## PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN
e-ISSN: 2621-8119 DOI: https://doi.org/10.46774/pptk.v6i1.533

## Pentingnya Perilaku Pelaksana Regulasi untuk Pencapaian Indeks Inovasi Daerah yang Tinggi
The Importance of Regulatory Implementation Behavior for the Achievement of a High Regional Innovation Index
H. Herman Deru * , Kiagus Muhammad Sobri, Alfitri, Andreas Leonardo Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia
* Korespondensi Penulis, Phone: 08127140781, e-mail : ekojiraiya88@gmail.com

## ABSTRACT
Regional  innovation  is  one  of  factors  that  can  encourage  the  progress  of  a  region.  The government  has  established  several  policies  that  mandate  regional  innovation.      The implementation of regional innovation policies is a determinant of the success or failure of innovation in regions,  so it is  considered important to conduct a Study. This  study  aims  to determine  performance  of  policy  implementation  and  explore  the  factors  that  influence performance of regional innovation policies. The research design selected qualitative studies conducted  in  South  Sumatra.  Data  collection  techniques  were  conducted  through  in-depth interviews  with  47  key  informants  and  document  review.  Data  analysis  is  carried  out  in descriptive, inductive and content analysis. The results showed that Regional Innovation Index score of South Sumatera (79.47) was the best province score in Indonesia. Policy performance is influenced by behavior of implementers, executive attitudes, organizational characteristics, communication between organizations, social caonditions, economics and politics, resources, and understanding of policy standards and objectives. Implementing behavior variables are specific findings in this study that enrich Van Meter Van Horn's Policy Implementation Theory. It was concluded that the Regional Head commitment and positive action of all levels are needed in implementing regional innovation policies to increase the Regional Innovation Index. Keywords: Policy implementation,  Innovation index, Regional innovation, Innovation policy

## ABSTRAK
Inovasi daerah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kemajuan suatu daerah. Pemerintah  telah  menetapkan  beberapa  kebijakan  yang  mengamanatkan  inovasi  daerah. Implementasi kebijakan inovasi daerah menjadi penentu kesuksesan atau kegagalan inovasi di daerah, sehingga dirasa penting untuk melakukan Studi Implementasi kebijakan Inovasi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja implementasi kebijakan, dan menggali faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan inovasi daerah. Desain penelitian dipilih studi kualitatif yang dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan. Teknis pengumpulan  data dilakukan melalui wawancara mendalam pada 47 Informan kunci dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif, induktif, dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa kinerja implemetasi kebijakan inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sangat baik dengan skor Indeks Inovasi daerah (79,47), provinsi terbaik secara Nasional. Kinerja Kebijakan tersebut dipengaruhi  oleh  perilaku  pelaksana,  sikap  pelaksana,  karakteristik  organisasi,  komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, sumber daya, dan pemahaman terhadap standar dan sasaran kebijakan. Variabel perilaku pelaksana merupakan temuan khusus dalam penelitian  ini  yang  memperkaya  Teori  Imlementasi  Kebijakan  Van  Meter  Van  Horn. Disimpulkan bahwa diperlukan komitmen kepala daerah dan perilaku positif dari seluruh jajaran dalam  mengimplementasikan  kebijakan  inovasi  daerah  untuk  meningkatkan  indeks  inovasi daerah.
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Indeks inovasi, Inovasi daerah, Kebijakan inovasi
Diterima : 17 April 2023
Direvisi : 05 Mei 2023
Diterbitkan : 27 Juni 2023
This is an open access article under the CC BY-SA license ( https://creativecommons.org/licenses /by-sa/4.0 ) PPTK is indexed Journal and accredited as Sinta 4 Journal ( https://sinta.kemdikbud.go.id/journal s/profile/7050 )

## PENDAHULUAN
Filosofi penerapan otonomi daerah adalah untuk  mempercepat  kemajuan  daerah.  Daerah diharapkan  lebih  lincah  dalam  melaksanakan pembangunan,  ditopang  kemandirian  mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan  nasional  (Setiawan  2017) . Dalam paradigma  ekonomi  berbasis  pengetahuan  saat ini, inovasi mempunyai peranan penting. Inovasi memungkinkan daerah yang tertinggal menjadi kompetitif.  Daerah  dianggap  sebagai  kunci kinerja sistem inovasi yang efektif (Cilotek and Golejewska  2022) . Daerah  diharapkan  lebih fleksibel  dan  kreatif    serta  mempunyai kewenangan untuk berinovasi dalam implementasi kebijakan yang bersifat top down dari pemerintah pusat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah Pasal 386 yang berbunyi “ Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah  daerah,  Pemerintah  Daerah  dapat melakukan  inovasi ”  menjadi  payung  hukum bagi  pemerintah  daerah  untuk  berinovasi (Presiden  2014) . Pelaksanaan  undang-undang tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Sasaran  Inovasi  Daerah  diarahkan  untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui:  a)  peningkatan  pelayanan publik,  b)  pemberdayaan  dan  peran  serta masyarakat,  dan  c)  peningkatan  daya  saing daerah.  Pemerintah  daerah  wajib  melaporkan inovasi  daerah  kepada  Menteri  Dalam  Negeri dan  juga  mengamanatkan  kepada  Menteri Dalam  Negeri  untuk  melakukan  penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota (Presdien 2017) . Regulasi dan kebijakan yang mengamanatkan inovasi daerah menjadi semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,  pasal  34  menyatakan  bahwa “ Pemerintah  pusat  dan  Pemerintah  Daerah wajib  mengembangkan  invensi  dan  inovasi ”
(Presiden 2019) . Inovasi Daerah telah terintegrasi  ke  dalam  Sistem  Nasional  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak lagi menjadi program  kegiatan  yang  terlepas  dari  Sistem Inovasi  Nasional.  Hal  tersebut  sangatlah  tepat karena  pada  hakikatnya,  keberhasilan  inovasi daerah  akan  meningkatkan  nilai  inovasi nasional.
Inovasi harus dilaksanakan secara terstruktur,  massif,  dan  merata  di  seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, sejatinya  inovasi  daerah  sangat  penting  dan stategis  untuk  kemajuan  nasional.  Seluruh regulasi  dan  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan tidaklah berarti apabila tidak diimplementasikan dengan  baik  oleh  pemerintah  daerah  sesuai kondisi  daerah  masing-masing.  Diperlukan strategi dan Langkah-langkah yang jelas dalam implementasi  regulasi  dan  kebijakan  inovasi daerah  sehingga  dapat  berdampak  nyata dalam percepatan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Menurut  Ismail,  implementasi  kebijakan merupakan  tahap  yang  krusial  agar  kebijakan memberikan dampak yang selaras dengan tujuan adanya  kebijakan  tersebut  (Ismail  2022) . Penelitian  terdahulu  membuktikan  bahwa implementasi  kebijakan  berpengaruh  terhadap pembangunan di suatu daerah  (Warman 2022) . Implementasi  kebijakan  akan  diterjemahkan dalam  program  dan  kegiatan  untuk  mencapai tujuan  dan  dikatakan  berhasil  apabila  tujuan kebijakan tersebut dapat diraih, dan sebaliknya (Widuri 2020) . Semua pihak mengakui pentingnya kebijakan  inovasi,  baik  kebijakan  nasional maupun kebijakan daerah, sebagaimana kebijakan tentang reformasi birokrasi, pelayanan  publik,  dan  pemerintah  daerah (Andhika 2019). Inovasi daerah sangat penting untuk  meningkatkan  kemajuan  suatu  daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Hasil penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa inovasi  daerah  dapat  menurunkan  angka kemiskinan, dan berhasil meningkatkan kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat (Okuputra and Nasikh 2022) . Namun demikian,
belum  ditemukan  literatur  hasil  penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi kebijakan tentang inovasi daerah beserta faktor yang mempengaruhinya.
Dengan  demikian,  dirasa  perlu  untuk melakukan studi tentang implementasi kebijakan  terkait  dengan  inovasi  daerah. Sumatera  Selatan  dipilih  sebagai  lokasi penelitian  karena  skor  indeks  inovasi  daerah Sumatera Selatan terbaik di Indonesia (Kemendagri RI. 2022), sehingga dapat menjadi pembelajaran  bagi  wilayah  lainnya  dalam penerapan kebijakan inovasi daerah.
Implementasi  kebijakan  dapat  diterapkan dan  ditinjau  dari  beberapa  teori  atau  model. Dalam  penelitian  ini  hal  yang  dianggap  paling sesuai  dengan  implementasi  kebijakan  inovasi daerah  adalah    Teori  “ A  Model  of  The  Policy Implementation  Process ”  yang  dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (Tachjan 2006) . Berbasis  teori  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan untuk:  1)  mengetahui  kinerja  implementasi kebijakan  inovasi  daerah,  dan  2)  menggali faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja kebijakan  inovasi  daerah  dilihat  dari  aspek: pemahaman  terhadap  standar  dan  sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana,  komunikasi  antarorganisasi  terkait, sikap  para  pelaksana,  dan  lingkungan  sosial,
ekonomi,  dan  politik  di  Provinsi  Sumatera Selatan.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  merupakan  studi  implementasi kebijakan  untuk  memperoleh  informasi  proses keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi kebijakan  tentang  inovasi  daerah  yang  telah ditetapkan  melalui  pembahasan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan tersebut (Tachjan 2006) . Implementasi kebijakan  merupakan  proses  pelaksanaan kebijakan.  Untuk  meneliti  gambaran  suatu keadaan  atau  kondisi  yang  bersifat  proses metode  yang  paling  sesuai  untuk  digunakan adalah  metode  kualitatif.  Metode  penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti kondisi  alamiah  yang  menempatkan  peneliti sebagai  instrumen  kunci  (Sugiyono  2017) . Penggalian  faktor  yang  berhubungan  dengan kinerja kebijakan dalam implementasi kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan menggunakan  Teori  “ Model  of  The  Policy Implementation  Process ”  yang  dikembangkan oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  seperti  pada Gambar 1 dibawah ini (Tachjan 2006) .
Gambar 1 . Model of the policy implementation process ”  (Van Meter dan Van Horn)
Penelitian  dilaksanakan  di  Provinsi  Sumatera Selatan menggunakan desain penelitian kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan  kunci.  Jumlah  Informan  kunci
sebanyak  47  orang  dengan  rincian  sebagai berikut:
Kinerja Kebijakan Sikap Pelaksana Kebijakan Karakteristik Organisasi Pelaksana Kondisi Sosial, Ekonomi, politik Komunikasi antar Organisasi Terkait Dan kegiatan pelaksanaan Standar dan Sasaran kebijakan Sumber Daya
Tabel 1 . Informan penelitian
No Jabatan Tupoksi terkait indeks inovasi daerah Jumlah 1. Kepala Dinas/Badan. (Eselon II) Penangung jawab pelaksanaan inovasi 7 orang 2. Kepala Bidang/UPTB (Eselon III) Koordinator PIC 7 orang 3. Kepala Sub.Bidang (Eselon IV) PIC 21 orang 4. Pejabat Fungsional Peneliti PIC 12 orang
Selain  teknik  wawancara  mendalam,  juga dilakukan  teknik  telaah  dokumen  sebagai triangulasi teknik dan juga dilakukan triangulasi sumber melalui pengumpulan data dari berbagai sumber  dan  berbagai  tingkatan.  Analisis  data dilakukan  secara  induktif,  yaitu  membangun data  kualitatif  yang  parsial  ke  dalam  tema  dan menginterpretasikan  makna  dari  data  tersebut dengan  dilengkapi  analisis  konten.  Tahapan analisis data adalah: 1) Koleksi data, 2) Reduksi data untuk memilih data yang penting, membuat kategori,  membuang  yang  tidak  dipakai,  3) display data  untuk  menyusun  informasi deskriptif  dan  informasi  asosiasi,  dan  4) membuat intepretasi dan kesimpulan (Sugiyono 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran implementasi kebijakan inovasi daerah  di  Sumatera  Selatan  akan  disajikan berdasar  kinerja  kebijakan  dan  masing-masing variabel  yang  mempengaruhi  kinerja  kebijakan dalam  Implementasi  Kebijakan  Model  Van Meter dan Van Horn.

## Kinerja Kebijakan
Implementasi kebijakan inovasi
memberikan dampak positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi (Chaplitskaya A. 2021) . Disampaikan oleh P. Tziogkidis dalam penelitiannya  bahwa  pembuat  kebijakan  sering kali  menggunakan  indikator  komposit  untuk mengukur kinerja inovasi di negaranya, misalnya Indeks  Inovasi  Global,  Skor  Inovasi  Eropa, Indeks Kemampuan Inovasi, Indeks Daya Saing Global dan lainnya (Tziogkidis P 2020) .
Begitu  juga  di  Indonesia,  kinerja kebijakan terkait inovasi daerah dilihat dari skor Indeks  Inovasi  Daerah  dan  Predikat  Daerah yang  diukur  dari  indikator  mikro  per  satuan inovasi dan indikator makro satuan  pemerintah daerah. Indikator satuan pemerintah daerah yang dinilai  adalah  visi,  misi,  penerapan  sistem informasi  pemerintah  daerah,  APBD  tepat waktu,  kualitas  peningkatan  perizinan,  jumlah pendapatan  per  kapita,  penurunan  tingkat pengangguran  terbuka,  jumlah  peningkatan investasi, jumlah peningkatan PAD, opini BPK, nilai capaian Lakip, penurunan angka kemiskinan, nilai indeks pembangunan manusia, penghargaan bagi inovator, jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi, dan roadmap sistem  inovasi  daerah  (Kemendagri  2018) . Penelitian terdahulu menemukan bahwa pendekatan sistem  inovasi  daerah  dapat  dicapai  dengan meningkatkan  literasi  masyarakat  yang  pada akhirnya negara memperoleh keunggulan kompetitif (Asheim B, et al 2020) .
Skor  Inovasi  Daerah  dan  predikat  daerah tahun  2022  telah  ditetapkan  oleh  Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022. Provinsi Sumatera Selatan  memperoleh  skor  tertinggi,  79,47  dengan predikat Sangat Inovatif. Kinerja inovasi Daerah 9 Provinsi  Sangat  Inovatif  dapat  dilihat  pada tabel  1 berikut (Kemendagri RI. 2022) .
Tabel 2 . Indeks inovasi daerah provinsi sangat inovatif tahun 2022
Sumber: Kementerian Dalam Negeri
Pada tahun 2022, Sumatera Selatan menetapkan 627 Inovasi daerah melalui Keputusan gubernur  Nomor  736/KPTS/Ballitbangda/2021 tentang  Penerapan  Inovasi  Daerah  di  Lingkungan Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Dilakukan seleksi  terhadap  627  inovasi  daerah  tersebut, selanjutnya  yang  dikirim  ke  Kementerian  Dalam
Negeri  melalui  Aplikasi  Indeks  Inovasi  Daerah sebanyak  240  Inovasi  daerah  yang  terdiri  dari  18 Inovasi  Tata  Kelola  Pemerintahan,  104  Inovasi Pelayanan Publik, dan 104 inovasi lainnya. Inovasi Daerah  Sumatera  Selatan  dikembangkan  untuk pencapaian  Visi  dan  Misi  Pembangunan  Provinsi Sumatera Selatan seperti pada tabel berikut.
.
Tabel 3 . Jumlah inovasi tahun 2022 berdasar misi  pembangunan Sumatera Selatan No Misi pembangunan Jumlah inovasi 1. Bidang: ekonomi, penanaman modal, industri, perdagangan, pertanian, pangan, tenaga kerja. 39 2. Bidang: kesehatan, pendidikan, pemberdayaan 191 3. Bidang tata Kelola Pemerintahan 18 4. Bidang: Pekerjaan Uumum, lingkungan hidup, komunikasi, perhubungan 58 5. Bidang: sosial, pariwisata, olahraga, kebudayaan, perpustakaan, arsip 16 Sumber: Diolah penulis
Seluruh  informan  mengetahui  bahwa  skor Indeks  Inovasi  Daerah  Sumatera  Selatan tertinggi di Indonesia. Sebagian besar menyatakan  puas  dengan  hasil  tersebut  dan sebagian kecil kurang puas. Kepuasan terhadap kinerja  implementasi  kebijakan,  menimbulkan motivasi untuk terus bekerja keras.
“Capaian Indeks Inovasi daerah Sumatera Selatan  baik  karena  beberapa  kali memenangkan  lomba  Indeks  Inovasi daerah yang diselenggarakan oleh
Kemendagri”. (P.1)
“Puaslah…memang  kita  bekerja  keras untuk itu. Tapi harus bisa kita pertahankan di masa masa mendatang”. (LS.2))
“Kurang puas, seharusnya kita bisa dapat skor  lebih  tinggi  lagi  bila  persiapan  kita lakukan  lebih  matang  sejak  proses perencanaan.  Yaaa,  kita  berjuang  lagi tahun depan”. (LS.5)
Walaupun  sebagian  besar  informan menyatakan puas terhadap kinerja implementasi kebijakan  inovasi  daerah  tahun  2022,  namun seluruh informan sepakat untuk lebih meningkatkan lagi di masa mendatang baik dari sisi jumlah inovasi maupun kualitas inovasi.
Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan  di  China  menyatakan  bahwa  dalam pengembangan inovasi, pemerintah daerah juga harus  meningkatkan  inovasi  untuk  kemajuan pedesaan yang didukung dengan teknologi serta
mengoptimalkan rantai industri dan pembangunan hijau (Guo C 2022) . Hal tersebut
dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  Sumatera Selatan  dalam  pengembangan  inovasi  di  masa
No Pemerintah daerah Sektor indeks Predikat 1 Provinsi Sumatera Selatan 79,47 Sangat Inovatif 2 Provinsi Jawa Timur 72,82 Sangat Inovatif 3 Provinsi Jawa Tengah 71,32 Sangat Inovatif 4 Provinsi Sumatera Barat 70,49 Sangat Inovatif 5 Provinsi Jawa Barat 69,15 Sangat Inovatif 6 Provinsi Nusa Tenggara Barat 68,51 Sangat Inovatif 7 Provinsi Bali 64,37 Sangat Inovatif 8 Provinsi Lampung 60,90 Sangat Inovatif 9 Provinsi DKI Jakarta 60,51 Sangat Inovatif
mendatang,  melalui  Perangkat  Daerah  yang membidangi Pemerintah Desa dan Industri.

## Standar dan Sasaran Kebijakan
Pengembangan
kebijakan inovasi merupakan  salah  satu  syarat  utama  untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan perkembangan  teknologi  yang  tinggi  serta berkelanjutan  (Pestunov  and  Pestunova  2021) . Kebijakan  inovasi  berbeda-beda  di  setiap negara. Beberapa negara menekankan pentingnya  peran  inovasi  dalam  strategi regional. Negara lain menekankan peran penting inovasi  untuk  pertumbuhan  ekonomi  berbasis keunggulan masing-masing wilayah, tergantung pada  spesifikasi  inovasi,  sehingga  kebijakan regional dapat mendorong pertumbuhan daerah atau sebaliknya (Nosova and Nosova 2021) .
Terdapat  tiga  Kebijakan  Inovasi  Daerah yang  disusun  dan  ditetapkan  oleh  pemerintah pusat.  Hal  tersebut  senada  dengan  hasil penelitian  terdahulu  yang  menyatakan  bahwa sebagai dasar dari sistem inovasi maka lembaga negara yang berwenang untuk mengkoordinasikan  permasalahan  inovasi  dan menetapkan  regulasi  atau  kebijakannya  (Al. 2019) . Berpedoman pada regulasi atau kebijakan pusat, selanjutnya Pemerintah Sumatera  Selatan  menyusun  dua  Kebijakan Inovasi  Daerah  berdasar  kondisi  dan  situasi lokal.  Hal  tersebut  senada  dengan  hasil penelitian  terdahulu  yang  menyatakan  bahwa pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan  dengan  situasi  dan  kondisi  daerah karena  setiap  daerah  mempunyai  karakteristik dan kapasitas kelembagaan yang berbeda terkait dengan konteks politik, ekonomi dan sosial yang akan  mempengaruhi  implementasi  kebijakan (Morisson and Doussineau 2019) . Hasil  wawancara  mendalam  dengan seluruh informan dari seluruh jenjang menunjukkan  bahwa  seluruh  informan  tahu adanya  regulasi  terkait  inovasi  daerah  dan paham  terhadap  amanat  regulasi/kebijakan tersebut,  bahwa  sasarannya  adalah  seluruh Perangkat Daerah dan  tujuannya  untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Sebagian  informan  menyatakan  bahwa sasaran  inovasi  daerah  dalam  regulasi  tersebut masih perlu diperluas, karena belum melibatkan masyarakat,  perguruan  tinggi,  lembaga  litbang swasta di daerah, dan dunia usaha.
“Belum,  karena  penilaian  indeks  inovasi daerah  belum  mencakup  beberapa  data terkait keterlibatan dunia usaha” (III.1) “Program  ini  akan  lebih  sempurna  kalau melibatkan dunia usaha”. (P.12) “Belum  tepat,  karena  belum  menjangkau masyarakat”. (IV.2)
Terdapat  informan  yang  menyatakan  adanya regulasi/kebijakan yang tumpang tindih tentang inovasi  daerah  antara  regulasi  Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (Kemenpan RB). Inovasi Daerah yang dilaporkan  ke  Kementerian  Dalam  Negeri mencakup  Inovasi  Tata  Kelola  Pemerintahan, Pelayanan  Publik  dan  Inovasi  lainnya,  tetapi untuk  Inovasi  Pelayanan  Publik  juga  harus dilaporkan  ke  Kemenpan  RB  dengan  indikator yang berbeda. Hal tersebut dapat membingungkan  pelaksana  di  daerah  dan menjadikan  kurang  optimal.  Diharapkan  ada sinkronisasi  dan  sinergi  antar  dua  kementerian tersebut  sehingga  pelaksanaan  inovasi  daerah lebih optimal ke depannya.
“Kadang  kadang  agak  bingung  ya,  ini Kemendagri,  nanti  ada  lagi  minta  data inovasi dari kemenpan RB. Kenapa nggak digabung aja ya?” (LS.2) “….lucunya data yang diminta Kemenpan dan Kemendagri agak beda ya….kita dua kali kerja jadinya”.(LS.7)
Tabel 4 . Regulasi/kebijakan terkait inovasi daerah yang diimplementasikan di Provinsi Sumatera Selatan
No Level regulasi/ kebijakan Nama regulasi/ kebijakan Amanat regulasi 1 Undang Undang Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah Dalam  rangka  peningkatan  kinerja penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah, Pemerintah  daerah  dapat  melakukan inovasi (Pasal 386, ayat 1) 2 Undang Undang Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah Wajib mengembangkan Invensi dan Inovasi (Pasal 34, ayat 1) 3 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan  kinerja  penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pasal 2, ayat 1) Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui:  a. peningkatan pelayanan publik, b.
pemberdayaan dan peran serta masyarakat,  dan  c.  peningkatan  daya saing daerah. (pasal 2, ayat 2) 4. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  104  Tahun 2018  tentang  Penilaian  dan  Pemberian Penghargaan  dan/atau  Insentif  Inovasi Daerah Penilaian  terhadap  laporan  penerapan inovasi daerah dilakukan  melalui mekanisme  pengisian  data  Indeks Inovasi Daerah. (pasal 4, ayat 2) 5. Peraturan Gubernur Peraturan  Gubernur  Sumatera  Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Gubernur menugaskan Perangkat Daerah  yang  membidangi  penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan  inovasi  daerah  dalam kerangka  sistem  inovasi  daerah.  (Pasal 34, ayat 2) 6 Keputusan Gubernur Keputusan  Gubernur  Nomor  440  Tahun 2020 tentang Roadmap Penguatan SIDA Provinsi  Sumatera  Selatan  Tahun  2019- 2023 Peta  jalan  tahapan  dalam  penguatan Sistem Inovasi daerah. 7 Instruksi Gubernur Nomor  1210  Tahun  2018  tentang Pelaksanaan  Gerakan  One  Agency  One Innovation di Provinsi Sumatera Selatan. Setiap Perangkat Daerah harus mempunyai inovasi Sumber: diolah penulis
Pengetahuan dan pemahaman para informan  terhadap  regulasi/kebijakan  tentang inovasi  daerah  berhubungan  dengan  kegiatan sosialisasi dan bimbingan tehnis tentang Indeks Inovasi  Daerah  yang  dilaksanakan  minimal sekali  setiap  tahun  oleh  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri  oleh  Nara  Sumber  dari  Kementerian Dalam  Negeri.  Beberapa  informan  masih mengharapkan peningkatan kegiatan sosialisasi, bimbingan  tehnis  dan  pendampingan  untuk inovasi daerah.
“Aspek  perencanaan  inovasi  belum dilaksanakan  dengan  baik  oleh  para
pengusung. Hal ini menyebabkan dokumen  yang  dibutuhkan  tidak  tersedia sehingga  perlu  upaya  ekstra  untuk melengkapi dokumen pendukung tersebut, semisal kepuasan pengguna inovasi belum diukur,  jadi  perlu  sosialisasi  lagi  tentang kriteria dan tahapan inovasi.” (P.8) “Perencanaan inovasi di perangkat daerah belum semuanya baik, sehingga dokumen pendukung  sering  tidak  siap.  Harus  terus dilakukan sosialisasi.” (III.4) “Kadang petugas dan inovator tidak tahu kriteria  inovasi  daerah  yang  diminta Kemendagri. Sosialisasi lagi.” (IV.7)

## Sumber Daya
Sumber  daya  sangat  penting  dalam implementasi  kebijakan,  baik  sumber  daya manusia,  sumber  daya  anggaran,  dan  lainnya. Berdasar penelitian terdahulu ditemukan bahwa yang paling signifikan mempengaruhi implementasi  kebijakan  inovasi  adalah  sumber daya  manusia  (Zemtsov  and  Kotsemir  2019) . Sebagian  besar  informan  menyatakan  sumber daya  manusia  dalam  jumlah  cukup  namun kompetensi  masih  harus  ditingkatkan.  Kendala utama  adalah  pembuatan  video  proses  inovasi yang  harus  lengkap  mulai  dari  perencanaan sampai penerapan, sedangkan sebagian inovator di perangkat daerah belum terbiasa mendokumentasikan  kegiatan  dalam  bentuk video.
“Ya, SDM yang terlibat punya kompetensi yang  cukup  tapi  perlu  ditingkatkan melalui  pelatihan,  bimtek,  workshop, dsb.”(LS.5)
“Sebaiknya  unsur-unsur  yang  menjadi aspek  penilaian  Indeks  Inovasi  Daerah diintegrasikan
dengan
program pengembanngan  sumber  daya  manusia.”
(III.1)
“SDM yang terlibat memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan program Indeks Inovasi Daerah.”(P.3) “Setiap  inovasi  harus  divideokan  mulai dari  perencanaan  sampai  penerapannya. Ini biasanya yang keteteran.” (IV.12)
Pelaporan  inovasi  daerah  dilakukan  secara online dengan cara menginput seluruh indikator masing-masing  inovasi  dari  masing-masing Perangkat  Daerah  ke  dalam  aplikasi  Indeks Inovasi  Daerah  milik  Kementerian  Dalam Negeri.  Dengan  demikian,  kompetensi  tentang digitalisasi harus dikuasai oleh SDM Pemerintah Daerah.  Menurut  D.V.Sari  pada  penelitian terdahulu  di  kota  Surabaya,  SDM  sangat berperan  penting  dalam  pelaksanaan  inovasi digital  yang  dicetuskan  dan  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah  (ANovita  SD.  et  al  2020). Kendala lain adalah masih banyak petugas yang mempunyai  beban  kerja  rangkap  dengan  tugas pokok dan kurang paham tentang Indeks Inovasi
Daerah.  Hal  tersebut  senada  dengan  hasil penelitian  T.Wahono  yang  menyatakan  bahwa kinerja implementasi kebijakan kurang optimal antara  lain  disebabkan  faktor  SDM,  yaitu kemampuan  SDM  yang  bervariasi,  SDM  yang rangkap jabatan, mutasi, dan rotasi pegawai(Wahono T. 2021) .
Dengan  jumlah  SDM  yang  dirasakan cukup  walaupun  kompetensi  SDM  tidak optimal,  Sumatera  Selatan  dapat  mencapai kinerja inovasi daerah yang terbaik di Indonesia. Tentunya  hal  tersebut  berhubungan  dengan strategi  yang  diterapkan  dalam  implementasi kebijakan  inovasi  daerah  di  Sumatera  Selatan. Jumlah  SDM  yang  terlibat  sebagai  PIC  sekitar 2--4  orang  untuk  masing-masing  Perangkat Daerah  Pelaksana  dan  sekitar  50  orang  di Perangkat Daerah Koordinator.
Sebagian  informan  menyatakan  bahwa tidak ada masalah dengan ketersediaan anggaran karena  sudah  dirasa  cukup.  Namun  sebagian informan  menyatakan  dana  terbatas  sehingga kematangan inovasi bervariasi. Sumber anggaran  seluruhnya  dari  APBD  Provinsi Sumatera Selatan.

## Karakteristik Organisasi Pelaksana
Kegiatan  Inovasi  daerah  di  Sumatera Selatan  dilaksanakan  oleh  seluruh  perangkat daerah  yang  ada.  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Provinsi  Sumatera  Selatan sebagai koordinator kegiatan pelaporan inovasi daerah  ke  Kementerian  Dalam  Negeri  sesuai dengan  amanat  Peraturan  Gubernur  Sumatera Selatan  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Inovasi  Daerah.  Seluruh informan  setuju  terhadap  Balitbangda  sebagai koordinator. Hal ini senada dengan penelitian di Argentina  yang  menyatakan  bahwa  dalam  era ekonomi  berbasis  pengetahuan  saat  ini, perguruan  tinggi  dan  lembaga  litbang  dihargai sebagai  koordinator  dalam  penerapan  sistem inovasi (Pasciaroni 2016) . Implementasi Kebijakan Inovasi daerah mengharuskan
Balitbangda untuk memastikan bahwa kematangan  inovasi  yang  akan  dilaporkan  ke Kemendagri telah mencapai maksimal. Hal lain tersebut  dapat  dijalankan  dengan  baik  karena sebagian  besar  informan  menyatakan  bahwa
petugas menjalankan tugas sesuai SOP. Provinsi Sumatera  Selatan  belum  mempunyai  SOP khusus terkait Inovasi
Daerah dan penyelenggaraan Indeks Inovasi Daerah, namun pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur  Sumatera  Selatan  Nomor  7  Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Beberapa  informan  mengharapkan  ada  SOP yang lebih detail sebagai panduan kerja.
“Ya,  ada  SOP….harus  dilaksanakan sesuai aturan yang ada.” (III.3) “SOP  yang  dibuat  perlu  dibuat  deskripsi yang  lebih  detail  dan  terperinci  karena pada  saat  pengisian  data  Indeks  Inovasi Daerah  terkadang  menimbulkan  multi tafsir  terhadap  maksud  dari  pertanyaan yang diajukan melalui instrument pemngisian data Indeks Inovasi
Daerah.”(LS.7)
Untuk  mengatasi  keluhan  tentang  multitafsir, PIC  Balitbangda  melakukan  pendampingan terhadap  PIC  Perangkat  Daerah  dan  inovator serta  bersama-sama  melakukan  input  aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Selain hal tersebut, PIC juga  melakukan  koordinasi  dengan  pimpinan Perangkat  Daerah  untuk  menugaskan  inovator melengkapi data yang diperlukan.
Komunikasi Antarorganisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan
Perangkat  Daerah  Pelaksana  inovasi  dan koordinator  diharapkan  menjalin  komunikasi yang harmonis dan sinergis dalam implementasi kebijakan inovasi daerah. Disampaikan oleh M. Rozikin  bahwa  kolaborasi  harus  dilakukan antarpemerintah  daerah,  pemerintah  pusat dengan  pemerintah  daerah,  pemerintah  dengan swasta  dan  antarlembaga  dalam  pemerintahan. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi SDM dan  meningkatnya  inovasi  daerah  (Rozikin  M 2020) .
Keberhasilan  implementasi  kebijakan terkait  dengan  interaksi  antarsumber  daya manusia,  faktor  kebijakan  itu  sendiri,  tempat, dan  lingkungan  kebijakan  diimplementasikan (Prasetyo  AW  2023) . Penelitian  lainnya menemukan  bahwa  kepemimpinan  integratif yang mendorong implementasi kebijakan secara
konsisten dapat mempengaruhi kolaborasi lintas sektor.
Pemimpin
integratif yang memperjuangkan  kebijakan  dapat  menjadi katalisator untuk kolaborasi. Para pemimpin ini mampu  menghubungkan  lintas  sektor  secara efektif, membingkai masalah untuk pencapaian tujuan kebijakan (Swann 2019).
Sebagian  besar  informan  menyatakan bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi  yang  terkait  berjalan  dengan baik, tetapi perlu terus ditingkatkan. Namun, ada informan yang menyatakan ada juga yang sulit berkoordinasi.
“Ya, komunikasi dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai
kelengkapan  data  inovasi  yang  diusulkan baik melalui daring atau luring.” (LS.4) “Sulit  untuk  menjawab  karena  ada  pihak yang menjalin koordinasi dengan baik dan ada yang sulit.” (P.10)
Selain komunikasi untuk koordinasi, dilakukan juga  komunikasi  dalam  rangka  monitoring  dan evalusi  oleh  Perangkat  Daerah  Koordinator untuk mendapatkan nilai kematangan maksimal dari seluruh inovasi. Monitoring tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan nilai kematangan  inovasi  dan  terbukti  terjadi peningkatan  nilai  kematangan  inovasi.  Ada beberapa  informan  dari  Perangkat  Daerah Koordinator yang menyatakan bahwa terkadang ada  kendala  komunikasi  dalam  kegiatan monitoring  dan  evaluasi  dengan  perangkat daerah pelaksana inovasi.
“Inovator  di  OPD  sebagai  pembuat inovasi juga banyak yang sulit dihubungi untuk  melengkapi  data  yang  diminta karena juga punya kesibukan tersendiri.” (III.3)
Hal  tersebut  senada  dengan  hasil  penelitian terdahulu  yang  menyatakan  bahwa  kurang optimalnya  implementasi  kebijakan  antara  lain karena  sibuk  tupoksi  masing-masing  sektor (Wahono  T.  2021),  dan  kurangnya  sosialisasi tentang  rencana  teknis  kegiatan  (Deni  2020). Kendala-kendala  tersebut  dapat  diminimalisasi dengan  adanya  PIC  di  Perangkat  Daerah
Pelaksana inovasi dan PIC di Perangkat Daerah Koordinator di Provinsi Sumatera Selatan.
“Pembentukan  PIC  dari  masing  masing OPD  dan  PIC  dari  Balitbangda  sangat membantu  untuk  memecahkan  stagnasi komunikasi  yang  terjadi  antara  OPD dengan tim Balitbangda. Perlunya komitmen  pimpinan  dalam  mendukung kelengkapan data inovasi.”
Komunikasi  antarorganisasi  sangat  penting dalam  penyelenggaraan  kegiatan  yang  lintas organisasi.

## Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik
Di  banyak  negara,  kinerja  inovasi  terkait erat  dengan  pembangunan  ekonomi  dan perhatian terhadap kesenjangan regional.
Struktur ekonomi yang tidak seimbang menghambat  pertumbuhan  output  inovasi. Pembangunan  ekonomi  mempunyai  kontribusi 19,92  %  terhadap  kinerja  ekonomi  di  China (Chen  Xii  2017).  Kondisi  ekonomi  Sumatera Selatan  cukup  baik  dan  stabil,  sehingga  faktor ekonomi  tidak  berpengaruh  secara  langsung terhadap implementasi kebijakan inovasi daerah.  Faktor  sosial  dan  politik  banyak mempengaruhi  implementasi  kebijakan  inovasi daerah.  Seluruh  informan  menyatakan  bahwa tingginya  dukungan  politik  dan  komitmen Gubernur  Sumatera  Selatan  sebagai  Kepala Daerah  dan  tokoh  politik  memantapkan implementasi  kebijakan  inovasi  daerah  di Sumatera Selatan. Dalam pelayanan publik telah dikeluarkan  Instruksi  Gubernur  Nomor  1210 Tahun  2018 tentang  Pelaksanaan  Gerakan One Agency  One  Innovation di  Provinsi  Sumatera Selatan.  Bentuk  komitmen  lainnya  adalah pemberian  penghargaan  kepada  inovator setiap tahun,  selalu  disampaikan  arahan  untuk berinovasi  pada  sebagian  besar  sambutan gubernur  pada  berbagai  acara.  Penelitian terdahulu  membuktikan  bahwa  keberhasilan implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh komitmen  para  tokoh  panutan  dan  tokoh pengambil  keputusan  yang  terkait  kebijakan tersebut (28).
“Gubernur mengeluarkan SK one agency one innovation supaya semua OPD punya inovasi.” (LS.6) “Gubernur  memberikan  penghargaan inovator dan selalu menekankan agar kita berinovasi pada pengarahan dan sambutan-sambutan  beliau  di  banyak acara.” (III.4)
“Ada  penghargaan  ASN  inovatif  dari gubernur  dan  terus  kita  dipacu  untuk berinovasi.” (LS.1)
Gubernur  Sumatera  Selatan  bahkan  membuat inovasi  “Gerakan  Sumatera  Selatan  Mandiri Pangan”, suatu upaya untuk mengubah mindset masyarakat dari “pembeli” menjadi “penghasil”. Inovasi  tersebut  mendapatkan  apresiasi  dari berbagai kalangan.
Hal  ini  senada  dengan  hasil  penelitian terdahulu  yang  menyatakan  bahwa  Pemerintah Daerah  harus  mendorong  inovasi  lokal.  Sistem inovasi nasional yang kokoh merupakan puzzle inovasi daerah di berbagai tempat. Inovasi lokal akan  lebih  berdaya  guna  karena  muncul sesuai kondisi daerah dan lebih berkelanjutan (Damuri YR 2018) .

## Sikap Pelaksana
Seluruh  informan  menyatakan  bahwa Inovasi  Daerah  sangat  penting.  Sebagian  besar informan  menyatakan  bahwa  implementasi kebijakan  inovasi  daerah  di  Sumatera  Selatan telah berjalan dengan baik.
“Ya, sangat penting karena mempengaruhi kinerja pemerintah.” (III.3) “Sangat penting untuk kemajuan bangsa.”
(P.4) “Program Indeks Inovasi Daerah merupakan  hal  yang  penting  dilakukan secara  berkesinambungan  agar  kinerja penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dapat terukur dengan jelas.” (IV.17)
Menurut  R.  Hidayat,  pada  penelitiannya terdahulu, faktor penghambat yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  adalah kurangnya  kesadaran/sikap  para  pelaksana kebijakan  (Sahli  and  Tuti  2021) . Dengan demikian  dapat  dipahami  bila  kinerja  Indeks
Inovasi Daerah di Sumatera Selatan tertinggi di Indonesia  karena  seluruh  oraganisasi  terkait bersikap positif.
Penelitian  terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan dapat mempengaruhi perilaku individu  dan  organisasi  dalam  hubungan  satu dengan  lainnya (Moodysson  and  Zukauskaite 2014), sedangkan perilaku pelaksana kebijakan
dapat  mempengaruhi  kinerja  implementasi kebijakan (Prasetyo  AW  2023) . Perilaku pelaksana kegiatan juga dipengaruhi oleh sikap orgnisasi  dan  SDM  pelaksana.  Perilaku pelaksana kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan cukup baik dan terstruktur, seperti yang direkap dalam tabel 5 berikut.
Tabel 5 . Perilaku pelaksana kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan  tahun 2022
No Perilaku perangkat daerah selaku koordinator inovasi daerah (Balitbangda) Perilaku perangkat daerah pelaksana inovasi (seluruh perangkat daerah) 1. Melaksanakan  sosialisasi  dan  bimbingan  tehnis  kegiatan Indeks Inovasi daerah Membuat inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja perangkat  daerah,  daya  saing  produk,  dan  pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi/kebijakan. 2. Melakukan koordinasi dengan BSKDN Kementerian Dalam Negeri selaku penyelenggara Indeks Inovasi Daerah Melakukan  koordinasi  dengan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Sumatera  Selatan  selaku  koordinator pelaporan Inovasi daerah 3. Melakukan pendataan untuk mendapatkan data inovasi yang ada  di  Perangkat  Daerah,  melalui  surat  Gubernur  dan kunjungan langsung ke Perangkat Daerah Mengumpulkan  data  inovasi  tahun  berjalan  kepada Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Sumatera Selatan 4. Membentuk  PIC  inovasi  di  masing  masing  Perangkat Daerah  dan  PIC  koordinator  di  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan. Menunjuk PIC Inovasi Daerah dan mengirimkan nama PIC kepada Balitbangda 5. Memberikan pendampingan kepada PIC Perangkat  Daerah tentang penyusunan laporan inovasi untuk mencapai tingkat kematangan inovasi yang tinggi. Menugaskan  PIC  untuk  mendapatkan  pendampingan dalam penyusunan dokumen laporan inovasi daerah 6 Melakukan  verifikasi  terhadap  inovasi  yang  akan  masuk dalam  Keputusan  Gubernur  Sumatera  Selatan  Nomor 736/KPTS/Balitbangda/2021  tentang  Penerapan  Inovasi Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Selatan. Melakukan koordinasi untuk verifikasi inovasi daerah yang akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri 7. Melakukan  skrining  kematangan  inovasi  daerah  yang diusulkan oleh pengusung, memberikan asistensi dan solusi. PIC perangkat daerah melakukan input Inovasi Daerah ke dalam aplikasi Indeks Inovasi daerah Bersama PIC Balitbangda 8 Mengkoordinir penyampaian Inovasi Daerah ke
Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah.
https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/
9 Mendokumentasikan Inovasi daerah dalam aplikasi Sistem Informasi Inovasi daerah (SINOVDA) Sumatera Selatan. https://sinovda.sumselprov.go.id/
10 Mempublikasikan  Inovasi  daerah  melalui  channel  youtube One Day One Innovation .
https://www.youtube.com/@OneDayOneInnovation
Tampak  bahwa  perilaku  pelaksana  dan koordinator Inovasi Daerah sangat bertanggung jawab,  kreatif,  dan  inovatif.  Sebagai  contoh, aplikasi  SINOVDA  sebagai data  base seluruh inovasi yang ada di Sumattera Selatan dan acara
One  Day  One  Innovation yang  menampilkan inovasi yang berbeda-beda setiap hari di channel youtube ,  hanya  ada  di  Provinsi  Sumatera Selatan.
Gambar 2 .  Gambaran implementasi kebijakan inovasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022
Gambaran Implementasi Kebijakan Model  Van  Meter dan  Van  Horm dapat dilihat pada  bagan  2.  Kinerja  implementasi  kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan Tahun 2022 sangat  baik,  mendapat  skor  Indeks  Inovasi Daerah  tertinggi  di  Indonesia  dengan  predikat provinsi  sangat  inovatif.  Pencapaian  kinerja yang  baik  tersebut  sebagai  akibat  perilaku pelaksana  kebijakan  yang  baik,  bertanggung jawab, dan inovatif. Perilaku tersebut berhubungan  dengan  sikap  positif  pelaksana kebijakan, karakteristik organisasi yang menjalani SOP dengan baik walau belum detail, komunikasi  yang  baik  antar  organisasi  terkait dan  kondisi  sosial  ekonomi  politik  yang  stabil dan  mendukung  inovasi  daerah,  komitmen tinggi  dari  pimpinan,  serta  ada  reward  bagi inovator. Komunikasi antarorganisasi dan sikap pelaksana kebijakan berhubungan dengan dana cukup,  jumlah SDM  yang  cukup dan komunikasi  yang  baik.  Komunikasi  yang  baik berhubungan  dengan  pemahaman  yang  baik terhadap  standar  dan  sasaran  kebijakan  serta adanya regulasi/kebijakan lokal yang diterbitkan  menyesuaikan  situasi  dan  kondisi setempat.

## KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini  ditemukan  satu variabel  antara  yang  sangat  penting,  yaitu variabel  perilaku  pelaksana  kebijakan  sebagai jembatan sikap para pelaksana kegiatan menuju kinerja  kebijakan.  Sikap  yang  baik  dan  positif saja  tanpa  dilakukan  dengan  baik  dan  penuh tanggung jawab tidak akan menghasilkan kinerja yang baik.

## SARAN
Disarankan  bagi  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Selatan  untuk  menyusun  SOP  yang detail guna meningkatkan kinerja kebijakan, dan bagi pemerintah provinsi lainnya dapat melakukan pembelajaran dari Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al.,  Bugubayeva  R.  et.  2019.  “Regional Innovation  Systems  as  a  Priority  for Government Bodies: Functions and Mechanisms of Influence (Example of the Karaganda  Region).” Public  Policy  and Administration 18 (4): 418–29. https://doi.org/10.13165/VPA-19-18-4-04.

## Andhika,  LR.  2019.  “Pemodelan  Kebijakan
Publik :  Tinjauan  Dan  Analisis  Untuk Risalah  Kebijakan  Pemerintah  (  Public Policy Modeling : Overview and Analysis for  Government  Policy  Brief  ).” Jurnal Riset Pembangunan 2: 22–35.
Anovita  SD.  et  al.  2020.  “Implementasi Kebijakan  Pemerintah  Kota  Surabaya Dalam  Mewujudkan  Inovasi  Smart  City.”
Journal  of  Governance  Innovation 2  (2):
112–30.
https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.435.
Asheim B, et al. 2020. “The Role of the Regional
Innovation System Approach in Contemporary  Regional  Policy:  Is  It  Still
Relevant in a Globalised World?” Regions and  Innovation  Policies  in  Europe:
Learning  from  the  Margins ,  12–29. https://doi.org/10.4337/9781789904161.00 006.
Chaplitskaya A., et al. 2021. “Innovation Policy
and  Sustainable  Regional  Development  in Agriculture: A Case Study of the Stavropol Territory, Russia.” Sustainability (Switzerland) 13 (6): 1–13. https://doi.org/10.3390/su13063509.
Chen  Xii,  et  al.  2017.  “Chinese  Innovation- Driving  Factors:  Regional  Structure,
Innovation Effect, and Economic Development—Empirical  Research  Based on Panel Data.” Annals of Regional Science 59 (1): 43–68. https://doi.org/10.1007/s00168-017-0818- 5.
Cilotek,  D,  and  A  Golejewska.  2022. “Efficiency  Determinants  of  Regional Innovation Systems in Polish Subregions.”
Gospodarka  Narodowa 311  (3):  24–45.
https://doi.org/10.33119/gn/151792.
Damuri YR, et al. 2018. “Innovation Policy in Indonesia.” Economic  Research  Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). , 96–127.
Deni,  P.  2020.  “Implementasi  Kebijakan Program  Gerakan  Masyarakat  Mandiri, Berdaya Saing Dan Inovatif Di Kecamatan Cihideung  Kota  Tasikmalaya”  1  (2):  11– 17.
Guo C, et al. 2022. “A Coupling Mechanism and the Measurement of Science and Technology Innovation and Rural Revitalization  Systems.” Sustainability (Switzerland) 14 (16). https://doi.org/10.3390/su141610343.
Ismail, H. 2022. “Studi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan  Umkm  Di  Kabupaten Bojonegoro.” Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara 6 (1):
143.
https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1. 2396.
Kemendagri,  RI.  2018.  “Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 104  Tahun  2018  Tentang  Penilaian  Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah.”
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/2
45192/permendagri-no-104-tahun-2018.
Kemendagri  RI.  2022.  “Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  No.  400.10.11-6301.A Tahun  2022  Tentang  Indeks  Inovasi Daerah,  Kabupaten  Dan  Kota  Tahun 2020.” ndeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id.
Moodysson,  J.,  and  E.  Zukauskaite.  2014. “Institutional  Conditions  and  Innovation
Systems: On the Impact of Regional Policy on  Firms  in  Different  Sectors.” Regional Studies 48 (1): 127–38. https://doi.org/10.1080/00343404.2011.64 9004. Morisson,  A.,  and  M.  Doussineau.  2019. “Regional  Innovation  Governance  and Place-Based Policies: Design, Implementation and Implications.”
Regional  Studies,  Regional  Science 6  (1):
101–16.
https://doi.org/10.1080/21681376.2019.15 78257.
Nosova,  O.,  and  T.  Nosova.  2021.  “The
Innovation Component in Regional Policy.” Eurasian  Journal  of  Higer
Education 2 (5): 19–35.
Okuputra,  MA.,  and  N.  Nasikh.  2022. “Pengaruh  Inovasi  Daerah  Terhadap Kemiskinan.” INOVASI:  Jurnal  Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen 18 (1): 159–66. https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379.

## Pasciaroni, C. 2016. “Knowledge Organisations
and High-Tech Regional Innovation Systems in Developing Countries: Evidence  from  Argentina.” Journal  of Technology  Management  and  Innovation 11 (2): 22–32. https://doi.org/10.4067/S0718- 27242016000200003.
Pestunov,  M.,  and  S.  Pestunova.  2021. “Innovation  Policy  as  a  Basis  for Sustainable  Development  of  Industrial Regions.” E3S Web of Conference 818 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/818/1/012027.
Prasetyo AW, et al. 2023. “Pandemic and Social Capital:  Synthesis  Model  for  ``Jogo Tonggo’’  Policy  Implementation  in International  Conference  on  Politics,
Social,  and  Humanities  Sciences,  KnE Social  Sciences.” KnE  Social  Sciences 2023 (1): 417–30. https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12845.
Presdien,  RI.  2017.  “Peraturan  Pemerintah Nomor  38  Tahun  2017  Tentang  Inovasi Daerah,”  1–37.  http://setkab.go.id/wp- content/uploads/2017/09/PP_Nomor_38_
Tahun_2017.pdf. Presiden, RI. 2014. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014.” Pemerintahan Daerah .
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/3 8685/uu-no-23-tahun-2014.
———.  2019.  “Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem  Nasional  Ilmu  Pengetahuan  Dan Teknologi.” Negara  Republik  Indonesia , 1–83. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/1 17023/uu-no-11-tahun-2019.
Rozikin  M,  et  al.  2020.  “Kolaborasi  Dan  E- Literacy:  Kunci  Keberhasilan  Inovasi  E- Government  Pemerintah  Daerah.” Jurnal Borneo  Administrator 16  (1):  61–80. https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603.
Sahli, M., and RWD. Tuti. 2021. “Implementasi
Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim.” Jurnal Kebijakan Publik 12 (2): 55–112. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/J KP/article/view/7934.
Setiawan,  I.  2017.  “Implementasi  Inovasi Daerah Di Kota Balikpapan” II (2): 83–97.
Sugiyono 2017, "Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian
Evaluasi",
https://opac.isi.ac.id/index.php?p=show_d etail&id=42880#gsc.tab=0. Swann,  WL.  2019.  “Local  Sustainability Innovation through Cross-Sector Collaboration: Lessons from a Neighborhood Energy Competition.” Journal  of  Public  and  Nonprofit  Affairs 5 (3): 317–37. https://doi.org/10.20899/jpna.5.3.317-337. Tachjan. 2006. "Implementasi Kebijakan Publik".  Edited  by  Dede  Mariana  and Caroline  Paskarina.  Asosiasi  Ilmu  Politik Indonesia  (AIPI)  Bandung  dan  Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

## Tziogkidis P, et al. 2020. “A Data Envelopment
Analysis  and  Local  Partial  Least  Squares Approach  for  Identifying  the  Optimal Innovation  Policy  Direction.” European Journal  of  Operational  Research 285  (3): 1011–24.
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.02.023.
Wahono  T.,  et  al.  2021.  “Studi  Kualitatif Implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria Di  Wilayah  Endemis  Rendah  Kabupaten Pangandaran Dan Pandeglang.” Kemenkes , 55–68. https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/inde x.php/aspirator.
Warman.  2022.  “Policy  Implementation, Financial Management, Bureaucratic
Innovation,  and  Community  Participation on  Regional  Development  Planning’s
Effectiveness.” Indonesian  Journal  of Multidisciplinary  Science 2  (2):  1898– 1909. https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i2.278.
Widuri,  NR.  2020.  “Studi  Implementasi Kebijakan  Work  From  Home  Pada
Pustakawan  Di  LIPI.” Media  Pustakawan 27 (3): 168–77. https://doi.org/10.37014/medpus.v27i3.10 17.
Zemtsov,  S,  and  M  Kotsemir.  2019.  “An Assessment of Regional Innovation System Efficiency  in  Russia:  The  Application  of the  DEA  Approach.” Scientometrics 120 (2):
375–404. https://doi.org/10.1007/s11192-019- 03130-y.