## Jurnal Legal

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK FROZEN FOOD TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE
( Legal Protection for Consumers Related to Frozen Food Products Without Distribution Permission Sold Online )
Saripa Hannum Nasution Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640.
E-mail: saripahhnnm03@gmail.com

## Abstrak
Banyaknya frozen food yang diperjualbelikan secara online harus melalui berbagai macam syarat  dan  prosedur  untuk  dapat  dipasarkan  ke  masyarakat,  salah  satunya  yaitu  harus mencantumkan nomor izin edar. Ketentuan izin edar bagi pelaku usaha didasarkan untuk melindungi  masyarakat  dari  risiko  produk  pangan  yang  tidak  aman,  tidak  bermutu,  dan tidak  bergizi  agar  tidak  merugikan  konsumen.  Akan  tetapi,  masih  terdapat  beberapa konsumen  yang  tidak  memperhatikan  mengenai  izin  edar  pangan,  serta  masih  adanya pelaku  usaha  yang  bersikap  tidak  bertanggung  jawab  dengan  tidak  mencantumkan  izin edar  produk  pangan.  Adapun  permasalahan  yang  timbul  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah perlindungan hukum  bagi  konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar  yang  dijual  secara online ditinjau  dari    Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang  -  Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang Pangan,  Peraturan  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Nomor  8  Tahun  2020  tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring , Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terkait frozen  food tanpa  izin  edar  yang  dijual  secara online .  Untuk  menjawab permasalahan  tersebut  digunakan  metode  penelitian  hukum  empiris.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  konsumen  dilindungi  hak-haknya  dalam  beberapa  undang-undang dan  pada  dasarnya  konsumen  telah  mengetahui  mengenai  pentingnya  izin  edar  suatu produk  pangan  olahan frozen  food tetapi  konsumen  belum  sepenuhnya  mengetahui mengenai  adanya perlindungan konsumen, serta berdasarkan data  yang diperoleh penulis dari  hasil  wawancara  yaitu  bahwa  sikap  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  sudah  sesuai dengan Pasal 19 UUPK.
Kata kunci : Perlindungan konsumen, frozen food

## Abstract
The number of frozen food sold online must go through a variety of terms and procedures to be marketed to the public, one of which is to include a distribution license number. The provisions of distribution permits for businesses are based on protecting the public from the  risk  of  unsafe,  non-quality,  and  non-nutritious  food  products  so  as  not  to  harm consumers.  However,  there  are  still  some  consumers  who  do  not  pay  attention  to  food distribution permits, and there are still businesses who behave irresponsibly by not listing food  product  distribution  permits.  The  problems  arising  in  this  study  are  how  legal protection for consumers related to frozen food products without distribution permits sold online is reviewed from Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 18 of 2012

## Jurnal Legal
on Food, Regulation of the Food and Drug Control Agency No. 8 of 2020 on Supervision of Drugs and Food Circulated Online, Law No. 36 of 2009 on Health and how responsible businesses related to frozen food without a circulation permit sold online. To answer the problem  is  used  empirical  legal  research  methods.  The  results  of  this  study  show  that consumers are protected their rights in several laws and basically consumers have known about the importance of distribution permits for frozen food processed food products but consumers are not yet fully aware of the existence of consumer protection, and based on data  obtained  by  the  author  from  the  interview  results  that  is  that  the  attitude  of accountability of businesses is in accordance with Article 19 UUPK.
Keywords: Consumer protection, frozen food

## A. Pendahuluan
Kebutuhan  manusia  dalam  bertahan  hidup  salah  satunya  melalui  makanan. Makanan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  paling  hakiki.  Oleh  karena  itu pemenuhan  akan  kebutuhan  makanan  merupakan  bagian  hak  asasi  setiap  manusia,  yang dijamin  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai komponen  dasar  untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Pengertian pangan adalah bahan-bahan yang di makan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan energi bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan pergantian jaringan tubuh yang rusak. Pangan juga  dapat  diartikan  sebagai  bahan  sumber  gizi.  Pangan  merupakan  kebutuhan  manusia yang paling asasi atau kebutuhan pokok (basic need). 1
Pangan  dibutuhkan  oleh  setiap  individu,  hal  ini  memacu  Sebagian  besar masyarakat  berprofesi  sebagai  pengusaha  atau  produsen  makanan.  Pertumbuhan  dan perkembangan  industri  barang  dan  jasa  disatu  pihak  membawa  dampak  yang  positif, antara  lain  dapat  disebutkan:  tersedianya  kebutuhan  dalam  jumlah  yang  mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya.  Akan  tetapi,  dilain  pihak  terdapat  dampak  negatif,  yaitu  dampak  dari perilaku  bisnis  yang  timbul  karena  makin  ketatnya  persaingan  yang  mempengaruhi masyarakat  konsumen.  Para  produsen  atau  pelaku  usaha  akan  mencari  keuntungan  yang setinggi tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. 2
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  meningkatnya  pengetahuan  yang dimiliki, masyarakat dituntut untuk lebih praktis memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga sangat  banyak  inovasi  produk  olahan  makanan  yang  diciptakan  untuk  memberikan  efek praktis  tersebut. 3 Salah  satunya  adalah  pangan  olahan  atau  yang  dikenal  dengan frozen food yang merupakan hasil dari metode pengawetan makanan yang dilakukan dengan cara menurunkan  suhu  hingga  titik  beku,  hal  ini  bertujuan  untuk  memperlambat  proses pembusukan. Menurut Pasal 1 angka 19 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  menyebutkan  bahwa  pangan  olahan  adalah  makanan  atau  minuman  hasil  proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
1 Aufa Aulia Kanza dan Sukma Chaedir Umar, “Mutu Gizi dan Keamanan Pangan”, Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, Bandung (2015): 2.
2 Dian Lestari Hura, Rinitami Njatrijani, dan Siti Mahmudah, “perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan berbahaya di jawa tengah”, Jurnal Hukum (Vol. 5, 2016): 2.
3 I Kadek Surya Tamanbali, “Hak – Hak Konsumen Dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman dalam Rangka Perlindungan Konsumen”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana (Vol.1, No.08, 2013): 2.

