E-ISSN: 2503-1171
doi.org/10.51179/tika.v5i3.114

## PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DESA TERINTEGRASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

## Abstract
At the time this journal was written, the Indonesian government had not provided an information technology- based administrative system at the village level so that each village had its own way of running the population data  system  and  management.  In  this  study,  an  Online-based  development  system,  on  the  basis  of  model design, system flow to general system requirements. The main thing that must be considered in implementing an integrated village administration system is human resources, and following adequate infrastructure. Each village has a minimum of 1 (one) person who improves and is prepared as an operator, who has the source to be the driving  force of the system created. The system-built functions as a tool or complement to the old system,  which  is  based  on  the  new  model  and  is  based  on  information  technology.  Every  village administrative  affair  can  be  done  digitally,  in  letter  publication,  population  data  collection,  reporting  or announcement  of  village  financial  management.  This  report  describes  the  steps  taken  in  building  an information  technology-based  integrated  village  administration  system  using  the  Waterfall  method.  In addition, the distribution of access rights in the system uses the Rules-Based Access Control method, which aims to manage conflicts of interest between users. System interest data can be used in further purposes for other administrative purposes. For development to the next stage the system can be integrated with the Office of Kantor Urusan Agama (KUA) system.
Keywords : Information Systems; Integrated Systems; Village Administration; Waterfall; Rule-Based Access Control.

## Abstrak
Pada saat tulisan ini dibuat, sistem administrasi berbasis teknologi informasi di tingkat desa tidak disediakan oleh pemerintah Indonesia sehingga setiap desa memiliki cara masing-masing dalam menjalankan sistem dan mengelola  data  kependudukan.  Dalam  penelitian  ini  dibahas  mekanisme  sistem  baru  berbasis  Online,  di antaranya  rancangan  model,  alur  sistem  hingga  kebutuhan  sistem  secara  umum.  Hal  utama  yang  harus diperhatikan  dalam  menerapkan  sistem  administrasi  desa  terintegrasi  adalah  sumber  daya  manusia,  dan diikuti infrastruktur yang memadai. Setiap desa memiliki minimal 1 (satu) orang yang dilatih dan disiapkan sebagai operator, yang bertugas menjadi penggerak dari sistem yang dibuat. Sistem yang dibangun berfungsi sebagai alat bantu atau pelengkap dari sistem lama, yang diterjemahkan ke model baru dan berbasis teknologi informasi.  Setiap  urusan  administrasi  desa  dapat  dilakukan  secara  digital,  di  antaranya  penerbitan  surat, pendataan penduduk, pelaporan atau pengumuman hingga pengelolaan keuangan desa. Dalam penulisan ini dijabarkan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembangunan sebuah sistem administrasi desa terintegrasi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan metode Waterfall . Di samping itu pembagian hak akses dalam  sistem  menggunakan  metode Rule-Based  Access  Control, bertujuan  untuk  memanajemen  konflik kepentingan  antar  pengguna.  Data  daripada  sistem  dapat  digunakan  dalam  kepentingan  lebih  lanjut  untuk kepentingan  administrasi  lainnya.  Untuk  pengembangan  ke  tahap  selanjutnya  sistem  dapat  diintegrasikan dengan sistem Kantor Urusan Agama (KUA).
Kata  Kunci: Sistem  Informasi;  Sistem  Terintegrasi;  Administrasi  Desa;  Waterfall;  Rule-Based  Access Control.

## Dedy Armiady
1) Dosen Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Almuslim Bireuen e-mail : dedy.armiady@gmail.com

## 1. Pendahuluan
Kemudahan teknologi informasi saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan primer bagi tiap individu dalam menjalankan  aktivitas  sehari-hari  mulai  dari  perangkat  pendukung  dalam  aktivitas  utama  hingga  sebagai pendukung dalam kegiatan lainnya (Widayati, 2017). Sistem administrasi di wilayah pinggiran Indonesia – khususnya  Kabupaten  Bireuen,  Nanggroe  Aceh  –  masih  dilakukan  dengan  sistem  konvensional.  Sistem administrasi  di  tingkat  desa  merupakan  level  terendah  dari  sistem  administrasi  ketatanegaraan  republik Indonesia,  di  antaranya  pengelolaan  data  kependudukan,  merupakan  sebuah  sistem  administrasi  yang melibatkan  seluruh  lapisan  masyarakat,  dan  juga  sebuah  hal  wajib  bagi  setiap  penduduk  Indonesia  untuk mengikuti  dan  terlibat  di  dalamnya  (Adam,  2019).  Di  Aceh,  khususnya  Kabupaten  Bireuen  ketersediaan layanan  internet  sudah  memadai  untuk  sebagian  besar  wilayah  yang  mana  dapat  dijadikan  sebagai  Pilot Project dari sistem yang dibangun, di samping itu sebagian besar masyarakat di wilayah Bireuen – terutama mereka  yang  usia  produktif  –  memiliki  gawai  sebagai Daily  Driver yang  sangat  mendukung diimplementasikannya Sistem Informasi Administrasi Desa berbasis Online.
Penggunaan media internet dalam pelaksanaan kegiatan administrasi tidaklah sepenuhnya berjalan sesuai harapan mengingat ketersediaan layanan internet masih terbatas di beberapa wilayah Indonesia (Khristianto, 2019). Dalam urusan administrasi, permasalahan yang terjadi di tingkat desa adalah cukup beragam mulai dari efisiensi waktu hingga manipulasi data demi memenuhi keinginan individu tertentu (Waidah & Hursali, 2020).  Permasalahan  yang  sering  terjadi  adalah  terlambatnya  pemrosesan  data  itu  sendiri  yang  dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti petugas desa (kepala desa atau sekretaris desa) sedang tidak di tempat atau susah dihubungi, sehingga selembar kertas – surat keterangan misalnya, yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu hitungan menit malah memakan waktu satu hari atau lebih. Di samping itu pemberkasan (pencatatan riwayat sebuah kegiatan atau kejadian) ditingkat desa pun masih belum berbasis teknologi informasi.
Pemanfaatan teknologi informasi adalah salah satu solusi dalam menangani kelancaran pemrosesan data, mengingat penetapan Permendagri 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yaitu; dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan pemberdayaan  masyarakat,  perlu  menetapkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Administrasi Pemerintahan Desa (MASKURI, 2020).
Demi kemudahan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam sistem kelak, perlu dilakukan analisa dan perancangan. Analisa sendiri mencakup aliran sumber data dan arah data mengalir hingga didapatlah hasil yang  berupa  laporan.  Di  sisi  lain  diperlukan  pula  manajemen  sistem  untuk  memetakan  hak  akses  serta memastikan  keamanan  dalam  sistem  seperti  menetapkan Privilege untuk  setiap  level  pengguna.  Akses dibatasi  berdasarkan  otorisasi  yang  diberikan  pada  pengguna.  Hal  ini  berarti  bahwa  pengguna  diizinkan mengakses apa yang dapat yang telah ditetapkan oleh Super Admin, yaitu pemerintah desa atau pemegang hak tertinggi dalam pemerintahan desa. Adapun cakupan administrasi desa di antaranya adalah; Administrasi Umum,  Administrasi  Penduduk,  Administrasi  Keuangan,  Administrasi  Pembangunan,  dan  Administrasi Lainnya.
Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku  Administrasi  Umum.  Administrasi  Penduduk  merupakan  kegiatan  pencatatan  data  dan  informasi mengenai  kependudukan  pada  Buku  Administrasi  Penduduk  (Makelo  &  Amane,  2019).  Administrasi Keuangan  yaitu kegiatan pencatatan data dan informasi  mengenai pengelolaan  keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan (Purwati, Suryani, & Hamzah, 2020). Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan  data  dan  informasi  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  pada  Buku Administrasi Pembangunan (Purbowati & Astutik, 2017). Administrasi lainnya adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  selain  poin-poin  di  atas.  Administrasi  lainnya  meliputi Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa, Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat. Dalam penulisan ini akan difokuskan pada satu titik pokok permasalahan yaitu Administrasi Penduduk, yang mana meliputi, data Induk Penduduk, data Mutasi Penduduk Desa, Rekapitulasi Jumlah Penduduk, data Penduduk Sementara, dan  data Kartu Tanda Penduduk dan data Kartu Keluarga (Istiqomah, 2015; Munti & Fahlevi, 2017; Punu, 2016; Supriadi, 2015).

## 2. Metode
Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode Waterfall versi Sommerville (2011) sebagai mana ditampilkan  pada  Gambar  1,  proses  yang  dilalui  dalam  mengembangkan  sistem  diurutkan  sesuai  dengan kepentingan, yakni dimulai dari tahap Requirement atau analisis data, kemudian tahap desain, implementasi, Verification atau pengujian dan Maintenance atau pemeliharaan (Putra, 2019). Dengan menggunakan metode
Waterfall maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan diharapkan sistem yang dihasilkan akan lebih baik.
Gambar 1 . Metode Waterfall .
Dalam  penulisan  ini  diuraikan  beberapa  langkah  yang  digunakan  dalam  membangun  dan mengembangkan sebuah sistem administrasi desa terintegrasi berbasis teknologi informasi.
1. Analisa kebutuhan
Hal  utama  yang  perlu  dilakukan  adalah  menganalisis  tingkat  sumber  data  terendah,  dalam  sistem kependudukan, sumber tersebut adalah informasi individu yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Data  penduduk  yang  terdapat  pada  KTP  memiliki  informasi  lengkap  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk kebutuhan sistem yang dibangun, dan alasan lain dikarenakan setiap KTP memiliki sebuah indeks unik yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Sumber data seterusnya adalah Kartu Keluarga (KK), yang dapat menjadi sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk  bagi  warga  yang  belum  memiliki  KTP.  Pada  KK  terdapat  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK) layaknya KTP yang telah ditetapkan oleh pemerintah republik Indonesia yang mana setiap NIK adalah unik. Setiap  Kartu  Keluarga  (KK)  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (DISDUKCAPIL)  memiliki  sebuah  Nomor  Kartu  Keluarga  yang  sifatnya  unik  pula.  Setiap  KK  memiliki setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota keluarga, sehingga nomor KK menjadi kunci utama yang mengikat keseluruhan NIK.
Tahap  analisis  juga  termasuk  analisa  kebutuhan  perangkat  implementasi,  semisal  perangkat  lunak, perangkat keras, volunter atau tim penguji dan lain sebagainya.
2. Desain
Desain terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya;
a) Rancangan  Basis  data,  merupakan  hal  yang    vital  dan  menjadi  tulang  punggung  dari  pada  sebuah sistem informasi,
b) antarmuka  ( Input ),  tahap  ini  dilakukan  penelitian  dalam  hal  estetika,  mencakup  kesesuaian  warna, tema, isi dan bentuk untuk membantu pengguna dalam memahami sebuah obyek serta fungsinya.
c) Alur sistem, alur sistem sendiri merupakan salah satu hal yang paling diprioritaskan dalam perkara desain, hal tersebut dikarenakan sebuah alur yang baik akan memudahkan pengguna dengan berbagai latar belakang pendidikan dalam menjalankan sistem sesuai dengan perannya masing-masing.
d) Algoritma,  merupakan  hal  inti  yang  perlu  dikaji  dan  diuji  berulang-ulang  agar  dapat  dipastikan kerangka utama dari pada sistem tidaklah cacat, algoritma sistem dapat dituliskan dalam bentuk teks algoritme  atau  dalam  bentuk  bagan  seperti Flowchart (Cormen,  Leiserson,  Rivest,  &  Stein,  2009). Penyusunan algoritma terbagi menjadi dalam beberapa jenis pokok dasar, yakni; keamanan, efisiensi dan efektivitas serta memungkinkan untuk penyempurnaan.
e) Luaran  ( Output ),  merupakan  salah  satu  hasil  dari  pada  sistem,  luaran  dapat  berupa  laporan  dalam bentuk  surat  atau  informasi  layaknya  pengumuman.  Laporan  yang  dikelompokkan  dalam  kategori luaran diperlukan  desain sesuai dengan peraturan atau format  yang ada, dan laporan tersebut dapat dihasilkan dari pada kebijakan tertentu ataupun data tertentu.
3. Implementasi
Implementasi yang dilakukan adalah menuliskan kode program sesuai dengan algoritma yang telah disiapkan pada tahap desain sebelumnya. Tahap implementasi disebut juga tahap Code and Debug , atau juga disebut tahapan Integration and System Testing (Leung & White, 1990; Wu, Chen, & Offutt, 2003). Implementasi untuk sebuah sistem informasi administrasi desa dilakukan dengan cara Try and Error yang mana sebagian
besar  tahap  implementasi  mengonsumsi  tahap  pengujian  yang  sepenuhnya  akan  dilakukan  pada  tahap berikutnya.
4. Pengujian
Konsep pengujian  memiliki beberapa tahapan yang  mana  menjadi fondasi untuk  kerangka  uji, tahap awal berupa penyiapan skenario untuk aliran data yang dituliskan dalam bentuk pemetaan skema dari data. Tahap pengujian adalah memvalidasi algoritma yang telah disusun dan dipastikan tidak adanya Bug atau Error dan dapat menyelesaikan tugas atau fungsi algoritma tersebut berjalan dengan benar. Pengujian juga melibatkan volunter yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap pengujian dimulai dari skenario data dummy hingga data asli. Tahap pengujian seterusnya juga dilakukan di saat sistem telah di Online- kan.
5. Pemeliharaan
Pemeliharaan  dilakukan  dengan  cara  meninjau  kinerja  dari  pada  sistem,  memeriksa  menguji fungsionalitas dengan berbagai model data baru, serta dilakukan Tracking dari pada riwayat penggunaan oleh User . Hal lain yang sangat dibutuhkan adalah adanya layanan masukan atau Reporting , sehingga kekurangan dari pada sistem dapat terus disempurnakan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
1. Rancangan UX
Membangun alur sistem dilakukan dengan teknik User Experience atau lebih dikenal dengan UX, yang dapat menafsirkan alur sebuah proses berdasarkan kebutuhan dari pada pengguna, secara sederhana dapat dipahami bahwa sistem yang dibangun diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan tidak terhindarkan untuk mereka yang awam teknologi. Konsep dasar alur sistem yang dibangun haruslah bersifat “menuntun”, atau disebut  juga  dengan  istilah Guidance .  Desain  UX  dimulai  dari  pada  level  tertinggi,  yaitu  super  admin, diteruskan  ke  tingkat  berikutnya  –  dimungkinkan  untuk  petugas  di  tingkat  kecamatan  –  yaitu  admin,  dan diteruskan ke level desa, yang mana terurai menjadi sub atau entitas-entitas per individu. Jenis komponen UX yang digunakan di antaranya; input, output, notification/alert, information page, confirmation, decision dan line . UX dibangun untuk beberapa proses inti dalam sistem, dari sisi masyarakat di antaranya; (a) Login , (b) akses berita, (c) informasi, (d) request hal tertentu, sedangkan dari sisi admin/petugas desa di antaranya (a) Login, (b) menerima notifikasi, (c) konfirmasi request, (e) mengelola informasi, (f) mengelola akun/data masyarakat.
2. Skema Hak Akses
Hak akses perlu ditentukan dikarenakan adanya konflik kepentingan antara setiap pengguna di dalam sebuah sistem, berikut merupakan ilustrasi penentuan hak akses sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing.
Super Admin
Gambar 2. Pemetaan Hak Akses
Skema di atas dirancang dengan konsep penentuan hak akses berbasis Rule Base Access Control (RBAC) dengan  pengelompokan  setiap  pengguna  sesuai  kepentingan  sehingga  setiap  pengguna  hanya  akan mengakses halaman kerja dari pada sistem sesuai dengan tingkat masing-masing, namun sesuai dengan sifat dasarnya bahwa RBAC memberikan hak untuk User satu tingkat di atasnya. Sehingga Super Admin memiliki hak  penuh  untuk  setiap User .  Untuk  dapat  menghasilkan  sistem  dengan  hak  akses  yang  demikian  maka dibuatlah skema relasi antar tabel sebagai berikut:

## A. Skema Sistem
Setiap  anggota  masyarakat  dalam  sistem  pemerintahan  desa  memiliki  hak  akses  sesuai  dengan  yang ditetapkan  oleh  pengurus  pemerintahan  desa,  tujuannya  adalah  sistem  administrasi  yang  dibangun  dapat berfungsi  dengan  baik.  Masyarakat  dapat  merasakan  berbagai  macam  manfaat  dari  sistem  administrasi berbasis teknologi ini dengan layanan interaktif dari pada sistem, di sini masyarakat dapat Login ke sistem dengan memasukkan identitas masing-masing akun, akun didapatkan dari petugas desa atau operator masing- masing desa.
Masyarakat desa yang telah memiliki akun, maka dapat menggunakan fasilitas dari pada sistem, di antaranya:
a) Melakukan permohonan pembuatan surat tertentu
b) Melihat informasi terkait individu atau keluarga
c) Mencetak informasi atau surat tertentu
Petugas desa memiliki hak lebih luas dari hak seorang masyarakat biasa, yaitu:
a) Mengelola data petugas desa
b) Menerima Request daripada masyarakat
c) Menindak lanjuti sebuah permintaan
Super admin adalah pemilik hak akses tertinggi yang dapat mengontrol pengguna sepenuhnya. Dalam pemetaan pengguna serta penentuan hak akses di sini digunakan metode Role Base Access Control (RBAC) ,  yang  mana  setiap  pengguna  yang  terlibat  dipetakan  sesuai  dengan  tingkat  kepentingan.  Berikut adalah ilustrasi skema pembagian hak akses dengan menggunakan RBAC:
Kep. Desa Sekretaris Desa Kebijakan & Keputusan Login Kelola akun Masyarakat Kep. Keluarga Anggota Keluarga Membuat Request Kelola Data Keluarga Verifikasi Request Mengelola Data Masyarakat Membuat Pengumuman RBAC System <<include>> Kelola Hak Akses Kelola Akun <<include>> <<include>> <<include>> Super Admin Gambar 2 . Hak akses Petugas dan Pengguna.

## 4. Kesimpulan
Dalam  mewujudkan  sebuah  sistem  yang  sentral  haruslah  dimulai  dari  proses  yang  paling  pinggir  dan mengarah  ke  titik  yang  sama.  Dalam  sistem  yang  dibangun,  data  kependudukan  mengalir  dari  sistem kepemerintahan  desa,  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi,  dengan  semakin  baik  dan  sempurnanya  konsep pemerintahan di tingkat terendah (desa) maka akan sangat memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan dari data  itu  sendiri  di  tingkat  republik.  Untuk  mendapatkan  sebuah  sistem  yang  baik,  haruslah  dengan pengembangan dan penyempurnaan dari sistem yang sebelumnya, dalam penyempurnaan sistem informasi administrasi desa diperlukan sebuah kajian dengan konsep User Experience , hal ini diperlukan mengingat pendidikan sebagian masyarakat Indonesia di wilayah pinggiran Indonesia masih tergolong rendah.

## Daftar Pustaka
Adam, R. (2019). SISTEM INFORMASI DESA NEGARA TULANG BAWANG KECAMATAN BUNGA MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA BERBASIS WEB.
Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to algorithms : MIT press.
Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Unair, 3 (1), 1-18.
Khristianto, W. (2019). Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Adopsi Teknologi Informasi untuk Pengembangan e-Tourism. Journal of Tourism and Creativity, 3 (2), 151-162.
Leung, H. K., & White, L. (1990). A study of integration testing and software regression at the integration level. Paper presented at the Proceedings. Conference on Software Maintenance 1990.
Makelo, A. P. D., & Amane, A. P. O. (2019). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BUKU ADMINISTRASI UMUM DI DESA BALOMBONG. MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2 (2).
MASKURI, M. (2020). pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Ditinjau dari Permendagri No. 47 tahun 2016. IAIN SALATIGA.
Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh : Muhammadiyah University Yogyakarta.
Punu, E. J. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. JURNAL POLITICO, 5 (1).
Purbowati, R., & Astutik, M. (2017). Pelatihan Microsoft Office Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa. Comvice: Journal of community service, 1 (1), 1-8.
Purwati, A. A., Suryani, F., & Hamzah, M. L. (2020). Pengaplikasian Sistem Informasi Pencatatan Keuangan pada Koperasi Serba Usaha Karya Mentulik. Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ), 1 (1), 22-26.
Putra, A. Y. A. (2019). PENERAPAN METODE WATERFALL DALAM SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS DI PUSKESMAS XYZ. Paper presented at the PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MIPA DAN TEKNOLOGI II.
Sommerville, I. (2011). Software engineering 9th Edition. ISBN-10, 137035152 , 18.
Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 3 (2).
Waidah, D. F., & Hursali, S. (2020). ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI LAPORAN KEUANGAN SPP PADA KELOMPOK BERMAIN MELATI DESA PANGKE BARAT DI KABUPATEN KARIMUN. JURNAL TIKAR, 1 (1), 1-29.
Widayati, Y. T. (2017). Aplikasi Teknologi Qr (Quick Response) Code Implementasi Yang Universal. KOMPUTAKI, 3 (1).
Wu, Y., Chen, M.-H., & Offutt, J. (2003). UML-based integration testing for component-based software. Paper presented at the International Conference on COTS-Based Software Systems.