History: Received  : 4 Februari 2021 Revised : 23 maret 2021
Accepted  : 6 April 2021 Published  : 25 April 2021 Publisher: Undiksha Pres s Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
Tersedia secara online https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH ISSN: 1979-7095

## Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa
Nur Asia Usman Betan 1 , Paskah Ika Nugroho 2
1,2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

## ABSTRACT
Keywords: Accountability; Transparency;
Village Fund.
Abstract :  Delays  in sending  funds  from  the  center  to  the regions  and  all  village  programs  are threatened  that  they  cannot  be  carried  out  or  planned  according  to  the  agreement  of  local stakeholders.  This  study  aims  to  analyze  the  accountability  and  transparency  of  village  fund management. type of case study research with qualitative methods. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with resource  persons  related  to  the  management  of  village  funds,  namely  village  officials,  village officials, and the general public. While secondary data is obtained from village financial reports, reports  and  accountability  for  the  implementation  of  APBDesa,  and  supporting  documents, namely transaction evidence such as notes and receipts owned by the village government. This research  was  conducted  with  several  data  collection  techniques,  namely  interviews, observation  and  documentation.  Data  analysis  in  this  research  is  thematic  analysis  which involves coding text. The results showed that at each stage the Village Head together with the secretary  and  treasurer  had  involved  the  community  openly.  Accountability  reports  are accessible to the public. The planning and execution stages have involved community leaders, village  heads,  youth  leaders,  women's  leaders,  and  other  elements.  The  stages  of administration,  reporting,  and  accountability  are  carried  out  by  the  treasurer  and  village secretary. Then, the report will be discussed with the community through meetings.
Abstrak : Keterlambatan pengiriman dana dari pusat kepada daerah dan seluruh program desa terancam tidak dapat dilakukan atau direncanakan sesuai kesepakatan pemangku kepentingan di  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  akuntabilitas  dan  transparansi pengelolaan dana desa. jenis penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa yang adalah  aparat  desa,  perangkat  desa,  serta  masyarakat  umum.  Sedangkan  data  sekunder diperoleh dari laporan keuangan desa, laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan  dokumen  pendukung  yakni  bukti-bukti  transaksi  seperti  nota  dan  kwitansi  yang  dimiliki oleh pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara,  observasi  serta  dokumentasi.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis tematik  yang  melibatkan coding  text .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  setiap  tahapan Kepala  Desa  bersama  sekretaris  dan  bendahara  telah  melibatkan  masyarakat  secara  terbuka. Laporan  pertanggungjawaban  dapat  diakses  oleh  masyarakat.  Tahapan  perencanaan  dan eksekusi  telah  melibatkan  tokoh  masyarakat,  kepala  kampung,  tokoh  pemuda,  tokoh perempuan, dan elemen lainnya. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara serta sekretaris desa. Kemudian, laporan akan dimusyawarahkan kepada masyarakat melalui pertemuan.
Kata kunci: Akuntabilitas; Transparansi;
Dana Desa
Alamat Korespondensi: E-mail: nurasiaub@gmail.com (Betan)

## Pendahuluan
Desentralisasi  politik  yang  terjadi  di  Indonesia  menyebabkan  terjadinya  perubahan kekuasaan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Sistem  pengelolaan  dana  desa meliputi  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan, dan  pemberdayaan  masyarakat  desa (Nafidah  &  Suryaningtyas,  2016) .  Desa  disediakan  sumber- sumber pendapatan selain kewenangan desa yang telah diperkuat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 (2014)  tentang  Dana  Desa  menjelaskan  bahwa  Dana  Desa  merupakan  dana  yang  bersumber  dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota (Ruru et al., 2017) . Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan  masyarakat,  sekaligus  juga  sebagai  basis  untuk  memajukan  masyarakat  dan pemberdayaan  masyarakat  desa (Febri  &  Kurrohman,  2014;  Wida  et  al.,  2017) .  Untuk  itulah pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  yaitu    pembentukan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sebagai perwujudan  dari  desentralisasi  keuangan  menuju  desa  yang  mandiri (Wida  et  al.,  2017) .    Tujuan adanya  dana  desa  dua  diantaranya  adalah  meningkatkan  pelayanan  publik  di  desa  dan mengentaskan kemiskinan (Gayatri et al., 2009) . Jika sebuah desa maju, maka bangsa tersebut juga maju. Desa merupakan tempat ketahanan pangan bagi masyarakan, sehingga masyarakan terhindar dari kelaparan.
Pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang terbilang cukup besar untuk dibagi setiap tahunnya kepada desa. Kewenangan dan sumber dana yang memadai diberikan kepada desa, agar desa  dapat mengelola potensi yang dimiliki untuk  meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Hidayah  &  Sayidah,  2017;  Rumhadi,  2017) .  Selama  tahun  berjalan,  dana  desa  tahun 2015 telah dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, 2016  Rp 47 triliun, 2017 Rp 50 triliun, 2018 Rp 60 triliun, dan pada tahun 2019 naik menjadi 70 triliun. Pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan masih  sangat  pasif (Febri  &  Kurrohman,  2014) .  Hal  tersebut  tidak  lepas  dari  dana  desa  yang  yang belum dikelola dengan baik. Rendahnya kemampuan administrasi aparat pemerintah desa, sehingga sangat  sulit  mengharapkan  profesionalisme  kerja  pada  street  level  bureaucrats  karena  memiki kemampuan administratif yang terbatas. Masalah utama yang sering terjadi pada pemerintah daerah adalah keterlambatan pengiriman dana dari pusat kepada daerah. Selain itu, seluruh program desa terancam  tidak  dapat  dilakukan  atau  direncanakan  sesuai  kesepakatan  pemangku  kepentingan  di daerah (Ruru et al., 2017). Permasalahan tersebut juga terjadi di Desa Nengke, di Kabupaten Sarmi Provinsi  Papua  masih  rendahnya  tingkat  transparansi  pemerintah  desa  kepada  masyarakat  luas. Bersamaan  dengan  itu  pemerintah  desa  terbilang  jarang  mengadakan  pelatihan,  atau  aktivitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Desa Nengke.
Upaya mengatasi berbagai persoalan yang ada selama ini, dana desa sesungguhnya memiliki potensi  yang  luar  biasa  dalam  upaya  mempercepat  pembangunan  dan  pertumbuhan  desa.  Agar alokasi  dana  desa  yang  digunakan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  pemerintah, serta  dapat  berdampak  langsung  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  sebaiknya  pengelolaan keuangan  desa  untuk  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan keuangan  publik  tidak  hanya  sebagai  bentuk  kewajiban  dari  pemerintah  pusat  saja,  namun  juga daerah  seperti  desa (Nafidah  &  Suryaningtyas,  2016;  Wida  et  al.,  2017) .  Akuntabilitas  pada pemerintah  desa  sebagai  bentuk  kapasitas  untuk  mewujudkan  tanggung  jawab  terkait  berbagai kegiatan  yang  akan  atau  sudah  dilakukan  sebagai  upaya  pemerintah  desa  dengan  memberikan laporan  kepada  masyarakat (Michael,  2021). Namun  pelaporan  tidak  hanya  tentang  keuangan melainkan informasi lainnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Tujuannya agar menciptakan pemerintah desa yang transparan atau keterbukaan.
Kemunculan  redaksi  akuntabilitas  dan  transparansi  di  masyarakat  desa  tidak  lepas  dari kuatnya  pengaruh  demokrasi  yang  memberikan  kewenangan  besar  bagi  pemerintah  daerah  untuk mengelola  keuangan  desa (Hafiez  Sofyani  &  Tahar,  2021) .  Masyarakat  desa  di  Indonesia  memiliki tuntutan  besar  untuk  pemerintah  desa  terkait  akuntabilitas  dan  transparansi.  Akan  tetapi, pemerintah  daerah  sering  mengabaikan  karakteristik  transparansi  dan  akuntabilitas  untuk
pengelolaan  alokasi  dana desa (Karlinayani  &  Ningsih,  2018) . Karakteristik  ini menunjukkan  adanya keadilan  dan  kesetaraan  yang  membangun  dari  desa  menuju  pembangunan  negara.  Urgensitas tentang pengelolaan dana desa mendapatkan kedudukan strategis untuk dikritisi dan diperdebatkan. Hal  ini  disebabkan  pembangunan  daerah  sebagai  indikator  pemerataan  pembangunan  dan kesejahteraan masyarakat desa (Utami et al., 2021) . Suatu negara tidak mengalami kemajuan tanpa adanya  pertumbuhan  positif  dari  provinsi,  begitupun  kemajuan  provinsi  ditentukan  oleh  tingkat kabupaten, tingkat kelurahan, hingga desa (Sugiharti & Hariani, 2021) . Dengan kata lain, memastikan akuntabilitas  dan transparansi alokasi pendanaan desa baik jangka pendek maupun jangka panjang berdampak pada kemajuan negara (Michael, 2021)
Temuan  penelitian  sebelumnya  menyatakan  akuntabilitas  dan  transparansi  berhubungan dengan pemerataan pembangunan di seluruh desa. Hal ini membuat transparansi dan akuntabilitas memiliki  kepentingan  bagi  masyarakat  Indonesia.  Selain  itu,  akuntabilitas  dan  transparansi  yang semakin menurun diterapkan oleh pemerintah daerah khususnya tingkatan desa. Akuntabilitas dan transparansi  merupakan  dua  sudut  pandang  dalam  bentuk  laporan  yang  diberikan  kepada masyarakat  desa.  Pada  penelitian  ini  menempatkan  Desa  Nengke  sebagai  salah  satu  daerah  di Provinsi Papua dengan kesulitan mendapatkan akses serta rendahnya pengawasan pemerintah pusat. Adapun pihak yang berwenang untuk penelitian ini tidak hanya melibatkan struktur pemerintah desa melainkan  kelompok  masyarakat  luar,  seperti  ketua  LSM,  ketua  RT/  RW,  ketua  ormas,  dan  ketua organisasi  kepemudaan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  implementasi  akuntabilitas  dan transparansi  pada  Desa  Nengke  dalam  alokasi  dana.  Hasil  penelitian  sebagai  bahan  evaluasi  bagi pemerintahan Desa Nengke khususnya pada setiap tahapan pengelolaan dana desa dari pusat. Serta bagi  Akademisi,  dapat  menjadi  tambahan  referensi  bagi  penelitian  sejenis.  Adanya  penelitian  ini untuk mengetahui hambatan dalam implementasi akuntabilitas dan transparansi.

## Metode
Penelitian  ini adalah jenis penelitian studi kasus  dengan metode kualitatif sehingga peneliti berperan  sebagai  instrumen  penelitian.  Lokasi  yang  menjadi  tempat  dilakukannya  penelitian  ini adalah  desa  Nengke,  terletak  di  kota/kabupaten  Sarmi  provinsi  Papua.  Objek  dalam  penelitian  ini yaitu  pemerintah  desa  yang  terlibat  atau  berhubungan  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  khususnya aparat  desa  serta  perangkat  desa  yang  bertugas  membantu  kepala  desa  selama  melaksanakan tugasnya, meliputi sekretaris desa, bendahara desa, kaur-kaur desa serta peran masyarakat umum.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  kepada  narasumber  yang  berhubungan  dengan pengelolaan  dana  desa  yang  adalah  aparat  desa,  perangkat  desa,  serta  masyarakat  umum. Sedangkan data  sekunder diperoleh dari laporan keuangan desa,  laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan dokumen pendukung yakni bukti-bukti transaksi seperti nota dan kwitansi yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  wawancara,  observasi  serta dokumentasi.  Komunikasi  dua  arah  antara  peneliti  dan  narasumber  guna  mendapatkan  data dilakukan  dengan  teknik  wawancara  semi  terstruktur,  agar  dapat  mengeksplorasi  jawaban  dari narasumber  apabila  jawaban  dianggap  kurang  memuaskan  dari  pertanyaan-pertanyaan  yang  telah diajukan terkait topik penelitian.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  tematik  yang  melibatkan coding  text . Analisis  ini  memperhatikan  berbagai  kata  atau  konsep  yang  sama  dengan  membaca  dan membaca lagi  hasil  dari  wawancara  yang  telah  dilakukan  bersama  narasumber.  Konsep  atau  kata-kata  yang ditemukan  ada  kesamaan  inilah  yang  dijadikan  sebagai  kode.  Kode  tersebut  akan  dimodifikasi  dan disesuaikan  dengan  menggabungkan  beberapa  kode  secara  bersamaan  pada  tema  baru  atau dipisahkan  menjadi  dua  tema  yang  berbeda.  Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  ini  dilakukan dengan proses pengkodean manual. Proses coding merupakan penerapan kode pada data-data dari hasil wawancara sehingga dapat saling berhubungan dengan menyoroti persamaan atau perbedaan dari data hasil wawancara (Sugiyono, 2016) .

## Hasil dan Pembahasan
Kabupaten  Sarmi  adalah  bentuk  pemekaran  pada  wilayah  timur  Indonesia  Provinsi  Papua pada  2002  dari  Kabupaten  Jayapura.  Wilayah  ini  memiliki  jumlah  penduduk  36.797  orang  dengan luasnya sebesar 17.740 km persegi (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi, 2019). Secara umum Kabupaten  Sarmi  terdapat  19  distrik,  108  kampung,  dan  dua  kelurahan.  Batasan  wilayah  ini  terdiri dari  bagian  utara  memiliki  batas  dengan  Samudra  Pasifik.  Bagian  selatan  memiliki  batas  dengan Kabupaten  Mamberamo  Tengah.  Bagian  timur  memiliki  batas  dengan  Kabupaten  Jayapura.  Bagian batas berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya. Persebaran penduduk dengan jenis kelamin laki-laki  sebanyak  17.726  jiwa  dan  berjenis  kelamin  perempuan  mencapai  17.726  jiwa.  Tingkat pertumbuhan  penduduk  sebesar  2,99  persen  dengan  dinamika  penduduk  yang  dipengaruhi  oleh kelahiran, kematian, dan imigrasi. Pesatnya jumlah penduduk secara dominan dipengaruhi kuat oleh tingkat imigrasi. Pembagiannya adalah berpenduduk Papua sebesar 22.934 dan berstatus non Papua sejumlah 10.037 orang. Karakteristik penduduk ditentukan faktor kebudayaan, agama, dan suku yang dipengaruhi  oleh  pendatang  dan  warga  pribumi.  Setiap  wilayah  memiliki  beberapa  desa  dengan komposisi  penduduk,  karakteristik,  dan  aktivitas  ekonomi  yang  berbeda  (Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Sarmi, 2019).
Salah satu wilayah yang terdapat pada Kabupaten Sarmi adalah Desa  Nengke yang terletak pada  Kecamatan  Pantai  Timur  Bagian  Barat  dengan  keluasan  wilayah  4.020  km  persegi  dan persentasenya  22,66  persen.  Komposisi  penduduk  laki-laki  sebanyak  2.178  orang  dan  perempuan sebanyak  1.977  orang  atau  jumlah  keseluruhan  sebanyak  4.156  orang.  Jumlah  tersebut  memiliki pembagian 3.419 dengan status warga Papua dan 282 orang berstatus non-Papua (Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten  Sarmi,  2019).    Salah  satu  masalah  penting  dan  bersifat  mengakar  di  wilayah tersebut  adalah  kemiskinan.  Beberapa  penyebab  diantaranya  konflik  vertikal,  kepadatan pendudukan, eksploitasi sumber daya alam, dan pengalokasian dana daerah atau dana pusat. Faktor geografis  khususnya  sulitnya  transportasi  dan  ketidak  jangkauan  memberikan  kontribusi  signifikan terhadap  kemiskinan  di  wilayah  tersebut.  Dampak  lainnya  adalah  sulitnya  informasi,  terisolasi perkembangan, dan rendahnya pendidikan. Berikut adalah gambaran dari wilayah Kabupaten Sarmi :
Gambar 1. Peta Orientasi Kabupaten Sarmi
Berdasarkan  hasil  analisis  pendanaan  Desa  Nengke,  Kabupaten  Sarmi  dikelola  melalui tingkatan  tahapan,  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban.  Tahap  perencanaan,  tahapan  awal  ini  disebut  dengan  perencanaan  yang melibatkan  seluruh  pihak  berwenang  di  Desa  Nengke.  Perencanaan  dilakukan  dengan  membuat anggaran yang berisikan sumber pemasukan dan jenis pengeluaran sesuai asas kepentingan bersama, prioritas  pembangunan,  dan  program.  Teknis  pengelolaan  dana  Desa  Nengke  harus  disesuaikan dengan rencana anggaran pada tingkat kabupaten atau kota sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Desa  (RKPDesa).  Pembuatan  untuk  perencanaan  dibatasi  dalam  waktu  satu  tahun  ke  depan  sesuai dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDesa)  dengan  menentukan  alokasi pendapatan dan belanja di tingkat desa. Keputusan perencanaan anggaran dana melalui musyawarah
pada  musrenbang.  Pihak  yang  terlibat  berasal  dari  masyarakat  Desa  Nengke,  ketua  RT/  RW,  dan representasi kepala adat. Setiap perwakilan memiliki hak untuk berbicara dan mengusulkan program terkait perencanaan dana. Setiap ketua RT/  RW  terdapat perbedaan kebutuhan sehingga anggaran yang diturunkan berbeda. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Nengke.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa  proses  perencanaan melibatkan  banyak  pihak  sebagai  representasi  di  lapisan  Desa  Nengke.  Pihak  tersebut  berasal  dari tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda,  tokoh  perempuan,  aparat  kampung,  Bamuskam,  dan  badan musyawarah kampung. Sektor yang menjadi fokus perencanaan, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan,  dan  bidang  infrastruktur.  Pertemuan  dalam  pembahasan  anggaran  dikenal  dengan Musrembang  setiap  enam  bulan  sekali.  Praktik  ini  memicu  peningkatan  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  desa  dan  selanjutnya  mendorong  masyarakat  desa  untuk  berpartisipasi  aktif dalam  program  pembangunan  desa (H  Sofyani,  2018) .  Pengalokasian  dana  telah  ditentukan  oleh Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Kampung  (DPMK)  sehingga  sesuai  dengan  pemerintah  pusat. Apabila  pihak  Desa  Nengke  telah  bersepakat  tentang  perencanaan  alokasi  dana  maka  diajukan kepada pihak bupati untuk pencairan dana melalui bank.
Deskripsi  pendanaan  desa  pada  tahap  perencanaan  telah  bersifat  prosedur  dan  sesuai dengan  ketetapan  pemerintah  daerah  serta  pusat.  Dalam  proses  perencanaan  telah  memenuhi kaidah  solidaritas  dan  kebersamaan,  seperti  pihak  desa  telah  melibatkan  seluruh  masyarakat  yang berwenang  mewakili  kelompoknya.  Pihak  pemerintah  melakukan  pengawasan  melalui  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Kampung  (DPMK).  Selain  itu,  dinas  pemberdayaan  melakukan pengarahan  dalam  pengalokasian  sesuai  instruksi  pemerintah  daerah.  Pengarahan  ini  akan memudahkan pengerjaan antara pembelanjaan dan pemasukan di setiap sektor.
Tahap  pelaksanaan , pelaksanaan  atau  eksekusi  apabila  perencanaan  alokasi  dana  telah disetujui oleh pihak bupati. Seluruh pendanaan dan pelaksanaan dinyatakan sesuai dengan APBDesa untuk  periode  satu  tahun  ke  depan.  Mekanisme  pelaksanaan  alokasi  dana  diawali  dengan pembuatan  Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  di  Desa  Nengke.  Tujuannya  adalah  rancangan  anggaran biaya  sesuai  APBDesa  dengan  persetujuan  sekretaris  desa  dan  diajukan  kepada  bendahara  desa. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati oleh bendahara desa maka akan diserahkan dana  dari  pemerintah  Kabupaten  Sarmi  kepada  Desa  Nengke.  Proses  penerimaan  dana  dilakukan beberapa  tahapan  dengan  ketentuan  kelengkapan  pada  LPJ,  laporan,  dan  dokumen  pendukung. Ketidaklengkapan dalam pemberkasan sering terjadi dalam proses penerimaan dana sehingga pihak Desa  Nengke  harus  lebih  mempersiapkan  pemberkasan  secara  sistematis  dan  terukur.  Hasil wawancara menjelaskan bahwa tahap pelaksanaan dilakukan pembentukan tim pelaksana sebanyak empat  orang.  Pelaksanaan  pembangunan  setelah  pendanaan  cair  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa Nengke, seperti kalangan pemuda, tokoh masyarakat, dan lainnya. Pengambilan dana melalui bank di Kota  Sarmi  dan  kemudian  dialokasikan  pada  pos-pos  yang  telah  disepakati.  Setiap  kampung  akan mendapatkan pembagian secara merata untuk pengadaan barang, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan lainnya.
Tahapan  penatausahaan  dilakukan  oleh  pihak  bendahara  Desa  Nengke  dengan  wewenang untuk pencatatan pengeluaran dan penerimaan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank. Setiap transaksi  yang  diterima  oleh  Bendahara  Desa  Nengke  dilakukan  secara  tunai  melalui  informasi perkembangan  pendanaan.  Potongan  dana  dilakukan  pihak  bank  terkait  pajak  dan  lainnya.  Secara peraturan,  penata  usaha  di  Desa  Nengke  harus  bersumber  pada  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskedes) dengan bertugas memberikan bantuan pencatatan bendahara Desa Nengke. Hasil wawancara di atas menunjukkan  proses  pencatatan  keuangan  masih  bersifat  manual  atau  tidak  dilakukan  melalui komputerisasi. Proses pencatatan alokasi dana telah sesuai dengan ketentuan Sistem Keuangan Desa. Sekretaris  dan  bendahara  ber  koordinatif  dalam  pembuatan  laporan  keuangan  dan  penerimaan (Nurrizkiana et al., 2016) . Dengan demikian, penatausahaan dana alokasi Desa Nengke telah sesuai standarisasi dan ketentuan pemerintah daerah.
Tahapan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  sebagai  tingkatan  akhir  berupa  laporan keseluruhan  kegiatan  dari  pelaksanaan (Pinilih,  2017) .  Seluruh  perkembangan  baik  pemasukan maupun  pengeluaran  diserahkan  kepada  bendahara  Desa  Nengke.  Kemudian,  pihak  bendahara
membuat  Lembar  Pertanggung  Jawaban  (LPJ)  yang  diberikan  kepada  bupati,  Bamuskam,  dan masyarakat  Desa  Nengke.  Teknis  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  melalui  pengumpulan  bukti pengeluaran  (nota  pembelian,  transaksi  tunai,  dan  lainnya),  penyesuaian  antara  pengeluaran  dan bukti  nota,  dan  pencatatan  dalam  buku  pembantu  kegiatan  dengan  pengelompokkan  kolom pemasukan  serta  pengeluaran.  Sekretaris  Desa  Nengke  bertugas  membantu  bendahara  dengan memastikan seluruh bukti telah sesuai prosedural khususnya pemungutan pajak. Kelengkapan secara keseluruhan  akan  diberikan  kepada  bendahara  Desa  Nengke  dan  dibuatkan  Laporan  Pertanggung Jawaban.  Pihak  kepala  desa  akan  menandatangani  LPJ  tersebut  kemudian  diberikan  kepada  bupati melalui Bamuskam. Tugas laporan kegiatan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Bamuskam sesuai dengan kinerja dan program yang telah terealisasikan.
Hasil  wawancara  memperlihatkan  bahwa  proses  pelaporan  dan  pertanggungjawaban dilakukan  oleh  pihak  sekretaris  dan  bendahara.  Pihak  bendahara  bertugas  untuk  mencatat  seluruh pengeluaran  melalui  bukti  nota  pembelian  dan  lainnya.  Sedangkan,  pihak  sekretaris  bertugas memastikan keaslian dan kesesuaian antara nota pembelian serta pengeluaran. Tenaga Ahli di kantor sekretaris Desa Nengke membantu menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban. Nantinya, laporan tersebut diberikan kepada kepala desa dan dilanjutkan kepada bupati. Di tingkat kampung memiliki kepala  bertugas  mengoreksi  kesesuaian  antara  pengeluaran  dengan  nota.  Maka  dari  itu,  tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pada Desa Nengke telah mengalami ketertiban dan kesesuaian peraturan.  Transparansi  dana  telah  diterapkan  melalui  kewenangan  kepala  setiap  kampung memberikan  koreksi  tentang  kesesuaian  antara  pengeluaran  dan  nota  pembelian (Rahman,  2015) . Kemudian,  pihak  masyarakat  mendapatkan  laporan  Bamuskam  melalui  pertemuan  kampung. Tindakan ini mengandung keterbukaan dan kesesuaian amanah. Masyarakat dan pemerintah daerah di  Desa  Nengke  akan  bersama-sama  memantau  pengeluaran  dan  kemajuan  pembangunan daerahnya secara berkelanjutan.
Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  pihak  Desa  Nengke  baik  sekretaris  maupun  bendahara desa  tidak  dapat  menunjukkan  laporan  keuangan  berupa  pemasukan  dan  pengeluaran,  sebab seluruh  laporan  asli  berada  langsung  di  kepala  desa.  Pada  saat  melakukan  penelitian,  Kepala  Desa sedang tidak berada ditempat sehingga wawancara dilakukan melalui via telepon. Dampaknya yang membuat  peneliti  tidak  bisa  memastikan kesesuaian  antara  pengeluaran  dan  dokumentasi  lainnya. Keterbatasan lainnya adalah tidak tersedianya peta Desa Nengke sebab pihak kepala desa dan timnya belum  memperbarui.  Ini  yang  membuat  tampilan  Desa  Nengke  pada  laporan  bersumber  dan gambaran  seadanya.    Penelitian  selanjutnya  bisa  mendapatkan  laporan  keuangan  sehingga  bisa mengoreksi secara pribadi tentang kesesuaian antara pengeluaran, pemasukan, dan nota atau bukti- bukti.  Sehingga  pengelolaan  dana  desa  bisa  ditetapkan  secara  rinci  dan  faktual  sehingga  dapat dinyatakan akuntabilitas dan transparansi.

## Simpulan
Hasil penelitian pada Desa Nengke tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa  dapat  dijabarkan  Kepala  Desa  Nengke  telah  menerapkan  akuntabilitas  dan  transparansi  di setiap  tahapan  alokasi  dana.  Tahapan  perencanaan  dan  pelaksanaan  telah  melibatkan  seluruh elemen masyarakat. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah diterapkan sesuai  tingkatan  serta  dilakukan  oleh  sekretaris  dan  bendahara  desa.  Pelaporan  dan pertanggungjawaban  terdapat  kesesuaian  antara  pengeluaran  dan  bukti  nota.  Transparansi diterapkan dengan memberikan laporan kepada masyarakat Desa Nengke pada pertemuan tertentu. Kekurangan yang dapat ditemukan adalah proses pencatatan Lembar Pertanggung Jawaban bersifat manual  bukan  komputerisasi  sehingga  berpotensi  terjadi  kesalahan  atau  potensi  besar  untuk merubah angka pengeluaran.

## Daftar Pustaka
Febri,  A.  D.,  &  Kurrohman,  T.  (2014).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Kabupaten Jember.
Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 2 (3), 473.
https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598.
Gayatri, Latrini, M. Y., & Sari, N. L. W. (2009). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat . 10(2) , 175 – 182.
https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i02.p07.
Hidayah, M. N., & Sayidah, N. (2017). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Penompo . 3 (1), 117 – 124.
https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/1739/861.
Karlinayani, S., & Ningsih, E. S. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntans , 3 (2), 309 – 316.
http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/viewFile/10556/4403.
Michael,  H.  (2021).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Bowongkali, Kecamatan  Tabukan  Tengah  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  Provinsi  Sulawesi  Utara). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 9 (1). https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32107.
Nafidah,  L.  N.,  &  Suryaningtyas,  M.  (2016).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat. BISNIS :  Jurnal  Bisnis Dan Manajemen Islam , 3 (1), 214. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480.
Nurrizkiana,  B.,  Handayani,  L.,  &  Widiastuty,  E.  (2016).  Determinan  Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. Journal Of OURNAL OF Accounting and Investment , 18 (01), 28 – 47.
https://doi.org/10.18196/jai.18159.
Pinilih,  S.  A.  G.  (2017).  Mendorong  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Pengaturan  Keuangan  Partai Politik. Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada , 29 (1),  69. https://doi.org/10.22146/jmh.17647.
Rahman,  T.  (2015).  AKUNTANSI  ZAKAT,  INFAK  DAN  SEDEKAH  (PSAK  109):  Upaya  Peningkatan Transparansi  dan  Akuntabilitas  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ). Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah , 6 (1), 141. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164. Rumhadi,  T.  (2017).  Urgensi  Motivasi  dalam  Proses  Pembelajaran. Jurnal  Diklat  Keagamaan , 11 (1), 33 – 41. bdksurabaya.e- journal.id ? article ? download .
Ruru,  N.,  Kalangi,  L.,  &  Budiarso,  N.  S.  (2017).  Analisis  Penerapan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Desa  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Suwaan,  Kecamatan Kalawat,  KabupatRuru,  N.,  Kalangi,  L.,  &  Budiarso,  N.  S.  (2017).  Analisis  Penerapan  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  dalam  Upaya  Meningkat. Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 12 (01), 83 – 90. https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017.
Sofyani,  H.  (2018).  Does  Performance-Based  Budgeting  Have  a  Correlation  with  Performance Measurement  System?  Evidence  from  Local  Government  in  Indonesia. Foundations  of Management , 10 (1), 163 – 176.
Sofyani, Hafiez, & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap  Kepercayaan  Masyarakat  Desa:  Kasus  di  Kabupaten  Bantul. Jurnal  Akademisi Akuntansi , 4 (01), 10 – 25. https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481
Sugiharti,  C.,  &  Hariani,  S.  (2021).  Dampak  Akuntabilitas,  Transparansi  Dan  Pengawasan  Terhadap Pengelolaan Dana Desa. JRMB Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis , 6 (1), 11 – 18. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D . Alfabeta. Utami, P., Sudarmiani, & Andriani, D. N. (2021). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Ngale,  Kecamatan  Paron, Kabupaten Ngawi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajaran , 9 (1), 1 – 15. https://doi.org/10.25273/equilibrium.v9i1.8518.
Wida,  S.  A.,  Supatmoko,  D.,  &  Kurrohman,  T.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  di  Desa – Desa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi. E-Journal  Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi , 4 (2), 148. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356.