Kerjasama Pemasaran Obat Antara Dokter Dengan Pedagang Besar 33 Farmasi Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Kode Etik Kedokteran Dan Kepmenkes No. 3987 / A /K / 1973 (Sri Pujiastoeti, Neni Sri Imaniyati, dan Sri Ratna Suminar)

## KERJASAMA PEMASARAN OBAT ANTARA DOKTER DENGAN
PEDAGANG BESAR FARMASI DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN KODE ETIK KEDOKTERAN DAN KEPMENKES NO. 3987 / A /K / 1973
Sri Pujiastoeti, Neni Sri Imaniyati, dan Sri Ratna Suminar *

## Abstrak
Salah  satu  faktor  penting  yang  sering  dirasakan  masyarakat  umum sebagai penyebab mahalnya biaya pelayanan kesehatan adalah harga obat. Mengingat  obat  merupakan  komponen  yang  dominan  dalam  upaya pengobatan/penyembuhan  terhadap  penderita  dan  untuk  kebanyakan penyakit  sering  merupakan  terapi  yang  lebih  tepat.  Banyak  sudah  jeritan dan keluhan masyarakat terhadap obat yang tidak terjangkau oleh kantong mereka. Hal ini banyak terungkap pada media / harian / majalah, sehingga banyak laporan bahwa penderita tidak dapat menebus resep karena kantong mereka  tidak  menjangkau  obat  tersebut.  Dalam  kaitan  dengan  ini,  penulis berasumsi  bahwa  harga  obat  yang  tinggi  tersebut  disebabkan  adanya pemasaran  obat  antara  dokter  dengan  pedagang  besar  farmasi  dalam persaingan usaha untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk itu perlu ditelaah mengenai kerjasama ini dari berbagai aspek.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metodologi  sebagai berikut  :  sifat  penelitian,  deskriptif  analisis,  pendekatan  penelitian,  yuridis normatif, lokasi penelitian Kota Bandung, responden penelitian yaitu dokter dan  pedagang  besar  farmasi.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui studi  kepustakaan  dan  lapangan.  Teknik  penentuan  sampel  dilakukan dengan  menggunakan  purposif  sampling.  Data  yang  telah  diperoleh dianalisa dengan analisa kualitatif.
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  “kerjasama” pemasaran  obat  antara  dokter  dengan  pedagang  besar  farmasi  tidak terdapat  hubungan  hukum  karena  tidak  mempunyai  akibat  hukum. “Kerjasama”  pemasaran  obat  antara  dokter  dengan  pedagang  besar farmasi tidak sesuai dengan kode etik kedokteran dan kode  etik pemasaran farmasi,  serta  bertentangan  dengan  Kepmenkes  RI  No.  3983/A/SK/1973
* Sri  Pujiastoeti,  Dra.,  MHum.,  Neni  Sri  Imaniyati,  SH.,  MH.,  dan  Sri  Ratna Suminar, SH., adalah dosen Tetap Fakultas Hukum UNISBA
tentang Larangan Pedagang Besar Farmasi Menjual Obat Secara Langsung kepada  Dokter,  Dokter  Gigi,  dan  Apotek.  “Kerjasama”  pemasaran  obat antara  dokter  dengan  pedagang  besar  farmasi  memenuhi  asas  konsensual, namun  tidak  sesuai  dengan  asas  itikad  baik,  kekuatan  mengikat,  dan kebebasan berkontrak.
Kata Kunci :   kerjasama,  pemasaran  obat,  dokter,  dan  pedagang besar farmasi

## 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang Penelitian
Salah  satu  faktor  penting  yang  sering  dirasakan  masyarakat  umum sebagai  penyebab  mahalnya  biaya  pelayanan  kesehatan  adalah  harga  obat. Mengingat  obat  merupakan  komponen  yang  dominan  dalam  upaya pengobatan/penyembuhan  terhadap  penderita  dan  untuk  kebanyakan penyakit sering merupakan terapi yang lebih tepat. Banyak sudah jeritan dan keluhan  masyarakat  terhadap  obat  yang  tidak  terjangkau  oleh  “kantong” masyarakat.  Hal  ini  banyak  terungkap  pada  media/harian/majalah,  sehingga banyak laporan bahwa penderita tidak  dapat menebus  resep  karena kantong mereka tidak menjangkau obat tersebut. 1
Secara etika hal tersebut merupakan pelanggaran menurut Kepmenkes RI  No.434/Men.Kes/SK/1983  Pasal  3  tentang  berlakunya  Kode  Etik Kedokteran  Indonesia  bagi  para  dokter  di  Indonesia.  Sesuai  dengan  pasal tersebut  sifat  dagang  yang  dalam  segala  situasi  mencari  keuntungan sebanyak-banyaknya,  tidak  boleh  dipakai  karena  perbuatan  tersebut bertentangan dengan etika kedokteran.
Kenyataannya  banyak  terjadi  pelanggaran  terhadap  kode  etik kedokteran  di  Indonesia,  dan  yang  cukup  meresahkan  masyarakat  adalah kenyataan  bahwa  banyak  dokter  membuat  kontrak  dengan  pedagang  besar farmasi  dengan  imbalan  sejumlah  uang  atau  materi.  Dengan  pemberian imbalan  tersebut  pihak  dokter  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yang ditetapkan  oleh  pedagang  besar  farmasi  yang  justru  mengakibatkan kepentingan  pasien  sering  dikorbankan.  Dokter  harus  berusaha  semaksimal mungkin atau bahkan telah  ditetapkan  nilai atau harga obat yang  digunakan
1 Didiet.  L.,  Pikiran  Rakyat,  “Memproduksi  Obat  Generik  Berlogo“,  5  November, 2000, hal. 6
Kerjasama Pemasaran Obat Antara Dokter Dengan Pedagang Besar 35 Farmasi Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Kode Etik Kedokteran Dan Kepmenkes No. 3987 / A /K / 1973 (Sri Pujiastoeti, Neni Sri Imaniyati, dan Sri Ratna Suminar)
oleh  pasiennya  melalui  penulisan  resep. 2 Padahal  sering  terjadi  bahwa  obat yang diresepkan oleh dokter tersebut resiko penggunaannya lebih besar dari pada  manfaatnya  sehingga  mengakibatkan  penggunaan  obat  menjadi  tidak rasional.
Penggunaan  obat  yang  tidak  rasional  telah  lama  dikenal,  dan merupakan  masalah  yang  cukup  serius  dalam  pelayanan  kesehatan,  oleh karena  kemungkinan  dampaknya  sangat  luas.  Berbagai  studi  pada  macam- macam  tingkat pelayanan kesehatan diberbagai negara, menunjukkan bahwa pengunaan  obat  jauh  dari  keadaan    optimal  dan  rasional. 3 Dalam  praktek sehari-hari,  ketidakrasionalan  penggunaan  obat  banyak  dijumpai  dan beragam jenisnya, mulai dari peresepan obat tanpa indikasi, pemberian yang tidak  tepat,  peresepan  obat  yang  mahal,  atau  manfaatnya  masih  diragukan, serta  praktek  polifarmasi  (WHO,  1988;  Depkes  RI,1992). 4 Dari  uraian  di atas  jelas  bahwa  kepentingan  pasien  sering  dikorbankan  karena  adanya keterlibatan  dokter  dalam  persaingan  usaha  farmasi  yang  semakin  hari semakin ketat.
Pelanggaran  yang  kerap  terjadi  sebetulnya  bukan  hanya  pada pelanggaran  kode  etik  saja,  berkaitan  dengan  kerjasama    pemasaran  obat antara dokter dengan pedagang besar farmasi sebenarnya ada ketentuan yang melarang perbuatan tersebut dilakukan yaitu Kepmenkes RI.No.3987/A/Sk/1973  tentang  larangan  pedagang  besar  farmasi  menjual obat  langsung  kepada  Dokter-dokter,  Dokter  Gigi,  dan  Apoteker,  tetapi terhadap ketentuan inipun masih banyak yang melanggar.
Dari  uraian  seperti  tersebut  di  atas  penulis  akan  mencoba  melakukan penelitian  serta  pengkajian  yang  lebih  dalam  terhadap  praktek  kerjasama pemasaran obat yang  dilakukan oleh  dokter dengan pedagang besar farmasi tersebut.
2 D.  Veronica  Komalawati, Hukum  dan  Etika  dalam  Praktek  Dokter ,  Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1989, hal.67
3 Attie Ws., Djojonegoro, “Penggunaan obat yang rasional“, makalah kuliah umum,
Unpad, Bandung, hal 6
4 Polifarmasi di sini maksudnya pemberian obat sekaligus.

## 1.2 Identifikasi Masalah
Penelitian  difokuskan  pada  masalah  yang  dirumuskan  sebagai berikut:
1. Apakah  terdapat  hubungan  hukum  dalam  “kerjasama”    pemasaran  obat antara dokter dengan pedagang besar farmasi ?
2. Bagaimanakah  ‘kerjasama”  pemasaran  obat  antara  dokter  dengan pedagang  besar  farmasi  ditinjau  dari  Kode  Etik  Kedokteran  dan Kepmenkes RI No. 3987/A/SK/1973 ?
3. Apakah  “kerjasama”  pemasaran  obat  antara  dokter  dengan  pedagang besar farmasi sesuai dengan asas-asas perjanjian menurut KUH Perdata?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh pengetahuan   khususnya tentang :
1. Hubungan  hukum  yang  terdapat  dalam  “kerjasama”  pemasaran  obat antara pedagang besar farmasi dengan dokter
2. “Kerjasama”  pemasaran  obat  antara  dokter  dengan  pedagang  besar farmasi  ditinjau  dari  Kode  Etik  Kedokteran  dan  Kepmenkes  RI  No. 3987/A/ SK/73.
3. “Kerjasama”  pemasaran  obat  antara  dokter  dengan    pedagang  besar farmasi yang sesuai  dengan asas-asas perjanjian  menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata.

## 1.4 Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  kontribusi  baik  secara teoritis, maupun praktis.
1. Secara  teori,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  serta pengetahuan bagi peneliti khususnya dan umumnya untuk mengembangkan  ilmu  hukum,  terutama  Hukum  Perdata,  lebih  khusus lagi Hukum Perjanjian dan Hukum Kesehatan.
Kerjasama Pemasaran Obat Antara Dokter Dengan Pedagang Besar 37 Farmasi Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Kode Etik Kedokteran Dan Kepmenkes No. 3987 / A /K / 1973 (Sri Pujiastoeti, Neni Sri Imaniyati, dan Sri Ratna Suminar)
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para dokter dan pengusaha di bidang farmasi, Apoteker, serta pihak-pihak yang terkait dalam rangka kerjasama pemasaran obat.

## 2 Tinjauan Pustaka
Untuk  memberikan  pengarahan  terhadap  penelitian  yang  akan dilakukan,  disusun  teori  yang  diperlukan  untuk  memberikan  penjelasan masalah-masalah  dan  gejala-gejala  yang  diteliti  untuk  memandu,  serta memberikan arahan terhadap analisis yang akan dilakukan.

## 2.1 Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata a. Pengertian perjanjian
KUHPerdata mengatur mengenai perjanjian  ini  dalam  Buku  III, yaitu pada  bab  II  untuk  umum  dan  bab  V  sampai  dengan  bab  XVIII  untuk ketentuan-ketentuan  khusus.  Definisi  perjanjian  terdapat  dalam  Pasal  1313 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :
“perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Rumusan tersebut dianggap oleh para pakar hukum tidak lengkap dan sangat  luas. 5 R.  Setiawan  memandang  perlu  adanya  perbaikan  mengenai definisi tersebut, yaitu :
1) Perbuatan  harus  diartikan  sebagai  perbuatan  hukum,  yaitu  perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya”.
Sehingga rumusannya menjadi :
“Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  hukum  dimana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  atau  saling  mengikatkan  dirinya  terhadap satu orang atau lebih”.
Dengan  demikian  pengertian  perjanjian  yang  dikemukakan  oleh  R. Setiawan di atas yang akan digunakan dalam penelitian ini.
5 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung, 1994, hal.49

## b. Asas-asas perjanjian
Sebagian  besar  peraturan-peraturan  hukum  dari  hukum  perjanjian berasal  dan  berdasarkan  asas-asas  umum  hukum.  Ajaran  hukum  perikatan menyimpulkan  bahwa  semua  hukum  perikatan  dikuasai  oleh  tiga  asas, yaitu: 6

## 1) Asas konsensualisme
Yaitu  bahwa  perjanjian  pada  umumnya  tidak  diadakan  secara  formal tetapi  konsensual,  artinya  perjanjian  itu  lahir  hanya  karena  adanya kesepakatan  atau  kesamaan  kehendak  dari  para  pihak.  Perjanjian  sudah sah  dan  mengikat  apabila  tercapai  kesepakatan  mengenai  hal-hal  yang pokok  dari  perjanjian.  Asas  konsensualisme  ini  lazimnya  disimpulkan dari pasal 1320 jo. 1338 ayat (1) KUHPerdata.
2) Asas kebebasan berkontrak
Asas  ini  mengadung  arti  bahwa  setiap  orang  pada  dasarnya  diberikan kebebasan  untuk  mengadakan  perjanjian  sesuai  dengan  kesepakatan diantara  para  pihak  sejauh  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban. Asas kebebasan berkontrak lazim disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
3) Asas kekuatan mengikat dari perjanjian
Merupakan  suatu  asas  yang  pada  intinya  berisi  bahwa  berlakunya  suatu perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  mempunyai  kekuatan  yang  sama dengan  undang-undang.  Kekuatan  mengikat  seperti  undang-undang  ini diberikan  kepada  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah.  Para  pihak harus memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1338 KUHPerdata.

## c. Syarat sahnya perjanjian
Untuk  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan  empat  syarat,  sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Cakap untuk membuat perjanjian;
3) Mengenai suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal;
6 J.M. Van donne GR. Van Der Burght, Hukum Perjanjian , terjemahan Lely Niwan, Kursus  Hukum  Perikatan  Bagian  1a,  dewan  Kerja  sama  Hukum  Belanda  dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1987, hal.6
Kerjasama Pemasaran Obat Antara Dokter Dengan Pedagang Besar 39 Farmasi Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Kode Etik Kedokteran Dan Kepmenkes No. 3987 / A /K / 1973 (Sri Pujiastoeti, Neni Sri Imaniyati, dan Sri Ratna Suminar)
Dengan  demikian  harus  dibedakan  antara  syarat  subjektif  dengan syarat  objektif.  Dalam  hal  syarat  objektif,  kalau  syarat  itu  tidak  terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu  perjanjian  dan  tidak  pernah  ada  suatu  perikatan.  Perjanjian  yang demikian dinamakan nietig . Dalam hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak    dipenuhi,  perjanjiannya  bukan  batal  demi  hukum,  tetapi  salah  satu pihak  mempunyai  hak  untuk  meminta  supaya  perjanjian  itu  dibatalkan. Perjanjian yang demikian vernietigbaar (bahasa Belanda).
d. Unsur-unsur perjanjian
1) Essentialia
Adalah  bagian-bagian  dari  persetujuan  yang  tanpa  itu  persetujuan  tidak mungkin ada.
2) Accidentalia :
Adalah  bagian-bagian  yang  oleh  para  pihak  ditambahkan  dalam persetujuan, dimana undang-undang tidak mengaturnya.

## 2.2 Etika Kedokteran

## a. Kaidah Etika Kedokteran
Untuk  mempertahankan  dan  menjunjung  martabat  profesi  dokter, dibutuhkan  suatu  kontrol  profesional  berlandaskan  norma-norma  etis  yang terkandung  dalam  lafal  sumpah  jabatan  dokter  dan  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia (KODEKI).
Sebenarnya  dalam  pelaksanaan  profesi  dokter,  sedikit  banyak  telah dapat  dijumpai  unsur-unsur  yang  diperlukan    untuk  adanya  suatu  sistem hukum.  Sehingga  sepanjang  profesi  dokter  itu  dapat  menegakkan  dan menjaga  diri  sendiri,  maka  tidak  diperlukan  campur  tangan  pihak  ketiga. Namun tidaklah berarti bahwa profesi dokter tidak perlu diatur oleh hukum. Hukum itu tidak terlepas dari manusia dalam kehidupan bersama.
Dalam upaya penyembuhan  yang  dilakukan  oleh  dokter sekarang  ini, terkait  berbagai  kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  dimana  mungkin terjadi  tumpang  tindih  antara  kaidah  yang  satu  dengan  kaidah  lain.  Dengan demikian praktik profesi dokter itu tidak mungkin hanya diatur oleh kaidah- kaidah  etika  kedokteran  saja,  melainkan  juga  oleh  kaidah-kaidah  hukum, bahkan oleh kaidah etika masyarakat yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bersama.
Keterkaitan  atau  ketumpangtindihan  antar  pelbagai  kaidah  itu  dapat digambarkan sebagai berikut : 7
Selain kaidah etika masyarakat, juga terdapat kaidah etika profesional yang  berlaku  khusus  dalam  kelompok  profesi  yang  bersangkutan.  Kaidah profesi  dibuat  oleh  anggota  profesi  tertentu  melalui  konsensus  dan  berlaku untuk waktu yang tertentu mengenai hal tertentu. Sifat sanksinya juga moral psikologis  yaitu  dikucilkan  dari  pergaulan  kelompok  profesi  yang bersangkutan.
Kaidah  etika  profesional  dalam  dunia  kedokteran,  sejak  dulu  dan sepanjang  masa,  mengutamakan  kepentingan  dan  keselamatan  penderita yang berobat. Tujuannya untuk menjamin bahwa pengalaman profesi dokter senantiasa  dilakukan  berdasarkan  niat  yang  luhur  dan  dengan  cara  yang benar.  Disamping  itu,  kaidah  etika  profesional  juga  memberikan perlindungan  terhadap  citra  profesi  dokter  karena  citra  ini  ikut  menentukan keberhasilan suatu upaya penyembuhan kepada penderita.

## b. Kode Etik Kedokteran Indonesia
Akibat  perubahan  sosial  yang  cepat  serta  perkembangan  teknologi, banyak  perhatian  kelompok  profesi  kembali  ditujukan  pada  etika  normatif yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya masing-masing dalam bentuk suatu kode etik.
Demikian  juga  dengan  kelompok  profesi  dokter  di  Indonesia  telah memiliki  kode  etiknya  sendiri  sebagai  pedoman  prilaku  profesional  dalam menjalankan profesinya.
7 D. Veronika, op.cit . hal. 38
Hukum dibidang Profesi Dokter (hukum kedokteran Kaidah Etika Kedokteran Kaidah Hukum Kaidah Etika Masyarakat
Kerjasama Pemasaran Obat Antara Dokter Dengan Pedagang Besar 41 Farmasi Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Kode Etik Kedokteran Dan Kepmenkes No. 3987 / A /K / 1973 (Sri Pujiastoeti, Neni Sri Imaniyati, dan Sri Ratna Suminar)
Kode  etik  kedokteran  Indonesia  untuk  pertama  kalinya  dirumuskan dalam  musyawarah kerja susila kedokteran  nasional  I  yang  diselenggarakan pada  tanggal  1  sampai  dengan  tanggal  3-Mei-1969  di  Jakarta.  Kode  etik kedokteran  tersebut  saat  ini  dinyatakan  berlaku  berdasarkan  surat Kepmenkes  RI  No.  434/Men.Kes/SK/X/1983  tentang  berlakunya  kode  etik kedokteran  Indonesia  bagi  para  dokter  di  Indonesia.  Hal  ini  diharapkan mampu menjadi pedoman bagi setiap dokter dalam mengamalkan ilmunya.
Berkaitan  dengan  kerjasama  pemasaran  obat  antara  dokter  dengan pedagang  besar  farmasi  tidak  terlepas  dari  kode  etik  kedokteran  Indonesia tersebut di atas khususnya sebagaimana pasal 3, menyatakan : 8
“Dalam  melakukan  pekerjaan  kedokterannya  seorang  dokter  tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi”.
Selain itu juga tidak terlepas dari keputusan Menteri Kesehatan RI No. 3987/A/SK/1973  tentang  Larangan  Pedagang  Besar  Farmasi  menjual  obat langsung kepada Dokter, Dokter Gigi, dan Apoteker.
Kepmenkes  tersebut  memutuskan  bahwa  terhitung  mulai  berlakunya surat  keputusan  ini,  semua  dokter  yang  memiliki  izin  simpan  obat berdasarkan  surat  keputusan  Menkes  RI  tanggal  8  Juni  1962  No. 33148/kab/176  tidak  berhak  lagi  untuk  membeli  obat  langsung  pada pedagang besar farmasi, tetapi harus membeli obat-obat di apotik.
Dengan  demikian,  sudah  sepatutnya  bahwa  segala  perilaku  serta perbuatan  dokter  dalam  melakukan  hubungan  kontraktual  dengan  pihak perusahaan  harus  memperhatikan  ketentuan  peraturan-peraturan  tersebut sehingga  dalam  melaksanakan  tugasnya  menimbulkan  reaksi  ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter.

## 3 Pembahasan
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu penelitian  yang  menekankan  pada  ilmu  hukum  dan  berusaha  menelaah kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  maka  teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  dua  tahap,  yaitu  studi  dokumen  dan studi  kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder  dan  untuk  memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan ( field research ).
8 Oemar Seno Adji, Pofesi Dokter , Jakarta,Erlangga, 1991, hal. 204
Data  sekunder  yang  diperoleh  adalah  berupa  peraturan  perundang- undangan, teori-teori hukum, doktrin, hasil penelitian, dan kasus-kasus yang relevan dengan penelitian ini.
Untuk  mencari  data  primer,  dilakukan  penelitian  kepada  30  orang dokter, dan empat pedagang besar farmasi - untuk selanjutnya disingkat PBF –  yang  ada  di  Kota  Bandung.  Teknik  pengambilan  sampel,  menggunakan purposive  sampling, yaitu  penarikan  sampel  bertujuan  dengan  mengambil subjek berdasarkan tujuan-tujuan tertentu  karena sampel atau populasi yang menjadi  responden  sudah  diketahui.  Responden  yang  diharapkan  dapat memberikan  informasi  sesuai  dengan  penelitian  ini  adalah  dokter  dan  PBF. Namun untuk PBF, semua PBF yang akan dijadikan sampel, menolak untuk diminta  pendapatnya.  Untuk  itu  penelitian  lapangan  hanya  berhasil menghimpun  dan  menganalisa  pendapat  para  dokter,  sedangkan  informasi dan pendapat dari PBF diambil dari data sekunder.
Para dokter yang dijadikan sampel diambil dari dokter yang bekerja di rumah sakit  dan  dokter praktik pribadi. Rumah sakit  yang dimaksud adalah Rumah  Sakit  Hasan  Sadikin  (Pemerintah),  dan  Rumah  Sakit  Asadira (Swasta). Pertanyaan yang diajukan dalam bentuk pertanyaan tertutup.

## a. Identitas Responden
Berdasarkan  jenis  kelamin,  responden  laki-laki  berjumlah  10  (33%) dan perempuan berjumlah 20 (67%). Berdasarkan usia responden, usia 26 s.d 40 berjumlah 76%, 41 s.d 50 berjumlah 7 (23%), lebih  dari 51 berjumlah 3 (11%). Berdasarkan masa kerja responden kurang dari 10 tahun berjumlah 3 (11%),  10  tahun  s.d  15  tahun  berjumlah  7  (23%),  15  tahun  s.d.  20  tahun berjumlah 13 (43%), lebih dari 20 tahun berjumlah 7 (23%).

## b. Data primer yang diperoleh dari para dokter
Dokter  yang  mengetahui  adanya  kerjasama  antara  dokter  dengan pedagang  besar  farmasi  berjumlah  28  (93%)  sedang  yang  tidak  mengetahui ada 2 (7%). Menurut responden perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tertulis (0%),  tidak tertulis 25 (83%), tidak tahu 5 (17%). Bentuk perjanjian yang  disepakati  bila  dilakukan  secara  tertulis  dalam  bentuk  perjanjian baku/standar yaitu dibuat oleh satu pihak, pihak yang lain tinggal menyetujui (0%),  perjanjian  yang  isinya  ditentukan  bersama  oleh  kedua  belah  pihak (0%),  tidak  tahu  12  (40%),  sedangkan  yang  tidak  menjawab  18  (60%). Apakah perjanjian tersebut harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang (misalnya  IDI  atau  Depkes),  responden  yang  menjawab  ya  10  (33%),  yang
Kerjasama Pemasaran Obat Antara Dokter Dengan Pedagang Besar 43 Farmasi Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Kode Etik Kedokteran Dan Kepmenkes No. 3987 / A /K / 1973 (Sri Pujiastoeti, Neni Sri Imaniyati, dan Sri Ratna Suminar)
menjawab  tidak  20  (67%),  yang  tidak  tahu  (0%).  Apakah  dalam  perjanjian dicantumkan  sanksi  bila  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  perjanjian, yang  menjawab  ya  7  (23%),  tidak  20  (66%),  tidak  tahu  3  (11%).  Dengan adanya perjanjian  apakah ada pihak yang merasa dirugikan, yang menjawab ada  17  (56%),  tidak  10  (33%),  tidak  tahu  3  (11%).  Pihak  yang  dirugikan dengan  adanya  perjanjian  berdasarkan  jawaban  responden  adalah  pasien  20 (67%),  dokter  (0%),  apotek  10  (33%),  perusahaan  obat  (0%),  PBF  (0%). Dengan adanya perjanjian tersebut apakah pasien mendapat keuntungan baik secara  moril  atau  materil,  yang  menjawab  ya  (0%),  tidak  25  (83%),  tidak tahu 5 (17%). Perjanjian tersebut apakah  mengikat dokter untuk  melakukan perjanjian,  jawaban  ya  10  (33%),  tidak  17  (56%),  tidak  tahu  3  (11%). Apakah dokter masih mempunyai kebebasan untuk menulis resep obat sesuai dengan  yang  semestinya,  jawaban    ya  27  (90%),  tidak  3  (10%),  tidak  tahu (0%).  Dengan  adanya  perjanjian  apakah  timbul  masalah,  jawaban  ya  9 (30%),  tidak  15  (50%0,  tidak  tahu  6  (20%).  Apakah  dokter  masih mempunyai  kewenangan  untuk  menawar/menetapkan  klausul/isi  dalam perjanjian, jawaban ya 24 (80%), tidak 3 (10%), tidak tahu 3 (10%). Apakah dokter  masih  mempunyai  kebebasan  untuk  menentukan  akan  membuat perjanjian  atau  tidak,  jawaban  ya  30  (100%),  tidak  (0%),  tidak  tahu  (0%). Dalam  perjanjian  apakah  dokter  dan  pedagang  besar  farmasi  saling menguntungkan,  jawaban  ya  21  (70%),  tidak  2  (7%),  tidak  tahu  7  (23%). Apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal itu, yang  menjawab  ada  20  (66%),  tidak  6  (20%),  tidak  tahu  4  (14%).  Apakah responden  mengetahui  adanya  larangan  penjualan  obat  oleh  perusahaan besar  farmasi  ke  dokter,  dokter  gigi  dan  apoteker,  jawaban  mengetahui  21 (70%),  tidak  mengetahui  9  (30%).  Pendapat  responden  tentang  Kepmenkes RI  No.  3987/A/SK/73  tentang  Larangan  Pedagang  Besar  Farmasi  menjual obat  langsung  kepada  Dokter,  dokter  Gigi  dan  Apoteker,  yang  menjawab merugikan  dokter  dan  perusahaan  obat  27  (90%),  merugikan  apotek  2 (6,5%),  merugikan  pasien  1  (3,5%).  Menurut  responden  alasan  utama dilakukannya  kerjasama  pemasaran  obat  antara  PBF  dengan  dokter  adalah memudahkan  penjualan/pemasaran  obat  20  (66%),  membantu  pasien memperoleh obat (0%), membantu dokter membuat resep 10 (34%). Pernah terjadi  sengketa  antara  dokter  dengan  PBF,  jawaban  sering  (0%),  pernah  3 (10%),  tidak  pernah  27  (90%).  Jika  pernah  terjadi  sengketa,  cara menyelesaikanya  melalui  pengadilan  (0%),  dengan  musyawarah  18  (60%), tidak  tahu  12  (40%).  Apakah  responden  setuju  dengan  adanya  perjanjian kerjasama pemasaran obat antara dokter dengan PBF, jawaban ya 15 (50%), tidak setuju 3 (10%), tidak tahu 12 (40%).

## c. Hubungan  Hukum  dalam  “Kerjasama”  Pemasaran  Obat  antara Dokter dengan Pedagang Besar Farmasi
Untuk mengetahui apakah memang betul ada kerjasama antara dokter dengan PBF dalam memasarkan obat, diajukan pertanyaan apakah responden mengetahui  adanya  kerjasama  antara  dokter  dengan  PBF,  responden  yang menjawab ya 28 (93%), tidak menjawab 2 (7%). Hal ini perlu diteliti karena dari  pengamatan  awal  peneliti  melihat  adanya  kerjasama  ini.  Demikian halnya  dari  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  media  massa,  bahwa  hal ini  memang  banyak  dilakukan,  bahkan  dengan  berbagai  bentuk  variasi imbalan yang dilakukan. 9
Dari  jawaban  yang  dikemukakan  oleh  responden,  28  orang  (93%) menyatakan  bahwa  benar  antara  dokter  dan  PBF  telah  terjadi  kerjasama untuk  memasarkan  obat.  Kerjasama  ini  dilakukan  dengan  cara “mengambil hati”  para  dokter  atau  pengelola  apotek,  agar  merekomendasikan  obat  / produk  mereka.  Hal  ini  karena  terganjal  aturan  yang  tidak  membolehkan produsen ethical memasarkan  obat  secara  langsung  ke  konsumen,  sehingga para dokter menjadi tumpuan harapan terakhir. 10
Seperti  diketahui  bahwa  secara  umum  pemasaran  produk-produk farmasi terbagi tiga cara. Pertama, pemasaran melalui jalur dokter. Biasanya dipakai  untuk  produk-produk ethical yang  hanya  boleh  dikonsumsi  melalui resep  dokter.  Kedua,  pemasaran  obat  model consumer  goods dengan  pola mass  marketing. Pola  ini  terjadi  pada  pemasaran  obat-obat  OTC  ( over  the counter ) yang  memang  bisa  dijual  bebas.  Pemasaran  obat-obat  OTC dilakukan  dengan  aktivitas branding mulai  dari  promosi  dengan  papan- papan nama, menempelkan stiker, hingga menggunakan media massa seperti radio  dan  televisi.  Ketiga,  pemasaran  model  partai  besar  (grosir),  yakni penjualan  ke  rumah  sakit.  Model  pemasaran  ini  bisa  untuk  obat ethical maupun jenis OTC. 11
Untuk  melihat  bagaimana  bentuk  kerjasama  tersebut  dari  jawaban responden bahwa kerjasama dilakukan secara tertulis (0%), tidak tertulis 25 (83%), tidak tahu  5 (17%). Melihat bentuk  kerjasama ini peneliti  mengacu pada  bentuk  perjanjian.  Bentuk  perjanjian  ada  dua,  yaitu  tertulis  dan  tidak
9 Majalah Swa , No. 22/X/XVII/Tahun 2001, hlm. 33
10 Log.cit . , hlm. 34 11 Op.Cit ., hlm.25
Kerjasama Pemasaran Obat Antara Dokter Dengan Pedagang Besar 45 Farmasi Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Kode Etik Kedokteran Dan Kepmenkes No. 3987 / A /K / 1973 (Sri Pujiastoeti, Neni Sri Imaniyati, dan Sri Ratna Suminar)
tertulis.  Dari  jawaban  responden  diketahui  bahwa  kerjasama  ini  dilakukan secara tertulis / lisan  (25 orang = 83%).
Untuk  mengantisipasi  jika  kerjasama  dilakukan  secara  tertulis diajukan pertanyaan bagaimanakah perjanjian yang disepakati bila dilakukan secara  tertulis.  Dari  jawaban  responden,  12  (40%)  menyatakan  tidak  tahu dan  18  (60%)  tidak  menjawab.  Untuk  mengetahui causa (tujuan) diadakannya  kerjasama  tersebut  diajukan  pertanyaan  apa  tujuan dilakukannya  kerjasama  pemasaran  obat  antara  dokter  dengan  PBF.  Dari jawaban  responden,  30  orang  (100%)  menyatakan  bahwa  tujuan  kerjasama ini adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang akan diperoleh oleh PBF  adalah  terjualnya  obat  dengan  biaya  promosi  yang  lebih  murah, sedangkan bagi dokter adalah fee / hadiah / imbalan yang akan diperoleh dari PBF atas jasanya menuliskan resep sesuai dengan obat yang ditawarkan oleh PBF. 12
Majalah Swa menulis bahwa persaingan di pasar obat, resep termasuk persaingan  yang  sengit  dan  penuh  trik.  Oleh  karena  itu  kunci  sukses pemasaran  obat  ini  terletak  pada  kemauan  dokter  untuk  merekomendasikan obat kepada pasien. 13
Untuk  dapat  melihat  adanya  hubungan  hukum  dalam  kerjasama  ini, maka  perlu  diketahui  apakah  antara  dokter  dan PBF ada  kesepakatan untuk saling  mengikatkan  diri,  apakah  di  antara  mereka  ada  keterikatan  untuk melaksanakan  kewajiban  dan  dilain  pihak  ada  hak  yang  dapat  diperoleh? Melihat jawaban responden, tampaknya dalam kerjasama ini tidak ada sanksi bagi para pihak  yang tidak  melaksanakan apa yang telah disepakati, artinya dokter  yang  tidak  terikat  untuk  harus  menulis  resep  obat-obat  yang ditawarkan  oleh  PBF.  Jika  dokter  tidak  melakukan,  maka  tidak  dapat dikatakan  bahwa  dokter  telah wan  prestasi .  Dengan  kata  lain,  tidak  ada sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada  para  pihak  jika  salah  satu  pihak wan prestasi. Namun  bila  dokter  melakukan  apa  yang  disepakati,  maka  ia  akan mendapat imbalan / fee /bonus.
Namun  demikian  perlu  diperhatikan  perkembangan  mutakhir  yang dilakukan oleh Perusahaan Farmasi di Indonesia, untuk “menggarap” dokter kini sering dilakukan dengan cara-cara yang lebih canggih. Misalnya dengan memberikan  komisi  kepada  dokter  yang  mau  meresepkan  obat-obatnya
12 Op.Cit ., hlm.35 13 Op.Cit ., hlm.20
dalam  jumlah  sangat  banyak.  Bahkan  bukan  hal  aneh  dalam  realitas pemasaran  obat  resep,  komisi  yang  diberikan  kepada  dokter  diberikan dengan  cara  dibayar  di  muka  untuk  sekian  bulan  ke  depan,  sehingga  para dokter  berkewajiban  atau  “terikat  kontrak”  untuk  meresepkan  obat-obatan produksi perusahaan tersebut hingga jumlah atau nilai tertentu.
Dirasakan  oleh  para  pengusaha  obat,  bahwa  obat-obat ethica l membutuhkan  biaya  promosi  yang  kecil  dibandingkan  dengan  promosi untuk  obat-obat  OTC.  Obat-obat ethical hanya  boleh  dipromosikan  kepada dokter  secara  langsung  maupun  melalui  media  profesi.  Walaupun  biaya promosi kecil, namun harga obat ethical lebih mahal dibanding dengan harga obat  OTC.  Dan  dari  penjualan  obat ethical ini  diperoleh  keuntungan  yang lebih besar. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dokter adalah berupa fee , bonus, bahkan banyak dokter yang mendapat biaya dari perusahaan jika akan berlibur ke luar negeri bersama keluarga atau mengganti mobil baru. 14
Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama pemasaran  obat  antara  dokter  dengan  PBF  bukan  merupakan  hubungan hukum,  karena  antara  keduanya  tidak  ada  kesepakatan  untuk  mengikatkan diri,  dokter  tidak  mempunyai  kewajiban  untuk  menulis  resep  atau  menjual obat  seperti  yang  ditawarkan  oleh  PBF,  demikian  halnya  PBF.  PBF memberikan fee /  imbalan  /  bonus  kepada  dokter  yang  telah  menulis  resep atau menjual obat produk perusahaannya hanya berdasarkan kebiasaan saja, tidak memberikan sanksi hukum tetapi hanya sanksi sosial saja.
d. Kerjasama  Pemasaran  Obat  antara  Dokter  dengan  PBF  ditinjau dari Kode Etik Kedokteran dan Kepmenkes RI No. 3987/A/SK/1973
Untuk  melakukan  kerjasama  antara  dokter  dengan  PBF,  mayoritas responden  (67%),  menyatakan  tidak  perlu  ada  ijin  dari  pejabat  yang berwenang, atau organisasi profesi dokter (IDI). Dengan tidak diperlukannya ijin,  maka  dimungkinkan  kerjasama  ini  dapat  dilakukan  dengan  mudah, bahkan  bentuk-bentuk  kerjasama  atau  bagaimana  wujud  kerjasama  itu dilakukan tidak dapat diawasi oleh pejabat yang berwenang.
Selain kode etik kedokteran yang pada intinya mengatur tentang etika profesi  kedokteran,  GPFI  (Gabungan  Pengusaha  Farmasi  Indonesia) membuat  kode  etik  pemasaran  farmasi  produsen  tidak  diperbolehkan memberikan imbalan secara langsung kepada dokter jika dokter meresepkan
14 Op.Cit ., hlm.35
Kerjasama Pemasaran Obat Antara Dokter Dengan Pedagang Besar 47 Farmasi Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Kode Etik Kedokteran Dan Kepmenkes No. 3987 / A /K / 1973 (Sri Pujiastoeti, Neni Sri Imaniyati, dan Sri Ratna Suminar)
produk-produknya. 15 Kode  etik  tersebut  mencatumkan  sanksi  seperti  dapat dilaporkan  ke  Pengawasan  Obat  dan  Makanan,  hingga  pencabutan  ijin praktek dokter. 16
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 3987/A/SK/1973 melarang PBF menjual  obat  langsung  kepada  dokter,  dokter  gigi,  dan  apoteker.  Menjual obat secara langsung kepada dokter tersebut, yakni PBF menitip obat kepada dokter,  sehingga  dokter  tidak  usah  menulis  resep  untuk  pasien  yang memerlukan,  tetapi  jika  obat  tersedia  di  dokter,  dokter  biasanya  menjual secara  langsung  kepada  pasien.  Selain  itu  ada  pula  bentuk  lain,  yaitu  PBF memberikan  sampel  obat  kepada  para  dokter,  dan  sampel  obat  inilah  yang dijual kepada pasien.
Menurut  SK  ini  dokter  tidak  boleh  membeli  obat  secara  langsung kepada PBF, akan tetapi harus membeli ke apotek.
Berkaitan dengan hal tersebut, dari jawaban responden pada umumnya responden  mengetahui  adanya  larangan  penjualan  obat  oleh  PBF  kepada dokter (21 orang = 70%).
Para  responden  umumnya  menyatakan  bahwa  Kepmenkes  No. 3987/A/SK/1973  ini  merugikan  dokter  dan  perusahaan  obat.  Hal  ini  dapat dimaklumi, karena larangan tersebut menutup kemungkinan dokter dan PBF untuk  melakukan  kerjasama  ini,  dengan  demikian,  dokter  akan  kehilangan fee / imbalan / bonus yang biasanya diperoleh dari PBF. Bagi PBF, larangan ini  menutup  peluang  untuk  melakukan  kerjasama  memasarkan  obat  dengan cara yang lebih efektif dan efisien.
Dari  sisi  harga,  rata-rata  obat ethical harganya  lebih  mahal.  Hal  ini memberatkan pasien karena selain harus mengeluarkan biaya untuk membeli obat, juga untuk membayar dokter. Hal ini merubah perilaku konsumsi obat dalam  masyarakat,  masyarakat  lebih  suka  mengobati  sendiri  (swamedikasi) dengan membeli obat-obat OTC.
Dari  jawaban-jawaban  yang  diberikan  oleh  responden  tampak  bahwa dalam kerjasama tersebut kedua belah pihak merasa diuntungkan, namun ada pihak  ketiga  yang  merasa  dirugikan,  yaitu  pasien.  Mengenai  hal  ini  perlu dikaji dari Etika Kedokteran.
15 Op.Cit ., hlm.26 16 Op.Cit ., hlm.35
Kaidah  Etika  Profesi  dalam  dunia  kedokteran  mengutamakan kepentingan  dan  keselamatan  penderita  yang  berobat.  Tujuannya  untuk menjamin  bahwa  pengalaman  profesi  dokter  senantiasa  dilakukan berdasarkan niat yang luhur dengan cara yang benar. Dengan demikian dapat disimpulkan,  bahwa  kerjasama  pemasaran  obat  antara  dokter  dengan  PBF tidak  sesuai  dengan  Kode  Etik  Kedokteran  dan  bertentangan  dengan Kepmenkes No. 3987/A/SK/1973.

## e. Kerjasama  Pemasaran  Obat  antara  Dokter  dengan  PBF  menurut asas-asas perjanjian
Apakah dokter mempunyai kebebasan untuk menentukan apakah akan membuat  perjanjian  atau  tidak?  Apakah  dokter  masih  mempunyai kewenangan  untuk  menawar  /  menetapkan  klausul  /  isi  dalam  perjanjian tersebut?  Apakah  dokter  masih  mempunyai  kebebasan  untuk  menulis  resep obat  sesuai  dengan  yang  semestinya?  Apakah  perjanjian  tersebut  mengikat dokter untuk melakukan apa yang diperjanjikan?
Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui dan menganalisa kerjasama dikaitkan  dengan  asas  kebebasan  berkontrak.  Asas  kebebasan  berkontrak membolehkan masyarakat untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa  saja  atau  tentang  apa  saja.  Selain  itu    asas  ini  mengandung  arti  bahwa setiap  orang  pada  dasarnya  diberikan  kebebasan  untuk  mengadakan perjanjian  sesuai  dengan  kesepakatan  antara  para  pihak,  namun  perlu diperhatikan  kesepakatan tersebut tidak boleh bertentangan  dengan undang- undang,  kesusilaan,  dan  ketertiban.  Mengingat  adanya  Kepmenkes  No. 3987/A/SK/1973  tentang  larangan  PBF  menjual  obat  langsung  kepada dokter,  dokter  gigi,  dan  apotek,  maka  kerjasama  ini  tidak  memenuhi  asas kebebasan  berkontrak  karena  kerjasama  ini  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  walaupun  jawaban  yang  diberikan oleh  responden  seperti  tercantum  di  atas,  terlihat  adanya  kebebasan berkontrak bagi dokter dan PBF untuk melakukan kerjasama, namun karena kerjasama  tersebut  melanggar  peraturan  perundang-undangan,  maka kerjasama  tersebut  tidak  dapat  dikatakan  sesuai  dengan  asas  kebebasan berkontrak seperti dimaksud dalam Pasal 11338 KUH Perdata.
Untuk  mengkaji dari asas perjanjian lainnya yang tertera dalam KUH Perdata, yaitu asas konsensual, asas kekuatan mengikat, dan asas itikad baik, diajukan  pertanyaan-pertanyaan  apakah  tujuan  dilakukannya  kerjasama pemasaran  obat  antara  dokter  dengan  PBF?  Apakah  dalam  perjanjian  ini dokter  dan  PBF  saling  menguntungkan?  Siapakah  yang  dirugikan  dengan
Kerjasama Pemasaran Obat Antara Dokter Dengan Pedagang Besar 49 Farmasi Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Kode Etik Kedokteran Dan Kepmenkes No. 3987 / A /K / 1973 (Sri Pujiastoeti, Neni Sri Imaniyati, dan Sri Ratna Suminar)
adanya  perjanjian  tersebut?  Apakah  selama  ini  timbul  masalah  dengan adanya perjanjian tersebut? Apakah selama ini pernah terjadi sengketa antara dokter  dengan  PBF?  Jika  pernah  terjadi  sengketa,  bagaimana  cara menyelesaikannya?  Apakah  responden  setuju  dengan  adanya  perjanjian kerjasama pemasaran obat antara dokter dengan PBF?
a.  Asas Konsensual
Kerjasama pemasaran obat antara dokter dengan PBF lahir hanya karena adanya  kesepakatan atau kesamaan  kehendak  dari para pihak. Perjanjian sudah sah dan mengikat apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal- hal  pokok  dari  perjanjian  walaupun  tidak  dilakukan  secara  tertulis. Karena sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, tidak diperlukan adanya formalitas  tertentu  untuk  membuktikan  adanya  kesepakatan.  Dengan demikian kerjasama ini memenuhi asas konsensual.
b.  Asas itikad baik
Menurut  Pasal  1338  ayat  (3)KUH  Perdata,  semua  perjanjian  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Itikad  baik  mempunyai  pengertian sebagai berikut :
a) Perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian
b) Perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan c) Perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang d) Perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan
Memperhatikan  pengertian  itikad  baik  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  kerjasama  antara  dokter  dengan  PBF  ini  tidak  memenuhi  asas itikad  baik.  Hal  ini  karena  kerjasama  tersebut  tidak  sesuai  dengan undang-undang,  keadilan,  dan  kepatutan.  Berkaitan  dengan  undang- undang  yang  dilanggar  yaitu  Kepmenkes  No.  3987/A/SK/1973,  dengan kepatutan dan keadilan karena kerjasama tersebut merugikan pasien.
c.  Asas kekuatan mengikat
Asas  kekuatan  mengikat  ini  intinya  berisi  bahwa  berlakunya  suatu perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  mempunyai  kekuatan  yang  sama dengan  undang-undang.  Dengan  demikian  barangsiapa  melanggar perjanjian,  maka  sama  dengan  melanggar  undang-undang,  akan dikenakan sanksi, sedangkan dalam kerjasama antara dokter dengan PBF, tidak ada sanksi hukum bagi yang melanggar, yang ada sanksi sosial.
Dari  uraian  tersebut,  tampaklah  bahwa  kerjasama  tersebut  jika dikaitkan  dengan  asas-asas  perjanjian  yang  terdapat  dalam  KUH  Perdata,
sesuai  dengan  asas  konsensual,  akan  tetapi  tidak  sesuai  dengan  asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas kekuatan mengikat.

## 4 Penutup dan Saran

## 4.1 Kesimpulan
1)  Dalam  “kerjasama”  pemasaran  obat  antara  dokter  dengan  PBF  tidak terdapat hubungan hukum karena tidak mempunyai akibat hukum.
2)  “Kerjasama”  pemasaran  obat  antara  dokter  dengan  PBF  tidak  sesuai dengan    Kode  Etik  Kedokteran  dan  Kode  Etik  Pemasaran  Farmasi  serta bertentangan  dengan  Kepmenkes  RI  No.  3987/A/SK/1973  tentang Larangan  Pedagang  Besar  Farmasi  Menjual  Obat  Secara  Langsung kepada dokter, dokter gigi dan apotek.
3)  “Kerjasama”  pemasaran  obat  antara  dokter  dengan  PBF  memenuhi  asas konsensual,  namun  tidak  sesuai  dengan  asas  itikad  baik,  asas  kekuatan mengikat,  dan  asas  kebebasan  berkontrak  menurut  hukum  perjanjian nasional.

## 4.2 Saran-saran
1)  Larangan  menjual  obat  secara  langsung  kepada  dokter,  dokter  gigi,  dan apotek  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  namun  dalam kenyataannya hal ini masih banyak dilakukan. Untuk itu perlu sosialisasi peraturan mengenai hal ini kepada para dokter, dokter gigi, dan apotek.
2)  Untuk  lebih  efektifnya  peraturan  ini,  maka  diperlukan  sanksi  yang  tegas bagi  para  pelanggar.  Hal  ini  dikarenakan  pasien  menjadi  korban  dari adanya kerjasama tersebut.
3)  IDI sebagai organisasi profesi bagi para dokter perlu melakukan langkah- langkah  konkrit  untuk  meminimalisasi  akibat  negatif  dari  adanya kerjasama.
--------------------
Kerjasama Pemasaran Obat Antara Dokter Dengan Pedagang Besar 51 Farmasi Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Kode Etik Kedokteran Dan Kepmenkes No. 3987 / A /K / 1973 (Sri Pujiastoeti, Neni Sri Imaniyati, dan Sri Ratna Suminar)

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Adji, Oemar Seno. 1991. Profesi Dokter. Jakarta : Erlangga.
Setiawan, R. 1994. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung : Bina Cipta.
Soebekti. 1987. Hukum Perjanjian. Jakarta :  Inter Masa.
Komalawati,  Veronica.  1989. Hukum  dan  Etika  dalam  Praktek  Dokter . Jakarta : Sinar Harapan.
Kansil,  CST.  1991. Pengantar  Hukum  Kesehatan  Indonesia. Jakarta  :
Rineka Cipta.
Koeswadji,  Hermien  Hadiati.  1992. Beberapa  Permasalahan  Hukum  dan Medik. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Salam,  Burhanuddin.  1996. Etika  Sosial  (Asas  Moral  dalam  Kehidupan Manusia). Jakarta :  Rineka Cipta.
Donne, J.M. Van GR. Van Der Burght. 1987. Hukum Perjanjian terjemahan Lely  Niwan  Kursus  Hukum  Perikatan  bagian  1a ,  Dewan Kerjasama  Hukum  Belanda  dengan  Indonesia  Proyek  Hukum Perdata, Yogyakarta.

## Artikel-Artikel
Didiet  L.  2000.  ” Memproduksi  Obat  Generik  Berlogo ”.  Pikiran  Rakyat,  5 Novembar 2000

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KEPMENKES  RI.  No.3987/A/SK/1973  tentang  Larangan  Menjual  Obat
Langsung  kepada  Dokter  yang  Mempunyai  Surat  Izin  Menyimpan Obat
KEPMENKES  RI.  NO.434/MEN.KES/SK/1983  tentang  Berlakunya  Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi Para Dokter di Indonesia