Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu)
Oleh Ferawati Royani dan Heni Atika 1

## Abstrak
Menyalurkan  aspirasi  politik  rakyat  membuat  Undang-Undang sebagai  landasan  bagi  semua  pihak  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dalam  menjalankan  fungsi  masing-masing.  Konsep  kedaulatan rakyat  meletakkan  kekuasaan  tertinggi  di  tangan  rakyat  berdasarkan Pancasila  tujuan  Negara    Republik  Indonesia  adalah  membentuk masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Efektivitas  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  Dalam  Penanganan  Pelanggaran  Pada  Pemilihan Umum  Tahun  2019  Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu).Teori pada  penelitian  ini  teori  efektivitas  dan  metode  penelitian  empiris. Penindakan secara responsif dengan pencabutan alat peraga namun tidak adanya  sanksi  tegas  bagi  caleg  yang  melanggar  karena  tidak menimbulkan efek jera bagi yang melanggar. 2 Acuan dasar untuk menilai bahwa  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  belum  mampu  melaksanakan pengawasan  secara  efektif  dan  juga  belum  bisa  secara  maksimal melakukan  penindakan  atas  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi selama  masa  pemilihan  umum  berlangsung.  Belum  maksimalnya pengawasan  dan  penindakan  pelanggaran  Pemilihan  Umum  oleh  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  dikhawatirkan  akan  mempunyai  dampak yang  buruk  sebagai  lembaga  penyelenggara  dan  juga  pengawas Pemilihan  Umum.  Ketidakefektivitasan  kinerja  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  akan  mempengharui  hasil  Pemilihan  Umum  sehingga pemilihan  Umum  yang  demokratis  tidak  tercapai  oleh  kendala-kendala yang  dihadapi  oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  perlu  menjadi  catatan  penting  untuk diperbaiki.
Kata kunci :  efektivitas dan pelanggaran
1 Dosen Fakultas Hukum Unived Bengkulu dan mahasiswa Unived
2 Ibid , Halaman 77

## Abstract
Channeling  the  political  aspirations  of  the  people  makes  the  Law  as  a basis for all parties in the Unitary State of the Republic of Indonesia in carrying out their respective functions. The concept of people's sovereignty puts the highest authority in the hands of the people based on Pancasila. The aim of the Republic of  Indonesia  is  to  form  a  just  and  prosperous  society.  The  Effectiveness  of  the Election  Supervisory  Agency  in  Handling  Violations  in  the  2019  General Elections  According  to  Law  Number  7  of  2017  Regarding  General  Elections (Case Study of Bengkulu Province Bawaslu). The theory in this study is the theory of effectiveness and empirical research methods. Responsive action by revocation of  props,  but  there  is  no  strict  sanctions  for  candidates  who  violate  because  it does not  cause a deterrent  effect for those who violate. Basic reference to assess that  the  General  Election  Supervisory  Board  has  not  been  able  to  carry  out supervision effectively and also has not been able to optimally take action against violations  that  occurred  during  the  election  period.  The  lack  of  maximum supervision and enforcement of violations of the General Election by the Election Supervisory  Body  is  feared  to  have  a  bad  impact  as  the  organizer  and  also  the General  Election  supervisor.  The  ineffectiveness  of  the  performance  of  the Election Supervisory Body will update the results of the General Election so that a  democratic  general  election  is  not  achieved  by  the  obstacles  faced  by  the Election Supervisory Body in  carrying  out  its duties and functions need to  be an important note to be improved.
Keywords: effectiveness and violation

## A. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa  “Pemilihan  Umum diselenggarakan  oleh  suatu Komisi Pemilihan Umum yang  bersifat  nasional,  tetap dan mandiri”. 3 Hal ini menunjukan bahwa keberadaan  penyelenggaraan pemilihan  umum  merupakan hal yang bersifat konstitusional  dan  sejalan dengan  maksud  kedaulatan rakyat. Keberadaan penyelenggaran pemilihan umum  tersebut  diwujudkan dengan adanya lembaga penyelenggara pemilihan umum  yang  diatur  di  dalam suatu Undang-Undang tentang penyelenggara pemilihan  umum.  Indonesia merupakan Negara yang memberikan jaminan Konstitusional terhadap prinsip  kedaulatan  rakyat. Berdasarkan amanat Undang-
3 Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
undang  Dasar  1945  dalam Pasal  1  Ayat  (2)  menyatakan bahwa:
Kedaulatan berada ditangan  rakyat  dan  di lakukan berdasarkan Undang-Undang  Dasar sesungguhnya telah cukup mengisyratakan
bahwa  indonesia  adalah negara  demokrasi  meski tidak  ekspilit dinyatakan demikian Hanya di tegaskan bahwa Indonesia  adalah  negara Hukum (rechstaat) adalah ciri negara modern (negara demokrasi). 4 Makna dari
kedaulatan  berada  di  tangan rakyat  dalam  hal  ini  ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan,  tanggung  jawab hak  dan  kewajiban  untuk secara  demokratis  memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna  mengurus  dan  melayani
4 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
seluruh  lapisan  masyarakat serta  memilih  wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan  kedaulatan  yang di maksud dilaksanakan
melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana  bagi  rakyat  untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan. Menyalurkan  aspirasi  politik rakyat membuat Undang- Undang sebagai landasan
bagi  semua  pihak  di  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia dalam  menjalankan  fungsi masing-masing.
Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan  tertinggi  di  tangan rakyat  berdasarkan  Pancasila tujuan  Negara    Republik Indonesia  adalah  membentuk masyarakat  yang  adil  dan makmur.  Negara  Indonesia merupakan  negara  hukum
dengan ciri-ciri sebagai negara  modern  yang  berbasis demokrasi  dan  berkedaulatan penuh  oleh  rakyat  pemilihan
umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi.
Keberadaan  Lembaga
Penyelenggaraan Pemilihan Umum  tersebut  diwujudkan dengan adanya Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum  yang  di  atur  di  dalam suatu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.    Pemilihan  umum diatur  di  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  pada Pasal  22E  Undang-Undang Dasar  1945  menjadi  dasar dibentuknya Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang independen. Pemerintah kemudian
mengimplementasikan amanat  Pasal  22E  ayat  (5)
Undang-Undang  Dasar  1945 dengan  menetapkan  Undang- Undang  secara  khusus  untuk mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum  yang  lebih  baik  dari Undang-Undang  sebelumnya dalam mengatur Penyelenggaraan Pemilihan Umum  secara  demokratis. Pemerintah  berusaha  untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan membuat
Peraturan Perundang- Undangan  yang  mendukung kinerja  dari  penyelenggara Pemilihan  Umum  dari  tahun- tahun sebelumnya. Diantara perubahan mendasar pada Undang-
Undang  Nomor  15  Tahun 2011 yaitu peningkatan status Kelembagaan Pengawas Pemilihan  Umum  di  tingkat Provinsi yang semula berbentuk  Kepanitiaan  (ad hoc)  menjadi  bentuk  Badan (bersifat tetap). 5 Dalam rangka  mewujudkan  Komisi Pemilihan  Umum  dan  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum yang  memiliki  integritas  dan
5 Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
kredibilitas sebagai penyelenggara pemilihan Umum di susun dan
ditetapkan  kode  etik.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut lembaga penyelenggara pemilihan umum  yang  bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan Umum. Ada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten atau  Kota.  Komisi  Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan  diberikan  oleh  Undang-
Undang Dasar 1945. Kelemahan
pada
Penyelenggaraan Pemilihan Umum  ini  tercermin  dari munculnya berbagai permasalahan pada pengaturan jangka waktu (ime sehedule) tahap penyelenggaraan Pemilu, verifikasi  peserta  Pemilihan
Umum, verifikasi daftar calon Legislatif, tahap pemunggutan  suara,  tahap perhitungan suara dan penetapan  calon  Legislatif terpilih. 6 Seiring  berjalannya waktu dengan adanya Peraturan Perundang- Undangan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang baru yaitu Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  ada  penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya  sebagai  Lembaga Pengawas Pemilihan Umum. Berdasarkan  Pasal  93 Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum penindakan sengketa dalam proses pemilihan  umum  dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum seperti penangganan pelanggaran
Administrasi, pelanggaran Pidana dan pelanggaran Kode
6 http:///www.Bawaslu.go.id/PDF, Diakses pada tanggal 17 Maret 2019, Jam 16.20 WIB.
Etik. Badan Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu) sebagai  salah  satu  Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan  Umum  memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum,  menerima  laporan- laporan  dugaan  Pemilihan Umum,  dugaan  pelanggaran Pemilihan Umum
dan menindaklanjuti  temuan  atau laporan  kepada  instansi  yang berwenang. 7
Meskipun Indonesia sudah memiliki lembaga yang khusus  mengawasi  pemilihan umum yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum tetapi Badan  Pengawas  Pemilihan
Umum  belum  memiliki  bank data tentang pelanggaran Pemilihan  Umum  misalnya Badan  Pengawas  Pemilihan
7 http:///id.m.Wikipedia.org/wiki/ ba dan-pengawas-pemilihan-umum , Diakses pada Tanggal 28 Maret 2019, Jam 10.00 WIB.
Umum belum dapat membandingkan jumlah pelanggaran secara administratif dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.  Keberadaan  Komisi
Pemilihan  Umum  dan  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum sebagai suatu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat diartikan bahwa keberhasilan penyelenggara Pemilihan  Umum  tidak  saja ditentukan  oleh  kemampuan Komisi Pemilihan Umum
saja  tetapi  juga  oleh  Badan
Pengawas  Pemilihan  Umum. Masing-masing tugas dan kewenangan  yang  dimiliki oleh kedua lembaga ini menunjukkan  dua  hal  yang melengkapi dan saling menguatkan demi terselenggaranya Pemilihan
Umum yang berkualitas.
Berdasarkan  uraian  di atas,  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  serta pengkajian  yang  berjudul “ Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan  Umum  Tahun 2019 Menurut Undang- Undang  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu)” untuk  melihat efektivitas  Badan  Pengawas Pemilhan Umum dalam konteks Hukum Tata Negara.

## B. Rumusan Masalah
Efektivitas  Badan  Pengawas
Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu)?
C. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penulisan ini  adalah  Metode  Penelitian Normatif-Empiris.  Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum
tertulis  dari  aspek  teori, sejarah,
filosofi, perbandingan,  struktur  dan komposisi, lingkup dan
materi, penjelasan umum dari pasal  demi  pasal,  formalitas dam kekuatan mengikat suatu Undang-Undang  tetapi  tidak mengikat  aspek  terapan  atau implementasinya. 8 Penelitian normatif    penelitian  yang dilakukan  dengan  mengkaji Peraturan Perudang- undangan  yang  berlaku  atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu,  Penelitian  normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu
penelitian yang objek kajiannya  adalah  dokumen peraturan perundang- undangan dan bahan pustaka. 9 Penelitian  Normatif mengkaji hukum tertulis yang bersifat  mengikat  dari  segala
8 Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2004, Halaman 101.
9 Soerjono  dan  H  Abdurahman, Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  Rineka Cipta, 2003, Halaman 56.
aspek  yang  kaitannya  dengan pokok bahasan yang diteliti.
Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku  anggota  masyarakat dalam hubungan hidup
bermasyarakat. 10 Metode penelitian  empiris  penelitian yang  dilakukan  dengan  cara sesuai dengan fakta dilapangan  dimana  dilakukan penulis  dalam  pengambilan data  dilakukan  dengan  cara survei,  observasi,  wawancara pada  pihak  yang  terkait  dan dokumentasi  data  yang  ada. Penelitian  empiris  mengkaji Efektivitas  Badan  Pengawas
Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Umum
tahun 2019.
D. PEMBAHASAN Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan  Umum  Tahun 2019 Menurut Undang-
10 Ibid , Halaman 155.
Undang  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu) Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan,  hasil  guna  atau menunjang  tujuan.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif adalah
sesuatu    yang  ada  efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya  suatu  Undang- Undang atau Peraturan. 11 Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan
dimana  dia  diperankan  untuk memantau. 12 Kata  efektivitas itu  sendiri  berasal  dari  kata efektif  yang  berarti  terjadi efek  terjadi  efek  atau  akibat yang  dikhendaki  dalam  suatu perbuatan.  Setiap  pekerjaan yang  efisien  berarti  efektif karena  di  lihat  dari  segi  hasil
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,2002, Balai Pustaka, Hal 284.
12 Ibid
tujuan  yang  hendak  di  capai atau dikhendaki dari perbuatan  itu.Pada  dasarnya efektivitas  merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas  adalah  pengukur dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Mengukur  efektivitas bukanlah  suatu  hal  yang sangat sederhana karena efektivitas  dapat  dikaji  dari berbagai  sudut  pandang  dan tergantung  pada  siapa  yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat di ukur dengan membandingkan antara
rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah di  wujudkan  namun  jika usaha  atau  hasil  pekerjaan dan tindakan  yang di lakukan tidak tepat sehingga menyebabkan  tujuan  tidak tercapai  atau  sasaran  yang  di harapkan  maka  hal  itu  di katakan  tidak  efektif.  Konsep
efektivitas merupakan konsep yang luas mencakup berbagai faktor  di  dalam  maupun  di luar. 13 Efektivitas  merupakan hubungan  antara  output  dan tujuan semakin besar kontribusi  output  terhadap pencapaian tujuan maka semakin  efektif  organisasi,
program atau kegiatan. 14 Efektivitas adalah kemampuan  untuk  memilih tujuan-tujuan  atau  sasaran- sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu
efektivitas    menunjuk  pada kaitan  antara  output  atau  apa yang sudah di capai atau hasil yang  sesungguhnya  di  capai dengan  tujuan  atau  apa  yang sudah  di  tetapkan  dalam rencana  atau  hasil  yang  di harapkan.  Sesuatu  di  katakan efektif  jika  output  yang  di hasilkan bisa memenuhi
tujuan  yang  di  harapkan,
13 Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional , Bandung:Alfabeta,2013, Halaman 11. 14 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik , Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,2015, Halaman 86.
efektif  atau  tidaknya  suatu hukum  ditentukan  oleh  lima faktor yaitu:
1. Faktor  hukumnya sendiri  (Undang- Undang).
2. Faktor penegak
hukum yakni pihak-pihak  yang membentuk
maupun
menerapkan hukum.
3. Faktor  sarana  atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat yakni  lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan  yakni
sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa  manusia  di
dalam pergaulan hidup. 15 Pelanggaran pemilihan umum sudah marak terjadi diberbagai
daerah  pelanggaran  tersebut bervariasi mulai dari pelanggaran administrasi, politik  uang  dan  penggunaan fasilitas negara hingga perlibatan  birokrasi.  adapun Pelanggaran dalam Pemilihan Umum  di  Provinsi  Bengkulu salah seorang Calon Legislatif (caleg) DPRD Provinsi Bengkulu melanggar Undang-Undang dan Peraturan  Komisi  Pemilihan
Umum  tentang  pencalonan anggota  DPR  Provinsi  dan DPR  Kabupaten/Kota  yaitu
Nuzuludin  S.E  caleg  anggota DPRD  Provinsi  Bengkulu Periode 2019-2014 Partai Gerindra Nomor urut 4 Dapil
3 Singaran Pati Gading Cempaka Kota Bengkulu 15 Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum , Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2008, Halaman 8.
yang diduga melanggar
Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  Pasal  240  Ayat (1) huruf k dan m Junto Pasal 7  ayat  (1)  huruf  o  Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 20  Tahun 2018. Informasi yang didapat Nuzuludin S.E diketahui sebagai Sekretaris Badan Musyawarah  Adat  (BMA) Provinsi  Bengkulu  periode 2018-2023  dia  dilantik  oleh Plt Gubernur Provinsi
Bengkulu  Pada  Hari  Selasa
Tanggal  06  November  2018.
Pada  bulan  Juni  2019  dari Investigasi atas Informasi awal  tersebut  oleh  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum Kota Bengkulu dijadikan temuan. 16 Meskipun
telah dilakukan  penindakan  secara responsif  dengan  pencabutan alat  peraga  namun  tidak adanya  sanksi  tegas  bagi caleg  yang  melanggar  karena tidak  menimbulkan  efek  jera
16 BENGKULUNEWS, di akses pada tanggal 01 Oktober 2019, Jam 05.10 WIB
bagi yang melanggar. 17 Acuan  dasar  untuk  menilai bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum belum mampu melaksanakan pengawasan  secara  efektif dan  juga  belum  bisa  secara maksimal melakukan penindakan atas  pelanggaran- pelanggaran yang terjadi
selama masa pemilihan
umum  berlangsung.  Belum maksimalnya pengawasan dan  penindakan  pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas  Pemilihan  Umum dikhawatirkan akan mempunyai  dampak  yang buruk sebagai lembaga penyelenggara dan juga
pengawas  Pemilihan  Umum. Ketidakefektivitasan  kinerja Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  akan  mempengharui hasil Pemilihan Umum sehingga  pemilihan  Umum yang demokratis tidak tercapai oleh kendala-kendala yang  dihadapi  oleh  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum
17 Ibid , Halaman 77
dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menjadi catatan penting untuk
diperbaiki. Untuk melaporkan kasus  pelanggaran  Pemilihan Umum  waktunya  hanya  7
hari  sejak  dilaporkan  perkara harus telah rampung diselidiki  dalam  waktu  14 hari. Singkatnya waktu
penanganan  ini  yang  diduga akan  membuat  penegakan hukum pemilihan Umum menjadi  tak  efektif.  Kasus pelanggaran dalam pemililhan Umum dinilai sebagai salah satu
permasalahan serius yang harus  segera  dicarikan  solusi. Oleh karena itu Badan Pengawas  Pemilihan  Umum sebagai pemangku kepentingan utama dalam penegakan hukum dalam pelanggaran pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum dilihat kinerjanya dalam menanggani pelanggaran Pemilihan
Umum  yang  dianggap  belum maksimal pengawasannya. Sebab sejauh ini Badan
Pengawas  Pemilihan  Umum masih terjebak pada pemahaman perbuatan pelanggaran  hukum  dalam arti sempit. Pelanggaran
hukum dalam Pemilihan
Umum  2019  hanya  dipahami sebagai  pelanggaran  Norma Undang-Undang Pemilihan Umum. Banyaknya pelanggaran yang terjadi banyaknya  dan    pelanggaran- pelanggaran yang tidak ditindak  lanjuti  dengan  tegas tidak dibuktikan secara
mendalam  dan  bahkan  tidak ada sanksi  yang tegas kepada yang  melakukan  pelanggaran dalam  Peraturan.    Undang- Undang  Pemilihan  Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum memperkuat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan  hukum  Pemilihan Umum.  Namun  sekarang  ini masih terkendala teknis dalam
mendukung
optimalisasi  kinerja  penegak hukum  Pemilihan  Umum. Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  harus  lebih  aktif dalam  menyoroti  informasi publik dan komunikasi politik yang diduga unsur pelanggaran Pemilihan Umum. Berdasarkan  Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal  492,  peserta  pemilihan umum  yang  berkampanye diluar  jadwal  resmi  bisa dikenakan denda dan dipenjara. Berikut bunyi
pasalnya:
“Setiap  orang
yang dengan sengaja melakukan kampanye
pemilu  diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU  Provinsi dan KPU
Kabupaten/Ko ta  untuk  setiap peserta  pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276  ayat  (2) dipidana dengan penjara  pidana kurungan paling  lama  1 (satu) tahun dan denda paling  banyak Rp 12.000.000.00 (dua  belas  juta rupiah)”. Sanksi Keberpihakan Aparatur Sipil Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum Setiap  Aparatur  Sipil Negara (ASN) dilarang menunjukkan keberpihakan kepada  salah  satu  calon peserta pemilihan umum.
Pelanggaran  terhadap  aturan
ini bisa berujung pada
hukuman  denda  atau  penjara. Hal  ini  diantaranya  diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 490:
“Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan
sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan  yang menguntungka n atau merugikan salah satu peserta  pemilu dalam masa
kampanye, dipidana dengan  pidana penjara  paling lama  1  (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.00
(dua  belas  juta rupiah)”.
Sanksi Adu Domba Dalam Kampanye Pemilihan Umum Setiap peserta pemilihan  umum  dan  tim kampanye dilarang menghasut,  mengadu  domba ataupun melakukan kekerasan kepada pihak-pihak lain.
Hukumannya bisa dilihat
dalam  pasal  Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 532:
“Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280  ayat  (2) dipidana dengan  pidana kurungan paling  lam  2 (dua) tahun dan denda paling  banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

## Sanksi  Pelanggaran  Alat  Peraga Kampanye
Badan Pengawas Pemilihan Umum dinilai dalam  memberikan  sanksi pelanggaran alat peraga
kampanye  (APK)  tidak  tegas karena aturan yang ada mempersempit  gerak  partai kondisi  ini  membuat  peserta pemilihan umum terus mencari celah yang menyebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran alat peraga  kampanye  (APK)  itu tidak tegas karena sebenarnya domain  pembuat  Undang- Undang  selama  ini  sanksi mengenai  pelanggaran  alat
peraga kampanye (APK) hanya berupa penurunan saja.
Ketika  hari  ini  alat peraga  kampanye  diturunkan besok akan muncul lagi kalau alat  peraga  kampanye  (APK) hanya  diturunkan  seharusnya diberikan  sanksi  lain  seperti jika sudah tiga kali melanggar peserta  pemilihan  umum  bisa didiskualifikasi  kalau  sudah diancam  seperti  itu.  Peserta pemilihan umum berpikir dan takut  untuk  mengulangginya lagi tetapi sanksinya itu harus jelas  dan  harus  dicantumkan terdahulu  didalam  Undang- Undang. Dimana pemasangan alat  peraga  kampanye  (APK) dan  lain-lainnya  diatur  di dalam Peraturan KPU Nomor
1  Tahun  2013  Jo  PKPU Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kampanye. Sanksi Kampanye Pemilihan Umum Di Tempat Ibadah
Kampanye  pemilihan umum  tidak  boleh  dilakukan di  tempat  ibadah,  tempat pendidikan  dan  juga  fasilitas pemerintah.
Pelanggaran terhadap  aturan  ini  akan dianggap  tindak  pidana  dan diancam sanksi kurungan paling  lama  2  (dua)  tahun. Seperti  tertulis  di  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal  521:“Setiap  pelaksana, peserta dan\atau tim kampanye pemilu dengan sengaja  melanggar  larangan pelaksanaan
kampanye pemilu  pidana  penjara  paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.

## 24.000.000”.
Sanksi  Pelanggaran Pidana  Sanksi Politik  Uang  Dalam  Kampanye Pmilihan Umum
Para  pelaku  politik
uang dalam kampanye
pemilihan  umum  diancam dengan  hukuman  kurungan paling  lama  dua  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp.
24.000.000.  di  luar  itu  ada lagi hukuman tambahan
berupa  sanksi  administratif seperti di atur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 286: 1. Pasangan
calon, calon anggota  DPR, DPD,  DPRD
Provinsi,
DPRD
Kabupaten/Ko
ta pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain yang mempengaruh i penyelenggara pemilu
dan/atau pemilih.
2. Pasangan calon serta calon  anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi  dan
DPRD Kabupaten\Ko ta yang terbukti
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dieknai  sanksi administratif pembatalan sebagaimana pasangan
calon serta calon  anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi  dan
DPRD
Kabupaten/Ko
ta oleh KPU.

## E. PENUTUP KESIMPULAN
Acuan  dasar  untuk menilai bahwa Badan Pengawas  Pemilihan  Umum belum  mampu  melaksanakan pengawasan  secara  efektif dan  juga  belum  bisa  secara maksimal melakukan penindakan atas pelanggaran- pelanggaran yang terjadi
selama masa pemilihan
umum  berlangsung.  Belum maksimalnya pengawasan dan  penindakan  pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas  Pemilihan  Umum dikhawatirkan akan mempunyai  dampak  yang buruk sebagai lembaga penyelenggara dan juga
pengawas  Pemilihan  Umum.
Ketidakefektivitasan  kinerja
Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  akan  mempengharui hasil Pemilihan Umum sehingga  pemilihan  Umum yang demokratis tidak
tercapai oleh kendala-kendala
yang  dihadapi  oleh  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menjadi catatan penting untuk diperbaiki,  untuk  melaporkan kasus  pelanggaran  Pemilihan Umum  waktunya  hanya  7 hari  sejak  dilaporkan  perkara harus telah rampung
diselidiki  dalam  waktu  14 hari. Singkatnya waktu
penanganan  ini  yang  diduga akan  membuat  penegakan hukum pemilihan Umum menjadi tak efektif.
F. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adi  Sulistiyono, Negara  Hukum
Kekuasaan Konsep Dan Paradigma Moral , Surakarta:LPP UNS

## UNS
Press, 2008.
C.S.T  Kansil  Dan  Christine  S.T Kansil, Hukum  Tata  Negara Republik Indonesia , Jakarta:PT Rineka Cipta, 2000.
Cambel  J.P, Efektivitas  Hukum , Bandung:CV Ramadja Karya 1989.
Djoko  Prakoso, Tindak  Pidana
Pemilu , Jakarta:CV.Rajawali, 1987.
Donni  Juni  Priansa  dan  Agus Gamida, Manajemen Perkantoran  Efektif , Efisien Dan Propesional ,
Bandung:Alfabeta, 2013.
E. Utrecht, Pengantar Hukum
Administrasi Negara , Jakarta:Ichtiar Baru, 1985. Indrati Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan Jenis
Dan  Fungsi  Serta  Materi
Muatan ,  Yogyakarta:Kanisius,
2007.
Janedjri  M.Gaffar, Hukum  Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi , Jakarta:Konpress, 2013.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Dasar  1945  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Jurnal:
Anis Ibrahim, Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Dari Masa Ke Masa , Jurnal  Hukum  Argumentum, Vol.8 No.2, Juni 2009. Ateng Syarifudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara  Yang Bersih Dan Bertanggungjawab ,  Jurnal  Pro
Justisia  Edisi  IV,  Bandung
Universitas Parahyagan, 2000.
Internet:
http:///id.m.wikipedia.org/wiki/Bada n-Pengawas-Pemilihan-Umum, Diakses  Pada  Tanggal  28  Maret 2019, Jam 10.00 WIB.
http:///seputarpengertian.Blogspot.co m,  Diakses  Pada  Tanggal  5  April 2019, Jam 11.00 WIB.
http:///www.bawaslu.go.id/PDF, diakses  pada  tanggal  17  maret  2019, jam 16.20 WIB.