## IDENTIFIKASI DAMPAK PENGELOLAAN HUTAN DESA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT BENTANG PESISIR PADANG TIKAR KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA
(Identification of the Impact of Village Forest Management on Economic Improvement of the Bentang Pesisir Padang Tikar, Batu Ampar District, Kubu Raya Regency)

## Dedy Setiawan, Gusti Hardiansyah, Ganjar Oki Widhanarto
Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak. Jl. Daya Nasional Pontianak 78124
Email : olengking3@gmail.com

## Abstract
Village forests are state forests that are managed by the village and used for the welfare of the village and are not encumbered with permits or rights. Village forest operations are carried out by  the  Village  Forest  Management  Board  (LPHD)  which  is  formed  and  structured  under  the leadership  of  the  village.  This  study  aims  to  find  out  the  village  forest  management  on  the economic  improvement  of  the  community  carried  out  by  the  LPHD  and  analyze  the  economic situation of the community before and after the establishment of the Village Forest Management Rights  (HPHD).  The  research  was  conducted  in  Bentang  Pesisir  Padang  Tikar,  Batu  Ampar District, Kubu Raya Regency. Sampling of respondents using the Probability Sampling method uses  the  Slovin  formula  to  determine  the  number  of  respondents.  The  data  analysis  used  was income  analysis,  to  determine  village  forest  management  based  on  linkert  scale.  The  role  of LPHD in village forest management is at a moderate level of 4 (Village) and good 6 (Village) with an average in the good category (3.66). Based on the results of the analysis of 70 respondents where  previously  residents  in  Bentang  Pesisir  Padang  Tikar  had  an  income  of  Rp 2,524,800,000/year  and  after  the  establishment  of  HPHD  community  income  was Rp.2.923,200,000/year with an average income. each respondent before HPHD amounting to Rp. 36,205 .704/year and after HPHD increased by Rp.41.760,000/year.Based on the data, of course in the  economic  aspect, the  impact  resulting from  village  forest  management has  not  changed significantly.
Keyword : Economic Situation, Management, Village Forest Abstrak
Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin atau hak. Oprasional hutan desa dilakukan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) yang dibentuk dan secara struktural berada dibawah pimpinan desa. Tujuan penelitian  ini  adalah  mengetahui  pengelolaan  hutan  desa  terhadap  peningkatan  ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LPHD serta menganalisis kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan  setelah  ditetapkannya Hak  Pengelolaan  Hutan  Desa  (HPHD).  Penelitian  dilaksanakan  di Bentang Pesisir Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Pengambilan sampel  responden  menggunakan  metode  Probability  Sampling  dengan  menggunakan  rumus Slovin  untuk  menentukan  jumlah  responden.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis pendapatan, untuk mengetahui pengelolaan hutan desa dengan berdasarkan skala linkert. Peran LPHD dalam pengelolaan hutan desa berada pada tingkatan cukup 4 (Desa) dan baik 6 (Desa) dengan  rata-rata  dalam  kategori  baik  (3,66).  Berdasarkan  hasil  analisis  dari  70  responden dimana  sebelumnya  masyarakat  di  Bentang  Pesisir  Padang  Tikar  memiliki  pendapatan Rp.2.524.800.000/tahun  dan  setelah  ditetapkannya  HPHD  pendapatan  masyarakat  sebesar Rp.2.923.200.000/tahun  dengan  rata-rata  pendapatan  per  responden  sebelum  HPHD  sebesar Rp.36.205.704/tahun dan setelah HPHD mengalami peningkatan sebesar Rp.41.760.000/Tahun.
Berdasarkan  data  tersebut  tentunya  dalam  aspek  ekonomi,  dampak  yang  dihasilkan  dari pengelolaan hutan desa tidak memiliki perubahan yang cukup signifikan.
Kata kunci : Hutan Desa, Kondisi Ekonomi, Pengelolaan

## PENDAHULUAN
Hutan merupakan sumberdaya alam yang  mempunyai  peranan  penting  bagi kehidupan  masyarakat  karena  mampu menghasilkan  barang  dan  jasa  serta dapat menciptakan
kestabilan lingkungan.  Hutan  Desa  (HD)  adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  desa serta  belum  dibebani  izin/hak.  Artinya bahwa masyarakat desa melalui lembaga desa dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola dan mengambil manfaat  dari hutan  negara.  Mengelola  mempunyai makna  lingkup  yang  lebih  luas,  bukan sekedar  memanfaatkan  sumber  daya hutan yang ada tetapi lebih bertanggung jawab  atas  kelestarian  fungsi  hutan sebagai  penyangga  kehidupan  (Hapsari et al. , 2014). Mengacu Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan No.83  tahun  2016,  Hutan Desa  (HD) adalah  hutan  negara  yang  dikelola  desa dan  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan desa.  Oprasional  hutan  desa  dilakukan Lembaga  Pengelolaan  Hutan  Desa (LPHD)  yang  dibentuk  dan  secara struktural  berada  dibawah  pimpinan desa.
Bentang  Pesisir  Padang  Tikar memiliki luas ± 135.545 ha. Sedangkan ±  76.370  ha  merupakan  kawasan  yang diperuntukan untuk dikelola masyarakat melalui skema Hutan Desa. Hutan Desa terbagi  lagi  ke  dalam  Hutan  Lindung seluas  ±  69.299  ha,  Hutan  Produksi
Terbatas  seluas  ±  1.985  ha  dan  Hutan
Produksi Konversi seluas 5.086 ha. Secara administrasi, terbagi ke dalam wilayah administrasi 10 Desa yaitu Desa Tanjung  Harapan,  Ambarawa,  Sungai Besar,  Sungai  Jawi,  Tasik  Malaya, Padang  Tikar  Satu,  Medan  Mas,  Nipah Panjang,  Teluk  Nibung  dan  Desa  Batu Ampar.  Sejak  ditetapkannya  surat keputusan  pada  tahun  2017  sampai sekarang  pengurus  lembaga  (LPHD) beserta  masyarakat  sekitar  hutan  dapat mengakses  dan  mengelola  hutan  desa sesuai  dengan  kebijakan  yang  berlaku, hal  ini  telah  ditetapkan  berdasarkan  SK MenLHK tahun 2017 tentang Pemberian Hak  Pengelolaan  Hutan  Desa  (HPHD) kepada  10  Lembaga  Pengelola  Hutan Desa di Bentang Pesisir Padang Tikar.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pengelolaan hutan desa yang dilakukan  oleh  Lembaga  Pengelolaan Hutan Desa terhadap peningkatan ekonomi  dan  menganalisa  kondisi ekonomi  masyarakat  Bentang  Pesisir sebelum  dan  setelah  ditetapkannya  Hak Pengelolaan Hutan Desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  Bentang Pesisir  Padang  Tikar,  Kecamatan  Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan  Barat.  Pengumpulan  data primer  dan  sekunder  dilakukan  pada  1 Maret  2021  sampai  1  April  2021. Pengambilan  sampel  responden  pada penelitian  ini  penulis  menggunakan metode Probability  Sampling dengan
Vol. 9 (4): 640 – 651
menggunakan  rumus Slovin (1960) untuk menentukan jumlah responden.
( n = 𝑁 1+𝑁(𝑒)² )
Dimana : n = Jumlah sampel yang diambil N = Populasi E = Standar error (0,1)
Populasi  penelitian  ini  adalah seluruh Anggota LPHD pada 10 desa di Bentang  Pesisir  Padang  Tikar  dengan jumlah total keseluruhan 237 orang. Dari perhitungan  jumlah  sampel  dengan menggunakan  rumus  Slovin  maka didapatkan  70  sampel  penelitian  di Bentang Pesisir Padang Tikar. Jumlah  sampel  responden  yang diambil pada masing-masing desa dapat ditentukan dengan menggunakan metode stratifikasi berimbang (Teken, 1965).
(nh = 𝑁ℎ 𝑁 𝑛 )
Dimana : Nh  = Jumlah responden dalam 1 (satu) desa
n = Jumlah sampel seluruhnya Nh  = Jumlah  anggota LPHD dalam 1 (satu) desa
N = Jumlah sampel seluruhnya
Penentuan  anggota  responden  pada setiap desa yang telah didapat dilakukan secara  acak  sehingga  diperoleh  sesuai jumlah sampel yang dibutuhkan.
Analisis Pendapatan Untuk mengetahui jumlah pendapatan masyarakat terhadap pengelolaan hutan desa sebelum
ditetapakan
HPHD dan setelah ditetapkannya HPHD dengan menggunakan analisis menurut (Soekartawi, 2002). Pdk  = TR – TC TR = Q . P
TC = FC + VC
Dimana :
Pdk  = Pendapatan Masyarkat BPPT
(Rp/Kg/Thn) TR = (Penerimaan Total) (Rp/Kg/Thn) TC = Total Cost (Biaya Total) (Rp/Kg/Thn) TR = Penerimaan Total (Rp/Kg/Thn) Q = Jumlah Produksi (Kg/Ton/Thn) P = Harga Produksi (Rp/Kg/Ton) TC = Biaya Total (Rp/Kg/Thn) FC = Biaya Tetap Produksi (Rp/Kg/Thn) VC = Biaya Variabel Produksi
(Rp/Kg/Thn)

## Pengelolaan Hutan Desa
Data  pengelolaan  Hutan  Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat  yang  dilakukan  oleh  LPHD menggunakan  skala  linkert  dengan memberikan skoring dari setiap jawaban responden  (Dawes,  2008).  Kriteria penilaian  dari  pengelolaan  hutan  desa yang dilakukan oleh LPHD adalah akses terhadap  hutan,  pemanfaatan  hutan, tingkat  partisipasi  dan  monitoring  dan evaluasi. Kriteria penilaian data pengukuran  dapat  disajikan  pada  Tabel 1.
Tabel 1.Kriteria Penilaian Data Pengukuran ( Measurement Data Evaluation Criteria) Tingkat Keaktifan Skor Interval Skor Sangat Baik (SB) 5 81-100% Baik (B) 4 61-80% Cukup (C) 3 41-60% Buruk (B) 2 21-40% Sangat Buruk (SB) 1 0-20%
Setelah  didapat  skor  dari  jawaban responden,  selanjutnya  di  tentukan interval  skor  Pengelolaan  Hutan  Desa terhadap  peningkatan  ekonomi  dengan perhitungan  seperti  diuraikan  pada rumus berikut.
Interval Skor = Jumlah Jawaban Responden Total Jumlah Responden 𝑥 100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara terhadap  70  responden  yang  terpilih  di Bentang Pesisir Padang Tikar Kecamatan  Batu  Ampar  diperoleh identitas  responden  berdasarkan  usia responden dan tingkat pendidikan responden sebagai berikut : Tabel  2.  Identitas  Responden  Berdasarkan Usia Responden,  Tingkat  Pendidikan dan Mata Pencaharian (Identity of Respondents Based on Respondent's Age, Education Level and Sustenance) Identitas Responden Kategori Responden (Orang) Persentase (%) Usia Responden a. <30 tahun b. 31-39 tahun c. 40-49 tahun d. 50-60 tahun e. >60 tahun 3 23 22 19 3 4 33 32 27 4 Tingkat Pendidikan  a. SD/ sederajat b. SMP/ sederajat c. SMA/ sederajat d. S-1 14 31 21
4 20 44 30 6 Mata Pencaharian a. Petani b. Petani dan Nelayan c. Nelayan d. Karyawan Swasta 45 14 5
6 64 20 7 9

## Usia Responden
Masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar  yang  mengelola  hutan  desa menunjukan  rata-rata  30  tahun  sampai 50  tahunan  dengan  rincian  30-39  tahun menunjukan  persentase  33%  dengan  23 responden,  40-49  tahun    menunjukan persentase  32%  dengan  22  responden
dan  usia  50-59  tahun  menunjukan persentase 27% dengan 19 responden
Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan responden paling banyak adalah SMP, sebanyak 31 responden  dengan  persentase  44%  dan yang paling sedikit adalah S-1 sebanyak 4  responden  dengan  persentase  6%.
Vol. 9 (4): 640 – 651
Berdasarkan analisis data yang
dilakukan  tingkat  pendidikan  yang paling  banyak  mengelola  hutan  desa adalah  SMP,  SMA,  SD    kemudian  S-1. Hal  ini  dikarenakan  sebagian  besar responden  pada  masanya  susah  untuk menempuh  pendidikan  baik  itu  karena faktor  ekonomi,  sosial  dan  juga  akses jarak  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke jenjang  yang  lebih  tinggi,  hal  tersebut tentu berbeda dengan masa sekarang.

## Mata Pencaharian
Mata pencaharian mayoritas  adalah petani  sebanyak  45  reponden  dengan persentase  64%,  petani  dan  nelayan sebanyak 14 reponden dengan
persentase  20%,  nelayan  sebanyak  5 responden  dengan  persentase  7%,  dan karyawan swasta sebanyak 6 responden dengan  persentase  9%.  Berdasarakan hasil wawancara dan observasi terhadap mata pencaharian masyarakat komoditas pertanian  seperti  padi,  jagung  dan holtikultura  (budidaya  tanaman  kebun), serta komoditas perkebunan yang dikembangkan  seperti  kelapa  dalam, kopi,  pinang  dan  lain-lain.  Masyarakat yang  mata  pencaharian  sebagai  nelayan tangkap  dilaut  umumnya  menangkap ikan, udang dan kepiting yang merupakan  kegiatan  nelayan  secara turun  temurun  dari  pengalaman  orang tua  mereka  terdahulu.  Sedangkan  mata
pencaharian masyarakat sebagai karyawan swasta adalah yang bekerja di kantor  desa  sebagai  staff  atau  anggota pengurus desa

## Pengelolaan Hutan Desa Di Bentang Pesisir Padang Tikar
Pengelolaan  hutan  yang  baik  tentu saja  berperan  besar  dalam  aspek peningkatan ekonomi masyarakat. Kelembagaan  memiliki  peran  vital dalam pengelolaan hutan desa. Kelembagaan didefinisikan sebagai suatu  aturan  main  (system  rule  of  the game),  norma,  kebiasaan,  dan  tata hubungan  di  antara  orang-orang  atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ditujukan untuk mencapai  suatu  tujuan  atau  kegiatan yang dianggap penting (Ruhimat, 2016).
Dalam  pengelolaan  hutan,  ada beberapa  aspek  yang  diamati  pada penelitian ini yaitu akses terhadap hutan, pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  dan monitoring  evaluasi  pengelolaan  hutan desa, maksud dari akses dalam penelitian ini  adalah  jalan  atau  kegiatan  untuk melakukan  interaksi  terhadap  hutan. Hasil  data  pengukuran  pengelolaan hutan  desa  dengan  menggunakan  skala linkert disajikan pada Tabel 3.

## Tabel 3. Pengelolaan Hutan Desa di Bentang Pesisir Padang Tikar  (Village Forest Management in Bentang Pesisir Padang Tikar)
Nama Desa Responden Variabel Pengelolaan Hutan Akses Hutan Pemanfaatan Hutan Tingkat Partisipasi Masyarakat Monitoring dan Evaluasi Batu Ampar 7 3,92 (B) 3,32 (C) 2,71 (C) 3,54 (C) 3,37 (C) Teluk Nibung 6 4,66 (SB) 3,16 (C) 2,79 (C) 3,22 (C) 3,45 (C) Nipah Panjang 6 4,75 (SB) 3,33 (C) 2,77 (C) 3,5 (C) 3,58 (B) Medan Mas 5 5 (SB) 3,65 (B) 3,22 (C) 4,03 (B) 3,97 (B) Padang Tikar 1 8 4,18 (B) 3,46 (C) 3,4 (C) 4,18 (B) 3,80 (B) Tasik Malaya 9 4,83 (SB) 3,66 (B) 3,19 (C) 3,9 (B) 3,89 (B) Sungai Besar 6 5 (SB) 3,54 (C) 2,87 (C) 3,63 (B) 3,76 (B) Sungai Jawi 9 4,6 (SB) 2,97 (C) 2,7 (C) 2,96 (C) 3,30 (C) Ambarawa 6 4,83 (SB) 4,08 (B) 3,07 (C) 3,97 (B) 3,98 (B) Tanjung Harapan 8 4,75 (SB) 3,62 (B) 2,86 (C) 2,95 (C) 3,54 (C) Total 70 46,52 34,79 29,58 35,88 36,69 Rata-rata 4,652 (SB) 3,479 (C) 2,958 (C) 3,588 (B) 3,66 (B)
Sumber : Hasil analisis data, 2021

## Akses Hutan
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3  menunjukan  tingkat  keaktifan  akses terhadap  hutan  rata-rata  masyarakat  desa dalam  kategori  sangat  baik  dengan  skala skor  4,65.  Akses  terhadap  hutan  disini meliputi  seberapa  sering  masuk  kedalam hutan dan siapa saja yang dapat mengakses hutan di desa  artinya masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar rata-rata menunjukan sangat  sering  masuk  kedalam  hutan  dan semua masyarakat dapat mengakses hutan yang ada di desa. Hal ini dibuktikan pada Tabel  3,  menunjukkan  bahwa  tingkat keaktifan masyarakat terhadap akses hutan sangat baik 8 (Desa) dan baik 2 (Desa)
Pemanfaatan Hutan Berdasarkan hasil
penelitian pemanfaatan  hutan  yang  ada  di  Bentang Pesisir  Padang  Tikar  yang  masih  aktif antara  lain  madu  dan  produk  turunan kelapa.  Produk  turunan  kelapa  antara  lain sabut (tali, jaring, media tanam, dan pupuk
kompos), tempurung (briket arang), daging buah (crude oil,minyak goreng dan santan), dan  air  kelapa  (coco  jelly).  Dapat  dilihat pada  Tabel  3  bahwa  ada  6  (Desa)  pada tingkat  cukup  dan  4  (Desa)  pada  tingkat baik.  LPHD  menjadi  faktor  kunci  dalam pemanfaatan  hutan,  karna  fungsi  LPHD selain mengarahkan masyarakat tetapi juga sebagai penggerak agar dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sekitar  desa.  Rata-rata  masyarakat  desa pada  pemanfaatan  hutan  berada  pada kategori  cukup  dengan  skala  skor  3,47 artinya  masyarakat  tahu  akan  pentingnya pemanfaatan hutan untuk keberlangsungan kehidupan mereka.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  merupakan  keterlibatan atau  keikutsertaan  pada  pengambilan bagian  dalam  sebuah  pembangunan pengelolaan hutan. Partisipasi juga merupakan faktor kunci dalam pembangunan  berkelanjutan  pengelolaan
hutan  desa  dengan  azas  lestari  yang berbasis  pada  pemberdayaan  masyarakat . Partisipasi mencakup keikutsertaan seluruh masyarakat dalam pengelolaan hutan desa dalam  merencanakan  kegiatan  di  hutan desa. Partisipasi di Bentang Pesisir Padang Tikar  meliputi  tingkat  keaktifan  dalam pengelolaan hutan desa, tingkat keikutsertaan masyarakat, melakukan sosialisai  tentang  pengelolaan  hutan  desa, penandaan  batas  areal  kerja  hutan  desa, restorasi  dan  rehabilitasi  kawasan  hutan, perlindungan  areal  kerja  hutan  desa,  dan pembuatan  sarana  prasarana  pengelolaan hutan  desa.Menurut  analisis  data  pada Tabel  3  dilihat  bahwa  dari  10  desa  yang mengelola  hutan  desa  tingkat  partisipasi berada  pada  kategori  cukup,  dengan  rata- rata  skala  skor  2,93  (cukup).  Hal  ini membuktikan  bahwa  sebagaian  besar masyarakat cukup terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan desa. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring  dan  evaluasi  merupakan kegiatan  penting  untuk mengukur  kinerja
pelaksanaan suatu program untuk mengawasi kegiatan yang sudah direncanakan  apakah  sudah  tepat  dalam perencanaanya  dan  juga  menilai  apakah pengelolaan  hutan  desa  sudah  berjalan sesuai dengan yang direncanakan (Abdian, 2015).  Monitoring  dan  evaluasi  tentang hutan desa sebagian besar masyarakat desa melakukan rapat koordinasi terkait tentang pengelolaan  hutan  desa.  Berdasarkan analisis data pada Tabel 3 bahwa 5 (Desa) berada pada tingkatan cukup dan 5 (Desa) berada pada tingkatan baik. Masyarakat di Bentang  Pesisir  Padang  Tikar  rata-rata dalam kategori baik (3,58) dalam
melakukan  rapat  koordinasi,  dan  tidak pernah terjadi konfik di dalam pengelolaan hutan  desa.  Artinya  masyarakat  sering melakukan rapat  koordinasi tentang pengelolaan hutan desa. Kegiatan koordinasi tentang pengelolaan hutan desa meliputi  sosialisasi peraturan  dalam pengelolaan hutan desa, melakukan evaluasi  dampak  sosial,  ekonomi,  budaya dan  melakukan  monitoring  dan  evaluasi hutan  desa  di  lapangan  sering  dilakukan oleh masyarakat.

