Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Reka TiaVinola IfaniSari 1 , Kurnia Krisna Hari 2* , Aprianto 3 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang
kurniakrisnahari@gmail.com Info Article Abstract Keywords: Obedience, Tax Revenue, BPTHTB This research was conducted to answer the existing problem, namely how taxpayer  compliance  with  land  and/or  building  rights  acquisition  fees (BPHTB) increases tax revenue at regional revenue bodies. The aim is to determine  taxpayer  compliance  with  fees  for  acquiring  land  and/or building  rights  in  order  to  increase  tax  revenues  to  regional  revenue bodies.  This  research  uses  descriptive  research.  The  location  of  the research was the Regional Revenue Agency of Penukal Abab Lematang Ilir Regency, South Sumatra Province. The operational variable used is taxpayer  compliance.  The  data  used  in  this  research  are  primary  and secondary  data.  The  data  collection  method  used  in  this  research  is observation  and  interviews.  The  data  analysis  technique  used  in  this research is to describe and explain how taxpayer compliance with fees for acquiring land and/or building rights increases tax revenues at regional revenue institutions. The results of the research show that BPHTB revenue has  not  reached  the  predetermined  target,  this  shows  that  taxpayer compliance in Penukal Abab Lematang Ilir Regency has not yet complied with tax obligations. Info Artikel Abstrak Keyword: Kepatuhan, Penerimaan Pajak, BPHTB Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjawab  masalah  yang  ada  yaitu bagaimanakah  kepatuhan  wajib  pajak  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan atau  bangunan  (BPHTB)  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  pada badan pendapatan daerah. Tujuannya untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan  dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  pada  badan  pendapatan  daerah. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif.  Tempat  penelitian dilakukan  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Penukal  Abab Lematang  Ilir  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Operasional  variabel  yang digunakan  adalah  Kepatuhan  wajib  pajak.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan observasi  dan  wawancara.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  cara  menguraikan  dan  menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak pada badan pendapatan daerah.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penerimaan  BPHTB  belum mencapai  target  yang  telah  ditentukan,  hal  ini  menunjukan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  belum patuh terhadap kewajiban pajak.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002

## I. PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah yang didapat dari iuran wajib rakyat kepada negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak  daerah  dan  restribusi  daerah,  pemerintah  diberikan  kewenangan  seluas  luasnya  untuk mengelola asset  derahnya dalam merinci dan memungut pendapatan bagi daerahnya sendiri. Agar  satu  daerah  provinsi  atau  kabupaten  dapat  memberikan  hasil  atau  pendapatan  dapat dilakukan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diambil atau dipungut dari pajak dan restribusi.  Sehubungan  dengan  adanya  otonomi,  daerah  dituntut  untuk  dapat  membiayai pembiayaan otonomi daerah.
Kebijakan pengalihan wewenang pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan  (BPHTB)  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Kabupaten  atau  Kota  telah menimbulkan  kendala  dalam  praktek  pelayanan  dan  penyelesaian  BPHTB  karena  tidak terdapatnya atau tidak jelasnya pengaturan dalam ketentuan peralihan mengenai  pihak mana yang berwenang mengelola BPHTB yang telah diproses selama masa peralihan. Masa peralihan tersebut dimulai sejak berlakunya Uu No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  pada  tanggal  1  Januari  2010  sampai  sebelum  tanggal  efektifnya  Peraturan  Daerah sebagai dasar hukum pemungutan BPHTB (Santoso dkk, 2015).
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan membangunan,  menganut  azas  desentralisasi  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  prakarsa  baik dalam  menetukan  kebijakan,  perencanaan,  pelaksanaan  dan  segi  pembiayaan  maupun perangkat  pelaksanaannya  apabila  dilihat  dari  segi  penerimaan  pajak  daerah.  Di  Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam rangka pemanfaatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk melaksanakan  otonomi  daerah  masih  mengalami  kendala  utama  khususnya  dalam  menggali PAD melalui pajak BPHTB.
Pajak  yang  memiliki  potensi  cukup  tinggi  untuk  ditingkatkan  penerimaannya  adalah BPHTB. Namun kenyataan pajak tersebut selama ini tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan.  Salah  satu  faktor  yang  dianggap  memberi  pengaruh  terhadap  kondisi  demikian adalah belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB.
BPHTB pada dasarnya dikenakan atas setiap perolehan hak yang diterima oleh orang atau  badan  atau  lembaga  dan  terjadi  dalam  wilayah  hukum  negara  Indonesia.  BPHTB merupakan pajak yang terutang dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan. Wajib pajak diharuskan membayar pajak BPHTB tersebut apabila mereka melakukan perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Berikut  Rekapitulasi  data  penerimaan  pajak  BPHTB  kabupaten  Penukal  Abab Lematang Ilir tahun 2018-2020:
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
Gambar 1. Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB (BAPENDA PALI, 2021)
Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan tahun 2018 sebesar 100% dengan target  serta  realisasi  Rp966.548.507,  tahun  2019  terlaksana  sebesar  125,08%  dengan  target Rp650.000.000  sementara  realisasi  Rp813.003.003,  tetapi  pada  tahun  2020  hanya  tercapai sebesar 34,94% dengan target Rp1.600.000.000 sementara realisasi Rp559.061.050. pada tahun 2020 hasil penerimaan tidak sampai dari separuh target yang ditetapkan oleh pemerintah.
Keterlibatan  dan  kepedulian  wajib  pajak  sangat  diperlukan  agar  target  serta  realisasi penerimaan BPHTB dapat meningkat dan mencapai dari target yang ditetapkan. Jika realisasi belum mencapai target maka hal tersebut masih harus digali lagi apakah dari wajib pajak sendiri kurang memahami ataukah kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah sehingga wajib pajak merasa hal  tersebut  tidak terlalu penting padahal pajak yang dibayarkan tersebut  merupakan kewajiban  sebagai  warga  negara  Indonesia  serta  pajak  yang  dibayarkan  akan  menjadi  dana timbal balik yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak meliputi penyampaian Surat Pemberitahan dan  tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  (Resmi,  2019).  Tetapi  menurut  (Hari  &  Mia,  2023), Tingkat  kepatuhan  pajak  orang  Indonesia  masih  sangat  rendah.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada gambar 1 di atas.
Penelitian  sebelumnya  menurut  (Agu  dkk,  2015)  menyatakan  hasil  analisis  evaluasi penerapan  sistem  pajak  bea  perolehn  hak  atas  tanah  dan  bangunan  (BPHTB)  sebagai  pajak daerah  pada  dinas  pendapatan  daerah  kabupaten  minahasa  tenggara  ditemukan  bahwa  hasil untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  sistem  pelaksanaan  pemungutan  pajak  BPHTB sebagai  pajak  daerah,  serta  faktor-faktor  penghambat  dalam  penerapan  sistem  pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB. Menurut (Demak & Lambey, 2016) menyatakan hasil dari sistem prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di DPPKAD Kota Gorontalo sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 yang telah diterapkan oleh peraturan wali kota gorontalo. Sedangkan kendala yang dialami DPPKAD kota gorontalo adalah  kurangnya  kesadaran  dari  wajib  pajak  untuk  membayar  pemungutan  BPHTB,  wajib pajak  kadang  terlambat  melakukan  pembayaran,  serta  kurangnya  petugas  lapangan  dari DPPKAD.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Target Realisasi Milli o n s Taget dan Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB 2018 2019 2020
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
Penelitian  sebelumnya  menurut  (Yusran  &  Dian,  2017)  menyatakan  hasil  pemgujian BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau Ditemukan bahwa  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  BPHTB  dan  PBB  berpengaruh  terhadap pendapatan asli daerah di provinsi kepulauan riau. Kemudian penelitian sebelumnya menurut (Yuliana & Ahmad, 2020) menyatakan Analisis Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di  Kabupaten Banjar ditemukan bahwa untuk  mengetahui seberapa besarnya kontribusi tersebut, bagaimana efektivitas dan efesiensinya, bagaimana potensi pajak BPHTB, apa saja yang menjadi kendala dalam pemungutan BPHTB dan strategi apa yang perlu di lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak BPHTB.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  yang  telah  diuraikan  serta  dengan  fenomena  yang ditemui, maka penelitian  ini mengambil  tema  kepatuhan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah  dan  atau  bangunan  (BPHTB)  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  pada  badan pendapatan daerah. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepatuhan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan  atau bangunan  (BPHTB) dalam meningkatkan penerimaan pajak pada badan pendapatan daerah. Tujuannya untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak pada badan pendapatan daerah.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  utama  ( grand  theory )  yaitu  Teori  Bakti.  Dasar Keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban (Mardiasmo,2016). Teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer . Paham tersebut mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi dari individu- individu  maka  timbul  hak  mutlak  untuk  memungut  pajak.  Sekumpulan  individu  tersebut membuat  perjanjian  untuk  membentuk  negara  dan  menyerahkan  sebagaian  kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari  bahwa  pembayaran  pajak  adalah  suatu  kewajiban,  karena  negaralah  bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat (Resmi, 2019).
Menurut (Resmi, 2019) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2000 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  kepatuhan  wajib  pajak  meliputi penyampaian Surat Pemberitahan dan tidak mempunyai tunggakan pajak. Erard dan Feinstin mengartikan “Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan  rasa  malu,  persepsi  wajib  pajak  atas  kewajaran  dan  keadilan  bebas  pajak  yang  mereka tanggung  dan  pengaruh  kepuasan  terhadap  pelayanan  pemerintah”  (Devano  &  Siti,  2016). Indikator  kepatuhan  perpajakan  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  1)  Kepatuhan  perpajakan  formal yang merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, dan 2) Kepatuhan  perpajakan  material  yang  merupakan  ketaatan  wajib  pajak  dalam  memenuhi ketentuan material perpajakan.
Menurut (Anggoro, 2017) BPHTB yakni, merupakan jenis pajak pusat karena adanya perintahan wewenang dari pemerintahan pusat kepemerintahan daerah, maka BPHTB menjadi bagian pajak daerah. BPHTB merupakan tata cara perhitungan dan pembayaran BPHTB yang terutang berdasarkan pokok-pokok aturan yang ditetapkan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat juga di artikan sebagai perbuatan atau  peristiwa  hukum  yang  mengakibatkan  diperolehnya  hak  atas  tanah  dan  bangunan  oleh orang  pribadi  atau  badan  (Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2000)  sebenarnya  dilihat  dari pengertiannya sudah jelas sekali bahwa apabila kita memiliki aset seperti tanah dan bangunan maka seharusnya masyarakat bisa mengerti dan wajib membayar pajak tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional (Kabupaten/Kota)  paling  banyak  Rp.  60.000.000  (Enam  Puluh  Juta  Rupiah).  Dalam  hal

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
perolehan  hak  karena  waris  atau  hibah  wasiat  yang  diterima  oleh  orang  pribadi  yang  masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu  derajat  ke  atas atau satu derajat  kebawah  dengan  pemberian  hibah  wasiat  (termasuk  suami/istri)  maka  NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Besarnya NPOPTKP ditetapkan dengan peraturan Pemerintah Daerah. Tarif Pajak  Bea Perolehan Hak atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  paling  Tinggi  5%  (Djoko,  2010).  Adapun  untuk Perhitungan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  (Supramono  & Damayanti, 2010) yaitu:
BPHTB = Tarif pajak × NPOPKP = 5% × (NPOP – NPOPTKP)
Keterangan: NPOPKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

## II . METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian yang digunakan adalah  penelitian  deskriptif, karena dalam penelitian ini  menjelaskan Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan  Atau Bangunan (BPHTB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor BAPENDA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Kantor ini terletak di Jalan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara kepada staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang  Ilir  dan  data  sekunder  yang  telah  ada  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang mengukur kepatuhan wajib pajak berdasarkan data realisasi  dan target  pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal  Abab Lematang Ilir.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  ketaatan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  dan mematuhi  peraturan  perpajakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Untuk  mengetahui  kepatuhan  wajib  pajak  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  tahun  2018-2020,  perlu  diketahui  bahwa  data Rekapitulasi  Evaluasi  Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  atau  Bangunan Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  mulai  tahun  2018-2020  yang  diperoleh  dari  Badan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Berikut ini merupakan data Realisasi  Penerimaan  dan  Target  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Atau  Bangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mulai tahun 2018-2020 yaitu:
Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

## Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun Jumlah Wajib Pajak Ketetapan Sisa Ketetapan Presentase Sisa Ketetapan (%) 2018 35.521 2.014.568.825 1.085.514.532 53,9 2019 35.949 2.186.551.073 1.187.503.106 53,3 2020 36.988 2.247.023.714 1.328.801.584 59,1
Sumber: BAPENDA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2021

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
Berdasarkan tabel diatas diperoleh data bahwa sisa ketetapan pajak Bea Perolehan Hak Atas  Tanah  dan  atau  Bangunan  semakin  meningkat.  Hal  ini  dikarenakan  wajib  pajak  belum adanya kesadaran akan pentingnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan jika dilihat pada tahun 2020 dari tabel 1 sisa ketetapan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan masih diangka 59,1% yang berarti 40,9% tidak tercapainya ketetapan yang telah ditentukan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB  dan  Retribusi  yaitu  Zuwariyah  Chairani,  S.E,  menyatakan  bahwa  tidak  tercapainya ketetapan  tersebut  dikarenakan  masih  banyak  wajib  pajak  yang  tidak  sadar  akan  kewajiban BPHTB  bagi  pembangunan,  serta  belum  adanya  sanksi  yang  tegas  kepada  masyarakat  yang tidak  mau  membayar  pajak  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan.  Wajib  pajak  akan membayar pajak jika membutuhkan saja. Misalnya masyarakat mau mengurus Sertifikat Hak Milik  (SHM),  wajib  pajak  baru  akan  membayar  BPHTB  tersebut  untuk  kepentingan  pribadi mereka. Hal tersebut menunjukan jika kepedulian dan kerja sama wajib pajak sangat kurang akan pembayaran BPHTB.
a. Kepatuhan perpajakan formal
Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari:
1) Ketepatan  waktu  dalam  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib Pajak (NPWP) maupun untuk ditetapkan memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
Sesuai peraturan yang dilakukan dalam pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan BPHTB paling lambat 20 hari  setelah  akhir  tahun  ke  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Penukal  Abab Lematang Ilir untuk memperoleh NPWP.
Berdasarkan  hasil  wawancara  masih  banyak  wajib  pajak  belum  mendaftarkan  diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP. Dari hal ini dapat kita analisis bahwa wajib pajak belum paham tentang pentingnya memiliki NPWP. Padahal ada beberapa manfaat NPWP bagi wajib pajak BPHTB yaitu pembayaran pajak lebih rendah, sebagai sarana  yang  bisa  dipergunakan  dalam  hal  administrasi  perpajakan,  dan  menjaga ketertiban  dalam  hal  pembayaran  dan  pengawasan  administrasi  perpajakan  serta menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatan pelayanan umum.

## 2) Tepat waktu dalam meyetorkan pajak terutang
Penyetoran  pajak  dilakukan  setelah  wajib  pajak  melakukan  penetapan  dan  ketetapan objek  dan  subjek  BPHTB  pajak  diperhitungkan  untuk  sesuai  dengan  isian  Surat Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT)  yang  telah  ditetapkan,  wajib  pajak  dapat melakukan pembayaran melalui petugas pemungutan dan pembayaran melalui tempat pembayaran  yang  ditunjuk  serta  melakukan  pembayaran  melalui  tempat  pembayaran elektronik.
Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelayanan perpajakan yang mereka berikan sudah baik  terbukti  pada  saat  mereka  melakukan  kegiatan  membayar  pajak  mereka  selalu mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan/perlukan dalam mengurus pajak tersebut Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak  sudah  baik  dan  inipun  dapat  meningkatkan  minat  para  wajib  pajak  untuk membayar  ataupun  menyetorkan  kewajiban  perpajakannya,  karena  dengan  pelayanan yang baik membuat wajib pajak merasa nyaman dalam membayar pajak.
3) Tepat  waktu  dalam  melaporkan  pajak  yang  sudah  dibayar  dan  diperhitungkan perpajakannya.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
Wajib pajak melaporkan pajaknya menggunakan SPPT dengan cara datang langsung ke BAPENDA  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  dan  menyerahkan  dokumen  ke petugas  pelayan  terpadu.  Pelaporan  SPPT  ini  sebagai  sarana  bagi  wajib  pajak  dalam melaporkan  dan  mempertanggung  jawabkan  perhutungan  jumlah  pajak  yang sebenarnya  terutang.  Selain  itu  SPPT  berfungsi  untuk  melaporkan  pembayaran  dan pelunasan  pajak  baik  yang  dilkukan  wajib  pajak  sendiri  maupun  melalui  mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukannya
Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  wajib  pajak  mengetahui  batas  akhir  pelaporan SPPT  dan  wajib  pajak  selalu  melaporkan  SPPT  mereka  tepat  waktu.  Dari  hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa wajib pajak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah melaporkan pajak yang sudah dibayar dan diperhitungkan perpajakannya.
b. Kepatuhan perpajakan material Kepatuhan  perpajakan  material  merupakan  ketaatan  wajib  pajak  dalam  memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material sendiri terbagi menjadi:
1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan Menghitung pajak terutang merupakan kewajiban wajib pajak yang harus dibayarkan pada  saat  tertentu  dalam  masa  pajak,  tahun  pajak,  atau  bagian  tahun  sesuai  dengan ketentuan  dalam  undang-undang  yang  berlaku  dasar  buku  pengenaan  pajak  terutang yaitu  diatur  dalam  UU  Nomor  28  tahun  2009  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan  (KUP)  pada  pasal  10  dijabarkan  bahwa  pajak  terutang  adalah  pajak  yang wajib  dibayarkan  oleh  wajib  pajak.  adapun  tata  cara  sebelum  menghitung  pajak penghasilan (termasuk pajak terutang), pastikan mengetahui jumlah penghasilan kena pajak.  Pajak  terhutang  berupa  kekurangan  membayar  pajak  sehingga  dibebankan  ke waktu yang berikutnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  wajib  pajak  mengetahui  mengenai  mekanisme dalam  menghitung  pajak  terhutang  yang  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang berlaku dan sebelum membayar pajak terhutang wajib pajak menghitung pajak sendiri agar tidak terjadi kesalahan.
Dari  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  wajib  pajak  Kabupaten  Penukal  Abab Lematang  Ilir  telah  memahami  mekanisme  dalam  menghitung  pajak  terhutang  dan selalu  menghitung  pajak  terlebih  dahulu  sebelum  membayar  pajak  terhutang  baik dengan  cara  mrnghitung  pajak  sendiri  maupun  mengkonsultasikan  terlebih  dahulu kepada  pihak  yang  lebih  memahami,  hal  ini  di  karenakan  dan  agar  tidak  terjadi kesalahan seperti kurang bayar atau lebih bayar.
2) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan cara peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa wajib pajak mengetahui besarnya tarif pajak  terhutang.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  wajib  pajak  telah  menghitung  terlebih dahulu wajib pajak yang akan dibayarkan dan sebelumnya mencatat keuangan/penghasilan  secara  bulanan  maupun  tahunan,  hal  ini  dibuat  agar mempermudah dalam hal perhitungan pajak terhutang.
Dari  hasil  wawancara  dapat  dianalisis  bahwa  wajib  pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah  dan  Bangunan  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  sudah  tepat  dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga) Adapun tata cara ataupun pemotongan maupun pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga, pada mekanisme ini pihak ketiga ditunjuk sesuai ketentuan perpajakannya untuk memungut dan memotong pajak serta menyetorkan ke kas negara.

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  wajib  pajak  sebagai  pihak  ketiga  mengetahui perhitungan perpajakan terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan pemotongan maupun  pemungutan  BPHTB.  Hal  ini  dikarenakan  pihak  ketiga  telah  ditunjuk  oleh pihak-pihak  yang  telah  diberi  kewajiban  oleh  undang-undang  perpajakan  untuk melakukan pemotongan atau pemungutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dan meyakini peraturan yang dibuat tersebut. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah  penerimaan  pajak  yang  nyata  (bukan  fiktif)  yaitu  pajak  yang  benar-benar diterima yang dicapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak.
Tidak tercapainya realisasi terhadap target BPHTB dikarenakan masih banyaknya wajib pajak tidak melakukan kewajibannya, hal tersebut merupakan faktor yang setiap tahun terjadi. Sebaiknya  pemerintah  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  memberikan  sanksi  dengan menjadi  bukti  pembayaran  BPHTB  ini  merupakan  syarat  dalam  mengurus  surat-surat  yang dibutuhkan  masyarakat  agar  masyarakat  dapat  mematuhi  peraturan  perundang-undang  yang berlaku untuk membayar pajak BPHTB.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan  yang  telah  dianalisis,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  realisasi  penerimaan  BPHTB  belum  mencapai  target  yang  telah  ditentukan  hal  ini menunjukan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan (BPHTB) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir belum patuh akan kewajiban perpajakannya hal  ini  dikarenakan  masih  banyaknya  wajib  pajak  yang  kurang  paham  dan  tidak  sadar  akan kewajiban pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

## DAFTAR PUSTAKA
Agu, M., Sifrid, S., P,. & Robert L,. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Pajak Bea Perolehan Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  (BPHTB)  Sebagai  Pajak  Daerah  Pada  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi , 15(04), 230-241.
Anggoro, D., D,. (2017). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah . Malang: UB Press.
Demak, N., A., Y., K,. & Lambey, L,. (2016). Evaluasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah  dan  Bangunan  Di  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah Kota Gorontalo. Jurnal EMBA , 4(4), 862-872. Devano, S., & Siti K., R,. (2016). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu . Jakarta: Kencana Penada Media Group.
Djoko,  M.  (2010). Panduan  Brevet  Pajak  –  PPN,  PPn,  Bea  Materai,  PBB,  BPHTB . Yogyakarta: Andi
Hari,  K.,  K,.  &  Mia,  K,.  (2023). Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Persepsi  Kemudahan Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis , 8(1), 19-30. Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi. Resmi, S,. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 11 Buku 1) . Jakarta: Salemba Empat. Santoso, A., W,. Grace, B., N., Rudy, J., P,. (2015). Evaluasi Pemungutan BPHTB Di Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal EMBA. 3(1), 398-407.
Supramono & Damayanti. (2010). Perpajakan Indonesia. Edisi 1 . Yogyakarta: Andi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan . 2000. Jakarta: Pemerintah Pusat.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan  Retribusi Daerah . 2009. Jakarta: Pemerintah Pusat.
Yuliana,  H,.  &  Ahmad,  Y,.  (2019).  Analisis  penerimaan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan  (BPHTB)  di  kabupaten  Banjar. JIEP:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan Pembangunan . 2(1), 184-196.
Yusran., R., R,. & Dian, L. S. (2017). Pengaruh BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Akbar Juara , 2(2), 73-84.