JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
RESOLUSI KONFLIK AGRARIA BERBASIS KOMUNITAS PADA MASYARAKAT PETANI DI DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI KEBUPATEN SUMEDANG

## Soni Akhmad Nulhaqim, Muhammad Fedryansyah, Eva Nuriyah Hidayat
Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD Pusat Studi Konflik dan Resolusi Konflik FISIP UNPAD E-mail: soni.nulhaqim@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Konflik merupakan salah satu fenomena yang selalu terjadi pada masyarakat. Salah satu fenomena konflik yaitu konflik agraria pada masyarakat petani yang terjadi di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Berbagai upaya resolusi konflik dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi konflik agraria ini. Salah satunya yaitu resolusi konflik berbasis komunitas. Artikel ini bertujuan untuk  mendeskripsikan resolusi konflik agraria berbasis komunitas pada masyarakat petani di Desa Genteng berdasarkan pandangan tiga ahli yaitu masyarakat lokal Desa Genteng, praktisi pertanahan dan akademisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  diskusi  publik  antara  ketiga  ahli tersebut.  Berdasarkan  pandangan  masyarakat  lokal  Terjadi mis  komunikasi  antar  warga  Desa  Genteng  dengan pihak Perum Perhutani dalam pemanfaatan lahan. Alih fungsi lahan hutan yang terjadi di Kawasan Manglayang Timur  mendorong  masyarakat  Desa  Genteng  juga  beralih  profesi.  Dalam  upaya  resolusi  konflik,  LMDH (Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan)  memiliki  peran  yang  sangat  penting  yaitu  sebagai  penengah  antara  petani dengan  Perum  Perhutani.  Mediasi  yang  dilakukan  oleh  LMDH  menghasilkan  sebuah  konsensus  baru  yaitu Perhutani memperbolehkan petani lokal untuk menggarap kembali lahan di kawasan hutan, namun dengan jenis tanaman  tertentu  yang  telah  ditentukan  oleh  Perum  Perhutani.  Berdasarkan  pandangan  ahli  pertanahan  dalam upaya  meminimalisir  konflik  agraria,  BPN  Kabupaten  Sumedang  melakukan  upaya  sertifikasi  tanah  dan redistribusi tanah terutama di wilayah rawan konflik agraria yaitu di lokasi pembangunan bendungan Jatigede, dan  lokasi  pembangunan  tol  Cisumdawu.  Berdasarkan  pandangan  akademisi  masalah  yang  terjadi  di  Desa Genteng  tidak  hanya  sekedar  konflik  pemanfaatan  lahan  saja,  namun  juga  lebih  kompleks  dari  itu  seperti pengelolaan  air  PDAM,  potensi  kehilangan  pekerjaan,  konflik  lahan,  kemiskinan,  kesadaran  dalam  pelestarian lingkungan,  kesulitan  pemasaran  hasil  pertanian.  Upaya  pemecahan  masalah  di  Desa  Genteng  telah  dilakukan oleh berbagai pihak yang dilakukan melalui upaya hukum preventif dan represif, pembentukan  konsensus baru, pembentukan  integrasi  sosial  dan  kerjasama  dengan  perguruan  tinggi  melalui  program  pengabdian  kepada masyarakat. Upaya penyelesaian konflik dan pemecahan masalah yang ada di Desa Genteng salah satunya dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
Kata kunci: konflik agraria, resolusi konflik, resolusi konflik berbasis komunitas.

## PENDAHULUAN
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam kehidupan  bermasyarakat  tidak  terlepas dari konflik. Konflik terjadi sebagai bagian dari perubahan sosial di masyarakat. Teori konflik Dahrendrof melihat bahwa masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan,  pertikaian  dan  konflik  akan selalu  terjadi  dalam  sistem  sosial  serta berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang  terhadap  disintegrasi  dan perubahan  tersebut  (Ritzer  &  Douglas, 2010). Teori tersebut menunjukkan bahwa konflik merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan  dan  akan  terus  terjadi  dalam
kehidupan  bermasyarakat  (Nasikun  dalam Nulhaqim, 2017:76).
Sebagai  bagian  dari  perubahan  sosial, konflik  pada  dasarnya  juga  merupakan salah  satu  cara  untuk  membentuk  sebuah keteraturan sosial/konsensus di masyarakat.  Keteraturan  yang  terdapat dalam  masyarakat  ini  sering  kali  berasal dari  pemaksaan  yang  dilakukan  oleh pemegang kekuasaan terhadap anggotanya yang berada dibawah dengan menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat  terbentuk  dengan  adanya
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
konsensus dan konflik menjadi persyaratan satu sama lain.
Menurut  De  Dreu  dan  Gelfand  (2007) dalam  Putra  (2013:1)  konflik  merupakan proses  yang  mulai  ketika  individu  atau kelompok mempersepsi terjadinya perbedaan  atau  oposisi  antara  dirinya dengan  individu  atau  kelompok  lain mengenai  minat  dan  sumber  daya, keyakinan,  nilai,  atau  praktik-praktik lainnya.  Berdasarkan  definisi  mengenai konflik ini, dapat dipahami bahwa konflik terjadi  baik  pada  tataran  individu  maupun tataran kelompok dalam masyarakat (Putra, 2014).
Menurut  Pasal  1  butir  1  UU  No.  7 Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik Sosial,  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  konflik  sosial  yaitu  perseteruan dan/atau  benturan  fisik  dengan  kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak  luas  yang  mengakibatkan ketidaknyamanan  dan  disintegrasi  sosial sehingga  mengganggu  stabilitas  nasional dan menghambat pembangunan nasional.
Konflik  yang  terjadi  di  masyarakat dapat  bersifat  manifest  maupun  bersifat laten  (Dahrendrof,  1956:  173).  Konflik bersifat laten yaitu apabila bentuk kepentingan-kepentingan yang terjadi tidak atau  belum  disadari  oleh  individu  ataupun kelompok yang sedang terlibat konflik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masyarakat  yang  sedang  berada  dalam situasi  konflik  namun  masyarakat  tersebut tidak  merasa  bahwa  mereka  sedang mengalami  konflik.  Sedangkan  konflik manifest  yaitu  ketika  bentuk  konflik kepentingan yang terjadi telah disadari oleh individu maupun kelompok yang berkonflik atau “sedang berkonflik”.
Salah satu jenis konflik yang terjadi di masyarakat  yaitu  konflik  agraria.  Konflik agrarian  merupakan  salah  satu  bentuk konflik yang berkaitan dengan tanah. Pada dasarnya  tanah  adalah  aset  yang  paling penting  dalam  kehidupan  masyarakat karena  tanah  adalah  sumber  kehidupan. Dalam  negara  agraris  tanah  merupakan
sumber utama dalam berproduksi sehingga di  Indonesia  dalam  hak  kepemilikan,  hak guna  usaha,  hak  pakai,  hak  sewa,  hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dibatasi  dalam  Undang-Undang  Pokok Agraria. Permasalahan mengenai pertanahan bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara orang dengan orang maupun orang dengan badan hukum.
Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan  Agraria  (KPA)  Tahun  2017 dalam  kurun  waktu  2017,  KPA  mencatat sedikitnya  telah  terjadi  659  kejadian konflik  agraria  di  berbagai  wilayah  di Indonesia dengan luasan 520.491,87 hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga (KK). Dibanding  tahun  2016,  angka  kejadian konflik  pada  tahun  ini  menunjukkan kenaikan  yang  sangat  siginifikan  di  mana terjadi  peningkatan  hingga  50%.  Jika dirata-rata,  hampir  dua  konflik  agraria terjadi  dalam  satu  hari  di  Indonesia sepanjang  tahun  2017.  KPA  (2017)  juga mencatat konflik Agraria ini terjadi dalam beberapa sektor mulai dari sektor perkebunan, properti, infrastruktur, pertanian,  kehutanan,  pesisir/kelautan  dan pertambangan.
Salah satu konflik agraria yang pernah terjadi yaitu konflik agraria antara masyarakat petani dengan Perum Perhutani di  Desa  Genteng  Kecamatan  Sukasari Kabupaten  Sumedang.  Mayoritas  mata pencaharian  masyarakat  Desa  Genteng adalah  bertani.  Layaknya  seorang  petani, untuk  meningkatkan  perekonomiannya maka  mereka  membutuhkan  tanah  untuk melakukan  aktivitas  pertaniannya.  Bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian pribadi,  mereka  memanfaatkan  tanah terlantar milik Perum Perhutani yang ada di kawasan  hutan  di  sekitar  tempat  tinggal mereka  untuk  bercocok  tanam.  Konflik agraria ini muncul ketika Perum Perhutani berusaha  mengambil  alih  lahan  yang sedang  digarap  oleh  petani  dengan  tujuan untuk melakukan konservasi hutan sebagai upaya  untuk  menjaga  ekosistem  dan kelestarian hutan. Petani yang juga merasa
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
memiliki  hak  untuk  menggunakan  lahan tersebut  merasa  dirugikan.  Perbedaan kepentingan inilah yang akhirnya menyebabkan  konflik  agraria  di  Desa Genteng (Adiansah, dkk, 2019:3).
Pada  dasarnya  konflik  tidak  dapat dibiarkan  dan  harus  dikelola  dengan  baik karena  jika  tidak,  yang  terjadi  adalah kerugian  bagi  kehidupan  masyarakat. Pengelolaan  konflik  yang  terjadi  di masyarakat dikenal dengan istilah manaemen  konflik.  Menurut  Fuad  & Maskanah  (2000)  manajemen  konflik merupakan  langkah-langkah  yang  diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan  perselisihan  ke  arah  hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian  konflik  dan  mungkin  atau tidak  mungkin  menghasilkan  ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif.
Manajemen  konflik  pada  dasarnya dapat dilakukan melalui pendekatan resolusi  konflik.  Resolusi  konflik  menurut Weitzman  &  Weitzman  (dalam  Morton  & Coleman  2000:  197)  mendefinisikan resolusi  konflik  sebagai  sebuah  tindakan pemecahan  masalah  bersama (solve  a problem  together). Lain  halnya  dengan Fisher  et  al  (2001:7)  yang  menjelaskan bahwa  resolusi  konflik  adalah  usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa  tahan  lama  diantara  kelompok- kelompok  yang  berseteru.  Pada  akhirnya setiap  resolusi  konflik  harus  mampu mendorong  para  pihak  yang  berkonflik untuk  menghentikan  semua  tindakan perselisihan  terhadap  satu  sama  lain  dan dapat  saling  menerima  keberadaan  satu sama lain (Wallensteen, 2002:8).
Resolusi  konflik  dapat  dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan.  Salah  satu  pendekatan  dalam penanganan  konflik  yaitu  pendekatan berbasis komunitas. Menurut Haider (2009) pendekatan berbasis masyarakat/komunitas (Community  Based  Approach) dalam resolusi  konflik  yaitu  suatu  pendekatan yang  berusaha  memberdayakan  kelompok
dan  lembaga  yang  berada  pada  level komunitas  lokal  dengan  memberikan kontrol  langsung  kepada  masyarakat  atas pengambilan keputusan, perencanaan langkah aksi, pelaksanaan serta pemantauan, melalui proses yang menekankan  partisipasi  dan  manajemen inklusif dari masyarakat lokal.
Pada  dasarnya  setiap  individu  atau kelompok  yang  terlibat  dalam  konflik berusaha untuk melakukan berbagai upaya resolusi  konflik,  termasuk  pada  kasus konflik  agraria  di  Desa  Genteng.  Melihat konsensus  yang  saat  ini  diterapkan  pada masyarakat petani di Desa Genteng sebagai hasil dari upaya resolusi konflik yang telah dilakukan  sebelumnya,  pada  dasarnya upaya  resolusi  konflik  tersebut  salah satunya  dilakukan  melalui  upaya  resolusi konflik berbasis komunitas. Namun, berdasarkan  studi  literatur  yang  dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa belum ada penelitian  yang  khusus  mengkaji  upaya resolusi  konflik  berbasis  komunitas  pada kasus konflik agraria di Desa Genteng ini.
Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai resolusi konflik berbasis komunitas  pada  kasus  konflik  agraria  di Desa  Genteng  ini  menjadi  menarik  untuk didalami lebih lanjut, oleh karena itu Pusat Studi  Konflik  dan  Resolusi  Konflik  FISIP UNPAD mengadakan acara diskusi publik dengan  judul  Resolusi  Konflik  Agraria Pada  Masyarakat  Petani  di  Desa  Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dengan  menghadirkan  tiga  narasumber utama  yang  berasal  dari  masyarakat  Desa Genteng  yang  diwakili  oleh  Kepala  Seksi Kesejahteraan  Rakyat  Desa  Genteng, praktisi  agraria  yang  berasal  dari  Kepala Bidang Sengketa Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang dan akademisi yang berasal dari Departemen  Sosiologi  FISIP  UNPAD sekaligus  sebagai  peneliti  di  Pusat  Studi Konflik  dan  Resolusi  Konflik  FISIP UNPAD. Tulisan ini akan membahas hasil diskusi  publik  tersebut  berkaitan  Resolusi Konflik Agraria Pada Masyarakat Petani di Desa Genteng Kecamatan Sukasari
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Kabupaten Sumedang
berdasarkan pandangan  masyarakat  lokal,  praktisi  dan akademisi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan  data  menggunakan  diskusi publik  tentang  Resolusi  Konflik  Agraria Pada  Masyarakat  Petani  di  Desa  Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang berdasarkan  pandangan  masyarakat  lokal, praktisi dan akademisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Berikut  ini  akan  dipaparkan  hasil diskusi  publik  tentang  Resolusi  Konflik Agraria  Pada  Masyarakat  Petani  di  Desa Genteng  Kecamatan  Sukasari  Kabupaten Sumedang berdasarkan pandangan masyarakat lokal, praktisi dan akademisi.

## Pandangan  Masyarakat  Lokal  tentang Konflik Agraria di Desa Genteng
Pada  tahun  2000-2010,  terjadi  mis komunikasi  antar  warga  dengan  pihak Perum Perhutani. Pada tahun 2000, Perum Perhutani merubah fungsi hutan produksi di Kawasan  Manglayang  Timur  menjadi hutan  lindung.  Masyarakat  sekitar  hutan termasuk  masyarakat  Desa  Genteng  yang sebagian  besar  berprofesi  sebagai  petani merasa  keberatan  dengan  adanya  alih fungsi hutan tersebut. Sebelumnya, masyarakat  sekitar  hutan  memanfaatkan lahan  yang  ada  di  kawasan  hutan Manglayang  Timur  tersebut  sebagai  lahan untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang ditanam di lahan tersebut yaitu sayuran dan palawija.  Adanya  kebijakan  alih  fungsi hutan  menyebabkan  masyarakat  tidak  lagi diperbolehkan  untuk  bercocok  tanam  di kawasan  tersebut.  Kebijakan  ini  juga menyebabkan  masyarakat  sekitar  hutan kehilangan  mata  pencaharian  sebagai petani  karena  tidak  adanya  lahan  yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
Alih fungsi lahan hutan yang terjadi di
Kawasan Manglayang Timur ini mendorong masyarakat Desa Genteng juga beralih  profesi.  Semula  masyarakat  yang berprofesi  sebagai  petani  beralih  menjadi pengerajin  anyaman  bambu  atau  menjadi peternak domba. Namun, ternyata penghasilan sebagai pengerajin bambu atau peternak  tidak  sebesar  ketika  menjadi petani.  Masyarakat  tidak  dapat  beralih profesi  menjadi  profesi  lain  yang  lebih menguntungkan  karena  tidak  memiliki keahlian lain. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat  pun  masih  tergolong  rendah. Hal  ini  mendorong  masyarakat  untuk menuntut diperbolehkannya kembali untuk menanam  sayuran  dan  palawija  di  lahan kehutanan.  Tuntutan  dari  petani  ini  tidak dikabulkan  oleh  Perum  Perhutani,  karena kebijakan alih fungsi  hutan ini merupakan kebijakan pusat yang tidak dapat diganggu gugat.  Protes  terus  dilakukan  oleh  para petani  dengan  didukung  oleh  berbagai lembaga  swadaya  masyarakat  seperti Serikat Tani Nasional (STN), dan berbagai LSM lainnya.
Diawal tahun 2010, dibentuklah LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sebagai penengah  antara  petani  dengan  Perum Perhutani. LMDH berusaha untuk memediasi  petani  dan  Perum  Perhutani hingga akhirnya lahirlah kesepakatan yang memperbolehkan  petani  untuk  menggarap kembali  lahan  di  kawasan  hutan,  namun dengan  jenis  tanaman  tertentu  yang  telah ditentukan  oleh  Perum  Perhutani.  Jenis tanaman  tersebut  yaitu  tanaman  kopi  dan buah-buahan.  Adapun  tanaman  sayuran boleh  ditanam  hanya  untuk  mengisi kekosongan  diantara  tanaman-tanaman kopi dan buah-buahan.
Setelah  adanya  kesepakatan  tersebut, ternyata konflik tidak berhenti begitu saja. Petani  yang  telah  terbiasa  menanam sayuran  dan  melakukan  panen  antara  1-3 bulan  sekali  merasa  keberatan  untuk menanam kopi yang masa panen pertamanya  harus  menunggu  hingga  3 tahun.  Belum  lagi,  para  petani  juga  tidak memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
dalam  penanaman  kopi  tersebut.  Hal  ini kembali mendorong petani untuk menuntut diperbolehkannya kembali menanam sayuran  secara  penuh.  Dalam  kondisi  ini, Perum  Perhutani  berusaha  untuk  menahan para petani untuk menanam sayuran secara penuh  dan  terus  melanjutkan  penanaman kopi.  Hingga  pada  akhirnya,  3  tahun berselang  para  petani  dapat  melakukan panen kopi pertama, petani tidak melanjutkan  protes  karena  mereka  dapat mulai  merasakan  manfaat  dari  penanaman kopi. Melihat keberhasilan dari penanaman kopi  tersebut,  para  petani  lain  yang sebelumnya  enggan  menanam  kopi  mulai tertarik  untuk  menanam  kopi.  Hingga  saat ini,  tercatat  terdapat  15  kelompok  petani kopi  di  Desa  Genteng  yang  hidup berdampingan  dengan  Perum  Perhutani dalam kondisi yang harmonis.

## Pandangan  Praktisi  Pertanahan  tentang Konflik Agraria di Kabupaten Sumedang
Konflik  berasosiasi  pada  perselisihan, ketidakharmonisan atau pertentangan.
Kondisi  paling  ekstrim  dari  konflik  yaitu adanya  tindakan  kekerasan.  Konflik  ini melibatkan  dua  pihak  yang  berseberangan satu  sama  lain.  Berkaitan  dengan  konflik agraria, konflik agraria merupakan konflik pertanahan.  Dalam  konteks  hokum  tanah, agraria  ini  diartikan  sebagai  permukaan bumi (pasal 4 ayat 1, UU No. 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria). Dalam Undang-Undang tersebut, agraria memiliki arti yang luas yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.  Hukum  agraria  tidak  mengatur satu bidang hukum saja namun merupakan kelompok  bidang  hukum  yang  saling berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam, diantaranya mencakup tanah, kehutanan,  perkebunan,  air  dan  sumber daya alam termasuk penguasaannya.
Keberadaan  lembaga  pertanahan  sejak diundangkannya  UUPA  pada  tanggal  24 September  1960  telah  merubah  tatanan yang mendasar dalam penataan perkembangan hukum agrarian di Indonesia  khususnya  dalam  pendaftaran
tanah  dalam  konteks  konversi  maupun konteks  konflik,  sengketa  dan  perkara pertanahan. Kemudian berdasarkan UUPA tersebut, sejak berdirinya lembaga pertanahan yang saat ini bernama
Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  secara periodic  terprogram  tanah  di  seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dapat dilaksanakan pendaftaran  haknya  menjadi  sertifikat tanah.
Sejak  pemerintahan  Presiden  Joko Widodo,  kinerja  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang,  telah  melangkah  lebih  nyata melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  yang  diawali  pada tahun  2017  dengan  menerbitkan  10.000- 40.000  sertifikat  tanah  per  tahun.  Pada jumlah tersebut, didalamnya terdapat tanah milik petani antara 100-500 bidang. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap para petani. Selain itu, pendaftaran  tanah  juga  dilaksanakan  pada program redistribusi tanah yang merupakan salah  satu  resolusi  konflik  agraria  di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 2016-2019  secara  signifikan  dilaksanakan di  beberapa  desa  sebagai  objek  lokasi redistribusi  tanah.  Pada  tahun  2016 redistribusi tanah dilakukan di Desa Jemah Kecamatan  Jatigede  dan  di  Desa  Kamal Kecamatan  Tanjungkerta  masing-masing sebanyak 1.000 bidang tanah, serta di Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan sebanyak 450 bidang tanah kepada 450 petani pemegang hak tanah. Pada tahun 2018, redistribusi tanah dilakukan di Desa Jemah  dan  Desa  Cisampih  Kecamatan Jatigede  masing-masing  sebanyak  500 bidang tanah kepada 500 petani pemegang hak  tanah.  Sedangakan  pada  tahun  2019, redistribusi  tanah  dilakukan  di  Desa Cipancar  dan  Desa  Baginda  Kecamatan Sumedang  Selatan  masing-masing  250 bidang tanah kepada 250 petani pemegang hak tanah.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
Dasar  hukum  penanganan  konflik pertanahan dilakukan
berdasarkan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan. Berdasarkan peraturan tersebut, penyelesaian  kasus  pertanahan  dilakukan berdasarkan  inisiatif  dari  kementerian  dan pengaduan  masyarakat.  Beberapa  kasus pertanahan  yang  pernah  diselesaikan  oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sumedang yaitu  sengketa  tanah  Blok  Satim  dengan luas  lahan  54  Hektar  yang  terletak  di Kampung Cikeuleu Desa Sakurjaya Kecamatan  Ujung  Jaya.  Tanah  tersebut belum  terdaftar  dengan  sesuatu  hak  dan digunakan sebagai area hutan jati dan jenis tanaman  keras  lain  yang  dikelola  oleh Perum  Perhutani  Unit  III  Jawa  Barat  dan Perum  Perhutani  Kesatuan  Pemangku Hutan Sumedang.
Tanah  di  Blok  Sati  mini  diklaim  oleh beberapa  pihak  yaitu  ahli  waris  K.H Mukibat,  Elang  Casbani  selaku  ketua Yayasan  Jaya  Indra  Jati  Hayu,  Perum Perhutani, Sultan Kasepuhan Cirebon, Ahli waris  Pesantren  Cikeuleu,  Ahli  waris Koman  Sutawijaya  dan  Ahli  waris  R. Kasan Sutawijaya alias R. Kasan Djajadiningrat.  Perkembangan  resolusi konflik  saat  ini  yaitu  Kantor  Pertanahan Kabupaten Sumedang tidak dapat melakukan  putusan  perkara  Tata  Usaha Negara  No.  7/G.TUN/2005/PTUN-BDG yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum berupa penertiban sertifikat  hak milik atas tanah tersebut diatas kepada para ahli waris R. Kasan Djadjadiningrat, sehingga pihak- pihak lain dinyatakan kalah.
Kasus kedua yaitu kasus konflik agraria yang terjadi di lokasi yang terkena proyek jalan  tol  Cisumdawu  seluas  125  Hektar  di Blok  Ranca  Baren  Desa  Babakan  Asem Kecamatan Congeang Kabupaten
Sumedang.  Pihak  yang  terlibat  dalam konflik  ini  yaitu  penduduk  Desa  Babakan Asem dan Perum Perhutani. Upaya resolusi yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sumedang  yaitu  melakukan
rapat  koordinasi,  pengumpulan  data  dan melaksanakan zoning dengan menggunakan GPS.
Untuk  kasus  konflik  agraria  di  Desa Genteng  sudah  bisa  diselesaikan  dengan cukup  baik  oleh  pihak  Perum  Perhutani KPH Sumedang dan masyarakat lokal Desa Genteng dengan dimediasi oleh LMDH.

## Pandangan  Akademisi  tentang  Resolusi Konflik  Agraria  Berbasis  Komunitas  di Desa Genteng
Permasalahan  konflik  agraia  di  Desa Genteng  terjadi  pada  tahun  2011.  Konflik ini  terjadi  karena  adanya  perbedaan kepentingan  dalam  penggunaan  lahan antara  masyarakat  lokal  dengan  Perum Perhutani.  yang  semula  hutan  produksi beralih  fungsi  menjadi  hutan  lindung. Masyarakat  keberatan  dengan  adanya peralihan fungsi hutan tersebut, dikarenakan  mata  pencaharian  masyarakat menjadi hilang. Perum Perhutani membuat kebijakan masyarakat  boleh menggunakan lahan  hutan  tersebut,  akan  tetapi  tanaman yang  semula  produksi  sayuran  diganti menjadi  tanaman  kopi.    Dalam  konflik agraria  ini,  berbagai  pihak  berupaya melalukan  resolusi  konflik  agar  konflik yang terjadi tidak terus berlanjut (Adiansah dkk. 2019).
Berdasarkan kajian literatur  yang telah dilakukan pada dasarnya masalah agrarian di  Desa  Genteng  dipengaruhi  beberapa penyebab diantaranya:
a. Di tahun 2018 tentang persoalan Air dengan PDAM
Berdasarkan  analisis  Yunita,  dkk masyarakat dalam menggunakan air kehilangan  control  karena  adanya PDAM. Karena masalah air tersebut terjadi  perubahan  pola  pertanian yang  menyebabkan  masyarakat tidak  bisa  mengairi  lahan-  lahan pertanian mereka dampaknya lahan pertanian  mereka  menjadi  kering Aliran air yang diberikan PDAM ke masyarakat  hanya  cukup  untuk keperluan  MCK  bagi  sekitar  700 jiwa  di  dusun  Cisitu  dan  hanya
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
mengairi  sekitar  20  hektar  lahan pertanian dari 280 hektar.
b. Potensi Kehilangan kerja Hilangnya kontrol terhadap sumber air  sama  saja  dengan  kehilangan basis produksi material masyarakat desa. Masalah tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pola  pertanian,  mata  pencaharian,
relasi  social  serta  struktur  social masyarakat.  potensi  kehilangan pekerjaan  pada  masyarakat  desa akan  sangat  terlihat.  Disisi  lain,
tingkat pendidikan masyarakat relative  rendah  juga  menyulitkan masyarakat  untuk  mendapatkan pekerjaan yang layak. (Yunita, dkk
2018)
c. Lahan - Konflik yang terjadi diakibatkan  oleh  perbedaan kepentingan lahan antara petani
Desa Genteng dengan Perhutani
- Petani menginginkan lahan
Perhutani  dikelola,  khususnya pengelolaan secara intensif yang  melatarbelakangi  oleh motif ekonomi.
- Berbeda dengan perhutani, mereka  ingin  menjaga  hutan agar tetap lestari demi generasi yang  akan  datang.  Perhutani juga tidak ingin kerusakan hutan yang ada di Timur Manglayang semakin  rusak  karena  bisa berdampak  ke  bencana  alam, seperti banjir atau erosi tanah.
- Konflik  yang  terjadi  di  Desa Genteng  sudah  terjadi  sejak tahun  1982.  Konflik  yang  ada berlangsung  secara  damai  dan ada  juga  yang  berujung  pada kerusuhan.  (Andri  Parangin- angina, 2013)
- Konflik  yang  terjadi  didesa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan  lahan  kehutanan antara masyarakat dengan
Perum Perhutani, selain konflik
ini juga terjadi adanya ketidaksamaan, ketidakadilan dan  ketidaksetaraan,  konflik social yang terjadi dimasyarakat pada dasarnya merupakan respon  yang  tidak  terhidarkan dari  adanya  ketidaksetaraan tersebut.
- Konflik  agraria  yang  terjadi  di Desa  Genteng  terjadi  pada multiple  system  dari  sistem mikro, mezzo, maupun makro.
d. Kemiskinan Jumlah  penduduk  Desa  Genteng tercatat sekitar 6.500 jiwa dan mata pencarian  warga  didomisili  oleh petani  dan  buruh  tani.  Akibat terbatasnya  ekonomi,  sedikitnya 500  kepala  keluarga  (KK)  di  Desa
Genteng Kecamatan Sukasari,
Kabupaten  Sumedang  Jawa  Barat belum menikmati aliran listrik.
e. Rendahnya  kesadaran  masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
Masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga pelestarian  lingkungan  hidup  atas dasar  hasil  kegiatan  perekonomian masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya kesinambungan  antara  kegiatan perekonomian  masyarakat  dengan pelestarian lingkungan hidup
(Nurliana dkk, 2017)
f. Kesulitan pemasaran kopi Mitra  tidak  mampu  memasarkan secara maksimal hasil kopi, kendala yang  dirasakan  yaitu  kemasan produk yang kurang memadai.
Untuk  mengatasi  berbagai  masalah terkait dengan pertanahan tersebut, terdapat beberapa  cara  yang  telah  dilakukan  oleh berbagai pihak yaitu:
- Pemberian hak tanah yang ditelantarkan  oleh  Perum  Perhutani kepada masyarakat
dengan perlindungan  hukum  melalui  hukum Preventif dan Represif.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
- Dibentuknya consensus baru dimasyarakat dengan diperbolehkannya para petani melakukan  aktivitas  pertanian  di lahan kehutanan namun dengan jenis tanaman tertentu yaitu tanaman kopi
- Dibentuk
integrasi social (Integration)  yaitu  Perum  Perhutani memperbolehkan  masyarakat  untuk melakukan aktivitas pertanian dilahan  tersebut,  dengan  catatan ditanami jenis tanaman tertentu.
- Petani  Desa  Genteng  membutuhkan lahan  garapan  untuk  digunakan masyarakatnya bertani. Tanaman apa selain  sayur  yang  dapat  dipanen dalam  waktu  enam  bulan  lamanya, sehingga  kopi  dapat  tetap  ditanami namun  petani  juga  tetap  dapat melakukan kegiatannya guna mendapatkan pendapatan.
- Pemanfaatan  sumber  air  secara bersama  antara  masyarakat  desa dengan  PDAM  diharapkan  mampu membangun dan menciptakan prinsip keadilan bersama dan integrasi sosial.
- Program pengabdian masyarakat
melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan  petani  kopi  melalui penguatan kapasitas dalam pengelolaan  hasil  kopi  di  Desa Genteng, Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang (Nurliana dkk, 2017)
Agar  upaya  penyelesaian  konflik agraria  di  Desa  Genteng  ini  dapat menghasilkan  dampak  yang  maksimal, maka  dapat  dilakukan  upaya  resolusi konflik berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
a. Lahan dan kemiskinan dua sisi  yang penuh polemik dan dinamika (Hutan Produksi- Hutan Lindung)
b. Pengembangan  komoditas  ekonomi baru  selain  kopi  dan  sayuran  adalah prioritas utama
c. Rekonsiliasi konflik melalui
pemberdayaan  masyarakat  adalah tiang utama.
d. Kesadaran masyarakat untuk membangun bersama adalah pondasi utama (kejujuran dan gotong royong)
e. Modal  sosial  adalah  hal  yang  paling utama (kelompok perekat, menjembatani- relasi luas)
f. Rekonsiliasi konflik adalah
persamaan  persepsi  dalam  interaksi social- lingkungan  “Bahasa”  yang baik adalah inti interaksi sosial.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan dimuka, maka terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu:
a. Terjadi mis komunikasi antar warga Desa Genteng dengan pihak Perum
Perhutani dalam pemanfaatan
lahan.
b. Alih fungsi lahan hutan yang terjadi di  Kawasan  Manglayang  Timur mendorong masyarakat Desa
Genteng juga beralih profesi.
c. Dalam  upaya  resolusi  konflik, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) memiliki peran yang sangat penting  yaitu  sebagai  penengah antara petani dengan Perum Perhutani.
d. Mediasi yang dilakukan oleh LMDH menghasilkan sebuah konsensus  baru  yaitu  Perhutani memperbolehkan petani lokal untuk menggarap kembali lahan di kawasan hutan, namun dengan jenis tanaman tertentu yang telah ditentukan oleh Perum Perhutani.
e. Dalam upaya meminimalisir konflik  agraria,  BPN  melakukan upaya sertifikasi tanah dan redistribusi  tanah  terutama  di wilayah rawan konflik agraria yaitu di  lokasi  pembangunan  bendungan Jatigede,  dan  lokasi  pembangunan tol Cisumdawu.
f. Masalah  yang  terjadi  di  Desa Genteng tidak hanya sekedar konflik  pemanfaatan  lahan  saja, namun juga lebih kompleks dari itu seperti  pengelolaan  air  PDAM,
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
potensi kehilangan pekerjaan, konflik lahan, kemiskinan,
kesadaran dalam
pelestarian lingkungan,  kesulitan  pemasaran hasil pertanian.
g. Upaya pemecahan masalah di Desa Genteng  telah  dilakukan  oleh berbagai  pihak  yang  dilakukan melalui upaya hukum preventif dan represif,  pembentukan  konsensus baru,  pembentukan  integrasi  sosial dan  kerjasama  dengan  perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat.
h. Upaya  penyelesaian  konflik  dan pemecahan  masalah  yang  ada  di Desa  Genteng  salah  satunya  dapat dilakukan  melalui  pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiansah, Wandi, Apsari, Nurliana Cipta & Raharjo,  Santoso  Tri.  (2019).  Resolusi Konflik  Agraria  di  Desa  Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten
Sumedang.  Jurnal  Kolaborasi  Resolusi
Konflik  Vol.  1  No.  1  Januari  Tahun 2019. Dahrendorf,  Ralf.  (1959).  Class  and  Class Conflict in Industrial Societies. Stanford: Stanford University Press. Fisher,  Simon,  dkk.  (2001).  Mengelola Konflik:  Keterampilan  &  Strategi Untuk  Bertindak.  Jakarta:  The  British Council.
Fuad, H.F. & Maskanah, S. (2000). Inovasi Penyelesaian  Sengketa  Pengelolaan Sumber  Daya  Hutan.  Bogor:  Pustaka Latin.
George  Ritzer,  Douglas  J.  Goodman.
(2010). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana.
Haider,  Huma.  (2009).  Community-based
Approaches to Peacebuilding in
Conflict-affected and Fragile Contexts. Governance  and  Social  Development Resource Center. University of
Birmingham.
Konsorsium  Pembaruan  Agraria.  (2017).
Catatan Akhir Tahun 2017 Konsorsium Pembaruan  Agraria:  Reforma  Agraria di  Bawah  Bayangan  Investasi-Gaung Besar di Pinggiran Jalan. Jakarta: KPA.
Morton & Coleman. (2000). The Handbook of Conflict Resolution. Illinois:
Waveland Press Inc. Nulhaqim, Soni Akhmad., Irfan, Maulana., Harding, Diana., Jatnika, Dyana Chusnulita.  (2017).  Konflik  Sosial  Di Kampung  Nelayan:  Studi  Kasus  di Pantai Utara Kota Cirebon, Jawa Barat. Jurnal  Sosiokonsepsia  Kementerian Sosial  Republik  Indonesia  Volume  6 Nomor 2 Januari-April 2017.
Putra,  Bagus  Ani.  (2013).  Peran  kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama  di  Jawa  Timur.  Jurnal Masyarakat,  Kebudayaan  dan  Politik Volume  26  Nomor  1  Tahun  2013, Halaman 1-14.
Putra,  Said  Hidayat,  Turrintoro,  Astuti, Puji. (2014). Faktor Determinan Konflik  Agraria  Di  Desa  Setrojenar Kecamatan Bulus pesantren Kabupaten Kebumen.  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,
Volume 1, No. 1, Tahun 2014.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok- Pokok Agraria. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Wallensteen, Peter. (2002). Understanding
Conflict Resolution: War, Peace and the
Global System. London: SAGE Publications.
Yunita,  Desi,  Sagita,  Novie  Indrawati  & Humaedi,  Sahadi.  (2018).  Perubahan Sosial Pada Masyarakat Desa: Tinjauan Materialisme Budaya dari Pemanfaatan Bersama  Mata  Air  Pada  Era  Revolusi Industri 4.0. Proceeding - Open Society Conference  2018:  Social  and  Political Challenges in Industrial 4.0.