ISLAM DAN DEMOKRASI: Kajian Fikih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam
Ali Mutakin 1
Abstrak
Di  dunia  Islam,  demokrasi  merupakan  system  politik  yang masih  diperdebatkan  oleh  ulama,  akademisi  serta inetelektual Muslim. Bagi yang menerima system demokrasi dalam  system  pemerintahan,  mereka  menganggap  bahwa demokrasi  kompatibel  dengan  Islam.  Setidaknya  ada  dua alasan  yang  dijadikan  dasar,  yaitu  pertama ajaran  Islam tentang  nilai-nilai  yang  menjadi  acuan  kehidupan:  1)  al- Musa>wah, 2) al-Hurriyah, 3) al-Ukhuwwah, 4) al-‘Ada>lah, 5) al-Shu>ra, 6) al-Mas’uliyya>t. Kedua, ajaran Islam tentang hak-hak  yang  harus  diusahakan  pemenuhannya  oleh  diri sendiri,  maupun  masyarkat  atau  Negara,  yang  meiputi:  1) hifz} al-di>n (hak beragama), 2) hifz} al-nafs (hak Hidup), hifz} al-Maal  (hak  milik  individu/  porpeti  righ),  5)  hifz}  al-‘irdh hak mempertahankan nama baik.

## Kata Kunci: Islam, Demokrasi, dunia Islam

## PENDAHULUAN
Salah  satu  sistem  politik  Islam  yang  sampai  saat  ini  masih sering diperbincangkan di Negara-negara Islam adalah term demokrasi.
Meskipun  sebenarnya  term  demokrasi  sudah  diterima  oleh  hampir semua  pemerintahan  di  dunia;  bahkan  corak  pemerintahan  otoriter sekalipun menggunakan atribut ‚demokrasi‛, guna memberi ciri kepada rezim  dan  aspirasi  mereka.  Hal  ini  pada  akhirnya  menimbulkan berbagai macam istilah demokrasi itu sendiri, seperti demokrasi liberal, demokrasi  terpimpin.  Demokrasi  kerakyatan,  demokrasi  sosialis  dan lain  sebagainya.  Pengistilahan  tersebut  sebagian  dimaksudkan  untuk
1 Ali  Mutakin  lahir  di  Blora  10  Juli  1982.  Lulus  S1  dari  STAI  Nurul  Iman Parung Bogor dan S2 dari UIN Jakarta. Sekarang sedang menempuh program doktor di  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Saat  ini  tercatat  sebagai  dosen  tetap  di  STAI Nurul Iman Parung Bogor.
Islam dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang…
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
membawa  konsep  demokrasi  lebih  dekat  kepada  kultur  masyarakat tertentu  dan  sebagian  lagi  dimaksudkan  untuk  menjusifikasi  system politik  yang  diajukan  oleh  pemerintah  tertentu.  Tentu  saja,  tetap  ada konsep  dasar  tentang  demokrasi  serta  kondisi-kondisi  minimal  yang harus terpenuhi oleh sebuah system yang demokratis. 2
Mendiskusikan  hubungan  Islam  dan  demokrasi  pada  dasarnya sangat  aksiomatis.  Hal  ini  dikarenakan,  Islam  merupakan  agama  dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak dan mu’amalat  manusia.  Sedangkan  demokrasi  hanyalah  sebuah  system pemerintahan  dan  mekanisme  kerja  antar  anggota  masyarakat  serta symbol  yang  diyakini  membawa  banyak  nilai  positif. 3 Polemic hubungan  Islam  dan  demokrasi  ini  sebenarnya  dipicu  dari  sebuah ketegangan teologis. Dimana antara rasa keharusan memahami doktrin yang  telah  lama  mapan  oleh  sejarah-sejarah  dinasti  Muslim  dengan tuntutan  untuk  memberikan  pemahaman  baru  pada  doktrin  tersebut sebagai respon atas fenomena social yang telah berubah. 4
Sesungguhnya,  demokrasi  merupakan  tantangan  dan  obek perdebatan,  bukan  hanya  dunia  Islam  dan  Barat,  akan  tetapi  lebih  di dunia  interal  Islam  sendiri.  Menurut  Esposito,  setidaknya  ada  tiga keompok yang saling berhadapan terkait dengan wacana demokrasi ini, yakni  kelompok  secular,  rejeksionis  dan  kelompok  pembaharu.
Kelompok  sekuler  menuntut  pemisahan  agama  dan  persoaan  Negara, kelompok  rejeksionis  (baik  moderat  ataupun  puritan)  menyatakan bahwa bentuk pemerintahan Islam tidak sesuai dengan dengan system demokrasi, sementara
kelompok pembaharu mencoba merekonsiliasikan  Islam  dan  demokrasi  dengan  melakukan
2 Masykuri Abdilah, Demokrasi Di Persimpangan Makna alih bahasa Wahib Wahab (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2004) h. 2-3
3 Disamping  nilai  positif,  demokrasi  juga  memiliki  nilai  negatifnya.  Nilai negative  dari  demokrari di  Indonesia misalnya pada pemilihan umum, pilkada, pileg dan  lain-lain,  selain  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  Negara  sangat  mahal,  juga  sering menimbulkan penyakit social dengan maraknya money politik (pembelian hak suara), di  samping  adanya  konflik  antar  masyarakat  disebabkan  beda  pilihan  sehingga timbullah  konflik  dan  disintegrasi  dalam  masyarakat.  Begitu  juga  problem-problem yang  muncul  dalam  menjalankan  demokrasi  seperti  di  Britania  (Irlandia  Utara), Prancis  (Corsica),  atau  Spanyol  (Provinsi  Basc),  yang  menunjukan  bahwa  masing- masing  masyarakat,  paling  tidak  sebagian  icirikan  dengan  adanya  struktur  konflik yang  antagonistic.  Lihat  Rene  Klaff, Prinsip-Prinsip  Dasar  Demorasi  dan Pemerintahan Yang Baik dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam
(Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002) h. 22
4
reinterpretasi  terhadap  konsep-konsep  kunci  dalam  tradisi  Islam, seperti shu>ra> (lembaga konsultasi antara rakyat dan pemerintah), ijma>’ (consensus  masyarakat), ijtiha>d  (reinterpretasi)  dan  mas}lah}ah (kesejahteraan publik) 5 Konsep shu>ra> misalnya, merupakan konsep yang terbuka untuk dipikirkan  dan  dikembangkan  kearah  konsep  demokrasi  dalam pengertian  sekarang  ini  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  muslim kontemporer. 6 Menurut  Abou  El-Fadl  perintah  dalam  Al-Qur’an merupakan  bentuk  penandasan  tentang  bentuk  tidak  dibenarkannya penindasan,  dan  kewenangan  oleh  elit  dispotik.  Keputusan  – berdasarkan  konsep  ini-  merupakan  interaksi  demokratis  di  antara banyak orang. 7
Sistem demokrasi sebenarnya berkembang pesat setelah Perang
Dunia  II  yang  dimenangkan  oleh  Amirika  Serikat  dan  sekutunya. Amerika  dan  sekutu-sekutunya  sebagian  besar  menggunakan  system demokrasi,  sehingga  banyak  negara-negara  yang  memilih  system demokrasi.   Setiap  negara  yang  merdeka  menginginkan  stabilitas politiknya  aman,  sehingga  stabilitas  tersebut  tergantung  bagaimana pemerintahan  menjalankan  tugasnya  yang  mendapat  dukungan  dan tuntutan  dari  rakyatnya.  Dengan  demikian,  salah  satu  indicator  untuk mengetahui  demokrasi  atau  tidaknya  suatu  Negara  adalah  setelah mengetahui  sejumlah  hal  penting  dalam  kaitannya  dengan pemerintahan antara lain adakah menejemen pemerintahan didasarkan atas  prinsip  pembagian  atau  pemisahan  trias  politika,  adakah  proses pengambilan  keputusan  didasarkan  patas  prinsip butom  up,  adakah diberlakukan  desentralisasi  pemerintahan  adan  atau  dekonsentrasi kekuasan dan lain-lain.
Makalah  ini  akan  mencoba  menguraikan  demokrasi  dalam pandangan  Islam,  berikut  hambatan  dan  tantangan  pelaksanaan demokrasi di Negara-negara muslim.
5 Lihat  John.  Elposito, a  respon  to  the  place  of  tolerance  in  Islam
(Originallity Published in the Februari/Maret 2002 issues of Boston Review )
6 Al-Jabiri, Syuro;  Tradisi,  Partikularitas  dan  Universalitas (Yogyakarta: LkiS, 2003) h. xii 7 Abou El-Fadl , Islam and The Callinge of demokrasi (Princethon: Princethon University Press, 2004) h. 230
Islam dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang…

## PEMBAHASAN

## A. Demokrasi Dalam Pandangan Islam
Istilah  demokrasi  berasal  dari  bahasa  Yunani Demos  (rakyat) dan Kratos (kekuasaan). Secara leteral bisa diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat. 8 Pengertian demokrasi secara tepat dapat dilihat dari berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana  yang  dinukil  oleh  Masykuri  Abdillah  dalam  buku Demokrasi  Di  Persimpangan  Makna.  Menurut  Joseph  A.  Schumpeter demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan  politik  di  mana  individu-individu  memperoleh  kekuasaan untuk  memutuskan  dengan  cara  perjuangan  kompetitif  atas  suara rakyat.  Sedangkan  Sidney  Hook  mendefinisikan  demokrasi  sebagai bentuk  pemerintahan  di  mana  keputusan-keputusan  pemerintah  yang penting  –atau  arah  kebijakan  di  balik  keputusan  ini-  secara  langsung maupun  tidak  langsung,  yang  didasarkan  pada  kesepakatan  mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sementara Philippe C.
Schmitter dan Terry Lynn Karl mendefinisikan demokrasi adalah suatu system  pemerintahan  di  mana  pemerintah  dimintai  tanggung  jawab atas  tindakan-tindakan  mereka  di  wilayah  public  oleh  warga  Negara, yang  bertindak  secara  tidak  langsung  melalui  kompetisi  dan  kerja sama, dengan para wakil mereka yang telah terpilih. 9 Sedangkan Abdul Ghani  Al-Rahhal  dalam  bukunya Al-Isla>miyyu>n  Sarab  Al- Dimuqrat}iyyah  menyatakan  bahwa  demokrasi  sebagai  kekuasaan rakyat oleh rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan. 10
Dari  uraian  tersebut  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa demokrasi  merupakan  suatu  bentuk  pemerintahan  di  mana  kekuasaan tertinggi  berada  di  tangan  rakyat,  dilaksanakan  secara  langsung  oleh rakyat,  atau  oleh  wakil  rakyat  yang  terpilih  dalam  sistem  pemilu  yang bebas. Jika diperhatikan, demokrasi yang diartikan sebagai “pemerintahan oleh rakyat” dalam arti yang sesungguhnya tidak pernah ada dan sepertinya tidak akan pernah ada. Hal ini merupakan suatu yang
8 Masykuri Abdilah, Demokrasi Di Persimpangan Makna …h. 71. Lihat juga Ahmad  Vaezi, Agama  Politik  Nalar  Politik  Islam alih  bahasa  Ali  Syahab  (Jakarta: Citra, 2006) h. 193
9 Masykuri Abdilah, Demokrasi Di Persimpangan Makna … 72-73
10 Abu>  Nashr  Muhammad, Menggugat  Demokrasi  dan  Pemilu alih  bahasa Abu Muqbil Ahmad Yuswaji dan Abu Nizar Arif Mufid (Depok: Darul Hadits, 2004) h. 33
meustahil  bagi  setiap  rezim  demokratis  untuk  benar-benar  demokratis, karena akan terganjal oleh kreteria yang berasal dari arti kata itu sendiri. Moral  yang  tinggi  dan  keuntungan-keuntungan  yang  disebutkan  guna menjustifikasi  pemerintahan  demokratis  tidak  diragukan  memerlukan “demokrasi  dengan  partisipasi”  yang  mendelegasikan  keputusan- keputusan  kepada  warga  penduduk.  Jadi  dalam  suatu  pertemuan  atau selama  pemilihan  rakyat  dapat  mengekspresikan  opini-opini  mereka. Oleh  karena  itulah  dalam  konsep  demokrasi  modern  “rakyat”  ( demos ) digantikan  dengan  “perwakilan”  ( representativ ),  sehingga  hanya sebaian  kecil  dari  penduduk  yang  akan  bertanggung  jawab  untuk mengurus  kepentingan-kepentingan  rakyat.  Jadi,  demokrasi  modern merupakan  pemerintahan  oleh  perwakilan  yang  dipilih  oleh  mayoritas rakyat. 11
Dalam  praktiknya  demokrasi  perwakilan  ( representative democracy ) adalah norma yang paling umum diantara system demokrasi modern/kontemporer. Adapun karakteristik utama menurut Dahl adalah sebagai berikut:
1. Pejabat yang terpilih Pengawasan  atas  keputusan-keputusan  pemeintah  berkaitan dengan  kebijakan  secara  konstitusional  dikukuhkan  dalam pemilihan  pejabat-pejabat  oleh  akyat.  Jadi  pemerntahan demokratis  yang  modern  berskala  besar  adalah  merupakan perwakilan.
2. Bebas, jujur dan pemilihan berulang-ulang Pejabat-pejabat  yang  terpilih  ditentukan  dalam  pemilihan  yang dilakukan  secara  jujur  dan  berulang-ulang,  dimana  cara pemaksaan secara relative jaran terjadi.
3. Kebebasan untuk berekspresi
Rakyat  mempunyai  hak  untuk  mengekspresikan  dirinya  dalam masalah-masalah politik tanpa ada bahaya ancaman hukuman; ini termasuk kritikan-kritikan pada pejabat-pejabat, rezim, peraturan- peraturan social-ekonomi dan ideology yang sedang berkuasa.
4. Akses kepada sumber-sumber informasi alternative Rakyat  berhak  mencari  sumber  informasi  yang  alternative  dan independen  dari  warga-warga  lain,  pakar-pakar,  Koran-koran, majalah-majalah, buku-buku, dan lain sebagainya.
5. Otonomi Asosiasi
11 Ahmad Vaezi, Agama Politik Nalar Politik Islam… 196-197
Islam dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang…
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
Rakyat berhak untuk membentuk asosiasi-asosiasi atau organisasi- organisasi yang relative independen, termasuk partai-partai politik independen dan kelompok-kelompok kepentingan untuk mencapai hak-hak mereka yang beragam.
6. Kewarganegaraan yang inklusif
Tidak  ada  seorang  dewasa  pun  yang  tinggal  permanen  di  negeri yang  tunduk  pada  hokum  Negara  tersebut,  dapat  dicekal  hak- haknya  dalam  kaitannya  dengan  kelima  institusi-institusi  politik tersebut diatas. 12
Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah  sebuah  system  politik  yang  mengakui  hak  rakyat  untuk berpartisipasi  dalam  keputusan-keputusan  politik,  baik  secara  langsung ataupun tidak langsung yang melalui wakil-wakil mereka terpilih, guna mendistribusikan dan mengatur kekuasaan plitik di  bawah pengawasan mayoritas. Sedangkan sikap bebas, jujur dan pemilihan berulang-ulang, bebas  berekspresi,  kewarga-negaraan  yang  inklusif  dan  seterusnya adalah dibutuhkan untuk menjamin sehatnya proses demokrasi tersebut. Dalam konteks Negara-negara Muslim, demokrasi menjadi salah satu  term  yang  sering  didiskusikan.  Hal  ini  dikarenakan  masalah kesesuaian  antara  Islam  dan  demokrasi,  terutama  karena  demokrasi didasarkan  pada  sekularisme,  sedangkan  Islam  adalah  agama  yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan. Menurut John L. Esposito yang  dikutip  Masykuri  bahwa  baik  prinsip  demokrasi  dan  proses demokratisasi  merupakan  pokok  perdebatan  yang  hangat  di  kalangan umat  Islam.  Di  samping,  nilai-nilai  Islam  dan  nilai-nilai  demokrasi secara  inheren  merupakan  antithesis,  sebagaimana  terlihat  pada masalah-masalah seperti perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 13 Menurut  Huntington,  terdapat  kesesuaian  antara  Islam  dan demokrasi, karena Islam menempatkan egalitarianism dan voluntarisme sebagai tema pokoknya. Begitu juga Ernest Gellner mengatakan bahwa bentuk high  culture Islam  yang  diikuti  dengan  sejumlah  keistimewaan (unitarianisme,  aturan  etik,  individualism,  skriptualisme,  puritanisme, egalitarian  yang  menolak  meditasi  dan  hierarki,  mistisisme)  semuanya sebangun  dan  serupa  dengan  tuntutan  modernitas  atau  modernisasi, yang pada umumnya itu semua juga selaras dengan tuntutan demokrasi.
12 Ahmad Vaezi, Agama Politik Nalar Politik Islam… 198-199 13 Masykuri Abdilah, Demokrasi Di Persimpangan Makna …5
Meskipun  demikian,  sesuai  apapun  antar  Islam  dan  demokrasi  dalam teori, namun belum tentu sesuai dalam praktik. 14
Dalam  merespon  istilah  dan  konsep  demokrasi,  di  kalangan ulama,  intelektual  dan  aktivis  Muslim  terdapat  kecenderungan  yang berbeda.  Secara  garis  besar  wacana  Islam  dan  demokrasi  terdapat  tiga pemikiran yaitu: 15

## 1. Islam dan demokrasi adalah dua system yang berbeda
Kelompok  ini  sering  disebut  sebagai  kelompok  Islamis  atau Islam  ideologis,  yang  memandang  Islam  sebagai  system alternative  demokratis,  sehingga  sebagaimana  konsep  barat tidak  tepat  dijadikan  acuan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Logika  yang  dipakai  mereka  adalah  pemerintahan demokrasi  berasal  dari  barat  sedangkan  barat  bukanlah  Islam sehingga barat adalah kafir. Segala sesuatu yang kafir tentunya berdosa  sehigga  bagi  Muslim  sejati  akan  berdosa  jika mengikutinya.  Walhasil,  system  demokrasi  merupakan  system kafir karena telah meletakan kedaulatan Negara ditangan rakyat bukan Tuhan. Diantara tokoh kelompok ini adalah Taqi>y al-Di>n al-Nabha>ni>  dengan  partainya  Hizbut  Tahrir.  Kelompok  ini sangat  menentang  ide-ide  demokrasi  dan  berpendapat  bahwa sebagian  besar  dari  aktifitas  demokrasi  tertolak  secara  syar’i. Mereka  memandang  bahwa  prinsip  pemilu  secara  nyata melanggar  asas wakalah,  yaitu  menurut  pandangan  Hizbut Tahrir dianggap batil.
2. Islam berbeda dengan demokrasi
Kelompok  ini  menyetujui  adanya  prinsip  demokrasi  dalam Islam tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi,  apabila  demokrasi  didefinisikan  secara  procedural seperti  yang  dipahami  dan  dipraktikan  di  Negara-negara  barat. Sebaliknya  jika  demokrasi  dimaknai  secara  subtantif,  yaitu kedaulatan  di  tangan  rakyat  Islam  merupakan  system  politik yang  demoratis.  Setelah  diadakan  penyesuaian  penafsiran terhadap  konsep  demokrasi  itu  sendiri,  ternyata  demokrasi adalah  konsep  yang  sejalan  dengan  Islam.  Diantar  tokoh kelompok  ini  adalah  Abu>  al-A’la  al-Maudu>di,  ia  menyatakan bahwa  demokrasi  sekuler  barat  pemerintahan  dibentuk  dan
14 Masykuri Abdilah, Demokrasi Di Persimpangan Makna… 7
15
Islam dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang…
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi dalam Islam  uga  memiliki  wawasan  yang  mirip,  akan  tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa jika dalam sistem barat  suatu  Negara  demokratis  menikmati  hak  kedaulatan mutlak.  Sedangkan  dalam  demokrasi  Islam  kekhalifahan ditetapkan  untuk  dibatasi  oleh  batas-batas  yang  digariskan hukum ilahi.
3. Islam membenarkan dan mendukung demokrasi
Kelompok  ini  sering  disebut  sebagai  kelompok  moderat  atau liberal.  Menurut  kelompok  ini,  Islam  merupakan  system  nilai  yang membenarkan  demokrasi  seperti  yang  sekarang  dipraktikan  di  Negara- negara  maju.  Penerimaan  ini  disebabkan  apa  yang  dianggap  prinsip- prinsip  demokrasi  sesungguhnya  juga  terkandung  dalam  ajaran  Islam seperti kedailan, persamaan, musyawarah dan lain sebagainya. Apabila  diperhatikan,  demokrasi  sebagai  sebuah  gagasan  yang mendasarkan  prinsip  kebebasan,  kesetaraan,  dan  kedaulatan  manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan public, maka secara mendasar sejalan dengan Islam. Setidaknya ada dua alasan yang menjadi landasan akan hal tersebut. 16
Pertama,  ajaran  Islam  tentang  nilai-nilai  yang  menjadi  acuan kehidupan:  1) al-Musa>wah,  Islam  memandang  bahwa  semua  manusia sama  dalam  martabat  dan  kedudukannya,  tidak  ada  perbedaan  I hadapan  Allah  Swt.  kecuali  dalam  hal  ketaqwaannya.  2) al-Hurriyah, kemerdekaan  atau  kebebasan  berdasarkan  pertanggungjawaban  moral dan hokum, baik di dunia maupun di akhirat.  Prinsip ini didasari oleh konsep menghormati  nilai-nilai kemanusiaan yang  memandang bahwa manusia  adalah  makhluk  terhaormat  yang  diberikan  kemudahan  oleh Allah  untuk  mempunyai  kebebasan  memilih.  3) al-Ukhuwwah, persaudaraan sesame manusia sebagai satu species yang diciptakan dari bahan baku yang sama. 4) al-‘Ada>lah, keadilan yang berintikan kepada pemenuhan  hak-hak  manusia  baik  sebagai  individu  maupun  sebagai masyarakat.  5) al-Shu>ra,  musyawarah  dimana  setiap  warga  Negara berhak  atas  partisipasi  dalam  urusan  public  yang  menyangkut kepentingan  bersama.  6) al-Mas’uliyya>t,  prinsip  pertanggungjawaban yang dipikul oleh setiap pemegang kekuasaan. Padadasarnya kekuasaan
16 Abdul  Ghofur, Demokratisasi  dan  Prospek  Hukum  Islam  di  Indonesia: Studi Atas Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) h. 41
merupakan  sesuatu  yang  mesti  diwaspadai  bukan  nikmat  yang  harus disyukuri. 17
Kedua,  ajaran  Islam  tentang  hak-hak  yang  harus  diusahakan pemenuhannya oleh diri sendiri, maupun masyarkat atau Negara, yang meiputi: 1) hifz} al-di>n (hak beragama), 2) hifz} al-nafs (hak Hidup), hifz} al-Maal  (hak  milik  individu/  porpeti  righ),  5)  hifz}  al-‘irdh  hak mempertahankan nama baik. 18

## B. Demokrasi di Negara Islam
Jika  dilihat  dari  teori  demokrasi,  dunia  Muslim  memang  cukup membingungkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  saat  seluruh  dunia tampaknya mengalami demokratisasi secara cepat malah sebagian besar Negara-negara  muslim  masih  bertahan  otokratik,  bahkan  despotic  atau bahkan  berjalan  kearah  yang  lain.  Menurut  para  teoritisi  transisi demokrasi  baru  belakangan  ini  mulai  memperhatikan  keunikan  dunia Muslim.  Semula  sikap  mereka  tampak  sederhana  dalam  menghadapi fenomena-feomena yang terjadi. Sebenarnya dunia Islam harus menjadi garda depan bagi demokratisasi karena ia merupakan wilayah baru yang menantang  teori  demokrasi  guna  dapat  mengeksplorasi  fenomena- fenomena yang terjadi. 19 Menurut  Azra,  fenomena  yang  terjadi  di  Mesir,  yakni penggulingan  Presiden  Mesir  oleh  militer  pada  Kamis  dini  hari,  4  Juli 2013 meningkatkan ketidakpastian transisi demokrasi di Dunia Arab. Ia hanya menduduki jabatan presiden tidak lebih dari satu tahun, kemudian sudah dihadapkan pada  gelombang protes  yang terus membesar karena nepotisme kekuasaan pada al-Ikhwan al-Muslimun (IM). Di samping ia dipandang  tidak  memperlihatkan  tanda-tanda  bahwa  ia  mampu mengatasi krisis ekonomi Mesir yang terus berlanjut. 20
Senada  dengan  pernyataan  Azra,  survei  Freedom  House  2003 menyatakan  bahwa  tingkat  kebebasan  politik  di  Negara-negara mayoritas  Muslim  khususnya  Timur  Tengah  paling  memprihatinkan.
17 A.  Malik  Madaniy, Politik  Berpayung  Fiqh (Yogyakarta:  Pustaka Pesantren, 2010) h. 50 18 A.  Malik  Madaniy, Politik  Berpayung  Fiqh (Yogyakarta:  Pustaka
Pesantren, 2010) h. 51
19 Abdelwahab  El-Effendi ‚ Defisit  Demokrasi  di  Dunia  Islam‛  dalam Bernard  Lewis Islam  Liberalisme  Demokrasi alih  bahasa  Mun’im  A.  Sirry  (Jakarta: Paramadina, 2002)h. 219
20 Azyumardi  Azra, Transformasi  Politik  Islam;  Radikalisme,  Khilafatisme dan Demokrasi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h. 261
Islam dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang…
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
Kesenjangan  kebebasan  paling  besar  terjadi  di  Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, khususnya di dunia Arab. 21
Ketiakpastian  demokrasi  di  Timur  Tengah  menemukan momentum  pada  Januari  2011,  di  Tunisia,  Mesir,  Lybia,  Yaman, Bahrain  dan  Syiria.  Negara-negara  tersebut,  rezim-rezim  otoriter  telah ditumbangkan  dan  diganti  dengan  pemerintahan  baru  hasil  pemilu, tetapi  seperti  dilihat  dalam  perkembangan  Mesir,  harapan  bagi terwujudnya  system  dan  politik  demokratis  masih  jauh  dari  jangkauan. Ditambah  dengan  Nepotisme  partai  politik  yang  berkombinasi  dengan kegagalan  mengtasi  masalah  ekonomi  dengan  tingkat  kemiskinan  dan pengngguran  yang  terus  meningkat,  merupakan  pil  pahit  bagi  harapan besar  masyakat  Mesir  sendiri  agar  demokrasi  dapat  menyelesaikan berbagai  masalah  secara  cepat.  Justeru  ekspektasi  besar  yang  terlihat sulit  terwujud mendorong kian menguatnya oposisi  yang beujung pada kudeta militer. 22
Sementara  perkembangan  demokrasi  di  Syria  juga  tidak menentu.  Bermula  dari  gelombang  peningkatan  aspirasi  masyarakat untuk democracy opening berikutnya  dengan  gelombang “Arab Spring” di Tunia dan Mesir, Syria tenggelam ke dalam perang saudara di  antara  kekuatan  militer  Presiden  Bashar  Assad  melawan  barisan opsisi  yang  mendapat  dukungan  Negara-negara  barat  dan  Arab  Saudi dan  Qatar.  Perang  saudara  berlanjut  menjadi  perang  sektarianisme, ketika  rezim  Bashar  Assad  yang  Syiah  didukung  pasukan  Hizbullah yang berpusat di Libanon dan juga Iran berhadapan dengan lascar Sunni yang  didukung  Arab  dan  Qatar.  Bahkan  kemudian  adanya  anasir  al- Qaeda  ikut  bertempur  atas  nama  Sunni  yang  pada  akhirnya memunculkan Islamic State of  Irak and Syria (ISIS) sejak tahun 2013. Dengan  demikian,  kondisi  Negara-negara  tersebut  kacau  balau  yang semula  factor  politik  yang  mudah  diselesaikan,  merembet  persoalan sektarianisme  keagamaan  yang  sulit  bahkan  tingkat  kebrutalannya sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan norma kemanuaisaan yang adil dan beradab. 23
Perang  sektarianisme  keagamaan  juga  terjadi  di  Yaman  pada Maret  2015  antara  Koalisi  Arab  Saudi  (beserta  9  negara  Arab  lain) melawan  pemberontak  Houthi  yang  Syiah  melawan  pemerintahan
21 Lihat  Asrori  S.  Karni, Hajatan  Demokrasi:  Potret  Jurnalistik  Pemilu Langsung  Simpul  Islam  Indonesia  Dari  Moderat  Hingga  Garis  Keras (Jakarta:  Era Media Informasi) h. 2 22 Azyumardi Azra, Transformasi Politik Islam… 261 23 Azyumardi Azra, Transformasi Politik Islam… 262
Yaman.  Telah  terjadi  ribuan  korban  jiwa,  yang  sampai  sekarang  pun belum ada tanda-tanda perang dapat diakhiri. 24
Sementara  di  Turki,  perkembangan  politik  juga mencemaskan, setelah  memenangkan  tiga  kali  pemilu,  PM  Tayyip  Recep  Erdogan dengan AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) telah menempatkannya  sebagai  perdana  menteri,  dan  pemilu  langsung sebagai presiden, kekuasaan Erdogan tidak tertandingi disisi  lain juga menghadapi  tantangan  kian  meluas.  Meski  Erdogan  mampu memadamkan  gelombang  besar  protes  di  Taskim  Square,  Istanbul,
Ankara dan beberapa kota lain sepanjang 2013, dan kemenangan dalam pemilu  legislative  November  2015,  tentu  membuat  oposisi  terhadap kekuasaan  terus  berlanjut.  Hal  demikian  juga  sangat  mungkin  kaum oposisi  dapat  menemukan  momentum  dengan  memanfaatkan  factor pemicu  tertentu. 25 Demikan  merupakan  salah  satu  penyebab  utama memudarnya demokrasi Turki.
Dengan  kekuasaan  yang  nyaris  mutlak,  Erdogan  dalam  lima tahun  terakhir  semakin  sering  melakukan  tindakan  sewenang-wenang.
Secara  represif,  ia  mengorbankan  hak  demokrasi  warga  dan  sekaligus HAM.  Perkembangan  ini  sekali  lagi  membenarkan  argumen  Lord Acton:  ' Power  tends  to  corrupt;  absolute  power  corrupt  absolutely".
Kenyataan ini terlihat  dari  langkah yang dilakukan Presiden Erdogan.
Ia tidak hanya memberlakukan keadaan darurat, tetapi juga melakukan ‚pembersihan‛ besar-besaran terhadap mereka yang 'tercurigai' sebagai yang  terkait  dengan  kudeta  dan  organisasi  Hizmet  atau  Gulen,  yang dianggap  Erdogan,  bertanggungjawab  sebagai  otak  ( master-mind) upaya kudeta. Hal ini Nampak pada angka-angka (sampai 22 Juli) yang bisa  dipastikan  terus  bertambah  ini:  21.738  guru  dan  dosen Kementerian  Pendidikan  diberhentikan,  21  ribu  izin  lembaga pendidikan  swasta  dari  pendidikan  dasar  sampai  universitas  dicabut, 8.777  pegawai  Kementerian  Dalam  Negeri  dipecat,  6.319  personel militer  ditahan,  1.577  ketua  jurusan  di  universitas  dipaksa mengundurkan diri, dan 1.481 jaksa dan hakim juga ditahan. 26

## C. Tantangan Dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Demokrasi
24 Azyumardi Azra, Transformasi Politik Islam… 262
25 Azyumardi Azra, Transformasi Politik Islam… 262
26 http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/07/27/oazb0v319- turki-indonesia-dan-demokrasi-2
Islam dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang…
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
Menurut  Sandra  Halperin  munculnya  gelombang  demokrasi berkaitan  erat  dengan  enam  hal  berikut,  yaitu  (1)  runtuhnya  struktur kelas  tradisional;  (2)  meningkatnya  kekuatan  relatif  kelas  pekerja terhadap  kelas  –  kelas  lain;  (3)  berkembangnya  sistem  kapitalisme bersamaan dengan kekuatan nasional; (4) peningkatan daya beli warga negara  domestik  dan  (5)  adanya  perluasan  dan  integrasi  dalam  pasar domestik  serta  (6)  demokrasi  berkaitan  erat  dengan  adanya  reformasi terhadap  redistributif  yang  mempromosikan  pengembangan  pasar domestik yang berbasis ekspansi ekonomi. 27
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketiadaan hal tersebut merupakan hambatan munculnya demokrasi di suatu Negara. Pertama, demokratisasi  ditandai  dengan  runtuhnya  struktur  kelas  tradisional, namun  apa  yang  terjadi  di  Timur  Tengah  justru  sebaliknya.  Keadaan struktur  sosial  di  kawasan  Timur  Tengah  masih  bertahan  meskipun telah  banyak  terjadi  gerakan  –  gerakan  kemerdekaan,  kudeta  dan pemberontakan 28 Pembangunan  sistem  negara  di  Timur  Tengah kontemporer  pada  dasarnya  hanya  mengubah  struktur  politik  daerah tersebut,  namun  struktur  sosial  yang  berkembang  selama  Kekaisaran Ottoman  masih  bertahan  hingga  pada  saat  sistem  negara  modern terbentuk. Keadaan ini tercermin dari kuatnya power tuan tanah dalam mengatur struktur sosial masyarakat Timur Tengah untuk mendapatkan keuntungan  dengan  menguasai  pembudidayaan  lahan.  Hal  ini  terlihat dengan  berbagai  kebijakan  yang  diambil  diarahkan  untuk mempertahankan  struktur  sosial  dan  politik  tradisional.  Misalnya  saja dengan  menghapus  eksistensi  kelompok  asing  dan  minoritas  yang melakukan fungsi borjuis kewirausahaan dalam perdagangan, keuangan, industri  dan  sebagian  profesi  lainnya  dan  lebih  jauh  diikuti  dengan subordinasi  industri  dan  wirausaha  pribumi.  Terbukti  selama  tahun 1950an  kelompok  produsen  di  Mesir,  Suriah,  Irak,  Libanon  dan Yordania  sulit  untuk  memperluas  basis  ekonomi  mereka  karena terhalang oleh birokrasi yang dicaptakan oleh para elit penguasa. 29
Kedua,  peran  kelas  pekerja  justru  ditanggapi  negatif  oleh anggota  politik  otoriter  yang  berorientasi  nasionalis  dan  tradisionalis
27 Halperin, Sandra, The Post-Cold War Political Topography of the Middle East: Prospects for Democracy (tk: Third World Quarterly, 2005) h. 1151.
28 Halperin, Sandra, The Post-Cold War Political Topography of the Middle East… 1139 29 Halperin, Sandra, The Post-Cold War Political Topography of the Middle East… 1137-1138
yang  mengembangkan  politik  tradisional  berbasis  agama  dan  anti imperialis.  Terjadi  penekanan  terhadap  kelompok  aliran  kiri  yang menyuarakan reformasi kepemilikan lahan dan demokrasi  politik serta pengembangan  program  industrialisasi  dan  penerapan  pajak  progresig. Dapat  dikatakan  bahwa  pergerakan  kelas  pekerja  dalam  organisasi buruh  sangatlah  terbatas  dan  diawasi  secara  ketat  oleh  pemerintah. 30
Ketiga,  sistem  kapitalisme  yang  dicirikan  dengan  perkembangan industrialisasi  dan  pasar  bebas  tidak  dapat  berkembang  di  kawasan Timur  Tengah.  Roda  perekonomian  nasional  sebagian  besar  dikuasai oleh  para  tuan  tanah  dan  saudagar  sehingga  tidak  ada  kelas  ekonomi yang  muncul  dan  menyaingi  kekuatan  mereka.  Contohnya  saja  di Mesir,  perekonomian  di  perkotaan  dipimpin  oleh  kelas  tradisional, sedangkan  di  Suriah  kekuatan  ekonomi  masih  dipegang  oleh  para pemegang  lahan  dan  saudagar  yang  memerintah  dengan  model aristokrasi  layaknya  pada  masa  Kerajaan  Ottoman.  Sedangkan  di negara  –  negara  Jazirah  Arab  seperti  UAE,  Bahrain,  Kuwait,  Arab Saudi  dan  Oman  menerapkan  elit  manajerial  yang  berjalan  di  bawah pengaturan  sultan  atau emir  atau  raja.  Mekskipun  pada  tahun  1950an muncul  personil  birokrasi  dan  militer  yang  mulai  mengambil  alih jalannya  pemerintahan  namun  elit  –  elit  tersebut  secara  substansial memiliki kewenangan yang sama dengan elit pemerintahan militer dan Ottoman  kecil  yaitu  hanya  untuk  mengatur  birokrasi  di  ranah  lokal namun  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  mengatur  birokrasi  di  ranah sentral. 31
Negara  –  negara  Arab  juga  menampilkan  struktur  ekonomi ganda dalam sistem perekonomiannya. Hal ini ditandai dengan kecilnya peran  penduduk  lokal  dalam  roda  perekonomian  nasional,  rendahnya kuantitas  barang  ekspor  dan  sedikitnya  mitra  dagang  negara  –  negara Arab  serta  adanya  ketimpangan  ekonomi  yang  sangat  terlihat  antara elit  politik  dan  masyarakat  di  daerah  terpencil  yang  dapat  diketahui dengan indikator – indikator berikut, yaitu struktur kepemilikan lahan yang  tidak  merata,  ketimpangan  distribusi  pendapatan  dan  pola konsusmi elit yang sangat kontras dengan pola konsumsi masyarakat 32 .
30 Halperin, Sandra, The Post-Cold War Political Topography of the Middle
East… 1142-1143 31 Halperin, Sandra, The Post-Cold War Political Topography of the Middle East… 1138 32 Halperin, Sandra, The Post-Cold War Political Topography of the Middle East… 1145
Islam dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang…
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
Contohnya saja industri minyak yang beroperasi di Saudi Arabia. hanya mempekerjakan  sebagian  kecil  angkatan  kerja  di  negara  tersebut, sementara mayoritas masyarakat lokal di negara tersebut masih terlibat dalam  kegiatan  pertanian  dan  jasa.  Aspek  pertanian  yang  menyerap lebih  dari  40%  tenaga  kerja  pada  tahun  1980  pun  ternyata  hanya mampu menyumbang 7.6% pendapatan negara. 33
Faktor lain yang menjadikan demokrasi sulit untuk berkembang di Timur Tengah adalah kuatnya pertumbuhan nilai – nilai konservatif yang berkaitan erat dengan nilai – nilai Islam yang dibuktikan dengan menjamurnya kelompok – kelompok Islam sayap kanan yang digunakan sebagai benteng perlawanan terhadap komunisme dan gerakan revolusi di  Timur  Tengah.  Dominasi  keberadaan  Islam  terbukti  dengan dideklarasikannya  Islam  sebagai  agama  nasional  negara  –  negara  di Timur  Tengah  (kecuali  Libanon).  Pembentukan  Islam  sebagai  agama nasional  berkaitan  erat  dengan  pengaruh  pemilik  tanah  dan  elit terkemuka  yang  memiliki  kepentingan  untuk  melestarikan  struktur sosial tradisional. Obsesi untuk melestarikan struktur sosial inilah yang pada  akhirnya  memicu  gerakan  radikalisme  di  Timur  Tengah 34 .  Di Suriah dan Libanon radikalisme Islam muncul sejak tahun 1960an dan 1970an  dan  bertujuan  untuk  menentang  reformasi  dan  kebijakan sosialis  lainnya  yang  mengancam  sistem  pembagian  lahan  tradisional, sedangkan  gerakan  oposisi  yang  terdiri  atas  gerakan  radikal  Islam bangkit  untuk  menolak  kebijakan  liberalisasi  ekonomi  di  Mesir  dan Yordania 35 .
Dengan  adanya  oposisi  kelompok  –  kelompok  radikal  tersebut pemerintah pun tidak mampu melakukan reformasi ekonomi dan politik yang  berarti.  Kelompok  radikalisme  Islam  ini  semakin  melebarkan peranannya  dalam  perpolitikan  Arab  dengan  masuk  ke  dalam  dunia perpolitikan. Organisasi Persaudaraan Muslim (IM) merupakan pelopor dari gerakan ini. Didirikan oleh Hasan al – Banna pada tahun 1928 dan memulai kegiatan politiknya pada tahun  1936. Langkah pertama yang mereka ambil adalah melakukan perlawanan dengan kaum Zionis untuk membela rakyat Arab. Mereka juga menyusun serangan terhadap gereja
33 Halperin, Sandra, The Post-Cold War Political Topography of the Middle East… 1146 34 Halperin, Sandra, The Post-Cold War Political Topography of the Middle East… 1142 35 Halperin, Sandra, The Post-Cold War Political Topography of the Middle East… 1148
Katolik, Armenia dan gereja Ortodoks Yunani. Organisasi Persaudaraan Muslim  melakukan  mobilisasi  dukungan  bangsa  Arab  dan  melakukan gelombang  penolakan  terhadap  pemerintah  yang  berusaha  mengubah struktur sosial tradisional masyarakat Arab. Gerakan ini pun mendapat dukungan  penuh  dari  para  pemilik  tanah   dan  pemerintah  Arab  sejak tahun  1990an.  Amerika  Serikat  dan  para  sekutunya  menjadi  sasaran utama organisasi tersebut. Amerika Serikat dianggap sebagai ancaman terbesar bangsa Arab karena membawa nilai – nilai yang bersebrangan dengan  struktur  sosial  dan  kepercayaan  tradisional  bangsa  Arab  yang selama ini dipertahankan 36 .
Dari penjelasan di atas maka jelas bahwa prospek demokrasi di kawasan Timur Tengah  masih sulit untuk berkembang. Para penguasa tradisional  seperti  tuan  tanah  dan  gerakan  ekstrimis  Islam  yang memiliki power  besar  dalam  perpolitikan  Arab  merupakan  faktor terbesar  yang  menghalangi  demokrasi  berkembang  di  kawasan  ini.
Akibat dari monopoli kekayaan ini Timur Tengah mengalami degradasi kualitas hidup yang signifikan, keadaan ini kemudian memunculkan ide – ide untuk melakukan demokratisasi dalam sistem perpolitikan negara – negara Arab. Menanggapi hal tersebut pemimpin elit politik di negara –  negara  Arab  memiliki  respon  yang  beragam  untuk  mempertahankan kekuasaannya.
Menurut Barry Rubin terdapat sejumlah respon yang dilakukan para elit politik, yakni pertama dengan memperkuat dan merevitalisasi ideologi  nasionalis  yang  dicampur  dengan  nilai  –  nilai  Islam  atau menempatkan  penekanan  pada  nilai  –  nilai  Islam.  Taktik  ini dimaksudkan untuk merusak kedudukan oposisi Islam dan memperkuat daya  tarik  nasionalisme.  Taktik  ini  banyak  digunakan  terutama  di Suriah  oleh  Presiden  Bashar  Assad.  Bashar  merupakan  pennatang utama  dari  adanya  demokratisasi  dan  modernisasi,  menurut  Bashar kedua ideologi tersebut merupakan salah satu bentuk invasi sistematis yang  merusak  pikiran,  jiwa  dan  identitas  serta  warisan  bangsa  Arab.
Salah  satu  pengalaman  sukses  tentang  perlawanan  Islam  terhadap demokratisasi adaah Perang Hizbullah – Israel pada tahun 2006. Perang ini  dijadikan  sebagai  motivasi  bagi  para  elit  pemerintah  untuk mennatang demokratisasi di dunia Arab 37 .
36 Halperin, Sandra, The Post-Cold War Political Topography of the Middle East… 1149-1150 37 Barry Rubin, How Arab  Regimes Defeated The Liveralization Challenge dalam Middle East Review of International Affairs …91-92
Islam dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang…
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
Kedua  adalah  dengan  melegitimasi  oposisi  demokrasi,  seperti apa  yang  dilakukan  oleh  Saad  Eddin  Ibrahim,  seorang  ilmuwan  sosial Arab  yang  meyakinkan  masyarakat  Mesir  bahwa  rezim  pemerintah Arab  merupakan  ‚teman‛  mereka  sedangkan  para  reformis  modern merupakan  musuh  bagi  Mesir  dan  dunia  Arab.  Bagi  masyarakat  yang mendukung perkembangan masyarakat sipil dan hak manusia di Mesir dianggap sebagai antek Barat yang mengancam pemerintahan Mesir. 38
Ketiga  yaitu  dengan  melakukan  represi  mendiskreditkan  pemberontak sebagai  pengkhianat;  dan keempat  menjatuhkan  hukuman  kepada pemberontak,  antara  lain  hukuman  mati,  dimasukkan  dalam  penjara, menyakiti keluarga mereka, menghilangkan hak mereka untuk bekerja, dilarang  bepergian  ke  luar  negeri,  pengucilan,  dan  pengasingan.
Keempat  dengan  memberikan  peringatan  bahwa  demokratisasi  hanya akan membawa ketidakstabilan, peringatan ini merupakan usaha untuk menanamkan  rasa  takut  ke  pada  masyarakat  Arab  bahwa  tindakan reformasi justru akan membawa ketidakstabilan keamanan nasional dan lebih buruk lagi akan ada penyerangan besar  – besaran oleh kelompok Islamis.  Taktik  ini  dilakukan  untuk  mengubah mindset  rakyat  yang awalnya  pro  demokrasi  berubah  haluan  menjadi  pro  pemerintah. Terakhir  dengan  berpura  –  pura  melakukan  reformasi,  para  penguasa rezim pemerintahan telah mengklaim bahwa mereka telah memerintah secara  demokratis  misalnya  dengan  menyelenggarakan  konferensi, retorika, pemilu tetap dan sebagainya 39 .
Di samping itu, hambatan demokrasi di timur tengah ditengarai dua  hal,  pertama  masalah  ideology.  Ideology  kerap  kali  menjadi hambatan  tersendiri  bagi  penegakan  demokrasi.  Bagi  Islam  militant, ingin penerapan Syariat Islam, sementara masyarakat yang mendukung pluralitas  menghendaki  kepemimpinan  yang  lebih  demokratis.  Kedua, sumber daya alam, yakni minyak yang terdapat di kawasan tersebut, di satu sisi merupakan suatu berkah namun disisi yang lain dapat berubah menjadi  sebuah  kutukan  jika  penguasa  Negara  tersebut  menggunakan hasil  minyak  tersebut  untuk  melawan  demontrasi  atau  penyaluran ekspresi rakyat. 40
38 Barry  Rubin, How  Arab  Regimes  Defeated  The  Liveralization  Challenge dalam Middle East Review of International Affairs …93
39 Barry  Rubin, How  Arab  Regimes  Defeated  The  Liveralization  Challenge dalam Middle East Review of International Affairs …97-98 40 http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur- tengah/12/04/06/m21oco-inilah-tantangan-transformasi-demokrasi-timur-tengah

## KESIMPULAN
Dari  penjelasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa demokrasi masih sulit untuk dikembangkan dalam sistem pemerintahan negara – negara di Timur Tengah. Keadaan ini ditandai dengan sulitnya reformasi  dalam  struktur  tradisional  bangsa  Arab  yang  terus dipertahankan  oleh  para  elit  politik  dan  grup  –  grup  ekstrimis  Islam yang berkembang pesat di kawasan Timur Tengah. Perkembangan grup ekstrimis  ini  banyak  didukung  oleh  para  elit  politik  yang  ingin mempertahankan kekuasaannya dan menentang nilai – nilai demokrasi dan  keterbukaan  untuk  berkembang  di  negaranya.  Keadaann  ini  pada kenyataannya justru membawa banyak dampak negatif bagi masyarakat Timur  Tengah,  karena  dengan  solidnya  kekuasaan  para  elit  politik tersebut  maka  terjadi  pendistribusian  kekayaan  dan  hak  asasi  yang tidak  merata.  Ketimpangan  sosial  ini  kemudian  menjadikan  Timur Tengah  sebagai  salah  satu  kawasan  yang  mengalami  degradasi perkembangan terburuk di era modern saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdilah,  Masykuri, Demokrasi  Di  Persimpangan  Makna  alih  bahasa Wahib Wahab. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2004 Klaff,  Rene. Prinsip-Prinsip  Dasar  Demorasi  dan  Pemerintahan  Yang Baik dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat
Islam.  Jakarta:  FNS  Indonesia  dan  Pusat  Studi  Islam Paramadina, 2002
Elposito, John. a respon to the place of tolerance in Islam (Originallity Published  in  the  Februari/Maret  2002  issues  of  Boston Review )
Al-Jabiri, Syuro; Tradisi, Partikularitas dan Universalitas. Yogyakarta: LkiS, 2003
El-Fadl ,  Abou.  Islam  and  The  Callinge  of  demokrasi.  Princethon:
Princethon University Press, 2004
Vaezi,  Ahmad. Agama  Politik  Nalar  Politik  Islam  alih  bahasa  Ali
Syahab. Jakarta: Citra, 2006 Muhammad, Abu> Nashr. Menggugat Demokrasi dan Pemilu alih bahasa Abu  Muqbil  Ahmad  Yuswaji  dan  Abu  Nizar  Arif  Mufid. Depok: Darul Hadits, 2004
Islam dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang…
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
Ghofur, Abdul. Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi  Atas  Pemikiran  Gus  Dur.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2002 Madaniy,  A.  Malik. Politik  Berpayung  Fiqh.  Yogyakarta:  Pustaka Pesantren, 2010 El-Effendi,  Abdelwahab. ‚Defisit  Demokrasi  di  Dunia  Islam‛  dalam Bernard  Lewis Islam  Liberalisme  Demokrasi  alih  bahasa
Mun’im A. Sirry. Jakarta: Paramadina, 2002
Azra,  Azyumardi. Transformasi  Politik  Islam;  Radikalisme,
Khilafatisme dan Demokrasi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016 Karni,  Asrori  S. Hajatan  Demokrasi:  Potret  Jurnalistik  Pemilu Langsung  Simpul  Islam  Indonesia  Dari  Moderat  Hingga Garis Keras. Jakarta: Era Media Informasi http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/07/27/oazb0v319 -turki-indonesia-dan-demokrasi-2 Sandra,  Halperin. The  Post-Cold  War  Political  Topography  of  the Middle  East:  Prospects  for  Democracy.  tk:  Third  World Quarterly, 2005 Rubin,  Barry. How  Arab  Regimes  Defeated  The  Liveralization Challenge  dalam  Middle  East  Review  of  International Affair http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur- tengah/12/04/06/m21oco-inilah-tantangan-transformasi- demokrasi-timur-tengah