## Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen
Septi Indrawati 1 , Sheila Kusuma Wardhani Amnesti 1
1 Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo

## Abstrak
Usaha  Kecil  merupakan  salah  satu  penopang  ekonomi  masyarakat  Kebumen,  tetapi perlindungan produk yang beredar, khusunya mengenai merek masih lemah. Padahal merek adalah kekayaan  immateriil  suatu  produk  yang    merupakan  aset  ekonomi  bagi  pelaku  usaha.  Selain  itu, merek yang tidak didaftarkan di DJKI juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain yang akan berakibat pada kerugian pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena alasan inilah merek perlu didaftarkan di DJKI sehingga mendapat perlindungan hukum.
Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perlindungan  hukum  pada  pendaftaran  merek produk  Usaha  Kecil  di  Kabupaten  Kebumen  dan  untuk  menganalisis  peran  pemerintah  daerah kabupaten Kebumen dalam  mengakomodir pendaftaran  merek pada produk Usaha Kecil tersebut. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode penelitian hukum normatif dengan model preskriptif. Bahan hukum yang dikumpulkan akan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis.
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menyimpulkan  bahwa: pertama perlindungan  hukum perlindungan  hukum  pendaftaran  merek  pada  produk  Usaha  Kecil  di  Kabupaten  Kebumen diperoleh  setelah  merek  terdaftar  di  DJKI.  Perlindungan  hukum  tersebut  diatur  dalam  Pasal  3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa  perlindungan  merek  diberikan  negara  setelah  merek  terdaftar  di  DJKI. Kedua, Peran Pemerintah  Kabupaten  Kebumen  dalam  mengakomodir  pendaftaran  merek  pada  produk  Usaha Kecil  di  kabupaten  Kebumen  adalah  beradasarkan  Peraturan  Bupati  Kebumen  Nomor  71  Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Peran tersebut dilakuan oleh pemerintah melalui Dinas  KUMKM  dan  PLUT  KUMKM,  dimana  kegiatannya  adalah  memberikan  sosialisasi, pelayanan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan Usaha Kecil dalam pendaftaran merek di DJKI sebagai upaya perlindungan hukum serta pengembangan Usaha Kecil.
Kata kuci : Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Produk Usaha Kecil

## Abstract
Small Business is one of the economic supporters of the Kebumen community, but the protec- tion  of  outstanding  products,  especially  the  brand  is  still  weak.  Though  the  brand  is  an  immaterial property of a product that is an economic asset for business actors. In addition, unregistered brands in DJKI are also susceptible to abuse by others which will result in the loss of the business actors them- selves. It is for this reason that the brand needs to be registered with the DJKI to obtain legal protec- tion.
This study aims to analyze the legal protection on the registration of Small Enterprise prod- ucts brand in Kebumen District and to analyze the role of local government Kebumen district in ac- commodating the registration of the brand on the Small Business products. To achieve this goal, this research is done by using normative legal research method with prescriptive model. The collected le- gal material will be studied comprehensively and analyzed deductively by systematic presentation.
The results of the study and discussion concluded that: first the protection of legal protection law of brand registration on Small Business products in Kebumen regency obtained after registered trademark in DJKI. The protection of the law is regulated in Article 3 of Law Number 20 Year 2016 on Trademark and Geographical Indication, stating that the protection of the brand is granted state after the registered mark in DJKI. Second, the role of Kebumen Regency Government in accommodat- ing brand registration on Small Business products in Kebumen regency is based on the Regulation of
Kebumen  Regent  No.  71  of  2016  on  Position,  Organizational  Structure,  Duties  and  Functions,  and Working Procedures of Manpower and Cooperatives, Small and Medium Enterprises. The role is car- ried out by the government through the Office of KUMKM and PLUT KUMKM, whose activities are to provide socialization, consulting service, training and small business assistance in brand registra- tion in DJKI as legal protection effort and Small Business development.
Key Words: Legal Protection, Brand Registration, Small Business Products

## 1. PENDAHULUAN
Perlindungan  produk  UMKM  adalah perlindungan  pada  produk  yang  terdiri  dari barang  dan/atau  jasa.  Setiap  produk,  baik barang  maupun  jasa  memiliki  kekayaan materiil  dan  immateriil. 1 Kekayaan  materiil merupakan  kekayaan  materi  dari  suatu produk,  sedangkan  kekayaan  immateriil merupakan  kekayaan  tak  berwujud  dari suatu  produk  yang  merupakan  bagian  dari Hak  Kekayaan  Intelektual 2 (selanjutnya disingkat HKI).
HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreativitas serta daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuknya dan memiliki nilai ekonomis atau komersial. 3 HKI  secara  umum  dapat digolongkan  ke  dalam  dua  kategori  utama, yaitu pertama adalah  Hak  Cipta,  berlaku pada  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan sastra  yang  mencakup  buku,  program komputer,  lagu  atau  musik  dengan  atau tanpa  teks,  drama,  arsitektur,  sinematografi, fotografi, dan sebagainya. Kedua adalah Hak
1 Hartini,  2003, Perlindungan  Usaha  Kecil  dan Menengah  (UKM)  Melalui  Hukum  Merek ,  Tesis Magister  Ilmu  Hukum,  Semarang  :    Universitas Diponegoro.
2 Deden  Y  Hidayat,  2010, Peranan  Hak  Kekayaan Intelektual  untuk  Meningkatkan  Daya  Saing  Bagi Produk UMKM , Makalah, Kadin Bandung.
3 Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual (Intellectual Property Rights) , 2004, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Milik  Industri  yang  meliputi  paten,  merek, indikasi  geografis,  desain  industri,  desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan  varietas  tanaman. 4 Semua sistem  HKI  tersebut  dalam  pelaksanaannya membutuhkan  pikiran,  waktu,  tenaga,  dan biaya, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Salah satu bagian HKI yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan  immateriil  suatu  produk  UMKM adalah merek.
Merek  merupakan  suatu  tanda  yang diberikan  oleh  produsen  terhadap  barang dan/atau  jasa  yang  dihasilkannya  sebagai suatu  hal  yang  dapat  membedakan  dengan produk sejenis lainnya. 5 Sebagai suatu tanda, merek  digunakan  agar  konsumen  dengan mudah  mengenali  produk,  karena  tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat  sulit  menjelaskan  kepada  orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya. 6 Peranan  penting  merek dalam  kegiatan  perdagangan  seringkali menimbulkan  permasalahan.  Permasalahan
4 Iswi  Hariyani,  2010, Prosedur  Mengurus  HAKI (Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual)  Yang  Benar, Membahas Secara Runtut Dan Detail Tentang Tata Cara  Mengurus  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual , Yogyakarta  :  Pustaka Yustisia, hlm. 18.
5 Tjahyo  Harry  Wilopo,  2007, Jurus  Jitu Membangun  Merek  Untuk  UKM ,  Yogyakarta  : Media    Pressindo, hlm.13.
6 M. Nurrachmad, 2011, Segala tentang HAKI Indo- nesia , Bantul : Buku Biru, hlm. 54.
merek  tersebut  seperti  peniruan,  pemalsuan, bahkan  penyalahgunaan  merek  oleh  pihak lain  yang  berujung  pada  kerugian  pada keberlangsungan  usaha  yang  dilakukan pelaku  usaha. 7 Alasan  inilah  yang  membuat merek  perlu  mendapat  perlindungan  hukum supaya  dapat  memberikan  kepastian  hukum bagi masyarakat.
Perlindungan merek saat ini berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  (selanjutnya  disingkat  UU  Merek dan  Indikasi  Geografis).  UU  Merek  dan Indikasi  Geografis  mendefinisikan  merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata, huruf,  angka,  susunan  warna  dalam  bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi  dari  dua  unsur  atau  lebih  untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 8
Hak  merek  adalah  hak  yang  eksklusif karena  hak  tersebut  merupakan  hak  yang sangat pribadi bagi pemiliknya. 9 Pemilik hak merek  berhak  menggunakan  sendiri  atau memberi  izin  kepada  orang  lain  untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri
7 Insan Budi Maulana, 2000, Pelangi Haki Dan Anti Monopoli ,  Yogyakarta  :  Pusat  Studi  Hukum  FH UII.
8 Lihat  Ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan    Indikasi Geografis.
9 Yusran  Isnaini,  2010, Buku  pintar  HAKI ,  Bogor  : Ghalia Indonesia, hlm. 34.
menggunakannya. 10 Hal  ini  juga  untuk meminimalisir  terjadinya  penyalahgunaan merek  oleh  pihak  lain  yang  akan  berujung pada kerugian pelaku usaha itu sendiri.
Kebumen merupakan salah satu kabupaten  di  Jawa  Tengah  yang  memiliki 22.794  UMKM,  terdiri  dari  12.578  PMKM (Perdagangan  Mikro  Kecil  Menengah)  dan 10.216  IMKM  (Industri  Mikro  Kecil Menengah). 11 Penelitian  ini  menitikberatkan pada  Usaha  Kecil  kategori  IMKM  yang hanya  sejumlah  99  industri  usaha  yang termasuk kategori Usaha Kecil Menengah,  sedangkan  sisanya  adalah Usaha  Mikro.  Sebagian  besar  Usaha Kecil  Menengah  tersebut adalah industri kain batik dan tas, sebagian kecil lainnya adalah olahan makanan. 12 Adapun produk  Usaha  Kecil  yang  mereknya sudah  terdaftar  di  DJKI  hanya  tujuh produk. 13 Sisanya,  sejumlah  82  produk Usaha Kecil mereknya belum terdaftar di DJKI.  Kondisi  ini  menjadi  kondisi  yang memprihatinkan,  hanya  sekitar  1% produk yang mereknya sudah terdaftar di DJKI,  sedangkan  99%  lainnya  belum
10 Abdul  Kadir  Muhammad,  2001, Kajian  Hukum Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Bandung  : Citra Aditya
11 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  2016, Laporan  Akhir  Penyusunan Profil  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah Kabupaten  Kebumen, Kebumen  :  CV  Annaba Persada, hlm. 20.
12 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  2015, Buku  Data  Sentra  UMKM Kabupaten Kebumen (tidak dipublikasikan).
13 Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Koperasi,  Usaha  Kecil dan Menengah, 2016, op.cit , hlm. 21.
terdaftar. Padahal merek adalah kekayaan  immateriil  suatu  produk  yang merupakan  aset  ekonomi  bagi  pelaku usaha.  Selain  itu,  merek  yang  tidak didaftarkan  di  DJKI  juga  rentan  akan penyalahgunaan  oleh  pihak  lain  yang akan  berakibat  pada  kerugian  pelaku usaha  itu  sendiri.  Oleh  karena  alasan inilah  merek  perlu  didaftarkan  di  DJKI sehingga mendapat perlindungan hukum.

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif,  yaitu    penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum  maupun  doktrin- doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. 14
Adapun  jenis  data  yang  disampaikan  oleh peneliti  adalah  data  kualitatif  yaitu  peneliti menyajikan  data  yang  berupa  kata  atau kalimat 15 ,  yang  selanjutnya  disusun  secara utuh  dalam  bentuk  penulisan  hukum.
Sumber  bahan  hukum  penelitian  dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan  hukum  sekunder. 16 Bahan  hukum primer  terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  objek penelitian  yaitu  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , 2011,
Jakarta : Kencana, hlm. 35.
15 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.
34.
16 Ibid , hlm. 141.
Geografis,  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait  dengan  penelitian  ini.  Sedangkan bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku- buku  dan  tulisan-tulisan  karya  ilmiah tentang  hukum  baik  berupa  tesis,  disertasi, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan  penelitian  ini.  Pengambilan  data penelitian  dilakukan  melalui library  re- search (studi  kepustakaan)  dengan  teknik studi  dokumen  yaitu  mengumpulkan  bahan- bahan  hukum  bersifat  normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian. Selanjutnya data dalam penelitian ini disajikan  dalam  bentuk  teks  naratif  yang disusun secara sistematis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  merek  diberikan negara kepada merek yang telah terdaftar di DJKI,  sedangkan  merek  yang  belum terdaftar  di  DJKI  maka  tidak  mendapat perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum tersebut  berfungsi  untuk  mencegah  dan menyelesaikan sengketa jika terjadi penyalahgunaan merek oleh pihak lain.
Produk  usaha  kecil  yang  telah terdaftar  mereknya  di  DJKI  ada  6  produk (tabel  di  bawah).  Hal  ini  berarti,  produk
tersebut telah mendapat perlindungan hukum.  Perlindungan  hukum  ini  berfungsi untuk melindungi merek jika terjadi sengketa  penyalahgunaan  merek  oleh  pihak lain.
Perlindungan hukum apabila dikaitkan  dengan  teori  perlindungan  hukum Philipus  M.  Hadjon,  terdapat  dua  macam bentuk  perlindungan  yaitu  perlindungan hukum preventif dan represif .  Perlindungan hukum preventif berfungsi  untuk  mencegah atau  mengantisipasi  terjadi  penyalahgunaan merek  oleh  pihak  lain.  Perlindungan  hukum preventif merek  dengan  cara  mendaftarkan merek ke DJKI tersebut, sesuai dengan teori perlindungan  HKI  Robert  M.  Sherwood yang  pertama  yaitu Reward  Theory yang memiliki makna mendalam berupa pengakuan  terhadap  karya  intelektual  yang telah  dihasilkan  oleh  seseorang  sehingga kepada penemu atau pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan  atas  upaya  kreatifnya  dalam menemukan  atau  menciptakan  suatu  karya intelektual.  Perlindungan  hukum  merek  ke enam  produk  usaha  kecil  di  atas  merupakan salah satu wujud penghargaan dan pengakuan  pemerintah  terhadap  pemilik merek.  Reward  diberikan  ketika  pemilik merek  tersebut  mendaftarkan  mereknya kepada  DJKI  dan  pemilik  merek  akan mendapat  Sertifikat  Merek.  Sertifikat  inilah sebagai  wujud  dari  penghargaan  dan pengakuan pemerintah terhadap karya intelektual  berupa  merek  kepada  pemilik merek.
Teori berikutnya yang sejalan dengan teori diatas adalah Recovery  Theory yang  merupakan teori kedua dari Robert M. Sherwood.  Teori  ini  menyatakan  bahwa penemu/pencipta/pendesaian yang telah mengeluarkan  waktu,  biaya  dan  tenaga untuk  menghasilkan  karya  intelektual  harus memperoleh  kembali  apa  yang  telah dikeluarkannya. Pendaftaran merek ke enam produk  di  atas  melalui  proses  panjang  yang memerlukan  waktu,  tenaga  dan  biaya. Alasan  inilah  yang  membuat  pemilik  merek perlu  memperoleh  kembali  atas  apa  yang telah  dikeluarkannya.  Sertifikat  Merek  yang telah  didapatkan  pemilik  merek  dapat sebagai penjamin kualitas produk, pelindung merek  dari  penyalahgunaan  merek  oleh pihak lain, bahkan dapat dilisensikan kepada pihak  lain.  Sertifikat  Merek  ini  diharapkan pemilik  merek  memperoleh  keuntungan materi  dan  dapat  meningkatkan  penjualan produk,  sehingga  proses,  tenaga,  waktu  dan biaya pendaftaran merekahrin dapat tergantikan  dengan  keuntungan  materiil penjualan produk.
Teori  ketiga  yang  sejalan  dengan kedua  teori  di  atas  adalah Incentive  Theory yang  memiliki  makna  bahwa  insentif  perlu diberikan  untuk  mengupayakan  terpacunya kegiatan  yang  berguna.  Pendaftaran  merek dapat  mengupayakan  terpacunya  kegiatan yang  berguna,  yaitu  dapat  memotivasi pemilik merek yang lain untuk mendaftarkan mereknya di DJKI.
Teori berikutnya mengenai perlindungan  hukum represif bertujuan untuk  menyelesaikan  sengketa  jika  terjadi
penyalahgunaan  merek  oleh  pihak  lain. Teori  ini  sesuai  dengan  teori  perlindungan HKI yang ke empat yaitu Risk Theory . HKI merupakan suatu penelitian yang mengandung risiko yang dapat
memungkinkan  orang  lain  terlebih  dahulu
menemukan cara
tersebut atau
memperbaikinya,  dengan  demikian  adalah
wajar  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  kegiatan  yang  mengandung  risiko tersebut. No Nama Pemilik Merek Alamat Produk Nama Merek 1 Wahyuti Desa Seliling Rt.1/Rw.3, Alian, Kebumen Minuman Kesehatan Zahrin 2 Yuri Dulloh Desa Pucangan Rt.2/ Rw.2, Ambal, Kebumen Kopi Yuam Roasted 3 Sarlis Desa Padureso, Rt.1/Rw.1, Kebumen Stik Singkong Sarlis 4 H. Achmad Supardi Dk. Watubarut Rt.5/Rw.3, Gemeksekti, Kebumen Batik Sri Bangun 5 Teguh Budiyanto Desa Seliling Rt.2/Rw.2, Alian, Kebumen Batik Sinjang Mulya 6 Muhtadin Desa Seliling Rt.2/Rw.9, Alian, Kebumen Batik Mekar Sari Tabel 1. Produk Usaha Kecil yang Mereknya Telah Terdaftar di DJKI
Sumber.  Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Misdal,  Konsultan  Pendamping  UMKM  Kabupaten Kebumen
Teori terakhir yang sejalan dengan teori diatas adalah Economic Growth Stimulus Theory , yang menyatakan bahwa perlindungan HKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi yang berupa keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. Pendaftaran merek produk usaha kecil merupakan salah satu alat pembangunan ekonomi kabupaten Kebumen, dimana melalui pendaftaran merek ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan produknya sehingga dapat meningkatkan perkonomian daerah.

## 4. KESIMPULAN
Perlindungan hukum pendaftaran merek  pada  produk  Usaha  Kecil  di Kabupaten  Kebumen  diperoleh  setelah merek  terdaftar  di  DJKI.  Perlindungan hukum  tersebut  diatur  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  yang menyebutkan  bahwa  perlindungan  merek diberikan  negara  setelah  merek  terdaftar  di DJKI.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual ,
Bandung : Citra Aditya
Adinto  F.  Susanto, 2016, Marketing  Itu Dipraktekin , Jakarta : Grasindo Ahmadi  Miru,  2005, Hukum  Merek  :  Cara Mudah  Mempelajari  Undang-Undang Merek ,  Jakarta  :  PT.  RajaGrafindo Persada Budi  Harsono,  2014, Tiap  Orang  Bisa  Menjadi Pengusaha  Sukses  Melalui  UMKM ,  Ja- karta :   PT Elex Media Komputindo
Cristianus  Sigit  Sulistya,  2013, Menjadi  Bos
Produk UKM yang Melek Internet , Yog- yakarta :  CV Andi Offset Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Modul  Strategi  Pemasaran Produk  KUMKM ,  2013,  Jakarta  (tidak dipublikasikan)
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Koperasi,  Usaha  Kecil dan Menengah, 2015, Buku Data Sentra UMKM  Kabupaten  Kebumen (tidak dipublikasikan)
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Koperasi,  Usaha  Kecil dan  Menengah,  2016, Laporan  Akhir Penyusunan  Profil  Usaha  Mikro,  Kecil, Dan  Menengah  Kabupaten  Kebumen, Kebumen : CV Annaba Persada
Insan  Budi  Maulana,  2000, Pelangi  Haki  Dan
Anti Monopoli , Yogyakarta : Pusat Studi Hukum FH UII Iswi  Hariyani,  2010, Prosedur  Mengurus  HAKI (Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual)  Yang Benar,  Membahas  Secara  Runtut  Dan Detail  Tentang  Tata  Cara  Mengurus Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual ,  Yogya- karta  :  Pustaka Yustisia Lexy  J.  Moleong,    2001, Metodologi  Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya, Bandung M. Nurrachmad, 2011, Segala tentang HAKI In- donesia , Bantul : Buku Biru Mukti  Fajar,  2016, UMKM  Di  Indonesia Prespektif  Hukum  Ekonomi ,  Yogyakarta
: Pustaka Pelajar
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,
2011,  Jakarta : Kencana
Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) ,  2004,  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Afabeta Sugiyono, 2009, Memahami Penelitian Kualitatif dan Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan
Penelitian , CV. Alfabeta, Bandung Titik Sartika Pratomo, 2009 , Ekonomi Koperasi,
Jakarta :  PT Ghalia Indonesia Tjahyo  Harry  Wilopo,  2007, Jurus  Jitu Membangun  Merek  Untuk  UKM ,  Yog- yakarta : Media    Pressindo Yusran Isnaini, 2010, Buku pintar HAKI , Bogor
:  Ghalia Indonesia