## I. Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah  satu  indikator  keberhasilan  pencapaian pembangunan nasional. Dengan memperhatikan
pertumbuhan ekonomi, dapat diperoleh gambaran apakah  kebijakan  pembangunan  disuatu  negara telah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi
Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa
Bambang Suprayitno 1
1 Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

## I N F O   A R T I K E L
JEL Classification H83 M12
Keywords : economic growth, local revenue, general allocation fundand capital expenditure.

## A  B  S  T  R  A  C  T
This study purpose to determine the influence of Economic Growth, Local  Revenue  and  General  Allocation  Fund  for  Capital  Expenditure Provincial Government in Java the period 2009 – 2013. The method used is the method of description by using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of the Republic of Indonesia. Data collection methods used were documentation with quantitative approach Analysis of this research is  multiple  linear  regression  analysis  to  test  the  influence  of  Economic Growth, Local Revenue and General Allocation Fund Capital Expenditure partially (t-test) and simultaneous (F-test). The results showed that partially Local Revenue and General Allocation Fund which significantly influence the Capital Expenditure, while economic growth is significant effect and negative on Capital Expenditure. Simultaneously Economic Growth, Local Revenue and General Allocation Fund effect on Capital Expenditure.

## A  B  S  T  R  A  K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal  Pemerintah  Provinsi  di  Pulau  Jawa  periode  2009  –  2013.  Metode penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  deskripsi  dengan  menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dokumentasi  dengan pendekatan  kuantitatif.Analisis  penelitian  ini  yaitu  analisis  regresi  linear berganda  menguji  pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Modal,  sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap Belanja Modal.Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.
yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk memantapkan  perekonomian  nasional  demi peningkatan kesejahteraan rakyat.  Pertumbuhan ekonomi  dapat  dicapai  melalui  dua  cara,  yaitu: pertama  dengan  menaikan  investasi  modal  dan kedua melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang  dimiliki.  Untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  diharapkan  desentralisasi  fiskal  dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menurut  UU  No.  32  tahun  2004 tentang pemerintah daerah, setiap daerah diberi kewenangan  untuk  mengurus  rumah  tangganya sendiri  dengan  sedikit  mungkin  adanya  campur tangan dari pemerintah pusat.  UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi kepada  pemerintah  daerah  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan,  pelayanan,  pemberdayaan,  dan peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Secara  singkat otonomi  daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
Melalui  otonomi  daerah,  diharapkan mampu  mendorong  kemerataan  pembangunan sehingga  tidak  terjadinya  ketimpangan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui otonomi  daerah  diharapkan  dapat  meningkat daya saing antar daerah dengan memperhatikan unsur  pemerataan,  demokrasi,  keistimewaan dan  kekhususan,  keadilan  serta  potensi  dan keanekaragaman  daerah  dalam  Sistem  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (Nordiawan, 2006).

## 2. Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan  UU  No.  32  tahun  2004, salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  adalah Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain PAD  yang  sah.    Peningkatan  PAD  diharapkan
mampu  meningkatkan  investasi  belanja  modal pemerintah  daerah  sehingga  kualitas  pelayanan publik semakin baik, tetapi kenyataan yang terjadi selama  ini  adalah  peningkatan  pendapatan  asli daerah  tidak  diikuti  dengan  kenaikan  anggaran belanja modal yang signifikan.
Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi daerah  dan  desentralisasi  fiskal,  pemerintah daerah  diharapkan  memiliki  kemandirian  yang lebih  besar. Akan  tetapi,  saat  ini  masih  banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Pertama,  tingginya  tingkat  kebutuhan  daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki  daerah,  sehingga  menimbulkan fiscal gap . Kedua, kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan. Ketiga, lemahnya infrastruktur prasarana  dan  sarana  umum.  Keempat,  berku- rangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi). Terakhir, belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.
Kemampuan  keuangan  setiap  daerah tidak  sama  dalam  mendanai  berbagai  kegiatan, hal  ini  menimbulkan  adanya  kesenjangan fiskal  antar  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya. Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  Pemerintah mengalokasikan  dana  transfer  yang  bersumber dari  APBN  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah dalam  pelaksanaan  desentralisasi.    Berdasarkan UU  No.  32  Tahun  2004  Dana  Perimbangan terdiri  dari  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi Khusus  (DAK).    Dana  Alokasi  Umum  (DAU) merupakan  salah  satu  dana  perimbangan  dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek  pemerataan  dan  keadilan  yang  selaras dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintah. Dengan  adanya  transfer  dari  Pemerintah  Pusat, diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang  didapat  untuk  membiayai  belanja  modal. Namun  pada  kenyataannya,  transfer  dana  yang bersumber  dari  APBN  merupakan  sumber pendanaan  utama  Pemerintah  Daerah  untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari.
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mendapat bagian Pajak
Penghasilan Perseorangan sebesar 20% dan 80% untuk  pemerintah  pusat.    Penerimaan  Negara dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk  pemerintah  daerah.  Penerimaan  Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  akan  dibagi  dengan  imbangan  20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Penerimaan pemerintah pusat dari bagi hasil PBB dan  BPHTB  tersebut  akan  dibagikan  kepada seluruh  Kabupaten  dan  Kota.  Bagian  daerah yang  diterima  pemerintah  daerah  yang  berasal dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan  umum,  dan  sektor  perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
Pertumbuhan  ekonomi,  yang  berarti perluasan  ekonomi,  adalah  satu-satunya  cara untuk  meningkatkan  penghasilan  anggota masyarakat  dan  membuka  lapangan  kerja  baru (Boediono,  2010:28).  Pertumbuhan  ekonomi adalah  proses  perubahan  kondisi  perekonomian suatu  negara  secara  berkesinambungan  menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan  ekonomi  dapat  diartikan  juga sebagai  proses  kenaikan  kapasitas  produksi suatu  perekonomian  yang  diwujudkan  da- lam  bentuk  kenaikan  pendapatan  nasional. Adanya  pertumbuhan  ekonomi  merupakan indikasi  keberhasilan  pembangunan  ekonomi. Pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan  pendapatan  masyarakat  pada  suatu periode tertentu.

## 3.  Metode
Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif dan  deskriptif.Analisis  yang  digunakan  untuk pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  yaitu regresi  linier  berganda  dengan  terlebih  dahulu melakukan  uji  asumsi  klasik.  Variabel  yang digunakan oleh penulis dala penelitian ini adalah variabel  independen  dan  variabel  dependen. Variabel  bebas (Independent  Variabel) variabel ini  sering  disebut  sebagai  variabel  stimulus,

## predictor, antecedent.
Variabel  Independen  (bebas)  dalam penelitian  ini  yaitu,  Pertumbuhan  Ekonomi yang  diproyeksikan  dengan  PDRB  per  kapita, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum yang  diberi  simbol  X.  Pertumbuhan  ekonomi daerah dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto  (PDRD).  PDRB  adalah  jumlah  produk barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  berbagai unit produksi dalam suatu daerah dibagi dengan jumlah  penduduk  dalam  jangka  waktu  tertentu. Dalam  penelitian  ini  PDRB  yang  digunakan adalah  PDRB  atas  dasar  harga  konstan  tahun 2000 yang dinyatakan dalam rupiah.PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.Skala pengukuran yang  dipakai  pertumbuhan  ekonomi  dalam penelitian ini adalah skala ratio.Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos  pendapatan  daerah  dalam  laporan  realisasi APBD pemerintah Provinsi  di pulau Jawa selama 5  tahun  terakhir.    Rumus  untuk  menghitung pendapatan  asli  daerah  adalah:  PAD  =    Pajak Daerah +  Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan + Lain – lain PAD  Yang  Sah.Dana Alokasi  Umum  diperoleh dengan melihat dari dana perimbangan yang ada di  laporan  realisasi APBD  pemerintah  Provinsi di pulau Jawa selama 5 tahun terakhir. Variabel Dependen  (tidak  bebas)  dalam  penelitian  ini adalah  belanja  modal  provinsi  di  pulau  Jawa melalui APBD yang diberi simbol Y.

## 4.  Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik Republik Indonesia mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk informasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal, serta data  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  di  Pulau Jawa tahun 2009-2013 sebagai berikut:
Berdasarkan deskriptif statistik pada Tabel 1 nilai rata-rata belanja modal adalah 2.18 juta rupiah data entry . Adapun  nilai  pendapatan  asli  daerah  dan dana alokasi umum masing-masing sebesar 7,25 juta rupiah satuan data entry dan 4,82 juta rupiah satuan  data entr  y .    Angka growth merupakan pertumbuhan  ekonomi  provinsi,  dimana  nagka pertumbuhan rata-rata selama periode penelitian adalah sebesar 0.06.
Pengujian  asumsi  klasik  dilakukan untuk  mengupayakan  model  terbaik  untuk penelitian.  Pengujian    mencakup,  Uji    Norma- litas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteros- kedastisitas.  Uji  Normalitas  digunakan  untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal.  Pengujian  dilakukan  dengan  Uji One- Sample Kolmogorov  Smirnov.  Uji  autokorelasi digunakan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya korelasi  antara  anggota  serangkaian  data  yang diobservasi  dan  dianalisis  menurut  ruang  atau menurut waktu.Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear berganda ada korelasi antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).  Uji  autokorelasi  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Durbin-
Watson  (DW).  Hasil  perhitungan  dapat  di- simpulkan  jika  nilai  Durbin  Watson  berada pada range nilai  du  hingga  (4-dU)  maka  di- tarik  kesimpulan  bahwa  model  tidak  terdapat autokorelasi.
Dalam  persamaan  regresi  tidak  boleh terjadi  multikolinearitas,  artinya  tidak  boleh ada  korelasi  atau  hubungan  yang  sempurna atau  mendekati  sempurna  antar  variabel  bebas yang  membentuk  persamaan  tersebut.  Jika pada  model  persamaan  tersebut  terjadi  gejala multikolinearitas, maka sesama variabel bebasnya terjadi korelasi. Cara  untuk mengetahui apakah suatu variabel memiliki korelasi dengan variabel lainnya  pada  penelitian  ini  adalah  dengan melihat  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF), jika  VIF  kurang  dari  10  menunjukkan  model tidak terdapat gejala multikolinearitas atau tidak terdapat  hubungan  antara  variabel  bebas.  Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji ada tidaknya  gejala  heteroskedastisitas  yang  berarti terjadi  ketidaksamaan  varian  dari  residual  pada pengamatan model regresi. Rangkuman hasil uji asumsi  klasik,  sebagaimana  tampak  pada Tabel 2.
Berdasarkan hasil Uji heteroskedastisitas menggunakan  diperoleh grafik scatter plot pada gambar 1.
Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation BM 0.13 11.38 2.18 3.22 GROWTH*) 0.04 0.072 0,06 0,008 PAD 0.60 26, 85 7.25 6.24 DAU 0.00 27,12 1.72 4.82
Tabel 1.Hasil Perhitungan Deskriptif Statistik (dalam jutaan)
Pengujian Hasil Uji Keterangan Uji Normalitas (Kolmogorov Sirnov) 0.808 Normal Uji Autokorelasi (Durbin Watson tesit) 3.089 Tidak terjadi autokorelasi Uji Multikolinearitas (Variance Inflation Factor) Growth:1,335; PAD=1,329; DAU=1,005 Tidak terjadi multikolinearitas Tabel 2.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Dari Gambar 2 terlihat titik-titik tidak menyebar pada  grafik  secara  acak  ke  segala  arah  dan membentuk  pola  tertentu.  Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi  terjadi heteroskedastisitas.
Analisis  regresi  linear  berganda  akan memberikan  hasil  yang  baik  jika  dalam  model tersebut,  data  memiliki  distribusi  normal  dan memenuhi  uji  asumsi  klasik.  Uji  ini  dilakukan untuk melihat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. Hasil pengujian tampak pada Tabel 3.
Uji  F  digunakan    untuk  mengetahui  pengaruh secara  simultan  variabel  independen  terhadap variabel  dependen.  Pengujian  ini  digunakan untuk  menguji  apakah  model  fit  atau  tidak, demikian  juga  dengan  uji  koefisien  determinasi (Adj.  R-square).  Nilai  koefisien  determinasi menunjukkan  kemampuan  variable  independen
menjelaskan  dependen  variable.  Hasil  uji F  menunjukkan  bahwa  keempat  variabel independen Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum  (DAU)  secara  simultan  berpengaruh terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Provinsi di Pulau Jawa, dimana F hitung sebesar 70,462 dengan  tingkat  signifikansi  (angka  probabilitas) sebesar 0,000.  Karena nilai F hitung lebih besar dari  F  tabel  (F  hitung  70,462  >  F  tabel  2,98) dengan angka probabilitas 0,000 < 0,05.
Nilai  Adjusted  R  Square  sebesar  0,878 atau  sama  dengan  87,5%.    Angka  tersebut menunjukkan  bahwa  sebesar  87,5%  Belanja Modal dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi Umum.  Sementara  sebesar  12,2%  dipengaruhi oleh  faktor-faktor  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam penelitian ini.
Hasil  Uji  t  menunjukkan  pengaruh masing-masing  variable  independen  terhadap dependen  variable.  Pada  penelitian  ini  adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Hasil pengujian menunjukkan:
1.  Hipotesis alternatif pertama (H1) menyatakan bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  memiliki pengaruh  positif  terhadap  belanja  modal pemerintah  Provinsi  di  Pulau  Jawa.    Hasil pengujian  statistik  menunjukkan  bahwa tingkat  signifikansi  t  sebesar  0,007  lebih kecil dari 0,05 (0,007<0,05).  Nilai t hitung lebih  besar  dari  t  tabel  (t  hitung-2,927  < t  tabel  2,0518).    Dengan  demikian,  H0 diterima dan H1 ditolak.  Dapat disimpulkan bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  (GROWTH) memiliki  pengaruh  yang  signifikan  tetapi negatif terhadap Belanja Modal.
2.  Hipotesis  alternatif    kedua  (H2)  meyatakan bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) memiliki  pengaruh  positif  terhadap  belanja modal  pemerintah  provinsi  di  pulau  Jawa. Hasil  pengujian  statistik  menunjukkan bahwa  tingkat  signifikansi  t  sebesar  0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05).  Nilai t hitung lebih besar dari ttabel (t hitung 11,888 >  2,0518).    Dengan  demikian  H0  ditolak

## Gambar 2
Grafik Scatterplot
Variabel t-hitung Sig. (Constant) 2.116 .044 GROWTH -2.927 .007 PAD 11.888 .000 DAU 7.579 .000 Adj-R square 0.878 F-hitung 70.462 Sig. .000a Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis
dan H1 diterima.  Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Modal pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.
3.  Hipotesis alternatif ketiga (H3) menyatakan bahwa  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) memiliki  pengaruh  positif  terhadap  Belanja Modal  pemerintah  Provinsi  di  Pulau  Jawa. Hasil  pengujian  statistik  menunjukkan bahwa  tingkat  signifikansi  t  sebesar  0,000 lebih  kecil  dari  0,05  (0,000<  0,05).    Nilai thitung lebih besar dari ttabel (thitung 7,579 >2,0518).  Dengan demikian H0 ditolak dan H3  diterima.    Dapat  disimpulkan  bahwa Dana  Alokasi  Umum  memiliki  pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.
Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  signifikan tetapi  negatif  terhadap  Belanja  Modal.Artinya angka  Pertumbuhan  Ekonomi  yang  meningkat tidak  diikuti  oleh  peningkatan  Belanja  Modal. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  alokasi  Belanja Modal suatu daerah didasarkan pada kebutuhan daerah  akan  sarana  dan  prasarana  baik  untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk  fasilitas  publik,  sedangkan  perubahan Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah disebabkan oleh perubahan PDRB melalui peningkatan jum- lah produksi barang dan jasa yang dibandingkan dengan  jumlah  penduduk  suatu  daerah.  Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati (2011), Setiawan & Wahyudi  (2011); Adi (2006), Mirza (2012)  yang  menunjukkan  bahwa  Pertumbuhan Ekonomi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Belanja Modal.
Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  Belanja  Modal. Artinya, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang  diterima  oleh  Pemerintah  Provinsi  dalam penelitian  ini,  maka  hal  tersebut  (PAD)  akan berpengaruh  terhadap  meningkatnya  jumlah Belanja  Modal.    Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  Pelealu (2013),  Handayani  dan  Nuraina  (2012), Arwati
dan  Hadiati  (2011),  Kurniawati  (2011),  Adi (2007)  yang  menyebutkan  bahwa  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh  signifikan terhadap  Belanja  Daerah,  dan  sesuai  dengan hasil penelitian Arwati dan Hadiati (2011) yang menyebutkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Darah (PAD)  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja Modal. Belanja Modal Pemerintah Provinsi dalam penelitian  ini  yang  adalah  Pemerintah  Provinsi di  Pulau  Jawa  yang  tentu  tidak  terlepas  dari sumber  penerimaan  Provinsi  yang  berasal  dari Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan dalam APBD dan direalisasikan. Hasil penelitian ini  tak  konsisten  dengan  Sasana  (2011)  yang memberikan temuan sebaliknya terhadap Belanja Daerah..
Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  signifikan dan  positif  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.  Artinya, pada saat terjadi peningkatan  jumlah  Dana Alokasi  Umum  akan berpengaruh  pada  peningkatan  jumlah  Belanja Modal. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2011), yang  menyatakan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  yang  diterima  oleh  Pemerintah  Daerah berpengaruh pada meningkatnya Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki persentase yang  cukup  besar  dibandingkan    penerimaan daerah  lainnya.  Jumlah  ini  mengindikasikan, bahwa  Belanja  Modal  masih  bergantung    pada Transfer  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah Daerah.  Transfer  ini  bermaksud  untuk  meng- optimalkan pelaksanaan otonomi daerah bilamana terjadi  ketidakseimbangan  antara  penerimaan dan  pengeluaran  suatu  daerah.  Hasil  penelitian berlawanan  arah  dengan  Mawarni,  dkk  (2013) yang memberikan bukti bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

## 5.  Simpulan,  Keterbatasan  dan  Implikasi Hasil Penelitian
Setelah dilakukan analisis dan pengujian hipotesis  pada  bab  sebelumnya,  berikut  ke- simpulan  yang  dapat  diambil  adalah  sebagai berikut:
1.  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaru  sig- nifikan  tetapi  negatif  terhadap  Belanja Modal  Pemerintah  Provinsi  di  Pulau  Jawa periode  2009-2013.  Hal  ini  menunjukkan, semakin besar Pertumbuhan Ekonomi tidak meningkatkan  Belanja  Madal  pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.
2.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal Pemerintah  Provinsi  di  Pulau  Jawa  periode 2009-2013.  Hal  ini  menunjukkan,  semakin besar  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  diterima  Pemerintah  Provinsi, maka  semakin  besar  pula  Belanja  Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.
3.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  Belanja Modal  Pemerintah  Provinsi  di  Pulau  Jawa periode 2009-2013.  Artinya, semakin besar jumlah Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah  Provinsi  maka  akan  semakin besar  pula  Belanja  Modal  Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.
4.  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dan Transfer Pemerintah Pusat dalam  bentuk  Dana  Alokasi  Umum  (DAU mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah  Provinsi  di  Pulau  Jawa  periode 2009-2013.  Hal ini menunjukkan, semakin besar  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)  yang  diperoleh  Pemerintah,  maka semakin  besar  pula  Belanja  Modal  yang dilakukan  Pemerintah  Provinsi  di  Pulau Jawa.

## Daftar Pustaka
Adi, P., H., 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah. Dalam Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
Arwati,D.,  Hadiati,N.,  2013,  Pengaruh  Pertum- buhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal  pada  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa
Barat. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi
Handayani, D., Nuraina, E., 2012. Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. Dalam Jurnal  Akuntansi  Dan  Pendidikan,
11, 1-12.
Kurniawati, F. R., 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum  DAU  dan  Pendapatan  Asli  Daerah Pad  Terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah Provinsi, Kota, Dan Kabupaten Di Indonesia, Universitas Sebelas Maret.
Mawarni,  D.,  & Abdullah,  S.,  2013,    Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi Umum  Terhadap  Belanja  Modal  Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). Jurnal Akuntansi ISSN, 2302, 0164.
Mirza,  D.  S.,  2012,    Pengaruh  Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Jawa  Tengah  Tahun  2006-2009. Economics Development Analysis Journal, 1(2).
Nordiawan,  Deddi.  2006.  Akuntansi  Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
Pelealu,  A.  M.,  2013.  Pengaruh  Dana  Alokasi Khusus DAK, Dan Pendapatan Asli Daerah PAD  Terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi,
14.
Prakoso, Kesit Bambang. 2004. Skripsi.Analisis pengaruh  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pengkab Sumatra Utara. Medan:  Sekolah  Pascasarjana  Universitas Sumatera Utara.
Sasana,  H.,  2011. Analisis  Determinan  Belanja Daerah  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, 181.
Setiawan, A., Wahyudi, S., 2011. Pengaruh Dana Alokasi  Umum  DAU  dan  Pendapatan  Asli Daerah Pad Terhadap Belanja Daerah Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro.