## POLITEA Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN    : 2621-0312 e-ISSN : 2657-1560 Vol. 2  No.  2 Tahun 2019 Doi : http://dx.doi.org/10.21043/politea.v2i2.6016. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea

## Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis
M. Nur Rofiq Addiansyah S.IP., M.A.

## Institut Agama Islam Negeri Kudus
rofiqaddians@gmail.com , politicholic@yahoo.co.id

## Abstract
This paper will discuss about how coalition forms are carried out by political parties, especially islamic political parties. What is the coalition process, what are the motives of the coalition, and how the formation of the coalition formed will be discussed in this paper. During the Presidential and Vice President Elections in 2019, there were two  candidate  pairs  competing,  namely  the  Ir.Joko  Widodo-KH.Maruf  Amin  and  the  couple Prabowo  Subianto- Sandiaga Salahuddin Uno.
This  paper  uses  a  qualitative  method  with  the  type  of  case  study.  The  electoral  realm  of  the  2019  Presidential Elections became the empirical space discussed. The 2019 presidential election was supported by a large coalition of  Jokowi-Maruf  supporters  and  Prabowo-Sandi  suppoters.  These  two  pairs  of  candidates  are  supported  by political parties based on the Islamic and nationally voters. From this 2019 Presidential Election, we can see the ideological  movements  of  political  parties  in  Indonesia. First ,  political  parties  are  still  oriented  towards  victory rather  than  ideology  and  policy. Second ,  the  ideology  of  political  parties  is  increasingly  blurred. Third ,  the influence of the electoral system which led to the escape of the ideology of political parties.
Keywords : Coalition, Islamic Political Parties, Ideology, Election of President and Vice President 2019

## Pendahuluan
Tulisan ini ingin mengungkapkan proses terbentuknya koalisi-koalisi yang terjadi dalam ranah  elektoral.  Sebagai  ruang  empiris  tulisan  ini  ingin  mengeksplorasi  bagaimana  proses koalisi  yang terjadi diantara  partai politik islam pada Pemilihan Umum  Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Proses pelaksanaan Pilpres 2019 akan menunjukkan bangunan koalisi yang dilakukan partai politik apakah pragmatis  atau ideologis.
Proses  koalisi,  khususnya  koalisi  yang  terjadi  pada  Pilpres  2019  ini  menjadi  suatu  hal yang  menarik  untuk  diperbincangkan  karena  menyangkut  beberapa  hal. Pertama ,  dalam sistem  multipartai  seperti  yang  terjadi  di  Indonesia,  kekuatan  politik  pada  umumnya terdistribusi  dalam  beberapa  partai,  sehingga  kebutuhan  untuk  membangun  koalisi  menjadi suatu  hal  yang  tak  terhindarkan . Keberadaan  sistem  multipartai  ini mengharuskan  dukungan yang  cukup  bagi  presiden  di  legislatif  serta  memperkuat  dan  meningkatkan  kualitas  kinerja pemerintahan (Hanan,  2015) . Kedua, kajian  mengenai  koalisi  yang  terjadi  dibalik pelaksanaan  Pilpres  menarik  untuk  didiskusikan  karena  akan  menunjukkan    posisi  ideologi
partai  politik.  Koalisi  yang  dibentuk  oleh  partai  politik  ini  bisa  terjadi  di  level  local  mapun nasional.  Di  level  nasional,  partai  politik  tetap  tidak  tergantikan  posisinya  sebagai  lembaga demokrasi yang melakukan rekruitmen calon(Makhsin, 2016) .
Kajian  mengenai  koalisi  sendiri  sebenarnya  terinspirasi  dari “game  theory”,  “spatial theory” dan kompetisi elektoral, yakni bagaimana partai politik dan para elitnya sebagai aktor yang rasional berkompetisi dan berusaha memaksimalkan posisinya dengan meraih kekuasaan dipemerintahan  (Winter  &  Dumont,  2006).  Lebih  jauh  koalisi  dapat  kita  maknai  sebagai penggunaan  sumber  daya  bersama    untuk  menentukan  hasil  dari  sebuah  situasi  motif campuran    yang  melibatkan  lebih  dari  dua  unit    (Pamungkas,  2011).  Unit-unit  partai  politik dengan  aneka  sumberdaya  inilah  yang  pada  akhirnya  membentuk  formasi  tertentu  untuk meningkatkan kapasitas demi meraih kekuasaan.
Lebih jauh tulisan ini inginmendiskusikan dan melacak tentang  Bagaimana partai-partai politik yang ada di DPR RI, khususnya partai politik islam dalam  membangun ikatan koalisi pada  Pemilihan  Presiden  Tahun  2019?.Lebih  jauh  tulisan  ini  ingin  melihat  bagaimana motivasi  dan  bentuk  formasi  koalisi  yang  terbentuk? . Besar  harapan  tulisan  ini  mampu mewarnai  kajian-kajian  politik  yang  membahas  mengenai  koalisi,  khususnya  koalisi  yang dilakukan Partai Politik Islam dalam ranah elektoral.
Fokus  waktu  dan  kasus  dalam  tulisan  ini  terbatas  hanya  pada  proses  koalisi  partai politik menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Metode dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Tujuan mendiskusikan tulisan ini secara praktis  ingin  melihat  bagaimana  bekerjanya  ideologi  pada  partai-partai  politik  islam  di Indonesia adapun tujuan teoritis ingin memperkaya kajian-kajian keilmuan politik khususnya tentang partai politik dan pemilu.

