INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6667-6677 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Program Pemutihan Pajak Kendaraan Roda Dua Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
(Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat 1 Kota Palembang)
M. Aryo Arifin 1 ✉ , Oktariansyah 2 , M. Valentin 3
Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Palembang Email : mvalentinplg@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada kantor Bersama SAMSAT 1 Kota Palembang dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah realisasi dan target anggaran penerimaan pajak  kendaraan bermotor periode 2020-2022. Teknik  pengambilan sampel adalah data penerimaan pajak daerah pada BAPENDA. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa analisis program pemutihan pajak kendaraan roda dua periode 2020-2022 yaitu menunjukan hasil rata-rata 109,37%, diatas 100%, artinya hasil perhitungan menunjukan diatas 100% sangat efektif. Berdasarkan perhitungan tersebut terbilang bisa dikatakan baik dan sangat efektif karna rata-rata realisasi diatas 100%.
Kata kunci: Analisis Pemutihan Pajak, Pertumbuhan Pendapatan
Abstract
The purpose of this study is to find out hoe the effectiviness of the two-wheeled vehicle tax write-off program is in increasing taxpayer comlience in paying taxes at the one-city SAMSAT joint office in Palembang  from  the  2020-2022  budget  realization  report.  The  method  used  in  this  research  is descriptive with a qualitative approach. The population of this study is the realization and target of the tax revenue budget for two-wheeled vehicles fpr the 2020-2022 period. Sampling technique is the regional tax revenue data on regional revenue agencies. Data collection techniques and examination with ebservation, interviews, and documentation. From the result of the discussion it was concludes that the analysis of the effectiviness of the two-wheeled vehicle tax bleashing frogram for the 2020- 2022 period, which shows an average result of 109% above 100%,means that the calculation result show that above 100% is verry effective, Based on these calculations the effectiviness can be said to be good and very effective because the average realization is above 100%.
Keywords : tax write-off analysis, tax revenue growt

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  dengan  banyak  melakukan pembangunan  di  semua  aspek  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  sejahtera.  Dalam mendukung  keberhasilan  pembangunan  nasional  tentu  bukan  tugas  yang  mudah dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis, jumlah penduduk, adat istiadat dan potensi sumber daya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Oleh karena itu,  pemerintah  memberikan  wewenang  bagi  setiap  daerah  untuk  dapat  mengatur, mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya masing-masing dengan tujuan terciptanya kemandirian daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus senantiasa ditingkatkan merupakan salah satu tolak ukur  yang  digunakan  pemerintah  untuk  mengukur  kemampuan  daerah  dalam mewujudkan kemandirian daerahnya (Budi Ispiriyarso, 2019, p. 47).
Pendapatan  yang  diterima  oleh  daerah  yang  bersumber  dari  pungutan  kepada masing-masing  individu  atau  pelaku  usaha  baik  swasta  maupun  pemerintah  karena perolehan jasa berdasarkan peraturan-peraturan tertentu disebut sebagai pendapatan asli daerah. Daerah dapat memungut retribusi berupa pungutan pajak dari hasil penerimaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah menurut undang-undang. Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  harus  memaksimalkan  pendapatan  dari  pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan penerimaan pajak berjalan seefisien  mungkin  adalah  dengan  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang mendorong  masyarakat  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajaknya.  Kepatuhan  pajak
mengacu  pada  administrasi  yang  tepat  dan  akurat  dari  hak  dan  kewajiban  perpajakan seseorang  sesuai  dengan  undang-undang  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku. Masalah  kepatuhan  wajib  pajak  yang  buruk  sangat  penting,  karena  ketidakpatuhan terhadap undang-undang  perpajakan  dapat mengakibatkan taktik  penghindaran pajak. Wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat juga akan mendapatkan sanksi berupa denda wajib (Himmatuk Ulya, 2022, p.2).
Untuk  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakan, pemerintah,  khususnya  pemerintah  daerah,  harus  melakukan  langkah-langkah.  Upaya yang  dilakukan  untuk  memberikan  program  pemutihan  sebagai  upaya  insentif  pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan inisiatif pemerintah untuk menarik wajib pajak  yang  belum  memenuhi  kewajiban  pajak  kendaraan  bermotornya  dengan membebaskan  mereka  dari  sanksi  keterlambatan  pembayaran  selama  waktu  tersebut. Dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meringankan beban wajib pajak. Pemutihan dipandang sebagai cara bagi masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar tanpa dikenakan denda. Dengan demikian, inisiatif  pemutihan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (Himmatul Ulya, 2022, p.3).
Program  pemutihan  pajak  adalah  program  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk menarik minat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau membayar pajak. Hal ini dilakukan melalui program pemutihan yaitu  dengan  pembebasan  biaya  denda bagi masyarakat yang telat membayar denda kendaraan bermotor. Kantor Bersama SAMSAT 1 Palembang  juga  turut  menerapkan  skema  pemutihan  pajak  dengan  harapan  program pemutihan ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah (Sugiyono, 2020, p.122). Berikut Data Tunggakan Kendaraan Roda Dua Kota Palembang:
Tabel 1.Data Tunggakan Roda 2 UPTB Palembang I No. Tahun Unit Tunggakan 1. 2020 354.769 131.264.530.000 2. 2021 375.648 138.989.760.000 3. 2022 398.760 147.541.200.000
Sumber : Badan Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan (2023)
Dari  wawancara  singkat  yang  peneliti  lakukan  dengan  pegawai  Kantor  Bersama SAMSAT  1  Palembang  diketahui  permasalahan  yang  dihadapi  yaitu  masih  rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya yang
akhirnya menyebabkan tunggakan pajak, dikarenakan berbagai faktor seperti penyebaran pandemi corona virus yang menyulitkan pemerintah daerah untuk merealisasikan sejumlaj target penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan sebelumnya.
Dampak lain dari corona virus yaitu masyarakat mengalami kendala ekonomi yang menyebabkan  masyarakat  kesulitan  dalam  membayar  pajak,  dan  beberapa  factor  lain seperti faktor lupa, adanya kelalaian masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat. Apalagi Kantor Bersama SAMSAT 1 Palembang dalam pengelolaan tunggakan pajaknya selama  ini  bisa  dikatakan  tidak  ada  sama  sekali  gebrakan  yang  dilakukan.  Beliau  juga menyampaikan  bahwa  apabila  tidak  ada  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  maka mereka tentu juga akan kesulitan untuk mencapai target penerimaan pajak. Hal ini terlihat jelas  bahwa  adanya  program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  dapat meningkatka  kepatuhan  wajib  pajak  karena  wajib  pajak  merasa  diuntungkan,  sebagai contoh penunggakan pajak selaam 3 tahun periode 2020 s.d 2022 wajib pajak diberikan keringan dengan dihapuskan denda pajak dan hanya membayar terhutang tahun terakhir.
Kemudian  jika  dikaitkan  dengan  program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor, maka perlu dicermati apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT 1 Palembang sudah efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau belum. Kemudian ditinjau dalam implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor tentu menarik untuk dianalisis menggunakan data yang telah didapat.
Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB menyebabkan tunggakan pajak sehingga akan dikenakan sanksi atau denda bagi wajib pajak yang telat melakukan pembayaran. Dalam  penelitian  ini  peneliti  hanya  meneliti  program  pemutihan  pajak  kendaraan bermotor  dan memberi batasan untuk meneliti  pemutihan pajak dari  periode 2020-2022 di  kantor  Bersama  SAMSAT  1  Kota  Palembang.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah bagaimana pengaruh program pemutihan pajak kendaraan roda dua dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua dalam membayar pajak pada kantor Bersama  SAMSAT 1 Kota Palembang.
Tujuan  dari penelitian ini yaitu untuk  mengetahui bagaimana efektivitas program pemutihan pajak kendaraan roda dua dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak pada kantor bersama SAMSAT 1 Kota Palembang periode 2020-2022. Kemudian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagi Lembaga Universites PGRI Palembang diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam pembelajaran di Universitas PGRI Palembang dan civitas akademika maupun instansi, pada dalam bidang mata kuliah perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB. Dan bagi Samsat 1
Kota Palembang diharapkan bisa menjadi referensi sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan dalam implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi Samsat 1 Kota Palembang dan sebagai bentuk literatur terhadap realisasi program Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah meningkat dari tahun sebelumnya.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Secara kuaitatif data yang diambil berdasarkan data pemutihan pajak yang telah didapat pada  kantor  SAMSAT  1  Kota  Palembang.  Objek  penelitian  ini  dilakukan  oleh  Peneliti dikantor bersama SAMSAT UPTB Palembang 1. Yang berlokasi di Jalan Kapten Arivai, 26 Ilir D. 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang Sumatera Selatan 30127.
Definisi  operasional  variabel  adalah  uraian  yang  variabel  yang  dimaksud,  atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Variabel yang digunakan pada peneliti ini adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Definisi operasional variable pada penelitian ini adalah :
Variabel Definisi Indikator Pemutihan pajak Pemutuhan pajak adalah suatu program penghapusan atau pengampunan denda pajak karena telat membayarkan pajak kendaraan yang dibebankan pada pemilik kendaraan Program pembebasan  sanksi administrasi pajak a. Reduksi Data b. Penyajian Data
c. Pengelolahan Data d. Kesimpulan
(sumber: Himmatul Ulya, 2022) Kepatuhan wajib pajak Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu prilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak perpajakannya. 1Wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2.Wajib pajak paham semua peraturan peundang-
undangan perpajakan 3.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 4.Melaksanakan pelaporan tepat waktu
(sumber: Luh Putuh Anggarini & Anik Yuesti, 2019)
Sumber : Data diolah (2023)

## Populasi dan Sampel
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  jumlah  total  tunggakan  kendaraan  roda  dua periode 2020-2022 yang berjumlah 417.795.490.000 yang terdaftar pada kantor bersama SAMSAT 1 kota Palembang. Sampel pada penelitian ini adalah data tunggakan roda dua kota Palembang periode 2020-2022 yang terdaftar pada kantor bersama SAMSAT 1 kota Palembang.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  berupa  data  sekunder berdasarkan  data  pemutihan  pajak  yang  telah  didapat  peneliti  dari  kantor  bersama SAMSAT 1 Kota Palembang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :
1. Observasi
Pengamatan atau observasi adalah kegiatan terhadap suatu proses atau suatu objek yang  tujuannya  untuk  merasakan  dan  kemudian  memahami  pengetahuan  tentang fenomena  tersebut,  berdasarkan  pengetahuan  dan  gagasan  yang  telah  diketahui sebelumnya, guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk kelanjutan penelitian.
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang tepat yang diperoleh dengan merekam sumber informasi tertentu dari esai, surat wasiat, buku, undang-undang, dan lain-lain.
3. Wawancara
Wawancara  adalah  percakapan  terstruktur  di  mana  satu  peserta  mengajukan pertanyaan  dan  yang  lain  menjawab,  dalam  bahasa  umum,  kata  "wawancara" menunjukkan  percakapan  satu  lawan  satu  antara  pewawancara  dan  orang  yang diwawancarai.
Adapun  teknik  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  pembebasan  atau penghilangan  denda  keterlambatan  Program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor sangat bermanfaat bagi wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Bersama samsat I Kota Palembang baik untuk roda 2 khususnya bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Wajib pajak memahami bahwa pemutihan memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam bentuk  pembebasan  denda  pajak  kendaraan  roda  dua.  Hal  tersebut  menarik  minat
masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan.
Kesadaran  wajib  pajak  berdampak  kepada  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  dikarenakan  Sebagian  besar  masyarakat  sadar  bahwa  demi  menjadi  warga negara yang benar harus memenuhi kewajibannya melunasi pajak. Selain itu masyarakat juga  menyadari  bahwa  menunda  pembayaran  pajak  dapat  merugikan  pemerintah setempat  dan  menghambat  program-program  pemerintah  dalam  hal  pembangunan daerah.
Pelayanan yang benar juga professional bisa menciptakan kepercayaan wajib pajak pada penuntasan pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak pada Samsat 1 Kota Palembang  untuk  kendaraan  roda  2  menurut  penulis  terbilang  belum  cukup  baik dikarenakan hampir setiap tahunnya masih mengalami kenaikkan tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor.
Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan perkembangan target anggaran dan realisasi penerimaan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) SAMSAT 1 Kota Palembang periode 2020-2022:
Sumber : Data diolah (2023)
Gambar 1. Target Anggaran dan Realisasi
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dan  data  yang  diperoleh.  peneliti mengambarkan  suatu  kepatuhan  dalam  hal  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di kantor SAMSAT 1 kota Palembang dapat dikatakan baik jika program pemutihan pajak kendaraan bermotor mempunyai kriteria persentase sebagai berikut:
Untuk melihat efektivitas kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemutihan pajak untuk kendaraan  roda  dua  atau  kendaraan  bermotor  maka  dapat  digunakan  perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut
Rasio Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐾𝐵 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡  𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐾𝐵 𝑥 100%
Pengukuran nilai efektivitas dapat diukur berdasarkan:
Tabel 4. Interprestasi Nilai Efektivitas Presentase Kriteria >100% Sangat Efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup 60-80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.329
Data Analisa Tunggakan Roda 2 UPTB Palembang 1 Tabel 5. Data Analisa Tunggakan Roda 2 UPTB Palembang I No. Tahun Unit Tunggakan 1. 2020 354.769 131.264.530.000 2. 2021 375.648 138.989.760.000 3. 2022 398.760 147.541.200.000
Sumber : Badan Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan (2023)
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa data pada tahun 2020 unit tunggakan roda 2 atau kendaraan bermotor pada UPTB Palembang I yakni berjumlah 354.769 unit dengan tunggakan  Rp.131.264.530.000,  sedangkan  pada  tahun  2021  unit  tunggakan  berjumlah 375.648  dengan  tunggakan  Rp.138.989.760.000,  dan  pada  tahun  terakhir  2022  unit tunggakannya  yakni  berjumlah  398.760  unit  dengan  tunggakan  berjumlah Rp.147.541.200.000.
Pada Tahun 2021 dibanding tahun 2020 unit tunggakan naik sekitar 20.915 unit dari tahun  2020  unit  tunggakan  354.769  ke  tahun  2021  berjumlah  375.648  unit  sedangkan tahun  2022  dibanding  tahun  2021  naik  sejumlah  23.076,  yang  tahun  2021  berjumlah 375.648 unit Pada tahun 2022 naik menjadi 398.760 unit.

## Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tabel 6. Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022 di Kantor
Bersama SAMSAT 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan No  Tahun  Target Realisasi Rasio Efektivitas Kriteria 1 2020 224.259.000.000  240.811.913.285 107,38% Sangat Efektif
108,53% Sangat Efektif 3 2022 143.035.900.000 160.495.054.450  112,21% Sangat Efektif
Sumber : Badan Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan ( data diolah 2023)
Berdasarkan  tabel  diatasa  Realisasi  Pajak  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  Unit Pelaksana  Teknis  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Wilayah  Palembang  1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 persentase sebesar 108,53% dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2020 persentase sebesar 107,38% tunggakan roda 2 pada UPTB Palembang I yaitu mengalami kenaikkan tunggakan sebesar 1,15% sedangkan pada tahun 2022  persentasi  112,21%  dibandingkan  dengan  tahun  2021  yaitu  108,53%  mengalami penurunan sebesar 3,68%. berdasarkan data dan fakta yang didapat peneliti pada kantor Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  dari  tahun  2020  sampai  2022 terbilang sudah sangat efektif yaitu rata-rata labih dari 100%.
Pemutihan  Pajak  Kendaraan  sangat  efektif  serta  kontribusi  positif  terhadap peningkatan penerimaan PKB hal ini dikarenakan banyak Wajib Pajak yang baru membayar saat adanya program pemutihan baik itu wajib pajak yang belum pernah mendaftarkan, wajib  pajak  yang  menunggak  pembayaran  dan  juga  wajib  pajak  yang  memang  rutin membayar  kewajiban  terkait  pajak  kendaraan  bermotor.  Beberapa  penelitian  terkait pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  menyatakan  bahwa  pemutihan  pajak  kendaraan adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor maupun efektif untuk kepentingan lainnya.

## SIMPULAN
Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Kepatuhan  di  kantor  Bersama  SAMSAT  1  Kota  Palembang  terbilang  sudah  sangat efektif  baik  hal    ini  didukung  oleh  indikator-indikator  dari  penelitian  seperti pendaftaran yang sudah baik karena  wajib pajak sudah mengikuti dan mengetahui prosedur dengan baik pelaporannya pun sudah sesuai Berdasarkan data Pada tahun 2020 tunggakan roda 2 di UPTB Palembang 1 sebesar Rp.131.264.530.000 selanjutnya pada tahun 2021 tunggakannya sebesar  Rp.138.989.760.000 dan pada tahun terakhir tunggakan roda 2 di UPTB Palembang I yakni Rp.147.541.200.000.
2. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Roda dua di kantor Bersama SAMSAT 1 kota Palembang berdasarkan Persentase program pemutihan pajak kendaraan roda dua di
kantor Bersama SAMSAT 1 kota Palembang Sumatera Selatan Dari Tahun 2020 sampai 2022 sudah sangat efektif yaitu persentase rata-rata diatas > 100%.
3. Entitas  penghambat  yang  dialami  oleh  Kantor  Bersama  Samsat  1  Kota  Palembang adalah data wajib pajak yang tidak akurat, kesadaran wajib pajak yang kurang dalam hal  faktor  ekonomi  dan  kesibukan  menjadi  salah  satu  alasan  wajib  pajak  tidak membayar wajib pajak kendaraan roda 2 ataupun roda 4 .
4. Pelaksanaan  program  pemutihan  pajak  kendaraan  roda  dua  di  Kantor  Bersama SAMSAT 1 kota Palembang tidak terdapat kendala. Namun dari sisi pihak wajib pajak masih terdapat kendala seperti kendala waktu karna kesibukan dan kendala ekonomi.
5. Entitas  pendorong  yang  dilakukan  oleh  kantor  samsat  kota  Palembang  yakni memberikan  denda,  memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  mengenai  layanan- layanan yang dapat membayar pajak kendaraan dengan mudah

## DAFTAR PUSTAKA
Avianto. (2020). Perpajakan . Yogyakarta: Salemba Empat.
Awaeh,  Lambey,  &  Sherly.  (2017).  Analisis  Efektivitas  Penerapan  Tax  Amnesty (Pengampunan  Pajak)  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bitung. Jurnal Riset Ekonomi.
BAPENDA, B. (2023). Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Palembang: 2020-2022.
Tim.  (2022).  Pedoman  Penulisan  Skripsi.  Palembang:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas PGRI Palembang.
Gemala, Tanno, & Kurniawan. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan dan Nilai Perusahaan antara Pra Tax Amnesty dengan Pasca Tax Amnesty. Jurnal of Economics and Business.
Ispriyasro.  (2019).  Keberhasilan  Kebijakan  Pengampunan  Pajak  (Tax  Amnesty). Administrative Law and Governance Journal
Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 145-147.
Made, N., Sanita, M., & Yasa, I. (2018). Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Empiris  Pada  Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)., 145-147.
Mustakiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera.
Mustaqiem.  (2014).  Perpajakan  Dalam  Konteks  Teori  dan  Hukum  Pajak  Di  Indonesia.
Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
Permana.  (2020).  Efektivitas  Dampak  dan  Keberhasilan  Tax  Amnesti  di  Indonesia.  Jurnal Akuntansi dan Bisnis Trisna Dwi Payana.
Raharjo,  T.  P.,  &  Bieattant,  L.  (2018).  Influence  of  Taxpayer  Formal  Knowledge  and  Tax Awarness  Againts  Complience  of  Tax  Motor  Vehicles  (Car  Taxpayer  Case  Study  in Samsat Polda Jakarta Selatan). Proceeding International Seminar on Accounting for Society, 241.
Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  dan  Sosialisasi  Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. PERMANA, 155.
Resmi, S. (2016). Perpajakan (8th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Rosadi, I. (2016). Pengaruh Tax Amnesti dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Cano Ekonomos, 211-226.
Sanusi, A. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2019).  Metode  Penelitian  untuk  Bisnis:  Pendekatan Pengembangan - Keahlian Buku 1 (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
Sirait,  A.  S.  (2020).  Efektivitas  Razia  Kendaraan  DAlam  Membentuk  Kesadaran  Hukum Masyarakat. jurnal Al-Maqasid, 14
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suharyadi, & Purwanto. (2017). Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Jakarta: Salemba Empat.
Sumatera Selatan, P. P. (2020). Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2020 Tentang Perhitungan Dasar  Pengenaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Tahun 2020. Palembang: Pemprov Sumsel.
Susilawati,  &  Saragih.  (2019).  Reformasi  Administrasi  Pelayanan  Publik:  Studi  Pada Penerapan Kebijakan Electronic Samsat (E-Samsat) di Provinsi DKI Jakarta. Dialogue Jurnal Administrasi Publik, 12.
Waluyo. (2020). Akuntansi Pajak. Jakarta Selatan: Salemba Empat.