## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## HAMBATAN TEKNIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK PADA POLDA SUMATERA BARAT 1
Fitriati*, Iyah Faniyah, Nisep Rahmad Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Padang Jl. Veteran Dalam, Padang Pasir, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat fitriatif08@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to discuss technical  barriers in  investigating criminal acts  of  manipulation  of electronic information and/or electronic documents by investigators. This study uses a normative juridical research method using secondary legal data. Based on the results of the study, it was concluded  that  the  technical  obstacles  that  occurred  during  the  examination  of  witnesses  and victims  during  the  investigation  process  were  because  the  witness  only  found  out  after  the incident took place because he received the impact of the attack that was launched. The attack data in the server log has been deleted, usually in the case of defacement, so investigators have difficulty finding statistical logs on the server because usually the server automatically deletes the existing logs to reduce the server load.
Keywords: Barriers; Investigation; Manipulation; Information; Electronic.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan membahas hambatan teknis dalam penyidikan tindak pidana manipulasi informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik oleh  penyidik.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan hambatan teknis yang terjadi pada pemeriksaan saksi dan korban pada proses penyidikan, sebab saksi hanya mengetahui setelah kejadian berlangsung karena menerima dampak dari serangan yang dilancarkan. Data serangan di log server sudah dihapus terjadi pada kasus deface , sehingga penyidik kesulitan mencari log statistik di server sebab secara otomatis server menghapus log yang  ada  untuk  mengurangi  beban server. Maka  penyidik  harus melakukan  kerjasama  dengan  penyidik  negara  lain.  Selanjutnya  dengan  menggunakan keterangan  atau  pendapat  para  ahli  telematika  yang  mempunyai  keahlian  di  bidangnya,  agar dapat jadi pertimbangan bagi hakim ketika memutus suatu perkara.
Kata Kunci: Hambatan; Penyidikan; Manipulasi; Informasi; Elektronik.

## A. Pendahuluan
Semakin  majunya  perkembangan  di  bidang  teknologi  informasi  semakin  banyak  juga kejahatan  yang  muncul  salah  satunya  di  dunia cyber .  Keamanan  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE)  saat  ini  selalu  dibayang-bayangi  dengan  tingginya  kejahatan  ITE  tersebut sehingga  menyebabkan  banyak  orang  yang  menjadi  korban  dari  kejahatan cyber khususnya  di
1 Jurnal  ini  adalah  hasil  penelitian  yang  dibiayai  dari  dana penellitian  internal  LPPM  Universitas  Ekasakti  Tahun 2020.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.4, Oktober 2022, Halaman 390-400
Indonesia  (Arifah,  2011).  Internet  atau interconnecting  networking menjadi  kebutuhan  utama dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  memberikan  banyak  manfaat  khususnya  informasi  terkini tentang hukum,  politik dan ekonomi (Rahardjo,  2002). Perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace , yaitu sebuah wadah bagi  seseorang  dimana  mereka  dapat  berkomunikasi  satu  sama  lain  dengan  berbasis  jaringan internet  pada  komputer  mereka.  Akan  tetapi  perkembangan  internet  bagaikan  dua  sisi  mata pedang, di satu sisi sangat memudahkan dalam memperoleh informasi tentang hukum, ekonomi dan  politik,  di  sisi  lain  banyak  juga  terjadi  kejahatan  melalui  internet.  Perkembangan  internet bisa jadi memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.
Kejahatan  yang  sering  terjadi  yaitu  manipulasi  informasi  elektronik  dengan  diawali  oleh tindakan illegal  access. Akses  adalah  kegiatan  melakukan  interaksi  dengan  sistem  elektronik yang  berdiri  sendiri  atau  dalam  jaringan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  ayat  (15)  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Sedangkan Ilegal dalam arti luas menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak sah, tanpa hak, tanpa izin,  tidak  menurut  hukum.  Gagasan  tanpa  hak  dan  tidak  menurut  hukum  memperoleh  bentuk yang  jelas  dalam  pemikiran  yang  dipelopori  oleh  L.J.  van  Apeldoorn  tanpa  hak  mempunyai terminologi  yang  disebut wederrechtelijk dalam  hukum  pidana  diartikan  bertentangan  dengan hukum in strijd met het rech atau melanggar hak orang lain met krenking van eens anders recht dan  tidak  berdasarkan  hukum niet  steunend  op  het  recht (Remmelink,  2003) , dalam  rangka menanggulangi  kejahatan  yang  berupa illegal  access tersebut  maka  dikembangkanlah  suatu rezim hukum baru yaitu hukum siber.
Rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum cyber atau cyber  law ,  secara  internasional  digunakan  untuk  istilah  hukum  yang  terkait  dengan pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Hal  yang  dilarang  dan  yang  diperbolehkan dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi inilah yang diatur dalam rezim hukum Cyber atau Cyber  Law (Hill & Marion, 2016). Demikian pula,  hukum telematika yang merupakan  perwujudan  dari  konvergensi  hukum  telekomunikasi,  hukum  media,  dan  hukum informatika.  Istilah  lain  yang  juga  digunakan  adalah  hukum  teknologi  informasi  ( law  of information technology ) dan hukum dunia maya ( virtual world law ) (Putranti, 2010). Penelitian ini menggunakan contoh kasus pada Polda Sumatera Barat, kejahatan dunia cyber hingga pertengahan 2020 mencapai 126 kasus. Kasus tersebut meliputi pencemaran nama baik, hate  speech,  spam ,  penyalahgunaan  jaringan  teknologi  informasi, carding dan illegal  access .
Salah  satu  kejahatannya  yaitu Illegal  Access yang  sangat  tergantung  pada  pola  hidup  atau kemajuan  teknologi  yang  berkembang  di  masyarakat  yang  lebih  popular  dengan  istilah cyber crime . Kejahatan Illegal  Access yang  terjadi  dimana  proses  penyidikan  yang  dilakukan  penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumbar pada sebuah akun facebook yang palsu atau bodong mengaku sebagai seorang pejabat pada salah satu instansi di Sumatera Barat. Melalui akun tersebut pelaku meminta uang kepada bendahara pada instansi tersebut dan kawan-kawan dekat pejabat tersebut. Bendahara pada instansi tersebut dan kawan-kawan dekat pejabat tersebut percaya karena profil pada akun  sama dengan  akun asli pejabat tersebut. Postingan dan bahasa yang digunakan juga disamakan dengan aslinya. Akibatnya para korban menderita kerugian sekitar Rp 60.000.000, - (Enam  puluh  juta  Rupiah).  Penyidik  kesulitan  untuk  menentukan  tersangka  dan  barang  bukti yang  digunakan  pelaku  saat  melakukan  kejahatannya,  hal  lain  yang  menjadi  hambatan  teknis penyidikan  kejahatan  ini  adalah  menentukan locus dan tempus kejahatannya,  hal  inilah  yang menyebabkan proses pengungkapan kejahatan manipulasi elektronik sulit dilakukan.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  seperti  yang  ditulis  oleh  Kornelius Benuf  yang  membahas  mengenai  hambatan  formal  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan pencurian  data  pribadi  (Benuf,  2021).  Penelitian  ini  secara  spesifik  akan  membahas
permasalahan hambatan teknis dalam penyidikan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik oleh penyidik.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  adapun  yang  dimaksud  pendekatan kualitatif  adalah  menguraikan  kata  demi  kata  secara  sistematis  sehingga  dapat  menemukan jawaban  permasalahan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis  empiris,  yakni  suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer sebagai sumber utama data penelitian (Amiruddin & Asikin, 2012). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan didukung  dengan  data  sekunder.  Data  primer  yaitu  berupa  informasi  terkait  hambatan  yang dihadapi  penyidik  dalam  penyidikan  tindak  pidana  manipulasi  informasi  elektronik.  Data sekunder  yaitu  bahan  pustaka  yang  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku perpustakaan,  peraturan  perundang-undangan,  karya  ilmiah, serta  artikel-artikel yang  berkaitan dengan  materi  penelitian  (Depri,  2014).  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  dan  data sekunder  diperoleh  dari  penelusuran  pustaka (library  research) yaitu  dengan  mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari, dan mengutip data yang diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal-jurnal,  kamus  hukum  dan  buku-buku  yang  mendukung  dengan  penelitian  ini.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Hambatan Teknis dalam Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui oleh setiap penegak hukum, khususnya penyidik tindak pidana. Unsur tindak pidana penting karena dari unsur-unsurnyalah suatu tindak pidana bisa diidentifikasi dan bisa dibuktikan. Sehingga dalam penegakan hukum pidana adalah hal yang penting untuk mengetahui dan menguraikan unsur tindak pidana (Arifah, 2011). Pada konteks  penelitian  ini  tindak  pidana  yang  dibahas  adalah  tindak  pidana  manipulasi  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  merupakan  perbuatan  yang  sangat  tercela  dan  dapat merugikan  banyak  masyarakat.  Tindak  pidana  manipulasi  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  dilakukan  melalui  media  elektronik,  sehingga  hal-hal  yang  menyangkut pembuktiannya akan sedikit banyak berbeda dengan tindak pidana biasa (Arief, 2006). Namun, seringkali tindakan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang  terjadi  di  masyarakat  tidak  dilaporkan  ke  pihak  kepolisian,  hal  ini  dikarenakan  sering terjadinya  kasus  tersebut  dan  belum  sadarnya  masyarakat  akan  pentingnya  penegakan  hukum atas tindak pidana  tersebut (Sugiarto, 2016). Sehingga  membuat para pemilik akun bodong  ini terus  melakukan  penipuan  secara  terus  menerus.  Pembuatan  akun  bodong  yang mengatasnamakan orang lain dapat menimbulkan pencemaran nama baik bagi orang lain karena telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan pihak lain.
Melihat  realitas  virtual  yang  sedang  dijalani  saat  ini  sangat  membuka  kemungkinan terjadinya  tindak  pindana  pencurian  data  pribadi  (Benuf,  Mahmudah,  &  Priyono,  2019)  serta tindakan-tindakan  jahat  lainnya  yang  sangat  terbuka  dilakukan  oleh  oknum  yang  tidak bertanggung  jawab  melalui  sarana  komunikasi  atau  dilakukan  secara  virtual,  seperti  misalnya penyebaran berita bohong (Hoax), penipuan dalam bertransaksi melalui e-commerce , penyebaran berita-berita atau konten-konten yang mengandung SARA, serta konten yang mengandung unsur asusila,  bisa  dilakukan  secara  mudah  dan  cepat  di  era  virtualisasi  seperti  layaknya  saat  ini (Rumlus  &  Hartadi,  2020).  Oleh  karenanya  mengingat  sangat  terbuka  lebarnya  kemungkinan terjadinya  kejahatan  di  ruang  virtual  saat  ini  maka  perlu  peran  pemerintah  dalam  mengatasi permasalahan tersebut demi tercapainya masyarakat yang tertib dan terlindungi oleh hukum.
Peran  pemerintah  ini  dimaksudkan  untuk  mencegah  penyebarluasan  konten  ilegal.  Hal  ini karena  pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pengaturan  serta bisa  melakukan  kriminalisasi  terhadap  perbuatan  penyebarluasan  konten  ilegal  di  Indonesia (Hanim,  2011).  Pentingnya  peran  Pemerintah  dalam  menanggulangi  kejahatan  di  media elektronik  dan  kejahatan  yang  dilakukan  secara  virtual  yaitu  dengan  menyusun  politik  hukum yang bersifat kolaboratif dengan menggunakan kewenangan dari Penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti  terkait  kejahatan  yang  sedang  terjadi,  selain  itu  dibutuhkan  juga  peran  dari penyelenggara sistem elektronik di bawah kementerian informasi dan transaksi elektronik untuk mengetahui  alur  informasi  dan  transaksi  yang  terkait  dengan  tempat  perbuatan  jahat  tersebut (locus) dan waktu terjadinya tindak kejahatan tersebut (tempus). Peran-peran pemerintah tersebut bisa saling berkoordinasi dan berkolaborasi untuk segera memutus akses publik terhadap konten- konten kejahatan tersebut supaya bisa terwujud ketertiban di masyarakat Indoensia.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  SO/PUU-VII2OOS  dan  Nomor 2/PUUVII  2OO9,  pada  intinya  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  penghinaan  dan  pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum namun merupakan delik aduan. Artinya harus ada pengadu terhadap konten tersebut  baru  bisa  diproses  secara  hukum,  hal  ini  deemi  terciptanya  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan hukum di Indonesia. Dijadikannya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik  dalam  bidang  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik  sebagai  delik  aduan  maka tanpa  adanya  aduan  dari  orang  yang  dirugikan  maka  kepolisian  tidak  bisa  menindak  tindak pidana tersebut (Satria, 2018).
Tindak  Pidana  manipulasi  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  diatur  pada Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan ancaman pidananya terdapat pada  Pasal  51  dan  45  undang-undang  tersebut.  Adapun  unsur-unsur  yang  diterapkan  oleh penyidik adalah yang pertama unsur subjektif yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”,  hal ini  terpenuhi dengan adanya alat bukti yaitu keterangan saksi yang menyatakan telah mengirimkan sejumlah uang dikarenakan adanya whatsapp dengan seseorang yang  mengaku  sebagai  Kombespol  Joko  Sadono, S.H., S.I.K.,  M.H  dan  Alat  bukti  lain  adalah keterangan ahli dan bukti elektronik berupa screenshoot akun facebook mengatasnamakan Joko Sadono  dengan  URL  Link  https://www.facebook.com/joko.sadono.165.  Semua  alat  bukti menunjukkan dugaan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh subjek hukum perorangan.
Setiap Orang, sesuai  definisi Pasal 1 butir 21 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  dimaksud  dengan  Orang adalah  orang  perseorangan,  baik  warga  negara  Indonesia,  warga  negara  asing,  maupun  badan hukum.  Jadi  yang  dimaksud  orang  di  sini  adalah  subjek  hukum  yang  diakui  dalam  hukum Indonesia  (Adhim,  Mahmudah,  &  Benuf,  2020).  Orang  yang  dimaksud  adalah  pelaku mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  mengandung  muatan sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Pasal-Pasal  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Yang Dengan  Sengaja,  unsur  yang dimaksud  “ yang dengan  sengaja ”  adalah  adanya  bukti suatu  kehendak  untuk  mewujudkan  unsur  di  dalam  suatu  delik  menurut  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  adalah pelaku aktif atau yang terbukti melakukan tindakan yang dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum  termasuk  perbuatan  secara  teknis  dalam  penggunaan  teknologi,  namun  dengan  tanpa mempertimbangan  motif  dan  alasannya  –  sebagaimana  yang  telah  dirumuskan  oleh  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pelaku telah mengetahui atau menyadari  atau menghendaki akibat dari perbuatan tersebut. Bukti  kesengajaan  antara  lain  dapat  ditunjukkan  dengan  perbuatan  Pelaku  yang  terekam  ke dalam sistem elektronik, dari catatan aktivitas akun miliknya atau yang sedang dikuasainya atau
yang  sedang  digunakannya  dan/atau  yang  dilaksanakan  berulang  kali  sehingga  diketahui  oleh Saksi.
Selanjutnya adalah unsur Tanpa Hak, sedangkan yang dimaksud “ tanpa  hak ” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang-Undang atau ijin dan  alas  hukum  lain  yang  sah,  termasuk  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  melampaui  hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah, atau  melanggar  hak  orang  lain  atau  melawan  hukum  (Benuf  et  al.,  2019).  Pada  contoh  kasus yang terjadi secara subjektif unsur ini terbukti dilakukan oleh tersangka yang menjelaskan bahwa tersangka  membuat  akun  facebook  mengatasnamakan  Kombespol  Joko  Sadono,  S.H.,  S.I.K., M.H. tersebut sebanyak 2 (dua) buah akun facebook.
