Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Oleh: Serlika Aprita 5312lika@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang Hasanal Mulkan hasanal_mulkan@yahoo.co.id
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang
Naskah Diterima : 28 Maret 2022 Naskah Diterbitkan
: 29 Juni 2022

## Abstrak
Kode etik profesi agar dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan  atau  alat  yang  bertugas  membina  dan  mengawasinya.  Dalam  organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk  melaksanakannya.  Badan  itu  selain  menjaga  agar  aturan  kode  etik  itu dipatuhi  oleh  seluruh  anggota,  juga  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan penertiban  atau  tindakan  yang  bersifat  administratif  terhadap  anggotanya  yang nyata-nyata  melanggar  kode  etik  profesi.  Tindakan  administratif  yang  diambil oleh  dewan  kehormatan  dapat  berupa  hukuman  yang  paling  ringan,  misalnya berupa teguran atau peringatan, tetapi mungkin saja mengingat dan menimbang seriusnya  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  anggotanya,  maka  dewan kehormatan  dapat  saja  memberi  hukuman  berat  berupa  pemecatan  dari keanggotaan  organisasi.  Pada  dasarnya,  kode  etik  itu  bertujuan  untuk  di  satu pihak  menjaga  martabat  profesi  yang  bersangkutan,  dan  di  lain  pihak  untuk melindungi  para  pencari  keadilan  (masyarakat)  dari  penyalahgunaan  keahlian dan/atau  otoritas  profesional.  Pada  dasarnya  kode  etik  termasuk  kelompok kaidah  moral  positif.  Dengan  demikian  perbedaan  kepentingan  antara  pasien dengan  dokter  dasarnyaan  kepentingan  ini  jika  tidak  memenuhi  titik  temu  yang memuaskan  kedua  belah  pihak,  akan  menyebabkan  timbulnya  konflik kepentingan.
Kata  Kunci:  Kode  Etik  Profesi,  Profesi  Hukum,  Penegakan  Hukum, Penyalahgunaan.

## Abstract
In  order  for  a  professional  code  of  ethics  to  function  properly  and  effectively, there  must  be  a  body  or  tool  in  charge  of  fostering  and  supervising  it.  In  the organization, advocates are usually assigned to a professional honorary body or council to carry it out. In addition to keeping the code of ethics rules adhered to by  all  members,  the  agency  also  has  the  authority  to  carry  out  enforcement  or administrative  actions  against  its  members  who  clearly  violate  the  professional
code  of  ethics.  Administrative  actions  taken  by  the  honorary  council  can  be  in the  form  of  the  lightest  punishment, for example  in  the  form  of  a  reprimand  or warning,  but  it  is  possible  to  remember  and  consider  the  seriousness  of  the violation of the code of ethics committed by its members, the honorary council may give a severe punishment in the form of dismissal from membership of the organization. Basically, the code of ethics aims to on the one hand maintain the dignity  of  the  profession  concerned,  and  on  the  other  hand  to  protect  justice seekers (society) from abuse of professional expertise and/or authority. Basically the code of ethics includes a group of positive moral rules. Thus, the difference in interests between the patient and the doctor based on this interest, if it does not meet a meeting point that satisfies both parties, will cause a conflict of interest. Keywords:  Professional  Code  of  Ethics,  Legal  Profession,  Law Enforcement, Abuse.

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  aspek  yang  disoroti  etika  dan  moral  berkenaan  dengan  perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan  profesi  sebagai  suatu  pekerjaan  tentang  keahlian  teori  dan teknis,  yang  bersandar  pada  suatu  kejujuran,  sehingga  ketergantungan  dan harapan  orang  yang  membutuhkan  bantuannya  sangat  besar  guna menerapkan  sistem  penegakan  hukum  yang  baik,  sehingga  dari  itu  para pengemban  suatu  profesi  dituntut  syaratsyarat  tertentu  dalam  mengemban dan  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  profesinya,  agar  benar-benar  bekerja secara  profesional  di  bidangnya.  Profesi  yang  bergerak  di  bidang  hukum antara  lain  hakim,  jaksa,  polisi,  advokat,  notaris  dan  berbagai  unsur  instansi yang  diberi  kewenangan  berdasarkan  undang-undang.  Bagi  profesional hukum  dalam  menjalankan  fungsi  keprofesionalannya  dilengkapi  dengan rambu-rambu  dalam  arti  luas,  yaitu  rambu-rambu  hukum  (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu-rambu etik dan moral profesi (kode etik  profesi),  sehingga  tanggung  jawab  profesi  dalam  pelaksanaan  profesi meliputi  tanggung  jawab  hukum  dan  tanggung  jawab  moral.  Etika  profesi hukum  (kode  etik  profesi)  merupakan  bagian  yang  terintegral  dalam
mengatur  perilaku  penegak  hukum  sebagai  wujud  penegakan  hukum  yang baik sekaligus berkeadilan. 1
Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi  penyelenggara  profesi  hukum  dalam  menjalankan  tugas  profesinya. Tolok  ukur  utama  menjadi  penyelenggara  profesi  hukum  dalam  menegakan hukum  terletak pada  indepensi  penyelenggara  profesi  dan  kuatnya  integritas moral  ketika  menghadapi  beragam  permasalahan  yang  menjadi  tanggung jawabnya.  Untuk  menjadi  penyelenggaraa  profesi  hukum  yang  baik  dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat  dan  menempatkan  nilai-nilai  obyektif  dalam  suatu  perkara  yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan etis. 2
Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma-norma  yang  penting  dalam  penegakan  hukum,  yaitu:  kemanusiaan, keadilan,  kepatutan,  kejujuran.  Selain  hal  diatas  penegak  hukum  juga melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya. Dilakukan pengawasan, jika terjadi  pelanggaran harus  dikenakan  sanksi.  Karena  kode  etik  adalah  bagian dari  hukum  positif,  maka  norma-norma  penegakan  hukum  undang-undang juga  berlaku  pada  penegakan  kode  etik.  Namun  dalam  pelaksanaannya terkadang tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan permasalahanpermasalahan  dimana  kode  etik  tidak  dijadikan  sebagai pedoman  pelaksanaan  profesi  hukum  tersebut.  Dalam  penerapannya  juga terkadang mengalami hambatan atau kendala. Hal semacam ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannnya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk  dihormati  dan  prinsip-prinsip  hukum  dijunjung  tinggi.  Prinsip-prinsip atau  asas-asas  dalam  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan
1 Shidarta, Moralitas  Profesi  Hukum,  Bandung:  Refika  Aditama:  Suatu  Tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke2, 2009, hlm.107-108.
2 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 77.
masyarakat.  Harapan  untuk  menaati  hukum  dalam  praktek  hendaklah berjalan dengan baik. 3
Tolok  ukur  prinsip  ini  dapat  dilihat  sejauh  mana  pencari  keadilan mendapatkan  perlindungan  hukum  apabila  timbul  masalah  dalam pelaksannan  hukum  dan  kode  etik  tersebut.  Dalam  penyelesaiannya  masih sering  tidak  menerapkan  asas-asas  atau  prinsip-prinsip  yang  diatur  dalam kode etik profesi. 4 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya  solusi  agar  tercipta  apa  yang  menjadi  tujuan  hukum  dan  pembuatan kode  etik  profesi  yaitu  keadilan.  Hal  ini  dapat  diwujudkan,  antara  lain dengan:  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  kode  etik  profesi  yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pencari keadilan, maka pihak yang dirugikan  harus  dilindungi,  dengan  cara  pihak  yang  melakukan  pelanggaran harus  menanggung  akibat/konsekuensi  yuridis  yaitu  berupa  hukuman  atau sanksi. 5

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  dengan menginventarisasi,  mengkaji  dan  menganalisis  serta  memahami  hukum sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif  di  dalam  sistem perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  kehidupan  manusia. 6
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian  untuk  menggambarkan  alur  komunikasi  ilmiah  dan  menganalisa masalah  yang  ada  yang  akan  disajikan  secara  deskriptif). 7 Jenis  data  yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: Bahan
3 Sri  Gambir  Melati  Hatta,  Beli  Sewa  Sebagai  Perjanjian  Tak  Bernama:  Pandangan  Masyarakat  dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Bandung: alumni, cetakan ke-2, 2000, hlm.16.
4 Duane  R.  Monette  Thomas  J.  Sullivan,  Cornell  R.  Dejong,  Aplied  Social  Research,  Chicago,  San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989, hlm.31.
5 K. Bertens. Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-8, 2004, hlm. 4.
6 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13
7 Ibid, hlm. 30.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. 8
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara normatif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Dimensi moral
Dimensi moral suatu sikap atau tindakan seseorang terhadap orang lain, atau  disebut  juga  etika  merupakan  cara  bergaul  atau  berperilaku  yang baik.  Landasan  etis-moral  harus  dipahami  oleh  para  eksekutor  hukum (hakim)  secara  konsisten.  Artinya  mereka  menjalankan  kekuasaan memvonis  perkara  subjek  terhukum  bukan  hanya  untuk  mengikuti tulisan-tulisan  dokumentatif  yang  sudah  dirunutkan  secara  rapih  di dalam pasal-pasal hukum yang ada. Namun yang penting adalah makna di  balik  pasal-pasal  delik  itu.  Menjatuhkan  vonis  hanya  terfokus  pada pasal-pasal hukum tanpa kesadaran etis-moral di dalamnya sama artinya dengan inkonsistensi dogmatis yang irelevan dan tindakan dehuman atas manusia.  Dan  para  pengambil  hukuman  tidak  lebih  dari  sekedar eksekutor  yang  miskin  nilai  etis-moral.  Karena  itu  penting ditanamkan suatu  kesadaran  etis  mendasar  di  dalam  diri  para  hakim  atau  siapapun eksekutor  hukum  yang  menjalankan  mandat  kekuasaan  untuk menghukum subjek terhukum atau pribadi yang melanggar hukum.
Penjara  atau  lembaga  pemasyarakatan  sebagai  tempat  menjalankan hukuman, dilukiskan sebagai tempat pendidikan moral, yaitu tempat di mana  refleksi-refleksi  moral  dan  spiritual  diadakan  serta  “penebusan dosa”  terjadi. 9 Di  dalam  penjara  subjek  terhukum  mengalami  proses purifikasi  (pemurnian)  moral.  Itu  artinya,  di  penjara  harus  diupayakan
8 M Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju,1994, hlm. 80.
9 Soemarno P. Wirjanto, Ilmu Hukum Profesi, Pro Justitia No. Ke-11, Bandung, 1980, hlm. 849.
subjek  terhukum  mendapatkan  siraman  rohani  dan  edukasi  moral  yang cukup baik, agar kelak ia dapat menjadi “orang baik” kembali di dalam masyarakat.  Hal  ini  berdasarkan  asumsi  bahwa  subjek  terhukum  telah melalaikan  kewajiban  moral  menjadi  orang  baik  di  dalam  masyarakat dengan  melanggar  hukum.  Karena  itu  penjara  menjadi  tempat rehabilitasi moral kembali.
Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  etika  merupakan  cara bergaul  atau  berperilaku  yang  baik.  Nilai-nilai  etika  tersebut  Dalam suatu  organisasi  dituangkan  dalam  aturan  atau  ketentuan  Hukum,  baik tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Aturan  ini  mengatur  Bagaimana seseorang  harus  bersikap  atau  berprilaku  ketika  berinteraksi  dengan orang  lain  di  dalam  suatu  organisasi  dan  dengan  masyarakat dilingkungan  organisasi  tersebut.  Cukup  banyak  aturan  dan  ketentuan dalam  organisasi  yang  mengatur  struktur  hubungan  Individu  atau kelompok dalam organisasi serta dengan masyarakat di Lingkungannya sehingga  menjadi  kode  etik  atau  pola  perilaku  anggota  Organisasi bersangkutan. 10 Demikian  hukum  dan  kebijakan  pemerintah  dalam hukum  profesi  salah  satunya  profesi  dalam  dunia  Kesehatan,  adalah profesi  yang  menjalankan  tugas  yang  mulia,  yaitu  berusaha  untuk menyehatkan  tubuh  pasien,  atau  setidaktidaknya  berbuat  untuk mengurangi  penderitaan  pasien.  Oleh  karenanya  dengan  alasan  yang demikian  wajarlah  apabila  profesi  ini  layak  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  sampai  batas-batas  tertentu.  Mengetahui  batas tindakan  yang  diperbolehkan  menurut  hukum,  merupakan  hal  yang sangat penting, baik bagi para pelaku dalam dunia kesehatan itu sendiri seperti  Perawat,  Bidan,  dan  lain-lain,  maupun  bagi  pasien  dan  para aparat penegak hukum. Demikian halnya mengetahui batas antara etika dan  hukum  dalam  dunia  kesehatan,  sama  pentingnya  dengan  tugas profesi  itu  sendiri.  Jika  pelaku  profesi  kesehatan  tidak  memahami
10 Jimly Asshiddiqie. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta; Sinar Grafika, 2014, hlm. vii.
tentang batas  tindakan yang  diperbolehkan  oleh  hukum  dan  etik dalam menjalankan  tugas  perawatannya,  yang  akan  terjadi  adalah  munculnya sikap  ragu-ragu  dalam  melakukan  tugas  tersebut,  baik  dalam memberikan  diagnosis  dan  terapi  terhadap  penyakit  yang  diderita  oleh pasien.  Keraguan  bertindak  seperti  itu  tidak  akan  menghasilkan  suatu penyelesaian  yang  baik,  atau  setidak-tidaknya  tidak  akan  memperoleh penemuan  baru  dalam  ilmu  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan. Bahkan  bisa  saja  terjadi  suatu  tindakan  yang  dapat  merugikan  pasien. Demikian juga bagi aparat penegak hukum yang menerima pengaduan, sudah selayaknya mereka terlebih dahulu harus mempunyai pandangan atau  pengetahuan  yang  cukup  mengenai  hukum  kesehatan,  agar  dapat menentukan  apakah  perbuatannya  itu  melanggar  etika  atau  melanggar hukum. 11
Dalam praktik sehari-hari, dapat dilihat berbagai hal yang menyebabkan timbulnya  hubungan  antara  pasien  dengan  dokter,  hubungan  itu  terjadi terutama karena beberapa sebab: antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi  dokter  untuk  meminta  pertolongan  mengobati  sakit  yang dideritanya.  Dalam  keadaan  seperti  ini  terjadi  persetujuan  kehendak antara  kedua  belah  pihak,  artinya  para  pihak  sudah  sepenuhnya  setuju untuk mengadakan hubungan hukum. 12 Hubungan hukum ini bersumber pada  kepercayaan  pasien  terhadap  dokter,  sehingga  pasien  bersedia memberikan persetujuan tindakan medik ( informed consent ), yaitu suatu persetujuan  pasien  untuk  menerima  upaya  medis  yang  akan  dilakukan setelah  ia  mendapat  informasi  dari  dokter  mengenai  upaya medis  yang dapat  dilakukan  untuk  menolong  dirinya,  termasuk  memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.
11 Supriadi,  2008,  Dalam  Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia,  Jakarta:  Sinar Grafika, hlm 84 – 87.
12 Soerjono  Soekanto,  2012,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Jakarta,  PT. Rajagrafindo Persada, hlm.5.
Kebijakan  hukum  Sebagai  perkembangan  dari  berbagai  profesi,  dan keharusan  menjalankan  profesi  dengan  standar-standarnya,  maka  etika profesi  diatur,  pada  berbagai  kebijakan  hukum.  Etika  profesi mengaruskan  adanya  model  peradilan  tersendiri,  sehingga  putusan peradilan  etika  tidak  mengarah  pada  peradilan  dalam  arti  yang sebenarnya  dikenal.  Tetapi  lebih  pada  makna  yang  sangat  mulia,  dari etika  profesi  itu.dunia  kedokteran  terdapat  6  (enam)  sifat  dasar  yang harus  dijadikan  pegangan  oleh  setiap  dokter  dalam  menjalankan  tugas profesionalnya,  yaitu:  (1)  sifat  ketuhanan;  (2)  kemurnian  niat;  (3) Keluhuran  budi;  (4)  kerendahan  hati;  (5)  kesungguhan  kerja;  dan,  (6) integritas (ilmiah dan sosial).
Dalam menjalankan enam sifat dasar diatas, ada beberapa prinsip etika yang harus dijadikan rujukan, yaitu:
(a) Autonomy ,  yakni  hak  untuk  menentukan  atau  memilih  sesuatu yang terbaik bagi dirinya dan bagi pasien;
(b) Beneficience ,  yakni  prinsip  memberikan  bantuan  atau  melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain;
(c) Nonmaleeficence ,  yakni  tidak  membahayakan  atau  menimbulkan rasa sakit fisik maupun emosional;
(d) Justice , yakni berperilaku secara adil;
(e) Veracity, yakni berperilaku jujur atau tidak berbohong; dan
(f) Fidelity ,  yakni  memiliki  komitemen  terhadap  pelayanan  sehingga
menimbulkan rasa saling percaya.
Dalam  KODEKI  telah  diatur  Perbuatan  atau  tindakan  yang  termasuk kategori  pelanggaran  itu  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yakni pelanggaran  yang  bersifat  etika  murni  dan  pelanggaran  yang  bersifat etikolegal. Pelanggaran yang bersifat etika murni adalah perbuatan atau tindakan  yang  hanya  melanggar  norma  etika  seperti  yang  diatur  dalam KODEKI.  Adapun  pelanggaran  yang  bersifat  etikolegal  adalah  tindak
atau  perbuatan  yang  melanggara  norma  etika  dan  sekaligus  memenuhi unsur  pelanggaran  hukum.  Di  samping  itu,  setiap  pelanggaran  yang memenuhi  unsur  pelanggaran  hukum  secara  otomatis  tergolong  juga sebagai pelanggaran etika, tetapi sesuatu pelanggaran etika, belum tentu melanggar hukum.
B. Titik Temu Etika dengan Hukum
Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam  menjalani  kehidupan  sebagai  pengemban  profesi.  Hanya pengemban  profesi  yang  bersangkutan  sendiri  yang  dapat  atau  yang paling  mengetahui  tentang  apakah  perilakunya  dalam  mengemban profesi  memenuhi  tuntutan  etika  profesinya  atau  tidak.  Karena  tidak memiliki  kompetensi  teknikal,  maka  orang  awam  tidak  dapat  menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada  akhlak  pengemban  profesi  yang  bersangkutan.  Di  samping  itu, pengembanan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah  yang  pelik  untuk  menentukan  perilaku  apa  yang  memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembanan profesi dapat  membawa  akibat  (negatif)  yang  jauh  terhadap  para  pencari keadilan.  Kenyataan  yang  dikemukakan  tadi  menunjukkan  bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif  yang  lebih  konkret  bagi  perilaku  profesionalnya.  Oleh  karena itu,  dari  dalam  lingkungan  para  pengemban  profesi  itu  sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. 13
Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik profesi(kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis. Pada masa kini, kode etik itu pada umumnya  berbentuk  tertulis  yang  ditetapkan  secara  formal  oleh organisasi  profesi  yang  bersangkutan.  Pada  dasarnya,  kode  etik  itu
bertujuan  untuk  di  satu  pihak  menjaga  martabat  profesi  yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif.  Dengan  demikian  perbedaan  kepentingan  antara  pasien  dengan dokter dasarnyaan kepentingan ini jika tidak memenuhi titik temu yang memuaskan  kedua  belah  pihak,  akan  menyebabkan  timbulnya  konflik kepentingan. 14
Di  indonesia informed  consent dalam  pelayanan  kesehatan,  telah memperoleh  pembenaran  secara  yuridis  melalui  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/Menkes/1989. Walaupun dalam kenyataannya untuk pelaksanaan pemberian informasi guna mendapatkan persetujuan itu tidak sederhana yang dibayangkan, namun setidak-tidaknya persoalannya  telah  diatur  secara  hukum,  sehingga  ada kekuatan  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  melakukan  tindakan  secara hukum.  Pokok  persoalan  yang  menyebabkan  sulitnya  menerapkan informed  consent  di  indonesia,  adalah  karena  terlalu  banyak  kendala yang  timbul  dalam  praktik  sehari-hari,  antara  lain:  bahasa  yang digunakan  dalam  penyampaian  informasi  sulit  di  pahami  oleh masyarakat  khususnya  pasien  atau  keluarganya,  batas  mengenai banyaknya informasi yang dapat di berikan tidak jelas, masalah campur tangan  keluarga  atau  pihak  ketiga  dalam  hal  pemberian  persetujuan tindakan medis sangat dominan, dan sebagainya.
Di  samping  itu  juga  tentang  informasi  dan  consent  sering  terdapat perbedaan  kepentingan  antara  pasien  dengan  dokter.dasarnyaan kepentingan ini jika tidak memenuhi titik temu yang memuaskan kedua belah  pihak,  akan  menyebabkan  timbulnya  konflik  kepentingan. Misalnya  pasien  berkepentingan  untuk  penyembuhan  penyakit  yang  di
14 Munir Fuady,  Profesi Hukum (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus), Cetakan ke-1, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2005,hlm.12.
deritanya,  akan  tetapi  mengingat  risiko  yang  akan  timbul  berdasarkan informasi  yang  di  perolehnya  dari  dokter,  pasien  atau  keluarganya menolak  memberi  persetujuan,  sedangkan  pada  sisi  lain  dokter  yang akan melakukan perawatan membutuhkan persetujuan tersebut.
Alasan  lain  yang  menyebabkan  timbulnya  hubungan  antara  pasien dengan  dokter,  adalah  karena  keadaan  pasien  yang  sangat  mendesak untuk  segera  mendapatkan  pertolongan  dari  dokter,  misalnya  karena terjadi  kecelakaan  lalu  lintas,  terjadi  bencana  alam,  maupun  karena adanya  situasi  lain  yang  menyebabkan  keadaan  pasien  sudah  gawat, sehingga  sangat  sulit  bagi  dokter  yang  menangani  utnuk  mengetahui dengan  pasti  kehendak  pasien.  Dalam  keadaan  seperti  ini  dokter langsung  melakukan  apa  yang  disebut  dengan  zaakwaarneming sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1354  KUHPerdata, yaitu suatu  bentuk hubungan  hukum  yang  timbul  bukan  karena  adanya  ‛Persetujuan Tindakan  Medik’  terlebih  dahulu,  melainkan  karena  keadaan  yang memaksa atau keadaan darurat. Hubungan antara dokter dengan pasien yang  terjadi  seperti  ini  merupakan  salah  satu  ciri  transaksi  terapeutik yang  membedakannya  dengan  perjanjian  biasa  sebagaimana  diatur dalam KUHPerdata.
Dalam  praktiknya,  baik  hubungan  antara  pasien  dengan  dokter  yang diikat  dengan  transaksi  terapeutik,  maiupun  yang  didasarkan  pada zaakwaarneming ,  sering  menimbulkan  terjadinya  kesalahan  atau kelalaian,  dalam  hal  ini  jalur  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  melalui Majelis  Kode  Etik  Kedokteran.  Jika  melalui  jalur  ini  tidak  terdapat penyelesaian,  permasalahan  tersebut  diselesaikan  melalui  jalur  hukum dengan melanjutkan perkaranya ke pengadilan. Pada sisi lain, walaupun secara  yuridisdiperlukan  adanya  persetujuan  tindakan  medis  untuk melakukan perawatan, namun dalam kenyataannya sering terjadi bahwa suatu  perawatan  walaupun  tanpa  persetujuan  tindakan  medik,  apabila tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  pasien,  hal  tersebut  akan  didiamkan
saja  oleh  pasien.  Namun  jika  kesalahan  atau  kelalaian  dilakukan  oleh dokter  dan  akibat  dari  kesalahan  tersebut  menimbulkan  kerugian  atau penderitaan bagi pasien, maka persoalan tersebut akan diselesaikan oleh pasien atau keluarganya melalui jalur hukum. Dalam praktik seperti ini terlihat  betapa  sulitnya  posisi  dokter  dalam  melakukan  pelayanan kesehatan,  baik  pada  tahap  diagnosa  maupun  pada  tahap  perawatan, sehingga  dari  mereka  diperlukan  adanya  sikap  ketelitian  dan kehatihatian yang sunguh-sungguh.

## C. Teori Hukum Sibernetika
Teori sibernetika dicetuskan pertama kali oleh Talcott Parsons, dimana dalam  teorinya  Parsons  menganggap  bahwa  masyarakat  merupakan suatu  sistem  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  (sub-sub)  yang  saling berkaitan  dan  saling  mempengaruhi  secara  timbal  balik.  Parson berpandangan  bahwa  masyarakat  merupakan  suatu  sistem  secara fungsional yang terintegrasi dalam bentuk equilibrium . Meski integrasi sosial  tidak  akan  pernah  dapat  dicapai  secara  sempurna,  namun  secara prinsip  sistem  sosial  selalu  cenderung  untuk  bergerak  kepada  harmoni yang  bersifat  dinamis.  Secara  lebih  spesifik  teori  ini  menyebutkan bahwa  di  dalam  sebuah  masyarakat  terdapat  berbagai  macam  sub sistem,  dimana  antara  sub  sistem  satu  dengan  sub  sistem  lainya  saling berkaitan  dan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Sub  sistem sebagaimana  dimaksud  meliputi  sub  sistem  antara  lain  adalah,  sub sistem  budaya,  sub  sistem  sosial,  sub  sistem  poli3tik  dan  sub  sistem ekonomi, atau yang populer dikenal dengan istilah AGIL. 15
Sub  sistem  sebagaimana  disebutkan  dalam  teori  ini  akan  saling berkaitan/berhubungan  satu  sama  lain,  hubungan  antara  sub  sistem
15 J.  Tittenbrun.(2013).  Talcott  Parsons’  Economic  Sociology.  International  Letters  of  Social  and Humanistic Sciences, 13, 20–40. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.13.
demikian  yang  kemudian  oleh  Satjipto  Rahardjo  disebut  sebagai hubungan  Sibernetik,  dimana  hubungan  antara  subsistem  satu  dengan subsistem  lainya  dapat  dilihat  ketika  sistem-sistem  yang  memiliki informasi tinggi tetapi energi rendah (sub sistem budaya dan subsistem sosial)  mengatur  sistem-sistem  yang  memiliki  informasi  lebih  rendah tetapi  energi  lebih  tinggi  (subsistem  politik  dan  subsistem  ekonomi) masing-masing  dari  sub  sistem  sebagaimana  dimaksud  akan  saling mempengaruhi berdasarkan fungsi primer dari masingmasing sub sistem tersebut,  seperti  sub  sistem  budaya  yang  memiliki  fungsi  primer mempertahankan pola, subsistem sosial sebagai fungsi integritas, fungsi politik sebagai fungsi pencapaian tujuan, dan fungsi subsistem ekonomi sebagai  fungsi  yang  adaptif  dalam  teori  sibernetik  ini  yang  memiliki fungsi  primer  pencapaian  tujuan  adalah  subsistem  politik,  sehingga dapat  di  garis  bawahi  bahwa  subsistem  ekonomi  telah  mempengaruhi subsistem  politik,  dimana,  pengaruh  tersebut  dapat  dilihat  dari  sisi tujuan/politik  pemerintah  yang  ingin  melakukan  cara  agar  Undang- Undang cipta lapangan kerja yang merupakan kebutuhan dari sub sistem ekonomi, dapat segera disahkan. 16

## D. Penemuan Hukum dan Etika Profesi
1. Penemuan Hukum
Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan  profesional  di  bidang  hukum  terhadap  masyarakat  dengan keterlibatan  penuh  dan  keahlian  sebagai  pelayanan  dalam  rangka melaksanakan  tugas  berupa  kewajiban  terhadap  mayarakat  yang membutuhkan  pelayanan  hukum  dengan  disertai  refleksi  seksama. Keiser  sebagiaman  dikutip  M.Nuh  mengatakan  bahwa  etika  profesi
16 Satjipto  Rahardjo,  Hukum  dan  Perubahan  Sosial  Suatu  Tinjauan  Teoritis  serta  Pengalaman- pengalaman Di Indonesia. Alumni Bandung, 1985, hlm.22.
merupakan  kesanggupan  untuk  memenuhi  pelayanan  profesional  bagi klien. Berikut adalah kaidah-kaidah pokok dari etika profesi:
a. Profesi  harus  dihayati  sebagai  suatu  pelayanan  tanpa  pamrih  yaitu pertimbangan  yang  diambil  merupakan  kepentingan  klien  dan kepentingan  umum,  bukan  kepentingan  pribadi  dari  pengemban profesi.  Jika  hal  ini  diabaikan,pelaksanaan  profesi  akan  mengarah pada penyalahgunaan professi sehingga merugikan klienya.
b. Pelayanan  profesi  mendahulukan  kepentingan  klien,  yang  mengacu pada  kepentingan  atau  nilai-nilai  luhur  sebagai  manusia  yang membatasi sikap dan tindakan.
c. Pengemban  profesi  harus  berorientasi  pada  masyarakat  secara keseluruhan.
d. Pengemban  profesi  harus  mengembangkan  semangat  solidaritas sesama rekan seprofesi. 17
Pandangan  tersebut  menunjuk  tentang  dimensi  fungsional  kode  etik profesi,  yang  bukan  hanya  dapat  dijadikan  landasan  dan  pijakan  untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kemampuan spesifikasi penyelenggara  profesi  bagi  kemaslahatan  umat  (klien),  mengabdi dengan sikap aseptabilitas dan bermoral kepada individu atau kelompok yang  membutuhkan  jasanya,  juga  dapat  dijadikan  referensi  moral pribadi  untk  menyelamatkan  pengemban  profesi  dari  kemungkinan terperangkap pada penyalahgunaan profesi. Selain itu kode etik profesi dapat dijadikan sebagai rule of game bagi kalangan pengemban profesi supaya  tidak  terjerumus  pada  kompetensi  yang  tidak  sehat  dalam komunitasnya  yang  dapat  menjatuhkan  citra  dan  dimensi  fungsional kemasyarakatanya.  Profesi  hukum  merupakan  salah  satu  profesi  yang menuntut  pemenuhan  nilai  moral  dari  pengembannya.  Nilai  moral  itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat.
Menurut  Sumaryono  sebagaimana  dikutip  Abdulkadir  Muhammad menyebutkan  lima  masalah yang dihadapi  sebagai kendala  yang  cukup serius, Beberapa masalah profesi hukum itu antara lain:
17 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum , Bandung: Pustaka Setia,2011.hlm,122
1) Kualitas Pengetahuan Profesional Hukum
Setiap  profesional  hukum  harus  memiliki  pengetahuan  bidang hukum  sebagai  penentu  bobot  kualitas  pelayanan  hukum  secara profesional. Hal ini sudah menjadi tujuan pendidikan tinggi bidang hukum.  Menurut  ketentuan  pasal  1  Keputusan  Mendikbud  No. 17/Kep/O/1992  tentang  Kurikulum  Nasional  Bidang  Hukum, program  pendidikan  sarjana  bidang  hukum  bertujuan  untuk menghsilkan  sarjana  hukum  yang  Tujuan  tersebut  dapat  dicapai tidak hanya melalui program pendidikan tinggi hukum, melainkan juga  berdasarkan  pengalaman  setelah  sarjana  hukum  bekerja menurut masing-masing profesi bidang hukum dalam masyarakat. Hukum  adalah  norma  yang  mengatur  segala  aspek  kehidupan masyarakat.  Tugas  utama  profesional  hukum  adalah  mengartikan undang-undang  secara  cermat  dan  tepat.  Di  samping  itu, profesional hukum juga harus mampu membentuk undang-undang baru sesuai dengan semangat dan rumusan tata hukum yang telah berlaku. Keahlian yang diperlukan adalah kemampuan teoritis dan teknis  yang  berakar  pada  pengetahuan  yang  mendalam  tentang makna  hukum,  dan  membuktikan  kemampuan  diri  menanamkan perasaan  hukum  dalam  masyarakat  sebagai  bagian  dari kebudayaan bangsa.
2) Penyalahgunaan Profesi Hukum.
Penyalahgunaan  dapat  terjadi  karena  persaingan  individu profesional  hukum,  atau  karena  tidak  ada  disiplin  diri.  dalam profesi  hukum  dapat  dilihat  dua  hal  yang  sering  berkontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi cita-cita etika yang terlalu tinggi, dan di sisi lain praktek penggembalaan hukum yang berada jauh di bawah  cita-cita  tersebut.  Dalam  hal  ini  tidak  seorang  profesional hukum  pun  yang  menginginkan  perjalanan  kariernya  terhambat karena  cita-cita  profesi  yang  terlalu  tinggi  dan  karenanya
memberikan  pelayanan  yang  cenderung  mementingkan  diri sendiri. banyak profesional hukum menggunakan status profesinya untuk  menciptakan  uang  atau  untuk  maksud-maksud  politik. Penyalahgunaan  profesi  hukum  dapat  juga  terjadi  karena  desakan pihak  klien  yang  menginginkan  perkaranya  cepat  selesai  dan tentunya  menang.  Klien  tidak  segan-segan  menawarkan  bayaran yang  cukup  menggiurkan  baik  kepada  penasihat  hukum  atau  pun kepada  hakim  yang  memeriksa  perkara.  Dalam  hal  ini  terjadilah pertarungan,  siapa  yang  menbayar  mahal  itulah  yang  bakal menang.  penagakan  hukum  dijadikan  ajang  bisnis  pelecehan hukum  secara  brutal.  Di  satu  sisi  penegak  hukum  beralih  haluan dari  keadilan  ke  penghasilan,  dan  di  sisi  lain  klien  menjadi perongrong  wibawa  hukum  dan  penegak  hukum  pokoknya menang.
3) Profesi Hukum Menjadi Kegiatan Bisnis
Yang  dimaksud  kegiatan  bisnis  adalah  kegiatan  yang  tujuan utamanya mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Apabila kegiatan  itu  adalah  kegiatan  profesi  hukum,  maka  dikatakan profesi hukum itu kegiatan bisnis. Jadi, ukuran untuk menyatakan profesi  hukum  itu  kegiatan  pelayanan  bisnis  atau  kegiatan pelayanan  umum  terletak  pada  tujuan  utamanya.  Memang  diakui bahwa dari segi tujuannya, profesi hukum dibedakan antara profesi hukum  yang  bergerak  dibidang  pelayanan  bisnis  dan  profesi hukum  yang bergerak di  bidang  pelayanan  umum.  Profesi hukum pelayanan  bisnis  menjalankan  pekerjaan  berdasarkan  hubungan bisnis  (komersial),  imbalan  yang  diterima  sudah  ditentukan menurut standar bisnis. Contohnya para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, merek. Sedangkan profesi hukum  pelayanan  umum  menjalankan  pekerjaan  berdasarkan kepentingan  umum  baik  dengan  bayaran  atau  tanpa  bayaran.
Contoh  profesi  hukum  pelayanan  umum  adalah  pengadilan, notaris, LBH, kalaupun ada bayaran, sifatnya biaya pekerjaan atau administrasi.
Sekarang  ini  boleh  dikatakan  profesi  hukum  cenderung  beralih kepada  kegiatan  bisnis  dengan  tujuan  utama:  berapa  yang  harus dibayar,  bukan  apa  yang  harus  dikerjakan.  Hal  ini  sudah menggejala merasuk segala jenis profesi hukum bidang pelayanan umum,  biaya  pembuatan  akta  notaris  mahal,  biaya  perkara  di pengadilan mahal, karena dibisniskan. Padahal tujuan diciptakannya  undangundang  yang  mengatur  kepentingan  umum itu  untuk  menyejahterakan  masyarakat,  bukan  menyengsarakan masyarakat.  Dengan  demikian,  jasa  pelayanan  umum  yang diberikan oleh profesionalhukum berubah dari bersifat etis menjadi bersifat bisnis.
4) Kurang Kesadaran dan kepedulian Sosial
Kesadaran  dan  kepedulian  sosial  merupakan  kriteria  pelayanan untuk  profesional  hukum.  Wujudnya  adalah  kepentingan masyarakat  lebih  di  dahulukan  daripada  kepentingan  pribadi, pelayanan  lebih  diutamakan  daripada  pembayaran,  nilai  moral lebih  ditonjolkan  daripada  nilai  ekonomi.  Namun,  gejala  yang diamati  sekarang  sepertinya  lain  dari  apa  yang  seharusnya diemban  oleh  profesional  hukum.  Gajala  tersebut  menunjukan mulai  pudarnya  keyakinan  terhadap  wibawa  hukum.  Di  antara gejala itu adalah para profesional hukum mulai menjual jasa demi penghasilan  yang  lebih  tinggi.  Dalam  masyarakat,  mereka menyediakan  diri  bagi  kesejahteraan  umat  manusia,  dalam kegiatan  profesional  mereka  menjadi  orang  sewaan  yang  dibayar mahal  oleh  klien  mereka.  Para  profesional  hukum  banyak menghabiskan  waktu  memberi  konsultasi  kepada  klien pengusaha secara  pribadi  melaksanakan hukum  dengan  cara-cara yang  justru
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
melanggar hukum, misalnya bagaimana cara berkolusi menyelesaikan maslah kredit melalui jalan belakang, menghindari pajak  mahal.  Apapun  jenis  profesi  hukumnya,  profesional  hukum adalah abdi masyarakat dan abdi hukum yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi semata-mata.
5) Kontinuasi Sistem Yang Telah Usang.
Profesional  hukum  adalah  bagian  dari  sistem  peradilan  yang berperan membantu menyebarluaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakkan  hukum  yang  tidak  sesuai  lagi.  Padahal  profesional hukum  melayani  kepentingan  masyarakat  yang  hidup  dalam masyarakat  yang  serba  modern.  Dahulu  tidak  dikenal  bermacam ragam  alat  kontrasepsi  yang  sekarang  justru  menjadi  kebutuhan masyarakat  pengikut  program  keluarga  berencana,  tetapin  tidak didukung  oleh  ketentuan  hukum  pidana  tentang  delik  kesusilaan yang  sekarang  masih  berlaku.  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  bidang  komputer  yang  dapat  menimbulkan  kejahatan model  baru,  bidang  kedokteran  yang  menimbulkan  obat-obat terlarang  seperti  ekstasi,  pelaku-pelaku  kejahatan  tersebut  belum dapat dijangkau oleh hukum pidana yang berlaku sekarang. 18

## IV. PENUTUP
Pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui  tentang  apakah  perilakunya  dalam  mengemban  profesi memenuhi  tuntutan  etika  profesinya  atau  tidak.  Karena  tidak  memiliki kompetensi  teknikal,  maka  orang  awam  tidak  dapat  menilai  hal  itu.  Ini berarti,  kepatuhan  pada  etika  profesi  akan  sangat  tergantung  pada  akhlak pengemban  profesi  yang  bersangkutan.  Di  samping  itu,  pengembanan
18 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum: Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm,62
profesi  sering  dihadapkan  pada  situasi  yang  menimbulkan  masalah  yang pelik  untuk  menentukan  perilaku  apa  yang  memenuhi  tuntutan  etika profesi.  Sedangkan  perilaku  dalam  pengembanan  profesi  dapat  membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap para pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Jimly  Asshiddiqie,  2014, Peradilan  Etik  dan  Etika  Konstitusi .  Jakarta;  Sinar Grafika.
K. Bertens. 2004, Etika , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-8.
M Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian , Bandung: Mandar Maju. Muhammad Nuh, 2011, Etika Profesi Hukum ,Bandung:Pustaka Setia. Munir  Fuady,  2005, Profesi  Hukum  (Etika  Profesi  Hukum  bagi  Hakim,  Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus) , Cetakan ke-1, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Shidarta,  2009, Moralitas  Profesi  Hukum ,  Bandung:  Refika  Aditama:  Suatu Tawaran Kerangka Berpikir.
Sri  Gambir  Melati  Hatta,  2000, Beli  Sewa  Sebagai  Perjanjian  Tak  Bernama: Pandangan  Masyarakat  dan  Sikap  Mahkamah  Agung  Indonesia , Bandung: Alumni. Soerjono  Soekanto,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada.
Soemarno  P.  Wirjanto,  1980, Ilmu  Hukum  Profesi ,  Pro  Justitia  No.  Ke-11, Bandung. Supriadi,  2008, Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika. Soerjono  Soekanto,  2012, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum , Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
Supirman  Rahman  &  Nurul  Qamar,  2014, Etika  Profesi  Hukum ,  Makassar, Refleksi. Satjipto Rahardjo, 1985, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman Di Indonesia . Alumni Bandung.