@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk

## ASPEK-ASPEK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA (STUDI KASUS KAMPUNG WAMESA DAN WARKOMI DI DISTRIK MANOKWARI SELATAN)
(Sustainable Development Aspects in Desaning and Implementing Village Fund [Study Case in Wamesa and Warkomi, Sub-District of Manokwari Selatan])
MEREYANA LUSANDRI NUMBERI 1 , AGUS I. SUMULE 2 , IHWAN TJOLLI 2
1 Mahasiswa Program Studi PPs Ilmu Lingkungan Universitas Papua,
2 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Papua
 Penulis Korespondensi: Email: mercy_luzandry@yahoo.co.id Diterima: 16 Feb 2021 | Disetujui:27 Mei 2021
Abstrak. Tujuan dari penelitian ini ialah ingin melihat aspek-aspek pembangunan dalam perencanaan dan  pemanfaatan  dana  desa  pada  dua  kampung  yaitu  Kampung  Wamesa  dan  Warkomi,  Distrik Manokwari Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan  konsep  operasional  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  pembangunan berkelanjutan  yang  dibiayai  oleh  dana  desa  di  Kampung  Wamesa  dan  Warkomi  termasuk  dalam kegiatan:  pengentasan  kelaparan,  peningkatan  kesehatan  dan  kesejahteraan  yang  baik,  peningkatan pendidikan bermutu, kesetaraan gender, peningkatan air bersih dan sanitasi, peningkatan energi bersih dan  terjangkau,  tersedianya  lapangan  kerja  dan  ekonomi  yang  layak,  pemerataan  sosial,  peningkatan pemukiman.  Sedangkan  program  yang  tidak  dibiayai  ialah:  industri,  inovasi,  infrastruktur,  kota  dan komunitas  berkelanjutan,  penanganan  perubahan  iklim,  ekosistem  laut,  ekosistem  darat,  perdamaian, keadilan  dan  kelembagaan  yang  tangguh  dan  kemitraan  untuk  mencapai  tujuan.  Sementara  kendala yang  terjadi  terlihat  antara  lain:  keterbatasannya  sumberdaya  manusia  yang  terampil,  terdidik  dan memiliki  kemampuan  di  bidang  kerjanya,  kurangnya  pemahaman  terhadap  tupoksi  kerja  disebabkan karena terbatasnya tingkat pendidikan yang di tempuh.
Kata kunci: Pembangunan berkelanjutan, dana desa, perencanaan program
Abstract. This study aimed to identify various aspects of planning and development and implementing village  fund  in  two  villages,  Wamesa  and  Warkomi,  situated  in  sub-district  of  Manokwari  Selatan. Purposive sampling method has been implemented in order to obtain information through operational research  concept.  The  result  indicated  that  sustainable  development  program  that  funded  by  village fund in both villages are consisting of several activities such as starving eradication, increasing heathy service and prosperity as well as education level, gender equality, expanding clean water availability and sanitation as well clean energy, providing more job opportunity and better economic accessibility, social equity, providing more settlements. On the other hand, there are several program that are not covered yet by village fund such as innovation and industrialization, infrastructure, city development, sustainable  community,  climate  change,  marine  and  terrestrial  ecosystem,  peace  justice,  and  good governance  as  well  as  partnership  for  achieving  goals.  However,  still  a  number  of  constrains  are occurred  such  as  lack  of  human  resources  with  particular  skills,  educated  and  competent,  lack  of understanding in implantation programs that are linearly correlated with education background. Keywords: Sustainable development, village fund, planning program
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk

## PENDAHULUAN
Pembangunan adalah  proses  perubahan  yang mencakup  seluruh  sistem  sosial,  seperti  politik, ekonomi,  infrastruktur,  pertahanan,  pendidikan  dan teknologi,  kelembagaan,  dan  budaya  kearah  yang lebih  maju. Pembangunan  tidak  terlepas  dari lingkungan  kehidupan  di  sekitar  pembangunan itu  berlangsung.  Kota  hijau  merupakan metafora  dari  kota  berkelanjutan  dan  kota berkembang,  sehingga  erat  kaitannya  dengan pembangunan  berkelanjutan  yang  dikenal dengan  pembangunan  berbasis green  growth . Pembangunan Berkelanjutan
ialah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini  tanpa  mengorbankan  kebutuhan  untuk generasi di masa mendatang dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian  keadilan  sosial,  berkelanjutan ekonomi dan lingkungan.
Pembangunan berjalan secara fisik dan non- fisik ketika faktor utama sumber daya manusia nya (SDM) menunjang untuk terbangun secara selaras (Marwa dkk. 2019), maka dapat berjalan dengan  lancar  dan  seimbang.  Selain  itu anggaran  menjadi  faktor  pendukung  dalam pembangunan,  anggaran  yang  diperuntukkan untuk  kegiatan  desa/kampung,  biasa  di  sebut dana  desa.  Dana  ini  bersumber  dari  anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang di kucurkan  tiap  tahun  bergantung  dari  letak  luas wilayah  dan  jumlah  penduduk  dalam  desa tersebut.
