## KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DAN KETAHANAN SOSIAL PADA EKOLOGI HUTAN YANG BERUBAH

## THE LIFE OF FOREST COMMUNITY AND THE SOCIAL RESILIENCE IN A CHANGING FOREST ECOLOGY

## Robert Siburian
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Inonesia robertsdes1970@gmail.com

## Abstrak
Masyarakat  yang  bermukim  di  sekitar  hutan  dipengaruhi  oleh  perubahan  ekologi  hutan,  terutama  mereka  yang tergantung pada sumber daya hutan. Eksistensi kehidupan mereka akan terganggu jika hutan mengalami kerusakan. Sebab, jika hutan rusak berarti mereka kehilangan sumber daya yang mendukung kehidupan mereka. Mereka yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekologi hutan berarti memiliki ketahanan sosial yang memadai. Sebaliknya,  ketahanan  sosial  yang  rendah  menunjukkan  kerentanan  mereka  terhadap  perubahan  ekologi  hutan. Terkait  dengan  itu,  tulisan  ini  mencoba  menjelaskan  perubahan  ekologi  hutan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Gunung Mas  dan  respon  yang  dilakukan  masyarakat  terhadap  perubahan  itu.  Jenis  respon  yang  dilakukan  menentukan tingkat  ketahanan  sosial  masyarakat  yang  bermukim  di  sekitar  hutan  tersebut.  Data  yang  dikumpulkan  untuk menyusun tulisan ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan pada pertengahan 2015.
Kata Kunci: komunitas, ketahanan sosial, ekologi hutan

## Abstract
Community living at the  surrounding  of forest is influenced by forest changes, mainly  those that depend on forest natural resources. Their life will be disturbed if the forest is damaged. Damaged forest means that the people lose resources supporting their life. A community that has social resilience can adapt with the changes of forest ecology. Otherwise,  those  with  low  social  resilence  show  their  vulnerability  to  adapt  with  the  forest  changes.  This  paper aims  to  explain  the  changes  of  forest  ecology  in  Gunung  Mas  Regency  and  the  community’s  responses.  Their responses determine their resilience to encounter the changes of forest ecology. The data in this paper was collected from field research in the mid of 2015.
Keywords: community, social resilience, ecology of forest

## Latar belakang
Fokus  tulisan  ini  adalah  menjelaskan kehidupan  dan  ketahanan  sosial  masyarakat  yang bermukim  di  sekitar  hutan  seiring  perubahan ekologi  hutan  yang  terjadi,  termasuk  akses masyarakat  terhadap  pengelolaan  sumber  daya hutan  itu.  Perubahan  ekologi  hutan  dapat  dilihat dari tutupan dan sumber daya hutan yang semakin menurun.  Sementara  itu,  pengelolaan  hutan  tidak melibatkan  masyarakat  dan  membuat  akses masyarakat  semakin  terbatas,  tidak  hanya  di wilayah Indonesia tetapi juga di belahan dunia lain secara umum. The Food Agriculture Organization (FAO,  2001  dikutip  oleh  Pearce,  2001),  sebagai contoh,  menyebutkan  rata-rata  tingkat  kerusakan
hutan dunia pada 1990-an mencapai 9 juta ha (ha) setiap  tahun,  atau 0,23%  dari  total  kawasan  hutan dunia. Penyebabnya sangat kompleks dan bervariasi,  termasuk  di  dalamnya  perubahan jumlah penduduk dan konsekuensi dari permintaan akan kebutuhan lahan untuk memproduksi pangan.
Untuk  tingkat  Indonesia,  luas  tutupan hutan  pada  tahun  1950  mencapai  162.290.000  ha atau  84%  dari  luas  daratan  Indonesia.  Namun, pada  tahun  2000  luas  hutan  Indonesia  tinggal 120.400.000 ha, atau menyusut sekitar 41.890.000 ha  selama  50  tahun  (FWI/GFW,  2001:  9,  18). Padahal,  perubahan  tutupan  hutan  berpengaruh pada  sumber  pendapatan  masyarakat  yang bermukim  di  sekitar  hutan,  sebab  sumber  daya
hutan  memberi  kontribusi  untuk  mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya perubahan ekologi hutan, menjadi penting melihat ketahanan sosial masyarakat yang bermukim  di  dalam  dan  sekitar  hutan  agar kehidupan  mereka  dapat  berlanjut.  Sumber  daya hutan  yang  dapat  dinikmati  masyarakat  di  sekitar hutan,  tidak  saja  yang  bernilai  ekonomi  langsung tetapi  juga  dalam  bentuk  ekonomi  tidak  langsung (Pearce,  2001),  termasuk  di  dalamnya  jasa lingkungan.
Sumber daya hutan yang ada di Kabupaten Gunung  Mas  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang  RI  Nomor  5  Tahun  2002  tentang Pembentukan  Kabupaten  Katingan,  Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten  Murung  Raya,  dan  Kabupaten  Barito Timur  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  mencapai 867.535,17  ha.  Sebagian  dari  luas  kawasan  hutan itu  sudah  dieksploitasi  oleh  berbagai  pihak, dibuktikan  dengan  beroperasinya  11  perusahaan 1 yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu  (IUPHHK),  yang  berlokasi  tidak  saja  di Kabupaten  Gunung  Mas,  tetapi juga  di  kabupaten lain  yang  berbatasan  dengan  Kabupaten  Gunung Mas,  seperti  Kabupaten  Katingan  dan  Kabupaten Kapuas.  Oleh  karena  itu,  rencana  kerja  tahunan perusahaan  dari  2013  sampai  2014  tidak seluruhnya  dilaksanakan  di  Kabupaten  Gunung Mas.
Luas kawasan hutan yang menjadi konsesi 11 perusahaan IUPHHK berdasarkan rekomendasi dari  pemerintah  kabupaten  yang  beroperasi  di Kabupaten  Gunung  Mas  adalah  510.531  ha  dari seluruh  kawasan  konsesi  yang  mencapai  640.606 ha. Sementara itu, kawasan konsesi seluas 117.576 ha  berlokasi  di  Kabupaten  Katingan  dan  seluas 12.508  ha  berada  di  Kabupaten  Kapuas.  Surat keputusan  izin  usaha  pemanfaatan  hasil  hutan kayu  dikeluarkan  pemerintah,  berkisar  pada  1999
1 Sebelas perusahaan IUPHHK yang terdapat di Kabupaten  Gunung  Mas  adalah  PT.  Sikatan  Wana Raya,  PT.  Hasil  Kalimantan  Jaya,  PT.  Hutan  Domas Raya,  PT.  Bumimas  Permata  Abadi,  PT.  East  Point Indonesia,  PT.  Taiyoung  Engreen  (Hutan  Tanaman Industri), PT. Carus Indonesia, PT. Rinanda Inti Lestari, PT.  Dwima  Jaya  Utama,  PT.  Fitamaya  Asmafara,  dan PT. Puspa Warna Cemerlang.
sampai  2012,  sedangkan  surat  keputusan  pinjam pakai  kawasan  hutan  yang  dikeluarkan  oleh Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia,  berkisar dalam  kurun  waktu  2007  sampai  2013.  Dengan kata  lain,  izin  perusahaan  pemilik  IUPHHK diperoleh    setelah  Gunung  Mas  menjadi  daerah otonom baru, atau dalam kurun waktu enam tahun saja  mulai  2007  sampai  2013  (Dinas  Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, 2014).
Selain  menjadi  konsesi  11  perusahaan pemilik  IUPHHK,  kawasan  hutan  di  Kabupaten Gunung  Mas  juga  ada  yang  dipinjampakaikan pada perusahaan pertambangan emas dan batubara. Artinya, kegiatan pertambangan pun ikut serta “menguasai” kawasan hutan di kabupaten itu. Pada  tahun  2015,  kegiatan  pertambangan  di kawasan  hutan  yang  ada  di  kabupaten  itu  masih pada tahap eksplorasi, sesuai surat keputusan yang dikeluarkan  oleh  Menteri  Kehutanan  Republik Indonesia.  Enam  perusahaan  dengan  sembilan surat  keputusan  menteri  kehutanan  “menguasai” luas  kawasan  hutan  yang  dipinjam  berkisar 171.360  ha.  Suatu  izin  eksplorasi  dapat  berlanjut pada  izin  eksploitasi  atau  operasi  produksi  yang mengancam kerusakan kawasan hutan.
Penguasaan  kawasan  hutan  oleh  berbagai perusahaan  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu proses terhadap perubahan pada tutupan hutan dan telah  mengakibatkan  akses  masyarakat  sekitar hutan  menjadi  terbatas.  Kondisi  itu  berdampak pada  ketahanan  sosial  masyarakat  sekitar  hutan menjadi  terganggu,  terutama  bagi  masyarakat dengan tingkat kebergantungan pada sumber daya hutan  yang  tinggi.  Berpijak  pada  masalah  itu, pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah;  1)  Bagaimana  masyarakat  sekitar  hutan merespon perubahan ekologi hutan?, 2) Apa upaya yang dilakukan oleh masyarakt sekitar hutan untuk mendapatkan akses pada sumber daya hutan?.
Tulisan  ini  didasarkan  pada  penelitian pada  2015  di  Kabupaten  Gunung  Masa,  Provinsi Kalimantan  Tengah.  Selama  penelitian  berlangsung, data  yang  diperoleh  terdiri  atas  dua  jenis,  yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan  dengan  melakukan  wawancara mendalam  pada  berbagai  informan,  di  antaranya staf  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Gunung  Mas, Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah  Kabupaten Gunung Mas, Dinas Pertanian Kabupaten Gunung
Mas, masyarakat sekitar hutan, dan kelompok tani Dayak  Misik.  Selain  itu,  pengumpulan  data  juga dilakukan  melalui  FGD  yang  difasilitasi  oleh Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Gunung  Mas. Sementara  itu,  data  sekunder  merupakan  data tertulis  yang  diperoleh  dari  Dinas  Kehutanan, Dinas  Pertanian,  dan  Badan  Lingkungan  Hidup Daerah Kabupaten Gunung Mas.

## Pemahaman Konsep
Ketahanan  sosial  merupakan  konsep  yang penulis gunakan dalam melihat perubahan ekologi hutan  kemudian  dikaitkan  dengan  kehidupan masyarakat.  Perubahan  ekologi  yang  berdampak negatif  pada  kehidupan  masyarakat  secara signifikan,  menunjukkan  bahwa  ketahanan  sosial untuk  menghadapi  perubahan  ekologi,  tidak cukup.  Peristiwa  tsunami  di  India  pada  tahun 2004,  Badai  Katrina  dan  Rita  pada  tahun  2005, bersamaan dengan bukti-bukti terjadinya pemanasan  global,  untuk  menyebut  beberapa contoh,  mengilustrasikan  bahwa  komunitas  dan masyarakat  semakin  rentan  terhadap  bencana alam.
Konsep  ketahanan,  awalnya  muncul  di bidang  ekologi,  didefinisikan  sebagai  suatu kegiatan  yang  mengukur  kemampuan  sebuah ekosistem  dalam  menyerap  perubahan  dan  masih tetap  bertahan.  Dengan  definisi  itu,  ketahanan sesungguhnya  tidak  memiliki  keterkaitan  dengan adaptasi. Ketahanan sosial ( social resilience ) yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada pemikiran  Webersik,  yang  menyebutkan  bahwa ketahanan sosial digunakan untuk menggambarkan bagaimana  suatu  komunitas  atau  sekelompok masyarakat dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi  terhadap  tekanan  eksternal  yang  diterima ataupun terhadap suatu lingkungan yang mengalami  perubahan  (Webersik,  2010:  50). Kemampuan menyesuaikan diri ataupun beradaptasi dengan adanya perubahan lingkungan, termasuk  akibat  bencana  alam,  sangat  ditentukan oleh  ketahanan  sosial.  Namun,  dalam  tulisan  ini, yang  penulis  maksud  perubahan  alam  lebih  pada perubahan  oleh  intervensi  manusia,  seperti kerusakan  hutan  akibat  eksploitasi  berlebihan, kebakaran  hutan,  dan  pengonversian  kawasan hutan menjadi perkebunan.
Menurut  Berkes,  Colding,  dan  Folke (2012:  2),  ketahanan  merupakan  suatu  elemen penting tentang bagaimana sekelompok masyarakat  menghadapi  perubahan  lingkungan. Ketahanan  sosial  itu  bukan  sesuatu  yang  statis, tetapi  dinamis  dan  bahkan  dapat  dimunculkan. Oleh  karena  itu,  Boyd  dan  Folke  (2012:  2) menjelaskan  bahwa  ketahanan  sosial  suatu masyarakat  dapat  ditingkatkan  dengan  membangun mekanisme  dan  institusi  yang  memungkinkan mereka  mengingat  masa  lalu,  membangun  sistem peringatan  dini  pada  suatu  tempat,  membangun suatu  pertahanan  menghadapi  dampak  dari perubahan  yang  terjadi,  dan  belajar  bagaimana mempersiapkan  cara  yang  lebih  baik  untuk menghadapi  peristiwa  yang  akan  datang.  Agar ketahanan  sosial  itu  dapat  dibangkitkan,  maka peranan agency menjadi  penting.  Kehadiran agency ini  diperlukan  karena  tidak  seluruh kelompok  masyarakat  mampu  menggali  atau mengenali  potensi  yang  ada  dalam  diri  individu ataupun  dalam  kelompok  masyarakat  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  menuju  ke  kehidupan  lebih maju  agar  dapat  meningkatkan  ketahanan  sosial kelompok masyarakat tersebut.
Mengikuti  pemikiran  Ortner  (2006), agency diartikan sebagai kapasitas atau kemampuan  untuk  mempengaruhi  sesuatu,  baik orang  lain  maupun  suatu  peristiwa  yang  ada  di dalam  individu  dan  organisasi.  Mereka  yang berkapasitas sebagai agency dapat berasal dari luar kelompok  masyarakat,  seperti  NGO.  Melalui sistem  jaringan  yang  dimiliki  oleh  para  agen, agency dapat  mempengaruhi  kebijakan  yang  akan dan  sudah  dibuat  oleh  pemerintah  terkait lingkungan,  dapat  juga  mempengaruhi  intervensi manusia  yang  sudah  dan  sedang  dilakukan  dalam merubah  lingkungan.  Zanotti  (2009),  yang mengkaji masyarakat Kayapó, menjelaskan bagaimana NGO internasional bernama Conservation International berhasil  meningkatkan  ketahanan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.
Ketahanan  sosial  berbanding  terbalik dengan  kerentanan  sosial  ( social  vulnerability ). Dengan  perbandingan  terbalik  itu,  maka,  semakin tinggi ketahanan sosial suatu kelompok masyarakat, semakin rendah kerentanan sosialnya, demikian  pula  sebaliknya.  Kelompok  masyarakat yang  mempunyai  ketahanan  sosial  yang  tinggi mengakibatkan  tindakan  adaptasi  yang  dilakukan
oleh  kelompok  masyarakat  tersebut  dikategorikan sukses  (berhasil),  sementara  apabila  kerentanan sosial  justru  yang  lebih  tinggi  maka  kelompok masyarakat  itu  memiliki  pilihan-pilihan  untuk beradaptasi  sangat  terbatas  (Adger  dan  Kelly, 2005:  19).   Kelompok masyarakat dengan ketahanan sosial yang rendah ataupun kerentanan sosial yang tinggi bukan berarti individu, kelompok masyarakat,  ataupun  institusi  yang  ada  pada mereka  tidak  aktif  dalam  proses  perubahan lingkungan,  tetapi  capaian  itu  sangat  ditentukan oleh tempat dari proses sosial yang kompleks dan faktor-faktor  ekonomi,  mulai  dari  akses  terhadap sumber  daya  alam  melalui  keamanan  sosial  yang formal maupun informal, jaminan sosial, dan juga modal  sosial.  Dengan  kata  lain,  ketahanan  sosial sangat  bergantung  pada  hak  dan  akses  terhadap sumber daya (Adger dan Kelly, 2005: 19).
Masyarakat  di  kawasan  hutan  dapat meningkatkan  ketahanan  sosial  kendati  kawasan hutan  sudah  berubah,  termasuk  mengalami kerusakan,  apabila  mereka  mempunyai  akses terhadap  sumber  ekonomi  lain.  Akses  didefinisikan sebagai  kemampuan  ( ability )  seseorang  ataupun sekelompok masyarakat untuk mendapatkan keuntungan  dari  sesuatu;  termasuk  di  dalamnya dari  objek  materi,  personal,  institusi,  dan  juga simbol-simbol. Akses dianalisis untuk mengetahui siapa  yang  berhak  atau  tidak  berhak  terhadap sumber  daya  alam.  Oleh  karena  itu,  akses  adalah tentang  semua  cara  yang  mungkin  dilakukan  oleh seseorang untuk mampu mendapatkan keuntungan dari sesuatu itu. Kemampuan mengambil keuntungan  terhadap  sumber  daya  sangat  terkait dengan  kekuasaan  ( power )  yang  dimiliki  oleh seseorang  atau  kelompok  sosial  itu.  Kekuasaan yang  dimiliki  seseorang  atau  sekelompok  orang agar  dapat  mempengaruhi  kemampuannya  untuk mengambil  keuntungan  dari  sumber  daya  alam, diperoleh  melalui  berbagai  mekanisme,  proses, dan  relasi-relasi  sosial.  Dalam  hal  ini,  kekuasaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang itu dapat  berupa  materi,  kebudayaan,  dan  ekonomi- politik (Ribot dan Peluso,  2003).
Adger  dan  O’Riordan  (dikutip  oleh Webersik,  2010:  51)  mengindentifikasi  tiga perkiraan  utama  dari  ketahanan  sosial,  yaitu indikator-indikator  ekonomi,  institusi,  dan  faktor demografi.  Indikator  ekonomi  seperti  tingkat pertumbuhan, distribusi pendapatan,  sumber
pendapatan  yang  selalu  berubah-ubah  sangat mempengaruhi ketahanan sosial. Pendapatan suatu negara  yang  hanya  tergantung  kepada  satu komoditi  yang  ada  pada  pasar  global,  misalnya, ketika  kondisi  perekonomian  negara  itu  sangat rentan pada fluktuasi harga pasar global, maka hal itu  akan  mengakibatkan  ketahanan  ekonomi negara menjadi rentan, dan pada gilirannya rentan pula  ketahanan  sosial  pada  masyarakat  di  negara yang dimaksud.
Adapun faktor demografi dapat dikaji dari sisi  migrasinya,  karena  migrasi  dapat  dilihat sebagai  suatu  tanda  dari  stabilitas  atau  ketahanan. Adger dan O’Riordan mencontohkan migrasi yang bertujuan untuk mengonservasi suatu kawasan, hal itu mengakibatkan ketahanan ekologi pada tempat yang  dikonservasi  itu  menjadi  meningkat,  karena pengonservasian itu dapat menimbulkan penduduk lokal kehilangan tempat untuk bermukim. Kondisi ini  bisa  menjadi  penyebab  sebagian  penduduk lokal  bermigrasi  ke  tempat  lain  untuk  mencari kehidupan yang lebih baik, dan di sisi lain migrasi itu  justru  mengurangi  tekanan  pada  suatu lingkungan,  yang  kemudian  berimplikasi  untuk dapat  meningkatkan  ketahanan  sosial  pada masyarakat yang masih tinggal di tempat itu.
Berdasarkan  tinjauan  teoritis  itu,  dapat dijelaskan bahwa ketahanan sosial dapat meningkat  tidak  berdasarkan  pada  faktor  tunggal saja.  Meningkatkan  ketahanan  sosial  suatu masyarakat  dapat  bersumber  dari  kelompok masyarakat  yang  dikaji  dan  juga  dapat  dibentuk oleh  aktor  lain  di  luar  kelompok  masyarakat, sepanjang aktor yang berasal dari luar komunitasnya  memiliki  kapasitas  sebagai agency yang  mampu  mempengaruhi  individu  ataupun kelompok  sosial  tertentu.  Dengan  kemampuan sebagai agency ,  mereka dapat  mempengaruhi individu  ataupun  kelompok  masyarakat  sesuai yang  diinginkan  oleh  agen,  dalam  hal  ini keinginan  untuk  meningkatkan  ketahanan  sosial sebagaimana yang dilakukan oleh CI di atas.

## Kondisi Hutan dan Jenis Peruntukan
Berdasarkan  data  statistik  Dinas  Kehutanan Kabupaten  Gunung  Mas  pada  tahun  2014,  luas kawasan  hutan  di  kabupaten  itu  mencapai 867.535,17  ha.  Membandingkan  luas  wilayah Kabupaten  Gunung  Mas  10.804  km2  atau
1.080.400  ha,  merujuk  pada  Undang-Undang  RI Nomor    41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  yang menuntut  luas  kawasan  hutan  yang  dimiliki  suatu daerah  guna  menjamin  fungsi  hidrologi  hutan
bekerja  optimal,  minimal  30%  dari  luas  wilayah, maka  luas  kawasan  hutan  minimal  sudah  dapat terpenuhi, bahkan jauh melampaui di atasnya.

## Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: https://www.google.co.id
Luas  kawasan  hutan  di  Kabuapten Gunung  Mas  mencapai  80,30%  dari  seluruh  luas wilayah  kabupaten.  Akan  tetapi,  luas  kawasan hutan  yang  tercantum  dalam  Statistik  Dinas Kehutanan  kurang  akurat,  melihat  sumber  data yang  menggunakan  peta  tata  guna  hutan kesepakatan  (TGHK)  pada  tahun  1982  dan  peta administrasi  wilayah  Kabupaten  Gunung  Mas pada  pada  tahun  2006.  Merujuk  pada  kedua sumber data, luas kawasan hutan di kabupaten ini dalam  kurun  waktu  32  tahun  (1982  sampai  2014) ataupun  9  tahun  (2006  sampai  2014)  tidak mengalami  pengurangan  sama  sekali.  Memang, untuk  hutan  lindung  pada  2014  diberi  catatan terjadi  pengurangan  luas,  karena  pada  tahun  itu terdapat  pelepasan  kawasan  seluas  92.986,24  ha,
sehingga  luas  kawasan  hutan  untuk  akhir  2014 seharusnya 987.413,76 ha. 2
Terlepas dari sumber data yang digunakan Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Gunung  Mas  dalam menentukan  luas  kawasan  hutan  di  wilayahnya, tipe hutan di Kabupaten Gunung Mas 2014 adalah; hutan  lindung  (50.136,84  ha),  kawasan  lindung (2.319,34  ha),  hutan  produksi  (377.919,28  ha), hutan  produksi  terbatas  (319.155,90  ha),  hutan produksi  yang  dapat  dikonversi  (237.882,40  ha), dan  areal  penggunaan  lainnya  (237.882,40  ha) (Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, 2014).
Pemerintah  Kabupaten  Gunung  Mas sesungguhnya  telah  mencoba  memperkenalkan
2 Data  dalam  Statistik  Dinas  Kehutanan Kabupaten  Gunung  Mas  tidak  menyebutkan  tipe  hutan yang mengalami pelepasan kawasan.
bahwa  sumber  daya  hutan  tidak  hanya  tutupan kayu  bernilai  ekonomi  saja.  Kalau  tutupan  hutan dalam  bentuk  kayu  itu  sebagai  sumber  daya bernilai  ekonomi  langsung,  maka  kini  yang dikembangkan  adalah  sumber  daya  hutan  bernilai non-ekonomi  atau  sering  dikenal  dengan  jasa lingkungan.  Jasa  lingkungan  yang  dikembangkan itu  adalah  ekowisata. 3 Kegiatan  ekowisata  dapat menjadi  sumber  pendapatan  ekonomi  jika  hutan yang ‘dijual’ itu terpelihara baik.
Kawasan  hutan  yang  sedang  dikembangkan melalui  kegiatan  ekowisata  adalah  Taman  Hutan Raya  Lapak  Jaru.  Kawasan  hutan  itu  menjadi sumber  mata  air  dari  delapan  sungai  yang  ada  di Kabupaten Gunung Mas. Lewat peran yang begitu tinggi  untuk  memenuhi  kebutuhan  sumber  daya air, 4 keberadaan  tutupan  hutan  menjadi  alasan pemerintah  daerah  untuk  memelihara  ekosistemnya. Upaya  itu  diawali  dengan  mengirim  surat  terkait usulan  perubahan  fungsi  antar  fungsi  pokok kawasan  hutan  dari  Bupati  Gunung  Mas  Nomor 522/107/ADPER  dan  SDA/XI/2011  tanggal  16 November  2011,  dan  diusulkan  kembali  oleh Penjabat  (Pj)  Bupati  Gunung  Mas  sesuai  surat Nomor  522/009/ADPER  dan  SDA/II/2014  pada 25  Februari  2014.  Dengan  demikian,  usulan perubahan  fungsi  kawasan  hutan  yang  sudah berlangsung  sejak  2011  bukan  hal  mudah  dan membutuhkan persyaratan administrasi yang ketat.
Setelah  memenuhi  persyaratan  administrasi sesuai  peraturan  yang  berlaku,  Kementerian Kehutanan  Republik  Indonesia  menindaklanjutinya dengan  menerbitkan  Surat  Keputusan  Menteri
3 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  RI  Nomor 33  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pengembangan Ekowisata  di  Daerah,  yang  menyebutkan;  “Ekowisata adalah  kegiatan  wisata  alam  di  daerah  yang bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  unsur pendidikan,  pemahaman,  dan  dukungan  terhadap usaha-usaha  konservasi  sumber  daya  alam,  serta peningkatan  pendapatan  masyarakat  lokal”.  Artinya, kegiatan ekonomi yang ada dalam suatu kawasan hutan haruslah  usaha  yang  mengonversi  keberadaan  sumber daya  alam  di  satu  sisi,  namun  kegiatan  itu  diarahkan untuk  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  lokal. Untuk meningkatkan pendapatan tersebut, masyararakat lokal tentu terlibat dalam pengelolaannya.
4 Hutan  Lapak  Jaru  (segi  delapan)    menjadi hulu  bagi  delapan  sungai,  empat  sungai  di  Kabupaten Gunung Mas dan empat sungai di Kabupaten Kapuas.
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK. 928/Menhut-II/2014  tentang  Pembentukan  Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Usulan Perubahan  Fungsi  antara  Fungsi  Pokok  Kawasan Hutan dari Kawasan Hutan Produksi seluas ± 945 ha  dan  Kawasan  Hutan  yang  dapat  Dikonversi seluas  ±  3.126  ha  menjadi  Taman  Hutan  Raya Lapak  Jaru,  tertanggal  30  Desember  2014.  Hasil evaluasi Tim Terpadu 5 yang sudah dipaparkan itu, memberi  kesimpulan  bahwa  kawasan  hutan produksi terbatas seluas 649 ha dan kawasan hutan yang  dapat  dikonversi  3.297  ha  layak  menjadi taman  hutan  raya,  ditambah  dengan  areal penggunaan lain seluas 173 ha yang memiliki nilai keindahan dan keunikan tersendiri karena memiliki air terjun Bawin Kameloh.
Terkait  air  terjun  Bawin  Kameloh  ini, debit air yang dimaksud sangat kecil ketika musim kemarau. Bahkan, pada waktu kami berkunjung ke sana  pada  April  2015,  air  yang  jatuh  dari ketinggian  50  meter  hampir  tidak  ada.  Hal  itu menunjukkan  bahwa  suplai  air  pada  air  terjun tidak  konsisten,  padahal  air  terjun  itu  berada  di tengah hutan. Kondisi itu mengindikasikan bahwa ekosistem  hutan  yang  berada  di  bagian  hulu  air
5 Tim peneliti Tim Terpadu meliputi: Lembaga Ilmu  Pengetahuan  Indonesia,  Fakultas  Kehutanan, Institut  Pertanian  Bogor,  Fakultas  Pertanian  Jurusan Kehutanan  Universitas  Palangkaraya,  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Badan  Penelitian dan  Pengembangan  Kehutanan,  Direktorat  Kawasan Konservasi  dan  Bina  Hutan  Lindung,  Ditjen  PHKA, Direktorat  Bina  Rencana  Pemanfaatan  dan  Usaha Kawasan,  Ditjen  Bina  Usaha  Kehutanan,  Direktorat Perencanaan  dan  Evaluasi  Pengelolaan  Daerah  Aliran Sungai, Ditjen  Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial,  Biro  Hukum  dan  Organisasi,  Sekretariat Jenderal  Kementerian  Kehutanan,  Bagian  Hukum  dan Kerjasama  Teknik,  Sekretariat  Direktorat  Jenderal Planologi  Kehutanan,  Direktorat  Wilayah  Pengelolaan dan  Penyiapan  Areal  Pemanfaatan  Kawasan  Hutan, Ditjen  Planologi  Kehutanan,  Direktorat  Penggunaan Kawasan  Hutan,  Ditjen  Planologi  Kehutanan,  Pusat Pengendalian  Pembangunan  Regional  III,  Sekretariat Jenderal  Kementerian  Kehutanan,  Dinas  Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Konservasi Sumber Daya  Alam  Kalimantan  Tengah,  Balai  Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII
Palangkaraya,  Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan Wilayah  XXI  Palangkaraya,  dan  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas.
terjun  sudah  mengalami  kerusakan,  sehingga suplai  air  pada  musim  kemarau  sangat  rendah. Realitas  seperti  ini  harus  menjadi  perhatian instansi pengelola Taman Hutan Raya Lapak Jaru dan  pengelola  ekowisata  jika  suatu  saat  nanti kawasan  itu  resmi  dikelola  sebagai  obyek  wisata. Kalau  tidak,  pengunjung  yang  melihat  air  terjun akan  kecewa  karena  air  terjun  yang  menjadi icon ekowisata  di  kawasan  itu  berdebit  kecil,  bahkan nyaris  hilang.  Air  terjun  lain  yang  terdapat  di Taman  Hutan  Raya  Lapak  Jaru  adalah  air  terjun Sahai  Nunyang  bertingkat  tujuh,  sekaligus menjadi  hulu  bagi  delapan  sungai  di  Kecamatan Kurun.
Luas kawasan hutan yang direkomendasikan Tim  Terpadu  menjadi  Taman  Hutan  Raya  Lapak Jaru  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  luas kawasan  hutan  yang  diusulkan  oleh  pemerintah daerah.  Berdasarkan  Surat  Bupati  Gunung  Mas Nomor 522/107/ADPER & SDA/XI/2011 pada 16 November  2011  diusulkan  perubahan  fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas  ± 1.547,96  ha,  Hutan  Produksi  yang  dapat Dikonversi  (HPK)  seluas  ±  3.313,188  ha  dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 150,12 ha atau  sekitar  5.011,27  ha  (Tim  Terpadu  2015). Dengan status itu, Taman Hutan Raya Lapak Jaru berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistem,  merupakan kawasan  pelestarian  alam  bersama  dengan  taman nasional  dan  taman  wisata  alam. 6 Dengan  status demikian, pelepasan suatu kawasan, apalagi untuk dibagi-bagikan  kepada  masyarakat  menjadi  relatif sulit.  Hal  itu  merujuk  pada  fungsi  taman  hutan raya itu sendiri.
6 Dalam undang-undang itu disebutkan: “Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas  tertentu,  baik  di  darat  maupun  di  perairan  yang mempunyai  fungsi  perlindungan  sistem  penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan  dan  satwa,  serta  pemanfaatan  secara  lestari sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya”. Sementara  yang  dimaksud  taman  hutan  raya  adalah kawasan  pelestarian  alam  untuk  tujuan  koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli  dan  atau  bukan  asli,  yang  dimanfaatkan  bagi kepentingan  penelitian,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
Untuk  menjadikan  Taman  Hutan  Raya Lapak Jaru sebagai kawasan ekowisata, pemerintah kabupaten sudah membangun berbagai fasilitas.  Jalan  selebar  dua  meter  dengan  panjang sekitar  1,5  kilometer  dari  gerbang  taman  hutan raya  sampai  di  bibir  lembah  tempat  air  terjun sudah  dibangun,  sehingga  jalan  itu  sudah  dapat dilalui  kendaraan  roda  dua  dan  empat.  Pondok- pondok  persinggahan  sepanjang  jalan  pun  sudah tersedia.  Nama  pohon-pohon  yang  ada  di sepanjang  jalan  itu  sudah  ditempel  di  beberapa batang pohon untuk memberi pendidikan (edukasi) bagi  pengunjung  yang  melintas,  terkait  jenis pohon  yang  tumbuh  di  wilayah  itu.  Agar pengunjung  dapat  turun  sampai  ke  air  terjun, pemerintah  pun  sudah  membangun  sebanyak  142 buah anak tangga. Sekitar air terjun, fasilitas sudah dilengkapi padepokan tempat pengunjung beristirahat.  Akan  tetapi,  seluruh  fasilitas  yang dibangun  itu  belum  difungsikan  dan  banyak  yang mulai  rusak.  Padepokan  di  sekitar  air  terjun  pun ada  yang  rusak  tertimpa  pohon  tumbang  dan belum  mendapat  perbaikan,  dan  pohon  yang tumbang menimpa padepokan itu belum disingkirkan.
Taman  Hutan  Raya  Lapak  Jaru  menyatu dengan  bukit  perkemahan  yang  juga  sedang dibangun  pemerintah  Kabupaten  Gunung  Mas. Lokasi  perkemahan  dan  beberapa  bangunan pendukung  sudah  disiapkan.  Namun,  sejauh pengamatan  kami,  nasib  bumi  perkemahan  itu tidak  berbeda  dengan  Taman  Hutan  Raya  Lapak Jaru  itu.  Fasilitas  pendukung  yang  dibangun  pun terlihat tidak terawat. Peta lokasi perkemahan dan taman  hutan  raya  sudah  ditutupi  oleh  tanaman yang  tumbuh  meninggi  di sekitarnya.  Pengunjung yang ingin membacanya pun kesulitan menjangkaunya.
Kendati  kawasan  Lapak  Jaru  sudah diusulkan  menjadi  taman  hutan  raya,  masih  ada pihak-pihak  yang  coba  mengusiknya  atau  tidak menginginkan  kawasan  itu  dijadikan  sebagai taman  hutan  raya.  Kondisi  itu  mengakibatkan Bupati  Gunung  Mas  harus  mengeluarkan  surat pemberitahuan keberadaan kawasan hutan dimaksud.  Dalam  surat  pemberitahuan  Bupati Gunung  Mas  522.5/51/ADPER&SDA/IV/2015 pada    27  April  2015,  dijelaskan  bahwa  Taman Hutan  Raya  Lapak  Jaru  adalah  milik  Kabupaten Gunung  Mas,  sehingga  masyarakat  diminta  ikut
menjaga  dan  memelihara  kelestarian  kawasan hutan. Dengan status sebagai taman hutan raya, di kawasan  itu  dilarang  menebang  pohon,  membuka lahan,  melakukan  kegiatan  perkebunan  dan pertambangan,  dan  membawa  alat-alat  yang  bisa digunakan  untuk  menebang  pohon,  mengangkut kayu,  dan  kegiatan  penambangan.  Bagi  setiap pelanggaran  akan  dikenakan  pidana  penjara  dan denda.

## Dari Peladang Bergilir ke Penambang Berpindah: Respon pada Kerusakan Hutan
Sistem pertanian orang Dayak di Kabupaten  Gunung  Mas  tidak  ubahnya  sistem pertanian  orang  Dayak  di  tempat  lain  di  Pulau Kalimantan.  Kawasan  hutan  dengan  luas  tertentu ditebas untuk dijadikan sebagai tempat berladang. Setelah lahan tidak lagi subur sehingga tidak layak lagi  dijadikan  sebagai  lahan  pertanian  tanpa menggunakan  pupuk  kimia,  petani  meninggalkan lahan  itu  untuk  beberapa  tahun.  Mereka  mencari lahan  garapan  baru  sambil  menunggu  lahan  yang dibiarkan  tadi  kembali  seperti  hutan,  dengan asumsi  kesuburan  tanahnya  sudah  pulih.  Masa pembiaran  tanah  selama  beberapa  tahun  disebut dengan bera.
Selain  itu,  ladang  bergilir  merupakan sistem  pertanian  yang  sudah  lama  berlangsung sebagai  kearifan  lokal  ( local  wisdom )  dan  bentuk kepedulian  terhadap  alam.  Disebut  demikian karena  ladang  bergilir  adalah  sebuah  sistem produksi yang di dalamnya sudah mempertimbangkan perlindungan  pada  tanah,  air,  hutan,  dan  hewan yang  berada  di  sekitar  mereka.  Debgan  kata  lain, sistem  produksi  itu  sudah  mempertimbangkan keseimbangan  ekosistem.  Mereka  berprinsip bahwa  tanah  adalah  milik  alam  bukan  untuk orang-orang  ataupun  individu,  sehingga  sumber daya alam yang ada di dunia ini adalah milik alam itu  sendiri.  Manusia  hanya  diizinkan  menggunakan sumber  daya  alam  itu  untuk  memelihara kehidupan manusia itu sendiri. Mereka melindungi keberadaan  sumber  daya  alam  dimaksudkan  agar mencukupi kebutuhan anak cucu di kemudian hari (Walker,  2001:  146).  Oleh  karena  itu,  eksploitasi yang  dilakukan  tidak  melampaui  daya  dukung sumber  daya  alam,  sebab  eksploitasi  yang melampaui  daya  dukung  suatu  sumber  daya  alam akan  menimbulkan  masalah  pada  masa  sekarang,
terutama  pada  kehidupan  generasi  yang  akan datang.
Dengan  peradaban  manusia  yang  terus berkembang dan pengaruh globalisasi, mengakibatkan masyarakat  yang  bermukim  jauh  di  pedalaman sekalipun  sudah  terkoneksi  dengan  dunia  luar yang  jauh  di  belahan  bumi  lain  (Tsing,  2005). Akibatnya,  mereka  yang  tinggal  di  tanah leluhurnya  dapat  “terusir”  karena  dampak  dari pengaruh globalisasi. Milton (1996: 151) memberi contoh  masyarakat  hutan  tropis  yang  berada  di Brazil  ataupun  Malaysia  dapat  dipindahkan  dari tanah  tradisionalnya  melalui  pemanenan  secara komersial atas kayu tropis yang ada di lingkungan tempat  tinggal  mereka.  Pemanenan  sumber  daya hutan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di belahan  dunia  lain  mengakibatkan  hutan  milik masyarakat  tradisional  di  Brazil  dan  Malaysia mengalami  kerusakan.  Akibat  lingkungan  hidup sudah  rusak,  mereka  tidak  lagi  memperoleh sumber daya alam yang dapat menghidupi mereka. Dengan  kondisi  itu,  jelas  bahwa  sistem  ladang bergilir  ini  tidak  dapat  dilakukan  secara  terus menerus seiring kawasan hutan yang dapat digarap semakin  sempit,  baik  karena  jumlah  orang  Dayak di  suatu  wilayah  terus  meningkat  maupun penguasaan  negara  terhadap  hutan-hutan  tertentu (Pearce, 2001).
Kemudian,  hal  itu  diperparah  dengan adanya  pengalihan  fungsi  lahan  menjadi  kawasan perkebunan  untuk  17  perusahaan,  baik  hutan produksi,  hutan  produksi  yang  dapat  dikonversi, kawasan pengembangan produksi, maupun kawasan  pemukiman  dan  penggunaan  lain.  Luas kawasan  hutan  yang  dipinjam  pakai  setelah mendapat surat keputusan pelepasan dari Kementerian  Kehutanan  pada  masing-masing perusahaan perkebunana yang mengusulkan kawasan  hutan  untuk  dipinjam  pakai  berkisar 98.125,24  ha  (Dinas  Kehutanan  Kabupaten Gunung Mas, 2014). 7 Luas kawasan yang disetujui untuk  dipinjam  pakai  lebih  sedikit  dibandingkan dengan  luas  arahan  lokasi  yang  terdapat  pada Surat  Keputusan  Bupati  Gunung  Mas  yang berkisar 171.873 ha. Pengurangan lahan itu, salah satu  diakibatkan  adanya  tumpang  tindih  perizinan
7 Data ini merupakan jumlah dari luas kawasan hutan  yang  disetujui  oleh  Kementerian  Kehutanan  RI untuk masing-masing perusahaan perkebunan.
dan  faktor  lain.  Artinya,  pembukaan  hutan  baru untuk  dijadikan  sebagai  tempat  berladang  tidak mungkin lagi dilakukan. Penggunaan ladang yang berulang-ulang  akan  mempercepat  hilangnya tingkat  kesuburan  tanah  yang  berujung  tingkat produktivitas  tanah  pun  semakuin  berkurang. Hasil  ladang  pun  tidak  lagi  mencukupi  untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.
Hasil  ladang  yang  tidak  maksimal  seakan tersambung  dengan  hasil  perkebunan  karet  yang harganya  terus  menurun.  Pada  tahun  2013,  harga karet  hanya  Rp.600.000,-/kwintal,  padahal  harga karet  pernah  melebihi  Rp.1.000.000,-/kwintal. Harga karet yang terlalu rendah bila dibandingkan dengan  ongkos  produksi  yang  dikeluarkan  petani, berimplikasi buruk pada petani. Mereka tidak lagi bergairah  mengurus  kebun  karetnya,  dan  anak- anak  muda  mereka  pun  tidak  lagi  melihat pertanian sebagi kehidupan masa depan.
Ketika  hasil  dari  sektor  pertanian  dan perkebunan  kurang  mendorong  petani  untuk konsisten  melakukan  usahanya,  sektor  pertambangan justru  memberi  sumber  ekonomi  alternatif. Pertambangan  emas  menjadi  kegiatan  ekonomi yang menjanjikan dan memberi harapan baru bagi masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Penambangan emas  bagi  masyarakat  Gunung  Mas  bukan kegiatan  baru,  sebab  penambangan  emas  dengan cara  mendulang  di  saluran  sungai  sudah berlangsung  lama.  Mendulang  emas  merupakan cara tradisional dan hasil yang diperoleh pun tidak begitu banyak. Kerusakan ekologi yang ditimbulkannya tidak begitu signifikan.
Pergeseran mata pencaharian dari pertanian,  terutama  perkebunan  karet,  menjadi penambang tradisional sangat disayangkan. Kabupaten  Gunung  Mas  merupakan  daerah penghasil  karet  terbesar  untuk  seluruh  Provinsi Kalimantan Tengah. Produksi karet dari kabupaten ini  mencapai  5.000  ton  per  bulan.  Apabila pergeseran  mata  pencaharian  itu  terus  terjadi, sebutan sebagai daerah penghasil karet terbesar di Provinsi  Kalimantan  Tengah  akan  hilang  dan digantikan oleh kabupaten lain. Hal itu mengakibatkan  perhatian  pihak-pihak  terkait
dengan  komoditi  karet  terhadap  kabupaten  ini akan semakin rendah pula. 8
Tahun 2001 merupakan titik awal masyarakat  Gunung  Mas  menambang  emas menggunakan mesin. Peralihan itu dimulai seiring masuknya teknologi baru 9 cara menambang emas. Kalau  mendulang  emas  dengan  sistem  tradisional harus  dilakukan  di  saluran  sungai,  maka penambangan  emas  dengan  teknologi  baru  ini, selain  dilakukan  di  saluran  sungai  juga  dapat dilakukan  di  darat.  Jenis  penambangan  dengan sistem  baru  ini  ada  dua,  yaitu  sistem lanting dan tebang  sapu.  Pengambilan  pasir  emas  dari  dalam tanah  dengan  memakai lanting atau  sedotan, tenaga  yang  dibutuhkan  dua  sampai  tiga  orang saja.  Sementara  sistem  penambangan  dengan tebang sapu, sebelumnya tanah lapisan paling atas dikupas  terlebih  dahulu.  Setelah  itu,  materialnya dihisap  dengan  mesin.  Tenaga  yang  dibutuhkan dengan sistem tebang sapu sekitar tujuh orang.
Pada  tahun  2006  saja,  jumlah  tambang emas rakyat di Kabupaten Gunung Mas mencapai 3.630  penambang  dengan  726  mesin  penyedot (Inswiasri,  2011:  73). 10 Angka  tersebut  bermakna
8 Kabupaten  Gunung  Mas  kendati  dikenal sebagai penghasil karet terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah,  tetapi  pabrik  karet  justru  berlokasi  di kabupaten  lain,  yaitu  di  Kecamatan  Tengkiling, Kabupaten Katingan.
9 Pengertian  teknologi  baru  menunjukkan bahwa teknik penambangan sebelum hadirnya teknologi  ini  masih  jauh  lebih  sederhana.  Kendati demikian,  teknologi  baru  ini  masih  tetap  pada pengertian  pertambangan  skala  kecil  atau  artisanal. Artinya,  teknologi  yang  digunakan  masih  tetap  yang dasar  dan  aktivitas  yang  dilakukan  berpusat  pada tenaga  manusia  ( highly  labour-intensive )  (Clausen, Barreto, Attaran 2011: 16).
10 Bandingkan  dengan  data  penambang  tanpa izin  untuk  tujuh  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Kurun pada  2012  berjumlah  77  unit  berlokasi  di  sungai  dan 706 unit berada di darat (data dari 10 desa), Kecamatan Mihing Raya pada 2013 berjumlah 50 unit berlokasi di sungai dan 501 unit berada di darat, Kecamatan Sepang pada  2013  berjumlah  145  unit  berlokasi  di  sungai  dan 50  unit  berada  di  darat  (data  dari  4  desa),  Kecamatan Rungan Hulu pada 2013 berjumlah 40 unit berlokasi di sungai  dan  51  unit  berada  di  darat,  Kecamatan Manuhing  pada  2012  berjumlah  50  unit  berlokasi  di sungai  dan  190  unit  berada  di  darat  (data  dari  4  desa), dan Kecamatan Kahayan Hulu Utara berjumlah 23 unit
bahwa  orang  yang  menggantungkan  hidupnya pada pertambangan emas berskala kecil ini sangat besar.  Kondisi  itu  mengindikasikan  kegiatan tambang  tradisional  ini  sangat  menjanjikan. Apabila  kegiatan  tersebut  diberhentikan  pemerintah karena  dianggap  ilegal,  tindakan  itu  bukan merupakan  solusi  terbaik.  Dampak  sosial  dan ekonomi  terhadap  mereka  yang  bergantung  pada pertambangan itu akan menjadi masalah baru.
Banyaknya  penambang  berakibat  wilayah yang  dirusak  pun  semakin  luas.  Aktivitas penambangan  tidak  hanya  dilakukan  di  saluran sungai,  tetapi  juga  sudah  beroperasi  hingga  ke daratan, bahkan sudah banyak yang merangsek ke kawasan  hutan. 11 Aktivitas  penambangan  pun dilakukan  berpindah-pindah  dari  satu  tempat  ke tempat  lain.  Ketika  kandungan  emas  di  suatu wilayah  sudah  habis  dieksploitasi,  penambang akan  berpindah  ke  tempat  lain.  Kalau  tanah  yang dimiliki  penambang  masih  luas,  perpindahan lokasi  menambang  dapat  dilakukan  di  tanah miliknya. Namun, kalau tidak ada lagi tanah yang mau  ditambang,  mereka  bisa  bekerja  sama  dalam bentuk bagi hasil dengan pemilik tanah lain.  Oleh karena  itu,  tanah  bekas  galian  dari  aktivitas pertambangan emas banyak ditemukan di Kabupaten  Gunung  Mas.  Peraturan  daerah  terkait tambang sudah ada. Peraturan daerah itu mengajak penambang  rakyat  agar  melegalkan  aktivitas pertambangannya  dengan  mengurus  perizinan tambangnya.  Akan  tetapi,  peraturan  daerah  itu tidak  dihiraukan  karena  luas  kawasan  yang  diberi izin  hanya  10  ha  saja,  padahal  potensi  emas  di lahan seluas itu belum tentu ada. Atau dengan kata lain,  percuma  penambang  tradisional  mengurus izin  dengan  sejumlah  biaya  pengurusan jika  emas di  lahan  itu  tidak  ada.  Oleh  karena  itu,  tingkat spekulasi  ketika  menggarap  sebidang  tanah  untuk dijadikan  sebagai  tempat  penambangan  begitu tinggi.
berlokasi  di  sungai  dan  65  unit  berada  di  darat  (data dari 4 desa) (Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas 2015).  Jumlah  keseluruhan  Peti  di  tujuh  kecamatan  itu adalah  1.948  unit,  dengan  kegiatan  di  darat  jauh  lebih besar mencapai 1.563 unit.
11 Hasil wawancara dengan staf Badan Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gunung  Mas,  11  Mei 2015.
Tambang  emas  menjadi  pilihan  pekerjaan masyarakat  di  Kabupaten  Gunung  Mas  tidak  lain karena  potensi  emas  di  wilayah  itu  begitu  tinggi, kendati tidak seluruh sudut tanah di kabupaten ini dipastikan  mengandung  emas.  Harga  jual  emas pun begitu tinggi. Kondisi itu semakin mendorong orang  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  tersebut. Harga  emas  yang  terus  melambung  disebabkan emas  merupakan  salah  satu  komoditi  global, akibatnya  harga  emas  pun  mengikuti  harga internasional,  kendati  transaksi  itu  dilaksanakan jauh  di  pedalaman.  Ketika  penelitian  dilakukan pada  tahun  2015,  harga  emas  di  tingkat penambang  mencapai  Rp  420.000/gram.  Menjual emas  hasil  menambang  pun  begitu  mudah.  Emas yang diperoleh penambang pada hari itu, langsung dapat dijual pada hari itu juga.
Dengan  potensi  emas  yang  menyebar hampir  di  seluruh  kecamatan,  menyebabkan kebutuhan tenaga kerja untuk aktivitas pertambangan emas  ini  begitu  tinggi.  Oleh  karena  itu, dibandingkan  menjadi  petani  yang  membutuhkan proses  produksi  yang  begitu  lama  untuk mendapatkan  hasil,  masyarakat  di  Gunung  Mas lebih  memilih  bekerja  di  pertambangan  emas. Kearifan  lokal  mulai  tergerus  oleh  hedonisme, sehingga  masyarakat  lebih  menginginkan  usaha- usaha  yang  dapat  menghasilkan  uang  dengan segera.
Perkebunan  karet  yang  sudah  lama menjamin kebutuhan hidup pemiliknya  pun mulai ditinggalkan  dan  beralih  ke  tambang  emas. Berlindung  di  balik  harga  komoditi  karet  yang rendah  mendorong  petani  enggan  mengurus perkebunan  karetnya.  Fluktuasi  naik-turunnya komoditi  karet  bukan  fenomena  baru  sebagai komoditi  internasional,  sehingga  harga  komoditi itu  harus  tunduk  pada  harga  pasar  internasional. Pertanyaannya  adalah  ketika  harga  karet  pada masa dulu mengalami penurunan, bahkan harganya  tidak  setinggi  pada  2015,  mengapa kegiatan  di  perkebunan  karet  tidak  ditinggalkan? Namun,  mengapa  setelah  aktivitas  pertambangan emas menggunakan lanting dikenal oleh masyarakat, usaha perkebunan karet justru dengan mudah  ditinggalkan?  Artinya,  petani  karet  tidak semata-mata  berpatokan  pada  turunnya  harga karet,  tetapi  lebih  pada  kemudahan  untuk mendapatkan  uang  apabila  mereka  bekerja  di sektor pertambangan.
Hasil  dari  pertambangan  emas  pada masyarakat  Gunung  Mas  sudah  tampak  nyata dapat  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Hasil itu  tercermin  dari  rumah-rumah  penduduk  dan kendaraan yang mereka  miliki. Dengan demikian, sumber ekonomi sebagian masyarakat di Kabupaten  Gunung  Mas  sudah  bergeser  dari pertanian  menjadi  pertambangan,  dan  ladang pertanian pun berubah menjadi ladang penambangan.  Kalau  dulu  ladang  masyarakat penuh  tanaman,  kondisi  pada  2015,  ladang  itu penuh  bebatuan  yang  ikut  terangkat  dari  dalam tanah  ke  bagian  permukaan  dan  lubang-lubang bekas galian emas.
Berbeda dengan perladangan bergilir yang masih  berpatokan  pada  kearifan  lokal  agar kehidupan  generasi  mendatang  tidak  terancam, yang  terjadi  justru  sebaliknya  dengan  adanya kegiatan  di  pertambangan  emas  ini.  Bekas  galian tambang  emas  yang  membentuk  lubang-lubang pada  permukaan  tanah  tidak  dapat  memulihkan dirinya  sendiri  agar  kembali  subur.  Tidak  seperti pada  kegiatan  perladangan  bergilir,  ketika  lahan yang  sudah  tidak  subur  itu  ditinggal  pemiliknya dalam  waktu  beberapa  tahun,  masa  itu  adalah waktu  memberi  kesempatan  terhadap  lahan  untuk memulihkan kesuburannya.
Lubang-lubang  bekas  tambang  emas  itu, sebelumnya  harus  direklamasi  guna  mengembalikan fungsi  tanah  yang  rusak.  Hanya  saja,  reklamasi bukan  persoalan  mudah.  Reklamasi  tidak  sekedar menutup  lubang  bekas  tambang  dengan  tanah begitu saja. Dalam upaya mengembalikan kesuburan  tanah  dengan  cara  reklamasi,  ada  tiga unsur tanah yang harus diperhatikan, yaitu biologi, kimia, dan fisika. Keberadaan dari ketiga unsur itu tidak  cukup  dengan  reklamasi,  tetapi  harus  juga melakukan rehabilitasi dan naturalisasi. 12 Pengalaman di  beberapa  tempat,  reklamasi  jarang  dilakukan terutama  pada  pertambangan  rakyat.  Biaya  yang dibutuhkan untuk mereklamasi suatu lubang bekas tambang  tidak  sedikit.  Lubang-lubang  bekas tambang emas yang tidak direklamasi, dikhawatirkan  juga  akan  terjadi  di  Kabupaten Gunung  Mas  ini  sehingga  lingkungan  di  kabupaten
12 Wawancara dengan Pakar Pertanian Universitas  Mulawarman  Dr.  Suyadi  tanggal  21  April 2014  di  Kantor  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur.
ini  menjadi  terancam,  sekaligus  menjadi  ancaman bagi generasi berikutnya.
Hadirnya  pertambangan  emas  rakyat membuat  konsentrasi  kegiatan  masyarakat  di Kabupaten  Gunung  Mas  tertuju  pada  pertambangan emas itu. Hal itu disebabkan wilayah Gunung Mas yang  berpotensi  mengandung  sumber  daya  emas hampir  merata.  Kecenderungan  generasi  muda untuk  menjadi  penambang  juga  begitu  tinggi. Harga emas yang cenderung naik menjadi stimulus untuk  menarik  tenaga-tenaga  produktif  bekerja  di sektor  pertambangan  rakyat  itu.  Walaupun  sistem bagi hasil tetap lebih berpihak pada pemilik tanah dan mesin lanting , hal itu tidak menyurutkan para tenaga muda untuk tetap bekerja di pertambangan rakyat.

## Akses Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Mengikuti  Ribot  dan  Peluso  (2003:  153) mendefinisikan  akses  “sebagai  kemampuan  untuk mengambil  manfaat  dari  sesuatu:  termasuk  objek materi, orang-orang, institusi-institusi, dan simbol- simbol”, dalam konteks tulisan ini, materi ( things ) yang dimaksudkan adalah sumber daya hutan yang ada  di  Kabupaten  Gunung  Mas.  Masyarakat  di sekitar  hutan,  ada  yang  sudah  dapat  mengambil manfaat  dari  sumber  daya  hutan  melalui keterlibatan mereka pada program-program pemerintah  walaupun  dalam  jumlah  terbatas, tetapi  ada  juga  yang  sedang  memperjuangkannya melalui  gerakan  yang  disebut  dengan  “Dayak Misik”.  Berikut  ini  akan  dijelaskan  akses-akses tersebut.
 Gerakan Dayak Misik
Sumber daya hutan yang dimiliki Kabupaten Gunung Mas yang mencapai 867.535,17  ha  tergolong  luas.  Dengan  kawasan hutan  seluas  itu,  masyarakat  Dayak  beranggapan bahwa  mereka  mempunyai  hak  atas  sumber  daya hutan  sebagai  masyarakat  adat  yang  ada  di Provinsi  Kalimantan  Tengah  khususnya  dan Kabupaten  Gunung  Mas  umumnya.  Sebagai masyarakat  adat,  mereka  adalah  pemilik  teritorial wilayah  ( indigenous  territory )  di  sekitarnya.  Hal itu  didasarkan  pada  sumber  mata  pencaharian mereka  yang  hidup  sebagai  petani  berladang bergilir.  Namun,  hak  mengakses  lahan-lahan pertanian  yang  pernah  diusahakan  itu  sudah
berpindah  pada  para  pemilik  modal  ataupun pemerintah.  Kawasan  hutan  itu  sebetulnya  ada dalam  pengawasan  dan  kontrol  pemerintah, sehingga  apabila  para  pihak  ingin  mengakses sumber  daya  hutan,  mereka  harus  menyesuaikan diri  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dan pemanfaatannya  pun  merujuk  pada  peruntukan hutan itu sendiri.
Pemikiran  untuk  kembali  menuntut  hak atas  tanah  adat  itu  muncul  seiring  hadirnya investor yang menguasai sumber daya hutan, baik untuk  kegiatan  pertambangan  maupun  perkebunan. Para  investor  itu  dihadirkan  oleh  pemerintah  atas nama  pembangunan.  Gerakan  ‘Dayak  Misik’ dimunculkan  karena  masyarakat  adat  selama  ini tidak  pernah  diperhatikan.  Oleh  karena  itu, terbitnya  Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam Negeri,  Menteri  Kehutanan,  Menteri  Pekerjaan Umum,  dan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional pada  tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan,  menjadi  momentum  untuk  memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
Dalam  peraturan  bersama  tersebut,  status tanah  yang  menjadi  hak  ulayat  masyarakat  adat diakui dan dijamin, sehingga kawasan hutan dapat berubah  dan  beralih  menjadi  milik  masyarakat adat  setelah  sebelumnya  di  bawah  penguasaan Negara,  sesuai  rekomendasi  Tim  Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang dibentuk oleh pemerintah. Hal itu sesuai bunyi Pasal 1 Ayat 13: “Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, yang selanjutnya disebut hak ulayat adalah kewenangan yang  menurut  hukum  adat  dipunyai  oleh masyarakat  hukum  adat  tertentu  atas  wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya  untuk  mengambil  manfaat  dari  sumber daya  alam,  termasuk  tanah,  dalam  wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang  timbul  dari  hubungan  secara  lahiriyah  dan batiniah  turun  temurun  dan  tidak  terputus  antara masyarakat  hukum  adat  tersebut  dengan  wilayah bersangkutan”.
Sebelum  ayat  itu,  pada  Pasal  1  Ayat  11 disebutkan:  “Pemberian  hak  atas  tanah  adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas  tanah  Negara”.  Pemahaman  terhadap  Peraturan Bersama  ini  yang  kemudian  diterjemahkan  dalam
tuntutan  masyarakat  adat  Dayak  melalui  Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan  Tengah  (FKKTDM-KT). 13 Terminologi ‘Dayak Misik’ juga merepresentasikan perjuangan itu, yang diartikan dengan kebangkitan Dayak.
Kendati  manfaat  positif  dari  sisi  ekonomi tidak  dinafikan  oleh  masyarakat  Dayak  yang tergabung dalam Forum Kordinasi Kelompok Tani Dayak Misik itu, kehadiran investor yang menguasai sumber  daya  hutan  tersebut  justru  membuat kehidupan  masyarakat  Dayak  terancam.  Hak  atas tanah  dan  hutan  serta  sumber  daya  alam  yang merupakan  sumber  mata  pencaharian  tidak  lagi dapat  menjamin  kelangsungan  hidup  mereka  saat ini,  apalagi  jaminan  hidup  untuk  anak  cucu mereka  (FKKTDM-KT  2014).  Oleh  karena  itu, masyarakat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk di Kabupaten Gunung Mas ini, mencoba untuk mendapatkan akses tersebut.
Akses  yang  coba  mereka  perjuangan  itu melalui  legalitas  yang  diakui  negara.  Mereka mencoba  mengkalim  suatu  kawasan  dalam hamparan  tertentu,  yaitu  kawasan  hutan  milik negara.  Sikor  dan  Lund  (2009)  dalam  kajiannya menjelaskan  bahwa  akses  terhadap  sumber  daya (tanah)  dapat  juga  diperoleh  dengan  cara  mencari legitimasi terhadap sumber daya. Pengakuan akses terhadap  suatu  sumber  daya  sangat  tergantung pada institusi politik di tingkat lokal, seperti kajian Sikor  dan  Lund  pada  masyarakat  Nikaragua. Pengklaiman  yang  ditujukan  pada  pihak  otoritas (negara)  dimaksudkan  agar  masyarakat  yang mengklaim sumber daya itu mendapatkan legitimasi.
Sesuatu  ( things ),  sesuai  penjelasan  Ribot dan  Peluso  (2003:  153),  yang  dimaksudkan  oleh Kelompok  Tani  Dayak  Misik,  yang  mereka  coba perjuangkan,  adalah  sumber  daya  hutan  yang berada  dalam  pengontrolan  pemerintah.  Melalui Forum  Kordinasi  Kelompok  Tani  Dayak  yang dibentuk  oleh  Dewan  Adat  Dayak  Kalimantan Tengah,  melalui  Surat  Keputusan  No.  05A/DAD- KT/KTPS/VI/2014,  pada  09  Juni  2014,  mereka mencoba  bernegosiasi  dengan  pemerintah  dan
13 FKKTDM-KT  yang  coba  diperjuangkan adalah  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  tanah- tanah  adat  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  yang  berada di  desa-desa  bagian  hulu,  kurang  lebih  600  desa  dari 1.500 desa yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
membangun  argumentasi  tertentu.  Dalam  forum itu,  masyarakat  adat  Dayak  memposisikan  diri sebagai  pemilik  wilayah  atas  tanah  yang  ada  di sekitar  mereka,  akan  tetapi  keberadaan  mereka sebagai  pemilik  hak  ulayat  tidak  diakui  ataupun dilindungi  oleh  pemerintah.  Hal  itu  berakibat tanah  ulayat  yang  mereka  miliki  dengan  mudah dapat diambil alih oleh pihak lain. Akses terhadap tanah  ulayat  pun  menjadi  berpindah,  sehingga masyarakat  adat  Dayak  tidak  dapat  mengambil manfaat dari sumber daya hutan itu.
Dasar  argumentasi  yang  dibangun  oleh forum itu berpijak pada program ‘bagi-bagi tanah’ yang  pernah  dilakukan  pemerintah  pada  masa pemerintahan  Presiden  Soeharto  melalui  program transmigrasi.  Terlepas  dari  tujuan  program transmigrasi,  yaitu  untuk  memindahkan  petani atau  keluarga  yang  tidak  mempunyai  tanah ( landless families ) dari Pulau Jawa, Madura, Bali, dan  Lombok  sebagai  pulau  yang  berpenduduk padat  ke  pulau-pulau  ‘kosong’  di  Indonesia (Donner, 1987: 42-43), termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah,  masyarakat  adat  Dayak  melihat  program itu  adalah  ‘bagi-bagi  tanah’.  Tanah  yang  dibagi- bagikan  pada  peserta  transmigrasi  seluas  dua  ha (lahan pekarangan seluas 0,25 ha, lahan usaha satu seluas  satu  ha,  dan  lahan  usaha  dua  seluas  ¾  ha) bukan  tanah  ulayatnya,  tetapi  tanah  ulayat masyarakat  komunal  lain.  Sementara  tanah  yang diminta  oleh  masyarakat  adat  Dayak  adalah  tanah ulayat  atau  hutan  yang  berada  di  sekitar  mereka tetapi dalam penguasaan pemerintah.
Para transmigran yang menjadi perbandingan ketika  masyarakat  adat  Dayak  menuntut  pembagian tanah  adat  yang  mereka  miliki,  karena  perhatian pemerintah terhadap mereka dilihat sangat kurang. Kalau para transmigran yang ditransmigrasikan itu adalah  masyarakat  miskin  ataupun  keluarga  yang tidak  memiliki  tanah  (Donner,  1987:  42-43), kondisi  kehidupan  masyarakat  adat  Dayak  ini tidak  jauh  bedanya.  Setelah  program  transmigrasi yang  terpusat,  berubah  sesuai  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian  (sebelumnya  UU  Nomor  3 Tahun  1972)  dan Peraturan  Pemerintah  (PP) Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Transmigrasi  (Sebelumnya  PP Nomor  42  Tahun  1973),  dengan  mengatasnamakan pembangunan,  justru  yang  diperhatikan  pemerintah pasca  transmigrasi  terpusat  itu  adalah  perusahaan
perkebunan,  dalam  hal  ini  para  pemilik  modal. Para pemilik perusahaan ini dianggap lebih mudah mengakses  kawasan  hutan  dan  mengubahnya menjadi lahan perkebunan ataupun pertambangan, berlindung  di  balik  terminologi  “pinjam  pakai”. Kendati  terminologi  yang  digunakan  adalah pinjam  pakai,  tetapi  jangka  waktu  peminjaman kawasan hutan dapat berlangsung selama 30 tahun dan dimungkinkan untuk diperpanjang lagi.
Merujuk  pada  surat  edaran  pengurus forum tentang program pengakuan dan perlindungan  tanah  adat  dan  hutan  adat 14 di Kalimantan Tengah, dengan surat nomor 02/FKKTDM-KT/IX/2014  tertanggal  23  September 2014,  ditandatangani  oleh  ketua  dan  sekretaris FKKTDM yang ditujukan kepada seluruh damang kepala  adat,  lurah  dan  kepala  desa,  mantir  adat desa,  dan  tokoh  masyarakat  adat  Dayak  desa  se- Kalimantan  Tengah,  tersirat  bahwa  status  tanah ataupun  lahan  yang  diminta  petani  yang  akan dibagikan  itu  adalah  tanah  adat  bekas  ladang berpindah  petani  yang  menjadi  anggota  FKKTDM. Akan  tetapi,  ketika  aspirasi  anggota  FKKTDM dikonfirmasi kepada Dinas Kehutanan dan diskusi dengan  pengurus  FKKTD  di  tingkat  Kabupaten Gunung  Mas,  ternyata  tidak  demikian.  Lokasi yang  direncanakan  oleh  FKKTDM  Kabupaten Gunung  Mas  bukan  bagian  dari  bekas  ladang anggota, tetapi sudah mereka tentukan sendiri.
Luas  tanah  adat  bekas  ladang  petani  itu untuk masing-masing petani yang diminta tersebut adalah 5 ha. Permintaan seluas itu dianggap wajar oleh  Forum  ini  mengingat  para  transmigran  saja dapat  memperoleh  tanah  seluas  dua  ha  di  daerah yang  bukan  wilayah  adatnya,  apalagi  tanah  yang diminta petani dari Dayak Misik berada di wilayah adat mereka. Selain itu, hamparan hutan yang ada di  Kabupaten  Gunung  Mas  dan  Provinsi Kalimantan  Tengah  masih  cukup  luas.  Sementara kawasan hutan yang dilokasikan untuk hutan adat adalah 10 ha, dengan ketentuan bahwa hutan adat
14 FKKMTDM  membedakan  tanah  adat  dan hutan  adat.  Tanah  adat  dialokasikan  untuk  anggota Kelompok  Tani  Dayak  Misik  dengan  luas  5  ha  per kepala  keluarga  sedangkan  hutan  adat  berupa  hutan dengan luas minimal 10 ha untuk masing-masing desa. Kalau  tanah  adat  dapat  dikatakan  tempat  untuk bercocok  tanam  bagi  petani,  sedangkan  hutan  adat  ini merupakan  tempat  berburu,  meramu,  memungut  hasil hutan, dan tempat religius magis.
yang direncanakan itu merupakan tempat berburu, meramu,  memungut  hasil  hutan,  dan  sebagai tempat riligius magis.
Perjuangan  Kelompok  Tani  ‘Dayak Misik’  ini  sudah  mendapat  dukungan  dari pemerintah  pusat.  Presiden  Joko  Widodo  telah menyetujui  pemberian  lahan  sesuai  keinginan kelompok  tani,  masing-masing  lima  ha  setiap kepala  keluarga.  Pengalokasian  lahan  untuk penduduk  asli  Provinsi  Kalimantan  Tengah diminta  agar  dimasukkan  dalam  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Akan  tetapi,  persetujuan  dari  pemerintah  pusat masih  terkendala  di  tingkat  provinsi  dengan berbagai alasan (Palangka Post, 19 Januari 2015).
Hal  yang  terjadi  di  tingkat  provinsi,  juga berlaku  di  tingkat  Kabupaten  Gunung  Mas. Aspirasi  yang  disampaikan  oleh  anggota  Kelompok Tani Dayak Misik Kabupaten Gunung Mas belum sejalan  dengan  keinginan  pemerintah  kabupaten. Lokasi lahan yang diminta pada pemerintah untuk kemudian  “dibagi-bagi”  pada  petani  anggota Kelompok  Tani  Dayak  Misik,  berada  di  kawasan hutan  bekas  izin  HPH  (hak  pengusahaan  hutan) yang tidak lagi beroperasi. Akan tetapi, pemerintah  daerah  tidak  setuju  dengan  pemilihan lokasi  itut  karena  status  kawasan  hutan  yang diminta  kelompok  tani  itu  akan  dinaikkan,  bukan lagi  sebagai  hutan produksi  terbatas  yang  luasnya mencapai  945  ha  dan  kawasan  hutan  yang  dapat dikonversi  seluas  3.126  ha,  tetapi  menjadi kawasan pelestarian alam.
Luas  kawasan  hutan  yang  disiapkan pengurus Kelompok Tani Dayak Misik Kelurahan Kuala  Kurun,  Kecamatan  Kurun,  Kabupaten Gunung  Mas  sebagai  tanah  adat  untuk  dibagi- bagikan kepada anggota kelompok seluas 3.127 ha yang  berlokasi  di  Lapak  Jaru,  Sungai  Sara  dan bekas  izin  hak  pengusahaan  hutan  PT.  Tanjung Raya  di  kilometer  20.  Sementara  itu,  hutan  adat yang disiapkan oleh Kelompok Tani Dayak Misik Kelurahan  Kurun  seluas  2.000  ha  berada  di  Balai Sambali.  Tanah  atau  hutan  seluas  itu  diperlukan untuk  dibagi  pada  379  kepala  keluarga 15 yang menjadi  anggota  kelompok  tani,  dengan  masing- masing  kepala  keluarga  memperoleh  5  ha  tanah
15 Anggota  Forum  Koordinasi  Kelompok  Tani Dayak  Misik  untuk  tingkat  Provinsi  Kalimantan Tengah mencapai 600 kelompok tani.
(Kelompok  Tani  “Dayak  Misik”,  2014).  Para petani  yang  menjadi  anggota  kelompok  tani diminta  membuat  surat  pernyataan.  Akan  tetapi, surat  pernyataan  yang  dibuat  itu  tidak  jelas  untuk menyatakan apa, sebab surat pernyataan itu justru berisi  permohonan  untuk  ikut  bergabung  dalam Kelompok Tani Dayak Misik dengan perjuangannya.
Tanah  yang  sedang  diperjuangkan  oleh FKKTDM Kelurahan Kurun berada di Lapak Jaru. Namun, sangat disayangkan, kawasan itu merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Lapak Jaru yang sedang berproses di Kantor Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia  untuk  ditetapkan  sebagai taman  hutan  raya.  Kelompok  tani  menyadari  itu, sehingga  mereka  menginginkan  agar  kawasan  itu tidak  semua  dijadikan  sebagai  taman  hutan  raya. Kelompok  petani  ini  memohon  agar  sebagian kawasan  dialokasikan  untuk  petani.  Mereka menjamin  bahwa  tanah  yang  dibagikan  ke  petani tidak  akan  dialihkan  ke  pihak  lain  selama  25 tahun,  sebab  ini  bagian  dari  komitmen  anggota yang  tidak  akan  menjual  lahan  tersebut  ke  pihak lain. Pihak petani hanya mungkin melakukan kerja sama  dengan  pihak  lain,  misalnya  bekerja  sama dengan  perusahaan  untuk  mengelola  kawasan tersebut.

##  Program Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa
Pemerintah  Kabupaten  Gunung  Mas sesungguhnya  sudah  membuka  akses  pada masyarakat  lokal  agar  terlibat  dalam  pengelolaan sumber  daya  hutan.  Akses  melalui  program- program  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yang  bermukim  dan tinggal  di  sekitar  hutan.  Hanya  saja,  program  itu belum  menyentuh  seluruh  masyarakat  yang bermukim di dalam dan sekitar hutan.
Program yang membuka akses masyarakat untuk dapat mengambil manfaat dari sumber daya hutan  di  Kabupaten  Gunung  Mas  ini  adalah program hutan kemasyarakatan ( community forestry )  dan  hutan  desa.  Program  hutan kemasyarakatan  (HKm)  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam dan sekitar hutan, karena  program  ini  memberikan  ruang  kepada
masyarakat  untuk  memperoleh  akses  mengelola hutan sekaligus kepemilikan aset atas hasil hutan, baik  kayu  maupun  bukan  kayu  dan  jasa lingkungan. Sementara itu, sektor kehutanan yang mengalami degradasi akibat komersialisasi terhadap  sumber  daya  hutan  yang  mengakibatkan pengekploitasiannya tidak terkontrol, telah membuat masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya  terhadap  sumber  daya  hutan  kehilangan mata pencaharian.
Program HKm, yang juga dilaksanakan di negara  lain,  merupakan  bentuk  respons  negara terhadap  kemiskinan  yang  ada  pada  masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dengan  sumber daya yang  melimpah,  tetapi  mereka  tidak  dapat mengaksesnya.  Program  HKm  adalah  upaya mempertahankan kehidupan masyarakat di sekitar hutan yang difasilitasi negara dengan mengikutsertakan  masyarakat  lokal  mengelola sumber  daya  hutan.  Kanada,  Amerika  Serikat, Mexico,  dan  Bolivia  adalah  negara-negara  yang mempunyai  pengalaman  berhasil  meningkatkan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui  proyek  hutan  kemasyarakatan  itu.  Ketika masyarakat dilibatkan dalam proyek tersebut, pada saat  yang  sama,  kerusakan  hutan  dapat  dihindari (Charnley dan Poe, 2007).
Program  HKm  yang  dilaksanakan  di Indonesia  sudah  berhasil  di  beberapa  tempat, antara  lain;  HKm  di  Desa  Ujan  Mas,  Kecamatan Ujan  Mas,  Provinsi  Bengkulu,  HKm  di  Desa Sukamulya,  Kecamatan  Tanjung  Praja,  Provinsi Lampung,  HKm  di  Desa  Bleberan,  Kecamatan Playen,  Provinsi  DI  Yogyakarta,  HKm  di  Desa Sanggalangit  dan  Desa  Pejarakan,  Kabupaten Buleleng,  Provinsi  Bali,  serta  HKm  di  Desa Santong,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat    (Wafa, et.al. , 2010).
HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat  setempat.  Sementara  itu,  hutan  desa adalah  hutan  negara  yang  dikelola  oleh  lembaga desa.    HKm  dan  hutan  desa  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  melalui  pengembangan kapasitas  dan  pemberian  akses  pada  masyarakat setempat  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Program HKm didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:
P.37/MENHUT-II/2007  dan  P.88/MENHUT-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan ini  memberi  jaminan  kepastian  hukum  dalam bentuk  legalitas  kepada  masyarakat  setempat untuk  mengelola  hutan  (Wafa, et.al. ,  2010:  68). Adapun  program  hutan  desa  didasarkan  pada Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor: P.49/MENHUT-II/2008 dan P.89/MENHUT- II/2014 tentang Hutan Desa.
Hutan kemasyarakatan yang sudah terbentuk adalah Hutan Kemasyarakatan Tumbang Miwan, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.51/Menhut-II/2015  tentang  Penetapan  Areal Kerja  Hutan  Kemasyarakatan  Seluas  ±1.885  ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten  Gunung  Mas  Provinsi  Kalimantan Tengah. Izin Hkm itu diberikan kepada Kelompok Tani Hutan Lestari yang berada di  Desa Timbang Miwan  Kecamatan  Kurun.  Berdasarkan  lampiran surat keputusan tersebut, jumlah anggota kelompok  tani  ini  mencapai  380  petani,  sudah termasuk ketua, sekretaris, dan anggota, yang juga berprofesi sebagai petani.
Akan  tetapi,  HKm  di  Kabupaten  Gunung Mas  ini  belum  mempunyai  kegiatan.  Padahal, dengan  diterbitkannya  surat  keputusan  tersebut, gubernur  ataupun  bupati  setelah  mendapat delegasi  dari  gubernur  sudah  dapat  menerbitkan izin  usaha  pemanfaatan  hutan  kemasyarakatan (IUPHKm)  kepada masyarakat anggota kelompok tani.  Menteri  kehutanan  dapat  mencabut  surat keputusan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan  apabila  selama  dua  tahun,  gubernur tidak pernah menerbitkan IUPHKm, atau IUPHKm  yang  diterbitkan  itu  diberikan  kepada masyarakat yang tidak berhak menurut perundang- undangan yang berlaku.
Selain hutan kemasyarakatan,  keterlibatan masyarakat sekitar hutan yang mungkin dikembangkan  di  Kabupaten  Gunung  Mas  adalah hutan desa. Apabila status hutan desa adalah hutan produksi  atau  hutan  produksi  terbatas,  maka Lembaga Desa pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa  dapat  mengajukan  izin  usaha  pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang ada dalam hutan desa  tersebut,  yang  terdiri  dari  IUPHHK  Hutan Alam  atau  IUPHHK  Hutan  Tanaman.  Luas kawasan  hutan  yang  berpotensi  menjadi  lokasi
hutan desa adalah 17.265,99  ha, terdiri atas hutan produksi 13.124,32 ha dan hutan produksi terbatas 4.141,67  ha.  Potensi  itu  merupakan  44,69%  dari potensi  hutan  seluas  386.301,22  ha  yang  dapat dijadikan  sebagai  lokasi  hutan  desa  di  Provinsi Kalimantan  Tengah  (Balai  Pengelolaan  DAS Kahayan  tanpa  tahun).  Akan  tetapi,  potensi  itu belum  diimplementasikan  menjadi  kegiatan  hutan desa di Kabupaten Gunung Mas ini.
Kendati  potensi  hutan  yang  mungkin dikembangkan  menjadi  hutan  desa  relatif  luas, hingga  tahun  2015,  hutan  desa  yang  sudah mendapat  penetapan  dari  Menteri  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  RI  baru  dua,  yaitu  Hutan Desa Harowu dan Hutan Desa Rabambang. Hutan Desa  Harowu  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.58/Menhut- II/2015 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Harowu seluas ± 1.750 ha; terdiri dari  ± 1.720 ha pada  Kawasan  Hutan  Lindung  dan  ±  30  ha  pada Kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas,  yang  terdapat di  Kecamatan  Miri  Kabupaten  Gunung  Mas Provinsi Kalimantan Tengah. 16
Dengan  adanya  surat  keputusan  itu,  maka masyarakat  Desa  Harowu  melalui  lembaga pengelolaan  huta  desa  sebagai  lembaga  yang berhak  mengelola  hutan  desa  dapat  mengelola hutan  lindung  dengan  kegiatan  pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan  jasa  lingkungan.  Kegiatan  yang dilakukan  pada  kawasan  hutan  produksi  terbatas bisa  ditambah  kegiatan  pemanfaatan  hasil  hutan kayu  dengan  tetap  mengutamakan  kelestarian hutan  sebagi  sumber  benih,  sumber  air,  dan sumber  plasma  nuftah.  Kegiatan  yang  dapat dilakukan oleh lembaga terhadap hutan desa tetap merujuk  pada  fungsi  hutan.  Kalau  fungsi  hutan yang  dijadikan  sebagai  hutan  desa  adalah  hutan lindung, maka pemanfaatan hasil hutan kayu tidak boleh dilakukan merujuk pada status hutan itu.
Dalam  waktu  bersamaan,  yaitu  12 Februari  2015,  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  RI  juga  menerbitkan  surat  keputusan untuk  Hutan  Desa  Rabambang.  Surat  keputusan tersebut bernomor: SK.57/Menhut-II/2015 tentang
16 Surat Keputusan Menteri  Lingkungan Hidup dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  ini  diterbitkan  12 Februari 2015.
Penetapan  Areal  Kerja  Hutan  Desa  Rabambang seluas  ±  440  ha  pada  Kawasan  Hutan  Produksi Tetap  di  Kecamatan  Rungan  Barat  Kabupaten Gunung  Mas  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Dengan  terbitnya  surat  keputusan  tersebut, lembaga  pengelola  hutan  Desa  Rabambang  dapat melakukan  kegiatan  seperti  kegiatan  yang  ada  di Hutan  Desa  Harowu.  Adapun  kewajiban  pada kedua  lembaga  pengelola  hutan  desa  adalah menjaga  keamanan  areal  kerja  hutan  desa  dari perambahan,  perladangan  berpindah,  penebangan liar,  dan  kebakaran  hutan.  Artinya,  kendati lembaga  pengelola  diberi  hak  untuk  melakukan kegiatan dalam hutan desa, tetapi kegiatan tersebut harus  tetap  berorientasi  pada  kelestarian  hutan yang dikelola itu.
Kegiatan  yang  dilakukan  di  kedua  hutan desa tersebut baru tahap sosialisasi. Kegiatan yang dilakukan  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan anggota  lembaga  pengelola  yang  dibentuk  seperti tertuang  dalam  surat  keputusan  tersebut,  belum ada.  Sementara  itu,  dari  sisi  kepengurusan kelembagaan  untuk  kedua  desa  hutan  sudah terbentuk sebagai salah satu syarat pengusulan dan menjadi  lampiran  dari  surat  keputusan  yang diterbitkan  oleh  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia.  Padahal,  secara tegas  dinyatakan  bahwa  keputusan  yang  diterbitkan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia,  apabila  dalam  jangka  waktu dua  tahun  sejak  surat  keputusan  itu  ditetapkan tidak  ada  pemberian  hak  pengelolaan  hutan  desa, maka  keputusan  itu  batal  dengan  sendirinya.  Jika hal itu terjadi, proses pengajuan akan dimulai dari awal lagi.

## Penutup
Kawasan  hutan  di  Kabupaten  Gunung Mas  sudah  banyak  mengalami  perubahan,  baik akibat  pengonversian  lahan  menjadi  perkebunan kelapa sawit maupun akibat maraknya pertambangan  emas  tidak  berizin.  Pertambangan emas  menjadi  sumber  mata  pencaharian  alternatif petani setelah sumber daya hutan dan perkebunan rakyat tidak lagi dapat diharapkan untuk memberi kehidupan  secara  layak.  Hal  itu  karena  hutan sudah  banyak  beralih  menjadi  lahan-lahan perkebunan  yang  dimiliki  oleh  para  pengusaha besar,  yang  berakibat  ruang  gerak  petani  dalam sistem  perladangan  bergilir  semakin  sempit.
Sementara  itu,  perkebunan  karet  yang  sudah dilakukan  secara  turun-temurun,  juga  tidak menjanjikan.  Harga  komoditi  karet  di  pasar internasional  terus  menurun  sehingga  biaya produksi  tidak  seimbang  dengan  harga  jual komoditi itu.
Ketika sumber daya hutan dan perkebunan tidak  memberikan  pengharapan  untuk  meraih masa  depan  yang  lebih  sejahtera,  teknologi  baru dalam  penambangan  emas  justru  hadir,  sekaligus juga  mereduksi  kearifan  ekologi  yang  dimiliki masyarakat Dayak melalui perladangan bergilirnya.  Kalau  dulu  penambangan  emas dilakukan  dengan  sangat  tradisional,  yaitu  dalam bentuk  pendulangan  di  sungai-sungai  yang  ada  di Kabupaten  Gunung  Mas,  tetapi  dengan  teknologi penambangan  baru,  disebut  dengan lanting ,  daya rusak  lingkungan  pun  menjadi  tinggi.  Daya  rusak lingkungan itu sejalan dengan produksi emas yang dapat  dihasilkan  oleh  penambang.  Penambangan menggunakan lanting tidak lagi hanya berlangsung  di  aliran  sungai  seperti  pendulangan, tetapi areal penambangan sudah masuk ke daratan, bahkan  merangsek  hingga  ke  dalam  hutan. Berdasarkan jumlah penambang yang tidak berizin yang ada di Kabupaten Gunung Mas ini, aktivitas di darat justru jauh lebih tinggi daripada di sungai.
Pemerintah  kabupaten  sudah  mencoba memperhatikan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat yang  bermukim  dalam  dan  sekitar  hutan,  yaitu dengan  membuka  akses  pada  masyarakat  untuk ikut  serta  dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan. Melalui Taman Hutan Raya Lapak Jaru misalnya, pemerintah  kabupaten  mencoba  menawarkan kegiatan  ekowisata  pada  masyarakat.  Untuk sampai  pada  tahap  itu,  pemerintah  kabupaten sudah  membangun  berbagai  fasilitas  pendukung kegiatan  ekowisata,  termasuk  untuk  melegalkan kegiatan itu dengan mengajukan usulan perubahan status  hutan  produksi  dan  hutan  lindung  menjadi taman  hutan  raya.  Upaya  menjadikan  Lapak  Jaru sebagai  taman  hutan  raya  memang  tidak  mudah, sebab  masyarakat  juga  ada  yang  menginginkan agar  sebagian  kawasan  hutan  itu  dapat  dibagikan pada  petani  lewat  gerakan  Forum  Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik.
Selain  itu,  pemerintah  kabupaten  juga sudah  berhasil  mendapatkan  surat  keputusan  dari Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  RI
terkait  upaya  memberdayakan  masyarakat  dalam dan  sekitar  hutan  melalui  program  hutan kemasyarakatan  dan  hutan  desa.  Kendati  belum melibatkan  seluruh  masyarakat  dalam  dan  sekitar hutan, melihat potensi hutan yang dapat dijadikan sebagai lokasi program hutan kemasyarakatan dan hutan  desa  yang  begitu  luas  mencapai  17.265,99 ha,  tetapi  untuk  kegiatan  hutan  kemasyarakatan dan  hutan  desa  baru  mencapai  4.075  ha  atau 23,60% dari seluruh potensi, pemerintah kabupaten  sudah  mencoba  membuka  akses  pada masyarakat. Hanya saja, program hutan kemasyarakatan  dan  hutan  desa  yang  berlokasi  di tiga  desa,  yaitu  Desa  Tumbang  Miwan  (HKm), Desa  Hutan  Desa  Harowu  dan  Hutan  Desa Rabambang  (Hutan  Desa)  masih  tahap  sosialisasi sehingga  kegiatan  pemberdayaan  tersebut  belum diimplementasikan.
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  melalui  penambangan  emas  sebagai alternatif  mata  pencaharian  baru,  program  hutan kemasyarakatan  dan  hutan  desa  yang  dilakukan oleh  pemerintah,  merupakan  bentuk  kegiatan untuk  meningkatkan  ketahanan  sosial.  Namun, upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial akibat perubahan ekologi hutan yang terjadi, tidak selalu berorientasi  pada  kelestarian  hutan.  Jika  program hutan kemasyarakatan dan hutan desa berorientasi pada  kelestarian  hutan  di  satu  sisi,  program  itu sekaligus  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  sekitar  dan  dalam  hutan  di  sisi  lain. Sebaliknya,  masyarakat  dalam  upaya  meningkatkan ketahanan sosial  melalui  penambangan  emas  agar kesejahteraannya  lebih  cepat  tercapai,  tetapi kerusakan  lingkungan  dan  hutan  yang  menjadi wilayah  tambang  akan  semakin  hancur.  Hutan kemasyarakatan  dan  hutan  desa  merupakan program pemberdayaan yang berkelanjutan, sedangkan  penambangan  emas  justru  sebaliknya. Sebab  lingkungan  dan  hutan  yang  rusak  akibat penambangan  mengakibatkan  generasi  mendatang akan semakin sulit untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

## Daftar Pustaka
Adger,  W.  N.,  dan  P.M.  Kelly.  (2005).  “Social vulnerability  and  resilience”  dalam  W.N. Adger,  P.M.  Kelly,  dan  N.H.  Ninh (Editors) Living  with  Environmental Change: Social Vulnerability, Adaptation,
and  Resilience  in  Vietnam .  London  dan New York: Routledge. Hlm. 19-94.
Amelida,  J.  (2015).  “Januari,  harga  karet  masih rendah”.  Dalam  http://www.koran-sindo. com/read/945561/151/januari-harga-karet- masih-rendah-1420266276. (Dikutip 7 Juli 2015).
Boyd, E., dan C. Folke. (2012). “Adapting institution, adaptive  governance  and  complexity: introduction” dalam E. Boyd dan C. Folke (Editors) Adapting  Institution:  Governance, Complexity and Social-Ecological Resilience .
New  York:  Cambridge  University  Press. Hlm. 1-9.
Berkes,  F.,  J.  Colding,  dan  C.  Folke.  (2012). “Introduction”,  dalam  E.  Boyd  dan  C. Folke (Editors) Adapting  Institution:
Governance,  Complexity  and  Social-
Ecological Resilience . New York:
Cambridge University Press. Hlm. 1-27.
BPS.  (2014). Kabupaten  Gunung  Mas  Dalam Angka  2014. Kurun.  BPS  Kabupaten Gunung Mas.
BLH  Kabupaten  Gunung  Mas.  (2011). Laporan Hasil  Pengujian  Kadar  Polusi  Limbah Padat  dan  Limbah  Cair .  Kurun:  Badan Lingkungan  Hidup Kabupaten  Gunung Mas.
BP  DAS.  (Tanpa  tahun). Mekanisme  Penyusunan Rencana  Kerja  HD  dan  HKm .  Bahan presentasi  yang  disampaikan  pada  acara sosialisasi HD dan HKm.
Charnley. S., dan M. R. Poe. (2007). “Community forestry  in  theory  and  practice:  where  are we  now?”.  Dalam Annual  Review  of Anthropology Vol. 36. Hlm. 301-336.
Clausen, F., M. L. Barreto, dan A. Attaran. (2011). “Property  rights  theory  and  the  reform  af artisanal  and  small-scale  mining  in developing  countries”.  Dalam Journal  of Politics and Law 4(1). Hlm. 15-26.
Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas. (2014). Statistik  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Gunung  Mas  Tahun  2014 .  Kuala  Kurun: Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.
Donner, W. (1987). Land Use and Environment in Indonesia . London: C. Hurst & Company.
FWI/GFW.  (2001). Keadaan  Hutan  Indonesia . Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan  Washington  D.C.:  Global  Forest WatchForum  Koordinasi  Kelompok  Tani ‘Dayak Misik’ Kalimantan Tengah 2014.
Fox,  J.,  Y.  Fujita,  D.  Ngidang,  N.  Peluso,  L. Potter, N. Sakuntaladewi, J. Sturgeon, dan D.  Thomas.  (2009).  “Policies,  political- economy, and swidden in Southeast Asia”. Dalam Human Ecology 37. Hlm. 305-322.
Grizzetti,  B.,  F.  Bouraoui,  G.D.  Gooch,  dan  P. Stálnacke.  (2010).  “Putting  the  ‘integration’ in  the  science-policy-stakeholders  interface”. Dalam G.D. Gooch, dan P. Stálnacke (Ed.) Science,  Policy,  and  Stakeholders  in Water Management: An Integrated Approach  to  River  Basin  Management . London dan Washington, D.C.: Earthscan. Hlm. 17-28.
Inswiasri, Kusnoputranto, H. (2011). “Pajanan Hg pada  petambang  emas  tradisional  di Kabupaten  Gunung  Mas,  Kalimantan Tengah: Mercury Exposure Of Traditional Miners  In  Gunung  Mas  District,  Central Kalimantan”.  Dalam Ekologi  Kesehatan 10(2). Hlm.  72 – 82.
Kalteng  Pos.  (2015).    “Sungai  Kahayan”.  Dalam http://jelajah1000jurnalis.com/detail_beri -ta.php?id=33 .  (Akses  tanggal  7  Juli 2015).
Kelompok Tani “Dayak Misik”. (2014). Dokumen berupa Surat Keterangan Kesiapan Tanah Adat dan Hutan Adat. Tidak dipublikasikan.
Milton, K. (1996). Environmentalism and Cultural Theory . London dan New York: Routledge.
Palangka  Post.  (2015).  “DPRD  provinsi  diminta tidak  menciderai.  Pemerintah  setujui  5  ha bagi  warga  Dayak”.  Dalam Palangka Post, Senin 10 Januari 2015.
Pearce,  D.W.  (2001).  “The  economic  value  of forest  ecosystems”.  Dalam Ecosystem Health 7(2). Hlm. 284-296.
Ortner, Sherry B. (2006). Anthropology and Social Theory:  Culture,  Power,  and  the  Acting
Subject .  Durham  dan  Londong:  Duke University Press.
Ribot, J.C. dan N.L. Peluso.  (2003). “A theory of access.”  Dalam Rural  Sociology 68(2). Hlm. 153-181.
Sikor,  M.,  dan  C.  Lund.  (2009).  “Access  and property:  a  question  of  power  and authority.”. Dalam Development and Change 40(1). Hlm. 1-22.
Tim  Terpadu.  (2015). Paparan  Hasil  Penelitian Tim  Terpadu  Usulan  Perubahan  Fungsi Pokok  Kawasan  Hutan  dari  Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 945 ha dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi  seluas  ±  3.126  ha  menjadi Taman  Hutan  Raya  Lapak  Jaru  di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Bahan  paparan  dalam  bentuk Power Point disampaikan pada tanggal 16 April 2015 di Jakarta.
Tsing, A. L.  (2005). Friction: An Ethnography of
Global Connection . Princeton, New
Jersey: Princeton University Press.
Wafa,  M.A.,  M.  Firman,  R.C.D.  Kaban,  E. Rosdiana, dan N. Irawati. (2010). Membedah Mitos Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera:  Pembelajaran  di  Balik  Kisah Sukses  Praktik  Hutan  Kemasyarakatan . Jakarta:  Wana  Aksara  kerjasama  dengan Direktorat Bina Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal  Bina  Pengelolaan  DAS  dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI.
Walker, A. (2001). The ‘ Karen Consensus ’, Ethnic Poltics  and  Resource-Use  Legitimacy  in Northern  Thailand”.  Dalam Asian  Ethnicity 2(2) . Hlm. 145-162.
Webersik,  Cristian.  (2010). Climate  Change  and Security. California: Prager.
Zanotti, Laua C. (2009). “Economic Diversification and Sustainabe Development: The Role Non- timber  Forest  Products  Play  in  the Monetization  of  Kayapó  Livelihoods”, dalam Journal  of  Ecological  Anthropology , Vol. 13 No. 1. Hlm. 26-41.