Research Article UNPAD

## UN CO RRECTED P RO OF

## Professionality Study of Pharmacist for Pharmaceutical Care in Community Pharmacy at Samarinda City
Muhammad R. Nur 1 , Hery Kurniawan 1* , Islamudin Ahmad 2
1Program Sarjana Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia 2Program Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
Submitted 08 March 2024; Revised 03 July 2024; Accepted 03 July 2024; Published 05 August 2024 *Corresponding author: herykurniawan@farmasi.unmul.ac.id

## Abstract
Services  related  to  pharmaceutical  preparations  that  a  pharmacist  offers  to  patients  directly  and ethically with the goal of improving patient health are referred to as pharmaceutical services. In order to enable pharmacists to provide pharmaceutical services in a professional manner, the government has taken steps to enable them, as stated in Minister of Health Regulation Number 35 of 2014 about Pharmaceutical Service Standards in Pharmacies. Using Minister of Health Regulation Number 35 of 2014 as a guide, this study aims to describe the pharmaceutical service practices performed by pharmacist in Samarinda City pharmacies. This study employs a qualitative descriptive research design. Data was gathered by looking at questionnaire responses, interviews, and observations pharmacists in action. There were fifty-one pharmacists from the Samarinda City Pharmacies answered the survey. According  to  the  study's  findings,  pharmacists  in  Samarinda  City  pharmacies  manage  80.93%  of pharmaceutical supplies, medical equipment, and consumable medical materials in addition to 81.1% of  clinical  pharmacy  services.  All  practical  services  performed  comply  with  Minister  of  Health Regulation Number 35 of 2014 standards.
Keywords: Pharmaceutical Services, Pharmacist, Samarinda City

## Studi Profesionalitas Apoteker pada Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Samarinda

## Abstrak
Layanan yang berkaitan dengan produk farmasi yang disediakan oleh apoteker langsung kepada pasien dengan cara yang etis dan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan pasien disebut sebagai pelayanan kefarmasian. Untuk memungkinkan apoteker memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengaktifkan layanan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pelayanan kefarmasian yang dilakukan apoteker di apotek Kota  Samarinda.  Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Pengumpulan data dilakukan dengan melihat jawaban kuesioner, melakukan wawancara, dan mengamati tindakan apoteker.  Terdapat  lima  puluh  satu  apoteker  dari  Apotek  Kota  Samarinda  yang  menjawab  survei tersebut.  Studi  menunjukkan  bahwa  apoteker  di  Apotek  Kota  Samarinda  bertanggung  jawab  atas 80,93% obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan, serta 81,1% pelayanan farmasi klinis yang disediakan oleh apotek. Seluruh pelayanan praktik yang dilakukan telah memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014.
Kata Kunci: Apoteker, Kota Samarinda, Layanan Kefarmasian

## UN CO RRECTED P

## RO OF
1.  Pendahuluan Pelayanan  resep  yang  diberikan oleh  apoteker  di  apotek  merupakan  salah satu  cara  pelayanan  kesehatan  membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.1 Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian,  Indonesia  telah  menetapkan pedoman  pelayanan  kefarmasian  di apotek.2  Yang  dimaksud  dengan  pelayanan kefarmasian  adalah  pelayanan  yang diberikan  oleh  apoteker  yang  membidangi pasien  dan  terikat  pada  kriteria  pelayanan kefarmasian.3 Pelayanan yang berpusat pada pasien kini menjadi fokus pelayanan farmasi dibandingkan  pelayanan  yang  berfokus pada obat. Layanan yang sebelumnya hanya menangani  pengelolaan  obat  harus  diubah menjadi layanan masyarakat dan pengelolaan obat.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan taraf hidup masyarakat.4
Apoteker  harus  mampu  memenuhi kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat  yang bervariasi dan selalu berubah akibat semakin meningkat  dan  semakin  luasnya  jangkauan pelayanan  yang  ditawarkan.5  Oleh  karena itu,  apoteker  merupakan  sumber  daya manusia  penting  yang  dapat  membantu perluasan  pengetahuan,  pengembangan keterampilan,  dan  keterlibatan  masyarakat. Melalui  komunikasi,  masyarakat  umum dapat  mengetahui  keunggulan  dan  kualitas pelayanan  kefarmasian  yang  ditawarkan oleh  apoteker.5  Untuk  memenuhi  harapan masyarakat,  kualitas  pelayanan  kefarmasian dapat dinilai dari pelayanan yang diterimanya. Kegiatan  pelayanan  kefarmasian  telah berubah  seiring  berjalannya  waktu,  mulai dari  menangani  obat  sebagai  komoditas hingga  menawarkan  layanan  penuh,  seperti layanan obat dan layanan farmasi klinis yang ditargetkan  untuk  meningkatkan  kualitas hidup pasien.
Masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses apotek sebagai salah satu fasilitas kesehatan.  Oleh  karena  itu,  apoteker  kini berperan sebagai tenaga kesehatan profesional yang  terlibat  langsung  dengan  masyarakat untuk  memberikan  layanan.  Namun,  dalam pekerjaannya sehari-hari, apoteker komunitas Indonesia  hanya  mencurahkan  sebagian
kecil waktunya yakni kurang dari 20 jam per minggu  untuk  tugas  profesional  dan  non- profesional. Melihat konteks tersebut, peneliti termotivasi  untuk  melakukan  penelitian  ini guna memperoleh gambaran mengenai praktik apoteker mengenai pelayanan kefarmasian di Apotek Kota Samarinda pada tahun 2023. Informasi tersebut akan berguna dalam pembentukan  penawaran  pada  apotek  di Kota  Samarinda  di  masa  depan.7  Alasan peneliti  memilih  apotek  Kota  Samarinda karena Apotek kota Samarinda belum pernah dilakukan penelitian menggunakan indikator Standar Pelayanan Kefarmasian.
2.  Metode Dengan  desain  penelitian  deskriptif, penelitian  jenis  ini  menggunakan  metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling . Apoteker    yang  bekerja  di  apotek  Kota Samarinda dan menawarkan jasa kefarmasian menjadi  populasi  penelitian.  Sementara  itu, apoteker yang bersedia mengikuti penelitian dijadikan  sampel.  Apoteker  pembantu  atau apoteker  pengelola  di  apotek  merupakan respondennya. Kota Samarinda memiliki 360 apotek  menurut  informasi  Dinas  Kesehatan Kota  Samarinda  pada  tahun  2022.  Adapun kriteria  inklusi  responden  dalam  penelitian ini  yaitu  apoteker  yag  bekerja  di  apotek memiliki  tanggung  jawab  sebagai  apoteker pengelola  apotek,  apoteker  penanggung jawab  apotek,  apoteker  pendamping  dan apoteker  yang  melakukan  praktek  standar pelayanan  kefarmasian  apoteker  di  apotek kota  Samarinda.  Sedangkan  untuk  kriteria eksklusi responden pada penelitian ini adalah apoteker yang bekerja di apotek kurang dari 1  tahun  dan  apoteker  yang  menolak  untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Penelitian ini  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuisioer diseluruh apotek di kota Samarinda.
2.1.  Alat Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian ini yaitu instrumen penelitian yaitu kuesioner yang disebarkan pada Apoteker yang bekerja di  apotek  Kota  Samarinda  dan  menawarkan jasa kefarmasian.

