## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 3509-3514 DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4555

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Daerah pada Provinsi Riau Tahun 2017-2021
Yois Nelsari Malau*, Iis Dahlia Silitonga, Riris Jesica Silaban, Nisa Hasugian, Belthasar Trito Siahaan
Universitas Prima Indonesia Politeknik Negeri Manado *Correspondence: yoisnelsarimalau@gmail.com
Abstrak. Tujuan dari penelitian berikut yakni mengetahui dampak sesungguhnya DAK, PAD, DBH, DAU serta inflasi mengenai belanja daerah. Populasi serta sampel adalah 12 Kabupaten/Kota dari tahun 2017-2021, dengan menggunakan  teknik  sampling  jenuh.  Didapatkan  koefisien  determinasi  sebesar  0,953  yaitu  sebesar  95,3% untuk  DAK,  PAD,  DBH  serta  inflasi  pada  belanja  daerah  dan  4,7%  untuk  variabel  bebas  lainnya.  Hasil pembahasan mengindikasikan sesungguhnya DAK, PAD, DBH, dan DAU mempunyai dampak terpisah, namun inflasi  berdampak  negatif  kepada  belanja  daerah.  DAK,  PAD,  DAU,  DBH  serta  inflasi  menurut  keseluruhan berdampak pada Belanja Daerah.
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi dan Belanja Daerah.
Abstract.  The  purpose  of  the  following  research  is  to  find  out  the  real  impact  of  SAF,  ROR,  PSF,  GAF  and inflation  on  regional  spending.  The  population  and  sample  are  12  districts/cities  from  2017-2021,  using  a saturated sampling technique. The coefficient of determination is 0.953, which is 95.3% for SAF, ROR, PSF and inflation in regional spending and 4.7% for other independent variables. The results of the discussion indicate that actually SAF, ROR, PSF, and GAF have separate impacts, but inflation has a negative impact on regional spending. SAF, ROR, PSF, GAF and inflation in their entirety had an impact on Regional Expenditures.
Keywords:  Regional  Own  Revenue  (ROR),  General  Allocation  Fund  (GAF),  Special  Allocation  Fund  (SAF), Profit Sharing Fund (PSF), Regional Inflation and Expenditures.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  wilayah  di  Indonesia berkembang  pesat, sejalan bersama  pelaksanaan otonomi  daerah  dan  desentralisasi.  Indonesia mengaplikasikan  UU  No.  22  Tahun  1999  yang kemudian menjelma kedalam UU No. 32 Tahun 2003  setelah  direvisi  mengenai  pemerintahan daerah.  Penerapan  pada  otonomi  daerah  bakal mengusung  dampak  subtil,  bahwasanya  setiap wilayah mesti mampu dalam mengkaryakan diri sendiri  untuk  hajat  ekonomi,  pembangunan kemasyarakatan,  serta  memenuhi  keperluan dalam  mengembangkan  daerah  implementasi dan  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat (Samad &  Iyan,  2013).  Adanya  otonomi  daerah maka  terjadi  desentralisasi,  melalui  pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk  menyusun  program  pembangunan daerah dan perencanaan lain yang didelegasikan dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah (Kharisma, 2013).
Hasil  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah di Indonesia adanya pemisahaan kekuasaan antar
pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah (moneter dan fiskal yang didesentralisasi kepada daerah)  (Hadi  &  Saragih,  2013).  Otoritas pemerintah  daerah  dalam  penerimaan  anggaran harus  mampu  mendukung  pertumbuhan  belanja daerah  untuk  mewujudkannya  kesejahteraan masyarakat  dari  semua  kota  atau  provinsi  di Indonesia.  PAD  adalah  sumber  pendanaan daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Namun, banyak daerah  yang  masih  bergantung  pada  sumber pendanaan  lain  dan  tidak  mengelola  PAD  yang dimiliki.  Selain  PAD  pemerintah  daerah  juga memiliki  dana  perimbangan  yang  terdiri  dari DAU,  DAK,  dan  DBH  yang  berasal  dari  pajak dan SDA. Seperti kasus yang dilansir antaranews.com  pada  september  2021,  Sri Mulyani  Indrawati  selaku  Menteri  Keuangan, memaklumatkan penyelenggaraan keuangan daerah belum praktis, berhasil, serta bermanfaat saat menopang pembangunan ataupun meminimalisir  kesenjangan.  Lain  dari  itu, belanja didaerah pun dikatakan belum produktif
karena  kebanyakan  merupakan  bagi  belanja karyawan  dengan  besaran  32,4%,  padahal belanja  infrastruktur  dan  jasa  publik  cuma 11,5%.  Terjadi  sebab  pemanfaatan  DAK  serta DAU  yang  tak  selaras  pada  tujuannya  yakni malah  dimanfaatkan  guna  Belanja  Modal  serta Belanja  Pegawai.  Tatkala,  inti  dari  DAU  yakni guna  menyerahkan  bantuan  mendasar  untuk masyarakat  serta  meminimalisir  kesenjangan, lain halnya DAK yang bertujuan guna penopang dari  semua  APBD  ataupun  TKDD.  Bukan  saja itu, Menkeu juga menerangkan dana pemerintah diperbankan  yakni  Rp173,3  T  per  Juli  2021 sebab  model  absorbs  belanja  yang  tetap berorientasi  pada  bisnis  seperti  biasanya  yang meroket  dalam  triwulan  IV.  Model  belanja APBD  yang  tetap  bisnis  seperti  biasanya  pun berpedoman  dalam  triwulan  IV.  Sementara  itu, pada  keadaan  covid-19  ini  mengawasi  seluruh pengiriman dapat secara serentak dirasakan oleh masyarakat.
Dalam  penelitian  ini,  realisasi  APBD Provinsi  Riau  pada  triwulan  IV  2020  terlihat relative kecil jika dijajarkan dengan pelaksanaan di  APBD  kuartal  IV  2019.  Wujud  dari  belanja Provinsi  Riau  2019  menyentuh  angka  92,75% atau  setara  dengan  Rp8,77  T.  Tekontraksi sampai  5,89%  (yoy)  jika  disandingkan  pada tahun  2020  yang  menyentuh  91,53%  atau Rp8,48 T dari pagu anggaran. Kondisi keuangan daerah  berpengaruh  terhadap  lokasi  belanja daerah  itu  sendiri.  Sehingga  jika  melesatnya level dependensi belanja daerah kepada inventasi,  memperlihatkan  dependensi  daerah kepada investasi pemerintah pusat.

## Penelitian Terdahulu
1. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Alokasi  Belanja  Daerah.  Menurut  Rosidin (2015),  setiap  tahun  kebutuhan  pemerintah dan masyarakat semakin meningkat di setiap daerah.  Akibatnya,  tingkat  alokasi  belanja daerah  terus  meningkat.  Namun,  dari  biaya tersebut hanya belanja daerah yang bergantung  pada  kapasitas  guna  mencukupi kebutuhan pemerintah, diharapkan pemerintah  daerah  dapat  mencari  sumber pendanaan  melalui  PAD.  Menurut  Devita, dkk  (2014),  anggaran  yang  dipunyai  oleh pemda akan lebih tinggi jikalau PAD sebuah daerah  bertambah,  sehingga  pemda  aktif menggali sumber-sumber potensial di daerah. Alasan  tersebut  menunjukkan  kapasitas daerah  pun  meningkat  serta  pengeluaran daerah  pun  akan  meningkat  jikalau  PADnya
pun meningkat.
2. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Alokasi  Belanja  Daerah.  Menurut  Rosidin (2015),  komoditas  keuangan  suatu  daerah diperbesar,  tetapi  tidak  ada  daerah  yang mampu  sepenuhnya  menutupi  anggarannya sendiri.  Jika  masih  ada  kekurangan  untuk menutupi kebutuhan belanja daerah, kekurangan  dapat  dipenuhi  melalui  hibah dari  pemerintah  pusat.  Menurut  Aqnisa (2016),  DAU  berdampak  bagus  kepada belanja daerah karena saat DAU dialokasikan tinggi  lalu  pengeluaran  daerah  pun  tinggi. Sebuah penelitian Apriliawati (2016), mengatakan sesungguhnya pertumbuhan DAU  diiringi  kenaikan  yang  kian  besar dalam belanja daerah.
3. Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Alokasi  Belanja  Daerah.  Menurut  Sunarno (2016),  DAK  dialokasikan  kepada  daerah tertentu  oleh  APBN  sebagai  bagian  dari permodalan  aktualisasi  desentralisasi  guna membiayai  aktivitas  tertentu  yang  dipilih oleh  pemerintah  berdasarkan  prerogative nasional,  selain  itu  pula  membiayai  aktivitas ekslusif  pada  wilayah  spesifik.  Menurut Ferdiansyah,  dkk.  (2018),  setiap  DAK mentransfer itu yang diterima oleh pemerintah daerah diindikasikan guna belanja  daerah,  tak  sedikit  saat  pemda memutuskan  agenda  belanja  daerah  secara yakin  supaya  pemindahan  DAK  yang diserahkan  dari  pemerintah  pusat  bisa  lebih banyak. Penelitian Ni Luh Dina, dkk. (2014), meningkatkan sarana serta prasarana menggunakan  DAK  yang  diserahkan  dari pemerintah  pusat,  hal  ini  bisa  menolong untuk meminimalis kesengsaraan serta mungkin  mengembangkan perekonomian nasional.
4. Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Alokasi Belanja  Daerah.  Semakin  tinggi  DBH, semakin  banyak  harapan  untuk  tingkat perkembangan  yang  lebih  tinggi.  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  daerah dengan  DBH  besar  juga  akan  memiliki belanja  daerah  cenderung  besar.  DBH merupakan  sumber  dari  potensi  pendapatan sebagai dasar kebutuhan finansial pembangunan  dan  belanja  daerah.  Semakin tinggi DBH, semakin tinggi harapan perkembangan  yang  lebih  tinggi.  Sebuah penelitian Aqnisa (2016), melaporkan bahwasanya  DBH  memiliki  dampak  buruk kepada belanja daerah.
5. Pengaruh  Inflasi  terhadap  Alokasi  Belanja Daerah.  Menurut  Sadono  (2016),  laju  inflasi yang  tak  konstan  dapat  memperumit  bisnis, menjadikan masyarakat tidak mau berinvestasi  serta  mendepositokan,  lalu menahan agenda ekspansi pemerintah, mengganti  format  APBD  serta  APBN,  serta masih  beragam  lagi  efek  buruk  kepada perekonomian  secara  menyeluruh.  Menurut Mahmudin  (2016),  untuk  menentukkan apakah  kenaikan  tersebut  masih  dalam kisaran  wajar,  perlu  mempertimbangkan berapa  besar  inflasi, berapa layanan cakupan tambahan, perkembangan masyarakat, belanja  yang  sangat  besar  berdampak  pada ekskalasi  pertumbuhan, sebab  ekskalasi terhadap  belanja,  apakah  ekskalasi  belanja disebabkan sebab aspek domestic yang relatif terkonsep  atau  aspek  eksternal yang  diluar lagam pemda..

## METODE
Teknik pengumpulan data melalui metode  dokumentasi  berdasarkan  penelitian- penelitian  lainnya  yang  sesuai  dan  dibutuhkan dalam  penelitian  ini.  Data  yang  digunakan adalah  data  sekunder.  Data  berupa  Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Riau yang  diperoleh  dari  BPS  Provinsi  Riau  periode 2017-2021. Sumber data website https://riau.bps.go.id .  Populasi  dan  sampel berjumlah  12  Kabupaten/Kota  pada  Provinsi Riau  periode  2017-2021,  dengan  mengunakan teknik sampling jenuh. Dengan periode penelitian  5  tahun,  sehingga  jumlah  observasi penelitian  ini  ialah  60  (12  kali  5).  Jenis penelitian  menggunakan  pendekatan  kuantitatif sebagai metodologi penelitian dan sifat penelitian  deskriftif.  Uji  Asumsi  klasik  yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (Ghozali, 2018)
1. Uji  Normalitas.  Uji  normalitas  dilakukan dengan  mengunakan  metode  one  sampel kolmogorov-smirnov  test,  uji  ini  digunakan untuk  menghasilkan  angka  yang  lebih  detail, apakah  suatu  persamaan  regresi  yang  akan dipakai lolos normalitas.
2. Uji  Multikolinieritas.  Uji  multikolinieritas bertujuan  untuk  menguji  apakah  model regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel  bebas.  Model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara variabel  independen.  Untuk  mendeteksi  ada tidaknya multikolinearitas, dari nilai VIF dan Tolerance. Model regresi tanpa
multikolinearitas memiliki nilai VIF < 10 dan angka  tolerance  >  0,1.  Jika  nilai  VIF  >  10 dan  nilai  tolerance  <  0,1,  maka  akan  terjadi gejala multikolinearitas.
3. Uji  Autokorelasi.  Deteksi  autokorelasi  pada data  panel  dapat  diuji  melalui  Durbin- Watson.  Tabel    Durbin-watson  untuk mengetahui keberadaan korelasi positif/negatif.  Kriteria  pengujian  Durbin- watson  bila  angka  DW  <  -2  berarti  ada autokorelasi  yang  positif,  bila  angka  DW-2 sampai  dengan  +2  berarti  tidak  ada autokorelasi,  bila  angka  DW  >  2  berarti  ada autokorelasi negatif.
4. Uji Heterokedastisitas. Dalam mendeteksi uji heterokedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot dengan  memplotkan  nilai  ZPRED  (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residual).
Analisis regresi linear berganda dilakukan  untuk  mengetahui  arah  dan  seberapa besar  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  (Ghozali,  2018).  Model regresi yang digunakan yaitu:
Y = a + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + ß5X5 + e
Dimana  :  Y  =  Belanja  Daerah;  a  =  Konstanta; ß1ß2ß3ß4ß5 = Koefisien regresi X1 = PAD; X2 = DAU X3 = DAK X4 = DBH; X5 = inflasi; e = Kesalahan residual.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  Determinasi  ( Adjusted  R² ) bertujuan  untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi variabel terikat. Nilai adjusted R² yang kecil atau mendekati  nol  berarti  kemampuan  variabel bebas  dalam  menjelaskan  variabel-variabel terikat  sangat  terbatas.  Semakin  tinggi  nilai adjusted R² maka semakin tinggi variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat.

## Uji Hipotesis
1. Uji  F.  Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui variabel  independen  secara  bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan  keputusan  nilai  signifikansi  < 0,05  maka  variabel  independen  secara individual  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel  dependen,  nilai  signifikansi  >  0,05 maka  variabel  independen  secara  individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen .
2. Uji  t.  Uji  statistik  t  (test)  digunakan  untuk
menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan keputusan  nilai  signifikansi  <  0,05  maka variabel independen secara individual berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel
dependen,  nilai  signifikansi  >  0,05  maka variabel  independen  secara  individual  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen.

## HASIL
Tabel 1 Kolmogorov-Smirnov (k-s) Unstandardized Residual N 60 0E-7 Normal Parameters a,b Mean Most Extreme Differences Std. Deviation Absolute 176782889.91432706 .094 Positive .091 Negative -.094 Kolmogorov-Smirnov Z .729 Asymp. Sig. (2-tailed) .663 Sumber : data olahan
Tabel  1  menjelaskan  bahwa  nilai signifikansi  0,663  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  data  residual  berdistribusi  secara normal. Tabel 2 menjelaskan hasil uji menunjukkan  nilai  tolerance  memiliki  besaran lebih  besar  dari  >  0,10  dengan  nilai  VIF  lebih kecil  dari  <  10,00  sehingga  tak  terjadinya multikoloniearitas.  Sedangkan  Tabel  3  hasil  uji diperoleh  Durbin  Watson  sebesar  1,415  dengan n = 60 dan k = 5, sehingga didapatkan nilai DL dengan  besaran  1,4083  serta  DU  dengan  besar 1,7671.  Sebab  nilai  DW  sebesar  1,415  diatas 1,4083 (1,4083 < 1,415 < 1,7671) sehingga tidak terjadi  autokorelasi.  Sedangkan  Gambar  1 menjelaskan  hasil  uji  tidak  adanya  skema spesifik,  sebab  dapat  dilihat  bahwa  titik menyebar  secara  tak  beraturan,  sehingga  bisa ditarik  kesimpulan  bahwa  tak  terjadi  fenomena heteroskedastisitas
Tabel 2 Uji Multikoloniearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF PAD .945 1.058 DAU .703 1.423
DAK .845 1.183 DHB .787 1.270 Inflasi .987 1.013 Sumber : data olahan Tabel 3 Uji Autokorelasi Model Durbin Watson 1 1.415
Sumber : data olahan Sumber : data olahan Gambar 1
Uji Heterokedastisitas Tabel 4 Persamaan Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 106815857.120 92395468.029 1.156 .253 PAD .916 .105 .256 8.693 .000 DAU 1.443 .119 .441 12.153 .000 DAK 1.108 .244 .141 4.538 .000 DBH 1.077 .038 .961 28.093 .000 Inflasi -34469737.786 18502629.177 -.053 -1.863 .068
Sumber : data olahan
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  dirumuskan persamaan  regresi  linier  berganda  pada  model penelitian ini yaitu: Belanja Daerah = 106815857.120  +  0.916PAD  +  1,443DAU  +
1,108DAK  +  1,077DBH  -  34469737.786Inflasi.
Maksud dari persamaan  tersebut adalah : 1. Jumlah hasil konstanta adalah 106815857.120  artinya  jika  nilai  DAU,
DAK,  PAD,  DBH  serta  inflasi  diibaratkan tak berganti, lalu BD tahun 2017-2021 adalah 106815857.120
2. PAD  berdampak  baik  pada  nilai  koefisien dengan  besaran  0,916  maksudnya  semua kenaikan  PAD  satu  satuan,  nilai  PAD bertambah sebesar 0,916 satuan.
3. DAU  berdampak  positif  kepada  nilai koefisien  dengan  besaran  1,443  maksudnya tiap  kenaikan  DAU  satu  satuan,  nilai  DAU bertambah sebesar 1,443 satuan.
4. DAK  berpengaruh  positif  terhadap  nilai koefisien dengan besar 1,108 maksudnya tiap ekskalasi  DAK  satu  satuan,  nilai  DAK bertambah sebesar 1,108 satuan.
5. DBH berdampak positif kepada nilai koefisien dengan besar 1,077 maksudnya tiap peningkatan  DBH  satu  satuan,  nilai  DBH bertambah sebesar 1,077 satuan.
6. Inflasi  berdampak  negatif  terhadap  nilai koefisien  -34469737.786  yaitu  setiap  kali Inflasi turun satu satuan maka nilai INFLASI -34469737.786 berkurang satu satuan
Tabel  4  juga  menunjukkan  hasil  uji secara parsial, yakni:
1. Nilai signifikansi variabel PAD sebesar 0,000 dengan nilai t-hitung 8,693 serta total t-tabel 2,39012  serta  nilai  signifikansi  sebesar  0,05 dapat ditarik kesimpulan bahwasanya nilai t-
hitung  >  t-tabel  (8,693  >  2,39012),  jika nilai signifikannya  <  0,05  maka  Ha  diterima namun H0 ditolak, lalu bisa dianggap bahwa PAD  berdampak  signifikan  serta  positif kepada Belanja Daerah.
2. Nilai  signifikansi  dari  variabel  DAU  yakni dengan  besaran  0,000  serta  nilai  t-hitung 12,153  serta  total  t-tabel  2,39012  serta  nilai signifikansi  sebesar  0,05  bisa  diirangkum bahwa  nilai  t-hitung  >  t-tabel  (12,153  > 2,39012),  jika  nilai  signifikannya  <  0,05 maka Ha diterima lalu H0 ditolak, dirangkum menjadi  DAU  berdampak  signifikan  dan positif kepada Belanja Daerah.
3. Nilai  signifikansi  variabel  DAK  sebesar 0,000  dan  nilai  t-hitung  4,583  serta bahwasanya  nilai  t-hitung  >  t-tabel  (4,583  > 2,39012), jika nilai signifikannya < 0,05 lalu yang terjadi Ha diterima dan H0 ditolak, lalu dirangkum menjadi DAK berdampak signifikan dan positif pada Belanja Daerah.
4. Hasilnya,  nilai  signifikansi  untuk  variabel DBH  memiliki  besaran  0,000  bisa  disebut juga  bahwasanya  nilai  t-hitung  >  t-tabel (28,093 > 2,39012), dan nilai signifikannya < 0,05  jadi  Ha  diterima  dan  H0  ditolak,  lalu DBH  berdampak  signifikan  dan  positif kepada Belanja Daerah.
5. Nilai  signifikansi  variabel  INFLASI  sebesar 0,068  dan  nilai  t-hitung  -1,863  serta  total  t- tabel  2,39012  serta  nilai  signifikansi  sebesar 0,05  dapat  dirangkum  bahwasanya  nilai  t- hitung  <  t-tabel  (-1,863  <  2,39012),  serta nilai signifikannya > 0,05 jadi Ha ditolak dan H0  diterima,  lalu  dirangkum  menjadi INFLASI  berdampak  signifikan  serta  buruk pada Belanja Daerah.

## Tabel 5 Koefisien Determinasi
Model R R Square Adj. R Square Std. Error of the Estimate Change Statistic R Square Change F Change 1 .978a .957 .953 13241206.657 .957 241.355
Sumber : data olahan
Tabel 5 menjelaskan hasil uji menunjukkan jumlah koefisien determinasi yang telah  ditentukan  oleh  nilai  Adjusted  R  Square sebesar  0,953;  yang  maksudnya  95,3%  variabel terikat  (BD)  mampu  diterapkan  terhadap variabel  bebas  diantaranya  PAD,  DAU,  DAK, DBH, dan inflasi sebesar 4,7% diuraikan melalui variabel  lain  diluar  variabel  yang  dipakai. Sedangkan Tabel 6 menyimpulkan hasil dari uji
F menunjukkan total F-hitung sebanyak 241,355 dengan  total  signifikan  0,000,  dan  F-tabel dengan  jumlah  2,37.  Maka  disimpulkan  F- hitung  >  F-tabel  ialah   241,355  >  2,37;  dapat ditarik  kesimpulan  Hα  diterima  Ho  ditolak, artinya  variabel  DAU,  PAD,  DAK,  INFLASI, DBH,  adanya  pengaruh  berarti  pada  Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2017- 2021
Tabel 6 Uji F Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression Residual Total 2115806275251708000.000 5 423162559050341400.000 241.355 .000 94676729301163610.000 54 1753272764363632.000 2210483008826334000.000 59
Sumber : data olahan

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK, DBH dan  memiliki  pengaruh  dan  signifikan  pada Belanja  Daerah  Provinsi  Riau  2017-2021, namun  secara  parsial  hanya  inflasi  yang  tidak berpengaruh  signifikan  pada  Belanja  Daerah Provinsi Riau 2017-2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Aqnisa,  R.  F.  2016.  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana
Alokasi Khusus (DAK) Terhadap
Pengalokasian  Belanja  Modal. Skripsi . Universitas Muhammadiyah Surakarta Apriliawati,  K.  N.  &  Handayani,  N.  2016.
Pengaruh  PAD  dan  DAU  terhadap Belanja  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota Jawa Timur. Jurnal Ilmu Riset Akuntansi (JIRA) , 5(2).
Devita,  Andri,  Arman  Delis,  Junaidi.  2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi  Umum  dan  Jumlah  Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah , 2(2)
Ferdiansyah,  dkk.  2018.  Pengaruh  Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi  Khusus  dan  Dana  Perimbangan terhadap  Belanja  Daerah,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mulawarman Samarinda. Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis
Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS , Edisi Sembilan. Semarang: Badan dan Penerbit Universitas Diponegoro
Hadi,  Sofian,.  &  Saragih,  Tommy  M.  2013,
Ontologi  Desentralisasi  Fiskal  dalam Negara Kesatuan. Perspektif , 18(3), 169- 179 Kharisma, Bayu. 2013, Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan  Ekonomi:  Sebelum  dan Sesudah  Era  Desentralisasi  Fiskal  di Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Studi
Pembangunan . 14(2), 101-119
Mahmudin, M. 2016. Implementasi Pembekalan
Pranikah  dalam  Membentuk  Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Millah:  Journal  of  Religious  Studies ,
15 (2), 299–318.
Ni  Luh  Dina  Selvia  Martini.,  dkk.  2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi Khusus  Terhadap  Belanja  Modal  Pada Kabupaten  Buleleng  Tahun  2006-2012 . e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha , 2 Rosidin,  Utang.  2010. Otonomi  Daerah  dan Desentralisasi . Bandung: Pustaka Setia Sunarno, Siswanto, 2016. Hukum Pemerintahan Daerah  di  Indonesia .  Sinar  Grafika.
Jakarta.
Samad,  R.  Putra  dan  Iyan,  Rita  Yani.l2013. Analisis potensi Pendapatan Asli Daerah dan  Dana  Perimbangan  Kabupaten Rokan  Hilir. Jurnal  Sosial  Ekonomi Pembangunan . Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru.
Sadono  Sukirno.  2016. Makro  Ekonomi  Teori Pengantar . Jakarta : PT. Rajawali Pers