Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan  memicu  timbulnya  gejolak yang  berasal  dari  ketidakpuasan  terhadap pertanggungjawaban  yang  diberikan  oleh penyelenggaraan  negara  atas  kepercayaan yang  telah  diamanatkan  rakyat.  Sehingga, kinerja  instansi  pemerintah  kini  lebih banyak mendapat sorotan karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang dapat diperoleh atas pelayanan  yang  diberikan  oleh  instansi pemerintah.
Oleh  karena  itu,  hal  ini  merupakan salah satu alasan yang akhirnya mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap penyelenggaraan negara. Pengukuran kinerja  merupakan  suatu  proses  penilaian kemajuan  pekerjaan  terhadap  tujuan  dan sasaran  yang  telah  ditentukan  sebelumnya, termasuk didalamnya informasi atas
efisiensi  penggunaan  sumberdaya  dalam menghasilkan  barang  dan  jasa;  kualitas barang  dan  jasa  (seberapa  baik  suatu barang  dan  jasa  diserahkan  kepada pelanggan,  dan  sejauh  mana  pelanggan merasakan  kepuasan  atas  barang  dan  jasa yang diberikan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan (Norman, 2010).
Bahasan tentang pengukuran kinerja pada sektor publik telah mendapat perhatian  para  peneliti.  Norman  (2010) berpendapat  bahwa  melalui  pengukuran kinerja, keberhasilan satuan organisasi/kerja  akan  lebih  dilihat  dari kemampuannya, berdasarkan sumber daya yang  dikelolanya,  untuk  mencapai  hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan  dalam  rencana  stratejik.  Jadi, dengan mengimplementasikan sistem pengukuran  kinerja  diharapkan  dapat membantu memperbaiki kinerja

## Pengaruh Komitmen Manajemen dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah
GUSMARILA EKA PUTRI 1 , FAIZAH KAMILAH 2
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581 E-mail : gusmarilaputri@unilak.ac.id
Abstract :  Increasing  public  awareness  of  governance  triggered  a  turmoil  stemming  from dissatisfaction  with  the  accountability  imposed  by  the  state  administration  on  the  belief  that has  been  mandated  by  the  people.  Thus,  the  performance  of  government  agencies  is  now getting  the  spotlight  as  people  begin  to  question  the  benefits  that  can  be  gained  on  services provided by government agencies. Therefore, this is one of the reasons that ultimately leads to an increase in the need for a performance measurement of state administration. The discussion of  performance  measurement  in  the  public  sector  has  attracted  the  attention  of  researchers. Through  performance  measurement,  the  success  of  an  organizational  unit  /  work  will  be better  viewed  from  its  ability,  based  on  the  resources  it  manages,  to  achieve  results  in accordance  with  the  plan  that  has  been  outlined  in  strategic  plans.  In  order  for  the implementation of performance measurement system to be successful, it is necessary to know the  factors  that  influence  the  development  of  performance  measurement  system.  Therefore, the purpose of this study is to prove several factors that allegedly influence the development of performance measurement systems. Population of this research is OPD Pekanbaru  who get green  zone  ranking  from  Ombudsman  on  period  2016.  Technique  of  collecting  data  by spreading  questionnaires  to  echelon  2,  3,  and  4  officials  and  data  analysis  using  multiple regression.
Keywords: Development  of  Performance  Measurement  System,  Management  Commitment, Decision Making Authority
228
pemerintah  dalam  mewujudkan  tujuan  dan sasaran,  efisiensi,  dan  efektivitas  layanan publik secara transparan, membantu alokasi sumber  daya  dan  pembuatan  keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik. Namun demikian, untuk memperbaiki  kinerja  pemerintah  tidak cukup dengan mengimplementasikan sistem  pengukuran  kinerja  saja,  tetapi  juga perlu partisipasi aktif serta keterlibatan dari masyarakat sebagai pengguna akhir informasi  kinerja  yang  dihasilkan  dari sistem pengukuran kinerja yang diterapkan.
Penerapan sistem pengukuran kinerja  sendiri  sebenarnya  telah  diatur melalui  Inpres  no.  7  tahun  1999  tentang AKIP  dan  Keputusan  Kepala  Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/1999
tentang
Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah,  yang  telah diperbaiki  dengan  Keputusan  LAN  Nomor 239/IX/6/8/2003  disebutkan  bahwa  LAKIP merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Melalui LAKIP ini kinerja pemerintah akan dinilai  secara  transparan,  sistematis,  dan dapat  dipertanggungjawabkan.  Tahun  2006 pemerintah  mengeluarkan  peraturan  lain yang  mendukung  implementasi  sistem pengukuran  kinerja  di  Indonesia,  yakni  PP RI  No.  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan  ini  mewajibkan  setiap  entitas pelaporan untuk menyusun dan menyajikan laporan  keuangan  dan  laporan  kinerja. Selanjutnya  ada  PERMENPAN  RB  No.  29 Tahun  2010  tentang  Pedoman  Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Peraturan ini digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen  Penetapan  Kinerja  dan  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Dikeluarkannya  PP  RI  Nomor  8  Tahun 2006  dan  PERMENPAN  RB  Nomor  29 Tahun 2010 menunjukkan keseriusan pemerintah  terhadap  perbaikan  kinerja organisasi  pemerintah  dan  mendorong dibangunnya  sistem  manajemen  organisasi
pemerintah yang berbasis kinerja (performance-based management) di Indonesia sehingga penelitian yang terkait dengan  pengukuran  kinerja  di  organisasi pemerintah  masih  merupakan  suatu  isu yang  relevan  untuk  saat  ini  karena pengukuran kinerja di organisasi pemerintah  memerlukan  perbaikan  yang berkelanjutan (Yowi, 2011).
Sistem  pengukuran  kinerja  perlu dikembangkan guna mendukung pemerintah meningkatkan kinerjanya dalam  rangka  memberikan  pelayanan publik yang lebih baik. Sehingga pengembangan sistem pengukuran kinerja yang  terkait  dengan  penelitian  ini  adalah proses  pengumpulan  ukuran  kinerja  yang dilaporkan  secara  teratur  melalui  sistem informasi  suatu  instansi  pemerintah. Dengan  demikian,  pengembangan  sistem pengukuran  kinerja  tercerminkan  dengan adanya  pengembangan  berbagai  ukuran kinerja  yang  akan  digunakan  oleh  suatu organisasi. Ukuran kinerja tersebut menggambarkan pentingnya suatu jasa/layanan,  hasil  suatu  program,  dan proses  untuk  menghasilkan  jasa/layanan tersebut.  Sehingga  ukuran  kinerja  dapat dijadikan  alat  yang  dapat  membantu organisasi  memahami,  mengelola,  dan meningkatkan kinerjanya.
Suatu  ukuran  kinerja  yang  tepat akan dapat membantu organisasi mengetahui  seberapa  baik  suatu  program yang  dijalankan,  pencapaian  tujuan  suatu kegiatan,  tingkat  kepuasan  pelanggan, pengendalian  secara  statistik  suatu  proses kegiatan, serta pengembangan yang diperlukan atas suatu kegiatan (Nurkhamid,  2008).  Terdapat  beberapa jenis ukuran kinerja yang sering dikembangkan  oleh  instansi  pemerintah, antara lain : indikator output dan outcome , ukuran  kepuasan  yang  dirasakan  oleh pengguna  layanan  publik,  ukuran  kualitas layanan publik yang diberikan pemerintah,  serta  ukuran  efisiensi  kinerja suatu program. Namun faktanya, kemampuan sistem pengukuran kinerja untuk
meningkatkan  kinerja,  transparansi,  dan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah (AKIP)  masih  sering  diperdebatkan  atau dipertanyakan.  Situasi  ini  cukup  masuk akal  karena  beberapa  hasil  penelitian memang masih menunjukkan adanya masalah dalam implementasi sistem pengukuran  kinerja.  Permasalahan  muncul pada tahap pengembangan sistem pengukuran  kinerja  maupun  pada  tahap penggunaan  hasil  dari  implementasi  sistem pengukuran  kinerja  (Nurkhamid,  2008). Laporan  Menpan  dan  Reformasi  Birokrasi mengenai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja  pemerintah  kabupaten/kota  tahun 2016  adalah  49,87,  hasil  ini  mengalami peningkatan    2,95  poin  dari  tahun  2015 yang  hanya  46,92.  Walaupun  begitu, namun  rata-rata  kabupaten/kota  pada  tahun 2016  masih  di  bawah  50,  yang  artinya masih  berada  pada  kategori  C.  Rendahnya tingkat  akuntabilitas  ini  dikarenaka  empat masalah  utama,  yakni  tujuan/sasaran  yang ditetapkan  tidak  berorientasi  pada  hasil, ukuran  keberhasilan  tidak  jelasa  dan terukur,  program  yang  ditetapkan  tidak berkaitan  dengan  sasaran,  dan  rincian kegiatan  tidak  sesuai  dengan  maksud kegiatan (MENPAN RB, 2017).
Agar implementasi sistem pengukuran  kinerja  dapat  berhasil,  maka perlu  dicari  akar  permasalahannya.  Kwon &  Zmud,  1987  dan Shield  &  Young  dalam Nurkhamid (2008) mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan  sistem  pengukuran  kinerja, yang  meliputi  faktor  organisasional  dan teknik.  Faktor  organisasional  meliputi komitmen  manajemen  untuk  menggunakan informasi kinerja, otoritas pembuatan keputusan yang didelegasikan pada pengguna  informasi  kinerja,  dan  pelatihan berbagai  teknik  yang  berkaitan  dengan implementasi sistem pengukuran kinerja.
Allen  dan  Meyer  (Norman,  2010) mendefenisikan komitmen organisasi sebagai  suatu  kelekatan  afeksi  atau  emosi terhadap organisasi seperti individu melakukan  identifikasi  yang  kuat,  memilih keterlibatan  tinggi,  dan  senang  menjadi
bagian  dari  organisasi.  Dalam  konteks implementasi  sistem  pengukuran  kinerja, Shields  (Nurkhamid,  2008)  menyatakan bahwa  komitmen    manajemen  dapat dicerminkan dengan mengalokasikan sumber  daya,  tujuan,  dan  strategi  pada berbagai  rencana  yang  dianggap  bernilai, menolak  sumber  daya  yang  menghambat inovasi, dan memberikan dukungan politis yang  diperlukan  untuk  memotivasi  atau menekan  para  individu  atau  pihak  lain yang menolak keberadaan inovasi. Cavalluzzo  dan  Ittner  (Nurkhamid,  2008) juga berpendapat bahwa komitmen manajemen  berpengaruh  positif  terhadap pengembangan indikator kinerja, akuntabilitas  kinerja  dan  penggunaan informasi  kinerja  yang  dihasilkan  oleh implementasi  sistem  pengukuran  kinerja. Indikator  komitmen  manajemen  menurut Nurkhamid  (2008)  manajemen  memiliki komitmen untuk mengalokasikan sumberdaya  (meliputi:  waktu,  orang, uang), menugaskan staf dan divisi/departemen  dalam  organisasi  untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja suatu program, mengumpulkan data yang relevan  dan  reliabel  sehingga  dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi  serta  menggunakan benchmark untuk mengevaluasi kinerja organisasi.
Pengambilan keputusan didefinisikan  sebagai  proses  memilih diantara  berbagai  alternatif  tindakan  yang berdampak  pada  masa  depan  (Lubis, 2011).  Hal  ini dapat  sama-sama  dipahami bahwa  pengambilan  keputusan  itu  terjadi sebagai suatu reaksi dari suatu masalah/kondisi.
Otoritas  pengambilan  keputusan merupakan suatu kondisi dimana seseorang  mempunyai  otorisasi  atau  hak untuk membuat keputusan dengan persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu  dalam  rangka  mencapai  tujuan stategis  organisasi  (Cavalluzzo,  2003). Dengan  demikian  dapat  dianalisis  bahwa reaksi  dari  seorang  pimpinan  terhadap suatu keadaan atau masalah untuk kemudian  mengambil  sebuah  keputusan
230
ini sangat berkaitan dengan bawahan dalam sebuah  instansi.  Namun,  untuk  efektif  dan efisiensi  sebuah  instansi  adalah  pimpinan mendelegasikan  wewenangnya  kepada  staf di  bawahnya  untuk  proses  pengambilan keputusan.  Oleh  karena  itu  pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari pimpinan kepada para bawahannya merupakan elemen penting untuk terciptanya peningkatan kinerja organisasi.
Dengan adanya pendelegasian otoritas pengambilan keputusan maka dapat membantu manajemen untuk dapat mengambil  keputusan  dengan  lebih  cepat, menumbuhkembangkan kreatifitas dan usaha  dalam  melakukan  suatu  perubahan. Selain itu juga dapat meningkatkan akuntabilitas  diantara  personil  organisasi sektor  publik.  Setiap  bawahan  yang  diberi otoritas  untuk  mengambil  keputusan  dan bawahan tersebut harus mempertanggungjawabkan  keputusan  yang diambil  untuk  mencapai  target  yang  telah ditentukan  sebelumnya.  Sehingga  dengan pendelegasian otoritas pengambilan keputusan  dari  pimpinan  kepada  bawahan dalam instansi pemerintah dapat membantu organisasi  tersebut  untuk  meningkatkan kinerjanya. Karena untuk dapat meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi,  partisipasi  dari  semua  pihak yang  berada  di  dalam  organisasi  tersebut akan  sangat  membantu  untuk  mencapai hasil  yang  diinginkan  dalam  rangka memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik (Astuti, 2011).
Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini disusun  dalam  rangka  untuk  membuktikan beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengembangan sistem pengukuran  kinerja  di  lingkungan  instansi pemerintah Kota Pekanbaru.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  kuantitatif.  Sumber  data  yang digunakan  adalah  data  primer.  Data  primer merupakan  sumber  data  penelitian  yang diperoleh secara langsung melalui penyampaian kuesioner  kepada  responden di
lingkungan instansi pemerintah Kota Pekanbaru,  yang  terdiri  dari  pejabat  eselon II,  III,  dan  IV  pada  OPD  di  Kota Pekanbaru.
Populasi penelitian adalah dinas dan badan  pada  OPD  Kota  Pekanbaru  yang hasil  penilaian  kinerjanya  pada  tahun  2016 menurut  Lembaga  Ombudsman  mendapat rapor  atau  zona  hijau,  yaitu  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu,  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan,  Dinas  Perhubungan,  dan Badan Perpustakaan dan Arsip (Ombudsman RI, 2017).
Responden penelitian adalah pejabat Eselon  II,  Eselon  III,  dan  Eselon  IV  pada dinas  dan  badan  yang  terlibat  dan bertanggungjawab  dalam  penyusunanan RENSTRA  dan  LAKIP  pada  OPD  di Pemerintah  Kota  Pekanbaru.  Pemilihan sampel  penelitian  ini  di  dasarkan  pada metode purposive  sampling dimana  sampel yang
dipilih
berdasarkan kriteria/pertimbangan  tertentu  (Sugiyono, 2012).
Pengumpulan  data  primer  dari responden dilakukan dengan metode survei, yaitu  dengan  cara  mengumpulkan  data primer dari suatu sampel dengan menggunakan  instrumen  kuesioner  dengan cara  memberikan  daftar  pernyataan  tertulis kepada  responden  secara  langsung  dengan mendatangi  dinas  dan  badan  pada  OPD Kota Pekanbaru.
Untuk  pengujian  hipotesis  dengan menggunakan  analisis  regresi  berganda. Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen  terhadap  variabel  dependen (Ghozali, 2011).

## HASIL
Kuesioner  disebarkan  ke  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  dan  Badan Perpustakaan  dan  Arsip  dengan  jumlah jabatan  yang  diisi  oleh  pejabat  setingkat eselon  2,  3,  dan  4  adalah  64  posisi. Sedangkan kuesioner yang berhasil kembali
dan  dapat  diolah  sebanyak  46  kuesioner (71,87%).
Pengujian  validitas  dilakukan  dengan menghitung  korelasi  antara  skor  item instrument  dengan  skor  total.  Nilai  koefisien korelasi  antara  skor  setiap  item  dengan  skor total dihitung dengan analisis corrected item- total  correlation. Selanjutnya  teknik  yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas  adalah cronbach  alpha dengan cara  membandingkan  nilai alpha dengan standarnya.  Koefisien cronbach  alpha yang lebih  dari  0,60  menunjukkan  keandalan (reliabilitas)  instrument.  Berdasarkan  hasil uji,  disimpulkan  bahwa  semua  variabel penelitian valid dan reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini (data ada pada peneliti).
Pada penelitian ini, pengujian normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan  uji  kolmogorv-smirnov.  Hasil uji  dengan  cara  ini  dapat  diketahui  bahwa nilai  sig.  sebesar  0,630.  Nilai  ini  lebih  besar dari 0,05 sehingga residual persamaan regresi yang digunakan terdistribusi normal.
Uji  multikolinearitas dilakukan untuk menguji  apakah  di  dalam  model  regresi ditemukannya  adanya  korelasi  antar  variabel bebas  (independen).  Untuk  mendeteksi  ada tidaknya  multikolinearitas  didalam  regresi dapat  dilihat  dari  nilai torelance dan  nilai Variance  Inflasing  factor (VIF).  Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah nilai besaran Variance  Inflation  Faktor (VIF)  <10  dan Tolerance >0,10.
Pada tabel di atas dari hasil perhitungan  analisis  data  di  atas,  diperoleh nilai  VIF  untuk  seluruh  variabel  bebas  <  10 dan tolerance >  0,10.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  tersebut bebas dari multikolinearitas.
Salah  satu  cara  untuk  mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji heterokedastisitas  dengan  metode  glesjer dapat dilihat pada tabel berikut. Apabila nilai signifikansi  >  0,05  maka  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui bahwa  nilai  sig.  Untuk  masing-masing variabel  bebas  lebih  besar  dari  0,05.  Hal  ini
membuktikan  persamaan  regresi  terbebas dari permasalahan heterokedastisitas.
Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien  yang  menunjukkan  persentase semua  pengaruh  variabel  independen  dan variabel  moderating  terhadap  variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa  besarnya  variabel  independen  dan variabel  moderating  dapat  menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi  maka  akan  semakin  baik variabel independen dan variabel moderating menjelaskan variabel dependen. Dengan  demikian  persamaan  regresi  yang dihasilkan,  baik  untuk  mengestimasi  nilai variabel dependen.
Nilai  R  Square  sebesar  0,888. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat adalah  sebesar  88%  Sedangkan  sisanya 12%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yan tidak  dimasukkan  dalam  model  penelitian ini.
Uji  keselarasan (Goodness  Of  Fit) dilakukan  dengan  uji  F.  Uji  F  dilakukan untuk  melihat  apakah  koefisien  regresi berganda  yang  didapat  dalam  model  bisa digunakan untuk memprediksi nilai variabel tak bebas yaitu Y. hal ini dilakukan apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap nilai variabel terikat. Dari hasil olah data didapat nilai  F  hitung  sebesar  34,7  pada  tingkat signifkansi  0.000,  artinya  dapat  dipastikan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel 2,461. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen manajemen dan otoritas pengambilan  keputusan  secara  bersama- sama  berpengaruh  signifikan  sebesar  34,7 % terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja.
Untuk membuktikan apakah hipotesis  diterima  atau  ditolak,  maka dilakukan  uji  regresi  linier  berganda.  Dari pengujian  yang  dilakukan,  diperoleh  hasil koefisien  regresi  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi diatas,  maka  persamaan  regresi  yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :

## 232
Y = 4,471 + 0,146KM + 0,201OPK + e

## PEMBAHASAN
Komitmen  Manajemen  (X2)  Berpengaruh Positif  Terhadap  Pengembangan  Sistem Pengukuran Kinerja (Y)
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama pada penelitian ini terangkum pada berikut:
Variabe
Independen Beta t hitung t tabel Sig Keterangan (X 2 ) 0,146 2,484 2,018 0.017 H a 1
Diterima
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  nilai  t hitung sebesar  2,484  dengan signifikansi  0,017  dan  nilai  t tabel adalah 2,018.  Dengan  demikian  diketahui  bahwa t hitung (2,484) > t tabel (2,018) dan Sig (0,017) < 0,05. Hal  ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  pengembangan  sistem pengukuran  kinerja.  Yang  berarti  hipotesis pertama diterima.
Organisasi dengan komitmen manajemen  yang  kuat  dari  pimpinan  dan bawahannya  maka  akan  lebih  mudah  untuk mencapai  hasil  yang  diinginkan  untuk menghasilkan  kinerja  yang  lebih  baik dibanding  dengan  organisasi  yang  tidak memiliki  komitmen  manajemen  (Silvia, 2013). Dengan demikian keberadaan komitmen  manajemen  yang  kuat  sangat dibutuhkan organisasi agar dapat mengmbangkan ukuran kinerja, meningkatkan  akuntanbilitas  kinerja  serta penggunaan  yanglebih  baik  atas  informasi kinerja yang dihasilkan.
Hasil  hipotesis  ini  sesuai  dengan penelitian  Cavaluzzo  (2003),  Laurensius (2005), Nurkhamid (2008), Windayani (2008),  Norman  (2010),  dan  Astuti  (2011) yang menyatakan bahwa komitmen manajemen  terbukti  berpengaruh  positif terhadap  pengembangan  sistem  pengukuran kinerja.  Pengembangan  sistem  pengukuran kinerja  akan  berjalan  baik  jika  didukung dengan komitmen yang tinggi dari organisasi. Komitmen yang tinggi menjadikan  individu  peduli  dengan  nasib organisasi dan berusaha menjadikan
organisasi kearah yang lebih baik
(Umitasari, 2015). Otoritas  Pengambilan  Keputusan  (X3) Berpengaruh Positif Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran

## Kinerja (Y)
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua    pada penelitian ini terangkum pada tabel berikut:
Variabe Independen
Beta t hitung t tabel Sig Keterangan (X 3 ) 0,201 2,029 2,018 0.049 H a 1 Diterima
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 Dari  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  nilai  t hitung sebesar  2,029  dengan signifikansi  0,049  dan  nilai  t tabel adalah 2,018.  Dengan  demikian  diketahui  bahwa t hitung (2,029) > t tabel (2,018) dan Sig (0,049) < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  pengembangan sistem pengukuran kinerja. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima.
Hasil  pengujian  ini  mendukung penelitian  Nurkhamid  (2008),  dan  Astuti (2011)  yang  menyatakan  bahwa  otoritas pengambilan
keputusan terbukti berpengaruh
positif terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja.
Berdasarkan hasil statistik deskriptif dan  hasil  uji  regresi  variabel  otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja mengindikasikan bahwa otoritas dan wewenang pejabat pemerintah dalam membuat  keputusan  yang  diperlukan  untuk mencapai berbagai tujuan strategis organisasi  telah  digunakan  pada  saat mengembangkan  ukuran  kinerja.  Selain  itu pendapat,  saran  dan  kritik  dari  staf  dan bawahan diterima dan dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  dan pembahasan di atas dapat ditemukan bahwa komitmen manajemen dan otoritas pengambilan
keputusan terbukti berpengaruh positif terhadap
pengembangan  ukuran  kinerja  di  lingkungan instansi pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan adanya  komitmen  manajemen  yang  tinggi  di dalam  organisasi  serta  adanya  pendelegasian wewenang dalam proses pengambilan keputusan  akan  sangat  berguna  dalam menetapkan indikator kinerja dan mengembangkan ukuran kinerja dengan lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

## DAFTAR RUJUKAN
Astuti, Ratih Widya, 2011, Persepsi
Terhadap  Pengembangan  Sistem
Pengukuran, Akuntabilitas, dan Penggunaan  Informasi  Kinerja  di
Instansi  Pemerintah  (Studi  pada Pemerintah  Kabupaten  Semarang) , Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Cavalluzzo,  Ken  S.  And  Christopher  D. Ittner, 2003, Implementing Performance Measurement Innovations: Evidence From Government , www.SSRN.com
Laurensius,  Ferry  dan  Abdul  Halim,  2005, Pengaruh  Faktor-Faktor  Rasional, Politik, dan Kultur Organisasi
Terhadap  Pemanfaatan  Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo Lubis,  Arfan  Ikhsan.  2010.  Akuntansi
Keperilakuan. Salemba Empat.
Jakarta
Norman, dan Fachruzzaman, 2010,
Implementasi  Sistem  Pengukuran Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  di  Kota  Bengkulu,
Simposium Nasional Akuntansi XIII ,
Purwokerto
Nurkhamid,  M,  2008,  Implementasi  Inovasi Sistem  Pengukuran  Kinerja  Instansi Pemerintah, Jakarta: Jurnal Akuntansi  Pemerintah  Vol.  3,  No.  1 Oktober 2008 Hal. 45-76
Ombudsman  RI,  2013,  UU  Pelayanan Publik, www.ombudsman.go.id (diakses pada 15 Mei  2017)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang  Pelaporan  Keuangan  dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Melalui ( www.google.com ).
Silvia, 2013 , Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, dan Otoritas Pengambilan  Keputusan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (Studi  Empiris  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh ), Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas
Negeri Padang
Sugiyono,  2012, Metode  Penelitian  Bisnis , Bandung: CV Alfabeta
Umitasari,  Yessi,  Ikhsan  Budi  Rihardjo,
Pengaruh  Sistem  Informasi  dan Komitmen  Manajemen  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Jurnal  Ilmu  &  Riset Akuntansi Vol.4 No. 9 (2015).
Windayani,  Santi,  2008,  Analisis  Faktor- faktor yang Berpengaruh Terhadap Penggunaan Informasi Kinerja dalam Penganggaran, Jurnal
Ekonomi  &  Bisnis  Vol  2  No.  1, Maret 2008 Yowi, Linda Rambu Kuba, 2013, Hubungan Faktor-Faktor Implementasi, Pengembangan Sistem, dan Hasil Sistem Pengukuran  Kinerja  (Studi  di Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sumba Timur) ,Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada