## Effectiveness Criminal Punishment Prison
Narcotics Users For Children
By : Dwi Putri Melati
Dosen Tetap Fakultas Hukum USBRJ

## ABSTRACT
Drug abuse conducted by Children, as drug users who should be considered victims under law  No.  35  of  2009  on  narcoticsand  Law  No.  11  Year  2012  on  Child  Criminal  Justice System  Issues  of  effectiveness  of  sentences  for  child  drug  users.  Approach  the  problem using a normative approach. Imposition of sanctions against children as drug users should be  based  on  the  consideration  that  a  positive  impact  on  children,  where  children  are  the victims  of  drug  abuse  making  it  mandatory  to  undergo  rehabilitation  and  Crime  for children should be the last Need for increased professionalism of law enforcement officers, particularly Judges, prosecutors and police in the case of children , Sanctions to the child pay  attention  to  the  physical,  psychological  and  sociological  child  sanctions  against Children do as a last  resort,  parents  and the  community should be more  concerned  about the environment.
Keywords: abuse, users, narcotics, children

## Pendahuluan
Anak  merupakan  karunia  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  generasi    penerus  bangsa. Di  era  perkembangan  zaman  saat  ini, yang semakin meningkatnya perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  sangat  mempengaruhi  tingkat kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kita temukan  tindak  pidana    yang  berkaitan dengan anak-anak menyangkut narkotika. Sebagaimana kita ketahui bahwa narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan  dan  pelayanan  kesehatan, namun bila disalahgunakan atau
digunakan  tidak  sesuai  dengan  standar pengobatan,  terlebih  jika  disertai  dengan
peredaran  narkotika  secara  gelap  akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat,  khususnya  generasi  muda seperti anak-anak.
Perbuatan  melanggar  hukum  akhirnya dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus  pada  perbuatan  kriminal  yang membutuhkan  penanganan  hukum  secara serius. 42 Akibat  kanakalan  anak  itu  maka harapan  bangsa  untuk  memiliki  generasi penerus  yang  berkualitas  pun  terhambat.
42 Soedarto. Hukum  Pidana  dan  Perkembangan Masyarakat .  Sinar  Baru.  Bandung.  1983.  hlm. 32
Proses  pencarian  jati  diri  seorang  anak tidak  sedikit  yang  cenderung  membawa anak  itu  pada  hal-hal  yang  negatif  yang dapat merugikan dirinya sendiri.
Penyimpangan  perilaku  atau  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh anak  dapat  disebabkan  oleh  beberapa faktor:
a. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan
b. Adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi
c. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
d. Perubahan gaya dan cara hidup orang tua.
Kesemua  faktor-faktor  di  atas  telah membawa perubahan sosial yang mendasar  dalamkehidupan  masyarakat dan  ini  akan  sangat  berpengaruh  pada perilaku si anak. 43
Pada saat ini di  Indonesia berlaku sistem pemidanaan  yang  mengacu  pada  sifat pemidanaannya  saja  seolah  memberikan pembalasan kepada anak nakal yang telah melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan efek lain yang mempengaruhi perkembangan psikis seorang  anak  dan  tidak  memperhatikan bagaimana  dapat  merubah  si  anak
2 Shanti  Beliyana. Wanita  dan  Anak  di  Mata Hukum . Liberty. Jakarta.  1995. hlm. 107
tersebut  menjadi  lebih  baik.  Penerapan suatu  sistem  pemidanaan  yang  tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya  saja  namun  lebih  kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa  dirubah  perilakunya  menjadi  lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan  sanksi  badan  atau  penjara sangat jarang kita temui di indonesia.
Pada prakteknya sistem pemidanaan yang digunakan  selama  ini  adalah  upaya penanggulangan  kejahatan  yang    hanya melihat  upaya  pencegahan  tersebut  dari segi  individu/personalnya  saja.  Padahal dalam  menangani  masalah  anak  ini  tidak hanya dilihat dari penanggulangan individu  si  anak  saja  melainkan  dilihat dari  banyak  faktor,  salah  satunya  adalah membuat  bagaimana  si  anak  tidak  lagi mengulangi  perbuatannya  namun  juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak.
Anak  yang  bermasalah  dengan  hukum sebagai  pelaku  maupun  korban  dalam suatu  perbuatan  tindak  pidana  dan  juga suatu pelanggaran sangat memprihatinkan.  Jaminan  perlindungan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana sudah terjabarkan dalam peraturan perundangan di Indonesia, yakni Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
Sistem  Peradilan  Anak  yang  telah disahkan  dan  akan  diberlakukan  pada Tahun  2014  dan  Undang  –  Undang Nomor  23  Tahun  2002  mengenai Perlindungan Anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan  oleh  anak  sudah  sering  terjadi sehingga  sudah  sampai  pada  tingkatan yang  meresahkan  masyarakat.  Undang- Undang  No  35  Tahun  2009  merupakan Undang-Undang  terbaru  yang  mengatur mengenai narkotika, namun dalam hubungannya  terhadap  tindak  pidana anak  harus  diselaraskan  pada  Undang- Undang  No  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Anak  terkait  dalam upaya pengambilan putusan untuk menyelesaikan kasus tersebut.Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  diuraikan  diatas  penulis  tertarik untuk mengadakan membuat tulisan yang berjudul:  “Efektifitas  Penjatuhan  Pidana Penjara Bagi Anak Pengguna Narkoba”.

## Permasalahan
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang yang  telah  di  ungkapkan  di  atas,  maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini mengenai efektifitas
Penjatuhan  Pidana  Penjara  bagi  anak yang  masih  dibawah  umur  sebagai pengguna narkotika.

## Tinjauan Pustaka

## 1). Pidana dan Tindak Pidana Anak
Pidana  adalah  penderitaan  yang  sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan  perbuatan  yang  memenuhi syarat-syarat  tertentu. 44 Tindak  pidana adalah  perbuatan  yang  melanggar  aturan hukum  pidana  sebagaimana  ketentuan dalam  perundang-undangan.  Beberapa pendapat ahli tentang tindak pidana: 45
Simons  “Tindak  Pidana  adalah  kelakuan ( handeling ) yang diancam dengan pidana, yang  bersifat  melawan  hukum,  yang berhubungan  dengan  kesalahan  dan dilakukan  oleh  orang  yang  mampu bertanggungjawab”
Vos  “Tindak  Pidana  adalah  suatu kelakuan  manusia  diancam  pidana  oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan  yang  pada  umumnya  dilarang dengan ancaman pidana”.
Van  Hamel  “Tindak  pidana  adalah kelakuan  orang  yang  dirumuskan  dalam wet,  yang bersifat melawan hukum,  yang patut  dipidana  dan  dilakukan  dengan kesalahan”.
44 Tri  Andrisman. Hukum  Pidana Asas-Asas  Dan  Dasar  Aturan  Hukum Pidana Indonesia . UNILA. Bandar Lampung. 2007. hlm 8
45 Tri Andrisman. Ibid. Hal 81
Moeljatno  “Perbuatan  pidana  (tindak pidana-pen) adalah perbuatan yang dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum, larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi) yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Pidana anak-anak ( Kinderstraf ) adalah  pidana  bagi  anak-anak  yang melakukan  perbuatan  yang  bertentangan dengan  hukum  pidana  . 46 Sanksi  pidana terhadap  anak  yang  masih  berumur  8 (delapan)tahun  sampai  12  (dua  belas) tahun hanya dikenakan tindakan, tindakan yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya  kepada  Departemen
Sosial atau Organisasi
Sosial Kemasyarakatan  yang  bergerak  dibidang pendidikan,  pembinaan  dan  latihan  kerja untuk  dididik  dan  dibina.  Anak  yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan  pidana.  Perbedaan  perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial anak. 47

## 2) Pengertian Anak
46 Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 120
47 Wagiati Soetodjo. Hukum Pidana Anak . Refika Adiatama.
Bandung. 2006. hlm 29
Definisi  anak  menurut  UU  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak seseorang yang  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang masih dalam kandungan.
Anak dalam   UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,antaranya :
(1) Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum  adalah  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  anak  yang  menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
(2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum  yang  selanjutnya  disebut Anak  adalah  anak  yang  telah berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi belum  berumur  18  (delapan  belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
(3) Anak  yang  Menjadi  Korban  Tindak Pidana  yang  selanjutnya  disebut Anak  Korban  adalah  anak  yang belum  berumur  18  (delapan  belas) tahun  yang  mengalami  penderitaan fisik,  mental,  dan/atau  kerugian ekonomi  yang  disebabkan  oleh tindak pidana.
(4) Anak  yang  Menjadi  Saksi  Tindak Pidana  yang  selanjutnya  disebut Anak  Saksi  adalah  anak  yang  belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun
yang  dapat  memberikan  keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  tentang  suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

## 3) Pertanggungjawaban Pidana
Menurut  Roeslan  Saleh  bahwa  orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan  pidana  harus  memenuhi  tiga syarat: 48
1. dapat menginsyafi makna yang  perbuatannya ;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya  itu  tidak  dapat  dipandang patut dalam   pergaulan masyarakat ; 3.    mampu  untuk  mentukan  niat  atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  pendapat Roeslan  Saleh.  Menurut  Van  Hamel, kemampuan  bertanggungjawab  adalah suatu  keadaan  normalitas  psychis  dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:
48 Asmarawati,  Tina. Proses  peradilan pidana  terhdap  anak  yang  berhadapan dengan hukum. http://www.bantenhits.com/rumah -kata/opini/188-proses-peradilan-pidana- terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan- hukum.html . 2013.
a. Mampu  untuk  mengerti  nilai  dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
b. Mampu  untuk  menyadari  bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan- perbuatannya itu. 49
Penegakan  hukum  bukanlah  merupakan suatu  kegiatan  yang  berdiri  sendiri, melainkan  mempunyai  hubungan  timbal balik  yang  erat  dengan  masyarakatnya. Oleh karena itu. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri  yang  disebabkan  oleh  struktur masyarakatnya.    Struktur  masyarakat tersebut  merupakan  kendala,  baik  berupa penyediaan
sarana sosial yangmemungkinkan  penegakan  hukum dijalankan maupun
memberikan hambatan-hambatan  yang  menyebabkan penegakan  hukum  tidak  dapat  dijalankan dengan seksama. 50
49 Tri Andrisman. Op Cit. hlm. 108
50 Satjipto  Rahardjo. Penegakan  Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis . Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.hlm. 31

## 4) Pemidanaan
Sudarto  menyatakan  bahwa  perkataan pemidanaan   sinonim  dengan  istilah penghukuman.  Penghukuman  itu  sendiri berasal  dari  kata  “hukum”,  sehingga dapat  diartikan  sebagai  menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya  ( berechten ).  Menetapkan hukum  ini  sangat  luas  artinya,  tidak hanya  dalam    lapangan  hukum  pidana saja  tetapi  juga  bidang  hukum  lainnya. Oleh  karena  itu  istilah  tersebut  harus disempitkan  artinya,  yaitu  penghukuman dalam  perkara  pidana  yang  kerap  kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian  atau  penjatuhan  pidana  oleh hakim. 51
Menurut  Jan  Remmelink,  pemidanaan adalah  pengenaan  secara  sadar  dan matang  suatu  azab  oleh  penguasa  yang berwenang  kepada  pelaku  yang  bersalah melanggar suatu aturan hukum. 52

## 5) Pengguna Narkotika
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang Narkotika sebagai berikut: Pasal 54
51 Marlina. Hukum  Penitensier .  Refika Aditama.  Bandung.  2011. hlm. 33
52 Jan Remmelink. Hukum Pidana .
Gramedia  Pustaka  Utama.
Jakarta. 2003. hlm. 7
Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Pasal 103
(1) Hakim  yang  memeriksa  perkara pecandu narkotika dapat:
a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan  dan/atau  perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah
melakukan tindak pidana narkotika; atau b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan  dan/atau  perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut  tidak  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan  bagi  pecandu  narkotika sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  huruf  a,  diperhitungkan  sebagai masa menjalani hukuman.

## Metode Penelitian
Pendekatan masalah
dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif  (legal  research).  Pendekatan
yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang menelaah  hukum  sebagai  kaidah  yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif  atau  penelitian  hukum  tertulis. Pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan dengan  cara  melihat,  menelaah  hukum serta  hal  yang  bersifat  teoritis  yang menyangkut  asas-asas  hukum,  sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi  yang  berkenaan  dengan masalah  yang  akan  dibahas  di  dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Pada  pemberian  sanksi  berupa  pidana penjara  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  sesuai  dengan  yang ditentukan dalam peraturan hukum pidana,  kerap  dihubungkan  dengan  nilai- nilai  budaya  dalam  kehidupan  seperti batasan  usia  seorang  anak  untuk  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum pidana,  yang  juga  menjadi  acuan  bagi penegak  hukum  dalam  menegakkan hukum  terhadap  tindak  pidana  yang pelakunya seorang anak.
Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu : 53
53 Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam  Perspektif  Pembaharuan. UMM  Press. Malang. 2009. hlm. 225.
1.  Adanya  kemampuan  bertanggung jawab.
2.  Mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3.  Tidak  adanya  alasan  penghapus kesalahan (alasan pemaaf).
Anak  yang  melakukan  suatu  perbuatan pidana  sering  disebut  sebagai  kenakalan anak.  Kenyataannya  saat  ini  anak  nakal sering  melakukan  kenakalan  anak  yang berindikasi  merugikan  orang  lain,  bukan hanya  dirinya  sendiri,  melainkan  orang- orang  yang  ada  di  sekitarnya  menjadi terganggu atas perbuatan yang dilakukan. Kenakalan  anak  tersebut  mengancam kelangsungan masa depan bangsa, karena anak  adalah  unsur  generasi  penerus bangsa,  sehingga  apajadinya  bangsa  kita jika  anak-anak  cenderung  terjerumus pada kenakalan anak. Pentingnya perlindungan  dan  pengendalian  terhadap perilaku  anak  dari  perbuatan  yeng  dapat menyeretnya  dalam  suatu  lubang  yang merugikan  dirinya  sendiri,  keluarga, masyarakat maupun orang lain disekitarnya.
Perbuatan  menyimpang  yang  dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh beberapa  hal,  seperti  pergaulan  bebas, pembangunan  yang  pesat,  meningkatnya alat  komunikasi  dan  informasi  yang
semakin canggih, serta ilmu pengetahuan dan  teknologi,  juga  kurangnya  perhatian dari  orang  tua.  Selain  itu  penyimpangan perilaku anak bisa juga sebagai pengguna narkotika.  Pencandu  Narkotika  adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan  Narkotika  dan  dalam keadaan  ketergantungan  pada  narkotika, baik  secara  fisik  maupun  psikis  (PP Nomor 25 Tahun 2011).
Pecandu  narkotika  menurut  undang- undang  di  satu  sisi  merupakan  pelaku tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang- undang    narkotika  yang  mengatur mengenai  pidana  penjara  yang  diberikan kepada  para  pelaku  penyalahgunaan narkotika.    Kemudian,  di  sisi  lainnya dapat  dikatakan  bahwa  menurut  undang- undang  narkotika,  pecandu  narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan  dengan  adanya  ketentuan bahwa  terhadap  pecandu  narkotika  dapat dijatuhi  vonis  rehabilitasi.  Hal  ini  berarti undang-undang  di  satu  sisi  masih menganggap  pecandu  narkotika  sebagai pelaku  tindak  pidana,  dan  di  sisi  lain merupakan  korban  dari  penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.
Jika  dilihat  lebih  dalam  seharusnya pecandu narkotika patut dianggap sebagai korban dari kejahatan  yang dilakukannya
sendiri. Oleh sebab itu maka, yang paling tepat  hakim  menjatuhkan  vonis  dalam perkara pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan  vonis  rehabilitasi.  Sebab pecandu  narkotika  pada  hakikatnya merupakan  korban  dari  suatu  kejahatan yang  perlu  mendapatkan  pengobatan dan/atau  perawatan,  dan  oleh  karena  ia merupakan  pihak  yang  juga  mengalami kerugian  dari  suatu  kejahatan  yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika.
Diketahui  pada  kenyataannya,  hakim dalam    menangani  perkara  pecandu narkotika memiliki kesulitan untuk menentukan bahwa seseorang itu mengalami kecanduan/ketergantungan narkotika karena di dalam berkas perkara sering  kali  tidak  disertai  dengan  adanya alat  bukti  surat  yang  menyatakan  bahwa seseorang tersebut mengalami ketergantungan narkotika.
Jika  kita  melihat  ketentuan  dalam  Pasal 103  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 103
(1) Hakim  yang  memeriksa  perkara Pecandu Narkotika dapat:
a. memutus  untuk  memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan  dan/atau  perawatan melalui  rehabilitasi  jika  Pecandu
Narkotika tersebut terbukti
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan  dan/atau  perawatan melalui  rehabilitasi  jika  Pecandu Narkotika  tersebut  tidak  terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan  bagi  Pecandu  Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai  masa menjalani hukuman.
Hakim  harus  mempertimbangkan  dan member kesempatan pada pecandu narkotika  untuk  memperbaiki  diri  dan membebaskan  dirinya  dari  kecanduan narkotika,  hakim  dapat  memutuskan untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.  Begitu  pula,  apabila  pecandu narkotika  tidak  terbukti  bersalah  atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.
Pada  kasus  penyalahgunaan  narkotika, apabila  pelaku  tersebut  tidak  sengaja
menggunakan  Narkotika  karena  dibujuk, diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau diancam  untuk  menggunakan  narkotika, maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  54 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 ia merupakan korban dari penyalahgunaan  narkotika  yang  wajib menjalani  rehabilitasi.  Namun  pada implementasinya sanksi rehabilitasi belum diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yeng berlaku, masih banyak  pelaku  maupun  korban  narkotika yang  tidak  diberikan  perawatan  secara intensif sehingga pecandu pun sulit untuk diawasi  dan  rentan  terhadap  situasi- situasi yang justru menjerumuskan.
Pelaksanaannya sanksi pidana perampasan  kemerdekaan  tetap  menjadi posisi sentral dalam stelsel sanksi pidana, banyak  hakim  menggunakan  pidana penjara  sebagai  pidana  yang  dianggap paling  baik  dijatuhkan  terhadap  pelaku- pelaku kejahatan, meskipun dalam peraturan-peraturan terdapat pembaharuan  baru,  namun  hal  itu  tidak merubah  para  aparat  penegak  hukum dalam memberikan sanksi pidana  berupa penjara.  Kebanyakan  hakim  cenderung untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap  anak  walaupun  anak  tersebut baru  pertama  kalinya  melakukan  tindak pidana  dimana  hal  tersebut  dipandang
sebagai  usaha  untuk  menanggulangi kejahatan yang terjadi.
Pelaku penyalahgunaan narkotika
dilakukan  oleh  anak,  maka  anak  yang menjadi  pelaku  tindak  pidana  dapat diajukan  kesidang  pengadilan  jika  telah berumur  12  tahun  dan  belum  mencapai 18  tahun.  Anak  yang  belum  berusia  12 tahun  tidak  dapat  menjalani  proses pengadilan  karena  mempertimbangkan dan  memperhatikan  keadaan  sosiologis dan psikologisnya. Saat ini telah disahkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  yang mengatur mengenai batasan usia pertanggungjawaban  pidana  yaitu  12 tahun sampai 18 tahun serta batasan usia anak dapat dikenakan penahanan yaitu 14 tahun  sampai  18  tahun    seperti  yang dijelaskan  dalam  Pasal  32  Ayat  (2)  UU Sistem Peradilan Anak.
Anak  adalah  seseorang  yang  masih  labil, yang  mana  belum  memiliki  kestabilan dalam  berfikir  dan  bertindak,  mereka masih  sangat  butuh  perhatian  dari berbagai  pihak  terutama  orang  tua. Namun  tidak  jarang  anak  yang  terlepas dari pemantauan, mereka memiliki konflik yang berpengaruh terhadap keadaan  psikis  seorang  anak,    sehingga seringkali  menyebabkan  perkembangan
jiwa  anak  tersebut  menjadi  tidak  sehat yang  menyebabkan  seorang  anak  terlibat dalah suatu perbuatan tindak pidana.
Kemampuan  bertanggung  jawab  pidana dilihat  melalui  dua  cara,  yaitu  sebagai berikut : 54
a. Dengan  berdasarkan  dan  atau mengikuti  dari  rumusan  Pasal  44 Ayat (1) KUHP. Pasal 44 Ayat (1) KUHP  itu  sendiri,  yang  sifatnya berlaku  umum,  artinya  berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan.  Pasal  44  Ayat  (1) menentukan  dua  keadaan  jiwa yang  tidak  mampu  bertanggung jawab  atas  semua  perbuatannya (berwujud  tindak  pidana),  apabila tidak  terdapat  dua  keadaan  jiwa sebagaimana yang dinyatakan Pasal  44  Ayat  (1),  artinya  bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya,  atau  jiwanya tidak  terganggu  karena  penyakit, demikian  itulah  orang  mampu bertanggung jawab.
b. Dengan tidak menghubungkannya dengan  norma  Pasal  44  Ayat  (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang  yang
54 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada.  Jakarta. 2001.hal. 148.
mampu bertanggung jawab itu ada tiga  syarat  yang  harus  dipenuhi, yaitu :
1) Keadaan  jiwa  seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia
bebas  atau  mempunyai kemampuan dalam menentukan  kehendaknya terhadap perbuatan yang ia
(akan) lakukan
2) Keadaan  jiwa  orang  itu yang sedemikian rupa, sehingga  ia  mempunyai kemampuan  untuk  dapat mengerti  terhadap  nilai perbuatannya beserta akibatnya.
3) Keadaan  jiwa  orang  itu sedemikian  rupa  sehingga ia mampu untuk
menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang
(akan)  dilakukannya  itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan
yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh
masyarakat  maupun  tata susila.
Penegakan  hukum  merupakan  salah  satu usaha  untuk  mencapai  atau  menciptakan tata  tertib,  keamanan  dan  ketentraman
dalam  masyarakat  baik  itu  merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan  atau  penindakan  setelah terjadinya  pelanggaran  hukum,  dengan perkataan  lain  baik  secara  preventif maupun represif.
Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi  putusan  hakim  menurut Bambang  Sutiyoso  dan  Sri  Hastuti Puspitasari, yaitu: 55
1. Faktor  internal  adalah  segala sesuatu yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya  yang  datangnya dari  dalam  diri  hakim  itu  sendiri yaitu  yang  berkaitan  dengan Sumber  Daya  Manusia  (SDM), mulai dari rekrutmen/seleksi untuk  diAngkat  menjadi  hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim.
2. yang  berasal  dari  luar  diri  hakim, antara lain:
a. Peraturan perundang-undangan.
55 Antonius  Sudirman, Hati  Nurani  Hakim  Dan Putusannya:  Suatu  Pendekatan Dari  Perspektif  Ilmu  Hukum Perilaku
(Behavioral Jurisprudensi)  Kasus  Hakim Bismar Siregar. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
2007.hlm. 92-93
b.  Adanya  intervensi  terhadap proses peradilan.
c. Hubungan hakim dengan penegak hukum lain.
d. Adanya berbagai tekanan.
e. Faktor kesadaran hukum, dan f. Faktor sistem pemerintahan.
Sesuai dengan teori keseimbangan bahwa salah  satu  aspek  yang  terkait  dalam peranan  hakim  dalam  peradilan  pidana adalah  terkait  dengan  jenis-jenis  pidana yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak  , untuk  itu  hakim  dalam  memutus  perkara pidana  anak  perlu  mengetahui  faktor- faktor yang melatarbelakanginya termasuh  masa  lalu  sianak,  sehingga dalam  hal  ini  hakim  harus  benar-benar bijaksana  dalam  bertindak  untuk  itu dibutuhkan  pengetahuan  yang  luas  dan mendalam  bagi  seorang  hakim  agar putusan yang dijatuhkan dapat mecerminkan  keadilan,  terhindar  dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak. 56
Hakim  harus  benar-benar  memberikan putusan  yang  adil  dalam  memberikan
56 Madhe Sadhi Astuti. Peran Hakim Dalam Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak . Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNIBRAW. Malang. 1998. Hlm. 4
putusan  yang  pelakunya  adalah  seorang anak,  karena  putusan  yang  dijatuhkan kepada  seorang  anak  akan  sangat berpengaruh  terhadap  kehidupan  anak tersebut,  yang  dapat  menjadi  peranan penting  untuk  menuntun  anak  tersebut kepada  masa  depan  yang  lebih  baik menjadi seseorang yang bertanggungjawab.
Hakim juga menggunakan teori pendekatan  keilmuan  bahwa  pidana penjara merupakan bagian dari penegakan  hukum  pidana  terhadap  anak sebagai  konsekwensi  atas  tindak  pidana yang  dilakukan  dan  dalam  penjatuhan putusan  pidana  penjara  sepenuhnya menjadi  kewenangan  hakim.  Adapun yang  menjadi  dasar-dasar  pertimbangan bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana penjara terhadap anak adalah : 57
1. Anak  tersebut  melakukan  tindak pidana lebih dari satu kali
2. Anak  tersebut  melakukan  suatu tindak  pidana  yang  tergolong  dalam kejahatan berat
3. Dipandang  bahwa  anak  tersebut sudah  tidak  dapat  diperbaiki  lagi dengan upaya lainnya
4. Anak tersebut membahayakan masyarakat.
57 Madhe Sadhi Astuti. Op Cit . hlm. 117
Bertolak dari berbagai pandangan tentang dampak  negatif  akibat  penerapan  pidana dapat  dikemukakan  beberapa  simpulan sebagai berikut: 58
1.        Penerapan  pidana  bagi  anak  akan menimbulkan  berbagai  dampak negatif  yang  justru  akan  menjadi faktor kriminogen. Dengan
demikian, maka penggunaan
hukum  pidana  sebagai  sarana penanggulangan  penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  oleh anak justru menimbulkan implikasi  yuridis  yang  sangat serius.  Kegagalan  memberikan perlindungan  kepada  anak  dari kemungkinan  menjadi  residivis juga  menjadi  harga  yang  sangat mahal bagi masyarakat,
mengingat anak hakikatnya merupakan generasi penerus bangsa  yang  akan  meneruskan estafet  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
2.        Penerapan  pidana  bagi  anak  juga
akan  menjadi  faktor  viktimogen yang juga sangat
58 Kurniawan  Tri  Wibowo, Kebijakan  Hukum Pidana  Terhadap  Anak  Yang  Terjerat  Narkoba , http://kurniawanlawfirm.blogspot.co.id/2012/02/k ebijakan-hukum-pidana-terhadap-anak.html , 5/8/2016.
berpeluangmenempatkan anak dalam  penderitaan  yang  panjang akibat pengalamannyadalam proses pemeriksaan peradilan,
lebih-lebih dalam hal profesionalismeaparat penegak hukum  terhadap  anak  masih sangat memprihatinkan.Dalam kondisi  yang demikian, terjadinya viktimisasi  korban  dalam  proses peradilan (anak) yang lazim disebut sebagai viktimisasi struktural  tak  dapat  dihindarkan. Secara  teoritis,  bertolak  dari berbagai  teori  tentang  tujuan pemidanaan,  dapat  disimpulkan, bahwa esensi dari tujuan pemidanaan  hakikatnya  adalah untuk  memberikan  pembinaan. Pandangan  umum  tentang  tujuan pemidanaan  tersebut  juga  dapat direduksi berkaitan dengan penerapan  pidana  terhadap  anak. Artinya,  tujuan  penerapan  pidana bagi  anak  tidak  lain  adalah  untuk memberikan  pembinaan  kepada anak itu sendiri. Untuk kebutuhan tersebut  di  bawah  ini  akan dikemukakan adanya dampak negatif penerapan pidana terhadap anak mempunyai pengaruh
terhadap pembinaan anak, meliputi:
a.   Dehumanisasi
Yaitu proses pengasingan  yang dilakukan oleh masyarakat
terhadap  mantan  narapidana
(anak). Dehumanisasi hakikatnya merupakan penolakan  terhadap  kehadiran seorang  mantan  narapidana baik  secara  psikis  maupun secara sosiologis. Dengan demikian,  dehumanisasi  akan menempatkan  mereka  dalam keterasingan terhadap
lingkungannya.
b.    Stigmatisasi
Stigmatisasi pada dasarnya merupakan  pemberian  label atau  cap  jahat  kepada  mereka yang pernah mengalami penerapan  pidana  khususnya pidana
perampasan kemerdekaan.  Dalam  konteks masyarakat,  stigmatisasi  tidak dapat  dihindarkan,  mengingat kultur  masyarakat  yang  tidak begitu bersahabat dengan mantan narapidana.
Stigmatisasi  oleh  masyarakat justru seringkali menjadi social punishment yang  jauh  lebih berat  ketimbang  pidana  yang diberikan oleh lembaga
pengadilan,  sebab  stigmatisasi
biasanya  berlangsung  dalam waktu yang cukup lama, bahkan seumur hidupnya.
Apabila  seorang  anak  divonis  bersalah dan diberikan pidana penjara oleh hakim, namun  anak  tetap  berhak  mendapatkan penjaminan dan perlindungan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  37
Konvensi
Hak-hak Anak, yang menerangkan bahwa negara-negara peserta akan menjamin bahwa:
a. Tak seorang anakpun boleh menjalani  siksaan  atau  perlakuan yang kejam, perlakuan atau pidana yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Pidana mati  dan  pidana  seumur  hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan  pembebasan  untuk kejahatan  yang  dilakukan  oleh anak.
b. Tidak  seorang  anakpun  dirampas kemerdekaannya  secara  tidak  sah atau sewenang-wenang.
Penangkapan, penahanan atau pengpidana  seorang  anak  harus sesuai  dengan  hukum  dan  akan diterapkan  sebagai  upaya  terakhir dan  untuk  jangka  waktu  yang paling pendek.
c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan
diperlakukan  secara  manusiawi dan dihormati martabat
kemanusiaannya. Khususnya,
setiap anak yang dirampas kemerdekaannya  akan  dipisahkan dari  orang-orang  dewasa  kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan  hal  ini  merupakan kepentingan  terbaik  dari  anak yang bersangkutan daan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan  keluarganya  melalui  surat menyurat atau kunjungan-
kunjungan,  aman  dalam  keadaan- keadaan khusus.

## Penutup

## A. Kesimpulan
Tindak  Pidana  yang  dilakukan  oleh  anak diatur  dalam  Undang-Undang  No  11 Tahun  2012    tentang    Sistem  Peradilan Anak  ,  dan  dalam  hal  penyalahgunaan narkotika  di  Negara  kita  diatur  dalam Undang-Undang    No    35    Tahun    2009 tentang    Narkotika.    Saat  penjatuhan putusan terhadap anak yang menggunakan  narkotika  atau  kecanduan narkotika haruslah berdasarkan padapertimbangan-pertimbangan    yang nantinya    akan    berdampak    positif terhadappelaku  anak tersebut. Pada kasus penyalahgunaan narkotika, apabila pelaku
tersebut  tidak  sengaja  menggunakan Narkotika  karena  dibujuk,  diperdaya, ditipu,  dipaksa,  dan/atau  diancam  untuk menggunakan  narkotika,  maka  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  54  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  ia merupakan  korban  dari  penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi. Apalagi hal ini terkait dengan anak sehingga Pidana Penjara seharusnya menjadi upaya terakhir.

## B. Saran
a. Perlunya ditingkatkan profesionalisme  aparat  penegak hukum,  khususnya Hakim,  jaksa dan Pihak kepolisian yang bertugas  menangani  masalah anak sebagai pengguna narkotika.
b. Perlunya    pemberian  sanksi kepada  anak  sebagai  korban dalam hal penyalahgunaan narkotika
dengan
memperhatikan  keadaan  fisik, psikologis dan sosiologis seorang  anak  yang  masih  di bawah  umur  dan  memberikan kemanfaatan  bagi kehidupan seorang  anak  yang  terjerumus dalam proses hukum pidana.
c. Perlunya pemberian sanksi terhadap Anak dilakukan
sebagai  upaya  terakhir  dengan menerapkan
undang-undang sistem peradilan pidana anak.
d. Orang  tua,  dan  Masyarakat  juga hendaknya  lebih  perduli  lagi terhadap  lingkungan  sekitarnya sebagai  upaya  untuk  menghalau peredaran narkoba disekitar lingkungan tempat tinggal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief  Barda  Nawawi  dan  Muladi.  1993.
Bunga  Rampai  Hukum  Pidana .
Alumni: Bandung.
Kansil,1999, Pengantar Hukum
Indonesia .  Karya  Sakti  Mandiri:
Jakarta.
Kama  Sudirja    Eddy  Djunaidi.1998.
Beberapa Pemidanaan Dan
Pengamatan  Narapidana ,  Raja
Grafindi Persada: Jakarta. Prakoso Djoko. 2003. Masalah
Pemberian  Pidana  Dalam  Teori
Dan  Praktek .  Aditama  Prakarsa: Jogjakarta.
R.  Soesilo.  1988. Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya .  Tiga  Serangkai:
Jakarta.
Samidjo.2005. Hukum  Pidana  Indonesia .
Yayasan Obor Indonesia:
Surabaya.
Sudarto.  1998. Kapita  Selekta  Hukum Pidana . Grafindo Raya: Jakarta.
SoerjonoSoekanto.
2005. Penelitian
Hukum  Normatif .  Raja  Garfindo
Persada: Jakarta.
W.  Kusuma  Mulyana.  1993. Kejahatan Dan Penyimpangan Dalam
Kajian  Kriminologi .  Toga  Mas:
Bandung.
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik  Indonesia  1995. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia .  Balai Pustaka: Jakrata.