Suryadi
Program Pasca Sarajana Uiversitas Mataram Email : Suryadi.yady08 @ gmail.com

## Abstrak
Persidanga In Absentia diatur dalam Pasal 38 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Penangan  kasus  Tipikor terkadang  terdapat  kendala  dalam  pengungkapan  kasus,  mengingat  tidak  sedikit kasus-kasus tidak terungkap dan para pelakunya tidak dapat dihadapkan ke depan pengadilan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peradilan in absentia sebagai upaya pengembalian aset milik negara dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian menunjukan  Secara  teoritik  persidangan in  absentia melahirkan  dua  pandangan yang berbeda, membolehkan demi mencapai substansi hukum dan melarang karena alasan melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan peradilan in absentia dapat dilakukan agar tidak melanggar HAM terdakwa, apabila syarat formil telah dipenuhi. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berbicara mengenai  penangan  ataupun  pemeriksaan  terdakwa  di  muka  persidangan,  akan tetapi  negara  melalui  perangkat  penegak  hukum  untuk  menyelamatkan  ataupun mengembalikan kerugian keuangn Negara melalui mekanisme baik secara pidana dan perdata.
Kata kunci: In Abse n tia , Pengembalian Aset Negara

## Abstract
The In Absentia trial is regulated in Article 38 number 1 of Law Number 31 of 1999 as amended to Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. The handling of  corruption cases sometimes has obstacles in  the disclosure of  cases, bearing in mind that not a few cases are not revealed and the perpetrators cannot be brought before the court. The purpose of this research is to find out the judiciary in absentia as an effort to recover state assets in corruption. The type of research used is normative legal research. The results showed that theoretically the trial in absentia gave birth to two different views, allowing for the achievement of the legal substance and prohibiting for reasons of violating human rights. However, in the case of the implementation of the trial in absentia, it can be done so as not to violate the  defendant's  human  rights,  if  the  formal  requirements  have  been  met.  The eradication of corruption does not only talk about the handling or examination of the defendant in front of the trial, but the state through law enforcement tools to save or restore state financial losses through mechanisms both criminal and civil.
Keywords: In Absentia, Return of State Assets
Peradilan In Absentia sebagai  Upaya  Pengembalian  Aset
Milik Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

## PENDAHULUAN
Satu unsur Tipikor di dalam
Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang No  31  Tahun  1999  jo  Undang-
Undang  No  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya unsur kerugian  negara,  unsur  tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor hanya bertujuan  untuk  membuat  jerah  para koruptor  melalui  penjatuhan  pidana penjara yang berat, melainkan
memulihkan  keuangan  negara  akibat korupsi sebagaimana ditegaskan
dalam konsideran dari dan penjelasan
umum UU Tipikor.
Secara  teoritik  persidangan in absentia melahirkan dua pandangan yang berbeda, membolehkan demi mencapai substansi hukum dan melarang karena
alasan melanggar hak asasi manusia. 1
Peradilan in  ansentia dalam  perkara tindak pidana korupsi telah difasilitasi
oleh beberapa undang-undang,
sepertu  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Jo  Undang-Undang
1 Dwiyanto  Prihantono,  2003. Sidang Tanpa  Terdakwa ,  Jakarta,  Pustaka  Pelajar Offset. hal. 77
Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2002  Jo  Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tidak
Pidana Pencucian Uang, Perpu Nomor  1  Tahun  2002  Jo  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003 tentang Pemberantasan
Tindak
Pidana  Terorisme  dan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan.
Kehadiran terdakwa
merupakan  wujud  penghormatan HAM bagi terdakwa dengan maksud agar  terdakwa  dapat  melakukan pembelaan atas perkara yang dituduh kepadanya.  Berdasarkan  pemikiran di atas, hak asasi terdakwa merupakan  suatu  hal  yang  sangat penting  untuk  diperhatikan  dalam pemeriksaan di pengadilan. Pemberantasan tindak pidana
korupsi tidak hanya berbicara
mengenai penangan ataupun
pemeriksaan  terdakwa  di  muka persidangan,  akan  tetapi  bagaimana negara  melalui  perangkat  penegak
hukum untuk menyelamatkan ataupun  mengembalikan  kerugian
keuangn  negara  atau  perekonomian negara.
Pada dasarnya Pegembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang  dilakukan  Negara  korban Tipikor untuk mencabut, merampas, menghilangkan  hak  atas  aset  hasil Tipikor  dari  pelaku  Tipikor  melaui rangkaian  proses  dan  mekanisme baik secara pidana dan perdata. Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam
maupun luar negeri, dilacak,
dibekukan, dirampas, disita, dirampas, diserahkan dan
dikembalikan kepada negara yang di
akibatkan  oleh  Tipikor  dan  untuk
mencegah  pelaku  Tipikor  untuk menggunakan  aset  hasil  Tipikor sebagai  alat  atau  sarana  tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku. 2 UU Tipikor mengatur
mekanisme    atau  prosedur  yang dapat  diterapkan  dapat  berupa pengembalian  aset  melalui  jalur pidana,  dan  pengembalian  aset
2 Perwaning  M.  Yanuar,  2007. Pengembalian  Aset  Korupsi  Berdasarkan Konvensi  PBB  Anti  Korupsi  2003  Dalam
melalui  jalur  perdata.  Undang- Undang  No  7  Tahun  2006  tentang Ratifikasi  Konvensi  Anti  Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga pengembalian  aset  melalui  jalur pidana  ( aset  recovery )  secara  tidak langsung melalui criminal recovery ) dan  jalur  perdata  ( aset  recovery secara  tidak  lansung  melalui civil recovert ).
Berdasarkan  uraian  di  atas penulis tertarik dan terdorong untuk mengangkat  dan  membahas  dengan berjudul:  “ Peradilan  In  Absentia Sebagai Upaya Pengembalian Aset Milik  Negara  Dalam  Tindak Pidana Korupsi”.

## PEMBAHASAN
Peradilan in absentia
( judment  by  default  where  the dependent  does  not  appear )  dapat diterapkan  kepada  pelaku  tindak pidana  korupsi  yang  keberadaannya tidak diketahui padahal sudah
dipanggil secara sah atau patut sesuai dengan peraturan perundang-
Sistem Hukum Indonesia , Bandung, Alumni. hal. 104.
undangan  dan  dilakukan  semaksimal mungkin dengan alasan:
a) Demi pengembalian dan penyelamatan harta negara dalam kasus tindak pidana korupsi Maka peradilan in absentia dapat diterapkan  berdasar  pada  acuan pasal  38  ayat  1  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang- Undang  omor  20  tahun  2001 tentang  Tindak  Pidana  Korupsi yang berbunyi: “dalam  hal terdakwa  telah  telah  dipanggil secara  sah  dan  tidak  hadir  di sidang  pengadilan  tanpa  alasan yang  sah  maka  perkara  dapat diperiksa  dan  diputus  tanpa kehadirannya”. semangat pasal di atas menempatkan kejahatan
korupsi  sebagai  kejahatan  luar biasa ( extraordinary Crime ) yang penegakan hukumnya pun di luar kebiasaan  sebagaimana  diatur dalam  KUHAP  secara  filosofis terobosan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek Jera bagi pelakunya,  Ia  juga   berorientasi pada  usaha  pengembalian  harta negara  yang  dijarah  oleh  para koruptor. Selain itu secara teoritis dibenarkan dengan alasan melakukan  proses  rechfnding (penemuan  hukum)  atas  sebuah kasus yang belum tegas aturannya.
b) Inti  dari  pasal  38  ayat  1  undang- undang  tindak  pidana  korupsi adalah dalam hal lembaga
pengadilan telah memanggil terdakwa  secara  resmi  dengan surat  ke  alamat  terdakwa  dan terdakwanya  tidak  hadir,  Maka pengadilan secara hukum
memiliki peluang untuk meneruskan persidangan. Apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang  sah  dengan  telah  dipanggil secara  sah  untuk  kedua  kalinya namun  tidak  dapat  dihadirkan meskipun  dengan  paksa  (pasal 154 ayat (6) KUHAP) maka dapat dilaksanakan peradilan in absentia. c) Pengecualian prosedur atau eksepsionalitas Disebabkan korupsi dianggap sebagai kejahatan yang  dikategorikan tindak  pidana  yang  serius  karena bukan  kejahatan  biasa  maka penyelesaiannya  mesti  dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, jikamelalui  prosedur  yang  biasa akan  menghadapi  kendala  untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan sehingga tidak bisa menembus jaringan
kejahatan  itu.  Oleh  karena  itu dalam  pemberantasan  korupsi oleh  pembuat  undang-undang dibuka  ruang  yang  menyimpang dari  tradisi  hukum  yang  sudah mengakar  yang  bersifat  khusus yang memungkinkan pelaksanaannya peradilan in absentia dibenarkan secara hukum.
d) Untuk  meminimalisir  kerugian negara dalam upaya mengembalikan  kerugian  negara dengan  cara  mempercepat  proses hukumnya, sehingga dengan adanya  putusan  pengadilan  in absentia  tersebut  pengembalian kerugian negara mempunyai landasan hukum yang jelas sebagai  wujud  kepastian  hukum panjang diperoleh bukti yang kuat bahwa  kekayaan  terdakwa  yang disita  tersebut  diperoleh  dan
berasal  dari  hasil  tindak  pidana korupsi. e) sekali terdakwa tidak  hadir dalam persidangan, tetapi yang diperlukan  adalah  unsur-unsur pasal 183 KUHAP yang menyatakan  “ Hakim  tidak  boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan  sekurang-kurangnya  dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak pidana  benar-benar  terjadi  dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya ”, sedangkan  tersangka  di  dalam persidangan  hanya  dibutuhkan keterangan dan sistem pembuktian  yang  dianut  oleh rezim hukum acara pidana sebagaimana  yang  diatur   dalam pasal  184  ayat  (1)  KUHAP menentukan,  bahwa  alat  bukti yang  sah  tidak  hanya  keterangan terdakwa,  tetapi  juga  alat  bukti lain, yaitu:
1) keterangan saksi;
2) keterangan ahli ;
3) surat dan ;
4) petunjuk;
Pelanggaran HAM dimaksud dalam pelaksanaan peradilan  in  absentia  berkaitan  erat dengan ketentuan Pasal 14
Konvensi  Internasional  Hak  Sipil
dan Politik/ The International
Covenant  on  Civil  and  Political
Rights (KIHSP).  KIHSP  merupakan
3 Rhona  K.M.  Smith, Hukum  Hak Asasi Manusia , Yogyakarta, Pusat Studi Hak
salah  satu  bagian  dari  3  (tiga) instrument pokok hak asasi manusia internasional dalam International Bill  of  Human  Rights .
KIHSP  disusun berdasarkan  hak-hak yang  tercantum  dalam  Deklarasi Universal Hak Asasi  Manusia/
Universal  Declaration  of  Human Rights (DUHAM)  yang  lebih  luas dan  dengan  penjabaran  yang  lebih spesifik,  seperti  misalnya  penjabaran hak-hak yang bersifat non-derogable dan  hak-hak  mana  yang  bersifat permissible  yang  berkaitan  dengan hak  sipil  dan  politik. 3 Namun
demikian, semua HAM
mencerminkan pembatasan pada
level  tertentu  yang  sengaja  dibuat suatu negara untuk warga negaranya. Hak- hak dan kebebasan-kebebasan jarang sekali yang bersifat absolut. Jadi  sebuah  negara  diperbolehkan membatasi hak seseorang atas privasi absolut ketika negara  misalnya melakukan investigasi tindak pidana. 4
Pasal  14  KIHSP  secara khusus  mengatur  tentang  persamaan di  muka  pengadilan  dan  hak  atas
Asasi  Manusia  (PUSHAM)  UII,  2008),  hal. 36 – 37.
suatu  persidangan  yang  adil  dan terbuka untuk umum yang dilakukan oleh  pengadilan  yang  kompeten, mandiri  dan  tidak  memihak  yang ditetapkan  oleh  hukum. 5 Pasal  14
KIHSP menyatakan sebagai berikut:
1. Semua orang mempunyai
kedudukan yang sama di hadapan  pengadilan  dan  badan peradilan.  Dalam  menentukan tuduhan  pidana  terhadapnya, atau  dalam  menentukan  segala hak  dan  kewajibannya  dalam suatu  gugatan,  setiap  orang berhak  atas  pemeriksaan  yang adil  dan  terbuka  untuk  umum, oleh  suatu  badan  peradilan yang  berwenang,  bebas  dan tidak  berpihak  dan  dibentuk menurut  hukum.  Media  dan masyarakat  dapat  dilarang  untuk mengikuti    seluruh  atau  sebagian sidang  karena    alasan  moral, ketertiban  umum  atau  keamanan nasional  dalam  suatu masyarakat yang  demokratis  atau  apabila benar-benar  diperlukan  menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan  keadilan  sendiri; namun  setiap  keputusan  yang diambil  dalam  perkara  pidana maupun perdata harus diucapkan  dalam  sidang  yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan  dengan  perselisihan
5 Marwan Effendy, 2010. Peradilan In Absentia dan Koneksitasnya, Jakarta, Timpani Publishing,. hal. 69.
perkawinan  atau  perwalian anak- anak.
2. Setiap  orang  yang  dituduh melakukan  kejahatan  berhak dianggap  tidak  bersalah  sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang  dituduhkan  padanya,  setiap orang  berhak atas jaminan- jaminan  minimal  berikut  ini, dalam persamaan yang penuh: a. Untuk diberitahukan
secepatnya  dan  secara  rinci dalam  bahasa  yang  dapat dimengertinya,  tentang  sifat dan  alasan  tuduhan  yang dikenakan terhadapnya;
b. Untuk  diberi  waktu  dan fasilitas  yang  memadai  untuk mempersiapkan pembelaan dan    berhubungan    dengan pengacara    yang    dipilihnya sendiri; c. Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; d. Untuk diadili dengan kehadirannya,  dan  untuk membela diri secara langsung  atau      melalui pembela    yang    dipilihnya sendiri,  untuk  diberitahukan tentang  hak  ini  bila  ia  tidak mempunyai  pembela;  dan untuk  mendapatkan  bantuan hukum  demi  kepentingan keadilan, dan tanpa
membayar jika ia tidak memiliki  dana  yang  cukup untuk membayarnya; e. Untuk memeriksa atau meminta  diperiksanya  saksi-
saksi  yang  memberatkannya dan  meminta  dihadirkan  dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
f. Untuk  mendapatkan  bantuan cuma-cuma  dari  penerjemah apabila  ia  tidak  mengerti atau  tidak  dapat    berbicara dalam    bahasa    yang digunakan di pengadilan; g. Untuk tidak dipaksa
memberikan  kesaksian  yang memberatkan  dirinya,  atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam  kasus  orang  di  bawah umur,  prosedur  yang  dipakai harus  mempertimbangkan  usia mereka  dan  keinginan  untuk meningkatkan  rehabilitasi  bagi mereka. 5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman  berhak  atas  peninjauan kembali  terhadap  keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan  yang  lebih  tinggi, sesuai dengan hukum.
6. Apabila  seseorang  telah  dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap,  dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni  berdasarkan  suatu fakta  baru,  atau  fakta  yang  baru saja ditemukan menunjukkan secara  meyakinkan  bahwa  telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang  telah  menderita  hukuman sebagai  akibat  dari  keputusan tersebut  harus  diberi  ganti  rugi menurut  hukum,  kecuali  jika dibuktikan bahwa tidak
terungkapnya  fakta  yang  tidak diketahui  itu,  sepenuhnya  atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
7. Tidak  seorang  pun  dapat  diadili atau  dihukum  kembali  untuk tindak pidana yang pernah dilakukan,  untuk  mana  ia  telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.
Pasal 14 KIHSP selanjutnya diatur  ketentuan  yang  berkaitan dengan hak-hak terdakwa yaitu antara lain berupa hak:
1. Jaminan prosedural minimal pemberitahuan  dalam  penentuan terhadap pidana seseorang;
2. Hak  atas  fasilitas-fasilitas  dan waktu  yang  memadai  untuk menyiapkan suatu pembelaan;
3. Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
4. Hak  diadili  dengan  kehadiran terdakwa;
5. Hak  atas  saksi  dalam  keadaan apapun    saksi    tidak    boleh diperiksa tanpa hadirnya terdakwa maupun pengacara;
6. Hak  untuk  tidak  dipaksa  dalam memberikan  keterangan  yang memberatkan dirinya atau dipaksa  mengaku  bersalah  (asas non self-incrimination );
7. Hak untuk banding.
Jika mengacu pada Pasal 14 ayat  (3)  huruf  d  KIHSP  tersebut  di atas,  maka  pelaksanaan  peradilan  in absentia  terlihat  seperti  melanggar
HAM.  Namun  harus  diingat  bahwa dalam  instrumen  hak  asasi  manusia terdapat  2  (dua)  macam  sifat mengikat  suatu  instrumen  hak  asasi manusia  yaitu  derogasi  ( derogable ) dan non  derogable .  Derogasi  adalah
“pengecualian”, yaitu suatu
mekanisme  di  mana  suatu  negara menyimpangi    tanggung  jawabnya secara  hukum  karena  adanya  situasi
yang darurat. 6 Alasan yang
diperbolehkan digunakan untuk membuat  derogasi  adalah  keadaan darurat yang esensial dan
mengancam kelanjutan hidup suatu negara,  ancaman  esensial  terhadap keamanan  negara  dan  disintegrasi bangsa. 7 Dalam  Pasal  4  KIHSP dinyatakan bahwa:
1. Dalam  keadaan  darurat  yang mengancam    kehidupan    bangsa dan  keberadaannya,  yang  telah diumumkan secara resmi, Negara-negara  Pihak  Kovenan ini  dapat  mengambil  langkah- langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang  sangat    diperlukan dalam    situasi    darurat    tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban
lainnya berdasarkan hukum
6 Rhona  K.M.  Smith, Op.Cit .,  hal.  41 – 42.
internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata  berdasarkan  atas ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin, bahasa,  agama  atau  asal-usul sosial.
2. Pengurangan kewajiban atas
pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11,  15,  16b  dan  18  sama  sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini. 3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang  menggunakan  hak  untuk melakukan  pengurangan  tersebut harus segera  memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris  Jenderal  Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang dikuranginya, dan mengenai alasan-alasan  pemberlakuannya.
Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama  pada  saat  berakhirnya pengurangan tersebut.
Berdasarkan  Pasal  4  ayat (2) KIHSP tersebut, Pasal 14 KIHSP merupakan pasal yang tidak termasuk dalam rumpun hak fundamental  atau  non  derogable rights,  yaitu  suatu  hak  yang  tidak dapat  ditunda  pemenuhannya  dalam situasi  apapun. 8 Atau  dengan  kata lain, Pasal 14 KIHSP merupakan hak asasi yang dapat ditunda pemenuhannya  ( derogable  rights ).
7 Ibid ., hal. 42.
8 Ibid ., hal. 71.
Hal  ini  diperkuat  dengan  komitmen pemerintah Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi  yang  dengan  menetapkan korupsi sebagai kejahatan  luar  biasa
( extra  ordinary  crime ).  Komitmen pemerintah  ini  jelas  tertuang  dalam huruf a pertimbangan UU KPK yang menyatakan: 9
”Bahwa  tindak  pidana  korupsi yang  selama  ini  terjadi  secara meluas,  tidak  hanya  merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan  pelanggaran  terhadap hak-hak  sosial  dan  ekonomi masyarakat  secara  luas,  sehingga tindak  pidana  korupsi  perlu digolongkan  sebagai  kejahatan yang  pemberantasannya  harus dilakukan secara luar biasa.” Ketentuan lain sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  29 DUHAM menegaskan bahwa pembatasan  hak-hak  asasi  individu dapat dibenarkan sepanjang
bertujuan untuk  melindungi  hak-hak asasi  yang  lebih  luas  dengan  syarat diatur  dalam bentuk-bentuk undang- undang. 10 Ketentuan-ketentuan  di dalam  Pasal  14  KIHSP  telah  diatur pula  dalam  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi
9 Lihat Penjelasan Umum UU KPK.
Manusia (UU HAM) yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 17, 18  dan  19  UU  HAM.  Selanjutnya dalam  Pasal  73  UU  HAM  diatur tentang  hak  derogasi  dimana  Pasal 17,  18,  dan  19  UU  HAM  tidak termasuk non-derogable rights.
Berdasarkan  hal  tersebut  di atas, pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana
korupsi  dapat  dilaksanakan  tanpa melanggar  HAM  apabila  Negara
telah menjalankan keharusan mengemukakan  alasan-alasan  atas ketidakmampuan Negara
menghadirkan  tersangka.  Hal  ini
sangat  penting  karena  mengingat syarat mutlak dilaksanakannya peradilan in absentia adalah:
1. Harus  dipanggil  terlebih  dulu secara sah, dan
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah.
Pengambilan aset hasil tindak  pidana  korupsi  dalam  hukum positif  adalah  sistem  penegakan hukum  yang    dilakukan  oleh  negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas,
10 Romli Atmasasmita, 2003.
Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis . Jakarta, Kencana. hal. 13.
menghilangkan  hak  atas  aset  hasil
tindak pidana korupsi melalui rangkaian  proses  dan  mekanisme, baik  secara  pidana  dan  perdata,  aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada  di  dalam  maupun  di  luar  negri dilacak,  dibekukan,  dirampas,  disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara  sebagai  korban  tindak  pidana korupsi. 11
Tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi masalah nasional,
melainkan  sudah  menjadi  fenomena transnasional.
12 Kerja sama
internasional menjadi hal yang
esensial dalam mencegah dan memberantas  tindak  pidana  korupsi, khususnya upaya koruptor menyembunyikan  hasil  korupsinya
melalui  pencucian  uang  dengan
menggunakan
transfer-transfer
internasional  yang  efektif.  Tidak sedikit  hasil  publik  yang  berhasil dikorup telah dilarikan dan disimpan pada sentra finasial di negara –negara
11 Indri  Oktaviani,  2014. Perspektif Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam  Tentang Pengembalian  Ast  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.sus/2011/PN.Tipikor.SGM). Tesis, UIN Walisongo. hal. 88.
12 Melani, Problematika  Prinsip Double  Criminality  Dalam  Hubungannya
Dengan Kerjasama Pencegahan Dan
maju  yang  terlindungi  oleh  sistem hukum  yang  berlaku  di  negara tersebut dan oleh jasa para profesional yang dibawa oleh koruptor. 13
Pengembalian  aset  negara sebagai  hasil  tindak  pidana  korupsi yang bersifat transnasional ini memerlukan perangkat hukum nasional maupun internasional, karenanya  perangkat melalui Mutual
Legal  Assistance (MLA)  maupun
Konvensi  Internasional,    seperti
United  Nation  Convention  Against Corruption 2003  (UNCAC  2003) atau  Konvensi  Anti  Korupsi  (KAK) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Against
Corruption 2003 (Konvensi
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti Korupsi  2003)  menjadi  amanat  yang wajib  dilaksanakan  oleh  pemerintah Indonesia.
Pemberantasan  Kejahatan  Transnasional , Jurnal  Ilmu  Hukum  Litigasi,  Vol.  6,  No.  2, 2005. hal. 169.
13 Nurmalawaty, Faktor  Penyebab Terjadinya  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (Money Laundering) Dan Upaya Pencegahannya ,  Jurnal  Equality,  Vol.  11, No. 1, 2006. hal. 16-17.
Beberapa  prinsip  penting dalam KAK terkait dengan pengembalian  aset  pada  negara
adalah sebagai berikut:
1. Prinsip Asset Recovery
Asas atau prinsip asset recovery ini diatur secara eksplisit dalam KAK. Prinsip ini dapat diketahui  dari Chapter  V (Bab V)  mengenai Asset  Recovery (Pengembalian Aset), khususnya Article 51 UNCAC/Pasal  51  KAK   yang berbunyi:    “ The  return  of    assets pursuant    to    this    chapter    is    a fundamental  principle  of  this Convention,  and  State  Parties shall  afford  one  another  the widest  measure  of  cooperation and  assistance  in  this  regard. ”
(Pengembalian
aset-aset menurut  bab  ini  merupakan suatu prinsip yang mendasar dari Konvensi  ini,  dan  negara-negara peserta  wajib  saling  memberi kerja  sama  dan  bantuan  yang seluas- luasnya mengenai hal ini).
2. Gugatan Perdata sebagai Alternatif  Pengembalian  Aset Negara Berdasarkan KAK, prinsip pengembalian aset ( asset recovery )  disertai dengan prinsip mengenai upaya hukum gugatan perdata.  Di  samping  instrumen gugatan  perdata,  KAK  juga memungkinkan  cara  lain,  yaitu
“permintaan”
perampasan. Sebenarnya perampasan  menjadi inti pengembalian aset, sedangkan gugatan perdata
14 Ario  Wandatama  dan  Detania Sukarja, Implementasi  Instrumen  Civil Forfeiture  di  Indonesia  untuk  Mendukung
menjadi komplemen atau alternatif ketika aset yang dikorupsi belum berhasil dilakukan perampasan ( confiscation ). Kondisi ini utamanya  terjadi  ketika  hasil korupsi dicuci ( money laundering ) di negara lain. Pengembalian aset melalui gugatan  perdata  dimungkinkan berdasarkan  Pasal  53  KAK. Pengembalian aset melalui gugatan perdata tersebut secara teknis  tidak  diatur  dalam  KAK. KAK  hanya  mewajibkan  negara peserta  untuk  memfasilitasinya sesuai  dengan  hukum  nasional masing-masing.  Negara-negara yang  menganut common  law system gugatan perdata sebagaimana diatur KAK tersebut dikenal dengan instrumen civil  forfeiture yang dibedakan dengan criminal forfeiture . 14 Civil forfeiture merupakan gugatan untuk pengembalian  aset,  sedangkan criminal  forfeiture merupakan tuntutan pidana terhadap orang.
3. Litigasi  Multiyurisdiksi  ( Multi- jurisdictional Litigation )
Prinsip assets  recovery melalui gugatan  perdata  sebagaimana diatur  oleh  KAK  tidak  dapat dilepaskan  dari  prinsip multi- jurisdictional litigation atau litigasi multiyurisdiksi atau litigasi lintas yurisdiksi. Gugatan perdata dapat dilakukan oleh suatu negara yang menjadi korban ( victim countries ) dari  tindak  pidana  korupsi  yang diajukan  melalui  negara  lain
Stolen  Asset  Recovery (STAR) Initiative , makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional, 2007. hal. 22 – 23.
(yang  menjadi  peserta  KAK) tempat  dilarikannya  kekayaan negara (dilakukannya pencucian uang).  Hal  ini  tersurat  dalam Pasal  53  KAK.  Prinsip  tersebut dengan  demikian  memberikan konsekuensi  pada  negara  peserta untuk memfasilitasi atau mengatur dalam hukum nasionalnya sehingga memungkinkan atau mengizinkan negara  peserta  lain  melakukan litigasi untuk non-criminal avenue for recovery.
4. Pembekuan ( Freezing ) atau Penyitaan ( Seizure ) dan Perampasan  ( Confiscation )  dari Hasil  Korupsi  atau  Kekayaan yang  Dicuci  ( Laundering )  di Negara Lain Pembekuan atau penyitaan berbeda  dengan  perampasan. Perampasan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 54-55 KAK, pengertiannya sebagaimana diatur  dalam    Pasal  2  huruf  g KAK adalah pencabutan kekayaan untuk selamanya. Sedangkan  pembekuan  ( freezing ) atau penyitaan ( seizure ) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf  f  KAK,  berarti  larangan transfer,  perubahan,  pengalihan atau pemindahan  kekayaan,  yang bersifat sementara.
Dalam perkembangan
perampasan  aset  milik  Negara  ada
yang dikenal dengan Perampasan aset in rem . Perampasan melalui
mekanisme keperdataan dikenal
dengan perampasan in rem .
Perampasan in  rem dapat  dilakukan
dikarenakan pada dasarnya merupakan  tindakan  yang  ditujukan kepada  objek  benda,  bukan  terhadap persona/orang,  atau  dalam  hal  ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang  didakwakan  sebelumnya  dalam peradilan.  Dengan  perampasan  yang ditujukan kepada aset itu sendiri maka tidak adanya subjek pelaku kejahatan yang  dilihat  pada  hal  ini  membuat kedudukan  pihak-pihak  yang  terkait dengan  aset  tersebut  atau  bahkan pemilik  aset  tersebut  berkedudukan sebagai  pihak  ketiga.  Karenanya dalam  hal  ini  sebagai  pihak  pertama adalah  negara  melalui  aparaturnya, pihak kedua adalah aset  tersebut  dan pihak ketiga adalah pemilik aset atau yang  terkait  dengan  aset  tersebut. Dalam beberapa perkara, perampasan in  rem memungkinkan  untuk  dapat dilakukan karena itu adalah tindakan in rim terhadap properti, bukan orang, dan pembuktian pidana tidak
diperlukan, ataupun keduanya. Perampasan  aset in  rem juga  dapat
berguna dalam situasi seperti berikut: 15
a. Pelanggar  telah  dibebaskan  dari tuntutan  pidana  yang  mendasar sebagai akibat dari kurangnya alat bukti  yang  diajukan  atau  gagal untuk memenuhi beban pembuktian.  Hal  ini  berlaku dalam yurisdiksi di mana perampasan aset in rim diterapkan pada  bukti  standar  yang  lebih rendah daripada standar pembuktian yang ditentukan dalam pidana. Meskipun mungkin ada  cukup  bukti  untuk  tuduhan pidana  tidak  bisa  diragukan  lagi, tetapi  pelanggar  memiliki  cukup bukti  untuk  menunjukkan  aset tersebut berasal bukan dari kegiatan ilegal dengan didasarkan asas pembuktian terbalik.
b. Perampasan  yang  tidak  dapat  di sanggah.  Dalam  yurisdiksi  di mana  perampasan  aset  secara in
rem dilakukan  sebagai  acara (hukum) perdata, standar prosedur  penilaian  digunakan untuk  penyitaan  aset,  sehingga dapat  dilakukan  penghematan waktu dan biaya.
Perampasan  aset  in  rem sangat  efektif  dalam  pemulihan
kerugian yang timbul dan pengembalian  dana  hasil  kejahatan
baik  kepada  Negara  ataupun  kepada
pihak yang berhak. Sementara
15 Wahyudi  Hafiludin  Sadeli,  2010. Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga  Yang  Terkait  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi” ,  Tesis,  Program  Pasca  Sarjana
perampasan  aset  in  rem  seharusnya tidak  pernah  menjadi  pengganti  bagi penuntutan  pidana,  dalam  banyak kasus (terutama  dalam konteks korupsi),  perampasan  aset in  rem mungkin satusatunya  alat yang tersedia  untuk  mengembalikan  hasil kejahatan-kejahatan  yang  tepat  dan adanya  jaminan  keadilan.  Pengaruh pejabat  korup  dan  realitas  praktis lainnya dapat mencegah penyelidikan pidana  sepenuhnya,  atau  sampai setelah resmi telah dinyatakan meninggal atau melarikan diri. Hal ini tidak  biasa  bagi  pejabat  yang  korup yang  merampas  suatu  kekayaan negara  yang  juga  berusaha  untuk mendapatkan kekebalan dari tuntutan. Karena  sebuah  konsep  perampasan aset in  rem tidak  tergantung  pada tuntutan pidana, itu dapat dilanjutkan tanpa kematian, atau kekebalan  yang mungkin  dapat  dimiliki  oleh  pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. 16
Dalam  membangun  sebuah sistem  perampasan,  sebagai  dalam guideline  StAR  bahwa  yurisdiksi
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. hal. 35.
16 Ibid
perlu  mempertimbangkan  apakah perampasan  aset in  rem dapat dimasukkan  ke  dalam  hukum  yang
berlaku  ( LexGeneralis )  atau  dibuat
Undang-Undang  yang  terpisah  ( Lex
Specialis ).  Selain  itu,  yurisdiksi  juga
perlu mempertimbangkan sejauh
mana prosedur yang ada dapat dirujuk dan  dimasukkan  dan  sejauh  mana pula mereka harus membuat prosedur baru. 17 Secara  konsepsi,  guideline
StAR memberikan kunci-kunci dasar konsep  dalam  hal  negara-negara melakukan  upaya  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  secara  khusus dan tindak pidana lainnya yang dapat merugikan  kekayaan  negara  maupun
perekonomian negara pada umumnya. Kunci-kunci konsep tersebut adalah: 18
1. Perampasan In  Rem (berdasar tanpa putusan pidana) seharusnya tidak  menjadi  pengganti  tuntutan pidana  ( Non-conviction  based asset forfeiture should never be a substitute for criminal prosecution ); 2. Hubungan antara perkara perampasan  aset  in  rem  dan perampasan pidana apapun,
termasuk penyelidikan yang tertunda,  harus  dijelaskan.  ( The relationship  between  an  NCB
17 Ibid
18 Tim  Penyusun,  Naskah  Akademik
Rancangan Undang-Undang Tentang
asset  forfeiture  case  and  any criminal proceedings, including a pending  investigation,  should  be defined );
3. Perampasan  aset in  rem harus tersedia bila tuntutan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil ( NCB asset forfeiture should be available when criminal prosecution  is  unavailable  or unsuccessful );
4. Peraturan atas bukti dan prosedur yang  berlaku  harus  diberikan secara jelas dan mendetail mungkin  ( Applicable  evidentiary and procedural rules should be as specific as possible );
5. Aset yang berasal dari pelanggaran kriminal dalam
lingkup  yang  luas  harus  tunduk pada  perampasan  aset  ( In  rem Asset  sderived  from  the  widest range of criminal offenses should be subject to NCB asset forfeiture
);
6. Kategori  aset  harus  bersifat  luas dan tunduk kepada hal perampasan ( The broadest categories  of  assets  should  be subject to forfeiture );
7. Definisi  aset  dalam  lingkup perampasan  harus  diartikan  luas untuk  mencakup  bentuk-bentuk nilai-nilai  yang  baru  atau  yang akan  datang  ( The  definition  of assets subject to forfeitu reshould be  broad  enough  to  encompass new forms of value );
8. Aset yang tercemar yang diperoleh  sebelum  berlakunya Undang-undang  perampasan  aset In rem dapat dilakukan perampasan terhadapnya ( Tainted
Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  .  Jakarta:  PPATK, 2006. hal. 30-35
assets  acquired  prior  to  the enactment  of  an  NCB  asset forfeiture law should be subject to forfeiture ); 9. Pemerintah harus memiliki kewenangan  untuk  menetapkan batas-batas  dalam  menentukan kebijakan sesuai dengan pedoman dalam  tindakan  perampasan  ( The government should have discretion  to  set  appropriate thresholds  and  policy  guidelines for forfeiture ) 10. Langkah-langkah pemerintah harus spesifik dalam tindakannya untuk melakukan penundaan penyelidikan dan pengelolaan aset yang harus ditentukan sebelumnya untuk  dirampas ( The specific measures the government may  employ  to  investigate  and preserve asset spending forfeiture should be designated ); 11. Langkah  yang  diambil  dalam penanggulangan  dan  investigasi dapat  dilakukan  tanpa  harus melakukan pemberitahuan kepada pemegang aset dan selama proses prajudikasi berjalan untuk mengadili  kasus  terkait  tuntutan perampasan  ( Preservation  and investigative measures taken without notice to the asset holder should be authorized when notice could  prejudice  the  ability  of  the jurisdiction  to  prosecute  the forfeiture case ); 12. Harus  adanya  suatu  mekanisme untuk  mengubah  perintah  untuk pengawasan,  pemantauan,  dan pencarian bukti dan untuk mendapatkan  apa  pun  yang berkuasa  tetap  buruk  kepada pemerintah atau permohonan peninjauan  kembali  tertunda  dari urutan apapun yang dapat
menempatkan tindakan merampas properti di luar jangkauan pengadilan  ( There  should  be  a mechanism  to  modify  orders  for preservation,  monitoring,  and production  of  evidence  and  to obtain  a  stay  of  any  ruling adverse to the government pending  reconsi  deration  or appeal  of  any  order  that  could place forfeitable property beyond the reach of the court );
13. Prosedural  dan unsur persyaratan pemerintah  baik  aplikasi  dan tanggapan penuntut harus diperjelaskan  secara  detail  ( The procedural and content requirements for both the government’s application and the claimant’s  response  should  be specified );
14. Konsep  dasar  seperti  standar (beban)  dari  penggunaan  bukti dan  pembuktian  terbalik  harus dijabarkan dengan undang-
undang  ( Fundamental  concepts such  as  the  standard  (burden)  of proof  and  use  of  rebuttable presumptions should be delineated by statute ); 15. Apabila pembelaan secara afirmatif  digunakan,  pembelaan untuk perampasan harus dijelaskan, demikian juga dengan elemen-elemen  dari  pembelaan tersebut  dan  beban  bukti  ( Where affirmative  defenses  are  used, defenses  to  forfeiture  should  be specified, along with the elements of  those  defenses  and  the  burden of proof );
16. Pemerintah harus memberi kewenangan dalam hal pembuktian  dengan  berdasarkan atas  dugaan  dan  laporan/aduan ( The  government  should  be
authorized  to  offer  proof  by circumstantial evidence and hear say); 17. Memberlakukan  Undang-undang tentang pembatasan (rekomendasi) yang harus dirancang  untuk  memungkinkan terlaksananya  perampasan  aset NCB secara maksimal. ( Applicable statutes of limitations
(prescription)  should  be  drafted to permit maximum enforceability of NCB asset forfeiture );
18. Mereka  yang  dengan  memiliki kepentingan hukum sebagai subyeknya  adalah  properti  untuk dirampas berhak untuk  mendapat pemberitahuan  tentang  proses pelaksanaannya  ( Those  with  a potential  legal  interest  in  the property  subject  to  forfeiture  are entitled to notice of the proceedings ); 19. Seorang  jaksa  atau  lembaga pemerintah harus diberi wewenang untuk mengenali kreditur  dijamin  tanpa  meminta mereka  untuk  mengajukan  klaim formal ( A prosecutor or government  agency  should  be authorized  to  recognize  secured creditors  without  requiring  them to file a formal claim );
20. Seorang  buronan  yang  menolak untuk kembali ke yurisdiksi untuk menghadapi tuntutan pidana yang telah ditetapkan seharusnya tidak diijinkan  untuk  menggunakan proses  secara  perampasan  aset  in rem  ( A  fugitive  who  refuses  to return  to  the  jurisdiction  to  face outstanding  criminal  charges should not be permitted to contest NCB asset forfeiture proceedings
);
21. Pemerintah harus diberi wewenang  untuk  membatalkan transfer jika properti telah
ditransfer  kepada  orang  dalam atau  kepada  siapa  pun  dengan pengetahuan yang mendasari tindakan  ilegal  ( The  government should  be  authorized  to  void transfers  if  property  has  been transferred  to  insiders  or  to anyone  with  knowledge  of  the underlying illegal conduct ); 22. Sejauh  mana  penuntut  untuk melakukan  klaim  aset  yang  akan dirampas agar dapat aset tersebut digunakan untuk tujuan tersangka menerima  tindakan  perampasan atau  untuk  biaya  hidup  harus ditetapkan. ( The extent to which a claimant to forfeitable assets may use  those  assets  for  purposes  of contesting the forfeiture action or for  living  expens  es  should  be specified ). 23. Perhatikan pada otorisasi pemberian  penilaian  yang  keliru ketika  pernyataan  yang  benar telah  diberikan  dan  aset  tetap tidak  dapat  diklaim.  ( Consider authorizing default judgment proceedings  when  proper  notice has  been  given  and  the  assets remain unclaimed ). 24. Pertimbangkan tentang kemungkinan  para  pihak  untuk menyetujui  tindakan  perampasan tanpa pengadilan dan kewenangan pengadilan  untuk  memasukkan perampasan ditetapkan dari putusan  ketika  para  pihak  setuju untuk menjalani prosedur tersebut. ( Consider permitting the parties  to  consent  to  forfeiture without a trial and authorizing the court  to  enter  a  stipulated
judgment  of  forfeiture  when  the parties agree to such procedure ). 25. Tentukan  semua  solusi  yang tersedia  bagi  penuntutan  apabila pemerintah gagal melakukan dalam menerapkan putusan perampasan. ( Specify any remedies that are available to the claimant in the event the government  fails  to  secure  a judgment of forfeiture ). 26. Putusan  akhir  dari  perampasan aset  In  rem  harus  dinyatakan secara tertulis. ( The final judgment of NCB asset forfeiture should be in writing ). 27. Menetapkan lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki  dan  menuntut  hal perampasan. ( Specify which agencies  have  jurisdiction  to investigate and prosecute forfeiture matters ). 28. Pertimbangkan  tugas  hakim  dan jaksa dengan keahlian khusus atau pelatihan dalam perampasan untuk menangani kegagalan perampasan aset In rem . ( Consider  the  assignment  of judges  and  prosecutors  with special  expertise  or  training  in forfeiture  to  handle  N  CB  asset forfeitures ).
29. Harus ada sistem untuk perencanaan pra-penyitaan, pengelolaan, dan mengakuisi aset secara  cepat  dan  efisien.  ( There should be a system for pre-seizure planning, maintaining, and disposing  of  assets  in  a  prompt and efficient manner ).
30. Menetapkan  mekanisme  untuk menjamin perkiraan, melanjutkan, dan pendanaan yang memadai  untuk  pengoperasian program  perampasan  agar  efektif
dan  adanya  batas  campur  tangan politik dalam kegiatan perampasan aset. ( Establish mechanisms to ensure predictable, continued, and adequate financing for the
operation  of  an  effective  for feiture program and limit political interference  in  asset  forfeiture activities ).
31. Terminologi  yang  benar  harus digunakan, terutama jika kerjasama  internasional  terlibat. ( Correct  terminology  should  be used, particularly when international cooperation is involved ). 32. Ekstrateritorial  yurisdiksi  harus diberikan ke pengadilan. ( Extraterritorial jurisdiction
should be granted to the courts). 33. Negara-negara  harus  memiliki kewenangan  untuk  menegakkan permohonan pihak luar. ( Countries should have the authority  to  enforce  foreign provisional orders ).
34. Negara-negara  harus  memiliki kewenangan  untuk  menegakkan permintaan perampasan dari
pihak  luar  negeri  dan  harus membuat  undang-undang  yang memaksimalkan terlaksananya putusan  mereka  di  luar  negeri. ( Countries should have the authority  to  enforce  foreign forfeiture orders and should enact legislation  that  maximizes  the enforceability  of  their  judgments in foreign jurisdictions ). 35. Perampasan  aset  In  rem  harus digunakan  untuk  mengembalikan harta  kepada  korban.  ( NCB  asset forfeiture  should  be  used  to restore property to victims ).
36. Pemerintah harus diberi wewenang untuk berbagi aset atau dengan mengembalikan aset untuk bekerja sama dalam yurisdiksi. ( The government should  be  authorized  to  share assets  with  or  return  assets  to cooperating jurisdictions ).
Dari beberapa konsep di atas
merupakan kunci acuan dalam
tindakan  perampasan  aset,  dikatakan bahwa  dilakukannya  tuntutan  pidana yang mendukung perampasan aset in
rem akan  menjadikan  hukum  pidana efektif dan menumbuhkan
kepercayaan  masyarakat  terhadap penegakan  hukumnya.  Oleh  karena itu,  perampasan  aset  in  rem  dapat menjadi  alat  yang  efektif  untuk memulihkan aset yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana lainnya, namun  itu  tidak  boleh  digunakan sebagai alternatif tuntutan pidana bila
yurisdiksi memiliki kemampuan
untuk  menuntut  para  pelanggar tersebut.
Keberhasilan penggunaan
NCB  di  negara-negara  maju  ini mungkin  bisa  dijadikan  wacana  bagi Indonesia.  Indonesia  mungkin  bisa turut menerapkan prosedur (NCB) ini
19 Bismar  Nasution,  2009. Anti Pencucian  Uang:  Teori  dan  Praktek ,
karena akan memberikan keuntungan dalam  proses  peradilan  dan  untuk mengejar  aset  para  koruptor.  Seperti yang  terlihat  selama  ini,  seringkali Jaksa  mengalami  kesulitan  dalam membuktikan  kasus-kasus  korupsi karena tingginya standar pembuktian yang digunakan dalam kasus pidana. 19 Selain itu, sering pula dalam proses  pemidanaan  para  koruptor, mereka  menjadi  sakit,  hilang  atau meninggal  sehingga  mempengaruhi atau memperlambat proses peradilan. Hal  ini  dapat  diminimalisir  dengan menggunakan NCB karena objek dari NCB adalah asetnya, bukan koruptornya. Dengan demikian,
meskipun si koruptor itu sakit, hilang atau meninggal dalam proses persidangan, bukanlah menjadi suatu halangan 20 dalam rezim NCB.
Seiring dengan era
globalisasi seperti sekarang ini, yang mana  tindak  kejahatan  sudah  pula melintasi batas negara (cross border), maka  untuk  kepentingan  mengejar uang hasil tindak kejahatan yang telah dibawa ke luar negeri dapat dilakukan
Bandung: Books Terrace & Libray. hal hal.. 160
dalam  kerangka asset  recovery .
Dalam  hal  ini,  proses  persidangan
perdata menggunakan seperti sekarang  iniyang  dibantu  oleh  MLA dan  rejim  anti  pencucian  uang  dapat mempermudah Indonesia untuk
mengambil  aset-aset  koruptor  yang ada di luar negeri. 21 Namun tentu saja sebelum  mengadopsi  NCB  harus lebih dahulu dipertimbangkan berbagai macam aspek, serta dampak yang akan mengikutinya. Oleh karena itu  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan dalam pengimplementasian  sistem  NCB  di Indonesia: 22 a) Perlu  adanya  suatu  re-structuring dalam legal framework di Indonesia  baik  hukum  materil maupun  formil,  yaitu  hukum acara perdata. Saat ini, pemerintah Indonesia masih menggunakan hukum formil perdata yang hanya berlaku untuk kasus-kasus yang bersifat individual atau private to private. Oleh karena itu pengimplementasian  sistem  ini harus diikuti dengan reformasi di bidang hukum acara perdata agar permasalahan  yang  selama  ini
21 Ibid .
22 Ibid . hal 161 23 Ibid 24 Anthony  Kennedy,  “ An  Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom ”, vol. 10, No. 1, Journal of Money Laundering Control , 2007. hal. 39.
dihadapi oleh rejim anti pencucian uang seperti permasalahan penerapan pembuktian terbalik dan predicate crime dapat diminimalisir. 23
b) NCB,  terutama  yang  sifatnya ekstra  territorial  menuntut  legal expertise  dan  pengetahuan  teknis yang  tinggi,  dan  dikhawatirkan bahwa  Indonesia  masih  kurang memiliki  sumber  daya  yang  bisa memenuhi tuntutan ini. Dalam hal ini,  Indonesia  dapat  melihat langkah  yang  dilakukan  oleh
United Kingdom dengan menggunakan  tenaga  ahli  dari luar ( oursourcing ) untuk
membantu  proses  pengambilan aset. 24 Selain  itu,  Indonesia mungkin  bisa  meniru  langkah yang  diambil  negara-negara  lain dengan mendirikan suatu lembaga independen  yang  secara  khusus menangani asset recovery (assets recovery agencies). Dengan didirikannya  lembaga  tersebut, maka  proses  asset  recovery  bisa menjadi lebih terarah dan terorganisir.
c) Perlu dipertimbangkan untuk memperluas  jurisdiction  scope dari  NCBke  wilayah  di  luar jurisdiksi  Indonesia  seperti  yang dilakukan oleh Selandia Baru dan Fiji. 25 Hal  ini  dikarenakan banyaknya aset-aset koruptor Indonesia  yang  dilarikan  ke  luar negeri.  Selain  itu,  seperti  yang telah  diungkapkan  sebelumnya,
25 Anthony  Kennedy,  “Designing  A Civil  Forfeiture  System:  An  Issues  List  For Policymakers And Legislators”, vol. 13, No. 2,  Jounal  Jounal  Of  Financial  Crime,  2006. hal. 144
keberhasilan proses NCB terutama  untuk  pengambilan  aset di luar negeri sangat membutuhkan MLA. Oleh karena itu  perlu  dipertimbangkan  untuk memperluas  scope  UU  MLA  ke gugatan perdata agar aset koruptor  dapat  diambil  karena selama  ini  UU  MLA  hanya menfasilitasi bantuan hukum khusus di bidang pidana. 26
d) Perlu dipertimbangkan aspek check  and  balance  sebelum  dan sesudah  dilakukan  proses  NCB. Hal ini penting mengingat proses perampasan  aset  hasil  kejahatan cenderung rawan akan disalahgunakan  oleh  para  aparat penegak hukum. Sebagai perbandingan,  Indonesia  dapat menggunakan  cara  seperti  yang dilakukan  oleh  Thailand  dengan memberikan komisi kepada lembaga  khusus  yang  menangani
26 Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 UU MLA.
27 Secara  umum  ada  4  (empat)  fungsi dari  keterbukaan  dalam  mengawasi  kinerja pemerintah dan politik. Pertama, kemampuan untuk dapat mendeteksi jalur uang. Kemampuan  untuk  mendeteksi  jalur  uang atau membangun suatu jejak audit (audittrail) adalah  pertahanan  pertama  dalam  melawan terhadap  ketidakteraturan  sistem  dan  dapat mempunyai  suatu  dampak  pada  demokrasi dan  pemerintahan.  Kedua,  keterbukaan sebagai  tindakan  pencegahan.  Keterbukaan dapat  berfungsi  untuk  memonitor  dan mengungkapkan informasi yang dapat membantu  menutup  celah  antara  bisnis  dan politik.  Dengan  adanya  keterbukaan  maka akan  terbentuk  sebuah  komunitas  pengawas dan media yang memberikan analisa tentang keuangan politis dan menciptakan masyarakat  yang  lebih  terdidik.  Ketiga, keterbukaan  merupakan tindakan  yang tidak terlalu  menimbulkan  polemik.  Adanya prinsip  Keterbukaan  bukanlah  serta  merta menjadikannya  efektif  sebagai  mekanisme control  untuk  batasan  atau  larangan  politik
proses  asset  recovery  sesuai dengan  kinerja  lembaga  tersebut untuk meningkatkan insentif dalam pengejaran aset serta untuk menjaga para aparat yang ditunjuk  dari  praktik  suap  oleh para koruptor yang ingin menyelamatkan  asetnya.  Hal  ini juga harus dibarengi pula dengan prinsip keterbukaan, dengan landasan  asas  akuntabilitas  dan transparansi  yang  tinggi,  agar proses  penggunaan  NCB  dan pemberian komisi tidak disalahgunakan  oleh  pihak-pihak tertentu. 27
Walaupun  sekilas  gugatan perdata yang ada di UU Tipikor agak mirip  dengan  NCB,  namun  terdapat perbedaan  di  antara  upaya  perdata yang  diatur  oleh  UU  Tipikor  dengan
uang,  tetapi  hal  ini  merupakan  suatu perubahan yang relatif lebih mudah diterima dan  didukung  oleh  para  pejabat  publik  dan partai politik. Hal ini terbukti dari pengalaman  di  beberapa  negara  yang  telah meloloskan  hukum  mengenai  keterbukaan aset  sebagai  suatu  metoda  tidak  langsung untuk  memerangi  penyalahgunaan  uang dalam politik. Keempat, keterbukaan membangun  kepercayaan  terhadap  proses demokrasi. Di dalam prinsip demokrasi, yang mendasari prinsip keterbukaan adalah bahwa semakin transparan dan terbuka pembiayaan kegiatan  publik  dan  politik  dalam  suatu negara maka masyarakat dari negara tersebut akan  semakin  percaya  pada  pemerintah. Metoda  pembiayaan  proses  pemilihan  yang dirahasiakan  atau  disembunyikan  akan menimbulkan sikap skeptis dan sifat sinis dari masyarakat  terhadap  politik  demokratis. Lihat Gene Ward, “The role of disclosure in combating  corruption  in  political  finance”,
Global Corruption Report 2004, Transparency  International,  Jerman,  2004, hal. 39-41.

## NCB.  Upaya  perdata  dalam  UU
Tipikor  masih  menggunakan  rezim perdata  biasa  di  mana  proses persidangannya  masih  tunduk  pada hukum  perdata  formil  atau  materil biasa.  Sehingga  dalam  gugatan
perdata dalam UU Tipikor mengharuskan penuntut untuk membuktikan adanya “kerugian
negara”.  Selain  itu,  ketentuan  Pasal
38 Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001  juga  hanya  mengatur  gugatan perdata  setelah  adanya  putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. 28
Hal ini tentunya berbeda dengan NCB yang  menggunakan  rezim  perdata yang  berbeda  seperti  pembuktian terbalik.  Selain  itu  NCB  juga  tidak berkaitan  dengan  pelaku  tindak pidana  dan  memberlakukan  sebuah aset sebagai pihak yang berperkara.
Dalam  prakteknya,  adanya perbedaan  ini  dapat  menghasilkan dampak  yang  berbeda  pula.  Gugatan perdata  yang  ada  di  UU  Tipikor memberikan beban pembuktian adanya  “unsur  kerugian  negara” kepada Jaksa Penuntut Negara (JPN).
28 Bismar Nasution, Op.Cit ., hal. 162. 29 Suhadibroto,”Instrumen  Perdata untuk  Mengembalikan  Kerugian  Negara dalam
Hal  ini  tentunya  tidak  mudah  untuk dilakukan.  Bahkan  dikhawatirkan
beban pembuktian yang harus dilakukan  oleh  JPN  dalam  gugatan perdata  tersebut sama  beratnya dengan  pembuktian  secara  pidana. 29
Sebaliknya, NCB mengadopsi prinsip pembuktian  terbalik  di  mana  para pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan  bahwa  aset yang digugat  tidak  mempunyai  hubungan dengan korupsi. JPN cukup membuktikan  adanya  dugaan  bahwa
aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana
korupsi. 30 Gugatan  NCB  yang
bersifat in rem ini juga menguntungkan  JPN  dalam  hal kecepatan  menyita  suatu  aset  agar tidak  dilarikan.  Gugatan  perdata dalam  UU  TIPIKOR  hanya  dapat dilakukan  setelah  adanya  status tersangka,  terdakwa  atau  terpidana. Mengingat  cepatnya  aset  berpindah tangan,  NCB  mempunyai  kelebihan untuk  melakukan  penyitaan  karena gugatan yang diajukan dapat dimasukan  ke  pengadilan  sebelum
Korupsi”,http://www.komisihukum.go.id/ko nten.php?nama=Artikel&op=sort_by_tgl. diakses tanggal 11 Mei 2020.
30 Bismar Nasution, Op.Cit ., hal. 163
adanya  status  tersangka  atau  bahkan sebelum  pelaku  tindak  pidananya diketahui  identitasnya. 31 Kelemahan gugatan perdata dalam UU TIPIKOR
inilah  yang  menjadi  dasar  pemikiran bahwa perlunya Indonesia
mengadopsi instrumen NCB. Namun perlu  diakui  bahwa  pengadopsian instrumen  ini  di  kerangka  hukum Indonesia tidaklah mudah mengingat prinsipnya  yang  berbeda  dengan prinsip hukum perdata Indonesia pada umumnya.  Sehubungan  dengan  itu, maka  untuk  mengimplementasikan NCB  di  Indonesia,  ada  beberapa  hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah: 32
1) Pertama,  perlunya  adanya  suatu Undang-Undang  khusus  tentang
NCB  dalam  kerangka  hukum nasional  Indonesia.  Saat  ini memang  ada  rencana  pemerintah Indonesia untuk mengadopsi instrumen NCB dalam
31 Ibid. 32 Ibid.
33 Setidak-tidaknya  ada  beberapa ketentuan  yang  harus  diatur  oleh  UU  civil forfeiture:  pertama,  deifinisi  dari  “hasil  atau hubungan”  aset  dengan  sebuah  tindak pidana”.  Kedua,  definisi  dari  “hasil”  atau “hubungan”  aset  dengan  sebuah  tindak pidana  yang  dilakukan  di  luar  negeri  atau oleh  pihak  lain  yang  berada  di  luar  negeri. Ketiga,  proses  dan  standar  pembuktian “dugaan”  yang  berkaitan  dengan  hubungan antara  sebuah  aset  dan  tindak  pidana. Keempat,  aspek  retroaktif  dari  UU  tersebut. Kelima, standar pembuktian yang dipakai di
amandemen  UU  Tipikor.  Tetapi perlu diketahui bahwa pemasukan instrumen NCB dalam UU Tipikor  kurang  tepat  mengingat, seperti  yang  telah  di  jelaskan  di atas,  bahwa  NCBmembutuhkan suatu  rejim  hukum  perdata  yang berbeda  dengan  hukum  perdata umumnya. Pemasukan dalam amandemen UU TIPIKOR dikhawatirkan tidak dapat menfasilitasinya.  Oleh  karena  itu perlu  adanya  sebuah  Undang- Undang  khusus  yang  secara lengkap mengatur ketentuan tentang NCB dari mulai dasar dan kerangka  hukum,  hukum  acara dan  prosedur  dalam  penyitaan. Selain  itu,  pemisahan  NCB  dari UU  Tipikor  dimaksudkan  agar instrumen  ini  jelas  “warna hukumnya”  karena  UU  Tipikor berada  dalam  wilayah  pidana, sementara NCB adalah instrumen dalam scope perdata. Penggabungan  dua  rejim  yang berbeda  ini  dikhawatirkan  dapat menimbulkan perbedaan persepsi dan perdebatan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan NCB di Indonesia. 33 Oleh karena itu perlu dipikirkan  pembentukan  suatu regulasi  khusus  untuk  mengatur
persidangan. Kelima, prosedur penyitaan dan pengambilalihan  aset.  Kelima,  hak  dan kewajiban  si  pemilik  aset  dan  upaya  hukum yang  tersedia  baginya.  Keenam,  jurisdiksi dari  UU  tersebut.  Ketujuh,  kewenangan untuk mengajukan gugatan dan institusi yang berwenang untuk melakukannya.
Kedelapan,standar  mengenai  kapan  civil forfeiture  dapat  digunakan.  Kesembilan, prosedur dan penggunaan aset yang berhasil diambil. Lihat Anthony Kennedy “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers  and  Legislators”,  13  (2) Journal of Financial Crime , 2006, hal. 132- 163.
dasar  hukum  dan  prosedur  NCB seperti  yang  dilakukan  oleh Australia  atau  Amerika  Serikat. Hal  ini  penting  karena  NCB memerlukan  suatu  hukum  acara dan prosedur yang berbeda dengan hukum perdata umumnya. Diharapkan  nantinya  prosedur dan  hukum  acara  dalam  regulasi khusus  tersebut  dalam  menjadi lex  specialis  dari  hukum  acara perdata di Indonesia. Hal ini mirip dengan berlakunya UU TIPIKOR sebagai lex specialis dari KUHAP dalam hal pengadilan in absentia. 34 2) Perlu  adanya  political  will  yang kuat  dari  pemerintah  dan  aparat penegak hukum dalam melaksanakan  instrumen  NCB. Seperti yang telah diungkapkan di atas  instrumen  NCB  dianggap sangat berhasil untuk mempermudah  aparat  penegak hukum dalam menyita dan mengambilalih aset dari kejahatan.  Mengingat  banyaknya dugaan korupsi berasal dari sektor politik dan birokrasi 35 dikhawatirkan  adanya  resistensi dari  segi  politik  dan  birokrasi dalam praktek pelaksanaan instrumen NCB ini. 36 3) Ketiga, perlu adanya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2006  tentang  Bantuan
34 Dalam  KUHAP,  pengadilan  tidak boleh  memutus  suatu  perkara  apabila terdakwa tidak ada atau hadir di persidangan. Hal ini untuk memastikan adanya due process of  Law  dalam  persidangan.  Hadirnya  UU Tipikor  dan  UU  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  mengubah  proses  ini  di  mana dimungkinkan  adanya  putusan  pengadilan tanpa kehadiran terdakwa ( in absentia ). 35 John  S.T.  Quah, Causes  and
Consequences  of  Corruption  in  Southeast
Hukum  Timbal  Balik  Dalam Masalah Pidana (UU MLA). Saat ini  UU  MLA  hanya  mengatur tentang  bantuan  hukum  dalam masalah  pidana  saja. 37 Hal  ini tentu  dapat  menjadi  hambatan terhadap efektivitas dari NCBterutama  apabila  instrumen ini  dipakai  untuk  menyita  dan mengambilalih aset di luar negeri. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperluas  jurisdiction  scope dari UU MLAdengan ditambahnya  NCB  sebagai  salah satu  objek  yang  dapat  diminta bantuannya kepada negara asing. 38
Di  samping  itu,  pemerintah  juga harus memberdayakan MLA dengan secara progresif membuat perjanjian-perjanjian MLA dengan  negara  lain.  Saat  ini Indonesia masih sangat
ketinggalan  jika  dibandingkan dengan Negara-negara lain seperti
AS,  Filipina  atau  Thailand  yang telah  membuat  kurang  lebih  50 perjanjian  MLA. 39 Selain  itu, perjanjian bilateral maupun multilateral yang sudah di tandatangani pun masih ada yang belum diratifikasi seperti
perjanjian bilateral dengan Korea atau  perjanjian  multilateral  di tingkat  ASEAN. 40 Tanpa  adanya
Asia:  A  Comparative  Analysis  of  Indonesia , the Philippines and Thailand, Vol. 25, No. 2, Asian  Journal  of  Public  Administration, 2003, hal. 238-246.
36 Bismar Nasution, Op.Cit ., hal. 164.
37 Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 UU MLA.
38 Anthony Kennedy, Op.Cit , hal. 144.
39 Yunus Husein, 2007. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang , Jakarta, Book Terrace & Library. hal. 358.
40 Ibid .
ratifikasi tersebut, Indonesia tidak dapat  meminta  bantuan  kepada Negara-negara di ASEAN seperti Singapura yang selama ini diduga sebagai tempat penyimpanan aset- aset  para  koruptor.  Oleh  karena itu,  pengembangan  penggunaan MLA harus dilakukan oleh pemerintah  Indonesia  dengan mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara lain. 41 4) Keempat, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya  dan  aparat  penegak hukum pada khususnya mengenai konsep dan kerangka hukum dari NCB.    Seperti  yang  telah  selama ini  menjadi  isu  di  Amerika Serikat,  NCB  adalah  instrumen yang penuh dengan kontroversial.
Dikhawatirkan tanpa adanya suatu  pemahaman  yang  baik kepada  masyarakat  dan  aparat penegak  hukum,  instrumen  ini akan mengalami berbagai hambatan  dalam  pelaksanaaanya seperti  yang  selama  ini  dialami oleh  rejim  anti  anti  pencucian uang. 42 Terlebih  lagi  seperti halnya money laundering, instrumen ini banyak mengadopsi berbagai prinsip hukum baru yang selama  ini  tidak  dikenal  di Indonesia, misalnya sistem pembalikan  beban  pembuktian. Sehingga perlu ada suatu kesamaan dalam pemahaman konsep dan kerangka hukum NCB di  kalangan  aparat  penegak hukum. 43
5) Kelima,  agar  perampasan  aset berdasarkan  NCB  ini dapat
41 Bismar  Nasution, Op.Cit .,  hal.  164- 165.
42 Tim  Penyusun,  Naskah  Akademik Rancangan
Undang-Undang
Tentang
diterapakan  secara  efektif  dan efisien,  maka  tidak  dibentuk lembaga  atau  institusi  baru, melainkan memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud  dalam  KUHAP  yang sudah  mempunyai  sarana  dan prasarana serta pengalaman dalam melakukan tugas penyidikan, prapenuntutan,  penuntutan,  dan eksekusi untuk melakukan penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi terhadap  perampasan  aset  hasil tindak pidana tersebut berdasarkan  NCB  ini.  Namun untuk menjaga nilai ekonomis dan tujuan pemulihan kerugian keuangan  negara  atau  pihak  ke tiga,  perlu  dibentuk  lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset-aset hasil tindak pidana  yang  disita  dan/atau dirampas  berdasarkan  ketentuan
NCB ini.
6) Terakhir, perlu dibuat kajian yang mendalam terhadap aspek ekonomis,  sosial  dan  politik sebelum memberlakukan instrumen  NCB  di  Indonesia.
Seperti yang terlihat dalam pengalaman  Amerika  Serikat, tidak  dapat  dipungkiri  bahwa NCB adalah suatu instrumen yang kontroversial.  Oleh  karena  itu, pemerintah  harus  berhati-hati dalam memilih model mana yang akan diadopsi agar tidak menimbulkan resistensi dari
Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  (Jakarta:  PPATK, 2006), hal. 16-18.
43 Bismar Nasution, Op.Cit ., hal. 165.
masyarakat atau legal community di Indonesia. 44
Dari  penjelasan  mengenai berbagai  aspek  pelaksanaan  NCB sebelumnya, walaupun secara prinsipil  mereka  mengadopsi  konsep NCB yang sama, dapat terlihat bahwa tiap-tiap  negara  mempunyai  karakter pelaksanaan yang sedikit berbeda satu dengan  lainnya. 45 Australia  misalnya mengaodopsi  asas  retroaktif  dan memberlakukan  Unexplained  wealth atau  kekayaan  yang  tidak  jelas  asal- usulnya  menjadi  subjek  NCB  tanpa harus  terbukti  terkait  dengan  tindak kejahatan. 46 Dengan demikian berbeda  pula  dengan  Filipina  yang hanya  memperbolehkan  upaya  NCB untuk  menyita  dan  mengambil  aset berupa  uang.  Sedangkan  NCB  di Amerika  Serikat  memiliki  cakupan dan  jangkauan  yang  sangat  luas, termasuk dalam hal mendebit rekening  responden  bank  asing  di bank  Amerika.  Namun,  regulasi  di
44 Ibid. 45 Secara  umum  pelaksanaan  NCB  di Amerika  Serikat,  Australia  dan  Filipina mempunyai kesamaan yaitu: Pertama, penyitaan  aset  tanpa  harus  terlebih  dahulu melakukan  gugatan  pidana.  Kedua,  p  roses penyitaan  pada  umumnya  dilakukan  secara independen  terpisah  dari  proses  gugatan pidana. Ketiga, pihak berwenang hanya perlu
Amerika  Serikat  hanya  membatasi upaya  NCB  untuk  aset-aset  yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. 47
Adanya  perbedaan  penerapan  NCB tersebut  harus  menjadi  perhatian
Indonesia apabila akan mengimplementasikannya  ke  dalam kerangka hukum
nasional.
Pemerintah  harus  memperhatikan aspek  baik-buruknya  dari  tiap-tiap metode dan konsep pelaksanaan NCB agar  penerapan  instrumen  ini  dapat diterima dan berjalan efektif.
Misalnya  Indonesia  dapat  memulai menggunakan  instrumen  NCB  untuk menyita  aset  berupa  uang  terlebih dahulu,  seperti  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Filipina.  Jika  hal  ini berhasil,  pemerintah  bisa  memulai menggunakannya  pada  scope  yang lebih  luas  seperti  yang  saat  ini dilakukan  oleh  pemerintah  Amerika Serikat. 48
membuktikan  dilakukannya  kejahatan  atau keterlibatan  dalam  suatu  tindakan  illegal sesuai  dengan  standar  perdata.  Keempat, adanya  peraturan  mengenai  perlindungan terhadap innocent owners.
46 Bismar Nasution, Op.Cit ., hal. 165.
47 Ibid . hal. 165-166.
48 Ibid.
Rancangan  undang-undang perampasan  aset  tidak  dicantumkan Perampasan  aset  secara In  Rem.
Sedangkan di dalam naskah akademik telah  dijelaskan  dan  di  paparkan  apa yang  dimaksud  dengan  perampasan
In Rem tersebut. Sementara dinaskah akademik  Perampasan  aset  secara In
Rem ,  telah  di  terapkan  di  beberapa
Negara serta efektif dalam mengembalikan kerugian Negara dari
tindak  pidana  korupsi.  Degan  tidak dicantumkan  Perampasan  aset In
Rem, penulis  berpendapat  bahwa
Negara  tidak  serius  memberantas tindak  pidana  korupsi,  sementara tidak  pidana  korupsi  merupakan tindak pidana luar biasa.

## PENUTUP
Persidanga In Absentia pada tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam ketentuan Pasal 38 angka 1 Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana  Korupsi,  yang  berbunyi: “Dalam  hal  terdakwa  elah  dipanggil secara  sah  dan  tidak  hadir  di  sidang pengadilan  tanpa  alasan  yang  sah
maka  perkara  dapat  diperiksa  dan diputus tanpa kehadirannya.”
Pelaksanaan  peradilan  in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi  dapat  dilaksanakan  tanpa melanggar HAM
ketentuan perundang-undangan  dalam  hal  ini KUHAP, terutama berkaitan dengan tata  cara  melakukan  pemanggilan secara layak.  Hal  ini  sangat  penting karena  mengingat  syarat  mutlak dilaksanakannya peradilan in absentia adalah:
1) Harus  dipanggil  terlebih  dulu secara sah, dan
2) Tidak hadir tanpa alasan yang sah.
Terdapat  beberapa  bentuk
langkah  penegakkan  hukum  pidana yang bisa diarahkan untuk tujuan dan dalam  rangka  mengembalikan  aset atau harta kekayaan yang berasal dari tindak  pidana  korupsi.  Di  antara langkah tersebut yaitu
1. Pembuktian Terbalik Dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak Pidana Korupsi
2. Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak
Pidana  Korupsi  Melalui  Gugatan Perdata
3. Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Rangka Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak Pidana Korupsi
Perampasan  terhadap  aset hasil tindak pidana yang berdasarkan sistem  KUHAP  ini  tidak  dapat dilaksanakan  bilamana  terdakwanya tidak dapat dihadirkan di persidangan,
baik karena meningal dunia,
melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya  atau  sakit  permanen.
Dengan  demikian  terhadap  aset tersebut  tentu  tidak  dapat  dilakukan penuntutan  hukum,  kecuali  denggan menggunakan instrument atau ketentuan  NCB  ini.  Penerapan  NCB dalam  perampasan  aset  hasil  tindak pidana merupakan jalan keluar untuk mengatasi  stagnasi  perampasan  aset hasil tindak pidana mengingat ketentuan yang berlaku dalam
KUHAP  satu  aset  hanya  dapat dirampas  jika  penuntut  umum  dapat membuktikan  kesalahan  terdakwa dan  aset  dimaksud  merupakan  hasil atau  sarana  kejahatan  (perampasan sangat  tergantung  kepada  terbukti atau tidaknya seorang terdakwa).

## SARAN
1. Perlu dibuat secara khusus mengenai  pelaksanaan  peradilan in absentia mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan serta
pedoman untuk melakukan upaya hukum yang dibuat secara khusus dengan  menyesuaikan  dengan peraturan perundang-undangan
dalam  kaitanya  dengan  hak  asasi manusia.
2. Perlunya  dicantumkan  klausul perampasan  aset  secara in  rem
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembalian Aset Negara  yang  telah  diterapkan  di beberapa  Negara  dan  berhasil mengembalikan  kerugian  Negara dari tindakan korupsi.
3. Perlunya disegerakannya pengesahan  Rancangan  Undang-
Undang  (RUU)  Pengembalian Aset  Negara  yang  berpedoman pada prinsip-prinsip didalam
Konvensi Anti Korupsi (KAK).

## DAFTAR PUSTAKA
Arief  Basrief,  Disampaikan  Dalam Diskusi Ahli Tentang Implementasi Stolen Asset Recovery (Star) Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  Yang  Diadakan  Oleh Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 28 Januari 2008 Dalam Ramelan  Naskah  Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang, Jakarta, 2012. Atmasasmita Romli, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis. Jakarta: Kencana, 2003 Chazawi  Adami,  2016, Hukum
Pidana  Korupsi  Di  Indonesia ,
Jakarta, RajaGrafindo Persada.
D Cassella, Stefan, “Provision Of The
Usa  Patriot  Act  Relating  To Asset Forfeiture In Transnasional  Cases”  10  (4) Jounal  Of  Financial  Crime. 2013 Effendy Marwan, 2010. Peradilan In
Absentia  dan  Koneksitasnya ,
Jakarta, Timpani Publishing.
Hamzah  Andi.  2010. Hukum  Acara
Pidana Indonesia , Jakarta,
Sinar Grafika.
Husein Yunus, 2007. Bunga Rampai
Anti  Pencucian  Uang ,  Jakarta,
Book Terrace & Library.
Kennedy Anthony, “ An Evaluation of the  Recovery  of  Criminal
Proceeds in the United
Kingdom ”,  vol.  10,  No.  1,
Journal  of  Money  Laundering Control , 2007.
Kennedy,  Designing  A Civil  Forfeiture  System:  An Issues  List  For  Policymakers And  Legislators”,  vol.  13,  No.
2,  Jounal  Jounal  Of  Financial
Crime, 2006.
Nasution Bismar, 2009. Anti Pencucian  Uang:  Teori  dan Praktek , Bandung: Books Terrace & Libray Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Upaya Pencegahannya , Jurnal Equality, Vol. 11, No. 1, 2006 Melani, Problematika Prinsip Double Criminality Dalam Hubungannya Dengan Kerjasama  Pencegahan  Dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional , Jurnal Ilmu
Hukum Litigasi, Vol. 6, No. 2,
2005.
Oktaviani  Indri,  2014. Perspektif
Hukum  Positif  Dan  Hukum Islam  Tentang  Pengembalian Ast Hasil Tindak Pidana
Korupsi (Studi Putusan Nomor:
01/Pid.sus/2011/PN.Tipikor.S
GM). Tesis, UIN Walisongo.
Prihantono  Dwiyanto,  2003. Sidang
Tanpa Terdakwa , Jakarta,
Pustaka Pelajar Offset. Quah John S.T, Causes and
Consequences of Corruption in
Southeast Asia: A Comparative Analysis  of  Indonesia ,  the
Philippines and Thailand, 25 (2) Asian Journal of Public
Administration, 2003.
Sadeli,  Wahyudi  Hafiludin,  2010.
Implikasi  Perampasan  Aset Terhadap  Pihak  Ketiga  Yang Terkait  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi” , Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Hukum
Fakultas  Hukum  Universitas
Indonesia, Jakarta. Smith  Rhona  K.M.,  2008 Hukum Hak Asasi Manusia ,
Yogyakarta,  Pusat  Studi  Hak
Asasi Manusia, PUSHAM, UII.
Wandatama  Ario  dan  Detania Sukarja,
Implementasi
Instrumen  Civil  Forfeiture  di
Indonesia  untuk  Mendukung
Stolen Asset Recovery (STAR)
Initiative , makalah dalam
Seminar  Pengkajian  Hukum
Nasional, 2007, Yanuar Perwaning M, 2007. Pengembalian  Aset  Korupsi Berdasarkan  Konvensi  PBB Anti  Korupsi  2003  Dalam Sistem Hukum Indonesia , Bandung, Alumni Suhadibroto,  “Instrumen  Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi”,http://www.komisihu
kum.go.id/konten.php?nama= Artikel&op=sort_by_tgl. diakses tanggal 11 Mei 2020.