## POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Poligami di Surabaya)
Oleh: Achmad 1
Email: achmad.rosul@gmail.com
Abstract: This  paper  starts  from  two  question  as;  what  do  Surabaya community motivate polygamous?  and how are the procedures of polygamy in  the  Marriage  Law  and  Islamic  law?  This  research  was  qualitative. Therefore, the data collected through the reading of the text of legislation and interviews with the subject of research as well as interviews with people who are  competent  in  the  field  of  the  problems  studied.  Then  the  results  were analyzed  using  descriptive  analytical  techniques. The  results  of  this  study explained that of the 120 cases of polygamy (officially and Sirri) in Surabaya, hence  the  reason/motivation  and  procedures  polygamy  in  Surabaya  can  be concluded that there are several reasons as the basis of polygamists, there are 64  grounds  on  which  to  base  polygamy  in  Surabaya,  yet  only  38  reasons (applicant)  or  only  59.3%  of  applicants  who  meet  the  criteria  of  reason  in accordance with the legislation in force, and can be recommended to carry out polygamy. While  the  findings  based  on  the  procedure,  which  is  used polygamists  in  Surabaya,  to  64  cases  of  polygamy  official,  the  phase  of  the inspection process in the PA Surabaya, there are 33 polygamists, or 51.5% of qualified and worthy to the next phase. While the remaining 31 polygamists or 48.4% did not qualify cumulative. Meanwhile, the phase of the ceremony, an  official  of  the  64  cases  of  polygamy,  it  turns  out  not  all  polygamous marriages  recorded  in  VAT  and  registered  at  KUA,  but  married  Sirri  as many  as  9  polygamists  or  14%,  and  there  are  polygamists  who  cancel  for polygamy.  While  the  number  of    polygamists  who  recorded  a  polygamous marriage in VAT, and is listed on the KUA as many as 47 polygamists or 73.5%.
Keywords: marriage, polygamy
1 Dosen  STAI  Syaichona  Moh.  Cholil  Bangkalan  dan  Ketua  Dewan  Huffazul Qur’an Bangkalan

## A. Pendahuluan
Salah satu masalah krusial yang berkaitan dengan relasi seksual pria dan  wanita,  yang  tercatat  sepanjang  sejarah  peradaban  Islam  adalah masalah  poligami  ( ta’addud  al-zaujat ). 2 Dahulu  di  antara  bangsa-bangsa yang  menjalankan  poligami  sebelum  kedatangan  Islam  adalah  bangsa Ibrani,  Arab,  Jahiliyah,  dan  Cisilia. 3 Hingga  saat  ini,  meski  poligami diterima  oleh  umat  Islam  secara  luas,  ketika  dipraktikkan  masih  saja menjadi isu dan perdebatan hangat di kalangan masyarakat.
Demikian halnya di Indonesia, poligami masih merupakan salah satu persoalan  dalam  perkawinan  yang  paling  banyak  dibicarakan  sekaligus kontroversial.  Satu  sisi,  poligami  ditolak  dengan  berbagai  macam argumentasi,  baik  yang  bersifat  normatif,  psikologis,  bahkan  dikaitkan dengan  ketidak-adilan  gender.  Bahkan  penulis  Barat,  sering  mengklaim bahwa  poligami  adalah  bukti  bahwa  ajaran  Islam  dalam  bidang perkawinan  sangat  diskriminatif  terhadap  perempuan.    Pada  sisi  lain, poligami  dikampanyekan  karena  dianggap  memiliki  sandaran  normatif yang  tegas  dan  dipandang  sebagai  salah  satu  alternatif  untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.
Ada beberapa fakta yang membuktikan, bahwa berdasarkan persepsi di  atas,  praktik  poligami  telah  merebak  di  sebagian  wilayah  Indonesia. Setidaknya telah tercatat 989 permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 81 % permohonan  telah  dikabulkan  dan  diizinkan  Pengadilan  Agama, sedangkan  19  %  permohonan  ditolak.  Namun,  di  sisi  lain  tingkat perceraian  yang  diakibatkan  poligami  juga  tidak  kalah  tingginya.  Seperti pada  tahun  2005,  perceraian  akibat  poligami  di  beberapa  wilayah Indonesia,  seperti  di  Bandung,  Surabaya,  dan  Semarang.  Di  Pengadilan
2 Selain  poligami,  masalah  krusial  tersebut  adalah relasi  seksual  karena hak milik al-yamin  (perbudakan)  dan  relasi  seksual  nikah  kontrak.isu  tentang  perbudakan  hilang tanpa  ada  kejelasan  status  hukum  dalam  bentuk  yang  eksplisit,  isu  nikah  kontrak  ditolak oleh  mayoritas  ulama  sunni  dan  poligami  telah  diterima  secara  luas,  namun  dengan melibatkan  syarat  yang  ketat.  Lihat:  Faqihuddin  Abdul  Kodir, Memilih  Monogami; Pembacaan atas al- Qur’an dan Hadith Nabi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. ix.
3 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 9.
Tinggi  Agama  Bandung,  setidaknya  tercatat  324  perkara  perceraian  yang diakibatkan poligami. Urutan kedua dalam perkara yang sama juga terjadi di Surabaya dengan 162 perkara perceraian. Disusul kota Semarang dengan 104  perkara. 4 Angka-angka  tersebut,  tentu  saja  mengagetkan.  Hal  ini disebabkan  adanya  indikasi,  bahwa  sebagian  praktik  poligami  yang dilakukan, tanpa didasari alasan dan melalui prosedur baku sebagaimana peraturan  yang  ada.  Jika  melihat  data  di  atas,  dapat  dibayangkan  jika melalui  proses  litigasi  saja  praktik  poligami  merangkak  naik,  lantas bagaimana jika praktik poligami dilakukan melalui proses non-litigasi?
Untuk  mendudukkan  masalah  tersebut,  masalah  poligami    di Indonesia  telah  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan, seperti  Undang-Undang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Aturan  Pelaksanaan  UU Perkawinan. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi  Pegawai  Negeri  Sipil.  Adapun  sebagai  hukum  materiil  bagi  orang Islam,  terdapat  ketentuan  dalam  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Perkawinan  berikut  aturan  pelaksanaannya  dan  KHI,  pada  prinsipnya selaras  dengan  ketentuan  dalam  hukum  Islam.  Menurut  perundang- undangan  tersebut  pada  prinsipnya  sistem  yang  dianut  oleh  hukum perkawinan  di  Republik  Indonesia  adalah  asas  monogami,  yaitu  satu suami untuk satu orang istri. 5

## B.  Praktik Poligami di Kota Surabaya
Dalam Webster’s  New  World  Dictionary ,  sebagaimana  dikutip  oleh Jamilah  Jones, 6 istilah  poligami  didefinisikan  sebagai  praktik  perkawinan
4 Wahyu Widiana, “Menguak Sisi Gelap Poligami, ” dalam http://www.hukumonline.com/detil.asp?id =15941&cl=fokus  (21 Februari 2006)
5 Abdul  Manan. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 6.
6 Jamilah  Jones  dan  Abu  Aminah  Bilal  Philips, Plural  Marriage  in  Islam ,  Terj.  Machnun Husein (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 1.
dengan seorang wanita (istri) atau pria (suami) lebih dari seorang pada saat yang sama. Selain istilah tersebut, poligami memiliki padanan kata, yaitu poligini.  Poligini  adalah  praktik  perkawinan  dengan  dua  orang  wanita (istri)  atau  lebih  pada  saat  yang  sama.    Sebaliknya,  praktik  perkawinan dengan  dua  orang  pria  (suami)  atau  lebih  pada  saat  yang  sama,  disebut dengan poliandri. Adapun praktik perkawinan seorang suami/istri dengan seorang  suami/istri  pada  saat  yang  sama  disebut  monogami.  Terkait dengan  beristri  lebih  dari  satu  pada  saat  yang  sama,  tampaknya  untuk masyarakat  umum,  khususnya  masyarakat  Surabaya,  lebih  lazim menggunakan  istilah poligami  dari  pada  poligini.  Atas  dasar  itu,  peneliti juga  menggunakan  istilah  ini  untuk  memudahkan  penelitian,  dalam menelusuri penerapan alasan dan prosedur poligami di Surabaya.
Secara  geografis,  kota  Surabaya  terletak  diantara    07˚12‟  -  07˚21‟ Lintang Selatan dan 112˚36‟ - 112˚54‟ Bujur Timur. Kota Surabaya terletak di  ujung  utara  Pulau  Jawa.  Kota  Surabaya  memiliki  luas  wilayah  326,36 km,  dengan penduduk  pada  sensus  tahun  2002 berjumlah  2.484.583  jiwa. Jika  jumlah  penduduk  tersebut  dibandingkan  dengan  luas  wilayah  yang ada,  maka  kepadatan  penduduk  Kota  Surabaya  rata-rata  7.613  jiwa/Km. Sedangkan  pada  tahun  2010,  jumlah  penduduk  Kota  Surabaya  sudah mencapai hampir 3.000.000 jiwa. 7 Luas wilayah Surabaya tersebut  dibagi dalam  5  wilayah  besar,  dengan  31  kecamatan  yang  terdiri  dari  163 kelurahan.  Untuk  wilayah  Surabaya  Utara  terdiri  dari  7  Kecamatan. Wilayah  Surabaya  Selatan  terdiri  dari  7  Kecamatan.  Wilayah  Surabaya Timur  terdiri  dari  7  Kecamatan.    Wilayah  Surabaya  Barat  terdiri  dari  6 Kecamatan. Sedangkan wilayah Surabaya Pusat terdiri dari 4 Kecamatan.
Mengenai  konstruksi  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  penduduk  kota Surabaya beragam. Pada aspek sosial budaya, penduduk Surabaya terdiri dari  multi-etnis,  seperti  dari  Jawa,  Madura,  Sunda,  Batak,  Dayak,  Bali, Melayu,  dan  Bugis.  Namun,  mayoritas  etnis  yang  tinggal  di  kota  ini didominasi oleh etnis Suroboyoan dan Madura. Selain ditempati beberapa etnis nusantara, Kota Surabaya juga digandrungi oleh etnis mancanegara, seperti Cina, India, Arab dan Spanyol.
7 http://www.sby.go.id
Dari segi ekonomi, Surabaya merupakan sentra industri yang sangat vital  dalam  memproduksi,  menerima,  dan  mendistribusikan  berbagai produk,  baik  berupa  barang,  seperti  bahan-bahan  kebutuhan  pokok, sekunder,  tersier  maupun  jasa.  Tujuan  utama  dari  sirkulasi  ekonomi  ini, tidak  lain  menjadikan  kota  Surabaya  sebagai  pusat  perdagangan,  dan memfasilitasi berbagai tuntutan kebutuhan bagi wilayah Indonesia bagian Timur, seperti: Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, NTB, NTT, dan Papua. Sebagai  sentra  ekonomi,  sangat  wajar  jika  penduduk  Surabaya  memang memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda.
Berkaitan  dengan  pernikahan  (poligami),  sebagian  penduduk  kota Surabaya  juga  mempraktikkan  pernikahan  seperti  itu.  Berdasarkan investigasi  peneliti,    ternyata  pelaku  poligami  di  Surabaya  mempunyai dasar  dan  motivasi  yang  berbeda-beda  dalam  berpoligami.  Demikian halnya dengan modus yang digunakan.
Sejauh  penelitian  ini  dilakukan,  tidak  hanya  motivasi  dan  modus poligami  saja  yang  beragam,  akan  tetapi  latar  belakang  ekonomi, pendidikan,  profesi  dan  usia  pelaku  (khususnya  suami),  memiliki fenomena tersendiri dalam hal poligami di  Surabaya. Dari 64 permohonan izin poligami yang dikabulkan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya, mulai  tahun  2007  sampai  2010,  dan  56  kasus  poligami  secara  sirri,  yang berhasil  diinvestigasi, 8 peneliti  mengkategori  beberapa  model  praktik poligami,  berdasarkan    konstruk  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  Kota Surabaya.
Dalam penerapannya, prosedur sering disebut dengan istilah modus. Dalam  hal  poligami  di  Surabaya,  salah  satu  prosedur  poligami  yang digunakan,  yaitu  melalui  aturan  sebagaimana  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  tentang  perkawinan,  yaitu  dengan
8 Sebenarnya,  sejak  tahun  2007  hingga  tahun  2010,  permohonan  izin  poligami yang  sudah  diputus  (mendapat  izin  poligami)  oleh  Pengadilan  Agama  Surabaya,  secara keseluruhan  berjumlah  76  permohonan.  Dengan  rincian,  pada  tahun  2007  berjumlah  17 permohonan,  tahun  2008  berjumlah  19  permohonan,  tahun  2009  berjumlah    21 permohonan,  dan  tahun 2010  berjumlah  19  permohonan.  Namun,  karena  sesuatu  dan lain hal dari pihak Pengadilan Agama hanya memberikan informasi arsip permohonan poligami sejumlah  64  permohonan  (arsip).  Dengan  rincian,  tahun  2007  berjumlah  11  arsip,  tahun 2008  berjumlah  15  arsip,  tahun  2009  berjumlah  19  arsip,  dan  tahun  2010  berjumlah  19 arsip.  Hasil observasi tanggal 28 Juli 2011, di Pengadilan Agama Kota Surabaya.
mengajukan  permohonan  izin  poligami  ke  Pengadilan  Agama,  dan melanjutkan maksud poligami tersebut, dengan melaksanakan akad nikah di depan Pegawai Pencatat Nikah (tercatat pada KUA).
Sebelum  membahas  lebih  jauh,  akan  dipaparkan  hasil  investigasi informasi  jumlah  permohonan  izin  poligami  di  kota  Surabaya,  di Pengadilan  Agama  kota  Surabaya,  sejak  tahun  2007  sampai  tahun  2010. Penelusuran jumlah pelaku poligami, melalui Pengadilan Agama Surabaya ini,  berfungsi  membantu  peneliti  untuk  menemukan  berapa  banyak pernikahan  poligami  di  Surabaya.  Sebenarnya,  sejak  tahun  2007  hingga tahun 2010, permohonan izin poligami yang sudah diputus (mendapat izin poligami) oleh Pengadilan Agama Surabaya, secara keseluruhan berjumlah 76  permohonan.  Dengan  rincian,  pada  tahun  2007  berjumlah  17 permohonan, tahun 2008 berjumlah 19 permohonan, tahun 2000 berjumlah 21  permohonan,  dan  tahun  2010  berjumlah  19  permohonan.  Namun, karena  sesuatu  dan  lain  hal,  dari  pihak  Pengadilan  Agama  hanya memberikan  informasi  arsip  permohonan  poligami  sejumlah  64 permohonan (arsip). Dengan rincian, tahun 2007 berjumlah 11 arsip, tahun 2008  berjumlah  15  arsip,  tahun  2009  berjumlah  19  arsip,  dan  tahun  2010 berjumlah  19  arsip. 9 64  permohonan  izin  poligami  tersebut,  yaitu sebagaimana tabel berikut.
Tabel 1 Tabel Jumlah Pemohon Izin Poligami di Surabaya Tahun 2007-2010. 10 No WIL. KEC. KEL. TAHUN JML 2007 2008 2009 2010 1. Sby Utara Semampir Sidotopo 1 1 Krembangan Moro Kremb. 2 2 Perak Barat 1 1 Kemayoran 1 1 Kenjeran Tanah Kali K. 1 1 2 Sidotopo Wet. 1 1 Bulak Banteng 1 1 Asem Rowo Asem Rowo 1 1 Pabean Cantik. Perak Utara 1 1 Suko Manung. Suko Manung. 1 1 Bulak Bulak 1 1
9 Hasil Observasi tanggal 28 Juli 2010, di Pengadilan Agama Kota Surabaya.
10 Hasil Observasi tanggal 28 Juli 2010 di Pengadilan Agama Kota Surabaya.
2. Sby Selatan Wonokromo Wonokromo 1 1 Sawunggaling 1 2 3 Ngagel 1 1 Ngagel Rejo 1 1 2 Wiyung Wiyung 1 1 Sawahan Sawahan 2 3 5 Pakis 1 1 Jambangan Kebon Sari 1 1 Karang Pilang Kebraon 1 1 Karang Pilang 1 1 3 Sby Timur Gubeng Kertajaya 1 1 2 Rungkut Kedung Baruk 1 1 Penjaring. Sari 1 1 Medokan Ayu 1 1 Tambak Sari Ploso 1 1 2 Mulyo Rejo Kalijudan 1 1 Dukuh Suto. 1 1 Sukolilo Nginden Jang. 1 1 Semolowaru 1 1 Keputih 1 1 Gunung Anyar Gunung Anyar 1 1 G. Anyar Tbk 1 1 Rungkut Men. 1 1 Tenggilis Mjy Kutisari 1 1 4. Sby Barat Tandes Balong Sari 1 1 Tandes Lor 1 1 Tandes Kidul 1 1 Benowo Kandangan 1 1 Klakah Rejo 1 1 Dukuh Pakis Dukuh Pakis 1 1 2 Pakal Babat Jerawat 1 1 Sumber Rejo 1 1 Benowo 1 1 Sambi Kerep Bringin 1 1 Sambi Kerep 1 1 5. Sby Pusat Tegal Sari Tegal Sari 1 1 Kedung Doro 1 1 2 Bubutan Bubutan 1 1 Tembok Duk. 1 1 Genteng Peneleh 1 1 T o t a l 11 15 19 19 64
Selanjutnya,  dari  64  permohonan  izin  poligami  yang  diberi  izin poligami  pada  tabel  di  atas,  tidak  semuanya  melaksanakan  maksudnya, sebagaimana  prosedur  administrasi  yang  ada.  Hal  ini,  dapat  dilihat  dari riwayat yang ditempuh para pemohon poligami, setelah mendapat salinan amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut.
Prosedur yang ditempuh pelaku poligami tahun 2007 , yaitu untuk N, setelah  ia  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  21  April  2007,  ia mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  di  Madura. 11 Untuk  Z,  setelah yang bersangkutan dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 9 Mei 2007, ia  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN. 12 Adapun  IC,  setelah dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  3  Oktober  2007,  IC mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN. 13 Untuk  ABA,  setelah  di nyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  26  Oktober  2007,  yang bersangkutan  belum  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  tetapi sirri. 14
Untuk  P,  setelah  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  29 Agustus 2007, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Kab. Nganjuk), meskipun  istri-I  terpaksa  (mau  tidak  mau)  memberi  izin  P  untuk berpoligami,  karena  calon  telah  hamil. 15 Untuk  AM,  ia  dinyatakan  layak oleh PA Surabaya tanggal 28 Juni 2007, namun, sehubungan peneliti tidak menemukan  data  di  seluruh  KUA  Kota  Surabaya,  termasuk  data  pada KUA  tempat  dan  alamat  yang  bersangkutan,  peneliti  tidak  mengetahui apakah  AM  melanjutkan  atau  tidak  melanjutkan  maksud  poligami tersebut. 16
Untuk LT, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 5 Juli 2007,  LT  belum  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN,  tetapi  siri. 17
Untuk T, setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 2 Januari 2007, ia
11 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Karyawan  ybs, wawancara , kediaman ybs/Semampir, 24 Januari 2011.
12 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Rekan  (tetangga), wawancara , kediaman rekan (tetangga) ybs/Krembangan, 24 Januari 2011.
13 Ybs  sudah  tidak  tinggal  di  alamat  tersebut,  sehingga  alasan  dipaparkan sebagaimana hasil Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010.
14 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  LDB  (istri-I  ybs), wawancara , kediaman ybs/Kenjeran, 22 Januari 2011.
15 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010; T (ibu ybs), wawancara , kediaman orang tua ybs/Wonokromo, 16 Januari 2011.
16 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010. 17 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Saat  berkunjung  ke  alamat  ybs, peneliti hanya menemui adik ybs, dan tidak bersedia diwawancara. Kediaman ybs Gubeng, 16 Januari 2011.
mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  (Kab.  Sidoarjo). 18 YP,  setelah dinyatakan  layak  PA  Surabaya  tanggal  25  Agustus  2007,  yang bersangkutan  belum  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  tetapi sirri. 19 Untuk S, setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 6 Juli 2007, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Benowo). 20 Untuk NK, setelah  dinyatakan  layak  PA  Surabaya  tanggal  13  Oktober  2007,  NK mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Benowo). 21
Adapun prosedur yang ditempuh pelaku poligami tahun 2008, yaitu; untuk  M,  setelah  dinyatakan  layak,  PA  Surabaya  tanggal  18  Desember 2008,  ia  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN. 22 Untuk  AL,  setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 24 Agustus 2008, AL mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Mojokerto). 23 Untuk R, meskipun yang bersangkutan dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 12 April 2008, namun sayang alamat yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga peneliti tidak mengetahui  modus  yang  digunakan. 24 Untuk  DTS,  setelah  dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 17 April 2008, ternyata yang bersangkutan membatalkan pernikahan poligami, walupun awalnya ia telah mengancam dan memaksa istri-I agar memberinya izin poligami. 25
Untuk  SHW,  setelah  dinyatakan  layak  PA  Surabaya  tanggal  14 Februari 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN. 26 Untuk DM,
18 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  saat  berkunjung  ke  alamat  ybs, peneliti  hanya  menemui  kakak  ybs,  dan  tidak  bersedia  diwawancara,  kediaman  kakak ybs/Rungkut, 16 Januari 2011.
19 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  S  (istri-I  ybs), wawancara , kediaman ybs/Sambi Kerep, 22 Januari 2011.
20 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010; ybs tidak bersedia di wawancarai, kediaman ybs/Benowo, 22 Januari 2011.
21 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  NK, wawancara ,  kediaman ybs/Benowo, 3 Januari 2011.
22 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  S  (istri-I  ybs), wawancara , kediaman ybs/Asem Rowo, 24 Januari 2011.
23 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010; Subiantoro (Kepala KUA Wiyung), wawancara , Wiyung, 2 Agustus 2010.
24 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010; Alamat tidak ditemukan.
25 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  WA  (istri-I  ybs), wawancara , kediaman ybs/Sawahan 20 Januari 2011.
26 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  AN  (tetangga  ybs), wawancara , Wonokromo, 20 Januari 2011.
setelah  dinyatakan  layak  PA  Surabaya  tanggal  9  Februari  2008,  DM mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  (Kab.  Lamongan). 27 Untuk  FR, setelah  dinyatakan  layak  oleh    PA  Surabaya  tanggal  29  Juni  2008,  yang bersangkutan  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  (KUA  Sidoarjo), namun  sebelumnya,  istri-I  terpaksa  memberinya  izin  untuk  poligami, karena  calon  istri  telah  hamil. 28 Untuk  T,  setelah  dinyatakan  layak  PA Surabaya tanggal 23 Agustus 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Mulyorejo). 29
Untuk S, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 12 Juli 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Sidoarjo). Dalam hal ini, istri-I tidak dapat berbuat apa-apa karena calon istri telah hamil. 30
Untuk Y, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 12 April 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Negara Brunei Darussalam), tentu  saja  istri-I  mau  tidak  mau,  mengizinkan  suami  untuk  poligami karena istri-I tidak mungkin meninggalkan Surabaya, karena pertimbangan orang tua dan  anak-anak. 31
Untuk  SKS,  Setelah  dinyatakan  layak  PA  Surabaya  tanggal  23 Agustus 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Gunung Anyar). 32 Untuk  S,  Setelah  dinyatakan  layak  PA  Surabaya  tanggal  11 Januari  2008,  ia  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN. 33 Untuk  P, Setelah  di  nyatakan  layak  PA  Surabaya  tanggal  27  Juni  2008,  yang bersangkutan  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  (KUA  Pakal). 34
27 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  siswanto  (tetangga  ybs), wawancara , kediaman siswanto/Wonokromo, 16 Januari 2011.
28 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  R  (istri-I  ybs), wawancara , kediaman ybs/Tambak Sari, 22 Januari 2011.
29 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010. 30 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010; Ketua RW, wawancara , kediaman ketua RW, /Gubeng, 16 Januari 2011.
31 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  WY  (istri-I  ybs), wawancara , kediaman ybs/Sukolilo, 16 Januari 2011.
32 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Sirman.  G  (kepala  KUA  Gunung Anyar), wawancara , Gunung Anyar, 5 agustus 2010.
33 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  S  (istri-I  ybs), wawancara , kediaman ybs/Sambi Kerep, 23 Januari 2011.
34 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010; Staf KUA Pakal, wawancara , Pakal, 20 Agustus 2010.
Untuk  S,  meskipun  ia  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  5 Desember  2008,  namun  sehubungan  alamat  yang  bersangkutan  tidak ditemukan,  peneliti  tidak  mengetahui  modus  poligami  yang  ditempuh. 35 Untuk D, Setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 2 Oktober 2008, D belum  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  hingga  saat  ini,  tetapi telah menikah secara sirri. 36
Sementara itu prosedur yang ditempuh pelaku poligami tahun 2009 , yaitu: untuk OS, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 27 November  2009,  ia  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN. 37 Untuk NWU,  setelah  ia  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  23  Januari 2009,  yang  bersangkutan  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN. 38
Untuk  S,  setelah  ia  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  28  Juni 2009, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN. 39 Untuk AP, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 13 Juni 2009, AP mencatatkan pernikahan  poligami  di  PPN  (Kab.  Malang). 40 Untuk  S,  setelah  ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 25 Januari 2009, S mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Wonokromo). 41
Untuk NS, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 15 Januari  2009,  ia  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  (KUA Jambangan). 42 Untuk  TS,  setelah  ia  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya tanggal 23 Oktober 2009, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Kab.
35 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010; alamat tidak ditemukan.
36 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  D, wawancara ,  kediaman  ybs/Tegal Sari, 16 Januari 2011.
37 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Orang  tua  ybs, wawancara , kediaman orang tua/Krembangan, 24 Januari 2011.
38 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Orang  tua  ybs, wawancara , kediaman ybs/ Krembangan, 24 Januari 2011.
39 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Putra-putri  ybs  dan    ybs, wawancara , kediaman ybs/Krembangan, 24 Januari 2011.
40 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  WT  (istri-I  ybs), wawancara , kediaman ybs, /Kenjeran, 22 Januari 2011.
41 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Mudhofir  (Kepala  KUA Wonokromo), KUA Wonokromo, wawancara , Wonokromo, 3 Agustus 2010.
42 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Moh.  Nasir  (Kepala  KUA Jambangan), KUA jambangan, wawancara , Jambangan, 31 Juli 2010.
Lamongan). 43 Untuk YW, meskipun ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 14 November 2009, namun sehubungan alamat yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga peneliti tidak mengetahui modus poligami yang digunakan. 44
Untuk  GS,  setelah  ia  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  3 April 2009, ia belum mencatatkan pernikahan poligami di PPN, tetapi yang bersangkutan  diketahui  menikah  secara  sirri.  Namun,  sejak  yang bersangkutan  poligami  hingga  saat  ini,  istri-I  mendapatkan  tekanan  dan tidak  diberi  nafkah  lahir.  Saat  peneliti  berkunjung  ke  alamat  pelaku, kondisi istri-I sangat memprihatinkan, karena telah mengalami gangguan kejiwaan. 45 Untuk  MA,  setelah  ia  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya tanggal  24  Januari  2009,  ia  belum  mencatatkan  pernikahan  poligami  di PPN  tetapi  sirri.  MA mengancam  dan  menekan istri-I,  jka  tidak memberi izin poligami kepadanya. Tidak hanya itu, menurut orang tua istri-I, ia juga sering serong dan menduakan putrinya. 46
Untuk  SHS,  ia  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya,  namun  peneliti tidak  berhasil  melakukan  wawancara. 47 Untuk  M,  setelah  ia  dinyatakan layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  21  November  2009,  ia  mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Tenggilis Mejoyo). 48 Untuk S, setelah ia dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  20  Juli  2009,  yang bersangkutan  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN. 49 Untuk  MH,
43 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  TS, wawancara ,  kediaman ybs/Sawahan, 22 Januari 2011.
44 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010;tetangga ybs, wawancara , kediaman tetangga/Karang  Pilang  23  Januari  2011.  Pada  saat  berkunjung  ke  rumah  ybs,  ternyata rumah ybs sudah berpindah tangan.
45 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Kakak  istri-I, wawancara , kediaman ybs/Sawahan, 23 Januari 2011.
46 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Orang  tua  istri-I, wawancara , kediaman oant tua istri-I/Sawahan, 20 Januari 2011.
47 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  pada  saat  peneliti  berkunjung kekediaman  ybs  tanggal  22  Januari  2011,  seorang  wanita  (tanpa  diketahui  identitasnya) mengaku tidak mengenal dengan ybs dan menyarankan untuk mencari alamat lain.
48 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010. 49 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  NU  (istri-I  ybs), wawancara , kediaman ybs/Rungkut, 22 Januari 2011.
setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 14 November 2009, MH belum mencatatkan pernikahan poligami di PPN tetapi sirri. 50
Untuk MS, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 25 Oktober  2009,  ia  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  (KUA Rungkut). 51 Untuk S, setelah yang bersangkutan dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 19 November 2009, S mencatatkan pernikahan poligami di  PPN  (KUA  Sukolilo).  Pernikahan  ini  merupakan  pernikahan  poligami yang  keempat,  dan  menurut  NU  (istri-I),  NU  mendapat  tekanan  saat  S menjalankan maksudnya. 52 Untuk R, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya  tanggal  6  Maret  2009,  R  mencatatkan  pernikahan  poligami  di PPN (Kab. Tulung Agung). 53 Untuk MW, setelah ia dinyatakan layak oleh PA  Surabaya  tanggal  21  Februari  2009,  ia  mencatatkan  pernikahan poligami di PPN (KUA Bubutan). 54 Untuk SY, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 13 Maret 2009, SY baru mencatatkan pernikahan poligami di PPN/KUA Tambak Sari pada tahun 2010. 55
Prosedur  yang  ditempuh  pelaku  poligami  tahun  2010 , yaitu,  untuk MH,  setelah  ia  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  22  Desember 2010,    MH  belum  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN,  tetapi diketahui menikah secara sirri. 56 Untuk MY, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 14 Januari 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami
50 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  A  (tetangga  ybs), wawancara , kediaman A/Mulyo  Rejo, 22 Januari 2011. saat berkunjung kealamat ybs,  ybs telah wafat sekitar 1 tahun yang lalu. Menurut A dan beberapa warga sekitar,  ybs  wafat setelah jatuh dari  lantai  kedua  ditempat  (gedung)  ybs  bekerja.  Menurut  penuturan  warga,  ybs sebelumnya  tampak  depresi  berat  karena  dalam rumah  tangganya  mengalami    disharmoni antara istri pertama dan kedua.
51 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Tetangga  ybs, wawancara , kediaman tetangga/Rungkut, 25 Januari 2011.
52 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010. 53 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Adik  ybs, wawancara ,  kediaman  adik ybs/Sukolilo, 25 Januari 2011.
54 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010; Sirman G (Kepala KUA Bubutan), wawancara , Bubutan, 19 Agustus 2011.
55 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  S  (istri  –II  ybs), wawancara , kediaman ybs, /Genteng, 24 Januari 2011.
56 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  MH, wawancara ,  kediaman  ybs/Pabean Cantikan, 24 Januari 2011.
di  PPN  (Madura). 57 Untuk  J,  setelah  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya tanggal    7  Mei  2010,  ia  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  (KUA Suko Manunggal). 58
Untuk S, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 23 Juni 2010, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Kab. Jombang). 59 Untuk NWU, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 30 Januari 2010, yang  bersangkutan  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  (Kab. Malang). Hal ini, bagi istri-I, mau tidak mau harus memberinya izin untuk poligami, karena calon istri telah hamil, bahkan sudah melahirkan. 60 Untuk AG, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya pada bulan Februari 2010, Ia  belum  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  tetapi  sirri. 61 Untuk NH,  setelah  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  6  Agustus  2010, NH mencatatkan  pernikahan poligami di PPN (Kab. Sidoarjo). 62 Untuk S, setelah  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya,  yang  bersangkutan mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Wonokromo). 63
Untuk  HA,  setelah  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  5 Februari  2010,  Ia  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN. 64 Untuk  SH, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 1 September 2010, SH mencatatkan pernikahan poligami di PPN. 65 Untuk FI, ternyata dinyatakan
57 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  IF  (istri  -I  ybs), wawancara , kediaman ybs/Kenjeran, 22 Januari 2011.
58 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010; Rochim Rodji (Kepala KUA Suko Manunggal), wawancara , Suko Manunggal, 20 Agustus 2010.
59 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya, 28  Juli 2010; S, wawancara , Kediaman ybs/Bulak, 22 Januari 2011.
60 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  NWU, wawancara ,  kediaman ybs/Sawahan, 30 Januari 2011.
61 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  AG, wawancara ,  kediaman ybs/Wonokromo, 22 Januari 2011.
62 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Orang  tua  ybs,  wawancara, kediaman ybs/Karang Pilang, 24 Januari 2011.
63 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Mudhofir  (Kepala  KUA Wonokromo), wawancara , Wonokromo, 3 Agustus 2010.
64 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010; Alamat ybs tidak ditemukan.
65 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;    Tetangga  pelaku, wawancara , kediaman tetangga ybs/Gunung Anyar, 24 Januari 2011.
layak oleh PA Surabaya, namun peneliti tidak berhasil memperoleh data, karena KUA tempat dan alamat FI tidak ditemukan. 66
Untuk S, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 19 Juni 2010, S mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Pakal). 67 Untuk S, setelah  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  16  Januari  2010,  ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Pakal). 68 Untuk P, setelah dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  30  Oktober  2010,  ia mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  (KUA  Dukuh  Pakis).  Setelah menikah  poligami,  P  tidak  pernah  memberikan  nafkah  terhadap  istri-II. Karena  maksud  menikah  tersebut  hanya  sebatas  menutupi  anak  hasil hubungan  gelapnya.  Pasca  pernikahan  poligami  berlangsung,  antara  P, istri-I dan istri-II bersepakat akan bercerai. 69
Untuk  DD,  setelah  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya  tanggal  23 Februari  2010,  Ia  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  (KUA Tandes). 70 Untuk AJ, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 28 September  2010,  ia  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN  (KUA Tandes). 71 Untuk A, meskipun dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 7  April  2010,  yang  bersangkutan  dan  orang  tua  tidak  berkenan diwawancarai,  sehingga  peneliti  tidak  mengetahui  bagaimana  modus poligaminya. 72 Untuk  RS,  setelah  dinyatakan  layak  oleh  PA  Surabaya tanggal 23 Januari 2010, Ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Tegal Sari). Untuk BD, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 29 April 2010, Ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN. 73
66 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010; alamat tidak ditemukan.
67 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Parman  (Kepala  KUA  Pakal), wawancara , Pakal, 20 Agustus 2010.
68 Ibid, 20 Agustus 2010.
69 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010; N (istri-I), wawancara , kediaman pelaku/Dukuh Pakis, 23 Januari 2011.
70 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  Agus  Muchtar  (Kepala  KUA Tandes), wawancara , Tandes, 20 Agustus 2010. 71 Ibid, 20 Agustus 2010.
72 Arsip, observasi ,  PA  Surabaya,  28  Juli  2010;  tetangga  pelaku, wawancara ,  kediaman ybs/Bubutan, 22 Januari 2011.
73 Arsip, observasi , PA Surabaya, 28 Juli 2010;  Marfa’i (Kepala KUA Tegal sari), wawancara , Tegal sari, 11 Agustus 2010.
Selain  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, peneliti  juga  menemukan  modus  poligami,  yang  dilakukan  pelaku poligami, yaitu dengan cara melakukan pernikahan poligami dengan tidak melalui prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan perkawinan  yang  berlaku.  Pada  konteks  ini,  poligami  dilaksanakan sebagaimana  nikah  pada  umumnya,  tetapi  tidak  melalui  proses  izin  di Pengadilan Agama, dan tidak pula tercatat dalam daftar Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Dengan kata lain modus poligami seperti ini, biasa dikenal dengan  poligami  secara  sirri.  Selain  secara  sirri,  ada  pula  poligami  yang dilangsungkan melalui modus pemalsuan identitas.
Adapun  prosedur  pelaksanaan  poligami  di  Surabaya  yang  tidak berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, atau poligami secara sirri, yang berhasil ditemukan peneliti berdasarkan pendataan tahun 2010,  yaitu;  untuk  Waru  Gunung,  bahwa  ia  telah  menikah  secara  sirri. 74 Untuk  Suko  Manunggal,  yang  bersangkutan  juga  menikah  secara  sirri. 75
Demikian dengan Lakar Santri I, ia juga menikah secara sirri. 76
Adapun  untuk  Lakar  Santri  II,  menikah  poligami  tanpa sepengetahuan  istri,  kemudian  menikah  secara  sirri. 77 Untuk  Jambangan, menikah  secara  sirri. 78 Untuk  Panjang  Jiwo  I,  ia  menikah  secara  sirri. Adapun  untuk  Panjang  Jiwo  II,  memaksa  mendapatkan  izin  istri, kemudian menikah secara sirri. Panjang Jiwo III, menikah poligami tanpa sepengetahuan  istri,  kemudian  menikah  secara  sirri.  Sedangkan  Panjang Jiwo IV, Ia menikah secara sirri. Panjang Jiwo V juga menikah secara sirri. 79
Adapun  Kendang  Sari,  menikah  poligami  tanpa  sepengetahuan  istri, kemudian  menikah  secara  sirri. 80 Untuk  G.  Anyar  Tmb.  I,  yang
74 Muhammad Adibullah, wawancara , kediaman Muhammad Adibullah/Waru Gunung, 2 Agustus 2010.
75 PNS KUA Wiyung (Tetangga ybs), wawancara , Wiyung, 2 Agustus 2010.
76 Pelaku, Musleh (Kepala KUA) wawancara , kediaman ybs/KUA Lakar Santri, 21 Agustus 2010.
77 Musleh (Kepala KUA), wawancara , Lakar Santri, 21 Agustus 2010. 78 Montir, wawancara , Halaman KUA Jambangan, 21 Agustus 2010.
79 Imam Asroji (P3N/Modin), wawancara , kediaman Imam Asroji/Panjang Jiwo, 4 Agustus 2010.
80 Muarif  (P3N/Modin), wawancara ,  kediaman  Muarif/Kendang  Sari,  4  Agustus 2010. Selain ybs, sebenarnya masih ada satu pelaku poligami sirri, yang tidak lain adalah
bersangkutan memaksa mendapatkan izin istri, kemudian menikah secara sirri. Untuk G. Anyar Tmb. II, telah menikah secara sirri. Untuk G. Anyar Tmb. III, ia menikah secara sirri. Untuk G. Anyar Tmb. IV, telah menikah secara  sirri. 81 Untuk  Rungkut  Meng.  I,  juga    menikah  secara  sirri. Sedangkan  untuk  Rungkut  Meng.II,  menikah  poligami  tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri. 82 Adapun Darmo Rejo I,  karena  tidak  mendapatkan  izin,  ia  menikah  tanpa  sepengetahuan  istri, kemudian  menikah  secara  sirri.  Untuk  Darmo  Rejo  II,  ia  menikah  secara sirri.  Untuk  Darmo  Rejo  III,  ia  telah  memaksa  mendapatkan  izin  istri, kemudian menikah secara sirri. 83
Adapun Ngagel Rejo I, Ia telah menikah secara sirri. Untuk Ngagel Rejo  II,  menikah  secara  sirri.  Untuk  Ngagel  Rejo  III,  menikah  poligami tanpa  sepengetahuan  istri,  kemudian  menikah  secara  sirri. 84 Adapun Wonokromo  I,  telah  menikah  dengan  cara  memalsukan  identitas  surat nikah, dan menikah tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri. Untuk Wonokromo II, Ia menikah secara sirri. Untuk Wonokromo III, telah  memaksa  mendapatkan  izin  istri,  kemudian  menikah  secara  sirri. 85
Untuk  Margorejo,  ia  menikah  secara  sirri.  Untuk  Jemur  Wono.  I,  Ia menikah secara sirri. 86 Untuk Jemur Wono. II, Ia dipersilakan oleh istri tua, kemudian yang bersangkutan menikah secara sirri. Untuk Jemur Wono. III, telah menikah secara sirri. Untuk Jemur Wono. IV, Ia telah menekan istri tua, kemudian menikah secara sirri. 87
P3N/Modin  Kendang  sari  sendiri.  Namun  sayang,  Muarif  tidak  bersedia  memberikan keterangan terkait identitas dan alasan ybs melaksanakan poligami.
81 Susandi  (P3N/Modin), wawancara, kediaman  Susandi/G.  Anyar,  5  Agustus 2010.
82 Imran  dan  istri  (P3N/Modin), wawancara ,  kediaman  Imran/  Rungkut Menanggal, 5 Agustus 2010.
83 Aminuddin  (P3N/Modin), wawancara ,  kediaman  Aminuddin/Darmo  Rejo,  3 Agustus 2010.
84 Burhanuddin (P3N/Modin), wawancara , kediaman Burhanuddin/Ngagel Rejo, 3 Agustus 2010.
85 Imam  Muhtar  (P3N/Modin), wawancara ,  kediaman  Imam muhtar/Wonokromo, 3 Agustus 2010.
86 Kakak  istri-I  ybs  (Margorejo)  sekaligus  penjaga  wartel, wawancara ,  kediaman kakak istri-I/Wonocolo, 1 Agustus 2010.
87 Munasir  (P3N/Modin), wawancara ,  kediaman  Munasir/Jemur  Wonosari,  1 Agustus 2010.
Untuk  Jemur  Wono.  V,  Ia    dipersilahkan  oleh  istri  tua,  kemudian menikah secara sirri. Untuk Jemur Wono. VI, telah dipersilakan oleh istri tua, tetapi ada perjanjian mengenai nafkah dan harta warisan. 88 Sedangkan untuk Jemur Wono. VII, telah memaksa mendapatkan izin istri, kemudian menikah  secara  sirri.  Untuk  Jemur  Wono.VIII,  yang  bersangkutan memaksa  mendapatkan  izin  istri,  kemudian  menikah  secara  sirri.  Untuk Jemur Wono. IX, Ia memalsukan identitas surat nikah, dan menikah tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri. 89
Adapun  untuk  Sidosermo  I,  Ia  juga  menikah  poligami  tanpa sepengetahuan  istri,  kemudian  menikah  secara  sirri.  Sedangkan  untuk Sidosermo  II,  dipersilakan  oleh  istri  tua,  tetapi  ada  perjanjian  mengenai pembagian  nafkah  lahir  untuk  anak-anak,  dan  harta  warisan. 90 Untuk Wiyung, yang bersangkutan menikah secara sirri. 91 Untuk Gebang Putih, ia menikah  poligami  tanpa  sepengetahuan  istri,  kemudian  menikah  secara sirri. 92 Untuk  Klampis  Ngasem,  dipersilakan  oleh  istri  tua,  kemudian menikah  secara  sirri. 93 Untuk  Bulak  Banteng  I,  ia  menikah  tanpa sepengetahuan/izin  istri,  kemudian  menikah  secara  sirri. 94 Untuk  Bulak Banteng II, telah menikah secara sirri. 95
Untuk  Mulyorejo,  yang  bersangkutan  menikah  secara  sirri. 96 Untuk Putat  Jaya  I,  telah  menikah  secara  sirri.  Untuk  Putat  Jaya  II,  yang bersangkutan memaksa mendapatkan izin istri, kemudian menikah secara sirri. 97 Untuk  Putat  Jaya  III,  telah  memalsukan  identitas  surat  nikah,
88 Takmir masjid Muayyad, wawancara , Masjid Muayyad, 1 Agustus 2010.
89 Zawawi (Ketua RT), wawancara , kediaman Zawawi/Wonocolo, 1 Agustus 2010
90 Muhammad  Habib  Bagus  (P3N/Modin), wawancara ,  kediaman  Muhammad  Habib Bagus/Sidosermo, 2 Agustus 2010.
91 Subiyantoro  (Kepala  KUA  Wiyung), wawancara ,  KUA  Wiyung,  2  Agustus
2010.
92 Pegawai KUA Sukolilo, wawancara , Sukolilo, 22 Januari 2011.
93 H. Fatoni Mahrus (P3N/Modin), wawancara , kediaman H. Fatoni Mahrus/Klampis Ngasem, 22 Januari 20110.
94 IF, wawancara ,  kediaman  IF/Bulak  Banteng,  22  januari  2011.  IF  adalah  istri-I MY  yang  poligami  secara  resmi  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  pada  pembahasan alasan poligami di Surabaya tahun 2010.
95 Ibid., IF, wawancara , 22 Januari 2011.
96 Mahrus, 22 Januari 2011.
97 Munadji  (P3N/Modin), wawancara ,  kediaman  Munadji/Putat  Jaya,  30  Januari 2011.
menikah  tanpa  sepengetahuan  istri,  selanjutnya  menikah  secara  sirri. Demikian dengan Putat Jaya IV dan Putat Jaya V, yang bersangkutan telah memalsukan  identitas  surat  nikah,  menikah  tanpa  sepengetahuan  istri, kemudian  menikah  secara  sirri.  Untuk  Putat  Jaya  VI,  Ia  melakukan manipulasi  identitas  dengan  mengaku  jejaka,  kemudian  menikah  tanpa sepengetahuan istri, dan melangsungkan menikah secara sirri. Untuk Putat Jaya VII, telah menikah secara sirri. Untuk Putat Jaya VIII, Putat Jaya IX, Putat Jaya X, Putat Jaya XI, dan Putat Jaya XII ybs memalsukan identitas surat  nikah,  kemudian  menikah  tanpa  sepengetahuan  istri,  dan  menikah secara sirri. 98
Data  di  atas  merupakan  para  pelaku  poligami  yang  tidak terdaftar/tercatat  pada  PA  dan  KUA,  yang  berhasil  diinvestigasi  melalui wawancara  peneliti,  kepada  pelaku  langsung,  Pegawai  KUA,  P3N, “Moddin”,  Ketua  RT,    dan  warga  Kota  Surabaya.  Investigasi  ini,  dimulai sejak  tanggal  1  Agustus  2010  hingga  30  Januari  2011.  Selain  56  kasus poligami  sirri  di  atas,  tentu  masih  banyak  pelaku  poligami  yang melangsungkan  poligami,  dengan  modus-modus  lain  termasuk  modus- modus operasi yang telah disebutkan dalam penelitian ini.

## C. Prosedur Poligami dalam UU Perkawinan
Berkaitan  dengan  poligami,  secara  implisit  regulasi  mengenai poligami  di  Indonesia,  termaktub  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan perkawinan. Regulasi tersebut, terdapat  dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan,  dan  Peraturan  Pemerintah RI  Nomor  10  tahun  1983 tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil. 99 Di dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  telah  diatur  mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah  istri, alasan atau motif yang
98 Santiono  (Bendaharawan  RT),  warga  (ibu-ibu  sekitar), wawancara ,  halaman kediaman Santiono/Putat Jaya, 30 Januari 2011.
99 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Citramediawacana, 2008), 1-26.
dijadikan  dasar  poligami,  persyaratan-persyaratan  hingga  prosedur  yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami.
Dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  perkawinan khususnya  mengenai  poligami,  alasan/motivasi    diperbolehkannya poligami  di  Indonesia,  dijelaskan  dalam  beberapa  pasal.  Pasal  tersebut antara lain sebagai berikut.

## Pasal 4
(2)   Pengadilan  dimaksud  ayat  (1)  pasal  ini  hanya  memberi  izin  kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan-alasan  poligami  pada  Pasal  4  ayat  (2)  UU.  Perkawinan merupakan  alasan-alasan  yang  bersifat  alternatif.  Artinya,  bagi seseorang  suami  yang  akan  melakukan  poligami,  dapat  dizinkan dengan alasan-alasan tersebut atau salah satu dari ketiga alasan. Jika ketiga  alasan  tersebut  justru  terpenuhi,  maka  alasan  yang  menjadi dasar seorang suami melakukan poligami semakin kuat. Namun, jika seseorang  mengajukan  permohonan  izin  poligami  hanya  dapat memenuhi  satu  alasan,  maka  hal  tersebut  tetap  dan  dianggap  sudah memenuhi aturan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974.
Dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pembahasan tentang alasan-alasan poligami, dijelaskan sebagai berikut.

