## ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN KETENTUAN DAN PRESEPSI

## WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMER 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN DALAM MELAKSANAKAN KETENTUAN PADA WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA YOGYAKARTA
Yunitha Tri Kartika* Andri Waskita Aji Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
* nithamagitha@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  provisions  of  the  understanding  and perception of actors taxpayer Micro, Small and Medium Enterprises of the Government Regulation No. 46 of 2013 on tax compliance in implementing the provisions of Government Regulation No. 46 of  2013  in  the  city  of  Yogyakarta.  Sampling  in  this  study  using  a  convenience  sampling  and questionnaire survey method with the data collection. Respondents were sampled in this study are the individual taxpayers and corporate taxpayers in the city of Yogyakarta. Research data analysis using multiple linear regression with SPSS 17.0. Based on the results of the analysis conducted this study  indicate  that  understanding  the  taxpayer  on  Government  Regulation  No.  46  of  2013 significantly  influence  taxpayer  compliance  in  implementing  the  provisions  of  Government Regulation No. 46 of 2013. While variable taxpayer's perception of Government Regulation No. 46 of 2013 has no effect significantly on tax compliance in implementing the provisions of Government Regulation No. 46 of 2013.
Keywords:  provision  understanding  and  perception  of  the  taxpayer  on  government  regulation number 46 of 2013.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  diarahkan  pada upaya  mewujudkan  perekonomian  negara  yang mandiri  dan  handal  untuk  meningkatkan kesejahteraan  seluruh  wilayah  negara  Indonesia secara  adil  dan  merata,  serta  meningkatkan pendapatan  bangsa  Indonesia.  Roda  pemerintah dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan  tanpa  dukungan  dana  terutama berasal  dari  pendapatan  dalam  negeri.  Oleh karena  itu  pemerintah  berusaha  terus-menerus meningkatkan  peranan  sumber  penerimaan negara,  terutama  penerimaan  yang  berasal  dari non  migas.  Penerimaan  dari  non  migas  ini sebagian  akan  ditingkatkan  melalui  penerimaan dari sektor pajak (Suryadi dalam hapsari 2010).
Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta  yang  dipastikan  memiliki  potensi  yang besar  untuk  pemasukan  pajak,  yaitu  dari  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM). UMKM
memliliki  omset  dan  labanya  memang  lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan- perusahaan  besar.  Namun  keberadaan  usaha  ini mampu  memberikan  sumbangsih  yang  berarti bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Namun  demikian jika  dilihat  dari  sisi  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  ternyata  masih  banyak  kekurangan. Banyak  Wajib  Pajak  UMKM  yang  dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak, karena  peraturan  yang  sulit  untuk  di  mengerti. Bagi  Wajib  Pajak  UMKM  yang  masih menggunakan  perhitungan  akuntansi  sederhana belum  mampu  menyusun  pembukuan  secara rinci,  hal  ini  juga  menjadi  faktor  melemahnya tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  khususnya UMKM.  Hal  ini  merupakan  tugas  dari pemerintah  untuk  menyederhanakan  peraturan yang ada.
Menanggapi  hal  itu  maka  baru-baru  ini pemerintah  merubah  peraturan  perpajakan  atas
penghasilan  dari  usaha  Wajib  Pajak  yang memiliki  peredaran  bruto  tertentu.  Peraturan tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah No.  46  Tahun  2013.  Berdasarkan  ketentuan ini,Wajib  Pajak  yang  memenuhi  kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan  pajaknya  adalah  peredaran  bruto setiap bulan. Wajib Pajak yang dimaksud adalah Wajib  Pajak  orang  pribadi  atau  Wajib  Pajak badan  bukan  termasuk  bentuk  usaha  tetap  dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk  penghasilan  dari  jasa  sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak  melebihi  dari  Rp  4.800.000.000  (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 Tahun Pajak.
Peraturan ini diadakan untuk
mempermudah  wajib  pajak  dalam  membayar pajak. Selama ini, mereka harus mengkalkulasikan pendapatan dan beban mereka,  sehingga  pajak  yang  mereka  bayar berdasarkan  laba  yang  diperoleh  dikali  dengan tarif-tarif  yang  telah  ditentukan.  Peraturan  ini mempermudah  mereka  sehingga  para  wajib pajak  tidak  perlu  menghitung  laba  mereka, pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1% dari omset saja. Namun masyarakat beranggapan  bahwa  pengenaan  pajak  terhadap UMKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi  pengusaha  UMKM.  Omset  belum  tentu untung,  jika  ternyata  mereka  mengalami kerugian  dan  harus  membayar  pajak,  hal  ini akan memberatkan para wajib pajak UMKM. .
Rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  penyebabnya  antara  lain  pengetahuan sebagian  besar  wajib  pajak  tentang  pajak,  serta persepsi  wajib  pajak  tentang  pajak  dan  petugas pajak  masih  rendah  (Gardina  dan  Haryanto 2006).  Sebagian  besar  wajib  pajak  memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga  ada  yang  diperoleh  dari  radio,  televisi, majalah  pajak,  surat  kabar,  internet,  buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan ada  pula  yang  diperoleh  dari  pelatihan  pajak. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak  sering  dilakukan.  Bahkan,  pengetahuan tentang  pajak  belum  secara  komprehensif menyentuh  dunia  pendidikan.  Oleh  karena  itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum
tersosialisasi  pajak  secara  menyeluruh,  kecuali mereka  yang  menempuh  jurusan  perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya  kesadaran  masyarakat  yang  pada akhirnya  mungkin  menyebabkan  rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