## Jurnal Legal
Keadaan Indonesia saat ini dengan muncul pandemic corona virus, dampak adanya pandemic  ini  salah  satunya  yaitu  berkurangnya  aktivitas  perdagangan  dalam  pemenuhan pangan  secara  tatap  muka  sehingga  aktivitas  jual  beli  dilakukan  secara online .  Usaha frozen food ini  sedang  popular  dikarenakan  penyajian  produk  pangan  tersebut  tergolong praktis dan mudah disimpan membuat beberapa konsumen tertarik untuk membeli produk pangan  olahan  tersebut.  Produk frozen food tidak  hanya  beredar  luas  di  pasar  swalayan maupun  pasar  tradisional,  tetapi  juga  diperjualbelikan  secara online ,  ditambah  dengan penjualan frozen  food secara online dapat  dengan  mudah  diakses  oleh  siapa  saja dikarenakan kemajuan teknologi dapat melancarkan proses jual beli.
Di  Indonesia  seluruh  produk  makanan  yang  sudah  memiliki  izin  edar  resmi  dari BPOM  tentunya  dianggap  sudah  aman  dikonsumsi  karena  diyakini  sudah  melewati beberapa  tahapan  pengujian  laboraturium.  Hal  tersebut  juga  didasarkan  karena  semua produk  makanan  dan  minuman  yang  dijual  di  wilayah  Indonesia,  baik  di  produksi  lokal maupum  impor,  harus  didaftarkan  dan  mendapatkan  nomor  pendaftaran  dari  BPOM. 4 Berbagai macam produk pangan harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat dipasarkan ke masyarakat. Salah satunya yaitu, produk pangan olahan tersebut harus mencantumkan nomor izin edar pemakaian produk pangan. Izin edar pangan olahan diatur dalam  Undang  -  Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal  111  ayat  (2) yang  menyatakan  Makanan  dan  minuman  hanya  dapat  diedarkan  setelah  mendapat  izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ditegaskan dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat  (1) menyatakan  dalam hal  pengawasan keamanan, mutu, dan  gizi,  setiap pangan olahan  yang  dibuat  di  dalam  negeri  atau  yang  diimpor  untuk  diperdagangkan  dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.
Adapun ketentuan izin edar bagi pelaku usaha yang menjual pangan olahan secara daring ,  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Peraturan  BPOM  Nomor  8  Tahun  2020  yang menyebutkan  bahwa  Pangan  Olahan  yang  diedarkan  secara daring wajib  memiliki    izin edar    dan    memenuhi    cara    produksi    yang  baik    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan perundang undangan.
Dalam  hal  itu,  pelaku  usaha  wajib  menjamin  sistem  elektronik  yang  digunakan memenuhi ketentuan: Pertama, mencantumkan  keterangan  mengenai  nama  dan alamat pelaku  usaha  yang  menjual  pangan  olahan.  Kedua,  mencantumkan    secara    lengkap informasi  dan/atau  keterangan    yang    dicantumkan    pada    label    pangan  olahan    sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 5
Ketentuan  izin  edar  bagi  pelaku  usaha  didasarkan  untuk  melindungi  masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak aman, berkhasiat atau bermanfaat, dan bermutu atau bergizi  sehingga  konsumen  tidak  dirugikan.  Di  samping  itu  setiap  orang  dalam  posisi tertentu baik secara tunggal/sendiri maupun berkelompok pasti pernah menjadi konsumen untuk  suatu  barang  atau  jasa  tertentu.  Keadaan  yang  universal  ini  pada  beberapa  sisi menunjukkan  berbagai  kelemahan  konsumen  sehingga  kedudukan  konsumen  tidak  aman atau lemah. 6
4 Novri Dimas Pamory, “Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar”, Jurnal Ilmiah (Vol. 4. No 2, Maret 2016): 10.
5 KlikLegal.com, “BPOM terbitkan Aturan Wajib Memiliki Izin Edar Penjualan Frozen Food Secara Daring”, <https://kliklegal.com/bpom-terbitkan-aturan-wajib-memiliki-izin-edar-penjualan-pangan-olahan- frozen-food-secara-daring/>, diakses pada 27 September 2020, 21.00 WIB.
6 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.

## Jurnal Legal
Sehingga  dikeluarkannya  Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  yang  mengatur  mengenai  konsumen  sebagai pengonsumsi  suatu  pangan  yang  perlu  dilindungi  haknya.  Pemerintah  juga  wajib  ikut ambil  bagian  dalam  mengatur,  mengawasi  dan  mengeluarkan  nomor  izin  edar  berbagai macam  produk  makanan  kemasan  tersebut.  Pemerintah  dibantu  lembaga  pemerintah  non departemen yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yang beredar di masyarakat, lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kurangnya  kesadaran,  rendahnya  pengetahuan  tentang  hukum,  masih  kurangnya penyuluhan,  pembinaan,  dan  pengawasan  oleh  pemerintah  terhadap  pelaku  usaha  dan kurangnya pengetahuan tentang kesalamatan konsumen oleh pelaku usaha dalam menjual produknya  yang  membuat  pelaku  usaha  hanya  mencari  keuntungan  semata. 7 Pentingnya izin edar produk pangan olahan kemasan baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Manfaat izin edar produk bagi Pengusaha Pangan, yaitu:
1. Melegalkan produk pangan olahan kemasan yang diedarkan di pasaran;
2. Produk yang sudah legal akan mendapatkan kepercayaan konsumen dan pasar. Sementara  itu,  manfaat  izin  edar  produk  pangan  olahan  kemasan  bagi konsumen, yaitu:
a. Konsumen  dalam  mengkonsumsi  produk  pangan  yang  aman,  bebas  cemaran kimia, biologi dan fisik;
b. Konsumen memperoleh informasi tentang produk;
c. Konsumen terhindar dari segala bentuk kerugian. 8
Tidak  semua  pelaku  usaha  meperhatikan  pentingnya  izin  edar,  hal  ini  dibuktikan dengan masih ditemukanya beberapa produk pangan olahan yang tidak memiliki izin edar yang diperjual belikan secara online seperti Shopee , instagram , WhatsApp , tokopedia dan e - commers lainnya  yaitu  risol frozen ,  kebab frozen ,  pempek frozen ,  sempol frozen ,  dan lain-lain.  Konsumen  juga  tidak  mendapatkan  jaminan  keamanan  saat  mengkonsumsi produk frozen  food tanpa  izin  edar  karena  produk  tersebut  tidak  melewati  uji  kelayakan BPOM. Hal  ini sudah pasti menjadi  permasalahan  dalam perlindungan  konsumen terkait ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.
Adapun  permasalahan  yang  diangkat  dalam  peneitian  ini  ialah  bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang dijual secara online ditinjau dari  Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  Undang  -  Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  Peraturan  Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Pengawasan  Obat  dan Makanan  yang  Diedarkan  Secara  Daring,  Undang  -  Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  serta  bagaimanakah  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  terkait  frozen food tanpa izin edar yang dijual secara online.

## B. Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah empiris.  Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum  dalam  artian  nyata  serta  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  suatu
7 Eni Suriati, dkk., “Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah”, Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 20, No.3, Desember 2018): 502-503.
8 Edy Nurcahyo, “Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan”, Jurnal magister hukum udayana (Vol. 7, September 2018): 407.

## Jurnal Legal
lingkungan masyarakat. 9 Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  didapat  langsung  dari  lokasi  penelitian  yang diperoleh  dengan  cara  penyebaran  kuisioner  kepada  konsumen  dan  melakukan wawancara  kepada  para  pelaku  usaha frozen  food tanpa  izin  edar.  Kemudian,  penelitian ini menggunakan data sekunder seperti undang-undang, buku-buku, jurnal dan hasil karya terdahulu  tentang  penegakan  hukum  perizinan  peredaran  produk frozen  food yang diperjual belikan secara online dalam prespektif perlindungan konsumen.

## C. Pembahasan
1. Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terkait  produk frozen  food tanpa  izin  edar yang  dijual  secara online ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,  Peraturan  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Nomor  8  Tahun  2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring , Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
a. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang dijual secara online ditinjau dari  Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  yang  perlu  diperhatikan  dalam melindungi  konsumen  yaitu  yang  berkaitan  dengan  izin  edar  produk frozen food. Hal  ini  dikarenakan  di  dalam  undang-undang  ini  telah  diatur  dengan tegas terkait izin edar pangan yang merupakan kewajiban pelaku  usaha sesuai pada Pasal 7 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  dan/atau  diperdangangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu barang  dan/atau  jasa  yang  berlaku,  serta  pelaku  usaha  bertanggung  jawab untuk  memberikan  kompensasi  atau  ganti  rugi  kepada  konsumen  apabila pelaku usaha melanggar kewajibannya.
Terkait  dengan  adanya  produk frozen food tanpa  izin  edar  yang  beredar secara online menandakan bahwa produk tersebut tidak melewati uji kelayakan pangan,  sehingga  keamanan  produk  tersebut  tidak  dapat  terjamin,  itu  berarti informasi  terhadap  produk  tersebut  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan sehingga hal ini dapat merugikan konsumen.
Karena  konsumen  dilindungi  haknya  dalam  UUPK  sebagimana  terdapat pada  Pasal  4  Huruf  a  UUPK  menyebutkan  bahwa  seorang  konsumen  berhak atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa.
Oleh  karena  itu,  konsumen  harus  dilindungi  dari  segala  bahaya  yang mengancam  kesehatan,  jiwa,  dan  harta  bendanya  karena  memakai  atau mengonsumsi  produk.  Dengan  demikian,  setiap  produk,  baik  dari  segi komposisi  bahan,  konstruksi,  maupun  kualitasnya  harus  diarahkan  untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 10
Selanjutnya  hak  konsumen  dilindungi  dalam  Pasal  4  Huruf  c  UUPK menyebutkan  bahwa  seorang  konsumen  berhak  atas  informasi  yang  benar,
9 Parta Setiawan, “Metode Penelitian Hukum-Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli”, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, diakses pada 11 November 2020, 19.00 WIB.
10 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 33.

## Jurnal Legal
jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa.  Hal  ini sejalan  dengan  kewajiban  seorang  pelaku  usaha  dalam  memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada konsumen yang disebutkan dalam UUPK Pasal 7 Huruf b yang berarti bahwa informasi yang diterima atau diberikan harus benar terutama  dalam  penentuan  bahan  baku  dan  bahan  tambahan  kemudian  harus jelas  tidak  menggunakan  kalimat  yang  menyesatkan  untuk  dibaca  dan  wajib menggunakan bahasa Indonesia serta informasi yang diberikan harus jujur agar tidak merugikan konsumen.
Selanjutnya hak konsumen juga diatur dalam Pasal 4 Huruf e UUPK yaitu hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut.  Apabila  setelah  mengonsumsi, konsumen  merasa  dirugikan  atau  dikecewakan  karena  ternyata  produk  yang dikonsumsinya  tidak  sesuai  dengan  informasi  yang  diterimanya  (misalnya, kualitas  tidak  sesuai),  produsen  seharusnya  mendengar  keluhan  konsumen  itu dan  memberikan  penyelesaian  yang  baik.  Perlu  ketulusan  hati  dari  produsen untuk  mengakui  kelemahannya  dan  senantiasa  meningkatkan  pelayanannya kepada  konsumen.  Konsumen  berhak  untuk  didengar  keluhannya  atau pendapatnya.  Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  hak  konsumen  untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya setelah mengonsumsi produk tersebut atau jika produk tidak sesuai. 11
Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya terdapat pada UUPK, tetapi juga diatur dalam undang-undang lainnya yang mengatur mengenai hak konsumen.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  4  Huruf  i  UUPK  yang menyatakan  hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  lainnya.  Sesuai  dengan  permasalahan  penulis  yang  meneliti perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar berdasarkan beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2012  tentang  Pangan,  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring , Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Konsumen  berhak  mendapatkan  hak-hak  lainnya  sesuai  dengan kedudukannya  sebagai  konsumen  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Ketentuan  ini  membuka  kemungkinan  berkembangnya pemikiran  tentang  hak-hak  baru  dari  konsumen  di  masa  yang  akan  datang, sesuai dengan perkembangan zaman. 12
Beredarnya produk frozen food tanpa izin  edar di pasaran ini berarti tidak memperhatikan  nilai  keamanan  pangan,  karena  masih  ditemukan  di  beberapa e-commers  yang  masih  menjual frozen  food yang  tidak  memiliki  label  atau keterangan produk, di mana frozen food yang dijual tanpa informasi produk ini dapat saja diragukan kualitasnya. Berkaitan dengan tidak adanya pencantuman label pada kemasan frozen food yang diedarkan di pasaran secara online maka pelaku usaha dalam hal ini tentu melanggar UUPK tentang perbuatan dilarang bagi  pelaku  usaha  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  i  UUPK yaitu  seorang  pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa yang  tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat nama  barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan  pakai, tanggal  pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus  di pasang/dibuat.
11 Ibid ., hlm. 34.
12 Ibid ,. hlm. 35.

## Jurnal Legal
Dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  j  UUPK  menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
Pelaku  usaha  juga  dilarang  menyesatkan  konsumen  dalam  menjual  suatu produk barang dan/atau  jasa, sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal  9  ayat  (1) Huruf b UUPK barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. Kemudian Pasal  10  Huruf  c  yang  berbunyi  pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang  menawarkan, mempromosikan,  mengiklankan  atau  membuat  pernyataan  yang  tidak  benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, haka tau ganti rugi atas  suatu  barang  dan/atau  jasa.  Selanjutnya  pada  Pasal  11  Huruf  a  UUPK yaitu  menyatakan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  seolah-olah  telah  memenuhi standar mutu tertentu.
Apabila  pelaku  usaha  melakukan  larangan  tersebut  dan  tidak  melakukan kewajibannya maka pelaku usaha harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam  Pasal  19  UUPK  bahwa  seorang  pelaku  usaha  yang  memperdagangkan barang  dan/atau  jasa  kepada  seorang  konsumen  maka  secara  hukum  seorang pelaku  usaha  wajib  memberikan  ganti  rugi  kepada  seorang  konsumen  dalam bentuk pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan. Pemberian  ganti  rugi  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha  kepada  seorang konsumen  yang  dirugikan  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari setelah tanggal transaksi.
b. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang dijual secara online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Kebutuhan manusia dalam bertahan hidup salah satunya melalui makanan.
Salah satu bentuk kebutuhan pangan yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini adalah  pangan  olahan  yaitu frozen  food .    Sehingga  perusahan  pengolahan pangan  berpacu  untuk  menghasilkan  aneka  ragam  produk  pangan  olahan frozen  food seperti  pangan  olahan  daging  dan  makanan  lainnya  yang  dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan konsumen.
Pada  proses  distribusi  produk frozen  food masih  banyak  yang  tidak memperhatikan segi izin edarnya, karena keamanan pangan itu sangat penting untuk dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi,  dan  tidak  bertentangan  dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya masyarakat.
Pelaku  usaha  telah  dilarang  untuk  memproduksi  produk  pangan  yang mengandung  bahan  berbahaya  bagi  manusia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 75  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  produksi  pangan  untuk diedarkan  dilarang  menggunakan:  bahan  tambahan  Pangan  yang  melampaui ambang  batas  maksimal  yang  ditetapkan;  dan/atau  bahan  yang  dilarang digunakan  sebagai  bahan  tambahan  pangan.  Jika  pelaku  usaha  melanggar

## Jurnal Legal
aturan  tersebut  akan  dikenai  sanksi  administratif  sesuai  Pasal  76  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berupa:
1) denda;
2) penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
3) penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
4) ganti rugi; dan/atau
5) pencabutan izin.
Kemudian, pada Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang  Pangan  Setiap  Orang  yang  memproduksi  dan  memperdagangkan pangan  wajib  memenuhi  standar  keamanan  pangan  dan  mutu  pangan.  Lalu, Pasal  91  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan menyatakan  dalam  hal  pengawasan  keamanan,  mutu,  dan  gizi,  setiap  pangan olahan  yang dibuat di  dalam negeri atau  yang diimpor untuk  diperdagangkan dalam  kemasan  eceran,  pelaku  usaha  pangan  wajib  memiliki  izin  edar. Selanjutnya  pada frozen food yang  dijual  oleh  pelaku  usaha  hanya menggunakan kemasan yang tanpa mencantumkan label sehingga tidak dapat memberikan  informasi  secara  jelas  kepada  konsumen,  hal  ini  melanggar ketentuan  dalam  Pasal  97  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang  Pangan  yang  menyebutkan  bahwa  Setiap  orang  yang  memproduksi pangan  di  dalam  negeri  untuk  diperdagangkan  wajib  mencantumkan  label didalam dan/atau pada kemasan pangan. Hal itu mengisyaratkan bahwa setiap pelaku  usaha  yang  bertempat  tinggal  diwilayah  Indonesia  dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan label pada kemasan produk pangan yang diedarkan.
Pentingnya  label  pada  kemasan  produk  pangan  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 96 ayat (1) menyebutkan bahwa  tujuan  pencantuman  label  adalah  untuk  memberikan  informasi  yang benar  dan  jelas  kepada  masyarakat  tentang  setiap  produk  pangan  yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Pencantuman label pada  kemasan  pangan  ditulis  atau  dicetak  dengan  menggunakan  bahasa Indonesia  serta  memuat  paling  sedikit  keterangan  yang  sesuai  disebutkan dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  Pasal  97  ayat (3) yaitu:
1) Nama produk.
2) Daftar bahan yang digunakan.
3) Berat bersih atau isi bersih.
4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
5) Halal bagi yang dipersyaratkan.
6) Tanggal dan kode produksi.
7) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
8) Nomor izin edar bagi Pangan Olahan.
9) Asal usul bahan Pangan tertentu.
Disamping itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  Pasal  101  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  label  tentang  pangan  olahan tertentu  yang  diperdagangkan  wajib  memuat  keterangan  tentang  peruntukan, cara  penggunaan,  dan/atau  keterangan  lain  yang  perlu  diketahui  mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.

## Jurnal Legal
c. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang dijual secara online ditinjau dari Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring
Sebagaimana  diketahui, frozen  food merupakan  kategori  pangan  olahan, sehingga pelaku usaha wajib memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring yang diatur dalam Pasal 16  ayat (1)  yang menyebutkan bahwa Pangan  olahan  yang  diedarkan  secara daring wajib  memiliki  izin  edar  dan memenuhi  cara  produksi  yang  baik  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Kemudian  pada  Pasal  17  ayat  (2)  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring menyatakan bahwa pelaku usaha yang mengedarkan pangan  olahan  secara daring wajib  menjamin  keamanan  dan  mutu  pangan olahan.  Hal  ini  berarti  izin  edar  merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan terutama dalam pangan olahan seperti frozen  food yang  diperjualbelikan  oleh  pelaku  usaha  agar  konsumen tidak dirugikan atas produk yang diproduksi pelaku usaha frozen food tersebut. Pelaku  usaha frozen  food yang  menjual  produknya  secara online juga berkewajiban mencantmkan keterangan pada label pangan olahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun  2020  tentang  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  yang  Diedarkan  Secara Daring , menyatakan bahwa:
1) Pelaku usaha dalam melakukan peredaran pangan olahan secara daring dapat melalui:
a) Sistem Elektronik yang dimiliki sendiri; dan/atau
b) Sistem Elektronik yang disediakan oleh PSE.
2) Pelaku  Usaha  dan  PSE  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib menjamin Sistem Elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan:
a) Mencantumkan  keterangan  mengenai  nama  dan  alamat  pelaku usaha yang menjual pangan olahan
b) Mencantumkan  secara  lengkap  informasi  dan/atau  keterangan yang  dicantumkan  pada  label  pangan  olahan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang  dijual  secara online ditinjau  dari  Undang  -  Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan
Kesehatan  menjadi  salah  satu  komponen  kehidupan  yang  harus  dipenuhi oleh setiap manusia, kesehatan ada empat dimensi, yaitu fisik (badan), mental (jiwa),  sosial  dan  ekonomi  yang  saling  mempengaruhi  dalam  mewujudkan tingkat  kesehatan  pada  seseorang,  kelompok,  atau  masyarakat,  agar  manusia dapat  menjalankan  kehidupannya  secara  produktif  yaitu  dengan  cara mengkonsumsi produk pangan yang bermutu dan bergizi. 13
Salah satu produk pangan olahan yang sedang banyak dibicarakan masyarakat adalah frozen  food ,  dengan  adanya  produk frozen  food dengan  izin  edar  dan
13 Eliana, dan Sri Sumiati, “Kesehatan masyarakat”, Modul bahan ajar kebidanan (2017): 2.

## Jurnal Legal
frozen food tanpa  adanya  izin  edar  dapat  terlihat  jelas  perbedaannya  yaitu kedua produk tersebut berbeda dari segi kesehatannya, sehingga pelaku usaha diwajibkan  memiliki  izin  edar  yang  merupakan  standar  dalam  memproduksi produk pangan.
Kewajiban  pelaku  usaha  dalam  memproduksi  pangan  diatur  dalam  Pasal 109  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang menyebutkan  bahwa  setiap  orang  dan/atau  badan  hukum  yang  memproduksi, mengolah,  serta  mendistribusikan  makanan  dan  minuman  yang  diperlakukan sebagai  makanan  dan  minuman  hasil  teknologi  rekayasa  genetik  yang diedarkan  harus  menjamin  agar  aman  bagi  manusia,  hewan  yang  dimakan manusia, dan lingkungan.
Pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan  produk  makanan  dan  minuman  dan/atau  yang  diperlakukan sebagai  makanan  dan  minuman  hasil  olahan  teknologi  dilarang  menggunakan kata-kata  yang  mencegah  dan/atau  yang  disertai  klaim  yang  tidak  dapat dibuktikan  kebenarannya.  Dapat  dikatakan  bahwa  pelaku  usaha  yang memproduksi atau mempromosikan produk pangan olahan harus menggunakan bahasa  yang  baik  dan  benar  agar  informasi  produk  pangan  olahan  tersebut dapat dimengerti oleh konsumen.
Kemudian  kewajiban  memiliki  izin  edar  bagi  pelaku  usaha  diatur  dalam Pasal  111  ayat  (1),  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  Pada  ayat  (1)  Makanan  dan  minuman  yang  dipergunakan untuk  masyarakat  harus  didasarkan  pada  standar  dan/atau  persyaratan kesehatan.    Ayat  (2)  yang  menyatakan  Makanan  dan  minuman  hanya  dapat diedarkan  setelah  mendapat  izin  edar  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang - undangan.
Dengan adanya frozen food tanpa izin edar yang tidak mencantumkan label yang  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  secara  jelas  kepada  konsumen terkait dengan produk pangan yang akan dikonsumsi yang telah beredar secara online jelas  meresahkan  konsumen,  karena  kewajiban  memberi  label  pada kemasan  produk  pangan  diatur  dalam  Pasal  111  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan    yang  menyebutkan  bahwa  setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
1) Nama produk.
2) Daftar bahan yang digunakan.
3) Berat bersih atau isi bersih.
4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia.
5) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
Namun,  apabila  pelaku  usaha  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya sebagaimana  mestinya  yang  telah  diamanahkan  dalam  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111 ayat  (1),(2),  dan  (3),  maka  dalam  Pasal  111  ayat  (6)  menyebutkan  bahwa makanan  dan  minuman  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  standar,  persyaratan kesehatan,  dan/atau  membahayakan  kesehatan  dilarang  untuk  diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut  izin  edar dan disita untuk  dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan  dari  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  yaitu  untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan

## Jurnal Legal
hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar  sebagai  investasi  bagi  pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Pada  bagian  ini  dibahas  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  konsumen terhadap frozen  food tanpa  izin  edar  yang  dijual  secara online .  Maka  dari  itu dilakukan  penyebaran  kuesioner  melalui  google  form  dan  telah  mendapatkan sebanyak  203  (dua  ratus  tiga)  responden  yang  tersebar  di  Jakarta,  Bogor, Depok,  Tanggerang,  dan  Bekasi  (JABODETABEK).  Berdasarkan  kuesioner yang  telah  disebarkan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  masyarakat  telah mengetahui mengenai hak-hak nya dilindungi dalam undang-undang. Dengan beredarnya frozen  food tanpa  izin  edar  jelas  melanggar  hak  konsumen  atas keamanan,  kenyamanan,  dan  keselamatan  serta  hak  konsumen  dalam memperoleh  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur.  Tetapi  ternyata  masih kurangnya  kesadaran  konsumen  dalam  memperjuangkan  hak  nya  yang dilanggar  pelaku  usaha  membuat  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen terkait  peredaran frozen  food tanpa  izin  edar  tidak  berjalan  sebagai  mana mestinya.
2. Bagaimana  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  terkait frozen  food tanpa  izin  edar yang dijual secara online ?
Masih  ditemukanya  produk frozen  food tanpa  izin  edar  secara online ini dapat dikatakan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan produk tersebut telah melanggar hak-hak konsumen sesuai ketentuan yang ada dalam UUPK.
Dengan adanya aplikasi belanja online tersebut banyak pelaku usaha  yang memanfaatkannya  untuk  memasarkan  produknya,  selain  itu  konsumen  juga merasakan  kemudahan  dalam  berbelanja  sesuai  dengan  kebutuhanya,  namun konsumen  pada  umumnya  memiliki  posisi  lemah  dibandingkan  pelaku  usaha sehingga  hal  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha  yang  tidak bertanggung jawab. 14
Dapat  dikatakan  sebagai  pelaku  usaha frozen  food tanpa  izin  edar  maka pelaku  usaha  memiliki  tanggung  jawab  atas  produk  yang  diperdagangkan  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  ketentuan  yang  ada dalam  UUPK,  maka  setiap  penyedia  barang  dan/atau  jasa  memiliki  tanggung jawab terhadap konsumen, yang diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK.
“Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya kerugian  yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat  (dalam  hal  berhubungan  konsumen  pelaku  usaha)  dari  penggunaan, pemanfaatan,  serta  pemakaian  oleh  konsumen  atas  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.” 15
Sistem  tanggung  jawab  produk  di  Indonesia  menggunakan  prinsip tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan  dengan  pembuktian  terbalik  dan  belum menerapkan  sistem  tanggung  jawab  mutlak.  Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan kesalahan dengan modifikasi diatur dalam Pasal 19 jo Pasal 23 jo Pasal 28 UUPK.
Pasal  19  UUPK  mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha,  maka  pelaku usaha  mempunyai  kewajiban  bertanggung  jawab  atas  barang  dan/atau  jasa  yang
14 Erman Rajaguguk, dkk., Hukum Perlindungan Konsumen , (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 20.
15 Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 59.

## Jurnal Legal
cacat  yang  memberikan  dampak  kepada  konsumen  sehingga  pelaku  usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang  sejenis  dan/atau  setara  nilainya  atau  perawatan  kesehatan  atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan pemberian  ganti  rugi  harus  telah  diberikan  dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari terhitung sejak tanggal transaksi.
Ketentuan Pasal 19 UUPK kemudian dikembangkan pada Pasal 23 UUPK yang  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  yang  menolak  dan/atau  tidak  memberi tanggapan  dan/atau  tidak  memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan  konsumen sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Ketentuan lanjutan yang relevan dengan  Pasal  23  UUPK  adalah  Pasal  28  UUPK  menyebutkan  bahwa  pembuktian terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  gugatan  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pasal  22,  Pasal  23  UUPK  merupakan  beban  tanggung jawab pelaku usaha.
Berdasarkan UUPK Pasal 27 berkaitan dengan kerugian  yang ditimbulkan oleh  konsumen  seorang  pelaku  usaha  dapat  membebaskan  diri  dari  tangggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen apabila:
a. Barang  tersebut  terbukti  seharusnya  tidak  diedarkan  atau  tidak dimaksudkan untuk diedarkan.
b. Cacat barang timbul pada kemudian hari
c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
e. Lewatnya  jangka  waktu  penentuan  4  (empat)  tahun  sejak  barang  dibeli atau lewatnya jangka waktu yang di perjanjikan.
Pasal  45  ayat  (3)  UUPK  menyatakan  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  menghilangkan  tanggung jawab  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang.  Dalam  hal  ini  berarti penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak  menghilangkan  tanggung  jawab pidana, maka walaupun telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang dikuatkan dengan surat perjanjian perdamaian, tetapi tetap tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dari pihak pelaku usaha.
Jika  dikaitkan  pula  dengan  Pasal  62  ayat  (1)  UUPK  mengenai  ketentuan pidana, maka pelaku usaha dapat dikenakan tuntutan sanksi pidana. terkait dengan pelanggaran pasal 8 ayat (1) huruf I dan j, maka berdasarkan dalam pasal 62 ayat (1) UUPK dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliyar rupiah).
Bahwa  berdasarkan  rumusan  penulis  yaitu  mengenai  pertanggungjawaban pelaku usaha terkait frozen food tanpa izin edar yang dijual secara online , penulis melakukan wawancara dengan 5 (lima) pelaku usaha. Berdasarkan penelitian hasil wawancara  penulis  dengan  para  pelaku  usaha frozen  food tanpa  izin  edar  dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha frozen food telah benar melakukan tanggung jawab  kepada  konsumen  dengan  mengganti  produk frozen  food yang  merugikan konsumen  dengan  produk  baru,  dan  bertanggung  jawab  dengan  mengembalikan uang  sesuai  kerugian  yang  diderita  konsumen.  Tetapi  belum  semua  pelaku  usaha mengetahui  mengenai  pertanggungjawaban  biaya  perawatan  kesehatan  kepada

## Jurnal Legal
konsumen,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  UUPK  bahwa tanggung  jawab  pelaku  usaha  itu  berisi  tanggung  jawab  untuk  memberikan  ganti kerugian dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang  sejenis  dan/atau  setara  nilainya  atau  perawatan  kesehatan  atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  para  pelaku  usaha frozen food telah  melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan UUPK.

## D. Simpulan
1. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang dijual  secara  menurut UUPK terdapat  pada Pasal  4 Huruf a UUPK hak kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan,  Pasal  4  Huruf  c  UUPK  hak  atas informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa,  Pasal  4  Huruf  e  UUPK  hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut, dan Pasal 4 Huruf i UUPK hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Salah  satu  bentuk  perlindungan hukum  kepada  konsumen  yaitu  pelaku  usaha  melakukan  kewajibannya  dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 UUPK,  serta  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  I,  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  j  UUPK  pelaku usaha  dilarang  memperdagangkan  barang  dan  atau  jasa  yang  tidak  memiliki label  kemasan  dan  tidak  mencantumkan  izin  edar.  Kemudian  pelaku  usaha harus  melakukan  tanggung  jawabnya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19 UUPK, yang menyatakan bahwa seorang pelaku usaha yang memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  kepada  seorang  konsumen  maka secara  hukum  seorang  pelaku  usaha  wajib  memberikan  ganti  rugi  kepada konsumen.
Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang  dijual  secara online ditinjau  dari    Undang  -  Undang  Nomor  18  Tahun 2012  tentang  Pangan  diatur  dalam  Pada  Pasal  91  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  yang  mewajibkan  pelaku  usaha memiliki  izin  edar  apabila  memperdagangkan  pangan  didalam  negeri. Selanjutnya kewajban mencantumkan label  yang memuat keterangan lengkap tentang  produk  pangan  diatur  pada  Pasal  97  ayat  (1)  dan  Pasal  101  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang  dijual  secara online ditinjau  Peraturan  Badan  Pengawasan  Obat  dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring terdapat pada Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring menyebutkan bahwa pangan olahan  yang diedarkan secara daring wajib memiliki izin  edar dan  memenuhi  cara  produksi  yang  baik  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan  pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  produknya secara daring wajib  mencantumkan  keterangan  mengenai  nama  dan  alamat pelaku  usaha  dan  mencantumkan  secara  lengkap  informasi  dan/atau keterangan yang dicantumkan pada label pangan olahan.
Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang  dijual  secara online ditinjau  dari    Undang  -  Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  diatur  pada  Pasal  110  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  pelaku  usaha  yang  memproduksi  atau

## Jurnal Legal
mempromosikan produk pangan olahan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar informasi produk pangan olahan tersebut dapat dimengerti oleh konsumen.  Kemudian  Pasal  111  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa  produk  pangan  olahan  yang  di  pasarkan  haruslah  memiliki  izin  edar, dikemas  diberi  label  yang  berisi  informasi  produk  tersebut.  Namun,  apabila pelaku  usaha  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  maka  makanan  dan minuman  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  standar,  persyaratan  kesehatan, dan/atau  membahayakan  kesehatan  dilarang  untuk  diedarkan,  ditarik  dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan.
2. Tanggung  jawab  pelaku  usaha frozen  food tanpa  izin  edar  yang  dijual  secara online menurut  UUPK  diatur  pada  Pasal  19  jo  Pasal  23  jo  Pasal  28  UUPK yang  berisi  pelaku  usaha  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen dengan  memberi  ganti  kerugian  berbentuk  pengembalian  uang,  penggantian barang  yang  setara  nilainya,  dan  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan, ganti kerugian harus diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal  transaksi.  Sehingga  membuka  ruang  sengketa  konsumen  yaitu  secara pidana  dengan  tempat  pengajuan  gugatan  dilakukan  di  tempat  kedudukan konsumen  dengan  beban  pembuktian  dalam  penyelesaian  sengketa  ada  pada pelaku usaha.

## Daftar Pustaka
Buku
Kristiyanti,  Celina  Tri  Siwi.  Hukum  Perlindungan  Konsumen.    Jakarta:  Sinar Grafika, 2008.
Rajaguguk,  Erman,  dkk.  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Bandung:  Mandar Maju, 2000.
Sidabalok,  Janus.  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia.  Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2014.
Widjaja,  Gunawan  dan  Ahmad  Yani.  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Jurnal
Dimas,  Novri  Pamory.  “Penegakan  Hukum  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan Makanan  Kota  Bandar  Lampung  Terhadap  Air  Minum  Dalam  Kemasan Tanpa Izin Edar”. Jurnal Ilmiah (Vol. 4. No 2, Maret 2016).
Eliana,  dan  Sri  Sumiati.  “Kesehatan  masyarakat”,  Modul  bahan  ajar  kebidanan (2017).
Hura, Dian Lestari, Rinitami Njatrijani, dan Siti Mahmudah. “perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan berbahaya di jawa tengah”. Jurnal Hukum (Vol. 5, 2016).
Kadek,  I  Surya  Tamanbali.  “Hak  –  Hak  Konsumen  Dalam  Peredaran  Produk Makanan  dan  Minuman  dalam  Rangka  Perlindungan  Konsumen”.  Jurnal Kertha  Semaya  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana  (Vol.1,  No.08, 2013).
Kanza,  Aufa  Aulia  dan  Sukma  Chaedir  Umar.  “Mutu  Gizi  dan  Keamanan Pangan”. Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, Bandung (2015).
Nurcahyo,  Edy.  “Pengaturan  dan  pengawasan  produk  pangan  olahan  kemasan”.
Jurnal magister hukum udayana (Vol. 7, September 2018).

## Jurnal Legal
Suriati,  Eni  dkk.,  “Perlindungan  Konsumen  Jajanan  Bahan  Berbahaya  di Lingkungan  Sekolah”.  Jurnal  Ilmu  Hukum    (Vol.  20,  No.3,  Desember 2018).
Internet
KlikLegal.com,  “BPOM  terbitkan  Aturan  Wajib  Memiliki  Izin  Edar  Penjualan Frozen Food Secara Daring”, diakses pada 27 September 2020, 21.00 WIB. Setiawan,  Parta.  “Metode  Penelitian  Hukum-Pengertian,  Macam,  Normatif,
Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli”, diakses pada 11 November 2020, 19.00 WIB.
Peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, No. 8 Tahun 1999.
-------. Undang-Undang tentang Pangan, No. 18 Tahun 2012.
-------. Undang-Undang tentang Kesehatan, No. 36 Tahun 2009.
-------. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, No. 8 Tahun 2020.

## Biodata penulis
Nama : Saripa Hannum Nasution Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Desember 1998 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Alamat :  Jl.  Swadaya  I  No.  73  Pejaten  Timur,  Jakarta Selatan.