Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Sektor Peternakan Provinsi Sumatera Utara Menggunakan Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi
Impact of Fiscal Decentralization on The Development of The Livestock Sektor in North Sumatera Province Approach to The Social Accounting Matrix
Muhammad Syafril Harahap 1 , Hermanto Siregar 4 , Erlina 2 dan Rahmanta 3
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LMII, Medan
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara
3 Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara
4 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB syafril.harahap66@gmail.com
Diterima : 06 Agustus 2019 Disetujui : 28 Agustus 2019 Diterbitkan : 31 Agustus 2019
Abstrak: Pembangunan  Sektor  peternakan  di  Sumatera  Utara  tidak  terlepas  dari  peran  pemerintah  daerah mulai  dari  perencanaan  dan  pembiayan  yang  berasal  dari  Anggaran  Belanja  Daerah  (APBD).  Untuk  itu  perlu diketahui  dampak  dari  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  pembangunan  peternakan  di  Sumatera  Utara. Penelitian  ini  dilakukan  pada  tahun  2014,  di  Provinsi  Sumatera  Utara,  dengan  menggunakan  pendekatan  Sistem Neraca  Sosial  Ekonomi  (Social  Accounting  Matriks)  dan  sekaligus  dilakukan  simulasi  pengeluaran  anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada sektor peternakan, dengan menggunakan data pegeluaran Pemerintah Provinsi  Sumatera  Utara  tahun  2014,  dan  data  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Dampak  injeksi  Rp.  1 milyar  pengeluaran  pemerintah  pada  sektor  peternakan  akan  meningkatkan  output  pada  sektor  peternakan  Rp 2,8954 milyar, pendapatan rumah tangga sebesar Rp 0,3403 milyar, pendapatan faktor produksi modal Rp 0,3608 milyar dan tenaga  kerja  pertanian  Rp 0,2154 milyar. Jumlah pendapatan  sektor  pertanian (termasuk peternakan) pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 22.563.848 /jiwa, dengan jumlah pekerja sebesar 2.556.044 jiwa atau 43% dari total tenaga kerja.
Kata Kunci: desentralisasi fiskal, peternakan, neraca sosial ekonomi
Abstract: The  Development  of  the  Livestock  Sector  in  North  Sumatera  is  inseparable  from  the  role  of  the regional government starting from planning and financing originating from the Regional Budget (APBD). For this reason,  it  is  necessary  to  think  about  the  regional  government  in  developing  livestock  in  North  Sumatra.  This research  was  conducted  in  2014,  in  North  Sumatera  Province,  using  the  Social  Accounting  Matrix  and simultaneously  simulating  the  North  Sumatera  Provincial  Government's  budget  for  the  livestock  sektor,  using North  Sumatera  Provincial  Government  expenditure  data  in  2014,  and  other  data  related  to  research.  Impact  of injection Rp. 1 billion government spending on the livestock sector will increase output in the livestock sector by Rp. 2,8954 billion, household income of Rp. 3,403 billion, factor in capital production income of Rp. 3,608 billion and agricultural  labor  Rp.  0,2154  billion.  The  total  income  of  the  agricultural  sector  (including  livestock)  in  2014  in North Sumatera Province was Rp. 22.563.858 / employe, with the number of workers amounting to 2.556.044 people or 43% of the total employment. To ensure the creation of a solid economic fundamentals in order to achieve an increase  in  community  income  and  excessive  economic  growth,  in  the  future,  the  future  development  strategy should be pursued in the development of the strength of domestic resources and many workers.
Keywords: fiscal decentralization, livestock, social accounting matrix

## 1. Pendahuluan
Tujuan  pembangunan  peternakan  di  Provinsi Sumatera  Utara  (Sumut)  adalah  mewujudkan swasembada  pangan  asal  ternak  yang  berkelanjutan
dan  berdaya  saing  menuju  masyarakat  yang  sehat, mandiri,  dan  sejahtera  serta  menyediakan  pangan asal  ternak  yang  cukup,  baik  kuantitas  dan  kualitas yang  berdaya  saing  serta  meningkatnya  populasi
ternak  dan  produksi  serta  daya  saing.  Berdasarkan letak  geografis,  Sumut  juga  berpeluang  besar  dalam sektor peternakan. Untuk itu, diharapkan pengembangan  inovasi  produksi  peternakan  di Sumut dapat ditingkatkan.
Pemerintah  provinsi  Sumatera  Utara  memiliki lahan  yang  sangat  luas  untuk  dapat  melakukan pengembangan  peternakan.  Terdapatnya  dua  puluh lima  kabupaten,  delapan  kota  dan  banyak  pulau- pulau  yang  terdapat  di  kawasan  Sumatera  Utara merupakan  bukti  bahwa  banyak  lahan  yang  dapat dijadikan  sentra  pengembangan  peternakan.  Hal tersebut  akan  berhasil  apabila  dilakukan  melalui perencanaan  pengembangan  wilayah  peternakan sesuai  dengan  keunggulan  komoditas.  Dengan potensi  sumber  daya  alam  yang  tersedia,  berupa padang  penggembalaan  dan  lahan  perkebunan,  baik PTPN  ataupun  perkebunan  swasta  di  Sumut  seluas lebih  kurang  1,2  juta  hektar,  penyediaan  ternak  sapi lokal masih sangat berpeluang untuk dikembangkan. Berdasarkan  data  dari  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Peternakan,  populasi  sapi  potong  di  Sumut  saat  ini sebanyak  712.106  ekor,  sapi  perah  1.948  ekor  dan kerbau  108.792  ekor.  Sementara  itu,  kebutuhan daging sapi/kerbau per tahun 24.539 ton. Kebutuhan ini dipenuhi dari produksi lokal sebanyak 19.100 ton, sedangkan  sisanya  masih  dipenuhi  dari  impor sebanyak  5.439-ton  setara  dengan  29.232  ekor  per tahun.
Kebutuhan  akan  daging  tersebut  disebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesadaran akan pemenuhan nutrisi yang bersumber dari ternak. Meningkatnya pendapatan masyarakat seiring dengan tumbuhnya ekonomi Sumatera Utara periode 2010 sampai dengan 2013 mencapai kisaran 6%.  Pada tahun  2010  kontribusi  sektor  peternakan  terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,89%, dan menurun menjadi 1,84 pada tahun 2014
Upaya  peningkatan  produksi  peternakan  di Provinsi Sumatera Utara terus dilakukan, pembangunan  peternakan  juga  tidak  terlepas  dari tanggung  jawab  pemerintah,  daerah,  sesuai  dengan Asas-asas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004  [1],  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu:  desentralisasi, dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Konsekuensi dari  pelimpahan  sebagian  wewenang  pemerintahan dari  pusat  ke  daerah  otonom,  tidak  lain  adalah penyerahan  dan  pengalihan  pembiayaan,  sarana  dan prasarana,  serta  sumber  daya  manusia  (SDM)  sesuai dengan  kewenangan  yang  diserahkan  tersebut. Melalui  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal, pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  untuk menggali  pendapatan  dan  melakukan  peran  alokasi, secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.  Dalam  rangka  pengembangan  dan pembangunan peternak di Sumatera Utara pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  setiap  tahun
mengeluarkan  anggaran  pendapatan  belanja  daerah (APBD)  pada  sektor  peternakan.  tahun  2008  sebesar Rp.  23.364.959.550  dan  meningkat  menjadi  Rp. 35.778.115.487 pada tahun 2014 [2].
Untuk
melihat dampak pelaksanaan desentralisasi fiscal pada pemerintah daerah  Provinsi Sumatera  Utara  pada  sektor  peternakan,  maka dilakukan  penelitian  ini  yang  bertujuan  untuk mengetahui  dampak  desentralisasi  fiscal  terhadap pengembangan  peternakan  di  Provinsi  Sumatera utara  dengan  menggunakan  pendekatan  Sistem Neraca  Sosial  ekonomi  ( Sosial  Accounting  Matriks ) dengan  tabel  SNSE  klasifikasi  83  x  83  sektor  dan kemudian  diagregasi  menjadi  klasifikasi  matriks ukuran 13 x 13.

## 2. Metode Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data sekunder BPS Provinsi Sumatera Utara,  selain  itu  juga  berasal  dari  Dinas/Instansi terkait  seperti  Badan  Perencanaan  Pembangunan Sumatera  Utara,  Biro  Keuangan  Seketariat  Daerah Provinsi  Sumatera  Utara  dan  lainnya.  Beberapa  data tersebut diantaranya adalah:
1)  Survey  khusus  Tabungan  dan  Investasi  Rumah Tangga (SKTIR).
2)  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Sumatera Utara.
3)  Data  pengeluaran  dan  struktur  pengeluaran  dari survey social ekonomi nasional.
4)  Survei Khusus Input Output.
5)  Tabel  Input  Output  Sumatera  Utara  2003  dan Tabel Input Indonesia SNSE Indonesia 2008.
6)  Sumatera Utara dalam Angka
7)  Rencana  Umum  Tata  Ruang  Wilayah  Sumatera Utara.
8)  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara.
9)  Statistik Keuangan Provinsi Sumatera Utara.
10) Data  lainnya  yang  terkait  dengan  penyusunan SNSE Sumatera Utara.
11)   Laporan  Rencana  Keuangan  Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.
12) Data  PDRB  dan  belanja  daerah  Kabupaten/  Kota Provinsi Sumatera Utara.
Data Lainnya yang berkaitan dengan tulisan ini,
daerah di Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  tahun  2014  terbagi  menjadi  44  OPD,  yang selanjutnya diagregasi menjadi sebagai berikut (Tabel 1).
Tabel 1. Sektor  pemerintahan  dan  pertahanan, pendidikan,  kesehatan,  film  dan  jasa  sosial lainnya  di  Pemerintah  Sumatera  Utara Tahun 2014.
N o URUSAN PEMERINTAHAN SEKTOR 1 Dinas Pendidikan Pemerintahan, Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial Lainnya
2 Dinas Kesehatan
3 Rumah Sakit Jiwa Daerah
4 Rumah Sakit Haji
5 Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7 Badan Lingkungan Hidup
8 Dinas Kesejahteraan dan Sosial
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
11 Dinas Pemuda dan Olah Raga
12 Bakesbangpol dan Linmas
13 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15 DPRD
16 KDH & WKDH
17 Sekretariat Daerah
18 Sekretariat DPRD
19 Badan Penelitian dan Pengembangan
20 Inspektorat Provinsi
21 Kantor Perwakilan Jakarta
22 Dinas Pendapatan
23 Badan Pendidikan dan Pelatihan
24 Badan Kepegawaian Daerah
25 Sekretariat KORPRI
26 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
27 Bapemmas dan Pemdes
28 Badan Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB dan
pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2014. Pembagian  sektor  sesuai  dengan  PDRB  terhadap belanja  pemerintah,  Provinsi  Sumatera  Utara dilakukan  dengan  menggolongkan  belanja  OPD Provinsi  Sumatera  Utara  yang  berhubungan  dengan sektor  pada  PDRB,  yang  dapat  dijelaskan  bahwa seluruh  Organisasi  Perangkat.  Selanjutnya  data tersebut  digunakan  umtuk  pemisahan  anggaran belanja  di  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  wilayah Sumatera  Utara,  menjadi  11  (sebelas)  sektor  yakni Sektor  Pertanian  Tanaman  Pangan  (9),  Peternakan dan  Hasil-Hasilnya  (10),  Kehutanan  dan  Perburuan (11),  Perikanan  (12),  Pertambangan  dan  Penggalian Lainnya  (14),  Listrik,  Gas  dan  Air  Minum  (20), Perdagangan  (23),  Angkutan  Darat  (25),  Angkutan, Air  dan  Komunikasi  (26),  Jasa  Penunjang  Angkutan dan  Pergudangan  (27)  serta  Pemerintahan  dan Pertahanan,  Pendidikan,  Kesehatan,  Film  dan  Jasa Sosial  (30).  Selanjutnya  berdasarkan  data  tersebut disusun  tabel  SNSE  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun 2014  dengan  klasifikasi  matrik  83  x  83  sektor. Kemudian dalam pembahasan diagregasi menjadi 13 x 13 sektor.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pendapatan Tenaga Kerja dan Jumlah Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.
Tabel 2 Pendapatan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 No Sektor Produksi Pendapatan (Milyar) % Pendapatan Sektor Pendapatan per TK/Rp Jumlah TK (jiwa) % TK 1 Pertanian 57,674.19 22.93 22,563,848 2,556,044 43,46 2 Pertambangan 9,433.97 3.75 258,720,107 36,464 0,62 3 Industri Pengolahan 50,732.63 20.17 121,321,747 418,166 7,11 4 Listrik, Gas 1.428.67 0.56 71,244,216 19,997 0,34 5 Bangunan 15,912.79 6.32 40,932,379 388,758 6,61 6 Perdagangan 55,843.82 22.20 50,132,162 1,113,932 18,94 7 Pengangkutan 19,276.00 7.66 71,249,543 270,543 4,60 8 Bank 7,373.38 2,.93 57,773,337 127,626 2,17 9 Jasa Kemasyarakatan 33,816.50 13.44 35,579,125 950,429 16,16 Jumlah 251,482.96 100,00 5,881,959 100,00
Pada  sektor  pertanian,  upah  tenaga  kerja  yang diterima  sebesar  Rp.  57,674.19  milyar,  atau  22,93% pendapatan upah, kemudian upah tenaga kerja sektor
perdagangan  Rp.  55,543.82  milyar  atau  22,51%,  upah tenaga  kerja  industri  pengolahan  sebesar  Rp. 50,732.63 milyar, atau 20,17%. Sedangkan yang paling
kecil adalah upah tenaga kerja pada sektor listrik dan gas yakni Rp. 1,428.67 milyar atau 0,57%.
Pada  sektor  pertanian,  sub  sektor  pertanian tanaman pangan memberikan kontribusi sebesar Rp. 34,347.21  milyar  atau  59,55%,  sektor  peternakan sebesar  Rp,  9,686.52  milyar  atau  16,80%,  sektor kehutanan  dan  perburuan  memberikan  sumbangan kepada  penerimaan  upah  tenaga  kerja  sebesar  Rp. 4,925.31  milyar  dan  sektor  perikanan  sumbangannya sebesar Rp. 8,715.15 milyar.
Jika  dibandingkan  upah  tenaga  kerja  pertanian dengan  jumlah  persentase  tenaga  kerja,  maka  upah tenaga  kerja  pertanian  cenderung  lebih  rendah dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Hal ini sektor  pertanian  merupakan  pilihan  pekerjaan  bagi masyarakat  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  yang rendah,  karena  di  Provinsi  Sumatera  Utara  tenaga kerja  yang  berpendidikan  SLTA  ke  bawah  mencapai 35,48%. Selanjutnya angkatan kerja yang berpendidikan  setingkat  SD  ke  bawah  dan  SLTP, masing-masing 33,05% dan 22,20%. Dengan
Demikian bila terjadi peningkatan output pada sektor pertanian akan memberikan dampak yang sangat luas untuk  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  khususnya bagi yang berpendidikan SLTA ke bawah.
Adanya  injeksi  belanja  daerah  sebesar  Rp.  1 milyar  pada  sektor  peternakan,  seperti  terlihat  pada Tabel  3,  perubahan  pendapatan  tenaga  kerja pertanian      sebesar  Rp.  0.2080  milyar,  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  pendapatan  tenaga  kerja produksi, tata usaha dan kepemimpinan.  Injeksi Rp. 1 milyar  belanja  daerah  kepada  sektor  peternakan  dan hasil-hasilnya,  maka  dampak  pertama  akan  bekerja pada  sektor  neraca  bersangkutan  yakni  sektor peternakan,  yang  ditunjukkan  dengan  symbol  Ma1, Rp.  1.8527  milyar,  selanjutnya  menyeberang  ke kelompok  neraca  produksi  (Ma2)  yang  mempunyai dampak  terbesar  adalah  pada  sektor  peternakan sendiri Rp. 1.0427 milyar, sektor pertanian Rp. 0.1704 milyar,  sektor  kehutanan  0.0042  milyar  dan  sektor perikanan sebesar Rp. 0.0470 milyar.
Tabel 3 .  Dampak injeksi pada sektor peternakan dan hasil-hasilnya.
Jenis Neraca Kode I Ma1 Ma2 Ma3 Ma Tenaga Kerja 1. Pertanian 2. Produksi 3. Tata Usaha 4. Kepemimpinan 1 0.2080 0.2080 2 0.0490 0.0490 3 0.0404 0.0404 4 0.0223 0.0223 Modal 5 0.0368 0.0368 Rumah Tangga 6 0.3403 0.3403 Perusahaan 7 0.0332 0.3320 Pemerintah 8 0.0237 0.0237 Pertanian 9 0.1098 0.1704 0.2802 Peternakan 10 1 1.8527 1.0427 2.8954 Kehutanan 11 0.0010 0.0042 0.0430 Perikanan 12 0.0112 0.0470 0.4812
Dampak  selanjutnya  menjalar  ke  neraca  faktor produksi  dan  institusi,  terlihat  bahwa  ternyata dampak pengganda terbesar pada faktor produksi ini terjadi  pada  sektor  pendapatan  rumah  tangga  yakni sebesar  Rp.0.3403  milyar,  sedangkan  tenaga  kerja pertanian  hanya  mendapatkan  sebesar  Rp.  0.2154 milyar. Setelah memberikan dampak kepada kelompok  faktor  produksi  dan  institusi,  pengaruh selanjutnya  akan  mempengaruhi  neraca  lainnya  dan kembali  ke  neraca  semula  yang  ditunjukkan  dengan symbol  Ma3.  Seperti  terlihat  pada  tabel  penerima terbesar  dampak  pengganda  multiplier  (ma3) tersebut  adalah  sektor  peternakan  yakni  sebesar  Rp. 1.0427 milyar.
Akhirnya  dengan  adanya  suntikan  sebesar  Rp.  1 milyar  pada  sektor  peternakan,  ternyata  akan meningkatkan  output  sektor  peternakan  itu  sendiri (Ma)  sebesar  Rp.  2.8954  milyar,  meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar Rp,  0.3403 milyar, menambah  pendapatan  faktor  produksi  modal sebesar Rp. 0.3608 milyar, dan tenaga kerja pertanian Rp. 0.2154 milyar.
3.2. Simulasi  Kenaikan  Belanja  Langsung  5%
Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Peternakan Tahun 2014. Pada  tahun  2014  di  Provinsi  Sumatera  Utara berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera utara yang terdiri  dari  27  kabupaten  dan  7  Kota,  belanja langsung untuk sektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar  Rp.  121,430,017,099.74.  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Utara  yang  terbesar  membelanjakan anggaran  belanja  langsungnya  terhadap  sektor  ini yakni  sebesar  Rp.  16,541,508,852.40,  sedangkan pemerintahan  kabupaten/Kota  yang  paling  besar adalah  Pemerintahan  Kota  Medan  dengan  belanja sebesar  Rp.  16,287,327,615.50,  kemudian  Kabupaten Deli  Serdang  Rp.  9,508,692,906.55,  dan  yang  paling kecil  pengeluarannya  di  sektor  ini  adalah  Kabupaten Nias  Barat  yakni  sebesar  Rp.  1,749,343,775.33.  Jika belanja  langsung  ini  dinaikkan  sebesar  5%  atau  Rp.
6,071,500,854.99,  maka  akan  membawa  dampak menstimulus output sebesar Rp. 75.05 milyar.
Tabel 4. Simulasi  kenaikan  belanja  langsung  5% pengeluaran  Pemerintah  Daerah  Provinsi Sumatera  Utara  tahun  2014  pada  sektor Peternakan  dan  hasil-hasilnya  terhadap neraca regional tahun 2014 (Rp/milyar)
No Sektor Nilai Dasar 2014 Perubahan 5% % 1 Faktor Produksi 494,282.28 12.609 0.017 2 Institusi 665,900.45 14.809 0,005 3 Sektor Produksi 2,110,376.20 47.628 0,075
Berdasarkan  Tabel  4,  peningkatan  pengeluaran Belanja  Langsung  5%  pada  sektor  peternakan  dan hasil-hasilnya akan mengakibatkan total nilai tambah pada sektor faktor produksi sebesar Rp. 12.609 milyar kemudian  pada  neraca  institusi  sebesar  Rp.  14.809 milyar,  dan  pada  neraca  sektor  produksi  akan menambah input sebesar Rp. 47,628 milyar.
Pada  neraca  faktor  produksi  modal  merupakan yang  terbesar  penambahan  inputnya  yakni  sebesar Rp.  3,93  milyar,  kemudian  tenaga  kerja  pertanian yakni  sebesar  3,52  milyar,  sektor  tenaga  kerja  tata usaha, penjualan dan jasa-jasa sebesar Rp. 2,49 milyar dan  yang  paling  kecil  adalah  sektor  tenaga  kerja kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, professional dan teknisi sebesar Rp. 0,91 milyar.
Pada  sektor  institusi  peningkatan  yang  paling besar  adalah  pada  pendapatan  rumah  tangga  yakni sebesar  Rp.  10,49  milyar,  kemudian  perusahaan sebesar Rp. 10,49 milyar dan penerimaan pemerintah meningkat sebesar Rp. 2,90 milyar.
Sedangkan  pada  sektor  produksi  penambahan belanja langsung sebesar 5% akan membawa dampak terjadinya peningkatan penerimaan yang paling besar adalah  pada  sektor  peternakan  dan  hasil-hasilnya yakni sebesar Rp. 12,02 milyar, kemudian pada sektor perdagangan sebesar Rp. 6,50 milyar,  sektor industry makanan,  minuman  dan  tembakau  sebesar  Rp.  6,42 milyar, sektor pertanian tanaman pangan sebesar Rp. 3,72 milyar dan yang paling kecil adalah pertambangan  dan  penggalian  lainnya  yakni  sebesar 0,05 milyar.
3.3. Simulasi  Peningkatan  Total  Belanja  Tidak Langsung  Sektor  Peternakan  dan  Hasil- Hasilnya Sebesar 5%
Pada  tahun  2014  di  Provinsi  Sumatera  Utara (Pemerintah Provinsi
Sumatera
Utara dan Kabupaten/Kota) belanja tidak langsung untuk sektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar Rp. 32,467,429,297.  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara belanja  tidak  langsungnya  pada  sektor  ini  adalah sebesar Rp. 7,876,379,842.60, sedangkan pemerintahan  kabupaten/Kota  yang  paling  besar adalah  Pemerintahan  Kota  Medan  dengan  belanja
sebesar Rp. 2,849,019,472.00, Kabupaten Deli Serdang Rp. 2,056,152,334.82, dan yang paling kecil pengeluarannya  di  sektor  ini  adalah  Kabupaten  Nias yakni  sebesar  Rp.  280,922,285.04.  Jika  belanja  tidak langsung  ini  dinaikkan  sebesar  5%  atau  Rp. 1,623,371,464.86,  maka  akan  membawa  dampak peningkatan output sebesar Rp. 20,06 milyar.
Tabel 5. Simulasi  kenaikan  belanja  tidak  langsung 5% pengeluaran
Pemerintah Daerah
Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun  2014  pada sektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap  neraca  regional  Tahun  2014 (Rp/milyar) No Sektor Nilai Dasar 2014 Perubahan 5% % 1. Faktor Produksi 494,282.28 3.376 0,004 2. Institusi 665,900.45 3.959 0,002 3. Sektor Produksi 2,110,376.20 12.732 0,020
Seperti  terlihat  pada  Tabel  5  di  atas,  jika penambahan belanja tidak langsung sebesar 5% maka pendapatan  faktor  produksi  akan  meningkat  sebesar Rp. 3,3769  milyar,  sektor institusi meningkat sebesar Rp.  3,9591  milyar  dan  input  sektor  faktor  produksi akan bertambah sebesar Rp. 12,7329 milyar.
Pada  sektor  faktor  produksi  pendapatan  modal merupakan  yang  tertinggi  peningkatannya  yakni sebesar Rp. 1,05 milyar, kemudian peningkatan input terhadap  tenaga  kerja  pertanian  sebesar  Rp.  0,94 milyar,  dan  tenaga  kerja  tata  usaha,  penjualan  dan jasa-jasa sebesar Rp. 0,67 milyar dan yang paling kecil peningkatannya adalah pada tenaga kerja
Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer,
Professional  dan  teknisi  yakni  sebesar  Rp.  0,24 milyar.
Jika  penambahan  biaya  tidak  langsung  5%  pada pengeluaran  pemerintah  di  Sumatera  Utara,  akan membawa  dampak  peningkatan  pendapatan  pada sektor  institusi.  Peningkatan  yang  paling  tinggi adalah  pendapatan  rumah  tangga  yakni  sebesar  Rp. 2,81  milyar,  pendapatan  perusahaan  akan  meningkat sebesar  Rp.  0,78  milyar  dan  penerimaan  pemerintah juga akan bertambah sebesar Rp. 0,38 milyar.
Sedangkan  pada  sektor  produksi  penambahan belanja  tidak  langsung  sebesar  5%  akan  membawa dampak  terjadinya  peningkatan  penerimaan  yang paling besar adalah pada sektor peternakan dan hasil- hasilnya yakni sebesar Rp. 3,21 milyar, kemudian pada sektor  perdagangan  sebesar  Rp.  1,74  milyar,  sektor industry  makanan,  minuman  dan  tembakau  sebesar Rp.  1,72  milyar,  sektor  pertanian  tanaman  pangan sebesar Rp. 0,99  milyar dan yang  paling kecil adalah pertambangan  dan  penggalian  lainnya  yakni  sebesar 0,01 milyar.
e-ISSN 2655-2159
3.4. Perbandingan Perubahan Pendapatan
akibat  Simulasi  5%  Pada  sektor  Rumah Tangga,  Pertanian  Pangan,  Peternakan, Kehutanan  dan  perikanan  Serta  Sektor Pemerintahan
Terlihat perbandingan peningkatan output pada sektor  rumah  tangga,  pertanian  pangan,  peternakan, kehutanan,  perikanan  dan  sektor  pemerintahan,  bila belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung  serta total  belanja  sektor  Peternakan  dan  hasil-hasilnya jika  dinaikkan  sebanyak  5%,  maka  akan  membawa perubahan  pada  kelima  sektor  tersebut  sebesar masing-masing  untuk  belanja  langsung  Rp.  29,33 milyar,  belanja  tidak  langsung  Rp.7,84  milyar  dan yang  paling  tinggi  adalah  total  pengeluaran  sebesar Rp. 37,18 milyar.
Tabel 6. Perbandingan dampak
perubahan pendapatan  pada  sektor  produksi  dan institusi  belanja  langsung,  belanja  tidak langsung,  dan  total  belanja  pada  sektor peternakan  di  Provinsi  Sumatera  Utara pada Tahun 2014
No Sektor Perubahan 5% Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Total Belanja 1 Rumah Tangga 10,49 2,81 13,30 2 Pertanian Pangan 3,72 0,99 4,71 3 Peternakan 12.02 3,21 15,24 4 Kehutanan 0,09 0,02 0,11 5 Perikanan 0,89 0,24 1,13 6 Pemerintahan 2,12 0,57 2,69 J U M L A H 29,33 7,84 37,18

## 4. Kesimpulan
Pengeluaran  belanja  daerah  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi Sumatera Utara pada sektor Peternakan memberikan dampak terhadap pertumbuhan sektor Peternakan di Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun  2014.  Berdasarkan simulasi  kenaikan  5%  Belanja  Daerah,  (Belanja Langsung  dan  Belanja  Tidak  Langsung)  akan meningkatkan output sektor lain.

## Referensi
[1] Pemerintah  Republik  Indonesia.  2004.  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan Keuangan Derah. Jakarta.
[2] Biro  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Utara.  2014.  Laporan Realisasi  Anggaran
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun Anggaran 2014. Medan.
[3] Keefer,  P.  dan  Stuti,  K.  2003.  The  political economy  of  public  expenditures.  Background paper for WDR 2004
[4] Khusaini, M, 2006, Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah,
Malang : BPFE Unbraw [5] Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No  13  Tahun  2006.
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
[6] Priyo, H. 2009. “Dampak Program Sunset Policy Terhadap  Faktor-Faktor  Yang  mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak”. Proceeding