Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 165 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Volume 4, Nomor 1, (2023) hal. 165-176 pISSN 2721-5156 | eISSN 2721-5148 Terakreditasi Peringkat 4 - SK No. 225/E/KPT/2022 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jp2m/article/view/19996 DOI: 10.33474/jp2m.v4i1.19996

## Penerapan sistem jaminan produk halal pada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk

## M. Soleh Al Munawar*, Miftakhur Rohmah, Anton Rahmadi, Marwati, Maulida Rachmawati
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia *email Koresponden Penulis: inchenbarca64@gmail.com
Info Artikel

## ABSTRAK
Riwayat Artikel Diajukan: 2023-05-09
Diterima: 2023-06-22 Diterbitkan: 2023-07-02
Lisensi : cc-by-sa
Copyright © 2023 Penulis
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  adalah  salah  satu  usaha untuk yang cukup populer di masyarakat Indonesia. Salah satu usaha yang berkembang pesat di Indonesia adalah usaha dibidang pangan. Namun  demikian,  dalam  perkembangannya  terdapat  kendala  untuk meningkatkan  daya  saing  produk  UMKM,  yaitu  tidak  dimilikinya sertifikat halal. Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  terkait  jaminan  kehalalan produk, khususnya produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di  wilayah  Indonesia  harus  bersertifikat  halal.  Pengabdian  kepada masyarakat  ini  bertujuan  melakukan  pendampingan  penyiapan persyaratan  dan  implementasi  pemenuhan  dokumen  Sistem  Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari untuk  memperoleh  sertifikat  halal  melalui  sosialisasi  dan pendampingan sertifikasi halal agar produk yang dihasilkan terjamin kualitasnya dan dapat membantu melihat potensi usaha agar unggul dalam persaingan. Metode yang digunakan dalam kegitan ini adalah PAR  (Participatory  Action  Research)  dengan  melibatkan  partisipasi dan kolaborasi aktif antara pengabdi dan masyarakat atau pihak lain yang meliputi beberapa tahapan yaitu: (1) observasi dan wawancara; (2) identifikasi gap; (3) sosialisasi kepada UMKM; dan (4)  penyiapan dokumen  persyaratan  dan  pendaftaran  sertifikat  halal  kategori  self declare.  Hasil  pendampingan  pelaku  UMKM  telah  mengetahui pentingnya menghasilkan produk halal dan melakukan implementasi SJPH sehingga telah mendapatkan Sertifikat Halal melalui self declare sebagai  pengakuan  kehalalan  produk.  Manual  SJPH  yang  dihasilkan dapat  dijadikan  pedoman  untuk  menerapkan  sistem  jaminan  halal secara konsisten dari kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga jika ditemukan  ketidaksesuaian  pelaku  usaha  akan  melakukan  tindakan perbaikan.
Kata Kunci : pengabdian masyarakat; sertifikat halal; UMKM Cara mensitasi artikel:
Munawar, M. S. Al, Rohmah, M., Rahmadi, A., Marwati, & Rachmawati, M. (2023). Penerapan sistem jaminan produk  halal  pada  UMKM  untuk  meningkatkan  daya  saing  produk. Jurnal  Pembelajaran  Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 4 (1), 165–176. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19996
166 ~ 4(1), 165-176
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  adalah  salah  satu  usaha  yang cukup populer di masyarakat Indonesia. Salah satu usaha yang berkembang pesat di  kalangan masyarakat  adalah  usaha  dibidang  pangan.  Usaha  pangan memiliki prospek yang menjanjikan dan persaingan yang kuat. Hal ini menyebabkan upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas internal dan eksternal. Peran penting tersebut karena UMKM dapat menciptakan lapangan kerja dengan menghasilkan produk  yang  inovatif  sehingga  meningkatkan  pendapatan  perkapita  (Halim, 2020).  Selain  itu,  kemampuan  UMKM  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  alam meningkatkan peran mereka, khususnya terutama berlaku di bidang perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, pangan dan rumah makan  (Sofyan, 2017). Akibatnya, pemanfaatan nilai investasi, produksi, dan tenaga kerja oleh usaha kecil dan  menengah  (UMKM)  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  (Rachman 2016).
Namun,  ketika  UMKM  berkembang  menjadi  penopang  ekonomi  di Indonesia, mereka sering menghadapi tantangan yang mempengaruhi daya saing produk mereka. Beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan daya saingnya adalah terkait pembiayaan dan permodalan (Hartono et al., 2014), kurangnya  pengetahuan  pelaku  usaha  (Lahamid,  2018)  kurangnya  akses  untuk pemasaran produk baik secara online maupun offline (Rokhmah & Yahya, 2020), dan  kurangnya  pemahaman  pelaku  usaha  tentang  pentingnya  produk bersertifikasi halal (Akim et al., 2019).
Sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menghasilkan  lebih  banyak  omzet  bisnis  bagi  perusahaan.  Logo  halal  pada kemasan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  keputusan  konsumen tentang apa yang mereka beli. Menurut penelitian (Oktaniar et al., 2020) bahwa menambahkan logo halal pada kemasan produk memiliki dampak langsung pada kepuasan  pelanggan  dan  keputusan  mereka  untuk  membeli  produk  tertentu, terutama  bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam.  Menurut  (Lada  et  al.,  2009) Diketahui bahwa menambahkan logo halal pada kemasan produk meningkatkan jumlah pembelian sebesar 20%. Menurut (Kurniawati, 2018)  kepuasan pelanggan dan  logo  halal  sangat  berhubungan.  Ini  menunjukkan  bahwa  logo  halal  adalah faktor penting bagi pembeli saat membeli suatu produk.
Upaya meningkatkan daya saing produk UMKM, mereka harus mengambil tindakan  strategis  yang  sesuai  dengan  kemampuan  dan  sumber  daya  mereka. Salah  satu  tindakan  strategis  yang  dapat  diambil  adalah  melalui  program sertifikasi  halal,  yang  sangat  penting  bagi  UMKM  karena  program  ini  akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan prospek usaha yang lebih baik  (Agustina  et  al.,  n.d,  2019),  serta  memenuhi  peraturan  pemerintah  dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terkait jaminan kehalalan produk, khususnya produk  yang  masuk,  beredar  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  harus bersertifikat  halal.  Ini  jelas  menunjukkan  bahwa  produk  yangberedar di Indonesia harus  bersertifikat  Halal  dan  memiliki  logo  Halal  pada  kemasannya. Pembuatan sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mekanisme reguler dan mekanisme self declare . Mekanisme self
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 167 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
declare dimaksudkan  untuk  memfasilitasi usaha  kecil  dan  mikro  yang  kesulitan mengakses proses sertifikasi halal melalui jalur Lembaga pemeriksa Halal (LPH) (DPP IAEI dan DPW IAEI DKI Jakarta (2021).
Seperti  yang  telah  kita  ketahui  bahwa  peternakan  sarang  lebah  sangat potensial  untuk  dikembangkan  di  Indonesia,  apalagi  Indonesia  memiliki  iklim tropis,  memiliki  banyak  hutan  dan  berbagai  jenis  tanaman  yang  menghasilkan berbagai macam bunga sebagai sumber makanan lebah. UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari merupakan salah satu UMKM yang menyediakan pemanis alami berupa  madu.  UMKM  ini  berada  di  UMKM  Jl.  Long  Apari  Gg.  Keluarga  V, Desa/Kelurahan  Mangkurawang,  Kec.  Tenggarong,  Kab.  Kutai  Kartanegara. Kondisi UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari sudah memiliki legalitas usaha NIB dan  P-IRT,  tetapi  belum  memiliki  sertifikat  Halal  karena  pelaku  usaha  tidak memahami Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). SJPH adalah sistem manajemen yang  terintegrasi  yang  mengatur  bahan,  proses  produksi,  produk,  sumber  daya manusia,  dan  prosedur  untuk  memastikan  bahwa  proses  produksi  terus berlangsung  secara  halal.  Memiliki  legalitas  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  adalah  salah  satu  cara  untuk mendapatkan  kepercayaan  konsumen.  Mutu  dan  kualitas  yang  dipegang  oleh UMKM  tentunya  harus  memiliki  bukti  untuk  memiliki  nilai  kepercayaan konsumen.
Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan melakukan pendampingan dalam penyiapan persyaratan dan implementasi pemenuhan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal
(SJPH) terhadap UMKM Kukar Idaman Lestari untuk memperoleh sertifikasi halal melalui  sosialisasi  dan  pendampingan  untuk  menjamin  produk  yang  dihasilkan dan membantu melihat potensi keunggulan bisnis untuk unggul dalam persaingan.

## METODE
Metode Pelaksanan kegiatan pengabdian ini dilakukan di UMKM Koperasi Kukar  Idaman  Lestari  yang  berlokasi  di  Desa/Kelurahan  Mangkurawang, Kecamatan  Tenggarong,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Kalimantan  Timur  pada bulan  Oktober  2022  hingga  Januari  2023  menggunakan  metode  PAR ( Participatory Action Research ) dengan melibatkan partisipasi dan kolaborasi aktif antara pengabdi dan masyarakat atau pihak lain.
Tahap pertama, observasi dan wawancara yang dilakukan dengan meninjau secara langsung di lokasi usaha untuk melihat kondisi lingkungan UMKM sekaligus melakukan  wawancara  dengan  tanya  jawab  kepada  pemilik  usaha  terutama terkait dengan dokumen legalitas yang dimiliki.
Tahap  kedua,  Identifikasi  gap  dilakukan  dengan  cara  menilai  kesesuaian persyaratan  pemenuhan  Sistem  Jaminan  Produk  Halal  dengan  kondisi  UMKM. Hasil  identifikasi  digunakan  sebagai  usulan  pemenuhan  persyaratan  kepada pelaku usaha agar dapat menerapkan dan memenuhi persyaratan tersebut.
Tahap  ketiga,  sosialisasi  tentang  sertifikasi  halal  dilakukan  untuk memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  kepada  mitra  tentang  pentingnya
168 ~ 4(1), 165-176
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
sertifikasi  halal,  prosedur  pendaftaran  sertifikasi  halal  dan  persiapan  dokumen persyaratan sertifikasi halal terutama sistem jaminan produk halal.
Tahap  keempat,  mendampingi  pelaku  usaha  dalam  menyusun  dokumen Sistem  Jaminan  Produk  Halal  (SJPH)  dan  pengurusan  pendaftaran  online pengajuan sertifikasi halal jalur self declare.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap pelaksanaan diawali dengan observasi dan wawancara yang disajikan pada Gambar  1  untuk  mengetahui  kondisi  sebenarnya  dari  UMKM. Tujuan  dari wawancara ini adalah untuk mengetahui tentang dokumen legalitas yang dimiliki oleh  pelaku  usaha,  fasilitas  produksi,  lingkungan,  sistem  pencatatan,  dan  aspek lainnya. Selain  itu,  tujuan  dari  wawancara  ini  adalah  untuk  mengetahui seberapa  berkomitmen  pelaku  usaha terhadap  kepengurusan  sertifikasi halal.
Gambar 1 . Observasi dan wawancara dengan pemilik UMKM
Pada  gambar  2  menunjukkan  bahwa  pemilik  UMKM  secara  teratur memeriksa kondisi lingkungan usaha mereka. Lokasi UMKM terawat, bersih, tidak berbau, dan bebas debu.
Gambar 2 . Lingkungan usaha UMKM koperasi kukar idaman lestari
Ruang produksi terlihat bersih dan rapi, disajikan pada gambar 3. Pemilik usaha selalu menjaga tempat produksi dan peralatan produksi agar selalu bersih, higienis, dan bebas dari najis atau bahan yang diharamkan.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 169 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 3 . Ruang produksi UMKM
Koperasi  Kukar  Idaman  Lestari  adalah  UMKM  yang  didirikan  pada  tahun 2011  oleh  pemilik  usaha  Eko  Sunarno  yang  berlokasi di  Kelurahan Mangkurawang,  Kecamatan  Tenggarong,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  UMKM ini menjual  madu  hasil  budidaya  sendiri  yang  dikemas  dalam  botol  plastik transparan berukuran 100 ml, 250 ml, dan 1000 ml.
Lokasi produksi dan penjualan produk terletak di kawasan yang sama tepat di pinggir jalan sehingga lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan supplier dan  berada  di  kawasan  yang  padat  penduduk  sehingga  sering  mendapatkan pesanan dari warga setempat
Tahap  kedua,  Identifikasi  gap  melalui  kesesuaian  antara  persyaratan dokumen SJPH dengan kondisi UMKM. Hasil penilaian identifikasi gap pemenuhan kriteria  SJPH  disajikan  pada  tabel  1  yang menunjukkan  bahwa UMKM Koperasi Kukar  Idaman  Lestari  memenuhi  dua  dari  lima  kriteria  SJPH,  yaitu  bahan  dan produk. Namun, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman UMKM, UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. Tabel 1 menunjukkan  rencana  pemenuhan  persyaratan  SJPH  yang  disepakati  bersama UMKM. Perbaikan akan dilakukan sedikit demi sedikit.
Tabel 1 . Identifikasi Gap pada UMKM koperasi kukar idaman lestari dan usulan pemenuhan persyaratan
No Kriteria SJPH Sistem yang tersedia Gap Usulan Pemenuhan Persyaratan 1 Komitmen  dan tanggung jawab • Tidak ada kebijakan halal • Surat keputusan (SK) tim halal belum ada • Perusahaan  melakukan pembinaan melalui pelatihan dan atau peningkatan  kompetensi di bidang halal Ada • Menyusun dan menyebarkan kebijakan halal  yang  disetujui  oleh pimpinan perusahaan
• Mengikutsertakan pelatihan  penyelia  halal yang  diselenggarakan  oleh BPJPH 2 Bahan Bahan  yang  digunakan termaksud  kategori  bahan tidak kritis (positive list). Tidak ada 3 Proses  Produk Halal Belum berkomitmen secara konsisten menjalankan PPH Ada Membuat SOP proses produksi
170 ~ 4(1), 165-176
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
4 Produk Produk  telah  memenuhi kriteria Tidak ada 5 Pemantauan dan evaluasi Audit  internal  dan  kaji ulang  manajemen  belum pernah  dilakukan  untuk menilai penerapan SJPH. Ada Mengadakan  audit  internal dan  kaji  ulang  manajemen dilakukan untuk mengevaluasi  implementasi SJPH.
Tahap  ketiga,  Sebelum  melakukan  pendampingan  sertifikasi  halal, pendampingan  melakukan  kegiatan  sosialisasi  dan  bimbingan proses  sertifikasi halal  jalur Self  Declare kepada  pelaku  usaha  yang  disajikan  pada  gambar  4 . Di antara  materi  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  dalam  kegiatan  ini  adalah peraturan  yang  mengatur persyaratan  untuk  sertifikat  halal  bagi  pelaku  UMKM melalui  mekanisme self  declare .  Mekanisme  ini  menunjukkan  status  kehalalan produk  UMKM  dan  memungkinkan  pelaku  usaha  untuk  melakukan  self  declare sendiri  jika  mereka  memenuhi  persyaratan  tertentu,  yaitu  mereka  harus didampingi  oleh  pendamping  Proses  Produk  Halal  (PPH)  yang  terdaftar  (Dewi, 2022).
Gambar 4 . Sosialisasi dan bimbingan kepada pelaku usaha
Pelaksana dalam kegiatan ini membantu pelaku usaha menyusun dokumen yang  diperlukan  untuk  mengajukan  sertifikasi  halal.  Semua  usaha  kecil  dan menengah  (UMKM)  harus  menyiapkan  Sistem  Manual  Jaminan  Produk  Halal (SJPH),  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),  alur  proses,  pencatatan  produksi, dan  pembelian  bahan,  serta  kebijakan  Halal.  SJPH  adalah  dokumen  wajib  yang harus disiapkan oleh pelaku usaha.
Terdapat  lima  kriteria SJPH,  menurut  Keputusan  Kepala  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 57 Tahun 2021: Komitmen dan Tanggung Jawab, Bahan, Proses Produk Halal (PPH), Produk, Pemantauan, dan Evaluasi  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal,  2021).  Dokumen  SJPH harus memiliki tanda tangan pemilik pelaku usaha dan penyelia halal.
Hasil pendampingan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal dapat dilihat pada  tabel  perbandingan  sebelum  dan  sesudah  pendampingan  SJPH  disajikan pada tabel 2.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 171 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Tabel 1 . Perbandingan sebelum dan sesudah pendampingan penerapan SJPH
No Kriteria SJPH Usulan Pemenuhan Persyaratan Kondisi Akhir 1 Komitmen  dan tanggung jawab • Menyusun  dan  menyebarkan kebijakan halal yang disetujui oleh pimpinan perusahaan • Mengikutsertakan  pelatihan penyelia halal yang diselenggarakan oleh BPJPH • Telah  membuat  poster  kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan perusahaan
• Telah  menetapkan  penyelia  halal sebagai penanggung jawab proses produksi halal
• Telah  Mengikutsertakan  salah satu  pegawai  dalam  pelatihan penyelia  halal  yang  dilaksanakan oleh BPJH 2 Bahan Bahan  yang  digunakan  termaksud kategori bahan tidak kritis (positive list). 3 Proses  Produk Halal Membuat SOP proses produksi   Sudah  membuat  SOP  proses produksi. 4 Produk Produk  madu  tidak  menggunakan nama,  bentuk  dan  kemasan  yang diharamkan serta diproduksi menggunakan  bahan  dan  fasilitas produksi yang bersih dan bebas dari najis. 5 Pemantauan  dan evaluasi Mengadakan  audit  internal serta  kaji  ulang  manejemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH Audit  internal  dan  kaji  ulang manajemen telah dilakukan dengan seluruh  karyawan  melalui  formulir pada SJPH.
Penerapan pemenuhan persyaratan SJPH yang dilakukan terdapat 3 kriteria yang  telah  dipenuhi  yaitu  kriteria  pertama,  komitmen  dan  tanggung jawab yang disetujui  oleh  manajemen  perusahaan.  Kebijakan  Halal  dirumuskan dalam  bentuk  pernyataan  tertulis,  komitmen  UMKM untuk  menggunakan bahan halal,  mengolah  produk  Halal  dan  menghasilkan  produk halal  sesuai dengan  persyaratan  umum  sertifikasi  Halal  secara  berkelanjutan dan konsisten. Kebijakan halal tersebut disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan ditempelkan  di  sarana  produksi  seperti  pada  Gambar  5.  Pelatihan  kompetensi halal  oleh  UMKM  Koperasi  Kukar  Idaman  Lestari  dilakukan  dengan mengikutsertakan  pegawai  untuk  mengikuti  pelatihan  penyelia  halal  yang diadakan  oleh  BPJPH  dan  Pemilik  UMKM  telah  menetapkan penyelia halal  di antara anggota UMKM yaitu Bapak Edi Saputro.
172 ~ 4(1), 165-176
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 5 . Pemasangan poster kebijakan halal UMKM
Kriteria Kedua, bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus bersertifikat  halal kecuali bahan  yang  termasuk  dalam  daftar  bahan tidak  kritis atau daftar positif list yang dikeluarkan oleh BPJPH. Bahan juga tidak boleh berasal dari babi atau turunannya, bangkai hewan, organ tubuh manusia, atau minuman beralkohol (BPJPH, 2021). Bahan-bahan yang digunakan UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari dalam proses produksi madu adalah bahan hewani yang tercantum pada  daftar  bahan  yang  disajikan  pada  tabel  3.  Bahan  hewani  yang  dimaksud adalah madu murni hasil budidaya sendiri. Dalam Surat Keputusan LPPOM MUI dengan  nomor  SK15/DIR/LPPOM  MUI/XI/19,  LPPOM  MUI  menyatakan  bahwa madu murni termasuk dalam kategori "Bahan Tidak Kritis".
Tabel 3 .  Ceklist daftar bahan produk madu No Nama Bahan Merek/Nama Produsen Asal Produsen Label Halal Keterangan Ada Tidak 1. Madu Klanceng Kebun sendiri Kelurahan mangkurawang, Kec. Tenggarong  Bahan  Tidak Kritis 2. Kemasan botol plastik - -  Bahan  Tidak Kritis
Kriteria ketiga, proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk. Pemilik usaha telah membuat SOP pada setiap proses produksi sesuai standar mutu dan kehalalan produk.
Dalam  pendampingan  ini  penulis  memberikan  saran  berupa:  (1)  Menjaga agar tempat usaha, tempat produksi dan peralatan produksi tetap bersih, higienis dan  bebas  dari  pencemaran  oleh  bahan-bahan  yang najis atau  bahan yang dilarang; (2)  Menjaga  sarana  dan  peralatan  produksi  bersih  (bebas  dari kotoran)  sebelum  dan  sesudah  digunakan,  yang  ditunjukkan  dengan  hilangnya warna, bau, dan rasa kotoran, serta bebas dari babi; (3) Mencegah kontaminasi ruang produksi dengan bahan berbahaya atau bahan yang dilarang; (4) Melakukan penyamakan  atau  pemurnian  di  tempat  produksi  saat  menggunakan  produk bersertifikat halal dan produk tidak bersertifikat halal secara bersamaan sesuai dengan  syariat  islam;  (5)   Memelihara  dan  menyimpan  bukti:  proses  produksi;
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 173 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
penerapan  ketertelusuran  halal;  menangani  barang  yang  tidak  memenuhi persyaratan halal; dan menetapkan tanggung jawab/penyelia halal untuk PPH.
Kriteria  keempat  adalah  produk.  Produk  yang  diajukan  untuk  sertifikasi halal  adalah  madu  klanceng  telah  memenuhi  kriteria  kehalalan  produk  yang disajikan  pada  gambar  6.  Produk  ini  memenuhi  kriteria  SJPH  karena  tidak mengandung nama, bentuk, atau fitur profil sensori yang dapat membuat produk haram atau tidak halal menurut fatwa. Selain itu, produk aman untuk dikonsumsi dan  dibuat  menggunakan  peralatan,  fasilitas  produksi,  sistem  pengemasan,  dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan haram. Pelaku usaha dalam hal ini harus berkomitmen untuk memenuhi beberapa persyaratan: (1) Produk yang diproduksi harus bersertifikat halal dari BPJPH; (2) Produk tersebut harus aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi; (3) Bahan dan alat pengemasan harus bersih dan tidak terkontaminasi; (4) Label halal hanya berlaku untuk kemasan produk bersertifikat  halal;  dan  (5)  Setiap  produk  baru  atau  eceran  harus  didaftarkan dengan menggunakan kode halal.
Gambar 6 . Produk madu klanceng UMKM koperasi kukar idaman
Kriteria  kelima  adalah  pengawasan  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh penyelia  halal  untuk  memantau  pelaksanaan  SJPH.  Bukti  kinerja  audit internal akan disimpan oleh penyelia halal. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian  akan  dilakukan  perbaikan  segera  setelah  pemeriksaan menemukan  kesalahan  dalam  pelaksanaan  SJPH.  Hasil  audit  internal  akan disampaikan  kepada  BPJPH.  Berdasarkan  hasil  pendukung  SJPH,  mitra  dapat memenuhi kriteria SJPH.
Tahap  keempat,  yaitu  melakukan  penyiapan  dokumen  persyaratan  dan proses pendaftaran Sertifikat Halal kategori self declare. UMKM yang melakukan permohonan  sertifikasi  halal  secara Self  Declare harus  registrasi  akun  terlebih dahulu. Setelah proses registrasi akun selesai, pelaku usaha tinggal melanjutkan mengisi  data  di  website  SiHalal  (login). Terdapat  beberapa  langkah  dalam melengkapi data diantaranya: (1) Pilih pelaku usaha domestik/lokal dan UMKM untuk mengisi data NIB; (2) Isi data pelaku usaha pada menu sertifikasi. Data pada bagian profil otomatis harus sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB); (3) Data penanggung  jawab  biasanya  diisi  dengan  data  pemilik  UMKM;  (4)  Pilih  jenis dokumen  lain  yang  dimiliki  selain  NIB,  seperti  NPWP,  Izin  Edar
174 ~ 4(1), 165-176
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
(PIRT/MD/ML/UMOT/UKOT) atau izin industri lainnya untuk produk yang dibuat oleh dinas atau intansi terkait dan lengkapi datanya pada bagian Aspek Legal. (5) Pada bagian data pabrik pelaku usaha, masukkan nama dan alamat Setelah  data  pada  menu  Pelaku  Usaha  selesai,  pelaku  usaha  kemudian melengkapi  data  Pengajuan.  Untuk  mengisi  dan  mengirimkan  data  pengajuan sertifikasi  halal,  berikut  adalah  langkah-langkahnya:  (1)  Melakukan  pengajuan pada  menu  sertifikasi  dan  memilih  layanan.  Pada  menu  layanan  maka  pelaku usaha diarahkan pada jenis ajuan dan pilih baru. Setelah dipilih maka pelaku usaha memilih  jenis  pendaftaran  melalui  fasilitasi  dan  masukkan  kode  fasilitasi  ( Self Declare SEHATI22  /  BPJPH  SEHATI  2022).  Jika  Berhasil,  maka  status channel pendaftaran  akan  menjadi  “Pendaftaran  Fasilitasi”  dan  terdapat  keterangan Fasilitator;  (2)  Mengisi  data  pada  kolom  “Pengajuan  Sertifikasi”,  sesuai  dengan data produk yang akan disertifikasi; (3) Mengisi Daftar Nama Bahan sesuai dengan produk yang akan disertifikasi halal; (4) Pada bagian Daftar Nama Produk, isi nama produk  yang  akan  disertifikasi  halal  dan  meng upload foto  produk;  (5) Mendeskripsikan cara produski madu klanceng pada kolom proses produksi; (6) meng upload “Dokumen  Persyaratan”.  Pastikan  dokumen  yang  akan  diupload memiliki  format  XLSX,  PDF,  dan  JPG  dengan  kapasitas  maksimal  50  Mb  untuk sekali upload ; (7) Jika Data Pengajuan sudah terisi lengkap dan benar, klik “Kirim”. Data  yang  telah  dikirim  selanjutnya  akan  diverifikasi  oleh  Tim  verifikator (Pendamping PPH).
Setelah proses pendampingan  oleh PPH selesai dan telah diverifikasi oleh pendamping PPH, proses berikutnya adalah mengajukan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  untuk  mengetahui  apakah  produk  tersebut  halal  atau  tidak. Setelah  mendapatkan  fatwa  halal  tertulis  dari  MUI,  BPJPH  akan  menerbitkan sertifikat halal. UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari memerlukan waktu 30 hari kerja dari submit dokumen hingga mendapatkan sertifikat halal.
Pendaftaran  dilakukan  secara  mandiri  oleh  penulis  dan  pelaku  usaha melalui  aplikasi  SiHalal.  Alur  proses  pendaftaran  Sertifikat  Halal self  declare disajikan pada gambar 7.
Gambar 7 . Alur proses sertifikasi halal secara self declare
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 175 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Hasil  akhir  dari  kegiatan  pendampingan  ini  adalah  adanya  peningkatan pengetahuan  pelaku  usaha  tentang  penyusunan  dokumen  SJPH  dan  proses sertifikasi halal secara self declare . Pelaku usaha dapat menerapkan lima kriteria SJPH dan menerapkannya dalam template manual SJPH. Pemilik UMKM Koperasi Kukar Idaman telah mengajukan permohonan sertifikat halal secara mandiri dan mendapatkan  sertifikat  halal  dengan  ID  64110000582531022  pada  November 2022.  Berikut  dokumentasi  penyerahan  Sertifikat  Halal  kepada  pemilik  UMKM Koperasi Kukar Idaman disajikan pada gambar 8.
Gambar 8 . Penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha

## SIMPULAN
Kegiatan pendampingan sertifikasi halal kategori Self Declare pada UMKM Koperasi Kukar Idaman Lestari di Kota Tenggarong memberikan manfaat kepada mitra  yang  ditandai  dengan  adanya  peningkatan  pengetahuan  mitra  tentang proses  sertifikasi  halal  dan  sikap  mitra  yang  semakin  termotivasi  untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan pendampingan penyusunan  Sistem  Jaminan  Produk  Halal  (SJPH)  adalah  adanya  peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang penyusunan dokumen SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang dituangkan pada dokumen manual  SJPH.  Manual  SJPH  yang  dihasilkan  dapat  dijadikan  pedoman  untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi  halal.  Hasil  akhir  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  tentang pendampingan  registrasi  SiHalal  bagi  pelaku  usaha  adalah  adanya  peningkatan pengetahuan  mitra  tentang  tata  cara  pendaftaran  sertifikasi  halal  dan  dapat memnuhi kriteria SJPH hingga mendapatkan sertifikat Halal melalui self declare.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustina,  Y.,  Pratikto,  H.,  Churiyah,  M.,  &  Dharma,  B.  A.  (2019).  Pentingnya
Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Jurnal Graha Pengabdian , 1 (2), 139–150. https://doi.org/10.17977/um078v1i22019p139-150
Akim, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal  pada  Produk  Makanan. Kumawula :  Jurnal  Pengabdian  Kepada
176 ~ 4(1), 165-176
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Masyarakat , 1 (1), 31–49. https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258 DPP  IAEI  dan  DPW  IAEI  DKI  Jakarta.  (2021). Bunga  Rampai  30  Tahun  Ekonomi Syariah Indonesia Islam Indonesia . www.iaei-pusat.org
Halim,  A.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Mamuju. GROWTH:  Jurnal Ilmiah  Ekonomi  Pembangunan , 1 (2),  157–172.  https://stiemmamuju.e- journal.id/GJIEP/article/view/39
Hartono,  &  Hartomo,  D.  D.  (2014).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta. Jurnal Bisnis & Manajemen , 14 (1), 15– 30. https://doi.org/10.20961/jbm.v14i1.2678 Istianah,  &  Dewi,  G.  (2022).  Analisis  Maṣlahah  pada  Konsep  Halal  Self-Declare Sebelum  dan  Pasca  enactment  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Al’Adl  Jurnal Hukum , 14 (1), 84–109. https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870 Kurniawati,  L.  (2018). Pengaruh  Label  Halal  dan  Harga  Terhadap  Kepuasan Konsumen  Kosmetik  Wardah  pada  Mahasiswa  IAIN  Ponorogo [IAIN Ponorogo]. http://etheses.iainponorogo.ac.id/3869/
Lada, S., Tanakinjal, G. H., & Amin, H. (2009). Predicting intention to choose halal products  using  theory  of  reasoned  action. International  Journal  of  Islamic and  Middle  Eastern  Finance  and  Management , 2 (1),  66–76. https://doi.org/10.1108/17538390910946276
Lahamid,  Q.,  &  Nurlasera.  (2018).  Hambatan  dan  upaya  usaha  mikro  kecil menengah (UMKM) kreatif berbasis syariah di Kota Pekanbaru. Jurnal Sosial Budaya , 15 (1), 27–36. https://doi.org/10.24014/sb.v15i1.4992 Oktaniar, F., Listyaningsih, E., & Purwanto, B. (2020). The Effect of Halal Labeling ,
Advertisement  Creativity  and  Lifestyle  on  Purchase  Decisions  of  Wardah Products (Case Study of Students of Universitas Malahayati). International Conference  on  Humanities,  Education,  and  Social  Sciences ,  692–700.
https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7926 Rachman, S. (2020). Analisis pengaruh perkembangan usaha kecil dan menengah sektor  manufaktur  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kota  Makassar. Jurnal Ad’ministrare , 1 (2), 71–82. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2363
Rokhmah, B. E., & Yahya, I. (2020). Tantangan, Kendala, dan Kesiapan Pemasaran Online  UMKM  di  Desa  Nglebak,  Kecamatan  Tawangmangu,  Kabupaten Sukoharjo. Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf Volume , 1 (1), 20–
31. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2363 Sofyan,  S.  (2017).  Peran  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil,  dan  Menengah)  Dalam Perekonomian Indonesia. Bilancia , 11 (1), 33–64. https://jurnal.uindatokarama.ac.id