## PENEGAKAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP REMAJA SEBAGAI RESIDIVIS PELAKU PEMERKOSAAN DI  KABUPATEN NAGAN RAYA
[Elly Yuslisa] 1
[Phoenna Ath Thariq] 2
1 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [ellyyuslisa23@gmail.com]
2 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
2 [phoennaaththariq@utu.ac.id]

## Abstract
The crime of rape is a very serious problem, a crime that is rampant today is the crime  of  rape  against  minors.    In  this  research,  the  type  of  research  used  is  the Juridical  Empirical  approach.    The  research  location  used  as  a  place  to  conduct research is the Nagan Raya District Attorney's Office.  Because Aceh is a special Autonomous  Region  and  refers  to  the  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali principle,  which  is  a  special  law  that  overrides  general  law,  in  carrying  out  the prosecution  of  this  case  it  will  be  charged  with  Aceh  Qanun  Number  6  of  2014 concerning  Jinayat  Law.    Law  enforcement  carried  out  by  the  Public  Prosecutor must provide benefits or be efficient for the community to achieve justice.  But of course there is a difference in treatment between adults and children in terms of dealing with the law.  There are several factors for the occurrence of criminal acts such as factors that arise from within the individual. Crime occurs not only from factors within the perpetrator's personal self but also from factors from outside the  perpetrator  such  as  family  environmental  factors,  and  community environmental factors.
Keywords: Residivists, Rape of Minors, Law Enforcement
Received: 31 Januari 2022      Revised: 30 September 2022       Aceppted: 27 Oktober 2022

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum, hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Sebagai  negara  hukum  maka  seluruh  aspek  bidang  kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah senantiasa berlandaskan atas
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
hukum. 1 Jadi semua yang melakukan kejahatan atau pelanggaran mesti diberikan hukuman berdasarkan apa yang dilakukannya. Sehingga hukum menjadi patokan masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  agar  tetap  berada  dalam  norma-norma hukum.
Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa selalu berinteraksi dengan lainnya, tidak menutup kemungkinan dalam berinteraksi setiap orang berpeluang dapat  melakukan  kejahatan  terhadap  siapapun.  Semua  kegiatan  baik  politik, sosial  dan  ekonomi  berpotensial  menjadi  suatu  kejahatan.  Kejahatan  bisa dikatakan sebagai suatu aktivitas atau aksi anti sosial yang mendapat celaan dari masyarakat sekitar karena dianggap hal tersebut bertentangan dengan norma. 2
Masyarakat  pasti  mempunyai  kepentingan  yang  berbeda-beda,  dimana untuk memenuhi hal tersebut seseorang akan menggunakan berbagai cara agar dapat  terpenuhi  kebutuhannya meskipun  mereka  tahu  bahwa  itu  bertentangan dengan norma hukum. Salah satunya yaitu dengan melakukan sesuatu yang akan menguntungkan  dirinya  sendiri  namun  dapat  merugikan  orang  lain.  Apa  lagi dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada  saat  ini,  itu sangat berperan mempengaruhi perilaku manusia terutama remaja, dimana hal tersebut  sangat  berperan  dalam  terciptanya  komunikasi  antar  penjuru  dunia. Akan  tetapi  seringkali  kecanggihan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ini disalahgunakan  oleh  para  pengguna  untuk  melakukan  perilaku  yang  tidak  baik seperti  menyebarkan  informasi  Hoax,  penipuan  serta  mengunduh  situs/konten dewasa  yang  akan  berakibat  terhadap  menurunnya  moralitas  bangsa.  Sehingga seringkali terjadinya tindak pidana kejahatan salah satunya adalah pemerkosaan, dimana kejahatan pemerkosaan selalu meningkat setiap tahunnya.
Tindak  pidana  pemerkosaan  merupakan  masalah  yang  sangat  serius,
dimana tindakan tersebut dapat merusak generasi bangsa. Kejahatan yang sering kita jumpai pada era sekarang adalah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah  umur.  Masalah  ini  menarik  perhatian  dari  sekian  banyak  kasus  yang terus  terjadi,  kasus  tersebut  tidak  pernah  ada  ujungnya  sehingga  banyak perempuan  terutama  remaja  bahkan  orang  yang  tidak  dikenal  pun  menjadi korban pelecehan/pemerkosaan. 3
Pemerkosaan  merupakan  perilaku  yang  sifatnya  lebih  ke  seksual  atau sesuatu  hal  yang  tidak  diinginkan  dan  berakibatkan  kerugian  terhadap  korban atau penerima pelecehan tersebut yang diprediksi merusak semua hal- hal baik yang  korban  inginkan  kedepannya,  menimbulkan  trauma  dan  ketakutan  yang menyebabkan  sang  korban  bahwa  dirinya  bukan  orang  yang  baik-baik  lagi. Seperti terjadi baru-baru ini di Nagan Raya dimana seorang gadis belia berumur 15 tahun menjadi korban penyekapan dan pemerkosaan di sebuah kamar Caffe daerah  Suka  Makmue  dan  diperkosa  oleh  14  (empat  belas)  pemuda  di  Nagan
1 Kejaribone.2020. analisa konsep keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam Penegakan Hukum tindak pidana pertambangan. https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1. di akses tanggal 30 Desember 2021
2 Darmansya.  Mw.  2014 . Pengulangan  kejahatan  atau  residivis  analisis  kriminologis  dan  sosiologis  dilembaga pemasyarakatan kelas I Makassar Skripsi . Fakultas syari’ah dan hukum. UIN alauddin. Makassar
3 Josse, Evelyne, 2010. They Came With Two Guns. The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict. International Review of the Red Cross . 92( 877).hlm. 177
Raya  sehingga  korban  mengalami  kondisi  trauma  berat  sehingga  dibutuhkan dampingan Psikologi. 4
Sementara 2 (dua) dari 14 (empat belas) pelaku pemerkosaan merupakan residivis  kasus  serupa  pada  Oktober  2021  lalu.  Namum,  tidak  diproses  lebih lanjut  karena  dilakukan  Diversi  oleh  Mahkamah  Syar’iyah.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Anak  Pasal  1  angka  7 menerangkan  diversi  ialah  pengalihan  penanganan  perkara  anak  dari  proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Keduanya adalah MR (17) dan RJ (18), hal ini diketahui usai pemeriksaan lanjutan terhadap para terduga pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut. Berdasarkan Pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana, pengulangan  (residivis)  kejahatan  termasuk  kategori  yang  bisa  memberatkan pidana  juga  dapat  menambah  hukuman. 5 Semua  tindak  kejahatan  yang dikerjakan  oleh  warga  negara  pastinya  menjalani  proses  hukum,  termasuk residivis. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. 6 Dalam psikologi dapat disebutkan seseorang yang mengulang tindak pidana kejahatan akan memiliki nilai negatif dimasyarakat.
Pengulangan  kejahatan  bukanlah  hal  baru  dalam  dunia  hukum,  adanya penjahat kambuh atau biasa disebut dengan residivis dianggap menjadi niat jahat di  mata  masyarakat.  Pasalnya  meskipun  sudah  pernah  dijatuhi  hukuman  di lembaga  pemasyarakatan  namun  narapidana  yang  telah  dibebaskan  tidak  serta merta menjamin terhindar dari pengulangan tindak pidana. 7
Dalam penelitian ini yang menjadi pelaku (residivis) dan korban merupakan anak  dibawah  umur,  hal  ini  menjadi  salah  satu  perbedaan  dengan  penelitian terdahulu,  sehingga  penulis  tertarik  untuk  meneliti  kasus  tersebut.  Dalam penelitian  ini  penulis  lebih  memfokuskan  tentang  penegakan  hukum  terhadap remaja  yang  mengulangi  kasus  serupa  yang  mana  sebelumnya  telah  dilakukan diversi  oleh  mahkamah  Syar’iyah,  serta  faktor  penyebab  remaja  dengan mudahnya mengulangi tindak kejahatan tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  membahas  mengenai penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap remaja sebagai residivis pelaku  pemerkosaan  di    Kabupaten  Nagan  Raya,  agar  tidak  meleset  dari  judul yang  telah  ditetapkan,  isu  pokok  permasalahan  yang  menjadi  tolak  ukur penelitian ini antara lain bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut  Umum  terhadap  Residivis  pelaku  pemerkosaan  di  Kabupaten  Nagan Raya  dan  faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  remaja  melakukan  pengulangan (residivis) di Nagan Raya.
4 Wawancara dengan Staf Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Tanggal 30 Desember 2021 di Kejaksaan Negeri Nagan Raya
5 Leden Marpaung. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 113
6 Afamery.S.S.2  016.  Residivis  dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum. Jurnal  Hukum  Volkgeist  Mimbar  Hukum Nasional. 1 (1): 110
7 Aldo.R.  2021.  Kajian  Kriminologis  yang  Mempengaruhi  Narapidana  Melakukan  Pengulangan  Tindak  Pidana Pencurian (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Jambi.

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis Empiris,  lokasi  penelitian  di  Kejaksaan  Negeri  Nagan  Raya.  Metode  ini menjelaskan  tentang  melihat  dan  mempelajari  cara  kerja  hukum  di  lingkungan masyarakat  sebagai  arti nyata,  dikarenakan  hal  ini  berkaitan  dengan  kehidupan masyarakat sering disebut dengan hukum sosiologis.
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  secara  langsung  melalui  wawancara terhadap  para  informan  dan  responden.  Sedangkan  data  sekunder  didapatkan dari  dokumen-dokumen  yang  dapat  dipublikasikan  dan  tidak  bersifat  rahasia. Penelitian  ini  menganalisis  tentang  Penegakan  hukum  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  Terhadap  Residivis  Pelaku  Pemerkosaan  di  Kabupaten  Nagan  Raya. Adapun  maksud  penulis  mengunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  yaitu untuk memahami lebih mendalam tentang Penegakan Hukum terhadap residivis pemerkosaan di Nagan Raya.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dimulai  sejak  bulan  Desember  2021  sampai  dengan  bulan Januari  2022,  berdasarkan  hasil  penelitian  pemerkosaan  sudah  sering  terjadi  di kabupaten Nagan  Raya sebagian besar  yang menjadi pelaku dan  korban  adalah anak dibawah umur yang rata-rata masih berstatus siswa. Seperti yang terjadi di Nagan  Raya  tepatnya  di  Suka  Makmue,  2  (dua)  dari  14  (empat  belas)  pelaku merupakan  residivis  kasus  serupa  pada  bulan  Oktober  2021  lalu  yang  mana sebelumnya dilakukan diversi  oleh Mahkamah Syar’iyah. Peneliti juga melakukan wawancara  dengan  pihak  Kejaksaan  Negeri  Nagan  Raya,  dan  kepada  pelaku (residivis)  pemerkosaan  di  kabupaten  Nagan  Raya  untuk  mendukung  hasil penelitian ini.
Dari  penafsiran  Jaksa  Penuntut  Umum  secara  yuridis  perbuatan  tersebut melanggar  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, dikarenakan  Aceh  merupakan  Daerah  Otonomi Khusus  dan  mengacu  pada  asas Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali, yaitu  hukum  yang  bersifat  khusus mengesampingkan  hukum  yang  umum,  maka  dalam  melakukan  penuntutan terhadap  kasus  ini  dijerat  Qanun  Aceh  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat.
3.1 Penegakan  Hukum  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap Pelaku Pemerkosaan di Kabupaten Nagan Raya
Kejahatan  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan bermasyarakat.  Dikarenakan  hal  tersebut  timbul  dari  hasil  interaksi  antar manusia disebabkan oleh adanya karakter yang saling mempengaruhi, hal ini lah yang  menimbulkan  hubungan  fungsional  satu  sama  lain  akibat  dari  kejahatan. 8
8 Arif gosita, 1983. masalah korban kejahatan, CV akademika. Jakarta. Hlm. 3
Kejahatan  tidak  hanya  dilakukan  orang  dewasa,  anak  bawah  umur  juga  tidak segan-segan untuk melakukannya.
Anak  juga    subjek  hukum  yang harus tunduk  dan  patuh  pada  aturan  yang berlaku,  namun  ada  perbedaan  perlakuan  dalam  berhadapan  dengan  hukum, agar  terciptanya  perlindungan  terhadap  anak  sebagai  tumpuan  dan  harapan bangsa  indonesia.  Menurut  Sue  Titus  Reid  Kejahatan  ialah  aktivitas  yang dilakukan  oleh  seseorang  dengan  sengaja  atau  kecerobohan  yang  dianggap melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim diancam dengan sanksi pidana sebagai pelanggaran. 9
Seperti yang teridentifikasi dalam kasus pemerkosaan dibulan Oktober lalu yang  mana  dalam  kejahatan  pelecehan  seksual/pemerkosaan  terhadap  Korban MA  yang  merupakan  anak  dibawah  umur  tidak  ditindak  lanjuti  terhadap  para pelaku dikarenakan para pelaku juga merupakan anak dibawah umur dan belum pernah  dihukum  dalam  perkara  apapun,  sehingga  telah  dilakukan  diversi  oleh Mahkamah  Syar’iyah,  bahwa  diversi  dilaksanakan  atas  keinginan  dan  tanpa rayuan  atau  paksaan  pihak  manapun  untuk  mencapai  kesepakatan.  Diversi adalah  pengalihan  penanganan  perkara  dari  proses  peradilan  pidana  ke  luar peradilan  pidana  tertuang  dalam  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
Namun  setelah  dilakukan  diversi  para  pelaku  diharapkan  keikutsertaan kegiatan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (Tiga) bulan guna untuk menanamkan  moralitas  yang  tinggi  dalam  diri  pelaku,  sehingga  kedepannya menjadi  generasi  yang  akan  membangun  bangsa.  Namum  berbeda  dengan  2 (dua) remaja Nagan Raya yang sekarang ini disebut-sebut sebagai residivis kasus serupa,  dimana baru  beberapa  bulan  dilakukan diversi  sekarang  2  (dua)  remaja tersebut mengulanginya lagi, seakan hukum dianggap remeh.
Adapun  penegakan  hukum  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  harus  memberi manfaat serta berdayaguna, tidak dapat dihindari bahwa yang dianggap berguna belum tentu adil begitu sebaliknya yang dirasakan adil belum tentu berguna bagi masyarakat.  Dalam  penegakan  hukum  keadilan  harus  diperhatikan,  namun hukum  tidak  di  identik  dengan  keadilan,  akan  tetapi  bersifat  menyamaratakan dan  mengikat  setiap  orang.  Pelaku  kejahatan  harus  diberikan  sanksi  berupa hukuman tanpa membedakan siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Namun keadilan  harus  bersifat  subjektif  dan  tidak  menyamaratakan,  dikarenakan  yang dianggap adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak  hukum  yang  diharapkan  dapat  berperan  mewujudkan  supremasi hukum,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  perlindungan  kepentingan  umum.  Dalam menjalankan  perintah  dibidang  penuntutan  kejaksaan  harus  melaksanakan setiap  tugas,  fungsi  dan  wewenangnya  secara  leluasa,  agar  terlindungi  dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan lainnya.
9 M.Ali Zaidan, 2016. Kebijakan Kriminal . Sinar Grafika.Jakarta. hlm 11-12
Seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  1  butir  1  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  kejaksaan  Republik  Indonesia  bahwa  Jaksa  adalah  pejabat fungsionaal yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Penuntut Umum adalah Jaksa yang  diberikan  wewenang  oleh  Undang-undang  untuk  melakukan  penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 10
Setiap  tindakan  dalam  proses  penuntutan  maupun  prapenuntutan  harus dijalankan  atas  keadilan  berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  Esa,  dengan  begitu yang  dilakukan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  penegakan  hukum  adalah  untuk mencapai  kepastian  hukum,  serta  menjembatani  rasa  keadilan  dan kemanfaatan. 11 Oleh  sebab  itu  dalam  menjalankan  setiap  tugas  dan wewenangnya,  kejaksaan  berperan  penting  dalam  proses  penyidikan  dan pemeriksaan  dipersidangan  sebagai  pengendali  proses  perkara,  menurut KUHPidana  hanya  instansi  kejaksaanlah  yang  dapat  menentukan  apakah  suatu perkara dapat atau tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan. 12
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan  Pembangunan  Strategis  Bapak  Yogi  Aranda,  SH.,  MH  selaku  Jaksa Penuntut  Umum  Pada  Kejaksaan  Negeri  Nagan  Raya  bahwa  pada  kasus pemerkosaan  terhadap  anak  dibawah  umur  ini  terhadap  para  pelaku  akan  di dijatuhkan hukuman yang berdeda-berbeda, dimana dalam kasus ini terdapat 2 (dua)  pelaku  anak  dibawah  umur,  salah  satunya  adalah  pelaku  residivis  (MR), namun  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  wajib  mengupayakan  diversi terlebih dahulu bagi anak yang terlibat tindak pidana, seperti  terhadap pelaku (J) pemerkosaan  anak  yang  masih  dibawah  umur  yang  belum  pernah  melakukan kejahatan telah diupayakan diversi oleh kejaksaan, akan tetapi oleh pihak korban tidak menyetujuinya. Dalam perkara tersebut, kedua tersangka dikenakan Pasal 48  Jo  Pasal  50  Jo  Pasal  6  ayat  (1)  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Hukum  Jinayat  Jo  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. 13
Dalam  Pasal  ini  disebutkan  bahwa  ancaman  hukuman  untuk  pelaku kejahatan seperti itu dijatuhi hukuman maksimal 200 kali cambuk atau 200 bulan penjara atau denda 2.000 gram emas. Namun dikarenakan terdakwa masih anak dibawah umur maka mereka terancam divonis 1/3 dari masa hukuman maksimal orang dewasa, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) apabila anak yang  berumur  12  tahun  dan  belum  18  tahun  atau  belum  menikah  melakukan tindak  pidana,  akan  dikenakan  hukuman  1/3  (satu  per  tiga)  dari  orang  dewasa
10 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  RI  (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4401)
11 Sitinjak IY. 2018. Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Maksitek ISSN: 2548-429X .3(3). hlm.102
12 Sitinjak IY. 2018. Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum . Jurnal Ilmiah Maksitek ISSN: 2548-429X. 3 (3). hlm.99-100.
13 Wawancara  dengan  bapak  Yogi  Aranda,.SH.,MH.  Jaksa  Fungsional.Kejaksaan  Negeri  Nagan  Raya.Tanggal  3 Januari 2022 di Kejaksaan Negeri Nagan Raya
atau  dikembalikan  kepada  orang  tua  maupun  ditempatkan  ditempat  yang disediakan oleh pemerintah aceh atau kabupaten/ kota. 14
Pada  persidangan  hakim  menyatakan  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pemerkosaan  sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 67 bulan penjara, dalam  putusannya  hakim  menjatuhkan  uqubat  terhadapnya  berupa  penjara selama  66  bulan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  di  Banda  Aceh dikurangi selama ia berada dalam tahanan.
Berdasarkan  hasil  analisis  penulis  dalam  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum yang  menuntut pelaku residivis  MR yang  merupakan  anak dibawah  umur  kasus pemerkosaan di Nagan Raya 67 bulan penjara sudah sesuai dengan pasal 67 ayat (1)  yang  mengatur  tentang  uqubat  bagi  anak  dibawah  umur  dengan  sanksi  1/3 dari masa hukuman orang dewasa.

## 3.2 Faktor  yang  Menyebabkan  Remaja  Melakukan  Pengulangan  (Residivis)  Di Nagan Raya
Residivis merupakan penjahat kambuh yang melakukan kembali kejahatan setelah  menjalani  pidana  penjara,  bagi  masyarakat  istilah  tersebut  tidak  saja dianggap  pengulangannya  sama  ataupun  berbeda  akan  tetapi  terdapat  masa tertentu  sehingga  dapat  dikategorikan  sebagai  residivis. 15 Seperti  yang  terjadi pada pelaku  residivis  pemerkosaan  di Nagan  Raya,  dimana pada bulan Oktober 2021  lalu  2  (dua)  dari  14  (empat  belas)  pelaku  baru  saja  bebas  dari  jeratan hukum  dikarenakan  telah  dilakukan  diversi  kasus  serupa  oleh  Mahkamah Syar’iyah, namun hanya berselang beberapa bulan kedua pelaku mengulangi lagi kejahatan yang sama.
Setelah  dilakukan  pelimpahan  oleh  penyidik  kepada  Kejaksaan  Negeri Nagan  Raya,  saat  berkas  perkara  dinyatakan  lengkap  dan  telah  dilakukan pemeriksaan  tahap  II,  disini  Penulis  melakukan  wawancara  dengan  pelaku residivis tersebut terhadap faktor yang menyebabkan pelaku dengan mudahnya melakukan  pengulangan  (residivis)  pemerkosaan  yang  mana  sebelumnya  baru terbebas dari jeratan hukum karena dilakukan diversi. Dari hasil survei lapangan pelaku residivis menjawab pertama pelaku hanya ikut-ikutan temannya sehingga terdorong  melakukan  kembali  kejahatan  yang  sebelumnya  pernah  diperbuat tanpa  berfikir  dampak  yang  timbul  dari  suatu  perbuatannya,  kedua  yaitu keseringan menonton film dewasa (porno) akhirnya tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, dan alasan lainnya adalah karena sudah diselubungi hawa nafsu.
Disini  penulis  mengamati  banyak  faktor  yang  menjadi  penyebab terjadinya  pengulangan  (residivis)  tindak  pidana  kejahatan  seperti  faktor internal,  dimana  niat  dalam  diri  pribadi  itu  sangat  mendukung  terhadap terjadinya  kejahatan,  seperti  kurangnya  dasar  ilmu  agama  sehingga  kita dijauhkan  dari  hal  positif  dan  didekatkan  dengan  hal  negatif  dikarenakan
14 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat. Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66.
15 Widodo  dan Wiwik Utami. 2014. Hukum Pidana & Penologi . Aswaja Pressindo. Yogyakarta. hlm. 143.
kurangnya  iman  didalam  diri,  tak  heran  jika  keinginan  dari  dalam  diri  juga menjadi  faktor  timbulnya  kejahatan  dan  tidak  segan-segan  untuk  mengulangi kejahatan  seperti  yang  dilakukan  oleh  pelaku  residivis  kasus  pemerkosaan  di Nagan  Raya  dimana  pelaku  residivis  tersebut  mengulangi  lagi  kasus  serupa dikarenakan  dorongan  nafsu  semata,  dan  ada  pula  faktor  pendidikan  dimana faktor  pendidikan  sangat  diutamakan  bagi  manusia,  dikarenakan  dengan pendidikan seseorang berkesempatan dapat memperbaiki diri serta membangun rasa  benar  dan  salah  pada  seseorang,  sehingga  pendidikan  menjadi  salah  satu komponen  penting  dalam  kehidupan,  namun  pada  saat  penulis  melakukan wawancara terhadap pelaku residivis, pelaku menerangkan bahwa pelaku sudah tidak lagi bersekolah dikarenakan faktor ekonomi.
Banyak  hal  yang  bisa  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana,  namun berdasarkan hasil analisis penulis bahwa kejahatan terjadi tidak hanya faktor dari dalam diri pribadi pelaku  saja akan tetapi juga adanya faktor dari luar diri pelaku yang  menjadi  penyebab  pelaku  mengulang  kejahatannya  kembali  seperti  faktor lingkungan  keluarga,  saat  penulis  membaca  berkas  perkara  pelaku  residivis tersebut  bahwa  pelaku  hanya  tinggal  bersama  tantenya  (kakak/adik  dari  orang tua  pelaku)  dan  pisah  KK  (Kartu  Keluarga)  dari  orang  tuanya,  sehingga  faktor lingkungan keluarga merupakan bagian dari kehidupan anak, dikarenakan peran orang  tua  sangat  diperlukan  terhadap  perkembangan  perilaku  anak  untuk membentuk  karakter  yang  lebih  baik  kedepannya,  dan  faktor  lingkungan masyarakat terutama dalam pertemanan, disini bisa kita lihat bahwa lingkungan masyarakat  memiliki  peranan  penting  dalam  memberikan  pengaruh  terhadap kepribadian  seseorang.  Sehingga  anak-anak  yang  terjerat  tindak  pidana kejahatan  kemungkinan  besar  dikarenakan  pengaruh  dari  kelompok  sosial  atau teman-temannya baik itu terhadap kasus pelecehan/pemerkosaan, pembunuhan,  pencurian  maupun  narkotika.  Namun  pada  hakikatnya  tindakan yang  berasal  dari  kelompok  sosial  sangat  berpengaruh  besar  terhadap  perilaku sang  anak,  pasalnya  lingkungan  dan  teknologi  yang  saat  ini  semakin  canggih sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan.
Faktor  lain  membawa  dampak  terhadap  timbulnya  kejahatan  atau pengulangan (residivis) kejahatan yaitu:
1. Faktor internal, terdapat dalam diri  manusia itu sendiri, seperti:
a. Kurangnya  dasar  ilmu  agama,  semua  agama  yang  ada  selalu  mengajarkan umatnya  agar  selalu  berada  pada  jalan  yang benar.  Kurangnya  dasar  ilmu agama  dari  seseorang  ini  akan  menganggap  remeh  tindakan  kejahatan yang  akan  ia  lakukan.  Padahal  tindakan  sekecil  apapun  pasti  akan merugikan pihak lain.
b. Pendidikan,  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  seseorang,  karena dapat  berpeluang  memperbaiki  diri  sehingga  semua  yang  akan  dilakukan pasti difikirkan terlebih dahulu sebelum mengerjakannya.
c. Pergaulan  yang  terlalu  bebas,  faktor  ini  juga  merupakan  faktor  utama dalam tindak kejahatan. Kita seharusnya dapat memilah dan memilih mana
teman yang akan berdampak buruk bagi kita. Sehingga saat ini kasus-kasus kejahatan  seperti  pelecehan,  perampokan,  narkoba,  mabuk-mabukan adalah berasal dari pertemanan itu sendiri.
d. Keinginan dari dalam diri, keinginan dari dalam diri kita juga dapat menjadi musuh  yang  harus  dapat  kita  kendalikan  dengan  baik.  Pengendalian  diri inilah  yang  dapat  menyebabkan  manusia  selamat  dari  keinginan  ke  arah yang negatif.
2. Faktor ekternal, berasal dari luar pribadi manusia, yang meliputi:
a. Lingkungan  keluarga,  merupakan  tempat  berinteraksi  dalam  mata  rantai kehidupan  dan  dipandang  sebagai  penentu  utama  perkembangan  anak. 16
Nah  disini  peran  orang  tua  sangat  diperlukan  terhadap  perkembangan perilaku  sang  anak  untuk  membangun    karakter  yang  berwibawa kedepannya.
b. Lingkungan  masyarakat,  memiliki  peranan  penting  dalam  memberikan pengaruh  terhadap  kepribadian  seseorang.  Jika  tempat  ia  tinggal  rawan kejahatan,  maka  potensi  seseorang  untuk  menjadi  penjahat  juga  akan semakin  besar. 17 Namun  hal  ini  kembali  lagi  kepada  orang  tua,  dimana dalam tumbuh kembang anak sangat diperlukan peran orang tua.

## 4 KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  residivis  (pengulangan)  tindak pidana    pemerkosaaan Kabupaten  Nagan  Raya, maka  dapat  di  tarik  kesimpulan bahwa  penegakan  hukum  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  melakukan penuntutan  pada  kasus  residivis  pemerkosaan  di  Nagan  Raya  dikenakan  Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sudah sesuai dengan asas Lex Specialis  Derogat  Legi  Generali, dikarenakan  Aceh  merupakan  Daerah  Otonomi Khusus. Berdasarkan hasil penelitian pengulangan kejahatan dapat memberatkan pidana  atau  menambah  hukuman,  pelaku  residivis  tersebut  sudah  terbukti mengulangi tindak pidana kasus serupa yang mana sebelumnya dilakukan diversi oleh  Makamah  Syar’iyah,  namun  dikarenakan  terdakwa  masih  anak  dibawah umur  maka  pelaku  terancam  divonis  1/3  dari  masa  hukuman  maksimal  orang dewasa,  sebagaimana  dalam  dakwaan  primer  Jaksa  Penuntut  Umum  yang menuntut  67  bulan  penjara,  dalam  putusannya  hakim  menjatuhkan  uqubat terhadapnya  berupa  penjara  selama  66  bulan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  (LPKA)  di  Banda  Aceh  dikurangi  selama  ia  berada  dalam  tahanan.  Dalam penanganan  kasus  residivis  pemerkosaan  di  Nagan  Raya  berdasarkan  hasil analisis penulis bahwa kejahatan terjadi tidak hanya faktor dari dalam diri pribadi pelaku    saja  akan  tetapi  juga  adanya  faktor  dari  luar  diri  pelaku  seperti: kurangnya  dasar  ilmu  agama,  pendidikan,  lingkungan  keluarga,  lingkungan masyarakat  serta  pergaulan  pertemanan  yang  terlalu  bebas.  Sehingga  saat  ini
16 Djaali, 2012. Psikologi Pendidikan . Bumu aksara. Jakarta .hlm 99.
17 Sekilas  Malang.  2021.  Kejahatan  Remaja  Karena  Pengaruh  Lingkungan  Sosial.https://sekilasmalang.com.  Di Akses Tanggal 3 Januari 2022.
kasus-kasus  kejahatan  seperti  pelecehan/pemerkosaan,  perampokan,  narkoba, pencurian  adalah  berasal  dari  pertemanan  itu  sendiri,  pasalnya  tindakan  yang berasal  dari  kelompok  sosial  sangat  berpengaruh  besar  terhadap  perilaku manusia. Namun dari pengamatan penulis hal ini kembali lagi kepada orang tua, dimana  dalam  tumbuh  kembang  sang  anak  sangat  diperlukan  peran  orang  tua untuk membentuk karakter yang baik dan berguna kedepannya.

## 5. REFERENSI
Buku: Arif G. 1983. masalah korban kejahatan. CV akademika. Jakarta Djaali. 2012. Psikologi Pendidikan . Bumu aksara. Jakarta Marpaung L. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta Zaidan M.A. 2016. Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika. Jakarta.
Widodo  dan  Utami  W.  2014. Hukum  Pidana  &  Penologi. Aswaja  Pressindo. Yogyakarta.

## Jurnal:
Afamery  SS.  2016.  Residivis  dalam  perspektif  sosiologi  hukum. Jurnal  hukum volkgeist mimbar hukum nasional . 1 (1): 110
Josse,  Evelyne,  2010.  They  Came  With  Two  Guns.  The  Consequences  of  Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict. International Review of the Red Cross . 92( 877).
Sitinjak  IY.  2018.  Peran  Kejaksaan  Dan  Peran  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Maksitek ISSN: 2548-429X. 3(3). Sitinjak  IY.  2018.  Peran  Kejaksaan  Dan  Peran  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Maksitek ISSN: 2548-429X. 3(3).

## Skripsi:
Darmansya  Mw.  2014.  Pengulangan  Kejahatan  atau  Residivis  Analisis Kriminologis dan  Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Skripsi . Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Alauddin. Makassar Rivaldi A. 2021. Kajian Kriminologis yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan  Tindak  Pidana  Pencurian  (Studi  Kasus  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi).  Skripsi  .Fakultas  Hukum  Universitas Batanghari. Jambi.

## Undang-undang:
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Hukum Jinayat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

## Internet:
Kejari Bone. 2020. Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pertambangan.  https://www.kejari- bone.go.id/artikel/detail/1.  di akses tanggal 30 Desember 2021
Sekilas  Malang.  2021.  https://sekilasmalang.com.  Kejahatan  Remaja  Karena Pengaruh Lingkungan Sosial. Di Akses Tanggal 3 Januari 2022