## Pengelolaan Hutan
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3,  peran  LPHD  dalam  pengelolaan  hutan desa  di  10  desa  berada  pada  tingkat  yang cukup  4  (desa)  dan  baik  6  (desa). Pengelolaan Hutan Desa di BPPT rata-rata berada pada tingkatan yang baik (3,66), hal ini  tentunya  Lembaga  Pengelolaan  Hutan Desa  (LPHD)  yang  memiliki  pengaruh penting dalam 4 aspek variabel pengelolaan hutan yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam pengelolaan hutan desa. Dalam  aspek  berkelanjutan,  kondisi pengelolaan  hutan  yang  masih  dikatakan cukup optimal menjadi tantangan sekaligus ancaman serius dalam pengelolaan 10 izin hutan  desa.  Masih  ada  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kinerja  LPHD  dalam pengelolaan  hutan  desa  seperti  aspek partisipasi  LPHD  dan  masyarakat  yang dikatakan  cukup  antara  baik  dan  buruk. Tanjung  (2017),  mengatakan  partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan  sumberdaya  hutan  dan  ikut serta dalam pengamanan dan perlindungannya untuk mewujudkan
kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat  yaitu  Esensi  dari  program
Pengelolaan  Hutan  Berbasis  Masyarakat (PHBM). Dengan kata lain, sesuai dengan modul  pelaksanaan  pengelolaan  PHBM oleh  Kementerian  Kehutanan,  partisipasi masyarakat  merupakan  fitur  kunci  dari keberhasilan  program  PHBM.  Dengan konsep  baru  tersebut,  PHBM  terbukti mampu  memberikan  dampak  positif terhadap  masyarakat  melalui  peran  serta masyarakat  dalam  kegiatan  pengelolaan mulai  dari  perencanaan  hingga  evaluasi. Dampak  positif  tersebut  dapat  berupa peningkatan penghasilan masyarakat, meningkatkan kelestarian lingkungan hutan, menurunkan kasus pembalakan liar, dan  berkurangnya  lahan  kosong  karena peran  aktif  masyarakat  dalam  mengolah lahan dan melakukan reboisasi.
Menurut Supratman (2013) pengelola Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng, berkat kegiatan  komunikasi  dan  koordinasi  yang difasilitasi  oleh  LSM  lokal  seperti BALANG SulSel dan FKKM Sulsel, enam desa secara swadaya belajar di lokasi Hutan Desa  yang  telah  mendapaktan  hak  kelola Hutan  Desa  dan  telah  mengusulkan  juga areal  kawasan  hutan  di  desanya  sebagai kawasan  Hutan  Desa  (pada  enam  desa tersebut)  dan  dua  desa  lagi  telah mengusulkan  kawasan  hutan  di  desanya sebagai  areal  Hutan  Kemasyarakatan (HKm). Walaupun Forum Rembug Hutan Desa juga telah dibentuk sejak tahun 2010, namun kelembagaan pengelolaan pengetahuan  ini  juga  secara  swadaya dikerjakan  oleh  masyarakat  sipil  lainnya seperti  LSM  lokal  dan  juga  mulai
bangkitnya peran dan dukungan pemerintah  Kabupaten  dengan  berbagai kelebihan  dan  kelemahannnya.  Selama hampir dua tahun (2010-2011), BALANG Sulsel  mendinamisir  pengorganisasian masyarakat  dengan  usaha-usaha  mandiri dengan  dukungan  oleh  Dinas  Kehutanan dan  Perkebunan  Kabupaten  Bantaeng, Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bantaeng  dan Badan  Pemberdayaan  Pemerintahan  dan Masyarakat  Desa  Kabupaten  Bantaeng. Kelembagaan  pengelolaan  pengetahuan kemudian  mulai  mendapatkan  sistemnya secara alami  dan  terus  mengalami berevolusi.  Yang  paling  penting  adalah adanya  aktor-aktor  lokal  baik yang diperankan  oleh  Kepala  Desa,  Direktur BUMDes  dan  atau  LSM  Balang  yang secara bergantian memainkan peran dalam melakukan  aktifitas-aktiftas  pengelolaan pengetahuan. Kondisi Ekonomi Masyarakat di
Bentang Pesisir Padang Tikar
Kondisi  ekonomi  masyarakat  dilihat dari  pendapatan  masyarakat  dan  kondisi pendapatan  yang  diperhitungkan  dari pengelolaan  hasil  dari  hutan  desa  untuk mengetahui  kondisi  ekonomi  masyarakat sebelum  dan  setelah  ditetapkannya  Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) menurut analisis (Soekartawi, 2002).

