## INTERVENSI PEMERINTAH
DALAM PENETAPAN TINGKAT UPAH PERSPEKTIF IJTIHAD

## AL-MAQĀ Ṣ IDĪ

## Ahmad Syakur*

## ABSTRACT
The setting of wage levels is a sensitive matter in the industrial economy. Not infrequently the determination of wage levels followed by labor strikes demanding wage increases or vice versa followed by the action of layoffs from the employers. Inevitably, the majority of economists are demanding government intervention in determining wage rates. In this case the government serves as a mediator who gathers various interested parties and competent. With the expectation of the rate of wages generated approaching to justice and in line with the development of micro and macro economics.
In the Islamic economic treasury, government intervention in wage determination still makes controversy, between those who using literalist ijtihad with those who using ijtihad al-Maqā ṣ idī. In the Ijtihad al-Maqā ṣ id perspective, government intervention is encouraged and even required if conditions demand, since wage issues concern the livelihoods of the wider community, while the labor market is difficult to be a perfect or closer to competition market. Ijtihad al-Maqā ṣ idī is more relevant to be developed in contemporary Islamic economics.
Keywords: Government Intervention, Wages, ijtihad al-Maqā ṣ idī

## A.  PENDAHULUAN
Menurut Rahman (1995:361-362) Penentuan upah kerja termasuk salah satu permasalahan sosial yang paling penting dalam ekonomi kontemporer. Jika penentuannya adil, upah akan menjadi faktor utama kesejahteraan kaum pekerja. Sebaliknya jika upah ditetapkan dengan seenaknya akan berpengaruh negatif bagi kehidupan pekerja, relasi kerja antara pekerja dan pemilik usaha serta berpengaruh negatif pada iklim usaha secara makro. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan di kalangan mereka yang bisa menimbulkan perselisihan dan aksi terhadap industri dalam bentuk demonstrasi dan aksi mogok kerja. Hal semacam ini menyebabkan kerugian uang dan waktu yang bisa jadi nilainya lebih besar bagi para pengusaha dibanding seandainya mereka memberikan upah yang adil kepada para pekerjanya.
Kebijakan upah minimum dewasa ini telah menjadi isu penting dalam masalah ketenagakerjaan, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Isu
ini dirasa semakin penting seiring dengan berkembangnya industrialisasi di beberapa negara maju yang berdampak pada peningkatan taraf hidup segolongan masyarakat, khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Di sisi lain ada pendapat yang menyatakan bahwa industrialisasi tidak memberikan dampak  signifikan  terhadap  kehidupan  kaum pekerja, padahal kaum pekerja inilah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap perkembangan sebuah industri. Oleh karena itu para ekonom pada umumnya memandang sudah selayaknya pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja duduk bersama dalam rangka merumuskan kebijakan pengupahan yang berkeadilan sekaligus menjaga tingkat keuntungan perusahaan dalam jangka panjang.
Intervensi pemerintah dalam penentuan upah minimum dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam masih menuai kontroversi. Ketika para pekerja dan kaum buruh berdemo menuntut pemerintah untuk menetapkan upah minimum yang layak bagi mereka, aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan demo menolak penetapan upah minimum
oleh pemerintah dan sebaliknya mendorong pemerintah untuk menyerahkan urusan upah tersebut kepada pengusaha dan pekerja. 1
Artikel ini membahas secara detail permasalahan intervensi pemerintah tersebut perspektif ijtihad al-maqā ṣ idī dalam kajian ekonomi syariah. Menurut Thahir (2015) Ijtihad al-maqā ṣ idī adalah usaha mengerahkan segala pemikiran yang mengedepankan maqā ṣ id al-sharī’ah dalam memutuskan keputusan, kebijakan atau hukum. Ijtihad ini dikembangkan oleh para ahli hukum Islam sebagai antitesa dari nalar literalis tekstualis yang banyak berkembang dalam kajian Islam kontemporer. Ijtihad al-maqā ṣ idī dipilih dalam analisis artikel ini karena dianggap sebagai penggalian hukum yang  menjamin  fleksibilitas  ekonomi  syariah yang sejalan dengan orisinalitas Islam.

## B.  DEKSKRIPSI PENETAPAN UPAH MINIMUM OLEH PEMERINTAH DI INDONESIA
Sejak tahun 1969 pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan upah minimum untuk mengatasi permasalahan upah dan perburuhan. Selama itu juga, pemerintah telah tiga kali mengganti standar hidup sebagai dasar penetapan upah minimum. Komponen kebutuhan hidup tersebut meliputi: Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang berlaku tahun 1969-1995, Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang berlaku tahun 1996-2005, dan terakhir Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku tahun 2006 hingga saat ini. 2 KFM, KHM dan KHL masing-masing mempunyai kriteria dan komponen yang berbeda dalam mengukur upah yang layak.
Dalam penetapan upah minimum tersebut, sebenarnya pemerintah hanya berperan
1 Lihat:  http://www.tempo.co/read/news/2012/12/04/0924 45923/HTI-Minta-Pemerintah-Tak-Campuri-Urusan-UMK dan http://suarapengusaha.com/2012/12/05/htipenetapan-umk- urusan-pengusaha-dengan-buruh-bukan-pemerintah/ diakses pada 25 Pebruari 2013
2 Sahat AF Silalahi, “Pengupahan di Indonesia: Sejarah dan perbaikan Kebijakan” dalam http://berkas.dpr.go.id/ pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-10.pdf,  4. diakses pada 24 Juli 2016
sebagai mediator antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah upah pekerja. Dalam menjalankan fungsi mediasi tersebut, pemerintah membentuk dewan pengupahan yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan pakar, asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah. Dewan pengupahan itulah yang melakukan kajian dan perundingan tentang tingkat upah yang adil yang kemudian direkomendasikan kepada pemerintah. 3
Penetapan Upah Minimum Propinsi dilakukan oleh Gubernur dengan berdasarkan Komponen Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penetapan upah minimum sebagaimana diatas, Gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan faktor- faktor sebagai berikut: a).nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei; b). produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama; c). pertumbuhan ekonomi, yang merupakan pertumbuhan nilai PDRB; d). kondisi pasar kerja, yang merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama; e). kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu. 4 Kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan upah adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1(satu) bulan. KHL terdiri dari komponen dan jenis kebutuhan pokok hidup yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menakertrans RI no 13 tahun 2012 yang terdiri dari 60 komponen, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. 5
3 Pasal 98 UU RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Ketenagakerjaan.
4 Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahap Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
5 Pasal 1 ayat 1 dan lampiran
Mengacu pada indeks konsumen yang berhubungan  dengan  inflasi,  pemerintah senantiasa mengevaluasi tingkat upah minimum yang biasanya dilakukan setiap tahun. Dengan demikian, walaupun setiap tahun juga terjadi inflasi,  diharapkan  tetap  terjadi  peningkatan taraf hidup pekerja karena peningkatan upah diupayakan di atas tingkat inflasi yang ada.

