* 2 Staff Mengajar Magister PKLH FKIP UNS

## EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT BAGI RUMAH TANGGA SASARAN DI KECAMATAN
TANON KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013
Agus Sudiro 1 , Moh. Gamal Rindarjono 2 , Sigit Santoso 2 agus_sudiro@gmail.com

## Abstract
The objectives of this research are: (1) to investigate the dispersion of poor families in Tanon  sub-district,  Sragen  regency  in  2013;  (2)  to  investigate  the  dispersion  of  targeted households receiving temporary direct cash assistance in Tanon sub-district, Sragen regency in 2013; (3) to investigate the effectiveness of temporary direct cash assistance distribution in Tanon sub-district, Sragen regency in 2013; (4) to investigate the benefit of temporary direct cash  assistance  for  the  targeted  households  in  Tanon  sub-district,  Sragen  regency  in  2013; and (5) to arrange the learning materials of Geography on the basic competency of Analyzing the  Dynamics  and  Problems  of  Population  and  Human  Resources  in  Indonesia  for Development. This research used the qualitative  research method  with  spatial  approach. Its population  was all of the targeted households receiving temporary direct  cash assistance in Tanon  sub-district,  Sragen  regency.  The  samples  of  research  were  taken  by  using  the proportional  random sampling  technique and the simple  random  sampling   technique. They consisted  of  100  targeted  households.  The  data  of  research  were  gathered  through  field observation, in-depth interview, and documentation.
The results of research are  as follows: 1) Of 17,686 households in  Tanon sub-district, Sragen regency, 7,793 are poor families. The largest number of poor families, namely: 830 is found in Bonagung village, and the smallest number, that is 279, is found in Suwatu village. 2) Of 7.793 of poor families, 5,588 are the recipients of the temporary direct cash assistance. 3) Through the consideration of 14 criteria of poverty, 37 targeted households are eligible to receive  the  temporary  direct  cash  assistance,  and  through  the  calculation  of  calorie adequacy,  76  targeted  households  are  eligible  to  get  the  temporary  direct  cash  assistance. Thus, the distribution of the temporary direct cash assistance to its recipients in Tanon sub- district,  Sragen  regency  in  2013  is  effective  with  the  percentage  of  76%.  4)  Through  the consideration of income, rice price, and life style variables, the targeted households can feel the benefit of the program. The level of benefit in term of income and rice-purchasing ability is 91%, and that of benefit in term of life is 89%. 5) The result of this research is a supporting one to the learning material in Geography for Grade XI, Semester I of the 2013 curriculum on the  on  the  basic  competency  of  Analyzing  the  Dynamics  and  Problems  of  Population  and Human Resources in Indonesia for Development.
Keywords :      Poor  families,  targeted  households,  effectiveness  of  temporary  direct  cash assistance distribution, and benefit

## PENDAHULUAN
Naiknya  konsumsi  BBM  menurut pemerintah disebabkan karena
meningkatnya pembelian kendaraan bermotor  yang  mencapai  1,2  juta  unit, sehingga  kebutuhan  bahan  bakar-pun
meningkat hingga 3 juta kiloliter.
Penjualan sepeda motor tahun ini mencapai  7,1  juta  unit,  bertambah  1  juta unit dari tahun sebelumnya (Th. 2012, 7,06 juta  unit).  Sedangkan  penjualan  mobil tahun  lalu  naik  24,83  persen.  Produksi mobil  tahun  ini  mencapai  1,29  juta  unit, kemudian  Akan diekspor 90.000 unit. Jadi di  dalam  negeri  akan  ada  1,2  juta  unit, bertambah  dari  perkiraan  awal  1,1  juta unit.  Karena  itu,  pemerintah  (Melalui Menteri  ESDM,  Jero  Wacik)    memastikan bahwa  kuota  BBM  bersubsidi  46,01  juta kiloliter  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara 2013 tidak akan mencukupi.
Subsidi  merupakan  salah  satu  pos anggaran  dalam  APBN,  yaitu  bagian  dari pos  belanja  Pemerintah  Indonesia  (Data pokok APBN-P 2012 dan APBN Semester I  2013Depkeu RI). Subsidi yang dimaksud ialah dana dalam APBN yang dipergunakan  untuk  menurunkan  harga barang atau  jasa  yang dibayar  masyarakat, terutama  masyarakat  miskin.  Adapun barang-barang dan jasa-jasa yang disubsidi oleh  pemerintah  Indonesia  yang  termuat dalam  APBN  ialah  (Belanja  Pemerintah Pusat  dalam  APBN-P  2012  dan  APBN SEMESTER  I  2013):BBM  (Bahan  Bakar Minyak),  Listrik,  Pangan,  Pupuk,  Benih, PSO,  Kredit  program,  Subsidi  pajak.Dari berbagai  barang  dan  jasa  di  atas,  BBM
merupakan komoditi yang mendapat alokasi subsidi yang paling besar.
Dampak  kenaikan  BBM  dalam negeri  memang  dirasakan  oleh  semua masyarakat.Masyarakat miskin dengan penghasilan rendah yang paling merasakan dampak tersebut. Namun demikian pemerintah bertekad untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang  berpenghasilan  rendah  terutama masyarakat miskin melalui program kompensasi, yang berupa :
1) Program  Percepatan  dan  Perluasan Perlindungan  Sosial  (P4S)  sebesar Rp12,5 triliun. Program ini terdiri dari Raskin sebesar Rp 4,3 triliun, Beasiswa Bidik Misi Rp 7,5 triliun dan Program  Keluarga Harapan (PKH)  Rp 0,7 triliun.
2) Program  BLSM  sebesar    Rp11,6 Triliun.
3) Tambahan  dana  untuk  pembangunan infrastruktur  dasar,  seperti  irigasi  dan air bersih sebesar Rp. 6 Triliun.
Program pemerintah yang digulirkan untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat  salah  satunya  adalah  pemberian Bantuan  Langsung  Sementara  Masyarakat (BLSM).Program BLSM sendiri dimaksudkan untuk  membantu  masyarakat yang  rentan  terkena  dampak  secara langsung  kenaikan  harga  bahan  bakar minyak  (BBM)  bersubsidi,  agar  daya  beli
masyarakat  tidak  menurun  saat  harga- harga  barang  naik  sebagai  imbas kenaikan harga  BBM  bersubsidi. BLSM  diberikan kepada  15,5  juta  Rumah  Tangga  Sangat Miskin  (RTSM)  sebesar  Rp  150.000  per bulan  selama  5  bulan.  BLSM  merupakan program kompensasi jangka pendek akibat kenaikan  harga  BBM.  Program  BLSM  ini bertujuan untuk:
1. Membantu  masyarakat  miskin  agar tetap  dapat    memenuhi  kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan  tanggung  jawab  sosial bersama (KEMENSOS;2013) Rumah tangga sasaran(RTS) penerima bantuan BLSM adalah  sebanyak 15,5  Juta  keluarga  hasil  BPS    (PPLS 2011),  yang  meliputi  Rumah  Tangga Sangat  Miskin  ( poorest ),  Rumah  Tangga Miskin ( poor ) dan Rumah Tangga Hampir Miskin  ( near  poor )  di  seluruh  wilayah Indonesia.
Kabupaten  Sragen  termasuk  ke dalam salah satu kabupaten yang terbebani atas  kenaikan  harga  bahan  bakar  minyak (BBM).Jumlah  Rumah  Tangga  Sasaran (RTS)  di  Kabupaten  Sragen  terdapat 69.420  RTS  tersebar  di  16  Kecamatan. (www.joglosemar.co  ,  6  Juli  2013). Kecamatan  Tanon  merupakan  bagian  dari
wilayah  Kabupaten  Sragen,  berdasarkan pada data Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 Jumlah
Penduduk  Miskin    di  Kecamatan  Tanon berjumlah  7.793  KK  yang  tersebar  di  16 Desa  yaitu:.  Desa  Karangasem,  Desa Slogo,  Desa  Jono,  Desa  Gawan,  Desa Kecik,  Desa  Padas  Desa  Gabugan,  Desa Ketro, Desa Sambiduwur, Desa Karangtalun, Desa Gading, Desa
Bonagung,  Desa  Kalikobok,  Desa  Tanon, Desa  Suwatu  dan  Desa  Pengkol.  Jumlah ini  cukup  besar  bila  dibanding  dengan kecamatan-kecamatan lain yang  ada  di Kabupaten Sragen.
Penelitian  ini  penting  dilakukan untuk  mengkaji  ketepat  sasaran  program BLSM  yang  digulirkan  oleh  pemerintah. Sesuai  dengan  isu  ketidak  tepatan  sasaran penyaluran  BLSM  di  Kabupaten  Sragen diatas,  menurut  hasil  pengamatan  dan survey  peneliti,  di  Kecamatan  Tanon terdapat  ke  salah  sasaran  penyaluran BLSM,  beberapa  warga  yang  terlihat mampu dari sisi ekonomi menjadi penerima dana BLSM sedangkan beberapa warga yang terlihat tidak mampu tidak  menjadi  rumah  tangga  sasaran BLSM.  Berdasarkan  hasil  pengamatan tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk membuktikan  pengamatan  tersebut  dalam bentuk  penelitan,  yang  pada  akhirnya diharapkan akan bisa menjadi jawaban atas
keefektivan  penyaluran  program  BLSM  di Kecamatan Tanon.
Ketidak  tepatan  penentuan  sasaran dan  penerima  BLSM  disebabkan  karena kurangnya  akurasi  data,  oleh  karena  itu penelitan    ini  berfokus  pada  pemetaan sebaran  penerima  BLSM  dan  manfaat program  BLSM  terhadap  masyarakat miskin  di  kecamatan  Tanon  Kabupaten Sragen.  Di  Kecamatan  Tanon  terdapat 7.793  RTS  yang  tersebar  di  16  kelurahan. Meskipun  sudah  ada  data by  name  by address penerima  BLSM  yang  bisa dijadikan  database  penduduk  miskin  di kecamatan  Tanon,  namun  data  tersebut belum diolah sehingga sangat menyulitkan pengambil kebijakan untuk melihat sebaran  penerima  BLSM  berdasarkan kelurahan dan kategori kemiskinan.
Dengan demikian belum terlihat kelurahan mana yang merupakan kantong kemiskinan dan  bagaimana  sebaran  penerima  BLSM berdasarkan  kategori  kemiskinan.Sehingga untuk  mempermudah  dalam  menganalisis perlu  adanya  peta  untuk  menggambarkan distibusi  secara  spasial.  Diharapkan  dari penelitian  ini  diperoleh  informasi  sebaran kemiskinan,  sebaran  penerima  BLSM, efektivitas penyaluran program BLSM dan kemanfaatan  program  BLSM  itu  sendiri bagi  rumah  tangga  sasaran  dalam  rangka penyempurnaan program pengentasan kemiskinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen yang terdiri  dari  16  Desa.  Alasan  pemilihan daerah  ini  karena  pada  saat  pembagian BLSM  Tahap  I  banyak  terjadi  ketidak akuratan  data,  dimana  banyak  warga  yang dipandang  mampu  namun  justru  menjadi penerima  Bantuan  Langsung  Sementara Masyarakat  (BLSM),  dengan  harapan penelitian  ini  bisa  dijadikan  sebagai  salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah terutama dalam program-program pengentasan kemiskinan di daerah penelitian.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif, dengan  pendekatan  spasial.Teknik  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah proporsional random  sampling dan simple random  sampling dengan  populasi  RTS penerima  BLSM,  dan  100  RTS  sebagai sampel.Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  observasi  lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Komposisi Penduduk
Mayoritas penduduk Kecamatan Tanon  bermata pencaharian sebagai petani yaitu  sebanyak  16.207  jiwa,  pertanian disini meliputi perkebunan, peternakan dan
perikanan, juga termasuk petani dan buruh
tani.Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan  Tanon  masih  termasuk  dalam kategori  wilayah  desa,  karena  sebagian besar penduduknya bekerja dibidang pertanian.Mata pencaharian terbanyak kedua  yaitu  perdagangan  dan  akomodasi sebesar  4670  jiwa,  sedangkan  mata pencaharian  yang  paling  sedikit  di  tekuni oleh  penduduk  Kecamatan  Tanon  adalah bidang listrik, gas dan air minum.

## Persebaran Keluarga Miskin
Keluarga  yang  berhak  menerima BLSM  adalah  keluarga  yang  tergolong sangat miskin,  miskin, dan hampir  miskin. Untuk  itu  sebelum  membahas  tentang persebaran  Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS) Penerima  BLSM  di  Kecamatan  Tanon tahun  2013,  maka  terlebih  dahulu  perlu diketahui  persebaran  Kepala  Keluarga (KK)  dan  persebaran  Kepala  Keluarga miskin  (KK  miskin)  sehingga  kita  akan mengetahui  perbandingan  antara  KK,KK miskin dan RTS penerima BLSM.

## Persebaran KK
KK  di  Kecamatan  Tanon  sebanyak
17.686  KK  yang  tersebar  di  16  Desa  di Kecamatan Tanon. Persebaran KK terbanyak  adalah  di  Desa  Tanon  dengan jumlah  KK  1.400  atau  7.92%  dari keseluruhan  KK  di  Kecamatan  Tanon, disusul kemudian Desa Karangasem dengan jumlah KK 1.318 KK atau 7.45 %,
sedangkan  untuk  persebaran  KK  terkecil adalah di Desa Gabugan yaitu sebesar 693 KK atau 3.92 %.
Pengklasifikasian KK sebagai berikut:
 Sangat rendah yaitu apabila jumlah KK antara 693KK - 845KK
 Rendah yaitu apabila jumlah KK antara 846 KK – 998 KK
 Sedang yaitu apabila jumlah KK antara 999 KK – 1.151 KK
 Tinggi  yaitu apabila  jumlah  KK antara 1152 KK – 1.304 KK
 Sangat  tinggi  yaitu  pabila  jumlah  KK antara 1.305- 1.457 KK
Desa  Tanon  dan  Desa  Karangasem yang  merupakan  desa  dengan  persebaran KK terbanyak memiliki luas wilayah 3,49 Km 2 atau  6,84%  dari  luas  keseluruhan Kecamatan Tanon dengan luas pekarangan  0,74  Km 2 atau  21,24%  dari keseluruhan  luas  Desa  Tanon,  sedangkan Desa Karangasem  memiliki luas wilayah
3,36  Km 2 atau  6,59  %  dari  luas keseluruhan  kecamatan  Tanon  dengan luas  pekarangan  1,53  Km 2 atau  45,53  % dari  luas  keseluruhan  Desa.  Sedangkan untuk  desa  dengan  persebaran  KK  sangat rendah  adalah  di  Desa  Gabugan  dengan jumlah  693  KK,  luas  wilayah  Desa Gabugan  adalah  2,89  Km 2 atau  5,67% dari  luas  keseluruhan  Kecamatan  Tanon, dengan luas pekarangan 0,68 Km 2 .

## Persebaran KK Miskin
Persebaran penduduk miskin tersebar  hampir  merata  di  16  Desa  di
Kecamatan Tanon. Persebaran KK
miskin di Kecamatan  Tanon  tahun  2013  kemudian disajikan dalam peta berikut
Jumlah keluarga miskin di Kecamatan  Tanon  yang  sangat  rendah tersebar di Desa Slogo dengan jumlah 314 KK  miskin  atau  4,03%,  dan  Desa  Suwatu 279  KK  miskin  atau  3.60%.  desa  dengan kategori  KK  miskin  sangat  tinggi  adalah
Desa  Bonagung  830  KK  miskin  atau 10,65%,  dan  Desa  Tanon  704  KK  miskin atau 9.03%.
Untuk  mengetahui  perbandingan antara KK dan KK Miskin maka dilakukan Overlay (Tumpang  susun)  antara  peta Persebaran  KK  dengan  Peta  persebaran KK  Miskin  di  Kecamatan  Tanon  Tahun 2013. Hasil dari overlay antara ke dua peta tersebut disajikan dalam Peta Perbandingan  KK,  dan  KK  Miskin Kecamatan Tanon Tahun 2013
Rendahnya  angka  kemiskinan  di Desa  Slogo  dan  Desa  Suwatu  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  antara  lain  adalah; kualitas  sumber  daya  manusia:  desa suwatu  dan  slogo memiliki jumlah penduduk yang  tidak  terlalu besar, penduduk  di  desa  suwatu  dan  slogo  telah banyak  yang  mengenyam  pendidikan sampai SMA di desa suwatu sebesar 5,7 % penduduknya telah menyelesaikan
pendidikan  sampai  jenjang  Perguruan Tinggi, sedangkan di desa slogo penduduk yang  telah  menyelesaikan  pendidikannya sampai  Perguruan  Tinggi  sebanyak  5,6%. Dari  sisi  mata  pencaharian  sebagian  besar penduduk di desa slogo bermata pencaharian  sebagai  petani  demikian  juga penduduk  di  desa  suwatu,  akan  tetapi petani  di  kedua  desa  ini  bisa  dikatakan memiliki modal yang lebih besar dibandingkan  dengan  di  beberapa  desa lainnya,  disamping  itu  mereka  juga biasanya  menanam  komoditas  pertanian yang memiliki nilai jual yang tinggi seperti cabe,  melon  dan  bawang  merah.  rata-rata penduduk usia muda lebih memilih bekerja diluar kota atau bahkan keluar negeri untuk mendapat  penghasilan  yang  lebih  besar. Factor yang terakhir inilah yang menyebabkan  tingkat  kemiskinan  di  desa suwatu  dan  desa  slogo  lebih  rendah dibandingkan  dengan  desa-desa  lain  di Kecamatan Tanon.
Desa  Bonagung  dan  desa  tanon memiliki  tingkat  kemiskinan  yang  sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan  di  desa-desa  lainnya  di kecamatan  tanon.  Factor  yang  sangat berpengaruh  terhadap  tingginya  angka kemiskinan di kedua desa ini adalah: Desa Bonagung memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi yaitu sebesar 4.190 jiwa akan tetapi  memiliki  KK  yang  relative  rendah
914  KK  apabila  kita  ambil  rata-rata  maka dalam  satu  KK  terdapat  5  jiwa,  hal  ini mengindikasikan banyaknya jumlah tanggungan  keluarga  demikian  halnya  di desa  tanon  memiliki  jumlah  penduduk yang  sangat  besar  yaitu  sebanyak  4.608 jiwa  jumlah  penduduk  di  desa  tanon merupakan  yang  terbesar  di  kecamatan tanon,  dengan  jumlah  KK  sebanyak  1400 KK.  Sebagian  besar  penduduk  di  Desa Bonagung dan Desa tanon hanya menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SD, penduduk yang telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang  Perguruan  Tinggi  hanya  sebesar 0.44%  untuk  Desa  Bonagung  dan  1.6% untuk Desa Tanon. Rata-rata mata pencaharian  penduduk  adalah  sebagai petani  dan  buruh  tani,  pertanian  di  desa Bonagung dan Desa Tanon sebagian  besar masih  kurang  maju,  factor  keterbatasan modal  menyebabkan  petani  menanam komoditas pertanian yang kurang memiliki nilai  jual,  seperti  padi  pada  musim penghujan  dan  jagung  pada  musim kemarau,  dimana  pada  saat  panen  raya kedua  komoditas  tersebut  dihargai  dengan harga yang sangat murah, belum lagi biaya produksi  yang tinggi  mulai dari penyiapan tempat  sampai  dengan  panen.  Hasil  panen terkadang  tidak  bisa  menutup  untuk ongkos  tersebut,  dan  walaupun  ada keuntungannya hanya sedikit sekali.
Persebaran  Rumah  Tangga  Sasaran

## (RTS) Penerima BLSM
Rumah  Tangga  Sasaran  penerima BLSM yang dimaksud disini adalah rumah tangga  yang  menjadi  pemegang/penerima Kartu  Perlindungan  Sosial  (KPS).  Kartu Perlindungan  Sosial  (KPS)  adalah  kartu yang  diterbitkan  oleh  pemerintah    dalam rangka    pelaksanaan    Program  Percepatan dan  Perluasan          Perlindungan        Sosial (P4S)  dan        Bantuan          Langsung Sementara     Masyarakat      (BLSM). KPS memuat     informasi   nama kepala rumah tangga,  nama  pasangan  kepala  rumah tangga,  nama  anggota       rumah          tangga lain,    alamat        rumah        tangga,    nomor kartu  keluarga,  dilengkapi  dengan  kode batang (barcode) beserta   nomor   identitas KPS      yang  unik.  Bagian  depan bertuliskan  Kartu  Perlindungan  Sosial dengan  logo  Garuda,  dan  masa  berlaku kartu.    KPS  digunakan  sebagai  penanda Rumah  Tangga  miskin  dan  rentan  untuk mendapatkan            manfaat          P4S      dan BLSM
Rumah Tangga Sasaran
(RTS)penerima  BLSMtahun  2013    di
Kecamatan  Tanon  berjumlah  5.588  KK yang  tersebar  di  16  Desa  dengan  jumlah RTS terbesar adalah Desa Bonagung  yaitu sebesar  632  KK  atau  11.31%,  sedangkan RTS  penerima  BLSM  terendah  adalah Desa Suwatu yaitu 152 KK atau 2.79%.
Penerima  BLSM yang sangat rendah  terdapat    di  Desa  Suwatu  yang terletak  di  timur  laut  Kecamatan  Tanon, Penerima  BLSM  di  Desa  Suwatu  sebesar 152  KK  atau  2.32%,  kemudian  penerima BLSM terendah ke dua adalah Desa Slogo yang  terletak  di    barat  daya  Kecamatan Tanon,  penerima  BLSM  di  Desa  Slogo sebesar  233  KK  atau  4,17%.  Desa Bonagung  yang  terletak  di  sebelah  barat laut  Kecamatan  Tanon  merupakan  Desa dengan  RTS  tertinggi  se  Kecamatan Tanon,  jumlah  RTS  penerima  BLSM adalah  632  KK  atau  11.31%  dari  seluruh RTS  penerima  BLSM  se  Kecamatan Tanon.
RTS penerima BLSM di Kecamatan  Tanon  tahun  2013  disajikan dalam Peta berikut:
Jumlah  KK,  KK  miskin  dan  RTS penerima  BLSM  di  masing-masing  desa
sangat bervariasi. Perbedaan
RTS penerima  BLSM  di  masing-masing  desa dipengaruhi  oleh  tinggi  rendahnya  jumlah KK  miskin  di  desa  yang  bersangkutan. Jumlah    KK  miskin  di  Kecamatan  Tanon tahun 2013 berjumlah 7.793 KK sedangkan  RTS  penerima  BLSM  hanya berjumlah  5.588,  artinya  tidak  semua  KK yang  tergolong  miskin  menjadi  penerima BLSM. Faktor yang menyebabkan terjadinya  perbedaan  antara  jumlah  KK miskin  dengan  RTS  penerima  BLSM adalah:
a. Perbedaan  siapa  yang  berhak  menjadi RTS  penerima  BLSM  dan  siapa  yang tidak  berhak  tidak  dapat  dilihat  secara kasat  mata,  tanpa  ada  kondisi  penentu lainnya.
b. Adanya  kemungkinan  kesalahan  pada saat pencacahan sehingga terjadi kesalahan data. Kondisi ini menyebabkan  rumah  tangga  yang berhak  terlewatkan  sebagai  penerima manfaat,  sementara  keluarga  yang tergolong mampu justru  terdaftar sebagai penerima manfaat.
c. Adanya dinamika  sosial ekonomi  yang terjadi  dari  tahun  2011-2013  yang memungkinkan  terjadinya  perubahan status  sosial  ekonomi  masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, perpindahan, meninggal dan lain-lain.
d. Dalam pelaksanaan PPLS 2011, berbeda  dengan  PPLS  2005  dan  2008, jika  pada  PSE  2005  dan  PPLS  2008 BPS ditugasi mendata langsung Rumah Tangga  Miskin  (RTM),  dan  data  dari BPS  tersebut  langsung  digunakan  oleh pemerintah  untuk  diberikan  berbagai program  penanggulangan  kemiskinan. Sedangkan  pada  PPLS  2011  BPS ditugasi  mendata  40%  rumah  tangga menengah  kebawah,  Data  tersebut kemudian  diserahkan  kepada  Tim Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  (TNP2K).  Tim  ini  ada  di pemerintah  pusat,  yang  terdiri  dari sejumlah  kementerian  antara lain Kementerian  Kesejahteraan  Rakyat, Kementerian  Bidang  Perekonomian, Kementerian  Sosial  juga  Kementerian Keuangan  juga  BPS  pusat.  Hasil  dari pendataan BPS kemudian diseleksi lagi oeh TNP2K dengan metodologi tertentu tanpa validasi ke lapangan.
KPS  hanya diberikan kepada 25% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah, sehingga ada 15 % dari 40%  penduduk  dengan  tingkat  ekonomi terbawah yang tidak mendapatkan KPS
Tidak  semua  warga  miskin  yang  di data  oleh  BPS  pada  PPLS  2011  berhak menjadi  penerima  BLSM,  karena  TNP2K hanya  mengambil  penduduk  dengan  kelas sosial  ekonomi  25%  terbawah  sebagai
sasaran penerima kompensasi BBM tersebut. Beberapa kesalah sasaran penerima  BLSM  dilapangan  menimbulkan kecemburuan  sosial  di  daerah  penelitian. Berdasarkan  wawancara  langsung    dengan petugas kantor pos Tanon sebagai penyalur dana  BLSM,  mengungkapkan  bahwa  ada beberapa warga yang memprotes penyaluran  BLSM  yang  tidak  tepat sasaran.
Berdasarkan uraian dan distribusi persebaran yang digambarkan peta
Perbandingan  antara  KK,  KK  miskin  dan RTS  penerima  BLSM  diatas  diketahui bahwa  setiap  desa  memiliki  jumlah penerima BLSM yang berbeda- beda.Perbedaan  jumlah  RTS  penerima BLSM  ini  disebabkan  oleh  perbedaan jumlah  keluarga  sangat  miskin,  miskin, dan  hampir  miskin.Keberadaan  keluarga miskin sangat dipengaruhi oleh pendapatan keluarga  tersebut,  jenis  pekerjaan  dan
jumlah  jam  kerja,  pendidikan  keluarga serta jumah tanggungan keluarga.
RTS    layak    BLSM    adalah    RTS yang    termasuk    dalam    kelompok Keluarga  Sangat    Miskin,    Miskin,    dan Hampir    Miskin.    Sedangkan    RTS    tidak layak    BLSM  adalah    RTS      yang    tidak termasuk    dalam      kelompok      Keluarga Sangat      Miskin,  Miskin,  dan  Hampir Miskin.  Dari  hasil  penelitian  terhadap  100 responden,  terdapat  37  KK  atau  (37%) yang layak BLSM dan 63 KK atau ( 63%) yang tidak layak BLSM
Efektivitas    penyaluran    BLSM dalam    arti    penyaluran    BLSM  yang menyasar  kepada  keluarga  hampir  miskin, miskin,  dan  sangat  miskin  dapat  diketahui dengan cara membandingkan kriteria keluarga miskin dengan 14 kriteria penilaian  penerima  BLSM    dan    konsep keluarga    miskin    menurut    BPS.  BPS
menarik garis kemiskinan dengan pendekatan  pengeluaran  yaitu  besarnya pendapatan    yang    dibelanjakan  untuk memenuhi  konsumsi  makanan  setara  2.100 kalori  perkapita  perhari,  ditambah  dengan pemenuhan  kebutuhan lainnya  seperti sandang,    kesehatan,  pendidikan,  dan transportasi kalori perkapita perhari, ditambah  dengan  pemenuhan  kebutuhan lainnya  seperti  sandang,    kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
Untuk    membandingkan    penerima BLSM    yang    sesuai    dengan    kriteria BLSM  dan    konsep    kemiskinan    menurut BPS    maka    diperlukan  perhitungan pendapatan  per  RTS  per  bulan  yang digunakan  untuk  memenuhi    kecukupan jumlah  kalori  dan  kebutuhan  pokok  yang lainnya dari pendapatan tersebut. Dari data yang  telah  diperoleh  pada  saat  wawancara dapat  diketahui  penghasilan  paling  tinggi adalah sebesar Rp3.000.000,- dan pendapatan  terendah  adalah  Rp0,-  atau tidak punya pendapatan sama sekali.
Hampir  separuh  penerima  BLSM adalah  penduduk  sangat  miskin  yaitu  55 RTS  atau  (55%)  ,  kategori  miskin sebanyak  19  KK  atau  (19%),  kategori hampklir  miskin  2  KK  atau  (2%),  dan kategori tidak miskin sebanyak 24 KK atau 24%.  Apabila  dinyatakan  layak  atau  tidak layak  BLSM  maka,  76  KK  (76%)  layak
menerima  BLSM  dan    24  K(  24%)  tidak layak BLSM.
Secara keseluruhan setelah dilakukan perbandingan  antara  ke  dua  kriteria penentuan  keluarga  miskin,  maka  nampak sekali  terjadi  perbedaan  criteria  miskin layak BLSM dan tidak layak BLSM.Perbedaan  ini  disebabkan  karena adanya perbedaaan dua indikator kemiskinan  tersebut.Indicator  berdasarkan 14  kriteria  penerima  BLSM  secara  garis besar  telah  mewakili  penghasilan  KK, kecukupan  kebutuhan  pangan,  sandang, papan,  sarana/fasilitas,  dan  kepemilikan asset.
Keluarga  yang  layak  menerima BLSM menurut kecukupan kalori, terdapat 76  KK  dari  100  KK.Dengan  demikian penerima  BLSM  di  Kecamatan  Tanon tahun 2013 dinyatakan efektif dengan  nilai keefektivan 76%.
Kemanfaatan BLSM Bagi Rumah Tangga Sasaran

## Pendapatan RTS
Pendapatan yang dimaksudkan dalam penelitian  ini  adalah  pendapatan  Kepala Keluarga    RTS  BLSM  ditambahkan dengan  dana  yang  berasal  dari  BLSM sebesar Rp. 150.000 per bulan. Pendapatan RTS  tersebut  kemudian  diklasifikasikan lagi  kedalam  kelas  sosial  ekonomi  RTS dengan  tetap  mempergunakan  pendekatan
kebutuhan  dasar  ( Basic  Need  Aproach ) BPS.
Berdasarkan klasifikasi tingkat pendapatan  tersebut  diketahui  bahwa kategori  kelas  kemiskinan  terbanyak  di Kecamatan Tanon tahun 2013 adalah pada kategori  sangat  miskin  sebanyak  55  KK (55%),  disususul  kemudian  pada  kategori tidak  miskin  sebanyak  24  KK  (24%), kategori  miskin  sebanyak  19  KK  (19%), dan  kategori  hampir  miskin  sebanyak  2 KK (2%).
Setelah mengetahui klasifikasi kemiskinan,  maka  diperlukan  matching data  antara  pendapatan  dengan  daya  beli RTS,  daya  beli  yang  dijadikan  ukuran disini  adalah  daya  beli  beras  yang dianggap  mewakili  kebutuhan  pokok  bagi RTS BLSM di Kecamatan Tanon.
Sebanyak  6  RTS  (6%)  yang termasuk kategori sangat miskin tidak bisa mempertahankan  daya  beli,  sedangkan  49 RTS (49%) yang termasuk kategori sangat miskin  cenderung  bisa  mempertahankan daya  belinya.  16  RTS  (32%)  yang tergolong miskin mampu mempertahankan daya  beli,  sedangkan  3  RTS  (3%)  yang termasuk  kategori  miskin  ternyata  rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. 2 KK (2%) yang termasuk kategori hampir miskin  mampu  mempertahanakan  daya beli  .  24  RTS(24%)    yang  termasuk kategori  tidak  miskin,  tidak  mempunyai
kerentanan terhadap kanaikan harga kebutuhan pokok karena berhasil mempertahankan daya beli terhadap beras.

## Harga Beras
Harga  Beras  yang  dimaksudkan disini  adalah  harga  beras  yang  dihadapi oleh RTS periode Juli-Agustus 2013, yaitu rentang  waktu  antara  pembagian  BLSM Tahap I dan Tahap II.
Dari  100  RTS  penerima  BLSM terdapat  9  RTS  yang  tidak  mampu mempertahankan daya  beli terhadap  beras, senentara 91 RTS mampu  memperthankan daya beli terhadap beras. 9 RTS yang tidak mampu mempertahankan daya beli terhadap  beras  ini  meliputi  2  RTS  pada level  harga  beras  Rp.  7.000,  1  RTS  pada level  harga  beras  Rp.7.200,  5  RTS  pada level  harga  beras  Rp.  7.500,  dan  1  RTS pada  level  harga  beras  Rp.  8500. Sementara 91 RTS yang mampu mempertahankan daya beli berasnya meliputi  24  RTS  pada  level  harga  beras Rp.  7.000,  1  RTS  pada  level  harga  beras Rp.  7.200,  2  RTS  pada  level  harga  beras Rp.  7.300,  32  RTS  pada  level  harga  beras Rp. 7.500, 1 RTS berada pada  level  harga beras Rp. 7.600, 27 RTS berada pada level harga  beras  Rp.  8.000,  dan  4  RTS  berada pada level harga beras Rp. 8.500.
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan    bahwa    pemberian  dana BLSM  sangat  dirasakan  manfaatnya  oleh
sebagian  besar  RTS,  hal  ini  bisa  dilihat
dari jumlah RTS yang dapat mempertahankan  daya  belinya  terhadap beras  lebih  banyak  daripada  RTS  yang tidak  dapat  mempertahankan  dayabelinya terhadap beras.

## Gaya Hidup
Gaya  hidup  menurut Kotler  (2002  : 192) adalah pola  hidup  seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas,  minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan  diri  seseorang”  dalam berinteraksi dengan lingkungannya.Sedangkan gaya hidup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana  para  RTS  penerima  BLSM  di Kecamatan  tanon  mengalokasikan  dana BLSM yang mereka terima, disini terdapat dua  gaya  hidup  yaitu  RTS  dengan  gaya hidup  yang  baik  artinya  RTS  penerima BLSM  ini  mempergunakan  dana  BLSM untuk  mencukupi  kebutuhan  pokok,  yaitu untuk  membeli  beras.  Sedangkan  yang dimaksud  RTS  dengan  gaya  hidup  yang tidak baik adalah
RTS
yang
mempergunakan dana BLSM yang diterima  untuk  selain  kebutuhan  pokok, misalnya untuk membeli kambing, membeli TV, dan lain-lain.
Sebanyak 89 RTS (89%) mempunyai gaya hidup yang baik, artinya dana BLSM yang diterima dipergunakan untuk memenuhi  kebutuhan  pokok,  rata-rata
digunakan  untuk  membeli  beras  dan  yang lainnya digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya.  1  RTS    (1%)  mempergunakan dana  BLSM  untuk  berobat,  1  RTS  (1%) mempergunakan dana BLSM untuk kulakan,  5  RTS  (5%)  mempergunakan dana  BLSM  untuk  membeli  kambing,  1 RTS  (1%)  mempergunakan  dana  BLSM untuk  membeli  kompor,  1  RTS  (1%) mempergunakan dana BLSM untuk membeli pupuk, 1 RTS (1%) mempergunakan dana BLSM untuk membeli  televisi,  dan  2  RTS  (2%) mempergunakan dana BLSM untuk merenovasi rumah.
Dari 3 indikator  yang mempengaruhi kemanfaatan  dapat  diketahui  bahwa  rata- rata masyarakat dengan penghasilan kurang  dari  Rp.  700.000/  bulan  merasa sangat  terbantu  dengan  adanya  program BLSM, karena dengan adanya bantuan dari pemerintah dapat membantu mereka untuk mempertahankan daya beli terhadap kebutuhan pokok terutama beras.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisi hasil dan pembahasan  pada  Bab  IV,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dari 17.686 KK di kecamatan Tanon, sebanyak  7.793  KK  merupakan  KK miskin, dengan kategori sangat miskin 1.413 KK (18,13%), miskin 1.393 KK
(17,87%),  hampir  miskin  2.423  KK
(31,10%)  dan  rawan  melarat  2.564 KK (32,90). KK miskin di Kecamatan  Tanon  terbanyak  terdapat di Desa Bonagung  yaitu sebesar  830 KK,  dan  terendah  terdapat  di  Desa Suwatu yaitu sebesar 279 KK.
2. Dari 7.793 KK yang tergolong miskin,
5.588  KK  adalah  RTS  penerima BLSM. RTS penerima BLSM diklasifikasikan  dalam    lima  kategori, Kategori  rendah  adalah  Desa  Suwatu 152  RTS,  dan  Desa  Slogo  233  RTS. Kategori  rendah  adalah  Desa  Gawan 261 RTS, Desa Kecik 296 RTS, Desa Gabugan  264  RTS,  Desa  Gading  256 RTS,  Desa  Sambiduwur  342  RTS. Kategori sedang adalah Desa Karangasem 349 RTS, Desa Jono 409 RTS,  Desa  Padas  380  RTS,  Desa Karangtalun 359 RTS, Desa kalikobok 370 RTS, dan Desa Pengkol 337 RTS.
Kategori tinggi adalah Desa Ketro 446 RTS  dan  Desa  Tanon  502  RTS. Sedangkan  untuk  kategori  sangat tinggi  adalah  Desa  Bonagung  yaitu sebesar 632 RTS.
3. Melalui perhitungan 14 ktriteria miskin didapatkan 37 RTS merupakan RTS layak BLSM, sedangkan menurut  kecukupan  kalori  76  RTS layak  menerima  BLSM.  Dengan demikianpenerima
BLSM di
Kecamatan Tanon tahun 2013 dinyatakan efektif dengan nilai keefektivan 76%.
4. Dengan    mempergunakan  indikator pendapatan,  harga  beras,  dan  gaya hidup diketahui  bahwa  RTS penerima BLSM  dapat  merasakan  manfaat  dari program tersebut, tingkat kemanfaatan pada  variabel  pendapatan  dan  daya beli  terhadap  beras  91%,  serta  gaya hidup 89%.

## REFERENSI
Anonim  “ Evaluasi  dan  Pengendalian Raskin dan P4S” Dalam www.kemsos.go.id.  Diakses  agustus 2013 Anonim “Bersama-Sama Selamatkan Uang Rakyat Mencegah Menggelembungnya Subsidi Bbm Yang
Tidak Adil Dan Salah Sasaran” dalam
www.sosialisasi-bbm.wapresri.go.id. Diakses Juli 2013
Anonim    „Salah  Sasaran,  Ribuan  Warga Penerima  BLSM  Dialihkan”.  28  Juni 2013.dalamJoglosemar.co. Diakses Juli 2013.
Heny  Rahayu.  2011. Analisis  Efektivitas Pelaksanaan  Beras  Bersubsidi  Untuk Rumah  Tangga  Miskin  di  Kota
Madiun .  Tesis.Surakarta  :Universitas Sebelas  Maret Surakarta Iqbal, Hasbi. 2008. Implementasi
Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai  Tahun  2008  Di  Kabupaten Kudus ,  Tesis.  Program  Pascasarjana
Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang Jenny A. Roffika.2008. Analisis Probabilitas Kemanfaatan Dana Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Bagi Rumah  Tangga  Miskin    (RTM)  Di Kelurahan Selomoro Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 . Skripsi.Surakarta:Universitas  Sebelas Maret Surakarta
Kementrian Sosial Republik Indonesia dan
Tim Nasional Percepatan Penangulangan  Kemiskinan  (TNP2K). 2013. Panduan TKSK: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013 . Kotler.Philip.2002. Manajemen Pemasaran . Edisi Milenium,Jilid
1.Jakarta:Prenhelindo
Moleong,  Lexy.1995. Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya
Pabundu,  Tika.  1997. Metode  Penelitian Geografi .  Jakarta.  Gramedia  Pustaka Utama
Rindarjono, Muh.Gamal.2012 .”Slum”
Kajian  Permukiman  Kumuh  Dalam Perspektif Spasial .Yogyakarta:Media Perkasa
TNP2K, 2013. Solusi Masalah Kepesertaan dan  Pemutaakhiran  data  Penerima Kartu  Perlindungan  Sosial  (KPS), Tim Sosialisasi  Penyesuaian  Subsidi  Bahan Bakar Minyak.Jakarta Pusat.
Wibawa.Sholeh.2010. Pemetaan  Penerima Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  di
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 . Skripsi.Surakarta:  Universitas  Sebelas Maret Surakarta