## MAGISTRA Law Review
Volume 04 Nomor 01, Januari 2023 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## OPTIMALISASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP PENGAWASAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Yosy Yudha Kusuma Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Indonesia *yosyyudha150@gmail.com

## ABSTRAK
Salah  satu  tugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  adalah  melaksanakan  pengawasan  terhadap  klien pemasyarakatan, namun pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dinilai belum optimal karena berbagai kendala yang akan diteliti dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dan Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Terhadap  Pengawasan  Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  berupa  metode  Yuridis  Empiris.  Spesifkasi penelitian  yang  dipakai  adalah  analisis  deskrptif  analitis.  Pengumpulan  data  menggunakan  wawancara dan  studi  dokumen.  Dari  penelitian  yang  dilakukan,  penulis  mendapatkan  hasil  sebagai  berikut  :  (1) Pengawasan klien pemasyarakatan pada saat asimilasi selama covid-19 di Bapas Kelas I Semarang yakni dilaksanakan secara virtual ataupun daring melalui telepon, video call , sms ataupun whatsapp. Bapas Semarang memiliki aplikasi  Siwasklija atau Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh Selain dengan metode daring PK melakukan kunjungan ke rumah klien pemasyarakatan setiap 1 (satu) bulan sekali (2) Kendala- kendala dalam Pengawasan Klien Pemasyarakatan adalah Tinggi rendahnya jumlah klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang yang mendapat kebijakan  asimilasi  dan  integrasi  sangat  berpengaruh  terhadap pembimbingan  dan pengawasan yang dilakukan oleh PK, kondisi  SDM  dalam  hal  pengawasan kepada klien sangat terbatas ditambah dengan terus menambahnya jumlah klien  yang  mendapatkan  kebijakan asimilasi dan integrasi ditengah masa pandemi Covid-19.
Kata kunci : Klien Pemasyarakatan; Pembimbing Kemasyarakatan; Pengawasan

## ABSTRACT
One  of  the  duties  of  Community  Counselors  is  to  carry  out  supervision  of  correctional  clients,  but supervision carried out by Community Counselors is considered not optimal due to various obstacles that will be examined in this study. The purpose of this research is to find out and examine the Optimization of  the  Role  of  Community  Counselors  in  the  Oversight  of  Correctional  Clients  in  Class  I  Correctional Centers in Semarang, and to find out and examine the constraints faced by Community Counselors in the Oversight of Correctional Clients in Class I Correctional Centers in Semarang and efforts to get over it. This research  was  carried  out  using  a  research  method  in  the  form  of  an  empirical  juridical  method.  The specification of the research used is descriptive-analytical analysis. Collecting data using interviews and document study. From the research conducted, the authors obtained the following results: (1) Supervision of correctional clients at the time of assimilation during Covid-19 at the SMA Class I Semarang, namely carried  out  virtually  or  online  via  telephone,  video  call,  SMS  or  WhatsApp.  Bapas  Semarang  has  the Siwasklija application or Remote Client Supervision System Apart from the online method, PK visits the homes of correctional clients once every 1 () month (2) Obstacles in the Supervision of Correctional Clients are the high and low number of correctional clients of Bapas Class I Semarang who getting an assimilation and integration policy greatly influences the guidance and supervision carried out by PKs, the condition of human resources in terms of supervision of clients is very limited coupled with the continued increase in the number of clients receiving assimilation and integration policies amid the Covid-19 pandemic.
Keywords: Correctional Clients; Community Advisor; Supervision
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023

## A. PENDAHULUAN
Lembaga  pemasyarakatan  (Lapas)  ataupun  Rumah  Tahanan  (Rutan)  secara  ideal mengandung  makna  berperan  memasyarakatkan  kembali,  para  warga  binaan  yang  telah melanggar hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah dapat melakukan perubahan-perubahan sifat, cara berfikir serta prilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh  kesadaran  dari  para  warga  binaan  tentang  perilaku  yang  seharusnya  dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi lapas dalam tataran ideal. 1
Kondisi  Lapas  yang  sangat  padat  tidak  memungkinkan  dilakukan social  distancing maupun physical distancing . Bahkan penyediaan alat kebersihan untuk membersihkan tangan dengan sabun maupun hand sanitize r juga terbatas jumlahnya. Berdasarkan pertimbangan dan rasa kemanusiaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membebaskan lebih dari 37.014 narapidana dan 2.259 tahanan anak di bawah program asimilasi dan integrasi Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021, pemerintah berencana untuk membebaskan total 50.000 tahanan. 2
Menurut  Safarudin  Harefa,  Kepadatan  narapidana  hingga  mencapai overcrowding menimbulkan  lembaga  pemasyarakatan  menjadi  tempat  yang  sangat  rentan  terjadinya penularan virus Covid-19 secara masif dan cepat,  jika salah satu dari  penghuni lapas terkena virus tersebut. Mengingat para petugas pemasyarakatan tidak tinggal di dalam lapas, melainkan di  luar  kompleks  lapas  yang  sudah  barang  tentu  berinteraksi  dengan  masyarakat  sekitarnya. Ditambah  lagi  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  untuk  menerapkan physical distancing , keterbatasan penyediaan sarana kesehatan atas dasar itu maka sangat urgent untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan menghalau penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan. 3
Setelah klien  mendapatkan program asimilasi di rumah dan reintegrasi sosial, saat  di Masyarakat  dilakukan  pengawasan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai Pemasyarakatan.
Di  wilayah  eks  karesidenan  Semarang  terdapat  Bapas  Kelas  I  Semarang.  Balai Pemasyarakatan  Klas  I  Semarang  berdiri  pada  tahun  1970  dengan  nama  Balai  Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri  Kehakiman  RI  Nomor:  351/6/1970  tanggal  22  Mei  1970.  Pada  awal  berdirinya menempati  salah  satu  ruang  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Jawa Tengah (saat itu bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah) di Jalan Dr. Cipto Semarang. Selanjutnya pada bulan Agustus 1976, menempati salah satu rumah dinas Kanwil  di  jalan  Siliwangi  No.  509  dan  setahun  kemudian,  pada  bulan  April  1977  Balai  BISPA Semarang menempati  gedung  sendiri  di  jalan  Siliwangi  Krapyak  hingga  saat  ini.  BAPAS  Klas I Semarang beralamat di jalan Siliwangi 508 Telp./Fax. (024) 7624330 Kelurahan Kembang arum Semarang Jawa Tengah 50148. 4
Wilayah  kerja  Bapas  Kelas  I  Semarang  meliputi  Kota  Semarang  (16  Kecamatan,177 Kelurahan), Kota Salatiga, (4 Kecamatan, 22 Kelurahan), Kabupaten Kendal (20 Kecamatan, 286
1 David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Howison , 2008, Menyingkap Dunia Gelap Penjara , Jakarta: Gramedia, hlm. 2.
2 https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/26/police-135-early-released- prisoners-have- reoffended- during- pandemik-in-indonesia.html%0D, diakses pada tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB.
3 Safaruddin  Harefa,  2018, Kebijakan  Kriminal  Dalam  Menanggulangi  Kelebihan  Kapasitas  Lembaga Pemasyarakatan ,  Jurnal Yuridis, Jogjakarta : UPN Veteran Volume 5 No. 2, hlm. 294.
4 https://bapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja,  diakses  pada  tanggal  20 Desember 2022 jam 16.00 WIB
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Kelurahan), Kabupaten Demak (14 Kecamatan, 249 Kelurahan), dan Kabupaten Semarang (19 Kecamatan, 235 Kelurahan). 5
Balai  Pemasyarakatan  kelas  I  Semarang  mengemban  tugas  dan  fungsi  yang  tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Balai  Bimbingan  Kemasyarakatan  dan  Pengentesan  Anak.  Bapas memiliki tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  fungsi  Melaksanakan  Penelitian Kemasyarakatan  untuk  bahan  peradilan,  Melakukan  registrasi  klien  pemasyarakatan, Melakukan  bimbingan  kemasyarakatan  dan  pengentasan  anak,  Melakukan  kegiatan  pra peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri  dan  Sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanan  Negara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan dan Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.
Setiap kegiatan tentu ada pelaku atau personil yang melaksanakan aktivitas di dalam organisasi atau kelembagaan seperti halnya di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas memiliki Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  memiliki  tugas  khusus  dalam  proses  penegakan  hukum. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan  pidana, seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara.
Dalam  pelaksanaan  Reintegrasi  sosial,  pembimbing  kemasyarakatan  melaksanakan pengawasan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  yang  telah  dijabarkan  di  atas  Reintegrasi  Sosial merupakan  suatu  proses  penyatuan  kembali  individu/kelompok  ke  dalam  masyarakat  luas untuk  melangsungkan  kehidupannya  secara  umum  agar  sukses  bergabung kembali ke dalam masyarakat dan menghindari mereka terjerat kembali dalam tindak kriminal. 6 Reintegrasi sosial terdiri dari Asimilasi di Rumah, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang mana proses pembauran masyarakat dengan jangka waktu tertentu.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  1  ayat  (6) Peraturan Menteri  Hak  Asasi  Manusia  No.3 tahun  2018  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti Bersyarat  :  “Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  adalah  program  pembinaan  untuk mengintegrasikan  Narapidana  dan  Anak  ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.”
Bahwa sebelum Covid-19, Asimilasi dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Asimilasi merupakan bagian dari proses pembinaan yang  diberikan  bagi  narapidana  serta  anak  pidana,  penerapannya  dilakukan  dengan  proses pembauran narapidana maupun anak pidana dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian bagi  narapidana  maupun  anak  pidana  memang  memiliki  hak  untuk  memperoleh  asimilasi, kecuali karena mereka menjalani proses pidana penjara seumur hidup dan terancam jiwanya. Adapun tujuan dari diberikannya asimilasi adalah untuk menyiapkan narapidana maupun anak pidana  untuk  kembali  ke  masyarakat.  Sehingga  keadaan  yang  dialami  maupun  masa  lalu narapidana  itu  dapat  diterima  kembali,  kemudian  hidup  dengan  baik  sebagai  manusia  yang bertanggungjawab, dan turut berkiprah secara aktif dalam pembangunan di masyarakat.
Berdasarkan  Pasal  44  dan  Pasal  45  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan
5 https://bapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja,  diakses  pada  tanggal  15 Desember 2022 Jam 23.00 WIB
6 United  Nations,2012, Introductory  Handbook  on  the  Prevention  of  Recidivism  and  The  Social Reintegration of Offenders, New York: United Nation Office on Drugs and Crime,hlm. 6.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang  Bebas,  dan  cuti  Bersyarat.  Narapidana  dapat  diberikan  asimilasi    harus  memiliki beberapa kriteria yaitu:
1. Narapidana  berkelakuan  baik  dibuktikan  dengan  tidak  sedang  menjalani  hukuman disiplin  dalam  kurun  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir  dan  aktif  mengikuti  program pembinaan dengan baik.
2. Narapidana telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
3. Narapidana dengan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
4. Narapidana dengan tindak pidana korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat  dan  kejahatan  transnasional  terorganisasi lainnya, selain telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana juga harus memenuhi syarat:
a. Berkelakuan  baik  dibuktikan  dengan  tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
c. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.
5. Narapidana  tindak  pidana  terorisme  juga  harus  memenuhi  syarat  telah  mengikuti Program  Deradikalisasi  yang  diselenggarakan  oleh  Lapas  dan/atau  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
6. Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  korupsi  juga  harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
Selama  masa  pandemi  Covid-19  yakni  sejak  tahun  2020  program  reintegrasi  sosial diberikan  terhadap  Narapidana  sesuai  dengan  Permenkumham  No.  10  Tahun  2020  Tentang syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan  Penanggulangan  Covid-19,  kemudian  setiap  6  bulan  Permenkumham  tersebut  dilakukan perpanjangan waktu hingga Desember 2022. Selama tahun 2020, di Bapas Semarang terdapat 1053  Klien  pemasyarakatan  mendapatkan  hak  Asimilasi  dan  Integrasi  sesuai  dengan  tabel dibawah.
Tabel 1.1 Data Pengulangan Tindak Pidana Klien Pemasyarakatan Bapas Semarang Per Desember 2022 No. Jenis Pengulangan 2020 2021 2022 Jumlah Keseluruhan Klien Pengulangan 1. Asimilasi 14 3 5 22 2. PB 32 4 8 44 3. CB 3 1 2 6 Total Keseluruhan Klien 1053 1743 2079 Sumber : Data Bapas Kelas I Semarang
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Dari  data  tersebut,  diketahui  bahwa  terjadi  pengulangan  tindak  pidana  pada tahun 2020 pada klien asimilasi di rumah sebanyak 14 klien, pembebasan bersyarat sebanyak 32 klien dan cuti bersyarat sebanyak 3 klien kemudian di tahun 2021 terjadi pengulangan tindak pidana pada klien oleh klien asimilasi di rumah sebanyak 3 klien, pembebasan bersyarat sebanyak 4 klien, cuti bersyarat sebanyak 1 klien lalu per bulan Juli 2022 terjadi pengulangan tindak pidana pada klien oleh klien asimilasi di rumah sebanyak 5 klien, pembebasan bersyarat sebanyak 8 klien, cuti bersyarat sebanyak 2 klien. Hal ini menunjukan bahwa masih terdapat pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan selama menjalani program reintegrasi sosial.
Data  di  atas  menunjukan  bahwa  masih  adanya  pengulangan  tindak  pidana  yang meresahkan  masyarakat  padahal  seharusnya  aturan  ini  dapat  memberikan  manfaat  bagi masyarakat hal ini tidak sesuai dengan asas kemanfaatan.
Kendati  adanya  kebijakan  pemerintah  dalam  asimilasi  pembebasan  narapidana mengurangi overcrowded di dalam lapas serta menghindari adanya penyebaran virus Covid-19, namun  di  berbagai  daerah,  napi-napi  ini  begitu  meresahkan  masyarakat  karena  kembali melakukan kejahatan.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan  Anak  melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran  Covid-  19  :  Bahwa  dalam  keputusan  ini  disebutkan  tentang  pembimbingan  dan pengawasan  asimilasi  dan  integrasi  dilaksanakan oleh  Bapas,  dengan  laporan  pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 : Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02- PR.07.10 tahun 1989 tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Departemen  Kehakiman  RI  :  Bahwa  salah  satu  tugas  Pembimbing Kemasyarakatan  adalah  Melaksanakan  pengawasan  terhadap  narapidana  anak  yang  dijatuhi pidana pengawasan; anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan. Kemudian aturan tersebut dirubah pada bagian masa perpanjang yang mendapatkan masa asimilasi di rumah yakni Peraturan Menteri Hukum dan  HAM  RI  No.32    Tahun  2020  tentang  Syarat  dan    tata  cara  pemberian  Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi  Narapidana dan Anak dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  dan  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.43  Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM RI  No.32   Tahun 2020 Tentang  Syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi  Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Aturan di atas menjadi dasar hukum, pengawasan klien pemasyarakatan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui daring. Pengawasan secara daring memiliki beberapa kekurangan  dan  kelebihan,  salah  satunya  adalah  tidak  bisa  melakukan  pengawasan  secara maksimal sehingga klien pemasyarakatan dapat memberikan informasi perkembangan diri yang sifatnya  manipulatif.  Akibat  dari  hal  tersebut  ,  aturan  yang  memiliki  dampak  positif  berupa mengurangi kapasitas lapas yang overcrowded serta mengurangi penyebaran covid-19 di dalam Lapas/Rutan  juga  memiliki  dampak  lain  yakni  berpotensi  meresahkan  masyarakat  karena melakukan tindak pidana lagi.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas  perlu  diteliti  mengenai  :, “ Optimalisasi Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  Terhadap  Pengawasan  Klien  Pemasyarakatan  di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang ”.
Dalam  penulisan  ini,  penulis  merumuskan  suatu  rumusan  permasalahan  yang  dapat
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
dijadikan landasan penelitian agar tercapai sasaran yang dituju. Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Optimalisasi  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  Terhadap  Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang?
2. Bagaimana  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan Terhadap  Pengawasan  Klien  Pemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya ?

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  pembuatan  penulisan  hukum  diperlukan  suatu  penelitian,  yang  mana  dengan penelitian  tersebut  diharapkan  akan  memperoleh  data-data  yang  akurat  sebagai  pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu.
Penelitian  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  ada  kaitannya  dengan  analisa  dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai  dengan  metode  atau  cara  tertentu,  sistematis  berarti  berdasarkan  suatu  sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka. 7 Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji  kebenaran  suatu  pengetahuan.  Menemukan  berarti  memperoleh  sesuatu  untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan  kebenarannya. Oleh  karena  itu,  setiap  tahap  dalam  penelitian  harus  didasari  pada suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.
Dalam  penyusunan  penulisan  hukum  yang  berjudul  “latar  belakangi  Permasalahan tersebut diatas maka, Penulis memilih judul, “ Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap  Pengawasan  Klien  Pemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang ” diperlukan  data-data  yang  akurat.  Data-data  tersebut  diperoleh  melalui  langkah-langkah sebagai berikut :
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Yuridis Empiris adalah penelitian  hukum  yang  akan  memberikan  pemahaman  yang  utuh  terhadap  hukum  dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial. 8
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis. Adapun pengertian dari deskriptif analitis menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 9 .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Optimalisasi  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  Terhadap  Pengawasan  Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang
PK atau Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang  diberikan  tugas,  pertanggung  jawaban  serta  wewenang  untuk  dapat melaksanakan  kegiatan  dalam  hal  pembimbingan  kemasyarakatan,  yang  mana tertuang di dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  41
7 Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,  hal. 42.
8 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  &  Normatif ,  Jakarta  : Pustaka Pelajar, hlm. 280.
9 Sugiyono , 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D , Bandung: Alfabeta, hlm. 43.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Tahun 2017. Pengertian Pembimbingan Kemasyarakatan atau PK tertuang di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana  disebutkan  di  dalam  Pasal  1  angka  13  menyebutkan  pembimbingan kemasyarakatan  ialah  pejabat  fungsional  penegak  hukum  yang  mana melaksanakan  penelitian  kemasyarakatan,  pembimbingan,  pengawasan  serta pendampingan  di dalam  dan  di  luar  proses  peradilan  pidana  dengan  tugas-tugas kegiatan di dalam bidang pembimbingan kemasyarakatan.
Sesuai  dengan  arahan  yang  tertuang  di  dalam  Pedoman  Pelaksanaan Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan  Pengawasan  Klien  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19,  narapidana  yang  mendapatkan  kebijakan asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan  penanggulangan Covid-19, PK sebagai  Pembimbing  Kemasyarakatan  akan  memberikan  pembimbingan  serta pengawasan kepada klien kemasyarakatan dengan metode virtual online maupun daring  dilakukan  dengan  teknologi  informasi  berupa  menghubungi  klien  dengan cara  video  call,  telepone,  sms  ataupun  menggunakan  aplikasi  whatsapp  sesuai dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  masing-masing  PK  dengan  hal  ini menyampaikan  pembimbingan  serta  pengawasan  kepada  klien  kemasyarakatan. Pembimbingan dan pengawasan  klien  kemasyarakan  dengan  metode  daring  ini juga  terhubung  dengan  keluarga,  wali  atau  orang  tua  yang  bertanggung  jawab terhadap  klien,  sehingga  dapat  dengan  mudah  PK mengawasi  dan  membimbing klien dibantu oleh beberapa keluarga yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi klien pada saat diberikan kebijakan asimilasi sosial ni.
Proses-proses  tahapan  mengenai  pelaksanaan  penelitian  kemasyarakatan secara  daring  kepada  klien  pemasyarakatan  yang  mendapatkan  asimilasi  yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksankan di Bapas Kelas I Semarang, mekanismenya sebagai berikut: 10
1. Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  mempelajari  dokumen  klien  yang dikirimkan secara daring oleh instansi pemohon
(Lapas/LPKA/Rutan/kepolisian);
2. Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  melakukan  koordinasi  dengan  petugas pada  instansi pemohon  untuk  menentukan  waktu  pelaksanaan  wawancara dengan klien secara daring;
3. Sesuai dengan hasil koordinasi, kemudian Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK) melakukan wawancara kepada klien pemasysrakatan dan/atau wali/petugas secara daring menggunakan sarana telepon, video call, media daring lainnya, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan Litmas antara  lain:  riwayat  hidup  klien,  latar  belakang  tindak  pidana,  kondisi keluarga/penjamin danlingkungan tempat tinggal klien;
4. Kemudian  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  melakukan  penggalian  data kepada keluarga atau penjamin klien, pemerintah setempat, dan pihak terkait lainnya secara online;
5. Melakukan  observasi  terhadap  kondisi  tempat  tinggal  klien  atau  penjamin serta  lingkungan  sekitarnya  dilakukan  dengan media video  call dan  bukti dokumentasi  berupa foto dan video;
6. Dalam  hal  keluarga  atau  penjamin  tidak  memiliki  sarana  untuk  dilakukan
10 Wawancara dengan Ibu Mardiati Ningsih selaku Plt. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
penggalian  data dan  observasi  secara  daring,  Pembimbing  Kemasyarakatan berkoordinasi dengan instansi pemohon, pemerintah setempat (Lurah/RW/RT),  pamong  atau  Pokmas  Bapas  yang  ada  di lingkungan  tempat tinggal keluarga / penjamin klien untuk memfasilitasi;
7. Pembimbing  Kemasyarakatan  menyusun  konsep  laporan  Litmas,  kemudian dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) secara daring;
8. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyampaikan konsep laporan Litmas hasil  pembahasan  sidang  TPP  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan yang  akan  melakukan  analisa  dan  evaluasi,  selanjutnya  diteruskan  kepada atasan langsung atau Kepala bapas secara berjenjang untuk dikoreksi secara berjenjang  melalui email , whatsapp atau sumaker .  Sumaker  adalah  aplikasi sistem  informasi  surat  masuk  dan  surat  keluar  yang  mana  dikelola  oleh kemenkumham;
9. Kemudian  Pembimbing  Kemasyarakatan  memperbaiki  laporan  yang  telah dikoreksi kemudian ditandatangani secara digital dan menyampaikan kembali kepada atasan/Kabapas untukmendapat persetujuan dalam aplikasi sumaker;
10. Selanjutnya  Operator  sumaker  melakukan  pemberian barcode, penomoran  surat  dan  pendistribusian  terhadap  laporanLitmas  yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh kepala Bapas.
Bapas atau Balai Pemasyarakatan memiliki peran hukum di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur di dalam  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022  Tentang Pemasyarakatan.  Di  dalam  undang-undang  tersebut  menjelaskan fungsi  setiap  lembaga  kemasyarakatan  seperti  halnya  Lembaga  Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Bapas di dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Bapas memiliki peran dalan  hal  melaksanakan  pembimbingan  dan    pengawasan  kepada  klien pemasyarakatan.
Klien Pemasyarakatan adalah sebagai seseorang yang mana berada di dalam pembimbingan dan pengawasan oleh Bapas hal ini tertuang di dalam  Pasal 1 angka 20  Undang-  undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan.  Bapas  di dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  No.  M.02.PR.08.03  Tahun  1999  tentang pembentukan  Balai  pertimbangan  Pemasyarakatan  dan  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  menyebutkan  bahwa  Balai  Pemasyarakatan  berperan  untuk pelaksanaan  dalam  hal  menangani  bimbingan  klien  pemasyarakatan  yang merupakan warga binaan pemasyarakatan yang dibimbing Bapas yang mana terdiri dari  narapidana  bersyarat,  terpidana  cuti  menjelang  bebas  serta  anak  yang mendapatkan  program  cuti  menjelang  bebas  yang  oleh  hakim  diputuskan  untuk dikembalikan kepada orang tua atau walinya. 11
Dalam  hal  ini  Ibu  Mardiati  juga  menjelaskan  bahwa  Bapas  dalam melaksanakan  pengawasan  kepada  klien  pemasyarakatan  merupakan  langkah- langkah  yang  mana  dapat  berfungsi  untuk  dapat  mencegah  terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan kebijakan asimilasi  terlebih  pada  masa  pandemi Covid-19  yang  mana  banyak  masyarakat  yang  menghawatirkan  akan  terjadinya tindakan  kriminal  yang  semakin  tinggi  akibat  kebijakan  ini,  sehingga  dilakukan kegiatan  evaluasi  dan  pelaporan  secara  bertahap.  Maka  klien  pemasyarakatan ketika  kembali  berbaur  dengan  masyarakat  dan  menjadi  anggota  masyarakat dituntut untuk mempunyai kemampuan beradaptasi dan ketahanan yang baik, yang
11 Santi Kusumaningrum, Mamik Sri Supatmi, 2012, Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak di Indonesia , Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP Universitas Indonesia, hlm 2
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
mana  kemampuan  adaptasi  ini  sangat  penting  untuk  dapat  kembali  bersama masyarakat,  dalam  hal  ini  PK  selaku  pembimbing  dan  pengawas  klien pemasyarakatan memiliki peran penting bertanggung jawab dan dapat membantu mantan  narapidana  dalam  mengembangkan  kemapuan  beradaptasi  dengan  baik serta memberikan nasihat kepada klien pemasyarakatan. Peran PK lebih maksimal dan  efiesien  dengan  adanya  peran  dari  keluarga,  wali  klien  serta  masyarakat setempat  seperti  RT/RW  ataupun  pamong  setempat  dalam  membantu melaksanakan pengawasan klien pemasyarakatan yang mana terhubung dengan PK sebagai penanggung jawab klien dari Bapas. 12
Di masa pandemi Covid-19 ini Bapas yang berperan dalam pengawasan klien pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan serta pembimbingan secara terpadu serta  konsisten yang mana memastikan seluruh klien dapat menjalani asimilasi di rumah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  dikarenakan  kondisi  pandemi  maka dikeluarkanlah  kebijakan  bahwasannya  semua  kegiatan  pengawasan  PK  kepada klien  pemasyarakatan  dilaksanakan  secara  virtual  onlien  ataupun  daring  melakui telepon, video call , sms ataupun whatsapp . Bapas Kelas I Semarang dalam hal ini memberikan pengawasan bagi klien pemasyarakatan dengan mengunakan metode daring  dari  aplikasi  yang  dibuat  oleh  lembaga  Bapas  Semarang  sendiri,  aplikasi tersebut yaitu aplikasi Siwasklija atau Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh. Dalam aplikasi Siwasklija ini klien pemasyarakatan dapat melaksanakan wajib lapor dengan cara  share  lokasi  dan  foto  selfi,  dan  pembimbing  kemasyarakatan  dapat  mudah mengawasi klien.
Pelaksanaan pengawasan secara daring dengan aplikasi yang telah diresmikan oleh  Kepala  Bapas  Semarang  ini  sangat  membantu  proses  pengawasan  Bapas kepada  klien  pemasyarakatan  yang  mana  hal  ini  dapat  membantu  pemerintah Inodonesia  dalam  melawan  penyebaran  pandemi Covid-19 dengan dilakukannya physical  distancing ,  dengan  pemberlakuan  pengawasan  secara daring  ini  hanya dilakukan selama pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Irwan  Djuarsa  sebagai  Kepala  Sub  seksi Registrasi  Bimbingan  Klien  Dewasa  menyampaikan  bahwa  untuk  narapidana  dan anak  yang  mana  mendapatkan  kebijakan  asimilasi  dan  hak  integrasi  ini  diberikan pengawasan  setiap 1  (satu)  minggu  sekali  dengan  metode  daring  secara  presensi dengan  aplikasi  Siwasklija  dan  didukung dengan  melakukan telpone,  video  call , whatsap ataupun sms dengan klien pemasyarakatan dan dibantu terhubung dengan penanggung  jawab  klien  yaitu  keluarga  ataupun  orang  tua  klien.  Selain  dengan metode daring PK melakukan kunjungan  ke rumah klien pemasyarakatan setiap 1 (satu)  bulan  sekali  untuk  dilakukan  pengecekan  apakah  klien  bener-benar  aman tidak  melakukan  tindakan  yang  buruk  dan  berada  di  rumah  serta  melakukan pengecekan apabila klien mengelami kesulitan. 13
Proses-proses tahapan mengenai pengawasan kepada klien pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang  dilaksanakan  di  Bapas  Kelas  I  Semarang,  dalam  hal  ini  Ibu  Mardiati menguraikan sebagai runtutannya yaitu : 14
12 Wawancara dengan Ibu Mardiati Ningsih selaku Plt. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022
13 Wawancara dengan Bapak Irwan Djuarsa selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022
14 Wawancara dengan Ibu Mardiati Ningsih selaku Plt. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
1. Tahapan awal pengawasan yang dilakukan dengan membuat rencana pengawasan. Beberapa perencanaan pengawasan tersebut diuraikan sebagai berikut :
a. Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari perencanaan pembimbingan yang akan  diberikan  kepada  klien  pemasyarakatan  yang  mana  perencanaan tersebut  telah  disetujui  oleh  Litmas  atau  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan Bapas. Dalam hal ini 1 (satu) PK Bapas Kelas I Semarang memengang tanggung jawab  pembimbingan  kepada  kurang  lebih  20  klien  pemasyarakatan  yang mendapat kebijakan asimilasi dan hak integrasi.
b. Pada  tahapan  selanjutnya  dalam  penyusunan  program  pengawasan  harus disesuaikan dengan program pembimbingan yang telah diatur. Maka tugas PK merinci  serta menyusun  program  pembimbingan  sehingga  memudahkan pengawasan lebih sistematis.
c. PK mengatur strategi serta metode-metode yang sesuai dalam menerapkan proses  pengawasan,  dengan  melakukan  observasi  kepada  klien  untuk megetahui  kehidupan  klien  seperti  lingkungannya,  kemudian  pihak  yang kemudian  dapat  terlibat  dengan  proses  pengawasan  menggunakan  daring, tanya  jawab  dan  wawancara  dengan  klien  maupun  keluarga  atau  wali  yang mana terkait dengan perkembangan pembimbingan dan pengawasan secara online, selain itu PK berkordinasi yang mana memastikan pihak yang terlibat seperti orang tua klien, wali klien atau tetangga klien dalam pengawasan klien melakukan perannya sesuai program-program pembimbingan.
d. Sesuai  dengan  Surat  Edaran  Nomor  PAS-516.PK.01.04.06  Tahun  2020  yang mana  menyatakan  bahwa  Bapas  dapat  menetapkan  Pembimbing Kemasyarakatan untuk  melakukan bimbingan serta pengawasan secara online atau daring dengan tahapan yaitu PK mengatur jadwal pembimbingan serta pengawasan,  satu  minggu  sekali untuk  klien  asimilasi  dan  satu  bulan  sekali untuk  integrasi.  Dalam  hal  ini  PK  Bapas  Semarang  melakukan  pengwasan secara  daring  terjadwal  1  (satu)  minggu  sekali  kepada  klien  asimilasi  dan integrasi, kemudian 1 (satu) bulan sekali mengagendakan dan menjadwalkan untuk pengecekan atau kunjungan ke rumah  klien pemasyarakatan.
e. Program  pengawasan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  PK  namun  dibantu  oleh pihak-pihak  lain. Maka dalam hal ini PK menentukan pihak yang dapat terlibat dalam  proses  pengawasan  klien  pemasyarakatan  yang  mana  telah direncanakan  sesuai  pengawasan  dan  bimbingan  secara  online.  Pihak-pihak yang  dapat  membantu  proses  pengawasan  asimilasi  dan  hak  integrasi  ialah sebagai berikut :
1) Orang tua, wali atau keluarga klien yang satu rumah
2) Petugas dari Lapas atau petugas dari LPKA ataupun petugas Rutan
3) Tetangga atau kelompok masyarakat yang dekat tempat tinggal
4) RT, RW atau Pamong setempat;
5) Pemerintah Daerah setempat ataupun kelurahan;
f. Dibantu oleh Aparat Penegak Hukum.
g. Melakukan perencanaan target proses pengawasan yang mana sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa klien pemasyarakatan yang mendpatkan kebijakan asimilasi dan integrasi ini dipastikan tetap berada di dalam  rumah, selain itu klien dapat menjaga kesehatan kemudian tidak melakukan kejahatan kembali yang  mana  melanggar  aturan hukum,  klien  pemasyarakatan  jyga  harus mematuhi aturan mengenai syarat khusus dari program asimilasi dan integrasi yang  mana  dapat  membantu  program  pemerintah dalam  menanggulanggu
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
penyebaran virus.
2. Perencanaan dari tahapan yang kedua ialah PK melakukan pengawasan secara online kepada klien pemasyarakatn, yaitu dengan proses kegiatan:
a. PK oleh Bapas Kelas I Semarang melakukan pengawasan secara online selama masa  pandemi  covid-19  dengan  aplikasi  SiBarata  ataupun  dengan  sms, telpone,  dan  video  call  kepada  klien  pemasyarakatan.  PK  melaksanakan pengawasan dengan metode online kepada klien untuk dapat menyampaikan pembimbingan dan  pengawasan, yang mana dalam hal ini PK dapat menjadi tempat  keluhan  klien  pemasyarakatan  apabila  klien  memiliki  kendala  pada saat menjalankan proses asimilasi dan intgrasi sehingga PK dapat memberikan saran  dan  masukan  sera  evaluasi  untuk  dapat  membantu  klien pemasyarakatan.
b. Pengawasan yang dilakukan PK melalui online atau jarak jauh ini untuk dapat memastikan  bahwa  klien  pemasyarakatan  berada  di  rumah  kemudian  PK dapat memastikan bahwa klien melaksanakan program pembimbingan yang diarahkan  oleh  PK  masing-masing  sekaligus  mengetahui  aktivitas  yang dilakukan  klien  sehari-hari,  kesehatan  klien,  kemudian  memastikan  bahwa klien berhubungan baik dengan orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar
c. Pihak-pihak  terkait  yang  membantu  pelaksanaan  pengawasan  dapat berhubungan  ataupun dapat berkordinasi mengenai klien dengan PK  hal ini untuk  membantu  proses pengawasan  yang  sesuai  dengan  perencanaan- perencanaan pengawasan
d. Setelah  proses-proses  pengawasan  berjalan,  tugas  PK  menyampaikan laporan mengenai pengawasan klien kepada Kepala Bapas. PK menyampaikan laporan  dengan  memberikan  isi  catatan  hasil  pembimbingan,  kemudian presensi  atau  kehadiran  klien  pada  saat  masa  pengawasan  dan pembimbingan.
Setelah  proses-proses  pembimbingan  dan  pengawasan  PK  kepada  klien pemasyarakatan apabila pada proses tersebut klien melakukan pelanggaran yang mana diatur dalam proses syarat pemberian asimilasi maka klien pemasyarakatan dicabut haknya atas program pemberian asimilasi.
Hal-hal yang dapat membatalkan program asimilasi klien pemasyarakatan dapat  dicabut  statusnya  sebagai  klien  pemasyarakatan  yang  mana  klien  wajib menjalani  pidana  yang  telah  ditangguhkan  dan  atau  sisa  pidana  apabila  klien melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Klien  pemasyarakatan  mengulangi  perbuatannya  yang  mana  melalukan tindakan  pidana. Hal ini merupakan syarat umum klien yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi;
b. Klien  pemasyarakatan  melakukan  tindakan  yang  dapat  meresahkan masyarakat;
c. Klien  tidak  melakukan  kewajiban  presensi  atau  laporan  selama  3  kali berturut-turut kepada petugas PK;
d. Klien tidak  mematuhi  dan tidak mengikuti  arahan dari  program bimbingan yang  diberikan  oleh  Bapas,  dengan  keluar  ke  luar  negeri,  keluar  kota  atau tidak berada di rumah;
e. Klien  tidak  menyampaikan  kepada  petugas  PK  apabila  ada  perpindahan tempat tinggal.
Melakukan  pencabutan  secara  sementara  Sehingga  pada  pelaksanaan program  asimilsi  ini  pemberiannya  kepada  narapidana  tidak  dilakukan  tanpa
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
aturan  ataupun  tanpa  aturan  yang  sistematik  banyak  masyarakat  khawatirkan terkait memahami konsep dari program asimilasi yang memberikan pembebasan bersyarat  kepada  narapidana  secara  besar-besaran  yang  ditakutkan menimbulkan  keresahan  dan  membuat  tingginya  tindakan  kriminal  karena kebijakan ini. Sebenarnya program asimilasi ini sudah lama diberlakukan sebelum adanya  Covid-19,  bahkan  program  asimilasi  ini  merupakan  program  hak wajib yang  harus  diberikan  kepada  narapidan  apabila  narapidana  dapat  memenuhi syarat-syarat asimilasi dan integrasi.
Program  asimilasi  ini  memang  pada  mulanya  selalu  diberikan  haknya untuk   narapidana  setiap  tahun  namun  dengan  kapasitas  yang  tidak  terlalu banyak,  namun  karena  kondisi  darurat  pandemi  Covid-19  maka  kebijakan  ini diberikan  kepada  narapidana  secara  besar-besaran  oleh  Menteri  Hukum  dan HAM  dengan  mempercepat  pemberian  program  asimilasi  guna  mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan mengingat jumlah narapidana  terus  meningkat  di  setiap  tahunnya,  hingga  dikhawatirkan penyebaran  Covid-19  dengan  cepat  melihat  sarana  prasarana  kesehatan  tidak mencukupi  dan physical  distancing di  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  mudah diterapkan karena kondisi yang over kapasitas.
Dalam  menjalankan  proses-proses  dari  program  asimilasi  klien pemasyarakatan  diharapkan  dapat  mematuhi  semua  aturannya,  apablia narapidana terbukti tidak mematuhi semua prosesnya atau terjadi pelanggaran di  dalam  proses  pembimbingan  dan  pengawasan  maka  Bapas  akan melakukan penindakan.
Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Mardiati  menjelaskan,  penindakan pembatalan  program  asimilasi  dapat  dicabut  ataupun  dilakukan  peningkatan lebih pada program pembimbingan hal itu diatur di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  PAS-19.516.PK.01.04.06  Tahun  2020,  dengan runtutan sebagai berikut : 15
1. Pelaksanaan  program  asimilasi  dilakukan  oleh  Kepala  Bapas  hal  ini berdasarkan  atas  pengajuan  atau  rekomendasi  di  sidang  TPP  (bagian  dari evaluasi tahap pembinaan  yaitu tahap awal dan tahap lanjutan) terhadap pelaporan dari PK selaku pengawas klien pemasyarakatan;
2. Melaporkan  serta  mengusulkan  penetapan  pencabutan  program  asimilasi kepada Kepala Lapas yang dilakukan oleh Kepala Bapas, dengan melampirkan data--data  pendukung  mengenai  pelanggaran  klien  serta  surat  keputusan atas pencabutan program asimilasi dan integrasi sementara;
3. Menetapkan  dan  menyampaikan  surat  keputusan  mengenai  pencabutan program asimilasi dilakukan leh Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
4. Kemudian  melakukan  koordinasi  dengan  kepolisian  serta  kejaksaan  yang dilakukan  Kepala  Bapas  mengenai  pengembalien  klien  pemasyarakatan kembali ke Rutan/ke Lapas ataupun LPKA.
Pencabutan  program  pembebasan  bersyarat  ini  tidak  hanya  dilakukan pada program asimilasi, yang hal ini diatur dalam Pasal 139 huruf a dan b  Peraturan Menteri  Hukum  RI  Nomor  07  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  kedua  Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Bersyarat,  Cuti
15 Wawancara dengan Ibu Mardiati Ningsih selaku Plt. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Menjelang  Bebas  dan  Cuti Mengunjungi Keluarga.
Ibu  Mardiati  menjelaskan  mengenai  sanksi-sanksi  apa  saja  yang diberikan kepada klien pemasyarakatan yang mana dicabut program asimilasi dan integrasinya yaitu dilakukan : 16
1. Pengembalian  klien  ke  Lapas  atau  Rutan  terdekat,  dan  kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian;
2. Klien kemudian menjalani hukuman tutupan sunyi atau strafsel, kecuali untuk klien Anak;
3. Kemudian penempatan terhadap Narapidana dan Anak tersebut pada sel khusus untuk menghindari penyebaran Covid-19 dari luar sesuai dengan Pedoman Penanganan Covid-19 ;
4. Waktu  masa  menjalani  asimilasi  atau  integrasi  tidak  dihitung  sebagai menjalani masa pidana kecuali Anak;
5. Pembatasan pemberian hak-hak remisi, asimilasi dan integrasi.
Di  Bapas  Kelas  I  Semarang,  PK  dalam  memberikan  pengawasan  dan pembimbingan klien asimilasi ini akan dibimbing sesuai dengan PK masing-masing klien.  Sehingga  PK  dapat  berinteraksi  secara  insentif dalam masa  pembimbingan dan pengawasan melalui metode online atau daring setiap 1 minggu sekali. Hal ini diharapkan  akan  adanya  kedekatan  antara  PK  dan  klien  pemasyarakatan  serta dapat  meningkatkan  kepercayaan  klien  kepada  PK  apabila  pada  masa pembimbingan serta pengawasan klien mengalami hal-hal yang sulit. PK Bapas Kelas I Semarang selain melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada klien secara daring,  PK  juga  memiliki  bekal  untuk  dapat  melakukan  wawancara,  observasi, menjalin relasi, memotivasi klien, tidak menghakimi apabila klien bercerita kepada PK  serta  dapat  mendorong  klien  pemasyarakatan  untuk  dapat  diarahkan  sesuai perencanaan pembimbingan serta pengawasan sesuai peraturan yang berlaku.
Selama masa pandemi Covid-19 yakni sejak tahun 2020 program asimilasi diberikan terhadap Narapidana sesuai dengan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Covid-19,  kemudian  setiap  6  bulan Permenkumham tersebut dilakukan perpanjangan waktu hingga Desember 2022. Selama  tahun  2020,  di  Bapas  Semarang  terdapat  1053  Klien  pemasyarakatan mendapatkan hak Asimilasi dan Integrasi sesuai dengan tabel dibawah.
Tabel 1.3 Data Pengulangan Tindak Pidana Klien Pemasyarakatan Bapas Semarang Per Juli 2022 No.  Jenis Pengulangan 2020 2021 2022 Jumlah Keseluruhan  Klien Pengulangan 1. Asimilasi 14 3 5 22 2. PB 32 4 8 44 3. CB 3 1 2 6 Total Keseluruhan Klien 1053 1743 2079
Sumber : Data Bapas Kelas I Semarang Dari  data  tersebut, diketahui bahwa terjadi pengulangan tindak pidana pada tahun 2020 pada klien asimilasi di rumah sebanyak 14 klien, pembebasan bersyarat
16 Wawancara dengan Ibu Mardiati Ningsih selaku Plt. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
sebanyak 32 klien dan cuti bersyarat sebanyak 3 klien kemudian di tahun 2021 terjadi pengulangan tindak pidana pada klien oleh klien asimilasi di rumah sebanyak 3 klien, pembebasan bersyarat sebanyak 4 klien, cuti bersyarat sebanyak 1 klien lalu per bulan Juli 2022 terjadi pengulangan tindak pidana pada klien oleh klien asimilasi di rumah sebanyak 5 klien, pembebasan bersyarat sebanyak 8 klien, cuti bersyarat sebanyak 2 klien.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  masih  terdapat  pengulangan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan selama menjalani program reintegrasi sosial.
2. Kendala – Kendala  Yang  Dihadapi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang serta Upaya Mengatasinya
Adapun kendala dalam pelaksanaan proses daripada pengawasan terhadap klien  asimilasi  dan  integrasi  yang  dilakukan  oleh  Bapas  Kelas I Semarang  menurut keterangan dari petugas pembimbing kemasyarakatan Pertama, Arif Agung Prasetya ialah yaitu: 17
1. Tinggi  rendahnya  jumlah  klien  pemasyarakatan  Bapas  Kelas I Semarang  yang mendapat  kebijakan  asimilasi  dan  integrasi  sangat  berpengaruh  terhadap pembimbingan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  PK.  Dalam  hal  ini  klien pemasyarakatan  yang  mendapat  kebijakan  asimilasi  dan  integrasi  yang  dapat dikatakan secara mendadak serta besar- besaran yang mana hal ini berpengaruh terhadap kesiapan klien yang dilepaskan bersama masyarakat  dalam  lingkungan keluarga selain itu kesiapan klien pemasyarakatan dalam  hal mencari pekerjaan, kesiapan  mental  klien  terhadap  lingkungan  baru  dan  kondisi  disekitar  tempat tinggal, kesiapan klien dengan hal wajib lapor kepada PK.
Upaya  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  adalah  pada  saat  dilaksanakan registrasi penerimaan klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Semarang dilakukan pengarahan  dan  penekanan  akan  kewajiban  klien  untuk  wajib  lapor  kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan memberi tahukan konsekuensi hokum apabila tidak taat aturan dari Bapas.
2. Di  dalam  proses  asimilasi  dan  integrasi  berkaitan  dengan  sistem  pengawasan klien  pemasyarakatan  di  masa  Covid-19  dengan  metode  daring  atau  online  ini mengalami beberapa kendala. Dimana kondisi Sumber Daya Manusia atau SDM dalam  hal  pengawasan  kepada  klien  sangat  terbatas  ditambah  dengan  terus menambahnya jumlah klien yang mendapatkan kebijakan asimilasi dan integrasi ditengah masa pandemi Covid-19. Selain daripada SDM juga melalui pengawasan dengan  kemanfaatan  teknologi  dan  informasi  yang  mana  hal  ini  sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengawasan PK secara online.
Upaya  untuk mengatasi  kendala  tersebut  adalah  Pembimbing  Kemasyarakatan memberikan  Pelayanan  wajib  lapor  dengan  datang  ke  rumah  klien  apabila menemui kendala tersebut, atau klien pemasyarakatan datang ke Bapas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
3. Di  lain  hal  berhubungan  dengan  faktor  ekonomi  yang  dapat  berpengaruh terhadap  kemampuan  klien  pemasyarakatan  dalam  kepemilikan  gadget  atau smartphone serta kurangnya pemahaman klien mengenai teknologi.
Upaya  untuk mengatasi kendala  tersebut  adalah  Pembimbing Kemasyarakatan memberikan  arahan  kepada  keluarga  klien  pemasyarakatan  atau  ketua  RT setempat  untuk  memberikan  handphone  dan  ikut  mengingatkan  untuk melakukan pengawasan.
17 Wawancara  dengan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Pertama,  Arif  Agung  Prasetya  pada  tanggal  20 Desember 2022
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
4. Kemudian  minimnya  data  dukung  klien  pemasyarakatan  seperti  keakuratan nomor telepon yang dapat juga klien ganti sewaktu-waktu serta tempat tinggal klien,  selain  itu  informasi  mengenai  pelaporan  pembinaan  yang  tidak  diterima secara  maksimal  oleh  Bapas  maka  hal-hal  ini  yang  dapat  menghambat pengawasan klien secara daring dimasa pandemi Covid-19.
Upaya  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  adalah  klien  pembimbing kemasyarakatan  memberikan  Surat  Peringatan  kepada  klien,  Kepala  Desa  dan Kapolsek  setempat  karena  tidak  melaksanakan  absen  disebabkan  oleh  ganti nomor  atau  alamat,  apabila  3  kali  tidak  merespon  maka  akan  diusulkan pencabutan. Namun Pembimbing Kemasyarakatan tetap mengupayakan upaya persuasif dengan cara datang ke alamat rumahnya dan mencari informasi dengan menanyai keluarga dan pamong setempat.
Pada dasarnya tujuan daripada program asimilasi ialah setiap warga  binaan pemasyarakatan dapat berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat serta memiliki keterampilan.  Namun  dalam  realitanya  proses  pengawasan  tidak  dapat  berjalan dengan  maksimal.  Banyak  kasus  klien  pemasyarakatan  program  asimilasi  di  masa pandemi covid-19 melakukan tindak pengulangan pidana atau residivis, yakni pada tahun 2020 sebanyak 14 klien pemasyarakatan, pada tahun 2021 sebanyak 3 klien pemasyarakatan dan pada tahun 2022 sebanyak 5 klien pemasyarakatan yang mana bertolak belakang dengan manfaat serta tujuan dari program asimilasi dan integrasi yang dijelaskan. Klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pengulangan pidana atau residivise beralasan karena setelah klien ini mendapat kebebasan, mereka tidak memiliki  pendapatan  untuk  mereka  makan  dan  hidup  sehari-hari,  tidak  memiliki pekerjaan karena bersamaan dengan kondisi pandemi covid-19 seluruh masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi, serta penerapan lockdown sehingga mereka melakukan tindakan pengulangan pidana dengan mencuri, menjambret dan lainnya yang membuat mereka menjadi tahanan kembali.

## D. PENUTUP
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang yaitu dilaksanakan secara virtual online ataupun daring melakui telepon, video call , sms ataupun whatsapp . Bapas Kelas I Semarang dalam hal  ini  memberikan  pengawasan  bagi  klien  pemasyarakatan  dengan mengunakan  metode daring dari aplikasi yang dibuat oleh lembaga Bapas Semarang sendiri, aplikasi tersebut yaitu aplikasi Siwasklija atau Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh. Dalam aplikasi Siwasklija ini klien pemasyarakatan dapat melaksanakan wajib lapor dengan cara share lokasi dan foto selfi, dan pembimbing kemasyarakatan dapat mudah mengawasi klien. Selain dengan metode daring Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah klien pemasyarakatan setiap 1  (satu)  bulan  sekali  untuk  dilakukan  pengecekan  apakah  klien  bener-benar  aman  tidak melakukan tindakan yang buruk dan berada di rumah serta melakukan pengecekan apabila klien mengalami kesulitan.
Kendala-kendala  yang  dialami  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang serta Upaya Mengatasinya adalah :
1. Tinggi rendahnya jumlah klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang yang mendapat kebijakan  asimilasi  dan  integrasi  sangat  berpengaruh  terhadap  pembimbingan  dan pengawasan yang dilakukan oleh PK. Dalam hal ini klien pemasyarakatan yang mendapat kebijakan  asimilasi  yang  dapat  dikatakan  secara  mendadak  serta  besar-besaran berpengaruh  terhadap  kesiapan  klien  yang  dilepaskan  bersama  masyarakat  dalam lingkungan  keluarga  selain  itu  kesiapan  klien  pemasyarakatan  dalam  hal  mencari
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
pekerjaan, kesiapan mental klien terhadap lingkungan baru dan kondisi di sekitar tempat tinggal, kesiapan klien dengan hal wajib lapor kepada PK. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah pada saat dilaksanakan registrasi penerimaan klien pemasyarakatan di Bapas  Kelas  I  Semarang  dilakukan  pengarahan  dan  penekanan  akan  kewajiban  klien untuk  wajib  lapor  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  memberi  tahukan konsekuensi hukum apabila tidak taat aturan dari Bapas.
2. Sumber Daya Manusia atau SDM dalam hal pengawasan kepada klien sangat terbatas ditambah  dengan  terus  menambahnya  jumlah  klien  yang  mendapatkan  kebijakan asimilasi  di  tengah  masa  pandemi  Covid-19.  Selain  daripada  SDM  juga  melalui pengawasan  dengan  kemanfaatan  teknologi  dan  informasi  yang  mana  hal  ini  sangat berpengaruh  terhadap  keberhasilan  pengawasan  PK  secara  online.  Upaya  untuk mengatasi  kendala  tersebut  adalah  Pembimbing  Kemasyarakatan  memberikan Pelayanan wajib lapor dengan datang ke rumah klien apabila menemui kendala tersebut, atau  klien  pemasyarakatan  datang  ke  Bapas  dengan  tetap  memperhatikan  protokol kesehatan.
3. Di  lain  hal  berhubungan  dengan  faktor  ekonomi  yang  dapat  berpengaruh  terhadap kemampuan  klien  pemasyarakatan  dalam  kepemilikan  gadget  atau  smartphone  serta kurangnya  pemahaman  klien  mengenai  teknologi.  Upaya  untuk  mengatasi  kendala tersebut  adalah  Pembimbing  Kemasyarakatan  memberikan  arahan  kepada  keluarga klien pemasyarakatan atau ketua RT setempat untuk memberikan handphone dan ikut mengingatkan untuk melakukan pengawasan.
4. Minimnya data  dukung klien pemasyarakatan seperti keakuratan nomor telepon yang dapat  juga  klien  ganti  sewaktu-waktu  serta  tempat  tinggal  klien,  selain  itu  informasi mengenai pelaporan pembinaan yang tidak diterima secara maksimal oleh Bapas maka hal-hal  ini  yang dapat menghambat  pengawasan  klien  secara  daring di masa  pandemi Covid-19.  Upaya  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  adalah  klien  pembimbing kemasyarakatan memberikan Surat Peringatan kepada klien, Kepala Desa dan Kapolsek setempat karena tidak melaksanakan absen disebabkan oleh ganti nomor atau alamat, apabila  3  kali  tidak  merespon  maka  akan  diusulkan  pencabutan.  Pembimbing Kemasyarakatan  tetap  mengupayakan  upaya  persuasif  dengan  cara  datang  ke  alamat rumahnya dan mencari informasi dengan menanyai keluarga dan pamong setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Howison , 2008, Menyingkap Dunia Gelap Penjara , Jakarta: Gramedia.
Safaruddin  Harefa,  2018, Kebijakan  Kriminal  Dalam  Menanggulangi  Kelebihan  Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan ,  Jurnal Yuridis, Jogjakarta : UPN Veteran Volume 5 No. 2.
United  Nations,2012, Introductory  Handbook  on  the  Prevention  of  Recidivism  and  The  Social Reintegration of Offenders, New York: United Nation Office on Drugs and Crime.
Santi  Kusumaningrum,  Mamik  Sri  Supatmi,  2012, Mekanisme  Pembinaan,  Rehabilitasi  dan Reintegrasi  Sosial  bagi  Anak  di  Indonesia ,  Pusat  Kajian  Perlindungan  Anak  FISIP  Universitas Indonesia.
Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Sugiyono ,  2013, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,.  Kualitatif,  dan  R&D , Bandung: Alfabeta.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif , Jakarta : Pustaka Pelajar.

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan  Pemasyarakatan.  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845)
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21  Tahun 2013 tentang Syarat dan  tata cara pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 832)
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak  Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam  rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.HH- 19.PK.01.04.04  Tahun  2020  Tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.32    Tahun  2020  tentang  Syarat  dan    tata  cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan  Anak  dalam  Rangka Pencegahan  dan Penanggulangan Penyebaran  Covid- 19.  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  69,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.43  Tahun 2021 tentang Perubahan kedua at as Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.32    Tahun  2020  Tentang  Syarat  dan  tata  cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan  Anak  dalam  Rangka Pencegahan  dan Penanggulangan Penyebaran  Covid - 19.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 07  Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.  03  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan    tata  cara pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 832)
https://bapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 jam 16.00 WIB
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/26/police-135-early-released- prisoners- have-reoffended- during- pandemik-in-indonesia.html%0D, diakses pada tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB.
Wawancara dengan Ibu Mardiati Ningsih selaku Plt. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022
Wawancara  dengan  Bapak  Irwan  Djuarsa  selaku  Kepala  Sub  Seksi  Registrasi  Bimbingan  Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022
Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Arif Agung Prasetya pada tanggal 20 Desember 2022