Bagaimana Konsumsi Tembakau, IPM, Ketimpangan, Pendapatan dan Pengangguran Mempengaruhi Kemiskinan di Lampung?

## Evan Harlan
evanharlan08@gmail.com Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

## ABSTRACT
Selain  isu  kesehatan,  merokok  dan  aktivitas  konsumsi  produk  hasil  tembakau  lainnya  juga  diasosiasikan  dengan peningkatan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat konsumsi produk hasil tembakau dan variabel-variabel lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap peningkatan kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode tahun 2018-2022. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa  tingkat konsumsi produk hasil tembakau berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. IPM  memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan,  rasio  gini  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan.  PDRB  per  kapita berpengaruh  positif  dan  signifikan,  sementara  TPT  memiliki  pengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap pertambahan  tingkat  kemiskinan.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  terhadap  perkembangan  ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
Kata Kunci : IPM; PDRB; TPT; Kemiskinan

## INTRODUCTION
Menurut  Todaro  &  Smith  (2014)  pembangunan  ekonomi  merupakan  prosesl  multidimensional  yang  melibatjkan  berbagai perubahan atas struktur sosial, masyarakat, dan lembaga nasional mencakup isu pertumbuhan, minimalisasi ketimpangan, hingga upaya penanggulangan kemiskinan.
Salah satu tujuan pembangunan adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Tujuan pertama dari Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu tanpa kemiskinan ( no poverty ). Dengan mempertimbangkan kemiskinan yang masih menjadi permasalahan  di  berbagai  penjuru  dunia,  pengentasan  kemiskinan  menjadi  tujuan  utama  SDGs  ( Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan , n.d.). Menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama dilakukan dengan tujuan untuk menjamin keberlanjutan dari capaian Millenium Development Goals (MDGs).
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama dan mendasar yang perlu ditanggulangi dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan dapat berdampak ada lemahnya kualitas sumber daya manusia, yang kemudian mengurangi produktivitas dan pendapatannya  yang pada akhirnya berdampak pada kemiskinan. Perlu dilakukan upaya dari pemerintah untuk melakukan formulasi kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini. Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menjadi penting untuk terus dikembangkan dalam  rangka  meningkatkan  pemahaman  mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi  kemiskinan,  sehingga
kedepannya dapat dilakukan formulasi kebijakan yang lebih baik dan sesuai.
Penelitian yang dilaksanakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) tahun 2022 menemukan bahwa belanja tembakau merupakan faktor pendorong utama dari kenaikan tingkat kemiskinan di Indonesia (Swarnata et al., 2022). Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa konsumsi tembakau di Indonesia yang cukup tinggi dengan proporsi pengeluaran untuk  tembakau  yang  signifikan  .  Pengalihan  daya  beli  untuk  keperluan  belanja  tembakau  serta  biaya  kesehatan  yang ditimbulkan akan membawa sejumlah besar penduduk ke dalam kategori miskin.
Provinsi  Lampung  merupakan  provinsi  dengan  persentase  penduduk  perokok  tertinggi  di  Indonesia.  Pada  tahun  2022, persentase merokok pada penduduk dengan usia lima belas tahun keatas mencapai 33,81%. Lampung sudah menempati posisi pertama  sebagai provinsi dengan persentase merokok tertinggi sejak tahun 2019.
Selain konsumsi rokok, terdapat variabel-variabel lain yang diketahui memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat ketimpangan pendapatan, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita hingga tingkat pengangguran telah benyak diteliti  sehubungan dengan  pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di  suatu wilayah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut dan variabel pengeluaran untuk produk tembakau terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

## LITERATUR REVIEW
Kemiskinan  merupakan  kondisi  dimana  seseorang  tidak  memiliki  harta  benda  ataupun  pendapatan  yang  memadai  untuk memenuhi kebutuhan hidup (Todaro & Smith, 2014). Dijelaskan lebih lanjut bahwa pengukuran kemiskinan dapat dilakukan melalui pendekatan konsep kemiskinan absolut ataupun melalui pendekatan konsep kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan situasi dimana seseorang tidak mampu atau nyaris tidak mampu memenuhi kebutuhan esensial berupa pangan, sandang, papan dan perawatan kesehatan dasar. Dengan demikian, pengukuran terhdap kemiskinan absolut dilakukan dengan mengacu  kepada  suatu  garis  yang  menentukan  batas  kemiskinan.  Sementara  kemiskinan  relatif  merupakan  konsep pengukuran kemiskinan yang tidak mengacu pada suatu garis kemiskinan.
Sedangkan BPS memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan. Dalam melakukan pengukuran menggunakan pendekatan absolut, kemiskinan diukur dengan  mengacu  pada  garis  kemiskinan  ( poverty  line ).  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  membuat  garis  kemiskinan  dengan berpatokan kepada kemampuan dalam melakukan pemenuhan atas kebutuhan dasar ( basic needs approach ) sesuai yang ditetapkan  oleh Worldbank .  Garis  Kemiskinan  menggambarkan  niai  rupiah  pengeluaran  minimal  seseorang  agar  dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dalam satu bulan. Garis kemiskinan makanan diukur berdasarkan pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan makan setara 2100 kilo kalori per hari untuk setiap orangnya. Sementara garis kemiskinan non makanan diukur dari pengeluaran kebutuhan non makanan minimal berupa kebutuhan sandang, perumahan, pendidikan serta kesehatan. Produk hasil tembakau merupakan salah satu dari tiga jenis Barang Kena Cukai (BKC) yang diberlakukan di Indonesia bersama
Etil Alkohol (EA) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Hasil tembakau meliputi berbagai jenis olahan tembakau seperti rokok kretek, rokok putih, tembakau iris hingga jenis rokok lain serta hasil pengolahan tembakau lainnya. Pengenaan cukai terhadap produk hasil tembakau dilakukan karena jenis barang ini memenuhi beberapa kriteria seperti konsumsinya yang perlu dikendalikan, perlunya pengawasan atas peredarannya, serta konsumsinya yang dapat menimbulkan dampak negatif (Surono & Purwanto, 2018).
Konsumsi produk tembakau dipandang sebagai pengeluaran yang tidak produktif karena menyebabkan terlaihnya daya beli rumah tangga dari belanja barang-barang yang bersifat pokok (Swarnata et al., 2022). Hal ini terutama berlaku untuk rumah tangga  yang  memiliki  pendapatan  rendah.  Di  samping  itu  terdapat  risiko  penyakit  kronis  yang  kemudian  berimbas  pada berkurangnya  produktivitas  dan  meningkatnya  biaya  kesehatan  yang  dibutuhkan.  Secara  simultan,  hal-hal  tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan seseorang menjadi semakin rentan terhadap kemiskinan
IPM  atau Human  Development  Index (HDI)  adalah  suatu  indeks  yang  digunakan  untuk  mengukur  perkembangan  kondisi sosiekonomi di suatu wilayah berdasarkan kombinasi perhitungan komponen pendidikan, kesehatan, serta pendapatan per kapita yang disesuaikan (Todaro & Smith, 2014). Peningkatan IPM dapat diartikan sebagai semakin baiknya ketiga komponen tersebut secara umum, dan berlaku sebaliknya untuk penurunan IPM.
Todaro  &  Smith  (2014)  mengartikan  ketimpangan  pendapatan  sebagai  distribusi  yang  tidak  proporsional  dari  pendapatan nasional di antara rumah tangga. Cara yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah menggunakan rasio  gini  ( gini  ratio ).  Rasio  gini  atau  koefisien  gini  merupakan  perhitungan  angka  agregat  yang  rentangnya  di  antara  0 (kemerataan sempurna) dan 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilainya, semakin besar ketimpangan pendapatan yang terjadi. Perhitungan rasio gini dlakukan secara grafis menggunakan bantuan kurva lorenz.
Menurut BPS , PDRB per kapita merupakan nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode yang ditentukan. PDRB kerap digunakan sebagai metode untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. PDRB per kapita  digunakan  sebagai  ukuran  untuk  mengukur  tingkat  kesejahteraan  secara  umum  masyarakat  di  suatu  daerah. Diasumsikan bahwa semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin sejahtera pula masyarakat pada suatu daerah.
BPS  mendefinisikan  pengangguran  sebagai  penduduk  yang  sedang  aktif  mencari  pekerjaan,  penduduk  yang  sedang melakukan  persiapan untuk  usaha atau pekerjaan  baru, penduduk yang tidak berusaha  mencari  pekerjaan  karena  sudah merasa tidak ada kemungkinan untuk mendapat pekerjaan, serta penduduk yang sudah mempunyai suatu pekerjaan tetapi belum  memulai  pekerjaannya.  Tingkat  pengangguran  diukur  menggunakan  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap keseluruhan angkatan kerja.
Pengeluaran  rumah  tangga  yang  terkait  dengan  aktivitas  merokok  memberikan  dorongan  dalam  proporsi  yang  signifikan terhadap  keluarga  berpenghasilan rendah  ke dalam jurang  kemiskinan  (Liu et al., 2006). Pengeluaran  ini terbagi  menjadi pengeluaran langsung untuk pembelian rokok dan pengeluaran medis berlebih yang berhubungan dengan merokok. Hal senada disampaikan Almizi & Hermawati (2018) yang mengungkapkan bahwa konsumsi rokok meberikan dampak buruk baik dari sudut
pandang ekonomi ataupun dari segi kesehatan. Demikian pula yang disampaikan dari peneilitan  (Kurniawan, 2022) bahwa konsumsi tembakau berkontribusi meningkatkan kemiskinan dan mengurangi investai rumah tangga di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan.
IPM  memiliki  pengaruh  terhadap  kemiskinan  yang  signifikan  dan  negatif  (Fahrika et al., 2020).  Suliswanto  (2010)  melalui penelitiannya juga mendapatkan hasil yang serupa, yakni bahwa IPM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berbeda dengan kedua peneilitan tersebut,  Syaifullah & Malik (2017) menyimpulkan bahwa IPM berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dahliah & Nirwana Nur (2021) juga mendapatkan hasil bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun penelitian ini menyarankan pemerintah untuk mengupayakan peningkatan IPM, terutama di aspek kesehatan dan pendidikan.
Ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang positif dan sifatnya signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Ginting, 2016).
Namun hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Wijayanto (2016) yang menghasilkan bahwa ketimpangan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
PDRB per kapita memiliki pengaruh yang bersifat negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin  (Wirawan & Arka, 2015).  Serupa  dengan  hasil  tersebut,  Anggraini  (2015)  juga  menyampaikan  bahwa  PDRB  per  kapita  secara  signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan,  Azizah et al. (2018) juga mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan,
Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan  (Fahrika et al., 2020). Hal senada turut disampaikan oleh A. Amalia (2017). Sementara Dahliah & Nirwana Nur (2021) menyampaikan bahwa pengangguran memiliki efek  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Penelitian  lainnya  menunjukkan  bahwa  pengangguran  tidak berpengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan  (F.  Amalia,  2012).  Berbeda  dengan  penelitian-penelitian  yang  telah  disebutkan, Yacoub (2012) menyampaikan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

