TANTANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI TENGAH PERSAINGAN GLOBAL

## Suddin Bani
Dosen Fak. Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Abstract: Efforts  to  promote  education  should  ideally  be  realized  jointly between  the  government,  community,  business  world  in  improving  education institutions to set up a more skilled labor force, and so forth. Such efforts must be  done  comprehensively  started  the  primary  level  up  to  tertiary  education. One of them the government should do is to make improvements in the areas of curriculum.  Government  in  order  to  homogenize  step  in  revamping  the education  issue  has  redefined  the  concept  of  the  curriculum  is  a  set  of  plans and arrangements regarding the objectives, content and learning materials, as well  as  the  means  used  to  guide  the  implementation  of  learning  activities  to achieve specific educational objectives.
Keywords: Institute of Education, Global Competition.

## I.  PENDAHULUAN
ndonesia  sebagai  negara  berkembang  senantiasa  berupaya  untuk  mengejar ketertinggalan  dari  negara  lain.  Dan  salah  satu  aspek  yang  menjadi perhatian  pemerintah  untuk  ditingkatkan  untuk  mengejar  ketertinggalan dari negara lain adalah bidang pendidikan.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  dengan melakukan  reformasi  dibidang  pendidikan,  upaya  reformasi  pemerintah  di bidang pendidikan ditandai dengan lahirnya undang-uandang Sistem Pendidikan  Nasional  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Menurut  Hasan  Basri:  (2012),  Ada  tiga  hal  yang  cukup  signifikan perbedaan antara Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989 dan undang-Undang Sisdiknas  Nomor  20  tahun  2003  sebagai  upaya  untuk  meningkatkann  kualitas pendidikan di tanah air yaitu:
1. Sisdiknas  No.  20/2003  bersifat  sentralistik  –Sisdiknas  No.  2/1989  bersifat desentralisasi
2. Pada  sisdiknas  No.  20/2003  pemerintah  pusat  /daerah  bertanggung  jawab pada  pelayanan,/  dana,  rambu-rambu  nasional  dan  standar  mutu  nasional, sedangkan  masyarakat  bertanggung  jawab  pada  unit  pendidikan  (sekolah- madrasah  dan  mutu  pendidikan  .Adapun  Sisdiknas  No.  2/1989  tidak

## I
demikian.
3. Sisdiknas  No.  20/2003  lebih  demokratis,  terbuka,  memberikan  otonomi dan  tanggung  jawab  pada  masyarakat  dalam  menyelenggarakan  pendidikan bermutu 1 .
Selain perbedaan juga terdapat persamaan menurut Hasan Basri yaitu:
1. Keduanya masih menempatkan pendidikan sebagai kerja “nonakademik”
2. Pendidikan  diselenggarakan  di  bawah  otoritas  kekuasaan  administrasi- birokratis dan belum menempatkan pendidikan sebagai kerja “akademik”
3. Penyelenggaraan  di  bawah  otoritas  keilmuan  kerja  nonakademik:  loyalitas,
“ yudical  hierarchy ”  eselonisasi,  dan  senioritas  didasarkan  masa  kerja  dan kepatuhan.
4. Kerja  akademik  reputasi  akademik,  bersaing  dalam  kreativitas  dan  inovasi, tidak  mengenal  “ yudical  hierarchy ”,  hanya  mengenal  perbedaan  bobot mutu akademik, dan tidak mengenal eselonisasi.
Apa  yang  dikemukakan  di  atas  terutama  pada  hal  yang  berbeda menunjukkan  bahwa  pemerintah  melakukan  perubahan  yang  cukup  signifikan untuk  memperbaiki  mutu  pendidikan  di  tanah  air.  Kalau  tadinya  pada Sisdiknnas  tahun  1989  mengarah  ke  desentraliasasi,  maka  pada  tahun  2003 pemerintah  kembali  melakukan  sentralisasi  pendidikan  sebagaimana  sebelum tahun 1989. Itu artinya pemerintah betul-betul ingin mengontrol mutu pendidikan,  sebab  pada  masa  OTODA  terentu  sistem  pengelolaan  dunia pendidikan  termasuk  dalam  pengangkatan  tenaga  pengajar  seakan  lepas  dari sistem  yang  pada  saat  itu  pemberlakukan  desentralisasi  sangat  kuat,  karena kewenangan banyak diberikan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah  daerah  tingkat  II,  sehingga  control  terhadap  penyelenggaraan pendidikan  pada  tingkat  daerah  begiru  bebas,  termasuk  pengangkatan  tenaga pengajar  merupakan  kewenangan  pemerintah  daerah  tingkat  II  yang  disebutkan sebe;umnya.
Dengan  kondisi  wilayah  Indonesia  yang  terdiri  dari  berbagai  pulau, budaya,  suku,  agama  dan  adat  istiadat  tidaklah  muda  untuk  mengelolahnya terutama  dalam  bidang  pendidikan.  Sudarwan  Danim:  (2006)  mengemukakan beberapa kelemahan mendasar pendidikan kita antara lain:
Pertama ,  bidang  manajemen  dan  ketatalaksanaan  sekolah,  kelemahan tersebut  meliputi  dua  yaitu  dimensi  proses  dan  substantif.  Pada  tataran  proses seperti:  perencanaan,  pelaksanaann  dan  evaluasi  menurut  belum  dilakukan secara  ketat.  Sedangkan  dalan  tataran  substantif  seperti  personalia,  keungan, sarana dan prsarana, instrument pembelajaran, layanan bantu, layanan perpustakaan dan lain sebagainya.
1 Hasan Basri, Kapita Selekta Pendidikan (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.84
Kedua, masalah pendanaan. Komitmen
pemerintah Indonesia mengalokasikan  dana  pendidikan  dinilai  belum  mamadai  oleh  masyarakat. Telah  muncul  tuntutan  dari  berbagai  pihak  seperti  ilmuan,  praktisi  pendidikan, eksekutif,  pimpinan  partai  politik,  politisi  untuk  mengdongkrak  anggaran  20%. demikian  pula  dana-dana  pendidikan  dari  yang  bersumber  dari  masyarakat, umumnya dijadikan sebagai dana penunjang dalam penyelengaraan pendidikan.
Ketiga, masalah  cultural.  Masalah  cultural  yang  dimaksud  Sudrawan Danim  adalah  bermakna  reformasi  pendidikan  akan  sangat  ditentukan  oleh masyarakat pendidikan yang ada di lembaga itu.
Keempat, faktor  geografis.  Terutama  bagi  perguruan  tinggi  di  luar  Jawa, faktor  ini  menjadi  kendala  dilihat  dari  aspek  mobilitas  tenaga  edukatif, kecenderungan  memilih  program  oleh  mahasiswa,  kerjasama  kelembagaan kedekatan dengan sumber informasi, jaringan teknologi informasi dan sebagainya. Faktor georafis ini pula menyulitkan menyusun kebijakan pendidikan  yang  bermutu,  karena  peserta  didik  menyebar  mulai  dari  kota metropolitan  hingga  ke  Lembah  Baliem  di  Irian  atau  suku  Kubu  di  Jambi demikian Sudarwan Danim.
Apa  yang  digambarkan  oleh  Sudarwan  di  atas  merupakan  kondisi objektif  pendidikan  di  tanah  air  dan  untuk  mengatasinya  tidak  semudah membalikkan telapak tangan. Ketika para pakar pendidikan di Jakarta berkumpul dari berbagai disiplin ilmu untuk merumuskan/mendiskusikan konsep  –  konsep  ideal  untuk  pembangunan  di  bidang  pendidikan  di  tanah  air, boleh  jadi  apa  yang  dirumuskan  di  Jakarta  sebagai  ibukota  Negara  terkadang tidak  bisa  dan  tidak  dicocok  untuk  diterapkan  didaerah  lain  di  Indoneaia terutama  daerah  tertentu  Papua  (pedalaman),  Sumatra  pedalaman,  Kalimantan Pedalaman  dengan  berbagai  macam  suka  dan  adat istiadat masyarakat, demikian  pula  karakter  masyarakat  yang  sebagian  masih  terikat  adat  istiadat: seperti  suku/adat  Kajang  di  Bulukumba,  suku  Badui  di  Jawa  Barat,  dan berbagai  macam  suku  yang  ada  di  Papua,  dan  Sumatra  bahkan  sebagian  suku masih  mempertahankan  cara  berpakaian  –seperti  koteka  di  sebagiam  daerah  di Papua  dan  baju  serba  hitam  di  daerah  Kajang  di  Bulukumba  -  ketidaksiapan menerima  kemajuan  teknologi  yang  di  satu  sisi  dan  keiginan  mempertahankan budaya  lokal  di  sisi  lain.  Belum  lagi  daerah  daerah  tertentu  seperti  Maluku dengan  kepulauan  yang  begitu  luas  dan  berjauhan  dan  tentunya  tidak terlupakan  wilayah  sekitar  Nusatenggara  yang  begitu  tandus.  Itulah  beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam merencanakan strategi penyempurnaan  sistem  pendidikan  di  tanah  air.  Dan  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  banyaknya  kendala  dan  tantangan  dalam  melaksanakan  apa yang telah direncakan sekaligus kendala untuk mengevaluasinya dalam

## Tantangan Lembaga Pendidikan di Tengah Persaingan Global
berbagai aspek yang dikemukakan di atas.

## II.  PEMBAHASAN
Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  dan  berbagai  macam  suku  dan  adat yang  istiadat  serta  agama  dan  kepercayaan,  wilayah  yang  sangat  luas  yang tersebar  di  beberapa  pulau  dinatarai  oleh  lautan,  bahkan  merupakan  penduduk terbesar  dan  wilayah  terbesar  di  Asia  tenggara,  tentu  menjadi  pangsa  pasar yang  sangat  besar  dan  potensil  pula  bagi  Negara  produser-produser  alat-alat elektronik  dan  makanan  dari  Negara  industri  baik  Negara-negara  ASEAN maupun  dari  Negara-negara  Eropah  dan  Amerika,  demikian  pula  dalam  bidang pasar kerja.
Kemajuan dalam berbagai bidang dan kemudahan dalam dunia komunikasi  serta  globalisasi  merupakan  kenyataan  yang  tidak  bias  ditawar  lagi oleh  Negara  apapun,  oleh  karena  itu  salah  satu  upaya  untuk  mengatasi kemajuan tersebut adalah kesiapan setiap Negara untuk mengantisipasinya.
Salah  satu  upaya  yang  perlu  dilakukan  oleh  setiap  Negara,  termasuk Indonesia adalah dengan mengatasi keterbelakangan dalam dunia pendidikan.
Kondisi seperti yang digambarkan diatas merupakan peluang dan tantangan  bagi  setiap  Negara.  Indonesia  sebagai  bagian  dari  percaturan  tersebut kondisi  ini  bisa  menjadi  peluang  yang  besar  dengan  jumlah  penduduk  yang sangat  besar,  numun  dapat  juga  menjadi  tantangan  apabila  Negara  tidak  segera mengantisipasi kondisi tersebut.
Untuk  mewujudkan  Indonesia  yang  lebih  maju  dan  berkualitas,  maka tentunya  dibutuhkan  reformasi  dan  reformulasi  sistem  pendidikan  nasional. Perlu ada paradigma baru dalam bidang pendidikan untuk mengejar ketertinggalan bangsa kita dari Negara-negara lain.
H.A.R.  Tilaar  (2006)  mengatakan  bahwa  sejak  disahkannya  Undang- Undang  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  pendidikan  Nasional  mestinya  telah disipkan grand design pembangunan pendidikan sesuai dengan cita-cita reformasi.  Dari  apa  yang  dikemukakan  oleh  Tilaar  perlu  menjadi  catatan penting  bagi  pengambil  kebijakan  dalam  dunia  pendidikan  karena  Negara sudah  mengalokasikan  dana  yang  cukup  besar  di  bidang  pendidikan  yaitu  20  % dari  APBN.  Yang  menjadi  tanda  Tanya  adalah  apakah  dana  sebesar  itu  sudah tersalurkan  dengan  baik  dan  mencapai  sasaran,  barangkali  itu  yang  dimaksud oleh  Tillar grand  design sangat  penting  untuk  pembangunan  jangka  panjang dalam  bidang  pendidikan.    Sebab  jangan  sempai  dengan  dana  sebesar  itu Negara  sudah  siapkan  tetapi  sasarannya  belum  maksimal  untuk  mengantisipasi persaingan  global  yang  semakin  tak  terhindarkan  oleh  Negara  manapun termasuk Indonesia.
Di  tengah  pesatnya  kemajuan  pada  hampir  semua  aspek  dan  kencangnya
globalisasi,  maka  Indonesia  harus  siap  menerima  kenyataan  ini  sebagai konsekwensi menjadi bagian penduduk
dunia. Mengemukakan
Sedangkan  sisten  sentralisasi  yang  diatur  pada  undang-undang  tahun  2003 dimaksudkan  agar  kontrol  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan  lebih  terarah, namun pelibatan masyarakat lebih dioptimalkan untuk mendukung terlaksananya pendidikan di daerah. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah  dengan  menerbitkan  undang-undang  tersebut  sebagai  bentuk  upaya untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dalam  rangka  menghadapi  persaingan bebas  berupa  bursa  kerja  antar  negara,  serta  untuk  menghadapi  kemajuan  dan persaingan global dengan bangsa-bangsa lain khususnya di kawasan ASEAN.
Dengan kondisi bangsa sekarang ini, maka pemerintah melakukan beberapa  perubahan  sebagai  agenda  reformasi  dalam  bidang  pendidikan  Fasli Jalal  (Editor)  (2001)  dalam  Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi Daerah  mengemukakan  beberapa  agenda  perubahan  untuk  reformasi  dalam pendidikan antara lain:
Pertama , Desentralisasi pengelolaan pendidikan dasar, orientasi kebijakan  nasional  untuk  memberikan  otonomi  yang  lebih  besar  kepada daerahjuga  dilaksanakan  pada  sektor  pendidikan.  Dengan  demikian  pemerintah menghendaki agar sektor pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan  yang  akan  dilimpahkan  pengelolaannya  secara  desentralisasi terutama  pada  daerah  tingkat  II.  Upaya  desentralisasi  pemerintahan  ke  tingkat II  didasarkan  pada  PP  No.  8  Tahun  1995  yang  mengatur  penyerahan sebahagian urusan pemerintahan yang dititik beratkan pada daerah tingkat II.
Kedua, pendidikan  berbasis  masyarakat,  pemerintah  menyadari  bahwa terdapat keterbatasan pemerintah dalam pembiayaan, salah satu untuk mengatasi  kondisi  tersebut  adalah  pelibatan  masyarakat  dalam  pembangunan bidang  pendidikan.  Pendidikan  berbasis  masyarakat  adalah  bentuk  pelibatan masyarakat  secara  luas  baik  tokoh  masyarakat,  lembaga  swadaya  masyarakat, dunia  usaha/  swasta  agar  terlibat  dalam  usaha  pembangunan  dunia  pendidikan. Sebagai  implikasi  dari  kebijakan  tersebut,  maka  pada  setiap  satuan  pendidikan mulai  dari  jenjang  sekolah  dasar  sampai  SLTA  dibentuk  komite  sekolah  yang di  dalamnya  terdapat  berbagai  unsur  seperti  kalangan  pengusaha,  tokoh masyarakat,  orang  tua  peserta  didik,  guru  dan  lain  sebagainya,  unsure-unsur inilah sebagai motivator dalam pengembangan
Zainuddin (2008) mengatakan bahwa para pengelola pendidikan memiliki  tugas  antara  lain:  pertama,  bagaimana  dengan  sumber  pembiayaan pendidikan  yang  ada  dapat  melakukan  suatu  sistem  pendidikan  yang  efesien. Kedua,  pengelola  pendidikan  dihadaplan  pada  usaha  menjalin  kerja  sama dengan  berbagai  pihak  untuk  mendapatkan  sumber  pembiayaan  lainnya  agar kinerja  sekolah  dapat  lebih  ditingkatkan.  Dengan  demikian  pelibatan  berbagai

## Tantangan Lembaga Pendidikan di Tengah Persaingan Global
unsur  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  adalah  suatu  keharusan  agar masyarakat merasa memiliki lembaga pendidikan yang ada di sekitar mereka.
Ketiga ,  Manajemen  Berbasis  Sekolah,  salah  satu  aspek  yang  perlu dilakukan  reformasi  dalam  bidang  pendidikan  adalah  perlunya  pembenahan lembaga-lembaga  pendidikan  dari  aspek  manajemen.  Sebagai  implikasi  dari otonomi  daerah,  maka  pengelolaah  sekolah  juga  membutuhkan  otonomi  dan salah  upaya  dalm  aspek  tersebut  adalah  pembenahan  sekolah  dari  aspek manajemen.  Faslil  Jalal  (ed.)  (2001)  menawarkan  beberapa  strategis  untuk membenahi  manajemen  sekolah  yaitu:  a).  kurikulum  yang  berbasis  ingklusif, b).  proses  belajar  mengajar  yang  efektif,  c).  lingkungan  sekolah  yang mendukung,  d).  sumber  daya  yang  berasas  pemerataan,  dan  e),  standarisasi dalam  hal-hal  tertentu,  monitoring,  evaluasi,  dan  tes.  Menurut  Faslil  Jalal kelima  strategi  tersebut  harus  menyatu  ke  dalam  empat  lingkup  fungsi pengelolaan  sekolah  yaitu:  1).  Manajemen/organisasi/kepemimpinan,  2)  proses belajar mengajar, 3), sumber daya manusia, dan 4). Administrasi sekolah
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  manajemen  berbasis  sekolah (MBS)  adalah  upaya  pemberian  kewenangan  yang  lebih  luas  kepada  sekolah untuk  mandiri  dalam  melakukan  pengelolaan  setiap  satuan  pendidikan  dalam rangka  peningkatan  kaulitas  satuan  pendidikan  dari  berbagai  aspek,  yang  oleh Nanang  Fattah  (2004)  bahwa  dengan  manajemen  berbasis  sejolah  ini  sebagai bentuk  pengalihan  dalam  oengambilam  keputusan  dari  tingkat  pusat  sampai  ke tingkat sekolah. Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang  sebagai  otonomi  di  tingkat  sekolah  dalam  pemberdayaan  aumber sehingga sekolah mampu secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan  prioritas,  memamfaatkan,  mengendalikan,  dan  mempertanggung jawabkan kepada setiap yang berkepentingan.
Upaya pemberian kewenangan yang lebih luas dalam manajemen berbasis  sekolah  merupakan  salah  satu  reformasi  dalam  bidang  pendidikan yang  oleh  oleh  Nanang  Fattah  (2004)  menyebutnya  sebagai  sesuatu  yang  sesuai dengan  semangat  desentralisasi  dan  otonomi  di  sector  pendidikan  yang meliputi  perihak  kekuasaan  ( Power ),  yang  perlu  memperhatikan  tiga  unsur yaitu:
(1) kawajiban/ responsibility , (2) wewenang/ outhority, (3) Pertanggungjawaban/ accountability.
Nanag Fattah
menambahkan bahwa bebrbagi  kekuasaan  ( power  sharing )  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah,  dan  sekolah  memerlukan  penataan  secara  hati-hati,  dan  dilaksanakan secara  rapih  yang  dilandasi  semangat  kerjasama  yang  mantap  dan  konsisten dalam kewajiban, kewenangan, dan tanggungjawab masing-masing.
Keempat ,  resturkturisasi  sistem  karier  dan  intensif  guru,  Donni  Juni Priansa  (2014)  dalam  Kinerja  dan  Profesionalisme  Guru  mengatakan  bahwa guru  merupakan  penentu  keberhasilan  pendidikan  melalui  kinerjanya  pada
tingkat  institusional  dan  instruksional.  Dan  hal  ini  sejalan  dengan  Undang- Undang  Nomor  14  tahun  2005  tentang  guru  dan  dosen  yang  nenempatkan  guru sebagai tenaga professional.
Ada  empat  hal  yang  selalu  dikaitkan  dengan  profesionalisme  guru  yaitu berkaitan  dengan  profesionalisme  guru  kaulifikasi  akademik,  kompetensi,  dan sertifikat  pendidik.  Guru  sebagai  motivator  harus  memiliki  empat  kompetensi yaitu:  pedagogic,  professional,  kepribadian,  dan  social,  kempat  kompetensi  ini merupakan  hal  mutlak  yang  harus  dimiliki  seorang  guru  professional  agar dapat  melayani  kebutuhan  peserta  didik  dengan  baik  dan  berkomunikasi  semua stakeholder pendidikan.
Pemerintah telah menetapkan istilah sertifikasi bagi guru sebagai persyaratan  mendapatkan  tunjangan  profesi  dengan  mewajibkan  guru  untuk mengikuti  PLPG.  Hal  ini  adalah  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  guru  yang  selama  ini  merasa  dipandang  sebelah  mata,  sementara tugas  yang  diembannya  sangat  berat,  sebab  mereka  adalah  penentu  masa  depan bangsa  di  tangan  mereka  nasib  generasi  muda  untuk  melahirkan  anak-anak yang cerdas dan berkarakter serta beriman.
Apa  yang  diuraikan  di  atas  merupakan  upaya-upaya  pemerintah  untuk meningkatkan  kualitas  lembaga  pendidikan,  manajemen,  sumber  daya  manusia agar  para  lulusan  lembaga  pendidikan  nantinya  dapat  berkompetesi  dalam persaingan  global,  apabila  pasca  ditetapkannya  pasar  bebas  ASEAN  yang dengan  sendirinya  akan  terjadi  kompetisi  yang  sangat  kuat  terutama  antar Negara  ASEAN  dalam  merebut  pasar  kerja.  Upaya  lain  yang  dilakukan pemerintah  adalah  dengan  akreditasi  terhadap  semua  jenjang  pendidikan  mulai tingkat  PAUD,  sekolah  dasar,  sekolah  lanjutan  tingkat  pertama,  sekolah lanjutan  tingkat  atas  maupun  perguruan  tinggi.  Semua  upaya  ini  dilakukan dalam  rangka  meningkat  kualitas  lembaga  pendidikan  secara  konprehensif yang  tentunya  juga  akan  melahirkan  luaran  yang  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa.
