## Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Sebagai  Solusi  Permasalahan Umat Islam di Indonesia
Ibnu Elmi Achmad Slamat Pelu 1 , Jefry Tarantang 2
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
1 Email: ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id
2 Email: hukumtarantang@gmail.com Submit : 22 Juni 2020 Diterima : 24 Agustus 2020 Revisi : 18 November 2020 Terbit : 4 Desember 2020
Abstrak: Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam menjawab permasalahan umat Islam yang semakin kompleks melalui fatwa. Namun, dalam tata hukum Indonesia fatwa tidak dianggap sebagai sumber hukum materil yang memiliki validitas hukum sebagai solusi permasalahan umat Islam di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang kedudukan fatwa dalam tata hukum di Indonesia serta eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menjawab permasalahan umat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis pendekatan yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama , kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Fatwa dipandang sebagai solusi yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum yang tidak terakomodasi dengan nash-nash. Sehingga, secara substantif sosiologis, fatwa memiliki kedudukan yang kuat dan mengikat dalam hukum Islam. Kedua , eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menjawab permasalahan umat dapat dilihat melalui dua aspek. Aspek yang pertama, fatwa dalam perspektif otoritas hukum Islam bersifat mengikat secara substansi sosiologis. Sebab, fatwa merupakan penjelas dan penjabar dari nash-nash hukum Islam yang lebih tinggi. Aspek yang kedua, fatwa dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, secara legal formal, tidak memiliki kedudukan apapun dalam penjenjangan norma hukum. Namun, secara konstitusional dijamin melalui Pasal 29 UUD 1945 menjamin terwujudnya pelaksanaan pemenuhan seluruh syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia.
Kata kunci : Fatwa MUI, Solusi, Permasalahan Umat.
Abstract: The Indonesian Ulema Council (MUI) has an important role in answering the increasingly complex problems of Muslims through fatwas. However, in the Indonesian legal system, fatwas are not considered a source of material law that has legal validity as a solution to the problems of Muslims in Indonesia. Therefore, this study aims to describe the position of fatwas in the legal system in Indonesia and the existence of the fatwas of the Indonesian Ulema Council in addressing the problems of the ummah. This research is a normative
Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 14 No. 2, Desember 2020, 307-316 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2. 3927
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
legal research using three types of approaches consisting of a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. The results of this study concluded that: firstly, the position of fatwas in the construction of Islamic law has a high position. Fatwas are seen as a solution that can break the ice in legal development that is not accommodated by the texts of the Quran. So, substantively and sociologically, fatwas have a strong and binding position in Islamic law. Secondly, the existence of the fatwa of the Indonesian Ulema Council in responding to the problems of the Ummah can be seen in two aspects. The first aspect, fatwas in the perspective of Islamic legal authority are binding sociologically in substance. This is because fatwas are explanations and interpreters of the texts of the Quran regarding Islamic law. The second aspect, fatwas from the perspective of the hierarchy of laws and regulations, legally and formally, do not have any position in the ranking of legal norms. However, it is constitutionally guaranteed through Article 29 of the 1945 Constitution that guarantees the realization of the fulfillment of all Islamic law for Muslims in Indonesia.
Keywords: MUI fatwa, solutions, problems of the people.

## Pendahuluan
Pada era modern, lahir kesadaran negara-negara yang bernuansa Islam untuk membentuk suatu wadah atau forum ulama yang terorganisir dan sistemik untuk mewadahi para mufti dalam lembaga resmi. 1 Di Indonesia, wadah ini dikenal sebagai Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdiri sejak 1975 berwenang mengeluarkan fatwa di bidang keagamaan, secara khusus di bidang hukum Islam. 2 Begitu pula perkembangan umat Islam di Indonesia yang mengalami berbagai masalah hukum kontemporer di berbagai aspek kehidupan masyarakat yang majemuk. 3 Untuk itu perlu solusi yang sesuai dengan rambu-rambu hukum Islam dan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syari ̄‘ ah) dalam bentuk fatwa ulama yang secara struktural dan terorganisir dalam Majelis Ulama Indonesia. 4
Keberadaan agama dan negara telah lama ada dan saling terikat satu-sama lain sepanjang sejarah dan tradisi Islam. Dalam sejarah Islam Nabi Muhammad SAW dilihat sebagai pemimpin agama Islam sedangkan ulama menjadi pewaris para nabi. 5 Keberadaan MUI di Indonesia memiliki peran penting dalam menjawab permasalahan umat Islam yang semakin kompleks melalui fatwa bahkan seperti kondisi pandemi COVID-19, namun dalam tata hukum Indonesia fatwa tidak dianggap sebagai sumber hukum materil yang memiliki validitas hukum sebagai solusi permasalahan umat Islam di Indonesia. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengakomodir fatwa sebagai sumber hukum. Sejauh ini kajian mengenai
1 Syafiq Hasyim, ‘Irasec - The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom’ (Bangkok, Thailand: Research Institute on Contemporary Southeast Asia (IRASEC), 2011), http://www.irasec. com/ouvrage36.
2 Moch Nur Ichwan, ‘The Local Politics of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten’, Journal of Indonesian Islam 6, no. 1 (1 June 2012): 166–94, https://doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194.
3 Mohamad Abdun Nasir, ‘The ʿ Ulamā ʾ , Fatāwā and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia’, Islam and Christian– Muslim Relations 25, no. 4 (2 October 2014): 489–505, https://doi.org/10.1080/09596410.2014.926598.
4 Zakaria Syafei, ‘Tracing Maqasid Al-Shari‘ah In The Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI)’, Journal Of Indonesian Islam 11, no. 1 (9 July 2017): 99–124, https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.1.99-124.”abstract”:”Majelis Ulama Indonesia (MUI
5 Ichwan, ‘The Local Politics of Orthodoxy’.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
MUI hanya fokus membahas penataan MUI, 6 bentuk kelembagaan ulama 7 pandangan terhadap paham pluralisme, 8 liberalisme, dan sekularisme, 9 dan latar belakang fatwa MUI. 10
Permasalahan hukum Islam yang terjadi pada Umat Islam di Indonesia yang berkembang dinamis, salah satu solusinya yaitu fatwa MUI. 11 Namun ketika fatwa dihadapkan dalam konteks negara, kedudukan fatwa tidak mendapatkan tempat dalam tata hukum, dan dianggap lemah dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapkan dengan kekuasaan negara. Terlebih lagi umat Islam di Indonesia selain tunduk dan patuh terhadap hukum Islam juga tunduk dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. 12
Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, di mana tidak perlu membenarkan temuan para ahli hukum, terhadap posisi dan keberadaan fatwa MUI sebagai alternatif dari masalah yang ada di kalangan umat Islam di Indonesia. Beberapa topik ruang lingkup fatwa adalah berkaitan dengan masalah pernikahan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Fatwa dalam konteks penelitian ini adalah tanggapan ulama terhadap isu-isu yang berkembang secara dinamis dalam kehidupan sehari- hari umat Islam di Indonesia.

## Kedudukan Fatwa sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia
Menurut kajian Usul Fikih, dilihat dari segi produk hukum, terdapat perbedaan antara mujtahid dan mufti. Para mujtahid berupaya mengistinbatkan (menyimpulkan) hukum dari nas (Al-Qur’an dan Sunnah) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak.  Adapun mufti tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu, mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut. 13 Ini sesuai dengan kaidah Usul Fikih: “akibat dari suatu fatwa kadangkala lebih berat dari fatwa itu sendiri”. Oleh sebab itu, jabatan mufti dalam Islam cukup berat dan penuh risiko, baik di dunia maupun di akhirat. Fatwa yang salah dapat berakibat menyesatkan umat. Mufti juga berbeda dari hakim, dilihat dari sudut kekuatan hukum dari produk hukum masing-masing. Para ahli merumuskan fatwa sebagai produk mufti yang sifatnya tidak mengikat al-mustafti . Artinya, apabila seseorang meminta fatwa dan mufti memberikan solusi hukum, maka al-mustafti boleh menerima dan mengamalkan fatwa tersebut dan boleh juga menolak serta 6 Syamsul Hadi, ‘The Indonesian Council of Ulama’, Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter 18, no. 50 (1 November 1989): 31–41, https://doi.org/10.1080/03062848908729718.
7 Moch Nur Ichwan, ‘Official Ulema and The Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Sharī ʿ atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh’, Journal of Islamic Studies 22, no. 2 (2011): 183– 214.
8 Syafiq Hasyim, ‘Majelis Ulama Indonesia and Pluralism in Indonesia,  Majelis Ulama Indonesia and Pluralism in Indonesia’, Philosophy & Social Criticism 41, no. 4–5 (1 May 2015): 487–95, https://doi.org/10.1177/0191453714566547. 9 Piers Gillespie, ‘Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism’, Journal of Islamic Studies 18, no. 2 (1 May 2007): 202–40, https:// doi.org/10.1093/jis/etm001.
10 Nadirsyah Hosen, ‘Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975–1998)’, Journal of Islamic Studies 15, no. 2 (1 May 2004): 147–79, https://doi.org/10.1093/jis/15.2.147.
11 Hasyim, ‘Irasec - The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom’.
12 Nasir, ‘The ʿ Ulamā ʾ , Fatāwā and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia’.
13 Luthfi Assyaukanie, ‘Fatwa and Violence in Indonesia | Fatwa | Sunni Islam’ 11 (2009), https://www.scribd.com/ document/76445429/Fatwa-and-Violence-in-Indonesia.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m tidak mengamalkannya. 14 Ini berbeda dengan hukum yang diputuskan oleh hakim. Putusan hakim bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum. Namun apabila fatwa digunakan sebagai sumber hukum oleh hakim dalm putusan pengadilan, maka fatwa menjadi yurisprudensi (judge made law) dalam perkara hukum perdata yang secara cepat dan mudah diterima dalam institusi negara (pengadilan) maupun masyarakat. 15
Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam dapat dikaji dari pengertian   fatwa   itu sendiri. Sehingga bila berbicara mengenai fatwa itu sendiri, maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi  apa  yang   membuat fatwa tersebut. Berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas pembicaraan tersebut terhadap konsep ijtihad. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang  butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum  suatu  perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau non- keagamaan. 16 Adanya korelasi yang erat antara fatwa dan ijtihad menunjukkan bahwa secara otomatis memperkokoh posisi ijtihad. Fatwa itu sendiri merupakan hasil ijtihad para ahli atau pakar yang mampu menggali syariat Islam, kemudian dari hasil ijtihad tersebut dituangkan dalam bentuk keagamaan, baik yang bersifat lisan ataupun tidak. Dengan adanya fatwa dan ijtihad maka secara konkret ajaran-ajaran Islam akan berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia. 17
Oleh karena itu sangat tepat apabila dikatakan bahwa maju mundurnya masyarakat Islam, dalam menggali ajarannya tergantung dari fatwa dan ijtihad. Tanpa adanya fatwa dan ijtihad, ajaran-ajaran Islam kurang berkembang bahkan nyaris statis, sebab kita mengetahui bahwa inspirasi yang murni dalam menggali ajaran-ajaran Islam itu idealnya melalui proses ijtihad yang kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan yang mantap dan dapat dipertanggungjawabkan. Fatwa dan ijtihad terjadi hubungan saling interdepensi, sebab hasil ijtihad para ahli itu akan lahir dalam bentuk fatwa- fatwa yang berharga untuk   kepentingan masyarakat Islam. Dapat dibuktikan bahwa hasil  fatwa atau ijtihad hukum  Islam dapat hidup dan berkembang sesuai dengan ruang dan waktu dimana saja penganutnya hidup. Hakikatnya hukum-hukum yang dikembangkan itu selaras dengan masyarakat itu sendiri yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam arti ijtihad dan fatwa akan selalu mengikuti perkembangan pemikiran masyarakat pada umumnya. 18
Proses istinbath pengambilan hukum diatur dalam suatu kajian keilmuan tersendiri. Dalam ilmu hukum Islam disebut ilmu Usul Fikih. Secara umum pengertiannya adalah pengertian tentang kaidah- kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum Fikih, atau dengan kata lain adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar’i. 19 Namun, tidak semua umat Islam 14 Julian Millie and Linda Hindasah, ‘Regional Aspects of the Indonesian Ulama Council’s Ideological Turn’, The Asia Pacific Journal of Anthropology 16, no. 3 (27 May 2015): 260-81, https://doi.org/10.1080/14442213.2015.1034167.no. 3 (27 May 2015
15 Arshad-Uz  Zaman,  ‘Fatwa  and  the  High  Court’, Interventions 4, no. 2 (1 January 2002): 233-36, https://doi. org/10.1080/13698010220144289.
16 La Jamaa, ‘Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia | Jamaa | Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies’, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 8 (2018): 29–56, https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1. 29-56 29. 17 Azzarqa Azzarqa and Saif Uddin, ‘Legal Opinion (Fatwa) of MUI (Council of Indonesian Ulama’) on Ahmadiyah’, Az Zarqa’ 4, no. 2 (2014), http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1307.
18 Nasir, ‘The ʿ Ulamā ʾ , Fatāwā and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia’. 19 Wahbalbari  Amir  Ahmed,  ‘The  Concept  of  Scarcity  and  Its  Implication  on  Human  Behaviour:  Searching  the Qur’anic Perspective’ 14, no. 1 (2010): 25.the concept of scarcity thus stems from a non-religious basis. It has been shown by psychological studies that the so-called scarcity mentality (the perception of lack
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
mam pu memahami sumber hukum Islam yang utama yaitu Al Qur’an dan Hadis secara langsung. Terlebih dengan banyaknya nash-nash yang bersifat umum, seperti ayat-ayat mutasyabihat maupun ayat-ayat zhanny yang memerlukan penjabaran lebih detil. Di sisi lain, umat Islam terikat dengan kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap hukum Islam. Permasalahan ini apabila dibiarkan akan mengakibatkan terjadinya kebingungan yang bahkan dapat menimbulkan kekosongan hukum. Ketika umat Islam tidak mampu menangkap maksud hukum yang terkandung di dalam nash, disinilah fatwa, sebagaimana hasil ijtihad para mujtahid, mengambil peran sebagai “penjelas” dan “jawaban pertanyaan hukum”. Permasalahan-permasalahan hukum terus berkembang seiring perkembangan zaman. Sedangkan nash Al Qur’an dan Hadis sudah terhenti secara kuantitas. Dalam kondisi seperti ini, berdasarkan kepada teori maqa ̄ṣid a l-syari ̄ ’ah , fatwa dapat menjadi solusi dalam menguraikan permasalahan yang berorientasi kepada kemaslahatan .
Adapun metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash Qath’i , Pendekatan Qauli , dan Pendekatan Manhaji . Pendekatan Nash Qath’i dilakukan dengan berpegang kepada nash Al-Qur’an atau Hadis untuk suatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al-Qur’an ataupun Hadis secara jelas. Apabila tidak terdapat dalam nash Al-Qur’an maupun Hadis maka proses penetapan fatwa dilakukan dengan pendekatan Qauli dan Manhaji . Pendekatan qauli adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka ( al kutub al mu’tabarah ). Pendekatan qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka dan hanya terdapat satu pendapat ( qaul ), kecuali jika qaul yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dijadikan landasan karena sangat sulit untuk dilaksanakan ( ta’assur atau ta’adzdzur al ‘amal atau shu’ubah al ‘amal ), atau karena illat nya berubah. Dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang ( i’adatun nazhar ). Melakukan telaah ulang merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Oleh sebab itu, mereka tidak terpaku terhadap teks-teks hukum yang ada bila teks-teks tersebut sudah tidak tepat lagi untuk dijadikan landasan. Apabila jawaban tidak dapat dicukupi oleh nash qath’i dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat  yang  ada  dalam  kitab-kitab  fikih  terkemuka,  maka  proses  penetapan  fatwa  dilakukan melalui pendekatan manhaji . Pendekatan manhaji adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok ( al qowaid al ushuliyah ) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif ( ijtihad jama’i ), dengan menggunakan metode al jam’u wat taufiq , tarjihi , ilhaqi , dan istinbathi. 20
Berdasarkan  pendekatan  konseptual  dan  filosofis,  fatwa  memiliki  posisi  yang  tinggi  dalam konstruksi hukum Islam. Di sisi lain, menurut pendekatan historis, fatwa adalah salah satu alternatif untuk masalah yang tidak diakomodasi oleh sumber daya yang ada yaitu nash. Secara kuantitatif, nash telah berhenti menyebar namun kenyataan telah menunjukkan bahwa masalah yang muncul menjadi lebih rumit. Di era kontemporer ini, tantangan yang muncul di kalangan umat Islam lebih dinamis  sehingga  posisi  fatwa  sekokoh  hukum.  Secara  filosofis,  fatwa  cenderung  menjadi  solusi untuk masalah-masalah kompleks yang jawabannya tidak dapat ditemukan di nash yang ada. Hukum Islam pada dasarnya dikategorikan ke dalam du a kelompok yaitu syariah munazzalah (aturan tetap) dan syariah muawwalah (aturan yang ditafsirkan)
20 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional di Indonesia (Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010), 142.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Fatwa berfungsi untuk menjelaskan hukum; mulai dari hukum tertinggi di Indonesia seperti Pancasila dan UUD 1945 hingga yang terendah seperti norma-norma masyarakat setempat, ia melekat pada pembuat fatwa, penerima fatwa, dan masyarakat pada umumnya. Karena poin pertama Pancasila terkait erat dengan keesaan Tuhan, maka fatwa tidak dipisahkan dengan hukum selama tidak melanggar Republik Indonesia sebagai satu negara secara keseluruhan. Posisi dan fungsi fatwa di dunia internasional dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama , di negara-negara dengan hukum Islam, fatwa adalah peraturan resmi hukum. Kedua , di negara-negara sekuler, fatwa tidak memiliki tempat dalam peraturan tersebut. Ketiga , di negara-negara yang menggabungkan antara syariah dan hukum sekuler, fatwa memiliki posisi sendiri yang kadang-kadang setara dengan hukum. Karena Indonesia termasuk dalam jenis negara ketiga, fatwa di Indonesia memiliki tempat tersendiri dalam regulasi.
Dalam pandangan sosiologis, fatwa adalah alat untuk membimbing umat Islam untuk memiliki iman yang lebih baik dan lebih kuat sehingga mereka dapat mewakili diri mereka sebagai Muslim yang baik. Tidak hanya mereka harus bisa menjadi Muslim yang baik dengan itikad baik, mereka juga harus bisa hidup harmonis satu sama lain yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai peraturan tertinggi di Indonesia. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia sebagai badan tertinggi cendekiawan Muslim memainkan peran penting untuk membuat fatwa yang bijak. Diharapkan bahwa fatwa yang dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia memungkinkan semua Muslim untuk hidup dalam harmoni dan mempertahankan syariah Islam dengan hukum positif di Indonesia.

## Eksistensi Fatwa sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia
Secara konseptual fatwa merupakan salah satu otoritas hukum Islam yang inklusif dan individual untuk memberikan jawaban  dan  solusi   terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (al-Fatwa  fi Haqqil ‘Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid) , artinya, kedudukan  fatwa dalam konstruksi hukum Islam sebagaimana dalil bagi mujtahid. Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam yaitu menjadi landasan hukum terhadap suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya ibadah maupun muamalah. Fatwa klasik bersifat opsional (ikhtiyariah) atau pilihan yang tidak mengikat secara legal. 21 Namun, mengikat secara moral bagi mustafti atau seseorang yang meminta fatwa.
Menurut hukum Islam, Fatwa diartikan sebagai pendapat ahli, sedangkan dalam hukum positif, fatwa diartikan sebagai doktrin yang dapat dipakai sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, namun tidak semua produk fatwa maupun doktrin dipakai oleh hakim, akan tetapi sebagian kecil saja dari fatwa ulama maupun doktrin (pendapat ahli hukum positif). 22 Selain itu, fatwa juga mempunyai beberapa perbedaan mendasar dengan doktrin. Perbedaan antara fatwa dan doktrin yakni pertama, dilihat dari objek yang menjadi fokus pembahasan, pada fatwa yang menjadi fokus pembahasan adalah berkenaan dengan persoalan agama, khususnya permasalahan hukum Islam. Sedangkan doktrin yang menjadi fokus pembahasan adalah permasalahan dalam hukum positif. Kedua , dari segi waktunya fatwa berlaku saat ini juga, sejak fatwa tersebut dikeluarkan oleh lembaga
21 Azzarqa and Uddin, ‘Legal Opinion (Fatwa) of MUI (Council of Indonesian Ulama’) on Ahmadiyah’.
22 Mun’im Sirry, ‘Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI)’, Journal of Southeast Asian Studies 44, no. 1 (2013): 100–117, https://doi.org/10.1017/S0022463412000641.
yang bersangkutan, sedangkan doktrin berlaku kemudian setelah doktrin tersebut dikeluarkan oleh para pakar dan kadangkala juga harus diuji terlebih dahulu untuk dapat dipakai dan diberlakukan. Ketiga , fatwa dapat disampaikan secara individual dan secara kolektif, akan tetapi untuk saat ini seringkali disampaikan secara secara kolektif, sedangkan doktrin biasanya dikeluarkan oleh seorang ahli atau seorang pakar hukum.
Apabila dilihat dari segi substansi sosiologis dan antropologi hukum, fatwa tidak sama dengan doktrin. Fatwa sebagai sebuah penjabaran dari sumber hukum Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadis, memiliki otoritas hukum yang mutlak diikuti serta mengikat umat Islam. Hal ini diperkuat oleh teori penerimaan otoritas hukum Islam, dimana setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, serta mengakui bahwa dirinya telah memeluk agama Islam, secara mutlak terikat pada ketentuan- ketentuan hukum Islam. Disinilah fungsi fatwa sebagai “penjelas” dan “jawaban pertanyaan hukum” yang merupakan jabaran teknis nash-nash yang sifatnya umum. Sehingga menunjukkan adanya kekuatan mengikat suatu fatwa bagi umat Islam yang berkewajiban tunduk kepada hukum Islam. 23
Fatwa dilihat dari kacamata objektivitas, dapat menjadi dua hal yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, secara substansi sosiologis, fatwa mengikat bagi setiap orang yang mengaku beragama Islam. Namun ditinjau dari sisi formal legal, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat.Hal ini menjadikan fatwa memiliki dua sisi yang berbeda. Namun, eksistensi fatwa kembali diperdebatkan ketika mufti sebagai orang yang mengeluarkan fatwa dilembagakan oleh negara. 24
Eksistensi fatwa dalam perspektif otoritas hukum Islam. Ketika mengkaji eksistensi fatwa dalam perspektif otoritas hukum Islam, maka yang didapatkan adalah fatwa sebagai “penjelas” dan “penjabaran” dari nash-nash di dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, fatwa mengikat bagi umat Islam yang telah diwajibkan tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam. Bagi seseorang yang mengaku beragama Islam, berdasarkan teori penerimaan otoritas hukum Islam, wajib baginya untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam.Hanya saja, ketentuan hukum Islam yang bersumber langsung kepada Al Qur’an dan Hadis seringkali tidak dapat dipahami secara langsung oleh sebagian umat Islam. Seperti adanya ayat-ayat yang mutasyabihat , maupun adanya ayat-ayat yang bersifat umum dan memerlukan penjelasan dari para ahli hukum Islam. Fatwa sebagai drop down dari nash yang lebih tinggi merupakan “sumber” solusi bagi umat Islam dalam mengambil tindakan yang berakibat hukum. Oleh sebab itu, ditinjau dari aspek substantif sosiologis, fatwa bersifat mengikat kepada umat Islam. 25
Apabila ditinjau dari penjenjangan norma hukum di Indonesia, yang ditegaskan oleh Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fatwa tidak memiliki kedudukan apapun di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Secara formal legal, fatwa sama dengan doktrin para pakar hukum (legal opinion) yang sifatnya hanya menilai dan memberikan rekomendasi hukum. 26 Hanya saja, dengan dilembagakannya mufti di Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia yang berwenang mengeluarkan fatwa tentang hukum Islam, telah terjadi transformasi fatwa tidak hanya bagi subjek produk fatwa itu sendiri, namun juga bagi kedudukannya. 27
23 Azzarqa and Uddin, ‘Legal Opinion (Fatwa) of MUI (Council of Indonesian Ulama’) on Ahmadiyah’.
24 Sirry, ‘Fatwas and Their Controversy’.
25 Hasyim, ‘Irasec - The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom’.
26 La Jamaa, ‘Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia | Jamaa | Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies’.
27 Sirry, ‘Fatwas and Their Controversy’.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Keharusan tiadanya materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa tersebut adalah konsekuensi diterapkannya Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah prinsip dasar penyelenggaraan negara dan tidak mengganggu keutuhan. 28 Merujuk beberapa negara saat ini, fungsi fatwa dalam sebuah negara dapat dibedakan melalui tiga fungsi utama. Pertama, negara yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar dan undang- undang negara yang dilaksanakan secara menyeluruh dan sempurna, maka fatwa memainkan peranan sangat penting. Hal ini sebagaimana yang diterapkan oleh Brunei Darussalam dan Arab Saudi. Kedua, negara yang mengaplikasikan hukum sekuler, maka fatwa tidak mempunyai peranan dan tidak berfungsi dalam negara. Ketiga, negara yang menggabungkan penerapan hukum sekuler dan hukum Islam, maka fungsi fatwa lebih bertumpu dalam ruang lingkup hukum Islam saja. 29 Indonesia adalah negara yang mengaplikasikan pola pemerintahan ketiga, sehingga menjadikan kajian fatwa di Indonesia eksis 30 dan melembaga. 31
Lebih lanjut mengenai eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia secara yuridis konstitusional dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna, yaitu:
a.  Negara  tidak  boleh  membuat  peraturan perundang-undangan atau  melakukan kebijakan- kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.  Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya;
c.  Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham ateisme). 32
Menurut Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata “menjamin” sebagaimana termaktub dalam ayat (2) Pasal 29 UUD 1945 tersebut bersifat “imperatif”, artinya negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebenarnya, melalui ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin untuk terwujudnya pelaksanaan untuk pemenuhan seluruh syariat Islam bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam yang pada dasarnya dapat dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan diadopsi dalam hukum nasional. 33
28 Ahyar Ari Gayo and Ade Irawan Taufik, ‘Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)’, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 2 (2012): 81.disamping peraturan perundang-undangan, para prak Ɵ si perbankan syariah juga memerlukan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI
29 Sirry, ‘Fatwas and Their Controversy’.
30 M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: UI Press, 2011).
31 Tim Lindsey, ‘Monopolising Islam: The Indonesian Ulama Council and State Regulation of the “Islamic Economy”: Bulletin of Indonesian Economic Studies: Vol 48, No 2’, 2013, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00 074918.2012.694157.
32 Gayo  and  Taufik,  ‘Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Mendorong Perkembangan  Bisnis  Perbankan  Syariah  (Perspektif  Hukum  Perbankan  Syariah)’.disamping  peraturan perundang-undangan, para prak Ɵ si perbankan syariah juga memerlukan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI
33 Gayo and Taufik. disamping peraturan perundang-undangan, para prak Ɵ si perbankan syariah juga memerlukan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI

## Penutup
Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Fatwa dipandang sebagai solusi yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum yang tidak terakomodasi dengan nash-nash. Nash-nash keagamaan telah terhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat dengan perkembangan zaman.  Dalam  kondisi  seperti  ini  fatwa  menjadi  solusi  dalam  mengurai  permasalahan  yang berorientasi kepada kemaslahatan. Sehingga, secara substantif sosiologis, fatwa memiliki kedudukan yang kuat dan mengikat dalam hukum Islam.
Eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menjawab permasalahan umat Islam di Indonesia dapat dilihat melalui dua aspek. Aspek yang pertama, fatwa dalam perspektif otoritas hukum Islam bersifat mengikat secara substansi sosiologis. Sebab, fatwa merupakan “ penjelas ” dan “ penjabaran ” dari nash-nash hukum Islam yang lebih tinggi, dimana setiap orang yang mengaku beragama Islam wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam. Aspek yang kedua, fatwa dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, secara legal formal, tidak memiliki kedudukan apapun dalam penjenjangan norma hukum. Namun, secara konstitusional dijamin melalui Pasal 29 UUD 1945 menjamin terwujudnya pelaksanaan pemenuhan seluruh syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed,  Wahbalbari  Amir.  ‘The  Concept  of  Scarcity  and  Its  Implication  on  Human  Behaviour:
Searching the Qur’anic Perspective’ 14, no. 1 (2010)
Assyaukanie, Luthfi. ‘Fatwa and Violence in Indonesia | Fatwa | Sunni Islam’ 11 (2009). https://www. scribd.com/document/76445429/Fatwa-and-Violence-in-Indonesia.
Azzarqa,  Azzarqa,  and  Saif  Uddin.  ‘Legal  Opinion  (Fatwa)  of  MUI  (Council  of  Indonesian  Ulama’) on Ahmadiyah’. Az Zarqa’ 4, no. 2 (1 December 2014). http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ azzarqa/article/view/1307.
Barlinti, Yeni Salma. Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional di Indonesia . Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.
Cholil Nafis, M. Teori Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: UI Press, 2011.
Gayo, Ahyar Ari, and Ade Irawan Taufik. “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)”. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 2 (2012): 257– 75.
Gillespie, Piers. ‘Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism’. Journal of Islamic Studies 18, no. 2 (1 May 2007): 202–40. https://doi.org/10.1093/jis/etm001.
Hadi, Syamsul. ‘The Indonesian Council of Ulama’. Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter 18, no. 50 (1 November 1989): 31–41. https://doi.org/10.1080/03062848908729718.
Hasyim,  Syafiq.  ‘Irasec  -  The  Council  of  Indonesian  Ulama  (Majelis  Ulama  Indonesia,  MUI)  and Religious Freedom’. Bangkok, Thailand: Research Institute on Contemporary Southeast Asia (IRASEC), 2011. http://www.irasec.com/ouvrage36.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
———. ‘Majelis Ulama Indonesia and Pluralism in Indonesia, Majelis Ulama Indonesia and Pluralism in  Indonesia’. Philosophy & Social Criticism 41, no. 4–5 (1 May 2015): 487–95. https://doi. org/10.1177/0191453714566547.
Hosen, Nadirsyah. ‘Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975–1998)’. Journal of Islamic Studies 15, no. 2 (1 May 2004): 147–79. https://doi.org/10.1093/jis/15.2.147.
Ichwan, Moch Nur. ‘Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Sharīʿatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh’. Journal of Islamic Studies 22, no. 2 (2011): 183–214.
———.  ‘The  Local  Politics  of  Orthodoxy:  The  Majelis  Ulama  Indonesia  in  the  Post-New  Order Banten’. Journal of Indonesian Islam 6, no. 1 (1 June 2012): 166–94. https://doi.org/10.15642/ JIIS.2012.6.1.166-194.
La Jamaa. ‘Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of  Contemporary  Islamic  Law  in  Indonesia  |  Jamaa  |  Indonesian  Journal  of  Islam  and Muslim Societies’. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 8 (2018): 29–56. https://doi. org/10.18326/ijims.v8i1.29-56.
Lindsey,  Tim.  ‘Monopolising  Islam:  The  Indonesian  Ulama  Council  and  State  Regulation  of  the “Islamic Economy”: Bulletin of Indonesian Economic Studies: Vol 48, No 2’, 2013. https://www. tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074918.2012.694157.
Millie, Julian, and Linda Hindasah. ‘Regional Aspects of the Indonesian Ulama Council’s Ideological Turn’. The Asia Pacific Journal of Anthropology 16, no. 3 (27 May 2015): 260–81. https://doi.org/1 0.1080/14442213.2015.1034167.
Nasir,  Mohamad  Abdun.  ‘The  ʿUlamāʿ,  Fatāwā  and  Challenges  to  Democracy  in  Contemporary Indonesia’. Islam and Christian–Muslim Relations 25, no. 4 (2 October 2014): 489–505. https://doi. org/10.1080/09596410.2014.926598.
Sirry, Mun’im. ‘Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI)’. Journal of Southeast Asian Studies 44, no. 1 (February 2013): 100–117. https://doi.org/10.1017/

## S0022463412000641.
Syafei,  Zakaria.  ‘Tracing  Maqasid  al-Shari‘ah  in  the  Fatwas  of  Indonesian  Council  of  Ulama (MUI)’. Journal of Indonesian Islam 11, no. 1 (9 July 2017): 99–124. https://doi.org/10.15642/ JIIS.2017.11.1.99-124.
Zaman, Arshad-Uz. ‘Fatwa and the High Court’. Interventions 4, no. 2 (1 January 2002): 233–36. https:// doi.org/10.1080/13698010220144289.