## Perlakuan Balita Dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
Di Puskesmas Sukadana
Eko Saputro 1 , Ersa Tri Fitriasari 2
1 UPT Puskesmas Sukadana
2 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kalimantan Barat E-mail: ekoakang@gmail.com 1 , ersa3.dhobithoh@gmail.com 2
Article History:
Received: 15 Februari 2022 Revised: 24 Februari 2022 Accepted: 26 Februari 2022
Abstract: To  provide  standard  services  in  Public Health Center takes a commitment from the Head of the Public Health Center and the commitment of the doctors  as  a  motivator  for  nurses  and  midwives  in addition to being a supervisor and receiving referrals. The continuity of the implementation of IMCI services is  to  maintain  and  to  improve  the  quality  of  IMCI services  by  remaining  consistent  in  improving  the health  facilities  of  the  Public  Health  Center  so  that people who are far from the Public Helath Center can get  the  standard  IMCI  services  and  continue  to innovate  in  developing  utilization  by  developing human resources that are not only providing services to patients but also being able to realize the vision and mission  of  Public  Health  Center.  The  result  of  Poly IMCI  research  has  been  carried  out  have  several points:  1)  the  customer  comfort  factor  in  receiving services  by  making  several  changes  to  the  physical appearance  of  the  room,  2)  the  completeness  factor for  supporting  physical  examination  equipment (measuring height and body length, weighing infants and  toddlers,  measuring  upper  arm  circumference), and  3)  implementing  innovation  in  the  process  of recording  and  classifying  diseases  using  the  IMCI application.
Keywords: Corner,  Games, Innovation

## PENDAHULUAN
Manajemen  Terpadu  Balita  Sakit  yang  selanjutnya  disingkat  MTBS    adalah  suatu pendekatan  yang  terintegrasi/terpadu  dalam  tatalaksana    balita  sakit  dengan  fokus  kepada kesehatan  anak  berusia  0-59  bulan  secara    menyeluruh  di  unit  rawat  jalan  fasilitas  pelayanan kesehatan  dasar  (Kemenkes  RI,  2014).  Organisasi  Kesehatan  Dunia  atau World  Health Organization (WHO)  menyatakan  bahwa  MTBS  merupakan  pendekatan    terbaik  dalam menurunkan Angka Kematian Balita (AKB). Hal ini terbukti  terjadinya penurunan kematian balita yang sangat bermakna dari negara - negara yang menerapkan MTBS. Pada tahun 1990 kematian balita secara  global 15.6 juta dan menurun menjadi 6,6 juta di tahun 2012, walaupun  penurunan
tersebut tidak semata-mata karena MTBS, namun MTBS  merupakan pendekatan pelayanan balita sakit  yang  komprehensif  dan    terintegrasi  terhadap  penyebab  utama  kematian  yang  banyak dijumpai  seperti pneumonia, diare, campak, malaria atau kombinasi penyakit  tersebut dan sering dilatar belakangi oleh masalah gizi (Kemenkes RI,  2019).
Kendala utama penerapan MTBS adalah lemahnya manajemen  menerapan dan kurangnya supervisi dari Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota. Penerapan MTBS diawali dari komitmen Kepala Puskesmas untuk memberikan pelayanan sesuai standar dan komitmen  dokter Puskesmas sebagai motivator perawat dan bidan selain sebagai  supervisor dan menerima rujukan. Penerapan MTBS menekankan  pada    tiga  komponen  yaitu  1)  memperkuat  sistem  pelayanan  kesehatan  agar penanganan  balita  sakit  lebih  efektif,  2)  meningkatkan  kualitas  pelayanan    MTBS,  serta  3) meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam hal  perawatan balita sakit, deteksi dini, dan pertolongan segera ke tenaga  kesehatan (Kemenkes RI, 2019) Manajemen Terpadu Balita Sakit termasuk pelayanan standar yang termuat dalam Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan  anak dan masuk dalam Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota. Hal  tersebut juga ditegaskan  didalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik    Indonesia  Nomor  43  Tahun  2016 tentang Standar Pelayanan Minimal  Bidang Kesehatan yang menyatakan bahwa capaian kinerja Pemerintah    Daerah  Kabupaten/Kota  dalam  pelayanan  kesehatan  balita  usia  0-59  bulan    sesuai standar adalah 100 persen (Kemenkes RI, 2016). Maka dari itu  dengan penerapan MTBS  yang baik diharapkan terjadi peningkatan  penemuan kasus dan semakin banyak kesakitan dan kematian balita yang  dapat dicegah sejak awal.