## UN CO RRECTED P RO OF
2.2.  Bahan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  formulir  pengumpulan  data  yang disebarkan  pada  Apoteker  yang  bekerja  di apotek Kota Samarinda dan menawarkan jasa kefarmasian.
2.3.  Prosedur Purposive sampling adalah  metode pengambilan sampel, yaitu metode pengambilan  sampel  yang  ditentukan  oleh faktor-faktor  tertentu.  Penelitian  ini  telah mendapatkan  izin  dari  pihak  terkait  (Dinas Perizinan Kota Samarinda) untuk melakukan penelitian  Apoteker  yang  bekerja  di  apotek Kota  Samarinda  dan  menawarkan  jasa kefarmasian  menjadi  populasi  penelitian. Sementara  itu,  apoteker  yang  bersedia mengikuti  penelitian  dijadikan  sampel. Apoteker pembantu atau apoteker pengelola di  apotek  merupakan  respondennya.  Kota Samarinda  memiliki  360  apotek  menurut informasi  Dinas  Kesehatan  Kota  Samarinda pada tahun 2022.
Kuisioner berisikan karakteristik tenaga kesehatan  berdasarkan  nama,  jenis  kelamin, usia,  posisi  apotek,  status  kepemilikan apoteker,  pengalaman  berpraktek  sebagai apoteker,  sertifikat  kompetisi  apoteker, STRA,  SIPA,  SIA,  pekerjaan  selain  sebagai apoteker di apotek, jumlah asisten apoteker, berapa  apoteker  pendamping  yang  ada  di apotek,  berapa  apoteker  penanggung  jawab yang  ada  di  apotek,  jam  berapa  jadwal praktek apoteker, frekuensi kehadiran apotek, imbalan  perbulan,  imbalan  perbulan  yang diharapkan,  berapa  resep  yang  diterima oleh  apoteker  dalam  sehari.  Data  dianalisis dengan menyajikan data secara grafis beserta persentase  pencapaiannya.  Pengumpulan data  dilakukan  dengan  purposive  sampling menggunakan  kuesioner  yang  dibuat berdasarkan Permenkes.
Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini adalah  jumlah  apoteker  di  Kota  Samarinda yang  menjawab  kuesioner.  Variabel  terikat pada penelitian ini adalah apoteker, pelayanan kefarmasian,  manajemen  sediaan  farmasi, dan  pelayanan  farmasi  klinik.  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  35  Tahun  2014
yang mengatur tentang persyaratan pelayanan kefarmasian  dikutip  dalam  kuesioner.  Data yang  telah  diperoleh  kemudian  dilakukan pengolahan  data  dengan  melakukan pemeriksaan  data  yaitu  melakukan  skrining kembali  sesuai  dengan  kriteria  inklusi responden sehingga diperoleh data sebanyak 51 responden. Setelah proses skrining maka dilakukan tabulasi,  yaitu  proses  memasukkan  seluruh data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan observasi  ke  dalam  tabel  microsoft  excel untuk  selajutnya  dianalisis  dengan  bantuan statistical product and servicesolutions (SPSS).  Langkah  terakhir  yaitu  dilakukan penilaian hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh respondenakandiberikan skor yaitu untuk jawaban dilakukan diberikan skor 3, jawaban kadang dilakukan diberikan skor 2 dan untuk jawaban  tidak  dilakukan  diberikan  skor  1. Hasil  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis dengan bantuan spss dan digambarkan dengan kalimat deskriptif.
Rentang  usia  26  hingga  45  tahun merupakan  mayoritas  jawaban;  Menurut Luthfiana & Harliansyal (2019), rentang usia 26-45  masih  dianggap  produktif,  dimana pekerja aktif dapat mulai memperoleh manfaat dari  pekerjaannya  setelah  lulus  SMA  atau perguruan tinggi. Di Apotek Kota Samarinda, mayoritas  apoteker  mempunyai  pengalaman praktik kurang dari lima tahun. Berdasarkan hasil  observasi  peneliti,  sebagian  besar apoteker  yang  bekerja  di  wilayah  tersebut adalah  lulusan  baru  dengan  pelatihan  kerja dan  memiliki  pengalaman  kurang  dari  lima tahun. Apoteker  diperbolehkan  beroperasi maksimal  di  tiga  fasilitas  pelayanan kefarmasian,  sesuai  Peraturan  Menteri Kesehatan  nomor  31  tahun  2016. 17 Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan terhadap apoteker di Apotek Kota Samarinda, 72,5% diantaranya hanya menduduki jabatan saat  ini.  Hal  ini  disebabkan  sebagian  besar apoteker  sampel  penelitian  adalah  lulusan baru  dan  tidak  mempunyai  pekerjaan  paruh waktu. Menurut  Kurniawan  et  al.  (2023), sebagian  apoteker  masih  bekerja  di  industri

## UN CO RRECTED P RO OF
swasta,  sebagai  dosen  di  sekolah  farmasi, atau  sebagai  pegawai  pemerintah  di  bidang pelayanan  kesehatan;  Namun  hal  ini  tidak menjadi  masalah  selama  apoteker  tersebut mengingat  tugasnya  terhadap  apotek  yang diawasinya, termasuk mempekerjakan apoteker  pendamping.  Sehingga  apoteker yang  benar-benar  memahami  pelayanan kefarmasian, dan bukan individu yang tidak berpengalaman,  memberikan  pelayanan kefarmasian kepada pasien.
Di Apotek  Kota  Samarinda,  sebanyak 32%  apoteker  mempekerjakan  dua  atau lebih asisten apoteker. Banyak sekali apotek yang buka tanpa ada apoteker yang bertugas karena  menurut  temuan  observasi  peneliti, apoteker yang mempunyai Asisten Apoteker yang  bekerja  dalam  jumlah  besar  biasanya tidak  hadir  di  apotek  atau  hanya  berada  di sana pada jam-jam tertentu. seperti sore atau malam  hari.  Apoteker  penanggung  jawab apotek wajib menunjuk apoteker pendamping apabila  ia  berhalangan  melaksanakan tugasnya  pada  jam  operasional  apotek, sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1332/ MENKES/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Dalam hal apoteker pendamping dan apoteker pengelola apotek  karena  sebab  apapun  tidak  mampu melaksanakan  tugasnya,  apoteker  pengelola apotek menunjuk apoteker pengganti. 18
Menurut Tangkudung (2023), meskipun tujuannya  mungkin  untuk  menghentikan pasien membeli obat dari apotek tanpa resep, beberapa apotek tetap beroperasi hanya dengan asisten  apoteker  yang  bertanggung  jawab, meskipun  apoteker  harus  selalu  hadir  untuk memberikan  obat  yang  berkualitas  tinggi dan  bertanggung  jawab.  layanan  farmasi. akuntabilitas agar kesalahan penggunaan obat tidak merugikan masyarakat.
Di  Apotek  Kota  Samarinda,  47,1% apoteker bekerja di Apotek Kota Samarinda setiap hari dalam jam tertentu baik secara paruh waktu  maupun  penuh  waktu.  Berdasarkan temuan  observasi  yang  dilakukan  peneliti di  apotek,  apoteker  yang  bekerja  penuh waktu pada jam-jam tertentu biasanya hanya mempunyai  jadwal  tugas  pada  jam-jam tersebut.  Biasanya,  jam  kerja  untuk  apotek
yang  beroperasi  paruh  waktu  diatur  sekitar 4-6  jam  per  hari.  Sedangkan  Apotek  yang beroperasi penuh waktu biasanya buka selama 8-10  jam  sehari.  Jam  operasional  umum untuk apotek penuh waktu adalah dari pukul 08.00 hingga 17.00 atau 09.00 hingga 18.00. Beberapa  apotek  besar  atau  yang  berada  di lokasi  strategis  mungkin  juga  beroperasi hingga  24  jam  untuk  melayani  kebutuhan darurat. Di sisi lain, ada pula apoteker yang melakukan pekerjaan lain dan hanya mampu bekerja pada jam-jam tertentu, misalnya siang atau malam hari.
Menurut  Tangkudung  (2023),  seorang apoteker  pendamping  akan  mengambil  alih tanggung  jawab  apoteker  ketika  ia  tidak berada di apotek, namun asisten apoteker juga akan menggantikannya sesekali. Apotek yang pada  saat  pembukaannya  tidak  mempunyai pegawai  apoteker  merupakan  pelanggaran terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25 Tahun  1980  yang  mengatur  bahwa  salah satu  tanggung  jawab  apotek  adalah  sebagai tempat  pelayanan  profesional  bagi  apoteker yang  telah  menempuh  pendidikan.  sumpah jabatan. 8 Menurut Tangkudung (2023), kemampuan  seorang  apoteker  dalam menjalankan profesinya di apotek tidak dapat ditiru  oleh  asisten  apoteker  atau  staf  non- apoteker lainnya, karena salah satu keunikan profesinya  adalah  tidak  tergantikannya. Sebanyak  0,5%  apoteker  di  apotek  Kota Samarinda  berpenghasilan  kurang  dari Rp1.000.000, namun 39,2% gaji apoteker di apotek tersebut berkisar antara Rp3.000.000 hingga  Rp4.000.000.  hingga  Rp  2.000.000. Pelayanan  pengelolaan  apotek  bulanan sebesar Rp 3.500.000 - Rp 9.000.000, sesuai dengan  Surat  Keputusan  Kep-006/PD  IAI/ Kalimantan  Timur/II/2018  yang  mengubah keputusan pengurus wilayah Ikatan Apoteker Indonesia  Kalimantan  Timur  Nomor  Kep- 029/  PD  IAI/Kalimantan  Timur/VIII/2017 tentang  standar  pelayanan  profesi  apoteker pada fasilitas pelayanan kefarmasian, klinik, dan  rumah  sakit  swasta  di  wilayah  provinsi Kalimantan Timur.
Layanan dukungan di apotek mencakup berbagai  aspek  untuk  membantu  pasien  dan

## UN CO RRECTED P

## RO OF
pelanggan yang dirancang untuk mendukung pasien  dalam  mengelola  kesehatan  mereka secara  lebih  efektif  dan  memastikan penggunaan  obat  yang  aman  dan  tepat. Biaya  bulanan  untuk  layanan  pengelolaan apotek  berkisar  antara  Rp  2.500.000  hingga Rp 5.000.000. Apoteker dengan gaji kurang dari Rp 1.000.000 memerlukan pertimbangan khusus  karena  umumnya  berusia  lanjut, bekerja  di  apotek    kecil,  dan  hanya  buka pada pagi dan sore hari untuk meminimalisir fluktuasi  yang  mempengaruhi  gajinya. Tentu  saja  bukan  itu  yang  saya  harapkan. Asisten  Apoteker  memperoleh  gaji  antara Rp1.000.000  dan  Rp2.000.000  yang  baru direkrut atau apoteker yang bekerja di apotek kecil dengan jumlah pelanggan yang sedikit.
3.  Hasil dan Pembahasan Perencanaan adalah proses pengumpulan daftar  kebutuhan  pengobatan  yang  terkait dengan  rekomendasi  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditentukan.  Untuk  menghindari kekurangan  atau  kelebihan  perbekalan farmasi dan memaksimalkan penggunaannya secara  efektif  dan  efisien,  perencanaan farmasi  bertujuan  untuk  menciptakan kebutuhan  obat  yang  memadai  dan  tepat. 3
Terlihat  dari  pertanyaan  1,  2,  dan  3  pada tabel 2, bahwa sebagian apoteker di Apotek Kota  Samarinda  masih  belum  memiliki perbekalan  kesehatan  dan  sediaan  farmasi yang  terjadwal.  Tenaga  teknis  kefarmasian mempunyai tugas menyelenggarakan pembelian  sediaan  farmasi,  alat  kesehatan, dan perbekalan kesehatan habis pakai, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35  Tahun  2014  yang  mengatur  tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Tabel  1,  karakteristik  menunjukkan bahwa dari 51 responden, apoteker perempuan lebih  banyak  dibandingkan  apoteker  laki- laki. Laki-laki tidak tertarik menjadi apoteker dibandingkan  perempuan.  Menurut  Amalia et  al.  (2024),  bahwa  kebanyakan  apoteker adalah perempuan dan mempunyai lama kerja dibawah  5  tahun.  Responden  tertua  yang berprofesi sebagai apoteker diketahui berusia 55  tahun,  sedangkan  responden  termuda berusia 25 tahun.
Apoteker  yang  lebih  tua  memiliki pengalaman  yang  lebih  besar  dalam memberikan  layanan  farmasi,  usia  dapat berdampak  pada  kualitas  layanan  tersebut. Berdasarkan temuan penelitian ini, apoteker tidak  mengatur  pembelian  perbekalan kesehatan  dan  sediaan  farmasi  karena ditangani  oleh  departemen  yang  berbeda dan  bukan  oleh  apoteker  kira  kira  sebesar 41%.  Fasilitas  tersebut  akan  mengirimkan perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi ke salah satu apotek pusat kota, yang kemudian akan mendistribusikannya ke apotek cabang kota. Apoteker  tinggal  menghubungi  apotek pusat untuk meminta pengiriman perbekalan obat segar setiap kali apotek kehabisan persediaan.
Apotek jaringan  biasanya  yang  menggunakan sistem  semacam  ini.  Perencanaan  dengan sistem  ini  berdampak  pada  berkurangnya kemampuan  apoteker  dalam  melakukan  hal tersebut.  Di  Samarinda,  apoteker  terutama menggunakan pola penyakit untuk memandu perencanaan dan perolehan sediaan farmasi, terbukti  dengan  jawaban  pertanyaan  4,  5, 6,  dan  7.  Dalam  merencanakan  pembelian sediaan  farmasi,  alat  kesehatan,  dan  bahan medis  habis  pakai,  perlu  memperhatikan pola  penyakit,  pola  konsumsi,  budaya,  dan kemampuan  masyarakat  (Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek. Hal ini karena apoteker lebih mengetahui obat apa  yang  tersedia  ketika  mereka  memantau kebiasaan  konsumsi  obat.  Relokasi  yang cepat akan memungkinkan perencanaan yang lebih matang untuk mencegah kehabisan stok, yang bermanfaat bagi masyarakat dan apotek karena  memastikan  bahwa  obat-obatan yang  umumnya  dibutuhkan  selalu  tersedia. Jumlah obat yang dipasok harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jika pasokan obat tidak stabil, layanan kesehatan akan terkena dampak negatif karena loyalitas pasien  terhadap  penyedia  layanan  menjadi berkurang.
Tujuan  pengadaan  adalah  untuk memenuhi permintaan yang telah ditentukan dan disahkan melalui pembuatan, pembuatan, atau  perolehan  sediaan  farmasi,  hibah,

## UN CO RRECTED P RO OF
kontribusi,  atau  cara  lain.7  Seperti  yang ditunjukkan  pada  Pertanyaan  8,  beberapa apoteker  terus  menyatakan  bahwa  hal  ini kadang-kadang  dilakukan.  Jalur  resmi  dan prosedur  perundang-undangan  harus  diikuti dalam  pengadaan  sediaan  farmasi  guna menjamin  mutu  pelayanan  kefarmasian (Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  35 Tahun 2014).
Pembelian dari produsen, distributor, dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) resmi dengan invoice atau surat pembelian merupakan salah
satu cara melakukan pengadaan melalui jalur formal.  Berdasarkan  temuan  wawancara, beberapa  apoteker  terkadang  menjual produk  PBF  secara  eksklusif  dibandingkan menyediakan obat melalui PBF resmi. Karena apotek  dapat  menerima  pembayaran  tunai daripada  membayar  pajak  obat,  obat-obatan dijual dengan harga lebih rendah. Pengadaan semacam  ini  melanggar  hukum  dan  tidak menjamin pasokan atau kualitas obat-obatan.
Penerimaan adalah proses mendapatkan barang  kesehatan  yang  telah  dipasok
Karakteristik Responden Kategori Jumlah Persentase (%) Jenis Kelamin Laki-laki 10 19,6 Perempuan 41 80,4 Usia Apoteker < 26 tahun 5 9,8 26-45 tahun 43 84,3 > 45 tahun 3 5,9 Posisi Apoteker di Apotek APA 48 94,1 APING 3 5,9 Kepemilikan Apotek Milik PSA 34 66,7 Milik APA 11 21,6 Milik Gabungan PSA-APA 2 3,9 Milik Kelompok 1 2 Lainnya 3 5,9 Pengalaman bekerja sebagai Apt < 5 tahun 24 47,1 5-10 tahun 18 35,3 11-15 tahun 4 7,8 > 15 tahun 5 9,8 Pekerjaan selain Apoteker PNS di DEPKES 1 2 Pegawai Swasta 4 7,8 Dosen diperguruan tinggi 1 2 Tidak ada pekerjaan lain 37 72,5 Lainnya 8 15,7 Jumlah AA 1 orang 19 37,3 2 orang 17 33,3 > 2 orang 12 23,5 Tidak ada 3 5,9 Frekuensi Kehadiran Apt Setiap hari, Jam tertentu 24 47,1 1 kali seminggu 1 2 2-3 kali seminggu 3 5,9 Selama apotek buka 18 35,3 Lainnya 5 9,8 Gaji Apt/bulan dalam rupiah 1.000.000-2.000.000 2 3,9 2.000.000-3.000.000 9 17,6 3.000.000-4.000.000 20 39,2 > 4.000.000 20 39,2

## Tabel 1. karakteristik responden

## UN CO RRECTED P
RO OF
No. Pertanyaan Dilakukan Kadang Dilakukan Tidak Dilakukan Jumlah  Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 1. Apoteker melakukan perencanaan sediaan farmasi 47 92,2 4 7,8 - - 2. Apoteker melakukan perencanaan penngadaan alkes 42 82,4 6 11,8 3 5,9 3. Apoteker melakukan perencanaan pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 36 70,6 13 25,5 2 3,9 4. Apoteker melakukan perencanaan pengadaan Sediaan Farmasi dengan memperhatikan pola penyakit. 43 84,3 8 15,7 - - 5. Apoteker melakukan perencanaan pengadaan Sediaan Farmasi dengan memperhatikan pola konsumsi. 48 94,1 3 5,9 - - 6. Apoteker melakukan pengadaan sediaan farmasi dengan memperhatikan budaya 30 58,8 12 23,5 9 17,6 7. Apoteker melakukan perencanaan pengadaan Sediaan Farmasi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat. 42 82,4 8 15,7 1 2 8. Apoteker melakukan pengadaan sediaan farmasi melalui jalur resmi 50 98 1 2 - - 9. Apoteker melakukan penerimaan Sediaan Farmasi disertai dengan pengecekan dalam surat pesanan dengan kondisi yang diterima. 50 98 1 2 - - 10. Apoteker melakukan penyimpanan obat dalam wadah asli dari pabrik, pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin kualitas dan 49 96,1 2 3,9 - -

## Tabel 2. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Pembekalan Kesehatan

## UN CO RRECTED P
RO OF
No. Pertanyaan Dilakukan Kadang Dilakukan Tidak Dilakukan Jumlah  Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) stabilitasnya 11. Apoteker memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis pada sistem penyimpanan 49 96,1 2 3,9 - - 12. Apoteker memakai system FEFO (First Expire First Out) atau FIFO (First In First Out) pada pengeluaran obat 49 96,1 2 3,9 - - 13. Apoteker melakukan pemusnahan obat rusak/ kadaluwarsa yang mengandung narkotika/ psikotropika dan disaksikan oleh Dinkes Kabupaten/Kota 26 51 1 2 24 47,1 14. Apoteker melakukan pemusnahan obat rusak/ kadarluwarsa selain narkotika/psikotropika dan disaksikan oleh TTK 29 56,9 6 11,8 16 31,4 15. Apoteker melakukan pemusnahan resep yang telah disimpan >5 tahun 36 70,6 7 13,7 8 15,7 16. Apoteker melakukan pengendalian persediaan dengan menggunakan kartu stok 44 86,3 7 13,7 - - 17. Apoteker melakukan pencatatan & pelaporan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi 45 88,2 6 11,8 - -
dengan  tepat.7  Menanggapi  Pertanyaan  9, 51  apoteker  di  Apotek  Kota  Samarinda menyatakan  bahwa  mereka  kadang-kadang menerima sediaan farmasi  disertai instruksi untuk  memeriksa  surat  pemesanan  dengan kondisi  yang  diterima.  Berdasarkan  hasil wawancara,  apoteker  yang  mengindikasikan bahwa  hal  ini  kadang-kadang  dilakukan
karena  staf  teknis  farmasi,  bukan  apoteker, yang menangani penerimaan sediaan farmasi. Penerimaan adalah proses konfirmasi bahwa keadaan  fisik  yang  diperoleh  sesuai  dengan jenis  spesifikasi,  jumlah,  kualitas,  waktu pengiriman,  dan  harga  yang  ditentukan dalam  surat  pemesanan  (Peraturan  Menteri Kesehatan  nomor  35  Tahun  2014).  Untuk

## UN CO RRECTED P RO OF
memastikan  bahwa  semua  sediaan  farmasi diterima dalam kondisi yang dapat diterima, penting  untuk  memeriksanya.  Jika  hal  ini tidak dilakukan, maka akan terjadi kerugian
karena  obat  tidak  berada  pada  kondisi  yang tepat. Penyimpanan dan pengawetan perbekalan farmasi diletakkan di lokasi yang No. Pertanyaan Dilakukan Kadang Dilakukan Tidak Dilakukan Jumlah  Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 18. Apoteker melakukan skrining administrasi resep 48 94,1 3 5,9 - - 19. Apoteker melakukan skrining kesesuaian farmasetis resep 48 94,1 3 5,9 - - 20. Apoteker melalukan pertimbangan klinis resep 47 92,2 4 7,8 - - 21. Apoteker mengkonfirmasi pada pasien dan/atau dokter terjaut penggantian obat generik bermerk ke obat generik 43 84,3 6 11,8 2 3,9 22. Apoteker melakukan peracikan obat bila diperlukan 39 76,5 7 13,7 5 9,8 23. Apoteker melakukan pemeriksaan ulang sebelum menyerahkan obat 49 96,1 2 3,9 - - 24. Apoteker menyerahkan obat keras hanya jika disertai resep dokter. 32 62,7 19 37,3 - - 25. Apoteker memberikan penjelasan dan informasi obat kepada pasien 49 96,1 2 3,9 - - 26. Apoteker menyampaikan three prime question atau show and tell untuk mengawali konseling. 33 64,7 14 27,5 4 7,8 27. Apoteker melakukan konseling penggunaan obat pada pasien tertentu. 39 76,5 9 17,6 3 5,9 28. Apoteker melakukan pencatatan dan dokumentasi pengobatan pasien. 31 60,8 14 27,5 6 11,8

## Tabel 3. Pelayanan Farmasi Klinis

## UN CO RRECTED P

## RO OF
aman dari gangguan fisik dan pencurian, yang dapat menurunkan kualitasnya, dan mematuhi pedoman  yang  ditetapkan.3  Pertanyaan  10 menunjukkan bahwa beberapa apoteker terus menyimpan obat dalam kondisi penyimpanan yang  tepat  di  wadah  aslinya.  “Berdasarkan hasil wawancara, apoteker menjawab bahwa kadang-kadang  hal  ini  diperlukan  karena yang  menangani  penyimpanan  obat  adalah tenaga  teknis  kefarmasian,  bukan  apoteker, sehingga  tidak  selalu  berarti  apotek  tidak menyimpannya.  Untuk  menjamin  keamanan dan stabilitas obat, obat harus disimpan dalam wadah  aslinya  dan  disimpan  dalam  kondisi penyimpanan yang sesuai (Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  35  Tahun  2014).  Tujuan penyimpanan adalah untuk menjaga kualitas sediaan  farmasi,  mencegah  penggunaan yang ceroboh, menjaga ketersediaannya, dan mempermudah  pencarian  dan  pengendalian. Kualitas  sediaan  farmasi  akan  dipengaruhi oleh penyimpanan yang tidak tepat.” Jawaban  pertanyaan  11  dan  12 menunjukkan bahwa sebagian apoteker masih sesekali  melaksanakan,  memperhatikan,  dan menyusun  bentuk  sediaan  dan  kelas  terapi berdasarkan  abjad.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  metode  FIFO  ( First In First Out ), yaitu menempatkan obat yang baru  dimasukkan  di  belakang  obat  yang bersangkutan, berdasarkan nama generiknya. sebelum  dan  menggunakan  FEFO  ( First Expired First Out ), yang mengatur obat dengan DE (tanggal kadaluwarsa) yang lebih panjang di  belakang  obat  dengan  DE  yang  lebih pendek.  Kelas  terapi  obat  dan  bentuk  dosis harus  diperhatikan  dalam  pengorganisasian obat menurut abjad agar sistem penyimpanan dapat berfungsi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014).
Apoteker  yang  merespons  kadang- kadang  melakukan  hal  ini  karena  mereka hanya  menyimpan  dan  memberikan  obat secara  acak,  dengan  mengabaikan  FEFO dan  FIFO.  Kesalahan  pengobatan  dapat ditingkatkan  dengan  menyimpan  dan memberikan  obat  secara  acak,  terutama jika  obat  tersebut  terlihat  serupa  (Nama Obat,  Penampilan  dan  Pengucapan  Serupa/ NORUM,  atau  Mirip  Suara  Mirip/LASA),
yang  sering  kali  mengakibatkan  kesalahan besar.  atau  mempunyai  risiko  efek  samping yang tinggi. tidak diinginkan (akibat buruk) bagi pasien, sehingga perlu diterapkan sistem penyimpanan  dan  penghantaran  obat  yang sesuai dan akurat.
Pemusnahan  obat  adalah  proses membuang  obat  yang  tidak  dimanfaatkan karena  rusak,  ketinggalan  jaman,  atau  tidak memenuhi  baku  mutu.  Masyarakat  harus terlindungi  dari  risiko  akibat  penggunaan obat-obatan  atau  perbekalan  kesehatan yang  tidak  mematuhi  peraturan  keamanan dan  kemanjuran.8  Seperti  dapat  dilihat  dari Pertanyaan 13, dari 51 apotek yang dijadikan sampel  penelitian,  27  diantaranya  menjual obat-obatan  yang  mengandung  opioid  atau bahan kimia psikotropika lainnya, sedangkan 24 apotek lainnya tidak. Dari 27 apotek yang menjual obat yang mengandung narkotika atau psikotropika,  pada  pertanyaan  13  diketahui bahwa sebagian apoteker masih memberikan tanggapan  dengan  mengatakan  bahwa mereka sesekali membuang obat yang rusak atau kadaluarsa dan mengandung zat tersebut. “Apoteker  memusnahkan  obat  yang  rusak atau  kadaluwarsa  yang  mengandung  opioid atau  psikotropika,  dengan  disaksikan  oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  35 Tahun  2014). Apoteker  yang  merespon  kadang-kadang membuang  obat-obatan  yang  termasuk obat  atau  bahan  psikotropika  karena  hanya disimpan di gudang. Salah satu konsekuensi dari menyimpan obat-obatan yang rusak atau kadaluarsa adalah obat-obatan tersebut dapat menumpuk di gudang.” Dari  51  apoteker  yang  berpartisipasi dalam penelitian, Pertanyaan 14 mengungkapkan  bahwa  beberapa  apoteker tetap  menyatakan  bahwa  mereka  tidak membuang obat yang rusak atau kadaluwarsa. Pemusnahan  obat  selain  narkotika  dan psikotropika  dilakukan  oleh  apoteker  di bawah  pengawasan  tenaga  kefarmasian lain  yang  mempunyai  izin  kerja  atau  izin praktik  (Peraturan  Menteri  Kesehatan nomor  35  Tahun  2014).  Karena  obat  yang rusak  atau  kadaluarsa  disimpan  di  gudang dan seringkali disimpan di gudang. dibuang

## UN CO RRECTED P

## RO OF
sembarangan, meskipun hal ini menimbulkan kemungkinan terjadinya kecanduan obat bagi yang menemukannya, namun apoteker tidak memusnahkan obat tersebut.
Pertanyaan  15  menunjukkan  bahwa sebagian apoteker di Apotek Kota Samarinda masih  lalai  menghapus  resep  yang  sudah disimpan  selama  lima  tahun  karena  lupa atau  kekurangan  waktu.  Resep  yang disimpan  lebih  dari  lima  (lima)  tahun  dapat dimusnahkan  (Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014). Apoteker melakukan pemusnahan resep dengan cara membakarnya atau  menggunakan  cara  pemusnahan  lain, sebagaimana sekurang-kurangnya satu apotek lain.  petugas  telah  menyaksikannya,  yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Resep.  Resep  yang  dimusnahkan  kemudian dilaporkan  ke  Dinas  Kesehatan  Kabupaten atau  Kota.  Jika  resep  yang  telah  disimpan lebih  dari  lima  tahun  tidak  dimusnahkan, ruang penyimpanan akan penuh dengan obat- obatan  yang  sudah  ketinggalan  zaman  dan tidak terpakai, yang dapat berdampak negatif terhadap  ketertiban  dan  kebersihan  apotek secara  keseluruhan.  Tujuan  pengendalian adalah untuk mencegah kelebihan, kekurangan, kekosongan, kadaluarsa pesanan, kehilangan, dan pengembalian.3 Dari  51  apoteker  yang  menjawab Pertanyaan  16,  beberapa  masih  menyatakan bahwa mereka kadang-kadang menggunakan kartu  stok  untuk  mengontrol  persediaan di  apotek  mereka  di  Kota  Samarinda. Pengendalian  digunakan  untuk  membangun sistem pemesanan atau pengadaan, penyimpanan,  dan  pengeluaran  guna menjaga  jenis  dan  jumlah  persediaan  sesuai dengan  kebutuhan  pelayanan.  Berdasarkan temuan  observasi  peneliti,  apoteker  yang sesekali melakukan pengendalian persediaan melakukan hal tersebut karena belum berbasis IT dan masih mengandalkan sistem manual. Artinya,  terdapat  risiko  kesalahan  manusia ( human error )  yang  cukup  besar  karena dapat mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah antara  yang  tertera  di  kartu  stok  dengan yang  sebenarnya  ada  di  stok.  Modifikasi obat  (penerimaan,  pengeluaran,  kehilangan, kerusakan, atau kadaluarsa) dicatat pada kartu
stok  itu  sendiri.  Kartu  stok  ini  mempunyai kelebihan  yaitu  memudahkan  dalam menentukan kuantitas persediaan obat. Kartu stok ini akan mempengaruhi persediaan obat jika tidak didokumentasikan dengan benar. Setiap  obat  yang  dibawa  masuk  atau dikeluarkan  harus  didokumentasikan  dalam buku pembelian atau buku pendapatan sebagai bagian dari proses pelaporan dan pencatatan. Seluruh  catatan  pembelian  obat  yang  telah dipesan  dan  dicocokkan  dengan  invoice disimpan  dalam  buku  pembelian.  Semua catatan  yang  berkaitan  dengan  pengeluaran obat disimpan dalam buku pendapatan. Apoteker  mengirim  laporan  obat narkotika  dan  psikotropika  ke  Dinas Kesehatan sebulan sekali.3 Dari 51 apoteker yang  bekerja  di  Apotek  Kota  Samarinda, pada  Pertanyaan  17  diketahui  masih  ada sebagian  apoteker  yang  menjawab  bahwa mereka sesekali mencatat dan mengarsipkan sediaan obat yang masuk dan keluar. Segala proses  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan perbekalan  farmasi,  alat  kesehatan,  dan bahan  habis  pakai,  meliputi  pembelian (faktur  dan  surat  pemesanan),  penyimpanan (kartu stok), penyerahan (nota penjualan atau kwitansi), dan catatan lainnya, harus dicatat. disesuaikan  untuk  memenuhi  permintaan (“Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  35 Tahun 2014).” Sediaan farmasi harus dilacak dan dilaporkan untuk mencegah kerugian dan untuk memastikan tidak ada obat yang salah tempat.  Selain  itu,  departemen  terkait  akan meninjau catatan dan laporan setiap prosedur pengelolaan sediaan farmasi, sehingga sangat penting untuk selalu mendokumentasikannya. Dalam  rangka  meningkatkan  mutu hidup  pasien,  pelayanan  farmasi  klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang menangani pasien secara langsung dan bertanggung  jawab  mengenai  obat  resep, peralatan kesehatan, dan perbekalan kesehatan habis pakai. Masalah klinis, kesesuaian obat, dan  pemberian  obat  semuanya  disertakan dalam  proses  persetujuan  resep.  Evaluasi resep  juga  mencakup  konsultasi  dengan dokter yang menangani masalah resep.3 51 apoteker yang menjawab pertanyaan 18,  19,  20,  dan  21  mengungkapkan  bahwa

## UN CO RRECTED P

## RO OF
beberapa  apoteker  kadang-kadang  terus melakukan tinjauan resep klinis dan skrining farmakologis.  Tugas  peninjauan  dan penyaringan  resep,  termasuk  penyaringan administrasi,  kesesuaian  farmakologis,  dan pertimbangan klinis, diperlukan oleh apoteker. Untuk  menjamin  keakuratan  dan  keamanan serta  mengoptimalkan  tujuan  terapeutik, skrining  resep  berupaya  untuk  memastikan, menentukan,  dan  menjamin  kelengkapan resep serta rasionalitas resep (termasuk dosis) yang  disampaikan  dokter  kepada  pasien melalui apoteker. Kadang-kadang, permintaan pasien akan layanan yang cepat menyebabkan apoteker  merespons,  sehingga  menghambat mereka  dalam  melakukan  pertimbangan klinis dan skrining farmasi.
Untuk memungkinkan apoteker melakukan pekerjaannya secara efektif dalam situasi  apa  pun,  pemeriksaan  resep  harus tetap  dilakukan  bersamaan  dengan  waktu tunggu terbaik untuk pengisian ulang resep. Karena  skrining  resep  berdampak  langsung pada  penerima  obat,  maka  hal  ini  penting untuk  dilakukan. Apoteker  perlu  menyadari bagaimana usia, tinggi badan, dan berat badan berhubungan  dengan  dosis  obat.  Penting untuk memperhatikan pemeriksaan resep ini karena  pemberian  dosis  obat  kepada  pasien dapat  menimbulkan  dampak  yang  sangat buruk.
Selain  itu,  terdapat  konfirmasi  bahwa beberapa apoteker masih belum beralih dari obat  generik  bermerek  ke  versi  generik. Pasalnya,  apoteker  berpendapat  bahwa  obat dengan  bahan  aktif  yang  sama  tetapi  biaya lebih rendah dianggap tidak membahayakan pasien,  sehingga  prosedur  ini  tidak  perlu dilakukan3.
Informasi  penyiapan,  pengiriman,  dan pengeluaran obat semuanya termasuk dalam pengeluaran. Pertanyaan 22 mengungkapkan bahwa  bahkan  di  antara  51  apoteker  yang merespons  dari  apotek  Kota  Samarinda, ada  yang  tetap  memberikan  jawaban  tanpa meracik obat bila diperlukan. Apoteker harus meracik obat karena, saat ini, sangat sedikit obat yang perlu dibuat khusus untuk pasien; sebaliknya, sebagian besar obat dibuat dalam bentuk  sediaan  khusus  untuk  memfasilitasi
penggunaan pasien. Selain itu, ada sejumlah teknisi  farmasi  dan  apoteker.  Hal  ini sebenarnya  tidak  menjadi  masalah  selama apoteker  melakukan  pengawasan  terhadap tenaga  teknis  kefarmasian  dalam  meracik obat. Namun dalam praktiknya, masih banyak apoteker yang tidak melakukan pengawasan terhadap  tenaga  teknis  kefarmasian  dalam meracik obat, bahkan ada yang memberikan kewenangan  penuh  kepada  mereka. Akibatnya,  dikhawatirkan  terjadi  kesalahan dalam  peracikan  obat  karena  tidak  adanya pengawas.
Menanggapi  Pertanyaan  23,  yang menyajikan temuan dari operasi pemeriksaan ulang  sebelum  pendistribusian  obat, beberapa  apoteker  tetap  menyatakan bahwa  pemeriksaan  ulang  kadang-kadang dilakukan. Sebelum memberikan obat kepada pasien,  perlu  dilakukan  verifikasi  bahwa nama  pasien  tertulis  pada  label,  jenis  dan jumlah  obat  sudah  benar,  yaitu  tulisan  pada label  dan  resep  sesuai,  dan  identitas  serta alamat  pasien  sudah  benar.  Namun  ketika apotek  sedang  ramai  kedatangan  pasien, apoteker  yang  bertugas  hanya  melakukakan pemanggilan  dan  langsung  menyerahkan obat,  tanpa  melakukan  verifikasi.  Sehingga bagaimanapun  situasinya,  penting  untuk melakukan verifikasi secara cermat sebelum menyerahkan  resep  sebelum  meninggalkan apotek. Ketika pasien sibuk, lingkungan apotek sebenarnya  meningkatkan  kemungkinan pembagian  obat  antar  pasien.  Selain  itu, beberapa  apotek  membiarkan  asisten apotekernya  memberikan  resep  kepada pasien,  dengan  syarat  asisten  apoteker melakukan  pemeriksaan  ulang  sebelum memberikan  obat.  Pengecekan  ulang  sangat penting  sebelum  memberikan  obat  karena hal ini dapat mencegah kesalahan yang dapat merugikan pasien jika diberikan secara tidak tepat. Pertanyaan  24  menunjukkan  masih tingginya prevalensi apoteker yang membagikan  obat  kuat  tanpa  resep  dokter. “Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  menyatakan bahwa  apoteker  dapat  memberikan  obat

## UN CO RRECTED P RO OF
keras,  narkotika,  dan  psikotropika  kepada masyarakat  selama  melakukan  pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian  sepanjang  mengikuti  peraturan dan mendapatkan resep dokter. Dengan kata lain,  resep  dokter  adalah  satu-satunya  cara apoteker dapat mengeluarkan narkotika keras. Berdasarkan  temuan  pengamatan peneliti, apoteker yang terus mendistribusikan obat  keras  selain  OWA  biasanya melakukannya  karena  pemilik  apotek lebih  mengutamakan  keuntungan  daripada keselamatan  pasien,  sehingga  menyebabkan penjualan obat yang seharusnya dijual hanya dengan  resep  dari  apoteker.  dokter.  banyak diperoleh  di  apotek  tanpa  resep  dari  dokter. Memberikan obat keras kepada pasien tanpa resep dapat membahayakan nyawanya karena dapat  digunakan  secara  tidak  bertanggung jawab tanpa diagnosis yang benar dari dokter.
Tindakan memberikan nasihat pengobatan  kepada  pasien,  masyarakat umum,  dan  profesional  kesehatan  lainnya yang  memerlukan  nasihat  pengobatan  yang tidak  memihak,  akurat,  menyeluruh,  dan terkini oleh apoteker dikenal sebagai layanan informasi obat.3 Pertanyaan 25 menunjukkan bahwa beberapa apoteker masih tidak selalu memberikan  penjelasan  dan  informasi farmakologi kepada pasien.
Pelayanan  informasi  obat  adalah tindakan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan  pasien,  profesional  kesehatan lainnya,  dan  masyarakat  umum  informasi yang tidak memihak, dianalisis secara kritis, dan  sangat  berbasis  bukti  mengenai  obat- obatan  di  semua  bidang  penggunaan  obat. Detail  mengenai  obat-obatan,  mencakup obat  bebas,  resep,  dan  pengobatan  alami. Berdasarkan  observasi,  apoteker  yang  tidak memberikan layanan informasi obat mengaku terlalu  sibuk  dengan  pekerjaan  di  apotek sehingga  tidak  meluangkan  waktu  untuk memberikan  layanan  tersebut.  Akibatnya, obat-obatan  tanpa  resep  diberikan  langsung tanpa  informasi  apa  pun,  atau  informasi hanya  diberikan  ketika  pasien  berinisiatif untuk bertanya.
Kurangnya  akses  terhadap  layanan informasi  obat  berdampak  pada  terbatasnya
pemahaman  pasien  atau  masyarakat mengenai  pengobatan,  khususnya  yang berkaitan  dengan  kegiatan  pengobatan mandiri.  Karena  meningkatnya  kerentanan masyarakat  terhadap  informasi  komersial, ada kekhawatiran bahwa lebih banyak obat- obatan  yang  digunakan  untuk  pengobatan sendiri  karena  masyarakat  mempercayai klaim  promosi  mereka.  Dalam  hal  ini, apoteker berperan penting dalam memberikan informasi  obat  yang  tidak  memihak  kepada masyarakat.
Salah  satu  layanan  kefarmasian yang  bertugas  memberikan  informasi  dan edukasi  kepada  pasien  atau  keluarganya tentang  masalah  terkait  pengobatan  adalah konseling.3  Pertanyaan  26  menunjukkan bahwa, tergantung pada keadaan dan keadaan pasien dan apotek, praktik menanyakan tiga pertanyaan  utama  atau  melakukan  show- and-tell  ketika  apoteker  memberikan  obat atau  memulai  konseling  jarang  dilakukan. Kadang-kadang  apoteker  tidak  mempunyai waktu  untuk  menanyakan  hal  ini  kepada pasien  ketika  apotek  penuh  dengan  pasien atau ketika pasien meminta pelayanan cepat karena  merasa  tidak  enak  badan.  Untuk memastikan  bahwa  pasien  benar-benar memahami dan memahami pengobatan yang diminumnya  serta  memungkinkan  prosedur pengobatan yang lebih optimal, penting bagi mereka untuk menyampaikan tiga pertanyaan inti  atau  menunjukkan  dan  memberi  tahu. Jika  pasien  tidak  menguasai  pengobatan dengan  baik,  kesalahan  dapat  terjadi  dalam pemberiannya,  yang  mungkin  menyebabkan kematian pasien.
Pertanyaan  27  menunjukkan  bahwa beberapa  apoteker  kadang-kadang  masih memberikan  konseling,  meskipun  mereka tidak  memberikan  konseling  kepada  pasien tentang  penggunaan  narkoba.  Peraturan Menteri  Kesehatan  nomor  35  tahun  2014 menyebutkan  bahwa  konseling  adalah  suatu proses  interaktif  dimana  apoteker  bekerja sama dengan pasien atau keluarganya untuk meningkatkan  pengetahuan,  pemahaman, kesadaran,  dan  kepatuhan  guna  membantu perubahan  perilaku  penggunaan  obat  pasien dan penyelesaian permasalahannya.

## UN CO RRECTED P RO OF
Meskipun hal ini dapat berdampak pada kesalahan  penggunaan  obat  dan  efektivitas terapi karena pasien tidak diberikan konseling, terutama  untuk  obat  yang  memerlukan kepatuhan  tinggi,  namun  apoteker  yang memilih  untuk  tidak  menawarkan  konseling melakukannya  karena  kendala  situasional dan  operasional,  seperti:  apotek  yang  ramai dan  sibuk.  Konseling  penting  dilakukan karena  untuk  meningkatkan  kepatuhan pasien  terhadap  regimen  pengobatan  dan juga  berguna  untuk  mengindentifikasi  dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan terapi obat. Pelayanan konseling dapat dipermudah dengan menyediakan leaflet atau booklet  yang  isinya  meliputi  patofisiologi penyakit dan mekanisme kerja obat.
Pertanyaan  28  Menunjukan  bahwa Kegiatan  pencatatan  dan  dokumentasi pengobatan  pasien  masih  ada  apoteker yang  tidak  melakukannya.  Pencatatan  dan dokumentasi  pengobatan  pasien  bertujuan untuk  mengidentifikasi  status  kesehatan pasien serta merencanakan dan mengevaluasi tindakan  pengobatan.  Kegiatan  ini  penting dilakukan untuk memonitoring terapi apa saja yang sudah pernah didapatkan dan digunakan oleh  pasien  sehingga  bisa  diketahui  terapi seperti  apa  yang  efektif  untuk  pasien. Dampak  tidak  dilakukannya  pencatatan  dan dokumentasi pengobatan pasien adalah dapat menyebabkan  data  pasien  menjadi  minim sehingga  ketika  pasien  datang  lagi,  dokter dan apoteker tidak tahu riwayat penyakit dan riwayat pengobatan pasien.
4.  Kesimpulan Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan, maka  dapat  disimpulkan  bahwa    Terdapat lima  puluh  satu  apoteker  dari  Apotek  Kota Samarinda  yang  menjawab  survei  tersebut. Studi  menunjukkan  bahwa  apoteker  di Apotek  Kota  Samarindo  bertanggung jawab atas 80,93% obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan, serta 81,1% pelayanan farmasi  klinis  yang  disediakan  oleh  apotek. Seluruh  pelayanan  praktik  yang  dilakukan telah  memenuhi  standar  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014.

## Referensi
1.  Anbazhagan  S,  Shanbhag  D,  Antony,
A,  Bhanuprakash  K,  Anbazhagan  S, Chandran  N,  et  al.  Comparison  of effectiveness  of  two  methods  of  health education  on  cancer  awareness  among adolescent  school  children  in  a  rural area  of  Southern  India.  Journal  of Family  Medicine  and  Primary  Care 2016;5(2):430.
2.  Ayudhia  R,  Soebijono  T,  Oktaviani. Farmasi Klinik. Jsika, 2017;6(1):1–8.
3.  Aulia  G.  Determinants  of  Patient Characteristics With Satisfaction Level Of Out  patients  Regarding  Pharmaceutical Services in Pharmaceutical Installations of Rumah Sakit umum Daerah Banten. Health and Medical Journal.2020;4(2):70-75.
4.  Dominica D, Putra DP, Yulihasri. Pengaruh Kehadiran Apoteker Terhadap Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kota Padang. J Sains Farm Klin. 2016;3:99–107.
5.  Fajarini,  H.  Implementasi  Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di  Apotek.  Jurnal  Ilmiah  Farmasi. 2018;7(2):260-269.
6.  Ginting, A. Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  di  Kota  Medan Tahun  2008,  (skripsi).  Medan.  Fakultas Farmasi Universitas Sumatra Utara; 2009.
7.  Handayani  RS,  Raharni  R,  Gitawati  R. Persepsi  Konsumen  Apotek  terhadap Pelayanan  Apotek  di  Tiga  Kota  di Indonesia.  Makara  Journal  of  Health Research. 2009;13(1):22-26.
8.  Hermansyah  A,  Sukorini  AI,  Setiawan CD, Priyandani Y. The Conflicts Between Professional and Non-professional Work of Community Pharmacists In Indonesia. Pharmacy Practice 2012;10(1):33-39
9.  Ikatan  Apoteker  Indonesia.  Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia.2016;1–56. 10. Ikhsan  M.  Implementasi  Peraturan Perundang-Undangan Kefarmasian Tentang  Praktik  Apoteker  di  Apotek di  tinjau  dari  pelayanan  Swamedikasi di  Apotek  Wilayah  Semarang  Bagian

## UN CO RRECTED P RO OF
Timur.  Universitas  Wahid  Hasyim Semarang;2017.
11. Kemenkes  RI.  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  Nomor  73, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta;2016. 12. Komalawati,  Veronica.  Responsibilities Of  Pharmacists  In  Drug  Service  With Prescription.  Bandung  :  Universitas Padjajaran;2020.
13. Masse  J,  Grandi  S,  Chuang  C,  Berlie H.  Pharmacy  student  participation  in  an interprofessional  medical  relief  trip  as members of a joint student organization. Pharmacotherapy. 2013;33(10)
14. Muharni  S,  Aryani  F,  Mizanni  M. Gambaran  Tenaga  Kefarmasian  di Apotek.  Jurnal  Sains  Farmasi  &  Klinis. 2017;2(1):47.
15. Mukaddas  A,  Zubair  MS.  Apotek Pendidikan  Tadulako:  Implementasi Pharmaceutical Care Secara Professional Pada  Lingkup  Farmasi  Komunitas. 2019;24(4):865–869.
16. Mulyani Y, Hasanmihardja M, Siswanto  A.  Persepsi  Pasien  Apotek Terhadap Pelayanan  Apotek Di Kabupaten  Wonosobo.  Jurnal  Farmasi
Indonesia  (Pharmaceutical  Journal  of Indonesia).2013:10(1):55-64.
17. Oktaviani  DJ,  Widiyastuti  S,  Maharani DA,  Amalia  AN  Ishak  AM,  Zuhrotun A.  Apoteker  dalam  Kefarmasian.2020; 18(1):1–15.
18. Permenkes. Peraturan Menteri Kesehatan No.  35  Tahun  2014  tentang  Standar Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek, Depkes RI, Jakarta;2014.
19. Permenkes  RI.  Peraturan  Menteri Kesehatan  No.  9  tahun  2017  tentang Apotek.2017 ; 1–36.
20. Putri  V.  Tingkat  Kepuasan  konsumen tentang  pelayanan  di  apotek  “X”  di kecamatan sukun Kota Malang. Akademi Farmasi putra Indonesia. Malang;2018.
21. Saibi Y, Hasan D, Shaqila V. Pemantauan Terapi  dan  Efek  Samping  Penggunaan Obat. Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Kefarmasian.2017; 8(3):100–104.
22. Sani  K,  F.  Metodologi  Penelitian Farmasi  Komunitas  dan  Eksperimental.
Yogyakarta: Deepublish;2018.
23. Satibi,  Rokhman  MR,  Aditama  H. Manajemen Apotek. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;2016.
24. Silviana,  Syifa,  Ede  Surya  Darmawan. Analisis  Standar  Kompetensi  Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Bhakti Yudha Depok.  Departemen  Administrasi  dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia;2017.
25. Thamby, S. A., Parasuraman, S.  Seven- star  Pharmacist  Concept  by  World Health  Organization,  Journal  of  Young Pharmacist.2014;6(2):13
26. Wathoni  N,  Rahayu  S  A.  A  survey  of consumer  expectation  in  community pharmacies  in  Bandung,  Indonesia. Journal  of  Applied  Pharmaceutical Science.2014;4(1):84-90.
27. WHO.  World  Report  On  Ageing  and Health,  World  Health  Organization, Geneva;2015.
28. Wibowo, Adik. Kesehatan Masyarakat di Indonesia. Rajawali Press;2015.
29. Widayati,  A.  Swamedikasi  di  Kalangan Masyarakat Perkotaan di Kota Yogyakarta. Jurnal  Farmasi  Klinik  Indonesia.2018; 2(4):145–152.
30. Wiryanto. Model Konseptual Revitalisasi Praktik Farmasi Komunitas di Indonesia, Disertasi,  Fakultas  Farmasi  Universitas Sumatra Utara, Medan;2014.
31. Kurnawan  A,  Sibuea  HP,  Atmoko  D. PRAKTEK  PROFESI  APOTEKER DALAM PERSPEKTIF ASAS NEGARA HUKUM.  Jurnal  Cahaya  Mandalika (JCM).2023;4(3):1364-1375.
32. Luthfiana, A. & Harliansyal. Pemeriksaan Indeks  Memori,  MMSE  (Mini  Mental State  Examination)  dan  MoCA-Ina (Montreal  Cognitive  Assestment  Versi Indonesia)  Pada  Karyawan  Universitas
Yarsi. JURNAL KEDOKTERAN
YARSI.2019;27(2):062-068. 33. Tangkudung GL. ANALISIS JAMINAN PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI PASIEN
YANG MENERIMA PELAYANAN  KEFARMASIAN  DI APOTEK  OLEH  APOTEKER.  Lex Privatum.2023; 11(2):1-10.