## LANDASAN TEORI Pengertian Pajak
Pajak merupakan sumber utama penerimaan  Negara  yang  digunakan  untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan  agar  tercapai  kemakmuran  dan kesejahteraan masyarakat.  Hal  tersebut  tertuang dalam  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja Negara  (APBN)  dimana  penerimaan  pajak merupakan  penerimaan  dalam  negeri  yang terbesar  (Muliari,  2011).  Akan  tetapi  besarnya pajak penerimaan pajak masih belum diimbangi dengan peningkatan kepatuhan pajak masyarakat  Indonesia.  Fakta  di  Indonesia menunjukkan  tingkat  kepatuhan  pajak  masih rendah,  ditandai  belum  optimalnya  angka tax ratio (Jatmiko, 2006). Lambannya kenaikan tax ratio dikarenakan  masih  banyaknya  kebocoran pajak terkait dengan belum baiknya pengelolaan potensi pajak yang masih banyak penyimpangan,  seperti  pungutan  liar,  suap,  dan korupsi  pajak  sehingga  menyebabkan  persepsi negatif  masyarakat  terhadap  pengelolaan  pajak di negeri ini.
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan kewajibannya  membayar  pajak  juga  merupakan salah  satu  faktor  utama  rendahnya tax  ratio. Meskipun  demikian,  tetap  ada  kendala  dalam upaya meningkatkan tax ratio. Kendala tersebut adalah masalah kepatuhan Wajib Pajak(Jatmiko, 2006).

## Pemahaman Pajak
Pemahaman  adalah  bentuk  atau  hasil proses belajar, kemaun diri dalam mengerti atau mengetahui  dengan  benar  terhadap  sesuatu. Menurut  Mulyono  (1998)  dalam  kamus  besar bahasa  Indonesia,  paham  berarti  (a)  mengerti benar  (akan),  tahu  benar  (akan),  (b)  pandai benar dan mengerti benar (terhadap sesuatu hal). Sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses,  perbuatan  atau  cara  memahami.  Jadi pemahaman  merupakan  suatu  proses  dari
berjalannya  pengetahuan  seseorang.  Menurut Hardiningsih  (2011),  pemahaman  Wajib  Pajak terhadap  peraturan  perpajakan  adalah  cara Wajib  Pajak  dalam  memahami  peraturan perpajakan  yang  telah  ada.  Wajib  Pajak  yang tidak  paham  akan  peraturan  perpajakan  makan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak taat.

## Persepsi
Persepsi menurut Kamus Besar Indonesia  adalah  suatu  tanggapan  (penerimaan) langsung  dari  sesuatu  atau  merupakan  proses seseorang  mengenai  beberapa  hal  yang  dialami oleh  setiap  orang  dalam  memahami  setiap informasi  tentang  lingkungan  melalui  panca indera.  Apa  yang  ada  dalam  diri  individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu  akan  ikut  aktif  berpengaruh  dalam proses  persepsi.  Persepsi  bersifat  subjektif karena  melihat  aspek  spikologis  yaitu  proses kognitif,  sehingga  apa  yang  ada  dalam  pikiran individu  akan  ikut  dalam  menentukan  persepsi individu.  Menurut  Gibson et  al (1997)  dalam Nisa‟  (2013),  definisi  persepsi  adalah  proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan  dan  memahami  dunia  sekitarnya (terhadap obyek).
Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi merupakan  suatu proses penginderaan, stimulus yang  diterima  oleh  individu  melalui  alat  indera yang  kemudian  diinterpretasikan  sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus  yang  diterimanya  tersebut.  Proses menginterpretasikan  stimulus  ini  biasanya dipengaruhi  pula  oleh  pengalaman  dan  proses belajar  individu. Persepsi  atas  PP  Nomor  46 Tahun  2013  merupakan  suatu  proses  dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah mengenai kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan  sanksi  administrasi  yang  tercantum didalam  PP  Nomor  46  Tahun  2007  sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan WP.

## Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  46 Tahun  2013,  merupakan  kebijakan  Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas
Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Kebijakan Pemerintah  dengan  pemberlakuan  PP  ini didasari dengan maksud dan tujuan tertentu.
Maksud  kebijakan  Pemerintah  terkait dengan  pemberlakuan  PP  Nomor  46  Tahun 2013:  1)  Untuk  memberikan  kemudahan  dan penyederhanaan aturan perpajakan; 2)
Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;  3)Mengedukasi  masyarakat  untuk transparansi; 4) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan  negara.  Tujuan  kebijakan Pemerintah  terkait  dengan  pemberlakuan  PP Nomor  46  Tahun  2013:  1)  Kemudahan  bagi masyarakat  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan;  2)  Meningkatnya  pengetahuan tentang  manfaat  perpajakan  bagi  masyarakat; 3)Terciptanya  kondisi  kontrol  sosial  dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Dalam  hal  ini  atas  penghasilan  dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  dikenai Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  final.  Berikut adalah Wajib Pajak yang dimaksud, antara lain: a.  Wajib  Pajak  orang  pribadi  atau  Wajib  Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan b. Menerima  penghasilan  dari  usaha,  tidak termasuk  penghasilan  dari  jasa  sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak  melebihi  Rp  4.800.000.000,00  (empat miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  dalam  1  (satu) Tahun Pajak.
Tidak  termasuk  Wajib  Pajak  orang pribadi  adalah  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau  jasa  yang  dalam  usahanya:  a. menggunakan sarana  atau prasarana  yang dapat dibongkar  pasang,  baik  yang  menetap  maupun tidak  menetap;  dan  b.  menggunakan  sebagian atau  seluruh  tempat  untuk  kepentingan  umum yang  tidak  diperuntukkan  bagi  tempat  usaha atau berjualan.
Dalam  PP  No.  46  menjelaskan  tidak semua  Wajib  Pajak  Badan  yag  memiliki  usaha dan  memperoleh  penghasilan  bruto  tertentu terkena tarif 1% ini. Berikut adalah Wajib Pajak Badan  yang  tidak  termasuk  dalam  kriteria, antara  lain:  a.  Wajib  Pajak  badan  yang  belum
beroperasi secara komersial; atau b. Wajib Pajak badan  yang  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran  bruto  melebihi  Rp  4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia,  kepatuhan  berarti  tunduk  atau  patuh pada ajarana atau aturan. Menurut Rustyaningsih  (2011)  dalam  Nisa‟  (2013) kepatuhan  perpajakan  dapat  diartikan  sebagai suatu  keadaan  yang  mana  Wajib  Pajak  patuh dan  mempunyai  kesadaran  dalam  memenuhi kewajiban perpajakan.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan  oleh  pembayar  pajak  dalam  rangka memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan  Wajib  Pajak  menjadi  aspek  penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut Self  Asessment  System ,  di  mana dalam  prosesnya  secara  mutlak  memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung., membayar dan melapor kewajiban perpajakannya.

## HIPOTESIS
H1:  Pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
H2:  Persepsi  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan Wajib Pajak
H3:  Pemahaman  ketentuan  dan  persepsi  Wajib Pajak  berpengaruh  positif  signifikan terhadap tingkatkepatuhan Wajib Pajak

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan  Wajib  Pajak  Badan  yang  berada  di  Kota Yogyakarta.  Tidak  semua  Wajib  Pajak  dalam populasi akan dijadikan obyek penelitian karena jumlahnya terlalu banyak. Guna efisiensi waktu dan biaya maka dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode purposive  sampling . Purposive  sampling yaitu pengambilan  sampel  secara  sengaja  sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.  Dengan  cara  ini  maka  suatu fenomena  dapat  dianalisis  untuk  kemudian dijelaskan  hubungan  diantara  variabel-variabel yang  terlibat  di  dalamnya.  Karakteristik  dari temuan  hasil  penelitian  dengan  pendekatan  ini lebih bersifat perumusan suatu bentuk hubungan yang umum, ringkas untuk dijelaskan, dan dapat digeneralisasikan.  Penelitian  ini  mengukur tentang analisis pengaruh pemahaman ketentuan dan  presepsi  wajib  pajak  tentang  Peraturan Pemerintah  Nomer  46  Tahun  2013  terhadap kepatuhan  dalam  melaksanakan  ketentuan  pada wajib  pajak  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah di Kota Yogyakarta
Dalam  penelitian  ini  terdapat  dua variabel,  yaitu  variabel  dependen  dan  variabel independen.  Variabel  dependen  adalah  variabel yang  dijelaskan  atau  dipengaruhi  oleh  variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak.Variabel independen  adalah  variabel  yang  menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan variabel independen  yang  terdiri  dari  pemahaman  dan persepsi Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam kerangka pikir. Kerangka Pemikiran

## X1: Pemahaman Ketentuan tentang
PP No. 46 Tahun 2013
Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
X2: Persepsi tentang PP No. 46 Tahun

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan  secara  simultan  bahwa  variabel  – variabel yaitu pemahaman wajib pajak berpengaruh  positif  signifikan  dan  persepsi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. hal ini dapat  dilihat  dari  hasil  uji  regresi  linier berganda.

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 17.965 4.575 3.927 .000 pemahaman .422 .098 .441 4.326 .000 persepsi .055 .093 .061 .594 .554
Berdasarkan  tabel  persamaan  regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = 17.965 + 0.422 + 0.055 + e Dimana: Y = Kepatuhan wajip pajak X1 = Pemahaman Wajib Pajak X2 = Persepsi Wajib Pajak
Konstanta  sebesar  17.965  menyatakan bahwa pemahamn tentang PP No 46 tahun 2013 dan  persepsi  tentang  PP  No.  46  tahun  2013 bernilai  0  (nol),  maka  besarnya  tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 17.965. Pemahaman tentang PP No. 46 tahun 2013 (X1) mempunyai  nilai  koefisien  0.422  menyatakan bahwa  setiap  peningkatan  1%  pemahaman tentang  PP  No.  46  tahun  2013  (dengan  asumsi nilai  koefisien  variabel  lain  tetap  dan  tidak berubah)  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  sebesar  0.422.  Namun  sebaliknya jika  X1  mengalami  penurunan  sebesar  1%, maka kepatuhan wajib pajak diprediksi mengalami penurunan sebesar 0.422.
Persepsi  tentang  PP  No.  46  tahun  2013 (X2)  mempunyai  nilai  koefisien  sebesar  0.055 artinya  bahwa  setiap  peningkatan  1%  persepsi tentang  PP  No.  46  tahun  2013  (dengan  asumsi nilai  koefisien  variabel  lain  tetap  dan  tidak berubah)  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  sebesar  0.055.  Namun  sebaliknya jika  X2  mengalami  penurunan  sebesar  1%,
maka kepatuhan wajib pajak diprediksi mengalami penurunan sebesar 0.055.
Hasil  uji  hipotesis  secara  individu menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  untuk variabel  pemahaman  tentang  PP  No.  46  tahun 2013 (X1) terhadap kepatuhan dalam melaksanakan  ketentuan  pada  pelaku  UMKM (Y)  sebesar  4.326,  berarti  t  hitung  >  t  tabel (4.326  >  2.33),  memiliki  tingkat  signifikansi 0.000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05  hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel pemahaman  tentang  PP  No.  46  tahun  2013 berpengaruh positifsignifikan terhadap kepatuhan  dalam  melaksanakan  ketentuan  pada pelaku UMKM. Hasil penelitian ini mendukung hasil  penelitian  yang  dilakukan  Adiasa  (2013) dan  Rajif  (2011),  namun  berbeda  dengan  hasil penelitian Pranadata (2014).
Hasil pengujian variabel persepsi tentang PP No. 46 tahun 2013 (X2) terhadap kepatuhan dalam  melaksanakan  ketentuan  pada  pelaku UMKM  (Y)  sebesar  0,594,  berarti  t  hitung  <  t tabel  (0,594  <  2,33),  memiliki  tingkat signifikansi  0.544  karena  tingkat  signifikansi lebih  besar  dari  0.05  hal  ini  menunjukkan bahwa  variabel  tentang  PP  No.  46  tahun  2013 tidak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan dalam  melaksanakan  ketentuan  pada  pelaku UMKM.  Hasil  ini  mendukung  penelitian  yang dilakukan  Asih  (2009),  namun  berbeda  dengan hasil  penelitian  Nashrudin  (2014).  Hal  tersebut menunjukkan persepsi  tentang PP No. 46 tahun
2013  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan dalam  melaksanakan  ketentuan  pada  pelaku UMKM,  karena  kemungkinan  wajib  pajak mempunyai  anggapan    bahwa  membayar  pajak itu adalah suatu kewajiban.

## PENUTUP Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui pengaruh pemahaman dan persepsi Wajib Pajak pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah tentang  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  tahun 2013  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  tahun  2013.  Berdasarkan  penelitian yang  dilakukan  pada  pelaku  UMKM  di  Kota Yogyakarta  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai  berikut:  1)  Pemahaman  wajib  pajak tentang  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 tahun  2013;  2)  Persepsi  wajib  pajak  tentang Peraturan  Pemerintah  Nomor46  tahun  2013 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 tahun  2013.;  3)  Pemahaman  dan  persepsi  wajib pajak  tentang  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 tahun  2013  secara  bersama-sama  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

## Adiasa,  Nirawan.  2013.  “Pengaruh  Peahaman
Peraturan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Peferensi  Risiko”. Jurnal .  Program Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
Agustina  B,  Etha  yuny.  2014.  “Penerapan  PP
No.  46  Tahun  2013. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Arikunto, Suharsimi. 2009. Dasar-Dasar
Evaluasi  Pendidikan  ( edisi  revisi). Cetakan IX; Jakarta; Bumi Aksara.
Asih, Devi Tri. 2009. “ Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.
Skripsi. Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS Surabaya.
Chaniago¸Amran Ys. 2002. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Cetakan V; Bandung; Pustaka Setia.
Ghozali, Imam. 2007. Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang;
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Indrianto, Nur Bambang. 1999. Metode Penelitian Bisnis .
Mardiasmo. 2011. Perpajakan , edisi revisi.
Yogyakarta; Andi.
Nashrudin, Ahsan, Bashori, dan Elia
Mustikasari.  2014.  “ Pengaruh  Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan  Sukarela  Wajib  Pajak  Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surabaya  Rungkut”. Skripsi. Universitas Airlangga.
Pedoman  Penulisan  Skripsi  Fakultas  Ekonomi Universitas  Sarjanawiyata  Tamansiswa 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh Wajib  Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran Bruto Tertentu.
Pranadata,  I  Gede  Putu.  2014.  “Pengaruh
Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan
Pelaksanaan  Sanksi  Pajak,  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Pada  Kpp  Pratama  Batu”. Jurnal Skripsi. Program  Studi  Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya Malang.
Rajif, Mohamad. 2011. “Pengaruh Pemahaman,
Kualitas  Pelayanan,  dan  Ketegasan
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Pajak  Pengusaha  UKM  di
Daerah  Cirebon”. Skripsi. Program
Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Gunadarma.
Sadiman,  Arif  Sukadi.  2011. Beberapa  Aspek Pengembangan Sumber
Belajar.
Cetakan 1; Jakarta; Mediyatama Sarana
Perkasa.
Santoso,  Singgih.  2000. Buku  Latihan  SPSS Statistik  Parametrik. Jakarta;  Elek Media Komputindo.
Setyaningsih,  Titik  dan  Ridwan,  Ahmad.  2014.
“Persepsi Wajib Pajak Umkm Terhadap  Kecenderungan  Negosiasi Kewajiban  Membayar  Pajak  Terkait Peraturan Pemerintan Nomor 46 Tahun
2013”. Jurnal. Universitas  Sebelas Maret Surakarta.