## Pendapatan Masyarakat
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  70 responden yang mewakili Bentang Pesisir Padang Tikar didapatlah kondisi ekonominya.  Perbandingan  di  antara keduanya disajikan pada Tabel 4.
Tabel  4.  Kondisi  Ekonomi  Masyarakat  sebelum  dan  setelah  ditetapkannya  Hak Pengelolaan Hutan Desa (The Economic Condition of the Community before and after the establishment of the Village Forest Management Right).
Sumber : Hasil analisis data, 2021
Pada  Tabel  4  dapat  dilihat  bahwa pendapatan  masyarakat  sebelum  dan setelah  ditetapkanya  hak  pengelolaan terhadap  hutan  tidak  memiliki  dampak perubahan yang cukup signifikan. Berdasarkan  hasil  analisis  dari  70 responden dimana sebelumnya masyarakat di Bentang Pesisir Padang Tikar memiliki pendapatan  Rp.2.524.800.000/tahun  dan setelah  ditetapkannya  Hak  Pengelolaan Hutan  Desa  pendapatan  masyarakat sebesar  Rp.2.923.200.000/tahun  dengan rata-rata pendapatan per responden sebelum HPHD sebesar Rp.36.205.704/tahun  dan  setelah  HPHD mengalami peningkatan sebesar
Rp.41.760.000/Tahun.  Berdasarkan  data tersebut  tentunya  dalam  aspek  ekonomi, dampak yang dihasilkan  dari pengelolaan hutan desa tidak terlalu besar.
Sebelum  kawasan  hutan  di  Bentang Pesisir Padang Tikar ditetapkannya sebagai areal  kerja  hutan  desa,  masyarakat  telah memanfaatkan  hutan  tersebut  sejak  lama namun  setelah  mendapat  hak  pengelolaan hutan desa, masyarakat lebih
mengembangkan terkait tentang pengelolaan  hasil  hutan.  Seperti  contoh sebelum  ditetapkannya  hak  pengelolaan hutan desa masyarakat melakukan produksi madu secara liar, tetapi sesudah ditetapkannya hak pengelolaan hutan desa masyarakat  membentuk  kelompok  usaha dari  hutan  desa  yang  disebut  Kelompok Usaha  Perhutanan  Sosial  (KUPS)  yang mengelola  usaha  produksi  madu  secara lebih optimal. Tidak hanya madu saja yang dikelola kelompok masyarakat ini, produk turunan  dari  kelapa  juga  menjadi  lebih optimal dalam pengelolaannya.

## Kondisi Pendapatan
Analisis  data  pada  Tabel  4  di  lihat bahwa  hanya  6  (Desa)  yang  pendapatan masyarakat setelah HPHD meningkat, hal itu  disebabkan  oleh  keadaan  usaha kelompok  yang  dikelola  masyarakat meningkat, meskipun dari segi pengelolaan hutan  desa  yang  sudah  optimal  tidak menjadi  tolak  ukur  dalam  peningkatan ekonomi  tersebut.  Kurangnya akses terhadap pasar yang kurang baik,
kurangnya  modal  usaha  dan  minim Nama Desa Responden Sebelum (Rp/Bulan) Sebelum (Rp/Tahun) Setelah (Rp/Bulan) Setelah (Rp/Tahun) Tasik Malaya Batu Ampar Teluk Nibung Nipah Panjang Medan Mas 9 7 6 6 5 22.000.000 22.300.000 18.500.000 18.500.000 17.700.000 264.000.000 267.600.000 222.000.000 222.000.000 212.400.000 21.950.000 12.000.000 30.000.000 22.500.000 29.200.000 263.400.000 144.000.000 360.000.000 270.000.000 350.400.000 Tanjung Harapan Padang Tikar 1 Sungai Jawi Ambarawa 8 8 9 6 21.000.000 28.800.000 22.900.000 18.500.000 252.000.000 336.000.000 274.800.000 222.000.000 9.150.000 42.000.000 22.000.000 27.800.000 109.800.000 504.000.000 264.000.000 333.600.000 Sungai Besar 6 21.000.000 252.000.000 27.000.000 324.000.000 Jumlah 70 211.200.000 2.524.800.000 243.600.000 2.923.200.000 Rata-rata 3.017.142 36.205.704 3.480.000 41.760.000
Vol. 9 (4): 640 – 651
pendampingan  menjadi  kendala  dalam menjalan usaha kelompok tersebut. Namun, untuk keadaan yang sekarang ini, walaupun  pengelolaan  hutan  desa  berada pada  kategori  baik,  kemungkinan  yang akan  datang  untuk  aspek  ekonomi  dapat meningkat.
