Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3293-3300
Peran Harta Agama Dalam Mengatasi Problematika Putus Sekolah
Rahmat Kurniawan 1*) , Arinal Fikri 2)
1 Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta
2 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh *Email korespondensi: rahmatk639@gmail.com

## Abstract
Aceh with special autonomy, still has problems in the field of education, namely dropping out of school. Various efforts have been made to overcome this problem, including the distribution of scholarships allocated from the APBA. However, these efforts did not have significant results. This study examines other efforts made to overcome the problem of dropping out of school, namely the provision of educational assistance funds using the Baitul Mal Aceh  community  welfare  fund.  Data  was  collected  through  interviews,  observation,  and  documentation.  The analysis  was  carried  out  interactively.  The  study  results  indicate  that  providing  education  assistance  funds through programs managed by Baitul Mal Aceh has contributed to overcoming the problem of dropping out of school in Aceh. Based on the function and capacity of the Aceh Baitul Mal, which was improved in Aceh Qanun Number 3 of 2021, public funds in the Aceh Baitul Mal can be managed productively, namely management with the aim of empowerment through the provision of free education in the form of scholarships. The distribution of zakat funds productively will accelerate economic development & education regardless of the efforts that the Aceh government has given..

## Keywords: Baitul Mal, Drop Out of School, Zakat
Saran  sitasi : Kurniawan,  R.,  &  Fikri,  A .  (2022).  Peran  Harta  Agama  Dalam  Mengatasi  Problematika  Putus Sekolah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 3293-3300. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6174
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6174

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  telah  mengamanatkan tentang  pentingnya  alokasi  anggaran  dana  untuk pembiayaan  dan  pembangunan  pendidikan  sebagai upaya  menjamin  hak  warga  negara  dalam  mendapat akses  Pendidikan  minimal  wajib  12  tahun  tanpa dihalangi alasan status ekonomi. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan dilalokasikan minimal 20  persen  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20  persen  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)”.  Namun,  amanat  yang  jelas-jelas memiliki  dasar  dan  payung  hukum  tersebut  dengan berbagai  dalih  dan  alasan  masih  belum  dapat terlaksana secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya masalah Putus sekolah di Aceh.
Putus  sekolah  adalah  kondisi  dimana  adanya keterpaksaan  seorang  siswa  untuk  meninggalkan sekolah  tempat  mereka  belajar.  Artinya  anak-anak
tidak bersekolah, yang disebabkan oleh beberapa hal, termasuk  keuangan  keluarga  yang  kurang  baik (Musfiqon,  2007).  Selain  itu,  ada  juga  yang menyatakan bahwa putus sekolah mengacu pada anak yang,  karena  alasan  apa  pun,  meninggalkan  sekolah dan  tidak  menyelesaikan  sekolah  yang  seharusnya diwajibkan  untuk  mereka  jalani  ((Wiraputra  et  al, 1977).  Dengan  pemikiran  ini,  putus  sekolah  berarti seorang  remaja  meninggalkan  sekolah  sebelum menyelesaikan  tingkat  sekolah  yang  dipersyaratkan. Ada  banyak  alasan  mengapa  siswa  putus  sekolah. Beberapa alasan tersebut berasal dari siswa itu sendiri, seperti  malas  atau  tidak  bisa  mengurus  diri  sendiri. Alasan  lain  datang  dari  luar  siswa,  seperti  tidak memiliki  cukup  uang  atau  fasilitas  untuk  belajar. Faktor penduduk, faktor ledakan usia sekolah, faktor biaya, faktor kemiskinan, faktor fasilitas, faktor sistem pendidikan,  faktor  IQ  (Kecerdasan),  atau  mental adalah faktor-faktor penyebab putus sekolah (Baharuddin, 2012).
Dalam  buku  indeks  pembangunan  manusia Provinsi  Aceh  2019  yang  dirilis  oleh  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Aceh,  ada  empat  kelompok  usia berdasarkan tingkat Pendidikan; usia 7-12 tahun, 13- 15 tahun, 16-18 tahun, dan 19- 24 tahun. Temuan yang ditunjukkan  pada  buku  tersebut  mengindikasikan bahwa  perkembangan  Angka  Partisipasi  Sekolah (APS) di Indonesia untuk kelompok usia 7-12 dan 13- 15  tahun  cukup  baik,  dimana  APS  untuk  kelompok usia 7-12 dan 13-15 tahun sudah mencapai lebih dari 95  persen,  sedangkan  untuk  kelompok  usia  16-18 tahun  dan  19-  24  tahun  masih  dibawah  85  persen. Sehingga  untuk  kelompok  usia  16-18  tahun  19-24 tahun  masih  perlu  ditingkatkan.  Kondisi  demikian dapat  dimaknai  bahwa  masih  adanya  anak  usia sekolah  yang  belum  mampu  mengakses  dan menyelesaikan  Pendidikan  di  berbagai  tingkatan. Kondisi  anak  putus  sekolah  pada  berbagai  usia tentunya  sangat  memperihatinkan.  Kemiskinan  yang masih  dialami  oleh  sebagian  masyarakat  merupakan salah satu penyebab terjadinya putus sekolah sebagai salah  masalah  kesejahteraan  sosial  anak.  Akibat kehidupan yang serba kekurangan menyebabkan anak putus  sekolah  dan  harus  bekerja  sebagai  upaya meringankan  beban  ekonomi  keluarga.  Dengan kondisi  tersebut,  anak  tidak  akan  dapat  tumbuh  dan berkembang  baik  secara  mental  maupun  sosial sebagaimana  mestinya.  Ini  tentunya  tidak  dapat  di selesaikan  hanya  dengan  mengandalkan  pemerintah, namun  juga  membutuhkan  keterlibatan  elemen  lain yaitu swasta dan masyarakat. Salah satu pihak swasta yang  umumnya  sering  ikut  menangani  adalah organisasi social yang bersifat non-profit, yang dalam kondisi ini yang dapat dimanfaatkan adalah lembaga pengelola harta agama (Kadir et al., 2020).
Penanggulangan terhadap masalah yang dipengaruhi  oleh  faktor  kemiskinan  dapat  melalui dengan  beberapa  cara.  Salah  satunya  adalah  melalui optimalisasi  harta  keagamaan  seperti  Lembaga Pengelolaan  Zakat,  Infak,  Wakaf  dan  Harta  Agama Lainnya (ZIWaH) merupakan salah satu institusi yang diajarkan  Islam  untuk  menanggulangi  kemiskinan atau meminimalisir masalah kemiskinan (Hafidhuddin, 2007). Zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan  miskin.  Mendistribusikan  kekayaan  berarti juga  ikut mendistribusikan  sumber-sumber  ekonomi. Tindakan  ini  tentu  akan  mengakibatkan  perubahan tertentu  yang  bersifat  ekonomis,  contohnya  seperti, seseorang yang menerima zakat bisa
menggunakannya  untuk  kebutuhan  konsumsi  atau produksi.  Dengan  demikian,  zakat  meskipun  pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah namun juga memiliki  dimensi  ekonomi  (R.  Hakim,  2018). Sehubungan  dengan  hal  itu,  maka  zakat  dapat berfungsi  sebagai  salah  satu  sumber  dana  sosial- ekonomi bagi umat Islam (R. Hakim, 2020). Artinya pendayagunaan  zakat  yang  dikelola  oleh  Lembaga Zakat  tidak  hanya  terbatas  pada  kegiatan-kegiatan tertentu  saja  yang  berdasarkan  pada  orientasi konvensional  (kegiatan  konsumtif), tetapi  dapat  pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat seperti  tujuan  pendistribusian  dan  pendayagunaan zakat yakni pengentasan kemiskinan dan pengangguran  dengan  memberikan  zakat  produktif kepada  mereka  yang  memerlukan  sebagai  modal usaha (Pratama, 2015).
Berbagai kajian berhubungan dengan mendayagunakan  zakat,  Infak,  Wakaf  dan  Harta Agama  Lainnya  (ZIWaH)  pada  bidang  pendidikan sudah ada yang melakukan. Namun, temuannya selalu menunjukkan  hasil  yang  berbeda.  Penelitian  yang dilakukan oleh Abubakar  (2015) menunjukkan bahwa penggunaan  zakat  memiliki  potensi  menghilangkan kesenjangan  di  masyarakat  dengan  dilaksanakan pemberdayaan dibidang pendidikan sehingga mereka mampu  mengangkat  ekonominya  berdasarkan  ilmu yang  diperoleh.  Namun,  di  sisi  lain  menunjukkan bahwa  unutuk  terus  mengupayakan  hal  tersebut tentunya  tidak  cukup  hanya  berfokus  kepada pengelolaan  zakat  saja.  Sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Hakim et al., (2014) menjelaskan bahwa  pendayagunaan  dana  ZISWAF  (Zakat,  Infaq, Sedekah  dan  Wakaf)  penghimpunan  ( fundraising ) dapat  dilakukan  oleh  lembaga  nirlaba  untuk  upaya pembangunan pendidikan. Namun, hasil dari apa yang mereka  temukan  adalah  lebih  kepada  harta  agama tertentu,  dimana  jika  hanya  difokuskan  kepada  satu sumber yaitu zakat, maka tidak memiliki dampak yang signifikan atau nyata terhadap peningkatan di bidang pendidikan.  Selain  itu,  dalam  data  yang  mereka munculkan  lebih  kepada  upaya  dari  lembaga pengelola  zakat  tanpa  diiringi  koordinasi  atau keterlibatan  dengan  pemerintah  sekitar  terhadap masalah  pendidikan  sebagai  isu  bersama.  Penelitian semacam ini perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana koordinasi dan kerjsama antar lembaga, baik pemerintah sebagai yang memiliki kewajiban untuk memastikan warganya  telah terpenuhi  hak  dasarnya  dan lembaga
pengelola  zakat  sebagai  lembaga  yang  menghimpun dana  umat  seperti  zakat,  Infak,  Wakaf  dan  Harta Agama  Lainnya  (ZIWaH)  dapat    membantu menyukseskan  hal  tersebut.  Selain  itu,  data  yang menjadi hasl dalam kajian ini dapat menjadi landasan terhadap  penelitian  lanjutan  yang  dilakukan  dalam penelitian  selanjutnya.  Temuannya  pun  dapat digunakan  untuk  melihat  kinerja  dan  kepuasan terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  memenuhi  hak dasar  masyarakat  agar  tercapainya  kesejahteraan sosial  dibidang  pendidikan,  Pemerintah  Aceh mengandeng  Baitul  Mal  Aceh  agar  ikut  membantu menyelesaikan  problematika  putus  sekolah  dengan memanfaatkan zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya  (ZIWaH)  yang  dikumpulkan  oleh  lembaga tersebut  dari  masyarakat  muslim  di  Aceh  sehingga mampu  menciptakan  Sumber  daya  masyarakat  yang berkualitas maju, mandiri, dan sejahtera melalui akses pendidikan  yang  mumpuni.  Bertolak  dari  latar belakang  yang  telah  dijabarkan  diatas,  penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran  harta  agama  dalam  mengatasi  problematika putus sekolah.

## 2. METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kualitatif-deskriptif,  yang  mana  fokus utama  pada  studi  yang  dikaji  adalah  pada  deskripsi, daripada  memeriksa  hubungan  atau  asosiasi.  Sebuah studi  deskriptif  mencoba  secara  sistematis  untuk menggambarkan situasi, masalah, fenomena, layanan atau  program,  atau  memberikan  informasi  tentang, katakanlah, kondisi kehidupan suatu komunitas, atau menggambarkan  sikap  terhadap  suatu  masalah (Kumar, 2011). Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan  analisis  dokumen  dan  wawancara. Analisis  dokumen  adalah  prosedur  sistematis  untuk meninjau  atau  mengevaluasi  dokumen—baik  materi cetak  maupun  elektronik  (berbasis  komputer  dan transmisi  Internet).  Seperti  metode  analitik  lainnya dalam  penelitian  kualitatif,  analisis  dokumen mengharuskan  data  diperiksa  dan  ditafsirkan  untuk memperoleh  makna,  memperoleh  pemahaman,  dan mengembangkan  pengetahuan  empiris  (Corbin  & Strauss,  2008;  Rapley,  2007).  Dokumen  yang dianalisa  yaitu  Qanun-Qanun  Aceh,  Peraturan Gubernur,  laporan-laporan  maupun  berita  yang membahas  tentang  Baitul  Mal  Aceh.  Kemudian,
Wawancara juga diterapkan dalam penelitian ini guna memperkuat  dan  menvalidasi  informasi  yang didapatkan  dari  dokumen-dokumen  yang  telah dianalisis.  Informan  yang  diwawancara  dalam penelitian  ini  adalah  1)  mereka  yang  mendapatkan bantuan  dana  pendidikan  melalui  program-program yang disediakan Baitul Mal Aceh, 2) Pihak Baitul Mal Aceh, selaku pelaksana program-program Pendidikan yang diagendakan. Snowball sampling dipilih sebagai teknik  dalam  menentukan  Informan.  Pengambilan sampel dengan snowball sampling di mana satu orang yang diwawancarai memberi peneliti nama setidaknya satu orang lagi yang akan diwawancarai. Orang yang diwawancarai itu, pada gilirannya, memberikan nama setidaknya satu lagi calon orang yang diwawancarai, dan  seterusnya,  dengan  sampel  yang  tumbuh  seperti bola salju yang bergulir jika lebih dari satu rujukan per orang yang diwawancarai disediakan (Cohen & Arieli, 2011).  Artinya  pengambilan  sampel  berakhir  jika informasi  baru  yang  diharapkan  dari  informan  baru tidak  dapat  diperoleh.  Dalam  menyajikan  data, diperlukan  penggunaan  prosedur  analisis  data  yang dilakukan  pada  data  yang  telah  dikumpulkan  untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik analisis data dilakukan  dengan  mengolah  hasil  wawancara,  dan telaah  dokumen.  Data  dianalisis  berdasarkan  model analisis interaktif yang dipromosikan oleh Miles et al., (2014). Model ini memiliki tiga proses yang berbeda: reduksi data, tampilan data, penarikan kesimpulan/verifikasi,  dan  pengumpulan  data  dari proses siklus interaktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil
Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai  Provinsi  yang  mememliki  kewenangan- kewenangan  khusus  seperti  implementasi  syariat islam secara kaffah melahirkan harapan dan membuka peluang  untuk  tumbuhnya  kreatifitas,  diskresi  dan kebebasan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota  serta  masyarakat  Aceh  pada umumnya  untuk  menemukan  kembali  identitas  diri dan  membangun  wilayahnya.  Peluang  ini  telah mendapatkan respon positif oleh elemen masyarakat, baik  legislatif  maupun  eksekutif  bahkan  oleh organisasi  masyarakat  sipil.  Respon  yang  positif  ini memang  diperlukan  sebagai  pencegahan  timbulnya kemungkinan bahwa pendulum akan berbalik kembali ke  arah  sentralisasi.  Keberadaan  peraturan  peraturan yang  mengatur  implementasi  Islam  di  Aceh  seperti
tentang  pengelolaan  harta  agama  yang  diatur  dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2018  Tentang Baitul  Mal  sangat  membantu  masyarakat  Islam  di Aceh  secara  luas.  Hal  ini  ditunjukkan  bagaimana program-program  yang  ditawarkan  oleh  Baitul  Mal Aceh  dengan  mengunakan  Zakat,  Infak,  Wakaf  dan Harta Agama Lainnya (ZIWaH) dapat membantu dan memberdayakan  masyarakat  Islam  Aceh  secara produktif.
Baitul  Mal  Aceh  adalah  lembaga  setingkat Daerah  yang  bersifat  non-struktural  bergerak mengurusi  dan  mengelola  zakat,  wakaf,  dan  harta agama  lainnya  (ZIWaH)  hingga  membuat  perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan  ekonomi  umat  berdasarkan  prinsip saling  menguntungkan.  Lembaga  ini  didirikan  pada tahun  20  dan  berkembang  setelah  lahirnya  Qanun Aceh  Nomor  10  Tahun  2007,  pasal  3 ayat  1  tentang Baitul  Mal  sebagai  turunan  dari  Undang-Undang Pemerintahan  Aceh  (UUPA).  Sebelum  Baitul  Mal Aceh  dibentuk,  pengumpulan  dan  pengelolaan  dana Zakat,  Infak,  Sedekah  mapun  wakaf  ditangani  oleh Badan  Penertiban  Harta  Agama  (BPHA)  yang dibentuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  05  tahun 1973.  Berdasarkan  Qanun-Qanun  Aceh  yang diperbaharui  bahwa  adanya  perubahan  nama  yang awalnya  BPHA,  sekarang  menjadi  Baitul  Mal  Aceh baik  tingkat  Pusat  maupun  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota.
Selanjutnya kemunculan Qanun Aceh Nomor 10 tahun  2018  Tentang  Baitul  Mal  menjelaskan  status dan peran Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh sebagai salah  satu  lembaga  keistimewaan  dan  kekhususan pada  Pemerintah  Aceh  yang  dalam  menjalankan tugasnya  bersifat  independen  berwenang  untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan  lainnya,  dan  pengawasan  perwalian berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota,  Kemukiman,  dan      Gampong. Seiring  berjalannya  waktu,  Baitul  Mal  terjadi peningkatan  dalam  pengumpulan  dan  pengelolaan ZIWaH,  sehingga  menyebabkan  adanya  pengaturan lebih lanjut melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang  Perubahan  Atas  Qanun  Aceh  Nomor  10 Tahun  2018  Tentang  Baitul  Mal  sebagai  upaya penyempurnaan terhadap fungsi Baitul Mal Aceh. Hal
ini  dibuktikan  dengan  semakin  bertambahnya perolehan  dan  meningkatnya  pula  dana  yang disalurkan  melalui  program-program  yang  telah dibentuk (Dokumentasi Baitul Mal Aceh).
Menurut  Al  Yasa,  selaku  Ketua  Dewan Pertimbangan  Syariah  di  Baitul  Mal  Aceh,  ayat  Al- Qur'an  yang  biasa  digunakan  sebagai  fundamental untuk menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat adalah  surat  at-Taubah  ayat  60,  yang  berbunyi: “Sesungguhnya sedekah (wajib, harta zakat) itu hanya untuk  orang  fakir, amil (pengurus), muallaf , riqab (membebaskan budak), gharim (orang yang berhutang), sabilillah (orang  yang  sedang  berjuang (orang  yang  sedang  dalam  perjalanan,  dan  yang membutuhkan  bantuan).  Perubahan  Qanun-Qanun tersebut disusun untuk menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi dan yang paling penting ialah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam  pengelolaan  zakat,  harta  wakaf,  harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian yang merupakan kewenangan Baitul Mal Aceh.

## 3.2. Pembahasan
Pengelolaan  Dana  Zakat  Untuk  Pembiayaan Pendidikan
Miliaran rupiah zakat yang ditelah dikumpulkan dari muzakki (wajib zakat dengan ketentuan 2,5 persen dari  gaji  atau  penghasilan)  oleh  Baitul  Mal  Aceh, disetor ke kas daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Ketentuan  zakat  sebagai  PAD  mulai diterapkan sejak disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Daerah Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.  Selanjutnya  dikukuhkan  kembali  dalam UU  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh  pada  Pasal  180  (1)  huruf  d.  Ketentuan selanjutnya zakat sebagai PAD diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Disebutkan pula bahwa semua penerimaan zakat yang  dikelola  Baitul  Mal  Aceh  merupakan  sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh. Kemudian, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal mengamanatkan Baitul Mal Aceh untuk  melakukan  monev  terhadap  pengelolaan ZIWaH serta Pengawasan Perwalian.
Kepala  Sekretariat  Baitul  Mal  Aceh,  Rahmad Raden mengkonfirmasi bahwa ZIWaH yang diterima Baitul  Mal  Aceh  akan  dialokasikan  untuk  beberapa bidang, yaitu bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi.  Adapun  kebijakan  dan  estimasi  yang
dilakukan yaitu dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diseluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA),  Instansi  dengan  tujuan  memaksimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Setelah itu, setiap  UPZ  pada  setiap  instansi  yang  menunaikan zakat  melalui  Baitul  Mal  Aceh  akan  dikembalikan zakatnya.  Pengembalian  zakat  tersebut  diatur  dalam Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  71  Tahun  2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan  Zakat  dan  Surat  Keputusan  Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/2009 yang sebelumnya memutuskan bahwa setiap  instansi  yang  menyetor  zakat  ke  Baitul  Mal akan dikembalikan sebanyak 17 persen dari dana yang disetor  untuk  dikelola  sendiri  dan  dibagikan  kepada musatahik di sekitarnya. Penelitian ini berfokus pada topik  pendidikan,  khususnya  bagaimana  penanganan dana zakat untuk pembiayaan Pendidikan bagi peserta didik,  agar  tidak  menjadi  terlalu  luas  dan  mampu menghasilkan  temuan  yang  relevan.  Berdasarkan Peraturan  Gubernur  Aceh  tersebut  mengatur  bahwa
setiap  UPZ  pada  setiap  instansi  yang  menunaikan zakat  melalui  Baitul  Mal  Aceh  akan  dikembalikan zakatnya  sebesar  15  persen  dari  total  pengumpulan zakat.  Tujuan  dari  pengembalian  UPZ  ini  supaya mustahik-mustahik di sekitar kantor SKPA atau yang fakir  miskin  lainnya  yang  sangat  membutuhkan bantuan,  dapat  diberikan  dari  zakat  pengembalian UPZ tersebut. Adapun pengelolaan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan oleh Baitul Mal Aceh yakni: a. Penyediaan  bantuan  dana  Pendidikan  atau beasiswa  bagi  muallaf  dikarenakan  Kehidupan Muallaf diwarnai dengan berbagai masalah, mulai dari  keimanan  yang  masih  lemah,  kurangnya pemahaman terhadap agama Islam serta masalah perekonomian.  Oleh  karena  itu,  penyediaan beasiswa  bagi  Muallaf  menjadi  salah  satu  upaya untuk  mengakomodir  hak  dan  kesempatan  yang sama  untuk  setiap  putra-putri Aceh  dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik Banyaknya  bantuan  yang  berhasil  direaliasikan pada  2020  dibidang  Pendidikan  untuk  mereka senf muallaf yakni sebanyak Rp. 2.985.413.800.
Tabel 1 . Kegiatan Penyaluran Zakat untuk muallaf Tahun 2020
KEGIATAN JUMLAH REALISASI (Rp.) Beasiswa penuh bagi anak muallaf untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA (Penerimaan Baru tahun 2020) 700.343.800 Beasiswa Penuh bagi Anak Muallaf untuk jenjang pendidikan SMP/MTs (Lanjutan Program Tahun 2017, 2018 dan 2019) 443.100.000 Beasiswa Penuh bagi Anak Muallaf untuk jenjang pendidikan SMA/ MA (Lanjutan Program Tahun 2017, 2018 dan 2019) 757.300.000 Beasiswa penuh bagi anak muallaf untuk jenjang pendidikan D3/S1 (Penerimaan Baru Tahun 2020) 132.169.000 Beasiswa penuh bagi anak muallaf untuk jenjang pendidikan D3/S1 (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019) 397.301.000 Beasiswa Berkelanjutan bagi anak muallaf untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA (Lanjutan tahun 2019) 555.200.000
b. Sebanyak  98%  ZIWaH  yang  dialokasikan  untuk senif  Ibnu  Sabil,  disalurkan  melalui  program beasiswa  dan  sisa  2%  untuk  bantuan  orang terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh  memiliki  komitmen  yang  tinggi  untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan,  disamping  juga  bertanggung  jawab terhadap masyarakat miskin dan terlantar. Jumlah anggaran bantuan yang berhasil direaliasikan pada 2020 dibidang pendidikan kepada senif ibnu sabil
yakni sebanyak Rp. 10.011.006.000. Adapun jenis bantuan  beasiswa  yang  disalurkan  seperti Beasiswa  penuh  Tahfidh  Al-Quran,  Beasiswa Penuh  Satu  Keluarga  Satu  Sarjana  (SKSS), Beasiswa Berkelanjutan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Bantuan biaya Penyusunan Tugas Akhir bagi  mahasiswa  Perguruan  Tinggi  (S1)  dari keluarga  miskin,  Bantuan  biaya  pendidikan  bagi santri dan Beasiswa Cendekia.
Tabel 2. Kegiatan Penyaluran Zakat untuk Ibnu Sabil Tahun 2020
KEGIATAN JUMLAH REALISASI (Rp.) Beasiswa  penuh  Tahfidh  Al-Quran  Jenjang  pendidikan  SMP/MTs  dan  SMA/MA (Penerimaan Baru tahun 2020) 501.900.000 Beasiswa Penuh Tahfidh Alqur'an jenjang pendidikan SMP/MTs (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019) 399.100.000 Beasiswa Penuh Tahfiz Al-Quran jenjang pendidikan SMA/MA (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019) 426.000.000. Beasiswa Penuh Satu Keluarga Satu Sarjana (Penerimaan Baru tahun 2020) 347.961.000 Beasiswa Penuh Satu Keluarga Satu Sarjana (Lanjutan Tahun 2016 tamat 2020) 844.000.000 Beasiswa Penuh Satu Keluarga Satu Sarjana (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019) 1.069.845.000 Beasiswa Berkelanjutan bagi Mahasiswa yang Berprestasi (lanjutan 2018) 210.000.000 Beasiswa Berkelanjutan bagi Siswa/Santri yang Berprestasi jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs & SMA/MA 1.401.200.000 Beasiswa  Berkelanjutan  bagi  Siswa/Santri  Tahfidh  Al-Quran  (Penerimaan  baru  tahun 2020) 2.908.000.000 Beasiswa Berkelanjutan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 721.000.000 Bantuan biaya Penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa S1 dari keluarga miskin 916.000.000 Bantuan biaya pendidikan bagi santri 258.000.000 Beasiswa penuh bagi siswa/santri 8.000.000
Terserapnya  ZIWaH  melalui  program-porgram yang telah disediakan, membuktikan bahwa masyarakat Islam di Aceh masih sangat membutuhkan uluran  tangan  dari  sesamanya.  Dengan  hadirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2018  Tentang Baitul  Mal  bisa  ikut  mengurusi  masalah-masalah  di masyarakat,  misal  dibidang  Pendidikan  yaitu problematika  putus  sekolah  yang  belum  mampu ditangani secara penuh dengan APBD. Setelah adanya kerjasama  dan  koordinasi  antara  pemerintah  Aceh dengan  Baitul  Mal  Aceh  sebagai  salah  satu  upaya mensejahterakan  masyarakat,  yang  mana  program- program  yang  dicetuskan  oleh  Baitul  Mal  Aceh  bisa tepat  sasaran  dan  tidak  tumpang  tindih  dengan program-program  yang  sedang  dilaksanakan  oleh pemerintah  Aceh,  sehingga  problematika  putus sekolah  di  Aceh  mulai  dapat  ditangani  lebih  baik. Dengan  demikian,  anak  yang  putus  sekolah dikarenakan  alasan  kurang  mampu  dapat  terbantu dengan  adanya  bantuan  beasiswa  dari  Zakat,  Infak, Wakaf  dan  Harta  Agama  Lainnya  (ZIWaH)  yang dikelola  oleh  Baitul  Mal  Aceh.  Bantuan-bantuan  ini juga bertujuan agar menekan angka putus sekolah dan memutuskan mata rantai kemiskinan di Aceh, agar si anak tidak mewarisi kemiskinan dari orang tuanya.
Selain itu Raden menambahkan bahwa penyaluran-penyaluran  bantuan  dibidang  Pendidikan merupakan  program  rutin  yang  dilakukan  lembaga
tersebut  setiap  tahunnya.  Pemberdayaan  muallaf melalui pendidikan juga termasuk sebagai Salah satu program  yang  dilaksanakan  Tujuan  pemberian beasiswa-beasiswa tersebut adalah untuk meningkatkan  motivasi  agar  mau  untuk  terus menuntut  ilmu,  dan  misal  bagi  para  santri  dalam menuntut  ilmu  di  dayah  dengan  memberi  mereka santunan  guna  menambah  bekal  pendidikannya.  Hal serupa juga dibenarkan oleh Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Nazaruddin A. Wahid yang mengatakan bahwa bantuan  tersebut  juga  bertujuan  untuk  mengurangi beban  biaya  pendidikan  para  santri  dari  keluarga miskin selama menuntut ilmu.
Siti  Rahmah,  salah  satu  penerima  penerima manfaat  Zakat,  Infak,  Wakaf  dan  Harta  Agama Lainnya  (ZIWaH)  melalui  beasiswa  penuh  mualaf mengaku  pendidikan  yang  ia  jalani  sejak  di  bangku sekolah  sampai  di  perkuliahan  saat  ini,  dibiayai semuanya  oleh  Baitul  Mal  Aceh.  berkat  beasiswa tersebut  ia  memiliki  kesempatan  untuk  merantau, melanjutkan pendidikan tinggi dan fokus mengembangkan  bakatnya  di  cabang  Muaythai.  Siti berterima kasih atas beasiswa yang diterimanya itu. Ia berharap  semakin  banyak  orang  yang  membayar zakat,  sehingga  akan  lebih  banyak  lagi  mahasiswa yang  terbantu  melalui  beasiswa.  Kemudian,  M. Khatami  mewakili  mahasiswa  penerima  beasiswa Baitul  Mal  Aceh,  menyampaikan  kesan  pesan menerima  beasiswa  dari  Baitul  Mal  Aceh.  Khatami
menyampaikan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya kepada  Baitul  Mal  Aceh  dan  UIN  Ar-Raniry  atas bantuannya sehingga mereka masih bisa mengenyam pendidikan  tinggi  di  UIN  Ar-Raniry.  Khatami menuturkan beasiswa Baitul Mal Aceh ini meringankan  kondisi  finansial  keluarga  mereka  dan membuat mereka semakin semangat untuk menuntut ilmu  di  UIN  Ar-Raniry.  Kedua  mahasiswa  ini mengakhiri kesan mereka dengan pesan kepada Baitul Mal Aceh. Mereka berharap program beasiswa Biatul Mal  Aceh  ini  terus  diadakan  tiap  tahunnya,  untuk membantu  mahasiswa-mahasiswa  yang  mempunyai kondisi  finansial  seperti  mereka.   Kesan  dan  pesan Raihan  dan  Rifa  ini  tentunya  akan  meninggalkan kesan  bermakna  bagi  Baitul  Mal  Aceh  dan  UIN  Ar- Raniry  serta  memotivasi  Baitul  Mal  Aceh  dan  UIN Ar-Raniry  agar  senantiasa  membantu  mahasiswa- mahasiswa yang kesulitan secara ekonomi.

## Kriteria Penerima Pembiayaan Pendidikan
Pada  pelaksanaannya  terdapat  seleksi  terhadap mereka  yang  masuk  kedalam  penerima  pembiayaan pendidikan oleh Baitul Mal Aceh, kriteria umum bagi penerima  bantuan  dana  Pendidikan  atau  beasiswa yang diutamakan sebagai penerima tergolong sebagai berikut:  Pertama,  fakir  miskin  dan  yatim/piatu  yang dibuktikan  oleh  surat  keterangan  tidak  mampu  dari Kepala desa setempat, untuk program SKSS mustahik harus  berasal dari  keluarga  miskin  yang  penghasilan per bulan dibawah 1/3 (satu per tiga) nishab zakat atau setara Rp2.300.000. Kedua, beragama Islam/muallaf. Ketiga,  tidak  sedang  menerima  beasiswa  lainnya (BIDIKMISI/KIP/berkelanjutan  lainnya).  Keempat, Mampu  membaca  Al  Quran  dengan  baik  dan  benar serta memiliki motivasi/kemauan kuat untuk mengikuti program Tahfidhul Quran sesuai kurikulum yang  berlaku  di  Dayah/Pesantren  serta  sedang menempuh pendidikan di Dayah MUQ Pagar Air dan Dayah Al-Athiyah Aceh (syarat khusus untuk pogram beasiswa  tahfidh).  Kelima,  Sedang  menempuh pendidikan di SLB/sekolah umum lainnya di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar (syarat khusus Beasiswa Anak  Berkebutuhan  Khusus).  Keenam,  siswa memiliki  prestasi  akademik  (nilai  kelas  8.5)  dan prestasi  non akademik  (syarat  khsusus  beasiswa Cendekia).  Ketujuh,  memliki  Nilai  Indeks  Prestasi Komulatif  (IPK)  dengan  ketentuan  untuk  Jurusan Eksakta  minimal  3.00  dan  Jurusan  Non  Eksakta minimal  3.50  (syarat  khsusus  Bantuan  Dana  Untuk Penyusunan Tugas Akhir ).
Setelah  mendaftar  berdasarkan  kriteria  yang dimaksud  dalam  program-program  yang  telah disediakan, Pendataan dilaksanakan melalui permohonan  yang  disampaikan  langsung  ke  Baitul Mal  Aceh.  Selanjutnya  tim  Pelaksana  Kegiatan mempunyai  tugas  melakukan  verifikasi  dan  validasi kelayakan  calon mustahik berdasarkan  kriteria  yang telah  ditentukan.  Kegiatan  verifikasi  dilakukan  oleh Tim  Pelaksana  Kegiatan  untuk  mengumpulkan informasi  melalui  wawancara  atau  kunjungan lapangan dan melihat kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan.  Stelah  itu,  Tim  Pelaksana  Kegiatan mempersiapkan  dan  menyerahkan  Daftar  Hasil Verifikasi  (DHV)  kepada  Kepala  Sekretariat  Baitul Mal Aceh melalui Kepala Bagian Pemberdayaan.

## 4. KESIMPULAN
Kehadiran Baitul Mal Aceh yang telah diatur dan disempurnakan  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun 2021 menjadi salah satu opsi bagaimana lembaga non- struktural dapat membantu pembangunan masyarakat pada bidang pendidikan di daerah. Putus sekolah yang menjadi masalah klasik, umumnya dikarenakan faktor ekonomi,  bisa  diatasi  dengan  pengalokasian  Zakat, Infak,  Wakaf  dan  Harta  Agama  Lainnya  (ZIWaH) yang  dikelola  oleh  Baitul  Mal  Aceh.  Proses kewenangan  ini  menunjukkan  bahwa  desentraslisasi Pendidikan  telah  mampu  berjalan,  yang  mana pemerintah  Aceh  dengan  otonomi  khusus  yang dimilikinya bersinergi dengan Baitul Mal Aceh untuk ikut  mengambil  peran  dalam  mensejahterakan masyarakat Aceh sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2021.  Pengelolaan Zakat,  Infak,  Wakaf  dan  Harta  Agama  Lainnya (ZIWaH) yang telah direncanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Islam di  Aceh  disalurkan  dalam  bentuk  beasiswa  sehingga terjaminnya akses terhadap Pendidikan.
Adapun  pendistribusian  pengelolaan  Zakat, Infak,  Wakaf  dan  Harta  Agama  Lainnya  (ZIWaH) tersebut  yakni  Penyediaan  bantuan  dana  Pendidikan atau beasiswa bagi muallaf baik Anak Muallaf untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA, maupun jenjang  Perguruan  Tinggi  yaitu  D3/S1.  Selain  itu, terdapat  pula  penyediaan  bantuan  dana  pendidikan atau beasiswa bagi ibnu sabil seperti Beasiswa penuh Tahfidh Al-Quran untuk jenjang pendidikan
SMP/MTs  dan  SMA/MA,  Beasiswa  Penuh  Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), Beasiswa
Berkelanjutan  Bagi  Anak  Berkebutuhan  Khusus,
Bantuan  biaya  Penyusunan  Tugas  Akhir  bagi mahasiswa  S1  dari  keluarga  miskin,  Bantuan  biaya pendidikan  bagi  santri  dan  Beasiswa  Cendekia. Sasaran  atau  kriteria  dalam  memberikan  beasiswa kepada  masing-masing  siswa  atau  mahasiswa  yang tergolong  kurang  mampu,  beragama  Islam,  dan berdomisili di Aceh. Temuan ini secara teoritis dapat menjadi  acuan  konseptual  bagi  para  pemangku kebijakan  dalam  agar  terus  berbagai  kebijakan  yang dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Membangun  kesadaran  masyarakat  tentang  untuk menggenjot  pembayaran  zakat  karena  potensi  yang dimiliki  dapat  membantu  permasalahan  sekitar, seperti  penanganan  problematika  putus  sekolah. Secara praktis, temuan ini diharapkan dapat menjadi pedoman  dan  solusi  yang  tepat  bagi  para  pemangku kebijakan dalam menangani masalah Pendidikan yang dikaitan dengan ekonomi.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  syukur  atas  rahmat  Allah  SWT  yang dilimpahkan  karunia-Nya  kepada  tim  penulis sehingga terselesainya penelitian ini dengan keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  serta  ucapan terimakasih  dan  pengahargaan  kami  berikan  kepada editor  dan  reviewer  yang  telah  menelaah  dan mereview  serta  mempublikasikan  pada  Jurnal  Ilmu Ekonomi  Islam  (JIEI)  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat ITB AAS Indonesia Surakarta dan tak lupa pula terkhusus responden yaitu Baitul  Mal  Aceh  yang  telah  memberikan  waktu luangnya serta ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Abubakar,  A.  (2015).  Pemberdayaan  zakat  untuk pendidikan. Nur El-Islam , 2 (1), 1–10.
Baharuddin. (2012). Teori belajar dan pembelajaran . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Cohen,  N.,  &  Arieli,  T.  (2011).  Field  research  in conflict environments: Methodological challenges and snowball sampling. J Peace Res ,
4 (48), 423–435.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research:  Techniques  and  procedures  for developing grounded theory . CA: Sage publications.
Hafidhuddin,  D.  (2007). Agar  harta  berkah  dan bertambah . Jakarta: Gema Insani.
Hakim, A. R., Arif, S., & Baisa, H. (2014). Peran zakat dalam  pembangunan  pendidikan  di  kota  bogor (studi kasus bogor), pendayagunaan zakat bidang pendidikan  dompet  peduli  ummat  daarut  tauhid cabang  bogor. Al-Infaq:  Jurnal  Ekonomi  Islam , 5 (2), 243–272.
Hakim,  R.  (2018).  Kotekstualisasi  fikih  golongan penerima  zakat  (asnaf  tsamaniyah)  zakat  dan relevansinya dengan penanggulangan kemiskinan  di  indonesian. In  Proceedings  of Annual  Conference  for  Muslim  Scholars , 1 (1), 393–406.
Hakim,  R.  (2020).  Studi  komparatif  kriteria  amil zakat, hak dan kewajibannya pada lembaga amil zakat nasional  (LAZNAS) di Indonesia. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf , 1 (7), 1–15. Kumar, R. (2011). Research methodology: a step-by- step guide for beginners . UK: Sage Publications. Miles,  M.,  Huberman,  A.,  &  Saldana,  J.  (2014).
Qualitative data analysis: a. Methods sourcebook. USA: Sage Publications.
Musfiqon.  (2007). Mengenai  putus  sekolah .  Jakarta: Rineka Cipta.
Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  71  Tahun  2019 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat
Pratama,  Y.  C.  (2015).  Peran  zakat  dalam penanggulangan kemiskinan (studi kasus: program  zakat  produktif  pada  badan  amil  zakat nasional). Tauhidinomics , 1 (1), 93–104.
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007.
Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2018  Tentang  Baitul Mal.
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.
Rapley, T. (2007). The sage qualitative research kit. Doing  conversation,  discourse  and  document analysis . UK: Sage Publications Ltd.
Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/2009.
Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 1973.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wiraputra, R., Iyeng, & Proyek Penelitian Bahasa Dan Sastra  Indonesia  Dan  Daerah.  (1977). kamus istilah pendidikan: laporan penyusunan . Proyek Penelitian  Bahasa  Dan  Sastra  Indonesia  Dan Daerah,  Pusat  Pembinaan  Dan  Pengembangan
Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.