## KINERJA PELAYANAN PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) DI KANTOR KECAMATAN JEKAN RAYAKOTA PALANGKA RAYA
Andry 1 ;Tri Lasmaria Sihotang 2
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Andryteaser1663@gmail.com 1 ; Trilasmaria1661@gmail.com 2

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu Kinerja Pelayanan penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil  (IUMK)  DI  Kantor  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya.  Serta  faktor-faktor  yang mempengaruhi  Kinerja  Pelayanan  Penerbitan  IUMK  DI  Kantor  Kecamatan  Jekan  Raya.  Dengan penelitian Deskriptif dan metode Kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan  suatu  fenomena-fenomena  yang  ada.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  data  skunder.  Data  primer  diolah  dari  hasil  pengamatan  dan  wawancara mendalam  dengan  aparatur/pegawai  Kantor  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya. Sedangkan,  Data  Sekunder  diperoleh  dari  Kantor  Kecamatan  Jekana  Raya  Kota  Palangka  Raya tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil  (Iumk)  Di  Kantor  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya  sudah  cukup  optimal/baik. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  indikator  Produktivitas,  Responsivitas  dan  Akuntabilitas.  Penelitian  ini juga  menunjukan  bahwa  faktor-faktor  internal  dan  eksternal  mempengaruhi  Kinerja  Pelayanan Penerbitan IUMK Di Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
Kata Kunci : Kinerja Pelayanan, IUMK, Kecamatan.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  know  the  Performance  of  Services  issuing  Micro  and  Small Business  Licenses  (IUMK)  in  the  District  Office  of  Jekan  Raya  Palangka  Raya  City.  As  well  as factors that affect the Performance of IUMK Issuance Services in Jekan Raya Subdistrict Office. With  descriptive  research  and  qualitative  methods,  this  research  aims  to  describe  and  explain existing  phenomena.  The  data  used  in  this  study  were  primary  data  and  skunder  data.  Primary data is processed from observations and in-depth interviews with the apparatus / employees of the District Office of Jekan Raya Palangka Raya City. Meanwhile, Secondary Data was obtained from the Jekana  Raya  District  Office  of  Palangka Raya  City.  This  can  be  seen  from the  indicators  of Productivity,  Responsiveness  and  Accountability.  This  research  also  showed  that  internal  and external  factors  affect  the  Performance  of  IUMK  Issuance  Services  in  the  Jekan  Raya  District Office of Palangka Raya City.
Keywords: Service Performance, IUMK, Subdistrict .

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah  dalam melayani  masyarakat  adalah  fungsi  aparatur  negara  sebagai  pelayan  masyarakat, (Ogotan,  2016).  Penyelengggaraan  tugas  pokok  dan  fungsi  sebagai  aparatur pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  baik  kepada  masyarakat dituntut  untuk  memiliki  kinerja  yang  baik  sehingga  pelayanan  yang  diberikan akan  baik  pula,  tugas  utama  aparatur  pemerintah  adalah  untuk  melayani masyarakat,  Baik  buruknya  pelayanan  yang  diberikan  aparatur  mencerminkan kinerja  individu  yang  akan  menentukan  baik  buruknya  kinerja  organisasi  secara keseluruhan.
Dalam  (Undang-Undang  Republik  Indonesia,  2009)  tentang  Pelayanan Publik  menjelaskan kegiatan pelayanan publik  merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi aparatur pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan  maupun  pembangunan.  Penyelenggaraan  dimaksud  meliputi kegiatan  mengatur,  membina  dan  mendorong  maupun  dalam  memenuhi kebutuhan  atau  kepentingan  segala  aspek  kegiatan  masyarakat  terutama partisipasinya dalam pembangunan. Oleh karenanya untuk mewujudkan tugas dan fungsi  tersebut,  maka  dijelaskan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kepada masyarakat  oleh  unit-unit  layanan.  Dalam  kegiatan  pelayanan  publik,  pelayanan yang  diberikan  oleh  aparatur  pelayanan  adalah  mempermudah  urusan  layanan publik  dengan  memberikan  pelayanan  yang  tidak  berbelit-belit,  prosedur  yang panjang,  mempersingkat  waktu  pelaksanaan  dan  memberikan  kepuasan  kepada masyarakat. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.
Pemerintah  daerah,  provinsi  maupun  kabupaten/kota  memiliki  perangkat daerah  sendiri  untuk  menjalankan  roda  pemerintahannya.  Salah  satu  perangkat daerah  di  kabupaten/kota  adalah  Kecamatan.  Kecamatan  merupakan  salah  satu perangkat  daerah  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengurus  hal-hal  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  pelayanan  publik  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat. Pembetukan  kecamatan  ini  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam  mengakses pelayanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Kecamatan  adalah  ujung tombaknya  dari  penyelenggaraan  pemerintah  yang  berlangsung  berhadapan dengan  masyarakat  luas.  Citra  pemerintahan  secara  keseluruhan  akan  banyak ditentukan oleh kinerja  pelayanan publik tersebut.
Kinerja pelayanan menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik  pada  umumnya,  (Bappenas,  2010),  pelayanan  perizinan  pada  khususnya yang  kesan  buruknya  pelayanan  perizinan  selama  ini  selalu  menjadi  citra  yang melekat  pada  institusi  penyedia  pelayanan  perizinan.  Selama  ini  pelayanan perizinan  selalu  identik  dengan  kelambanan,  ketidakadilan,  dan  biaya  tinggi. Belum lagi dalam hal etika pelayanan yakni prilaku aparat penyedia layanan yang tidak  ekspresif  dan  mencerminkan  pelayanan  yang  tidak  baik.  Dalam  upaya mencapai  pelayanan  yang  berkualitas  diperlukan  penyusunan  standar  pelayanan yang menjadi tolok ukur, Penerapan standar pelayanan merupakan fenomena yang berlaku baik di negara maju maupun di negara berkembang.
Pada  kenyataannya  masih  ada  aparatur  pemerintah  belum  menyadari pentingnya  pelayanan,  sehingga  sering  terjadi  di  kalangan  aparatur  pemerintah yang  menunjukkan  bahwa  mereka  pada  umumnya  masih    belum  menyadari posisinya  sebagai  pelayan  masyarakat.  Kebijakan  pemerintah  dalam  bidang pelayanan  umum  harus  disesuaikan  dengan  kepentingan,  keinginan,  harapan  dan tuntutan  masyarakat  dalam  rangka  memenuhi  segala  hak  dan  kewajiban
masyarakat  sebagai  warga  negara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Kinerja  pegawai  sangat  dibutuhkan  dalam  mewujudkan  pelayanan  yang baik kepada masyarakat. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara  keseluruhan  selama  periode  tertentu,  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya  dengan  hasil  sesuai  yang diharapkan, (A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2017). Aparatur pelayanan publik dalam  melayani  masyarakat  dituntut  memiliki  kinerja  yang  baik  dalam  proses pelayanan  sehingga  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  tidak  dirugikan. Kinerja  pegawai  tidak  terlepas  dari  prinsip-prinsip  yang  harus  dipenuhi  dalam mewujudkan  standar  pelayanan  publik  sekurang-kurangnya  yakni  prosedur, waktu,  biaya,  produk,  sarana  dan  prasarana,  serta  kompetensi  petugas  pemberi pelayanan.
Berdasarkan  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  2010)  tentang  Kecamatan Jekan  Raya  sebagai  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  (PATEN),  Dimaksudkan pelayanan  dalam  satu  kesatuan  proses  dimulai  dari  tahapan  permohonan  sampai dengan  tahap  penyelesaian  produk  pelayanan  melalui  satu  pintu.  Untuk  itu diperlukan  adanya  sumber  daya  aparatur  yang  tanggap  terhadap  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan  publik,  memiliki  kemampuan  dan keterampilan  yang  memadai,  bersikap  ramah  dan  cekatan.  Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu (PATEN)  dilaksanakan dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempermudah proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, transparan pasti dan terjangkau.
Adapun  jenis  dan  bentuk  Pelayanan  Terpadu  Administrasi  (PATEN)  di Kecamatan Jekan Raya dapat dilihat tabel dibawah:
Tabel. Jenis pelayanan Kantor Kecamatan Jekan Raya
No Jenis layanan Bentuk layanan 1 Jenis perizinan 1. Penerbitan ijin usaha mikro dan kecil 2 Jenis Non perizinan 1. Perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (Ktp-el )
2. Registrasi mengetahui permohonan imb
3. Registrasi mengetahui pembuatan kartu keluarga (kk)
4. Registrasi mengetahui pembuatan surat pindah 5. Registrasi  mengetahui  pembuatan  surat  keterangan domisili penduduk
6. Registrasi  mengetahui  surat  keterangan  tidak  mampu
(sktm)
7. Registrasimengetahui susunan keluarga
8. Registrasi mengetahui surat keterangan nikah dan rujuk 9. Registrasi mengetahui surat keterangan duda/janda 10. Registrasi  mengetahui  surat  keterangan  belum  pernah menikah 11. Registrasi mengetahui surat keterangan kematian 12. Surat dispensasi nikah 13. Registrasi mengetahui surat keterangan talak/cerai 14. Registrasi  mengetahui  permohonan  pendirian  tempat /sarana ibadah 15. Rekomendasi  pencairan  bantuan  dana  untuk  rumah ibadah 16. Registrasi mengetahui permohonan izin keramaian 17. Registrasi  mengetahui  surat  keterangan  berkelakuan baik ( skbb ) 18. legalisasi surat keterangan ahli waris/kuasa waris 19. Legalisasi administrasi pertanahan (sppt) 20. Registrasi surat pernyataan pemilik tanah  ( sppt ) 21. Registrasi mengetahui surat keterangan ahli waris/kuasa waris
Sumber: Kantor Kecamatan Jekan Raya, 2019
Berdasarkan  tabel  di  atas  sesuai  dengan  (Peraturan  Daerah  Kota  Palangka Raya,  2019)  tentang  Kecamatan  Jekan  Raya  sebagai  Pelayanan  Administrasi Terpadu  (PATEN)  tentang  susunan  dan  organisasi  tata  kerja  sekretariat  daerah dan  pemerintah  kecamatan  yang  dijelaskan  bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab camat  adalah  membantu  kepala  daerah  dalam  membina  kehidupan  masyarakat dalam wilayah kecamatan, memliki 2 Jenis layanan yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan. Maka peneliti tert arik untuk meneliti tentang pelayanan perizinan yaitu  Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (IUMK),  IUMK  merupakan  pelayanan  yang penyelesai/ pengurusan pelayanannya ada di kecamatan.
Pada  kenyataannya  kinerja  pelayanan  publik  di  Kecamatan  Jekan  Raya masih  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik.  Penyelenggaraan  pelayanan publik  dijalankan  oleh  pemerintah  belum  berjalan  secara  profesional,  efektif  dan efisien.  Banyaknya  keluhan  dan  berbagai  pengaduan  masyarakat  bahwa  belum maksimalnya kinerja aparatur selaku penyelenggara pelayanan publik.
Menurut  hasil  pengamatan  awal  dari  peneliti,  dalam  pelaksana  penerapan pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kantor Kecamatan Jekan Raya berjalan tidak  sesuainya  target  karena  adanya  berbagai  hambatan  dan  kendala.  Baik bersifat internal dan eksternal yaitu:
1. Faktor Internal
a. Masih  kurangnya  kerjasama  antara  pegawai  dalam  memberikan  pelayanan terkhususnya dalam pelayanan pembuatan IUMK kepada masyarakat seperti kurangnya  respon  dan  inisiatif  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung jawabnya.
b. Masih  belum  ada  sanksi  yang  tegas  kepada  pegawai  dalam  memberikan kedisiplinan  saat  pegawai  melakukan  kesalahan  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Faktor Eksternal
a. Masih Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembuatan izin Usaha Mikro  dan  Kecil  (IUMK)  sehingga  masyarakat  bolak-balik  ke  Kantor Kecamatan Jekan raya hanya untuk mengurus pelayanan itu saja.
b. Sarana dan prasana yang kurang memadai atau tidak lengkap. Dari  berbagai  kondisi  sumber  daya  manusia  di  Kantor  Kecamatan  Jekan Raya  tersebut  menjelaskan  bahwa  kesiapan  pelaksanaan  pelayanan  publik masih  sepenuhnya  belum  terwujud,  kinerja  pelayanan  aparatur  masih dihadapkan  permasalahan-permasalahan  tidak  efisien,  tidak  efktif  dan kurang profesional.
Berdasakan  latar belakang  yang telah dijelaskan, maka  fokus permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  kinerja  pelayanaan  dalam  penerbitan IUMK  (Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil)  serta  apa  saja  yang  mempengaruhi  kinerja pelayanan dalam perbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kantor Kecamatan Jekan Raya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah    Untuk  mengetahui  kinerja  pelayanaan dalam  pembuatan  IUMK  (Ijin  Usaha  Mikro  dan  Kecil)  serta  Untuk  mengetahui faktor-faktor yang  mempengaruhi kinerja pelayanan Izin Usaha  Mikro dan Kecil (IUMK) di Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  bertujuan mendiskripsikan  secara  terperinci  fenomena  sosial  tertentu,  (Moleong,  2012),. Guna  mendapatkan  fenomena  yang  lebih  mendalam  maka  digunakan  metode kualitatif.  Metode  deskriptif  kualitatif  dalam  penelitian  ini  bertujuan  agar  dapat mengumpulkan  sebanyak  mungkin  informasi  mengenai  fakta-fakta  yang  terkait Kinerja  Pelayanan  Penerbitan  Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (IUMK)  di  Kantor Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya  serta  menelaah  faktor-faktor  yang menghambat kinerja pelayanan penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kantor Kecamatan Jekan Raya. Menurut (Sugiyono, 2014).
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  wawancara,  observasi,  dan studi  dokumentasi  terhadap  profil  organisasi,  tinjauan  konseptual,  dan  penelitian terdahulu.  Informan  dalam  penelitian  adalah  Camat,  Sekretaris  Camat,  Kepala
Sub  bagian  Umum  dan  Kepegawaian,  Kepala  Seksi  Pelayanan,  Pegawai/staf Kantor  Kecamatan  Jekan  Raya  yang  melaksanakan  tugas  pelayanan  dan masyarakat  pengguna  jasa  pelayanan  serta  masyarakat/user  yang  berkunjung  di Kantor Kecamatan Jekan Raya.

## HASIL PEMBAHASAN

## 1. Kinerja Pelayanan dalam Penerbitan IUMK
Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan  melakukan  penilaian  terhadap  kinerja  maka  upaya  untuk  memperbaiki kinerja  bisa  dilakukan  secara  lebih  terarah  dan  sistematis.  Penilaian  organisasi adalah kegiatan membandingkan antara hasil yang diperoleh atau kenyataan yang ada  di  lapangan  dengan  apa  yang  telah  direncanakan  sebelumnya,  (Robbin  & Judge, 2015).
Kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi organisasi  yang  tertuang  dalam  perencanaan  strategis  ( strategic  planning )  suatu organisasi,  (Muhamad  Mahsun,  2013).  Setiap  organisasi  publik  memiliki tanggungjawab  yang  diperuntukkan  bagi  masyarakat  umum.  Kinerja  pelayanan publik  ini  akan  senantiasa  diperhatikan  oleh  masyarakat  luas,  sehingga  pegawai dari  setiap  organisasi  publik  yang  ada  perlu  untuk  memperhatikan  kualitas pelayanan yang mereka berikan untuk masyarakat. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis  menggunakan  indikator  kinerja  pelayanan  publik  yaitu  Produktivitas, Responsifitas  dan  Akuntabilitas.  Konsep  ini  dipilih  peneliti  karena  indikator  ini diharapkan  dapat  menjelaskan  secara  komperehensif  tentang  kinerja  pelayanan publik dalam penerbitan IUMK di Kantor Kecamatan Jekan Raya.

## Produktivitas
Produktivitas  dipahami  sebagai  rasio  antara input dan output ,  artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu, (Sarjono, 2012). Dalam penelitian ini konsep produktivitas dibahas  mengenai  sejauh  mana  kinerja  pelayanan  pada  penerbitan  izin  usaha mikro dan kecil yang dilakukan oleh Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan bagaimana hasil layanan yang dirasakan oleh masyarakat.
Produktifitas kinerja pelayanan penerbitan IUMK di Kecamatan Jekan Raya Kota  Palangka  Raya  sudah  cukup  menampakkan  hasil  yang  baik.  Hal  ini  dapat dilihat dari tanggapan pemohon  mengenai penjelasan kepada tiap pemohon  yang belum  mengerti  syarat  apa  saja  yang  dibutuhkan  dalam  penerbitan  Izin  Usaha Mikro  dan  Kecil  dan  bagaimana  prosedur  yang  harus  dijalani.  Pemohon  yang semula  tidak  mengerti  sama  sekali  tentang  syarat-syarat  dan  prosedur  yang telah ditentukan,  setelah  dijelaskan  melalui  loket  informasi  menjadi  mengerti  dan  bisa
melengkapi syarat- syarat yang telah ditentukan. Selain itu juga kita dapat melihat dari  penyelesaian  IUMK  setiap  bulannya  yang  bisa  dikatakan  hampir  semua permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dapat diselesaikan tepat waktu dan juga tepat mutu.

## Responsivitas
Responsivitas  adalah  kemampuan  organisasi  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  mengembangkan program-program  pelayanan  publik  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat, (Ratminto, 2015). Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan  antara  program  dan  kegiatan  pelayanan  dengan  kebutuhan  dan aspirasi  masyarakat.  Responsivitas  dalam  mekanisme  pelayanan  ini  dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  pelayanan  khususnya  pelayanan penerbitan  IUMK    pada  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya  cukup Responsif terhadap keluhan-keluhan pengguna jasa/masyarakatnya.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan  petunjuk  pelaksana  yang  menjadi  dasar  atau  pedoman  penyelengaraan pelayanan  kepada  pihak yang memliki kewenangan  untuk meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Akuntabilitas  dapat  dikatakan  juga  sebagai kewajiban  seseorang  atau  unit  organisasi  untuk  mempertanggungjawabkan pengelolaan  dan  pengendalian  sumber  daya  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan  kepadanya  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periode, (LAN dan BPKP, 2010).
Akuntabilitas    Kinerja  Pelayanan  Penerbitan  IUMK  di  Kecamatan  Jekan Raya  Kota  Palangka  Raya  dalam  pelayanan  publik  yang  dilakukan  kepada masyarakat  bisa  dikatakan  cukup  bertanggung  jawab  terhadap  kinerja pelayanannya.  Bentuk  pertanggungjawaban  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota Palangka  Raya  dalam  kinerja  pelayanan  publiknya  tertuang  memberikan pelayanan  secara  kurang  transparan  seperti  yang  terdapat  pada  salah  satu  asas pelayanan publik yaitu asas keterbukaan. Dalam hal ini masih belum keterbukaan biaya, waktu, data serta informasi.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
Adapun  yang  menghambat  Kinerja  Pelayanan  Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil (IUMK) Di  Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka raya antara lain:

## a. Faktor Internal

## Kepemimpinan
Kepemimpinan  sebagai  suatu  proses  dengan  berbagi  cara  untuk mempengaruhi  orang  atau  kelompok  orang  yang  untuk  mencapai  tujuan  yang bersama.  Berkaitan  erat  dengan  pekerjaan  yang  harus  dilaksanakan  dan kekompakan  orang-orang  yang  dipimpinnya.  Di  samping  kemampuannya melaksanakan  peran  tersebut,  seoranng  pemimpin  dituntut  untuk  dapat meneyelesaikan  diri  dengan  keadaan  sehingga  memungkinkan  dirinya  diperoleh keuntungan  dari  sifat  yang  dimilikinnya,  berupa  keinginan  untuk  menerima tanggung  jawab,  kemampuan  untuk  berspektif  dan  objektif,  kemampuan  untuk berkomunikasi serta kemampuan dalam menentukan skala prioritas. Maka dari itu bahwa  kepemimpian  yang  dilihat  dari  aspek  pengaruh,  motivasi  serta  pemberian informasi  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  atau  pencapaian  hasil  kerja  dari para pegawai dalam lingkup organisasi.

## Sumber Daya Manusia
Dalam  melayani  kebutuhan  dari  pelanggan  maka  aparat  pegawai  yang bertugas  dalam  hal  pelayanan  menjadi  sangat  penting.  Pegawai  dalam  hal  ini merupakan  ujung  tombak  dalam  memenuhi  kepuasan  pelanggan/masyarakat dalam  pelayanan  IUMK  di    Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya.  Hal yang menjadi faktor yang penting dari sumber daya manusia di Kecamatan Jekan Raya  Kota Palangka  Raya  adalah  tingkat  pendidikan  pegawai.  bahwa  komposisi pendidikan  pegawai  di  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya  tergolong masih  belum  cukup  memadai.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  jumlah  pegawai  yang masih  berpendidikan  SMA  sedangkan  kondisi  idealnya  minilmal  pegawai memiliki  pendidikan  Diploma  atau  Sarjana  karena  pendidikan  tinggi  merupakan poin utama dalam bekerja.
Menurut  (Rivai,  2013),  Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  faktor yang  mempengaruhi  kinerja  organisasi  karena  manusia  adalah  aktor  utama  di setiap  organisasi  dimana  atau  apapun  bentuk.  Sumber  daya  manusia  ini  dapat dilihat  dari  tersedianya  pegawai  baik  secara  tingkat  pendidikan  yang  dimiliki pegawai san tingkat kompentensi yang dimiliki pegawai.

## Sarana dan prasarana
Sarana  dan  Prasana  adalah  peralatan  yang  digunakan  oleh  organsasi  untuk menunjang  keberhasilan  suatu  tujuan  tersebut.  Sarana  dan  prasarana  di  Kantor Kecamatan Jekan Raya  Kota Palangaka Raya sudah  layak dan  baik, karena  yang menjadi penunjang keberhasilan suatu progaram ataupun sarana dan prasarana yan ada adalah peralatan yang ada dan digunakan untuk menunjang keberhasilan dari program itu sendiri dengan melakukan perawatan secara berkala agar tidak terjadi hambatan  dalam  memberikan  pelayanan  penerbitan  surat  Ijin  Usaha  Miro  dan Kecil (IUMK).
Hal tersebut karena masyarakat hanya mengharapkan proses layanan dengan segara  dan  cepat  tanpa  ada  hambatan  dalam  pelayanan  yang  diberikan.  Oleh karena  itu,  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya  menjadikan  peralatan sebagai  alat  pendukung  dalam  keberhasilan  berjalannya  Pelayanan  Adminstrasi Terpadu di Kantor Kecamatan.
Hal tersebut dikarenakan kelalaian petugas dalam menjawab pertanyaan dari masyarakat.  Kelalaian  tersebut  disebabkan  oleh  kesibukan  para  pegawai  yang sibuk  menangani  pengaduan  lain,  keterbatasan  pegawai  ini  yang  menyebabkan pelayanan tidak memuaskan di kalangan masyarakat.
b. Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  adalah  faktor  dari  luar  lingkup  di  Kecamatan  Jekan  Raya Kota  Palangka  Raya  yang  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pelayanan  yang diberikan,    Faktor  eksternal  pegawai  merupakan  suatu  interaksi  yang  dijalin dengan  masyarakat  yang  diukur  dengan  indikator  komplain/  keluhan  pengguna jasa  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  birokrasi  dan  tingkat  kepedulian masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi
Faktor  eksternal  dilihat  dari  indikator  keluhan-keluhan  masyarakat/ komplain  dimana  petugas  masih  acuh  tak  acuh  atau  cuek  dalam  menanggapi keluhan dari masyarakat. Dan masih adanya komunikasi dengan berbahasa daerah (bahasa  dayak)  sehingga  terkadang  tidak  dimengerti  oleh  pemohon  yang  bukan berasal dar bahasa daerah tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  tentang  Kinerja  pelayanan  publik  dalam  penerbitan IUMK di Kecamatan Jekan Raya dapat dikatakan telah memenuhi  kategori cukup baik  yang  dijelaskan  dari  produktivitas,  responsivitas,  dan  akuntabilitas.  Dapat disimpulkan  hasilnya  sebagai  berikut:  Produktivitas  Kinerja  Pelayanan  pada Penerbitan  Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di  Kantor  Kecamatan  Jekan  Raya  sudah cukup  baik  dikarenakan  sudah  mencapai  target  dan  sudah  memenuhi  SPOPP (standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan). Hal ini dapat kita lihat dari pelayanan  penyelesaian  setiap  bulannya  yang  bisa  dikatakan  hampir  semua permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dapat diselesaikan tepat waktu dan juga tepat mutu. Responsivitas Kinerja Pelayanan pada Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kantor Kecamatan Jekan Raya sudah cukup responsif. Dilihat dari tanggapan pegawai Kantor Kecamatan Jekan Raya terhadap harapan-harapan, aspirasi  dan  juga  keluhan-keluhan  yang  dialami  pemohon  mengacu  pada  SPOPP (standar  prosedur  operasi  pengaturan  dan  pelayanan)  dalam  memberikan pelayanan  guna  memenuhi  kebutuhan  pengguna  pemohon,  terkhususnya  dalam pelayanan    penerbitan  IUMK . Akuntabilitas  Kinerja  Pelayanan  pada  Penerbitan Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di  Kantor  Kecamatan  Jekan  Raya  cukup
bertanggungjawab terhadap masyarakat dilihat dari bagaimana Kantor Kecamatan Jekan Raya memberikan pelayanan belum secara transparan seperti yang terdapat pada  salah  satu  asas  pelayanan  publik  yaitu  asas  keterbukaan.  Dalam  hal  ini keterbukaan biaya, waktu, prosedur dan data serta informasi.
Dan  Faktor-faktor yang  mempengaruhi pada Kinerja Pelayanan Publik dalam penerbitan  IUMK  di  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya  merupakan faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  yang  terdiri  dari Kepemimpinan,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dan  Sarana  Prasana  sebagai penunjang  pelayanan.  Sedangkan  faktor  eksternal  dilihat  dari  indikator  keluhan- keluhan  masayarakat  /  komplain  dimana  petugas  masih  acuh  tak  acuh  atau  cuek dalam  menanggapi  keluhan  dari  masyarakat.  Dan  masih  adanya  komunikasi dengan  berbahasa  daerah  (bahasa  dayak)  sehingga  terkadang  tidak  dimengerti oleh pemohon yang bukan berasal dar bahasa daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A.  Anwar  Prabu  Mangkunegara.  (2017). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Perusahaan . Remaja Rosda Karya.
Bappenas.  (2010).  Manajemen  Pengaduan  Masyarakat  dalam  Pelayanan  Publik. Laporan Kajian , 1–174.
LAN  dan  BPKP.  (2010). Akuntabilitas  dan  Good  Governance (pertama). Lembaga Administrasi Negara.
Moleong,  L.  J.  (2012). Metode  Penelitian  Kualitatif (5th  ed.).  Remaja  Rosda Karya.
Muhamad  mahsun.  (2013). Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik .  Buku  Bahti Profesindo.
Ogotan,  M.  (2016).  Peranan  Aparatur  Pemerintah  Desa  Dalam  Pelayanan Masyarakat  Di  Desa  Pitu  Kecamatan  Tobelo  Tengah  Kabupaten  Halmahera Utara. Jurnal Administrasi Publik UNSRAT , 3 (41).
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya. (2019). Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (pp. 1–18).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.  (2010). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  4  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan (pp. 1–7).
Ratminto,    dan  W.  S.  A.  (2015). Manajemen  Pelayanan:  Pengembangan  Model Konseptual,  Penerapan  Citizen’s  Charter  dan  Standar  Pelayanan  Minimal (pp. 180–181). Pustaka Pelajar.
Rivai,  V.  dan  S.  (2013). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  untuk  Perusahaan dari Teori ke Praktik . PT. Raja Grafindo.
Robbin  &  Judge.  (2015). Perilaku  Organisasi  Edisi  16. (16th  ed.).  Salemba
Empat.
Sarjono,  H.  (2012).  Model  Pengukuran  Produktivitas  Berdasarkan  Pendekatan Rasio Output Per Input. The Winners , 2 (2), 130.
https://doi.org/10.21512/tw.v2i2.3821
Sugiyono. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitaif, kualitaitf, dan R&D . CV Alfabeta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (pp. 1–77).