JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11(2) (2019): 355-364 . DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.14149
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Pemukiman Kumuh Bantaran Sungai Deli Kelurahan Labuhan Deli Medan Sumatera Utara
Slum Settlement of River Deli Deli, Labuhan Deli Medan,

## North Sumatra
Syahril Ginting, Ibnu Hajar* & Usman Pelly
Program Pascasarjana Antropologi Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Diterima: 23 Juli 2019; Disetujui: 24 Oktober 2019; Dipublish: 01 Desember 2019

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan pemukiman kumuh bantaran sungai Deli dan menemukan cara meremajakan bantaran sungai Deli tanpa terjadi konflik sosial. Penelitian ini menggunakan metode etnografi. Teknik penelitian dengan wawancara mendalam dan observasi partisipasi terhadap informan di bantaran sungai Deli  Kelurahan  Labuhan  Deli.  Dari  hasil  penelitian,  masyarakat  yang  berasal  dari  berbagai  daerah  di  Sumatera Utara, seperti Kabupaten Karo dan Langkat, merantau ke Kota Medan untuk memperbaiki kehidupan, namun kalah karena tidak memiliki pendidikan dan keterampilan. Adanya budaya malu pulang kampung karena telah merantau, maka mereka berusaha untuk tetap tinggal di kota Medan, tidak ada cara lain kecuali mencari pemukiman yang murah  untuk  bertahan  hidup,  salah  satunya  adalah  dengan  menempati  bantaran  sungai  Deli.  Pemerintah  telah menerapkan  kebijakan  yang  memudahkan  para  pemukim  untuk  bermukim  di  tempat  lebih  layak,  yaitu:  dengan program relokasi, sosialisasi pentingnya pendidikan dan bahayanya bermukim di pemukiman kumuh. Oleh karena itu,  dengan  kebijakan  ini,  masyarakat  setempat  telah  memiliki  pemukiman  baru,  dimana  pemukiman  ini mempunyai cicilan rendah dan dipelopori oleh pemerintah Kata Kunci : Pemukiman Kumuh, Sanitasi, Sosialisasi Pendidikan

## Abstract
This paper is part of the Unimed Anthropology Social research thesis which aims to explain the development of slum settlements on the Deli river and find ways to rejuvenate the Deli riverbank without involving social conflict. This study uses ethnography method. Research technique with interviews conducted and observations of informants  in the Deli river  in  Labuhan  Deli  Village.  From  the  results  of  the  research,  the  people  come  from  various  regions  in  North Sumatra, such as Karo and Langkat Regencies, migrated to Medan for improve their lives, but lost because they did not have  education  and  skills.  The  existence  of a  culture of  fear  of  returning  home  because  they  had  migrated,  so they continued to live in the city of Medan, there was no other way but to find cheap settlements to survive, one of which was  by arranging the  river  banks  of the  Deli.  The  government  must  issue  policies  that  regulate  settlers  to  settle  in more  feasible  places,  namely:  with  relocation  programs,  socialization  of  appropriate  education  and the  dangers  of settling in slums. Therefore, with this policy the community has new settlements, where these settlements have low installments and are pioneered by the government.
Keywords: Slum Settlement, Sanitation, Education Socializatio
How to Cite : Ginting, S. Hajar, I. & Pelly, U. (2019). Pemukiman Kumuh Bantaran Sungai Deli Kelurahan Labuhan Deli Medan Sumatera Utara. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2): 355-364 .
