## ANALISIS KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO

## Dyah Restu Utami dan Muda Setia Hamid
Program Magister Manajemen, STIE Widya Wiwaha

## Abstrak
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan  dan  keuangan,  mendukung  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  DPRD, serta  menyediakan  dan  mengkoordinasikan  tenaga  ahli  yang  diperlukan  oleh  DPRD dalam  melaksanakan  hak  dan  fungsinya  sesuai  dengan  kebutuhan.  Di  dalam Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo,  masih  ditemukan  terdapat  masalah  yaitu kinerja  pegawai  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo  yang  belum  optimal.  Oleh karenanya  penulis  mengajukan  pertanyaan,  mengapa  kinerja  pegawai  Sekretariat DPRD  Kabupaten  Purworejo  belum  optimal?  Bagaimana  kinerja  pegawai  Sekretariat DPRD yang senyatanya? Bagaimana upaya penyelesaian dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif  dengan  pengambilan  data  yang  dilakukan  meliputi  wawancara, FGD dan sumber data sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang  terjadi  secara  bersamaan  yaitu:  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan/verifikasi  dari  data  yang  ditemukan  di  dalam  penelitian  di  lapangan  serta sumber data pustaka untuk memahami permasalahan.
Dari  penelitian  ini  penulis  dapat  melihat  bahwa,  kinerja  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Purworejo  belum  optimal  dilihat  dari  kurangnya  pencapaian  kinerja  dari target  kinerja  yang  ditetapkan  dalam  Renstra.  Faktor  yang  menyebabkan  belum optimalnya  kinerja  yaitu  pertama  pada  aspek  kualitas  kerja,  kualitas  kerja  pegawai yang  belum  tepat.  Kedua,  aspek  ketepatan  waktu  yang  masih  belum  sesuai.  Ketiga, aspek  inisiatif  pegawai  maupun  level  manajerial  yang  masih  belum  dikembangkan sementara  iklim  kerja  masih  terbiasa  dengan  sistem top  down. Keempat,  aspek kemampuan  pegawai  yang  belum  optimal  karena  kurang  kesesuaian  kapasitas  dan tugas.  Kelima,  aspek  komunikasi  yang  terus  diusahakan  dalam  mengoptimalkan komunikasi  baik  administrasi  kesekretariatan  maupun  tugas  dukungan  kewenangan Dewan.
Kata Kunci : Kinerja, Pegawai, Optimalisasi, Strategi, Sekretariat DPRD.

## LATAR BELAKANG
Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo  sebagai  bagian  dari  organisasi pemerintah  daerah  secara  kelembagaan  mempunyai  kedudukan  yang  penting  bagi terselenggaranya  tujuan  Kabupaten  Purworejo  sesuai  kemauan,  kemampuan  dan potensi  daerah.  Sekretariat  DPRD  dipimpin  langsung  oleh  seorang  Sekretaris  DPRD

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha
yang  secara  teknis  operasional  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  langsung kepada  Pimpinan  atau  Ketua  DPRD,  dan  secara  Administratif  bertanggung  jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo  yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi menyelenggarakan  administrasi  kesekretariatan,  menyelenggarakan  administrasi keuangan  serta  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  DPRD,  dan  menyediakan serta  mengkoordinasikan  tenaga  ahli  yang  diperlukan  oleh  DPRD  sesuai  dengan kemampuan keuangan daerah.
Di  dalam  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Purworejo,  masih  ditemukan  kelemahan sehingga  belum  dapat  mengoptimalkan  kinerja  organisasi.  Pertama,  dalam  dimensi kinerja.  Berdasarkan  penetapan  kinerja  Tahun  2018  Program  utama  yang dilaksanakan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo  adalah  Pelayanan  Administrasi Perkantoran,  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  Aparatur,  Peningkatan  Disiplin Aparatur,  Peningkatan  Pengembangan  Sistem  Laporan  Capaian  Kinerja  dan Keuangan dan Dukungan Fungsi DPRD. Pelayanan administrasi kantor menjadi salah satu  program  pokok  yang  masih  belum  mencapai  hasil  optimal,  capaian  kinerjanya mengalami  penurunan  pada  tahun  2017  dan  masih  terus  rendah  pada  dua  tahun terakhir,  berdasarkan  data  LAKIP  Sekretariat  DPRD  tahun  2016,  2017  dan  2018, menunjukkan  realisasi  untuk  Pelayanan  Administrasi  Perkantoran  pada  tahun  2016 sebesar  92,80%  dan  menurun  secara  signifikan  pada  tahun  2017  hanya  mencapai 59,17%  dan  hanya  mencapai  predikat  cukup,  pada  tahun  2018  meskipun  mengalami peningkatan  realisasinya  juga  masih  menempati  predikat  cukup  dengan  presentasi realisasi sebesar 64,53% dari target yang ditetapkan sebesar 100% .

## Grafik 1.1
Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo tahun 2016 s.d 2018
0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 00 2 01 6 2 01 7 2 01 8 K in erja  P ela y a n a n  A d m in istra si P erk a n to ra n

## Sumber : Data Primer (2018)
Studi  ini  akan  berfokus  pada  analis  kinerja  dalam  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Purworejo  dan  menganalisa  faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi optimalisasi kinerja baik pegawai maupun organisasi secara keseluruhan.

## Tujuan
Beberapa  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  mengenai  kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo ini yaitu:
1.  Menganalisis  mengapa  kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo  belum optimal
2.  Mengevaluasi  kinerja  pegawai  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo  yang senyatanya
3.  Mengembangkan  penyelesaian  dalam  meningkatkan  kinerja  Sekretariat  DPRD Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo

## Tinjauan Pustaka
Kinerja  dalam  suatu  organisasi  menjadi  hal  yang  penting,  selain  menunjukkan bagaimana  organisasi  itu  berjalan,  juga  digunakan  sebagai bagian  dari  evaluasi  kerja organisasi.  Dilihat  dari  asal  katanya,  kinerja  itu  adalah  terjemahan  dari performance yang  berarti  hasil  kerja  atau  prestasi  kerja.  Dan  dalam  pengertian  yang  lebih sederhana  kinerja  adalah  hasil  dari  pekerjaan  organisasi  yang  dikerjakan  oleh karyawan  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  petunjuk  (manual),  arahan  yang diberikan  oleh  pimpinan  (manajer),  kompetensi  dan  kemampuan  karyawan mengembangkan nalarnya (Abdullah, 2014: 331).
Kinerja  pegawai  secara  objektif  dan  akurat  dapat  dievaluasi  melalui  tolak  ukur tingkat  kinerja.  Pengukuran  tersebut  berarti  memberi  kesempatan  bagi  para  pegawai untuk  mengetahui  tingkat  kinerja  mereka.  Memudahkan  pengkajian  kinerja  pegawai, lebih  lanjut  Mitchel  (dalam  buku  Sedarmayanti  2009:  51)  yang  berjudu l  “ Manajemen Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja ”,  mengemukakan  indikator-indikator kinerja yaitu sebagai berikut:
a.  Kualitas Kerja ( Quality of work )
b.  Ketepatan Waktu ( Pomptnees )
c.  Inisiatif ( initiative )
d.  Kemampuan ( Capability )
e.  Komunikasi ( Communication )
Soeprihanto  (2001:  2)  menyatakan  bahwa  penilaian  kinerja  karyawan  tidak hanya  hasil  secara  fisik,  tetapi  juga  pelaksanaan  pekerjaan  secara  keseluruhan  yang menyangkut  berbagi  bidang  seperti  kemampuan  kerja,  kerajinan,  disiplin  kerja  atau hal-hal khusus sesuai dengan tugas dan tingkatan pekerjaan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pengambilan data yang dilakukan meliputi wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan  studi  pustaka  dari  sumber  data  sekunder  yang  relevan. Focus  Group  Discussion digunakan  untuk  menarik  kesimpulan  terhadap  makna-makna  intersubjektif  yang  sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti (Kresno, 1999).

## Analisis Data
Dalam  menganalisis  data  yang  diperoleh  berupa  data  primer  hasil  wawancara observasi,  juga  data  sekunder  melalui  pembacaan  literatur,  Analisis  data  dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data,  penyajian data,  penarikan  kesimpulan/verifikasi  dari  data  yang  ditemukan  di  dalam  penelitian  di lapangan serta sumber data pustaka ( Miles & Huberman, 1992: 16).

## PEMBAHASAN

## 1.  Deskripsi Data

## 1)  Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo
Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah  Kabupaten  Purworejo  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Pembentukan dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Purworejo  dan  Peraturan  Bupati Purworejo  Nomor  Nomor  65  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dalam melaksanakan tugas-tugas secara tehnis  operasional  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Pimpinan DPRD  dan  secara  administratif  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui Sekretaris  Daerah.  Sekretaris  sebagai  pimpinan  tertinggi  mengemban  tugas dan  fungsi  manajerial,  sedangkan  tugas  teknis  dilaksanakan  oleh  Kepala Bagian  Umum  dan  Kehumasan,  Kepala  Bagian  Persidangan  dan  Perundang- undangan  dan  Kepala  Bagian  Keuangan  sebagai  supervisior  dan  dibawah Kepala Bagian terdapat Kepala Sub Bagian (Kasubbag).
2)  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  serta  Struktur  Organisasi  Sekretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi  sebagai berikut :
a.  Tugas Pokok.
Sekretariat  DPRD  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD,  serta  menyediakan  dan  mengkoordinasikan  tenaga  ahli  yang diperlukan  oleh  DPRD  dalam  melaksanakan  hak  dan  fungsinya  sesuai dengan kebutuhan.
b.  Fungsi
Sekretariat  DPRD  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1.  Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2.  Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3.  Penyelenggaraan dukungan melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; dan
4.  Penyediaan  dan  pengkoordinasian  tenaga  ahli  yang  diperlukan  oleh DPRD.

## 2.  Pembahasan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo
Kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  adalah  prasyarat  bagi terbentuknya  pemerintahan  yang  efektif  dan  demokratis.  G ood  governance digerakkan  oleh  prinsip-prinsip  partisipatif,  penegakan  hukum  yang  efektif, transparansi,  responsif,  kesetaraan,  visi  strategis,  efektif  dan  efisien,  profesional, akuntabel  dan  pengawasan  yang  efektif.  Dengan  kaitan  tersebut,  peningkatan kualitas penyelenggaraan  pemerintahan  khususnya sumberdaya  aparatur  prioritas penting  dan  strategis  dalam  program.  Sumberdaya  aparatur  pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Dalam Restra  2016-2021  yaitu  dukungan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  DPRD. Adapun  capaian  dari  target  dan  realisasi  program  tahun  anggaran  2016-2018 adalah sebagaimana Grafik berikut :
Grafik 2. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2016 s.d 2018
Dari  data  program/kegiatan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo  dapat dilihat pada tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 diatas dapat bahwa :
1.  Program  Pelayanan  Administrasi  Perkantoran,  kinerja  anggaran  dan  capaian Program dan Kegiatan pada tahun 2016 mencapai kinerja yang optimal, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 92,80 pada tahun 2016 turun menjadi 59,17 pada tahun 2017 sehingga hanya mencapai predikat cukup yang
artinya  belum  optimal.  Belum  optimalnya  kinerja  ini  juga  masih  terjadi  dalam tahun 2018 dimana kinerja yang dicapai hanya  64,53 % dari target 100% yang diharapkan. Secara rincian kegiatan yang belum optimal pada tahun 2018 dapat dilihat  yaitu  dalam  kegiatan  Rapat  Koordinasi  dan  Konsultasi  Keluar  Daerah dalam  kategori  kurang  dan  cukup  kinerja  anggaran  dan  capaiannya.  Hal  ini karena  Belanja  Kunjungan  Kerja  Luar  Negeri  yang  direncanakan  10  orang hanya  terealisasi  3  orang,  sehingga  ada  sisa  anggaran  54,70%  karena  dari anggaran  Rp.  1.878.764.592  terealisasi  Rp.  851.096.147  (45,30%)  dan  sisa Rp.1.027.658.445,-
2.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, seperti pada tahun 2016 dan  2017,  pada  tahun  2018  dengan  kinerja  anggaran  93,88%  dapat  dikatakan sudah  optimal  dalam  kinerja  dan  capaian  Program  dan  masing-masing Kegiatannya.
3.  Program  Peningkatan  Pengembangan  Sistem  Pelaporan  Capaian  Kinerja  dan Keuangan untuk kinerja 94,36% di tahun 2018.
4.  Program  Dukungan  Penyelenggaraan  Fungsi,  capaian  program  secara  umum pada tahun 2016 mencapai 59, 11 %, pada tahun 2017 mencapai 80.54 % dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi kinerja 86,73%. Namun ada Kegiatan yang  belum  optimal  kinerja  anggarannya  dalam  tiga  tahun  anggran  sampai dengan  tahun  2018,  antara  lain  :  Rapat  Alat  Kelengkapan  DPRD  tahun  2018 (65,32%),  Rapat-rapat  Paripurna  tahun  2018  (55,60%),  Kegiatan  Reses  tahun 2018 (75,08%), Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan tahun 2018 (45,37%), Penyediaan  Jasa  Tenaga  Ahli  tahun  2018  (48,35%)  dan  Penyediaan  Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD tahun 2018 (77,35%)

## 3.  Analisis Faktor kurang optimalnya kinerja
Pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  dengan  perencanaan  merupakan  salah  satu faktor  yang  mendukung  keberhasilan  dalam  perencanaan  dan  penganggaran kegiatan melihat capaian kinerja yang dilihat dalam LAKIP tahun 2016 hingga 2018 dimana menunjukkan belum tercapainya target kinerja lembaga. Belum optimalnya kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  ditunjukkan  dengan  kurangnya  pencapaian pada  salah  satu  isu  strategis  yaitu  Pelayanan  Administrasi.  Capaian  kinerjanya mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017, dimana kinerjanya mencapai 92,80 pada tahun 2016 kemudian turun menjadi 59,17 pada tahun 2017. Pada  periode  anggran  dua  tahun  terakhir,  berdasarkan  data  LAKIP  Sekretariat DPRD  tahun  2018,  menunjukkan  realisasi  untuk  Pelayanan  Administrasi Perkantoran  pada  tahun  2017  hanya  mencapai  59,17  %  dan  hanya  mencapai predikat  cukup,  pada  tahun  2018  meskipun  mengalami  peningkatan  realisasinya juga masih menempati predikat cukup dengan presentasi realisasi sebesar 64,53% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
Program  pelayanan  administrasi  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo meliputi  penyediaan  jasa  surat  menyurat,  penyediaan  jasa  komunikasi,  sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor,  penyediaan jasa alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan jasa komponen
instalasi  listrik/penerangan  kantor,  penyediaan  bahan  bacaan  dan  peraturan perundang-undangan.  penyediaan  makanan  dan  minuman,  rapat-rapat  koordinasi dan konsultasi keluar daerah, pembayaran pajak bumi dan bangunan rumah dinas pimpinan,  penyediaan  peralatan  kebersihan  dan  bahan  pembersih  dan  belanja rumah  tangga  pimpinan  DPRD.  Berdasarkan  data  kelembagaan  diatas  diketahui beberapa  indikator  kinerja  yang  mengalami  kurang  optimal  dalam  pelaksanaan kinerjanya.  Hal  ini  dilihat  dalam  lima  aspek  yang  menjadi  fokus  penulis berdasarkan data wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo. Pertama, mendapatkan bahwa kualitas kerja  masih  belum  optimal  khususnya  terkait  dengan  kapasitas  pegawai  terhadap beban kerja, seperti kualitas dari pegawai masih belum baik, dimana ada pegawai yang penempatannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
Kedua, Aspek  ketepatan  waktu  masih  menjadi  kendala  yang  dialami  dalam pelaksanaan  tugas  dan  kinerja  dalam  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo, dalam  aspek  kinerja  ketepatan  waktu  berkaitan  sepanjang  proses  perencanaan, pelaksanaan  dan  hasil  kinerja.  Apabila  dalam  perencanaan  awal  mengalami keterlambatan  maka  juga  akan  sangat  mempengaruhi  ketepatan  waktu  pada proses dan pelaksanaan program. Misalnya perencanaan anggaran belum cermat sehingga  kurang  tepatnya  waktu  penyelesaian  SPJ  maka  menyebabkan keterlambatan pelaporan SPJ dan pelaksanaan kegiatan berikutnya.
Ketiga  inisiatif,  dalam  aspek  inisiatif  baik  dalam  administrasi  kesekretariatan maupun  tugas  dukungan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  DPRD  pegawai terbiasa  dengan  pola  pelayanan  dan  sistem top  down (atasan  bawahan),  belum ada will dari  level  manajerial,  (kasubag,  subag  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Purworejo)  dalam  menggali  inisiatif  atau  bisa  dikatakan  inovasi  dari  pelaksana, karena sifatnya yang masih top down (atasan bawahan).
Keempat,  aspek  kemampuan  beberapa  permasalahan  yang  ada  dalam aspek  kemampuan  diantaranya  kurang  tepatnya  formasi  penempatan  pegawai dibandingkan  dengan  beban  kerjanya.  Masih  diperlukan  kemampuan  yang  lebih sesuai  dengan  tupoksi  hal  ini  dikarenakan  adanya  beberapa  pegawai  yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
Kelima,  aspek  komunikasi  menjadi  bagian  penting  yang  dimiliki  setiap pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo. Meskipun telah berjalan baik, hal ini  terus  diupayakan  agar  mencapai  kualitas  kinerja  yang  baik,  terkait kesekertariatan maupun terkait dukungan pelaksanaan tugas Dewan.

## 4.  Upaya Peningkatkan kinerja
Dalam  rangka  mengoptimalkan  kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Purworejo, Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo melakukan upaya peningkatan kinerja secara internal dalam memfokuskan optimalisasi kinerja antara lain hal-hal sebagai berikut :
a.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  selalu  mengacu  pada  aturan  yang  berlaku  dan DPA yang telah disahkan serta melakukan efisiensi anggaran.
b.  Menyusun SOP pada masing-masing Bagian dan Kegiatan.
c.  Selalu  melakukan  koordinasi  antar  Bagian  untuk  pelaksanaan  program/
kegiatan.
d.  Selalu memperhatikan waktu penyelesaian SPJ.
5.  Strategi  Peningkatan  Optimalisasi  Kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Purworejo
Strategi  optimalisasi  kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo dilakukan  dengan  memberdayakan  semua  pegawai  di  bagian  sub  unit  internal Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo.  Secara  proporsional  dan  terjadwal, semua  pegawai  difokuskan  dalam  melaksanakan  pelayanan  baik  secara  teknis kepada  anggota  Dewan  maupun  secara  administratif  kepada  Sekretaris  Daerah. Adapun metode yang dilakukan adalah dengan mengadakan :
a.  Diklat dan Bimbingan teknis
Pelatihan  dan  bimbingan  teknis  menjadi  salah  satu  program  yang digunakan  untuk  melakukan  pelatihan  dan  pengembangan  pengetahuan  dan kemampuan  pegawai.  Pelatihan  maupun  bimbingan  teknis  berorientasi  pada mengembangkan  kapasitas  dan  kapabilitas  pegawai  dalam  melaksanakan tugas  maupun  penyelesaian  permasalahan  lembaga  yang  pada  akhirnya berpengaruh  positif  dalam  upaya  peningkatan  kinerja  pegawai  maupun kelembagaan.

## b.  Benchmarking
Benchmarking dilakukan  dengan  maksud  untuk  meningkatan  mutu, perbaikan  sistem,  pembelajaran  kebijakan,  perbaikan  peraturan  maupun  iklim lembaga  dengan  membandingkan  kinerja  pada  lembaga  Sekretariat  Dewan  di daerah lain. Benchmarking yang dilakukan dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo  bertujuan  untuk  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  dari best practice yang  telah  dilakukan  di  instansi  yang  terkait  dengan  melihat  dan memahami praktek pelaksanaannya secara langsung.

## KESIMPULAN dan SARAN

## Kesimpulan
Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya terkait kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo penulis melihat bahwa:
1.  Kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Purworejo  belum  optimal  dilihat  dari kurangnya pencapaian kinerja dari target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra.
2.  Faktor  yang  menyebabkan  belum  optimalnya  kinerja  yaitu  pertama  pada  aspek kualitas  kerja,  kualitas  kerja  pegawai  yang  belum  tepat.  Kedua,  aspek  ketepatan waktu  yang  masih  belum  sesuai.  Ketiga,  aspek  inisiatif  pegawai  maupun  level manajerial yang masih belum dikembangkan sementara iklim kerja masih terbiasa dengan  sistem top  down .  Keempat,  aspek  kemampuan  pegawai  yang  belum optimal karena kurang kesesuaian kapasitas dan tugas. Kelima, aspek komunikasi
yang  terus  diusahakan  dalam  mengoptimalkan  komunikasi  baik  administrasi kesekretariatan maupun tugas dukungan kewenangan Dewan.
3.  Upaya yang dilalukan dalam optimalisasi kinerja antara lain dengan memfokuskan optimalisasi  pada  tindakan  internal  yaitu  dengan  pelaksanaan  kegiatan  yang mengacu  pada  aturan,  pembuatan  SOP  pada  setiap  bagian  dan  kegiatan, perbaikan koordinasi antar bagian dan memperketat waktu penyelesaian SPJ.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan,  saran  yang  diajukan  dalam meningkatkan kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo antara lain :
1.  Perbaikan  suasana  organisasi  yang  demokratis,  diperlukan  upaya  pada  level pimpinan  dan  manajerial  untuk  mengembangkan  inisiatif  pegawai,  perbaikan suasana  organisasi  dengan  mendorong  semangat  kompetitif  pada  diri  pegawai untuk  berupaya  mencapai  kualitas  kinerja  terbaik,  sehingga  iklim  kerja  menjadi kompetitif, dinamis dan tidak bergantung kepada pimpinan.
2.  Penempatan pegawai sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, artinya perlu menempatkan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya.
3.  Strategi  yang  dilakukan  dalam  mendukung  upaya  optimalisasi  kinerja  antara  lain Diklat  dan  Bimbingan  teknis  yang  berorientasi  pada  mengembangkan  kapasitas dan  kapabilitas  pegawai  dengan  frekuensi  secara  rutin  minimal  empat  kali  setiap tahun per triwulan, dan benchmarking dalam rangka meningkatan mutu, perbaikan sistem, pembelajaran kebijakan, perbaikan peraturan maupun iklim lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Alim, Muhammad Nur (2013), Kinerja Pegawai Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Polewali Mandar, Skripsi Sarjana tak diterbitkan,Unhas
Ambar  Teguh  Sulistyani  Rosidah  (2003),  MSDM:  Konsep,  Teori  dan  Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik, Jakarta: PT Grasindo
As’ad,  Muhammad  (1991),  Kinerja  sebagai  media  Peningkatan  Derajat  Dalam Konteks Indutrialisasi, Bandung: Geneca.
Dwiyanto,  Agus  (2002),  Reforrmasi  birokrasi  Publik  di  Indonesia,  Pusat  Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta: Galang Printika.
Flippo, Edwin B. 1993, Manajemen Personal, ed.6, Jakarta: Erlangga.
Gibson,  James  L  (1996),  Organisasi  Perilaku,  Struktur,  Proses,  ed.8,  Jakarta: Binarupa Aksara.
Haidir  (2013),  “Analisis  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  Pada  Kantor  Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”,  e-Jurnal  Katalogis  diunduh  dalam https://media.neliti.com/media/ publications/146573-ID-analisis-kinerja-pegawai-negeri-sipil-pa.pdf  pada  1 Februari 2019
Handoko (1988), Kinerja dan Tingkat Emosional, Surabaya: Penerbit Pratama. Henning F dan Columbia (1990), Penyelenggaraan dan Penafsiran Hasil-hasil Diskusi FGD, Columbia: University of Missouri
Irwanto,  Ph.D  (1998),  Focus  Group  Discussion  (FGD)  Sebuah  Pengantar  Praktis, Jakarta:  Pusat  Kajian  Pembangunan  Masyarakat  Universitas  Katolik  Indonesia atma Jaya
------------------,  (2006),  Focus  Group  Discussion  Sebuah  Pengantar  Praktis  Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya
Keban,  Yeremias  (1995),  Indikator  Kinerja  Pemerintah  Daerah,  Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Yogyakarta: FISIPOL UGM.
Kresno  S,  Ella  Nurlaela  H,  Endah  Wuryaningsih,  Iwan  Ariawan  (1999),  Aplikasi Penelitian Kualitatif, Jakarta: FKM UI.
M Nazir (1988), Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia
M.  Ma’ruf  Abdullah  (2014),  Manajemen  Dan  Evaluasi  Kinerja  Karyawan,  Yogyakarta: Aswaja Pressindo
Mangkunegara,  Anwar  Prabu  (2005),  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan.  Bandung:

## Remaja Rosdakarya
Marihot  Tua  Efendy  (2002),  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Jakarta: Grasindo
Miles,  B.  Mathew  dan  Michael  Huberman  (1992),  Analisis  Data  Kualitatif  Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru.Jakarta: UIP
Navik,  lma  (2012), “Analisis  Kinerja  Pegawaisekretariat  Daerah  Kabupaten Semarang(Studi  Pengamatan  di  Bagian  Umum,) ”  diunduh  dalam https://media.neliti.com/media/publications/99384-ID-analisis-kinerja-pegawai- sekretariat-dae.pdf pada 1 Februari 2019
Prawirosentono,  Suyadi,  (1999),  MSDM:  Kebijakan  Kinerja  Karyawan,  ed.1, Yogyakarta: BPFE.
Rizky , Bryan (2010), “Peranan Sekretariat Dprd Dalam Mendukung Fungsi Dprd (Studi
Di Skretariat DPRD Kota Tomohon) ” diunduh dalam https://media.neliti.com/media/publications/14 02-ID-peranan-sekretariat- dprd-dalam-mendukung-fungsi-dprd-studi-di-skretariat-dprd-ko.pdf
pada Februari 2019 Robbins, Stephen P, Perilaku organisasi, ed.8, Jakarta: Prehallindo.
Sedarmayanti  (2009),  Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja,  Bandung:  CV
Mandar Maju
Simamora,  Henry  (1997),  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  ed.2, Yogyakarta: STIE YKPN.
Soeprihanto,  John  (2001),  Penilaian  Kinerja  dan  Pengembangan  Karyawan, ed.1, Yogyakarta: BPFE.
Suyanto,  Bagong  (2005).  Metode  Penelitian  Sosial;  Sebagai  Alternatif Pendekatan, Jakarta: Kencana Perenda Media Grup.
Wibowo (2013), Manajemen Kinerja, Jakarta: Rajawali Press