## MEMAHAMI KONSEP KONSTITUSIONALISME INDONESIA
Jumadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: Jumadirahman263@yahoo.com

## Abstract
The  study  of  the  constitution  increasingly  important  in  modern  countries  today, even  generally  reveals  itself  as  a  constitutional  state,  both  of  constitutional democracy and a constitutional monarchy. The Constitution is no longer simply a term  to  describe  a  legal  document,  but  becomes  an  understanding  of  the  basic principles of the organization of the state (constitutionalism) adopted in almost all countries, including countries that do not have a constitution as a legal document written  and  that  puts  supremacy  of  power  on  parliament  as  an  expression  of popular sovereignty
Keywords: Constitutionalism

## Abstrak
Kajian mengenai konstitusi semakin penting dalam negara-negara modern saat  ini,  bahkan  umumnya  menyatakan  diri  sebagai  negara  konstitusional,  baik demokrasi  konstitusional  maupun  monarki  konstitusional.  Konstitusi  tidak  lagi sekedar  istilah  untuk  menyebut  suatu  dokumen  hukum,  tetapi  menjadi  suatu paham tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara ( konstitusionalisme ) yang dianut hampir di semua negara, termasuk negara-negara yang tidak memiliki konstitusi  sebagai  dokumen  hukum  tertulis  serta  yang  menempatkan  supremasi kekuasaan pada parlemen sebagai wujud kedaulatan rakyat
Kata Kunci: Konstitusionalisme

## PENDAHULUAN
ecara garis besar perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  macam,  yaitu  dalam  lembaga perwakilan  rakyat  atau  parlemen,  dan  dalam  bentuk  konstitusi  sebagai wujud  perjanjian  sosial  tertinggi.  Negara-negara  yang  menganut  perwujudan kedaulatan  rakyat  dalam    parlemen  mengakibatkan  dianutnya  prinsip  supremasi parlemen.  Konstitusi  dalam  negara  tersebut  dapat  dibuat  atau  diubah  dengan produk  hukum  parlemen  ( legislative  act ).  Sedangkan  negara  yang  menganut perwujudan  kedaulatan  rakyat  pada  konstitusi,  menempatkan  konstitusi  sebagai hukum tertinggi. Konsekuensinya, hukum  yang dibuat oleh parlemen tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
Memahami  konstitusi  dan  supremasi  konstitusi  dapat  dilakukan  dengan melacak  akar  sejarah  peristilahan  dan  pengertiannya.  Selain  itu,  supremasi konstitusi  juga  dapat  dipahami  dari  sisi  legitimasi  pembentukan  serta  tujuan  dan hakekatnya.  Pengertian  sederhana  konstitusi  adalah,  suatu  dokumen  yang  berisi aturan-aturan  untuk  menjalankan  suatu  organisasi. 1 Organisasi  itu  beragam  dan kompleks strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial sampai ke organisasi tingkat dunia. 2
Negara  pada  umumnya  memiliki  naskah  yang  disebut  konstitusi  atau Undang-Undang Dasar. Bahkan negara yang tidak memiliki satu naskah konstitusi seperti  Inggris,  tetap  memiliki  aturan-aturan  yang  tumbuh  menjadi  konstitusi. 3 Pengalaman  praktek  ketatanegaraan  oleh  para  ahli  tetap  menyebut  sebagai konstitusi  dalam  konteks  hukum  tata  negara  Inggris,  sebagaimana  dikemukakan oleh Phillips Hood and Jackson sebagai berikut:
“a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers  of  the  organs  of  the  State  and  that  regulate  the  relations  of  the various State organs to one another and to the private citizen.” 4
1 Brian  Thompson, Textbook  on  Constitutional  and  Administrative  Law ,  edisi  ke-3, (London: Blackstone Press ltd., 1997), h. 3
2 Seperti  misalnya  Perkumpulan  ASEAN,  European  Communities  (EC),  World  Trade Organization  (WTO),  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  dan  sebagainya  semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi.
3 Bandingkan  dengan  kesimpulan  yang  dikemukakan  oleh  Brian  Thompson  tentang Konstitusi  Inggris, “In other words the British constitution was not made, rather it has grown” . Ibid ., h. 5
4 O. Hood Phillips, Constitutional and Administrative Law , 7th ed., (London: Sweet and Maxwell, 1987), h. 5
S
Dalam  konsep  konstitusi  itu  tercakup  juga  pengertian  peraturan  tertulis dan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis berupa kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan  (ketatanegaraan)  yang  menentukan  susunan  dan  kedudukan  organ- organ  negara  mengatur  hubungan  antar  organ-organ  negara  itu  dan  mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.
Berlakunya  konstitusi  sebagai  hukum  dasar  mengikat  didasarkan  atas kekuasaan  tertinggi  (kedaulatan)  dalam  suatu  negara.  Jika  negara  itu  menganut paham  kedaulatan  rakyat,  maka  sumber  legitimasi  konstitusi  itu  adalah  rakyat. Jika  yang  berlaku  adalah  paham  kedaulatan  raja,  maka  raja  yang  menentukan berlaku  tidaknya  suatu  konstitusi.  Hal  inilah  yang  disebut  oleh  para  ahli  sebagai constituent  power 5 yaitu  merupakan  kewenangan  yang  berada  di  luar  dan sekaligus  di  atas  sistem  yang  diaturnya.  Oleh  karena  itu,  di  lingkungan  negara- negara  demokrasi,  rakyatlah  yang  dianggap  menentukan  berlakunya  suatu konstitusi.
Dalam  hubungan  dengan  pengertian constituent  power tersebut  di  atas, muncul pula pengertian constituent act . Dalam hubungan ini, konstitusi dianggap sebagai constituent  act ,  bukan  produk  peraturan  legislatif  yang  biasa  ( ordinary legislative  act ). Constituent  power mendahului  konstitusi,  dan  konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi.
Seperti dikatakan oleh Bryce, konstitusi tertulis merupakan 6 :
“The  instrument  in  which  a  constitution  is  embodied  proceeds  from  a source  different  from  that  whence  spring  other  laws,  is  regulated  in  a different  way,  and  exerts  a  sovereign  force.  It  is  enacted  not  by  the ordinary legislative authority but by some higher and specially empowered body.  When  any  of  its  provisions  conflict  with  the  provisions  of  the ordinary law, it prevails and the ordinary law must give way”.
Pengertian constituent  power berkaitan  pula  dengan  pengertian  hierarki hukum  ( hierarchy  of  law ).  Konstitusi  merupakan  hukum  yang  lebih  tinggi  atau bahkan  paling  tinggi  serta  paling  fundamental  sifatnya  karena  konstitusi  itu sendiri  merupakan  sumber  legitimasi  atau  landasan  otorisasi  bentuk-bentuk hukum  atau  peraturan-peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Sesuai  dengan prinsip  hukum  yang  berlaku  universal,  maka  agar  peraturan-peraturan  yang tingkatannya  berada  di  bawah  Undang-Undang  Dasar  dapat  berlaku  dan
5 Lihat misalnya Brian Thompson, op. cit ., h. 5.
6 J. Bryce, Studies in History and Jurisprudence , vol.1, (Oxford: Clarendon Press, 1901), h. 151.
diberlakukan,  peraturan-peraturan  itu  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum yang  lebih  tinggi  tersebut.  Atas  dasar  logika  demikian  itulah  maka  Mahkamah Agung  Amerika  Serikat  menganggap  dirinya  memiliki  kewenangan  untuk menafsirkan  dan  menguji  materi  peraturan  produk  legislatif  ( judicial  review ) terhadap  materi  konstitusi,  meskipun  Konstitusi  Amerika  tidak  secara  eksplisit memberikan kewenangan demikian kepada Mahkamah Agung 7 .
Basis pokok berlakunya konstitusi adalah adanya kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di  antara  mayoritas  rakyat  mengenai  bangunan  yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat  politik  agar  kepentingan  mereka  bersama  dapat  dilindungi  atau dipromosikan  melalui  pembentukan  dan  penggunaan  mekanisme  yang  disebut negara. 8 Kata kuncinya adalah konsensus atau general agreement .

## PEMBAHASAN
A. Istilah dan Lahirnya Konstitusi Modern
Ada  dua  kata  klasik  berkaitan  erat  dengan  pengertian  konstitusi  saat  ini, yaitu, politeia (Yunani Kuno) dan constitutio (bahasa Latin) . 9 Keduanya berkaitan dengan kata jus . Kata politeia dari kebudayaan Yunani dapat disebut yang paling tua usianya. Pengertiannya mencakup:
All  the innumerable characteristics which determine that state’s peculiar nature, and these include its whole economic and social texture as well as matters  governmental  in  our  narrower  modern  sense.  It  is  a  purely descriptive  term,  and  as  inclusive  in  its  meaning  as  our  own  use  of  the word ‘constitution’ when we speak generally of a man’s constitution or of the constitution of matter . 10
Dalam  bahasa  Yunani  Kuno  tidak  dikenal  istilah  yang  mencerminkan pengertian kata jus ataupun constitutio sebagaimana dalam tradisi Romawi  yang
7 Lihat  kasus  Marbury  versus  Madison  (1803)  5-US,  1  Cranch,  137,  dalam  Brian Thompson, Op. cit ., hal. 5.
8 William G. Andrews, Constitutions and Constitutionalism, 3rd edition, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968, hal. 9.
9 Politea mengandung  kekuasaan  lebih  tinggi  dari nomoi ,  karena politea mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan pada nomoi tidak, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar tidak bercerai-berai. Dalam kebudayaan Yunani istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan Respublica Constituere yang melahirkan semboyan, Princeps Legibus Solutus Est, Salus  Publica  Suprema  Lex ,  yang  artinya  ”Rajalah  yang  berhak  menentukan  struktur  organisasi negara, karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang”.
10 Charles  Howard  McIlwain, Constitutionalism:  Ancient  and  Modern ,  (Ithaca,  New York: Cornell University Press, 1966), hal. 26.
datang  kemudian. 11 Keseluruhan    sistem  berpikir  para  filosof  Yunani  Kuno, menilai  kata constitution seperti  yang  dimaksudkan  saat  ini.  Perkataan consti- tution di  zaman  Kekaisaran  Romawi  ( Roman  Empire ),  dalam  bentuk  bahasa latinnya, mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut the acts of legislation by the Emperor . 12
Di Inggris, peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah “Constitutions  of  Clarendon  1164” yang  disebut  oleh  Henry  II  sebagai constitutions,  avitae  constitutions  or  leges,  a  recordatio  vel  recognition ,  me- nyangkut hubungan antara gereja dan pemerintahan negara di masa pemerintahan kakeknya,  yaitu  Henry  I.  Isi  peraturan  yang  disebut  sebagai  konstitusi  tersebut masih  bersifat  eklesiastik,  meskipun  pemasyarakatannya  dilakukan  oleh pemerintahan  sekuler.  Namun,  di  masa-masa  selanjutnya,  istilah constitutio itu sering  pula  dipertukarkan  satu  sama  lain  dengan  istilah lex atau edictum untuk menyebut berbagai secular administrative enactments. Glanvill sering mengguna- kan  kata constitution untuk a  royal  edict (titah  raja  atau  ratu).  Glanvill  juga mengaitkan Henry II’s writ creating the remedy by grand assize as ‘legalis is a constitutio’ , 13 dan  menyebut the  assize  of  novel  disseisin sebagai a  recognitio sekaligus sebagai a constitutio . 14
Dari sini, kita dapat memahami pengertian konstitusi dalam dua konsepsi. Pertama,  konstitusi  sebagai the  natural  frame  of  the  state yang  dapat  ditarik  ke belakang dengan mengaitkannya dengan pengertian politeia dalam tradisi Yunani Kuno. Kedua, konstitusi dalam arti jus publicum regni , yaitu the public law of the realm .  Cicero 15 dapat  disebut  sebagai  sarjana  pertama  yang  menggunakan perkataan constitutio dalam  pengertian  kedua  ini,  seperti  tergambar  dalam bukunya  “ De  Res  Publica ”.  Di  lingkungan  Kerajaan  Romawi  (Roman  Empire), perkataan constitutio ini dalam bentuk Latinnya juga dipakai sebagai istilah teknis untuk  menyebut the  acts  of  legislation  by  the  Emperor .  Menurut  Cicero,  “ This constitution  (haec constitution) has a great  measure of  equability without which men can hardly remain free for any length of time ”.
11 Lihat,  W.  L.  Newman  (ed). The  Politics  of  Aristotle ,  (New  York:  Oxford  University Press, 2000).
12 Op. Cit. , h. 23.
13 George  E.  Woodbine  (ed.), Glanvill  De  Legibus  et  Consuetudinibus  Angiluae ,  (New Haven: 1932), h. 63.
14 McIlwain, Op. Cit. , h. 24.
15 Lihat  R.N.  Berki, The  History  of  Political  Thought:  A  Short  Introduction ,  (London: J.J.Dent and Sons, Everyman’s University Library, 1988), h. 74.
Perkembangan-perkembangan  demikian  itulah  yang  pada  akhirnya mengantarkan  umat  manusia  pada  pengertian  kata constitution itu  dalam  bahasa Inggris  modern.  Dalam  pengertiannya  yang  demikian  itu,  konstitusi  selalu dianggap “mendahului” dan “mengatasi” pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan lainnya. Konstitusi disebut mendahului, bukan karena urutan waktunya, melainkan  dalam  sifatnya  yang superior dan  kewenangannya  untuk  mengikat.
Oleh sebab itu, Charles Howard McIlwain menjelaskan:
In  fact,  the  traditional  notion  of  constitutionalism  before  the  late eighteenth century was of a set of principles embodied in the institutions of a nation and neither external to these nor in existence prior to them . 16
Secara tradisional, sebelum abad ke-18, konstitutionalisme memang selalu dilihat  sebagai  seperangkat  prinsip-prinsip  yang  tercermin  dalam  kelembagaan suatu bangsa dan tidak ada yang mengatasinya dari luar serta tidak ada pula yang mendahuluinya.
Perkembangan  konstitusi  dan  konstitusionalisme  juga  dapat  dilacak  pada peradaban  negara-negara  Islam.  Ketika  bangsa  Eropa  berada  dalam  keadaan kegelapan  pada  abad  pertengahan (the  dark  age) ,  di  Timur  Tengah  tumbuh  dan berkembang  pesat  peradaban  baru  di  lingkungan  penganut  ajaran  Islam.  Atas pengaruh  Nabi  Muhammad  SAW,  banyak  sekali  inovasi-inovasi  baru  dalam kehidupan  umat  manusia  yang  dikembangkan  menjadi  pendorong  kemajuan peradaban. Salah satunya ialah penyusunan dan penandatanganan persetujuan atau perjanjian bersama di  antara kelompok-kelompok penduduk kota Madinah  untuk bersama-sama  membangun  struktur  kehidupan  bersama  yang  di  kemudian  hari berkembang  menjadi  kehidupan  kenegaraan  dalam  pengertian  modern  sekarang. Naskah  persetujuan  bersama  itulah  yang  selanjutnya  dikenal  sebagai  Piagam Madinah ( Madinah Charter ). 17 Piagam Madinah ini dapat disebut sebagai piagam tertulis  pertama  dalam  sejarah  umat  manusia  yang  dapat  dibandingkan  dengan pengertian konstitusi dalam arti modern.
Para  pihak  yang  mengikatkan  diri  atau  terikat  dalam  Piagam  Madinah yang berisi perjanjian masyarakat Madinah ( social contract ) tahun 622 M ini ada tiga belas kelompok komunitas  yang secara eksplisit disebut dalam teks Piagam.
16 Ibid. , h. 12.
17 Banyak  sarjana  yang  menggambarkan  Piagam  Madinah  itu  sebagai  Konstitusi  seperti dipahami dewasa ini. Beberapa diantaranya lihat Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang- Undang  Dasar  1945:  Kajian  Perbandingan  tentang  Dasar  Hidup  Bersama  dalam  Masyarakat Majemuk ,  (Jakarta:  UI-Press, 1995);  Dahlan  Thaib  dkk., Teori  Konstitusi  dan  Hukum  Konstitusi , cet. kelima, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  2005). Lihat juga Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu  Studi  tentang  Prinsio-prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, cet. kedua , (Jakarta: Kencana, 2004).
Ketiga  belas  komunitas  itu  adalah  (i)  kaum  Mukminin  dan  Muslimin  Muhajirin dari suku Quraisy Mekkah, (ii) Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yatsrib, (iii) Kaum  Yahudi  dari  Banu  ‘Awf,  (iv)  Kaum  Yahudi  dari  Banu  Sa’idah,  (v)  Kaum Yahudi  dari  Banu  al-Hars,  (vi)  Banu  Jusyam,  (vii)  Kaum  Yahudi  dari  Banu  Al- Najjar,  (viii)  Kaum  Yahudi  dari  Banu  ‘Amr  ibn  ‘Awf,  (ix)  Banu  al-Nabit,  (x) Banu al-‘Aws, (xi) Kaum Yahudi dari Banu Sa’labah, (xii) Suku Jafnah dari Banu Sa’labah, dan (xiii) Banu Syuthaybah.
Secara  keseluruhan,  Piagam  Madinah  tersebut  berisi  47  pasal.  Pasal  1, misalnya, menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan: “ Innahum ummatan wahidatan  min  duuni  al-naas ”  (Sesungguhnya  mereka  adalah  ummat  yang  satu, lain  dari  (komunitas)  manusia  yang  lain). 18 Dalam  Pasal  44  ditegaskan  bahwa “Mereka (para pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang atas kota Yatsrib (Madinah)”. Dalam Pasal 24 dinyatakan “Kaum  Yahudi memi- kul  biaya  bersama  kaum  mukminin  selama  dalam  peperangan”.  Pasal  25 menegaskan bahwa “Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum mukminin.  Bagi  kaum  Yahudi  agama  mereka,  dan  bagi  kamu  mukminin  agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali  bagi  yang  zalim  dan  yang  jahat.  Hal  demikian  akan  merusak  diri  dan keluarganya  sendiri.”  Jaminan  persamaan  dan  persatuan  dalam  keragaman tersebut  demikian  indah  dirumuskan  dalam  Piagam  ini,  sehingga  dalam menghadapi  musuh  yang  mungkin  akan  menyerang  kota  Madinah,  setiap  warga kota ditentukan harus saling bahu membahu.
Dalam hubungannya dengan perbedaan keimanan dan amalan keagamaan, jelas  ditentukan  adanya  kebebasan  beragama.  Bagi  orang  Yahudi  sesuai  dengan agama  mereka,  dan  bagi  kaum  mukminin  sesuai  dengan  agama  mereka  pula. Prinsip  kebersamaan  ini  bahkan  lebih  tegas  dari  rumusan  al-Quran  mengenai prinsip lakum diinukum walya diin (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku) yang menggunakan  perkataan  “aku”  atau  “kami”  versus  “kamu”.  Dalam  piagam digunakan  perkataan  mereka,  baik  bagi  orang  Yahudi  maupun  bagi  kalangan mukminin dalam jarak yang sama dengan Nabi. Selanjutnya, pasal terakhir, yaitu Pasal 47 berisi ketentuan penutup yang dalam bahasa Indonesianya adalah:
Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang  keluar  (bepergian)  aman,  dan  orang  yang  berada  di  Madinah  aman, kecuali orang  yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang  yang berbuat baik dan taqwa. (tertanda Muhammad Rasulullah SAW). 19
18 Ibid. , h. 47.
19 Ibid. , h. 57.
Dapat  dikatakan  bahwa  lahirnya  Piagam  Madinah  pada  abad  ke  7  M  itu merupakan  inovasi  yang  paling  penting  selama  abad-abad  pertengahan  yang memulai  suatu  tradisi  baru  adanya  perjanjian  bersama  di  antara  kelompok- kelompok masyarakat untuk bernegara dengan naskah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk  yang tertulis.  Piagam  Madinah ini dapat  disebut sebagai  konstitusi tetulis  pertama  dalam  sejarah  umat  manusia,  meskipun  dalam  pengertiannya sebagai  konstitusi  modern  yang  dikenal  dewasa  ini,  Konstitusi  Amerika  Serikat tahun 1787-lah yang pada umumnya dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama. Peristiwa  penandatangan  Piagam  Madinah  itu  dicatat  oleh  banyak  ahli  sebagai perkembangan  yang  paling  modern  di  zamannya,  sehingga  mempengaruhi berbagai  tradisi kenegaraan  yang berkembang di  kawasan  yang dipengaruhi  oleh peradaban  Islam  di  kemudian  hari.  Bahkan  pada  masa  setelah  Nabi  Muhammad SAW  wafat,  kepemimpinan  dilanjutkan  oleh  empat  khalifah  pertama  yang  biasa dikenal dengan sebutan Khalifatu al-Rasyidin, yaitu Abubakar, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib.

## B. Konstitusi Baru Indonesia
Pertama kali Indonesia memiliki konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya diganti oleh Konstitusi RIS 1949. Kemudian beralih Ke UUDS 1950 dan berakhir setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak itu UUD 1945 berlaku  kembali  sampai  mengalami  perubahan  dimulai  tahun  1999.  Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR dari  1999  hingga  2002 20 .  Salah  satu  prinsip  dasar  yang  mendapatkan  penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 21 yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’. Bahkan secara historis negara hukum ( Rechtsstaat ) adalah negara  yang  diidealkan  oleh  para  pendiri  bangsa  sebagaimana  dituangkan  dalam penjelasan  umum  UUD  1945  sebelum  perubahan  tentang  sistem  pemerintahan negara  yang  menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  berdasar  atas  hukum (rechtsstaat) , tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat) 22 .
20 Sidang Tahunan MPR dikenal pada masa reformasi berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
21 Hasil perubahan ketiga UUD 1945.
22 Penjelasan  UUD  1945  dalam  proses  perubahan  UUD  1945  dihilangkan  dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.
Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, dalam bukunya “the Statesman” dan “the Law” menyatakan  bahwa  negara  hukum  merupakan  bentuk  paling  baik  kedua  ( the second  best )  guna  mencegah  kemerosotan  kekuasaan.  Konsep  negara  hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “rechtsstaat” antara  lain  oleh  Immanuel  Kant,  Paul  Laband,  Julius  Stahl, Fichte,  dan  lain-lain.  Sedangkan  dalam  tradisi  Anglo  Amerika  konsep  negara hukum  dikembangkan  dengan  sebutan “The  Rule  of  Law” yang  dipelopori  oleh A.V.  Dicey.  Selain  itu,  konsep  negara  hukum  juga  terkait  dengan  istilah nomokrasi (nomocratie) yang  berarti  bahwa  penentu  dalam  penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. 23
Prinsip-prinsip  negara  hukum  senantiasa  berkembang  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat.  Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta semakin  kompleksnya  kehidupan  masyarakat  di  era  global,  menuntut pengembangan  prinsip-prinsip  negara  hukum.  Dua  isu  pokok  yang  senantiasa menjadi  inspirasi  perkembangan  prinsip-prinsip  negara  hukum  adalah  masalah pembatasan  kekuasaan  dan  perlindungan  HAM.  Saat  ini,  paling  tidak  dapat dikatakan  terdapat  dua  belas  prinsip  negara  hukum,  yaitu  Supremasi  Konstitusi (supremacy  of  law) ,  Persamaan  dalam  Hukum (equality  before  the  law) ,  Asas Legalitas (due  process  of  law) ,  Pembatasan  Kekuasaan (limitation  of  power) , Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak ( independent  and  impartial  judiciary ),  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (administrative court) , Peradilan Tata Negara (constitutional court) , Perlindungan Hak  Asasi  Manusia,  Bersifat  Demokratis (democratische-rehtsstaats) ,  Berfungsi sebagai  Sarana  Mewujudkan  Tujuan  Bernegara (Welfare  Rechtsstaat), serta Transparansi dan Kontrol Sosial. 24
Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang- undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan  berlaku  terlebih  dulu  atau  mendahului  perbuatan  yang  dilakukan.  Dengan demikian,  setiap  perbuatan  administratif  harus  didasarkan  atas  aturan  atau rules and  procedures .  Namun  demikian,  prinsip  supremasi  hukum  selalu  diiringi dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin  peran  serta  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan kenegaraan,  sehingga  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang  diterapkan  dan
23 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Edisi  Revisi,  (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 152.
24 Jimly Asshiddiqie, Op Cit ., h. 154-162.
ditegakkan  mencerminkan  perasaan  keadilan  masyarakat.  Hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  tidak  boleh  ditetapkan  dan  diterapkan  secara sepihak  oleh  dan/atau  hanya  untuk  kepentingan  penguasa.  Hukum  tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan  menjamin  kepentingan  keadilan  bagi  semua  orang.  Dengan  demikian negara  hukum  yang  dikembangkan  bukan absolute  rechtsstaat ,  melainkan democratische rechtsstaat .
Berdasarkan  prinsip  negara  hukum,  sesungguhnya  yang  memerintah adalah  hukum,  bukan  manusia.  Hukum  dimaknai  sebagai  kesatuan  hirarkis tatanan  norma  hukum  yang  berpuncak  pada  konstitusi.  Hal  ini  berarti  bahwa dalam  sebuah  negara  hukum  menghendaki  adanya  supremasi  konstitusi. Supremasi  konstitusi  disamping  merupakan  konsekuensi  dari  konsep  negara hukum,  sekaligus  merupakan  pelaksanaan  demokrasi  karena  konstitusi  adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.
Oleh  karena  itu,  aturan-aturan  dasar  konstitusional  harus  menjadi  dasar dan  dilaksanakan  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan UUD  1945  yang  bersifat  mendasar  tentu  saja  berpengaruh  terhadap  sistem  dan materi  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ada.  Perubahan  UUD  1945 membawa implikasi terhadap jenis peraturan perundangan-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.
Sebagai  wujud  perjanjian  sosial  tertinggi 25 ,  konstitusi  memuat  cita-cita yang  akan  dicapai  dengan  pembentukan  negara  dan  prinsip-prinsip  dasar pencapaian  cita-cita  tersebut.  UUD  1945  sebagai  konstitusi  bangsa  Indonesia merupakan  dokumen  hukum  dan  dokumen  politik  yang  memuat  cita-cita,  dasar- dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. 26 Pasal  II Aturan Tambahan  UUD  1945  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  terdiri  atas  Pembukaan  dan  pasal-pasal 27 .
25 Otoritas konstitusi berasal dari kekuasaan konstituen, yaitu otoritas yang berada di luar dan atas sistem yang dibentuk. Dalam negara demokratis, pemegang kekuasaan konstituen adalah rakyat. Brian Thompson, Op. Cit.
26 Eric  Barendt, An  Introduction  to  Constitutional  Law ,  (New  York:  Oxford  University Press, 1998), h. 2-7.
27 Hasil  perubahan  keempat  UUD  1945.  Sebelum  dilakukan  perubahan,  diterima  oleh umum bahwa UUD 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.
Pembukaan  dan  pasal-pasal  adalah  satu  kesatuan  norma-norma  konstitusi  yang supreme dalam tata hukum nasional ( national legal order ).
Cita-cita  pembentukan  negara  kita  kenal  dengan  istilah  tujuan  nasional yang  tertuang  dalam  alenia  keempat  Pembukaan  UUD  1945,  yaitu  (a) melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia;  (b)  memajukan  kesejahteraan  umum;  (c)  mencerdaskan kehidupan  bangsa;  dan  (d)  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut  akan  dilaksanakan  dalam  suatu  susunan  Negara  Republik Indonesia yang berdiri di atas lima dasar yaitu Pancasila sebagaimana juga dicantumkan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945.
Untuk  mencapai  cita-cita  tersebut  berdasarkan  Pancasila,  UUD  1945 memberi  kerangka  susunan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Norma-norma dalam UUD 1945, tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan ekonomi  dan  sosial.  Maka  UUD  1945  merupakan  konstitusi  politik,  konstitusi ekonomi,  dan  konstitusi  sosial  yang  harus  menjadi  acuan  dan  landasan  secara politik,  ekonomi,  dan  sosial,  baik  oleh  negara  ( state ),  masyarakat  ( civil  society ), ataupun pasar ( market ).
Sebagai  konstitusi  politik,  UUD  1945  mengatur  masalah  susunan kenegaraan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan hubungannya dengan warga  negara.  Hal  ini  misalnya  diatur  dalam  Bab  I  tentang  Bentuk  Kedaulatan, Bab  II  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Bab  III  tentang  Kekuasaan Pemerintahan  Negara,  Bab  V  tentang  Kementerian  Negara,  Bab    VI  tentang Pemerintah  Daerah,  Bab  VII  tentang  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Bab  VIIA tentang  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Bab  VIIB  tentang  Pemilu,  Bab  VIII  tentang Hal  Keuangan,  Bab  VIIIA  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Bab  IX  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  Bab  IX  tentang  Wilayah  Negara,  Bab  X  tentang  Warga Negara Dan Penduduk khususnya Pasal 26, Bab XA tentang Hak Asasi  Manusia khususnya Pasal 28I ayat (5), Bab XII tentang Pertahanan Dan Keamanan Negara, Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Bab XVI tentang Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.
Undang  Undang  Dasar  1945  disebut  juga  konstitusi  ekonomi,  mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama UUD 1945 tentang sistem perekonomian nasional dimuat dalam Bab  XIV  Pasal  33. 28 Undang  Undang  Dasar  1945  juga  sebagai  konstitusi  sosial,
28 Ketentuan tentang sistem perekonomian nasional memang hanya dalam satu pasal yang terdiri dari lima ayat. Namun ketentuan ini harus dielaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar  yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Selain  itu,
yakni dalam Bab X tentang Warga Negara Dan Penduduk khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Bab XIII tentang Pendidikan Dan Kebudayaan,  dan  Bab  XIV  tentang  Perekonomian  Nasional  Dan  Kesejahteraan Rakyat khususnya Pasal 34.

## PENUTUP
Konstitusi  menempati  posisi  yang  sangat  penting  dalam  perkembangan kehidupan  bernegara.  Pengertian  dan  materi  muatan  konstitusi  berkembang seiring  dengan  perkembangan  peradaban  manusia  dan  organisasi  kenegaraan. Dengan  meneliti  dan  mengkaji  konstitusi,  dapat  diketahui  prinsip-prinsip  dasar kehidupan  bersama  dan  penyelenggaraan  negara  serta  struktur  organisasi  suatu negara  tertentu.  Bahkan  nilai-nilai  konstitusi  dapat  dikatakan  mewakili  tingkat peradaban suatu bangsa.
Awal  peradaban  umat  manusia  dapat  dilihat  dalam  Piagam  Madinah, sehingga  ini  dapat  disebut  sebagai  piagam  tertulis  pertama  dalam  sejarah  umat manusia  yang  dapat  dibandingkan  dengan  pengertian  konstitusi  dalam  arti modern.  Piagam  ini  dibuat  atas  persetujuan  bersama  antara  Nabi  Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Mekkah ke Yastrib, nama kota Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M. Para ahli  menyebut  Piagam  Madinah  tersebut  dengan  berbagai  macam  istilah  yang berlainan satu sama lain.
Seperti  halnya  konstitusi  Madinah,  Kontitusi  Indonesia  pun  mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara. Oleh karena itu, yang menjadi pelaksana  konstitusi  adalah  semua  lembaga  negara  dan  segenap  warga  negara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Diperlukan  adanya  budaya  sadar  berkonstitusi.  Untuk  menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma- norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar  bagi  masyarakat  untuk  dapat  selalu  menjadikan  konstitusi  sebagai  rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
sistem  perekonomian  nasional  juga  harus  dikembangkan  terkait  dengan  hak-hak  asasi  manusia yang juga mencakup hak-hak ekonomi, serta dengan ketentuan kesejahteraan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Barendt,  Eric.  1981. An  Introduction  to  Constitutional  Law. New  York:  Oxford University Press
Fallon,  Richard  H.  Jr..  2001. Implementing  the  Constitution. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press
Field,  G.  Lowell.  1951. Government  In  Modern  Society. New  York  –  Toronto  – London: McGraw-Hill Book Company, Inc.
Harun Alrasid. 2003. Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR . Revisi Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
Jelić,  Zoran.  A  Note  On  Adolf  Merkl’s  Theory  Of  Administrative  Law.  1998.
Journal Facta Universitatis, Law and Politics. Vol. 1  No. 2 Jimly  Asshiddiqie,  1994. Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Konstitusi  Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve
---------------------------.  2003. Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah Perubahan  Keempat  UUD  Tahun  1945. Makalah  Disampaikan  dalam Simposium  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM
---------------------------.  2005. Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press,
---------------------------.  2005. Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi. Jakarta; Konstitusi Press,
Kelsen,  Hans.  1961. General  Theory  of  Law  and  State. translated  by:  Anders Wedberg. New York; Russell & Russell
Marsillam  Simanjuntak.  1993. Pandangan Negara  Integralistik:  Sumber,  Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945. Jakarta: Pustaka Grafiti, Montesquieu.  1914. The  Spirit  of  the  laws. Translated  by  Thomas  Nugent. London: G. Bell & Sons, Ltd,
Phillips,  O.  Hood  and  Paul  Jackson.  2001. Constitutional  And    Administrative Law . Eighth Edition. London: Sweet & Maxwell,
Stewart,  Ian.  The  Critical  Legal  Science  of  Hans  Kelsen.  1990. Journal  of  Law and Society, 17 (3),
Thompson,  Brian.  1997. Textbook on Constitutional  Law  & Administrative Law. Third Edition. London: Blackstone Press Limited,
Tim  Nasional  Reformasi  Menuju  Masyarakat  Madani, Pokok-pokok  Usulan Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Pemilihan  Presiden  Secara Langsung ,    dipresentasikan  di  hadapan  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan Pertimbangan Agung RI pada tanggal 15 Juni 1999 di Jakarta.
Yamin, Muhammad. 1959. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jilid Pertama. Jakarta: Yayasan Prapanca,