## PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH
NEGERI (MAN) BULELENG
Oleh : Juliawati 1 dan Gede Sandiasa 2

## ABSTRAKSI
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman peneliti bahwa Madrasah Aliyah  Negeri  (MAN)  Buleleng  merupakan  satu-satunya  Madrasah  Negeri  yang berada  di  Buleleng  dibawah  naungan  Kantor  Kementerian  Agama  Republik Indonesia,  dan  sudah  sepatutnya  menyelenggarakan  pelayanan  berbasis E- Government sebagai media dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal, efektif dan  efisien.  Peneliti  mengemukakan  bahwa  penerapan E-Government di  MAN Buleleng  sudah  berjalan  dengan  baik  meskipun  masih  memiliki  kekurangan  hal ini  dapat  terlihat  dari  infra  struktur  sumberdaya  manusia  yang  masih  belum memenuhi standar atau kualifikasi dalam penerapan E-Government .
Secara  umum,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tentang penerapan E-Government dan  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam penerapan E-Government Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Pendidikan  Di Madrasah  Aliyah  Negeri  (MAN)  Buleleng.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian  deskriptif  kualitatif.  Fokus  penelitiannya  adalah  tentang  penerapan E- Government serta 6 indikator penerapan E-Government yakni  Infrastruktur Data, Infrastruktur Legal, Infrastruktur Institusional, Infrastruktur Manusia, Infrastruktur Teknologi  dan Strategi  Pemimpin. Instrumen pengumpulan  datanya menggunakan teknik wawancara dan observasi secara langsung pada lokasi serta berdasarkan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian,    lama peneltiannya adalah sekitar 2 bulan, dan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sudah  terdapat  penerapan berbasis E-Government di  Madrasah  Aliyah  Negeri  (MAN)  Buleleng  yakni penerapan  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektrinik  (LPSE)  dan  Sistem  Informasi Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG).  Secara  umum,  penerapan  berbasis E- Government ini  telah  berjalan  dengan  optimal,  namun  masih  terdapat  beberapa kekurangan dalam penerapannya seperti adanya perangkapan tugas bagi staff yang bertugas mengelola LPSE dan SIMPEG.
Kata kunci : E-Government , LPSE, SIMPEG
1 Sfaf Administrasi MAN Buleleng
2 Staf Pengajar FISIP UNIPAS

## 1. Pendahuluan
Globalisasi  merupakan  sebuah  fenomena  dimana  negara-negara  di  dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi
antar  masyarakat  yang  jauh  lebih  efektif  dan  efesien  dibandingkan  dengan  saat- saat  sebelumnya.  Didalam  format  ini,  proses  interaksi  dan  komunikasi  antar negara-negara  di  dunia  akan  lebih  intens  dibandingkan  dengan  apa  yang  selama ini terjadi. Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa globalisasi telah membuka isolasi  batasan  antar  negara  yag  selama  ini  berlaku  terutama  untuk  hal-hal  yang berhubungan  dengan  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  hukum  akibat sedemikian  cepat  dan  akuratnya  informasi  mengalir  dari  satu  tempat  ke  tempat yang lain.
Adanya  desakan  dari  negara-negara  besar  bahwa  untuk  dapat  bergaul secara  baik  didalam  era  global  negara  yang  bersangkutan  harus  memperhatikan hal-hal  berkenaan  dengan    demokratisasi,  hak  asasi  manusia,  kepastian  hukum, dan  pencegahan  korupsi,  dengan  demikian  secara  tidak  langsung  tuntutan masyarakat  terhadap  pemerintahannyapun  menjadi  berubah,  dalam  upaya  untuk dapat  memenuhi  berbagai  kepentingan  masyarakat  bangsa  maupun  pergaulan negara-negara  di  dunia.  Pemerintah  diminta  untuk  lebih  responsif  terhadap permintaan  masyarakatnya  (terutama  mereka  yang  harus  melakukan  aktivitasnya sehari-hari,  seperti  misalnya  berbisnis  di  dalam  sebuah  pasar  terbuka  dan perdagangan bebas), lebih memperbaiki kinerja birokrasi dan administrasinya agar mutu pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan pemehuhan berbagai berkepentingan  membaik  secara  signifikan,  dapat  menghasilkan  keputusan- keputusan  yang  berkualitas,  lebih  menyadari  berbagai  perubahan  mendasar  yang harus  dipahami  dan  dilakukan  untuk  dapat  berkompetisi  dengan  negara-negara lain, dalam persaingan pasar global.
Oleh  karenanya  untuk  mewujudkan  semua  itu,  maka  pemerintah mendukung  perubahan  tersebut  untuk  menuju  kearah  yang  lebih  maju  dengan mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan teknologi informasi di Indonesia, hal tersebut  tertuang  dalam  Instruksi  Presiden  No.  06/2001  tanggal  24  April  2001 tentang  Pengembangan  dan  Pendayagunaan  Telematika (Telekomunikasi,  Media, dan  Informatika) di  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  aparat  pemerintah  harus menggunakan  teknologi  telematika  untuk  mendukung good  governance dan percepatan  proses  demokrasi.    Good  Governance    menyangkut  asas  sebagai
berikut:  “partisipasi,  adanya  aturan  hukum  (rule  of  law),  transparansi  yang dibangun  atas  dasar  kebebasan  arus  informasi,  adanya  ketanggapan (responsiveness), orientasi pada consensus, adanya kesetaraan (equity), efektifitas dan efisiensi, dan akuntabilitas” (Remaja, 2017: 27)
Selain  itu  juga  dalam  Inpres  No.  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  pengembangan e-government, menyebutkan  bahwa e- government tersebut  merupakan  upaya  untuk  mengembangkan  penyelenggaraan pemerintahan    yang  berbasis  (menggunakan)  elektronika  dalam  rangka  upaya meningkatkan  kualitas  layanan  publik  secara  efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu dengan  adanya  payung  hukum  tersebut  diharapkan  pula  akan  dapat  memacu kemajuan negara Indonesia itu sendiri, melihat pada tuntutan masyarakat modern kini  yang  mengharuskan  pemerintah  memiliki  waktu  response  yang  cepat terhadap berbagai permintaan atau kebutuhan khalayak. Dengan kata lain, mereka (masyarakat)  tidak  peduli  bagaimana  pemerintah  mengorganisasikan  dirinya, namun yang penting adalah bahwa semua proses pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat  dapat  diberikan  secara  baik,  cepat,  dan  murah.  Disamping  itu diperlukan  kemampuan  pengintegrasian  data  yang  mudah  diakses  ,  dapat mengidentifikasi  permasalahan  dengan  cepat,  dengan  dijamin  adanya otentiksifikasi  dari  berbagai  data  ditampilkan,  dapat  diperoleh  melalui penyelenggaraan E-Government di  segala  bidang  layanan  pemerintah,  demikian juga  ditemukan  dalam  penelitian,  yang  menyebutkan  bahwa  “ knowledge  of thetypes    of    integrity,    processes    of    access,  reproduction,  identification  and extraction isneeded in order to authenticate digital records” (Mosweu & Ngoepe, 2019: 17)
Berkaitan dengan pelayanan publik yang berbasiskan teknologi  informasi, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng sebagai salah satu institusi pendidikan tingkat  menengah  yang  berada  di  Buleleng,    di  bawah  naungan  Kementerian Agama  Republik  Indonesia  telah  menggunakan  teknologi  informasi  tersebut sebagai  kebutuhan  dalam  rangka  menunjang  kegiatan  akademik,  memberikan pelayanan yang prima kepada siswa dan pegawai serta agar dapat bersaing dengan sekolah  menengah  yang  lain.  Teknologi  informasi  yang  digunakan  MAN
Buleleng  berupa  penerapan e-government .  Dalam  hal  ini,  basis online  / internet yang  digunakan  MAN  Buleleng  dalam  rangka  membantu  penyelenggaraan e- government tersebut agar dapat berjalan secara baik dan lancar  meliputi: Belanja Pengadaan  Barang/Jasa  melalui  LPSE  (Lembaga  Pengadaan  Secara  Elektronik), Education  Management  Information  System (EMIS),  Sistem  Informasi Kepegawaian  (SIMPEG).  Basis online/ internet  yang  digunakan  MAN  Buleleng tersebut  telah  diterapkan  dalam website MAN  Buleleng  yang  dapat  diakses melalui www.manbuleleng.sch.id .    Dalam website MAN  Buleleng  tersebut terdapat  menu  profil  lembaga,  data  guru  dan  pegawai,  data  siswa  sampai  pada data prestasi yang diraih sekolah.
Penerapan e-government di MAN Buleleng tersebut merupakan salah satu langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima serta memberikan  keterbukaan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  civitas  akademik MAN Buleleng pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Akan tetapi fakta  yang  ditemukan  peneliti  pada  observasi  dan  wawancara  langsung  dengan beberapa pihak  yang terkait, penerapan e-government di MAN Buleleng tersebut belum  dapat  dimanfaatkan  secara  efektif  dan  efesien  sesuai  dengan  tujuan e- government . Hal tersebut karena masih terdapat berbagai permasalahan.
