…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANI TERHADAP KETERSEDIAAN PUPUK 2021 DI DESA TEGALMOJO, KECAMATAN TEGALSIWALAN, KABUPATEN

## PROBOLINGGO
Oleh Imam Sucahyo 1 , Husni Mubaroq 2 , Mohammad Dwi Febriyanto 3 1,2,3 S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo
Email: 1 imamsucahyo@gmail.com

## Abstract
The  policy  for  distributing  Farmer  Cards  in  Probolinggo  Regency  continues  to  be  carried  out. However, so  far it has not  been able to  achieve the target.  There are still many cards that have been  printed  but  have  not  been  distributed.  The  distribution  of  farmer  cards  is  carried  out  in stages.  In  accordance  with  the  availability  of  cards  that  are  ready  to  be  distributed  to  farmers registered in the Electronic Definitive Plan for Group Needs (E-RDKK). One of the beneficiaries of  Kartu  Tani  assistance  is  Tegalmojo  Village,  Tegalsiwalan  District,  Probolinggo  Regency, which  so  far  has  only  distributed  20  copies,  which  should  have  been  100.  The  purpose  of  this study  was  to  analyze  the  implementation  of  the  farmer  card  program  on  the  availability  of fertilizer  in  2021  in  Tegalmojo  village,  Tegalsiwalan  district,  Probolinggo  district  based  on  the size  and  objectives  of  the  policy,  resources,  characteristics  of  implementing  agents, communication,  disposition,  and  the  economic,  social,  political  and  environmental  factors.  the obstacle..  The  type  of  research  used  is  descriptive  with  a  qualitative  approach.  The  subjects  of this  study  consisted  of  the  village  head  of  Tegalmojo,  the  head  of  the  farmer  group.  Data collection  techniques  used  in  the  form  of  interviews,  observation,  and  documentation.  Data analysis  was  carried  out  by  collecting  data,  reducing  data,  presenting  data,  and  drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the Kartu Tani program on the availability of fertilizer in 2021 in Tegalmojo village is quite good but cannot be redeemed using the Kartu Tani due to several obstacles faced.
Keywords: Implementation, Subsidized Fertilizer, Farmer Card
PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern yang tepat  guna  dan  berkelanjutan.  Kegiatan pertanian di  dominasi  oleh penggunaan pupuk yang  bertujuan  untuk  menghasilkan    kualitas dan  kuantitas  dari  hasil  pertanian.  Realitas yang  seringkali  ditemui  oleh  petani  adalah kelangkaan  pupuk,  harga  yang  naik  turun, ketika mendistribusikan pupuk untuk masyarakat  mengalami  masalah.  Di  dalam mengatasi  kelangkaan  pupuk  yang  terjadi, pemerintah  menetapkan  kebijakan  yakni Peraturan  Presiden  No.  7  Tahun  2005  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  yang  berfungsi  sebagai  bentuk
pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi alokasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  Tahun Anggaran  2018  yang  dikeluarkan  oleh Kementrian  Pertanian  RI  tahun  2017,  pupuk bersubsidi  adalah  barang  dalam  pegawasan yang  pengadaan  dan  penyalurannya  mendapat subsidi  dari  Pemerintah  untuk  kebutuhan kelompok  tani  dan/  atau  petani  di  sektor pertanian.  Berdasarkan  Jumlah  Penyediaan Pupuk  Bersubsidi  Tahun  2018  terdapat  lima jenis  pupuk  bersubsidi  yang  dialokasikan untuk  masyarakat  yaitu  urea,  sp  36,  za,  npk, dan organik.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Tujuan  dari  program  Kartu  Tani  bagi masyarakat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dengan berlandaskan  pada  enam  asas  yaitu  Tepat jenis, Tepat jumlah, Tepat mutu, Tepat lokasi, Tepat  waktu,  Tepat  Harga.  Petani  yang menggunakan kartu tani ini akan mendapatkan pupuk  bersubsidi  sesuai  kebutuhan  diseluruh agen  atau  kios  yang  telah  ditentukan,  dimana kegiatan  pertanian  dapat  berjalan  aman  tanpa terganggu  oleh  tidak  tersedianya  pupuk bersubsidi.  Kartu  tani  juga  berfungsi  sebagai tabungan  yang  dapat  digunakan  petani  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Tahun  ini,  Kabupaten  Probolinggo mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 90.997  ton  dengan  rincian  sebanyak  5  jenis pupuk  bersubsidi  yaitu,  Pupuk  Urea  sebesar 35.435  ton,  Pupuk  ZA  sebesar  18.023  ton, Pupuk  SP-36  sebesar  8.458  ton,  Pupuk  NPK sebesar  22.065  ton  dan  Pupuk  organik  padat sebesar  7.016  ton.  Jumlah  ini  masih  ditambah dengan  pupuk  organik  sebanyak  13.414  liter. Alokasi  pupuk  bersubsidi  ini  didasarkan  pada Keputusan  Kepala  Dinas  Ketahanan  Pangan dan  Pertanian  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor 521/200/110.2/2021  Tentang  Alokasi  dan Harga  Eceran  Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi untuk  Sektor  Pertanian  Provinsi  Jawa  Timur Tahun Anggaran 2021.
Sesuai  dengan  Keputusan  Kepala Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  di Kabupaten
Probolinggo Nomor 521/18/426.119/2021  Tentang  Alokasi  dan Harga  Eceran  Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Probolinggo  Tahun  Anggaran  2021.  Untuk tahun  ini,  alokasi  pupuk  bersubsidi  secara nasional memang berkurang karena kemampuan  pemerintah  pusat,  karena  setiap tahun  di  awal  tahun  tidak  akan  pernah  sama seperti  serapan  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun 2021 ini pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi  melalui  Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor  29  Tahun  2020 tanggal  30  Desember  2020.  Untuk  Urea  Rp 2.250 per Kg dan Rp 112.500 per karung,  ZA
Rp 1.700 per Kg dan 85.000 per karung, SP-36 Rp  2.400  per  Kg  dan  Rp  120.000  per  karung, NPK  Phonska  Rp  2.300  per  Kg  dan  Rp 115.000  per  karung  serta  Petroganik  Rp  800 per Kg dan Rp 32.000 per karung.
Penyaluran  Kartu  Tani  di  Kabupaten Probolinggo  terus  dilakukan.  Namun,  sejauh ini belum bisa mencapai target. Masih banyak kartu  yang  sudah  tercetak  namun  belum terdistribusikan.  Penyaluran  kartu  tani  ini dilakukan  secara  bertahap.  Sesuai  dengan ketersediaan  kartu  yang  siap  didistribusikan kepada  petani  yang  terdaftar  di  Elektronik Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (E- RDKK). ada sekitar 30.000 keping Kartu Tani bertahap  didistribusikan  kepada  petani  di  24 kecamatan.  Namun,  dari  semua  kartu  yang telah dicetak, tidak seluruhnya didistribusikan. Masih  ada  beberapa  kartu  yang  tidak ditemukan  pemiliknya.  Karenanya,  masih ditahan dan dilakukan penyesuaian.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  Kepala  Desa  mempunyai  tugas  dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk  untuk  kepentingan  nasional  dan melaporkannya  kepada  pemerintah  melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian  desa,  memelihara  ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat  di desa, di  bantu  oleh lembaga  adapt  desa,  mewakili  desanya  di dalam  dan  di  luar  pengadilan  dan  dapat menunjuk  kuasa  hukumnya,  mengajukan rancangan  peraturan  desa  dan  bersama  BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga  kelestarian  adat  istiadat  yang  hidup dan berkembang didesa bersangkutan.
Menurut Donald S Van Meter dan Carl E.  Van  Horn  dalam  Subarsono  (2015  :  99) teori implementasi dengan pendekatan rasional top-down  dengan  enam  variabel    yang mempengaruhi  kinerja  kebijakan  publik, antara  lain;  Standar  dan  Sasaran  Kebijakan; Sumberdaya; Hubungan Antargorganisasi;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Karakteristik Agen Pelaksana;  Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi; Disposisi Implementor.
Berdasarkan  rumusan  implementasi kebijakan  sebagaimana  dikemukakan  diatas, maka  implementasi  kebijakan  dapat  dimaknai sebagai  pelaksanaan  kegiatan  atau  aktifitas mengacu  pada  pedoman-pedoman  yang  telah disiapkan sehingga dari kegiatan atau aktifitas yang  telah  dilaksanakan  tersebut  dapat memberikan dampak atau akibat bagi masyarakat  dan  dapat  memberikan  kontribusi dalam  menanggulangi  masalah  yang  menjadi sasaran program.
Permasalahan  yang  dihadapi  saat  ini terutama  di  Desa  Tegalmojo  bahwasannya Kepala  Desa  selaku  pihak  implementor  sudah dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  program melalui sosialisasi. Meski demikian masih ada kendala  yang  terjadi  dalam  proses  sosialisasi seperti  masalah  kemauan  para  petani  untuk berpartisipasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa  tujuan  program  penyaluran  pupuk bersubsidi sudah dipahami oleh para pelaksana, akan tetapi berbagai kendala teknis seperti kesulitan dalam mutasi  data dan mesin EDC yang belum bisa membaca alokasi pupuk masih  banyak  ditemukan  meski  sejauh  ini masih  bisa  diatasi  dengan  cara  penebusan manual.  Usaha  mensosialisasikan  juga  masih terus  dilaksanakan  karena  para  petani  belum sepenuhnya  memahami  alat  untuk  melakukan transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Hingga sampai saat ini  pun  para  petani  yang  masuk  dalam kelompok tani belum menerima kartu tani.
Dengan  adanya  permasalahan  tersebut pemerintah  perlu  menambah  intensitas  dalam penerapan  program  ini  karena  penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani merupakan  solusi  yang  selama  ini  dibutuhkan untuk  menanggulangi  penyelewengan  dalam penyaluran  pupuk  bersubsidi.  Intesitas  dalam penerapan  program  sangat  dibutuhkan  agar kebijakan  ini  tidak  terbengkalai  dan  menjadi solusi  kebijakan  yang  lebih  baik.  Oleh  karena itu  peneliti  tertarik  untuk  menganalisis  lebih dalam  mengenai “Implementasi  Program Kartu  Tani  Terhadap  Ketersediaan  Pupuk
Bersubsidi  di  Desa  Tegalmojo,  Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.”

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Penjelasan  mengenai  Implementasi Program  Kartu  Tani  Terhadap  Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Desa Tegalmojo, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo menggunakan model teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn:
1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Disposisi Implementor
5. Komunikasi  antarorganisasi  dan  aktivitas pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Adapun  teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penulisan  laporan  ini  ada  tiga  teknik, dikutip  dari  Sugiyono  dengan  bukunya Memahami Penelitian Kualitatif, ketiga teknik tersebut  adalah  reduksi  data,  penyajian  data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pupuk Berubsidi dalam pengadaan dan penyalurannya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/14/2013 Tentang  Pengadaan  dan  Penyaluran  Pupuk Bersubsidi untuk  Sektor  Pertanian. Pengadaan adalah  proses  penyediaan  pupuk  bersubsidi yang  berasal  dari  produksi  dalam  negeri dan/atau impor.  Sedangkan Penyaluran  adalah proses  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani sebagai  konsumen  akhir  dalam  penyaluran pupuk bersubsidi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang  Alokasi  dan  HET  Pupuk  Bersubsidi untuk  Sektor  Pertanain  penebusan  pupuk bersubsidi  dilakukan  dengan  menggunakan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Kartu  Tani  sebagai  alat  transaksi  non  tunai. Kartu  Tani  merupakan  sarana  akses  layanan perbankan  terintegrasi  untuk  penyaluran  pupuk bersubsidi  yang  diharapkan  lebih  transparan serta  tepat  sasaran.  Selain  itu  Kartu  Tani nantinya akan dikembangkan agar bisa berfungsi  sebagai  simpanan,  transaksi,  dan penyaluran  pinjaman,  namun  untuk  saat  ini Kartu  Tani  hanya  bisa  digunakan  sebagai  alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi (bumn.go.id).  Kartu  ini  rencananya  bersifat wajib  karena  selain  untuk  pendataan  jumlah petani dan pupuk bersubsidi, juga mengantisipasi penyalahgunaan pupuk bersubsidi  kepada  pihak  yang  tidak  berhak untuk menerimanya.
Dalam  pendataannya,  program  Kartu Tani  menggunakan  sistem  single  entry  data pada  database  petani  yang  disebut  dengan eRDKK.  E-RDKK  adalah  singkatan  dari Elektronik  Rencana  Definitif  Kebutuhan Kelompok  yang  berbasis  online  untuk  meng- input  data,  dimana  kebutuhan  kelompok  tani berupa  pupuk  bersubsidi  direncanakan  dan didata  setiap  petaninya  untuk  selanjutnya  di- input. Pengisian data pada e-RDKK dilaksanakan  melalui  pendataan  berbasis Simluhtan  (Sistem  Informasi  Penyuluhan Pertanian)  atau  bisa  juga  dengan  cara  upload dengan  format  microsoft  excel.  Data  pada  e- RDKK tersebut  digunakan sebagai  acuan bagi Dinas  Pertanian  di  daerah  dan  Kementerian Pertanian dalam pengalokasian pupuk bersubsidi setiap tahunnya. E-RDKK digunakan  untuk  membaca  alokasi  pupuk bersubsidi  di  kios  resmi  yang  ditunjuk  oleh distributor berdasarkan Peraturan Kementerian Perdagangan  dalam  melakukan  penjualan pupuk  bersubsidi  secara  langsung  kepada konsumen akhir yakni pemegang Kartu Tani.
Tujuan penggunaan Kartu Tani sebagai alat transaksi untuk penebusan pupuk bersubsidi  adalah  1)  Sebagai  upaya  menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran  pupuk  bersubsidi  kepada  petani atau kelompok tani, 2) Terwujudnya distribusi pupuk  bersubsidi  yang  sesuai  dengan  Asas  6
(enam)  Tepat  (tepat  jumlah,  jenis,  waktu, tempat, mutu dan harga), 3) Upaya mewujudkan kegiatan pendistribusian,
pengendalian, dan pengawasan pupuk bersubsidi  yang  terintegrasi,  4)  Meningkatkan pemberian  layanan  perbankan  bagi  petani untuk  memperoleh  akses  pembiayaan  dari perbankan,  5)  Meningkatkan  literasi  digital pelayanan  perbankan  bagi  petani.  Untuk mengkaji  implementasi  program  Kartu  Tani terhadap  ketersediaan  pupuk  2021  di  desa Tegalmojo, kecamatan
Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, peneliti menggunakan  teori  model  implementasi  Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel di antaranya:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kartu Tani merupakan kartu debit atau ATM  yang  apabila  telah  diaktifkan  bisa  diisi dengan  saldo  untuk  kemudian  digunakan sebagai alat transaksi pupuk bersubsidi di kios resmi. Ukuran keberhasilan program ini adalah transaksi  pupuk  tidak  lagi  menggunakan  uang tunai  melainkan  dengan  menggunakan  Kartu Tani.  Selain  itu  Kartu  Tani  juga  digunakan untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi bagi pemiliknya yakni petani di mesin EDC.
Dari  hasil  temuan  peneliti  dapat  diketahui bahwa  usaha  dari  para  pihak  implementor sudah  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan program  melalui  sosialisasi.  Meski  demikian masih  ada  kendala  yang  terjadi  dalam  proses sosialisasi  seperti  masalah  kemauan  para petani  untuk  berpastisipasi.  Fakta  di  lapangan menunjukkan bahwa tujuan program penyaluran  pupuk  bersubsidi  sudah  dipahami oleh  para  pelaksana,  akan  tetapi  berbagai kendala  teknis  seperti  kesulitan  dalam  hal mutasi  data  dan  mesin  EDC  yang  belum  bisa membaca  alokasi  pupuk  masih  banyak ditemukan meski sejauh  ini masih bisa diatasi dengan  cara  penebusan  manual.  Usaha mensosialisasikan juga masih terus dilaksanakan  karena  para  petani  belum sepenuhnya  memahami  alur  untuk  melakukan transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Sumber Daya Keberhasilan implementasi sangat tergantung  dari  kemampuan  memanfaatkan sumber daya yang tersedia.Manusia merupakan  sumber  daya  yang  terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi  menuntut  adanya  sumberdaya manusia  yang  berkualitas  sesuai  dengan pekerjaan  yang  diisyaratkan  oleh  kebijakan yang  telah  ditetapkan  secara  apolitik.  Selain sumber  daya  manusia,  sumber  daya  finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
Variabel  ini  memiliki  kaitan  erat dengan  salah  satu  prinsip  dalam  penyaluran pupuk  bersubsidi  yakni  prinsip  6T  (Tepat jumlah, jenis, harga, tempat, waktu, dan mutu). Adapun  sumber  daya  yang  mempengaruhi implementasi  adalah  sumber  daya  manusia antara  lain  Kepala  Desa  Tegalmojo,  Ketua Poktan, Pemilik Kios  pupuk. Pengurus poktan turut  membantu  dalam  pendataan  alokasi pupuk  untuk  masing-masing  petani  yang diajukan  pada  RDKK  dan  juga  para  anggota poktan  juga  turut  membantu  dalam  pendataan untuk RDKK. Pada lingkup pengurus kelompok  tani  tidak  ada  masalah  terkait jumlah  dan  kompetensi  SDM  pelaksana program.  Sedangkan  kemampuan  rata-rata SDM penerima Kartu Tani bisa dibilang masih cukup  rendah  dengan  keterbatasan  dalam menggunakan transaksi bank.
Variabel  sumber  daya  waktu  berkaitan erat  dengan  salah  satu  prinsip  6T  yakni  Tepat Waktu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa stok  pupuk  bersubsidi  untuk  kebutuhan  para petani  setiap  bulan  tidak  menemui  masalah yang  berarti.  Keterlambatan  stok  ulang  untuk setiap  masa  tanam  ataupun  setiap  bulannya tidak terlalu lama 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana Karakteristik organisasi pelaksana yang mendukung berjalannya program penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  Kartu Tani di Desa Tegalmojo, Kecamatan Tegalsiwalan,  Kabupaten  Probolinggo  adalah sikap  ulet,  tulus  dan  bertanggungjawab.
Keuletan  dan  ketulusan  pelaksana  terwujud dalam  usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam menjalankan  program  agar  bisa  diterima dengan terbuka oleh masyarakat  dalam hal  ini para petani meski jaminan insentif tidak begitu menjanjikan. Meskipun masih belum memenuhi target tujuan, pelaksana program ini telah  berusaha  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  tanggung  jawab  masing-masing  dan bersikap persuasif dalam memberikan pengaruh  postitif  berupa  dukungan  kepada petani  untuk  menghadapi  dan  mempelajari hadirnya  inovasi  tentang  mekanisme  baru penyaluran  pupuk  bersubsidi  ini  bersama- sama.
4. Komunikasi Antar Organisasi Dalam  praktik  program  Kartu  Tani yang  ada  di  Desa  Tegalmojo  Kecamatan Tegalsiwalan  Kabupaten  Probolinggo,  bentuk koordinasi  yang  dilakukan  untuk  memenuhi target  tersebut  sudah  dilaksanakan  dengan baik.  Terbukti  dalam  persiapan  pelaksanaan program dan keberlangsungan program. Dalam persiapam program Kartu Tani pelaksana program telah berkoordinasi dengan Ketua  GAPOKTAN  serta  pemilik  kios mengenai  pendataan  untuk  alokasi  dan penerapan  mekanisme  baru  penebusan  pupuk bersubsidi.  Selain  itu  media  komunikasi seperti  telepon  genggam  dan  surat/undangan juga  digunakan  untuk  saling  terhubung  dan berkoordinasi  baik  antar  pelaksana  maupun antara  pelaksana  dan  penerima  manfaat program.  Pemberitahuan  dan  perkembangan terkait keberlangsungan program dapat diketahui dengan baik oleh semua implementor  melalui  media  komunikasi  yang digunakan.
5. Disposisi Implementor Pelaksana  program  penyaluran  pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani tidak menunjukkan penolakan namun mereka menyatakan bahwa apabila pembuat kebijakan mengganggap  program  Kartu  Tani  sebagai inovasi  yang  benar-benar  dibutuhkan  dan harus  diterapkan  oleh  pelaksana,  pembuat kebijakan harus memberikan perhatian khusus demi  keberlangsungan  program  sehingga
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
kebijakan  yang  dibuat  tidak  terbengkalai. Mereka  juga  menyatakan  bahwa  harus dimaklumi  apabila  penerapan  Kartu  Tani butuh  proses  yang  panjang.  Terlebih  jika penerapannya  dilakukan  pada  skala  nasional. Namun  ada  baiknya  sebelum  kebijakan  ini diteruskan pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi  seberapa  penting  dan  efektifnya penggunaan Kartu Tani. Apabila hasil evaluasi menunjukkan  bahwa  program  ini  harus  tetap dijalankan, para pelaksana menyatakan kesanggupannya  untuk  tetap  belajar  dan mendampingi  para  penerima  manfaat  dengan bersama-sama mengubah pandangan rumit dan sulit menjadi lebih terbuka dan mudah.
Dari  segi  pemahaman  implementor terhadap tugas yang diemban Ketua Gapoktan memahami  bahwa  tugas  utama  mereka  adalah pendampingan dimana secara rutin menanyakan  kepada  para  petani  tentang kesesuaian  alokasi  pupuk  yang  didapat. Apabila ada ketidakcocokan data akan kembali ditelusuri untuk diajukan kembali.
6. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi Dalam  pelaksaan  program  penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  juga ikut  mempengaruhi  keberhasilan  program. Ketiganya  saling  berkesinambungan  dan mempengaruhi, jika salah satu faktor bermasalah  maka  akan  berpengaruh  terhadap pelaksanaan  program.  Dari  ketiga  faktor tersebut  yang  masih  perlu  diperbaiki  adalah faktor  sosial  yang  di  dalamnya  terdapat partisipasi  dan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya penerapan inovasi demi perubahan ke  arah  yang  lebih  baik.  Sementara  faktor politik  seperti  Kepala  Desa  dan  Ketua Gapoktan  sudah  memberikan  dukungan  demi terwujudnya tujuan dari program.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi  melalui  Kartu  Tani  masih  belum memenuhi  ukuran  keberhasilan.  Hal  ini dibuktikan  dengan  temuan  di  lapangan  yaitu
pemegang Kartu Tani serta pemilik kios masih menggunakan  mekanisme  lama  penebusan pupuk  bersubsidi  karena  kendala-kendala seperti  beberapa  Kartu  Tani  masih  berstatus nonaktif,  mesin  EDC  belum  bisa  membaca alokasi  pupuk  bersubsidi,  dan  sebagian  petani merasa  mekanisme  baru  penebusan  pupuk bersubsidi  menggunakan  Kartu  Tani  lebih rumit sehingga tujuan dari program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani ini masih belum tercapai.
Pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk bersubsidi  melalui  Kartu  Tani  memerlukan sumber  daya  manusia,  finansial,  waktu,  dan fasilitas  yang  berkaitan  erat  dengan  prinsip  6 Tepat  yakni  Jumlah,  Jenis,  Harga,  Tempat, Waktu,  dan  Mutu.  Sedangkan  kompetensi SDM  para  penerima  Kartu  Tani  harus  lebih ditingkatkan.
Karakteristik  agen  pelaksana  yang mendukung  berjalannya  program  adalah  sikap ulet,  tulus,  tanggap,  dan  bertanggung  jawab. Keuletan  dan  ketulusan  pelaksana  terwujud dalam  usaha-usaha  sosialisasi  dan  pendekatan yang  dilakukan  agar  program  bisa  diterima dengan terbuka oleh masyarakat tepatnya para petani  meskipun  jaminan  insentif  tidak  begitu menjanjikan.  Sikap  tanggap  dan  tanggung jawab  ditunjukkan  melalui  Ketua  Gapoktan yang sudah menjalankan tugas dengan baik.
Komunikasi  antar  organisasi  para pelaksana yang terlibat telah berkoordinasi dan berkomunikasi  dengan  baik,  terbukti  dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa  serta  Ketua  Gapoktan.  Selain  itu  media komunikasi  seperti  telepon  genggam,  surat, atau  undangan  juga  digunakan  untuk  saling terhubung  dan  berkoordinasi  antara  pengurus. Sehingga perkembangan terkait keberlangsungan  program  dapat  diketahui dengan baik oleh semua implementor.
Dari  segi  disposisi  implementor  dalam pelaksanaan  program,  sebagian  pihak-pihak yang  terlibat  memberikan  respon  yang  cukup baik terhadap pelaksanaan program penyaluran pupuk  bersubsidi  melalui  Kartu  Tani,  namun beberapa  pihak  menyatakan  bahwa  program
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ini  perlu  dievaluasi  lagi  perlu  atau  tidaknya untuk  diteruskan  karena  efektifitas  dan efisiensinya  terbukti  belum  teruji.  Meski demikian para pelaksana tersebut sudah paham dengan  tugas  dan  fungsinya  masing-masing. Penugasan untuk para pelaksana program juga sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing Lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik
juga ikut mempengaruhi keberhasilan program.  Dari  ketiga  faktor  tersebut  yang paling  mempengaruhi  adalah  lingkungan ekonomi, dimana masyarakat penerima manfaat  program  yang  mayoritas  merupakan petani biasa (tidak memiliki pekerjaan lainnya) tidak  terbiasa  dengan  menyimpan  tabungan  di Bank.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  animo para  petani  dalam  menyambut  mekanisme baru  untuk  penyaluran  pupuk  bersubsidi melalui  Kartu  Tani  ini  rendah.  Faktor  lain yang  masih  perlu  diperbaiki  adalah  faktor sosial  yang  di  dalamnya  terdapat  partisipasi dan keterbukaan masyarakat tentang pentingnya penerapan inovasi demi
mengurangi  tindakan  penyimpangan  dan mencapai ketepatan sasaran.
Saran 1. Pemerintah  juga  harus  mempertegas  pihak Bank  untuk  mempercepat  proses  validasi dan penerbitan Kartu Tani serta memenuhi fasilitas  mesin  EDC  dan  Kartu  Tani  yang memadai agar segera siap untuk
digunakan.Pemerintah  perlu  menambah intensitas  dalam  penerapan  program  ini karenapenyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani merupakan solusi yang selama ini dibutuhkan untuk menanggulangi penyelewengan dalam
penyaluran  pupuk  bersubsidi.  Selain  itu banyak manfaat yang akan didapatkan oleh beberapa  pihak  yang  terlibat  dalam  proses penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani.  Intensitas  dalam  penerapan  program sangat  dibutuhkan agar  kebijakan ini tidak terbengkalai  dan  menjadi  solusi  kebijakan yang lebih baik.
2. Pemerintah  perlu  menambah  intensitas dalam penerapan program
ini
karenapenyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani merupakan solusi yang selama ini dibutuhkan untuk menanggulangi penyelewengan dalam penyaluran  pupuk  bersubsidi.  Selain  itu banyak manfaat yang akan didapatkan oleh beberapa  pihak  yang  terlibat  dalam  proses penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani.

## Ucapan Terima Kasih
Peneliti  ucapkan  terima  kasih  yang  tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi  dalam  penulisan  jurnal  ini diantaranya:
1. Bapak Imam Sucahyo, S.IP., M.AP selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Bapak Husni Mubaroq, S.Fiil., M.IP selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak  Slamet  Hariyanto  selaku  Kepala Desa Tegalmojo 4. Bapak Abdullah selaku Ketua GAPOKTAN Desa Tegalmojo DAFTAR PUSTAKA [1] Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta.
[2] Arikonto,  Suharsimi.  2002.  Prosedur Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
[3] Dye,  Thomas  R.  2008. Understanding Public Policy . New Jersey : Prentice
[4] Dunn,  William  N.  2005.  Pengantar Analisa  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta  : Gadjah
[5] Darwin,  Muhadjir.  2013. Implementasi Kebijakan . Modul Kursus TMPP MAP.
[6] Moleong.  2016. Metodologi  Penelitian
Kualitatif .  Bandung  :  Pt.  Remaja Rosdakarya [7] Saparin, Ny, Dra. 1978. Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintah  Desa .  Jakarta  :  Gahalia
Indonesia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
[8] Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung
: Alfabeta
[9] Muthiara  Latifa  Ashari,  Dra.  Dyah Hariani,MM.  2019. Analisis  Efektivitas Program  Kartu  Tani  di  Kecamatan Banjarnegara  Kabupaten  Banjarnegara . Jurnal  Administrasi  Negara.  Universitas
Diponegoro
[10] Jawanto,  Arifin.  2021.Penyaluran  Kartu Tani  di  Kabupaten  Probolinggo  Belum Tuntas. Retreived from https://radarbromo.jawapos.com/kraksaa n/02/03/2021/penyaluran-kartu-tani-di- kab-probolinggo-belum-tuntas/amp . [11] SK DKPP JATIM No. 521/200/110.2/2021  tentang  Alokasi  dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi  di  Provinsi  Jatim  Anggaran Th. 2021
[12] Peraturan  Presiden  No.  7  Tahun  2005 tentang RPJMN
[13] SK  DKPP  Kabupaten  Probolinggo  No. 521/18/426.119/2021
[14] PP No. 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Desa
[15] PP RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa