## KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU BISNIS DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH TOKO
Dessy Sunarsi, Liza Marina, Dedy Wahyudi Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta dessynew@ymail.com

## Abstrak
Perjanjian  sewa  menyewa  merupakan  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu,  dengan  pembayaran  suatu  harga  yang  disanggupi  oleh  pihak  tersebut  terakhir  itu.  Di kota-kota yang merupakan pusat kegiatan bisnis, tumbuh pesat rumah toko tempat usaha dengan berbagai  bentuk,  baik  dalam  satu  bangunan  tertentu  ataupun  didalam  bangunan  pasar    milik bersama  dan  kawasan  pusat  perbelanjaan.  Pengusaha  berusaha  mencari  letak  rumah  toko strategis  untuk  kemajuan  usahanya,  sehingga  tak  segan  harus  mendapatkannya  melalui  sistem sewa  dengan  para  pemilik  toko. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah melakukan perjanjian sewa rumah toko, hal-hal  yang  harus  diperhatikan  pihak  penyewa  antara  lain  perlunya    mengetahui  benar-benar status  hukum  dari  rumah  toko  yang  akan  disewa  sebelum  menandatangani  kesepakatan perjanjian sewa, pastikan pemilik toko langsung atau jika melalui perantara dapat menunjukkan surat  kuasanya,  serta  bagaimana jaminan  hukum serta  ganti  rugi  dari  Pemilik  rumah toko jika terjadi  sengketa  dengan  pihak  ketiga.  Secara  normatif,  pengaturan  tentang  perjanjian  sewa menyewa yang berlaku belum memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa  menyewa  khususnya  perjanjian  sewa  rumah  toko.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam  bentuk  adanya  kepastian hukum. Kata Kunci : kepastian hukum, perlindungan hukum, perjanjian sewa, rumah toko.

## Abstract
A lease agreement is an agreement whereby one party binds itself to provide enjoyment of an item to another party for a certain period of time, with the payment of a price agreed by the  latter  party.  In  cities  which  are  centers  of  business  activity,  shop  houses  where  business premises  are  growing  rapidly  in  various  forms,  either  in  one  particular  building  or  in  jointly owned market buildings and shopping center areas. Entrepreneurs are trying to find a strategic shop house location for the progress of their business, so they don't hesitate to get it through a rental  system  with shop  owners.  This research is a normative  legal  research. The  conclusions and suggestions in this study are to make a shop house rental agreement, things that the tenant must  pay  attention to include  the  need to  really know  the legal status  of  the  shop  house  to  be rented before signing the rental agreement agreement, make sure the shop owner directly or if through an intermediary can show the power of attorney, as well as how the legal guarantees and compensation from the shop owner in the event of a dispute with a third party. Normatively, the prevailing regulations regarding the lease agreement have not provided legal certainty for the parties to the lease agreement, especially the shop house rental agreement. Therefore, legal protection for the community must be realized in the form of legal certainty. Keywords: legal certainty, legal protection, rental agreement, shop house.

## 1. PENDAHULUAN
Properti  merupakan  salah  satu  pilihan  bisnis  yang  memberikan  jaminan kepastian  nilai  keuntungan  kepada  investor.  Hal  ini  terutama  disebabkan  karena bisnis  ini  melayani  penyediaan  kebutuhan  pokok  manusia  dan  semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk properti. Peluang keuntungan lainnya yang sangat menjanjikan adalah naiknya harga lahan setelah properti tersebut mulai  dibangun.  Biasanya  sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  para pengembang bisnis  properti pasti  mendapatkan  keuntungan  dari  nilai  lahan  tersebut minimal dua kali lipat dari harga perolehannya. 1
Melonjaknya harga produk tersebut diakibatkan lahan yang tersedia semakin terbatas.   Beragam  produk  properti  diantaranya  rumah  ( Town  House ,  ruko,  klaster, rukan,  apartemen,  rusun),  perhotelan  (kondominium,  motel,  kondotel,  vila), pertokoan  (minimarket,  hipermarket,  supermarket,  speciality  store,  mall,  square, plaza, trade center ) dan gedung lainnya (pabrik, perkantoran dan gudang). Ruko atau yang juga dikenal sebagai  Rumah Toko  (selanjutnya ditulis Ruko) adalah bangunan-bangunan yang memiliki tingkat 2 hingga 3 lantai lebih. Umumnya pada  salah  satu  atau  semua  lantainya  digunakan  sebagai  tempat  usaha,  perkantoran (sifatnya  sementara),  yang  pada  satu  lantainya  (biasanya  pada  lantai  paling  atas) digunakan untuk tempat tinggal.
Ruko menjadi pilihan yang sangat menjanjikan bagi pebisnis poperti. Bahkan ketersedian  Ruko  dalam  suatu  kawasan  perumahan  menjadi  salah  satu  daya  tarik orang  membeli  rumah  di  kawasan  tersebut,  disamping  bahwa  adanya  Ruko menandakan bahwa adannya kemudahan untuk mendapatkan keperluan sehari-hari di wilayah  tersebut.  .  Saat  ini  banyak  sekali  orang  memiiliki  usaha  yang  berlokasi  di rumah  toko  atau  ruko.  Disamping  itu  Ruko  termasuk  kategori  properti  komersial yang saat ini banyak diminati untuk dijadikan Bisnis Tabungan bagi para pemiliknya dengan  cara  menyewakannya  kepada  para  pengusaha  yang  membutuhkannya.. Apalagi jika ruko yang ditawarkan memiliki akses,lokasi dan harga yang terjangkau. Begitu banyak pengembang properti yang sudah menawarkan ruko-ruko menarik di setiap wilayah. Bahkan di kawasan kota-kota besar hingga kota-kota kecil Ruko  saat  ini  kian  menjamur  keberadaannya  di  Indonesia  dan  harganyapun kian  meningkat  setiap  tahunnya.  Bagi  pelaku  usaha  pemula  umumnya  untuk menghindari resiko, pertama-tama  adalah melakukan sewa Ruko per bulan maupun per  tahunnya  sebagai  bentuk  uji  coba  terhadap  tempat  usaha  ketimbang  membeli ruko    sebelum  memulai  usaha.  Dikhawatirkan  apabila  langsung  membelinya  dan mengetahui  jika  bisnis  tak  berjalan  lancar,  maka  pengusaha  akan  merugi  walaupun ruko dapat dijual kembali.
Lokasi  tempat  usaha  yang  strategis  adalah  idaman  bagi  para  pelaku  usaha. Sebagus  apapun  ruko  bisnis  yang  dijalankan,  apabila  lokasinya  tidak  bagus,  maka jangan  harap  usaha  akan  bertahan  lama  walaupun  telah  melakukan  promosi  yang baik. Disamping itu memilih ruko yang sulit diakses oleh calon konsumen. meskipun terletak  di  jalan  raya  atau  lokasi  yang  benar-benar  strategis,  namun  jika  tak  dapat diakses oleh konsumen atau sulit mencapainya, maka konsumen pun tak akan ambil pusing  untuk  pergi  menuju  kesana.  Konsumen  akan  lebih  memutuskan  untuk
1 Agus Ridwan, dkk., Laporan Hasil Peneitian : Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program FLPP Wilayah II Tahun 2010-2014, Jakarta : 2016.hal. 68-72
mencari  lokasi  usaha  serupa  atau  sama  dengan  bisnis  lain  dimana  lokasinya  mudah diakses  menggunakan  jalan  apapun  dan  tidak  menyulitkan  mereka.  seluruh kendaraan  bisa  masuk,  jalanan  tidak  rusak  dan  tidak  terlalu  jauh  akan  menjadi prioritas dari konsumen untuk mencari bisnis yang mereka butuhkan.
Masalah  perijinan  merupakan  hal  yang  paling  sering  terjadi  dan  menimpa para  penyewa  Ruko.  Calon  penyewa  seringkali  tak  mengecek  atau  memeriksa keseluruhan  mengenai  ijin  mendirikan  bangunan  maupun  ijin  lokasi  yang diberikan.Permasalahan  muncul  ketika  bisnis  tengah  berjalan,  penyewa  Ruko akhirnya terjegal kasus hukum bahkan dilarang menggunakan Ruko tersebut. Sebagai contoh ruko yang disewa  ternyata dibangun di atas tanah sengketa, tentu saja hal ini menjadi  masalah  ke  depannya.  Permasalahan  lain  adalah  mengenai  fasilitas  Ruko yang  disewa,  seperti  apakah  aliran  listrik  lancar  atau  tdak,  apakah  aliran  air  juga lancar  termasuk  kamar  mandi.  Permasalahan  lain  dari  sisi  fasilitas  ini  juga  dapat berupa  dinding  yang  bagus  artinya  cat  tidak  luntur  atau    mengelupas,  lantai  tidak pecah  dan  sebagainya,  agar  tidak  banyak  renovasi  yang  dilakukan  oleh  Penyewa Ruko.  Atau  Penyewa  Ruko  tidak  mengecek  kondisi  maupun  juga  struktur  dari bangunan  Ruko  dan  akhirnya  mengeluh  pada  pemilik  Ruko  ketika  bisnis  telah dijalankan. Sebagai  contoh jika hujan, ternyata ada atap yang bocor, berlumut, atau banyak rayap. 2

## Pasal 1552 KUHPerdata menyatakan bahwa
Ayat (1 ) : Pihak yang menyewakan harus menanggung si Penyewa terhadap semua cacat dari barang-barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang itu, biarpun  Pihak  yang  menyewakan  itu  sendiri  tidak  mengetahuinya  pada  waktu dibuatnya perjanjian sewa.
Ayat (2)   :  Jika cacat itu telah mengakibaytkan sesuatu kerugian bagi si Penyewa, maka kepadanya, Pihak Yang Menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi .
Penyewa  harus  merawat  barang  yang  disewanya  sebagai  bapak  rumah  yang  yang baik,  padahal  hal  tersebut  memang  sejak  awal  telah  terjadi  pada  bangunan  tersebut yang  berarti  sesuai  pasal  1552  KHPerdata  termasuk  cacat-cacat  yang  tersembunyi, sehingga  Pihak  Penyewa  harus  mengeluarkan  sejumlah  dana  perawatan  yang  tidak sedikit yang bukan akibat kesalahannya.
Dalam  praktik,  tumbuh  menjamurnya  bisnis  dengan  menempati  Ruko sebagai  tempat  usaha  baik  sebagai  pemilik  sendiri  ataupun  dengan  menyewa  ruko tersebut.  Saat  melakukan  transaksi  sewa  menyewa  ruko  para  pemilik  bisnis  harus melihat  kondisi  dalam  ruko  ataupun    kondisi  luarnya.  Hal  ini  sangat  pentng  ntuk mempertimbangkan  apakah  lokasi  ruko  terletak  didepan  jalan  raya  utama  atau dilingkungan  perumahan,  juga  ketersediaan  area  parkir  dan  bagaimana  tetangga didalam areal kawasan ruko tersebut.
Hal-hal  tersebut  di  atas  itu  menjadi  bagian  yang  harus  difikirkan  ketika  akan menyewa  sebuah  ruko  dan  pada  akhirnya  akan  dibuat  seperti  apakah  kesepakatan- kesepakatan dalam perjanjian antara pemilik Ruko dengan penyewa ruko.
2 Henry Soleman Raubaba, H.S Kebijakan Publik Pada Penyeragaman Fasade Ruko Terhadap Pembentukan Citra Kota Wamena Sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa ( Studi  Koridor Jalan Irian ), http://eprints.undip.ac.id/59221/1/Kebijakan_Publik_Pada_Penyeragaman_Fasade_Ruko_Terhadap_Pem b.pdf  (diunduh pada 1 September 2019)
Pembuatan  kontrak  merupakan  suatu  cara  untuk  mengalokasikan  risiko terhadap  terjadinya  wanprestasi  atau  cidera  janji  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak dalam  suatu  perjanjian,  juga  sebagai  penjamin  keamanan  serta  kepastian  hukum, pembuktian  atas  suatu  perbuatan  hukum  atau  hubungan  hukum.  Tindakan wanprestasi  membawa  konsekuensi  terhadap  timbulnya  hak.  Pihak  yang  dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi memberikan ganti rugi sehingga oleh  hukum  diharapkan  agar  tidak  ada  satu  pihak  pun  yang  dirugikan  karena wanprestasi tersebut. 3

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. Dalam pengertian mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin.8  Penelitian  hukum  ini  dilakukan  dengan  studi kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka seperti undang-undang, penerbitan pemerintah, buku, disertasi, tesis, jurnal, dan  lain-lain.9  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. 4

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kepastian Hukum Bagi Para Pihak  Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko
Masyarakat  semakin  banyak  mengikatkan  dirinya  dalam  suatu  perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya. Suatu  perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang  berjanji  kepada  seorang  lainnya  atau  dimana  dua  orang  tersebut  saling berjanji  untuk  melakukan  sesuatu  hal.  Dari  peristiwa  itu  timbulah  suatu  hubungan hukum antara para pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanian itu berupa suatu  rangkaian  perkataan  yang  mengandung  janji-janji  atau  kessangupan  yang diucapkan atau ditulis. 5
Dalam  perkembangannya  kemudian  timbul  bermacam-macam  perjanjian, salah  satunya  adalah  perjanjian  sewa  menyewa  rumah  toko  (ruko).  Ruko  adalah salah  satu  jenis  bangunan,  berasal  dari  kata  rumah  dan  toko.  Rumah  yang  berarti tempat  berhuni  dan  toko  yang  berarti  ruang  untuk  kegiatan  usaha,  jadi  ruko  dapat dikatakan  sebagai  sebuah  bangunan  yang  menggabungkan  fungsi  hunian  dan  kerja dalam satu tempat. Ruko di  Indonesia umumnya bertingkat antara dua hingga lima lantai,  di  mana  lantai-lantai  bawahnya  digunakan  sebagai  tempat  berusaha  ataupun semacam kantor sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Dengan titik tolak yang sederhana ini, menyebabkan ruko dalam perkembangannya menjadi
3 Tutik Retnowati dan Widyawati Boediningsih , Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko antara penyewa dengan Penyalur Barang Kepada Pihak Kedua, Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, 2020.,hal. 171
4 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 34
5 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Internusa, hal. 1
sangat  pesat.  Disamping  praktis  dan  murah,  fungsi  ruko  mampu  menampung kegiatan dalam skala ekonomi kecil. 6
Tipologi dari ruko yang biasanya dikenal : 7
a) Relatif sempit dengan massa bangunan yang memanjang ke belakang.
b) Kedua  sisinya  masih  saling  berdekatan  yang  menyebabkan  kualitas dalam bangunan rendah.
Berhati-hati dalam memilih ruko untuk disewa juga banyak dilakukan oleh para pelaku usaha khususnya mereka yang menekuni bidang jual beli. Salah dalam menyewa  ruko  dapat  berakibat  pada  jumlah  penjualan  yang  tidak  sesuai  dengan target. Terkadang, kesalahan dalam menyewa ruko juga dapat menyebabkan usaha sulit dikenal konsumen sehingga jangkauannya sangat sedikit.
Beberapa pelaku usaha  memiliki kriteria tertentu terhadap calon  ruko yang akan  di  sewa.  Ada  banyak  faktor  yang  dapat  digunakan  sebagai  pertimbangan dalam menyewa ruko salah satunya adalah faktor keberadaan konsumen, letak dan kondisi  bangunan  ruko  itu  sendiri.  Hal  ini  penting  dilakukan  supaya  anda  sebagai penyewa  tidak  mengalami  kerugian  saat  usaha  sudah  berjalan.  Memilih  lokasi untuk  tempat  usaha memang krusial  karena bisa menetukan kelancaran  dari usaha itu  sendiri.  Hal  ini  juga  berlaku  untuk  ruko  yang  akan  anda  sewa.  Jangan  sampai salah dalam menyewa ruko karena dapat mengakibatkan gagalnya usaha yang anda jalankan. Sebelum memutuskan untuk menyewa ruko, sebaiknya perhatikan hal-hal berikut  ini.  Beberapa  pertimbangan  dibawah  ini dari sisi  bisnis  yang sering dalam praktik  diperhatikan  oleh  para  pelaku  bisnis    sebelum  menyewa  Ruko  sebagai berikut :
a. Harga Sewa Ruko Yang Pantas Hal  yang  pertama  anda  gunaka  sebagai  pertimbangan  adalah  harga  sewa  ruko yang  pantas.  Tolak  ukur  untuk  harga  sewa  ruko  ada  beberapa  faktor  seperti ukuran  ruko,  lokasi  ruko,  serta  kondisi  ruko  itu  sendiri.  Pastikan  harga  sewa ruko  dengan  beberapa  faktor  yang  sudah  disebutkan  diatas  sesuai  dan  masuk akan.  Jangan  sampai  memilih  ruko  dengan  harga  sewa  yang  kemahalan  serta tidak sesuai dengan keadaan.
b. Letak Ruko Yang Strategis Pastikan  ruko  yang  akan  anda  sewa  terletak  di  daerah  yang  strategis.  Letak strategis  memiliki  arti  yang  luas.  Namun  intinya,  lokasi  ruko  yang  anda  sewa haruslah  berada  di  dekat  pusat  keramaian  dan  banyak  orang  yang  lalu-lalang. Banyaknya orang yang  melihat ruko sebagai  tempat usaha anda tersebut  dapat menjadi  media  promosi.  Banyaknya  orang  yang  tahu  terhadap  tempat  usaha anda akan berdampak baik terhadap penjualan.
c. Akses Jalan Menuju Ruko Baik Selain tempat yang strategis, akses jalan juga patut anda pertimbangkan ketika akan menyewa ruko. Akses jalan yang baik meliputi jalan yang tidak rusak dan juga  bisa  dijangkau  dengan  mudah.  Akan  menjadi  hal  percuma  jika  anda menyewa  ruko  di  tempat  strategis  namun  pelanggan  harus  memutar  jauh terlebih dahulu akibat akses jalan yang tidak memungkinkan.
d. Ruko Tidak Terhalang Bangunn
6 Harisdani, Devin Defriza dan Lubis, M. Dolok., Artikel Identitas Fungsi Ruko Kesawan, e-USU Repository, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2004, hal 229
7 Ibid., hal. 230
Salah satu hal yang tidak kalah penting sebagai pertimbangan dalam menyewa ruko  adalah  keterlihatan  atau  visibilitas  bangunan  ruko  itu  sendiri.  Sebelum memutuskan  untuk  menyewa  ruko,  pastikan  ruko  pilihan  anda  tidak  terhalang oleh bangunan lain  baik  dari sisi  depan maupun  dari samping. Visibilitas toko dari jalan raya sangat penting agar bisa dilihat oleh calon konsumen yang juga sekaligus bisa jadi sarana promosi
e. Kondisi Bangunan Ruko Layak Sebelum menyewa ruko, cobalah menyempatkan waktu untuk meninjau kondisi bangunan ruko apakah layak atau tidak. Jika dikaitkan dengan harga sewa, coba pikirkan apakah kondisi bangunan sudah sesuai dengan jumlah uang yang anda bayarkan.  Kondisi  bangunan  ruko  yang  layak  guna  meliputi  atap  yang  tidak bocor,  tidak  kotor,  dinding  masih  bagus  dan  sebagainya.  Pastikan  anda  tidak terlalu banyak melakukan renovasi terhadap ruko yang disewa nantinya.
f. Pastikan Ruko Memiliki Gudang Salah  satu  bagian  penting  dari  tempat  usaha  adalah  gudang.  Dengan  adanya gudang anda bisa menyimpan sebagian stok barang yang sudah tidak muat lagi ditampung didalam toko. Keberadaan gudang perlu  dipertimbangkan saat  anda memutuskan  untuk  menyewa  ruko.  Ruko  yang  memiliki  gudang  akan mempermudah  kita  dalam  mengatur  stok  barang.  Jadi  masukkan  gudang  ke dalam hal yang harus dipertimbangkan saat menyewa ruko.
g. Lahan Parkir Yang Cukup Lahan parkir menjadi bagian ruko yang terkadang masih sering diabaikan oleh para pelaku usaha. Padahal keberadaan lahan parkir tersebut cukup penting bagi para konsumen yang datang. Adanya tempat parkir yang cukup akan membuat mereka  yang  datang  berkunjung  bisa  memarkirkan  kendaraan  dengan  lebih leluasa  dan  tentunya  lebih  aman.  Saat  menyewa  ruko  usahakan  memilih  yang ada tempat parkirnya.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  maka  pelaku  usaha akhirnya  tertarik  untuk  menyewa  Ruko  untuk  temat  usahanya.  Perjanjian  sewa menyewa adalah salah satu perjanjian yang diatur dalam Burgerlijke Wetboek atau Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata) sehingga dikelompokkan  dalam  perjanjian-Perjanjian  Bernama  (Nominaatcontract).  Dalam hal  ini  perjanjian  sewa  menyewa  diatur  dalam  Pasal  1548  sampai  dengan  pasal 1600 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata sewa menyewa ialah :
“ Suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengkatkan  dirnya  untuk memberikan  kepada  pihak  lainnya  kenikmatan  dari  suatu  barang,  selama  suatu waktu  tertentu  dan  dengan  pembayatran  sesuatu  harga,  yang  oleh  pihak  tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya .”
Perjanjian  sewa  menyewa  adalah  kesepakatan  antara  dua  pihak  dalam pengambilan  manfaat  suatu  benda  menurut  batas  waktu  yang  telah  di  sepekati. Dalam  perjanjian  sewa  menyewa,  pihak  pertama  sebagai  penyewa  hanya  berhak menerima manfaat dari benda yang disewa selama waktu yang telah disekapati oleh kedua belah pihak. 8
8 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011, hal. 88
Pengaturan  perjanjian  sewa  menyewa  dalam  praktik  masih  berdasarkan penafsiran  atas  kewajiban  para  pihak  sendiri.  Hal  ini  menimbulkan  ketidakpatian hukum.  Menurut  Gustav  Radbruch,  ada  tiga  tujuan  hukum,  yaitu  keadilan ( gerechtigkeit ), kemanfaatan ( zweckmaeszgkeit ) dan kepastian hukum ( Rechssicherkeit ).  Idealnya  ketiga-tiganya  dapat  tercapai  secara  seimbang. 9 Kepastian hukum adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan ( siherkeit des rechts ). 10
Atas  bangunan  rumah  yang  menjadi  obyek  sewa,  Penyewa  memiliki kewajiban-kewajiban pokok sebagai berikut:
a. Mempergunakan  dan  memanfaatkan  bangunan  rumah  “seperti  seorang  pemilik yang baik”, yang dalam hal ini berarti berdasarkan iktikad baik, Saudara selaku penyewa harus melakukan upaya-upaya yang mungkin dilakukan ( within arm’s length )  untuk  menjaga  dan  merawat  bangunan  rumah  seperti  seakan-akan Penyewa  adalah  pemiliknya  yang  baik  (ini  adalah  kewajiban  utama  pihak penyewa);
b. Membayar harga sewa kepada pihak pemberi sewa dalam jumlah, nominasi, cara dan waktu seperti sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian sewa menyewa (ini adalah pula kewajiban utama pihak penyewa);
c. Tanpa  izin  pihak  pemberi  sewa  dan  atau  jika  terdapat  larangannya  dalam perjanjian sewa menyewa, Penyewa tidak diperbolehkan menyewakan kembali seluruh  atau  sebagian  bangunan  rumah  yang  disewa,  ataupun,  mengalihkan kedudukan sebagai pihak penyewa kepada pihak ketiga lain;
d. Mempergunakan dan memanfaatkan bangunan rumah sesuai dengan peruntukan dan  tujuan  penyewaan  seperti  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan  dalam perjanjian  sewa  menyewa  maupun  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
Berdasarkan  Pasal  1564,  1566,  dan  1567  KUHPerdata,  Penyewa bertanggung  jawab  hanya  terhadap  kerusakan-kerusakan  yang  terjadi  pada bangunan  Ruko  sebagai  akibat  dari  kesalahan  Penyewa  ataupun  pihak  lain  yang tinggal  di  Ruko  ataupun  kesalahan  pihak  lain  yang  melakukan  pengoperan  hak sewa dari Penyewa dalam hal ada ijin menyewakan kembali dalam hal-hal tertentu yang  dipersayaratkan  dalam  perjanjan  yang  diberikan  oleh  Pemilik  Ruko.  Dalam hal  ini  jika  Penyewa  tidak  dapat  memperbaiki  kerusakan-kerusakan  dimaksud, maka  Penyewa  berkewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi  sesuai  dengan kerusakan-kerusakan tersebut kepada Pihak pemilik Ruko.
