## PENGARUH PENERAPAN MODEL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN FRAUD
Arimbi Fauziyah 1* , Supanji Setyawan 2
1,2 Universitas Tidar
E-mail: 1) arimbifauziyah@gmail.com

## Abstract
A system of accountants known as public sector accounting is utilized by public sector organizations. Threats to the administration of a public accounting might arise from the management structure that a  business  or  organization  has created  for  managing  its  enterprise.  The  threat of fraud  is  one  of these.  This  review  was  conducted  to  determine  the  effect  of  the  application  of  the  public  sector accounting  model  and  internal  control  on  fraud  prevention  efforts.  This  study  uses  a  qualitative method with the use of previous research data. The results of the research in the form of analysis show  that  the  application  of  the  public  sector  accounting  model  has  a  positive  effect  on  fraud prevention  efforts.  The  results  of  the  second  analysis  show  a  positive  influence  between  internal control on fraud prevention efforts.
Keywords: Accounting Model, Fraud, Internal Control

## Abstrak
Akuntansi Sektor Publik merupakan sistem akuntan yang beroperasi dan digunakan oleh lembaga di sektor  publik.  Kemanajemenan  suatu  akuntansi  sektor  publik  dapat  mengalami  ancaman  dalam tatanan  manajemen  yang  telah  dibangun  oleh  perusahaan  atau  lembaga  dalam  mengelola perusahaannya.  Salah  satu  ancaman  tersebut  adalah  tindakan  kecurangan  ( fraud ).  Tinjauan  ini dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  penerapan  model  akuntansi  sektor  publik  dan pengendalian  internal  terhadap  upaya  pencegahan fraud .  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pemanfaatan  data-data  penelitian  terdahulu.  Hasil  dari  penelitian  yang  berupa analisis menunjukkan penerapan model akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan fraud . Hasil analisis kedua menunjukkan pengaruh positif antara pengendalian internal terhadap upaya pencegahan fraud .
Kata Kunci: Fraud , Model Akuntansi, Pengendalian Internal

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dikatakan meningkat dari periode ke periode.  Peningkatan  ini  tentunya  tidak  hanya  karena  kinerja  pengelola perusahaannya, namun  juga  masyarakat  turut  terlibat  di  dalamnya.  Meningkatnya  perkembangan perekonomian  dalam  suatu  lembaga  tentunya  tidak  jauh  dari  oknum-  oknum  yang berikeinginan  menguntungkan  diri  sendiri.  Adakala  seseorang  atau  kelompok  ingin memperoleh  lebih  dari  yang  telah  ditetapkan  lembaga  atau  perusahaannya.  Keinginan memperoleh  keuntungan  tersebut  membuat  seseorng  atau  kelompok  untuk  berbuat  tidak
jujur. Contohnya dengan melakukan tindak kecurangan terhadap lembaga atau perusahaan yang sedang ditempati. Yang mana tindak kecurangan  tersebut akan berakibat buruk dalam keberlanjutan pengelolaan lembaga atau perusahaan itu sendiri.
Menurut Omar et al. (2016), fraud digambarkan sebagai bahaya atau risiko bisnis yang dapat terjadi di entitas bisnis mana pun, termasuk organisasi perdagangan publik dan bisnis swasta.  Sedangkan  secara  harfiah,  menurut  Said  et  al.  (2018) fraud diartikan  sebagai penipuan, kecurangan, atau penggelapan.
Secara umum, kecurangan ( fraud ) dapat dibagi menjadi tiga kategori: penyelewengan aset, pemalsuan laporan keuangan, dan korupsi (Sihombing et al., 2019). Teori fraud triangle yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey, menyatakan bahwa ada tiga penyebab dasar penipuan:  faktor  tekanan,  faktor  peluang,  dan  pertimbangan  rasionalisasi.  Selain  Teori Fraud Triangle , ada juga teori Fraud Diamond yang memperluas Fraud Triangle dengan menambahkan aspek kausal kedua yang disebut kapabilitas (Bassey, 2018). Prinsip sentral teori  ini  adalah  bahwa  dua  kelompok  kekuatan,  yaitu  elemen  internal  dalam  bentuk kapabilitas  dan  rasionalisasi  dan  faktor  eksternal  dalam  bentuk  tekanan  dan  kesempatan dapat menimbulkan kecurangan ( fraud ).
