Volume 6 Nomor 2 (2024)   1286 – 1295   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6448
Analisis Pandangan Hakim Terhadap Cerai Murtad Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo Jawa Timur
Muhammad Rizky Maulana, Fathullah Rusly, Abd.Hannan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jl. Raya Panglima Sudirman No. 360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
rizkycibe413@gmail.com, fathullahrusly01@gmail.com, abdhanan43@gmail.com

## ABSTRACT
This research examines the judge’s views on apostate divorce cases from the perspective of Islamic law at the Kraksaan Religious Court, Probolinggo, East Java. The research method used was descriptive qualitative with snowball sampling technique for sampling. Primary data was obtained from documentation and direct interviews with judges at the Kraksaan Religious Court, while secondary data came from books, laws and related journals. The results of the analysis show that the judge’s views on apostate divorce are inFluenced by various factors, including religious, legal, social, economic and humanitarian aspects. The judge carefully considers the reasons for apostate divorce in accordance with the provisions of Islamic law and applicable positive law. The judge’s decision in an apostate divorce case must take into account the welfare of the child, socio-cultural conditions, the couple’s economic capabilities, and the principles of justice. This research underscores the importance of judges’ decision making that is fair and balanced, taking into account all relevant factors to reach a digniFied solution for all parties involved in the divorce process.
Keywords: Apostate Divorce, Islamic Law

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  pandangan  hakim  terhadap  kasus  cerai  murtad  dalam perspektif  hukum  Islam  di  Pengadilan  Agama  Kraksaan,  Probolinggo,  Jawa  Timur.  Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik snowball sampling untuk pengambilan  sampel.  Data  primer  diperoleh  dari  dokumentasi  dan  wawancara  langsung dengan hakim Pengadilan Agama Kraksaan, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, undang-undang,  dan  jurnal  terkait.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pandangan  hakim terhadap  cerai  murtad  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  aspek  agama,  hukum, sosial,  ekonomi,  dan  kemanusiaan.  Hakim  mempertimbangkan  dengan  cermat  alasan perceraian murtad sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Keputusan  hakim  dalam  kasus  cerai  murtad  harus  memperhatikan  kesejahteraan  anak, kondisi sosial-budaya, kemampuan ekonomi pasangan, serta prinsip keadilan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengambilan keputusan hakim yang adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan  semua  faktor  terkait  untuk  mencapai  solusi  yang  bermartabat  bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian.
Kata Kunci: Cerai Murtad, Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Perceraian merupakan fenomena kompleks yang melibatkan sejumlah aspek, terutama dalam konteks hukum Islam. Salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian adalah pandangan hakim terhadap cerai murtad dalam perspektif hukum Islam. Cerai murtad merujuk pada perceraian antara suami dan istri di mana salah satu pihak telah keluar  dari  agama  Islam  dan  memilih  untuk  menjadi  penganut  agama  lain.  Dalam praktiknya,  hal  ini  memunculkan  berbagai  pertanyaan  hukum  dan  etika  yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam dan konteks hukum yang berlaku.
Pada dasarnya, hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk perkawinan  dan  perceraian.  Namun,  dalam  perkembangannya,  muncul  beragam pemahaman  dan  interpretasi  terkait  dengan  aplikasi  hukum  Islam  dalam  situasi modern,  seperti  kasus  perceraian  yang  melibatkan  konversi  agama  atau  murtad. Fenomena  ini  menjadi  penting  karena  menggambarkan  interaksi  antara  prinsip- prinsip agama dengan perkembangan sosial dan hukum.
Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  perubahan  tatanan  sosial, kasus-kasus cerai murtad menjadi semakin relevan dan kompleks. Hal ini terutama karena  keberagaman  keyakinan  dan  pandangan  dalam  masyarakat,  yang mencerminkan  tantangan  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  secara konsisten dan adil. Pandangan hakim terhadap cerai murtad menjadi sangat penting dalam menentukan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ajaran agama.
Perceraian  berasal  dari  kata  cerai  yang  artinya  perpisahan  atau    putusnya suatu  hubungan sebagai suami istri. Dalam bahasa Arab, perceraian biasa disebut dengan  talak,  yang  berarti  melepaskan  ikatan  atau  emansipasi  sedangkan  secara istilah, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara seorang suami dan seorang istri. 1 Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah ketidakcocokan    kedua  pasangan.  Dalam  hal  ini  Allah  SWT  paling  membenci perceraian dalam keadaan seperti ini, meskipun faktanya diperbolehkan (halal). Nabi Muhammad SAW bersabda:
اﻟ ﻄﱠ ﻼَ ق ( ﱣِ إ ل اﻟ ﺤَ ﻼَ لِ اَﺑْ ﻐَ ﺾ ُ
Artinya :“ Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah thala ”.
Pada konteks hukum Islam, perceraian tidak hanya dilihat sebagai pemutusan ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan hak dan kewajiban, hak asuh  anak,  pembagian  harta,  dan  aspek  lain  yang  berkaitan  dengan  kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hakim-hakim di pengadilan  agama  memandang  dan  menangani  kasus-kasus  cerai  murtad  sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.
Perceraian  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tidak  diatur  dalam pengertian  talak,  melainkan  berdasarkan  Pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)
1 Sudirman, Pisah Demi Sakinah, (Jember: CV Pustaka Radja 2018), 9-10
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1286 – 1295   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6448
menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah  upaya  mendamaikan  kedua  belah  pihak  tidak  berhasil.  Ini  menunjukkan bahwa  perceraian  dalam  konteks  KHI  adalah  proses  sumpah  cerai  yang  harus dilakukan di hadapan pengadilan dengan saksi-saksi yang ada. Pernyataan ini juga diperkuat  oleh  Pasal  38  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  yang menjelaskan  bahwa  perkawinan  dapat  diakhiri  melalui  kematian,  perceraian,  atau atas  putusan  pengadilan.  Dengan  demikian,  proses  perceraian  diatur  secara  ketat dalam hukum Islam dan hukum pernikahan di Indonesia, mengharuskan prosesnya dilakukan melalui jalur pengadilan setelah upaya mediasi gagal. 2
Dalam pandangan agama Islam, perceraian diizinkan namun harus dilakukan dengan alasan yang kuat dan dianggap sebagai langkah terakhir atau darurat yang diambil  oleh  suami  dan  istri.  Ini  berarti  bahwa  perceraian  harus  dipertimbangkan setelah usaha perdamaian antara keduanya telah dilakukan namun tetap tidak dapat mengembalikan  harmoni  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Hal  ini  menunjukkan pentingnya menjaga keutuhan dan keberlangsungan pernikahan serta menghindari perceraian  kecuali  dalam  situasi  yang  memang  tidak  dapat  dihindari  dan  setelah usaha perdamaian yang sungguh-sungguh telah dilakukan. 3
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang penyelesaian kasus cerai murtad dalam konteks hukum Islam di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih efektif dan adil dalam menangani kasus-kasus yang sensitif dan kompleks seperti ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan snowball sampling , di mana  responden  dipilih  berdasarkan  rekomendasi  dari  orang  yang  telah diwawancarai sebelumnya. Sumber data utama adalah wawancara langsung dengan para  hakim  Pengadilan  Agama  Kraksaan,  Probolinggo,  Jawa  Timur.  Selain  itu,  data sekunder diperoleh dari dokumentasi terkait, literatur hukum Islam, dan fatwa-fatwa yang  relevan.  Analisis  data  dilakukan  secara  komprehensif  untuk  mengungkap pandangan  hakim,  argumentasi  hukum  yang  digunakan,  serta  faktor-faktor  yang memengaruhi  keputusan  dalam  kasus-kasus  cerai  murtad.  Metode  deskriptif kualitatif  dipilih  karena  memungkinkan  peneliti  untuk  mendapatkan  pemahaman yang mendalam tentang pandangan hakim tanpa terpaku pada angka-angka statistik, namun lebih mengedepankan interpretasi dan analisis terhadap data yang diperoleh.
2 Moch isnaini, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama 2016), 97
3 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh jilid Dua (Jakarta: Departemen Agama, 1983), h. 220.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pandangan Hakim Terhadap Cerai Murtad
Pandangan  hakim  terhadap  cerai  murtad  dalam  perspektif  hukum  Islam mencakup berbagai aspek yang mendalam dan kompleks. Hal ini berkaitan dengan pemahaman  hukum  Islam  tentang  pernikahan,  perceraian,  dan  konsekuensi  dari peristiwa murtad dalam konteks perkawinan. Dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan keagamaan  yang  relevan  untuk  memastikan  keadilan  dan  kepatuhan  terhadap prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah gambaran umum pandangan hakim terhadap cerai murtad:
Pertama-tama,  hakim  dalam  Pengadilan  Agama  melihat  murtad  sebagai peristiwa serius yang memiliki dampak signi`ikan terhadap hubungan perkawinan. Dalam  pandangan  hukum  Islam,  murtad  merupakan  tindakan  yang  melanggar prinsip-prinsip  agama  dan  dapat  mempengaruhi  stabilitas  dan  keutuhan  keluarga. Hakim cenderung mempertimbangkan dengan seksama alasan dan konteks di balik keputusan  salah  satu  pasangan  untuk  meninggalkan  agama  Islam.  Hal  ini  dapat melibatkan pemeriksaan terhadap motif murtad, apakah itu dilakukan secara sadar dan  tanpa  paksaan,  serta  bagaimana  hal  tersebut  memengaruhi  kehidupan  rumah tangga secara keseluruhan.
Kedua,  hakim  harus  memperhatikan  ketentuan  hukum  Islam  terkait  cerai murtad. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai  alasan  perceraian,  termasuk  peralihan  agama  atau  murtad  yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hakim perlu memahami secara mendalam interpretasi hukum Islam terkait hal ini, termasuk penafsiran ulama dan fatwa yang relevan.
Dalam  hukum  Islam,  jika  salah  satu  pasangan  menjadi  murtad,  maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (fasakh) karena murtad merupakan peristiwa yang terjadi setelah akad nikah. Artinya, jika salah satu suami atau istri keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akad nikahnya dianggap batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Hal ini diatur dalam pasal 75 huruf  (a)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menyatakan  bahwa  keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap “perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad”. Dengan demikian, dalam konteks hukum Islam, perkawinan  yang  batal  karena  salah  satu  pihak  menjadi  murtad  tidak  dapat dipulihkan dan dianggap sudah tidak sah. 4
Pandangan  hakim  terkait  cerai  murtad  dapat  bervariasi  tergantung  pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Beberapa negara mungkin memiliki hukum yang lebih liberal dan menghormati kebebasan beragama, sehingga
4 Ahda Bina Afianto, Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Humanity, Vol 9, No 1, tahun 2013, 122
hakim  mungkin  lebih  cenderung  menghormati  keputusan  seseorang  untuk meninggalkan  agama  dan  memutuskan  pernikahannya.  Di  negara-negara  dengan sistem hukum sekuler, keputusan untuk bercerai murtad dapat dilihat sebagai hak asasi manusia yang dilindungi. Namun, di negara-negara dengan sistem hukum yang didasarkan  pada  hukum  Islam  atau  sistem  hukum  berdasarkan  agama  tertentu, pandangan  hakim  terkait  cerai  murtad  mungkin  berbeda.  Dalam  hukum  Islam, pernikahan dianggap sebagai kontrak yang dapat diputuskan berdasarkan berbagai alasan,  termasuk  alasan  agama.  Oleh  karena  itu,  jika  salah  satu  pasangan  memilih untuk  meninggalkan  agama  Islam,  hal  ini  dapat  dianggap  sebagai  dasar  yang  sah untuk perceraian. 5
Selanjutnya, aspek penting yang menjadi pertimbangan hakim adalah upaya mediasi  dan  perdamaian  antara  pasangan  suami  istri  sebelum  memutuskan  untuk memberikan  putusan  cerai  murtad.  Hukum  Islam  mendorong  untuk  menjaga keutuhan keluarga dan mencari solusi terbaik sebelum memutuskan langkah drastis seperti perceraian. Hakim dapat mengarahkan pasangan untuk melakukan mediasi, konseling, atau upaya rekonsiliasi lainnya sebelum memutuskan ke arah cerai murtad. Hakim  juga  harus  mempertimbangkan  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  psikologis  dari cerai murtad. Perceraian bukan hanya masalah hukum, tetapi juga memiliki dampak luas  terhadap  kehidupan  individu  dan  keluarga.  Hakim  perlu  memastikan  bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga  memperhitungkan  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak  yang terlibat.
