ANALISIS KESENJANGAN PERSEPSI NELAYAN DAN PELAKSANA TEKNIS TERHADAP KEBERADAAN KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP DI DESA MUARA GADING MAS, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

## THE GAP ANALYSIS OF FISHERMAN'S PERCEPTION AND TECHNICAL IMPLEMENTATION TO THE EXISTENCE OF CAPTURE FISHERY POLICY IN MUARA GADING MAS VILLAGE, LABUHAN MARINGGAI DISTRICT, LAMPUNG TIMUR REGENCY
Rizka Helisia Putri 1 , Abdullah Aman Damai 1,2* , Supono 1,2 , Indra Gumay Febryano 1 , Hengky Mayaguez 1,2
1 Program Studi Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Pascasarjana, Universitas Lampung
2 Jurusan Kelautan dan Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia Email: aman.metil@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Sektor  perikanan  tangkap  memiliki  peranan  penting  bagi  perekonomian  di  wilayah  pesisir, sehingga  perlu  program  kebijakan  yang  sesuai  untuk  mendukung  sektor  perikanan  tangkap yang  berkelanjutan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  persepsi  masyarakat  dan pemerintah terhadap keberadaan program kebijakan terkait perikanan tangkap di Desa Muara Gading  Mas,  Kecamatan  Labuhan  Maringgai,  Kabupaten  Lampung  Timur.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  observasi  dan  wawancara  menggunakan  kuisioner.  Data  tersebut  dianalisis persepsi  hubungan  dengan  skala Likert terhadap  sasaran  kebijakan,  keberhasilan  kebijakan, pelaksana  kebijakan,  pengawas  kebijakan  dan  sarana  prasarana  serta  lingkungan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kesenjangan antara persepsi nelayan dan pelaksana teknis  karena  ketidakpercayaan  kedua  pelaksana  terhadap  pengelolaan  kebijakan  perikanan tangkap  guna  mengembangkan  Desa  Muara  Gading  Mas.  Untuk  mengatasi  kesenjangan persepsi  tersebut  diperlukan  rekayasa  perilaku  ( social  engginer) pada  nelayan  melalui pendirian  koperasi/  badan  usaha  yang  berizin  dan  didukung  oleh  pemerintah  sebagai  subjek dan wadah nelayan meminjam modal guna memutus rantai sistem patron klien di Desa Muara Gading Mas.
Kata kunci: persepsi, kebijakan, perikanan tangkap

## ABSTRACT
The  capture  fisheries  sector  has  an  important  role  for  the  economy  in  coastal  areas. Appropriate policy programs are needed to support a sustainable capture fisheries sector.  The purpose of this study is to analyze public and government perceptions of the existence of policy programs related to capture fisheries in Muara Gading Mas Village, Labuhan Maringgai District, East Lampung Regency.  Data collection was carried out by observation and interviews using a questionnaire.   The  data  was  analyzed  by  the  perception  of  the  relationship  with  the  Likert scale  on  policy  objectives,  policy  success,  policy  implementers,  policy  supervisors  and infrastructure  and  the  environment.   The  results  shows  that  there  is  a  discrepancy  between fishermen's  perceptions  and  technical  implementers  due  to  the  distrust  of  the  two implementers towards the management of capture fisheries policies in order to develop Muara Gading Mas Village.  To overcome this perception gap, behavioral engineering (social engineer) is  needed  for  fishermen  through  the  establishment  of  cooperatives/business  entities  that  are licensed  and  supported  by  the  government  as  subjects  and  vessels  for  fishermen  to  borrow capital to break the chain of the patron client system in Muara Gading Mas Village.
Keywords: perception, policy, capture fisheries

## PENDAHULUAN
Perikanan  tangkap  merupakan  aktivitas yang  umum  dilakukan  oleh  masyarakat pesisir  sebagai  mata  pencaharian  sehari-hari (Handrian  &  Hawa,  2022;  Gumilar  dan Nuryasin,  2022).  Menurut  Ramlan et  al. (2020) laut dan pesisir memiliki potensi yang tinggi  untuk  meningkatkan  perekonomian bagi  masyarakat.  Potensi  sektor  perikanan sangat  penting  untuk  dikelola  mengingat sumberdaya  bersifat open  access. Oleh karena  itu, pengelolaan  tersebut  harus melalui  implementasi  kebijakan  yang  sesuai guna memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat pesisir (Chikmawati, 2019).
Pengelolaan  perikanan  tangkap  harus diiringi  kebijakan  dan  monitoring  agar  tidak terjadi  degradasi  pada  sumber  daya  dan lingkungan  (Hardian et  al .  2020).  Namun pada  pelaksanaannya  kebijakan  tidak  boleh menfokuskan kepada visi dan misi pemerintah saja, melainkan harus melibatkan nelayan  pada  proses  perumusan  kebijakan. Pada  praktiknya  implementasi  kebijakan belum  mampu  mencapai  tujuan  yang diinginkan.  Hal  ini  karena  kebijakan  tersebut tidak berorientasi kepada pemberian keterampilan, kesempatan dan ilmu pengetahuan  kepada  nelayan  (Sopyan, 2014).
Hal ini kemungkinan disebabkan kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh  pemerintah  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  nelayan  (Febryano et  al .  2021). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis persepsi  nelayan  dan  pelaksana  teknis terhadap  keberadaan  program  kebijakan  di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan Agustus  2022  dengan  lokasi  di  Desa  Muara Gading  Mas,  Kecamatan  Labuhan  Maringgai, Kabupaten  Lampung  Timur.  Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penentuan responden menggunakan  teknik Random  Sampling. Jumlah  nelayan  yang  ada  di  Desa  Muara Gading  Mas  berdasarkan  data  HNSI  terdapat 1.550 kemudian dihitung berdasarkan  rumus slovin  dengan  batas  toleransi  15%  diperoleh jumlah  sampel  sebanyak  44  nelayan. (Nalendara et al. 2021).
Penentuan  responden  pada  pelaksana teknis  menggunakan purposive  sampling . Penilaian persepsi nelayan dan pemerintah di
analisis  menggunakan  skala Likert untuk menilai  keberadaan  program  kebijakan  di Desa  Muara  Gading  Mas  dengan  lima  aspek yang digunakan diantaranya sasaran kebijakan, keberhasilan kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawasan kebijakan dan sarana prasarana  serta  kondisi  lingkungan  dengan masing-masing  aspek  terdiri  dari  sepuluh pertanyaan.
Penilaian  indikator  pada  tiap  aspek menggunakan  bobot  penilaian  saat  di lapangan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Bobot Skala Likert
Pernyataan Nilai Sangat Tidak Setuju 5 Tidak Setuju 4 Ragu-ragu 3 Setuju 2 Sangat Setuju 1
Sumber:  Sugiyono  (2014);  Denada et  al.
(2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persepsi  Nelayan  dan  Pelaksana  Teknis Terhadap Keberadaan Program
Kebijakan  Perikanan  Tangkap  di  Desa Muara Gading Mas
Persepsi nelayan di Desa Muara Gading meliputi dari 44 responden dengan rincian 24 orang  Anak  Buah  Kapal  (ABK).  Sedangkan pelaksana  teknis  terdiri  dari  4  orang  dengan rincian  Kepala  Bidang  Perikanan  Tangkap Provinsi  dan  Pengawasan,  Kepala  PPP Labuhan  Maringgai,  Kepala  Bidang  Perikanan Tangkap  Kabupaten.    Hasil  penelitian persepsi  nelayan  dan  pelaksana  teknis disajikan pada Tabel 2.
Dari  Tabel  2  dapat  dilihat  persepsi masyarakat  dan  pemerintah  memperoleh hasil  yang  tidak  seragam.  Hal  ini  karena masyarakat  dan  pemerintah  belum  selaras dalam memahami dan melaksanakan program  kebijakan  di  desa  tersebut  terkait dengan  aspek  sasaran  kebijakan,  pelaksana kebijakan,  pengawasan  kebijakan,  sarana prasarana dan lingkungan sehingga menghasilkan  keberhasilan  kebijakan  yang berbeda.  Perbedaan  tersebut  diperkuat dengan  adanya  sistem  patron  klien  yang  di pertahankan  oleh  masyarakat  nelayan, sedangkan faktor dari  pelaksana teknis  yaitu program  kebijakan  tersebut  dilaksanakan tidak  memperhatikan  kesesuaian  kebutuhan kebijakan  di  desa,  waktu  pelaksanaan  yang tidak tepat, dan alokasi anggaran dana yang
Tabel 2. Jumlah Skor Persepsi Nelayan dan Pemerintah
Aspek Kebijakan Interval Kelas Skor Keterangan 1 2 3 4 5 Persepsi Nelayan Sasaran 0-56 57-113 114-170  171-227 228-284 88 rendah Keberhasilan 0-35 36-71 72-107 108-143 144-200 89 ragu-ragu Pelaksana 0-57 58-115 116-173  174-231 232-289 90 Rendah Pengawasan 0-25 26-51 52-77 78-103 67-143 87.6  Rendah Sarana  Prasarana dan Lingkungan 0-69 70-139 140-209  210-279 280-349 94 Rendah Persepsi Pemerintah Sasaran 0-1 2-3 4-6 7-8 9-10 8 Tinggi Keberhasilan 0-3 4-7 8-11 12-15 16-19 7.2 Ragu-ragu Pelaksana 0-2 3-5 6-8 9-12 13-15 13 Sangat tinggi Pengawasan 0-3 4-7 8-11 12-15 16-19 13.3 Tinggi Sarana  Prasarana dan Lingkungan 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 13 Ragu-ragu
terbatas.  Uraian  perbedaan  tersebut  di rincikan  menggunakan  5  aspek  dari  hasil kuisioner sebagai berikut:

## Sasaran Kebijakan
Hasil  persepsi  menunjukkan  terjadinya kesenjangan  antara  nelayan  dan  pelaksana teknis  terhadap  efisiensi  dan  produktivitas kebijakan.  Sasaran  kebijakan  berhubungan dengan  efisiensi  dan  produktivitas  dari pelaksanaan  kebijakan.  Menurut  Mazmanian dan  Sabatier  (1983)  indikator  efisiensi menggambarkan  pola  hubungan  antara sumber  daya  yang  ada  dengan  unit pelaksana  sehingga  dihasilkan  kebijakan yang  tepat  sesuai  relokasi  anggaran.  Namun pada  hasil  persepsi  nelayan  dan  pelaksana teknis  diperoleh  kesenjangan  yang  berbeda sehingga  dapat  dikatakan  sasaran  kebijakan belum  optimal  dilakukan.  Menurut  Parsons (2001)  kepentingan  publik  harus  melihat kekuatan  dari  objek  dan  subjek  yang  ada untuk  memenuhi  kesejahteraan  masyarakat. Selain itu sasaran kebijakan harus memenuhi 5 syarat sebagai berikut: (1) Organisasi yang terstruktur  dengan  jelas  dan  tidak  tumpang tindih. (2) Tujuan dari kebijakan tersebut. (3) Penegakan norma-norma budaya masyarakat.  (4)  Masyarakat  secara  sukarela melaksanakan  apa  yang  diperintah.  (5) Komunikasi  antara  pemerintah  dan  nelayan yang  baik.  (5)  Tidak  ada  batas  waktu  dalam pelaksanaan tersebut

## Keberhasilan Kebijakan
Keberhasilan kebijakan didasarkan pada komunikasi antar pelaksana program kebijakan  itu  sendiri.  Namun  tidak  hanya kualitas  program  kebijakan  saja,  akan  tetapi peran  serta  dari  masyarakat  ikut  dalam
program  kebijakan  tersebut.  Selanjutnya perlu  adanya  pengawasan  dari  pelaksanaan dan  pasca  pelaksanaan  program  kebijakan tersebut dengan demikian program kebijakan tersebut  akan  dapat  dievaluasi  untuk kekurangan yang ditemukan.
Persepsi  nelayan  dan  pelaksana  dalam aspek  ini  menghasilkan  skor  yang  sama mengatakan bahwa ragu-ragu dalam pencapaian  keberhasilan  kebijakan.  Hal  ini karena  terbatasnya  implementasi  kebijakan yang  dilaksanakan  dan  anggaran  dana  yang terbatas.  Oleh  karena  itu  menurut  Nugroho (2003) pemerintah sebelum membuat kebijakan  terlebih  dahulu  mengkaji  dampak yang  dihasilkan,  sebab  dalam  implementasi kebijakan  akan  banyak  faktor-faktor  yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Kegagalan  pencapaian  kebijakan  di  dukung dengan  sesuai  pendapat  Agustino  (2008) bahwa  kebijakan  yang  utopis  (ideal)  yang tidak  sesuai  kondisi,  akan  sulit  untuk direalisasikan. Selain itu kebijakan akan tetap menemukan masalah tergantung pada isi dan konteks kebijakan. (Grindle, 1980).

## Pelaksana Kebijakan
Penilaian  persepsi  dari  aspek  indikator ini menghasilkan perbedaan antara masyarakat dan pemerintah.
Menurut masyarakat badan pelaksana, pelaku pelaksana  dan  implementasi  pelaksana berkategori  rendah  pemerintah  maupun nelayan dinilai sangat rendah dalam berperan aktif  melaksanakan program kebijakan meliputi  waktu  yang  tidak  tepat  bersamaan dengan nelayan melaut, anggaran dana yang minim,  program  kebijakan  yang  tidak continue  dan  jumlah  pemerintah  yang  turun ke  desa  sedikit.  Perbedaan  hasil  tersebut
terjadi  karena  ketidakpercayaan  kedua pelaksana  terhadap  dampak  pelaksanaan kebijakan di Desa Muara Gading Mas.
Menurut  Sabatier  (1986)  kesenjangan persepsi dapat terjadi karena model pelaksanaan  kebijakan  yang  tidak  sesuai, karena kondisi dan tempat dimana implementor mengambil keputusan kebijakan didominasi  oleh  pencapaian  di  tingkat pemerintah  pusat maka  pelaksanaan bersifat sentralistik  atau  merefleksikan model  top down. Menurut  pendapat  Van  Horn  (1975) yang mengatakan sikap pelaksana dipengaruhi  oleh  pandangan  dan  manfaat kebijakan terhadap kepentingan individu atau kelompok.  Terdapat  tiga  faktor yang mempengaruhi  diantaranya  Pengetahuan, Pemahaman dan Aksi dari pelaksana; Respon dari  pelaksana;  Kebijakan  yang  dilakukan secara kontinu

## Pengawasan Kebijakan
Pengawasan merupakan kegiatan penting  pada  fungsi  implementasi  kebijakan untuk  melihat  proses  pelaksanaan  sesuai dengan  tujuan  kebijakan  yang  ingin  dicapai, selain  itu  pengawasan  merupakan  satu  alat yang  strategis  untuk  mendeteksi  potensi permasalahan  sehingga  dapat  langsung dilakukan  upaya  perbaikan.  Pada  hasil analisis  persepsi  nelayan  dan  pelaksana teknis  terjadi  kesenjangan  yang  signifikan, hal  ini  terjadi  karena  para  pengawas  dari pemerintah  yang  ditunjuk  tidak  memahami esensi  dan  dampak  dari  kebijakan  yang dilaksanakan,  tidak  berfokus  pada  satu kebijakan dalam arti implementasi pengawasan  harus  berdasar  pada  fokus kebijakan,  landasan  hukum  dan  informasi update  mengenai  objek  dan  subjek  yang diawasi.  Menurut  Radarwati et  al. (2010) pengawasan  dapat  efektif  apabila  dilakukan pengaturan  anggaran,  pengaturan  sumber daya  dan  pengaturan  perilaku.  Fokus  utama dalam pengawasan adalah pengaturan perilaku  dengan  asumsi  pelaksana  teknis untuk melakukan standar kebijakan, evaluasi kebijakan,  perbandingan  dan  perbaikan kebijakan.  Oleh  karena  itu  perlu  peran nelayan/  masyarakat  untuk  ikut  serta melakukan  pengawasan  terhadap  proses kebijakan,  apabila  kebijakan  tersebut  dapat merugikan  Desa  Muara  Gading  Mas  maka berhak  melakukan  gugatan  yang  bernama citizen  lawsuit adalah  pola  pengembangan dari  sistem class  action pada  hukum  di Indonesia yang diambil dari sistem di negara- negara  maju  seperti  Amerika  Serikat  yang merupakan tindak pemikiran hasil pengawasan  yang  memiliki  data  konkrit
bahwa pemerintah memberikan dan melaksanakan kebijakan tidak sesuai dengan sasaran  dan  tujuan  kebijakan  sebelumnya, dengan  begitu  pemerintah  dalam  membuat kebijakan  akan  memperhatikan  kepentingan umum di desa tersebut. (Manan, 1995)

## Sarana Prasarana dan Lingkungan
Keberhasilan  dari  sebuah  kebijakan dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  salah satunya faktor sarana dan prasarana. Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan perikanan tangkap. Hasil persepsi  nelayan  dan  pelaksana  teknis mengatakan bahwa ragu-ragu dalam kelengkapan sarana prasarana di Desa Muara Gading  Mas,  hal  mendasar  yang  menjadi permasalahan  antara  lain  anggaran  dana yang  terbatas  yang  berdampak  pada  akses jalan  rusak,  kurangnya  fasilitas  PPP  Labuhan Maringgai, kemudian masyarakat dan pelaksana  teknis  terkesan  acuh  dalam pemanfaatan serta perawatan sarana prasarana  yang  ada  di  desa  tersebut.  Untuk itu  perlu  dillakukan  strategi  mengatasi permasalahan  tersebut  sebagai  berikut (1) Memberikan akses jalur alternatif menuju PPP Labuhan  Maringgai,  sampai  perbaikan  akses jalan  utama  selesai.  Hal  ini  sesuai  dengan Astutik  dan  Santoso  (2013)  bahwa  jalan alternatif  dapat  menjadi  pilihan  jika  akses jalan  utama  banjir  untuk  menghindari kemacetan.  (2)  Menurut  Pulu  et  al.  (2014) perlu  dilakukan  adopsi  teknologi  perikanan yang  modern  dengan  mengirimkan  beberapa nelayan  untuk  belajar  teknologi  di  wiayah pesisir yang telah maju meliputi alat tangkap, unit  penangkapan  dan  pelatihan  budidaya ikan
Selain  itu  kondisi  lingkungan  perlu  di perhatikan,
berkurangnya ekosistem
mangrove di perairan
menyebabkan menurunnya kualitas hasil tangkapan, padahal  ekosistem  mangrove  sangat  penting keberadaannya,  secara  ekologis,  fungsi mangrove  itu  sendiri  melindungi  dan melestarikan  kawasan  pesisir  karena  sistem akarnya  mampu  menahan  lumpur  dan polutan  (Febryano et  al .,  2015).  Kemudian pembuangan  limbah  rumah  tangga  oleh masyarakat  pesisir  yang  masih  dibuang  di pinggir  dermaga,  fasilitas  MCK  yang  masih ada di pinggir dermaga dan tidak ada tempat pembuangan  akhir  sampah  yang  membuat lingkungan perairan tercemar.
Beberapa uraian indikator-indikator tersebut  ditemukan  permasalahan  utama pada kesenjangan hasil persepsi nelayan dan pelaksana  teknis  meliputi  pada  nelayan adanya sistem patron klien yang
mendominasi  sampai  saat  ini.  Patron  klien menurut Scott (1983) merupakan merupakan pertukaran  hubungan  antara  kedua  individu yang  status  ekonomi  lebih  tinggi  untuk menyediakan  keperluan  yang  dibutuhkan bagi  nelayan  ekonomi,  selanjutnya  nelayan akan  membayar  jasa  atau  barang  sebagai imbalan,  beberapa  hal  yang  dibutuhkan nelayan  anatara  lain:  Biaya  operasional ransum,  perawatan  kapal,  pembelian  alat tangkap;  Patron  memberikan  pinjaman  uang ketika musim paceklik dan akan dibayar klien pada  saat  musim  ikan;  Klien  mendapatkan jaminan distribusi hasil tangkapan Hal ini didukung dengan penelitian Tain (2013),  menjelaskan  pola  kerja patron  klien yang terjadi di Desa Jatirejo Lekok Pasuruan adalah nelayan yang terikat dengan juragan, dan  menerima  berapapun  harga  yang diberikan  oleh  juragan  mereka.  Dapat disimpulkan  sistem  tersebut  menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang menghambat  keberhasilan  kebijakan.  Hal  itu terus menerus terjadi karena sampai saat ini pemerintah sebagai fasilitator tidak memberikan  solusi  atau  kebijakan  dalam mengatasi sistem tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan nelayan  dan  peneliti  diperoleh  solusi  untuk mengurangi  ketergantungan  sistem patron klien dengan  melakukan  kontrol  perilaku nelayan  menggunakan  sistem  rekayasa perilaku  ( social  engginer )  melalui  program pembentukan  koperasi/  badan  usaha  yang berizin  yang  di  dukung  oleh  pemerintah untuk  memfasilitasi  modal  nelayan  sebagai pengganti  dari  pembina  atau  tengkulak. Pembentukan  koperasi  atau  badan  usaha sangatlah  tidak  mudah  mengingat  anggaran dana terbatas untuk Desa Muara Gading Mas. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan bottom up untuk  merekrut  pembina  atau  tengkulak sebagai investor dana di koperasi atau badan usaha tersebut dengan memberikan keuntungan  yang  telah  disepakati,  tetapi tetap berlandaskan hukum, dan sisi ekologi.

## KESIMPULAN
Persepsi  masyarakat  dan  pelaksana teknis  secara  umum  terhadap  pelaksanaan kebijakan  sehingga  tujuan  pencapaian  yang diinginkan  tidak  berhasil  di  desa  Muara Gading Mas. Kesenjangan tersebut disebabkan dua faktor meliputi adanya sistem patron klien pada tingkat nelayan yang masih bertahan  sampai  saat  ini,  faktor  kedua kebijakan  pemerintah  selama  ini  tidak berfokus  pada  mengatasi  cara  memutus
sistem patron klien tersebut. Oleh karena itu perlu  dilakukan  rekayasa  perilaku  nelayan terhadap  sistem  tersebut  dengan  mendirikan koperasi  atau  badan  usaha  yang  berizin didukung pemerintah sebagai subjek pengganti  pembina  atau  tengkulak.  Selain itu,  dilakukan  pendekatan bottom  up terhadap  pembina  atau  tengkulak  dengan menjadikan  anggota  koperasi  atau  badan usaha tersebut.

## REFERENSI
Agustino,  L.  2006.  Dasar-dasar  kebijakan publik. CV. Alfabeta. Bandung. p.51-54 Astutik  Y.  &  Santoso  E.B.  2013.  Prioritas
Wilayah Pengembangan Industri
Pengolahan  Perikanan  di  Kabupaten Sumenep. Jurnal  Teknik  Pomits, 2(1):
20-24.  DOI:  10.12962/j23373539.v2i1. 2464
Febryano,  I.G.,  Suharjito,  D.,  Darusman,  D., Kusmana, C. & Hidayat, A. 2015. Actor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan  mangrove  di  Kabupaten Pesawaran,  Provinsi  Lampung,  Indonesia. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan , 12(2):125-142.  DOI:  10.20886/jakk.20 15.12.2.125-142
Febryano,  I.G.,  Supono.,  Damai,  A.A., Hartoyo.,  Rohana  &  Novriyanti.  2021.
Fisherman Attitude on Fisherman Insurance  in  Bandar  Lampung  City. Advances in Engineering Research, 202: 119-126.  DOI:  10.2991/aer.k.210603. 020
Ginanjar,  M.A.,  Suyasa,  I.N.  &  Dewi,  I.T.J.P. 2022.  Karakteristik  perikanan  tangkap di  Kabupaten  Pangandaran. Jurnal Agribisnis  Perikanan ,  15(1):  226-238. DOI: 10.52046/agrikan.v15i1.226-238 Grindle,  M.S.  1980.  Politics  and  policy implementations in the thrid word. New Jersey. Princenton. University Press. Hal 244 - 249
Gumilar,  G.G.  &  Nuryasin,  H.  2022.
Efektivitas program pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten
Karawang. Jurnal  IDEAS ,  8(1):  273- 284. DOI: 10.32884/ideas.v8i1.61
Handrian, E. & Hawa, S. 2022. Implementasi program pengembangan perikanan tangkap  pada  Dinas  Pertanian  dan Perikanan  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu Admininstrasi  Publik ,  10(1):  49-58. DOI: 10.31764/jiap.v10i1.7749
Hardian, D., Febryano, I.G., Supono., Damai,
A.A. & Winarno, G.D. 2020. Pelarangan Cantrang: Strategi Pengembangan
Keberlanjutan  Sumberdaya  Ikan  Di Teluk  Lampung. Journal  of  Tropical Marine  Science ,  3(1):  21-27.  DOI: 10.33019/jour.trop.mar.sci.v3i1.1734 Manan,  B.  1995.  Empat  Tulisan  tentang Hukum.  Universitas  Padjajaran  PPBKU Hukum Ketatanegaraan. Bandung. Hal 3 Mazmanian,  D.A,  and  Sabatier,  P.A.  1983. Implementation and Public Policy. Scott Foresman and Company, USA. p.244-256 Novianto,  A.,  Sriati  &  Purnama,  D.H.  2022. Resiliensi  ekonomi  kelompok  nelayan perikanan  tangkap  kawasan  perkotaan. Jurnal Sosiologi Andalas , 8(2): 115-129.
DOI: 10.25077/jsa.8.2.115-129.2 022 Nugroho, R. 2003.
Kebijakan publik, formulasi,  implementasi,  dan  evaluasi. Jakarta. Elex media komputindo
Nursan,  M.  &  Septiadi,  D.  2021.  Strategi pengembangan  perikanan  tangkap  di Kabupaten Sumbawa Barat. Jurnal Bisnis Tani , 7(2): 54-66. DOI: 10.35308/jbt Parson,  W.  2001.  Public  Policy:  Pengantar Teori  dan  Praktek  Kebijakan.  Kencana. Jakarta. Hal 446 – 449
Pratiwi,  N.K.O.  2019.  Analisis  SWOT untuk meningkatkan  kunjungan  wisata  di objek  wisata  Goa  Gajah  Desa Bedulu, Kecamatan  Blah  batuh,    Kabupaten Gianyar. Jurnal      Pendidikan      Ekonomi Undiksha ,  11(1):  95-105.  DOI:  10.238 87/jjpe.v11i1.20079
Ramlan,  S.,  Adimu,  H.E.,  Asni  &    Fekri,  L. 2022.  Pengembangan  usaha  perikanan tangkap  skala  kecil  di  Kabupaten Kolaka,  Sulawesi  Tenggara. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ,  12(1):  1-10.  DOI:  10.15 578/jksekp.v12i1.10573
Radarwati S., Baskoro M.S., Monintja, D.R. & Purbayanto,  A.  2010.  Analisis  Faktor
Internal-Eksternal
dan
Status
Keberlanjutan  Pengelolaan  Perikanan Tangkap  di  Teluk  Jakarta. Jurnal Tekonologi  Perikanan  dan  Kelautan , 1(2):1-13. DOI: 10.24319/jtpk.1.33-46 Ririhena, J.E., & Kour, F. 2022. Permasalahan dan  kebijakan  pengelolaan  perikanan tangkap  di  Kepulauan  Aru. Jurnal Harpodon  Borneo, 15(2):  103-115. DOI: 10.35334/harpodon.v15i2.3000 Pulu  J.,  Baskoro  M.S.,  Monintja,  D.R., Iskandar,  B.H.  &  Fauzi,  A.  2011.
Strategi Pengembangan
Perikanan
Tangkap  di  Kabupaten  Kepulauan Talaud. Marine  Fisheries  Journal. 2(1): 75-85. DOI: 10.29244/jmf.2.1.75-85 Sabatier, P.A. 1986. Top down and Bottom up
Approaches to Implementation
Research. Journal  of  Public  Policy, 6:
21-48.  DOI:  10.1017/S0143814X0000 3846
Scott,  J.C.  1981.  Moral  Ekonomi  Petani:
Pergolakan  dan  Subsistensi  di  Asia Tenggara. LP3ES. Jakarta. Hal 249-263 Sugiyono. 2014. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Hal 244-334 Situmeang,  M.K.  2022.  Modal  sosial  nelayan pengguna cantrang di pantai pelabuhan perikanan  tangkap  Kabupaten  Batang Jawa  Tengah. Jurnal  Sosiologi  Agama Indonesia ,  3(2):  142-167.  DOI:  10.22 373/jsai.v3i2.1779
Tain,  A.  2013.  Faktor  Dominan  Penyebab Kemiskinan  Rumah  Tangga  Nelayan Motor Tempel di Wilayah Tangkap Lebih Jawa  Timur. Jurnal  Sosiohumaniora , 15(1): 38-39. DOI: 10.24198/sosiohum aniora.v15i1.5237