ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN  DAERAH (BPKAPD) KOTA BAUBAU

## Dewi Mahmuda
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
e-mail: dwmahmuda@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  menganalisis  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  pada Badan  Pengelola  Keuangan,  Aset  Dan  Pendapatan  Daerah  (BPKAPD)  Kota  Baubau  Penelitian dilakukan  di  selama  bulan  Agustus  sampai  dengan  September  tahun2018.Metodeanalisis  data  yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkanbahwa rasio kemandirian Pemerintah  Kota  Baubau  tahun  2015  sampai  2017  belum  dapat  dikatakan  sebagai  daerah  yang mandiri  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya.  Rasio  kemandirian  di  Kota  Baubau  selama  tahun 2015,  2016  dan  2017  adalah  masing-masing  sebesar  10,79%,  12.65%.dan  11,82%.  Sedangkan  rasio efektivitas  menunjukkan  tingkat  kemampuan  keuangan  daerah  sangat  efektif.  Terbukti  dengan  hasil perhitungan  rasio  kemandirian  selama  tahun  2015,  2016  dan  2017  adalah  masing-masing  sebesar 102,79%., 119,97% dan 102,29%.
Kata Kunci:   Pengelolaan Keuangan Daerah, Efektivitas.

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effectiveness of regional financial management in financial, asset and regional revenue management departement of baubau city (BPKAPD) . The study was conducted from August  to  September  2018.The  analysis  method  that  is  used  is  descriptive  qualitative  method.    The results showed that the independence ratio of the Baubau City Government in 2015 to 2017 could not be  said  to  be  an  independent  area  in  managing  the  regional  finances.  The  independence  ratios  in Baubau City during 2015, 2016 and 2017 were 10.79%, 12.65% and 11.82% respectively. While the effectiveness ratio shows the level of regional financial capability is very effective. Evidenced by the results  of  the  calculation  of  the  independence  ratio  during  2015,  2016  and  2017  were  102.79%, 119.97% and 102.29% respectively.
Keywords: Regional Financial Management, Effectiveness.

## 1. PENDAHULUAN
Penerapan  otonomi  daerah  sebagai  upaya  untuk  mendukungpenyelenggaraan pemerintahan  daerah  secara  proporsional  diwujudkan  denganperaturan  pembagian  dan pemanfaatan  sumber  daya  daerah  yang  berkeadilan,serta  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  sebagai  sumberpembiayaan  pemerintah  dan  pembangunan daerah. Lebih khusus bahwa undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan  antara  pemerintahpusat  dan  daerah  adalah  suatu  sistem  pembiayaan pemerintahan  dalam  kerangkaNegara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  mencakup pembagian  keuangan  antarapemerintah  pusat  dan  daerah  serta  pemerataan  antar  daerah secara  proporsional,demokratis,  adil  dan  transparan  dengan  memperhatikan  potensi, kondisi  dankebutuhan  daerah  sejalan  dengan  kewajiban  dan  pembagian  kewenangan serta tatacara penyelenggaraan kewenangan tersebut [1] .
Berangkat  dari  pemahaman  demikian,  maka  untuk  menghadapi  berbagaipersoalan seperti kemiskinan, pemerintah daerah tidak bisa lagi menggantungkan penanggulangannya kepada pemerintah pusat sebagaimana yang selama iniberlangsung.Di  dalam  kewenangan  otonomi  yang  dipunyai  daerah,  melekat  pula tanggung  jawab  untuk  secara  aktif  dan  secara  langsung  mengupayakan  pengentasan kemiskinan di daerah bersangkutan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki inisiatif kebijakan operasional yang bersifat pro - masyarakat miskin [2].
Hubungan  antara  otonomi  daerah  dengan  desentralisasi,  demokrasi  dantata pemerintahan  yang  baik  memang  masih  merupakan  diskursus.  Banyakpengamat mendukung  bahwa  dengan  dilaksanakannya  otonomi  daerah  maka  akanmampu menciptakan demokrasi atau pun tata pemerintahan yang baik di daerah.
Berkaitan  dengan  kewenangan  dan  tanggung  jawa  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah, maka pemerintah daerah berupaya dengan membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan  dan  regulasi  yang  berkenaan  dengan  hal  tersebut.  Namun  dengan  belum adanya  bentuk  yang  jelas  dalam  operasionalisasi  otonomi  tersebut,maka  sering  terdapat bias  dalam  hasil  yang  di  dapat.  Pelimpahan  kewenangan  dalam  otonomi  cenderung dianggap  sebagai  pelimpahan  kedaulatan.Pada  kondisi  ini,  otonomi  lebih  dipahami sebagai  bentuk  redistribusi  sumber  ekonomi/keuangan  dari  pusat  ke  daerah.  Hal  ini terutama  bagi  daerah-daerah  yangkaya  akan  sumber  ekonomi.  Dengan  begitu,  konsep otonomi  yang  seharusnya  bermuara  pada  pelayanan  publik  yang  lebih  baik,  justru menjadi tidak atau belumterpikirkan [3].
Kemandirian daerah sering diukur dari kemampuan daerah dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  PAD  juga  menjadi  cerminan keikutsertaan daerah dalam membina penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  kemasyarakatan  di daerah  [4].  Keleluasaan memunculkan inisiatif  dan  kreativitas  pemerintah  daerah  dalam  mencari  dan  mengoptimalkan  sumber penerimaan  dari  PAD  sekarang  ini  cenderung  dilihat  sebagai  sumber  prestasi  bagi pemerintah daerah bersangkutan dalam pelaksanaanotonomi. Disamping itu, hal ini dapat menimbulkan pula ego kedaerahan yanghanya berjuang demi peningkatan PAD sehingga melupakan  kepentingan  lainyang  lebih  penting  yaitu  pembangunan  daerah  yang membawa  kesejahteraan bagimasyarakatnya [5]. Euphoria  reformasi  dalam  pelaksanaan pemerintahan  di  daerahseperti  ini  cenderung  mengabaikan  tujuan  otonomi  yang sebenarnya.
Otonomi  menjadi  keleluasaan  daerah  untuk  menyelenggarakan  kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta hidup, tumbuh, dan  berkembang  di  daerah.  Sedangkan  otonomi  yang  bertanggung  jawab  adalah perwujudan  pertanggung  jawaban  sebagai  konsekuensi  pemberian  hak  dan  kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yangharus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan  pemberian  otonomi,  yaitu  peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat yang  semakin  baik,  pengembangan  kehidupan  demokrasi,  keadilan,  dan  pemerataan, sertapemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah [4].
Berdasarkan semangat otonomi daerah dan tuntutan pemerintahan yangbaik, maka diharapkan  kepada  setiap  pemerintah  daerah  dan  lebih  khusus  pemerintah  daerah  kota Baubau  agar  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  pembangunan  daerah  utamanya yang menyangkut dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar  semaksimal  mungkin  meningkatkan  fungsi  pengawasan  secara  efisien  dan  efektif dalam  rangka  membangun  pemerintahan  daerah  yang  governance  demi  mewujudkan cita-cita pembangunan nasional di daerah.

## 2. METODE PENELITIAN
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  objek/subjek  yang  mempunyai kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari kemudian  ditarik  kesimpulan  [6].  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  realisasi anggaran  pemerintah  kota  Baubau  Tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2017.  Sampel
dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  anggaran  pada Badan  Pengelola  Keuangan,  Aset  Dan  Pendapatan  Daerah  (BPKAPD)  Kota  Baubau 2015 sampai dengan tahun 2017.
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif.Dalam penelitian  ini  yang  termasuk  data  kualitatif  yaitu  gambaran  umum  tentang  Badan Pengelola  Keuangan,  Aset  Dan  Pendapatan  Daerah  (BPKAPD)  Kota  Baubaumeliputi: sejarah  singkat  berdirinya,  visi  dan  misi,  struktur  organisasi,  dan  lain-lain.Sedangkan yang  termasuk  data  kuantitatif  yaitu  laporan  pertanggungjawaban  penggunaan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau Tahun 2015 sampai tahun 2017.
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek penelitiannya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi, telah diolah, dan yang telah dipublikasikan [6]. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan beberapa metode, yaitu metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap  data  yang  diperoleh  sehingga  menjadi  lebih  jelas  dan  bermakna  dibandingkan dengan sekedar angka-angka. Tahapan yang dilakukan dalam analisis deskriptif kualitatif adalah:Reduksi  data  (data  reduction),  Penyajian  data  (data  display),  dan  menarik kesimpulan  (verifikasi),  sebagai  proses  mencari  arti,  mencatat  keteraturan,  pola-pola, penjelasan,  konfigurasi-konfigurasi  yang  mungkin,  alur  sebab  akibat  dan  proporsi- proporsi penelitian[6].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Penelitian
Tujuan  umum  laporan  keuangan  adalah  menyajikan  informasi  mengenai  posisi keuangan,  realisasi  anggaran,  arus  kas  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas  pelaporan yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi  keputusan mengenai alokasi sumber daya [7].
Setiap  tahunnya  anggaran  pemerintah  daerah  tersebut  diakumulasi  untuk melihat  jumlah  besaran  dana  yang  diterima  dan  dikeluarkan  untuk  keperluan pemerintah  daerah  dan  juga  pembangunan  daerahnya,  baik  dari  segi  pendapatan maupun  segi  pengeluaran.  Adapun  uraian  dari  pendapatan  tersebut  dapat  dilihat  dari
pendapatan  asli  daerah  dan  dana  perimbangan  yang  diterima.  Untuk  uraian pengeluaran dapat dilihat dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Sehingga  dari  sana  dapat  diketahui  surplus  atau  defisit  dari  anggaran  Pemerintah daerah setiap tahunnya.
Berikut  ini  adalah  laporan  realisasi  angaran  belanja  daerah  Badan  Pengelola Keuangan,  Aset  dan  Pendapatan  Daerah  Kota  Baubau  Tahun  2015  sampai  dengan tahun 2017.
Tabel 1.  Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2017
Sumber: BPKAD Kota Baubau (Data Diolah)
Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah pendapatan yang diperoleh selama 3  tahun  terakhir  cukup  bervariasi.  Pada  tahun  2015  jumlah  pendapatan  yang  masuk adalah sebesar Rp.72.124.772.000 dari pendapatan asli daerah dan Rp668.386.050.000 dari pendapatan  transfer.  Jumlah ini meningkat  pada  tahun  2016 yakni seebsar Rp92.381.551.000 dari pendapatan asli daerah dan Rp.730.454.621.000 dari pendapatan transfer. Kemudian pada tahun 2017 jumlah pendapatan yang masuk menurun  menjadi  Rp.  84.452.088.000  dari  pendapatan  asli  daerah  dan Rp.714.640.227.000 dari pendapatan transfer.
Pada  aktivitas  belanja  pemerintah  juga  mengalami  kenaikan  dan  penurunan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2016 belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga adalah masing-masing sebesar Rp.193.442.672.000, Rp. 601.126.335.000 dan  Rp.2.153.212.084.000.  Untuk  tahun  2015,  secara  keseluruhan  jumlah  belanja pemerintah  mengalami  peningkatan.  Belanja  operasi  sebesar  Rp.296.502.196.000, belanja  modal  sebesar  Rp.  689.236.120.000  dan  belanja  tak  terduga  sebesar Rp.2.201.900.000.  Sedangkan  untuk  tahun  2017  jumlah  belanja  operasi  sebesar Rp.212.721.765.000,  belanja  modal  sebesar  Rp.  627.193.550.000  dan  belanja  tak terduga sebesar Rp. 5.805.000.000.
Dari data tersebut peneliti akan menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan pada  Badan  Pengelola  Keuangan,  Aset  dan  Pendapatan  Daerah  Kota  Baubau  Tahun 2015  sampai  dengan  tahun  2017.  Untuk  menilai  efektivitas  pengelolaan  keuangan tersebut dapat dilihat dari rasio kemandirian dan rasio efektifitas.

## Analisis Rasio Kemandirian
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber  dana  ekstern.  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  daerah,  tingkat ketergantungan  terhadap  bantuan  pihak  ekstern  (terutama  pemerintah  pusat  dan provinsi)  semakin  rendah,  dan  sebaliknya  [8].  Rasio  Kemandirian  Pemerintah  Kota Baubau selama tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut:
a. Tahun  2015
Rasio Kemandirian =
U„… †Z‡YW *ˆR‰
UVWŠ.†`ZWg‹V` †Z‡YW *ˆR‰ x 100% Rasio Kemandirian = Œ*.R*•.ŒŒ*.ˆˆˆ ŽŽ•.••Ž.ˆ‰ˆ.ˆˆˆ x 100%
Rasio Kemandirian  = 10,79 %
b. Tahun  2016
Rasio Kemandirian = U„… †Z‡YW *ˆRŽ UVWŠ.†`ZWg‹V` †Z‡YW *ˆRŽ x 100% Rasio Kemandirian = ‘*.••R.‰‰R.ˆˆˆ Œ•ˆ.•‰•.Ž*R.ˆˆˆ x 100%
Rasio Kemandirian =  12,65%
c. Tahun  2017

## Rasio Kemandirian =
U„… †Z‡YW *ˆRŒ
UVWŠ.†`ZWg‹V` †Z‡YW *ˆRŒ x 100% Rasio Kemandirian = ••.•‰*.ˆ••.ˆˆˆ ŒR•.Ž•ˆ.**Œ.ˆˆˆ x 100%
Rasio Kemandirian =  11,82%
Dari  hasil  perhitungan  tersebut  di  atas  diketahu  bahwa  rasio  kemandirian keuangan  pemerintah  Kota  Baubau  dalam  tiga  tahun  terakhir  (2015-2017)  cukup bervariasi. Pada tahun 2015 rasio kemandirian yang di hasilkan yaitu sebesar 10,79%. Pada  periode  tahun  2016  rasio  kemandirian  mengalami  kenaikan  sebesar  0,86  % sehingga  menjadi  12.65%.  Pada  tahun  2017  rasio  kemandirian  turun  sebesar  0,17% sehingga menjadi 11,82%.

## Tabel 2. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Rendah sekali 0-25 % Rendah 25-50% Sedang 50-75% Tinggi 75-100%
Berdasarkan  hasil  dari  perhitungan  rasio  kemandirian  Pemerintah  Kota Baubau  ini  menggambarkan  tingkat  kemampuan  keuangan  daerah  masih  sangat rendah  sekali.  Terbukti  dengan  hasil  perhitungan  rasio  kemandirian  selama  tahun 2015,  2016  dan  2017  adalah  masing-masing  sebesar  10,79%,  12.65%.dan  11,82. Ketiga  nilai  ini  berada  pada  kategori  rendah  yaitu  antara  0  –  25%.  Hal  ini  berarti bahwa    peranan  Pemerintah  Pusat  lebih  dominan  dari  pada  kemandirian  Pemerintah Daerah.  Dengan  kata  lain  pemerintah  daerah  Kota  Baubau  masih  sangat  bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pusat.

## Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  direncanakan  dibandingkan target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Kemampuan  daerah  dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu)  atau  100  persen.Semakin  tinggi  rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan daerah  yang  semakin  baik  [9].Berikut  adalah  data  realisasi  penerimaan  pendapatan asli daerah (PAD) dan target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD selama tahun 2015 sampai tahun 2017.
Tabel 3. Target dan Realisasi PAD Tahun Target PAD Realisasi PAD 2017 82.153.591.000 84.452.088.000 2016 77.294.711.000 92.381.551.000 2015 70.503.646.000 72.124.772.000
Sumber: BPKAD Kota Baubau (Data Diolah)
Berdasarkan data tersebut di atas, maka rasio kemandirian selama tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:
a. Tahun  2015
9B A ’“CI< j <9B  = ”VZ[ gZg  U„… †Z‡YW *ˆR‰ †Z`bV\ U„… †Z‡YW *ˆR‰ x 100%
9B A ’“CI< j <9B  = ••.•‰*.ˆ••.ˆˆˆ •*.R‰•.‰‘R.ˆˆˆ x 100%
Rasio Efektivitas =  102,79%
b. Tahun  2016
9B A ’“CI< j <9B  = ”VZ[ gZg  U„… †Z‡YW *ˆRŽ †Z`bV\ U„… †Z‡YW *ˆRŽ x 100%
9B A ’“CI< j <9B  = ‘*.••R.‰‰R.ˆˆˆ ŒŒ.*‘•.ŒRR.ˆˆˆ x 100%
Rasio Efektivitas =  119,97%
c. Tahun  2017
9B A ’“CI< j <9B  = ”VZ[ gZg  U„… †Z‡YW *ˆRŒ †Z`bV\ U„… †Z‡YW *ˆRŒ x 100%
9B A ’“CI< j <9B  = Œ*.R*•.ŒŒ*.ˆˆˆ Œˆ.‰ˆ*.Ž•Ž.ˆˆˆ x 100%
Rasio Efektivitas=  102,29%
Dari  hasil  perhitungan  tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  rasio  efektivitas pengelolaan  keuangan  pemerintah  Kota  Baubau  dalam  tiga  tahun  terakhir  (2015- 2017)  cukup  bervariasi.  Pada  tahun  2015  rasio  efektivitas  yang  di  hasilkan  yaitu sebesar  102,79%.  Pada  periode  tahun  2016  rasio  efektivitas  mengalami  kenaikan sebesar 17,18 % sehingga menjadi 119,97%. Pada tahun 2017 rasio kemandirian turun sebesar 17,07% sehingga menjadi 102,29%.
Tabel 4. Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Sangat efektif Lebih dari 100 % Efeketif 100% Cukup efektif 90-99% Kurang efektif 75-89% Tidak efektif Kurang dari 75%
Berdasarkan  hasil  dari  perhitungan  rasio  efektivitas  ini  menggambarkan tingkat  kemampuan  keuangan  daerah  sangat  efektif.  Terbukti  dengan  hasil perhitungan  rasio  kemandirian  selama  tahun  2015,  2016  dan  2017  adalah  masing- masing  sebesar  102,79%.,  119,97%  dan  102,29%.  Hal  ini  berarti  bahwa    peranan kemampuan Pemerintah Kota Baubau dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

## b. Pembahasan
Efektivitas  pengelolaan  keuangan  dalam  penelitian  ini  selalin  dihitung  dengan menggunakan rasio efektivitas juga dihitung dengan rasio kemandirian.Menurut [10], kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi  fiskal)  menunjukan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukan  oleh besar  kecilnya  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang berasal  dari  sumber  yang  lain,  misalnya  bantuan  pemerintah  pusat  ataupun  dari pinjaman.
Rasio  kemandirian  menggambarkan  ketergantungan  daerah  terhadap  sumber dana  ekternal.  Semangkin  tinggi  rasio  kemandirian  mengandung  arti  bahwa  tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak  ekternal  (terutama  pemerintah  pusat dan  propinsi)  semangkin  rendah,  dan  demikian  juga  sebaliknya.Rasio  kemandirian juga  menggambarkan  tinggkat  partisipasi  masayarakat  dalam  pembayar  pajak  dan restribusi  daerah  yang  merupakan  komponen  utama  pendapatan  asli  daerah. Semangkin  tinggi  masyarakat  membayar  pajak  dan  restribusi  daerah  akan menggambarkan tinggkat kesejateraan masyarakat yang semangkian tinggi.
Hasil  penelitian  dari  perhitungan  rasio  kemandirian  pemerintah  Kota  Baubau melalui  Badan  Pengelola  Keuangan,  Aset  dan  Pendapatan  Daerah  Kota  Buabau menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah masih sangat rendah sekali.
Karena  tingkat  kemandirian  di  Kota  Baubau  selama  tahun  2015,  2016  dan 2017  adalah  masing-masing  sebesar  10,79%,  12.65%.dan  11,82%.  Ketiga  nilai  ini berada  pada  kategori  rendah  yaitu  antara  0  –  25%.Hal  ini  berarti  bahwa  peranan Pemerintah  Pusat  lebih  dominan  dari  pada  kemandirian  Pemerintah  Daerah.  Dengan kata  lain  pemerintah  daerah  Kota  Baubau  masih  sangat  bergantung  pada  dana perimbangan yang berasal dari pusat
Kemandirian  berarti  mampu  mencukupi  kebutuhan  pembiayaan  untuk melakukan  tugas-tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  dengan  mengandalkan pendapatan  asli  daerahnya  sendiri  dari  pada  bantuan  pihak  eksternal.Semakin  tinggi rasio  kemandirian  berarti  semakin  tinggi  pendapatan  asli  daerah  danketergantungan bantuan  terhadap  pihak  eksternal  semakin  rendah.Rendahnya  kontribusi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar  pajak  serta  lemahnya  pengelolaan  pemerintah  terhadap  kekayaan  daerah yang  tidak  produktif  sehingga  tidak  dapat  menghasilkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  maksimal.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Kota  Baubau  masih  sangat bergantung  dengan  bantuan  dari  dana  perimbangan  atau  bantuan  dari  pemerintah pusat.
Rasio  efektifitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  rill  daerah  yang  ada  sudah  sangat  efektif. Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dikategorikan  efektif  apabila  yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.Namun demikian semakin
tinggi  rasio  efektifitas,  menggambarkan  kemampuan  daerah  yang  semangkin baik[10].Hasil  perhitungan  dari  Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) tahun  2015,  2016  dan  2017  adalah  masing-masing  sebesar  102,79%.,  119,97%  dan 102,29%. Hal ini berarti bahwa peranan kemampuan Pemerintah Kota Baubau dalam merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  dibandingkan  target  yang  ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  lebih  besar  dibandingkan  dengan  anggaran/target  yang  telah ditetapkan  pada  tahun  yang  bersangkutan  dan  jika  dilihat  capaian  bahwa realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mengalami  penurunan,  ini  berarti bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah dari capaian/realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tahun  yang  bersangkutan sehingga  kondisi  keuangan  pemerintah  dikategorikan  tidak  efektif.  Hal  ini  berarti menunjukkan kinerja yang positif bagi  Kota Baubau dalam merealisasikan PAD yang telah ditargetkan.Kemampuan Kota Baubau dalam meraup PAD yang telahditargetkan  menandakan  di  Kota  Baubau  masih  memilikibanyak  sumber  PAD yang  apabila  bisa  dioptimalkan  dengan  baik  dapatmembantu  tugas  –  tugas pemerintahan  dan  pembangunan.  Sehingga  tercipta  keserasian  antara  program  besar pemerintah  pusat  yang  didukung  dnegan  program  penting  pembangunan  di  penjuru daerah di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Analisis  efektivitas  pengelolaan  keuangan  pada Badan  Pengelola  Keuangan,  Aset  dan Pendapatan  Daerah  Kota  Baubau tahun  2015  sampai  tahun  2017  dianalisis  dengan menggunakan dua perhitungan rasio, yaitu rasio kemandirian dan rasio efektivitas.
Rasio kemandirian Pemerintah Kota Baubau tahun 2015 sampai 2017 belum dapat dikatakan  sebagai  daerah  yang  mandiri  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya,  karena masih  sangat  rendah  sekali  dalam  kemandirian  disebabkan  rendahnya  Pendapatan  Asli Daerah  yang  dihasilkan  dibanding  dengan  transfer  dari  pemerintah  Pusat  dan  Provinsi. Rasio  kemandirian  di  Kota  Baubau  selama  tahun  2015,  2016  dan  2017  adalah  masing- masing  sebesar  10,79%,  12.65%.dan  11,82%.  Ketiga  nilai  ini  berada  pada  kategori rendah  yaitu  antara  0  –  25%.Hal  ini  berarti  bahwa  peranan  Pemerintah  Pusat  lebih
dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah. Dengan kata lain pemerintah daerah Kota Baubau masih sangat bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pusat.
Rasio efektivitas ini menggambarkan tingkat kemampuan keuangan daerah sangat efektif.  Terbukti  dengan  hasil  perhitungan  rasio  kemandirian  selama  tahun  2015,  2016 dan  2017  adalah  masing-masing  sebesar  102,79%.,  119,97%  dan  102,29%.  Hal  ini berarti bahwa  peranan kemampuan Pemerintah Kota Baubau dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

## 5. SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  disampaikan  oleh  penulis  berdasarkan  hasil  penelitian  adalah agar Pemerintah Kota Baubau dapat lebih mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang belum maksimal realisasinya, seperti pada pajak retribusi daerah yaitu  pada  izin  mendirikan  bangunan  serta  izin  retribusi  tempat  penginapan,  dengan semakin  banyaknya  bangunan  yang  berdiri  serta  bertambahnya  penginapan  tentunya akan  menambah  jumlah  PAD  pada  sektor  tersebut  dan  pendapatan  lain  –  lain  yang  sah yaitu  penerimaan  jasa  giro  yangsetiap  tahunnya  realisasi  pendapatannya  tidak  stabil. mencapai  target  PAD  tersebut.  Dengan  semakin  meningkatnya  PAD  yang  didapat  oleh suatu  daerah  terlebih  dapat  melampaui  target  yang  dicapai,  membuktikan  kinerja Pemerintah  Daerah  Kota  Baubau  sudah  sangat  efektif,  apalagi  apabila  target  dari penerimaan PAD tersebut dapat meningkat setiap tahunnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
[2]   Wiranto,  Tatag.  2004.  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan  Laut  dalam  Kerangka Pembangunan  Perekonomian  Daerah.Makalah  dipresentasikan  pada  Sosialisasi Nasional Program MFCDP, Septermber 22, Jakarta.
[3]   Jati, Wasisto Raharjo. 2012 Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4.
[4]   Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah.
[5]   Noviades,  Dhils.  2013.  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Era  Otonomi  Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 4, Nomor 1.
[6]   Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV ALFABETA
[7]   Hariadi,  Pramono,  Yanuar  Restiano,  Icuk  Bawono.  2010.  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
[8] Halim,  Abdul.  2008.  Manajemen  Keuangan  Daerah,  Edisi  Revisi.  UPP  AMD YKPN.
[9] Munir,  dkk.  2004.  Kebijakan  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Yogyakarta: YPAPI.
[10]  Halim,  Abdul.  2013.  Akuntansi  Sektor  Publik.  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Yogyakarta: UPP AMD YKPN.