Fraud dapat  dipecah  menjadi  tiga  kategori  perilaku,  yaitu  (Antarwiyati  &  Purnomo, 2017; Sihombing et al., 2019):
1) Penyalahgunaan  aset,  adalah  jenis fraud yang  paling  sederhana  untuk  diidentifikasi karena  melibatkan  pencurian  atau  penyalahgunaan  aset  sehingga  kerusakan  yang ditimbulkan akibat fraud dapat diukur atau diperkirakan.
2) Pernyataan palsu, ketika rekayasa keuangan digunakan untuk menggambarkan laporan keuangan perusahaan untuk menyembunyikan situasi keuangannya yang sebenarnya
3) Korupsi merupakan salah satu jenis fraud yang sulit dideteksi karena dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain dalam jaringan yang terorganisir dan metodis. Fraud jenis ini lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah,  sehingga  banyak  pihak  yang  masih  belum  menyadari  pentingnya  tata  kelola perusahaan  yang  solid. Fraud dapat  berkembang  sebagai  akibat  dari  tiga  penyebab utama,  menurut  teori fraud  triangle Donald  R.  Cressey:  tekanan,  peluang,  dan rasionalisasi (Norbarani & Rahardjo, 2012):
a) Tekanan ( Pressure )
Seseorang  dapat  melakukan fraud karena  tekanan  dari  faktor  luar  (eksternal).
Tekanan  ini  bisa  berasal  dari  beberapa  hal,  seperti  tekanan  dari  tempat  kerja, tekanan keuangan, tekanan dari perilaku yang tidak sehat, dan tekanan lainnya.
b) Kesempatan ( Opportunity )
Faktor  eksternal  yang  disebut  peluang  dapat  menginspirasi  atau  mendorong seseorang untuk melakukan fraud . Faktor ini biasanya masuk persamaan ketika ada sistem  kontrol  yang  tergolong  lemah,  seperti  kurangnya  pemantauan  atau  audit yang  memungkinkan  seseorang  untuk  mengidentifikasi  kesenjangan  dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
c) Rasionalisasi ( Rationalization )
Komponen ketiga ini adalah hasil dari keyakinan internal individu bahwa perilaku fraud itu rasional dan dapat diterima secara moral.
Faktor kapasitas ( capacity ) termasuk dalam teori fraud diamond , selain tiga komponen yang  ditunjukkan  dalam fraud  triangle .  Menurut  Ruankaew  (2016),  Kapasitas  mengacu pada  posisi  atau  peran  seseorang  di  dalam  perusahaan  memberinya  kemampuan  untuk menghasilkan atau memanfaatkan peluang fraud yang tidak tersedia bagi orang lain. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa untuk melakukan fraud , seseorang harus memiliki sifat dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  menyadari  kemungkinan fraud dan menggunakannya untuk keuntungan pribadi (Sujeewa et al., 2018). Seseorang perlu memiliki kualitas dan kemampuan berikut untuk melakukan fraud :
1) Posisi atau tugas otoritas dalam perusahaan, seperti CEO yang sering melakukan fraud dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain.
2) Memiliki kecerdasan untuk mengenali kelemahan sistem akuntansi dan kontrol internal, memahami  bagaimana  mereka  beroperasi,  dan  kemudian  mengambil  keuntungan darinya.
3) Ego dan keyakinan bahwa tindakan fraud tidak akan terdeteksi. Kesuksesan fraud akan menambah kepercayaan diri untuk melakukan fraud di masa mendatang guna meraup keuntungan yang lebih besar lagi.
4) Kemampuan untuk mengelola fraud dalam jangka waktu yang lama dan mengatasi stres dengan baik saat tertangkap.
Pelaku fraud bisa  berasal  dari  mana  saja,  disela  kesempitan  yang  bisa  menjadikan kesempatan, maka fraud bisa saja terjadi. Menurut teori-teori fraud yang telah disebutkan, prinsip  mendasar  dari  teori  tersebut  adalah  bahwa  dua  kategori  faktor,  yaitu  kekuatan internal  berupa  kapabilitas  dan  rasionalisasi  dan  faktor  eksternal  berupa  tekanan  dan peluang, memotivasi orang untuk melakukan fraud . Menurut Fraud Triangle , fraud dapat terjadi  ketika  ada  situasi  tekanan  tinggi,  peluang,  dan  didukung  oleh  orang-orang  yang memiliki integritas rendah. Fraud sudah marak terjadi di dunia perusahaan entah di sektor swasta maupun di sektor publik. Tidak heran segala penerapan atau pencegahan fraud kerap dilakukan untuk mengurangi bertambahnya kasus fraud .
Institusi di sektor publik menjalankan dan menggunakan sistem akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi sektor publik. Pemerintah daerah, yayasan, partai politik, dan organisasi nirlaba  lainnya  adalah  contoh  jenis  entitas  yang  termasuk  dalam  bidang  akuntansi  sektor publik di lembaga tinggi negara (Halim, 2014). Di Negara Indonesia sendiri fraud telah ada, salah satunya di bidang  akuntansi  yang  beroperasi di sektor publik. Fraud ini merupakan ancaman dalam kemanajemenan suatu akuntansi sektor publik. Dapat mengancam tatanan manajemen  yang  telah  dibangun  oleh  perusahaan  atau  lembaga  dalam  mengelola perusahaannya.
Untuk  mengurangi  atau  mencegahnya  terjadinya fraud yang  berkelanjutan,  lembaga atau perusahaan diharapkan agar dapat melakukan upaya penvegahan yang dapat berawal dari dalam  lembaga  itu  sendiri.  Misalnya  dengan  penerapan  sistem-sistem manajamen  di dalamnya. Sistem  tersebut  dapat  berupa sistem dengan penerapan model  akuntansi sektor publik  untuk  mencegah fraud .  Selain  dengan  sistem  penerapan  model  akuntansi  sektor publik, lembaga juga dapat menerapkan sistem pengendalian internal guna meminimalisir terjadinya fraud .
Model penerapan akuntansi diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya fraud .  Karena  dengan  sistem  atau  model  penerapan  akuntansi  yang  tepat  diharapkan
penyalahgunaan, penipuan, dan tindakan merugikan lainnya diharapkan berkurang. Pengendalian internal  sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun  2008  Pasal  1  Ayat  (1)  adalah  suatu  proses  tindakan  dan  kegiatan  yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan  yang  memadai  bahwa  tujuan  organisasi  akan  tercapai  melalui  kegiatan  yang efektif  dan  efisien,  pelaporan  keuangan  yang  akurat,  perlindungan  aset  negara,  dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Melihat konteks tersebut, maka fenomena yang ada di Indonesia adalah isu pencegahan fraud yang  sudah  sering  terjadi.  Oleh  karena  itu,  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan model akuntansi sektor publik dan pengendalian internal dalam upaya mencegah fraud di Indonesia tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik
Penerapan model akuntansi sektor publik diamaksudkan sebagai suatu model atau sistem yang  ditujukan  dalam  mengelola  akuntansi  sektor  publik.  Dengan  menggunakan  model- model  penerapan  yang  ditujukan  untuk  meminimalisir  terjadinya fraud atau  tindak kecurangan di lembaga atau perusahaan.
Teknik  pendeteksian fraud juga  harus  terus  ditingkatkan  agar  berhasil  digunakan  dan mengenali  tanda-tanda fraud menggunakan  teknologi  digital.  Hal  ini  dimungkinkan  oleh kemajuan teknologi digital. Menurut Donning et al. (2019), membuat sistem deteksi fraud bukanlah  hal  mudah  karena  melibatkan  teknologi  mutakhir  dan  memerlukan  dana  dari organisasi  yang  secara  tegas  menunjuknya  untuk  mencegah  adanya fraud ,  sama  seperti ketika model akuntansi digunakan di sektor publik. Namun, pemasangan sistem akan dapat membantu perusahaan bisnis dalam memantau, menganalisis, menyelidiki, dan mengambil berbagai  tindakan  pencegahan  yang  bijak  untuk  menemukan  dan  memerangi fraud .  Tiga teknik utama yang digunakan oleh sistem deteksi fraud , yaitu machine learning algorithma , data mining , dan meta learning dapat memungkinkan sistem ini memiliki kecerdasan yang berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Sistem  ini  memiliki  kapasitas  untuk  menyimpan  data tentang  teknik  dan  fitur fraud yang  telah  diketahui,  menganalisis  rincian  tersebut,  dan membuat  indikator  kejadian fraud yang  selanjutnya  digunakan  untuk  mengidentifikasi kecenderungan fraud .
Suatu  unit  organisasi  dalam  unit  pemerintah  dianggap  independen  dalam  konteks akuntansi sektor publik, dalam hal ini unit pemerintah yang bertindak atas namanya sendiri karena  posisinya  berbeda  dengan  pemangku  kepentingan  dan  dianggap  sebagai  pusat pertanggungjawaban  dengan  media  laporan  keuangan  yang  dapat  mencerminkan manajemen tersebut. Laporan tersebut mungkin sudah menunjukkan bahwa entitas pelapor berada  di  bawah  kendali  dan  komando  penuh,  baik  dalam  hal  sumber  dayanya  maupun kemampuannya untuk mematuhi kewajiban hukum dan menjalankan tugas untuk memenuhi misi  tertentu  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Namun,  hal  ini  harus  didasarkan  pada anggapan  bahwa  laporan  keuangan  yang  berfungsi  sebagai  media  pertanggungjawaban dibuat  berdasarkan  beberapa  asumsi,  antara  lain  independensi,  keberadaan  bisnis, kelangsungan  entitas tersebut,  dan laporan yang  diukur dalam satuan moneter. Selain itu, data ini harus memenuhi kriteria agar dapat diterapkan, dapat dipercaya, dapat dibandingkan,
dan dapat dipahami dalam hal aturan akuntansi dan pelaporan keuangan. Meskipun masih terdapat kekurangan informasi yang dapat mempengaruhi reliabilitas dan relevansi laporan.

## 2.2. Pengertian Pengendalian Internal
Rencana  perusahaan  dan  semua  metode  terkoordinasi  yang  dilakukannya  dapat dimasukkan  dalam  pengendalian  internal.  Untuk  mencapai  tujuannya,  setiap  perusahaan tentunya memiliki pengendalian internal. Pengaruh dewan direksi, entitas manajemen, dan anggota  lainnya  atas  tindakan  yang  dilakukan  sebagai  jaminan  untuk  mencapai  tujuan organisasi  di  bidang  operasi,  pelaporan,  dan  kepatuhan  dijelaskan  sebagai  pengendalian internal oleh COSO (Yulianty & Suraida, 2018).
Pengendalian  internal  dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 Pasal 1 Ayat (1) sebagai suatu proses tindakan dan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  organisasi  secara memadai  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  akurasi  pelaporan  keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelima komponen  pengendalian  internal  yang  saling  berhubungan  tersebut  tercantum  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah, yaitu:
2.2.1. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan  instansi  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  menciptakan  dan mempertahankan lingkungan pengendalian yang mendorong perilaku etis dan mendukung penerapan  prosedur  pengendalian  internal  di  tempat  kerja.  Hal  tersebut  harus  dicapai dengan:
1) Penegakan integritas dan nilai etika;
2) Komitmen terhadap kompetensi;
3) Kepemimpinan yang kondusif;
4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
6) Penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat  tentang  pembinaan  sumber  daya manusia;
7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

## 2.2.2. Penilaian Risiko
Risiko  yang  dihadapi  unit  organisasi  baik  secara  internal  maupun  eksternal  harus dievaluasi melalui pengendalian internal. Identifikasi dan analisis dampak atau resiko yang dapat menghambat atau terkait dengan pencapaian tujuan organisasi merupakan bagian dari penilaian risiko yang juga termasuk memutuskan cara mengatasi risiko tersebut. Penilaian risiko adalah persyaratan bagi mereka yang bertanggung jawab atas organisasi pemerintah. Analisis  risiko  dan  identifikasi  risiko  membentuk  penilaian  risiko.  Dengan  menggunakan aturan  dan  regulasi  dalam  kerangka  penilaian  risiko,  pimpinan  lembaga  pemerintah menentukan tujuan organisasi mereka serta tujuan di tingkat aktivitas.

