## PENGARUH TINGKAT UPAH MINIMUM, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN PERBATASAN DAN PESISIR

## DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## Dini Nuzulianti
B2052211034@student.untan.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  test  and  analyze:  1)  The  effect  of  minimum  wages,  PMDN,  capital expenditures on the unemployment rate in Border and Coastal Districts, West Kalimantan Province; 2) The Effect of Minimum Wage, PMDN, Capital Expenditure, Unemployment Rate on Economic Growth in  Border  and  Coastal  Districts  of  West  Kalimantan  Province.  The  approach  used  is  a  quantitative approach and associative type. The type of data is panel data type, analysis using path analysis (Path Analysis). Conclusion: 1) UMK has a positive and significant effect on the unemployment rate in Border Districts  and  Coastal  Districts;  2)  PMDN  and  Capital  Expenditure  have  no  significant  effect  on  the Unemployment Rate in Border and Coastal Regencies; 3) UMK has no effect on Economic Growth in Border  Districts,  but  in  Coastal  Districts  it  has  a  significant  and  negative  effect;  4)  PMDN,  Capital Expenditure, Unemployment Rate have no significant effect on Economic Growth in Border and Coastal Regencies in West Kalimantan Province.
Keywords:  Minimum  Wage,  PMDN,  Government  Spending,  Unemployment,  and  Economic Growth

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisa: 1) Pengaruh Upah Minimum, PMDN, Belanja Modal  terhadap  tingkat  pengangguran  di  Kabupaten      Perbatasan  dan  Pesisir  Provinsi  Kalimantan Barat;  2)  Pengaruh  Upah  Minimum,  PMDN,  Belanja  Modal,  Tingkat  Pengangguran  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten    Perbatasan dan Pesisir Provinsi Kalimantan Barat. Pendekatan yang digunakan pendekatan kuantitatif dan jenis assosiatif. Jenis data adalah jenis data panel, analisis menggunakan  analisis  jalur  (Path  Analysis).  Kesimpulan:  1)  UMK  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Tingkat  Pengangguran  di  Kabupaten  Perbatasan  maupun  Kabupaten  Pesisir;  2)  PMDN maupun  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Tingkat  Pengangguran  di  Kabupaten Perbatasan  dan  Pesisir;  3)  UMK  tidak  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten Perbatasan, tetapi di Kabupaten Pesisir berpengaruh signifikan dan negatif; 4) PMDN, Belanja Modal, Tingkat  Pengangguran  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten Perbatasan dan Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat.
Keywords: Upah Minimum, PMDN, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN
Masalah  yang  dihadapai  dalam  pembangunan  ekonomi  adalah  stabilistas makroekonomi  yang  perlu  didukung  oleh  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan berkesinambungan sesuai dengan salah satu tujuan SDGs (Sustainable Develoment Goals) untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kombinasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi
berbagai permasalahan dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kinerja perekonomian negara sebagai kunci dari tolok ukur kesejahteraan masyarakat.
Sementara  indikator  makro  ekonomi  yang  menjadi  perhatian  serius  di  setiap daerah adalah Pengangguaran. Berbagai Kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka  menjaga  dan  menanggulangi  angka  pengangguran    Pengendalian  Pengangguran harus menjadi perhatian utama dan merupakan tugas berat, sehingga penanganannya tidak harus  dilakukan  pada  saat  sudah  terjadi  dan  menjadi  isu  nasional.  Jika hal  ini  terjadi maka akan  menjadi  rumit  mengatasinya  tidak  diantisipasi  sebelumnya  (Muhdar,  2015). Pengangguran bisa timbul karena masalah ekonomi maupun karena masalah kependudukan. Pengangguran  tidak  hanya  berdampak  pada  permasalahan  perekonomian  negara  atau daerah  saja  tetapi  lebih  luas  akan  dampak  sosial  masyarakat.  Penganguran  berkolersai langsung  pada  kesejahteraan  masyarakat,  karena  pengangguran  mempengaruhi  manusia secara langusng. Menurut Mankiw (2007), pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang  berpengaruh  langsung  terhadap  manusia  yaitu  menurunkan  standar  kehidupan  atau kesejahteraan dan menimbulkan tekanan psikologis.
Pengangguran  juga  erat  kaitan  dengan  Tingkat  Upah  yang  diterima  oleh  pekerja. Semakin tinggi upah yang diterima maka daya beli suatu penduduk akan meningkat, dengan demikian  kesejahteraan  penduduk  akan  meningkat.  Agar  tidak  terjadi  ketimpangan  yang terlalu  tajam  terhadap  upah  yang  diterima  oleh  tenaga  kerja,  pemerintah  daerah  bersama organisasi  terkait  seperti  Pengusaha  dan  Serikat  Buruh  membuat  kebijakan  tentang penetapan Upah Minimum.
Salah  satu  peranan  Utama  dari  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN),  yaitu meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Terdapat  dua  keuntungan  berinvestasi terutama  di  sektor  barang  modal,  yaitu  peningkatan jumlah  produksi  dan kesempatan kerja (Buana,  Saragih  &  Aritonang,  2018).  Iklim  Investasi  yang  berkembang  dengan  baik  serta kompetitif diharapkan dapat mempercepat perkembangan tingkat investasi yang dapat saling menguntungkan dalam membangun suatu daerah.
Peningkatan  aktivitas  perekonomian  dapat  dicapai  pemerintah  daerah  dengan meningkatkan  anggaran  belanja  langsung  terutama  belanja  modal.  Pengalokasian  belanja modal dapat dimasukan dapam pembangunan sarana dan prasarana serta untuk   perbaikan infrastruktur   public   yang   diharapkan   intensitas aktivitas ekonominya dapat ditingkatkan yang kemudian menjadi pedorong pertumbuhan ekonomi.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Setiap  pembangunan  yang  dilakukan  negara  berkembang  ( Developing Countries ) berorientasi pada meningkatnya pendapatan perkapita pada dasarnya berupaya menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran maupun ketimpangan pendapatan, karena pembangunan tidak  hanya  berkaitan  dengan  perubahan  fisik  suatu  negara  tetapi  berkaitan  dengan perubahan mental ( state of mind ) (Todaro dan Smith, 2011).

## Teori Klasik Adam Smith
Menurut  Adam  Smith  bahwa  perkembangan  ekonomi  diperlukan  adanya  spesialisasi agar  produktivitas  tenaga  kerja  bertambah  karena  adanya  spesialisasi akan  meningkatkan keterampilan tenaga kerja . Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda – beda. Perbedaan ini yang membuat manusia tidak menguasai semua bidang karena pasti ada salah satu bidang yang   dikuasai . Karena spesialisasi inilah, sebuah pekerjaan akan lebih maksimal  hasilnya  karena  tenaga  kerjanya  orang-  orang  yang  ahli  dibidangnya  masing – masing. Selain itu, Adam Smith menitik beratkan pada luasnya pasar. Pasar yang sempit akan membatasi  spesialisasi  ( Devition  of  labour )  dan  tentu  kita  ingin  tenaga  kerja  kita  bekerja dengan  maksimal  dengan  memperkerjakan  mereka  sesuai  bidangnya  atau  spesialisasinya. Oleh karena itu pasar harus seluas mungkin supaya menambah spesialisasi dan setelahnya dapat menampung hasil produksi sehingga perdagangan Internasional menarik perhatian.

## Teori Malthus
Teori  Malthus  yang  dapat  dilihat  pada  karya  tulisanya  dalam  buku  ‘ Principles of Population ’,  berkembang  setelah  pemikiran  Adam  Smith  (1766-1834).  Menurut  Thomas Robert  Malthus,  perkembangan  ekonomi  semakin  baik  dengan  investasi  dan  penambahan modal  yang  dilakukan  secara  terus  menerus.  Investasi  ini  merupakan  tabungan  yang  akan digunakan dan selalu ada, sehingga Investasi bagi negara sangat penting menurut teori ini.

