## FUNGSI FORUM KOORDINASI PEMERINTAHAN DAERAH
(FORKOPIMDA) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

## DI INDONESIA
Oleh:
Sri Maulidiah
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakulas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Sri.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Pemerintahan  daerah  bersama-sama  dengan  Dewan  Perwakuilan  Rakyat  daerah (DPRD) menyelenggarakan pemerintahan daerah dan dibantu oleh  unsur perangkat daerah  terkait  dengan  penyelenggaraan  urusan  yang  menjadi  kewenangan  dari pemerintah  daerah.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  unsur pemerintah  daerah  bersama-sama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah dan dibantu oleh unsur perangkat daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Dalam urusan-urusan tertentu, pemerintah daerah dibantu oleh unsur-unsur lain  seperti  instansi  vertikal  yang  ada  di  daerah,  dalam  bentuk  penyelenggaraan urusan  umum  pemerintahan  dan  urusan  sisa  lainnya.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  perlu  dibentuk  suatu  wadah  yang  disebut  dengan  Forum  Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDAForum  Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah.  Secara  historis  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah dahulunya  dalam  bentuk  Musyawarah  Pimpinan  Daerah  atau  yang  disingkat MUSPIDA,  Fungsi  Forkopimda  adalah  untuk  menunjang  pelaksanaan  urusan pemerintahan  umum  oleh  pemerintah  daerah  Kegiatan  yang  terkait  dengan FORKOPIMDA  dibiayai  memalui  Anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Negara. Disarankan  kepada  pemerintah  untuk  secepatnya  mengeluarkan  peraturan pemerintah  tentang  FORKOPIMDA.  Disarankan  kepada  daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  untuk  berinisiatif  dalam  menanggulangi  biaya  penyelenggaraan urusan  pemeritahan  umum.  Disarankan  kepada  pemerintah  untuk  secepatnya mengeluarkan  peraturan  pemerintah  tentang  FORKOPIMDA  serta  kepada  Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kata Kunci: Pemerintahan, Pemerintah Daerah, FORKOPIMDA, MUSPIDA

## Abstract
Local  government  together  with  the  Regional  Perwakuilan  Rakyat  (DPRD)  held local  government  and  assisted  by  elements  of  regional  tools  related  to  the implementation of the affairs that become the authority of local  government. In the implementation of regional government elements of local government together with the  Regional  People's  Legislative  Assembly  to  organize  local  government  and assisted by elements of regional tools related to the implementation of the affairs that  become  the  authority  of  local  government.  In  certain  matters,  the  local government is assisted by other elements such as vertical institutions  in  the region, in the form of the administration of public affairs and other residual matters. In this regard,  in  Law  No.  23  of  2014  on  Regional  Government,  a  forum  called  the Coordination  Forum  for  Regional  Leaders  or  shortened  with  FORKOPIMDA should be established. FORKOPIMDA formerly called this element of deliberation of regional leadership or abbreviated with MUSPIDA. in carrying out its function FORKOPIMDA  still  find  various  problems,  such  as  budgetary  sources, management FORKOPIMDA, organizational structure, and so forth. The  Regional Leadership  Coordination  Forum  was  established  based  on Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Historically the Regional Leadership Coordination Forum  was  in  the  form  of  a  Regional  Leadership  Council  or  abbreviated  as MUSPIDA, the function of Forkopimda  is to support the implementation of general government  affairs  by  local  governments  Activities  associated  with FORKOPIMDA are funded through the State Budget and Expenditure Budget. It is suggested  to  the  government  to  immediately  issue  a  government  regulation  on FORKOPIMDA. It is recommended to Provincial and District / City region to take initiative  in  tackling  the  cost  of  organizing  general  government  affairs.  It  is advisable  to  the  government  to  immediately  issue  a  government  regulation  on FORKOPIMDA and to Provincial and District / City Offices.
Keywords: Government, Local Government, FORKOPIMDA, MUSPIDA

## Latar Belakang
Pemerintah  pada  hakekatnya melaksanakan  2  (dua)  fungsi  yakni fungsi  mengatur  dan  an  fungsi mengurus, fungsi mengatur artinya pemerintah  diberikan  kewenangan untuk  membuat  aturan-aturan  dalam bentuk peraturan perundang- undangan.  Sedangkan fungsi mengurus artinya pemerintah diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, seperti; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan eveluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Begitu juga dengan pemerintah daerah,  juga  memiliki  fungsi  untuk mengatur  dan  mengurus,  sehingga pemerintah  daerah  juga  dapat membuat  peraturan-peraturan  seperti Peraturan  Daerah  dan  Peraturan Kepala  Daerah,  serta  memiliki kewenangan  untuk  merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan,  melaporkan  dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Oleh  karena itu, dalam penyelenggaraan
pemerintahan  daerah  unsur pemerintah  daerah  bersama-sama dengan  Dewan  Perwakuilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  menyelenggarakan pemerintahan  daerah  dan  dibantu oleh Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan  urusan  pemerintah daerah.
Dalam  urusan-urusan  tertentu, pemerintah daerah dibantu oleh unsur- unsur  lain  seperti  instansi  vertikal yang  ada  di  daerah,  seperti  dalam penyelenggaraan urusan  umum pemerintahan dan urusan sisa lainnya. Sehubungan  dengan  hal  tersebut, dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  perlu  dibentuk  suatu  wadah yang disebut dengan Forum Koordinasi  Pimpinan  Daerah  atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA. Dahulunya FORKOPIMDA ini disebut  dengan  unsur  Musyawarah Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan MUSPIDA, dalam melaksanakan fungsinya FORKOPIMDA ini masih menjumpai  berbagai  permasalahan, seperti sumber anggaran, pengelolaan FORKOPIMDA, struktur kelembagaan
FORKOPIMDA, dan lain sebagainya.  Oleh  karena  itu,  penulis tertarik  mengangkat  permasalahan ini  kedalam  suatu  bentuk  tulisan dengan  judul: “Fungsi  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia” Pembahasan Historis FORKOPIMDA Dalam penyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pemerintah  daerah  tentunya  tidak dapat melaksanakannya secara sendiri,  khususnya  urusan-urusan yang terkait dengan urusan pemerintahan  umum.  Pemerintah daerah  membutuhkan  bantuan  dari
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD),  instansi  vertikal  dan  unsur terkait  lainnya.  Oleh  karena  itu, untuk  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  umum  tersebut  perlu dibentuk  suatu  badan  yang  pada Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah disebut  dengan  Forum  Koordinasi Pimpinan daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA.
Secara  historis,  pada  masa pemerintahan  orde  baru  dengan diberlakukannya
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok  Pemerintahan  Di  Daerah, wadah  yang  hampir  sama  dengan FORKOPIMDA adalah Musyawarah Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan  MUSPIDA.  Keberadaan MUSPIDA ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA).
Muspida  menurut  Pasal  1 Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  10  tahun  1986, adalah; “Musyawarah pimpinan daerah  yang  selanjutnya  disingkat dengan  MUSPIDA,  adalah  suatu forum  konsultasi  dan  koordinasi antara  Gubernur  Kepala  Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala  daerah  Tingkat  II  dengan pejabat-pejabat  Angkatan  Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di daerah serta  aparatur-aparatur  pemerintah lainnya,  dalam  rangka  mewujudkan dan  memelihara  stabilitas  nasional dan  pembangunan  Nasional di daerah. Sedangkan  yang  dimaksud dengan Musyawarah Pimpinan Daerah  yang  disingkat  dengan MUSPIDA menurut Ateng Syarifudin (1993;119), adalah; “Suatu forum konsultasi dan koordinasi  antara  Gubernur  Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya  Tingkat  II dengan  pejabat-pejabat  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)  di  daerah  serta  aparatur pemerintah  lainnya,  dalam  rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas  nasional  dan  pembangunan nasional di daerah.” Selanjutnya,  berkaitan  dengan MUSPIDA menurut Bayu Surianingrat  dalam  Sadu  Wasistiono (2010;17),  bahwa;  “Kebijaksanaan pemerintah  oleh  Gubernur  Kepala daerah  dimusyawarahkan  dalam MUSPIDA, musyawarah dilaksanakan atas dasar gotongroyong  dan  dalam  suasana kekeluargaan  yang  dipimpin  oleh hikmah kebijaksanaan. Pangkal tolak musyawarah  adalah  persatuan  dan kesatuan    dengan    maksud    untuk
memecahkan  segala  masalah.  Segala kebijaksanaan  harus  ditempu  oleh Ketua  dan  para  anggota  MUSPIDA untuk  mencapai  permufakatan  dan kebulatan pendapat. Dengan demikian kesatuan dan persatuan penyelenggaraan  pemerintahan  di daerah  dan  peningkatan  efisiensi semua aparatur pemerintah di daerah dapat  terjamin  sebagaimana  yang diharapkan.”
Wadah  yang  menampung  atau yang  dijadikan  tempat  musyawarah pimpinan  daerah  atau  yang  disebut dengan MUSPIDA ini juga dibentuk pada tingkat kecamatan yang disebut dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan  atau  yang  disingkat dengan  MUSPIKA,  yang  berfungsi untuk  membantu  camat  dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan khususnya tugas umum pemerintahan ditingkat pemerintah kecamatan. Dalam perkembangan selanjutnya,  dengan  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  pemerintahan  daerah,
maka  forum  yang  mempersatukan unsur pimpinan daerah yang sebelumnya  (masa  UU  Nomor  5 Tahun 1974) disebut dengan MUSPIDA  tersebut  berganti  dengan Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA.  Forum  koordinasi unsur  pimpinan  ini  juga  dibentuk  di tingkat  kecamatan  yang  disebut dengan  Forum  Koordinasi  Pimpinan Kecamatan  atau  yang  disingkat dengan  FORKOPIMCAM,  yang berfungsi  untuk  membantu  camat dalam  menyelenggarakan  urusan- urusan pemerintahan khususnya urusan  pemerintahan  umum di tingkat kecamatan yang dilimpahkan
kewenangannya
oleh
Bupati/Walikota.

## Kelembagaan FORKOPIMDA
Keberadaan  Forum  Koordinasi Pimpinan  Daerah  (FORKOPIMDA) ini sangat diperlukan  oleh pemerintah daerah,  khususnya  untuk  membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan  urusan  pemerintahan umum, seperti dinyatakan pada Pasal 1 point (18) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,  yakni;  “Forum  Koordinasi Pimpian  Daerah  yang  selanjutnya disingkat  dengan  FORKOPIMDA adalah  forum  yang  digunakan  untuk membahas penyelenggaraan  urusan pemerintahan umum”.
Urusan  Pemerintahan  Umum menurut Pasal 9 ayat (5) Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 adalah  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Presiden  yang sebagai kepala Pemerintahan”. Urusan pemerintahan umum tersebut selanjutnya dilimpahkan kewenangannya oleh Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota,  dan  selanjutnya Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan  urusan  pemerintahan umum tersebut kedapa Camat. Menurut Rahyunir Rauf (2016;142-143),  bahwa;  “Urusan pemerintahan  umum  merupakan urusan  pemerintahan  yang  tidak termasuk  dalam  urusan  absolut  dan tidak termasuk dalam urusan konkuren  atau  urusan  otonomi daerah.  Urusan  pemerintahan  umum dilaksanakan  oleh  Gubernur  dan Bupati/Walikota  di  wilayah  kerjanya masing-masing, dan dalam pelaksanaannya dapat meminta
bantuan  dari  isnstansi  vertikal diwilayahnya masing-masing”. Sehubungan dengan pelaksanaan  urusan  pemerintahan umum  tersebut  di  daerah  dibentuk Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah (FORKOPIMDA), seperti
dinyatakan  pada  Pasal  26  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014, yakni; “Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan  urusan  pemerintahan umum,  dibentuk  FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten/Kota,  dan  FORKOPIM Kecamatan. FORKOPIMDA Provinsi diketuai oleh Guberbur, FORKOPIMDA  kabupaten  diketuai oleh  Bupati,  dan  FORKOPIMDA Kota  diketuai  oleh  Walikota  serta FORKOPIM Kecamatan diketuai oleh Camat. Anggota FORKOPIMDA daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas; 1. Pimpinan DPRD
2. Pimpinan Kepolisian
3. Pimpinan Kejaksaan 4. Pimpinan  Satuan  Teritorial  TNI di daerah Sedangkan anggota dari FORKOMPIM  Kecamatan,  terdiri dari unsur sebagai berikut; 1. Pimpinan Kepolisian
2. Pimpinan  Kewilayahan  TNI  di Kecamatan. Dalam implementasinya FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA kabupaten/Kota dan FORKOPIM Kecamatan dapat mengundang pimpinan instansi vertikal  sesuai  dengan  masalah  yang dibahas.
Fungsi FORKOPIMDA Secara yuridis, forum koordinasi  pimpinan  daerah  dan
kecamatan  membantu  pemerintah daerah dan kecamatan dalam membahas  dan  melaksakan  urusan pemerintahan umum diwilayah kerjanya. Urusan pemerintahan umum terdiri dari 7 jenis,  seperti yang diatur pada  Pasal  25  Undang-  Undang
Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  yang  terdiri dari;
1. Pembinaan  wawasan  kebangsaan dan  ketahanan  nasional  dalam rangka  memantapkan  pengamalan Pancasila,  pelaksanaan  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia  Tahun  1945, pelestarian  Bhineka  Tunggal  Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pembinaan persatuan  dan kesatuan bangsa
3. Pebinaan kerukunan  antarsuku dan intrasuku,  umat  beragama,  ras dan golongan lainnya guna mewujudkan  stabilitas  keamanan loka, regional dan nasional. 4. Penanganan  konflik  sosial  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Koordinasi  pelaksanaan  tugas antarinstansi  pemerintahan  yang ada diwilayah daerah provinsi dan daerah kabuaten/kota untuk menyelesaikan  permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi,  hak  asasi  manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan, potensi  serta  keanekaragaman daerah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi  berdasarkan  Pancasila, dan 7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan  kewenangan  daerah dan  tidak  dilaksanakan  oleh instansi vertikal.
Oleh karena itu,  dapat diketahui bahwa  fungsi  Forum  Koordinasi Pimpinan  Daerah  ini  adalah  untuk menunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan  urusan  pemerintahan umum.  Urusan  pemerintahan  umum tersebut  lebih  berorientasi  kepada pembinaan, pengembangan, koordinasi  dan penanganan  konflik masyarakat di daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibiayai melalui anggaran  pendapatan  dan  belanja Negara  (APBN)  seperti  dinyatakan pada  Pasal  25  ayat  (5)  Undang-
Undang  Nom0r  23  Tahun  2014, bahwa; Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan  urusan  pemerintahan umum dibiyai dari APBN. Demikian juga untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan  umum  di  tingkat pemerintah  kecamatan  juga  dibiayai melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN),  karena Bupati/Walikota dalam melaksanakan  urusan  pemerintahan umum  di  tingkat  kecamatan  dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat. Namun secara realita walaupun penyelenggaraan urusan pemerintahan secara jelas dinyatakan dalam  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  2014  pembiayaannya  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN),  namun  sampai  saat belum dibiayai melalui APBN seperti yang diamanahkan oleh Undang-
Undang,  hal  ini  disebabkan  karena belum ada peraturan  pemerintah yang mengatur khusus tentang FORKOPIMDA,  hal  ini  tentunya secara tidak langsung dapat menghambat  pemerintah  daerah  dan FORKOPIMDA dalam penyelenggaraan urusan penerintahan umum yang dilimphakan oleh Presiden. Kesimpulan 1. Forum  Koordinasi  Pimpinan Daerah diubentuk berdasar Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Secara historis Forum Koordinasi  Pimpinan  daerah (FORKOPIMDA) dahulunya dalam bentuk Musyawarah Pimpinan  Daerah  atau  yang disingkat MUSPIKA 3. Fungsi Forum koordinasi Pimpinan  Daerah  adalah  suatu wadah  untuk  dapat  menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh pemerintah daerah. 4. Kegiatan  yang  terkait  dengan FORKOPIMDA dibiayai memalui  Anggaran  pendapatan dan Belanja Negara. Saran 1. Disarankan  kepada  pemerintah untuk  secepatnya  mengeluarkan peraturan  pemerintah  tentang Forum  Komunikasi  Pimpinan Daerah, agar Forkompimda memiliki aturan yang  jelas dalam fungsi membantu  penerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Presiden. 2. Disarankan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk berinisiatif  dalam  menanggulangi biaya  penyelenggaraan  urusan pemeritahan umum yang dilaksanakan secara bersama- sama dengan  unsur  Forum  Koordinasi Pimpinan daerah.

## Daftar Kepustakaan
Ateng  Syarifudin,  1993,  Pengaturan Koordinasi  Pemerintahan  di Daerah,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Rahyunir  Rauf,  2016,  Posisi  DPRD Dalam  Sistem  Pemerintaan Daerah, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru. Sadu  Wasistiono,  2010,  Persepsi Pejabat Pemerintahan Di Daerah  Tentang  Keberadaan Musyawarah Pimpinan Daerah,
(hasil Penelitian) Jakarta.
di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S.
Evaluasi  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2007  Tentang  Persyaratan  dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa. Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D.,  &  Zainal,  Z.  (2021).  The Influence  of  Discipline  on Performance of Employees Office  of  the  Ministry  of Religion. Pekanbaru City .
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A., Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.,  &
Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Good Governance in Maintaining Peace  and  Order  at  Pangkalan Kerinci District. Pelalawan Regency .
Ispik, A., Yogia, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M.
L.  H.  (2021).  Analysis  of Benefits, Discipline and Leadership  Style  in  improving Employee  Performance  of  the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia. Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance  information  for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. International  Journal of  Health  Sciences  (IJHS)
Ecuador , 6 (S4), 639-651.
Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan  Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang  Diperankan  Oleh  Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. Wedana : Jurnal Kajian  Pemerintahan,  Politik dan Birokrasi , 6 (2), 21-35.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,
Wedayanti, M. D., & Zainal, Z.
(2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency. Suwaryo,  H.  U.,  &  Redjo,  H.  S.  I. (2018). Transformasi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Hutan Tanaman Industri Bagi Swasta Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015. Wicaksono, A. (2022, April). Peatlands Restoration Policies in Indonesia:  Success  or  Failure?. In IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science (Vol.  995,  No.  1,  p.
012068). IOP Publishing.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D.
W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership  of  Tourism  and Culture Department in Development of Cultural Reserves  at  District  Kuantan Singingi.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K.  (2021).  Governance  of
Household  Waste  Management in  Pekanbaru  City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).
Halim,  N.  A.,  Rosidi,  I.,  Haris,  A.,
Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N.  (2020).  Analisis  Framing" Aksi  Bela  Islam"  sebagai Dakwah  Islam  di  Riau  Pos  (A
Framing  Analysis  of"  Islam Defense  Action"  as  Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah , 31 (1), 35-47.
Riauan,  M.  A.  I.,  Qurniawati,  E.  F., Aslinda,  C.,  &  Aziz,  A.  (2020).
Konstruksi  Realitas  Pada  Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication , 5 (1).
Riauan,  M.  A.  I.,  Kholil,  S.,  &
Sikumbang, A. T. (2019). Islamic Symbols on Political Messages in Newspapers  in  Riau  (Study  in Regional Head Election 2017). Budapest International
Research  and  Critics  Institute- Journal  (BIRCI-Journal) , 2 (1),
254-262.
Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C.,
&  Qurniawati,  E.  F.  (2018).
Konstruksi Makna Ketergantungan  dalam  Perilaku Merokok. Relasi  Negara  Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi , 171.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Shasrini,  T. (2017).  Dampak  Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan  Kesehatan  (Studi Kasus  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). Jurnal The Messenger , 9 (1), 31-43.
Riauan, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon  Walikota  Pekanbaru
Septina  Primawati  Rusli  dan Erizal  Muluk  Pada  Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium , 4 (2).
Riauan, M. A. I. (2013). Penggunaan
Teknologi  Komunikasi  dalam Penerapan Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107.
Riauan,  M.  A.  I.  (2012).  Studi Komparatif  Aktivitas  Humas
Antara  Pemerintah  Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Iindonesia. Medium , 1 (1).
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan,
M.  A.  (2018).  Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan
Hilir Provinsi Riau.