## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Urgensi Perkembangan Regulasi Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan Hipotek

## Maghfira Aulia, Luluk Lusiati Cahyarini
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : maghfuraauliao1@gmail.com

## Abstract
The national shipping industry is very close and cannot be separated in relation to an aspect of financing. Financing for the procurement of these ships can be obtained through credit or loan facilities because ships are objects that can be used as objects of collateral for debt repayment in the credit agreement. The purpose of  this  study  is  to  provide  an  overview  of  the  regulation  of  ships  as  objects  of  mortgage  collateral  in statutory regulations. The research method uses juridical empirical. The result of the research shows that the provisions regarding or ships as objects of mortgage collateral in Indonesia are one of the factors why banking institutions and financial institutions in the country are still reluctant to provide credit or loan facilities to the national shipping and shipping industry for marine financing. This is because the laws and regulations in Indonesia regulating the mortgage on ships are not clear, no longer in accordance with the times and the current needs regarding credit, banking, and national economic activities, and do not meet applicable international standards.
Keywords: Mortgage; Guarantee; Ship.

## Abstrak
Industri  perkapalan  nasi o nal  sangat  erat  serta  tidak  dapat  dipisahkan  kaitannya  dengan  suatu  aspek pembiayaan. Pembiayaan untuk pengadaan kapal laut tersebut dapat diper o leh melalui fasilitas kredit atau pinjaman, karena kapal laut merupakan benda yang dapat dijadikan o bjek jaminan pelunasan hutang dalam perjanjian kredit. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran tentang pengaturan kapal laut  sebagai o bjek  jaminan  hip o tek  didalam  peraturan  perundang-undangan.  Met o de  penelitiannya menggunakan yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa ketentuan-ketentuan mengenai atau kapal laut sebagai o bjek jaminan hip o tek di Indonesia merupakan salah satu faktor mengapa lembaga perbankan dan lembaga keuangan didalam negri masih enggan untuk memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada industri  perkapalan dan pelayaran nasi o nal untuk  pembiayaan kapal  laut.  Hal  ini  dikarenakan peraturan perundang-undangan di Ind o nesia yang dalam  hal  ini  mengatur mengenai, hip o tek  atas kapal  laut tidak jelas, tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan dewasa ini tentang kegiatan perkreditan, perbankan dan perek o n o mian nasi o nal serta tidak memenuhi standar internasi o nal yang berlaku.
Kata kunci: Hipotek; Jaminan; Kapal Laut.

## A. PENDAHULUAN
Sebagian  besar  wilayah  Ind o nesia  merupakan  perairan  maka  usaha  perkapalan,  pelayaran  dan perhubungan laut nasi o nal mempunyai peranan yang penting serta strategis didalam upaya menggapai tujuan nasi o nal berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar  (UUD)  Negara Republik Ind o nesia

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Tahun 1945 yaitu mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasi o nal. Adapun untuk  mencapai  tujuan  nasi o nal  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Negara Republik  Ind o nesia  Tahun  1945  tersebut  diperlukan  sistem  transp o rtasi  nasi o nal  berupa  armada angkutan  laut  yang  cukup besar  dan  layak  digunakan  untuk  meng o ptimalkan  pemberdayaan  industri perkapalan,  pelayaran  dan  perhubungan  laut  nasi o nal,  mend o r o ng  dan  menggerakkan  r o da perek o n o mian nasi o nal serta memperkukuh pengembangan wilayah dan kedaulatan negara. Salah satu armada  angkutan  laut  yang  dapat  memajukan  sekt o r  perkapalan,  pelayaran  dan  perhubungan  laut  di Ind o nesia ialah kapal laut (Indriyanti, 2019).
Kapal laut ialah suatu benda yang banyak ditemui serta digunakan didalam lalu lintas bisnis di Ind o nesia  (Hermansyah,  2011).  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  Pasal 309,  yang  disebut  dengan kapal  ialah semua  perahu,  dengan nama  apapun, serta dari  macam apapun juga.  Kecuali  ditentukan  atau  diperjanjikan  lain,  maka  kapal  itu  dianggap  meliputi  segala  alat  dan perlengkapannya  (S o edj o n o ,  1993).  Kebutuhan  akan  tersedianya  armada  kapal  sebagai  m o dal transp o rtasi laut dalam suatu negara maritim merupakan suatu hal yang sangat menentukan.