## Teori Harrod-Domar
Teri dari Harrod-Domar ini disebut juga dengan teori pertumbuhan, dimana menurut teori ini investasi akan menciptakan kapasitas produksi yang diiringi dengan tingginya permintaan. Investasi  memiliki  peran  besar  dan  merupakan  modal  yang  bertumbuh.  Pada  teori  ini  juga beranggapan  bahwa  jumlah  penduduk  yang  besar  tidak  mengurangi  pendapatan  perkapita asalkan modal fisiknya meningkat (Mulyadi, 2003). Teori ini didukung oleh model  lain yang sama yaitu model solow. Pada model ini dipakai suatu fungsi produksi yang dikenal dengan istilah Cobb-Douglas . Dalam Model ini berasumsi bahwa modal fisik dapat disubtitusi dengan pekerja, dan para pekerja tumbuh secara geometris. Disini sangat jelas bahwa para pekerja didefiniskan  secara  luas  sebagai  bagian  dari  faktor  produksi,  tidak  hanya  modal  fisik  dan bukan hanya sekedar pembagi (untuk memperoleh output pekerja).

## Pengangguran
Permasalahan  ekonomi  makro  salah  satunya  adalah  pengangguran.  Sejalan  dengan Mankiw  bahwa  pengangguran  berpengaruh  langsung  terhadap  kehidupan  manusia,  yaitu menurunkan  standar  kehidupan  atau  kesejahateraan  dan  menimbulkan  tekanan  psikologis (Mankiw, 2007).
Athur Okun menyatakan korelasi yang negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya Athur Okun mengatakan, terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Masyarakat yang  menganggur,  selalu  dalam  kategori  miskin.  Sementara  bagi  mereka  yang  memiliki
pekerjaan  dengan  gaji  yang  tetap  di  swasta  maupun  pemerintah  akan  masuk  dalam  kelas menengah atau kelompok atas (Arsyad, 2015).
Teori dua sektor surplus tenaga kerja dari Athur lewis menjelaskan mengapa pada tahap awal pembangunan terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi. Perekonomian terbagi dalam dua sektor, yaitu sektor tradisional perdesaan dan sektor modern perkotaan. Pada tahap awal pembangunan,  pertumbuhan  ekonomi  terpusat  di  sektor  modern  perkotaan  dan  akan menampung  kelebihan  tenaga  kerja  dari  sektor tradional  perdesaan.  Pada  saat  ini  terjadi kesenjangan  pendapatan  antara  sektor  teradisional  dan  modern  dalam  waktu  singkat, kemudian  dalam  jangka  panjang  akan menyempit  kembali.  Kesenjangan  di  sektor  modern relatif lebih tinggi dari pada sektor tradisional yang lebih stagnan (Arsyad, 2015).

## Upah Minimum
Upah  minimim  berdasarkan  Teori  Upah-Efisiensi  ( efficiency - wage ),  didefiniskan sebagai  upah  tinggi  yang  dapat  mendorong  para  pekerja dapat  produktif  dalam  melakukan kerja.  Pekerja  yang  produktif  akan  meningkatkan  efisiensi  dan  akan  meningkatkan  laba perusahaan.  Sebaliknya  jika  perusahaan  mengurangi  upah  pada  saat tingginya  penawaran tenaga  kerja  akan  mengurangi  pengeluaran  perusahaan  narnun  akan  mempengaruhi produktivitas pekerja dan kemudian akan mengurangi laba perusahaan (Mankiw, 2007).
Kekakuan  Upah-Riil  dalam  mempengaruhi  pengangguran,  bisa  digunakan untuk melihat  mengapa  upah  bisa  mempengaruhi  kemisikan.  Karena  Kegagalan  upah menyesuaikan  penawaran  dan  permintaan  tenaga  sehingga  menyebabkan  pengangguran. Ketika  Upah  rül  yang  dibayar  melebihi  tingkat  ekuilibrium  dan  penawaran  pekeöa  melebihi permintaan, juga akan menyebabkan pengangguran (Mankiw, 2007).  Upah yang dibayar di bawah  atau  di  atas  ekuilibrium  akan   menyebabkan  meningkatnya  tenaga  kerja  yang  tidak terserap. Sedangkan pengangguran adalah tidak adanya penghasilan yang bisa digunakan Oleh  penduduk  sehingga  menyebabkan  kondisi  tidak  berdaya  dan  memperburuk  kondisi kemiskin.

## Teori Tenaga Kerja
Tenaga  kerja  merupakan  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  faktor  produksi. Tenaga kerja manusia masih diperlukan, tanpa sumber daya manusia proses produksi tidak berjalan.  Faktor  produksi  dalam  bentuk  tenaga  kerja  ini  didefinisikan  sebagai  setiap  orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat  (UU.  No.  3  Tahun  2003).  Undang-undang  ini merupakan  undang-undang  yang  mendasari  perihal  peraturan  tentang  ketenagakerjaan  di Indonesia. Sementara  intu  BPS  mendefinisikan  tenaga  kerja  dari  aspek  kualitas  dan  aspek kuantitas. Dari aspek kualitas, tenaga kerja diartikan sebagai jasa yang diberikan untuk proses produksi. Aspek kuantitas pada tenaga kerja diartikan sebagai orang atau sumber daya secara fisik yang memberikan kontribusi bagi jalannya produksi. Menurut Payaman J. Simanjuntak (2001) secara operasional tenaga kerja ada manusia yang digolongkan atau termasuk dalam usia kerja.
Produksi  yang  terus  berkembang  dan  kemudahan  teknologi  yang  terus  maju  telah membawa perubahan ketenagakerjaan. Saat ini, isu kemunculan artificial intelegen (AI) yang digadang  akan  menggantikan  tenaga  kerja  memunculkan  persoalan  baru,  dimana  tenaga kerja manusia berdampak tergantikan oleh AI. Perusahaan yang telah menggunakan robot, atau  sejenis  aplikasi  yang  memangkas  tenaga  kerja  dapat  meningkatkan  proses  produksi dengan lebih baik, tetapi disisi lain akan berdampak pada meningkatnya pengangguran.

## Teori Investasi
Nukse dalam Jhingan (2012) mengungkapkan bahwa modal terbentuk Ketika masyarakat enggan  atau  tidak  menggunakan  semua  aktivitas  produktifitasnya  dalam  melakukan pembelian  barang  konsumsi,  namun  menggunakannya  untuk  meningkatkan  manfaat produktifnya seperti membuat barang modal.
Menurut  Samuelson  (2004)  Investasi  adalah  tindakan  menambahkan  modal  atau barang dalam satu negara seperti bangunan, peralatan produksi, dan barang inventaris dalam
waktu satu tahun. Tindakan investasi ini melibatkan pengorbanan konsumsi di masa depan. Investasi  adalah  salah  satu  komponen  penting  dalam  GNP  dan  memainkan  peran  penting dalam  permintaan  agregat.  Namun,  ada  dua  hal  yang  perlu  diperhatikan  terkait  dengan investasi. Pertama, pengeluaran investasi lebih tidak stabil dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi dan dapat menyebabkan fluktuasi yang berdampak pada resesi. Kedua, investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan produktivitas tenaga kerja. Karena pertumbuhan  ekonomi  bergantung  pada  tenaga  kerja  dan  jumlah  stok  kapital,  investasi menjadi faktor kunci dalam memajukan perekonomian.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Data Yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder Yang diperoleh dari publikasi BPS Nasional, BPS Kalirnantan Barat dan BPS Kabupaten/Kota selama enam tahun yaitu tahun 2011 – 2021. Variabel penelitian ini teridiri dari variabel independen (bebas) yaitu tingkat  Upah  minimum  di  kabupaten  perbatasan  dan  pesisir  di  Provinsi  Kalimantan  Barat Periode tahun 2011 - 2021 (UM1it), Penanaman Modal Dalam Daerah (PMDN) di kabupaten perbatasan  dan  pesisir  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  Periode  tahun  2011-  2021  (PMDN2it), Belanja  Modal  di  kabupaten  perbatasan  dan  pesisir  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  Periode tahun  2011  -  2021  (BM3it).  Sedangkan  Variabel  Intervening  (penghubung)  yaitu  Tingkat Pengangguran  di  kabupaten  perbatasan  dan  pesisir  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  Periode tahun 2011 - 2021 (PGNit1)  dan variabel dependen (terikat) yaitu Pertumbuhan ekonomi di kabupaten  perbatasan  dan  pesisir  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  Periode tahun  2011  -  2021 (PEit2). Sementara itu, analisis yang digunakan adalah analisis path pada data panel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis Path Kabupaten Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Model I Regresi Data Panel Kabupaten Perbatasan
Untuk memastikan analisis model yang tepat pada data panel digunakan tes Chow, tes Hausman, dan tes Lagrange Multiplier. Fungsi tes ini untuk menentukan apakah model lebih tepat digunakan metode CEM ( Commont Effect Model ), FEM ( Fixed Effect Model ), atau REM ( Random Effect Model ). Manfaat dari pengujian ketepatan model yang akan ditetapkan dapat merungkinkan  untuk  memvalidasi  apakah  model  tersebut  cocok  untuk  digunakan  dalam kondisi tertentu dan memberikan hasil yang dapat diandalkan, uji ini bermanfaat untuk menguji keteapatan model dan hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki model, sehingga dapat membeirkan hasil yang lebih baik.
Tes  Chow  disimpulkan  jika  peluang  hasil  tes  lebih  besar  dari  0,05  maka  disimpulkan model CEM, jika peluang hasil test lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan model FEM. Hasil pengujian tes Chow melalui eviews 12 dengan nilai probability sebesar 0,0000 < 0,05 maka disimpulkan bahwa model FEM sebagai pilihan yang tepat.
Tes  Hausman  dilakukan  untuk  memilih  model  yang  tepat  diantara  FEM  dan  REM. Kriteria uji jika peluang hasil uji lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan model adalah REM, jika  peluang  hasil  uji  lebih  kecil  dari  0,05  maka  disimpulkan  model  adalah  FEM.  Hasil  uji sebesar 0,0227< 0,05 maka disimpulkan bahwa model adalah FEM.
Dari  kedua  tes model,  disimpulkan  bahwa  FEM adalah  teknik  pendekatan  yang  tepat untuk model persamaan I sesuai dengan data penelitian sehingga selanjutnya analisis FEM menjadi alat menganalisis yang tepat untuk mencari nilai besarnya pengaruh parsial mapun simultan  dari  variabel  UMK,  PMDN  dan  Belanja  Modal  terhadap  Tingkat  Pengangguran  di Kabupaten Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.
Uji Normalitas penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Kriterianya adalah jika nilai probability dari sebaran residual lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan normal atau nilai Jarque-Bera  data  residual  regresinya  kurang  dari  2  maka  data  dikatakan  normal.  Dan
sebaliknya  jika  nilai  Jarque-Bera  lebih  besar  dari  2  mungkin  normal  atau  tidak  tetapi  nilai probabiliti  data  residunya  jika  kurang  dari  0,05  maka  distribusi  data  bersifat  tidak  normal normal.
Berdasarkan  hasil  uji  Jarque-Bera  pada  residu  yang  telah  distandarkan  bahwa  nilai Jarque-Bera adalah 5,72 > 2 atau nilai probablity adalah 0,057 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residu bersifat normal. Artinya pengaruh UMK, PMDN, dan Belanja Modal, terhadap Tingkat Pengangguran memenuhi asumsi data normal.
Kriteria  uji  multikolinearitas  dengan  mengkorelasikan  antar  variabel  bebasnya  adalah jika  hasil  koefisien  korelasi  Pearson  kurang  dari  0,8  maka  disimpulkan  tidak  terjadi multikolinearitas  antar  variabel  bebas,  dan sebaliknya  jika  lebih  besar  dari  0,8 maka terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2004). Nilai-nilai koefisien korelasi Pearson dari UM 1it – PMDN 2it , UM 1it –  BM 3it ,  dan  PMDN 2it -BM 3it lebih  kecil  dari  0,8  maka  disimpulkan  tidak  terjadi multikolinearitas di dalam model persamaan I. Artinya tidak terjadi korelasi kuat antara UMK, PMDN, dan Belanja Modal didalam mempengaruhi Tingkat Pengangguran.
Nilai  probability  uji  Gletjer  pada  masing-masing  variabel  bebas  terhadap  nilai  absolut residunya  masing-masing  lebih  besar  dari  0,05  maka  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heterokedastisitas pada masing-masing variabel bebas. Artinya tidak terjadi keadaan dimana terjadinya  ketidaksamaan  varian  dari  error  untuk  semua  pengamatan  pada  UMK,  PMDN maupun Belanja Modal, terhadap Tingkat Pengangguran pada kabupaten perbatasan provinsi Kalimantan Barat.
Diketahui  bahwa  banyaknya  elemen cross - section sebesar  T  =  45,  dengan  variabel bebas k = 4, maka berdasarkan Tabel Dubir-Watson diketahui dl = 1,383, du = 1,666, hasil perhitungan D = 1,399, 4-du = 2,333, 4-dl = 2,6168 maka letak nilai Dubir-Watson yaitu 1,383 <  1,399  <  1,666,  dan  D  >  dl  atau  1,399  >  1,383  sehingga  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi autokorelasi negatif, dan tidak bisa disimpulkan tentang autokorelasi positif.

## Tabel 1 Hasil Analisis FEM
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probability Kesimpulan C 0,646405 5,801724 0,111416 0,9119 - UM 1it 1,124782 0,460053 2,444898 0,0194 UM 1it berpengaruh terhadap PGN it1 PMDN 2it 0,054493 0,059309 0,918797 0,3642 PMDN 2it tidak berpengaruh terhadap PGN it1 BM 3it -0,788428 0,567387 -1,389577 0,1730 BM 3it tidak berpengaruh terhadap PGN it1 Sumber: Hasil Olah Data, 2022
Hasil perhitungan analisis FEM pada Tabel 4.26 diketahui yang berpengaruh signifikan dan  positif  adalah  upah  minimum  kabupaten  (UMK)  terhadap  tingkat  pengangguran, sementara  PMDN  atau Belanja Modal secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap tingkat pengangguran. Besarnya pengaruh UMK adalah sebesar 1,125. Terlihat pengaruhnya kecil  tetapi  analisis  FEM  membuktikan  signifikan.  Ini  membuktikan  bahwa  tingkat pengangguran dipengaruhi faktor upah minimum, semakin tinggi UMK maka semakin tinggi juga  tingkat  pengangguran,  dan  semakin  rendah  UMK  maka  akan  diikuti  semakin  kecilnya pengangguran. Sementara itu, semakin tinggi PMDN belum tentu diikuti oleh tingginya Tingkat Pengangguran,  sama  halnya  tingginya  Belanja  Modal  belum  tentu  diikuti  oleh  tingginya Tingkat Pengangguran. Dengan demikian hipotesis dapat dijawab bahwa
1.  H 1 diterima yaitu UMK berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengangguran pada kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.
2.  H 2 ditolak yaitu PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran pada kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.
3.  H 3 ditolak  yaitu  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Tingkat Pengangguran pada kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.
Nilai R-squared yang didapat adalah sebesar 0,409. Untuk mengetahui nilai R- squared memiliki  pengaruh  signifikan  atau  tidak,  dilihat  dari  nilai  probability  dari  uji  F,  dari  hasil  uji Fstatistik sebesar 3.672777 dengan probabilitas sebesar 0.004147 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan bahwa R-squared bersifat  signifikan. Peneliti memilih menggunakan R-squared karena lebih robust (tidak bias) dibandingkan nilai Adjusted R-squared . Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh bersamaan adalah sebesar R = akar kuadrat R- squared = √0,409
=  0,639  atau  sebesar  63%.  Secara  parsial  PMDN  dan  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran, tetapi secara bersamaan UMK, PMDN, dan Belanja Modal ternyata  berpengaruh  terhadap  Tingkat  Pengangguran  pada  Kabupaten  Pesisir  Kalimantan Barat.
Koefisien  residu  adalah  besarnya  pengaruh  variabel  lain  diluar  model  persamaan  I. Residual  ini  ditentukan  dengan  cara  mengurangkan  nilai  aktual  dari  data  dari  nilai  yang diharapkan dari model regresi. Rumusnya adalah Pe1 = √(1 - 2 1 R ) sehinga dapat ditunjukkan bahwa  Pe 1 = √1 − 0,409 =  0,768  atau  76%  variabel  lain  sangat  kuat  berpengaruh  terhadap tingkat  pengangguran.  Variabel  lain  ini  tidak  termasuk  dalam  penelitian.  Misalnya  adalah tingkat  kemiskinan,  IPM,  atau  lainnya  yang  perlu  diteliti  kembali  secara  terpisah  diluar penelitian ini.

