## Pemberdayaan Fungsi Keluarga
(Tela‟ah Terhadap Tren Angka Kekerasan pada Anak)
Suryadi suryadie.aj@gmail.com

## Abstract
Recently  child  violance  phenomenon  showed  increasing  trend  figures. Particularly  the  numbers  of  child  sexual  abuse  has  been  like  a  scary ghost.  Indeed,  some  said  that  Indonesia  has  been  categorized  as emergency conditions sexual abuse in children. There are had appeared expression,  Indonesia  is  a  heaven  for  phedofil  predators.  This  is  due  to legal  sanctions  have  not  been  functioning  as  a  deterrent  effect.  Child protection regulations have not been implemented yet maximally. In this situation,  society  has  great  expectations  to  law  enforcement  in  order  to take  appropriate  action.  In  addition,  the  institution  of  the  family  as  a social  institution  is  first  and  foremost  for  the  child  should  be  able  to contribute  to  its  function  in  order  to  reduce  the  number  of  child  abuse. Families  should  be  the  frontline  in  the  protection  and  fulfillment  of children's rights. Further reinforced by the social networking community must  participate  in  child  protection  which  completed  their  growth process optimally.
Key words : child violence, family function

## Pengantar
Baru-baru  ini  keluarga  Indonesia terhentak  dan  tersulut  emosinya  ketika tersebar  berita  di  berbagai  media  tentang kekerasan  seksual  pada  anak.  Kasus kekerasan  anak  yang  belakangan  tengah disorot  adalah  kasus  kekerasan  seksual dan pembunuhan bocah perempuan usia 9 tahun  berinisial  PNF,  yang  jasadnya dibuang dalam kardus di daerah Kalideres, Jakarta Barat, pada Jumat 2 Oktober 2015.
Pelakunya  tak  lain  adalah  tetangga korban,  AD  (39)  dan  modus  seperti  ini adalah  pola  identik  dalam  kasus-kasus kekerasan pada anak. Tersangka mengakui  bahwa  sebelum  membunuh korban,  dirinya  tengah  mengonsumsi narkoba  jenis  sabu.  Setelah  melancarkan aksi  bejatnya,  lalu  menjerat  leher  PNF dengan  menggunakan  kabel  tembaga bekas charger ponsel hingga tewas. Akibat panik  kemudian  pelaku  membungkus korban  dengan  kardus  dan  dibuang. Pelaku diketahui memiliki kelainan seksual.  Ia  kerap  melakukan  pencabulan terhadap  anak-anak  di  bawah  umur,
termasuk  beberapa  anak  di  lingkungan tempat tinggalnya.
Nampaknya peran keluarga Indonesia  sedang  diuji  ketahanannya dalam dunia yang mengglobal. Modernisasi,  atau  mungkin  lebih  tepat westenisasi  telah  menggerus  daya  imun keluarga  dalam  me-reproduksi  nilai  lokal yang  kerap  diajarkan  orang  tua.  Karena yang diadopsi oleh anak muda kita, warga masyarakat bukan cuma kemajuan teknologi  atau  pengaruh  positif  dari modernisasi  tetapi  residu  dari  globalisasi juga  turut  serta  menjadi  konsumsi  anak dan  pemuda  kita.  Gaya  hidup  semaunya, tanpa  nilai  dan  etika  telah  menjadi  tren kawula  muda  dewasa  ini.  Seks  dan pergaulan  bebas,  konsumsi  NAPZA  dan kumpulan  muda-mudi  (gank)  dengan  ciri mempraktekan  budaya  kekerasan  menjadi identitas wajib anak muda masa kini.
Pada  galibnya  keluarga  merupakan institusi  yang  pertama  dan  utama  bagi internalisasi nilai dan budaya bangsa yang luhur.  Keluarga  merupakan  madrosah pertama  bagi  anak-anak  dalam  mengenal
nilai ke-Tuhan-an, nilai kebajikan, kejujuran, dan banyak local wisdom untuk bekal  mereka  menuntaskan  peran  sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Sedemikian penting arti keluarga sehingga sudah  selayaknya  para  akademisi  harus mau memulai lagi menggali nilai filosofis keluarga  untuk  dapat  diimplementasikan menghadapi situasi dan kondisi lingkungan yang berubah.
Keluarga  Sebagai  Lembaga:  Definisi Teoritis
Keluarga, dalam perspektif
antropologi  budaya  memiliki  keterkaitan yang sangat erat dengan konsep kekerabatan.  Kita  mengetahui  bahwa Indonesia  dengan  beraneka  ragam  suku dan  budayanya  memiliki  tiga  kelompok besar sistem kekerabatan : Sistem patrilineal,  matrilineal,  dan  bilateral. Ketiga  sistem  ini  membentuk  suatu hubungan yang akhirnya menjadi lembaga keluarga secara utuh.
Jika  kita  analisis  dalam  perspektif sosiologi, keluarga  sebagai lembaga memiliki peranan dalam interaksi sosial di masyarakat.  Peran  dan  fungsi  keluarga sangat  strategis  dalam  pembentukan mental  dan  karakter  anak-anak.  Keluarga digambarkan sebagai pranata sosial pertama yang menjadi pembentuk kepribadian anak.
Ilmu  sosiologi  telah  mengalami perkembangan  pesat  dalam  beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini mengakibatkan  semakin  luasnya  ruang lingkup  pembahasan  masalah-masalah sosial yang terjadi di era sekarang.
Keluarga, yang pada awalnya merupakan  suatu  problema  internal  yang tidak  dianalisis  secara  sosial,  sekarang menjadi  bagian  dari  ruang  lingkup  ilmu sosiologi.  Keluarga  dimasukkan  ke  dalam wacana  sosiologi  karena  telah  dipandang sebagai  suatu  lembaga  sosial  (social institution)  yang  memiliki  perangkat  dan struktur tersendiri.
Suatu  lembaga  mencakup  sistem peraturan-peraturan  dan  terdiri  atas  kode, norma,  ideologi,  dan  sistem  abstrak  lain yang  tertulis  maupun  tidak.  Selain  itu, lembaga  sosial  bersandar  pada  perasaan, pikiran, sikap, dan kepercayaan yang kuat pada  seorang  individu  (Polak,  1960). Sementara Horton & Hunt (1984) berpendapat bahwa lembaga sosial merupakan  suatu  sistem  norma  untuk mencapai suatu tujuan yang oleh masyarakat dianggap penting. Adapun lembaga keluarga didefinisikan oleh Giddens (1993) sebagai kelompok yang secara langsung dihubungkan  oleh  hubungan-hubungan kekeluargaan,  di  mana  anggota  dewasa memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak-anak.
Sedangkan  Horton  &  Hunt  (1984) menyatakan bahwa suatu keluarga mungkin merupakan : (1) suatu kelompok yang memiliki nenek-moyang  yang sama; (2)  suatu  kelompok  kekerabatan  yang disatukan oleh darah atau perkawinan; (3) pasangan  perkawinan  dengan  atau  tanpa anak;  (4)  pasangan  tanpa  nikah  (zina) yang  mempunyai  anak;  (5)  satu  orang dengan beberapa anak. Mengenai poin (4), agama  Islam  telah  dengan  jelas  melarang hal  tersebut  dan  menganggap  bahwa masalah tersebut adalah zina.
Keluarga merupakan lembaga sosial yang penting dalam pembentukan kepribadian  seseorang,  di  mana  keluarga memberikan pengaruh penting pada pembentukan  dasar  kepribadian  di  usia muda  (Polak,  1960).  Keluarga,  dalam sudut  pandang  yang  lebih  normatif diterjemahkan sebagai kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan manusiawi  tertentu  lainnya  (Horton  & Hunt,  1984).  Ini  artinya,  ada  kewajiban dari  kepala  keluarga  untuk  mengayomi anggota-anggota keluarganya.