Sejarah  tentang sustainable  development atau  pembangunan  berkelanjutan  pertama  kali diperkenalkan  untuk  tujuan  sosial  pada konferensi pertama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)  dalam  bidang  lingkungan  hidup  di Stocklom  Swedia  pada  tahun  1972.  Diadakan konferensi  tersebut  dilatar  belakangi  oleh kekhawatiran  dunia  akan  kemiskinan  yang berkepanjangan dan meningkatnya ketidakadilan sosial, disertai kebutuhan pangan
dan  masalah  lingkungan  dunia  dan  kesadaran bahwa ketersedian sumber daya alam untuk
mendukung  pembangunan  ekonomi  amatlah terbatas. Kecemasan tentang langkanya sumberdaya  alam  wajar  dan  dapat  dilihat  pada tulisan-tulisan  sosial  di  masa  lampau.  Salah satu  yang  berpengaruh  pada  tulisan  klasik Thomas  Malthus  (1798),  “An  Essay  on  the Principles  of  Population”  dimana  digambarkan sebuah  ketakutan  akan  pertumbuhan  populasi manusia,  yaitu  pembangunan  industri  yang cepat  pada  abad  ke-19  disertai  dengan  polusi dan  sentra  pertumbuhan  masyarakat  yang tinggal  dan  bekerja  dalam  kondisi  miskin  di kota-kota  besar.  Sebuah  era  dari  perubahan sosial  masyarakat  yang  penuh  masalah, kekauan  sosial  dan  anarkisme,  termasuk tumbuhnya  gerakan  yang  berhubungan  dengan kesehatan  lingkungan  dan  masyarakat  pada sebuah populasi urban (Surtiani 2006).
Pada  tahun  1960-an  pergerakan  perlawanan terhadap  polusi  lingkungan  industri  lebih memperhatikan pada inter relasi antara aktivitas manusia  dan  lingkungan  alam.  Dengan menggunakan  sebuah  pendekatan  sistem  dan model computer, pada tahun 1972 lahirlah limit of growth , salah satu proyek dari Club of Rome , sebuah  organisasi  individu  yang  memiliki kepedulian  yang  sama  terhadap  masa  depan umat  manusia,  didanai  oleh  Volkswagen Foundation.  Buku limit  of  growth mengkaji sebuah  interaksi  antara  populasi,  pertumbuhan industri,  produksi  pangan  dan  keterbatasan ekosistem  di  planet  bumi.  Gelombang  literatur tentang  pembangunan  berkelanjutan  kemudian semakin  diperluas  pada  tahun  1980-an,  ketika the International Union for the Conservation of Nature Influential World Conservation Strategy (1980) atau Uni International untuk konservasi alam  mengajukan  konsep  pembangunan berkelanjutan,  atau  sebuah  pembangunan  yang mempertimbangkan  fungsi  ekosistem  dan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk
keanekaragaman  hayati  agar  terus  dipertah- ankan.
Pada  pertemuan  Konferensi  Tingkat  Tinggi Bumi  ( earth  summit )  di  Rio  de  Janeiro  Brasil pada  tanggal  14  Juni  1992  paradigma pembangunan  berkelanjutan  diterima  sebagai sebuah  agenda  penting  untuk  semua  negara  di dunia.  Tapi  tidak  di  implementasikan  bahkan masih banyak belum di pahami serta dimengerti oleh  negara dunia  lainnya  penyebab  kegagalan implementasi paradigma tersebut karena kurang dipahami  prinsip-prinsip  kerja  yang  menjiwai seluruh  proses  pembangunan.  Justru  banyak yang  memahami  paradigma  ini  sebagai  politik pembangunan dan munculnya ideologi developmentalisme sendiri  saja.  pertemuan  ini memiliki  arti  etika  politik  pembangunan dimana  sebuah  komitmen  moral  tentang bagaimana  seharusnya  pembangunan  itu  di organisir  dan  dilaksanakan  mencapai  tujuan (Keraf 2002).
Di  Indonesia,  konsep  kebijakan  pembang- unan  berdasarkan  kepada  Undang  Undang Dasar  (UUD)  1945.  Konsep  pembangunan berkelanjutan  di  Indonesia  telah  masuk  pada amandemen  UUD  45  yang  keempat  pada tanggal 10 Agustus 2002. Konsep tersebut salah satunya dapat dijumpai dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa,
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prin- sip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkel- anjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian, serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
Presiden  Jokowi  melalui  acara World Culture  Forum di  Bali  pada  tanggal  10  –  14 Oktober  2016,  yaitu Culture  for  An  Inclusive Sustainable  Planet ,  menyatakan  pemerintah
Indonesia sepakat bahwa pembangunan berkelanjutan  merupakan  komitmen  global yang  harus  bersama-sama  diwujudkan  dengan terus  bekerja  sama  dan  saling  bertukar pengalaman.  Konsep  pembangunan  berkelan-
jutan  ( sustainable  development )  lahir  karena eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak terkendali.  Konsep  ini  terdiri  dari  tiga  pilar utama  yakni  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan. Ketiga  pilar  tersebut  harus  berjalan  secara harmonis.
Dengan  memahami  konsep  dan  tujuan pembangunan  berkelanjutan,  diyakini  bahwa keberlangsungan hidup manusia dan kesejahteraan  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan masyarakat  akan  terus  terjaga  dalam  kurun waktu  yang  lama  dan  berkelanjutan. Dalam undang-undang  (UU) No.6 tahun 2014 tentang desa,  telah  membuka  peluang  bagi  kampung- kampung  untuk  menjadi  mandiri  dan  otonom serta  ruang  gerak    yang  luas  untuk  mengatur perencanaan  pembangunan  atas  dasar  kebutu- han  prioritas  masyarakat  kampung  tanpa terbebani  oleh  program-program  kerja  dari berbagai  instansi  pemerintah.  Tujuan  pember- ian  dana  desa  ini  adalah  untuk  mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  masyarakat  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  agar  kampung menjadi mandiri dan dapat membangun sendiri serta  mensejahterakan  masyarakatnya.  Kamp- ung  merupakan  kawasan  pemukiman  kumuh dengan  ketersediaan  sarana  umum  buruk  atau tidak  ada  sama  sekali,  kerap  kawasan  ini disebut slum atau squater (Turner  1972a). Kampung  merupakan  lingkungan  tradisional khas  Indonesia,  ditandai  ciri  kehidupan  yang terjalin  dalam  ikatan  kekeluargaan  yang  erat kampung  kotor  yang  merupakan  bentuk permukiman yang unik,  tidak dapat disamakan dengan slum dan squater atau  juga  disamakan dengan  permukiman  penduduk  berpenghasilan rendah. Menurut Hendrianto (1992), perbedaan yang  mendasari  tipologi  permukiman  kumuh adalah  dari  status  kepemilikan  tanah  dan  nilai ekonomi lokasi (NEL).
Sejak  di  terbitkannya  peraturan  Menteri Desa  Tertinggal  Nomor  5  Tahun  2015  tentang Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk
Anggaran  2015  di  BAB  III  Pasal  5  Berbunyi “prioritas  penggunaan  dana  desa  untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai  tujuan  pembangunan  desa  yaitu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa dan  kualitas  hidup  manusia  serta  pena- nggulangan  kemiskinan”.  Selanjutnya  dip- erkuat kembali dengan peraturan Menteri Desa No  13  Tahun  2020  BAB  II  terkait  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2021  berbunyi “model pembangunan nasional didasarkan pada Perpres  59/2017:  Pelaksanaan  pencapaian tujuan  pembangunan  nasioal  berkelanjutan (TPB/SDGs)”. Dari beberapa peraturan menteri yang  di  tertulis  di  atas,  maka  membuat penelitian  ini  penting  untuk  di  teliti,  sehingga penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul  “Aspek-aspek  Pembangunan Berkelanjutan  Dalam  Peman-faatan  dan Perencanaan  Dana  Desa  Study  Kasus: Kampung  Wamesa  dan  Kampung  Warkomi  di Distrik Manokwari Selatan”.

## METODE PENGAMATAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kampung Wamesa  dan  Warkomi  dengan  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode purposive sampling dengan teknik wawancara
struktural,  pengamatan  terhadap  kegiatan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan  konsep  operasional  penelitian. Data  didapat  dilapangan  dianalisis  secara deskriptif kualitatif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Program Pembangunan
Berkelanjutan dalam Dana Desa

## Pengetasan Kelaparan Kampung Wamesa dan Warkomi
Kelaparan  didefinisikan  sebagai  kondisi kurangnya  konsumsi  pangan  kronik  (Lenhart 1989). Kelaparan serta kurang gizi tidak hanya menyerang anak kecil tetapi juga orang dewasa. Kelaparan  kronis  dapat  menyebabkan:  1) tingginya  tingkat  kematian  bayi;  2),  rentan terhadap  penyakit;  3)  gangguan  pertumbuhan dan kepandaian.
Pada  Kampung  Wamesa  pengentasan kelaparan  dilakukan  kegiatan  pemberian makanan  tambahan  (PMT)  kepada  bayi,  balita dan  anak-anak  serta  lansia  pada  saat penimbangan  dan    pemeriksaan  kesehatan lansia.
Gambar 1.  Jumlah dan realisasi program pengentasan kelaparan pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk
Pada  Gambar  1  dilihat  bahwa  pada  awal berlakunya dana desa tahun anggaran 2015 dan 2016 kegiatan pemberian makanan tambahan di rencanakan dan direalisasikan sebesar 10.000.000  dimana  sumber  anggarannya berasal  dari  otonomi  khusus  (Otsus)  dan  dana desa.  di  tahun  2017-2018  usulan  PMT  tidak masuk  dalam  program  perencanaan  tahun anggaran  yang  berjalan,  karena  pada  kedua tahun  itu  program  perencanaannya  dilakukan kegiatan  pada  bidang  pendidikan  dan pengentasan  kemiskinan.  Pada  tahun  berjalan 2019  Khusus  kegiatan  PMT  dianggarkan kembali  sebesar  Rp  3.720.000  dari  dana  desa, pada  Gambar  1  terbaca  pagu  anggaran  PMT yang  diusulkan  turun  karena  pada  tahun  2019 khusus  kegiatan  PMT  merupakan  swadaya masyarakat kampung.
Di Kampung Warkomi yang dilakukan yaitu pemberian  makanan  tambahan  bayi  dan  balita pada  tahun  anggaran  2015  –  2016  dengan besaran  anggaran  Rp.  6.000.000  yang bersumber  dari  DDS  maupun  Otsus,  setelah tahun  berjalan  usulan  untuk  PMT  kembali  di usulkan di tahun anggaran 2018 dengan besaran anggaran Rp. 13.240.397.
Peningkatan Kehidupan Sehat dan Sejahtera Kampung Wamesa dan Warkomi
Kesehatan  merupakan  faktor  penting  yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam  mendukung  pembangunan  di  suatu negara. Kegiatan kesehatan dan kesejahteraan berjalan  bersama,  sehingga  kegiatan  yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan  berkelanjutan  mencakup:  1) pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  dan peningkatan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak;  2)  penguatan  sarana,  prasarana  dan sistem  rujukan  pelayanan  kesehatan,  baik pelayanan  dasar  dan  rujukan;  3)  penyehatan mlingkungan;  4)  peningkatan  ketersediaan farmasi dan alat kesehatan; 5) pencegahan dan pengendalian  penyakit  menular  dan  tidak menular;  6)  rehabilitasi  penyalahgunaan NAPZA;  7)  pelayanan  KB  bagi  perempuan usia  reproduksi;  8)  pelayanan  kesehatan reproduksi  bagi  perempuan  usia  reproduksi, termasuk  remaja;  dan  9)  peningkatan ketersediaan SDM kesehatan. (Sulistiarini dan Hargono 2018).