Pertama, sistem jaringan yang sering mengalami gangguan pada beberapa cakupan  layanan  yang  tersedia.  Dalam  hal  ini  karena  dipengaruhi  oleh  kualitas internet yang kurang stabil sehingga dalam mengakses portal cenderung lama dan lelet  karena  posisi  server  penuh  sehingga  memerlukan  koneksi  internet  yang berkualitas  tinggi,  hal  ini    mempengaruhi  proses upload dan download data menjadi lambat.
Kedua, penempatan  pegawai  yang  tidak  sesuai  dengan  bidang  keahlian, padahal  dalam  suatu  instansi  pemerintah/organisasi  sumber  daya  manusia merupakan  faktor  penting  dalam  menerapkan e-government, hal  tersebut  karena sumber daya manusia tersebut salah satu yang akan menentukan keberhasilan dari penerapan e-government .  Oleh  karena  itu  berdasarkan  informasi  yang  peneliti dapatkan  di  lapangan  untuk  sumber  daya  manusia  yang  tersedia  saat  ini  masih tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  pelaksanaan  tugas  dalam  proses e-government ,
dalam  hal  ini  khususnya  untuk  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  latar belakang pendidikan teknologi informasi secara khusus.

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup E-Government
Menurut  Bank  Dunia  ( World  Bank) dalam  Indrajit  (2002:2), mendefinisikan e-Government sebagai berikut:
“E-Government  refers  to  the  use  by  government  agencies  of  information technologies (such as  Wide Area Networks, the internet, and mobile computting) that have ability to transform relation with citizens, businesses, and other arms of goverment”.(E-Govenrment mengacu  pada  penggunaan  teknologi  informasi  oleh agen  pemerintah  (seperti Wide  Area  Networks  (WAN), Internet,  dan Mobile Ccomputing) hal  tersebut  mempunyai  kemampuan  untuk  mengubah  bentuk hubungan  dengan  masyarakat,    bisnis  dan  lembaga  pemerintah  lainnya). Sementara  itu,  UNDP  ( United  Nation  Development  Programme) dalam  Indrajit (2002:2),  mendefinisikan e-government secara  lebih  sederhana,  yaitu: “E- Government  is  the  application  of  Information  and  Communication  Technology (ICT)  by  government  agencies”.(  E-Goverment adalah  penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi (ICT) oleh pihak pemerintahan).
Pemerintah  Federal  Amerika  Serikat,  dalam  Andrianto  (2007:46) mendefinisikan e-Government sebagai  berikut: “E-Government  refers  to  the  the delivery  of  government  information  and  services  online  through  the  Internet  or other digital means”.( e-Government mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online  pemerintah  melalui internet  atau  media  digital  lainnya).
Selanjutnya ruang llingkup e-Government adalah:
a. Penggunaan Teknologi berbais iternet/intranet, untuk menambah akses dalam memberikan pelayanan jasa dari Pemerintah Kepada Masyarakat;
b. Keterhubungan secara elektronik antara pemerintah dan masyarakat, dengan demikian masyarakat dapat mengakses berbagai informasi atau memperoleh pelayanan pemerintah; dan
c. Keterhubungan elektronik di lingkungan ekterm/intern untuk berbagai aplikasi layanan (Kesimin, 2015: )
2.2. Manfaat dan Tujuan e-Government
Manfaat  yang  diperoleh  dengan  diterapkannya  konsep electronic government ( e-government ) bagi suatu negara, antara lain:
1. Memperbaiki  kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada  para  stakeholder-nya (masyarakat,  kalangan    bisnis,    dan    industri)    terutama    dalam    hal    kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
2. Meningkatkan  transparansi,  kontrol,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance ;
3. Mengurangi  secara  signifikan  total  biaya  administrasi,  relasi,  dan  interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang  bagi  pemerintah  untuk  mendapatkan  sumber-sumber pendapatan    baru    melalui    interaksinya    dengan    pihak-pihak    yang berkepentingan;
5. Menciptakan    suatu  lingkungan    masyarakat    baru    yang    dapat    secara  cepat dan tepat  menjawab  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  sejalan  dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada;
6. Memberdayakan    masyarakat    dan    pihak-pihak    lain    sebagai    mitra pemerintah  dalam    proses    pengambilan    berbagai    kebijakan    publik    secara merata  dan demokratis
Konsep electronic  government ( e-government )  diterapkan  dengan  tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis
2.3. Jenis Pelayanan e-Government
Salah  satu  cara  mengkategorikan  jenis  pelayanan  adalah  dengan  melihat dari dua aspek utama, yaitu:
1. Aspek  kompleksitas, yaitu yang menyangkut  seberapa  rumit  anatomi  sebuah aplikasi e-government ( electronic  government )  yang  ingin  dibangun  dan diterapkan; dan Aspek  manfaat,  yaitu  menyangkut  hal-hal  yang  berkaitan dengan  besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.
2. Aspek  Manfaat,  yaitu  menyangkut  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  besarnya manfaat yang dirasakan oleh para pengguna.
Berdasarkan  dua  aspek  di  atas  ,  maka  Indrajit  (2006:  29)  mengemukakan bahwa jenis-jenis e-government dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu:
1) Publikasi,  sebuah  komunikasi  satu  arah,  dalam  hal  ini  pemerintah mempublikasikan berbagai data dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak- pihak lain yang berkepentingan melalui internet.
2) Interaksi, komunikasi dua arah antara pemerintah dengan berbagai pihak yang berkepentingan, dalam hal ini dapat menggunakan dua aplikasi,  yaitu pertama portal  dimana  situs  terkait,  memberikan  fasilitas  searching,  bagi  pihak  yang berkepentingan  dan  mendapatkan  informasi  dan  data  sepesifik.  Kedua, pemerintah  menyediakan  kanal  di  mana  masyarakat  dapat  melakukan  diskusi dengan  unit-unit  tertentu  yang  berkepentingan,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung.
3) Transaksi,  adalah  interaksi  dua  arah,  namun  berkaitan  dengan  pelaksanaan transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini    menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bertujuan  untuk mengkaji  penerapan E-Government dalam  meningkatkan  layanan  pendidikan  di Madrasah  Aliyah  Negeri  (MAN)  Buleleng.  Penggunaan  metode  kualitatif  ini dimaksudkan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  luas  dan  mendalam terhadap data yang ditemukan dan dihadapi peneliti.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Menurut  Bungin  (2002:32)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun  tertulis  dari
tingkah laku  yang dapat  diamati dari orang-rang  yang diteliti. Metode penelitian kualitatif  menurut  Sugiyono  (2011:7)  adalah  “metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi  obyek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannnya  adalah  eksperimen)  di  mana peneliti  sebagai  instrument  kunci,  pengambilan  sampel  sumber  data  dilakukan secara Purposive dan snowball, teknik  pengumpulan  dengan  triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi”. Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  karena  permasalahan  yang  diteliti  tidak  berkenaan  dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data  yang  mendalam  dari  fokus  penelitian,  hasil  dari  penelitian  kualitatif  selalu berusaha mengungkap suatu masalah, keadaan, atau peristiwa yang sebenarnya.
Pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive sampling  yaitu  pemilihan  informan  penelitian  secara  sengaja  oleh  peneliti  yang didasarkan  atas  kriteria  dan  pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,  2012:121). Informan dalam penelitian ini adalah:
1. Kepala  Sekolah,  pertimbangan  peneliti,  yaitu  sebagai representative (perwakilan) dari para pegawai dan tenaga pendidik yang ada di sekolah dalam hal pelaksanaan e-government di sekolah.
2. Kepala  Tata  Usaha  (Kaur  TU)  yang  bertanggungjawab  penuh  dan memonitoring langsung pada tugas tugas kepegawaian di sekolah.
3. Wakil Kepala Madrasah yang terlibat langsung dan menjadi koordinator dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh sekolah.
4. Staff TU (Operator), pertimbangan peneliti, yaitu sebagai staff madrasah yang secara  langsung  berinteraksi  dan  mengimplementasikan  sejumlah  aplikasi e- government di sekolah
5. Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng yang secara langsung sebagai konsumen atas pelayanan yang diberikan di madrasah.
Pertimbangan  peneliti  menentukan  karakteristik  atau  kriteria  informan penelitian  di  atas,  yaitu  agar  informasi  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  bisa lebih akurat karena melibatkan informan penelitian yang benar-benar memahami
peran e-government dalam  meningkatan  pelayanan  pendidikan  di  Madrasah Aliyah  Negeri  (MAN)  Buleleng,  serta  kendala-kendala  yang  dihadapi  pihak madrasah dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Teknik  observasi,  yaitu  suatu  cara  yang  ditempuh  dalam  mendapatkan  data dengan  mengadakan  pengamatan  langsung  ke  lokasi  penelitian  meliputi: proses  kerja  operator  LPSE  dan  SIMPEG  dalam  melakukan  input  data  serta pengolahan berkas-berkas yang diperlukan saat penginputan data.
2. Teknik wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh  informasi  langsung  dari  sumbernya  (Ridwan,2006  :  74).  Pokok- pokok masalah tersebut dikembangkan dalam bentuk berbagai pertanyaan yang disesuaikan  dengan  karakteristik  informan,  sehingga  wawancara  dapat berlangsung tanpa terjebak pada suasana yang kaku. Hasil wawancara direkam atau  dicatat  secara  manual  tergantung  kesepakatan  antara  peneliti  dengan informan.
3. Teknik  pemanfaatan  dokumen.  Teknik  ini  dilakukan  dengan  memanfaatkan sumber-sumber  berupa  data-data  dan  catatan-catatan  yang  berkaitan  dengan penelitian, meliputi: laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE dan juga laporan data kepegawaian, absensi sidik jari.
4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
4.1. Penerapan E-Government di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

## Buleleng
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng, maka dapat digambarkan bahwa penerapan E- Government di  Madrasah  Aliyah  Negeri  Buleleng  secara  garis  besar  terbagi atas tiga bagian:
a. E-Procurement (Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik) melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
b. SIMPEG (Sistem Informasi Manajement Kepegawaian)
c. Education Management Information System (EMIS)
Dari 3 jenis contoh layanan E-Government yang diterapkan di Madrasah Aliyah  Negeri  (MAN)  Buleleng,  yang  dibahas  oleh  peneliti  adalah E- Procurement dan SIMPEG.
1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian / Lembaga /  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  /  Institusi  lainnya  (K/L/KD/I)  untuk menyelenggarakan  sistem  pelayanan  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik serta  memfasilitasi  ULP  /Pejabat  Pengadaan  dalam  melaksanakan  pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP / Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga  /Perguruan  Tinggi/  BUMN  yang  tidak  membentuk LPSE  dapat  menggunakanfasilitas  LPSE  yang  terdekat  dengan  tempat kedudukannya  untuk  melaksanakan  pengadaan  secara  elektronik.  Selain ULP/Pejabat  pengadaan  dalam  melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  secara elektronik  LPSE  juga  melayani  registrasi  penyediaan  barang  dan  jasa  yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.
Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki  tingkat  efisiensi  proses  pengadaan,  mendukung  proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna  mewujudkan clean  and  good  government dalam  pengadaan  barang/jasa pemerintah.  Selain  itu  penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  dalam e- government dapat  meningkatkan  prestasi  kerja  dan  daya  dukung  masyarakat dalam  meningkatkan  layanan  publik,  hal  ini  terungkap  dalam  karya  ilmiah, yang  menyebutkan,  bahwa  “penerapan  prinsip good  governance dalam meningkatkan prestasi kerja” (Prathiwi & Suprapta, 2017: 42)
Layanan   yang tersedia  dalam Sistem  Pengadaan Secara Elektronik saat ini  adalah E-tendering yang  ketentuan  teknis  operasionalnya    diatur  dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik ( E-Catalogue) yang  merupakan  sistem  informasi  elektronik  yang  memuat  daftar,  jenis, spesifikasi  dan  harga  barang  tertentu  dari  berbagai  penyedia  barang/jasa
pemerintah,  proses  audit  secara  online  ( E-Audit) ,  dan  tata  cara  pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik ( E-Purchasing) .
Untuk Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama RI, Madrasah  Aliyah  Negeri  (MAN)  Buleleng  dalam  penerapan  LPSE keaktifannya  sebagai  Non  Penyedia  (pengguna)  bukan  sebagai  penyedia barang/jasa, layanan ini dapat diakses melalui situs http://www.lpse.kemenag.go.id
2. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
SIMPEG  WEB  adalah  sistem  informasi  kepegawaian  berbasis  web, sistem ini untuk mendukung pendataan kepegawaian khususnya di lingkungan Kementerian Agama RI. Sebelumnya sistem ini   diperkenalkan menggunakan teknologi Client  Server dan data  base belum  tersentralisasi,  sehingga pengintegrasian  datanya  tidak  efisien  dan  seringkali  data  yang  ada  di  pusat sudah tidak lagi data terbaru dari pegawai yang ada di daerah.