## Pembahasan

## Partai Islam dan Peta Kekuatan Partai Politik Pasca Pemilu 2014
Sebelum kita melihat lebih jauh tentang kekuatan masing-masing partai politik di DPR RI hasil dari Pileg 2014, maka terlebih dahulu kita akan mendiskusikan  tentang partai politik Islam. Partai politik secara umum dapat kita maknai sebagai organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur dan kekuasaan yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam kontestasi pemilu  (Pamungkas, 2011, pp. 5–6).
Tentang  apa  itu  „partai  politik  islam‟,  dalam  kajian  ilmu  politik,  penggunaan  istilah „partai islam‟ setidaknya memiliki dua konotasi. Pertama, ideologi organisasi, yaitu merujuk kepada partai politik yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologinya. Kedua , partai dilihat dari  basis  kulturalnya,    dimana  partai  politik  bukan  hanya  dilihat  sebagai  organisasi,  tetapi juga  sebagai  sarana  atau  media  bagi  masyarakat,  atau  kelompok-kelompok  di  masyarakat untuk mengartikulasikan, mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan politiknya (Al- Hamdi,  2013,  p.  9).  Berdasarkan  perjalanan  fakta  historis,  partai  islam  atau  partai  yang berasaskan Islam terbagi dalam tiga bagian, yakni: 1.Partai Islam yang berasas Islam, 2. Partai Islam yang berasas Islam dan Pancasila, serta 3. Partai Islam yang berasaskan Pancasila tetapi berbasis  massa  mayoritas  dari  kalangan  Muslim  (Rido  dalam  Romli,  2013:  9).  Partai  Islam dan partai  yang lain juga memiliki perbedaan, pertama terkait dengan asas. Dalam segi asas, partai Islam berbeda dengan partai lainnya. Partai Islam  berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam  yang  bersumber  pada  kitab  suci,  Al  Qur‟an  dan  Hadist,  baik  mereka  yang mencantumkan  Islam  sebagai  asasnya  atau  menjadikan  Islam  sebagai  spirit  perjuangannya. Dari segi pendukung, partai-partai Islam juga memiliki konstituen yang beragam.
Dari    hasil  Pemilu  Legislatif  2014,  diantara  partai-partai  yang  lolos  ambang  batas, memiliki  kursi  di  DPR  RI  dan  dapat  kita  masukkan  sebagai  partai-partai  Islam  adalah  PPP, PKB,  PKS  dan  PAN.  PPP  merupakan    partai  Islam  tertua  yang  masih  bertahan  sampai sekarang.  Partai  berlambang  ka‟bah  ini  berasaskan  Islam  dan  Pancasila  serta  memiliki konstituen utama umat Islam khususnya warga Nahdliyin. Hanya saja dibeberapa tempat ada
juga warga Muhammadiyah dan golongan ormas Islam lain yang juga tergabung dalam PPP. Selain PPP, PKB juga memilik basis massa warga NU. Partai  yang dipelopori oleh Gus Dur ini menjadi salah satu parpol Islam besar di Indonesia. Partai Islam lain yang memiliki basis massa konstituen yang cukup besar adalah PAN. Partai berlambang matahari yang dipelopori oleh  Amien  Rais  ini  memimiliki  basis  massa  warga  Muhammadiyah.  Ada  juga  PKS,  Partai Keadilan Sejahtera, partai politik yang memiliki basis kelompok gerakan pendidikan tarbiyah di kawasan perkotaan.
Membaca  pemetaan  partai  politik  di  DPR  RI  hasil  Pemilu  2014,  kita  akan  melihat bagaimana  posisi  dan  kekuatan  partai  politik  Islam.  Pada  pemetaan  hasil  pemilu  2014  ini, pertama kita  akan  melihat  pemetaan  pada  partai  politik  yang  berbasis  nasionalis.  PDI Perjuangan  meraih  23.861.471  suara  (18,95  %),  jika  dikonversikan  PDI  Perjuangan mendapatkan 109 kursi. Partai Golkar18.432.312  (14,75 %) dengan 91 kursi, Partai Gerindra 14.760.371  (11,81%)  dikonversi  menjadi  73  kursi,  Partai  Demokrat  12.728.913  suara (10,19%)  dengan  61  kursi,  Partai  Nasdem  8.402.812  suara  (6,72  %)  dengan  35  kursi,  dan Partai Hanura  6.579.498 suara (5,26 %).

## Tabel I Perolehan Suara Partai Nasional Hasil Pemilu Tahun 2014

## sumber : diolah dari data KPU RI
Selanjutnya  kita  akan  melihat  perolehan  suara  partai-partai  Islam  atau  partai  yang memiliki  ideologi  Islam.  Adapun  partai-partai  yang  berbasis  masa  Islam  atau  memiliki ideologi  Islam  meraih  kursi  seperti  berikut:Partai  Amanat  Nasional  9.481.621  suara  (7,59 persen)dengan  49 kursi,  Partai Kebangkitan Bangsa dengan 11.298.957 suara  (9,04 persen) dengan 47 kursi, Partai Keadilan Sejahtera meraih 8.480.2014 suara (6,79 %) 40 kursi, Partai Persatuan Pembangunan  8.157.488 (6,53 %) dengan 39 kursi.

## Tabel 2 Perolehan Suara Partai Berbasis Islam

## sumber: diolah dari data KPU RI
Membaca  pemetaan  politik  di  DPR  RI  dari  hasil  pemilu  Legislatif  tahun  2014,  PDI Perjuangan    masih  menempatkan  diri  sebagai  pemenang  dengan  suara    23.861.471.  Hal  ini
Partai Jumlah Suara Prosentase Jumlah Kursi PDI P 23.861.471 18, 95 109 P. Golkar 18.432.312 14, 75 91 P. Gerindra 14.760.371 11, 81 73 P. Demokrat 12.728.913 10,19 61 P. Nasdem 8.402.812 6,72 35 P. Hanura 6.579.498 5,26 16
Partai
Jumlah Suara Prosentase Jumlah Kursi PAN 9.481.621 7, 59 % 49 PKB 11.298.957 9,04 % 47 PKS 8.480.204 6,79 % 40 PPP 8.157.488 6,53 % 39
memang tidak mengejutkan karena PDI P memiliki calon presiden yang sangat populer yakni Ir.Joko  Widodo  yang  sebelumnya  menjabat  sebagai  Walikota  Kota  Surakarta  dan  Gubernur DKI  Jakarta.  Setelah  puasa  kekuasaan  di  Istana  selama  10  tahun,  PDI  Perjuangan  kembali menorehkan kemenangan. Partai Demokrat yang pemilu sebelumnya juara, kini harus puas di posisi ke empat.
Adapun partai-partai Islam dengan suara tertinggi adalah PKB, akan tetapi untuk jumlah kursi  terbanyak  diduduki  PAN.  Hal  ini  terjadi  karena  PAN  memiliki  persebaran  suara  yang lebih merata, daripada PKB yang banyak terpusat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rata-rata Partai  Islam  ini  meraih  40  kursi,  dengan  total  keseluruhan  175  kursi.  Prosentase  kekuatan kursi di parlemen yang diraih partai islam ini berkisar 31,25 %.

## Pemilihan Presiden: Arena, Sumber Daya dan Estimasi Koalisi
Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  merupakan  bagian  dari  proses  rekruitmen kepemimpinan  di  tingkat  nasional.  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2019  ini akan menentukan nasib Indonesia selama lima tahun kedepan. Bukan hanya warga Indonesia saja  yang tertarik mengikuti, masyarakat dunia pun turut mengikuti. Perdebatan, diskusi dan beragam  kampanye  di  dunia  nyata  dan  didunia  maya  marak  terjadi.  Proses  koalisi  yang dilakukan  oleh  Partai  Politik  menjadi  salah  satu  isu  yang  didiskusikan.  Koalisi  yang  ada  di negara  berkembang  dan  demokrasinya  belum  kuat  sering  menunjukkan  tidak  konsistennya partai politik (Altman, 2000, p. 263) .
Peraturan  pemilihan umum dalam konstitusi negara Indonesia diatur  Pasal 22E UUD Tahun  1945  yang  pengaturan  lanjutannya  terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu ini mengatur ambang batas pencalonan  presiden  ( presidential  threshold )  yang  mensyaratkan  perolehan  kursi  minimal 20%  (dua  puluh  persen)  jumlah  kursi  DPR  atau  minimal  25%  (dua  puluh  lima  persen) perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya. Bila kita melihat hasil Pemilu 2014 yang menjadi acuan dalam mengusung calon Presiden, maka tidak ada satupun partai  yang bisa mengusung calon  sendiri. Syarat pencalonan  yakni  minimal   112 kursi atau 25  %  suara.  PDI  Perjuangan  sebagai  Partai  pemenang  juga  hanya    memiliki  109  kursi  dan 18,95 % suara.
Proses koalisipun menjadi suatu yang tak bisa dihindari bagi partai politik. Koalisi yang terjadi antar partai politik yang memiliki kursi di DPR RI  merupakan contoh praktik koalisi yang terjadi pada arena elektoral. Koalisi elektoral ini mengasumsikan adanya aliansi dimana partai  politik  setuju  untuk  tidak  berkompetisi  melawan  satu  dengan  yang  lainnya    dengan pandangan  untuk  maksimalisasi  representasi  mereka  bersama  (Heywood,  2000,  p.  195). Koalisi dalam Pilpres Tahun 2019 terjadi ketika tahapan proses pencalonan dimulai, dimana partai  politik  minimal  harus  memenuhi  syarat  25  %  suara  atau  20  %  kursi,  sehingga  partai- partai  yang  tidak  memenuhi  syarat  ini  harus  menjalin  kekuatan  sebanyak  mungkin  untuk representasi kekuatan.
Dari  uraian  sebelumnya  mengenai  pemetaan  politik  di  DPR  RI,  dari  Partai  berbasis nasional,    PDI  Perjuangan  memiliki  sumber  daya  yang  paling  kuat  untuk  berkoalisi. Sumberdaya  ini  merupakan  besaran    kekuatan  partai  ( size  of  party  power )  yang  menjadi penentu  dalam  terbentuknya  koalisi  partai    (Pamungkas  dalam  Caplow,  2013).  Dengan  109 kursi  yang  ada  di  parlemen  PDI  Perjuangan  hampir  memenuhi  persyaratan  ambang  batas. Golkar  dengan  91  dan  14,  75  %    sebagai  pemenang  kedua  juga  memiliki  kursi  yang signifikan.  Total  suara  partai  berbasis  nasionalis  yakni  PDI  P,  Golkar,  Gerindra,  Demokrat, Nasdem dan Hanura bila dijumlahkan mencapai lebih dari 50 %, yakni 67,68 % suara dengan 385  kursi.  Adapun  partai-partai  politik  Islam,  seperti  PKB,  PAN,  PKS  dan  PPP  bila dijumlahkan memiliki 32,32 %.
Sebelum melihat mengenai realitas politik yang terjadi dalam proses koalisi ketika masa kandidasi  Pilpres  2019,  akan  coba  kami  paparkan  mengenai  kemungkinan-kemungkinan
koalisi  yang  akan  terjadi  berdasarkan  kekuatan    masing-masing  partai  tersebut.  Theodore Caplow  dalam “A  Theory  of  Coalition  in  The  Triad” membuat  simulasi  mengenai kemungkinan-kemungkinan  koalisi  dari  3  partai  yang  berbeda.    Akan  tetapi  realitas  yang terjadi  di  DPRD  RI  terdapat  10    partai  politik  dengan  ragam  kekuatan  yang  berbeda-beda. Sehingga tipologi koalisi ini cukup sulit jika kita gunakan untuk melihat konteks koalisi yang terjadi. Selain itu terbentuknya koalisi sejatinya tidak berdasarkan atas kalkulasi sumberdaya saja, tetapi juga ada dimensi-dimensi lain yang dapat menunjang terbentuknya koalisi.
Hal  lain  yang  dapat  kita  lihat  terkait  kekuatan  sumber  daya  dan  formasi  koalisi  yang mungkin  untuk  terbentuk  antara  lain  diuraikan  oleh  Hinckley  yang  dikutip  oleh  Pamungkas berikut  ini. Pertama ,pendekatan  sumberdaya  minimum  ( minimum  resource  theory ),  teori  ini mengasumsikan    bahwa  pemain  akan  memaksimalkan  pembagian  keuntungan  berdasarkan norma  persamaan,  yaitu  pembagian  keuntungan  sama  dengan  besaran  sumberdaya  yang dibawa  pemain.  Pemain  dengan  sumberdaya  terbesar  kemungkinan  akan  menjadi  pemain terlemah, sebaliknya  pemain dengan sumberdaya terkecil  dapat menjadi pemain yang paling penting.  Melihat  realitas  pada  peta  politik  DPR RI,  maka  PDI  Perjuangan  dengan  109  kursi belum tentu akan menjadi pemain utama dalam koalisi. PDI P akan kalah jika  Golkar  dengan 91 kursi akan berkoalisi dengan Gerindra, dan semua partai yang lain akan membentuk koalisi tanpa PDI P.
Kedua ,  adalah  teori  kekuatan  minimum  ( minimum-power  theory ),  pendekatan  ini menekankan pada perbandingan kekuatan relatif pemain daripada distribusi sumberdaya yang dimiliki. Daripada harus berbagi keuntungan dengan pemain yang memiliki sumberdaya yang relatif  sama,  pemain  lebih  berharap  berbagi  keuntungan  secara  proporsional  degan  pemain poros. Koalisi akan ditentukan  oleh pemain yang berada pada posisi kunci, poros atau paling penting.  Kekuatan  pemain  “paling  penting”  adalah  kuantitas  sumberdaya  pemain  tertentu yang  dapat  mengubah  koalisi  yang  kalah  menjadi  koalisi  yang  menang.  Koalisi  ini  akan terjadi  misalnya  saja    Gerindra,  Demokrat,  Nasdem,  PAN,  PKB,  PKS  sebagai  partai  tengah akan berkoalisi sehingga kekuatan poros tengah ini akan semakin diperhitungkan.
Berikutnya adalah koalisi anti kompetisi ( anticompetition theory ), teori ini menyatakan bahwa sikap tentang kompetisi dan tawar menawar, perbedaan personalitas, dan faktor-faktor lainnya akan memimpin pemain pemain untuk membentuk  koalisi yang lebih besar daripada koalisi ukuran minimum. Koalisi akan terbentuk diantara pemain yang memiliki sumber daya relatif  sama.  Misalnya  saja  Nasdem,  PAN,  PKB,  PKS  berkoalisi  dalam  satu  kubu,  koalisi dalam  kubu  Partai  poros  tengan  ini  tentu  saja  akan  memenangkan  koalisi  dibanding  koalisi partai-partai  besar.  Koalisi  juga  dimungkinkan  dengan  terjadinya  pilihan  acak  atau  koalisi yang membingungkan, asumsi yang dibangun adalah koalisi yang tidak memungkinkan untuk dihitung secara rasional.

## Kecenderungan Ideologi Partai Politik di DPR RI
Menjelang pelaksanaan Pilpres yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, partai  politik  baik  yang  berada  di  ranah  pemerintahan  (parlemen)  maupun  diluar  parlemen mulai ancang-ancang untuk mempersiapkan diri. Pilpres kali ini bukan saja ajang demokrasi electoral  yang  mengagendakan  suksesi  kepemimpinan  ditingkat  nasional,  tapi  lebih  dari  itu Pilpres kalini ini juga akan menentukan wajah dan gerak langkah Indonesia selama lima tahun kedepan.
Setelah  kita  mengetahui  bagaimana  kekuatan  masing-masing  partai  yang  ada  di  DPR RI, maka akan kami coba kombinasikan antara kekuatan partai yang berupa jumlah kursi yang dimiliki  di  parlemen  dengan  ideologi  yang  menjadi  platform  partai  tersebut.  Dalam  hal  ini kami  akan  mencoba  menggambarkan  model  tersebut  dengan  bagan  yang  di  cetuskan  oleh Lijphart.  Lijhphart  menggambarkan  partai-partai  politik  berdasarkan  spektrum  ideologi  dan perolehan suara, dimana partai dibedakan dari yang paling kiri hingga paling kanan. Adapun diposisi  tengahnya  merupakan  partai  yang  memiliki  kedekatan  terhadap  dua  kutub  ideologi.
Merujuk  dari  Asumsi  Lijphart  ini,  maka  gambar  yang  terbentuk  atas  komposisi  partai  yang ada di DPR RI adalah sebagai berikut.