Setelah  berakhirnya  jangka  waktu  sewa,  secara  hukum  Penyewa berkewajiban  untuk  menembalikan  bangunan  Ruko  kepada  Pihak  Pemberi  Sewa sesuai  seperti  kertika  bangunan  Ruko  tersebut  diserahkan  berdasarkan  perjanjian sewa  menyewa  oleh  Pemberi  Sewa  kepada  Penyewa.  Untuk  kepastian  hukumnya, lebih  baik  jika  pada  waktu  diserahkannya  bangunan  Ruko  oleh  pemberi  Sewa kepada  Pihak  Penyewa  dibuatkan  penelaahannya  yang  menunjukkan  desain konstruksi  bangunan  berikut  spesifikasinya  dari  bangunan  ruko  dan  segala kelengkapannya sesuai pasal 1562 KUHPerdata. Apabila penelaahannya dimaksud
9 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum ( Legal Theory ) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (L egisprudence ), Jakarta: Kencana, 2015, Hal. 288.
10 Ibid., Hal. 297.
ternyata tidak ada, maka kondisi bangunan berikut segala kelengkapannya pada saat diserahkan oleh Pihak Pemberi sewa kepada Pihak Penyewa harus dapat dibuktikan sesuai  Pasal  1563  KUHPerdata,  dan  dalam  hal  ini  tentu  saja  oleh  Pihak  Pemberi Sewa yang menuntutnya.
Pada  tanggal  27  Mei  2016  Pemerintah  Republik  Indonesia  menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan  Kawasan  Permukiman  (selanjutnya  ditulis  PP  Nomor  14  Tahun  2016) mencabut  Peraturan  Pemerintah  No.  44  Tahun  1996  tentang  Penghunian  Rumah Oleh  Bukan  Pemilik  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  80  Tahun  1999  tentang Kawasan  Siap  Bangun  dan  Lingkungan  Siap  Bangun  yang  Berdiri  Sendiri.  PP  ini merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  yang  diterbitkan  dengan  tujuan untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  seluruh pemangku  kepentingan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  serta  hak  dan kewajibannya dalam penyelenggaraan perumahaan dan kawasan pemukiman. Ruko sebagai  bagian  dari  Rumah  yang  dijadikan  Toko  menjadi  tunduk  pula  kepada  PP ini.
Ketentuan terkait pengaturan Ruko yang sewakan dapat dilihat dalam pasal 28 dan Pasal 29 PP ini. Pasal 28 PP Nomor 14 Tahun 2016 mengatur bahwa Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah dengan cara:
1. Hak milik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Cara  sewa  menyewa  dan  bukan  sewa  menyewa,  dengan  syarat  apabila  ada persetujuan  dari  pemilik  rumah  dan  berdasarkan  perjanjian  tertulis,  paling sedikit  mencantumkan  ketentuan  hak  dan  kewajiban,  jangka  waktu  sewa, besarnya harga sewa dan kondisi force majeure .
3. Penghunian  Rumah  dengan  cara  sewa  menyewa  atau  dengan  cara  bukan  sewa menyewa  hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik Rumah. Hal ini berarti  bahwa  rumah  yang  sedang  dalam  sengketa  tidak  dapat  disewakan. Khusus  untuk  rumah  sewa  yang  ditujukan  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah, maka harga sewanya akan ditentukan oleh pemerintah
Pasal 29 ayat  (1) mengatur bahwa khusus harga sewa bagi Rumah sewa yang pembangunannya memperoleh kemudahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ditetapkan  oleh  kepala  daerah  sesuai  kewenangannya  berdasarkan  pedoman  yang ditetapkan  oleh  Menteri.  Dalam  menetapkan  harga  sewa  sebagaimana  dimaksud, kepala  daerah  harus  tetap  memperhatikan  spesifikasi  Rumah  dan  lokasi  Rumah yang  disewakan  serta  kelangsungan  usaha  atau  kegiatan  sewa  menyewa  Rumah. Hal  ini  berarti  dari  segi  regulasi  ada  kepastian  hukum  yang  melindungi  Penyewa dari  harga  sewa  yang  sekehendak  hati  dan  harga  pasar  terhadap  Rumah  aatau kawasan  perumahan  sederhana  seperrti  Program  1000  Rumah  Murah  oleh Pemerintah tetap mengikuti kebijakan pemerintah agar rakyat yang berpenghasilan menengah  ke  bawah  tetap  dapat  berusaha  di  Ruko.  Dikecualikan  bagi  Ruko  yang dibangun dalam kawasan apartemen/kawasan perumahan  mewah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dari  sudut  regulasi  substansi  pengaturan hubungan  hukum  perjanjian  sewa  menyewa  adalah  hanya  ada    dalam  Buku  ke  III KUHPerdata  dalam  pasal-pasal  1548,  pasal  1550  sampai  dengan  pasal  1600. Pegaturan  hukum  perjanjian  sewa  menyewa  ruko  harus  juga  memperhatikan  PPN 14 tahun 2016.

## 3.2 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko
Bisnis  rumah  toko,  surat  perjanjian  sewa  ruko  memang  dibutuhkan  untuk berpegang pada landasan hukum  sehingga tidak terjadi  pelanggaran diantara kedua belah  pihak.  Surat  perjanjian  ini  bersifat  mengikat  dengan  memaparkan  hak  dan tanggung  jawab  dari  masing-masing  pihak  yang  telah  disetujui  bersama  untuk menghindari  pertikaian  yang  berpotensi  terjadi  di  masa  depan.  Begitu  juga  ketika usai membeli ruko baik cash ataupun  Kredit Pemilikan Rumah (selanjutnya ditulis KPR), ketika hendak untuk disewakan keberadaan surat perjanjian sewa ruko sangat penting sebagai landasan hukum yang kuat untuk mengikat antara pemilik Ruko dan penyewa.
Berkaitan dengan syarat adanya causa yang halal sebagaimana diatur dalam pasal  1320  KUHPerdata,  jika  pihak  penyewa  harus  menutup  toko  secara  tiba-tiba, lalu  pindah  tempat  usaha  karena  perintah  pengadilan  untuk  mengosongkan  ruko tersebut. Hal ini akan membuat repot dan musibah berkaitan dengan konsumen yang sudah  banyak  atau  citra  usaha.  Kejadian  ini  bisa  saja  terjadi  akibat  pemilik bangunan  Ruko  yang  disewakan  tersangkut  sengketa  hukum  tanah  yang  kalah  di pengadilan. Hal ini akan menjadi efek domino bagi pihak penyewa dan berdampak pada  jalannya  kegiatan  usahanya,  tanpa  sebelumnya  mengetahui  bahwa  tanah berdirinya  bangunan  Ruko  yang  disewa  terlibat  sengketa  hukum.  Untuk menghindari  terjadinya  kasus  seperti  ini  perlu  dilakukan  tindakan  preventif  dan antisipatif  yang  harus  dituangkan  dalam  Perjanjian  sewa  menyewa  yang  dibuat kedua belah pihak.
Tindakan  preventif  yaitu  Pihak  Penyewa  perlu    mengetahui  benar-benar status  hukum  dari  Ruko  yang  akan  disewa  sebelum  menandatangani  kesepakatan perjanjian sewanya. Pastikan pemilik Ruko langsung atau jika melalui perantara dia dapat  menunjukkan  surat  kuasanya.  Kemudian,  tindakan  antisipatif  yaitu  dengan meminta jaminan pemilik Ruko, jika suatu waktu terjadi sengketa yang berdampak merugikan  Pihak  Penyewa,  maka  Pihak  Penyewa    dapat  meminta  jaminan  hukum serta  ganti rugi.  Terkait  status  kepemilikan  tanah  atas  toko  dan  potensi  sengketa hukumnya,  terdapat  dua  hal  yang  perlu  Anda  perhatikan  sebelum  menandatangani perjanjian  sewa,  Pertama,  siapa  pemilik  bangunan  Ruko  yang  sebenarnya.  Kedua, pastikan apakah selain pihak penyewa apa ada pihak lain yang akan menandatangani perjanjian  sewa  tersebut.  Kedua  hal  ini  bisa  dikatakan  penting  apabila  terjadi kesalahan,  maka  para  pihak  dapat  membatalkan  perjanjian  sewa  tersebut.  Dalam melakukan  langkah  pertama,  Pihak  Penyewa  perlu  mengecek  sertifikat  tanah  dari bangunan  toko  tersebut.  Bila  pemilik  Ruko  mengatakan  bahwa  dirinyalah  pemilik sebenarnya,  maka  dipastikan  nama  si  pemilik  tercantum  dalam  sertifikat  tanah. Realitanya  banyak  penyewa  Ruko  merasa  enggan  melakukan  langkah  ini  dengan alasan  etika  karena  mengintip  sertifikat  tanah  orang  lain,  padahal  hal  ini  memang harus  tegas  sebagaimana  tercantum  dalam  syarat  sahnya  perjanjian  yang  ke  empat menyangkut  obyek  yang  halal  yaitu  tidak  berada  dalam  sengketa  hukum.  Apabila nama  pemilik  bangunan  Ruko  tidak  tercantum  dalam  sertifikat,  maka  beberapa kemungkinan yang ada jika terjadi hal tersebut, diantaranya :
a. Pemilik Bangunan Ruko Berbeda dengan Pemilik Tanah
Dapat  saja  terjadi  perbedaan  antara  pemilik  bangunan  Ruko  dengan  pemilik tanah.  Bila  demikian  maka  dalam  kontrak  sewa  menyewa  perlu  memastikan adanya  kerja  sama  antara  kedua  orang  tersebut.  Kerja  sama  tersebut  dapat dibuktikan  dengan  adakah  surat  perjanjian  antara  pemilik  bangunan  toko  dan pemilik  tanahnya.  Jika  tidak  ditemukan  perjanjian  seperti  itu,  maka  pihak pemilik tanah agar dimintakan melakukan tanda tangan juga di dalam perjanjian sewa yang tandatangani sebagai Pihak Pemberi Sewa.
b. Pemilik Ruko juga pemilik tanah tetapi belum sempat balik nama sertifikat
Adanya  kemungkinan  antara  pemilik  bangunan  Ruko  dan  tanah  sebenarnya sama  (satu  pihak),  tapi  karena  satu  dan  lain  hal  pemilik  tanah  belum  sempat membaliknamakan sertifikat tanahnya. Kondisi ini dapat terjadi misalnya karena pemilik  bangunan  Ruko  telah  membeli  tanah  tersebut  dari  pemilik  lama,  atau pemilik bangunan toko memiliki tanah tersebut karena pewarisan. Jika perolehan tanah  oleh  pemilik  bangunan  toko  berasal  dari  jual  beli,  maka  Pihak  Penyewa perlu  memastikan  jual  beli  tersebut  dengan  memeriksa  perjanjian  jual  belinya, misalnya  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB).  Secara  hukum  perjanjian tersebut membuktikan bahwa memang telah terjadi jual beli tanah, dan pemilik bangunan Ruko merupakan orang yang berhak menyewakan Rukonya. Pastikan juga  dalam  perjanjian  itu  hubungan  jual  beli  antara  pemilik  Ruko  dengan pemilik  lama  sudah  selesai,  dan  pembayaran  harga  tanah  telah  dilunasi.  Jika hubungan  itu  belum  selesai,  maka  hal  ini  akan  berpotensi  memendam  konflik dan gugatan hukum.
c. Dihadapkan oleh pihak perantara
Kondisi ini membuat nama pemilik dalam perjanjian sewa berbeda dengan nama dalam  sertifikat  tanahnya.  Jika  Ruko  yang  disewakan  dalam  jumlah  banyak, biasanya  pemilik  toko  tidak  akan  turun  langsung  melainkan  mempercayakan pengurusan penyewaan kepada orang lain yang menjadi pihak perantara. Dalam hal  ini  maka  harus  dipastikan  bahwa    si  perantara  memiliki  surat  kuasa  dari pemilik Ruko. Perjanjian yang ditandatangani oleh perantara tanpa adanya surat kuasa  yang  diberikan  pemilik  Ruko  merupakan  perjanjian  sewa  yang  tidak  sah dan dapat dibatalkan.
Pasal 29 PP Nomor 14 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penghunian rumah oleh bukan  pemilik  dengan  cara  sewa-menyewa  hanya  sah  apabila  ada  persetujuan atau  ijin  pemilik.  Persetujuan  ini  dapat  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis. Ada 3 klausul yang patut diperjanjikan di dalam perjanjian sewa-menyewa ruko, yaitu  klausul  hak  dan  kewajiban,  klausul  jangka  waktu  sewa  dan  klausul besarnya sewa. 11
a) Klausul Hak dan Kewajiban
Pemilik  ruko  berhak  menerima  uang  sewa  dari  penyewa  dan  menerima pengembalian  rumah  dalam  kondisi  baik  sesuai  dengan  kondisi  yang disepakati  dalam  perjanjian.  Kondisi  yang  baik  tidak  hanya  dari  segi  fisik,
11 Ferdinand Lamak, Pelindungan Hukum Sewa Menyewa Properti, https://www.rumah123.com/panduan-properti/menyewakan-properti-1594- pelindungan-hukum-sewa-menyewa-properti-id.html#0Kp6Egpc8sIwCzkT.99 (diunduh pada 10 Seotember 2019)
tetapi  juga  non  fisik  seperti  harus  bersih  dari  sengketa  dan  tidak  sedang dijaminkan.  Sedangkan  pihak  penyewa  punya  hak  untuk  mempergunakan dan menempati rumah tersebut sesuai dengan fungsinya.
Selain tersebut  diatas,  dalam klausul perjanjian perlu ditegaskan siapa yang akan  membayar  tagihan  biaya  yang  timbul  selama  penyewa  menempati rumah  (seperti  listrik,  telepon,  PDAM,  dan  atau  saluran  televisi berlangganan).  Bila  biaya-biaya  tersebut  ditanggung  penyewa,  sebaiknya Pemilik  Ruko    meminta  uang  jaminan  kepada  penyewa  pada  saat pembayaran pertama kali. Uang jaminan ini digunakan bila terjadi tunggakan tagihan.  Tanpa  ada  jaminan  ditakutkan  pada  akhir  masa  sewa,  penyewa meninggalkan  rumah  dalam  keadaan  terhutang  tagihan.  Tentunya  pemilik ruko  yang  akan  dirugikan.  Sedangkan  tagihan  Pajak,  dalam  hal  ini  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  tidak  ada  kewajiban  bagi  penyewa  untuk membayar tagihannya
Selanjutnya masalah kerusakan atas angunan & ganti rugi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :
1. Apakah  PIHAK  PERTAMA bertanggung  jawab  seluruhnya  akibat  dari kerusakan  maupun  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  struktur dari bangunan ruko tersebut. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim  konstruksi  bangunan  yang  menunjang  berdirinya  bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.
2. Bagaimana  apabila  PIHAK  KEDUA ingin  mengubah  struktur  dan instalasi dari unit ruko tersebut, mengingat ternyata di dalam perjalannya saat sewa berlangsung struktur atau instalasi ada yang bermasalah. Tentu hal ini harus  se ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
3. Sampai sejauh mana PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan struktur  sebagai  akibat  pemakaian,    yang  tidak  diterangkan  diawal  dan tidak  diketahui  terjadi  permasalahan..  atau  karena  penyebabnya  dari Pihak penyewa sebelumnya..
4. Sudah  barang  tentu  terkait  dengan  Force  majeur..PIHAK  KEDUA tidak bertanggung  jawab  atau  dibebaskan  dari  segala  ganti  rugi  atau  tuntutan dari PIHAK  PERTAMA yang  terjadi  akibat  kerusakan  pada  bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan Force majeure  adalah  hal-hal  yang  disebabkan  oleh  faktor  extern  yang  tidak dapat  diatasi  maupun  dihindari,  seperti:  banjir, gempa  bumi,  tanah longsor,  petir,  angin  topan,  kebakaran,  huru-hara,  kerusuhan, pemberontakan, dan perang.
b) Klausul Jangka Waktu Sewa. Perjanjian  sewa-menyewa,  mestinya  mencantumkan  klausul  jangka  waktu untuk  memastikan  kapan  berakhirnya  hak  penyewa  dalam  menempati rumah. Jika penyewa tidak memperpanjang kontrak sewa dengan anda, maka dia berkewajiban meninggalkan rumah tersebut dan menyerahkannya kepada anda,  dalam  kondisi  yang  baik  secara  fisik  dan  non  fisik.  Bila  penyewa berniat memperpanjang masa sewa, Anda dan penyewa harus membuatperjanjian kontrak yang baru
Penyewa  perlu  memastikan    apakah  ada  atau  tidak  pasal-pasal  yang mengatur  mengenai  hal-hal  yang  dilarang  untuk  dilakukan  oleh  penyewa
yang  dapat  mengakibatkan  perjanjian  sewa  menyewa  berakhir  sebelum jangka  waktu  yang  diperjanjikan,  misalnya,  pasal  mengenai  apabila  pihak penyewa  melakukan  tindakan  melanggar  hukum  atau  tidak  diketahui keberadaannya  selama  jangka  waktu  yang  diperjanjikan,  maka  perjanjian sewa  akan  berakhir.  Jika  ada  pasal-pasal  yang  mengatur  untuk  dilakukan Penyewa yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian sewa menyewa, maka itu dapat dijadikan alasan oleh Pihak Pemberi Sewa untuk mengakhiri perjanjian.  Sehingga  memberi  peluang  kepada  Pemberi  Sewa  untuk  dapat menyewakan Ruko tersebut kepada Pihak Lain.
c) Klausul Harga Sewa
Pihak  Pemberi  Sewa  harus    mencantumkan  besarnya  harga  sewa  dalam perjanjian  berdasarkan  kesepakatan  dengan  pihak  penyewa.  Sebelum menetapkan  harga,  sebaiknya  survei  harga  sewa  rumah  disekitar  lokasi dengan tipe yang sama, agar harga yang ditetapkan tidak terlalu tinggi yang akan  membuat  pihak  penyewa  merasa  dirugikan,  juga  tidak  terlalu  rendah yang  tentunya  merugikan  Pihak  Pemberi  Sewa.  Sebelum  masa  perjanjian kontrak berakhir, dibuatkan klausul yang menyatakan bahwa Pihak Pemberi Sewa tidak berhak menaikkan harga sewa secara sepihak.
Dalam  membuat  kesepakatan  pembayaran  harga  sewa,  harus  ditegaskan apakah dibayar setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Apabila uang sewa telah dibayarkan,  pihak  penyewa  tidak  berhak  menarik  kembali,  kecuali  ada  hal- hal  yang  membuat  pihak  penyewa  merasa  dirugikan,  seperti  rumah  yang disewa rusak oleh bencana alam dan tidak bisa dihuni kembali.  Bila hal  ini terjadi, Pemberi Sewa wajib mengembalikan uang sewa sesuai dengan waktu yang tersisa dari perjanjian masa sewa.

## 4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pengaturan  perjanjian  sewa  menyewa  dalam  KUHPerdata  masih  belum berkepastian  hukum  untuk  melindungi  kepentingan  para  pihak,  sehingga dalam  praktik  masih  berdasarkan  penafsiran  atas  kewajiban  para  pihak sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakpatian hukum. Hak dan kewajiban para pihak  melekat  dalam  perjanjian  sewa  menyewa.  Dalam  perjanjian  sewa menyewa Ruko ini, maka pihak penyewa tidak boleh mengalih sewakan lagi kepada pihak lain, kecuali diperjanjikan sebelumnya oleh kedua pihak.
2. Upaya  perlindungan  hukum  bagi  penyewa  dalam  perjanjian  sewa  menyewa Ruko adalah dengan membuat suatu perjanjian tertulis yang bersifat mengikat dengan memaparkan hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang telah disetujui bersama untuk menghindari pertikaian yang berpotensi terjadi di  masa  depan.  Dalam  klausul  perjanjian  perlu  ditegaskan  siapa  yang  akan membayar  tagihan  biaya  yang  timbul  selama  penyewa  menempati  Ruko (seperti listrik, telepon, PDAM, dan atau saluran televisi berlangganan). Bila biaya-biaya tersebut ditanggung penyewa, sebaiknya  meminta uang jaminan kepada penyewa pada saat pembayaran pertama kali

## 4.2 Saran
1. Pembahasan  hukum  perikatan  menjadi  kebutuhan  yang  harus  ayat  di  tunda dengan  memasukan  aturan-aturan  yang  lengkap  tentang  hukum  perjajian  sewa menyewa  yang  konprehensif    yang  dapat  memberikan  kepada  hukum  dan perlindungan hukum bagi para  pihak yang membuatnya.
2. Dalam  membuat  perjanjian  sewa  menyewa  yang  berkepastian  hukum  dan  agar tidak menimbulkan terjadinya sengketa dikemudian hari, perlu dilakukan bimtek atau pelatihan cara membuat kontrak yang berkepastian hukum bagi para pelku usaha Usaha Kecil dan Mikro

## DAFTAR BACAAN
Ali, A.,“Menguak Teori Hukum ( Legal Theory ) dan Teori Peradilan (Judicialprudence ) Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (L egisprudence )”.  Jakarta:  Kencana, 2015.
Hariri. W.M.. “Hukum Perikatan” Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
Ridwan,  A.,  dkk ., “Laporan  Hasil  Peneitian  :  Evaluasi  Dampak  Pelaksanaan  Program FLPP Wilayah II Tahun 2010-2014” Jakarta, 2016
Harisdani,  Devin  Defriza  dan  Lubis,  M.  Dolok.,  “Artikel  Identitas  Fungsi  Ruko Kesawan, e-USU Repository”. Medan : Universitas Sumatera Utara, 2004.
Raubaba,  H.S  Kebijakan  Publik  Pada  Penyeragaman  Fasade  Ruko  Terhadap Pembentukan Citra Kota Wamena Sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa ( Studi Kasus Koridor Jalan Irian), ., http://eprints.undip.ac.id/59221/1/Kebijakan_Publik_Pada_Penyeragaman_Fasad e_Ruko_Terhadap_Pemb.pdf
Lamak, F., Pelindungan Hukum Sewa Menyewa Properti, https://www.rumah123.com/panduan-properti/menyewakan-properti-1594- pelindungan-hukum-sewa-menyewa-properti-id.html#0Kp6Egpc8sIwCzkT.99

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tutik  Retnowati  dan  Widyawati  Boediningsih  ,  Wanprestasi  dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Toko  antara  penyewa  dengan  Penyalur  Barang  Kepada  Pihak  Kedua, Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, 2020