## PENERAPAN ASAS JAMINAN FIDUSIA DAN PERJANJIAN PADA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG)
Eva Andari Ramadhina evaramadhina@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Ambar Budhisulistyawati ambarbudhi@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Abstract
that is not accompanied by any additional agreements resulted in the imposition of bail using general
Keywords:

## Abstrak
Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum  normative  yang  bersifat  preskriptif,  dengan  pendekatan  undang-undang  dan  kasus.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen
perjanjian. Perjanjian konsumen yang tidak disertai dengan adanya perjanjian tambahan mengakibatkan pembebanan  jaminannya  menggunakan  jaminan  umum,  sehingga  tidak  berlaku  padanya  hak-hak dari  jaminan  kebendaan.  Konsekuensinya,  bagi  pihak  ketiga  adalah  tidak  dihormatinya  hak  jaminan
Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG, tidak terdapat penerapan
Kata  Kunci: Perjanjian  Konsumen,  Pendaftaran  Fidusia,  Asas-asas  Jaminan  Fidusia,  Asas-asas Perjanjian

## A.  Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional suatu Negara dalam rangka mencapai masyarakat yang adil makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Pembangunan  nasional  tersebut terdiri atas satu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi aspek kegiatan masyarakat  sebagai  tugas  pemerintah  untuk melaksanakan tujuan pembangunan nasional.
Kebutuhan  masyarakat  setiap  harinya dalam  perkembangan  pembangunan  ekonomi, semakin meningkat sehingga masyarakat terdorong  semakin  konsumtif.  Pola  hidup yang konsumtif tersebut tidak seimbang dengan  pemasukan  setiap  orang,  sehingga timbullah  pemikiran  bagaimana  memenuhi kebutuhan  hidup  masyarakat  setiap  harinya dengan  pendapatan  yang  sedikit  namun dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Kebutuhan masyarakat  tersebut  tidak  dapat  dipenuhi secara  tunai,  dengan  minimnya  pendapatan masyarakat  sedangkan  keinginan  masyarakat yang cukup banyak memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana atau uang yang dibutuhkan dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat  tersebut diperoleh dengan peminjaman atau kredit melalui lembaga pembiayaan atau kredit perbankan.
Benda  bergerak  sebagai  jaminan  hutang pada  sistem  hukum  Indonesia  dan  sistem hukum pada Negara-Negara Eropa Kontinental, jaminannya  diikat  dalam  bentuk  gadai.  Objek gadai  tersebut  harus  diserahkan  kepada  pihak penerima  gadai  (kreditur).  Sedangkan  dalam hal  objek  jaminan  hutang  adalah  benda  tidak bergerak, jaminan tersebut berbentuk hipotik atau hak tanggungan, yang mana objek jaminan tidak diserahkan  kepada  kreditur  akan  tetapi  berada dibawah kekuasaan debitur (Munir Fuady, 2003: 1).
Secara  garis  besar,  dikenal  dua  macam bentuk  jaminan  yaitu  jaminan  perorangan  dan jaminan  kebendaan.  Salah  satu  jenis  jaminan kebendaan  yang  dikenal  dalam  hukum  positif
dipergunakan  dalam  masyarakat  bisnis  (Tan Kamelo, 2006: 2).
diakibatkan adanya hak atas  tanah atau barang
tertentu  yang  tidak  dapat  dijaminkan  dengan hipotik maupun hak tanggungan. Fidusia sebagai salah  satu  jaminan  adalah  unsur  pengaman kredit bank, yang dilahirkan dengan diawali oleh perjanjian  kredit  bank.  Hal  ini  melihat  bahwa
yang  bersifat assessor (Gunawan  Widjaja  dan Ahmad  Yani,  2008:  125).  Melalui  perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban  pada  masing- masing  pihak  yang  membuat  perjanjian  yang telah mereka buat tersebut.
telah  berkembang  sedemikian  rupa  sehingga tidak  hanya  meliputi  inventaris  perusahaan, barang  perniagaan,  hasil  pertanian,  namun juga  barang-barang  rumah  tangga,  tanah tapak  bangunan,dan  sebagainya.  Masyarakat Indonesia yang umumnya terdiri dari rakyat kecil dan  pngusahanya  adalah  golongan  (ekonomi) lemah dihadapkan pada suatu tantangan, dimana tendensi  untuk  mencari  kredit  sangat  tinggi. Tanah, bangunan (rumah), barang-barang rumah tangga,  dan  lain  sebagainya  dengan  mudah dapat diperoleh dan dijaminkan untuk memenuhi kebutuhan  konsumtif  dan  produktifnya  (Mariam Darus Badrulzaman, 1991: 102)
Fidusia sebagai lembaga jaminan sebenarnya  bukanlah  hal  baru,  sudah  lama digunakan dalam dunia usaha baik di Indonesia maupun  negara-negara  maju  lainnya.  Sri Soedewi  Masjchun  Sofwan  mengemukakan bahwa  apabila  ditekusuri  dari  sejarah,  lembaa
dipraktikkan  di  beberapa  Negara  maju  selain Belanda (Munir Fuady, 2003: 13).
Praktiknya, banyak terjadi transaksi kredit,  khususnya  kredit  motor  mengabaikan kewajiban  menjaminkan  barang  (motor)  yang ditransaksikan oleh debitur dan kreditur sehingga menimbulkan  ketidakpastian  hukum  kepada debitur dan kreditur, dimana pendaftaran jaminan
terhadap  kreditor  lain.  Ketidakpastian  hukum kerap  menimbulkan  permasalahan  antara  pihak debitur  dan  kreditur.  Seperti  halnya  dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Subang  Nomor: 23/Pdt.G/2014/PN.SNG  dengan  antara  Budi Rohendi  melawan  PT.  Federal  International Finance  (FIF)  cabang  Subang  yang  melakukan
transaksi  perjanjian  kredit  motor  dengan  tidak
Artikel  ini  membahas  tentang  ketiadaan
pada  perjanjian  pembiayaan  konsumen,  dan membahas  tentang  kesesuaian  pengaturan- hakim memutus perkara dalam Putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor:  102/ Pdt/2015/PT.BDG,  apakah  pertimbangan  yang diberikan  sudah  sesuai  ataukah  masih  terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya.

## B.  Metode Penelitian
Artikel  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian hukum  doktrinal  ( doctrinal  research )  atau penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  merupakan  suatu prosedural penelitian ilmiah  untuk  menemukan  fakta  berdasarkan keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini  dilakukan  dengan  meneliti  bahan-bahan hukum  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Peter  Mahmud  Marzuki,  2014:  33).  Penelitian ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan- bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  terdiri dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder,  bahan-bahan  tersebut  akan  disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan untuk  menarik  kesimpulan  sehubungan  dengan masalah yang diteliti.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang bersifat  preskriptif.  Ilmu  yang  bersifat  preskriptif merupakan  ilmu  yang  mempelajari  koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara  tingkah  laku  individu  dengan  norma hukum  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2014:  41-42). Penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan kasus ( case approach ). Pendekatan undang-undang  dilakukan  dengan  menelaah semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.  Pendekatan  kasus  ( case  approach ) dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan  isu  yang  dihadapi  dan  telah  menjadi putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum tetap (Peter Mahmud  Marzuki, 2014: 133).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Implementasi  Asas-Asas  Jaminan  Fidusia dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen
B e r d a s a r k a n   p u t u s a n - p u t u s a n pengadilan dan perundang-undangan
belum terdapat kejelasan mengenai
Hak  Tanggungan  dan  Undang-undang Jaminan  Fidusia  yang  tidak  berada  dalam satu  sistem  mengakibatkan  kelemahan pengaturan  hukum  yang  bersifat  parsial, berkaitan  dengan  penjelasan  Pasal  3 dan  Pasal  1  angka  4  Undang-undang Jaminan  Fidusia. Akibatnya, tidak  terdapat sinkronisasi  asas  hukum  yang  mengatur
baik adalah hukum jaminan yang mengatur asas-asas  dan  norma-norma  hukum  yang tidak  tumpang  tindih  ( overlapping )  satu sama  lain.  Asas  hukum  dalam  jaminan dengan  dengan  asas  hukum  di  bidang jaminan  kebendaan  lainnya  (Tan  Kamelo, 2006: 12-13).
Salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum  jaminan  adalah  asas  hukum.  Hal ini  menunjukan  betapa  pentingnya  asas hukum dalam undang-undang. Asas hukum  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli hukum  mengandung  pengertian  bahwa pertama, asas merupakan suatu pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, dan  abstrak;  kedua,  asas  merupakan  hal yang mendasari adanya norma hukum (Tan Kamelo, 2006: 158).
Fidusia sebagai suatu jaminan bersifat assesoir tidak dapat berdiri sendiri. Adanya perjanjian pokok sebagai perjanjian yang  dilekatkan  tidak  lepas  dari  peranan asas-asas yang mendasari suatu perjanjian
sebagai  fundamen  dalam  pembentukan hukum  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia tidak dicantumkan secara
menjadi dasar adanya norma hukum tersebut apabila  dikaji  pada  Putusan  Pengadilan Tinggi  Bandung  Nomor  :  102/Pdt/2015/ PT.BDG,  terdapat  beberapa  kesesuaian
asas dan ketidaksesuaian penerapan asas. Pihak  lembaga  pembiayaan  konsumen dalam  perkara  ini  menggunakan  beberasa
dimana  dalam  hal pengambilan  pelunasan  piutang  atas hasil  eksekusi  benda  yang  menjadi  objek
belum  melunasi  piutang  yang  ada,  dank arena  objek  perkara  tersebut  berada  di pihak  ketiga,  sehingga  sudah  menjadi  hak dari lembaga pembiayaan konsumen dalam hal  ini  sebagai  kreditur  untuk  mengambil apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan asas  yang  ada.  Berdasarkan  asas  bahwa
sebagai  asas  publikasi.  Asas  ini  mulai berlaku  dengan  dilakukannya  pendaftaran
tersebut  menunjukkan  bahwa  perjanjian tersebut merupakan perjanjian kebendaan.
Sejalan dengan asas bahwa
objek  jaminan  tersebut  dimanapun  benda tersebut berada.
Asas publikasi dan droit de suite saling berhubungan,  dalam  artian  pemberlakuan asas droit de suite baru berlaku dan diakui
seperti  halnya  yang  terjadi  dalam  Putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor  :  102/ Pdt/2015/PT.BDG,  maka  hak  jaminan
melainkan memiliki karakter hak perorangan. Konsekuensinya,  bagi  pihak  ketiga  adalah
Ketika  terjadi  peralihan  benda  jaminan tidak  dapat  dilindungi  berdasarkan  asas Dengan  kata  lain,  kreditur
sebagai  kreditur  konkuren  bukan  kreditur preferen. Kreditur konkuren adalah general creditor  atau  kreditur  umum,  yaitu  kreditur yang  tidak  mempunyai  hak  pengambilan pelunasan hutang dahulu daripada kreditur
kedalam  boedel  pailit.  Pemilik  jaminan
“separatist”  dimana  ia  berhak  menjual
(Mariam Darus Badrulzaman, 1991: 98).  Hal  ini  berarti  pihak  debitur  pemberi
tidak  mendapatkan  hak  preferen  yang
Budi  Rohendi  sesungguhnya  tidak  berhak melakukan  penjualan  atau  pengalihan atas  objek  sengketa  yaitu  1  (satu)  unit kendaraan  roda  2  (dua)  HONDA/NF  125 TR  M/T,  Warna  Hitam,  Tahun  Pembuatan 2012  Nomor  Polisi  T-6595-VW,  Nomor Rangka  MHIJB9129CK973819,  Nomor Mesin  JB91E2963962,  atas  nama  Rina, berikut  BPKB  dengan  Nomor  I  11471504, seperti  yang  didalilkan  dalam  jawaban gugatanoleh pihak kreditur, PT. FIF.
Perjanjian yang dilakukan oleh kedua  belah  pihak  disebutkan  sebagai suatu  perjanjian  dengan  jaminan  pada umumnya. Sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata yang meletakkan  asas umum hak seseorang  kreditur  terhadap  debiturnya, sehingga hak-hak seorang kreditur dijamin. Hak-hak  seorang  kreditur  yang  dijaminkan diantaranya adalah dengan semua barang- barang  debitur  yang  sudah  ada,  yang sudah ada pada saat hutang dibuat; semua barang  yang  akan  ada,  dapat  diartikan barang barang yang pada saat pembuatan hutang  belum  menjadi  kepunyaan  debitur, tetapi  kemudian  menjadi  miliknya,  hak  ini meliputi barang-barang yang akan menjadi kepemilikan debitur selama barang-barang tersebut  benar  menjadi  milik  debitur;  dan dengan  barang  bergerak  maupun  tak bergerak.  Piutang  dengan  menggunakan pasal  1131  KUH  Perdata  ini  menunjukkan bahwa  piutang  kredit  menindih  pada seluruh  harta  debitur  tanpa  terkecuali  (J. Satrio, 2007: 4). Berdasarkan hal tersebut, apa yang dilakukan kreditur dalam putusan tersebut dengan memohonkan sita jaminan atas  tanah  debitur  yang  beralamat  di  Kp. Majasari  RT  011  /  RW  003  Kelurahan/ Desa  Kamarung,  Kecamatan  Pegaden Kabupaten  Subang  Jawa  Barat  dapat
dibenarkan.  Hal  tersebut  dikarenakan pihak debitur tidak mampu untuk melunasi piutangnya  dan  melakukan  wanprestasi sebelumnya  dengan  tidak  membayar angsuran kepada kreditur.
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas-asas
dasar dalam melakukan  suatu  perjanjian  atau  kontrak. Asas  pacta  sunt  servanda  berkaitan dengan  beberapa  pernyataan  diatas,  juga erat  kaitannya  dengan  asas  kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab.
Berdasarkan  falsafah  Negara  Pancasila, harus  adanya  keselarasan,  keserasian dan keseimbangan antara penggunan. Hal inilah yang menimbulkan hak asasi dengan kewajiban asasi. Maksudnya adalah suatu  kebebasan  terkandung  tanggung jawab di dalamnya (Mariam Darus Badrulzaman,  1994:  45).  Pada  hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak  yang  bertanggung  jawab,  yang mampu  memelihara  keseimbangan  perlu dipelihara  untuk  mencapai  kesejahteraan dan  kebahagiaan  hidup  lahir  dan  batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.
Asas
kebebasan
berkontrak
bukannya  memiliki  arti  tidak  terbatas, dalam  artian  asas  kebebasan  berkontrak tersebut  terbatas  oleh  tanggung  jawab dari para  pihaknya.  Asas  ini  juga memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320  KUH  Perdata  yang  mengandung arti  “kemauan”  ( )  para  pihak  untuk saling berprestasi, adanya kemauan  untuk saling  mengikatkan  diri.  Kemauan  ini membangkitkan  kepercayaan  ( ) bahwa  perjanjian  tersebut  dipenuhi.  Asas kepercayaan  tersebut  merupakan  nilai etis  yang  bersumber  pada  moral.  Grotius mencari  dasar  konsensus  tersebut  dalam Hukum  Kodrat,  dan  mengatakan  bahwa pacta sunt servanda (janji itu mengikat) dan promisorium  impledorum  obligation (kita harus  memenuhi  janji  kita)  (Mariam  Darus Badrulzaman, 1994: 51).
Asas-asas  yang  terdapat  dalam hukum  perjanjian  memiliki  kaitan  erat antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Asas
konsensualisme memiliki hubungan dengan asas kebebasan berkonttrak dan juga asas kekuatan  mengikat  ( pacta  sunt  servanda ) yang  terdapat  dalam  pasal  1338  KUH Perdata.  Semua  pada  pasal  1338  KUH Perdata  mengandung  pengertian  meliputi seluruh  perjanjian  baik  yang  namanya dikenal  maupun  yang  tidak  dikenal  oleh undang-undang.  Berkaitan  dengan  isi perjanjian,  asas  kebebasan  berkontrak membebaskan  “apa”  dan  dengan  “siapa” perjanjian  itu  diadakan.  Perjanjian  ini memiliki  kekuatan  mengikat  dan  jelas berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat.
Apabila dikaji melalui asas-asas umum perjanjian  sebagaimana  pada  Putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor  :  102/ Pdt/2015/PT.BDG  yang  menurut  pihak kreditur  menggunakan  perjanjian  jaminan pada umumnya, maka (Munir Fuady, 2007: 50):
a. Asas kebebasan berkontrak
Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  (KUH  Perdata)  memberikan hak kepada para pihak untuk mebuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama memenuhi syarat-syarat  sahnya  perjanjian  yang diatur  dalam  Buku  III  KUH  Perdata. Setiap  perjanjian  yang  dibuat  sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini juga selaras dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen  dengan  No  perjanjian 308000585112,  tertanggal  04  Juni 2012  dalam  Putusan  Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/ PT.BDG  dimana  dalam membuat dan  melakukan  kesepakatan  sudah sesuai  dengan  syarat-syarat  sah perjanjian,  tidak  ada  yang  dilanggar, kedua  belah  pihak  dengan  sukarela melaukan  perjanjian  tersebut  dan tanpa  adanya  paksaan,  terlebih kedua belah pihak sama-sama cakap hukum,  objek  yang  diperjanjikan  pun ada  dan  tidak  bertentangan  dengan undang-undang,  kesusilaan,  maupun ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat dari waktu ke waktu.
b. Asas konsensualitas
Hukum  perjanjian  memberikan kesempatan  seluas-luasnya  kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang  akan  mengikat  mereka  sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan dari  para  pihak.  Artinya,  apabila sudah terjadi kesepakatan para pihak mengenai  hal-hal  pokok,  maka  mulai detik  itu  juga  lahir  perjanjian.  Hal  ini dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/ PT.BDG,  terjadinya  atau  lahirnya perjanjian yaitu pada tanggal 04 Juni 2012, dimana mulai dari hari itu terjadi kesepakatan kedua belah pihak akan hal-hal  pokok  yang  termuat  dalam perjanjian tersebut.

## c. Asas obligatoir
Asas  ini  memuat  pengertian bahwa  apabila  suatu  kontrak  telah dibuat, maka kedua belah pihak telah terikat,  namun  keterikatannya  hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban antara  kedua  belah  pihak,  dan  hak yang  ada  belum  beralih  sebelum adanya  penyerahan  ( levering ).  Pada Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung Nomor  :  102/Pdt/2015/PT.BDG  telah terjadi  perjanjian  yang  mengikatkan kedua belah pihak dimana telah timbul kewajiban  dan  hak  dari  kedua  belah pihak  sehingga  sudah  seharusnya kedua  belah  pihak  saling  memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya. Berdasarkan  putusan  tersebut,  pihak debitur dinyatakan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan  apa  yang  telah  disepakati namun  masih  tetap  mendapatkan haknya yang menjadi objek perjanjian.
d. Asas pacta sunt servanda
Asas ini diartikan sebagai suatu kontrak  yang  sudah  dibuat  secara sah  oleh  para  pihak  akan  mengikat bagi  para  pihak,  dengan  kata  lain kontrak  tersebut  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  pembuatnya. Pada  Putusan  Pengadilan  Tinggi Bandung  Nomor  :  102/Pdt/2015/
PT.BDG, pihak kreditur menggunakan asas  ini  sebagai  dasar  dari  jawaban gugatan  yang  diajukan.  Dalam  dalil jawaban  gugatan  yang  diajukan kreditur,  kreditur  mendalilkan  bahwa segala upaya yang dilakukan sebagai pelaksanaan  dari  kesepakatan  yang tertera  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen  dengan  nomor  Perjanjian 308000585112,  tertanggal  04  Juni 2012  sebagaimana  terdapat  dalam ketentuan  Pasal  1338  KUH  Perdata yang juga menjadi dasar adanya asas pacta  sunt  servanda .  Kesepakatan yang  terjadi  antara  kedua  belah pihak  yang  melahirkan  Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor Perjanjian 308000585112
dimana segala sesuatu yang termuat di  dalamnya menjadi  undang-undang bagi kedua belah pihak, dalam artian segala  pokok-pokok  perjanjian  yang ada harus dipenuhi segala kewajiban yang ada sebelum menuntut  haknya, dan  segala  klausul  yang  ada  harus ditaati.
2. Kesesuaian ketentuan – ketentuan Putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor:  102/ Pdt/2015/PT.BDG dengan pendaftaran
Fidusia  lahir  dalam  praktek  hukum yang  dituntun  oleh  yurisprudensi,  baik yurisprudensi  di  negeri  Belanda  maupun yurisprudensi di Indonesia. Sebagai pranata hukum  yang  lahir  dari  praktek,  dan  belum mendapatkan  pengaturan  yang  berarti dalam  peraturan  perundang-undangan, maka  tidak  ada  pengaturan  dari  segi prosedural  dan  proses.    Selain  itu,  objek
terlihat  dalam  perundang-undangan  juga terjadi  dalam  yurisprudensi.  Yurisprudensi merupakan  sumber  hukum  formil  yang berbeda  dengan  undang-undang.  Dalam yurisprudensi,  hakim  menentukan  hukum secara  inkonkrito  terhadap  suatu  peristiwa hukum tertentu, sedangkan undang-undang yang  dibentuk  pembuat  undang-undang bersifat inabstakto dan bersifat umum.
Yur i s pr u de ns i   s et i da k - t id ak n y a memberikan arti penting yaitu memberikan
adanya
kesamaan
hukum
dan
kesatuan  hukum  ( rechtseenheid ), serta menciptakan adanya kepastian  hukum  ( rechtszekerheid )  (Tan Kamelo,  2006:  65).  Adanya  yurisprudensi sebagai suatu sumber hukum formil selain undang-undang  memberikan  pengaruh terutama  perkembangan  hukum  yang terjadi dalam suatu masyarakat.
Tammar Frankel menegaskan dalam Toward  Universal  Fiduciary Principles bahwa  kepercayaan  dalam fidusia  memiliki  peranan  yang  sangat vital.  Dijelaskan  lebih  lanjut  (Tamar Frankel, 2014: 397):
kind  of  trust  and  reliance  that  society
relationship  is  the  entrusting  of
kepercayaan dan ketergantungan
elemen  pertama  yang  dibutuhkan hukum  untuk  membebankan  pada
Hal  serupa  juga  diutarakan  Ethan J.  Leib  dan  Stephen  R.  Galoob  dalam
(Ethan  J.  Leib  dan  Stephen  R.  Galoob, 2016: 1825):
over  the  assets  or  legal  interests  of
dalam  keadaan  di  mana  satu  orang yang bebas atas aset atau kepentingan
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis akan  menganalisis  mengenai  putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor:  102/ Pdt/2015/PT.Bdg.  dimana  dalam  putusan tersebut  pihak  penggugat  mengatakan bahwa terdapat unsur-unsur  adanya  suatu
namun dibantah oleh lembaga pembiayaan yang mengatakan bahwa perjanjian tersebut hanyalah perjanjian pokok
berdasarkan  Pasal  1320  KUH  Perdata. Suatu perjanjian atau persetujuan yang sah tersebut melahirkan adanya kewajiban atau prestasi  dari  satu  atau  lebih  orang  (pihak) kepada  satu  atau  lebih  orang  (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Konsekuensi  hukumnya,  dalam  suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak yang mana  pihak  yang  satu  wajib  berprestasi, dan pihak yang lainnya pihak yang berhak atas suatu prestasi.
Berdasarkan  apa  yang  disampaikan oleh  Tergugat,  dalam  perkara  ini  PT.  FIF, suatu  perjanjian  memang  benar  lahir secara  sah  dan  sesuai  dengan  Pasal 1320  KUH  Perdata  sebagaimana  sudah dijelaskan  sebelumnya.  Disamping  itu, menurut  Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad Yani, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi selain keempat syarat mutlak yang terdapat  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata yaitu  untuk  suatu  perjanjian-perjanjian tertentu,  undang-undang  mensyaratkan pula  dipenuhinya  suatu  perbuatan  tertentu agar  perjanjian  tersebut  dapat  membawa akibat hukum (pada perjanjian riil) ataupun harus dipenuhinya suatu formalitas tertentu agar perjanjian yang dibuat itu sah adanya (pada  perjanjian  formil)  (Gunawan  Widjaja dan Ahmad Yani, 2008: 21).
Berdasarkan  uraian  dari  Tergugat, PT.  FIF,  bahwa  Perjanjian  Pembiayaan
Konsumen dengan
no perjanjian 308000585112,  tertanggal  04  Juni  2012 bukan merupakan perjanjian dengan
perjanjian  dengan  jaminan  umum,  yaitu jaminan  dari  pihak  debitur  yang  terjadi atau  timbul  dari  undang-undang,  yaitu bahwa  setiap  barang  bergerak  ataupun barang tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan  utangnya  kepada  debitur, sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1131  dan 1132  KUH  Perdata.  Apabila  dicermati, perjanjian  dengan  jaminan  umum  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  1131  dan  1132 KUH Perdata
Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa  menyendirikan  suatu  bagian  dari kekayaan  seseorang,  si  pemberi  jaminan, dan  menyediakannya  guna  pemenuhan (pembayaran)  kewajiban  (utang)  seorang debitor. Memberikan suatu barang sebagai jaminan  berarti  melepaskan  sebagian kekuasaan atas barang itu. Pada asasnya, yang harus dilepaskan itu ialah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang dengan cara apapun juga, baik dengan jalan menjual,  menukarkan  dan  menghibahkan. Dalam  hal  barang  bergerak,  cara  yang efektif  untuk  mencegah  barang  berpindah dengan  melakukan  penarikan  barang  dari
Pasal  1131 dan  Pasal  1132  KUH  Perdata, pada  putusan  tersebut  sebenarnya  sudah memenuhi  asas-asas  pada  pasal-pasal tersebut,  dan  juga  sejalan  dengan  asas droit de preference .
Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi  Bandung  Nomor:  102/Pdt/2015/ PT.Bdg. telah terjadi perjanjian pembiayaan konsumen  antara  Budi  Rohendi  dengan
PT.  Federal  International  Finance  (FIF) cabang  Subang  pada  tanggal  04  Juni 2012.  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia  bagi
Perusahaan  Pembiayaan  yang  Melakukan
Pembiayaan  Konsumen  untuk  Kendaraan Bermotor  dengan  Pembebanan  Jaminan
Fidusia, dijelaskan bahwa kegiatan
pembiayaan
konsumen kendaraan bermotor  oleh  perusahaan  pembiayaan dimana  konsumen  menyerahkan  hak  milik kendaraan  bermotor  secara  kepercayaan
hukum  baik  bagi  perusahaan  pembiayaan maupun konsumen, maka dari itu diharuskan  untuk  melakukan  pendaftaran
Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan Akta  Jaminan  Fidusia  juga  menjelaskan
beserta  biaya  pendaftarannya.  Kedua tersebut menegaskan bahwasanya setiap  pembiayaan  konsumen  secara
Perjanjian  pembiayaan  konsumen dalam  putusan  tersebut  diputus  dengan perjanjian  pokoknya  saja  tanpa  adanya
kembali,  perjanjian  pembiayaan  yang dilakukan menggunakan unsur-unsur pokok
oleh  Supianto  yaitu,  adanya  pengalihan/ pengoperan,  pengalihan  pemilik  kepada kreditur,  adanya  perjanjian  pokok  dan penyerahan berdasarkan kepercayaan (Supianto,  2015:  35).  Adanya  penyerahan barang  berdasarkan  kepercayaan,  hal ini  dilihat  dari  objek  perkara  1  (satu)  unit kendaraan roda 2 (dua) HONDA/NF 125 TR M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012 Nomor  Polisi  T-6595-VW,  Nomor  Rangka MHIJB9129CK973819, Nomor Mesin JB91E2963962,  atas  nama  Rina,  berikut BPKB  dengan  Nomor  I  11471504  dibeli
lembaga pembiayaan FIF dengan perjanjian pokok  pembiayaan  konsumen  bernomor Perjanjian  308000585112,  tertanggal  04 Juni  2012.  Adanya  pengalihan  pemilik kepada  kreditur,  secara  de  facto,  barang masih  dalam  penguasaan  pemilik  barang dalam hal ini Budi Rohendi, namun secara hak  kepemilikan  atas  barang  menjadi  hak dari lembaga pembiayaan selama perjanjian
pokok tersebut masih berlangsung.
Berdasarkan  hal  tersebut,  perjanjian  yang dilakukan  oleh  Budi  Rohendi  dengan pihak  lembaga  pembiayaan  tersebut  jelas
Ketentuan mengenai kewajiban
pembiayaan  konsumen  dengan  jaminan
Hal  ini  dikarenakan  pada  umumnya bergerak  yang  tidak  terdaftar  sehingga sulit  untuk  mengetahui  siapa  pemiliknya.
sampai  mengatur  tentang  prosedural  dan proses  tersebut.  Maka,  apabila  kewajiban
sebagai  suatu  mata  rantai  dari  prosedur
Fuady, 2003: 29).
juga  berkaitan  dengan  ketentuan  Pasal 1977  KUH  Perdata.  Ketentuan  tersebut memberikan ketegasan hak milik dari suatu barang  serta  memberikan  perlindungan bagi kreditur maupun debitur apabila terjadi suatu  sengketa.  Terlepas  dari  bagaimana bentuk sistem pendaftaran jaminan
untuk  menjamin  kepastian mengenai objek  jaminan  yang  telah  didaftarkan. Dalam  rangka  mengamankan  kredit  yang telah  diluncurkan,  maka  kepastian  untuk dapat  mengeksekusi  agunan  yang  diikat
mengambil  hasil  penjualan  atas  agunan yang  bersangkutan  bagi  pelunasan  utang debitur,  bukan  merupakan  hal  yang sederhana dan dapat terjadi hanya dengan ada dan berlakunya Undang-undang
Jaminan Fidusia.
Adanya  pendaftaran  dalam  lembaga
sebagai  salah  satu  asas  yang  penting dalam hukum jaminan kebendaan. Jaminan
publisitas mengakibatkan keberadaan
untuk  dikontrol.  Hal  ini  jelas  menimbulkan ketidaksehatan  dalam  praktek,  seperti
tanpa  sepengetahuan  kreditur,  atau  malah tidak terlindunginya hak-hak debitur seperti dalam  perkata  perdata  pada  Putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor:  102/ Pdt/2015/PT.Bdg tersebut.
didaftarkan  menimbulkan  akibat  hukum tidak  melahirkan  perjanjian  kebendaan
karakter  kebendaan  seperti  droit  de  suite dan  hak  preferensi  tidak  melekat  pada
penyebab  tidak  didaftarkannya  jaminan berlangsung  relatif  sebentar  tidak  lebih dari  setahun,  nilai  pinjaman  kecil  dan debitur yang sudah dikenal baik oleh pihak lembaga  pembiayaan.  Jadi  sangat  kecil kemungkinan  terjadi  wanprestasi  (Tan Kamelo, 2006: 216).

## D.  Simpulan
pembiayaan  konsumen  ditinjau  dari  Putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor  :  102/ Pdt/2015/PT.BDG tidak diimplementasikan. Pada  perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang ada menggunakan unsur-unsur pada jaminanan
pembiayaan  konsumen  terebut,  namun  pihak lembaga  pembiayaan  mengklaim  perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sebagai perjanjian  dengan  jaminan  umum  sesuai  pasal 1131 KUH Perdata sehingga asas-asas jaminan
hanya  berlaku  asas-asas  perjanjian  dan  asas- asas jaminan umum.
Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis  terhadap  Putusan  Pengadilan  Tinggi Bandung Nomor  : 102/Pdt/2015/PT.BDG  bahwa ketentuan-ketentuan  dalam  putusan  pengadilan tersebut tidak sesuai sesuai dengan pendaftaran
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan Fidusia dalam lembaga pembiayaan konsumen,
dikarenakan tidak adanya pendaftaran terhadap diputus menggunakan asas-asas dan ketentuan pada jaminan umum. Pertimbangan hakim yang ada  sudah  sesuai,  hanya  saja  dalam  praktek dari  lembaga  pembiayaan  konsumen  tersebut menurut  penulis  belum  transparan  sehingga pihak  debitur  tidak  memahami  betul  mengenai perjanjian yang dibuat.

## E. Saran
1. Perlu dibuat ketentuan yang lebih t e g a s   m e n g e n a i   p e n d a f t a r a n
p e m b i a y a a n   k o n s u m e n   y a n g melakukan  pembiayaannya  berdasarkan
Apabila  terdapat  lembaga  pembiayaan konsumen
yang  masih  menggunakan
penjaminan  dengan  jaminan
umum
perlu  adanya  penegasan  perlindungan hak-hak  baik  debitur  maupun  kreditur dikarenakan  jaminan  umum  cenderung lemah  dan  merugikan  berbagai  pihak  baik pihak  kreditur  maupun  debitur.  Sehingga diperlukan  adanya  penegasan  mengenai pembebanan dengan jaminan serta
pengelompokan pembebanan tersebut
berdasarkan unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung pada jaminan tersebut. 2. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan menggunakan pembiayaan konsumen sebagai lembaga  pembiayaannya hendaklah
mencermati isi dari pokok-pokok perjanjiannya, terlebih mengenai perjanjian assesoir  yang  diklausakan,  apakah  juga diatur  atau  tidak.  Sebagian  masyarakat yang  cenderung  menerima  pembiayaan tanpa  mencermati  lebih  lanjut  isi  dari perjanjian  yang  ada  atau  justru  awam dengan pokok-pokok perjanjian yang dibuat, sehingga  cenderung  dirugikan.  Lembaga pembiayaan  konsumen  dalam  melakukan pembiayaannya perlu memberikan
pemahaman  kepada  debiturnya  sehingga debitur paham mengenai perjanjian yang  dibuat,  bukan  sekedar  melakukan peminjaman kredit atau melakukan pembiayaan  saja.  Dari  sisi  kreditur, diperlukan adanya kesadaran kreditur untuk melindungi  hak-haknya  dalam  menjamin objek jaminannya, misalnya dengan mendaftarkan  jaminan  objek  tersebut  ke dalam jaminan kebendaan, seperti jaminan

## Daftar Pustaka
Ethan J. Leib dan Stephen R. Galoob. “Fiduciary Political Theory: A Critique Vol. 125:1820. Yale University. 2016. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2008. J. Satrio. 2007. . Bandung: Citra Aditya Bakti Mariam  Darus  Badrulzaman.  1991. . Bandung: Citra Aditya Bakti . 1994. . Bandung: Alumni Munir Fuady. 2003. . Bandung: Citra Aditya Bakti . 2007. . Bandung: Citra Aditya Bakti. Peter Mahmud Marzuki. 2014. . Jakarta: Prenada Media Group. Supianto.  2015. Yogyakarta:
Garudhawaca.
Tan  Kamelo.  2006.
.  Bandung:
Alumni.
Tamar  Frankel.  “Toward  Universal  Fiduciary  Principles.”
,  Vol.  39:2.  Boston
University School of Law. 2014.