http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/6666
eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565 DOI: http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v2i2.6666 Vol. 2 | No. 2 | 2020 | Hal. 114 - 128 Submit: 7 Apr 2020 | Accepted: 9 Mei 2020 | Publis: 19 Mei 2020

## STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SAGU BERBASIS SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)
Amir Syamsuadi¹, Seri Hartati², Liza Trisnawati³, Diki Arisandi 4 ¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrab Korespondensi email: amir.syamsuadi@univrab.ac.id
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrab email: seri.hartati@univrab.ac.id 3 Fakultas Teknik, Universitas Abdurrab email: liza.trisnawati@univrab.ac.id
4 Fakultas Teknik, Universitas Abdurrab email: diki@univrab.ac.id

## ABSTRACT
Based on estate statistics collected by the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, that  in  2017  the  total  area  of  plantations  producing  Sago  Islands  Regency  reaches  91,944 hectares and plant production of 418,802 tons. The number increased from 2 years earlier, namely in 2015 sago plant area was 83,691 ha with a production yield of 366,032 tons and in 2016 sago plant area was 89,611 ha with a production yield of 377,914. This study tries to trace  the  direction  of  the  sago-based  policy  development  Center  for  Small  and  Medium Industries  in  the  Meranti  Islands  District.  This  research  was  conducted  with  a  qualitative approach which is research that focuses on the concepts that arise from the data. The results of the analysis and interpretation of data in the form of exposure to the situation under study and then given a  narrative and systematic explanation. The results showed that policies in order to encourage the development of sago-based Small and Medium Industrial Centers in the  Regency  of  Meranti  Islands  including  carried  out  with  scenarios  of  structuring  the location of activities, land use plans, efforts to map the transportation network system plans, telecommunications, electricity and clean water.
Keyword: policy; developmen; industry; sago.

## ABSTRAK
Berdasarkan  data  statistik  perkebunan  yang  dihimpun  oleh  Kementerian  Pertanian Republik Indonesia, bahwa pada tahun 2017 jumlah total luas tanaman menghasilkan sagu Kabupaten  Kepulauan  Meranti  mencapai  seluas  91.944  Ha  dan  produksi  tanaman  sebesar 418.802  ton.  Jumlah  tersebut  meningkat  dari  2  tahun  sebelumnya,  yakni  tahun  2015  luas tanaman sagu 83.691 Ha dengan hasil produksi 366.032 Ton dan tahun 2016 luas tanaman sagu 89.611 Ha dengan hasil produksi sebesar 377.914. Penelitian ini mencoba menelusuri arah kebijakan pengembangan sagu berbasis Sentra Industri Kecil Menengah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang  memusatkan  perhatian  kepada  konsep-konsep  yang  timbul  dari  data.  Hasil  analisis dan  interpretasi  data  berupa  pemaparan  mengenai  situasi  yang  diteliti  dan  kemudian diberikan penjelasan secara naratif dan tersistematis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan  dalam  rangka  mendorong  terciptanya  pengembangan  sagu  berbasis  Sentra Industri  Kecil  Menengah  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  diantaranya  dilakukan  dengan skenario  penataan  lokasi  kegiatan,  rencana  penggunaan  lahan,  upaya  pemetaan  rencana sistem jaringan transportasi, telekomunikasi, listrik  dan air bersih.
Kata Kunci: kebijakan; pengembangan; industri; sagu.

## PENDAHULUAN
Sagu ( Metroxylon sp. ) merupakan salah satu sumber karbohidrat yang layak untuk dikembangkan dalam rangka mencapai ketahanan pangan. Tanaman sagu sangat potensial untuk  dikembangkan  sebagai  bahan  pangan  alternatif  bagi  masyarakat  Indonesia  selain padi (Kusuma et al., 2013) . Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau merupakan salah satu  Kawasan  Pengembangan  Ketahanan  pangan  nasional  karena  sebagai  salah  satu penghasil  sagu  terbesar  di  Indonesia,  bahkan  Gubernur  Riau  telah  menobatkan  bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pusat pengembangan tanaman sagu secara nasional (Nursodik,  Rosnita,  dan  Sayamar,  2016).  Untuk  melihat  luas  areal  dan  produksi  sagu Provinsi  Riau  dan  status  pengusahaanya  Tahun  2015-2017  dapat  dilihat  pada  gambar berikut ini:
Gambar.1 Diagram Luas Areal dan Produksi Sagu Provinsi Riau dan Status Pengusahaanya Tahun 2015-2017 Sumber: (Direktorat Jendral Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2016)
Dari  tujuh  komoditas  perkebunan  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  Sagu mendominasi 77% dari total produksi sektor perkebunan. Luas area tanaman sagu rakyat di  Kepulauan  Meranti  42,130  Ha,  yakni  sekitar  2,98  persen  luas  tanaman  sagu  nasional (Aprilianti dan  Yuliani, 2017). Untuk  melihat  potensi sagu tanaman  Rakyat  di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Potensi Sagu Tanaman Rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016
No Kecamatan Tbm Tm Jumlah Petani Produktivitas Jumlah kilang (unit) (Ha) (Ha) (Ha) (KK) (Ton/Th) 1 Tebing Tinggi 50 306 356 70 2.754 3 2 T. Tinggi barat 2.204 6.813 9.017 340 61.317 32 3 Rangsang 261 262 523 749 2.358 1 4 Rangsang Barat - 165 165 170 1.485 - 5 Merbau 3.756 1.465 5.221 789 13.185 5 6 T. Tinggi Timur 8.638 7.946 16.584 1.068 71.514 17 7 Pulau Merbau 387 801 1.188 703 7.209 1 8 Rangsang Pesisir 606 1.615 2.221 2.144 14.535 4 9 Tasik Putri Puyu 479 2.645 3.124 733 23.805 4 Jumlah 16.381 22.018 38.399 6.766 198.162 67
Sumber: (Direktorat Jendral Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2016)
Tanaman  sagu  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  telah  berkembang  dan dimanfaatkan  masyarakat  sejak  lama,  dan  mempunyai  nilai  ekonomi  yang  cukup membantu  masyarakat  di  sekitar  kawasan  sagu  (Novarianto  et  al.,  2014).  Sagu  di
83.691 89.611 91.944 366.032 377.914 418.802 2015
2016 2017
Luas Area (Ha)
Produksi (ton)
Kabupaten Kepulauan Meranti bukanlah tumbuhan hutan liar seperti di Papua dan Maluku. Batas-batas  tanah  telah  disepakati  oleh  pemilik  dan  pemerintah.  Sebagian  petani  yang hanya  memiliki  luas  tanah  kurang  dari  20  Ha  biasanya  menjual  sagu  batangan  kepada pemilik  kilang  sagu  (pabrik  pengolahan)  dan  sebagian  ada  yang  menitip  olah  dan kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan dengan pemilik kilang.
Perkebunan sagu rakyat di Meranti masih dibudidayakan secara tradisional. Hal ini bisa  dilihat  dari  kerapatan  tanaman  sagu  pada  perkebunan  rakyat.  Jarak  tanaman  yang terlalu  rapat  mengakibatkan  kurangnya  ruang  bagi  pertumbuhan  tunas  (Paiti,  2017). Mekanisme pengolahan  pati sagu dimulai dengan pemanenan batang sagu yang berumur 10  tahun  atau  setara  dengan  7  ruas  batang  sagu.  Batang-batang  tersebut  ditebang  untuk dipotong  menjadi  ruas-ruas  sepanjang  ±  42  cm  yang  kemudian  dikirimkan  ke  kilang dengan menggunakan alat transportasi air yang  disebut Pompong (sampan)  dengan cara diikat  seperti  balok.  Tujuannya  untuk  diproses  menjadi  pati  sagu  di  tempat  pengolahan Kilang  (Rifa,  2016).  Kilang  sagu  milik  rakyat  menggunakan  teknologi  semi  mekanis  dan masih  memanfaatkan  sinar  matahari  untuk  pengeringan  (penjemuran)  dan  beberapa diantaranya  sudah  memanfaatkan  mesin  pengering  sederhana  dengan  menggunakan ruyung (kulit batang sagu) sebagai bahan bakarnya.
Selain itu banyak aspek  teknik belum  ditangani secara sistematis dan tuntas serta penggunaan teknologi yang masih sangat sederhana. Teknologi yang digunakan umumnya secara  manual  tradisional  dan  sebagian  kecil  secara  semi  mekanis.  Hal  demikian menyebabkan  masih  banyak  tepung  sagu  yang  terbuang  karena  proses  ekstraksi  yang kurang  efisien,  sehingga  produktivitas  rendah  serta  mutu  tepung  sagu  yang    dihasilkan rendah (Purwanto, Rosnita, dan Yulida, 2017).  Saat ini baru terdapat dua kilang sagu yang telah  beroperasi  dan  memproses  sagu  secara  semi  modern.  Disini  peran  pemerintah terutama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat dibutuhkan, terutama melalui stakeholder dan  instansi  terkait.  Sehingga  visi  dan  misi  untuk  pengembangan tanaman  sagu  dalam  rangka  membangun  industri  daerah  dapat  diwujudkan  secara simultan dan tepat sasaran.

## TINJAUAN PUSTAKA
Strategi  merupakan  langkah-langkah  yang  berisikan  program-program  indikatif untuk  mewujudkan  visi  dan  misi.  Satu  strategi  dapat  terhubung  dengan  pencapaian  satu sasaran.  Dalam  hal  beberapa  sasaran  bersifat inherent dengan  satu  tema,  satu  strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah  mencapai  tujuan  dan  sasaran  RPJMD  dengan  efektif  dan  efisien.  Strategi  harus dijadikan  salah  satu  rujukan  penting  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  ( strategy focussed  management )  (Sumber:  kominfo.kotabogor.go.id  n.d.).  Gamage  dan  Pang, menjelaskan  “Kebijakan  terdiri  dari  pernyataan  tentang  sasaran  dan  satu  atau  lebih pedoman  yang  luas  untuk  mencapai  sasaran  tersebut  sehingga  dapat  dicapai  yang dilaksanakan  bersama  dan  memberikan  kerangka  kerja  bagi  pelaksanaan  program (Syafaruddin, 2008).
Komoditas  sagu  merupakan  komoditas  kearifan  lokal  dan  memiliki  nilai  strategis untuk dikembangkan, sehingga diperlukan keberpihakan semua pihak dan kebijakan untuk menjadikan  komoditas  sagu  sebagi  komoditas  unggulan  yang  perlu  dan  strategis  untuk dikembangkan (Barrahima, 2017). Ada beberapa penelitian sejenis dalam pengembangan potensi  sagu,  misalnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Meilvis  E.  Tahitu,  dkk,  2016 mengenai  Strategi  Pengembangan  Kapasitas  Pengelola  Sagu  Di  Maluku  Tengah  Provinsi Maluku.  Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa,  ada  empat  prioritas  strategi  untuk
peningkatan pemanfaatan sagu, yaitu: (1) Penyiapan pengelola sagu untuk meningkatkan pemanfaatan  sagu,  (2)  Penyiapan  penyuluh/tenaga  pendamping  yang  berkompeten  di bidang  pengelolaan  sagu,  (3)  Penguatan  kesadaran  dan  pengakuan  masyarakat  terhadap fungsi  sosial  dan  budaya  sagu  untuk  menjamin  keberlanjutan  usaha  pemanfaatan  sagu sebagai  salah  satu  budaya  Maluku,  dan  (4)  Pemantapan  koordinasi  dan  sinkronisasi kebijakan  perencanaan  program  pengembangan  sagu  antar  lembaga  pemerintah  dengan pihak-pihak terkait ( Meilvis. et al., 2016).
Penelitian berikutnya dilakukan oleh Muhammad Arlis Toselong, 2018 dengan judul Pengembangan  Agribisnis  Sagu  Sebagai  Pangan  Lokal  Berkelanjutan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  potensi  pengembangan  agribisnis  sagu  di  Kota  Palopo  sangat bergantung  pada  kondisi  internal  dan  eksternal  usaha  tani,  mulai  dari  hulu  sampai  hilir sebagai  objek  yang  akan  dikembangkan.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  faktor  internal diketahui bahwa kekuatan potensi pengembangan agribisnis sagu terletak pada kesesuaian iklim  dan  lahan,  sedangkan  yang  menjadi  kelemahan  adalah  industri  rumah  tangga pengolahan  sagu  belum  berkembang.  Sementara  faktor  eksternal  menunjukkan  bahwa peluangnya adalah permintaan konsumen terhadap produk sagu tinggi, sedangkan faktor dinilai sebagai ancaman adalah daya saing. Strategi perioritas yang berpengaruh terhadap pangan  lokal  berkelanjutan  berdasarkan  pelaku  agribisnis  berkriteria  antar  lain  (1) produksi  petani  kontinyu;  (2)  pemasaran  efisien;  dan  (3)  peningkatan  kualitas  produk. Strategi  perioritasnya  sebagai  berikut  (1)  bagi  petani,  yaitu  adopsi  teknologi  untuk meningkatkan  daya  saing  produk  olahan  sagu,  membentuk  kelompok  tani,  dan  bantuan peralatan;  (2)  bagi  pedagang  pengumpul,  yaitu  bantuan  peralatan  dan  memperluas jaringan  kerja;  (3)  bagi  pedagang  pengecer,  yaitu  pengembangan;  (4)  bagi  industri pengolahan  sagu  adalah  peningkatan  daya  saing  produk;  dan  (5)  bagi  pemerintah,  yaitu peningkatan  kapasitas  petani  melalui  pendidikan  dan  pelatihan,  memperluas  jaringan pasar  dan  penyiapan  penyuluh/tenaga  pendamping  yang  berkompeten  di  bidang pengolahan sagu (Arlis Toselong, M., 2018).
Sejalan dengan penelitian sejenis tersebut, penelitian ini secara komprehensif juga menelusuri strategi dan arah kebijakan pengembangan sagu berbasis sentra Industri Kecil Menengah  (IKM)  yang  ada  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  Provinsi  Riau  yang  mana Kabupaten Kepulauan Meranti ini merupakan kawasan potensial terbesar penghasil Sagu di  Indonesia  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah.

## METODE
Penelitian ini dilakukan  di Kabupaten  Kepulauan Meranti Provinsi  Riau. Terutama pada  bidang-bidang  pemerintah  yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam  Pengembangan Industri  Kecil  Menengah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif yakni penelitian yang memusatkan perhatian kepada konsep-konsep yang timbul dari data, perhatian bukan kepada angka-angka yang diperoleh melalui pengukuran empiris namun terhadap  konsep-konsep  yang  ada  didalamnya.  Suatu  peristiwa  empiris  dapat menghasilkan suatu konsep (Suryabrata, 1998).
Jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah diperoleh  langsung  dari  informan  penelitian  dengan  wawancara  dengan  tujuan  untuk mengetahui  secara  langsung  langkah  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  dalam pengembangan  sentra  industri  kecil  menengah  di  kabupaten  Kepulauan  Meranti. Sementara  yang  kedua  adalah  data  sekunder  data  yang  diperoleh  penulis  dari dokumentasi, media massa atau informasi dari sumber lain yang dapat mendukung objek
dan  investigasi  penelitian.  Data  yang  telah  didapat  kemudian  dinarasikan  kemudian dianalisis secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  undang-undang  Republik  Indonesia  No.03  Tahun  2014  tentang Perindustrian,  mengamanatkan  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  melalui  Perwilayahan  Industri.  Perwilayahan  industri  yang dimaksud dilaksanakan melalui:
1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
3. Pembangunan Kawasan Industri (KI); dan
4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).
Untuk  daerah-daerah yang tidak memungkinkan untuk berdirinya sebuah industri besar,  maka  industri  dapat  ditumbuhkan  dengan  mengembangkan  industri  kecil  dan industri  menengah  melalui  pengembangan  Sentra  Industri  Kecil  dan  Industri  Menengah. Upaya  mengoptimalkan  pelaksanaan  pembangunan  yang  terdesentralisasi  ini,  maka pelaksanaan  pembangunan  disetiap  daerah  otonomi  perlu  dipersiapkan  dengan penyusunan konsep pembangunan yang lebih matang yang sesuai dengan potensi, kendala dan  kesempatan  yang  dimiliki  oleh  setiap  daerah  otonom  tersebut.  Di  Dalam draft Kebijakan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti salah satunya adalah kebijakan pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal sesuai  daya  dukung  wilayah  yakni  diantaranya  dengan  mengembangkan  kawasan pertambangan  dan  sumber  daya  alam  lain  dengan  mempertimbangkan  daya  dukung lingkungan. Sentra industri kecil dan industri menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri  kecil  dan  industri  menengah  yang  dilengkapi  sarana  dan  prasarana  penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh badan pengelola.
Kebijakan  pengembangan  sagu  berbasis  Sentra  Industri  Kecil  Menengah  di Kabupaten  Kepulauan  Meranti  dilakukan  dengan  Skenario  Penataan  Lokasi,  Rencana penggunaan  Lahan,  dan  melakukan  pemetaan  rencana  sistem  Jaringan  Transportasi, Telekomunikasi, Listrik dan Air bersih.

## 1. Skenario Penataan Lokasi
Sebagaimana  diketahui  pembangunan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  segala  bidang  yang  menyangkut kehidupan  manusia,  begitu  pula  dengan  rencana  pembangunan  sentra  IKM  sagu  ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan proses  perubahan  yang  terus  menerus,  yang  merupakan  kemajuan  dan  perbaikan mengarah  pada  suatu  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Perubahan  dalam  pembangunan sentra  industri  akan  menimbulkan  berkembangnya  masyarakat  yang  semakin kompleks.
Perubahan sosial dirasakan di semua kegiatan kehidupan, baik sebagai dampak positif  maupun  negatif.  Dampak  dari  orientasi  pembangunan  pada  pertumbuhan ekonomi  dengan  mengembangkan  industri  sebagai  basis  pertumbuhan  ekonomi, biasanya  akan  dirasakan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  dan  ketersediaan sumber daya alam. Disisi legalitas, rencana tersebut seyogyanya sudah mengakomodir berbagai  aspek,  baik  kepemilikan  maupun  tata  ruang,  paling  tidak  rencana  lokasi sentra industri sudah terakomodir dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten setempat.
Aspek legalitas tata ruang menjadi sangat penting mengingat jika lokasi rencana sentra industri tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen ini tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  2012.  (Lamp.  Permen  LH  No.  16  Tahun  2012).  Rencana  lokasi pengembangan  dan  pembangunan  Sentra  Industri  Kecil  dan  Industri  menengah berbahan dasar sagu bertempat di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten  Kepulauan  Meranti.  Lokasi  ini  dipilih  sebagai  lokasi  sentra  dikarenakan lokasi  ini  berada  di  tengah-tengah  jalur  perlintasan  kanal  Sungai  Tohor  menuju  laut dan berada dalam lingkungan perkebunan sagu rakyat. Di lokasi ini sepanjang sungai tohor terdapat beberapa lokasi pengolahan pasca panen yang mengekstraksi empulur dari  batang-batang  sagu  yang  diambil  dari  perkebunan  yang  berada  di  Desa  Sungai Tohor dan sekitarnya.
Untuk  mencapai  ke  lokasi  dari  Ibu  Kota  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  Selat Panjang,  saat  ini  harus  mengarungi  selat  sejauh  ±  32  KM  (belum  ada  akses  melalui darat),  dengan  menggunakan speed  boat sewaan  selama  kisaran  1  (satu)  jam  ke Pelabuhan  Desa  Sei  Tohor,  sedangkan  untuk  sampai  ke  lokasi  sentra  harus menggunakan  sepeda  motor  tersedia  jalan  lingkungan  dengan  lebar  kisaran  2  meter dengan jarak ke lokasi sentra kisaran 2 Km. Sehingga sekilas akan banyak effort yang harus  disediakan  lebih  dahulu  guna  mendukung  sentra  industri  kecil  ini,  mulai  dari penyediaan  infrastruktur  jalan,  pelabuhan,  trayek  angkutan  (darat  dan  laut),  dan infrastruktur penunjang lain.
Selain itu, pada tahap perencanaan konsep dan strategi pembangunan kawasan industri  beserta  infrastruktur  dan  fasilitas  penunjangnya  wajib  memegang  prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dimana industri yang dibangun atau dikembangkan merupakan  industri  ramah  lingkungan  yang  dapat  meminimalisir  dampak  negatif terhadap  lingkungan  dan  sosial,  khususnya  permasalahan  yang  krusial  dari  adanya industri  adalah  polusi  (pencemaran  air,  tanah,  udara,  suara)  sehingga  membutuhkan peralatan  instalasi  yang  cermat,  tepat  dan  efisien  guna  meminimalisir  kadar pencemaran yang timbul.
Selain itu diperlukannya pemantauan dan pengawasan secara intensif maupun berkala  terhadap  buangan  limbah  (cair,  padat  atau  bahkan  B3)  serta  emisi  (bahan bakar) agar hasil buangan akhir menuju alam dapat memenuhi baku mutu lingkungan hidup (baku mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi, dsb) sebagaimana yang tertuang  dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Lokasi  Pengembangan  Sentra  IKM  Desa  Sungai  Tohor  memiliki  jarak  ±  1  Km dari  permukiman  penduduk  Desa  Sungai  Tohor.  Dengan  jarak  tersebut  sangat menguntungkan  bagi  tenaga  kerja  khususnya  yang  berasal  dari  penduduk  setempat dengan  jarak  yang  dekat  menuju  tempat  kerja  dan  tidak  membutuhkan  biaya perjalanan  yang  tinggi,  namun  disisi  lain  memungkinkan  adanya  dampak  atau pengaruh  negatif  dari  kegiatan  industri,  khususnya  berdampak  pada  lingkungan (dampak  risiko  lingkungan  hidup)  dan  sosial  penduduk  sekitar  (kesehatan,  konflik sosial,  dll).  Dengan  demikian  perlu  adaya  sosialisasi  dan  komunikasi  berbagai  arah antara pemerintah, pelaku usaha/industri dan penduduk sekitar untuk bersama-sama berkomitmen  terkait  antisipasi  penanggulangan  dampak  negatif  yang  kemungkinan akan  terjadi  akibat  kegiatan  industri  serta  tindakan  jaminan  yang  akan  diberikan kepada  lingkungan  dan  penduduk  yang  terkena  dampak  negatif  tersebut.  Sehingga mampu  bersaing  di  tengah  perkembangan  peradaban  Revolusi  Industri  4.0  guna tetap survive dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dengan  lebih efesien
dan  efektif  sebagai  responsit  terhadap  meningkatnya  tuntutan  akuntabilitas  dan transparasi publik(Hartati, Syamsuadi, dan Elvitaria, 2020).
Dengan  standar  ideal  berjarak  10-20  Km  dari  Pusat  Kota,  maka  Lokasi Pengembangan  Sentra  IKM  di  Desa  Sungai  Tohor  yang  dihitung  berdasarkan  waktu memliki  jarak  tempuh  1  jam  melalui  Selat  (menggunakan speed  boat )  atau  ±  32  Km dari  Pusat  Perkotaan  Selatpanjang.  Sedangkan  Desa  Sungai  Tohor  sebagai  Ibukota Kecamatan Tebing Tinggi Timur (Pulau Tebing) memiliki jarak ± 31,5 Km dari Ibukota Kabupaten yaitu Kota Selatpanjang yang dihitung berdasarkan garis lurus.
Sebenarnya  jarak  lokasi  sentra  ke  pusat  kota  tidak  terlalu  jauh  jika  ditunjang dengan  sarana  dan  prasarana  transportasi  yang  memadai,  akan  tetapi  mengingat lokasi sentra belum ditunjang dengan infrastruktur tersebut, maka hal ini berpotensi akan  menjadi  kendala  kedepannya,  terutama  berkaitan  dengan  pendistribusian  dan pemasaran produk sentra. Posisi lokasi saat ini menjadi di bawah standar ideal, namun apabila  didukung  dengan  pembangunan  infrastruktur  dan  fasilias  penunjang  lainnya yang  memadai,  maka  jarak  akan  menjadi  tidak  berarti  lagi.  Tujuan  pokok pertimbangan  terhadap  permukiman  adalah  memberikan  kemudahan  pencapaian tenaga kerja, mengurangi kepadatan lalu lintas dan mengurangi dampak polutan yang dapat  membahayakan  bagi  kesehatan  masyarakat  serta  menghindari  penurunan kualitas  lingkungan  dengan  tumbuhnya  permukiman  kumuh  yang  biasanya merupakan  permukiman  pekerja/tenaga  kerja.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut standar idealnya jarak terhadap permukiman  adalah minimal  2 (dua) Km dari lokasi kegiatan industri.
Jaringan  transportasi  darat  bagi  kegiatan  industri  sebagai  sistem  pergerakan yang mempermudah mobilitas pergerakan orang dan barang serta aksesibilitas logistik yaitu  jaringan  jalan.  Ketersediaan  jaringan  jalan  harus  memperhitungkan  kapasitas dan  jumlah  kendaraan  yang  akan  melalui  jalan  tersebut,  sehingga  dapat  diantisipasi kemungkinan  terjadinya  kerusakan  jalan.  Kawasan  industri  sebaiknya  terlayani  oleh jaringan jalan arteri primer untuk pergerakan lalu lintas kegiatan industri. Akan tetapi, mungkin  ada  pertimbangan  lain  dalam  menentukan  lokasi,  selain  dari  ketersediaan lahan,  juga  lokasi  ini  berada  di  sekitar  sumber  bahan  baku,  mengingat  Kecamatan Tebing  Tinggi  Timur  sendiri  merupakan  penghasil  sagu  terbanyak  di  Kabupaten Kepulauan Meranti dengan akses distribusi melalui Sungai Tohor langsung ke selat. Pertimbangan  jarak  ke  pusat  kota  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh kemudahan fasilitas pelayanan baik dari sisi infrastruktur, sarana penunjang maupun sisi  pemasaran.  Selain  itu  dengan  adanya  keterdekatan  terhadap  pusat  kota  yang memiliki  infrastruktur  dan  fasilitas  penunjang  yang  sudah  ada/terbangun  dapat dimanfaatkan  untuk  mendukung  pengembangan  sentra  IKM,  hal  ini  sangat  terkait dengan kebutuhan supply listrik dan air minum serta ketersediaan fasilitas keuangan (perbankan)  dan  kantor  pelayanan  pemerintahan  yang  memberikan  jasa  pelayanan bagi  kegiatan  IKM  yang  pada  umumnya  berlokasi  di  Pusat  Kota.    Dengan  demikian dalam pengembangan Sentra IKM tidak harus membangun seluruh infrastruktur dari tahap awal, selain itu dengan memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas pusat kota akan memberikan efek keterpaduan pembangunan dan pemerataan pelayanan pusat kota.

## Gambar 1. Jalur transportasi pada lokasi Industri
Air menjadi transportasi utama pada lokasi IKM dan ketersediaan jalan kebun sebagai jalan tani. Lokasi pengembangan sentra IKM Desa Sungai Tohor sendiri pada saat  ini  hanya  dapat  diakses  melalui  jalur  air  atau  selat  sehingga  transportasi  air dengan  sistem  jaringan  jalan  kanal  sangat  penting  disediakan  dan  didesain  tepat sebagai  sistem  transportasi  utama.  Sedangkan  untuk  jaringan  jalan  (darat),  Desa Sungai Tohor sendiri dalam RTRW dilalui oleh jaringan jalan Kolektor Primer (status Jalan  Provinsi)  ruas  jalan  Lukun-Tanjung  Sari.    Sebagai  sistem  eksternal,  ruas  jalan tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  akses  utama  menuju  Desa  Sungai  Tohor  dan pengembangan node akses internal menuju lokasi sentra. Dengan mempertimbangkan lahan  berupa  gambut  atau  rawa,  maka  penyediaan  jaringan  jalan  dapat  disediakan dengan struktur jembatan (berada di atas muka air tertinggi) dan struktur jalan di atas lahan basah dengan dilakukannya penimbunan tanah.

## 2. Rencana Penggunaan Lahan
Ketersediaan lahan pengembangan Sentra IKM berdasarkan Kemenperin adalah dengan  menyediakan  lahan  untuk  pembangunan  sentra  IKM  (minimal  5  Ha)  dengan status clear and clean , begitu juga dengan standar alokasi  peruntukan lahan kawasan industri  khusus  industri  kecil  dan  menengah  minimal  5  Ha  (PP  No.  142  Tahun  2015 tentang  Kawasan  Industri  dan  Permen  Perind  No.  40  Tahun  2016  tentang  Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri).
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Meranti menyiapkan lahan seluas ± 29.915 m 2 atau seluas 2,99 Ha yang berada di sebelah Utara Sungai Tohor. Berdasarkan luas lahan yang akan disiapkan tersebut belum memenuhi kebutuhan  ideal  luas  lahan  pengembangan  IKM,  oleh  karena  itu  dibutuhkan penambahan  lahan  alternatif  yang  direncanakan  berada  di  bagian  Selatan  Sungai Tohor seluas ± 23.598 m 2 (2,36 Ha) sehingga luas lahan yang direncanakan total 5,35 Ha. Sebagai antisipasi permintaan lahan pengembangan jangka panjang, maka alokasi luas  lahan  sudah  memenuhi  batas  minimal.  Ketersediaan  lahan  yang  melebihi  batas minimal dipersiapkan  untuk  kebutuhan lahan  di luar  kegiatan sekor industri, seperti kebutuhan perumahan tenaga kerja dan fasilitas pendukungnya.
Terkait  dengan  kesiapan  lahan  akan  tergantung  dengan  aspek  legalitas  lahan (status kepemilikan lahan clear and clean ). Untuk status kepemilikan lahannya sendiri, lahan  yang  akan  direncanakan  sebagai  sentra  pengembangan  IKM  merupakan  Tanah Hibah  BUMDES  untuk  Lokasi  1  sedangkan  untuk  lokasi  2  belum  mendapatkan kepastian dan konfirmasi dari Pihak BPN dan Disperidag setempat. Persyaratan lahan yang  bersifat clear  and  clean menuntut  pemerintah  untuk  melakukan  sertifikasi terhadap lahan yang akan digunakan untuk menjamin kesiapan lahan dan tidak dalam sengeketa tanah/lahan.
Pemahaman  terhadap  standar  teknis  pola  penggunaan  lahan  Sentra  IKM diperlukan  dalam  rangka  memilih  lokasi  yang  tepat  bagi  rencana  lokasi  Sentra  IKM maupun  dalam  menilai  apakah  rencana  pengembangan  sentra  IKM  yang  memenuhi berbagai prasyarat teknis, sehingga dapat menghindari terjadinya permasalahan teknis dan  lingkungan.  Ketentuan  tentang  pemanfaatan  tanah  untuk  bangunan  seperti Koefisien  Dasar  Bangunan  (KDB/BCR),  Koefisien  Lantai  Bangunan/KLB,  Garis Sempadan  Bangunan/GSB  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  Pemerintah  Daerah  yang berlaku. Secara lengkap pola penggunaan lahan suatu sentra industri dapat  mengacu pada pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dapat dilihat pada berikut ini:
Tabel 2 . Alokasi Pola Penggunaan Lahan Sentra IKM No Jenis Penggunaan Struktur Penggunaan (%) Keterangan 1 Kapling Industri Maksimal 70 % Setiap kapling harus mengikuti ketentuan KDB (60:40) atau Ketetuan Peraturan Perda Setempat 2 Jalan dan Saluran 8 – 10 % - Untuk tercapainya aksessibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan) - Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton
- Perkerasan jalan minimal 7 m 2
- Saluran drainase - Saluran Limbah - Saluran Air Minum 3 Ruang Terbuka Hijau Minimal 10% Dapat berupa jalur hijau ( green belt ), taman dan perimeter
4 Infrastruktur dasar lainnya, infrastrukur dan fasilitas penunjang 8-10 % Dapat berupa Kantor Pengelola dan UPT, Parkir, Tempat Ibadah, Penerangan Jalan, Pemadam Kebakaran ( Hydrant ), Pos Keamanan, IPAL, WWTP, Ruang Genset, Ruang Sarana Komunikasi, Ruang Showroom, dsb
Pembagian  kaveling  sentra  IKM  akan  terbagi  berdasarkan  penataan  tapak sistem zoning dalam perencanaan blok. Berdasarkan tabel jenis kegiatan di atas dapat diperkirakan  tata  letak  setiap  jenis  kegiatan,  namun  untuk  beberapa  kegiatan nampaknya  perlu  ada  pentahapan.  Pentahapan  ini  didasarkan  kepada  prospek  yang berkembang.  Berdasarkan  hasil  pemantauan  di  lapangan,  masyarakat  sekitar  sudah terbiasa  untuk  mengolah  sagu  basah,  sehingga  yang  menjadi  prioritas  tahun  ke  1 adalah pengolahan sagu basah, sedangkan untuk produksi dan pengolahan sagu kering di  lakukan  tahun  ke-2,  hal  ini  idealnya  setelah  berjalannya  pusat  penelitian  dan pengembangan  di  tahun  ke-2,  artinya  pembangunan  untuk  sagu  kering  setelah  ada rekomendasi dari bagian litbang, sehingga produk-produk olahan sagu kering nantinya memang  produk  yang  sudah  siap  diterima  pasar,  baik  dalam  negeri  maupun  luar negeri. Sedangkan untuk perkiraan IKM yang akan ditampung di Sentra IKM berdasar Permenperin  paling  tidak  harus  ada  10  (sepuluh)  IKM.  Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya bahwa di sekitar Sentra IKM sebenarnya sudah ada 14 kilang sagu basah IKM yang dapat masuk kedalam Sentra IKM, akan  tetapi berdasarkan  hasil informasi dari Dinas Perindustrian bahwa yang diprioritaskan saat ini adalah pembuatan tepung sagu  kering  dimana  14  kilang  tersebut  mensupport  bahan  bakunya  yang  tidak  lain adalah berupa tepung sagu basah yang selama ini mereka jual ke Malaysia.
Apabila konsepnya seperti tersebut di atas, maka 14 kilang tersebut untuk saat ini tidak ada yang berada di dalam Sentra IKM, sehingga yang berada di sentra adalah produksi tepung sagu kering, macam-macam pengolahan sagu basah dan sagu kering, pengolahan  limbah  sagu,  serta  pengemasan.  ini  dilakukan  untuk  efisiensi  dan
efektifitas dalam penyediaan infrastruktur dan utilitasnya. Untuk menghindari dampak polutan  antar  kegiatan  produksi/aktivitas  maka  pembagian  kaveling  menjadi  4 (empat) kaveling, yaitu:
a. Kapling  usaha/produksi  tepung  (ruang  produksi,  gudang  bahan  baku,  gudang produk, areal bongkar muat, parkir karyawan);
b. apling usaha/produksi pengolahan makanan dan minuman serta rumah kemasan;
c. Kapling  fasilitas  penunjang  (kantor  pengelola,  kantor  upt,  kantin,  gedung Promosi/ Showroom / Etalase  Produk ,  sarana  ibadah,  parkir  karyawan  dan Pengunjung, RTH Taman, Balai Pembinaan dan Pelatihan, dsb).
d. Kapling  Instalasi  (IPAL/WWTP,  Gardu  Induk,  pengolahan  energi  alternatif terbarukan, instalasi pengolahan air (IPA), TPST, menara telekomunikasi).
3. Pemetaan  Rencana  Sistem  Jaringan  Transportasi,  Telekomunikasi,  Listrik  dan Air Bersih
Sistem  jaringan  transportasi  pendukung  kegiatan  sentra  industri  dibagi  di Kabupaten Kepulauan Meranti ini menjadi 2 yakni sistem transportasi  yakni jaringan jalan dan sistem jaringan laut. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari  sistem  jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada  rencana  tata  ruang  wilayah  dan  dengan  memperhatikan  keterhubungan  antar kawasan dan atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.
Sistem  jaringan  jalan  primer  disusun  berdasarkan  rencana  tata  ruang  dan pelayanan  distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan  semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat- pusat kegiatan dengan Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan  wilayah,  pusat  kegiatan  lokal  sampai  ke  pusat  kegiatan  lingkungan;  dan menghubungkan  antarpusat  kegiatan  nasional.  Pada  tahun  2015,  permukaan  jalan  di Kabupaten Kepulauan Meranti berupa kerikil (38 persen), aspal (28 persen), beton (26 persen)  dan  sisanya  berupa  tanah.  Tahun  2014,  jumlah  penumpang  yang  turun  dari angkutan  dalam  negeri  sebanyak  311.171  dan  penumpang  naik  sejumlah  302.579. Jumlah penumpang turun dari angkutan luar negeri sejumlah 12.512 dan  penumpang naik  sejumlah 10.479.
Hal  ini  juga  dilandasi  dari  masuknya  era  revolusi  industri  4.0  yang  menuntut pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi keharusan dalam mengikuti perkembangan (Alfiyah, 2019).
Tabel 3. Pelabuhan-Pelabuhan Utama di Kabupaten Kepulauan Meranti
No Nama Pelabuhan Wilayah Pelayanan Kegiatan Yang dilayani Arahan Fungsi dan Hierarki Pelabuhan Realisasi 1 Selat Panjang - Tebing Tinggi. - Tebing Tinggi
Barat, - Rangsang
- Rangsang Barat - Merbau. a. Komoditi pertanian b. Komoditi agroindustri
c. Komoditi perdagangan
d. Kebutuhan sehari-hari
e. Penumpang orang
f. Interchange timur Pengumpan Regional Sudah Terbangun 2 Tanjung Samak - Rangsang a. Komoditi Pertanian
b. Komoditi Agroindustri c. Penumpang orang
d. Exit and Entry Point ke Batu Pahat Pengumpan Regional Sudah Terbangun
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
No Nama Pelabuhan Wilayah Pelayanan Kegiatan Yang dilayani Arahan Fungsi dan Hierarki Pelabuhan Realisasi 3 Teluk Belitung - Merbau a. Komoditi pertanian
b. Penumpang orang c. Exit and entry point ke Batu Pahat Pengumpan Lokal Sudah Terbangun 4 Bandul - Merbau a. Komoditi pertanian b. Penumpang orang Pengumpan Lokal Sudah Terbangun 5 Tanjung Kedabu - Rangsang Komoditi pertanian Pengumpan Lokal Sudah Terbangun Sumber : RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti 2011-2031
Prasarana  perhubungan  air  yang  terdiri  dari  prasarana  perhubungan  laut  dan sungai, memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung transportasi wilayah kepulauan. Prasarana perhubungan laut dan sungai di Kabupaten Kepulauan Meranti didukung  oleh:  pelabuhan-pelabuhan  ibukota  kecamatan,  pelabuhan-pelabuhan pedesaan  pesisir  serta  pelabuhan-pelabuhan  internasional.  Perkembangan  prasarana pelabuhan utama di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 5 pelabuhan yang menjadi aset  Kabupaten  Kepulauan  Meranti.  Selain  pelabuhan,  terdapat  juga  dermaga penyebrangan  yang  merupakan  kepanjangan  dari  jaringan  prasarana  jalan  yang terputus akibat adanya sungai atau selat.
Tabel 4 . Dermaga Penyeberangan Utama Kabupaten Kepulauan Meranti
No. Lokasi Dermaga Fungsi Jenis Realisasi 1. Desa Ketam Putih - Desa Tanjung Padang Menghubungkan Pulau Bengkalis dengan Pulau Padang Perahu Motor Sudah Terbangun 2. Desa Merani Bunting - Desa tanjung Peranap Menghubungkan Pulau Bengkalis dengan Pulau Padang Perahu Motor Sudah Terbangun 3. Desa  Insit - Desa Bantar Menghubungkan Pulau Tebing Tinggi dengan Pulau Rangsang Perahu Motor Sudah Terbangun 4. Desa Mengkikit-Desa Mengkapan Buton Menghubungkan Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan Kabupaten Siak RORO (blm. Berjalan) Sudah Terbangun
Sumber: RTRW Kabupaten Kepu lauan Meranti 2011-2031
Pada saat ini pelayanan jasa pos telah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten, dimana setiap ibukota kecamatan telah memiliki Kantor Pos.  Selain adanya Kantor Pos yang melayani jasa pos dan jasa pengiriman paket atau barang, pada beberapa ibukota kecamatan  sudah  terdapat  jasa  pengiriman  paket  dan  barang  yang  dilakukan  oleh swasta seperti TIKI JNE, DHL, dan lain-lain. Di bidang pelayanan jasa telekomunikasi, pengembangannya  dilakukan  oleh  PT.  Telkom,  PT.  Indosat,  PT.  Telkomsel,  PT. Satelindo, serta beberapa provider lainnya, telah mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten, baik dengan pesawat telepon biasa maupun telepon seluler.  Adapun jasa yang diberikan adalah jasa telepon, faximile serta internet.
Untuk kebutuhan telepon seluler, gerai-gerai yang melayani kebutuhan telepon seluler sudah banyak tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, sehingga hal ini sangat memudahkan  untuk  melalukan  aktifitas  kegiatan  telekomunikasi  di  masyarakat. Karena perkembangan ekonomi yang terus berkembang, serta kemampuan PLN dalam menyediakan listrik masih belum dapat menambah kuantitas listrik, maka pemerataan kebutuhan akan  tenaga listrik di wilayah Kabupaten Bengkalis belum berjalan sesuai
dengan rencana. Biaya tinggi dalam pengembangan listrik pedesaan yang disebabkan posisi desa yang berjauhan membuat belum meratanya kebutuhan listrik.
Di  Kota  Selat  Penjang  sebagai  ibukota  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  masih terjadi pemadaman secara bergilir. Hal ini terjadi karena kemampuan produksi listrik lebih  kecil  dari  kebutuhan  kota  yang  berkembang  pesat.  Berkembangnya pembangunan ruko serta pembangunan fasilitas dan utilitas baru membuat kebutuhan akan tenaga listrik semakin meningkat.
Tabel 5. Sebaran Lokasi dan Ketersediaan Prasarana Listrik Kabupaten Kepulauan Meranti 2009 No Lokasi Jumlah Unit Daya Realisasi Daftar Tunggu Terpas ang Mampu Operasi Beban Real (KW) Pemad aman (KW) Jumlah Calon Pelangga n Beban (KW) 1. Selat Panjang 11 14.350 5.500 5.310 6.500 1.650 4.075 4.101 2. Teluk Belitung 3 1.200 700 460 460 - 81 100 3. Tanjung Samak 6 860 520 405 405 - 50 80 4. Bandul 2 200 180 130 170 50 53 68 5. Teluk Buntal 1 100 80 64 64 - - - 6. Teluk Ketapang 2 200 90 68 68 - 56 58 7. Lemang 2 800 590 440 440 - 523 1.112 Jumlah Total 27 17.620 7.660 6.877 8.043 1.700 4.838 5.519
Sumber: Paparan Bupati Kepulauan Meranti, 2009 (RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti 2011-2031)
Sesuai  dengan  program  pemerintah  pusat  tentang  ketenaga  listrikan,  maka Kabupaten  Kepulauan  Meranti  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang  mendapat program  tentang  pengembangan  tenaga  listrik,  yaitu  dengan  akan  dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (batubara) di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Kedepan perlu dikembangkan suatu teknologi yang menghasilkan tenaga listrik seperti tenaga surya, tenaga mini hydro terutama untuk desa-desa terpencil serta pengembangan dan peningkatan jaringan listrik dengan pelayanan yang maksimal. Kebijakan pemerintah di  bidang  kelistrikan  ditunjukkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga  listrik  serta  perluasan  jaringan  distribusi  agar  tersedia  tenaga  listrik  dalam jumlah yang cukup dengan pelayanan yang baik.
Tabel 6. Banyaknya Produksi Tenaga Listrik dirinci Menurut Jenis Pelanggan di Kab. Kepulauan Meranti
(Kwh) Tahun  2015 Jenis Pelanggan Jumlah Pelanggan Penggunaan (KWH) 1  Pabrik / Industri 11 72.494 2  Bisnis 2.257 1.207.526 3  Kantor Pemerintahan 222 274.873 4  Sekolah, Rumah Sakit, Tempat Ibadah/Fasilitas Sosial Lainnya 563 209.569 5  Rumah Tangga 25.315 4.037.739 6  Penerangan Jalan 59 124.328 7  Dipakai Sendiri 11 8.306 8  Hilang - - Jumlah Total 28.438 5.934.835 Sumber : Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2016
Prasarana  air  bersih  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  dikelola  oleh  PDAM dimana  pada  saat  ini  untuk  keperluan  air  bersih  penduduk  yang  tersedia  sistem pengolahannya  tinggal  di  2  kecamatan,  yaitu  :  Selat  Panjang  (Kecamatan  Tebing Tinggi) dan Tajung Samak (Kecamatan Rangsang). Sedangkan tempat-tempat lainnya masih  mengandalkan  swadaya  dalam  bentuk  sumur  bor  atau  sumur  gali.  Sedangkan untuk  kebutuhan  mandi  dan  cuci  masyarakat  mengandalkan  pada  penampungan  air hujan dan air sungai/kali serta air gambut. Kedepan, kebutuhan akan air bersih akan meningkat  seiiring  dengan  bertambahnya  penduduk,  kegiatan  perekonomian  yang meningkat, serta pengembangan kawasan industri.
Tabel7. Kapasitas Produksi Air Bersih dan Jumlah Pelanggan di Kabupaten Kepulauan Meranti No Rincian Cabang  PDAM Jumlah Selat Panjang Tanjung Samak 1 Volume Penyimpanan air (m 3 ) 1.200 500 7.950 2 Kapasitas terpasang Produksi air bersih (liter/detik) 40 20 260 3 Jumlah Pelanggan 73 435 10.442 4 Volume Air bersih tersalurkan (m 3 ) 106.874 12.725 2.270.289 5 Jumlah kelurahan/desa yang dialiri air bersih 6 1 30 6 Kebocoran Jaringan Distribusi (%) 29 15 20
Sumber : Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2016
Pada  tahun  2016,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  telah membangun  SPAM  IPA  (Sistem  Penyediaan  Air  Minum-  Instalasi  Pengolahan  Air) dengan kapasitas 5 liter/detik di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Sebelumnya  pada  Tahun  2015,  di  Desa  Wonosari,  Kecamatan  Rangsang  juga  telah dibangun SPAM dengan kapasitas yang lebih besar 30 liter/detik, fasilitas ini diklaim mampu melayani kebutuhan air bersih untuk 2.500 Saluran Rumah (SR) di 5 desa yang ada disekitarnya.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  pembahasan  tersebut  dapat  disimpulkan  mengenai  strategi  kebijakan pengembangan  industri  sagu  berbasis  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  di  Kabupaten Kepulauan  Meranti  yakni pertama, meliputi  skenario  penataan  lokasi,  yaitu  melakukan Pertimbangan  jarak  ke  pusat  kota  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh  kemudahan fasilitas pelayanan baik dari sisi infrastruktur, sarana penunjang maupun sisi pemasaran. Pusat  kota  yang  memiliki  infrastruktur  dan  fasilitas  penunjang  yang  sudah  ada dimanfaatkan  untuk  mendukung  pengembangan  sentra  IKM,  hal  ini  terkait  dengan mencukupi  kebutuhan listrik  dan  air  minum  serta  ketersediaan  fasilitas  keuangan (perbankan)  dan  kantor  pelayanan  pemerintahan  yang  memberikan  jasa  pelayanan  bagi kegiatan IKM yang pada umumnya berlokasi di Pusat Kota sehingga dapat dipahami bahwa pengembangan Sentra IKM tidak harus membangun seluruh infrastruktur dari tahap awal, selain  itu  dengan  memanfaatkan  infrastruktur  dan  fasilitas  pusat  kota  akan  memberikan efek keterpaduan pembangunan dan pemerataan pelayanan pusat kota.
Kedua, rencana  penggunaan  lahan  yaitu  alokasi  luas  lahan  untuk  mencukupi Ketersediaan lahan yang melebihi batas minimal  yang penting untuk  kebutuhan  lahan di luar  kegiatan  sekor  industri,  seperti  kebutuhan  perumahan  tenaga  kerja  dan  fasilitas pendukungnya.  Persyaratan  lahan  yang  bersifat clear  and  clean menuntut  pemerintah
untuk  melakukan  sertifikasi  terhadap  lahan  yang  akan  digunakan  untuk  menjamin kesiapan lahan dan tidak dalam sengeketa tanah/lahan.
Ketiga, pemetaan rencana sistem jaringan transportasi, telekomunikasi,  listrik dan air bersih yakni menyiapkan sistem transportasi jalan dan laut yang mengacu pada rencana tata  ruang  wilayah  dan  dengan  memperhatikan  keterhubungan  antar  kawasan  dan  atau dalam  kawasan  perkotaan,  dan  kawasan  perdesaan.  Untuk  telekomunikasi  perlu  adanya akses layanan publik kantor pos, jasa pengiriman barang dan tercukupinya akses provider jaringan  telpon  dan  internet  yang  memadai.  Kebijakan  pemerintah  bidang  kelistrikan ditunjukkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  melakukan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik serta perluasan jaringan distribusi agar  ketersediaan  tenaga  listrik  dalam  jumlah  yang  cukup  dengan  pelayanan  yang  baik dapat  direalisasikan  serta  kebutuhan  prasarana  air  bersih  yang  dikelola  oleh  PDAM Kabupaten  Kepulauan  Meranti  untuk  selalu  meningkatkan  aspek  pelayanan  kepada masyarakat dalam rangka mendukung pengembangan industri sagu berbasis IKM..

## DAFTAR RUJUKAN
Alfiyah, N. I. (2019). Pengaruh Penerapan e-Government Pada Pembangunan Smart City di Kabupaten  Sumenep. Jurnal  Inovasi  Ilmu  Sosial  Dan  Politik , 1 (2),  88. https://doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4800
Aprilianti, R., & Yuliani, F. (2017). Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penerapan  Peraturan  Presiden  No.  22  Tahun  2009  Tentang  Kebijakan  Percepatan Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  Berbasis  Sumber  Daya  Lokal. Jurnal  Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau , 4 (2), 1–14. Arlis  Toselong,  M.  (2018).  (n.d.). Pengembangan  Agribisnis  Sagu  Sebagai  Pangan  Lokal Berkelanjutan .  Program  Pascasarjana  Magister  Agribisnis  Universitas  Hasanuddin diakses dari http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YWY0ZDc5O DMzOWQ2OTk3MmZiMzI5YzViMzM5MGMyZjljZjdhMDFhZQ==.pdf.
Barrahima,  A.  (2017). Dimensi  Pengembangan  Komoditas  Sagu  dalam  Perspektif Pembangunan  Berbasis  Sumberdaya  Lokal (Issue  July).  Universitas  Papua: Manokwari diakses
dari https://www.researchgate.net/publication/319505490_Dimensi_Pengembangan_K omoditas_Sagu_dalam_Perspektif_Pembangunan_Berbasis_Sumberdaya_Lokal.
Direktorat  Jendral  Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia.  (2016). Statistik Perkebunan Indonesia Sagu 2015 - 2017 .
E.  Tahitu,  Meilvis.,  Saleh,  Amiruddin.,  P,  Lubis.,  Djuara  Susanto,  D.  (2016).  (n.d.).  Strategi Pengembangan  Kapasitas  Pengelola  Sagu  Di  Maluku  Tengah  Provinsi  Maluku. Sosiohumaniora , 18 (1), 39–46. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i1.9355
Hartati, S., Syamsuadi, A., & Elvitaria, L. (2020). (n.d.). Tranformasi Manajemen Universitas menggunakan Framework Cobit 5 di Era Industri 4.0. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 3 (1), 163–174.
kominfo.kotabogor.go.id.
(n.d.).
https://kominfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/strategi-dan-arah- kebijakan.pdf .
Kusuma, P. T. W. W., Indrianti, N., & Ekafitri, R. (2013). Potensi Tanaman Sagu (Metroxylon sp.) dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia. Jurnal Pangan , 22 (1), 61–76. https://doi.org/10.33964/jp.v22i1.78
Novarianto, H., Tulalo, M. A., Kumaunang, J., & Indrawanto, C. (2014). Varietas Unggul Sagu
Selatpanjang Meranti. Jurnal Buletin Palma , 15 (1), 47–55.
Nursodik,  R.,  Rosnita,  R.,  &  Sayamar,  E.  (2016). Kemandirian  Petani  Dalam  Berusahatani Sagu Di Desa Tanjung Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kebupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau . 13 (1), 28–39.
Paiti, A. S. (2017). Upaya Indonesia Mengekspor Sagu Ke Malaysia (Studi Kasus: Kabupaten Kepulauan Meranti). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau , 4 (2), 1–13.
Purwanto, H. E., Rosnita, R., & Yulida, R. (2017). Keragaan Agribisnis Sagu Di Desa Tanjung Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepuluan Meranti. Jurnal Agribisnis , 19 (2), 116–130. Rifa,  A. (2016). Analisis  Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Penghasil Produk Berbahan Baku Sagu Di Desa Banglas Kecamatan Riau . 2 (2), 140–155.
Suryabrata, S. (1998). Metode penelitian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada . Syafaruddin. (2008). Efektifitas Kebijakan Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta.