## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 4 (2) (2016): 74-85 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia

## Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina

## Fadia Amellia Arawi*, Haura Atthahara
Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat, Indonesia , 41361

## Submitted : 25 Maret 2022 Revision : 15 April 2022 Accepted : 15 Juni 2022

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan kedua negara antara Filipina dan Indonesia. Kedua negara tersebut sama sama memiliki sistem demokrasi namun nilai demokrasinya belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya  karena  masih  adanya  ketidaksembangan  untuk  perempuan  di  lembaga  parlemen.  Masalah difokuskan pada kesenjangan hak untuk berpolitik antara perempuan dan laki-laki yang belum merata secara adil. Untuk menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan teori representasi menurut Hanna Pitkin dalam (Niron  &  Seda,  2020),  representasi  terbagi  menjadi  4  diantaranya:  formal  deskriptif,  substantif/resonsif  dan simbolik. Keterwakilan formal berfokus di aturan hukum tentang prosedur bagaimana wakil dipilih atau diganti. Keterwakilan deskriptif difokuskan pada keterwakilan yang secara komposisi proporsional antara yang mewakili dan  diwakili.  Keterwakilan  deskriptif  difokuskan  pada  komposisi  di  parlemen.  Keterwakilan subtantif/responsive memfokuskan pada seorang wakil yang harus sejalan dengan yang diwakilinya. Terakhir keterwakilan  representasi  simbolik,  memfokuskan  pada  seberapa  kuat  simbol  tersebut  dipandang  oleh  orang yang melihatnya. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan kajian literatur dari hasil penelitian sebelumnya dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, berdasarkan data IPU pada pemilu 2019 di Indonesia representasi perempuan di parlemen hanya 17,39% sedangkan di parlemen Filipina mencapai 27,96%. Namun dalam representasi kedua negara tersebut masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mana perempuan masih cenderung ditempatkan di urutan terakhir atau terbawah dalam pencalonan. Kata Kunci: Perbandingan, Indonesia, Filipina, Parlemen, Perempuan

## Abstract
The purpose of this article is to examine the contrasts between the Philippines and Indonesia between the two countries. Both countries share the same democracy system, but its democratic value has not been fully operational, and there is still an imbalance for women in the parliament. The problem focused on the disparity of right to politically correct between women and men who were not equally equal. To analyze the problem using the theory of representation according to Hanna pitkin in (niron & seda, 2020), representational representation is divided into 4 of them: formal descriptive, substantiating/resonant and symbolic. Formal representation focuses on the rule of law on the procedure of how a representative is chosen or replaced. Descriptive  reliability  is  focused  on  compositions  that  are  proportionately  composed  between  those  represented  and represented.  Descriptive  adherence  is  focused  on  composition  in  parliament.  Subthanctive/clergy  awareness  focuses  on  a representative who should be in line with the person it represents. The last time of symbolic representation, it focused on how strongly  the  symbol  was  viewed  by  the  viewer.  Data  was  collected  through  literature  studies  from  previous  studies  and qualitative  analysis.  Research  has  concluded  that,  based  on  ipu  data  in  the  2019  elections  in  Indonesia,  women's representations in parliament are only 17.39% while the Philippine parliament is at 27.96%. But in second representation Keywords: Comparison; Indonesia; Philippines; Parliament; Women
How   to   Cite: Arawi, F. A & Haura Atthahara (2022).   Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina . Politeia : Jurnal Ilmu Politik , 14 (2): 74-85.
*Corresponding author: E-mail: fadiaamelia2010@gmail.com

## PENDAHULUAN
Negara  di  Asia  Tenggara  yang memiliki bentuk pemerintan Republik dengan  sistem  demokrasi  adalah Indonesia  dan  Filipina.  Di  sebuah negara  demokrasi  tentunya  semua kalangan  mempunyai  hak  untuk berpartisipasi  secara  aktif  dan  kritis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak memandang kelas sosial, agama, ras,  gender  dan  berbagai  macam identitas  lainnya.  Tentunya  kita mengetahui  bahwa  lembaga  legislatif merupakan tempat para pejabat politik untuk  mewakili  suara  rakyat  dalam memberi aspirasi atas tujuan bersama. Untuk  menghadirkan  seseorang  yang pantas  dalam  mewakili  suara  rakyat tentunya  adanya  suatu  pemilihan umum  sebagai  wujud  dari  prinsip demokrasi. Sistem pemilihan umum di antara  Indonesia  dan  Filipina  hampir sama  dengan  menggunakan  sistem proporsional  terbuka.  Sistem  ini bertujuan  untuk  menghasilkan  daftar calon  perwakilan  parlemen  yang transparan agar para pemilih  bebas  memilih  dengan lebih mengenal siapa calon yang akan mereka pilih, yang tentunya diharapkan  bisa  lebih  representatif. Dengan  ambang  batas  atau threshold yang  digunakan  sebagai  kualifikasi jumlah partai politik yang akan masuk ke  parlemen.  Tidak  lain  tujuannya untuk  menjadikan  parlemen  tetap multi  partai  namun  jumlah  partai tersebut  masih  harus  ada  perbatasan (Setiawan, 2017). Sebagaimana dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi  keadilan  tentunya  kesetaraan gender  disini  sangat  diperlukan. Kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  kehidupan  sosial untuk  memperoleh  hak-hak  dan kesempatannya  sebagai  masyarakat
supaya mampu berkontribusi terhadap  kesejahteraan  kehidupan bernegara  dalam  kegiatan  politik, sosial  budaya,  hukum,  pendidikan, ekonomi  serta  ikut  merasakan  hasil dari  pembangunan  suatu  negara (Wahyudi,  2018).  Namun  yang menjadi permasalahan selama perjalanan  kesetaraan  gender  dalam kehidupan  berpolitik  yaitu  belum sepenuhnya berpihak
kepada perempuan.  Kedudukan  perempuan di ruang publik masih rendah karena untuk menjadi seorang pemimpin atau wakil,  keberadaan  perempuan  masih dianggap remeh. Terjadinya perlakuan diskriminasi kepada kaum perempuan yang sudah terjadi dalam kurun waktu yang  cukup  lama.  Masih  kentalnya kultur patriarki di kalangan masyarakat  membentuk  pemahaman bahwa  laki-laki  dalam  semua  lini kehidupan  sebagai  sosok  yang dominan  dan  superior,  ketidakadilan ini  terbentuk  dalam  suatu stereotype dan  bahkan  kerap  terjadinya  tindak kekerasan terhadap perempuan.
Melekatnya stereotype ini  menjadikan perempuan dipandang sebagai mahluk  yang  hanya  identik  dengan kegiatan domestik atau rumah tangga sedangkan laki-laki dipandang sebagai sosok  yang  sentral  dalam  keluarga. Bahkan  dalam  dunia  kerja stereotype tersebut  membuat  perempuan  kerap kali  mengalami  marjinalisasi  atau proses pembatasan (Sakina & A., 2017).
Untuk  mengatasi  permasalahan gender  tersebut,  PBB  (Perserikatan Bangsa-Bangsa)  telah  membuat  suatu bentuk perjanjian internasional bernama Convention  on  Elimination  of All  Forms  of  Discrimination  against Women (CEDAW).  Perjanjian  ini dibentuk  sebagai  tujuan  untuk menghilangkan tindakan diskriminasi
bagi  negara-negara  yang  sudah menandatangani
perundang-
undangan nasional kesetaraan gender. Kesetaraan  ini  dibidang  ekonomi, sosial, budaya, sipil dan yang terlebih penting yaitu politik. Negara negara di asia  tenggara  telah  menandatangani perjanjian  ini  termasuk  Indonesia  da Filipina  (Syahirah,  2015).  Kebijakan affirmative  action sebagai  wujud  dari kesetaraan  gender  di  parlemen  telah diberlakukan  di  antara  negara-negara Asia  Tenggara.  Namun  representasi perempuan di parlemen Asia
Tenggara  hanya  Timor  Leste  yang mencapai 40%, Indonesia dan Filipina berada  dibawahnya.  Hingga  saat  ini data terakhir menunjukan representasi perempuan  di  parlemen  Filipina sebanyak  27,69%  sedangkan  di Indonesia  jauh  dibawahnya  sebanyak 21,91% (IPU, 2022).
Akan  tetapi,  Filipina  telah berhasil  menjadi  negara  dengan Indeks  Kesenjangan  Gender  Global (GGGI) tahun 2021 paling tinggi di asia tenggara  dengan  perolehan  skor mencapai  0,784  sedangkan  Indonesia masih  dibawah  Filipina  dengan  skor 0,688.  Indikator  penilaian  GGGI berdasarkan kesempatan
dalam berpartisipasi dibidang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan  politik  (Databoks, 2021).  Representasi  perempuan  di Filipina jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia, sejarah mencatat Filipina sudah memberi hak pilih  kepada  perempuan  sejak  tahun 1937  dalam  delapan  bulan  kemudian perempuan  mencalonkan  diri  dan memenangkan  kedudukannya  pada pemilihan  lokal  selanjutnya  pada tahun  1941  anggota  kongres  pertama terpilih  dan  pada  tahun  1947  senator perempuan pertama di Filipina terpilih
(GOVPH,  n.d.).  Sedangkan  Indonesia memberikan  hak  pilih  dan  memilih kepada  perempuan  pada  tahun  1945 saat  Indonesia  menjadi  negara  yang merdeka  atas  penjajahan,  selanjutnya tanggal  29  Agustus  pada  tahun  yang sama, pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang mempunyai  fungsi  serupa  dengan parlemen.  Di  KNIP  tersebut,  hanya  5 perempuan  yang  terpilih  sebagai anggota (Hartono, 2021) Representasi  perempuan  yang kuat  di  parlemen  sangat  dibutuhkan dalam  pembuatan  kebijakan  publik tujuannya  untuk  hak-hak  perempuan itu  sendiri,  kepentingan  perempuan tidak  akan  terealisasi  jika  jumlah perwakilannya  sedikit.  Perempuan seringkali  dipandang  sebelah  mata dan  tidak  dilibatkan  dalam  proses pembuatan kebijakan padahal perempuan  memiliki  masalah  yang khusus  dan  pastinya  berbeda  dengan kepentingan laki-laki. Tidak menutup kenyataan  bahwa  budaya  patriarki masih  kental  yang  menjadi  penyebab utamanya.  Budaya  patriarki  yang masih  melekat  tersebut  menyebabkan ketimpangan,  kesenjangan  bahkan ketidakadilan  gender  yang  akan berpengaruh  terhadap  segala  aspek kehidupan  manusia  (Sakina  &  A., 2017).
Berkaitan  dengan  representasi perempuan di parlemen Indonesia saat ini  juga  menjadi  perhatian  serius. Sebagaimana penelitian menurut (Niron  &  Seda,  2020)  menyimpulkan bahwa  keterwakilan  perempuan  di Indonesia  dalam  kontestasi  pemilu hanya  sebagai  pemenuhan  syarat administrasi  kuota  30  persen  yang menyebabkan  partai  politik  belum memahami  hal  ini  sebagai  tanggung
jawab  dalam  memperbaiki  kualitas representasi politik yang setara, karena hal  ini  partai  politik  menjaring perempuan berdasarkan dinasti politik atau  bahkan  artis  dan  selebritis  alih- alih  untuk  mendapatkan  perhatian yang lebih banyak dari masyarakat.
Selain  itu  penelitian  yang dilakukan oleh (Dewi, 2021)
menyimpulkan  bahwa  salah  satu faktor  yang  menjadi  keberhasilan kesetaraan  gender  di  Filipina  adalah keseriusan dan kesadaran pemerintah Filipina  dalam  menerapkan  gender mainstreaming ,  walaupun  representasi perempuan  di  bidang  politiknya memiliki  masalah  yang  sama  seperti Indonesia yang mana posisi perempuan masih berada dibawah jika dibandingkan dengan laki-laki. Pernyataan  tersebut  dihubungkan dengan kenyataan bahwa baik perempuan  maupun  laki-laki  diambil dari latar belakang sosial ekonominya. Dinasti  politik  juga  kian  terdapat dalam  perpolitikan  Filipina,  beberapa pengamat menyatakan bahwa beberapa politisi perempuan menjabat sebagai  pengganti  kedudukan  ketika anggota  laki-laki  dalam  hubungan kekerabatan  harus  meninggalkan kedudukannya  karena  batasan  masa kerja.
Menurut  (Wahyudi,  2018)  ada beberapa faktor yang menjadi kendala untuk  perempuan  dalam  masuk  ke parlemen  yaitu  faktor  ideologis  dan psikologis.  Seperti  masih  terdapatnya idealisme  gender  dan  pola    sosial budaya  (budaya  patriarki),  hal  ini menyebabkan  perempuan  menjadi kurang percaya diri dalam mencalonkan  diri  untuk  jabatan publik. Budaya ketakutan ini mengakibatkan  perempuan  enggan untuk  berkompetisi  dalam  pemilihan
dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dari  tiga  penelitian  tersebut untuk memperoleh representasi perempuan maka peran partai politik harus diperkuat lagi dalam menjaring calon  legislatif  perempuan  yang berkompeten  bukan  hanya  sebagai pemenuh  syarat  saja,  serta  dukungan pemerintah dalam memberikan peraturan  dan  ketentuan  yang  lebih serius guna memperjuangkan kesetaraan  gender  juga  diperlukan. Maka  dari  itu,  tujuan  penelitian  ini untuk  membandingkan  antara  kedua negara  yaitu  Filipina  yang  memiliki indeks  tertinggi  dalam  kesetaraan gender dengan Indonesia yang  masih perlu  banyak  belajar  dan  mencontoh dari Filipina dalam kesetaraan gender.
Dengan menggunakan teori representasi  menurut  Hana  Pitkin dalam  (Niron  &  Seda,  2020),  yang dibagi  menjadi  empat  bentuk  teori diantaranya:  pertama,  representasi formal  yang  mengukur  suatu  bentuk representasi  dari  tatanan  aturan hukum  tentang  wakil  representasi tersebut  dipilih  atau  diganti.  Kedua, representasi deskriptif diartikan sebagai  bentuk  keterwakilian  yang dimana  seorang  wakil  harus  berdiri ( stand for ) untuk mewakili orang-orang yang  serupa  secara  objektif,  jenis representasi ini paling banyak dijadikan  landasan  untuk  melihat komposisi  di  parlemen  karena  bisa terlihat  latar  belakang  para  anggota dewan berdasarkan gender, etnis, dan status  sosial  mereka  dengan  mudah. Ketiga,  representasi  substantif  atau responsif  diartikan  sebagai  seorang wakil  bertindak  untuk  ( act  for )  dan harus sejalan dengan yang diwakilinya.  Keempat,  representasi simbolik  jika  seorang  wakil  mewakili
dari sudut pandang kesamaan identitas dan kebudayaan. Sebagaimana  penjelasan  diatas,
maka fokus pembahasan pada penelitian  ini  mengenai  bagaimana perbedaan  representasi  perempuan dalam  sistem  pemilihannya  di  kedua negara (Filipina dan Indonesia) dalam mengusung calon legislatif perempuan di parlemen, dan bagaimana representasi perempuan tersebut dalam lembaga legislative

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  disusun  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif secara  komparatif.  Metode  penelitian kualitatif adalah metode yang menjadikan  filsafat post  positivism sebagai landasannya, bertujuan untuk menelaah  atau  meneliti  kondisi  yang alamiah  dimana  peneliti  sebagai instrument  kunci  dalam  proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan gabungan (tri-angulasi)
proses  analisis  data  bersifat  induktif atau  kualitatif  dan  hasil  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna dari  pada  generalisasi  (Sugiyono, 2014).  Metode  komparatif  adalah metode  membandingkan  berbagai variabel yang muncul ketika melakukan suatu penyelidikan dengan menetapkan indikator-indikator untuk menghubungkan dan menguji masalah  yang  akan  dipecahkan (Silalahi, 2012).
