JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen April 2019  Vol. 06 No. 01, hal 58-66 ISSN; 2355-7435
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram)
Nadhila Ghassani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga nadhilag@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to analyze the factors that influence of taxpayers awareness, quality of  services,  tax  knowledge,  tax  sanctions  of  taxpayers compliance.  The  sample  of  this research are individual taxpayers that taken randomly in Mataram City. This research is  also  using  tax  sanctions  as  a  moderating  variable.    The  respondents  from  this research  are  150  respondents.  Data  analysis  method  that  used  in  this  research  are Moderated  Regression  Analysis  (MRA)  and  performed  using  SPSS  for  Windows.The results  of  this  research  indicated  that  awareness  of  taxpayers,  quality  of  services,  tax knowledge  have  a  positive  and  significant  influence  of  taxpayers  compliance.  Tax sanctions  variable  as  a  pure  moderator  that  strenghten  the  relationship  between dependent variable and independent variables.
Keyword: Taxpayers Awareness, Quality  of  services, Tax  knowledge, Tax  sanctions, Taxpayers compliance.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  berkembang  yang  sedang  melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar  apabila  didukung  oleh  pembiayaan yang  memadai.  Pemerintah  memerlukan sumber penerimaan negara dalam membiayai seluruh pembangunan yang dilakukan. Sumber  penerimaan  negara  yang  diperlukan salah  satunya  bersumber  dari  pungutan berupa pajak dari rakyat.
Masyarakat diberi perlindungan memiliki  kewajiban  untuk  ikut  serta  dalam menjalankan  fungsi  tersebut,  yang dapat ditunjukkan  melalui  keikutsertaannya  dalam pembiayaan  negara.  Menurut  UU  KUP Nomor  28  Tahun  2007  Pasal  1  ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-
Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemungutan  pajak  memang  bukan suatu hal yang mudah, disamping peran aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut  system self  assessment yang memberi  kepercayaan  terhadap  wajib  pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,  dan  melaporkan  sendiri  jumlah pajak terhutang.
Salah satu jenis pajak yang berpengaruh  besar  dalam  meningkatkan penerimaan perpajakan nasional adalah pajak penghasilan.  Pajak  penghasilan  merupakan jenis pajak yang kewajiban pajaknya melekat pada  subyek  pajak,  artinya  setiap  kewajiban yang berkaitan  dengan  pajak  penghasilan tersebut  tidak  dapat  dilimpahkan  kepada subyek  lain,  melainkan hanya  ke  subyek pajak tersebut.
JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen April 2019  Vol. 06 No. 01, hal 58-66 ISSN; 2355-7435
Mengenai
kepatuhan terhadap
penyampaian  SPT,  dapat  diketahui  bahwa penyampaian  SPT  tahun  2012  sampai  2016 sebagai berikut:
Tabel Kepatuhan Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi KPP Pratama Mataram Barat
Sumber : KPP Pratama Mataram Barat
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan  pada  tahun  2012  jumlah  wajib pajak orang pribadi  yang terdaftar pada KPP Pratama  Mataram  Barat  sebanyak  60.705 wajib pajak, namun jumlah wajib pajak orang pribadi  yang  lapor  sebanyak  32.165  wajib pajak dengan persentase 52,99% dari jumlah keseluruhan.  Pada  tahun  2013  jumlah  wajib pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  semakin meningkat  sebanyak  65.615,  jumlah  wajib pajak  orang  pribadi  yang  lapor  sebanyak 33.414  dengan  persentase  50,92%.  Pada 2014  hingga  2015  jumlah  wajib  pajak  orang pribadi  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama Mataram  Barat  tetap  terus  meningkat. Namun  masih  banyaknya  wajib  pajak  orang prinadi  yang  tidak  melaporkan  SPT.  Dari kondisi ini berarti masih cukup banyak wajib pajak  yang  belum  memenuhi  kewajiban perpajakannya hingga tahun 2015.
Bukan  hanya  di  Kota  Mataram  saja, di  Indonesia juga masih  banyak  wajib  pajak yang tidak patuh untuk membayar kewajiban pajaknya.  Menurut  Direktur  Jenderal  Pajak (DJP)  hal  ini  disebabkan  karena  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  Direktorat Jendral Pajak (DJP) masih rendah, lemahnya penegakkan hukum di
Indonesia, pengetahuan tentang perpajakan dan kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  yang  berdampak  pada
ketidaktahuannya  wajib  pajak  tentang  aturan perpajakan.
Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) dan Imam  (2013) tentang  sanksi perpajakan  menunjukkan  bahwa  sanksi perpajakan  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak. Akan  tetapi,  hasil penelitian  yang  berbeda  ditunjukkan  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh Maryati (2014) dan Haryuda (2013). Menurut peneliti ini,  sanksi  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Seperti dijelaskan oleh Santoso (2009) kepatuhan  wajib  pajak  adalah  wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai dengan peraturan  yang berlaku tanpa perlu d idakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan  ataupun  ancaman  dan  penerapan sanksi  baik  hukum  maupun  administrasi. Selanjutnya  dikemukakan  oleh Mutia  (2014) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan  kepada  wajib  pajak  dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan  oleh  wajib  pajak  sehingga  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2003) sanksi perpajakan merupakan    jaminan  bahwa  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan (norma
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan. Sementara penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Maryati (2014) dan Haryuda  (2013) memiliki  hasil yang tidak konsisten.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak? Tahun Jumlah WP Terdaftar SPT yang Dilaporkan Presentase 2012 60.705 32.165 52,99 % 2013 65.615 33.414 50,92% 2014 70.823 32.025 45,21% 2015 76.894 53.171 69,15%
JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen April 2019  Vol. 06 No. 01, hal 58-66 ISSN; 2355-7435
2. Apakah pengetahuan
perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah  kualitas  pelayanan berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak?
4. Apakah  sanksi  perpajakan  memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak?
5. Apakah  sanksi  perpajakan  memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak?
6. Apakah  sanksi  perpajakan  memoderasi hubungan  kualitas  pelayanan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak?

## KAJIAN PUSTAKA Teori Atribusi (Atribution Theory)
Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Teori atribusi menyatakan  bahwa  bila  individu-individu mengamati  perilaku seseorang,  mereka mencoba  untuk  menentukan apakah  itu ditimbulkan  secara  internal  atau  eksternal. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah  bahwa  seseorang  dalam  menentukan perilaku  patuh  atau  tidak  patuh  untuk membayar  pajak  dipengaruhi  oleh  faktor internal  maupun  eksternal.  Faktor  internal yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar pajak adalah kesadaran dan pengetahuan wajib  pajak.  Sedangkan  faktor eksternal  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  adalah pelayanan dan sanksi perpajakan.

## Pengertian Pajak
Menurut  Undang-Undang  No.  16 Tahun  2009,  pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan
digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Kepatuhan Perpajakan
Menurut Devano  dan  Rahayu  (2006) “Kepatuhan  perpajakan  adalah  tindakan wajib  pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakannya sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan  perpajakan  yang  berlaku  dalam suatu negara”.

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu kondisi  dimana  wajib  pajak  mengetahui memahami  dan  melaksanakan  ketentuan perpajakan  dengan  benar  dan  sukarela. Kepatuhan  akan  muncul  jika  kesadaran dalam  membayar  pajak  diikuti  oleh  hasrat atau  kemauan  yang  tinggi  dari  setiap  wajib pajak  untuk  membayar  pajak (Putri,  2016). Hipotesis yang menyatakan hubungan kesadaran  wajib  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :
H1 : Kesadaran
Wajib Pajak Berpengaruh  Positif  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak

## Kualitas Pelayanan
Pelayanan  pada  sektor  perpajakan dapat  diartikan  sebagai  pelayanan  yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal  Pajak  untuk  membantu  wajib  pajak memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  kualitas pelayanan  harus  ditingkatkan  oleh  aparat pajak. Hipotesis  yang  menyatakan  hubungan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :
H2 : Kualitas  Pelayanan  Berpengaruh
Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan  mengenai  konsep  ketentuan umum  di  bidang  perpajakan. Utomo  (2011)
JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen April 2019  Vol. 06 No. 01, hal 58-66 ISSN; 2355-7435
menyatakan  bahwa  faktor  pengetahuan  jelas sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan  tentang  pajak. Hipotesis yang menyatakan hubungan pengetahuan
perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak adalah sebagai berikut : H3 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh  Positif  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Sanksi Perpajakan (Moderating Variabel) Apabila diberlakukan sanksi
perpajakan maka akan memperkuat kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar kewajiban  pajaknya,  maka  wajib  pajak  akan semakin  menghargai  peraturan  perpajakan sehingga muncul kesadaran dalam diri wajib pajak  untuk  melaksanakan  kewajibannya sebagai  warga  negara  yang  baik  yaitu  patuh dalam membayar pajak.
Sanksi  perpajakan adalah keadaan dimana  seorang  wajib  pajak  kemungkinan memiliki  masalah  dalam  membayar  pajak terhutangnya. Sanksi perpajakan dapat memperkuat  hubungan  kualitas  pelayanan dengan  kepatuhan  wajib  pajak.  Apabila kualitas pelayanan dari aparat pajak memadai dalam  memberikan  informasi  kepada  wajib pajak maka wajib pajak memiliki pengetahuan lebih tentang perpajakan sehingga  wajib  pajak  dapat  melakukan pembayaran pajak secara benar dan mengurangi  risiko  bagi  wajib  pajak  untuk mendapatkan  sanksi  perpajakan  dan  wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya. Hipotesis sebagai berikut :
H4 :  Sanksi  Perpajakan  Berpengaruh Positif terhadap Hubungan Antara Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Kepatuhan Wajib Pajak H5 :  Sanksi  Perpajakan  Berpengaruh
Positif  Terhadap  Hubungan  Antara  Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak
H6 :  Sanksi  Perpajakan  Berpengaruh Positif Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan  Perpajakan  dan  Kepatuhan Wajib Pajak

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak  yang berada di Kota  Mataram.  Sampel  penelitian  pada penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang pribadi di Kota Mataram yang diambil secara random. Jumlah sampel yang diambil adalah 150  wajib pajak  orang  pribadi.  Dengan jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat pada Desember 2017 adalah 78.394.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer.  Data  primer  diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah  terstruktur  dengan  tujuan  untuk mengumpulkan informasi dari para responden.
Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey dengan instrumen kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan yang diajukan  dalam  bentuk kuesioner dan  kemudian  responden  diminta menjawab  sesuai  dengan  pendapat  mereka atau yang mewakili.
Analisis data dilakukan dengan Teknik  analisis regresi  berganda,  analisis korelasi  dan  analisis  determinasi  serta pengujian  hipotesis  dengan  uji-t.  Sebelum dilakukan  pengujian  maka  terlebih  dahulu dilakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  untuk mengetahui  kualitas  data  atau  mengetahui apakah  item  pertanyaan  dalam  kuesioner telah mencerminkan pertanyaan dalam membentuk variabel yang diteliti, sedangkan reliabilitas  digunakan  untuk  mengetahui konsistensi  jawaban  dari  pertanyaan  yang diajukan,  dari  analisis  yang  dilakukan ternyata semua item pertanyaan mendapatkan nilai  korelasi  diatas  0,30  sehingga  bisa
dikatakan  valid.  Sedangkan  nilai  reliabilitas menunjukkan  angka  alfa cromback  diatas 0,70  sehingga  dapat  dikatakan  reliabel.  Dan selanjutnya  dilakukan  beberapa  pengujian seperti  uji  asumsi  klasik,  Analisis  Regresi berganda,  Uji-t  dan  analisis  Koefisien determinasi.

## Hasil Penelitian dan PEMBAHASAN

## Hasil Uji Multikolinearitas
Hasil  uji  multikolinearitas  dengan  metode VIF seperti yang dapat kita lihat pada tabel 1 sebagai berikut :
Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas dengan Metode VIF Variabel VIF Nilai Kritis Keterangan Kesadaran Wajib Pajak (X 1 ) 2,485 10 Tidak ada multikolinearitas Kualitas Pelayanan (X 2 ) 5,829 10 Tidak ada multikolinearitas Pengetahuan Perpajakan (X 3 ) 3,014 10 Tidak ada multikolinearitas Sanksi Perpajakan (Z) 2,141 10 Tidak ada multikolinearitas Moderasi X 1 *Z 8,024 10 Tidak ada multikolinearitas Moderasi X 2 *Z 2,417 10 Tidak ada multikolinearitas Moderasi X 3 *Z 7,926 10 Tidak ada multikolinearitas
Sumber : Data Primer Diolah, 2017.
Tabel 1 menunjukkan hasil uji multikolinea-ritas dengan metode VIF, dimana nilai VIF <  10,  artinya  bahwa  semua  variabel  bebas tidak  terjadi  multikolinearitas,  sehingga  tidak membiaskan interprestasi hasil analisis regresi.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji heteroskedastisitas dengan Glejser dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2: Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser Variabel Sig. Nilai Kritis Keterangan Kesadaran Wajib Pajak (X 1 ) 0,217 0,05 Homoskedastisitas Kualitas Pelayanan (X 2 ) 0,083 0,05 Homoskedastisitas Pengetahuan Perpajakan (X 3 ) 0,849 0,05 Homoskedastisitas Sanksi Perpajakan (Z) 0,830 0,05 Homoskedastisitas Moderasi X 1 *Z 0,053 0,05 Homoskedastisitas Moderasi X 2 *Z 0,062 0,05 Homoskedastisitas Moderasi X 3 *Z 0,303 0,05 Homoskedastisitas Sumber data : Data Primer diolah 2018 Tabel 2 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan
rank spearman terlihat bahwa nilai probabilitas  >  0,05.  Hal  ini  berarti  model
JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen April 2019  Vol. 06 No. 01, hal 58-66 ISSN; 2355-7435
yang diestimasi bebas dari heteroskedastisitas. Hasil  Analisis  Regresi  Linier Moderate Regression Analysis (MRA) Berikut  ini  Tabel  4.17  hasil  Regresi Linier  Model Moderate  Regression  Analysis (MRA) dengan metode OLS (Ordinary Least Square): Tabel Hasil Regresi Linier Model Moderate Regression Analysis (MRA) Variabel Koefisien Regresi t-hitung Probabi- litas Hasil Konstanta 0,127 0,298 0,766 Kesadaran Wajib Pajak (X 1 ) 0,247 2,901 0,004 Hipotesis Diterima Kualitas Pelayanan (X 2 ) 0,397 2,945 0,004 Hipotesis Diterima Pengetahuan Perpajakan (X 3 ) 0,223 2,661 0,009 Hipotesis Diterima Sanksi Perpajakan (Z) 0,299 3,563 0,001 - Moderasi X 1 *Z 0,182 2,584 0,011 Hipotesis Diterima Moderasi X 2 *Z 0,100 2,773 0,006 Hipotesis Diterima Moderasi X 3 *Z 0,145 2,609 0,010 Hipotesis Diterima R 2 : 0,678 Adjusted R 2 : 0,662 F -statistik
: 42,661, Sig. = 0,000
N :   150
Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Data Primer Diolah, 2017.

## Persamaan Regresi Linier
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan  program  statistik  komputer SPSS for  Windows diperoleh  hasil persamaan  Regresi  Linier  Berganda  sebagai berikut :
Y = 0,127 + 0,247X 1 + 0,397X 2 + 0,223X 3 + 0,299Z + 0,182X 1 *Z+ 0,100X 2 *Z + 0,145X 3 *Z
Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,
Pengetahuan
Perpajakan, dan
Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Hasil Uji T
Pengujian
pengaruh variabel Kesadaran  Wajib  Pajak  (X 1 )  terhadap variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Kota Mataram (Y).
H 1 :  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan  taraf  nyata  (probabilitas)  = 5%  =  0,05 dan  dari  hasil  Regresi  Berganda diperoleh  probabilitas  t -hitung = 0,004. Berdasarkan  hasil  olah  data  diperoleh  nilai probabilitas  t -hitung (0,004) < Level  of Significant (0,05),  maka  H 0 ditolak  atau  H 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X 1 ) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Kota Mataram (Y).
Pengujian  pengaruh  variabel  Kualitas Pelayanan  (X 2 )  terhadap  variabel  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram (Y).
H 2 :  Kualitas  Pelayanan  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak
Dengan  taraf  nyata (probabilitas)  = 5%  =  0,05  dan  dari  hasil  Regresi  Berganda diperoleh  probabilitas  t -hitung =  0,004. Berdasarkan  hasil  olah  data  diperoleh  nilai
probabilitas  t -hitung (0,004) < Level  of Significant (0,05),  maka  H 0 ditolak  atau  H 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa variabel
Kualitas
Pelayanan (X 2 ) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Kota Mataram (Y).
Pengujian pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan (X 3 ) terhadap variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Kota Mataram (Y).
H 3 : Pengetahuan  Perpajakan berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan  taraf  nyata  (probabilitas)  = 5%  =  0,05  dan  dari  hasil  Regresi  Berganda diperoleh  probabilitas  t -hitung =  0,009. Berdasarkan hasil  olah  data  diperoleh  nilai probabilitas  t -hitung (0,009) < Level  of Significant (0,05),  maka  H 0 ditolak  atau  H 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa variabel
Pengetahuan Perpajakan (X 3 ) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  di Kota Mataram (Y).
Pengujian
pengaruh variabel Moderasi X 1 *Z terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram (Y).
H 4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara
Kesadaran  Wajib  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan  taraf  nyata  (probabilitas)  = 5%  =  0,05  dan  dari  hasil  Regresi  Berganda diperoleh  probabilitas  t -hitung =  0,011. Berdasarkan  hasil  olah  data  diperoleh  nilai probabilitas  t -hitung (0,011) < Level  of Significant (0,05),  maka  H 0 ditolak  atau  H 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa variabel Moderasi X 1 *Z berpengaruh signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram (Y).
Pengujian
pengaruh variabel Moderasi X 2 *Z terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram (Y).
H 5 :
Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan  taraf  nyata  (probabilitas)  = 5%  =  0,05  dan  dari  hasil  Regresi  Berganda diperoleh  probabilitas  t -hitung =  0,006. Berdasarkan  hasil  olah  data  diperoleh  nilai probabilitas  t -hitung (0,006) < Level  of Significant (0,05),  maka  H 0 ditolak  atau  H 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa variabel Moderasi Moderasi
X 2 *Z berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram (Y).
Pengujian pengaruh variabel Moderasi X 3 *Z terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram (Y).
H 6 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara Pengetahuan  Perpajakan  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan  taraf  nyata  (probabilitas)  = 5%  =  0,05  dan  dari  hasil  Regresi  Berganda diperoleh  probabilitas  t -hitung =  0,010. Berdasarkan  hasil  olah  data  diperoleh  nilai probabilitas  t -hitung (0,010) < Level  of Significant (0,05),  maka  H 0 ditolak  atau  H 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa variabel Moderasi
Moderasi
X 3 *Z berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram (Y).
Hasil Pengujian R 2 (Koefisien Determinasi)
R 2 (Koefisien Determinasi) ini digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar kemampuan  variabel  independen  dalam menjelaskan  secara  komprehensif  terhadap variabel  dependen.  Nilai  R 2 (Koefisien Determinasi)  mempunyai range antara  0-1. Semakin  besar  R 2 mengindikasikan  semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.
Hasil  dari  regresi  dengan  metode OLS  diperoleh  R 2 (Koefisien  Determinasi)
JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen April 2019  Vol. 06 No. 01, hal 58-66 ISSN; 2355-7435
sebesar 0,678,  artinya  variabel Sanksi Perpajakan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di
Kota  Mataram  dapat dijelaskan  oleh  yaitu Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,
Pengetahuan
Perpajakan, dan Sanksi
Perpajakan secara  serentak sebesar  67,8%, sedangkan  sisanya  sebesar  32,2%  dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## KESIMPULAN
1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Kota
Mataram (nilai probabilitas  t -hitung (0,004) < Level  of Significant (0,05)). Hal ini dapat diartikan, jika  Kesadaran  Wajib  Pajak  meningkat, maka  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang Pribadi  di  Kota  Mataram  mengalami peningkatan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel  Kualitas  Pelayanan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota Mataram  (nilai  probabilitas  t -hitung (0,004) < Level  of  Significant (0,05)).  Hal  ini dapat  diartikan,  jika  Kualitas  Pelayanan meningkat,  maka  Kepatuhan Wajib  Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram
mengalami peningkatan.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Kota Mataram (nilai probabilitas  t -hitung (0,009) < Level  of Significant (0,05)). Hal ini dapat diartikan, jika Pengetahuan  Perpajakan meningkat, maka  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang Pribadi  di  Kota  Mataram  mengalami peningkatan.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh signifikan  terhadap  hubungan  antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota Mataram  (nilai  probabilitas  t -hitung (0,011)
< Level  of  Significant (0,05)).  Hal  ini dapat  diartikan,  jika Moderasi  X 1 *Z meningkat,  maka  Sanksi  Perpajakan memperkuat  hubungan  antara  Kesadaran Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota  Mataram, sehingga  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  di  Kota  Mataram  mengalami peningkatan.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Moderasi  X 2 *Z berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota Mataram  (nilai  probabilitas  t -hitung (0,006) < Level  of  Significant (0,05)).  Hal  ini dapat  diartikan,  jika Moderasi  X 2 *Z meningkat,  maka  Sanksi  Perpajakan memperkuat  hubungan  antara  Kualitas Pelayanan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota  Mataram, sehingga  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  di  Kota  Mataram  mengalami peningkatan.
6. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Moderasi  X 3 *Z berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota Mataram  (nilai  probabilitas  t -hitung (0,010) < Level  of  Significant (0,05)).  Hal  ini dapat  diartikan,  jika Moderasi  X 3 *Z meningkat,  maka  Sanksi  Perpajakan memperkuat hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Kota  Mataram,  sehingga  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota Mataram mengalami peningkatan.

## SARAN
Saran  yang  dapat  disampaikan  peneliti sebagai  hasil  dari  penelitian,  pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan di atas adalah : 1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian untuk dapat mengetahui  faktor-faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak, misalnya tingkat penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sebagainya.
2. Disarankan  petugas  pajak  pada  KPP Pratama  Mataram  Barat  perlu  lebih memprioritaskan  aspek  pengetahuan  dan kecakapan  pada  petugas  KPP  Pratama Mataram  Barat  dalam  setiap  bidangnya, petugas  pajak  mampu  memanfaatkan teknologi  komunikasi  untuk  melakukan komunikasi  yang  efektif  dengan  wajib pajak, dan petugas pajak lebih disiplin dan memberikan  informasi  yang  tepat  kepada wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Cohen,  J.  (1988).  Statistical  power  analysis for  the  behavioral  sciences  (2nd  ed.).
Hillsdale,  NJ:  Lawrence  Earlbaum Associates.
Devano,  S.,  &  Rahayu,  S.  K.  (2006). Perpajakan:  Konsep,  Teori,  dan  isu.  In
Perpajakan. Jakarta: Kencana.
Ghozali, I. (2007). Aplikasi Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS.
Semarang: BP-Universitas Diponegoro. Haryuda,  A.  A.  (2013).  Pengaruh  Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Peratauran Perpajakan, Kondisi  Keuangan, Sanksi  Pajak  serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Badan (Studi  Kasus  pada  KPP  Pratama Sukoharjo). Imam, Z. (2013). Pengaruh Sanksi Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan,  dan Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 11(31), 1 – 19. Mardiasmo. (2003). Perpajakan. In
Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
Maryati,  E.  (2014).  Pengaruh  Sanksi  Pajak,
Motivasi dan Tingkat Pendidikan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Mutia,  S.  P.  T.  (2014).  Pengaruh Sanksi
Perpajakan, Kesadaran Perpajakan,
Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman  terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris
pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang Terdaftar  di  KPP  Pratama  Padang). E- Perpajakan,  1 – 30.  Retrieved  from http://ejournal.unp.ac.id/students/index. php/akt/article/viewFile/902/652 Putri,  R.  L.  (2016). Pengaruh  Motivasi
Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kantor Wilayah  Direktorat  Jendral  Pajak Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun 2015. Universitas Negeri Yogyakarta. Santoso,  W.  (2009).  Risiko  Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan. Trikonomika, 8(1), 1 – 13.
Utami,  R.  S.  (2013).  Pengaruh  Sanksi
Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak. Utomo,  B.  A.  W.  (2011). Pengaruh  Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang  Selatan.  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah. https://doi.org/10.1017/CBO978110741 5324.004