## ANALISIS GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP
Fajjrul Nur Ilham 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: ilham.a1237@gmail.com , mahyani.fh@umtag-sby.ac.id

## Abstrak
Penyidik  menjadi  garda  terdepan  dalam  suatu  proses  awal  dari  pemeriksaan  perkara  pidana  yang selanjutnya bila berkas telah sesuai pelimpahan berkas perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan yang dilakukan oleh jaksa. Didalam menjalankan tugasnya kepolisian republik Indonesia atau penyidik harus bertindak adil dan bijaksana dalam menentukan kebenaran suatu kasus pidana. . Salah satu dari tugas polri adalah melakukan penyidikan. Proses penyidikan adalah suatu mekanisme pemeriksaan dalam  perkara  pidana  yang  berfungsi  untuk  mencari  informasi yang  cukup,  serta  menemukan  dan mengumpulkan bukti-bukti yang sah mengenai perkara tersebut dan guna menemukan tersangkanya, hal ini tertuang didalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Untuk dapat memidana terdakwa minimum ada dua alat bukti yang sah. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP,  Alat  bukti  yang  sah  ialah:  a.  keterangan  saksi;  b.  keterangan  ahli;  c.  surat;  d.  petunjuk;  e. keterangan  terdakwa.  Namun  pada  kenyataannya  pada  saat  ini  banyak  kasus  salah  tangkap  yang terjadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi awal dalam kejadian kasus salah tangkap ini adalah didalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian hingga peran hakim untuk memutus  perkara  di  pengadilan.  Penelitian  ini mempunyai  tujuan  bagaimana perlindungan  hukum yang dilakukan negara dalam hal ganti kerugian terhadap korban salah tangkap untuk mendapatkan keadilan serta hak-haknya setelah terjadi kasus salah tangkap.
Kata kunci: ganti kerugian; korban salah tangkap; penyidik.

## Abstract
Investigators are at the forefront of an initial process of examining criminal cases, which then if the files are in accordance with the delegation of case files will proceed to the trial stage conducted by the prosecutor. In carrying out their duties, the Indonesian National Police or investigators must act fairly and wisely in determining the truth of a criminal case. One of the duties of the Indonesian National Police  is  to  conduct  an  investigation.  The  investigation  process  is  an  examination  mechanism  in criminal cases that functions to seek sufficient information, as well as to find and collect valid evidence regarding the case and to find the suspect, this is stated in Article 1 Paragraph 2 of Law Number 8 of 1981  KUHAP.  To  be  able  to  convict  a  defendant,  there  are  at  least  two  valid  pieces  of  evidence. Evidence is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, valid evidence is: a. witness testimony; b. expert testimony; c. letter; d. instruction; e. defendant's statement. But in reality, at this time there are many cases of wrongful arrests that occur, from this it can be concluded that the beginning of this wrong arrest case is in the investigation process carried out by police investigators to the role of judges to decide cases in court. This research has the aim of how the legal protection carried out by the state in terms of compensation for victims of wrongful arrests to get justice and their rights after a case of wrong arrest occurs.
Keywords: compensation; victims of wrongful arrest; investigator

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  Hukum  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kehidupan  manusia  dan  menjadi  dasar dalam suatu tatanan negara, dimulai sejak kita dalam kandungan hingga sampai kematian kita pun juga diatur oleh kebijakan hukum. Indonesia merupakan negara hukum hal ini tercantum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari sini  bisa  disimpulkan  bahwa  Indonesia  harus  menjunjung  tinggi  hukum  dan  didalam tindakannya  baik  Pemimpin  Negara,  Pemerintah,  maupum  Masyarakat  harus  didasarkan pada  hukum  atau  peraturan  yang  diciptakan  untuk  mengatur  warga  negaranya  dan  juga tatanan di dalam Pemerintahan.
Indonesia  juga  memiliki  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  maknanya  Pancasila  dasar acuan  didalam  pelaksanaan  pemerintahan,  pembentukan  peraturan,  dan  mengatur penyelenggaraan  negara.  Fungsi  Pancasila  sebagai  dasar  negara  adalah  berarti  bahwa Pancasila harus menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan, baik itu keputusan pemerintah maupun aparatur negara lainnya. Pancasila disini dapat dikatakan sebagai Jiwa Bangsa, jiwa bangsa tersebut Pancasila harus menjadi jiwa dari bangsa Indonesia yang harus terwujud dalam setiap lembaga sebagai pedoman hidup, manfaat dari pengimplementasian dari nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dituangkan kehidupan sehari-hari maka  di  Negara  Indonesia  niscaya  ketidakadilan,  terorisme,  koruptor,  kemiskinan, perpecahan suku, dan masalah kehidupan lainnya tidak akan banyak terjadi.
Di  dalam  Pancasila,  setiap  standar  yang  menjadi  dasar  pemikiran  dan  falsafah berbangsa  dan  bernegara  tercermin,  maka  dapat  diwujudkan  keinginan  para  pembuat Pancasila  untuk  bersinergi  yang  intinya  mengangkat  persoalan-persoalan  berbangsa  dan bernegara.  Hal  ini  tertuang  dalam  UUD  1945,  Pasal  1  ayat  (3), “Negara Indonesia  adalah negara hukum ” . Menjaga rasa keadilan dan menjamin bahwa semua penduduk setara dalam situasi mereka di bawah pengawasan hukum dengan hampir tidak ada kasus khusus. sebagai pentingnya  sila  kedua  Pancasila,  kemanusiaan  yang  adil  dan  manusiawi.  Regulasi  dapat dimanfaatkan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  negara,  pemerintahan  dan  sekaligus mengarahkan tata cara berperilaku warga dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan hukum ternyata menjadi sangat penting jika dapat dijalankan dengan baik dalam kehidupan sehari- hari karena cara berperilaku seseorang secara tidak sadar dikendalikan oleh peraturan.
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtsstaat ),  tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka ( machtsstaat ).(Desi, 2018) Indonesia mengakui regulasi sebagai  falsafah  negara  untuk  membuat  permintaan,  keamanan,  pemerataan  dan kemakmuran  bagi  penduduknya.  Hasilnya,  undang-undang  tersebut  membatasi  setiap gerakan yang diprakarsai oleh penduduk Indonesia. Setiap warga negara Indonesia yang besar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
memiliki komitmen untuk menjaga peraturan materiil, dalam memahami negara Indonesia sebagai syarat peraturan, memiliki tanggung jawab dan perhatian terhadap warganya adalah penting. Kewajiban dan perhatian ini harus diwujudkan dalam perilaku dan aktivitas setiap orang di Indonesia. Sesuai dengan pengaturan ini, salah satu standar penting adalah jaminan kesetaraan  bagi  setiap  orang  di  bawah  pengawasan  hukum  yang  tetap,  dengan  demikian setiap  orang  memiliki  hak  istimewa  untuk  pengakuan,  jaminan,  keamanan  dan  keyakinan yang sah dan adil, serta perlakuan yang setara di bawah pengaturan yang stabil. pandangan hukum atau pedoman kesetaraan di bawah pandangan hukum yang tepat berdasar kepada asas keadilan .(Supriadi, 2006)
Penggunaan  pedoman  dalam  kehidupan  sehari-hari  sebagian  besar  tidak  berjalan dengan tegas, ada isu-isu andal ketika hukum memasuki masyarakat, mengingat isu-isu untuk mencapai  perasaan  sejati  dan  sensasi  nilai  di  mata  publik.  Salah  satu  alat  negara  yang melegitimasi kapasitasnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka (1) yang dimaksud Kepolisian adalah “Segala hal -hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan” . Pasal 1 angka (2) “Anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  pegawai  negeri  pada  Kepolisian  Negara Republik Indonesia” . Pasal 1 angka (3) “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang  umum  Kepolisian” .  Pasal  2, “Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, pene gakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
Tugas  polisi  yang  ideal  tertuang  dalam  Peraturan  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa  Polri dalam  melaksanakan kewajibannya  menjaga  kebebasan  bersama  (pasal  4).  Sementara  itu,  tugas  yang  harus dilaksanakan Polri: Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  melaksanakan  hukum,  dan memberikan  rasa  aman,  tentram,  dan  damai  dan  administrasi  ke  daerah  setempat sehubungan dengan menjaga keamanan baik dalam lingkup luas keseluruh wilayah negara maupun  sempit  dalam  masyarakat.(Riduan,  2004).  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  (Polri) adalah polisi  yang  mengurusi  masyarakat umum.  Kewajiban  dan  spesialis  Polri  terkait  erat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
dengan masyarakat pada umumnya, Polri sebagai pembela masyarakat. Salah satu kegiatan kepolisian adalah penyidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHAP).  Pasal  1  angka  2, disebutkan “ Penyidikan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang- Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  guna  menemukan  tersangkanya” .  Pasal  1  angka  1 “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. ” Tata cara penyidikan adalah cara yang paling umum dalam melihat kasus pidana untuk mendapatkan data yang memadai, untuk menemukan dan mengumpulkan bukti sehubungan dengan  kasus  dan  untuk  melihat  sebagai  tersangka.  Kegiatan  penyidikan  bertujuan  untuk mencari  dan  menemukan  kesempatan  yang  dianggap  sebagai  tindakan  pelaku  kejahatan. Untuk  memiliki  pilihan  untuk  menghukum  seorang  pelaku  kejahatan  ,  ada  syarat  untuk penyidik seperti dua bukti yang sah. Pembuktian diarahkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang termasuk sah adalah:
1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.
Kemudian  ada  pada  Pasal  183  KUHAP  yang  berisi “Hakim  yang  ditunjuk  tidak  boleh memaksakan suatu hukuman kepada seseorang kecuali jika dengan sedikitnya dua bukti yang sah  ia  mendapat  keyakinan  bahwa  suatu  perbuatan  curang  telah  benar-benar  terjadi  dan bahwa yang berperkara bersalah karena melakukannya” . Pasal 6 ayat (2) Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim “Tidak seorang pun dapat dipidana karena suatu kesalahan,  kecuali  jika  pengadilan,  sebagai  akibat  dari  pembuktian  yang  sah  menurut undang-undang,  meyakinkan  bahwa  seseorang  yang  dianggap  mampu  telah  tercela  untuk apa dia disalahkan."
Peraturan  ini  dimaksudkan  untuk  menjamin  adanya  dasar  kebenaran,  keadilan  dan kepastian  hukum  bagi  seseorang,  bahwa  pengaturan  pasal  ini,  komponen-komponen  yang dapat menghukum yang dipersalahkan merupakan dasar bagi 2 (dua) alat bukti yang sah dan
keyakinan  penguasa  yang  ditunjuk  bahwa  tindakan  pelanggar  hukum  benar-benar  terjadi. juga,  penggugat  bersalah  untuk  itu.  Pengakuan  tersangka/penggugat  dalam  proses pemeriksaan  atau  persidangan  menurut  peraturan  perundang-undangan  acara  pidana, penjelasan pengakuan sebagai pelaku dan kesalahan yang sah karena melakukan kesalahan yang dipersalahkan, pengakuan tersebut tidak patut dianggap dan diputus seberat-beratnya. ,  bukti  definitif  dan  membatasi.  Daripada  peraturan  prosedural  umum,  yang  membuat pengakuan yang konsisten dan tidak dipalsukan menjadi bukti yang ideal dan tegas ( volledig en beslinsende bewijs-kracht ).(H. I. Yahya, 1983)
Penjelasan umum butir ke 3 huruf c KUHAP : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,  dituntut  dan  atau  dihadapkan  di  muka  sidang  Pengadilan,  wajib  dianggap  tidak bersalah  sampai  adanya  putusan  Pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan memperoleh kekuatan Hukum tetap”.
Dalam  UndangUndang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1): “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,  dituntut,  atau  dihadapkan  di  depan  Pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah sebelum  ada  putusan  Pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan Hukum tetap.” Tersangka seharusnya ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat, dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Sehubungan dengan penyidikan tak lepas dari proses  penangkapan  tersangka  yang  di  duga  kuat  oleh  penyidik  melakukan  tindak  pidana. Dalam  Pasal  1  angka  20  KUHAP: “Penangkapan  adalah  suatu  tindakan  penyidik  berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti  guna  kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan  dan  atau  peradilan  dalam  hal  serta menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini” . Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan dijelaskan didalam Pasal 17: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti  permulaan  yang cukup”.
Didalam  kasus  salah  tangkap  itu  merupakan Disqualification  in  person adalah  istilah untuk  menyebut  kekeliruan  dalam  penyidik  melakukan  penangkapan  kepada  diduga tersangka.  Maksudnya  adalah  ada  suatu  kekeliruan  dari  proses  penyidik  dalam  melakukan penangkapan terhadap orang, sementara itu oarang yang ditangkap telah memahami bahwa
dia  bukanlah  pelaku  yang  telah  melakukan  tindakan  kriminal  yang  dia  harapkan  untuk ditangkap atau ditahan.(H. Yahya, 2002)
Menurut pasal 95 ayat (1) KUHAP tersangka, atau responden yang ditangkap, ditahan, didakwa, dan diadili tanpa alasan yang jelas mengingat undang-undang memiliki pilihan untuk meminta bayaran.  Dengan demikian, tersangka atau  termohon  yang  merupakan  penyintas dari penangkapan yang tidak wajar oleh polisi berhak untuk meminta imbalan sejumlah uang. Jenis  kemalangan  yang  dialami  oleh  korban  penculikan  yang  tidak  adil  berbeda-beda, misalnya  kemalangan  fisik,  materi,  mental,  dan  sosial.  Negara  bertanggung  jawab  untuk membayar  semua  kasus  untuk  kesalahan  penyidik  kepada  korban  dari  penangkapan  yang tidak tepat. Untuk situasi ini, yang berhak dan yang mempunyai kewenangan memberikan ganti  kerugian  adalah  kementrian  keuangan  negara,  hal  ini  dinyatakan  dalam  Pasal  11 Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2015. Meskipun pemohon telah mengadakan pengadilan atau permintaan praperadilan tetapi pemohon tidak mendapatkan angsuran segera. Masih ada siklus berikutnya yang telah diatur dalam PP No. 92 Tahun 2015 dan Surat Pernyataan Pendeta Uang No. 983/KMK.01/1983. Namun pada nyatanya banyak kasus-kasus yang terjadi dimana  para  pemohon  yang  berkaitan  dengan  ganti  kerugian  atas  kasus  salah  tangkap mengeluhkan tentang proses yang berbelit-belit dalam proses mendapatkan keadilan berupa ganti kerugian. Hal ini apabila dikaitkan dengan undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, jelas merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi yang dilakukan aparat penegak hukum penyidik. Ini dapat dikategorikan merampas kemerdekaan orang lain, yang dimaksud merampas kemerdekaan orang lain disini adalah tindakan dalam hal penangkapan atau arti lain penahanan yang menyebabkan kerugian bagi korbannya, sehingga hal ini menjadi dasar permasalahan  dalam  penelitian  ini  dan  peneliti  menganggap  bahwa  perlunya  dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  strategi  atau  komponen  di  mana  para  ilmuwan mengumpulkan  dan  memecah  bahan  yang  sah  untuk  digunakan.(Surabaya,  2018)  metode penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  aturan  pemeriksaan legitimasi  dengan  menggunakan  strategi  yuridis  standarisasi  eksplorasi.  Yang  dimaksud dengan mengatur penelitian adalah eksplorasi yang sah yang melibatkan peraturan sebagai
kerangka  standar  struktur.  Penelitian  diarahkan  dengan  menganalisis  bahan  pustaka  atau informasi  opsional,  dapat  dipandang  sebagai  pengaturan  pemeriksaan  yang  sah  atau eksplorasi peraturan perpustakaan. standarisasi sebagai item yang sah, misalnya mengaudit undang-undang.

## Ganti kerugian terhadap korban salah tangkap menurut KUHAP
Didalam KUHAP terdapat 2 jenis pemberian tanggung jawab negara yang sah yang dapat diberikan  kepada  korban  dari  penangkapan  yang  tidak  tepat  adalah  Ganti  Kerugian  dan Rehabilitasi.

## Ganti Kerugian
Menurut  pasal  95  ayat  (1)  KUHAP  adalah  peraturan  yang  memuat  tentang  ganti  rugi yang  diberikan  kepada  tersangka,  atau  terdakwa  yang  terkena  masalah  dengan  penyidik dalam hal ditangkap, ditahan, dituntut tanpa penjelasan yang jelas, menurut undang-undang yang mempunyai hak istimewa untuk menjamin ganti kerugian . Dengan cara ini, tersangka atau  korban  penangkapan  yang  tidak  semestinya  oleh  penyidik  kepolisian,  memiliki  hak istimewa  untuk  meminta  imbalan  uang  terkait.  Jenis  kerugian  yang  dialami  oleh  korban penangkapan  yang  tidak  adil  berbeda-beda,  misalnya  kerugian  fisik,  materi,  mental,  dan sosial.  Karena  jenis  kerugian  yang  dialami  oleh  korban  dari  penangkapan  yang  tidak  tepat bukan  hanya  kerugian  materi  yang  dapat  ditemukan  dengan  sejumlah  uang,  korban  juga harus  mendapatkan  imbalan  untuk  berbagai  jenis  dan  tingkat  kerugian  yang  dialami  oleh orang yang bersangkutan, seperti kerugian fisik, psikis, mental serta kerugian sosial. Dalam ketentuan  yang  dijabarkan  dalam  Pasal  tersebut,  tersangka,  ahli  warisnya,  atau  penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan. Diatur didalam Pasal 95 KUHAP:
a. Ayat  (1)  tersangka,  terdakwa  atau  terpidana  memiliki  hak  istimewa  untuk  menuntut ganti  kerugian  untuk  ditangkap,  ditahan,  didakwa  dan  dicobai  atau  dihadapkan  pada tindakan lain, tanpa penjelasan hukum atau karena kesalahan individu atau hukum yang diterapkan.
b. Ayat (2) tuntutan ganti  kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau  penahanan  serta  tindakan  lain  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  Undang-Undang atau  karena  kekeliruan  mengenai  orang  atau  hukum  yang  diterapkan  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
c. Ayat (3) tuntutan ganti kerugian sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
d. Ayat (4) untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat  (1)  ketua  pengadilan  sejauh  mungkin  menunjuk  hakim  yang  sama  yang  telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
e. Ayat  (5)  pemeriksaan  terhadap  ganti  kerugian  sebagaimana  tersebut  pada  ayat  (4) mengikuti acara praperadilan.”
Merujuk  atas  pasal  95  KUHAP  ganti  kerugian  yang  telah  di  jelaskan  diatas  didalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  Pasal  9  ayat  (1) “ganti  kerugian  berda sarkan  alasan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  77  huruf  b  dan  Pasal  95  KUHAP  adalah  berupa  imbalan  serendah- rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta  rupiah)” .  Dalam  ayat  (2) “Apabila  penangkapan,  pe nahanan  dan  tindakan  lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP yang berpengaruh terhadap bersangkutan sakit atau cacat hingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau meninggal dunia, besaran jumlah ganti rugi terhadap korban yaitu setinggi-tingginya Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah). ”
Namun dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  jika  di  kaji  ulang  dengan  perubahan  aturan maupun kurs rupiah di era sekarang undang-undang tersebut sepatutnya harus diubah. Yang kemudian  pemerintah  membuat  aturan  baru  terhadap  penyesuaian  ganti  kerugian  ini, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP. Besaran ganti kerugian yang diberikan Pemerintah terhadap korban terdapat pada pasal 9 yakni : “ A) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling  banyak  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah).  B)  Besarnya  ganti  kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit  Rp25.000.000,00 (dua  puluh  lima  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp300.000.000,00
(tiga  ratus  juta  rupiah).  C)  Besarnya  ganti  kerugian  berdasarkan  alasan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). ”
Terhadap  korban  penangkapan  yang  tidak  berdasarkan  hukum,  Negara  bertanggung jawab  untuk  membayar  semua  kasus  yaitu  ganti  rugi  yang  diberikan  untuk  mereka  yang terkena  kasus  salah  dalam  hal  penangkapan  tidak  sah.  Untuk  keadaan  ini,  yang berkewenangan  memberikan  ganti  kerugian  terhadap  korban  ialah  kementrian  keuangan negara, hal ini termaktub dalam Pasal 11 Undang-undang peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Kemudian bilamana pemohon telah mengadakan pengadilan atau permintaan praperadilan,  tapi  kadang  kala  pemohon  tidak  mendapatkan  angsuran  segera.  Masih  ada tahapan-tahapan selanjutnya yang telah diarahkan dalam PP No. 92 Tahun 2015 dan Surat keputusan menteri keuangan No. 983/KMK.01/1983. Dalam hal penggantiaan uang tersebut ,  ada  beberapa  penjelasan  yang  melatarbelakangi  permintaan  pergantian  uang  bagi  polisi yang salah tangkap, penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP ayat (1) dan (2) serta yang ditentukan dalam Pasal 77 huruf b antara lain : “ 1) Penangkapan yang tidak sah: alasan  pertama  yang  dibenarkan  undang-undang  untuk  mengajukan  tuntutan  ganti kerugian, tersangka ditangkap oleh penyidik tanpa alasan yang sah. Yang dimaksud dengan penangkapan tidak sah adalah penangkapan yang tidak berdasarkan pada undang-undang, maksudnya  adalah  tindakan  penangkapan  tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan  yang digariskan oleh undang-undang yang mana tercantum didalam Bab V, Bagian Kesatu KUHAP. 2) Penahanan yang tidak sah: Dikatakan sebagai penahanan yang tidak sah yaitu apabila penahanannya dilakukan tanpa alasan yang jelas menurut undang-undang. 3) Tindakan lain tanpa  alasan  undang-undang: Dalam  hal  ini  harus  merujuk  pada  penjelasan  yang  tertera didalam  Pasal  95  ayat  (1).  Berdasarkan  bunyi  penjelasan  pasal  tersebut,  yang  dimaksud dengan  tindakan  lain  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang-undang  ialah:  A)  Kerugian terhadap seseorang yang dimasuki rumahnya. B) Penggeledahan tidak berdasar pada hukum, serta. C) Penyitaan tidak berdasar pada hukum. 4) Dituntut dan diadili tanpa alasan undang- undang: Inilah alasan keempat yang dapat dijadikan dasar tuntutuan ganti kerugian.Alasan ini sangat luas sekali. Termasuk ke dalamnya kesalahan atau kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan. ”
Terhadap korban dari penangkapan yang tidak sah, Negara bertanggung jawab untuk membayar  semua  kasus  untuk  ganti  rugi  yang  diberikan  oleh  mereka  yang  selamat  dari penangkapan yang tidak adil. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10 sebagai berikut:
“ Ayat 1: Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  8  diberikan  kepada  pemohon  dalam  waktu  3  (tiga)  hari  setelah  putusan diucapkan.
Ayat 2: Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan  kepada  penuntut  umum,  penyidik,  dan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan p emerintahan di bidang keuangan.”
Selanjutnya terdapat pada Pasal 11 yakni:
“ Ayat 1: Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
Ayat 2: Pembayaran ganti kerugian  dilakukan  dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan. ”
Dalam  pengaturan  penangkapan  yang  tidak  semestinya,  meskipun  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-undang Tidak Resmi Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, didalam hal ini  merupakan  kesalahan  yang dilakukan oleh  penyidik  dalam  proses penyidikan tersangka dan hal ini termasuk kedalam akibat dari pelanggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2003  tentang  Pemberhentian Anggota Polri. Seseorang yang menjadi korban oleh penyidik dapat menjamin pembayaran atas kesalahan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 23 KUHP. dituntut atau diadili tanpa alasan mengingat hukum atau hukum yang diterapkan dengan cara yang diatur dalam peraturan ini.
Pengaturan tentang rehabilitasi atau pemulihan hak hak korban dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  hanya  memasukkan  satu  pasal,  yaitu  Pasal  97.  Sebelumnya pasal itu, Pasal 1 angka 23 memuat pengertian rehabilitasi yang menyertainya. “rehabilitasi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
adalah  hak  seseorang  untuk  memperoleh  kembali  kebebasannya  dalam  kapasitas, kedudukan, dan ketenangannya, serta diberikan pada tingkat pemeriksaan, dakwaan, atau pendahuluan sejak ia ditangkap, ditahan, didakwa, atau diadili tanpa penjelasan sehubungan dengan  hal  itu  hukum  atau  karena  kesalahan  orang  atau  hukum  yang  diterapkan  dengan strategi yang diatur dalam peraturan ini.”
Selanjutnya adapun pasal lain yang mengatur tentang rehabilitasi ini yakni Pasal 97 ayat (1) KUHAP: “Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  “ Selain  itu  diputuskan  bahwa  pemugaran  diberikan  dan  dikenang  secara bersamaan atas pilihan pengadilan di atas (Pasal 97 ayat (2) KUHAP). Yang tidak dijabarkan dalam KUHAP adalah apakah pemulihan atau rehabilitasi ini yang terjadi karena pilihan untuk dibenarkan  atau  dibebaskan  dari  segala  tuntutan  itu  fakultatif  (diminta  oleh  pihak  yang berperkara)  atau  bisa  jadi  imperatif  .  Artinya,  setiap  kali  seorang  penguasa  yang  ditunjuk memilih untuk bebas atau dibebaskan dari semua kasus sah yang mendapat kekuatan hukum, pemulihan dalam hal apapun harus diberikan rehabilitasi atau pemenuhan hak . Selain itu, harus diperhatikan bahwa, seperti halnya pengaturan pembayaran, dalam siklus pemulihan, dibuat perbedaan antara kasus yang dibawa ke pengadilan dan yang tidak. Sistem perkara yang diajukan ke pengadilan negri menerapkan pengaturan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, sedangkan yang tidak, diputuskan oleh hakim praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Hal ini disinggung dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP. Bagaimana suara dalam pilihan restorasi  tidak  diatur  dalam  KUHAP,  sehingga  harus  diingat  untuk  pedoman  pelaksana. Padanannya  adalah  situasi  dengan  kejadian  itu,  apakah  tersangka  atau  termohon  harus didakwa.

## Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap
Perbuatan  polisi  yang  melakukan  kesalahan  penangkapan  sehingga  merugikan  orang lain, kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun dalam UU No. 2 Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tidak  secara  tegas  mencantumkan ketentuan  pidana  apa  yang  dapat  dijatuhkan  jika  seorang  perwira  polisi  telah  melakukan kelalaian  atau  kesalahan  dalam  menjalankan  tugasnya.  Dalam  kasus  salah  tangkap  ini,  jika dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, kasus salah tangkap dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu: 1. Kasus salah tangkap yang terjadi disertai dengan kekerasan atau penganiayaan oleh
penyidik kepolisian. 2. Kasus salah tangkap yang terjadi karena kurangnya alat bukti terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
Kasus  penangkapan  yang  tidak  sah  yang  terjadi  disertai  dengan  kekerasan  atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh penyidik polisi, sebagai aturan dalam cara yang paling umum dalam pembuatan BAP, mengingat seorang polisi membuat laporan yang tidak sesuai dengan  kenyataan,  pada  saat  penetapan  BAP  tersangka  terpaksa  mengakui  perbuatannya karena takut akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dan penganiayaan adapun alasan salah menangkap yang dilakukan penyidik polri dapat terjadi karena:
1. Penangkapan  tersebut tidak  ada  alasannya  yang sah  menurut  undang-undang :  hal  ini dikarenakan  penyidik  kepolisian  dalam  hal  melakukan  penangkapan  tanpa  memiliki pedoman dan SOP penangkapan menurut undang-undang yang berlaku sehingga kasus salah tangkap dapat terjadi.
2. Keliru  menangkap,  karena  salah  mengenai  orangnya  :  kemungkinan  bear  dalam mengungkap  kebenaran  suatu  kasus  penyidik  polri  tidak  cukup  profesional  dan  masih minim dalam pengumpulan barang bukti hal ini menyebabkan salah dalam menangkap terduga tersangka.
3. Keliru menangkap, karena hukum yang diterapkan ternyata tidak benar : berpijak pada proses penyidikan dalam hal penanganan kasus seseorang, penyidik terlalu tergesa-gesa dalam menentukan kasus sehingga tidak berdasar kepada hukum.
Faktor-faktor yang sering menyebabkan terjadinya kasus penangkapan yang tidak adil karena terjadi karena ketidakcerdikan yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan standar kriminalisasi  mulai  dari  membedakan  pelanggaran,  mengenali  korban,  tersangka  dan keterkaitan  logisnya.  Data  tempat  kejadian  perkara  (TKP),  pembuktian,  dan  cara  kerja  alat tidak  mendukung  kenyataan,  sehingga  pilihan  pengadilan  juga  jatuh  pada  individu  yang berada  di  jalur  yang  benar.  Padahal  ini  merupakan  peraturan  pidana  yang  menyangkut kepentingan banyak orang. Unsur yang terdapat pada kasus salah tangkap harus terlihat dari sudut pandang:
1. Subyek  hukum  yang  sah  dalam  pandangan  hukum  pidana  dapat  berupa  orang perseorangan atau berpotensi perkumpulan. Sebanding dengan penangkapan yang tidak sah  atau  penangkapan  yang  tidak  wajar,  ahli  maupun  pemeriksa  telah  melakukan kesalahan  dan  kesalahan  dalam  menangkap  orang  lain  (baik  perseorangan  atau
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
perkumpulan) yang dianggap meragukan atau meragukan agen atau pemeriksa tersebut pada saat ini atau telah dilakukan suatu tindakan pelanggar hukum. Jadi individu atau perkumpulan tidak ada hubungannya dengan perbuatan salah.
2. bjek hukum yang dapat memicu penyelewengan salah tangkap dapat berupa:
a. Kesalahan pada obyek wilayah atau tempat terjadinya suatu kesalahan sedang atau telah  dilakukan  penanganan  tindak  pidana,  Adanya  kasus  salah  tangkap  yang dikarenakan  oleh  kekeliruan  oleh  penyidik  kepolisian  dalam  proses  penyidikn membuat  dasar  hukum  yang  dipakai  menjadi  kabur,  tidak  jelas,  menyesatkan, sehingga hal ini berakibat fatal seperti batalnya secara hukum.
b. Sementara  itu,  terlepas  dari  tempat  atau  wilayah  kejadian  yang  menyebabkan terjadinya penangkapan yang tidak wajar, objek produk atau barang tersebut menjadi bukti  yang  mendasari  telah  terjadi  suatu  pelanggaran.  hal-hal  yang  dapat  dijadikan sebagai bukti telah atau telah terjadi suatu perbuatan salah tangkap itu mempunyai kedudukan  dan  dasar  hukum  yang  penting.  Kekeliruan  penyidik  kepolisian  dalam “mengakui”  barang -barang  atau  hal-hal  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  dapat membuat  pemeriksaan  tersebut  mengandung  deformitas  yang  halal  dan  membuat suatu  pemeriksaan  atau  proses  pemeriksaan  menjadi  kurang  baik,  Oleh  karena  itu secara sah dapat membatalkan penangkapan.
Dengan  anggapan  ada  kejadian  atau  penangkapan  yang  dilakukan  oleh  seorang  ahli atau  pemeriksa  terhadap  orang  lain  yang  dikaitkan  dengan  adanya  perbuatan  melawan hukum  yang  menyebabkan  suatu  kesalahan,  maka  dalam  proses  pemulihan  hak  asasi manusianya, penyidik dan penyelidik kepolisian dapat menerapkan peraturan pidana khusus yang tercantum kedalam Pasal 333 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) KUHP yakni:
a. “ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau  meneruskan  perampasan  kemerdekaan  yang  demikian,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama delapan tahun.
b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
c. Jika mengakibatkan kematian, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
d. Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum. ”
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  polisi  terjebak  dalam  salah  langkah  dalam melakukan  penangkapan,  sehingga  polisi  diketahui  telah  melakukan  demonstrasi penangkapan yang tidak adil, yaitu:
1. Permintaan kerja yang berat : Polisi dihadapkan pada kasus-kasus yang harus diusut, mulai  dari  kasus  privat  seperti  kekerasan  dalam  rumah  tangga  hingga  kasus  yang berskala  internasional  contohnya  pengeboman  turis  mancanegara  dan  terorisme. Adanya pelanggaran yang tak terhitung jumlahnya karena laporan daerah atau hasil pengawasan  yang  harus  ditindaklanjuti.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  oarang  yang melaporkan  suatu  kasus  menginginkan  untuk  kasusnya  agar  dapat  diselesaikan dengan  cepat.  Meski  demikian,  cara  penyelesaian  kasus  pelanggaran  juga  menjadi sorotan publik. Polisi yang bertindak tegas akan mendapatkan kekuatan daerah dari daerah setempat. Memang, bahkan polisi yang mengikuti teknik dengan hati-hati akan diperiksa  karena  sangat  lamban.  Bagaimanapun,  untuk  kasus-kasus  yang  cukup menonjol untuk diperhatikan, polisi harus mengikuti prosedur yang berlaku misalnya adanya  bukti  yang  jelas.  Namun,  apa  yang  dirasakan  dan  dilihat  oleh  masyarakat umum  belum  tentu  dapat  dijadikan  bukti.  Mau  tidak  mau,  polisi  terpaksa  harus membebaskan  tersangka  karena  tidak  ada  bukti.  Kelompok  masyarakat  kemudian, pada saat itu, menyalahkan polisi karena bermain-main dengan tersangka. Banyaknya kasus yang diselesaikan juga terkait dengan kemampuan polisi yang luar biasa. Model berurusan  dengan  polisi  dengan  cepat  menyerupai  jalur  transportasi,  mengingat setiap kasus yang masuk ke organisasi kepolisian harus diselesaikan dengan cepat.
2. Kurangnya  sumber  daya  manusia  polisi  dalam  menentukan  tingkat  pelayanan  dan penanganan  kasus  -kasus  kejahatan:  Unsur  perilaku  sosial  membuat  polisi  sulit mengantisipasi apa yang akan terjadi. Polisi sering mendapat laporan dari masyarakat umum tentang apa yang terjadi. Dengan cara ini, polisi yang menangani kasus harus tahu tentang berbagai ilmu pengetahuan tentang kepolisian dan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi,  kriminologi,  psikologi,  komputer,  ekonomi,  hukum  dll.  Polisi  tidak  akan pernah bisa lagi mendorong individu untuk mengakui perbuatannya dengan cara-cara sebelumnya. Inovasi kepolisian harus diciptakan. Di sini, polisi harus lebih hati-hati dan bisa  mengarang-ngarang,  tergantung  pembuktian  atau  keterangan  saksi.  Strategi untuk memperoleh bukti tidak diragukan lagi sekarang tidak statis, tetapi didukung
oleh  berbagai  teknik  modern  sebagai  penunjangnya.  Hingga  saat  ini,  polisi  masih melibatkan  mantan  mata  kuliah  tersebut  untuk  meminta  pembuktian.  Selanjutnya, banyak  terjadi  penangkapan  yang  tidak  adil  yang  dilakukan oleh  polisi  karena tidak memanfaatkan  inovasi  yang  seharusnya  dimanfaatkan  ditambah  dengan  SDM  yang tidak  memadai.  Bagaimanapun,  mengingat  seorang  penasihat  hukum  untuk  siklus pemeriksaan  juga  merupakan  masalah  yang  berbelit-belit.  Kerumitan  dipengaruhi oleh elemen-elemen berikut:
a. Perlawanan polisi untuk enggan disertakan pengacara;
b. Tersangka tidak mampu menyertakan pengacara;
c. Negara  masih  terbatas  membantu  kelompok  masyarakat  yang  tidak  mampu untuk disertakan pengacara.
Kebanyakan  polisi  untuk  negara  menyelesaikan  siklus  pemeriksaan  dengan anggaran  terbatas  yang  mereka  miliki.  Kemungkinan  ini  pada  akhirnya  akan menimbulkan  persoalan,  khususnya  polisi  bersikap  apatis  terhadap  pekerjaannya, dengan  alasan  negara  lebih  memilih  untuk  tidak  fokus  pada  kebutuhan  individu polisi,  sehingga  pada  akhirnya  kinerja  kepolisian  dipertanyakan  seiring  dengan seringnya  kasus  salah  tangkap  oleh  pihak  polisi.  Penangkapan  yang  salah  dapat disebabkan  oleh  tidak  adanya  atau  analis  polisi  yang  amatir.  Ini  dapat  mencakup masalah  rekrutmen  dan  pendidikan.  Pendaftaran  sebagian  besar  terkait  dengan prasyarat akademis dan kepribadian polisi, sedangkan pengajaran terutama terkait dengan rencana pendidikan, menunjukkan strategi, dan menunjukkan prosedur itu sendiri. Di sekolah polisi, umumnya akan diberikan lebih banyak informasi daripada kemampuan.  Pekerjaan  polisi  lebih  menuntut  kemampuan,  sejujurnya.  Ini  adalah tingkat  yang  lebih  besar.  Selain  itu  strategi  atau  teknik  mendidik  harus  bersifat dialogis, bukan monologis seperti seorang pendidik dalam latihan militer.
3. Proses  penyidikan  yang  sangat  berbelit-belit:  Dalam  menyelesaikan  kewajibannya polisi, dalam situasi ini pemeriksa pasti mengalami masalah yang kompleks mengingat tersangka  sering  berbohong,  menghindari,  menyangkal,  atau  menolak  untuk mengakui  pelanggaran  yang  telah  dilakukan.  Mengingat  cara  berperilaku  yang berbeda  dari  pelaku  kesalahan  tersebut,  pemeriksa  sering  menyimpulkan  bahwa setiap orang yang ditanyai adalah individu yang tercela. Sampai akhirnya, berdasarkan
tujuan,  bahwa  orang  itu  tidak  terbantahkan.  Bagaimanapun,  polisi  pada  umumnya menggunakan strategi yang berbeda untuk memperoleh bukti bagian-bagian ini dari pengaturan  KUHAP.  Dalam  menyelesaikan  pengaturan  ini,  polisi  harus  didasarkan pada  standar  pemeriksaan.  Ketidak  benaran  dalam  penyidikan  merupakan pemahaman dapat terjadi karena petunjuk-petunjuknya tidak memuaskan, misalnya dengan anggapan bahwa hal-hal tersebut berkaitan dengan jenis peristiwa pidana dan bentuk  atau  keadaan  tempat  kejadian  perkara  (TKP),  atau  mengingat  fakta  bahwa penyidik  tidak  hati-hati  dalam  mengumpulkan  atau  mencari  bukti.  Meskipun demikian,  pedoman  yang  memuat  pengaturan  mengenai  penanganan  lokasi kejahatan, arahan atau pengaturan mengenai pengambilan Deoxyribose Nucleic Acid (DNA)  untuk  pengungkapan  jenazah  juga  diperlukan.  Bagaimanapun,  ini  belum dikendalikan. Apa tindakan untuk bangkai yang ditemukan, dirugikan, sampai batas tertentu dirugikan, atau tidak terluka, yang DNA-nya harus diambil dan yang DNA-nya tidak diperlukan.
4. Pemenuhan  target  penugasan  polisi  untuk  segera  menyelesaikan  kasus  tertentu dalam waktu yang relatif cepat : Untuk situasi ini, pengabaian hak istimewa tersangka sering menonjol. Strategi logis yang berbeda untuk pemeriksaan dihalangi, yang paling signifikan  adalah  pengakuan  tersangka.  Adanya  tujuan  tertentu  dalam  menangani suatu  kasus  membuat  polisi  seringkali  mengabaikan  hal-hal  yang  dianggap  penting dalam pembuktian atau karena tekanan dari pimpinan yang berambisi mendapatkan prestasi  atau  karena  beban  tugas  yang  berlebihan.  beban  terlepas  dari  kapasitas individu.
Dalam proses pembuktian penting untuk memiliki bukti yang memadai dengan tujuan bahwa  seseorang  dapat  dihukum  karena  melakukan  kesalahan.  Namun  demikian,  dengan adanya  tujuan  tertentu,  hanya  dibutuhkan  penegasan  dari  seseorang  yang  terkait  dengan telah  melakukan  tindakan  kriminal,  meskipun  individu  tersebut  tidak  melakukan  tindakan pelanggar hukum dalam ranah pidana.
Semua kekurangan, kecerobohan, dan kesengajaan polisi dapat benar-benar disetujui oleh institusi kejaksaan dan hakim di pengadilan dengan asumsi pemeriksa dan hakim dalam mengungkap  perkara  menggunakan  teknik  standar.  Misalnya,  jika  ada  yang  bertentangan dengan proklamasi, terutama dengan asumsi bahwa buktinya sulit untuk dikenali dengan akal
sehat,  itu  harus  dipikirkan  kembali.  Tidak  hanya  dalam  terang  BAP  di  kepolisian.  Bisa  juga dibayangkan bahwa apa yang dilakukan polisi atau hakim adalah sesuatu yang sangat mirip, khususnya ada begitu banyak kasus yang harus diselesaikan dengan cepat. Jumlah penyidik dan hakim sangat kecil jika dibandingkan dengan kasus-kasus saat ini. Terlepas dari banyak kasus, ada berbagai elemen yang mempengaruhi pekerjaan mereka, seperti kurangnya gaji kepolisian,  budaya  hukumyang  buruk,  sistem  karier,  tingkat  kecerdasan  dan  pengetahuan yang terbatas, dan banyak faktor-faktor lain yang mengabaikan sudut pandang seorang ahli.
Terhadap  kesalahan  menangkap  seseorang,  polisi  harus  bertanggung  jawab menghadapi tantangan tersebut. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh polisi meliputi:
1. Tanggung jawab dalam ranah pidana;
2. Tanggung jawab dalam ranah perdata;
3. Tanggung jawab dalam ranah administratif dan disiplin kepolisian.
Kegagalan dalam menangkap seorang terduga pelaku oleh polisi karena suatu praktik yang disengaja atau praktik kecerobohan terhadap petugas berdampak buruk pada karakter petugas  dan  juga  pada unit polisi.  Masyarakat  akan  dengan  cepat  mengetahui  tentang  isu mencampuradukkan  orang  dengan  mendengarkan  percakapan  orang  dan  jika  hal  itu terungkap di koran, itu akan membawa masalah blunder yang semakin umum diketahui oleh masyarakat umum.

## Tanggung Jawab Dalam Ranah Pidana
Polisi  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  kesempatan  individu  (kegagalan  dalam menangkap  seorang  terduga  pelaku)  dijerat  dengan  hukuman  pidana,  mengingat  masalah penangkapan individu erat kaitannya dengan kebebasan umum dan peluang pengembangan individu,  sehingga  untuk  menangkap  individu  secara  tidak  benar,  mereka  dikompromikan dengan disiplin. Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, Pasal 335 KUHP.
“ Pasal 333 ayat (1) KUHP:
1) Barang  siapa  dengan  sengaja  menahan  (merampas  kemerdekaan)  orang  atau meneruskan tahan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selamalamanya delapan tahun.
2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan keme rdekaan yang melawan hukum.”
Dalam  hal  polisi  keliru  menangkap  seseorang  dengan  alasan  bahwa  ada  kemiripan tubuh  tersangka  sesuai  dengan  orang  yang  ditangkap,  polisi  tidak  dapat  dikurangi  dengan hukuman  Pasal  333  KUHP,  dengan  alasan  bahwa  dari  sengaja  melakukan  tindakan  pidana tidak  dapat  terpenuhi.  Lain  halnya  dengan  anggapan  bahwa  polisi  dalam  melakukan penangkapan berperilaku tidak baik, sembrono, ceroboh dan melakukan penangkapan yang salah, maka ia dapat dikenakan dengan Pasal 334 KUHP. Pasal 334 KUHP:
1) “ Barang  siapa  yang  karena  salahnya  hingga  orang  jadi  tertahan  atau  terus  tertahan dengan melawan hak, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 4500, -
2) Jika  karena  perbuatan  itu  menyebabkan  luka  berat,  si  tersalah  dihukum  kurungan selama-lamanya 9 bulan.
3) ika  perbuatan  tersebut  menyebabkan  orangnya  mati  ia  dihukum  kurungan  selam- lamanya 1 tahun. ”
Selanjutnya  dalam  Pasal  10  ayat  (1),  (2)  dan  ayat  (3)  PP  No  3  Tahun  2003  tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri dipaparkan bahwa :
1) “ Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
3) Ketentuan  tentang  tata  cara  pelaksanaan  pemberhentian  sementara  sebagaimana  di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri. ”
Izin mengenai pemberhentian sementara dari administrasi Polri sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  10  PP  Nomor  3  Tahun  2003,  dimaksudkan  untuk  bekerja  dengan  interaksi pemeriksaan, sehingga siklus pemeriksaan dapat berjalan dengan benar.

## Tanggung Jawab Dalam Ranah Perdata
Terlepas dari kewajiban sebagai wakil pemerintah atau polisi, ada kewajibanpertanggung jawaban pribadi , yang dicantumkan ke dalam Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan  bahwa  untuk  kegiatan  yang  menyalahgunakan  hukum  dan  benar-benar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
merugikan orang lain, orang yang melakukan  kesalahan dalam hal menjalankan tugas atau melanggar hukum itu diharapkan membayar imbalan. Sesuai aturan umum, penyalahgunaan hukum ada bagian-bagian tersendiri yang terkandung dalam beberapa unsur-unsur, yaitu:
1. Unsur Perbuatan;
2. Unsur Kesalahan;
3. Unsur Melawan Hukum, dan
4. Unsur Causalitas .
Unsur  perbuatan  menyiratkan  bahwa  perbuatan  tersebut  jelas  memiliki  hasil.  Unsur kesalahan mengandung pengertian kesalahan yang dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja (kecerobohan).  Unsur  Melawan  Hukum  ada  dua  macam,  yaitu  Unsur  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  dan  Unsur  Melawan  Hukum  yang  tidak  dapat  diukur  dengan  uang.  Unsur Causalitas berarti  tidak  hanya  bertentangan  dengan  peraturan  yang  ada  tetapi  juga mengandung  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  standar  kebaikan  atau  keadilan  yang  ada. Unsur Causalitas benar-benar  bermaksud  bahwa  antara  gerakan  yang  diprakarsai  ada kemalangan dan memiliki hubungan sebab akibat dengan demonstrasi. Selain Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, masalah ganti rugi dapat dilihat dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010
Aturan yang berisi tentang cara cara unutk permasalahan ganti rugi terhadap korban / ganti  kerugian  diatur  lebih  lanjut  dengan  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No. 983/KMK.01/1983. Dalam surat keputusan ini Ketua Pengadilan Negeri memiliki peran yang signifikan dalam kasus ini , sebab asal muasal utama pembayaran ganti kerugian ini melalui permohonan nya dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Setempat.
Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 983/KMK.01/1983 sebagai berikut:
“Terhadap  pejabat  yang  karena  kesalahan,  kealpaan  atau  kelalaiannya  mengakibatkan negara harus membayar ganti kerugian, dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku”.
Isi dari Pasal 5 SK. Menteri Keuangan akhirnya membayar uang tunai ke negara. Salah satu  kewajiban polisi  adalah  menegakkan hukum,  namun  bukan berarti  ia dibebaskan dari hukum yang berlaku bagi orang lain.tugas polisi ialah menegakkan hukum namun tidak biasa dibilang  seorang  polisi  itu  kebal  hukum.  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  tersangka  yang ditangkap, resiko kerugian jauh lebih penting karena bahaya yang harus ditanggungnya antara
lain  Kerugian  yang  bersifat  materiil  dan  Kerugian  yang  bersifat  imateriil.  Kerugian  yang bersifat  materiil  yang  diderita  oleh  tersangka  adalah  merupakan  kerugian-kerugian  yang dialami oleh orang yang salah tangkap yang dapat diperhitungkan dengan uang. Selanjutnya kerugian  yang  bersifat  imateriil  adalah  kerugian-kerugian  yang  diderita  oleh  si  tersangka dalam hak salah tangkap meliputi hal-hal: perasaan takut, sedih, malu, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain yang diakibatkan oleh penangkapan yang tidak benar / salah tangkap.

## Tanggung Jawab Dalam Ranah Administratif dan Disiplin
Dengan  asumsi  bahwa  seorang  polisi  melakukan  tugas  yang  melampaui  batasan kekuasaan yang diberikan kepadanya tetapi tidak merugikan bagi siapa pun, tetapimelanggar ketentuan  dinas  maka  ia  harus  bertanggung  jawab  atas  tindakannya.  Sanksi  administratif dapat dijatuhkan dari yang paling ringan hingga yang paling berat, khususnya sebagai:
1. Teguran;
2. Teguran tertulis;
3. Penundaan kenaikan gaji;
4. Penundaan pangkat;
5. Diberhentikan dengan hormat;
6. Dipecat.
Didalam  suatu  hukuman  disiplin,  ada  tingkatan  untuk  lebih  spesifik,  tingkatan  bagi mereka  dengan  posisi  bergabung,  pejabat  tidak  berwenang,  atau  pejabat,  masing-masing tingkatan  memiliki  pengaturan  yang  dalam  beberapa  kasus  tidak  setara.  Disiplin  disiplin merupakan  hal  yang  mendasar  bagi  seseorang  dari  Kepolisian  Negara,  dengan memperhatikan  kewajiban  dan  sifat  dalam  berorganisasi.  Dari  penggambaran  itu  ternyata pekerjaan polisi mengandung unsur bahaya dan kewajiban yang tidak ringan, dengan alasan dalam  menangkap  tersangka  ada  bahaya  yang  berbeda-beda,  lebih  spesifik  polisi  bisa terancam  keamanannya  polisi  bisa  diremehkan  oleh  masyarakat  dalam  daerah  sekitarnya, dan  polisi  dapat  diancam  dengan  pertanggung  jawaban  pidana,  perdata  maupun  tindakan administratif apabila ia keliru dalam menangkap orang.
Pada  kasus  kebanyakan  segala  tindakan  dalam  hal  pelanggaran  atau  kesalahan  oleh polisi negara termaktub dalam peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri,  maka dari itu
Pasal  12  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa:
“ (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana. ”
Pasal 12 ayat (1) tersebut, Cenderung dipersepsikan bahwa oknum Polri yang dikaitkan dengan  melakukan  perbuatan  salah  dan  diselesaikan  melalui  cara-cara  sidang  disiplin  (di dalam Polri), tidak berarti bahwa proses pemidanaan telah selesai, namun dapat ditujukan kepada  Reserse.  kemampuan  untuk  pemeriksaan  tambahan,  selama  korban membutuhkannya, serta pelanggaran Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik  Profesi  Polri.  Dalam  situasi  ini,  ia  bergantung  pada  pengaturan  Ankum  dalam menyelesaikan masalah individunya. Setiap pelanggaran hukum atau berpotensi melakukan tindak  pidana  korupsi  yang  termasuk  atau  pelakunya  adalah  oknum  Polri,  maka  pada  saat itulah tugas Ankum menjadi amat penting. Ankum menurut Pasal 1 angka 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah:
“Atasan  yang  karena  jabatannya  diberi  kewenangan  menjatuhkan  hukum  disiplin  kepada bawahan yang dipimpinnya”.
Dari  sini  kita  bisa  lihat  betapa  pentingnya  tugas  Ankum  adalah  untuk  mencari  tahu anggotanya  mana  yang  telah  mengabaikan  hukum,  termasuk  tindak  pidana  untuk menyelesaikan proses hukum yang sah baik di dalam Polri maupun proses peradilan umum.

## Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Korban  Salah  Tangkap  Ditinjau  dari  Perspektif  Sistem Peradilan Pidana
Menurut  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Hak  Asasi  Manusia dapat  diartikan  sebagai  segala  keistimewaan  yang  disisipkan  sehingga  menjadi  dasar berpedoman dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus diperhatikan dan dijaga oleh negara dan bagian-bagiannya. Hak asasi manusia merupakan bagian penting dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sistem  peradilan  pidana  .  Pelaksanaan  Hak  Asasi  Manusia dalam rangka penegakan hukum harus dilihat dari adanya asas equality before the law, asas praduga tak bersalah, dan miranda rule yang semua dari asas-asas tersebut telah didapatkan di dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak warga negara dikala menjalani suatu proses peradilan pidana di negara Indonesia.
Karena  penangkapan  yang  tidak  sah,  Negara  wajib  memberikan  jaminan  yang  sah terhadap peristiwa tersebut  dekarenakan  suatu perlindungan hukum  yang  sah  merupakan suatu  kesan  kewajiban  negara  yang  wajib  dan  dapat  diandalkan  oleh  negara  dalam menyelesaikan  kewajibannya  sebagai  kepala  negara.  Pedoman  mengenai  pembayaran korban penangkapan tidak sah dalam menjalani proses kerangka penegakan hukum benar- benar  terkandung  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  1982  tentang  Pelaksanaan KUHAP yang disetujui dan disahkan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soeharto namun setelah  perkembangan  zaman  dan  perubahan  nilai  mata  iuang  dari  tahun  ke  tahun  alhasil pada  tahun  2015  Presiden  Jokowi  presiden  ke-7  melakukan  revisi  ulang  sehingga  tercipta menjadi Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP No. 27 Tahun 1982. Hal penting yang didapat dari adanya PP no 92 Tahun 2015 bagi korban salah tangkap  di  Indonesia  yakni  dalam  hal  ganti  kerugian  sesuai  pasal  77 huruf  b  juga  pasal 95 KUHAP besaran rupiah yang di berikan oleh negara dalam rangka mengganti kerugian yang didapat oleh seseorang dalam kasus salah tangkap atau warga negara yang menjadi korban salah  tangkap  yaitu  sebesar  Rp.  500.000  (lima  ratus  ribu  rupiah)  sampai  Rp.  100.000.000 (serratus juta rupiah), adapun ganti kerugian akibat menerima luka berat sesuai yang diatur didalam pasal 95 KUHAP yaitu besaran rupiahnya adalah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima  juta  rupiah)  sampai  Rp.  300.000.000  (tiga  ratus  juta  rupiah),  sampai  ada  juga  ganti kerugian  yang  apabila  terjadi  kematian  akibat  kasus  salah  tangkap  ini  besaran  ganti kerugiannya  dari  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  sampai  hingga  Rp.  600.000.000 (enam  ratus  juta  rupiah).  Atas  hal  ini  negara  bertanggung  jawab  untuk  wajib  memberikan ganti kerugian setara yang ada dalam undang-undang , yaitu maksimal sejak 14 (empat belas) hari dimulai saat Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan terkait ganti rugi dapat diterima oleh pemerintah.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum kepada korban salah tangkap diatur didalam Undang-Undang No 8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  diubah dengan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai perihal Ganti Kerugian  dan  Rehabilitasi.  Aturan  yang  berisikan  ganti  kerugian  meliputi  tindakan
penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
Pengajuan sebagai ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan  diselesaikan  oleh  Pengadilan  Negeri.  Proses  pengajuan  ganti  kerugian  diawali dahulu dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan  putusan  yang  sebelumnya.  Kemudian  selesainya  permohonan  peninjauan kembali,  lalu  terpidana  bisa  mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian  ke  Pengadilan  Negeri. Sedangkan rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari  segala  tuntutan  hukum  yang  putusannya  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap. Rehabilitasi  dapat  diberikan  kepada  korban  terpidana  dan  diajukan  sekaligus  dalam  amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sah menurut hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Desi, I. (2018). Penegakan Hukum Ber Keadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia.
Buletin Hukum & Keadilan , volume 2 n .
Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2006).
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 49
Harahap Yahya II, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Cetakan Ke (Jakarta: Pustaka Kartini, 1983).