## SINKRONISASI HUKUM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI KETENTUAN MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

## Oleh  Johan Alamsyah
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan email : jas.alamsyah@gmail.com

## Abstract
Spouse Apostasy after the marriage that resulted not get along among them is the reason for the divorce set out in Article 116 h KHI, so that the provisions of this article need to be analyzed in the perspective of sync  in  relation  to  other  articles  in  KHI.  The  conclusion  is  based  on the analysis of synchronization of the law is that it turns the provisions of  Article  116  letter  h  KHI  conflict  with  other  articles  of  the  KHI,  ie will  divorce,  about  the  notion  of  apostasy,  meaning  household harmony, the legitimacy of religious differences in marriage.
Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Murtad, Sinkronisasi Hukum

## A. Pendahuluan
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menegaskan  bahwa  “perkawinan  adalah sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya  itu”. 1 Dengan  ketentuan ini,  maka  perkawinan  beda  agama  adalah tidak  sah,  dan  tidak  ada  tempat  bagi perkawinan  beda  agama  dalam  sistem hukum perkawinan di Indonesia. Ketentuan ini  diperkuat  dalam  Pasal  4  Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
1 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
menurut  hukum  Islam  sesuai  dengan  pasal 2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.” 2
Pasal  116  huruf  h  Kompilasi
Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian  dapat  terjadi  karena  alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan dalam rumah tangga. 3 Ketentuan Pasal 116 huruf  h  ini  seolah-olah  mengizinkan perkawinan  tetap  berlangsung  meskipun salah  seorang  dari  suami  atau  istri  telah berbeda  agama  karena  murtad,  padahal ketentuan  Pasal  2 ayat  (1) Undang-undang
2 Lihat, Pasal 4 KHI.
3 Lihat, Pasal 116 huruf h KHI.
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
mengharuskan  rumah  tangga  dibangun  di atas  fondasi  pernikahan  seagama  antara suami dan istri.
Ketentuan-ketentuan  hukum  yang tampak  tidak  sejalan  tersebut  tentu  saja sangat  menarik  untuk  dianalisis  melalui suatu  perspektif  sinkronisasi  hukum  yang merupakan  bagian  dari  Ilmu  Hukum. Untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan,  penting  pula  untuk  dikaji pandangan Hukum Islam mengenai perkawinan  beda  agama  dan  murtadnya suami atau istri dalam perkawinan.
B. Tujuan Perkawinan
Nikah secara bahasa adalah
“ adhdhammu ” yang berarti berkumpul atau berhimpun,  nikah  dapat  juga  berarti “ watha’ ”  yaitu  berhubungan  intim.  Secara syara‟  nikah  adalah  akad  yang  dilakukan antara  laki-laki  dan  perempuan  yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual”. 4 Dikatakan oleh  Sayyid  Sabiq,  tujuan  perkawinan dalam  Islam  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani dalam rangka  membentuk  keluarga,  memelihara nasab  serta  meneruskan  keturunan,  serta mencegah terjadinya perzinaan, agar
4 Peunoh  Daly, Hukum  Perkawinan  Islam,  Suatu Studi  Perbandingan  dalam  Kalangan  Ahlus-Sunnah  dan Negara-Negara  Islam ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang,  2005), hal. 73.
tercipta  ketenangan  dan  ketentraman  jiwa bagi yang bersangkutan. 5
Pasal  1  Undang-Undang  No.  1
Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan  perkawinan  ialah  ikatan lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 6
Pengertian  perkawinan  dalam  pasal  ini menunjukkan  hubungan  yang  erat  sekali antara  perkawinan  dengan  agama  dan kerohanian,  sehingga  perkawinan  bukan hanya  harus  mengandung  unsur  lahir (jasmani),  tetapi  harus  pula  mengandung unsur batiniah (rohani). Membentuk keluarga  yang  bahagia  juga  erat  sekali hubungannya dengan memperoleh
keturunan, sehingga pendidikan dan pemeliharaan  anak-anak  yang  lahir  dalam perkawinan juga menjadi tujuan perkawinan.  Dalam  perkawinan  juga  tidak diharapkan  terjadinya  penderitaan  dan kesengsaraan  bagi  kedua  belah  pihak (suami  dan  istri) , baik  material  maupun spiritual.
Sebagai pengaturan lebih lanjut dari pengertian  perkawinan  dalam  Pasal  1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam memuat  pengertian  perkawinan  yang  lebih tegas  dalam  Pasal  2,  yang  menyebutkan
5 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah,  Juz  6 ,  terj.  Moh. Thalib, (Bandung: PT Alma‟arif, 1985), hal. 19-21.
6 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
bahwa “perkawinan menurut  hukum  Islam adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat kuat  atau miitsaaqan  gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya adalah ibadah”.
Berdasarkan beberapa defenisi dalam peraturan perundang-undangan
diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan  menurut  agama  Islam  adalah pernikahan,  yaitu  suatu  aqad  yang  sangat kuat  untuk  membentuk  keluarga  yang sakinah, mawaddah warahmah yang dengannya  dapat  menghalalkan  hubungan antara  laki-laki  dan  perempuan  sebagai suami  istri  dalam  rangka  membentuk keluarga  yang  bahagia  untuk  mentaati perintah  Allah  sebagai  ibadah.  Dalam pengertian  perkawinan  ini  tercakup  pula tujuan perkawinan dalam Islam.

## C. Perceraian
Cerai  menurut  bahasa  Indonesia berarti  pisah,  putus  hubungan  sebagai suami istri, dan perceraian berarti perpisahan,  perihal  bercerai  (antara  suami dan  istri),  perpecahan. 7 Dikatakan  oleh Subekti,  perceraian  ialah  penghapusan perkawinan  dengan  putusan  hakim,  atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. 8
Perceraian  merupakan  jalan  keluar terakhir  apabila  dalam  suatu  perkawinan
7 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 208-209.
8 Subekti  (I), Pokok-Pokok  Hukum  Perdata ,
(Jakarta: PT Intermasa, 1989), hal.42.
terjadi  persoalan  antara  suami  istri  yang tidak  lagi  dapat  diatasi.  Perceraian  harus dilakukan dengan cara yang sah, yaitu jika terdapat alasan-alasan yang kuat dan dalam keadaan yang mendesak untuk dipergunakan bercerai melalui pengadilan. Dasar  kebolehan  bercerai  adalah
hadist Nabi Muhammad saw yang berbunyi:  “perkara  halal  yang  paling dibenci Allah adalah perceraian” (HR. Abu Daud). 9 Kaedah  ushul  fiqh  menyatakan “ adhdhararu yuzal” , yang artinya kemudharatan  itu  harus  dihilangkan 10 , maka  sepatutnya  perceraian  dilakukan untuk menghilangkan kemudharatan. Kaedah ini sejalan dengan salah satu hadits Nabi  Muhammad  saw  yang  berbunyi:  “ la dharara  wa  la  dhirara ”,  yang  artinya jangan  memudharatkan  diri  sendiri  dan jangan memudharatkan orang lain.
Berdasarkan  hadits  ini,  maka  segala kemudharatan,  baik  yang  mengenai  diri sendiri maupun  yang mengenai orang lain, harus dihilangkan.
Menurut  Pasal  113  Kompilasi Hukum  Islam  dan  juga  dalam  Pasal  38 Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974, disebutkan  Perkawinan  dapat  putus  karena kematian,  perceraian  dan  atas  putusan pengadilan.  Ketentuan  normatif  ini  sejalan dengan  ketentuan  dalam  hukum  Islam bahwa  perkawinan  dapat  putus  karena
9 Muhammad bin Ismail Alkahlani, Subulussalam, Juz 3 , (Semarang: Toha Putra, t.th), hal. 168. 10 Jalaluddin  Abdurrahman, Al-Asybah  wa  An- Nazhair  Fi  Alfuru’ ,  (Semarang:  Toha  Putra,  t.th),  hal. 113.
beberapa  sebab,  antara  lain  karena  adanya talak dari  suami,  karena  adanya  putusan hakim, dan karena putus dengan sendirinya (karena kematian). 11
Murtad merupakan salah satu alasan  perceraian,  sebagaimana  tampak dalam Pasal  116 KHI berikut ini : 12
Perceraian  dapat  terjadi  karena alasan atau alasan-alasan :
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi, dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan.
2. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang
sah karena hal lain diluar
kemampuannya.
3. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman penjara  5  tahun  atau  hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan  kewajiban  sebagai  suami atau isteri.
6. Antara  suami  dan  isteri  terus  menerus terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
11 Sudarsono, Hukum  Perkawinan  Nasional ,
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal.116.
12 Pasal 116 KHI.
7. Suami melanggar taklik thalaq.
8. Peralihan  agama  atau  murtad  yang menyebabkan
terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Setiap  ajaran  agama  yang diakui di Indonesia melarang keras umatnya berpindah-pindah kepercayaan, dan bahkan beberapa agama melarang keras perkawinan  umatnya  dengan  umat  agama lain.  Dalam  agama  Islam,  perkawinan dengan  orang yang  berbeda  agama menimbulkan  perceraian  secara  otomatis, dan  sekaligus  mengakibatkan  hubungan suami-istri yang mereka lakukan dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  zina yang dosanya sangat besar. Dalam ajaran agama Islam,
murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan (suami atau istri) akan mengakibatkan putusnya perkawinan karena sebab fasakh. 13 Putusnya perkawinan karena fasakh berarti
memutuskan  akan  nikah  karena  ada  sebab yang  nyata  dan  jelas  yang  menghalangi kelestarian hubungan suami isteri. 14
Fasakh merupakan  hak  bagi  suami dan  istri. Bila sebab  fasakh ada pada isteri maka  hak  fasakh ada  pada  suami,  dan apabila sebab fasakh ada pada suami maka hak fasakh ada pada istri. Akibat timbulnya sebab fasakh, salah seorang dari suami istri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan
13 Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan.  Kamal  Muchtar, Asas-asas  Hukum  Islam tentang Perkawinan , (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 212.
14 Ibid .
karena  tidak  ada  lagi  keharmonisan  rumah tangga  dan  tidak  pula  mungkin  mencapai perdamaian  sehingga  fasakh ini  perlu ditempuh. Hakimlah melalui proses peradilan  yang  memberikan  keputusan tentang  berlangsungnya  perkawinan  atau terjadinya perceraian, dan pihak penggugat dalam perkara fasakh haruslah mempunyai alat bukti yang lengkap guna menimbulkan keyakinan  bagi  hakim  yang  mengadili perkara  tersebut.  Hakim  tidak  dapat memfasakh  sebuah  perkawinan  meskipun diantara suami atau istri memiliki alat bukti yang  cukup,  jika  suami  istri  memiliki kerelaan  dengan  keadaannya  dan  tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, kecuali  alasan  fasakh  tersebut  berkenaan dengan  hak  Allah,  seperti  salah  satu diantara  suami  atau  istri  murtad  dan perkawinan yang ada hubungan darah. 15
D. Fasakh Karena Murtad
Arti fasakh menurut  bahasa  ialah rusak atau putus. Fasakh berarti memutuskan  pernikahan.  Fasakh  adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan  Agama  berdasarkan  dakwaan (tuntutan)  istri  atau  suami  yang  dapat dibenarkan  oleh  Pengadilan  Agama  atau karena  pernikahan  yang  telah  terlanjur menyalahi  hukum  pernikahan. 16 Menurut pendapat  yang  lain  fasakh  adalah  rusak atau putusnya perkawinan melalui
15 Ibid., hal. 213. 16 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal. 314.
pengadilan  di  sebabkan  sesuatu  yang diketahui setelah akad berlangsung. Fasakh diperbolehkan pula bagi  seorang istri  yang sudah  mukallaf  atau  baligh  dan  berakal. Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudaratan. 17
Suami  dan  istri  memiliki  hak  yang sama  dalam  upaya  menghapus  atau mencabut  suatu  ikatan  rumah  tangga karena  adanya  penyebab  tertentu  yang dibenarkan  menurut  hukum.  Fasakh  bisa terjadi  karena  tidak  terpenuhinya  syarat- syarat ketika akad berlangsung atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan  kelangsungan  perkawinan. 18
Fasakh  akan  mengakhiri  perkawinan  saat itu juga.
Fasakh karena alasan murtad merupakan  fasakh  yang  datang  setelah akad.  Misalnya,  salah  satu  suami  istri murtad (keluar dari agama Islam) dan tidak mau  kembali  sama  sekali,  maka  akadnya batal  (fasakh)  karena  kemurtadannya,  atau misalnya  suami  yang  tadinya  kafir  masuk Islam,  tapi  istri  masih  tetap  dalam kekafirannya  yaitu  tetap  menjadi  musrik, maka akadnya batal (fasakh).
Apabila terdapat hal-hal atau kondisi  penyebab  fasakh  yang  berkenaan dengan hak Allah, maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan
17 Beni  Ahmad  Saebani, Fikih  Munakahat , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 105.
18 Abd.  Rahman  Ghazali, Fiqih  Munakahat , (Bogor: Kencana, 2003), hal. 142-143.
Pengadilan. 19 Misalnya,  terbukti  bahwa salah  satu  pihak  dari  suami  istri  beralih agama (murtad).
Apabila  fasakh  berkenaan  dengan selain  hak  Allah,  maka  fasakh  tersebut menjadi  kewenangan  Pengadilan  untuk memutuskannya  berdasarkan  pengajuan dan pembuktian para pihak yang berperkara  di  persidangan.  Namun  jika diantara  suami  istri  tidak  ada  keberatan (ada kerelaan menjalani perkawinan dengan kondisi tersebut), maka Pengadilan tidak dapat memfasakh perkawinan mereka.
Ulama  Hanafiyah,  Malikiyah,  dan Hanabilah  menurut  Hasbi  Ash-Shidiqie sependapat  bahwa  jika  dari  salah  satu suami  atau  istri  murtad,  perceraiannya harus  disegerakan  demi  menjaga  tauhid dari  salah  satunya. 20 Dikatakan  Imam Ahmad  bin  Hambal  bahwa  perceraian seketika  terjadi  dengan  murtadnya  istri meskipun  si  isteri  belum  lewat  masa iddahnya. 21
Adapun Abu Hanifah menyatakan  bahwa  perpisahan  antara suami  istri  karena  murtad  bukanlah  talak, melainkan fasakh. Fasakh
tidak mengurangi jumlah talak. 22 Pendapat Imam Syafii,  Imam  Malik  dan  Abu  Yusuf, hukum  pernikahan  mereka  adalah  batal, bukan  talak,  karena  penyebabnya  adalah
19 Kamal Mukhtar, log.cit. , hal. 213.
20 Peunoh Daly, op.cit ., hal. 81.
21 Al  Imam  Muhammad  Asy  Syaukani, Nailul Authar Jilid VI , (Semarang: Asy Syifa, 2001), hal. 94.
22 Abdurrahman  Al  Jaziri, Al-Fiqh  ala  Madzhabil Arba`ah , Juz  IV ,  (Bairut:  Darul  Kitab  Alamiyah,  1996), hal. 99.
perbedaan  agama. 23 Al-Jaziri,  salah  satu ulama dari mazhab
Hanafiyah,
menginduksi  dari  beberapa  mazhab  fiqh, dan  menyatakan  apabila  suami  keluar  dari agama  Islam  (riddah)  maka  jadilah  talak ba‟in  bagi  istrinya  sekaligus,  karena  tidak diperolehkan  bagi  suami  orang  kafir menguasai urusan istri orang muslim dalam segala  aspek  kehidupan  sehingga  ia  harus dipisahkan secara langsung tanpa menunggu keputusan. 24
Jelaslah  bahwa  ke-  4  (empat) mazhab  yaitu  Syafii,  Maliki,  Hambali  dan Hanafi sepakat bahwa sekufu dalam agama harus dipenuhi dalam perkawinan. Pendapat  ulama  ini  sejalan  dengan  tujuan perkawinan  yaitu  untuk  mewujudkan kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah  dan  warahmah  sesuai  dengan ajaran  Islam,  sehingga  masing-masing suami  isteri  harus  sekufu  (kesamaan derajad). 25 Hal  inipun  disebut  dalam kitab  Al  Bahr,  bahwa  kesepakatan  para ulama (ijma‟) apabila salah satu dari suami isteri  murtad  dan  bukan  keduanya,  maka batallah pernikahan. 26
Mengenai  waktu  terjadinya  fasakh karena  murtad  ada  perbedaan  antara  istri yang  telah  didukhul  dengan  istri  yang qabla dukhul. Jika diantara suami atau istri murtad  sebelum  istri  dicampuri,  maka
23 Al Imam Muhammad Asy Syaukani, log.cit.
24 Abdurrahman Al Jaziri, log.cit.
25 Al  Imam  Muhammad  Asy  Syaukani, op.cit .,
251.
26 Al  Imam  Muhammad  Asy  Syaukani, ibid. ,  hal. 94.
perkawinan  mereka  putus  saat  itu  juga. Namun  jika  murtad  nya  salah  satu  pihak terjadi  setelah  istri  dicampuri  (ba‟da dukhul),  maka  cerainya  ditangguhkan ( tawaqquf ),  yaitu  kalau  mereka  kembali kepada  Islam  pada  masa  iddah,  maka pernikahan  mereka  tetap  utuh,  namun  jika mereka tidak kembali kepada Islam sampai habis masa iddah, maka pernikahan mereka putus terhitung sejak mereka murtad. 27
E. Sinkronisasi Hukum Ketentuan

## Murtad Sebagai Alasan Perceraian
Pasal  4  KHI  memuat  aturan  bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut  hukum  Islam  sesuai dengan Pasal 2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan.” 28 Perkawinan hanya  dapat  dilaksanakan  menurut  hukum Islam  jika  calon  suami  dan  calon  istri sama-sama  beragama  Islam.    Oleh  karena itu, Pasal 40 huruf c KHI melarang seorang pria  muslim  melangsungkan  perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama  Islam 29 ,  dan  Pasal  44  KHI melarang seorang wanita Islam melangsungkan pernikahan dengan seorang pria  yang  tidak  beragama  Islam 30 .  Dalam hukum  Islam,  jika  ketentuan  ini  dilanggar maka  batallah  pernikahan  tersebut 31 ,  dan Pasal  72  ayat  (2)  dan  Pasal  73  huruf  d
27 Peunoh Daly, log.cit . 28 Lihat, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. 29 Lihat Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam. 30 Lihat Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
31 Al Imam Muhammad Asy Syaukani, log.cit.
KHI 32 mengatur mengenai cara membatalkan  perkawinan  beda  agama dengan mengajukannya  kepada pengadilan yang  berwenang.  Murtadnya  suami  atau istri  setelah  terjadinya  perkawinan  tidak merupakan bagian dari pengaturan Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 huruf d KHI.
Pada banyak kasus yang akhir-akhir ini  sering  terjadi,  calon  suami  dan  calon istri  pada  waktu  menikah  sama-sama beragama  Islam,  tetapi  dalam  masa perkawinan,  salah  satu  pihak  (suami  atau istri)  murtad  (keluar  dari  agama  Islam  dan memeluk  agama  lain).  Murtadnya  suami atau  istri  tersebut  akan  menimbulkan permasalahan dalam kelangsungan perkawinan. Dalam hukum Islam murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan  mengakibatkan  batalnya  atau putusnya  perkawinan  pada  saat  itu  juga (seketika),  tetapi  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  murtadnya  salah  satu  pihak  dalam perkawinan  hanyalah  merupakan  alasan perceraian  yang  harus  diajukan  kepada Pengadilan  Agama  yang  berwenang  untuk diperiksa dan diputuskan.
Pasal  116  huruf  h  KHI  memuat ketentuan  bahwa  “Perceraian  dapat  terjadi
32 Pasal  72  ayat  (2)  KHI  mengatur  bahwa “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya  perkawinan  terjadi  penipuan  atau  salah sangka mengenai diri suami atau istri.” Pasal 73 huruf d KHI  mengatur  bahwa  “Yang  dapat  mengajukan permohonan  pembatalan  perkawinan  adalah  para  pihak yang  berkepentingan  yang  mengetahui  adanya  cacat dalam  rukun  dan  syarat  perkawinan  menurut  hukum Islam  dan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana tersebut dalam pasal 67.”
karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga”. 33
Rumusan  Pasal  116  huruf  h  KHI  ini mengandung permasalahan yuridis dalam 4 (empat) hal, yaitu:
1. Unsur Kehendak Bercerai
Hukum  Islam  tidak  memberikan penjelasan  mengenai  arti  kata  “dapat” dalam rumusan Pasal 116, padahal arti kata ini  memegang  peranan  peranan  penting dalam  rumusan  Pasal  116  KHI.  Oleh karena  itu,  pengertian  kata  dapat  harus dicari menurut arti gramatikalnya, disamping  dicari  di  dalam  peraturan perundang-undangan  yuang berlaku dan di dalam pendapat ahli hukum.
Pengertian  “dapat”  hanya  disebut secara  tidak  lengkap  dalam  Penjelasan Pasal  22  Undang-Undang  No.  1  Tahun
1974  tentang  Perkawinan  (UUP).  Pasal  22 UUP berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan,apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan  perkawinan.”  Penjelasan
Pasal  22  UUP  hanya  menjelaskan  sebagai berikut:
pengertian  "dapat"  pada  pasal  ini diartikan  bisa  batal  atau  bisa  tidak batal,  bilamana  menurut  ketentuan hukum  agamanya  masing-masing tidak menentukan lain. 34
33 Lihat,  Pasal  116  huruf  h  Kompilasi  Hukum Islam.
34 Penjelasan  Pasal  22  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal  ini  hanya  menjelaskan  bahwa arti  kata  “dapat”  adalah  bisa.  Makna pengecualian  dalam  penjelasan  pasal  ini adalah  jika  hukum  agama  masing-masing pihak menentukan berbeda, yaitu menentukan  harus  batal,  maka  kata  “dapat dibatalkan”  harus  dibaca  “batal  demi hukum”.  Tetapi  penjelasan  Pasal  22  UUP tersebut  tidak  menjelaskan  arti  kata  dapat lengkap.
Menurut  tata  bahasa  (gramatikal) dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia,  arti  kata dapat  adalah  mampu,  sanggup,  boleh, mungkin. 35 Menurut  ahli  bahasa  hukum, DR.  Yayah  Basariah,  Kata  “dapat” tergolong  pada  bentuk  kata  bantu.  Harus dibaca dengan kata kerja yang mengikutinya. 36 Kata  dapat  dalam  Pasal 116  KHI  diapit  oleh  kata  perceraian  dan kata terjadi, sehingga rumusannya menjadi “perceraian  dapat  terjadi”.  Dalam  kamus, kata  “boleh”  bermakna  “dapat”.  Kata “boleh”  juga  sejalan  maknanya  dan bersinonim  dengan  “diizinkan”  atau berpadanan  dengan  “tidak  dilarang”.  Jadi, kata  dapat  diartikan  “boleh”,  “diizinkan” atau “tidak dilarang”. 37 Kata “dapat” dalam rumusan  suatu  pasal  biasanya  menunjuk kepada  bentuk  kewenangan  (hak),  bukan
35 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit. , hal. 236.
36 http://www.cnnindonesia.com/politik/20151124 194256-32-93794/ahli-bahasa-hukum-sebut-posisi- sudirman-said-tak-bermasalah/, diakses tanggal 21 Nopember 2015.
37 http://www.cnnindonesia.com/politik/20151124 194256-32-93794/ahli-bahasa-hukum-sebut-posisi- sudirman-said-tak-bermasalah/, diakses tanggal 21 Nopember 2015.
sebagai  bentuk  kewajiban. 38 Kewajiban adalah  beban  yg  diberikan  hukum  kepada subjek  hukum,  tanpa  memperdulikan apakah  kewajiban  itu  sesuai  dengan kemauan subjek hukum atau tidak. 39
Berdasarkan  keseluruhan  uraian  di atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pengertian  kata  “dapat”  dalam  rumusan Pasal  116  KHI  menunjuk  kepada  hak seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  atau tidak  melakukan  sesuatu,  sesuai  dengan kehendaknya  dan  berdasarkan  suasana batinnya. Kata “dapat” ternyata memegang peranan  penting  dalam  rumusan  Pasal  116 huruf  h  KHI,  karena  menunjuk  kepada kehendak  seseorang.  Dalam  literatur  ilmu hukum, pilihan seseorang untuk melakukan sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu dibahas dalam teori kehendak.
Teori kehendak (Wilsmacht
Theorie)  diajarkan  oleh  Von  Hippel (Jerman) dalam bukunya “Die Grenze von Vorzatz  und  Fahrlassigkeit”  pada  tahun 1903,  juga  dianut  oleh    Bernhard Winscheid.  Teori  kehendak  menerangkan hak  adalah  kehendak  yang  diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang. 40 Teori kehendak juga  menerangkan  bahwa  sengaja  adalah kehendak  untuk  membuat  suatu  perbuatan
38 http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pen dapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/, diakses tanggal 25 Nopember 2015.
39 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Seri Hukum  Perikatan  (Perikatan  Pada  Umumnya) ,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 142 40 Mariam  Darus  Badrulzaman,  dkk, Kompilasi Hukum  Perikatan ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2001), hal.15.
(tindakan) dan kehendak untuk menimbulkan  akibat  dari  perbuatan  itu. Suatu  akibat  memang  dikehendaki  apabila akibat  itu  yang  menjadi  maksud  dari tindakan  tersebut. 41 Dengan  kata  lain, apabila  seseorang  melakukan  perbuatan yang  tertentu,  tentu  saja  ia  melakukannya dengan  kehendak  menimbulkan  akibat tertentu  pula,  sebab  siapa  yang  melakukan suatu perbuatan adalah pihak yang menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal  yang  menyertai  akibatnya.  Oleh karena  itu,  yang  terpenting  bukanlah  apa yang  dilakukan  seseorang,  tetapi  apa  yang ia  inginkan. 42 Justeru  akibatlah  yang dikehendaki
seseorang yang mendorongnya  untuk  melakukan  suatu perbuatan.  Dengan  demikian,  kehendak  si pembuat  ditujukan  kepada  perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai.
Dalam  kaitannya  dengan  Kompilasi Hukum  Islam,  teori  kehendak  yang  dianut dalam Pasal 116 KHI harus dibaca menurut ajaran  indeterminisme,  bukan  menurut ajaran  determinisme.  Menurut  ajaran determinisme,  manusia  tidak  mempunyai kehendak bebas, karena manusia melakukan  suatu  perbuatan  didorong  oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya.
Sebaliknya menurut ajaran indeterminisme, walaupun untuk melakukan sesuatu
41 Subekti (II), Hukum Perjanjian , Cetakan ke-11, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1.
42 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut Pandang  Hukum  Bisnis) ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2001), Hal.5-11
perbuatan  dipengaruhi  oleh  bakat  dan milieu, manusia dapat menentukan
kehendaknya secara bebas. 43
Dalam  kaitannya  dengan  Pasal  116 KHI, tindakan pengajuan perceraian merupakan  bentuk  kewenangan  (hak) suami atau istri, dan bukan sebagai bentuk kewajiban bagi mereka. Setelah murtadnya salah  satu  pihak,  pengajuan  perceraian kepada Pengadilan yang berwenang digantungkan pelaksanaannya kepada kehendak suami atau istri.
Dalam  kaitannya  dengan  Pasal  115 KHI 44 yang menegaskan bahwa perceraian hanya  dapat  diputuskan  oleh  Pengadilan berdasarkan  pengajuan  suami  atau  istri, maka  kata  “dapat”  dalam  Pasal  116  KHI memiliki 2 (dua) makna, yaitu
menghendaki  atau  tidak  menghendaki perceraian. Jika suami atau istri menghendaki perceraian setelah murtadnya pasangannya  maka  ia  dapat  menggunakan Pasal  116  huruf  h  KHI,  tetapi  jika  suami atau  istri  tidak  menghendaki  perceraian setelah  murtadnya  pasangannya  maka ketentuan  Pasal  116  huruf  h  KHI  tidak berlaku  dalam  perkawinan  mereka.  Pasal 116 huruf h KHI menyerahkan sepenuhnya kehendak  bercerai  ataupun  kehendak  tetap
43 Lihat,  Herlien  Budiono, Ajaran  Umum  hukum Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang  Kenotariatan , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 47-48.
44 Isi  pasal  115  KHI  adalah:  “Perceraian  hanya dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak.”  Lihat  Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.
meneruskan  kehidupan  rumah  tangga kepada suasana batin kedua belah pihak.
Dengan demikian, perceraian dengan alasan murtad diserahkan sepenuhnya kepada kehendak bebas manusia 45 ,  yaitu  kehendak  suami  atau  istri yang  terikat  perkawinan.  Jika  suami  dan istri  secara  bersama-sama  menghendaki perkawinan terus berlangsung setelah salah satu  pihak  murtad,  maka  Pengadilan  dan pihak  manapun  tidak  berwenang  untuk menceraikan  mereka.  Artinya,  Pasal  116 huruf  h  KHI  memuat  pengaturan  diam- diam  bahwa  perbedaan  agama  dalam perkawinan adalah sah menurut hukum jika setelah murtadnya suami atau istri, mereka bersepakat  untuk  tetap  melangsungkan perkawinan.
Hal ini bertentangan dengan ketentuan  pasal-pasal  lain  dalam  KHI. Suami  atau  istri  dibebaskan  oleh  KHI untuk  memilih  apa  yang  dikehendakinya setelah  salah  satu  pihak  murtad.  Rumusan Pasal 116 huruf h KHI tidak sejalan dengan ketentuan dalam fiqh dan tidak mengandung  sinkronisasi  dengan  pasal- pasal lainnya dalam KHI, sebagai berikut:
a. Pasal  116  huruf  h  KHI  tidak  sesuai dengan  ketentuan  fiqh.  Pasal  116  huruf h  KHI  tidak  mempersoalkan  apakah suami  atau  istri  mengetahui  terjadnya hubungan zina dalam perkawinan
45 Bandingkan dengan teori kehendak (wilstheorie)  dalam  ilmu  hukum,  lihat  Mariam  Darus Badrulzaman, KUHPerdata  Buku  III  tentang  Hukum Perikatan dengan Penjelasan , (Bandung: Alumni, 1996), hlm.98.
mereka sebagai akibat hukum murtadnya salah satu pihak, sebagaimana menjadi jumhur ulama. b. Pasal 116 huruf h KHI tidak mengandung sinkronisasi  dengan tujuan perkawinan.  Pasal  3  KHI  mengatur bahwa perkawinan bertujuan
mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah, dan  Pasal  77  ayat  (1)  KHI  menegaskan Suami  istri  memikul  kewajiban  yang luhur  untuk.  Meskipun  rumah  tangga tetap rukun setelah murtadnya salah satu pihak,  perkawinan  tersebut  tidak  dapat lagi  mencapai  tujuan  mewujudkan kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah,  dan  rahmah,  sebagaimana diatur  Pasal  3  dan  Pasal  77  ayat  (1) KHI.
c. Pasal 116 huruf h KHI tidak mengandung sinkronisasi dengan
ketentuan  keabsahan  perkawinan.  Pasal
4  KHI  mengatur  bahwa  perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Jika  suami  istri memutuskan  untuk  tetap  melanjutkan perkawinan  setelah  murtadnya  salah satu  pihak,  maka  perkawinan  tetap  sah jika  belum  diceraikan  oleh  Pengadilan (Pasal 115 KHI), dan Pasal 116 huruf h KHI berfungsi memberikan ruang untuk terjadinya  penyelundupan  hukum  untuk keabsahan beda agama dalam
perkawinan  yang  dilarang  dalam  oleh Pasal 40 dan Pasal 44 KHI.
d. Pasal 116 huruf h KHI tidak mengandung sinkronisasi dengan ketentuan  kewajiban  mendidik  istri  dan anak sesuai  agama  Islam. Pasal  80 KHI mewajibkan suami menjamin terwujudnya kehidupan keagamaan dalam  rumah  tangga  dalam  mendidik istri  dan  anaknya,  sedangkan  Pasal  77 ayat  (3)  KHI  mewajibkan  suami  istri mengasuh, memelihara dan memberikan pendidikan agama kepada anak- anaknya.  Tidak  terjadinya  perceraian setelah  murtadnya  salah  satu  pihak, mengakibatkan  kehidupan  keagamaan dalam  rumah  tangga  tidak  lagi  sesuai dengan  perintah  Allah  dan  sekaligus mengakibatkan  kerugiaan  keagamaan bagi anak-anak yang kedua orangtuanya berbeda agama.
e. Pasal 116 huruf h KHI tidak mengandung sinkronisasi dengan ketentuan  bahwa  perkawinan  adalah untuk  mentaati  perintah  Allah.  Pasal  2 KHI  menegaskan  bahwa  pernikahan adalah  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaaqan  gholiidhan  untuk  menaati perintah  Allah  dan  melaksanakannya adalah  ibadah.  Membebaskan  kehendak bercerai  atau  kehendak  melanjutkan perkawinan  meskipun  salah  satu  pihak telah  murtad  adalah  berarti  KHI memberi  ruang  bagi  suami  istri  untuk tidak  menaati  perintah  Allah  dan  tidak
melaksanakannya
sebagai ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KHI.
Lebih  lanjut  berdasarkan  ketentuan Pasal 2 KHI, para pihak dalam perkawinan (suami  dan  istri)  diperintahkan  oleh undang-undang untuk mematuhi dan melaksanakan  perintah  Allah  SWT  dalam menjalani  kehidupan  perkawinan  mereka. Hal  ini  berarti  menurut  undang-undang, mentaati  perintah  Allah  dalam  perkawinan adalah kewajiban suami istri dan sekaligus merupakan hak Allah.
Jika  mentaati  perintah  Allah  dalam perkawinan merupakan hak Allah berdasarkan  penafsiran  sistematis  terhadap Pasal  2  KHI,  maka  perceraian  dengan alasan  murtad  tidak  dapat  diserahkan kepada  kehendak  suami  atau  istri,  karena perceraian seharusnya merupakan kewajiban  mutlak  untuk  dilaksanakan ketika suami atau istri murtad.
Pasal  116  huruf  a  sampai  dengan huruf  g  merupakan  hak  manusia  sehingga sudah  sepantasnya  diserahkan  kepada kehendak  suami  atau  istri  untuk  bercerai, tetapi  berbeda dengan ketentuan Pasal  116 huruf  h  yang  merupakan  hak  Allah sehingga  tidak  dapat  diserahkan  kepada kehendak  suami  atau  istri  untuk  bercerai. Meletakkan  hak  Allah  setara  dengan kehendak  mutlak  manusia  merupakan sistematika  yang  salah  dalam  perumusan pasal-pasal KHI.
Seharusnya  ketentuan  Pasal  116 huruf h KHI dibuat dalam Pasal tersendiri. Mengacu  kepada  ketentuan  Pasal  2,  Pasal
3,  dan  Pasal  72  ayat  (3)  KHI,  ketentuan pengajuan kepada pengadilan untuk bercerai  dengan  alasan  murtad  tidak  boleh ada.  Berdasarkan  sinkronisasi  terhadap ketentuan  Pasal  2,  Pasal  3  dan  Pasal  72 ayat  (3)  KHI,  seharusnya  KHI  mengatur putusnya perkawinan dengan alasan murtad  adalah  karena  kehendak  hukum, artinya  perkawinan  batal  demi  hukum setelah  murtadnya  salah  satu  pihak, meskipun  perceraian  tidak  dikehendaki oleh suami atau istri.
Ketentuan yang mengatur pembatalan  perkawinan  karena  murtad sebenarnya sudah ada dalam Pasal 75 huruf a  KHI 46 ,  tetapi  tidak  mengaturnya  secara tegas. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut  dapat  diajukan  kepada  Pengadilan Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal suami  atau  istri  atau  tempat  perkawinan dilangsungkan. 47
Pasal  75  huruf  a  KHI  berbunyi sebagai berikut:
“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad”
Putusan  Pengadilan  Agama  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  mengenai pembatalan  perkawinan  karena  salah  satu dari  suami  atau  istri  murtad,  tidak  berlaku surut. 48 Ini  berarti  bahwa  pembatalan perkawinan  berlaku  dan  dihitung  sejak
46 Lihat, Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam. 47 Lihat,  Pasal  74  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam.
48 Lihat, Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
terbitnya  putusan  Pengadilan  Agama. Adanya  rumusan  “tidak  berlaku  surut” ditujukan  untuk  membedakan  putusan pembatalan  perkawinan  karena  murtad dengan  putusan  pembatalan  perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam  perkawinan.  Putusan  Pengadilan Agama  yang  telah  berkekuatan  hukum mengenai  pembatalan  perkawinan  karena cacat (tidak terpenuhinya) syarat dan rukun dalam  perkawinan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  73  KHI  berlaku  surut,  artinya berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. 49 Dengan kata lain,
perkawinan yang cacat (tidak
terpenuhinya)  syarat  dan  rukun  dianggap oleh  hukum  tidak  pernah  ada,  jika Pengadilan  Agama  telah  menerbitkan putusan pembatalan perkawinan.
Menurut  isi  redaksinya,  ketentuan Pasal  75  huruf  a  KHI  seolah-olah merupakan kelanjutan dari ketentuan pasal mengenai pembatalan perkawinan mengenai murtad. Rumusan Pasal 75 huruf a  KHI  hanyalah  ketentuan  mengenai  sejak kapan putusan pengadilan mengenai pembatalan  perkawinan  karena  murtad tersebut berlaku. Akan tetapi di dalam KHI tidak  ditemukan  pasal  yang  mengatur pembatalan perkawinan karena murtad.
49 Lihat,  Pasal  74  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum Islam.
2. Unsur Ketidakrukunan dalam Rumah Tangga Berdasarkan unsur ketidakrukunan dalam Pasal 116 huruf h KHI,  ada  beberapa  kerancuan  yang ditemukan, yaitu:
a. Rumusan Pasal 116 huruf h merupakan  bagian  dari  rumusan
Pasal 116 huruf f KHI.
b. KHI  memperkenankan  perbedaan agama  dalam  perkawinan 50 jika setelah  murtadnya  suami  atau  istri, rumah tangga mereka tetap rukun.
c. Makna  ketidakrukunan  dalam  Pasal 116 huruf h KHI cenderung merujuk kepada  hubungan  kemasyarakatan, bukan kepada akidah.
Masing-masing  kerancuan  ini  akan dijelaskan  dalam  pembahasan  berikut ini.
1) Pasal  116  huruf  h  Tercakup  dalam Pasal 116 huruf f KHI
Makna  ketidakrukunan  dalam
Pasal 116 huruf h KHI sebenarnya sama dengan  makna  ketidakrukunan  dalam Pasal  116  huruf  f  KHI.  Ketidakrukunan dalam  Pasal  116  huruf  f  merupakan wujud dari perselisihan dan pertengkaran  yang  terus  menerus  yang tidak dapat didamaikan lagi.
Ketidakrukunan  yang  dimaksud  dalam Pasal  116  huruf  f  tidak  terpisahkan dengan perselisihan dan pertengkaran.
50 Yang  dimaksud  bukanlah  perkawinan  beda agama, tetapi beda agama setelah terjadinya perkawinan.
Pasal 116 huruf f tidak mengatur atas  alasan  apa  terjadinya  perselisihan dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga. Undang-undang tidak
memuat pembatasan mengenai  penyebab hal  itu. Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam  rumah  tangga  bersifat  unik. Disebut unit karena apapun bisa menjadi penyebab, bahkan terkadang berasal dari persoalan  yang  sepele.  Apapun  yang menjadi  penyebab  perselisihan  dan pertengkaran  suami  istri,  jika  penyebab tersebut  mengakibatkan  ketidakrukunan dalam  rumah  tangga  yang  tidak  dapat didamaikan  lagi,  maka  ketentuan  Pasal 116 huruf f telah terpenuhi.
Bunyi  Pasal  116  huruf  h  KHI memberi  pengertian  bahwa  meskipun salah  satu  pihak  diantara  suami  atau murtad, namun keadaan rumah
tangganya tetap rukun,
maka perkawinannya  tidak  dapat  dibubarkan. Dalam pasal 116 huruf h KHI, bukanlah murtad sebagai alasan utama perceraian, melainkan ketidakrukunan dalam rumah tangga  yang  menjadi  pokok  alasan perceraian. 51
51 Suami  istri  yang  tidak  sekufu‟  (setara)  dalam bidang  agama  seringkali  menjadi  penyebab  tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga. Jika ketidakharmonisan  ini  tidak  bisa  dipulihkan  lagi,  maka suami  atau  istri  pada  akhirnya  memutuskan  untuk melakukan perceraian. Yang dimaksud dengan memulihkan  keharmonisan  dalam  hukum  Islam  adalah pihak  yang  murtad  kembali  ke  agama  Islam.  Lihat,  A. Zuhdi  Muhdlor, Memahami  Hukum  Perkawinan:  Nikah, Talak,  Cerai,  dan  Rujuk, (Bandung:  Al-Bayan,  1995), hal. 43.
Oleh  karena  itu,  ketidakrukunan dalam Pasal 116 huruf h KHI juga harus dibaca  sama  dengan  ketidakrukunan dalam  Pasal  116  huruf  f  KHI.  Jika penyebab  pertengkaran  dan  perselisihan adalah  karena  salah  satu  pihak  (suami atau istri) murtad, maka alasan perceraian  menurut  Pasal  116  huruf  f telah  terpenuhi.  Ketentuan  Pasal  116 huruf  h  tidak  perlu  ada  jika  unsur murtad  dalam  Pasal  116  huruf  h digantungkan pada syarat ketidakrukunan,  sebab  menggantungkan pada  syarat  ketidakrukunan  merupakan bagian  dari  ketentuan  Pasal  116  huruf  f KHI.
Para  pihak  melaksanakan  akad nikah  secara  Islam  berdasarkan  Pasal  4 KHI,  maka  berarti  para  pihak  saling mengikatkan  diri  untuk  membangun rumah  tangga  berdasarkan  ajaran  Islam. Dengan  murtadnya  seseorang  maka kesepakatan  mematuhi  ajaran  Islam telah ditolak (tidak dipenuhi) oleh pihak yang  murtad,  sehingga  landasan  akad telah  dihapuskan  oleh  pihak  yang murtad  secara  sepihak.  Oleh  karena  itu, sebenarnya  unsur  ketidakrukunan  tidak diperlukan  dalam  Pasal  116  huruf  h
KHI. Pembuat undang-undang sepatutnya  merumuskan  satu  pasal tersendiri mengenai pembatalan
perkawinan  karena  alasan  murtad.  Jika suami  istri  diceraikan  oleh  pengadilan dengan putusan pembatalan perkawinan,
dan  mereka  masih  tetap  ingin  hidup bersama dalam ikatan perkawinan, maka setelah  pembatalan  perkawinan  mereka dapat  menikah  lagi  di  Kantor  Catatan Sipil,  tanpa  berdasarkan  hukum  Islam, tetapi murni sebagai kesepakatan diantara para pihak untuk menikah.
2) Keabsahan Perbedaan Agama dalam Perkawinan
Pasal  116  huruf  h  KHI  ini  juga mengandung  kerancuan  lain.  Pasal  116 huruf  (h)  Kompilasi  Hukum  Islam memuat aturan bahwa perceraian dengan  alasan  murtad  hanya  dapat dikabulkan jika murtad tersebut mengakibatkan terjadinya
ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga. Artinya,  jika  salah  satu  diantara  suami istri  keluar  dari  agama  Islam  (murtad), dan  murtadnya  tersebut  menyebabkan rumah tangga mereka tidak rukun, maka mereka boleh mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan murtad  tersebut.  Dilain  pihak  berarti bahwa  meskipun  salah  satu  diantara suami  atau  istri  murtad  (keluar  dari agama  Islam),  namun  rumah  tangga mereka  tetap  rukun,  maka  hal  tersebut tidak  bisa  dijadikan  alasan  untuk mengajukan  perceraian. 52 Pasal  116 huruf  (h)  Kompilasi  Hukum  Islam seolah-olah harus dibaca sebagai
52 Lihat,
52 http://sudonoalqudsi.blogspot.co.id/2012/07/sensitifitas- dalam-menginterpretasikan.html, diakses tanggal 1 Desember 2015.
berikut:  “Murtad  (peralihan  agama) dapat menjadi alasan perceraian, hanyalah  jika  kondisi  setelah  terjadinya murtad  itu  berdampak  pada  terjadinya suatu  bentuk  ketidakrukunan  dalam rumah  tangga  pihak  yang  mengajukan perceraian”.
Hal ini tentunya bertolak belakang dengan ketentuan dalam Islam. Dalam  Islam  jika  salah  satu  diantara suami isteri murtad, maka pernikahannya  harus  diceraikan,  baik rumah  tangganya  rukun  maupun  tidak. Dalam Hukum Islam, jika salah seorang diantara  suami  istri  keluar  dari  agama Islam  (murtad),  maka  perkawinannya otomatis  cerai  (fasakh). 53 Dan  jika mereka  tetap  hidup  serumah  dan melakukan  hubungan  suami  istri,  maka hubungan mereka dikategorikan sebagai zina. Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan  suatu  perkawinan  akibat murtad  (pindah  agama)  apabila  tidak terjadi  permasalahan  rumah  tangga, meskipun  secara  agama  khususnya hukum Islam perbuatan tersebut
53 Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi  Peradilan  Agama,  yang  menyatakan  bahwa amar  putusan  cerai  talak  yang  diajukan  oleh  suami  yang riddah  (keluar)  dari  agama  Islam  adalah  memfasakh perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat.  Walaupun dalam  ketentuan  ini  hanya  disebutkan  suami  yang mengajukan,  namun  ketentuan  ini  juga  berlaku  apabila istri  yang  mengajukan  gugatan  cerai  dengan  alasan murtad.  Lihat,  Mahmakah  Agung  Republik  Indonesia Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama, Pedoman Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama Buku II , (Jakarta:  t.p, 2014), hal. 149.
menyebabkan perkawinan menjadi terfasakh (batal).
Pasal  116  huruf  h  tampaknya hanya  melakukan  konsistensi  dengan Pasal 4 (keabsahan), tapi tidak melakukan  sinkronisasi  dengan  Pasal  2 (akad)  dan  Pasal  3  (tujuan).  Artinya, sepanjang  perkawinan  menurut  hukum Islam  telah  dicatat  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah,  maka  perkawinan  telah sah,  dan  murtadnya  suami  atau  istri tidak mempunyai akibat apapun terhadap keabsahan perkawinan menurut  hukum  Islam.  Pasal  116  huruf h  juga  harus  mengacu  kepada  Pasal  2 KHI  (akad  untuk  mematuhi  perintah Allah),  Pasal  3  KHI  (mewujudkan rumah  tangga  sakinah,  mawaddah  dan rahmah)  dan  Pasal  40  dan  44  KHI (larangan  perkawinan  beda  agama), bukan  hanya  Pasal  4  (keabsahan perkawinan).
3) Ketidak  jelasan  Makna  Ketidak rukunan Kerukunan  dalam  Islam  diberi istilah  “tasamuh”  atau  toleransi,  yaitu membiarkan  secara  sadar  terhadap pikiran  atau  pendapat  orang  lain. Kerukunan  dimaksudkan  sebagai  satu tata  pikir  atau  sikap  hidup  ( thalent attitude )  yang  menunjukkan  kesabaran atau  kelapangan  dada  menghadapi pikiran-pikiran,  pendapat-pendapat,  dan
pendirian  orang.  Orang  yang  demikian dinamakan  toleran. Berlaku  rukun
sebagaimana  dikatakan Franz  Magnis Suseno, berarti  menghilangkan  tanda- tanda  ketegangan  dalam  masyarakat atau  antara  pribadi-pribadi,  sehingga hubungan  sosial  tetap  kelihatan  selaras dan baik-baik. 54
Yang  dimaksud  dengan  istilah “tasamuh  ”  atau  toleransi  dalam  ajaran Islam, ialah kerukunan sosial kemasyarakatan,  bukan  dalam  bidang aqidah  Islamiyah  (keimanan),  karena aqidah  telah  digariskan  secara  jelas  dan tegas di dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Dalam  hal  akidah  atau  keimanan, seorang  muslim  harus  meyakini  bahwa Islam  adalah  satu-satunya  agama  dan keyakinan  yang  benar  dan  dianutnya sesuai  dengan  perintah  Allah  SWT. Oleh  karena  itu, yang  dimaksud kerukunan  dalam  pengertian  toleransi adalah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah  Islamiyah  (keimanan),  karena akidah  telah  digariskan  secara  jelas  dan tegas  dalam  Alqur‟an  dan  Hadits. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 KHI, makna kerukunan yang dimaksud  di  dalam  Pasal  116  huruf  h KHI  adalah  kerukunan  se-akidah  untuk bersama-sama  mematuhi  perintah  Allah SWT.
Dengan  demikian,  kerukunan perkawinan  yang  dikehendaki  dalam
54 Franz  Magnis  Suseno, Etika  Dasar,  Masalah- masalah  Pokok  Filsafat  Moral ,  (Yogyakarta:  Kanisius, 1990), hal 52.
Kompilasi Hukum Islam adalah
kerukunan  yang  sesuai  dengan  akidah. Mencermati ketentuan Pasal 116 huruf h KHI,  KHI  seolah-olah  menyamakan konsep  kerukunan  dalam  kehidupan sosial  kemasyarakatan  dengan  konsep kerukunan  dalam  hukum  perkawinan Islam.

## F. PENUTUP
Berdasarkan  analisis  sinkronisasi hukum  terhadap  ketentuan  murtad  sebagai alasan perceraian di dalam ketentuan Pasal 116  huruf  h  KHI,  diperoleh  kesimpulan bahwa  ketentuan  perceraian  dengan  alasan murtad  yang  diatur  di  dalam  Pasal  116 huruf  h  KHI  ternyata  bertentangan  dengan pasal-pasal lainnya dalam
KHI.
Pertentangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pasal  2  KHI  menegaskan  perkawinan merupakan akad untuk mematuhi perintah  Allah,  sehingga  perceraian dengan alasan murtad seharusnya merupakan  kewajiban  mutlak  suami atau istri, tetapi ternyata Pasal 116 huruf h  KHI  malah  menyerahkan  sepenuhnya kehendak  untuk  bercerai  kepada  suami istri yang bersangkutan.
2. Rumusan Pasal 116 huruf h KHI secara diam-diam  mengabsahkan  perbedaan
agama  suami  istri  dalam  perkawinan, artinya bahwa perkawinan tetap dinyatakan  sah  oleh  hukum  jika  suami atau  istri  tidak  menuntut  perceraian kepada  pengadilan  setelah  murtadnya suami atau istri dalam perkawinan.
3. Pasal 116 huruf h KHI tidak menjelaskan  pengertian  murtad  secara jelas,  kecuali  menyamakan  makna murtad dengan peralihan agama, sehingga  terpenuhinya  syarat  murtad dalam Pasal 116 huruf h KHI
digantungkan  kepada  pembuktian  di hadapan persidangan Pengadilan Agama
4. Rumusan  Pasal  116  huruf  h  KHI memperlakukan makna kerukunan sosial  kemasyarakatan  dalam  ajaran Islam  dengan  makna  kerukunan  se- akidah dalam perkawinan yang dikehendaki Pasal 2 dan Pasal 3 KHI;
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas,  patut  disarankan  kepada  Mahkamah Agung RI segera menerbitkan surat edaran yang  menegaskan  ketentuan  Pasal  116 huruf h KHI dinyatakan tidak berlaku. Para ahli  hukum  Islam  dan  intelektual  muslim lainnya  diharapkan  segera  merumuskan ketentuan  fasakhnya  perkawinan  dan mengajukannya kepada pembentuk
undang-undang untuk diberlakukan.

## Daftar Kepustakaan
A.  Djazuli.  1996. Fiqh  Jinayah  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam) .  Jakarta: RajaGrafindo Persada.
A. Mukthie  Fadjar. 1994. Tentang  dan Sekitar Hukum Perkawinan di  Indonesia . Malang: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
A. Zuhdi Muhdlor. 1995. Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk. Bandung: Al-Bayan.
Abd. Rahman Ghazali. 2003. Fiqih Munakahat , Bogor: Kencana.
Abdul Qadir Audah. 1964. At Tasyri’il Jina’il Islami , Jilid 2 . Kairo: Darul „Urubah.
Abdurrahman Al Jaziri. 1996. Al-Fiqh ala Madzhabil Arba`ah , Juz IV . Bairut: Darul Kitab Alamiyah.
Abu  Bakar  Jabir  Al-Jazairi.  2001. Ensiklopedi  Muslim  (Minhajul  Muslim) ,  terj.  Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah.
Al Imam Muhammad Asy Syaukani. 2001. Nailul Authar Jilid VI . Semarang: Asy Syifa.
Beni Ahmad Saebani. 2001. Fikih Munakahat . Bandung: Pustaka Setia.
Daniel  S.  Lev.  1980. Peradilan  Agama  Islam  di  Indonesia, terj.  H.  Zaini  Ahmad  Nuh. Jakarta: Intermasa.
Firdaus AN. 2005 . Riddah Sebagai Kanker Aqidah , Panji Masyarakat No.412.
Franz  Magnis  Suseno.  1990. Etika  Dasar,  Masalah-masalah  Pokok  Filsafat  Moral . Yogyakarta: Kanisius.
Herlien  Budiono.  2009. Ajaran  Umum  hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Jalaluddin Abdurrahman. t.th. Al-Asybah wa An-Nazhair Fi Alfuru’ . Semarang: Toha Putra.
Kamal  Muchtar.  2004. Asas-asas  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan .  Jakarta:  Bulan Bintang.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja.  2003. Seri  Hukum  Perikatan  (Perikatan  Pada Umumnya) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mahmakah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2014. Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama  Buku  II . Jakarta:  t.p.
Mariam  Darus  Badrulzaman,  dkk.  2001. Kompilasi  Hukum  Perikatan .Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Mariam  Darus  Badrulzaman.  1996. KUHPerdata  Buku  III  tentang  Hukum  Perikatan dengan Penjelasan . Bandung: Alumni.
Muhammad bin Ismail Alkahlani. t.th. Subulussalam, Juz 3 . Semarang: Toha Putra.
Munir Fuady. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Notosusanto. 1953. Peradilan Agama di Jawa dan Madura . Yogyakarta: t.p..
Peunoh Daly. 2005. Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam . Jakarta: Bulan Bintang.
Sayyid Sabiq. 1985. Fikih Sunnah, Juz 6 , terj. Moh. Thalib. Bandung: PT Alma‟arif.
Subekti (I). 1989. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT Intermasa.
_______(II). 1987. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa.
Sudarsono. 1991. Hukum Perkawinan Nasional . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Wahbah Zuhaili. 1984. Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu, Juz.6 . Damsyiq: Dar al-Fikri. http://www.cnnindonesia.com/politik/20151124194256-32-93794/ahli-bahasa-hukum- sebut-posisi-sudirman-said-tak-bermasalah/, diakses tanggal 21 Nopember 2015.
http://www.cnnindonesia.com/politik/20151124194256-32-93794/ahli-bahasa-hukum- sebut-posisi-sudirman-said-tak-bermasalah/, diakses tanggal 21 Nopember 2015.
http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi- hukum/, diakses tanggal 25 Nopember 2015.
http://sudonoalqudsi.blogspot.co.id/2012/07/sensitifitas-dalam-menginterpretasikan.html, diakses tanggal 1 Desember 2015.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  dalam  Lampiran  Intruksi  Presiden  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam