## PRAKTIK TONELO DAN MAKNA FILOSOFISNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Gorontalo)
Hendra Yasin 1
Abdur Rahman Adi Saputera 2
Hamdan Ladiku 3
1 IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia; Email: hendrayassin@gmail.com 2 IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia, Email: adisaputrabd@gmail.com 3 IAIN Sultan Amai Gorontalo, Email: hamdanladiku@iaingorontalo.ac.id
Abstract  : Tonelo  in  the  literature  of  the  Gorontalo  community  is  a  tradition  related  to  marital issues, namely matters that focus on the issue of the cost of marriage, and this tradition itself has long been practiced by the local community, especially in Tamalate, East Gorontalo City, however the  author  sees  an  oddity.  tends  not  to  be  in  accordance  with  the  concepts  and  principles  of Islamic  law,  among  the  irregularities  of  the  Tonelo  tradition  is  the  cost  of  the  marriage  itself which  is  quite  expensive/high,  so  it  is  not  surprising  that  it  causes  a  lot  of  controversy  and contradiction which gives quite a lot of implications from positive and even negative aspects. The type of research used in this research is a type of empirical phenomenological legal research that is Field Research, using a qualitative approach, while the research location is in Tamalate, Kota Timur, Gorontalo, with the subject of this research being the Tamalate community itself. Finally, the  author  concludes  that  the  Tonelo  tradition  in  general  is  makruh,  and  may  be  judged  to  be permissible  if  there  is  an  element  of  pleasure/volunteership  between  the  two  parties  to  the prospective bride and groom, and it can also be said to be unlawful if it turns out that in practice its  implementation  brings  harm,  as  is  the  principle  of  Islamic  law  which  allows  every  tradition. which brings benefit and vice versa.
Keywords: Marital, Tonelo, Philosophy, Islamic Law
Abstrak: Tonelo dalam literatur  masyarakat Gorontalo  merupakan sebuah  tradisi  yang  berkaitan pada persoalan perkawinan yaitu hal-hal yang menitik beratkan pada persoalan biaya perkawinan, dan tradisi ini sendiri telah lama di praktekan oleh masyarakat setempat terutama di Tamalate Kota Timur  Gorontalo,  namun  demikian  penulis  melihat  adanya  kejanggalan  yang  cenderung  tidak sesuai  dengan  konsep  dan  prinsip  hukum  islam,  diantara  kejanggalan  tradisi  Tonelo  tersebut adalah  biaya  dari  perkawinan  itu  sendiri  yang  cukup  mahal/tinggi,  sehingga  tidak  heran  banyak menimbulkan  kontroversi  dan  kontradiksi  yang  cukup  memberikan  banyak  implikasi  dari  aspek positif bahkan negatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum  Fenomenologis  Empiris  yang  bersifat  Field  Research,  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif, sedangkan lokasi penelitian berada  di Tamalate Kota Timur, Gorontalo, dengan subjek penelitian  ini  adalah  masyarakat  Tamalate  itu  sendiri.  Akhirnya  penulis  menyimpulkan  bahwa tradisi  Tonelo  pada  umumnya  adalah  makruh,  dan  bisa  saja  dihukumi  boleh  bilamana  terdapat unsur  keridhaan/sukela  diantara  kedua  belah  pihak  calon  mempelai,  serta  dapat  pula  dikatakan haram bilamana ternyata pada praktek pelaksanaannya mendatangkan kemudharatan, sebagaimana prinsip  hukum  islam  yang  membolehkan  setiap  tradisi  yang  membawa  kemaslahatan  dan begitupun sebaliknya.
Kata kunci: Perkawinan, Tonelo, Filosofis, Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Praktek perkawinan yang telah ada di masyarakat Gorontalo pada dasarnya telah  terikat  pada  dua  ketentuan  yaitu  melalui  perundang-undangan  hukum keluarga  islam  di  Indonesia  dan  hukum  adat  yang  berlaku  pada  masyarakat setempat.  dari  sinilah  kita  akan  mengenal  adanya  praktek  perkawinan  yang melibatkan  unsur  biaya  perkawinan  atau  yang  lebih  populer  dikenal  oleh masyarakat  Gorontalo  dengan  istilah Tonelo. Praktek  biaya  perkawinan/ Tonelo telah  lama  berlaku  bagi  masyarakat  Gorontalo  tidak  terkecuali  di  Tamalate  Kota Timur, dimana biaya perkawinan ini dapat berupa pemberian yang dilakukan oleh pihak  keluarga  laki-laki  kepada  pihak  keluarga  perempuan  untuk  pelaksanaan penikahan serta tata upacara adat.
Tradisi  Masyarakat  Gorontalo  dalam  tahapan  awal  dalam  pernikahan disebut  dengan Lenggota  Moduluhupa (Tahap  Bermusyawarah) Monduluhupa adalah  musyawarah  kedua  belah  pihak  orang  tua  sang  jejaka  dan  sang  gadis membicarakan tentang besarnya biaya yang harus disiapkan oleh kedua orang tua jejeka  dalam  pelaksanaan  perkawinan  serta  tata  upacara  adat  dan  saat pelaksanaanya.  Pihak  pria  tidak  menyebutkan  secara  verbal  biaya  pesta pernikahan, mahar, dan lain Pada tahap ini orang tua calon pengantin sebagainya. Namun  secara  tegas  dinyatakan  secara  simbolis  melalui  benda-benda  adat  yang dibawa  serta  pada  saat  itu.  Seperti,  jumlah  bungkusan  sirih  pinang,  misalnya sepuluh bungkus, menunjukan jumlah mahar sepuluh gram emas, pemberian sirih pinang  untuk  di  mamak  menunjukan  kesiapan  menanggung  bahan-bahan  dapur (sapi,  beras  dan rempah-rempah), bila sirih  pinang di  bungkus dengan kain  yang sangat indah maka berarti menyatakan kesiapan untuk menyediakan pake (pakaian pengantin) dan Pu'ade (pelaminan) dan jika pinang masih  adacampuknya berarti kesiapan melaksanakan prosesi adat termasuk dalamnya member sedekah kepada pelaksana adat pada pesta pernikahan. 1
Prinsip  ajaran  islam  senantiasa  mengusung  asas  dinamis,  fleksibel,  solutif atau  mudah  tapi  tidak  memudahkan dan  tidak  terkecuali  pada  persoalan
1 Muhammad  Fauzy  Mukolil,  “Turunani  Dalam  Adat  Molapi  Saronde  Pada  Upacara Pernikahan Di Provinsi Gorontalo” (Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2015). Hlm. 12
perkawinan,  contohnya  bagaimana  Rasulullah  Saw  membuat  satu  keputusan untuk  mempermudah  proses  perkawinan  salah  seorang  sahabat  yang  sangat miskin,  hal  ini  dilakukan  oleh  Rasulullah  Saw  karena  perkawinan  adalah  salah satu ciri khas syariah dan syiar islam yang lebih menekankan pada prioritas esensi dari  tujuan  perkawinan  itu  sendiri,  sebagai  sarana  panggilan  ibadah  untuk memelihara manusia, dan melindungi tatanan sosial di masyarakat. Lain dari pada itu ajaran islam juga membawa nilai kesederahanaan, agar seluruh umat terhindar dari  tradisi  yang  hedonis  matrealis  yang  di  penuhi  keberkahan.  Namun  tidak jarang  biaya  perkawinan  disalah  artikan  sebagai  mahar/pemberian  yang  harus dipenuhi oleh piak pria kepada pihak wanita. 2
Pada  dasarnya  sudah  banyak  literatur  yang  berbicara  tentang  kewajiban pihak  pria  untuk  memberikan  mahar  sekalipun  dalam  bentuk  yang  sangat sederhana.  Namun  bila  mahar  dimaknai  sebagai  biaya  perkawinan  sekaligus terlebih dengan nominal yang sangat mahal atau tinggi, tentu saja akan membawa banyak  implikasi  negatif.  Kendati  begitu,  sebenarnya  persoalan  ini  bukanlah masalah jika keluarga pria menyanggupi permintaan dari pihak wanita yaitu biaya perkawinan yang mahal. Namun realitanya di lapangan, tidak sedikit pihak wanita meminta  bahkan  menjadikan  biaya  perkawinan  yang  mahal  sebagai  syarat kumulatif  yang  harus  dipenuhi  pihak  laki-laki  guna  dapat  melangsungkan perkawinan, jika sudah seperti ini kondisinya, maka inilah yang berpotensi untuk dapat  memicu  timbulnya  dosa  dan  maksiat  juga  kemudharatan-kemudharatan lainnya.
Sebut  saja  tradisi Tonelo di  Tamalate  Kota  Timur,  bahwa  jumlah  biaya perkawinan  yang  harus  diberikan  oleh  calon  suami  jumlahnya  lebih  banyak  dari pada mahar yang sewajarnya, dimana kisaran nominal biaya perkawinan biasanya di  mulai  dari  50,  75,  100,  bahkan  150  Juta,  tidak  heran  karena  tingginya  biaya perkawinan  yang di  patok oleh pihak keluarga perempuan, banyak pemuda  yang gagal  menikahi  karena  ketidakmampuannya  memenuhi  biaya  perkawinan  yang dipatok,  sementara  pemuda  dan  si  gadis  telah  lama  menjalin  hubungan  yang
2 Abdur Rahman Adi Saputera, “The Contextualization of Islamic Law Paradigms in the Pandemic Time Covid-19 as the Word of Religious Moderation,” Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2020): 127–146.
serius.  Ironisnya  yang  lebih  parah  lagi,  tidak  sedikit  pasangan  yang  mengalami kasus tersebut, malah melakukan hubungan kumpul kebo, kawin lari, atau bahkan hamil  pranikah.  Penyebab  tingginya  biaya  perkawinan  yang  ditentukan  oleh keluarga  calon  mempelai  perempuan  tentu  saja  disebabkan  oleh  beberapa beberapa indikator.
Dalam  konteks  ini,  nominal  biaya  perkawinan  yang  mahal  sudah  menjadi semacam tradisi khususnya di Tamalate Kota Timur, dan sebaliknya mahar yang merupakan  kewajiban  dalam  Islam  tidak  dipermasalahkan  karena  jumlahnya dikembalikan  pada  aspek  kerelaan  calon  suami.  Namun  pada  hakikatnya, persperktif  hukum  perkawinan  Islam  tidak  menyebutkan  kewajiban  untuk memberikan  biaya  perkawinan  yang  mahal.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  dan  Implikasi  mahalnya  biaya  perkawinan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena Tonelo yaitu mahalnya biaya  perkawinan di  Tamalate  Kota Timur, dengan tujuan dan kegunaan  sebagai bahan  masukan  khususnya  masyarakat  Gorontalo  Tamalate  Kota  Timur  maupun daerah  lainnya  untuk  mengetahui  makna  atau  pesan  yang  terdapat  pada pernikahan  adat  Gorontalo,  serta  sebagai  pembelajaran  bagi  tokoh  adat,  agama dalam  memahami  fenomena  dari  perkembangan  budaya  di  daerah  tersebut, khususnya dalam prosesi perkawinan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelirian ini adalah jenis penelitian Kuantilatif atau Mixed Methods, antara jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. 3 Lokasi penelitian berada di Tamalate Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan subjek penelitian  ini  adalah  masyarakat  Tamalate  itu  sendiri,  terutama  bagi  masyarakat yang pernah terlibat dalam masalah biaya perkawinan, sedangkan objek Penelitian ini  adalah  pelaksanaan  dan  Implikasi  tradisi Tonelo tentang  tingginya  biaya perkawinan bagi masyarakat Tamalate Kota Timur.
3  Mixed  methods  adalah  suatu  metode  penelitian  antara  metode  kuantitatif  dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh  data  yang  lebih  komprehensif,  valid,  reliable  dan  objektif.Sugiyono, Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi,  R&D  Dan  Penelitian  Evaluasi , Metodologi  Penelitian (Purwokerto: Percetakan Alphabet, 2017).
Jumlah  kepala  keluarga  (KK)  di  kelurahan  ini  ada  632  orang,  sementara penulis  mengambil  sampel  sebanyak  297  orang  yang  pernah  terlibat  dalam masalah  yang  diteliti  terdiri  dari  beberapa  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  warga dan  stakeholder  yang  terlibat.  Penulis  menggunakan  tekhnik  random  sampling (teknik  pengambilan  sampel  dengan  cara  yang  ditentukan  oleh  peneliti).  Sumber data  terdiri  dari  2  jenis  sumber  data  Primer  dan  Sekunder,  dimana  sumber  data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan yaitu tokoh adat dan  masyarakat  yang  bersentuhan  langsung  dengan  problematika  dari  tingginya biaya  perkawinan  di  Tamalate  Kota  Timur.  Sedangkan  sumber  data  sekunder diperoleh  penulis  melalui  penelitian  kepustakaan (Library  Research), yaitu pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  data  yang  berhubungan  dengan penelitian  berupa  buku-buku,  data  dari  perpustakaan  dan  literatur-literatur  yang berkaitan dengan masalah penelitian. 4
Data  yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui tehnik pengumpulan  data  berupa  wawancara,  dan  dokumentasi.  Sesuai  dengan  objek kajian  penelitian,  selanjutnya  diolah  dan  disusun  melalui  beberapa  tahap  untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data  yang peneliti lakukan  yaitu:  Pengeditan,  Klasifikasi,  Verifikasi, Analisis, Kesimpulan, Pengecekan. 5

## PEMBAHASAN
Praktek Tradisi Tonelo di Tamalate Kota Timur Gorontalo
Salah  satu  tahapan  perkawinan  adat  di  Gorontalo  adalah Lenggota Moduluhupa atau  tahapan  musyawarah  kedua  belah  pihak  antara  orang  tua  sang jejaka  dan  sang  gadis  membicarakan  tentang  besarnya  biaya  yang  harus  di persiapkan  oleh  orangtua  sang  jejaka  dalam  pelaksanaan  pernikahan  serta  tata upacara adat dan saat pelaksanaa orang tua sang jejaka menyampaikan:
4  Xiaoming  Liu  et  al.,  “Co-Authorship  Networks  in  the  Digital  Library  Research Community,” Information processing & management 41, no. 6 (2005): 1462–1480.
5 Imam  Gunawan,  “Metode  Penelitian  Kualitatif,” Jakarta:  Bumi  Aksara 143  (2013). Hlm 18
Todudunggayando yilalu dalalo Amiyatitya maa loo toduwo dalalo umalo  pohumbalato,  Amiyatia  maa  ohila  mongilalo  Lintonga  hay`a  wau tanggalo  Alihu  maa  mopatato  usadiyolo  alihu  maa  moopatato  usadiyalo Tunggula  mola  ode  pohutu  wau  wakutu. Maksudnya  adalah  pada pertemuan kita yang lalu kami sudah diberi jalan untuk melanjutkan hajat kami,  kini  kami  akan  mengatahui  persyaratan  adat  apa  yang  harus  kami penuhi  dan  beberapa  biaya  yang  harus  disiapkan  agar  kami  penuhi  dan beberapa biaya yang harus kami disakan agar kami sudah tau dengan jelas, juga tentang bentuk dan tata uapacara adat dan pelaksaanya.
Di jawab orang tua sang gadis dengan kata kata sebagai berikut:
Lindonga  pobotulo  maa  mopatato  wau  dapa-dapato  wau  haya`o  wau tanggalo  dila  malo  odelo  haya`o  dalalo  maa  toduwolo  ito  mongo`alo wanu wololo uma banda-bandalo alihu ma ilalo, bolo potala maa mowali po`aliyo`alo wau tomimbuhu pohutu wau wakutu openu tomimbihu pohutu wau  wakutu  penu  de  mulili  hulo`o  wau  poduluhupa. maksudnya  adalah persyaratan  yang  harus  dipenuhi  sudah  jelas  dan  sudah  diketahui  dengan pasti  (ketentuan  adat-istiadat)  dan  jumlah  biaya  tidaklah  terlalu  besar/ banyak, silahkan bapak mengungkapkan berapa jumlah biaya yang telah di rencanakan  agar  kami  akan  mempertimbangkan  apakah  sudah  memadai dan  mencukupi  tentanng  bentuk  tata  upacara  adat  serta  waktu pelaksanaaya biarlah kita akan musywarah lagi.
Tahapan  musyawarah  sebagaimana  yang  diilustrasikan  diatas,  biasanya pihak  orang  tua  dari  gadis  mempersilahkan  kepada  pihak  orang  tua  lelaki  untuk mengungkapkan  berapa  jumlah  kesanggupannya. 6 Tetapi  berbeda  dengan  realita yang  terjadi  saat  ini,  dimana  hampir  dalam  setiap  kasus,  pihak  keluarga  wanita ternyata  telah  menetapkan  biaya Tonelo yang  sangat  tinggi.  Apabila  dirasakan biaya  perkawinan  terlalu  mahal,  maka  boleh  saja  terjadi  tawar  menawar  tetapi keputusan  ada  pihak  dari  pada  keluarga  perempuan.  Sebagaimana  digambarkan pada tabel dibawah ini:
Table 1.< Responden Yang Dimintai Biaya Perkawinan Yang Mahal>
No Waktu Permintaan Frekwensi Presentase (%) 1 Memenuhinya 190 orang 63,97,% 2 Menawarnya 107 orang 36,02,% Jumlah 279 orang 100% Sumber Data: Angket
6 Muhammad  Yusuf  Putra,  “Sistem  Perkawinan  Adat  Pohutu  Moponika  Dalam Menciptakan  Keharmonisan  Keluarga  Perspektif  At-Thufi:  Studi  Kasus  Di  Kota  Gorontalo” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018). Hlm. 46
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwasanya  sebanyak  63,97,% responden  menjawab  memilih  memenuninya  permintaan  tersebut,  36,02,%  yang menawarnya. Dengan demikian apabila dari pihak perempuan telah memutuskan jumlahnya maka pihak laki-laki harus memenuhinya. Apabila pihak laki-laki tidak dapat  memenuhinya  maka  tidak  jarang  pernikahan  akan  ditunda  terlebih  dahulu. Setelah  disepakati,  maka  uang  itu  dikelola  oleh  pihak  wanita  untuk  biaya  pesta pernikahan dan untuk kebutuhan-kebutuhan lainya. 7 Seperti di jelaskan pada tabel di bawah ini:
Table 2.< Kegunaan Dan Tujuan Biaya Perkawinan > No Waktu Permintaan Frekwensi Presentase (%) 1 Untuk Biaya Pesta 180 Orang 60,60,% 2 Untuk Kebutuhan Pribadi Mempelai 90 Orang 30,30% 3 Untuk Biaya Akad 15 Orang 5,05,% 4 Lainya 12 Orang 4,04% Jumlah 297 Orang 100% Sumber Data: Angket
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  sebanyak  60,60  %  biaya perkawinan  tersebut  dipergunakan  untuk  biaya  pesta  pernikahan,  30,30%  untuk kebutuhan pribadi wanita, 12 % untuk keperluan lainya. Berdasarkan wawancara penyusun dengan salah seorang masyarakat yang ada di Kelurahan Tamalate Kota Timur,  biaya  perkawinan  itu  di  gunakan  untuk  resepsi  pernikahan  yang  akan dilaksanakan.  Tradisi Tonelo pada  dasarnya  telah  mengalami  perubahan dikarenakan  faktor  kondisi  social  dan  pergeseran  budaya  serta  gaya  hidup,  tidak seperti  pada  awal  pertama  kali  tradisi  ini  dibawa  oleh  para  leluhur  Gorontalo. Realita  yang  terjadi  pada  masyarakat  saat  ini  bahwasanya  biaya  perkawinan menjadi  hal  yang  terpenting  dalam  acara  pernikahan  itu  sendiri,  terutama  di Tamalate  Kota  Timur.  Pada  Masyarakat  setempat  mereka  sangat  malu  jika  tidak mengundang  saudaranya,  dan  dan  menjamu  makanan  dalam  pesta  pernikahan, oleh  karena  itu  untuk  mencegah  rasa  malu  dan  terjadinya  perbincangan  di kalangan  saudaranya.  Kemudian  dengan  alasan  untuk  biaya  pesta  pernikahan,
7 Marwan  Ngiu,  Tokoh  Masyarakat, Wawancara ,  di  Kelurahan  Tamalate,  Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, 30 Februari 2020.
dalam  menetapkan  jumlah  biaya  perkawinan  ini,  orang  tua  pihak  perempuan meminta jumlah biaya perkawinan yang sangat mahal. 8
Tonelo biasanya  dilakukan  saat  musyawarah  oleh  kedua  pihak.  Setelah adanya  penetapan  jumlah  biaya  perkawinan  tersebut  maka  dilanjutkan  dengan penyerahan biaya pernikahan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. :
Table 3.< Waktu Permintaan Biaya Perkawinan > No Kategori Frekuwensi Persentase (%) 1 Pada saat peminangan (Acara Motolobalango) 250 orang 84,17,% 2 Pada saat Menghatarkan Adat harta pernikahan (Dutu)   47 orang 15,82,% Jumlah 297 orang 100% Sumber Data: Angket
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  sebanyak  84,17%  jawaban responden  pada  saat  antar  harta,  15,82%.  Uniknya  penentuan  jumlah  biaya perkawinan  ini  juga  ternyata  tergantung  pada  tingkat  pendidikan  perempuan tersebut. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi, maka tidak jarang orang tuanaya meminta jumlah yang Mahal pula. Sebagaimana tabel di bawah ini.
Table 4.<Jawaban Respon Tentang Pengaruh  Faktor Pendidikan
Terhadap Jumlah  Permintaan Biaya Pernikahan> No Kategori Frekuwensi Persentase (%) 1 Benar Sekali 99 orang 33,33 % 2 Benar 96 orang 32,32 % 3 Kurang Benar 70 orang 23,56 % 4 Tidak Benar 32 orang 10,77 % Jumlah 297 100% Sumber Data: Angket
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwasanya  faktor  pendidikan berpengaruh  besar  terhadap  penetapan  jumlah  permintaan  biaya  perkawinan tersebut  sebanyak  32,32  % responden menyatakan benar, 32,32 % kurang benar, 33,33%  benar  sekali  dan  10,77%  tidak  benar.  Dengan  adanya  permintaan  untuk memberikan  biaya  perkawinan  tersebut,  maka  tidak  jarang  sebisa  mungkin mereka berusaha untuk memenuhinya apalagi jika keduanya sudah saling mencitai hal ini menjadi dilema bagi mereka yang kurang mampu untuk menikah, karena ia
8 Taufik  Dungga,  Tokoh  Masyarakat, Wawancara ,  di  Kelurahan  Tamalate,  Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo,30 Februari 2020.
harus  meminjam,  menjual  atau  mengadai  barang  berharga  yang  dimiliki  demi untuk memenuhi permintaan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Table 5.< Cara Untuk Memenuhi Permintaan Biaya Perkawinan > No Kategori Frekuwensi Persentase (%) 1 Memakai uang pribadi 160 orang 53,87 % 2 Menjual barang berharga 50 orang 16,83 % 3 Menggadai barang berharga 45 orang 15,15 % 4 Meminjam orang lain / Bank 42 orang 14,14% Jumlah 297 Orang 100% Sumber Data: Angket
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 16,83 % cara memenuhi biaya perkawinan tersebut dengan cara menjual barang berharga yang dimilikinya, 53,87  %  memakai  uang  pribadi,  14,14  %  meminjam  pada  orang  lain,  dan sebesar,15,15  %  memenuhi  permintaan  biaya  perkawinan  tersebut  dengan  cara menggadai  barang  berharga  yang  dimilikinya.  Permasalahan  seperti  inilah  yang sering  terjadi  bagi  keluarga  mereka.  Karena  demi  untuk  memenuhi  permintaan biaya  perkawinan  mereka  menjual  barang  berharganya,  begitu  juga  mereka meminjam  uang  dari  orang  lain  atau  ke  bank,  ini  juga  akan  mempengaruhi keharmonisan  keluarganya,  karena  mereka  harus  mengembalikan  pinjamanya tersebut.  Adapun  mengenai  besarnya  jumlah  uang  biaya  perkawinan  tersebut bervariasi jumlahnyan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Table 6.< Jumlah Uang Biaya Perkawinan > No Kategori Frekuwensi Persentase (%) 1. 5-10 Juta Rupiah 60 orang 20,20 % 2. 20-30 Juta Rupiah 70 orang 23,56 % 3. 40-50 Juta Rupiah 67 orang 22,55 % 4. 60-75 Juta Rupiah 100 orang 33,67 % Jumlah 297 Orang 100% Sumber Data: Angket
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  mayoritas  masyarakat  Tamalate Kota  Timur  memberikan  jumlah  biaya  perkawinan  >60-75  juta  Rupiah  sebesar 33,67  %,  antara  40-50  juta  Rupiah  sebesar  22,55  %,  antara  20-30  juta  Rupiah sebesar 23,56 %, dan antara 5-10 juta Rupiah sebesar 20,20 %. Dari sini dapat kita ketahui  bahwa  permintaan  biaya  perkawinan  yang  harus  dibayarkan  oleh  pihak laki-laki kepada calon mertua relatif tinggi jumlahnya.

## Tradisi Tonelo dan Makna Filosofisnya Perspektif Hukum Islam
Perkawinan  merupakan  salah  satu  peristiwa  terpenting  dalam  kehidupan manusia  dan  bersifat  sakral.  Khusus  dalam  pandangan  agama  Islam,  pernikahan dianggap  sebagai  ibadah,  jejak  sunnah  Nabi  Muhammad  saw.  Pernikahan  ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman Nabi  Adam,  yang dinikahkan langsung oleh  Allah  dengan  pasangannya  yaitu,  Siti  Hawa,  di  Surga.Maka  jelaslah  bahwa menikah  merupakan  sesuatu  yang  dianjurkan  Rasulullah.Bukan  semata  untuk meneruskan  keturunan  dan  menciptakan  generasi  melainkan  terutama  untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia di  atas  makhluk  lainnya.  Tentang  kemuliaan  manusia  sebagai  makhluk  ini  Allah Swt berfirman dalam Q.S At-Tin (4), Terjemahanya: “Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”
Ayat  di  atas  memperjelas  perbedaan  kemuliaan  manusia  di  atas  makhluk lainnya.Tidak  saja  secara  lahiriah,  yang  sempurna,  cantik  dan  gagah  serta memiliki  bentuk  yang  begitu  berbeda  dengan  hewan  melainkan  terutama  secara ruhani-nya. Dalam  Islam,  disebutkan pula bahwa pernikahan adalah ibadah  yang menyempurnakan  agama  seseorang.  Karena  pernikahan  dua  orang  anak  manusia berarti  menyatukan  dua  keluarga,  seringkali  juga  berarti  penyatuan  dua masyarakat  jika  pernikahan  itu  terjadi  antara  dua  golongan  masyarakat  yang berbeda.  Karena  itulah  dalam  proses  pernikahan  banyak  hal  yang  perlu diperhatikan  sebagai  peraturan  bagi  kedua  manusia  yang  akan  berpasangan. Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  2  disebutkan  pernikahan  merupakan  akad yang  sangat  kuat  atau Miitsaqan  Ghalidhan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu juga perkawinan bertujuan untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  warahmah. Setiap  makhluk  diciptakan  saling  berpasang-pasangan.Begitu  juga  manusia.  Jika pada  makhluk  lain  untuk  berpasangan  tidak  memerlukan  tata  cara  dan  peraturan tertentu,  tidak  demikian  dengan  manusia.  Pada  manusia  terdapat  beberapa ketentuan  yang  merupakan  peraturan  dalam  memilih  pasangan  dan  untuk  hidup bersama  pasangan.Baik  itu  peraturan  agama,  adat  istiadat  maupun  sosial kemasyarakatan.  Agama  pada  prinsipnya  tidak  ada  perbedaan  dalam
penyelenggaraan  pernikahan  tersebut.  Namun  adat  istiadat  yang  membedakanya dalam penyelenggaraan  pernikahan tersebut.  Setiap tempat  dan suku mempunyai cara  tersendiri  dalam  menyelenggarakan  upacara  pernikahan  tersebut.  Seperti yang berlaku di Tamalate Kota Timur ini. Ajaran Islam, masalah pemberian suami dalam  perkawinan  disebut  dengan  mahar  yaitu  pemberian  dari  calon  mempelai pria  kepada  calon  mempelai  wanita,  baik  berbentuk  barang,  uang  atau  jasa  yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu juga ada yang disebut dengan Mut’ah yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainya. 9
Bila  ditinjau  dari  segi  kewajiban  membayarnya  dan  akibat  yang ditimbulkan, jika mahar tidak dipenuhi maka perkawinan tidak sah karena mahar merupakan  salah  satu  syarat  sahnya  nikah.Sedangkan Mut’ah merupakan keharusan  bagi  suami  untuk  memberikan  sesuatu  yang  sesuai  dengan  kondisi suami  dan  istri  yang  belum  diberikan  mahar  tetapi  diceraikan  sebelum berhubungan  intim.  Apabila  telah  diberikan  mahar  musamma  maka  separo  dari mahar  itu  yang  harus  diberikan  namun  apabila  telah  melakukan  hubungan  intim maka Mut‟ah tersebut sunah menurut mayoritas ulama. Begitu juga dengan biaya perkawinan  yang  berlaku  pada  masyarakat  Tamalate  Kota  Timur.  Jika  dalam pelaksanaanya  seorang  calon  mempelai  pria  tidak  bisa  memenuhi  permintaan biaya  perkawinan  tersebut  maka  perkawinanpun  tidak  akan  dilaksanakan  secara adat.  Penulis  memandang kepentingan keduanya dalam perkawinan seakan sama sebagai syarat perkawinan.
Penentuan jumlah mahar dalam Islam, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua  belah  pihak  dan  juga  penentuan  besaran  mahar  ini  berdasarkan  asas kesederhanaan  dan  kemudahan  yang  dianjurkan  oleh  ajaran  Islam,  begitu  juga Mut’ah ,  besarnya Mut’ah disesuaikan  dengan  kepatutan  dan  kemampuan  suami. Sementara  itu  dalam  pelaksanaan  biaya  perkawinan  ini,  penetapan  jumlah  biaya
9 Pasal  41  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (“UU Perkawinan”), yang berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: c) Pengadilan dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Lihat Abdurrahman Adi Saputera, “Problematika Cerai  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil:  Studi  Pandangan  Hakim  Di  Pengadilan  Agama  Gorontalo” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).
perkawinan  menjadi  domain  bagi  orang  tua  mempelai  wanita  tanpa  memandang kesanggupan  dari  pihak  laki-laki.  Sehingga  dirasakan  oleh  sebagian  besar masyarakat ekonomi menegah ke bawah sangat berat dan mempersulit seseorang untuk  menikah  sehingga  akibatnya  banyak  terjadi  pembatalan  nikah,  penundaan pernikahan, kawin lari dan hamil diluar nikah. 10
Penulis  menganggap  bahwa  pelaksanaan Tonelo sendiri  banyak  terdapat kontradiksi dengan substansi hukum  Islam. Sedangkan mahar  yang kedudukanya sebagai syarat sahnya nikah yang jelas disyariatkan dalam Islam tidak dipaksakan berapa  jumlah  yang  harus  diberikan  oleh  calon  suami,  apalagi  dalam  hal  biaya perkawinan  yang  hanya  merupakan  tradisi.  Ini  jelas  berentangan  dengan  hukum Islam  apabila  pemberian  itu  bersifat  memaksa  dan  harus  dipenuhi  sesuai  dengan permintaan.  Masalah  pemberian  dalam  pernikahan  dalam  Islam  dikenal  dengan mahar  dan Mut’ah .  Mahar  adalah  pemberian  wajib  dari  calon  mempelai  pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam.Sedangkan Mut’ah adalah  pemberian  bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainya.
Melihat  fenomena  mahalnya  biaya  perkawinan  yang  kemudian membandingkanya  dengan mahar dan Mut’ah ,  maka  penulis  berkesimpulan bahwa kedua hal tersebut tidak layak untuk dapat dijadikan dasar atau tolak ukur dalam  tradisi  biaya  perkawinan  ini  meskipun  secara  literal  sama-sama  berupa pemberian  dari  calon  mempelai  laki-laki.  Pada  hakikatnya  Islam  dengan ketinggian  ajaranya  tidak  pernah  mengenyampingkan  atau  mengabaikan  sebuah tradisi, selama tidak bertentangan dengan syari‟at Islam. Suatu tradisi atau al ‘Urf Al  Sahih (kebiasaan  yang  dianggap  baik  keabsahan  dan  eksistensinya)  yang berlaku  ditengah-tengah  masyarakat  yang  tidak  bertentangan  dengan nash ,  tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat maka boleh untuk dilakukan.  Sebagaimaan  golongan  Hanafiyah  dan  Malikiyah  berpendapat  bahwa ‘Urf adalah  hujjah  untuk  menetapkan  hukum.  Kaidah  fiqh  menyebutkan “Ketentuan berdasarkan „ Urf seperti ketentuan berdasarkan nash”, tradisi ini bisa
10 Abd  Kohar,  “Kedudukan  Dan  Hikmah  Mahar  Dalam  Perkawinan,” ASAS 8,  no.  2 (2016). Hlm 9
dijadikan  produk  hukum  Islam,  yakni  selama  tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam.  Namun  sebaliknya  Islam  menentang  jika  tradisi  tersebut  bertentangan dengan syari‟at Islam dan tidak memiliki dasar yang kokoh, hal ini sesuai dengan kaidah  fiqh  “Adat  kebiasaan  dapat  dijadikan  (pertimbangan)  hukum”. 11
Memperhatikan  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  tradisi  biaya  perkawinan  ini, walaupun mulanya tradisi ini boleh dilakukan yakni selama masih dianggap baik dan  tidak  bertentangan  dengan  syari‟at  Islam,  paling  tidak  dapat  penulis simpulkan dengan kenyataan yang ada bahwa tradisi ini dihukumi makruh. Hal ini disebabkan karena adanya permintaaan biaya perkawinan yang sifatnya mengikat dan telah ditetapkan jumlahnya, sehingga berakibat dibatalkanya suatu pernikahan jika tidak terpenuhi permintaan itu sebagaimana mestinya. Karena suatu pekerjaan atau perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan tetapi akhirnya menimbulkan kerusakan(kemudaratan) maka itu harus dicegah.
Sesuai  dengan  kaidah  fiqh (Menolak  mafsadah  (kerusakan)  didahulukan daripada  mengambil  kemaslahatan) ”.  Disamping  itu  juga,  dengan  adanya ketentuan jumlah biaya perkawinan  yang mahal  tersebut akan memicu seseorang untuk  nekat  menghalalkan  segala  cara  agar  pernikahannya  tetap  terlaksanakan, sehingga membuka jalan untuk melakukan kejahatan seperti melakukan kawin lari dan hamil diluar nikah. Sementara dalam Islam, menutup pintu kejahatan ( Saddu Dzari’ah )  itu  diwajibkan  untuk  ber- Ihtiat (berhati-hati)  terhadap  kerusakan  atau sesuatu hal yang dapat menggelincirkan diri pada kemudharatan sedapat mungkin, sedangkan ihtiat tidak diragukan lagi menurut amali menempati ilmu yakin.
Apabila  akibatnya  sampai  menzalimi  dan  mendorong  seseorang  untuk melakukan  perbuatan  maksiat  dan  dosa  seperti  kecenderungan  akan  lahirnya potensi  terjadi  perzinaan,  maka  tradisi  ini  dapat  dihukumi  haram  karena  tidak sesuai dengan syari‟at Islam atau bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Islam masalah  perkawinan  tidak  mempersulit  tetapi  malah  dipermudah  sebab mempersulit  dalam  masalah  perkawinan  akan  menimbulkan  banyak  masalah. Disamping  itu  Islam  juga  mengenal  istilah Kafa’ah/Sekufu dalam  perkawinan.
11 Faiz  Zainuddin,  “Konsep  Islam  Tentang  Adat:  Telaah  Adat  Dan‟Urf  Sebagai  Sumber Hukum Islam,” Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 9, no. 2 (2015): 379–396.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 1 (Juni) 2022
Sekufu  dalam  arti  bahasa  adalah  sepadan,  sama  atau  menyerupai.  Ulama Malikiyah  mengakui  adanya Kafa’ah dipandang  dari  sifat  istiqamah  dan  budi pekertinya  saja.  Sedangkan  menurut  ahli  fiqh  dari  kalangan  Hanafi,  Syafi‟i  serta Hanbali yang dimaksud dengan sepadan dan menyerupai disini adalah persamaan antara  kedua  calon  mempelai  dalam  lima  perkara,  yaitu:  agamanya,  nasab (keturunanya),  kemerdekaanya,  pekerjaanya  (profesi),  dan  kemudahan  dalam harta (kekayaaan). 12
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  jika  diinterkoneksikan  dengan  praktik Tonelo oleh  masyarakat  Tamalate  Kota  Timur,  kemampuan  seseorang  dalam memberikan biaya perkawinan termasuk kategori kafa’ah atau kesetaraan, dalam hal  kekayaanya,  maka  bagi  seorang  laki-laki  yang  akan  menikah  juga  harus memperhatikan  konsep kafa’ah ini.  Masalah  profesi/Pekerjaan  serta  kemampuan pada  dirinya/kekayaan  atas  segala  kemungkinan  yang  akan  diminta  pada  dirinya juga  sangat  penting  sebagai  bahan  pertimbangan  sebelum  meminang  seorang wanita  yang  dicintainya.  Meskipun  pada  hakikatnya  kafaah  tidak  dipandang  dari segi  ekonomi  seseorang,  misalnya  dilihat  dari  besarnya  mahar  wanita  tersebut. Seandainya  wanita  itu  menyukai  laki-laki  yang  akan  menikahinya  dan  para walinya  juga  setuju,  maka  dengan  demikian  mereka  harus  menerimanya  atau meninggalkan  yang  lain.  Akan  tetapi, kafaah hanyalah  sebagai  bahan pertimbangan  saja  bagi  seseorang  yang  akan  menikah  agar  tidak  mempengaruhi keharmonisan  keluarga  dikemudian  hari  sebagaimana  yang  dianjurkan  oleh sebagian fuqoha.

## KESIMPULAN
Tonelo merupakan  tradisi  masyarakat  Tamalate  Kota  Timur,  Gorontalo yang berlaku pada saat seseorang akan menikah. Tradisi ini tidak ada ketentuanya dalam hukum Islam, hal ini disebabkan pemberian ini berbeda dengan mahar dan Mut’ah dalam perkawinan. Hasil di lapangan menunjukan, mayoritas masyarakat menggunakan biaya perkawinan ini sebagai biaya Walimatul ‘Ursy . Pemberian ini tidak  hanya  dalam  bentuk  uang  tetapi  juga  dalam  bentuk  perhiasan  maupun
12 Ahmad Royani, “Kafa‟ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela‟ah Kesederajatan Agama Dan Sosial),” Al-Ahwal 5, no. 1 (2013). Hlm. 13.
perlengkapan-perlengkapan  lainya.  Besarnya  jumlah  biaya  perkawinan  ini ditentukan  secara  mufakat  tetapi  tetap  pihak  perempuan  yang  menetapkanya dengan besaran yang relatif tinggi, sehingga dirasa oleh pihak laki-laki tradisi ini sangat  memberatkan  seseorang  yang  akan  melaksanakan  pernikahan.  Pada dasarnya  Islam  tidak  pernah  mengenyampingkan  suatu  tradisi  selama  tradisi tersebut  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Bahkan  tradisi  bisa  dijadikan dasar suatu hukum. Namun jika tradisi tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam dan  banyak  menimbulkan  mudharat  maka  Islam  juga  melarang  dengan  keras untuk  tidak  melakukanya.  Setelah  mengkaji  berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas, penulis  dapat  memahami  bahwa  tradisi  ini  dihukumi makruh ,  namun  akan menjadi  haram  apabila  Implikasi  dari  tradisi  ini  lebih  banyak  menimbulkan mudharatnya. Dengan demikian selama fenomenona tradisi ini masih berImplikasi positif  dan  sesuai  dengan  hukum  Islam  serta  tidak  berlawanan  dengan  hukum Islam, maka tradisi ini boleh untuk dilaksanakanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunawan,  Imam.  “Metode  Penelitian  Kualitatif.” Jakarta:  Bumi  Aksara 143 (2013).
Kohar, Abd. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” ASAS 8, no. 2 (2016).
Liu,  Xiaoming,  Johan  Bollen,  Michael  L  Nelson,  and  Herbert  Van  de  Sompel. “Co-Authorship  Networks  in  the  Digital  Library  Research  Community.” Information processing & management 41, no. 6 (2005)
Mukolil,  Muhammad  Fauzy.  “Turunani  Dalam  Adat  Molapi  Saronde  Pada Upacara  Pernikahan  Di  Provinsi  Gorontalo.”  Institut  Seni  Indonesia Yogyakarta, 2015.
Putra,  Muhammad  Yusuf.  “Sistem  Perkawinan  Adat  Pohutu  Moponika  Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Perspektif At-Thufi: Studi Kasus Di Kota Gorontalo.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
Royani,  Ahmad.  “Kafa‟ah  Dalam  Perkawinan  Islam;(Tela‟ah  Kesederajatan Agama Dan Sosial).” Al-Ahwal 5, no. 1 (2013).
Saputera, Abdur Rahman Adi. “The Contextualization of Islamic Law Paradigms in  the  Pandemic  Time  Covid-19  as  the  Word  of  Religious  Moderation.”
Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2020)
Saputera,  Abdurrahman  Adi.  “Problematika  Cerai  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil: Studi  Pandangan  Hakim  Di  Pengadilan  Agama  Gorontalo.”  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
Sugiyono. Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi,  R&D  Dan  Penelitian Evaluasi . Metodologi Penelitian . Purwokerto: Percetakan Alphabet, 2017.
Zainuddin,  Faiz.  “Konsep  Islam  Tentang  Adat:  Telaah  Adat  Dan‟Urf  Sebagai Sumber  Hukum  Islam.” Lisan  Al-Hal:  Jurnal  Pengembangan  Pemikiran Dan Kebudayaan 9, no. 2 (2015)