Dalam  sudut  pandang  psikologi, keluarga  juga  memegang  peranan  yang sangat krusial dalam perkembangan
seorang  anak.  Menurut  Setiawan  (2007), keluarga  yang  harmonis  biasanya  akan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan  anak.  Sebaliknya  keluarga yang  sering  ada  masalah  baik  dari  dalam maupun  dari  luar  akan  menghambat pertumbuhan  dan  perkembangan  anak.  Di sinilah  peran  serta  orangtua  dalam membimbing  dan  mengarahkan  anak- anaknya  menjadi  insan  cerdas  dan mandiri.  Lebih  lanjut,  keluarga  yang tertata dengan baik juga akan menjauhkan dari tindak kekerasan terhadap anak.
Ketika orangtua cekcok dan diketahui  oleh  seorang  anak,  lanjut Setiawan  (2007),  hal  tersebut  dapat membuat  anak  tertekan  secara  psikis. Anak  akan  mudah  murung  dan  sedikit tidak  terbuka  kepada  orang  tuanya  dalam banyak  hal.  Oleh  karena  itu,  ketika orangtua  sedang  bertengkar  dan  ada  anak di sampingnya, hendaklah orangtua menghentikan  sementara  perkelahiannya demi  perkembangan  dan  pertumbuhan seorang anak.
Ini  berarti  dari  keluarganya  anak pertama  kali  belajar  mengenai  berbagai hal,  entah  itu  bahasa,  perilaku,  sopan santun  dan  adat  istiadat.  Maka  tak  heran, keluarga  yang  kuat  dan  harmonis  serta mampu  mendidik  anak-anaknya  dengan baik  akan  dapat  menguatkan  stabilitas negara (Setiawan, 2007).

## Kekerasan pada Anak
Pada  dasarnya,  masalah  keluarga terdiri atas banyak jenis. Selain kekerasan pada  anak,  juga  ada  kekerasan  terhadap isteri  dan  perceraian.  Akan  tetapi,  kami akan mengetengahkan permasalahan kekerasan  terhadap  anak  ini  mengingat kasus-kasus ini cukup terselubung dikarenakan adanya paradigma pada orang tua  yang  memosisikan  anak  sebagai “beban”  dan  adanya  pemahaman  yang cenderung  menganggap  persoalan  anak sebagai  kasus  domestik  (local  case)  yang tidak  memerlukan  intervensi  hukum dalam penyelesaiannya (Suryadi, 2007)
Berdasarkan  UU  No  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, Anak
didefinisikan  sebagai  seseorang  yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  Anak  dalam  kerangka  UU tersebut  harus  mendapatkan  hak-hak berupa hak untuk hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Hak  tersebut  harus  dijamin, dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan negara.
Adapun  kekerasan  dikenal  dalam bahasa Inggris sebagai violence (Shadily,1984).  Kekerasan  merupakan bagian  dari  konflik  sosial  yang  tak terkendali oleh masyarakat atau mengabaikan sama sekali norma dan nilai- nilai  sosial  yang  ada  sehingga  berwujud pada tindakan destruktif (Muin, 2004).
Sementara  kekerasan  terhadap  anak dalam  Bahasa  Inggris  dikenal  dengan istilah Child Abuse . Istilah ini didefinisikan  oleh  Gill  (1973)  sebagai tindakan yang memengaruhi perkembangan anak sehingga
perkembangannya  menjadi  tidak  optimal lagi.  Adapun  menurut  Snyder  (1983), child abuse didefinisikan sebagai perlakuan  salah  terhadap  fisik  dan  emosi anak,  menelantarkan  pendidikan  dan kesehatannya  dan  juga  penyalahgunaan seksual.
Penelusuran di berbagai media cetak dan  elektronik,  didapat  gambaran  umum faktor  penyebab  kekerasan  pada  anak. Gambaran  tersebut  terungkap  melalui statement  dari  berbagai  analis  kekerasan pada anak.
Secara umum, faktor-faktor penyebab  tersebut  dapat  kita  simpulkan sebagai berikut:
1. Faktor  sosiokultural,  yaitu  nilai/norma yang  ada  di  masyarakat,  hubungan antar  manusia,  dan  kemajuan  zaman.
Menurut  Sitohang  (2007),  kekerasan terhadap anak tersebut sedikit banyaknya  dipengaruhi  oleh  faktor  ini. Hal  tersebut  dapat  disebabkan  oleh keadaan  yang  berasal  dari  anak  itu sendiri,  yang  dikarenakan  kondisi  fisik yang  „berbeda‟,  kondisi  mental  yang berbeda, tingkah laku berbeda, temperamen  berbeda,  dan  status  yang berbeda.
2. Kondisi  perekonomian  keluarga  yang dilanda krisis. Menurut Rachma Fitriati,  kasus-kasus  kekerasan  fisik, psikis,  dan seksual terhadap anak  yang mencuat  di  media  massa  enam  bulan terakhir  ini,  sebagian  besar  terjadi karena alasan ekonomi.
3. Praktik-praktik kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada istri dan  anaknya.  Hal  ini  merupakan implikasi  dari  lima  faktor  pemicu kekerasan terhadap anak yaitu degradasi  moral,  kesalahan  pola  asuh, paparan  media,  tingginya  kekerasan dalam  rumah  tangga  serta  kekerasan negera yang berpadu menjadi satu.
4. Latar  Belakang  perlakuan  dari  orang tua  terdahulu.  Psikolog  perkembangan Ardanti  Ratna  Widyastuti  (Danti) mengajak  kita  untuk  melihat  masa  30- 40  tahun  ke  belakang,  bila  ingin mencari  akar  permasalahan  apa  yang terjadi  saat  ini.  Sebagaimana  dikutip oleh  Harian  Pikiran  Rakyat,  beliau mengatakan  bahwa  dahulu,  banyak orang  tua  yang  berlaku  kasar  dan memberikan  hukuman  fisik  dengan dalih untuk memberikan pelajaran pada anak-anak mereka.
5. Sikap  mental  yang  tidak  sehat  dari orang tua atau pengasuh. Sikap tersebut tercermin  dari  perilaku  yang  merasa tidak bersalah, bahkan mencari justifikasi  atas  profesi  atau  perilaku yang  sudah  jelas  tidak  bisa  diterima oleh  masyarakat  karena  bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
6. Kesalahan paradigma masyarakat dalam  menilai  posisi  anak.  Dr.  Seto
Mulyadi  dalam  artikelnya  di  Harian Kompas,  Kak  Seto  mengatakan  bahwa ada  paradigma  keliru  tentang  anak  di kalangan banyak orangtua. Seolah anak adalah  hak  milik  orangtua  yang  boleh diperlakukan  semaunya,  asal  dengan alasan  yang  menurut  orangtua  masuk akal.

## Kekerasan Pada Anak Dalam Angka
Komisi
Perlindungan
Anak
Indonesia  (KPAI)  merilis  data  tentang kekerasan  pada  anak  selalu  meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011  sampai  2014,  terjadi  peningkatan yang sifnifikan kasus kekerasan pada anak tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012  ada  3.512  kasus,  2013  ada  4.311 kasus,  2014  ada  5.066  kasus.  Dari  data tersebut  5  kasus  tertinggi  dengan  jumlah kasus  per  bidang  dari  2011  hingga  april 2015.  Pertama,  anak  berhadapan  dengan hukum  hingga  april  2015  tercatat  6.006 kasus.  Selanjutnya,  kasus  pengasuhan 3.160  kasus,  pendidikan  1.764  kasus, kesehatan  dan  napza  1.366  kasus  serta pornografi dan cybercrime 1.032 kasus.
Masih menurut laporan KPAI tentang  lokus  kasus  kekerasan  pada  anak, hasil  monitoring  dan  evaluasi  tahun  2012 di  9  provinsi  menunjukkan  bahwa  91 persen  anak  menjadi  korban  kekerasan  di lingkungan  keluarga,  87.6  persen  di lingkungan  sekolah  dan  17.9  persen  di lingkungan  masyarakat.  Kondisi  tersebut menggambarkan  betapa  sistem  relasi dalam  keluarga  kita  harus  diperbaiki karena  sejatinya  keluarga  merupakan tempat  yang  paling  nyaman  dan  aman bagi anak.
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (LPSK)  mengatakan  kekerasan seksual merupakan kasus terbanyak terkait tindak  pidana  atas  anak  yang  dilaporkan warga kepada lembaga tersebut. Kekerasan seksual tersebut meliputi diantaranya,  persetubuhan,  pencabulan, pemerkosaan  dan  pelecehan  seksual. LPSK  mencatat  selama  Januari  hingga
Juni  2015  tercatat  sebanyak  37  laporan terkait  tindak  pidana  atas  anak  yang masuk. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya  merupakan  laporan  kasus kekerasan  seksual  pada  anak.  Dari  24 kasus,  terdapat  11  laporan  terkait  kasus persetubuhan, 9 kasus pencabulan, 2 kasus pemerkosaan dan 2 laporan kasus pelecehan  seksual.  Sementara,  untuk  13 kasus  lainnya,  terdiri  atas  10  laporan kasus penganiayaan anak dan pembunuhan,  1  laporan  pencabulan  anak dan  tindak  perdagangan  orang  serta  1 laporan perampasan
kemerdekaan terhadap anak di bawah umur.
Perlu  diingat  bahwa  hasil  tela‟ah para akademisi dan praktisi
mengungkapkan  bahwa  78,3  persen  anak yang  menjadi  pelaku  kekerasan  karena mereka  pernah  menjadi  korban  kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan  yang  dilakukan  kepada  anak lain  dan  menirunya.Sehingga  diperlukan lingkungan yang kondusif di sekitar anak- anak.  Lingkungan di  mana nilai  dan etika keber-agama-an  harus  dijadikan  fondasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pranata sosial yang memainkan perannya dalam turut memberikan  bimbingan  dan  tuntunan yang sesuai dengan budaya bangsa.
Kategorisasi dan Fungsi Keluarga Para sosiolog pada dasarnya menggolongkan  sistem  keluarga  menjadi dua,  yaitu  keluarga  dengan  sistem konsanguinal  dan  keluarga  dengan  sistem konjugal  (Sunarto,  2004;  Suteng  & Saptono,  2007;  Polak,  1960;  Horton  & Hunt, 1984).
Akan  tetapi,  muncul  penggolongan di  luar  dua  jenis  keluarga  tersebut,  yaitu keluarga  batih  (nuclear  family)  dan keluarga  luas  atau  extended  family (Horton & Hunt, 1984; Suteng & Saptono, 2007).  Di  luar  itu,  ada  keluarga  virilokal atau  keluarga  batih  ditambah  keluarga batih  para  putra  dalam  keluarga  batih senior  tersebut.  Sistem  keluarga  ini  ada
pada masyarakat Nias (Suteng & Saptono, 2007).
Keluarga  konjugal  menurut  Horton &  Hunt  (1984)  adalah  keluarga  yang didasarkan pada pertalian perkawinan atau kehidupan  suami-isteri.  Adapun  keluarga konsanguinal  lebih  menitikberatkan  pada ikatan  keturunan  dan  hubungan  sedarah pada  sejumlah  orang  kerabat  (Horton  & Hunt, 1984; Polak, 1960).
Suteng & Saptono (2007)
mencontohkan  keluarga  dengan  sistem konsanguinal  ini  pada  keluarga  Jepang dan Tionghoa tradisional, di mana seorang anak  lelaki  akan  lebih  memihak  orang tuanya ketika ada perselisihan antara isteri dan  mertua.  Di  sini,  hubungan  emosional atas  kaitan  darah  dianggap  lebih  penting. Sebaliknya, keluarga dengan sistem konjugal  cenderung  menafikan  peran orang  tua  dan  lebih  mengedepankan  cinta kasih  dengan  isteri  (Suteng  &  Saptono, 2007).
Selain tipe keluarga di atas, ada pula sistem  keluarga  batih  dan  keluarga  luas. Keluarga batih (nuclear family) . Keluarga batih,  atau  yang  diistilahkan  oleh  Prof. Djojodigoeno  sebagai  brajat  mandiri, adalah  satuan  keluarga  terkecil  yang terdiri  atas  ayah,  ibu,  dan  anak  (Polak, 1960; Suteng & Saptono, 2007).
Sementara  keluarga  luas (extended family) adalah  keluarga  batih  ditambah kerabat  lain  dengan  siapa  hubungan  baik dipertahankan  (Horton  &  Hunt,  1984). Salah  satu  tupe  keluarga  luas  ini  adalah joint  family ,  di  mana  ada  beberapa  orang anggota  keluarga  lelaki  kakak  beradik deserta  anak-anak  mereka  dan  saudara perempuan  yang  belum  menikah  (Suteng & Saptono, 2007).
Dalam perspektif antropologi budaya,  ada  enam  kelompok  kekerabatan yang  sering  muncul  di  Indonesia,  antara lain  keluarga  ambilineal  kecil,  keluarga ambilineal  besar,  klan  kecil,  klan  besar, frater, dan moety. Kekerabatan ini muncul dengan  dua  sistem  perkawinan,  yaitu
sistem perkawinan eksogami dan
endogami (Mu‟in, 2004).
Sistem  perkawinan  ini  menandai keberadaan tiga mazhab besar kekerabatan di  Indonesia,  yaitu  sistem  keluarga patrilineal,  matrilineal,  dan  bilateral. Sistem patrilineal secara genealogis berarti  semua  kekerabatan  dinisbatkan kepada  ayah.  Di  sini,  jika  seorang  anak perempuan menikah berarti ia melepaskan diri  dari  kekerabatan  ayahnya  dan  pindah ke garis kekerabatan suaminya.
Adapun  secara  kultural sistem
patrilineal  berarti  kepemimpinan  total berada  pada  pihak  ayah.  Sebaliknya, sistem
matrilineal menisbatkan kekerabatan  pada  ibu,  dan  secara  kultural kewajiban  untuk  membayar  mas  kawin dan nafkah adalah kewajiban isteri. Sistem matrilineal  ini  diterapkan  pada  struktur masyarakat Minang (Mu‟in, 2004).
Menurut  Horton  &  Hunt  (1984), masyarakat  Amerika  cenderung  untuk membangun  rumah  tangganya  sendiri setelah  pernikahan.  Sistem  ini  disebut dengan sistem perkawinan neolokal (neolocal  marriage) .  Sistem  ini  menurut para aktivis persamaan gender merupakan sebuah sistem  yang memungkinkan untuk menghindari  subordinasi  laki-laki  di  atas perempuan.
Shadily  (1993)  menyatakan  bahwa lembaga keluarga dengan pernikahan yang didasarkan  atas  ikatan  pernikahan  telah diakui  oleh  hamper  semua  lapisan masyarakat. Ia berpendapat bahwa pernikahanlah yang membedakan manusia dengan  hewan  ataupun  makhluk  lain. Kondisi  yang  kontras  terjadi  di  Amerika Serikat, di mana ada istilah posselq untuk mengategorikan pasangan
yang
berkeluarga  tanpa  hubungan  pernikahan (Horton & Hunt, 1984).
Mengenai  fungsi  keluarga,  Horton
&  Hunt  merumuskan  fungsi  keluarga menjadi tujuh macam, antara lain:
1. Fungsi Pengaturan Seksual
2. Fungsi Reproduksi
3. Fungsi Sosialisasi
4. Fungsi Afeksi
5. Fungsi Penentuan status
6. Fungsi perlindungan
7. Fungsi Ekonomis.
Pada  intinya,  keluarga  dibangun untuk  meningkatkan  solidaritas  sosial, atau, dalam perspektif fungsionalis, digunakan untuk lebih meneguhkan keterikatan antaranggota yang ada sehingga  akan  muncul  gemeinschaft (paguyuban) sebagai implikasinya.
Aturan-Aturan  ( Rules  of  Family Life)
Dalam membentuk keluarga,
setidaknya  ada beberapa persyaratan  yang mesti dipenuhi oleh masing-masing individu.  Aturan-aturan  tersebut  mengacu pada norma dan nilai sosial di masyarakat, terutama  norma  agama.  Sebab,  mengacu pada sebuah hadits, pernikahan dipandang sebagai sunnah oleh Rasulullah.
Acuan-acuan  tersebut,  sebagaimana ditulis  oleh  Suteng  &  Saptono  (2007), antara lain:
1. Adanya  aturan  tentang  perkawinan eksogami dan endogami. Dalam masyarakat Bugis, perkawinan endogami  antarsaudara  sepupu  dinilai sebagai  perkawinan  yang  ideal.  Akan tetapi,  perlu  diingat  bahwa  agama (terutama  Islam)  melarang  perkawinan sedarah dan perkawinan sesusuan.
2. Ada  aturan  Monogami  dan  poligami. Mengenai  monogami,  jelas  semua norma membolehkan. Adapun mengenai poligami, ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan. Agama Islam  memperbolehkan  poligami  (An- Nisa: 3-5) dengan catatan hanya empat orang  wanita  yang  boleh  dinikahi. Mengenai  poliandri,  Banyak  yang berpendapat bahwa hal tersebut sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan  kebingungan  mengenai status anak hasil perkawinan. Horton & Hunt  (1984)  mencontohkan  suku  Toda di  India  Selatan  yang  menganut  sistem perkawinan poliandri ini.
3. Adanya  perkawinan  kelompok  atau group  marriage  antara  dua  pasangan yang  lebih  pada  waktu  yang  sama. Pada dasarnya, perkawinan ini diperbolehkan. Mengenai poligini, banyak  yang  tidak  melakukan  hal tersebut.
4. Ada  aturan  tersendiri  mengenai  sistem matrilineal,  patrilineal,  dan  bilateral yang  telah  dijelaskan  di  atas.  Pada intinya,  walaupun  secara  genetis  dan genealogis  ada  kecenderungan  untuk menisbatkan keturunan pada satu garis, harus ada persamaan hak dan kewajiban secara kultural. Superordinasi atau subordinasi
seyogianya  tidak  dilakukan  dalam kehidupan sehari-hari.
5. Mengenai  tempat  tinggal,  ada  konsep matrilokal,  patrilokal,  bilokal,  dan neolokal  yang  telah  dijelaskan  di  atas. Yang jelas, tempat tinggal pascaperkawinan harus memiliki legitimasi  secara  moral  dan  agama. Menurut  Sunarto  (2004),  ada  juga sistem matri-patrilokal di mana pasangan  berpindah  menetap  dalam jangka  waktu  tertentu.  Selain  itu,  juga ada  konsep  avunkulokal  yang  mirip dengan konsep mamak pada masyarakat  matrilineal  Minangkabau. Dalam konsep ini, laki-laki menetap di desa paman dari pihak ibu.

## Simpulan
Sebagaimana telah dipaparkan berkaitan  dengan  peran  dan  fungsi keluarga  berkaitan  dengan  tren  kekerasan pada  anak,  dapat  dapat  disimpulkan sebagai berikut: Pertama , keluarga merupakan lembaga yang memiliki peranan  penting  dalam  proses  alih kebudayaan,  di  mana  keluarga  adalah elemen  terkecil  dan  fundamental  dalm pendidikan  seorang  individu. Kedua , keluarga,  baik  ditinjau  secara  genetis maupun  secara  kultural,  memiliki  sistem interaksi tersendiri yang membuat
keluarga sebagai lembaga dapat memasuki struktur dan lapisan sosial di masyarakat.
Ketiga ,  masalah  keluarga,  seperti kekerasan  terhadap  anak  dan  kekerasan terhadap isteri yang dikategorikan sebagai perilaku kriminal sudah seharusnya dijadikan  isu  publik  sehingga  persoalan kekerasan  dalam  keluarga  ini  jika  telah melampaui  batas  dapat  memasuki  ranah hukum.  Akan  tetapi,  perlu  diingat  bahwa kemelut  internal  keluarga  sebaiknya  tidak dimasukkan  ke  ranah  hukum  secara terburu-buru,  namun  harus  diselesaikan dulu  secara  internal  dalam  keluarga  itu sendiri. Keempat , fungsi keluarga seyogianya  diperhatikan  oleh  keluarga beserta aturan-aturan yang mengkhususkannya. Kelima , implementasikan  sanksi tegas (law  enforcement) kepada  para pelaku  kejahatan  kekerasan  seksual  dan penelantaran pada anak. Penegakan hukum  adalah  batas  akhir  kesabaran  dan kepercayaan
masyarakat kepada
pemerintah (tulis: penegak hukum). Karena jika impelementasi pranata hukum tidak  dapat  dilaksanakan  dikhawatirkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat  akan  semakin  memuncak  dan bukan  tidak  mungkin  berpotensi  terjadi hukum rimba, maen hakim sendiri.
Keenam ,
Kepedulian dan keterlibatan  semua  elemen  masyarakat,
stakeholders implementasi hak dan perlindungan anak harus segera
dibangkitkan. Sinyalemen tentang
fenomena  “gunung  es”  pada  kasus-kasus kekerasan (seksual) pada anak-anak semakin  menemukan  faktanya.  Karena kasus-kasus tersebut akan menjadi permasalahan publik ketika: (1) merenggut  nyawa  (anak)  manusia,  (2) masuk ke ranah hukum, karena dilaporkan oleh pihak korban, dan  (3) dipublikasikan oleh media massa (karena sudah masuk ke ranah publik).
Ketujuh , mendesak diperlukan gerakan  masif  perlindungan  dan  anti kekerasan  seksual  pada  anak.  Wajib
hukumnya  menciptakan  seluas  mungkin lingkungan  yang  ramah  anak (friendly- child  environment) ,  khususnya  di  tiga matra  tempat  anak-anak  menuntaskan tumbuh-kembang mereka, yakni : keluarga, sekolah dan lingkungan sosial.
STOP  Kekerasan  Seksual  pada Anak !!

## DAFTAR PUSTAKA
Dirdjosisworo, Soedjono, 1973. Pengantar  Sosiologi .  Bandung  : Penerbit Alumni.
Echols,  John  M.  dan  Hassan  Shadily,
1989. Kamus Inggris-Indonesia . Jakarta: Gramedia.
_________________________________, 1989. Kamus Indonesia-Inggris . Jakarta: Gramedia.
Giddens,  Anthony. 2000. The Third  Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial. Jakarta: Gramedia.
Horton,  Paul  B.  dan  Chester  L.  Hunt, 1996. Sosiologi  Edisi  Keenam  (Alih bahasa  oleh  Aminudin  Rahman  dan Tito  Sobari). Jakarta  :  Penerbit Erlangga.
Mu‟in,  Idianto,  2004, Sosiologi  SMA
Kelas X. Jakarta : Erlangga.
________________, Sosiologi SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga.
Polak,  J.B.A.F  Mayor,  1960, Sosiologi Suatu  Buku  Pengantar  Ringkas .
Malang : Ichtiar.
Saptono  dan  Bambang  Suteng.  2007. Sosiologi  untuk  SMA  Kelas  XII. Jakarta: Phibeta.
Setiawan,  Benni,  2003. Hentikan  Tindak Kekerasan  Terhadap  Anak. Artikel dimuat  di  Koran  Surya,  24  Maret
2007.
Shadily,  Hassan.  1993. Sosiologi  untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta:
Rineka Cipta.
Sitohang,  Nur  Asnah,  2004. Asuhan Keperawatan  Pada  Anak  Child Abuse. Medan  :  USU  Digital Library.
Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Sunarto,  Kamanto.  2004. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia.
Suryadi,  2007. Kekerasan  Pada  Anak, Kapan  Berakhir? Artikel  dimuat  di Banjarmasin Post.