Jajat  Burhanuddin  ed.  (2006)  mengatakan  bahwa  proses  “globalisasi” yang terus menemukan momentumnya sejak dua dasawarsa menjelang millennium  baru  telah  memunculkan  wacana  baru  dalam  berbagai  lapangan kehidupan:  literatur  akademik,  media  massa,  forum-forum  seminar,  diskusi, dan  pembahasan  dalam  berbagai  lembaga.  Lebih  lanjut  Jajat  mengemukakan bahwa  istilah  globalisasi  berarti  perubahan-perubahan  struktural  dalam  seluruh kehidupan Negara bangsa yang mempengaruhi fundamen-fundamen dasar pengaturan hubungan antar manusia, organisasi-organisasi sosial, dan pandangan-pandangan dunia. Kondisi seperti ini tidak hanya menyentuh Negara-negara  maju,  tetapi  juga  Negara-negara  sedang  berkembang  termasuk Indonesia.  Indonseia  sebagai  Negara  cepat  atau  lambat  akan  berhadapan

## Tantangan Lembaga Pendidikan di Tengah Persaingan Global
dengan  kondisi  ini  dengan  persaingan  global  yang  semakin  tak  terelakkan. Perubahan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  mendorong  globalisasi  menjadi bagian yang tak terelakkan. Menurut Jajat (2006) sejumlah perubahan struktural dan perkembangan akan mengalami dinamika antara lain:
Pertama , pertumbuhan yang sangat cepat dalam perdagangan internasional  dan  keungan  yang  pada  gilirannya  meningkatkan  ketergantungan antara Negara yang pada dasarnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional (Multi-Nasional Corporations/ MNCs) yang terus semakin menguat.
Kedua, peningkatan
utang dan ketergantungan Negara-negara berkembang  –yang  sebagian  besarnya  merupakan  Negara-negara  muslim-  pada pasar keungan internasional. Dimana utang Negara-negara berkembang semakin bertambah dari tahun ke tahun.
Ketiga, meningkatnya
peranan lembaga-lembaga keungan dan perdagangan  internasional  seperti  IMF,  World  Bank,  WTO,  dan  lain-lain  dalam menentukan  kebijakan  dan  program  ekonomi,  sosialdan  politik  Negara-negara berkembang. Hal merupakan kemerosotan kedaulatan Negara-negara
berkembang karena harus tunduk terhadap kebijakan-kebijakan lembaga- lembaga internasional tadi.
Keempat, pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, yang  memungkinkan  terjadinya  penyebaran  informasi  dan  nilai-nilai  secara global  dengan  menciutkan  jarak  dan  waktu.  Dalam  bidang  ekonomi,  kemajuan dalam bidang ini tidak hanya mendorong terjadinya percepatan dalam perdagangan  global,  tetapi  juga knowledge-  based-  economy .  Tetapi  hanya Negara-negara  maju  –  penguasa  teknologi  teknologi  komunikasi  maju  –  yang menguasai knowledge-  based-  economy karena  mereka  memiliki  berbagai fasilitas  yang  esensial  bagi  riset  dan  pengembangan  dalam  bidang  ini.  Karena itu knowledge  and  technological  gaps semakin  luas  di  antara  negar-negara maju dan Negara-negara berkembang, sehingga kelompok negara-negara terakhir ini tidak dapat mengambil mamfaat dari globalisasi.
Kelima, berakhirnya  perang  dingin  dan  bankitnya  demokrasi  liberal.  Pada sebagian  Negara  muslim  lain  yang  sedang  mengembangkan  demokrasi  -seperti Indonesia-  tengah  berlagsung  “liberalisasi  politik”  yang  gilirannya  diikuti dengan “desentralisasi”, “otomisasi”, “devolusi” atau “dekonsentrasi”. Menurut Jajat lagi ada hal yang disayangkan bahwa Negara-negara berkembang  tersebut  menghadapi  kesulitan-kesulitan  politik,  ekonomi,  sosial, budaya  dan  lain-lain  untuk  dapat  menyelenggarakan  program  “desentralisasi” secara  baik.  Akibatnya,  Negara-negara  ini  terus  mengalami  krisis  politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Apa  yang  diuraikan  oleh  Jajat  di  atas  menggambarkan  kepada  kita  betapa
Negara  –negara  berkembang  termasuk  Indonesia  menghadapai  tantangan  luar biasa dalam melakukan upaya pengembangan sumber daya manusianya. Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara  berkembang  melakukan  upaya  –upaya untuk  peningkatan  sumber  daya  manusia,  yaitu  dengan  desentralisasi  dalam bidang  pemertintahan  termasuk  pendidikan  dengan  memberikan  kewenangan pemerintah  daerah  Tingkat  I  dan  II  untuk  lebih  aktif  dan  dominan  dalam menyelenggarakan  pendidikan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  daerah masing-masing.
Wacana  tentang  upaya  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  di Indonesia  telah  menjadi  bahan  diskusi  yang  para  pakar  sejak  masa  reformasi bergulir.  Dengan  semangat  reformasi,  maka  lahirlah  beberapa  aturan  dalam bentuk undang-undang sebagai sebagai acuan untuk melakukan upaya perbaikan  dan  penyempirnaan  terhadap  sistem  pendidikan  yang  telah  ada.  Di antaranya  adalah  undang-undang  RI  Nomor  20  tahun  2003  tentang  system pendidikan  nasional,  undang-undang  RI  Nomor  14  tahun  2005  tentang  guru dan  dosen,  peraturan  pemerintah  RI  Nomor  19tahun  2005  tentang  standar nasional pendidikan.
Undang-undang  atau  aturan  di  atas  yang  merupakan  produk  hokum  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI  sebagai  pertanda  bahwa  pemerintah  Indonesia ada  keinginan  kuat  untuk  melakukan  perubahan  dalam  sistem  pendidikaan. Upaya  tersebut  dibuktikan  diuatnya  regulasi  sebagai  landasan  hukum  sehingga tidak  ada  lagi  alas  an  untuk  tidak  melakukan  reformasi  khususnya  di  bidang pendidikan.  Upaya  lain  yang  dilakukan  adalah  dengan  menambah  biaya  untuk pendidikan  dengan  mengusulkan  anggaran  bidang  pendidikan  sampai  20o/o dari APBN meskipun target ini belum tercapai tetapi upaya tersebut sudah ada.

## III.  KESIMPULAN
Salah  satu  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  kondisi  tersebut adalah  dengan  maksimal  secara  bersama-sama  antara  pemerintah,  masyarakat, dunia usaha untuk membenahi lembaga-lembaga pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang semakin terampil dan lain sebagainya.
Upaya  tersebut  harus  dilakukan  secara  komprehensif  mulai  tingkat pendidikan  dasar,  bahkan  sebelumnya  sampai  ke  jenjang  pendidikan  tinggi. Salah  satu  diantaranya  yang  harus  dilakukan  pemerintah  adalah  melakukan penyempurnaan di bidang kurikulum.
Pemerintah dalam rangka menyeragamkan langkah dalam pembenahan masalah pendidikan telah merumuskan konsep tentang kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan  mengenai  tujuan,  isi,  dan  bahan  pelajaran,  serta  cara  yang digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

## Tantangan Lembaga Pendidikan di Tengah Persaingan Global
Herry  Widyastono  (2014)  mengatakan  mutu  lulusan,  dipengaruhi  oleh mutu  kegiatan  belajar  mengajar,  sedangkan  mutu  kegiatan  belajar  mengajar ditentukan  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain  input  peserta  didik,  kurikulum, pendidik,  dan  tenaga  kependidikan,  sarana-prasarana,  dana,  manajemen,  dan lingkungan, yang saling terkait satu sama lain.
Apa  yang  digambarkan  Herry  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  kemajuan pendidikan  sangat  ditentukan  oleh  beberapa  komponen  dan  sistem  dalam menggerakannya semua potensi yang ada. Untuk memajukan kaulitas pendidikan  di  tanah  air  kerjasama  antara  semua  pihak  yang  telah  dikemukakan di  atas  mutlak  dilakukan.  Pembenahan  kurikulum  yang  komprehensif.  Dan agar  terjadi  lagi  setiap  pergantian  pemerintahan  atau  menteri  selalu  ada  upaya untuk melakukan perubahan sistem pendidikan termasuk di dalamnya perubahan  kurikulum dan  masa belajar peserta  didik. Sebagai dampak kebijakan  pemerintahan  yang  hanya  berlangsung  lima  sampai  sepuluh  tahun, maka  sistem  pendidikan  di  Indonesia  selalu  berubah  setiap  terjadi  pergantian kepemimpinan nasional.
Hemat  saya  yang  sangat  mendesak  untuk  dillakukan  penyempurnaan adalah  pembenahan  dari  sistem  dan  unsur-unsur  yang  mendukung  tercapainya kualitas  pendidikan  di  tanah  air  seperti  perbaikan  kurikulum,  peningkatan kualitas  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  pembenahan  kualitas  sarana- prasana pendukung dan lain-lain. Kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap pengembagan sumber daya manusia.
Apabila  semua  sistem  dan  factor-faktor  pendukung  dibenahi  secara komprehensif,  maka  tantangan  yang  dihadapi  lembaga  pendidikan  di  Indonesia untuk  menyiapkan  lulusan  yang  berkulitas  dan  memilki  daya  saing  yang  tinggi dengan  lulusan  perguruan  tinggi  di  Negara  lain  akan  teratasi.  Sebab  sampai hari  ada  kekhawatiran  dan  karaguan  terhadap  kualitas  lulusan  lembaga pendidikan  dalam  negeri  tidak  mampu  bersaing  dengan  lulusan  lembaga pendidikan  di  luar  baik  dari  aspek  pengetahuan  maupun  keterampilan  dan kesiplinan.  Apabila  kekhawatiran  ini  terjadi,  maka  kepercayaan  masyarakat terhadap  lembaga  pendidikan  di  tanah  air  akan  berdampak  negatif.  Bagi  orang yang  memiliki  kemampuan  ekonomi  akan  menyekolahkan  anaknya  di  lembaga pendidikan  di  luar  negeri.  Kondisi  ini  akan  berdampak  pada  banyaknya  danah yang dikirim ke luar negeri untuk menyekolahkan anak.
Rendahnya  kualitas  lulusan  lembaga  pendidikan  di  tanah  air  akan berpengaruh  pada  keterserapan  tenaga  kerja,  dampak  selanjutnya  akan  banyak perusahaan  dan  rumah  sakit  di  Indonesia  memperjakan  tenaga  kerja  asing sebagai  karyawan,  yang  dengan  sendirinya  akan  menciptakan  pengangguran. Dan  bangsa  Indonesia  akan  menjadi  penonton  di  rumah  sendiri  atau  dikirim  ke luar negeri hanya sebagai pembantu rumah tangga.
Demikianlah  dampak  negatif  yang  akan  terjadi  apabila  pemerintah  tidak segera  melakukan  upaya-upaya  perbaikan  terhadap  lembaga  pendidikan  untuk mengantisipasi persaingan global.
Jadi  tidak  ada  jalan  lain  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk  meningkatkan daya  saing  lulusan  lembaga  pendidikan  dalam  negeri  dan  dapat  bersaing dengan  tenaga  kerja  asing  adalah  melakukan  pembenahan  secara  komprehensif dan  sungguh-sungguh  terghadap  lembaga  pendidikan  di  Indonesia  dan  faktor- faktor  pendukungnya  agar  penyerapan  tenaga  dalam  negeri  dapat  bersaing dengan  tenaga  kerja  asing  yang  saat  ini  sudah  menyerbu  lapangan  kerja  di Indonesia,  sehingga  tenaga  kerja  Indonesia  harus  keluar  negeri mencari kehidupan,  meskipun  hanya  menjadi  pekerja  kasar  seperti  tukang  kebun  di Malaysia,  dan  pembantu  rumah  tangga  di  Timur  Tengah,  sungguh  kondisi  yang sangat  memprihatinkan  bangsa  yang  sangat  besar  dan  Negara  yang  sangat subur  dengan  sumber  daya  alam  yang  luar  biasa  banyak  dan  jumlah  penduduk yang  sangar  besar.  Semoga  kondisi  tersebut  segera  teratasi  dengan  upaya pemerintah melakukan reformasi di bidang pendidikan.
Dengan  upaya-upaya  di  atas,  maka  bangsa  Indonesia  ke  depan  akan menjadi  tuan  di  negeri  sendiri,  bahkan  bisa  menjadi  tenaga  ahli  di  Negara  lain, semoga amin.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri, Hasan. Kapita Selekta Pendidikan , Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Danim, Sudarwan. Profesi Kependidikan , Bandung: Alfabeta, 2011.
H.A.R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional , Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
Widyastono, Herry. Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah ,
Jakarta: Bumi Aksara, 2014.