Pembangunan serta pengembangan dari armada pelayaran nasi o nal yang padat m o dal memerlukan pembiayaan  yang  besar  (Indriyani,  2005).  Industri  perkapalan  nasi o nal  sangat  erat  serta  tidak  dapat dipisahkan kaitannya dengan aspek pembiayaan itu sendiri. Aspek pembiayaan untuk pengadaan kapal laut tersebut dapat diper o leh dengan fasilitas kredit atau dengan pinjaman. Pada umumnya kapal laut dijadikan  jaminan  pelunasan  hutang  yang  diserahkan o leh  pihak  perusahaan  perkapalan  ( shipping c o mpany ) kepada pihak bank dalam rangka pemenuhan fasilitas kredit yang diberikan o leh pihak bank (Djumhana, 2000).
Jaminan  kredit  itu  sendiri  merupakan  salah  satu  dari  fakt o r  yang  sangat  penting  didalam memberikan  pertimbangannya  mengenai  fasilitas  kredit  yang  akan  dibebankan o leh  pihak  kredit o r (bank)  kepada  cal o n debit o r  (Bahsan,  2007).  Apabila cal o n  debit o r akan memberikan suatu  jaminan kredit, yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi seperti mudah dicairkan, nilainya tidak mengalami adanya penurunan dan sangat mudah di perjualbelikan, maka resik o atas fasilitas kredit yang diberikan o leh bank akan rendah.
Kapal laut merupakan suatu benda yang mampu di jadikan sebagai o bjek dari jaminan pelunasan hutang dalam perjanjian kredit. Mengenai kapal laut itu sendiri sebagai o bjek jaminan hip o tek juga telah diatur  dalam  Undang-Undang  N o m o r  17  Tahun  2008  tentang  Pelayarann  dan  Peraturan  Pemerintah
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
N o m o r 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. Mengingat pentingnya pembebanan fasilitas kredit dengan jaminan kapal laut sebagai o bjek jaminan dalam perjanjian kredit tersebut, dan belum adanya peraturan khusus  yang  mengatur  hip o tik  atas  kapal  laut.  Sehingga  memunculkan  kekhawatiran  akan  adanya permasalahan pada saat sudah didaftarkannya kapal tersebut sebagai o bjek jaminan hip o tik.
Fitzgerald dalam Salm o nd menyatakan jika te o ri pelindugan hukum tujuannya ialah menyatukan dan menyelaraskan beragam kepentingan dalam masyarakat sebab pada suatu lalu lintas kepentingan perlindungan  pada  kepentingan  tertentu  bisa  dilaksanakan  melalui  melakukan  pembatasan  beragam kepentingan  di  lain  pihak.  Kepentingan  hukum  merupakan  mengatur  hak  serta  kebutuhan  manusia, dengan  begitu  hukum  mempunyai  kewenangan  yang  besar  utuk  mengatur  kebutuhan  manusia  yang harus  diatur  serta  harus  terlindungi.  Perlindungan  hukum  harus  memperhatikan  mekanisme  yaitu perlindungan  dari  hukum  lahir,  dari  sebuah  ketetapan  hukum  serta  semua  aturan  hukumm  yang diserahkan o leh,  masyarakat  umumnya  ialah  persetujuan  masyarakatnya  untuk  menata  hubungan tingkah laku diantara semua k o mp o nen masyarakat dan individu dengan pemerintah yang dipandang mewakili kebutuhan masyarakat (Rahardj o , 2000).
Hukum hadir dalam masyarakat ialah guna menyatukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang  dapat  bertabrakan  satu  dengan  yang  lainnya.  Penyelarasan  berbagai  kepentingan  tersebut dilaksanakan  melalui  pembatasan  dan  perlindungan  beragam  kepentingannya.  Hukum  memberikan perlindungan akan kepentingan individu melalui pemberian kewenangan untuk bertingkah laku dalam mencukupi kepentingan individu.
Perlindugan  hukum  mempunyai  makna  sebagai  usaha  ataupun  perlakuan  yang  diberikan o leh hukum dengan artian Undang-Undang untuk memberikan perlindungan subjek hukum karena pada suatu hubungan  hukum  terdapat  pelanggaran  atas  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Perlindungan  hukum berhubungan dengan bagaimanakah hukum memberikan keadilan yakni pemberian ataupun pengaturan hak pada subjek hukum, disamping itu juga berhubungan dengan bagaimanakah hukum dalam memberi keadilan pada subyek hukum yang ditentang hak nya untuk menjaga hak nya (Putri, 2013).
Kepastian hukum itu sendiri merupakan salah satu hal penting didalam penyelenggaraan hukum itu sendiri. Sudikn o Mert o kusum o memberikan pengertian mengenai kepastian hukum, ialah merupakan suat jaminan bahwa hukum ini dijalankan, dan bahwa  yang  berhak  menurut  hukum  itu sendiri  dapat memper o leh  hak  nya  dan  bahwa  putusan  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Walaupun kepastian hukum sangatlah  erat kaitannya dengan keadilan, tetapi hukum itu sebenarnya tidak identik
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
dengan, keadilan (Mert o kusum o , 2007). Hukum sebenarnya ialah bersifat umum, dan mengikat setiap o rang,  bersifat  menyamaratakan,  sedangkan  keadilan  bersifat  subjektif,  individualistis,  serta  tidak menyamaratakan. Sedangkan menurut pandangan Gustav Radbruch bahwasanya kepastian hukum itu sendiri ialah kepastiann tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum itu merupakan suatu pr o duk dari hukum atau lebih kusus dari perundang - undangan.
Berdasarkan pandangan atau pengertian dari beberapa ahli diatas tentang kepastian hukum, maka dapat  disimpulkan  bahwa  kepastian  itu  sendiri  mempunyai  beberapa  arti  yaitu  diantaranya:  adanya kejelasan, tidak menmunculkan multitafsir, tidak memunculkan k o ntradiktif, dan mampu dilaksanakan. Hukum itu sendiri, harus berlaku tegas dalam masyarakat, serta hukum harus mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan tentang hukum.
Dalam  melakukan  analisis  dan  pemecahan  masalah  dalam  kasus  tersebut,  maka  dalam penelitiannya  ini  mengkaji  meengenai  pengaturan  tentang  hip o tek  kapal  laut  sudah  sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku di Ind o nesia.
Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang Kapal Laut dan kaitannya sebagai objek jaminan dalam hipotek. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Yatsiana Hamdanil, pada tahun 2016 yang membahas mengenai mengapa Bank belum memberikan kepercayaan atas terjadinya pinjaman dari kredit dengan kapal laut sebagai o bjek jaminan kredit. (Hamdanil, 2016)
Pada  tahun  yang  sama,  Sulfandi  Kand o u,  meneliti  tentang  dasar  hukum  dari  jaminan  pada umumnya serta mengebai Hip o tek Kapal Laut pada khususnya dan bagaimana akibat hukum Hip o tek Kapal Laut. (Kand o u, 2016)
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aktieva  Tri  Tjitrawati  pada  tahun  2015,  adalah mengenai ketentuan hip o tek kapal dalam UU Pelayaran Tahun 2018 dan keikutsertaan Ind o nesia dalam Internati o nal C o nventi o n on Maritime Liens and M o rtgages 1993 yang terbukti belum mampu untuk mengisi kek o s o ngan hukum yang sedang dibutuhkan o leh para pelaku dalam aktivitas bisnis pelayaran ini . (Tjitrawati, 2015)
Apabila  menilisik  pada  berbagai  pr o blemaika  dalam  penelitian  terdahulu,  maka  yang membedakan  penelitian  ini  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu  ialah  penelitian  ini  memaparkan mengenai  gambaran  tentang  bagaimana  pengaturan  kapal  laut  sebagai o bjek  jaminan  hip o tek  dalam peraturan perundang-undangan di Ind o nesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan melakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang dipakai sebagai bahan hukum primer dalam studi kepustakaan adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata(KUH  Perdata),  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang(KUHD), Undang-Undang(UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah(PP)  Nomor  51  Tahun  2002  tentang  Perkapalan,  Peraturan  Presiden(Perpres)  Nomor  44 Tahun  2005  tentang  Pengesahan  International  Convention  on  Maritime  Liens  and  Mortgages,  1993 (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993), Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) Nomor : KM. 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal, Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) Nomor : KM. 26 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan / Penggantian Bendera Kapal. Selain itu penelitian ini juga mengkaji bahan hukum  sekunder berupa  Skripsi,  Tesis, Jurnal dan Laporan Penelitian  dari para ahli hukum di bidang hukum jaminan.
Untuk memperoleh data primer, Penelitian ini juga melakukan observasi dan wawancara terhadap narasumber-narasumber yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Data primer dari penelitian ini diambil dari hasil wawancara terhadap Relationship Manager PT Bank BNI Cabang Mojokerto dan Kepala Cabang PT Bank BNI Cabang Mojokerto.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Kapal  Laut  Sebagai o bjek  Jaminan  Hipotek  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan di Ind o nesia.
Dari  segala  aspek  bentuk  kegiatan  usaha  di  Ind o nesia,  tentunya  tidak  akan  terlepas  dari kegiatan perkreditan dan perlunya penjaminan salah satunya ialah kegiatan yang berkaitan dengan pelayaran atau kapal laut, yakni c o nt o hnya ialah kegiatan pelayaran, yang tentu saja hal ini ialah dikarenakan,  Ind o nesia  ialah  merupakan  negara  kepulauan  (Martiawan,  2012).  Bahwa  dengan diterbitkannya Undang - Undang N o m o r 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka pembebanan hip o tek atas hak atas tanah beserta benda – benda, yang berkaitan dengan tanah sudah tidak berlaku lagi. Adapun jaminan kebendaan hip o tek  masih  tetap berlaku  untuk o bjek  jaminan  berupa  kapal  laut  dengan  b o b o t  tertentu  serta pesawat udara (Subekti, 1985).

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Pada tahun 2006, telah selesai dilaksanakan pr o ses penyusunan suatu Rancangan Undang – Undang  (RUU)  yang  membahas  tentang  :  “Klaim  Maritim  yang  didahulukan  dan  hip o tek  atas kapal“  (Dzakki,  2020).  Penyusunan  Rancangan  Undang-  Undang  (RUU)  tersebut  merupakan realisasi atas Instruksi Presiden N o m o r: 5 Tahun 2005 tentang: “Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasi o nal”,  yang  dikeluarkan o leh  Presiden  Republik  Ind o nesia:  Bapak  Dr.  H.  Susil o Bambang Yudh o y o n o , pada tanggal 28 Maret 2005. Dalam rangka: meng o ptimalkan pelaksanaan bekerjanya kebijakan pemberdayaan industri pelayaran nasi o nal. Presiden Republik Ind o nesia melalui Instruksi Presiden N o m o r 5 Tahun 2005 tentang: “Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasi o nal” tersebut telah menginstruksikan  kepada  Mentri  yang  berwenang  untuk  mempercepat  ratifikasi  k o nvensi internasi o nal tentang Piutang Maritim yang didahulukan dan Hip o tek atas Kapal ( Maritime Liens and M o rtgages 1993) dan menyelesaikan penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang “Klaim Maritim yang Didahulukan dan Hip o tek atas Kapal”. Bahwa di dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Klaim Maritim yang Didahulukan dan Hip o tek atas Kapal, jaminan hip o tek atas kapal laut diatur dalam Bab IV mengenai Hak Hip o tek atas Kapal.
Adapun  pada  8  Juli  2005,  telah  dikeluarkan  Peraturan  Presiden  N o m o r:  44  Tahun  2005 tentang  “Pengesahan Internati o nal  C o nventi o n o n  Maritime  Liens  and  M o rtgages”, 1993 (K o nvensi Internasi o nal tentang Piutang Maritim dan M o rtgage, 1993) yang dimana dengan adanya pengesahan tersebut, maka K o nvensi  Internasi o nal tentang Piutang Maritim dan M o rtgage dapat berlaku  di  Ind o nesia.  Sedangkan  sampai  saat  ini  Rancangan  Undang  –  Undang  (RUU)  tentang Klaim Maritim yang didahulukan dan Hip o tek atas Kapal tersebut belum disahkan sebagai Undang– Undang  (UU),  walaupun  berdasarkan  Instruksi  Presiden  N o m o r  5  Tahun  2005  tentang Pemberdayaan  Industri  Pelayaran  Nasi o nal  tersebut  Presiden  Republik  Ind o nesia  telah mengamanatkan  untuk  menyelesaikan  penyiapan  Rancangan  Undang  –  Undang  (RUU)  tentang Klaim Maritim yang didahulukan dan Hip o tek atas Kapal.
Oleh  karena  itu,  sampai  saat  ini  peraturan  perundang-undangan  di  Ind o nesia  mengenai jaminan hip o tek atas kapal laut secara kusus belum diatur atau belum ada. Adapun jaminan hip o tek atas kapal laut, dapat dilihat dalam Undang - Undang N o m o r 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 60 sampai dengan Pasal 64, dimana Undang -Undang (UU) tersebut mulai berlaku tertanggal 7 Mei 208 sebagai pengganti dari Undang-Undang N o m o r 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  N o m o r  51  Tahun  2002  tentang  Perkapalan.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Undang - Undang N o m o r 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa: “Pada saat Undang - Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang N o m o r 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Ind o nesia Tahun 1992 N o m o r 98, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Ind o nesia  N o m o r  3493)  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku”.
Adapun peraturan pelaksana dari Undang - Undang N o m o r 21 Tahun 1992 tentang pelayaran yaitu  Peraturan  Pemerintah(PP)  N o m o r  51  Tahun  2002,  tentang  Perkapalan  tetap  dinyatakan berlaku, berdasarkan Pasal  353 Undang - Undang N o m o r 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menyatakan  bahwa  adapaun  dalam  hal  tersebut  :  “Pada  saat  Undang-Undang  ini  berlaku  semua peraturan pelaksanaan Undang - Undang N o m o r 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang- Undang  ini”.  Bahwa  sejak  diundangkannya  Undang-  Undang  N o m o r  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran sampai sekarang ini pada kenyataannya Pemerintah Republik Ind o nesia belum mengganti Peraturan  Pemerintah  N o m o r  51  Tahun  2002  tentang  Perkapalan  dengan  peraturan  pelaksanaan yang baru padahal di dalam Undang-Undang N o m o r 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 347 secara  tegas  dinyatakan  bahwa:  “Peraturan  Pemerintah  dan  peraturan  pelaksanaan  lainnya  dari Undang-Undang  ini ditetapkan paling  lambat 1  (satu)  tahun  sejak  Undang-Undang  ini  berlaku”. Ketentuan  mengenai  jaminan  hip o tik  dengan o bjek  kapal  laut  di  dalam  Peraturan  Pemerintah N o m o r 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35.
Adapun sampai sekarang pr o duk peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda yaitu Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Perdata(KUHPer)  ( Burgerlijk  Wetb o ek )  dan  Kitab  Undang  - Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  ( Wetb o ek  Van  K oo phandel )  masih  tetap  dipergunakan.  Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah N o m o r 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan  yang  menyatakan  bahwa:  “Ketentuan-ketentuan  hip o tik  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Dagang  tetap  berlaku  bagi pembebanan hip o tik atas kapal”.
Aturan tentang hip o tik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetb o ek ) dinyatakan dalam Buku II tentang Kebendaan Bab XXI Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232. Di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  tersebut  diatur  tentang  ketentuan- ketentuan umum hip o tik, hapusnya hip o tik dan lain-lain. Mengenai hip o tik atas kapal laut dalam

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD) ( Wetb o ek Van K oo phandel ) diatur dalam Buku II tentang Hak-Hak dan Kewajiban - Kewajiban yang Terbit dari Pelayaran Bab I Pasal 314 sampai dengan Pasal 319. Bahwa dari kedua pr o duk peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda tersebut berlaku asas ” lex spesialis der o gat lex generalis ” artinya ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang uumum. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan ” lex specialis ” terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) berlaku sebagai peraturan yang lebih khusus dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Terkait  hal  untuk  menentukan  status  hukum  kapal  laut  berdasarkan  Pasal  154  Undang- Undang  N o m o r  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  yang  ditentukan  melalui  pr o ses  pengukuran kapal,  pendaftaran  kapal  dan  penetapan  kebangsaan  kapal,  selain  diatur o leh  Undang-Undang N o m o r 17 Tahun 200 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah N o m o r 51 Tahun 2002  tentang Perkapalan, juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan N o m o r : KM. 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran  Kapal  dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  N o m o r  :  KM.  26  Tahun  2006  tentang Penyederhanaan Sistem dan Pr o sedur Pengadaan kapal dan penggunaan.
Sampai saat ini, Kitab Undang - Undang hukum perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang - Undang  hukum  dagang  (KUHD)  sebagai  pr o duk  peraturan  perundang  -undangan  jaman  Hindia Belanda masih dipergunakan sebagai dasar hukum untuk ketentuan-ketentuan hip o tik dan hip o tik atas  kapal  laut.  Adapun  kalangan  lembaga  perbankan  dan  lembaga  keuangan  di  dalam  negeri berpendapat bahwa pr o duk peraturan perundang-undangan di Ind o nesia eks warisan jaman Hindia Belanda yang menyangkut hip o tik dan hip o tik atas kapal laut tersebut dianggap ketinggalan jaman dan tidak jelas jika dibandingkan dengan yang berlaku di berbagai negara lain.
Sistem hukum jaminan kebendaan hip o tek dan hip o tek atas kapal laut nasi o nal saat ini masih menunjuk  pasal-pasal  hip o tek  dan  hip o tek  atas  kapal  laut  yang  diatur  dalam  pr o duk  peraturan perundang - undangan  jaman  Hindia  Belanda  yaitu  Kitab Undang-Undang hukum  perdata(KUH Perdata)  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  dirasakan  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  kegiatan  perkeditan  dan  dianggap  tidak  lagi  menunjang,  mend o r o ng  dan menggerakan kemajuan ekn o mi, perkembangan perek o n o mian dan perbankan nasi o nal.
Ketentuan-ketentuan mengenai atau yang berkaitan dengan kapal laut sebagai o bjek jaminan hip o tik  dapat  ditemukan  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  Kitab

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Undang-  Undang  Hukum  Dagang(KUHD),  Undang-Undang  N o m o r  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran,  Peraturan  Pemerintah  N o m o r  51  Tahun 2002  tentang  Perkapalan,  Peraturan Presiden N o m o r  44  Tahun  2005  tentang  Pengesahan Internati o nal  C o nventi o n o n  Maritime  Liens  and M o rtgages, 1993 (K o nvensi Internasi o nal tentang Piutang Maritim dan M o rtgage, 1993), Peraturan Mentri  Perhubungan  (Permenhub)  N o m o r  :  KM.  6  Tahun  2005  tentang  Pengukuran  Kapal  dan Peraturan Mentri Perhubungan (Permenhub) N o m o r : KM. 26 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Sistemm dan Pr o sedur Pengadaan Kapal serta Penggunaan / Penggantian Bendera Kapal. Bahwa dengan  tersebarnya  ketentuan-ketentuan  yang  menyangkut  hip o tik  atas  kapal  laut  di  beberapa peraturan  perundang-undangan  di  Ind o nesia  mempersulit  terhadap  masyarakat  umum  untuk memahami mengenai kapal laut sebagai o bjek jaminan hip o tek.
Pasal  33  ayat  (5)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  N o m o r  51  Tahun  2002  tentang  Perkapalan, ketentuan-ketentuan  hip o tek  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata)  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  tetap  berlaku  bagi  pembebanan hip o tek  atas  kapal.  Adapun  ketentuan-ketentuan  hip o tek  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUH Perdata) sebenarnya ialah ketentuan-ketentuan khusus untuk hip o tik atas tanah akan tetapi  aturan hip o tik  atas kapal  laut  juga  menunjuk  pada  aturan hip o tik  atas tanah  yang  terdapat dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  tersebut  sehingga  ketentuan- ketentuan  hip o tek  atas  kapal  laut  disamakan  dengan  ketentuan-ketentuan  hip o tek  atas  tanah membuat ketidakjelasan.
Salah  satu  fakt o r  yang  menyebabkan  lembaga  perbankan dan  lembaga  keuangan di  dalam negeri masih enggan untuk memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada industri perkapalan dan pelayaran nasi o nal untuk pembiayaan kapal laut dikarenakan Peraturan Perundang-undangan di Ind o nesia yang dalam hal ini mengatur mengenai hip o tek atas kapal laut tidak jelas, tidak sesuai dengan perkembangan  jaman dan  kebutuhan dewasa ini tentang  kegiatan perkreditan, perbankan dan  perek o n o mian  nasi o nal  serta  tidak  memenuhi  terhadap  standar  internasi o nal  yang  berlaku sehingga kemudian menimbulkan keraguan kepada lembaga perbankan dan lembaga keuangan di dalam negeri dalam memberikan fasilitas kredit atau pinjaman. M o dal ialah salah satu dari fakt o r pr o duksi  yang  penting,  karena  m o dal  tersebut  dibutuhkan  dalam  kelanjutan  dan  pengembangan usaha dan kegiatan ek o n o mi. Kebutuhan akan m o dal ini tidak selalu dapat dipenuhi manusia secara o t o n o m, maka kebutuhan akan m o dal ini harus diper o leh dari pihak luar (Wardhani, 2012).

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Pr o spek atas  disahkannya  Rancangan Undang-Undang  (RUU)  tentang klaim  maritim  yang didahulukan  dan  Hip o tek  atas  kapal  menjadi  suatu  Undang-Undang  (UU)  yang  disini  mengatur secara kusus mengenai kapal laut sebagai o bjek jaminan hip o tek dari sisi hukum bahwa pengaturan tersebut di masa depan akan memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak-pihak terkait. Bahwa dengan adanya pengaturan secara khusus mengenai kapal laut sebagai o bjek  jaminan  hip o tik  dalam  suatu  Undang-Undang  (UU)  maka  mampu  mend o r o ng, memberikan  jaminan  kepastian  dan  menumbuhkan  kembali  kepercayaan  kepada  lembaga perbankan dan lembaga keuangan di dalam negeri untuk dapat memberikan kemudahan pembiayaan berupa fasilitas kredit atau pinjaman kepada industri pelayaran dan perkapalan nasi o nal serta untuk pembelian sebuah kapal laut baru maupun kapal bekas yang nantinya kapal laut tersebut akan di jadikan  sebagai  jaminan  pelunasan  hutang  dengan  hak  kebendaan  hip o tik  sehingga  akan  dapat menunjang, mend o r o ng dan menggerakkan kemajuan ek o n o mi, perkembangan perek o n o mian dan perbankan  nasi o nal  serta  pula  menciptakan  niklim  investasiiyang  nantinya  lebih  k o ndusif  bagi lembaga  perbankan  dan  lembaga-lembaga  Keuangan  di  dalam  negri  untuk  memberikan  fasilitas kredit atau pinjaman kepada industri pelayaran dan perkapalan nasi o nal.
Adapun  pr o spek  lain  atas  pengaturan  secara  khusus  mengenai  kapal  lauttsebagai o bjekkjaminan  hip o tek  dalam  Undang-Undang  (UU)  diimasa  depan  yaitu  untuk  memberikan perlindungan  dan  kemudahan  bagi  kepentingan  pihak  kredit o r  dan  pihak  debit o r  dalam melaksanakan hak dan  kewajibannya  serta  adanya sanksi-sanksi  yang  diberikan dalam hal  kapal laut sebagai jaminan pelunasan hutang dengan hak kebendaan hip o tik. Selain itu untuk menciptakan peluang bisnis bagi industri perkapalan, pelayaran nasi o nal dan industri terkait. Hal ini juga untuk menambah  dan  membuka  lapangan  kerja  di  bidang  industri  perkapalan,  pelayaran  nasi o nal  dan industri terkait. Berikutnya adalah untuk meningkatkan jumlah armada kapal laut sehingga dapat meng o ptimalkan pemberdayaan industri perkapalan dan pelayaran nasi o nal menjadi lebih maju dan kuat.  Sehingga  menimbulkan  kepercayaan  kepada  dunia  internasi o nal  tentang  keseriusann Pemerintah  Republik  Ind o nesia  dalam  membenahi  peraturan  Perundang-undangan  di  Ind o nesia mengenai kapal laut sebagai o bjek jaminan hip o tik yang lebih m o dern dan sesuai dengan kemajuan dunia  perkreditan,  perbankan  dan  perek o n o mian  nasi o nal  saat  ini; dan  untuk  menyederhanakan pengaturan  kapal  laut  sebagai o bjek  jaminan  hip o tik  yang  tersebar  pada  beberapa  peraturan perundang-undangan  di  Ind o nesia  sehingga  dapat  meningkatkan  kesadaran  kepada  masyarakat

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
untuk mudah memahami mengenai hip o tik atas kapal laut yang nantinya akan dapat meningkatkan permintaan fasilitas kredit dari masyarakat untuk pembiayaan kapal laut.

## D. SIMPULAN
Pengesahan Internati o nal  C o nventi o n o n  Maritime  Liens  and  M o rtgages, 1993  (K o nvensi Internasi o nal tentang Piutang Maritim dan M o rtgage, 1993) serta Peraturan Bank Ind o nesia N o m o r: 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Ind o nesia N o m o r: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Di dalam Undang-Undang RI N o . 17 Tahun 2008, yang berisi tentang Pelayaran serta Peraturan Pemerintah RI N o . 20 Tahun 2010, Tentang Angkutan di Perairan diamanatkan, bahwa pembinaan angkutan laut pelayaran - rakyat dilaksanakan agar supaya kehidupan usaha dan juga peranan penting angkutan laut Pelayaran - Rakyat tetap terpelihara sebagai bagian dari p o tensi  angkutan laut  nasi o nal  yang  merupakan satu  kesatuan  sistme  transp o rtasi  nasi o nal (Syafril, 2018). Adapun berdasar Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) N o m o r 51 Tahun 2002, tentang Perkapalan  bahwa  pr o duk peraturan  perundang-undangan  eks  warisan  jaman  Hindia  Belanda  yaitu Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata (KUHPer) ( Burgerlijk  Wetb o ek ) dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang  (KUHD)  ( Wetb o ek  Van  K oo phandel )  masih  tetap berlaku.  Bahwasanya  salah  satu fakt o r  mengapa  lembaga  perbankan  dan  lembaga  keuangan  didalam  negri  masih  enggan  untuk memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada industri perkapalan dan pelayaran nasi o nal untuk pembiayaan kapal laut dikarenakan Peraturan Perundang-undangan di Ind o nesia yang dalam hal ini mengatur mengenai, hip o tek atas  kapal laut tidak jelas, tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan dewasa ini tentang kegiatan perkreditan, perbankan dan perek o n o mian nasi o nal serta tidak memenuhi standar internasi o nal yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bahsan, M. (2007). Hukum Jaminan Kredit Perbankan Ind o nesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Djumhana, M. (2000). Hukum Perbankan di Ind o nesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasi o nal . Jakarta: Kencana.
Mert o kusum o , S. (2007). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Y o gyakarta: Liberty.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Rahardj o , S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
S o edj o n o , W. (1993). Sarana-Sarana Penunjang Pengangkutan Laut . Y o gyakarta: Bina Angkara. Subekti. (1985). P o k o k-P o k o k Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa.

## Artikel Jurnal:
Hamdanil, Y. (2016). Pembebanan  Hip o tek  Atas  Kapal Kaut Di  Pelabuhan  Mahakam  K o ta  Samarinda. Tesis Magister Ken o tariatan Universitas Dip o neg o r o .
Indriyani, A. (2005). Aspek Hukum Jaminan Hip o tek Atas Kapal Laut. Majalah Supremasi Hukum , V o l 1/1 .
Indriyanti, F. (2019). Hip o tik Kapal Laut Dalam Mencapai Negara Kesejahteraan. Dial o gia Iuridica , V o l 10/2 .
Kand o u,  S.  (2016).  Tinjauan  Yuridis  Jaminan  Hip o tik  Kapal  Laut  Dan  Akibat  Hukumnya. Jurnal  Lex Crimen , V o l 5/4 .
Martiawan, F. (2012). Surat Kuasa Memasang Hip o tek Dalam Jaminan Hip o tek Kapal Laut. Perspektif , V o l 17/2 .
Putri,  A.  (2013). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  yang  Telah  Dilikuidasi  Berdasarkan Undang-Undang N o m o r 50 Tahun 1998 . Pekanbaru: Skripsi Pr o gram Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Riau.
Syafril. (2018). Pemberdayaan Pelayaran Rakyat Dilihat Karakteristiknya. Jurnal Penelitian Transp o rtasi Laut , V o l 20 .
Tjitrawati, A. T. (2015). Penataan Aturan Hip o tik Kapal Setelah Berlakunya Undang-Undang N o m o r 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Jurnal Universitas Airlangga .
Wardhani,  I.  K.  (2012).  Pelaksanaan  Pembebanan  Hip o tek  Atas  Kapal  Pada  PT.  Bank  BNI. Jurnal C o nstitutum , V o l 12/1 .

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata(KUH Perdata).
Kitab Undang - Undang Hukum Dagang(KUHD). Undang - Undang (UU) N o m o r 17. Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Peraturan Pemerintah (PP) N o m o r 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Peraturan Presiden N o m o r 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internati o nal C o nventi o n o n Maritime Liens and M o rtgages, 1993 (K o nvensi Internasi o nal tentang Piutang Maritim dan M o rtgage, 1993). Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) N o m o r: KM. 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal.
Peraturan Menteri Perhubungan N o m o r: KM. 26 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan Pr o sedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan / Penggantian Bendera Kapal.

## Wawancara:
Dzakki, M. (2020). Relati o nship Manager PT Bank BNI. Wawancara . M o j o kert o .