## CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X| Vol. 6 No. 2 September 2018, hal. 34-44

## Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Reka Apriani 1 , Abdul Sakban 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, reka.apriani14@gmail.com 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, sakban.elfath@yahoo.co.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 10-Agustus- 2018 Disetujui:  12-September- 2018 Abstrak : Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun  dan  mensejahterakan  rakyat.  Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan  dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam  membangun  pemerintahan  desa  menjadi  baik..  Fungsi  BPD  sebagai  lembaga  yang menetapkan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,  serta  menampung  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat.  Tujuan  penelitian  untuk  menejelaskan  fungsi  kinerja  BPD  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  BPD  dalam mengoptimalkan  kinerjanya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  dan  upaya-upaya yang  dilakukan  BPD  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  yang  timbul  dalam  rangka optimalisasi  kinerja  BPD  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan diskriptif.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data kualitatif dilakukan secara  interaktif dan berlansung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya  lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa  BPD  telah  menjalankan  kedua  fungsinya  dengan  baik.  Hambatan-hambatan  yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya disebabkan oleh hambatan internal dan eksternal,  telah  disikapi  secara  positif  oleh  BPD.  Namun  secara  umum  BPD  sudah  berjalan dengan  baik,komunikasi  yang  baik  antara  BPD  dan  Pemerintahan    Desa,  dan  masyarakat yang cukup puas dengan kinerja pemerintahan desa.
Abstract: :  The  Village  Consultative  Body  is  a  solid  village  government  partner  in  building and prospering the  people. The Village Government and the Village Consultative Body are expected to be able to bring progress by providing direction and input in developing a good village  government.  The  function  of  the  BPD  is  an  institution  that  establishes  Village Regulations  with  the  Village  Head,  and  accommodates  and  channeles  community aspirations.  The  research  objective  is  to  explain  the  function  of  BPD  performance  in  the implementation  of  Village  Government,  the  obstacles  faced  by  the  BPD  in  optimizing  its performance in the administration of village governance, and the efforts made by the BPD to overcome  the  obstacles  that  arise  in  order  to  optimize  BPD  performance  in  implementing village  governance. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive  approach.  The  method  of  data  collection  in  this  study  is  the  method  of observation,  interviews,  and  documentation.  The  method  of  qualitative  data  analysis  is carried out interactively and runs continuously until complete, so that the data emphasizes more on aspects of deep understanding of a problem. The results of the study show that the BPD has carried out both functions well. The obstacles faced by the BPD in carrying out its functions  caused  by  internal  and  external  barriers,  have  been  responded  positively  by  the BPD. But in general the BPD has been running well, good communication between the BPD and the Village Government, and the community is quite satisfied with the performance of the village administration.
Kata Kunci:
kinerja
BPD pemerintahan desa
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah,  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  otonomi  daerah  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas  daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  ikatan negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Undang-undang
ini  juga  menyatakan  bahwa  daerah  otonom  adalah kewenangan  daerah  otonom  daerah  dalam  mengatur dan  mengurus  kepentingn  masyarakat  setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Kehadiran  kebijakan  Otonomi  Daerah  yang  diterapkan melalui  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah  diharapkan  akan  memberikan  wewenang  yang besar  kepada  Pemerintahan  Daerah  untuk  mengatur wilayahnya  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakatnya.
Karena  Undang-undang  ini  juga  memuat  kebijakan mengenai desa yang mengarah kepada adanya Otonomi Desa yang luas.
Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan  daerah  dan  Undang-undang  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dipandang sebagai  bagian  dari  proses  besar  suatu  otonomi  bukan final,  melainkan  langkah  awal.  Dengan  realisasi  isi  dari otonomi  menjadi  sangat  penting.  Berdasarkan  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah,  sesungguhnya  Otonomi  Daerah  berbasis  pada Otonomi  Desa,  sehingga  dapat  dimengerti  jika pelaksanaan  Otonomi  Daerah  sangat  berpengaruh  dan dipengaruhi keberhasilan otonomi desa[1].
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah  mengakui  adanya  otonomi  yang dimiliki  desa  ataupun  dengan  sebutan  lain.  Hakikat otonomi  daerahdan  desentralisasi,  juga  mengandung misi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat[2]. Pasal 1 ayat  (6)  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau  sebutan  lain  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat setempat  yangdiakuidan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dengan  rumusan  tersebut,  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (PNRI  No.  72  Tahun  2005  tentang  Desa). Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  adalah  seluruh proses  kegiatan  manajemen  pemerintahan  dan pembangunan  Desa  berdasarkan  kewenagan  desa  yang ada,  meliputi  perencanaan,  penetapan  kebijakkan, pelaksanaan[3]. Pengorganisasian, pengawasan, pengendalian,  pembiayaan,  koordinasi,  pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya.
Kinerja BPD adalah penampilan atau unjuk kerja atau prestasi.  Kinerja  pada  outcome  yang  dihasilkan  yang diperoleh  setelah  suatu  pekerjaan  atau  aktifitas dijalankan  selama  kurun  waktu  tertentu[4].  Dengan demikian,  kinerja  hanya  mengacu  pada  serangkaian hasil  yang  diperoleh  seorang  pegawai  selama  periode tertentu.  Outcome  atau  pencapaian  hasil  dapat  dinilai menurut  pelaku,  yaitu  yang  dihasilkan  oleh  individu (kinerja  individu),  oleh  kelompok  (kinerja  kelompok), dan  oleh  instotusi  (kinerja  institusi).  Kinerja  individu menggambarkan  sampai  seberapa  jauh  seseorang  telah melaksanakan tugas[5].
Desa  adalah  suatu  pewujudan  geografis  yang ditimbulkan  unsur-unsur  fisiografis  sosial  ekonomi,
politis,  dan  kultural  yang  terdapat  disitu  dalam hubungan  dan  pengaruh  timbal  balik  dengan  daerah- daerah lain. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan  fungsi  pemerintahan.  BPD  berfungsi membahas  dan  menyepakati  rancangan  peraturan  desa bersama  kepala  desa,  menyalurkan  dan  menampung aspirasi  masyarakat,  serta  melakukan  pengawasan terhadap kinerja kepala desa[6].
BPD  mempunyai  tugas  dan  kewenangan[7]:  1) Menyelenggarakan  musyawarah  desa  yang  diikuti  oleh Kepala  Desa,  BPD,  serta  unsur  dari  perwakilan masyarakat  desa  untuk  memutuskan  hal-hal  yang bersifat  strategis  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  yaitu:  penataan  Desa,  perencanaan  Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan  BUM  Desa,  penambahan  dan  pelepasan Aset  Desa,  dan  kejadian  luar  biasa;  2)  Membahas rancangan  peraturan  desa  bersama  kepala  desa  dalam musyawarah  desa  yang  juga  diikuti  oleh  unsur masyarakat  desa;  3)  Menerima  laporan  keterangan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  setiap  akhir  tahun anggaran  dari  Kepala  Desa  dalam  rangka  melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa; 4) Memberitahukan  secara  tertulis  kepada  Kepala  Desa tentang  masa  jabatan  yang  akan  berakhir  yang disampaikan  6  (enam)  bulan  sebelum  masa  jabatan berakhir.  5)  Membentuk  panitia  pemilihan  kepala  desa yang  akan  melaksanakan  tugas  pemilihan  Kepala  Desa mulai dari persiapan hingga penetapan;
Badan  Permusyawaratan  Desa  merupakan  mitra pemerintah  desa  yang  solid  dalam  membangun  dan mensejahterakan  rakyat.  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  diharapkan  bisa  membawa kemajuan  dengan  memberikan  pengarahan  dan masukan  dalam  membangun  pemerintahan  desa menjadi  baik.  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang disingkat BPD ini adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat  dan  merupakan  lembaga  tertinggi  Desa. BPD  juga  merupakan  pemegang  dan  pelaksana sepenuhnya  kedaulatan  masyarakat  desa  dan  BPD berperan  bukan  sebagai  perpanjangan  tangan  dari pemerintah,  tetapi  lebih  merupakan  wakil  dari masyarakat  sekaligus  perantara  antara  masyarakat dengan  pemerintah  desa.  Pada  PP  No  72  tahun  2005 Pasal  35  tercantum  hak  dan  kewajiban  BPD,  yakni menyerap,  menampung,  menghimpun,  meninjaklanjuti aspirasi masyarakat.
Gambaran tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial  merupakan  usaha  masyarakat  segala  kebutuhan, baik  kebutuhan  jasmani  maupun  rohani  dengan  tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi  melihat  upaya  mendapatakan  titik  seimbang antara  aspek  jasmaniah  dan  rohaniah,  ataupun keseimbangan  aspek  material  dan  spiritual,  tanpa melupakan  kewajiban  sebagai  warga  negara  yang berdasarkan Pancasila demi meningkatkan kesejahteraan. Terorganisir bagi peningkatan
kesejahteraan  sosial  melalui  menolong  orang  untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  dalam  beberapa bidang  seperti  pendidikan,kesejahteraan,sosial,ekonomi dan  budaya.  Pelayanan-pelayanan  kesejahteraan  sosial memberi  perhatian  terhadapat  individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan penduduk yang  lebih  luas.  Hal  ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah  mahluk  sosial  dan  saling  membantu,  agar kehidupan  ini  berjalan  selaras  dan  harmonis menciptakan suasana yang sejahtera.
Berdasarkan  pengamatan  bahwa  masyarakat  Desa Mbawi  masih  memerlukan  sosialisasi,  sebab  masih banyak  warga  desa  mbawi  Pendidikannyamasih tergolong rendah, seperti (tuna aksara).Untuk masyarakat  Desa  Mbawi  pendidikan  dilakukan  dengan cara  memmberikan  penyuluhan  mengenai  inovasi  baru yang  menjadi  suatu  pengetahuan  baru  bagi  masyarakat Desa  Mbawi.  Selain  itu,  pendidikan  untuk  tuna  aksara juga  dapat  dilakukan  di  Desa  Mbawi  karena  masih banyak  yang  belum  mengenal  tulisan.  Mengenai perekonomian  masyarakat  Desa  Mbawi  masih  memiliki tingkat  pendapatan  yang  rendah.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  jenis  pekerjaan  mereka  yang  mayoritasnya  adalah petani  dan  buruh  yang  penghasilannya  kurang mencukupi  kebutuhan,  bahkan  mereka  ada  yang bermigrasi  ke  kota  untuk  mencari  nafkah  agar memperoleh  penghasilan  yang  lebih  baik.  Kalau kebudayaan  di  Desa  Mbawi  masih  terikat  pada  budaya- budaya  yang  diwariskan  oleh  leluhur  mereka. SepertiCompo sampari,Peta kampaca dan Rimpu tembe.
Kenyataannya yang terjadi bahwa lemahnya keberadaan  BPD  di  Desa  Mbawi,  Pemerintahan  Desa dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  Kabupaten Dompusebenarnya  pemerintah  daerah  Kabupaten Dompu  juga  sudah  menyadari  kelemahan-kelemahan BPD  tersebut,  tetapi  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Dompu belum bisa berbuat banyak, jadi pada prinsipnya kita  juga  ingin  melihat  BPD  itu  dapat  bekerja  secara profesional,  tetapi  harus  ada  aturannya.  Seperti peraturan pemerintah.
Dengan  demikian  apabila  dicermati  faktor  yang melemahkan  BPD  Desa  Mbawi  bukan  hanya  sumber daya  manusia  anggota,  sarana  pendukung  kerja,  dan pendapatan  BPD  yang  kurang,  juga  karena  di  dalam sistim  penyelenggaraan  pemerintah  desa  belum  adanya kebijakan yang  memungkinkan BPD  Desa  Mbawi  dapat bekerja seperti Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Untuk  itu,  berbagai  persoalan  yang  ada  di  desa tersebut  perlu  dicarikan  solusi  efektifnya.  Maka  solusi yang efektif adalah meningkatkan kinerja pemerintahan desa  yang  akuntabel,  transparan  dan  harmonisasai dalam pelayanan.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  baik  harus sesuai  dengan  kebijakan  tentang  Desa.  Undang-undang No.  32  Tahun  2004  ada  dua  hal  yaitu,  pertama,  Badan
Perwakilan  Desa  (BPD)  diganti  menjadi  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dengan  penetapannya dilakukan  berdasarkan  musyawarah  dan  mufakat. Perubahan tersebut diharapkan dapat mencegah konflik dan  mewujudkan  demokratisasi  di  desa.  Kedua, sekretaris  Desa  diisi  dari  pegawai  negeri  sipil  yang memenuhi persyaratan[8].
Dalam  penyelenggaran  yang  berotonom,  maka  ada beberapa  hal  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  desa bersama  BPD  adalah  sebagai  berikut:  1)  Pemerintah Daerah  menganggap  bahwa  Otonomi  Desa  merupakan bagian  Integral  dari  pelaksanaan  Otonomi  Daerah. Akibatnya masyarakat Desa kemudian tetap tersubordinasi  dengan  kekuatan  besar  yang  berada  di luarnya  yakni  pada  Pemerintah  Daerah,  tanpa  posisi tawar  yangmemadai.  Dalam  kondisi  yang  demikian, amat sulit bagi kita untuk membayangkan akan hadirnya pemberdayaan  bagi  masyarakat  Desa  melalui  Otonomi Desa.  2)  Skema  pelaksanaan  Otonomi  Daerah, dimanaPemberdayaan  bagi  masyarakat  Desa  melalui Otonomi  Desa  menjadi  bagian  integral  didalamnya, terbangun  dalam  semangat  yang  sentralistis  dengan menempatkan  Pemerintah  Daerah  sebagai  penguasa utama  di  daerah.    3)  Kehadiran  lembaga  BPD menunjukan  sebuah  skema  menyangkut  pemisahan antara  lembaga  legislatif  desa  yang  diwakili  oleh  BPD dengan  pihak  eksekutif  yakni  kepala  Desa  serta  para perangkatnya.  Artinya  dengan  skema  ini,  posisi Pemerintahan  di  Desa  akan  mengarah  kepada  kondisi Check and balance diantara kedua lembaga penting desa tersebut.  4)  Peran  masyarakat  desa  sangat  dibutuhkan untuk mengawasi sepak  terjang BPD. Karena Peraturan yang  ada  masih  belum  mengatur  tentang  bagaimana lembaga ini dapat diawasi kerja-kerjanya. Artinya tanpa aturan  yang  lebih  tegas  dalam  mengatur  lembaga  ini dengan  mengikutsertakan  masyarakat  Desa,  maka peluang untuk terjadinya penyelewengan wewenang dari lembaga  ini  sangat  besar.  Apalagi  dengan  posisi  BPD yang  sangat  Vital  di  Desa  maka  bukan  tidak  mungkin Lembaga  ini  akan  menjadi  sebuah  jalan  masuk  bagi aktor-aktor diluar desa untuk memasukkan kepentingan-kepentingannya kedalam masyarakat
Desa[9].
Kehadiran BPD yang merupakan lembaga perwujudan    demokrasi    dalam    penyelenggaraan pemerintahan  desa    dapat  dianggap  sebagai  parlemen desa  dan  sebagai  lembaga  yang  baru  didesa  pada  era otonomi  daerah    di  Indonesia  wajarlah    jika  masih terdapat  kelemahan-kelemahan  dalam  hal pengaturan terhadap BPD itu  sendiri  dan kedepannya  diharapkan dapat  dilakukan  perubahan-perubahan  untuk  lebih menjamin  eksistensi  lembaga  BPD  sebagai  lembaga legislatif  desa  dan  terciptanya  pendidikan  demokrasi pada  sistem  pemerintahan  desa  sebagai  instrumen terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia[10].