Unsur  objektif  yang  diterapkan  adalah  “melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan, penghilangan,  pengrusakan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik”,  unsur  ini sesuai  dengan  alat  bukti  keterangan  saksi  yang  berteman  pada  akun  facebook  dan  menerima pesan  whatsapp  seolah  benar  dari  yang  bersangkutan.  Alat  bukti  lainnya  adalah  surat  atau dokumen elektronik berupa Surat/dokumen elektronik printout screenshot percakapan whatsapp dengan seseorang yang mengaku sebagai Kombespol Joko Sadono, S.H., S.I.K., M.H. Perbuatan  Manipulasi,  yaitu  proses  rekayasa  melalui  penambahan  atau  pengurangan  atau penghilangan  atau  mengkaburkan  atau  menyembunyikan  sebagian  atau  keseluruhan  suatu realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah dan/atau material (benda) yang dilakukan dengan menggunakan  alat  sistem  perancangan  atau  sebuah  tata  sistem  nilai,  tanpa  disadari  oleh  pihak penerima informasi dan/atau dokumen elektronik; sehingga sesuatu itu akan seolah-olah menjadi memiliki makna, substansi/kandungan, yang berbeda dari aslinya (tidak otentik) atau diarahkan pada pengertian lain yang diinginkan oleh pengirim.
Perbuatan manipulasi tersebut dilakukan dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  adalah  data  yang  otentik.  Adanya persesuaian  keterangan  saksi,  ahli,  dokumen  elektronik  diketahui  bahwa  adanya  facebook  dan whatsapp palsu yang mengatasnamakan Kombespol Joko Sadono, S.H., S.I.K., M.H. yang mana diduga  kuat  Ganda  Hirahman  Wahyu  memanipulasi  dengan  menciptakan  Facebook  dan whatsapp  palsu  tersebut  mengatasnamakan  Kombespol  Joko  Sadono,  S.H.,  S.I.K.,  M.H. Selanjutnya  unsur  “dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sesuai dengan alat bukti keterangan saksi-saksi yang menduga informasi elektronik tersebut asli dan keterangan ahli.
Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  ini  diatur  secara  alternatif,  maksudnya  cukup  dibuktikan  bahwa  pelaku dengan  sengaja  melakukan  salah  satu  atau  beberapa  dari  perbuatan  yang  dimaksud.  Melalui perbuatan-perbuatan ini maka muncul hak yang tidak sah bagi dirinya atau orang lain. Dimana penggunaan  hak  yang  dimaksud  adalah  tanpa  alas  hukum  atau  kewenangan  sehingga  menjadi tidak  sah  atau  melanggar  hak  orang  lain.  Pada  perkara  ini  perbuatan  yang  dilakukan  adalah manipulasi data.
Perbuatan  tersangka  juga  dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  45  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau pengancaman”. Dimana unsur yang terpenuhi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”. Berdasarkan keterangan saksi, ahli dan dokumen elektronik ditemukan adanya persesuaian bahwa tersangka atas nama Ganda Hirahman Wahyu Pgl Ganda menggunakan akun facebook dan whatsapp dengan mengatasnamakan Joko Sadono yang mana dengan facebook dan whatsapp  tersebut  tersangka  meminta  bantuan  dari  Yon  Friadi  untuk  mengirimkan  uang sebanyak  Rp.  20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)  dan  hal  tersebut  dikuatkan  sendiri  dengan
keterangan tersangka.
Unsur  selanjutnya  adalah  “mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Tersangka atas nama Ganda Hirahman Wahyu Pgl GANDA menerangkan  bahwa  motivasi  tersangka  membuat  facebook  dan  whatsapp  dengan mengatasnamakan  Kombespol  Joko  Sadono,  S.H.,  S.I.K.,  M.H.  hanya  untuk  menakut-nakuti Syamsul Ridwan, dikarenakan niat tersangka menakut-nakuti Syamsul Ridwan tersebut berhasil maka  tersangka  menjadi  keterusan  dan  mencoba  mencari  korban  lainnya  untuk  memberikan sejumlah uang.
