Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol.4 No.1, June 2022, pp. 1-13 P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096
Bagaimana Komunitas PSK Melindungi Dirinya: Sebuah Etnografi Prostitusi di Bandungan Firhandika Ade Santury 1* , Hendra Try Ardianto 2 , Nunik Retno Herawati 3 , Kushandajani 4
1 Department of Politics and Government, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 2 Department of Politics and Government, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 3 Department of Politics and Government, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 4 Department of Politics and Government, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
1 firhandikasantury@gmail.com * * corresponding author
A RT I CL E I NFO

## ABSTRAC  T
Article history Received : 24 June 2022 Revised : 21 July 2022 Accepted : 18 August 2022 This  article  aims  to  look  at  the  ambivalence  of  state governmentality in governing prostitution, as well as to see how the  prostitution  community  is  self-ruled  to  protect  itself.  This article was carried out through ethnographic work, which lasted for  approximately  one  year,  by  observing,  documenting,  and interviewing various parties, from prostitute business networks to state  officials.  The  findings  of  this  article  show  that  state governmentality  is  ineffective  and  create  new  problems  that complicate the lives of prostitutes. On the other hand, because the state  cannot  be  expected  to  protect  the  interests  and  needs  of prostitutes, the prostitute community develops its way to rule and manage  itself.  The  conclusion  in  this  article,  borrowing  from  a James  C.  Scott  analysis,  is  that  the  state  from  the  start  only wanted to keep the public transcripts, not really want to appease or  empower  prostitutes.  On  the  contrary,  sex  workers  develop hidden transcripts to reject the state governmentality and create self-ruled to protect themselves. Keywords Prostitution; Prostitute;
Settings; Hidden Transcripts; Ethnography
PENDAHULUAN Selama ini, komunitas PSK selalu dipahami dari kaca mata luar. Penelitian-penelitian yang  ada  tentang  PSK  selalu  dilihat  sebagai  komunitas  yang  mesti  ditertibkan.  Mereka dipandang  sebagai  pihak  yang  tidak  mampu  bicara  atas  dirinya.  Oleh karena  itu,  seakan absah  jika  banyak  artikel  yang  menyuguhkan  analisis  tentang  berbagai  rekomendasi terkait bagaimana seharusnya negara mengatur PSK. Negara dipandang perlu melakukan rekayasa sosial ( social engineering ) agar komunitas PSK bisa didisiplinkan. Cara pandang seperti ini sangatlah dominan ada dalam riset-riset di Indonesia.
Sebaliknya,  dalam  artikel  ini,  penulis  akan  menyuguhkan  narasi  ketidakefektifan kepengaturan  yang  dilakukan  negara  terhadap  komunitas  PSK.  Di  titik  yang  berlainan, penulis  akan  menyuguhkan  cerita  tentang  bagaimana  pola  kepengaturan  sendiri  ( self- ruled ) komunitas PSK dalam mengadapi atau menyelesaikan persoalannya. Artinya, artikel ini  akan  menyuguhkan  dua  sisi  mata  uang  yang  saling  berkebalikan,  tetapi  keduanya memiliki relasi yang saling berkelidan. Untuk melakukan ini, penulis akan menggunakan pendekatan  Scottian,  khususnya  terinspirasi  dari  dua  buku,  yakni Seeing  Like  the  State (1998) dan Weapon of the Weakness (1985). Jika buku pertama mengajarkan tentang cara melihat dari atas ( state ), sedangkan buku ke dua menginspirasi bagaimana meneliti narasi dari bawah ( grassroot ).
DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.771 Santury et.al, Bagaimana Komunitas PSK Melindungi Dirinya: Sebuah Etnografi Prostitusi di Bandungan (2022)
Buku Seeing Like The State karya  James  C.  Scott  merupakan  salah  satu  buku  yang paling  tepat  untuk  melihat  bagaimana  kegagalan  negara  dalam  proyek-proyek  rekayasa sosial. Buku tersebut menunjukkan bahwa negara akan selalu menjadikan ”pengaturan dan pengendalian” sebagai cara pandang tunggal dalam melihat kompleksitas masalah warga. Bagi  negara,  sesuatu  yang  heterogen  perlu  dihomogenkan,  dan  minoritas  yang menyimpang  harus  ”diluruskan”  seperti  layaknya  mayoritas.  Dalam  mengilustrasikan konseptualisasi itu, Scott (1998) memberikan contoh bahwa baik Vladimir Lenin di Rusia atau  J.P.  Morgan  di  Montana,  Amerika  Serikat,  keduanya  sama-sama  terobsesi  untuk melakukan  penyeragaman  sistem  pertanian  skala  besar  atas  nama  ”kesejahteraan” mayoritas karena keduanya sama-sama memposisikan dirinya sebagai Sang Pengatur ( the ruling class ). Di  titik  ini,  hal  yang  sama  berlaku  manakala  pemerintah  menghadapi  kelompok minoritas,  tidak  terkecuali kelompok  Pekerja  Seks  Komersil  (PSK)  yang  keberadaaannya seringkali  menjadi  sasaran  pengaturan  dan  pengendalian.  Sebagai  kelompok  ”minoritas- menyimpang”,  negara  telah  menjadikan  kelompok  ini  sebagai  sasaran  berbagai  program pengendalian negara, seperti pengendalian penyakit HIV/AIDS, pengendalian perilaku seks bebas, dan berbagai program sejenis lainnya. Kelompok PSK ini telah mengalami berbagai macam proyek pengaturan dan pengendalian dari negara.
Kenyataan itu terkonfirmasi dari berbagai riset yang mengangkat PSK sebagai objek risetnya.  Keberadaan  PSK  dinilai  memberikan  ancaman  penyakit  menular  dan  efek psikologis negatif bagi warga sekitar (Demartoto, 2013). Tidak hanya itu, adanya praktik prositutusi  selain  dianggap  merusak  hubungan  rumah  tangga,  juga  dinilai  berdampak buruk bagi perkembangan psikologis anak muda di sekitar kawasan prostitusi, dan dapat menyebabkan munculnya perilaku seksual bebas di kalangan remaja (Isnaeni et al., 2017; Maulidya et al., 2021). Oleh karena itu, sebagian besar riset selalu mengambil kesepakatan dalam  rekomendasinya  bahwa  pemerintah  perlu  mengurusi  dan  menagani  masalah prostitusi agar keberadaan PSK tidak berdampak buruk kepada masyarakat umum (Mulati, 2016; Mulyaningrum & Puspita, 2016; Naryoso, 2014; Saadah & Larasaty, 2021). Benang merah dari beberapa riset di atas adalah penggunaan cara pandang negara ( state  centric  orientied )  dalam  melihat  perkara  prostitusi.  Atas  dasar  menyelamatkan masyarakat mayoritas, maka kelompok ”minoritas-menyimpang” ini perlu diluruskan oleh negara  melalui  proyek-proyek  pengaturan.  Untuk  memudahkan  proyek  pengaturan  itu, Hull  (1997)  mencatat  bahwa  lokalisasi  atau  pemusatan  aktivitas  prostitusi  merupakan salah satu proyek kepengaturan negara yang sudah berlangsung sejak era kolonial Belanda. Meskipun demikian, beberapa dekade terakhir ini, beberapa daerah mengambil keputusan untuk  membubarkan  lokalisasi  demi  ”menormalisasi”  kehidupan  sosial  yang  sehat  dan tidak menyimpang. Pembubaran lokalisasi ini, sebagaimana dicatat oleh Jailani & Badrianto (2014), ternyata tetap tidak mampu menghentikan praktik prostitusi sepenuhnya karena praktik prostitusi tetap belangsung, hanya praktiknya menjadi lebih terselubung.