Pusat  Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas)  adalah  unit  yang    bertanggung  jawab  dalam melaksanakan pelayanan MTBS. Kasus  kematian bayi di Puskesmas Sukadana pada tiga tahun terakhir  yaitu  tahun    2018,  2019  dan  2020  berturut-turut  adalah  5  orang,  6  orang  dan  4  orang. Banyak faktor penyebab kematian bayi/balita secara umum adalah tingkat  kesakitan dan status gizi.  Kabupaten  Kayong  Utara  merupakan  satu  dari    200  Kabupaten/Kota  Lokus  penelitian penurunan  angka  kematian  bayi  yang    ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui  Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/MENKES/319/2020  tentang  Lokus  Penelitian Penurunan  Angka  Kematian  Ibu  dan  Angka  Kematian  Bayi.  Target  Kinerja    Dinas  Kesehatan Kabupaten Kayong Utara tahun 2020 adalah AKB tidak  lebih dari 20 per 1000 kelahiran hidup, dengan  capaian  pada  tahun  2020    adalah  24  kematian,  sehingga  penerapan  MTBS  yang  baik diharapkan  akan    berkontribusi  dalam  menurunkan  AKB  tersebut.  Berdasarkan  pengamatan peneliti  di  Puskesmas  Sukadana,  pelayanan  MTBS  masih    belum  optimal  dilakukan  karena kurangnya  persiapan  faktor  pendukung    penerapan  pelayanan  MTBS.  Hal  ini  sejalan  dengan Pedoman  Penerapan    Pelayanan  MTBS  yang  menyatakan  bahwa  agar  MTBS  berjalan  optimal maka diperlukan persiapan penerapan MTBS di Puskesmas  seperti persiapan sumber daya manusia (SDM), persiapan faktor  pendukung pelayanan, dan penyesuaian alur pelayanan (Kemenkes RI, 2019).
Berdasarkan uraian di atas peneliti memiliki peran dalam menyelesaikan  masalah tersebut dengan meningkatkan mutu pelayanan dapat  ditingkatkan secara bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagai pelaksana  kebijakan publik, pelayan publik. Untuk tujuan penelitian dalam rangka  meningkatkan    kualitas  pelayanan  kesehatan  khususnya  pelayanan  MTBS  di  Puskesmas
Sukadana  dan    bagaimana  mengoptimalkan  dan  pendukung  pelayanan  MTBS  di  Puskesmas Sukadana.  Manfaat  dari  penelitian  ini  bagi  peneliti  adalah  dapat  membiasakan  diri    terhadap perubahan-perubahan teknologi yang mendukung kemajuan dalam bidang kesehatan, seperti dalam penggunaan aplikasi MTBS yang memudahkan dalam pencatatan, penentuan klasifikasi penyakit dan tindakan/pengobatan yang harus dilakukan.

## LANDASAN TEORI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014  Puskesmas mempunyai tugas  melaksanakan  kebijakan  kesehatan  untuk    mencapai  tujuan  pembangunan  kesehatan  di wilayah kerjanya dalam  rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Dalam melaksanakan tugas  tersebut,  puskesmas  menyelenggarakan  upaya  kesehatan    masyarakat  (UKM)  dan  upaya kesehatan  perorangan  (UKP)  di  willayah    kerjanya.  Dalam  menjalanakan  pelayanan  ada  etika publik dan ukuran  yang  harus ditaati oleh  pemberi  layanan  yang biasa dikenal  dengan standar layanan publik.  Standar pelayanan publik meliputi: 1) prosedur pelayanan, 2) waktu  penyelesaian. 3)  biaya  pelayanan,  4)  produk  pelayanan,  5)  sarana  dan    prasarana,  dan  6)  kompetensi  petugas pemberi  pelayanan.  Selain  itu,    terdapat  faktor  yang  menjadi  pendukung  dalam  mewujudkan pelayanan    prima,  yakni  kesadaran,  aturan,  organisasi-organisasi  publik,    pendapatan  dan kesejahteraan, kemampuan dan ketrampilan pegawai  serta sarana dan prasarana yang memadai (Rohman dan Larasati,  2020). Untuk etika publik merupakan refleksi atas standar/ norma yang menentukan baik/ buruk, benar/ salah tindakan keputusan, perilaku untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam menjalankan program dan kegiatan maka etika juga dipandang sebagai karakter atau etos individu/kelompok berdasarkan nilai-nilai  dan  norma-norma  luhur (Dhahri et  al ,  2017).  Ricocur  (1990)  mendefinisikan  etika sebagai  tujuan hidup  yang  baik  bersama  dan  untuk  orang  lain  di  dalam  institusi  yang  adil (Mannuhung  dan  Tenrigau,  2018),  dalam  pengelolaan  program-program  strategis  dilaksanakan berdasarkan  prinsip  kebersamaan,  toleransi  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  (Fitriasari  et.al., 2019).
Penyebab  yang  menjadi  prioritas  dari  penelitian  ini  adalah  kurangnya  persiapan  faktor pendukung    pelayanan  MTBS.  Faktor  prioritas  yang  dipilih  berhubungan  dengan  isu    aktual mengenai  belum  optimalnya  pelayanan  MTBS  di  Puskesmas    Sukadana.  Pertimbangan  dari faktor/aspek  adalah  untuk    mempermudah  penerapan  pelayanan  MTBS  sesuai  pedoman  yang sudah    ada.  Dari  hasil  fakta  dilapangan  bahwa  pelayanan  yang  diterima  tidak  sesuai  pedoman, sehingga  kurang  memberikan  manfaat  bagi  kesehatan  masyarakat    khususnya  balita  hal  ini berdampak  menurunkan  mutu  pelayanan  dan  tidak  maksimal    dalam  upaya  mencapai  visi  misi Puskesmas  Sukadana  dan  untuk  pencapaian  mutu  kualitas  pelayanan  dimana  mutu  merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu dan etika menjadi salah  satu  alat  vital  untuk  mempertahankan  keberlanjutan  organisasi  dan  menjaga  kredibilitas institusi (Dhahri et al, 2017), Ricocur (1990) mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil (Mannuhung dan Tenrigau, 2018).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  observasional  analitik  dengan  desain  studi  kasus. Sampel  kasus  adalah  balita.  Pengambilan  sampel  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan teknik simple random sampling berdasarkan kriteria inklusi. Jenis data yang dikumpulkan adalah data  primer  dan  data  sekunder  sebagai  penunjang.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara
menggunakan kuesioner kepada ibu balita. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Sukadana Kabupaten Kayong Utara.  Analisis data dilakukan untuk melihat kualitas mutu layanan publik dan sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Peayanan Publik, antara lain keprofesionalan, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, partisipatif, akuntabilitas, dan kemudahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  rangka  mengetahui  respon  pelanggan  atau dalam  hal  ini orang tua/wali pasien bayi/balita mengenai pelayanan pada  Poli MTBS setelah dilakukan beberapa perubahan.  Respon  diperoleh  dengan  memberikan  kuesioner  sederhana  kepada  masyarakat  yang melakukan kunjungan ke puskesmas. Kuesioner yang dibuat disesuaikan dengan tahapan penelitian yang  telah  dilakukan.  Pertanyaan  disusun  dengan  kalimat  yang  mudah  dipahami  mengingat beragamnya latar belakang dan tingkat pengetahuan responden. Selanjutnya kuesioner diberikan kepada orang tua /  wali  pasien  yang sudah selesai  menerima pelayanan  Poli MTBS. Pemberian kuesioner dilakukan secara sopan dan menjelaskan tujuan dari penelitian tersebut. Kuesioner yang telah  terisi  kemudian  direkapitulasi  untuk  mengetahui  respon  secara  deskriptif.  Rekapitulasi dilalukan dengan prinsip jujur dan hasilnya dilaporkan secara transparan sebagai wujud dari nilai pelayanan publik.
