## PENGATURAN ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

## I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku
Depertemen of Law

## Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

## Abstract
This  research  aim to  (1)  know  and  analyze  arrangement  of  opportunity  principle  in  article  35  letter c Act  of  number  16/2004  about  concerning  the  Prosecutor’s  Republic  of  Indonesia,  and  (2)  know  and analyze what is the consideration of public interest as a basis for the basic application of opportunality by the Attorney General. The type of research used is normative legal research. The data is obtained from  this  research  is  secondary  data,  obtained  through  library  research,  and  analyzed  by  qualitative juridicial  method  with  the  statue  approach,  conceptual  approach,  case  approach,  comparative approach, and historical approach. This research led to the showed that the (1) basic arrangements of opportunity  principle  are  reflected  in  article  35  letter  c  Act  of  number  16/2004  about  concerning  the Prosecutor’s Republic of Indonesia, but doesn’t clearly determine the parametes of what is meant of public  interest,  (2)  In  formulation  he  public  interest  based  on  article  explanation  35  letter  c  are  too broad  and  there  are  no  obvious  parameters,  so  that  many  interpretations  related  to  the  phrase  of public interest.
Keywords : Principle of Opportunity, Criminal Overdrive, and Public Interest

## PENDAHULUAN
Hukum merupakan cerminan perlindungan dalam kepentingan manusia, maka dari itu kepentingan  manusia  dapat  terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan.  Melalui  pelaksanaan didalam  penegakan  hukum  itu  sendiri,  hukum  menjadi  kenyataan  baik  dari  segi  kepastian hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan  (Mertokusumo,  2002: 71).  Hukum  dapat dirasakan dan diwujudkan  dalam  bentuk  paling  sederhana,  yakni  peraturan  perundang-undangan.  Dalam bentuk lebih kompleks, wujud hukum itu dikendalikan oleh sejumlah asas, doktrin, teori, atau filosofi  hukum  yang  diakui  oleh  sistem  hukum  secara  universal  didalam  penegakan  hukum itu sendiri (Kaligis, 2006: 112).
Penegakan  hukum  merupakan  pelaksanaan  hukum,  penerapan  hukum,  dan penindakan  hukum,  baik  melalui  peradilan,  arbitrase  dan  penyelesaian  sengketa  lainya ( alternative  desputes  or  conflicts  resolution ).  Penegakan  hukum  juga  mencakup  segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan  mengikat  para  subjek  hukum  dalam  aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara, sekaligus  penindakan  terhadap  setiap  pelanggaran  atau  penyimpangan  terkait  peraturan perundang-undangan  melalui  proses  peradilan  pidana  yang  melibatkan  peran  aparat Kepolisian,  Kejaksaan,  Advokat  atau  Pengacara,  dan  badan-badan  peradilan  (Asshiddiqie, 2006: 16).
Salah  satu  lembaga  negara  yang  bertugas  dan  berperan  penting  dalam  proses penegakan  hukum  di  Indonesia  adalah  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Kejaksaan merupakan  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  di  bidang  penuntutan,  selaku  Penuntut Umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat dalam Pasal 1 ayat 6 huruf a dan b yang menyatakan :
a.  Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai  penuntut  umum  serta  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b.  Penuntut  Umum  adalah  jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hukum.
Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  UU  Kejaksaan  RI),  yang  menyatakan bahw a  “Jaksa adalah  pejabat fungsional  yang diberi  wewenang  oleh undang-undang  untuk bertindak  sebagai  Penuntut  Umum  dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang- undang”. Kejaksaan  dalam  menjalankan  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  dipimpin  oleh seorang  Jaksa  Agung  yang  mengendalikan  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan.  Salah  satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan RI khususnya yang termuat dalam Pasal  35  huruf  c  yang  menyatakan  “Jaksa  Agung  mempunyai  tugas  dan  wewenang mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum”.  Kemudian  ditegaskan  dalam Penjelasan UU Kejaksaan RI bahwa :
“Yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau  kepentingan  masyarakat.  Mengesampingkan  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan  ini  merupakan  pelaksanaan  asas  oportunitas  yang  hanya  dapat  dilakukan oleh  Jaksa  Agung  setelah  memperhatikan  saran  dan  pendapat  dari  badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah te rsebut” . Mengenai  “kepentingan  umum”  sebagaimana  tersebut  diatas,  sebenarnya  bukanlah perdebatan  baru  terkait  kriteria  sejauh  mana  kepentingan  umum  yang  akan  digunakan terhadap  bentuk  perwujudan  asas  oportunitas  ini.  Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  UU Kejaksaan  RI  tersebut  tidak  menentukan  secara  limitatif  apa  rumusan  atau  definisi  serta bahasan  dari  kepentingan  negara,  bangsa,  dan/atau  masyarakat  secara  jelas.  Sehingga, mengundang  penafsiran  yang  beragam  dari  berbagai  pihak,  baik  dari  kalangan  praktisi hukum, akademisi hukum, ataupun masyarakat pada umumnya.
Sekalipun  dalam  mengesampingkan  suatu  perkara  demi  kepentingan  umum  Jaksa Agung  senantiasa  bermusyawarah  dan  berkoordinasi  dengan  pejabat-pejabat  tinggi  yang ada  hubungannya  dengan  perkara  tersebut  misalnya  Kapolri,  Menhankam,  ataupun Presiden (Rachman. 2010: 6). Namun, jika dilihat dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang  menyatakan  bahwa  semua  warga  negara  berkedudukan  sama  didepan  hukum  yang erat kaitannya dengan asas equality before the law , maka seharusnya ketentuan yang ada didalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI dapat dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sebagai jaminan  objektifitas  dalam  menangani  suatu  perkara,  dan  dalam  menggunakan  asas tersebut  tidak  dilakukan  secara  semu.  Pengaturan  mengenai  asas  oportunitas  menjadi kepentingan  didalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  agar  aturan-aturan  terkait  asas oportunitas  yang  sesuai  dengan  Pasal  35  huruf  c  UU  Kejaksaan  RI,  tidak  menjadi  aturan yang  disalahgunakan  oleh  instansi  ataupun  lembaga-lembaga  yang  ada  didalam  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  termasuk  Lembaga  Kejaksaan  yang  menjadi  tugas  dan kewenangan dalam melaksanakan asas oportunitas.
Salah satu kasus yang menerapkan asas oportunitas oleh Jaksa Agung adalah kasus Bibit  Samad  Rianto  dan  Chandra  M.  Hamzah  (Bibit-Chandra).  Keduanya  merupakan pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Peristiwa  tersebut  diawali  ketika  ada indikasi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bibit-Chandra. Dengan ditahannya kedua pimpinan KPK ini, muncul gerakan  masyarakat yang mendesak pembebasan Bibit-Chandra karena  dinilai  terjadi  upaya  kriminalisasi  terhadap  keduanya.  Pada  akhirnya  Jaksa  Agung memberikan deponering terhadap perkara tersebut. Realita yang ada dengan adanya pemberian surat keputusan terkait mengesampingkan  perkara  yang  merupakan  praktek  dari  berlakunya  asas  oportunitas  ini kepada  Bibit-Chandra  telah  menimbulkan  berbagai  implikasi,  karena  siapapun  yang  ada  di Indonesia  kedudukannya  sama  dimuka  hukum  tanpa  terkecuali,  maka  dengan  adanya pemberian  surat  keputusan  tersebut  timbul  rasa  ketidakadilan  bagi  masyarakat  Indonesia. Kedudukan  Bibit-Chandra  yang  merupakan  pimpinan  KPK  tidak  bisa  menjadi  alasan mengesampingkan  perkara  begitu  saja.  Hal  tersebut  justru  menimbulkan  stigma dimasyarakat bahwa Bibit- Chandra “kebal” hukum. Dengan demikian yang terjadi bukan lagi
rule of law melainkan rule of man , yang berarti kedudukan sama di hadapan hukum tidak lagi diindahkan oleh Jaksa Agung
Berdasarkan  uraian  tersebut di atas  mengungkapkan bahwa terdapat  persoalan  yang menarik  untuk  dikaji  sehubungan  dengan  kepentingan  umum  sebagai  dasar  pertimbangan penerapan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan masih belum jelasnya  terkait  sejauhmana  mengesampingkan  perkara  itu  memenuhi  syarat  demi kepentingan  umum  dalam  ukuran  penerapan  asas  oportunitas,  pembatasan  dalam penggunaan  wewenang  menerapkan  asas  oportunitas.  Siapa  saja  yang  berwenang menggunakannya,  terhadap  kasus  apa  atau  kapan  dapat  diterapkan,  serta  alasan  demi kepentingan apa atau siapa.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan sebagai berikut :
1.  Bagaimana  pengaturan  asas  oportunitas  dalam  Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ?
2.  Apakah yang menjadi pertimbangan bahwa kepentingan umum adalah sebagai dasar penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung ?

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  dengan  cara  meneliti  bahan  atau  data skunder  yang  mencakup  penelitian  terhadap  asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf singkronisasi  hukum,  perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum  (Soekanto,  2014:  13-14). Jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statue  approch );  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ); pendekatan kasus ( case approach ); pendekatan perbandingan ( comparative approach ); dan pendekatan  sejarah  ( historical  approach ).  Bahan  hukum  yang  digunakan  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Dalam  rangka  pengumpulan  bahan  hukum,maka  penulis menggunakan  teknik  studi  dokumen,  kemudian  dideskripsikan  sesuai  dengan  pokok permasalahan yang dikaji secara yuridi kualitatif.

## Hasil Dan Pembahasan

## Pegaturan  Asas  Oportunitas  Dalam  Pasal  35  Huruf  c  Undang-Undang  No.  16  Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
Kejaksaan  Republik  Indonesia  terus  mengalami  perkembangan  dan  dinamika  secara terus  menerus  sesuai  dengan  kurun  waktu  dan  perubahan  sistem  pemerintahan.  Seiring dengan  perjalanan  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia,  kedudukan  pemimpinan,  organisasi, serta  tata  cara  kerja  Kejaksaan  juga  mengalami  berbagai  perubahan  yang  disesuaikan dengan  situasi  dan  kondisi  masyarakat,  salah  satunya  melalui  perubahan  Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.
Perihal  kewenangan  mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  yang termuat  di  UU  Kejaksaan  RI,  keberlakuannya  telah  berubah  sebanyak  3  (tiga)  kali.  Yang pertama  Undang-Undang  No.  15  Tahun  1961  di  dalam  Pasal  8  yang  men yatakan  “Jaksa Agung  dapat  menyampingkan  suatu  perkara  berdasarkan  kepentingan  umum”.  Kemudian, undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, alasannya  dikarenakan  sudah  tidak  selaras  dengan  pembaharuan  hukum  nasional  yakni pemberlakuan  KUHAP  dan  lebih  mengkonsentrasikan  perannya  di  bidang  penuntutan (Wijinarko,  2012:  63).  Dalam  undang-undang  ini  mengesampingkan  perkara  demi kepentingan  umum  termuat  di  dalam  Pasal  32  huruf  c  UU  No.  5  Tahun  1991.  Undang- undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang mengaturnya didalam Pasal 35 huruf c.
Bedasarkan hal tersebut di atas menjadi bukti bahwa setidaknya telah dilakukan sidang pembahasan  Undang-Undang  tentang  Kejaksaan  sebanyak 3  (tiga)  masa di  DPR  Republik Indonesia yakni pada tahun 1961, 1991 dan 2004. Pada 3 (tiga) masa ini pula aturan terkait
mengesampingkan  perkara  pidana  dibahas  untuk  dicantumkan  sebagai  suatu  pasal  yang eksis menjadi wewenang Jaksa Agung. Kemudian dalam setiap penjelasan pasal demi pasal terkait  kewenangan  mengsampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  yang  didasarkan pada  Undang-Undang  No.  15  Tahun  1961  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kejaksaan Republik  Indonesia,Undang-Undang  No.  5  Tahun  1991  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Maka  prinsipnya  tidak  ditemukan  secara  jelas  mengenai  latar  belakang  yang  memberikan penjelasan  tentang  arah  dan  orientasi  kebijakan  penyampingan  perkara  demi  kepentingan umum secara substansial. Termasuk juga tidak ditemukan secara jelas mengenai apa yang dimaksud  dengan  kepentingan  umum,  sehingga  kriteria-kriteria  tersebut  dapat  digunakan membantu  efektivitas  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  beberapa hal,antara lain :
1.  Adanya  pendapat  bahwa  praktek  mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan umum sudah lama eksis dalam dunia hukum Indonesia;
2.  Dalam  risalah  sidang  pembahasan  Undang-Undang  No.  15  Tahun  1961,  terkait pengaturan  mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  lebih  fokus membahas bahwa  Jaksa  Agung  yang  memiliki  wewenang untuk  mengesampingkan suatu  perkara  hanya  diberikan  kepada  pihak-pihak  terkait  saja  dan  prosedur  teknis dalam penyammpingan perkara;
3.  Dalam  risalah  sidang pembahasan  Undang-Undang  No. 5  Tahun  1991,  pengaturan mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  sudah  dari  awal  disepakati untuk  disetujui  oleh  anggota  Dewan,  tidak  ada  permasalahan  yang  substansial bahkan  mengenai  kriteria  kepentingan  umum  hanya  disuarakan  oleh  1  (satu)  fraksi saja,  sehingga  pembahasan  dikembalikan  kepada  Tim  Perumus  untuk  menentukan kriteria  kepentingan  umum  yang  pada akhirnya muncul  istilah  “kepentingan bangsa, dan negara dan/atau masyarakat luas”.
4.  Dalam risalah sidang pembahasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, pengaturan mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  ini  bahkan  hampir  tidak  ada dibahas  secara  substansial  mengenai  kriteria  kepentingan  umum  karena  dianggap cukup berpegang pada kriteria yang telah ada pada undang-undang sebelumnya.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  seharusnya  demi  kepentingan  umum  ini  memiliki parameter  jelas  tersendiri,  tidak  cukup  hanya  dengan  frasa  kepentingan  umum  adalah kepentingan  bangsa,  negara  dan/atau  masyarakat  luas.  Dengan  pengaturan  seperti  itu, maka dapat diprediksi jika pemaknaan demi kepentingan umum ini dalam setiap perkaranya akan  memiliki  tafsiran  dan  sudut  pandang  yang  berbeda-beda.  Maka  prinsipnya  tidak ditemukan secara jelas mengenai latar belakang yang memberikan penjelasan tentang arah dan orientasi kebijakan penyampingan perkara demi kepentingan umum secara substansial. Termasuk  juga  tidak  ditemukan  secara  jelas  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan kepentingan umum, sehingga kriteria-kriteria tersebut dapat digunakan membantu efektivitas penegakan hukum di Indonesia.
Instrument  dan  d efinisi  frasa  “kepentingan  umum”  sampai  saat  ini  belum  ditemukan aturan  lanjutan  mengenai  parameter  “demi  kepentingan  umum”  dalam  pelaksanaan kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung. Padahal semestinya jika Jaksa Agung  diberikan  kewenangan  berdasarkan  UU  Kejaksaan  RI,  maka  wewenang  tersebut tentu harus ada parameter penggunaannya. Seperti misalnya dalam hal penyidik Kepolisian yang  diberi  petunjuk  pelaksanaan  suatu  kewenangan  jika  melakukan  penangkapan  atau menetapkan tersangka dalam bentuk standard operation procedur (SOP).
Semestinya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  mengkaji  ulang  ketentuan  terkait mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  oleh  Jaksa  Agung.  Perlu  juga  untuk dibuat  suatu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  untuk  mengatur  teknis  atau  SOP  penggunaan wewenang  mengesampingkan  perkara  tersebut, sehingga  ada tujuan  hukum  yang tercapai yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.
Bedasarkan  hal  tersebut,  kewenangan  mengsampingkan  perkara  bukanlah diskresi yang  bersifat  mutlak dari  Jaksa  Agung  karena  frasa  “demi  kepentingan  umum”  harus
dimaknai  kepentingan  bangsa,  negara  dan/atau  masyarakat  luas  yang  diwakili  lembaga- lembaga  negara  yang  berwenang  menyuarakan  kepentingan  masyarakat  seperti  DPR, DPRD, DPD, MPR, bahkan Presiden. Sehingga, seyogyanya Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI  khususnya  frasa  “kepentingan  umum”  dimaknai  sebagai  kepentingan  lembaga-lembaga negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang disuarakan lembaga-lembaga negara itu agar tidak ada tafsiran lain terkait suatu penetapan dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang diterbitkan oleh Jaksa Agung.
Dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia, asas oportunitas diartikan sebagai asas  hukum  yang  memberikan  wewenang  kepada  Jaksa  Agung  untuk  tidak  melakukan penuntutan  demi  kepentingan  umum.  Kaidah  dari  asas  oportunitas  disebut  dengan deponering yang berarti pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum.
Kepentingan  umum  dalam  negara  hukum  mempunyai  2  (dua)  peranan  penting terhadap  hukum  yakni  peranan  aktif  dan  peranan  pasif.  Dalam  peranan  aktif  kepentingan umum menuntut eksistensi daripada hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan  hukum  dapat  dicapai.  Peranan  aktif  kepentingan  umum  dalam  hal  ini  adalah mengenai  cita-cita  hukum.  Di  Indonesia  cita-cita  hukum  tersebut  diwujudkan  oleh  pokok- pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Sedangkan  kepentingan  umum  memiliki  peranan  pasif  apabila  dijadikan  objek pengaturan  daripada  peratuan  hukum,  sehubungan  dengan  itu  maka  kepentingan  umum dapat dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang tidak tertulis.
Praktek mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sangat jarang dilakukan. Akan  tetapi  sekalinya  digunakan  itu  untuk  orang-orang  yang  ada  dalam  lingkaran  suatu kekuasaan.  Contoh  kasus  tersebut  adalah  kasus  Bibit  Samad  Rianto  dan  Chandra  M. Hamzah (Bibit-Chandra). Peristiwa tersebut diawali ketika ada indikasi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bibit-Chandra, kemudian ditetapkan oleh Mabes Polri sebagai tersangka dugaan  kasus  penyalahgunaan  wewenang  terkait  penerbitan  surat  pengajuan  pencabutan pencekalan  terhadap  pengusaha  Anggoro  Widjoyo  dan  Joko  Soegiarto  serta  penyuapan. Dengan  ditahannya  kedua  pimpinan  KPK  ini,  muncul  gerakan  masyarakat  yang  mendesak pembebasan  Bibit-Chandra  karena  dinilai  terjadi  upaya  kriminalisasi  terhadap  keduanya. Berdasarkan  kondisi  yang  seperti  itu,  akhirnya  Presiden  Sosilo  Bambang  Yudhoyono membentuk  Tim  8  (delapan)  yang  diketuai  oleh  Prof.  Adnan  Buyung  Nasution  guna memverifikasi fakta dan data dalam proses hukum kasus tersebut.
Dalam hal ini merekomendasikan agar :
a.  Kepolisian  menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3)  dalam  hal perkara ini masih ditangan Polisi.
b.  Kejaksaan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).
c.  Jika  Kejaksaan  berpendapat  demi  kepentingan  umum,  perkara  perlu  diberhentikan, maka  berdasarkan  asas  oportunitas  yang  dimiliki  Jaksa  Agung  untuk  menponir perkara ini.
Menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut, Presiden pada saat itu menganjurkan agar perkara Bibit-Chandra ini diselesaikan diluar pengadilan ( out of court settlement ). Sehingga, kasus  pimpinan  nonaktif  KPK  ini  akhirnya  diberhentikan.  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Jakarta Selatan  menerbitkan  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penuntutan  (SKPP)  No  :  TAP- 01/0.1.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 untuk tersangka Chandra M. Hamzah dan  SKPP  No  :  TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009  tertanggal  1  Desember  2009  untuk  tersangka Bibit  Samad  Rianto,  diserahkan  secara  langsung  oleh  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Jakarta Selatan,  kemudian  perkara  ini  diberhentikan  karena  dinilai  tidak  layak  dilimpahkan  ke pengadilan (Kejaksaan
Republik
Indonesia, https://www.keja ksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&idsu=48&idke=0&hal=12&id=1510&bc=,  1  Pebruari 2020).
Dari  dikeluarkannya  SKPP  ini,  menimbulkan  polemik  yang  dinilai  kurang  tepat penerapannya  karena  kenapa  Jaksa  Agung  tidak  menggunakan  hak  oportunitasnya. Sehingga  pada  akhirnya,  Kejaksaan  Agung  melaui  Plt  Jaksa  Agung  Darmono  S.H memutuskan untuk menggunakan hak oportunitas dalam kasus ini. Atas dasar kepentingan
pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  setelah  melalui  proses  yang  panjang  akhirnya pelaksana  tugas  Jaksa  Agung  Darmono  S.H  mengeluarkan deponering atas  kasus  Bibit- Chandra  yang  masing-masing  bernomor  TAP  001/A/AJ/01/2011  atas  nama  Chandra  M. Hamzah  dan  TAP  002/A/AJ/01/2011  atas  nama  Bibit  Samad  Riyanto  yang  resmi ditandatangi  dan  diterbitkan  Jaksa  Agung  Basrief  Arief  yang  baru  menduduki  posisi  Jaksa Agung  pada  saat  itu  (Ari,  https://  news.detik.com/berita/1553619/deponering-bibit-chandra, 24 Januari 2011). Atas dasar pertimbangan dari unsur kepentingan umum, antara lain :
a.  Realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat terkait perkaa Bibit-Chandra adalah terkait  dengan  opini  yang  menyatakan  bahwa  KPK  di  kriminalisasi  oleh  Polri, sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat;
b.  Untuk  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  secara  efektif  dan  efisien, sehinga  dibutuhkan  sinergitas  diantara  lembaga-lembaga  penegak  hukum(KPK, Kejaksaan,  dan  Kepolisian)  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya memberantas tindak pidana korupsi; dan
c.  Jika  penuntutan  tetap  dilakukan  terhadap  tersangka  Bibit-Chandra,  maka  akan menimbulkan  kekosongan  posisi  wakil  ketua  KPK  karena  status  tersangka  berubah menjadi  terdakwa,  sehingga  harus  diberhentikan  sementara  dari  jabatannya  dan berdampak pada kinerja KPK yang secara manajerial dan psikis kelembagaan serta secara teknis akan mendorong lemahnya etos kerja KPK.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  kepentingan  umum  mengandung  pengertian  yang luas,  sehingga  segala  macam  kegiatan  bisa  saja  dimasukkan  dalam  kegiatan  demi kepentingan  umum.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo  yang  dikutip  oleh  Ahmad  Arif  Hidayat, bahwa  kepentingan  adalah  tuntutan  perorangan  atau  kelompok  yang  diharapkan  untuk dipenuhi  dan  pada  hakekatnya  mengandung  kekuasaan  yang  dijamin  dan  dilindungi  oleh hukum  dalam  melaksanakannya  (Hidayat,  2017,  Vol.  6:  7).  Sehingga,  Jaksa  Agung  dalam mengesampingkan  suatu  perkara  harus  berhati-hati dalam  menafsirkan  kepentingan  umum setelah meminta saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara.
Berdasarkan hal di atas, menurut penulis alasan tersebut terkesan terlalu dipaksakan, sehingga  haruslah diatur  mengenai  kriteria-kriteria  atau batasan agar  seseorang  tersangka dapat  dikesampingkan  perkaranya  demi  kepentingan  umum.  Hal  ini  tentu  bertujuan  agar tidak  ada  penyalahgunaan  hukum  yang  dilindungi  atas  dasar  kewenangan  Jaksa  Agung dalam  mengesampingkan  perkara.  Mengenai  konsep  kepentingan  umum  sebagaimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.
Praktek  mengesampingkan  perkara  berdasarkan  asas  oportunitas  ini  tidak  berlaku  di Indonesia  saja,  tetapi  juga  di  negara-negara  lain.  Namun,  penggunaan  wewenang mengesampingkan  perkara  di  negara  lain  diatur  sedemikian  rupa,  sehingga  jelas  apa  saja yang menjadi parameternya. Salah satunya di Belanda, di Belanda praktek penerapan asas oportunitas  semakin  luas.  Secara  garis  besar  kategori  mengesampingkan  perkara  di Belanda adalah sebagai berikut : (Hamzah, 2016: 47)
a.  Perkara  dikesampingkan  karena  alasan  kebijakan  ( policy )  yang  meliputi  perkara ringan  ( trivial  offence ),  umur  terdakwa  sudah  tua  ( old  age ),  dan  kerusakan  telah diperbaiki ( damage settled );
b.  Alasan teknis yaitu tidak cukup bukti, lewat waktu, dan lain-lain;
c.  Perkara digabung dengan perkara lain. Hal ini bukan berarti perkara tidak diteruskan ke pengadilan, perkara tetap diteruskan tetapi digabung dengan perkara yang sudah ada yang dilakukan terdakwa.
Berdasarkan  apa yang diterapkan  di  Belanda  mirip  dengan apa  yang diterapkan oleh Jepang. Jepang melaksanakan asas oportunitas sangat luas. Jaksa Jepang mempraktekkan yang disebut dengan penundaan penuntutan jika Jaksa memandang penuntutan tidak perlu karena sifat delik, umum, dan lingkungan tersangka, berat dan keadaan delik serta keadaan sesudah delik itu dilakukan.
Mengesampingkan  perkara  di  Norwegia  hampir  sama  dengan  penerapan  pidana bersyarat.  Mengesampingkan  perkara  oleh  penuntut  umum  dapat  disertai  dengan  syarat-
syarat. Syarat-syarat tersebut dapat ditentukan bahwa terdakwa tidak boleh melakukan delik dalam  kurun  waktu  tertentu.  Jaksa  hanya  cukup  mengemukakan  bahwa  ada  keadaan khusus untuk mengesampingkan perkara baik yang objektif (deliknya) ataupun yang subjektif (pembuatnya).
Negara  yang  menerapkan  asas  oportunitas  selanjutnya  adalah  Prancis.  Prancis menerapkan  asas  oportunitas  ini  dengan  memberikan  kebijakan  untuk  tidak  menuntut kepada  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  perkaranya  ringan,  bukan  residivis dan  kerugiannya  sudah  diganti  bahkan  kejahatan  yang  terjadi  atas  keadaan  korban  itu sendiri.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  beberapa  negara  yang  menganut  asas  oportunitas telah  berkembang  pengertian  maupun  dalam  menjalankan  asas  oportunitas,  dapat  dilihat bahwa setiap negara dalam menjalankan asas oportunitas memiliki ciri khas tersendiri dalam penerapannya  dan  tidak  hanya  berdasarkan  atas  alasan  kepentingan  umum  namun  atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka diskresi penuntutan.

## Kriteria Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Sesuai Pasal 35 Huruf C Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Asas oportunitas dalam hukum positif tertulis Indonesia telah mempunyai tempat yang pasti  yakni  di  dalam  Pasal  35  huruf  c  UU  Kejaksaan  RI.  Karena  kepentingan  umum  maka penuntut  umum  dalam  hal  ini  adalah  Jaksa  Agung  dapat  menyampingkan  perkara,  antara lain :
1.  Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum tidak ada batasan yang jelas;
2.  Secara garis besar kepentingan umum yang dimaksud dalam pokok-pokok pikiran itu adalah kepentingan negara dan masyarakat.
Kepentingan  umum  dalam  penerapan  asas  oportunitas  merupakan  hal  yang  tidak menuntut  atau  alasan  penghentian  penuntutan  karena  alasan  kebijakan  yaitu mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum.  Menurut  Prof.  J.M.  Van  Bemmelen yang  dikutip  oleh  Andi  Hamzah,  menyatakan  bahwa  terdapat  3  (tiga)  alasan  untuk  tidak dapat melakukan penuntutan, antara lain : (Hamzah, 2000: 156)
1.  Demi Kepentingan Negara ( Straatsbelang );
2.  Demi Kepentingan Masyarakat ( Maatschapelijk belang ); dan
3.  Demi Kepentingan Pribadi ( Particular belang ).
Selain  kasus  Bibit-Chandra  yang  telah  dikemukakan  oleh  penulis  sebelumnya, terdapat  pula  beberapa  kasus  terkait  kewenangan  Jaksa  Agung  dalam  mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, antara lain : (Sulistyono, 2018: 184)
Penyampingan  Perkara  Demi  Kepentingan  Umum  dengan  Tersangka  R.  Susmono Adimartono, Tersangka Drs. H. Abdul Rosjid Muchtar, Tersangka Suryanto, dan Tersangka Suhono.  Pada  saat  itu,  Jaksa  Agung  M.  A.  Rachman  dalam  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan  dengan  Nomor  :  Prin-043/A.F.2.1/04/2002  tanggal  3  April  2002  telah menggunakan wewenang dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penyimpangan dana APBD Pemda Sukoharjo Tahun  Anggaran  2001  tentang  Proyek  Pengadaan  Transportasi  Sepeda  Motor  Anggota DPRD  Sukoharjo.  Adapun  pertimbangan  Jaksa  Agung  dalam  mengesampingkan  perkara demi kepentingan umum, antara lain Hubungan antara DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagai badan  legislatif dengan  pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo  sebagai  badan  eksekutif  menjadi tidak  harmonis;  Berhubungan  dengan  kondisi  yang  tidak  kondusif  para  pimpinan  eksekutif dan legislatif Kabupaten Sukoharjo.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penerapan  asas  oprtunitas  bersifat  politis. Penekanannya adalah pada pertimbangan Jaksa Agung dalam mengeluarkan penyampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  sehubungan  dengan  kedudukan  para tersangka  yang  merupakan  pimpinan  DPRD  Kabupaten  Sukoharjo,  sehingga  diharapkan stabilitas  roda  pemerintahan  dapat  terjaga  kembali  dan  kemanfaatanya  bagi  masyarakat lebih besar apabila perkara tersebut dikesampingkan (Sulistyono, 2018: 189).
Penyampingan  Perkara  Demi  Kepentingan  Umum  dengan  Tersangka  Abraham Samad.  Pada  saat  itu  Jaksa  Agung  H.M.  Prasetyo  mengeluarkan  suatu  surat  keputusan dengan  Nomor  :  Tap.012/A/JA/03/2016  kepada  mantan  ketua  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK) pada  bulan  Maret 2016.  Kasus  tersebut berawal  dari  adanya dugaan  tindak pidana  pemalsuan  dokumen  kependudukan  yang  dilaporkan  oleh  Chairil  Chaidar  Said selaku  ketua  LSM  Lembaga  Peduli  KPK-Polri  ke  Bareskrim  Polri  pada  awal  Januari  2015. Kasus  yang  melibatkan  Abraham  Samad  dianggap  sebagai  bentuk  kriminalisasi  terhadap KPK  dan  upaya  bentuk  pelemahan  terhadap  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  dimana Abraham  Samad  merupakan figur pejuang  anti  korupsi  yang  telah  banya  memberikan sumbangsih  dalam  pemberantasan  korupsi  dalam  masa  jabatannya.  Sehingga  menurut Jaksa  Agung  kasus  tersebut  harus  dikesampingkan  karena  akan  menimbulkan  kegaduhan dalam masyarakat luas jika perkara itu tetap dilanjutkan.
Berkaitan dengan hal itu, maka menurut Roescoe Pound yang dikutip oleh Sukarno Aburaera  yang  menyatakan  bahwa  pengertian  kepentingan  umum  adalah  kepentingan negara  sebagai  penjamin  kepentingan  masyarakat  yang  kemudian  dijabarkan  melalui  5 (lima) bagian, antara lain : (Aburaera, 2013: 127)
1.  Kedamaian dan ketertiban;
2.  Perlindungan lembaga sosial;
3.  Pencegahan kemerosotan akhlak;
4.  Pencegahan pelanggaran hak; dan
5.  Kesejahteraan sosial.
Selanjutnya,  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  merumuskan  kriteria  apa  itu  kepentingan umum,  maka  perlu  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  mengesampingakn  perkara  oleh Jaksa  Agung  terkait  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Menurut  Arin  Karniasi  dalam  tesisnya  yang berjudul Tinjauan  Teoritis,  Historis,  Yuridis  dan  Praktis  Terhadap  Wewenang  Jaksa  Agung dalam  Mengesampingkan  Perkara  Demi  Kepentingan  Umum tujuan  tersebut  antara  lain  : (Karniasi, 2012: 114)
1.  Menjaga stabilitas politik;
2.  Mengutamakan pendapatan bagi negara;
3.  Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
4.  Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
5.  Menjaga stabilitas roda pemerintahan.
Berdasarkan  pendapat  dari  Roscoe  Pound,  Arin  Karniasi,  dan  beberapa  kasus  perkara terkait  penerapan  asas  oportunitas    diatas,  maka  dalam  merumuskan  kriteria-kriteria kepentingan umum yang akan menjadi ius constituendum yang merupakan alternatif pilihan dalam mempertimbangkan terkait perumusan kriteria- kriteria “demi kepentingan umum” yang nantinya ada di dalam UU Kejaksaan RI.
Menurut  penulis  kepentingan  umum  ini  di  bagi  menjadi  2  (dua)  bagian  kepentingan yaitu  kepentingan  bangsa  dan  negara,  dan  kepentingan  masyarakat  luas.  Yang  dimana kepentingan  bangsa  dan  negara  terdiri  dari  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dan  negara, kedamaian  dan  ketertiban  umum,  stabilitas  roda  pemerintahan.  Sedangkan  kepentingan masyarakat luas terdiri dari pencegahan pelanggaran hak, pencegahan kemerosotan akhlak, perlindungan  sosial  dan  kesejahteraan  umum.  Sehingga,  berdasarkan  alasan  kriteria tersebut, yang kemudian Jaksa Agung akan mengelompokkan hal itu sebagai alasan dalam mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  yang  merupakan diskresi yang  telah diatur  dalam  UU  Kejaksaan  RI,  yang nantinya dapat  memberikan  penjelasan terhadap  apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam penjelasa Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI yang saat ini masih kabur dan tidak jelas.
Berdasarkan  uraian  kasus  serta  pertimbangan  Jaksa  Agung  terhadap  kasus  R. Susmono  Adimartono-Abdul  Rosjid  Muchtar-Suryanto-Suhono,  kemudian  kasus  Abraham Samad,  dan  yang  terakhir  kasus  Bibit-Chandra.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor keresahan  yang  timbul  di  dalam  masyarakat  yang  mempengaruhi  dari  sinergitas  antar lembaga pemerintahan, maupun berdampak terhadap optimalisasi, efektivitas dan efesiensi suatu  lembaga  pemerintahan  dalam  menjaga  stabilitas  roda  pemerintahan.  Hal  tersebut
dapat  menjadi  pertimbangan  oleh  Jaksa  Agung  dalam  menentukan  arti  dari  kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas.
Oleh karena kewenangan mengesampingkan perkara merupakan wewenang, bukan tidak  mungkin  keputusan  terkait  mengesampingkan  perkara  dapat  digugat  kepengadilan untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang mengesampingkan  perkara  (Rachman,  2010:  6).  Sehingga,  bukanlah  suatu  hal  yang mustahil  apabila  dikemudian  hari  ketentuan  mengesampingkan  perkara  pidana  dapat digugat  di  muka  pengadilan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mempertanyakan  apakah  dalam menjalankan  kewenangannya tersebut,  apakah  Jaksa  Agung  mempunyai alasan  yang  kuat dan cukup bahwa syarat demi kepentingan umum yang dijadikan tolak ukur telah terpenuhi dan  merepresentasikan  kepentingan  bangsa,  negara  dan/atau  masyarakat  luas  (Kaligis, 2011:  5).  Selanjutnya,  menurut  penulis  sebagai  bahan  pertimbangan  terkait  upaya  hukum terhadap  ketidakpuasan  atas  keputusan  atau  ketetapan  Jaksa  Agung  dalam  memberikan penyampingan  perkara demi  kepentingan  umum terhadap  seseorang  serta  sebagai  sarana penyeimbang  subjektifitas  Jaksa  Agung  dalam  menafsirkan  kepentingan  umum  itu  menjadi lebih  objektif.  Maka  dari  itu,  perlu  adanya  praperadilan  sebagai  bentuk  upaya  hukum terhadap ketidakpuasan atau anggapan Jaksa Agung sewenang-wenang dalam memberikan deponering terhadap seseorang.
Berdasarkan  uraian  diatas  terkait  kriteria-kriteria  kepentingan  umum,  kemudian wewenang  mengesampingkan  perkara  dimasukkan  dalam  kewenangan  praperadilan  atas ketidakpuasan dan ketidakadilan terhadap ketetapan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara  demi  kepentingan  umum.  Maka  kriteria-kriteria  kepentingan  bangsa  dan  negara dan/atau masyarakat luas yang menjadi dasar bagi Jaksa Agung dalam mengeluarkan suatu ketetapan terkait mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang bersifat objektif. Oleh  karena  itu,  diperlukan  dasar  yang  kuat  yaitu  kewenangan  praperadilan  untuk mendukung  dalam  mewakili  kepentingan  bangsa,  negara  dan/atau  masyarakat    luas. Sehingga,  mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  berdasarkan  subjektifitas Jaksa Agung telah ada sarana penyeimbang untuk mentransformasikan menjadi lebih objekif yakni  kewenangan  praperadilan,  yang  nantinya  berimplikasi  kepada  siapapun  yang  akan menjadi  Jaksa  Agung  untuk  lebih  berhati-hati  dan  tidak  sewenang-wenang  dalam mengeluarkan ketetapan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (Tojiwa, 2017: 88).

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  atas  hasil  dan  pembahasan  bab  sebelumnya,  maka  didapatkan simpulan  sebagai  berikut  : Pertama ,  mengaturan  asas  oportunitas  tersebut  tetap dicantumkan menjadi suatu pasal yang eksis selama 3 (tiga) kali perubahan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Saat ini tercemin di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa Jaksa Agung  mempunya  tugas  dan  wewenang  mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan umum.  Dan  pada  prinsipnya  tidak  ditemukan  secara  jelas  mengenai  latar  belakang  yang memberikan  penjelasan  tentang  arah  dan  orientasi  kebijakan  penyampingan  perkara  demi kepentingan umum termasuk mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum.
Kedua , asas oportunitas di dalam hukum positif tertulis di Indonesia telah mempunyai tempat  yang  pasti  yakni  di  dalam  Pasal  35  huruf  c  Undang-  Undang  No.  16  Tahun  2004 Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  karena  kepentingan  umum  maka  penuntut  umum dalam  hal  ini  Jaksa  Agung  dapat  mengesampingkan  suatu  perkara  pidana.  Dalam  hasil penelitian ini yang bisa menjadi pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar penerapan asas oportunitas  oleh Jaksa Agung tersebut yaitu ;
a.  Kepentingan  Bangsa  dan  Negara  ( straatsbelang )  yang  terdiri  dari  persatuan  dan kesatuan  bangsa  dan  negara,  kedamaian  dan  ketertiban  umum,  dan  stabilitas  roda pemerintahan (sinergitas, optimalisasi, efektivitas dan efesiensi); dan/atau
b.  Kepentingan  Masyarakat  ( maatshapelijk  belang )  yang  terdiri  dari  indikasi  terhadap timbulnya keresahan di dalam masyarakat, pencegahan pelanggaran hak, pencegahan kemerosotan akhlak, perlindungan sosial, dan kesejahteraan umum.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  : Pertama, bagi  Pemerintah  (khususnya  Dewan  Perwakilan  Rakyat),  perlunya  merevisi Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  berikutnya dalam  penafsiran  kepentingan  bangsa,  negara  dan/atau  masyarakat  luas.  Perlu  adanya parameter  jelas,  tidak  cukup  banyak  dengan  frasa  demi  kepentingan  umum  adalah kepentingan  bangsa,  negara  dan/atau  masyarakat  luas.  Perlu  juga  adanya  kriteria-kriteria yang  tegas  dan  jelas  terkait  kepentingan  umum  yaitu  kriteria  kepentingan  bangsa  dan negara  yang  terdiri  dari:  persatuan  dan  kesatuan;  kedamaian  dan  ketertiban  umum;  dan stabilitas  roda  pemerintahan.  Sedangkan  kepentingan  masyarakat  luas  terdiri  dari: pencegahan  pelanggaran  hak;  kemerosotan  akhlak;  perlindungan  lembaga  sosial  dan kesejahteraan umum.
Kedua, bagi Kejaksaan Republik Indonesia, terkait pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa  Agung  berdasarkan  kewenangannya  harus  diperjelas  khususnya  pada  tahapan- tahapan  teknis  pelaksanaannya  karena  regulasi  mengenai  hal  tersebut  masih  kurang, sehingga  sangat  berpotensi  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Misalnya  terhadap keputusan deponering yang  bisa  untuk  dilakukan  upaya  hukum.  Sehingga  perlu  adanya aturan  lebih  khusus  tentang  bagaimana  mengeluarkan  suatu  penetapan  dalam mengesampingkan perkara. Oleh karena itu, dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dikemudian hari terkait tugas dan kewenangan Jaksa Agung.
Ketiga, bagi  Jaksa  Agung,  perlu  adanya  upaya  hukum  dalam  bentuk  praperadilan terkait ketidakpuasan dan ketidakadilan atas keputusan atau ketetapan Jaksa Agung dalam mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum,  dan  hal  ini  menjadi  sarana penyeimbang dari subjektifitas seorang Jaksa Agung dalam menafsirkan frasa “kepentingan umum” tersebut menjadi lebih objektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aburaera,  Sukarno.  2013. Filsafat  Hukum:  Teori  dan  Praktik .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Darmono.  2013. Penyampingan  Perkara  Pidana  Seponerin  dalam  Penegakan  Hukum . Jakarta: Solusi Publishing.
Hamzah, Andi. 2006. Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana . BPHN. Hamzah,  Andi  dan  Surachman.  2004. Jaksa  Diberbagai  Negara  (Peranan  dan Kedudukannya) , Yogyakarta: Liberty. Kaligis, O.C. 2011. Deponering Teori dan Praktek . Jakarta: Sinar Grafika. Soekanto,  Soerjano  dan  Sri  Mamudji.  2014. Penelitian  Hukum  Normatif  Tinjauan  Secara Singkat . Jakarta: Rajawali Pers. Karniasari, Arin. 2012. “ Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa  Agung  Dalam  Mengesampingkan  Perkara  Pidana  Demi  Kepentingan  Umum ” ( Tesis ). Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Rachma  P,  Yelina. 2010.  “ Tinjauan  Umum Pengaturan Asas  Penyampingan  Perkara  Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) dalam KUHAP dan Relevansinya dengan Asas Persamaan  Kedudukan  di  Muka  Hukum  (Equality  Before  the  Law )  ( Skripsi ).  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Tojiwa,  Ahmad.  2017. “Analisis  Yuridis  Seponering  oleh  Jaksa  Agung  (Studi  Kasus Penyampingan  Perkara  Abraham  Samad)”  (Skripsi) .  Program  S1  Ilmu  Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.
Hidayat,  Ahmad  Arif.  “Kepentingan  Umum  Sebagai  Dasar  Pertimbangan  Penerapan  Asas Oportunitas  Oleh  Jaksa  Agung  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana”. Diponeoro  Law Journal . Vol.6. No.2. 2017.
Hariyatna, Deny. 2011. https://hariya tnadeny.wordpress.com/2011/04/08/hello-world (Diakses pada tanggal 21 Januari 2020) Kejaksaan Republik Indonesia. 2020.
https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&idsu=48&idke=0&hal=12&id =1510&bc=(Diakses pada tanggal 1 Pebruari 2020) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3451)
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  67,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4401)