Dari latar belakang di atas, penulis tertarik menjadikan Bandungan yang merupakan kawasan  prostitusi  sebagai  subjek  penelitian.  Setidaknya  ada  dua  tujuan  dasar  dari penelitian ini, pertama , melihat bagaimana kepengaturan negara dalam menangani praktik prostitusi.  Negara,  dalam  hal  ini  pemerintah  daerah,  akan  dilihat  sebagai  aktor  yang melakukan pengaturan. Selain itu, penulis juga tertarik untuk melihat apakah komunitas PSK  memiliki  pola  kepengaturan  sendiri  ( self-ruled )  dalam  mengatur  dirinya?  Kedua pertanyaan  inilah  yang  akan  menjadi  bagian  dari  elaborasi  dalam  artikel  ini.  Untuk menjawab kedua pertanyaan itu, penulis akan mengandalkan pendekatan Scottian dalam menganalisis  data.  Saat  melihat  kepengaturan  negara  terhadap  prostitusi,  penulis  akan menyuguhkan analisis yang memiliki karakter analitik seperti buku Seeing Like the State. Sebaliknya,  saat  menganalisis  kepengaturan  sendiri  ( self-ruled )  komunitas  PSK,  penulis akan meminjam cara analitik dari buku Weapon of The Weekness. Dari  uraian  di  atas,  maka  menjadi  penting  sekiranya  untuk  mendudukan  terlebih dahulu konsep dasar dari kepengaturan. Konsep kepengaturan ini sebenarnya
DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.771 Santury et.al, Bagaimana Komunitas PSK Melindungi Dirinya: Sebuah Etnografi Prostitusi di Bandungan (2022)
dipopulerkan oleh Michel Foucault permulaan tahun 1970-an dengan konsep yang dikenal dengan Governmentality (Rose  et  al.,  2006).  Bagi  Foucault, governmentality dibayangkan sebagai conduct of conduct (pengaturan perilaku) yang terdiri dari serangkaian taktik yang beragam  yang  memiliki  sasaran  untuk  menghasilkan  serangkaian  hasil  yang  spesifik (Burchell et al., 1991). Meskipun demikian, segala proyek kepengaturan tidak selalu bisa lancar dan mulus, karena dalam kepengaturan secara inheren miliki karakteristik konflik, kontestasi,  dan  kekacauan  didalamnya  (McKee,  2009,  p.  474).  Kondisi  itulah  yang menyebabkan proyek kepengaturan seringkali memang mengubah keadaaan, tetapi bukan seperti  yang  direncanakan,  dan  keadaan  yang  demikian  yang  menyebabkan  adanya penentangan  ( counter-conduct )  dari  dalam  objek  yang  diaturnya  (Li,  2005).  Di  titik  ini, proyek kepengaturan negara terhadap prostitusi akan dilihat sebagai proyek yang penuh konflik  dan  kontestasi,  mengahasilkan  perubahan  bukan  seperti  yang  direncakanan,  dan mememicu counter-conduct dari dalam kalangan komunitas sendiri. Untuk  mendapatkan  gambaran counter-conduct ini,  penulis  akan  memakai pendekatan  Scottian  dalam  mengilustrasikan  narasi  dari  dalam,  yakni  konsep hidden transcripts. Konsep hidden transcripts ini  adalah  kebalikan  dari public transcripts, namun saling berkaitan. Jika public transcripts adalah produksi sikap, perilaku, dan citra kalangan Penguasa  untuk  mendapat  legitimasi  kekuasaan,  yakni  bahwa  mereka  layak  menjadi pemimpin  yang  mengendalikan  kehidupan  bersama,  sebaliknya hidden transcripts adalah produksi  sikap  dan  perilaku  informal  yang  dilakukan  kelompok  subordinat  untuk melakukan  resistensi  dan  keluar  dari  pengawasan  kelas  penguasa.  Hubungan  kedua konsep ini adalah dominasi dan resistensi.
Dari  penjelasan  di  atas, public transcripts digambarkan  bahwa  pemerintah  (negara) melakukan berbagai program kepengaturan untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaannya guna mengklaim bahwa mereka mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan kelompok PSK,  lepas  dari  berbagai  kekliruan  maupun  kelemahan.  Sebaliknya, hidden  transcripts komunitas  PSK  tidak  dilakukan  dengan  penentangan  terbuka,  namun  mereka mengembangkan  pola  perilaku  yang  bertentangan  untuk  memenuhi  kepentingannya sendiri  dan  hanya  mampu  beresonasi  secara  tersebunyi  di  lingkungan  mereka  sendiri, yakni orang-orang terdekat dan yang mereka percaya. Melacak hidden transcripts ini sama pula dengan melihat bagaimana kepengaturan sendiri (s elf-ruled ) para  PSK. Sebagaimana di  pahami ,  self-ruled adalah  kemampuan  seseorang  atau  kelompok  untuk  menjalankan semua fungsi regulasi yang diperlukan tanpa intervensi dari otoritas eksternal  (Sørensen & Triantafillou, 2016).

## METODE
Studi ini menggunakan metode etnografi, dimana penulis berupaya untuk menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama  dengan  pengumpulan  data  utama,  data  observasi,  dan  data  wawancara  (Creswell, 2016).  Metode  etnografi  dipakai  karena  komunitas  pekerja  seks  komersial  (PSK)  di Bandungan  tergolong  sebagai  sebuah  komunitas  yang  terbentuk  secara  alamiah  serta memiliki tatanan-tatanan khusus yang dijalankan oleh anggota komunitasnya. Penggunaan etnografi  dilakukan  agar  penulis  bisa  mendapatkan  realitas  terdalam  yang  ada  di  dalam komunitas yang diteliti. Oleh karena itu, studi ini dilakukan selama satu tahun, terhitung sejak Bulan Juni 2021 hingga Juni 2022.
Pengumpulan  data  utama  dilakukan  dengan  teknik  wawancara,  khususnya  seluruh pihak yang terlibat dalam jejaring prostitusi di Bandungan, seperti para PSK, pelaku bisnis di  sekitar  kawasan  prostitusi,  hingga  warga  sekitar.  Selain  itu,  penulis  juga  menjajagi penggalian  data  terhadap  pihak  pemerintah  Kabupaten  Semarang,  khususnya  yang berpotensi beririsan dengan aktivitas PSK, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Badan Pemberdayaan Perempuan. Selain wawancara, penilitian ini juga mengandalkan observasi lapangan untuk mengamati aktivitas keseharian pekerja seks komersial. Hal ini memungkinkan karena salah satu penulis tinggal ditengah kawasan yang diteliti.
Sedangkan  proses  dokumentasi  dilakukan  dengan  menginventarisir  data-data  yang diperlukan  dari  jurnal,  media,  dan  data-data  resmi  dari  pemerintah  daerah.  Namun demikian, perihal identitas bisnis dan informan, baik dari pihak jejaring prostitusi maupun pihak aparat pemerintahan, penulis melakukan penyamaran nama mengingat isu ini cukup sensitif bagi publik secara luas. Untuk itu, adapun nama-nama informan dan nama tempat- tempat bisnis, penulis menyamarkan identitas mereka demi menjaga privasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peta Aktor Prostitusi di Bandungan Aktivitas  prostitusi  di  Bandungan  berjalan  di  beberapa  wilayah  tertentu.  Terdapat tiga  titik  yang  menjadi  episentrum  Pratik  prostitusi  di  Bandungan.  Pertama,  Bandungan Tempel di Kelurahan Bandungan yang di sepanjang jalan dipenuhi hotel, karaoke, indekos, dan beberapa panti. Beberapa di antaranya yang terkenal seperti Hotel Bangau, Hotel Cinta, Elok, Karoake Ungu, dan Utama. Bandungan Tempel berada persis di sebelah utara pasar lama  Bandungan.  Titik  Bandungan  Tempel  dengan  mudah  dapat  ditemukan  karena letaknya yang dekat dengan jalan raya utama Bandungan.
Kedua, Gang Kalinyamat yang letaknya tidak jauh dari Bandungan Tempel. Dua lokasi itu hanya dipisahkan oleh jalan raya utama Bandungan. Kalinyamat menjadi salah satu titik prostitusi di Bandungan yang paling tua sejak tahun 1970-an dan menjadi salah satu ikon prostitusi di wilayah Bandungan. Titik masuk ke Kalinyamat berada di samping jalan raya utama  Bandungan  ke  arah  Ungaran.  Di  depan  gang,  biasanya  terdapat  para  tukang  ojek yang  menawarkan  jasa  penginapan,  karaoke,  dan  juga  pekerja  seks  komersial.  Di  dalam wilayah  Kalinyamat,  terdapat  banyak  hotel,  karaoke,  panti,  dan  kos-kosan.  Beberapa  di antaranya yang terkenal adalah Hotel Aman, Hotel Putri, dan Hotel Adan.
Ketiga,  Dusun  Ngunut  yang  terletak  di  belakang  pasar  baru  Bandungan.  Jika menyusuri  sepanjang  jalan  pasar  baru  Bandungan  Junggul-Jetak,  maka  akan  banyak ditemukan  hotel,  indekos,  dan  karaoke.  Ada  Karaoke  Paradise  yang  terletak  persis  di depan  gereja,  lebih  spesifiknya  berada  di  samping  pasar  dan  berdekatan  dengan  SMK Thesa. Selanjutnya, ada Hotel Santana, Hotel Sukosari, Karaoke Utama, Karaoke Ratna yang persis berada di depan makan pepunden Dusun Ngunut. Ada Karaoke Puspa, Hotel Sulung, Hotel Maharani, Karaoke Safari, dan Karaoke Ricky. Keberadaan hotel dan karaoke saling berderet berselingan dengan indekos.
Tiga  tempat  di  atas  berada  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  Bandungan. Dengan kata lain, aktivitas prostitusi di Bandungan menyatu dengan aktivitas masyarakat. Di antara tiga tempat tersebut, Kalinyamat dan Dusun Ngunut memiliki karakter khusus, dimana  dua  wilayah  itu,  selain  menjadi  tempat  transaksi  seksual  juga  menjadi  tempat bermukim  para  pekerja  seks  komersial.  Oleh  karena  itu,  wilayah  Kalinyamat  dan  Dusun Ngunut  menjadi  titik  dengan  keberadaan  PSK  yang  paling  mudah  dijumpai  di  sepanjang waktu.
Aktivitas  prostitusi  di  Kalinyamat  dan  Dusun  Ngunut  juga  tidak  dipisahkan  dari keberadaan  aktor-aktor  yang  berkontribusi  terhadap  geliat  prostitusi  di  Bandungan. Beberapa  di  antaranya  dapat  diidentifikasi  sebagai  berikut. Pertama ,  PSK  sendiri.  PSK adalah aktor utama dalam praktik prostitusi di Bandungan. Mereka merupakan sosok yang membuat  wisata  malam  di  Bandungan  sangat  hidup  dan  ramai.  Namun,  mereka  juga merupakan kelompok paling rentan mendapatkan beragam masalah, termasuk kesehatan, kekerasan,  dan  lain  sebagainnya.  Mereka  diorganisir  dalam  sebuah  wadah  Komunitas Persatuan  Pekerja  Wisata  (Perkawis)  di  Kalinyamat.  Perkawis  ini  didirikan  sejak  tahun 2015 silam sebagai wadah komunitas PSK, khususnya yang berada di Kalinyamat. Perkawis didirikan oleh masyarakat asli Kalinyamat, yakni Ratna. Ratna merupakan warga  Kalinyamat  yang  memiliki  usaha  kontrakan  serta  terlibat  dalam  Asosiasi  Karaoke Bandungan.  Istilah  “pekerja  wisata”  dipilih  karena  alasan  khusus,  di  mana  penggunaan istilah  pekerja  wisata  dinilai  bisa  menjadi  eufimisme  ketimbang  menggunakan  nama pekerja seks, wanita binaan, tuna sosial, lonte, pelacur, atau nama lain yang sejenis.
Perkawis didirikan karena keprihatinan Ratna terhadap kondisi PSK  di Kalinyamat yang sering mendapat masalah tetapi sulit mencari jalan keluar.
Aktor kedua adalah Pemilik Indekos. PSK di Bandungan hidup berbaur di masyarakat dengan menyewa indekos milik masyarakat setempat. Jumlah indekos yang dibangun terus menerus bertambah hingga hari ini. Hal ini sekaligus menandakan jika keberadaan PSK di Bandungan terus mengalami peningkatan. Para pemilik indekos itu memiliki peran besar dalam  memastikan  penerapan  dan  penyampaian  berbagai  kebijakan  dan  informasi  baru dari kesepakatan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat, seperti aturan tertentu dalam bermasyarakat misalnya.
Ketiga ,  mucikari,  sosok  yang  mengelola  dan  memasarkan  jasa  PSK  dan  mereka mendapat keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh PSK. Ada beragam bentuk mucikari di Bandungan. Pertama, Mami atau pemilik panti tempat PSK menjajakan dirinya. Mami hanya  menyediakan  tempat  mangkal  dan  transaksi  bagi  para  PSK,  dan Mami akan mendapatkan keuntungan dari setip jam transaksi yang dilakukan oleh PSK dan tamunya. Kedua, PTL (Pemandu Tamu Losmen), atau istilah terbarunya saat ini adalah Anjelo (Antar Jemput  Lonte).  Mereka  ini  bekerja  dengan  cara  mencarikan  tamu  untuk  PSK  dan  akan mendapatkan keuntungan dari setiap transaksinya. Para PTL inilah yang paling mengetahui seluk beluk keberadaan PSK di seluruh Bandungan.
Keempat , pemilik Karaoke dan Hotel. Mereka memiliki peran yang signifikan dalam arena  prostitusi  di  Bandungan.  Hal  signifikan  yang  membuat  hotel  dan  karaoke  di Bandungan  ramai  didatangi  para  pengunjung  adalah  karena  adanya  PSK.  Hotel  menjadi wadah  transaksi  seksual,  sementara  karaoke  menjadi  wadah  bertemunya  pelanggan  dan PSK  sebelum  menuju  hotel.  Hal  ini  sengaja  dipertahankan  demi  menunjang  keuntungan bagi para pengusaha.
Kelima ,  aparat  pemerintah  yang  ada  di  Kabupaten  Semarang.  Beberapa  aparat pemerintah itu meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesahatan, Satpol PP, Kepolisian, Pemerintah Kecamatan,  Desa,  dan  Dusun.  Aparat  pemerintah  ini  memiliki  peran  dan  posisi  yang berbeda-beda, sebagaimana akan dijelaskan dalam analisis nanti.
Keenam , Tukiman , atau  ungkapan peyoratif dari singkatan “ turu, laki, mangan ”, bisa juga diterjemahkan sebagai “tidur, berhubungan badan, dan makan.” Dalam konteks sehari- hari, Tukiman merujuk  kepada  kekasih  yang  mendampingi  PSK  hidup  di  area  prostitusi. Tukiman secara  sadar  memacari  PSK  dan  tinggal  bersama  tanpa  hubungan  pernikahan. Adakalanya Tukiman ini adalah laki-laki single yang belum berkeluarga, atau banyak juga laki-laki yang telah beristri atau berselingkuh dengan PSK. Keberadaan Tukiman ini tidak memiliki  narasi  tunggal.  Ada  kisah  PSK  semakin  terperosok  kehidupannya  akibat  ulah Tukiman , tetapi banyak juga Tukiman terperosok kehidupannya karena menghidupi PSK. Ketujuh ,  masyarakat  umum.  Dalam  hal  ini,  keberadaan  masyarakat  biasa  merujuk kepada masyarakat yang tidak secara langsung terlibat praktik prostitusi, tetapi bisa secara tidak  langsung  mendapat  keuntungan  sekitarnya,  seperti  pemilik  warung, laundry , catering,  salon,  dan  lain  sebagainya.  Masyarakat  umum  ini  memiliki  peran  menjaga stabilitas sosial jika terjadi gangguan dalam kehidupan sehari-hari.
Ambivalensi Kepengaturan Negara
Pemerintah  melakukan  praktik  kepengaturan  terkait  keberadaan  pekerja  seks komersial (PSK) melalui dua peraturan pemerintah daerah. Kedua hal itu tertuang dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang  Nomor  10  Tahun  2014  tentang  Ketertiban  dan Ketentraman  Masyarakat  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang  Nomor  1  Tahun 2015  tentang  Pemberdayaan  dan  Perlindungan  Perempuan.  Kebijakan  pertama  adalah upaya pengaturan pemerintah agar ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak terusik oleh  aktivitas  PSK.  Sementara  kebijakan  kedua  adalah  upaya  pemerintah  untuk memberdayakan  dan  melindungi  PSK  dari  masalah  sosial  yang  melingkupinya,  seperti kekerasan hingga human trafficking .
Alih-alih mampu menghasilkan pengaturan yang  sinergis, kedua kebijakan tersebut justru mengandung ambivalensi dalam praktiknya. Dua kebijakan tersebut memiliki tujuan yang saling bertolak-belakang. Pada satu sisi ingin mengatur PKS supaya tidak mengganggu masyarakat.  Hal  itu  tercermin  dari  tupoksi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP) Kabupaten  Semarang  dan  Kepolisian  setempat  dengan  berupaya  menertibkan  hingga menutup setiap wilayah yang terindikasi menjadi tempat-tempat prostitusi. Sementara di sisi lain, pemerintah ingin hadir untuk melakukan pembinaan dan  pengarahan agar para PSK  bisa  keluar  dari  pekerjaannya  atau  kembali  ke  daerah-daerah  asal  mereka.  Hal  ini tercermin  dari  tupoksi  Dinas  Sosial,  Dinas  Kesehatan,  dan  Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.
Sebagaimana  umumnya  terjadi  di  berbagai  daerah,  Satpol  PP  (selain  kepolisian) memang  selalu  menjadi  representasi  negara  dalam  mengatur,  mengelola,  dan  menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kita sering menjumpai adanya penangkapan PSK yang dilakukan oleh Satpol PP dengan alasan laporan masyarakat tentang gangguan keberadaan PSK. Hasil observasi dan wawancara, ada dua pola yang terjadi dalam kepengaturan ini. Pertama , Satpol PP datang melakukan langkah koersif  untuk  mengecek  identitas  penghuni  kos  dan  kontrakan  di  seluruh  wilayah Bandungan  untuk  memastikan  tidak  terjadi  praktik  prostitusi  di  sana,  terutama  di  area Kalinyamat.  Kedua,  jika  ditemukan  ada  praktik  prostitusi,  beberapa  ”oknum”  Satpol  PP akan  mengenakan  penarikan  bayaran  sebagai  ganti  jasa  menjaga  ”keamanan  dan ketertiban” wilayah.
Kedua  pola  ini  yang  paling  sering  dilakukan.  Jika  kita  melakukan  penelusuran  di mesin  pencarian  google,  sangat  jarang  bisa  menemui  pemberitaan  ”penertiban  PSK Bandungan  oleh  Satpol  PP”.  Berita  yang  sering  muncul  malah  terjadi  di  Kota  Semarang, daripada  Kabupaten  Semarang,  meskipun  Bandungan  sudah  jamak  diketahui  sebagai sentrum  prostitusi  di  Kabupaten  Semarang.  Keunikan  ini  terjawab  dari  hasil wawancara peneliti dengan salah satu Satpol PP di Kabupaten Semarang.
”Sekitaran  tahun  2011-an,  kami  pernah  melakukan  penertiban  dengan  penangkapan, tetapi  situasinya  menjadi  rumit.  Berdasarkan  aturan,  jika  mereka  ditangkap,  maka mereka  harus  membayar  denda.  Sayangnya,  para  PSK  ini  tidak  mampu  membayar denda, sedangkan kami juga tidak punya mekanisme bagaimana jika mereka ditangkap tetapi  tidak  membayar  denda.  Akhirnya,  kamilah  yang  harus  merogoh  uang  sendiri, untuk membayar denda supaya para PSK ini bisa keluar. Mungkin sejak itu, Satpol PP Kabupaten Semarang menghindari cara-cara penangkapan”.
Langkah  koersif  berupa  operasi  penertiban  secara  besar  terhadap  PSK  memang  jarang terjadi  di  Kabupaten  Semarang,  terbukti  dengan  minimnya  berita  yang  ditulis  wartawan tentang pertistiwa itu. Namun, bukan berarti tidak ada operasi dari Satpol PP, mereka tetap sering melakukan operasi, tetapi dalam skala kecil dengan mendatangi area-area prostitusi di Bandungan.
Fakta  operasi  Satpol  PP  atau  kepolisian  di  Bandungan  diungkapkan  Ratna,  inisitor perkawis,  yang  menyatakan  bahwa  yang  seringkali  terjadi  adalah  cerita  ”semut  dan belalang  pelahab.”  Sebagai  semut,  PSK  selalu  menjadi  objek  pemerasan  ”oknum”  aparat negara, dalam hal ini Satpol PP sebagai belalang pelahap. Mereka sering datang, menarik bayaran jasa keamanan, bahkan meminta ”pelayanan” gratis dari para PSK. Cerita Ratna ini juga  dibenarkan  oleh  salah  satu  informan  Satpol  PP,  bahwa  ada  ”orang  dalam”  di insititusinya  yang  mengambil  keuntungan  pribadi  dari  keberadaan  bisnis  prostitusi  di Bandungan.
Dalam  menjalankan  operasi  ini,  Satpol  PP  tidak  sendirian,  ”oknum”  dari  pihak kepolisian juga terlibat dalam mencari keuntungan di sana. Menurut Yatun, mantan kasir karaoke Ungu, baik Satpol PP maupun pihak kepolisian akan mendapatkan  bayaran dari pihak-pihak pengusaha hotel dan karaoke dengan angka yang berbeda-beda. Selain kedua
pihak itu, pengusaha karaoke juga mesti membayar jasa keamanan dari para preman lokal di  sekitar  kawasan  untuk  menjaga  keamanan  wilayahnya.  Uangkap  Yatun,  “Uang  untuk membayar keamanan dari berbagai pihak ini bahkan bsa mencapai angka 40  juta dalam satu bulan.”
Di sisi lain, pemerintah sedari awal memang tidak akan membubarkan prostitusi atau tetap membiarkan keberadaan prostitusi di sana. Negara hanya akan bermain di wilayah “penertiban dan pengendalian” gangguan masyarakat saja. Salah satu aparatur pemerintah yang penulis temui menyatakan,
“Aktivitas  karaoke  dan  hotel  itu  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  pemerintah. Ada sekitar 50 karaoke lebih, dan ratusan hotel di Bandungan yang menjadi objek pajak daerah. Dengan adanya aktivitas para PSK, masyarakat di sekitar kawasan itu juga bisa terangkat  kehidupan  ekonominya.  Jadi  sulit  rasanya  jika  pemerintah  menutup  area prostitusi di sana”.
Pola pengaturan ini cukup dipahami pemerintah sekaligus pelaku bisnis prostitusi di sana. Hampir seluruh pengusaha karaoke yang beroperasi di Bandungan rela memberikan ”uang tips” keamanan, meskipun mereka tahu itu masuk kantong aparat masing-masing. Hal ini diterima  karena  ada  keuntungan  yang  didapat  dari  pihak  hotel  ataupun  karaoke  dari pembayaran  ”uang  tips”  tersebut,  yakni  mereka  dapat  meminimalisir  operasi  minuman keras  dan  pekerja  karaoke  tanpa  identitas,  termasuk  terhadap  PSK  yang  beroprasi ditempatnya. Selain itu, pihak hotel dan karaoke juga akan mendapatkan bocoran informasi dari  ”oknum”  aparat  pemerintah  terkait  rencana  penindakan  berupa  pengecekan  izin bangunan  ataupun  administrasi  usaha  yang  terlibat  dalam  prostitusi  di  Bandungan sehingga  mereka  dapat  mengambil  langkah  penyesuaian  agar  tidak  mendapat  kerugian yang lebih besar.
Meskipun sudah ada relasi semacam itu, tidak jarang juga masih terjadi penangkapan oleh polisi atau Satpol PP, khususnya untuk kasus peredaran miras palsu atau KTP Palsu. Menurut  Yatun,  mantan  kasir  Karaoke  Ungu,  dalam  beberapa  operasi  yang  melibatkan Satpol PP dan kepolisian, ada juga beberapa karaoke yang tetap terkena kasus meskipun sudah membayar ”uang tips” keamanan. Jika terbukti bersalah, maka orang yang berstatus tersangka akan diperkarakan melalui jalur hukum. Jika hal demikian terjadi, maka pihak karaoke  harus  kembali  memberikan  sejumlah  uang  kepada  kepolisian  untuk  mencabut perkara  atau  memberikan  jatah  khusus  bagi  mereka  untuk  menikmati  fasilitas  karaoke secara  lengkap.  Fenomena  ini  yang  sehari-hari  dikenal  dengan  ”uang  mel-melan”,  yakni uang  cuci  kasus  agar  tidak  dinaikan  ke  proses  hukum.  Menurut  Yatun,  mantan  kasir Karaoke Ungu, polisi merupakan pihak yang mendapatkan uang ”mel-melan” paling banyak dibandingkan  dengan  pihak-pihak  lain,  termasuk  anggota Satpol PP.  Pemilik  usaha  hotel atau karaoke pun bisa menerima, sebab uang ”mel-melan” ini tidak sering terjadi, sehingga bisnis mereka tidak mengalami kerugian yang terlalu besar Sedang  di  sisi  kepengaturan  terkait  pemberdayaan  dan  perlindungan  perempuan, penulis  menemukan  fakta  menarik.  Wawancara  dengan  salah  satu  aparat  Dinas  Sosial, mereka melakukan penyangkalan terhadap keberadaan prostitusi di Bandungan.
“Di  Bandungan  tidak  ada  pekerja  seks  komersial  dan  prostitusi  karena  tidak  ada lokalisasi.  Menurut  kami,  dan  jangkauan  kami  adalah  prostitusi  yang  memiliki lokalisasi. Oleh karena itu, kami hanya menganggap prostitusi yang memiliki lokalisasi saja, seperti Tegal Panas dan Gambol.” 1 (wawancara Tika, salah satu aparatur di Dinas Sosial Kabupaten Semarang)
1 Area Tegal Panas dan Gambol berada di Kecamatan Bawen dan Bergas. Kedua daerah ini termasuk lokalisasi yang ada di Kabupaten Semarang. Sebaliknya, Bandungan sebagai kawasan prostitusi terbesar tidak distatuskan lokalisasi karena  kehidupan mereka berbaur dengan masyarakat.
Foto 1. Pendataan PSK di Perkawis
Saat  penulis  mencoba  mengikuti  narasi  penyangkalan  tersebut  dengan  menanyakan  apa aktivitas  Dinas  Sosial  yang  sudah  di  berikan  pada  lokalisasi  di  Tegal  Panas  dan  Gambol, informan  tersebut  menjelaskan  telah  adanya  pelatihan  seperti  menjahit,  membatik,  dan memasak  di  kedua  kawasan  itu.  Lebih  lanjut,  tuturnya  Dinas  Sosial  juga  menyalurkan modal usaha 500.000 per PSK di Tegal Panas dan Gambol untuk bisa beralih profesi. Apa  yang  bisa  dianalisis  dari  cerita  kepengaturan  negara  ini.  Di  satu  sisi,  untuk mendudukkan  keabsahan  legitimasi  kuasanya,  negara  menempatkan  regulasi  sebagai tatanan normatif adanya public transcripts bahwa mereka telah mengurus dan memastikan kebutuhan  kelompok  rentan  (PSK).  Negara  ingin  hadir  dengan  legitimasi  mampu melindungi ketentraman mayoritas warga. Namun, disisi yang lainnya ingin terlihat hadir memberikan  perlindungan  bagi  kelompok  PSK.  Kedua  tujuan  ini  bukannya  hadir  saling melengkapi, namun malah menciptakan ambivalensi dalam praktiknya.
Ambivalensi itu terwujud manakala ide normatif yang diembannya sangat bertolak- belakang dengan praktik kepengaturan sehari-hari. Alih-alih melakukan penyangkalan atas keberadaan  prostitusi,  beberapa  aparat  negara  turut  ambil  peran  mengais  keuntungan pribadi  dari  keberadaan  prostitusi  di  sana.  Artinya,  negara  sebenarnya  yang  menjaga ”identitas  ilegal”  di  sana  agar  tetap  mampu  melakukan  pengaturan-pengaturan  yang mereka kehendaki. Kemudian mengapa tidak ada perlawanan terhadap kondisi tersebut? Hal ini terjadi karena komunitas PSK maupun para pengusaha (sebagai subordinat) yang terlibat  dalam  bisnis  prostitusi  memang  tidak  melakukan  penentangan  terbuka.  Mereka menerima  dominasi  negara  agar  masih  tampak  memiliki  wibawa  di  hadapan  kelompok subordinat,  meskipun  mereka  juga  mengembangkan  pola  tersendiri  menghadapi  pola kepengaturan negara tersebut.
Perkawis: Mengisi Kekosongan yang Ditinggalkan Negara Suatu ketika di pertengahan 2015, terjadi satu kejadian dimana ditemukan PSK yang meninggal  akibat  overdosis.  Karena  si  PSK  bukan  warga  Bandungan  maka  saat  itu direncanakan  untuk  memulangkannya  ke  kampung  halamannya.  Situasi  menjadi  pelik lantaran setelah ditelusuri, KTP yang bersangkutan adalah palsu sehingga alamat asal pun dipalsukan.  Situsi  ini  menjadi  rumit  karena  tidak  ada  pihak  yang  bertanggung  jawab menanganinya.  Sejak  saat  itulah,  Perkawis  hadir  untuk  mengawal  satu  isu  penting  yang tidak  pernah  dilakukan  negara,  yakni  pendataan  ( lihat Foto  1).  Sebagaimana  disinggung sebelumnya,  penyangkalan  keberadaan  prostitusi  di  Bandungan  menjadikan  pemerintah daerah berkilah untuk bisa lepas dari urusan ini, meskipun realitas masalah bisa sewaktu- waktu  muncul.  Di  titik  inilah  perkawis  memainkan  peran  pengaturan  mandiri  untuk mengelola dan memitigasi berbagai masalah PSK.
Karena  kejadian  di  atas,  maka  semua  PSK  baik  yang  lama  maupun  baru  harus mendaftarkan  dirinya  ke  Perkawis  untuk  di  catat  datanya.  Perkawis  kemudian membagikan formulir berisi nama asli, nama panggung, nomor telepon, dan tempat tinggal dan  asalnya.  Setelah  itu,  para  PSK  ini  diberikan  kartu  tanda  anggota  dan  diwajibkan membayar uang sebesar 10 ribu rupiah untuk mengganti biaya cetak. Pendataan tersebut dilakukan  setiap  kali  ada  PSK  yang  baru  datang  di  Kalinyamat,  khususnya  dengan menyerahkan fotokopi KTP asli mereka. Seluruh proses  pendataan murni dilakukan oleh Perkawis tanpa bantuan pihak pemerintah manapun, bahkan dalam skala terkecil seperti Rukun Tetangga (RW) sekalipun. Hingga tulisan ini ditulis, mereka telah mendata anggota resmi mereka sebanyak 77 PSK yang tinggal dan beroperasi di Kalinyamat.
Dari  pendataan  ini,  Perkawis  memainkan  peran screening ,  termasuk  mengontrol kesehatan  para  PSK  melalui  skema  tes  kesehatan.  Dalam  melakukan  tes  itu,  Perkawis meminta  bantuan  khusus  kepada  Dinas  Kesehatan  untuk  menyediakan  fasilitas  tes kesehatan. Dinas Kesehatan pun akan datang dan melakukan tes jika ada permintaan dari perkawis.  Oleh  karenanya,  pelaksanaan  tes  kesehatan  ini  memang  tidak  menentu, terkadang  satu  bulan  satu  kali,  tiga  bulan  sekali,  bahkan  sewaktu-waktu.  Perkawis  akan melakukan pendataan, bagi mereka yang sudah melakukan tes atau belum. Bagi yang sudah melakukan tes dan dinyatakan aman, maka sang PSK akan bisa beroperasi.
Bagi  mereka  yang  dinyatakan  aman,  maka  Perkawis  akan  berkoordinasi  dengan PTL . Hal ini dilakukan karena PTL hanya boleh menawarkan PSK yang tertera aman dalam data Perkawis. Cara ini pun di terima oleh PTL karena mereka juga tidak ingin mengalami masalah  menawarkan  PSK  yang  nantinya  malah  memberi  masalah  pada  dirinya  sendiri. Bagi PTL ,  PSK  yang  telah  di screening oleh  Perkawis  jauh  lebih  mudah  dikelola  karena mereka  umumnya  juga  telah  teredukasi,  seperti  penggunan  kondom  untuk  menghindari penyakit menular atau potensi kehamilan.
Meskipun  hanya  mengorganisir  sekitar  77  PSK,  Perkawis  juga  diterima  oleh  para pemilik,  kos,  kontrakan,  panti,  pemilik  hotel  maupun  karaoke.  Mereka  memberikan penerimaan  dan  kepercayaan  perkawis  karena  perkawis  dinilai  lebih  mampu  menjadi medium  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  oleh  para  PSK  daripada  institusi formal  negara.  Perkawis  menjadi  tumpuan  utama  bagi  persoalan-persoalan  rumit  yang dihadapi  oleh  PSK,  dan  ini  disadari  oleh  mereka  yang  terlibat  dalam  jejaring  bisnis prostitusi.
Salah satu persoalan yang sering muncul dan sulit terselesaikan adalah kehamilan. Sebetulnya,  kasus  hamil  di  luar  nikah  yang  lebih  banyak  terjadi  dengan  pacar  PSK ( Tukiman )  ketimbang  dengan  pelanggan.  Meskipun  memang  ada  beberapa  kasus kehamilan akibat hubungan dengan pelanggan, namun tidak sebanyak yang terjadi dengan pacarnya. Umumnya, ketika terjadi kehamilan, para PSK ini menggugurkan kandungannya atau  melahirkan  lalu  membuang  anaknya.  Dua  opsi  ini  ditentang  oleh  Perkawis,  karena dianggap  menyalahi  hukum  resmi  negara  juga  bertentangan  dengan  norma  sosial  pada umumnya.  Posisi  tegas  perkawis  ini  dilakukan  agar  tidak  muncul  persoalan  yang  lebih serius dalam ranah hukum dan sosial nantinya.
Karena posisi itu, perkawis akhirnya menjadi  tumpuan terakhir jika terjadi kasus kehamilan  ini.  Contohlah  Bunga,  yang  sempat  mengalami  kehamilan  akibat  hubungan badan  dengan  pacarnya.  Karena  di kawal oleh Perkawis  sejak  awal,  maka  anak  tersebut akhirnya tidak digugurkan ( lihat Foto 2).
DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.771 Santury et.al, Bagaimana Komunitas PSK Melindungi Dirinya: Sebuah Etnografi Prostitusi di Bandungan (2022)

## Foto 2: Bayi dari Bunga, salah satu PSK di Kalinyamat
Foto  di  atas  adalah  anak  dari  Bunga,  salah  satu  PSK  di  Kalinyamat  yang  dititipkan  ke perkawis. Hingga tulisan ini ditulis, kasus seperti yang dialami Bunga tergolong kasus yang cukup  rumit  dan  sering  terjadi,  dan  tidak  pernah  ada  keterlibatan  negara  dalam mengurusinya. Padahal, kelahiran anak seperti ini hampir tidak pernah bisa diurus surat- menyurat  kelahirannya.  Ada  beberapa  opsi  yang  kadang  ditempuh,  diantaranya  dirawat tanpa surat kelahiran, atau jika dewasa, akan dimasukkan dalam salah satu Kartu Keluarga salah satu masyarakat sekitar yang bersedia. Karena alasan keterbatasan ruang tulis dalam jurnal, penulis memilih untuk tidak menjelaskan kompleksitas persoalan itu dalam artikel ini.

## Narasi Tersembunyi Tentang Cara PSK Melindungi Dirinya
Selama  ini,  ada  tiga  persoalan  yang  inheren  yang  dialami  oleh  PSK,  yakni kesinambungan  kehidupan  ekonomi  (penghasilan),  kesehatan  reproduksi  (penyakit menular  dan  kehamilan),  dan  proteksi  dari  tindak  kekerasan  (pelanggan  maupun Tukiman).  Ketiga  persoalan  ini  tentu  saja  harus  diatasi  oleh  PSK  sendiri  karena  tidak mungkin  mereka  mengandalkan  negara  untuk  mengatasinya.  Bagamaimana  mereka mengatur  dan  mengatasi  persoalan-persoalan  tersebut,  setidaknya  penulis  menemukan empat pola dasar agar mereka mampu menyelesaian persoalan ( problem solving ) tersebut. Pertama , untuk menjaga kesinambungan ekonomi, PSK harus rajin menabung. Cara ini  sekilas  sepele,  namun  fakta  lapangan  cara  inilah  yang  dominan  yang  dilakukan  para PSK.  Jika  PSK  tidak  menabung,  mereka  umumnya  tidak  memiliki  target  untuk  menjaga kesinambungan  ekonomi  mereka.  Menabung  adalah  cara  efektif  selain  untuk  menjaga kesinambungan  ekonomi,  juga  cara  lain  untuk  bisa  keluar  dari  jaringan  bisnis  prositusi. Kisah  sukses  ini  misalkan  dilakukan  oleh  Eva.  Dia  adalah  mantan  PSK  yang  kini  telah meninggalkan Bandungan untuk bekerja di Kalimantan. Ia sudah menjadi PSK sejak berusia 25 tahun. Karena gemar menabung, Eva mampu meninggalkan Bandungan dan mendapat pekerjaan  di  Kalimantan.  Cerita  tentang  Eva  ini  banyak  menginspirasi  kalangan  PSK  di Kalinyamat, meskipun tidak selalu berhasil. Sebagaimana Mawar ungkapkan:
DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.771 Santury et.al, Bagaimana Komunitas PSK Melindungi Dirinya: Sebuah Etnografi Prostitusi di Bandungan (2022)
“Kalau  dalam  satu  hari  mereka  kita  mengeluarkan  setidaknya  100-200  ribu  untuk keperluan kerja dan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, jika dikalikan dalam waktu satu  bulan,  maka  marjin  antara  pendapatan  dan  pengeluaran  cinderung  sedikit. Terlebih lagi kita harus mengirimkan uang kepada keluarga di desa.”
Bagi  mereka  yang  tidak  menabung  dengan  serius  maka  ada  kecenderungan  pendapatan mereka seringkali tidak mencukupi kebutuhan keseharian, seperti makan dan membayar tempat tinggal. Hal ini selaras dengan pernyataan Ratna, “Banyak yang mengira pekerjaan seperti  ini  banyak  uangnya.  Padahal  aslinya  tidak  seberapa kalau  dikalkulasikan  dengan kebutuhan sehari-hari. Begitu saja masih sering diperas sama oknum pemerintah”. Dalam banyak  kasus,  para  PSK  yang  tidak  memiliki  tabungan  akan  memutuskan  berhutang kepada  para  rentenir  berjalan  atau  yang  mereka  sebut  sebagai bank  titil, dan  berakhir dengan berurusan dengan dept collector . Kedua, membangun koneksi dengan dengan para tamu. Salah satu cara diluar dugaan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial untuk melindungi diri dan mengentaskan diri dari  dunia  prostitusi  adalah  dengan  membangun  hubungan  pertemanan  dengan  para tamunya.  Melalui  tamu-tamunya,  PSK  dapat  memperoleh  semacam  alternatif  lain  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  lebih  baik.  Salah  satu  PSK  yang  terbukti  berhasil menggunakan cara ini adalah Unyil atau yang sekarang lebih sering disebut Nyi Ageng. Nyi Ageng  atau  juga  dikenal  Mbak  Unyil  adalah  salah  satu  mantan  PSK  yang  bekerja  di Kalinyamat.  Ia  menjadi  pekerja  seks  komersial  sejak  usia  19  tahun.  Sejak  lama  dirinya sudah memiliki rencana jangka panjang perihal masa depannya untuk tidak menjadi PSK lagi. Saat ini, Nyi Ageng merupakan pengusaha yang memiliki toko plastik besar di Pasar Bandungan.
Menurut Ratna, ketua Perkawis, keberhasilan Nyi Ageng terjadi karena dirinya gigih mendekati para tamunya yang kaya dengan latar belakang pegusaha. Nyi Ageng berupaya selain mendapatkan modal, juga mengorek ilmu tentang dunia usaha dari tamu-tamunya. Hal  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari  keiginan  kuat  Nyi  Ageng  untuk  meninggalkan  dunia prostitusi  dan  memperoleh  kehidupan  yang  lebih  baik.  Saat  ini,  selaian  memiliki  toko plastik  besar  di  Bandungan,  dirinya  juga  memiliki  usaha  karaoke  di  Salatiga.  Dalam beberapa kesempatan, Ratna mengundang Nyi Ageng untuk datang ke perkawis menemui para PSK untuk berbagi kisah bagaiamana keluar dari jeratan prosititusi.
Ketiga ,  memanfaatkan “ Tukiman. ” Tidak  semua  PSK  memiliki  “Tukiman,”  meskipun banyak juga yang memilikinya. Memiliki “Tukiman” akan memberikan rasa aman, karena ada  pihak  yang  bisa  membantu  sewaktu-waktu  jika  diperlukan.  Meskipun  cerita  tentang keberadaan “Tukiman” tidak tunggal sebagaimana disinggung sebelumnya, tetapi banyak pula PSK yang justru berhasil memanfaatkan “Tukiman” untuk mendapatkan modal usaha. Sudah  banyak  para  PSK  yang  menggunakan  cara  demikian  sebagai  upaya  untuk mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  baik.  Biasanya,  “Tukiman”  yang  bisa  dimanfaatkan untuk  menambah  modal  adalah  mereka  yang  memiliki  status  finansial  yang  baik  seperti pegawai sorum, pegawai negeri sipil, dan pengusaha.
Sejauh yang penulis temui, setidaknya cara ini dapat menghasilkan dua hal. Pertama, PSK akan mendapat tambahan modal dari “Tukiman”. Hal ini dapat dilihat dari kisah Jinah, salah  seorang  mantan  PSK  yang  kini  menjadi  pengusaha  telur  ayam.  Jinah  awalnya mendapatkan modal dari “Tukiman” atau yang disebut “papi” untuk membiayai usahanya hingga sekarang. Kedua, jaminan atas biaya hidup bagi PSK. Jika tidak mampu memberikan modal  untuk  usaha,  biasanya  mereka  mendapatkan  semacam  subsidi  biaya  untuk kehidupan sehari-hari dari “Tukiman” yang hidup bersamannya. Hal yang kedua itu adalah yang paling banyak ditemui di Bandungan.
Keempat , melakukan hubungan pernikahan. Cara ini adalah cara yang paling efektif, meskipun cukup jarang terjadi untuk melindungi diri bagi PSK. Beberapa PSK dapat
DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.771 Santury et.al, Bagaimana Komunitas PSK Melindungi Dirinya: Sebuah Etnografi Prostitusi di Bandungan (2022)
mengentaskan diri dari dunia prostitusi dengan cara menikah. Sejauh penelusuran penulis, ada  dua  kalangan  yang  paling  banyak  menikahi  para  PSK.  Pertama,  “Tukiman”  mereka sendiri  yang  biasanya  memiliki  status  finansial  yang  menjanjikan.  Sebagaimana  dialami oleh  Fitri  yang  menjadi  juragan  kos  setelah  menikahi  dengan  Arda,  yang  sebelumnya adalah  Tukimannya.  Kedua,  menikah  dengan  masyarakat  setempat.  Fenomena  ini  lebih sering terjadi di Bandungan ketimbang yang pertama. Meskipun tidak ada catatan resmi mengenai  hal  ini,  tetapi  berdasarkan  informasi  dari  masyarakat  hal  itu  cukup  banyak terjadi. Salah satu contohnya adalah pernikahan salah satu aparat Dusun  Ngunut dengan salah  satu  PSK  di  sana.  Dengan  status  sebagai  pedagang  sekaligus  pengusaha  toko, pernikahan  keduanya  telah  membuat  kehidupan  PSK  menjadi  lebih  baik  dan  mampu meninggalkan dunia prostitusi.
Mengenai  hal  itu,  masyarakat  setempat  pun  memiliki  respon  yang  baik.  Hal  ini terlihat dari interaksi mereka dalam keseharian yang masih harmanonis. Mantan PSK itu pun juga dapat menyesuaikan diri seperti masyarakat lain pada umumnya. Hal serupa juga dialami  oleh  Evi,  mantan  PSK  yang  kini  menjadi  pengusaha  sukses  bersama  dengan suaminya,  Wawan.  Hingga  hari  ini,  Evi  memiliki  usaha  rumah  makan  yang  cukup  ramai. Singkatnya,  dua  realitas  di  atas  menunjukan  bahwa  pernikahan  bisa  menjadi  salah  satu alternatif yang ditempuh oleh PSK dalam upayanya untuk mengatasi persoalan hidupnya.
Jika  kita  cermati,  beberapa  uraian  di  atas  merupakan the  hidden  transcripts yang dikembangkan  oleh  PSK  untuk  melindungi  dirinya.  Kisah  ini  adalah  narasi  tersembunyi yang  jarang  sekali  dikenal  dan  sangatlah  berbeda  dengan  narasi  negara.  Upaya melingdungi  diri  PSK  dari  persoalan-persoalan  sehari-harinya  bukan  dipenuhi  dengan “penertiban” atau “pemberdayaan” ala negara, tetapi mencari interkoneksi yang langsung berkaitan  dengan  kehidupan  sehari-hari.  “Menabung,  koneksi  tamu  atau  “Tukiman”,  dan menikah” adalah cara riil bagi PSK untuk melindungi diri, bahkan jika mungkin terbebas dari jeratan lingkaran prostitusi. Inilah yang jarang dilihat dari para peneliti yang terlalu menempatkan kaca mata state centric orientation dalam melihat perkara prostitusi.
KESIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas,  ada  satu  benang  merah  yang  bisa  disimpulkan,  yakni kepengaturan negara yang ambivalen,  sangat baik di tataran normatif, tetapi cukup bengis dalam  praktik  tampak  cukup  jelas  dalam  kasus  kepengaturan  terhadap  prostitusi.  Para pelaksana tugas negara atau aparat negara hadir dengan menunjukkan diri secara beringas datang dan menarik keuntungan dari keberadaan bisnis prostitusi ini, meskipun ditataran regulatif  mereka  seharusnya  menjadi  pihak  yang  menentramkan,  memberdayakan,  dan melindungi. Keadaan ini bukan semata soal penyimpangan dalam rencana kepengaturan, namun sedari awal tujuan negara hanya ingin publict transcripts mereka tetap terjaga dan memiliki  wibawa  sebagai  sang  Pengatur,  lepas  dari  caranya  yang  penuh  masalah  dan kontroversi.
Di  sisi  lainnya,  kehadiran  negara  yang  intimidatif  dan  koersif  tidak  melahirkan pertentangan terbuka, meskipun pelaku bisnis prostitusi juga tidak menerima sepenuhnya. Jejaring  prostitusi  menerima  keadaan  itu  agar  tetap  bisa  menjaga  keberlansungan aktivitasnya  yang  cukup  rentan  (karena  ilegalitasnya),  tetapi  disisi  lain  mereka mengembangkan kepengaturan sendiri terhadap komunitasnya. Kepengaturan sendiri ini merupakan hidden transcript yang jarang diakui dan direkomendasikan oleh para peneliti yang  berkeyaninan  negara  sebagai  satu-satunya  pihak  yang  bisa  mengatur.  Singkatnya, dibanding menunggu datangnya program-program “kepengaturan dan pengendalian” dari negara, para  PSK telah mengembangkan kepengaturan untuk melindungi  dirinya dengan cara  “menabung,  berkoneksi,  mencari  teman,  dan  menikah”.  Cara  yang  sekilas  terkesan sederhana dan tidak bermakna, tetapi itulah cara nyata yang bisa diterima PSK.
DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.771 Santury et.al, Bagaimana Komunitas PSK Melindungi Dirinya: Sebuah Etnografi Prostitusi di Bandungan (2022)

## REFERENSI
Burchell, G., Gordon, C., & Miller, P. (1991). The Foucault Effect Studies in Governmentality, with Two Lectures by and an Interview with Michel Foucault . Creswell, J. W. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches . Sage publications.
Demartoto,  A.  (2013).  The  existence  and  the  effect  of  sex  tourism  habitus  in  Bandungan,  Central Java, Indonesia. Asian Social Science , 9 (15), 93. https://doi.org/10.5539/ass.v9n15p93 Hull,  T.  H.,  Sulistyaningsih,  E.,  &  Jones,  G.  W.  (1997). Pelacuran  di  Indonesia:  Sejarah  dan perkembangannya . Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan the Ford Foundation. Isnaeni, N., Laksono, B., & Deliana, S. M. (2017). Hubungan antara Pengetahuan, Pola Asuh Permisif, Tayangan  Pornografi,  dan  Konformitas  Teman  Sebaya  dengan  Perilaku  Seks  Remaja  yang Menggunakan  Jasa  WPS  (Wanita  Penjaja  Seks)  di  Bandungan  Kab.  Semarang. Public  Health Perspective Journal , 2 (1).
Jailani, A. S., & Badriyanto, B. S. (2014). Prostitusi di Jember tahun 1974-2007. Publika Budaya , 2 (2), 1–9.
Li, T. M. (2005). Beyond “the state” and failed schemes. American Anthropologist , 107 (3), 383–394. Maulidya,  I.,  Musthofa, S.  B.,  & Indraswari,  R.  (2021).  Faktor yang  Berhubungan Dengan Perilaku Seksual  Remaja  Awal  Di  Lingkungan  Prostitusi  Bandungan  Kabupaten  Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip) , 9 (3), 287–293. https://doi.org/10.14710/jkm.v9i3.29341 McKee,  K.  (2009).  Post-Foucauldian  governmentality:  What  does  it  offer  critical  social  policy analysis? Critical Social Policy , 29 (3), 465–486.
Mulati,  T.  S.  (2016).  Perilaku  Pekerja  Seks  Komersial  Terhadap  Pencegahan  Penyakit  Menular Seksual  Di  Lokalisasi  Kalinyamat  Bandungan. Jurnal  Kebidanan  Dan  Kesehatan  Tradisional ,
1 (1), 40–47. 10.37341/jkkt.v1i1.28 Mulyaningrum, F. M., & Puspita, R. (2016). Perilaku Pencegahan IMS, HIV dan AIDS Wanita Pekerja Seksual  Tidak  Langsung  di  Pub,  Karaoke,  dan  Cafe  di  Bandungan  Kabupaten  Semarang. The Shine Cahaya Dunia Kebidanan , 1 (2). http://ejournal.annurpurwodadi.ac.id/index.php/TSCBid/article/view/15 Naryoso,  A.  (2014).  Model  Komunikasi  Strategis  untuk  Mengatasi  Teror  HIV  pada  Kelompok Pekerja Seks Komersial (PSK) Bandungan. Ragam , 14 (3), 185–202.
Rose,  N.,  O’malley,  P.,  &  Valverde,  M.  (2006).  Governmentality. Annual  Review  of Law  and Social Science , 2 , 83–104.
Saadah, M. N., & Larasaty, N. D. (2021). Gambaran Wanita Pekerja Seksual (WPS) Dalam Melakukan Pemeriksaan  HIV/AIDS  Voluntary  Counselling  &Testing  (VCT)  di  Bandungan,  Jawa  Tengah. Prosiding Seminar Nasional Unimus , 4 . https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/938/945
Scott, J. C. (1985). Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance . yale university Press. Scott, J. C. (1998). Seeing like a state. In Seeing Like a State . yale university Press. Sørensen,  E.,  &  Triantafillou,  P.  (2016). The  politics  of  self-governance:  an  introduction.  In The politics of self-governance (pp. 1–22). Routledge.