## The Effect Of Shareholding Structure With Executive Characteristics As A Moderator On Tax Avoidance Study On Companies In Asean
Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  Dengan  Karakteristik  Eksekutif  Sebagai  Pemoderasi Terhadap Penghindaran Pajak Studi Pada Perusahaan Di Asean
Ichsan Marsal 1* , Fauzan Misra 2 Universitas Andalas 1,2 ichsanmarsal@hotmail.com 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to empirically examine the ownership structure with executive character as a moderating variable on tax avoidance. The sampling method in this study is using purposive sampling method. The data  used  in  this  study  are  secondary  data  from  2016-2020.  The  data  used  comes  from  the  annual financial statements in the Refinit Data Stream Software. The data analysis method used is descriptive statistical  analysis,  classical  assumption  test  consisting  of  normality  test,  multicollinearity  test, autocorrelation  test  and  heteroscedasticity  test.  Hypothesis  testing  in  this  study  uses  multiple  linear regression analysis. To measure tax avoidance using Effective Tax Rate (ETR). The results showed that institutional ownership has no effect on tax avoidance, strategic entity ownership affects tax avoidance, executive  character  can  moderate  the  effect  of  institutional  ownership  on  tax  avoidance,  executive character can moderate the effect of strategic entity ownership on tax avoidance, and the legal system applied  in  each  ASEAN  country  can  control  the  ownership  structure  of  companies  in  conducting  tax avoidance.
Keywords: Tax Avoidance, Executive Character, Ownership Structure

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris  struktur  kepemilikan  dengan  karakter  eksekutif sebagai  variabel  pemoderasi  terhadap  penghindaran  pajak.  Metode  pengambilan  sampel  pada penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder dari tahun 2016-2020. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan pada Software Refinit Data Stream. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.  Uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda. Untuk  mengukur  penghindaran  pajak  menggunakan  Effective  Tax  Rate  (ETR).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak, kepemilikan  entitas  strategis  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak,  karakter  eksekutif  dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak,  karakter eksekutif dapat memoderasi  pengaruh  kepemilikan entitas  strategis  terhadap  penghindaran  pajak,  dan  sistem  hukum yang  diterapkan  di  masing-masing  negara  ASEAN  dapat  mengontrol  struktur  kepemilikan  perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.
Kata Kunci : Penghidaran Pajak, Karakter Eksekutif, Struktur Kepemilikan

## 1. Pendahuluan
Hingga saat ini penghindaran pajak masih menjadi suatu masalah bagi suatu Negara, berbagai upaya telah dilakukan agar dapat menutup celah bagi perusahaan untuk melakukan praktik  ini  karena  dapat  mengurangi  pendapatan  bagi  Negara  itu  sendiri.  Namun  bagi perusahaan,  penghindaran  pajak  merupakan  sebuah  strategi  perencanaan  pajak  yang direncanakan  oleh  manajemen  perusahaan  agar  dapat  melakukan  penghematan  pajak, tentunya  dengan  tidak  melanggar  aturan  perpajakan  yang  berlaku  dengan  memanfaatkan celah-celah pada aturan-aturan perpajakan tersebut.
Menurut  survey  yang  dilakukan Organization  for  Economic  Cooperation  and Develpoment (OECD) mengatakan bahwa rasio pajak terhadap PDB masing-masing negara di ASEAN  masih  tergolong  rendah. Tax  ratio merupakan  indikator  untuk  menilai  kinerja penerimaan  pajak  di  suatu  Negara.  Rasio  pajak  ini  diukur  dengan  perbandingan  atau persentase  penerimaan  pajak  terhadap  produk  domestic  bruto  (PDB).  Survei  yang  dilakukan mendapatkan hasil yaitu rasio pajak terendah di ASEAN adalah Indonesia, di tahun 2017  rasio pajaknya  hanya  11,5%,  sedangkan  rasio  pajak  di  negara  lain  seperti  Thailand  dengan  17,6%, Filiphina 17,5%, Singapura dengan 14,1% PDB, dan Malaysia dengan 13,6% PDB (OECD, 2019). Dikutip dari TheStar.com  (2021)  adanya  dugaan  penghindaran  pajak  yang  terjadi  di  Vietnam dengan  tuduhan  bahwa  gula  yang  diimpor  dari  Thailand  telah  melakukan  tindakan penghindaran  pajak  dengan  cara  mengakui  pengiriman  gula  tersebut  dikirim  dari  berbagai negara  lainya  di  ASEAN  yaitu  Laos,  Kamboja,  Indonesia,  Malaysia  dan  Myanmar.  Hal  ini membuktikan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  melakukan penghindaran  pajak  masih  marak  dilakukan  di  berbagai  Negara  khsusnya  ASEAN  guna mengurangi beban pajak yang akan ditanggung perusahaan.
Walapun  pihak  manajemen  menginginkan  tindakan  penghindaran  pajak  guna memperoleh laba sebesar-besarnya, ada pihak terkait di dalam perusahaan tersebut yang tidak menginkan hal itu terjadi, salah satu nya yaitu pemegang saham yang ada dalam perusahaan, mereka  berinvestasi  pada  perusahaan  tersebut  guna  mendapakan  laba  jangka  panjang, sehingga  tidak  menginkan  tindakan  beresiko  tersebut  dilakukan  oleh  manajemen  untuk mendapatkan laba sesaat yang dapat merugikan perusahaan di masa yang akan datang.
Menurut Revinitif  Data  Stream (2021)  Para  pemegang  saham  dalam  perusahaan  itu sendiri  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  macam,  yaitu  pemegang  saham  yang  beorientasi untuk  menajemen  investasi  dan  untuk  kepentingan  strategis.  Pemegang  saham  yang berorientasi  untuk  investasi  disebut  sebagai  kepemilikan  institusional,  kepemilikan Institusional  merupakan  institusi  yang  berkepentingan  besar  dalam  penyertaan  saham  pada suatu  perusahaan  (Laily,  2017). Kepemilikan  institusional  pada  sebuah  perusahaan menyebabkan institusi yang memiliki saham di perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi  kinerja  manajemen,  termasuk  praktik  perpajakan.  Karena  perusahaan  memiliki kewajiban  terhadap  para  pemegang  saham,  pemilik  institusional  memiliki  motivasi  untuk memastikan  bahwa  manajemen  perusahaan  mengambil  keputusan  yang  akan mengoptimalkan kesejahteraan para pemegang saham.
Pemegang  saham  selanjutnya  yang  berorentasi  untuk  kepentingan  strategis  disebut kepemilikan entitas strategis yaitu kepemilikan pada perusahaan yang tidak berinvestasi untuk tujuan  manajemen  investasi,  melainkan  berinvestasi  untuk  kepentingan  strategis  di perusahaan dan melaksanakaan perencanaan strategis.
Perencanaan  strategis  juga  menjamin  bahwa  karyawan  dan  pihak-pihak  lain  yang memiliki  kepentingan  terlibat  bekerja  bersama-sama  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dan mencapai  kesepakatan  tentang  hasil  yang  diharapkan.  Oleh  karena  itu,  para  pemangku kepentingan  ini  juga  akan  melakukan  pengawasan  di  dalam  perusahaan  untuk  mencegah praktik penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan jika dilanjutkan..
Manajemen  selaku  agen  yang  dipercayai  oleh  pemegang  saham  untuk  melakukan tugas  dan  diberi  wewenang  dalam  mengambil  keputusan  akan  memiliki  karakteristik  yang berbeda-beda,  ada  yang  memiliki  karakter  suka  terhadap  risiko risk  taker dan  ada  yang memiliki  karakter  enggan  terhadap  risiko risk  averse . Sifat-sifat  dari  para  eksekutif  ini  juga memiliki  potensi  untuk  mempengaruhi  praktik  penghindaran  pajak.  Eksekutif  yang  memiliki karakteristik  sebagai  pengambil  risiko  tidak  segan  untuk  menggunakan  utang  sebagai  alat keuangan,  yang  mungkin  mengurangi  laba  perusahaan  dan  dengan  demikian  mengurangi kewajiban pajak pada tahun tersebut. Sebaliknya, eksekutif yang cenderung kurang suka risiko (risk averse) mungkin lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan keuangan..

## 2. Tinjauan Pustaka
Pajak
Pajak  Menurut  undang-undang  Republik  Indonesia  No.  28  Tahun  2007    pasal  1 menyatakan  bahwa  “Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” (Sukrisno, 2014). Berdasarkan definisi menurut Undang-Undang yang  disebutkan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  adalah  kewajiban  yang  dikenakan secara  paksa  oleh  negara  kepada  penduduk,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi negara yang kemudian digunakan untuk berbagai pengeluaran,  dengan  tujuan  utamanya  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Penting  untuk  dicatat  bahwa  dalam  konteks  ini,  warga  negara  tidak  menerima  imbalan langsung sebagai akibat dari pembayaran pajak yang mereka lakukan.
Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance )
Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban  pajaknya  dengan  memanfaatkan  celah  atau  kelemahan  dalam  peraturan perpajakan,  seperti  yang  disebut  oleh perpajakan  (Ngadiman  &  Puspitasari,  2017).  Hadi  & Mangoting  (2014) menjelaskan  bahwa  penghindaran  pajak  adalah  tindakan  yang  dilakukan dengan  tetap  mematuhi  peraturan  perpajakan.  Dalam  hal  ini,  perusahaan  yang  melakukan penghindaran  pajak  (tax  avoidance)  dianggap  sah  karena  mereka  masih  beroperasi  sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan hanya mencoba mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar, seperti yang dijelaskan oleh Zain (2005).

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan  institusional  merujuk  pada  entitas  yang  memiliki  kepemilikan  saham signifikan  di  sebuah  perusahaan,  seringkali  melebihi  5%  dari  total  saham  yang  ada.  Jenis entitas yang dapat menjadi pemegang saham institusional meliputi yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT), dan lainnya.
Adanya  kepemilikan  institusional  dalam  suatu  perusahaan  mendorong  peningkatan pengawasan  terhadap  kinerja  manajemen  dengan  lebih  efektif.  Tingkat  pengawasan  yang dilakukan oleh investor institusional seringkali berkaitan dengan seberapa besar investasi yang mereka  miliki.  Pemegang  saham  institusional  yang  memiliki  jumlah  saham  yang  signifikan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengawasi  kebijakan  manajemen,  sehingga  dapat  mencegah  praktik  yang  dapat  merugikan pemegang  saham.  Semakin  besar  kepemilikan  institusional,  semakin  kuat  pula  kendali  yang dimiliki oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sesuai dengan penjelasan dalam studi oleh (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

## Kepemilikan Entitas Strategis
Entitas  Strategis  adalah  perusahaan  atau  perorangan  yang  tidak  berinvestasi  untuk tujuan  'manajemen  investasi',  melainkan  berinvestasi  untuk  kepentingan  strategis  di perusahaan.  Mereka  mungkin  juga  pejabat  atau  direktur  di  perusahaan  tersebut.  Dengan adanya kepemilikan di perusahaan tersebut, maka para eksekutif ini akan bertindak lebih hati- hati  dalam  mengambil  keputusan,  termasuk  dengan  melakukan  penghindaran  pajak  yang dapat merusak reputasi perusahaan tersebut.

## Karakteristik Eksekutif
Menurut Dyreng (2011) mengungkapkan bahwa eksekutif perusahaan memiliki peran dalam  menentukan  dan  mengambil  keputusan  perusahaan  sehingga  karakter  seorang eksekutif  dapat  menentukan  arah  perusahaan.  Dyreng,  (2011)  menemukan  bahwa karakteristik  eksekutif  mampu  memengaruhi  besarnya  aktivitas  penghindaran  pajak  yang dilakukan  oleh  perusahaan.  Semakin  tinggi  karakter  eksekutif  risktaker  seseorang  akan memiliki niat yang lebih tinggi untuk mempermalukan suatu perilaku yang dalam hal ini adalah penghindaran pajak. Karakter eksekutif pengambil risiko akan memiliki niat yang lebih tinggi untuk  meningkatkan  laba  perusahaan  dalam  jangka  pendek  dan  memanfaatkan  perilaku penghindaran  pajak  sehingga  akan  memiliki  efek  moderasi  yang  melemah  pada  hubungan antara  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan  penghindaran  pajak  yang  awalnya  dengan pengungkapan yang tinggi akan meningkat.

## Sistem Hukum
Meskipun hukum tidak ada yang sama disetiap negara, namun ada kesamaan dalam aspek  kritis  tertentu  antara  sistem  hukum  di  beberapa  negara.  Para  ahli  hukum  telah menggunakan kesamaan ini untuk mengklasifikasikan sistem hukum nasional menjadi dua tipe. Berdasarkan  sejumlah  kriteria,  sistem  hukum  dari  berbagai  negara  telah  secara  luas diklasifikasikan ke dalam sistem civil law dan common law. La Porta et al (1998) menjelaskan bahwa negara dengan lingkungan hukum civil law atau code law memiliki tingkat perlindungan pemegang saham yang lebih lemah dibandingkan negara dengan common law code. Goyal & Muckley  (2013)  mengkonfirmasi  hasil  Harford,  Mansi,  dan  Maxwell  (2008),  Alzahrani  dan Lasfer (2012), dan La Porta et al., (2000). Mereka menunjukkan bahwa perusahaan di negara- negara  dengan  tingkat  perlindungan  investor  yang  tinggi  dan  dengan  sistem  civil  law membayar dividen yang lebih tinggi.

## Hipotesis
H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak H2 : Kepemilikan Entitas strategis berpengaruh terhadap penghindaran pajak H3  :  Karakter  Eksekutif  mampu  memperkuat  atau  memperlemah  Pengaruh  Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak H4:Karakter Eksekutif mampu memperkuat atau memperlemah Pengaruh Kepemilikan Entitas strategis terhadap penghindaran pajak
Kerangka Penelitian

## Gambar 1. Kerangka Penelitian
3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar dalam indeks masing- masing negara di wilayah ASEAN selama periode 2016-2020 sebagai subjek penelitian. Metode
Kepemilikan Institusional Kepemilikan Entitas strategis Penghindaran Pajak Karakteristik Eksekutif H1 H2 H3 H4 Sistem Hukum
pengambilan  sampel  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  purposive  sampling,  yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu untuk mengumpulkan informasi dari kelompok sasaran yang lebih spesifik (Sekaran, 2011). Pengambilan sampel dalam penelitian ini  dilakukan  melalui  metode  purposive  sampling.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data ini diperoleh dari program Refinitiv Data Stream yang telah diakses oleh peneliti melalui langganan Universitas Andalas, tempat peneliti mengejar studi S2.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  melibatkan  analisis  statistik  deskriptif,  uji  asumsi klasik  yang  mencakup  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji  autokorelasi,  dan  uji heteroskedastisitas.  Uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear berganda.  Untuk  mengukur  penghindaran  pajak,  penelitian  ini  menggunakan  Effective  Tax Rate (ETR).

## 4. Hasil Dan Pembahasan Demografi Penelitian
Penelitian  ini  secara  keseluruhan  bertujuan  untuk  melakukan  uji  empiris  terhadap hubungan antara struktur kepemilikan dengan karakter eksekutif sebagai variabel pemoderasi terhadap  praktik  penghindaran  pajak.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan data sekunder yang meliputi periode tahun 2016-2020. Sebelum memulai proses pengolahan data,  langkah  awal  adalah  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  diperlukan.  Data  yang digunakan  diperoleh  dari  Laporan  Keuangan  Tahunan  yang  tersedia  di  perangkat  lunak Refinitiv Data Stream.
Dari data yang dikumpulkan dari masing-masing indeks negara dalam wilayah ASEAN, teridentifikasi bahwa terdapat total 215 perusahaan yang terdaftar secara berkesinambungan selama periode tahun 2016-2020. Oleh karena itu, secara umum, proses pengumpulan sampel perusahaan  dapat  dilihat  dalam  Tabel  1  di  bawah  ini:  [Anda  bisa  melanjutkan  dengan menyertakan Tabel 1 atau informasi yang relevan sesuai dengan konteks penelitian Anda.]
Tabel 1. Hasil Penentuan Sampel No Keterangan Jumlah Perusahaan  Persen 1  Perusahaan yang terdaftar 215 100 2  Perusahaan industri keuangan (45) 21 3  Perusahaan  yang  tidak  menyajikan  annual  report lengkap selama periode 2016-2020 (16) 7 4  Perusahaan  yang  mengalami  kerugian  pada  periode tahun penelitian (105) 16 Jumlah Sampel 525 56 Sumber : data diolah 2022
Pada  tabel  1  terlihat  bahwa  perusahaan  yang  terdaftar  di  revinitif  data  stream  adalah sebanyak 215 perusahaan. Setelah dilakukan penentuan sampel hanya 525 perusahaan atau 56  %  perusahaan  yang  memenuhi  kriteria  sebagai  sampel  dalam  penelitian.  Periode  dalam penelitian adalah 5 tahun, sehingga julmah keseluruhan sampel dalam penelitian adalah 600 observasi.

## Statistik Deskriptif
Proses  pengolahan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  SPSS  16.0  untuk  pengujian normalitas  beserta  pengujian  hipotesisnya.  Sebelum  dilakukan  pengujian  dilakukan  analaisis statistik  deskriptif  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  nilai-nilai  variabel  dalam  penelitian  ini. Berikut ini adalah tabel statistik deskriptif yang menerangkan nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi variabel penelitian :
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian N Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation TA 525 .01 .90 .2274 .12130 KI 525 .00 1.00 .2253 .22311 KSE 525 .00 1.00 .7733 .22539 KE 525 .00 1.00 .3390 .47384 SH 525 .00 1.00 .5524 .49772
Valid N (listwise)  525
Pada  tabel  2  diatas  menjelaskan  secara  deskriptif  variabel-variabel  dalam  penelitian ini. variabel penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, variabel penghindaran  pajak  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  0,22  hal  ini  menunjukkan  penghindaran pajak  yang  dilakukan  pada  perusahaan  rata-rata  sebesar  0,22  dengan  standar  deviasi  0,12. Nilai minimum yang dapat dimiliki yaitu berkisar sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,9.
Variabel  kepemilikan  institusional  merupakan  variabel  independen  pertama  dalam penelitian  ini.  Selama  observasi  data,  dapat  diketahui  variabel  kepemilikan  institusional memiliki  rata-rata  0,22  dengan  standar  deviasi  0,22.  Secara  keseluruhan  teridentifikasi kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan adalah 0, dan nilai maksimum sebesar 1,0.
Variabel  kepemilikan  entitas  strategis  merupakan  variabel  independen  kedua  dalam penelitian  ini.  Selama  observasi  data,  dapat  diketahui  variabel  kepemilikan  entitas  strategis memiliki rata-rata 0,77 dengan standar deviasi 0,22. Secara keseluruhan teridentifikasi bahwa nilai  kepemilikan  entitas  strategis  terendah  yang  dimiliki  perusahaan  adalah  0,  dan  nilai maksimum sebesar 1.
Variabel  karakter  eksekutif  merupakan  variabel  moderasi  dalam  penelitian  ini. Variabel karakter eksekutif memiliki nilai rata-rata sebesar 0,33 dengan standar deviasi 0,47. Nilai minimum yang dicapai perusahaan sebesar 0 dan nilai maksimal sebesar 1.
Variabel sistem hukum merupakan variabel kontrol pada penelitian ini. Variabel sistem hukum memiliki nilai rata-rata sebesar 0,55 dengan standar deviasi 0,49. Nilai minimum yang dicapai perusahaan sebesar 0 dan nilai maksimal sebesar 1.

## Hasil Pengujian Data Uji Multikolinearitas
Sebelum  dilaksanakannya  tahapan  pengolahan  data  terlebih  dahulu  dilakukan  Uji multikolinearitas,  uji  ini  bertujuan  untuk  melihat  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antar  variabel  bebas  (Ghozali,  2013).  Uji  multikolinearitas  dapat  dilakukan  dengan melihat nilai tolerance (TOL) dan variance in flation factor (VIF). Apabila nilai TOL lebih besar dari  0,10  atau  nilai  VIF  lebih  kecil  dari  10,  maka  tidak  terdapat  gejala  multikolinearitas,  dan sebaliknya. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:
Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinearitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error  Beta Tolerance VIF 1 (Constant) .477 .158 3.013  .003 KI -.318  .160 -.585 -1.989  .047  .020 49.358 KSE -.252  .158 -.468 -1.594  .112  .020 49.126 KE -.033  .011 -.130 -3.067  .002  .982 1.018 SH .051 .011 .208 4.778  .000  .923 1.083
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error  Beta Tolerance VIF 1 (Constant) .477 .158 3.013  .003 KI -.318  .160 -.585 -1.989  .047  .020 49.358 KSE -.252  .158 -.468 -1.594  .112  .020 49.126 KE -.033  .011 -.130 -3.067  .002  .982 1.018 SH .051 .011 .208 4.778  .000  .923 1.083
a. Dependent Variable: TA
Terlihat  pada  tabel  3  bahwa  tahapan  pengujian  hipotesis  lebih  lanjut  belum  dapat dilakukan  karena  variabel-variabel  penelitian  terdapat  gejala  multikolinearitas  yaitu  variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan entitas strategis. Untuk dapat menghilangkan gejala multikolinearitas  pada  variable  tersebut,  dapat  dilakukan  dengan  transformasi  data  dengan menggunakan  logaritma  natural  dan  akar  kuadrat.  Hasil  pengujian  data  akan  terlihat  pada tabel 4 berikut:
Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas Setelah di LN Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error  Beta Tolerance VIF 1 (Constant) -.759 .035 -21.725  .000 LOG_KI -.020 .033 -.032 -.616 .538 .658 1.520 LOG_KSE  .091 .033 .141 2.772 .006 .673 1.487 KE -.049 .024 -.087 -2.052  .041 .971 1.030 SH .118 .023 .223 5.091 .000 .907 1.103
a. Dependent Variable: LOG_TA
Pada  tabel  4  terlihat  bahwa  masing-masing  variabel  independen  yang  terdiri kepemilikan  institusional  dan  kepemilikan  entitas  strategis,  variabel  moderasi  karakter eksekutif dan variabel kontrol sistem hukum yang masing-masing memiliki nilai tolerance > 0,1. Masing-masing  variabel  independen  memiliki  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  <  10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak teridentifikasi atau bebas dari gejala multikolinieritas.

## Uji Autokorelasi
Tahapan pengujian asumsi klasik kedua yang digunakan didalam penelitian ini adalah autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang terjadi diantara  anggota  atau  data  observasi  yang  terletak  berderetan.  Untuk  mendeteksi  adanya autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: a) Jika angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif b) Jika angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada terautokorelasi c) Jika DW diatas +2 berarti ada autokorelasi positif.
Tabel 5. Hasil Pengujian Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .309 a .096 .089 .25256 .911
a. Predictors: (Constant), SH, KE, LOG_KSE, LOG_KI
b. Dependent Variable: LOG_TA
Pada  tabel  5  terlihat  bahwa  nilai  Durbin  Watson  adalah  0,911.  Hasil  yang  diperoleh menunjukan  berada  diantara  -2  sampai  +2  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  model regresi yang akan dibentuk tidak terdeteksi gejala autokorelasi sehingga tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat terus dilaksanakan.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Bila signifikannya lebih besar  dari  0,05  maka  berarti  tidak  terdapat  gejala  heteroskedastisitas  (Ghozali,  2013).  Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:
Tabel 6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .208 .025 8.438  .000 LOG_KI .007 .023 .015 .279  .780 LOG_KSE  -.010 .023 -.023 -.443  .658 KE -.030 .017 -.078 -1.775 .076 SH -.031 .016 -.088 -1.921 .055
a. Dependent Variable: ABS_RES1
Pada  tabel  6  dapat  dilihat  bahwa  nilai  signifikan  variabel  kepemilikan  institusional adalah 0,780 kepemilikan entitas strategis adalah 0,658 variabel kontrol sistem hukum adalah 0,076  dan  variabel  moderasi  karakter  eksekutif  adalah  0,55.  Dengan  kata  lain  bahwa  semua variabel  memiliki  nilai  signifikan  lebih  besar  dari  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa model regresi adalah baik atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien Determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013). Nilai R 2 berkisar antara 0-1, nilai  yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen hampir semua informasi  yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil dari uji R 2 dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:
Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi Model  R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .762 a .581 .578 .06704
a. Predictors: (Constant), SH, LOG_KSE, LOG_KI Berdasarkan hasil pengolahan data dari tabel 7 terlihat bahwa nilai R Square sebesar 0,395. Hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan entitas strategis dan variabel kontrol sistem hukum mampu menjelaskan variabel kontribusinya dalam mempengaruhi penghindaran pajak adalah sebesar 39,2 % dengan asumsi variabel  dianggap  konstan  atau  tetap,  sedangkan  60,5  %  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi penelitian layak atau tidak  atau  untuk  mengetahui  pengaruh  simultan  variabel  independen  terhadap  variabel dependennya (Ghozali, 2013). Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:
Tabel 8. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) Model Sum of Squares  df Mean Square F Sig. 1 Regression 3.241 3 1.080 16.834 .000 a Residual 33.437 521 .064 Total 36.678 524 a. Predictors: (Constant), SH, LOG_KSE, LOG_KI
b. Dependent Variable: LOG_TA
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  pada  tabel  8  terlihat  bahwa  nilai  uji  F  sebesar 129,7,4 dan signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05) karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka  model  regresi  yang  digunakan  sudah  layak,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

## Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji  statistik  t  menunjukkan  pengaruh  masing-masing  variabel  independen  secara individu  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Pengujian  ini  dilakukan  dengan melihat nilai signifikan yang dihasilkan lebih kecil dari α (0,05). Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:
Tabel 9. Uji Signifikansi Parameter Individual Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  -.780 .034 -23.265  .000 LOG_KI -.029 .033 -.045 -.870 .384 LOG_KSE .085 .033 .132 2.595 .010 SH .112 .023 .211 4.853 .000
a. Dependent Variable: LOG_TA
Dari tabel 9 secara umum persamaan regresi berganda yang dapat dibuat berdasarkan koefisien  regresi  yang  dihasilkan  dari  variabel  independen  kepemilikan  institusional, kepemilikan entitas strategis dan variabel kontrol sistem hukum adalah sebagai berikut:
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Untuk  mengetahui  pengaruh  masing-masing  variabel  independen  terhadap  variabel dependent secara individual, maka dilakukan pengujian t - statistik (uji t) seperti yang terlihat pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional (X1) terlihat koefisien regresi  yang  dimiliki  oleh  kepemilikan  institusional  sebesar  -0.029  dengan  nilai  signifikan  t  - statistik  sebesar  0,384,  pada  tahapan  pengolahan  data  digunakan  tingkat  kesalahan  sebesar 0,05  maka  keputusanya  adalah  H1  ditolak  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kepemilikan institusional  tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Selanjutnya  variabel kepemilikan  entitas  strategis  (X2)  terlihat  koefisien  regresi  yang  dimiliki  oleh  kepemilikan institusional  sebesar  0,085  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,010,  pada  tahapan  pengolahan data digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 maka keputusanya adalah H2 diterima sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  kepemilikan  entitas  strategis  berpengaruh  terhadap  penghindaran pajak.

## Hasil Pengujian signifikansi moderasi (interaksi)
Selanjutnya  dilakukan  pengujian  moderasi,  yaitu  menguji  apakah  karakter  eksekutif dalam memoderasi pengaruh kepemilikan intitusional terhadap penghindaran pajak.
Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi Model  R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .793 a .629 .625 .06322
a. Predictors: (Constant), KI_M, KSE_M, SH, LOG_KSE, LOG_KI, KE Diketahui  bahwa  nilar R  square sebesar  0,412  maka  memiliki  arti  bahwa  karakter eksekutif  dapat  meningkatkan  pengaruh  struktur  kepemilikan  terhadap  penghindaran  pajak yang awalnya sebesar 39,5% Menjadi 41,2% setelah ditambahkan variabel karakter eksekutif sebagai pemoderasi.
Tabel 11. Uji Signifikansi Parameter Individual Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -.711 .041 -17.231  .000 LOG_KI .031 .042 .049 .742 .458 LOG_KSE .130 .037 .203 3.546 .000 SH .125 .024 .235 5.303 .000 KE -.193 .068 -.346 -2.856 .004 Moderasi_1  -.145 .069 -.242 -2.117 .035 Moderasi_2  -.169 .081 -.122 -2.077 .038 a. Dependent Variable: LOG_TA
Dari  tabel  11  secara  umum  persamaan  regresi  berganda  yang  dapat  dibuat berdasarkan  koefisien  regresi  yang  dihasilkan  dari  variabel  independen  kepemilikan institusional,  kepemilikan  entitas  strategis,  variabel  kontrol  sistem  hukum  dan  variabel moderasi karakter eksekutif adalah sebagai berikut:
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X1*X4 + β6X2*X4 + e Pada  model  ini  digunakan  untuk  melihat  variabel  interaksi  antara  karakter  eksekutif dengan  kepemilikan  institusional  dan  entitas  strategis,  Variabel  Moderasi1  yang  merupakan interaksi antara Kepemilikan Institusional dan Karakter Eksekutif memiliki signifikansi sebesar 0,035  (<0,05)  dengan  nilai  t  =  -2.117  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Karakter Eksekutif  dapat  memperlemah  hubungan  antara  kepemilikan  institusional  terhadap penghindaran pajak. Variabel Moderasi2 yang merupakan interaksi antara Kepemilikan Entitas Strategis dan Karakter Eksekutif memiliki signifikansi sebesar 0,038 (<0,05) dengan t = -2,077 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Karakter Eksekutif dapat memperlemah hubungan antara kepemilikan entitas strategis terhadap penghindaran pajak.

## Pembahasan Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak
Kepemilikan  institusional  merupakan  kepemilikan  institusi  pada  perusahaan  yang dapat  mengontrol  perilaku  manajemen  dalam  melakukan  penghindaran  pajak  (Laily,  2017). Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  kepemilikan  institusional  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak, pada persamaan terlihat nilai signifikan sebesar 0,384 > alpha 0,05 maka hal  ini  berarti  kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak, dengan demikian hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Pemilik
institusional  ikut  serta  dalam  pengawasan  dan  pengelolaan  perusahaan  namun  pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang mewakili pemilik institusional. Akan tetapi ada atau tidaknya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan tetap saja akan terjadi tax  avoidance  (penghindaran  pajak).  Penelitian  ini  sejalan  dengan  dilakukan  oleh  (Hikmah  & Sulistyowati,  2019)  Dewi  dan  Jati  (2014)  dan  Fadhilah  (2014).(Damayanti  &  Susanto,  2015). Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Cahyono  et  al.,  2016).  (Ngadiman  &  Puspitasari, 2017),  mengenai  hubungan  kepemilikan  institusional  dan  penghindaran  pajak  menunjukkan pengaruh yang signifikan.

## Pengaruh Kepemilikan Entitas Strategis Terhadap Penghindaran Pajak
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  kepemilikan  entitas  strategis  berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pada persamaan terlihat nilai signifikan sebesar 0,005 < alpha 0,05  maka  keputusanya  adalah  H2  diterima  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kepemilikan entitas  strategis  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan bahwa kepemilikan entitas strategis dapat mempengaruhi pengambilan keputusan agen atas tindakan penghindaran pajak, yang mana kepemilikan entitas strategis ini menanamkan saham nya  di  perusahaan  bukan  untuk  mendapatkan  keuntungan  investasi,  melainkan  untuk mendapatkan  kepentingan  strategis  di  perusahaan.  Mereka  mungkin  juga  pejabat  atau direktur  di  perusahaan  tersebut.  Dengan  adanya  kepemilikan  di  perusahaan  tersebut,  maka para  eksekutif  ini  akan  bertindak  lebih  hati-hati  dalam  mengambil  keputusan,  termasuk dengan melakukan penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan tersebut.

## Pengaruh  karakter  eksekutif  dalam  memoderasi  kepemilikan  institusional  terhadap penghindaran pajak
Variabel  kepemilikan  institusional  dengan  karakter  eksekutif  sebagai  pemoderasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, pada persamaan terlihat koefisien regresi yang dimiliki oleh kepemilikan institusional dan karakter eksekutif sebesar 0,035 dengan nilai signifikan  t  -  statistik  sebesar  -2.117,  pada  tahapan  pengolahan  data  digunakan  tingkat kesalahan  sebesar  0,05  hasil  yang  diperoleh  tersebut  menunjukan  bahwa  hipotesis  tiga diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif dapat memperlemah hubungan antara  kepemilikan  institusional  terhadap  penghindaran  pajak.  Low  (2011)  menyatakan, selama  melakukan  nya  kewajiban,  seorang  pemimpin  perusahaan  biasanya  memiliki  dua karakteristik  yang  berbeda  dalam  pengambilan  keputusan,  yaitu  pengambil  risiko  dan penghindaran  risiko.  Eksekutif  dengan  sifat  risk  averse  lebih  berani  mengambil  keputusan bisnis yang berisiko dengan keuntungan besar bagi perusahaan. Sedangkan mereka yang risk averse Karakteristiknya akan cenderung tidak menyukai resiko sehingga mereka kurang berani mengambil keuntungan besar keputusan bisnis. Sehingga hubungan kepemilikan institusional terhadap  penghindaran  pajak  dapat  diperlemah  oleh  eksekutif  yang  memiliki  karakter  risk taker, hal ini membuktikan bahwa karakter eksekutif yang tidak berani mengambil risiko akan membuat keputusan yang tidak melakukan tindakan penghindaran pajak dan didukung dengan adanya tekanan dan pengawasan dari pihak institusi.

## Pengaruh  karakter  eksekutif  dalam  memoderasi  kepemilikan  entitas  strategis  terhadap penghindaran pajak
Pada  persamaan  terlihat  koefisien  regresi  yang  dimiliki  oleh  interaksi  antara kepemilikan entitas strategis dengan karakter eksekutif sebesar 0,038 dengan nilai signifikan t - statistik sebesar -2.077, pada tahapan pengolahan data digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05  hasil  yang  diperoleh  tersebut  menunjukan  bahwa  hipotesis  empat  diterima  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  karakter  eksekutif  dapat  memperlemah  hubungan  antara
kepemilikan  entitas  strategis  terhadap  penghindaran  pajak.  Sesuai  dengan  Teori  Upper Echelon  yang  menjelaskan  bahwa  suatu  organisasi  merupakan  cerminan  dari  manajemen puncak  dan  menganggap  manajemen  puncak  sebagai  pengambil  keputusan  strategis  utama dalam suatu organisasi. Sehingga keputusan strategis yang dibuat oleh pemimpin berdampak langsung pada hasil organisasi, Hambrick & Mason (1984). Hasil membuktikan bahwa karakter eksekutif  dapat  menjadi  hubungan  antara  kepemilikan  entitas  strategis  terhadap penghindaran pajak yang mana kepemilikan entitas strategis yang berupaya dalam menekan tindakan  penghindaran  pajak  akan  di  dukung  oleh  karakter  eksekutif  yang  memiliki  karakter risk  averse yaitu  karakter  eksekutif  yang  menghindari  akan  risiko  yang  dapat  ditimbulkan dalam  pengambilan  keputusan  penghindaran  pajak,  sehingga  karakter  eksekutif  ini  dapat memperkuat  hubungan  dari  kepemilikan  entitas  strategis  untuk  menekan  tindakan penghindaran  pajak  dalam  perusahaan  tersebut,  sehingga  perusahaan  tidak  melakukan penghindaran  pajak  yang  dapat  menimbulkan  risiko  jangka  panjang  yang  dapat  merugikan perusahaan tersebut dikemudian hari.

## 5. Penutup Kesimpulan
Berdasarkan  pada  analisis  dan  pembahasan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian yang merupakan pemecahan masalah dari sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Kepemilikan entitas strategis berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Karakter  eksekutif  dapat  memoderasi  pengaruh  kepemilikan  institusional  terhadap penghindaran pajak
4. Karakter  eksekutif  dapat  memoderasi  pengaruh  kepemilikan  entitas  strategis  terhadap penghindaran pajak
5. Sistem hukum yang diterapkan di masing-masing negara ASEAN dapat mengontrol struktur kepemilikan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

## Implikasi
Implikasi pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut :
1. Implikasi  teoritis,  penelitian  ini  memberikan  kontribusi  dalam  bidang  akuntansi  keuangan yaitu memperoleh bukti empiris bahwa struktur kepemilikan dimoderasi karakter eksekutif berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Dengan  adanya  struktur  kepemilikan  pada perusahaan  khususnya  kepemilikan  entitas  strategis  akan  mendorong  perusahaan  dalam melakukan penghindaran pajak.
2. Implikasi  praktis,  penelitian  ini  memberikan  informasi  yang  dapat  menjadi  pertimbangan bagi  berbagai  pihak  dalam  mengambil  keputusan  terhadap  tindakan  penghindaran  pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Bagi perusahaan, memastikan risiko penghindaran pajak yang  minimal  sangat  penting  untuk  memastikan  keamanan  investasi  yang  dilakukan. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat memperbaiki celah-celah pajak  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  kepemilikan  entitas  strategis  yang  menginginkan perusahaanya mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan melakukan penghindaran pajak tersebut.  Untuk  kepemilikan  institusional  agar  dapat  lebih  meningkatkan  kontrolnya terhadap manajemen agar dapat menekan penghindaran pajak.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  penulis  untuk  penelitian  selanjutnya  melalui  hasil penelitian ini sebagai berikut:
1. Penelitian  selanjutnya  agar  memperluas  sampel  dan  periode  pengamatan.  Pengujian seperti seluruh perusahaan yang ada di masing-masing negara.
2. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  menggunakan  variabel  independen  lain  dan menggunakan variabel moderasi lain.
3. Menggunakan  variabel  kontrol  yang  lain  sehingga  hasil  yang  didapat  dari  penelitian selanjutnya akan lebih tepat dan akurat.

## Daftar Pustaka
Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karateristik Perusahaan, dan Corporate Governance pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana .
Dyreng,  S.  (2011).  The  Cost  of  Private  Debt  Covenant  Violation. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.1478970
Goyal, A., & Muckley, C. (2013). Cash dividends and investor protection in Asia. International Review of Financial Analysis . https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.03.009
Hadi,  J.,  &  Mangoting,  Y.  (2014).  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  dan  Karakteristik  Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. Tax & Accounting Review .
Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its
Top Managers. Academy of Management Review . https://doi.org/10.5465/amr.1984.4277628 IDXchannel.com. (2020). Termasuk Indonesia, Google dan Microsoft Mangkir Bayar Pajak Rp41
Triliun . https://www.idxchannel.com/market-news/termasuk-indonesia-google-dan-
microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and finance. Journal of Political Economy . https://doi.org/10.1086/250042
Laily,  N.  (2017).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional,  Proporsi  Dewan  Komisaris,  Leverage, Ukuran  Perusahaan  Dan  Return  On  Asset  Terhadap  Penghindaran  Pajak  Pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan .
Low,  A.  (2011).  Managerial  Risk-Taking  Behavior  and  Equity-Based  Compensation. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.934857
Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). PENGARUH LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN  SEKTOR  MANUFAKTUR  YANG  TERDAFTAR  DI  BURSA  EFEK  INDONESIA 2010-2012. Jurnal Akuntansi . https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273 OECD.  (2019). OECD  rasio  pajak  indonesia  terendah  di  negara  asia  dan  pasifik . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/26/oecd-rasio-pajak-indonesia- terendah-di-negara-asia-dan-pasifik
Sukrisno, A. (2014). Akuntansi Perpajakan. Pengertian Akuntansi Perpajakan . TheStar.com.  (2021). Vietnam  probes  allegations  of  tax-avoidance  on  Thai  sugar  imports . https://www.thestar.com.my/business/business-news/2021/09/24/vietnam-probes- allegations-of-tax-avoidance-on-thai-sugar-imports