ISSN 2746-3249
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2007-2019

## Muhammad David Hariyadi*, Khairi Pahlevi
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
*mdavidhariyadi@gmail.com

## Abstract
This research is a type of quantitative research that aims to determine the effect of Local Government  Revenue  and  Balancing  Fund  on  Regional  Expenditure,  and  look  for  which variable is the most dominant. This research uses time series secondary data 2007-2019 from Local  Government  Finance  Office:  The  Financial  Management  Section  of  Each  Local Government in Tapin Regency. Data analysis technique in this research uses Multiple Linear Regression Analysis and Hypothesis testing uses coefficient of determination, F-statistic test, and t-statistic test with 5% significance level (0,05).
The results of the tests indicate that the variable of Revenue Sharing Fund is the only independent variable that has a significant effect as well as being the most dominant variable to  the  Regional  Expenditure.  While  the  variable  of  Local  Government  Revenue,  General Allocation  Fund,  and  Special  Allocation  Fund  have  an  insignificant  effect  on  Regional Expenditure in Tapin Regency.

## Keywords:  Local  Expenditure;  Local  Government  Revenue;  Balancing  Fund;  General
Allocation Fund; Special Allocation Fund; Revenue Sharing Fund

## Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Belanja  Daerah,  serta mencari variabel mana yang paling dominan. Penelitian ini menggunakan data sekunder kurun waktu tahun 2007-2019 yang didapatkan dari instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten  Tapin.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Analisis Regresi  Linear  Berganda  serta  uji  hipotesis  menggunakan  uji  koefisien  determinasi,  uji  F- statistik, dan uji t-statistik dengan tingkat signifikansi 5% (0,05).
Hasil dari pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil satu-satunya  variabel  bebas  yang  memiliki  pengaruh  secara  signifikan  terhadap  Belanja Daerah.  Sedangkan  variabel  bebas  yang  lain  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  dan Dana Alokasi  Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin.
Kata  Kunci  : Belanja  Daerah;  Pendapatan  Asli  Daerah;  Dana  Perimbangan;  Dana  Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Dana Bagi Hasil

## PENDAHULUAN
Perwujudan  tujuan  nasional  yang  sesuai  dengan  isi  pembukaan  UUD  1945, pembangunan nasional sangat penting karena merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Negara dapat dikatakan semakin maju dan berkembang jika tingkat  pembangunan  suatu  negara  semakin  besar,  begitu  pun  juga  daerah.  Dalam  sebuah pemerintahan  daerah,  pemeritah  diberi  wewenang  untuk  mengelola  serta  memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai dengan aspirasi-aspirasi daerah tersebut.
Otonomi  daerah  menekankan  perana  serta  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membangun serta mengelola keuangan daerah agar semakin semakin baik. Pemerintah daerah disarankan harus mengubah alokasi belanja yang biasanya dianggap kurang produktif dengan mengalokasikan  dana  belanja  daerah  ke  belanja  yang  tertuju  kepada  pendanaan  dalam pengadaan pelayanan umum kepada masyarakat di sektor-sektor yang ada, dengan demikian maka  dibutuhkanlah  dana  yang  lebih  besar  yang  diharapkan  dapat  memenuhi  belanja pemerintah.
Menurut  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal menyebutkan  bahwa  Pendapatan  Asli  daerah,  Dana  Perimbangan  (DAU,  DAK,  dan  DBH), pinjaman  daerah  dan  lain-lain  penerimaan  yang  sah  merupakan  sumber  penerimaan  yang digunakan  untuk  pendanaan  pemerintah  daerah  serta  pembiayaan  belanja  daerah.  Dengan demikian peningkatan pendapatan daerah harus berdampak pada perekonomian daerah.
Perkembangan  alokasi  dana  belanja  daerah  ini  ditentukan  dengan  besaran  penerimaan atau  pendapatan  daerah.  Pemerintah  daerah  diberikan  wewenang  penuh  dalam  menggali potensi sumber daya keuangannya sendiri. Melalui hasil pengelolaan sumber daya yang ada, pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  penerimaan  daerah.  Daerah-daerah  yang  ada  di Indonesia  cenderung  mengalami  masalah  dalam  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dimana pendapatan asli daerah belum mampu untuk memenuhi belanja daerahnya yang artinya daerah tersebut  belum  mampu  mendanai  belanja  sesuai  dengan  kemampuannya  sendiri.  Untuk menutupi hal tersebut, pemerintah pusat memberi dana transfer kepada pemerintah daerah yang bersangkutan antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.
Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki potensi  sumber  daya  alam  yang  mempuni  untuk  meningkatkan  pembangunan,  yaitu pertambangan, penggalian, pariwisata dan pertanian. Pengalokasian anggaran yang tepat pada potensi sumber daya alam tentu dapat  menjadi rangsangan untuk meningkatkan pembangunan daerah di  Kabupaten  Tapin.  Maka dari itu, pemerintah secara tidak langsung dituntut untuk meningkatkan  potensi-potensi  yang  ada  di  daerahnya  dengan  pengalokasian  dana  belanja daerah secara tepat.
Suatu daerah dapat dikatakan pengelolaan sumber daya pekonomiannya baik jika daerah tersebut sudah mandiri. Yang dimaksud mandiri ini adalah daerah yang mampu memanfaatkan pendapatan asli daerahnya sebagai belanja daerah dan tidak lagi bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Yang dimaksud dana transfer ini yaitu dana perimbangan
Dari data pendapatan daerah dan belanja daerah kabupaten Tapin tahun 2007-2019 yang didapat dari BPKAD Kabupaten Tapin dapat dilihat bahwa pendapatan daerah kabupaten Tapin (tanpa  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah)  yang  meliputi  PAD,  DAU,  DAK,  dan  DBH cenderung  mengalami  defisit  dimana  lebih  sedikit  dibanding  anggaran  belanja  daerahnya, kecuali pada tahun 2019 dimana total pendapatan daerah (PAD, DAU, DAK, DBH) mengalami surplus. Dengan demikian, perlu diketahui bagaimana pengaruh antara PAD terhadap belanja daerah serta bagaimana pengaruh dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) secara bersama- sama dan masing-masing terhadap belanja daerah.di kabupaten Tapin, serta sumber pendapatan daerah  yang  manakah  yang  paling  dominan  dalam  membiayai  anggaran  belanja  daerah kabupaten Tapin dari keempat sumber pendapatan daerah tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA

## Definisi Pengaruh
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.  Jadi  jika  dikaitkan  dan  dijelaskan  dengan  penelitian  ini,  pengaruh  merupakan kemampuan  pendapatan  daerah  dalam  menentukan  anggaran  belanja  daerah  sesuai  dengan
rancangan APBD yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  rencana  keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah (Kemenkeu, 2017). Berdasarkan  Undang-Undang    nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
Semua  penerimaan  Daerah  dipungut  dengan  tujuan  agar  target  yang  ditetapkan  oleh APBD terpenuhi. Selain itu, semua pengeluaran daerah serta segala urusan yang membebani daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  dilakukan  sesuai  dengan  penetapan  APBD  dengan memperhatikan jumlah dan sasarannya. Hal tersebut karena peranan APBD yaitu sebagai dasar dari  pengelolaan  keuangan  daerah,  maka  dengan  peran  tersebut  menjadikan  APBD  sebagai dasar untuk kegiatan dalam mengendalikan, memeriksa, dan mengawasi keuangan daerah.

## Belanja Daerah
Belanja daerah menurut (Nordiawan, 2012) merupakan semua atas pengeluaran daerah dimana  akan  mengurangi  keuangan  (dana  lancar)  dalam  periode  tahun  anggaran.  Dalam pengeluaran tersebut,  pembayarannya oleh pemerintah tidak akan diperoleh kembali. Belanja daerah bersifat wajib dalam pendanaan seluruh pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Agar anggaran belanja daerah digunakan secara efektif dan efisien, setiap daerah diharapkan untuk mengalokasikan anggaran belanja daerah sesuai porsi yang tepat dengan mempertimbangkan kebutuhan serta potensi akan daerahnya masing-masing.

## Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang dinyatakan sebagai sesuatu yang menambah nilai kekayaan bersih suatu daerah. Sesuai dengan Pengelolaan APBD, pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil  Perusahaan  milik  Daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  Daerah  lainnya  yang dipisahkan,  Lain-lain  hasil  pendapatan  asli  daerah  yang  sah),  Dana  Perimbangan  (DBH pajak/bukan pajak, DAU, DAK), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pendapatan Asli Daerah
PAD  adalah pendapatan  yang  diperoleh  suatu  daerah  dari  sumber  daya  daerahnya sendiri.  Pendapatan  asli  daerah  merupakan  tulang  punggung  dalam  membiayai  daerahnya sendiri  sebab  pendapatan  asli  daerah  ini  menggambarkan  pendapatan  yang  sesuai  dengan kemampuan  daerah  itu  sendiri,  oleh  karenanya  besarnya  kontribusi  yang  diberikan  oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD perlu diukur untuk mengetahui bagaimana kemampuan suatu  daerah  dalam  melaksanakan  ekonomi  secara  mandiri,  semakin  besar  kontribusi  yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana transfer dari pemerintah pusat.

## Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  merupakan  dana  transfer  yang  berasal  dari  APBN  dengan  tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal daerah dengan daerah yang lain, serta membantu daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam menggali potensi ekonomi daerahnya, dengan demikian harapannya akan terjadi pembagian keuangan yang adil dan rasional serta pembangunan daerah yang merata. Sumber-sumber dana perimbangan antara lain DAU, DAK, dan DBH yang mana fungsinya berbeda-beda.
DAU  merupakan  dana  transfer  yang  memiliki  peran  pengalokasian  dananya  sebagai penyediaan  pelayanan  dasar  kepada  masyarakat.  Dana  Alokasi  Umum  menurut  (Syarifin  & Jubaedah,  2005)  yaitu  dana  yang  pengalokasiannya  ditujukan  untuk/kepada  daerah  agar kemampuan keuangan antara daerah dengan daerah yang lainnya merata dalam pembiayaan kemampuan pengeluarannya.
DAK menurut (Syarifin & Jubaedah, 2005) yaitu dana APBN dimana pengalokasiannya ditujukan hanya kepada daerah tertentu saja dimana dana ini dikeluarkan untuk kegiatan khusus dalam urusan Pemerintah Daerah dimana kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional.
DBH yaitu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan kekayaan daerah yang bertujuan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi hasil sumber daya daerah tersebut.

## METODE
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tapin yaitu tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dan Belanja Daerah  di  Kabupaten  Tapin.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder time  series tahun  2007-2019.  Data  tersebut  didapatkan  dari  instansi  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tapin.

## Definisi Operasional
Belanja  Daerah  (Y)  sesuai  dengan  isi  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dinyatakan dalam satuan rupiah.
PAD  (X1)  adalah  salah  satu  sumber  penerimaan  daerah  yang  hasilnya  dari  potensi daerahnya  sendiri  dimana  dapat  menunjukkan  kemampuan  suatu  daerah  dalam  memenuhi pembiayaan  kegiatan  daerahnya  sendiri.  Pendapatan  Asli  Daerah  dinyatakan  dalam  satuan rupiah.
DAU (X2) adalah salah satu dana transfer dari APBN yang alokasinya  bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah dengan daerah yang lainnya untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dinyatakan dalam satuan rupiah.
DAK  (X3)  adalah  salah  satu  dana  transfer  dari  APBN  yang  mana  pengalokasiannya kepada daerah yang berkebutuhan khusus dalam melaksanakan urusan daerah dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dinyatakan dalam satuan rupiah.
DBH  (X4)  adalah  salah  satu  dana  transfer  dari  APBN  dengan  pengalokasian  dananya kepada daerah-daerah yang berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Bagi  Hasil  dinyatakan  dalam  satuan rupiah.

## Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linier berganda yang dibantu  oleh program aplikasi  komputer SPSS versi 25 dan Microsoft Excel 2016.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  enam  dugaan  dalam  menguji  hipotesa  sekaligus untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada.
1. PAD,  DAU,  DAK,  dan  DBH  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin.
2. a. PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin. b. DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin. c. DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin. d. DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin.
3. Variabel Dana Bagi Hasil merupakan variabel yang paling dominan
Untuk  membuktikan  hipotesis  di  atas,  maka  dilakukan  uji  hipotesis  antara  lain  Uji koefisien determinasi (R²) yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas, uji F-statistik digunakan untuk menguji bagaimana keempat  variabel  secara  bersama-sama  mempengaruhi  variabel  terikat,  dan  uji  t-statistik
digunakan untuk  menguji  bagaimana masing-masing  variabel  bebas mempengaruhi variabel terikat  secara  sendiri-sendiri.  Berikut  merupakan  persamaan  regresi  linier  berganda  dalam penelitian ini:
Rumus 1. Model Penelitian Belanja Daerah = 𝛼 + 𝛽 1 PAD + 𝛽 2 DAU + 𝛽 3 DAK + 𝛽 4DBH + 𝜀 Keterangan : 𝛼 = Konstanta 𝛽 1- 𝛽 4    = Koefisien Variabel PAD, DAU, DAK, DBH ԑ = Error
Penelitian ini menggunakan transformasi data logaritma natural karena terdapat masalah pada persamaan regresi linier berganda dimana nilai konstanta serta sebagian koefisien pada variabel  bebas  mengeluarkan  nila  negatif.  Maka  dengan  transformasi  data  logaritma  natural ini,  masalah  tersebut  dapat  teratasi.  Dengan  demikian,  persamaan  regresi  linier  berganda dengan  transformasi  data  logaritma  naturan  (Ln)  dinyatakan  dalam  bentuk  formula  sebagai berikut:
Rumus 2. Model Penelitian (Ln)
LnBelanja Daerah = 𝛼 + 𝛽 1Ln PAD + 𝛽 2Ln DAU + 𝛽 3LDAK + 𝛽 4Ln DBH + 𝜀
Keterangan : Ln = Log Natural variabel
𝛼 = Konstanta 𝛽 1- 𝛽 4    =  Koefisien Variabel LnX1 - LnX4 ԑ = Error

## HASIL DAN ANALISIS Statistik Deskriptif
Analisis  deskripsi  statistik  pada  variabel  bertujuan  untuk  menilai  karakteristik  sebuah data yang diteliti. Namun dalam penelitian ini hanya menguraikan beberapa karakteristik yaitu nilai Standar Deviasi, nilai Mean (rata-rata), nilai Minimum dan Maksimum.
Tabel 1. Deskriptif Statistik
Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi PAD 13 13.626.875.047 102.654.659.947 47.006.591.575 30684078290,653 DAU 13 234.940.418.200 477.467.034.000 358.453.314.277 91294812644,513 DAK 13 29.263.390.000 211.093.000.000 81.227.555.848 61520162117,940 DBH 13 54.753.286.608 445.534.943.679 216.389.076.540 115925803588,083 Belanja Daerah 13 369.678.334.674 1.244.530.368.789 814.361.725.568 309831553094,449
Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder 2021 SPSS
Belanja Daerah kabupaten Tapin dengan nilai terendah sebesar Rp369.678.334.674 pada tahun 2007 dan dengan nilai tertinggi sebesar Rp1.244.530.368.789 pada tahun 2015. Rata-rata Belanja Daerah kabupaten Tapin pada tahun 2007-2019 yaitu sebesar Rp814.361.725.568.
