## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MADIUN

## Nuswantari 1
Universitas PGRI Madiun 1
Email : nusinuswantari@gmail.com 1
Naskah diterima: 30/08/2017 revisi: 20/09/2017 disetujui: 26/10/2017

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui:    apakah  implementasi  perlindungan  hukum terhadap perempuan korban KDRT di kota Madiun sudah sesuai dengan UU No.23 Th 2004. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  non-doktrinal  dengan  pendekatan  interaksional mikro  dan  memakai  metode  kualitatif.  Analisis  data  dilakukan  dengan  teknik  analisis kualitatif  dengan  metode  analisis  interaktif.  Kesimpulan  penelitian  ini  adalah:  Implementasi perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  korban  KDRT  di  Kota  Madiun  belum  sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Hambatan yang dihadapi adalah:  belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan perempuan korban KDRT, perundang-undangan yang lain belum merefleksikan  keadilan  bagi  perempuan,  aparat  hukum  masih  bias  gender,    kultur  hukum masyarakat masih bias gender dan patriarkhis. Langkah-langkah yang sudah ditempuh adalah: mengadakan  komunikasi  dan  koordinasi  yang  efektif  antar  penegak  hukum,    meningkatkan sikap  dan  integritas  yang  tinggi  para  aparat  penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya,  dan  mensosialisasikan  kepada  seluruh  masyarakat  tentang  keberadaan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004.
Kata kunci : Implementasi; Perlindungan Hukum; Perempuan Korban KDRT

## IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION ON WOMAN VICTIMS OF HARDNESS IN HOUSEHOLD IN MADIUN CITY

## Abstract
The aims of the research are: to find out how the legal protection toward women as the victims of harassment within household is implemented based on the Law Number 23 the Year of  2004.  This  is  a  non-doctrinal  legal  study  with  a  micro  interaction  approach  and  a qualitative method. The data were analyzed by using a qualitative analysis technique with an interactive analysis. The conclusions of this research are:  the legal protection toward women as the victims of harassment within household have not completely implemented based on the Law  Number  23  the  Year  of  2004.  The  constraints  they  face  are  :  there  have  not  been  any practical  guidelines  in  implementing  the  legal  protection  toward  women  as  the  victims  of harassment within household, the legal contents of the existing laws have not reflected justice for  women,  the  structure  of  laws  or  law  agencies  is  gender-biased,  and  the  legal  culture  of community  is  still  gender-biased  and  patriarchic.  The  measures  taken  to  overcome  the constraints  are:  conducting  communication  and  coordination  effectively  among  the  legal upholders,  improving  attitude  and  integrity  quality  of  the  legal  upholders  in  executing  their duties and functions, and socializing and disseminating the Law Number 23, the Year of 2004 on elimination of harassment within Household to the community.
Keywords:  The  Implementation,  Legal  Protection,  Woman  as  the  Victims  of  Harassment within Household.
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 2 Oktober 2017, hal 97-107 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah
Tangga (PKDRT)
memberikan  perlindungan  secara  khusus bagi  korban  kekerasan  yang  terjadi  dalam lingkup  rumah  tangga,  dan  dilaksanakan berdasarkan  azas  penghormatan  hak  asasi manusia,  keadilan  dan  kesetaraan  gender, non  diskriminasi  dan  perlindungan  korban, serta  mempunyai  tujuan  untuk  mencegah segala  bentuk  kekerasan  dalam  rumah tangga,  melindungi  korban  dan  menindak pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  serta memelihara  keutuhan  rumah  tangga  yang harmonis dan sejahtera. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan  perlindungan  hukum  bagi anggota  dalam  rumah  tangga,  khususnya perempuan  yang  paling  banyak  menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Penelitian  ini  memfokuskan  pada salah satu  bentuk  kekerasan  yang seringkali diabaikan,  tetapi  justru  yang  paling  banyak dialami  oleh  perempuan,  yaitu  kekerasan dalam  rumah  tangga  ( domestic-violence ) yang  terjadi  di  Kota  Madiun.  Kurang diperhatikannya  masalah  kekerasan  yang terjadi  dalam  rumah  tangga,  lebih  banyak disebabkan  tempatnya  di  wilayah  domestik, namun  justru  masalah  dan  kasus  kekerasan dalam rumah tangga inilah yang mengalami peningkatan.  Diperkirakan  banyak  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kota Madiun  yang  menimpa  perempuan    tidak pernah  terungkap  secara  terbuka,  hal  ini mungkin  terjadi  karena  perempuan  yang terkena  kasus  malu  dan  takut  untuk melaporkannya, sehingga tidak dapat diungkapkan. Tetapi apabila semua perempuan  jujur  dan  memiliki  keberanian untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami atau yang terjadi di sekitarnya, niscaya angka yang terekspose akan jauh lebih besar.
Dengan  memperhatikan  semakin meningkatnya  korban  dan  kasus  tindak kekerasan  yang  menimpa  kaum  perempuan di  Kota  Madiun  maka  persoalan  tersebut
menjadi persoalan dan gejala patologi sosial serius yang perlu segera ditangani, dicarikan jalan  pemecahannya  dan  diantisipasi  agar tidak  terus  berkembang.  Berdasarkan  pada paparan  latar  belakang  masalah  tersebut, peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  tentang pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap perempuan  korban    kekerasan  dalam  rumah tangga di Kota Madiun periode tahun 2016- 2017.
Dengan  melihat  permasalahan  yang ada  di  lapangan,  maka  permasalahan  dalam penelitian ini dapat dirumuskan: 1). Apakah implementasi  perlindungan  hukum  terhadap perempuan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  di  Kota  Madiun  pada  tahun    2016- 2017    sudah    sesuai    dengan    Undang- Undang    Nomor    23    Tahun    2004  ?    2). Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi? 3).  Langkah-langkah  apakah  yang  sudah dilaksanakan  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  tersebut  ?  4).    Solusi  alternatif apakah yang dapat diajukan kepada Pemerintah  Kota  Madiun  dan  Penegak Hukum Kota Madiun untuk dapat mengimplementasikan  perlindungan  hukum terhadap  perempuan  korban  kekerasan dalam rumah tangga di Kota Madiun?
Tujuan      pokok        penelitian      ini      adalah untuk:  1)  mengetahui apakah implementasi perlindungan  hukum  terhadap  perempuan korban kekerasan dalam rumah   tangga  di Kota  Madiun  pada  tahun  2016-2017  sudah sesuai  dengan  Undang-Undang    Nomor    23 Tahun 2004?     2)  mengetahui      hambatan - hambatan     apakah     yang     dihadapi? 3) mengetahui langkah-langkah apakah yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
4)
mengetahui  solusi  alternatif  apakah  yang dapat  diajukan  kepada  Pemerintah  Kota Madiun  dan  Penegak  Hukum  Kota  Madiun untuk dapat mengimplementasikan perlindungan  hukum  terhadap  perempuan korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di Kota  Madiun  yang  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004.
Implementasi Kebijaksanaan Hukum
Menurut  Udoji  (1981  :  32)  sebagaimana yang  dikutip  oleh    Solichin  Abdul  Wahab (2004 : 59) dengan tegas mengatakan bahwa “ the execution of appolicies is as important if  not  more  important  than  policy-making. Policies  will  remain  dreams  or  blue  prints file  jackets  unless  they  are  implemented ”, maksudnya bahwa pelaksanaan kebijaksanaan  adalah  sesuatu  yang  penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Beberapa kebijaksanaan  akan  sekedar  berupa  impian atau  rencana  bagus  yang  tersimpan  rapi dalam arsip apabila tidak diiplementasikan.
Lebih lanjut menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul  A. Sabatier (1979) dalam Solichin Abdul    Wahab    (2004  :  65),      menjelaskan bahwa   makna   implementasi adalah :
“Memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian  dan  kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman- pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan  akibat  atau  dampak  nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.
Berdasarkan  pandangan  yang  disampaikan oleh  kedua  ahli  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  proses  implementasi  kebijaksanaan itu  sesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut perilaku  badan-badan  administratif  yang bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan program  dan  menimbulkan  ketaatan  pada diri  kelompok  sasaran,  melainkan  juga menyangkut  jaringan  kekuatan-kekuatan politik,  ekonomi  dan  sosial  yang  langsung atau  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang  pada  akhirnya  berpengaruh  terhadap dampak  baik  yang  diharapkan  ( intended ) maupun yang tidak diharapkan ( spillover/negative effects ).

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004  Pasal 1 ayat (1) yang
dimaksudkan  dengan  kekerasan  dalam rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan  atau  penelantaran  rumah  tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Perlindungan
Hukum
Terhadap
Perempuan  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  menegaskan  bahwa korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga berhak    mendapatkan    perlindungan    dari pihak    keluarga,      kepolisian,  kejaksaan, pengadilan,  advokat,  lembaga  sosial    atau pihak    lain  baik  sementara  maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan    dari    pengadilan  (Pasal  10 huruf  (a)).  Selain  itu  korban  juga  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan  sesuai dengan  kebutuhan  medis  (Pasal  10  huruf (b);  penanganan  secara  khusus  berkaitan dengan  kerahasiaan  korban  (Pasal  10  huruf (c));  pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan bantuan  hukum,  pada  setiap  tingkat  proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  (Pasal  10 huruf  (d))  dan  pelayanan  bimbingan  rohani (Pasal 10 huruf (e)). Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan  kekerasan  dalam  rumah  tangga (Pasal 11). Masyarakat berkewajiban melakukan upaya sesuai batas
kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya  tindak  pidana,  memberikan perlindungan  kepada  korban,  memberikan pertolongan  darurat  dan  membantu    proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan   (Pasal  15).
Peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan  perlindungan  hukum terhadap  perempuan  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  berdasarkan  Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004  : (1). Peran
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 2 Oktober 2017, hal 97-107 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
Kepolisian:  diatur  pasal  16  sampai  dengan Pasal  20,  Pasal  26,  Pasal  27,  Pasal  35  dan Pasal 36. (2). Peran Kejaksaan : diatur pasal 10  huruf  (a).  (3).  Peran  Advokat  :  diatur Pasal  25  Huruf  (a),  (b)  dan  (c).  (4)  Peran Pengadilan  :  diatur  pasal  28  sampai  dengan Pasal  34,  Pasal    37  dan  Pasal  38.  Aparat penegak hukum, yaitu : kepolisian, kejaksaan,    advokat dan pengadilan, dalam memberikan  perlindungan  terhadap  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat bekerjasama  dengan  tenaga  kesehatan, pekerja  sosial,  relawan,  pendamping  dan pembimbing  rohani  (Pasal  21  sampai dengan pasal 24).

## Hukum Sebagai Suatu Sistem Norma.
Berbagai  pengertian  tentang  hukum, sebagai  suatu  sistem  ,    dikemukakan  antara lain  oleh  Lawrence  Friedman  dalam  Esmi Warassih  (2005  :  30),  bahwa  hukum  itu merupakan  gabungan  komponen  struktur, substansi dan kultur :
Pertama Komponen  struktur,   yaitu kelembagaan      yang      diciptakan    oleh sistem  hukum  itu  dengan  berbagai  macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan  untuk  melihat  bagaimana sistem  hukum  itu  memberikan  pelayanan terhadap  penggarapan  bahan-bahan  hukum secara teratur.
Kedua  Komponen  substansi,  yaitu sebagai  output  dari  sistem  hukum,  berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang  digunakan  baik  oleh  pihak  yang mengatur maupun yang diatur.
Ketiga  Komponen  kultur,  yaitu terdiri  dari  nilai-nilai  dan  sikap-sikap  yang mempengaruhi  bekerjanya  hukum  atau  oleh Lawrence  M.  Friedman  disebut  sebagai kultur  hukum.  Kultur  hukum  inilah  yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan  antara  peraturan  hukum dengan  tingkah  laku  hukum,  hal  ini hendaknya  dibedakan  antara  internal  legal culture yaitu kultur hukum para lawyers and judges,  dan  external  legal  culture  yaitu kultur hukum masyarakat luas”.

## METODE

## Jenis Penelitian
Penelitian    ini      termasuk      jenis penelitian    Hukum    Non    Doktrinal      atau penelitian  Hukum  Sosiologis.  Sedangkan apabila  dilihat  dari  sifatnya  termasuk penelitian  Deskriptif  Kualitatif.  Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Interaksional Mikro, dengan analisis kualitatif.  Apabila  dilihat  dari  bentuknya, maka  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam bentuk penelitian evaluatif . Lokasi penelitian di wilayah Kota Madiun.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada bulan  agustus  2016  sampai  dengan  bulan juli  2017.  Tempat  penelitian  di  lingkungan Pemerintah  kota  Madiun,yaitu  di  Dinas Keluarga  Berencana  Kependudukan  dan Catatan Sipil Bidang Pemberdayaan Perempuan, Instansi Kepolisian Resort Kota Madiun,Instansi  Kejaksaan  Kota  Madiun, Instansi  Pengadilan  Negeri  Kota  Madiun dan  Instansi  Pengadilan  Agama  Kota Madiun.

## Target/Subjek Penelitian
Tehnik  sampling  dalam  penelitian  ini dilakukan  secara snow  ball  sampling , dimana peneliti melakukan pemilihan elemen  sampel  sambil  berjalan,  sampai diperoleh  jumlah  elemen  sampel  yang memenuhi  syarat  (J.  Supranto,  2003:  35). Dengan  tehnik  sampling  ini  ditentukan subyek  penelitian  sebagai  berikut:  Aparat Dinas  Keluarga  Berencana  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  bidang  Pemberdayaan Perempuan  Kota  Madiun,  dan    Aparat Penegak  Hukum  kota  Madiun(  Kepolisian Resort,    Kejaksaan  Negeri,    Pengadilan Negeri,  Pengadilan  Agama)  yang  pernah ataupun  yang  sedang  menangani  kasus KDRT  dan  subyek  pendukung  7(tujuh) orang  perempuan  korban  KDRT  yang kasusnya sedang menjalani proses persidangan  ataupun  yang  sudah  menjalani putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun.
Jenis data dalam penelitian ini adalah: Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  lapangan  dan  Data Sekunder,  yaitu  keterangan-keterangan  atau pengetahuan  yang  secara  tidak  langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan- bahan  dokumenter,  tulisan  ilmiah  dan  hasil penelitian lain.
Sumber  Data  dalam  penelitian  ini adalah sumber data primer : Sumber data ini didapatkan  secara  langsung  dari  lapangan atau  masyarakat  sebagai  subyek  penelitian, peristiwa, tingkah laku yang didapat melalui wawancara yang mendalam ( indepth interview ),  dan  Sumber  Data  Sekunder: meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Teknik  sampling  dalam  penelitian  ini dilakukan  secara snow  ball  sampling . Subyek  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  aparat  Dinas  Keluarga  Berencana, Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  bidang Pemberdayaan  Perempuan  Kota  Madiun serta  aparat  Penegak  Hukum  Kota  Madiun (Kepolisian  Resort,  Kejaksaan  Negeri, Pengadilan  Negeri),  yang  pernah  ataupun yang  sedang  menangani  kasus  kekerasan dalam rumah tangga,
dan  perempuan  yang  menjadi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang kasusnya  sedang  dalam  proses  persidangan
ataupun  yang  sudah  menjalani  putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun.

## Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data   dalam   penelitian ini      dengan      teknik  wawancara,  observasi langsung  dan  studi  dokumen.  Sedangkan pemilihan  rancangan   analisis  data  dalam penelitian    ini      menggunakan  analisis kualitatif  dengan  pola  berfikir  deduktif  dan induktif  secara  kombinasi,  yang  didasarkan pada  tiga  komponen  utama  yaitu:  Reduksi data( data  reduction ),  Penyajian  data( data display ),dan penarikan
kesimpulan( verification ).

## Teknik Analisis Data
Proses  analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  model  analisis  mengalir( flow model  of  analysis ),  artinya  melakukan analisis  dengan  menjalin  secara  paralel ketiga  komponen  analisis  secara  terpadu, (baik sebelum mengumpulkan ata, pada saat mengumpulkan data dan sesudah mengumpulkan data. Aktivitas ketiga komponen  analisis  itu  berbentuk  interaksi dengan  proses  pengumpulan  data  sebagai proses siklus. Model analisis data penelitian ini  dapat  digambarkan  pada  gambar  1 sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Perlindungan  Hukum Terhadap  Perempuan  Korban  Kekerasan
Pengumpula Data Reduksi Data Sajian Data Penarikan Kesimpulan & Verifikasi
Gambar 1. Model analisis data
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 2 Oktober 2017, hal 97-107 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
Dalam Rumah Tangga, Hambatan-hambatan yang  di  hadapi  dan  langkah-langkah  yang sudah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota Madiun dan Penegak Hukum Kota Madiun:

## Oleh Pemerintah Kota Madiun.
Sudah    diadakan  sosialisasi  tentang perlindungan dan kesetaraan jender, dengan sasaran organisasi wanita, tokoh masyarakat, dinas instansi terkait, kecamatan-kecamatan,  kelurahan-kelurahan dan  PKK  Kota  Madiun.  Hambatan  yang dihadapi  adalah  belum  adanya  alokasi  dana yang  jelas  untuk  mewujudkan  perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Langkah- langkah  yang  sudah  dilaksanakan  adalah secara  berkala  mengadakan  sosialisasi kepada  masyarakat  dan  merencanakan pembentukan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak  (P2T  – P2A) di wilayah Kota Madiun.
Oleh Kepolisian Resort Kota Madiun.
Pelaksanaan    tugas    Kepolisian  dalam memberikan  perlindungan    hukum  terhadap
perempuan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  dilaksanakan  oleh  tim  Ruang Pelayanan
Khusus (RPK), yang beranggotakan polisi wanita. Ruang
Pelayanan KhususRPK) di dalam menjalankan  tugas  menempuh  tahap-tahap sebagai  berikut  :Pre-emptif,  Preventif  dan Represif.
Data  tentang  bentuk  bentuk  kasus KDRT yang diperoleh dari Ruang Pelayanan  Khusus  (RPK)  Polresta  Madiun ,bulan  Agustus    2016  sampai  dengan  bulan Juli 2017 dapat dilihat pada tabel 1, dan data tentang latar belakang pekerjaan dan tingkat ekonomi keluarga korban dan pelaku KDRT di  kota  Madiun  pada  bulan  Agustus  2016 sampai dengan bulan Juli 2017 dapat dilihat pada  tabel  2,  selanjutnya  data  tentang  usia dan  latar  belakang  pendidikan  korban  dan palaku  kasus  KDRT  di  kota  Madiun  pada bulan  Agustus  2016  sampai  dengan  bulan Juli  2017  disajikan  pada  tabel  3,      sebagai berikut :
Tabel 1 : Data Bentuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Madiun Tahun 2016 – 2017 No Bentuk Kasus Jumlah Kasus 2016  2017 2016 2017 dicabut  diputus  dicabut  Diputus 1 Fisik: Penganiayaan berat 1 1 1 1 Penganiayaan ringan 4 3 1 2 Psikologis: Dikatai Kotor Ingkar Janji Didiamkan Diselingkuhi 1 1 3 Ekonomi: Tidak Dinafkahi 1 1 4 Seksual: Perkosaan Pelecehan Seksual Jumlah 1 7 1 3 4
Tabel 2 : Data Latar Belakang Pekerjaan dan Tingkat Ekonomi Korban Dan   Pelaku Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun  2016-2017.
No Pekerjaan Tingkat Ekonomi Korban Pelaku 2016 2017 Tb  Sw  Pn Tb  Sw  Pn Bw Th At Bw Th At 1    2    3    4    5    6    7    8    Jumlah 1 6 1
Sumber : POLRESTA Madiun Tahun 2016-2017
Keterangan :  Tb = Tidak bekerja, Sw = Swasta / wiraswasta/bakulan,PN= Pegawai  Negeri Sipil, Bw = Ekonomi Bawah, Th = Ekonomi Tengah, At = Ekonomi Atas
Tabel  3  :  Data  Usia  Dan  Latar  Belakang  Pendidikan  Korban  Dan  Pelaku  Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2016-2017.
No Tahun Usia Pendidikan Korban Pelaku Korban Pelaku 2016 2017  2016  2017  SLTP SLTA PT  SLTP SLTA PT 1 42 45   2 50 51   3 35 37   4 20 26   5 35 53   6 19 23   7 34 31   8 21 18   Jumlah 3 5 2 6
Sumber : POLRESTA Madiun Tahun 2016-2017
Hambatan  yang  dihadapi  Polresta Kota Madiun adalah tidak adanya dukungan struktural  dari  POLRI,  belum  tersedianya shelter (rumah aman) dan pencabutan kasus
kekerasan oleh korban atas kemauan sendiri, hal  ini  disebabkan  karena  korban  merasa malu  baik  secara  psikologis  maupun sosiologis,  korban  tidak  punya  keyakinan kasusnya memperoleh keadilan.
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 2 Oktober 2017, hal 97-107 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan tersebut adalah tim RPK menggunakan uang pribadi untuk membantu korban menjalani pemeriksaan medis. Sehubungan belum tersedianya shelter, RPK menitipkan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  kepada  keluarganya  atau  saudaranya dengan  mendapatkan  pantauan  keamanan dari  pihak  Kepolisian  dan  memberikan dukungan  moril  kepada  korban  serta memberi penjelasan bahwa kekerasan dalam rumah  tangga  merupakan  pelanggaran terhadap martabat manusia.
Kejaksaan Negeri Kota Madiun
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun  sudah  menunjuk  jaksa  perempuan untuk  menangani  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  dan  menangani  perkara kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan proses penanganan perkara kategori penting (PK  –  Ting).    Langkah-langkah  yang  sudah dilaksanakan    adalah  dalam  melaksanakan tugasnya  Jaksa  Penuntut  Umum  sering memberikan  nasehat  kepada  korban  di  luar persidangan dan sudah melakukan koordinasi  dengan  aparat  penegak  hukum lain.

## Pengadilan Negeri Kota Madiun
Majelis      Hakim      di        dalam persidangan    memperkenankan    hadirnya pedamping korban. Hambatan yang dihadapi adalah adanya pencabutan kembali kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  oleh korban  disebabkan  korban  merasa  malu, takut  dan  tidak  menginginkan  suaminya dihukum berat, cukup diberi peringatan agar jera  melakukan  tindak  kekerasan  terhadap isteri. Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  tersebut  adalah  pihak  Pengadilan Negeri  sudah  melakukan  koordinasi  dan kerjasama  dengan  penegak  hukum  yang lain,  serta  memberikan  dukungan  moril kepada korban.
Walaupun  upaya  untuk  melakukan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta  sosialisasi  isu  kekerasan  dalam  rumah
tangga  merupakan  pelanggaran  hak  asasi terhadap perempuan semakin gencar dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Madiun dan  Penegak  Hukum  Kota  Madiun,  namun perubahan  ke  arah  perbaikan  hak-hak perempuan dan penegakan hak-hak perempuan  berjalan  lambat.  Memang  harus diakui  bahwa  hingga  saat  ini  Pemerintah Kota  Madiun  dan  Penegak  Hukum  Kota Madiun  belum  dapat  mengimplementasikan perlindungan  hukum  terhadap  perempuan korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga sesuai  undang-undang  yang  berlaku,  karena adanya beberapa hambatan dalam penegakannya.  Namun  kiranya  langkah- langkah  yang  sudah  dilaksanakan  sudah mencerminkan  semangat  Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2004.
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi oleh  Pemerintah  Kota  Madiun  dan  Penegak Hukum  Kota  Madiun  adalah  :  adanya substansi  hukum  lain  atau  peraturan perundangan-undangan yang tidak memihak pada  perempuan  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga,  yaitu  KUHP,  KUHAP, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  yang  menempatkan perempuan  tidak  sederajat  dengan  laki-laki (istri  adalah  ibu  rumah  tangga  dan  suami adalah  kepala  rumah  tangga).  Keberadaan substansi  hukum  demikian  ini,  sangat mempengaruhi cara pandang aparat penegak hukum  dalam  menafsirkan  hukum  yang akan  ditegakkan,  akibatnya  masih  ada beberapa  aparat  penegak  hukum  yang  bias jender dalam melaksanakan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004.
Kultur  hukum  atau  budaya  hukum masyarakat  Kota  Madiun  yang  bias  jender dan  patriarkhi,  yaitu  sikap  atau  perilaku masyarakat  yang  belum  mengakomodir  dan peka  terhadap  persoalan  kekerasan  dalam rumah tangga.. Budaya patriarkhi mengakibatkan laki-laki merasa lebih superior  dari  perempuan,  sehingga  laki-laki dibenarkan  menguasai  perempuan.  Stigma negatif  diberikan  kepada  istri  yang  berani melawan  suami.  Istri  harus  selalu  menjaga
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 2 Oktober 2017, hal 12-22 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
keharmonisan  rumah  tangga  dan  mengalah pada  suami  untuk  menjaga  dampak  buruk kepada anak-anak.
Langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh Pemerintah Kota Madiun dan Penegak  Hukum  Kota  Madiun  untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul adalah mengadakan komunikasi dan koordinasi  yang  efektif    antar  penegak hukum,  meningkatkan    sikap  dan  integritas yang  tinggi  para  aparat  penegak  hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat  tentang  keberadaan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004.
Solusi  alternatif  yang  dapat  diajukan kepada  pemerintah  kota  madiun  dan penegak  hukum  kota  madiun  untuk  dapat mengimplementasikan  perlindungan  hukum terhadap  perempuan  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  di  kota  Madiun  yaitu segera mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu  Yang  Berkeadilan  Jender  Dalam Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap Perempuan
(SPPT–PKKTP),
sistem peradilan  pidana  ini  merupakan  sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan  antara  instansi  atau  pihak  yang berwenang  menangani  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga dan  akses  pelayanan  yang  mudah  serta terjangkau  bagi  perempuan  dalam  setiap proses  peradilan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan dalam rumah tangga.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  perlindungan  hukum  terhadap perempuan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga di Kota Madiun belum sesuai dengan Ketentuan  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2004  .  Hambatan-hambatan  yang  dihadapi adalah:  1. adanya perundang-undangan lain
yang  belum  merefleksikan  keadilan  bagi perempuan    2.  sikap  aparat  hukum  masih bias  jender  3.  kultur  hukum  masyarakat masih  bias  jender  dan  patriakhi.  Langkah- langkah  yang  sudah  ditempuh  untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah:  sudah  mengadakan  komunikasi  dan koordinasi  yang  efektif  antar  penegak hukum,  meningkatkan  sikap  dan  integritas yang  tinggi  aparat  penegak  hukum  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004.  Solusi  alternatif yang dapat diajukan untuk dapat mengimplementasikan  perlindungan  hukum adalah  dengan  segera  mewujudkan  sistem peradilan  pidana  terpadu  yang  berkeadilan jender  dalam  penanganan  kasus  kekerasan dalam rumah tangga..

## Saran
Bedasarkan pembahasan dan hasil temuan maka saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini yakni
Kepada  Pemerintah  Pusat  untuk dapat  mengalokasikan  dana  dari  kas  negara untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas lembaga-lembaga  pemberi  layanan  bagi perempuan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga.
Kepada  Pemerintah  Kota  Madiun  : Dapat  mengalokasikan  dana  dari  APBD untuk  mewujudkan  lembaga  pelayanan hukum terhadap perempuan korban kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Perlu kiranya mendekonstruksikan kembali ideologi  patriarkhi  yang  sedemikian  kuat menguasai mindset masyarakat.
Kepada  Aparat  Penegak  Hukum Kota Madiun: Perlu adanya surat  keputusan bersama  instansi  penegak  hukum  tentang koordinasi  penanganan  kasus  kekerasan dalam rumah tangga.
Kepada  Masyarakat  Kota  Madiun, yang  respect  terhadap  persoalan-persoalan
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 2 Oktober 2017, hal 97-107 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
perempuan  :  Untuk  membantu  penanganan perempuan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga,  maka  perlu  diadakan  shelter-shelter yang  diadakan  oleh  lembaga-lembaga  yang concern terhadap persoalan-persoalan perempuan.  Peran  serta  aktif  masyarakat dalam  merespon  dan  melaporkan  kasus kekerasan dalam rumah tangga dilingkungannya kepada kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Cholil,  A.  (1996).  Tindak  Kekerasan Terhadap Wanita. Yogyakarta. Endang  Sumiarni,  M.  (2005,  February  2).
Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam  Perspektif  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Makalah. Disampaikan  Pada  Loka  Karya Persiapan Kompetisi Peradilan Semu  (Moot  Court)  Wilayah  Jawa Tengah Dan Yogyakarta. Yogyakarta.
Hamim,  A.  (2001). Menjadi  Suami  Sensitif Gender. Yogyakarta:  Rifka  Annisa Womens Crisis Center.
Harkrisnowo,  H.  (2000). Hukum  Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Bandung: Alumni. Hukum,  T.  P.  (2005,  April).  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu  Yang Berkeadilan Gender Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap  Perempuan.  Jakarta  : Komnas  Perempuan  –  LBH  APIK
Jakarta – LBPP DERAP – Warapsari – Convention Watch – PKWJ UI dan
European Commission.
Irianto,  S.  (2005,  February  2).  Feminist Legal  Theory  (Pendekatan  Hukum Berspektif  Perempuan.  . Makalah. Disampaikan  Pada  Loka  Karya
Persiapan Kompetisi Peradilan Semu  (Moot  Court)  Wilayah  Jawa Tengah Dan Yogyakarta. Yogyakarta. Irsan,  K.  (n.d.).  Peran  Polisi  dalam
Perlindungan  Hukum  Bagi  Wanita.
Makalah
Disampaikan Pada Lokakarya  “  Hak  Perempuan  dan Peran Penegak Hukum . Yogyakarta: Kerja  sama  FH  UGM,  Kejaksaan Agung  RI  dan  Kelompok  Kerja Convention  Watch,  Program  Studi
Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
Luhulima,  A.  S.  (2000). Pemahaman Bentuk-bentuk  Tindak  Kekerasan Terhadap  Perempuan  dan  Alternatif Pemecahannya. Jakarta:  PT. Alumni . Natalie  Kollimann,  E.  (1998). Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia.
Nunuk  P.  Murniati,  A.  (2004). Getar Gender Perempuan Indonesia dalam perspektif  Agama,  Budaya  dan Keluarga. Magelang  :  Indonesia Siatera.
Perempuan,  K.  (2005,  March  8).  Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan 2004  :  Rumah,  Pekarangan  dan Kebun. Catatan  tahunan  tentang Kekerasan  Terhadap  Perempuan 2005 . Jakarta: Komnas Perempuan. Sjurkie,  E.  S.  (2001). Peran  Hakim  dalam Perlindungan  Hukum  Bagi  Wanita. Yogyakarta:  Makalah  Disampaikan Pada  Lokakarya  “  Hak  Perempuan dan  Peran  Penegak  Hukum  :  Kerja sama  FH  UGM,  Kejaksaan  Agung RI  dan  Kelompok  Kerja  Convention Watch, Program Studi Kajian Wanita  Program  Pasca  Sarjana Universitas Indonesia.
Soekanto,  S.  (2004). Penelitian  Hukum Kualitatif. Jakarta: UI Press.
Sulistyowati  I,  Achie  Sudiarti  Luhulima. (2004). Kisah  Perjalanan  Panjang Konvensi  Wanita  di  Indonesia.  . Jakarta:  Yayasan  obor  Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta.
Sumarno.  (2001,  October  25).  Penerapan Hukum  Tentang  Perlindungan  Hak- hak  Perempuan  Dalam  Perspektif
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 2 Oktober 2017, hal 12-22 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
Jaksa. . Yogyakarta: Makalah Disampaikan Pada Lokakarya “ Hak
Perempuan  dan  Peran  Penegak Hukum  :  Kerja  sama  FH  UGM, Kejaksaan  Agung  RI  dan  Kelompok Kerja  Convention  Watch,  Program Studi  Kajian  Wanita  Program  Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Tapi  Omas  Ihromi,  Sulistyowati  Irianto,
Achie  Sudiarti  Luhulima.  (2000). Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: Alumni.
Wahab,
S. A. (2004). Analisis Kebijaksanaan  Dari  Formulasi  Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara. Warassih,  E.  (2005). Pranata  Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Suryandaru Utama. Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga .
.