Ada  permasalahan  dalam  penegakan  hukum  pidana  terkait  dengan  Pasal-Pasal  dalam  UU ITE khususnya dengan frasa “mendistribusikan”, "mentransmisikan" dan frasa "membuat dapat diakses".  Jika  diuraikan  satu-satu  frasa  tersebut  yang  mana  dalam  UU  ITE  menguraikan demikian;  mendistribusikan"  yaitu  mengirimkan  dan/atau  menyebarkan  Informasi  Elektronik dan/  atau  Dokumen  Elektronik  kepada  banyak  Orang  atau  berbagai  pihak  melalui  Sistem Elektronik.  Frasa  ini  menyangkut  semakin  menjadi  luas  penafsirannya  ketika  maknanya ditafsirkan secara umum, sehingga mengakibatkan setiap tindakan untuk mendistribusikan bisa dipahami  secara  luas.  Selanjutnya  frasa  "mentransmisikan"  adalah  mengirimkan  Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.  Seterusnya  tentang  frasa  "membuat  dapat  diakses"  UU  ITE  menentukan  bahwa semua  perbuatan  lain  selain  mendistribusikan  dan  mentransmisikan  melalui  Sistem  Elektronik yang  menyebabkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dapat  diketahui  pihak lain  atau  publik.  Ketiga  frasa  tersebut  telah  memberikan  makna  yang  luas  sehingga  setiap tindakan yang bisa mengakibatkan suatu konten kejahatan bisa dilihat orang lain karena tindakan kita  sebagai  pengguna  media  sosial  maka  bisa  ditafsirkan  bahwa  kita  ikut  melakukan  tindak kejahatan  tersebut.  Pengertian  yang  sangat  luas  tersebut  di  satu  sisi  menguntungkan  bagi penegak hukum karena bisa menjerat siapapun yang terlibat dalam kejahatan tersebut, namun di sisi  lain  karena  keluasan  arti  tersebut  telah  mengakibatkan  frasa-faras  tersebut  menjadi  multi tafsir.  Sebagai  contoh  ketika ada  konten  yang  mengandung  asusila  dalam  postingan  Instagram selanjutnya  sebagai  pengguna  kita  me- like postingan  tersebut.  Tindakan  kita  tersebut  bisa dikategorikan  sebagai  tindak  kejahatan  bila  mendasarkan  pada  pengertian  dari  frasa  membuat dapat diakses, karena ketika di- like maka postingan tersebut akan muncul pada beranda followers kita.
Harus  ada dukungan dari aparat penegak hukum terkait dengan proses digital pengelolaan inventarisasi  barang,  baik  yang  terjadi  pada  saat  penulisan  maupun  pada  saat  pengelolaan inventarisasi pada saat pendistribusian. Dalam pengolahan data elektronik, diperlukan kata dan frase khusus untuk mencegah data digital tersebut rusak. Akibatnya, penyidik harus memahami peralatan elektronik awal pada komputer di TKP, pemeriksaan fisik setiap sektor TKP ( forensik imaging ), analisis sistem file sistem operasi Microsoft Windows, pencarian dan menemukan file yang telah dihapus atau diubah atau data yang tidak pernah disebarkan tetapi hanya dicetak ( files recovery) , analisis perangkat bergerak ( mobile forensic ), analisis rekaman suara ( audio forensic ), dan prosedur terkait lainnya (forensik citra). Cybercime adalah jenis tulisan formal khusus yang metode penulisannya mungkin berbeda dengan penulisan formal.
Kasus c ybercime adalah suatu kasus yang memiliki kekhususan tersendiri dari kasus-kasus pidana  umum  lainnya,  hal  ini  berpengaruh  terhadap  proses  penyidikan  yang  khusus  pula terhadap  kasus cybercrime. Penyidik  yang  mempunyai  wewenang  khusus  untuk  melakukan proses  penyidikan  terhadap  kasus cybercrime adalah  reserse  khususnya  satuan cybercrime , adapun dasar hukum pelaksanaan wewenang tersebut yaitu undang-undang terkait dengan tindak pidana cybercrime di  Indoensia.  Penyidik  yang  tergabung  dalam  satuan cybercrime bertugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cybercrime yang terjadi di Indonesia. Wewenang tersebut menjadikan penyidik berwenang untuk  mengumpulkan alat bukti  terkait dengan  kasus
cybercrime tersebut. Pedoman alat bukti telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang menentukan  bahwa  alat  bukti  adalah  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan keterangan terdakwa. Susunan alat bukti tersebut telah menentukan kekuatan pembuktian suatu tindak pidana.
Penyidik  dalam  menyidik  tindak  pidana cybercrime alat  bukti  bisa  berupa  informasi elektronik  dan  dokumen  elektronik  yang  bisa  dihadirkan  dalam  persidangan  bisa  berupa tangkapan layar atau hasil cetakan file . Informasi dan dokumen elektronik tersebut bisa menjadi alat  bukti  yang  sah  dan  digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  putusan  hakim  jika diperoleh  dari  proses  penyidikan  yang  sesuai  dengan  aturan  dalam  UU  ITE.  Informasi  atau dokumen  elektronik  yang  merupakan  hasil  penyidikan  dan  dicetak  selanjutnya  dihadirkan  di muka  sidang  bisa  menjadi  alat  bukti  yang  saah  secara  hukum.  Alat  bukti  tersebut  merupakan perluasan  makna  dari  alat  bukti  yang  selama  ini  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  berlaku  sebagai  hukum  positif  di  Indonesia  dan  dijadikan pedoman  dalam  menentukan  alat  bukti  suatu  tindak  pidana.  Hasil  cetakan  informasi  atau dokumen  elektronik  tersebut  yang  dijadikan  alat  bukti  berlaku  sebagai  alat  bukti  yang  sah apabila setidaknya memenuhi persyaratan  antara lain yaitu surat yang menurut undang-undang harus  berbentuk  tertulis,  dan  persyaratan  yang  lain  yaitu  dokumen  atau  informasi  elektronik tersebut  harus  bersifat  otentik  karena  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Ada  penjelasan lainnya yang  mensyaratkan  bahwa  informasi  atau  dokumen elektronik  tersebut  bisa digunakan sebagai  alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum  apabila  bisa  diakses  secara  umum,  bisa  dijamin kebenarannya serta bisa didukung oleh ahli di bidang digital forensik.
Mengenai  subjek  tindak  pidana  dalam  UU  ITE  telah  ditentukan  bahwa  subjek  yang kepadanya bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan yang diatur dalam UU  ITE adalah orang perorangan dan  atau korporasi. Selanjutnya yang  dimaksud  orang  perorangan  adalah  setiap  orang  yang  sudah  dewasa  atau  sudah  menikah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud korporasi adalah setiap badan usaha yang berbentuk badan hukum dan yang bukan badan hukum. Selanjutnya di dalam ketentuan lain yang mengatur tentang subjek hukum orang perorangan ditentukan bahwa orang perorangan adalah setiap warga negara Indonesia, warga negara luar negeri, maupun badan hukum.  Secara  eksplisit UU  ITE  telah  mengatur  bahwa pertanggungjawaban  hukum  korporasi terkait  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  UU  ITE  menganut  sistem  perumusan  yang  alternatif komulatif  artinya  bisa  dipisah  dan  bisa  disatukan  unsur  tindak  pidananya.  Sebagaimana  diatur dalam  Pasal  52  ayat  (4)  UU  ITE.  Hal  yang  menjadi  penegasan  terhadap  pasal  tersebut  bahwa sifatnya  mengandung  pemberatan  pidana.  Mengenai  jenis  sanksi  yang  diatur  dalam  UU  ITE bahwa  terhadap  tindak  pidana  yang  berkaiatan  dengan  kejahatan  yang  diatur  dalam  UU  ITE ditentukan 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi pidana penjara bagi individu orang perorangan dan atau individu penanggungjawab dalam suatu korporasi serta pidana denda bagi orang perorangan dan  atau  korporasi.  Hal  lain  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penegakan  hukumnya  adalah kesulitan  dalam  menentukan  siapa  yang  harus  dimintakan  pertanggungjawaban  dalam  suatu korporasi  dalam  konteks  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  UU  ITE,  siapa  yang  harus bertanggungjawab, apakah pegawai yang notabenenya adalah orang yang disuruh atau diperintah oleh atasan dalam melaksanakan pekerjaannya di suatu perusahaan atau orang yang menyuruh lakukan  tindakan  tersebut.  Saksi  pidana  denda  yang  diatur  dalam  UU  ITE  menentukan  bahwa pidana  penjara  paling  lama  12  tahun  dan  paling  rendah  6  tahun,  sedangkan  sanksi  pidana dendanya adalah maksimal 12 miliar rupiah dan minimal 600 (enam ratus) juta rupiah.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  secara  elektronik  khususnya  tindak  pidana  manipulasi elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik,  sering  dilakukan  dengan  menggunakan  paksaan  atau tipu muslihat  terhadap  korban.  Berbagai  tindakan yang sering dilakukan adalah dengan modus yang  hampir  serupa  yaitu  seperti  memanfaatkan  secara  melawan  hukum  perkembangan informasi  elektronik.  Tindakan  pidana  yang  berupa  manipulasi  informasi  dan  dokumen
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
elektronik  tersebut  ditujukan  untuk  mencuri  atau  membobol  data  dengan  cara  menipu  korban. Misalnya yang sering terjadi adalah menyalahgunakan data atau dokumen pribadi korban untuk tujuan  mendapatkan  keuntungan  dari  tindakannya  tersebut  di  satu  sisi,  yaitu  dari  sisi  korban tindakan  manipulasi  data  atau  dokumen  elektronik  yang  dialami  akan  menimbulkan  kerugian materil  dan  kerugian  imateril.  Tindakan-tindakan  manipulasi  data  atau  dokumen  elektronik tersebut antara lain seperti: kejahatan kartu kredit antara lain yaitu Phising, Carding, Hacking, Skimming dan Ekstrapolasi, tindakan-tindakan jahat  tersebut  yang  sering  terjadi di  masyarakat Indonesia (Sitompul, 2001).
Pada  kasus cybercrime secara  spesifik  tentang  tindak  pidana  manipulasi  data  dan/atau dokumen  elektronik  dalam  praktik  di  lapangan  ternyata  pada  tahap  penyidikan  terhadap  kasus tersebut,  sering  kali  penyidik  diperhadapkan  pada  hambatan  teknis  yang  sedikit  banyak berpengaruh  terhadap  nilai  pembuktian  ketika  kasus  tindak  pidana  manipulasi  data  dan/atau dokumen elektronik tersebut dipersidangkan. Hambatan teknis tersebut lebih kepada sarana dan prasarana yang mendukung proses penemuan alat bukti untuk membuktikan dan membuat terang suatu  tindak  pidana  manipulasi  data  dan/atau  dokumen  elektronik  (Mulyadi,  2010).  Selain  itu hambatan  teknis  yang  dihadapi  seorang  penyidik  dalam  menangani  tindak  pidana  manipulasi data  dan/atau  dokumen  elektronik  adalah  menemukan  tersangka,  menentukan  tempat  kejadian (lucus) tindak  pidananya  dan  kesulitan  dalam  menentukan  waktu  terjadinya (tempus) tindak pidana  manipulasi  data  dan/atau  dokumen  elektronik.  Hambatan  teknis  lainnya  yaitu  banyak teknologi yang dirancang dengan sistem keamanan yang sulit untuk dibaca atau diketahui oleh orang  lain  dengan  menggunakan  kata  sandi  atau  password  untuk  bisa  masuk  ke  dalam  sistem elektronik tersebut. Sehingga kesulitan tersebut  yang menjadi hambatan  teknis penyidik dalam menangani  tindak  pidana  manipulasi  data  dan/atau  dokumen  elektronik,  dan  dibutuhkannya sumber daya manusia yang mumpuni dan peralatan komputer forensik yang baik.
Terkait  dengan  penentuan locus tindak  pidana  yang  dilakukan  secara  elektronik  seperti halnya  tindak  pidana  manipulasi  data  dan/atau  dokumen  elektronik  terutama  mengenai kompetensi kepolisian daerah mana yang berwenang memeriksa tindak pidana manipulasi data dan/atau  dokumen  elektronik  tersebut.  Selain  itu  mengenai  penentuan tempus dalam  tindak pidana  manipulasi  data  dan/atau  dokumen  elektronik  menjadi  permasalahan  sendiri  karena tindakan pidana tersebut apabila tidak ditangani secara patut oleh penyidik yang mumpuni maka kesulitan menentukan tempus dalam tindak pidana manipulasi data dan/atau dokumen elektronik akan terjadi (Purnomo & Soponyono, 2015).
Seperti hal lainnya yang terkait dengan penyidikan tindak pidana manipulasi data dan/atau dokumen  elektronik  dari  hasil  pencarian  terjauh  hanya  mengembalikan  alamat  IP  pelaku  dan komputer yang digunakan. Ada banyak masalah dalam penyitaan bukti karena pengadu biasanya terlalu  lambat  untuk  melapor,  menyebabkan  data  penyerangan  dihapus  dari log  server ,  yang biasanya  terjadi  pada  kasus  pelanggaran,  sehingga  sangat  sulit  bagi  penyelidik  untuk menemukan  kesulitannya  adalah log statistik  yang  terdapat  di  server,  karena  server  biasanya otomatis.  Hapus log yang  ada  untuk  mengurangi  beban  server.  Oleh  karena  itu,  penyidik mungkin  tidak  mendapatkan  data  yang  perlu  dijadikan  bukti,  padahal  data log statistik merupakan salah satu alat bukti yang paling penting.
Pemeriksaan  saksi  dan  korban  menghadapi  banyak  kendala  karena  tidak  ada  saksi  yang melihat tindak pidana ( testimonium de auditu ) pada saat tindak pidana itu terjadi atau dilakukan. Mereka  baru  mengetahuinya  setelah  kejadian  itu  terjadi,  karena  mereka  merasakan  dampak penyerangan  yang  telah  dilakukan.  Saksi  ahli  berperan  sangat  penting  dalam  memberikan keterangan dalam perkara pidana yang berkaitan dengan manipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik,  karena  yang  terjadi  di  dunia  maya  memerlukan  keahlian  dan  pengetahuan  khusus. Dalam tindak pidana manipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik, saksi ahli dapat terdiri dari  lebih  dari  satu  saksi  ahli,  tergantung  pada  permasalahan  yang  dihadapi,  seperti  dalam
perkara pembelaan, selain saksi ahli yang mahir dalam desain grafis dan saksi ahli yang mengerti masalah jaringan dan saksi juga membutuhkan ahli program.
Setelah dilakukan investigasi secara menyeluruh, dan permasalahan yang ditemukan berupa berkas  adalah  masalah  pembuktian,  karena  tidak  ada  kesamaan  persepsi  di  kalangan  penegak hukum bahwa bukti digital adalah bukti manipulasi informasi dan/atau kasus kriminal. Dokumen elektronik yang definisinya tidak jelas, karena bukti digital tidak selalu dalam bentuk fisik yang sebenarnya. Misalnya dalam kasus pembunuhan, pisau adalah alat bukti utama untuk melakukan pembunuhan,  sedangkan  dalam  kejahatan  komputer,  komputer  adalah  alat  bukti  utama,  tetapi komputer hanya bersifat fisik, sedangkan yang terpenting adalah data yang ada di komputer, disk dalam bentuk file , yang bila dicetak sebenarnya membutuhkan banyak kertas untuk dituangkan ke atasnya, dapatkah barang bukti dalam bentuk CD, sampai saat ini belum ada undang-undang yang  mengatur  tentang  bentuk  barang  bukti  digital  yang  diajukan  sebagai  alat  bukti  di persidangan.
Hambatan lain bagi penegak hukum untuk menggunakan alat bukti digital melalui forensik komputer adalah lemahnya digital forensik, karena Lab Komputer Forensik Polda Sumbar belum tersedia.  Seperti  disebutkan  di  atas,  pemeriksaan  alat  bukti  digital  dilakukan  oleh  para  ahli. Misalnya,  laboratorium  forensik  yang  digunakan  berada  di  wilayah  hukum  Polda  Sumbar. Laboratorium  forensik  digital  tidak  dimiliki  Polri  di  semua  daerah.  Keberadaannya  sangat penting  untuk  mencegah  dan  menangani  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  dunia maya. Kendala lain adalah kejahatan dunia maya yang seringkali melibatkan negara ( borderless ) dan  tidak  mengenal  batas  negara  serta  berada  di  luar  yurisdiksi  hukum  Indonesia  sehingga menyulitkan penyidik atau Interpol untuk mengambil tindakan dan sangat baik dalam mengejar pelaku kejahatan/operator. Komisi dari semua jenis kejahatan. Hal ini terkait dengan kurangnya sumber daya manusia dalam hal pengetahuan teknologi digital dan kode digital di tingkat Polri, kejaksaan dan hakim, sehingga jelas ada masalah dalam menangani kejahatan dunia maya. Selain itu,  undang-undang kejahatan  dunia  maya  masih  lemah,  faktor  yang  dapat digunakan  penjahat dunia maya untuk menemukan celah hukum untuk menghindari hukum.
Upaya  digitalisasi  bukti  dengan  menggunakan  komputer  forensik  melibatkan  pertukaran informasi dan kesaksian dari detektif polisi dan penyidik dari negara lain, yang dapat digunakan sebagai  bukti  untuk  meyakinkan  juri  akan  kebenaran  kasus  tersebut  dilakukan  oleh  terdakwa. Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  memerlukan  kerja  sama  internasional  (Aqimuddin,  2012). Selain  itu,  hakim  dapat  meninjau  perkara  berdasarkan  bukti-bukti,  dengan  menggunakan keterangan,  keterangan  dan  pendapat  yang  tersedia  dari  para  ahli  telematika  di  bidangnya. Mendeklarasikan dan mengamankan bukti digital untuk analisis jangka panjang sehingga dapat dimintai  pertanggungjawaban.  Dengan  pendekatan  teknologi,  aparat  penegak  hukum  dan masyarakat dunia tidak dapat menyelesaikan permasalahan melalui pemanfaatan teknologi dalam pemrosesan perkara pidana.

## D. Simpulan dan Saran
Pada  proses  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana cybercrime menghadapi  hambatan teknis,  khasnya  pada  tahap  pemeriksaan  saksi  dan  korban  pada  tahap  penyidikan  oleh  reserse khususnya  satuan cybercrime. Hal  ini  dikarenakan  seorang  saksi  yang  seharusnya  melihat, mendengar atau mengetahui secara realtime suatu tindak pidana tetapi karena sifat tindak pidana manipulasi  data  dan  atau  dokumen  elektronik  adalah  dilakukan  secara  elektronik  maka  saksi hanya mengetahui  setelah tindak pidana tersebut terjadi. Selain itu data serangan di log server terkadang  sudah  dihapus  biasanya  terjadi  pada  kasus deface ,  hal  ini  menyebabkan  Penyidik menemui  hambatan  teknis  dalam  menemukan  faktanya.  Saran  agar  proses  penyidikan  tindak pidana  manipulasi  data  dan/atau  dokumen  elektronik  tidak  menghadapi  hambatan  teknis  lagi yaitu  dengan  kerjasama  antara  penyidik  Polri  dengan  penyidik  dari  negara  lain  untuk  saling bertukar informasi dan barang bukti, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat
bukti  untuk  membangun  keyakinan  hakim  akan  kebenaran  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa. Selanjutnya, informasi atau pendapat dari profesional TI yang ahli di bidangnya harus digunakan, dan informasi yang diperoleh dapat diperhitungkan ketika hakim memutuskan kasus berdasarkan bukti yang tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhim, N., Mahmudah, S., & Benuf, K. (2020). Telaah Yuridis Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Persekutuan Komanditer (CV). Justitia Et Pax , 36 (1), 51–68. https://doi.org/10.24002/jep.v36i1.3070
Amiruddin, A., & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Aqimuddin,  E.  A.  (2012).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Tindak  Pidana  Internasional. Negara Hukum , 12 (2), 12–29.
Arief,  B.  N.  (2006). Tindak  Pidana  Mayantara:  Perkembangan  Kajian  Cyber  Crime  di Indonesia . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Arifah, D. A. (2011). Kasus Cybercrime Di Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , 18 (2), 185– 195. Retrieved from https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/2099
Benuf, K. (2021). Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data  Pribadi. Majalah  Hukum  Nasional , 51 (2),  261–279.  Retrieved  from http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/148
Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen  Financial Technology di  Indonesia. Refleksi  Hukum: Jurnal  Ilmu Hukum ,
3 (2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160
Hanim, L. (2011). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (Edisi Khusus), 59–66. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.262
Hill,  J.  B.,  &  Marion, N.  E. (2016). Introduction  to  Cybercrime-Computer  Crimes,  Laws,  and Policing in the 21st Century . Santa Barbara, California: Praeger.
Mulyadi, L. (2010). Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi. Jurnal Mahkamah Agung , 13 (1), 1–3.
Purnomo, M. A., & Soponyono, E. (2015). Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform , 11 (2), 230–240. https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15771
Putranti,  I.  R.  (2010). Lisensi  Copyleft  dan  Perlindungan  Open  Source  Software .  Yogyakarta: Gallery Ilmu.
Rahardjo, A. (2002). Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Remmelink,  J.  (2003). Hukum  Pidana :  Komentar  Atas  Pasal-Pasal  Terpenting  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia . Jakarata: Gramedia Pustaka Utama.
Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. Jurnal HAM , 11 (2), 285–299. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-
299
Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. Jurnal Media Hukum ,
25 (1), 111–123. https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123
Sitompul, A. (2001). Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace (1st ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode  Meneliti  Hukum. Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 (1),  15–35. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283
Sugiarto,  E.  (2016).  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XIV/2016 Terhadap  Informasi  Elektronik  Dan/Atau  Dokumen  Elektronik  Dan/Atau  Hasil  Cetaknya Sebagai  Alat  Bukti Dalam  Perkara  Perdata. Rechtidee , 11 (2),  182–199. https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2171