Dalam praktiknya, pandangan hakim terhadap cerai murtad dapat bervariasi tergantung  pada  konteks  kasus  dan  penafsiran  hukum  Islam  yang  digunakan. Beberapa  hakim  mungkin  lebih  cenderung  untuk  memediasi  dan  mencari  solusi damai,  sementara  yang  lain  mungkin  melihat  cerai  murtad  sebagai  langkah  yang diperlukan  dalam  kasus-kasus  tertentu.  Integritas,  keadilan,  dan  pemahaman mendalam  terhadap  prinsip-prinsip  hukum  Islam  menjadi  landasan  utama  dalam pandangan  hakim  terhadap  cerai  murtad.  Hakim  dalam  pengambilan  keputusan terkait cerai murtad didasarkan pada berbagai argumentasi hukum yang mencakup prinsip-prinsip  Islam,  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  dan  keputusan  pengadilan sebelumnya.  Berikut  adalah  beberapa  argumentasi  hukum  yang  digunakan  oleh hakim:

## 1. Prinsip Keharusan Keadilan:
Hakim mengacu pada prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan perlunya memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perkawinan. Dalam konteks cerai murtad, hakim berusaha untuk menyeimbangkan  hak  dan  kepentingan  pasangan  suami  istri  dengan
5 Tan Kamello, Syarifah Lisa Andriati, Hukum Peredata : Hukum orang & keluarga edisi 3 (Medan: USU PRES, 2008), 85.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1286 – 1295   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6448
mempertimbangkan  dengan  cermat  alasan  dan  dampak  dari  keputusan tersebut.

## 2. Ketentuan Hukum Islam:
Hakim  merujuk  pada  ketentuan  hukum  Islam  yang  diatur  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau berdasarkan penafsiran ulama dan fatwa yang relevan. KHI memberikan panduan tentang alasan perceraian, termasuk peralihan agama atau murtad yang dapat menjadi dasar sah untuk perceraian dalam Islam.
Hakim pengadilan agama Kraksaan mengemukakan bahwasanya cerai murtad  itu  di  perbolehkan  selama  murtad  menjadi  pemicu  ketidak harmonisan  dan  ketidakrukunan  dalam  berumah  tangga,  bisa  saja murtadmenjadi alasan bercerai karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (H) itu di sebutkan diantara alasan-alasan perceraian yaitu “Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  ketidakrukunan  dalam rumah tangga”. 6

## 3. Pemahaman Terhadap Asas Hukum:
Hakim mempertimbangkan asas-asas hukum Islam seperti maqashid al-syariah  (tujuan-tujuan  syariat)  dan  maslahah  (kemaslahatan)  dalam pengambilan  keputusan.  Mereka  berusaha  untuk  mencapai  tujuan-tujuan syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

## 4. Pandangan Para Ulama:
Hakim  mempertimbangkan  pandangan  dan  penafsiran  ulama terkemuka  dalam  hal  ini.  Mereka  mengacu  pada  fatwa-fatwa  dan  pendapat para  ahli  agama  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang konsep cerai murtad dalam Islam.
5. Konsiderasi Sosial dan Kemanusiaan:
Hakim juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan psikologis dari cerai murtad, serta potensi dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Mereka  berupaya  mencari  solusi  terbaik  yang  memperhitungkan keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan  kepentingan  masyarakat secara luas.

## 6. Putusan Pengadilan Sebelumnya:
Hakim  mempertimbangkan  putusan  pengadilan  sebelumnya  yang relevan  dalam  kasus-kasus  serupa  sebagai  panduan  dalam  pengambilan
6 Wawancara dengan bapak Drs. H. Moch bahrul ulum 27 februari 2024
keputusan.  Mereka  memastikan  konsistensi  dan  keadilan  dalam  penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang serupa.
Dengan  menggunakan  argumentasi  hukum  ini,  hakim  berupaya  untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, menjamin keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat, dan memperhitungkan kemaslahatan serta kesejahteraan umum.
Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam kasus cerai murtad melibatkan  pertimbangan  yang  kompleks  dan  terkadang  kontroversial.  Berikut adalah  gambaran  faktor-faktor  yang  dapat  memengaruhi  keputusan  hakim  dalam kasus ini:
1. Agama dan Keyakinan:
Faktor utama yang memengaruhi keputusan hakim dalam kasus cerai murtad  adalah  agama  dan  keyakinan  agama  yang  dimiliki  oleh  para  pihak yang terlibat. Dalam Islam, peralihan agama atau murtad dapat menjadi dasar yang sah untuk perceraian. Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat bukti-bukti  terkait  peralihan  agama  tersebut  dan  dampaknya  terhadap kesinambungan pernikahan.
2. Ketentuan Hukum:
Hakim harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, baik itu dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  atau  berdasarkan  fatwa-fatwa  ulama yang  relevan.  Ketentuan  hukum  ini  memberikan  pedoman  tentang  alasan- alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, termasuk cerai murtad.
3. Bukti dan Fakta:
Faktor  yang  sangat  penting  dalam  pengambilan  keputusan  hakim adalah  bukti-bukti  yang  disajikan  di  pengadilan.  Hakim  harus  memastikan keabsahan dan keakuratan bukti-bukti yang diajukan terkait peralihan agama atau murtad, serta dampaknya terhadap hubungan pernikahan.
4. Kemaslahatan dan Kesejahteraan:
Hakim  juga  harus  mempertimbangkan  kemaslahatan  dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Mereka harus memperhitungkan dampak  perceraian,  baik  itu  dari  segi  sosial,  ekonomi,  maupun  psikologis terhadap suami, istri, dan anak-anak yang terlibat.
5. Pendapat Para Ahli:
Hakim  dapat  meminta  pendapat  dari  ahli-ahli  agama  atau  psikolog yang  berkuali`ikasi  untuk  memberikan  pandangan  yang  mendalam  terkait kasus cerai murtad. Pendapat dari para ahli ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi hakim dalam pengambilan keputusan.
6. Asas-asas Hukum Islam:
Hakim mempertimbangkan asas-asas hukum Islam seperti maslahah (kemaslahatan),  adil  (keadilan),  dan  maqashid  al-syariah  (tujuan-tujuan syariat)  dalam  pengambilan  keputusan.  Mereka  berupaya  mencapai keseimbangan  antara  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dan  kebutuhan  praktis dalam menangani kasus-kasus cerai murtad.
7. Konsistensi dan Precedent :
Hakim juga mempertimbangkan konsistensi dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus serupa sebelumnya. Mereka mencari pandangan yang konsisten  dengan  putusan  pengadilan  sebelumnya  untuk  memastikan keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan hukum.
8. Faktor Kultural dan Sosial:
Terakhir,  hakim  juga  mempertimbangkan  faktor-faktor  kultural  dan sosial  yang  mungkin  memengaruhi  pandangan  masyarakat  terhadap  cerai murtad.  Mereka  harus  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  juga memperhitungkan  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  berlaku  dalam masyarakat tempat kasus tersebut berlangsung.
Dalam konteks hukum Islam, cerai murtad merujuk pada perceraian antara seorang  Muslim  dengan  pasangannya  yang  telah  murtad  atau  keluar  dari  agama Islam. Di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum agama Islam sering kali memiliki pengaruh dalam regulasi perceraian, meskipun ada perbedaan dalam penerapan hukum ini dari satu negara ke negara lainnya. Di bawah ini adalah beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam cerai murtad:
1. Hukum Negara :
Beberapa  negara  menerapkan  hukum  Islam  sebagai  hukum  resmi, sementara negara lain mungkin memiliki sistem hukum yang lebih sekuler. Dalam negara dengan hukum Islam, perceraian murtad akan diperlakukan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Sementara  dalam  negara dengan  sistem  hukum  sekuler,  hukum  perceraian  mungkin  berbeda  dan tidak selalu berhubungan dengan agama.
2. Persyaratan Perceraian :
Persyaratan  perceraian  murtad  dapat  berbeda  dari  persyaratan perceraian  lainnya.  Misalnya,  di  beberapa  negara  dengan  hukum  Islam, mungkin  diperlukan  bukti  bahwa  salah  satu  pasangan  telah  secara  sah murtad sebelum perceraian dapat diakui.
3. Prosedur Hukum :
Prosedur  hukum  untuk  perceraian  murtad  dapat  bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan interpretasi hukum Islam. Dalam beberapa kasus,  mungkin  ada  persyaratan  tertentu  yang  harus  dipenuhi,  seperti mediasi atau proses arbitrase sebelum perceraian dapat diizinkan.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1286 – 1295   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6448
4. Hak-hak dan Kewajiban :
Hukum  Islam  memiliki  ketentuan  tentang  hak-hak  dan  kewajiban pasangan  yang  bercerai,  termasuk  pembagian  harta  bersama,  na`kah,  dan hak asuh anak. Hak dan kewajiban ini juga dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya.
5. Perlindungan Anak :
Dalam cerai murtad, hak asuh anak dan tanggung jawab terhadap anak  juga  perlu  dipertimbangkan.  Hukum  Islam  umumnya  memberikan pedoman  tentang  hak  asuh  anak,  yang  mungkin  memperhatikan kepentingan terbaik anak.
6. Pengakuan Hukum :
Perceraian murtad mungkin atau mungkin tidak diakui oleh negara- negara  dengan  hukum  sekuler.  Pengakuan  resmi  perceraian  oleh  negara dapat  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  penting,  termasuk  hak-hak properti dan perwalian anak.

## KESIMPULAN
Dalam  kasus  perceraian  murtad,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi aspek agama, hukum, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat alasan perceraian murtad sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau hukum positif  yang  berlaku.  Selain  itu,  kesejahteraan  anak,  kondisi  sosial  dan  budaya, kemampuan ekonomi pasangan, serta prinsip keadilan juga menjadi pertimbangan utama  dalam  pengambilan  keputusan.  Dengan  demikian,  keputusan  hakim  dalam kasus cerai murtad haruslah mengikuti prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan,  dengan  mempertimbangkan  semua  faktor  yang  terlibat  untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman  Ghozali.  (2020).  Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Ekonomi.  Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
Al-Jaziry, A. (2018). Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Bandung: Penerbit Al-Mizan.
Ali, M. A. (2019). Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Aziz,  A.  (2021).  Perspektif  Hukum  Islam  terhadap  Cerai  Murtad.  Jakarta:  Penerbit Buku Kita.
Djumhana, M. (2017). Ekonomi Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Hasbi,  A.  (2019).  Analisis  Hukum  Islam  terhadap  Perceraian  Murtad.  Surabaya: Penerbit Cahaya Ilmu.
Ibrahim,  A.  (2018).  Hukum  Keluarga  Islam  di  Pengadilan  Agama.  Jakarta:  Kompas Media Nusantara.
Jamal, H. (2020). Pendekatan Hukum Islam dalam Kasus Perceraian Murtad. Malang:
UIN Malang Press.
Nasution, M. (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Murtad. Depok: Penerbit Rajagra`indo Persada.
Rasyid, R. (2019). Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Islam. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.