Manfaat  dari  penelitian  ini  bagi  peneliti  adalah  untuk  menilai  sejauh  mana  manfaat dilakukannya  upaya  optimalisasi  dalam  hal  pelayanan  MTBS.  Berkomunikasi  secara  langsung dengan responden juga dapat mengasah kemampuan komunikasi efektif layaknya hubungan dokter- pasien  dengan  membangun  rasa  percaya.  Berdasarkan  evaluasi  yang  dilakukan  dengan menggunakan kuesioner kepuasan pelanggan, diperoleh 18 kuesioner yang terkumpul selama 3 hari penelitian evaluasi, didapatkan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

## Gambar 1. Grafik Respon Kepuasan Responden
38.8 9% 38.8 9%
Berdasarkan gambar di atas, dari delapan pertanyaan kuesioner didapatkan jawaban yang beragam, namun secara umum jawaban responden terbagi menjadi dua yaitu “baik” dan “sangat baik”  pada  semua  pertanyaan, kecuali pertanyaan nomor  1 didapatkan satu jawaban “kurang”. Pertanyaan nomor 1 tentang kejelasan antrian poli mendapat jawaban “kurang” sebanyak 0,06%, jawaban “baik” sebanyak 50%, dan jawaban “sangat baik” sebanyak 44%.  Pertanyaan nomor 2 tentang media KIE dalam bentuk kartu antrian mendapatkan jawaban “baik” sebanyak 61,11% dan jawaban  “sangat  baik”  sebanyak  38,89%.  Pertanyaan  nomor  3  tentang kejelasan  alur  pelayanan mendapatkan  jawaban  “baik”  sebanyak  55,55%  dan jawaban “sangat  baik”  sebanyak  44,45%. Pertanyaan nomor 4 tentang kebersihan ruangan poli mendapat jawaban “baik” sebanyak 50% dan jawaban “sangat baik” sebanyak 50%. Pertanyaan nomor 5 tentang penataan dan kerapian ruangan poli mendapatkan jawaban “baik” sebanyak 72,22% dan jawaban “sangat baik” sebanyak 27,78%.
Pertanyaan  nomor  6  tentang  kelengkapan  alat  penunjang  mendapatkan  jawaban  “baik” sebanyak  72,22%  dan  jawaban  “sangat  baik”  sebanyak  27,78%.  Pertanyaan  nomor  7  tentang keberadaan pojok bermain mendapatkan jawaban “baik” sebanyak 55,55% dan jawaban “sangat baik” sebanyak  44,45%.  Pertanyaan  nomor  8  tentang  penggunaan  aplikasi  MTBS  oleh  petugas mendapatkan  jawaban  “baik”  sebanyak  61,11%  dan  jawaban  “sangat  baik”  sebanyak  38,89%. Berdasarkan gambar 6.1 di atas dapat dibuat persentase rata-rata sebagai berikut:

## Gambar 2. Persentase Rata-rata Jawaban Responden
Berdasarkan  grafik  di  atas  didapatkan  jawaban  “buruk”  dengan  persentase  rata-rata 0,0075%, jawaban “baik” dengan persentase rata-rata 59,72%, dan jawaban “sangat baik” dengan persentase  rata-rata  40,2725%.  Dalam  penelitian  yaitu  sebagai  acuan  yang  diharapkan  akan menjadi  kebiasaan  bagi  ASN  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dan  mengaktualisasi kediklatan  atau  pelatihan  sejalan  dengan  pemanfaatan  dari  perspektif  sosiologi  berkelanjutan untuk  peningkatan  mutu  SDM  peserta  diklat,  fakta  yang  terjadi  implementasi  tidak  dilakukan secara optimal (Plan Do Check and Action) (Fitriasari,2021) dalam memberikan dampak positif untuk meningkatkan kinerja profesi tenaga kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu layanan publik dan sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang tertuang dalam Undang-Undang nomor  25  tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  antara  lain  keprofesionalan, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, partisipatif, akuntabilitas, dan kemudahan.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepuasan pelanggan, dari  delapan  pertanyaan  kuesioner  didapatkan  jawaban  yang  beragam,  namun  secara  umum jawaban responden terbagi menjadi dua yaitu “baik” dan “sangat baik” pada semua pertanyaan, terkecuali  pertanyaan  nomor  1  didapatkan  satu  jawaban  “kurang”  pada  1  kuesioner.  Hasil penelitian  Poli  MTBS  yang  telah  dilakukan  ada  beberapa  poin  yaitu:  1)  faktor  kenyamanan
pelanggan dalam menerima pelayanan dengan dilakukannya beberapa perubahan pada penampilan fisik ruangan, 2) faktor kelengkapan alat penunjang pemeriksaan fisik (pengukur tinggi badan dan panjang  badan,  timbangan  berat  badan  bayi  dan  balita,  pengukur  lingkar  lengan  atas),  dan  3) penerapan inovasi dalam proses pencatatan dan klasifikasi penyakit menggunakan aplikasi MTBS. Penggunaan  aplikasi  tersebut  harus konsisten  agar  dapat  menyediakan  data  yang  berguna  untuk berbagai kepentingan program.Berikut tampilan gambar hasil penelitian Poli MTBS dapat dilihat yang telah mengalami kesesuaian hasil penelitian.
Gambar 3. Denah Ruang  Setelah Penelitian Poli MTBS
Gambar 4.  Dokumentasi Sebelum dan Setelah Penelitian Poli MTBS SEBELUM
SETELAH

## Gambar 5. Suasana Pojok Bermain
Gambar 6.  Desain Kartu Antrian Khusus Balita
Penelitian  Poli  MTBS  ada  beberapa  hal  yang  dapat  mempengaruhi  keberlangsungan pelaksanaan  pelayanan  MTBS  untuk  menjaga  dan  terus  meningkatkan  kualitas  layanan  MTBS dengan tetap konsisten dalam melakukan peningkatan fasilitas kesehatan jejaring puskesmas agar masyarakat  yang jauh dari puskesmas juga dapat menerima layanan MTBS yang sesuai  standar dan terus berinovasi dalam mengembangan pemanfaatan  dengan menciptakan sumber daya manusia
yang bukan hanya memberikan pelayanan kepada pasien tetapi juga mampu mewujudkan visi dan misi Puskesmas Sukadana.
Melalui a plikasi MTBS dapat secara langsung menentukan klasifikasi penyakit  berdasarkan data anamnesis yang dimasukkan oleh petugas, tidak hanya itu, bahkan tindakan/pengobatan juga secara  otomatis  dapat  dilihat  pada  aplikasi  tersebut.  Selain  itu,  aplikasi  ini  juga  menyajikan persentase jumlah penyakit dan klasifikasi status gizi sehingga bermanfaat bagi pengelola program terkait dan menjadi sumber evaluasi ditingkat instansi khususnya dalam pelayanan MTBS.

## KESIMPULAN
Poli MTBS ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan MTBS di Puskesmas Sukadana. Pelayanan  MTBS  dilakukan  dengan  cara  melengkapi  faktor  pendukung  pelayanan  MTBS  di Puskesmas  Sukadana.  Faktor  pendukung  yang  dimaksud  adalah  alat  ruangan  Poli  MTBS,  alat penunjang pemeriksaan di Poli MTBS, buku bagan MTBS terbaru, bagan dinding terbaru, formulir manual,  media  komunikasi,  informasi,  edukasi  (KIE),  serta  penggunaan  aplikasi  MTBS  untuk digunakan oleh petugas dalam pencatatan data pemeriksaan pasien.
Penelitian Poli MTBS menghasilkan manfaat  dalam pelayanan publik untuk  masyarakat saat  melakukan  kunjungan  pengobatan  ke  Puskesmas  Sukadana  yaitu  faktor  kenyamanan pelanggan dalam menerima pelayanan dengan dilakukannya beberapa perubahan pada penampilan fisik ruangan, faktor kelengkapan alat penunjang pemeriksaan fisik (pengukur tinggi badan dan panjang  badan,  timbangan  berat  badan  bayi  dan  balita,  pengukur  lingkar  lengan  atas),  dan penerapan inovasi dalam proses pencatatan dan klasifikasi penyakit menggunakan aplikasi MTBS.

## Saran
Untuk keberlangsungan pelaksanaan pelayanan MTBS maka instansi perlu melakukan yaitu:
1. Menjaga  dan  terus  meningkatkan  kualitas  layanan  MTBS  dengan  tetap  konsisten  dalam menerapkan kegiatan-kegiatan kesehatan.
2. Melakukan  optimalisasi  ditingkat  fasilitas  kesehatan  jejaring  puskesmas  agar  masyarakat yang jauh dari puskesmas juga dapat menerima layanan MTBS yang sesuai standar.

## DAFTAR REFERENSI
Dhahri, I; Kasmawati, A; Bakhtiar; 2017. Pemahaman Nilai-Nilai Dasar Profesi dan Budaya Kerja Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri  Makassar. Jurnal Supremasi, 12(2):90-104.
Ersa,  Fitriasari.  (2021)  A  Perspective  Study  on  the  Sustainability  of  Action  for  Change: Socialogical Review of wisdom Training.
Ersa,  Fitriasari.  et.al.  (2019)  Policy  Strategy  Beyond  Eco  Tourism  Development,  Economics Development Analysis Journal 8  264-278, 2019
Kemenkes  RI.  2014.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2014 Tentang Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kemenkes  RI.  2014.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kemenkes  RI.  2016.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2016 Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan.  Jakarta:  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia.
Kemenkes  RI. 2019. Pedoman Peningkatan Penerapan MTBS. Jakarta:  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kemenkes RI. 2020. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/319/2020  tentang  Lokus  Penelitian  Penurunan  Angka  Kematian  Ibu dan Angka Kematian Bayi. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kemenpan RI. 2003. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139 tahun 2003 Tentang  Jabatan  Fungsional  Dokter  dan  Angka  Kreditnya.  Jakarta:  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Lembaga Administrasi Negara - LAN. 2018. Peraturan Kepala LAN No.12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara - LAN. 2021. Peraturan Kepala LAN No.93 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta.
Mannuhung, S; Tenrigau, A. M; 2018. Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Etika Politik. Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan. 1(1): 27–35.
Puskesmas Sukadana, 2020, Profil Puskesmas Sukadana Tahun 2020. Rohman, A; Larasati, DC.
2020, Standart Pelayanan Publik di Era Transisi
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang RI No.05 Tahun 2014 Tentang Pegawai Negeri Sipil. Republik  Indonesia.  2021.  Undang-Undang  RI  No.94  Tahun  2021.  Tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil.
Ricoeur , Paul. Hermeneutika ilmu sosial, Yogyakarta : Kreasi Wacana Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Peayanan Publik