Vol. 7, No. 3 Juni 2024, Hal. 590 – 599 p-ISSN: 2622 – 6014; e-ISSN: 2745 – 8644

## JURNAL PROMOTIF PREVENTIF

## Pengelolaan Kawasan Permukiman Suku Bajo di Desa Balimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton
Management of the Bajo Tribe Settlement Area in Balimu Village, South Lasalimu District, Buton Regency
Abdul Majid 1 , Wa Ode Arsyiah 1 , Laode Muhammad Arsal 2 , Jasir B 1 , Novalia Safitri 1 1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia 2 Program Studi Sosiologi, FISIP Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia Article Info ABSTRACT / ABSTRAK Article History Received: 19 Mei 2024 Revised: 10 Jun 2024
Accepted: 18 Jun 2024
Changes  in  the  Bajo  tribe's  residential  area  in  Balimu  Village  have  the  impact  of continuous sea filling to change the shape of their residential area. Marine landfilling using coral stones or other types of piled rock can disrupt the marine ecosystem. This research aims to describe the Management of Bajo Tribe Settlement Areas in Balimu Village,  South  Lasalimu  District,  Buton  Regency.  This  research  uses  a  qualitative descriptive  research  method  with  data  collection  techniques  through  observation, interviews  and  documentation.  The  data  analysis  used  is  data  collection,  data reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions.  The  results  of  this  research show  that  the  management  of  residential  areas  in  Balimu  village  has  damaged  the surrounding ecosystem, such as damage to mangrove forest areas due to continuous landfilling.  Several  locations  in  the  settlement  look  slum  due  to  the  lack  of  rubbish storage, so the Balimu village community disposes of rubbish freely into the sea. In its management  efforts,  the  village  government  always  involves  participation  from  the community  so  that  there  is  openness  and clarity  in  activities within  the  village.  And there is no use for processing waste so that the amount of waste thrown into the sea can be reduced.
Keywords: management, residential area, Bajo tribe
Perubahan  kawasan  permukiman  suku  bajo  di  Desa  Balimu  berdampak  pada penimbunan  laut  secara  terus-menerus  untuk  merubah  bentuk  kawasan permukiman  mereka.  Penimbunan  laut  tersebut  menggunakan  batu-batu  karang maupun  jenis  batu  timbunan  dapat  menimbulkan  ekosistem  laut  menjadi terganggu.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  Pengelolaan  Kawasan Permukiman  Suku  Bajo  Di  Desa  Balimu  Kecamatan  Lasalimu  Selatan  Kabupaten Buton.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data  yang  digunakan  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Pengelolaan kawasan permukiman di desa Balimu telah merusak ekosistem disekitanya seperti kerusakan  terhadap  kawasan  hutan  mangrove  akibat  adanya  penimbunan  yang dilakukan  secara  terus-  menerus.  Beberapa  lokasi  didalam  permukiman  terlihat kumuh  akibat  tidak  adanya  tempat  penampungan  sampah  sehingga  masyarakat desa  Balimu  melakukan  pembuangan  sampah  secara  bebas  kelaut.  Dalam  upaya pengelolaanya pemerintah desa selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat agar adanya  keterbukaan  dan  kejelasan  dalam  kegiatan  didalam  desa.  Serta  belum adanya  pemanfaatan  untuk  mengolah  sampah  agar  jumlah  sampah  yang  dibuang kelaut dapat berkurang.
Kata kunci: pengelolaan, kawasan permukiman, suku bajo
Corresponding Author :
Name : Abdul Majid
Affiliate  : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia Address  : Jl. Yos Sudarso No.43, Wale, Kec. Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93711 Email
: abdulmajid@unidayan.ac.id

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terletak di antara samudera Hindia dan Pasifik serta benua Asia dan Australia yang memiliki keanekaragaman budaya berupa suku, kebudayaan, dan bahasa yang tinggi, serta kekayaan akan Sumber Daya Alam (Capalulu, dkk, 2016).  Paradigma  masyarakat  Indonesia  dalam  perkembangan  permukiman sebagian  besar masih  berorientasi  pada  daratan,  karena  orentasi  pembangunan  kewilayah  daratan (Landward  Oriented  development).  Wilayah  daratan  dan  wilayah  lautan  (perairan)  terkait sangat erat menjadi padu (menyatu) dalam fungsi spasialnya membentuk kawasan-kawasan pantai  dan  perairan  (marine  and  coastal  zones).  Daerah  pesisir  pantai  mempunyai  peran penting  dalam  perekonomian  masyarakat  dan  pembangunan  khususnya  bagi  masyarakat suku  bajo.  Asal  usul  suku  bajo,  terdapat  banyak  versi  diantaranya  yang  pertama  suku  bajo merupakan suku laut yang berasal dari Johor Malaysia yang kemudian menyebar hingga ke Sulawesi, NTT, Sulawesi Tenggara dan pulau-pulau sekitar di Indonesia (Nurkholis, 2018).
Di Indonesia sendiri komunitas permukiman suku bajo cukup banyak dijumpai, salah satu  tempat  peyebarannya  terdapat  di  desa  Balimu,  kabupaten  Buton,  Sulawesi  Tenggara. Desa  Balimu  Kabupaten  Buton  terletak  di  Kecamatan  Lasalimu  Selatan  Kabupaten  Buton adalah sebua desa yang di Huni oleh Kebanyakan suku Bajo. Desa Balimu dengan penduduk mayoritas Suku Bajo ini memiliki keunikan seperti suku Bajo yang tersebar di Indonesia yaitu dikenal sebagai nelayan tradisional yang terampil dan hidupnya tergantung sepenuhnya pada laut suku bajo juga dikenal sebagai pengembara laut dan hidup diatas perahu yang berfungsi juga sebagai hunian.
Luas Desa Balimu 2 Ha  dari laut pemukiman dengan jumlah penduduk yang tercatat pada  data  kampungkb.bkkbn.go.id  sebanyak  236  KK  atau  850  jiwa  yang  tersebar  di  Desa Balimu Kabupaten Buton. Penduduk suku bajo di Desa Balimu yang sebelumnya hidup diatas perahu  yang  berfungsi  juga  sebagai  hunian  mulai  bertransformasi  menjadi  pemukiman dikawasan  pesisir  Desa  Balimu.  Kawasan  pemukiman  suku  Bajo  terus  berkembang  sejalan dengan  meningkatnya  penduduk  yang  bermukim  yang  sangat  dekat  dengan  potensi sumberdaya  alam  yang  bernilai  ekonomi  namun  kawasan  pemukiman  suku  Bajo  yang berdampak  pada  rusaknya  ekosistem  laut  di  sekitar.  Maraknya  penimbunan  laut  untuk mendirikan rumah-rumah beton menjadi salah satu fenomena yang cukup  menghawatirkan tidak hanya bagi keberlangsungan ekosistem laut tetapi berimplikasi pada kearifan local yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat suku Bajo.
Berdasarkan  fakta  empiris  diatas,  maka  dianggap  penting  untuk  memberikan gambaran  secara  deskriptif  mengenai  pengelolaan  kawasan  pemukiman  suku  bajo  di  Desa Balimu  Kabupaten  Buton  sebagai  salah  satu  alternative  yang  dapat  dioptimalkan  oleh Pemerintah  dalam  rangka  menanggulaingi  masalah  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kawasan pemukiman suku bajo guna uapaya pelestarian alam dan budaya di Desa Balimu Kabupaten Buton.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  yaitu memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai  suatu  gejala  atau  fenomena-fenomena dengan  menggunakan  logika  ilmiah  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ditemukan  di  lapangan.
Bogdan  dan  Taylor  dalam  Lexy  J.  Moleong  (2011),  menjelaskan  bahwa  penelitian  kualitatif adalah  salah  satu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  dan  deskriptif  berupa informasi  tertulis  dan  lisan  dari  seseorang  dan  perilaku  dapat  diamati.Sumber  data  berasal dari data primer dan data sekunder Lofland (Moleong, 2011) yaitu pertama data primer (data pokok) data yang diperoleh langsung dari orang yang ditetapkan sebagai informan yang akan diajak  wawancara,  data  yang  di  maksud  berupa  pendapat,  prespsi  dan  anggapan  tentang berbagai faktor yang ada kaitannya langsung dengan penelitian ini yaitu data-data mengenai pengelolaan  Kawasan  Pemukiman  Suku  Bajo  di  Desa  Balimu  Kabupaten  Buton.  Kedua  data sekunder (data pendukung) data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara mengutip data dari buku, jurnal, dokumen yang berupa arsip-arsip, laporan hasil, surat keputusan serta aturan-aturan  yang  berkaitan  atau  relevan  dengan  judul  penelitian  penulis.  Disamping  itu peneliti  melakukan  teknik  pengeumpulan  data  melaluiwawancara,  observasi,  dokumentasi dan  melakukan  anlisis  data  berupapengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  hingga penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Suku Bajo Desa Balimu Kabupaten Buton
Suku  Bajo  adalah  salah  satu  suku  nomaden  yang  hidup  di  laut  yang  dikenal  juga sebagai suku laut, mereka menggantungkan hidupnya dari laut dan memiliki kehidupan yang tak  pernah  jauh  dari  laut,  identik  dengan  perahu,  dan  permukiman  di  atas  air  laut  sebab dahulu mereka hanya tinggal di atas perahu dan mengembara/hidup berpindah-pindah dari satu  tempat  ke  tempat  yang  lainnya.  Kebiasaan  hidup  suku  bajo  berpindah  tergantikan dengan budaya bermukim menetap dengan membangun rumah di atas perairan/laut dangkal. Perubahan  pola  hidup  orang  Bajo  dari  laut  untuk  kemudian  menetap  dan  membuat permukiman di suatu  tempat, menyebabkan mereka mengalami perubahan  nilai-nilai sosial yang dianut. Menurut Suyuti (2011), mengungkapkan bahwa perubahan konsep permukiman dari  kehidupan  di  laut  lepas  kemudian  tinggal  di  suatu  tempat/daratan  merupakan  usaha untuk  menjustifikasi  kehidupan  laut  dan  darat  melalui  suatu  perspektif  adaptasi  dengan menempatkan perubahan budaya sebagai bagian dari usahanya untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Saat ini pemukiman Suku Bajo di beberapa perairan Indonesia salah satunya Di Kabupaten Buton Desa Balimu.
Sebelum  Desa  Balimu  terbentuk  menjadi  salah  satu  desa,  awalnya  masih  bergabung dengan Desa Lasalimu, dengan demikian masih berstatus dusun dengan nama Dusun Balimu. Seiring  dengan  perkembangan  zaman  pada  tahun  2011  Dusun  Balimu  resmi  menjadi  desa tersendiri dengan nama Desa Balimu yang diresmikan pada tanggal 05 juli 2011.
Desa  Balimu  merupakan  salah  satu  desa  dari  16  (enam  belas)  desa  yang  ada  di Kecamatan  Lasalimu  Selatan  Kabupaten  Buton.  Secara  geografis  posisi  Desa  Balimu berbatasan  dengan  Kabupaten  Buton  Utara  di  sebelah  utara  berbatasan,  sebelah  timur berbatasan  dengan  Laut  Flores,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Desa  Lasalimu  Kec. Lasalimudan sebelah barat berbatasan dengan: Desa Wasambaa Kec. Lasalimu.

## Pengelolaan Kawasan Permukiman Suku Bajo di Desa Balimu Kabupaten Buton
Kawasan  pada  Lingkungan suku  Bajo di  Desa  Balimu  kini  terdiri  dari  hunian  di  atas genangan air merupakan kawasan yang masih terpengaruh oleh prinsip kearifan lokal suku
Bajo, berdasarkan hasil observasi di lapangan hunian yang berada pada genangan air dengan karakteristik  bangunan  merupakan  rumah  kayu  terapung  dan  beberapa  kawasan  dengan bentuk bangunan berbeton.
Peningkatan  pemukiman  penduduk  suku  bajo  yang  kini  berpengaruh  pada  kualitas lingkungan permukiman Suku Bajo pada daerah peralihan antara permukiman yang terkena dampak sedimentasi dan daerah yang terkena dampak rekalamsi. rekalamsi dilakakukan oleh warga  di  Lingkungan  Bajo  sendiri,  sehingga  daratan  yang  terjadi  menjadi  tidak  datar  dan disertai pembangunan jalan yang tidak memperhitungkan sirkulasi air laut.
Pengelolaan merupakan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan. Pengelolaan kawasan permukiman suku Bajo di Desa Balimu Kabupaten Buton berdasarkan teori pengelolaan yang dikemukakan  George  R.  Terry  (2006),  pengelolaan  dimaknai  sebagai  pemanfaatan  sumber daya  manusia  ataupun  sumber  daya  lainnya  yang  dapat  diwujudkan  melalui  kegiatan perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengawasan  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu.

## Tahap Perencanaan ( Planning )
Perencanaan adalah pemilihan serangkaian kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa (Usman Effendi, 2014). Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan kaitanya dalam memikirkan apa yang harus dilakukan  dana  pa  yang  harus  dicapai  kedepanya  (Rifaldi  Dwi  Syahputra  dan  Nuri  Aslami, 2023).  Menurut  George  R.  Terry  (2006) “Perencanaan  adalah  pemilih  fakta  dan penghubungan  fakta  -  fakta  serta  pembuatan  dan  penggunaan  perkiraan  -  perkiraan  atau asumsi – asumsi  untuk  masa  yang  akan  datang  dengan  jalan  menggambarkan  dan merumuskan  kegiatan – kegiatan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan” (Suproati,  2017).  Terkait  dengan  pelaksananaan  pada  proses  perencanaan  setidaknya memenuhi  3  indikator.  Yang pertama, adanya  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan. Kedua, waktu  pengelolaan  dilakukan  dan  yang ketiga, bagaimmana  dan  siapa  yang  melakukan pengelolaan tersebut.
Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Tjokroamidjodjo  (1986),  bahwa  perencanaan merupakan  hal  yang  penting,  karena  terdapatnya  suatu  pengarahan  dan  pedoman  dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu melalui perencanaan yang baik dapat disusun suatu prioritas, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik, tujuan yang diinginkan dapat tercapai dan memperoleh manfaat yang optimal.
Proses  pengelolaan  Desa  Balimu  yang  dinamis  dan  berjalan  secara  terus  menerus, dalam  pemanfaatan  dan  pembangunan.  Bagian  penting  dalam  pengelolaan  kawasan pemukiman suku Bajo Desa Balimu secara terpadu dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non structural. Pendekatan structural yang dilakukan ditekankan pada  penataan  sisitem  dan  struktur  sosial  politik.  Pendekatan  ini  mengutamakan  peranan instansi yang berwenang atau organisasi yang telah terbentuk untuk pengelolaan Desa Balimu yaitu  Pemerintahan  Desa  Balimu.  Dalam  hal  ini  peranan  masyarakat  sangat  penting  dan cukup mendominasi namun kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  mempunyai  kewenangan,  paling  tidak  pada  tahap  awal. Dilain  pihak  pendekatan  non  struktural  adalah  pendekatan  yang  subyektif.  Pendekatan  ini mengutamakan  pemberdayaan  masyarakat  secara  mental  dalam  rangka  meningkatkan
kemampuan  anggota  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  pengelolaan  dan  persoalan pengelolaan kawasan pemukiman suku bajo Desa Balimu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  pemerintah  desa  terkait  proses  perencanaan kawasan  pemukiman  suku  bajo  Desa  Balimu  dimana  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan dalam pengelolaan kawasan suku bajo di desa Balimu, pemerintah desa mengupayakan untuk melakukan  penimbunan  laut  secara  menyeluruh  dan  merata  di  kawasan  permukiman  agar dapat  mempermudah  aktivitas  masyarakat  beberapa  kegiatan  pengelolaan  yang  sudah dilakukan seperti membuat jalan setapak, dermaga, jembatan upaya ini dilakukan agar akses jalan di dalam desa lebih mudah untuk dijangkau masyarakat selain itu aktivitas penimbunan laut  diharapkan dapat  memperkuat  landasan/tumpuan  rumah-rumah  masyarakat  di  desa Balimu.  Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan di desa seperti melakukan penimbunan untuk  membangun  jalan  didalam  desa  agar  masyarakat  semakin  mudah  untuk  beraktivitas sehari-hari.
Sama  halnya  dengan  pemerintah  desa,  upaya  penimbunan  juga  dilakukan  oleh masyarakat  suku  bajo  di  desa  Balimu.  Alasan  penimbunan  cukup  beragam,  mulai  dari pemenuhan  akses  jalan  sampai  dengan  kenginginan  masyarakat  untuk  mendirikan  rumah semi  permanen.  Maraknya  proses  penimbunan  ini  tentunya  berimplikasi  pada  lingkungan, mulai  dari  terganggunya  ekosistem  hewan  laut  sampai  dengan  rusaknya  ekosistem  daru hutan  mangrove  yang  berada  di  kawasan  pemukiman.  Hanya  saja  yang  disayanngkan  oleh peneliti,  kerusakan  yang  terjadi  akibat  penimbunan  tersebut  tidak  di  anggap  sebagai permasalahan yang serius sehingga praktek-praktek penimbunan masi terus dilakukan baik itu dari pemerintah desa maupun dari masyarakat itu sendiri.
Terkait dengan indikator yang kedua , pengelolaan desa mengenai waktu dilakukanya pengelolaan,  dimana  pengelolaan  ini  tlah  dilakukan  sejak  adanya  pemekaran  desa  tepatnya pada  tahun  2011.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  dilapangan,  bahwa  kegiatan pengelolaan  yang  terdapat  didalam  desa  mulai  dilakukan  sejak  desa  Balimu  mengalami pemekaran, sejak pemekaran hingga saat ini desa Balimu sudah mengalami banyak perubahan secara signifikan seperti kondisi desa suku bajo yang sudah hampir mirip dengan kondisi desa didarat  karena adanya penimbunan dengan adanya  kegiatan-kegiatan  pengelolaan  yang  ada menjadikan  desa  Balimu  mengalami  perkembangan  dari  waktu  ke  waktu  namun  meskipun demikian kegiatan yang dilakukan sejauh ini juga turut merusak kondisi disekitar desa seperti kerusakan pada ekosistem hutan mangrove.
Pada  indikator ketiga, peneliti  menemukan  bahwa  pengelolaan  didesa  Balimu dilakukan dengan cara melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan pengelolaan seperti pembangunan akses jalan didalam desa, pembangunan tambatan perahu masyarakat,  dan  beberapa  sarana  prasarana  desa  keterlibatan  masyarak  tentu  dibutuhkan oleh  pemerintah  desa  agar  bersama-sama  dalam  membangun  desa  namun  dalam  upaya pengelolaanya tentu pemerintah desa yang menjadi penentu dalam setiap kegiatan-kegiatan pengelolaan.  Dalam  setiap  kegiatan  yang  melakukan  pengelolaan  sepenuhnya  adalah pemerintah desa namun jelasnya pemerintah desa juga mangajak masyarakat untuk terlibat dalam  berbagai kegiatan  yang  menyangkut  pengelolaan  didesa.  Pengelolaan  desa  dilakukan oleh pemerintah desa karena pemerintah desa yang paham mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

## Pengorganisasian (organizing)
pengorganisasian merupakan  proses  membagi  kerja  ke  dalam  tugas-tugas  kecil, membebankan  tugas-tugas  itu  kepada  orang  sesuai  dengan  kemampuannya,  dan mengalokasikan  sumber  daya,  serta  mengkoordinasikannya  dalam  rangka  efektifitas pencapaian tujuan organisasi (syukran dkk, 2022).
Menurut George R. Terry (2006) “Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan  penyusunan  macam  -  macam  kegiatan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan, penempatan  orang  -  orang  (pegawai),  terhadap  kegiatan  -  kegiatan  ini,  penyediaan  factor  - faktor  fisik  yang  cocok  bagi  keperluan  kerja  dan  penunjukkan  hubungan  wewenang,  yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.” (Sukarna, 2011).
Pendapat lain, menurut David H. Holt dalam (Wijono, 2018) pengorganisasian adalah fungsi  mengumpulkan  sumber  daya,  mengalokasikan  sumber  daya  serta  tugas  penataan untuk  memenuhi  tugas  organisasi.  Beda  halnya  dengan  yang  di  utarakan  T.  Hani  Handoko (2016), menurut dia pengorganisasian yaitu proses dan kegiatan untuk: 1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 2)  perancangan  dan  pengembangan  suatu  organisasi  ataukelompok  kerja  yang  dapat membawa  hal-hal  tersebut  kearah  tujuan,  3)  penugasan  tanggungjawab  tertentu,  dan  4) mendelegasikan  wewenang  yang  diperlukan  kepada  individudividu  untuk  melaksanakan tugastugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan.
Dalam konteks pengorganisasian pada suku bajo di Desa Balimu Kecamatan Lasalimu Selatan  Kabupaten  Buton  penelliti  menggunaka  dua  indokator  untuk  menilai  sejauh  mana pelaksanaan dalam aspek pengorganisasian. Indikator pertama yaitu adanya pendistribusian pekerja, kedua yaitu adanya tugas-tugas untuk mencapai tujuan. Dalam aspek pendistribusian pekerjaan  di  Desa  Balimu  Kecamatan  Lasalimu  Selatan  Kabupaten  Buton,  peneliti menemukan bahwa kepala desa dalam memberikan memberikan pembagian pekerjaan dalam pengelolaan kepada masyarakat selalu melalui ketua RT dan para kepala dusun selanjutnya ketua  RT  dan  para  kepala  dusun  masing-  masing  yang  memberi  arahan  arahan  tersebut langsung  kepada  masyarakat  kaitannya  dalam  kinerja  yang  akan  dilakukan  dalam  upaya pengelolaan kawasan permukiman.
Selain itu dalam hal teknis, pendistribusian pekerjaan dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini diwakili oleh ketua RT desa Balimu dan para kepala dusun yaitu dusun Cakalang dan  dusun  Turinga  sesuai  dengan  arahan  dari  kepala  desa  selanjutnya  masing-masing  dari mereka  akan  menyampaikan  langsung  pembagian  kerjanya  sesuai  dengan  arahan-arahan yang ada. Dari hasil temuan di lapangan peneliti menyumpulkan pada aspek pendistribusian pekerjaan  para  aparat  pemerintah  desa  tidak  turun  langsung  melainkan  hanya  memeberi perintah kepada ke ketua RT dan para kepala dusun untuk menyampaikan arahan tersebut kepada  masyarakat,  arahan-arahan  tersebut  disampaikan  apabila  kegiatan  yang  dilakukan merupakan  kegiatan  yang  bersumber  dari  pemerintah  desa  namun  apabila  kegiatan pengelolaan  merupakan kegiatan  dari  pemerintah  daerah  maka  hanya  melibatkan  aparatur desa.
Pada  indikator  kedua  terkait  dengan  adanya  tugas-tugas  untuk  mencapai  tujuan, berdasarkan hasil wawancara bersama perangkat Desa peneliti menemukan tugas-tugas yang
diberikan  diutamakan  untuk  para  aparatur  desa  kerena  kegiatan  pengelolaan  didesa  ini dilakukan oleh pemerintah desa meskipun tidak menutup kemungkinan masyarakat juga turut dilibatkan dalam tugas-tugas yang diberikan seperti menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan  lingkungan  laut  diarea  permukiman.  Mengenai  tugas-tugas  yang  diberikan  oleh kepala  desa  ketika  adanya  kegiatan-  kegiatan  dalam  pengelolaan  seperti  halnya  terdapat pembangunan  didalam  desa  baik  program  kegiatan  yang  bersumber  dari  pemerintah  desa maupun  pembangunan  yang  bersumber  dari  pemerintah  daerah  pembagian  tugasnya diarahkan  langsung  oleh  kepala  desa.  Jika  terdapat  kegiatan  pengelolaan  didalam  desa biasanya  kami  mendapat  informasi  dari  kepala  dusun  jika  kegiatan  tersebut  adalah pengelolaan  dari  desa  maka  masyarakat  biasanya  langsung  terlibat  seperti  ikut  membantu tetapi jika kegiatan pengelolaan seperti pembangunan desa dari pemerintah daerah biasanya masyarakat  tidak  dilibatkan  karena  tugas-tugas  tersebut  diarahkan  untuk  para  pemerintah desa  saja.  Untuk  tugas-tugas  dalam  pengelolaan  kami  membantu  sesuai  arahan  saja  dari kepala  dusun  kami.  Selain  itu  berdasarkan  hasil  yang  peneliti  temukan  di  lapangan  bahwa adanya  tugas-tugas  dalam  pengelolaan  dilakukan  dengan  pembagian  pekerjaan  kepada aparatur  desa,  kegiatan  pengelolaan  tersebut  dilakukan  ketika  desa  akan  melakukan  suatu pembangunan baik pembangunan dari perencanaan desa Balimu maupun pembangunan dari pemerintah daerah.

## Pengarahan (Actuating)
George R. Terry (2006), mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengarahan atau actuating adalah  upaya  membangkitkan  dan  mendorong  semua  anggota  kelompok  agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ihklas serta sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.
Dalam  sebuah  proses  manajemen  meskipun  sudah  memiliki  perencanaan  yang  baik dan  terstruktur,  serta  dibarengi  dengan  prencanaan  yang  matang  tidak  jarang  apa  yang direncanakan  berpotensi  tidak  berjalan  sebagaimana  yang  diinginkan,  maka  dari  itu perencanaan  yang  baik  dan  matang  tersebut  mesti  kiranya  dibarengi  dengan  pengarahan yang  baik.  Dalam  pengarahan  pada  pengelolaan  kawasan  pemukiman  suku  Bajo  di  Desa Balimu  pada  prosesnya  mengukutsertakan  sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  masyarakt secara  bersama-sama  dimana  seorang  pemimpin  dalam  hal  ini  adalah  Kepala  Desa mengarahkan serta menggerakan seluruh bagian pada struktur dari sebuah organisasi dalam prosesnya sehingga apa yang kemudian menjadi tujuan dapat telaksana sesuai dengan yang diingikan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain penimbunan laut,  pembangunan  jembatan  dan  jalan  setapak  dikawasan  permukiman  dalam  penataan wilayah  desa  untuk  mempermudah  ativitas  masyarakat  yang  dilakukan  secara  bertahap sehingga  saat  ini  sebagian  besar  kawasan  permukiman  suku  bajo  sudah  tertimbun  dan menjadikan desa ini layaknya desa yang berada di darat.
Dari  fenomena  yang  peneliti  temukan  di  atas  terkait  dengan  aspek  Pengarahan  atau Actuating peneliti berkesimpulan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan pengelolaan didesa Balimu adalah mengupayakan untuk melakukan penimbunan laut secara  merata  dikawasan  permukiman  suku  bajo  penimbunan  ini  dilakukan  agar mempermudah pemerintah desa dalam melakukan pembangunan yang meliputi pengelolaan
desa dari segi sarana dan prasarana desa agar kondisi desa suku bajo sama seperti desa-desa didarat.

## Gambar 1.
Penimbunan Laut, Pembuatan Jalan Setapak dan Dermaga
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

## Pengawasan (controlling)
Cotrolling atau  yang  disebut  juga  dengan  pengawasan  merupakan  bagian  penting dalam  melihat  apakah  proses  manajemen  sudah  berjalan  dengan  yang  diharapkan  dalam rangka  mencapai  tujuan  sasaran  ataupun  sebaliknya.  Menurut  George  R.  Terry  (2006) “Pengawasan  dapat  dirumuskan  sebagai  proses  penentuan  apa  yang  harus  dicapai  yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)”.
Berdasarkan  temuan  yang  didapati  peneliti  di  lapngan  terkait  dengan  aspek pengawasan  yang  dilakukan  bahwa  Dalam  pengelolaan  di  desa  Balimu  dapat  dikatakan berbagai kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana awal saat ini kita telah melihat bahwa  masyarakat  semakin  mudah  dalam  beraktivitas,  disamping  itu  kondisi desa  Balimu saat ini juga sudah hampir sama dengan kondisi desa di darat karena adanya penimbunan laut beberapa sarana yang telah ada seperti akses jalan didalam desa, berdasarkan dapodik Dinas Pendidikan  Kabupaten  Buton  tahun  2023  jumlah  sekolah  tersebar  di  Kecamatan  Lasalimu sebanya 52 Sekolah salah satunya terdapat di Desa Balimu yaitu sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD),  sarana  kesehatan  (pustu),  dermaga  dan  kedepannya  rencana  pemerintah  desa mengupayakan untuk pembangunan SMP agar semakin mempermudah anak-anak suku bajo di  desa  Balimu  dalam  menempuh  pendidikan  namun  disamping  itu  yang  menjadi  kendala kami  disini  adalah  belum  tersedianya  tempat  penampungan  sampah  sehingga  banyak masyarakat yang membuang sampahnya ke laut sampah masyarakat ini membuat beberapa lokasi didalam desa terlihat kumuh karena sampah yang dibuang bebas kelaut. Desa Balimu
dalam  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  sudah  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  karena kondisi desa saat ini sudah sangat berkembang dan mengalami perubahan sejak pemekaran desa.
Selain  itu  berdasarkan  hasi  pengamatan  peneliti  menemukan  bahwa  tingkat keberhasilan  dalam  upaya  pengelolaan  desa  cukup  baik,  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  sesuai  dengan  RPJMDes,  kondisi  desa  yang  telah  mengalami  perubahan cukup signifikan dari berbagai aspek menjadikan desa Balimu semakin berkembang, walaupun dalam upaya pengelolaannya belum dapat dikatakan maksimal karena adanya beberapa faktor yang kurang diperhatikan seperti kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan laut masih banyak masyarakat yang membuang sampah kelaut sehingga membuat beberapa titik  dikawasan  permukiman  terlihat  kumuh  selain  itu  melakukan  aktivitas  penimbunan terhadap kawasan mangrove yang menjadikan ekosistem mangrove memprihatinkan.
Dari beberapa hal mulai dari hasil wawancara sampai pada pengamatan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan permukiman  didesa  Balimu  sudah  sesuai  dengan  yang  direncanakan  meskipun  sejauh  ini keberhasilan dalam pengelolaan belum dapat dikatakan maksimal karena terdapat beberapa faktor yang menjadi tidak maksimalnya pemanfaatan didalam desa seperti belum tersedianya tempat  penampungan  sampah sehingga  sampah  masyarakat  dibuang  secara  bebas  kelaut tanpa  adanya  himbauan  atau  larangan  dari  pihak  manapun  dengan  adanya  fenomena  ini menjadikan beberapa lokasi dikawasan permukiman terlihat kumuh.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa; pertama, Pengelolaan kawasan permukiman di  desa  Balimu  telah  merusak  ekosistem  disekitanya  seperti  kerusakan  terhadap  kawasan hutan  mangrove  akibat  adanya  penimbunan  yang  dilakukan  secara  terus-  menerus. Kedua , Beberapa  lokasi  didalam  permukiman  terlihat  kumuh  akibat  tidak  adanya  tempat penampungan  sampah  sehingga  masyarakat  desa  Balimu  melakukan  pembuangan  sampah secara bebas kelaut. Ketiga, Dalam upaya pengelolaanya pemerintah desa selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat  agar  adanya  keterbukaan dan kejelasan dalam kegiatan  didalam desa. Keempat, Belum adanya pemanfaatan untuk mengolah sampah agar jumlah sampah yang dibuang kelaut dapat berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirdjo, P. (1982). Kesekertarisan dan administrasi perkantoran . Ghalia Indonesia.
Capalulu, M. A., Waani, J. O., & Rengkung, M. M. (2016). Perubahan Permukiman Suku Bajo Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Spasial , 3 (1), 1-14.
Fadli,  M.  R.  (2021). Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif .  Humanika,  Kajian  Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1)
Handoko, T. Hani. (2003). Manajemen . Yogyakarta: BPPE.
Hasibuan, Malayu S.P. 2014. Manajemen: Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
Idrus, M. (2009). Kompetensi interpersonal siswa. Unisia , 32 (72).
Moleong,  L.J.  (2011).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Nurkholis,  A.  (2018).  Mengenal  Pusat  Kebudayaan  Maritim:  Suku  Bajo,  Suku  Bugis,  Suku Buton, Suku Mandar di Segitiga Emas nusantara.
Sukarna. (2011). Dasar-Dasar Manajemen . Bandung: CV. Mandar Maju.
Terry. R. George. 2006. Prinsip-Prinsip Manajemen . Jakarta: Sukarna.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1986. Perencanaan Pembangunan . Jakarta: PT Gunung Agung.
Supriati, E. (2017). Peran perpustakaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Muhammadiyah  (UNMUH)  Ponorogo. Muslim  Heritage:  Jurnal  Dialog  Islam  dengan Realitas , 2 (2).
Suyuti N. (2011). Orang Bajo di Tengah Perubahan .Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Syahputra,  R.  D.,  &  Aslami,  N.  (2023).  Prinsip-Prinsp  Utama  Manajemen  George  R. Terry. Manajemen Kreatif Jurnal , 1 (3).
Syukran,  M.,  Agustang,  A.,  Idkhan,  A.  M.,  &  Rifdan,  R.  (2022).  Konsep  organisasi  dan pengorganisasian  dalam  perwujudan  kepentingan  manusia. Publik:  Jurnal  Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik , 9 (1), 95-103.
Wijono,  Sutarto.  (2018). Kepemimpinan  Dalam  Perspektif  Organisasi .  Jakarta:  Prenadamedia Group