## Model II Regresi Data Panel Kabupaten Perbatasan
Berdasarkan kerangka konseptual penelitian, maka model kedua penelitian ini adalah Model persamaan II berikut:
PE it2 = C 1 + β 4 UM 1it + β 5 PMDN 2it + β 6 BM 3it + β 7 PGN it1 + ε it2
Model  ini  diartikan  sebagai  estimasi  atas  pengaruh  UMK,  PMDN,  Belanja  Modal,  Tingkat Pengangguran, terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Model persamaan ini juga perlu dilakukan kecocokan pendekatan model regresi, oleh karena itu perlu dilakukan uji Chow, uji Hausman, maupun Uji Lagrange Multiplier.
Hasil  pengujian  tes  Chow  diketahui  bahwa  nilai  probability  adalah  0,0154  <  0,05 disimpulkan bahwa model lebih tepat FEM diantara CEM dan FEM. Uji Chow menyimpulkan agar menggunakan FEM dalam menganalisa model regresi persamaan II. Diketahui bahwa nilai  probablity  hasil  pengujian  Hausman  sebesar  0,0294  <  0,05  maka  dapat  disimpulkan bahwa model tepatnya adalah FEM diantara pilihan FEM dan REM. Dengan demikian tidak perlu dilakukan lagi uji Langrange Multiplier untuk memilih antara REM atau CEM yang tepat sebagai model estimasi persamaan regresi, karena dua uji membuktikan FEM.
Untuk mengetahui apakah hasil regresi tersebut tidak bias, perlu dilakukan uji asumsi klasik  berupa uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pada uji normalitas,  nilai  Jarque-Bera  sebesar  1,86  <  2 atau  probability  sebesar  0,394  >  0,05 maka dapat disimpulkan residu data regresi bersifat normal. Pada uji multikolinearitas hasil koefisien korelasi Pearson kurang dari 0,8 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Pada uji heteroskedastisitas, nilai peluang dari regresi variabel bebas terhadap nilai absolut residu regresi FEM adalah masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,05. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  heterokedastisitas  pada  variabel  bebas  tersebut. Sedangkan  pada  uji  autokorelasi,  dengan  tes  Durbin-Watson  didapat  bahwa  nilai  statistik Durbin-Watson sebesar 1,976. Dengan T = 32, k = 5, maka dari Tabel Dubir-Watson didapat nilai  dl  =  1,176,  du  =  1,732,  D  =  1,976,  4-du  =  2,268,  4-dl  =  2,824,  4-D  =  2,024.  Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel bebas.
Sesuai  dengan  kesimpulan  diatas  bahwa  FEM  adalah  model  yang  tepat  untuk mengestimasi persamaan II maka dilakukan analisis FEM dengan hasil berikut:

## Tabel 2 Hasil Regresi FEM Persamaan II
Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Probability Kesimpulan C 6,106095 2,330186 2,620432 0,0153 - UM 1it 0,104721 0,216554 0,483577 0,6333 UM 1it tidak berpengaruh terhadap PE it2
PMDN 2it 0,017157 0,026253 0,653520 0,5199 PMDN 2it tidak berpengaruh terhadap PE it2 BM 3it -0,289418 0,245787 -1,177515 0,2510 BM 3it tidak berpengaruh terhadap PE it2 PGN it1 -0,209279 0,103467 -2,022660 0,0549 PGN it1 tidak berpengaruh terhadap PE it2 Sumber: Hasil Olah Data, 2022
Tabel 4.33 menunjukkan bahwa nilai probability hasil uji t pada variabel UM 1it sebesar 0,633  <  0,05  maka  disimpulkan  bahwa  UM 1it tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  PE it2 artinya bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada Belanja modal didapat probability sebesar 0,519 < 0,05 maka juga disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara PMDN  dan  Tingkat  Penganguran  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai hipotesis penelitian bahwa 1.  H 4 diterima  dimana  UMK  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten perbatasan provinsi Kalimantan Barat.
2.  H 5 ditolak  dimana  PMDN  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi pada kabupaten perbatasan provinsi Kalimantan Barat.
3.  H 6 ditolak  dimana  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi pada kabupaten perbatasan provinsi Kalimantan Barat.
4.  H 7 ditolak  dimana  Tingkat  Pengangguran  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten perbatasan provinsi Kalimantan Barat.
Hasil  analisis  regresi  dengan  pendekatan  FEM  pada  persamaan  II  didapat  nilai  R- squared sebesar  0,4999.  Nilai  F  statistic  sebesar  2,87  dengan  nilai  probabilitas  sebesar 0,0225 < 0,05 maka nilai R- squared signifikan.
Demikian  dapat  disimpulkan  UMK,  PMDN,  Belanja  Modal,  Tingkat  Pengangguran secara  simultan  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada kabupaten  Perbatasan  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Besarnya  pengaruh  bersamaan  adalah akar kuadrat dari R- squared ditulis √𝑅 2 yaitu 0,70 atau 70%.
Diketahui  bahwa  pengaruh  simultan  UMK,  PMDN,  Belanja  Modal,  Tingkat Pengangguran,  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  sebesar  44%.  Dan  secara  parsial  UMK, PMDN,  Belanja  Modal,  Tingkat  Pengangguran  tidak  berpengaruh  signifikan  dan  positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Koefisien model II ini adalah Pe2 = √(1 - 𝑅 2 2 ) sehingga nilai Pe2 = √(1-0,4999) = 0,707 atau 70%. Jadi besarnya variabel lain diluar model persamaan II adalah  sebesar  70%  ini artinya  begitu  besar  pengaruh  variabel  luar  atau  variabel  lain  yang tidak termasuk dalam penelitian.
Hasil  analisis  diketahui  bahwa  penggabungan  model  persamaan  I  dan  model persamaan  II  menghasilkan  jalur  dengan  variabel  independent.  Pada  model  dimana  UMK,
PMDN,  Belanja  Modal,  dan  variabel  interveningnya:  Tingkat  Pengangguran,  dan  variabel terikatnya adalah Pertumbuhan Ekonomi.
Disebabkan  tidak  berpengaruhnya  tingkat  pengangguran  (PGN it1 )  terhadap pertumbuhan  ekonomi  (PE it2 ).  Untuk  menguji  pengaruh  tidak  langsung  dalam  penelitan  ini menggunakan uji sobel. Uji Sobel digunakan untuk mengetahui apakah Tingkat Pengangguran dapat memediasi pengaruh UMK, PMDN, Belanja Modal, terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Uji Sobel adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada hubungan mediasi antara dua variabel dalam suatu model. Uji ini digunakan untuk menguji apakah suatu variabel independen  (X)  mempengaruhi  suatu  variabel  dependen (Y) melalui  suatu  variabel  mediasi (M).
Tabel 3 Hasil Uji Sobel Variabel A Sa B Sb Z T Tabel Kesimpulan UMK 1,124 0,460  - - -1,561 1,703 Tidak signifikan PMDN 0,05 0,059  - - -0,782 1,703 Tidak signifikan Belanja Modal -0,788 0,567 1,147 1,703 Tidak signifikan Tingkat Pengangguran - - -0,209 0,103

## Sumber: Olah Data Eviews, 2022
Kolom A adalah nilai koefisien regresi bagi UMK, PMDN, dan Belanja Modal, Sa adalah standar error pengaruh UMK, PMDN, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Pengangguran, B adalah nilai koefisien regresi Tingkat  Pengangguran dan Sb adalah standar  error pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil yang menunjukan nilai t-hitung, disiapkan nilai T Tabel dan kolom kesimpulan.  T table dengan observasi sebanyak 32 dan variabel sebanyak 5 maka df=32-5=27 maka nilainya adalah 1,703.
1.  Hasil  hitung  uji  Sobel  pengaruh  tidak  langsung  UMK  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi melalui  Tingkat  Pengangguran  dibuktikan  dengan  -1,561  <  1,703,  maka  UMK  tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran.
2.  Pengaruh  tidak  langsung  PMDN  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  melalui  Tingkat
Pengangguran dibuktikan dengan -0,782 < 1,703, maka PMDN tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran.
3.  Pengaruh tidak langsung Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat
Pengangguran dibuktikan dengan 1,147 < 1,703, maka Belanja modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran.
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  Tingkat  Upah  Minimum  Kabupaten  (UMK)  di kabupaten perbatasan maupun di kabupaten pesisir provinsi Kalimantan Barat berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  tingkat  pengangguran.  Semakin  tinggi  upah  maka  akan berdampak  pada  perubahan  semakin  tingginya  tingkat  pengangguran.  Di  Kabupaten Perbatasan Kalimantan Barat, hal ini  disebabkan oleh biaya produksi yang akan meningkat bagi sektor formal. Pada sektor formal terjadi pengurangan tenaga kerja, sementara dorongan bagi masyarakat semakin tinggi untuk bekerja, jumlah tenaga kerja semakin bertambah, tetapi persaingan  terjadi,  pekerja  yang skill rendah  akan  tersingkir,  lambat  laun  dalam  kondisi tertentu pengangguran akan bertambah.
Sementara jika upah minimum rendah, maka dampaknya permintaan ( demand ) tenaga kerja  di  masyarakat  akan  bertambah,  dan  supply  tenaga kerja  akan berkurang,  terjadi juga imbas  kegiatan  ekonomi  dari  sektor  formal  kepada  sektor  informal,  tenaga  kerja  akan berkurang  menyebabkan  pengangguran  berkurang  di  masyarakat.  Upah  minimum  yang rendah  di  kabupaten  perbatasan  dan  pesisir  provinsi  Kalimantan  Barat  menyebabkan permintaan ( demand ) akan tenaga kerja akan bertambah, sehingga menyebabkan penawaran ( supply ) tenaga kerja menjadi rendah, menjadikan tingkat pengangguran akan turun.
Dari sisi penawaran ( supply ) tenaga kerja yang tinggi di kabupaten perbatasan maupun pesisir ini disebabkan investasi yang masih kecil, lapangan pekerjaan di sektor formal seperti pertambangan, perkebunan,  masih terbatas dalam  permintaan tenaga kerja. Di masyarakat penyediaan  tenaga  kerja  akan  tinggi  karena  semakin  bertambahnya  jumlah  penduduk, pendatang  dari  luar,  serta  dorongan  karena  upah  yang  tinggi.  Dengan  upah  yang  tinggi  di masyarakat  dan  kebiasaan  masyarakat  yang  cenderung  konsumtif,  investasi  yang  kurang, serta  pendidikan  yang  tidak  sesuai  dengan  lapangan  kerja  akan  menyebabkan  angka pengangguran ikut naik.
Alasan  kenapa  terjadi  peningkatan  upah  minimum  yang  diiringi  dengan  peningkatan tingkat pengangguran di perbatasan dan pesisir Kalimantan Barat:
1)  Jika  tingkat  upah  minimum  diatur  rendah,  maka  pekerja  akan  mendapatkan  upah  yang minim,  sehingga  daya  beli  mereka  akan  berkurang.  Hal  ini  dapat  menyebabkan pengeluaran  konsumsi  menurun,  sehingga  permintaan  terhadap  barang  dan  jasa  pun menurun. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di perbatasan maupun pesisir Kalimantan Barat  yang  ada  mungkin  akan  mengurangi  produksi  mereka  dan  akhirnya  memangkas jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dalam hal ini, tingkat pengangguran dapat meningkat.
2)  Di sisi lain, jika tingkat upah minimum diatur tinggi, pekerja akan mendapatkan upah yang lebih  besar  sehingga  daya  beli  mereka  akan  meningkat.  Hal  ini  dapat  meningkatkan permintaan  terhadap  barang  dan jasa,  sehingga perusahaan-perusahaan  di  perbatasan maupun  pesisir  Kalimantan  Barat  mungkin  akan  meningkatkan  produksi  mereka  dan akhirnya  menambah  jumlah  tenaga  kerja  yang  tersedia.  Dalam  hal  ini,  tingkat pengangguran dapat berkurang.
3)  Selain  itu,  tingkat  upah  minimum  yang  tinggi  juga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan  dan  meningkatkan  permintaan  terhadap  barang  dan  jasa.  Hal  ini  dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan memperkuat pasar tenaga kerja.
4)  Dampak terasa pada tenaga kerja dengan skill rendah.
Secara keseluruhan, tingkat  upah minimum dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dari  aspek  masyarakat  karena  adanya  hubungan  yang  erat  antara  upah  dan  tingkat konsumsi  masyarakat.  Jika  upah  minimum  diatur  rendah,  maka  konsumsi  masyarakat menurun dan permintaan tenaga kerja pun menurun. Sedangkan jika upah minimum diatur tinggi,  maka  konsumsi  masyarakat  meningkat  dan  permintaan  tenaga  kerja  pun meningkat.
Menurut  Hohberg  And  Lay  (2015),  dalam  penelitiannya  terkait  dengan  efek  dari  upah minimum terhadap sektor formal dan informal di Indonesia. Pengaruh upah minimum terhadap
kondisi tenaga kerja di Indonesia memiliki efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor  formal  walupun  dalam  jumlah  yang  relatif  kecil.  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa kebijakan upah minimum memiliki efek yang positif terhadap meningkatnya rata-rata upah bagi pekerja  di  sektor  formal,  sementara  menujukan  hasil  yang  tidak  siginifikan  dalam mempengaruhi  rata-rata  upah  di  sektor  informal  di  masyasarakat.  Termasuk  sektor  formal adalah BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Maupun Koperasi, sementara sektor informal adalah usaha kecil yang tidak memiliki perizinan.
Investasi  dalam  berbagai  bentuknya  akan  memberikan  banyak  pengaruh  kepada perekonomian  suatu  negara  ataupun  dalam  cakupan  yang  lebih  kecil  yakni  masyarakat  di daerah.  Karena  dengan  terciptanya  investasi  akan  membawa  suatu  negara  pada  kegiatan ekonomi tertentu.  Namun  untuk  di  kabupaten  perbatasan  maupun  pesisir  Kalimantan  Barat PMDN  dalam  jangka  pendek  tidak  terjadi  karena  terdapat  faktor  lain  yaitu:  struktur  pasar tenaga  kerja  dimana  sektor  formal  hanya  menampung  tenaga  kerja  dengan skill yang  baik dalam  kualifikasi  tenaga  kerja,  dan  faktor-faktor  eksternal  seperti  perubahan  global  dalam ekonomi. Struktur tenaga kerja ketika terdapat surplus tenaga kerja yang tersedia di pasar. Dalam  situasi  ini, meskipun  ada  penanaman modal  baru  yang  menciptakan  lapangan  kerja baru, tingkat pengangguran mungkin tidak turun secara signifikan karena ada jumlah tenaga kerja  yang  lebih  besar  daripada  yang  dibutuhkan  oleh  perusahaan-perusahaan.  Selain  itu, ketika  ada  kualifikasi  tenaga  kerja  yang  tidak  cocok  dengan  kualifikasi  yang  dibutuhkan perusahaan di kabupaten perbatasan maupun pesisir, maka penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.
Proyek-proyek  PMDN  di  kabupaten  perbatasan  dan  pesisir  Kalimantan  Barat dimungkinkan tidak menyerap banyak tenaga kerja lokal, tenaga kerja lokal sebagian besar lebih  banyak  di  sektor  informal,  pada  jenis  usaha  kecil  yang  mandiri.  Untuk  memenuhi kebutuhan  ekonomi  tertentu,  produk  sebagian  besar  tidak  ada  (produksi)  di  kabupaten- kabupaten  ini,  harus  pesan  ke  luar  kabupaten.  Misalnya  job  pemesanan  baju,  pembuatan mebeulair, bahan bangunan, semuanya harus membeli di luar kabupaten. Dari sisi produksi
di  masyarakat  masih  terbatas  sehingga  kegiatan  sektor  informal  masih  terpenuhi  dari  luar kabupaten,  karena  di  kabupaten  tidak  ada,  sehingga  pengangguran  sama  sekali  tidak terpengaruhi olah PMDN yang ada.  Sebagaimana kita ketahui bahwa PMDN dapat berupa investasi  penyertaan  modal  pada  BUMD,  perlindungan  sumber  daya  alam,  pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi, pembangunan infrastruktur oleh perusahaan dalam  negeri,  pembukaan  cabang  bisnis  perusahaan  dalam  negeri,  kerjasama  dengan perusahaan  asing  dimana  ada  sebagian  modal  dalam  negeri,  misalnya  perkebunan, peternakan, dan lain-lain. PMDN ini dapat berupa perorangan, badan usaha berbentuk hukum maupun  yang  tidak  berbadan  hukum.  Dan  pada  realitasnya  tidak  semua  investasi  dalam negeri  ini  dapat menyerap  tenaga  kerja  secara signifikan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Muniroh (2020) bahwa di daerah Banten pada pada jangka pendek 2015- 2019 menunjukkan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.
Untuk  Kalimantan  Barat  di  kabupaten  perbatasan  maupun  pesisir,  berdasarkan  data BPS,  PMDN  di  Kalimantan  Barat  sebagian  besar  pada  sektor  primer  yaitu:  1)  Tanaman pangan,  perkebunan  dan  peternakan;  2)  Kehutanan;  3)  Perikanan,  dan  4)  Pertambangan, yang semuanya adalah investasi padat modal. Dan pada sektor sekundernya sebagian besar pada  sektor  makanan,  industri  kimia  dan  farmasi,  industri  kayu,  karet  dan  plastik.  Sektor tersiernya  pada  perdangangan  dan  reparasi,  hotel,  konstruksi,  transfortasi,  gudang,  dan telekomunikasi (BPS, 2022).
Belanja modal sebagai bentuk investasi sektor publik merupakan salah satu cara dalam mewujudkan  tujuan  otonomi  daerah,  karena  disamping  memberikan  efek  langsung  pada peningkatan  pendapatan  masyarakat  melalui  implementasi  program-program  padat  karya, juga  secara  tidak  langsung  melalui  pengembangan  aktivitas  ekonomi  bagi  perusahaan (Keynes dalam Pressman, 2006).
Peningkatan porsi alokasi belanja modal di kabupaten perbatasan maupun kabupaten pesisir  ini  diharapkan  mampu  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  akan meningkat  dan diikuti oleh penurunan kemiskinan dan pengangguran. Penelitian Hartati (2012), menemukan
bahwa peningkatan belanja modal mampu mendorong terjadinya pertumbuhan yang insklusif dan  berkualitas  yaitu  pertumbuhan  yang  mampu  menciptakan  kesempatan  kerja  dan mengurangi kemiskinan ( pro job dan pro poor ). Namun demikian belanja modal justru dapat meningkatkan tingkat kemiskinan jika terjadi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kotambunan (2016), yang menemukan bahwa belanja modal pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan  terhadap  kemiskinan  dimana  semakin  besar  jumlah  belanja  modal  justru meningkatkan  tingkat  kemiskinan  di  provinsi  Sulawesi  Utara.  Kenapa  bisa  begitu,  karena belanja faktor kemiskinan tidak diperhitungkan, alokasi APBD untuk penanganan kemiskinan jumlahnya kecil.
Tidak  ada  pengaruhnya  belanja  modal  terhadap  tingkat  pengangguran  di  kabupaten perbatasan  maupun  kabupaten  pesisir  Kalimantan  Barat  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian Wulansari  dkk  (2014),  yang  menemukan  bahwa  belanja modal tidak  berpengaruh terhadap tingkat  pengangguran  di  Kabupaten/Kota  pada Provinsi  Sumatera  Utara. Ini  artinya  belanja modal kabupaten perbatasan dan pesisir Kalimantan Barat lebih memperlihatkan kemampuan pemerintahnya  melakukan  pembelian  aset-aset  namun  sifatnya  belum  tentu  dapat mengurangi pengangguran.
Tingkat  pengangguran  di  kabupaten  perbatasan  maupun  pesisir  tidak  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  bertolak  belakang  dengan  beberapa  penelitian. Pengangguran  yang  tinggi  dapat  memiliki  efek  negatif  pada  pertumbuhan  ekonomi  karena dapat menyebabkan penurunan permintaan dan produktivitas (Ronaldo, 2019). Ketika tingkat pengangguran  tinggi,  di  masyarakat  lebih  banyak  orang  tidak  memiliki  pekerjaan  atau pendapatan,  sehingga  konsumsi  dan  belanja  mereka  menurun.  Tetapi  ini  tidak  terjadi  di kabupaten  perbatasan  Kalimantan  Barat  secara  empiris.  Faktor  penyebabnya  adalah masyarakat  lebih  dominan  dalam  kegiatan  sektor  informal,  seperti  usaha  sendiri  walaupun kecil, bertani, berkebun, usaha mikro lainnya.
Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari daya beli masyarakat saja, tetapi daya produksi  perusahaan.  Sektor  formal  yang  bergerak  pada  bidang  perkebunan  dan
pertambangan  yang  menyebar  di  kabupaten  perbatasan  maupun  kabupaten  pesisir  telah meningkatkan  GDP  tetapi  hanya  sebagian  masyarakat  yang  bekerja  di  perusahaan- perusahaan  ini.  Namun  dalam  jangka  panjang  pertumbuhan  yang  didukung  oleh  adanya perusahaan-perusahaan  besar  di  kabupaten  perbatasan  maupun  kabupaten  pesisir  akan membuat keseimbangan, permintaan akan tenaga kerja.

## Analisis Path Kabupaten Pesisir Provinsi Kalimantan Barat

## Model I Regresi Data Panel Kabupaten Pesisir
Hasil  Hasil  pengujian  tes  Chow  melalui  eviews  12  dengan  nilai  probability  sebesar 0,0000 < 0,05 maka disimpulkan bahwa model FEM sebagai pilihan yang tepat. Selanjutnya dilakukan tes Hausman untuk mengetahui apakah model FEM atau REM yang cocok diantara kedua model ini. Peluang hasil uji pada tes Huasman sebesar 0,000 < 0,05 maka disimpulkan bahwa model adalah FEM.
Berdasarkan  hasil  uji  Jarque-Bera  pada  residu  yang  telah  distandarkan  bahwa  nilai Jarque-Bera  adalah  1,834  <  2  atau  nilai  probablity  adalah  0,399  >  0,05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  distribusi  residu  bersifat  normal.  Artinya  pengaruh  UMK,  PMDN,  dan Belanja  Modal,  terhadap  Tingkat  Pengangguran  data  panel  kabupaten  pesisir  memenuhi asumsi.
Pada tes multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai-nilai koefisien korelasi Pearson dari UM 1it – PMDN 2it , UM 1it – BM 3it , dan PMDN 2it -BM 3it lebih kecil dari 0,8 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas di dalam model persamaan I. Artinya tidak terjadi korelasi kuat antara UMK, PMDN, dan Belanja Modal pada data panel Kabupaten pesisir Kalimantan Barat didalam mempengaruhi Tingkat Pengangguran.
Nilai  probability  uji  Gletjer  pada  masing-masing  variabel  bebas  terhadap  nilai  absolut residunya  masing-masing  lebih  besar  dari  0,05  maka  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heterokedastisitas pada masing-masing variabel bebas.
Diketahui bahwa banyaknya elemen cross - section sebesar T = 40, dengan k = 4, maka berdasarkan Tabel Dubir-Watson diketahui dl = 1,338 , du = 1,658, hasil perhitungan D = 2,483 , 4-du = 2,342, 4-dl = 2,662, 4-d = 1,517 maka letak nilai Dubir-Watson yaitu 1,338 < 1,517 > 1,658,  artinya  D  >  du,  dan  4-d  <  dl  sehingga  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  autokorelasi positif.

## Tabel 4 Hasil Analisis FEM
Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Probability  Kesimpulan C -3,337572 1,918755 -1,739447 0,0916 - UM 1it 0,411724 0,131696 3,126322 0,0038 UM 1it berpengaruh terhadap PGN it1 PMDN 2it 0,007700 0,027167 0,283433 0,7787 PMDN 2it tidak berpengaruh terhadap PGN it1 BM 3it -0,047828 0,043287 -1,104902 0,2774 BM 3it tidak berpengaruh terhadap PGN it1
Sumber: Hasil Olah Data, 2022
Kesimpulannya  bahwa  yang  berpengaruh signifikan  dan  positif  adalah  upah  minimum kabupaten  (UMK)  terhadap  tingkat  pengangguran,  sementara  PMDN  atau  Belanja  Modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan demikian hipotesis  dapat  dijawab  berdasarkan  data  kebupaten  pesisir  provinsi  Kalimantan  Barata sebagai berikut:
1.  H 1 diterima yaitu UMK berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengangguran pada kabupaten pesisir di Provinsi Kalimantan Barat.
2.  H 2 ditolak yaitu PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran pada kabupaten pesisir di Provinsi Kalimantan Barat.
3.  H 3 ditolak  yaitu  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Tingkat Pengangguran pada kabupaten pesisir di Provinsi Kalimantan Barat.
Nilai probabilitas yang didapat sebesar 0,000094 < 0,05 maka pengaruh simultan UMK, PMDN,  Belanja  Modal  terhadap  Pengangguran  signifikan.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa besarnya  pengaruh  bersamaan  adalah  sebesar  akar  kuadrat  dari  0,583  yaitu  0,76  atau sebesar 76%. Dari model I kabupaten pesisir didapat nilai koefisien residu sebesar  Pe1 = √(1
- 2 1 R ) sehinga  dapat  ditunjukkan  bahwa  Pe 1 =  0,64  atau  64%  variabel  lain  sangat  kuat
berpengaruh terhadap tingkat pengangguran pada model I kabupaten pesisir. Variabel lain ini tidak termasuk dalam penelitian.

## Model II Regresi Data Panel Kabupaten Pesisir
Model II pada kabupaten pesisir memiliki persamaan yang sama pada model II kabupaten perbatasan, yaitu:
PE it2 = C 1 + β 4 UM 1it + β 5 PMDN 2it + β 6 BM 3it + β 7 PGN it1 + ε it2 , model ini diartikan sebagai estimasi atas pengaruh UMK, PMDN, Belanja Modal, Tingkat Pengangguran, terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir provinsi Kalimantan Barat.
Hasil  pengujian  tes  Chow  diketahui  bahwa  nilai  probability  adalah  0,0003  >  0,05 disimpulkan bahwa model lebih tepat CEM diantara CEM dan FEM. Uji Chow menyimpulkan agar  menggunakan  FEM  dalam  menganalisa  model  regresi  persamaan  II.  Hasilnya  adalah CEM  maka  selanjutnya  dibandinkan  dengan  REM,  menggunakan  uji  Lagrange  Multiplier.
Diantara pilihan CEM dan REM harus dipilih mana yang lebih tepat. Nilai peluang dari Breusch- Pagan  pada  data  panel  sebesar  0,2305  >  0,05  maka  disimpulkan  bahwa  CEM  lebih  tepat diantara pilihan FEM dan REM.
Seperti  uji  asumsi  klasik  sebelumnya,  agar  memenuhinya  peneliti  melakukan tranformasi data dalam bentuk logaritma, sehingga persamaan pada model II yaitu:
Log PE it2 = C 1 + β 4 log(UM 1it ) + β 5 Log(PMDN 2it ) + β 6 Log(BM 3it ) + β 7 Log(PGN it1 ) + ε it2.
Nilai Jarque-Bera sebesar 0,206 < 2 atau probability sebesar 0,901 > 0,05 maka dapat disimpulkan residu data regresi bersifat normal.
Hasil uji multikoliearitas didapat bahwa korelasi antar variabel nilai koefisien korelasinya kurang dari 0,8, maka disimpulkan semua korelasi tidak terjadi multinkolinearitas.
Hasil  uji  heterokedastisitas  ditunjukkan  bahwa  semua  nilai  probabilitas  variabelnya 0,4569;  0,6830;  0,5760,  0,2220  lebih  dari  0,05  maka  disimpulkan  tidak  terjadi heterokedastisitas pada variabel bebas tersebut.
Hasil  uji  autokorelasi  dengan  tes  Durbin-Watson  didapat  bahwa  nilai  statistik  Durbin- Watson sebesar 0,576. Dengan T = 30, k = 5, maka dari Tabel Dubir-Watson didapat nilai dl =  1,1426, du = 1,738, D = 0,576, 4-du =  2,262, 4-dl = 2,857, 4-d = 3,424.  Posisi koefisien Durbin-Watson  berada  di  D  <  dl,  4-d  >  du.  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa  terjadi autokorelasi positif dan tidak terjadi autokorelasi negatif.
Sesuai  dengan  kesimpulan  diatas  bahwa  CEM  adalah  model  yang  tepat  untuk mengestimasi persamaan II maka dilakukan analisis CEM dengan hasil berikut:

## Tabel 5 Hasil Regresi CEM Persamaan II
Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Probability Kesimpulan C 5,176645 1,185460 4,366782 0.0002 - UM 1it -0,252559 0,078838 -3,203517 0,0037 UM 1it berpengaruh terhadap PE it2 PMDN 2it 0,006300 0,009042 0,696809 0,4924 PMDN 2it tidak berpengaruh terhadap PE it2 BM 3it 0,010417 0,017682 0,589088 0,5611 BM 3it tidak berpengaruh terhadap PE it2 PGN it1 -0,059963 0,102252 -0,586430 0,5628 PGN it1 tidak berpengaruh terhadap PE it2 Sumber: Hasil Olah Data, 2022
Hanya  UM 1it atau  UMK  yang  berpengaruh  positif  terhadap  PE it2 atau  tingkat pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten  pesisir  Kalimantan  Barat.  Persamaan  yang  terbentuk adalah Log PE it2 = C 1 + β 4 log(UM 1it ) + β 5 Log(PMDN 2it ) + β 6 Log(BM 3it ) + β 7 Log(PGN it1 ) + ε it2
Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai hipotesis penelitian bahwa
1.  H 4 diterima  dimana  UMK  berpengaruh  signifikan  dan  negatif  terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
2.  H 5 ditolak dimana PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
3.  H 6 ditolak  dimana  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
4.  H 7 ditolak  dimana  Tingkat  Pengangguran  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
Hasil  analisis  regresi  dengan  pendekatan  CEM  pada  persamaan  II  didapat  nilai  R- squared sebesar 0,299, besarnya pengaruh adalah akar kuadrat dari 0,299 yaitu 0,546 atau
54,6  %.  Tetapi  karena  nilai  probabilitas  hasil  perhitungan  sebesar  0.055143  >  0,05  maka pengaruh simultan atau bersamaan UMK, PMDN, Belanja Modal dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi tidak signifikan. Hasil koefisien residu dari analisis model II kabupaten pesisir didapat sebesar Pe2 = √(1 - 𝑅 2 2 ) atau Pe2 = √(1-0,299) = 0,837 atau 83,7%.
Koefisien residu dihitung untuk mencari nilai besarnya pengaruh variabel bebas lainnya diluar penelitian  atau  diluar  persamaan  II.  Dengan  mengetahui  nilai  koefisien  residu  ini  dapat diartikan pengaruh variabel lain dalam model II, dan ini diluar penelitian ini.
Hasil analisis parsial telah disimpulkan bahwa
1.  H 1 diterima yaitu UMK berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengangguran di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
2.  H 2 ditolak  yaitu  PMDN  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Tingkat  Pengangguran  di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
3.  H 3 ditolak  yaitu  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Tingkat Pengangguran di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
4.  H 4 diterima  dimana  UMK  berpengaruh  signifikan  dan  negatif  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
5.  H 5 ditolak dimana PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
6.  H 6 ditolak  dimana  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
7.  H 7 ditolak  dimana  Tingkat  Pengangguran  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
Tabel 6 Hasil Uji Sobel Variabel A Sa B Sb Z T Tabel Kesimpulan UMK 0,411 0,1317 - - -0,577 1,708 Tidak signifikan PMDN 0,007 0,0271 - - -0,236 1,708 Tidak signifikan Belanja Modal -0,0478 0,0432 - - 0,519 1,708 Tidak signifikan Tingkat Pengangguran - - -0,06 0,1022
Sumber: Olah Data Eviews, 2022
Hasil perhitungan uji sobel pada analisis jalur data panel kabupaten pesisir Kalimantan Barat.  Didapatkan  bahwa  mediasi  tingkat  pengangguran  tidak  signifikan  pada  UMK,  PMN maupun  Belanja Modal  terhadap  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi.  T table  dengan  observasi sebanyak 30 dan variable sebanyak 5 maka df=30-5=25 maka nilainya adalah 1,708.
1.  Hasil  hitung  uji  Sobel  pengaruh  tidak  langsung  UMK  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi melalui  Tingkat  Pengangguran  dibuktikan  dengan  -0,577  <  1,708,  maka  UMK  tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran.
2.  Pengarung  tidak  langsung  PMDN  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  melalui  Tingkat Pengangguran dibuktikan dengan -0,236 < 1,708, maka PMDN tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran.
3.  Pengaruh tidak langsung Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat
Pengangguran dibuktikan dengan 0,519 < 1,708, maka Belanja modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran.
Hasil analisis regresi berganda membuktikan bahwa pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten perbatasan nilainya negatif dan tidak signifikan. Demikian juga hasil perhitungan pada kabupaten pesisir dimna bernilai kecil tidak signifikan.
Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian. Hal ini juga telah dibuktikan oleh Romi, dkk (2021)  dimana  telah  menunjukkan  bahwa  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Minahasa dalam rentang waktu 2009-2018. Artinya bahwa kemampuan keuangan pemerintah yang diaplikasikan dalam belanja modal hanya sebagian kecil  realisasi  belanja  secara  otonom  oleh  kabupaten  tanpa  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi.  Kemampuan  pemerintah  membeli  aset  tidak  serta  merta  meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Romer, C.D. dan Romer, David H. (2007) menunjukan  hasil  penelitiannya  belanja  pemerintah  dapat  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  secara  langsung  tanpa  harus  melalui  pengurangan  pengangguran.  Penelitian tersebut  menemukan  bahwa  peningkatan  belanja  pemerintah  1%  dapat  meningkatkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5%. Artinya tingkat pengangguran tidak signifikan menjadi variabel perantara.

## SIMPULAN
Tingkat  Upah  Minimum  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan maupun Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat.  Kenaikan  1%  Tingkat  Upah  Minimum  akan  berdampak  meningkatnya  Tingkat Pengangguran  sebesar  1,124  untuk  kabupaten  perbatasan,  dan  0,411  untuk  kabupaten pesisir.
Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan maupun di Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat. Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh disebabkan struktur pasar tenaga kerja yang menjadi kendala, tingkat kualifikasi tenaga kerja, dan faktor-faktor eksternal seperti perubahan global dalam ekonomi.
Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Tingkat  Pengangguran  di Kabupaten  Perbatasan maupun  di  Kabupaten  Pesisir  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Belanja modal pemerintah kabupaten perbatasan maupun pesisir tidak selamanya dapat menurunkan tingkat pengangguran disebabkan oleh belanja modal pemerintah tidak selalu diarahkan pada sektor  yang  membutuhkan  tenaga  kerja,  pemerintah  tidak  memiliki  cukup  dana  untuk menjalankan  proyek-proyek  belanja  modal  yang  diinginkan  untuk  mengatasi  tingkat pengangguran; Ketidakcocokan pasar kerja dari proyek pemerintah dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan proyek-proyek tersebut.
Tingkat  Upah  Minimum  tidak  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Kabupaten  Perbatasan  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Upah  minimum  yang  tinggi  dapat meningkatkan biaya produksi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja atau kenaikan harga produk, yang dapat mengurangi daya saing produk, terjadi pengurangan kemampuan  daya  beli  masyarakat.  Pada  Kabupaten  Pesisir,  Tingkat  Upah  Minimum berpengaruh  signifikan  dan  negatif  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi.  Pada  Kabupaten
Perbatasan  kenaikan  1  %  Tingkat  Upah  Minimum  menyebabkan  terjadinya  pernurunan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,02526.
Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan maupun di Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat. PMDN tidak berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di kabupaten pebatasan maupun pesisir disebabkan: Infrastruktur yang buruk, seperti jalan raya; keterbatasan sumber daya manusia; regulasi yang berlebihan yang meningkatkan biaya produksi dan mengurangi fleksibilitas.
Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Kabupaten  Perbatasan maupun  di  Kabupaten  Pesisir  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Belanja modal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten  perbatasan  maupun  pesisir  belum  tepat dalam  membuat  kebijakan  fiskal,  seharus  kebijakan  fiskal  diawasi  dengan  baik  agar  dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi.
Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan maupun di Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat Tahun. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten perbatasan maupun kabupaten pesisir Kalimantan Barat dipengaruhi  oleh  akumulasi  modal  termasuk  sumber  daya  manusia  (Human  Capital), pertumbuhan  pendudukan  dan  angkatan  kerja,  kemajuan  teknologi  dan  sumberdaya kelembagaan  termasuk  perusahaan-perusahaan  besar  dan  juga  lembaga-lembaga pemerintah, sehingga jelas tidak hanya melihat dampaknya dari tingginya pengangguran.
Tingkat  Upah  Minimum  tidak  pengaruh  signifikan  secara  tidak  langsung  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  melalui  mediasi  Tingkat  Pengangguran  di  Kabupaten  Perbatasan maupun  di  Kabupaten  Pesisir  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Keadaan  peningkatan produktivitas kerja diakibatkan tercukupinya tenaga kerja yang sesuai, dan upah yang tinggi.
Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  melalui  mediasi  Tingkat  Pengangguran  di  Kabupaten Perbatasan  maupun  di  Kabupaten  Pesisir  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Tidak  selamanya
penurunan  pengangguran  yang  disebabkan  oleh  PMDN  akan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi.
Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  secara  tidak  langsung  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  melalui  mediasi  Tingkat  Pengangguran  di  Kabupaten  Perbatasan maupun Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di  kabupaten  perbatasan  maupun  pesisir  tidak  harus  melalui  penurunan  tingkat pengangguran, tetapi dapat dilakukan kanal lain seperti produktivitas, kapasitas produksi, dan infrastruktur.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Edisi ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Badan Pusat Statistik. (2022). Kalimantan Barat dalam Angka . Pontianak: BPS.
BPS. (2022). Kalimantan Barat Dalam Angka 2021 . Kalimantan Barat: BPS.
Buana,  AL,.  Saragih,  H.J.R.,  &  Aritongang,  S.  (2018)  Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah,, Investasi Swasta, dan Tenaga Kerja       Terhadap Petumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011-2017. Jurnal Ekonomi Pertahanan , 4 (2), 1-12.
Gujarati, D. N. (2004). Ekonometrika Dasar . Jakarta: Erlangga.
Hohberg, Maike., Lay, Jahn. (2015). The impact of minimum wage on informal an formal labor market outcame: evidence from Indonesia . Journal of labor & development , 4 (14), 1-25.
Jarque,  C.,  &  Berra,  A.  K.  (1987).  A  Test  for  Normality  of  Observations  and  Regression Residuals. International Statistical Review, 55 (2), 163-172.
Jayani,  D.H  (2019).  Bank  Dunia  Soroti  Aturan  Upah  Tenaga  Kerja  Hambat KemudahanBerbisnis. https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/5e9a4e573f9db/bank- dunia-soroti-aturan-upah-tenaga-kerja-hambat-kemudahan-berbisnis
Jhingan, M.L. (2012). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Press.
Mankiw, N. Gregory. (2007). Makro Ekonomi . Edisi ke 6 Jakarta: Erlangga.
Muhdar, HM. (2015). Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi. Jurnal IAIN Sultan Amai Gorontalo . Gorontalo, 11 (1), 1-10.
Mulyadi. (2003). Ekonomi Sumber daya Manusia Dalam  Perspektif Pembangunan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muniroh, Mumun (2020) Pengaruh PMA, PMDN Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2015-2019. Diploma atau S1 thesis, tidak dipublikasikan, UIN SMH BANTEN.
Romer,  C.D.  dan  Romer,  David  H.  (2007).  The  Macroeconomic  Effects  of  Tax  Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks. Working Papaer, National Bureu of Economic Research. DOI 10.3386/w13264
Romi, D. T., Debby, C. R., George, M.V. K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 21 (4), 79-90.
Ronaldo,  R.  (2019).  Pengaruh  Inflasi  dan  Tingkat  Pengangguran  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia. Jurnal Ekonomi , 21 (2), 137-153.
Wulansari,  R.N.,  Hamid  A.,  &  Rini  (2014).  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Belanja  Modal  dan Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Pengangguran. Jurnal  Akuntansi  Universitas Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah, 1 (1), 20-30.