Focus  kajian  dalam  artikel  ini  yakni  untuk menjelaskan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  kinerja  Badan  Permusyawaratan Desa  dan  hambata-hambatan  yang  dihadapi  Badan Permusyawaratan  Desa  dan  upaya-upaya  yang  selama ini  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  yang  timbul  dalam  rangka  optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  sesuai  UU  No  6 Tahun  2014  di  Desa  Mbawi  Kecamatan  Dompu Kabupaten Dompu.

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode yang Digunakan
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Bogdan dan taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai  prosedur  penenelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang dan  perilaku  yang  dapat  diambil[11].  Dengan  dasar tersebut,  maka  penelitian  ini  diharapkan  mampu memberikan  gambaran  mengenai  Kinerja  BPD  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  desa  yang  demokratis yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data primer dan sekunder.
Pendekatan  menggunakan  pendekatan  deskriptif, pendekatan  ini  menggambarkan  atau  melukiskan  objek yang  diteliti  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada,  lebih lanjut  dalam  penelitian  ini  menggunakan  tiga  sumber data yang dapat diklasififikasikan menjadi Person (orang) adalah tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang akan  diteliti,  Paper  (kertas)  adalah  berupa  dokumen, buku-buku,  warkat,  keterangan,  arsip,  pedoman,  surat keputusan  (SK),  dan  sebagainya,  kemudian  Place (tempat)  merupakan  sumber  data  keadaan  ditempat berlangsungnya  suatu  kegiatan  yang  berhubungan dangan  penelitian.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa sumber  data  ini  adalah  tempat,  orang,  atau  benda  yang dapat  memberikan  data  sebagai  bahan  penyusunan informasi bagi peneliti.
Pemilihan  informan  didasarkan  pada  subyek  yang banyak memiliki informasi berkualitas dengan permasalahan  yang  diteliti  dan  bersedia  memberikan data, pemilihan informan melalui menggunakan Teknik Purposive  Sampling  yaitu  metode  pengambilan  sampel sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu.  Data-data yang  dikumpulkan  dianalisis  menggunakan  metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan  dan  menganalisis  suatu  keadaan  dengan bersumber  pada  fakta-fakta  dalam  memperoleh gambaran tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Lokasi  penelitian  di  Desa  Mbawi, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
2. Subjek Penelitian Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta  untuk  memberikan  keterangan  tentang  suatu
fakta  atau  pendapat.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh Arikunto  (2008:145)  subjek  penelitian  adalah  subjek yang  dituju  untuk  diteliti  oleh  peneliti.  Jadi,  subjek penelitian  merupakan  sumber  informasi  yang  digali untuk  mengungkap  fakta-fakta  dilapangan.  Penentu subjek peneliti atau sampel dalam peneliti kualitatif.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  penentuan subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.  Penentuan  subjek  penelitian  atau  responde dalam penelitian ini dilakukan cara purposive sampling. Purposive  sampling  merupakan  teknik  pengambilan sampel  yang  ditentukan  dengan  menyesuaikan  pada tujuan  penelitian  atau  pertimbangan  tertentu[12].  Ia menambahkan  bahwa  “purposive  sampling  sering disebut  juga  sebagai  judgement  sampling.  Secara sederhana  diartikan  sebagai  pemilihan  sampel  yang disesuaikan dengan tujuan terentu.
3. Sumber Data Sumber data dalam penelitianini adalah subjek dari mana data diperoleh[13]. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung dengan  pihak-pihak  yang  mengetahui  secara persis masalah yang akan dibahas,dalam hal ini adalah badan permusyawaratan desa, pemerintah  desa  yang  terdiri  dari  kepala  desa dan perangkat desa,dan masyarakat yang terdiri dari  tokoh  agama,tokoh  pemuda,dan  tokoh masyarakat.  Untuk  memperoleh  sumber  data primer  digunakan  teknik  wawancara  dan observasi.
b. Sumber  data  sekunder,  adalah  data  yang digunakan untuk membantu menyelesaikan data primer  berupa  arsip-arsip  dan  dokumen  dari desa  terkait.  Untuk  memperoleh  sumber  data sekunder,penelitian menggunakan teknik dokumentasi.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mencari  dan  mengumpulkan  data  melalui informasi ataupun respon.
4. Pengumpulan Data
Dalam  suatu  penelitian  diperlukan  suatu  metode yang  tepat  dalam  mengumpulkan  data-data  yang diperlukan dalam penelitian, tujuannya adalah agar data yang  diperoleh  itu  tepat  dan  benarsesuai  dengan kenyataan yang ada. Metode dalam penelitian ini adalah: a. observasi
Observasi  merupakan  pengumpulan  data  yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian[11]. Observasi  dalam  penelitian  ini  dimulai  dengan mengamati  keadaan  topografi  Desa  Mbawi  mata pencaharian  penduduk,  serta  melihat  sekretarian  BPD, melihat rapat BPD, melihat rapat RT, pengkajian, rapat RW  yang  dihadiri  oleh  anggota  BPD,  kemudian observasi  dilanjutkan  dengan  mengamati  keadaan  di dalam Balai Desa, frekuensi kehadiran dari anggota BPD,
dan  langkah  selanjutnya  dengan  mengamati  aktifitas BPD  dan  melihat  hubungan  atau  komunikasi  antara BPD dengan Pemerintah Desa.
b. Wawancara
Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud tertentu,  percakapan  itu  dilakukan  oleh  dua  phak,yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan,dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atau pertanyaan itu[11].
Metode  wawancara  mempunyai  bermacam-macam bentuk,yaitu  diantaranya  wawancara  terstruktur  dan wawancra  tidak  terstruktur.  Wawancara  terstruktur adalah  wawancara  yang  pewawancaranya  menetapkan sendiri  masalah  dan  pertanyan-pertanyaan  yang  akan diajukan  format  wawancara  yang  digunakan  bisa bermacam-macam  dan  format  itu  dinamakan  protokol wawancara.  Protokol  wawancara  itu  dapat  juga berbentuk  terbuka.  Pertanyaan-pertanyaan  ini  disusun sebelumnya  dan  didasarkan  atas  masalah  dalam rancangan penelitian.
Pokok-pokok  yang  dijadikan  dasar  pertanyaan diatur  secara  sangat  terstruktur,keuntungan  wawancara terstruktur  ialah  jarang  mengadakan  pendalaman pertanyaan  yang  dapat  mengarahk  terwawancara  agar sampai berdusta.
Wawancara  tidak  tersruktur  merupakan  wawancara yang  berbedadengan  yang  terstruktur.  Wawancara semacam  ini  digunakan  untuk  menemukan  informasi yang  bukan  baku  atu  informasi  tunggal,wawancara  ini sangat  berbeda  dari  wawancara  terstruktur,pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu,malah disesuaikan  dengan  keadaan  dan  ciri  yang  unik  dari responden[11].
Apabila dilihat dari pengertian wawancara terstruktur  dan  tidak  terstruktur,maka  jenis wawancara yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah wawancara terstruktur karena disini pewawancara yang menetapkan sendiri  masalah  dan  pertanyaan-pertanyaan  disusun terlebih  dahulu  sebelum  diajukan.  Pertanyaan  yang disusun  didasarkan  atas  masalah  dalam  rancangan penelitian,  berarti  disini  data  yang  diungkap  adalah mengenai  pelaksanaan  kinerja  BPD  yang  dimulai  dari frekuensi  kehadiran  sampai  pelaksanaan  fungsi BPD.Data  yang  diungkap  ini  adalah  hasil  dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang ada didalam format wawancara.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  metode  yang  digunakan mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang berupa  catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar,  majalah, prasasti,  notulen  rapat,  lengger,  agenda,  dan sebagainya[13]. Dokumentasi digunakan untuk menunjang  data-data  hasil  wawancara  maupun observasi,  alasan  pengunaan  dokumentasi  karena kinerja  BPD  dama  menjalankan  pemerintahan  Desa yang  demokratis  tidak  lepas  dari  adanya  dokumen
sehingga  dalam  hal  ini  dapat  melengkapi  data  yang diperlukan dalam penelitian ini.
Dokumentasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yang  berhubungan  dengan  kinerja  BPD  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa yaitu:
1) Data-data  mengenai  peraturan-peraturan  desa, data anggota BPD, data-data tentang keputusan BPD,  peraturan-peraturan  daerah  kabupaten dompu.
2) Keadaan
umum daerah penelitian seperti:keadaan geografisnya, batas-batas wilayah.
3) Struktur  organisasi  pemerintahan  desa  dan daftar nama anggota.
5. Teknik Analisis Data
Tahap  ini  data  dikerjakan  dan  dimanfaatkan sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menyimpulkan kebenaran-kebenaran  yang  dapat  dipakai  untuk menjawab  persoalan-persoalan  yang  di  ajukan  dalam penelitian[14].
Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif  dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya lebih menekankan pada aspek  pemahaman  secara  mendalam  terhadap  suatu masalah  dari  pada  melihat  permasalahan  itu  untuk penelitian[15];[16].
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dengan tahapan sebagai berikut:
a. Reduksi data
Reduksi  data  merupakan  proses  pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrasiksian dan transpormasi data kasar dari catatan  tulisan  selama  di  lapangan.  Untuk mereduksi data peneliti membuat ringkasan kontak, mengembangkan kategori, pengkodean dan membuat catatan refleks yang bermaksud menajamkan,  penggolongan,  mengarahkan  yang tidak berlaku. Kemudian mengorganisasikan sedemikian rupa sehingga kesimpula yang tepat, ini dilakukan  secara  terus-menerus  selama  penelitian berlangsung.
b. Penyajian data
Merupakan  sekumpulan  informasi  tersusun  yang memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan kesimpulan  dan  penarikan  tindakan.  Data  teks naratif  penelitian  dijadikan  dalam  bentuk  metrik, diagram, jaringan, dan tabel yang dirancang peneliti untuk menggabungkan informasi dan diinformasikan dalam bentuk sederhana dan bentuk terpadu,  sehingga  dapat  melihat  apa  yang  sedang terjadi.
c. Menarik Kesimpulan /Verifikasi data Upaya  yang  diperoleh  selama  penggumpulan  data berlangsung.  Penulis  melakukan  kesimpulan  sejak awal  pengumpulan  data.  Kesimpulan  yang  kurang jelas  meningkatkan  semakin  rinci  dan  menyusun
laporan final selesai. Untuk kesimpulan final peneliti terus  mengadakan  pengujian  (verifikasi)  selama peneliti  berlangsung  dengan  berbagai  cara  antara lain meninjau catatan di lapangan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Fungsi BPD dalam
Penyelenggaraan

## Pemerintahan Desa
Fungsi  BPD  mengacu  kepada  sejumlah  peraturan perundang-undangan,  antara  lain  UU  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  serta  PP  No.  72 Tahun  2005  tentang  Desa  dan  sejumlah  Peraturan Daerah  Kabupaten  Dompu,  Peraturan  Daerah  yang dimaksud  antara  lain  Peraturan  Daerah  Kabupaten Dompu No 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan  Desa  dan  Peraturan  Bupati  Dompu Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Penyusunan Peraturan  Tata  Tertib  Badan  Permusyawaratan  Desa. Fungsi BPD di dalam pasal 209 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala  Desa serta  menampung dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat[17].  Kinerja seseorang  merupakan  kombinasi  dari  kemampuan, usaha  dan  kesempatan  yang  dapat  dinilai  dari  hasil kerjanya[18],  kinerja  adalah  pelaksanaan  fungsi-fungsi yang  dituntut  dari  seseorang,  kinerja  adalah  suatu perbuatan dan suatu prestasi[19].
Pelaksanaan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  adalah sebagai berikut:
a. Fungsi Legislasi BPD Dalam  membuat  Peraturan  desa  BPD  dan  Kepala Desa membuatnya secara bersama, yaitu dibuat melalui proses siklus kebijakan publik yaitu artikulasi, agregrasi, konsultasi  publik,  revisi,  sosialisasi,  implementasi, kontrol  dan  evaluasi.  Sesuai  dengan  hasil  penelitian  di lapangan  peraturan  desa  yang  ada  di  Desa Mbawi  telah di  susun  secara  bersama,  yang  terlebih  dahulu,  melalui proses artikulasi.
Artikulasi  adalah  proses  penyerapan  aspirasi masyarakat  Desa  yang  dilakukan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  dan  Pamong  Desa,  setelah proses  penyerapan  aspirasi  masyarakat  selanjutnya proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi  masyarakat  yang  akan  dirumuskan  menjadi peraturan  desa,  yang  disebut  dengan  agregrasi  setelah itu  dilakukan  formulasi  yaitu  proses  perumusan rancangan  peraturan  desa  yang  dilakukan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  dan  oleh  Pemerintah  Desa. Misalnyaa  untuk  memberikan  informasi  tentang peraturan  desa  agar  masyarakat  Desa  Mbawi mengetahui dan siap ikut melaksanakan peraturan desa tersebut.
Agregrasi  adalah  penggabungan,  pengumpulan,  dan ringkasan data yang terkumpul menjadi kelompok yang berarti untuk membantu kita mengidentifikasi kecenderungan yang terjadi pada sekelompok seseorang. Contohnya  mau  berpartisipasi  terhadap  kegiatan  di lingkungan masyarakat.
Konsultasi publik adalah proses melibatkan masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan perumusan  kebijakan  baik  eksekutif  maupun  legislatif. Contohnya  lembaga  yang  bertugas untuk  melaksanakan kebijakan  yang  di  lakukan  oleh  pemerintahan  desa. Revisi  adalah  kegiatan  yang  menyempurnakan  suatu
standar sesuai dengan kebutuhan seperti dalam kegiatan pertanian, terjadi usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa  tanah,  air,  bibit  tanaman  serta  iklim,  dengan pengelolaan  yang  baik,  tentunya  kegiatan  ini  akan menunjang  kebutuhan  masyarkat.  Sosialisasi  adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang individu untuk bertingkah laku berdasarkan batasan-batasan yang telah ada  dan  diakui  dalam  masyarakat  seperti  dalam  suatu masyarakat  memiliki  sekelompok  orang  yang  tinggal dalam  suatu  wilayah  tertentu.  Implementasi  adalah aktivitas  yang  saling  menyesuaikan  bukan  sekadar aktivitas,  tetapi  suatu  kegiatan  yang  terencana  dan dilakukan  secara  sungguh-sungguh  berdasarkan  tujuan kegiatan.Kontrol  dan  evaluasi  adalah  tahap  proses dimana  puncak  berusaha  memastikan  bahwa  yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan dan mencapai tujuan  bersama  seperti  tujuan  yang  dilakukan  oleh pemerintahan  desa  dalam  membuat  peraturan- peraturan desa.
Kedudukan  pemerintahan  desa  dengan  BPD  sejajar dan  menjadi  mitra  kerja  pemerintah  desa.  Hal  tersebut sesuai  dengan  pernyataan  Sukri  selaku  Kepala  Desa Mbawi, beliau mengatakan bahwa:
“ BPD  sebagai  mitra  kerja  pemerintah  desa, dalam  melaksanakan  fungsinya,  BPD  dan pemerintah  desa  sudah  saling  menghormati, bantu  membantu,  dan  selalu  bersama-sama dalam  membuat  peraturan  desa ”(wawancara tanggal 16 April 2018)
Kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah  terwujud  dalam  pelaksanaan  fungsi  BPD  dalam rangka  menjalankan  fungsi  legislasi,  yaitu  menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa.