## METHODS
Penelitian  ini  dilakukan  dengen  metode  kuantitatif  asosiatif  yang  bertujuan  untuk  menemukan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dalam rangka melakukan pengujian terhadap hipotesis.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS. Periode waktu sampel adalah tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
Variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tingkat  kemiskinan  sebagai  variabel dependen  dan  tingkat  konsumsi  hasil  tembakau,  IPM,  rasio  gini,  PDRB  per  kapita  dan  tingkat pengangguran  sebagai  variabel-variabel  independen.  Definisi  operasional  dari  variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut :
Perubahan tingkat  kemiskinan  (ΔP) diukur  menggunakan perubahan  persentase  penduduk  miskin
pada suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Konsumsi  produk  tembakau  (lnCTemb)  menggunakan  data  rata-rata  pengeluaran  mingguan  per kapita untuk keperluan belanja rokok dan produk tembakau lainnya. Terhadap variabel ini, diambil nilai logaritma natural (ln).
Perubahan  IPM  (ΔIPM)  diukur  dengan  poin  kenaikan  atau  penurunan  IPM  dibandingkan  dengan periode sebelumnya.
Perubahan Rasio gini (ΔGini) diukur menggunakan perubahan nilai rasio gini dibandingkan dengan periode sebelumnya
Perubahan PDRB per kapita (ΔPDRBKap) diukur dengan persentase perubahan PDRB per kapita di kabupaten/kota terhadap PDRB per kapita tahun sebelumnya.
Perubahan  Tingkat  pengangguran  (ΔTPT)  diukur  menggunakan  perubahan  persentase  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap TPT periode sebelumnya.
Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## ΔP = f (lnCTemb, ΔIPM, ΔGini, ΔPDRBKap, ΔTPT)
Penelitian ini menggunakan data time series selama 4 tahun, dari tahun 2018 – 2021 dan data cross section sejumlah 15 kabupaten/kota di provinsi Lampung. Data kemudian dianalisis menggunakan metode regresi data panel dengan aplikasi STATA 17.0.  Model estimasi yang digunakan menjadi : Δ Pit = α + β1 lnCTemb 𝑖𝑡 + β2Δ IPM 𝑖𝑡 + β3Δ Gini 𝑖𝑡 + β4Δ PDRBKap 𝑖𝑡 + β5Δ TPT 𝑖𝑡 + ε

## RESULTS AND DISCUSSION

## Pemilihan Model Regresi Data Panel
Dalam melakukan pemilihan model regresi untuk data panel dilakukan uji Chow dengan Prob > F = 0.3143. Karena nilai probabilitas > 0.05 maka model common effect lebih baik untuk digunakan ketimbang model fixed effect .
Selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan uji Hausman dan didapatkan Prob > chi2 = 0.0355. DIkarenakan nilai probabilitas <0.05, sehingga model fixed effect dipilih ketimbang model random effect .
Kemudian untuk menguji antara model common effect dan random effect, dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM). Dari pengujian tersebut didapat hasil Prob > chibar2 =   1.0000. Karena nilai probabilitas yang lebih dari 0.05, model common effect dipilih ketimbang model random effect .
Dari ketiga pengujian yang telah dilakuan, maka dipilihlah model regresi data panel dengan common effect .

## Pengujian Asumsi Gauss-Markov
Pengujian  normalitas  dengan  uji  skewness  dan  kurtossis  (sktest),  didapatkan  nilai  Prob>chi2  0.4717.  Karena  nilai probabilitas >0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
Kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah model mengalami permasalahan multikolinieritas. Pengujian dilakukan dengan Variance Inflation Factor (VIF). Dari pengujian tersebut didapatkan Mean VIF 1.66 (<10) sehingga model dinyatakan tidak mengalami masalah multikolinieritas.
Uji heteroskedastisitas memiiki tuuan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varians residual. Uji ini dilakukan dengan perintah hettest dan  didapatkan hasil Prob > chi2 = 0.4840. Karena hasil probabilitas > 0.05, model dinyatakan tidak memiliki permasalahan heteroskedastisitas.
Terakhir, dilakukan pengujian untuk mengetahui adanya autokorelasi dengan fungsi xtserial, dan didapat hasil Prob > F =  0.0389. Dikarenakan nilai probabilitas < 0.05, dapat disimpulkan bahwa model mengalami permasalahan auttoregresif orde pertama. Terhadap permasalahan autokorelasi ini diatasi dengan menggunakan model regresi xtregar. Xtregar cocok untuk model regresi yang memadukan time series dan cross section ketika terjadi gangguan autoregresif orde pertama. Model ini didukung oleh penelitian Baltagi & Wu (1999) serta Bhargava et al. (1982).

## Pengujian Hipotesis
Berdasarkan hasil pegujian hipotesis, didapatkan nilai koefisien determinasi secara keseluuhan ( R-Squared overall ) sebesar 0,4055. Angka ini bermakna bahwa vairabel-variabel independen menjelaskan perubahan variabel dependen sebanyak  40,55%.  Prob  >  chi2  yang  bernilai  kurang  dair  0.05  berarti  bahwa  semua  variabel  independen  secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya jika nilainya lebih dari 0.05 berarti variabel-variabel independen secara bersama-sama memiiki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen. Nilai P>|z| yang kurang dari 0.05 memberikan makna bahwa variabel-variabel dependen tersebut memiliki pengaruh  signifikan. Sebaliknya nilai P>|z|  yang lebih  dari 0.05 berarti  variabel-variabel tersebut  tidak  memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
Dari hasil pengujian, terlihat bahwa variabel tingkat konsumsi produk hasil tembakau memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Lampung  pada  periode  2018-2022.  Peningkatan  satu  persen konsumsi produk hasil tembakau  berpengaruh terhadap peningkatan 0.987 persen kemiskinan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Liu et al. (2006), Almizi & Hermawati (2018) dan (Kurniawan, 2022).
Terhadap variabel IPM, hasil pengujian menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2018-2022. Jika IPM meningkat satu poin, maka kemiskinan akan berkurang sebanyak 1.086 persen. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Fahrika et al. (2020) dan Suliswanto (2010).
Variabel  rasio  gini  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Lampung  pada periode 2018-2022. Peningkatan 0.1 poin rasio gini berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan sebesar 0.5 persen. Hasil serupa juga disampaikan Ginting (2016) melalui hasil penelitiannya.
Sementara untuk variabel PDRB per kapita, dalam penelitian ini didapati hasil bahwa variabel ini memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2018-2022. Akan tetapi pengaruh yang diberikan kecil karena peningkatan PDRB per kapita sebesar satu persen hanya meningkatkan kemiskinan sebesar 0.03 persen. Hal ini berbeda dengan yang disapaikan dalam penelitian  Azizah et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Yang terakhir, hasil pengujian menemukan bahwa variabel TPT memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap tingkat  kemiskinan  di  Provinsi Lampung  pada  periode 2018-2022.  Hasil ini  mendukung  kesimpulan  y ang disampaikan Dahliah & Nirwana Nur (2021).

## CONCLUSIONS
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel-variabel pengeluaran konsumsi produk tembakau. IPM, rasio gini, PDRB per kapita, dan TPT bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Masing-masing variabel independen secara terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan kecuali variabel perubahan tingkat pengangguran terbuka.
Pengeluaran  konsumsi  produk  tembakau.  IPM  dan  rasio  gini  memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis yang telah disampaikan sebelumnya. Pengeluaran konsumsi produk tembakau, dan rasio gini memiliki pengaruh positif, sementara IPM memberikan pengaruh yang bersifat negatif. Hasil ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang mendapatkan hasil senada.
Sementara variabel PDRB per kapita mendapatkan hasil yang berbeda dengan hipotesis. Dalam penelitian ini PDRB per  kapita  memberikan  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Fenomena  ini  dapat  mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat tidak merata, sehingga hanya sebagian kelompok yang merasakan manfaatnya. Namun hal ini dapat pula diakibatkan oleh kurangnya periode dan wilayah sampel. Variabel TPT juga mendapatkan hasil yang berbeda dengan hipotesis, dengan hasil pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Namun terdapat penelitian terdahulu yang memberikan hasil serupa.