Tujuan  menggunakan  kualitatif secara  komparatif  adalah  mengukur seberapa  besar  persamaan  dan perbedaan  dengan  membandingkan representasi  perempuan  di  parlemen Filipina  dan  Indonesia.  Pada  proses pengumpulan
data
peneliti menggunakan  studi  kepustakaan
dengan  kajian  literatur  dari  hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian representasi perempuan.  Data  diperoleh  dari berbagai  referensi,  antara  lain  jurnal, artikel, berita online , dan data dari situs resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam teknik analisa data peneliti berusaha  secara  kritis  menelahaan fakta  yang  ada  dalam  perbedaan representasi  perempuan  di  lembaga legislatif  Indonesia  dengan  Filipina dan dijadikan perbandingan. Data dari hasil  teknik  analisa  tersebut  lalu diproses menggunakan metode kualitatif  dengan  menggunakan  teori representasi kemudian ditarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perbedaan  Representasi  Perempuan
Melalui Sistem Pemilihannya
Hadirnya  lembaga  perwakilan rakyat  di  dalam  sebuah  sistem pemerintahan demokrasi sangat dibutuhkan selain unsur-unsur penting lainnya seperti sistem pemilihan  umum,  keadilan  didepan hukum dan kebebasan dalam mengeluarkan  pendapat,  kebebasan berserikat  dan  lain-lainnya.  Sistem demokrasi  merupakan  ide  kepada setiap  warga  negara  untuk  terlibat dalam pembuatan keputusan- keputusan  yang  terkait  dengan kebijakan publik dengan cara langsung maupun melalui wakil yang menjadi  pilihan  mereka  di  parlemen. Dalam  suatu  lembaga  perwakilan terdapat sistem-sistem seperti Bicameral dan Unicameral .  Sistem unicameral merupakan  sistem  yang
berpusat  hanya  pada  satu  lembaga legislatif  yang  diletakan  sebagai tanggung jawab tertinggi yang dipilih oleh rakyat, sedangkan sistem bicameral merupakan sistem kelembagaan  yang  terbagi  menjadi dua antara majelis rendah atau tinggi dan  dewan  perwakilan  atau  senat. Indonesia  dengan  Filipina  memiliki sistem  kelembagaan  yang  sama, Indonesia
menerapkan
sistem bicameral yang mana terwujud dalam dua kamar yaitu DPR dan DPD namun dalam  perwujudannya  fungsi  DPD tidak  terlalu  kuat  seperti  DPR. Sedangkan  Filipina  juga  menerapkan sistem bicameral yang terbagi menjadi dua yaitu Senat dan Dewan
Perwakilan  Rakyat  yang  disebut kongres Filipina (Oktaviany, 2017).
Tabel  1.  Perbedaan  dalam  Sistem Parlemen Indonesia dan Filipina.
Aspek Perbandingan Indonesia Filipina Lembaga Keterwakilan Bicameral (DPR dan DPD) Bicameral (Senat dan DPR) Masa Jabatan 5 Tahun Senat  6 Tahun dan DPR 3 Tahun Sistem Kuota Perempuan 30% Sukarela Sistem Pemungutan Suara Daftar Representasi Proporsional (PR) First Past The Post Sumber: (IPU, 2021a) Seperti terlihat di Tabel 1, dalam sistem pemilihan umumnya Indonesia menggunakan sistem Daftar Representasi Proporsional (Daftar PR). Sistem  ini  merupakan  proses  yang dimana setiap partai
politik mengajukan  daftar  kandidat  untuk
daerah  pemilihan  dengan  perwakilan majemuk sesuai dengan luas geografis daerah  tersebut,  sehingga  untuk daerah yang secara geografis lebih luas maka membutuhkan perwakilan yang lebih  banyak.  Sistem  ini  memberi peluang  lebih  besar  perempuan  akan terpilih, karena partai politik memiliki kesempatan  untuk  memperkenalkan dan mempromosikan politisi perempuan  dan  memberikan  para pemilih ruang untuk memilih kandidat  perempuan.  Sedangkan Filipina menggunakan sistem first past the  post yang  merupakan  proses pemilihan  dimana  kandidat  dengan suara  terbanyak  maka  dialah  yang berhak  mewakili  daerahnya  di parlemen, sistem FPTP seluas apapun geografis  daerahnya  perwakilannya hanya  diperbolehkan  satu  orang. Namun  sistem  ini  lebih  sulit  untuk perempuan masuk kedalam parlemen karena  parpol  hanya  mencalonkan orang  yang  dianggap  diterima  oleh khalayak  umum  sistem  ini  sangat merugikan  perempuan  apalagi  di negara  yang  budaya  patriarkinya masih kental (The International IDEA, 2016),
Dalam  sistem  kuota  perempuan ini disebut dengan kebijakan affirmative  action . Affirmative  action adalah suatu kebijakan untuk menanggulangi segala bentuk diskirminasi  yang  ada  sejak  lama dalam  kultur  sosial  masyarakat, kebijakan tersebut memberi kesempatan  kepada  kelompok  yang termajinalkan,  termasuk  kebijakan kuota di lembaga-lembaga negara dan publik didalamnya seperti: pemerintah, parlemen, institusi pendidikan  dan  lapangan  perkejaan (Sayuti,  2013).  Dinamika affirmative action dalam  representasi  perempuan
di politik menurut Mona Krook terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu: party quota , yang  memberikan  kesempatan  partai politik  untuk  melakukan  wewenang secara  penuh  dalam  melakukan pengusung calon perempuan di dalam kandidat  calon  politiknya, legislative quota yaitu kesempatan dan kewenangan  yang  diberikan  untuk seluruh partai politik dalam berpartisipasi mencalonkan persentase tertentu  dari  perempuan  melalui kerangka  peraturan  yang  ketat  dan mengikat  .  Dan reserved  seats yaitu pemberian  jaminan  politik  untuk perempuan  memperoleh  kursi  di parlemen  dalam  jumlah  persentase terentu melalui regulasi pemilu (Niron & Seda, 2020).
Kebijakan affirmative  action di Indonesia tertulis di dalam UU Pemilu Legislatif  (UU  12/2003,  UU  10/2008), UU  Partai  Politik  (UU  31/2002,  UU 2/2008,  UU  2/2011),  dan  UU  No.  7 Tahun 2017 untuk pemilu 2019. Aturan dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan  partai  politik  untuk mencalonkan  kandidat  perempuan  di legislatif  sebesar  30%  di  setiap  dapil. Di Filipina aturan kebijakan affirmative action diatur  dalam  Republic  Act  No 9710  ( Magna  Carta  of  Women )  yang berisi  pengaturan  bahwa  kesetaran gender ini sebagai kebijakan, program, layanan atau tindakan untuk memperbaiki  posisi  perempuan  yang kurang beruntung dengan memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk affirmative action dengan sifat  sukarela  untuk  setiap  parpol. Keterwakilan perempuan dalam bidang  parlemen  juga  diatur  dalam Republic  Act  7941  atau  “ Party-List System Act ” yang berisi bahwa negara akan menjamin sistem kepartaian yang utuh,  bebas  dan  terbuka  untuk
mencalonkan  kandidatnya  di  DPR (PCW,
2021). Sesuai dengan perundang-undangan  kedua  negara tersebut  baik  Indonesia  maupun Filipina dalam representasi perempuannya menggunakan dinamika  sistem party  quota yang artinya masing-masing parpol memiliki  kewenangannya  sendiri untuk  mengusung  calon  kandidat perempuan dalam pemilihan.

## Representasi Perempuan di Parlemen
Tabel 2. Representasi perempuan di parlemen
Indonesia dan Filipina
Sumber: (IPU, 2021)
Berdasarkan  data  IPU  pada pemilu  2019  di  Indonesia,  perolehan suara  perempuan  mencapai  121  dari total  suara  575  (setara  17,39%).
Persentase tersebut mengalami kenaikan  dari  pemilu  sebelumnya, pada tahun 2014 perempuan memperolah suara  94  dari total suara 560  (setara  16,79%)  (IPU,  2021). Sedangkan  pada  Filipina  dengan melihat  chart  diatas,  representasi perempuan  di  negara  tersebut  jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia.  Pada  pemilu  2019  di
0 10 20 30 40 Indonesia Filipina Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan FIlipina 2019 2016 2014
Filipina  perempuan  mendapatkan perolehan suara 85 dari total suara 304 dengan  representasi  di  parlemen (setara  27,96%).  Persentase  tersebut mengalami  penurunan  dari  pemilu sebelumnya pada tahun 2016, perempuan memperoleh suara 87 dari total  suara  292  (setara  29,29%)  (IPU,
2021). Representasi perempuan di Indonesia  masih  jauh  dari  kebijakan affirmative  action 30%,  upaya  terus dilakukan untuk memenuhi kebijakan tersebut  dengan  sanksi  apabila  tidak memenuhi kuota 30% dari pencalonan, partai  politik  tidak  diperbolehkan mengikuti  pemilu  berikutnya.  Pada pemilu 2019 kebijakan tersebut cukup berhasil  untuk  menghimbau  partai politik  dalam  mengusung  kandidat perempuan dibuktikan dengan semua partai  sudah  memenuhi  persyaratan calon  legislatif  perempuan  yang  ikut berkompetisi  di  atas  30%  dan  hal  ini bukanlah  suatu  isu  yang  sudah terselesaikan.  Pada  kenyataannya kebijakan ini digunakan parpol hanya semata-mata sebagai pelengkap administrasi  saja  agar  parpol  bisa berkontestasi dengan menjaring perempuan yang masih ada
hubungannya  dengan  dinasti  politik. Banyak  perempuan  dalam  anggota parlemen yang terpilih karena dinasti politik seperti istri kepala daerah atau dari  kalangan  terkenal  seperti  artis, yang  seharusnya  dengan  kebijakan tersebut  parpol  dapat  memberikan pendidikan  politik  agar  lebih  banyak melibatkan
perempuan yang
berkompenten  untuk  terjun  ke parlemen (Umagapi, 2020). Terjadinya tindakan  nepotisme  yang  seringkali ada  dalam  kehadiran  perempuan  di bidang politik tidaklain dimanfaatkan untuk  menjaga  kelestarian  dinasti
politik  dari  kekuasaan  suami,  orang tua  atau  kerabat  lainnya.  Padahal kepentingan  perempuan  lebih  dari pada hal itu, karena arus demokratisasi yang tidak bisa dibendung  mengakibatkan  banyak tuntutan  akan  kepentingan  mengenai isu serta hak-hak perempuan dan anak untuk itu dibutuhkan wakil perempuan  dengan  posisi  sentral pembuat  kebijakan  ditingkat  pusat maupun  daerah  yang  representatif (Atthahara & Priyanti, 2019).
Penempatan  posisi  nomor  urut satu dalam daftar calon pemilihan juga jarang  ditempati  oleh  perempuan terhitung  hanya  sebanyak  235  calon atau  hanya  sebesar  19%  saja. Sementara  posisi  perempuan  paling banyak  ditempatkan  di  nomor  urut tiga  yang  terhitung  sebesar  781  calon atau  sebesar  67%  dan  penempatan  di nomor  urut  enam  sebesar  572  calon atau  65%(Niron  &  Seda,  2020).  Dari beberapa  fakta  tersebut  penerapan affirmative action belum berhasil secara keseluruhan  untuk  menyeimbangi jumlah  perempuan  di  parlemen ketidakberhasilan  ini  dapat  dilihat karena  budaya  patriarki  yang  masih kental  dalam  kebudayaan  Indonesia dan sukar untuk dihilangkan. Kendati demikian  ada  salah  satu  kemajuan yang  dimana  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 sudah dipimpin oleh perempuan yaitu Puan Maharani.
Namun representasi perempuan  tidak  berhasil  begitu  saja dalam periode tersebut, hasil dari apa yang direpresentasikan belum mementingkan kepentingan perempuan  itu  sendiri  padahal  kasus diskriminasi perempuan terus bertambah  kian  tahunnya.  Sepanjang tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) mendapati 10.247  kasus  kekerasan  yang  dialami perempuan yang dimana 15,2 persennya  adalah  kekerasan  seksual (Mantalean, 2022). Sebagaimana menurut  anggota  perempuan  DPR  RI yaitu  Andi  Yuliana  Paris  dalam (Umagapi,  2020)  menyatakan  bahwa dalam mempresentasikan kepentingan perempuan  tidaklah  mudah  karena untuk  menyuarakan  aspirasi  tentang isu perempuan harus diwakilkan oleh perempuan  itu  sendiri  sementara masalahnya  adalah  jabatan  pimpinan komisi masih sangat  minim dipimpin oleh  perempuan,  karena  selain menjadi  wakil  rakyat  anggota  DPR juga  merupakan  anggota  fraksi  yang akan mengikuti kata-kata pemimpinnya. Selain itu yang menjadi masalahnya  adalah  perempuan  di parlemen kurang
mendukung kepentingan  perempuan  itu  sendiri karena  partai  politik  hanya  ingin memenuhi peraturan saja dan kurang menjaring  perempuan  yang  memang berkompeten dalam bidang politik.
Sementara representasi perempuan  di  Filipina  mengalami masalah  karena  sistem  pemilunya yang menerapkan sistem campuran/pararel  dengan  sebagian menerapkan first past the post sebagian lagi  menerapkan  proporsional.  Pada sistem  FPTP  lebih  sulit  untuk perempuan  terpilih  karena  partai politik  hanya  membiayai  kandidat laki-laki  yang  dianggap  memiliki probabilitas lebih tinggi untuk memenangkan  pemilu.  Perempuan mengalami kesulitan dalam
menemukan sumber daya yang cukup untuk kampanye, pemilu yang mahal cenderung menghalangi mereka untuk mencalonkan  diri  untuk  posisi pemerintahan elektif (PCW, n.d.). Pada
sistem  proporsional  terbuka  dalam sistem kandidat daftar calon di pemilu Filipina sama halnya dengan Indonesia  yang  cenderungan  untuk menempatkan  perempuan  di  urutan terbawah  atau  urutan  terakhir  dari daftar  yang  akan  dipilih  dan  juga sistem  kuota  secara  sukarela  oleh parpol  dalam  mengusung  kandidat memperparah  keadaan  ini.  Hampir semua  perempuan  yang  menduduki posisi  tertinggi  di  pemerintahan  dari dua  presiden  perempuan  hingga beberapa anggota legislatif perempuan terpilih  karena  adanya  hubungan dinasti politik. Tetapi perempuan yang menduduki jabatan tersebut mempunyai  kesadaran  penuh  atas hak-hak perempuan yang akan mereka perjuangkan contohnya seperti anggota  legislatif  perempuan  kelas atas  dari  dinasti  politik  di  provinsi seperti Bella Angara-Castillo, Lualhati Antonino dan Malou Acosta, bersama dengan progresif legislator perempuan seperti Loretta Ann “Etta” Rosales dan Ana  Theresia  “Risa”  Hontiveros  dari Partai  Akbayan  yang  pertama  kali mengajukan  dan  mempertahankan tentang  RUU  Kesehatan  Reproduksi (Hega M.D, Alphora V.C, 2020).
Selain itu pemerintah juga gencar menerapkan kesetaran gender dengan perlindungan  hukum  yang  kuat  dan kebijakan-kebijakan seperti The Magna Carta of Women (MCW), The Philippine Development  Plan  for  Women (PDPW) 1989-1992,  dan The  Philippine  Plan  for Gender-Responsive Development (PPGD) 1995−2025. Pemerintah Filipina percaya  bahwa  penerapan  MCW berfungsi  sebagai  nilai  fundamental yang  tercermin  dalam  pembangunan dan  perempuan  tidak  hanya  sebagai penerima  pasif  dari  pembangunan tersebut  melainkan  juga  memiliki
peran aktif dalam perumusan pembangunan, penerapan dan evaluasi  kebijakan  dalam  rencana pembangunan  dimulai  dari  lokal, regional hingga nasional (Dewi, 2021). Walaupun perempuan masih ditempatkan  pada  urutan  terakhir dalam kandidat pencalonannya, kehadiran  perempuan  berhasil  dalam memberikan  hasil  yang  nyata  dalam representasinya  di  lembaga  parlemen karena  kesadarannya  sendiri  dan keseriusan pemerintah
dalam memberikan  perlindungan  hukum akan kebijakan kesetaraan gender.

## KESIMPULAN
Berdasarkan
perbandingan kedua  negara  (Indonesia  &  Filipina) diatas  dapat  disimpulkan  bahwa, dalam sistem pemilihan calon legislatif untuk  menerapkan affirmative  action kedua negara tersebut sudah mengaturnya  dalam  undang-undang. Di  Indonesia  sendiri  peraturan tersebut  tercantum  dalam  UU  No.  7 Tahun  2017  dan  Filipina  tercantum dalam  Republic Act  No 9710  ( Magna Carta  of  Women )  yang  jadi  pembeda hanya  batas  kuotanya  di  Indonesia menerapkan  kuota  30%  untuk  parpol dalam  mengusung  kandidat  calon perempuan  namun  di  Filipina  hanya menerapkan  sistem  kuota  sukarela untuk  setiap  parpol.  Akan  tetapi dalam  penerapannya  baik  Indonesia maupun  Filipina  kebijakan  tersebut masih  terpengaruh  oleh  budaya patriarki yang mana perempuan masih cenderung  ditempatkan  di  urutan terakhir atau terbawah dalam pencalonan. Kendati demikian, pemerintah Filipina gencar menerapkan  kebijakan  kesetaraan gender  yang  hasilnya  menjadikan Filipina  sebagai  negara  paling  aman
untuk  perempuan  dengan  Indeks Kesenjangan  Gender  Global  (GGGI) tahun  2021  paling  tinggi  di  asia tenggara.  Tentunya  hal  ini  dapat memberi masukan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan payung hukum  yang  kuat  dalam  membahas isu-isu  tentang  perempuan  dan memberikan  masukan  untuk  kepada parpol  dengan  tidak  menjadikan perempuan  sebagai  objek  politik dalam memenuhi persyaratan admnistrasi  di  kebijakan affirmative action 30%.  Seharusnya  partai  politik bisa  mewadahi  pendidikan  politik untuk  setiap  perempuan  yang  akan mereka  usung  agar  masalah-masalah perempuan bisa diperbaiki oleh calon yang representative akan  kepentingan perempuan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Atthahara,  H.,  &  Priyanti,  E.  (2019).
Perempuan Kepala Daerah: Analisis Kinerja Bupati Cellica Nurrachadiana  Dalam  Program Kepentingan  Praktis  Gender  Di
Kabupaten  Karawang. JPI:  Jurnal Politikom Indonesiana , 4 (2): 72 – 86. Databoks. (2021). Kesetaraan Gender Filipina Terbaik di Asia Tenggara . Diunduh di https://databoks.katadata.co.id/da tapublish/2021/04/03/kesetaraan- gender-filipina-terbaik-di-asia- tenggara tanggal 3 Januari 2022
Dewi,  O.  (2021).  Implementasi  Gender
Mainstraiming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan  Kesetaraan  Gender  di Filipina  tahun  2018. Jurnal  Ilmiah
Hubungan  Internasional , 17 (2):  200 – 218.
https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2 .4111.200-218
GOVPH.  (n.d.). Women  in  government . Official  Gazette.  Diunduh  di https://mirror.officialgazette.gov.p h/featured/women-in- government/ tanggal 3 Januari 2022 Hartono, R. (2021). Kronik Perjuangan Hak Pilih  Perempuan  Di  Indonesia . Diunduh di https://www.berdikarionline.com/ kronik-perjuangan-hak-pilih- perempuan-di-indonesia/ tanggal 3
Januari 2022 Hega  M.D,  Alphora  V.C,  E.  M.  .  (2020).
Femin ism and the Women’s Movement  in  the  Philippines: Struggles, Advances, and Challenges. UK Parliament . Diunduh di
https://www.parliament.uk/about /living- heritage/transformingsociety/trans portcomms/roadsrail/kent-case- study/introduction/railways-in- early-nineteenth-century-britain/ tanggal 3 Januari 2022 IPU. (2021a). Compare data on Parliaments . IPU  PARLINE:  Database  Asia Tenggara. Diunduh di https://data.ipu.org/compare?field =chamber%3A%3Acurrent_women _percent&region=asia&subregion=s outh_east_asia&structure=any__lo wer_chamber#map tanggal 3 Januari 2022 IPU.  (2021b). IPU  Parline .  Database: Indonesia. Diunduh di https://data.ipu.org/content/indo nesia?chamber_id=13420  tanggal  3 Januari 2022 IPU.  (2021c). IPU  Parline .  Database: Philippines. Diunduh di https://data.ipu.org/content/phili ppines?chamber_id=13493 tanggal 3 Januari 2022 IPU. (2022). IPU Parline . Compare Data on Parliaments. Diunduh di https://data.ipu.org/compare?field =chamber%3A%3Acurrent_women _percent&region=asia&subregion=s outh_east_asia&structure=any__lo wer_chamber#map tanggal 3 Januari 2022 Mantalean,  V.  (2022).  Pemerintah  Catat 6.500  Lebih  Kasus  Kekerasan Seksual  terhadap  Anak  Sepanjang 2021. Kompas.Com .  Diunduh  di https://nasional.kompas.com/read /2022/01/19/18555131/pemerinta h-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan- seksual-terhadap-anak- sepanjang?page=all#:~:text=%22Se panjang  2021  terdapat  10.247 kasus,19%2F1%2F2022)  tanggal  3 Januari 2022 Niron,  E.  S.,  &  Seda,  A.  B.  (2020). Representasi  Politik  Perempuan Pada  Lembaga  Legislatif  (Studi
Tentang  Pencalonan  Perempuan Pada  Pemilihan  Umum  Legislatif Tahun  2019). Aristo , 9 (2):  203 – 228. https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2
158
Oktaviany,  D.  S.  (2017). Perbandingan Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  dan Filipina .  Skripsi  Universitas  Islam Indonesia. PCW. (n.d.). Wom en’s Political Participation and  Representation .  Diunduh  di https://pcw.gov.ph/womens- political-participation-and- representation/  tanggal  3  Januari 2022 PCW. (2021). Republic Act 7941: Party-List System Act . Diunduh di https://pcw.gov.ph/republic-act- 7941-party-list-system-act/  tanggal 3 Januari 2022
Sakina,  A.  I.,  &  A.,  D.  H.  S.  (2017). Menyoroti  Budaya  Patriarki  Di Indonesia. Share : Social Work Journal , 7 (1): 71 – 80. https://doi.org/10.24198/share.v7i 1.13820 Sayuti,  H.  (2013).  Hakikat  Affirmative Action  dalam  Hukum  Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan). Menara  Riau , 12 (1):
41 – 47.
Setiawan, W. (2017). Perbandingan Sistem
Pemilihan Umum Antara Indonesia Dan Filipina [Universitas Muhammadiyah  Malang]. UMM Institutional  Repository .  Diunduh  di http://eprints.umm.ac.id/36167/3 /jiptummpp-gdl-wijisetiaw-49034- 3-babii..pdf tanggal 3 Januari 2022 Silalahi, U. (2012). Metode penelitian sosial . Bandung: PT Refika Aditama. Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta. Syahirah,  S.  (2015).  Regional-Global
Governance Networ k on Women ’ s Rights : CEDAW and its implementation in ASEAN countries. Procedia  -  Social  and
Behavioral  Sciences , 172 (1952):  519 – 524. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20 15.01.397 The  International  IDEA.  (2016). Desain Sistem  Pemilu:  Buku  Panduan  Baru International  IDEA .  Diunduh  di https://www.idea.int/sites/default /files/publications/desain-sistem- pemilu.pdf tanggal 3 Januari 2022 Umagapi,  J.  L.  (2020).  Representasi Perempuan  Di  Parlemen  Hasil Pemilu  2019:  Tantangan  Dan Peluang. Kajian , 25 (1): 19 – 34.
Wahyudi,  V.  (2018).  Peran  Politik
Perempuan dalam Persfektif Gender. Politea:  Jurnal  Politik , 1 (1):
63 – 83.