhadap al-Qur‟an, sunnah dan ijma‟, maka hal inilah yang memunculkan keresahan di masyarakat.
Terjadinya  kriminalisasi  keyakinan,  termasuk  pemaksaan keyakinan,  penyerangan  dan  perusakan,  pengusiran,  pengucilan, intimidasi  dan  teror,  dan  pembiaran  oleh  negara  merupakan pelanggaran  serius  oleh  hak  asasi  manusia.  Para  penyokong  ide penyimpangan  agama  Islam  dan  kriminalisasi  keyakinan  secara terang-terangan  telah  mengabaikan,  bahkan  melanggar  UUD  1945; UU  No.  39  Tahun  1999;  UU  No.  29  Tahun  1999;  UU  No.  12  Tahun 2005; dan UU No. 11 Tahun 2005. Kekerasan dalam bentuk intimidasi dan  teror,  penyerangan  dan  pengerusakan,  pengusiran,  dan pengucilan juga tidak pernah bisa dibenarkan dalam negara hukum. Semua  bentuk  kekerasan  tersebut  di  atas  telah  melanggar  hak  rasa aman dan tenteran yang dijamin hukum. 2
Sebagai sebuah ajaran, seharusnya Islam mampu teraktualisasi dalam  kehidupan  nyata  ketika  berhadapan  dengan  sebuah  realitas historis, sosiologis dan budaya masyarakat. Namun, untuk mencapai maksud-maksud  ajaran  Islam  agar  dapat  teraktualisasi  dengan  baik maka  teks  al-Qur‟an  harus  ditafsirkan,  diperkuat  dan  diperdalam dengan  tidak  hanya  semata-mata  menggunakan  al-Sunnah  dari Rasulullah SAW. melainkan dapat juga menggunakan metode ijtihad yang telah dirumuskan oleh ulama ushul fiqih terdahulu. Seringkali,
2 Rahmad  Ari  Wibowo,  “Fatwa  MUI  Tentang  Penyimpangan  Ajaran  Islam Dan  Tindakan  Pelanggaran  Kebebasan  Berkeyakinan”,  Teosofi:  Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2013), 134.

## Fahruddin Ali Sabri
metode  ijtihad  ini  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  sosio-historis, politik, psikologis dan kultur budaya masyarakat tertentu, yang pada akhirnya  melahirkan  bermacam-macam  aliran  atau  madzhab. Kemudian, hasil rumusan hukum atas sebuah permasalahan menjadi berbeda antara satu aliran dengan yang lainnya.
Timbulnya  sebuah  perbedaan  pendapat  dimulai  dari perbedaan  cara  penggunaan  metode istinbâth hukum  dalam memahami  teks  universal  yang  terdapat  al-Qur‟an  maupun  al- Sunnah. Pada tahap perkembangannya, sebuah aliran atau madzhab menjadi mainstream (arus utama) ketika penafsiran teks tetap berada pada batas-batas universalitas ajaran Islam. Akan tetapi, apabila ada sebuah  aliran  yang  melewati  batas-batas  universalitas  maka terkadang  aliran  baru  ini  dianggap  menyimpang  bagi  aliran  arus utama.  Hingga  pada  waktu  selanjutnya,  para  pendiri  dan  pengikut aliran baru ini “dihakimi” dan diberi label aliran yang menyimpang, sesat  dan  menyesatkan  oleh  aliran  arus  utama.  Penghakiman  ini memunculkan penindasan secara fisik, sosial, politik dan budaya.
Fenomena aliran yang dianggap sesat ini selalu mendapatkan perhatian  serius  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (yang  selanjutnya disingkat  dengan  MUI)  dengan  dikeluarkannya  fatwa  MUI.  Tidak jarang  pula  pada  Keputusan  Muktamar  maupun  Bahtsul  Masail, Nahdlatul  Ulama  yang  juga  membahas  permasalahan  ini.  Penulis mengasumsikan  bahwa  Fatwa  MUI  dan  Keputusan  Muktamar maupun Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (yang selanjutnya disingkat dengan NU), ini ternyata tidak mampu mencegah munculnya aliran- aliran pemikiran Islam baru yang pada akhirnya dianggap sesat. Hal ini  dapat  diketahui  kemunculan  aliran-aliran  yang  dianggap  sesat dari waktu ke waktu.
Dalam  artikel  ini  terdapat  beberapa  rumusan  masalah sebagaimana berikut: pertama, apa saja fatwa MUI dan NU terhadap “aliran  sesat”  di  Indonesia? kedua,  bagaimana  implikasi  pelabelan sesat terhadap “aliran sesat” di Indonesia?

## Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Kata fatwa atau fatwâ merupakan bentuk tunggal, yang dalam bentuk jamaknya adalah fatâwâ . Istilah yang berasal dari Bahasa Arab ini sudah resmi menjadi Bahasa Indonesia, sehingga orang Indonesia sudah  akrab  dengan  istilah  fatwa  ini.  Fatwa  adalah  keputusan
perkara  agama  Islam  yang  diberikan  oleh  mufti  atau  alim  ulama tentang  suatu  masalah.  Fatwa  diartikan  pula  sebagai  nasihat  orang alim, pelajaran baik atau petuah. 3
Pengertian itu sejalan dengan yang disampaikan Mohammad Atho Mudzhar yang mengatakan bahwa fatwa adalah suatu pendapat hukum Islam yang diberikan oleh seorang ahli hukum Islam sebagai jawaban  atas  sebuah  pertanyaan.  Jawaban  keagamaan  ini  bersifat sebagai  nasihat  yang  tidak  mengikat.  Mudzhar  menyatakan,  orang yang memberikan pendapat hukum tersebut disebut sebagai seorang mufti  (penasehat  hukum).  Hal  ini  berbeda  dengan  keputusan pengadilan  yang  bersifat  mengikat  dan  harus  dilaksanakan  bagi pihak-pihak  yang  berperkara. 4 Fatwa  ini  bersifat  sebagai  nasihat, tidak  mengikat  yang  berisi  keputusan  perkara  agama  Islam  yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah agama. 5 Tatkala fatwa MUI itu bersifat tidak mengikat, ia merupakan keputusan  masalah  keagamaan  yang  telah  disetujui  oleh  anggota Komisi  dalam  rapat. 6 Hal  ini  dapat  diartikan,  bahwa  keputusan hukum  yang  keluar  bukan  melalui  mekanisme  rapat  Komisi  Fatwa, maka tidak dianggap sebagai fatwa MUI. Sebagai lembaga yang pada awal kalinya dibentuk oleh pemerintah dan juga menjadi bagian dari institusi  yang  ada  di  negara  Indonesia,  MUI  harus  mendukung terhadap kebangsaan dan menjaga pluralitas yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa. Fatwa-fatwanya haruslah inklusif, di mana salah satu  pertimbangannya  adalah  mengedepankan  paradigma  inklusif- kebangsaan. 7
Hal  ini  dikarenakan,  bahwa  dalam  tubuh  MUI  sendiri  juga terdapat  sejumlah  friksi,  yang  kemudian  mempengaruhi  pada
3 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 406.
4 Mohammad  Atho  Mudzhar, Fatwa-fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia:  Sebuah Studi  tentang  Pemikiran  Hukum  Islam  di  Indonsia  1975–1988 (Jakarta:  INIS, 1993), 1-2. 5 “Pedoman  dan  Prosedur  Penetapan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,” dalam  Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (Jakarta:  Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010), 5.
6 Ibid. 7 Iswahyudi,  “Majelis  Ulama  Indonesia  dan  Nalar  Fatwa-Fatwa  Eksklusif”, al-Ihkam, Vol. 11, No. 2, (Desember, 2016), 385.

## Fahruddin Ali Sabri
fatwanya,  sehingga  jika  diklasifikasikan  ada  yang  tergolong  netral, namun  ada  yang  cenderung  bias  kepentingan  politik-pemerintahan. Di samping itu, masuknya sejumlah eksponen gerakan Islam radikal sejak tahun 90-an dan puncaknya pada tahun 1998 ketika masuknya sejumlah unsur Islam garis keras yang tergabung dalam Forum Umat Islam  (FUI),  berimbas  pada  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh intitusi  ulama  tersebut.  Jika  dianalisis  melalui  teori  Khaled  Abou  El fadhl,  maka  terdapat  sejumlah  fatwa  MUI  yang  cenderung menunjukkan  adanya  otoritarianisme,  karena  kurang  memberikan ruang dan pilihan bagi pendapat lain. 8

## Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
NU  yang  dalam  menjalankan  organisasinya,  mempunyai aturan  keislaman  sendiri,  pandangan  ini  menekankan  pada  tiga prinsip: mengikuti faham al-Asy’arî dan al-Mâturidî di bidang akidah; mengikuti  salah  satu  dari  madzhab  empat  di  bidang  fiqih  ( al- Hanafiyah, al-Mâlikiyyah, al-Syafi’iyyah dan al-Hanâbilah ) dan mengikuti faham al-Junaidî dan al-Ghâzalî di bidang tasawuf. Konsep-konsep ini tertuang dalam sejumlah referensi yang sangat luas. NU diharapkan mampu  mengembangkan  ketiga  prinsip  ini  di  dalam  pandangan keagamaan  yang  utuh  dan  pada  tingkat  tertentu  tercermin  pula dalam perilaku politik maupun kultural. 9
Proses  konsolidasi  faham sunnî berjalan  secara  evolutif. Pemikiran sunnî dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah  satu  pendapat  yang  benar.  Hasan  al-Bashrî  (w.  110  H/728  M) seorang tokoh sunnî yang terkemuka dalam masalah qadlâ’ dan qadar yang  menyangkut  soal  manusia,  memilih  pendapat  aliran al- Qadariyyah ,  sedangkan  dalam  masalah  pelaku  dosa  besar  memilih pendapat  aliran al-Murji’ah yang  menyatakan  bahwa  sang  pelaku menjadi  kufur,  hanya  imannya  yang  masih  ( fâsiq ).  Pemikiran  yang
8 Agus  Purnomo,  “Otoritarianisme  Ulama  (Analisis  atas  MUI  dengan Pemikiran Khaled Abou El Fadhl)”,  de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2010), 118.
9 Abdurrahman  Wahid,  “Nahdlatul  Ulama  dan  Islam  di  Indonesia  Dewasa Ini”, Prisma, Nomor 4, (April, 1984), 31-38.
dikembangkan oleh Hasan al-Basrî inilah yang sebenarnya kemudian direduksi sebagai pemikiran Ahlus sunnah waljama‟ah. 10 Khittah  1926 merupakan  perkembangan  yang  sangat  penting dalam perjalanan sejarah NU, apalagi diteropong dari wacana sosial keagamaan  dengan  khittah  1926.  Pemikiran  NU  yang  bercorak tasâmuh (toleran)  dan  bersifat tawâsuth (moderat).  Prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan ini memberikan ruang gerak lebih luas kepada NU  untuk  merespons  berbagai  perubahan  di  lingkungannya,  dan sangat toleran terhadap berbagai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat plural seperti di Indonesia, tanpa terjebak dalam ekstrim kiri  dan  kanan  yang  secara  fundamen  sering  kali  merusak  dimensi- dimensi  solidaritas  sosial  dan  kemanusiaan  di  Indonesia.  Responsif, akurat, dan objektif atas kompleksitas problema empirik masyarakat bangsa  tidak  cukup  hanya  dengan  mengandalkan  peran  Kyai (ulama‟)  semata,  sudah  barang  tentu  membutuhkan  tenaga-tenaga profesional  muda  yang  trampil,  visibel  dan  kapabel  dalam memberikan solusi alternatif yang konseptual dan sistematis. 11

## Pengertian “Aliran Sesat”
“Aliran sesat” ditinjau dari bahasa terdiri dari dua kata yaitu aliran dan sesat. Kata aliran berasal dari kata dasar air yang mendapat akhiran  –an,  yang  berarti  sesuatu  yang  mengalir  (tentang  hawa,  air, listrik, dan sebagainya), atau sungai kecil; selokan atau saluran untuk benda  cair  yang  mengalir  (seperti  pipa  air)  atau  haluan;  pendapat; paham  (politik,  pandangan  hidup,  dan  sebagainya). 12 Sedangkan sesat  berarti  tidak  melalui  jalan  yang  benar;  salah  jalan  atau  salah (keliru)  benar;  berbuat  yang  tidak  senonoh;    menyimpang  dari kebenaran  (tentang  agama  dan  sebagainya)  atau memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. 13 Dengan demikian “aliran sesat” secara bahasa  adalah  pendapat  yang  menyimpang  dari  kebenaran. Sedangkan  secara  istilah  “aliran  sesat”  adalah  pendapat  yang
10 Ridwan, Paradigma Politik NU (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 95.
11 Muhammad  Shadiq, Dinamika  Kepemimpinan  NU (Surabaya:  Lajnah  Ta‟lif wa Nasyr 2004), 43.
12 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI).    http://kbbi.web.id.  (diakses tanggal 10 Januari 2018).
13 Ibid.