## REFERENCES
Almizi, M., & Hermawati, I. (2018). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dengan Mengurangi Konsumsi Rokok Di Indonesia. Jurnal Penelitian Kesejahteraan (Jks) .
Amalia,  A.  (2017).  Pengaruh  Pendidikan,  Pengangguran  Dan  Ketimpangan  Gender  Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. At-Tawassuth , 3 (3).
Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di
Kawasan Timur Indonesia (Kti)Periode 2001-2010. Jurnal Ilmiah Ekonosains , 10 (2).
Anggraini,  F.  (2015).  Analisis  Pengaruh  Angka  Harapan  Hidup,  Angka  Melek  Huruf,  Tingkat Pengangguran  Terbuka  Danpendapatan  Domestik  Regional  Bruto  Perkapita  Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsisulawesi Tengah Tahun 2010-2013. E-Jurnal Katalogis .
Azizah,  W.  E.,  Sudarti,  &  Kusuma,  H.  (2018).  Pengaruh  Pendidikan,  Pendapatan  Perkapita  Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. In Jurnal Ilmu Ekonomi (Vol.
2).
Baltagi, B. H., & Wu, P. X. (1999). Unequally Spaced Panel Dataregressions With Ar(1)Disturbances.
Econometrics Theory .
Bhargava, A., Franzini, L., & Narendranathan, W. (1982). Serial Correlation And The Fixed Effects
Model. Review Of Economic Studies .
Https://Academic.Oup.Com/Restud/Article/49/4/533/1581969
Bps. (N.D.-B). Indeks Pembagunan Manusia . Badan Pusat Statistik (Bps).
Bps. (N.D.-B). Kemiskinan Dan Ketimpangan . Badan Pusat Statistik (Bps).
Bps. (N.D.-A). Pdrb Per Kapita . Badan Pusat Statistik (Bps).
Bps. (N.D.-B). Tenaga Kerja . Badan Pusat Statistik (Bps).
Dahliah, D., & Nirwana Nur, A. (2021). The Influence Of Unemployment, Human Development Index And  Gross  Domestic  Product  On  Poverty  Level. Golden  Ratio  Of  Social  Science  And Education , 1 (2), 95 – 108. Https://Doi.Org/10.52970/Grsse.V1i2.84
Fahrika,  A.  I.,  Salam,  H.,  &  Buhasyim,  M.  A.  (2020).  Effect  Of  Human  Development  Index  (Hdi),
Unemployment, And Investment Realization Toward Poverty In South Sulawesi-Indonesia. The International Journal Of Social Science World . Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.4080749
Ginting, A. M. (2016). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. Kajian . Http://News.Bisnis.Com/Read/20140721/15/244928/
Kurniawan. (2022). Kompleksitas Permasalahan Kemiskinan Dan Lingkaran Konsumsi Tembakau Di Indonesia. Sosio Informa .
Liu, Y., Rao, K., Hu, T. Wei, Sun, Q., & Mao, Z. (2006). Cigarette Smoking And Poverty In China.
Social Science And Medicine , 63 (11), 2784 – 2790. Https://Doi.Org/10.1016/J.Socscimed.2006.06.019
Suliswanto,  M.  S.  W.  (2010).  Pengaruh  Produk  Domestik  Bruto  (Pdb)  Dan  Indeks  Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 8 (2). Http://Www.Gatra.Com,
Surono,  &  Purwanto,  E.  (2018). Teknik  Dan  Fasilitas  Cukai  Kepabeanan  Dan  Cukai . Http://Www.Bppk.Depkeu.Go.Id
Swarnata, A., Kamilah, F. Z., Melinda, G., & Adrison, V. (2022). Efek Pemiskinan Akibat Konsumsi Tembakau Di Indonesia .
Syaifullah, A., & Malik, N. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Asean-4 (Studi Pada 4 Negara Asean). Jurnal Ilmu Ekonomi , 1 (1), 107 – 119.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). Economic Development (12th Ed.). Pearson.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan . (N.D.). Sekretariat Nasional Sdgs.
Wijayanto, A. T. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000 – 2010. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (02).
Wirawan, I. M. T., & Arka, S. (2015).  Analisis Pengaruh Pendidikan Pdrb Per Kapita Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi. E-  Jurnal Ep Unud .
Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Eksos , 8 (3), 176 – 185.
.