Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 9, Number 1, Juni 2023, pp. 92-103 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.58542 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Kewarganegaraan
yang

## Dimediasi:
Kemunculan Broker Perempuan dalam Menyediakan Akses ke Layanan Publik
Mahpudin 1*
1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa , Indonesia

## A B S T R A K
Pengalaman  kewarganegaraan  di  negara-negara  belahan  dunia  selatan seperti  Indonesia  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  praktik  informalitas. Interaksi warga dan negara dimediasi oleh seorang broker yang bertugas membantu  klien  mereka – utamanya  warga  miskin – dalam  pemenuhan hak-hak  kewargaan.  Artikel  ini  memfokuskan  pada  agensi  broker perempuan  dalam  konteks  kewarganegaraan  yang  dimediasi.  Hal  ini merujuk pada kenyataan empiris bahwa desa-desa di Indonesia umumnya terdapat  perempuan  yang  terlibat  aktif  menjalankan  peran  sebagai mediator  seperti  membantu  warga  mengurus  pembuatan  dokumen kependudukan,  layanan  kesehatan,  bantuan  sosial,  dan  akses  terhadap keuntungan  sumber  daya  negara  lainnya.  Makalah  ini  memilih  Desa Sukamenak,  Kabupaten  Serang,  Provinsi  Banten  sebagai  lokus  penelitian. Dimensi  yang  ingin  dipotret  yaitu:  mengapa  perempuan  menjadi  broker  dan  bagaimana  mereka berinteraksi  dengan  klien,  pemerintah,  dan  sesama  broker.  Riset  ini  menunjukkan  bahwa  kemunculan broker perempuan sebagai respon atas kinerja pemerintah yang penuh ketidakpastian dan tidak efektif. Broker mengandalkan pengalaman personal mereka dalam mengakses pelayanan publik dan membangun koneksi  personal  dengan  birokrat.  Hubungan  broker  perempuan  dengan  klien  terpelihara  dengan  rapi melalui me kanisme “moral ekonomi”. Pada beberapa kasus terjadi kompetisi dan kompromi antar broker perempuan dalam memperebutkan klien yang tinggal di wilayah yang sama.

## A B S T R A C T
Informality  practices  influence  the  experience  of  citizenship  in  southern  countries  like  Indonesia.  The interaction  between  citizens  and  the  state  is  mediated  by  a  broker  whose  job  is  to  assist  their  clients – especially people experiencing poverty – in fulfilling their citizenship rights. This article focuses on women brokering agencies in the context of mediated citizenship. This refers to the empirical fact that in villages in Indonesia, there are generally women who are actively involved in carrying out roles as mediators, such as helping residents arrange  the  preparation  of  population  documents,  health  services,  social  assistance,  and access to benefits from other state resources. This paper chooses Sukamenak Village, Serang Regency, Banten Province, as the research locus. The dimensions to be photographed are: Why do women become brokers, and how  do  they  interact  with  clients,  the  government,  and  fellow  brokers?  This  research  shows  that  the emergence of women brokers is a response to the government's performance which is full of uncertainty and ineffectiveness. Brokers rely on their experience accessing public services and building personal connections with  bureaucrats.  The  relationship  between  female  brokers  and  clients  is  neatly  maintained  through  the "moral economy" mechanism. In some cases, female brokers compete and compromise in fighting for clients who live in the same area.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
E-mail addresses: mahpudin.ip@unturta.ac.id

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 11 February 2023 Accepted 23 May 2023 Available online 30 June 2023
Kata Kunci: Broker; Perempuan; Kewarganegaraan; Klientelisme
Keywords: Brokers; Women; Citizenship; Clientelism.

## 1. Pendahuluan
Relasi  antara  negara  dan  warga  menjadi  tema  sentral  dalam  kajian  kewarganegaraan ( citizenship ).  Hubungan  yang  terbentuk  diantara  keduanya  menentukan  pola  dan  karakter warga sebagai bagian dari komunitas politik sekaligus memperlihatkan gambaran rezim negara. Namun,  analisa  pola  dan  karakter  kewargaan  tidak  selalu  menghasilkan  kesepakatan  yang senada  di  antara  para  sarjana.  Hal  ini  dikarenakan  konsepsi  mengenai  kewargaan  itu  sendiri sangat  cair  dan  kompleks  bergantung  pada  konsepsi  dan  tradisi  kewargaan  yang  dijadikan rujukan.  Konsep  dan  tradisi  kewargaan  terkait  dengan  konteks  sosial-politik  dan  pengalaman kewargaan pada negara yang dijadikan lokus kajian. Singkatnya, kajian kewarganegaraan perlu dipahami  secara  kontekstual.  Oleh  karena  itu,  konsep  kewargaan  mengalami  perkembangan yang  dinamis.  Konsepsi  kewarganegaraan  terus  mengalami  perubahan  seiring  dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya yang terjadi pada suatu negara (Isin & Turner, 2002). Terdapat beberapa konsep kewarganegaraan yang berkembang. Konsep kewarganegaraan  liberalisme  menekankan  pada  individu  sebagai  entitas  yang  bebas,  mandiri, dan  merdeka.  Negara  diharapkan  tidak  terlalu  mengatur  dan  mengintervensi  urusan  individu karena  dianggap  mereduksi  kebebasan  individu.  Oleh  karena  itu,  tradisi  liberal  memandang bahwa individu bersifat setara sehingga hak-hak setiap orang harus direalisasikan oleh negara (Thun,  2016).  Tradisi  liberal  mendapat  banyak  kritik  karena  terlalu  menitikberatkan  pada kebebasan  individu  sehingga  terjebak  pada  egoisme  pribadi  dan  cenderung  mengabaikan solidaritas di antara individu yang hidup dalam komunitas mereka.
Kontras  dengan  tradisi  liberal,  konsep  kewarganegaraan  republikan  justru  menekankan pada solidaritas kelompok yang di dalamnya terdapat ikatan identitas bersama antar individu dalam  komunitas  mereka.  Pembatasan  hak  individu  dibenarkan  untuk  menghindari  adanya dominasi  dan  diskriminasi  terhadap  individu  lainnya.  Oleh  karena  itu,  pandangan  ini mengutamakan keteraturan, kebijakan publik, dan nilai etis untuk menciptakan kebaikan hidup bersama.  Implikasinya,  negara  justru  perlu  diberi  peran  maksimal  untuk  hukum  sementara warga  dituntut  berpartisipasi  secara  aktif  karena  diikat  adanya  kewajiban  menciptakan keteraturan (Bohman, 2014; Effendi, 2018).
Tradisi  liberal  dan  republikan  dianggap  masih  dangkal  dalam  memberikan  pemahaman terhadap  konsepsi  kewarganegaraan yang  mana  perhatian terhadap  komunitas  budaya  belum mendapat perhatian  serius.  Muncul  tradisi  komunitarian  yang  menitikberatkan  pada  interaksi individu  dalam  ikatan  komunitas  budaya.  Tradisi  ini  memandang  bahwa  pada  prinsipnya individu tidaklah bebas nilai dan hidup mandiri melainkan terhubung dengan individu lainnya dalam  interaksi  sosial  sehingga  mereka  membentuk  kelompok  dan  mengkonstruksi  identitas bersama  secara  kultural.  Implikasinya,  hak  kewarganegaraan  berfokus  pada  hak  kolektif  yang terkoneksi  dengan  kebudayaan.  Identitas  kebudayaan  menjadi  fondasi  bagi  kewarganegaraan seseorang sekaligus menentukan penerimaan atau penolakan individu pada komunitas mereka (Manik & Samsuri, 2021; Thun, 2016)
Terlepas  dari  variasi  pendekatan  kewarganegaraan,  secara  garis  besar  isu  tentang kewarganegaraan umumnya dikaitkan dengan partisipasi (aktif atau pasif) warganegara dalam mengklaim hak-hak mereka kepada negara berupa hak sipil, politik, dan sosial (Marshall, 1950). Ide  ini  dikenal  luas  pada  kewarganegaraan  di  dunia  barat  yang  ditandai  oleh  pemerintahan efektif  dan  warga  yang  kritis  dalam  menuntut  dan  menyampaikan  aspirasi  mereka  kepada negara. Oleh karena itu, karakter kewarganegaraan dicirikan sebagai urusan formal menyangkut interaksi  vertikal  antara  warga  yang  di  dalamnya  mengikat  hak  dan  kewajiban  seperti keanggotaan, partisipasi, dan status formal (Antons ich, 2010; Stokke, 2017; Van Bochove et al., 2010).