## Fahruddin Ali Sabri
menyimpang dari kebenaran yang telah diyakini oleh mayoritas umat Islam.
Aliran keagamaan adalah sesuatu yang merujuk kepada setiap pandangan    ulama‟  tentang  masalah  kehidupan  dunia  akhirat, pandangan  ini  disertai  dengan  dalil-dalil  al-Qur‟an,  al-sunnah,  dan ijma‟  ulama‟  tersebut  mempunyai  banyak  pengikut.  Aliran keagamaan ini lazimnya dikenal dengan istilah madzhab. 14
Apabila  ada  sebuah  aliran  mempunyai  pandangan  yang berbeda dengan aliran arus utama yang diikuti oleh mayoritas umat Islam, di mana terkadang, adanya perbedaan dalam memahami teks ini melahirkan aliran baru yang berbeda dari pemahaman aliran arus utama. Aliran baru ini dianggap menyimpang atau sesat bagi  aliran arus  utama.  Salah  satu  contohnya  adalah  aliran  arus  utama  yang bersepakat  mengenai  kenabian  Muhammad  SAW  adalah  kenabian terakhir,  sehingga  tidak  akan  ada  lagi  nabi  yang  diutus  Allah setelahnya.  Mereka  menggunakan  dalil-dalil  dalam  al-Qur‟an,  al- Ahzâb (33): 40.
ِّمُكِت ُ َّاللَّ  ٌَاَك َٔ  ٍَِِّٛٛثَُّنا َىَتاَخ َٔ ِ َّاللَّ  َلُٕط َر  ٍِْكَن َٔ  ْىُكِناَج ِر  ٍِْي  ٍدَحَأ اَتَأ ٌدًََّحُي  ٌَاَك اَي اًًِٛهَع ٍءَْٙش
“Muhammad  itu  sekali-kali  bukanlah  bapak  dari  seorang  laki-laki  di  antara  kamu, tetapi  Dia  adalah  Rasulullah  dan  penutup  nabi-nabi.  dan  adalah  Allah  Maha mengetahui segala sesuatu”. 15
Al-Qurthubî  mengutip  pernyataan  Ibn  „Athiyah  yang menyatakan  bahwa  jumhur  ulama  baik  salaf  maupun  khalaf bersepakat  mengenai  ketiadaan nabi  setelah  nabi  Muhammad  SAW. berdasarkan keumuman lafazh yang terkandung pada ayat tersebut. 16 Mereka juga menggunakan hadits:
ٍَْع ،  ٍراَُِٚد  ٍِْت ِالله  ِدْثَع  ٍَْع ،  ٍزَفْعَج  ٍُْت  ُمِٛعاًَْطِإ اََُحَّدَح ،  ٍدِٛعَط  ٍُْت ُحَثَْٛتُل اََُحَّدَح ّٛهع الله ٗهص ِالله  َلُٕط َر  ٌََّأ ، َُُّْع ُ َّاللَّ  َٙ ِض َر ، َج َزْٚ َزُْ ِٙتَأ  ٍَْع ، ٍحِناَص ِٙتَأ ََْلأا  َمَخَي َٔ ِٙهَخَي  ٌَِّإ : َلاَل ىهطٔ
َُّهًَْجَأ َٔ ََُُّظْحَأَف اًتَْٛت ََُٗت ٍمُج َر  ِمَخًََك ِٙهْثَل  ٍِْي  ِءاَِٛث
14 Khâlid Ramadlân Hasan, Mu’jam Ushûl al-Fiqh (tk.: al-Rawdlah, 1998), 256.
15 Kementerian Agama RI, al-Qur’ân dan terjemahnya (Jakarta: PT. Hati Emas,
2014), 423.
16 Muhammad bin Ahmad bin Abû Bakr Abu Abdullah al-Qurthûbî, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, vol. 14 (al-Qâhirah: Dâr al-Kutub, 1964), 196.
َّلاَْ  ٌَُٕنُٕمَٚ َٔ َُّن  ٌَُٕثَجْعَٚ َٔ  ِِّت  ٌَُٕفُٕطَٚ  ُصاَُّنا  َمَعَجَف  ٍحَِٚٔا َس  ٍِْي  ٍحَُِثَن  َع ِض َْٕي َّلاِإ ِتاَخ اَََأ َٔ ُحَُِثَّهنا اَََأَف َلاَل ُحَُِثَّهنا ِِِذَْ  ْتَع ِض ُٔ
ٍَِِّٛٛثَُّنا ُى . 17
Munculnya “aliran-aliran sesat” dengan adanya pengakuan kenabian, sebenarnya  bukan  hal  baru  dalam  sejarah  umat  Islam,  bahkan  ia muncul  semenjak  dini,  semenjak  Nabi  SAW.  masih  hidup  hingga jaman  kita  sekarang.  Jumlahnya  ratusan,  namun  yang  mempunyai pengikut  dan  kekuatan  serta  dikenal,  sebagaimana  dikatakan  oleh Nabi SAW. hampir mencapai tiga puluh orang.
ِٙتَأ  ٍَْع ، َحَتَلاِل ِٙتَأ  ٍَْع ،  َبَُّٕٚأ  ٍَْع ،  ٍدْٚ َس  ٍُْت ُداًََّح اََُحَّدَح :  َلاَل ، ُحَثَْٛتُل اََُحَّدَح َح َّزنا َءاًَْطَأ
ُوُٕمَت َلا : َىَّهَط َٔ َِّْٛهَع ُ َّاللَّ َّٗهَص ِالله  ُلُٕط َر  َلاَل :  َلاَل  ٌَاَت َْٕح  ٍَْع ، ِِّٙث ََُِّّإ َٔ  ،  ٌَاَح َْٔلأا  أُدُثْعَٚ  َّٗتَح َٔ  ،  ٍَِٛك ِزْشًُناِت ِٙتَّيُأ  ٍِْي  ُمِئاَثَل  َكَحْهَت  َّٗتَح ُحَعاَّظنا ُٕتاَّذَك  ٌَُٕحَلاَح  ِٙتَّيُأ  ِٙف  ٌُُٕكََٛط
َِّٙثََ َلا  ٍَِِّٛٛثَُّنا  ُىَتاَخ  اَََأ َٔ  ٌِّٙثََ َََُّّأ  ُىُع ْشَٚ  ْىُُّٓهُك  ٌَ
.ٌحٛ ِحَص  ٌجِٚدَح اَذَْ.ِ٘دْعَت
18
Gerakan  baru  keagamaan  (new  religious  movement),  bisa ditipologikan  berdasarkan  hakikat  ajarannya;  kecenderungan pemahamannya,  maupun  ekspresi  keagamaannya.  Tipologi  pertama dari  aspek  hakikat  ajarannya,  gerakan  baru  keagamaan,  baik  yang memiliki  anggota  kelompok  yang  banyak,  cukup  banyak  maupun yang  sedikit,    gerakan  tersebut  bisa  dikategorikan  sebagai  gerakan atau ajaran sesat. Dinilainya sesat ajaran kelompok ini misalnya dapat diverifikasi berdasarkan ajaran pokok Islam yang telah diyakini pada umumnya oleh mayoritas umat Islam, seperti  pada rukun iman dan rukun Islam.
Tipologi  kedua  dari  gerakan  baru  keagamaan  bisa  ditilik  dari sisi  ekspresi  keagamaan  yang  cenderung  keras.  Dari  sisi  hakikat ajaran  agama,  sistem  keyakinan  mereka  tidak  menyimpang  dari keyakinan  kelompok  Islam  mainstream,  terutama  ditilik  dari  dua pilar  keyakinan  pokok, yakni  rukun iman  dan  rukun  Islam.  Namun ditilik  dari  konstruksi  ideologi  mereka  berkaitan  dengan  ideologi jihad dan definisi tentang musuh, mereka cenderung  rigid. Terdapat
17 Muhammad  bin  Ismâ‟îl  bin  Ibrâhîm  bin  al-Mughîrah  al-Bukhâri, Al-Jâmi’ al-Shahîh al-Bukhâri , vol. 4 (al-Qâhirah, Dâr al-Sya‟b, 1987), 226.
18 Muhammad  Bin  „Îsâ  Abû  „Îsâ  al-Tirmidzî, Al-Jâmi’  al-Shahîh  Sunan al -
Tirmidzî , vol. 4 (Beyrût: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1998), 499.

