KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN  HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM   PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## AUTHORITY OF THE PUBLIC PROSECUTION IN CONFIDENTIALITY RESULTS OF INTERNAL CORRUPTION CRIMINAL ACTIONS LEGISLATION PERSPECTIVE
Insya Yadi 1 , 2 Elly Sudarti 2 , Herry Liyus 3 , Hartati 4 , Atifa Awdia Ramadani 5 , Ivan Fauzani Raharja 6 1. Mahasiswa Magister Ilmu Fakultas Hukum Universitas Jambi 2,3,4,5,6 . dosen Magister Ilmu Fakultas Hukum Universitas Jambi

## ABSTRAK
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a  KUHAP tersebut maka  kewenangan untuk  melakukan  penyitaan  bukan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Penyidik  saja  akan tetapi  dapat  pula  dilakukan  oleh  Penuntut  Umum.  Hal  itu  tersirat  di  dalam  ketentuan tersebut  yaitu  yang  dapat  dikenakan  penyitaan  adalah  benda  atau  tagihan  miliki terdakwa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) pada huruf a KUHAP tersebut secara  implisit  memberikan  kewenangan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisa  pengaturan  kewenangan  penuntut  umum  dalam  melakukan  penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi., serta Untuk mengetahui nilai pembuktian di Pengadilan terhadap benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji studi dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang- undangan, serta menganalisis hukum dari aspek yuridis normatif yang artinya meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian  ini  Benda  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  disita  oleh  Penuntut  Umum dalam pembuktian perkara di Pengadilan memiliki nilai pembuktian apabila prosedur penyitaan  sebagaimana  diatur  menurut  Pasal  38  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  dipenuhi  oleh  Penyidik  dalam  tindakan penyitaan,  dan  terhadap  benda  yang  disita  telah  memenuhi  persyaratan  sebagaimana diatur menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Adapun salah satu peran penulis dalam penelitian permasalan ini adalah Perlu diberikan pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan penyitaan yang diajukan pada  pemeriksan  persidangan,  maka  Majelis  Hakim  yang  telah  dibentuk  berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan memiliki kewenangan dalam pemberian izin penyitaan.
Keyword: Kewenangan, Penuntut Umum, Penyitaan.

## ABSTRACT
Based  on  the  provisions  of  Article  39  paragraph  (1)  letter  a  of  the  Criminal Procedure Code, the authority to carry out confiscation can not only be exercised by investigators but can also be exercised by the Public Prosecutor. This is implied in this  provision,  namely  that  what  can  be  subject  to  confiscation  are  objects  or  bills
belonging to the defendant, therefore, based on Article 39 paragraph (1) in letter a of the  Criminal  Procedure  Code,  it  implicitly  gives  the  authority  to  the  Public Prosecutor to confiscate evidence of the proceeds of criminal acts of corruption. The aim  of  this  research  is  to  analyze  the  regulation  of  the  authority  of  the  public prosecutor  in  confiscating  objects  obtained  by  the  defendant  from  the  proceeds  of criminal  acts  of  corruption,  and  to  determine  the  evidentiary  value  in  court regarding  objects  resulting  from  criminal  acts  of  corruption  confiscated  by  the Public  Prosecutor.  This  research  uses  normative  legal  research  methods,  namely studying  legal  documents  in  the  form  of  statutory  regulations,  as  well  as  analyzing law from a normative juridical aspect, which means examining statutory regulations that are relevant to the problem being studied. The results of this research: Objects resulting  from  criminal  acts  of  corruption  confiscated  by  the  Public  Prosecutor during case evidence in Court have evidentiary value if the confiscation procedures as  regulated  under  Article  38  paragraph  (1)  of  Law  Number  8  of  1981  concerning Criminal Procedure Law are fulfilled by the Investigator in the confiscation action , and the confiscated objects have met the requirements as regulated under Article 39 paragraph  (1)  of  Law  Number  8  of  1981.  One  of  the  author's  roles  in  researching this  problem  is  that  regulations  need  to  be  provided  that  guarantee  legal  certainty regarding  confiscations  submitted  in  examination  of  the  trial,  then  the  Panel  of Judges  which  has  been  formed  based  on  the  determination  of  the  Chairman  of  the Court has the authority to grant permission for confiscation.
Keyword: Authority, Public Prosecutor, Confiscation

## A. Pendahuluan
Salah satunya menjadi dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia  dalam  memberantas  korupsi.  Dalam  perjalanannya,  berbagai  perubahan undang-undang  dilakukan  untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  terkini  penindakan kasus  tindak  pidana  korupsi.  Dimana  tindak  pidana  merupakan  suatu  peristiwa  hukun yang sering terjadi di Indonesia.
Dimana  tujuan  dari  pemberantasan  korupsi  untuk  dapat  mengembalikan  atau kerugian  keuangan  atau  perekonomian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi,  dan dianggap  perlu  memberikan  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti disertai perampasan harta kekayaan (asset) terdakwa yang terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. 1
Adapun  pengertian  korupsi  secara  gamblang  telah  dijelaskan  dalam  13  buah Pasal  dalam  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2001.  Dari  sudut  pandang  hukum,  tindak  pidana  korupsi  secara  garis  besar  memenuhi
1 Arizon  Mega  Jaya.  Implementasi  Perampasan  Harta  Kekayaan  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi. Volume  1  Nomor  1,  Juli-Desember  2017:  Hlm.  19-28.  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-Issn: 2598-3105 P-Issn:
unsur-unsur  seperti  perbuatan  melawan  hukum,  penyalahgunaan  kewenangan, kesempatan,  atau  sarana,  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  korporasi,  dan merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.Adapun  terjadinya  peristiwa hukum  ini  dapat  dijelaskan  terlebih  dahulu  menurut  Satjipto  Rahardjo  dalam  bukunya Ilmu  Hukum  adalah  sesuatu  yang  bisa  menggerakkan  peraturan  hukum  sehingga  ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. 2
Setiap  hubungan  hukum  mempunyai  dua  segi  yaitu  berkaitan  dengan  adanya segi  bevoegdheid  (kekuasaan/kewenangan  atau  hak)  dengan  lawannya  plicht  atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan  hukum)  dinamakan  hak.  Di  dalam  serangkaian  peristiwa  hukum  pada  tindak pidana  dimana  suatu  kejadian  yang  mengandung  unsur-unsur  perbuatan  yang  dilarang oleh  undang-undang,  sehingga  siapa  yang  menimbulkan  peristiwa  itu  dapat  dikenai pidana (hukuman).
Istilah  tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari  istilah  strafbaar  feit  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda.  Baik  dalam  KUHP  maupun  Undang- Undang  No  1  Tahun  2023,  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  mengenai  apa  sebenarnya yang  dimaksud  dengan  strafbaar  feit  itu  sendiri.  Tindak  pidana  yang  biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni dari kata delictum.
Untuk  mengetahui  apakah  perbuatan  dalam  sebuah  peristiwa  hukum  adalah tindak  pidana,  dapat  dilakukan  analisis  apakah  perbuatan  tersebut  telah  memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  sebuah  ketentuan  pasal  hukum  pidana tertentu.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  tindakan  penyesuaian  atau  pencocokan  antara elemen-elemen atau kejadian-kejadian dari peristiwa tersebut dengan unsur-unsur yang diakui  dalam  delik  yang  dituduhkan.  Langkah  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa dakwaan  tersebut  sesuai  dengan  fakta-fakta  yang  ada  dan  memenuhi  persyaratan hukum yang berlaku.
Proses  penyesuaian  atau  pencocokan  ini  adalah  bagian  integral  dari  proses hukum  yang  memastikan  bahwa  setiap  dakwaan  didasarkan  pada  bukti  dan  argumen yang tepat. Dengan melakukan hal ini, sistem hukum dapat berfungsi dengan adil dan efektif  dalam  menangani  peristiwa  hukum  sesuai  unsur-unsur  dari  delik  yang
2 Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta,  Sinar Grafika. 2011., hlm. 251.
didakwakan.
Ketika  suatu  peristiwa  tindak  pidana  sedang  dalam  proses  penanganan hukum,  pemberian  status  tersangka  terjadi  pada  tahap  penyidikan,  di  mana  adanya bukti  permulaan  telah  teridentifikasi.  Dengan  status  tersangka  ini,  seseorang  baru menjadi  tersangka  atas  dugaan  tindak  pidana  yang  dilakukan,  namun  belum  dapat dipastikan  bersalahnya.  Adapun  pengertian  tersangka  adalah  seorang  yang  karena perbuatannya  atau  keadaannya,  berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga  sebagai pelaku  tindak  pidana,  yakni  minimal  2  alat  bukti  yang  termuat  dalam  Pasal  184 KUHAP. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah adalah:
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.
Jika  barang  bukti  tersebut  dibutuhkan  dalam  proses  selanjutnya  maka  bisa dilakukan penyitaan, dasar hukum penyitaan barang bukti menurut Pasal 128 KUHAP menjadi dasar hukum penyitaan barang bukti yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan penyidik sebelum melakukan penyitaan yaitu menunjukkan tanda pengenal kepada orang yang memiliki penguasaan terhadap benda tersebut.
Penyitaan  itu  sendiri  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam  penyidikan, penuntutan  dan  peradilan.  Dasar  hukum  penyitaan  barang  bukti  yang  telah  disusun dalam  KUHAP  menjadi  pedoman  bagi  para  penyidik  untuk  melakukan  penyitaan sesuai prosedur.
Apabila  telah  selesai  melakukan  penyidikan,  penyidik  wajib  segera menyerahkan  berkas  perkara  kepada  penuntut  umum.  Namun,  penyerahan  berkas perkara, serta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilakukan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai.
Setelah  itu  dengan  bukti  dan  berkas  perkaranya  dilimpahkan  ke  pengadilan. Sejak saat itulah ia berubah statusnya menjadi terdakwa. Hal itu termuat dalam Pasal 1 butir  15  KUHAP.  Pengertian  terdakwa  adalah  seorang  tersangka  yang  dituntut,
diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Tentang perbedaan tersangka dan terdakwa sudah  diketahui  melalui  pengertian  masing-masing.  Kendati  demikian,  tersangka  dan terdakwa  memiliki  hak-hak  dalam  proses  hukum  yang  diatur  pada  BAB  VI  tentang Tersangka  dan  Terdakwa  dalam  Pasal  50-68  UU  Nomor  8  Tahun  1981  tentang KUHAP.
Sesuai dengan asas postulat nullum crimen sine poena legali yang secara positif bermakna  semua  perbuatan  pidana  harus  dipidana  menurut  undang-undang, 3 maka KUHAP  sebagai  the  rule  dalam  beracara,  menganut  secara  ketat  3  (tiga)  prinsip legalitas, yakni lex certa yang bermakna tertulis, lex scripta yang bermakna jelas, serta lex stricta yang bermakna tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang tertulis dengan jelas. 4 Konsekuensi  logis  dari  prinsip  legalitas  tersebut,  maka  dalam  mencari kebenaran  materiil,  penegak  hukum  baik  itu  penyidik,  penuntut  umum,  hakim, penasihat hukum harus menggunakan cara-cara yang diatur dalam ketentuan KUHAP. Menyimpang dari KUHAP sebagai due process of law, maka hal tersebut merupakan exclusinary  of  rule,  unlawfull  legal  evidence,  maupun  illegally  acquired  evidence, yang berujung pada dibebaskannya terdakwa. 5
Penulis  melihat  adanya  kekaburan  norma  dalam  hal  ini,  dimana  dalam  proses persidangan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  ketika  penuntut  umum  menemukan informasi di dalam proses peradilan bahwa masih ada barang bukti yang belum disita ketika  proses  penyidik  oleh  kepolisian,  sehingga  demi  prinsip  keadilan  untuk penyelesaian  kasus  tindak  pidana  korupsi  diperlukan  tindakan  lebih  lanjut  dimana penuntut umum bisa melakukan penyitaan barang bukti dalam proses peradilan dengan persetujuan dari hakim.
KUHAP  sebagai  pranata  hukum  harus  disesuaikan  dengan  realitas  kemajuan dan  perkembangan  jaman.  Penegakan  hukum  tidak  bisa  lagi  menerapkan  KUHAP secara  kaku  yang  berujung  pada  tidak  terwujudkan  keadilan  subtantif.  Dalam kaitannya dengan tindakan penyitaan, tidak dapat dipungkiri sewaktu-waktu, ada saja
3 Eddy OS. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, 2009. Jakarta, hlm. 27-28.
4 Pribadi, I. Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Renaissance, 3(1), 2018. Jakarta. hlm 4.
5 Eddy OS. Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012. hlm. 20-22.
barang  bukti  yang  luput  dari  penelitian  penuntutan  umum  pada  tahap  pra  penuntutan yang kemudian terungkap pada saat pemeriksaan persidangan.
Bahwa sebagai contoh perkara yaitu dalam perkara tindak pidana korupsi uang retribusi angkutan truk yang dilakukan oleh Terdakwa EDI HAMDANI Bin SOFIAN YUSUF selaku Kepala Terminal Truk Kota Jambi yang telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan putusan Nomor :
33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb  tanggal  2  Maret  2015.  Penuntut  Umum  mengajukan barang  bukti  untuk  dilakukan  penyitaan  berupa  1  (satu)  lembar  bukti  tanda  setoran yang  dikeluarkan  oleh  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Kota  Jambi  ke  rekening  Kas Kota  Jambi  Nomor  0701500024  tanggal  2  Oktober  2014  yang  disetorkan  oleh  Haris sebesar  Rp.22.820.500,-  (dua  puluh  dua  juta  delapan  ratus  dua  puluh  ribu  lima  ratus rupiah) penyetoran selisih penerimaan retribusi terminal truk Kota Jambi Tahun 2012 serta  Penuntut  Umum  juga  mengajukan  permohonan  persetujuan  penyitaan  barang bukti berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana  korupsi yang dilakukan  oleh Terdakwa EDI HAMDANI Bin SOFIAN YUSUF, namun terhadap permohonan  persetujuan penyitaan yang diajukan Penuntut  Umum  tidak  diterbitkan  Surat  Persetujuan  Penyitaan  terhadap  barang  bukti tersebut.  Jika  dikaitkan  dengan  Pasal  38  KUHAP  yang  merupakan  penegasan kepastian  hukum  agar  tidak  terjadi  simpang  siur  yang  dapat  melakukan  penyitaan, dengan  meletakkan  landasan  prinsip  diferensiasi  (perbedaan)  dan  spesialisasi fungsional  (yang  berwenang)  secara  institusional  (lembaga)  yang  dapat  melakukan penyitaan hanya “penyidik”. Dengan penegasan pasal tersebut, maka telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan penyitaan.
Pada  saat  pemeriksaan  persidangan  menemukan  fakta  adanya  barang  bukti yang  memiliki  relevansi  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa,  penuntut  umum selaku  pihak  yang  dikenai  kewajiban  untuk  membuktikan  tindak  pidana  (actori incumbit onus probandi) 12 Namun, barang bukti tersebut belum disita oleh penyidik sehingga  tidak  menjadi  barang  bukti  yang  dapat  memperkuat  alat  bukti  dalam pembuktian.  Padahal  sebagaimana  yang  ditentukan  di  dalam  Pasal  143  ayat  (1) KUHAP bahwa Penuntut Umum yang memiliki kewenangan untuk melimpah perkara ke  pengadilan  negeri  dengan  permintaan  agar  segera  perkara  tersebut  disertai  dengan surat  dakwaan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  143  ayat  (1)  KUHAP  maka  dikenai
kewajiban  pembuktian  dipersidangan.    Bahwa  terkait  pembuktian  suatu  perkara  yang disidangkan  di  persidangan  sudah  diatur  secara  jelas  di  dalam  KUHAP  termasuk barang bukti yang diajukan untuk pembuktian juga harus dilakukan secara sah menurut hukum sebagaimana di dalam KUHAP.
Berdasarkan  uraian  diatass  dapat  dirumuskan  beberapa  pokok  permasalahan yang  akan  dibahas  yaitu  bagaimana  pengaturan  kewenangan  penuntut  umum  dalam melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi?, serta bagaimana nilai pembuktian di Pengadilan terhadap benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum?
B. Metode Penelitian
Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif dengan menggunakan tiga metode yang  berbeda,  yakni  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (pendekatan  statute), pendekatan  kasus (pendekatan  case), dan  pendekatan  konseptual (pendekatan conceptual). Dalam  pendekatan  peraturan  perundang-  undangan,  penelitian  ini melakukan  analisis  terhadap  beragam  peraturan  perundang-undangan  seperti  Undang- Undang Dasar 1945, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  regulasi  hukum lainnya. Sumber utama dalam penelitian ini adalah berbagai bahan hukum primer yang meliputi  UUD  1945,  undang-undang,  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya. Pendukungnya,  bahan  hukum  sekunder,  digunakan  untuk  melengkapi  analisis  dan pemahaman  terhadap  bahan  hukum  primer.  Sumber-sumber  hukum  sekunder  ini meliputi literatur seperti buku referensi, majalah hukum, jurnal hukum, artikel surat kabar, dan juga penelitian ilmiah terdahulu dalam bidang yang sama.
C. Pembahasan
1. Pengaturan  Kewenangan  Penuntut  Umum  Dalam  Penyitaan  Benda  Hasil Tindak Pidana Korupsi Dari Terdakwa
Apabila  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2021,  yang  memberikan  pengaturan  “Penuntut  Umum  adalah  Jaksa  yang  diberi wewenang  oleh  Undang-Undang  ini  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan penetapan  hakim  serta  wewenang  lain  berdasarkan  Undang-Undang”.  maka  dapat diidentifikasi bahwa kewenangan yang melekat pada Penuntut Umum adalah:
1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim;
3. Wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
Menurut  Pasal  1  angka  16  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981,  diberikan pengaturan  bahwa  penyitaan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud
atau tidak berwujud untuk
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa : 6
1. Penyitaan  termasuk  tahap  penyidikan  karena  dikatakan  “Serangkaian  tindakan penyidik untuk”
2. Penyitaan  bersifat  pengambil  alihan  atau  penyimpanan  dibawah  penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain.
3. Benda yang disita itu berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. 4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian.
Dalam  tataran  praktik,  Penuntut  Umum  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi juga  pernah  melakukan  pengajuan  permohonan  izin  penyitaan  ke  Pengadilan,  untuk kemudian  terhadap  permohonan  tersebut  Pengadilan  melalui  Majelis  Hakim  yang mengadili  perkara  yang  sedang  diajukan  permohonan  izin  penyitaan  tersebut  telah mengeluarkan  penetapan  berkaitan  dengan  adanya  permohonan  izin  yang  diberikan guna  Penuntut  Umum  melakukan  penyitaan  sesuai  dengan  yang  dimohonkan  izin. Praktik  yang  demikian  ini  secara  kongrit  terlihat  melalui  Penetapan  Majelis  Hakim Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020.PN.Jkt.Pst,  tanggal  16  September  2020.  Pada  penetapan  Majelis Hakim tersebut diantaranya menetapkan sebagai berikut: 7
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Telah membaca berkas praktek Tindak Pidana Korusi atas nama Terdakwa Heru Hidayat; Membaca, surat dari Penuntut Umum, perkara atas nama Terdakwa Heru  Hidayat,  tanggal  7  September  2020,  yang  pada  pokoknya  memohon  izin penyitaan terhadap barang berupa: 1. 1 (satu) unit Apartemen Casa De Parco Tipe Studio 811/118 atas nama Joanne Hidayat yang beralamat di Bumi Serpong Damai Raya, Sampora, Kecamatan Cisauk, Tangerang, Banten, 15345. 2. Dst.
Lebih  lanjut,  apabila  dilihat  pada  isi  dari  Penetapan  Majelis  Hakim  Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
30/Pid.Sus/Tpk/2020.PN.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2020, diuraikan bahwa: 8
Membaca  Berita  Acara  Pendapat  dari  Penuntut  Umum,  adanya  kaitan  dari asaet-aset tersebut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan kepada Terdakwa  Heru  Hidayat  yang  sedang  disidangkan  di  Pengadilan  Tindak  Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.
Menimbang,  bahwa  karena  harta  kekayaan  tersebut  diduga  berkaitan  dengan
6 Ratna Nurul Faliah , Op.cit, hlm. 69-70.
7 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020.PN.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2020, hlm. 1
8 Ibid, hlm. 2
Tindak  Pidana  Korupsi  atas  nama  Terdakwa  Heru  Hidayat  yang  terdaftar  di Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  jakarta  Pusat  dengan register  Nomor  30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.,  sehingga  Penuntut  Umum memohon izin untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersebut dalam perkara Terdakwa Heru Hidayat yang pada saat ini dipersidangan dalam tahap saksi-saksi.
Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  tidak  keberatan  atas  permohonan  izin penyitaan dari Penuntut Umum tersebut.
Dari  dasar  pertimbangan  penetapan  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Hakim  di atas,  terlihat  bahwa  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  Penuntut  Umum  tersebut  adalah dalam  rangka  kepentingan  pemeriksaan  dalam  persidangan.  Hal  yang  demikian  ini ditunjukkan  bahwa  permohonan  izin  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  Penuntut  Umum tersebut dilakukan pada saat masih dalam tahap persidangan, dalam perkara di atas yaitu pada  tahap  pemeriksaan  saksisaksi.  Dengan  praktik  yang  demikian  ini  jelas menunjukkan  bahwa  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  Penuntut  Umum  yang  diajukan kepada  Pengadilan  adalah  dalam  rangka  kepentingan  pembuktian  yang  dilakukan  pada pemeriksaan persidangan.
Terhadap  pertanyaan  tersebut,  menurut  Penulis,  Majelis  Hakim  yang  mengadili perkara  dimana  Penuntut  Umumnya  mengajukan  permohonan  penyitaan  memiliki kewenangan  untuk  mengeluarkan  penetapan  berkaitan  dengan  permohonan  izin penyitaan.  Hal  yang  demikian  ini  didasarkan  atas  adanya  pendelegasian  kewenangan yang  diberikan  oleh  Ketua  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  kepada  Majelis  Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara yang telah diajukan dakwaannya oleh Penuntut Umum  ke  Pengadilan.  Pendelegasian  kewenangan  ini  terlihat  dari  adanya  Penetapan Ketua  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  tentang  Penunjukkan  Majelis  Hakim  untuk memeriksa  dan  mengadili  perkara  atas  nama  Terdakwa.  Adanya  Penetapan  Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa  dan  mengadili  perkara  inilah  menurut  Penulis  sebagai  wujud  pelimpahan wewenang  yang  diberikan  oleh  Ketua  Pengadilan  guna  melakukan  tindak  pemeriksaan dan  mengadili  perkara.  Lebih  lanjut,  dikarenakan  permohona  izin  penyitaan  yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah dalam rangka kepentingan pemeriksaan dan menjalankan  fungsi  mengadili terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa,  maka  dengan  sendirinya  adalah  kewenangan  yang  melekat  dari  Majelis Hakim  untuk  mengeluarkan  penetapan  terhadap  permohonan  izin  penyitaan  yang diajukan  oleh  Penuntut  Umum  kepada  Pengadilan  yang  bertujuan  dalam  rangka
kepentingan pemeriksaan di persidangan.
Lebih lanjut, bagaimana  halnya terhadap perkara  tindak pidana korupsi, apakah Penuntut  Umum  juga  dapat  mengajukan  izin  penyitaan  kepada  Ketua  Pengadilan terhadap  benda  yang  sebelumnya  pada  tahap  penyidikan  belum  atau  tidak  dilakukan penyitaan  oleh  Penyidik,  dengan  dasar  pertimbangan  guna  kepentingan  pembuktian dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan?
Menurut  Penulis,  terhadap  penegakan  hukum  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi,  berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001,  diberikan pengaturan  bahwa:  Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan terhadap  tindak  pidana  korupsi,  dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang berlaku Berkaitan dengan benda hasil tindak pidana korupsi dari terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka dapat dilakukan penyitaan oleh Penuntut Umum. Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981,  diberikan  pengaturan  bahwa  yang  dapat  dikenakan penyitaan  adalah  benda  atau  tagihan  terdakwa  yang  seluruh  atau  sebagian  diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Dengan pengaturan yang demikian ini jelas menunjukkan bahwa benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana  korupsi  dapat  dikenakan  penyitaan,  yang  kemudian  dalam  pemeriksaan persidangan  akan  dipergunakan  sebagai  barang  bukti  dalam  rangka  kepentingan pembuktian.

## 2. Nilai Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Benda Hasil Penyitaan Penuntut Umum
Pentingnya  nilai  pembuktian  dalam  penyitaan  berkaitan  dengan  analisis  dan penilaian  bukti-bukti  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi.  Nilai  pembuktian memainkan peran sentral dalam proses pengadilan, di mana keberadaan dan keandalan bukti  dapat  membentuk  dasar  putusan  pengadilan  terhadap  tindakan  penyitaan.  Oleh karena  itu,  langkah-langkah  yang  diambil  dalam  menentukan  kelayakan  bukti-bukti untuk disita menjadi krusial.
Dalam  posisi  yang  demikian  di  atas  maka  terhadap  penyitaan  yang  dilakukan
oleh  Penuntut  Umum  dalam  pembuktian  perkara  tindak  pidana  korupsi  guna kepentingan  pemeriksan  dan  pembuktian  di  Pengadilan  menurut  pandangan  Penulis dapat  dilakukan  oleh  Penuntut  Umum  meskipun  terhadap  benda  sitaan  tersebut  belum pernah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebelumnya pada tingkat penyidikan. Namun demikian  dalam  melakukan  penyitaan  ini  Penuntut  Umum  wajib  memenuhi  prosedur dalam  melakukan  penyitaan  sebagaimana  diatur  menurut  Pasal  38  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan  Negeri  setempat.  Tanpa  adanya  izin  tertulis  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri setempat ini maka Penuntut Umum tidak dapat melakukan penyitaan tersebut.
Demikian  halnya  berkaitan  dengan  benda  yang  dilakukan  penyitaan  dalam perkara  tindak  pidana  korupsi,  maka  harus  didasarkan  pada  nilai  pembuktian  terlebih dahulu  apakah  benda  yang  akan  diajukan  penyitaan  tersebut  memenuhi  persyaratan berkaitan  dengan  benda  yang  dapat  dikenakan  penyitaan  sebagaimana  diatur  menurut Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981.  Dalam  posisi  yang  demikian inilah  kemudian  Penuntut  Umum  dimungkinkan  untuk  melakukan  penyitaan  terhadap benda  yang  merupakan  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi.  Ketika  persyaratan  prosedur sebagaimana diuraikan di atas terpenuhi dalam penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum,  maka  benda  yang  dilakukan  penyitaan  tersebut  akan  dapat  memiliki  nilai pembuktian yang akan dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan.
Dalam  konteks  penyitaan,  nilai  pembuktian  menjadi  penting  karena  proses  ini memerlukan dasar hukum yang kuat untuk melibatkan pihak yang terkait dengan kasus korupsi.  Berikut  menurut  Penulis,  terdapat  beberapagan.  aspek  yang  menunjukkan adanya  peran  nilai  pembuktian  dalam  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  Penuntut  Umum dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi :
1. Menentukan Kelayakan Penyitaan
Nilai  pembuktian  digunakan  untuk  menilai  apakah  bukti-bukti  yang  ada memadai  dan  cukup  kuat  untuk  mendukung  pengambilan  putusan  penyitaan  terhadap suatu benda atau aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Akibat hukum dari pernyataan  tersebut  di  atas,  menggambarkan  kompleksitas  dalam  menilai  kekuatan pembuktian  dalam  konteks  penanganan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Oleh  karena itu,  menjaga  keseimbangan  antara  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  dan perlindungan  hak  asasi  individu  menjadi  penting  dalam  memastikan  bahwa  nilai
pembuktian digunakan secara adil dan efektif dalam peradilan pidana.
2. Mendukung Proses Hukum
Nilai pembuktian memberikan dasar bagi pihak penuntut umum atau penyelidik untuk  mempresentasikan  bukti-bukti  di  pengadilan.  Kualitas  bukti  tersebut  akan memengaruhi  sejauh  mana  pihak  pengadilan  dapat  menerima  dan  mempertimbangkan penyitaan tersebut.
Dengan  demikian,  akibat  hukum  dari  peran  pembuktian  adalah  menentukan validitas  dan  efektivitas  penyitaan  aset  dalam  konteks  peradilan  pidana.  Proses  hukum yang adil dan transparan memerlukan penggunaan bukti yang berkualitas dan memadai untuk  memastikan  bahwa  tindakan  hukum  yang  diambil  sesuai  dengan  norma-norma hukum dan hak-hak asasi manusia.
3. Menilai Kredibilitas Bukti
Dalam proses penyitaan, nilai pembuktian membantu pengadilan dalam  menilai kredibilitas,  reliabilitas,  dan  keabsahan  bukti-bukti  yang  diajukan.  Faktor-faktor  ini penting  untuk  memastikan  bahwa  penyitaan  didasarkan  pada  informasi  yang  sah  dan dapat dipertanggungjawabkan.
Akibat  hukum  dari  evaluasi  kredibilitas,  reliabilitas,  dan  keabsahan  bukti melibatkan kemungkinan diterimanya atau penolakan terhadap tuntutan penyitaan aset. Jika  nilai  pembuktian  menunjukkan  bahwa  buktibukti  tersebut  memiliki  kualitas  yang tinggi  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  pengadilan  cenderung  mendukung  penyitaan aset. Sebaliknya, jika bukti-bukti tersebut diragukan dalam hal kredibilitas, reliabilitas, atau  keabsahan,  pengadilan  dapat  menolak  penyitaan  atau  meminta  klarifikasi  lebih lanjut. Keberhasilan penyitaan aset dalam kasus korupsi ini secara langsung tergantung pada  nilai  pembuktian  yang  mampu  memberikan  keyakinan  kepada  pengadilan  terkait kebenaran dugaan tindak pidana.
4. Membangun Argumen Hukum
Pihak  yang  terlibat  dalam  penyitaan  perlu  membangun  argumen  hukum  yang kuat.  Nilai  pembuktian  membantu  dalam  menyusun  narasi  yang  meyakinkan,  dengan mengandalkan bukti-bukti yang memiliki bobot dan kekuatan hukum yang cukup.
Selain  itu,  peran  nilai  pembuktian  dalam  membangun  argumen  hukum  juga menciptakan transparansi dan keadilan dalam proses hukum. Dengan menyajikan bukti yang  memiliki  bobot  dan  kekuatan  hukum  yang  cukup,  pihak  yang  terlibat  dapat
meyakinkan pengadilan bahwa tindakan penyitaan aset adalah langkah yang sesuai dan didasarkan pada dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, akibat hukum dari peran nilai pembuktian  ini  mencakup  kemungkinan  keberhasilan  penyitaan  aset  dan  kepercayaan masyarakat terhadap keadilan proses hukum yang berlangsung.
5. Menghindari Penyalahgunaan Wewenang
Pentingnya peran nilai pembuktian dalam hukum tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks menghindari penyalahgunaan wewenang. Standar nilai pembuktian yang jelas merupakan fondasi  utama untuk memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada  bukti  yang  kuat  dan  relevan.  Ketika  sistem  hukum  mengadopsi  standar  nilai pembuktian  yang  tinggi,  hal  ini  dapat  mencegah  terjadinya  penyitaan  yang  tidak beralasan  atau  tindakan  sewenang-wenang  yang  didasari  oleh  bukti  yang  kurang memadai.
Dengan  memahami  dan  menerapkan  nilai  pembuktian  secara  cermat,  proses penyitaan  yang  dilakukan  oleh  Penuntut  Umum  terhadap  benda  hasil  tindak  pidana korupsi dapat menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum. Dapat diberikan contoh, misalkan terdapat sebuah perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang pejabat pemerintah tingkat tinggi yang diduga menerima suap untuk  mempengaruhi  keputusan  terkait  proyek  konstruksi.  Dalam  konteks  ini,  nilai pembuktian  yang  berkaitan  dengan  peran  standar  bukti  memiliki  dampak  besar  pada keberlanjutan perkara tersebut.
Berdasarkan uraian di  atas, maka diketahui bahwa dalam perkara tindak  pidana korupsi,  nilai  pembuktian  dari  benda  hasil  tindak  pidana  yang  disita  oleh  Penuntut Umum sangat penting untuk memastikan keberhasilan penuntutan dan pengadilan. Hal yang  demikian  dikarenakan  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  Penuntut  Umum  tersebut akan dapat dipergunakan dalam rangka mendukung pembuktian terhadap dakwaan dan tuntutan  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi tersebut.  Nilai  pembuktian  dari  benda  hasil  tindak  pidana  korupsi  ini  bergantung  pada sejumlah  faktor,  termasuk  keberadaan  dokumentasi  yang  kuat,  keterkaitan  dengan pelaku tindak pidana, dan konsistensi dengan fakta-fakta lain dalam perkara.

## C. KESIMPULAN
Pengaturan  kewenangan  Penuntut  umum  dalam  melakukan  penyitaan  terhadap
benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi didasarkan pada norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang  karenanya  Penuntut  Umum  dapat  melakukan  penyitaan  terhadap  benda  yang diperoleh  terdakwa  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  apabila  mendapatkan  izin  tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.
Benda  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  disita  oleh  Penuntut  Umum  dalam pembuktian  perkara  di  Pengadilan  memiliki  nilai  pembuktian  apabila  prosedur penyitaan  sebagaimana  diatur  menurut  Pasal  38  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  dipenuhi  oleh  Penyidik  dalam  tindakan penyitaan,  dan  terhadap  benda  yang  disita  telah  memenuhi  persyaratan  sebagaimana diatur  menurut  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981,  dari permasalahan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  penulis  memberikan  saran  agar pertama, perlu adanya pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan  kewenangan  utama  dalam  melakukan  penyitaan  adalah  berada  pada  Ketua Pengadilan  yang  dilakukan  dalam  bentuk  pemberian  surat  izin.  Kedua,  perlu  diberikan pengaturan  yang  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  berkaitan  dengan  penyitaan yang diajukan pada pemeriksan persidangan, maka Majelis Hakim yang telah dibentuk berdasarkan  penetapan  Ketua  Pengadilan  memiliki  kewenangan  dalam  pemberian  izin penyitaan.  Ketiga,  perlu  diberikan  perubahan  pengaturan  yang  memberikan  jaminan kepastian  hukum  bagi  Penuntut  Umum  dalam  melakukan  tindakan  penyitaan  dalam rangka kepentingan pembuktian dalam persidangan

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Eddy  OS.  Hiariej,  Asas  Legalitas  dan  Penemuan  Hukum  dalam  Hukum  Pidana,
Erlangga, Jakarta, 2009.
Eddy OS. Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012.
Pribadi,  I.  Legalitas  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana.  Lex Renaissance, 3 No. 1, Jakarta, 2018
Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
Eddy OS. Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012

## B. Artikel Jurnal
Arizon Mega Jaya. Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember 2017.