Gambar  2.  Jumlah  dan  realisasi  program  peningkatan  kesehatan  dan  kesejahteraaan  pada  ke  dua kampung, Wamesa dan Warkomi
Kampung  Wamesa  pada  tahun  2016 direalisasikan  insentif  kader  posyandu  Rp
6.000.000  dan  insentif  dukun  kampung  Rp 1.000.000,  tahun  2018  dibiayai  BPJS
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk
ketenagakerjaan  bagi  apatur  kampung  dan bamuskam  sebesar  Rp  2.088.000  begitu  juga pada  tahun  2019  ditambah  penggadaan perlengkapan  posyandu  kampung  sebesar  RP 5.171.000.
Kampung Warkomi kegiatan yang dilakukan meliputi  kegiatan  obat-obatan  sebesar  Rp 8.000.000,  insentif  kader  posyandu  Rp 2.000.000  di  tahun  2015,  insentif  kader posyandu Rp 1.800.000 di tahun 2016, insentif kader  posyandu  Rp  1.800.000,  BPJS  ketenaga kerjaan perangkat kampung Rp. 2.262.000 pada tahun  2017,  insentif  kader  posyandu  Rp 1.800.000,  BPJS  ketenaga  kerjaan  perangkat kampung  Rp.  2.262.000  pada  tahun  2018,  dan
insentif  kader  posyandu  Rp  1.800.000,  BPJS ketenaga  kerjaan  perangkat  kampung  Rp. 2.496.000 pada tahun 2019.

## Peningkatan  Pendidikan  Berkualitas  di Kampung Wamesa dan Warkomi
Pendidikan  merupakan  kemampuan  untuk menyiapkan  sumber  daya  manusia  (SDM). Proses pendidikan adalah kemampuan memberi petunjuk  bagi  keberlangsungan  kehidupan sesuai  dengan  tata  nilai  ideologis  dan  kultural bangsa.  Peningkatan  pendidikan  mendukung terciptanya  sumber  daya  manusia  yang berpengetahuan,  maju  dan  berkembang.
Gambar 3. Jumlah dan realisasi program peningkatan pendidikan pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi
Kampung  Wamesa  meliputi:  bantuan  biaya pendidikan  anak  SD  hingga  kuliah  sebesar  Rp 60.500.000  dengan  insentif  tenaga  pengajar PAUD  sebesar  Rp  1.000.000  di  tahun  2015, Tahun  2016  bantuan  biaya  pendidikan  anak SD-Kuliah  sebesar  Rp  91.00.000  dengan insentif kader PAUD Rp 3.800.000, tahun 2017 bantuan perlengkapan taman bermain PAUD
Rp  31.716.000,  dan  buku-buku  pelajaran  dan perlengkapan  belajar  PAUD  Rp.  6.506.235, tahun 2018 peningkatan bangunan PAUD Rp
139.844.600  dan  pengadaan  pakaian  seragam sekolah  Rp  25.154.600,  dan  pada  tahun  2019 diprogramkan  bantuan  pembangunan  pagar gedung PAUD  Rp 164.945.835.Pada Kampung Warkomi  kegiatan pendidikan  meliputi: bantuan  beasiswa  bagi  siswa  SD,SMP  dan SMA  DAN  PT  sebesar  Rp.  30.000.000  dan bantuan  pengadaan  laptop  dan  komputer desktop  sebesar  Rp  27.474.000.  Pada  gambar grafik 3 terlihat bahwa peningkatan pendidikan hanya  di  lakukan  pada  tahun  2016  dan  2018 sedangkan  3  tahun  lainnya  tidak  ada  program
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk
pendidikan di karenakan pendidikan dikampung warkomi tidak terlalu diperhatkan.

## Peningkatan Kesetaraan Gender di Kampung Wamesa dan Warkomi
Gender  dalam  pengertian  ilmu  sosial diartikan  sebagai  pola  relasi  perempuan  dan laki-laki  yang  didasarkan  pada  ciri  sosial masing-masing. Tercakup di dalamnya adalah
pembagian  kerja,  pola  relasi  kuasa,  perilaku, peralatan,  bahasa,  persepsi  yang  membedakan perempuan  dengan  laki-laki.  gender  adalah perbedaan  dan  fungsi  peran  sosial  yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung  jawab  laki-laki  dan  perempuan sehingga  gender  belum  tentu  sama  di  tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu (Raihan 2016).
Gambar  4.  Jumlah  dan  realisasi  program  pemerataan  gender  pada  ke  dua  kampung,  Wamesa  dan Warkomi
Kampung Wamesa kegiatan yang dilakukan antara  lain:  musyawarah  kampung  sebesar  Rp 4.500.000,  pertandingan  futsall  antar  RT sebesar  Rp  1.350.000,  kegiatan  karang  taruna Sebesar  Rp  5.000.000,  musyawarah  kampung khusus  TA  2016  sebesar  Rp  7.800.000  dan peningkatan  kapasitas  aparat  kampung  sebesar Rp 22.500.000 pada tahun 2016. di tahun 2017 dilakukan  kegiatan  musyawarah  kampung tahun anggaran 2017 sebesar Rp 4.500.000 dan pelatihan  peningkatan  kapasitas  aparat  Rp 5.000.000.  tahun  2018  dilakukan  kegiatan musyawarah  kampung  tahun  anggaran  2018 sebesar Rp 5.000.000 dan pelatihan peningkatan  kapasitas  aparat  sebesar  Rp 5.000.000.  Sedangkan  pada  tahun  2019 dilakukan  kegiatan  musyawarah  kampung
tahun  anggaran  2019  sebesar  Rp  3.000.000, pembangunan  lapangan  volly  sebesar  Rp 60.999.200,  dan  peningkatan  kapasitas  aparat kampung  sebesar  8.000.00  dan  pelatihan tanggap  darurat  bencana  bagi  masyarakat kampung sebesar Rp 11. 070.000.
Kampung  Warkomi  melalui  kegiatan musyawarah  kampung  sebesar  Rp  3.000.000, dan  pelatihan  peningkatan  aparatur  kampung sebesar Rp 5.000.000 tahun anggaran 2016,  di tahun  2017  dilakukan  kegiatan  musyawarah kampung  tahun  anggaran  2017  sebesar  Rp 7.000.000  dan  peningkatan  kapasitas  aparat kampung  sebesar  Rp  5.000.000,  pada  tahun 2018  kegiatan  musyawarah  kampung  sebesar Rp  5.000.000  dan  pelatihan  aparat  kampung sebesar  Rp  5.000.000  dan  di  tahun  2019
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk dilakukan  kegiatan  musyawarah  kampung sebesar Rp 3.000.000 dan pelatihan peningkatan  kapasitas  aparat  sebesar  Rp 9.000.000.
Peningkatan  Air  Bersih  dan  Sanitasi  Layak Kampung Wamesa dan Warkomi
Air  bersih  merupakan  kebutuhan  mendasar yang  sangat  dibutuhkan  oleh  manusia  sebagai mahkluk  hidup,  kebutuhan  akan  air  bersih
menjadi permasalahan dewasa
ini. Permasalahan  kesehatan  lingkungan  seringkali terjadi  disebabkan  oleh  kurangnya  sumber  air bersih  serta  sanitasi  yang  layak.  Akper  (2012) menyatakan  bahwa  sanitasi  yang  baik  dan sumber  air  yang  bersih  akan  mengurangi prevalensi penyakit, meningkatkan produktivitas,  serta  mengurangi  polusi  dari sumber air.
Gambar  5.  Jumlah  dan  realisasi  program  peningkatan  air  bersih  dan  sanitasi  pada  ke  dua  kampung, Wamesa dan Warkomi
Kampung  Wamesa  dalam  program  kegiatan peningkatan  air  bersih  dan  sanitasi  untuk masyarakat dari tahun 2016 dilakukan kegiatan pemeliharaan pembersihan parit dan selokan Rp 40.000.000, dan pembangunan selokan 940 m 2 sebesar  Rp  335.563.106,  di  tahun  2018 dilakukan  kegiatan  pembangunan  drainase sebesar  Rp  592.236.800  dan  di  tahun  2019  di bangun  menara  profil  tank  beserta  profil  tank sebesar Rp 12.705.000
Kampung  Warkomi  kegiatan  dari  tahun 2015  dilakukan  pemeliharaan  rehab  dan pembuatan bak penampung air Rp 6.650.000, di tahun  2016  dilakukan  kegiatan  air  bersih sebesar  68.375.000  dan  di  tahun  2019 dilakukan  kegiatan  pipanisasi  air  bersih sepanjang 4600 m sebesar Rp 571.561.040, bak
penangkap  air  3  ×  3  ×  1,50  m  sebesar 30.825.710,  jamban  sebesar  Rp  72.095.570, MCK  sebesar  Rp  31.953.610  dan bak  intake (bak penampungan air) sebesar Rp
165.612.200.

## Peningkatan Penerangan / Listrik Kampung Wamesa dan Warkomi
Sektor  energi  mempunyai  peranan  penting bagi  peningkatan  kegiatan  ekonomi  dan ketahanan  nasional,  sehingga  pengelolaan energi  yang  meliputi  penyediaan,  pemanfaatan dan  pengusahaan  harus  dilaksanakan  secara berkelanjutan.  Kampung  wamesa  dilakukan pemasangan lampu jalan (pada rukun tentangga 01, 02 dan 03). Kegiatan program peningkatan yang  di  anggarkan  dari  dana  desa  berjalan  di tahun 2016 sebesar Rp 35.806.098.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk
Gambar 6. Jumlah dan realisasi program peningkatan penerangan pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi Sedangkan pada Kampung Warkomi dilakukan  secara  bertahap  di  2  tahun  berbeda yaitu  pada  tahun  2016  dilakukan  kegiatan pemasangan aliran listrik sebesar Rp 2.625.000 dan  pemasangan  lampu  jalan  sebesar  Rp 18.578.383.  dan  di  tahun  2017  dilakukan kegiatan pengadaan meteran lampu sebesar Rp 75.000.000  dan  pemasangan  instalasi  listrik  8 titik sebesar Rp 12.000.000.

## Tersedianya Lapangan Pekerjaan dan Ekonomi yang Layak Kampung Wamesa dan Warkomi
Pertumbuhan  ekonomi  secara  langsung mempengaruhi  kehidupan  pekerjaaan  secara berantai situasi ini menyebabkan meningkatnya jumlah  pengangguran  di  Indonesia.  Pertum- buhan penduduk yang sangat tinggi akan meni- mbulkan  berbagai  masalah  dan  hambatan  bagi upaya-upaya  pembangunan  yang  dilakukan  di negara  berkembang  Hal  ini  dikarenakan  pert- umbuhan  penduduk  yang  tinggi  akan  men- yebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja,  sedangkan  kemampuan  negara  berke- mbang  dalam  menciptakan  kesempatan  kerja baru sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan perencanaan  tenaga  kerja  guna  mendukung
pembangunan  nasional  Indonesia  ( manpower planning ) (Maulida 2016).
Kampung  Wamesa  programkan  banyak kegiatan  antara  lain:  pada  tahun  2016 direalisasikan  kegiatan  bantuan  kelompok ternak unggas sebesar Rp 119.607.000 Bantuan dana  ekonomi  bagi  ibu-ibu  sebesar  Rp 59.000.000, peralatan bantuan mancing/nelayan sebesar Rp 27.458.000 dan bantuan pembenihan  kolam  ikan  air  tawar  sebesar  Rp 18.350.000. di tahun 2017 kemudian dianggarkan kembali peralatan bantuan mancing/nelayan  sebesar  Rp  27.458.000  dan bantuan  pembenihan  kolam  ikan  air  tawar sebesar  Rp  18.350.000.  Pada  tahun  2018 kemudian  diprogramkan  bantuan  pelatihan usaha  pertanian,  perikanan,  perkebunan, industri  kecil  dan  perdagangan  sebesar  Rp 30.000.000  dan  di  tahun  2019  diusulkan kegiatan Bumdes yang kegiatannya terbagi atas pengadaan  mobil  Bumdes  sebesar  Rp 191.450.000, Perlengkapan Bumdes sebesar Rp 159.905.680,  Budidaya  tanaman  hias  sebesar Rp  50.784.410,  Bantuan  bibit  perikanan (bibit/pakan  dll)  sebesar  Rp.  12.850.000  dan bantuan modal Bumdes sebesar Rp 410.338.090.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk
Gambar  7.  Jumlah  dan  realisasi  program  peningkatan  lapangan  kerja  dan  ekonomi  pada  ke  dua kampung, Wamesa dan Warkomi
Kampung  Warkomi  memiliki  kegiatan kampung  antara  lain:  bantuan  usaha  kelompok keripik  umbi-umbian  sebesar  Rp  5.000.000, bantuan  usaha  kelompok  kerajinan  kulit  kayu (ukir-ukiran)  sebesar  Rp  5.000.000,  bantuan usaha  kelompok  kios  mambruk  sebesar  Rp 5.000.000  dan  bantuan  usaha  kelompok anyaman  noken  (sulam)  sebesar  Rp  5.000.000 di  tahun  2015.  Kemudian  di  tahun  2016 diprogramkan  kembali  ekonomi  kerakyatan sebesar  Rp  32.000.000,  pada  tahun  2017 dilakukan  kegiatan  pengadaan  mesin  jahit sebesar  Rp  3.700.000  dan  di  tahun  2018 dianggarkan  kegiatan  pembangunan  lapangan bola  kaki  untuk  kampung,  dengan  tujuan  agar dapat  menambah  PAD  kampung  ketika  ada yang menyewa lapangan sebesar Rp 359.949.650.

## Peningkatan  Pemerataan Sosial Kampung Wamesa dan  Warkomi
Sistem  desentralisasi  yang  diterapkan  sejak lahirnya  era  reformasi  merupakan  bentuk penolakan  terhadap  sistem  sentralisasi  yang telah  gagal  dalam  berbagai  aspek  untuk mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh
rakyat  Indonesia.  Dari  aspek  ekonomi,  sistem sentralisasi berpegang teguh pada konsep pusat pertumbuhan.
Pada  Kampung  Wamesa  pemerintah  kam- pung memprogramkan kegiatan untuk membantu  masyarakat  kampung  antara  lain: bantuan ekonomi kerakyatan 30 KK sebesar Rp 100.000.000  di  tahun  2016,  kemudian  bantuan sosial 100 KK sebesar Rp 100.000.000 di tahun 2017  dan  di  tahun  2018  di  programkan  juga kegiatan yang sama bantuan sosial bagi 100 kk sebesar Rp 100.000.000.
Sedangkan  Kampung  Warkomi  memp- rogramkan  kegiatan  antara  lain:  bantuan ekonomi kepada 16 KK RT 01/RW 01 sebesar Rp  8.000.000,  bantuan  ekonomi  kepada  9  KK janda  dan  duda  sebesar Rp  4.500.000,  bantuan ekonomi kepada 18 KK sebesar Rp 9.000.000, bantuan ekonomi kepada 7 KK janda dan duda RT  02/RW  02  sebesar  Rp  3.500.000  dan bantuan  ekonomi  kepada  3  KK  sebesar  Rp 3.000.000  pada  tahun  2015.  Pada  tahun  2018 diberikan  bantuan  sosial  kepada  masyarakat sebesar Rp 100.000.000.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk
Gambar  8.  Jumlah  dan  realisasi  program  pengentasan  kesejahteraan  sosial  pada  ke  dua  kampung,

## Wamesa dan Warkomi
Kota dan Komunitas Berkelanjutan/

## Pembangunan Rumah Layak Huni di
Kampung Wamesa dan Warkomi Kota  pada  dasarnya  adalah  permukiman dengan  kompleksitas  yang  berbeda  dan beragam.  Kota  harus  dipahami  sebagai permukiman  yang  berkembang  lanjut  untuk memenuhi kehidupan dan penghidupan warganya.  Kebutuhan  akan  rumah  layak  huni merupakan  kebutuhan  dasar  utama  manusia, banyak  masyarakat  memerlukan  tempat  yang layak  untuk  hidup/tinggal  menetap.  Kebutuhan akan  rumah  merupakan  tugas  dari  pemerintah setempat,  membangun  serta  memberikan tempat tinggal yang layak kepada masyarakatnya.  Dengan  tujuan  agar  masyara- katnya dapat menetap serta bersama pemerintah setempat  membangun  daerah  tersebut.  Banyak kampung  yang  terbentuk  sejak  di  muncu- lkannya  dana  desa,  sehingga  menjadi  tugas pemerintah  kampung  setempat  untuk  men- sejahterakan masyarakatnya lewat rumah layak huni.
Kampung  Wamesa  pada  tahun  2019 memprogramkan  pemberian  BBR  serta  rehab rumah  layak  huni  masyarakat  sebesar  Rp 164.945.835.  Pemerintah  Kampung  Warkomi memprogramkan  pembangunan  rumah  layak huni  bagi  masyarakat  nya.  Tahun  2015 dilakukan  rehab  rumah  layak  huni  dengan alokasi  pagu  dana  sebesar  Rp  2.640.000,  di tahun 2016 di realisasikan pembangunan rumah layak huni sebesar Rp 400.175.993. Kemudian di tahun 2017 dilakukan kegiatan pembangunan rumah  layak  huni  sebesar  Rp  575.726.625  dan bantuan  BBR  untuk  rumah  sebesar  Rp 6.361.584. Pada tahun 2018 dilakukan kegiatan pembangunan  rumah  layak  huni  sebesar  Rp 670.563.530  dan  di  tahun  2019  direalisasikan perbaikan  rumah  layak  huni  sebesar  Rp 259.671.195.  khusus  Kampung  Warkomi disetiap  tahunnya  selalu  ada  program  dan realisasi rumah layak huni, hal ini dikarenakan hampir  sebagian  kepala  keluarga  di  Kampung Warkomi  tergolong  keluarga  pra  sejahtera.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk
Gambar  9.  Jumlah  dan  realisasi  program  pembangunan  rumah  layak  huni  pada  ke  dua  kampung, Wamesa dan Warkomi
Peningkatan Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab Kampung Wamesa dan

## Warkomi
Peningkatan kesadaran lingkungan mengacu pada  isu  konsumsi  berkelanjutan  dan  isu keadilan  yang  memiliki  pengaruh  besar  pada keberlanjutan daya dukung lingkungan (Rachmadi 2013).
Kerusakan  lingkungan  secara  langsung maupun tidak langsung merupakan dampak dari perilaku  konsumsi  manusia.  Seyfang  dan Paavola  (2008)  menyatakan  bahwa  kebijakan keberlanjutan  lingkungan  tidak  berhasil  jika tidak  mampu  mengurangi  ketidaksetaraan distribusi  kesejahteraan.  Ketersediaan  lahan yang  subur  membuat  masyarakat  bisa memanfaatkan sumberdaya alam untuk bertani,
guna  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka sehari-hari  serta  menambah  penghasilan tambahan bagi keluarga. Hal ini membuat pem- erintah  setempat  membantu  dan  menyediakan yang menjadi kebutuhan para petani. Pemerintah  Kampung  Wamesa  pada  tahun 2018  merealiasasikan  pelatihan  pertanian, perkebunan,  perikanan  serta  peternakan  bagi masyarakatnya  sebesar  Rp  30.000.000  dan  di tahun  2019  pemerintah  kampung  mere- alisasikan kegiatan pembukaan lahan pertanian sebesar  Rp  83.639.000,  Pengadaan  alat pertanian dan bibit pertanian sebesar 52.475.000, pelatihan bimbingan teknis pertanian sebesar Rp 8.264.000 dan pengadaan bibit ternak sebesar Rp 10.050.00.
Gambar 10. Jumlah dan realisasi program peningkatan produksi tani pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk
Pemerintah  Kampung  Warkomi  telah membantu  masyarakatnya  dengan  memberikan bantuan bibit pertanian pada tahun 2015 sebesar Rp  181.000  dan  di  tahun  2017  sebesar  Rp 6.200.000  kepada  masyarakat  yang  bermata pencharian petani.

## Penuntasan Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  masalah  multidi- mensi  yang  berkaitan  dengan  berbagai  aspek kehidupan  dan  penghidupan  manusia,  baik aspek  ekonomi,  politik,  sosial  budaya, psikologi,  teknologi,  dan  lainnya,  yang  saling terkait secara erat satu dengan lainnya (Muana dkk. 2018).
Konsep  kemiskinan  dalam  program  dana desa  di  Papua  ialah  masuk  dalam  kategori rumah  tangga  miskin  berpotensi  (RTMB)  dan dalam kondisi miskin rentan (RTMR). Kondisi kemiskinan  yang  sangat  berpotensi,  rata-rata masyarakatnya memiliki usia yang masih cukup produktif.  Sebagian  besar  pekerjaan  utama mereka (RTMB) adalah sebagai buruh, nelayan,
petani,  pekebun  bahkan  ada  yang  memiliki pekerjaan  sebagai  buruh  kasar.  Masih  terdapat kampung  yang  masih  dalam  kegelapan  serta belum  tersedianya  air  bersih  serta  masih terisolir belum adanya  jalur  penghubung  di  darat.  Sisi  lain potensi  ekonomi  yang  ada  ialah  usaha  kios kampung  yang  hanya  dimiliki  oleh  beberapa warga  masyarakat.  Sehingga  keberadaan masyarakat  yang  lain  belum  merasakan perubahan  ekonomi  untuk  kampung  mereka maupun  keluarga  (Wahyunia  dan  Damayantib 2014).
Pada Kampung Wamesa dibuatlah jembatan beton  penghubung  dalam  kampung  sebesar  Rp 653.221.400,  penimbunan  jalan  sebesar  Rp 65.500.000  dan  pembangunan  talud  pinggir pantai sebesar Rp 92.274.050 pada tahun 2017. Pada  tahun  2018  dibangun  lagi  jembatan penghubung  kampung  dengan  pagu  kegiatan Rp  300.800.674  dan  pada  tahun  2019 direalisasikan  pengerasan  jalan  kampung sebesar Rp 70.539.875.
Gambar 11. Jumlah dan realisasi program pengentasan kemiskinan pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi
Sedangkan  Kampung  Warkomi  direa- lisasikan  dalam  bentuk  kegiatan  penimbunan jalan padat karya dusun sebesar Rp 15.000.000, pembersihan  lokasi  pemukiman  sebesar  Rp 3.900.000,  penebangan  lokasi  pemukiman
sebesar Rp 5.000.000 dan  gorong-gorong jalan padat  karya  sebesar  Rp  5.000.000  di  tahun 2015.  Pada  tahun  2016  dilakukan  kegiatan bantuan  bagi  masyarakat  miskin  sebesar  Rp 32.000.000. Tahun 2018 direalisasikan kegiatan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk
pengerasan  jalan  rabat  beton  1896  ×  5M' sebesar  Rp  316.125.200  dan  pemukiman sebesar Rp 74.858.550.
Kesimpulan
a. Hasil  indentifikasi  dan  analisis  menjelaskan bahwa  program  pembangunan  berkelanjutan yang  dibiayai  oleh  dana  desa  di  Kampung Wamesa  dan  Warkomi  termasuk  dalam kegiatan:  pengentasan kelaparan, peningkatan kesehatan  dan  kesejahteraan  yang  baik, peningkatan  pendidikan  bermutu,  kesetaraan gender,  peningkatan  air  bersih  dan  sanitasi, peningkatan  energi  bersih  dan  terjangkau, tersedianya lapangan kerja dan ekonomi yang layak, pemerataan sosial, peningkatan pemukiman  dan  pengentasan  kelaparan. Sedangkan  program-program  yang  tidak dibiayai  oleh  dana  desa  antara  lain  industri, inovasi dan infrastruktur, kota dan komunitas berkelanjutan,  penanganan  perubahan  iklim, ekosistem  laut,  ekosistem  darat,  perdamaian, keadilan  dan  kelembagaan  yang  tangguh  dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
b. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan  program  kegiatan  dana  desa antara  lain:  keterbatasannya  sumberdaya manusia yang terampil, terdidik dan memiliki kemampuan  di  bidang  kerjanya,  kurang adanya  pemahaman  terhadap  tupoksi  kerja masing-masing  aparat  di  kampung  terkait kegiatan  yang  yang  sedang  berjalan, disebabkan karena terbatasnya tingkat pendidikan yang di tempuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Hendrianto.  1997.  Model  pembangunan perumahan  dalam  peremajaan  permukiman Kumuh.
Keraf  SA.  2002.  Etika  lingkungan.  Jakarta (ID): Penerbit Buku Kompas.
Lenhart  NM  dan  Read  MH.  1989.
Demographic  profile  and  nutrient  intake addessment  of  individual  using  emergency
food  program.  Journal  og  The  American Dietetic Association, 89 (9) 1989. Marwa J, Sardjono MA, Ruchaemi A, Devung S, Cabuy  RL.  2019.  Benefit  sharing  schema from  the  forest:  Identifying  potential distributions  to  customary  communities  in Teluk  Bintuni  District,  Indonesia.  Acta Universitatis  Agriculturae  et  Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67 (4): 963-972, doi.org/10.11118/actaun201967040963.
Maulida  I.  2016.  Peran  tenaga  kerja  Indonesia dalam  pembangunan  ekonomi  nasional. Jurnal Gema Keadilan, 67 – 75.
Muana  N,  Ester  FHW,  Rahayuningsih  D,
Dinayanti  E,  Aulia  FM,  Rismalasari  M, Hafid  M,  Wahyu  R,  Putra  RR,  Kartika  V, Widaryatmo.  2018.  Analisis  wilayah dengan  kemiskinan  tinggi.  Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas. Purnomo VP. 2013 Pengaruh persepsi keadilan pada perilaku konsumsi berkelanjutan dalam perspektif  dilema  sosial.  Jurnal  Manajemen Teori dan Terapan, 6 (3), DOI:
10.20473/jmtt.v6i3.2674 .
Raihan  P.  2016  Manifestasi  kesetaraan  gender di  perguruan  tinggi.  Jurnal  Edukasi,  2  (2): 164-182.
Seyfang  G.  and  Paavola  J.  2008.  Inequality and  sustainable  consumption:  bridging  the gaps. Local Environment 13: 669-684.
Sulistiarini,  Hargono  R.  2018.  Hubungan perilaku hidup sehat dengan status kesehatan masyarakat  kelurahan  ujung,  Departemen Promosi  Kesehatan  dan  Ilmu  Perilaku, Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas Airlangga, Surabaya. Jurnal Promkes, 6 (1):
12–22.
Surtiani  EE.  2006.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi terciptanya kawasan pemukiman  kumuh  di  kawasan  pusat  kota (Studi kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga).
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (1) : 26 - 40 (2021)
Numberi,  dkk
[Tesis].  Magister  Teknik  Pembangunan Wilayah  dan  Kota,  Program  Pasca  Sarjana Universitas Dopinegoro, Semarang.
Turner  JFC.  1972a.  The  reeducation  of  a professional.  In:  John  F.  C.  Turner,  &  R. Fichter  (Eds.),Freedom  to  build(pp.  122– 147). New York: Macmillan.
Wahyunia  RNT,  Damayantib  A.  2014.  Faktor- faktor  yang  menyebabkan  kemiskinan  di
Provinsi Papua: Analisis spatial heterogeneity  poverty-causing  factors  in Papua  Province:  Spatial  heterogeneity analysis.  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Statistik, Badan  Pusat  Statistik  Program  Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan Indonesia, 14 (2): 128-144.