Pendapatan  Asli  Daerah  kabupaten  Tapin  dengan  nilai  terendah  sebesar Rp13.626.875.047  pada  tahun  2007,  dan  dengan  nilai  tertinggi  sebesar  Rp102.654.659.947
pada tahun 2019. Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tapin pada tahun 2007- 2019 yaitu sebesar Rp47.006.591.575
Dana Alokasi Umum kabupaten Tapin dengan nilai terendah sebesar Rp234.940.418.200 pada tahun 2007, dan dengan nilai tertinggi sebesar Rp477.467.034.000 pada tahun 2019. Nilai rata-rata Dana Alokasi Umum kabupaten Tapin pada tahun 2007-2019 yaitu sebesar Rp358.453.314.277.
Dana Alokasi Khusus kabupaten Tapin dengan nilai terendah sebesar Rp29.263.390.000 pada tahun 2012 dan dengan nilai tertinggi sebesar Rp211.093.000.000 pada tahun 2016. Nilai rata-rata Dana Alokasi Khusus kabupaten Tapin pada tahun 2007-2019 yaitu    81.227.555.848.
Dana Bagi Hasil kabupaten Tapin dengan nilai terendah sebesar Rp54.753.286.608 pada tahun 2007, dan dengan nilai tertinggi sebesar  Rp445.534.943.679 pada tahun 2019. Nilai rata- rata  Dana  Bagi  Hasil  kabupaten  Tapin  pada  tahun  2007-2019  yaitu  sebesar Rp216.389.076.540.
Model Regresi Linier Berganda Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Variabel Unstd. Coefficients  Std. Coefficient t-hitung Sig. b Std. Error Beta Konstanta 0,877 7,983 0,11 0,915 PAD 0,054 0,186 0,09 0,288 0,781 DAU 0,569 0,464 0,366 1,227 0,255 DAK 0,13 0,073 0,226 1,784 0,112 DBH 0,262 0,107 0,394 2,443 0,04
a. Variable bebas: BELANJA DAERAH Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2021 SPSS
Berdasarkan  tabel  2.  di  atas,  berikut  persamaan  model  regresi  linier  berganda  pada penelitian ini :
LnŶ= 0,877 + 0,054LnPAD + 0,569LnDAU + 0,130LnDAK +0,262 LnDBH Dengan hasil persamaan model regresi di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Nilai  konstanta  (α)  0,887  serta  memiliki  nilai  positif,  dalam  hal  ini  dapat  diartikan bahwa jika variabel bebas Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan Dana Bagi Hasil (X4) dianggap sama dengan nol, maka variabel terikat yaitu Belanja Daerah (Y) sebesar 0,877 persen.
2. Nilai  koefisien  PAD  sebesar  0,054,  artinya  dalam  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  jika variabel bebas PAD mengalami kenaikan sebesar 1 persen, sementara DAU, DAK, dan DBH dianggap tetap maka dalam hal ini akan mengakibatkan kenaikan Belanja Daerah sebesar 0,054 persen.
3. Nilai koefisien DAU sebesar 0,569, artinya dalam hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel bebas DAU mengalami kenaikan sebesar 1 persen, sementara PAD, DAK, dan DBH dianggap tetap maka dalam hal ini akan mengakibatkan kenaikan Belanja Daerah sebesar 0,569 persen.
4. Nilai koefisien DAK sebesar 0,130, artinya dalam hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel bebas DAK mengalami kenaikan sebesar 1 persen, sementara PAD,DAU, dan DBH dianggap tetap maka dalam hal ini akan mengakibatkan kenaikan Belanja Daerah sebesar 0,13 persen.
5. Nilai koefisien DBH sebesar 0,262, artinya dalam  hal  ini dapat  diartikan bahwa jika variabel bebas DBH mengalami kenaikan sebesar 1 persen, sementara PAD, DAU, dan DAK dianggap tetap maka dalam hal ini akan mengakibatkan kenaikan Belanja Daerah sebesar 0,262 persen.

## Uji Koefisien Determinasi (R²)
Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model R R Square Adjusted  R Square Std. Error of the Estimate 1 0,979 0,959 0,938 0,1045873 a. Predictors: (Constant) , DBH, DAK, DAU, PAD
Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2021 SPSS
Berdasarkan hasil uji determinasi R² dengan menggunakan program SPSS versi 25 pada tabel 3. di atas, dapat dilihat bahwa variabel terikat Belanja Daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3),  dan  Dana  Bagi  Hasil  (X4)  dengan  nilai  R²  sebesar  0,959.  Artinya  95,9%  perubahan Belanja Daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, sedangkan sisanya sebesar 4,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang  tidak  diteliti  dan  tidak  dimasukan  kedalam  model  seperti  Lain-lain  pendapatan  daerah yang sah.
Uji Simultan F-Statistik Tabel 4. Hasil Uji F-statistik
Model Sum of Squares df Mean Square F- hitung Sig. 1 Regression  2,025 4 0,506 46,282 0,000 Residual 0,088 8 0,011 Total 2,113 12 a. Dependent Variable : BELANJA DAERAH
b. Predictors: (Constant), DBH, DAK, DAU, PAD
Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2021 SPSS
Hasil  dari  uji  f-statistik  oleh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Tapin. Berdasarkan rumus yang ada maka diperoleh nilai f-tabel sebesar 3,84 (α= 5% dan df1= 4, df2 = 8) sedangkan f-hitung sebesar 46,282, maka dalam hal ini nilai f-hitung 46,282 > f-tabel 3,84. Nilai probabilitas berdasarkan uji f–statistik di atas adalah sebesar 0,000 < taraf signifikansi 0,05.
Uji Parsial t-Statistik Tabel 5. Hasil Uji  t-statistika
Model
t-hitung Sig. 1 Konstanta 0,110 0,915 PAD 0,288 0,781 DAU 1,227 0,255 DAK 1,784 0,112 DBH 2,443 0,040 a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH
Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2021 SPSS
Hasil  perhitungan  uji  t–statistik  berdasarkan  pada  tabel  5..  dapat  dilihat  variabel  PAD memiliki nilai t–hitung sebesar 0,288, dengan menggunakan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 serta nilai df nya adalah sebesar 8, maka nilai t tabel  = 2,3060, sedangkan nilai probabilitas Pendapatan  Asli  Daerah  berdasarkan  hasil  uji  t–statistik  sebesar  0,781.  Dapat  disimpulkan bahwa  dugaan  2a  ditolak,  artinya  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Tapin,  dikarenakan  nilai  t  hitung  yang diperolah sebesar 0,288 < nilai t tabel 2,3060 serta nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,781 > dari taraf signifikansi (α) 5 persen (0,05). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini sehasil dengan penelitian yang sebelumnya diteliti oleh (Sorongan, 2013), hasilnya yaitu PAD kurang memberi  kontribusi  terhadap  Belanja  Daerah.  Namun  hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang dengan penelitian yang sebelumnya diteliti oleh (Fatimah, Nopiyanti, & Mintoyuwono, 2019) dan  (Liando  &  Hermanto,  2017)  dengan  hasil  yaitu  PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap Belanja Daerah.
Variabel  Dana  Alokasi  Umum  memiliki  nilai  t–hitung  sebesar  1,227  dengan menggunakan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 serta nilai df nya adalah sebesar 8, maka nilai t  tabel  =  2,3060,  sedangkan  nilai  probabilitas  Dana  Alokasi  Umum  berdasarkan  hasil  uji  t– statistik  sebesar  0,255.  Dapat  disimpulkan  bahwa  dugaan  2b  ditolak,  artinya  variabel  DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin dikarenakan nilai t hitung yang diperoleh sebesar 1,227 < nilai t tabel 2,3060, serta nilai probabilitas Dana Alokasi Umum sebesar 0,255 > taraf signifikansi (α) 5 persen (0,05). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja daerah di kabupaten  Tapin.  Penelitian  ini  sehasil  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  diteliti  oleh (Sorongan, 2013) , hasilnya menunjukkan bahwa DAU kurang berkontribusi terhadap Belanja Daerah, dan juga sehasil dengan penelitian yang diteliti oleh (Nur, 2015) dengan hasil yaitu DAU tidak berpengarug signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun hasil enelitian ini bertolak belakang  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  diteliti  oleh  (Fatimah,  Nopiyanti,  & Mintoyuwono,  2019)  dan  (Liando  &  Hermanto,  2017)  yang  menyatakan  bahwa  DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
Variabel  Dana  Alokasi  Khusus  memiliki  nilai  t–hitung  sebesar  1,784  dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar (α) sebesar 0,05 serta nilai df nya adalah sebesar 8, maka nilai t tabel = 2,3060 sedangkan nilai probabilitas DAK berdasarkan hasil uji t– statistik sebesar 0,112. Dapat disimpulkan bahwa dugaan 2c ditolak, artinya DAK tidak berpengaruh signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Tapin  dikarenakan  nilai  t  hitung  yang diperoleh sebesar 1,784 < nilai t tabel2,3060, serta nilai probabilitas DAK sebesar 0,112 > dari taraf  signifikansi  (α)  5  persen  (0,05).  Dalam  penelitian  ini  menjukkan  bahwa  DAK  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Tapin.  Penelitian  ini sehasil dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Fatimah, Nopiyanti, & Mintoyuwono, 2019) dan (Handayani & Nuraina, 2012) dengan hasil yaitu DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap  Belanja  Daerah.  Namun  hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Nur, 2015) dan (Liando & Hermanto, 2017) dimana hasilnya menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
Variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai t–hitung sebesar 2,443 dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar (α) sebesar 0,05 serta nilai df nya adalah sebesar 8, maka nilai t tabel =  2,3060  sedangkan  nilai  probabilitas  DBH  berdasarkan  hasil  uji  t–  statistik  sebesar  0,040. Dapat  disimpulkan  bahwa  dugaan  2d  diterima,  artinya  variabel  DBH  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Tapin  dikarenakan  nilai  t  hitung  yang diperolah sebesar 2,443 > nilai t tabel 2,3060, serta nilai probabilitas DBH sebesar 0,040 < dari taraf  signifikansi  (α)  5  persen  (0,05).  Dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  DBH berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Tapin.  Penelitian  ini
ISSN 2746-3249
sehasil dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh  (Liando & Hermanto, 2017) dengan hasil  bahwa  DBH  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah.  Namun  hasil  dari penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Fatimah, Nopiyanti,  &  Mintoyuwono,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  DBH  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
Berdasarkan  implementasi  hasil  uji  t–statistik  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Dana Bagi Hasil (X4) merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh secara segnifikan terhadap Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Tapin  sekaligus  menjadi  variabel  yang  paling  dominan, dikarenakan hanya variabel Dana Bagi Hasil saja t hitung > t tabel serta nilai probabilitas < dari taraf signifikansi (α) 5 persen (0,05) apabila dibandingkan dengan variabel-variabel lain.

