____________________________________________________________________________________ POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 5  No. 1 Januari – Juni 2022 ORIEN EFFENDI Lemahnya Suara ... |55

## LEMAHNYA SUARA PARTAI OPOSISI DIBALIK SISTEM VOTING DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI PARLEMEN

## ORIEN EFFENDI
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta orieneffendi3@gmail.com

## Abstract
Partai oposisi merupakan instrumen  penting dalam sistem politik hukum yang terjadi di  parlemen  atau  di  lembaga  legislatif.  Perannya  sebagai  Checks  and  Balances System  tentu  sangat  diharapkan  sebagai  penyeimbang  antara  kebijakan  yang disahkan  melalui  suara-suara  mayoritas  (partai  koalisi)  pendukung  pemerintah. Sebagai  minoritas  dalam  menentukan  arah  dan  kebijakan  tentu  oposisi  harus mampu  menghadirkan  langkah-langkah  nyata  agar  kehadirannya  sebagai penyeimbang  membuai  hasil  yang  baik.  Partai  oposan  harus  mampu mempengaruhi  keputusan  strategis  pemerintah  dengan  menyelipkan  aspirasi rakyat di dalamnya yang dimulai dengan upaya-upaya kritik yang dapat memberi solusi nyata. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan sifat  penelitian  ini  adalah deskriptif-analitis.  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa peran partai oposisi sebagai pengritik, pemberi saran dan lain sebagainya sejauh ini  tidak  efektif.  Upaya-upaya  memasukkan  aspirasi-aspirasi  partai  dalam posisinya  sebagai  suara  minoritas  seringkali  terganjal  oleh  sistem  voting  yang diterapkan  parlemen,  sehingga  suara  minoritas  acapkali  kalah  dalam  hal pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.
Key word: Partai Oposisi, Legislatif, Politik Hukum, Pemerintah

## A.  Pendahuluan
Keberadaan  atau  lahirnya  istilah  oposisi  tidak  terlepas  dari  sistem demokrasi  yang  diterapkan  oleh  suatu  negara,  dengan  kata  lain  demokrasi merupakan  akar  keberadaan  oposisi.  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi sudah  tentu  memberikan  hak  bagi  masyarakat  untuk  mengkritik  kebijakan  yang ada apabila dinilai tidak memihak kepada rakyat. 1 Begitu pula dengan kehadiran partai  politik  yang  lebih  dekat  dengan  penguasa  atau  pemerintah tentu memiliki pengaruh yang lebih besar. Sehingga partai politik yang sebagai oposisi secara bebas memberikan kritik dan sarannya.
Meski  para  pakar  mengatakan  bahwa  dalam  Undang-Undang  Dasar (UUD)  1945  tidak  ditemukan  tentang  istilah  oposisi,  yang  hanya  penyebutan tentang fungsi oposisi yang di mana sebagai penyeimbang pemerintah. 2 Namun
1 Firman Noor, Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42 No. 1 Juni, 2016, hlm. 2.
2 Alfi Kholisdinuka, Pakar Tata Negara: UUD 1945 Tidak Mengenal Istilah Oposisi, dalam https://news.detik.com/berita/d-4607446/pakar-tata-negara-uud-1945- tidak-meng enal-istilah-oposisi. akses 2 Desember 2021.
____________________________________________________________________________________ POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 5  No. 1 Januari – Juni 2022 ORIEN EFFENDI Lemahnya Suara ... |56
kenyataan  itu  tidak  serta  merta  menjadikan  bahwa  keberadaan  partai-partai politik  yang  memilih  mejadi  oposisi  tidak  memiliki  pengakuan  atau  kedudukan dan  peran  yang  penting.  Sebab  apa  yang  dilakukan  oleh  partai  yang memposisikan  diri  di  luar  penguasa  pemerintah  dan civil  society itu  merupakan bagian atau bentuk daripada fungsi oposisi itu sendiri.
Selain  itu  keberadaan  partai  politik  menjadi  sebuah  instrumen  penting dalam tatanan suatu negara. 3 Partai politik sendiri memainkan perannya sebagai sebuah penentu dalam sistem berdemokrasi dan merupakan sebuah pilar utama dalam  pranata  sistem  politik.  Peran  partai  politik  juga  patut  disebut  sebagai penghubung  antara  negara  dan  masyarakat  sebab  kapasitas  orang-orang  di dalam  partai  politik  tersebut  mampu  mempengaruhi  arah  dan  kebijakan  yang diambil  oleh  suatu  negara. 4 Sehingga  partai  politik  sejatinya  harus  mampu menjembatani aspirasi-aspirasi dari masyarakat.
Berkaitan dengan kapasitas atau peran partai politik tersebut yang begitu besar  dalam  mempengaruhi  arah  dan  kebijakan  publik  maka  kehadirannya sangat diharapkan menjadi ujung tombak harapan masyarakat. Akan tetapi perlu diketahui  bahwa  partai-partai  politik  yang  menjadi  bagian  di  lembaga  legislatif tersebut  terdiri  dari  partai  pendukung  (koalisi)  dan  partai  (oposisi)  sebagai Checks and Balances terhadap segala kebijakan yang di ambil pemerintah, baik lembaga  legislatif  ditingkat  pemerintah  pusat  sampai  ke  pemerintah  daerah. Sehingga  tidak  mengherankan  apabila  sebagian  besar  masyarakat  cenderung berharap  kepada  partai  oposisi  untuk  menyuarakan  aspirasi  mereka  ketika kebijakan  yang  di  ambil  pemerintah  yang  notabene  mendapat  dukungan  penuh dari partai pendukung dinilai tidak memihak kepada rakyat.

## A.  Partai Politik (Oposisi dan Koalisi)
Partai politik ialah  suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan demokrasi.  Aspirasi-aspirasi  masyarakat  dapat  tersalurkan  melalui  kehadiran partai  politik.  Adapun  partai  politik  dapat  di  definisikan  sebagai  suatu  kelompok yang terorganisir dan memiliki visi misi yang sama. Dengan tujuan untuk meraih kekuasaan  politik  dan  bersaing  untuk  mendapatkan  kedudukan  dengan  cara konstitusional. Adapun menurut para ahli seperti Sigmund Neuman bahwa partai politik  itu  adalah  organisasi  yang  terdiri  dari  aktivis-aktivis  politik  yang  di  mana berupaya  untuk  menguasai  kekuasaan  pemerintah  dan  juga  merebut  dukungan rakyat  melalui  persaingan  dengan  suatu  golongan  atau  golongan-golongan  lain yang memiliki pandangan berbeda. 5
Sementara  definisi  partai  politik  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2011  yang  menyebutkan  bahwa  partai  politik  merupakan  suatu organisasi  yang  di  mana  bersifat  nasional  yang  sebelumnya  dibentuk  oleh sekumpulan  rakyat  atau  warga  negara  Indonesia  dengan  sukarela  yang berlandaskan  kesamaan  maksud  dan  tujuan  dalam  memperjuangkan  dan
3 Deddy Ismatullah dkk, Politik Hukum: Kajian Hukum Tata Negara , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 149.
4 Thomas Meyer, Peran Partai Politik Dalam Sebuah Negara Demokrasi: Sembilan Tesis , (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2012), hlm. 30.
5 Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 153.
____________________________________________________________________________________ POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 5  No. 1 Januari – Juni 2022 ORIEN EFFENDI Lemahnya Suara ... |57
membela  segala  kepentingan-kepentingan  politik  para  anggotanya,  masyarakat, bangsa  dan  negara,  serta  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pada  prinsipnya  kedua  ketentuan  mengenai  definisi  partai  politik  di  atas baik  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  atau  yang  disebutkan  dalam  peraturan perundang-undangan memiliki makna yang sama dalam pemberian definisi partai politik itu sendiri. 6 Di mana partai politik selalu identik dengan kekuasaan, dengan kata lain apabila menginginkan kekuasaan maka partai politik lah alat yang dapat dipakai untuk mendapatkan kekuasaan itu.
Keberadaan  partai  politik  sendiri  dapat  dengan  mudah  dilihat kehadirannya  dalam  rangka  mengajukan  calon-calon  bagi  jabatan  publik  untuk dipilih rakyat ketika ajang perhelatan pemilihan umum lima tahunan berlangsung. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  hubungan  antara  rakyat  dengan pemerintah  dapat  dimediasi  melalui  atau  oleh  partai  politik  sehingga penyelenggara  pemerintah  dapat  mengetahui  apa  yang  diinginkan  oleh masyarakat. 7
Dari paparan definisi partai politik di atas tentu muncul pertanyaan baru, bahwa dengan definisi partai politik yang disebutkan di atas yang identik dengan makna “kekuasaan”  maka  apakah  kehadiran  partai  politik  tersebut  mampu menjadi titik sentral atau wadah penyerapan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam rangka  mempengaruhi  keputusan-keputusan  negara  atau  pemerintah.  Tentu untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  di  atas  tidak  cukup  hanya  dengan mengetahui  definisi  partai  politik  itu  sendiri,  melainkan  harus  mengetahui  pula peran ataupun fungsi partai politik.
Sebelum  terlalu  jauh,  perlu  ditegaskan  bahwa  secara  sederhana  dapat dipahami keberadaan partai politik sendiri tidak memiliki kewenangan yang bisa mempengaruhi  keputusan  atau  arah  dan  kebijakan  negara.  Hanya  saja  orang- orang yang berada di dalam  partai politik  yang di mana sebelumnya  dicalonkan oleh  partai  politik  lalu  memiliki  jabatan  dan  tempat  di  lembaga-lembaga  negara dan  lain  sebagainya  barulah  mereka  dapat  mempengaruhi  keputusan  atau kebijakan  negara.  Sehingga  perlu  ditekankan  sebagaimana  dijelaskan sebelumnya  bahwa  partai  politik  itu  adalah  alat  untuk  mencapai  tujuan  politik (kekuasaan) tertentu. Sehingga orang-orang di dalam partai politik yang memiliki jabatan atau kekuasaan lah harapan rakyat.
Sebagaimana  harapan  yang  ditujukan  pada  partai  politik  juga  tidak terlepas dari fungsi partai politik itu sendiri. Sekurang-kurangnya terdapat empat (4) fungsi partai politik yakni:
1.  Fungsi  sarana  politik,  maksudnya  adalah  partai  politik  memiliki  tugas  untuk menyampaikan  atau  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  yang  beragam jenisnya.  Partai  politik  menjadi  wadah  untuk  menampung  aspirasi kepentingan  masyarakat,  yang  selanjutnya  untuk  di  rumuskan  sebagai
6 Ibid ., 154.
7 Muhammad Junaidi, Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum , (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 140.
____________________________________________________________________________________ POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 5  No. 1 Januari – Juni 2022 ORIEN EFFENDI Lemahnya Suara ... |58
sebuah  saran  atau  usulan  kebijakan  yang  ditawarkan  kepada  pemerintah untuk dijadikan sebagai kebijakan publik. 8
2.  Fungsi  sosialisasi  politik,  sebagaimana  partai  politik  memperoleh  dukungan dari masyarakat maka perlu menempatkan diri sebagai pejuang kepentingan umum.  Dengan  demikian  melalui  partai  politik  harus  membangun  orientasi pemikiran anggota partai serta masyarakat umum agar sadar atas tanggung jawab  sebagai  warga  negara. 9 Di  mana  dengan  melakukan  aksi  atau  wujud nyata  dari  fungsi  sosialisasi  politik  ini  bisa  berupa  pelatihan  kader  partai, kursus, seminar dan lain sebagainya.
3.  Fungsi sarana rekrutmen politik, fungsi ini tentu menjadi tujuan utama dalam organisasi  politik  untuk  mengajak  orang-orang  yang  mau  berkontribusi melalui  partai  politik  sebagai  kendaraannya,  sehingga  hal  ini  mampu memperluas partisipasi politik dan mampu menjadi sarana untuk menyiapkan generasi kepemimpinan.
4.  Fungsi  sarana  mengelola  konflik,  fungsi  ini  menjadi  penting  karena  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  keadaan  masyarakat  dalam  dinamika  demokrasi mengenai  perbedaan  pendapat  seringkali  terjadi  dan  selalu  terjadi  setiap masa.  Oleh  karenanya  peran  partai  politik  di  sini  harus  berusaha menyelesaikan atau menekan konflik yang ada seminimal mungkin.
Selain  ke  empat  fungsi  partai  politik  di  atas,  dalam  ketentuan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan fungsi partai politik antara  lain;  (1)  Pendidikan  politik  bagi  anggota  dan  masyarakat  luas;  (2) Menciptakan  situasi  yang  kondusif  untuk  persatuan  dan  kesatuan  bangsa Indonesia; (3)  Menyerap aspirasi masyarakat; (4) Partisipasi warga negara;  dan (5)  Rekrutmen  politik  dalam  rangka  mengisi  jabatan-jabatan  politik  kenegaraan melalui mekanisme demokrasi.
Dalam  tata  hukum  Indonesia,  partai  politik  terbagi  dari  dua  golongan dalam  sistem  pemerintahan.  Yakni  golongan  partai  koalisi  sebagai  pendukung penuh  pemerintah  dan  golongan  partai  oposisi  yang  memposisikan  diri  bukan sebagai  pedukung  penuh,  dengan  kata  lain  partai  oposisi  secara  bebas  dalam memberi kritik  dan  masukan kepada  pemerintah,  berbeda  halnya  dengan  partai koalisi  sebagai  pendukung  penuh  pemerintah  yang  tidak  secara  bebas  bahkan cenderung  memihak  sepenuhnya  atas  arah  dan  kebijakan  yang  ditempuh
8 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 405-409.
9 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm. 407.
____________________________________________________________________________________ POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 5  No. 1 Januari – Juni 2022 ORIEN EFFENDI Lemahnya Suara ... |59
pemerintah. 10

## B.  Pengambilan Keputusan DPR
Cara  atau  metode  pengambilan  keputusan  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR), menjadi tema hangat dalam pelbagai diskusi. 11 Bagaimana tidak, bahwa pengambilan keputusan tersebut turut andil sebagai penentu masa depan rakyat banyak.  Kebijakan  yang  pro  rakyat  tentu  akan  memberi  pengaruh  positif  pada masa-masa  yang  akan  datang,  begitu  sebaliknya  apabila  kebijakan  yang diperoleh  melalui  pengambilan  keputusan  tersebut  cenderung  kontra  terhadap kepentingan rakyat banyak maka masa depan pun bisa suram. Pada hakikatnya cara-cara  pengambilan  keputusan  di  DPR  tersebut  menjadi  penentu  sebuah masa  depan  bangsa,  sehingga  harus  diperoleh  melalui  cara-cara  pengambilan keputusan yang baik dan adil.
Oleh  sebab  itu  perlu  diketahui  bahwa  dalam  pengambilan  suatu keputusan  rapat  DPR  pada  prinsipnya  diupayakan  sebisa  mungkin  dilakukan dengan  cara  musyawarah  untuk  meraih  mufakat  atau  kesepakatan  bersama- sama.  Namun  manakala  tidak  terpenuhi,  maka  segala  keputusan  akan ditentukan  melalui  upaya  pengambilan  berdasarkan  suara  terbanyak  (voting). Setiap  rapat  yang  dilakukan  oleh  DPR  hanya  diperbolehkan  mengambil  suatu keputusan  jika  dihadiri  melebihi  dari  separuh  jumlah  anggota  rapat  (kuorum), manakala tidak tercapai, maka rapat dapat ditunda sekurang-kurangnya dua kali dalam  tenggang  waktu  masing-masing  tidak  lebih  dari  24  jam.  Oleh  karena sudah  dua  dilakukan  penundaan  kuorum  namun  masih  saja  belum  ditemukan kesepakatan, maka diserahkan kepada Bamus (apabila keadaan ini terjadi dalam rapat  Alat Kelengkapan DPR).  Di bawah ini akan dijelaskan mengenai tata cara pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat antara lain:

## 1.  Keputusan Berdasarkan Mufakat
Pengambilan  keputusan  berdasarkan  mufakat  dilakukan  pada  saat anggota  rapat  yang  hadir  lalu  diberikan  kesempatan  untuk  mengemukakan pendapat  serta  saran  dan  masukan,  yang  di  mana  sebelumnya  pendapat  dan saran  tersebut  dinilai  cukup  untuk  diterima  dalam  rapat  sebagai  sumbangan pendapat  dan  pemikiran  yang  tepat  bagi  penyelesaian  suatu  masalah  yang sedang  dimusyawarahkan. 12 Keputusan  berdasarkan  mufakat  dapat  dikatakan sah  manakala  diambil  dalam  sebuah  rapat  yang  sudah  mencapai  kuorum  dan disepakati  oleh  seluruh  anggota  yang  hadir.  Pengambilan  keputusan berdasarkan mufakat tersebut mencerminkan prinsip sila ke 4 Pancasila dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
2.  Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak (Voting)
Keputusan pengambilan suara terbanyak (voting) merupakan perwujudan
10 Baca keuntungan dan kerugian partai oposisi dan koalisi, dalam https:// www.kompas.com/tren/read/2019/10/16/180600765/mengenal-koalisi-dan-oposisi-serta- fung sinya-dalam-pemerintahan?page=all. Akses 3 Desember 2021.
11 Rozali Abdullah, Masalah Voting Dalam Prkatek Demokrasi, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 11 No. 1, 1981, hlm. 57.
12 Bab 17 Tata Cara Pengambilan Keputusan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
____________________________________________________________________________________ POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 5  No. 1 Januari – Juni 2022 ORIEN EFFENDI Lemahnya Suara ... |60
demokrasi  dengan  asas  mayoritas  yang  digunakan  untuk  mencapai  keputusan bersama.  Dalam  hal  untuk  mencapai  keputusan  bersama  tersebut  terkandung unsur-unsur  permusyawaratan,  perwakilan,  dan  asas  mayoritas,  yaitu  suara terbanyak  yang  diperoleh  melalui  pemungutan  suara  (voting)  dan  atau kompromi. 13 Tujuan asas mayoritas tersebut seperti ditunjukan oleh Hans Kelsen adalah untuk mendorong suatu perubahan tata sosial. 14 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemungutan suara adalah sebuah jalan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam  sebuah musyawarah atau perundingan yang berguna untuk mendorong perubahan sosial.
Keputusan  berdasarkan  suara  terbanyak  (voting)  diambil  manakala keputusan  yang  seharusnya  disepakati  melalui  musyawarah  mufakat  namun tidak  tercapai  akibat  dari  adanya  pendapat  yang  berlainan  antara  sebagian anggota  rapat  dengan  anggota  rapat  lainnya.  Sistem  voting  dilakukan  melalui pengambilan  keputusan  dengan  cara  terbuka  yang  dilakukan  manakala menyangkut  kebijakan,  dan  dengan  cara  tertutup  manakala  menyangkut  orang atau  masalah  lain  yang  dianggap  perlu.  Dalam  pemberian  suara  dengan  cara tertutup  dapat  dilakukan  melalui  tertulis,  tanpa  mencantumkan  nama,  tanda tangan, atau dapat pula dilakukan melalui cara lain yang di mana tetap menjamin sifat kerahasiaan.

## C.  Hambatan Oposisi Minoritas Dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa  partai  oposisi  memiliki  peran sebagai  penyeimbang  kekuasaan  pemerintahan.  Oposisi  yang  baik  dan diharapkan  masyarakat  banyak  adalah  oposisi  yang  aspiratif  sehingga  mampu mengakomodir  kepentingan  rakyat.  Kehadiran  oposisi  sendiri  tentu  sejalan dengan semangat pemerintahan demokratis yang di mana menghendaki adanya sebuah  kontrol.  Dengan  adanya  peran  kontrol  tersebut  tentu  akan  mencegah terciptanya sistem pemerintahan yang otoriter ataupun oligarkis. 15
Sebagaimana  di  katakan  Siti  Zuhro  bahwa  kehadiran  oposisi  akan  lebih terasa  gaungannya  dan  akan  jauh  lebih  efektif  apabila  dilakukan  dengan  cara kolektif  dengan  kata  lain  adanya  gabungan  oposisi  yang  bergabung  menjadi satu. 16 Akan tetapi menurutnya peran oposisi tersebut akan jauh lebih efektif lagi apabila  kelompok  oposisi  tersebut  merupakan  kekuatan  mayoritas  di  parlemen. Dalam  praktisnya  yakni  kelompok  oposisi  tersebut  menjadi  mayoritas  dalam artian  mendominasi  suara  atau  kursi  terbanyak  di  parlemen.  Oleh  sebab  itu sekalipun  posisinya  sebagai  oposisi  maka  ketika  pengambilan  keputusan  yang berakhir dengan sistem suara terbanyak (voting) tetap saja partai atau kelompok oposisi  tersebut  akan  lebih  mendominasi  dalam  penentuan  sebuah  kebijakan
13 Aidul Fitriciada Azhari, Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi, dalam Jaenal Abidin, Pemungutan Suara Dalam Sistem Demokrasi Pancasila: Telaah Kritis Terhadap Pengambilan Keputusan Komisi III DPR RI, Tesis: Universitas Islam Indonesia (UII) (Yogyakarta, 2012), hlm. 1.
14 Hans Kelsen, General Theori of Law and State , (New York: Russel&Russel, 1973), hlm. 287.
15 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Cet. Ke 9, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 22.
16 Siti Zuhro, Dilema Oposisi Politik Partai Gerindra: Materi Seminar Membedah Amal Bhakti Sewindu Partai Gerindra, hlm. 6-7.
____________________________________________________________________________________ POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 5  No. 1 Januari – Juni 2022 ORIEN EFFENDI Lemahnya Suara ... |61
pemerintah.
Akan  tetapi  faktanya  dalam  jejak  sejarah  pada  saat  pemilihan  umum presiden dan wakil presiden pertama kali pada tahun 2004 silam nyatanya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memenangkan pemilu presiden pada putaran kedua  di  dukung  oleh  tujuh  (7)  partai  politik  yakni,  Demokrat,  PAN,  PKS,  PKB, PPP, PBB, dan PKPI yang sekaligus menjadi partai koalisi selama pemerintahan berjalan,  dan  di  tambah  dengan  masuknya  Golkar  menjadi  koalisi  setelah sebelumnya  mendukung  Megawati  dan  Hasyim  Muzadi  pada  putaran  kedua tersebut. 17 Sementara partai oposisi atau yang berada di luar kala itu adalah PDI- P, PBR, dan PDS.
Kemudian  pada  pemilu  2009,  SBY  yang  memenangkan  pemilihan presiden  untuk  periode  kedua  yang  semula  di  dukung  oleh  partai  Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKB, yang kemudian Golkar ikut bergabung sebagai koalisi pemerintah setelah sebelumnya Jusuf Kalla dan Wiranto yang di usung sebagai presiden  dan  wakil  presiden  kalah. 18 Sementara  partai  oposisi  pada  pemerintah SBY periode kedua tersebut adalah PDI-P, Gerindra, dan Hanura. 19
Adapun  partai  pada  kepemimpinan  presiden  Joko  Widodo  pada  periode pertama dengan partai yang bergabung menjadi koalisi pemerintah yakni, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, PPP, NasDem, Hanura, dan PKPI. Sementara yang berada di luar pemerintah sebagai oposisi yakni partai Gerindra, PKS, Demokrat, dan PBB. Sedangkan  pada  periode  kedua  pemerintah  Joko  Widodo  paratai  kolasi  yang bergabung  yakni,  PDI-P,  Gerindra,  Golkar,  PKB,  NasDem,  PPP,  Perindo,  PSI, Hanura,  PBB,  dan  PKPI.  Sementara  yang  berada  di  luar  pemerintahan  atau partai oposisi yakni Dekomrat, PKS, dan PAN.
Dapat  disimpulkan  bahwa  semenjak  pemilu  presiden  pertama  kali  pada tahun  2004  silam  sampai  pada  era  kepemimpinan  presiden  Joko  Widodo  baik periode pertama dan periode kedua keberadaan partai oposisi di parlemen masih menjadi  partai  oposisi  minoritas,  di  mana  partai  pendukung  pemerintah  atau koalisi  lebih  mendominasi  kursi  di  parlemen  atau  DPR  RI.  Sehingga  kenyataan tersebut semakin menyulitkan partai oposisi dalam memainkan perannya sebagai penyeimbang  kebijakan  pemerintah,  terlebih  ketika  kebijakan  yang  dipilih ditempuh  dengan  cara  pengambilan  keputusan  suara  terbanyak  (voting).  Maka dapat dikatakan selama itu pula suara oposisi menjadi sumbang.
Menurut  Fahri  Hamzah  hal  tersebut  tidak  akan  terjadi  manakala sebagaimana dalam sistem bernegara di Indonesia, atau sistem presidensialisme secara  umum,  bahwa  oposisi  tidak  ditempatkan  pada  koalisi  partai  politik melainkan sesuai nama lainnya yakni kongresionalisme, maka oposisi kemudian ditempatkan sepenuhnya pada cabang kekuasaan legislatif, DPR RI dan DPDRI. Oleh  karena  itu,  menurutnya  bahwa  tugas  para  anggota  legislatif  secara keseluruhan adalah melakukan oposisi terhadap eksekutif.
17 Pilpres 2004, dalam https://pemilu.kompas.com/pilpres/popup/8. Akses 18 Desember 2021.
18 https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya. Akses 18 Desember 2021.
19 https://news.okezone.com/read/2009/10/21/339/267873/pdip-gerindra-hanura- harus-oposisi. Akses 18 Desember 2021.
____________________________________________________________________________________ POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 5  No. 1 Januari – Juni 2022 ORIEN EFFENDI Lemahnya Suara ... |62
Apabila  menelaah  pendapat  Fahri  Hamzah  di  atas  maka  dalam prakteknya  baik  partai  pengusung  atau  pendukung  presiden  terpilih  yang kemudian  menjalankan  roda  pemerintahan  dan  partai  di  luar  pendukung pemerintahan terpilih seharusnya sah-sah saja sebagai oposisi dalam perjalanan suatu  pemerintahan.  Dengan  demikian  apabila  merujuk  dari  konsep  tersebut, maka  tidak  ada  lagi  oposisi  sebagai  minoritas  ataupun  oposisi  mayoritas  di parlemen, sebab lembaga legislatif secara menyeluruh boleh melakukan oposisi terhadap segala kebijakan pemerintah.

## D.  Kesimpulan
Oposisi  memiliki  peran  penting  dalam  melakukan  pengawasan  atau  fungsi (Checks  and  Balances) terhadap  kebijakan  dan  program-program  pemerintah.
Akan  tetapi  partai  oposisi  di  parlemen  selalu  berada  pada  kekuatan  minoritas dalam  perjalanan  panjang  demokrasi  bangsa  Indonesia.  Keadaan  tersebut memperlemah  fungsi  pengawasan  sekaligus  memperlebar  jarak  ketersampaian aspirasi-aspirasi  rakyat.  Keberadaan  partai  oposisi  yang  selalu  menjadi  kelompok minoritas  di  parlemen  semakin  diperparah  apabila  dalam  pengambilan  keputusan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat lalu pengambilan keputusan dilakukan  berdasarkan  suara  terbanyak  (voting).  Maka  selama  itu  pula  kekuatan minoritas  oposisi  tidak  akan  mampu  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah. Dampaknya apabila suara partai koalisi atau pendukung pemerintah mendominasi penentuan kebijakan publik, maka kebijakan yang lahir tersebut cenderung otoriter dan oligarkis .
,
.

## References
Abdullah, Rozali. Masalah Voting Dalam Prkatek Demokrasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 11 No. 1, 1981.
Asshiddiqie,  Jimly. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  Raja Grafindo. 2009.
Azhari,  Aidul  Fitriciada. Sistem  Pengambilan  Keputusan  Demokratis Menurut Konstitusi, dalam Jaenal Abidin, Pemungutan Suara Dalam Sistem  Demokrasi  Pancasila:  Telaah  Kritis  Terhadap  Pengambilan Keputusan  Komisi  III  DPR  RI.  Tesis:  Universitas  Islam  Indonesia (UII) Yogyakarta, 2012.
Budiardjo,  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  Edisi  Revisi.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
____________________________________________________________________________________ POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 5  No. 1 Januari – Juni 2022 ORIEN EFFENDI Lemahnya Suara ... |63
Fauzan,  Encik  Muhammad  Fauzan. Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Malang: Setara Press. 2017.
https://  www.kompas.com/tren/read/2019/10/16/180600765/mengenal  koal isi-dan-oposisi-serta-fungsinya-dalam-pemerintahan?page=all.
Akses 3 Desember 2021.
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya.  Akses  18  Desember
2021.
https://news.detik.com/berita/d-4607446/pakar-tata-negara-uud-1945-tidak- meng enal-istilah-oposisi. Akses 2 Desember 2021.
https://news.okezone.com/read/2009/10/21/339/267873/pdip-gerindra- hanura-harus-oposisi. Akses 18 Desember 2021.
https://pemilu.kompas.com/pilpres/popup/8. Akses 18 Desember 2021.
Ismatullah,  Deddy  dkk. Politik  Hukum:  Kajian  Hukum  Tata  Negara .
Bandung: Remaja Rosdakarya. 2018.
Junaidi,  Muhammad. Ilmu  Negara:  Sebuah  Konstruksi  Ideal  Negara Hukum . Malang: Setara Press. 2016.
Kelsen,  Hans. General  Theori  of  Law  and  State .  New  York: Russel&Russel. 1973.
MD Mahfud. Politik Hukum di Indonesia, Cet. Ke 9. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2019.
Meyer,  Thomas. Peran  Partai  Politik  Dalam  Sebuah  Negara  Demokrasi: Sembilan Tesis . Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). 2012.
Noor,  Firman.  Oposisi  dalam  Kehidupan  Demokrasi:  Arti  Penting Keberadaan  Oposisi  Sebagai  Bagian  Penguatan  Demokrasi  di Indonesia, Jurnal Masyarakat Indonesia. Vol. 42 No. 1 Juni, 2016.
Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Zuhro,  Siti.  Dilema  Oposisi  Politik  Partai  Gerindra:  Materi  Seminar Membedah Amal Bhakti Sewindu Partai Gerindra. 2016.