Kerjasama Internasional Indonesia dalam Hal Penanganan Pengungsi yang Berada di Wilayah Indonesia Menurut Perspektif Hukum yang Berlaku di Indonesia
Ananda Andika Anjasmara 1* , Tunggal Bayu Laksono 2 , Arka Feryasa 3 , Jodi Junior Palandi
Taruna Tingkat III Politeknik Imigrasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kota Depok, Jawa Barat Email: anandaandhikaa@gmail.com 1* , bayulksn15@gmail.com 2 , arkaferyasaa@gmail.com 3 , jodijuniorp@yahoo.com 4 Artikel info Artikel history Diterima : 20-03-2021 Direvisi : 06-04-2021 Disetujui : 17-04-2021
Keywords: refugees; international cooperation; unhcr; iom
Kata Kunci: pengungsi; kerjasama internasional; unhcr; iom

## Abstrak
Keberadaan  para  pengungsi  yang  datang  dari  berbagai  negara  merupakan sebuah  fenomena  internasional  yang  mana  kehadirannya  tidak  dapat dielakkan oleh negara – negara di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang  bukan  merupakan  negara  peratifikasi  Konvensi  Jenewa  Tahun  1951 tentang Pengungsi juga mengalami dampak kehadiran pengungsi di wilayah negara  Indonesia.  Penanganan  pengungsi  di  Indonesia  dilakukan  dengan melakukan  kerjasama  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan  Organisasi Internasional  seperti  dengan United  Nations  High  Commissioner  for Refugees serta  dengan International  Organization for  Migration .  Penelitian ini  bertujuan  1)  Mengetahui  tentang  penanganan pengungsi  yang berada  di Indonesia ditinjau dari aspek peraturan perundang – undangan yang berlaku di  Indonesia  2)  Mengetahui  peran  aktif  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia  dengan  Organisasi  Internasional  khususnya  UNHCR  dan  IOM dalam  hal  penanggulangan  terhadap  para  pengungsi  yang  berasal  dari  luar wilayah  Indonesia.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  - deskriptif  untuk  memberikan  gambaran  tentang  penanganan  pengungsi  di Indonesia oleh Pemerintah Indonesia. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk  kesimpulan  yang  mana  berfokus  pada  pelaksanaan  penanganan pengungsi di Indonesia yang telah dilakukan guna menegakkan nilai  – nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

## Abstract
The  existence  of  refugees  who  come  from  various  countries  is  an international  phenomenon  whose  presence  cannot  be  avoided  by  countries in  the  world.  Indonesia  as  a  country  that  is  not  a  party  to  the  Geneva Convention  1951  on  Refugees  has  also  experienced  the  impact  of  the presence of refugees in the territory of Indonesia. The handling of refugees in  Indonesia  is  carried  out  by  collaborating  between  the  Government  of Indonesia and international organizations such as the United Nations High Commissioner  for  Refugees  and  with  the  International  Organization  for Migration.  This  study  aims  1)  Knowing  about  the  handling  of  refugees  in Indonesia  in  terms  of  the  prevailing  laws  and  regulations  in  Indonesia  2) Knowing  the  active  role  played  by  the  Government  of  Indonesia  with international  organizations,  especially  UNHCR  and  IOM  in  terms  of handling  refugees  originating  from  outside  the  territory  of  Indonesia.  This research was conducted using a qualitative  - descriptive method to provide an overview of the handling of refugees in Indonesia by the Government of Indonesia.  The  results  of  this  research  are  put  in  the  form  of  a  conclusion which  focuses  on  the  implementation  of  the  handling  of  refugees  in Indonesia  that  has  been  carried  out  in  order  to  uphold  values  related  to human rights.
Koresponden author: Ananda Andika Anjasmara Email: anandaandhikaa@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Dalam  kehidupan  bernegara  di  dunia,  terdapat  banyak  masalah  yang  hadir  diantara kehidupan  sosial  manusia.  Hal  tersebut  dapat  berupa  munculnya  konflik  –  konflik  internal dalam  suatu  wilayah  negara.  Konflik  tersebut  menyebar  sehingga  membuat  dampak  yang besar terhadap makhluk hidup yang berada disekitarnya tak terkecuali manusia. Hal tersebut membuat seseorang berusaha untuk menyelamatkan hidupnya untuk dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Dalam menggapai kehidupan yang diharapkan, nilai – nilai mengenai HAM tentu diharapkan setiap manusia untuk dapat ditegakkan dengan baik.  Hal ini sejalan dengan apa  yang  telah  diupayakan  secara  historis  mengenai  dengan  penegakan  HAM.  Hal  tersebut mulai  dari  pembentukan Magna  Charta,  Petition  of  Rights, hingga  dengan Universal Declaration of Human Rights (Arifin & Lestari, 2019).
Sedikit  orang  yang  melarikan  diri  atas  sebuah  ancaman  yang  menimpa  dirinya berusaha  untuk  memasuki  suatu  wilayah  negara  lain.  Tentu  setiap  negara  memiliki kedaulatan  berkaitan  dengan  menilai  kedaulatan.  Pemahaman  mengenai  konsep  kedaulatan ini memegang peranan penting  dalam membantu dan mencermati  kedudukan sebuah negara dalam hubungan Internasional (Riyanto, 2012). Orang – orang yang melarikan diri dari suatu wilayah  menuju  tempat  lain  dikarenakan  merasa  dirinya  terancam  ini  disebut  sebagai pengungsi. Pengungsi dikenal pula sebagai seorang yang tidak dapat dan kemungkinan tidak kembali  ke  negara  asalnya  yang  disebabkan rasa  ketakutan  akan  situasi  yang  mengancam keselamatan  hidup  dalam  masalah  –  masalah  seperti  agama,  ras,  kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial, ataupun masalah politik.
Negara di dunia memiliki banyak cara yang digunakan dalam menentukan pandangan negaranya  terhadap  pengungsi.  Hal  ini  berarti  setiap  negara  memiliki  kedaulatan  dalam penentuan  sikap  yang  dipilih  guna  menangani  suatu  hal.  Negara  menjadi  berdaulat  karena kedaulatan  merupakan  sifat  atau  ciri  hakiki  sebuah  Negara  (Santoso,  2018).  Tak  jarang bahwasanya  seorang  pengungsi  mendapatkan  sebuah  perlakuan  yang  dapat  dikatakan  tidak berdasarkan  nilai  kemanusiaan  dikarenakan  keberadaannya  masih  sering  dipandang  sebelah mata.  Faktanya,  dewan  Perserikatan  Bangsa  –  Bangsa  jauh  pada  tahun  1951  telah merumuskan sebuah konvensi  yang berkaitan dengan penanganan pengungsi  yang terjadi di dunia. Isinya ialah sebagai pedoman negara – negara yang menjadi penandatangan konvensi ini untuk memperlakukan pengungsi berdasarkan isi konvensi tersebut. Konvensi ini dikenal dengan  nama  Konvensi  Jenewa  1951  dan  Protokol  1967.  Hal  ini  diberlakukan  mengingat jumlah penyebaran pengungsi di dunia semakin besar ke negara – negara di dunia (Rizka R. ArgadiantiRizka  R.  Argadianti,  2016).  Namun  faktanya,  tidak  semua  negara  di  dunia menandatangani  konvensi  tersebut  sehingga  perlakuan  yang  di  dapat  oleh  pengungsi  ketika berada di suatu wilayah negara tidak dapat serta merta dijamin oleh isi konvensi tersebut.
Penanganan  pengungsi  di  dunia  sebelumnya  telah  diatur  di  dalam  sebuah  pertemuan
Internasional  yang  telah  dituangkan  di  dalam  konvensi  Internasional  pada  tahun  1951. Konvensi ini merupakan bentuk upaya konsentrasi negara – negara di dunia terhadap orang – orang  yang  terdampak  akan  perang  yang  utamanya  terjadi  di  Eropa  pada  abad  19  awal (UNHCR,  2011).  Efek  perang  yang  terjadi  secara  besar  ini  meluas  sampai  dengan berakhirnya perang dunia kedua. Negara  –  negara di  dunia sepakat  untuk  membahas hal  ini yang setelahnya dilanjutkan sebagai bentuk kerjasama dunia untuk menangani orang – orang yang  terdampak  perang.  Pertemuan  yang  terjadi  di  Jenewa  tersebut  juga  merupakan  cikal bakal  terbentuknnya  organisasi  Internasional  yang  khusus  menangani  pengungsi  yang bernama United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees (selanjutnya  disebut  UNHCR) (Rachman, 2018).
Indonesia sebagai salah satu negara yang letaknya sangat strategis merupakan negara yang  banyak  mendapati  kehadiran  pengungsi  di  wilayahnya.  Hal  ini  bukan  tanpa  alasan, dikarenakan  wilayahnya  yang  dilalui  dengan  arus  yang  akan  menuju  Australia,  Indonesia menjadi  dengan  nama  Konvensi  Jenewa  1951  dan  Protokol  1967.  Hal  ini  diberlakukan mengingat jumlah penyebaran pengungsi di dunia semakin besar ke negara – negara di dunia (Rizka  R.  ArgadiantiRizka  R.  Argadianti,  2016).  Namun  faktanya,  tidak  semua  negara  di dunia  menandatangani  konvensi  tersebut  sehingga  perlakuan  yang  di  dapat  oleh  pengungsi ketika  berada  di  suatu  wilayah  negara  tidak  dapat  serta  merta  dijamin  oleh  isi  konvensi tersebut.
Penanganan  pengungsi  di  dunia  sebelumnya  telah  diatur  di  dalam  sebuah  pertemuan Internasional  yang  telah  dituangkan  di  dalam  konvensi  Internasional  pada  tahun  1951. Konvensi  ini  merupakan  bentuk  upaya  konsentrasi  negara-negara  di  dunia  terhadap  orang- orang  yang  terdampak  akan  perang  yang  utamanya  terjadi  di  Eropa  pada  abad  19  awal (UNHCR,  2011).  Efek  perang  yang  terjadi  secara  besar  ini  meluas  sampai  dengan berakhirnya  perang  dunia  kedua.  Negara-negara  di  dunia  sepakat  untuk  membahas  hal  ini yang setelahnya dilanjutkan sebagai bentuk kerjasama dunia untuk menangani orang – orang yang  terdampak  perang.  Pertemuan  yang  terjadi  di  Jenewa  tersebut  juga  merupakan  cikal bakal  terbentuknnya  organisasi  Internasional  yang  khusus  menangani  pengungsi  yang bernama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (Rachman, 2018).
Indonesia sebagai  salah satu  negara yang letaknya sangat  strategis merupakan negara yang  banyak  mendapati  kehadiran  pengungsi  di  wilayahnya.  Hal  ini  bukan  tanpa  alasan, dikarenakan  wilayahnya  yang  dilalui  dengan  arus  yang  akan  menuju  Australia,  Indonesia menjadi terdampak pula akan kehadiran para pencari suaka. Dalam hal penanganan pengungsi yang berada di Indonesia, banyak pihak-pihak yang terkait serta terlibat di dalamnya. Pihak – pihak  tersebut  ialah  diantaranyapihak  yang  melakukan  kerja  sama  antara  pemerintah  Pusat dengan pihak UNHCR ataupun organisasi internasional lainnya yang berkaitan dengan urusan migrasi  seperti International  Organization  for  Migration (IOM)  ataupun  di  bidang kemanusiaan  yang  telah  melakukan  perjanjian  kepada  pihak  pemerintah  Pusat  (Peraturan Presiden,  2016).  Ketentuan  mengenai  pengungsi  ini  sangat  ditentukan  dengan  ketentuan internasional  yang  berlaku  serta  dengan  sangat  memerhatikan  u  nsur  yang  berlaku  dalam peraturan  perundang-undangan.  Tujuan  Penelitian  1)  Mengetahui  tentang  penanganan pengungsi  yang berada di  Indonesia ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  Indonesia.  2)  Mengetahui  peran  aktif  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia
dengan  Organisasi  Internasional  khususnya  UNHCR  dan  IOM  dalam  hal  penanggulangan terhadap para pengungsi yang berasal dari luar wilayah Indonesia.

## Metode Penelitian
Penulisan  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  yang  mana  berarti  penulis berusaha untuk dapat mengeksplorasi mengenai proses, tahapan, para pihak, peran serta yang berkaitan  dengan  penanganan  pengungsi  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  serta  pula  untuk menerangkan secara lebih mendalam mengenai bentuk – bentuk kerjasama antara Pemerintah Indonesia  dengan  Organisasi  Internasional  terkait  penanganan  pengungsi  yang  berada  di wilayah Indonesia.
Selanjutnya,  dalam  menuliskan  penelitian  ini,  metode  pengumpulan  data  yang dilakukan oleh penulis dalam menuangkan ide  –  ide penulisan bersumber dari  studi pustaka yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  melihat  berbagai  sumber  kepustakaan  yang  dapat digunakan  sebagai  referensi  penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini.  Adapun  sumber  referensi  studi kepustakaan  yang  digunakan  penulis  ialah  berupa  buku,  peraturan  perundang  –  undangan, jurnal  ilmiah,  maupun  sumber  dari  internet  yang  mana  relevan  dengan  topik  pembahasan yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini.
Penulisan  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  dengan  menggunakan  teknik penjabaran  uraian  kalimat  secara  logis,  teratur,  dan  efektif  guna  menyampaikan  dengan maksud  lebih  mudah  dipahami.  Teknik  analisis  ini  pula  berfokus  pada  penyusunan  kalimat yang  dilakukan  secara  deduktif  yang  mana  hal  ini  berarti  penulis  menuangkan  pembahasan dari inti suatu hal yang umum menjadi inti yang khusus.

## Hasil dan Pembahasan
a. Penanganan  Pengungsi  yang  Berada  di  Wilayah  Indonesia  berdasarkan  Aspek Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku di Indonesia
Keberadaan pengungsi  maupun pencari suaka di Indonesia tidak dapat dihindari.
Sejak  tahun  1975  -  1979  –  an,  keberadaan  pengungsi  telah  banyak  hadir  di  Indonesia. Hal  ini  diakibatkan  oleh  adanya  perang  di  Vietnam  yang  berdampak  dengan  adanya upaya  penyelamatan  diri  atau  upaya  mencari  tempat  yang  lebih  aman  untuk  kehidupan orang – orang yang terkena dampak perang tersebut. Para pengungsi tersebut memasuki wilayah  negara  –  negara  di  kawasan  Asia  Tenggara,  salah  satunya  Indonesia.  Di Indonesia, mereka ditempatkan di sebuah pulau di Kepulauan Riau  yang bernama Pulau Galang  (Fandik,  2013).  Hal  ini  dilakukan  pemerintah  Indonesia  guna  penanganan  yang seutuhnya belum diatur secara perundang – undangan di Indonesia.
Pada  tahun  2016,  pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  Presiden Republik  Indonesia  mengeluarkan  sebuah  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016 tentang Penangan Pengungsi  dari Luar Negeri. Hal  ini merupakan sebuah langkah yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  yang  bukan  merupakan  negara  penandatangan Konvensi  Jenewa  1951  dan  Protokol  1967  tentang  Pengungsi  sebagai  langkah  untuk melakukan antisapasi   apabila terdapat pengungsi maupun pencari suaka yang masuk di Indonesia.  Sebelumnya  perlu  dipahami,  peraturan  tersebut  diartikan  bahwasanya Indonesia  bukan  merupakan  negara  tujuan  dari  para  pencari  suaka  ataupun  para pengungsi.  Peraturan  ini  diartikan  sebagai  langkah  upaya  penanganan  pengungsi  untuk
dapat  disalurkan  kembali  ke  negara  tujuan  yang  merupakan  negara  penandatangan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Rachman, 2018).
Dalam pelaksanaan penanganan pengungsi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dilakukan  dengan  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  PBB  yang  menangani  masalah penanganan  pengungsi,  yakni  UNHCR  atau  Komisariat  Tinggi  Urusan  Pengungsi  di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi  dari  Luar Negeri. Hal ini  perlu  dilakukan  mengingat  Indonesia  bukan  merupakan  negara  penandatangan Konvensi  Jenewa  1951  dan  Protokol  1967  serta  tidak  memiliki  kapasitas  untuk menentukan  status  pengungsi  bagi  para  pencari  suaka  yang  berada  di  Indonesia (Peraturan  Presiden,  2016).  Selain  itu,  pelaksanaan  penunjukan  kapasitas  penentuan status  pengungsi  juga  ditegaskan  dengan  Instruksi  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-1489.UM.08.05  tahun  2010  yang  berisikan  tentang  penentuan  status  pengungsi harus  dirujuk  kepada  pihak  UNHCR  sebagai  pelaksana  utama  perlindungan  pengungsi Internasional (Primawardani & Kurniawan, 2018).
Penamaan pengungsi, pencari  suaka, stateless person di  Indonesia masih  banyak dipersamakan.  Pada faktanya  hal  tersebut  memiliki  pengertian  yang  berbeda.  Meskipun demikian, pengertian hukum secara Internasional mengenai penyebutan hal tersebut tetap mengacu  pada  permasalahan  pengungsi  itu  sendiri  (Hary  Primadi,  2019).  Pelaksanaan penanganan  pengungsi  yang  dilakukan  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dilaksanakan oleh beberapa instansi  yang  terkait  seperti  yang  dilakukan  oleh  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI), Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI),  Badan  Keamanan  Laut  (Bakamla), Kementerian Perhubungan, lembaga yang berkaitan dengan perairan, serta Kementerian Hukum  dan  HAM  yang  lebih  fokusnya  ditangani  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi melalui  Rumah  Detensi  Imigrasi  (selanjutnya  disebut  Rudenim)  (Rachman,  2018). Instansi  –  instansi  terkait  di  atas  memiliki  peran  yang  saling  terkait  dalam  penanganan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia.
Dalam  hal  penanganan  pengungsi,  di  dalam  pasal  4  Peraturan  Presiden  Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dijelaskan bahwasanya penanganan  pengungsi  tersebut  dijalankan  melalui  koordinasi  yang  dilakukan  oleh Menteri. Pelaksanaan koordinasi  ini dilakukan dalam  rangka perumusan kebijakan yang meliputi  penemuan  pengungsi,  penampungan  pengungsi,  pengamanan  pengungsi,  serta pengawasan  keimigrasian  terhadap  para  pengungsi.  Pelaksanaan  ini  disesuaikan  dalam hal  upaya  koordinasi  yang  dilakukan  antar  satu  lembaga  dengan  lembaga  terkait  lain dalam hal penanganan pengungsi.
Dalam hal penemuan pengungsi, penanganan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait  ialah  pertama  mendeteksi  keberadaan  pengungsi  yang  berada  di  wilayah Indonesia.  Apabila  dalam  penemuan  pengungsi  ditemukan  keberadaannya  di  wilayah perairan  Indonesia,  maka  koordinasi  penanganannya  dilakukan  oleh  lembaga  yang berperan  dalam  menyelenggarakan  urusan  di  bidang  Pencarian  dan  Pertolongan  yang mana  bisa  saja  dilakukan  oleh  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  (POLRI),  Badan  Keamanan  Laut  (Bakamla),  Kementerian
Perhubungan,  lembaga  yang  berkaitan  dengan  perairan.  Apabila  dalam  keadaan ditemukannya  pengungsi  dalam  keadaan  darurat,  instansi  yang  berperan  dalam  urusan Pencarian  dan  Pertolongan  dapat  melakukan  tindakan  untuk  memindahkan  para pengungsi tersebut ke kapal penolong apabila keadaan kapal pengungsi akan tenggelam. Selanjutnya  pengungsi  dapat  dibawa  menuju  daratan  atau  pelabuhan  terdekat  yang selanjutnya  dilanjutkan  untuk  diidentifikasi  keadaannya  guna  mendapatkan  perawatan medis  bagi  pengungsi  yang  membutuhkannya.  Selanjutnya,  pengungsi  tersebut diserahkan  kepada  Rumah  Detensi  Imigrasi  di  daratan  terdekat  yang  selanjutnya dilakukan pendataan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan yang dimiliki oleh orang yang  di  duga  sebagai  pengungsi  tersebut,  status  keimigrasiannya,  serta  identitas  pribadi orang  yang  diduga  sebagai  pengungsi  tersebut.  Dalam  hal  pemeriksaan  tersebut ditemukan  adanya  pengakuan  sebagai  pengungsi  dari  orang  asing  tersebut,  maka  pihak Rudenim akan berkoordinasi dengan pihak UNHCR (Peraturan Presiden, 2016).
Hal  serupa  dilakukan  pula  apabila  penemuan  orang  asing  yang  di  duga  sebagai pengungsi  tersebut  ditemukan  di  wilayah  daratan  Indonesia.  Langkah  –  langkah  yang dapat  ditempuh  ialah  serupa  dengan  penjelasan  di  atas  yang  pada  akhirnya  dilaporkan kepada  pihak  Rudenim  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  penemuan  orang  asing yang  diduga  sebagai  pengungsi  tersebut.  Dalam  hal  pemeriksaan  ditemukaan  adanya pengakuan  orang  asing  tersebut  sebagai  pengungsi,  maka  langkah  selanjutnya  yang dilakukan  rudenim  ialah  berkoordinasi  dengan  pihak  UNHCR  guna  memberikan kepastian status pengungsi kepada pencari suaka tersebut.
Hal  ini  seperti  yang  dijelaskan  di  dalam  berita  yang  diberitakan  oleh  BBC mengenai  keberadaan  94  orang  pengungsi  Rohingya  yang  berada  di  wilayah  perairan Aceh  diselamatkan  dengan  alasan  kemanusiaan  oleh  nelayan  Aceh.  Mereka  ditemukan terombang – ambing pada sebuah kapal yang menurut saksi mata sudah akan tenggelam. Selepas  maghrib,  tiga  orang  nelayan  yang  kebetulan  melintas  dekat  dengan  kapal  milik pengungsi tersebut. Setelahnya para nelayan membantu para pengungsi untuk menuju ke daratan  yang  selanjutnya  dibawa  menuju  bekas  kantor  Imigrasi  di  Punteut  yang merupakan tempat penampungan pengungsi pada tahun 2015 guna mendapatkan bantuan dari  pemerintah.  Namun  demikian,  pemerintah  Provinsi  Aceh  tidak  dapat  mengambil keputusan  sendiri  melainkan  harus  ada  keputusan  dari  pemerintah  Pusat.  Keadaan tersebut membuat kegamangan dalam pelaksanaan penanganan terhadap para pengungsi asal Rohingya tersebut (Untoro et al., 2016)
Beralih  pada  proses  koordinasi  selanjutnya,  setelah  ditemukan  di  suatu  wilayah Indonesia  dan  dilaporkan  kepada  pihak  Rudenim,  langkah  yang  perlu  dilakukan selanjutnya  ialah  untuk  melakukan  penampungan  kepada  para  pencari  suaka  ataupun pengungsi  tersebut.  Pihak  Rudenim  berkoordinasi  dengan  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  guna  menempatkan  pengungsi.  Dalam  hal  penampungan  belum tersedia,  pengungsi  dapat  ditempatkan  di  tempat  akomodasi  sementara  yang  mana ditetapkan  oleh  bupati/walikota  yang  telah  dikoordinasikan  oleh  pemerintah  daerah kepada  pemerintah  pusat  melalui  Menteri  guna  pemanfaatan  barang  milik  daerah  guna penampungan pengungsi.
Penempatan pengungsi diawali dengan prosedur penyerahan oleh pihak Rudenim kepada  pihak  pejabat  yang  ditunjuk  dengan menuangkannya  dalam  berita  acara.  Segala
bentuk  pelaksanaan  penampungan  terhadap  para  pengungsi  dilakukan  dengan memerhatikan aspek kemanusiaan dimana hal ini dapat dilihat dari amanat yang tertuang di  dalam  isi  pasal  26  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  tentang  Penanganan Pengungsi  dari  Luar  Negeri  yang  berisikan  bahwasanya  tempat  penampungan  harus memiliki kriteria sebagai tempat yang dekat dengan tempat fasilitas pelayanan kesehatan serta  tempat  ibadah,  serta  memerhatikan  aspek  keamanan  yang  mendukung  bagi  para pengungsi.  Dalam  hal  lain,  fasilitasi  tempat  penampungan  dapat  dilakukan  pula berdasarkan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Menteri  dengan  organisasi  Internasional yang menangani tentang migrasi. Hal ini berarti fasilitasi penampungan dilakukan untuk memberikan  tempat  penampungan  yang  layak  dengan  melakukan  koordinasi  antara Menteri  dengan  IOM.  Pemberian  fasilitas  penampungan  kepada  para  pengungsi  harus memperhatikan  aspek  kebutuhan  dasar  pengungsi  seperti  penyediaan  air  bersih, pemenuhan  kebutuhan  makan,  minum,  serta  pakaian,  pelayanan  kesehatan  dan kebersihan, serta fasilitas ibadah (Peraturan Presiden, 2016).
Penampungan  yang  diberikan  pemerintah  dengan  melakukan  kerjasama  dengan pihak  IOM  sangat  mengutamakan  nilai  –  nilai  kemanusiaan.  Dalam  hal  terdapat pengungsi  yang  membutuhkan  penanganan  khusus  seperti  dalam  keadaan  hamil,  sakit, penyandang  disabilitas,  anak  –  anak,  serta  lanjut  usia,  diberikan  penanganan  khusus dimana  mereka  dapat  ditempatkan  di  luar  tempat  penampungan  yang  sebelumnya  telah ditentukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Penempatan di luar  tempat  penampungan  yang  telah  diatur  sebelumnya  dimaksudkan  guna menmberikan  perawatan  khusus  kepadaa  subjek  –  subjek  yang  telah  diuraikan  di  atas agar  mereka  memiliki  penanganan  yang  tepat  guna  menjamin  keberlangsungan  hidup mereka.  Dalam  hal  lain,  orang  asing  yang  dikategorikan  sebagai  pengungsi  dapat dipindahkan  ke  tempat  lain  dari  awal  tempat  penampungannya  setelah  melaporkan kepada pihak Rudenim. Pemindahan tersebut dapat dikarenakan dalam rangka penyatuan keluarga, berobat ke rumah sakit, maupun penempatan ke negara ketiga. Pemindahan ini dilakukan  oleh  pihak  IOM  setelah  mendapatkan  persetujuan  dari  Menteri  Hukum  dan HAM.  Apabila  dalam  hal  permohonan  pengungsi  yang  dilakukan  oleh  pencari  suaka ditolak  maupun  ditolak  final  oleh  pihak  UNHCR,  maka  pencari  suaka  tersebut  dapat ditempatkan  di  Rudenim  guna  proses  pemulangan  sukarela  ataupun  deportasi  menurut keberlakuan peraturan perundang – undangan.
Berlanjut  ke  tahapan  koordinasi  selanjutnya,  pengamanan  terhadap  pengungsi perlu  dilakukan  selama  para  pengungsi  berada  di  wilayah  Indonesia.  Pada  intinya, pelaksanaan  pengamanan  ini  dilakukan  oleh  instansi  POLRI  yang  mana  didukung  oleh banyak  pihak  termasuk  instansi  terkait  lainnya  serta  peran  aktif  masyarakat.  Hal  ini sesuai dengan apa yang telah tertuang di dalam BAB IV Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengenai pengamanan.
Tahapan  selanjutnya  berkenaan  dengan  koordinasi  terhadap  pelaksanaan penanganan pengungsi ialah pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Rudenim. Pengawasan keimigrasian yang dilakukan Rudenim dilakukan pada saat orang asing  sebagai  pengungsi  ditemukan  di  wilayah  Indonesia,  pada  pelaksanaan penampungan  pengungsi,  pada  saat  pemberangkatan  pengungsi  ke  negara  tujuan,
pemulangan pengungsi secara sukarela, dan pada saat pendeportasian. Tugas serta peran Rudenim begitu besar terhadap pengawasan keimigrasian para pengungsi yang dilakukan mulai  dari pendataan, pelaksanaan pelaporan para pengungsi, hingga upaya pengawalan pegungsi saat hendak menuju negara ketiga atau kembali ke negara asalnya. Pelaksanaan pengawasan  keimigrasian  yang  dilakukan  Rudenim  terhadap  para  pengungsi  yang  akan keluar  wilayah  negara  Indonesia  dilakukan  dengan  kerjasama  yang  dilakukan  dengan pihak  UNHCR  yang  berwenang  dalam  penentuan  status  pengungsi  para  pencari  suaka tersebut.
Ketentuan  lain,  Pemerintah  Indonesia  dalam  mengupayakan  para  pencari  suaka yang  ditolak  ataupun  ditolak  final  status  pengungsinya  oleh  UNHCR  melalui Kementerian  Luar  Negeri  berkoordinasi  dengan  pihak  perwakilan  negara  asal  pencari suaka  tersebut  guna  memfasilitasi  pemulangan  pencari  suaka  yang  ditolak  status pengungsinya  ke  negara  asalnya.  Apabila  perwakilan  negara  asal  pencari  suaka  yang ditolak status pengungsinya tidak dapat  memfasilitasi  proses pemulangan pencari  suaka tersebut,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  berkoordinasi  dengan  pihak  UNHCR  ataupun IOM  guna  proses  pemulangan  pencari  suaka  yang  status  pengungsinya  ditolak  tersebut (Peraturan Presiden, 2016).
b. Penanganan  Pengungsi  berdasarkan  Kerjasama  Pemerintah  Indonesia  dengan Organisasi Internasional tentang Pengungsi maupun Migrasi
Jauh  sebelum  era  tahun  2000  –  an,  keberadaan  pengungsi  yang  masuk  ke Indonesia sudah ada sejak gelombang tahun 1975  -  1979 – an. Hal ini dapat  dibuktikan dengan  adanya  keberadaan  pengungsi  asal  Vietnam  yang  terdampak  akan  perang  di Vietnam  yang  menyebar  hampir  ke  seluruh  wilayah  di  Asia  Tenggara,  salah  satunya Indonesia  (Rachman,  2018).  Pada  awalnya  kehadiran  para  pengungsi  di  Indonesia  ini tidak banyak, namun setelahnya gelombang lain mulai berdatangan sehingga pemerintah Indonesia  mulai  mengupayakan  untuk  bekerjasama  dengan  pihak  organisasi Internasional  yang  berwenang  dalam  hal  penanganan  pengungsi.  Pada  periode  1975 hingga  1979  telah  lebih  dari  200.000  pengungsi  asal  Vietnam  menyebar  ke  negara  – negara  di  kawasan  ASEAN.  Sehingga  pada  bulan  Februari  negara  –  negara  di  ASEAN mengadakan pertemuan guna membahas pertolongan sementara bagi para pengungsi asal Vietnam ini.
Pada tahun yang sama juga, Menteri Luar Negeri Indonesia pada periode tersebut yang  dijabat  oleh  Mochtar  Kusuatmadja  melakukan  kunjungan  ke  Jenewa  guna melakukan  pembahasan  kepada  pihak  UNHCR  dengan  pembahasan  mengenai pertolongan  kepada  pengungsi  asal  Vietnam  yang  berada  di  Indonesia.  Pertemuan tersebut  disambut  baik  oleh  pihak  UNHCR  sehingga  pada  bulan  Juni  1979  UNHCR mendelegasikan  perwakilannya  untuk  dapat  mendirikan  kantor  di  Indonesia  guna membantu penanganan pengungsi asal Vietnam di Indonesia (Fandik, 2013). Keberadaan UNHCR dianggap sebagai  penyedia utama perlindungan serta bantuan untuk  pengungsi maupun pencari suaka (Missbach, 2017).
Keberadaan  awal  pengungsi  di  Indonesia  menimbulkan  sebuah  permasalahan sosial baru di Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang mana pada awalnya menjadi  pusat  kehadiran  pengungsi  dari  Vietnam  di  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia menjatuhkan pilihan pada Pulau Galang yang merupakan gugusan pulau – pulau kecil di
Kepulauan  Riau  sebagai  pulau  penampungan  bagi  para  pengungsi  yang  berasal  dari Vietnam  ini.  Pemerintah  Indonesia  bukan  tanpa  alasan  menjatuhkan  pilihannya  pada Pulau  Galang.  Secara  geografis,  letak  Pulau  Galang  dekat  dengan  wilayah  Malaysia maupun Singapura yang mana berarti secara jalur pelayaran internasional memiliki posisi yang strategis (Fandik, 2013).
Dalam  pelaksanaan    penanganan  pengungsi  di  Indonesia,  Indonesia  mengenal asas yang disebut dengan asas Non-Refoulement yang mana berarti bahwasanya diartikan sebagai  bentuk  larangan  terhadap  suatu  negara  untuk  mengusir  ataupun  memulangkan secara  paksa  orang  –  orang  yang  menjadi  seorang  pengungsi  (Rachman,  2018).  Hal  ini sebenarnya berlaku hanya bagi negara – negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan  Protokol  1967.  Namun  demikian,  hal  ini  tetap  berlaku  bagi  Indonesia  mengingat Indonesia sudah meratifikasi Convention against Torture, the Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Time of War dan International Covenant on Civil and Political Rights yang mana di dalam konvensi tersebut mengenal istilah asas Non-Refoulement ,  sehingga  dalam  penanganan  pengungsi  tetap  berlaku  hal  yang  sama dengan apa yang diamanatkan bagi  negara peserta Konvensi  Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Syahrin, 2017).
Indonesia  menyadari  bahwasanya  tidak  mungkin  untuk  sendiri  menangani keberadaan  pengungsi  yang  hadir  di  Indonesia.  Kerjasama  yang  dilakukan  guna penanganan  pengungsi  ialah  dengan  melakukan  hubungan  dengan  pihak  PBB  untuk selanjutnya mendelegasikan organisasi yang khusus mengenai pengungsi yakni UNHCR. Melalui Agreement  between  the  Government  of  the  Republic  of  Indonesia  and  United Nations  High  Commissioner  for  Refugees  regarding  the  Establishment  of  the  Office  of the  UNHCR  Representative  for  Indonesia yang  dilakukan  pada  bulan  Juni  1979, kerjasama  Indonesia  dengan  UNHCR  resmi  dilaksanakan  (Rachman,  2018).  Dengan kerjasama  tersebut,  UNHCR  diperbolehkan  untuk  membangun  kantor  perwakilannya  di Indonesia guna kepentingan penentuan status pengungsi, serta pengupayaan pemindahan pengungsi  –  pengungsi  yang  berada  di  Indonesia  ke  wilayah  negara  ketiga  maupun  ke negara asal (Rachman, 2018).
Penentuan status yang dilakukan oleh pihak UNHCR terhadap para pengungsi di Indonesia  bukan  tanpa  alasan.  Penentuan  ini  dilakukan  oleh  pihak  UNHCR  mengingat Indonesia  bukan  negara  pihak  yang  dengan  kedaulatannya  dapat  menentukan  status pengungsi  dari  seorang  yang  dikategorikan  sebagai  pencari  suaka  (Rachman,  2018). Setiap  negara  yang  yang  belum  meratifikasi  Konvensi  Pengungsi  wajib  untuk menjunjung tinggi hal – hal berkaitan perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari  hukum  intemasional  umum.  Hal  tersebut  dikarenakan  hukum  pengungsi  ini  telah menjadi jus  cogens sehingga  setiap  negara  wajib  menghargai  hal  tersebut  (Krustiyati, 2012).
Kerjasama  dengan  pihak  UNHCR  memudahkan  Indonesia  dalam  mengambil inisatif  dalam  perlakuan  pengungsi  di  dalam  negara  Indonesia.  Hal  ini  berarti bahwasanya  dalam  menentukan  suatu  status  seorang  pengungsi,  Indonesia  akan melakukan  koordinasi  dengan  pihak  UNHCR  dalam  memberikan  status  pengungsi seorang pencari suaka. Apabila dalam pengajuan status pengungsi seorang pencari suaka
diterima, pengungsi tersebut dapat diizinkan untuk bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu  sementara sampai dengan proses pemindahannya ke negara tujuan selesai diproses. Hal ini pastinya dilakukan UNHCR setelah melakukan koordinasi pula dengan pihak  Indonesia  (Rachman,  2018)  Namun  apabila  status  pengungsi  seorang  pencari suaka  ditolak  UNHCR,  pihak  UNHCR  akan  melakukan  koordinasi  dengan  pemerintah Indonesia  yang  selanjutnya  pengungsi  tersebut  akan  ditempatkan  di  Rudenim  guna proses  peulangan  secara  sukarela  ataupun  deportasi  setelah  mengupayakan  koordinasi dengan pihak perwakilan negara asal pengungsi tersebut.
Peranan  UNHCR  terhadap  pengungsi  di  Indonesia  sangatlah  besar.  Berdasarkan nota  kesepahaman  yang  dilakukan Indonesia  dengan  pihak  UNHCR,  UNHCR  berperan pula  terhadap  perlindungan  internasional  yang  diberikan  kepada  pengungsi,  bantuan kemanusiaan,  serta  solusi  jangka  panjang  kepada  pihak  pengungsi  (Tambunan  & Susiatiningsih,  2019).  Peranan  besar  ini  sangat  berdampak  besar  kepada  hak  dasar seseorang  khususnya  bagi  pengungsi  mengingat  seorang  pengungsi  rawan  sekali mendapatkan  diskriminasi  dari  banyak  pihak.  Selain  hal  itu,  keberadaan  UNHCR  juga membantu  seorang  pengungsi  dalam  menghindari  adanya  persekusi  yang  mungkin didapatinya di wilayah negara asalnya. Hal ini menjadi sangat kompleks apabila UNHCR gagal  menjamin  keberadaan  pengungsi  di  suatu  wilayah  negara  yang  mana  tidak menjalankan  prinsip Non-Refoulement sehingga  mungkin  didapati  kasus  –  kasus persekusi.
Selain UNHCR, pihak organisasi Internasional yang melakukan kerjasama terkait penanganan pengungsi di Indonesia ialah IOM. IOM merupakan organisasi Internasional yang  mengurusi  mengenai  arus  migrasi.  IOM  dalam  praktik  penanganan  pengungsi  di Indonesia  berperan  cukup  besar.  Terhitung  sejak  tahun  1979,  IOM  bersama  –  sama dengan  UNHCR  dan  juga  Palang  Merah  Internasional  (selanjutnya  disebut  PMI) bekerjasama  dalam  proses  penanganan  pengungsi  yang  berasal  dari  Vietnam  di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1991, Indonesia diakui sebagai pengamat status IOM. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia secara resmi melakukan kerjasama dengan pihak IOM  (Nst,  2018)  dalam  hal  memerangi  penyelundupan  manusia  di  Indonesia  dengan perjanjian  yang  bernama Cooperation  Arrangement  between  the  Government  of Indonesia  and  International  Organization  for  Migration (Rachman,  2018) . Perjanjian tersebut berisikan pula mengenai upaya teknis dalam hal pelaksanaan masalah – masalah migrasi  yang  mana  juga  berfokus  pada  masalah  pengungsi  di  Indonesia  (Rachman, 2018).
Selama berada di  Indonesia, pengungsi  ataupun pencari  suaka dibantu mengenai kebutuhan dasar yang dibutuhkan mereka oleh IOM. IOM berperan dalam hal pemberian pakaian,  makanan,  maupun  pemberian  tempat  penampungan  yang  mana  harus dikoordinasikan  terlebih  dahulu  oleh  pihak  pemerintah  Indonesia.  Dengan  adanya kerjasama yang telah dilakukan semenjak tahun 2000 bersama dengan IOM, pemerintah menggunakan  nota  kesepahaman  kerjasama  antara  IOM  dan  Indonesia  sebagai  dasar hukum pelaksanaan perbantuan IOM terhadap isu – isu migrasi yang berada di Indonesia (Nst, 2018).
Pelaksanaan  perbantuan  yang  dilakukan  IOM  terhadap  pengungsi  di  Indonesia dapat  dilihat  dari  beberapa  hal  yang  telah  dilakukan  IOM  terhadap  pengungsi  asal
Rohingya  yang  hadir  di  Indonesia.  Perbantuan  yang  dilakukan  IOM  dengan  pihak pemerintah Indonesia terhadap pengungsi  asal  Rohingya seperti yang dilakukan dengan Depertemen Luar Negeri (Rachman, 2018). Pelaksanaan penanganan terhadap pengungsi Rohingya  tersebut  dilakukan  dengan  melakukan  investigasi  awal,  pendataan  hingga wawancara (Rachman, 2018).
Pelaksanaan  perbantuan  yang  dilakukan  oleh  IOM  guna  penanganan  terhadap pengungsi  dengan pemerintah Indonesia pertama dilakukan dengan menemui pengungsi yang  selanjutnya  diberikan  konsultasi  mengenai  keadaan  yang  dialami  oleh  pengungsi tersebut.  Dalam  hal  ini,  IOM  juga  dapat  menyarankan  apabila  terdapat  pencari  suaka yang  ingin  mendapatkan  status  pengungsi  untuk dapat  ditangani  lebih  lanjut  oleh  pihak UNHCR.  Apabila  dalam  hal  pertemuan  dengan  pencari  suaka  tersebut  didapati  adanya keinginan  dari  pencari  suaka  tersebut  untuk  kembali  ke  negara  asalnya,  maka  IOM berusaha  untuk  mengurus  kembalinya  pencari  suaka  tersebut  ke  negara  asal  pencari suaka yang dimaksud. Penanganan perbantuan ini dilakukan mulai dari mengurus biaya kepulangan  hingga  membantu  keperluan  dokumen  yang  dibutuhkan  pencari  suaka tersebut (Rachman, 2018).
Selanjutnya,  dalam  hal  penemuan  pengungsi  yang  ditemukan  oleh  instansi pemerintah Indonesia dan dilaporkan kepada pihak IOM, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh IOM ialah memeriksa keadaan kesehatan pengungsi. Langkah selanjutnya ialah  IOM  berkoordinasi  dengan  pemerintah  Indonesia  guna  memberikan    tempat penampungan  serta  upaya  pemberian  makanan.  Adapun  pemberian  lain  yang  dapat diberikan  IOM  kepada  pencari  suaka  ialah  tunjangan  yang  apabila  di  dalam penampungannya  tersebut,  pengungsi  tidak  disediakan  makanan  secara  langsung  oleh pihak  manapun.  Pemberian  tunjangan  yang  diberikan  oleh  IOM  kepada  pengungsi  asal Rohingya yang berada di wilayah Jakarta, Makassar, dan Medan menurut penelitian oleh (Nst, 2018) ialah untuk kategori dewasa sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kategori anak – anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).  Apabila  pengungsi  asal  Rohingya  ditempatkan  diluar  wilayah  yang  disebutkan di  atas,  dan  telah  ditampung  dengan  keadaan  adanya  camp  –  camp  yang  menangani pemberian makanan, maka tunjangan tersebut tidak diberikan lagi kepada pengungsi asal Rohingya  tersebut  (Rachman,  2018).  Hal  tersebut  dapat  dilihat  seperti  keadaan  yang berada  di  wilayah  Aceh  dalam  hal  penampungan  pengungsi  asal  Rohingya  di  camp  – camp yang telah diberikan pasokan makanan.
Mengenai  hal  penjaminan  kesehatan  para  pengungsi  yang  berada  di  Indonesia, pemerintah  menjamin  mengenai  hal  tersebut.  Pelaksanaan  hal  ini  dilaksanakan  pula dengan  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  IOM.  Apabila  terdapat  keadaan  seorang pengungsi  yang  perlu  dilakukan  perawatan  di  rumah  sakit  yang  bekerja  sama  dengan pihak IOM, maka seluruh biaya perawatan kesehatan pengungsi tersebut ditanggung oleh pihak  IOM  di  luar  tunjangan  yang  telah  diberikan  kepada  pengungsi  tersebut.  Namun demikian,  biaya  transportasi  yang  diperlukan  pengungsi  dalam  mengakses pengobatannya  ditanggung  pribadi  oleh  pengungsi.  Apabila  seorang  pengungsi  ingin mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dari  penyedia  layanan  kesehatan  lain  yang  tidak bekerja sama dengan pihak IOM, maka seluruh biaya tersebut ditanggung oleh masing –
masing pengungsi tersebut (Rachman, 2018).
Dalam  hal  lain,  guna  persiapan  menuju  ke  negara  ketiga,  hak  pendidikan diupayakan pula oleh IOM dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang mau menyediakan  kelas  bahasa  Inggris.  Hal  ini  dapat  diakses  oleh  seluruh  pengungsi  yang berada  di  Indonesia.  Mengenai  pendidikan  formal,  ada  upaya  –  upaya  yang  dilakukan oleh  orang  tua  pengungsi  untuk  mendaftarkan  anak  –  anak  mereka  guna  dapat menempuh  pendidikan secara formal. Namun hal ini tidak dapat dijamin bahwa seluruh wilayah dapat memberlakukan hal demikian. Hal ini dapat dilakukan apabila masyarakat sekitar  tidak  keberatan  dengan  hal  tersebut  yang  ditandai  dengan  adanya  semacam  izin yang diberikan oleh perangkat daerah setempat seperti RT ataupun tingkatan di atasnya. Namun demikian, banyak pula yang tidak berhasil mendapatkan pendidikan formal yang dikarenakan adanya kekurangan dokumen yang diperlukan oleh pengungsi tersebut guna mendapatkan  pendidikan  formal  di  penyedia  layanan  pendidikan  formal  (Rachman, 2018).  Mengenai  lapangan  pekerjaan,  Indonesia  tidak  memiliki  kewajiban  untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada pengungsi yang berada di wilayah Indonesia dan pengungsi  pada faktanya dilarang untuk melakukan suatu  pekerjaan yang menghasilkan upah.

## Kesimpulan
Keberadaan  pengungsi  di  Indonesia  merupakan  sebuah  fenomena  yag  tidak  dapat dihindari  keberadaannya.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  menjunjung  tinggi  nilai HAM perlu memerhatikan nilai – nilai yang harus dijunjung tinggi terhadap keberadaan para pengungsi di Indonesia. Hal ini tetap perlu dilakukan meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967.
Penanganan  pengungsi  yang  berada  di  Indonesia  diatur  di  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  125  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri.  Peraturan  ini merupakan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dasar pelaksanaan penanganan pengungsi yang datang dari luar negeri. Hal ini menjadi penting melihat angka pertumbuhan yang  hadir  mengenai  keberadaan  pengungsi  di Indonesia  semakin  meningkat  dalam  periode waktu tahun 2000 – an.
Penanganan  pengungsi  yang  diamanatkan  di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri  dilakukan  dengan  melakukan kerjasama  Internasional  dengan  Organisasi  Internasional  yang  mengurusi  urusan  pengungsi dan  juga  migrasi.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  Indonesia  dapat  melakukan  koordinasi  dengan berbagai  pihak  –  pihak  terkait  guna  menjamin  keberadaan  pengungsi  yang  berada  di Indonesia.  Dalam  hal  ini,  pelaksanaan  terkait  penanganan  pengungsi  sangat  memerhatikan asas Non-Refoulement yang  berarti  asas  untuk  tidak  menolak  dan  mengusir  secara  paksa keberadaan  pengungsi  yang  berada  di  Indonesia.  Namun  demikian,  diperlukan  upaya  aktif dari  pemerintah  Indonesia  dalam  mengupayakan  penempatan  ke  negara  ketiga  ataupun  ke negara  asal  pengungsi  tersebut  dalam  upaya  penanganan  pengungsi  yang  berada  di  wilayah Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri  mengamanatkan  untuk  ada  upaya  koordinasi  yang  dilakukan  untuk  penanganan pengungsi  yang  berada  di  Indonesia.  Koordinasi  tersebut  diantaranya  dilakukan  dalam  hal
penemuan pengungsi yang ditemukan di wilayah teritori Indonesia, dalam hal  penampungan pengungsi  selama  berada  di  wilayah  Indonesia,  pengamanan  yang  dilakukan  terhadap pengungsi  yang  berada  di  Indonesia,  serta  dalam  hal  pengawasan  keimigrasian  bagi pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.
Penanganan  pengungsi  dilakukan  dengan  bekerja  sama  dengan  pihak  organisasi Internasional  mengenai  pengungsi  yang  dilakukan  oleh  UNHCR.  Kerjasama  pemerintah Indonesia  dengan  UNHCR  dilakukan  dalam  upaya  penentuan  status  pengungsi  bagi  para pencari  suaka  serta  upaya  penempatan  pengungsi  ke  negara  ketiga  maupun  ke  negara  asal. Kerjasama ini dilakukan dikarenakan Indonesia tidak memiliki hak untuk menentukan status pengungsi  dari  seorang  pencari  suaka  mengingat  Indonesia  bukan  merupakan  negara penandatangan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967.
Penanganan pengungsi dengan kerjasama dengan organisasi Internasional selanjutnya ialah  dengan  bekerja  sama  dengan  pihak  IOM.  Kerjasama  ini  dilakukan  untuk  menjamin keberadaan  pengungsi  yang  berkaitan  dengan  migrasi  selama  berada  di  Indonesia.  IOM mengupayakan  para  pencari  suaka  untuk  memperoleh  hak  –  hak  dasar  yang  dimiliki  oleh setiap  orang  seperti  untuk  mendapatkan  makanan,  pakaian,  serta  tempat  tinggal.  Selain  itu, IOM  juga  berupaya  memberikan  perlindungan  berupa  pemberian  biaya  mengenai  migrasi yang  dilakukan  oleh  pengungsi  baik  ke  negara  asal  maupun  ke  negara  ketiga.  Selanjutnya, IOM  juga  mengupayakan  untuk  memberikan  hak  dasar  kesehatan  dan  pendidikan  bagi pengungsi. Hal – hal tersebut dilakukan guna menjamin kehidupan dasar pengungsi.

## Bibliografi
Arifin,  R.,  &  Lestari,  L.  E.  (2019).  Penegakan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia  dalam  Konteks  Implementasi  Sila  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 12–25.
Fandik, M. (2013). Penampungan Orang Vietnam di Pulau Galang 1975-1979. Avatara , 1 (1), 164–172.
Hary Primadi. (2019). Progres Penanganan Pengungsi  Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia di Provinsi Aceh Tahun 2016-2018. EJournal Ilmu Hubungan Internasional , Volume 7 (Nomor 1), h. 301.
Krustiyati, A. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi  di  Indonesia: Kajian dari  Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Law Review , 12 (2), 171–192.
Missbach, A. (2017). Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Nst,  E.  N.  D.  (2018).  Peranan  international  organization  for  migration  (IOM)  dalam menangani  permasalahan  refugees  (pengungsi)  rohingya  di  Indonesia. Jurnal  PIR: Power in International Relations , 2 (1), 70–81.
Peraturan  Presiden.  (2016). Pasal  2  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri .
Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas  Rumah  Detensi  Imigrasi  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , 12 (2), 179–197.
Rachman,  M.  I.  J.  (2018).  Kerjasama  Indonesia  Dengan  Lembaga-Lembaga  Terkait  Dalam Penanganan Pengungsi. Jurist-Diction , 1 (1), 262–285.
Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. Yustisia Jurnal Hukum , 1 (3).
Rizka R. ArgadiantiRizka R. Argadianti. (2016). Hidup Yang Terabaikan ”SUAKA Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia . LBH.
Santoso,  M.  I.  (2018).  Kedaulatan  dan  Yurisdiksi  Negara  Dalam  Sudut  Pandang Keimigrasian. Binamulia Hukum , 7 (1), 1–16.
Syahrin,  M.  A.  (2017).  The  Implementation  of  Non-Refoulement  Principle  to  the  Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 (2), 168–178.
Tambunan,  A.  W.,  &  Susiatiningsih,  H.  (2019).  Kerja  Sama  UNHCR  dan  IOM  dalam Menangani  Pencari  Suaka  dan  Pengungsi  Etnis  Rohingya  di  Indonesia. Journal  of International Relations , 5 (2), 341–350.
UNHCR.  (2011). Konvensi  1951  Tentang  Status  Pengungsi  dan  Protokol  1967 .

## Jenewa:UNHCR.
Untoro,  Y.,  Idris,  M.,  &  Hardiwinoto,  S.  (2016).  Peran  ASEAN  dalam  Penanganan Pengungsi Pencari Suaka Yang Ada di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh). Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–16.