## Gambar 1 Kecenderungan Ideologi dan Kekuatan Partai Politik DPR RI
PDIP Golkar Gerindra  Demokrat Nasdem Hanura           PAN  PKB   PKS PPP 109     91       73              61                35       16                  49        47    40       39

## Sumber:Diadopsi dari Model Lijhpart (1999: 93)
Jika  kita  lihat  gambar  diatas,  anak  panah  yang  berada  ke  posisi  kanan  menunjukkan posisi  ideologi  Partai  Politik  Islam  sedangkan  anak  panah  kekiri  menunjukkan  partai  politik yang berhaluan nasional. Adapun posisi paling kanan kekiri ditempati oleh partai politik yang memiliki jumlah kursi paling besar kearah kiri dengan kursi  yang lebih kecil. PDI P dengan kursi paling besar berada diujung kiri dan PPP dengan kursi yang paling kecil berada dipaling kanan.

## Motif Koalisi : Arena Pertarungan Kepentingan
Untuk  mengetahui  suatu  hal  yang  mendorong  bagi  partai  politik  untuk  membentuk koalisi,  para  pakar  telah  mengidentifikasi  beberapa  hal.  Ada  yang  mengemukakan  asumsi bahwa  motif  partai  politik  untuk  membentuk  koalisi  pada  dasarnya  karena  adanya  dua dorongan,  yakni  orientasi  kekuasaan (office-oriented  approaches )  yang  mengasumsikan bahwa  partai  semata-mata  menaruh  perhatian  terhadap  kekuasaan    sehingga  kekuatan  kursi menjadi  hal  yang  penting  dan    orientasi  kebijakan  ( policy  oriented  approaches )  yang menekankan pada pentingnya platform partai yang sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan (Pamungkas,  2011).  Selain  itu  motivasi  koalisi  dapat  juga  terdorong  oleh  keinginan  untuk meraih suara kemenangan ( voted-oriented approaches ).
Motivasi  pembentukan  koalisi  yang  berbeda-beda  ini  juga  menentukan  formulasi pembentukan koalisi yang berbeda. Seperti pada  bagan yang telah kami paparkan mengenai spektrum  ideologi  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  partai  politik,  Lijhpart  (1999) mengemukakan  adanya  6  model  yang  memungkinkan  terbentuknya  formulasi  koalisi. Pertama, minimal winning coalition merupakan koalisi  yang didasarkan  pada maksimalisasi kekuasaan  dengan  pengabaian  partai  yang  tidak  perlu.  Spektrum    ideologi  partai  juga bukanlah hal yang penting bagi koalisi ini. Kedua, minimum size coalition yakni koalisi  yang dibangun  oleh  partai    besar  dengan  partai  yang  lebih  kecil  untuk  sekedar  mencapai  suara mayoritas.  Ketiga, bargaining  proposistion  coalition yakni  koalisi  dengan  jumlah  jumlah partai paling sedikit. Keempat, minimal range coalition yakni koalisi berdasarkan kedekatan pada  kecinderungan  ideologis.    Kelima, minimal  connected  winning  coalition yakni  koalisi yang terjadi   antara partai-partai    yang memiliki persambungan orientasi  kebijakan. Keenan, Policy  viable  coalition ,  yaitu  koalisi  yang  terjadi  diantara  partai-partai  yang  secara    spesifik memang memiliki kepedulian yang sama yang berkaitan dengan kebijakan.
Proses  koalisi  ini    menjadi  suatu  arena  yang  sangat  penting  terkait  dengan  ragam tujuannya.  Secara  lebih  sederhana  kita  dapat  melihatnya  dari  dua  pendekatan,  teori  koalisi yang  berfokus  pada  ideologi  dan  teori  koalisi  atas  dasar  pemenangan  minimal  (Ambardi, 2009).  Pendekatan  ideologis  ini  mengasumsikan  bahwa  pentingnya  kesamaan  ideologi  dan kebijakan  partai  sebagai  pertimbangan  dalam  membentuk  koalisi,  para  politikus  tidak menjadikan  jabatan  kekuasaan  sebagai    tujuan  akhir,  melainkan  sebagai  sarana  untuk menerapkan    kebijakan  tertentu.  Besar  kecilnya  koalisi  tidak  menjadi  kriteria    utama  dalam merangkul  atau  mengesampingkan  satu  partai.  Tautan  elektoral  akan  terwujud  ketika komitmen ideologis partai  yang dikampanyekan sebelum dan selama pemilu tetap mewarnai
keputusan  partai  dalam  memilih  mitra  koalisi  (Swaan:  1973  dalam  Ambardi:  2009). Berikutnya  pendekatan  yang  kedua  adalah  teori  koalisi  kemenangan-minimal  atau  koalisi berbasis suara minimal. Logika utama dari pendekatan ini adalah  pembentukan koalisi pada dasarnya    merupakan  upaya  memenangi  persaingan  berdasar  pada  kuantitas,  Kemenangan diparlemen  akan ditentukan  oleh suara terbanyak. Singkatnya peserta koalisi  akan berfokus pada  suara  yang  diperlukan  guna  memenangi  pertarungan  diarena  legislatif  (Riker  :1962 dalam Ambardi: 2009).
Setelah  mengurai  pendekatan-pendekatan  koalisi  secara  teoritis,  kini  akan  kita    lihat bagaimana  proses  pembentukan  koalisi  yang  terjadi  di  DPR    RI.  Pemilihan  Presiden  Tahun 2019 yang lalu pada akhirnya diikuti oleh dua pasang calon kandidat dan di usung dua kubu yang berbeda. Pasangan  pertama  adalah    Ir. Joko Widodo-  KH. Maruf Amien  yang diusung oleh PDI P, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, dan PPP. Selain itu pasangan ini juga mendapat  dukungan dari partai  politik  yang tidak memiliki kursi  di  parlemen  yakni PSI, PBB, Perindo dan PKPI. Koalisi yang kedua adalah koalisi Pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga  Salahuddin  Uno.  Koalisi  ini  didukung  oleh  Partai  Gerindra,  PAN,PKS  dan Demokrat.
Pemilihan  Presiden dan Wakil Presiden kali ini merupakan kompetisi politik yang luar biasa. Bukan saja elit-elit politik yang terbelah, masa dibawah juga ikut terbelah. Pengusaha- pengusaha, maupun media-media massa juga turut berpartisipasi. Perdebatan di ruang media sosial  maupun  ruang-ruang  publik  di  dunia  nyata  juga  semakin  hangat.  Masing-masing pendukung mengklaim sebagai pemilik calon terkuat. Pembilahan masyarakat saat Pilpres ini terjadi  dilevel  aras  local  maupun  di    media  massa.  Prabowo  mendapat  dukungan  kuat  dari gerakan  muslim  modern  seperti  alumni  212,  sedangkan  Jokowi  mendapat  dukungan  dari organisasi masa Islam besar Nahdlatul Ulama (Maklane, 2019, p. 3) .
Ditingkat elit, Partai-Partai Politik yang berkoalisi rata-rata berorientasi pada kekuasaan ( office-oriented approaches ) dan  orientasi kemenangan ( voted-oriented approaches ) daripada orientasi  kebijakan  ( policy-oriented  approaches ),  Hal  ini  terlihat  dari  proses  kolisi  yang dibentuk    partai-partai  yang  lebih  banyak  melihat  kekukatan  dan  orientasi  kemenangan daripada  ideologi.  Partai-Partai  Islam  seperti  PKB  dan  PPP  sudah  sejak  jauh-jauh  hari mengklaim  untuk  mendukung  Jokowi,  sedangkan  PKS  akan  mendukung  Prabowo. Belakangan muncul PAN yang juga ikut mendukung Prabowo.
Bagi  PDI  Perjuangan,  pemilu  kali  ini  merupakan  momen  yang  sangat  penting  untuk mempertahan  kan  kemenangan.  Setelah  menang  pada  Pemilu  1999,  pada  Pemilu  2004  dan Pemilu  2009,  PDI  P  harus  menerima  kekalahan.  Pada  Pemilu  2014  PDI  P  kembali  meraih kemenangan baik di legislatif maupun di eksekutif dengan sukses meraih posisi presiden. PDI P memiliki calon terbaik yakni Joko Widodo yang sukses ia dukung sejak menjadi Walikota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden pada Tahun 2014.
Bagi  partai-partai  nasionalis  lain  seperti  Partai  Golkar,  Partai  Nasdem,  dan  Partai Hanura,  Jokowi  sebagai  calon  incumbent  dianggap  memiliki  banyak  kemudahan  untuk menggapai  kemenangan.  Dengan  tetap  mendukung  Jokowi  maka  sederet  kepentingan- kepentingan  lebih  mudah  terealisasi.  Partai  Golkar,  Partai  Nasdem,  dan  Partai  Hanura  juga memiliki  kader-kader  yang  duduk  sebagai  menteri.  Sebagai  partai  politik  yang  cukup  besar, dengan  kekuatan  kursi  dan  suara  pada  pemilu  sebelumnya  yang  cukup  besar,  seharusnya Partai  Golkar  mampu  mengusung  calon  sendiri  atau  menjadi  pemimpin  koalisi,  akan  tetapi karena tidak adanya calon-calon  yang cukup kuat, Partai beringin ini lebih memilih bersama barisan koalisi yang di pimpin PDI Perjuangan.
Apa  yang  dilakukan  Partai  Golkar,  Partai  Nasdem,  Partai  Hanura  untuk  berkoalisi dengan PDI P, bias saja kita tangkap sebagai partai-partai yang merasa dirinya sebagai partai nasionalis,  sehingga  memiliki  kedekatan  orientasi  ideologi  yang  sama.  Akan  tetapi  dalam koalisi ini kemudian memunculkan mitra koalisi yang baru dari Partai Islam.
Partai  Islam  yang  ikut  mendukung  Jokowi  adalah  Partai  Kebangkitan  Bangsa.  PKB menganggap  Islam  sebagai  ideologi  dan  terbuka  terhadap  beragam  perbedaan.  PKB merepresentasikan  dirinya  sebagai  partai  golongan  Nahdliyin  akan  tetapi  tetap  menghargai perbedaan.Pada  Pilpres  2019  sudah  jauh-jauh  hari  PKB  berancang-ancang  untuk  menjadi calon  wakil  presiden.  baliho,  gambar-gambar  dan  alat  peraga  maupun  kampanye-kampanye Cak  Imin  juga  sudah  bermunculan  dimana-mana.  Ambisi  PKB  untuk  benar-benar  menjadi calon  wakil presiden sangat  bulat. Akan tetapi,  hingga akhir pendaftaran calon  Presiden dan Wakil  Presiden,  Jokowi  lebih  memilih  KH.  Maruf  Amien.  Sama  seperti  PKB,  Partai  Islam yang  juga  ikut  mendukung  Jokowi  adalah  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP).  Partai berlambang  ka‟bah  ini  sudah  sangat  semangat  untuk  mendukung  Jokowi  jauh  sebelum pencalonan  Presiden  dimulai.  Bahkan  partai  ini  sudah  memasang  gambar  partainya  dengan Jokowi diberbagai media. Diberbagai acara PPP, Jokowi juga selalu diundang untuk hadir.
Tanggal  9  Agustus  2019,  Koalisi  Pendukung  Jokowi-  KH.  Maruf  Amin  resmi  di deklarasikan.    Jokowi-Ma‟ruf  Amin  didukung  9  partai  politik  yang  memiliki  kursi  di parlemen  maupun  tidak,  baik  itu  partai  nasionalis  maupun  partai  yang  berbasis  masa  Islam. Sembilan Partai Politik yakni PDIP, PKB, Golkar, Perindo, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan PPP.  Sembilan  partai  politik  ini  kemudian  mendeklarasikan  Koalisi  Indonesia  Kerja. Belakangan  muncul  juga  Partai  Islam,  Partai  Bulan  Bintang  turut  pula  bergabung  dalam koalisi ini.
Koalisi  Adil  Makmur  menjadi  kompetitor  Koalisi  Indonesia  Kerja  yang  menduklung kembali Jokowi. Koalisi ini dideklarasikan di Rumah Kertanegara, 7 September 2019. Koalisi ini  dipimpin  oleh  Partai  Gerindra  yang  mengusung  langsung  Ketua  Umumnya  Prabowo Subianto  untuk  menjadi  calon  Presiden,  bersama  Sandiaga  Uno  sebagai  Calon  Wakil Presiden.  Turut  mendukung  koalisi  ini  adalah  partai  politik  berbasis  Islam  yakni  Partai Keadilan  Sejahtera  yang  berbasis  masa  tarbiyah  dan  Partai  Amanat  Nasional  yang  berbasis masa  warga  Muhammadiyah.  Nama  koalisi  adil  makmur,  menurut  Sekjen  Partai  Gerindra, sesuai  yang  dilansir  Tempo  yakni  sesuai  cita-cita  koalisi  ini  dimana  ingin  mewujudkan keadilan ekonomi, keadilan hukum dan kemakmuran.
Partai  Gerindra  dengan  kursi  di  DPR  yang  paling  besar  tentu  saja  merasa  layak  untuk mengusung  calon  sendiri,  apalagi  elektabilitas  dan  popularitas  Prabowo  dianggap  mampu untuk  menjadi  lawan  tangguh  Jokowi.  Bagi  PKS,  yang  selama  ini  selalu  menjadi  „lawan‟ PDIP, melawan Jokowi dan mendukung Prabowo adalah sebuah kepastian. Apa lagi PKS dan Gerindra memiliki hubungan yang sangat dekat, khususnya saat Pemilu 2014. Selain Gerindra dan PKS,  koalisi ini juga mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional yang sejak Pemilu 2014 juga sudah bergabung dengan koalisi ini. Belakangan muncul juga Partai Demokrat dan Partai Berkarya yang juga ingin memperkuat Koalisi Adil Makmur.

## Koalisi Partai Politik Pada Pemilu 2019: Pragmatis atau Ideologis
Pemilihan  Umum  2019  meninggalkan  cerita  sejarah  politik  dalam  perjalanan  Bangsa Indonesia.  Pemilu  2019  juga  memberi  gambaran  bagaimana  eksistensi  partai  politik  Islam. Era awal reformasi, Partai Politik Islam baru banyak bermunculan. Hal ini ditengarai karena beberapa  sebab,  karena  faktor  teologis  yang  mengatakan  bahwa  agama  tak  bisa  dipisahkan dari politik, faktor sosiologis  dimana mayoritas  masyarakat  Indonesia adalah muslim, faktor historis dimana sejarah pejuangan bangsa tak bisa lepas dari perjuangan partai politik islam, serta  faktor  reformasi  yang  memberikan  angina  besar  bagi  tumbuhnya  partai-partai  politik islam (Romli, 2006, p. 244). Partai-partai politik Islam tumbuh subur dengan beragam wajah, ada  yang  mencoba  mempertahankan  politik  aliran,  ada  juga  yang  ingin  membentuk  wajah baru  (Ufen,  2006,  p.16).  Akan  tetapi  selama  dua  decade  perjalanan  reformasi  ini,  apakah partai politik islam ini sudah mempertahankan garis ideologinya secara benar?.Koalisi partai politik pada ranah Pemilu 2019 akan memberi jawaban.
Pertama , berorientasi kemenangan. Motif partai politik pada koalisi Pemilu 2019 lebih bermotif  kemenangan  daripada  orientasi  ideologi  dan  kebijakan.  Hal  ini  terlihat  dari  proses
koalisi  yang  dilakukan  partai  politik  menjelang  pemilu.  Baik  partai  politik  islam  maupun partai politik nasionalis semua mengandalkan pada hitung-hitungan kursi. Berapa kursi yang dimiliki,  serta  kursi  apa  saja  yang  nanti  didapat  seandainya  calonnya  menang  terus mengemuka.  Adapun  wacana  koalisi  tanpa  syarat,  koalisi  tanpa  bagi-bagi  kursi  belum terealisasi. Baik partai politik yang bernaung dalam koalisi Indonesia Kerja maupun Indonesia Adil Makmur sama-sama lebih berorientasi pada kemenangan.
Kedua ,  Ideologi  partai  politik  semakin  kabur.  Kemewahan  ideologi  yang  disandang partai  politik  semakin  kabur.  Partai  mana  yang  memiliki  ideologi  islam,  partai  mana  yang memiliki  ideologi  nasionalis  semakin  tidak  jelas.  Kaburnya  ideologi  partai  politik  islam  ini semakin  mengubur  mimpi  -mimpi    bersatunya  partai  politik  islam  dalam  satu koalisi.Masyarakat  dan  pemilih  semakin  bingung  untuk  menyalurkan  ideologinya.  Untuk membedakan partai politik satu dengan yang lainnya kini lebih kepada siapa pemimpin figur partai tersebut serta siapa saja basis-basis pemilih partai tersebut.
Ketiga, sistem pemilu dan kaburnya ideologi partai politik.Adanya ambang patas pemilu serta semakin tingginya jumlah kursi dan jumlah suara minimal yang di wajibkan bagi partai politik  sebagai  persyaratan  untuk  mengusung  calon  presiden  dan  wakil  presiden  ternyata belum  efektif  untuk  menyederhanakan  jumlah  partai  politik.  Adanya  persyaratan  jumlah minimal  suara  dan  minimal  kursi  direspon  partai-partai  politik  dengan  membangun  koalisi tanpa mempertimbangkan ideologi. Asal jumlah minimal suara dan minimal kursi memenuhi, koalisi ini langsung mengusung calon sendiri.

## Simpulan
Proses koalisi yang dilakukan semua partai politik, baik partai politik berbasiskan islam maupun partai politik yang dilakukan partai politik berbasis nasionalis sudah tak ada bedanya. Dalam  membentuk  koalisi,  semua  partai  politik  memiliki  orientasi  kemenangan  yang  lebih kuat  daripada  pada  orientasi  ideologi  dan  kebijakan.  Hitung-hitungan  berapa  sumber  daya kekuatan yang dimiliki dan besaran kekuasaan yang akan didapatkan lebih dominan daripada ideologi  dan  kebijakan.  Ideologi  partai  politik  Islam  juga  semakin  kabur,  masyarakat  lebih melihat  siapa  sosok  figur  ketua  umum  atau  presiden  partai  dari  pada  melihat  apa  ideologi partai.  Masyarakat  akan  melihat  siapa  atau  golongan  apa  saja  yang  menjadi  pemilih  utama partai  daripada  melihat  kebijakan  partai.  Sistem  pemilu  yang  bekerja  juga  berpengarus terhadap garis ideologi partai.
Rekomendasi  secara  praktis,  penulis  berharap  partai  politik  lebih  berani  menjaga konsistensi  ideologi  daripada  sekedar  kepentingan  pragmatis  kemenangan.  Adapun rekomendasi  teoritis  yakni  penelitian-penelitian  yang  dapat  dilakukan  kedepan  diantaranya: pertama adanya relasi tentang sistem pemilu yang berlaku di Indonesia dengan garis ideologi partai  politik. Kedua, kuat  lemahnya struktur koalisi  yang terbentuk  sebelum  maupun setelah pemilu.  Dan  yang  ketiga  tentang  masa  depan  ideologi-ideologi  partai  politik  islam  pasca Pemilu 2019.

## Daftar Pustaka
Al-Hamdi,  R.  (2013). Partai  Politik  Islam:  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Altman,  D.  (2000). The  Politics  of  Coalition  Formation  and  Survival  in  Multiparty Presidential Democracies The Case of Uruguay, 1989–1999 . London: Sage Publication. Ambardi, K. (2009). Mengungkap Politik Kartel . Jakarta: KPG.
Hanan, D. (2015). Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia, Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian . Jakarta: Puskapol UI. Heywood, A. (2000). Key Concept in Politics . Hampshire: Macmillan and Co.Ltd. Makhsin, L. (2016). Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilgub di Jawa Tengah 2015. Jurnal Sosial FISIPOL UGM . Maklane, L. (2019). The 2019 Indonesian Elections: An Overview . Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institte.
Pamungkas, S. (2011). Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia . Yogyakarta:  Institute for Democracy and Welfarism.
Romli, L. (2006). Islam Yes, Partai Islam No . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Winter, L., & Dumont, P. (2006). Parties in to Government: Still many Puzzless, dalam Katz, Richard and William Crotty (Handbook o). London: Sage Publication.