## Fahruddin Ali Sabri
mindset  yang  tampaknya  begitu  kuat  tentang    binner  oposition (memposisikan secara berlawanan) antara Islam dan Barat, Islam dan Yahudi-Kristen.  Kedua  kekuatan  ini  selalu  dihadapkan  pada  posisi yang bermusuhan. Karena itu, dalam keyakinan ideologis kelompok ini,  Barat  yang  lazim  direpresentasikan  oleh  negara-negara  Amerika dan Australia selalu diposisikan sebagai musuh. Bagi mereka, kedua negara ini merupakan biang dari semua kehancuran umat Islam, baik dari  sisi  moral,  ekonomi,  sosial  maupun  politik.  Bombing  dan terorisme  merupakan  ekspresi  keagamaan  kelompok  ini,  sebagai bentuk    perlawanan    mereka  terhadap  apa  yang  mereka  sebut  dan definisikan sebagai “musuh”.
Tipologi ketiga dari gerakan baru keagamaan adalah jika ditilik dari  aspek  kecenderungan  pemahaman  keagamaan.  Kelompok  ini memiliki  sistem  keyakinan  yang  sama  dengan  keyakinan  kelompok Islam mainstream. Perbedaannya terletak pada bagaimana kelompok ini mensistematisir pengetahuan yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga  mengkristal  membentuk  ideologi  tertentu.  Ideologi dimaksud digunakan sebagai  penuntun dan alat perjuangan mereka dalam  upaya  meraih  cita-cita.  Hanya  saja  perjuangan  kelompok  ini cenderung  dilakukan  secara  damai,  baik  melalui  jalur  sruktural maupun kultural. 19
Berdasarkan  penelitian  Al  Makin,  penulis  dapat  memahami bahwa salah satu persoalan dalam pemfatwaan aliran sesat terhadap salah satu aliran adalah terdapatnya kecemburan sosial ekonomi, juga ditambah dengan sedikit eksklusivitas, masyarakat sepertinya mudah dihasut, apalagi jika dikaitkan dengan ortodoksi. 20 Kemunculan aliran yang dianggap sesat ini biasanya tidak muncul begitu saja, sehingga perlu  investigasi  dan  penelitian  yang  mendalam  untuk  menangani “aliran sesat” ini, agar tidak melanggar hak asasi manusia
Pertanyaan  berikutnya  adalah  siapakah  yang  memiliki  dan memegang  otoritas  dalam  menentukan  aliran  keagamaan  ini
19 Umi  Sumbulah,  “Aliran  Sesat  Dan  Gerakan  Baru  Keagamaan  (Perspektif UU  PNPS  No.  1  Tahun  1965  dan  Hak  Asasi  Manusia)”,  de  Jure,  Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2014), 158.
20 Al  Makin,  “Identitas  Keacehan  Dalam  Isu-Isu  Syariatisasi,  Kristenisasi, Aliran  Sesat  dan  Hegemoni  Barat”,  ISLAMICA,  Vol.  11,  No.  1,  (September, 2016), 123.
termasuk sebagai aliran benar dan aliran sesat. Pandangan biner dan dikotomis  ini  dapat  dimungkinkan  menjadi  ladang  segar  bagi perebutan pengaruh dan pengikut sebuah aliran, yang pada akhirnya akan  melahirkan  keputusan  hukum  mengenai  aliran  ini  dianggap “benar” sehingga harus diikuti sedangkan aliran yang lain dianggap “sesat”  sehingga  harus  ditinggalkan.  Penulis  menyatakan  bahwa meskipun  Indonesia  ini  bukan  Negara  sekuler  maupun  Negara Agama,  akan  tetapi  menurut  hemat  penulis  bahwa  Negara  harus hadir dalam pengambilan keputusan keagamaan.
Fatwa MUI dan NU Terhadap “Aliran Sesat” MUI menetapkan sepuluh indikator/kriteria ajaran atau aliran yang  sesat,  yang  dirumuskan  di  dalam  Rakernas-nya  di  Hotel  Sari Pan  Pacific  Jakarta  Tahun  2007  meliputi:  mengingkari  salah  satu rukun  Iman  yang  enam  dan  rukun  Islam  yang  lima;  meyakini  dan atau  mengikuti  aqidah  yang  tidak  sesuai  dengan  al-Qur‟an  dan Sunnah;  meyakini  turunnya  wahyu  setelah  al-Qur‟an;  mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi al-Qur‟an; melakukan penafsiran al- Qur‟an  yang  tidak  berdasarkan  kaidah-kaidah  tafsir;  mengingkari kedudukan hadis Nabi Saw. sebagai sumber ajaran Islam; menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul; mengingkari Nabi  Muhammad  Saw.  sebagai  nabi  dan  rasul  terakhir;  mengubah, menambah  dan  atau  mengurangi  pokok-pokok  ibadah  yang  telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah dan salat wajib tidak  lima  waktu;  mengkafirkan  sesama  tanpa  dalil  syar‟i,  seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya. 21
Atas dasar sepuluh kriteria itu, MUI akan memberi fatwa sesat apabila  ada  kelompok  umat  yang  memiliki  salah  satu  di  antara kriteria  tersebut,  berikut  ini  disampaikan  beberapa  fatwa  “aliran sesat” versi MUI: jemaat Ahmadiyah, (Keputusan Fatwa Munas MUI ke II tahun 1980 yang dikukuhkan oleh fatwa MUNAS ke VII tahun 2005);  al-Qiyadah  al-Islamiyah, (Keputusan  fatwa  MUI Pusat  No.  05 tahun  2007);  Agama  Salamullah/Lia  Eden,  (Keputusan  fatwa  MUI Pusat No. 768 tahun 1997); Aliran Surga Eden (Keputusan fatwa MUI Kota  Cirebon.  hasil  kajian  tim  yang  dibentuk  oleh  MUI  Jawa  Barat
21 http://www.nu.or.id/post/read/10437/mui-tetapkan-10-indikator-aliran- sesat  (diakses pada tanggal 14 Januari 2018)

## Fahruddin Ali Sabri
tanggal 29 januari 2010); Aliran Islam Jamaah (Keputusan fatwa. MUI Pusat  tanggal  13  agustus  1994)  dan  Gerakan  Fajar  Nusantara (Gafatar). (Keputusan fatwa MUI Pusat No. 06 tahun 2016). 22 Nahdlatul  Ulama  juga  pernah  memberikan  keputusan- keputusan  mengenai  “aliran  sesat”  baik  secara  ekplisit  maupun implisit, seperti berikut ini: pertama, Keputusan Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Juni 1936 M nomor 191 23 yang kemudian diperkuat oleh Keputusan Muktamar NU ke-12 di  Malang  Jawa  Timur  pada  tanggal  25  Maret  1937  M  nomor  203 24 yang  secara  eksplisit  memutuskan  ketidak  bolehan  seseorang berhukum  langsung  dengan  al-Qur‟an  dan  Hadits  tanpa memperhatikan  kitab  fiqih  yang  ada  dan  seseorang  yang  berbuat demikian  itu  tidak  benar  juga  sesat  dan  menyesatkan.  Kedua, Keputusan Muktamar NU ke-3 di Surabaya Jawa Timur pada tanggal 28  September  1928  M  nomor  46  yang  secara  implisit  memutuskan Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi terakhir meskipun Nabi Isa as. diturunkan kembali pada akhir zaman nanti sebagai Nabi dan Rasul yang  melaksanakan  syari‟at  yang  dibawa  oleh  Nabi  Muhammad SAW.  Apabila  ada  seseorang  yang  mengaku  menjadi  Nabi  setelah Nabi Muhammad SAW. maka dia termasuk sebagai orang sesat dan menyesatkan. 25 Ketiga,  Rekomendasi  Muktamar  NU  ke-32  di Makassar  Sulawesi  Selatan  pada  tanggal  22-28  Maret  2010  tentang munculnya  kebebasan  dalam  pemahaman  dan  pengamalan  agama, baik  yang  bersifat  konservatis  radikal  maupun  liberal-sekuler,  dan bahkan  muncul  pula  kelompok-kelompok  ekstrim  serta  aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. 26
Kementerian  Agama  malah  memasukkan  beberapa  aliran  di atas  sebagai  Aliran  Dan  Gerakan  Keagamaan  Bermasalah  di Indonesia,  data  yang  tersedia  pada  Puslitbang  Kehidupan
22 http://www.mui-jabar.or.id/perkembangan-aliran-aliran-sesat-di-jawa- barat/  (diakses pada tanggal 14 Januari 2018) 23 Ahkamul  Fuqaha, Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam  Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999) (Surabaya: Lajnah Ta‟lif wan Nasyr NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), 184-185. 24 Ibid. 196-197. 25 Ibid. 50-51.
26 PBNU, Keputusan  Muktamar  XXXII  Nahdlatul  Ulama (Jakarta:  Sekretariat Jendral PBNU, 2011),  50-51.
Keagamaan, dari tahun 1964 sampai dengan 1989  terdapat 71 (tujuh puluh  satu)  aliran  yang  dilarang.  Instansi  pemerintah  yang melakukan  pelarangan  terhadap  aliran  tersebut  adalah  Kejaksaan Negeri  di  berbagai  daerah.  Pada  masa    sesudah    reformasi    tahun 1998, menjamur aliran-aliran seperti   Islam Murni,   Salamullah  (Lia Eden),  Al-Haq,  Millah  Ibrahim,  Komunitas  Millah  Abraham (KOMAR)Surga Eden, Hidup di Balik Hidup, Salafi Jihadis, NII KW- IX yang terkait Ma‟had Al-Zaytun, dan lain-lain. 27

## Implikasi Pelabelan Sesat
Ketika  MUI  dan  NU  mengeluarkan  fatwa  sesat  terhadap sebuah  aliran  -meskipun  fatwa  ini  hanya  sekedar  nasihat  dan  tidak mengikat-,  pada  akhirnya  masyarakat  akan  memberi  cap  atau  label sesat  terhadap  aliran  tersebut.  Kericuhan,  penganiayaan,  kerusuhan dan  lain  sebagainya  tidak  dapat  dihindari  akibat  keputusan  fatwa tersebut.  Aparat  keamanan  baru  bertindak  dalam  menangani terjadinya peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Artinya, pelabelan ini bisa  jadi  muncul    akibat    reaksi    masyarakat    terhadap    perilaku seseorang   yang  dianggap  menyimpang. Seseorang maupun sebuah kelompok  aliran  keagamaan  dapat    dianggap    menyimpang kemudian  di  cap  atau  diberi  label  oleh  lingkungan sosialnya.
Ketika  MUI  dan  NU  menggunakan  teori  labeling  yang menjelaskan  penyimpangan,  terutama  ketika  perilaku  itu  sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder. Teori ini tidak berusaha untuk    menjelaskan  mengapa      individu-individu  tertentu  tertarik atau  terlibat  dalam  tindakan  menyimpang,  tetapi  yang  lebih ditekankan  adalah  pada  pentingnya  definisi-definisi  sosial  negara yang  dihubungkan  dengan  tekanan-tekanan  individu  untuk  masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang. 28
Pada  akhirnya  MUI  dan  NU  dapat  dengan  bijak  melihat kelompok  agama  yang  berbeda  ini  dengan  kacamata  konprehensif
27 Tim  Penyusun, Pedoman  Penanganan  Aliran  Dan  Gerakan  Keagamaan Bermasalah  di  Indonesia (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian Agama RI, 2013), 2-3.
28 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan (Jakarta : Kencana, 2011), 114.

## Fahruddin Ali Sabri
sehingga  toleransi  akan  dapat  dijalankan  dengan  baik.  Apabila melihat pada keberadaan hadis:
َج َزْٚ َزُْ ِٗتَأ  ٍَْع َحًََهَط ِٗتَأ  ٍَْع ٔ ٍزًَْع  ٍِْت ِدًََّحُي  ٍَْع ٍدِناَخ  ٍَْع َحَِّٛمَت  ٍُْت  ُةْْ َٔ اََُحَّدَح ِ َّاللَّ  ُلُٕط َر  َلاَل  َلاَل
- صلى الله عليه وسلم - « ًحَل ْزِف  ٍَِٛعْثَط َٔ  ٍَِْٛتُِْح  َْٔأ َٖدْحِإ َٗهَع ُدَُْٕٓٛنا  ِتَل َزَتْفا ا  ِتَل َّزَفَت َٔ
ٍثَلاَح َٗهَع ِٗتَّيُأ  ُق ِزَتْفَت َٔ ًحَل ْزِف  ٍَِٛعْثَط َٔ  ٍَِْٛتُِْح  َْٔأ َٖدْحِإ َٗهَع ٖ َراَصَُّن
ًحَل ْزِف  ٍَِٛعْثَط َٔ » 29
Dalam hadits di atas, Nabi tidak menegaskan secara eksplisit siapa  kelompok  tujuh  puluh  dua  dan  siapa  satu  kelompok  yang selamat.  yang  pada  gilirannya  membuka  peluang  bagi  golongan Islam tertentu untuk mengklaim sebagai satu-satunya kelompok yang selamat dan melancarkan serangan bagi kelompok lain yang berbeda. Mereka  akan  dengan  mudah  memvonis  sesat  dan  bakal  masuk neraka, karena mereka akan menyatakan bahwasanya satu kelompok saja yang Islamnya benar dan layak masuk surga. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits:
ٍُْت ُداَّثَع اََُحَّدَح ،  ُّٙ ِصًْ ِحْنا  ٍراَُِٚد  ٍِْت  ِزِٛخَك  ٍِْت  ِدِٛعَط  ٍِْت  ٌَاًَْخُع  ٍُْت ٔ ُزًَْع اََُحَّدَح ،  ٍكِناَي  ٍِْت  ِف َْٕع  ٍَْع ،  ٍدْعَط  ٍِْت  ِدِشا َر  ٍَْع ، ٔ ٍزًَْع  ٍُْت  ٌُا َْٕفَص اََُحَّدَح ،  َفُطُٕٚ َع الله َّٗهَص ِالله  ُلُٕط َر  َلاَل :  َلاَل
ٍَِٛعْثَط َٔ َٖدْحِإ َٗهَع ُدَُْٕٓٛنا  ِتَل َزَتْفا : َىَّهَطٔ ِّْٛه ٍَِْٛتُِْح َٗهَع ٖ َراَصَُّنا  ِتَل َزَتْفا َٔ ،  ِراَُّنا ِٙف  ٌَُٕعْثَط َٔ ،  ِحََُّجْنا ِٙف ٌجَد ِحا ََٕف ، ًحَل ْزِف َجْنا ِٙف ٌجَد ِحا َٔ َٔ ،  ِراَُّنا ِٙف ٌَُٕعْثَط َٔ َٖدْحِإَف ، ًحَل ْزِف ٍَِٛعْثَط َٔ ٍدًََّحُي  ُضْفََ ِ٘ذَّنا َٔ ، ِحَُّ ٌَُٕعْثَط َٔ  ٌِاَتُِْح َٔ ، ِحََُّجْنا ِٙف ٌجَد ِحا َٔ ، ًحَل ْزِف  ٍَِٛعْثَط َٔ ٍثَلاَح َٗهَع ِٙتَّيُأ  ٍََّل ِزَتْفَتَن ِِِدَِٛت حَعاًََجْنا : َلاَل ؟ ْىُْ  ٍَْي ، ِالله َلُٕط َر اَٚ : َمِٛل ،  ِراَُّنا ِٙف . ُُ 30
Al-Ghazali  menyatakan  bahwa  hadits-hadits  di  atas  tidak lantas  menyuburkan  sikap  eksklusivisme  dan  intoleransi  dalam beragama,  hal  ini  dikarenakan:  hadits-hadits  yang  menyebutkan hanya  satu  kelompok  Islam  yang  masuk  surga  ini  memang  shahih kedudukannya.  Akan  tetapi,  bukan  berarti  dapat  dipahami  bahwa kelompok  Islam  yang  tujuh  puluh  dua  itu  akan  kekal  di  neraka, mereka  akan  masuk  neraka  terlebih  dahulu  sesuai  dengan  kadar
29 Sulayman bin al-Asy‟ats Abû Dâwud, Sunan Abî Dâwud , vol. 4 (Maktabah Syamilah v. 3.28), 323.
30 Muhammad bin Yazîd, Abû „Abdullah, Ibn Mâjah, Sunan Ibn Mâjah , vol. 5
(Maktabah Syamilah v. 3.28), 128.
kemaksiatan  yang  telah  dilakukannya  di  dunia  lalu  masuk  surga berkat rahmat Allah.
Al-Ghazali  menyajikan  redaksi  hadits  lain  yang  berbeda dengan  hadits  di  atas,  di  mana  umat  akan  terpecah  ke  dalam  tujuh puluh  tiga  golongan,  semuanya  selamat  kecuali  satu  kelompok.  Al- Ghazali  tidak  menyajikannya  secara  lengkap  baik  sanad  maupun matannya.  Hadits  ini  tidak  terkenal  dibandingkan  dengan  hadits- hadits di atas. Al-Ghazali menyatakan bahwa golongan yang selamat ini  tidak  akan  merasakan  siksa  neraka,  mereka  tidak  membutuhkan syafâ’at . Terdapat juga hadits yang menyatakan bahwa semua masuk surga kecuali orang zindiq. Artinya ada satu kelompok yang kekal di neraka,  mereka  ini  telah  berbuat  dusta,  mengingkari  syari‟at  dan melampui batas-batas yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. 31 Apabila  ada  sebuah  kelompok  menuduh  kelompok  lain sebagai  aliran  sesat,  maka  secara  tidak  langsung  telah  mengklaim dirinya  atau  kelompoknya  sendiri  sebagai  aliran  yang  tidak  sesat. Padahal  sebenarnya  tidak  pernah  ada  jaminan  bahwa  orang  tidak sesat sekaligus berarti tidak menyesatkan. Bisa saja pihak yang tidak sesat  justru  mengeluarkan  anjuran  yang  menyesatkan,  atau melakukan  aksi  yang  sesat  seperti  melakukan  kekerasan  terhadap pengikut aliran yang dianggap sesat. 32
Fatwa-fatwa  tentang  aliran  yang  dianggap  sesat  ini  di  atas harus  dihindari,  MUI  dan  NU  sebaiknya  mengeluarkan  fatwa-fatwa yang  menyejukkan  dan  jauh  dari  kesan  menghakimi  beberapa kelompok  umat  Islam  yang  mempunyai  pemahaman  keagamaan yang berbeda dengan pemahaman yang dimiliki oleh mayoritas umat Islam.  Upaya  untuk  tampil  dengan  wajah  menyejukkan  demi menjauhkan dari terjadinya “kekerasan kultural” berupa pandangan sinis  masyarakat  dan  bahkan  penolakan  terhadap  kegiatan  misi mereka  di  beberapa  tempat.  Ditambah  dengan  mulai  menyebarnya secara  massif  paham  keagamaan  transnasional  di  Indonesia  yang mungkin  meresahkan  masyarakat,  seperti  aliran  yang  secara  tegas dan  jelak  menolak  Pancasila  dan  Negara  Kesatuan  Republik
31 Abu  Hamid  al-Ghazali, Fayshal  al  Tafriqah  bayna  al-Islam  wa  al-Zandaqoh (Damaskus: t.p, 1992), 81-89. 32 Hanafi,  “Upaya  Preventif  Dalam  Mengantisipasi  Kekerasan  Atas  Nama Agama (Aliran Sesat)”, al-Ihkam, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2014), 377.

## Fahruddin Ali Sabri
Indonesia.  Tetapi  yang  lebih  mengkhawatirkan  lagi  adalah munculnya aliran yang dengan mudah  menuduh aliran lain dengan tuduhan  sesat,  kafir,  bid‟ah,  kurafat  dan  syirik.  Keberadaan  mereka ini  sebenarnya  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  ancaman  serius bagi keharmonisan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.
Oleh  karena  itu,  fatwa-fatwa  yang  beredar  selalu mengedepankan adanya keteraturan sosial dalam pengambilan setiap keputusannya, yang dalam pandangan Emile Durkheim sebagaimana yang dikutip Doyne Paul Jonshon bahwa solidaritas menunjuk pada satu  kondisi  hubungan  antar  individu  dan  atau  kelompok  yang didasarkan  pada  perasaan  moral  dan  kepercayaan  yang  dianut bersama  yang  diperkuat  oleh  pengalaman  emosional  bersama. Konflik  antar  kelompok,  penyimpangan,  individualisme  yang berlebih-lebihan  dan  anomi  ditunjuk  sebagai  ancaman-ancaman potensial, 33 hal  ini  dapat  ditunjukkan  melalui  meningkatnya kemunculan  aliran-aliran  keagamaan  yang  dianggap  sesat  atau menyimpang.  Penyimpangan-penyimpangan  ini  mungkin  akan mengancam  solidaritas  sosial,  dan  reaksi  masyarakat  terhadap penyimpangan  itu  adalah  memperkuat  kembali  dasar-dasar  moral masyarakat itu.
Meskipun  demikian,  Emile  Durkheim  sebagaimana  yang dikutip  Doyne  Paul  Jonshon  juga  menyatakan  bahwa  memudarnya pengaruh  agama  dalam  masyarakat  modern  mungkin  dapat  dilihat dengan  mudah  dalam  perspektif  Durkheim  sebagai  satu  indikator runtuhnya solidaritas sosial. 34
Motivasi utama yang harus menjadi dasar Pengurus MUI dan NU  ini  adalah  terwujudnya  tertib  sosial  dan  politik,  dan  dengan adanya kedua ketertiban inilah yang memungkinkan untuk menjaga ketertiban  agama.  Sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  untuk mewujudkan  tertib  agama  dibutuhkan  pra  syarat  yakni  tertib  sosial dan  politik.  al-Ghazali  pernah  menyatakan  bahwa  kehidupan  di dunia  (sosial,  budaya,  politik,  ekonomi  dan  lain-lain)  akan  menjadi tertib  ketika  rasa  aman baik jiwa  dan  harta  telah  mendapat jaminan seorang  Sultan  (pemimpin)  yang  mana  semua  perintahnya  akan
33 Doyne  Paul  Jonshon, Teori  Sosiologi,  Klasik  dan  Modern, terj: Robert  MZ.
Lawang, vol. 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994),  204.
34 Ibid.
diikuti  oleh  rakyatnya.  Sebaliknya  apabila  perintah  seorang  Sultan tidak  lagi  diikuti,  maka  yang  terjadi  adalah  pemberontakan, penjarahan, peperangan dan sebagainya, apabila hal ini terjadi maka seseorang  akan  kehilangan  rasa  aman  dan  kemerdekaannya  ketika ingin beribadah sekalipun. Agama dan sultan adalah panutan, karena agama  menjadi  pedoman  rakyat  dan  sultan  sebagai  penjaga ketertiban.  Imam  al-Ghâzalî  menyatakan  bahwa  mewujudkan  tertib agama  dibutuhkan  pra  syarat  yakni  adanya  seorang  sultan  yang mampu  menjaga  ketertiban  dunia,  sehingga  seorang  sultan menduduki posisi penting dalam menjaga ketertiban dunia ini. 35
Pada akhirnya, MUI dan NU tidak lagi  mengeluarkan fatwa- fatwa atas aliran yang dianggapnya sesat, karena hal ini merupakan bentuk-bentuk kepedulian yang dapat dilakukan oleh Pengurus MUI dan  NU  sebagai  bagian  dari sadd  al-dzarî’ah ,  yakni  mereka  masih menimbang  dan  membandingkan  secara  sistematis  adanya kemungkinan-kemungkinan adanya bahaya yang ditimbulkan ketika mereka  memvonis  “sesat”  sebuah  aliran.  Pengurus  MUI  dan  NU hendaknya  mempertimbangkan  bahwa  sarana  maupun  akibat  dari munculnya  pelaku  “aliran  sesat”  adalah  permasalahan  yang bervariasi  menurut  keadaan  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya, keamanan  dan  lingkungan  masyarakat  yang  terindikasi  mengikuti “aliran sesat”.
Pengurus MUI dan NU dapat menggunakan pendekatan sadd al-dzarî’ah dalam hubungannya dengan ilmu akhlak atau budi pekerti. Sadd  al-dzarî’ah ini  menurut  Jasser  Auda 36 menyerupai  pendekatan consequentialist yakni  aliran  yang  mengajarkan  kepada  kita  untuk melakukan  tindakan  apa  pun  yang  mempunyai  konsekuensi  atau dampak  terbaik.  Ada  kalanya  seorang  consequentialism  dapat melakukan  kebohongan  jika  lebih  dapat  mendatangkan  kebaikan. Aliran  yang  terkenal  dari consequentialisme adalah utilitarism ,  yang menyatakan  bahwa  kita  harus  melakukan  sesuatu  yang  bisa
35 Abû  Hâmid  al-Ghazâlî, al-Iqtishâd  fi  al-I’tiqâd (al-Maktabah  al-Syâmilah
3.28),  76.
36 Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqasid  Syariah ,  terj:
Rosidin dan „Ali „Abd el-Mun‟im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 173.

## Fahruddin Ali Sabri
memberikan  dampak  lebih  baik  dan  menyingkirkan  dampak  yang tidak baik bagi tindakan kita. 37
Di  sini  penulis  perlu  mengutip  hasil  penelitian  Dede  Syarif dan Moch. Fakhruroji:
“salah  satu  contoh  aliran  yang  dianggap  sesat  oleh  MUI  adalah  Aliran Quraniyah  yang  muncul  dengan  latar  belakang  dua  aspek,  yakni  sosiologis yang  bersifat  eksternal  (problem  ekonomi  dan  sosial  yang  dialami  seseorang atau  sekelompok  masyarakat)  dan  faktor  psikologis  yang  berdimensi  internal (problem  psikologis  dengan  gejala  psikiatrik  delusi,  halusinasi  dan  mimpi aneh)  yang  menjadi  awal  dan  bagian  yang  perlu  dicermati  sehingga  dapat dilakukan  penanganan  dini  sebelum  menimbulkan  konflik  horizontal  dalam masyarakat. 38
Apabila MUI dan NU menjumpai beberapa aliran keagamaan yang  berbeda  dengan  aliran  arus  utama,  hendaknya  tidak  memberi mereka  label  sesat.  Langkah  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan cara  mengajak  mereka  berdiskusi,  dirangkul  dan  dirajut  rasa kebersamaannya. 39 Terdapat  enam  rumusan  pandangan  dan  sikap umat beragama tentang etika kerukunan antar umat beragama: setiap pemeluk  agama  memandang  pemeluk  agama  lain  sebagai  sesama makhluk  ciptaan  Tuhan  dan  saudara  sebangsa;  memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati;  mengembangkan dialog dan kerjasama  kemanusiaan  untuk  kemajuan  bangsa;  tidak  memandang agama  orang  lain  dari  sudut  pandangnya  sendiri  dan  tidak mencampuri urusan internal agama lain; menerima dan menghormati persamaan  dan  perbedaan  masing-masing  agama  dan  tidak mencampuri  wilayah  doktrin/  akidah/  keyakinan  dan  praktik peribadatan agama lain; berkomitmen bahwa kerukunan antar umat beragama tidak menghalangi penyiaran agama, dan penyiaran agama tidak menggangu kerukunan antar umat beragama. 40
37 Harry J Gensler, Ethics , (London and New York: Routledge, 1998), 139-140.
38 Dede  Syarif  dan  Moch.  Fakhruroji,  “ Faktor  Psikologis  Dan  Sosiologis Kemunculan  Aliran  Sesat  Aliran  Quraniyah  Di  Jawa  Barat”,  Al-Tahrir,  Vol. 17, No. 1, (Mei, 2017), 74-75. 39 https://kemenag.go.id/berita/read/506847/menag--enam-rumusan-etika- kerukunan-penting-ditaati-umat-beragama    (diakses  pada  tanggal  09 Februari 2018) 40 Ibid.
Fatwa  MUI  dan  NU  akan  menjadi  kontraproduktif  dengan keberadaan rumusan etika di atas. Di saat umat antar agama dituntut untuk  bersikap  saling  toleransi,  menghormati  dan  menghargai terhadap  keyakinan-keyakinan  yang  ada,  yang  terjadi  malah sebaliknya,  MUI  dan  NU  mengeluarkan  fatwa-fatwa  “aliran  sesat”- nya, hal ini tidak mencerminkan sikap di atas. Fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan  hendaknya  mencerminkan  sikap  saling  toleransi, menghormati dan menghargai terhadap perbedaan cara pandang dan hasil ijtihad yang ada. MUI dan NU hendaknya mengeluarkan fatwa- fatwa yang humanis, yang pada akhirnya akan merajut kebersamaan dalam kebhinekaan.
Umat  islam  Indonesia  pada  saat  ini  hendaknya  tidak  hanya mengikuti  pendapat-pendapat  hukum  ulama  klasik  tetapi  juga mengikuti mengikuti pendapat-pendapat hukum ulama kontemporer, yang  kesemuanya  bertujuan  untuk  menafsir  ulang  ajaran  agama (Islam) agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat masa kini. Penulis sepakat  dengan  Syafiq  Hasyim  yang  menyatakan  bahwa membincang  masalah  aliran  dan  kelompok  sesat  yang  difatwakan MUI ini hendaknya; pertama, menganalisis aliran dan kelompok sesat dalam  perspektif  wacana  penodaan  agama  (blasphemy).  Bagaimana sejarah sosial dan politik penggunaan istilah ini dalam sejarah dunia, terutama dalam konteks dunia kekristenan di Barat dan lalu mengapa diadopsi  di  Indonesia.  Kedua,  melihat  aliran  dan  kelompok  sesat tersebut  dari  perspektif  wacana  pluralisme  hukum,  pelembagaan MUI  dan  juga  teologinya.  Teologi  dimaksud  di  sini  bukan  hanya teologi  Islam  versi  Sunni  sebagaimana  yang  diyakini  oleh  MUI, namun  teologi  Islam  yang  dikembangkan  oleh  pelbagai  kelompok pemikir  yang  memiliki  perbedaan  latar  belakang  afiliasi  aliran keagamaan. 41

## Penutup
Bahwa  pelabelan  kepada  kelompok  aliran  keagamaan hendaknya  dicermati  dengan  baik  oleh  Negara,  dan  Negara  tidak diperbolehkan  melalui  otoritasnya  menyerahkan  kepada  lembaga- lembaga  keagaaman  untuk  memberi  fatwa,  di  mana  fatwa  ini  tidak
41 Syafiq  Hasyim,  “Fatwa  Aliran  Sesat  dan  Politik  Hukum  Majelis  Ulama Indonesia (MUI)”, AL-AHKAM, Vol. 25, No. 2, (Oktober, 2015), 251.

## Fahruddin Ali Sabri
ada hierarkhi perundang-undangan di Indonesia, apalagi fatwa MUI dan  hasil  bahtsul  masail  NU  ini  ternyata  tidak  mengikat  dan berkekuatan  hukum  tetap.  Sehingga  apabila  dapat  disikapi  bahwa fatwa  MUI  dan  hasil  bahtsul  masail  NU  tidak  dapat  menyelesaikan kasus  keagamaan  dengan  label  sesat,  karena  pada  akhirnya  akan melahirkan  sikap  intoleransi  yang  berujung  pada  kekerasan  dan penganiayaan  baik  fisik  maupun  psikis  sebagaimana  yang  sering terpublish di media-media massa.
MUI  dan  NU  hendaknya  tidak  lagi  mengeluarkan  fatwa “aliran sesat” demi terwujudnya keharmonisan kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Mereka  harus  membangun  fatwa  yang mengedepankan  nilai-nilai  kemanusiaan  dalam  wujud  saling toleransi.  Sebaiknya,  mereka  tidak  lagi  mengeluarkan  fatwa-fatwa “aliran  sesat”,  yang  pada  akhirnya  akan  melahirkan  permusuhan, kekisruhan  dan  pertikaian  seperti  yang  selama  ini  terjadi  di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Abû  Dâwud,  Sulayman  bin  al-Asy‟ats. Sunan  Abî  Dâwud .  Maktabah
Syamilah, v. 3.28.
Ahkamul  Fuqaha. Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam  Keputusan
Muktamar,  Munas  dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama  (1926-1999) . Surabaya:  Lajnah  Ta‟lif  wan  Nasyr  NU  Jawa  Timur  dan
Diantama, 2005.
Atho  Mudzhar,  Mohammad. Fatwa-fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia:
Sebuah  Studi  tentang  Pemikiran  Hukum  Islam  di  Indonsia  1975– 1988 . Jakarta: INIS, 1993.
Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah , terj: Rosidin  dan  „Ali  „Abd  el-Mun‟im.  Bandung:  PT.  Mizan Pustaka, 2015.
Ari  Wibowo,  Rahmad.  “Fatwa  MUI  Tentang  Penyimpangan  Ajaran Islam  Dan  Tindakan  Pelanggaran  Kebebasan  Berkeyakinan”. Teosofi:  Jurnal  Tasawuf  dan  Pemikiran  Islam,  Vol.  3,  No,  1.
(Juni, 2013).
Bukhâri, Muhammad bin Ismâ‟îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah al-. al-
Jâmi’ al-Shahîh al-Bukhâri . al-Qâhirah, Dâr al-Sya‟b, 1987.
Dede Syarif dan Moch. Fakhruroji. “Faktor Psikologis Dan Sosiologis Kemunculan  Aliran  Sesat  Aliran  Quraniyah  Di  Jawa  Barat”. Al-Tahrir, Vol. 17, No. 1, (Mei, 2017).
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Bahasa  Indonesia .  Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Ghazali,  Abu  Hamid  al-. Fayshal  al  Tafriqah  bayna  al-Islam  wa  al- Zandaqoh . Damaskus: t.p, 1992.
---------------------------------, al-Iqtishâd  fi  al-I’tiqâd .  al-Maktabah  al- Syâmilah, v. 3.28.
Gensler, Harry J. Ethics . London and New York:  Routledge, 1998
Hasan, Khâlid Ramadlân. Mu’jam Ushûl al-Fiqh . tk.: al-Rawdlah, 1998. Hanafi.  “Upaya  Preventif  Dalam  Mengantisipasi  Kekerasan  Atas Nama  Agama  (Aliran  Sesat)”.  al-Ihkam,  Vol.  9,  No.  2,
(Desember, 2014).
Hasyim,  Syafiq.  “Fatwa  Aliran  Sesat  dan  Politik  Hukum  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)”.  AL-AHKAM,  Vol.  25,  No.  2,
(Oktober, 2015).
Ibn Mâjah, Muhammad bin Yazîd, Abû „Abdullah. Sunan Ibn Mâjah . Maktabah Syamilah, v. 3.28.
Iswahyudi.  “Majelis  Ulama  Indonesia  dan  Nalar  Fatwa-Fatwa
Eksklusif”. al-Ihkam, Vol. 11, No. 2, (Desember, 2016).
J.  Dwi  Narwoko  dan  Bagong  Suyanto. Sosiologi  Teks  Pengantar  Dan Terapan . Jakarta : Kencana, 2011.
Jonshon,  Doyne  Paul. Teori  Sosiologi,  Klasik  dan  Modern ,  terj:  Robert MZ. Lawang. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994. Kartono, Kartini. Patologi Sosial . Jakarta: Rajawali, 2004.
Kementerian  Agama  RI. al-Qur’ân  dan  terjemahnya .  Jakarta:  PT.  Hati Emas, 2014.
Makin,  Al.  “Identitas  Keacehan  Dalam  Isu-Isu  Syariatisasi, Kristenisasi,  Aliran  Sesat  dan  Hegemoni  Barat”.  ISLAMICA, Vol. 11, No. 1, September, 2016.
MUI. “ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” dalam  Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia .  Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010.
PBNU. Keputusan  Muktamar  XXXII  Nahdlatul  Ulama .  Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011.

## Fahruddin Ali Sabri
Purnomo, Agus. “Otoritarianisme Ulama (Analisis  atas MUI dengan Pemikiran  Khaled  Abou  El  Fadhl)”.  de  Jure,  Jurnal  Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 2, Desember, 2010.
Redaksi  New  Merah  Putih. Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945 .
Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
Ridwan. Paradigma Politik NU . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Shadiq,  Muhammad. Dinamika  Kepemimpinan  NU .  Surabaya:  Lajnah Ta‟lif wa Nasyr 2004.
Tirmidzî, Muhammad Bin „Îsâ Abû „Îsâ al-. al-Jâmi’ al-Shahîh Sunan al- Tirmidzî . Beyrût: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1998. Tim  Penyusun. Pedoman  Penanganan  Aliran  Dan  Gerakan  Keagamaan
Bermasalah  di  Indonesia .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
Qurthûbî,  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Abû  Bakr  Abu  Abdullah  al-. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân . al-Qâhirah: Dâr al-Kutub, 1964. Sumbulah,  Umi.  “Aliran  Sesat  Dan  Gerakan  Baru  Keagamaan (Perspektif  UU  PNPS  No.  1  Tahun  1965  dan  Hak  Asasi
Manusia)”. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 2,
(Desember, 2014).
Wahid,  Abdurrahman.  “Nahdlatul  Ulama  dan  Islam  di  Indonesia Dewasa Ini”, Prisma, Nomor 4, (April, 1984). http://kbbi.web.id. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). https://kemenag.go.id/berita/read/506847/menag--enam-rumusan- etika-kerukunan-penting-ditaati-umat-beragama http://www.merdeka.com/peristiwa/warga-jombang-mengaku-isa- habibullah-dan-mendapat-wahyu-akhir-zaman.html. http://www.mui-jabar.or.id/perkembangan-aliran-aliran-sesat-di- jawa-barat/  (diakses pada tanggal 14 Januari 2018)
http://www.nu.or.id/post/read/10437/mui-tetapkan-10-indikator- aliran-sesat