## PENUTUP Kesimpulan
Hasil dari pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab–bab sebelumnya, dapat diolah hasil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  secara  bersama–sama  atau  secara simultan diperolah hasil bahwa dugaan 1 diterima, artinya PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3) ,dan DBH (X4) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin.
2. Hasil uji t–statistik variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi  Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin,  sedangkan  variabel  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin. Sehingga diantara keempat variabel bebas yaitu PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3) ,dan DBH (X4), hanya variabel DBH (X4) saja yang berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Tapin.  Hal  ini sekaligus  menunjukkan  bahwa  variabel  DBH  (X4)  merupakan  variabel  yang  paling dominan.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana  Perimbangan  Terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten  Tapin  Tahun  2007-2019”,  peneliti memberikan  saran  pada  pihak-pihak  yang  terkait  berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi, antara lain:
1. Pemerintahan  kabupaten  Tapin  cenderung  bergantung  pada  dana  bagi  hasil  karena merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah,  peran  pemerintah  sangat  penting  dalam  mengupayakan  pengalokasian  dana tersebut.
2. Dari  hasil  penelitian  ini  dimana  PAD,  DAU,  dan  DAK  berpengaruh  tidak  secara signifikan,  untuk  itu  pemerintah  daerah  kabupaten  Tapin  disarankan  agar  dapat berupaya  untuk  meningkatkan  PAD  melalui  pengelolaan  dana  transfer  agar  dapat dialokasikan secara tepat dan berpotensi  dalam peningkatan pembangunan keuangan masyarakat  daerah  melalui  realisasi  Belanja  Daerah  yang  berbentuk  pengadaan pelayanan  yang  dibutuhkan  bagi  masyarakat.  Dengan  demikian  masyarakat  dapat meningkatkan  kemampuan  keuangannya  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah.  Pajak  dan  retribusi  daerah  merupakan  sumber  utama  bagi PAD, maka dari itu peneliti menyarankan agar pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk  mempergiat  lagi  dalam  penagihan  Pajak  daerah  serta  lebih  meningkatkan Retribusi  Daerah.  Untuk  peningkatan  DAK,  pemerintahan  daerah  kabupaten  Tapin diharapkan  dapat  melakukan  optimalisasi  pengelolaan  DAK  dengan  cara memaksimalkan  ketiga  kriteria  DAK  yaitu  umum,  khusus,  dan  teknis.  Dengan
demikian  harapannya  semoga  Pemerintah  Pusat  dapat  meningkatkan  mentransferan DAK agar dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Penelitian ini masih belum memenuhi jumlah sampel data minimal untuk melakukan proses regresi karena ketersediaan data yang terbatas, untuk itu disarankan bagi peneliti selanjutnya  agar  dapat  memenuhi  jumlah  sampel  data  minimal  agar  hasil  penelitian mendapatkan hasil yang lebih akurat.

## BIBLIOGRAPHY
Fatimah,  N.  N.,  Nopiyanti,  A.,  &  Mintoyuwono,  D.  (2019).  PENGARUH  PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA . Equity , 197-214.
Handayani,  D.,  &  Nuraina,  E.  (2012).  Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan , 1-12.
Indonesia, R (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Indonesia, R (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedomana Pengelolaan Keuangan Daerah
Kemenkeu.  (2017). Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia. Diambil  kembali  dari  Ringkasan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah: http://www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021.
Liando, I. I., & Hermanto, S. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 1-22.
Nur, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana . Assets , 78-88.
Sorongan, J.  F. (2013).  ANALISIS HUBUNGAN DAU, PAD DAN BELANJA DAERAH. Jurnal EMBA , 171-180.
Syarifin,  P.,  &  Jubaedah,  D.  (2005). Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia. Bandung:  CV. Pustaka Setia.