## C.  PANDANGAN AHLI FIKIH KLASIK TERHADAP INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENETAPAN UPAH
Secara garis besar, dalam khazanah ekonomi Islam klasik terdapat dua pendapat dalam masalah penetapan upah oleh pemerintah, pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan penetapan tingkat upah oleh pemerintah. Dua pendapat tersebut, baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan, terkait dengan pendapat mereka tentang penetapan harga oleh pemerintah ( tas’īr ), karena penetapan upah oleh pemerintah merupakan salah satu bagian dari tas’īr . Ibn Qayyim misalnya, menegaskan bahwa penetapan upah merupakan tas’īr  fi al-a’māl (pematokan harga dalam kerja). Mereka yang membolehkan penetapan tingkat upah oleh pemerintah adalah mereka yang membolehkan tas’īr . Begitu juga sebaliknya, mereka yang mengharamkan penetapan tingkat upah oleh pemerintah adalah mereka yang mengharamkan tas’īr. Dalam khazanah klasik terdapat dua pendapat tentang penetapan harga barang oleh pemerintah ( tas’īr) . Pendapat pertama yang dianut  madhhab  al-Ẓāhiri,  al-Shāfi’I,  Ibn  al- Athīr dan lainnya tidak membolehkan penetapan harga oleh pemerintah. Mereka berdasar pada dhahir hadis tentang ketidakmauan Rasulullah saw untuk menetapkan harga. Diantaranya hadis: “Dari Anas Ra berkata: “Sesungguhnya orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga-harga mahal, maka tetapkanlah harga untuk kami”, Rasulullah saw menjawab: “Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Menggenggam (menyempitkan), Yang Maha
melapangkan, Yang Maha pemberi rezeki, Yang menetapkan harga, sedang saya berharap untuk bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun menuntutku karena kedzaliman yang saya lakukan kepadanya baik dalam darah maupun dalam harta”. (HR. Imam lima, kecuali al-Nasa’i).
Ibn Qudamah, sebagaimana dikutip Ali al-Salus mengatakan bahwa pengharaman pematokan harga berdasar hadis di atas ditinjau dari dua segi: pertama, bahwasanya Rasulullah saw tidak mematok harga padahal para sahabat memintanya. Seandainya pematokan harga tersebut boleh tentu Rasulullah saw akan menetapkannya; kedua, Rasulullah saw memberi ‘ illat atau alasan bahwasanya pematokan harga tersebut adalah kedzaliman padahal kedzaliman adalah haram. Lebih lanjut Ibn Qudamah menyatakan :
Menurut Al Salus (2004:73) Sebagian sahabat kami mengatakan: “Al-tas’īr (Penetapan harga) menyebabkan mahalnya harga barang- barang, karena para pedagang dari luar tidak mau masuk ke wilayah tersebut dikarenakan takut diharuskan menjual barangnya dengan harga yang tidak mereka kehendaki. Sementara mereka yang mempunyai barang (para pedagang lokal) tidak mau menjualnya, bahkan menyembunyikannya, sampai orang- orang yang membutuhkan barang tersebut tidak menemukannya di pasar kecuali sedikit sehingga pembeli mau meninggikan harganya agar mendapatkan barang tersebut sehingga harganya menjadi mahal. Dengan demikian penetapan harga menyebabkan mudharat bagi kedua belah pihak, mudharat bagi pemilik barang dengan mencegahnya dari penjualan, dan mudharat bagi pembeli yang tidak bisa mencapai tujuannya, sehingga hukumnya haram. Sedang pendapat kedua adalah pendapat beberapa  ulama’,  seperti  Ibn  Taymiyah,  Ibn Qayyim,  Abū  Yūsuf  dari  kalangan  madzhab Hanafi,  Imam  Malik  dan  lainnya.  Mereka membolehkan pematokan harga dan campur tangan pemerintah dalam pasar -bahkan mewajibkannya- jika dituntut oleh kemaslahatan
umum. Dalam hal ini Ibn Taymiyah sebagaimana dikutip al-Qardawi (1998:623) adapun al- tas’īr (penetapan harga oleh pemerintah), sebagian ada yang dzalim yang diharamkan, dan sebagian ada yang adil yang dibolehkan. Jika al-tas’īr tersebut mengandung kedzaliman dan pemaksaan terhadap manusia - tanpa alasan yang dibenarkan – untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya, atau menghalangi manusia dari apa yang dibolehkan oleh Allah swt, maka al-tas’īr tersebut adalah haram. Jika al-tas’īr tersebut mengandung keadilan bagi manusia, seperti memaksa mereka untuk menjual dengan harga sepadan ( thaman al- mithl ) dan mencegah mereka dari mengambil harga tambahan melebihi harga sepadan, maka hal ini adalah boleh, bahkan wajib. Menurut al-Khusary (1986:106-109) mereka yang membolehkan penetapan harga oleh pemerintah ini mendasarkan pendapatnya pada hal-hal berikut: pertama, meninggikan harga di pasar merupakan kedzaliman yang wajib dihilangkan oleh pemerintah, dan pematokan harga adalah salah satu cara untuk menghilangkannya; kedua, kaidah fiqhiyah menetapkan bahwa sesuatu yang menjadi sarana kepada yang wajib maka hukumnya wajib, sehingga pematokan harga bisa menjadi wajib jika menjadi sarana merealisasikan kewajiban yaitu menghilangkan kedzaliman dari masyarakat; ketiga, pematokan harga merupakan politik ekonomi yang menjadi sad al-dharī’ah (penutup jalan) bagi kejahatan perdagangan seperti eksploitasi pedagang atas kebutuhan dan ketidaktahuan masyarakat, penimbunan dan lainnya. Keempat, kebolehan pematokan harga adalah berdasar kemaslahatan ( ma ṣ la ḥ at) . Ma ṣ la ḥ at sebagai salah satu dasar penetapan hukum Islam menjadi salah satu dalil terpenting bagi kebolehan pematokan harga oleh pemerintah, sebab campur tangan pemerintah dalam ekonomi dibolehkan syariah berdasarkan kemaslahatan masyarakat. Menurut Martan (1996:132-133) pematokan harga oleh pemerintah dibolehkan jika pemerintah melihat bahwa kemaslahatan umat menuntut adanya pematokan harga tersebut.
Menanggapi tentang ketidakmauan Rasulullah saw dalam melakukan pematokan harga,  para  ulama’  yang  membolehkannya menyatakan bahwa pada masa Rasul saw kenaikan harga di pasar terjadi karena kondisi alami, bukan karena pedagang, yaitu barang langka di pasar bukan akibat perilaku pedagang.  Marṭān  (1996)  berpendapat  bahwa keengganan Rasul saw menetapkan harga disebabkan oleh masyarakat Madinah pada saat itu belum membutuhkan pematokan harga oleh pemerintah, karena kenaikan harga bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor di luar keinginan penjual. Pada kondisi seperti itu, penetapan harga ditakutkan akan mendzalimi salah satu pihak, sehingga Rasulullah saw enggan melakukannya.
Selanjutnya menurut Martan (1996) jika kenaikan harga atau kelangkaan barang di pasar diakibatkan oleh perilaku pedagang yang curang atau penimbunan sebagaimana banyak terjadi pada saat ini, maka tas’īr dibolehkan, bahkan  wajib  dilakukan.  Disini  para  ulama’ melihat hikmah dan maqā ṣ id di balik hadis tersebut, bukan melihat lahiriyahnya semata. Menurut Al-Salus (1986:82-83) kebolehan penetapan harga oleh pemerintah juga dikuatkan oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut Rasulullah saw melarang tambahan atas harga pasar dalam memerdekakan budak. Larangan ini  menurut  Ahmad  al-Sālus  adalah  hakekat pematokan harga, yaitu penetapan harga yang tidak boleh dilanggar dengan menjual di atas harga yang ditetapkan. Rasulullah saw ketika mewajibkan harga pasar dalam memerdekakan budak berarti beliau mewajibkan pematokan harga. Oleh karena itu jika pemerintah melihat bahwa kenaikan harga di pasar tidak disebabkan oleh kelangkaan barang secara alami, tetapi disebabkan oleh ulah pedagang, maka pemerintah boleh melakukan pematokan harga. Menurut Al-Halawai (1999:41-42) Khalifah Umar bin Khattab juga pernah memaksa pedagang dari luar kota untuk mengikuti harga yang berlaku di pasar. Abd al-
Razzāq dalam al-mu ṣ annaf , Imam Mālik dalam al-muwa ṭṭ a’ dan Ibn Hazm dalam al-mu ḥ allā meriwayatkan bahwa khalifah Umar bin Khattab pernah lewat di depan Ḥātib bin Abī Balta’ah yang sedang menjual anggur kering. Khalifah Umar bertanya: “Bagaimana engkau menjualnya wahai Hatib?”. Hatib menjawab: “Dua mud seharga satu dirham”. (Satu Mud adalah takaran sebanyak isi telapak tangan orang yang sedang, yang dibentangkan dan mengisi keduanya. Atau juga satu mud sama dengan 1,3 ri ṭ l . Dalam takaran kontemporer, 1 mud sama dengan sekitar 6 ons. 1 ṣ ā’ = 4 mud). Khalifah Umar kemudian berkata: “Sungguh telah datang kafilah dagang dari Thaif dengan membawa anggur kering. Engkau telah menentukan harga yang diikuti oleh mereka. Kalian telah membeli dari rumah-rumah penduduk kami kemudian kalian bawa ke pasar kami dan menjualnya dengan semau kalian? Juallah satu ṣ ā’ (empat mud ) dengan harga satu dirham. Kalau tidak mau, maka janganlah berdagang di pasar kami. Berjalanlah di muka bumi dengan mengais barang dagangan yang tidak punya tempat di pasar, kemudian juallah sekehendak kalian”.
Perbedaan ulama’ dalam penetapan harga barang oleh pemerintah ini berlanjut kepada masalah penetapan upah. Ibn Taymiyah misalnya berpendapat bahwa penetapan upah oleh pemerintah adalah boleh jika berupa upah yang adil, bahkan pemerintah wajib menetapkan tingkat upah standar jika dibutuhkan. Dalam hal ini Ibn Taymiyah (2004:41-42) berkata: Adapun yang dimaksud dengan penetapan upah yang adil adalah jika pemerintah memaksa para pekerja industri untuk memakai jasa mereka, misalnya, dalam penyediaan pakaian ketika sangat dibutuhkan masyarakat, dengan menetapkan upah yang adil, sehingga menutup kemungkinan para konsumen memberi upah yang lebih rendah terhadap para pekerja atau mencegah para pekerja industri meminta upah melebihi kewajaran karena pekerjaannya adalah kewajiban. Dalam kasus seperti inilah kita temukan bahwa penetapan upah sebagai sesuatu yang wajib.
Ibn Qayyim al-Jawziyah membagi al-tas’īr kepada al-tas’īr fi al-amwāl (penetapan harga) dan al-tas’īr fi al-a’māl (penetapan upah). Ibn Qayyim kemudian menjelaskan bahwa jika para pekerja bersekutu antar sesama mereka yang bertujuan untuk menaikkan upah, maka penetapan upah di sini adalah sebuah keadilan yang dibolehkan, bahkan wajib. Begitu juga jika masyarakat membutuhkan suatu barang atau jasa dari profesi tertentu seperti petani, penjahit, tukang bangunan dan lainnya maka pemerintah berhak memaksa mereka untuk memproduksi barang atau jasa tersebut dengan upah sepadan. Penetapan upah sepadan disini merupakan penetapan upah dari pemerintah karena produsen atau pekerja tidak memperoleh besaran upah dari transaksi, tetapi berdasarkan upah sepadan di pasar.
Lebih lanjut Ibn Qayyim (1998:261) mengatakan bahwa penetapan upah belum terjadi pada masa Nabi saw di Madinah karena masyarakat pada saat itu belum mempunyai orang yang berprofesi sebagai pembuat tepung dan membuat roti dengan imbalan upah, tetapi mereka membeli biji gandum kemudian menggiling dan membuat roti sendiri di rumah- rumah mereka.

## D.  PANDANGAN AHLI EKONOMI ISLAM KONTEMPORER TERHADAP INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENETAPAN UPAH
Sebagaimana khazanah ekonomi Islam klasik, dalam khazanah ekonomi Islam kontemporer terdapat dua pendapat tentang intervensi pemerintah dalam penetapan upah. Kelompok pertama menolak penetapan upah oleh pemerintah. Mereka mengatakan bahwa penetapan upah adalah hak prerogratif dua pihak yang bertransaksi kerja, yaitu pekerja dan pemberi kerja, hukumnya haram bagi pemerintah untuk menetapkan tingkat upah tertentu sebagaimana keharaman penetapan harga barang ( tas’īr ). Pendapat ini dipegangi oleh Taqyudin al-Nabhani dan para pengikutnya yang tergabung dalam Hizbut Tahrir. Dalam hal ini al-Nabhani (2003) mengatakan
Sedangkan penentuan upah tertentu dari pihak pemerintah adalah tidak boleh, dianalogkan dengan ketidak bolehan penetapan harga atas barang ( al-tas’īr ), karena upah adalah harga dari manfaat sedangkan harga adalah harga dari barang. Sebagaimana dalam pasar barang harga ditentukan berdasarkan realitas alamiah begitu juga dalam pasar jasa tenaga kerja harga ditentukan berdasar kebutuhan atas kerja dan pekerja.
Sedang mainstream pemikiran ekonomi Islam kontemporer membolehkan penetapan upah oleh pemerintah sepanjang kebijakan tersebut dibutuhkan dan merupakan kemaslahatan umum, menghilangkan kemudharatan serta dalam rangka menegakkan keadilan dan menghilangkan kedzaliman. Kebolehan itu diikuti syarat bahwakebijakan tersebut bersandar pada pendapat pakar yang berkompeten dalam memperkirakan upah yang adil, tanpa memberatkan salah satu pihak, pekerja dan pengusaha.
Afzalur Rahman (1995) bahkan menegaskan bahwa menjadi tanggungjawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokok pekerja dan juga tidak terlalu tinggi sehingga merugikan majikan. Dalam rangka penetapan upah yang layak, pemerintah perlu menetapkan tingkat upah minimum terlebih dahulu untuk menjadi acuan. Penetapan upah itu dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pokok pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tidak akan jatuh di bawah standar tersebut. Tingkat upah minimum itu harus selalu ditinjau ulang untuk menyesuaikan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.
Di tempat yang lain, Afzalur Rahman (1996:374) menegaskan bahwa jika pada suatu waktu upah di pasaran jatuh di bawah tingkat minimum, maka negara Islam mempunyai hak yang sah untuk campur tangan dan menentukan upah minimum yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu.
Yusuf al-Qardawi (2000) mengatakan bahwa penetapan upah oleh pemerintah dibolehkan jika bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghapus kedzaliman yang dilakukan oleh pihak yang kuat (pengusaha) terhadap pihak yang lemah (pekerja, buruh). al-Qardawi menegaskan bahwa syariat Islam jauh lebih dahulu daripada aliran-aliran ekonomi dan peraturan perundang-undangan konvensional dalam mewajibkan berlaku adil terhadap pekerja dan memenuhi haknya. Hal ini setidaknya tergambar dalam dua hadis berikut: Berilah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya (HR. Ibn Majah, al-Tabrani, al-Tirmidzi, al-Hakim, dan abd Razzāq) Dari Abu Hurayrah berkata: “Rasulullah saw bersabda: Allah swt berfirman: tiga orang yang Aku adalah musuhnya pada hari kiamat dan barangsiapa Aku adalah musuhnya maka Aku memusuhinya: seseorang yang memberi karena-Ku kemudian khianat, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja yang pekerja tersebut memenuhi pekerjaannya namun orang yang mempekerjakan tersebut tidak memenuhi upahnya”. (HR. Ahmad dan Bukhari).
Berdasarkan itu syariat Islam membuka diri bagi peraturan dan undang-undang yang menjamin upah yang adil bagi pekerja dan meluruskan hubungan antara buruh dan majikan berdasar asas yang kokoh sehingga pihak yang kuat tidak mendzalimi yang lemah dan salah satu kelompok tidak mengeksploitasi yang lain untuk kepentingan dirinya. Dengan keterbukaan ini juga, Islam tidak meninggalkan lubang kosong yang bisa dimasuki oleh aliran-aliran rusak untuk mempengaruhi kaum pekerja dan menarik mereka ke dalam kelompoknya, menganggap bahwa hanya mereka yang membela hak-hak kaum buruh dan memperjuangkan kemaslahatannya. Ahli ekonomi Islam kontemporer, Mundhir Qahf (1999) mengatakan bahwa pada dasarnya mekanisme harga dan upah diserahkan kepada mekanisme pasar. Namun jika kondisi menuntut, pemerintah bisa campur
tangan berupa kebijakan harga dan pendapatan, yang di dalamnya termasuk pengaturan tentang harga dan upah. Oleh karena itu kebijakan ini dibatasi dengan beberapa rambu berikut: a.  Pengaturan harga dan upah oleh pemerintah merupakan alternatif dalam rangka menyelesaikan permasalahan ekonomi seperti penghapusan kedzaliman, monopoli dan pemerataan pendapatan. Dalam hal ini dikedepankan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan sebagian individu atau bahkan mengorbankan kemaslahatan individu dalam rangka menghapus kemudharatan yang umum. b.  Oleh karena hukum dasarnya adalah membiarkan tingkat harga dan upah berdasarkan kekuatan pasar, maka hendaknya kebijakan harga dan upah ini bersifat temporer dan mengikuti kebijakan fiskal dan moneter.
c.  Kebijakan ini harus memenuhi kriteria keadilan antar pihak-pihak yang terkait dan terkena dampaknya, sehingga penghapusan kedzaliman atau mengatasi permasalahan ekonomi tidak dilakukan dengan berlaku kedzaliman dalam wujud yang lain.
d.  Hendaknya standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam setiap industri dan produksi dikaitkan dengan tingkat harga dari produk-produk industri tersebut. Hal ini karena kenaikan upah akan berpengaruh pada  inflasi.  Bila  penetapan  upah  tidak dikaitkan dengan tingkat harga, maka bisa jadi kenaikan upah tersebut tidak banyak pengaruh kepada pekerja, karena walaupun tingkat upah naik ternyata secara riil tingkat upah yang sebenarnya turun, sehingga pihak pekerja kembali menjadi pihak yang dirugikan.
Setiawan Budi Utomo juga menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam pemerintah boleh menetapkan tingkat upah tertentu jika dibutuhkan. Menurutnya tugas pemerintah bersifat  positif,  luas,  dan  fleksibel,  meliputi seluruh aktivitas dan pranata sosial yang dapat mengenyahkan praktik kezhaliman dan menegakkan keadilan. Pemerintah juga
bertanggungjawab menghindarkan berbagai bentuk dan unsur yang membahayakan kehidupan sosial dan yang memicu aksi kerusuhan  dan  konflik  horizontal  maupun vertikal sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang adil makmur penuh semangat solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Oleh karena itu tidak relevan jika ada anggapan bahwa kebijakan pemerintah yang adil itu bertentangan dengan statemen eksplisit syariat. Justru keadilan itu sesuai dengan syariat, bahkan merupakan bagian integral darinya. Islam sebenarnya telah memelopori dunia dengan mewajibkan pemerintah, pengusaha dan majikan untuk bersikap adil terhadap pekerja serta menunaikan semua hak-hak mereka. Ketentuan syariat yang tidak sempit ini memungkinkan umat manusia leluasa merancang berbagai peraturan, termasuk Upah Minimum yang adil. Hal ini tentu saja bertujuan supaya tidak ada pihak yang mengeruk keuntungan di atas penderitaan pihak lain, dan agar satu golongan tidak mengeksploitasi golongan lain demi mencari keuntungan, serta menutup peluang bagi pihak ketiga yang memanfaatkan  situasi  konflik  kepentingan buruh-majikan dengan memprovokasi para buruh dan karyawan mengatasnamakan pembelaan hak dan kepentingan buruh yang identik golongan wong cilik. Pemerintah dapat menentukan upah minimum yang layak bagi mereka yang rasional berdasarkan indeks harga konsumen lokal. Di samping itu dengan standar gaji dan upah yang ditetapkan, pemerintah dapat mencegah terjadinya aksi menuntut upah dan gaji yang lebih tinggi dari standar yang realistis. 6
Lebih lanjut, Setiawan Budi Utomo menegaskan bahwa peranan dasar upah minimum sangat diperlukan dalam ekonomi industrial kontemporer. Urgensi tersebut pada prinsipnya sebagai berikut: 1. Memberikan perlindungan bagi pegawai/buruh berpenghasilan rendah yang dianggap rentan
6 Setiawan Budi Utomo, Penetapan Upah Minimum Dalam Hubungan Industrial (Bagian 1) Dalam: http://www. dakwatuna.com/2009/11/4617/penetapan-upah-minimum- dalam-hubungan-industrial-bagian-ke-1/
dalam pasar kerja; 2. Menjamin pembayaran upah yang dianggap wajar, yang tidak terbatas pada kategori pembayaran upah terendah; 3. Memberikan perlindungan dasar pada struktur upah sehingga merupakan jaring pengaman terhadap upah yang terlalu rendah; 4. Sebagai instrumen kebijakan makro ekonomis untuk mencapai tujuan nasional berupa pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta pemerataan penghasilan; 5. Pada umumnya untuk menjamin agar pegawai/buruh menerima pada waktu dan tempat tertentu upah yang dianggap layak; 6. Menghapuskan eksploitasi; 7. Memelihara daya beli; 8. Pengentasan kemiskinan; 9. Menghapuskan persaingan yang tidak jujur; 10. Menjamin pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama; 11. Pencegahan konflik industrial; 12. Mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 7
Hendrianto menyatakan bahwa faktor- faktor kemanusiaan dalam penentuan upah yang Islami dapat berasal dari dua sumber, yaitu (1) pihak internal musta’jir (pengusaha) itu sendiri, dan (2) pihak eksternal, yaitu pemerintah. Secara internal seorang pengusaha muslim akan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai implementasi dari keimanannya. Akan tetapi pemerintah juga memiliki tugas untuk intervensi dalam penentuan upah sedemikian rupa sehingga tercipta tingkat upah yang adil. Intervensi pemerintah ini dilandasi oleh dua hal, yaitu: 1). Adanya kewajiban untuk mengawasi, menjaga dan mengoreksi implementasi nilai- nilai keIslaman kehidupan rakyatnya, termasuk dalam kebijakan pengupahan; 2). Adanya kewajiban pemerintah untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, baik pengusaha maupun pekerja ( musta’jīr dan ajīr ). 8 Kriteria adil dalam pengupahan harus memperhatikan kondisi pengusaha maupun pekerja, bukan hanya salah satunya. Tingkat upah yang adil merupakan tujuan kebijakan pengupahan dalam Islam sehingga tidak dapat
7 Setiawan Budi Utomo, Penetapan Upah Minimum Dalam Hubungan Industrial (Bagian 2) Dalam http://www. dakwatuna.com/2009/11/4620/penetapan-upah-minimum- dalam-hubungan-industrial-bagian-ke-2/
8 Hendrianto, Pengantar Ekonomika , 232
dibenarkan pemerintah menetapkan suatu upah hanya semata-mata karena ingin meningkatkan kesejahteraan para buruh di satu sisi, tetapi menimbulkan kemudharatan kepada para produsen dan pengusaha di sisi lain.

## E. IJTIHAD AL-MAQĀ Ṣ IDĪ SEBAGAI LANDASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Menurut  mayoritas  ulama’,  sebagaimana dikatakan oleh al-Qardhawi (1998:29-31) kata Islam atau syariah yang dikaitkan dengan politik dalam kajian politik Islam, mempunyai makna yang luas dan fleksibel. Dalam kajian politik Islam, aturan, hukum dan undang- undang ada dua jenis. Pertama, hukum-hukum yang bersifat tetap ( thawābit ), tidak bisa berubah sepanjang masa. Aturan ini sangat sedikit dan hanya pada hal-hal pokok yang mendasar. Kedua, hukum-hukum yang bersifat mutaghayyirāt , bisa berubah sesuai kondisi dan zaman. Hukum jenis ini adalah mayoritas dalam sistem politik Islam. Keputusan pemerintah, undang-undang dan hukum yang diberlakukan maupun kebijakan yang diambil, merupakan aturan yang bersifat temporer untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada masa tertentu yang bisa jadi masalah tersebut tidak ada pada waktu yang lain. Kebijakan ini bersifat ijtihādi dan bisa berubah sesuai dengan kemaslahatan yang hendak direalisasikan oleh pemerintah.
Dalam Islam tugas pemerintah tidak terbatas hanya menjaga stabilitas keamanan dan politik dalam negeri dan menjalankan fungsi pertahanan negeri dari intervensi dan serangan asing. Tugas pemerintah adalah bersifat positif, luas,  dan  fleksibel,  meliputi  seluruh  aktivitas dan pranata sosial yang dapat mengenyahkan praktik kezhaliman, menegakkan keadilan, menghindarkan berbagai bentuk dan unsur yang membahayakan kehidupan sosial dan yang memicu aksi kerusuhan dan konflik horizontal maupun vertikal sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang adil makmur penuh semangat solidaritas dan kesetiakawanan sosial.
Yusuf Qardawi mendasarkan luasnya tugas pemerintah dalam Islam pada beberapa
hal. Dasar pertama adalah bahwa tanggung jawab pemerintah dalam Islam bersifat umum dan menyeluruh tanpa dibatasi apapun berdasar keumuman hadis tentang tanggung jawab pemimpin. Hadis tersebut adalah: Diriwayatkan dari Ibn Umar ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya..” (HR Bukhari (1996) dan Muslim (1983)). Dasar kedua bahwa menegakkan keadilan dalam kehidupan merupakan salah satu misi utama risalah Islam. Islam memerintahkan pemerintah menjalankan tugas asasi mereka, menunaikan amanat dan menghukum  secara  adil  (QS.  An  Nisa’:58). Oleh karena itu setiap bentuk undang-undang dan peraturan yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezhaliman disambut baik oleh syariat. Dasar ketiga bagi luasnya tugas pemerintah adalah Syariat Islam berusaha untuk mencegah terjadinya kemudharatan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain sebelum terjadi, dan menghilangkannya setelah terjadi. Karena itu setiap peraturan, Undang-Undang atau perbuatan yang mencegah terjadinya kemudharatan bagi orang lain dan masyarakat diakui oleh Islam dan dianggap sebagai bagian hukum Islam yang bersandar pada sumber dan kaidah-kaidah fiqh.
Berdasarkan kewenangan yang dilegitimasi oleh prinsip al-siyāsah al-shar’iyah , pemerintah dapat melakukan segala kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan yang relevan dengan membuat peraturan dan mengambil tindakan penyelamatan yang dipandang dapat memperbaiki kondisi tertentu, selama tidak bertentangan dengan nash yang tegas ( qa ṭ ’i ) dan kaidah umum syariah. Dengan demikian segala sesuatu yang lebih mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan, perlu dilakukan, bahkan kadang-kadang wajib, meskipun tidak terdapat nash yang khusus untuk itu. Oleh karena itu para sahabat
dan Khulafa rasyidin melakukan berbagai macam tindakan yang mereka anggap baik dan maslahat meskipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya dan tidak ada nash tertentu yang menjelaskannya. Berdasarkan hadis رارض لاو ررض لا . Menurut al-Suyuthy, sebagaimana dikutip al Qardhawi (2000) Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad  dan  Ibn  Majah  secara  marfu’,  juga diriwayatkan oleh imam Malik secara mursal . Fleksibilitas politik ekonomi Islam sudah tampak sejak awal sejarah Islam. Orang yang meneliti warisan intelektual khulafaur rasyidin pasti akan menemukan bahwa mereka melihat illat dan kemaslahatan di balik hukum sesuatu serta melihat pada latar belakang keputusan kebijakan politik. Jika berfatwa dalam suatu masalah atau memutuskan hukum selalu berlandaskan pada tujuan syariah walaupun hal ini bertentangan dengan literal hadis nabi. Banyak kebijakan pemerintah yang berubah dari satu zaman ke zaman yang lain berdasarkan perbedaan kondisi.
Banyak sekali contoh dalam hal ini. al- Shawkāniy  (1995)  memberi  contoh  misalnya khalifah ketiga, Usman bin Affan, yang memutuskan masalah unta yang terlepas dari pemiliknya berbeda dengan putusan Rasulullah saw. Rasulullah melarang orang mengambil unta yang terlepas, namun Usman mempunyai pendapat lain, yaitu membolehkan orang yang menemukan unta yang hilang untuk mengambilnya dan mengumumkannya kemudian dijual, jika datang pemiliknya uang hasil penjualan diserahkan padanya.
Putusan Usman ini berdasarkan pandangannya terhadap realita bahwa moral masyarakat telah berubah tidak sebagaimana pada masa Rasulullah saw, seperti masuknya unsur-unsur baru dalam masyarakat, meluasnya pemukiman yang memungkinkan penyembunyian binatang yang lepas atau memindahkannya dan menjualnya ke tempat lain. Oleh karena itu Usman melihat bahwa mengumumkan dan menjualnya untuk kepentingan pemiliknya lebih menjaga harta manusia dan lebih menjaga tujuan syariah.
Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib sependapat dengan Usman dalam mengambil dan mengumumkan binatang unta yang terlepas tersebut, namun tidak setuju untuk menjualnya. Pada masa pemerintahannya, beliau menyuruh agar unta yang terlepas dari tuannya dibuatkan tempat khusus dan disediakan makanan dari Baitul Mal sampai datang pemiliknya dengan membawa bukti-bukti atas kepemilikannya atas unta tersebut.
Menurut al-Qardhawi (1998:233-236) Khalifah Usman dan Ali tidak bermaksud menyimpang dari teks hadis yang melarang memungut unta yang tersesat, namun mereka berdua memahami bahwa fatwa Rasulullah tersebut dalam naungan situasi dan kondisi tertentu yang melingkupinya, sehingga ketika situasi dan kondisinya berubah, hukum dan fatwanya ikut berubah bersama dengan perubahan tersebut. Perubahan kondisi masyarakat tersebut jika tidak diikuti dengan perubahan kebijakan politik maka harta masyarakat akan hilang akibat berpegang teguh pada literal teks. Padahal ini tidak dimaksudkan oleh Rasulullah saw yang selalu menjaga hikmah dan kemaslahatan dalam semua syariatnya.
Al-Halawi (1999) menjelaskan ketika khalifah Umar bin Khattab menetapkan kebijakan politik ekonomi yang berbeda dengan kebijakan Rasulullah saw dengan menetapkan tingkat harga tertentu di pasar dan mengancam para pedagang yang tidak mau mengikuti harga tersebut agar keluar dari pasar. Kebijakan politik ini berangkat dari penjagaan atas kemaslahatan umat. Hal ini terlihat dari ucapannya kepada pedagang: “Kalian telah membeli dari rumah-rumah penduduk kami, kalian menghancurkan kami, sementara pasar ini adalah pasar kami, tapi kalian telah memenggal leher kami, kemudian kalian menjualnya semau kalian?! Juallah satu sha’nya  seharga  satu  dírham.  Kalau  tidak, maka janganlah berdagang di pasar kami!
Dengan karakter politik Islam seperti itu, maka Islam dalam masalah ini hanya memberi koridor dan batasan secara umum, sedang
aplikasi secara terperinci diserahkan kepada kebijakan pemimpin yang bersandar pada kemaslahatan. Dikutip dari kitab al-Suyuti, bahwa kaidah tersebut berbunyi: ةحلصملاب طونم ماملإا فرصت “ Perilaku pemimpin bergantung dengan kemaslahatan. Fleksibilitas inilah  yang  dipahami  para  ulama’  sehingga memungkinkan perubahan hukum karena perubahan hal-hal yang melingkupi hukum tersebut. Jalaludin (2011:55-146) menyebutkan empat kondisi yang bisa mengubah suatu hukum kepada hukum yang lain. Keempat hal tersebut adalah perubahan adat kebiasaan, mashaqqah  (adanya  kesulitan),  kondisi darurat serta perubahan keadaan dan perilaku masyarakat.
Dinamika sistem tata kelola negara dalam sejarah Islam juga tampak sangat jelas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Kebijakan negara dalam masalah  pengupahan  seharusnya  fleksibel sesuai dengan kondisi pasar, kebutuhan akan campurtangan atau tidaknya serta tujuan kebijakan ekonomi negara yang diharapkan. Tidak adanya campurtangan pemerintah dalam kondisi distorsi pasar tenaga kerja bisa berakibat buruk bagi perekonomian negara. Distorsi pasar dalam faktor tenaga kerja sangat sering terjadi, bahkan kebanyakan kondisi pasar negara berkembang berada dalam kondisi ini. Kemaslahatan dan Maqā ṣ id  al-Sharī’ah inilah  yang  merupakan  elan  fital  yang menjadi landasan ijtihad pemerintah dalam mengatur ekonomi negara. Muhammad Imārah  (1984:102)  mengatakan  bahwa prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam bidang politik ekonomi adalah terkait dengan kemaslahatan yang merupakan falsafah perundang-undangan. Sedang Abdul wahab Khalāf, sebagaimana dinukil oleh Muhammad Syaikhun (2012:222-223) mengatakan bahwa kemaslahatan merupakan kaidah umum dan prinsip dasar yang memberi ruang bagi umat Islam di setiap masa dan tempat untuk mengatur urusan dunia sesuai dengan perbedaan kondisi
dan kemaslahatannya. Oleh karena itu prinsip maslahat menjadi acuan dan patokan penting. Apalagi bila menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikategorikan sebagai man ṭ iqat al  firāgh  al  tashrī`y (area yang kosong dari tashrī` atau hukum). Maqā ṣ id  al-sharīah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan siyāsah iqti ṣ ādiyah (kebijakan ekonomi). Maqā ṣ id  al-sharīah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Kemaslahatan umum merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar’i, bukan semata-mata profit motive dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional. 9

## F.  KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN UPAH PERSPEKTIF
IJTIHAD AL-MAQĀ Ṣ IDĪ
Ijtihad dengan berbasis kemaslahatan harus menjadi koridor umum kebijakan pemerintah. Kaidah dasar yang melingkupi penetapan harga dan upah atau sebaliknya adalah realisasi kemaslahatan umat dan menolak kemudharatan dari mereka. Ibn Taymiyah (2004) dalam kesimpulan akhirnya tentang penetapan harga mengatakan: Jika kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi ketika mereka berproduksi dan masyarakat dapat membeli produkya dengan harga yang biasa, maka dalam kondisi ini tidak diperlukan penetapan harga. Namun jika kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi kecuali dengan penetapan harga yang adil maka ditetapkanlah pada mereka harga yang adil, tidak lebih dan tidak kurang.
Dari sudut maqasid al-shariah, permasalahan pengupahan tidak bisa diputuskan dengan satu keputusan, bahwa penetapan upah adalah hak prerogatif pekerja dan pemberi kerja, sedang pemerintah tidak boleh ikut campur di dalamnya. Kemaslahatan
9 Agustianto, Urgensi Maslahah dalam Ijtihad Ekonomi, dalam  http://www.iqtishadconsulting.com/?p=109  diakses pada 20 September 2012
umum menjadi acuan dasar bagi intervensi pemerintah dalam masalah pengupahan. Keputusan untuk mengintervensi penetapan upah atau tidak oleh pemerintah dilakukan setelah mempelajari semua aspek yang melingkupi permasalahan tersebut. Jika studi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa intervensi pemerintah tidak dibutuhkan, maka pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, karena intervensi tersebut adalah bentuk ketidak adilan. Sebaliknya, jika studi yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh pakar merekomendasikan intervensi pemerintah, maka pemerintah berhak intervensi masalah pengupahan demi kemaslahatan umum, walaupun kebijakan tersebut merugikan atau mengurangi kebebasan aktivitas ekonomi sebagian pihak. Berdasarkan kaidah yutahammal al-darar al-khas li daf’i al-darar al-‘am , kemudharatan individual ditanggung untuk menolak kemudharatan yang bersifat umum , sebagaimana dikutip Ibrahim al-Jaludi (2004). Pengharaman penetapan tingkat upah mininum oleh negara dalam segala kondisi adalah kurang tepat. Apalagi pengharaman tersebut hanya berdasar analog ( qiyās ) atas penetapan harga. Bila para pemimpin umat Islam serta para ulama’ terdahulu berpendapat bisa berubahnya hukum yang ada teksnya karena perubahan konteks waktu dan kondisi, tentu perubahan atas hukum yang berdasar qiyās jauh lebih dimungkinkan. Oleh karena itu mayoritas ulama meletakkan penetapan tingkat upah oleh pemerintah ke dalam al-ma ṣ la ḥ ah al-mursalah karena berkenaan dengan kemaslahatan mayoritas masyarakat muslim. Misalnya yang diungkapkan oleh Muhammad Assal dan Fathi Ahmad Abdul karim (1999). Tinggi atau rendahnya tingkat upah langsung menyangkut pribadi manusia, harga diri dan statusnya dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang mempengaruhi taraf hidup masyarakat . Oleh karena itu masalah upah merupakan masalah yang peka dan hangat dibicarakan. Persoalan ini ibarat lingkaran syetan bagi industri, buruh dan pemerintah.
Pemerintah harus jeli memperhatikan efek dari kebijakan pengupahan dan harus ditinjau dalam skala waktu tertentu dengan menimbang kondisi sosial ekonomi yang melingkupinya.
Nejatullah
Siddiqi
(1996:23-34) mengatakan bahwa dalam mengatasi masalah distribusi kekayaan, pemerintah dapat mengambil beberapa alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan tersebut diantaranya subsidi langsung, subsidi tidak langsung serta kebijakan intervensi pasar barang dan pasar tenaga kerja. Penetapan tingkat upah tertentu dalam ekonomi adalah kebijakan sulit yang harus dipikirkan matang efek negatif dan positifnya. Bisa jadi kebijakan tersebut efektif dalam satu kondisi namun tidak efektif pada kondisi yang lain.
Dinamisasi  dan  fleksibilitas  politik ekonomi bahkan merupakan salah satu karakter  ekonomi  Islam.  Al-Sālūs  (1996:20) mengatakan bahwa salah satu ciri ekonomi Islam adalah mengumpulkan antara yang paten ( thabāt ) dan yang berubah ( murūnah ). Ketentuan yang bersifat paten adalah ketentuan- ketentuan pokok dan prinsip. Sedang ketentuan yang fleksibel dan bisa berubah adalah dalam masalah cabang. Penggabungan dari dua hal inilah yang menjadikan ekonomi Islam bisa faktual sepanjang zaman dan bisa mengikuti perkembangannya.
Menurut  Siddiqi  (1996)  memang  oleh sebagian ekonom, penetapan upah oleh pemerintah dianggap kebijakan usang. Apalagi jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif. Namun demikian, penolakan atas campur tangan pemerintah dalam menetapkan tingkat upah mínimum secara umum yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir menjadikan sempitnya ruang ijtihad dalam ranah politik yang sangat luas dan dinamis serta permasalahannya yang kompleks. Oleh karena itu rigiditas pemikiran hukum dalam konteks ini bisa berakibat ketidakmampuan negara Islam mengelola ekonomi negara. Menurut al-Ghazali (2000:70) kesalahan mengambil kebijakan ekonomi bisa berakibat perekonomian negara mundur dan hasilnya
bisa berseberangan dari tujuan dibuatnya kebijakan tersebut. Lebih dari itu kemunduran ekonomi negara yang dibangun atas nama Islam bahayanya tidak hanya menimpa negara tersebut. Rakyat akan menuduh Islam tidak mampu mengelola negara yang akibatnya banyak yang lari dari Islam.
Manusia adalah sumber daya paling efektif dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu manajemen sumber daya manusia adalah sangat penting. Uniknya sumber daya manusia itu mempunyai perilaku dan perasaan yang bila dikelola dengan baik akan menghasilkan kemajuan ekonomi. Namun sebaliknya jika tidak dikelola dengan baik akan berefek negatif. Hal ini dapat dilihat bahwa negara dengan sumber daya manusia yang sama menunjukkan kemampuan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Kebijakan negara secara makro dan kebijakan perusahaan secara mikro  akan  berpengaruh  pada  produktifitas tenaga kerja.
Secara  mikro,  filosofi  penetapan  upah atau kompensasi seharusnya didasarkan pada proposisi manajemen sumber daya manusia bahwa sumber nilai terpenting adalah orang, dalam hal ini adalah karyawan. Ismail Nawawi (2011:716) mengatakan bahwa sumber daya adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. Kadarisman (2012:59) mengatakan bahwa suatu perusahaan yang tidak melakukan manajemen kompensasi dengan baik akan gagal dalam jangka panjang. Secara jangka pendek, penetapan tingkat upah yang rendah atau di bawah upah pasaran akan berefek positif bagi perusahaan, namun dalam jangka panjang akan berakibat perusahaan tidak mendapat tenaga kerja yang profesional.
Begitu juga secara makro, menurut Mundzir Qahf (1999:107) kesalahan manajemen pasar tenaga kerja bisa berakibat buruk bagi negara dan masyarakat. Pemahaman atas akar masalah adalah sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Suatu kondisi yang sama namun penyelesaian dengan kebijakan
yang berbeda dalam waktu dan tempat yang berbeda. Kaidah dasar politik ekonomi adalah boleh selama tidak mendzalimi pihak lain. Pemahaman atas realitas ekonomi yang melandasi suatu problem tenaga kerja serta konsekuensi-konsekuensi logis dari kebijakan ketenaga kerjaan, menurut peneliti, jauh lebih penting dari penekanan atas keharaman suatu kebijakan politik hanya berdasar kepada qiyās yang bisa jadi hal itu merupakan qiyās ma’a al- fāriq (analog atas obyek yang berbeda). Sifat pasar tenaga kerja berbeda dengan sifat pasar barang, oleh karena itu analogi pasar tenaga kerja atas pasar barang bisa dikatakan sebagai qiyās ma’a al-fāriq, analogi atas dua hal yang berbeda.

## G. PENUTUP
Dalam  sudut  pandang  ijtihad  maqasidi, intervensi pemerintah dalam penetapan upah dianjurkan bahkan pada kondisi tertentu bisa menjadi wajib. Status sosial ekonomi kaum pekerja dan pencari kerja jauh di bawah pemberi kerja dan pengusaha. Status yang tidak seimbang itu menjadikan kaum pekerja sebagai pihak yang lemah dalam transaksi kerja. Kebutuhan untuk menyambung hidup seringkali menjadikan pekerja menerima tawaran upah yang rendah dari pemberi kerja. Tingkat upah yang diserahkan kepada mekanisme pasar akan efektif menjadi upah yang adil hanya pada kondisi pasar persaingan sempurna. Salah satu perbedaan mendasar pasar tenaga kerja dengan pasar barang adalah sulit untuk menyimpan unsur tenaga kerja di pasar. Para tenaga kerja tidak akan menyimpan tenaganya pada saat upah rendah dan menunggu membaiknya harga. Kondisi ini membuat pasar persaingan sempurna sulit terwujud dalam pasar tenaga kerja, sehingga intervensi pemerintah diperlukan untuk menjamin kemaslahatan dan keadilan semua pihak yang terlibat adalam pasar tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Anto, M.B. Hendrie. Pengantar Ekonomika Mikro Islami. Jogjakarta: Ekonisia, 2003.
Assal, Muhammad. dan Fathi Ahmad Abdul karim, Sistem, prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam , terj. Imam Syaifudin. Bandung; Pustaka setia, 1999.
al-Bukhāri,  Abū  Muḥammad  bin  Ismā’il. Ṣ a ḥ ī ḥ al-Bukhāri ,  Vol.1.  Beirut:  Dār  al- Fikr, 2006.
al-Ghazali, Muhammad. al-Islām wa al-Aw ḍ ā’ al-Iqti ṣ ādiyah. Damaskus:  Dār  al-Qalam, 2000. al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz. Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab, Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih, terj. Zubeir Suryadi Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
Ibn  Mājah,  Abū  Abdillah  Muhammad  bin Yazid al-Qazwayni. Sunan Ibn Mājah Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
Ibn Qayyim al-Jawziyah, al- Ṭ uruq al- Ḥ ukmiyah  fi  al-Siyāsah  al-Shar’iyah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1998.
Ibn Taymiyah, Tugas Negara Menurut Islam , terj.  Arif  Maftuhin  Dzofir.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Jalaluddin, Ahmad. Dhawābit  Taghayyur  al- A ḥ kām  wa  Ta ṭ bīqātuhā  fī  al-Mu’āmalāt al-Māliyah  wa  al-Iqti ṣ ādiyah. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
Kadarisman, M. Manajemen Kompensasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
al-Khuṣary, Ahmad. al-Siyāsah al-Iqti ṣ ādiyah wa al-Nu ẓ um  al-Māliyah  fī  al-Fiqh  al- Islāmi. Beirut:  Dār  al-Kitāb  al-‘Arabi, 1986.
Marṭān,  Sa’īd  Sa’ad. Madkhal li al-Fikr al- Iqti ṣ ādy fī al-Islām. Beirut: Muassasat al- Risālah , 1996.
al-Nabhani,  Taqyuddin. al-Shakhsiyah al- Islāmiyah , Vol. 1 Beirut: Dār al-Ummah li al-Tibā’ah wa al-Nasr wa al-Tawzī’ , 2003.
Qahf, Mundhir. al-Siyasāt  al-Māliyah Dawruha wa Ḍ awābituhā fī al-Iqti ṣ ād al- Islāmi . Damaskus: Dār al-Fikr, 1999. al-Qarḍāwi, Yūsuf. al-Siyāsah al-Shar’iyyah fī Ḍ aw’  Nu ṣ ū ṣ al-Sharī’ah  wa  Maqā ṣ idihā. Kairo: Maktabah Wahbah , 1998.
................., Min  Hady  al-Islām Fatāwā Mu’āsirah .  Beirut:  al-Maktab  al-Islāmi,
2000
Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam , Jilid. 2, Terj. Nastangin dan Soeroyo. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
al-Salus, Ali Ahmad. Fiqh  al-Ba’i’  wa  al- Istithāq  wa  al-Tatbīq  al-Mu’āsir. Beirut:
Muassasah al-Rayyān , 2004.
Al-Shawkāni,  Muhammad  bin  Ali, Nayl al-
Aw ṭ ār Min Ahadith Sayyid al-Mursalin. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995
Siddiqi,  Muhammad  Nejatullah. The Role of The State in the Economy in Islamic Perspektive (Leicester: The Islamic Foundation, 1996 al-Suyūṭiy,  Jalāl  al-dīn. al-Ashbah wa al- Nadzā`ir  fī  Qawā’id  wa  Furū’  Fiqh al-Shāfi’iyah. Kairo: Maktabah al- Tawfīqiyah, t.t.
Syaikhun, Muhammad. al-Fikr al-Iqti ṣ ādy  Li al- Ḥ arakah  al-Islāmiyah  al-Mu’ā ṣ irah. Malang: UIN Maliki Press, 2012.
Thahir, A. Halil. Ijtihad al-Maqasidi,: Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah . Yogyakarta: Lkis, 2015.
UU RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahap Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.