*Corresponding author:
E-mail: ibnuhajar@unimed.ac.id
ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Bagi  kota-kota  besar  di  Indonesia seperti kota Medan, persoalan pemukiman kumuh  merupakan  masalah  yang  serius karena  dikhawatirkan  akan  menyebabkan terjadinya  kantong-kantong  kemiskinan yang  kronis  dan  kemudian  menyebabkan lahirnya  berbagai  persoalan  sosial  di  luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk  menangani  dan  mengawasinya. Pemukiman itu sendiri adalah bagian  dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, dapat merupakan kawasan perkotaan  dan perdesaan,  berfungsi  sebagai  lingkungan tempat  tinggal  (hunian)  dan  tempat kegiatan  yang  mendukung  kehidupan  dan penghidupan
Kawasan  kumuh  adalah  sebuah kawasan  dengan  tingkat  kepadatan populasi  tinggi  di  sebuah  kota  yang umumnya  dihuni  oleh  masyarakat  miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota  besar  di  dunia.  Kawasan  kumuh umumnya terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti  kejahatan,  obat-obatan  terlarang dan  minuman  keras.  Di  berbagai  negara miskin,  kawasan  kumuh  juga  menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Di berbagai kawasan  kumuh,  khususnya  di  negara- negara  miskin,  penduduk  tinggal  di
kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat  sulit  untuk  dilewati  kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran.
Pemukiman  kumuh  adalah  tempat tinggal  yang  kotor.  Beragam  upaya  dan program  dilakukan  untuk  mengatasinya, namun  masih  saja  banyak  kita  jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap  sudut  kota  yang  disertai  dengan pelanggaran aturan dalam hidup bermasyarakat  di  perkotaan.  Misalnya dengan  pendirian  rumah  maupun  kios dagang  secara  liar  di  lahan-lahan  pinggir jalan,  sehingga  mengganggu  ketertiban lalu  lintas  yang  akhirnya  menimbulkan kemacetan  jalanan  kota.  Masyarakat miskin  di  perkotaan  itu  unik  dengan berbagai  permasalahn  sosialnya  sehingga perlu  mengupas  akar  masalah  dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan  mereka.  Dapat  dijelaskan bahwa  bukanlah  kemauan  mereka  untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena  faktor  ketidakberdayaan  yang membuat  mereka  terpaksa  menjadi ancaman bagi eksistensi kota. Keterbatasan  pilihan  yang  dimiliki  orang pendatang  pada  umumnya,  memilih kehidupan laut sebagai sumber penghidupan, dan menetap tidak jauh dari laut  juga.  Seperti  membangun  tempat tinggal di bantaran sungai Deli.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian riset ini menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  Etnografi  James  P.  Spradley. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan teknik  wawancara  secara  mendalam, observasi  partisipasi  dan  tradisi  lisan. Etnografi  ini  bersifat holistik-integratif, thick  description,  dan  analisis  kualitatif untuk mendapatkan native’s point of view.
Metode ini didasarkan atas 5 prinsip, yaitu teknik  tunggal,  identifikasi  tugas,  maju bertahap, penelitian orisinal dan problem- solving. (Spradley, 1997). Langkah- langkah  penelitian  maju  bertahap  ini terdiri  dari  12  langkah  dimulai  dengan suatu  fokus  yang  luas  pada  langkah  1 sampai langkah  ke 5 dan pada langkah ini merupakan  bagian  dari  analisis  awal  atau permukaan  penelitian  yang  dikerjakan. Dimulai  dengan  mengumpulkan  data live in    di  sekitar  bantaran  sungai  Deli, bertempat  tinggal  di  sekitar  bantaran sungai  memudahkan peneliti  masuk kedalam  lingkungan  penelitian,  berbaur dengan masyarakat dalam keseharian yang mereka  jalani.  Studi  pustaka  digunakan dalam  pengumpulan  data-data  melalui sumber  buku-buku,  jurnal,  tesis,  desertasi dan media internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemukiman  kumuh  yang  berada  di bantaran sungai Deli merupakan pemukiman yang didirikan oleh masyarakat yang termasuk dalam kategori masyarakat  yang  memiliki  ekonomi menengah  ke  bawah  atau  miskin,  hal  ini dilatarbelakangi  oleh  masyarakat  yang mendirikan  pemukiman  kumuh  berasal dari  daerah  luar  medan.  Masyarakat tersebut  dinamakan  kaum  urban  karena melakukan  kegiatan  berpindah  tempat dari  desa  ke  kota  karena  memiliki keinginan  untuk  merubah  kehidupan  dan penghidupannya.
Keberangkatan  masyarakat  desa  ke kota  selalu  dibarengi  dengan  doa  dan ritual  khusus  dari  kampung  halamannya, kegiatan  ini  dipercaya  akan  memberikan kemudahan  rezeki  bagi  yang  akan merubah  nasib  ke  kota,  dengan  semangat ritual  ini  juga  yang  membuat  masyarakat urban  malu  pulang  ke  kampung  halaman, sehingga memanfaatkan pekerjaan apapun itu asalkan dapat menghasilkan duit untuk melangsungkan kehidupan di perkotaan.
Dengan minimnya pendapatan ekonomi  dan  rasa  malu  terhadap  diri sendiri,  membuat  kaum  urban  tersebut mencari  tempat  tinggal  yang  praktis  dan relatif murah. Daerah tersebut merupakan daerah  atau  lahan  kosong  yang  dimiliki pemerintah,  karena  kalau  dimiliki  oleh
masyarakat  akan  menimbulkan  konflik, daerah  atau  lahan  kosong  yang  dimaksud peneliti adalah daerah pinggiran rel (DPR), daerah  aliran  sungai  (DAS)  dan  pinggiran jalan atau trotoar.
Sebenarnya,  menempati  daerah  ini dilarang  oleh  pemerintah,  karena  akan memberikan  disfungsi  lahan  tersebut, larangan  ini  diinformasikan  dengan prasasti Dinas PU ataupun papan reklame, namun  beberapa  elemen  masyarakat mengambil  keuntungan  dari  hal  ini. Mereka  memanfaatkan  lahan  tersebut untuk  dijual  secara  murah  kepada  kaum urban yang tidak memiliki  tempat tinggal, padahal mereka pun mengetahui larangan mendirikan  bangunan  di  daerah  tersebut. Namun  dengan  tuntutan  yang  tidak  dapat dipenuhi  dengan  pendapatan  ekonomi, memaksa  mereka  untuk  bertransaksi  jual beli  lahan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah tersebut
Memang  harga  yang  ditawarkan sangatlah murah dibandingakan lokasi lain di  kota  medan,  sehingga  kaum  urban memanfaatkannya untuk bertempat tinggal sembari menabung untuk nantinya dapat  memiliki  rumah  yang  memadai, walaupun  pada  akhirnya  mereka  sangat nyaman  bertempat  tinggal  di  lahan  milik pemerintah tersebut dan bahkan ada yang mengklaim  bahwa  tanah  itu  merupakan tanah  hak  milik  pribadi,  tetapi  ketika
ditanya permasalahan surat, mereka tidak memilikinya.
Pembiaran pertumbuhan pemukiman kumuh  yang  dilakukan pemerintah memberikan  perluasan  dan  peningkatan pemukiman kumuh, pada awalnya pemukiman  kumuh  hanya  didirikan  di daerah  pinggiran  rel  dan  pinggiran  jalan protokol, namun sekarang telah menyebar di  daerah  aliran  sungai  atau  bantaran sungai seperti bantaran sungai Deli.
Setelah mereka mendirikan bangunan  yang  masuk  dalam  kategori semi permanen, maka mereka memanfaatkan  lingkungan  tersebut  untuk membuat sistem mata pencaharian, seperti membuka  warung  kopi,  tambal  ban  dan tidak  sedikit  yang  memiliki  mata pencahrian  sebagai  nelayan,  menjadikan bagian  belakang  rumah  yang  langsung bersentuhan  dengan aliran sungai sebagai galangan kapal, ditambah lagi tidak adanya keteraturan  dalam  mendirikan  bangunan, sehingga  semakin  menambah  kesan kumuh lingkungan ini.
Pada  dasarnya  sungai  dijadikan sebagai  sumber  kehidupan  bagi  manusia, namun  di  daerah  ini,  masyarakat menjadikan  sungai  sebagai  pembuangan baik sampah, limbah rumah tangga bahkan kotoran  manusia.  Sungguh  ironi  menurut peneliti,  apabila  kita  langsung  melihat masyarakat memanfaatkan sungai sebagai
pembuangan namun memanfaatkan sungai sebagai  tempat  mandi.  Peneliti  melihat kesenangan  yang  digambarkan  anak-anak ketika  bermain  atau  mandi  disungai  Deli, namun miris ketika melihat para orang tua tidak  menjaga  kebersihan  sungai,  apalagi tidak adanya ketegasan pemerintah dalam menindaklanjuti  perusahaan  atau  pabrik yang  membuang  limbahnya  ke  aliran sungai Deli.
Penelitian ini menggambarkan keharmonisan  yang  terbangun  dalam ruang  sosial  anak-anak  ketika  bermain atau mandi disungai, seharusnya ini dapat dijadikan  acuan  oleh  pemerintah  agar melestarikan  dan  merefungsi  sungai sebagaiman  mestinya.  Dengan  ini  juga peneliti  berharap  para  orang  tua  sadar akan  fungsi  sungai  yang  dapat  dijadikan sebagai  sumber  kehidupan  dan  ikut  serta dengan  pemerintah  dalam  melestarikan fungsi sungai Deli. Ketika masyarakat yang telah  lama  bertempat  tinggal  di  bantaran sungai  Deli  tetapi  tidak  mendapatkan tindakan  tegas  dari  pemerintah  dalam mengimplementasikan  peraturan,  maka akan  sulit  untuk  merelokasi  atau peremajaan kawasan bantaran sungai Deli.
Apabila  tidak  ada  sosialisasi  yang persuasip,  maka  akan  mengakibatkan konflik ketika pemerintah ingin menerapkan kebijakannya, disinilah peneliti  memberikan  model  sosialisasi
dalam  mendapatkan  kesepakatan  dengan para masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran  sungai  Deli,  yaitu  dengan sosialisasi,  FGD  (focus  Group  Discussion), intervensi  fisik  dan  non  fisik.  Hal  ini diharapkan  peneliti  dapat  dijadikan  oleh pemerintah terkait dan stake holder dalam mengambil  kesepakatan  perencanaan relokasi  ataupun  peremajaan  pemukiman kumuh di bantaran sungai Deli Kecamatan Medan Labuhan.
Dalam  penelitian  ini,  dapat  dilihat cara-cara  dan  strategi  masyarakat  urban dalam  mendapatkan  tanah  terbilang  unik, karena  nenek  mereka  pada  awalnya membeli tanah yang ada di sekitar sungai, tetapi  tidak  termasuk  lahan  bantaran sungai.  Tanah  tersebut  merupakan  tanah yang tidak dipakai oleh pemerintah seperti tanah milik PTPN yang tidak terpakai lagi, kemudian beberapa organisasi masyarakat dan kelompok tertentu menjualnya dengan system  kavlingan  dan  dengan  harga  yang relative  murah.  Setelah  tanah  dibeli  oleh yang  bersangkutan,  mereka  menunggu proses  pelepasan  dan  pengambilan sertifikat  tanah  yang  ditandatangani  oleh Camat,  kemudian  diproses  menjadi  tanah hak milik dengan bukti sertifikat hak milik (SHM).  Pesatnya  perkembangan  kota  dan pertumbuhan  masyarakat  di  daerah tersebut  memberikan  mereka  peluang untuk  memperluas  tanah  kavlingan
dengan  cara  tertentu,  namun  harga  dari tanah  tersebut  mulai  meningkat  menjadi lebih  mahal,  dengan  tidak  adanya  tanah warisan,  maka  dengan  sendirinya  mereka mendirikan rumah di bantaran sungai.
Dalam  menjalani  hidup  di  daerah kelurahan Labuhan Deli, membuat mereka semakin  paham  dengan  strategi-strategi dalam  bertahan  hidup,  namun  mereka tidak  mempersiapkan  kehidupan  untuk keturunannya, sehingga keturunan tersebut  yang  menggunakan  bantaran sungai  Deli  menjadi  pemukiman  yang semakin  lama  menjadi  slum  area  yang tidak  dapat  dikontrol.  Karena  merasa masyarakat  setempat,  mereka  merasa berhak  untuk  memiliki  secara  illegal beberapa  lahan  bantarang  sungai  untuk dijadikan pemukiman, oleh karena itu,mayoritas  masyarakat  yang  bermukim di  bantaran  sungai  deli  merupakan keturunan dari masyarakat di daerah ini.
Di  dalam  penelitian  ini,  ditemukan syarat-syarat  untuk  diperbolehkannya seseorang  bertempat  tinggal  di  daerah tersebut  yaitu  dengan  cara  menikahi masyarakat asli daerah tersebut.
Masyarakat  asli  merupakan  masyarakat yang  sudah  bertempat  tinggal  minimal  30 tahun  di  kelurahan  Labuhan  Deli,  dengan syarat demikianlah, maka seseorang dapat bertempat  tingga  di  bantaran  sungai  Deli tersebut. Apabila tidak memiliki
persyaratan tersebut, maka tidak diperbolehkan  untuk  mendiami  atau menjadikan  bantaran  sungai  Deli  sebagai tempat tinggal.
Salah  satu  yang  menjadi  perhatian peneliti  dalam  peneliti  ini  adalah  peran Ormas  (Organisasi  Kemasyarakatan)  atau OKP  (Organisasi  Kepemudaan)  tidak berlaku  dalam  penguasaan  daerah  ini, padahal diketahui hampir lahan pemerintah  yang  kosong  dikuasai  oleh OKP.  Oleh  karena  itu,  di  daerah  bantaran sungai Deli tersebut tidak ada istilah klaim kekuasaan,  dana  keamanan  atau  apapun itu  oleh  OKP  tertentu,  sehingga  semakin menjamur  dan  mulai  dikenal  sebagai pemukiman kumuh ( slum area ).
Masyarakat  di  daearah  pemukiman kumuh  bantaran  sungai  Deli  kelurahan Labuhan  Deli  sebenarnya  tidak  dapat mempertahankan  tanah  tersebut,  mereka hanya pasrah dengan keputusan pemerintah  tentang  penertiban  atau penggusuran  yang  akan  terjadi,  namum mereka  telah  mengetahui  berapa  lama terjadinya  penggusuran  oleh  pemerintah. Dari hasil penelitian didapati bahwa waktu untuk  pelaksanaan  penertiban  atau penggusuran berkisar 15-20 tahun, apabila dilakukan penggusuran di daerah tersebut, maka  mereka  akan  mengungsi  ke  rumah keluarga  yang  masih  di  sekitar  daerah tersebut,  setelah  program  penertiban  dan
penggusuran  selesai,  maka  mereka  akan membangun  rumah  di  tanah  yang ditempati sebelumnya.
Sebenarnya pemerintah sering melakukan  sosialisasi  untuk  larangan bertempat tinggal, penertiban dan penggusuran pemukiman kumuh tersebut, namun dengan himpitan ekonomi, pendidikan rendah dan kurangnya keterampilan,  maka  dengan  memaksakan diri,  mereka  bertempat  tinggal  di  daerah bantaran  sungai  Deli  tersebut.  Yang menjadi perhatian peneliti juga, pemerintah  kelurahan  tidak  terlalu mengambil  pusing  dengan  pemanfaatan fungsi bantaran sungai Deli yang dijadikan sebagai  pemukiman  kumuh,  padahal larangan  untuk  mempergunakan  daerah bantaran  sungai  seperti  sungai  Deli sebagai  pemukiman  telah  tertuang  dalam undang-undang.
Dalam UU No 20 Tahun 2011, dimana dijelaskan  bahwa  Rusun  (Rumah  Susun) adalah  bangunan  gedung  bertingkat  yang dibangun  dalam suatu  lingkungan, terbagi dalam  bagian-bagian  yang  distrukturkan secara  fungsional  dalam  arah  horizontal maupun  vertikal  dan  merupakan  satuan- satuan  yang  masing-masing  digunakan secara  terpisah,  status  penguasaannya dapat  disewa  serta  dibangun  dengan menggunakan  dana  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  dan  atau  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dengan fungsi  utamanya  sebagai  hunian  atau pemukiman.
Dengan  tujuan  meningkatan  kualitas lingkungan  permukiman  melalui  upaya peremajaan,  pemugaran,  dan  relokasi pemukiman tersebut. Rencana Pembangunan  ini  merupakan  salah  satu solusi  dalam  penyediaan  permukiman layak huni bagi masyarakat berpenghasilan  rendah.  Pembangunan Rusun  seharusnya  mampu  membantu perkotaan  dalam  menyediakan  hunian yang  layak  untuk  warganya,  terkhusus kaum  urban  yang  memiliki  penghasilan rendah.
Keberadaan  Rusun  di  Indonesia diatur oleh UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah  Susun  (UU  Rusun).  Rumah  susun (Rusun) adalah bangunan gedung bertingkat  yang  dibangun  dalam  suatu lingkungan  yang  terbagi  dalam  bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional,  baik  dalam  arah  horizontal maupun  vertikal  dan  merupakan  satuan- satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan  digunakan  secara  terpisah,  terutama untuk  tempat  hunian  yang  dilengkapi dengan  bagian  bersama,  benda  bersama, dan  tanah  bersama.2  Rusun  dapat dibangun  di  atas  tanah  Hak  Milik  (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak pakai
(HP)  di  atas  tanah  Negara;  dan  HGB  atau HP di atas tanah hak pengelolaan (HPL).
Berdasarkan  UU  Rusun  Tata  cara pelaksanaan  pinjam-pakai  atau  sewa diatur  dalam  peraturan  pemerintah  dan Tata cara pelaksanaan pinjam-pakai, sewa, atau  sewa-beli  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Pembangunan  Rusunawa  saat ini  adalah  program  pemerintah  yang dilaksanakan  oleh  Departemen  Pekerjaan Umum  untuk  mengatasi  kawasan  kumuh perkotaan. Satuan Rusun, yang selanjutnya disebut  sarusunawa,  adalah  unit  hunian pada  rusunawa  yang  dapat  digunakan secara  perorangan  berdasarka  ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
Program  relokasi  pemukiman  yang tepat adalah dengan melihat adanya lahan kosong  yang  produktif  untuk  dijadikan relokasi  pemukiman  masyarakat  yang bermukim  di  bantaran  sungai  Deli,  lokasi lahan tersebut tidak jauh dari pemukiman masyarakat  bantaran  sungai  Deli.  Lokasi ini  merupakan  lokasi  yang  tepat  dalam pelaksanaan  relokasi  pemukiman,  karena dari  penelitian  ini,  masalah  yang  akan ditimbulkan  oleh  relokasi  ini  sangat minim, namun untuk menunjang keberhasilan rencana relokasi pemukiman ini, pemerintah harus berperan aktif dalam
pelaksanaannya,  harus  tepat  sasaran  agar tidak  ada  ketimpangan  social  dan membuka  peluang  pihak-pihak  tertentu dalam pengambil alihan kekuasaan.
Strategi  relokasi  pemukiman  yang telah  dijelaskan  oleh  peneliti  sebelumnya, diharapkan  dapat  mencegah  penyebaran dan  perluasan  pemukiman  kumuh  di bantaran  sungai  Deli  Kelurahan  Labuhan Deli. Setelah relokasi pemukiman dilakukan  oleh  pemerintah,  maka  untuk menumbuhkan kemauan masyarakat untuk  pindah  ke  relokasi  pemukiman, dibutuhkan adanya penyediaan sarana dan prasarana  yang  memadai,  hal  ini  berguna untuk  menunjang  kenyamanan  penduduk yang  akan  direlokasi.    Dengan  rencana relokasi  pemukiman  oleh  pemerintah, diperlukan  juga  kesepakatan  dengan masyarakat, agar program relokasi nantinya tidak terlalu berdampak negative bagi masyarakat.
Dalam mengurangi peningkatan kriminalitas yang dilakukan anak dibawah umur,  seharusnya  pemerintah  dan  orang tua  bekerja  sama  dalam  memberikan pendidikan  dan  pengawasan,  dengan pendidikan  yang  didapatkan  oleh  anak- anak  serta  pengurangan  beban  kehidupan bagi anak-anak, dapat mengurangi tingkat kriminalitas  ini,  model  yang  diberikan dapat  berupa  pembiayaan  pendidikan yang  tepat  sasaran  dan  sosialisasi  dengan
orang  tua,  sehingga  para  orang  tua  juga termotivasi untuk
mengawasi pertumbuhan dan pergaulan anak- anaknya.
Dengan  pendidikan  juga  seperti pendidikan formal, dapat merubah kehidupan  generasi  muda  di  daerah  ini, karena apabila minat terhadap pendidikan meningkat, maka minat untuk memperbaiki kehidupan juga akan terlaksana, sehingga daerah pinggiran kota semakin  lama  akan  ditinggalkan  oleh generasi  berikutnya,  tetapi  apabila  tidak terlaksana,  maka  hal  ini  akan  menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan masyarakat  di  bantaran  sungai  Deli Kecamatan Medan Labuhan.
Pemukiman  kumuh  harus  segera ditangani,  paling  tidak  luas  pemukiman kumuh  harus  dapat  dihentikan,  bahkan keberadaan  lingkungan  kumuh  yang  ada sekarang  harus  sedikit  demi  sedikit dirubah  menjadi  lingkungan  perumahan dan  pemukiman  yang  layak  huni,  sehat, aman, serasi dan teratur. Pemerintah terus berusaha mengurangi keberadaan permukiman  kumuh,  salah  satu  upayanya adalah  dengan  melaksanakan  kegiatan Penanganan  Lingkungan  Perumahan  dan Permukiman  Kumuh  Berbasis  Kawasan (PLP2K-BK) yang digulirkan oleh Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian Negara  Perumahan  Rakyat.  Tujuan  utama
kegiatan  ini  adalah  menata  pemukiman kumuh  dengan  meningkatkan  kualitas lingkungannya  sekaligus  meningkatkan nilai  pemanfaatan  lahan  sehingga  optimal sesuai dengan potensi lahan.

## SIMPULAN
Masyarakat yang melakukan perpindahan tersebut dinamakan masyarakat  urban.  Mereka  melakukan perpindahan  dikarenakan  adanya  niat untuk  meningkatkan  pendidikan  dan merubah kehidupan di desa menjadi lebih baik  di  daerah  perkotaan.  Latar  belakang yang  paling  dominan  adalah  masalah ekonomi, masyarakat desa merasa apabila bertempat tinggal di kota akan mendapatkan ekonomi yang lebih baik.
Setelah  menetap  di  Kota  Medan, mereka  harus  mendapatkan  lahan  tempat tinggal  untuk  bertahan  sembari  mencari pekerjaan,  dengan  tidak  adanya  skill  dan keterampilan,  secara  otomatis  mereka akan  mencari  tempat  tinggal  yang  relatif murah  dan  sesuai  dengan  pendapatan mereka.  Cara  yang  dilakukan  adalah dengan mencari lahan-lahan milik pemerintah  yang  dikelola  oleh  segelintir orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan mengatas  namakan  OKP,  setelah  mereka menghubungi  OKP  yang  menguasai  salah satu  lahan  seperti  Sungai  Deli,  mereka akan  membayarkan  beberapa  nominal
nilai kontak dengan OKP tersebut. Kontrak ini  sebenarnya  tidak  memiliki  kekuatan hukum,  hanya  berupa  perjanjian  yang diinterpretasi menjadi hak untuk bertempat tinggal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  A.  (1984). Strategi  Komunikasi .  Bandung: Armilo. Bahar,  S.  (1995). 'Ketahanan  Nasional  Sebagai Doktrin  Dasar  Nasional:  Basis,  Posisi,  dan Dukungan Teori', dalam Menanggapi Tantangan  Masa  Depan .  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan. Barth,  F.  (1969). Kelompok  Etnik  dan  Batasannya . Terjemahan  Nining  L.  Soesilo.  Jakarta:  UI Press Bungin,  B.  (2012). Analisis  Data  Penelitian Kualitatif:  Wancana  dan  Teoritis  Penafsiran . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hajar,  I.  (2015). Tuan  Rumah  dan  Pendatang . Medan: UNIMED Press. Helmi,  A.  (2012),  Strategi  Adaptasi  Nelayan Terhadap  Perubahan  Ekologis.  Jurnal: Makara, Sosial Humaniora, 6(1):168-78. Iskandar,  J.  (2009). Ekologi  Manusia  dan Pembangunan Berkelanjutan . Bandung: UNPAD Press.
Jefrizon, & Rimadewi, S. (2012). Arahan Revitalisasi Kawasan  Cagar  Budaya  Kota  Lama  Siak. Jurnal Teknik POMITS. 1:1-4. Jenkins, R. (2004). Social Identity . London and New York: Routledge. Lantang,  M.  (2013).  Analisis  Faktor  Kekumuhan Permukiman  Di  Kelurahan  Calaca  Kota Manado. Jurnal Sebua. 28(1):  28-34.
Manggata,  B.  (2016).  “Strategi  Adaptasi  Tukang Becak  Dalam  Kehidupan  Sosial  Ekonomi (Studi  Kasus  Tukang  Becak  di  Kelurahan Bontobiraeng  Kecamatan  Mamajang  Kota
Makassar)”. Jurnal: Holistik, Tahun IX No. 18, Desember 2016, 6. Marzali,  A.  (2003). Strategi  Peisan  Cikalong  dalam Menghadapi  kemiskinan .  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia. Moeleong,  J.L.  (2000). Metode  Penelitian  Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya. Moran,  E.F.  1982. Human  Adaptability:  An Introduction  to  Ecolohgical  Anthropologi . Boulder, Colorado: Westview Press. Naim,  M.  (1979). Merantau  Pola  Migrasi  Suku Minangkabau .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Narwoko.  J.D.  &  Suyanto,  B.  (2007). Sosiologi  Teks Pengantar  Dan  Terapan .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group. Noor,  J.  (2011). Metodologi  Penelitian .  Jakarta: Kencana. Pelly,  U.  (2013). Urbanisasi  dan  Adaptasi,  Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing di Perkotaan . Medan: UNIMED Press. Pelly,  U.  (2015). Etnisitas  Dalam  Politik Multikultural  Buku  I .  Medan:  Casa  Mesra Publisher.
Pelly,  U.  (2016). Etnisitas  Dalam  Politik Multikultural  Buku  II .  Medan:  Casa  Mesra Publisher.
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. Purnomo, H.S. (1996). Manajemen Strategi: Sebuah Konsep  Pengantar .  Jakarta:  Universitas Indonesia press.
Rahmawati,  A.  (2013).  Penanganan  Permukiman Kumuh. Journal  of  Public  Policy  and Management Review, 1: 11-20.
Spradley P.J. (1997). Metode Etnografi . Yogyakarta: PT. Tiara Wancana Yogya. Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta. Suparlan,  P.  (1991).  Struktur  Perkotaan  dan Kehidupan  Liar, Jurnal  Ilmu-ilmu  Sosial, volume 1 halaman 6-13 Edisi Januari.
Undang-undang  No.  4  Tahun  1994  Tentang Perumahan dan Permukiman (Pasal 5, 7, 27 dan 28)