## Pasal 57
Pengadilan  Agama  hanya  memberi  izin  kepada  suami  yang  akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Alasan-alasan  poligami  di  atas,  tidak  hanya  berlaku  bagi masyarakat  umum.  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  hendak melakukan perkawinan lebih dari seorang istri, juga harus memenuhi alasan-alasan  sebagaimana  tersebut  di  atas.  Alasan-alasan  poligami yang  harus  dipenuhi  bagi  PNS,  yaitu  terdapat  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  dan  Surat  Edaran  Kepala  Badan Administrasi  Kepegawaian  Negara  (BAKN)  Nomor  08/SE/1983, 100 sebagai berikut.
Pasal 10
(2)   Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Adapun,  mengenai  prosedur  poligami  bagi  masyarakat sipil/umum, yaitu sebagaimana terdapat dalam UU. No. 1 tahun 1974 pasal 4, yaitu sebagai berikut.

## Pasal 4
(1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  daerah  tempat tinggalnya.
Surat  permohonan  yang  diajukan,  yaitu  berupa  surat permohonan  tertulis,  bukan  dalam  bentuk  lisan.  Jika  pemohon  tidak dapat menulis atau buta huruf, maka pihak pengadilan atau penasehat hukum  dapat  memberikan  bantuan  terhadap  kesulitan  seperti  itu. Pengajuan  permohonan  izin  poligami  secara  tertulis,  juga  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  9  Tahun  1975,  Pasal  40 sebagai berikut.
100 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  1990  tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil .

## Pasal 40
Apabila  seorang  suami  bermaksud  untuk  beristri  lebih  dari  seorang maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  surat  tertulis  kepada pengadilan.
Selain tertulis, surat permohonan harus berisi identitas yang jelas dari kedua pihak, alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan izin poligami,  dan  dilengkapi  dengan  lampiran-lampiran  penting,  seperti terdapat dalam UU. No. 1 tahun 1974  Pasal 5 yaitu:

## Pasal 5
(1)   Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
b. Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.
Lampiran-lampiran  penting  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 5 ayat (1) poin a, b, dan c, harus dipenuhi seluruhnya. Artinya, ketiga-tiganya  harus  disertakan  dan  dimasukkan  bersama  surat permohonan.  Pemenuhan  ketiga  surat/lampiran  inilah  yang  disebut sebagai syarat kumulatif. Artinya, pemohon wajib melampirkan ketiga surat keterangan/lampiran tersebut.
Setelah  surat  permohonan  masuk  ke  Pengadilan,  prosedur selanjutnya  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975  Pasal 41, sebagai berikut.

## Pasal 41
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
(1)  Ada  tidaknya  alasan  yang  memungkinkan  seorang  suami  kawin lagi.
a. Bahwa  istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai istri.
b. Bahwa  istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak dapat disembuhkan.
c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
(2)   Ada tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tertulis,  apabila  persetujuan  itu  merupakan  persetujuan  lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
(3)   Ada  tidaknya  kemampuan  suami  untuk  menjamin  keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:
a.  Surat    keterangan    mengenai  penghasilan    suami    yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
b.  Surat keterangan pajak penghasilan, atau
c.  Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
(4)   Ada  atau  tidak  adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan persyaratan dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Adapun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  pembahasan  tentang syarat dan prosedur poligami dijelaskan sebagai berikut.

## Pasal 55
(1)   Beristri  lebih  dari  satu  orang  pada  waktu  bersamaan,  terbatas hanya sampai empat orang istri.
(2)   Syarat  utama  beristri  lebih  dari  satu  orang, suami  harus  mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
(3)   Apabila  syarat utama yang  disebut pada  ayat  (2)  tidak  mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

## Pasal 56
(1)   Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
(2)   Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut  tata  cara  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
(3)   Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  istri  kedua,  ketiga  atau keempat  tanpa  izin  dari  Pengadilan  Agama,  tidak  mempunyai kekuatan hukum.

## Pasal 58
Selain  syarat  utama  yang  disebut  pada  Pasal  55  ayat  (2)  maka  untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:
a. Adanya persetujuan istri.
b.  Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjalankan  keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

## Pasal 59
Dalam  hal  istri  tidak  mau  memberikan  persetujuan,  dan  permohonan izin  untuk  beristri  lebih  dari  satu  orang  berdasarkan  atas  salah  satu alasan  yang  diatur  dalam  Pasal  55  ayat  (2)  dan  Pasal  57,  Pengadilan Agama  dapat  menetapkan  tentang  pemberian  izin  setelah  memeriksa dan  mendengar  istri  yang  bersangkutan  dipersidangan  Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.
Sedangkan  prosedur  poligami  bagi  PNS,  diatur  sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983, yaitu sebagai berikut:

## Pasal 4
(1) Pegawai  Negeri  Sipil  pria  yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
(2) Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  tidak  diizinkan  untuk  menjadi  istri kedua, ketiga, keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri  kedua, ketiga dan keempat dari bukan pegawai negeri sipil wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat.
(4) Permintaan  izin  sebagaimana  maksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (3) diajukan secara tertulis.
(5) Dalam  surat  permintaan  izin  dimaksud  dalam  ayat  (4),  harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk  beristri  lebih  dari  seorang  atau  untuk  menjadi  istri  kedua, ketiga, dan keempat.

## Pasal 5
(1)   Permintaan izin sebagaimana termaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki.
(2)   Setiap atasan yang menerima permintaan  izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau beristri  lebih  dari  seorang  maupun  untuk  menjadi  istri  kedua, ketiga,  dan  keempat  wajib  memberikan  pertimbangan  dan meneruskannya  kepada  pejabat  melalui  saluran  hirarki  dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

## Pasal 6
(1)   Pejabat  yang  menerima  permintaan  izin  untuk  beristri  lebih  dari seorang  atau  untuk  menjadi  istri  kedua,  ketiga,  dan  keempat sebagimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin  dan  pertimbangan  dari  atasan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan.
(2)   Apabila  alasan-alasan  yang  dikemukakan  dalam  permintaan  izin tersebut  kurang  meyakinkan,  maka  pejabat  harus  meminta keterangan  tambahan  dari  istri Pegawai  Negeri Sipil  tersebut  atau
dari  pihak  lain  yang  dipandang  dapat  memberikan  keterangan yang meyakinkan.
(3)   Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasehat.

## Pasal 10
(1)   Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
(3)   Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah : a.   Ada persetujuan tertulis dari istri;
b.  Pegawai  Negeri  Sipil  pria  yang  bersangkutan  mempunyai penghasilan  yang  cukup  untuk  membiayai  lebih  dari  seorang istri  dan  anak-anaknya  yang  dibuktikan  dengan  surat keterangan pajak penghasilan; dan
c. Ada jaminan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
(4)   Izin  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  tidak  diberikan  oleh  pejabat apabila:
a.  Bertentangan  dengan  ajaran/peraturan  agama  yang  dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
b.  Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
c.  Bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;
d.  Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan atau;
e.  Ada kemungkinan mengganggu tugas-tugas kedinasan.

## Pasal 11
(1)   Izin  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  untuk  menjadi  istri  kedua, ketiga dan keempat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), hanya diberikan oleh pejabat apabila:
a. Ada persetujuan tertulis  dari istri bakal suami,
b. Bakal  suami  mempunyai  penghasilan  yang  cukup  untuk membiayai  lebih  dari  seorang  istri  dan  anak-anaknya  yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan
c. Ada jaminan tertulis dari calon suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
(2)   Izin  bagi  Pegawai  Negeri   Sipil  wanita  untuk menjadi  istri  kedua, ketiga dan keempat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), hanya diberikan oleh pejabat apabila:
a. Bertentangan  dengan  ajaran  /  peraturan  agama  yang  dianut Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  yang  bersangkutan  atau  calon suaminya;
b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1);
c. Bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, dan atau;
d. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
Sedangkan  syarat  dan  prosedur  poligami  bagi  POLRI  dan  TNI, hampir  sama    sebagaimana  prosedur  poligami  bagi  PNS,  hanya  saja pejabat  berwenang  yang  memberi  izin,  menyesuaikan  pada  jabatan  di jajaran POLRI dan TNI masing-masing.
Dalam  hukum  Islam  pun,  masalah  poligami  juga  diatur sedemikian  rupa.  Allah  SWT  mengatur  masalah  poligami  dalam  al- Qur‟an  seperti  dalam  surat  al-Nisa‟  dan  beberapa  Hadith  Nabi Muhammad SAW tentang poligami.

## C.  Kesimpulan
Berdasarkan investigasi peneliti, dari 120 kasus poligami (resmi dan sirri)  di  Surabaya,  maka  alasan/motivasi  dan  prosedur  poligami  di  kota Surabaya  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  beberapa  alasan  dan  motivasi
yang  dijadikan  dasar  pelaku poligami,  ada  64  alasan yang menjadi dasar poligami  di  Surabaya,  namun  hanya  38  alasan  (pemohon)  atau  hanya 59,3%  jumlah  pemohon  yang  memenuhi  kriteria  alasan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat direkomendasikan untuk melaksanakan poligami.
Dari  120  kasus  poligami  (resmi  dan  sirri)  di  Surabaya,  ditemukan bahwa pelaku poligami kebanyakan berprofesi swasta sebanyak 76 pelaku (63,3%). Dari jumlah tersebut pelaku dengan penghasilan Rp. 1 juta hingga Rp.  2,4  juta  setiap  bulan,  sebanyak  53  pelaku  (44,2%).  Ditinjau  dari  segi pendidikan pelaku poligami, ternyata kebanyakan pelaku poligami adalah berpendidikan SLTA dengan  jumlah 47 pelaku (39,2%). Sementara pelaku yang  berpendidikan  S3,  telah  menempuh  poligami  secara  sirri  dengan jumlah 2 pelaku.
Sedangkan  ditinjau  dari  sisi  usia,  ternyata  untuk  suami  didominasi oleh  usia  40  tahun  hingga  49  tahun  dengan  jumlah  53  pelaku  (44,2%), sedangkan  untuk  istri  terakhir  berusia 30  tahun sampai  39  tahun  dengan jumlah 59 istri (49,2%). Adapun ditinjau dari sisi status istri terakhir yang dipoligami,  ternyata  antara  praktik  poligami  resmi  maupun  sirri,  kedua- keduanya  didominasi  oleh  perempuan  yang  masih  berstatus  perawan dengan jumlah 86 istri (71,6%).
Sedangkan  hasil  temuan  berdasarkan  prosedur,  yang  digunakan pelaku  poligami  di  Surabaya,  untuk  64  kasus  poligami  resmi,  pada  fase proses pemeriksaan di PA Surabaya, terdapat 33 pelaku atau 51,5% yang memenuhi  syarat  dan  layak  menuju  fase  selanjutnya.  Sementara  sisanya sebanyak 31 pelaku atau 48,4% ternyata tidak memenuhi syarat kumulatif. Sedangkan,  pada  fase  akad  nikah,  dari  64 kasus  poligami  resmi,  ternyata tidak semuanya mencatatkan pernikahan poligami pada PPN dan terdaftar di KUA, melainkan menikah secara sirri yaitu sebanyak 9 pelaku atau 14%, dan  ada  pula  pelaku  yang  membatalkan  untuk  poligami.  Sedangkan jumlah  pelaku  yang  mencatatkan  pernikahan  poligami  di  PPN,  dan terdaftar pada KUA yaitu sebanyak 47 pelaku atau 73,5%.
Sedangkan  hasil  temuan  mengenai  modus  pelaku  poligami  secara sirri berdasarkan 56 kasus poligami sirri di Surabaya, adalah, untuk tahap pemenuhan syarat kumulatif, ternyata 16 pelaku poligami sirri atau 28,5%
masih  mengikuti  prosedur  sebagaimana  peraturan  yang  berlaku. Selebihnya,    40  pelaku  atau  71,5%  sama  sekali  tidak  memenuhi  3  syarat kumulatif  sebagaimana  peraturan  yang  ada,  yaitu  dengan  cara  memaksa istri  agar  mengizinkan  suami  menikah  lagi,  dan  tidak  mampu  dari  segi ekonomi.  Sedangkan  pada  tahap  pernikahan  atau  akad  nikah  poligami, ternyata pelaku yang menikah dengan cara sirri berjumlah 44 pelaku atau 78,5%.  Sedangkan  sisanya,  yaitu  12  pelaku  atau  21,5%  telah melangsungkan  akad  nikah  secara  sirri  dengan  cara  memanipulasi identitas, dan mendapatkan surat nikah palsu dari oknum PNS/P3N.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Kependudukan Kota Surabaya. 2008.  Penduduk Surabaya Menurut Pekerjaan,  Agama,  Umur,  dan  Surabaya  Berbasis  RT  dan  RW tahun 2008,” dalam http://www.surabaya.go.id/dispenduk
Fahmie, Anshori. 2007. Siapa Bilang Poligami itu Sunnah? Bandung: Pustaka Iman.
Hakim, Rahmat. 2000. HukumPerkawinan Islam . Bandung: Pustaka Setia.
Haqqi, Khashi‟. 1997. Ta’addud al-Zawjat waTa’addud al-‘Ashiqat . Beirut: Dar Ibnu Hazm.
Hifni, Mohammad. 2008. Bu Nyai dan Poligami: Studi Konstruksi Sosial Bu Nyai  yang  di  Poligami  tentang  Konsep Mawaddahwa  Rahmah di Bangkalan Madura. Tesis. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Hilmy,  Ummu.  2005. Poligami  di  Kalangan  Buruh  Perempuan,  (Study  Pada Buruh  Industri  dan  Buruh  Migran),  dalam  Wacana  Poligami  di Indonesia . Bandung: Mizan.
http://www.sby.go.id
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan  Peradilan  Agama.  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Departemen Agama RI. 2000.
Jones, Jamilah. 2001. Plural Marriage in Islam , Terj.MachnunHusein. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kodir, Faqihuddin Abdul. 2005. MemilihMonogami: Pembacaan atas al-Qur’an dan Hadith Nabi . Yogyakarta: PustakaPesantren.
Manan,  Abdul.  2008. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Maramis, Willy F. 2005. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa . Surabaya: Airlangga University Press.
Mulia,  Siti  Muzdah.  2005. Islam  Menggugat  Poligami .  Bandung:  Pustaka Indah.
Mustaqim,  Abdul.  2007.  Konsep  Poligami  Menurut  Muhammad  Syahrur. Jurnal Studi  Ilmu-ilmu  al-Qur'an  dan  Hadith .  Volume  8,  Nomor  1 (Januari, 2007).
Mustofa, Agus. tt. PoligamiYuuk!. Surabaya: PADMA Press.
Ngarji.  2006. Respon  Kyai  Pasuruan  terhadap  Poligami  dalam  Perspektif  Fikih dan  Kesetaraan  Gender .  Tesis.  Surabaya:  IAIN  SunanAmpel Surabaya, Surabaya.
Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. HukumPerdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no 1 tahun 1974 sampai KHI . Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1983  tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  1990  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  10
Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai Negeri Sipil .
Peta  Surabaya,  Perkembangan  dan  Pembagian  Administrasi  Pemerintahan . Surabaya: Karya Pembina Swajaya.
Qardhawi,  Yusuf.  2000. Halal  dan  Haram  dalam  Islam. Terj.Abu  Sa‟id  Al- Falahi.  Jakarta: Robbani Press.
Sabiq, Sayyid. 2007. FikihSunnah . Jilid 3. Terj.NorHasanuddin. Jakarta: Pena PundiAksara.
Al-Sabuni, Muhammad „Ali. tt. Rawa’i‘ al-Bayan Tafsir  Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an , Juz I. Beirut: Dar Al-Fikr.
Salim,  M.  Agus.  2004. Kecenderungan  Nikah  Poligami  dengan  Nikah  Sirri  di Kabupaten  Bangkalan .  Skripsi.  Surabaya:  IAIN  SunanAmpel Surabaya.
Salman,  Abdul  Matin.  2008. Pendidikan  Poligami:  Pemikiran  dan  Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo tentang Poligami . Solo: BumiWacana.
Sanan,  „Arij  Abdurrahman  al-.  2003. Memahami  Keadilan  dalam  Poligami . Jakarta: Global Media CiptaPublising.
Satiaji,  Ahmad.    2006. AA  Gym:  MengapaBerpoligami .Yogyakarta:  Qultum Media.
Shihab, M. Quraish.  2006. Tafsir al-Misbah; (Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur'an) , Vol. II. Jakarta: LenteraHati.
Suryo. 1998. Genetika , Cet. Ke 8. Yogyakarta:  Gajah Mada University Press.
Syafe‟i, Rachmat. 1999. Ilmu Usul Fikih . Bandung: Pustaka Setia.
Thalib,  Sayuti.  2007. Hukum  Kekeluargaan  Indonesia .  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia Press.
Tutik, Titik Triwulan dan Trianto. 2007. Poligami Perspektif Perikatan Nikah; Telaah  Kontekstual  menurut  Hukum  Islam  dan  Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 . Jakarta: Prestasi Pustaka.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .
Widiana,  Wahyu.  2006.  Menguak  Sisi  Gelap  Poligami  dalam http://www.hukumonline. com/detil.asp?id=15941&cl=fokus (21 Februari 2006).
Witular,  Abraham  Silo.  2006. Poligami  Nabi  Kajian  Kritis  Teologis  Terhadap Pemikiran  ‘Ali  Syariati  dan  Fatimah  Mernissi .  Yogyakarta:  Pustaka Rihlah.