## Peningkatan Kompetensi Guru SMK dalam Membentuk Sumber Daya Manusia Unggul di Institusi Pemerintahan
Nuramalia Hasanah 1 Ahmad Fauzi 2 Indah Mulyasari 3 1 Universitas Negeri Jakarta
2 Universitas Negeri Jakarta
3 Universitas Negeri Jakarta
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani, 3 (2) 2019, 333 — 347

## JURNAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpm/index
* Corresponding Author. Nuramalia@unj.ac.id (Nuramalia Hasanah)
fauzifeunj@gmail.com (Ahmad Fauzi)

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history: Received:    August 2019 Accepted:   October 2019 Published:  December 2019
Vocational  education  is  intended  to  provide  mid-level skilled  workers.  This community  service  activity  aims  to provide skills for all teachers, especially to prepare voca- tional graduates who play an active role in producing ac- counting  operators  to  meet  the  needs  of  administrative staff.  So  that  graduates  can  be  absorbed  in  local  and  vil- lage governments. The implementation method was carried out  at  SMKN  51  in  collaboration  with  the  East  Jakarta MGMP TEAM 2 in order to improve teachers' understand- ing  of  the  local  government  accounting  cycle  so  that  they could do the financial recording and financial reporting at government  agencies.  These  activities  include  1)  under- standing of government budgets and supporting documents, 2) government accounting cycles, 3) recording and report- ing of local government finances and practice materials, 4) recording and reporting of local government finances and the practice of making village financial reports. The results achievements of this activity are 1) The teachers increased their understanding knowledge of the government account- ing  cycle,  2) the teachers  have  skills  in  recording  and  re- porting of financial statement for local and village govern- ments,  3)  mastery  of  using  information  technology  for  fi- nancial  reports  of  local  and  village  governments,  4)  sup- ported by the provision of facilities and infrastructure ac- tivities.
Keywords: Local  Government  Accounting,  Voca- tional Teachers, Village Finance
ISSN
2580-4332 (online) DOI:doi.org/10.21009/JPMM.003.2.12
How to cite: hasanah, nuramalia. (2019). Peningkatan Kompetensi Guru SMK dalam Membentuk SDM yang Unggul  di  Institusi  Pemerintahan. Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat  Madani  (JPMM) , 3 (2), 333 - 347. https://doi.org/10.21009/JPMM.003.2.12

## PENDAHULUAN
Analisis Situasi Perkembangan pembangunan di
Indonesia  sudah  mencapai  daerah  hingga pedesaan.  Tuntutan  dalam  pertangungjawaban pengunaan  anggaran  pembangunan  tersebut menjadi  suatu  keniscayaan.  Sehubungan dengan  hal  tersebut,  kebutuhan  untuk  akuntan pemerintah  menjadi  semakin  meningkat. Sekolah menengah kejuruan, sebagai salah satu institusi
penghasil tenaga kejuruan mengembangkan
kurikulum akuntansi pemerintahan  dalam  menyikapi  kebutuhan tenaga  kejuruan  yang  memahami  tata  laksana pembukuan  pemerintah  khususnya  ditingkat pemerintah daerah dan desa.
Pengembangan  kurikulum  akuntansi pemerintah  di  Sekolah  Menengah  Kejuruan menuntut  Bapak/Ibu  guru  dibidang  akuntansi memahami  materi  dan  silabus.  Pada  saat  ini guru-guru  di  Indonesia  masih  belum  banyak yang  memahami    kurikulum  ini  dan  belum mendapatkan pembekalan mengenai pelaksanaan  kurikulum  ini,  padahal  mereka harus  mengimplementasikan  kurikulum  ini dalam  mata  pelajaran  akuntansi  pemerintah pada  tahun  ajaran  2018/2019  .  Disamping  itu juga  belum  cukup  tersedianya  buku  ajar  bagi para Guru untuk menyampaikan materi, hal ini menambah  masalah  yang  dihadapi  Guru-guru pengampu mata pelajaran akuntansi, khususnya akuntansi pemerintah.
Universitas  Negeri  Jakarta  sebagai institusi  pendidikan  melaksanakan  kegiatan tridarmanya  melalui  salah  satu  program pemberian  pemahaman  kepada  masyarakat
tentang  penerapan  kurikulum.  Program  ini dilaksanakan  di  Musyawarah  Guru  Mata (MGMP)  Pelajaran  Akuntansi  di  Jakarta Timur,  karena  faktanya  menunjukkan  Guru- guru  SMK  pengampu  mata  pelajaran akuntansi, khususnya di DKI baru mengimplementasikan  mata  pelajaran  baru ditahun  2018  yaitu  mata  pelajaran  akuntansi pemerintah,bahkan  mayoritas  guru  SMK  di DKI    belum  mengikuti  pelatihan  mengenai materi ajar mata pelajaran ini. Melihat potensi ini,  kami  melaksanakan  pengabdian  pada masyarakat  di  MGMP  Akuntansi  Jakarta Timur.
Kegiatan  pengabdian  Masyarakat berupa  pelatihan  Implementasi  Kurikulum
Mata Pelajaran Akuntansi Pemerintah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka memaksimumkan hasil yang diharapkan  dari  kegiatan  dengan  strategi penyelenggaraan  yang  tepat.  Pengetahuan akan tentang pemahaman akuntansi pemerintah  di  kalangan  Guru  SMK, khususnya  yang  mengajar  mata  pelajaran akuntansi, wajib dipahami agar  harapan SMK sebagai penghasil tenaga kerja kejuruan salah satunya  dibidang  bisnis  dan  produktif  dapat tercapai.  Pelaksanaan  reformasi  keuangan  di pemerintah  dan  implementasi    dana  desa, harus  di  dukung  oleh  tenaga  akuntan  yang baik  dalam  rangka  pertanggungjawaban keuangan.  Akuntansi  pemerintah  merupakan proses pendokumentasian,pencatatan, pengikhtisaran  dan  pelaporan  transaksi- transaksi keuangan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Reformasi keuangan
2580-4332 (online)
pemerintah dimulai dengan munculnya undang -undang  undang  keuangan  negara  yang mewajibkan  pemerintah  untuk  menyusun laporan  keuangan.  Pada  awalnya,akuntansi pemerintah  baru  diimplementasikan  pada pemerintah  pusat  saja,  seiring  dengan kebutuhan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah, akuntansi pemerintah berkembang ke pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kegiatan  proses  penyusunan  laporan keuangan pemerintah tidak hanya
membutuhkan  sistem  yang  baik,  namun  juga membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang handal. Sekolah menengah kejuruan, khususnya bidang bisnis dan produktif menjadi salah  satu  lembaga  yang  dituntut  untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Guru  SMK mata  pelajaran  akuntansi  sebagai  tenaga pengajar  yang  menghasilkan  calon-calon tenaga  administrasi  keuangan  negara,  haruslah memiliki  pemahaman  yang  integral  tentang akuntansi  pemerintah  agar  tujuan  terciptanya sumber  daya  yang  handal  tesebut  dapat tercapai.
Kegiatan  Pelatihan  berupaya  untuk memberikan  pengetahuan  tentang  materi  ajar akuntansi  pemerintahan  di  SMK  dalam  upaya meningkatkan kemampuan Guru SMK
mempersiapkan  Sumber  Daya  Manusia  yang akan  terlibat  dalam  keuangan  Daerah  dan Desa.  Kegiatan  ini  mengarahkan  guru-gurur SMK Mapel Akuntansi Pemerintah memahami materi-materi  yang  relevan  yang  menjadi bahan  ajar  dan  juga  mendapatkan  bimbingan dan  arahan  dalam  implementasi  pembelajaran Mapel ini di sekolah menengah kejuruan. Dari
kegiatan  ini    diharapkan  para  peserta  setelah mengikuti  kegiatan  pelatihan  ini  akan  mem- iliki  ketrampilan  dan  pemahaman  dalam mengajar mata pelajaran akuntansi pemenintah.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  analisis  situasi  di  atas, dapat  diidentifikasi  permasalahan  sebagai berikut:
a. Sebagian  besar  guru  (75%)  yang mengajar  di  SMK  belum  mendapatkan kesempatan  untuk  mengikuti  pelatihan atau  workshop  untuk  memahami kompetensi  umum  dan  kompetensi  inti mata pelajaran akuntansi pemerintah.
b. Sebagian besar  guru yang  mengajar bidang studi akuntansi belum memahami akuntansi pemerintah padahal pencapaian  guru  dengan pemahaman  akuntansi  pemerintah  yang sangat  dibutuhkan,  bukan  hanya  untuk mencukupi kebutuhan untuk mentransfer  ilmu  melainkan  lebih  dari semua itu, karena sebagai guru haruslah bisa diguru dan ditiru.
c. Pemahaman  kompetensi  umum  dan kompetensi  dasar  materi  pelajaran akuntansi  pemerintah  dalam  proses pembelajaran sehingga dapat menghasilkan suatu konsep pemahaman yang memadai.
d. Kompetensi  guru  memahami  cara  cer- das  dalam  menyampaikan  materi pembelajaran  akuntansi  pemerintah sehingga  dapat  mempersiapkan  sumber
2580-4332 (online)
daya  manusia  yang  handal  ketika  lulus nanti e. Keinginan untuk melakukan perencanaan pembelajaran yang mempunyai kecerdasan dalam mengelola pengetahuan akuntansi pemerintah
sangatlah penting bagi semua guru SMK sehingga  tidak  terjadi  kesalahan  dalam proses  pentransferan  ilmu  ke  anak didiknya..
f. Catatan  yang  komprehensif  dapat dijadikan  evaluasi  untuk  memprediksi proses  pembelajarannya  sehingga  dapat dipahami  oleh  peserta  didik  dan menjadikan  mereka  sebagai  tenaga administrasi yang siap terjun di lapangan ketika lulus nanti.

