## Volume 8 No. 1, Juli  2024
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Akibat Hukum Penetapan Pengesahan Perkawinan ( Itsbat Nikah)Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat DiPengadilan Agama Pulau Punjung
Marhaeningsih, Muhammad Ikhwan & GishaDilova
Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis Universitas Dharmas Indonesia (UNDHARI) Email: marhaeningsih27@gmail.com , & muhammadikhwan@undhari.ac.id & gishadilova@undhari.ac.id

## Abstract
Every marriage is recorded based on the applicable law, it  is possible that there  are still many parties  who  carry  out  their  marriage  but  do  not  register  their  marriage,  this  is  called  an unregistered  marriage.  An  unregistered  marriage  has  no  legal  force  because  it  has  not  been registered  at  the  Religious  Affairs  Office.  The  facts  obtained  during  the  last  3  years  in Dhamasraya district are that there are still many people who have not registered their marriages, this can be seen from the high number of applications for Marriage Itsbats at the Punjung Island Religious  Court.  So  that  unregistered  marriages  need  to  be  legalized  by  the  Religious  Court which  is  called  itsbat  nikah.  Formulation  of  the  problem:  (1)  What  are  the  legal  consequences arising from the granting or rejection of a marriage itsbat application within the Punjung Island religious court area? and (2) What are the obstacles and constraints in the process of resolving marriage itsbat cases that arise at the Punjung Island Religious Court? This research method is empirical,  qualitative  in  nature  and  includes  descriptive  research.  Data  sources  were  obtained from interviews. Data collection techniques were literature study and field study. The results of this  research  are  (1)  The  legal  consequences  of  granting  the  application  for  itsbat  marriage, namely that the marriage that has occurred is considered valid according to religion and the state so that the rights and obligations of husband and wife arise, the property that has been acquired becomes joint property, and the position of the child becomes a legitimate child. Meanwhile, the legal  consequences  on  the  rejection  of  the  application  for  itsbat  marriage,  namely  that  the marriage that has occurred is deemed to have never existed so that there is no certainty about the rights  and  obligations  of  husband  and  wife,  there  is  no  certainty  about  joint  assets,  and  the position of the child as an illegitimate child. (2) Obstacles in the process of resolving the marriage itsbat case are namely: lack of understanding by the parties regarding the importance of marriage being recorded and the difficulty of the proof process for the parties and witnesses.
Keywords : Legal Consequences, Unregistered Marriage, Marriage Isbat.

## Abstrak
Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku,  tidak  menutup  kemungkinan masih banyak pihak yang melangsungkan perkawinannya tetapi tidak mencatatkan perkawinannya, hal ini  disebut  sebagai  perkawiann  tidak  tercatat.  Perkawinan  tidak  tercatat,  tidak  mempunyai  kekuatan hukum karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Fakta yang diperoleh selama 3 tahun terakhir di  kabupaten  Dhamasraya  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mencatatkan  perkawinannya,  hal  ini dapat dilihat dari  tingginya permohonan  Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Sehingga perkawinantidak  tercatat  perlu  disahkan  ke  Pengadilan  Agama  yang  disebut  dengan  itsbat  nikah. Rumusan  masalah:  (1)  Bagaimana  akibat  hukum  yang  timbul  atas  dikabulkan  atau  ditolaknya permohonan itsbat nikah di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung? dan (2) Apa kendala serta hambatan dalam proses penyelesaian perkara itsbat nikah yang timbul di Pengadilan Agama Pulau Punjung?.  Metode  penelitian  ini  adalah  empiris,  bersifat  kualitatif  dan  termasuk  penelitian deskriptif.Sumber data diperoleh dari wawancara, Teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan studi  lapangan.  Hasil  penelitian  ini  (1)  Akibat  hukum  atas  dikabulkan  permohonan  itsbat  nikah  yakni perkawinan yang telah terjadi dinggap sah secara agama dan negara sehingga timbul hak dan kewajiban suami  istri,  harta  yang  telah  diperoleh  menjadi  harta  bersama,  dan  kedudukan  anak  menjadi  anak sah.Sedangkan  akibat  hukum  atas  ditolaknya  permohonan  itsbat  nikah  yakni  perkawinan  yang  telah terjadi dianggap tidak pernah ada sehingga tidak adanya kepastian hak dan kewajiban suami istri, tidak adanya kepastian harta bersama, dan kedudukan anak menjadi anak tidak sah.(2) Kendala dalam proses penyelesaian  perkara  itsbat  nikah  adalah  yakni  kurangnya pemahaman  para  pihak  terhadap  pentingnya perkawinan dicatat dan sulitnyaproses pembuktian dari para pihak dan saksi.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Perkawinan Tidak Tercatat, Itsbat Nikah.

## A. PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk sosial dimana tidak bisa hidupsendiri tanpa bantuan dari  orang  lain,  sehingga  manusia  memilikihubungan  antara  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Manusia  dikaruniai  dengan  perasaan  cinta,  hawa  nafsu,  serta  akal pikiran,sejatinya  manusia  diciptakan  berpasang  pasanganyang  kemudian  dijelaskan oleh hadis Nabi, bahwa diperintahkan untuk mensegerakanmelaksanakan perkawinan bila  sudah  mampu  secara  materil,  dan  bagi  yang  belum  mampu,  maka diperintahkan untuk  berpuasa  agar  nafsunya  bisa  terjaga  atau  terpelihara  sehingga  tidak  terjerumus dalam kekuasaan hawa nafsu, khususnya dalam hal perkawinan. 1
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinanatau  yang  disingkat  sebagai  Undang-Undang Perkawinan  dalam  Pasal  1  Ayat  (2)perkawinan  adalah:  “ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha Esa.”
1 NailyNabiela dkk , (2019)," Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia " (Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.8.
Perkawinan merupakan suatu ibadah yang diinginkan oleh setiap orang, terlebih lagi  gadis  dan  perjaka  yang  sedang  memadu  cinta.  Pada  dasarnya  pernikahan merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk rumah  tangga  yang  harmonis  dan  sudah  menjadi  fitrah  manusia  untuk  saling berpasang-pasangan. 2
Dalam  suatu  perkawinan  terdapat  tujuan  perkawinan  yaitu  untuk  membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal.  Ini  berarti  bahwa  perkawinan dilangsungkan  bukan  untuk  sementara  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  yang direncanakan,  akan  tetapi  untuk  seumur  hidup  tidak  boleh  diputuskan  begitu  saja, terdapat  tiga  hal  yang  dapat  membuat  suatu  perkawinan  menjadi  bahagia  yaitu keberadaan suami dan istri sendiri, harta dan anak. 3
Suatu  perkawinan  baru  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  hukum  apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku.Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan. 4 Adapun  syarat-syarat  perkawinan  yang  diatur  dalam  Pasal  6  Undang- Undang Perkawinan sebagai berikut:
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3) Dalam  hal  salah  seorang  dari  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  dimaksud  Ayat  (2) Pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu untuk  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  diperoleh  dari  wali  orang  yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah garis keturunan lurus ke  atas  selama  mereka  masih  hidup  dan  dalam  keadaan  dapat  menyatakan kehendaknya.
Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru membentuk keluarga
2 Ainur Rofiq, (2020). “Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh ”rechtenstudent vol 1, no. 1 hlm. 84
3 Firdaus  Yusi  Abrar,  Herni  Widanarti,  dan  Triyono,  (2021). “Tinjauan  Yuridis  Hak  Pewarisan Anak  Adopsi  Menurut  Kuh  Perdata  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Pati No.60/Pdt.P/2019/Pn.Pti),” Diponegoro  Law  Journal 10, No. 1  hlm. 137
4 Elfrida  Ade  Putri,  (2021)," Buku  Ajar  Hukum Perkawinan  &  Kekeluargaan" ,  Purwokerto:  CV.  Pena Persada Redaksi, hlm.2.
sebagai  unit  terkecil  dari  keluarga  besar  bangsa  Indonesia  yang  bersifat  religius  dan kekeluargaan. maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. 5 Dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  bahwa, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun”. Namun  telah mengalami perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan  perkawinan,  perbaikan  norma  menjangkau  dengan  menaikkan  batas minimal umur perkawinan yaitu, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)tahun”. 6 Batasan umur tersebut bertujuan agar membatasi perkawinan anak dibawah umur agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah  matang  jiwa  raganya  dalam  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia  dan  kekal.  Begitu  pula  dimaksudkan  untuk  mencegah  marak  tingginya  laju kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak.
Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Perkawinan menyatakan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”,  kemudian  dilanjutkan  dalam  Ayat  (2)  “tiap -tiap  perkawinan  dicatat  menurut perundangan- undangan yang berlaku.” Suatu perkawinanmemenuhi syarat dan rukun nikahtelah  dilaksanakan  (bagi  umat  Islam)  atau  pendeta/pastur  telah  melaksanakan pemberkatan  atau  ritual  lainnya,  maka  perkawinan  tersebut  adalah  sah  terutama  di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu dicatatkan ke negara.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  6  Ayat  (1)  Pencatatan  setiapperkawinan harus  dilangsungkan  dihadapan  dandi  bawah  pengawasan  pegawai  pencatat nikah. 7 Sedangkan  Ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  tanpa  adanya  pencatatan  perkawinan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhankewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri. 8
Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh  salah  satu  pihak,  maka  pihak  yang  dirugikan  tidak  dapat  menuntut  hak  apapun
5 Wafa  Mohammad  Ali,  (2018), Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia  Sebuah  Kajian  Dalam  Hukum  Islam Dan Hukum Materil, Ed. by Ahmad Tholabi Kharie, Yayasan Asy- Syari’ah Modern Indonesia , Tangerang Selatan: YASMI,hlm.121.
6 Muhammad  Adisyah  Putra,  Gisha  Dilova,  and  Ratih  Agustin  Wulandari,  (2023), “Akibat Hukum  Penetapan  Dispensasi  Perkawinan  Terhadap  Anak  Di  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung,” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vol. 3, No. 4..hlm.5.
7 Nasrudin  dan  Nur  Mohamad  Kasim,  Lusi  Margareth  Tijow,  (2021),  "Pencatatan Perkawinanberdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia", Jurnal Syntax Admiration, Vol. 2 No. 10,  hlm. 1954.
8 Mardani, (2016), ” Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, Jakarta: Kencana, hlm. 58.
secara hukum. Dengan demikian, perkawinan yang diselenggarakan bukan di hadapan pegawaipencatat nikah atau tanpa adanya pencatatan, maka perkawinan tersebut dapat menimbulkan  akibat  hukum  berupa  kemudaratan  dan  pengingkarankewajiban  dalam sebuah  ikatan  perkawinan  perkawinan  ini  disebut  juga  dengan  perkawinan  tidak tercatat. 9
Perkawinan  tidak  tercatat  merupakan  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  atau belum  dicatatkan  di Kantor  Urusan Agama  (KUA)  kecamatan  sebagai  Unit  Pelaksana Teknis  Dinas  (UPTD)  instansi  pelaksana  di  wilayah  kecamatan  setempat. 10 Namun demikian, pencatatan perkawinan ini telah menimbulkan perdebatan sendiri, dimana ia harus  ditempatkan  posisinya  apakah  pencatatan  perkawinan  merupakan  termasuk syarat sah (rukun) ataukah hanya pelengkap saja. 11
Perkawinan tidak tercatat menimbulkan kemudharatan yang merugikan istri dan anak yang dilahirkan karena hak-hak mereka yang tidak terpenuhi seperti nafkah, waris dan  lainya.Selain  itu  adanya  upaya-upaya  negatif  dari  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab misalnya, pengingkaran dari adanya akad oleh suami dikemudian hari. 12
Dengan  demikian,  perkawinantidak  tercatat  beresiko  tidak  diakui  legalitasnya oleh  Negara  Republik  Indonesia.  Hal  ini  mengakibatkan  berberapa  masalah  dalam rumah  tangga  antara  lain,  tidak  adanya  jaminan  atau  kepastian  hukum,karena pasangan  perkawinanini  tidak  memiliki  hak  atas  akta  nikah.  Tidak  dibolehkan mencantumkan nama ayah kandung diakta kelahiran anaksecara otomatis, karena tidak ada akta nikah orang tua.Anak tersebut juga tidak mendapat hak waris dari orang tua, istri  tidak  berhak  menuntut  nafkah  yang  harus  dibayar  oleh  suami,  selain  itu perkawinantidak  tercatat  dimungkinkan  adanya  penyelewengan  oleh  salah  satu pasangan. 13
Terkait  jika  pasangan  suami  istri  terlanjur  kawin  tidak  tercatat,  maka  di Indonesia terdapat dispensasi yakni melakukan itsbat nikah (penetapan perkawinan) ke pengadilan  agama  setempat.  Hal  ini  merujuk  kepada  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal 7yang menyatakan secara perkawinanyang belum tercatat secara resmi,  bisa di ajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.Adapun itsbat nikah bisa di ajukan oleh suami, istri, anak, wali atau pihak yang berkepentingan di Indonesia. 14
Ketentuan  dalam Pasal  7  Ayat  (2)  menyatakan  bahwa  “dalam  hal  perkawinan tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah,  dapat  diajukan itsbat nikahnya  ke
9 Ibid. hlm. 58.
10 Sabri Samin, (2015), Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Yogyakarta: Trust Media, hlm.99- 100.
11 Wafa Moh. Ali, op.cit, . hlm.165.
12 Ibid , hlm.195.
13 Ibid, hlm.196. 14 Ibid ,hlm.199.
Pengadilan  Agama.”  Dalam  Pasal  7  Ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan: 15
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
b. Hilangnya akta nikah.
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan.
d. Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974.
e. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Itsbat nikah  merupakan  penetapan  dari  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqih perkawinanitu telah sah. 16
Berdasarkan  data  di  Sistem  Informasi  Pelayanan  Publik  (SIPP),  jumlah permohonan itsbat nikah  semakin  meningkat  pertahunya  khususnya  di  Kabupaten Dhamasraya. Kabupaten Darmasraya memiliki satu Pengadilan Agama Kelas I yakni di kecamatan  Pulau  Punjung  yang  terletak  di  Jl.  Lintas  Sumatera  No.KM  4,  Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pengadilan Agama ini disebut Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pengadilan ini sudah banyak  menerima  pengajuan  permohonan itsbat nikah  yang  dapat  dilihat  pada  tabel sebagai berikut.
Tabel 1.1 Jumlah Permohonan Itsbat Nikah
Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pulau Punjung diakses pada 20 Desember 2023.
15 P.N.H. Simanjuntak, (2015), “ Hukum Perdata Indonesia”, Jakarta: Prenadamedia Group,hlm. 78.
16 Ekawati  Ekawati  and  Gusti  Heliana  Safitri,  (2022).  “Pelaksanaan  Itsbat  Nikah  Dalam  Prinsip Kepastian Hukum,” Jurnal Harian Regional Vol. 10, No. 12, hlm.2912 – 2918.

## Grafik 1. 1Peningkatan Permohonan Itsbat Nikah
Sumber:  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung diakses pada 20 Desember 2023.
Berdasarkan  tabel  dangrafik  diatasdapat  diketahui  bahwa  terjadi  peningkatan jumlah permohonan itsbat nikah  selama 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Dapat dilihat jumlah peningkatan permohonan itsbat nikah tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 42% dari 52 permohonan menjadi 74 permohonan itsbat nikah sedangkan dari tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan sebesar 135%  dari 74 permohonan menjadi 147 permohonan itsbat nikah.
Pada tahun 2023 terdapat penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pulau Punjung,  penetapan  tersebut  merupakan  hasil  putusan  dari  permohonan itsbat nikah yakni,Nomor  116/Pdt.P/2023/PA.Pl.Dalam  penetapan  tersebut  para  pemohon melakukan pendaftaran itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pulau Punjung pada 23 Mei 2023. Dari surat permohonan itsbat nikah yang didaftarkan, dapat diketahui bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam pada 21 Maret 2019. 17
Setelah  dilakukannnya  proses  pembuktian  dalam  persidangan  melalui pemeriksaan pemohon dan saksi. Bahwa para pemohon diketahui telah berpacaran dan sering  berdua-duaan  sehingga  timbul  kesepakatan  antara  keluarga  perempuanagar dilaksanakan  perkawinan  secepatnya  untuk  menghindari  fitnah.  Perkawinan disegerakan juga karena ditakutkan menimbulkan dampak negatif dari berpacaran dan
17 Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Pl
untuk  mencegah  itikad  tidak  baik  dari  pihak  laki-laki.  Kemudian  perkawinan  tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena perkawinan dilakukan secara mendesak. 18
Hasil dari persidangan Hakim menetapkan bahwa permohonan itsbat nikah para pemohon  ditolak.  Dalam  memberikan  putusan  hakim  memiliki  pertimbangan  yakni perkawinan  yang  dilakukan  oleh  para  pemohon  atas  dasar  tekanan  dan  tergesa-gesa sehingga menimbulkan keragu-raguan terhadap suatu kerelaan salah satu pihak dalam melaksanankan perkawinan tersebut.Permohonan itsbat tersebut ditolak,maka menurut hakim  perlu  dilaksanakan  pembaharuan  perkawinan  antara  para  pemohon  untuk adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan para pemohon dan berimplikasi pula  terhadap  hal-hal  lain  berkenaan  dengan  administrasi  kependudukan  para pemohon,  juga  bagi  kejelasan  status  hukum  anak  para  pemohon. 19 Oleh  karena  itu, permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini anatara lain: pertama, bagaimana akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan isbat nikah di lingkungan  wilayah  pengadilan  agama  pulau  punjung?  Kedua,  Apa  kendala  serta hambatan  dalam  proses  penyelesaian  perkara itsbat nikah  yang  timbul  di  Pengadilan Agama Pulau Punjung?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  empiris,  dimana penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  alasan  hakim  dalam  menolak atau mengabulkan permohonan itsbat nikah. Jenis penelitian empiris digunakan penulis dalam  penelitian  ini  adalah  melihat  objek  yang  akan  di  kaji  adalah  pengajuan permohonan itsbat nikah  di  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung.  Selain  itu  metode  ini juga  dirasa  lebih  efektif  dan  memudahkan  penulis  dalam  pengambilan  data  saat melakukan  penelitian. 20 penulis  menggunakan  sifat  penelitian  deskriptif,  yaitu memaparkan  dan  menjelaskan  data  yang  ditemukan  dalam  penelitian.  Penelitian  ini tidak  memberikan  justifikasi  hukum  seperti  halnya  penelitian  hukum,  tetapi  hanya memaparkan  fakta-fakta  empiris  yang  disampaikan. 21 fakta  tersebut  berupa  kendala serta  hambatan  dalam  proses  penyelesain  perkara itsbat nikah  di  pengadilam  agama pulau punjung.
Sumber  data  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Pertama,  data  primer adalah  jenis  data  yang  dikumpulkan  secara  langsung  dari  sumber  utamanya  seperti wawancara,  survei,  eksperimen,  dan  sebagainya.  Data  primer  biasanya  selalu  bersifat
18 Ibid hlm. 7-8.
19 Ibid . hlm. 8-13. 20 Zainal Asikin  dan  Amirudin,  “ Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum”, Pt  Rajagrafindo  Persada, 2019,hlm.42.
21 Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 80
spesifik  karena  disesuaikan  oleh  kebutuhan  penelitian  Data  primer  diperoleh  dari narasumber. 22 Kedua,  data  sekunder  adalah  berbagai  informasi  yang  telah  ada sebelumnya  dan  dengan  sengaja  dikumpulkan  oleh  penulis  yang  digunakan  untuk melengkapi  kebutuhan  data  penelitian. .23 Adapun  sumber  data  yang  penulis  gunakan seperti:  Buku-buku  yang  berkaitan  dengan  judul  dan  permasalahan  yang  akan  dikaji, Hasil  penelitian  dan  karya  tulis  ilmiah  dan  Perundang-undangan  yakni,  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Perubahahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991tentang  Kompilasi Hukum Islam.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Akibat Hukum Yang Timbul Atas DikabulkanAtauDitolaknyaPermohonan Itsbat Nikah DiLingkungan Wilayah Pengadilan Agama PulauPunjung
a. Akibat Hukum Atas Dikabulkannya Permohonan Itsbat Nikah Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat
(1)  yang  berbunyi,  ”perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  Akta Nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah.”  Kemudian  dilanjutkan Ayat  (2)  yang  berbunyi  ”dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” Berdasarkan hasil wawancara Peneliti bersama Bapak Hidayatul Hadi, SH  selaku  Panitera  di  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung  terdapat persyaratan  dalam  mengajukan  permohonan itsbat nikah  yakni  sebagai berikut:
a. Surat  permohonan itsbat nikah,  di  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung memiliki  fasilitas  Pos  Bantuan  Hukum  atau  yang  disebut  sebagai  Pos Bakum  dimana  para  pemohon  dapat  meminta  bantuan  hukum termasuk  membuat  surat  permohonan itsbat nikah  tanpa  biaya  atau gratis.
b. Surat  asli  keterangan  perkawinan  belum  tercatat  dari  Kantor  Urusan Agama setempat.
c. Photocopy kartu tanda penduduk masing masih para pemohon.
d. Photocopy kartu keluarga masing masing para pemohon.
e. Photocopy surat kematian dari desa/kelurahan bila salah satu meninggal dunia.
f. Photocop y  akta  cerai  apabila  status  suami/istri  sebelum  menikah berstatus duda/janda.
22 Ibid .hlm.72 23 Ibid .hlm.73
g. Penyataan  c  sampai  d  ditempel  materai  10.000  dan  dilegalisir  kantor pos. 24
Prosedur penyelesaian permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai berikut:
a. Datang dan mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama setempat.Mendatangi  kantor  Pengadilan  Agama  di  wilayah tempattinggal.
b. Membuat  surat  permohonan itsbat nikah.  Surat  permohonan  dapat dibuat  sendiri.  Apabila  para  pemohon  kesulitan  membuat  surat permohonan,  para  pemohon  dapat  meminta  bantuan  kepada  Pos Bantuan  Hukum  atau  Pos  Bakum  yang  ada  pada  Pengadilan  Agama setempat secara cuma-Cuma.
c. Para  pemohon  menyerahkan  seluruh  persyaratan-persyaratanyang dibutuhkan.
d. Membayar  Panjar  biaya  perkara.  Panjar  biaya  perkara  dilihat  dari jauhnya radius wilayah tinggal para pemohon.
e. Menunggu  panggilan  sidang  dari  Pengadilan.  Pengadilan  akan mengirim  surat  panggilan  yang  berisi  tentang  tanggal  dan  tempat sidang kepada para pemohon.
f. Menghadiri  persidangan.  Para  pemohon  datang  ke  Pengadilan  sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan.
g. Pembacaan Putusan/Penetapan Pengadilan. Jika permohonandikabulkan,  Pengadilan  akan  mengeluarkan  putusan/ penetapan itsbat nikah.Salinan  putusan/penetapan  itsbat  nikah  akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
h. Para pemohon dapat mengambil sisa biaya panjar perkara ke meja loket pembayaran  kasir.Sisa  biaya  perkara  akan  diserahkan  kepada  pihak sesuai dengan nominal sisa biaya yang telah terpakai untuk panggilan dan biaya administrasi.
i. Para  pemohon  dapat  mengambil  salinan  putusan/penetapan itsbat nikah  dapat  diambil  sendiri  ke  kantor  Pengadilan  atau  mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa. 25
24 Hasil  wawancara  Penulis  bersama  Bapak  Hidayatul  Hadi,  SH,  selaku  Panitera  di  Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 20Mei 2024
25 Ibid

## Tabel 3. 1Jumlah Permohonan Itsbat Nikah Yang Dikabulkan
Sumber:  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Agama  Pulau Punjung diakses pada 20 Desember 2023.
Bapak Iqbal Kadafi, SH. MH, selaku Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah yakni sebagai berikut:
a. Dengan  melihat  pembuktian  para  pemohon  dan  saksi,  apakah  para pemohon dapat membuktikan perkawinan tersebut benar telah terjadi.
b. Selain  itu  para  pemohon  membuktikan  bahwa  perkawinannya  telah sesuai  dengan  rukunsebagaimana  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum Islam Pasal 14.
c. Perkawinannya  memenuhi  syarat  perkawinan  sebagaimana  di  ataur dalam Pasal 6 sampai 7 Undang-undang Perkawinan.
d. Perkawinannya  tidak  mengadung  larangan  perkawinan  sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Perkawinan.
e. Perkawinannya tidak melanggar undang-undang manapun. 26
Dalam  proses  pembuktian  tersebut  tentunya  harus  disertai  dengan adanya dokumen yang sesuai misalnya identitas para pemohon yang sesuai dengan  Kartu  tanda  penduduk  dan  keterangan  dari  para  pemohon.  Proses pembuktian  juga  diperkuat  dengan  adanya  saksi  baik  itu  tentangga  atau saksi orang yang menghadiri perkawinan tersebut. 27
26 Hasil  wawancara  Penulis  bersama  Bapak  Iqbal  Kadafi,SH.MH  selaku  Hakim  di  Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30Maret 2024
27 Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif Waldy,SHI, selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau PunjungPada 30 Maret 2024
Bapak  Iqbal  Kadafi,  SH.MH  selaku  Hakim  Pengadilan Agama  Pulau Punjung, beliau menyampaikan sifat putusan hukum terhadap permohonan itsbat nikah  bersifat  deklarator  yaitu  penetapan  tentang  sesuatu  hak  atau status,  dalam  hal  ini  menegaskan  sah  atau  tidaknya  perkawian  yang dilaksanakan. Selain itu permohonan itsbat nikah juga sifat konstitutif  yakni putusan  yang  bersifat  meniadakan  atau  menimbulkan  keadaan  hukum yang baru. 28
Adapun akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya permohonan itsbat nikah  yang  disampaikan  oleh,  Bapak  Iqbal  Kadafi,  SH.  MH.  selaku Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, yakni sebagai berikut:
a. Timbulnya kewajiban dan hak hubungan suami isteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang meliputi:
1) Suami wajib melindungi isteri;
2) Suami adalah kepala keluarga, isteri adalah ibu rumahtangga;
3) Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkankeluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
4) Suami  isteri  wajib  saling  mencintai,  menghormati,  hormatdan  memberi bantuan lahir bathin satu dengan yang lain;
5) Hak  dan  kedudukan  isteri  adalah  seimbang  dalamkehidupan  rumah tangga dan dalam bermasyarakat;
6) Isteri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
7) Suami  isteri  harus  mempunyai  tempat  kediaman  yang  tetap  atas  dasar persetujuan suami. 29
b. Akibat perkawinan terhadap harta benda, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal  37  Undang-  undang  Nomor1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Harta  selama  perkawinan  tidak  tercatat  menjadi  harta  bersama,  yaitu harta  benda  yang  diperoleh  selamaperkawinan.  Terhadap  harta  benda bersama  ini,  baik  suamimaupun  isteri  dapat  bertindak  atas  persetujuan kedua belahpihak. 30
c. Kedudukan  anak  yang  ada  selama  perkawinan  tidak  tercatat  akan menjadi  anak  sah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  42  Undang-undang
28 Hasil  wawancara  Penulis  bersama  Bapak  Iqbal  Kadafi,  SH.  HM  selaku  Hakim  di  Pengadilan Agama Pulau Punjung Pada 30 Maret 2024
29 Hasil  wawancara  Penulis  bersama  Bapak  Iqbal  Kadafi,  SH.MH,  selaku  Hakim  di  Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024
30 Ibid
Perkawinan yakni anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 31
Bapak  Iqbal  Khadafi,  SH,  MH  selalu  Hakim  di  Pengadilan  Agama Pulau Punjung menjelaskan bahwa jika permohonan itsbat nikah dikabulkan beliau  akan  memberikan  putusan  tambahan  untuk  meminta  para  pemohon untuk  mendaftarkan  atau  pencatatkan  perkawinannya  ke  Kantor  Urusan Agama  dengan  menggunakan  surat  penetapan itsbat nikah  dari  Pengadilan Agama,  bahwa  perkawinannya  telah  disahkan  oleh  pengadilan  Agama  dan mohon  kepada  Kantor  Urusan  Agama  yang  ditunjuk  untuk  mengeluarkan atau membuatkan buku nikah. 32
b. Akibat Hukum Atas Ditolaknya Permohonan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Pulau Punjung, beliau menyampaikan tidak semua permohonan itsbat nikah  di  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung  dikabulkan. Terdapat  permohonan itsbat nikah  yang  di  tolak.  Berikut  merupakan  tabel permohonan itsbat nikah yang telah ditolak dari tahin 2021 sampai 2023 oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung. 33
Tabel 3. 2Jumlah Permohonan Itsbat Nikah Yang Ditolak
Sumber:  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Agama  Pulau Punjung diakses pada 20 Desember 2023.
Berdasarkan  tabel  diatas,  permohonan itsbat nikah  yang  ditolak tentunya  diputuskan  berdasarkan  petimbangan-pertimbangan  oleh hakim.Adapun  pertimbangan-pertimbangan  ditolaknya  permohonan itsbat nikah, sebagai berikut:
31 Ibid 32 Hasil  wawancara  Penulis  bersama  Bapak Iqbal  Khadafi,  SH.  MH  selaku Hakim di  Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024
33 Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif Waldy selaku Hakim di PA Pulau Punjung
a. Jika  identitas  para  pemohon  tidak  sesuai  antara  para  pemohon  yang hadir dengan pihak yang telah didaftarkan sebelumnya.
b. Jika  perkawinan  dilaksanakan  dengan  terburu-buru  sehingga menimbulkan keterpaksaan antara kedua atau salah satu pihak.
c. Jika  perkawinan  tidak  memenuhi  rukunnikah  sesuai  yang  telah  diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14yang meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.
d. Jika  kedua  atau  salah  satu  pihak  pada  saat  melaksanakan  perkawinan saat itu para pemohonbelum mencukupi umur sebagaimana yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Perubahahan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menjelaskan perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
e. Jika  perkawinan  yang  telah  dilaksanan  melanggar  larangan-larangan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.
f. Jika saat melaksanakan perkawinan, kedua atau salah satu pihak masih memiliki  hubungan  perkawinan  dengan  orang  lain.  Sebagaimana  yang diatur dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang Perkawinan.
g. Jika perkawinannya melanggar Undang-undang lain. 34
Akibat  hukum  yang  timbul  dari  penolakan  permohonan itsbat nikah oleh  Pengadilan  Agama,  Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti  dengan Bapak  Afif  Waldy,  S.HI.,  selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung, yakni sebagai berikut:
a. Perkawinandianggap tidak pernah ada sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Perkawinan.
b. Harta  perkawinan  yang  telah  ada  selama  perkawinan  tidak  tercatat tersebut  tidak  menjadi  harta  bersama  melainkanmenjadi  harta  dalam kuasaan masing-masing berdasarkan surat beli.
c. Anak  yang  lahir  saat  perkawinan  tidak  tercatat  berlangsung berkedudukan  anak  tidak  sah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  43 Undang-undang Perkawinan yakni, anak yang lahir di luar perkawinan yang  sah  bukanlah  anak  yang  sah.  Hal  ini  karena  permohonan itsbat nikah  orang  tuanya  ditolak  sehingga  perkawinan  yang  pernah  terjadi
34 Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif Waldy,SHI selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024
dianggap tidak sah.Anak hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja dan tidak dapat mewarisi harta ayahnya. 35
Dalam  wawancara  penulis  dengan  kedua  Hakim  Pengadilan  Agama Pulau Punjung tersebut, beliau menyampaikan jika perkawinan ditolak maka para  pemohon  akan  diberikan  dorongan  untuk  melakukan  nikah  baru  di Kantor  Urusan  Agama.Nikah  baru  diperlukan  agar  perkawinan  para pemohon  terhindar  dari  kemudharatan  termasuk  sulitnya  pengurusan administrasi  negara  baik  bagi  mereka  maupun  bagi  anak  mereka. Perkawinan baru ini dilaksanakan dengan rukun nikah yang sesuai dan akad yang baru. 36
Ketika dimintai keterangan mengenai solusi bagi anak yang lahir saat berlangsungnya  perkawinann  tidak  tercatat  dan itsbat nya  di  tolak  oleh Pengadilan Agama, Bapak Iqbal Khadafi, SH. MH selalu Hakim Pengadilan Agama  Pulau  Punjung  menyampaikan  para  pihak  dapat  mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Perkawinan yakni:
a. Asal-usul  seorang  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  aktekelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang,
b. Bila  akte  kelahiran  tersebut  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  tidak  ada,  maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seoranganak setelah  diadakan  pemeriksaan  yang  teliti  berdasarkan  bukti-bukti  yang memenuhi syarat.
c. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, makainstansi pencatat  kelahiran  yang  ada  dalam  daerah  hukum  Pengadilanyang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yangbersangkutan. 37
2. Kendala  Serta  Hambatan  Dalam  Proses  Penyelesaian  Perkara Itsbat Nikah Yang Timbul Di Pengadilan Agama Pulau Punjung
a. Kendala Serta Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti  dengan  Bapak  Afif  Waldy,  S.HI, selaku Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menangani perkara itsbat nikah terdapat berbagai kendala yang dihadapisebagai berikut:
35 Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif  Waldy,SHI selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024
36 Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif Waldy,SHI selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024
37 Hasil  wawancara  Penulis  bersama  Bapak  Iqbal  Kadafi,  SH.  MH  selaku  Hakim  di  Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024
1) Para  pemohon  yang  tidak  mengerti  pentingnya  perkawinan  tercatat. Menurut beliau meskipun ada asas fiksi hukum yangberanggapan bahwa ketika  suatu  peraturan  perundang-undangan  telah  diundangkan  maka pada saat itu setiaporang dianggap tahu, namun pada kenyataannya di kabupaten dhamasraya sendiri masih banyak yang tidak mengetahuinya.
2) Para  pemohon  masih  sering  bingung  mengenai  tatacara  perberkara  di Pengadilan Agama.
3) Pelaksanaan perkawinan yang sudah bertahun tahun atau lama sehingga hakim kesulitan memeriksa perkara.
4) Para  pemohon  atau  salah  satu  pihak  dan  saksi  perkawinan  telah meninggal dunia atau tidak dapat dihadirkan saat sidang.
5) Para  pemohon  atau  saksi  telah  berumur  atau  tua  sehingga  sulit  untuk diajak berkomunikasi.
6) Yang  menjadi  wali  perkawinan  bukan  wali  nikah  yang  berwenang misalnya ketua adat.
7) Dalam prakteknya para pemohon telah memiliki kartu keluarga bersama padahal perkawinan belum tercatat.
8) Para pemohon tidak mengerti langkah selanjutnya setelah menyelesaikan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung. 38
b. Penanganan  Kendala  Serta  Hambatan  Dalam  Proses  Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti  dengan  Bapak  Afif  Waldy, S.HI.,  selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung,  beliau menyampaikan  bentuk  upaya  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung  dalam menangani  berbagai  kendala  serta  hambatan  dalam  proses  penyelesaian perkara itsbat nikah yakni:
1) Menjalanikerjasama  antara  Kantor  Urusan  Agama  dengan  Pengadilan Agama  dalam  memberikan  informasi  kepada  masyarakan  bahwa pentingnya  melakukan  perkawinan  tidak  tercatat  untuk  mencegah meningkatnya  jumlah  perkawinan  tidak  tercatat  di  kabupaten Dhamasraya  sehingga  jumlah  permohonan itsbat nikah  juga  otomatis akan berkurang.
2) Jika  para  saksi  perkawinan  telah  meninggal  dunia  maka  hakim  akan meminta  para  pemohon  untuk  menghadirkansaksi  yang  hadir  saat dilangsungkannya perkawinan atau setidaknya saksi yang mengetahui para pemohon telah hidup bersama seperti tetangga.
38 Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif Waldy,SHI selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024
3) Setelah  adanya  putusan  hakim  akan  mengarahkan  para  pemohon tentang  bagaimana  langkah  dan  solusi  selanjutnya  terkait permasalahan-pemmasalahan yang dihadapi. 39

## C. PENUTUP

## • Kesimpulan
Akibat hukum dikabulkan dan ditolak permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama  Pulau  Punjung,  pertamaAkibat  hukum  dikabulkannya  permohonan  itsbat nikah,  akan  timbulbeberapa  akibat  hukum  berupa,  kewajiban  dan  hak  dari hubungan  suami  isteri  itu  sendiri,  terhadap  harta  benda,  diatur  dalam  Pasal  35 sampai  Pasal  37  Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  dan akibat  hukum  terhadap  anak  yang  ada  selama  perkawinan  tidak  tercatat  akan menjadi anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan yakni  anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalan  atau  sebagai  akibat perkawinan yang sah.
Kedua akibat hukum ditolaknya permohonan itsbat nikah, akibat hukum yang timbul dapat berupa: perkawinan dianggap tidak pernah terjadi sehingga tidak ada kewajiban dan hak dari hubungan suami isteri yang diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal  34  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  harta  yang dimiliki selama perkawinan tidak tercatat itu berlangsung bukan merupakan harta bersama  perkawinan,  dan  akibat  terhadap  anak  yang  lahir  saat  perkawinan  tidak tercatat berlangsung berkedudukan anak tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan yakni, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah.
Adapun  kendala  dan  hambatan  dalam  proses  penyelesaian  perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung yakni:
1. Para pemohon yang tidak mengerti pentingnya perkawinan tercatat
2. Pelaksanaan perkawinan yang sudah bertahun tahun atau lama sehingga hakim kesulitan memeriksa perkara.
3. Para  pemohon  atau  salah  satu  pihak  dan  saksi  perkawinan  telah  meninggal dunia atau tidak dapat dihadirkan saat sidang.
4. Para  pemohon  atau  saksi  telah  berumur  atau  tua  sehingga  sulit  untuk  diajak berkomunikasi
5. Pelaksanaan perkawinan yang sudah bertahun tahun atau lama sehingga hakim kesulitan memeriksa perkara.
6. Wali perkawinan bukan wali nikah yang berwenang misalnya ketua adat.
39 Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif Waldy,SHI selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024
7. Dalam prakteknya para pemohon telah memiliki kartu keluarga bersama padahal perkawinan belum tercatat
• Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, Penulis menyarakan  berbagai hal yakni sebagai berikut:Bagi pemohon yang permohonannya dikabulkan sesegera mungkin ke  Kantor  Urusan  Agama  untuk  mendaftarkan  perkawinannya  agarmendapatkan buku  nikah.  Kedua  bagi  pemohon  yang  ditolak  permohonannya  untuk  segera melaksanakan  perkawinan  yang  baru  dengan  persyaratan,  rukun  nikah  sesuai dengan  undang-undang  dan  akad  yang  baru.Perkawinan  dapat  dilangsungkan  di Kantor  Urusan  Agama  setempat.  Dan  saran  terakhir,  bagi  para  pemohon  yang ditolak permohonnan itsbat nikahnya dan telah memiliki anak dapat melaksanakan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama agar anak memiliki status hukum yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Buku:
Ade Putri.  (2021). Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan . Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi.
Asikin, Zainal, and Amirudin. (2019). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jawa Barat: PT. Raja Grafindo Persada.
Djulaeka, and Devi Rahayu. (2019) . Metode Penelitian Hukum . Surabaya: Scopindo.
Mardani. (2016). Hukum Keluarga Islam Di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Mohammad  Ali,  Wafa.  (2018). Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia  Sebuah  Kajian  Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Ed. by Ahmad Tholabi Kharie, Yayasan Asy- Syari’ah Modern Indonesia . Tangerang Selatan: YASMI. Nabiela, Naily,dkk. (2019). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group.
Samin,  Sabri.  (2015). Dinamika  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia .  Yogyakarta:  Trust Media.
Simanjuntak, P.N.H.(2015). Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group.

## Jurnal:
Adisyah  Putra,  Muhammad,  Gisha  Dilova,  and  Ratih  Agustin  Wulandari. (2023).“Akibat  Hukum  Penetapan  Dispensasi  Perkawinan  Terhadap  Anak  Di Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung.” INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science Research Vol. 3, No. 4.
Ekawati,  Ekawati,  and  Gusti  Heliana  Safitri.  (2022).“Pelaksanaan  Itsbat  Nikah  Dalam Prinsip Kepastian Hukum.” Jurnal Harian Regional Vol. 10, No. 12.
Nasrudin,  Nur  Mohammad  Kasim,  and  Lusi  Margareth  Tijow.  (2021).“Pencatatan Perkawinanberdasarkan  Penerapan  Objektifikasi  Hukum  Perkawinan  Islam  Di Indonesia.” Jurnal Syntax Admiration Vol. 2, No. 10.
Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Pl Rofiq,  Ainur.  (2020).“Strategi  Menjaga  Keharmonisan  Rumah  Tangga  Jarak  Jauh.”
Rechtenstudent Vol. 1, No. 1.
Yusi  Abrar,  Firdaus,  Herni  Widanarti,  and  Triyono.  (2021).“Tinjauan  Yuridis  Hak Pewarisan  Anak  Adopsi  Menurut  Kuh  Perdata  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan Negeri Pati No.60/Pdt.P/2019/Pn.Pti).” Diponegoro Law Journal Vol. 10, No. 1.