## I. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai suatu negara tentu memiliki suatu tujuan yang sama seperti negara-negera lainnya, yaitu menjadi suatu negara yang mampu mensejahterakan rakyat nya, menciptakan perdamaian serta ke adilan sosial seperti yang telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Untuk dapat menca pai tujuan yang dicita-citakan tersebut, sebagai aktor utama, negara perlu melakukan pembangu nan di berbagai bidang. Dengan berpe gang pada prinsip memberdayakan kemam puan dalam negeri, maka kegiatan
untuk meningkatkan proses pembangunan nasional terus dilakukan oleh pemerintah.
Upaya pemerintah dalam mencapai tu- juan tersebut salah satunya ialah melalui pemungutan pajak.Pemungutan pajak tercantum dalam UUD 1945 yang dalam tataran pelaksanaannya melalui pemben- tukan undang-undang. Hal ini dimaksudkan dalam aspek hukum melahirkan suatu norma yang disepakati dan dipatuhi bersama. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan maka

## KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MRANDUNG KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN
Hakip dan Nihayatus Sholichah Universitas Dr. Soetomo Surabaya Hakip223@gmail.com Ninis.fadillah@gmail.com

## ABSTACT
Land and building tax is local tax that has been transferred from the central to the regions since the issuance of PDRD Regulation No. 28/2009. Village is one of the institutions authorized as a collecting of fi cer of PBB is required to carry out duties in the execution of the collection of PBB in accordance with Law No. 12 of 1994 on Land and Building Tax in order to support the original revenue areas used for regional development. This research is to explain how the process of implementation of land tax collection and building in Mrandung village of Klampis district of Bangkalan regency. The type of research used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, document review and analyzed using Van Meter model and Carl Varn Horn.
The results of this research indicate that there is no a process of collecting land and building taxes in Mrandung village because the village government of Mrandung replaces the obligation of its citizens in paying off all the indebted taxes owned by the people of Mrandung village. It makes the village government as the management apparatus of PBB at the village level is not Following the procedures in accordance with the laws and regulations of the Building Land Tax Law No. 12 of 1994 on Land and Building Tax and does not obey the regulations in Bangkalan regency namely Bangkalan Regent Regulation No. 60 of 2013 on the Management of Land and Urban Building Tax and Rural.
The analysis using Model Van Meter and Carl Van Horn it could be seen that the absence of the process of collection of Land and Building Tax in Mrandung village due to attitude / tendency owned by Mrandung village government which underlies the implementors remain in their own thinking in response to the policy of collection land and building in Mrandung village of Klampis district of Bangkalan regency. Suggestion from this research is that PBB of fi cers in the village should be more active in delivering information to the community, the quality of human resources and understanding of the content of PBB policy should be improved so that in running the PBB in accordance with established procedures.
Keywords : Implementation, Collection, Land And Building Tax
membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga harus dibantu oleh pemasukan negara diantaranya melalui peneriman pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam membantu pembangunan nasional. Sumber dana dari pajak yang diharapkan mampu membantu proses pembangunan nasional yang dimaksud ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pemasukan yang sangat potensial dan berkotribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya, itu dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pajak ini khususnya sektor perkotaan dan perdesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah, sehingga dengan peraturan baru mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah karena sebagai salah satu pajak langsung yang diterima daerah dimana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah terkait penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemerintah daerah mendapatkan bagian lebih besar.
Peralihan dari pusat ke daerah terkait penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tentu membantu pemerintah daerah karena memberikan sumber penerimaan tambahan yang dapat diandalkan dalam pemenuhan kebutuhan terkait upaya perbaikan pembangunan yang ada di daerah.Hal tersebut dikarenakan pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan pembangunan memerlukan biaya yang tinggi.Kebutuhan ini dapat dirasakan oleh
pemerintah daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu awal mulainya pada tanggal 1 Januari 2001.Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.
Untuk memungut pajak daerah peme- rintah sejak lama mengeluarkan Undang- undang sebagai dasar hukum yang kuat. Pemberlakuan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintahan daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak terutang.
Dengan adanya otonomi daerah tersebut, daerah mampu mengatur sendiri urusan pemerintahan dalam konteks tertentu dan dapat memanfaatkan segala sumber daya dan potensi daerah untuk keberlangsungan pembangunan yang telah direncanakan demi mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat.Sehingga dalam kaitannya terhadap perubahan peraturan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunanyang dilihkan ke daerah, pemerintah daerah harus secara tepat memaksimalkan penerimaan yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan.
Begitu pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kelangsungan serta kelancaran pembangunan, maka perlu dilakukan penanganan dan pengelolaan yang baik dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar bisa berjalan dengan lancar dan maksimal.
Demi terlaksananya pengelolaan yang baik dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan maka diperlukan peran pemerintah daerah yang dalam hal ini dapat dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang merupakan aparat pemungut pajak
sesuai wewenang dan kewajiban yang dimiliki. Pada awalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dijalankan oleh pihak KPP Pratama selaku instansi yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, namun sejak peraturan no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah digulirkan, maka peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pun berpindah ke badan pendapatan daerah (BAPENDA).

## II. METODOLOGI
Berdasarkan pendeatan yang ditempuh, jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Bogdan dan taylor mende fi nisikan metodelogi ualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diambil (Bogdan dan taylor dalam Moleong (2004:4)).
Menurut Sukmadinata (2005) (dalam Danim, 2002) dasar penelitian kualitatifadalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.
Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fl eksibel.Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).
Dalam hubungan dengan riset kualitatif yang memusatkan pada deskriptif, HB Sutopo (2002: 35) mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan berwujud kata-kata
dalam kalimat atau gambar yang mempunyai arti lebih dari sekedar angka atau jumlah. Berisi catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data.
Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (studi kasus di desa Mrandung, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura) yang di dukung oleh data-data tertulis, pengamatan maupun hasil wawancara.

## III. PEMBAHASAN

## A. Telaah Pustaka
Chandier & Piano berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang srategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah- masalah publik atau pemerintah.Dalam kenyataannya, Kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masaiah-masalah publik (Chandier dan Piano dalam Tangkilisan (2003:1)).
Berdasarkan pengertian tersebut bahwa kebijakan publik bukan menyangkut kepentingan pribadi atau golongan tertentu melainkan melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat sehingga fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pela yanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mem per- tahankan atau meningkatkan kualitas kehidu- pan orang banyak, menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menye- dia kan pelayan  publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.
Jones (dalamTangkilisan, 2003:18) meng- ana lisis masalah implementasi Kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan- kegiatan fungsional.Jones mengemukakan beberapa dimensi dan implementasi
pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor.
Jadi Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat di lakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan- kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.
Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah:
a. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
b. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
c. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.
Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III.Edward III (dalam Agustino, 2008: 149-154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation . Dalam pendekatan teori ini terdapat empat
variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.
Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Agustino (2008:141-144)), ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yaitu:
1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap / Kecenderungan Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik
Peters (1982) (dalam Tangkilisan, 2003:22) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor:
1. Informasi
Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
2. Dukungan Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.
3. Pembagian Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti
besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan.Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.Namun berdasarkan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru, bahwa selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah.

## B.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Desa Mrandung berada di wilayah keca- matan Klampis Kabupaten Bangkalan, kecama- tan yang terdapat di kabupaten Bangka lan ada 18 yaitu: Kecamatan Kamal, Kecamatan Labang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Modung, Kecamatan Blega, Kecamatan Galis, Kecamatan Konang, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Burneh, Keca matan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecama tan Kokop, Kecamatan Tanjung Bumi, Keca matan Sepulu dan Kecamatan Klampis.
Di kecamatan Klampis terdapat 22 Desa yaitu: Desa Tolbuk, Desa Ra’as, Desa Muarah, Desa Palongan, Desa Karang Asam, Desa Bantayan, Desa Bragang, Desa Lergunong, Desa Panyaksagan, Desa Laranagan Glintong, Desa Manonggal, Desa Larangan Sorjan, Desa Tenggung Daya, Desa Balung, Desa Tarogen, Desa Ko’ol, Desa Tobadung, Desa Mrandung , Desa Beluk Agung, Desa Bator, Desa Klampis Barat, Desa Klampis Timur.
Desa mrandung sebagai salah satu desa yang berada di kecamatan Klampis mempunyai Luas tanah Sekitar 283,3 Ha, tinggi tempat dari permukaan laut yaitu sekitar 37 M. Di Desa Mrandung terdapat dua warna tanah yaitu putih dan merah.
Adapun batas-batas wilayah desa Mrandung adalah sebagai berikut:
a. Sebelah utara: Laut
b. Sebelah timur: Desa Beluk Agung
c. Sebelah selatan: Desa Tobaddung
d. Sebelah barat: Laut
Dari data yang diperoleh peneliti dari Demogra fi Desa Mrandung pada tahun 2015, desa Mrandung terdiri dari 3 Dusun yaitu, dusun Gintongan, dusun Mrandung dan dusun Rampak, dengan 642 KK dan jumlah penduduk sekitar 2,463 jiwa dengan klari fi kasi  1.216 Laki-laki dan 1.247 Perempuan.
Rincian penduduk Desa Mrandung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan bisa dilihat pada tabel berikut:
Mayoritas penduduk desa Mrandung hidup dengan bertanimusiman. Yang dimaksud bertani musiman yaitu jika musim hujan datangmaka para petani akan menanam padi, dan jika kemarau akan menanampalawija. Ada juga yang berdagang dan sisanya pergi merantau ke luar daerah atau luar negeri. Jika dipresentasekan penduduk Desa mrandung yang menjadi petani sekitar 75%, pedagang 10% dan merantau 10% dan lain-lain sisanya 5% (Serabutan).
Tingkat pendidikan di Desa Mrandung bervariasi, mulai daritingkat pendidikan yang paling rendah sampai tingkat pendidikan yang tinggi. Jika dibandingkan denga desa-desa lainnya yang sarana pendidikannya lengkap, desa Mrandung memang sedikit tertinggal, dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya juga yang saat ini masihdidominasi oleh lulusan sebatas Sekolah Dasar (SD). Namun walaupun demikianmasyarakat mrandung saat ini sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan.
Sarana pendidikan yang ada di Desa Mrandung antara lain adalah, TK (Taman Kanak-Kanak) yaitu TK Al – Amin yang terletak di Dusun Gintongan, RA (Raudlatul Afthal) yaitu RA. Al – Miftahul Huda yang terletak di Dusun Mrandung, dan RA Al – Kholiliyah yang terletak di Dusun Rampak. Sekolah Dasar di desa Mrandung yaitu SDN Mrandung yang terletak di Dusun Gintongan dan SMP yaitu SMP Al – Amin yang berada di Dusun Gintongan, kemudian SMP II Klampis yang berada di Dusun Mrandung. Untuk pendidikan jenjang SMA dan Perguruan tinggi di Desa Mrandung ini belum tersedia, sehinggan jika
ada anak-anak masyarakat Mrandung yang ingin meneruskan maka harus mendaftar ke luar daerah Mrandung.

## C. Hasil Penelitian
Kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terus berlangsung di desa mrandung kecamatan klampis kabupaten Bangkalan, asas yang menjadi dasar atas terselenggaranya rancangan peraturan daerah (RAPERDA) ter- kait peraturan  Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/ PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Kabu paten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dalam hal penerimaan pemungutan pajak ialah:
1. Asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan.
2. Asas dekonsentrasi, yaitu yang pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.
3. Asas Pembantuan, berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat
Pengalihan pengelolaan PBB P2 ke daerah merupakan potensi bagi peningkatan penerimaan daerah. Sebab, pengalolaan PBB P2 penerimaan sepenuhnya akan menjadi
milik pemerintah daerah.Dengan pengalihan pengelolaan PBB P2 ke pemerintah daerah, tentunya akan menimbulkan dampak bagi kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah yang menerima amanat dari pemerintah pusat sesuai undang-undang yang berlaku untuk mengurus sendiri urusan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan baik terhadap pemerintah kota Bangkalan maupun desa mrandung itu sendiri. Bagi pemerintah Kota Bangkalan, pengalihan pengelolaan PBB P2 disamping menjalankan amanat UU PDRD No. 28 Tahun 2009 juga berharap peningkatan penerimaan daerah secara signi fi kan. Sehingga, upaya- upaya peningkatan penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan khsusunya sektor perdesaan dan perkotaan dapat terus ditingkatkan, baik secara intensi fi kasi maupun secara ekstensi fi kasi. Bagi desa mrandung itu sendiri pengalihan pengelolaan PBB P2 ke daerah ini juga adalah sebuah hal baru dalam system pemungutan pajak dari masyarakat, dimana urusan tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya berinteraksi dengan KPP Pratama Bangkalan selaku pemegang amanah dalam menjalankan tugas dari pusat namun setelah penerapan pada tahun 2014 tentang peralihan Pajak Bumi dan Bangunan ke daerah menjadi ke BAPENDA, desa berinteraksi langsung dengan BAPENDA dalam mengurusi tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga seluruh pajak terutang masyarakat mrandung langsung di salurkan ke pemerintah kotaBangkalan yakni kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dimana sebelumnya disetorkan langsung ke pusat melalui KPP Pratama Bangkalan.
Sasaran Dalam Aspek Pendapatan Yang Hendak Dicapai Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Sasaran dalam aspek pendapatan yang hendak dicapai dalam Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Bangkalan adalah:
• Terwujudnya pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta akuntabilitas.
• Penyesuaian undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku dengan peraturan daerah kabupaten Bangkalan dalam penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
• Terkontrolnya dalam memanfaatan po- tensi daereah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
• Terciptanya mekanisme perencanaan, pe- nge lolaan, kajian akademis, serta penga- wasan dan evaluasi dalam penyempur- naan peraturan daerah terkait pemu ngu tan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan yang ber kelanjutan.
• Terwujudnya tata kelola yang baik dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di kabupaten Bangkalan dalam mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara berkelanjutan.
• Tercapainya perbaikan pelayanan dalam upaya meningkatan akuntabilitas kinerja dengan memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak guna peningkatan potensi penerimaan pajak dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang berkelanjutan.
Tata Cara Yang Dilakukan Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangkalan
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangkalan:
1. Persyaratan
- Untuk pembayaran PBB, Wajib Pajak harus memiliki tanda bukti  Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB P2) yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Bangkalan
- Untuk pengajuan penerbitan SPPT PBB, Wajib Pajak dapat  mengajukan langsung ke Dinas Pendapatan Kabupaten Bangkalan melalui Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan Dinas Pendapatan Kabupaten Bangkalan dengan membawa dokumen, antara lain : fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Serti fi kat Tanah serta Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila ada bangunannya.
2. Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tindak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Besarnya tarif pajak adalah :
- Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen)
- Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)  sebesar   0,2 % ( nol koma dua persen)
4. Cara Pembayaran
Setelah menerima SPPT PBB dari Desa/ Kelurahan, Wajib Pajak dapat langsung membayar pajaknya pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan, yakni Bank Jatim Cabang Bangkalan atau unit layanan Bank Jatim yang ada di Kecamatan dengan menunjukkan SPPT PBB atau NOP yang tercantum dalam SPPT PBB P2 serta melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan mencantumkan Nomor Obyek Pajak PBB yang tertera pada SPPT PBB. Sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB, Wajib Pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS PBB) atau struk ATM.
Wajib Pajak dapat pula membayar pajaknya melalui Petugas Pemungut PBB di Kantor Kepala Desa/Kelurahan tempat obyek pajak berada, dan sebagai bukti pelunasan pembayaran pajaknya, Wajib Pajak akan menerima Tanda Terima  Sementara (TTS PBB), selanjutnya oleh Petugas Pemungut PBB akan dimasukkan ke dalam Daftar Penerimaan
Harian (DPH PBB) dan disetorkan ke tempat pembayaran yang ditentukan, yakni Bank Jatim Cabang Bangkalan atau unit layanan Bank Jatim yang ada di Kecamatan.

## Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bangkalan
Salah satu faktor yang paling berpengaruh demi mendukung berbagai rancangan pem- bangunan pemerintahan di daerah adalah terus bertambahnya penerimaan pendapatan asli daerah yakni penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar yang dalam hal ini ialah Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu perlu adanya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan guna memperoleh sumber dana tambahan, sehingga proses pembangunan dan target penerimaan yang setiap tahun direncanakan dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat tercapai. Ketersediaan petugas Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor penting dalam hal proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah petugas yang mempunyai wewenang dalam melakukan pro- ses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke setiap wajib pajak yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan. Dalam hal ini petugas pajak yang mempunyai hak dan wewenang dalam mengurusi segala pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Bangkalan yakni Badan Pendapatan Daearah (BAPENDA) yang telah diatur oleh undang- undang Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Sedangkan sistep merupakan singkatan dari sistem tempat pembayaran.Sistep adalah sistem pembayaran yang masih manual yang digunakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diamana tempat pembayarannya telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
Strategi Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bangkalan
Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah khususnya oleh petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka dalam proses pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan dan Perdesaan yang dapat menghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) selaku pihak yang mengurusi dan yang mempunyai kewenangan dalam sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai beberapa strategi dalam menangani kendala-kendala tersebut.

## Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mrandung
Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh petugas pemungut pada dasarnya diawali ketika Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan telah di distribusikan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada pihak kecamatan yang ada di daerah masing-masing, hal tersebut tidak lain karena Badan Pendapatan Daerah sebagai pihak yang mengurusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat kabupaten/kota.
Proses tersebut kemudian dilanjutkan dari pihak kecamatan untuk mendistribusikan seluruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan ke tingkat desa/kelurahan, sebagaimana tanggung jawab yang telah dibebankan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mengurusi proses pemungutan ditingkat kecamatan. Hal tersebut bukan tidak berlandasan bahwa dikarenakan pihak kecamatan yang sangat memahami kondisi lingkungan dan dengan berbagai cara dalam proses pemungutan dapat disarankan oleh pihak kecamatan ke tingkat desa/kelurahan agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dilakukan di tingkat desa/kelurahan dapat dicapai secara maksimal.
Proses terakhir ialah dimana Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di distribusikan ke wajib pajak yang ada di desa/kelurahan masing-masing, hal tersebut bertujuan agar para wajib pajak tidak menunggak pajak terhutangnya dan segera membayar atas Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki. Selama kurun waktu yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah, para wajib pajak harus membayar pajak terhutangnya sebelum jatuh tempo pembayaran bilamana para wajib pajak tidak ingin dikenakan sanksi administrasi.
Peran dari petugas pemungut pajak khususnya ditingkat desa/kelurahan sangat diperlukan guna menyadarkan para wajib pajak umumnya kepada setiap masyarakat supaya mengenal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga menjadi masyarakat yang patuh pajak, tujuan dari itu semua adalah dapat tercapainya target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan secara maksimal.
Desa Mrandung sebagai salah satu desa yang juga menerima kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari daerah sesuai undang-undang yang berlaku, pada kenyataan dalam proses pemungutan PBB di desa Mrandung tidak berjalan sesuai prosedur sejak SPPT diterima dari pihak Kecamatan Klampis. Proses tersebut terhenti ketika pendisribusian SPPT kepada wajib pajak tidak dilakukan oleh petugas yang berada di tingkat desa.
Proses tersebut tentu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana pembayaran pajak PBB yang dilakukan oleh masyarakat desa Mrandung harus terlebih dahulu mem- peroleh Surat Pemberitahuan Pajak Terhu- tang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
Tidak adanya kegiatan proses pemungutan dan pembayaran terkait Pajak Bumi dan Bangunan dalam kehidupan masyarakat desa Mrandung membuat masyarakat secara
keseluruhan tidak mengetahui bahkan mengenal apa yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan menjadi warga negara yang baik yang mana seharusnya patuh terhadap segala peraturan yang dibuat pemerintah tidak terkecuali peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Ketidakpahaman serta kurangnya penge- tahuan masyarakat Mrandung terkait Pajak Bumi dan Bangunan terus berlanjut dari tahun ketahun, hal tersebut karena tidak adanya peringatan atau sosialisai terkait Pajak Bumi dan Bangunan dari aparatur pemerintah yang mengurusi Pajak Bumi dan Bangunan yakni dari pihak desa, kecamatan bahkan dari BAPENDA walaupun secara keseluruhann masya rakat tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan nya.
Dari seluruh rangkaian proses yang seharusnya dilalui oleh setiap wajib pajak terkait Pajak Bumi dan Bangunan, peneliti menelusuri dan menemukan sebab mengapa masyarakat Mrandung tidak mendapat peringatan tegas atau sanksi dari Badan Pendapatan Daerah selaku Badan yang mengurus Pajak Bumi dan Bangunan yakni dikarenakan seluruh tunggakan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki wajib pajak di desa Mrandung telah lunas atau terbayar setiap tahunnya. Hal itulah mengapa tidak ada proses pemungutan dan hal apapun yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Mrandung.
Desa Mrandung yang merupakan suatu instansi yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diamanatkan oleh pemerintah daerah tentu diharapkan mampu mencapai hasil kinerja yang memuaskan dalam hal Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan. Pencapaian hasil pajak tersebut demi meningkatkan potensi perolehan pendapatan asli daerah kabupaten Bangkalan yang tujuannya untuk keberlangsungan pembangunan yang telah direncakan oleh pemerintah kabupaten Bangkalan.
Pada kenyataannya apa yang terjadi dalam keberlangsungan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di desa Mrandung tidak pernah terimplementasikan dengan baik dalam kurun waktu 16 tahun terakhir, karena hal tersebut disebabkan oleh ketiadaan proses pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan yang membuat tidak sesuai dengan ketentuan standar operational prosedur yang ada.
Hal tersebut mendapat sorotan dari masyarakat desa terkait ketiadaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh perangkat desa Mrandung yang merupakan petugas Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga hal tersebut berlanjut pada ketiadaan proses pemungutan PBB kepada masyarakat desa Mrandung.
Beberapa kendala yang berkaitan langsung dengan kinerja petugas PBB desa Mrandung yang timbul dikarenakan ketiadaan proses pemungutan PBB di desa Mrandung antara lain:
a. Masyarakat desa Mrandung tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dimana hal tersebut menjadi permasalahan bila masyarakat hendak mengurus perubahan data PBB ke BAPENDA.
b. Masyarakat desa Mrandung menjadi tidak mengetahui jumlah pajak yang seharusnya dibayar atas tanah dan bangunan yang dimiliki
c. Keberadaan status subjek dan objek PBB menjadi tidak diketahui dimata hukum oleh masyarakat desa Mrandung.
d. Timbulnya kepemilikan ganda atas tanah atau bangunan karena ketiadaan pembaharuan yang terjadi dalam penerbitan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan.
Peneliti menemukan fakta dilapangan terhadap sikap masyarakat Mrandung sendiri walaupun ada kekhawatiran dikemudian hari yang dirasakan masyarakat Mrandung terkait ketiadaan proses pemungutan PBB di desa Mrandung, namun tidak membuatmasyarakat Mrandung mengadukan masalah yang dialami
ini ke BAPENDA atau sekedar menanyakan hal tersebut ke pemerintah desa Mrandung, hal tersebut dikarenakan masyarakat desa Mrandung mengetahui pada kenyataannya bahwa ketiadaan proses pemungutan tersebut tidak menjadikan masyarakat desa Mrandung mendapat sanksi dari BAPENDA karena segala pajak terhutang yang dimiliki telah dibayarkan oleh pemerintah desa walaupun dana yang dipakai tidak jelas asal usulnya.
Di sisi lain kendala yang tidak kalah penting terhadap kinerja perangkat desa Mrandung sebagai petugas pajak di tingkat desa, antara lain:
a. Kurangnya pemahanan terhadap isi dari kebijakan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan.
b. Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi petugas PBB.
c. Tidak adanya kemauan menjalankan proses pemungutan PBB sesuai prosedur.
d. Perangkat desa selaku petugas PBB belum siap dalam mengurusi pemungutan PBB di tingkat desa.
Kendala yang berkaitan langsung dengan kinerja petugas PBB desa Mrandung merupakan kendala yang timbul dari dalam diri petugas PBB desaMrandung sendiri, karena kendala yang berkaitan langsung dengan kinerja petugas PBB di desa Mrandung tidak harus lintas instansi dalam mengatasinya, bisa diselesaikan oleh internal petugas yang ada dalam perangkat desa Mrandung untuk merubah permasalahan tentang ketiadaan proses pemungutan PBB yang sudah berlangsung lama untuk disesuaikan dengan proses pemungutan PBB mengikuti prosedur yang ada.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kinerja dari petugas Pajak Bumi dan Bangunan desa Mrandung walaupun pada proses implementasinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan, namun tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di
desa Mrandung, dikarenakan ketiadaan proses pemungutan membuat pemerintah desa yang melunasi pajak PBB masyarakat desa Mrandung sehingga penerimaan PBB desa Mrandung sesuai target setiap tahunnya.
Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Mrandung

## 1. Standar Dan Sasaran Kebijakan / Ukuran Dan Tujuan Kebijakan
Standar dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang akan mempengaruhi proses implementasi. Ketidakmenentuan standar dan tujuan kebijakan dapat membuat kesulitan bagi implementor untuk memahaminya dan sekaligus dapat memunculkan keragaman pada disposisi (kecenderungan implementor untuk melaksanakan kebijakan) berbagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi. Kondisi ini akhirnya akan kurang mendukung kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan.

## 2. Sumber Daya
Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo, 2007: 194) menegaskan bahwa:
” Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan”.
Di desa Mrandung kebutuhan akan sum- ber daya dalam melaksanakan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tentu tidak diperlukan, hal tersebut berkaitan de- ngan ketiadaan proses pemungutan pajak kepada masyarakat di desa Mrandung.
Berbagai spekulasi bermunculan di dalam kehidupan masyarakat desa Mrandung terkait ketiadaan pemugutan Pajak Bumi dan
Bangunan.Namun hal tersebut tidak membuat masyarakat mempunyai keberanian dalam mencari kejelasan atas perubahan yang terjadi.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana
Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.
Pusat perhatian pada agen pelaksana me liputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam peng- implementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.
Ditinjau dari perspektif model implementasi Van Meter dan Carl Van Horn, maka kompentensi staf dan dukungan dari para personil pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan merupakan salah satu unsur yang spesi fi k dari variabel karakteristik organisasi pelaksana yang mungkin mempengaruhi suatu oraganisasi.(Winarno, 2002: 116).
Di desa Mrandung para perangkat desa bisa dikatakan kurang dalam hal kualitas kompetensi yang dimiliki, hal tersebut dapat terlihat dari para pelaksana yakni perangkat desa sendiri yang notabene hanya lulusan sekolah dasar dan tidak satupun yang berge- lar sarjana yang menduduki jabatan pada struktur desa di desa Mrandung.
Kurangnya kualitas yang dimiliki berimbas pada kinerja pemerintahan desa Mrandung yang meniadakan suatu kebijakan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut bukan karena tiada dukungan dari pemangku kebijakan yang lebih tinggi, namun karakteristik dari agen pelaksana di desa Mrandung yang kurang menela’ah dan meninjau kembali maksud dan tujuan dari suatu kebijakan yang telah dibuat.
Berdasarkan hasil temuan di atas, peneliti dapat menginterpretasikan bahwa dalam perspektif model implementasi kebijakan Van Meter dan Carl Van Horn variabel tentang karakteristik agen atau instansi pelaksana tidak terimplementasi dengan baik. Agen pelaksana yang terkait pada pelaksanaannya tidak mengacu pada ketetapan yang sudah diatur oleh pemerintah namun memiliki karakteristik serta peran yang berbeda.
4. Sikap / Kecenderungan Para Pelaksana
Sikap/kecendrungan para pelaksana, sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakn bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan dari rumusan masalah ini mencakup beberapa variabel penelitian antara lain: variabel standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

## 1. Standar Dan Sasaran Kebijakan / Ukuran Dan Tujuan Kebijakan
Menurut Van Meter dan Van Horn, setiap kebijakan publik harus memiliki standar dan tujuan yang harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada setiap program. Karena standar dan tujuan yang jelas akan mempermudah pelaksana untuk melaksanakan program tersebut. Kegagalan juga sering terjadi apabila standar dan
tujuannya tidak jelas. (Winarno, 2002: 197- 198).
Pemahaman implementor yakni perang- kat desa Mrandung terhadap kebijakan pe- mungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dibarengi dengan pelaksanaan kebijakan. Hal itu dikarenakan ketiadaan proses implementasi Pajak Bumi dan Bangunan di desa Mrandung sehingga membuat para penerima kebijakan yakni masyarakat desa mrandung tidak mengetahui dan mengerti apa tujuan dan sasaran dari kebijakan pemungutuan Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri.
Berdasarkan temuan di atas bahwa sege nap elemen terkait, baik pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakan belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan tujuan serta sasaran dari kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Mrandung.

## 2. Sumber Daya
Di desa Mrandung kebutuhan akan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tentu tidak diperlukan, hal tersebut berkaitan dengan ketiadaan proses pemungutan pajak kepada masyarakat di desa Mrandung.
Berdasarkan temuan di atas bahwa terkait sumber daya yang ada dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Mrandung tidak transparan, ketidakjelasan sumber dana yang pada prosesnya tidak ada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Mrandung menimbulkan berbagai kekhawatiran dan pertanyaan yang timbul di dalam kehidupan masyarakat desa Mrandung terkait Pajak Bumi dan Bangunan.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana
Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki perangkat desa Mrandung, berimbas pada kinerja pemerintahan desa Mrandung yang meniadakan suatu kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut bukan karena tiada dukungan
dari pemangku kebijakan yang lebih tinggi, namun karakteristik dari agen pelaksana di desa Mrandung yang kurang menela’ah dan meninjau kembali maksud dan tujuan dari suatu kebijakan yang telah dibuat.
Berdasarkan hasil temuan di atas dalam perspektif model implementasi kebijakan Van Meter dan Carl Van Horn variabel tentang karakteristik agen atau instansi pelaksana tidak terimplementasi dengan baik.Agen pelaksana yang terkait pada pelaksanaannya tidak mengacu pada ketetapan yang sudah diatur oleh pemerintah namun memiliki karakteristik serta peran yang berbeda.

## 4. Sikap / Kecenderungan Para Pelaksana
Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil (Winarno, 2002:203).
Pada prosesnya kebijakan ini berjalan kurang baik di Desa Mrandung.Hal tersebut dikarenakan faktor pemahaman yang kurang membuat pelaksanaan kebijakan pemungutuan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dijalankan sesuai prosedur yang ada. Sikap pelaksana yang kurang memahami kebijakan terkait serta organisasi yakni pemerintahan desa Mrandung yang kurang diperhatikan menimbulkan kesan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Mrandung cukuplah desa yang berperan, bukan masyarakat desa yang seharusnya ikut andil dalam hak dan kewajiban yang dimiliki, sebagaimana sasaran dan tujuan awal dari kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunanan itu sendiri.
Berdasarkan hasil temuan tersebut bahwa kecenderungan/sikap pelaksana bukan hanya dilihat dari tingkat pengetahuan dan pemahaman standar dan tujuan kebijakan semata, namun dalam hal ini sikap pelaksana sangat berhubungan pada psikologis para
pelaksana yaitu perangkat desa Mrandung itu sendiri. Dalam kenyataannya perangkat desa Mrandung kurang ada kemauan dalam menjalankan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai SOP (Standart Operatioanl Prosedur).

## 5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana
Dalam konteks implementasi pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Mrandung tidak lepas dari komunikasi antar instansi dan para agen pelaksana yang dalam hal tersebut diharapkan mampu untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan.
Berdasarkan temuan di atas dapat dike- tahui bahwa kejelasan dalam penyampaian kebijakan pemungutan pajak bumi dan banguna di desa Mrandung telah dilakukan, hanya saja dalam pelaksanaannya tidak ada konsistensinya dalam menerapkan kebi- jakan tersebut oleh para pelaksana yakni peme rintahan desa Mrandung.Hal ini sangat menyangkut dalam permasalahan sikap/ kecenderungan para pelaksana terhadap kebijakan itu sendiri.

## 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Di desa Mrandung faktor eksternal yang paling dirasakan dalam konteks pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ialah aspek politik. Kurangnya transparansi dan ketidakjelasan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menimbulkan banyak prasangka negatif yang dilontarkan ke pihak pemerintah desa oleh masyarakat desa Mrandung.
Berdasarkan temuan di atas bahwa jika dilihat dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa adanya faktor eksternal yang kurang kondusif menjadikan suatu kegagalan dalam penerapan suatu kebijakan, yang da- lam hal ini adalah kondisi politik.Adanya per mainan politik untuk kepentingan perora ng an ataupun kelompok tertentu mengakibatkan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Mrandung tidak terimplementasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino. 2008 . Dasar Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta
Early Suandy. 2002. Hukum Pajak . Yogyakarta:
Salemba Empat
Huberman, dan Miles. 2014. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia
Moleong Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi .
Bandung: Alfabeta
Sutopo Hb. 2002. Metode Penelitian Kualitatif .
Surakarta: UNS Press
Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi .
Jakarta: Lukman Offset
Widodo. 2001. Implementasi Kebijakan . Bandung:
Pustaka Belajar
Widodo Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik .
Malang: Bayumedia Publisihing
Winarno Budi. 2002 . Kebijakan Publik, Teori Dan Proses (Edisi Revisi). Yogyakarta: Media Presindo

## PERATURAN PERUNDANGAN:
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang
Perubahan Pertama Undang-Undang
12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD)
Sumber lain:
Depdikbud. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
Tribun News, (2015, 15 Desember). Kesadaran Wajib Pajak Bangkalan Masih Rendah. Diperoleh 14 November 2016, dari http://surabaya. tribunnews.com/2015/12/15kesadaran- wajib-pajak-Bangkalan-masih-rendah
-