## Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis
http :// w w w. inf eb . o rg 2023 Vol. 5 N o.   1 Hal:  48-55 e-ISSN: 2714-8491

## Implementasi KPR Bersubsidi Melalui Skema FLPP (Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan) di PT. Trah Wali Nagari
Farida 1  , Endah Tri Wisudaningsih 2 , Waqiatul Aqidah 3
1,2,3 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
Faridaimout97@gmail.com 1 , endahtriwisudaningsih@gmail.com 2 , syifabintunahl@gmail.com 3

## Abstract
This study departs from the rapid population growth which results in high demand for livable housing, but with high house prices most people do not have the ability to buy houses with cash, in this situation people prefer to look for other ways by applying  for  loans  through  home  ownership  financing  from  financial  institutions.  This  was  also  welcomed  by  government support in the form  of Subsidized  Housing Loans (KPR), one  of  which is provided through the  Housing Finance  Liquidity Facility  (FLPP).  PT.  Trah  Wali  Nagari  is  also  a  company  engaged  in  contraction  and  real  estate  services  which  also cooperates  with  banks  in  running  their  business,  where  the  application  of  mortgages  through  the  FLPP  scheme  can  also attract  customers  to  own  housing  there.  This  study  aims  to  find  out  how  the  mechanism  or  process  for  implementing Subsidized KPR through the FLPP scheme at PT. Wali Nagari breed. In this study the authors used a qualitative descriptive research  type.  Qualitative  descriptive  research  is  research  conducted  to  describe  and  interpret  objects  in  accordance  with actual  facts/phenomena  (factualitative).  In  conducting  this  research,  the  researcher  strives  to  obtain  valid  and  accountable data, therefore the determination of informants must be representative or representative. This research resulted in findings on how PT. Trah Wali Nagari as the Developer works closely with the implementing Bank to realize subsidized KPR assistance to  Low-Income  Communities  (MBR)  as  well  as  the  mechanism  for  submitting  KPR  through  the  FLPP  scheme  to implementing Banks as well as how to implement Subsidized  KPR through the FLPP scheme at PT. Trah Wali Nagari  can help low-income people.
Keywords: Implementation, Subsidized KPR, FLPP, PT. Wali Nagari Breeds, Low-Income Communities.

## Abstrak
Studi  ini berangkat  dari pesatnya pertumbuhan angka penduduk  yang berakibat pada tingginya permintaan terhadap rumah yang layak huni, namun dengan tingginya harga rumah kebanyakan masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah  dengan  uang  tunai,  dalam  keadaan  ini  masyarakat  lebih  memilih  untuk  mencari  jalan  lain  dengan  mengajukan pinjaman  melalui  pembiayaan  kepemilikan  rumah  dari  lembaga  keuangan.  Hal  ini  juga  disambut  dengan  dukungan pemerintah  dalam  bentuk  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  Bersubsidi  yang  salah  satunya  diberikan  melalui  Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tidak terkecuali PT. Trah Wali Nagari yang juga merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang service  contraction and Real  Estate yang turut bekerjasama dengan perbankan dalam  menjalankan bisnisnya,  dimana  penerapan  KPR  melalui  skema  FLPP  juga  dapat  menarik  nasabah  untuk  memilki  perumahan  disana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau proses terealisasinya penerapan KPR Bersubsidi melalui  skema  FLPP  di  PT.  Trah  Wali  Nagari.  Penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif. Penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menggambarkan  dan  meninterpretasi  objek  sesuai dengan  fakta/fenomena  sesungguhnya  (faktualitatif).  Dalam  melakukan  penelitian  ini,  peneliti  mengupayakan  agar memperoleh data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu untuk penentuan informan mestilah bersiifat representative atau mewakili. Penelitian ini menghasilkan temuan bagaimana PT. Trah Wali Nagari selaku Developer bekerja sama dengan Bank pelaksana untuk merealisasikan bantuan KPR subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta mekanisme pengajuan KPR melalui skema FLPP kepada Bank pelaksana juga bagaimana implementasi KPR Bersubsidi melalui skema FLPP di PT. Trah Wali Nagari dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Kata kunci: Implementasi, KPR Bersubsidi, FLPP, PT. Trah Wali Nagari, Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

## 1. Pendahuluan
Setiap individu memiliki hak hidup sejahtera baik lahir maupun  batin  dengan  terpenuhinya  sandang,  pangan, papan serta lingkungan hidup yang nyaman, sehat dan baik  [ 1 ].  Rumah  merupakan  salah  satu  kebutuhan pokok  manusia,  yang  juga  sebagai  kebutuhan masyarakat secara menyeluruh [ 2 ]. Rumah merupakan kebutuhan  primer  yang  menjadi  tempat  untuk berlindung dari teriknya sinar matahari, angin kencang
dan  hujan  (cuaca  luar)  serta  menjadi  tempat berkumpulnya  sebuah  keluarga  [ 3 ].  Rumah  menjadi tempat  beristirahat  disaat  lelah  beraktifitas,  dan  yang pasti  rumah  menjadi  tempat  masyarakat  melakukan berbagai kegiatan sehari-hari [ 4 ].
Namun,  sampai  saat  ini  tidak  semua  masyrakat  yang mendapatkan  dan  menikmati  rumah  yang  seharusnya (layak,  sehat  dan  aman),  padahal  sebuah  rumah haruslah  menjadi  tempat  tinggal  yang  nyaman  bagi
para  penghuninya,  sebagaimana  firman  Allah  dalam Surah An-Nahl ayat 80 yang berbunyi:
اًت ْىُيُب  ِواَعََْ ْلْا ِد ْىُهُج  ٍْ ِّي ْىُكَن َمَعَج َّو اًَُكَس ْىُكِت ْىُيُب  ٍِّْْۢي ْىُكَن َمَعَج ُ هاللّٰ َو اَه ِراَب ْوَا َو اَهِفا َىْصَا  ٍِْي َو ْْۙىُكِتَياَقِا َو ْىَي َو ْىُكُِْعَظ َو ْىَي اَهََ ْىُّف ِخَتْسَت

## ٍْي ِح ىٰنِا اًعاَتَي َّو اًثاَثَا ٓاَه ِراَعْشَا َو
Dan  Allah  menjadikan  bagimu  rumah-rumahmu sebagai  tempat  tinggal  dan  Dia  menjadikan  bagimu rumah-rumah  (kemah-kemah)  dari  kulit  binatang ternak  yang kamu  merasa ringan (membawa)nya  pada waktu  kamu  berjalan  dan  waktu  kamu  bermukim  dan (dijadikan-Nya  pula)  dari  bulu  domba,  bulu  unta  dan bulu  kambing,  alat-alat  rumah  tangga  dan  perhiasan (yang  kamu  pakai)  sampai  waktu  (tertentu).  Q.S  An- Nahl [16]: 80.
Sehingga  untuk  meningkatkan  pembangunan  dan pemukiman mesti tetap ditingkatkan dengan memberikan harga yang lebih terangkau terutama bagi MBR  (Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah)  [ 5 ]. Program  KPR  Bersubsidi  FLPP  adalah  program dukungan  pembiayaan  perumahan  yang  dirancang unuk  membantu  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah (MBR)  dalam  memperoleh  rumah  layak  huni  yang diterbitkan  oleh  bank  pelaksana  bekerjasama  dengan KEMENPERA  dalam  memfasilitasi  kepemilikan  atau penyediaan perumahan  bersubsidi  yang dibangun oleh developer  kepada  masyarakat  berpenghasilan  rendah [ 6 ].
Salah  satu  hal  yang  menyebabkan  permaslahan  di beberapa  daerah  di  Indonesia  seperti  dikabupaten Probolinggo  adalah  kebutuhan  hunian  yang  sulit didapat  serta  pertumbuhan  penduduk  yang  terus meningkat karena pertammbahan alami (kelahiran) dan masyarakat  luar  (urban)  yang  merantau  dan  menetap baik sementara maupun permanen yang mengakibatkan harga tanah semakin tinggi, belum lagi luas  wilayah  Probolinggo  yang  tidak  bisa  terus berkembang,  luas  wilayah  Kota  Probolinggo  semakin sempit  dan  ketersediaan  lahan  semakin  terbatas  [ 7 ]. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak  bagi  diri  sendiri  dan  keluarganya  terus meningkat.  Hal  tersebut  dibuktikan  pada  antusiasme masyarakat  didalam  menggunakan  program  KPR (Kredit Pemilikan Rumah) [ 8 ].
Antusias  masyarakat  Indonesia  untuk  membeli  rumah ini  ditanggapi  denagn  positif  oleh  pemerintah  [ 9 ]. Pemenuhan atas rumah tersebut merupakan penjabaran dari  amanta  yang  terkandung  dalam  UUD  tahun  1945 [ 10 ]. Upaya ini juga sekaligus sebagai bentuk apresiasi pada  hak  asasi  manusia  sebagaimna  yang  tercantum dalam  UU  no.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk  bertempat  tinggal  serta  kehidupan  yang  layak” [ 11 ]. Dari itu, untuk mengetasi permasalahan tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan  hal  tersebut  dalam  rangka  pembangunan yang  merata dan  menyeluruh  yang coba direalisasikan melalui program-program pemerintah. Program  inipun disertai  dukungan  dari  para  developer  perumahan
untuk  mendorong  masyarakat  membeli  rumah  sebagai tempat tinggal maupun investasi [ 12 ].
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  jumlah pengembang yang berada di Probolinggo, utamanya di sekitar  Dringu  dan  sekitarnya  sudah  terdapat  26 perumahan  yang  sudah  terdaftar  di  Sikasep.    Tidak hanya  itu, peran  developer  juga  menarik dan  memikat masyarakat  melalui  keringanan  membayar  uang  muka melalui  cicilan,  bunga  yang  rendah  hingga  turut melengkapi  fasilitas  penunjang  kelengkapan  yang  lain seperti  listrik,  air  yang  bersih,  pembebasan  biaya pajak, jalan yang lebar dan yang lainnya [ 13 ].
Bukan  hanya  sekedar  trik  untuk  memikat  masyarakat atau  sekedar  daya  tarik  saja  yang  dicantumkan  dalam browsur  promosi,  namun  itu  benar  adanya.  Karena seorang  pengembang  (developer)  yang  baik  haruslah dilakukan  dengan  jujur  tanpa  ada  unsur  penipuan ataupun  kecacatan  dari  rumah  yang  akan  dijual  tanpa memberikan  informasi  kepada  calon  nasabah  terkait kondisi  rumah  yang  sebenarnya.  Hal  ini  sebagaimana sabda Rosulullah SAW yang artinya:
"Seorang  Muslim  adalah  saudara  bagi  Muslim  yang lainnya. Tidak halal bagi bagi seorang Muslim menjual barang  dagangan  yang  memiliki  cacat  kepada saudaranya  sesama  Muslim,  melainkan  ia  harus menjelaskan  cacat  itu  kepadanya."  (HR.  Ibnu Taimiyah).
Implementasi  menurut  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  yaitu  pelaksanaan  atau  penerapan.  Sedangkan pengertian  umumnya  yaitu  suatu  tindakan  atau pelaksana rencana yang memang sudah disusun secara rinci  dan  cermat  (matang)  [ 14 ].  Suatu  proses  yang berkaitan  dengan  kebijakan  dan  program-program yang  akan  diterapkan  oleh  suatu  organisasi  atau institusi,  hususnya  yang  berkaitan  dengan  institusi Negara  dan  menyertakan  sarana  dan  prasarana  untuk mendukung  program-program  yang  akan  dijalankan tersebut  [ 15 ].  Implementasi  sebagai  operasionalisasi dari  berbagai  aktifitas  guna  mencapai  suatu  sasaran tertentu  dan  menyentuh  seluruh  jajaran  manajemen mulai  dari  manajemen  puncak  sampai  pada  karyawan terbawah [ 16 ].
Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) merupakan fasilitas yang  diberikan  perbankan  kepada  nasabah  perorangan untuk  membeli  rumah  atau  juga  bisa  untuk memperbaiki  rumah  [ 17 ].  KPR  Subsidi  ialah  kredit kepemilikan rumah yang dalam pendanaannya dibantu oleh  pemerintah  serta  hanya  peruntukannya  hanya untuk MBR (masyarakat Berpenghasilan rendah) [ 18 ]. Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan  Perumahan  (KPR  FLPP)  merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah yang didukung  oleh  kemudahan  atau  mendapatkan  bantuan dari  pemerintah,  yang  diberikan  oleh  Perbankan terhadap  Nasabah  untuk  digunakan  melalui  rumah untuk dihuni atau dipergunakan sendiri [ 19 ].
Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian  yang terkait dengan  masalah  yang  sedang  diteliti  Implementasi Akad  Murobahah  Pada  Pembiayaan  KPR  Bersubsidi
FLPP  Pada  BRI  Syariah  KCP  Purwodadi.  Dimana dalam  penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana penerapan  akad  murobahah  pada  KPR  bersubsidi FLPP, penelitian ini juga menjelaskana dan membuktikan  bahwa perbankan  juga  berperan penting dan  memiliki kontribusiyang  besar dalam  menerapkan KPR bersubsidi FLPP [ 20 ].
Analisis  Sharia  Compliance  Pada  Produk  Kafalah Pembiayaan FLPP Di PT Penjamin Jamkrindo Syariah Kantor  Cabang  Medan.  Penelitian  ini  membahas tentang bagaimana penggunaan akad kafalah pembiayaan  FLPP  di  Di  PT  Penjamin  Jamkrindo Syariah  Kantor  Cabang  Medan.  Penelitian  ini  tentu memiliki  dampak  positif  pula  pada  penelitian  yang sedang  diteliti saat ini,  karena lagi-lagi ini menjunjukkan  bahwa  kerjasama  dan  komunikasi  yang baik  antara  pihak  developer  dan  perbankan  sangat diperlukan dalam upaya penerapan KPR FLPP.
Efektifitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah Kota  Pekanbaru  (Studi  Kasus  :  Kecamatan  Tenayan Raya).  Penelitian  ini  membahas  terkait  efektifitas implementasi  program  perumahan  bagi  MBR  di Kecamatan tenayan Raya yang mana disana dijelaskan bahwa  peran  pemerintah  disana  cukup  penting.  Serta implementasi  perumahan  bersubsidi  disana  juga terhitung  efektif  dengan  tingkat  efektifitas  sebesar 80%.  Meski  juga  ditemukan  ada  penghuni  yang sebelumnya  sudah  pernah  memiliki  rumah.  Hal  ini juga berbanding terbalik dengan yang ada di PT. Trah Wali  Nagari,  karena  disini  pihak  pengembang  akan benar-benar  memastikan  bahwa  calon  penerima  ini memang benar layak mendapatkannya.
Tujuan  program  pembangunan  dan  pemukiman  diatur dalam  Peraturan  Mentri  No.  27  tahun  2012  tentang pengadaan dan pemukiman dengan fasilitas perumahan melalui  KPR  Bersubsidi.  Dimana  KPR  ini  ditujukan untuk  masyarakat  yang  memiliki  penghasilan  rendah dan  yang  tidak  memiliki  hunian  yang  menetap.  Maka dituangkan dalam Peraturan Mentri No.27 tahun  2012 tentang  pengadaan  perumahan  melalui  kredit  atau pembiayaan  kepemilikan  rumah  sejahtera  dengan dukungan  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan (FLPP)  bersubsidi.  Menurut  data  Kementrian  PUPR, pencapain  program  sejuta  rumah  terus  meningkat  dari tahun  ke  tahun.  Dalam  hal  KPR  FLPP,  Penyaluran dilakukan  oleh  kemetrian  PUPR  melalui  Lembaga Pengelola  Dana  Pembiayaan  Perumahan  (LPDPP) bekerja  sama  dengan  Bank  pelaksana.  Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan penyaluran hibah dapat memenhi target.
Dalam hal ini, perusahaan pengembang PT. Trah Wali Nagari  menggandeng  Bank  BTN  Syariah  dalam penyaluran  KPR  FLPP  bersubsidi.  Menurut  peraturan yang  ada, Setelah diperoleh data oleh penulis ternyata tidak semua nasabah mengetahui dan belum memahami  bagaimana  system  Kerjasama  developer dengan  perbankan,  prosedur  pengajuan  KPR  Subsidi FLPP  melalui  perusahaan  pengembang  Pt.  Trah  Wali nagari dan  bagaimana  implementsasi  yang sebenarnya
di PT Trah Wali Nagari. Oleh karena itu kami penulis untuk mengangkat judul Implementasi KPR Bersubsidi Melalui Skema FLPP di Pt. Trah Wali Nagari.

## 2. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengkategorikan  jenis penelitian  sebagai  penelitian  lapangan  ( field  reseach ). Penelitian  lapangan  ( field  reseach )  adalah  suatu penelitian  yang  dilakukan  secara  sistematis  dengan mengangkat  data  yang  terdapat  secara  nyata  di lapangan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatis.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan dengan tidak berasaskan prosedur statistiv atau sebagaimana metode kualitatif  dan  tergolong  dalam  strategi  inquiri  yang menekankan  makna,  pengertian,  konsep,  karakteristik, gejala,  symbol  maupun  deskripsi  terkait  suatu fenomena,  fokus  dan  multimetode,  bersifat  alami  dan holistic, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.
Penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan  penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan meninterpretasi  objek  sesuai  dengan  fakta/fenomena sesungguhnya (faktualitatif). Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah  dimana  peneliti  sebagai  instrumen  kunci, tekhnik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triagulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif,  da  hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.  Dalam  hal  ini,  peneliti  melakukan wawancara kepada  Pimpinan (direktur utama PT. Trah Wali Nagari), Manager Marketing,  dan 4 nasabah PT. Trah  Wali  Nagari  diantaranya  Ibu  Yuniar  Linggalana, Bapak  Samsul  Arifin,  Ibu  Vivi  Sulistiyowati  dan Bapak Eko Kurniawan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
KPR  Bersubsidi  merupakan  Kredit  Kepemilikan Rumah  yang  di  berikan  oleh  pihak  perbankan  kepada Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  guna membantu  terpenuhinya  kebutuhan  hunian  yang  layak huni.  Pemerintah  sendiri  memiliki  beberapa  program untuk membantu MBR ini, diantaranya melalui Skema FLPP  (Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan) dan BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan).  Bantuan  subsidi  melalui  skema  FLPP kisaran  sampai  Rp.  4.000.000  dengan  bunga  yang kecil,  sementara  bantuan  melalui  Skema  BP2BT  yang diberikan  kepada  MBR  yakni  bantuan  subsidi  uang muka sampai dengan Rp. 40.000.000.
Namun  demikian  peneliti  disini  hanya  berfokus  pada nassabah  FLPP,  mengingat  persentase  dan  jumlah pemilikan  rumah  di  PT.  Trah  Wali  Nagari  rata-rata mendapatkan bantuan subsidi melalui skema FLPP ini. Menurut  data  yang  kami  peroleh,  PT.  Trah  Wali Nagari  kali  ini  dalam  proses  penyelesaian  perumahan Griya Sunan Bukhari 2 (GSB II), dimana 75% pemilik atau  nasabahnya  mendapatkan  bantuan  melalui  skema FLPP.  Sementara  di  perumahan  Griya  Sunan  Bukhari
1  (GSB  I),  kepemilikan  perumahan  seutuhnya mendapatkan bantuan subsidi melalui skkema FLPP.
Hal  ini  terjadi  Karena  dalam  proses  pembangunan GSB  I  memang  belum  ada  bantuan  melalui  skema BP2BT.  Sementara  itu  di  GSB  II  lebih  banyak  yang mendapatkan  bantuan  subsidi  melalui  skema  FLPP karena memang sudah kebijakan dari pihak Bank serta bukti  surat  usaha  atau  surat  keterangan  kerja  yang menyertai ketika pengajuan  KPR. Hal  ini dikarenakan subsidi  BP2BT  diperuntukkan  untuk  MBR  yang memiliki  usaha  sedangkan  FLPP  sejauh  ini  untuk MBR yang bekerja sebagai karyawan.
Dalam  menjalankan  atau  merealisasikan  program bantuan  subsidi  FLPP  ini  pihak  developer  tentunya harus menjalankan kerjasama dengan pihak perbankan. Dalam  menjalankan  kerjasa  aantara  developer  dan erbankan  ada  dua  jenis  penawaran,  yakni  melalui sistem  KYG  (Kredit  Yasa  Griya)  dan  Perjanjian Kerjasama  (PKS).  KYG  sendiri  merupakan  sebuah produk  pembiayaan  perbankan  yang  diberikan  kepada pengembang (developer) untuk membangun pembangunan  proyek  atau  perumahan  itu  sendiri, sedangkan  PKS  adalah  produk  kerjasama  yang  tidak dibiayai oleh pihak bank.  Dalam hal ini PT. Trah Wali Nagari  melakukan  kerjasama  dengan  perbankan dengan  sistem  Perjanjian  Kerjasama  (PKS)  dimanana dalam  menjalankan  bisnis  property  ini,  biaya pembangunan  ditanggung  sepenuhnya  oleh  pihak developer.
Dari  hassil  wawancara  kami  kepada  pihak  developer, dihasilkan  beberapa  penjelasan  mengenai  syarat terealisasinya  sistem  PKS  ini  pada  PT.  Trah  Wali Nagari  dengan  Bank  pelaksana.  Denagan  pertanyaan: Bagaimana  sistem  perjanjian  kerjasama  anatara  pihak pengembang  dengan  bank  pelaksana,  serta  apa  saja syarat  yang  harus  dipersiapkan  pengembang  dalam mengajukan  Perjanjian  Kerjasama  (PKS)  ini  dengan Bank pelaksana?.
Menurut  penuturan  jawaban  dari  pihak  developer yakni Bpk. Bukhari, S.H, M.M selaku Direktur Utama PT. Trah Wali Nagari. Perjanjian Kerjasama (PKS) ini adalah  sistem  dimanana  dalam  menjalankan  bisnis property ini, biaya pembangunan ditanggung sepenuhnya  oleh  pihak  developer,  dan  untuk mendapatkan  Perjanjian  Kerjasama  dengan  bank pelaksana,  PT.  Trah  Wali  Nagari  diharuskan melengkapi  persyartan  yang  diberikan,  yakni  surat permohonan  kerjasama,  profil  perusahaan,  dokumen legalitas perusahaan, legalitas proyek serta brosur yang sudah dilengkapi pricelist (daftar harga).
Hasil wawancara dengan pihak developer, mendapatkan  informasi  terkait  bagaimana  sistem kerjasama  developer  dengan  pihak  perbankan  serta persyarat-persyaratan  apa  saja  yang  dibutuhkan  dalam proses pengajuan PKS ini. Permohonan tersebut berisi permohonan  kerjasama,  yang  memuat  maksud  dan tujuan  kerjasama  kedua  belah  pihak,  serta  manfaat yang  dapat  diperoleh  masing-masing  pihak.  Karena pihak pengembang mengajukan permintaan kerjasama,
tentu  pihak  pengembang  dianggap  sudah  mengetahui pihak bank untuk mengajak kerjasama. Jadi yang harus dilakukan pengembang hanyalah memperkenalkan diri ke  bank  melalui  profil  perusahaan  (company  profile). Company  profile  (profil  perusahaan)  menjeaskan tentang lokasi perusahaan, struktur organisasi, kapabilitas perusahaan,  lokasi perusahaan, produk dan kualitasnya,  sumber  daya  dan  infrastruktur  serta  data yang  berkaitan  dengan  keuangan  serta  permodalan perusahaan.
Dokumen legalitas perusahaan berisikan akta pendirian,  Nomor  Induk  Usaha  (NIB),  identitas pengurus  berikut  pemegang  saham  perusahaan  yg berupa  KTP  dan  NPWP,  sekaligus  Surat  Keputusan PT. yang diterbitkan oleh (kemenkumham) Kementrian  Hukum  dan  Asasi  Manusia.  Dokumen  ini harus  disertakan  guna  memberikan  keyakinan  pada pihak  perbankan  bahwa  perusahaan  yang  akan dijalankan  developer  adalah  perusahaan  yang  sudah memenuhi  beberapa  prosedur  yang  sudah  ditentukan oleh pemerintah sehingga dalam menjalankan usahanya  terlindungi  secara  hukum  karena  telah dinyatakan  sah  menurut  hukum.  Dokumen  legalitas perusahaan  dibutuhkan  karena  pihak  perbankan  tidak akan  menyetujui  untuk  bekerjasama  dengan  sebuah perusahaan atau instansi manapun jika statusnya belum jelas (ilegal).
Dokumen  legalitas  perusahaan  saja  tidak  cukup, proposal  kerjasama  developer  dan  bank  juga  harus menyertakan dokumen  legalitas proyek,  yang  meliputi rekomendasi  dari  lembaga  atau  instansi  terkait, sertifikat  induk  dan  sertifikat  parsial  (pecahan),  site plan,  IMB  (Izin  Mendirikan  Bangunan)  induk  dan pecahan atau perjanjian Bangunan Gedung (PBG), izin lokasi  atau Persetujuan  Kesesuaian  Kegiatan Penataan Ruang  (PKKPR)  dan  izin  lainnya.  Berkas  persyaratan yang  wajib  disertakan  lainnya  ketika  pengajuan kerjasama  adalah  brosur  serta  price  list  (daftar  harga) produk yang dikeluarkan pihak developer. Dari brosur, yang  memiliki  fungsi  sebagai  sarana  informasi  dan promosi pemasaran produk, perbankan akan memperkirakan  nilai  proyek,  memahami  keseriusan developer dalam menangani proyek, serta memperkirakan  seberapa  banyak  pasar  yang  akan menyerap dana tersebut.
Dalam  menjalajnkan  PKS  ini  utamanya  dalam merealisasikan  KPR  Bersubsidi  melalui  skema  FLPP tentunya  ada  mekanisme  tersendiri  yang  harus  sesuai dan  dijalankan  oleh  pihak  yang  mengajukan.  Dari hassil  wawancara  kami  kepada  pihak  developer utamanya  bagian  marketing  yang  turut  membantu membantu  prosesnya,  dihasilkan  beberapa  penjelasan mengenai  mekanisme  kepemilikan  KPR  Bersubsidi melalui skema  FLPP di PT. Trah Wali Nagari dengan Bank  pelaksana.  Dengan  pertanyaan:  Bagaimana sistem  atau  mekanisme  pengajuan  KPR  Bersubsidi melalui  skema  FLPP  di  PT.  Trah  Wali  Nagari  ini sendiri kepada bank pelaksana?.
Menurut  penuturan  jawaban  dari  pihak  developer yakni  Bpk.  Ahmad  Al  Imron,  S.E  selaku  Manager Marketing di PT. Trah Wali Nagari.
Mekanisme  kepemilikan  KPR  Bersubsidi  melalui FLPP  di  PT  Trah  Wali  Nagari  ke  Bank  pelaksana melalui  beberapa  tahapan  yang  dimulai  dari  Booking, Pengumpulan  berkas,  Pengajuan  ke  Bank  sekaligus wawancara, survey tempat kerja, konvirmasi, pembangunan,  survey  rumah  dan  kemudian  realisasi akad sekaligus pencairan bantuan subsidi FLPP.
Hasil wawancara dengan pihak developer, mendapatkan  informasi  terkait  bagaimana  mekanisme kepemilikan  rumah  melalui  skema  FLPP  pihak, sebagaimana  yang  di  cantumkan  dibawah  ini,  setelah nasabah yakin untuk mengambil rumah:
1. Booking
Tahapan  ini  adalah  tahapan  awal  untuk  melakukan pengajuan  perumahan  bersubsidi  sebelum  nasabah mendatangi Bank BTN Syariah, dimana calon nasabah diharuskan  mendaftarkan  diri  di  aplikasi  Sikasep. Aplikasi  ini  melai  diberlakukan  sejak  Desember  2019 dan  di  gunakan  sampai  sekarang.  Aplikasi  ini  dapat langsung di download di aplikasi play stor. Jika sudah terinstal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan data diri yang memang harus diisi ketika mendaftar,  yakni  dimulai  dari  nama  lengkap  calon nasabah, kata sandi demi kamanan apalikasi diisi bebas sesui kehendak nasabah, dan yang penting juga mudah untuk  diingat,  masukkan  NPWP,  Nomor  KTP  serta gaji/penghasilah perbukkannya. Jika semua sudah diisi, maka  calon  nasabah  akan  diarahkan  untuk  melakukan foto bersama  KTP dan  foto KTP  yang  jelas.  Aapabila nasabah  berhasil  login,  maka  calon  nasabah  secara langsung akan diarahkan untuk masuk kembali dengan memasukkan nomor KTP dan sandi yang sudah dibuat sebelumnya.  Setelah  berhasil  maka  nasbah  akan diarahkan  ntuk  memilih  lokasi  perumahan  yang  ia inginkan, secara otomatis aplikasi ini akan menampilkan  nama-nama  perumahan  yang  ada  di daerah tersebut serikut nama developer atau pengembangnya.  Jika  sudah  selesai  memilih,  maka selanjutnya  akan  diarahkan  untuk  memilih  Bank  yang akan  kita  pilih  untuk  melakukan  pengajuan  KPR Bersubsidi.  Jika  sudah  memilih  Bank,  maka  calon nasabah  aakan  diarahkan  untuk  mengirimkan  data yang  memang  sudah  dipilih  pada  bank  yang bersangkutan.  Terkait  pendaftaran  dan  pengisian  ini, tentunya  dengan  pengarahan  langsung  yang  dilakukan oleh pihak PT. Trah Wali Nagari;
2. Pengumpulan berkas
Nasabah  melengkapi  berkas  yang  diperlukan  untuk diajukan  ke  Bank,  diantaranya  surat  pernyataan  tidak memiliki  rumah  dari  kelurahan/kepala  Desa,  fotocopy Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  fotocopy  kartu Keluarga  (KK),  Fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  suami  istri,  surat  keterangan  kerja  dari  tempat bekerja,  dan  surat  keterangan  belum  menikah  dari kelurahan/kepala Desa (jika  belum  menikah), slip gaji
tiga  bulan  terakhir  dan  rekening  korang  3  bulan terakhir;
3. Pengajuan ke BANK dan wawancara
Pengajuan  Kredit  Pemilikan  Rumah  dikirim  oleh  PT. Trah Wali Nagari Bersama nasabah ke Bank pelaksana yang  merupakan  berkas-berkas  milik  nasabah  dengan dilengkapi surat pemesanan rumah oleh PT. Trah Wali Nagari  sekaligus  wawancara  yang  dilakukan  pihak Bank kepada nasabah;
4. Survey ke tempat kerja
Selanjutnya  akan  melakukan  survey  ke  tempat  kerja nasabah  apabila  gaji  setiap  bulannya  di  terima  tunai, namun  apabila  gaji  perbulannya  sudah  dikirim  via transfer,  maka  pihak  bank  tidak  perlu  melakukan survey.  disini  pihak  PT  akan  menunggu  konvirmasi dari pihak Bank;
5. Konfirmasi
Konfirmasi  yang  akan  dikabarkan  oleh  pihak  bank diterima  atau  tidaknya  pengajuan  tersebut  setelah dilakukan  survey  dan  analisis.  Jika  memang  sudah diterima pengajuannya,  maka pihak PT akan  langsung melakukan proses pembangunan rumah yang di boking tadi;
6. Pembangunan
Pembangunan  perumahan  hanya  akan  dilakukan apabila  pihak  PT.  Trah  Wali  Nagari sudah mendapatkan kabar (konvirmasi) “diterima” dari pihak Bank terkait pengajuan yang dilakukan;
7. Pengecekan rumah
Jika  pembangunan  selesai  maka,  dilanjutkan  survey oleh pihak Bank untuk mengecek kondisi rumah.
8. Akad
jika memang sudah sesusai maka pihak nasabah sudah bisa  langsung  melaksanakan  akad  dengan  pihak  bank terkait.
Perumahan  yang  ditawarkan  di  PT.  Trah  Wali  Nagari bukanlah  rumah  yang  sudah  siap  huni,  melainkan masih  sebidang  tanah  yang  sudah  siap  dibangun, sehingga  jika  memang  dari  pihak  bank  menerima pengajuan  Kredit  kepemilikan  rumah  ini  maka  pihak developer  siap  membangun  rumah  itu.  Terkait  system ini,  juga  sudah  semestinya  di  sampaikan  pada  calon nasabah  diawal  agar  mereka  mengerti  bagaimana system  yang  ada  di  PT.  Trah  Wali  Nagari  dan  tidak merasa  kaget  nantinya.karena  dalam  transaksi,  kita haruslah  mengedepankan  kejujuran  dan  keterbukaan. Al-qur’an  sendiri  melarang  tegas  ketidakjujuran  itu. Hal tersebut dapat dilihat dalam firman-Nya dalam QS. Al-Anfal (8):27 yang berbunyi:
ْىُتََْا َو ْىُكِتُٰ ٰيَا ا ْٓىَُ ْىُخَت َو َل ْىُس َّزنا َو َ هاللّٰ اىَُ ْىُخَت  َلْ ا ْىَُُيٰا ٍَْيِذَّنا اَهُّيَآٰي ٌَ ْىًَُهْعَت
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu  mengkhianati  Allah  dan  Rosul  dan  (juga)
janganlah kamu menghianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Anfal (8):27).
Selain  benar  dan  memegang  amanat,  seorang pedagang,  (dalam  hal  ini  developer)  haruslah  berlaku jujurdengan  berlandaskan  keinginan  agar  orang  lain juga  mendapat  kebaikan,  salah  satunya  dengan menjelaskan  system  dan  barang  dagangannya  dengan jelas.  Implementasi  sebagai  tindakan-tindakan  yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan dalam  keputusan  kebijaksanaan.  Berdasarkan  analisis implementasi  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn,  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kinerja  kebijakan dipengaruhi  oleh  beberapa  variabel  yang  saling berkaitan,  variable-variabel  tersebut  yaitu  standar  dan sasaran  kebijakan,  sumber  daya,  komunikasi  antar organisasi  terkait,  karakteristik  organisasi  pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik serta sikap para pelaksana.
1.1 Standar dan sasaran kebijakan
Peraturan  tentang  standar  dan  sasaran  kebijakan  yang dijalankan dalam program rumah bersubsidi dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor 20/PRT/M/2014  pada  pasal  7  dijelaskan  bahwa Kelompok Sasaran KPR Sejahtera haruslah memenuhi syarat, diantaranya: a. tidak memiliki rumah; b. belum pernah  menerima  subsidi  pemilikan  rumah  dari pemerintah;  c.  memiliki  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib Pajak;  dan  d.  menyerahkan  fotokopi  SPT  tahun  orang pribadi  atau  surat  pernytaan  penghasilan  yang  tidak melebihi batas penghasilan yang menjadi persyartan.
Adapun standar rumah bersubsidi yang telah dilakukan oleh pengembang sesuai aturan rumah bersubsidi Type 35  dengan  luas  tanah  60  m²  dan  harga  jual  sesuai standar  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  Rp. 150.500.000(Seratus  Lima  Puluh  Juta  Lima  Ratus Rupiah).    Syarat  lainnya  bagi  pengembang  untuk mendapatkan  bantuan  subsidi  dari  pemerintah  yang disalurkan melalui Bank BTN adalah menjadi anggota REI  (Real  Estat  Indonesia)  atau  APERSI  (Asosiasi Pengembang  Perumahan  dan  Permukiman  Seluruh Indonesia).
1.2 Sumber Daya
Dana pembangunan rumah bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah dikelola oleh PPDPP yang disalurkan melalui Bank yang sudah bekerjasama. Dana anggaran yang  yang  disiapkan  oleh  pemerintah  ckup  besar  dan selalu menyesuaikakan tsetiap tahunnya.
Peningkatan  sumber  daya  manusia  para  pengembang perlu  di  tingkatkan  agar  dalam  pembangunan  rumah dan  layak  huni  bagi  MBR  serta  turut  ikut  menyeleksi calon  pembeli,  bukan  sekedar  mengejar  keuntungan semata.
1.3 Komunikasi antar organisasi terkait.
Untuk  melaksanakan  kebijakan  public  yang  efektif, maka  standar  tujuan  haruslah  dipahami  oleh  setiap implementors. Hal-hal yang berkaitan dengan tercapainya standar dan tujuan mestilah dikomunikasikan pada para pelaksana, dan komunikasi ini  haruslah  konsisten  dan  seragam  dari  berbagai sumber.
Komunikasi  dan  koordinasi  pada  program  rumah bersubsidi  telah  berjalan  dngan  baik  dengan  antar stakeholder, terlihat dalam proses yang berjalan sesuai dengan perencanaan masing-masing pemangku kepentingan.  Komunikasi  antar  Bank  BTN  dengan masyarakat dapatdilihat juga dengan berbagai informasi yang diberikan. Sementara pihak pengembang,  dalam  mengkomunikasikan  produk rumah  bersubsidi  kepada  masyarakat  melalui  media periklanan  yang  mudah  diakses  dimana-mana  baik melalui media cetak maupun online.
1.4 Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik.
Lingkungan  serta  lingkungan  perumahan  juga  bisa menjadi  indicator  kesejahteraan  masyarakat.  Fasilitas dan  lingkungan  yang tidak  memadai dan kurang  sehat memiliki  pengaruh  yang  cuku  besar  terhadap Kesehatan  penghuni  rumah  tersebut.  Fasilitas  yang dimaksud  disini  bukan  lagi  perabotan  perumahan melainkan pada standar kualitas perumahan, lingkungan  social,  ekonomi  dan  politik  yang  tidak kondusif  tentunya  dapat  menjadi  masalah  dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
1.5 Sikap para pelaksana.
Dalam  program  rumah  bersubsidi,  terdapat  bebarapa hal  yang  juga  perlu  diperhatikan  oleh  sikap  para pelaksana,  diantaranya;  a.  respons  implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya  untuk  melaksanakan  kebijakan;  b. kongnisi,  yakni  pemahaman  terhadpa  kebijakan  itu sendiri;  dan  c.  preferensi  nilai  yang  dimiliki  oleh implementor.
Pada akhirnya, rumah bersubsidi yang bertujuan untuk membantu  MBR  juga  menjadi  sarana  mencari keuntungan  oleh  para  pengembang,  dengan  mengikuti aturan yang sudah ada. Dalam menawarkan unit rumah bersubsidi  pun  pihak  pengembang  juga  turut menyeleksi  para  calon  pembeli  agar  tujuan  utama adanya  bantuan  ini  benar-benar  tersalurkan  pada masyarakat yang semestinya.
Namun  demikian,  implementasi  KPR  Bersubsidi melalui  skema  FLPP  sangat  membantu  MBR (Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah)  untuk  memiliki rumah  yang  layak  huni,  rumah  yang  nyaman,  aman, serta  lingkungan  yang  tenang  tanpa  harus  menunggu memiliki  uang  banyak.  Mereka  para  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  bisa  memenuhi kebutuhan  papan  yang  layak  dengan  cara  kredit. Sebagaimana  wawancara  dengan  beberapa  nasabah yang  menghasilkan  beberapa  penjelasan  mengenai bagaimana  dampak  atau  manfaat  bantuan  subsidi kepemilikan  rumah  melalui  skema  FLPP  di  PT.  Trah
Wali  Nagari.  Dengan  mengajukan  pertanyaan  : Bagaimana  dampak  atau  manfaat  bantuan  subsidi kepemilikan rumah melalui skema FLPP bagi bapak?.
Menurut penuturan beberapa nasabah (Yuniar, Samsul, dan  Eko)  yang  coba  kami  wawancara,  (jawaban mereka  hampir  sama  semua  sehingga  kami  coba jadikan satu) selaku nasabah Griya Sunan Bukhari II:
Bantuan  subsidi  melalui  skema  FLPP  ini  tentunya sangat  membantu  kami,  membantu  mengurangi tanggungan  kami  untuk  memiliki  rumah  yang  cukup nyaman  dengan  mendapatkan  rumah  tanpa  harus membayar full serta bunga yang cukup rendah.
Bantuan  ini  tentunya  sangat  membantu  meringankan beban  kami  yang  mana  pendapatan  kami  tidak seberapa  dan  tergolongg  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah  (MBR).  Bantuan  ini  cukup  membantu  kami, bantuan  FLPP  ini  juga  disertai  dengan  bunga  yang rendah, danitupun berlaku setelah sepuluh tahun (tahun ke  sebelas)  baru  diterapkan  bunganya.  Jadi  ini  betul- betul membantu kami para masyarakat yang m,emiliki penghasilan tak seberapa.
Dari hasil wawancara ini kami mendapatkan informasi bahwa  dengan  adanya  bantuan  subsidi  melalui  Skema FLPP ini sangat membantu Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  untuk  bisa  memiliki hunian  yang  nyaman,  aman  dan  tentunya  dengan lingkungan yang aman.

## 4. Kesimpulan
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama Developer  (PT.  Trah  Wali  Nagari)  bekerja  sama dengan  perbankan  melalui  Peerjanjian  Kerjasama (PKS) dimana pembiayaan pembangunan perumahan/proyek seutuhnya di biayai oleh perusahaan,  tanpa  biaya  dari  pihak  perbankan  dengan syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  tahap pengajuan.  Untuk  mendapatkan  Perjanjian  Kerjasama dengan  bank  pelaksana,  PT.  Trah  Wali  Nagari diharuskan  melengkapi  persyartan  yang  diberikan, yakni  surat  permohonan  kerjasama,  profil  perusahaan, dokumen  legalitas  perusahaan,  legalitas  proyek  serta brosur  yang  sudah  dilengkapi  pricelist  (daftar  harga). Dapat dipahami pula bagaimana mekanismme pengajuan  Kredit  Pembiayaan  Rumah  (KPR)  melalui skema FLPP (Failitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)  sertta  persyaran  berkas  yang  harus dipenuhi  untuk  pengajuan.  Mekanisme  kepemilikan KPR Bersubsidi melalui FLPP di PT Trah Wali Nagari ke  Bank  pelaksana  melalui  beberapa  tahapan  yang dimulai dari Booking, Pengumpulan berkas, Pengajuan ke  Bank  sekaligus  wawancara,  survey  tempat  kerja, konvirmasi, pembangunan, survey rumah dan kemudian  realisasi  akad  sekaligus  pencairan  bantuan subsidi  FLPP. Disini  kita  juga kita  mendapatkan  hasil bahwa  persentase  masyarakat  yang  menerima  atau mendapatkan  bantuan  subsidi  Kredit  Pembiayaan Rakyat  (KPR)  melalui  skema  FLPP  (fasilitas Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan)  di  PT.  Trah  Wali Nagari  sangat  mendominasi  dan  sangat  membantu
meringankan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah (MBR) dalam pemilikan hunian yang nyaman.

## Daftar Rujukan
[1] Indra,  C.  (2018).  Pengaruh  Word  of  Mouth  Terhadap  Purchase Intentiondengan  Brand  Image  dan  Perceived  Service  Quality Sebagai  Variabel  Intervening  Pada  Program  KPR  Bersubsidi  di Surabaya. Jurnal  Manajemen  Pemasaran,  12 (1),  1.  DOI: https://doi.org/10.9744/pemasaran.12.1.1-9 .
[2] Kennedy,  P.  P.,  Juliana,  J.,  &  Suci  Aprilliani  Utami.  (2020). Efektivitas  Penyaluran  Pembiayaan  KPR  Syariah  Bersubsidi Pada  PT  Bank  BTN  Syariah  Cirebon. Ekspansi:  Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, 12 (2), 209–223. DOI: https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i2.2224 .
[3] Ishak,  G.  (2018).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap Profitabilitas Bank BTN Sebelum dan Sesudah Sekuritisasi Aset. Jurnal  SEKURITAS  (Saham,  Ekonomi,  Keuangan  Dan Investasi), 1 (4). DOI: https://doi.org/10.32493/skt.v1i4.1381 .
[4] Jumriyanor,  J.,  &  Rusdianysah,  R.  (2020).  Pengaruh  Harga, Fasilitas,  Pengeluaran  Konsumen,  Dan  Anggota  Jumlah Keluarga  Terhadap  Permintaan  Rumah  KPR  Bersubsidi Kecamatan  Alalak  Kabupaten  Batola. JIEP:  Jurnal  Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 3 (1), 243. DOI: https://doi.org/10.20527/jiep.v3i1.2221 .
[5] Silviana,  M.,  &  Soviana,  W.  (2021).  Konstruksi  Rumah  Tahan Gempa  Pada  KPR  Komersil  (Non-Subsidi)  Perumahan  Daerah Miruk. VARIASI : Majalah  Ilmiah Universitas Almuslim, 13 (3). DOI: https://doi.org/10.51179/vrs.v13i3.836 .
[6] Sari, N. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank  Konvensional dan Syariah  (Studi Kasus  Pada  Bank  Mandiri  dan  Bri  Syari’ah). Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah, 13 (1), 85. DOI: https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.919 .
[7] Marlina,  A.,  &  .  O.  (2018).  Analisis  Kemampuan  Membayar  ( Capacity  To  Repayment)  Dalam  Mengambil  KPR  BTN Bersubsidi iB di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Bogor. Moneter:  Jurnal  Keuangan  Dan  Perbankan,  6 (1),  1. DOI: https://doi.org/10.32832/moneter.v6i1.2401 .
[8] Azaria,  V.  P.,  Bela,  P.  A.,  &  Deliyanto,  B.  (2020).  Studi Kelayakan  Perumahan  Bersubsidi  Penunjang  Kawasan  Industri (Lokasi :  Saga,  Balaraja,  Kabupaten  Tangerang). Jurnal  Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa), 2 (2), 2589. DOI: https://doi.org/10.24912/stupa.v2i2.8871 .
[9] Yusuf,  R.,  &  Maryanto,  M.  (2018).  Peran  Notaris  Dalam Penggunaan Akta SKMHT Yang Tidak Diikuti APHT Terhadap Debitor  Wanprestasi  Terkait  Pemberian  Fasilitas  Kredit Pemilikan  Rumah  Subsidi  (Studi  Kasus  di  Bank  Tabungan Negara Pekalongan). Jurnal Akta, 5 (1), 275. DOI: https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2616 .
[10] Rahayu,  F.,  &  Rahmawati,  R.  (2020).  Efektivitas  Program Perumahan  Bersubsidi  Pada  Produk  KPR  BTN  Sejahtera  iB (Studi  Kasus:  Bank  Tabungan  Negara  Kantor  Cabang  Syariah Bekasi). MASLAHAH  (Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Perbankan Syariah), 11 (1), 43–54. DOI: https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i1.2759 .
[11] Akram,  R.,  Novianda,  N.,  &  Wulandari,  S.  (2020).  Decision Support  System  Recommendations  of  Half  and  Full  Subsidized KPR  Houses. Journal  of  Informatics  and  Telecommunication Engineering, 4 (1), 221–229. DOI: https://doi.org/10.31289/jite.v4i1.3891 .
[12] Burhanuddin,  F.  (2021).  the  Strategi  Identifikasi  Masyarakat Penerima  Rumah  Subsidi  Kota  Makassar. LOSARI :  Jurnal Arsitektur Kota dan Pemukiman, 22–32. DOI: https://doi.org/10.33096/losari.v6i1.234 .
[13] Anadi,  Y.  R.  (2021).  Klausula  Asuransi  Kematian  Pada  Akad Kredit  KPR  Subsidi  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang. Jurnal  Hukum  Dan  Kenotariatan,  5 (1),  173.  DOI: https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.10048 .
[14] Rochman,  A.,  Triasih,  D.,  &  Abib,  A.  S.  (2019).  Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Transaksi  Kredit  Pemilikan Rumah  (KPR)  Di  Bank  Tabungan  Negara  Syariah  (BTN Syariah) Semarang. Hukum dan Masyarakat Madani, 7 (3), 167. DOI: https://doi.org/10.26623/humani.v7i3.1425 .
[15] Gifari,  I.,  MS,  M.,  &  Rouly,  D.  (2020).  The  Influence  of Marketing  Mix  on  Subsidised  Kpr  House  Buyer  Satisfaction With  Buyer’s  Value  As  A  Mediation  Variables. International Journal  of  Economics  and  Management  Studies,  7 (10),  45–49. DOI: https://doi.org/10.14445/23939125/ijems-v7i10p108 .
[16] Wardhani,  R.,  Luthfi,  A.,  Sularso,  A.,  &  Suroso,  I.  (2020).  A Consumer Behavior and Lifestyle with the Interest of Buying As Mediation  in  Determining  Home  Purchase  with  Subsidy  Credit in  Jember. International  Journal  of  Scientific  Research  and
Management, 8 (07), 1900–1911. DOI: https://doi.org/10.18535/ijsrm/v8i07.em04 .
[17] Nasution,  C.  (2021).  Overview  of  Indonesian  Law  in  the Purchase  Transaction  of  Home  Ownership  Credit  (KPR).
International  Journal  of  Research  and  Review,  8 (5),  286–291. DOI: https://doi.org/10.52403/ijrr.20210536 .
[18] Suhandi,  N.  (2020).  Decision  Support  System  for  Subsidized Housing  Selection  Based  on  Best-Worst  Method  and  Simple Additive  Weighting. International  Journal  of  Advanced  Trends in  Computer  Science  and  Engineering,  9 (3),  3384–3389.  DOI: https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/138932020 .
[19] Mulada,  D.  A.,  &  Rahman,  A.  (2020).  Peralihan  Kredit Kepemilikan  Rumah  Subsidi  Tanpa  Persetujuan  Pihak  Bank.
PETITUM, 8 (2), 89–99. DOI: https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.810 .
[20] Azaria,  V.  P.,  Bela,  P.  A.,  &  Deliyanto,  B.  (2020).  STUDI Kelayakan  Perumahan  Bersubsidi  Penunjang  Kawasan  Industri (Lokasi :  Saga,  Balaraja,  Kabupaten  Tangerang). Jurnal  Sains,
Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa), 2 (2), 2589. DOI: https://doi.org/10.24912/stupa.v2i2.8871 .