Namun  kontras  dengan  pengalaman  kewarganegaraan  di  negara-negara  belahan  dunia selatan yang tidak memiliki karakter pemerintahan responsif dan partisipasi warga yang aktif. Hubungan  negara  dengan  warganegara  lebih  menekankan  pada  aspek  informalitas  yang melibatkan peran perantara  (Berenschot & van Klinken, 2018; Stokke, 2017). Peran perantara ini dijalankan oleh broker yang membantu warga sebagai klien mereka dalam mengakses hak- hak  kewarganegaraan.  Agensi  broker  sangat  menentukan  karakter  kewarganegaraan.  Warga mendapatkan  jaminan  hidup,  keamanan,  dan  kesejahteraan  dengan  bergantung  pada  peran
broker.  Sementara,  broker  perlu  membangun  jaringan  informal  dan  personal  dengan  politisi atau  pegawai  pemerintah  untuk  mengakses  sumber  daya  yang  selanjutnya  didistribusikan kepada klien mereka. Hal ini telah membuka alternatif konsep lain dalam isu kewarganegaraan yang  tidak  bisa  hanya  menitikberatkan  pada  aspek  formal  dan  legal.  Dimensi  informalitas mendapatkan  relevansi  secara  kontekstual  melalui  pengalaman  sehari-hari  warga  di  negara berkembang  (Robins  et al.,  2008).  Lieres  (2014)  menyebutnya  dengan  kewarganegaraan  yang dimediasi ( mediated citizenship ).
Berenschot & van Klinken (2018) berargumen bahwa informalitas bukanlah sesuatu yang menyimpang  dari  kewarganegaraan  tetapi  bagian  yang  integral  dan  konstitutif  dalam membentuk kewarganegaraan itu sendiri. Merujuk pada pengalaman Indonesia, Ia sampai pada kesimpulan bahwa keberadaan broker sangat dibutuhkan oleh warga dalam berhadapan dengan negara  yang  tidak  responsif  dan  rumit.  Akses  ke  pelayanan  publik  dapat  diklaim  oleh  warga melalui  perantara  broker.  Studi  Ansari  &  Chambers  (2022)  dan  Auerbach  (2015)  di  India mendapati temuan serupa bahwa agensi broker berpengaruh terhadap politik distribusi dengan pertimbangan seberapa intensif warga membangun jejaring politik para broker yang terkoneksi dengan  politisi  dan  pemerintah.  Para  broker  ini  melakukan  mediasi  dengan  berbagai  motif seperti  mendapatkan  loyalitas  klien  untuk  dipertukarkan  menjadi  dukungan  politik  saat momentum pemilu. Selain itu, terdapat motif ekonomi yakni menerima bayaran dari klien atas kompensasi  jasa  mereka  membantu  akses  ke  pelayanan  publik  (Berenschot  et  al.,  2018; Berenschot & Bagchi, 2020)
Artikel ini mengonfirmasi argumen bahwa broker hadir dalam konteks kewarganegaraan yang  dimediasi – yang  umumnya  terjadi  pada  negara  selatan  yang  ditandai  oleh  kinerja pemerintahan kurang responsif dan warga kurang partisipatif (Berenschot & van Klinken, 2018; Robins  et  al.,  2008).  Namun  penekanan  pada  artikel  ini  agensi  perempuan  sebagai  broker. Penelitian  ini  mengangkat  isu  broker  perempuan  yang  melalukan  peran  perantara  dalam menghubungkan  warga  ke  akses  layanan  publik.  Ide  ini  muncul  berdasarkan  penelaahan literatur bahwa meskipun peran broker telah banyak dilakukan dalam studi klientelisme, tetapi yang menekankan pada aspek gender masih jarang. Kebanyakan studi berposisi netral gender (Daby,  2021).  Sementara  kajian  broker  perempuan  yang  telah  dihasilkan  lebih  banyak menempatkan  agensi  mereka  dalam  konteks  patronase  untuk  kepentingan  pemilu.  Misalnya broker  perempuan  menjadi  juru  kampanye  untuk  pemenangan  kandidat  atau  partai  atau menjalankan  fungsi  perantara  untuk  memelihara  loyalitas  pemilih  dengan  cara  membantu mereka  mengakses  layanan  publik  (Ansari  &  Chambers,  2022;  Darwin,  2017;  Gottlieb,  2017; Nisaul  Fadillah,  2020).  Artikel  ini  mendemonstrasikan  bahwa  agensi  broker  perempuan  tidak berkepentingan dalam urusan politik elektoral.
Artikel  ini  mengambil  konteks  broker  perempuan  di  Desa  Sukamenak,  Kecamatan Cikeusal,  Kabupaten  Serang,  Provinsi  Banten.  Di  desa  ini,  beberapa  perempuan  kader  desa menjalankan  peran  sebagai  broker  dalam  membantu  warga  mengurus  pelayanan  publik kesehatan,  bantuan  sosial,  dan  dokumen  kependudukan.  Posisi  mereka  sebagai  kader  desa menjadi modal penting sebagai pintu masuk untuk mengambil peran menjadi broker. Meskipun, tidak  ada  korelasi  bahwa  kader  desa  sudah  pasti  menjadi  broker.  Sebab  tidak  semua  kader menjadi  broker,  tetapi  broker  perempuan  adalah  kader  desa.  Pengalaman  kader  dalam mengakses  hak  mereka  ketika  berhubungan  dengan  pemerintah  dan  kapasitas  pengetahuan mereka  terkait  aturan  main  layanan  pemerintah,  menjadi  modal  penting  lainnya  untuk mendapatkan  klien.  Menariknya,  karena  beberapa  kader  perempuan  desa  menjadi  broker seringkali  memunculkan  kompromi  dan  persaingan  diantara  mereka  dalam  memperebutkan klien.  Misalnya,  salah  satu  kader  desa,  Iin  mengatur  strategi  bahwa  untuk  urusan  layanan kesehatan  dikendalikan  olehnya.  Sementara  terkait  pelayanan  dokumen  kependudukan diserahkan  kepada  Asipah – yang  juga  kader  desa.  Strategi  ini  dilakukan  untuk  mencegah perebutan klien dan menyempitkan peluang bagi kader alin untuk menjadi broker baru.
Peran  broker  perempuan  ini  di  desa  ini  tidak  dalam  konteks  meraih  dukungan  politik dalam  pemilu  melainkan  sebagai  panggilan  moral.  Namun  dalam  kondisi  tertentu,  mereka memasang  tarif  tertentu – beberapa  dengan  bayaran  sukarela – kepada  klien  yang  ditangani sebagai  imbalan atas  jasa  mereka. Konteks  Desa  Sukamenak menunjukkan  bahwa  keberadaan
broker perempuan tidak hanya soal diskursus tentang kewarganegaraan yang dimediasi, tetapi agensi  sebagai  broker  bersifat contested dan negotiable .  Pertanyaan  yang  dimunculkan  adalah mengapa  broker  perempuan?  Bagaimana  mereka  berinteraksi  dengan  klien,  pemerintah,  dan sesama mereka?
Tulisan  ini  mengemukakan  argumen  bahwa  kemunculan  broker  perempuan  sebagai respon  atas  kinerja  pemerintah  yang  penuh  ketidakpastian  dan  tidak  efektif.  Broker mengandalkan  pengalaman  personal  mereka  dalam  mengakses  pelayanan  publik  dan membangun  koneksi  personal  dengan  birokrat.  Hubungan  broker  perempuan  dengan  klien terpelihara  dengan  rapi  melalui  mekanisme  “moral  ekonomi”.  Pada  beberapa  kasus terjadi kompetisi dan kompromi antar broker perempuan dalam memperebutkan klien yang tinggal di wilayah yang sama. Untuk membuktikan argumen di atas, tulisan ini disusun kedalam beberapa bagian pembahasan.

## 2. Metode
Artikel  ini  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  Fenomenologi. Creswell  (2014)  menjelaskan  bahwa  pendekatan  fenomenologi  berusaha  membangun pemahaman atau menganalisa arti dari suatu peristiwa yang pernah dialami oleh individu atau kelompok. Pengalaman yang dimaksud adalah kader perempuan desa dalam menjalankan peran kesehariannya  memediasi  warga  dan  pemerintah.  Penjelasan  pengalaman  dieksplorasi  secara mendalam yaitu Asipah dan Rosidah, dua dari beberapa broker perempuan di Desa Sukamenak, Kecamatan  Cikeusal,  Kabupaten  Serang,  Provinsi  Banten.  Penggalian  data  mengandalkan wawancara  mendalam  secara  semi  struktur  terhadap  sejumlah  informan  terkait.  Penelaahan pada sejumlah literatur juga dilakukan untuk memperkaya studi kepustakaan. Dengan demikian, riset ini mengkombinasikan data primer dan sekunder.
Cakupan penelitian ini dibatasi hanya broker perempuan yang berada di desa yang diteliti dan menjalankan peran mediasi dalam membantu warga mengakses pelayanan publik, terutama pembuatan  dokumen  kependudukan.  Sementara  tugas  broker  dalam  penggalangan  dukungan pemilih untuk pemilu tidak menjadi bagian dari pembahasan sebab subjek broker yang diteliti tidak  menjalankan  peran  tersebut.  Klien  yang  dimaksud  dalam  artikel  ini  adalah  warga  desa yang  menggunakan  jasa  broker  untuk  membantu  mengurus  layanan  publik.  Sementara  yang dimaksud  dengan  pegawai  birokrat  berarti  mencakup  tiga  layer  instansi  pemerintahan  yakni pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten.

## 3. Hasil dan pembahasan Kemunculan Broker Perempuan: Mengapa Perempuan?
Dalam  konteks  kewarganegaraan  yang  dimediasi,  broker  muncul  sebagai  respon  atas birokrasi pelayanan publik yang rumit dan tidak responsif. Ada ketidakpastian yang dialami oleh warga  ketika  berhubungan  dengan  pemerintah.  Selain  itu,  prosedur  birokrasi  yang  berbelit membuat  mekanisme  bekerjanya  pelayanan  pubik  sulit  dimengerti  oleh  warga  (Berenschot  & Bagchi,  2020).  Hal  ini  menegasikan nature birokrasi  Weberian  yang  mensyaratkan  birokrasi profesional dan kompeten (Serpa & Ferreira, 2019). Kenyataannya, negara-negara berkembang di  dunia  selatan – termasuk  Indonesia,  masih  menghadapi  sejumlah  permasalahan  birokrasi. Birokrasi  sering  terperangkap  dalam  praktik  korupsi  dan  nepotisme  yang  berdampak  pada kualitas layanan publik. Sebagaimana studi Blunt et al. (2012) menjelaskan bahwa birokrasi di Indonesia rentan terhadap praktik patronase.
Dari  sisi  warga,  minimnya  pengetahuan  dan  pemahaman  warga  terkait  mekanisme bekerjanya  birokrasi  semakin  menambah  permasalahan.  Warga  desa  yang  miskin  dengan tingkat  pendidikan  yang  relatif  rendah  seringkali  tidak  berdaya  ketika  berhadapan  dengan birokrasi.  Kondisi  seperti  ini  membuka  peluang  bagi  kemunculan  broker  untuk  membantu warga dalam mengakses pelayanan publik. Broker menggunakan kemampuan, pengalaman, dan jaringan  informal  mereka  dengan  politisi  atau  pegawai  pemerintah  untuk  menekan  birokrasi agar lebih responsif sesuai dengan tuntutan mereka. Broker biasanya lebih dipermudah dalam mendapatkan  pelayanan  dari  birokrasi  karena  memahami  karakter  birokrasi  dan  tidak  segan
untuk menekan pejabat apabila mempersulit urusan mereka. Broker umumnya lebih aktif dan vokal.
Peran  broker  ini  dijalankan  oleh  aktor  formal  maupun  informal  dengan  berbagai  latar belakang seperti petugas partai, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya yang disegani. Peran  broker  ini  bisa  dilakukan  oleh  laki-laki  maupun  perempuan  (Fadillah,  2020).  Di  Desa Sukamenak,  broker  yang  berperan  sebagai  perantara  layanan  publik  lebih  banyak  dilakukan oleh perempuan. Umumnya mereka menjadi broker beriringan dengan statusnya sebagai kader desa.  Perempuan  kader  desa  sudah  terbiasa  berurusan  dengan  birokrasi  karena  mitra  kerja pemerintah.  Partisipasi  aktif  kader  perempuan  desa  dalam  memobilisasi  masyarakat  untuk mengikuti program pemerintah telah membuat mereka lebih dikenal. Program pemerintah yang biasa  dilakukan  oleh  kader  perempuan  adalah  kegiatan  posyandu  (layanan  kesehatan), pendataan  warga,  dan  kegiatan  sosial-kemasyarakatan  lainnya.  Implikasinya,  warga  terbiasa berinteraksi dengan kader perempuan dalam keseharian mereka.
Keterlibatan perempuan sebagai kader desa dapat dilacak dari masa orde baru, Soeharto. Perempuan  berada  pada  posisi  di  bawah  laki-laki.  Rezim  negara  bias  gender  ini  telah menyebabkan  menyempitkan  ruang  gerak  bagi  perempuan  yang  dianggap  tabu  untuk  masuk pada ranah publik. Perempuan dinilai sebagai support system laki-laki yang bertugas mengurus urusan domestik. Pada masa ini, rezim orde baru membentuk organisasi ikatan perempuan yang bertugas membantu pemerintah. Muncul organisasi seperti Dharma Wanita – yang anggotanya merupakan istri pejabat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang anggotanya warga perempuan.  Kedua  organisasi  ini  bertugas  pada  isu-isu  pemberdayaan  perempuan.  Mereka inilah disebut kader yang organisasinya terbentuk sampai pada level desa (Saskia, 2013).