Dengan  adanya  data  tersentralisasi  di  pusat,  diharapkan  keakuratan  data dan  pekerjaan  yang  lebih  efisien  dapat  tercapai.  Secara  operasional  sistem  ini berjalan secara bersama-sama dengan simpeg client server yang hanya diinstal pada  kantor  pusat.    Adapun  data  master  untuk  modul  laporan  yang berhubungan  langsung  dengan  pegawai  dapat  diakses  oleh  semua  pengguna baik  di  pusat  atau  daerah.  Modul-modul  yang  tersedia  pada  SIMPEG  WEB sebagai berikut:
1. Data  Master  (hanya  tersedia  untuk  pengguna  dengan  hak  akses Administrator)
2. Data Pegawai (kartu Pegawai, Mutasi Pegawai)
3. Riwayat  Pegawai  (Pendidikan,  Pangkat,  Diklat,  Jabatan,  Anak,  Indispliner, Istri)
4. Laporan, terdiri dari:
 Data Pegawai
 Statistik Pegawai
 Inventarisasi Pegawai
5. Surat-surat, terdiri dari:
 Pembuatan DP3
 Pembuatan Surat Keputusan (SK KP).
Untuk  mengakses  SIMPEG  WEB  ini,  sebelumnya  pengguna  harus melakukan  registrasi  secara  manual,  dengan  mengajukan  surat  permohonan pengguna  ( user  id )  kepada  Bagian  Data  dan  Informasi  Biro  Kepegawaian Kementerian Agama RI Pusat untuk diproses registrasinya. Ini dilakukan untuk mengontrol  pengguna  yang  dapat  mengakses  sitem  ini  sehingga  dapat  di pertanggungjawabkan.  Untuk  masuk  ke  sistem  SIMPEG  WEB,  pengguna dapat masuk melalui alamat https://simpeg.kemenag.go.id/
4.2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan E-
Government di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng.
Berdasarkan  konsep  yang  dikemukakan  Indrajit  (2002)  bahwa  terdapat beberapa  indikator  penting  dalam  penerapan E-Government ,  dimana  indikator tersebut meliputi:
a. Infrastruktur Data
Infrastruktur  data  ini  meliputi  manajemen  sistem,  dokumentasi  dan  proses kerja  di  tempat  untuk  menyediakan  kuantitas  dan  kualitas  data  yang berfungsi mendukung penerapan E-Government . jika infrastuktur data tidak diperhatikan  maka  akan  mempengaruhi  penerapan E-Government .  Dengan adanya e-government, manfaat  dapat  diperoleh,  antara  lain:  1)  data terbackup  rapi  dalam  manajemen  sistem  komputer;  2)  data  yang  terimput merupakan  data  yang  akurat;  3)  deskripsian  masing-masing  pegawai  jelas sesuai dengan  tupoksinya; 4) adanya jaringan internet yang memadai dapat mendukung proses penyelesaian pekerjaan; dan 5) dokumentasi dan laporan tersusun rapi sehingga dapat memudahkan audit.
b. Infrastuktur Legal
Dalam  penerapan E-Government dibutuhkan  infrasturktur  legal  dari lembaga  atau  penyedia  layanan.  Infrastruktur  legal  meliputi  adanya  dasar hukum, serta peraturan-peraturan dalam penerapan E-Government (Indrajit, 2002). Infrastuktur legal sangat diperlukan sebagai sebuah kekuatan hukum.
Dengan  adanya  infrastruktur  legal,  maka  penerapan E-Government mempunyai  dasar  hukum  untuk  menerapkannya  dengan  diimbangi  oleh aturan-aturan yang berlaku.
Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)  di  Madrasah  Aliyah  Negeri (MAN) Buleleng diterapkan berdasarkan pada Peraturan presiden Nomor 16 Tahun  2018.  Peraturan  tersebut  memuat  pedoman  dan  tata  cara  dalam menjalankan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
c. Infrastruktur Institusional
Penerapan E-Government harus ditunjang dengan infrastruktur institusional yang dapat diwujudkan apabila institusi pemerintah memiliki kesadaran dan eksis  melaksanakan  tujuannya  (Indrajit,  2002).  Infrastruktur  institusional tersebut, meliputi adanya koordinasi antar instansi, meningkatkan kerjasama serta memiliki komunikasi yang baik antar instansi terkait. Kemudian, untuk keberhasilan E-Government tersebut  terkait  dengan  komunikasi  antar organisasi/instansi  ini  disamping  diperlukan  ketepatan  pemahaman  dan konsistensi  dalam  mengomunikasikan  ukuran-ukuran  dan  sasaran  tersebut juga  diperlukan  mekanisme  dan  prosedur-prosedur  yang  memungkinkan pejabat  atasan  dan  bawahan  dapat  melakukan  komunikasi  secara  baik sehingga bawahan dapat bertindak, sesuai harapan atasan. Dalam penerapan E-Government kesadaran aparatur yang tinggi sangat diperlukan. Kesadaran yang tinggi dari aparatur tersebut harus diikuti dengan eksistensi pemerintah dalam  melaksanakan  tujuannya.  Koordinasi  antar  instansi  dalam memberikan  informasi  merupakan  sebuah  langkah  yang  baik  dengan demikian  kerjasama  antar  instansi  akan  semakin  erat.  Jika  kerjasama  antar instansi  baik  maka  komunikasi  pun  akan  mudah.  Dengan  demikian,  maka penerapan E-Government akan  berhasil  jika  memperhatikan  faktor-faktor yang terdapat pada infrastruktur institusional tersebut
d. Infrastruktur Manusia
Penerapan E-Government juga harus ditunjang dengan infrastruktur lainnya seperti  infrastruktur  manusia.  Karena  jika  infrastruktur  manusia  tidak diperhatikan  maka  penerapan E-Government tidak  dapat  tercapai  dengan
baik.  Adapun  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  infrastruktur  manusia adalah  sikap  aparatur  dalam  penerapan E-Government ,  aparatur  tersebut harus memiliki pengetahuan serta skill yang memadai, juga membudayakan berbagai  informasi  yang  mendukung  penerapan E-government (Indrajit, 2002).  Infrastruktur manusia merupakan infrastruktur yang sangat penting.
Penerapan E-government tidak akan berjalan dengan benar jika infrastruktur manusianya  tidak  diperhatikan.  Hal  ini  akan  dapat  terlihat  dalam pelaksanaannya.  Penempatan  infrastruktur  manusia  harus  sesuai  dengan kemampuan  yang  dimilikinya  sesuai  dengan  tempat  dalam  penerapan E- Government .  Jika  hal  ini  tidak  diperhatikan  maka  kebijakan  penerapan E- Government akan  terhambat  karena  penempatan  infrastruktur  manusianya tidak  sesuai  dengan  kemampuan  manusia  itu  sendiri.  Namun  dalam persoalan  ini  penguatan  koordinasi  dan  komunikasi  ,  serta  SDM  yang bertanggungjawab  diberikan  pelatihan  dan  bimtek  sehingga  berbagai kendala  SDM  dapat  di  atasi  sehingga  pelayanan  menjadi  lebih  baik  dan lebih  cepat.  Hal  ini  mendukung  pendapat  berikut,  “kecepatan  dalam pelayanan  dapat  diwujudkan  melalui  penggunaan  model  pelayanan E- government ,  sebagai  wujud  reformasi  organisasi  (Sandiasa  &  Sudianing, 2016: 13)
e. Infrastruktur Tekhnologi
Dalam  menunjang  penerapan E-Government hal  lain  yang  harus diperhatikan  adalah  infrastruktur  tekhnologi.  Infrastruktur  tekhnologi sebagai  faktor  penting  dalam  penerapan E-Government karena  merupakan sebuah  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Adapun  infrastruktur tekhnologi  tersebut  meliputi  jumlah  komputer  dan  jaringan  komputer  yang memadai  sehingga  memberikan  kemudahan  dalam  mengaksesnya. Ditunjang  dengan  adanya  pemeliharaan  berkala  yang  dapat  memberikan efek baik bagi pemberian layanan masyarakat.
f. Strategi Pemikiran Pemimpin
Keseluruhan indikator tersebut harus ditunjang dengan strategi dari seorang pemimpin.  Strategi  dari  seorang  pemimpin  tersebut  memegang  peranan
yang penting dalam penerapan E-Government . Adapun strategi dari seorang pemimpin  yang  harus  diperhatikan  adalah  seorang  pemimpin  harus memiliki  visi  yang  jelas,  strategi  yang  berkualitas  serta  adanya  kesadaran dari  seorang  pemimpin  dan  yang  lebih  penting  adalah  seoranng  pemimpin harus  ditunjang  dengan  pengetahuan  dan skill yang  baik  serta  memiliki komitmen dalam penerapan E-Government tersebut (Indrajit, 2002).
Strategi  pemikiran  pemimpin  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  hasil pemikiran  pemimpin  yang  tertuang  dalam  visi  dan  misi  pemimpin  yang memimpin institusi atau lembaga tersebut.

## 5. Penutup

## 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti mengenai  penerapan e-government dalam  meningkatkan  pelayan pendidikan  di  Madrasah  Aliyah  Negeri  (MAN)  Buleleng  maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa :
a) Sudah terdapat penerapan E-Government dalam pelayanan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng.
b) Dalam  penerapan E-Government di  MAN  Buleleng  dipengaruhi  oleh faktor pendukung dan penghambat, namun pada penerapannya hampir tidak  dijumpai  kendala  karena  penerapan E-Government di  MAN Buleleng  sudah  berjalan  dengan  lancar  dan  hampir  tidak  dijumpai hambatan yang berarti atau krusial.
5.2. Saran
a) Agar  penerapan E-Government dapat  diterapkan  secara  menyeluruh dan merata di semua bidang pelayanan
b) Agar  kedepannya  dapat  merekrut  staf  yang  berlatar  belakang pendidikan IT
c) Agar  kedepannya  lebih  dikembangkan  lagi  dalam  penerapan e- government yang tidak dapat diakses publik namun tingkat keamanan data tetap terjaga dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto,  Nico.  2007. Good  Government  :  Transparansi  dan  Akuntabilitas Melalui E-Government. Malang : Bayu Media Publishing Bungin,  Burhan.  2002. Analisa  Data  Kualitatif  :  Pemahaman  Filosofis  ke  Arah Penguasaan Model Aplikasi , Jakarta : Raja Grafindo Perkasa
Gede  Sandiasa* 1 dan   Ni  Ketut  Sudianing,  2016.  “Peran  E-government  dan Budaya  Organisasi  dalam  Meningkatkan  Kinerja  Pemerintah  Daerah”. Dalam Locus Majalah Ilmiah Fisip Vol 5 No. 1- Pebruari 2016 , hal 13-26. http://locusfisipunipas.blogspot.com/2016/11/peran-e-government-dan- budaya.html
Indrajit,  Richardus  Eko,  2006, Membangun  Aplikasi  e-Government .  Jakarta:  PT.
Efek Media Komputindo
Instruksi  Presiden  Nomor  06  Tahun  2001  tentang Pengembangan  dan Pendayagunaan Telematika .
Kasemin,  Kasiyanto,  2015. Agesi  Perkembangan  Teknologi  Informasi,  Sebuah Bunga  Rampai  Hasil  Pengkajian  dan  Pengembangan  penelitian  tentang Perkembangan Teknologi Informasi. PrenadaMedia Group, Jakarta
Mosweu, Olefhile & Ngoepe, Mpho, 2019. “Skills and Competencies for
Authenticating Digital Records to Support Audit Process in Botswana Public Sector”, In African Journal of Library, Archives & Information Science ; Ibadan Vol. 29, Iss. 1,  (Apr 2019): 17-28.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pedoman  dan  Tata  Cara Dalam Menjalankan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
Prathiwi,  Ayu  Eka,  &  I  Nyoman  Suprapta,  2017.  “Prinsip  Good  Governance Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Di SMP N 1 Singaraja”. Dalam Locus Majalah  Ilmiah  Fisip  Vol  8  No.  1-  Agustus  2017 . http://fisip- unipas.com/news-182-prinsip-good-governance-dalam-meningkatkan- prestasi-kerja--di-smp-n-1-singaraja.html

## Remaja,  I  Nyoman  Gede,  2017.    “PENERAPAN  GOOD  GOVERNANCE
DALAM TATA KELOLA

## PENYELENGGARAAAN
DAN PENGELOLAAN  PERGURUAN  TINGGI  SWASTA  YANG  BERBASIS
PELAYANAN”.  Dalam Prosiding  Seminar  :  Revitalisasi  Tata  Kelola Perguruan  Tinggi Juni  2017(P.27-40).  Unit  Penerbitan  (UP)  Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Unipas Singaraja. ISBN 978-979-17637-3-8. http://fisip-unipas.com/news-197-penerapan-good- governance-dalam-tata-kelola-penyelenggaraaan-dan-pengelolaan- perguruan-tinggi-swasta-yang-berbasis-pelayanan.html
Ridwan,  2006. Belajar  Mudah  Penelitian  Untuk  Guru-Karyawan  dan  Peneliti Pemula, Bandung: Alfabeta :
Silalahi, Gabriel Amion, 2009. Metodologi Penelitian dan Studi Kasus, Sidoarjo : Citra Media
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R  &  D .  Bandung: Alfabeta.