## 2.2.3. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan  pengendalian  mencakup  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  mengatasi resiko  serta  pembuatan  dan  penerapan  aturan  dan  prosedur  untuk  memastikan  bahwa
langkah-langkah  tersebut  telah  diambil  secara  efektif.  Operasi  pengendalian  memerlukan pimpinan  lembaga  pemerintah  untuk  melaksanakannya  dengan  cara  yang  sesuai  dengan ukuran,  kompleksitas,  dan  sifat  tanggung  jawab  dan  fungsi  lembaga  tersebut  di  atas. Mengontrol  pemrosesan  informasi,  memisahkan  tugas,  melakukan  kontrol  fisik,  dan memantau  kinerja  hanyalah  beberapa  dari  tindakan  kontrol  yang  diterapkan.  Untuk mencapai tujuan organisasi, operasi pengendalian harus efisien dan efektif.

## 2.2.4. Informasi dan Komunikasi
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  komponen  informasi  dan  komunikasi,  sistem  informasi sangat penting untuk keberhasilan organisasi atau untuk meningkatkan standar operasinya. Informasi  yang  telah  tercipta  dari  data  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengambil keputusan tentang bagaimana instansi pemerintah akan menjalankan tugasnya. Menggunakan simbol  atau  visual  untuk  mengirimkan  pesan  atau  informasi  adalah  proses  komunikasi. Penyebaran  informasi  harus  dilakukan  secara  efisien.  Komunikasi  yang  efektif  dilakukan oleh  pimpinan  instansi  dengan  menyediakan  dan  memanfaatkan  berbagai  format  dan  cara komunikasi serta secara konsisten mengelola, membuat, dan meningkatkan sistem informasi.

## 2.2.5. Pemantauan
Pemantauan  pengendalian  internal  adalah  prosedur  untuk  menentukan  efektivitas kinerja sistem pengendalian internal dan prosedur yang memastikan bahwa hasil audit dan evaluasi lainnya segera dilaksanakan. Pemantauan harus dapat mengevaluasi tingkat kinerja secara  berkala  dan  menjamin  bahwa  saran  dari  temuan  audit  dan  penilaian  lainnya  dapat segera diimplementasikan.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  deskriptif  kualitatif.  Sukmadinata  (2011:73) menyatakan  bahwa  penelitian  deskriptif  kualitatif  lebih  menitik  beratkan  pada  kualitas, mutu, dan kepentingan antar kegiatan guna menggambarkan dan mencirikan fenomena yang sudah ada, baik yang alamiah maupun buatan manusia.

## 3.2. Metode Pengumpulan Data
Informasi  penelitian  ini  merupakan  informasi  sekunder  yang  ditemukan  melalui penelitian kepustakaan, khususnya dengan mengumpulkan teori, informasi penelitian, atau kesimpulan dari penelitian sebelumnya melalui artikel jurnal dari internet dengan berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti.
Data  yang  diperoleh  kemudian  mengalami  teknik  analisis  kualitatif.  Tiga  tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut: (Bungin, 2017)
1) Reduksi Data
Data dianalisis oleh peneliti untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan untuk menyaring informasi yang tidak relevan.
2) Penyajian Data
Untuk  memudahkan  analisis  dan  pemahaman,  data  disajikan  dalam  berbagai  cara setelah diolah, antara lain dengan deskripsi, diagram, korelasi antar kategori, flowchart,
dan lain-lain.
3) Penarikan Kesimpulan Data Kesimpulan  yang  ditarik  melalui  analisis  data  untuk  mengatasi  masalah  penelitian dikenal  sebagai  temuan  penelitian  kualitatif.  Dengan  mengutamakan  gagasan  dan pemahaman  peneliti  yang  mengacu  pada  teori  yang  bersangkutan,  analisis  dilakukan secara induktif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Maraknya  tindak  kecurangan  yang  terjadi  di  perlembagaan  seperti  sektor  publik, membuat  pihak  lembaga  sebagai  korban  untuk  bisa  berupaya  mengatasi  dan  mencegah terjadinya tindak kecurangan yang terjadi dan kemungkinan yng akan terjadi. Dalam sektor publik kecurangan yang terjadi atau fraud yang sangat merugikan banyak pihak yang terkait tentunya harus ditegaskan dalam pencegahannya.
Pencegahan fraud yang terjadi di sektor publik dapat dilakukan dengan salah satunya adalah penerapan model akutansi sektor publik. Dalam hal ini, pencegahan fraud yang sering dilakukan  dalam  hal  kecurangan  yang  biasa  terjadi  yaitu  dalam  penganggaran keuangan. Penerapan  model  akuntansi  sektor  publik  ini  dapat  didukung  dengan  canggihnya  alat elektronik seperti saat ini.

## 4.1. Pengaruh Penerapan Model Akuntansi Sektor Publik terhadap Upaya Pencegahan Fraud Akuntansi Sektor Publik
Pencegahan fraud terkait dengan penerapan tujuh faktor akuntansi sektor publik, antara lain  perencanaan  publik,  penganggaran  publik,  pemenuhan  anggaran  publik,  perolehan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan publik,  audit sektor publik, dan akuntabilitas publik  (Bastian,  2015).  Menurut  penjelasan  Free  (2015)  tentang fraud  triangle yang menyatakan bahwa fraud dapat muncul karena tiga sebab sebab, yaitu peluang, tekanan, dan rasionalisasi,  penerapan  ketujuh  elemen  tersebut  tidak  lepas  dari  resiko fraud .  Ditambah dengan penggunaan teknologi digital, yang tampaknya menawarkan lebih banyak peluang dan meningkatkan kapasitas sejalan dengan ide fraud diamond (Ruankaew, 2016; Sujeewa et  al.,  2018).  Kemampuan  atau  kapasitas  yang  dimaksud  disini  adalah  kemampuan  untuk melakukan fraud dengan memanfaatkan berbagai perangkat teknologi digital.
Pada penelitian sebelumnya oleh Dian Kristiyan dan Hamidah yang diterbitkan dalam jurnal  berjudul  “Model  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  untuk  Mencegah Fraud pada Sektor  Publik  di  Era  Digital”,  ditemukan  bahwa  penggunaan  akuntansi  sektor  publik bermanfaat  untuk  mencegah terjadinya fraud di  sektor publik. sektor publik  di  era digital jika  diimplementasikan  dengan  memperhatikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi fraud , seperti akuntabilitas kinerja, dan dipadukan dengan penggunaan teknik pencegahan fraud . Untuk menghindari fraud , strategi teknis memanfaatkan layanan petugas privasi, akses IoT, memantau akses data, membuat pelaporan yang cepat, dan mengendalikan data secara real time.  Dengan  menerapkan  pengendalian  internal,  strategi  dua  paradigma  bertujuan  untuk menumbuhkan  budaya anti-fraud dan  mengurangi  peluang  terjadinya fraud .  Strategi pencegahan  memerlukan  pembuatan  sistem  deteksi fraud yang  menggunakan  metode machine algortithms, data mining, dan meta learning.

## 4.2. Pengaruh  Pengendalian Internal terhadap Pencegahan  Fraud Akuntansi Sektor Publik
Pengendalian  internal  mencakup  struktur  organisasi  serta  semua  teknik  terkoordinasi yang  digunakan  dalam  organisasi.  Pengendalian  internal,  seperti  yang  didefinisikan  oleh Tuanakotta (2013:127) adalah seperangkat proses, aturan, dan prosedur yang direncanakan manajemen  yang  digunakan  untuk  membuat  laporan  keuangan  yang  dapat  dipercaya  dan mematuhi standar yang ditetapkan untuk memelihara catatan akuntansi. Penelitian menurut Maliawan et al. (2017), pengendalian internal berdampak besar pada upaya menggagalkan dan mendeteksi fraud dengn signifikan.
Dengan  tujuan  perusahaan  untuk  membantu  baik  kegiatan  organisasi  sektor  publik tersebut, diyakini lembaga tersebut akan mampu mengembangkan organisasi atau lembaga dengan sistem pengendalian yang baik guna mencegah terjadinya fraud , Selain itu, dengan menumbuhkan  lingkungan  kontrol  yang  positif  melalui  komitmen  kepemimpinan  dan adanya pengawasan yang melekat pada kegiatan organisasi, didukung oleh kompensasi yang memadai  dalam  bentuk  kompensasi  finansial  dan  kompensasi  non-finansial,  pencegahan fraud akan  bisa  teratasi.  Tujuan  tersebut  akan  dicapai  dengan  meningkatkan  budaya organisasi,  meningkatkan  efektivitas  pengendalian,  dan  mengefektifkan  fungsi  audit internal.  Oleh  karena  itu,  jika  akuntansi  sektor  publik  diterapkan  secara  efektif  dan pengawasan  terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan  instansi  pemerintah  dilakukan,  maka akan  terjadi  akuntabilitas  yang  baik  atas  kinerja  instansi  tersebut,  dengan  konsekuensi pencegahan fraud .

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa di era digital, penggunaan  akuntansi  sektor  publik  dapat  mengurangi  frauad  di  sektor  publik  asalkan dilakukan  dengan  mempertimbangkan  unsur-unsur  seperti  akuntabilitas  kinerja  dan penerapan teknik pencegahan fraud termasuk strategi teknologi, pendekatan dua paradigma, dan  strategi  pencegahan.  Temuan  penelitian  ini  juga  menunjukkan  pengendalian  internal dapat mengurangi peluang individu untuk melakukan fraud dan berdampak langsung pada pencegahan fraud yang  efektif.  Ungkapan  ini  dapat  diartikan  bahwa  jika  pengendalian internal  diterapkan  sejalan  dengan  prosedur  operasi  standar  yang  telah  ditentukan sebelumnya, maka kemungkinan pencegahan fraud dapat ditingkatkan, sehingga mencegah kerugian bagi organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Antarwiyati, P., & Purnomo, R. E. (2017). Motivasi melakukan fraud dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia , 21 (2), 157–166. Bassey,  E.  B.  (2018).  Effect  of  forensic  accounting  on  the  management  of  fraud  in microfinance institutions in Cross River State. Journal of Economics and Finance , 9 (4), 78–79.
Bastian,  I.  (2015).  Lingkup  Akuntansi  Sektor  Publik.  In In  Akuntansi  Sektor  Publik . Erlangga.
Bungin, B. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif . PT. Fajar Interpretama Mandiri.
Donning,  H.,  Eriksson,  M.,  Martikainen,  M.,  &  Lehner,  O.  M.  (2019).  Prevention  and Detection for Risk and Fraud in the Digital Age–the Current Situation. ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives , 8 , 86–97.
Free, C. (2015). Looking through the fraud triangle: A review and call for new directions.
Meditari Accountancy Research .
Halim, A. (2014). Manajemen keuangan sektor publik. Jakarta: Salemba Empat .
Maliawan,  I.  B.  D.,  Edy  Sujana,  S.  E.,  Diatmika,  I.  P.  G.,  AK,  S.  E.,  &  Si,  M.  (2017). Pengaruh  Audit  Internal  Dan  Efektivitas  Pengendalian  Intern  Terhadap  Pencegahan Kecurangan (Fraud)(Studi Empiris Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Area Denpasar). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8 (2). Norbarani,  L.,  &  Rahardjo,  S.  N.  (2012). Pendeteksian  kecurangan  laporan  Keuangan dengan analisis fraud Triangle yang diadopsi dalam sas no. 99 . Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Omar, M., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2016). The causes, impact and prevention of employee fraud: A case study of an automotive company. Journal of Financial Crime . Ruankaew,  T.  (2016).  Beyond  the  fraud  diamond. International  Journal  of  Business Management and Economic Research (IJBMER) , 7 (1), 474–476.
Said, J., Alam, M. M., Karim, Z. A., & Johari, R. J. (2018). Integrating religiosity into fraud triangle  theory:  findings  on  Malaysian  police  officers. Journal  of  Criminological Research, Policy and Practice .
Sihombing, E., Erlina, R., & Muda, I. (2019). The effect of forensic accounting, training, experience, work load and professional skeptic on auditors ability to detect of fraud. International Journal of Scientific and Technology Research , 8 (8), 474–480. Sujeewa, G. M. M., Yajid, M. S. A., Azam, S. M. F., & Dharmaratne, I. (2018). The new fraud triangle Theory-Integrating ethical values of employees. International Journal of Business, Economics and Law , 16 (5), 52–57. Sukmadinata, N. S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan . Remaja Rosdakarya. Tuanakotta, T. M. (2013). Audit berbasis ISA (international standards on auditing). Jakarta: Salemba Empat , 55 . Yulianty, T., & Suraida, I. (2018). Pengaruh Audit Internal Dan Implementasi Pengendalian Internal  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)(Studi  Kasus  pada  PT.  Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Bandung) . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.