## SANKSI PENGEDARAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G PADA TOKO OBAT TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK

## KEFARMASIAN: STUDI KASUS
Firda Jusela, Anhadi Achadi Universitas Indonesia E-mail: Firdajusela@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Obat  Keras  daftar  G, Tenaga Kefarmasian, Sarana Kefarmasian, Iziin Edar, Saknsi Era digitalisasi ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan keseahatan  dan  mengetahui  jenis  komposisi  obat  yang  dibutuhkannya.  Rantai pasok obat yang Panjang menjadi celah bagi oknum melakukan pelanggaran pada praktek  kefarmasian.  Penjualan  obat  keras  daftar  G  yang  kini  mulai  diawasi secara ketat dikarenakan adanya New Psychoactive Substance (NPS) diperjual belikan bukan pada sarana kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana yang diatur regulasi pemerintah Republik Indonesia. Pada kasus ini dilaporkan  satu  orang  pemilik  toko  obat  dan  Gudang  obat  yang  memperjual belikan  obat-obatan  keras  daftar  G  yang  didapatkannya  dari  salesman  yang datang  ke  tokonya.  Metode  yang  gunakan  dalam  analisis  ini  adalah membandingkan  kasus  yang  terjadi  dengan  aturan  yang  berlaku  pada  masa kejadian dan fenomena yang terjadi saat ini. Pada analisa ditemukan terjadinya pelanggaran pemilik toko obat yang tidak mempekerjakan Apotek atau Tenaga Teknik  Kefarmasian  untuk  menjalankan  praktek  kefarmasian.  Namun  tidak ditemukan  obat  daftar  G  yang  masuk  ke  dalam  New  Psychoactive  Substance (NPS).  Dalam  studi  kasus  ini  meyimpulakn  bahwa  terdakwa  terbukti  sah  dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan. ABSTRACT Keywords:
List G Hard Drugs, Pharmaceutical
Personnel, Pharmaceutical Facilities, Marketing Permit, Sanctions Digitalization era makes easier for people to get access to health services and know  the  type  of  drug  composition  they  need.  Long  process  of  drug’s  supply chains  provide  an  opportunity  for  individuals  to  commit  violations  in pharmaceutical practices. The sale of hard drugs on list G is now starting to be closely monitored because New Psychoactive Substances (NPS) are being bought and sold not at pharmaceutical facilities that have the expertise and authority as regulated by the government of the Republic of Indonesia. In this case, it was reported that a drug shop owner and drug warehouse was buying and selling hard drugs on List G which he got from salesmen who came to his shop. The method used in this analysis is to compare cases that occurred with the rules that applied  at  the  time  of  the  incident  and  phenomena  that  occur  today.  In  the analysis,  violations  were  found  by  drug  shop  owners  who  did  not  employ pharmacies  or  pharmaceutical  technicians  to  carry  out  pharmaceutical practices. However, there are not List G drugs were found to be included in the New Psychoactive Substance (NPS). This case study concludes that the defendant was proven to be legitimate and convincing as charged.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  dengan  meningkatnya  standard  kehidupan  masayarakat  Indonesia beriringan  dengan  meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  kesehatan,  mendorong masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan lebih cepat. Hal ini diatur pemerintah yang melalui  undang-undang  yang  menyatakan  bahwa  kesehatan  adalah  hak  seluruh  masyarakat

## Sanksi Pengedaran Obat-Obatan Keras daftar G pada Toko Obat Tanpa Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian: Studi Kasus
Indonesia.  Pada  era  globalisasi  dimana  kemajuan  informasi  dan  teknologi  sangat  pesat memudahkan  masyarakat  medapatkan  informasi  tentang  kesehatan.  Hal  ini  merupakan  dua mata pisau dalam bidang kesehatan. Pada satu sisi mayarakat lebih memperhatikan kondisi kesehatannya dan memudahkan aksesabilitas terhadap layanan keeahatan namun pada sisi lain informasi bohong perihal kesehatan, obat dan kosmetik menjadi sangat marak beredar.
Salah  satu  kemudahan  bidang  kesehatan  yang  memanfaatkan  teknologi  antara  lain layanan  pengobatan  daring  (online)  melalui  berbagai  platform.  Layanan  ini  memudahkan masyarakat mengetahui jenis komposisi obat yang dibutuhnya. Hal ini mendorong masyarakat untuk mendapatlan obat tersebut tanpa melakukan pemeriksaan ke dokter terlebih dahulu.
Pemerintah pun mendapatkan tantangan yang selama ini lama terpendam yaitu masalah peredaran  obat  tanpa  ijin  edar,  peredaran  obat-obatan  keras  tanpa  resep  dokter  ataupun peredaran kosmetik tanpa ijin edar.
Apotek merupakan sarana kefarmasian yang dijalani dan dipertanggungjawabkan oleh seorang apoteker dapat melayani pasien terutama dalam hal jual-beli baik obat-obatan bebas, obat-obatan  bebas  terbatas,  obat-obatan  keras  dan  obat-obatan  tradisional.  Hal  ini  berbeda dengan  Toko  Obat  yang  tidak  memerlukan  apoteker  namun  harus  memiliki  Tenaga  Teknis Kefarmasian yang banyak tersebar di Indonesia dimana hanya memperjual belikan obat-obatan bebas, obat-obatan bebas terbatas dan obat-obatan tradisional dengan ijin edar.
Alfarabi (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa 90,3% sarana tanpa keahlian dan kewenangan dalam menjalan praktik kefarmasian pada wilayah penyangga DKI Jakarta terjadi peredaran obat keras yang bisa didapatkan tanpa menggunakan resep dokter. Dan pada hasil temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan bahwa Kalimantan Selatan  adalah  kota  yang  paling  rawan  melakukan  peredaran  obat  keras  pada  saran  tanpa keahlian dan kewenanga.
Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran perihal pertanggung jawaban atas penyebaran obat-obatan keras dan atau obat-obatan tanpa ijin edar yang dilakukan pemilik Toko Obat tanpa Apoteker ataupun Tenaga Teknis Apoteker.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus. Kasus yang dibahas pada penelitian ini adalah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar yang terjadi di Kota Kalimantan Selatan dengan nomot putusan No. 37/Pid.Sus/2019/PN Pli pada tahun 2020. Naskah tersedia secara public dan dapat diunduk pada website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kasus

## Sanksi Pengedaran Obat-Obatan Keras daftar G pada Toko Obat Tanpa Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian: Studi Kasus
ini  akan  ditampilkan  secara  ringkas  tanpa  mengurangi  fakta-fakta  yang  ada  dalam  putusan tersebut.
Analisa terhadap kasus akan dilakukan dengan menggunakan dua sumber yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber data sekunder. Yang termasuk dalam sumber bahan hukum primer  adalah  sumber  hukum  dengan  kekuatan  yang  mengikat  seperti  Undang-Undang, Peraturan Pemerinrtan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keseharan, dan pruduk hukum lainnya. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel atau naskah akademik yang mendukung analisa data primer. Analisa yang digunakan dalam penelitina  ini  adalah  deskriptif-analitik  dengan  memberikan  gambaran  kondisi  secara  jelas terhadap suatu keadaan dan dilakukan analisa berdasarkan teori hukum ataupun peraturan yang berlaku di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Satu orang tersangka (MA) di dakwa melanggal ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (10)  Undang-Undang  RI  Nomor  36  tentang  Kesehatan  dengan  dugaan  megedarkan  sediaan farmasi  tanpa  izin  edar  dan  melakukan  pekerjaan  kefarmasian  tanpa  keahlian.  Terdakwa merupakan pemilik toko obat dan Gudang obat di Kota Kalimantan Selatan.
Kronologi kejadian pada tanggal 20 Nopember 2018, dua orang saksi yang merupakan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  BPOM  melakukan  Operasi  Penertiban.  Saksi  menemukan  4 jenis obat yang tidak mencantumkan ijin edar, 49 jenis obat tradisional tanpa menjantumkan ijin edar, 348 jenis obat keras daftar G dengan tanda K yang menandakan termasuk obat keras. tanpa memilki keahlian kefarmasian. Terdakwa membuka toko tersebut selama tiga tahun dan mendapatkan  obat-obatan  tersebut  dan  jamu  dari  sales  lepas  yang  datang  ke  tokonya  yang selanjutnya di jual kembali. Obat obat keras yang termasuk dalam daftar G dapat dibeli oleh pelanggannya  tanpa  menggunakan  resep  dokter.  Terdakwa  tidak  ingat  berapa  orang  dan identitas orang yang telah membeli obat di toko milik terdakwa. Dalam proses persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:9
1.  Bahwa terdakwa telah membuka toko obat dan gudang obat di wilayah Kalimantan Timur selama tiga tahun.
2.  Bahwa terdakwa mengetahui larangan menjual obat-obatan dan obat tradisional tanpa ijin edar namun tetap menjual obat-obatan dan obat tradiosional tanpa ijin edar dikarenakan permintaan pelanggan.

## Sanksi Pengedaran Obat-Obatan Keras daftar G pada Toko Obat Tanpa Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian: Studi Kasus
3.  Bahwa terdakwa mendapatkan Obat keras daftar G dan obat lainnya dengan membeli dari sales lepas yang datang ke tokonya dan tidak mengetahui nama dan identitas sales tersebut.
4.  Bahwa terdakwa menjual obat dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 3.000.000,- per bulan
5.  Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa menyimpan obat-obat keras daftar G, obat tradisional tanpa izin edar, dan obat lainnya di Gudang diatas plafon yang dapat dijangkau dengna tangga kecil.
6.  Bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi,  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No. 1331/Menkes.SK/2022  Pasal  2  ayat  (1)  ,  toko  obat  hanya  mempunyai  kewenangan menjual  obat  bebas  dan  obat  bebas  terbatas  sehingga  tidak  ada  kewenangan  dalam menyimpan  dan  mengedarkan  Obat  Keras.  penggunaan  Obat  Keras  tanpa  petunjuk seorang  Apoteker  atau  resep  dari  dokter  akan  mengakibatkan  terjadinya  resistensi mikroba, toksisitas dan efek samping lainnya yang dapat membahayakan kesehatan.
7.  Bahwa  toko  milik  terdakwa  tidak  mempekerjakan  Tenaga  Teknis  Kefarmasian  dan pengelolaan obat yang seharusnya tanggungjawab dari Tenaga Teknis Kefarmasian pada fasilitas pelayanan Pedagang Eceran Obat atau pemilik Toko Obat tidak dilaksanakan oleh terdakwa  dikarenakan  pengelolaan  obat  baik  berupa  pengadaan,  penerimaan, penyimpanan dan penjualan dilakukan sendiri oleh terdakwa.
8.  Bahwa terdakwa melanggar UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 198 tentang kefarmasian  dalam  hal  ini  mengatur  praktik  kefarmasian  dilakukan  oleh  orang  yang memeiliki  keahlian  dan  kewenangan  dibuktikannya  dengan  Surat  Tanda  Registrasi Apoteker  (STRA)  bagi  Apoteker  atau  Surat  Izin  Kerja  Tenaga  Teknis  Kefarmasian (STRTTK). Terdakwa tidak memiliki satu atau keduanya dikarenakan Pendidikan terakhir terdakwa adalah Sekolah Dasar (SD)
9.  Bahwa  terdakwa  melanggar  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No. 1331/Menkes/SK/2002  pasal  2  ayat  (1)  dalam  hal  ini  pedagang  eceran  obat  hanyba menjual obat-obatan bebas atau obat-obatan bebas terbatas namun terdakwa menjual obat- obatan keras daftar G yang hanya dapat disediakan atau dibeli di apotik atau apotik rumah sakit.
10.Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi, terdakwa melanggar pasal 197 UU no36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

## Sanksi Pengedaran Obat-Obatan Keras daftar G pada Toko Obat Tanpa Keahlian dan
Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian: Studi Kasus
Berdasarkan fakta yang diungkap dipengadilan, bukti dan saksi, terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebgaimana yang telah di dakwakan.

## Pembahasan
Klasifikasi obat-obatan keras dalam kasus ini obat kersa daftar G telah diatur dalam Surat  Keputusan  Kementerian  Keehatan  nomor  02396/A/SK/VIII/1986.  Dewasa  ini, pemerintah bersama dengan Badan Narkotika Nasional memiliki perhatian khusus terhadap peredaran  obat-obatan  keras  daftar  G  yang  dapat  menjadi  jenis  narkotika  baru  (New Psychoactive Substance (NPS). 90 dari 93 Jenis narkotika yang bereedar di Indonesia telah diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan,  Adapun  yang  belum  diatur  adalah  golangan Ketamin,  Mitragyna  Speciosa  (Kratom)  dan  Alpha-Propylaminopeniophenone.  Berdasarkan hal tersebtu mendorong adanya urgensi dalam melakukan revisi undang-undang No. 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika.  Hal  ini  dilakukna  karena  tingginya  penyalahgunaan  narkoba  dan prevalensinya yang terus meningkat setiap tahunnya.
Pengolahan  obat,  bahan  obat,  obat-obat  keras  daftar  G,  narkotika  atau  zat  adiktif lainnya harus dikelola atau dipertanggungjawabkan oleh Apoteker. Keberadaan peredarannya pun terbatas hanya di Apotek atau di Apotek Rumah Sakit. Adapun puskesmas yang belum memiliki Apoteker maka dapat digantikan oleh Tenaga Kefarmasian yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan setempat.3,11 Desawa ini pengawasan obat keras yang termasuk dalam daftar G  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BN)  bersinergi  dengan  Polri,  dan  Badan Pengelolaan Makanan (BPOM). Dalam hal menlakukan pengawasan obat dan baham makanan yang dilakuakn oleh BPOM akan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawas Negeri Sipil BPOM (PPNS). Hal ini sesuai dengan temuan atau fakta yang terjadi dalam kasus di atas.
Dalam kasus ini, tidak ditemukannya obat-obatan keras yang termasuk dalam golongan Narkotika. Namun terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam pengolahan obat dan pelayanan kefarmasian. Dan terdakwa tidak mempekerjakan Apoteker ataupun Tenaga Teknis Kefarmasian.
Pengawasan jalur peredaran obat melalui rantai pasok memiliki tantangan tersediri. Hal ini sangat kompleks karena melibatkan banyak pihal dalam praktek nyata. Sebuah komoditi farmasi  meiliki  jalur  yang  Panjang  sebelum  dapat  dikonsumsi  oleh  masayarakat.  Rantai  ini dimulai dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah, badan pemerintahan, badan pengawasan obat  dan  makanan  (BPOM),  industri  farmasi,  pedagang  besar  farmasi,  retailer  termasuk  di dalamnya Apotek dan Toko Obat setelah itu bisa sampai kepada konsumen. Untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, produk kefarmasian diatur dalam regulasi pemerintah

## Sanksi Pengedaran Obat-Obatan Keras daftar G pada Toko Obat Tanpa Keahlian dan
Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian: Studi Kasus
melalui  Undang-Undang  No.  36  tahun  2009  tentang  kesehatan  yang  kini  telah  di  gantikan dengan  Undang-Undang  No.  17  tahun  2023  tentang  kesehatan  dimana  praktik  kefarmasian hanya dilakuan oleh tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan lain secara terbatas.
Pada  rantai  pasok  obat,  peredaran  obat  keras  pada  sarana  tanpa  keahlian  dan kewenangan  dapat  dapat  terjadi  penyimpangan  pada  tingkat  salesman,  pasar  obat,  bahkan Perusahaan  Besar  Farmasi  (PBF).  Berdsarkan  penelitian  terdahulu  di  dapatkan  69% penyebaran tersebut dikarenakan salesman yang datang langsung kepada sarana tanpa keahlian dan  kewenangan  atau  sarana  tanpa  keahlian  dan  kefarmasian  yang  menghubungi  langsung. Pada kasus ini, terdakwa mendapakan obat-obatan tersebut dari salesman yang mendatanginya langsung ke toko. Terdakwa.
Di Indonesia, badan yang memiliki tugas untuk peredaran obat dan makan berada di bawah  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  BPOM  bertugas  untuk  membuat regulasi,  standarisasi  keamanan,  khasiat,  informasi  produk,  mutu,  tahap  produksi, pendistribusian obat, bahan obat, narkotika, psikotropoka, dan zat adiktif lainnya. Selain itu BPOM  juga  melakuakn  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  seluruh  kegiatan  tersebut.  Pada kasus ini, BPOM melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi terhadap peredaran obat dan makan.
Peredaran  obat  keras  tanpa  resep  dokter  merupakan  Tindakan  melawan  hukum  dan melanggar  undang-undang  nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  dan  dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Selain itu, pada kasus ini terdakwa juga melanggar Pasal 198 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan dapat dikenakan denda maksimal Rp. 100.000.000,- juta rupiah.

## KESIMPULAN
Apotek wajib memiliki Apoteker untuk melakukan praktek kefarmasian, namun untuk Toko  Obat  harus  memikliki  Tenaga  Teknik  Kefarmasian  dalam  melakukan  praktik kefarmasian.  Kewenangan  Tenaga  Teknik  Kefarmasian  bebeda  dengan  Apoketer,  dimana pelayanan  praktek  kefarmasian  pada  toko  obat  hanya  sebatas  pada  peredaran  obat-obatan bebas, obat-obatan bebas terbatas dan obat-obatan tradisional dengan ijin edar. Tenaga non kefarmasian  memiliki  kewenangan  yang  sebatas  kegitan  administratif.  Pada  kasus  diatas, pemilik toko dapat disebut sebagai tenaga non farmasi yang tidak memiliki kewenangan dalam praktik  kefarmasian  dan  menjadi  tanggung  jawabnya  sendiri  atas  tindakan  yang  telah dilakukan.

## Sanksi Pengedaran Obat-Obatan Keras daftar G pada Toko Obat Tanpa Keahlian dan
Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian: Studi Kasus

## DAFTAR PUSTAKA
1. Nining. Eedukasi dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GEMA CERMAT).  Kesehatan  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (Indonesian  Journal  of Community Engagement) 5. 2019;
2.  Ariestiana  E.  Analisis  Penanggunalangan  Peredaran  Obat  Keras  dan  Obat-Obat  Tertentu Melalui Media Online. Indonesian Private Law Review. 2020;
3.  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  nomor  9  Tahun  2017  tentang  Apotek.  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia Jakarta; 2017.
4. Zuhaid MAN, Turisno BE, Suharto R. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online di Indonesia. Dipenogoro Law Journal. 2016
5. Yuningsih R. Pelindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan. Jurnal Masalah-Masalah Sosial . 2021;12.
6. Nurjanah F, Gozali Dolih. Review Artikel: Kesalahan Pengobatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Farmaka. 2021;3.
7. Purba AV, Soleha M, Sari ID. Kesalahan Dalam Pelayanan Obat (Medication Error) dan Usaha Pencegahannya. Buletin Sistem Kesehatan. 2007;10.
8. Elfarabi F, Handayani F, Arrahman YR, Santoso AA, Putra SD. Penyimpangan Distrbusi Obat Keras pada Sarana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian. Eruditio. 2021;
9. Mahkamah Agung. Putusan PN PELAIHARI Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pli Tanggal 13 Maret 2019
.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c630461c4f5156fe3c23120852 f5c3f7.html. 2019.
10. Ova SM, Ar-Rifqi AF. Hati-Hati Narkoba Jenis Baru: NPS (New Psychoactive Substance). https://jambi.bnn.go.id/hati-hati-bahaya-narkoba-jenis-baru-nps-new-psychoactive- substance/. 2023.
11.  Hikmawati  P.  Urgensi  Revisi  undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Bidang Poilik, Hukum dan keamanan . 2022;XIV.
12.  Pemerinta  Pusat  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemerinta Pusat Republik Indonesia 2009.
13.  UU  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan. 2009;
14. Aziz A. Tugas dan Wewenang Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka

## Sanksi Pengedaran Obat-Obatan Keras daftar G pada Toko Obat Tanpa Keahlian dan
Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian: Studi Kasus
Perlindungan Konsumen. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. 2020;23.
16.  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Noomor 16 Tahun 2023 tentang Pengawasan Peredaran Obat tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan 2023.
17.  Presiden  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  17  Tahun  2023 Tentang Kesehatan. 2013.
18.  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika,  dan  Prekursor  Farmasi  di  Fasilitas  Pelayanan  Kefarmasian.  Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta; 2021.
19. Nurrohmah meilisa, Hufron. Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter. Indonesial Journal of Law and Social-Political Governance. 2023;
20. Usmini A. Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2017;

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License