## RESOLUSI KONFLIK HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
Heri Sunarno Khafizh Rosyidi
Aris Setiawan Hambali Universitas Yudharta Pasuruan Email: khafizhrosyidi@yudharta.ac.id Received  : June 19 th 2019 Revised  :   July  17 th 2019 Accepted  : Sep 2 th 2019

## ABSTRACT
National  development  in  the  labor  sector  that  includes  related  elements  between government,  employers  and  workers  is  felt  necessary  to  base  their  interests  on their respective principles, so that dynamic industrial relations will be created, but the dynamics of industrial relations in Indonesia have recently been marked by the problem  of  lack  -  harmony  between  the  entrepreneur  and  his  workers.  The government  as  the  main  sector  in  industrial  relations  must  act  based  on  the provisions  of  legal  products  from  the  industrial relations  sector  so  that  the  PPHI process  can  be  realized  in  accordance  with  the  expectations of  all  parties.  In  the context of maintaining industrial relations in Pasuruan, regulations in the form of Regional Regulation No. 22 of 2012 concerning the employment system has been created.  It  is  hoped  that  through  this  research,  an  easy-to-understand  resolution model that illustrates efforts to resolve industrial relations disputes in accordance with  Regional  Regulation  No.  22  of  2012.  And  this  research  is  expected  to produce  a  model  of  industrial  relations  conflict  resolution  which  is  the development of the Marshall model by considering the history of conflict through a picture of the birth of a particular conflict.
Keywords: industrial relations; labor; regional regulation

## ABSTRAK
Pembangunan nasional di sektor tenaga kerja yang mencakup unsur-unsur terkait antara pemerintah,  pengusaha  dan  pekerja  dirasakan  perlu  untuk  mendasarkan  kepentingan mereka pada prinsip-prinsip mereka masing-masing, sehingga hubungan industrial yang dinamis  akan  tercipta,  tetapi  dinamika  hubungan  industri  di  Indonesia  baru-baru  ini ditandai  oleh  masalah  kurangnya  -  harmoni  antara  pengusaha  dan  pekerjanya. Pemerintah  sebagai  sektor  utama  dalam  hubungan  industrial  harus  bertindak berdasarkan  ketentuan  produk  hukum  dari  sektor  hubungan  industrial  sehingga  proses PPHI dapat direalisasikan sesuai dengan harapan semua pihak. Dalam konteks menjaga hubungan  industrial  di  Pasuruan,  peraturan  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  No.  22 tahun  2012  tentang  sistem  ketenagakerjaan  telah  dibuat.  Diharapkan  bahwa  melalui penelitian ini, model resolusi yang mudah dipahami yang menggambarkan upaya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Peraturan Daerah No. 22 tahun  2012.  Dan  penelitian  ini  diharapkan  menghasilkan  model  resolusi  konflik hubungan  industrial  yang  adalah  pengembangan  dari  model  Marshall  dengan mempertimbangkan sejarah konflik melalui gambar kelahiran konflik tertentu.
Kata kunci: hubungan industrial; tenaga kerja; peraturan daerah

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  pada sektor ketenagakerjaan bersifat dimensional  yang  tidak  hanya  berkaitan dengan  kepentingan  masyarakat  tenaga kerja  saja,  tetapi  juga  menyangkut kepentingan pemerintah dan para pengusaha. Ketiga unsur tersebut menjadi  stakeholder  yang  terikat  pada suatu hubungan industrial yang dinamis. Dalam menciptakan hubungan industrial yang  harmonis, para  stakeholders perlu mendasarkan  kepentingan  mereka  pada prinsipnya  masing-masing,  yakni:  1) keberhasilan  dalam  kegiatan  usaha merupakan kepentingan bersama, sehingga para stakeholders harus bekerja sesuai  tugas  dan  fungsinya,  dan  2) pengusaha  dan  pekerja  mesti  saling menguntungkan. Sebagai contoh, pengusaha menambah cabang perusahaan  sehingga  bisa  menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Dinamika  hubungan  industrial di  Indonesia  belakangan  ini  diwarnai dengan permasalahan ketidak-harmonis- an antara pengusaha dan para pekerjanya. Hubungan yang tidak harmonis itu biasanya dipicu oleh kasus Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK). Sebagaimana pernyataan Haiyani Rumondang, Direktur Jenderal Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (PHI- JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (dalam  tulisan  Selfie  Miftahul  Jannah  – detikFinance,  29  Desember  2017), bahwa tercatat hingga Novemeber tahun 2017 ada 9.822 pekerja yang mengalami PHK  dari  tahun  sebelumnya  yaitu 12.274 pekerja. Meskipun di tahun 2017 Indonesia  mengalami  penurunan  jumlah PHK,  namun  terdapat  peningkatan jumlah  kasus  di  tahun  2016  hanya  ada 1.599  kasus,  sementara  di  tahun  2017 mencapai 2.345 kasus.
Pemerintah    sebagai  leading sektor  dalam  hubungan  industrial  sudah selayaknya  bertindak  berdasarkan  pada ketentuan perundang-undangan atau produk  hukum  yang  berlaku.  Produk
hukum sektor hubungan industrial diatur dalam  Undang-undang  Nomor  02  tahun 2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial  (PPHI).  Dimana Undang-undang  tersebut  menghendaki dapat  diwujudkannya  proses  PPHI  yang dapat memenuhi harapan semua pihak.
Dalam  konteks  pemeliharaan hubungan industrial di kabupaten pasuruan,  telah  ditetapkan  regulasi dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  (Perda) Nomor  22  tahun  2012  tentang  sistem penyelenggaraan
ketenagakerjaan.
Sekilas  telah  disebutkan  dasar  filosofis mengenai  ketentuan  Pasal  41  (1),  (2) dan  (3)  pada  Perda  tersebut,  bahwa fungsi  pembinaan,  pengawasan,  dan penindakan pemerintah, penanaman asas keseimbangan kepentingan dalam aturan hukum yang mengandung nilai
kejujuran,  kepatutan,  keadilan,  serta tuntutan  moral,  seperti  hak,  kewajiban dan  tanggung  jawab  dalam  hubungan antara  manusia  sesuai  dengan  sila-sila Pancasila,  dimana  tenaga  kerja  dan pengusaha mempunyai hubungan timbal balik  yang  bernilai  kemanusiaan,  tidak ada diskriminasi, serta mencari penyesuaian paham melalui musyawarah-mufakat dalam
membangun  kemitraan  dalam  hubungan kerja  antara  pekerja  dengan  pengusaha, dan  melalui  bangunan  kemitraan  para pihak  menjaga  kondisi  kerja  secara kondusif,  dengan  tetap  memperhatikan kesejahteraan  para  pekerja  maupun keluarganya,  sebaliknya  para  pekerja melaksanakan  kewajiban  sesuai  aturan yang  berlaku  dan  dapat  menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Didalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)  terdapat  4  jenis  penyelesaian yakni: (1)Penyelesaian melalui Bipatride,  (2)  Penyelesaian  melalui Mediasi (3) Penyelesaian melalui Konsiliasi,  (4)  Penyelesaian  melalui
Arbitrase. UUPPHI telah mengintrodusir Arbitrase  sebagai  media  penyelesaian perselisihan  yang  meliputi  perselisihan kepentingan  dan  perselisihan  antar
serikat  pekerja  dan  pengusaha  di  dalam suatu  perusahaan,  di  luar  pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis  dari  para  pihak  yang  berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya  mengikat  para  pihak  dan bersifat final. Arbitrase memiliki perbedaan dengan mediasi dan kosolasi. Perbedaan  itu  terletak  pada  tata  cara pemeriksaan  perselisihan  dan  akibat hukum hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan  pada  arbitrase  dilakukan dengan hukum acara yang mirip dengan hukum  acara  Pengadilan  Hubungan
Industrial.  Hasil  pemeriksaan  arbiter dituangkan dalam suatu putusan tertulis. Sedangkan  hasil  pemeriksaan  mediator dan  konsoliator,  dituangkan  dalam bentuk anjuran tertulis.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Hubungan Industrial
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama ini dianggap  kurang  adil  karena  proses penyelesaiannya lambat, menggunakan  banyak  biaya,  sering tidak  memperhatikan  kepentingan umum,  dan  lembaga  yang  diberi kewenangan  khusus  menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (P4) tidak bebas dan mandiri dari pengaruh  para  pihak  yang  berselisih dan  pemerintah.  Bertolak  dari  hal tersebut, maka penelitian disertasi ini berjudul  Prinsip  Keadilan  Dalam Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial di Indonesia . Ada tiga sub masalah  yang  dirumuskan  dalam penelitian  ini,  yakni  (1)  hakikat hubungan industrial di Indonesia, (2) prinsip-prinsip  keadilan  dalam  era pasar bebas bagi penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  di Indonesia, dan (3) upaya
penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial di Indonesia. Penelitian ini bersifat  penelitian  hukum  normatif
(M. Syarif, 2002).
Payaman J. Simanjuntak (2009) menjelaskan beberapa prinsip dari Hubungan industrial, antara lain: 1) Kepentingan Bersama: Pengusaha, pekerja/buruh, masyarakat, dan pemerintah,  2)  Kemitraan  yang saling  menguntungan:  Pekerja/buruh dan  pengusaha  sebagai  mitra  yang saling tergantung dan membutuhkan,
3) Hubungan fungsional dan pembagian  tugas,  4)  Kekeluargaan, 5)  Penciptaan  ketenangan  berusaha dan ketentraman bekerja, 6) Peningkatan  produktivitas,  dan  6) Peningkatan kesejahteraan bersama. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berkembangnya dunia industrialisasi  yang  semakin  pesat, tentunya berpengaruh terhadap persaingan  yang  ketat,  maka  segala usaha  khususnya  perusahaan  yang menggunakan  sumber  daya  manusia sebagai  motor  industrinya  tersebut perlu  dilindungi  agar  kesejahteraan sumber  daya  manusia  khususnya kondisi  lingkungan  kerja  yang  aman dan  nyaman  agar  dapat  berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas  perusahaan  (Desendhi Natarisa dan Khafizh Rosyidi, 2016). Menurut Sudikno Mertokusumo (1996) bahwa ketegangan antara pekerja dan pengusaha  sering  memicu  terjadinya perselisihan hubungan industrial yang  diakibatkan  karena  banyaknya kepentingan yang saling bertentangan.  Konflik  kepentingan itu terjadi apabila dalam
melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang  lain  dan  dalam  kehidupan bersama konflik itu tidak dihindarkan. Sehingga terjadinya perselisihan ini tentunya akan mengganggu dan mempengaruhi keseimbangan tatanan manusia dalam masyarakat, sehingga manusia selalu  berusaha  untuk  menciptakan keseimbangan guna terciptanya suasana tertib, damai dan aman yang merupakan  jaminan  kelangsungan hidupnya. Keseimbangan tatanan manusia  dalam  masyarakat  yang terganggu  harus  dipulihkan  kembali ke  keadaan  semula  ( restitutio  in integrum ).  Hubungan  industrial  yang merupakan  keterkaitan  kepentingan antara  pekerja  dengan  pengusaha, berpotensi  menimbulkan  perbedaan pendapat,  bahkan  perselisihan  antara kedua  belah  pihak.4  Perselisihan  di bidang  hubungan  industrial  yang selama  ini  dikenal  dapat  terjadi mengenai  hak  yang  telah  ditetapkan atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan,  baik  dalam  perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian  kerja  bersama  maupun peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam konteks penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  bagi  Marshall  (1995) dikategorikan berdasarkan gaya penanganan  konflik  bersandar  pada dua variabel, yaitu cooperativeness (derajat  upaya  satu pihak untuk memuaskan kepentingan pihak  lain  dan assertiveness (derajat upaya  satu  pihak  untuk  memuaskan kepentingannya sendiri).

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini digunakan  teknik  pengumpulan  data dan  analisis  data  Teknik/metode
pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.  Wawancara,  dilakukan untuk  mendapatkan  data  lapangan guna memperdalam pengetahuan tentang objek penelitian. Langkah ini dilakukan peneliti untuk meminimalisir kesalahan dalam menginterpretasikan  makna  simbol- simbol atau kegiatan subjek penelitian  yang  berkaitan  dengan masalah  penelitian.  Dalam  hal  ini pengumpulan  data  lebih  lengkap, mendalam  dan  akurat  sehingga membantu peneliti untuk menganalisis permasalahan penelitian secara lebih tajam mengenai fokus penelitian perselisihan  dan  upaya  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  di Kabupaten  Pasuruan.  Adapun  yang menjadi informan penelitian, meliputi:  Bepala  Bidang  HI  dan Saker Disnakertrans Kabupaten Pasuruan, Dinas Satuan Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Pasuruan sebagai penegak Perda, para
Pengusaha  (APINDO),  dan  para buruh  dari  beberapa  serikat  pekerja di  Kabupaten  Pasuruan.Observasi, dilakukan  dengan  mengamati  secara langsung  dan  mencatat  informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian  secara  sistematis,  baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dilakukan melalui peninjauan lapangan,  sedangkan  observasi  tidak langsung dilakukan melalui pengamatan  pada  media  informasi baik  cetak  maupun  elektonik  yang berkaitan dengan perselisihan hubungan  industrial  dalam  kerangka Perda No. 22 tahun 2012. Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk  metode  analisis.  Metode-
metode yang digunakan dalam penyelesaian  penelitian  dituliskan  di
bagian ini.
Bagan 1. Kerangka Penelitian
HASIL Implementasi suatu kebijakan tentu melibatkan berbagai kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan ini memiliki pengaruh terhadap implementasinya. Idealnya, implementasi kebijakan Perda No. 22 tahun 2012 tentang Sistem Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan berorientasi pada perwujudan  keseimbangan  dalam realisasi kepentingan pelaksana dengan  menghindari  potensi  konflik atas  peraturan  tersebut.  Namun kenyataannya,  sejak  ditetapkannya
Peraturan Daerah  tahun 2012 hingga sekarang  telah  terjadi  ketimpangan,
terutama kepentingan unsur pengusaha belum benar-benar terakomodir.  Sehingga  pengusaha cenderung apatis dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Sebagaimana dinyatakan
dalam  Peraturan  Daerah  (Perda) Kabupaten  Pasuruan  Nomor  22 Tahun 2012 Bab I  Paragraf  6 bahwa "Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah, yang  selanjutnya  disebut  SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah  dalam  Pemerintahan  Daerah yang  memiliki  tugas  pokok,  fungsi, dan  wewenang  di  bidang  tenaga kerja  dalam  hal  ini  Departemen Pekerjaan  Sosial  dan  Transmigrasi
Kabupaten Pasuruan. "Artinya Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pasuruan sebagai
perwakilan  dari  Pemerintah  Daerah merupakan bagian dari pelaku dalam melaksanakan  kebijakan  hubungan industrial di Kabupaten Pasuruan.
Hasil wawancara Sebaiamana (26 September 2018), menurut
Machmudi  (Hubin  Syaker  Disnaker) bahwa:
"Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012, Dinas Ketenagakerjaan telah berjalan secara normatif sebagai mandat yang diberikan sebagai representasi dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan  dilakukan dengan tujuan menjaga keberlanjutan  dunia  bisnis serta pekerja, membuka peluang kerja, meningkatkan investasi perusahaan baik di perusahaan  maupun  tenaga kerja  yang  pada  akhirnya mengurangi pengangguran."
Pada  prinsipnya,  Disnaker hanya  sebatas  menjadi  mediator antara  kedua  pihak  antara  APINDO dan serikat pekerja. Jika ada perselisihan  antara  kedua  belah
pihak, Kantor Tenaga Kerja berupaya untuk menyelesaikan perselisihan untuk menemukan
kesepakatan dan merekonsiliasi sehingga  tidak  perlu  diajukan  ke Pengadilan Hubungan Industrial
(PHI).
Dalam hubungan industrial,
pemberi  kerja  dan  pekerja  adalah pihak yang paling penting dan paling penting  di  perusahaan.  Hubungan industrial  yang  harmonis  antara kedua pihak dapat direalisasikan jika pengusaha dan pekerja menggunakan hak  dan  kewajiban,  pelanggaran  hak dan  kewajiban  akan  menyebabkan perselisihan industri. Program bimbingan, pengawasan dan penegakan  implementasi  kebijakan hubungan  industrial  harus  menjadi tanggung jawab bersama para pelaku.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan-temuan  dalam penelitian  yang  telah  dirumuskan pada  penjelasan  sebelumnya,  maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan  dalam  hal  kepatuhan para aktor terhadap kebijakan hubungan  industrial  di  Kabupaten
Pasuruan  Perda  No.  22  tahun  2012

## Bagan 2. Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan  perlu  ditingkatkan. Pemerintah daerah sebagai leadingsector hubungan  industrial harus  memposisikan  diri  sebagai mediator  yang  bijak  dan  terpercaya. Dengan demikian harmonisasi hubungan  industrial  di  Kabupaten Pasuruan  dapat  terwujud.  Hubungan industrial  di  Kabupaten  Pasuruan perlu memaksimalkan program- program pembinaan dengan mengagendakan pertemuan- pertemuan  dengan  topik  tertentu guna  meningkatkan  solidaritas  dan kompetensi skill para  aktor  dan anggotanya khususnya dalam kaitannya dengan pemahaman sistem hubungan  industrial  yang  tidak hanya  digunakan  sebagai  forum perselisihan  dalam  penentuan  nilai UMK tahunan. Sementara itu, pemerintah  daerah  sebagai leading
sector juga  perlu  meng-inisiasi adanya  forum  seperti focus  group discussion (FGD)  guna  menjaring aspirasi  dari  para  aktor    khususnya dari pihak pengusaha yang selama ini merasa  terdiskriminasikan,  dimana terdapat  kesan  Perda  Kabupaten Pasuruan  No.  22  tahun  2012  yang ada  lebih  cenderung  berpihak  pada serikat pekerja saja. Melalui FGD ini pemerintah  dapat  melakukan  tindak lanjut  dengan  merekomendasikan adanya  reformulasi  kebijakan  agar setiap  kepentingan  dari  para  aktor diakomodir  secara  adil  dalam  Perda Kabupaten  Pasuruan  tentang  Sistem Ketenagakerjaan berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal Marshall,  C.  J.  (1995). Specificity  of receptor tyrosine kinase signaling: transient versus sustained  extracellular  signal- regulated kinase activation . Cell , 80 (2), 179- 185. Mertokusumo,  S.  (1996).  Penemuan Hukum sebuah pengantar. Yogyakarta: Liberty. Simanjuntak,    Payaman    J. (2005). Manajemen dan Evaluasi    Kinerja,  Jakarta Fakultas Ekonomi UI, 2005. Natarisa,  D.,  &  Rosyidi,  K.  (2016). Implementasi Sistem Manajemen  Keselamatan  Dan Kesehatan  Kerja  (SMK3)  DI PT. CMWI–PIER Pasuruan. JKIE ( Journal Knowledge Industrial Engineering ), 3(2). Syarif,  M.  (2002). Prinsip  Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia ( Doctoral dissertation ,  UNIVERSITAS AIRLANGGA).
Simanjuntak,    Payaman    J.  (2009).
Manajemen    dan    Evaluasi Kinerja, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005.