Received: Agustus 14, 2023 – Revised: Oktober 22, 2023- Accepted: November 18, 2023 - Published online: Februari 3, 2024
https://jim.usk.ac.i d/sejarah

## Original Article
Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Penyedia  Jasa  Pembangunan  Yang Melakukan Korupsi di Kabupaten Aceh Tamiang
Juliya Maria 1 🖂 , Leni Indrayani 2 , Junaidi Lubis 3 , Rizka Hayyumi 4 1,2,3 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta 4 Program  Studi  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Uatara

## Correspondence Author: 91Juliyahasibuan@gmail.com 🖂

## Abstract:
Corruption has spread to companies providing government services. This criminal act can run smoothly by having government relations or often called insiders. The criminal act of corruption that occurred in Aceh Tamiang was corruption regarding the development of traditional markets and other supporting facilities. Where the consequences of corruption result in losses to state finances and the communities surrounding  the  development.  Based  on  research  results,  the  factor  causing corruption is the power given by the Director of PT. Loeh Perkasa to the defendant as the Director's Attorney who has the authority to carry out development work in Aceh Tamiang Regency. The consideration for the punishment for the defendant is Article  3  jo.  Article  18  Law  Number  31  of  1999  jo.  Law  Number.  20  of  2001 concerning  the  Eradication  of  Corruption  Crimes  jo.  Article  55  Paragraph  (1)  1  of the Criminal Code, where the defendant is sentenced to imprisonment for 1 (one) year and a fine of IDR 50,000,000 (fifty million rupiah).
Keywords : Liability, Crime, Corruption, Service Providers Abstrak :
Tindak pidana korupsi  sudah  menjalar  ke  perusahan-perusahaan  penyedia  jasa pemerintahan. Tindak pidana tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan jalan mempunyai  relasi  orang  pemerintahan  atau  sering  disebut  orang  dalam.  Tindak pidana  korupsi  yang  terjadi  di  Aceh  Tamiang  merupakan  korupsi  terhadap pembangunan  pasar  tradisional  dan  sarana  pendukung  lainnya.  Dimana  akibat korupsi tersebut mengakibatkan kerugian atas keuangan Negara serta masyarakat sekitar  pembangunan.  Berdasarkan  Hasil  Penelitian  faktor  penyebab  terjadinya korupsi  adalah  karena  adanya  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  Direktur  PT.  Loeh Perkasa  kepada  terdakwa  selaku  Kuasa  Direktur  yang  mempunyai  kewenangan dalam  mengerjakan  pembanguan  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang.  Pertimbangan terhadap  hukuman  bagi  terdakwa  adalah  Pasal  3  jo.  Pasal  18  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP,  dimana terdakwa  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Kata  Kunci: Pertanggung  jawaban,  Pidana,  Korupsi,  Penyedia  Jasa

## Pendahuluan
Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  semakin  lama  semakin  meluas  dan  telah masuk  kedalam  kehidupan  masyarakat.  Pada  awalanya  korupsi  hanya  terjadi  di  dalam pemerintahan maupun pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan saja, tetapi  sekarang  sudah  menyebar  sampai  kekehidupan  masyarakat  kecil  sekalipun. Perkembangan  tindak  pidana  korupsi  tersebut  dapat  kita  lihat  dari  banyaknya  jumlah kasus  yang  telah  terungkap  oleh  KPK  dan  dari  banyaknya  jumlah  kerugian  keuangan Negara akibat korupsi tersebut. Kelemahan undang-undang di bidang keuangan Negara adalah salah satu penyebab terjadinya bentuk-bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan  Negara.  Dalam  upaya  menghilangkan  penyimpangan  tersebut  dan mewujudkan  sistem  pengelolaan  fiskal  berkesinambungan  ( sustainable )  sesuai  dengan aturan  pokok  yang  telah  ditetapkan  dalam  UUD  dan  asas-asas  umum  yang  berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahaan Negara (Adrian, 2010:3). UUD 1945  diamandemen  dengan  tujuan  untuk  lebih  mengkongkretkan  lagi  kesejahteraan rakyat dan menyadarkan seluruh penyelenggara Negara maka beberapa pasal di bidang keuangan,  pendidikan,  kesejahteraan  nasional  diubah  agar  lebih  berpihak  kepada kesejahteraan  rakyat  banyak.  Untuk  terwujudnya  cita-cita  dan  tujuan  UUD  1945 tersebut, maka disusun dan diterapkanlah undang-undang yang mengatur pokok-pokok pengelolaan  keuangan  Negara,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara yang merupakan penjabaran Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. (Surachmin, Suhandi, 2011:1).
Undang-Undang  tersebut  telah  secara  tegas  dinyatakan  prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan Negara harus dikelola secara  tertib,  taat  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan yang harus diterapkan secara tegas pada tahap perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan  pertanggungjawaban.  Apabila  dalam  perencanaan  sudah  ada  rekayasa  untuk berbuat  tidak  benar,  maka  berarti  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum. Perbuatan atau perencanaan yang telah direkayasa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk berbuat yang tidak benar tersebut telah memenuhi salah satu  unsur  dari  unsur-unsur  yang  telah  ada  di  dalam  Pasal 2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi  merupakan  masalah  yang  sangat  serius,  karena  tindak  pidana  korupsi  dapat membahayakan  stabilitas  dan  keamanan  Negara  dan  masyarakat,  membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai- nilai demokrasi serta moralitas.
Bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa  dampak  yang  tidak  hanya  sebatas  kerugian  Negara  dan  perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara (Ermansjah, D. 2010:3) . Pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  secara  konvensional  terbukti  telah  sering menemui  hambatan  dalam  penyelesaiannya.  Maka  dari  itulah  diperlukannya  suatu metode  penegakan  hukum  secara  luar  biasa  melalui  suatu  badan  khusus  yang mempunyai  kewenangan  yang  luas  yang  terbebas  dari  kekuasaan  manapun. Desakan
untuk segera membentuk suatu badan khusus yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi  ditegaskan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Pasal 43 menyebutkan bahwa:
(1) Dalam  waktu  paling  lambat  2  (dua)  tahun  sejak  undang-undang  ini  mulai  berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Komisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  mempunyai  tugas  dan  wewenang melakukan  koordinasi  dan  supervise,  termasuk  melakukan  penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
(3) Keanggotaan  Komisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  terdiri  atas  unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
Ketentuan  mengenai  pembentukan,  susunan  organisasi,  tata  kerja, pertanggungjawaban,  tugas  dam  wewenang,  serta  keanggotaan  Komisi  sebagaimana dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang. Korupsi yang terjadi saat ini bukanlah suatu tindak korupsi yang terjadi dikarenakan suatu adanya kebetulan dalam pengelolaan uang Negara oleh oknum-oknum penyelenggara Negara/Pemerintah/Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  maupun  Badan  Usaha  Milik Daerah  (BUMD),  tetapi  adalah  suatu  tindak  korupsi  yang  telah  terancana  atau direncanakan secara matang dan jauh-jauh hari pada tahap proses perencanaan maupun dari awal pelaksanaan anggaran.
Bentuk-bentuk  korupsi  yang  sudah  lazim  dilakukan  di  lingkungan  pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD serta yang bekerja sama dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:
1. Transaksi luar negeri illegal, dan penyelundupan;
2. Menggelapkan  dan  manipulasi  barang  milik  lembaga,  BUMN/BUMD,  swastanisasi anggaran pemerintah;
3. Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang;
4. Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi; Menggunakan  uang  yang  tidak  tepat,  memalsukan  dokumen,  menggelapkan uang,  mengalirkan  uang  lembaga  ke  rekening  pribadi,  menggelapkan  pajak,  jual  beli besaran  pajak  yang  harus  dikenali,  dan  menyalahgunakan  keuangan. (Surachmin, Suhadi,  2011:43). Berdasarkan  pengalaman,  penelitian  dan  pemeriksaan  instansi penegak  hukum  (polisi,  kejaksaan,  auditor)  terhadap  korupsi,  telah  dapat diidentifikasikan beberapa titik rawan korupsi dan modus operandi yang dimanfaatkan atau digunakan oleh para pelaku korupsi di berbagai bidang, terlihat dari pengungkapan sebagai berikut:
a. Perencanaan  proyek  pembangunan  (program/kegiatan)  yang  menyangkut kepentingan  masyarakat/orang  banyak,  terutama  yang  berkaitan  dengan  pelaksaan pembebasan tanah, dan adat karya.
b. Pelaksaan  proyek  pembangunan  (program/kegiatan)  untuk  kepentingan  umum, misalnya penyiapan lahan transmigrasi, penyiapan lahan pembangunan bendungan, penyaluran dana inpres, proyek air bersih, proyek listrik, proyek telekomunikasi, dan sebagainya.
c. Pengadaan  barang  dan  jasa,  dimana  harga  barang  dicantumkan  lebih  tinggi  dari harga pasaran disertai pula dengan kualitas barang yang lebih rendah dari standar. (Surachmin, Suhadi, 2011:45)
Bahan  kajian  dalam  penelitian  dan  juga  sebagai  bahan  perbandingan  dari analisis  hukum,  maka  penulis  mengkaji  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor
1366K/Pid.Sus/2013 atas nama terdakwa SR sebagai Kuasa Direktur dari PT. Loeh Raya Perkasa  (Penyedia  Jasa)  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  bukan  hanya merugikan  keuangan  Negara  tetapi  juga  merugikan  masyarakat  yang  tinggal  di  Kuala Simpang.
Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut,  terdakwa  selaku  Kuasa  Direktur  PT.  Loeh Raya Perkasa berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 28 Juli 2010 dalam pelaksaan proyek  pembangunan  pasar  tradisional  dan  sarana  pendukung  lainnya  di  Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang bersama-sama dengan saksi ZK selaku  PPTK (Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan)  pada  bulan  September  2010,  bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana Korupsi.

## Metode
Metode  penelitian  merupakan  salah  satu  faktor  suatu  permasalahan  yang  akan dibahas,  dimana  metode  penelitian  merupakan  cara  utama  yang  bertujuan  untuk mencapai  tingkat  penelitian  ilmiah.  Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif (legal research) . (Burhan,  2010:13). Penelitian  ini  disebut  juga  penelitian  doktrin  yang memakai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  teori-teori  hukum  serta pandapat  para  sarjana  dan  ahli  hukum  sebagai  alat  analisa.  Metode  yang  demikian dipergunakan mengingat pada permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hukum positif, apakah suatu hukum dapat diterapkan terhadap suatu keadaan sudah ada.

## Hasil Dan Pembahasan

## Defenisi Korupsi dan Macam-Macam Tindak Pidana Korupsi
Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu Corruption atau Corruptus yang artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, corruptie yang juga  disalin  menjadi corruption dalam  bahasa  Belanda  mengandung  arti  perbuatan korup, penyuapan. Pengertian dari korupsi secara harfiah menurut Jhon M.Echols dan Hassan  Shaddily ,  berarti  jahat  atau  busuk. (Ermansjah,D.  2010:21) .  Arti  korupsi  yang telah diterima dalam pembendaharaan kata Bahasa Indonesia, korupsi ialah perbuatan yang  buruk  seperti  penggelapan  uang,  penerimaan  uang  sogok  dan  sebagainya. (Ermansjah,  D.  2010:22) Adapun  menurut  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia,  korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan harta milik negara atau Perusahaan. (Tanti, Y. 2005:  342)  Menurut  kamus  hukum,  korupsi  adalah  suatu  tindak  pidana  yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara. (J.C.T. Simorangkir. 2010:85)
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU Nomor 20 Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  termasuk  ke  dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah [1] setiap orang, termasuk korporasi, yang [2] melakukan perbuatan melawan hukum, [3] memperkaya diri sendiri, dan [4] merugikan keuangan  Negara. (Aziz,  S.  2011:17) .  Jasa  kontruksi  menurut  Pasal  1  ayat  1  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan perkerjaan konstruksi.
Pekerjaan  kontruksi  menurut  Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 1999  Tentang  Jasa  Kontruksi  adalah  keseluruhan  atau  sebagian  rangkaian  kegiatan perencanaan  dan/atau  pelaksanaan  beserta  pengawasan  yang  mencakup  pekerjaan
arsitektural,  sipil,  mekanikal,  elektrikal,  dan  tata  lingkungan  masing-masing  beserta kelengkapannya,  untuk  mewujudkan  suatu  bangunan  atau  bentuk  fisik  lain.  Pengguna Jasa  menurut  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  Tentang  Jasa Kontruksi  adalah  orang  perseorangan  atau  badan  sebagai  pemberi  tugas  atau  pemilik pekerjaan/proyek  yang  memerlukan  layanan  jasa  konstruksi.  Penyedia  Jasa  itu  sendiri menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi adalah  orang  perseorangan  atau  badan,  yang  kegiatan  usahanya  menyediakan  layanan jasa konstruksi.

## Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan
Proses  pengadaan  barang/jasa  dalam  lingkungan  pemerintah  tidak  semudah pengadaan di lingkungan swasta. Seluruh pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya melalui  APBN/APBD,  baik  sebagian  atau  keseluruhan,  harus  mengacu  kepada  aturan yang  berlaku.  Peraturan  itu  dapat  berhubungan  langsung  dengan  pengadaan barang/jasa,  maupun  peraturan/perundangan  lain  yang  masih  berhubungan  langsung dengan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Setidaknya  ada  sekitar  delapan  peraturan perundang-undangan yang mengawal proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:
(Bangarna, S. 2013:1)
1. Undang-undang
tentang keuangan Negara, Undang-Undang tentang Perbendaharaan  Negara,  Undang-Undang  tentang  Ketenagakerjakan,  Undang- Undang  tentang  Larangan  Monopoli  dan  Persiangan  Usaha  Tidak  Sehat,  Undang- Undang  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi, Kolusi,  dan  Nepotisme,  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (saat  ini  yang  berlaku  ialah  Perpes  Nomor  54  Tahun  2010  beserta perubahannya, Perpes Nomor 70 Tahun 2012).
2. Khusus  untuk  pengadaan  pekerjaan  konstruksi  ada  Undang-Undang  (saat  ini  yang berlaku  ialah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1999  Tentang Jasa  Konstruksi)  dan  dilengkapi  antara  lain  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi.

## Praktik-Praktik  Yang  Mengakibatkan  Terjadinya  Tindak  Pidana  Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tindak  pidana  pada  pengadaan  barang/jasa  pemerintahan  dapat  terjadi  karena adanya  perbuatan/peristiwa  yang  memicu  terjadinya  tindak  pidana  tersebut,  sebagai berikut:  Menyuap,  Menggabungkan  pekerjaan,  Memecah  pekerjaan,  Penunjukan langsung,  Mengatur/merekayasa  proses  lelang/tender,  Memalsukan  dokumen Perusahaan,  Menggelembungkan  harga  ( mark-up ),  Mensub  kontrakkan  seluruh pekerjaan,  Membuat  spesifikasi  yang  mengarah  kepada  rekanan  tertentu,  Membantu syarat-syarat  tender  untuk  membatasi  peserta  lelang,  Mengurangi  kuantitas barang/jasa, Mengurangi kualitas barang/jasa, Pengadaan fiktif, Salah merancang,Penentuan  harga  perkiraan  sendiri  (HPS)  yang  terlalu  tinggi. (Suswinarno, 2012:21)
Terbitnya  keputusan/peraturan  Presiden  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  (sudah  berkali-kali  diganti)  dan  pada  saat  ini  berlaku  adalah  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannyayakni Peraturan Presiden Nomor 35  Tahun  2011  dan  perubahan  kedua  yaitu  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## Pengaturan Hukum Penyedia Barang dan Jasa Pemerintahan
Melaksanakan  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  berpedoman  kepada  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan pokok mengenai pengadaan barang/jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan perubahan kedua yaitu  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan tersebut di atas mengikat subjek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dan peraturan tersebut dapat dipaksakan dan dipertahankan. (Abu. S.L. 2014)
Peraturan tambahan atau peraturan yang terkait lainnya adalah Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1995  Tentang  Usaha  Kecil,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menegah. Masuknya Undang-Undang Usaha Kecil dan Usaha  Mikro  di  dalam  pengaturan  PengadaanBarang/Jasa  karena  didalam  Pepres  54 Tahun  2010  mengenal  istilah  usaha  mikro,  usaha  kecil,  usaha  menengah  dan  usaha besar untuk kualifikasi penyedia. (Syamsul, R.2013:165)
Defenisi Usaha Mikro dalam Pepres 54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 33, yaitu usaha produktif  milik  orang  perseorangan  dan/atau  badan  usaha  yang  memenuhi  kriteria Usaha  Mikro  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  20  Tahun  2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menegah. Defenisi Usaha Kecil dalam Pepres 54 Tahun  2010  Pasal  1  ayat  34,  yaitu  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri  dan dilakukan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha  kecil. Bab VIII tentang Peran Serta Usaha Kecil tepatnya di Pasal 100 ayat 3 Pepres 54 Tahun 2010  menguraikan  bahwa  nilai  paket  pekerjaan  pengadaan  barang/pekerjaan kontruksi/jasa  lainnya  sampai  dengan  Rp.  2.500.000.000  (dua  miliar  lima  ratus  juta rupiah),  diperuntukan  bagi  usaha  mikro,  usaha  kecil  serta  koperasi  kecil. (Syamsul,  R. 2013:171)
Pepres  54  Tahun  2010  tersebut  telah  jelas  menegaskan  dalam  salah  satu konsideran,  mengingat  menyebutkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan  Negara.Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  ini  tentu  saja merupakan  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara.  (Syamsul,  R.  2013:333)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  Tentang  Jasa Kontruksi dan PP Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.

## Faktor Penyebab Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Korupsi  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  dengan  sengaja melakukan  suatu  penyelewengan  dengan  cara  memanfaatkan  keadaannya  sebagai seorang  yang  memiliki  jabatan  ataupun  suatu  kewenangan  yang  dengan  mudah  dapat menentukan  apapun  sesuai  dengan  apa  yang  dia  mau.  Korupsi  sangat  merugikan keuangan  Negara  dan  masyarakat  yang  akibat  dari  perbuatan  tersebut  dapat menimbulkan  terhambatnya  pembangunan  nasional.  Sudah  sepantasnya  pemerintah segera  mengatasi  tindak  pidana  korupsi  dengan  cara  memaksimalkan  daya  kerja  dan daya  paksa  dari  peraturan  perundang-undangan  baik  dari  aparat  penegak  hukum maupun masyarakat yang ikut dilibatkan dalam hal memberantas tindak pidana korupsi. Undang-undang atau hukum dibuat untuk dilaksanakan  karena hukum tidak dapat lagi
disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan, dimana tujuan dari pada  hukum  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  manusia. (Junaidi  Lubis,  2023:  2) Salah  satu  makanan  empuk  atau  sasaran  empuk  dari  tindak  pidana  korupsi  adalah pengadaan  barang  dan  jasa  pemrintah.  Pengadaan  barang  ataupun  jasa  pemerintah, tidak bisa dipungkiri kalau sudah pasti kita membicarakan dana yang sangat besar.
Dewasa  ini  tingkat  persentase  korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa  hampir mencapai  60%  dari  pengeluaran  belanja  Negara  yang  digunakan  untuk  pengadaan barang dan jasa. Sebagai gambaran, APBN TA 2002, dana untuk pengadaan barang dan jasa  mencapai  159  triliun.  Angka  tersebut  tidak  termasuk  dana  yang  dikelola  oleh BUMN,  kontraktor  kemitraan  dan  belum  mencakup  anggaran  pemerintahan  daerah. (Adrian,  S.  2014:126) .  Hasil  kajian  Pemerintah  Indonesia  yang  bekerjasama  dengan Bank  Dunia  dan  Bank  Pembangunan  Asia  yang  berjudul  “ Country  procurement Assesment Report (CPAR)” tahun 2001, menyebutkan 10%-50% pengadaan barang dan jasa  mengalami  kebocoran.  Kajian  ini  memperkuat  dugaan  bahwa  pengadaan  barang dan jasa pemerintah adalah sasaran empuk para pelaku korupsi. (Adrian, S.2014:126) Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54  Tahun  2010  yang  isinya  tentang    pedoman  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah yang dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota, dan pinjaman luar negeri.  Dengan  hadirnya  Perpes  tersebut  diharapkan  kejahatan  di  bidang  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  sedikit  berkurang.  Korupsi  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN) dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  suatu  hal  yang  sudah  biasa  terjadi  dalam proyek  pengadaan  tersebut.  Pada  umumnya  KKN  dilakukan  pada  proses  pengadaan, contohnya sebagai berikut:
a. Sewaktu perencanaan anggaran;
b. Pekerjaan  tidak  dilaksanakan  sama  sekali  (seluruhnya)  atau  dilaksanakan  hanya sebagian, tetapi pembayaran dilakukan untuk sepenuhnya disebut “Fiktif”;
c. Pekerjaan dengan biaya yang digelembungkan dalam kontrak ( Mark-Up );
d. Pelaksaan  pekerjaan  tidak  sesuai  dengan  Spesifikasi  Teknis  (Spektek)  yang diisyaratkan dalam Kontrak/Surat Perintah kerja (SPK);
e. Persekongkolan  para  Peserta  Penyedia  Barang/jasa  (Pengadaan  tidak  tercipta Persaingan),  dan/atau  dengan  Pokja  ULP  untuk  pengadaan  yang  melalui persaingan/pejabat  pengadaan  untuk  penngadaan  yang  tidak  melalui  persaingan, dan/atau dengan pejabat/panitia penerima hasil pengadaan;
f. Pemberian uang muka yang tidak sesuai ketentuan;
g. Tidak  dikenakan  sanksi  denda  terhadap  penyedia  barang/jasa  yang  terlambat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak);
h. Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dilakukan penyerahan hasil pekerjaan dan pembayaran 100% (khususnya Anggaran Perubahan). (Bangarna, S. 2014:105) Faktor-faktor  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  pada  pengadaan  barang/jasa pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Moral Hazard yaitu suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup, dan kebiasaan. Dimana orang lebih mementingkan kekuasaan  yang  instan  dan  mendapatkan  kekayaan  sebanyak-banyaknya  dengan memanfaatkan kewenangan dan kekuasan yang ada pada diri seseorang tersebut.
2) Morale  Hazard  yaitu  suatu  kondisi  dari  orang  yang  merasa  sudah  memperoleh jaminan  dan  menimbulkan.    Kekuasaan  yang  ada  pada  diri  seseorang  sebagai anggota  legislatif,  anggota  partai  atau  bahkan  pengusaha  yang  dekat  dengan
kekuasaan  (bupati,  walikota,  gubernur,dll)  juga  merasa  terlindungi  apabila melakukan  tindakan  cerobah  karena  adanya  tindakan  yang  serupa  oleh  pejabat  di atasnya.
Legal  Hazard  yaitu  suatu  kondisi  pengabaian  atas  peraturan  atau  perundang- undangan  yang  bertujuan  melindungi  masyarakat.  Pengabaian  yang  dilakukan  oleh mereka  sebenarnya  menimbulkan  kerugian  yang  besar  dengan  tanggung  jawab  yang besar  pula.  Sebagian  dari  mereka  tahu  bahwa  yang  mereka  lakukan  adalah  salah  dan melanggar  aturan,  tetapi  mereka  tidak  memperdulikan  hal  itu  hanya  karena  mereka ingin mendapatkan harta dengan cara yang lebih instan tanpa memikirkan masyarakat luas. (Suswinarno, 2013:20)
Perbuatan-perbuatan  yang  dapat  memicu  terjadinya  tindak  pidana  dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah:
a. Menyuap,  Menyuap  adalah  usaha  yang  dilakukan  seseorang  untuk  memengaruhi pejabat  pemerintah  (pengambil  keputusan)  agar  pejabat  tersebut  melakukan tindakan  tertentu  atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu,  dengan  memberikan imbalan berupa uang, barang bergerak atau benda berharga lainnya.
Perbuatan menyuap ini biasanya dilakukan oleh orang yang ingin memenangkan tender  untuk  suatu  pekerjaan  yang  dikehendakinya.  Penyuapan  ini  juga  dapat dilakukan  sendiri  ataupun  bersama-sama  dengan  pejabat  lainnya  untuk memperngaruhi  pejabat  lainnya.  Biasanya  memengaruhi  kepada  Walikota, Gubernur, Bupati, Menteri, pengguna anggaran, pejabat pelaksana, panitia penerima barang/jasa (pengawas), dan lainnya.
Tujuan  rekanan  atau  pejabat-pejabat  melakukan  penyuapan  biasanya  supaya pengelola  kegiatan  pegadaan  barang/jasa  menerima  penawaran  barang/jasa  yang diajukan  oleh  rekanan,  supaya  pengelola  kegiatan  pengadaan  barang/jasa memenangkan perusahaan penyuap dalam tender/lelang, supaya pengelola kegiatan pengadaan  barang/jasa  menerima  barang/jasa  yang  diserahkan  oleh  rekanan  yang kualitasnya  dan/atau    kuantitasnya  sebenarnya  lebih  rendah  dibandingkan (Suswinarno, 2013:28)
b. Menggabungkan  Pekerjaan,  Maksud  dari  menyatukan  atau  menggabungkan  atau memusatkan  beberapa  pekerjaan  adalah  suatu  pengadaan  barang  yang  seharusnya dapat dilakukan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tetapi dilaksanakan  secara  terpusat  (digabung).  Penggabungan  pekerjaan  ini  dilarang dalam  pasal  24  ayat  (3)  poin  a  dan  b  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:
Dalam  melakukan  pemaketan  Barang/Jasa,  PA  (pengguna  Anggaran)  dilarang, menyatukan  atau  memusatkan  beberapa  kegiatan  yang  tersebar  di  beberapa lokasi/daerah  yang  menurut  sifat  pekerjaan  dan  tingkat  efisiensinya  seharusnya dilakukandi  beberapa  lokasi/daerah  masing-masing,  menyatukan  beberapa  paket pengadaan  yang  menurut  sifat  dan  jenis  pekerjaannya  bisa  dipisahkan  dan/atau besaran  nilainya  seharusnya  dilakukan  oleh  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil  serta koperasi  kecil,  memecah  Pengadaan  Barang/Jasa  menjadi  beberapa  paket  dengan maksud  menghindari  pelelangan;  dan/atau,  menentukan  kriteria,  persyaratan  atau prosedur  pengadaan  yang  diskriminatif  dan/atau  dengan  pertimbangan  yang  tidak obyektif.
Aturan  tersebut  dimaksudkan  agar  pengusaha  kecil  atau  pengusaha    menengah dapat  ikut  dalam  pekerjaan  kontruksi.  Karena  pengusaha  kecil  atau  pengusaha menengah  tidak  mungkin  dapat  bersaing  dengan  pengusaha  besar.  Apabila
pengadaan barang/jasa digabung menjadi satu, sudah pasti yang dapat mengerjakan atau mengikuti lelang adalah para pengusaha berekonomi kuat.
Menggabungkan  pekerjaan  dalam  praktik  biasanya  seperti  menyatukan  atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan  dan  tingkat  efisiensinya  seharusnya  dilakukan  di  daerah  masing- masing, menggabungkan beberapa paket pekerjaan yang sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dapat dilakukan usaha kecil tetapi menjadi satu paket pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh usaha non kecil (menengah dan besar).
c. Memecah  Pekerjaan,  Pasal  24  ayat  (3)  pada  poin  c  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  mengatur  mengenai: “memecah  pengadaan  barang/jasa  menjadin  beberapa  paket  dengan  maksud menghindari  pelelangan”.  Pasal  39  ayat  (4)  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  mengatur  mengenai:  “PA (pengguna anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dilarang menggunakan metode  Pengadaan  Langsung  sebagai  alasan  untuk  memecah  paket  pengadaan meliputi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
Maksud  dari  memecah  pengadaan  barang/jasa  menjadi  beberapa  paket  dengan maksud menghindari pelelangan adalah pengadaan barang yang seharusnya 1 (satu) paket  ternyata  dipecah  menjadi  beberapa  paket.Apabila  paket  pengadaan  tersebut tidak  dipecah,  maka  pengadaannya  melalui  lelang  terbuka/umum  dan  untuk menghindari pelelangan umum tersebut, maka paket pengadaan direkayasa seolah- olah terdiri dari beberapa paket .(suswinarno, 2013:33)
Pemecahan pekerjaan dalam praktik biasanya seperti pemaketan pekerjaan yang direkayasa  (pekerjaan  hanya  mampu  dilaksanakan  oleh  kelompok  tertentu  saja, pemaketan  pekerjaan  kepada  beberapa  penyedia  barang/jasa    yang  berasal  dari kelompok  tertentu  dalam  rangka  tender  arisan  atau  bagi-bagi  keuntungan), memecah  pengadaan  barang/  jasa  menjadi  beberapa  paket  untuk  menghindari pelelangan,  atau  memecah  paket  pekerjaan  yang  menurut  sifatnya  seharusnya merupakan satu kesatuan konstruksi.
Rekanan  penyedia  barang/jasa  dapat  ditunjuk  secara  langsung  melalui penunjukan  langsung  atau  pengadaan  langsung.Hal  ini  dilarang  karena  dapat mengakibatkan  penggelembungan  harga  ( mark  up )  barang  yang  dibeli,  yang akhirnya merugikan keuangan daerah/Negara.
Akibat yang lain adalah proses pengadaan dengan mudah dapat direkayasa dan pemenang  lelang  dapat  ditentukan  sesuai  keinginan  dan  kepentingan  pengelolaan pengadaan. Dengan adanya perekayasaan terhadap  pemilihan pemenang dan harga barang maka sudah dapat dipastikan akan merugikan keuangan daerah/Negara yang seharusnya  uang  terebut  dapat  dihemat  mengingat  pada  saat  ini  sedang  krisisnya keuangan Negara.
d. Penunjukan Langsung, Penunjukan langsung telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu terdapat di dalam Pasal 35. Penunjukan langsung yang telah diatur dalam Pasal 35 tersebut memang dimungkinkan terjadi tetapi dengan kriteria dan aturan yang juga terdapat di dalam Pepres 54 Tahun 2010.
Penunjukan  langsung  adalah  pengadaan  jasa  konstruksi  yang  dilakukan  tanpa melalui pelelangan umum, terbatas atau langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga
sehingga  diperoleh  harga  wajar  dan  secara  teknis  dapat  dipertangungjawabkan . (Mhd. Amari. N, Muliyana, 2010:53)
Kriteria dan aturan tersebut ada di dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  2010  yang  berbunyi:  “Penunjukan  langsung  terhadap  1  (satu)  Penyedia Barang/Pekerjaan  Kontruksi/Jasa  lainnya  dapat  dilakukan  dalam  hal:  Keadaan tertentu  dan/atau,  Pengadaan  Barang  Khusus/Pekerjaan  Kontruksi  Khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
Kriteria lainnya terdapat didalam Pasal 44 yang menjelaskan tentang menunjuk 1 (satu) penyedia jasa konsultansi, Pasal 57 ayat (3) dan (4) yang menjelaskan tentang prosedur  penunjukan  langsung,  dan  Pasal  90  menjelaskan  tentang  pelaksanaan kontrak  untuk  pengadaan  barang/jasa  dalam  keadaan  tertentu,  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah. Penunjukan  langsung  yang  terjadi  diluar  aturan  dan  kriteria  yang  telah  ditentukan oleh  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  adalah  ilegal.  Karena  di  dalam Pepres  tersebut  telah  ditentukan  aturan  dan  kriteria  untuk  penunjukan  langsung. Maka  sudah  sepatutnya  para  pejabat  atau  pengelola  pengadan  untuk  mengikuti aturan tersebut.
Sebagai rekanan untuk mengikuti pemilihan pengadaan barang/jasa juga harus sadar  dan  jangan  langsung  gembira  apabila  kita  langsung  ditunjuk  sebagai pemenang  lelang.  Kita  harus  memperhatikan  kriteria  dan  ketentuan  yang  ada  di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, apakah kita penunjukan itu  sudah  tepat  atau  tidak.  Mengatur/Merekayasa  Proses  Lelang/Tender.Tender arisan  menjadi  rahasia  umum  yang  masih  dipraktikkan  sampai  hari  ini.  Tender arisan itu sendiri adalah tender yang pesertanya dari kelompok usaha tertentu atau tender  yang  pesertanya  sudah  diatur  pemenangnya  dengan  cara  memenangkan tender secara bergiliran. Penawaran harganya dapat diatur mendekati anggarannya.
Persaingan antar tenderpun tidak terjadi.
Proses  pelelangan  berlangsung,  panitia  seharusnya  bekerja  secara  tertutup  dan tidak  memberikan  perlakuan  yang  samadi  antara  para  peserta  lelang.  Tapi  pada kenyataannya, ternyata tender dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal sesuai  dengan  ketentuan  pengadaan  barang  dan  jasa,  hal  ini  terjadi  karena  calon pemenang biasanya sudah ditetapkan terlebih dahulu saat proses ataupun sebelum lelang berlangsung. (Bangarna Sianipar, 135)
e. Mengurangi Kuantitas dan/atau Kualitas barang/jasa dan Pengadaan Fiktif. Ambruknya jembatan, gedung dan hancurnya jalan yang baru dibuat merupakan sedikit dari sekian banyaknya kekacauan yang ditimbulkan atas tindakan yang tidak benar oleh pejabat, Dinas maupun penyedia jasa yang mengerjakan proyek tersebut. Hal ini sangat merugikan masyarakat sekitar maupun keuangan Negara. Pengadaan fiktif  bisa  dicontohkan  seperti  dalam  kasus  didalam  putusan  Mahkamah  Agung Nomor 1366K/Pid.Sus/2013, dimana terdakwa SR mengaku kalau pekerjaan proyek Pembangunan Pasar Tradisional dan Saran Pendukung Lainnya di Kabupaten Aceh Tamiang telah berjalan 80%, ternyata setelah dilakukan memeriksa kelapangan oleh BPKP  Aceh  dan  Tim  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Aceh  Tamiang,  yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan tersebut hanya mencapai 62,62%.
Pelaksanaan  pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  Spesifikasi  Teknis  (Spektek) atau Kerangka Acuan Kerja dapat terjadi dalam semua jenis pengadaan barang/jasa pemerintah,  baik  di  bidang  pekerjaan  kontruksi,  pengadaan  barang  hingga  jasa konsultasi.  Dalam  pekerjaan  Kontruksi,  sebagai  berikut:  Galian  dan  pasangan  di
bawah  permukaan  tanah,  antara  lain:  kedalaman  galian  tidak  sesuai  ketentuan, pembuangan  galian  tidak  sesuai  ketentuan,  pasangan  pomndasi  dikurangi  volume (kedalaman dan/atau lebar) dan/atau penggunaan semen untuk pasangan dikurangi (seperti,  persyaratan  1:2;  dibuat  menjadi  1:4).  Pembetonan,  antara  lain: menggunakan  besi  yang  lebih  kecil  (contoh  persyaratan  besi  ukuran  12  mm,  tetapi yang  digunakan  ukuran  10  mm),  mengurangi  jumlah  semen  (yang  seharusnya  1 semen: 3 pasir: 4 batu krikil), menggunakan pasir yang tidak memenuhi persyaratan (kadar lumpur yang sangat tinggi tetapi tidak dicuci), dan air yang tidak memenuhi syarat (menggunakan air keruh dan kotor).
Pengurangan  dalam  pengadaan  barang,  antara  lain  barang  tidak  baru  dan produk tahun terakhir atau dapat terjadi barang yang sudah bekas digunakan yang diserahterimakan,  komponen  peralatan  palsu  (komponen  yang  mempunyai  fungsi yang  sangat  penting),  persyaratan  komponen  dari  bahan  tertentu  diganti  dengan bahan lain (tembaga, pipa besi tulang, dan lainnya), dan sebagainya. Penguarangan dalam jasa konsultansi, antara lain lingkup pekerjaan di lapangan tidak sesuai KAK, jumlah tenaga ahli dan atau tingkat pendidikan, pengalaman serta waktu penugasan tidak  sesuai  dalam  dokumen  (lebih  rendah)  tetapi  pembayarannya  penuh  sesuai dokumen, dan dalam hal tertentu tenga ahli tidak pernah ada di lapangan. Praktik- praktik  seperti  inilah  yang  sering  terjadi,  hampir  diseluruh  pengadaan  barang/jasa untuk  pemerintah.  Banyak  pejabat,  Dinas  bahkan  penyedia  jasa  itu  sendiri bersekongkol  dengan  pejabat  lainnya  untuk  mendapatkan  keuntungan  sebanyak- banyaknya dengan cara mengurangi kuantitas maupun kualitas barang/jasa.
f. Salah Merancang Kontrak
Kontrak  adalah  perjanjian  antara  pemberi  kerja/pengelola  pengadaan barang/jasa  dan  penerima  kerja/rekanan  penyedia  barang/jasa  yang  sering menggunakan  metode lump  sum. Metode  ini  mewajibkan  penyedia  barang/jasa sesuai daftar kualitas dan kuantitas yang tercantum dalam kontrak. Kelalaian dalam kontrak bahkan ketidaktahuan dalam merancang kontrak dapat berakibat terjadinya kerugian keuangan daerah/Negara
g. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Potensi  penyimpangan  dalam    pengadaan  barang/jasa  berdasarkan  proses pengadaan barang/jasa dari perencanaan sampai pemanfaatan salah satunya adalah penentuan  harga  perkiraan  sendri  (HPS),  seperti:  HPS  tidak  ada,  Pengadaan dilakukan sebelum anggaran ditetapkan/tidak ada anggaran, sehingga tidak disusun HPS  dan  spesifikasi  teknis  dibuat  oleh  rekanan  pelaksana,  HPS  tidak  disusun  dan ditetapkan  oleh  Pejabat  Pembuat  Komitmen,  Spesifikasi  teknis  dan  harga barang/jasa  dalam  HPS  mengarah  pada  merek/produk  tertentu,  dengan  alasan spekulasi  teknis  yang  dibuat    adalah  yang  terbaik  sehingga  sulit  untuk  disubstitusi (hanya  satu  produsen  yang  bisa  memenuhi  spekulasi    teknis  saat  memasukkan penawaran) dan membuat ukuran yang tidak biasa (misalnya panjang x lebar dalam spekulasi teknis hanya satu produsen yang bisa memenuhi syarat),
Gambaran nilai estimasi yang ditutup-tutupi atau sulit diperoleh, meskipun nilai total  HPS  tidak  bersifat  rahasia,  namun  hanya  mitra  kerja  tertentu  yang  mudah memperoleh akses dokumen, Penggelembungan ( mark-up ) dalam HPS;
1. Nilai  kontrak  tinggi  karena  nilai  yang  ditawarkan  oleh  calon  pemenang mendekati HPS, harga dasar tidak standar dan HPS disusun atas masukan calon pemenang;
2. Harga dasar yang tidak standar dalam menyusun HPS;
3. Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan;
4. Sumber/referensi harga penyusunan HPS yang fiktif;
5. Penambahan  item-item  biaya  yang  tidak  diperkenankan.  (Budy  Hermawan, 2014)
Praktik  menentukan  HPS  terlalu  tinggi  hampir  selalu  berbarengan  dengan praktik  penggelembungan  harga.  HPS  seharusnya  ditentukan  berdasarkan  harga pasar  barang/jasa  yang  direncanakan  untuk  dibeli.  Didasarkan  pada  data  harga pasar  setempat,  yang  diperoleh  berdasarkan  survei  menjelang  dilaksanakannya pengadaan.  Praktik  seperti  ini  sangat  sering  dilakukan  oleh  penyedia  jasa  untuk memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  merugikan  keuangan  daerah  dan Negara.
Penjelasan  diatas  dapat  menjadi  jawaban  dari  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa  SR  selaku  Kuasa  Direktur  PT.  Loeh  Perkasa  yaitu  penyedia  jasa  yang memenangkan  tender  untuk  pembangunan  Pasar  Tradisional  dan  Sarana Pendukung di Kabupaten Aceh Tamiang. Salah satu yang terdakwa lakukan adalah adanya pemalsuan tanda tangan di seluruh dokumen-dokumen pembangunan pasar yaitu tanda tangan Direkturnya dan seluruh uang pencairan yang dilakukan PA/KPA masuk ke rekening terdakwa. Bahwa ia Terdakwa SR selaku Kuasa Direktur PT. Loeh Perkasa  (Penyedia  jasa)  berdasarkan  Akta  Notaris  Nomor  5  tanggal  28  Juli  2010 dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Pasar Tradisional dan Sarana Pendukung di  Kecamatan  Manyak  Payed  Kabupaten  Aceh  Tamiang  tahun  2010  berdasarkan Surat  Perjanjian  Kerja  (Kontrak)  Nomor  010/10/SPK/2010,  bersama-sama  dengan saksi  ZK  yaitu  selaku  PPTK  (Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan)  ditunjuk  oleh Kepala  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  dan  Koperasi  dengan  Surat  Keputusan Nomor  1113.1  Tahun  2010  tertanggal  20  September  2010,  secara  melawan  hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  turut  serta  melakukan perbuatan.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1366K/Pid.Sus/2013,  pembayaran  uang muka kerja telah dicairkan sebesar 20% dari nilai kontrak. Setelah menerima surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tetapi pekerjaan tidak selesai juga. Akibat dari tidak  terselesaikannya  proyek  pembangunan  pasar  tradisional  tersebut,  maka  PA melakukan  pemutusan  kontrak  dengan  berita  acara  Nomor  21/BAPKK/XII/2010. Kemudian  terdakwa  meminta  pencairan  uang  kembali  sebesar  60%  dari  nilai kontrak  untuk  melengkapi  uang  kerja  yang  mana  pekerjaan  pembangunan  hanya mencapai 80%  dan pencairan uang tersebut diijinkan oleh Pengguna Anggaran.
Dilakukan perhitungan kemajuan pekerjaanyang mencapai 80% (delapan puluh persen)  tersebut  adalah  kesepakatanbersama  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  selaku (kuasa direktur PT. LoehRaya Perkasa), saksi SM selaku Pengguna Anggaran, saksi ZK selaku PPTK, saksi AC Konsultan Pengawas, saksi MH selaku Supervisi Engineer dan  saksi  IW  selaku  Inspektoryang  mana  sebelumnya  Terdakwa  memintakan pembayaran  100%  tetapitidak  dikabulkan  oleh  pihak  Dinas  Perindustrian Perdagangan dan Koperasidan konsultan pengawas sehingga dilakukan pemeriksaan kelapangan  dan  diperoleh  perhitungan  kemajuan  pekerjaan  hanya  mencapai  80% (delapanpuluh persen).
Ada  beberapa  item-item  pekerjaan  yang  Terdakwa  tidak  melakukannya  sesuai dengan RAB dan juga Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Loeh Perkasa tidak ada membuat  dan  melampirkan backup data  dan As  Buil  Drawing (gambar  akhir pekerjaan). Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh Tim ahli Dinas  Pekerjaan  Umum  tanggal  4  Maret  2011  terhadap  pekerjaan  pembangunan mencapai 62,62% (enam puluh dua koma enam pukuh dua persen) tidak mencapai 80 % (delapan puluh persen) seperti yang dikatakan oleh terdakwa.
Rangkaian  perbuatan  Terdakwa  tersebut  di  atas,  telahmemperkaya  diri Terdakwa sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan Negara  mengalami  kerugian  keuangan  yang  diperoleh  dari  pembayaran  80  % (delapan puluh persen) sebesar Rp 779.711.200,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sebelasribu dua ratus rupiah) dikurangkan dengan jumlah realisasi fisik mencapai62,62 % (enam puluh dua koma enam puluh dua persen) sebesar Rp 610.318.941,40,-  (enam  ratus  sepuluh  juta  tiga  ratus  delapan  belas  ribu  sembilan ratus empat puluh satu rupiah empat puluh sen), maka Negara mengalami kerugian keuangan dari kelebihan pembayaran 17,38% (tujuh belas koma tiga puluh delapan persen)  sebesar  Rp  153.992.962,-(seratus  lima  puluh  tiga  juta  sembilan  ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
Faktor  penyebab  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  korupsi  adalah  Moral Hazard  dan  Legal  Hazard.  Dimana  terdakwa  mempunyai  kekuasaan  dan kewenangan  yang  ada  padanya  selaku  Kuasa  Direktur  PT.  Loeh  Perkasa,  untuk dengan  mudah  mendapatkan  keuntungan  sebesar-besarnya.  Bahwa  terdakwa menyadari  perbuatannya  adalah  salah  dan  melanggar  peraturan  perundang- undangan,  dan  bahkan  terdakwa  juga  tahu  kalau  perbuatannya  merugikan masyarakat luas dan keuangan daerah dan Negara.

## Analisis  Terhadap  Pertanggungjawaban  Pidana  Korupsi  Berdasarkan Putusan  Hakim  Di  Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 1366K/Pid.Sus/2013
Pertanggungjawaban  pidana  mempunyai  kaitan  yang  erat  dengan  beberapa  hal yang cukup luas, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya  atau  tidak.  Kehendak  merupakan  aktivitas  batin  manusia  yang  pada gilirannya  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  manusia  atas  perbutannya. Kehendak  manusia  ditentukan  oleh  beberapa  faktor  lingkungan  dan  pribadi. (Ade Irma  Sari,  2022:4) Maka  dari  itu  perludilihat  pertanggungjawab  pidana  yang dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi  penyedia  jada Pembangunan  tersebut haruslah memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan keinginan para  pendiri  bangsa  Dimana  benar-benar  memprioritaskan  penegakan  keadilan sebagai  salah  satu  cara  untuk  mencapai  kehidupan  yang  adil  dan  Makmur  untuk seluruh  rakyat  Indonesia. (Andi  Hakim  Lubis,  2022:2) sesuai  dengan  penyusunan peraturan  perundang-undangan  harus  memuat  untuk  mengayomi  dan  melindungi masyarakat, (Leni Indrayani, 2024:1) oleh karenanya aturan yang sudah adala dalam ketentuan undang-undang tentang korupsi harus disesuaikan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.
Setelah  membaca  Putusan  MahkamahAgung  Nomor  1366  K/  Pid.Sus/  2013 dapat  disimpulkan  bahwa  hakim  telah  benar  menerapkan  hukum  dimana  hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dimana terdakwa SR adalah  selaku  Kuasa  Direktur  PT.  Loeh  Perkasa  yang  diberikan  oleh  ZF  selaku
Direktur  PT.  Loeh  Perkasa  yang  termuat  dalam  Surat  Perjanjian  Kerja  (kontrak) Nomor 010/10/SPK/2010 tanggal 2 September 2010.
Direktur  PT.  Loeh  Perkasa  menyatakan  kalau  terdakwalah  yang  mengerjakan pembangunan Pasar di Kabupaten Aceh Tamiang. Adanya dokumen-dokumen yang menyangkut pekerjaan proyek dimana semua tanda tangan direkturnya dipalsukan oleh  terdakwa  dan  terdakwa  mengakuinya.  Terdakwa  juga  mengakui  kalau  dia menikmati  kelebihan  pembayaran  yang  mana  uang  tersebut  langsung  masuk kerekening  terdakwa.  Terdakwa  juga  telah  mengembalikan  kelebihan  pembayaran sebesar  Rp  115.000.000,-  kepada  majelis  hakim.  Berdasarkan  keterangan  ahli  dari BPKP  Aceh  dan  tim  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Aceh  Tamiang  yang memeriksa  kelapangan  menyebutkan  bahwa  pekerjaan  proyek  hanya  mencapai 62,62%.
Adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi bangunan yang telah ditetapkan  dalam  kontrak.  Terdakwa  juga  menyerahkan  pekerjaan  kepada  orang lain.  Berdasarkan  hal-hal  yang  tersebut  di  atas,  maka  Negara  mengalami  kerugian sebesar  Rp  153.9992.962,-  (seratuslima  puluh  tiga  juta  sembilan  ratus  sembilan puluh dua ribu sembilan ratusenam puluh dua rupiah). Putusan  Mahkamah Agung di  atas  juga  menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kuala  Simpang  yang  mana terdakwa  SR  tersebut  di  atas  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  primair,  membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Korupsi  Yang  Dilakukan  Bersama-Sama”, menjatuhkan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun,  pidana  denda  sebesar  Rp 50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah,pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang pengganti sebesar Rp 38.992.962,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
Menjatuhkan  pidana  Mahkamah  Agung  akan  mempertimbangkan  hal-hal  yang memberatkan dan yang meringankan, hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:
1) Bahwa  perbuatan  Terdakwa  dilakukan  saat  gencarnya  usaha  Pemerintah untuk memberantas korupsi;
2) Bahwa  Terdakwa  telah  menyalahgunakan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh Negara dan masyarakat kepadanya.
Pertimbangan hakim berdasarkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:
1) Bahwa Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
2) Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4) Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

## KESIMPULAN
Faktor  penyebab  Penyedia  Jasa  Pembangunan  Pasar  Tradisional  dan  Sarana Pendukung  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang  Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam pengadaan  barang/jasa  pemerintah  adalah  karena  adanya  kekuasaan  yang  diberikan oleh  Direktur  PT.  Loeh  Perkasa  kepadaSR  (terdakwa)  selaku  Kuasa  Direktur  yang mempunyai  kewenangan  dalam  mengerjakan  pekerjaan  Pembangunan  Pasar Tradisional  dan  Sarana  Pendukung  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang,  terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memalsukan seluruh tanda tangan Direktur PT. Loeh Perkasa untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat dan sebesar-besarnya.
Pertimbangan  putusan  dan  sanksi  hakim  terhadap  hukuman  bagi  terdakwa adalah seperti yang tercantum didalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP,  yaitu serendah-rendahnya hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta  rupiah).  Analisis  pertanggungjawaban  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  nomor 1366K/Pid.Sus/2013 adalah hakim telah benar dalam pengambilan putusan dan benar dalam menerapkan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Adrian Sutedi. (2010). Hukum Keuangan Negara . Sinar Grafika, Jakarta. Aziz Syamsuddin. 2011. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika, Jakarta. Bangarna  Sianipar.  (2013). Cara  Sehat  Dan  Sukses  Pengadaan  Barang/Jasa. Penghimpun Rumah Indonesia, Jakarta.
Burhan Ashshofa. (2010). Metode Penelitian Hukum . Rineka Cipta, Jakarta. Ermansjah  Djaja.  (2010). Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK  (Komisi Pemberantasan Korupsi) . Sinar Grafika, Jakarta. Ermansjah  Djaja.  (2010). Mendesain  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi .  Sinar Grafika, Jakarta.
J.C.T. Simorangkir, dkk. (2010). Kamus Hukum . Sinar Grafika. Jakarta. Samsul  Ramli.  (2013). Bacaan  Wajib  Para  Praktisi  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah Visi Media, Jakarta.
Surachmin dan Suhandi Cahaya.  (2011). Strategi Dan Teknik Korupsi . Sinar Grafika, Jakarta.
Suswinarno. (2012). Aman Dari Resiko Dalam Pengadaan Barang/ Jasa  Pemerintah . Visi Media. Jakarta.
Tanti Yuniar. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. PT. Agung Media Mulia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi. Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.
Peraturan  Presiden Nomor 54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.
Junaidi  Lubi s .  (2023).  Upaya  Penanggulangan  Judi  Toto  Gelap  dan  Kim  di  Desa Kampung  Solok  Barus  Tapanuli  Tengah  Menurut  Kriminologi: Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Ade Irma Sari. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Menyimpan Hasil Hutan Secara Tidak Sah: Jurnal Neraca Keadilan
Andi  Hakim  Lubis,  (2022),  Optimalisasi  Pengawasan  dan  Pembinaan  Hkim  Yang Berintegritas dan Bermartabat: Jurnal Ilmu Hukum Prima
Leni  Indrayani.  (2022).  Proses  Penyusunan  Peraturan  Desa  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2024  Tentang  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Bnagun  Sari Baru,  Kec.  Tanjung  Morawa,  Kab.  Deli  Serdang): Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Pendidikan Sejarah.