## JUDICIAL PARTNER: AKTUALISASI NILAI PANCASILA TERHADAP
PEMBENTUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Deny Noer Wahid
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Tlogomas, Babatan, Tegalgondo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144
denynoerw@gmail.com

## Abstract
The presence of the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) in the initial phase of its formation  is  allegedly  politically  nuanced,  however,  if  explored  in  depth  in  the Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 which is the basis for its formation,  a provision was found that shows  that  BPIP  has  a  strategic  role  in  actualizing  Pancasila  in  each  regulatory  product. Especially in today's constitutional conditions,  the quality of legislation has received a fairly unsatisfactory assessment due to many who are opposed to Pancasila.  The existence of BPIP which focuses on the study of regulations and the actualization of Pancasila is almost in line with the authority of the Constitutional Court (MK) whose role is the guardian of ideology, however,    these  two  institutions  certainly  have  significant  differences,    BPIP  is  a  state institution  in  the  executive  family  that  conducts  studies  and  the  results  are  only recommendations,  while the Constitutional Court is part of the judicial power whose decisions have  binding  legal  force.    Although  they  are  different,    there  are  fundamental  similarities between the two,  namely both actualizing Pancasila in regulatory products (laws),  and BPIP can  be  a  partner  of  the  Constitutional  Court  in  exploring  the  meaning  of  the  essence  of Pancasila in every judicial partner.  For this reason,  in this paper will be discussed: 1.  What is the legal force of BPIP's recommendation products on the results of the conformity test of statutory materials with Pancasila? 2.  What is the ideal concept of BPIP's authority in testing the  suitability  of  statutory  materials  with  Pancasila?  To  help  the  discussion  in  this  paper, normative  research  methods  are  used  with  philosophical,  regulatory,  and  conceptual approaches.
Keywords : Judicial Partner; Actualization of Pancasila; Harmonization of Laws.

## Abstrak
Kehadiran  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (BPIP)  dalam  fase  awal  pembentukannya disinyalir bernuansa politis,    akan tetapi  jika ditelusuri  mendalam dalam  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan dasar pembentukannya,  ditemukan satu ketentuan yang menunjukkan  bahwa  BPIP  memiliki  peran  strategis  dalam  melakukan  aktualisasi  Pancasila dalam setiap produk regulasi.  Apalagi dalam kondisi ketatanegaraan hari ini,  kualitas legislasi mendapat  penilaian  yang  cukup  tidak  memuaskan  akibat  banyak  yang  berhaluan  dengan Pancasila.    Keberadaan  BPIP  yang  berfokus  pada  kajian  regulasi  dan  aktualisasi  Pancasila hampir  sejalan  dengan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  peranya  adalah the guardian of ideology ,  akan tetapi dua lembaga ini tentu memiliki perbedaan yang signifikan, BPIP adalah lembaga negara yang  ada dalam rumpun  eksekutif yang melakukan kajian dan hasilnya hanya bersifat rekomendasi,  sedangkan MK adalah bagian dari kekuasaan Kehakiman yang  putusannya  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat.    Meski  berbeda,    akan  tetapi  ada kesamaan  yang  fundamental  antar  keduanya,    yakni  sama-sama  mengaktualkan  Pancasila dalam  produk  regulasi  (Undang-Undang),  dan  BPIP  dapat  menjadi  partner  dari  MK  dalam menggali  makna  hakikat  dari  Pancasila  dalam  setiap  pengujian  Undang-Undang  ( judicial
partner ).  Atas hal tersebut,  dalam tulisan ini akan dibahas: 1.  Bagaimana kekuatan hukum dari  produk  rekomendasi  BPIP  atas  hasil  uji  kesesuaian  materi  Undang-Undang  dengan Pancasila? 2.   Bagaimana konsep ideal kewenangan BPIP dalam menguji kesesuaian materi Undang-Undang  dengan  Pancasila?  untuk  membantu  bahasan  dalam  tulisan  ini,    digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan filosofis,  peraturan perundang-undangan dan konseptual.
Kata Kunci : Judicial Partner ; Aktualisasi Pancasila; Harmonisasi Undang-Undang.

## A. Pendahuluan
Pancasila  merupakan  hasil  daripada kesepakatan nasional yang telah menyatukan berbagai corak pemikiran yang berkembang pada  masanya.    Kesepakatan  tersebut dituangkan  atau  dimuat  dalam  pembukaan UUD  NRI  Tahun  1945.  (Hisyam,    2011) Pancasila  dipandang  sebagai  sikap  para the fonding  father bangsa  Indonesia  yang inklusif  dan  pluralis.    Menurut  Nurcholish Madjid,    Pancasila  merupakan  perwujudan formal  tentang  etos  nasional  Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kedudukannya yang menjadi ideologi nasional.  (Madjid,    1997)  Kedudukan Pancasila dalam tata hukum Indonesia ialah sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum negara,    setiap  materi  muatan  peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung  dalam  Pancasila.  (Kurnisar, 2000)  Maka  dari  itu,    Pancasila  menjadi sumber hukum utama dalam tatanan hukum Indonesia.    Sehingga  dalam  pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan yang dilakukan  oleh  lembaga  yang  berwenang wajib mengakomodasi atau merupakan suatu kristalisasi  dari  nilai-nilai  yang  ada  di Pancasila.    Salah  satu  begawan  hukum Indonesia,  B.  Arief Sidharta,  memberikan bagaimana letak strategis Pancasila  menjadi sumber  dari  segala  sumber  hukum  di Indonesia,  dalam ilustrasi pada gambar 1.

## Gambar 1. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (Shidarta)
Pada  tahapan  selanjutnya,  peran Pancasila  sangatlah  vital  sebagai  rambu penengah terhadap pluralisme masyarakat Indonesia.    Walaupun  Pancasila  bukan pencapaian  yang  ideal,    tetapi  sebagai modus  vivendi paling  mungkin  di Indonesia karena kompleksitas keragaman  budaya,    agama,    suku. Sehingga dari hal tersebut dapat mewujudkan bernegara yang dapat memuaskan seluruh pihak tanpa ada sikap tendensius  terhadap  salah  satu  pihak/ kelompok  tertentu.    Kilas  balik  lahirnya Pancasila adalah tidak lain dari pertemuannya berbagai ide dan pemikiran yang berkembang di zaman pra- kemerdekaan.    1  Juni  1945,    Soekarno dalam  pidatonya  pada  saat  sidang BPUPKI menyampaikan gagasannya dengan  konsep  lima  dasar,    yaitu kebangsaan Indonesia,  Internasionalisme atau  peri  kemanusiaan,    mufakat  atau demokrasi,    kesejahteraan  sosial  dan ketuhanan.   Pemikiran Soekarno tersebut yang  meletakkan kebangsaan sebagai dasar pertama adalah untuk menunjukkan bahwa  Indonesia  harus  menjadi  suatu nationale  staat. (Swasono,    1983) Selanjutnya  pada  dasar ketuhanan lahir sebagai pemahaman atas realitas masyarakat  Indonesia  yang  religius  dan sebagai  penghargaan  terhadap  eksistensi agama-agama  yang  ada.  ( Isi  Pidato
Soekarno  1  Juni  1945  dan  Sejarah Lahirnya Pancasila )
Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 yang termuat dalam pembukaan  UUD NRI  Tahun  1945  yang  terletak  pada  alinea keempat,    digunakan  sebagai  instrumen untuk merajut persatuan bangsa dan menjadi dasar perubahan sistem hukum kolonial yang terfragmentasi.  (Safa’at,  2018,  348)  Lebih jauh  pada  dewasa  ini  eksistensi  Pancasila juga merupakan sumber dari segala pembentukan  hukum,    hal  ini  ditegaskan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (UU  P3U).    Sebagai sumber  dari  segala  sumber  hukum,    artinya secara teoritik hierarki peraturan perundang- undangan,    Pancasila  sebagai Grundnorm atau norma dasar dimana peraturan yang ada dibawahnya  merupakan  kristalisasi  dari nilai-nilai  yang  lebih  tinggi.    Pun  dengan sifatnya menurut Hans Kelsen, Grundnorm atau norma dasar memiliki sifat yang abstrak (Hans  Kelsen,    2006)    artinya  tidak  boleh memiliki  organ  negara  tunggal  yang memonopoli  penafsiran.    Hal  senada diungkapkan oleh Nurcholish Madjid,  yang mengatakan  bahwa  apabila  suatu  organ negara  memiliki  peranan  tunggal  dalam penafsiran  Pancasila  yang  juga  sebagai ideologi  yang  memiliki  sifat  terbuka  dan tertutup  akan  memberikan  pembenaran terhadap  praktik  kekuasaan  dan  outputnya adalah  praktik  kekuasaan  yang  sewenang- wenang. (Madjid,  1997)
Walaupun  pada  tataran  teoritik  idealnya negara  tidak  boleh  memberikan  suatu wewenang  terhadap  satu  organ  untuk menafsirkan  suatu  norma  dasar  terlebih organ  tersebut  bukan  yang  diamanati  oleh konstitusi sebagaimana Mahkamah Konstitusi (MK), namun dalam perkembangan ketatanegaraan kontemporer, Presiden  membentuk  suatu  badan  dengan nama  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila (BPIP) yang memiliki tugas dan fungsi untuk pembinaan Pancasila.  BPIP dibentuk dengan Peraturan  Presiden  (Perpres).    Pada  pasal  7 ayat  (1)  UU  P3U,    Perpres  masuk  kedalam jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang- undangan  dengan  nomor  urut  lima  (5) dibawah  peraturan  pemerintah.    Perpres
digunakan  untuk  menjadikan  dasar  bagi program-program  pembangunan  negara, termasuk  pembentukan  Lembaga  yang berkaitan  dengan  program  yang  dapat membantu visi dan misi Presiden.
Visi  dan  misi  tersebut  sudah  di diejawantahkan  pada  Undang-Undang RPJMN,    yang  mana  salah  satu  misi Presiden adalah membuat program kemajuan  budaya  yang  mencerminkan kepribadian bangsa yang melalui pembentukan Pembinaan ideologi Pancasila,  revitalisasi revolusi mental dan lain-lain.  Sehingga  untuk mempermudah tugas Presiden dalam pengimplementasian  program  tersebut dibentuklah  suatu  lembaga  negara  baru yang bertugas untuk melakukan pembinaan ideologi  Pancasila.   Lembaga baru  tersebut  adalah  Badan  Pembinaan Ideologi Pancasila  yang disingkat BPIP.
BPIP  lahir  dengan  dasar  hukum Peraturan Presiden  Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres BPIP). BPIP
mempunyai  tugas  membantu  Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan  koordinasi,    sinkronisasi, dan  pengendalian  pembinaan  ideologi Pancasila    secara  menyeluruh  dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan,  menyelenggarakan pendidikan dan  pelatihan,    serta  memberikan rekomendasi  berdasarkan  hasil  kajian terhadap  kebijakan  atau  regulasi  yang bertentangan  dengan  Pancasila    kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah,    organisasi  sosial  politik,    dan komponen masyarakat lainnya. (Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2018  Tentang  Badan  Pembinaan Ideologi Pancasila)
Sehingga dapat dikatakan bahwa BPIP dibentuk  dengan  tugas  hal-hal  yang berkaitan  dengan  pembinaan  Pancasila. Jika  mencermati  beberapa  tugas  BPIP yang  ada  dalam  Perpres  tersebut,    BPIP
sejatinya  memiliki  peran  signifikan  dalam proses  pembentukan  regulasi  agar  sejalan dengan  cita  Pancasila.    Dalam  melakukan tugasnya sebagai pembinaan ideologi Pancasila,    BPIP  memiliki  satu  sekretariat utama  dan  lima  kedeputian,    (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018  Tentang  Badan  Pembinaan  Ideologi Pancasila)  yang  terdiri  dari  deputi  hukum, advokasi  dan  pengawasan  regulasi  yang mempunyai  tugas  salah  satunya  ialah melakukan  pengawasan  regulasi  dengan melaksanakan  internalisasi  dan  institusional Pancasila  dalam  bidang  hukum.  (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018  Tentang  Badan  Pembinaan  Ideologi Pancasila)  Salah  satu  tugas  dari  deputi hukum,    advokasi  dan  pengawasan  regulasi tersebut,    adalah  mengkaji  segala  peraturan perundang-undangan untuk diuji kesesuaiannya  menggunakan  “batu  uji” Pancasila,    salah  satunya  adalah  undang  - undang.
Merujuk fakta di lapangan,  BPIP dalam deputi  hukum  tersebut  telah  menyelesaikan analisis terhadap sekitar 84 Undang-Undang dan menyatakan bahwa terdapat 63 Undang- Undang  yang  direkomendasikan  oleh  BPIP untuk direvisi karena dianggap bertentangan dengan  nilai-nilai  Pancasila.    ( Rampungkan Kajian-Analisis dan Rekomendasi- Peraturan-Perundang-undangan )  Namun, karena  hasil  analisis  BPIP  hanya  bersifat rekomendasi,    sehingga  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  untuk  dipatuhi. Sebagai contoh: BPIP menganalisis Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk Pertahanan Negara.  Dalam hasil kajiannya, BPIP  menyatakan  bahwa  Undang-Undang tersebut berhaluan dengan Pancasila,  tetapi hingga saat ini belum terjadi revisi terhadap UU  tersebut.    Dalam  menguji  kesesuaian Undang-Undang  dengan  Pancasila,    BPIP menggunakan  indikator  internal  dari  BPIP. Pada  struktur  ketatanegaraan  terkini,    yang memiliki  wewenang  untuk  menafsirkan Pancasila    adalah  Mahkamah  Konstitusi (MK),    sehingga  keabsahan  indikator  yang dibuat oleh BPIP masih dipertanyakan.  Oleh
karena  itu,    penulis  ingin  melakukan pengkajian dan penelitian terhadap produk  rekomendasi  BPIP  atas  hasil  uji kesesuaian Undang-Undang dengan Pancasila.
Dari  uraian  tersebut,    artikel  ini  akan membahas,    antara  lain:  1.    Bagaimana kekuatan hukum dari produk rekomendasi BPIP  atas  hasil  uji  kesesuaian  materi Undang-Undang  dengan  Pancasila?  2. Bagaimana  konsep  ideal  kewenangan BPIP  dalam  menguji  kesesuaian  materi Undang-Undang dengan Pancasila?

## B. Pembahasan
1.  Kekuatan  Hukum  Rekomendasi
BPIP Atas Hasil Uji Kesesuaian Materi Undang-Undang Dengan Pancasila
BPIP merupakan lembaga negara yang baru dibentuk pada Tahun 2018. (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2018  Tentang  Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila)    BPIP merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Presiden dan wakil Presiden  yang di revitalisasi  dalam  kerangka  Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah
Nasional  (RPJMN)  menjelaskan  bahwa, pembangunan  yang  dimulai  dari  Tahun 2020-2025  tersebut  berupaya  untuk memiliki kelembagaan politik dan hukum yang  mantap,    kesejahteraan  masyarakat yang  terus  meningkat,    struktur  ekonomi yang semakin maju dan kokoh, terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga  pembangunan  dan  membuat program kemajuan budaya yang mencerminkan  kepribadian  bangsa  yang melalui pembentukan Pembinaan ideologi Pancasila,    revitalisasi  revolusi  mental, dan  sebagainya.  (Presiden  Republik Indonesia  &  Peraturan  Presiden  Nomor 18 Tahun 2020)
Sehingga  pembangunan  di  arahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang  mandiri,    maju,    adil  dan  makmur melalui  percepatan  pembangunan  di segala bidang dengan struktur
perekonomian  yang  kokoh  berlandaskan keunggulan  kompetitif.    Sehingga  dapat diartikan bahwa,   segala rancangan tersebut haruslah mengikuti rull of game yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila yang  merupakan  sebagai  dasar  negara  dan ideologi negara.
Dalam  mewujudkan  segala  program pemerintah tersebut yang merupakan turunan dari  program  nawacita    Presiden  dan  Wakil Presiden  yang tetap berlandaskan UUD NRI Tahun  1945  dan  Pancasila.    Maka  untuk mempermudah  tugas  dari  badan  eksekutif dalam  menjalankan  program  tersebut  agar tidak bertentangan dengan Pancasila, dibentuklah suatu lembaga negara baru yang bertugas  untuk  menganalisis  segala  aturan- aturan  yang  bertentangan  dengan  Pancasila dan merekomendasikan supaya untuk dibatalkan  segala  bentuk  aturan  yang bertentangan  dengan  Pancasila.    Melalui Perpres  BPIP,    maka  dibentuklah  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP.
Dengan  dasar  hukum  tersebut  BPIP berkembang  sebagai  lembaga  negara  yang bertanggung jawab kepada eksekutif (Presiden).  (Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018  Tentang Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila) BPIP dalam pengaturan tentang organisasi dan tata kelolanya tersebut, BPIP memiliki pengaturan  tersendiri  yang  bersifat  internal dan eksternal. (Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018  Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Untuk mendukung  serta  mengawasi  hal-hal  yang berkaitan  dengan  Pancasila  serta  untuk mendukung segala program pemerintah yang telah dituangkan dalam RPJMN tersebut.
BPIP  memiliki  rencana  strategis  yang telah dituangkan pada masing-masing departemen dengan tugas,  pokok dan fungsi yang  sesuai  dengan  bidangnya.  (Peraturan Badan  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila Tahun 2018-2023) Sehingga untuk mewujudkan dalam program nawacita  pemerintah  yang  terdapat  pada butir  8  yaitu  melakukan  revolusi  karakter bangsa  melalui  kebijakan  penataan  kembali
kurikulum  pendidikan  nasional  dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan,    yang  menempatkan secara  proporsional  aspek  pendidikan, seperti  pengajaran  sejarah  pembentukan bangsa,  nilai patriotisme dan cinta tanah air  dan  butir  9  yaitu  memperteguh kebhinekaan  dan  memperkuat  restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan khebinekaan dan menciptakan ruang dialog antar masyarakat,  ( “Nawa  Cita”,    9  Agenda Prioritas  Jokowi-JK ,    n.  d.)  yang dilakukan melalui program teknis pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat,    penyelenggaraan  negara, dan aparat penegak hukum serta berbagai pihak untuk taat dan patuh dengan budaya bangsa  yang  berlandaskan  Pancasila. (RISKESDAS  Provinsi  Sumatera  Barat, 2020)
Masih  banyaknya  anggapan  bahwa Pancasila  sebagai  ideologi  yang  gagal bahkan  dianggap  tabu  untuk  dibicarakan bahkan  juga  tidak  heran  jika  ada  yang mengkritik  Pancasila,    antara  lain  seperti Sutan  Takdir  Alisjahbana,    dengan argumennya  mengatakan  bahwa  sangat berlebihan  jika  menempatkan  Pancasila sebagai  falsafah  negara,    hal  ini didasarkan pada substansi Pancasila yaitu sila-sialnya yang masih bersifat heterogen dan  mengandung  kontradiksi.  (Ahmad Syafii Maarif,  1985) Lebih lanjut,  Sutan Takdir  mengatakan  bahwa  Pancasila merupakan kumpulan paham yang berbeda yang disatukan untuk memenuhi keinginan dari setiap golongan.  Dan oleh karenanya Pancasila dinilai sebagai tidak lebih dari hasil kesepakatan atau persetujuan politik semata. (Ahmad Syafii Maarif,    1985)  Padahal  hakikatnya Pancasila merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat ampuh menjaga NKRI.  Ini terbukti  sejak  awal  kemerdekaan  hingga hari ini masih banyak oknum yang selalu berusaha  untuk  mengubah  Pancasila sebagai  ideologi  bangsa.  (Ulya  & Musyarri,  2019)  Sehingga  dari  pada  itu, BPIP  memiliki  peran  sentral  untuk
mencegah oknum dan segala hal yang ingin mendegradasi  Pancasila  sebagai  ideologi negara Indonesia.
Dari  segala  deputi  yang  ada  pada  BPIP diharapkan mampu untuk mensosialisasikan Pancasila  terhadap  warga  negara  terkhusus generasi  muda,    BPIP  juga  diharapkan memberikan pendapat tentang regulasi yang bertentangan  dengan  Pancasila.    Dengan langkah-langkah  yang  di  ambil  oleh pemerintah  dan  lembaga-lembaga  yang membuat  aturan akhirnya akan tetap berada pada Rull  of  Game yang  telah  dituangkan dalam konstitusi.
Pada  deputi  bidang  hukum,    advokasi, dan pengawasan regulasi yang salah satu dari tugas  dan  wewenangnya  ialah  memberikan rekomendasi  berdasarkan  hasil  pengawasan dan  kajian  kepada  lembaga  tinggi  negara, kementerian/lembaga,    dan  pemerintah daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan  nilai  Pancasila.  (Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Ini artinya bahwa deputi tersebut dapat  mengkaji  mengenai  peraturan  yang bersifat  nasional  (undang–undang)  hingga peraturan yang daerah. Untuk merekomendasikan peraturan–peraturan yang  bertentangan  dengan  ideologi/nilai- nilai  Pancasila    supaya  untuk  di  cabut  atau direvisi.
Sejak awal pembentukannya peran BPIP ini terkhusus deputi bidang hukum,  advokasi dan pengawasan regulasi telah menyelesaikan  analisis  –  analisis  terhadap regulasi  baik Undang-Undang  bahkan peraturan daerah. (Peraturan Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018
Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)  Pada  program  kerja  BPIP  di deputi  bidang  hukum,    advokasi  dan pengawasan  regulasi  di  Tahun  2019  telah menyelesaikan  dan  menganalisis  sebanyak 84 Undang-Undang dan 42 peraturan daerah, dan  terdapat  63  undang–undang  dan  40 peraturan daerah/regulasi yang bertentangan dengan  nilai-nilai  Pancasila,  ( Muhammad Fida,    Rampungkan  Kajian,    Analisis  Dan Rekomendasi Peraturan Perundang-
undangan )  dan  direkomendasikan  untuk direvisi.    Namun,    karena  BPIP  hanya bersifat  rekomendasi,    karena  memang BPIP  bukan  lembaga  yang  membentuk undang  -undang  atau  bukan  lembaga peradilan yang dapat membatalkan Undang-Undang  sehingga  realita  di lapangan banyak lembaga yang berwenang  baik  dalam  hal  ini  pusat  dan daerah ‘mengabaikan’ rekomendasi yang telah  diberikan  oleh  BPIP  dengan  kajian yang telah di lakukan oleh deputi bidang Hukum,    advokasi  dan  pengawasan regulasi.    Padahal  peran  BPIP  dalam  hal ini sudah cukup maksimal untuk menganalisis  regulasi–regulasi  yang  ada agar sesuai dengan pedoman hidup bangsa Indonesia  yang  telah  tertuang  dalam Pancasila  dan UUD NRI Tahun 1945.
Pada  contoh  kasus  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan  yang  telah  di  analisis  oleh deputi  bidang  Hukum,    Advokasi  dan pengawasan
regulasi telah merekomendasikan  untuk  direvisi  karena bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila lebih  tepatnya  sila  ketiga.    Berdasarkan laporan  akhir  Tahun  2019  tentang  kajian dan evaluasi  UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya Nasional  untuk  Pertahanan  Negara  pada pasal  66  ayat  (2)  telah  dinyatakan  oleh BPIP  bertentangan  dengan  nilai-nilai Pancasila.    Dari  analisis  tersebut  BPIP memberikan rekomendasi untuk diusulkan  segera  merevisi  dan  meninjau ulang  terhadap  UU  PSDN  dengan  dasar ketidakcermatan atas konseptual terhadap asas-asas  hukum  yang  lainnya,  (Thoriq Maulana et al., 2015) sehingga tujuan dari aturan  ini  dalam  pelaksanaannya  bisa menimbulkan  ketenangan  dan  keadilan ditengah masyarakat.
Akan tetapi hingga memasuki pertengahan Tahun 2021 tidak ada respon terhadap rekomendasi tersebut yang dapat secara  langsung  untuk  membatalkan UU/regulasi  yang  bertentangan  dengan nilai-nilai  Pancasila.    Kekuatan  hukum
dari produk rekomendasi BPIP atas hasil uji materi  peraturan  bersifat  sangat  lemah sehingga dapat diabaikan oleh para pemangku  kepentingan.    Hal  ini  juga dikarenakan indikator yang digunakan BPIP untuk  menguji  hanyalah  Perpres  BPIP  dan lebih  lanjut  organisasi  BPIP  diatur  pada Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pembinaan Ideologi Pancasila.
Dalam  pasal  27  huruf  c  Perpres  BPIP ditegaskan  bahwa  BPIP  hanya  bersifat memberi rekomendasi kepada regulasi yang bertentangan  dengan  nilai  –  nilai  Pancasila. Ditegaskan  lagi  pada  pasal  106  huruf  c sampai  dengan  huruf  e  Peraturan  BPIP bahwa  BPIP  khususnya  deputi  bidang hukum,    advokasi  dan  pengawasan  segala hasil  analisisnya  bersifat  rekomendasi  saja, (Peraturan  Badan  Nomor  5  Tahun  2018 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018 – 2023) sehingga dari kedua peraturan tersebut tidak  menerangkan  lebih  lanjut  tentang kekuatan  hukum  dari  hasil  putusan  BPIP bahkan efek putusan BPIP tersebut cenderung bersifat lemah karena pengaturannya yang melalui Perpres.
Oleh  karena  itu  BPIP,    dalam  jangka pendek agar terciptanya desain lembaga yang berkemanfaatan,  seharusnya dapat diberikan akses  untuk  menjadi  tim  penguji  atau menjadi lembaga yang sifat dari putusannya bersifat  urgen  sehingga  secara  otomatis lembaga  negara  seperti  lembaga  peradilan dapat  langsung  bekerja  untuk  mengevaluasi tanpa  harus  menunggu  laporan  dari  para penggugat  atau  lembaga  legislatif  dapat segera  merevisi  Undang-Undang  terbaru, hingga  Presiden  dapat  menerbitkan  Perppu untuk Undang-Undang yang telah direkomendasikan oleh BPIP.  Sehingga dari hal  tersebut  BPIP  dapat  berperan  lebih optimal  untuk  membantu  pemerintah  dalam hal memberantas regulasi-regulasi yang telah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Konsep  Ideal  Kewenangan  BPIP dalam  Menguji  Kesesuaian  Materi Undang-Undang dengan Pancasila
Sebelum  BPIP  terbentuk,    MK merupakan lembaga negara yang merupakan  penafsir  tunggal  konstitusi termasuk  Pancasila,    (Sirajuddin,    2015) sehingga  putusan  dari  MK  tersebut bersifat  final.    Sedangkan  BPIP  yang merupakan  lembaga  yang  baru  dibentuk tersebut putusannya hanya bersifat rekomendasi.  Maka dari itu BPIP dalam menganalisis Undang-Undang yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila dan  memberikan  masukan,    haruslah melalui dua jalur yang telah di amanatkan oleh  konstitusi,    yaitu:  a)  Masuk  melalui DPR  untuk  menekan  DPR  supaya membuat  regulasi  baru  yang  dapat membatalkan regulasi yang telah dinyatakan  bertentangan  dengan  nilai- nilai  Pancasila    oleh  BPIP;  b)  Menjadi pihak terkait dari MK (sebagaimana DPR dan  Presiden  dalam  Pengujian  Undang- Undang  tertentu),    artinya  MK  dapat memutuskan  regulasi  tersebut  dengan menerima  hasil  analisis  dari  BPIP tersebut.    Karena  MK  yang  telah  di amanatkan oleh konstitusi untuk memutus segala
Undang-Undang yang bertentangan  dengan  konstitusi.  (UUD NRI Tahun 1945)
MK merupakan lembaga negara yang berada  di  bidang  peradilan,    berdasarkan bunyi pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945  mengatakan  bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan yang  berada  di bawahnya  dalam lingkungan peradilan umum,  lingkungan peradilan  agama,    lingkungan  peradilan militer,  lingkungan peradilan tata usaha negara,    dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi”. Indonesia merupakan negara pertama di abad ke 21 yang merumuskan MK  dalam  konstitusinya.    Dalam  pasal 24C  ayat  (1)  menyatakan  bahwa “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat  final  untuk  menguji  Undang- Undang terhadap Undang-Undang
Dasar,    memutus  sengketa  kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya
diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar, memutus  pembubaran  partai  politik,    dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
Menurut Jimly Asshiddiqie (Firmansyah Arifin  dan  Juliyus  Wardi,    2003)  dalam diskusi  yang  diselenggarakan  Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) keberadaan MK banyak digunakan terutama di  negara-negara  yang  sedang  mengalami perubahan  dari  sistem  pemerintahan  negara otoritarian menuju sistem pemerintahan yang demokratis.  Pembentukan MK dalam sistem kenegaraan  Indonesia  berpijak  pada  4 (empat)  pilar  fundamental,    yaitu: pertama, sebagai  paham  konstitusionalitas  yang  pada hakekatnya ingin menciptakan terselenggaranya  pembatasan  kekuasaan secara berimbang oleh penyelenggara negara agar tidak sewenang-wenang; kedua, sebagai  instrumen check  and  balance sehingga tercipta saling kontrol. Berdasarkan  pasal  3  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun 1945, check and Balances yang perlu dikedepankan adalah sistem kontrol yudisial. Ketiga, menciptakan  penyelenggaraan negara yang dibersih sehingga para penyelenggara negara harus memiliki kepekaan  terhadap  kepentingan  rakyat dengan  menaati  asas-asas  penyelenggaraan negara  yang  baik  dan  bersih; keempat, perlindungan terhadap HAM karena kekuasaan  yang  tidak  tersentuh  oleh mekanisme kontrol sangat potensial melakukan tindakan sewenang-wenang sehingga kehadiran MK diharapkan melakukan  pengawasan  secara  mandiri  dan objektif terhadap para penyelenggara negara (Yudi Latif).
Lebih  lanjut  MK  diatur  pada  pasal  24C UUD  NRI  Tahun  1945  dengan  tugas  dan wewenang  Mahkamah  Konstitusi. Namun, pada  periode  hari  ini  menurut  hakim  MK Arief  Hidayat,    MK  bukan  hanya  sekedar sebagai pengawal sekaligus penafsir konstitusi (the  guardian  of  constitution), MK  juga  memiliki  fungsi  tambahan  yaitu sebagai  pengawal  ideologi  Negara (The guardian of state ideology). (Hidayat, 2023) Hal ini selaras dalam Pembukaan UUD NRI
Tahun  1945  yang  memuat  nilai-nilai Pancasila    sebagai  ideologi  Negara khususnya pada Alinea ke-4.
Oleh  karenanya,    Konstitusi  tidak hanya berbicara mengenai satu aspek saja namun perlu memperhatikan segala aspek termasuk  dalam  penafsiran  Pancasila. Karena  pada  dasarnya  konstitusi  di Indonesia  tidak  mengatur  soal  hukum saja,    melainkan  juga  mengenai  hal-hal seperti ekonomi,  politik,  pendidikan dan sosial  budaya  hingga  agama  yang  mana semua  itu  harus  berjalan  selaras  dengan disinari  oleh  kelima  sila  Pancasila. Kewenangan MK sebagai penafsir konstitusi  Negara  harus  menitikberatkan kembali kepada ideologi Negara,  seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam  konstitusi  Negara  sendiri  telah memuat  nilai-nilai  daripada  ideologi Negara.  Tentu dalam penafsirannya,  MK harus  berjalan  selaras  dalam  harmoni guna  mengamalkan  nilai-nilai  penting dalam  Pancasila    dalam  menafsirkan sebuah konstitusi Negara.
Dalam  kaitannya  dengan  Pancasila, UU MK tidak menyatakan secara eksplisit tentang bagaimana relevansi putusan MK dengan Pancasila.  Namun,  Mahfud MD menjelaskan  bahwa  dalam  pengujian Undang-Undang  terhadap  UUD  NRI Tahun 1945,  posisi Pancasila dan seluruh materi  dalam  pembukaan  UUD  NRI Tahun  1945  menjadi  “tolak  ukur”  atau “batu uji utama”. (Yance Arizona,  Endra Wijaya,    2014)  Sebagai  contoh:  dalam setiap  putusan,    MK  irah-irah  ‘Keadilan Berdasarkan  “ Ketuhanan  Yang  Maha Esa ”  selalu  ada,  (Putusan  MK  No.
Register 75/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian  TAP  MPR  No.    I/MPR/2003
Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status  Hukum  TAP  MPRS  Dan  TAP
MPR Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan  Pemerintahan  Negara  Dari Presiden  Sukarno,  2016)  dapat  dilihat bagaimana hakim menempatkan
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  sumber utama dalam putusannya.
Sebelum  lahirnya  BPIP  tersebut,    MK merupakan lembaga peradilan yang putusannya  bersandarkan  pada  UUD  NRI Tahun  1945  dan  tentunya  Pancasila,    akan tetapi penafsiran terhadap Pancasila saat ini, juga  merupakan  domain  yang  dimiliki  oleh BPIP.    Jika  dilihat  dari  kewenangan  BPIP terutama  pada  deputi  bidang  hukum, advokasi,    dan  pengawasan  regulasi  yang juga  dapat  menganalisis  peraturan/regulasi- regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila    baik  regulasi  yang  dibuat  oleh pusat  ataupun  dibuat  oleh  daerah.    Apabila melihat pada pasal 3 dan lebih lanjut terjelas pada  pasal  4  Perpres  BPIP  menjelaskan bahwa tugas BPIP sebagai berikut:
a. Perumus  arah  kebijakan  pembinaan ideologi Pancasila;
b. Penyusunan  garis-garis  besar  haluan ideologi  Pancasila  dan  peta  jalan pembinaan ideologi Pancasila;
c. Penyusun  dan  pelaksana  rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
d. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian
pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
e. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
f. Pelaksanaan  pemantauan,    evaluasi, dan pengusulan langkah  dan strategi untuk  memperlancar  pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
g. Pelaksanaan  sosialisasi  dan  kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga,  pemerintahan daerah,  organisasi sosial politik,  dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
h. Pengkajian  materi  dan  metodologi pembelajaran Pancasila;
i. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam
pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
j. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan; k. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
Berdasarkan pembentukan dan kewenangannya,    maka  BPIP  itu  sendiri dapat  dikategorikan  sebagai  lembaga Negara  penunjang,    yang  mana  pada dasarnya semua corak, bentuk, bangunan,    dan  struktur  organisasinya mencerminkan  respons  Negara  dan  para pengambil keputusan dalam suatu Negara. (Mustari,    2019)  Berbicara  mengenai eksistensi lembaga negara berarti berbicara  mengenai  dasar  hukum  dan bekerjanya  alat  kelengkapan  yang  ada dalam  sebuah  negara.    Alat  kelengkapan negara  berdasarkan  teori  klasik  hukum negara  meliputi,    kekuasaan  eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden  atau Perdana Menteri  atau  Raja;  kekuasaan  legislatif, dalam  hal  ini  bisa  disebut  parlemen  atau dengan nama lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat; dan kekuasaan yudikatif  seperti  Mahkamah  Agung  atau supreme court . (Mustari,  2019) Berkaitan dengan  ide  dasar  yang  dicoba  untuk dikembangkan  ke  dalam  lembaga  negara yang  berbentuk  BPIP  selalu  mengacu pada  sejarah  pelembagaan  Pancasila    itu sendiri.  (Ketetapan  MPR  RI  Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman
Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)) Yang menarik ialah bahwa BPIP juga dapat menganalisis regulasi-regulasi  yang  dibuat  oleh  baik lembaga  eksekutif  atau  legislatif  untuk menganalisa dan merekomendasikan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila  untuk direvisi.
Hampir sama dengan wewenang MK yang  dapat  menguji  Undang-Undang terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945  dan wewenang  MA  yang  dapat  menguji Undang-Undang dibawah Undang- Undang.    Namun,    antara  BPIP  dan  MK
terkhususnya  merupakan  jelas  terdapat pembedaan  dan  tidak  ada  tumpang  tindih kewenangan,    sebab  BPIP  bersifat  aktif dalam  hal  menganalisis  regulasi  yang bertentangan  dengan  Pancasila,      artinya BPIP  bergerak  secara  otomatis  tanpa menunggu  laporan  dari  para  pihak  yang dirugikan  secara  konstitusional,    ini  beda dengan  MK  dan  MA  yang  merupakan bersifat  pasif  dalam  hal  menunggu  laporan dari  para  penggugat  yang  dirugikan  secara konstitusional. (Wahid et al., 2022).
Sehingga  secara  harfiah  BPIP  dan  MK merupakan dua lembaga negara yang bekerja sesuai  tupoksinya.    Dalam  hal  rekomendasi BPIP  hanya  karena  bersifat  rekomendasi, sehingga  analisa  terhadap  regulasi  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila putusannya  tidak  serta-merta  membatalkan regulasi  tersebut,    tetapi  tetap  melalui mekanisme dua jalur yang telah diamanatkan oleh konstitusi yaitu : a).  melalui mekanisme judicial  review atau  b).    membuat  regulasi baru untuk membatalkan regulasi yang telah dinyatakan  bertentangan  dengan  Pancasila (Lex  a  Priori  derogate  Lex  a  Posteriori) (Peter,  2008) Tetapi dalam hal ini ditegaskan bahwa  BPIP  bukan  lembaga  peradilan  dan pembuat Undang-Undang/regulasi yang putusannya dapat diterapkan secara langsung serta  mengikat  bahkan  dapat  membatalkan, sehingga  sangat  jelas  bahwa  perbedaan antara BPIP dengan MK tersebut.
Pada  masa  mendatang,    kedua  lembaga tersebut  dapat  juga  di  selaraskan  sehingga saling  melengkapi  dan  menunjang  antara kekurangan  masing  –  masing  lembaga. Dalam  hal  lembaga  peradilan  tersebut  MK dan  MA  yang  merupakan  lembaga  yang bersifat  pasif  artinya  hanya  menunggu gugatan  dari  para  pihak  yang  dirugikan secara  konstitusional  dan  MK  serta  MA tersebut baru dapat bekerja setelah menerima gugatan dari pihak-pihak yang mengajukan. Ini berbeda dengan BPIP yang bersifat aktif dalam mencari regulasi-regulasi yang menyimpang/bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.  Akan tetapi BPIP dan MK,  pada prinsipnya adalah lembaga yang sama-sama
menjaga  regulasi  Indonesia  agar  sesuai dengan  Pancasila  (Deny  Noer  Wahid, 2022).
Oleh karena memiliki hakikat kelembagaan yang sama, maka diperlukan  kolaborasi  dan  konvergensi antara  dua  lembaga  itu,    agar  aktualisasi Pancasila  dalam  produk  hukum  benar- benar  tercapai.    Penulis  memiliki  dua konsep  yang  dengan  mudah  untuk diterapkan sehingga dapat mengakomodir kolaborasi dan konvergensi kedua lembaga tersebut:
a. Konsep Verifikator
Dalam  konsep  verifikator  ialah lembaga  tersebut  menjadi  pihak terkait  dalam  yang  rekomendasinya dapat dipertimbangkan dalam putusan MK.  Selama ini yang selalu menjadi pihak terkait dalam pengujian Undang-Undang  adalah  DPR  dan Presiden,    dan  dalam  pengamatan umumnya,    kedua  institusi  tersebut selalu  mengajukan  dalil/argumentasi yang  berpijak  pada status  a  quo dan berseberangan dengan pemohon pengujian Undang-Undang.
Kehadiran  BPIP  sebagai  pihak terkait  dalam  pengujian  Undang- Undang  akan  menjadikan  khazanah diskusi atas penafsiran dan pemaknaan Pancasila dalam  Undang- Undang  yang  sedang  diuji  akan ‘semakin  luas’.    BPIP  dapat mengajukan hasil-hasil kajiannya secara  aktif  dalam  persidangan, sehingga deliberasi pengujian Undang-Undang dipenuhi dengan ide- ide yang semakin luas.  Pada akhirnya tetap,    argumentasi  BPIP  sebagai masukan yang ‘langsung’ disampaikan kepada Hakim
Konstitusi,  dan keputusan akhir tetap di  berikan  kepada  Hakim,    sebagai bagian dari kemerdekaan hakim. Akan  tetapi  kondisi  ini  berbeda dengan sebelumnya,  karena khazanah dikursus  Pancasila  kian  meluas  dan banyak, sehingga
Hakim mendapatkan masukan-masukan yang
lebih  variatif  dibanding  sebelumnya, yang hanya sebatas dari Pemohon,  DPR dan Presiden.
b. Konsep Inisiator
Sedangkan dalam hal  konsep inisiator ialah  merupakan  konsep  yang  dimana BPIP  dapat  memulai  atau  berinisiasi untuk  mengkaji  dan  membuat  laporan bahwa terdapat regulasi yang
bertentangan  dengan  Pancasila    yang kemudian  diajukan  pada  MK.    Inisiator yang dimaksud disini adalah,  BPIP dapat memiliki legal standing sebagai pemohon  untuk  mengajukan  langsung kepada MK.
Alasan hukum  ini,   dikarenakan BPIP adalah  lembaga  yang  dibentuk  untuk menjaga  regulasi  agar  sesuai  dengan Pancasila.  Dalam praktik ketatanegaraan kontemporer,  hal ini sudah lazim terjadi, sebagaimana  pusat-pusat  studi  dan  juga gerakan civil  society ,    yang  konsentrasi dalam  bidang  sosial  tertentu  dapat mengajukan  permohonan  di  MK  dalam rangka pemajuan hak asasi manusia yang merupakan cakupan gera dari organisasi- organisasi tersebut.
Bahkan selevel  lembaga  negara,  juga pernah  ada  yang  mengajukan  pengujian Undang-Undang,    sebagaimana  dalam putusan 79/PUU-XVII/2019 yang menguji  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2019  tentang  perubahan  kedua atas  UU  nomor  30  Tahun  2002  tentang KPK terhadap UUD NRI TAHUN 1945, yang  dimana  diajukan  oleh  para  pejabat KPK sendiri yang secara konstitusi tidak dirugikan.    Sehingga  melihat  dari  kasus tersebut,  terdapat ruang bagi BPIP untuk menjadi inisiator pengujian di MK walau tidak dirugikan secara konstitusional.
Melalui  dua  konsep  kolaborasi  dan konvergensi tersebut,  maka dapat dikatakan, BPIP  sebagai judicial  partner dari  MK dalam  melakukan  penafsiran  dan  penjagaan terhadap Pancasila yang  merupakan sumber dari segala sumber hukum.  Undang-Undang tidak  boleh  menjadi  produksi  kekuasaan yang  isinya  tidak  sejalan  dengan  Pancasila,
Pancasila  adalah  produk  kebangsaan Indonesia  yang  isinya  adalah  nila-nilai yang memiliki kesakralan,  keluhuran dan berisikan tentang tujuan hakikat bernegara,  sehingga setiap regulasi yang berhaluan dari nila-nilai Pancasila haruslah diselesaikan dengan jalur kolaborasi  dan  konvergensi,    agar  tujuan kenegaraan  Indonesia,    benar-benar tercapai secara substansial.

## C. Simpulan
Berdasarkan paparan pembahasan diatas,    penulis  mengambil  simpulan sebagai berikut, Pertama , fakta empiris di  lapangan  yang  telah  banyak  terjadi, menunjukkan adanya ketidakpatuhan para pembuat  regulasi  sehingga  hasil  dari putusan  BPIP  tersebut  cenderung  sia-sia. Putusan yang bersifat rekomendasi memang  membutuhkan  upaya  kesadaran bagi  para  pihak  untuk  mematuhinya, sebab dalam  putusan yang mengikat  saja seperti  pengadilan  sudah  banyak  yang tidak  di  patuhi,    apalagi  hanya  bersifat rekomendasi. Sehingga untuk menghindari  hal-hal tersebut  sudah selayaknya  BPIP  menjadi  partner  kerja dari  MK  sebagai  pemutus  final  yang kekuatan hukumnya sangat kuat dibandingkan  BPIP  yang  hanya  bersifat rekomendasi. Kedua , Untuk
mengakomoodir dari dua lembaga tersebut  dapat  dibuat  konstruksi  ideal untuk menyelaraskan tugas dan wewenang  dari  dua  lembaga  tersebut. Yaitu,    A).    Konsep  verifikator  dan  b). Konsep Insiator, sehingga dapat diformulasi untuk mengatur kedua lembaga tersebut yang sama-sama memiliki kewenangan menafsirkan Pancasila.  Dengan dibentuknya lembaga baru  BPIP    yang  sama  –  sama  menjaga nilai  –  nilai  Pancasila    dalam  bidang regulasi khususnya sehingga dapat mempermudah peran MK untuk memutuskan segala regulasi yang bertentangan  dengan  Pancasila    dan menambah  khazanah  dikursus  Pancasila, yang  akhirnya  putusan  tetap  pada
kemerdekaan Hakim. Akan tetapi, deliberasi  pengujian  Undang-Undang  lebih kaya dan luas,  dibandingkan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, F., Wardi, J. (2003). Merambah Jalan Pembentukan MK di Indonesia .
Arizona,  Y.,  Wijaya,  E.  (2014). Pancasila dalam putusan Mahkamah Konstitusi .  Epistema Institute. BPIP  Rampungkan  Kajian,    Analisis  dan Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan . (2020).
Retrieved February 28,  2023,  from https://www.inews. id/news/nasional/bpip- rampungkan-kajian-analisis-dan- rekomendasi-peraturan-perundang- undangan Hidayat,    A.    (2022). MKRI  Menjaga
Ideologi Dan Dasar Negara Pancasila .    Mahkamah  Konstitusi
Republik  Indonesia.    Retrieved February  28,    2023,    from https://www.mkri.id/index.php?pag e=web.Berita&id=18065
Hisyam,  M.  (2011).  Ki Bagus Hadikusumo dan Problem Relasi Agama-Negara. Masyarakat dan Budaya , 13 (2),  1-
27.
Isi Pidato Soekarno 1 Juni 1945 dan Sejarah
Lahirnya Pancasila . (2022). Retrieved February 28,  2023,  from https://tirto.id/isi-pidato-soekarno- 1-juni-1945-dan-sejarah-lahirnya- pancasila-gumf
Kelsen,  H.    (2006). Teori  Hukum  Murni.
Nusamedia.
Ketetapan  MPR  RI  Nomor  II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya
Pancakarsa).
Kurnisar, K. (2011). Pancasila Sumber Dari
Segala Sumber Hukum di Indonesia. Media Komunikasi
FPIPS , 10 (2),  243-253.  Retrieved from
https://ejournal.undiksha.ac.id/inde x.php/MKFIS/article/view/467/385
Latif, Y. (n. d.). Sekularisasi Masyarakat dan Negara Indonesia . Maarif,  A.S.    (1985). Studi  tentang Percaturan  dalam  Konstituante: Islam  dan  Masalah  Keagamaan Keagamaan. LP3ES. Madjid,  N.  (1997). Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya
dalam
Pembangunan di Indonesia . Paramadina. Maulana, M.T., Habibullah, M.H.,
Sunandar,  Sholihah,  N.,  Rifqi, A., Fahrudin, F. (2015). Laporan
Akhir ,  (201310200311137),  78- 79. Mustari. (2019). Eksistensi Badan
Pembinaan  Ideologi  Pancasila Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik Indonesia . Jurnal Idea
Hukum,  5 (2),  Oktober  2019, Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman. “Nawa Cita”, 9 Agenda Prioritas Jokowi- JK .  (2014).  Retrieved February
28, 2023, from https://nasional.kompas.com/rea d/2014/05/21/0754454/.%20Na wa.%20Cita.%209.%20Agenda %20Prioritas%20Jokowi-JK Peraturan  Badan  Pembinaan  Ideologi
Pancasila  Nomor  5  Tahun  2018 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila Tahun 2018-2023. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  18  Tahun  2020  Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  2020-2024, 1-7.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  7  Tahun  2018  Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Putusan Mahkamah Konstitusi No. Register 75/PUU-XII/2014. Tentang  Pengujian  TAP  MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan
Status  Hukum  TAP  MPRS  dan
TAP  MPR  Tahun  1960  sampai
dengan  Tahun  2002  dan  TAP MPRS  No.    XXXIII/MPRS/1967
tentang Pencabutan Kekuasaan
Pemerintahan Negara Dari Presiden Sukarno. RISKESDAS  Provinsi  Sumatera  Barat. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Safa'at, M.A. (2018). Dinamika negara dan Islam dalam perkembangan hukum dan  politik  di  Indonesia .  Jakarta: Konstitusi Press. Sidharta.  (2009). Refleksi  tentang  Struktur
Ilmu Hukum . Mandar Maju.
Sirajuddin,  W.  (2015). Dasar-dasar Hukum
Tata  Negara  Indonesia .  Setara Press. Ulya,  N.U.,  &  Musyarri,  F.A.  (2019,
Desember). Redefinisi Makna Kebebasan Berserikat Guna Menjaga Marwah Ideologi Pancasila  Melalui  Peranan  TAP MPR  Yang  Bersifat  Mengatur Sebagai Bentuk Aerodinamika Hukum. Karya Tulis Ilmiah
“Evaluasi  Pelaksanaan  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945”  (Materi Lomba Karya Tulis Ilmiah MPR RI Tahun  2019  Dari  Kalangan  ASN,
Peneliti,  dan  Masyarakat  Umum), 71-172. Retrieved from
https://mpr.go.id/img/jurnal/file/29 0322_2019%20_%20KTI%20Kate gori%20Umum.pdf Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Wahid,  D.  N.,  &  Rafiqi,  I.  D.  (2022). Manifestation  of  Eastern  Cultural Values  by  Re-arranging  Norm  on
Insulting  the  President  and  Vice President. Hang Tuah Law Journal ,
6 (1), 61-76.
Wahid, D. N., Ramadhan, F., & Utami, T. P.
(2022). Constitutionality of President’s  Authority  Regarding Lockdown Policy During the
State’s Emergency. The Indonesian Journal  of  International  Clinical
Legal  Education , 4 (1),  41-60. https://doi.org/10.15294/ijicle.v4 i1.54040
Widjaja,  I.W.,  &  Swasono,  M.F.  (1983).
Mohammad  Hatta:  Kumpulan Pidato  II .    Jakarta:  Inti  Idayu Press.