Namun  keberadaan  organisasi  perempuan  ini  tidak  menghasilkan  kesetaraan  gender, melainkan  semakin  meneguhkan  ketimpangan  gender,  bahwa  perempuan  dipersepsikan sekadar  mengurusi  ranah  privat.  Suryakusuma  (1996) menyematkan  istilah  “negara  ibuisme” untuk  menggabarkan  rezim  orde  baru  dalam  mengkonstruksi  identitas  perempuan  dengan memunculkan wacana bahwa perempuan yang baik adalah seorang ibu yang mampu mengurus keluarga. Perempuan-perempuan kader bentukan negara orde baru ini masih eksis sampai saat ini. Status sebagai kader menjadi modal dasar mereka menjadi broker. Warga terbiasa meminta bantuan kepada kader baik dalam urusan pribadi maupun saat berhubungan dengan birokrasi pemerintahan  untuk  mengakses  pelayanan.  Sebagaimana  ditemukan  pada  Desa  Sukamenak, keterlibatan sebagai kader menjadi penting. Meskipun tidak semua kader menjadi broker, tetapi broker  di  desa  ini  merupakan  kader.  Dengan  demikian,  sebagian  mereka  menjalankan  peran ganda  yakni  sebagai  kader  sekaligus  broker.  Bagian  berikutnya  akan  dipaparkan  bagaimana peran broker dalam memediasi warga dalam hal akses ke pelayanan pubik.

## Agensi Broker Perempuan: Layanan Publik yang Dimediasi
Sebagian  perempuan  kader  Desa  Sukamenak  menjadi  broker  untuk  membantu  warga membuat dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akte  kelahiran.  Termasuk  juga  mengurusi  pembuatan  kartu  jaminan  kesehatan  (BPJS).  Ketika warga desa sakit, kader sering mendampingi ke rumah sakit mengurus administrasi pelayanan dan  memastikan client -nya  terlayani  dengan  baik  oleh  petugas  layanan.  Pada  dasarnya  untuk pelayanan dokumen telah ada pemangkasan alur birokrasi. Pembuatan KTP misalnya, awalnya warga harus mendatangi ke kantor desa untuk meminta surat keterangan kependudukan yang di-stempel  oleh  kepala  desa.  Selanjutnya  warga  mendatangi  kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang untuk perekaman foto dan cetak kartu. Jarak Desa Sukamenak ke dinas ini tidak begitu jauh karena dapat ditempuh sekitar 45 sampai 1 jam. Artinya  jarak  tidak  menjadi  persoalan.  Seiring  tuntutan  reformasi  birokrasi  dari  pemerintah pusat,  ada  perubahan  pelayanan  yaitu  pembuatan  KTP  dan  KK  dapat  dilakukan  di  kantor Kecamatan  sehingga  warga  tidak  harus  datang  ke  Disdukcapil.  Pelayanan  diberikan  secara gratis, tanpa pungutan.
Namun,  proses  pelayanan  yang  sulit  dimengerti  dan  penuh  ketidakpastian  membuat warga berfikir ulang untuk mengurus sendiri pelayanan. Misalnya, tidak dapat diprediksi kapan penyelesaian  pembuatan  KTP.  Pada  banyak  kasus  ditemukan  waktu  penyelesaian  pencetakan
KTP dari setiap pengajuan warga berbeda-beda. Bahkan beberapa warga perlu menunggu dua hingga  tiga  bulan  untuk  bisa  mendapatkan  KTP.  Alasan  yang  sering  dikeluarkan  oleh  pegawai pemerintah karena blanko tidak tersedia. Sementara pegawai tidak memberi keterangan secara pasti  kapan  blanko  tersedia  dan  berapa  jumlah  sebenarnya dari stok  blanko  yang  ada.  Hal  ini semakin  rumit  menyusul  kasus  korupsi  mega  proyek  KTP  oleh  elit  politik  di  Jakarta  yang berdampak pada buruknya pengelolaan pengadaan KTP (Utama, 2017).
Pelayanan  pemerintah  yang  tidak  dapat  selesai  dalam  sekali  pelayanan  juga  menjadi pertimbangan  lain  bagi  warga  desa.  Warga  harus  mengorbankan  biaya  transportasi  dan merelakan  untuk  tidak  bekerja.  Belum  lagi,  kebanyakan  warga  desa  tidak  memiliki  kapasitas pengetahuan  tentang  aturan  main  birokrasi  dan  tidak  cukup  memiliki  kekuatan  bernegosiasi ketika  berhadapan  dengan  pegawai  pemerintah.  Implikasinya,  bagi  kebanyakan  warga mengurus  sendiri  layanan  dokumen  kependudukan  dianggap  tidak  menguntungkan.  Hal  ini membuat  warga  lebih  memilih  meminta  batuan  kepada  kader  untuk  membantu  mengurus pembuatan dokumen kependudukan.
Rosidah  (47  tahun)  perempuan  asal  Kampung  Pelampitan,  Desa  Sukamenak  sudah menjalani kegiatan sebagai broker sejak lama seiring pengangkatannya sebagai kader desa pada tahun 2014. Ia merupakan istri dari tokoh agama setempat sehingga dikenal oleh banyak warga. Rosidah membuka jasa pembuatan layanan dokumen kependudukan dan kesehatan. Bahkan Ia menerima jasa dari warga desa lain. Rosidah mengumpulkan terlebih dahulu berkas persyaratan warga. Setelah terkumpul, Ia langsung mengeksekusi berkas-berkas itu dengan menemui dinas- dinas pemerintahan. Setiap minggunya, Rosidah bisa menangani 5-10 warga.
“Seminggu  bisa  ngurus  5 -10  orang,  sama  saya  dikumpulkan  dulu  biar  nanti  sekalian  mengurusnya, kalau mengurus satu-satu capek jadi sekalian pergi ke dinasnya. Bahkan bukan Desa Sukamenak aja, desa  mana  saja  kalau  datang  ke  saya,  ya  saya  kerjakan.  Kasihan  juga  kalau  tidak  dibantu ” . (Wawancara Rosidah, 05 Februari 2022).
Selain  mengurus  dokumen  kependudukan,  Rosidah  juga  sering  dimintai  bantuan  untuk membantu mengurus layanan kesehatan. Saat penulis menemui Rosidah di kediaman rumahnya, Ia  mengaku  baru  saja  pulang  dari  rumah  sakit  mengantar  pasien  yang  membutuhkan pertolongan.  Bahkan  Ia  juga  sampai  ikut  menginap  di  rumah  sakit  menemani  pasien  untuk mengantisipasi keperluan birokrasi layanan yang tidak bisa diprediksi oleh kliennya.
Asipah  (48  tahun)  juga  menjalankan  peran  yang  sama  seperti  Rosidah.  Ia  merupakan kader  desa  yang  berasal  dari  Kampung  Padurung.  Jabatan  sebagai  kader  desa  dimulai  sejak tahun 2015. Suaminya merupakan Ketua RT setempat. Pengalaman Asipah menjadi broker tidak terlepas  dari  pengalaman  pribadinya  saat  mengurus  sendiri  pembuatan  KTP.  Saat  itu,  Ia membuat KTP dan akta untuk anaknya. Ia mendatangi ke kantor Disdukcapil setelah mendapat surat  keterangan  domisili  dari  pemerintah  desa.  Sesampainya  di  Disdukcapil,  berkasnya dikembalikan  oleh  petugas  pelayanan  karena  dinyatakan  belum  lengkap  tanpa  adanya  surat pengantar  dari  Kecamatan.  Petugas  Disdukcapil  juga  mengatakan  bahwa  untuk  pelayanan dokumen  kependudukan  sudah  bisa  dilakukan  di  Kecamatan  sehingga  tidak  perlu  datang  ke Disdukcapil. Asipah lalu ke kecamatan untuk melengkapi persyaratan.
Saat  di  Kecamatan,  Ia  bertemu  dengan  Rosdiana,  perangkat  desa  bagian  Kaur  Umum. Rosdiana  menghampiri  Asipah  yang  terlihat  kebingungan.  Rosdiana  kemudian  menawarkan bantuan  kepada  Asipah  untuk  pembuatan  KTP  dan  akta  dengan  tarif  300  ribu.  Dengan  alasan menghindari  kerumitan  birokrasi  dan  ketidakpahaman  alur  pelayanan,  Asipah  akhirnya menyepakati  penawaran  Rosdiana.  Kejadian  itu  membuat  Asipah  mulai  mempelajari  dan memahami  bagaimana  alur  pelayanan.  Atas  pengalaman  pribadinya,  Ia  kemudian  mengikuti langkah  Rosidah  dan  Rosdiana  untuk  menawarkan  jasa  pembuatan  dokumen  kependudukan. Cerita  Asipah  menegaskan  bahwa  agensi  sebagai  broker  diperoleh  dari  pengalamannya  saat berurusan  dengan  pemerintah.  Posisinya  sebagai  kader  semakin  meneguhkan  peranannya sebagai broker karena terbiasa berinteraksi dengan warga.
Baik Asipah maupun Rosidah sebetulnya tidak memiliki jaringan informal dengan politisi atau  partai.  Kepiawaian  menjadi  broker  mengandalkan  pengalaman  pribadi  mereka  saat
mengakses  pelayanan  publik  sehingga  memberikan  pengetahuan  dan  kapasitas  dalam berhubungan  dengan  pemerintah.  Berangkat  dari  pengalaman  ini,  mereka  membangun hubungan secara personal dengan petugas pemerintah yang biasa menangani pelayanan. Relasi personal ini menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan negosiasi dalam mempermudah birokrasi  pelayanan.  Posisi  mereka  sebagai  kader  turut  membantu  mereka  mengenal  secara dekat  pegawai  pemerintah  baik  di  kantor  desa  maupun  kecamatan.  Rosidah  misalnya,  ketika ingin  mendatangi  kantor  desa  menelepon  terlebih  dahulu  untuk  memastikan  staf  desa  sudah bekerja di kantor. Begitu pula dengan Asipah, Ia dikabari oleh pegawai kecamatan ketika KTP sudah  selesai  dan  bisa  diambil.  Ini  membantu  Asipah  agar  tidak  sering  datang  ke  kantor kecamatan  menanyakan  progres  pelayanan.  Proses  pelayanan  dokumen  kependudukan  lebih cepat selesainya ketika diurus oleh kader.

## Melembagakan Broker: Memaknai Ekonomi Moral
Agensi broker perempuan dalam memediasi warga ke akses pelayanan publik diikat oleh adanya  ekonomi  moral  sebagai  bentuk  tanggungjawab  klien  secara  etis.  Sebagai  kompensasi atas  bantuan  dari  Broker,  warga  harus  memberikan  pengorbanan  dalam  bentuk  imbalan material  berupa  uang.  Besaran  uang  yang  harus  dikeluarkan  oleh  warga  kepada  broker bervariasi  berdasarkan  hasil  negosiasi  diantara  mereka.  Namun,  broker  biasanya  memasang tarif untuk pelayanan tertentu. Asipah misalnya mematok tarif sebesar 50 ribu masing-masing untuk pelayanan KTP dan KK. Untuk pembuatan dokumen akta kelahiran sebesar 200 ribu. Jika warga ingin paket lengkap (KTP, KK, dan Akta) dikenai biaya 300 ribu. Uang dibayarkan di akhir setelah  pelayanan  selesai.  Patokan  tarif  yang  sama  dengan  Iin,  kader  desa  yang  juga  broker. Bedanya, warga harus membayar di awal. Sementara Rosidah lebih fleksibel dalam penentuan tarif.  Rosidah  cenderung  memberikan  kebebasan  kepada  warganya  untuk  membayar  atas jasanya secara sukarela.
Terlepas  dari  perbedaan  tarif  yang  ditentukan,  tetapi  ada  kesamaan  yaitu  kewajiban warga  memberikan sejumlah  uang  tertentu  kepada kader.  Pemberian  uang  ini sebagai  bentuk ucapan  terimakasih  klien  kepada  broker  atas  jasanya  membantu  mengurus  pembuatan dokumen kependudukan. Broker dan klien biasa memaknainya dengan uang pengganti bensin. Warga yang tidak membayar, tidak akan diterima. Kecuali terdapat pertimbangan lain misalnya, masih bagian dari keluarga sang broker atau belas kasihan broker.
Uang  yang  diterima  oleh  broker  sebagian  dibagikan  kepada  pegawai  pemerintah  di kecamatan  untuk  merawat  hubungan  personal  dengan  tujuan  mendapat privilege berupa kemudahan  birokrasi  pelayanan.  Sebagaimana  dituturkan  oleh  Asipah,  Ia  melakukan  kalkulasi misalnya  uang  50  ribu  yang  diterima  dari  seorang  klien,  15  ribu-20  ribu  diberikan  kepada Nahrawi, pegawai kecamatan yang biasa mengurus pelayanan dokumen kependudukan. Asipah membahasakan  pemberian  itu  sebagai  uang  bensin  sebab  Nahrawi  perlu  mendatangi  kantor Disdukcapil  untuk  meneruskan  alur  pelayanan  dari  kecamatan.  Setelah  dokumen  selesai diproses oleh Disdukcapil, Nahrawi mengabari Asipah untuk mengambil dokumen di kecamatan. Hal  ini  memberi  keuntungan  bagi  Asipah  untuk  tidak  bolak-balik  mendatangi  kecamatan menanyakan  tindak  lanjut  pembuatan  dokumen  kependudukan.  Relasi  personal  baik  yang terbangun membuat pelayanan birokrasi tidak nampak rumit.
“Kalau ada apa -apa saya tinggal telepon Pak Nahrawi atau Pak Idi, mereka petugas kecamatan. Kalau berkas KTP  atau  dokumen  lainnya  sudah  selesai  diproses  oleh  Disdukcapil,  nanti  saya  juga  ditelepon sama mereka, biar saya tidak perlu bolak-balik. Saya kasih uang nuhun (terimakasih) kepada mereka, karena kan dari kecamatan ke Disdukcapil juga perlu bensin”. (Wawancara Asipah, 10 Maret 2022).
Besaran  uang  yang  diberikan  Asipah  kepada  Nahrawi  pada  dasarnya  tidak  tentu  sebab tidak  ada  patokan  harga  tertentu.  Sekalipun  Asipah  tidak  memberi  uang,  pelayanan  tetap diterima  dan  diproses  karena  urusan  ini  sudah  menjadi  kewajiban  pegawai  kecamatan  untuk memproses  setiap  permintaan  layanan.  Asipah  pernah  tidak  memberikan  uang,  murni  hanya ucapan terimakasih kepada Nahrawi ketika klien yang ditangani tidak banyak sehingga uangnya tidak cukup jika dibagi-bagi.
Kondisi  tersebut  menegaskan  bahwa  terjadi layer dalam  agensi  broker  pada  konteks kewarganegaraan  yang  dimediasi.  Broker  perempuan  bermain  pada  level  desa  yang berhubungan  langsung  dengan  klien.  Sementara,  broker  perempuan  perlu  membuat  jaringan patronase  di  level  kecamatan.  Dengan  kata  lain  ada  broker  di  level  kecamatan.  Broker  di kecamatan  ini  tidak  spesifik  ber-gender  perempuan,  asalkan  Ia  membidangi  tugas  pelayanan. Sebab tidak semua pegawai kecamatan membidangi urusan layanan publik.
Keterikatan  dengan  broker  kecamatan  menjadi  penting  disebabkan  oleh  karakter pelayanan  birokrasi  itu  sendiri.  Pelayanan  dokumen  kependudukan  harus  melalui  kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke Disdukcapil. Sebelumnya, setelah mendapat surat keterangan domisili  dari  pemerintah  desa,  warga  langsung  mengurus  layanan  ke  Disdukcapil  Kabupaten Serang.  Namun  saat  ini  sebagian  urusan  itu  diserahkan  ke  kecamatan  sehingga  warga  tidak perlu lagi mendatangi Disdukcapil. Penyerahan wewenang dari Kabupaten ke Kecamatan dalam urusan layanan dokumen kependudukan bertujuan mendekatan pelayanan kepada warga sebab terdapat  kecamatan  di  wilayah  lain  di  Kabupaten  Serang  yang  berjarak  cukup  jauh  ke Disdukcapil yang terletak di Ibukota Kabupaten. Hal ini menjadi menarik sebab perubahan alur birokrasi  pelayanan  tidak  lantas  menghalangi  eksistensi  broker,  tetapi  justru  berkontribusi menciptakan broker baru di level kecamatan.
Cara  kerja  broker  dalam  memediasi  warga  yang  diikat  oleh  hadirnya  ekonomi  moral berkontribusi  dalam  melembagakan  eksistensi  broker.  Broker  berperan  seperti  sebuah  agen swasta yang bekerja dengan pertimbangan keuntungan material. Kendati demikian, warga yang menggunakan  jasa  broker  merasa  tidak  keberatan  jika  harus  memberi  bayaran.  Meminta bantuan  broker  berarti  warga  telah  mengetahui  konsekuensinya  untuk  memberikan  imbalan materi  atas  jasa  mereka.  Alasan  warga  menggunakan  jasa  broker  adalah  untuk  menghindari ketidakpastian dan kerumitan birokrasi saat berhadapan dengan pemerintah. Pengalaman dan kapasitas  pengetahuan  warga  dalam  mengakses  layanan  publik  secara  mandiri  masih  minim sehingga seringkali tidak berdaya ketika berurusan dengan birokrasi. Keberadaan broker justru dianggap  membantu  warga  dalam  merealisasikan  hak  kewarganegaraan  mereka,  khususnya mengakses pelayanan publik.
Adanya  ekonomi  moral  yang  mengikat  hubungan  antara  broker  dan  klien  telah menjadikan peran perantara sebagai pekerjaan sampingan yang menjanjikan. Rosidah misalnya bercerita pernah mendapat imbalan sebesar 500 ribu dari seorang klien atas jasanya mengantar keluarga klien mengurus pelayanan di rumah sakit. Ini sangat membantu perekonomian rumah tangga  Rosidah  sebab  suaminya  hanya  bekerja  serabutan  dan  guru  ngaji  sukarela  di kampungnya. Sementara Asipah menceritakan bahwa saat permintaan dari klien sedang ramai, Ia  bisa  memperoleh  imbalan  materi  kisaran  2  sampai  3  juta  dalam  sebulan.  Pendapatan  yang terbilang  tidak  kecil  untuk  keluarga  Asipah  yang  hanya  bekerja  sebagai  petani  dan  kuli bangunan. Bahkan pendapatan mereka sebagai broker jauh lebih besar ketimbang tugas mereka sebagai kader desa yang dibayar sebesar 80 ribu per-bulan, itu pun disalurkan setiap 3-6 bulan sekali.

## Berebut Klien: Kontestasi dan Kompromi antar Broker Perempuan
Peran  sebagai  broker  yang  menjanjikan  karena  ada  imbalan  dari  bekerjanya  ekonomi moral  telah  berdampak  pada  munculnya  kontestasi – pada  saat  yang  sama  kompromi  dalam memperebutkan  klien.  Pada  pembahasan  sebelumnya  telah  disinggung  bahwa  posisi  sebagai kader desa menjadi pintu masuk bagi seorang broker. Implikasinya, jabatan sebagai kader desa menjadi  strategis  sehingga  digunakan  oleh  pihak  tertentu  untuk  mempromosikan  atau membatasi agensi broker.
Kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan kader. Pada kebanyakan desa, seperti  Desa  Sukamenak  orang  yang  dipilih  menjadi  kader  umumnya  masih  memiliki  ikatan kekerabatan  dengan  kepala  desa  atau  loyalis  saat  Pilkades.  Tidak  ada  mekanisme  pemilihan kader secara profesional dan akuntabel berbasis sistem merit. Pengangkatan kader berdasarkan subjektivitas  kepala  desa.  Artinya,  perempuan  yang  ingin  menjadi  kader  harus  membangun relasi personal dengan kepala desa.
Pada Pilkades terakhir di Desa Sukamenak yang diselenggarakan pada tahun 2021 terjadi perombakan kepengurusan kader. Kader diberhentikan oleh kepala desa terpilih, Roni Sahroni karena mereka tidak menunjukkan dukungan politik saat Pilkades. Mereka yang diberhentikan adalah Asipah, Rosidah, dan Rogayah. Ketiga perempuan kader ini juga berperan sebagai broker pelayanan  publik.  Mereka  digantikan  oleh  kader  baru  yakni  Juriah,  Titi,  dan  Syarifah  sebagai kompensasi atas dukungan politik kepada kepala desa.
Menariknya,  pemecatan  kader  lama  ternyata  tidak  semata-mata  karena  alasan  politik Pilkades,  tetapi  juga  berkaitan  dengan  agensi  kader  merangkap  broker.  Rosidah  misalnya pernah berselisih paham dengan Rosdiana – staf desa yang juga broker – soal klaim warga yang menjadi  kliennya.  Terdapat  seorang  warga  dari  kampung  Rosdiana  tinggal,  Cadas  Ngampar meminta bantuan pembuatan dokumen kependudukan kepada Rosidah. Padahal Rosidah tinggal di  kampung  berbeda,  yakni  Pelampitan.  Rosdiana  menganggap  bahwa  Rosidah  telah  merebut kliennya.  Rosdiana  merupakan  keluarga  dekat  kepala  desa.  Kedekatan  dengan  kepala  desa membuatnya  dapat  mempengaruhi  keputusan  kepala  desa  perihal  pengangkatan  kader  baru. Pada saat yang sama, Rosidah tidak memberikan dukungan politik kepada kepala desa terpilih sebab ada keluarga dekatnya yang juga mengajukan diri menjadi calon kepala desa, yakni Rozi. Rosidah memberi dukungan politik kepada Rozi. Hal ini semakin memberikan alasan yang kuat bagi  Roni,  kepala  desa  terpilih  untuk  memecat  Rosidah  dari  kader.  Pemecatan  Rosidah menegaskan bahwa terdapat kontestasi di antara broker dalam memperebutkan klien.
Pemecatan  Rosidah  dari  kader  desa  tidak  menjadikan  peran  sebagai  broker  tergerus. Kiprah  Rosidah  sebagai  broker  sudah  dilakukan  cukup  lama  hampir  10  tahun  sehingga  telah dikenal luas oleh warga. Artinya, Rosidah teruji sebagai broker bagi pelanggan setianya. Justru, kader  baru  yang  menggantikan  Rosidah  mengalami  kesulitan  untuk  ikut  berperan  sebagai broker karena belum memilki klien setia. Sebenarnya, pemecatan Rosidah sebagai kader banyak disayangkan oleh warga, termasuk pihak kecamatan yang mempertanyakan pemecatan Rosidah tanpa alasan yang bisa diterima. Mengingat Rosidah terkenal aktif menjalankan peran sebagai kader dan sering membantu warga. Hal ini menegaskan bahwa meskipun posisi sebagai kader menjadi  pintu  masuk  bagi  perempuan  menjadi  broker,  tetapi  pergantian  posisi  kader  tidak lantas  menggeser peran  broker.  Artinya, mengandalkan posisi  sebagai  kader  saja tidak  cukup, sebab  broker  harus  memiliki  pengalaman  dan  kapasitas  dalam  berhubungan  dengan  pegawai pemerintah, termasuk memelihara dan menjaga loyalitas klien. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rosidah, meski dirinya tidak lagi menjadi kader, tetapi Ia masih menjalankan peran broker sebagaimana biasanya.
Bukti  lain  dari  adanya  kontestasi  broker datang  dari  pengalaman  Asipah,  mantan  kader yang juga dipecat oleh kepala desa baru. Sebelum menjadi broker, Asipah hanyalah kader desa biasa  yang  mengurusi  kegiatan  posyandu  bulanan.  Ia  tidak  pernah  dilibatkan  oleh  Iin  (ketua kader Kampung Padurung) untuk melakukan pencatatan dan kegiatan lain yang lebih penting. Asipah  hanya  bertugas  menimbang  bayi.  Akibatnya,  Asipah  tidak  pernah  mengetahui  soal administrasi  pengelolaan  posyandu.  Perlakukan  Iin  kepada  anggota  kader  tanpa  memberikan sharing knowledge dan pengalaman membuat ruang gerak anggota kader menjadi tidak leluasa. Iin berusaha menciptakan ketergantungan anggota kader kepadanya. Hal ini dilakukan Iin untuk memperkecil  peluang  kader  lainnya  menjadi  broker  karena  terbiasa  dengan  birokrasi pemerintahan.
Peran  Asipah  sebagai  broker  justru  dimulai  dari  pengalaman  pribadinya  berhadapan dengan birokrasi pelayanan publik untuk mengurus dokumen kependudukan. Dari sini, Ia mulai mengerti cara kerja birokrasi dan belajar menjadi broker, mengikuti langkah Iin. Suami Asipah seorang  RT  turut  mengangkat  popularitasnya  di  kalangan  warga  desa.  Akhirnya,  di  wilayah Kampung  Padurung  tidak  hanya  Iin  yang  menjadi  broker,  melainkan  juga  Asipah.  Artinya, terdapat dua broker di wilayah yang sama dalam memberikan jasa pelayanan kepada klien. Hal ini berpotensi memunculkan kontestasi antar broker dalam berebut klien.
Sebagai broker baru, Asipah menggunakan strategi yang berbeda dengan Iin, kader yang cukup  lama  berkecimpung  sebagai  broker.  Asipah  menerima  bayaran  dari  klien  setelah pelayanan  yang  dibutuhkan  klien  telah  selesai  diproses.  Berbeda  dengan  Iin  yang  meminta bayaran dari klien di awal. Membayar uang jasa di awal dianggap tidak menguntungkan sebab
tidak  ada  kepastian  kapan  bantuan  jasa  pelayanan  selesai.  Sementara,  membayar  uang  jasa langsung  dipertukarkan dengan  produk  layanan  yang  sudah  selesai  lebih  rasional.  Strategi  ini cukup efektif dalam menarik simpati klien untuk lebih menggunakan jasa Asipah dibandingkan Iin.  Dampaknya,  tidak  sedikit  warga  yang  beralih  broker  dari  Iin  ke  Asipah.  Namun konsekuensinya, Asipah harus menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk keperluan akomodasi  (ongkos  bensin)  dan  membayar  broker  di  level  kecamatan  (Pak  Nahrawi  atau  Pak Idi).
Merespon  mulai  sepinya  klien  yang  menggunakan  jasa  layanan,  Iin  kemudian  membuka komunikasi  dengan  Asipah  untuk  berbagi  peran.  Tujuannya  menghindari  persaingan  dalam berebut  klien.  Hasilnya  disepakati  bahwa  Iin  berfokus  pada  jasa  pelayanan  kesehatan  seperti pembuatan kartu BPJS dan membantu pasien berhadapan dengan birokrasi layanan kesehatan (puskesmas  atau  rumah  sakit).  Sementara  Asipah  berfokus  pada  jasa  pelayanan  dokumen kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran. Kesepakatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari kontestasi menjadi kompromi di antara broker.
Asipah juga termasuk salah satu kader yang dipecat oleh kepala desa baru sebagai imbas dari politik Pilkades. Asipah diberhentikan karena tidak memberikan dukungan politik kepada kepala desa terpilih. Namun sama halnya  dengan Rosidah, kiprah Asipah sebagai broker tidak berhenti.  Juriah,  kader  baru  pengganti  Asipah  memiliki  ambisi  untuk  menjadi  broker.  Ia mendekati Iin selaku ketua kader Kampung Padurung untuk belajar pengalaman darinya terkait jasa  pelayanan  publik.  Namun,  upaya  Juriah  menemukan  kegagalan.  Iin  justru  berusaha menutup peluang yang sangat rapat agar Juriah tidak mengikuti langkahnya menjadi broker. Iin menyampaikan  kepada  Juriah  bahwa  urusan  pembuatan  dokumen  kependudukan  merupakan tugas  ketua  RT  setempat  bukan  oleh  kader.  Ketidakpahaman  Juriah  membuatnya  percaya dengan alibi yang disampaikan Iin.
Peran  sebagai  broker  perempuan  tetap  bertahan  dalam  konteks  kewarganegaraan  yang dimediasi.  Broker  terlembaga  karena  bekerjanya  mekanisme  ekonomi  moral,  yang  justru menjadikan  peran  broker  tidak  lagi  sebatas  panggilan  nurani  membantu  klien  tetapi  bergeser menjadi peluang meraup keuntungan material. Hal ini membuat agensi broker menjanjikan dan diperebutkan untuk mendapat klien sehingga menyebabkan kontestasi sekaligus kompromi di antara broker. Terlepas dinamika yang terjadi dalam interaksi antar broker, keberadaan mereka sangat berkontribusi membantu warga merealisasikan hak mereka – utamanya dalam hal akses ke pelayanan publik.

## 4. Simpulan dan saran
Broker  muncul  sebagai  respon  atas  ketidakberdayaan  warga  berhadapan  dengan birokrasi  pemerintah  yang  rumit  dan  penuh  ketidakpastian.  Warga  menggunakan  jasa  broker untuk  membantu  memperoleh  layanan  publik  dengan  mudah.  Broker  menggunakan pengalaman  dan  kapasitas  negosiasi  informal  dengan  pejabat  layanan  untuk  memudahkan agensi mereka. Artikel ini mendemonstrasikan bahwa dalam konteks desa yang diteliti, agensi broker lebih banyak dilakukan oleh perempuan kader desa. Posisi sebagai kader desa menjadi modal awal untuk menjadi broker sehingga koneksi dengan pemerintah desa menjadi penting. Para  broker  perempuan  ini  berpengalaman  cukup  lama  dalam  membangun  popularitas  dan memelihara  klien  sehingga  tidak  berpengaruh  ketika  jabatan  mereka  sebagai  kader  desa digantikan oleh kandidat perempuan lain karena alasan politik kepala desa ternyata tidak lantas mereduksi  agensi  broker.  Peran  sebagai  broker  terlembaga  melalui  bekerjanya  mekanisme ekonomi moral. Warga memperoleh jasa broker dengan syarat ada timbal balik yang diberikan berupa  imbalan  material  sebagai  bentuk  terimakasih.  Imbalan  material  ini  sifatnya  cair bergantung pada negosiasi dan kesepakatan antara broker dengan klien. Adanya ekonomi moral ini  membuat  peran  broker  menjanjikan – bahkan  menjadi  bagian  dari  profesi  sampingan. Implikasinya, terdapat kontestasi dan kompromi antar broker dalam berebut klien.

## Ucapan terimakasih
Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi membantu penulisan artikel ini
Daftar Rujukan
Ansari, A., & Chambers, T. (2022). Gendering the everyday state: Muslim women, claim-making
& brokerage in India. Contemporary South Asia , 30 (1), 72 – 86. https://doi.org/10.1080/09584935.2021.2021856
Antonsich,  M.  (2010).  Searching  for  belonging  -  An  analytical  framework. Geography  Compass ,
4 (6), 644 – 659. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2009.00317.x
Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in
Indonesia. Critical Asian Studies , 46 (4), 545 – 570. https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706
Auerbach,  A.  M.  (2015).  Clients  and  Communities:  The  Political  Economy  of  Party  Network Organization  and  Development  in  India’s  Urban  Slums. World  Politics , 68 (1),  111 – 148. https://doi.org/10.1017/S0043887115000313 Berenschot, W., & Bagchi, S. (2020). Comparing Brokers in India: Informal Networks and Access to  Public  Services  in  Bihar  and  Gujarat. Journal  of  Contemporary  Asia , 50 (3),  457 – 477.
https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1605535
Berenschot, W., Hanani, R., & Sambodho, P. (2018). Brokers and citizenship: access to health care in Indonesia. Citizenship Studies , 22 (2), 129 – 144. https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445493
Berenschot,  W.,  &  van  Klinken,  G.  (2018).  Informality  and  citizenship:  the  everyday  state  in
Indonesia. Citizenship Studies , 22 (2), 95 – 111. https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445494
Blunt,  P.,  Turner,  M.,  &  Lindroth,  H.  (2012).  Patronage,  Service  Delivery,  and  Social  Justice  in Indonesia. International  Journal  of  Public  Administration , 35 (3),  214 – 220. https://doi.org/10.1080/01900692.2011.641050
Bohman,  J.  (2014).  Republican  citizenship. Handbook  of  Political  Citizenship  and  Social Movements , 45 – 59. https://doi.org/10.4337/9781781954706.00010 Creswell. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
Daby,  M.  (2021).  The  Gender  Gap  in  Political  Clientelism:  Problem-Solving  Networks  and  the Division  of  Political  Work  in  Argentina. Comparative  Political  Studies , 54 (2),  215 – 244. https://doi.org/10.1177/0010414020926194 Darwin, R. L. (2017). The power of female brokers: Local elections in North Aceh. Contemporary Southeast Asia , 39 (3), 532 – 551. https://doi.org/10.1355/cs39-3g Effendi,  W.  R.  (2018).  Konsepsi  Kewarganegaraan  dalam  Perspektif  Tradisi  Liberal  dan Republikan. Jurnal Trias Politika , 2 (1), 55. https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1238
Erdal,  M.  B.,  Doeland,  E.  M.,  &  Tellander,  E.  (2018).  How  citizenship  matters  (or  not):  the citizenship – belonging nexus explored among residents in Oslo, Norway. Citizenship Studies ,
22 (7), 705 – 724. https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1508415
Gottlieb, J. (2017). Explaining Variation in Broker Strategies: A Lab-in-the-Field Experiment in
Senegal. Comparative Political Studies , 50 (11), 1556 – 1592. https://doi.org/10.1177/0010414017695336
Holland, A. C., & Palmer-Rubin, B. (2015). Beyond the Machine: Clientelist Brokers and Interest Organizations  in  Latin  America. Comparative  Political  Studies , 48 (9),  1186 – 1223. https://doi.org/10.1177/0010414015574883
Isin, F. I., & Turner, S. B. (2002). Citizenship Studies: An Introduction. In E. I. and B. S. Turner (Ed.), Handbook of Citizenship Studies (1st ed., pp. 1 – 12). SAGE Publications Ltd. Lieres, L. P. and B. von. (2014). Mediated Citizenship: The Informal Politics of Speaking for Citizens in the Global South . November , 1 – 22. https://studydirect.sussex.ac.uk/mod/resource/view.php?id=954979
Manik,  T.  S.,  &  Samsuri,  S.  (2021).  Pendekatan  Kewarganegaraan  Indonesia. Jurnal  Citizenship Virtues , 1 (1), 42 – 50. https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.915 Marshall, T. . (1950). Citizenship and Social Class . University Press.
Nisaul  Fadillah.  (2020).  Female  brokers:  Mobilising  voters  within  Indonesia’s  Majelis  Taklim Network. Global Media Journal Australian , 14 (1), 12.
Robins, S., Cornwall, A., & von Lieres, B. (2008). Rethinking “citizenship” in the postcolony. Third World Quarterly , 29 (6), 1069 – 1086. https://doi.org/10.1080/01436590802201048 Saskia  E,  W.  (2013).  The  Birth  of  the  New  Order  State  in  Indonesia:  Sexual  Politics  and Nationalism. Journal Of Women’s History , 15 (1), 70 – 91.
https://doi.org/10.1353/jowh.2003.0039
Sayer, A. (2000). Moral Economy and Political Economy. Studies in Political Economy , 61 (1), 79 – 103. https://doi.org/10.1080/19187033.2000.11675254
Serpa,  S.,  &  Ferreira,  C.  M.  (2019).  The  Concept  of  Bureaucracy  by  Max  Weber. International Journal of Social Science Studies , 7 (2), 12. https://doi.org/10.11114/ijsss.v7i2.3979
Stokke,  K.  (2017).  Politics  of  citizenship:  Towards  an  analytical  framework. Norsk  Geografisk Tidsskrift , 71 (4), 193 – 207. https://doi.org/10.1080/00291951.2017.1369454 Suryakusuma, J. I. (1996). The State and Sexuality in New Order Indonesia (S. Laurie J (ed.)). Duke University Press.
Tawakkal,  G.  T.  I.,  Kistanto,  N.  H.,  Asy’ari,  H.,  Pradhanawati,  A.,  &  Garner,  A.  D.  (2017).  Why Brokers  Don’t  Betray:  Social  Status  and  Brokerage  Activity  in  Centr al  Java. Asian Affairs(UK) , 44 (2), 52 – 68. https://doi.org/10.1080/00927678.2017.1307641 Thun, V. (2016). Liberal, Communitarian or Cosmopolitan? (Issue October). http://www.arena.uio.no
Tidey, S. (2016). Between the ethical and the right thing: How (not) to be corrupt in Indonesian bureaucracy  in  an  age  of  good  governance. American  Ethnologist , 43 (4),  663 – 676. https://doi.org/10.1111/amet.12382
Utama,  A.  (2017).  Proyek  e-KTP:  Kisah  perjuangan  mendapatkan  sekeping  kartu  identitas.
Bbc.Com . https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42326444 Van  Bochove,  M.,  Rusinovic,  K.,  &  Engbersen,  G.  (2010).  The  multiplicity  of  citizenship: Transnational  and  local  practices  and  identifications  of  middle-class  migrants. Global Networks , 10 (3), 344 – 364. https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2010.00292.x van Klinken, G. (2018). Citizenship and local practices of rule in Indonesia. Citizenship Studies ,
22 (2), 112 – 128. https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445489