## Tujuan dan Manfaat
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  kegiatan PKM ini bertujuan dan bermanfaat untuk:
a. Peningkatan  pemahaman  guru  SMK khususnya  pengampu  mata  pelajaran akuntansi  dapat  memahami  kompetensi Dasar  dan  Kompetensi  inti  materi akuntansi pemerintah.
b. Para  guru  pengampu  mata  pelajaran akuntansi  pemerintah  dapat  menyiapkan bahan  ajar  yang  dapat  dipahami  oleh peserta didik dalam hal pengetahuan dan praktek.
c. Peningkatan  kemampuan  guru  dalam proses  pencatatan  dan  pelaporan  keu- angan  akuntansi  pemerintah  daerah  dan desa

## KAJIAN TEORITIK
Undang-Undang  yang  baru  saja  dikeluar- kan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu, Un- dang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dimana da- lam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nant- inya  pada  tahun  2015  akan  mendapatkan kucuran  dana  sebesar  10%  dari  APBN.  Di- mana  kucuran  dana  tersebut  tidak  akan melewati perantara. Dana tersebut akan lang- sung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nom- inal  yang  diberikan  kepada  masing-masing desa  berbeda  tergantung  dari  geografis  desa, jumlah penduduk, dang angka kematian. Alo- kasi  APBN  yang  sebesar  10%  tadi,  saat  di terima  oleh  desa  akan  menyebabkan  pen- erimaan  desa  akan  meningfkat.  Penerimaan desa  yang  meningkat  ini  tentunya  diperlukan adanya  laporan  pertanggungjawaban  dari  de- sa.  Laporan  pertanggungjawaban  itu  berpe- doman pad aPermen No. 113 Tahun 2014.
Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses  transaksi  di  desa,  dibuktikan  dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan  yang  digunakan  pihak-pihak  yang berhubungan  dengan  desa.  Pihak-pihak  yang menggunakan informasi keuangan desa di an- taranya  adalah:  masyarakat  desa,perangkat desa,  Pemerintahan  daerah  dan  Pemerintahan pusat.
Laporan  keuangan  desa  menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:
1. Anggaran.
2. Buku kas.
2580-4332 (online)
3. Buku pajak.
4. Buku bank.
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Permendagri  No.  113  Tahun  2014  Keu- angan  Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sega- la  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan  dengan  pelakasanaan  hak  dan kewajiban  desa.  Berdasarkan  peraturan  terse- but,  Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  kese- luruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Berikut adalah  kegiatan  pengelolaan  keuangan  desa yaitu :
a. Perencanaan Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan  pemabngunan  kabupaten  dan  ko- ta.  Rencana  pembangunan  desa  disusun  untuk menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  dan pengawasan. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri  No.  113  Tahun  2014  adalah  se- bagai berikut:
 Sekretaris  Desa  menyusun  Rancangan Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  ber- dasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
 Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  AP- BDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk pembahasan lebih lanjut.
 Rancangan  tersebut  kemudian  disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling
lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 Rancangan Peraturan Desa tentang AP-
BDesa  yang  telah  disepakati  bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala De- sa  kepada  Bupati/Walikota  melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari  sejak  disepakati  untuk  di  evaluasi. Buapti/Walikota  dapat  mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa ten- tang  APBDesa  kepada  Camat  atau sebutan lain.
 Bupati/Walikota menetapkan hasil eval- uasi Rancangan APBDesa paling lambat 20  hari  kerja  sejak  diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang AP- BDesa.  Jika  dalam  waktu  20  hari  kerja Bupati/Walikota  tidak  memberikan hasil  evaluasi  maka  Peraturan  desa  ter- sebut berlaku dengan sendirinya.
 Jika  kepala  desa  melakukan  penyem- purnaan  paling  lama  7  hari  kerja  terhi- tung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 Apabila  Bupati/Walikota  menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan De- sa  tentang  APBDesa  tidak  sesuai dengan  kepentingan  umum  dan  pera- turan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi,  maka  kepala  desa  melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung  sejak  diterimanya  hasil  eval- uasi.
 Apabila  hasil  evaluasi  tidak  ditin- daklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Per- aturan  Desa  tentang  APBDesa  menjadi Peraturan  Desa,  Bupati/Walikota  mem-
2580-4332 (online)
batalkan  Peraturan  Desa  dengan  kepu- tusan Bupati/Walikota.
 Pembatalan  Peraturan  Desa,  sekaligus menyatakan  berlakunya  pagu  APBDesa tahun  anggran  sebelumnya.  Dalam  hal pembatalan,  Kepala  Desa  hanya  dapat melakukan
pengeluaran terhadap
operasional  penyelenggaraan  Pemerinta- han Desa.
 Kepala  Desa  memberhentikan  pelaksa- naan  Peraturan  Desa  paling  lama  7  hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala  Desa  bersama  BPD  mencabut peraturan desa tersebut.
b. Pelaksanaan
Dalam  pelaksanaan  anggaran  desan yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya  timbul transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran  desa. Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  da- lam  rangka  pelaksanaan  kewenangan  desa  dil- aksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang  belum  memiliki  pelayanan  perbankan  di wilayahnya  maka  pengaturannya  ditetapkan oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Semua  pen- erimaan  dan  pengeluaran  desa  harus  didukung oleh  bukti  yang  lengkap  dan  sah.  Beberapa aturan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keu- angan desa:
 Pemerintah  desa  dilarang  melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 Bendahara  dapat  menyimpan  uang  dala Kas  Desa  pada  jumlah  tertentu  dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 Pengaturan  jumlah  uang  dalam  kas  desa
ditetapkan  dalam  peraturan  Kabupaten/ Kota.
 Pengeluaran  desa  yang  mengakibatkan beban  pada  APBDesa  tidak  dapat  dil- akukan  sebelum  Rancangan  Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan men- jadi Peraturan Desa.
 Pengeluaran  desa  tidak  termasuk  untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan  operasional  perkantoran  yang ditetapkan dalm peraturan kepala desa.
 Penggunaan  biaya  tak  terduga  terlebih dahulu  harus  dibuat  Rincian  Anggaran Biaya  yang  telah  disahkan  oleh  kepala desa.
 Pelaksana  kegiatan  bertanggungjawab terhadap  tindakan  pengeluaran  yang menyebabkan  atas  beban  anggaran  bel- anja  kegiatan  dengan  mempergunakan buku    pembantu  kas  kegiatan  sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
 Pelaksana  kegiatan  mengajukan  Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP)  kepada Kepala  Desa.  Surat  Permintaan  Pem- bayaran  (SPP)  tidak  boleh  dilakukan sebelum  barang  dan  atau  jasa  diterima. Pengajuan  SPP  terdiri  atas  Surat  Per- mintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab  belanja;  dan  Lampiran bukti transaksi.
 Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris  Desa  kemudian  Kepala  Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 Pembayaran  yang  telah  dilakukan  akan
2580-4332 (online)
dicatat bendahara.
 Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pa- jak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib  menyetorkan  seluruh  penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai ketentuan per- aturan perundang-undangan.
c. Penatausahaan
Kepala desa dalam melaksanakan pena- tusahaan keuangan harus menetapkan bendaha- ra  desa.  Penetapan  bendahara  desa  harus  dil- akukan  sebelum  dimulainya  tahun  anggaran bersangkutan  dan  berdasarkan  keputusan kepala  desa.  Bendahara  adalah  perangkat  desa yang  ditunjuk  kepala  desa  untuk  menerima, menyimpan,  menyetorkan,  menatausahakan, membayar,  dan  mempertanggungjawabkan keuangan  desa  dalm  rangka  pelaksanaan  AP- BDes,  Ardi  Hamzah  (2015).  Bendahara  desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan  pertanggungjawaban.  Laporan  per- tanggungjawaban  disampaikan  setiap  bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:
1. Buku Kas Umum
Buku kas umum digunakan untuk men- catat berbagai aktivitas yang menyangkut pen- erimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi  perbankan  anatau  kesalahan  dalam pembukuan.  Buku  kas  umum  dapat  dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
2. Buku Kas Pembantu Pajak
Buku pajak digunakan untuk membantu
buku  kas  umum,  dalam  rangka  penerimaan dan  pengeluaran  yang  berhubungan  dengan pajak.
3. Buku Bank
Buku bank digunakan untuk memban- tu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan  pengeluaran  yang  berhubungan  dengan uang bank.
d. Pelaporan
Menurut  Permendagri  No.  113  Tahun 2014  dan  Ardi  Hamzah  (20150  dalam melaksanakan  tugas,  wewenang,  hak,  dan kewajiban, kepala desa wajib:
1. Menyampaikan
laporan realisasi pelaksanaan  APBDesa  kepada  bupati/ walikota berupa:
a.  Laporan  semester  pertama  berupa laporan  realisasi  APBDesa,  disam- paikan  paling  lambat  pada  akhir  bu- lan Juli tahun berjalan.
b.  Laporan  semester  akhir  tahun, disampaikan  paling  lambat  pada akhir bulan Januari tahun berjalan.
2. Menyampaikan  Laporan  Penyeleng- garaan  Pemerintahan  Desa  (LPPD)  se- tiap  akhir  tahun  anggaran  kepada  bu- pati/walikota.
3. Menyampaikan  laporan  keterangan penyelenggaraan pemerintah secara ter- tulis  kepada  BPD  setiap  akhir  tahun anggaran.
e. Pertanggungjawaban
Permendagri No. 113 Tahun 2014 per- tanggungjawaban terdiri dari: 1. Kepala desa menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  real-
2580-4332 (online)
isasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota  melalui  camat  se- tiap akhir tahun anggaran.  Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan  APBDesa  terdiri  dari pendapatan,  belanja,  dan  pem- bayaran.  Laporan  ini  ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 format  Laporan  Pertanggungja- waban  Realisasi  Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran
berkenaan;
 format Laporan Kekayaan Milik Desa  per  31  Desember  Tahun Anggaran berkenaan; dan
 format Laporan Program Pemerintah  dan  Pemerintah  De-
sa yang masuk ke desa.
2. Laporan  pertanggungjawaban  real- isasi  pelaksanaan  APBDesa  se- bagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan  paling  lambat  1  (satu) bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran berkenaan.
f. Pembinaan dan Pengawasan
Dalam kegiatan ini yang dilakukan oleh pemerintah  pusat  dan  daerah  adalah  sebagi
berikut  :
1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi  pemberian  dan  penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Ka- bupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mem- bina  dan  mengawasi  pelaksanaan  keu- angan desa.
g. Laporan Keuangan Desa
Tahap  dalam  pembuatan  laporan  keu- angan desa adalah sebagi berikut:
1. Membuat  rencana  berdasarkan  visi  dan misi  yang  dituangkan  dalam  penyusu- nan anggaran.
2. Anggaran  yang  dibuat  terdiri  dari  akun pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan. Setelah  anggaran  disahkan  maka  perlu dilaksanakan.
3. Dalam  pelaksanaan  anggaran  timbul transaksi.  Transaksi  tersebut  harus  dil- akukan pencatatan lengkap berupa pem- buatan buku kas umum, buku kas pem- bantu, buku bank, buku pajak, buku in- ventaris  dengan  disertai  pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk  memperoleh  informasi  posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi  yang  terjadi  dapat  dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya un- tuk  mengetahui  kekayaan/posisi  keu- angan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk per- tanggung  jawaban  pemakaian  anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran de- sa.
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan  keuangan  adalah  basis  kas  untuk pengakuan  pendapatan,  belanja,  dan  pem- biayaan dalam laporan realisasi anggaran. Ba- sis  akrual  untuk  pengakuan  asset,  kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Laporan keu- angan  desa  yang  disajikan  dalam  buku  ini adalah :
2580-4332 (online)
1. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa

## (APBDes)
Anggaran  desa  adalah  rencana  keu- angan  tahunana  yang  diselenggarakan  oleh pemerintahan  desa  yang  yang  dibahas  dan  di- sepakati  antara  pemerintahan  desa  dan  badan permusyawahan desa, serta ditetapan oleh per- aturan  desa.  Anggaran  dibuat  sekurang- kurangnya sekali dalam setahun.
2. Buku Kas Umum
Buku kas umum digunakan untuk men- catat berbagai aktivitas yang menyangkut pen- erimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi  perbankan  anatau  kesalahan  dalam pembukuan.  Buku  kas  umum  dapat  dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
3. Buku Kas Harian Pembantu
Buku kas harian pembantu adalah buku yang  digunakan  untuk  mencatat  transaksi pengeluaran  dan  pemasukan  berhubungan dengan kas saja.
4. Buku Bank
Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran  yang  berhubungan  dengan  uang bank.
5. Buku Pajak
Buku pajak digunakan untuk membantu
buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
6. Buku Inventaris Desa
Buku Inventaris digunakan untuk mem-
bantu buku kas umum dalam mencatat barang.
7. Buku Persediaan
Buku  Persediaan  adalah  buku  yang
mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa  yang  berasal  dari  pembelian  dan  pem- berian.

## 8. Buku Modal
Buku  Modal/  ekuitas  adalah  buku yang  digunakan  untuk  mencatat  dana-dana dan dana hibah yang mengalir ke desa.
9. Buku Piutang
Buku  piutang  adalah  buku  yang digunakan  untuk  mencatat  piutang  desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penualan/ sewa menyewa pembayarannya  dilakukan  secara  kredit  oleh perorangan/ badan usaha.
10.  Buku Hutang/ Kewajiban
Buku Hutang/ Kewajiban adalah buku yang  digunakan  untuk  mencatat  hutang  atau kewajiban desa.
11.  Neraca Neraca adalah catatan yang menyajikan  posisi  keuangan  desa  dalam  satu periode tertentu.  Neraca  menggambarkan  po- sisi  keuangan  desa  mengenai  aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos  dalam  neraca  terbentuk  dari tramsaksi-transaksi yang terjadi di desa. 12.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) De- sa
Laporan Realisasi Anggaran berdasar- kan SAP menyajikan informasi realisasi pen- dapatan,  belanja,  transfer,  surplus/deficit  dan pembiayaan,  yang  masing-masing  diper- bandingkan  dalam  anggrannya  dalam  satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan  sekurang-kurangnya  sekali  dalam
2580-4332 (online)
setahun.

## MATERI DAN METODE Kerangka Pemecahan Masalah
Metode  pelatihan  yang  dilakukan dengan  pendekatan problem  based  learning , yaitu  dengan  cara    melakukan  pendekatan kepada para peserta sebagai orang  yang   lang- sung    berkaitan  dengan  permasalahan.  Agar materi dapat dipahami dengan baik tentu harus dipilih metode penyampaian  yang tepat, untuk itu  digunakan  metode  pembelajaran  dengan pemecahan kasus dan tanya jawab. Metode ini akan  merangsang  peserta  untuk  tertarik  dan berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  pelatihan ini.
Berdasarkan permasalahan yang
dihadapi  oleh  para  guru  tersebut,  maka  solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:
a. Pelatihan  pemahaman  dan  keterampilan mengenai  gambaran  umum  akuntansi pemerintah  terutama  konsep  dasar akuntansi  pemerintah  serta  dokumen- dokumen yang disiapkan dalam penyusunan anggaran , bertujuan: 1. Kemampuan kelompok sasaran meningkat 85% dalam bidang
pengetahuan  dan  keterampilan  dalam penyusunan  anggaran  pemerintah pusat maupun daerah.
2. Kelompok  sasaran  mampu  mem- bedakan  dan  menyiapkan  dokumen dalam  penyusunan  anggaran  baik pemerintah pusat maupun daerah.
b. Peningkatan kemampuan SDM dalam bi- dang pencatatan dan pelaporan akuntansi
pemerintah daerah, dengan tujuan:
1.  Peningkatan kemampuan SDM da- lam  bidang  pencatatan  akuntansi pemerintah daerah sebesar 80%.
2.  Peningkatan kemampuan SDM da- lam  bidang  pelaporan  keuangan pemerintah daerah sebesar 75%.
c. Peningkatan  kemampuan  SDM  dalam bidang  pencatatan  dan  pelaporan akuntansi desa, dengan tujuan:
1.  Kemampuan  kelompok  sasaran meningkat dalam bidang pecatatan akuntansi desa sebesar 80%.
2.  Kemampuan  kelompok  sasaran meningkat dalam bidang pelaporan keuangan desa sebesar 75%.

## Realisasi Pemecahan Masalah
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Hari ke – 1 (Anggaran Pemerintah)
Pada  hari  pertama  yang  perlu  diberi- kan  adalah  pengenalan,  motivasi  dan  materi dasar  akuntansi  pemerintah.  Pengenalan  ini akan  membantu  peserta  didik  untuk  me- mahami  beberapa  istilah  dalam  akuntansi pemerintah  dan  teknik  pembuatan  anggaran pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  dokumen- dokumen  yang  terkait  dalam  penyiapan anggaran.  Memotivasi  peserta  didik  adalah bagian yang sangat penting agar mereka sela- lu  semangat,  aktif  dan  inovatif  dalam  proses belajar. Selain itu motivasi ini bisa mengubah pikiran  peserta  didik  kedepannya  untuk  bisa bekerja  mandiri  maupun  mitra.  Adapun  ura- iannya dari kegiatan hari ke-1:
2580-4332 (online)
Materi: Gambaran Umum Akuntansi Pemerintah  (menjelaskan  Konsep  dasar akuntansi pemerintah dan Anggaran
Pemerintah  serta  dokumen-dokumen  yang terkait).
Proses  Pembelajaran:  peserta  akan  diajari teknik dasar pengenalan Akuntansi Pemerintah dan  Anggaran  dengan  memberikan  contoh  ka- sus latihan.
Hari  ke  –  2    (pencatatan  dan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah)
Materi:  pengenalan  tentang  pencatatan  dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah.
Proses  Pembelajaran:  peserta  sebelumnya  di jelaskan  terlebih  teori  dan  praktik  pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hari  ke  –  3  (pencatatan  dan  Pelaporan Keuangan Desa)
Materi:  pengenalan  tentang  pencatatan  dan pelaporan keuangan Pemerintah desa.
Proses  Pembelajaran:  peserta  sebelumnya  di jelaskan  terlebih  teori  dan  praktik  pencatatan dan pelaporan keuangan desa.
Adapun  materi-materi  pelatihan  yang disampaikan di dalam kelas pada pelatihan ini adalah sebagai berikut :
1. Konsep Dasar Akuntansi Pemerintah
2. Anggaran  Pemerintah  berserta  Dokumen Pendukungnya
3. Pencatatan  dan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah
4. Praktek  Pencatatan  dan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Pencatatan  dan  Pelaporan  Keuangan Desa
6. Praktek  Pencatatan  dan  Pelaporan

## Keuangan Desa

## Khalayak dan Sasaran
Kegiatan  ini  terkait  dengan  instansi pendidikan,yaitu  Universitas  Negeri  Jakarta yang membiayai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  dosen- dosen sebagai sebuah kewajiban atas Tridhar- ma Perguruan Tinggi.
Khalayak  dan  sasaran  dari  ini  adalah  guru SMK  pengampu    mata  pelajaran  akuntansi yang  ada  wilayah  Jakarta  Timur  dan  Bekasi baik dari SMK Negri maupun swasta.

## Metode
Transfer Ipteks yang dilakukan tim pa- da tiap tahapan yang diterima oleh mitra dil- akukan  melalui  proses,  mendengar,  menge- tahui,  mencoba,  mengevaluasi,  menerima, meyakini dan melaksanakan yaitu :
1.   Wawancara  dengan  ketua  Tim  MGMP yang memiliki kesulitan dalam pemahaman  Akuntansi  Pemerintah  tetapi mempunyai  kemampuan  akuntansi  dasar komersial.
2.   Ceramah  mengenai  pengenalan  akuntansi pemerintah dan anggaran pemerintah serta manfaatnya bagi guru.
3.   Pengenalan  konsep  pencatatan  dan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah dan  desa  secara  mendalam  kepada  guru- guru  melalui  presentasi  makalah  dan kasus-kasus yang up to date
. 4.   Mengadakan diskusi untuk dapat
menghasilkan  timbal  balik  mengenai pencatatan  dan  pelaporan  keuangan
2580-4332 (online)
pemerintah  daerah  dan  desa,  serta kendalanya  dalam  pemahaman  materi tersebut.
Rancangan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program
Rancangan  evaluasi  dalam  kegiatan ini ditetapkan  untuk  mengevaluasi  terhadap  pen- guasaan  materi  pelatihan  oleh  para  guru, pelaksanaan  kegiatan  dan  dampak  kegiatan. Secara  rinci  rancangan  evaluasi  terhadap kegiatan ini disajikan di bawah ini. :
1. Mampu  memahami  dan  membuat anggaran  pemerintah  daerah  dan  desa serta dokumen-dokumen pendukungnya.
2. Mampu  mengerjakan  pencatatan  dan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah mulai  dari  proses  pemahaman  dokumen sampai  dengan  pelaporan  keuangan pemerintah daerah.
3. Mampu  mengerjakan  pencatatan  dan pelaporan keuangan desa mulai dari pros- es  pemahaman  dokumen  sampai  dengan pelaporan keuangan desa.
4. Mampu  mengelola  sumber  daya  baik  di dalam  dirinya  sendiri  maupun  diluar dirinya  untuk  menghasilkan  suatu  nilai yang  dapat  meningkatkan  kemapuan SDM SMK secara handal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
SMKN  51  yang  menjadi  mitra  dalam kegiatan  Ipteks  ini  berpartisipasi  aktif  dalam setiap  kegiatan  yang  diselenggarakan.  Dalam pencpelaporan  keuangan  pemerintah  daerah dan desa, mitra berpartisipasi dalam pencatatan
dan  pelaporan  keuangan  secara  manual maupun  komputerisasi.  Sedangkan  dalam kegiatan  pelatihan,  disamping  berpartisipasi sebagai peserta, mitra berperan dalam menye- diakan  tempat  pelatihan,  ikut  mensosialisasi- kan program pelatihan kepada guru-guru yang tegabung dalam MGMP Jakarta Timur 2. Se- hingga  partisipasi  mitra  sangat  mendukung terhadap pelaksanaan program kegiatan Ipteks ini secara keseluruhan.
Peserta  dari  kegiatan  PKM  adalah guru  SMK  pengampu    mata  pelajaran akuntansi  yang  ada  wilayah  Jakarta  Timur dan  Bekasi  ,  kurang  lebih  32  orang.  Peserta kegiatan  ini  didominasi  oleh  peserta perempuan,  yang  terdiri    lebih  dari  50% peserta.  Mayoritas  peserta  berasal  dari  SMK swasta, karena SMK negeri di  Jakarta Timur hanya 3 SMK yang memiliki prodi bisnis dan produktif da nada peserta juga yang hadir dari wilayah Jakarta Utara, Bekasi dan Tangerang. Sebagian  besar  peserta  belum  memiliki pemahaman  tentang  akuntansi  pemerintah daerah dan desa, karena pada saat perkuliahan materi  yang  diajarkan    sebagian  besar mengenai akuntansi pemerintah pusat.
Kegiatan  ini  terkait  dengan  instansi pendidikan,yaitu  Universitas  Negeri  Jakarta yang membiayai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  dosen- dosen  sebagai  sebuah  kewajiban  atas Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan  PKM ini  bermitra  dengan  MGMP  Jakarta  Timur, dilaksanakan    di  SMKN  51  diruang pertemuan  lantai  2  yang  beralamat  di  Jalan Bambu  Apus  Raya  no.  40,Rt.06/Rw.03,
2580-4332 (online)
Bambu  Apus  Cipayung,  Kota  Jakarta  Timur, DKI Jakarta 13890.
Peserta kegiatan ini merupakan anggota MGMP Jakarta Timur dan beberapa Guru dari Bekasi  yang  mengampu  mata  pelajaran akuntansi  pemerintahan,  yang  terdiri  kurang lebih  43  orang  Guru.  Pelaksanakan    PKM dilakukan  selama  tiga  hari,  yaitu  mulai    dari tanggal  8  Agustus  hingga  10  Agustus,2019. Waktu  pelaksanaan  kegiatan  dari  pukul  8.00 WIB-  15.00  WIB.  Kegiatan  PKM  ini  dapat berjalan  lancar  dari  hari  pertama  hingga penutupan.
Adapun  pelaksanaan  kegiatan  tersebut adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan hari pertama
Kegiatan  hari  pertama  dimulai  dengan sambutan oleh Ketua Program Studi Akuntansi SMKN  51  sekaligus  membuka  acara,  dan Sambutan  dari  Perwakilan  MGMP  Jakarta timur.  Kegiatan  ini  diikuti  guru  akuntansi pemerintahan  se  Jaktim  dan  sebagian  dari Bekasi.  kemudian  dilanjutkan  dengan  materi yang  disampaikan  oleh  Nuramalia  hasanah, SE,M.Ak mengenai Anggaran Pemerintah. Pa- da  siang  hari  setelah  istirahat,  materi  dilanjut- kan oleh Bapak Ahmad Fauzi, SPd.MAk work- shop anggaran pemerintah dalam bentuk prak- tek pembuatan anggaran.
b. Kegiatan Hari Kedua
Kegiatan  hari  kedua  langsung  dimulai dengan  materi  akuntansi  pemerintah  daerah, yang  disampaikan  oleh  Ibu  Nuramalia  Ha- sanah,  SE.MAk.  Pada  siang  harinya  lakukan workshop akuntansi pemerintah daerah, berupa penyelesaian  kasus-kasus  pembukuan  di
transaksi pemerintah daerah.
c. Kegiatan Hari Ketiga
Pada hari ketiga, diawali dengan mate- ri  Pengenalan  Aplikasi  Akuntansi  Desa  oleh Ibu  Indah  Mulyasari,  SE,M.AK  dan  tim.  Di akhir  sesi  diadakan  penutupan  dan  ecvaluasi kegiatan.  Penutupan  dilakukan  oleh  Wakil Kepala Sekolah SMKN 51 Bidang Akademik.
Dari  kegiatan  ini  dapat  dikatahui  ada peningkatan  kemampuan  peserta  untuk  me- mahami akuntansi pemerintah. Disamping itu beberapa  hal  yang  dievaluasi  antara  lain  ten- tang  materi, bahan ajar dan sarana prasarana. Dari hasil evaluasi mengenai materi diketahui mayoritas  peserta  merasa materi  yang  diberi- kan sudah sesuai dengan yang diharapkan, be- gitu  juga  waktu  penyampaian  dan  latihan yang diberikan. Rata-rata jawaban kesesuaian materi yaitu 89,75% mengangap sudah sesuai. Dari  hasil  evaluasi  mengenai  material diketahui  mayoritas  peserta  merasa  bahan ajar  ,  bahan  tayang  dan  bahan  latihan  yang diberikan  sudah  sesuai.  Rata-rata  jawaban kesesuaian material yaitu 84,66% mengangap sudah sesuai. 100%  peserta merasa bahan ta- yang yang diberikan sangat bermanfaat, mes- kipun  untuk  bahan  latihan  kepuasan  peserta masih  kurang,  karena  kendala  waktu  latihan yang terbatas.
Dari  hasil  evaluasi  mengenai  sarana dan prasarana diketahui mayoritas peserta me- rasa  sarana  dan  prasarana  yang  diberikan  su- dah sesuai dengan yang diharapkan, begitu ju- ga  waktu  penyampaian  dan  latihan  yang diberikan, bahkan untuk sarana 100% peserta menjawab  sesuai  dan  untuk  prasarana  97%
2580-4332 (online)
menjawab  sesuai.  Rata-rata  jawaban  kes- esuaian  sarana  dan  prasarana  yaitu  97% mengangap sudah sesuai.(data terlampir).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari  pelaksanaan  kegiatan  ini  adalah  sebagai berikut :
a. Adanya  peningkatan  pemahaman  guru
SMK  dalam  memahami  kompetensi Dasar  dan  Kompetensi  inti  materi
akuntansi pemerintah.
b. Para  guru  pengampu  mata  pelajaran akuntansi  pemerintah  dapat  menyiapkan bahan  ajar  yang  dapat  dipahami  oleh peserta didik dalam hal pengetahuan dan praktek.
c. Peningkatan  kemampuan  guru  dalam proses  pencatatan  dan  pelaporan  keu- angan  akuntansi  pemerintah  daerah  dan desa.

## Saran
Kegiatan pelatihan selanjutnya diharapkan :
1. Perbanyak  contoh  soal  mengisi  bukti- bukti transaksi untuk melakukan pencata- tan,  sehingga  akan  lebih  paham  dalam memahami materinya.
2. Dalam metode penyampaian materi lebih diperbanyak  menggunakan  metode  studi kasus daripada metode ceramah, agar pe- serta  dapat  lebih  paham  terkait  materi yang disampaikan.
3. Perlu  pemahaman  selanjutnya  untuk  sis- tem aplikasi keuangan desa.
4. Dibuatkan modul yang mudah dipahami sebagi  bahan  ajar  untuk  referensi  guru dalam  mengajarkan  laporan  keuangan pemerintah  daerah  dan  laporan  keu- angan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Indra Bastian, (2001) Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Salemba: Jakarta.
Garis - garis besar program pembinaan SMK 2014
Keputusan Direktur Jenderal Mana- jemen  Pendidikan DasarMenengah
Nomor  251  /C/KEP/MN/2008  tentang Spektrum  Keahlian  Pendidikan  Menen-
gah Kejuruan
Mardiasmo,  (2002), Akuntansi Sektor Publik, Andy offset, Yogyakarta.
Rencana  strategis  Kementrian  pendidi-
kan dan kebudayaan 2010-2014 Revrisond Baswir (1998) Akuntansi    Pemeri
ntahan , BPFE, Yogyakarta
PP  No  60  Tahun  2014  Tentang  Real- isasi pelaporan dana desa.
Permendagri  No  113  Tahun  2014      Tentang Laporan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Pendidi- kan dan Kebudayaan Republik Indon
2580-4332 (online)
esia
nomor 70 tahun 2013 tentang
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan
UU  No  20  tahun  2003  tentang  Sistem      Pen- didikan Nasional
Undang-Undang  No  6  tahun  2014  Tentang
Desa.
UU  No  17  tahun  2003  mengenai  Keu- angan Negara
UU  No  1  tahun  2004  tentang  Perbenda- haraan Negara
Berikut  syarat  lengkap  nyalon  kades,https:// www.wartabromo.com/2019/07/24/ berikut-syarat-lengkap-nyalon-kades- boleh-ijazah-smp-hingga-baca-kitab- suci-lho/
Daftar  kecamatan  dan  kelurahan  di  Indone- sia,https://id.wikipedia.org/wiki/ Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_I ndonesia