Proses yang dilakukan BPD dan Kepala Desa di dalam menetapkan Peraturan Desa adalah:
Dalam  merumuskan  Perdes,  BPD  menampung aspirasi  dari  masyarakat  desa  seperti  usulan- usulan masyarakat tentang pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan musholla, masalah keamanan, kemudian menyampaikannya  pada  pihak  pemerintah  desa kemudian  di  proses  oleh  pihak  pemerintah  desa sebelum ditetapkan bersama-sama BPD . (Wawancara M. Zailani, 25 April 2018) Sementara  mengenai  proses  pembahasan  dan kegiatan lainnya yang dilakukan BPD, berikut diuraikan,
“ Setelah  dilakukan  pengumpulan,  mengkaji  dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan  menjadi  Perdes  oleh  BPD  dan disahkan  oleh Kepala  Desa  dan  BPD,  rancangan peraturan  desa  yang  pada  akhirnya  menjadi peraturan  desa  dan  kesepakatan  bersama  BPD dengan Kepala Desa adalah rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  dan  Perdes  tentang Pedoman  Tata  Cara  Pencalonan,  Pengangkatan dan  Pemberhentian  Ketua  RT/RW”.  Selain rancangan peraturan desa, BPD dan Pemerintah Desa  menbuat  kesepakatan  bersama  mengenai pemberian  sanksi  berupa  membayar  denda dalam  bentuk  uangkepada  penjual  miras  dan warga  masyarakat  yang  melakukan  bisnis prostitusi berdasarkan masukan dari masyarakat  Desa (Zailani,  Wawancara,  25  April 2018).
Rancangan  peraturan  desa  mengenai  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  adalah  untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa dan pembangunan  desa  serta  dijadikan  pedoman  dalam mengatur  pemasukan  dan  pengeluaran  keuangan  desa. Proses  pembuatan  peraturan  desa  mulai  dari merumuskan  peraturan  desa  sampai  pada  menetapkan peraturan  desa  dilakukan  bersama-sama  BPD  dengan pemerintah desa secara transparan dan akuntabel.
Sedangkan  Peraturan  Desa  tentang  Pedoman  Tata Cara  Pencalonan,  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Ketua  RT/RW,  tujuannya  adalah  untuk  memberikan arah  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, sehingga  BPD  dan  Kepala  Desa  perlu  menyusun Pedoman  Tata  Cara  Pencalonan,  Pengangkatan  dan Pemberhentian Ketua RT/RW.
BPD  dan  Kepala  Desa  membuat  kesepakatan  untuk menberi  denda  berupa  uang  kepada  penjual  miras  dan usaha  Pornografi  karena  Desa  Mbawi  adalah  termasuk desa  kawasanindustri  sehingga  banyak  pendatang  baru dari luar Desa bahkan dari luar kabupaten dan Propinsi yang  ingin  bekerja  di  Desa,  sehingga  banyak  dibuka warung-warung  yang  berjualan  makanan  untuk  para pekerja  yang  datang  dari  luar  daerah  karena  mereka jauh  dari  keluarga  dan  sanak-saudara,  bahkan  ada warung  makan  yang  jugamenjual  miras  selain  itu  juga terdapat  tempat  prostitusi,  sehingga  sangat  menganggu keamanan Desa.
b. Fungsi  BPD  dalam  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  wakil rakyat  di  desa  adalah  sebagai  tempat  bagi  masyarakat desa  untukmenyampaikan  aspirasinya,  kemudian  BPD menindaklanjuti  aspirasi  tersebut  untuk  disampaikan kepada  instansi  atau  lembaga  yang  terkait  yaitu pemerintah desa. Banyak cara yang telah dilakukan BPD untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  yang  kemudian disampaikan  ke  pemerintah  desayaitu  dengan  cara tertulis maupun secara lisan.
Cara  tertulis  misalnya  dengan  membuka  kotak  kritik dan  saran  untuk  masyarakat  Desa  agar  dapat menyampaikan aspirasinya, dengan cara lisan, yaitumasyarakatmemyampaikan secara lisan aspirasinya baik  pada  saat  pertemuan  desa,  pertemuan  RT,  dan pengajian kepada Badan Permusyawaratan Desa.
Menurut  Bapak  Ismail  selaku  anggota  BPD  beliau mengatakan bahwa:
“ BPD selalu menampung aspirasi dari masyarakat  dan  kemudian  aspirasi  tersebut disalurkan  ke  pemerintah  desa,  dan  BPD  selalu menginformasikan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan  desa  kepada  masyarakat  melalui pengajian,  kumpalan  RT,  kumpalan  RW,  dan menurut  saya sarana  yang paling  efektif  adalah kumpalan RT dan pengajian karena saya sebagai Anggota BPD juga sebagai ulama jadi menyelam sambil minum air” (wawancara tanggal 24 April 2018)
BPD  telah  menjalankan  semua  fungsi  yang diembannya  yaitu untuk  menampung  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat  serta  membuat  Peraturan  Desa. Pelaksanaan  fungsi  yang  paling  menonjol  adalah  fungsi legislasi  atau  menbuat  Peraturan  Desa  bersama  dengan Kepala  Desa,  fungsi  legislasi  dapat  terlaksana  dengan
baik  oleh  Pemerintahan  Desa  Mbawi,  hal  tersebut ditunjukkan  telah  disusunnya  berbagai  Peraturan  Desa antara  lain  Perdes  tentang  Sedekah  Bumi  dan  Perdes tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pencalonan,  Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT/RW, sedangkan kesepakatan bersamanya antara BPD dengan Pemerintah  Desa  berdasarkan  aspirasi  dari  masyarakat adalah untuk menberantas pornografi dan Miras di Desa demi keamanan dan ketertiban.
Perdes  yang  ada  di  Desa  tersebut  substansinya  atau isinya  bersifat  mengatur  kepentingan  masyarakat  desa, Secara  umum  peraturan  desa  yang  dihasilkan  BPD  dan Kepala Desa dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Peraturan  desa  yang  selalu  dibuat  setiap  tahun  dan peraturan  desa  yang  relatif  tetap.  Peraturan  Desa  yang dibuat  setiap  tahun  terdiri  dari  Peraturan  Desa  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes), Perdes  tentang  Sedekah  Bumi  sedangkan  Peraturan Desa  yang  relatif  tetap,  antara  lain  Perdestentang Pedoman  Tata  Cara  Pencalonan,  Pengangkatan  dan Pemberhentian Ketua RT/RW.
Dari  berbagai  peraturan  desa  seperti  Perdes  tentang APBDes, Perdes tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Ketua  RT/RW, Perdes tentang Sedekah Bumi apabila dilihat lebih lanjut sesungguhnya terlihat juga pelaksanaan fungsi BPDyang lain,  yakni  fungsi  pengawasan  dan  fungsi  penyalur aspirasi,  berjalannya  fungsi  pengawasan  ditunjukkan telah  terselenggarakannya  kegiatan  dengar  pendapat BPD  dengan  Kepala  Desa,  di  mana  Kepala  Desa  selalu menerima  saran  dan  pertimbangan  dari  BPD  mengenai pembangunan  fisik  desa  serta  Perdes  berdasarkan aspirasi  dari  anggota  BPD  sendiri  dan  masukan  dari masyarakat Desa dan diterimanya laporan pertanggungjawaban  Kepala  Desa  oleh  BPD,  dengar pendapat dilakukan dalam rapat BPD secara berkala.
Dalam  wawancara  dengan  Sukri,  beliau  menyatakan bahwa :
Laporan  pertanggung  jawaban  pelaksanaan tugas  Kepala  Desa  diterima  setelah  sebelumnya diadakan  pandangan  atau  tanggapan  terhadap materi  laporan,  dalam  pandangan  atau tanggapan  terhadap  laporan  pertanggung jawaban  Kepala  Desa  ini,  juga  disampaikan saran-saran BPD kepada Kepala Desa (wawancara tanggal 16 April 2018). Pelaksanaan tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketertiban  dan  keamanan  serta  pengelolaan  keuangan dipandang telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Sejalan  dengan  hasil  penelitian  lain  bahwa  Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa  bersama  Kepala    desa,  menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Hambatan-Hambatan  Pelaksanaan  Fungsi BPD  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa
Hambatan  dalam  pelaksanaan  fungsi  BPD  dapat dikelompokkan  menjadi  dua  bagian,  yakni  hambatan internal dan hambatan eksternal.
a. Hambatan Internal Hambatan internal adalah hambatan yang bersumber dari  dalam  organisasi  BPD,  hambatan  ini  dapat  berupa
hambatan  personal  maupun  hambatan  finansial. Hambatan  personal,  antara  lain  berupa  1)  keterbatasan ketrampilan  dan  pengetahuan  anggota  BPD  dalam penyusunan  peraturan  desa.  2)  Pekerjaan  sebagai  BPD merupakan pekerjaan “paruh waktu”.
Menurut pengakuan M. Zailani menyatakan bahwa: Pengetahuan dan ketrampilan teknis penyusunan peraturan  desa  yang  dimilikiBPD  masih  sangat terbatas,  BPD  merasakan  adanya  kesulitan ketika  masuk  tahapan  perumusan  isi  peraturan desa.   Selian  itu  menuangkan  berbagai  hal yang bersangkut  paut  dengan  persoalan  yang  akan diatur  ke  dalam  bunyi  pasal  dalam  peraturan desa  sering  memicu  pembicaraan  yang  sangat lamadalam  rapat  BPD  dan  Kepala  Desa . (wawancara tanggal 28 April 2018) Hambatan personal yaitu pengetahuan dan ketrampilan  teknis  penyusunan  peraturan  desa  yang dimiliki  BPD  masih  sangat  terbatas,  BPD  merasakan adanya  kesulitan  ketika  masuk  tahapan  perumusan  isi peraturan  desa,  menuangkan  berbagai  hal  yang bersangkut  paut  dengan  persoalan  yang  akan  diatur  ke dalam bunyi pasal dalam peraturan desa sering memicu pembicaraan yang sangat lama.
Sedangkan menurut Hermansyah, mengenai hambatan personal BPD, beliau menyatakan bahwa:
Hambatan  personal  BPD  adalah  pekerjaan sebagai  BPD  merupakan  pekerjaan  “paruh waktu”,  anggota  BPD  menjalankan  tugasnya tidak tuntas sebagaimana Kepala Desa, anggota- anggota  BPD  dalam  kesehariannya  memiliki tugas  utama  yang  beragam  sesuai  dengan pekerjaan  yang  dimilikinya.  Pekerjaan  sebagai BPD merupakan pekerjaan “sampingan” sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan pemerintahan  desa .  (wawancara  tanggal  28  April 2018)
BPD  menjalankan  tugasnya  tidak  penuh  waktu sebagaimana  Kepala  Desa,BPD  dalam  kesehariannya memiliki  tugas  utama  yang  beragam  sesuai  dengan pekerjaan yang dimilikinya.
Masalah lainnya terkait dengan pendanaan operasional kegiatan musyawarah dan rapat BPD:
BPD  di  Desa  Mbawi,  belum  ditopang  oleh anggaran yang memadai, atau dengan kata lain pos anggaran untuk operasional kegiatan BPD di Desa  Mbawi  relatif  masih  terbatas,  di  Desa Mbawi menunjukkan anggaran bagi operasional BPDada  dua  sumber,  yakni  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Mbawi dan  dari  anggaran  yang  bersumber  dari Pemerintah  Kabupaten  Dompu  yang  jumlahnya relatif masih sedikit . (wawancara tanggal 28 April 2018)
Hambatan-hambatan personal lainnya adalah pekerjaan  sebagai  BPD  merupakan  pekerjaan“paruh waktu”.  Hambatan  internal  lainnya  dalam  pelaksanaan fungsi  BPD  dalam  pemerintahan  Desa  Mbawiadalah hambatan  finansial,  hambatan  ini  berkaitan  dengan aspek  pendanaan  bagi  operasional  kegiatan  BPD,  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  BPD  di  Desa  Mbawi belum  ditopang  oleh  anggaran  yang  memadai,  atau dengan  kata  lain  pos  anggaran  untuk  operasional kegiatan  BPD  di  Desa  Mbawi  relatif  masih  terbatas, selain  itu  pekerjaan  sebagai  BPD  sama  sekali  tidak mendapat gaji berbeda dengan Kepala Desa dan Pamong
Desa yang mendapat tanah bengkok atau tanah desa dan Sekretaris  Desa  yang  mendapatkan  gaji,  di  Desa  Mbawi menunjukkananggaran bagi operasional kegiatan BPD di Desa  Mbawi  ada  dua  sumber,  yakni  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mbawi, dan dari Anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Dompu.
b. Hambatan eksternal
Hambatan eksternal lembaga BPD dalam menjelaskan roda  pemerintahan  desa  dipengaruhi  oleh  berbagai macam,  berikut  adalah  persoalan-persoalan  yang menghambatnya:
1) Kurangnya dilakukan
bimbingan teknis
penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Dompu Hambatan  BPD  dalam  menjalankan  fungsinya, karena  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang beranekaragam masih ada sebagian besar penduduk sini,  yang  tingkat  pendidikannya  rendah,  sehingga mereka  kurang  paham  mengenai  fungsi,  tugas  dan kewenangan  BPD.  selain  ssitu,  tingkat  kesibukan warga  masyarakat  yang  tinggi,  menjadikan  BPD harus pandai-pandai mensiasati keadaan antara lain dengan adanya kumpulan RT, Pengajian, Kumpulan Desa  sekaligus  tempat  tersebut  di  jadikan  sarana BPD untuk mengajak Warga Desa ikut berpartisipasi dalam  pembangunan  desanya”.  (wawancara  tanggal 25 April 2018)
2) Tingkat pendidikan masyarakat Desa yang tergolong rendah
Tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar masih  rendah,  merupakan  faktor  penghambat pelaksanaan fungsi BPD di Desa Mbawi. Kondisi ini dapat  dilihat  masih  terdapat  masyarakat  yang pernah  Sekolah  Dasar  tetapi  tidak  tamat,  meskipun banyakjuga  masyarakat  yang  telah  menempuh pendidikan  sampai  Sarjana  dan  bahkan  ada  satu orang yang menempuh Program Magister.
Meskipun demikian, masyarakat Desa Mbawi masih banyak yang belum mengetahui tentang fungsi BPD, wewenang  dan  tugas  BPD,  masyarakat  Desa  Mbawi masih banyak yang menyerahkan segala sesuatunya kepada pemerintah desa, meskipunada kemungkinan  apa  yang  telah  dilakukan  pihak pemerintah  desa  menyimpang  dari  peraturan  yang berlaku  akan  tetapi  masyarakat  Desa  Mbawi  tetap banyak  yang  tidak  peduli  karena  mereka  belum mengetahui  tentang  yang  sebenarnya  dan  peran mereka dalam pembangunan desanya.
3) Tingkat kesibukan masyarakat Desa Mbawi. Tingkat  kesibukan  masyarakat  Desa  Mbawi  yang tinggi, Desa Mbawi termasuk desa industri di mana banyak perusahaan besar didirikan sehingga banyak warga Desa Mbawi yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan,  dengan  rutinitas  kesibukan  mereka, mereka hanya memasrahkan urusan yang menyangkut kemajuan desanya kepada pemerintahan  desa,  karena  mereka  beranggapan bahwa, semua itu sudah menjadi tugas pemerintahan  desa,  Kepala  Desa  mendapatkan bengkok atau tanah desa serta Sekretaris desa digaji untuk  urusan  pemerintahan  desa,  sehingga  mereka sulit  berpartisipasi  untuk  ikut  serta  dalam memajukan desanya.
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hambatan BPD dalam  menjalan  menyampaikan  aspirasi  masyarakat
42 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 6, No. 2, September 2018, hal 34-44
desa  terbatas  karena  di  batasi  oleh  peraturan perundang-undangan dalam otonomi daerah.
3. Upaya-upaya Mengatasi Hambatan- hambatan  dalam  Pelaksanaan  Fungsi  BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbagai hambatan  dalam  pelaksanaan  fungsi  BPD  di  Desa Mbawi  baik  yang  berupa  hambatan  internal  dan hambatan  eksternal  telah  disikapi  secara  positif  oleh BPD,  artinya  BPD  melakukan  berbagai  upaya  untuk mengatasi  berbagai  hambatan  yang  muncul.  Upaya- upaya  yang  dilakukan  dapat  dikelompokkan  menjadi dua bagian besar, yakni upaya yang dilakukan oleh pihak di  luar  BPD  yaitu  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten Dompu dan upaya yang dilakukan oleh BPD Desa.
a. Upaya Pemerintahan Daerah Upaya  yang  dilakukan  dari  pihak  Kabupaten Dompu,  yaitu  dilakukannya  bimbingan  teknis penyelenggaraan  pemerintahan  Desa.  Melalui bimbingan  teknis  ini,  diberikan  materi-materi sosialisasi berbagai perubahan peraturan daerah di bidang pemerintahan desa dan teknis penyelenggaraan  administrasi  desa  serta  teknis penyusunan  peraturan  desa,  dan  BPD  di  Desa Mbawi  mengikuti  semua  bimbingan  teknik penyelenggaraan pemerintahan desa dari Pemerintah  Kabupaten  Dompu  dengan  sungguh- sungguh.
b. Upaya dilakukan BPD Sendiri
Upaya yang dilakukan oleh BPD untuk mengatasi hambatan internal adalah menjalin hubungan kerja sama  yang  baik  antara  BPD  Desa  Mbawi  dan Pemerintah Kabupaten Dompu serta mengkomunikasikan  masalah  yang  dihadapi kepada  pemerintah  kabupaten  Dompu  sehingga pemerintah kabupaten Dompu lebih meningkatkan bimbingan  teknis  penyelenggaraan  pemerintahan desa  dan  BPD  di  Desa  Mbawi  selalu  mengikuti bimbingan  teknis  penyelenggaraan  pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk meluangkan  waktu  untuk  pekerjaan  sebagai  BPD, meskipun BPD tidak mendapat gaji, namun BPD di Desa  Mbawi  tetap  menjalankan  kinerjanya  dengan baik  karena  mereka  hanya  ingin  desanya  menjadi lebih  maju,  selain itu  BPD  juga  memberi  masukan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten  Dompu  agar  dana  alokasi  untuk operasional kegiatan BPD di tambah karena masih sangat minim.
c. Upaya perjanjian tertulis BPD Mengenai  kesepakatan  yang  telah  dibuat  oleh BPD  dan  Kepala  Desa  yaitu  kesepakatan  tertulis yang berisi pemberian denda kepada penjual miras dan  tempat-tempat  prostitusi,  pemerintahan  desa bekerja  sama  dengan  warga  masyarakat  untuk melaporkan  kepada  pemerintah  desa  jika  masih ada  warga  desa  yang  masih  menjual  Miras  dan menyewakan tempat untuk praktik prostitusi, demi tetap  tegaknya  keamanan  di  Desa  Mbawi, sedangkan  untuk  Perdes  misalnya  Perdes  tentang Sedekah Bumi yang dulunya sumbangan dana dari warga Desa Mbawi sekarang sudah dihapuskan atas usul  BPD,  BPD  mengusulkan  kepada  pemerintah
desa  untuk  dana  sedekah  bumi  diambilkan  dari dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).
Selain itu BPD selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa tugas memajukan Desa Mbawi bukan hanya tugas dari pemerintahan desa saja tapi melibatkan masyarakat, dan  BPD  juga  melakukan  sosialisasi  mengenai  berbagai Perdes,  Hal  tersebut  merupakan  strategi  BPD,  agar masyarakat  terpengaruh  serta  ikut  berpartisipasi  untuk kemajuan desa mereka sendiri.

## D. TEMUAN DAN DISKUSI
Pelaksanaan tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketertiban  dan  keamanan  serta  pengelolaan  keuangan dipandang telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Sejalan  dengan  hasil  penelitian  lain  bahwa  Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa  bersama  Kepala    desa,  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Oleh  karenanya  BPD sebagai  badan  permusyawaratan  yang  berasal  dari masyarakat  desa,  disamping  menjalankan  fungsinya sebagai  jembatan  penghubung  antara  Kepala  Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi  utama  yakni  fungsi  representasi[20].  Juga peneliti  lain  menjelaskan  bahwa  didalam  Peraturan Pemerintah Nomor 72  Tahun 2005 tentang  Desa Pasal 34  juga  menjelaskan  tentang  fungsi  BPD  yaitu menetapkan  peraturan  desa  bersama  Kepala  Desa, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat. Bahkan  dalam  PPRI  No.  72  ini  juga  menjelaskan  lebih rinci tentang tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa[10].
Pelaksanaan tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketertiban  dan  keamanan  serta  pengelolaan  keuangan dipandang telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Sejalan  dengan  hasil  penelitian  lain  bahwa  Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa  bersama  Kepala    desa,  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Oleh  karenanya  BPD sebagai  badan  permusyawaratan  yang  berasal  dari masyarakat  desa,  disamping  menjalankan  fungsinya sebagai  jembatan  penghubung  antara  Kepala  Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi  utama  yakni  fungsi  representasi[20].  Juga peneliti  lain  menjelaskan  bahwa  didalam  Peraturan Pemerintah Nomor 72  Tahun 2005 tentang  Desa Pasal 34  juga  menjelaskan  tentang  fungsi  BPD  yaitu menetapkan  peraturan  desa  bersama  Kepala  Desa, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat. Bahkan  dalam  PPRI  No.  72  ini  juga  menjelaskan  lebih rinci tentang tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa[10].
Hasil  penelitian  menunjukkan  beberapa  kegiatan kinerja  BPD  dalam  penyelenggaran  pemerintahan  desa, adalah sebagai berikut:
Pertama,  Fungsi  BPD  dalam  menetapkan  peraturan desa  bersama  Kepala  Desa  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlakuyaitu  UU No.  32  Tahun  2004  tentang  PemerintahanDaerah  telah dijalankan secara optimal oleh BPD di Desa Mbawi. BPD
di  Desa  Mbawi  dalam  membuat  peraturan  desa  telah berjalan secara demokratis, yang disusun melalui siklus kebijakan publik yang demokratis yang melalui beberapa tahapan  yaitu:  artikulasi,  agregasi,  formulasi,  legislasi, sosialisasi,  implementasi,  dan  kontrol  serta  evaluasi. BPD di Desa Mbawi telah menunaikan fungsinya dengan baik  dalam  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat, yaitu melalui kumpulan RT, kumpulan RW, kumpulan  desa,  yasinan  dan  pengajian,  partisipasi masyarakat  di  Desa  Mbawi  telah  mencakup  voice  atau suara, akses dan kontrol.
Kedua, Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.  Mengikat  tugas,kedudukan,  funsinya  BPD  peran penting  dalam  menciptakan  pemerintah  desa  yang bersih,efektif,terarah sesuai dengan tujuan kesejahteraan  masyarakat.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa badan permusyawaratan desa belum melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik maka dalam hal tersebut kinerja BPD harus ditingkatkan. Dan harus labih  dipertegas  lagi  agar  supaya  masyarakat  terdorong dalam  berpartisipasi  dalam  pembangunan  yang  ada  di desa.
Ketiga,  Hambatan  dalam  pelaksanaan  fungsi  BPD  di Desa  Mbawi  dapat  berupa  hambatan  internal  dan hambatan  eksternal.  Hambatan  internal  berupa hambatan  personal  dan  hambatan  finansial,  sedangkan hambatan  eksternalnya  adalah  kurang  dilakukannya bimbingan  teknis  penyelenggaraan  pemerintahan  desa oleh  Pemerintah  Kabupaten  Dompudan  kurangnya pemahaman masyarakat Desa Mbawi akan Tugas, fungsi dan  wewenang  dari  BPD  serta  kesibukan  dari masyarakat  Desa  Mbawisendiri  sehingga  mereka  tidak memiliki  waktu untuk  berpartisipasi  dalam  memajukan desanya.
Keempat,  upaya  yang  ditempuh  untuk  mengatasi hambatan  dalam  pelaksanaan  fungsi  BPD  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa antara lain sebagai berikut. a) BPD mengkomunikasikan kepada pemerintah Kabupaten Dompu untuk lebih meningkatkan bimbimgan  teknis  penyelenggaraan  pemerintahan  desa di  Desa  Mbawi,  b)  BPD  memberikan  pemahaman tentang  kedudukan,  tugas  dan  fungsinya  kepada masyarakat  ketika  ada  kesempatan  seperti  di dalamkumpulan  RT,  kumpulan  RW,  pengajian,  yasinan dan  kumpulan  desa,  dan  c)  BPD  bersifat  terbuka  dan tanggap  terhadap  apa  yang  dikehendaki  masyarak  hjm fcat  asalkan  hal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan peraturan yang berlaku.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  fungsi  BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlakuyaitu  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang  PemerintahanDaerah  cukup  akitif.  Sementara kinerja  BPD  belum  melaksanakan  tugas  dan  fungsi dengan baik maka dalam hal tersebut kinerja BPD harus ditingkatkan.
Hambatan  internal  berupa  hambatan  personal  dan hambatan  finansial,  sedangkan  hambatan  eksternalnya adalah kurang dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan  pemerintahan  desa  oleh  Pemerintah Kabupaten Dompu.
Sedangkan upaya untuk meningkatkan fungsi BPD
yaitu: a) BPD mengkomunikasikan  kepada  pemerintah  Kabupaten
Dompu  untuk  lebih  meningkatkan  bimbimgan  teknis penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di  Desa  Mbawi,  b) BPD  memberikan  pemahaman  tentang  kedudukan, tugas  dan  fungsinya  kepada  masyarakat  ketika  ada kesempatan  seperti  di  dalamkumpulan  RT,  kumpulan RW, pengajian, yasinan dan kumpulan desa, dan c) BPD bersifat  terbuka  dan  tanggap  terhadap  apa  yang dikehendaki  masyarak  hjm  fcat  asalkan  hal  tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Untuk  memperbaiki  kinerja  pemerintahan  desa kearah  yang  baik,  maka  perlu  dilakukan  kerja  sama antara pemerintah Kabupaten Dompu dengan Perguruan Tinggi, khususnya program studi PPKn untuk memberikan pembekalan mengenailegal drafting kepada BPD.    Pemerintah  Kabupaten  Dompu  diharapkan  terus meningkatkan  bimbingan  teknis  penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD. Perlu alokasi dana yang lebih  memadai  bagi  operasional  kegiatan  BPD  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena selama ini dana  operasional  untuk  kegiatan  BPD  masih  sangat sedikit  yaitu  sesuai  dengan  kemampuan  keuangan  desa yang  ditetapkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  sehingga  perlu  adanya  bantuan  dana  dari pemerintah,  dan  pemerintah  perlu  mempertimbangkan adanya  imbalan,  yaitu  berupatunjangan  kepada  BPD, agar BPD lebih semagat lagi dalam melaksanakan semua fungsi, tugas dan wewenangnya, karena selama ini BPD hanya memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan  keuangan  desa  yang  telah  ditetapkan  di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima  kasih  kepada  pihak Universitas  Muhammadiyah  Mataram  yang  senantiasa memberikan  saran,  masukan,  dan  dana  kepada  penulis sehingga artikel ilmiah ini selesai dengan tepat waktu.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] A. Yani, Hubungan keuangan antara pemerintah  pusat  dan  daerah  di  Indonesia . Divisi  Buku  Perguruan  Tinggi,  RajaGrafindo Persada, 2002.
[2] U.-U. R. I. Nomor, “Undang-Undang No. 6 tahun 2014  tentang  Desa,” Pemerintah  Negara Republik Indones. Jakarta , 6AD.
[3] M.  Rosalina,  “Kinerja  Pemerintah  Desa  Dalam Pembangunan  Infrastruktur  Di  Desa  Kuala Lapang  dan  Desa  Taras  Kecamatan  Malinau Barat  Kabupaten  Malinau,” Ejurnal  Pemerintah. Integr. , vol. 1, no. 1, pp. 106–120, 2013.
[4] S.  Istiqomah,  “Efektivitas  Kinerja  Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  Meningkatkan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa,” J. Unair , vol. 3, no. 1, pp. 1–18, 2015.
[5] H.  Nurcholis, Pertumbuhan  &  penyelenggaraan pemerintahan desa . Erlangga, 2011.
[6] A.  Ratnasari,  “Teknologi  Informasi  Untuk Masyarakat Pedesaan,” Kaunia, IV , 2008.
[7] E.  Yuhandra,  “Kewenangan  BPD  (Badan Permusyawaratan  Desa)  Dalam  Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan),” UNIFIKASI J. Ilmu Huk. , vol. 3, no. 2, pp. 61–76, 2018. [8] S. Nuraini, “Hubungan kekuasaan elit
pemerintahan  desa,” Kybernan  (Jurnal  Ilmu Pemerintahan) , vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2010.
[9] S.  Nadir,  “Otonomi  Daerah  Dan  Desentralisasi Desa:  Menuju  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,”
JPP (Jurnal Polit. Profetik) , vol. 1, no. 1, 2013.
[10] E. Firdaus, “Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia,” J. Ilmu
Huk. Riau , vol. 1, no. 2, 2011.
[11] L. J. Moleong, Metodologi penelitian . 1999.
[12] S.  Djam’an,  “Profesi  Keguruan,” Jakarta  Univ. Terbuka , 2007.
[13] A.  Suharsimi,  “Prosedur  penelitian  suatu pendekatan  praktik,” Jakarta:  Rineka  Cipta , 2006.
[14] S.  Hadi,  “Metodologi  research  jilid  I,” Yogyakarta Andi , vol. 94, p. 95, 2004.
[15] M. B. Milles, “Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis.” London: Sage Publication.
[16] P.  Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . 2013.
[17] P.  R.  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah,” Jakarta RI , 2004.
[18] S.  Sulistiyani,  “Antibacterial  Activity  of  Bacterial Symbionts  of  Softcoral  Sinularia  SP.  Against Pathogenic  Resistant  Bacteria,” J.  Coast.  Dev. , vol. 13, no. 2, pp. 113–118, 2011.
[19] J.  Whitmore,  “Evolving  Grounded  Theory Methodology:  Towards  a  discursive  approach,” Int.  J.  Nurs.  Stud. ,  vol.  47,  no.  6,  pp.  781–793, 2010.
[20]  S.  Wasistiono  and  I.  Tahir,  “Administrasi Pemerintahan Desa,” 2014.