Peningkatan terbesar masyarakat didapat  dari  pengelolaan  kebun  kelapa yang lokasinya masuk kedalam areal kerja hutan desa dengan hasil yang berupa briket arang, minyak kelapa, kelapa bulat, santan kelapa,  sabut  kelapa  dan  lain  sebagainya. Kemudian pengelolaan madu  kelulut juga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat.  Masyarakat  di  desa  sekitar areal  kerja  hutan  desa  sebagian  besar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan  nelayan.  Terdapat  beberapa  jenis aktifitas  masyarakat  yang  dilakukan  di dalam  maupun  dekat  disekitar  areal  kerja hutan  desa,  yakni  mencari  ikan,  kepiting, udang,  kepah,  mencari  hasil  hutan  dan bertanam padi.
Kegiatan  sebagai  nelayan  ditentukan pada  kondisi  keadaan  air  pasang-surut (bahasa  setempat  :  nyorung  dan  konda) dengan  tata  waktu berganti  setiap minggunya.  Lokasi  bagi  nelayan  untuk mencari hasil dari perairan tersebut tersebar di sekitar pesisir sungai, lebih ke arah laut hingga  selat  Kalimata.  Sementara  itu mencari  ikan  dan  udang  umumnya dilakukan di sungai dengan cara mamasang jaring,  bubu  dan  memasang  perangkap kepiting  di  sisi  tepi  sekitar  hutan  bakau. Selain bertani dan mencari ikan, masyarakat  juga  mencari  hasil  hutan,
seperti kayu untuk
bahan membuat/memperbaiki  rumah,  membuat
perabot  rumah  tangga,  peralatan  kerja (tangkai  parang/kapak,  dayung,  dsb),  atau membuat perahu. Hasil hutan bukan kayu antara  lain  madu,  buah-buahan  seperti langsat, durian, cempedak, daun nipah dan lain-lain
Masyarakat desa-desa di sekitar areal kerja  hutan  desa  Bentang  Pesisir  Padang Tikar  pada  umumnya  terbelakang  secara ekonomi,  meskipun  sumberdaya  alam tersedia  melimpah  di  sekitar  mereka. Struktur kepemilikan dan atau penguasaan lahan yang tidak merata telah membentuk struktur  sosial  di  dalam  kehidupan masyarakat.  Masyarakat  yang  lahannya sempit atau  tidak memiliki  lahan, kehidupan  ekonomi  rumah  tangganya sangat  tergantung  kepada  mereka  yang memiliki lahan yang luas. Masyarakat yang memiliki  lahan  luas  menempati  struktur sosial  yang  lebih  tinggi  atas  mereka  yang tidak  memiliki  lahan,  karena  adanya ketergantungan  ekonomi  dalam  bentuk bagi  hasil  (taseng),  gadai  (sanra),  atau buruh  tani.  Struktur  ini  menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki lahan sulit untuk  meningkatkan  ekonomi  rumah tangganya (Supratman et al ., 2013).
Faktor-faktor seperti terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses faktor produksi dan mengakses pasar, tidak tersedianya kelembagaan masyarakat yang kuat  untuk  dapat  mengelola  sumberdaya hutan  secara  berkelanjutan,  infrastruktur fisik  yang  terbatas  juga  menjadi  faktor penyebab masyarakat lemah dalam pemanfaatan  terhadap  hutan  desa.  Oleh karena itu diperlukan penguatan-penguatan masyarakat yang dilakukan secara bertahap, konsisten, dan terus menerus.
Menurut  penelitian  Senoaji  (2011)
tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan lindung  Bukit Daun menyatakan  bahwa  komoditas  utama petani adalah kopi. Hasil pertanian lainnya umumnya digunakan sendiri untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Oleh karena itu pendapatan petani di Bukit Daun  ditentukan  oleh  produksi  kopi  dan harga  jual  kopi.  Pendapatan  masyarakat yang  memproduksi  kopi  tidak  tetap, kadang  meningkat  drastis  kadang  pula turun  derastis.  Produksi  rata-rata  kopi  per tahun adalah 500 kg per hektar. Pendapatan masyarakat  dari  kebun  di  dalam  kawasan hutan rata-rata sebesar Rp.9.857.000/tahun per kepala keluaraga, dan dari luar kawasan hutan Rp.8.812.500. Rata-rata jumlah jiwa per  kepala  keluarga  di  desa  penelitian adalah 5,3 sehingga pendapatan per kapita masyarakatnya  sekitar  Rp.1.863.200  dari lahan hutan dan Rp.1.662.735 dari lahan di luar hutan. Nilai pendapatan ini didasarkan kepada  harga  kopi  sebesar  Rp.15.000/kg. Pada  harga  sebesar  ini,  kehidupan masyarakatnya dapat  dikategorikan  cukup sejahtera.
Pendapatan  masyarakat  Bukit  Daun tentu  berbeda  dengan  masyarakat  di Bentang  Pesisir  Padang  tikar.  Masyarakat Bukit  Daun  pendapatan  utamanya  hanya dari kebun kopi saja sedangkan masyarakat di BPPT pendapatan utamanya didapat dari berbagai jenis salah satunya adalah kebun kelapa  yang  memiliki  pendapatan  yang cukup besar. Hal ini tentunya adalah faktor dari pengelolaan hutan yang dilakukan oleh lembaga terkait, semakin baik pengelolaan hutan  yang  dilakukan  akan  semakin
meningkatkan kondisi ekonomi
masyarakat KESIMPULAN Pengelolaan hutan desa yang dilakukan  oleh  LPHD  untuk  mengetahui peningkatan ekonomi dilihat dari beberapa aspek  variabel  yang  diamati  yaitu  akses terhadap  hutan  rata-rata  berada  pada tingkatan sangat baik  (4,65), pemanfaatan hutan  yang  dilakukan  oleh  LPHD  dan masyarakat rata-rata berada pada tingkatan cukup (3,47), tingkat partisipasi masyarakat rata-rata  berada  pada  tingkatan  cukup (2,95) dan monitoring evaluasi pengelolaan hutan desa rata-rata berada pada tingkatan baik  (3,58),  dengan  keseluruhan  dalam pengelolaan  hutan  berada  pada  tingkatan cukup 4 (Desa) dan baik 6 (Desa) dengan rata-rata berada pada tingkatan baik (3,66). Hal  ini  menunjukan  bahwa  LPHD  dalam mengelola hutan desa terhadap peningkatan  ekonomi  berperan  penting dilihat  dari  4  aspek,  mampu  dalam melaksanakan atau meningkatkan
pengelolaan hutan desa.
Berdasarkan  hasil  analisis  dari  70 responden dimana sebelumnya masyarakat di Bentang Pesisir Padang Tikar memiliki pendapatan  Rp.2.524.800.000/tahun  dan setelah  ditetapkannya  HPHD  pendapatan masyarakat
sebesar
Rp.2.923.200.000/tahun  dengan  rata-rata pendapatan per responden sebelum HPHD sebesar  Rp.36.205.704/tahun  dan  setelah HPHD  mengalami  peningkatan  sebesar Rp.41.760.000/Tahun.  Berdasarkan  data tersebut  tentunya  dalam  aspek  ekonomi, dampak  yang  dihasilkan  dari  pengelolaan hutan desa tidak memiliki perubahan yang cukup signifikan.
Peningkatan terbesar masyarakat didapat  dari  pengelolaan  kebun  kelapa yang lokasinya masuk kedalam areal kerja hutan desa dengan hasil yang berupa briket arang, minyak kelapa, kelapa bulat, santan kelapa,  sabut  kelapa  dan  lain  sebagainya. Pengelolaan  madu kelulut juga berpotensi meningkatkan  pendapatan  masyarakat. Terdapat beberapa jenis aktifitas masyarakat  yang  dilakukan  di  dalam maupun  dekat  disekitar  areal  kerja  hutan desa, yakni mencari ikan, kepiting, udang, kepah,  mencari  hasil  hutan  dan  bertanam padi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdian, RP. Slamet, BY. Halimanto, Rudi. 2015.  Pengelolaan  Hutan  Rakyat Oleh  Kelompok  Pemilik  Hutan Rakyat  di  Desa  Bandar  Dalam Kecamatan  Sidomulyo  Kabupaten Lampung  Selatan .  Jurnal  Sylva Lestari . Vol 3. No 2 :99-112
Dawes  J.  2008.  Do  data  characteristics change according to the number  of scale  points  used?  An  experiment using  5  point,  7  point  and  10  point scales. Internasional  Jurnal  of Market Research 10 (1)
Hapsari, Evita. M, Nurhaedah. 2014. Hutan
Desa  Kabupaten  Bantaeng  Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat . Balai
Penelitian  Kehutanan  Masyarakat. Makasar. Vol. 11 No 1 :27-36 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1 0/2016 Ruhimat,  IS.  2016. Faktor  Kunci  Dalam Pengembangan Kelembagaan Agroforestry Pada Lahan Masyarakat .  Balai  Penelitian  dan Pengembangan Teknologi Agroforestry Senoaji,  Gunggung.  2011.  Kondisi  Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan
Lindung  Bukit  Daun  di  Bengkulu. Sosiohumaniora . Vol 13. No 1 :1-17 Slovin. M. J. 1960. Sampling, Simon and
Schuster Inc. New York.
Soekartawi.  2002. Analisis  Usaha  Tani .
Jakarta (ID) : UI-Press
Supratman. Sahide AK. 2013. Hutan Desa dan  Pembangunan  Sosial  Ekonomi Masyarakat  Desa  di  Kabupaten Bantaeng .  Kerjasama  Kemerntrian Kehutanan dan Kemitraan. Jakarta : Direktorat Bina Perhutanan Sosial Tanjung  NS.  Sadono,  Dwi.  Wibowo  CT. 2017. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatra  Barat. Jurnal  Penyuluhan . Vol.13 No.1 :14-30
Teken. I. B. 1965. Teknik Sampling . Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama.