Vaughan, Regan, R Hari Busthomi, Anggi Andani Putri (2021), Implementasi Kebijakan E- Government Melalui Website Subang.go.id Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. 3 (6). https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1274 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 6, Juni 2021

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  E-GOVERNMENT  MELALUI  WEBSITE SUBANG.GO.ID DI

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
Regan Vaughan,  R. Hari Busthomi, Anggi Andani Putri Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung Jawa Barat, Indonesia Email: regan.vaughan@unpas.ac.id, hari.busthomi@unpas.ac.id, andanianggi@gmail.com

## Abstract
Technological  developments  require  every aspect  of  life to  adapt  to  the  digital era, as  well  as  the  world  of  government.  The  birth  of  this  digital  era  indeed  provides solutions  or  strategies  that  have  a  very  significant  impact  on  improving  the performance  of  public  services  that  can  support  the  creation  of  good  governance. The challenges of the digital era in the midst of bureaucracy encourage expectations of openness, speed and accuracy of public services provided by the government. The Subang Regency Government innovates public services which are often known as E- Government, one of the uses of E-Government through the subang.go.id website. The purpose of this research is to get an overview of the implementation of e-government policies  through  the  subang.go.id  website  as  well  as  the  obstacles  as  well  as  the efforts made to overcome these obstacles. The research method used in this research is  descriptive  research  method  with  a  qualitative  approach.  Data  collection techniques  used  in  the  form  of  observation,  interviews,  and  documentation.  The informants  in  this  study  were  two  people  consisting  of  the  Head  of  E-Government Services and the Head of Application Development. The results of this study indicate that  the  implementation  of  the  E-Government  Policy  through  the  subang.go.id website  is  considered  good.  Based  on  the  evaluation  results  of  the  Kemenpan-RB Subang  Regency  is  already  in  the  Good  predicate  with  an  Index  Value  of  3.01.  It's just that in  the implementation  of  E-Government through the website there are still things that need to be improved regarding the consistency or discipline of all parties and the addition of competent management staff. The conclusion from the results of this  study  in  terms  of  the  implementation  of  E-Government  Policy  through  the subang.go.id  website  at  the  Communication  and  Information  Office  of  Subang Regency is considered good.
Keywords: implementasiing; e-pemerintah; situs subang.go.id

## Abstrak
Perkembangan teknologi yang menuntut setiap aspek kehidupan untuk beradaptasi ke  era  digital,  begitupula  dengan  dunia  pemerintahan.  Lahirnya  era  digital  ini memang  benar  memberikan  solusi  atau  strategi yang  berdampak  sangat  signifikan untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik  yang  dapat  menyokong  terciptanya good  governance.    Tantangan  era  digital  di  tengah  birokrasi  mendorong  harapan akan  keterbukaan,  kecepatan  dan  akurasi  layanan  publik  yang  diberikan pemerintah.  Pemerintah  Kabupaten  Subang  melakukan  inovasi  pelayanan  publik
yang  sering  dikenal  dengan  E-Government  salah  satu  pemanfaatan  E-Government ini  melalui  website  subang.go.id. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  guna mendapatkan  gambaran  terkait  Implementasi  Kebijakan  E-government  melalui website  subang.go.id  serta  hambatan  juga  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan  itu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  berupa  teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak dua orang yang terdiri dari Kepala Bidang Layanan E-Government dan Kasi Pengembangan Aplikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa  implementasi  Kebijakan  E-Government  melalui  website subang.go.id  dinilai  telah  baik.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  Kemenpan-RB Kabupaten  Subang  sudah  berada  pada  predikat  Baik  dengan  Nilai  Indeks  3,01. Hanya  saja  dalam  pelaksanaan  E-Government  melalui  website  masih  ada  yang perlu  ditingkatkan  lagi  terkait  konsistensi  atau  kedisiplinan  seluruh  pihak  serta penambahan staff pengelola yang kompeten.
Kata Kunci: implementasi kebijakan; e-government; website subang.go.id

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  pesat  sebagai  dampak dari globalisasi marak diperbincangkan. Istilah Revolusi Industri 4.0 hal ini menambah fokus  kajian  administrasi  publik  untuk  menghadapi  beragam  tantangannya  dan  perlu bereformasi.  Menurut (Pasolong,  2017) menyatakan  bahwa  administrasi  publik  adalah manajemen  dan  organisasi  dari  manusia-manusia  dan  peralatannya  guna  mencapai tujuan  pemerintah.  Tantangan  tersebut  termasuk  dengan  lahirnya  era  digital  di  tengah birokrasi  sebagai  suatu  alat  pendukung  yang  akan  mendorong  harapan  akan keterbukaan, kecepatan dan akurasi layanan publik yang diberikan pemerintah.
Lahirnya  era  digital  ini  memang  benar  memberikan  solusi  atau  strategi  yang berdampak sangat signifikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang dapat menyokong  terciptanya good  governance.  Good  governance diartikan  sebagai  kualitas hubungan  yang  dibangun  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  dilayaninya (Rahmadana et al., 2020).
Menurut (Sedarmayanti, 2020 ) governance sendiri mencakup 3 (tiga) sektor yaitu state (Negara/Pemerintahan), private sectors (Sektor swasta/Dunia Usaha), dan society (masyarakat).  Perkembangan  good  governance  di  Indonesia  didorong  oleh  adanya dinamika yang menuntut perubahan, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta maupun  masyarakat. Good  governance menurut United  Nations  Development Programme (UNDP)  jika  diinterpretasikan  adalah  satu  bentuk  hubungan  kerjasama yang  sinergis  diantara  Negara,  Sektor  Swasta  dan  masyarakat,  dengan  menerapkan prinsip-prinsip: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta visi strategik.
Menurut LAN yang dikutip (Anggara, 2012) bahwa kebijakan sebagai ketentuan- ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan  aparatur  pemerintah,  sehingga  tercapai  kelancaran  dan  keterpaduan  dalam mencapai  tujuan. Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa Good
governance merupaka  suatu  asas  yang  dapat  dijadikan  pedoman  pada  upaya  untuk megutamakan  kepentingan  rakyat  sehingga  keterlibatan  pemerintah  sebagai  pelayan publik  juga  diperlukan  untuk  lebih  memahami  apa  yang  menjadi  harapan  masyarakat yang dapat dituangkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.
Keterlibatan stakeholder dari  pemerintah  ini  yang  diperlukan  dalam  penerapan konsep good governance yaitu keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas informasi yang dapat dibangun pemerintah. Keterlibatan ini juga yang menjadikan  masyarakat  juga  memiliki  tanggungjawab  yang  sama  besarnya  dalam mengawasi  pemerintahan  dan  menyalurkan  aspirasinya  pada  pemerintah (Khamim, 2021).
Konsep  birokrasi  yang  lahir  dari  era  digital  ini  di  kenal  dengan E-Government . Salah satu tujuan implementasi E-Government tak lain adalah agar lembaga pemerintah mampu  menyediakan  pelayanan  publik  yang  prima  sehingga  konsep  good  governance dapat diwujudkan secara optimal. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan memulai hal yang baru dalam birokrasi. Pemanfaatan E- Government bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju  pelayanan  prima.  Tentu  kesiapan  sumber  daya  manusia,  regulasi,  anggaran dana,  sarana  dan  prasarana  adalah  hal  mutlak  yang  harus  disiapkan  pula  dalam  proses penyelenggaraannya (Napitupulu et al., 2020).
Pelayanan publik yang prima adalah memberikan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan  oleh  masyarakat,  mulai  dari  pelayanan  dalam  bentuk  regulasi  ataupun pelayanan-pelayanan  lain  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di  dalam berbagai  bidang  seperti  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  serta  infrastruktur  dan  lain sebagainya (Hardiyansyah, 2018).
Globalisasi  kini  tidak  terpisahkan  dari  masyarakat  modern  yang  telah menuntutnya  kepada  kebutuhan  yang  lebih  kompleks  dan  lebih  besar  terhadap pemerintah  sebagai  penyedia  layanan.  Harapan-harapan  untuk  lebih  bersifat  terbuka, lebih  efektif  dan  efisien  dalam  melaksanakan  tugas  sebagai  pelayan  publik,  dan  juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi seputar kegiatan pemerintah  yang  melibatkan  masyrakat,  atau  pemerintah  dengan  swasta,  bahkan pemerintah dengan pemerintah.
Dengan  keluarnya  Instruksi  Presiden  RI (Undang-undang  No  23  Tahun  2014) Government  merupakan  langkah  serius  Pemerintah  Indonesia  untuk  memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  dalam  proses  pemerintahan  dan  menciptakan masyarakat  Indonesia  yang  berbasis  informasi. Electronic  government merupakan upaya muwujudkan pemerintahaan yang demokratis, akuntabel, transparan dan efisien, menjungjung  tinggi  superemasi  hukum,  dan  membuka  partisipasi  masyarakat  yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
Sejalan  dengan  yang  dikemukan  oleh  The  World  Bank  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  E-Government  ialah  sebagai  upaya  pemanfaatan  informasi  dan  teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.
Untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  tentu  dibutuhkan  suatu teorobosan atau inovasi  baru selaras dengan yang tencantum dalam UU  No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bab XXI bertajuk Inovasi Daerah pasal 386 hingga pasal  390  UU  23/2014,  menjelaskan  bahwa  dalam  rangka  peningkatan  kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
Inovasi  sebagaimana  dimaksud  adalah  semua  bentuk  pembaharuan  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  merumuskan  kebijakan  inovasi, Pemerintahan  Daerah  mengacu  pada  prinsip:  peningkatan  efisiensi;  perbaikan efektivitas;  perbaikan  kualitas  pelayanan;  tidak  ada  konflik  kepentingan;  berorientasi kepada  kepentingan  umum;  dilakukan  secara  terbuka;  memenuhi  nilai-nilai  kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kabupaten  Subang  sendiri  kini  inovasi  tersebut  berbentuk  website  Subang.go.id. Salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten Subang dalam implementasi E-Government  adalah  pemanfaatan  website.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan Bupati  No.  49  Tahun  2015  Bab  2  Pasal  3.  Pendayagunaan  website  didalam  lingkup pemerintahan  pun  tertuang  didalam  Peraturan  Bupati  Subang  No.  50  Tahun  2015 sebagai penyampaian informasi serta media komunikasi dan aspirasi masyarakat.

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  kali  ini  adalah  Penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  fenomenologi.  Penelitian  kualitatif  mengkaji  perspektif  partisipan dengan  strategi-strategi  yang  bersifat  interaktif  dan  fleksibel.  Penelitian  kualitatif ditujukan  untuk  memahami  fenomena-fenomena  sosial  dari  sudut  pandang  partisipan (Sugiyono, 2012).
Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer  adalah  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul  data (Sugiyono,  2012). Adapun  dalam  penelitian  ini  sumber  data  primer  meliputi;  Kepala Bidang Layanan E-Government, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi.
Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini (Barrir Ibrahim, 2019). Adapun dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi; Situs website subang.go.id, Buku pedoman website, Data Update Database Tahun 2016-2020 dan Renja perubahan 2021.
Teknik  pengumpulan  data  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  sesuai  tata  cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut (Sugiyono, 2012) , teknik pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam  penelitian,  karena tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mengumpulkan  data.  Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
Adanya E-Government ini juga merupakan bentuk fokus terbaru dari administrasi publik  menjadi  suatu  sarana  penunjang  terciptanya  akuntabilitas  dan  transparansi  dari Pemerintah Kabupaten Subang kepada Masyakarat Subang (Safitri, 2019).
Menjalankan  tugasnya  sebagai  pengelola  E-Government  di  ruang  lingkup Pemerintah Kabupaten Subang Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman kepada salah satu diantaranya adalah (Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2015) tentang Implementasi E-Government di lingkungan Pemerintah Kab. Subang, Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government dan (Peraturan  Presiden  No.  95  tahun  2018) tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik.  Menurut (Winarno,  2012) bahwa  implementasi  adalah  apa  yang  terjadi setelah  undang-undang  ditetapkan  yang  memberikan  otoritas  program,  kebijakan, keuntungan  atau  suatu  jenis  keluaran  yang  nyata.  Pernyataan  tersebut  dapat mempertegas  bahwa  ketika  regulasi  tentang E-Government ini  telah  ditetapkan selanjutnya  adalah  bagaimana  para stakeholders yang terkait  melaksanakannya  guna mencapai  tujuan yang telah ada.
Berdasarkan (Peraturan  Presiden  No.  95  tahun  2018) yang  selanjutnya  disingkat SPBE  ini  merupakan  suatu  aturan  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  kegiatan pemerintahan  sebagai  pelayan  publik  dengan  memanfaatkan  teknologi  sehingga  dapat menunjang  kegiatan  pemerintah  yang  lebih  efektif,  efisien,  cepat,  mudah,  transparan, dan akuntabel.
Memastikan  kemajuan  serta  sebagai  bahan  untuk  perbaikan  guna  peningkatan kualitas pelayanan selanjutnya, maka dibutuhkan suatu tindakan evaluasi sehingga hasil dari  evaluasi  ini  akan  menunjukkan  sejauh  mana  tingkat  kematangan  suatu  daerah, instansi,  atau  lembaga  dalam  proses  implementasi  E-Government  atau  Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Pada  tahun  2019,  Kemenpan-RB  telah  melakukan  evaluasi  pada  pelaksanaan SPBE  di  setiap  daerah,  instansi  ataupun  lembaga.  Kegiatan  E-Government  di  ruang lingkup  pemerintahan  Kabupaten  Subang  sendiri  berdasarkan  hasil  evaluasi  sudah berada  pada  predikat  Baik  dengan  Nilai  Indeks  3,01.    Berdasarkan  hasil  evaluasi  nilai indeks oleh KEMENPAN-RB yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Subang menjadi acuan  atau  sasaran  untuk  perbaikan  dan  pengembangan  E-Government  di  Kabupaten Subang  kedepannya,  sejalan  dengan  yang  dikemukakan  oleh  (Silalahi,  2016)  tentang salah satu dimensi administrasi yaitu “Adanya sasaran yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.” Karena E-Government ini juga merupakan bagian dari kegiatan administrasi terbarukan yang berbasis online.
Ga mbar 1 Nil ai Indeks Evaluasi SPBE Su mber: Website Kemenpan-RB RI
Maka,  hasil  dari  pada  penelitian  kali  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  E- Government  di  Kabupaten  Subang  secara  keseluruhan  telah  dilaksanakan  sudah  baik. Kini yang menjadi fokus daripada penelitian ini adalah bagaimana dengan Implementasi E-Government  melalui  Website  Subang.go.id  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Subang.  Melihat  bahwa  Website  ini  menjadi  wajah  terdepan  bagi pelaksanaan E-Government di Kabupaten Subang.

## A. Implementasi E-Government melalui website subang.go.id di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
Mengacu indikator kualitas pelayanan menurut (Agustino, 2016):
1. Komunikasi
Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan E-Government melalui website subang.go.id  itu  sudah  cukup  baik,  namun  poin  konsistensi  masih  harus ditingkatkan  dan  perlu  jadi  perhatian  lebih  sehingga  tingkat  koordinasi  antar berbagai  pihak  bisa  lebih  disiplin.  Selain  itu,  harus  pula  ada  koordinasi  yang sinergis  antara  beberapa  pihak  sehingga  aspek  kebermanfaatan  dari  E- Government  ini  bisa  benar  terasa  oleh  seluruh  elemen.  Keberhasilan  suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Tetapi, kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga sangat penting untuk menunjang keberhasilan suatu kebijakan.
2. Sumber Daya
Aspek  sumber  daya  ini  proses  Implementasi  Kebijakan  E-Government melalui  website  subang.go.id  sudah  cukup  baik  namun  hal  krusial  yang  harus ditingkatkan  adalah  terkait  penambahan  staff  yang  berkualitas  dan  berkompeten pada bidang TIK dan fasih dalam pengelolaan website yang tentu juga diimbangi dengan anggaran yang tersedia guna kebutuhan pemberian upah pegawai.
3. Disposisi (Sikap)
Diterapkannya  E-Government  ini  dapat  tercipta  pelayanan  publik  yang efektif,  efisien,  akuntabel,  transaparan  juga  cepat.  Apabila  sikap  daripada implementator  tidak  menunjukkan  atau  tidak  mengarah  pada  sikap  seorang
pelayan publik bisa saja  kehadiran  E-Government ini malah menjadi boomerang untuk  pemerintahan  dan  masyarakat.  Kehadiran  website  subang.go.id  ini  dinilai telah  baik  terkhusus  dalam  situasi  pandemi  yang  bisa  menjadi  garda  terdepan pusat informasi terkait Pemerintahan Kabupaten Subang.
4. Struktur Birokrasi
Dengan mengacu pada Perbup No. 49 Tahun 2015 pedoman-pedoman tugas pokok  dan  fungsinya  telah  disusun  secara  jelas  pada  peraturan-peraturan  yang berlaku tersebut sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang selaku stakeholders E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang bertanggung  jawab  penuh  terhadap  perjalanan  dan  pemanfaatan  sistem  E- Government.  Bidang  Layanan  E-Government  ini  sendiri  juga  selalu  melakukan kontrol  serta  pengawasan  terhadap  implementasi  kebijakan  ini  agar  berjalan sebagaimana  mestinya  sehingga  dapat  terwujud  tujuan  dari  diadakannya  E- Government.

## B. Hambatan dalam penerapan E-Government melalui website subang.go.id
Hambatan dalam implementasi E-Government melalui website subang.go.id di Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Subang  apabila  mengacu  kepada indikator  yang  dikemukakan  oleh (Agustino,  2016 )  terdapat  hambatan  dalam  aspek Komunikasi yaitu di poin  Konsistensi dan Sumber Daya yaitu di poin Staff.
1. Komunikasi
Dilihat  dari  poin  Konsistensi.  Mengingat  pada  Pasal  20  BAB  VIII  Perbup No. 49 Tahun 2015 telah disebutkan bahwa “setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki database dan informasi pada aplikasi/website Pemerintah Kabupaten Subang kepada Dinas Komunikasi dan Informatika”. Walaupun telah ada  regulasi  yang  mengatur  hal  ini  justru  menjadi  kendala,  karena  pada kenyataannya masih banyak OPD yang tidak melakukan update database dilihat pada  tahun  ini  persentase update  database menurun  dari  tahun  sebelumnya.
Salah  satu  faktor  utama  terjadinya  penurunan  diakibatkan  adanya  pandemi covid-19  sehingga  mengalihkan  fokus  setiap  OPD  terhadap  isu-isu  kesehatan. Jadi,  tingkat  konsistensi  atau  kedisiplinan  dari  OPD  dalam  melakukan update masih sangat rendah. Lalu, tingkat koordinasi dari Diskominfo sendiri terhadap BUMD.  Contohnya  dengan  PDAM,  sebenarnya  telah  disediakan  fitur  Cek Rekening  PDAM  tetapi  fitur  tersebut  tidak  dapat  dipergunaka  dan  tidak  dapat diakses.
Update Database Website
Sumber: Dinas
Komunikasi dan Informatika
Gambar 2 Tampilan Fitur Cek Rekening PDAM Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

## 2. Sumber Daya
Melihat  dari  poin  staff,  Kegagalan  yang  sering  terjadi  dalam  implementasi kebijakan  salah  satunya  disebabkan  oleh  karena  staff  yang  tidak  mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staff atau implementator  saja  tidak  mencukupi,  tetapi  diperlukan  pula  kecukupan  staff dengan  keahlian  serta  kemampuan  yang  diperlukan.  Begitu  pula  dengan  yang terjadi di Dinas Komunikasi dan Informatika secara kualitas staff yang ada telah baik  dan  kompeten  pada  bidangnya.  Tetapi,  dari  segi  kuantitas  masih  belum mencukupi  masih  perlu  penambahan  personil  staff  pengelola  website.  Hal  ini juga  harus  diperhatikan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Subang  agar  bisa  mengambil  sikap  untuk  mensiasati  permasalahan  tersebut. Terkait penambahan staff ini pun nantinya akan berdampak kepada pengeluaran anggaran untuk  kegunaan pemberian upah, maka alternatif solusi  harus  matang dipertimbangkan  agar  penyelesaian  masalah  bisa  teratasi  tanpa  memberikan dampak buruk lain terhadap aspek lain.
C. Upaya  dalam  mengatasi  hambatan  dalam  penerapan  E-Government  melalui website subang.go.id
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  dalam  mengatasi  hambatan  kini  lebih kepada memanfaatkan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin ditengah pandemi  covid-19  yang  mengharuskan  berbagai  kegiatan  beralih  menjadi  berbasis
Jumlah
Keseluruhan Website OPD yang Update Database OPD yang Tidak Update Database 31 2017- 2018 2018- 2019 2019- 2020 2017- 2018 2018- 2019 2019- 2020 87,5% 83% 74% 12,5% 17% 26%
daring.  Upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  meningkatkan  intensitas  komunikasi melalui  pengawasan  dan  evaluasi  dalam  rapat  walaupun  secara  virtual.  Lalu, memaksimalkan  pendidikan  dan  pelatihan  terhadap  ASN  setempat,  sehingga permasalahan  kekurangan  staff  ini  dapat  sedikit  teratasi  dikarenakan  adanya peningkatan soft skill staff yang ada agar bisa bekerja lebih maksimal dan efisien.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  dapat  disimpulkan  yaitu;  Dalam  hal implementasi  Kebijakan  E-Government  melalui  website  subang.go.id  di  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Subang  dinilai  telah  baik.  Pada  penilaian kegiatan  E-Government  di  ruang  lingkup  pemerintahan  Kabupaten  Subang  sendiri berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan-RB sudah berada pada predikat Baik dengan Nilai Indeks 3,01. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Subang  telah  berupaya  untuk  memaksimalkan  implementasi  E-Government.  Istilah  E- Government di Indonesia kini juga dikenal dengan  istilah SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis  Elektronik).  (1)  Hambatan  yang  terjadi  pada  impelementasi  E-Government melalui website subang.go.id dinilai tidak ada hambatan yang signifikan, permasalahan terletak pada poin konsistensi yang sehingga dapat menghambat ketepatan waktu dalam pemenuhan kebutuhan implementasi seperti kebutuhan data yang melebihi batas waktu. Hal  ini  juga  diakibatkan  oleh  kurangnya  staff  sumber  daya  manusia  yang  pengelola sehingga fungsi controlling kurang berjalan maksimal. (2.) Upaya yang dilakukan oleh Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Subang  dalam  mengatasi  hambatan penerapan  E-Government  melalui  website  subang.go.id  memanfaatkan  sumber  daya yang  ada  dengan  semaksimal  mungkin  ditengah  pandemi  covid-19  upaya  yang dilakukan adalah meningkatkan intensitas komunikasi melalui pengawasan dan evaluasi dalam  rapat  walaupun  secara  virtual.  Lalu,  memaksimalkan  pendidikan  dan  pelatihan terhadap  ASN  setempat,  sehingga  permasalahan  kekurangan  staff  ini  dapat  sedikit teratasi dikarenakan adanya peningkatan soft skill staff yang ada agar bisa bekerja lebih maksimal dan efisien.

## BIBLIOGRAFI
Agustino,  Leo.  (2016).  Dasar-dasar  kebijakan  publik  (Edisi  Revisi). Bandung: Alfabeta . Google Scholar
Anggara,  Sahya.  (2012). Ilmu  Administrasi  Negara:  Kajian  Konsep,  Teori,  dan  Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance (Vol. 1). CV Pustaka Setia. Google Scholar
Barrir  Ibrahim,  Bharata.  (2019). Peranan  Kh  Abdul  Wahid  Hasjim  Dalam Perkembangan  Partai  Masyumi  Tahun  1943-1953 .  Universitas  Siliwangi. Google Scholar
Hardiyansyah,  Hardiyansyah.  (2018). Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi, Indikator dan Implementasinya . Gava Media. Google Scholar
Khamim,  Mohamad.  (2021). Peran  DPRD  dalam  Mewujudkan  Good  Governance  di Daerah . Penerbit NEM. Google Scholar
Napitupulu,  Darmawan,  Lubis,  Muhammad  Ridwan,  Revida,  Erika,  Putra,  Surya Hendra,  Saputra,  Syifa,  Negara,  Edi  Surya,  &  Simarmata,  Janner.  (2020). E- Government:  Implementasi,  Strategi  dan  Inovasi .  Yayasan  Kita  Menulis. Google Scholar
Pasolong, Harbani. (2017). Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Peraturan  Bupati  Subang  Nomor  49  Tahun  2015. Implementasi  E-Government  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang .
Peraturan  Presiden  No.  95  tahun  2018.  (2018). Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik .
Rahmadana,  Muhammad  Fitri,  Mawati,  Arin  Tentrem,  Siagian,  Nurhayati,  Perangin- angin,  Mori  Agustina,  Refelino,  John,  Tojiri,  Moch  Yusuf,  Siagian,  Valentine, Nugraha,  Nur  Arif,  Manullang,  Sardjana  Orba,  &  Silalahi,  Marto.  (2020).
Pelayanan Publik . Yayasan Kita Menulis. Google Scholar
Safitri,  Laras  Sirly.  (2019).  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  Dalam Mengakses  Kredit  Bagi  Petani. The  World  of  Business  Administration  Journal , 125–142. Google Scholar
Sedarmayanti,  Sedarmayanti.  (2020).  Membangun  sistem  Manajemen  Kinerja  Guna Meningkatkan  Produktivitas  Menuju  Good  Governance. Jurnal  Wacana  Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 7 (2), 1–16. Google Scholar
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta. Google Scholar
Undang-undang  No  23  Tahun  2014.  Pemerintahan  Daerah  bab  XXI  bertajuk  Inovasi Daerah  pasal  386  hingga  pasal  390  UU  23/2014. Undang-Undang  No  23  Tahun 2014 .
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru . Center for Academic Publishing Service. Google Scholar
Copyright holder : Regan Vaughan,  R Hari Busthomi dan Anggi Andani Putri (2021)
First publication right :

## Jurnal Syntax Idea
This article is licensed under: