## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 7 Nomor 2, Maret 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
IMPLEMENTATION OF COLLECTION OF NAD LOANS THROUGH AUCTION ON LIABILITY RIGHTS AS GUARANTEE IN PT. BPD SUMATERA BARAT
PELAKSANAAN PENAGIHAN KREDIT MACET MELALUI LELANG TERHADAP HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN DI PT. BPD SUMATERA BARAT 
Umul Khair 1 , Ana Ramadhona 2 , Edi Rosman 3
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh
1 e-mail: umulk0505@gmail.com
2 e-mail: ana.ramadhona84@gmail.com Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
3 e-mail: edirosman@gmail.com

## Abstract
Basically,  the  granting  of  credit  facilities  can  be  done  by  anyone,  as  long  as  the  person concerned  has  the  ability  to  do  so,  through a  loan  agreement  between  the  lender  (creditor  on  the one  hand)  and  the  loan  recipient  (debtor  on  the  other).  However,  in  practice,  the  debtor  always agrees  to  the  loan  agreement  by  the  creditor  even  though  the  interest  is  very  high.  In  order  to guarantee the interests of the bank, the debtor is  required  to provide a guarantee/collateral to the bank PT. BPD West Sumatra is one of the banks that implement auctions as a way of resolving non- performing loans. The Bank will submit an auction to be executed by the State Property and Auction Service Office (KPKNL). So the procedure for settling bad loans through auctions at PT. BPD West Sumatra  for  example  at  Bank  Nagari  Payakumbuh  Branch  has  complied  with  other  banking regulations guided by the Regulation of the Minister of Finance in particular Article 6 and Article 20, as well as Regulation of the Minister of Finance No. 106/PMK.06/2013 concerning Amendments to  the  Regulation  of  the  Minister  of  Finance  No.  93/PMK.06/2010  concerning  Instructions  for Implementation  of  Auctions,  and  the  object  of  Collateral  that  can  be  processed  for  auction  is collateral that has been installed with Mortgage through the Office of the State Assets and Auction Service (KPKNL).
Keywords: Implementation; Billing; Bad credit; Auction; Mortgage right.

## Abstrak
Pada dasarnya pemberian fasilitas kredit bisa dilakukan oleh siapapun juga, asalkan yang bersangkutan  mempunyai  kemampuan  untuk  itu,  melalui  perjanjian  pinjam  meminjam  antara pemberi  pinjaman  (kreditur  di  satu  pihak)  dan  penerima  pinjaman  (debitur  di  pihak  lainnya). Namun  dalam  prakteknya,  pihak  debitur  selalu  menyetujui  perjanjian  pemberian  pinjaman  oleh kreditur  walaupun  dengan  bunga  yang  sangat  tinggi.  Guna  menjamin  kepentingan  bank,  maka debitur wajib memberikan jaminan/agunan kepada bank PT. BPD Sumatera Barat merupakan salah satu bank yang menerapkan lelang sebagai cara penyelesaian kredit bermasalah. Pihak Bank akan mengajukan  lelang  untuk  di  eksekusi  oleh  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL). Jadi Prosedur penyelesaian kredit macet melalui lelang pada PT. BPD Sumatera Barat sebagai contohnya di Bank Nagari Cabang Payakumbuh telah sesuai dengan ketentuan perbankan lainnya  yang  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  khususnya  Pasal  6  dan  Pasal  20, serta  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  106/PMK.06/2013  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
 Naskah diterima: 3 Juni 2022, direvisi: 28 Juli 2022, disetujui untuk terbit: 16 Agustus 2022 Doi: 10.3376/jch.v7i2.525
Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan objek Agunan yang  dapat  di  proses  untuk  lelang  ialah  agunan  yang  sudah  dipasang  Hak  Tanggungan  melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Kata Kunci : Pelaksanaan; Penagihan; Kredit Macet; Lelang; Hak Tanggungan.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  merupakan pembangunan  yang  berkesinambungan dalam  semua  aspek  untuk  mewujudkan masyaraka  adil.  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  (UUD  NRI  1945)  alenia  4  yang meliputi:  1.  Melindungi  segenap  bangsa dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia;  2. Memajukan  kesejahteraan  umum;  3. Mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  4. Ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan social (Pitono, Weppy Susetiyo, 2019). Oleh karena itu, pembangunan nasional harus dilaksanakan  di  segala  bidang.  Agar tercapai keberhasilan dalam pembangunan nasional, faktor
permodalan  merupakan  hal  yang  sangat penting.
Pada  dasarnya  pemberian  fasilitas kredit  bisa  dilakukan  oleh  siapapun  juga, asalkan  yang  bersangkutan  mempunyai kemampuan  untuk  itu,  melalui  perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman  (kreditur  di  satu  pihak)  dan penerima  pinjaman  (debitur  di  pihak lainnya). Namun dalam prakteknya, pihak debitur  selalu  menyetujui  perjanjian pemberian pinjaman oleh kreditur walaupun  dengan  bunga  yang  sangat tinggi.  Hal  ini  disebabkan  pihak  kreditur memiliki  kedudukan  yang  lebih  tinggi daripada  pihak  debitur.  Kreditur  biasanya
juga  sudah  membuat  perjanjian  pinjam meminjam  secara  sepihak  (perjanjian baku)  sehingga  debitur  hanya  bisa memilih  untuk  menyetujui  atau  tidak menyetujui (Kasmir, 2007)
Untuk menghindari terjadinya penindasan  terhadap  debitur  tersebut, maka  ditentukan  bahwa  lembaga  yang secara  hukum  dapat  memberikan  fasilitas kredit hanyalah Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)  serta  pihak  perorangan  lainnya dengan  syarat  bahwa  pemberian  fasilitas kredit  tersebut  tidak  boleh  disertai  bunga yang  sangat  tinggi  (Chairil  Susanto, 2014).
Pemberian kredit oleh bank senantiasa memberikan kemungkinan tidak  dapat  dilunasinya  kredit  tersebut pada  saat  jatuh  tempo.  Kemacetan  kredit seperti  ini  secara  tidak  langsung  akan memberikan  dampak  negatif  terhadap masyarakat karena kredit  yang disalurkan kepada  debitur  bersumber  dari  dana masyarakat  (dalam  bentuk  simpanan) (Nina Herlina, 2016).
Untuk  memperkecil  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  kredit  macet  tersebut, biasanya  pihak  bank  akan  meminta debitur untuk memberikan jaminan/agunan bagi pengembalian kreditnya.    Kredit merupakan faktor yang penting dalam perkembangan
perekonomian masyarakat.
Kredit macet diakibatkan oleh ketidak  mampuan  nasabah  dalam  suatu
lembaga keuangan dalam mengembalikan uangnya  karena  suatu  akibat  tertentu. Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan kredit  macet  adalah  bangkrutnya  usaha yang  dijalankan  oleh  nasabah  yang bersangkutan. Selain itu, lemahnya sanksi-sanksi juga bisa menjadi penyebab adanya kredit macet (Kadek Eni Andriani,
&I Gede Agus Pertama Yudantara, 2021)
Faktor-faktor  penyebab kredit macet adalah sebagai berikut :
a. Faktor Eksternal :
1. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
2.  Adanya  kesulitan  atau  kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati  antara  debitur  dengan bank.
3.  Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
4.  Musibah  (misalnya:  kebakaran, bencana  alam)  atau  kegagalan usaha.
b. Faktor Internal Bank
1.  Kurang  adanya  pengetahuan  dan keterampilan para pengelola kredit.
2.  Tidak  adanya  kebijakan  perkreditan pada bank yang bersangkutan.
3.  Pemberian  dan  pengawasan  kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang  dari  prosedur  yang telah ditetapkan.
4.  Lemahnya organisasi dan manajemen dari  bank  yang  bersangkutan  (Aris Munandar dkk, 2021)
Agar  kredit  yang  diberikan  bank kepada  debitor  menjadi  aman  dalam pengembaliannya  dan  tidak  menjadi kredit  bermasalah,  maka  bank  meminta
kepada  debitor  untuk  memberikan  suatu jaminan  bagi  pelunasan  utang  debitor (Yustiana.Y, 2020)
Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 angka  11  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan adalah :
”Penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga.”
Kredit yang diberikan bank menanggung resiko, sebelum memberikan kredit,  maka  bank  5  C  ( carakter,
Capability, Capasity, Colateral, Condition  of  economi (Umul  Khair  :
2016)
Guna  menjamin  kepentingan  bank, maka debitur wajib memberikan jaminan/agunan  kepada  bank  berupa  hak atas  tanah,  hak  atas  barang,  piutang, mesin  pabrik  dan  lain-lain.  Lembaga- lembaga  jaminan  di  Indonesia  meliputi  : ”Jaminan  untuk  benda  tidak  bergerak, yaitu  hak  tanggungan,  serta  lembaga jaminan  untuk  benda  bergerak  yang terdiri dari gadai dan fidusia (Umul Khair,
2019)
Dari  beberapa  lembaga  jaminan tersebut, pada umumnya lembaga jaminan Hak  Tanggungan  lebih  menguntungkan bagi  pihak  bank  sebagai  kreditur  karena dapat  memberikan  perlindungan  dan kepastian  hukum  serta  nilai  ekonomisnya
yang meningkat terus dari waktu ke waktu (Sultan Remy Sjahdeini, 1999).
Hal ini sesuai dengan pengertian Hak Tanggungan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan Tanah  (disebut  Undang-Undang  Hak Tanggungan), yaitu :
“Hak  jaminan  yang  dibebankan pada  hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut benda-benda  lain  yang  merupakan satu  kesatuan  dengan  tanah  itu,
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan  kepada  kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.” Penjelasan Undang-undang No.4 Tahun  1996  memberikan  ciri-ciri  hak tanggungan sebagai berikut (Munir
Fuady, 2006) :
(1) Memberikan  hak  preferensi  kepada pemegangnya.
(2) Mengikutiobyek yang dijamin, dalam tangan siapapun obyek itu berada
(3) Memenuhi  asas  spesialitas  sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hokum
(4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
Berdasarkan pengertian tersebut,
bank  sebagai  kreditur  pemegang  Hak Tanggungan  memiliki  kedudukan  yang diutamakan  (hak preferent )  terhadap kreditur-kreditur lainnya. Sehingga apabila  debitur  wanprestasi,  bank  sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak menjual  jaminan/agunan  (berupa  tanah)
melalui pelelangan umum menurut ketentuan yang berlaku dengan mendahului  dari  kreditur-kreditur  yang lain (Yogi Gantika Gandawidura, 2019).
Dalam perjanjian kredit, pada umumnya  hak  dan  kewajiban  para  pihak meliputi  hak  debitur  untuk  menerima penyerahan  sejumlah  uang  sesuai  yang disepakati  dalam  perjanjian  kredit  dan kewajiban  kreditur  untuk  menyerahkan sejumlah  uang  sesuai  yang  disepakati dalam  perjanjian  kredit  (Prima  Putri, Wilda, 2019).
Selain  itu,  ada  hak  kreditur  untuk menerima kembali sejumlah uang tersebut ditambah  dengan  bunga  dan  kewajiban debitur  untuk  mengembalikan  sejumlah uang  tersebut  ditambah  dengan  bunga sesuai  yang  disepakati  dalam  perjanjian kredit. Selama para pihak masih melaksanakan  hak  dan  kewajibannya sesuai  dengan  perjanjian,  maka  persoalah tidak  akan  timbul.  Persoalan  akan  timbul apabila  debitur  melakukan  kelalaian (wanprestasi) dalam mengembalikan sejumlah  uang  yang  telah  dipinjamnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Apalagi dalam pelaksanaan eksekusi terhadap
jaminan/agunan (berupa tanah), persoalan seringkali  timbul  karena  prosesnya  yang lama  dan  berbelit-belit  (Yogi  Gantika Gandawidura, 2019).
Lelang  adalah  penjualan  agunan kredit  kepada  khalayak  umum  dengan penawaran  harga  yang  meningkat  untuk mencapai  harga  tertinggi  sebagai  nilai dari  agunan  tersebut.  Lelang  harus dilakukan  dengan  hati-hati  karena  bisa terjadi  gugatan  oleh  debitur  yang  tidak
mampu  memenuhi  persyaratan  dalam perjanjian  utang  piutang  yang  disertai jaminan  yang  diatur  dalam  hak  (Ayup Suran Ningsih, 2021).
Bank  Nagari  Cabang  payakumbuh merupakan salah satu bank yang menerapkan lelang sebagai cara penyelesaian  kredit  bermasalah.  Pihak Bank  akan  mengajukan  lelang  untuk  di eksekusi oleh Kantor Pelayanan
Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL). Kunci  keberhasilan  lelang  bukan  hanya terletak  pada  KPKNL,  tetapi  juga  pada keaktifan  pengguna  jasa  lelang  dalam memenuhi  kelengkapan  berkas  selama proses pengajuan lelang.
Dengan dijadikannya  lelang  agunan  kredit  untuk penyelesaian  kredit  bermasalah  pada Bank  Nagari  Cabang  Payakumbuh,  maka prosedur  penyelesaian  Kredit  macet dengan  pelelangan  agunan  yang  sudah dipasang  hak  tanggungan  melalui  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL).

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis
menggunakan  metode  pendekatan  yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek yuridis  dan  praktik  hukum  di  lapangan tentang:  pelaksanaan  penagihan  kredit macet  melalui  lelang  terhadap  hak tanggungan  sebagai  jaminan  di  PT.  BPD Sumatera  Barat.         Penelitian ini  bersifat Deskriptif , yaitu penelitian yang memberikan  data  tentang  sesuatu  atau gejala-gejala  sosial  yang  berkembang  di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan dapat memperoleh gambaran yang
menyeluruh,  lengkap  dan  sistematis tentang objek yang akan di teliti.
Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah sedemikian  rupa  secara  sistematik.  Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk  menganalisa  data  yang  diperoleh dari  lapangan  dan  kemudian  data  primer dan  data  sekunder  dianalisa  secara kualitatif  untuk  menjawab  permasalahan dalam penelitian ini.
Dari  bahan  dan  data  yang  telah terkumpul dari penelitian tersebut di atas, maka  penulis  akan  menganalisa  secara deskriptif  yakni  membandingkan  antara teori  dengan  prakteknya  di  lapangan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang induktif, yaitu suatu kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Penagihan Kredit
Macet  Melalui  Lelang  Terhadap
Hak Tanggungan Sebagai Jaminan di Bank Nagari Payakumbuh
Berdasarkan wawancara dengan Bapak  Oktra  Firdaus  SE  MM  sebagai pimpinan Cabang Bank Nagari
Payakumbuh  pada  Hari  Selasa  tanggal  3 Agustus    2021  Pukul  15.00  WIB, mengenai  pelaksanaan  penagihan  kredit macet  melalui  lelang  terhadap  hak tanggungan  sebagai  jaminan  di  Bank Nagari  Payakumbuh adalah  sebagai berikut:
1. Bank  Nagari  Payakumbuh  sebagai kreditur  menerima    permohonan lelang  Hak  Tanggungan  dari  Seksi
Penyelamatan  Kredit  dan  selanjutnya mempersiapkan serta memeriksa kelengkapan persyaratan lelang. 2. Seksi Penyelamatan Kredit mengajukan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) ke kantor BPN setempat atas objek  agunan  yang  akan  dilelang pada wilayah kerja KPKNL Payakumbuh
3. Selanjutnya Memasang pengumuman pada  media  massa  terhadap  agunan yang dilelang sesuai dengan ketentuan  KPKNL  dan  Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia
4. Memperlihatkan surat agunan kepada KPKNL pada saat pelaksanaan lelang
5. Sebelum  dilakukan  eksekusi  maka unit  harus  mengirimkan  dokumen lelang  ke  Tim  ALU  ( Asset  Lelang Unit ) Head ,  dan  mendaftarkan  limit lelang  ke  Kantor  Pusat  Bagian Penentu  Limit  Lelang  yaitu  ALU ( Asset  Lelang  Unit ) Head .  Setelah
disetujui,  maka  diterbitkan  Surat Keterangan  Pemblokiran  Tanah  dan diajukan ke Badan Pertanahan
Nasional. Kemudian ditetapkan tanggal lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  sesuai dengan  wilayah  obyek  jaminan  yang tercantum  di  dalam  Sertifikat  Hak Tanggungan.  Pengumuman  lelang dilakukan  sebanyak  2  (dua)  kali  di media  massa  setempat.  Setelah  itu baru  dilaksanakan  lelang  terhadap obyek  jaminan.  Membuat  laporan hasil  lelang  Hak  Tanggungan  kepada DPK.
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis lakukan mengenai pelaksanaan penagihan kredit  macet  melalui  lelang  terhadap  hak tanggungan  sebagai  jaminan  di  Bank Nagari Payakumbuh dengan data nasabah kredit macet di Bank Nagari Payakumbuh adalah sebagai berikut:
No Tahun Jumlah Nasabah Keseluruhan Jumlah Nasabah Macet Penjualan Via Lelang Terlaksana 1 2019 302 20 10 7 2 2020 630 22 13 9 3 Agustus 2021 649 25 15 10 Jumlah 67 38 26
Sumber Data : Arsip Bank Nagari Payakumbuh 2021.

## Prosedur pemberian kredit pada Bank
Nagari Payakumbuh  sebagai berikut:
1. Pra  Analisa  (Kelengkapan  Dokumen Pengajuan  Kredit)  Calon  debitur mengajukan  permohonan  pemberian fasilitas  kredit  dengan  cara  mengisi Form Aplikasi Pinjaman dan melengkapi  dokumen-dokumen  yang
dipersyaratkan, yaitu dokumen identitas, dokumen usaha, dan dokumen  jaminan  yang  terdiri  dari fotocopy  dokumen  identitas  (berupa fotocopy  KTP,  Kartu  Keluarga,  surat nikah, NPWP bila pinjaman ≥ Rp. 50 juta), fotocopy dokumen usaha (berupa SIUP/TDP atau surat
keterangan  usaha  dari  desa,  rekening tabungan, laporan keuangan atau nota penjualan dan pembelian), dan fotocopy  dokumen  jaminan  (berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM)
dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan  (SHGB),  SPPT  dan  STTS PBB, IMB).
2. Selanjutnya  dilakukan  pengecekan keaslian  dokumen  identitas  yang dilakukan  oleh Account  Officer dan diperiksa  kembali  oleh  analis  atau Credit  Officer .  Setelah  itu,  dilakukan penginputan  dokumen  ke  sistem internal,  dan  di- linking dengan  Bank Indonesia  dan  Internal Checking Bank Nagari Payakumbuh.
Analisa  Kredit  apabila  proses
linking telah  keluar  dari  Bank Indonesia dan telah memenuhi
kriteria internal Bank Nagari Payakumbuh      maka  proses  kredit dilanjutkan  dengan  proses  analisa keuangan,  karakter  dan  penilaian jaminan  dengan  cara on  the  spot ke tempat  usaha  dan  tempat  tinggal calon  debitur  serta  ke  tempat  obyek jaminan.
Kemudian dilakukan verifikasi karakter dengan cek karakter  di  lingkungan  setempat, ataupun  terkait  dengan  pihak  lainnya yang  bekerja  sama  dengan  usaha calon  debitur.  Penilaian  jaminan dilakukan oleh tim appraisal internal dari Bank Nagari Payakumbuh.
3. Keputusan  Kredit  Keputusan  kredit dilakukan oleh Komite Kredit dengan berdasarkan  pada  prinsip  5C  yaitu character (watak), capacity
(kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan/agunan), dan condition  of  economic (keadaan
ekonomi).  Hasil  keputusan  kredit disampaikan kepada calon debitur.
4. Setelah permohonan pemberian fasilitas kredit disetujui, debitur harus menyerahkan asli Setifikat Hak Milik (SHM)  dan/atau  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan  (SHGB),  asli  IMB  serta asli  SPPT  dan  STTS  PBB.  Sebelum dilakukan  pengikatan  di  notaris, dilakukan cek fisik terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/ atau
Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB) ke Badan Pertanahan
Nasional  sesuai  dengan  wilayah PPAT.  Pengecekan  oleh  Notaris  dan PPAT rekanan Bank Nagari Payakumbuh.
5. Setelah  keluar  hasil  cek  fisik  dari Badan  Pertanahan  Nasional,  maka debitur  harus  membuka  tabungan Bank  Nagari  Simpan  Pinjam  di  Unit terkait.  Penandatanganan  Perjanjian Kredit  dilakukan  oleh  Unit  Manager yang  telah  memperoleh  Surat  Kuasa Substitusi  dari  Managemen  Bank Nagari Payakumbuh.
6. Setelah  penandatanganan  Perjanjian Kredit  dilakukan,  maka  dilanjutkan dengan  pengikatan  obyek  jaminan oleh  Notaris  dan  PPAT  dengan penandatanganan  Akta  Pemberian Hak  Tanggungan  (APHT).  Obyek Jaminan  yang  diikat  dengan  Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan  (SHGB)  sesuai  dengan Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa  hak  atas  tanah  yang  dapat dibebani  Hak  Tanggungan  adalah Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  dan Hak Guna Bangunan.
7. Selanjutnya  Notaris  dan  PPAT  wajib segera mendaftarkan Akta Pemberian Hak  Tanggungan  (APHT)  tersebut maksimal  7  (tujuh)  hari  setelah penandatanganan
ke Badan
Pertanahan  Nasional,  sesuai  dengan Pasal  13  ayat  (2)  Undang-Undang Hak  Tanggungan.  Pendaftaran  Hak Tanggungan  dilakukan  dengan  cara mengirimkan  Akta  Pemberian  Hak
Tanggungan (APHT) yang bersangkutan  dan  warkah  lain  yang diperlukan  kepada  Badan  Pertanahan Nasional. Selanjutnya Badan Pertanahan Nasional akan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan  dan  mencatatnya  dalam buku  tanah  hak  atas  tanah  yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat  hak  atas  tanah  yang bersangkutan.  Sebagai  tanda  bukti adanya  Hak  Tanggungan,  Badan Pertanahan  Nasional  menerbitkan Sertifikat  Hak  Tanggungan  sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Setelah itu, Sertifikat Hak
Tanggungan  diserahkan  kepada  Bank Nagari  Payakumbuh    sebagai  pemegang Hak  Tanggungan  melalui  Notaris  dan PPAT  rekanan,  dan  akan  disimpan  di tempat  penyimpanan  jaminan  di  Bank Nagari Payakumbuh
Jadi  berdasarkan  penelitian  yang penulis  lakukan  mengenai  pelaksanaan penagihan  kredit  macet  melalui  lelang terhadap hak tanggungan sebagai jaminan di Bank Nagari Payakumbuh, tidak semua kredit macet tersebut diselesaikan dengan penjualan melalui lelang, pada tahun 2019 dari 20 jumlah nasabah yang macet maka
penjualan  via  lelang  hanya  10  dan terlaksana  hanya  7,  tahun  2020  jumlah kredit  macet  22  penjualan  melalui  lelang hanya  13  dan  terlaksana  hanya  9, sedangkan  sampai  Agustus  2021dari  25 Nasabah yang kreditnya macet, penjualan melalui  lelang  penjualan  melalui  lelang 15 dan terlaksana hanya 10.
Jadi    Prosedur  penyelesaian  kredit bermasalah  melalui  lelang  pada  Bank Nagari  Payakumbuh  telah  sesuai  dengan ketentuan perbankan lainnya yang berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Keuangan  khususnya  Pasal  6  dan  Pasal 20, serta Peraturan Menteri Keuangan No.
106/PMK.06/2013  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.
93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan  Lelang,  khususnya  Pasal  36 ayat  (6)  dan  Undang-Undang  Hak Tanggungan,  dan  objek  Agunan  yang dapat di proses untuk lelang ialah agunan yang  sudah  dipasang  Hak  Tanggungan melalui  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara  dan  Lelang  (KPKNL),  tetapi dalam  pelaksanaannya  belum  maksimal dengan adanya kendala-kendala.
2. Kendala Dalam Pelaksanaan
Penagihan  Kredit  Macet  Melalui Lelang Terhadap Hak Tanggungan Sebagai  Jaminan  di  Bank  Nagari Payakumbuh
Berdasarkan hasil wawancara dengan Wawancara  dengan  Lisa  Apriani  SH sebagai  Kasi  Administrasi  Penagihan  di Bank  Nagari  Payakumbuh  Hari  Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Pukul 12.00 WIB mengenai  kendala  dalam  pelaksanaan penagihan  kredit  macet  melalui  lelang
terhadap hak tanggungan sebagai jaminan di Bank Nagari Payakumbuh:
1. Adanya perbedaan dokumen identitas dengan  Sertifikat  Hak  Tanggungan (SHT);  walaupun  diperbolehkan  ada perbedaan  identitas  dengan  sertifikat Hak  tanggungan,  tetapi  ketika  ada unsur  pidana  didalamnya  contohnya dengan  adanya  pemalsuan  tanda tangan  dan  ada  pihak  lain  yang komplain,  maka  ketika  diselesaikan kasus pidana nya  terlebih dulu, maka akan  menjadi  salah  satu  kendala dalam  pelaksanaan  penagihan  kredit macet  melalui  lelang  terhadap  hak tanggungan  sebagai  jaminan  di  Bank Nagari Payakumbuh
2. Sertifikat  Hak  Tanggungan  (SHT) belum definitif dikarenakan kelalaian pihak  ketiga  atau  Notaris  dan  PPAT rekanan bank.
3. Kurang  kooperatif  dari  nasabah  yang mempunyai  objek  hak  tanggungan yang  akan  di  lelang  tersebut  karena kreditnya macet.
Eksekusi  Hak  Tanggungan  tersebut
mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti:
1. Undang-Undang  Hak  Tanggungan, khususnya Pasal 6, yang menyebutkan  bahwa  apabila  debitur cidera  janji,  maka  bank  sebagai pemegang  Hak  Tanggungan  pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan sendiri  melalui  pelelangan  umum serta mengambil pelunasan piutangnya  dari  hasil  penjualan tersebut.
2. Undang-Undang  Hak  Tanggungan, khususnya  Pasal  20,  yang  mengatur tata  cara  pelaksanaan  eksekusi  Hak Tanggungan.
3. Peraturan  Menteri  Keuangan  No.
106/ PMK.06/2013 Tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  93/  PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, khususnya  Pasal  36  ayat  (6),  yang menyebutkan bahwa dalam hal Lelang  Eksekusi  berdasarkan  Pasal  6 Undang-Undang  Hak  Tanggungan dengan Nilai Limit paling sedikit Rp. 300  juta,  maka  Nilai  Limit  tersebut harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan  hasil  penilaian  dari Penilai.
Prosedur  pendaftaran  eksekusi  Hak Tanggungan  yang  dilakukan  oleh Bank Nagari Payakumbuh   yaitu:
4. Unit mengirimkan dokumen lelang ke tim  ALU  ( Asset  Lelang  Unit )  yang terdiri dari:
a. Identitas penjamin (berupa fotocopy  KTP  dan  fotocopy
Kartu Keluarga); b. Dokumen kredit (berupa fotocopy  Perjanjian  Kredit  yang telah  dilegalisasi  oleh  Notaris, fotocopy  Surat  Peringatan  1 sampai  dengan  Surat  Peringatan 3  yang  disertai  tanda  terima debiturnya  atau  tanda  terima melalui  media  jasa  pengiriman (kantor pos dan lainnya),
fotocopy Laporan Penilaian Jaminan  Lama  dan  Laporan Penilaian Jaminan Terbaru. Apabila Laporan Penilaian Jaminan  ≥  Rp.  300  juta,  maka sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013  harus  disertai dengan  appraisal  independent Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP); dan
c. Dokumen jaminan (berupa
fotocopy  Sertifikat  Hak  Milik (SHM)  dan/  atau  Sertifikat  Hak Guna  Bangun  (SHGB),  fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan fotocopy Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT),  fotocopy  SPPT  PBB dan  STTS  tahun  terakhir,  serta fotocopy IMB.
5. Pendaftaran limit lelang dilakukan ke Kantor  Pusat  Bagian  Penentu  Limit Lelang  yaitu  ALU (Asset  Lelang Unit) Head .
6. Permohonan penerbitan Surat
Keterangan Pemblokiran Tanah (SKPT) dilakukan setelah persetujuan limit  lelang  turun.  Penerbitan  Surat Keterangan Pemblokiran Tanah (SKPT) diajukan ke Badan
Pertanahan Nasional.
7. Ditetapkan tanggal lelang oleh
Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara dan  Lelang  (KPKNL)  sesuai  dengan wilayah obyek jaminan yang tercantum  di  dalam  Sertifikat  Hak Tanggungan (SHT).
8. Pengumuman  dilakukan  sebanyak  2 (dua) kali di media massa setempat.
9. Pelaksanaan  Lelang.  Upaya  eksekusi Hak  Tanggungan  melalui  lelang merupakan upaya
untuk mengembalikan  aset  bank,  sesuai dengan  Pasal  6  Undang-Undang  Hak Tanggungan.
Sertifikat  Hak  Tanggungan  (SHT) yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional,  seperti  tercantum  di  Pasal  14
ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan,  selalu  memuat  irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” Irah-irah yang
dicantumkan pada
Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)
tersebut  dimaksudkan  untuk  menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).
Oleh  karena  itu,  apabila  debitur cidera  janji,  Sertifikat  Hak  Tanggungan (SHT)  telah  siap  untuk  dieksekusi  seperti halnya Putusan Pengadilan yang
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan  lembaga  parate  executie sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Hukum Acara  Perdata.  Upaya  eksekusi  Hak Tanggungan  tersebut  merupakan  upaya untuk  mewujudkan  hak  preferen  bank sebagai  pemegang  Hak  Tanggungan (Dhevy Nayasari Sastradinata, 2013).
Tujuan  dari  proses  penyelesaian kredit  /  pembiayaan  bermasalah  melalui kegiatan  lelang  yang  sudah  dipasang  hak tanggungan melalui KPKNL adalah :
1. Mempercepat  proses  penyelesaian kredit  bermasalah  termasuk  kredit pembiayaan  yang  telah  hapus  buku. Kredit Hapus Buku merupakan upaya menghapus kredit macet dan dibebankan  pada  akun  penyisihan penghapusan aktiva produktif.
Penghapusan  bersifat  administratif sehingga  bank  tetap  melakukan penagihan kepada debitur.
2. Mengurangi
kerugian dan mengurangi beban Cadangan
Kerugian  Penurunan  Nilai  (CKPN). CKPN  dapat  juga  disebut  sebagai penyisihan  kerugian  piutang  tak tertagih    Sebagai  sumber  dana  yang dapat  dipergunakan  untuk  ekspansi kredit  pembiayaan baru.
3. Upaya  Untuk  Mengatasi  Kendala Dalam    Pelaksanaan  Penagihan Kredit Macet Melalui Lelang Terhadap Hak Tanggungan Sebagai  Jaminan  Di  Bank  Nagari Payakumbuh
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu  Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Desi Noveiyeni  sebagai  Petugas  Penagihan Bank  Nagari  Payakumbuh  pada  Hari Selasa  tanggal  3  Juli  2021  Pukul  11.00 WIB,  mengenai  upaya    yang  dilakukan terhadap  kendala  dalam    pelaksanaan penagihan  kredit  macet  melalui  lelang terhadap hak tanggungan sebagai jaminan di Bank Nagari Payakumbuh:
1. Dengan  cara  menjalankan  Standar Operasional secara baik dan benar.
2. Monitoring pendaftaran Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  oleh Notaris  dan  PPAT  rekanan  ke  Badan Pertanahan Nasional, sehingga segera diterbitkan Sertfikat Hak Tanggungan guna  menjamin  hak  preferen  yang dimiliki oleh bank.
3. Terhadap  Kurang  kooperatif  dari nasabah  yang  mempunyai  objek  hak tanggungan  yang  akan  di  lelang tersebut  karena  kreditnya  macet, maka  pihak  bank  sebagai  kreditur melakukan pendekatan secara kekeluargaan  kepada  nasabah  dan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada nasabah tersebut.
Dalam  KUH  Perdata  yang  dikuatkan
dengan  Undang-undang  No.  4  Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan,  pihak kreditur sebetulnya bisa langsung
melakukan  penyitaan  sekaligus  eksekusi danp  rakteknya,  pelaksanaan  eksekusi berdasar UUHT masih menemui beberapa
kendala, karena itu pihak Bank
Pelaksanaan  eksekusi  barang  jaminan dengan  cara  melelang  barang  jaminan berdasar UUHT hanya merupakan alternative saja apabila pendekatan persuasive dengan nasabah gagal menyelesaikan masalah. Mengingat UUHT  yang  bertujuan  melindungi  pihak kreditur  masih  banyak  menuai  kendala apabila diterapkan pada debitur wanprestasi,  maka  sebaiknya  pihak  Bank harus  lebih  selektif  dalam  menyalurkan kredit  kepada  nasabah ( Dhevy Nayasari Sastradinata, 2013).
Dengan  diundangkannya  Undang-
Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang “Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta benda-benda  yang  berkaitan  dengan tanah”,  maka  lembaga  jaminan  Hak Tanggungan  dapat  memberikan  suatu kepastian  hukum  tentang  pengikatan jaminan  dengan  tanah  dan  benda-benda yang  berkaitan  dengan  tanah  sebagai jaminan  dalam  Lembaga  Perbankan. Sehingga  bilamana  terjadi  kredit  macet maka Lembaga Jaminan Hak Tanggungan diharapkan  mampu  memberikan  solusi penyelesaian  kredit  macet  bagi  Lembaga Perbankan (Dianawati, Catur Budi, 2017).
Dalam  menghadapi  debitor  yang wanprestasi/ingkarjanji sehingga menimbulkan  kredit  macet,  maka  Bank dapat  melakukan  upaya  penyelesaian kredit macet dengan menggunakan Lembaga  Jaminan  Hak  Tanggungan  atas tanah, dengan cara melaksanakan eksekusi  terhadap  jaminan  yang  telah dibebani  Hak  Tanggungan  (AdiWidjaja, Abdul Rachmad Budiono, 2018).

## SIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian dan  pembahasan  yang  penulis  buat  dan penulis lakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Prosedur  penyelesaian  kredit  macet melalui  lelang  pada  Bank  Nagari Payakumbuh  telah  sesuai  dengan ketentuan  perbankan  lainnya  yang berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Keuangan  khususnya  Pasal  6  dan Pasal  20,  serta  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  106/PMK.06/2013 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Lelang,    tetapi  dalam pelaksanaannya belum maksimal dengan adanya kendala-kendala.
2. Kendala  dalam  penyelesaian  kredit macet  melalui  lelang  pada  Bank Nagari Payakumbuh diantaranya adalah  :adanya  perbedaan  dokumen identitas dengan Sertifikat Hak Tanggungan  (SHT),  Sertifikat  Hak Tanggungan  (SHT)  belum  definitif dikarenakan  kelalaian  pihak  ketiga atau Notaris dan PPAT rekanan bank dan  kurang  kooperatif  dari  nasabah yang mempunyai objek hak tanggungan  yang  akan  di  lelang tersebut karena kreditnya macet
3. Upaya  yang  dilakukan  terhadap kendala  dalam  penyelesaian  kredit macet  melalui  lelang  pada  Bank Nagari Payakumbuh adalah:
menjalankan Standar, monitoring pendaftaran  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  oleh  Notaris  dan  PPAT rekanan ke Badan Pertanahan Nasional, melakukan pendekatan secara  kekeluargaan  kepada  nasabah
dan  memberikan  penjelasan  dan pemahaman kepada nasabah tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih kepada semua pihak yang telah berpatisipasi dalam penelitian ini sehingga  tertuang  kedalam  tulisan  ini. Penulis  berharap  penelitian  ini  dapat dijaadikan  sebagai  bentuk  sumbangsi pemikiran  dalam  pengembangan  ilmu pengetahuan untuk bangsa dan negara

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  bakar,  Lastuti,  2018, Implementasi
Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau  Pembiayaan  Bank ,  Rechtidee 13, no. 1 (June 2018).
Adi  Widjaja,  Abdul  Rachmad  Budiono,
BambangWinarno
(2018). Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Hak Tanggungan  Dalam  Penyelesaian Kredit
Macet Di Lembaga Perbankan. Jurnal Ilmiah Pendidkan Pancasila  Dan  Kewarganegaraan,  3 (1). http: //dx.doi.org/10.17977/um019v3i120 18p001 Aris Munandar, Alwi, Nurhayati, Herman, Analisis  Besarnya  Kredit Bermasalah  Selama  Masa  Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Financial  Technology  (Fintech ),
4(2).https://publikasi.mercubuana.ac .id/index.php/jdm/article/download/
13160/pdf
Ayup  Suran  Ningsih,  2021, Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit  Macet  Melalui  Lelang  Hak Tanggungan . Arena  Hukum ,  14
(3).https://doi.org/10.21776/ub.aren ahukum.2021.01403.7
Ayup  Suran  Ningsih,  2021, Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian
Kredit  Macet  Melalui  Lelang  Hak
Tanggungan , Vol.14, No, 3
Chairi  Susanto,  2014, Tinjauan  Hukum Tentang  Pengawasan  Bank  Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas  Jasa  Keuangan ,  Jurnal
Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5,
Volume 2, Tahun 2014
Dhevy  Nayasari  Sastradinata,  2013,
E ksekusi  Hak  Tanggungan  Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit
Macet (Studi di Bank Arta Anugrah Lamongan). Jurnal Hukum, 1 (2).https://jurnalhukum.unisla.ac.id/ index.php/independent/article/view/
12
Dianawati,  Catur  Budi,  2017, Kajian Hukum  Jaminan  Hak  Tanggungan Yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan  Lelang  Eksekusi  Ke Ketua  Pengadilan  Negeri, Jurnal Akta (2017).
Ginati  A.,  &  Najib,  2017, Tinjauan Yuridis  Eksekusi  Hak  Tanggungan
Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian  Kredit  Macet  Di  PD. BPR Bank Klaten , Jurnal
Repertorium IV, no. 1 (2017): 34.
Jufri,  Supriadi,  Anwar  Borahima,  2020,
Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Hak Tanggungan  Melalui  Balai  Lelang ,
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum (2020).
Kadek  Eni  Andriani  &  I  Gede  Agus
Pertama  Yudantara,  2021, Analisis Penyelesaian  Kredit  Macet  Di  desa
Pandan  Harum  Selat ,  Jurnal  Ilmiah
Mahasiswa Akuntansi, 12(3).
https://ejournal.undiksha.ac.id/index
.php/S1ak/article/download/33876/2 0173/0
Kasmir,  2007, Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya,  Edisi  Keenam , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Munir  Fuady,  2006, Hukum  Perkreditan Kontemporer , Bandung. Citra Aditya Bakti.
Nina  Herlina,  2016, Antisipasi  Bank Untuk  Menghindari  Kredit  Macet Yang  Ditimbulkan  Oleh  Kerugian
Debitur Akibat Pencemaran Lingkungan Jurnal  ilmiah  galuh Justisie, Fakultas Hukum Universitas  Galuh,    2016.  Vol.  6
No. 2.
Pitono,  Weppy  Susetiyo,  2019, Tinjauan Yuridis  Penyelesaian  Kredit  Macet Pada  Bank  Perkreditan  Rakyat Berkah  Pakto  Kediri  Jawa  Timur ;
Jurnal Supremasi, Volume 9, Nomor  2,  September  2019  Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum https://ejournal.unisbablitar.ac.id/in dex.php/supremasi
Prima  Putri,  Wilda,  2019, Perlindungan Hukum  Terhadap  Bank  Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait  Pelunasan  Hutang  Oleh Debitor (Studi Kasus Putusan
No.50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.P
ST).  Jurnal  Hukum  9,  No.  2  (May 2019): “60.
Sultan  Remy  Sjahdeini,  1999, Hak Tanggungan, Alumni
Umul  Khair,  2016, Restrukturisasi  dalam Pembiayaan  Murabahah  ditijuan
dari  UU  No.2  Tahun  2008  Tentang
Perbankan Syari’ah , Jurnal Cendekia Hukum,P-ISSN:2355- 4657,Hal.38-45,Vol.2 No.1September  2016  (alamat  URL:
https://s.id/2cdm3)
Umul  Khair,  2019, Perlindungan  Hukum Data  Nasabah  Internet  Banking  di BRI Kota Bukittinggi dan Payakumbuh ,  Jurnal  Ensiklopedia Social  Review,  Ensiklopedia  Social Review (alamat URL: http://jurnal.ensiklopediaku.org), Vol. 1 No.2 Juni 2019. Yogi Gantika Gandawidura, 2019, Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Pelaksanaan Eksekusi , Jurnal Poros  Hukum  Padjajaran,  2019, Vol.1 No. 1 Yustiana, Y. 2020. Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet  Bank:  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 23 (1).
http://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/i shlah/article/download/38/34
.