Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.1898 Submission : 05 Agustus 2022
ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 238-249

## EFEKTIVITAS KOORDINASI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN
Safa Muzdalifah 1 * , Sandra Bhakti Mafriana 2 , Andi Tenri Sompa 3 , Muhammad Kamil Attijani 4 1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat. Indonesia 4 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat. Indonesia
*Korespondensi: safa.muzdalifah@ulm.ac.id

## ABSTRACT
Coordination between governments is an important thing to do in flood disaster management. In 2021, South Kalimantan was affected by the largest flood disaster since the last 50 years. This study aims to  determine the effectiveness of intergovernmental coordination, namely by the  Regional  Disaster  Management  Agency  (BPBD)  of  South  Kalimantan  Province  in handling floods.  The research method  used is a qualitative  with a descriptive type. The data sources used are primary data, namely from BPBD elements, and secondary data in the form of  documents.  The  data  collection  techniques  used  are  Interview  and  literature  studies.  The results showed that BPBD coordination in flood management in South Kalimantan tends to be quite  effective.  This  is  inferred  from  the  coordination  grooves  formed  both  horizontally  and vertically. The main challenge in coordination is the egocentricity of government agencies in responding to flood disasters.
Keywords: Coordination; Government; Disaster; Mitigation

## ABSTRAK
Koordinasi  antar  pemerintah  merupakan  hal  yang  penting  untuk  dilakukan  dalam penanggulangan  bencana  banjir.  Pada  Tahun  2021  Kalimantan  Selatan  terdampak  bencana banjir  terbesar  sejak  50  tahun  terakhir.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas koordinasi  antar  pemerintah  yakni  oleh  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Provinsi  Kalimantan  Selatan  dalam  penanganan  banjir.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer  yakni  dari  unsur  BPBD,  dan  data  sekunder  yakni  berupa  dokumen.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  Wawancara  dan  studi  literatur.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  koordinasi  BPBD  dalam  penanggulangan  banjir  di  Kalimantan  Selatan cenderung cukup efektif. Hal ini disimpulkan dari alur koordinasi yang terbentuk baik secara horizontal  maupun  vertikal.  Tantangan  utama  dalam  koordinasi  yaitu  egosentris  instansi pemerintah dalam menyikapi bencana banjir.
Kata Kunci: Koordinasi; Pemerintah; Penanggulangan; Bencana

## PENDAHULUAN
Kalimantan  Selatan  adalah  sebuah provinsi  yang  terletak  di  bagian  tenggara
pulau  Kalimantan,  memiliki  kawasan dataran  rendah  di  bagian  barat  dan  pantai timur,  serta  dataran  tinggi  yang  dibentuk
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.1898 Submission : 05 Agustus 2022
ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 238-249
oleh  pegunungan  meratus  di  tengah. Kondisi  geografis  Kalimantan  Selatan lainnya  yaitu  terdiri  dari  banyak  rawa  dan sungai. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan Kalimantan Selatan termasuk  daerah  rawan  bencana  banjir. (Kumalawati et.al:2019)
Pada  awal  tahun  2021,  bencana banjir terjadi di beberapa wilayah Kalimantan  Selatan.  Luapan  sungai,  yang disebabkan  oleh  hujan  deras  atau  banjir akibat  kiriman  dari  daerah  lain  yang berada  di  tempat  yang  lebih  tinggi  adalah salah  satu  sebabnya.  Indonesia  memiliki curah  hujan  yang  tinggi,  berkisar  antara 2000-3000  mm  /  tahun,  sehingga  banjir mudah  terjadi  selama  musim  hujan,  yang antara  bulan  Oktober  sampai  Januari. Terdapat  67  sungai  di  Kalimantan  Selatan yang  kondisinya  kurang  baik  dan  tidak
dikelola dengan baik sehingga menyebabkan  banjir  BPS  Kalsel,  2022). Bencana  banjir  ini  adalah  yang  terparah yang  pernah  dialami  oleh  masyarakat Kalimantan  Selatan.  Pusat  Data  Informasi dan  Komunikasi  Kebencanaan  Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan  sebanyak  10  Kabupaten/Kota terdampak  banjir  di  Provinsi  Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota
Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong,
Kabupataen  Hulu  Sungai  Selatan,  dan Kabupaten Batola. Berikut ini tabel rincian rumah  dan  korban  terdampak  banjir Kalimantan Selatan:
Tabel:  I Rincian  Jumlah  Rumah  dan Korban  Terdampak  Banjir  Kalimantan
Selatan No Kabupaten Terdampak Rumah Mengungsi Meninggal 1 Tapin 582 382 Jiwa 1 Orang 2 Banjar 6.670 11.269 Jiwa 3 Orang 3 Banjar Baru 2.156 3.690 jiwa 1 Orang 4 Tanah Laut 8.506 13.062 jiwa 7 orang 5 Balangan 1.154 17.501 Jiwa - 6 Tabalong 407 770 Jiwa - 7 Hulu Sungai Tengah 16.000 8.000 jiwa 3 Orang 8 Hulu Sungai Selatan 387 6.690 jiwa - 9 Banjarmasin 1.152 3.701 Jiwa - 10 Barito Kuala 517 28.400 Jiwa - Sumber: Pusat  Data  Informasi  dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Tahun 2021 Kajian koordinasi lembaga merupakan  isu  penting  dalam  tataran
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.1898 Submission : 05 Agustus 2022
ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 238-249
penanggulangan bencana alam guna memberikan informasi ataupun pembelajaran kepada lembaga-lembaga terkait  untuk  lebih  meningkatkan  kapasitas sumber daya maupun mengatasi kelemahan sistem  yang  ada.  Dalam  praktiknya, koordinasi  merupakan  tantangan  utama  di antara  individu,  kelompok,  dan  organisasi dalam rangka merespon bencana (Bahadori, Khankeh, Ziboli dan Malmir, 2015: 274).
Beberapa  penelitian  yang  fokus pada penanggulangan bencana alam mengatakan  bahwa  koordinasi  lembaga yang  baik  akan  menghasilkan  tujuan  dan mencapai sasaran secara efektif, mengembangkan kapasitas lokal, meningkatkan  keterlibatan  partisipan,  dan mencegah dampak berkelanjutan (Ramdani, 2015;  34-39)    sebaliknya,  lemahnya koordinasi antarlembaga berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian sasaran dalam penanggulangan bencana.
Joined-Up  Government merupakan model tata pemerintahan yang mengedepankan  aspek  koordinasi  yang kuat  di  antara  lembaga  pemerintah  dalam mengelola  isu  publik  tertentu  (Roestoto, 2012;  45).  Menurut  Pollit  (2003;  34), Joined-Up  Government adalah  “ a  phrase which  denotes  the  aspiration  to  achive
horizontally  and  vertically  coordination thinking  and  action” .  Dari  uraian  Pollit tersebut dijelaskan bahwa koordinasi horizontal  dan  vertikal  adalah  elemen utama dari Joined-Up Government . Menurut  Handayaningrat  (Sentika,  2015: 20-22)    koordinasi  antar  pemerintah  terdiri dari  koordinasi  vertikal,  horizontal,  dan diagonal.  Koordinasi  horizontal  adalah koordinasi  fungsional,  yaitu  kedudukan antara  yang  mengkooordinasikan  dan  yang dikoordinasikan  mempunyai  kedudukan setingkat. Pelaksanaan koordinasi horizontal  menjalankan  fungsi  komando, koordinasi, dan pelaksana. Fungsi komando  yakni  fungsi  sebagai  pimpinan dalam  kegiatan  penanggulangan  bencana. Fungsi  komando  dilakukan  oleh  Gubernur atau  Wakil  Gubernur.  Fungsi  koordinasi yakni  Kerjasama  dengan  mitra  Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD). Koordinasi vertikal adalah antara yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat  hubungan  hierarki.  Hal  ini  juga dapat  dikatakan  koordinasi  yang  bersifat hierarkhis,  karena  satu  dengan  lainnya berada  pada  satu  garis  komando (line  of command) .  Koordinasi  diagonal  yaitu koordinasi  fungsional,  di  mana  yang koordinasi  mempunyai  kedudukan  yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.1898 Submission : 05 Agustus 2022
ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 238-249
yang  dikoordinasikan,  tetapi  satu  dengan yang  lainnya  tidak  berada  pada  suatu  garis komando (line of command).
Joined-Up Government melalui proses koordinasi digunakan untuk menyelesaikan berbagai hambatan di birokrasi sehingga ada penyebaran informasi  di  antara  lembaga  pemerintah. Salah satu sektor publik yang membutuhkan  integrasi  dan  koordinasi yang  kuat  antar  institusi  pemerintah  yaitu sektor penanggulangan bencana.
Penanggulanagn bencana di Indonesia,  ditetapkan  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2007,  yakni dilaksanakan Pembentukan Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) yang  merupakan  lembaga  pemerintah  non departemen, dan berfungsi sebagai lembaga pelaksana  penanggulangan  bencana  di daerah  dengan  tugas  pengkoordinasian  dan pelaksanaan    kegiatan    penanggulangan bencana  secara  terencana,  terpadu,  dan menyeluruh (Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, 2007).
Pemerintah berkewajiban
melaksanakan  tindakan  penanggulangan bencana  seperti  tercantum  pada  Pasal  5 Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007  yakni
“Pemerintah  dan  pemerintahan  daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan
penanggulangan
bencana”. Pasal 4 poin G, Undang-Undang No.  24  Tahun  2007,  menyebutkan  bahwa tujuan dilakukannya penanggulangan bencana  adalah  menciptakan  perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih mendalam pada  Pasal  23  Ayat  2,  unsur  pelaksana penanggulangan  bencana  daerah  memiliki fungsi  yaitu:  a).  Koordinasi;  b).  Komando; dan  c).  Pelaksana  dalam  penyelenggaraan penanggulangan  bencana  pada  wilayahnya. Dengan  ini  diharapkan  terselenggaranya penanggulangan  bencana  dengan  baik, karena pemerintah sebagai pelaksana menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan  penanggulangan  bencana. Penanggulangan  bencana  dilakukan  secara terarah    mulai    pra  bencana,    saat  tanggap darurat  dan  pasca  bencana.  Berikut  adalah gambar I.
Gambar: I Mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.1898 Submission : 05 Agustus 2022
ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 238-249
Sumber: Peraturan  Kepala  BNPB  No  4  Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Pada daerah rawan bencana, mengukur efektivitas koordinasi penanggulangan  bencana  merupakan  hal yang  penting  untuk  dilakukaan.  Menurut George  Robert  Terry,  efektfitas  koordinasi dapat  diukur  melalui  indikator  informasi, komunikasi dan teknologi informasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi, pencapaian kesepakatan bersama dan komitmen. Selain itu, terdapat pula  beberapa  indikator  untuk  mengukur koordinasi. Menurut Ndraha (2003; 23) hal tersebut meliputi: 1) Informasi, komunikasi dan  teknologi  informasi;  2)  Pemahaman pentingnya  berkoordinasi;  3)  Partisipan yang  memiliki  kompetensi  diharapkan mampu mengambl keputusan yang tepat: 4) Pencapaian  kesepakatan  Bersama  dan komitmen  setiap  anggota  organisasi;  5) Pentingnya kesepakatan setiap pihak dalam organisasi;  6)  Insentif  koordinasi  diberikan bagi pihak yang ingkar terhadap kesepakan Bersama;  dan  7)  Adanya feedback yang dapat digunakan untuk koordinasi selanjutnya.
Penelitian terkait efektivitas koordinasi penanganan kebencanaan minim dilakukan.  Tinjauan  penelitian  terdahulu yang  dapat  dilakukan  yaitu  berdasarkan
penelitian  oleh  Murnil  dan  Alhadi  dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi  antar  Stakeholders dilakukan dengan efektif  (Nesy Yulia Murni dan Zikri Alhadi, 2019) . Kajian koordinasi penanganan  kebencanaan  khusunya  banjir tidak pada pengukuran efektivitas koordinasi  yang  dilakukan.  Selain  itu, literatur efektivitas koordinasi kebencanaan khususnya  dalam  penanganan  banjir  di Kalimantan  Selatan  belum  ada.  Meninjau hal  tersebut  maka  kajian  efektivitas lembaga  pemerintah  terkait  kebencanaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan,  dan  dapat  menjadi  sumbangsih dalam  bentuk  evaluasi  kepada  pemerintah daerah yang berwenang dalam penanggulangan bencana.
Berdasarkan pada rangkaian penjelasan, dapat dicermati bahwa koordinasi  merupakan  hal  yang  penting dalam  penanggulangan  bencana  banjir. Dalam  pelaksanaannya  dilakukan  secara terpadu melalui koordinasi dengan berbagai pihak.  Oleh  karena  itu,  pada  tulisan penelitian  ini  akan  mengkaji  lebih  dalam terkait bagaimana koordinasi itu dilakukan, dan  efektivitas  koordinasi  BPBD  Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir.

## METODE
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.1898 Submission : 05 Agustus 2022
ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 238-249
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif. Menurut Akbar (2009:78)  menjelaskan  bahwa  metode kualitatif  adalah  dengan  memahami  makna interaksi manusia menurut perspektif peneliti sendiri. Selanjutnya menurut Bungin  (2015:  124)  penelitian  kualitatif bertujuan  untuk  mengeksplorasi  proposisi makna  di  balik  realitas  yang  terjadi  di lapangan. Metode penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yang diperoleh  dari  subjek  yang  diteliti.  Subjek pada penelitian ini adalah unsur pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan  bencana  yakni  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Menurut Bungin  (2015:78)  informan  penelitian adalah  subjek  yang  memahami  informasi objek  penelitian  sebagai  pelaku  atau  orang lain  yang  memahami  objek  penelitian. Informan  penelitian  ini  adalah  Kepala Bidang  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan, Kepala  Bidang  Kedaruratan  dan  Logistik, serta  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi.  Jenis  data  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Koordinasi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir Koordinasi BPBD
dalam penanggulangan  bencana  banjir  dibagi dalam  tiga  fase,  yakni  fase  sebelum  atau pencegahan (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan), fase pada saat atau tanggap darurat (Bidang Kedaruratan dan Logistik), dan  fase  sesudah  atau  pemulihan  (Bidang Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi).  Pada  tahap pencegahan  bencana,  BPBD  melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  dan Kementerian  Dalam  Negeri.  Koordinasi tersebut  merupakan  koordinasi  BPBD Provinsi  dengan  2  (dua)  instansi  yang membawahi langsung terkait penanggulangan bencana. Selain itu, terdapat pula instansi terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  terkait aspek geologi  yakni potensi Gerakan tanah dan  Badan  Meteorologi,  Klimatologi, Kualitas  Udara  dan  Geofisika.  (BMKG) terkait  potensi  cuaca.  Koordinasi  juga dilakukan  dengan  mitra  SKPD  Provinsi, antara  lain  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum (PU)  terkait  pengerukan  sungai,  dan  Dinas Perumahan  dan  Pemukiman.  Pelaksana teknis  dilakukan  oleh  dinas  terkait,  namun
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.1898 Submission : 05 Agustus 2022
ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 238-249
dikoordinasikan oleh BPBD untuk penanggulangan bencana.
Koordinasi BPBD selanjutnya adalah  pada  saat  tanggap  darurat,  yakni respon  cepat  atas  bencana  yang  terjadi. Koordinasi  dilakukan  dengan  unsur-unsur yang  berkaitan  dalam  upaya  tanggap darurat  bencana  banjir,  meliputi  instansi yang  berada  di  bawah  pemerintah  pusat bukan  instansi  daerah  otonom,  yakni BNPB,  Kementerian  Kesehatan,  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  Polisi Republik Indonesia (POLRI) melalui Polisi Daerah  (POLDA),  Badan  Intelijen  Negara (BIN),  Badan  Intelejen  Stratgei  (BAIS), dan  Pertamina  untuk  keamanan  suplai energi  selama  tanggap  darurat  bencana. Selain  itu,  pada  fase  tanggap  darurat koordinasi  juga  dilakukan  dengan  SKPD seperti  Dinas  Kesehatan,  dan  BPBD Kabupaten/Kota.
Koordinasi  BPBD  dalam  tahap pemulihan  atau  pascabencana  dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Penanggulangan bencana secara keseluruhan dilakukan sejak tanggap darurat  hingga  pasca  terjadinya  bencana, yakni  pada  tahap  status  siaga  darurat, tanggap  darurat,  status  transisi,  hingga status pemulihan. Khusus untuk
penanggulangan pascabencana dilakukan di fase status transisi, yakni fase status darurat ke pemulihan. Pada tahap ini, langkah awal yang  dilakukan  adalah  kajian  kebutuhan pasca bencana atau disebut jitupasna, yakni menghitung kerusakan, menghitung kerugian, dan menghitung kebutuhan pascabencana.  Sektor-sektor  yang  dikaji pada tahap ini antara lain sektor pemukiman,  sektor  infrastruktur,  sektor sosial  dan  ekonomi.  Setelah  menyusun jitupasna, langkah selanjutnya adalah membuat  Rancangan  Pemulihan  Dini (RPD),  dan  Rencana  Rehabilitasi  Pasca Bencana (RRPP).
Koordinasi pada tahap pascabencana  dilakukan  dengan  BNPB khususnya dalam kegiatan penyerahan data yang  telah  dihimpun  dan  dibuat  dalam bentuk  RPD,  kemudian  direkomendasikan oleh  gubernur,  dan  akhirnya  diverifikasi oleh BNPB. Selain itu, koordinasi dilakukan  dengan  BPBD  kabupaten/kota, SKPD  Provinsi  ataupun  Dinas  Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Berdasarkan uraian penjelasan pelaksanaan  koordinasi  BPBD  Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanggulangan bencana  banjir  tahun  2021,  maka  dapat diidentifikasi  berbagai  bentuk  koordinasi
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.1898 Submission : 05 Agustus 2022
ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 238-249
dalam  pelaksanaannya.  Koordinasi  yang dilakukan  adalah  koordinasi  horizontal, yakni  BPBD  Provinsi  dengan  SKPD Kabupaten  atau  Kota.    BPBD  juga melakukan koordinasi vertikal yaitu dengan BPBD  Kabupaten/Kota  yang  merupakan jalur  satu  komando  dengan  lembaga tertinggi  adalah  BNPB  dan  Kemendagri. Selain  itu,  BPBD  Provinsi  juga  melakukan koordinasi  secara  diagonal  yakni  dengan lembaga  perwakilan  pemerintah  pusat  di daerah    seperti  POLDA,  TNI,  BIN,  BAIS, serta  Lembaga-Lembaga  Kementerian,  di mana  koordinasi  ini  dilakukan  dengan instansi  pemerintah  di  luar  satu  jalur komando.

## Efektivitas  Koordinasi  BPBD  dalam Penanggulangan Bencana Banjir
Pelaksanaan koordinasi BPBD
dalam penanggulangan bencana ditindaklanjuti dengan  mengkaji efektivitas koordinasi  yang  dilakukan.  Efektivitas koordinasi  BPBD  dalam  penanggulangan bencana banjir ditinjau dari beberapa unsur meliputi  penggunaan  media  informasi, komunikasi, dan tekonologi, tingkat pemahaman urgensi koordinasi, kompetensi partisipan  dalam  mengambil  keputusan, pencapaian  kesepakatan  dan  komitmen bersama,  dan  ada  tidaknya feedback untuk koordinasi selanjutnya.
Aspek  Informasi,  Komunikasi dan  Teknologi  Informasi. Koordinasi BPBD  pada  saat  penanggulangan  bencana banjir  pada  Tahun  2021  menggunakan metode  komunikasi  yang sebelumnya tidak lazim  digunakan.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh kondisi  saat  itu  yang  bersamaan  dengan kemunculan  Pandemi  Covid-19.  Pandemi mendorong  pegawai  instansi  pemerintah membatasi  diri  secara  sosial,  sehingga memunculkan pola adaptasi baru dalam hal berinteraksi.  Komunikasi  BPBD  dalam tahap prabencana pada Tahun 2020 dengan lembaga-lembaga  terkait  dilakukan  secara hybrid ,  yakni  secara online dan offline terbatas. Teknologi informasi yang digunakan  berupa zoom  meeting,  google meet, dan whatsapp video call.
Pada  saat  koordinasi,  hal  yang dilakukan  adalah  pengumpulan  data-data yang  dibutuhkan.  Pada  saat  pandemi Covid-19 melandai, koordinasi dapat dilakukan secara offline dengan mengumpulkan  BPBD  Kabupaten/Kota, BAPPEDA,  dan  instansi  terkait  untuk melakukan  penilaian  ketahanan  daerah, mengukur  hasil  kerja,  dan  koordinasi dengan dinas Lembaga terkait.
Pada saat koordinasi tanggap darurat,  komunikasi  berjalan  sebagaimana
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.1898 Submission : 05 Agustus 2022
ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 238-249
mestinya dengan pihak-pihak terkait berdasarkan SK Gubernur tentang Tanggap Darurat Bencana. SK Gubernur ditindaklanjuti  dengan  mengadakan  rapat Bersama instansi-instansi yang yang tergabung  dalam  struktur  komando  untuk membahas  tanggap  darurat.    Komunikasi tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan media Pusdalop (Pusat Pengendalian Operasi  Penanggulangan  Bencana) , dan whatsapp. Pada tahap ini, pihak-pihak yang mendapat  mandat  telah  mengetahui  tugas pokok dan fungsi sehingga dapat berjalan.
Pada  tahap  pemulihan  bencana komunikasi berjalan dengan baik.
Informasi  yang  digali  adalah  terkait keadaan  5  sektor  utama  dalam  pemulihan, antara lain pemukiman, infrastruktur, ekonomi  masyarakat,  sosial,  dan  aktifitas jual beli masyarakat.
Efektivitas  koordinasi  pada  tahap prabencana  berdasarkan  penjelasan  yang diberikan  tergolong  cukup  efektif.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  upaya  BPBD  untuk menggunakan media alternatif dalam berkoordinasi  untuk  medapatkan  data-data yang dibutuhkan, meskipun dapat dicermati bahwa  pada  saat  offline  perolehan  data menjadi  lebih  utuh  untuk  diterima  oleh BPBD.  Selain  itu,  efektivitas  koordinasi
dapat dinilai Ketika eskalasi banjir kedepannya jarang terjadi.
Aspek
Kesadaran Urgensi Koordinasi. Pada tahap prabencana, kesadaran  instansi-instansi  terkait  dalam koordinasi    bencana  kurang.  Hal  ini disebabkan karena lembaga-lembaga tersebut  bukan  lembaga  yang  berwenang dalam  penanggulangan  bencana  atau  tidak berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana, namun memiliki kompetansi yang diperlukan  untuk penanggulangan  bencana. Seiring berjalannya waktu Lembaga- lembaga tersebut mulai memiliki kesadaran,  khusunya  Ketika  banjir  besar melanda Provinsi Kalimantan Selatan.
Pada tahap tanggap darurat, kesadaran  akan  pentingnya  melakukan koordinasi  penanggulangan  bencana  sudah baik.  Hal  ini  ditunjukkan  dalam  bentuk rapat  pembagian  tugas,  dan  pelaksanaan tugas  yang  telah  dilakukan  sesuai  dengan kewajibannya.
Pada  tahap  pemulihan,  koordinasi dengan  SKPD  Kabupaten  atau  kota direspon  dengan  baik.  Hal  ini  ditunjukkan dengan adanya pemulihan diberbagai sektor, antara pemukiman, ekonomi, sosial, hingga  infrastruktur.  Pemulihan  tersebut
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.1898 Submission : 05 Agustus 2022
ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 238-249
hanya  dapat  dilakukan  dengan  koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait.
Aspek Kompetensi Partisipan dalam  Pengambilan  Keputusan. Pada tahap  prabencana,  kemampuan  partisipan mengambil  keputusan  dalam  hal  ini  BPBD Provinsi  bersama  lembaga-lembaga  terkait sudah  menjadi  lebih  baik.  Hal  ini dikarenakan  pentingnya  koordinasi  dalam penanggulangan bencana, dan menghasilkan keputusan-keputusan pencegahan  bencana  banjir  di  kemudian hari. Tidak dipungkiri, bencana banjir yang melanda  Kalimantan  Selatan  diawal  tahun 2021  merupakan  dampak  dari  perencanaan penanggulangan yang tidak optimal.
Pada tahap tanggap darurat, kompetensi  partisipan  dalam  mengambil keputusan  tanggap  darurat  sudah  baik.  Hal ini  ditunjukkan  dengan  adanya  rapat dengan instansi-instansi terkait yang menghasilkan  keputusan  pembagian  tugas yang  jelas  selama  tanggap  darurat  dan dilaksanakan dengan baik di lapangan.
Pada saat pascabencana atau pemulihan, telah disusun keputusan pemulihan  pascabencana  yang  mencakup sektor-sektor  penting  untuk  masyarakat, namun  hal  yang  menjadi  kendala  adalah persoalan dana. Sehingga diperlukan
penyesuaian  anggaran  akan  tetapi  ada prioritas yang didahulukan untuk dikerjakan.
Aspek  Pencapaian  Kesepakatan dan  Keputusan  Bersama. Pada  tahap prabencana,  pencapaian  kesepakatan  dan keputusan  Bersama  pada  saat  koordinasi berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  ditunjukkan dengan tidak adanya perselisihan keputusan yang  terjadi  antar  berbagi  partisipan,  dan hasil  keputusan  dilaksanakan  sebagaimana mestinya.  Pada  tahap  tanggap  darurat, terjadi kesepakatan bersama untuk melakukan  fungsi  penanggulanngan  sesuai dengan  peran  dan  tanggungjawab.  Pada saat  pascabencana,  aspek  mengutamakan pemulihan  kondisi  masyarakat  menjadi prioritas, sehingga upaya untuk solid dalam melaksanakan  keputusan  adalah  hal  yang diutamakan.
Aspek Feedback
untuk Koordinasi Selanjutnya. Feedback merupakan  aspek  yang  dibutuhkan  dalam melakukan  koordinasi. Feddback dalam koordinasi  dapat  berupa  saran,  kritik,  atau informasi  terkait  kinerja  yang  dilakukan. Dalam koordinasi penanggulangan bencana, feedback diperoleh  melalui  forum evaluasi  yang  disebut  RAKERIS  (Rapat Kerja  Teknis).  Pada  rapat  ini  dilakukan
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.1898 Submission : 05 Agustus 2022
ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 238-249
evaluasi  capaian  kegiatan-kegiatan  yang Kestelah dilakukan.
Pada  forum  RAKERIS,  setelah evaluasi  dilakukan,  dilanjutkan  dengan membahas agenda prabencana, yakni penyusunan rencana penanggulangan bencana.  Kegiatan  ini  dilakukan  sebelum memasuki musim kemarau, yakni persiapan Rakor  Siaga  Karhutla,  sebelum  memasuki musim  penghujan  dilakukan  Rakor  Siaga Batingsor (banjir, dan tanah longsor).
Pada  tahap  pascabencana, feedback dilakukan dengan adanya evaluasi pelaksanaan pemulihan pascabencana.
Evaluasi  dilakukan  dengan  monitoring pelaksanaan  dan  penggunaan  dana  untuk pemulihan.  Hal-hal  yang  dimonitoring meliputi pembangunan fisik, jumlah masyarakat  yang  telah  menikamati  hasil pemulihan  atau  rekonstruksi  rumah  rusak berat, rusak ringan, atau rusak sedang.

## SIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah koordinasi BPBD Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan  Selatan  pada  Tahun  2021 dilakukan  dengan  cukup  efektif.  Hal  ini ditinjau  dari  terpenuhinya  beberapa  aspek efektivitas koordinasi. Koordinasi tergolong  cukup  efektif  karena  komunikasi
yang dilakukan secara baik dengan menggunakan teknologi komunikasi mengingat  bersamaan  dengan  pandemi covid-19,  kompetensi  partisipan  dalam menghasilkan  keputusan  dimiliki  dengan baik,  sehingga  menghasilkan  keputusan yang tepat dalam penanggulangan bencana, dalam  koordinasi  pencapaian  kesepakatan bersama  dilakukan  dengan  mudah  karena tidak  ditemukannya  perselisihan  antar partisipan,  terdapat feedback atau  timbal balik selama proses penanggulangan bencana.  Namun,  terdapat  kelemahan dalam  membangun  efektivitas  koordinasi yakni  kurangnya  kesadaran  Lembaga- lembaga dalam koordinasi yang dipengaruhi oleh faktor egosentris Lembaga.  Lambaga-lembaga  yang  tidak berkewenangan langsung dalam penanggulangan  bencana,  perlu  diberi penjelasan lebih terkait pentingnya kontribusinya dalam penanggulangan bencana.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  sampaikan kepada  Universitas  Lambung  Mangkurat yang  telah  mendukung  pendanaan  untuk dilakukannya  penelitian  ini,  yang  tertuang dalam SK Penugasan
Nomor 023.28/UN8.2/PL/2022.
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.1898 Submission : 05 Agustus 2022
ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 238-249

## DAFTAR PUSTAKA
Bakornas. (2007). Pedoman Praktis Penanggulangan  Bencana  Banjir- Bakornas PB (Vol. 344, Issue 021).
Bakti.V.A & Fadlurrahman. (2020). Koordinasi  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo. Jurnal Masalah-Masalah  Sosial  I  Volume
11, No. 2. ISSN:2614-5863
Kumalawati, Rosalina. Dianita  Anjarini, E.
(2019).  Penyebab  kebakaran  hutan dan  lahan  gambut  di  kabupaten barito  kuala  provinsi  kalimantan selatan. Prosiding Seminar Nasional Diselenggarakan Pendidikan  Geografi  FKIP  UMP ,
1 (1), 263–275.
Nesy  Yulia  Murni1  dan  Zikri  Alhadi,
(2019), Efektivitas Koordinasi
Antar  Stakeholders  Oleh  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah Kota  Padang,  Jurnal  Pembangunan Nagari, Vol.2 No. 2019, h. 61-70
Ndraha,  Taliziduhu.  (2003). Kybernologi . Jakarta: Rineka Cipta.
Nurfatiehah,  Sitie  (2019). Koordinasi
Badan  Penanggulangan  Bencana
Daerah  Dengan  Dinas  Pekerjaan Umum  Penataan  Ruang  Dalam
Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa . Skripsi
Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik  Universitas  Muhammadiyah Makassar.
Sentika.  TB  Rachmat.  (2015).  Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial. Jakarta: Kementerian Koordinator  Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Setiyanto.W.A.N. (2017). Joined-Up Government (Studi tentang Koordinasi Horizontalantar Instansi terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo). Jurnal
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Airlangga .
Sompa,  A.  T.,  Muzdalifah,  S.,  Hakim,  A.
R.,  &  Padeli,  M.  (2021).  Model Perilaku Pemerintahan Daerah Lahan Basah Studi Kasus: Pelayanan Transportasi Di Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara Kalimantan Selatan. Prosiding Seminar Nasional Lingkungan
Lahan Basah (Vol. 6, No. 3).

## PROFIL SINGKAT
Safa  Muzdalifah lahir  di  Bojonegoro  27 November 1989, lulusan S1 Sarjana Strata Satu) Ilmu Hubungan Internasional  FISIP Universitas
Muhammadiyah
Malang (2008-2012),  dan  Magister  Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga (2012-2015).  Pada  Tahun  2015  berkarir sebagai Dosen di Universitas Darul ‘Ulum Jombang  dan  pada  Tahun  2019-sekarang sebagai  Dosen  di  Universitas  Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada karir mengajar dan penelitian saat ini menekuni bidang  ilmu  pemerintahan  dengan  fokus pada globalisasi dan tata kelola pemerintahan, ekologi pemerintahan, inovasi  pemerintahan,  dan  pelayanan pemerintah di sektor publik.
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.1898 Submission : 05 Agustus 2022
ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023 VOL. 8 No. 2 HAL. 238-249