## PSIKIATER DALAM RANAH HUKUM PERADILAN PIDANA
Muhammad Farhan Abdillah, Iman Santoso
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: farhanabdillah48@gmail.com

## ABSTRAK
Ilmu  hukum  pidana  memberikan  persyaratan  untuk  dikatakan  seseorang melakukan  suatu  tindak  pidana  harus  memenuhi  unsur  perbuatan  yang secara sah melanggar hukum atau mempunyai sifat melawan hukum secara normatif, Psikiatri Forensik mempunyai kedudukan berarti dalam bidang hukum  pidana  selaku  faktor  pembuktian  dalam  pertanggungjawaban pidana.  Psikiatri  memastikan  besar  kecilnya  tanggung  jawab  seorang dalam melanggar hukum pidana. Kerap seseorang dalam tiap hari nampak pikiranya  wajar,  namun  dalam  pengecekan  psikiatri  jelas  mengidap kendala  jiwa  yang  kurangi  tanggung  jawabnya,  tetapi  dia  menemukan hukuman  yang  berat.  Tujuan  tulisan  ini  untuk  mengetahui  peran  dan kedudukan  psikiater  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Metode  penelitian dalam tulisan ini menggunakan kajian pustaka (literature research), dengan menerapkan pendekatan kualitatif penelitian ini dapat di buat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menginterpretasikan suatu gejala seperti gejala  sosial  yang  memfokuskan  pada  gambaran  utuh  dari  sebuah fenomena  yang  akan  diteliti.  Hasil  pembahasan  menunjukkan  peran psikiater sebagai legal agent dari aparat penegak hukum dan dalam sistem peradilan  pidana  didudukkan  sebagai  ahli  dalam  setiap  tahapan pemeriksaan  dalam  hukum  acara  pidana  baik  dalam  tahap  pemeriksaan penyidikkan, pemeriksaan tambahan pada penuntutan dan keterangan ahli pada pembuktian di persidangan.
Kata Kunci : Psikiatri, Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana

## ABSTRACT
The science of  criminal  law provides a requirement  to  say that someone committing a crime must fulfill the elements of an act that legally violates the law or has a normative nature against the law, Forensic Psychiatry has a  significant  position  in  the  field  of  criminal  law  as  a  factor  of  proof  in criminal liability. Psychiatry ensures the size of a person's responsibility in violating criminal law. Often a person in every day seems reasonable in his mind,  but  in  a  psychiatric  examination  it  is  clear  that  he  has  mental
problems that reduce his responsibility, but he finds a severe punishment. The  purpose  of  this  paper  is  to  determine  the  role  and  position  of psychiatrists  in  the  criminal  justice  system.  The  research  method  in  this paper  uses  literature  research,  by  applying  a  qualitative  approach  this research can be made.  Qualitative research is  research that interprets a symptom such as a social phenomenon that focuses on the complete picture of a phenomenon to be studied. The results of the discussion show that the role of psychiatrists as legal agents of law enforcement officers and in the criminal  justice  system  is  positioned  as  an  expert  in  every  stage  of examination  in  criminal  procedural  law,  both  in  the  investigation  stage, additional examination on prosecution and expert testimony on evidence at trial.
Keywords :

## PENDAHULUAN
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, K ditegaskan H bahwa M sistem M pemerintahan Indonesia M adalah berdasarkan  hukum  (rechtstaat)  tidak M berdasarkan  atas  kekuasaan K belaka (machtstaat). Dengan demikian, atas dasar hal I tersebut, A maka semua M perbuatan yang M dilakukan baik oleh pemerintah M maupun negara harus berdasarkan M hukum. 1
Salah satu M alat hukum adalah aparat penegak M hukum, dimana M apabila ada  sesuatu  perbuatan  yang  penuhi  faktor  tindak  pidana,  hingga  berhak  buat melakukan  tugas  serta  wewenangnya  selaku  perlengkapan  penegak M hukum yang dimana M perbuatan tersebut sudah diatur serta M disahkan HGVG dalam SJJS peraturan perundang-undangan.  Sedangkan itu, tindak pidana (delik) dibagi jadi 2 (2) berbagai, ialah antara lain delik aduan serta  delik  biasa.  Delik R aduan  sendiri  memiliki  makna  kalau  sesuatu tindak A pidana,  dimana  aparat  penegak M hukum  tidak  hendak  bisa  melakukan proses  peradilan M apabila  tidak  terdapat  aduan,  sebaliknya  delik A biasa (delik S bukan  aduan)  merupakan  ialah  tindak  pidana  yang  tidak  membutuhkan laporan dari korban buat melakukan proses peradilan. 2
Dalam  beberapa  syarat  yang  mengendalikan  gimana  aparatur  penegak hukum melakukan tugasnya diatur pada Kitab M Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan sebutan KUHAP yang memiliki tujuan buat mencari serta mendekati M kebenaran materiil ialah kebenaran M yang selengkap- lengkapnya M dari  sesuatu  masalah  pidana,  dengan  mempraktikkan  ketentuan- ketentuan A hukum  kegiatan  tersebut  secara  jujur M serta  pas  sehingga  sesuatu
1 Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.
2 Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 111.
tindak  pidana  bisa  terekspos  serta  pelakunya  dijatuhkan  vonis  yang  seadil- adilnya. 3
Penanganan  sesuatu  masalah  tindak M pidana  diawali  dari  proses penyelidikan  buat  mencari M tindak  pidana,  dimana M proses  penyelidikan itu M sendiri  dicoba  apabila  terdapatnya  pengaduan  menimpa  tindak A pidana aduan ataupun laporan A dari warga maupun dikenal secara langsung M oleh aparat penegak A hukum.  Sehabis  melaksanakan  proses  penyelidikan,  hingga dilanjutkan A ke  proses A penyidikan,  dimana M dalam  proses B penyidikan  aparat penegak A hukum  mencari D bukti-bukti I buat  menguatkan  dugaan I tindak  pidana yang  dicoba  oleh O tersangka.  Setelah J ditemukan  bukti-bukti M yang  cukup, maka I dilanjutkan ke M proses penuntutan yang M dilakukan oleh M Jaksa Penuntut Umum M untuk mengajukan G terdakwa ke M Pengadilan.
Asas  hukum  menurut  Satjipto  Rahardjo  adalah  jantungnya  dari  sebuah peraturan  hukum.  Asas  legalitas  sebagai  salah  satu  asas  fundamental  dalam negara hukum dan menjadi asas hukum umum dalam sistem hukum kontinental. Hal ini dapat dipahami karena penopang dari sistem hukum kontinental adalah adanya peraturan  yang sudah terlebih dahulu hadir sebelum perbuatan tersebut dapat  dikatakan  melanggar  norma  hukum.  Dalam  altar  hukum a pidana asas M legalitas dikenal sebagai ‘nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali’.
Berkaitan  dengan  asas  legalitas,  meskipun  di  dalam  perbuatan  telah memenuhi  rumusan  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  pidana,  tidak  serta- merta perbuatan tersebut dapat langsung dijatuhi pidana, karena harus dibuktikan apakah  perbuatan  tersebut  mengandung  unsur  kesalahan  atau  tidak.  Hal  inilah yang  dimaksud  dengan  asas  Geen  Straf  Zonder  Schuld  (tiada  pidana  tanpa kesalahan).  Kesalahan  diartikan  sebagai  pertanggung  jawaban  orang  itu  atas tindak  pidana  yang  dilakukannya,  apakah  ia  mampu  bertanggung  jawab  atas perbuatan itu atau tidak.
Sejatinya  di  dalam  KUHP  sudah  memuat  norma  mengenai ketidakmampuan bertanggung-jawab yaitu berdasarkan Pasal 44 KUHP Ayat (1), seseorang  yang  cacat  jiwa  dalam  tumbuhnya  atau  terganggu  karena  penyakit tidak dapat dipidana. Kemudian pada Ayat (2) dijelaskan mengenai kewenangan hakim untuk memerintahkan orang yang cacat jiwanya untuk diarahkan untuk di rawat di rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan, jika ternyata  perbuatan  yang  dilakukannya  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan kepadanya.
Secara  tersirat  Pasal  44  Ayat  (1)  KUHP  mengandung  maksud  untuk menentukan  jiwa  yang  cacat  dalam  tumbuhnya  atau  terganggunya  seseorang karena  penyakit  sehingga  perbuatan  pidana  yang  dilakukannya  tidak  dapat dihubungkan dengan kesalahannya, merupakan tugas seorang yang benar-benar
3 Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 25.
ahli dalam menangani masalah derajat kejiwaan yang bisa dikatakan abnormal dan kausalitas dengan perbuatan pidananya. Tidak semua orang bisa menentukan hal  tersebut  dan  disinilah  letak  urgensi  keberadaan  psikiater  dalam  sistem peradilan pidana
Dalam A proses persidangan, Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan M dan  memutuskan A perkara  apakah  terdakwa  betul-  betul melaksanakan  tindak S pidana  cocok  dengan M dakwaan  yang  diajukan  oleh Jaksa M Penuntut  Universal  bersumber  pada  dari  hasil  proses  pengecekan  yang diawali dari proses pendakwaan, proses pembuktian buat mengenali terdapatnya perbuatan  yang menjurus ke M arah tindak W pidana yang setelah itu dilanjutkan ke  proses  pemutusan  masalah  yang  berisi  menimpa  dapatkah  tersangka dikenakan sanksi S pidana. Narasi di atas menunjukkan urgensi dari keberadaan seorang  psikiater  dalam  tiap  tahapan  dalam  sistem  peradilan  pidana  sehingga kesalahan dalam memutuskan sesorang bersalah atau tidak atas perbuatan pidana yang dilakukan dapat diputuskan dengan presisi. Berkaitan dengan latar belakang tersebut ingin diketahui kedudukan psikiater dalam sistem peradilan pidana dan menekankan penelitian ini pada aspek hukum  acara pidana dalam tiap tahapan dihadirkannya  psikiater  dalam  sistem  peradilan  pidana  indonesia  yang  berakar pada tradisi civil  law system. Berdasarkan uraian di  atas, dapat  dilihat urgensi dari  kehadiran  seorang  psikiater  dalam  mendalami  kejiwaan  seseorang  yang melakukan tindak pidana. Kesalahan dalam diagnosis kedalaman jiwa seseorang pelaku  tindak  pidana  merupakan  tugas  berat  bagi  psikiater,  ketika  salah diputuskan  menjadi  cacat  bagi  aktor  dalam  sistem  peradilan  pidana  dan penderitaan  bagi  pelaku  yang  salah  penghukuman.  penulis A tertarik  untuk melakukan A penelitian dan mengkaji lebih  dalam S mengenai  saksi  ahli, dengan judul “Peran A Psikiatri Dalam Sistem Peradilan Pidana”

## Rumusan Masalah
1. Apa itu sistem peradilan pidana?
2. Pentingnya peran Psikiatri di dalam sistem peradilan pidana?

## Kajian Teoritis
Sistem M peradilan  pidana  (criminal  justice  system)  telah  menjadi M suatu islilah  yang  menunjukkan  mekanisme M kerja  dalam  penangulangan  kejahatan dengan  mempergunakan M dasar  pendekatan  sistem.  Sistem M peradilan  pidana sendiri  pada  hakekatnya  yaitu  proses o penegakan  hukum  pidana  oleh  sebab  itu sistem  peradilan  pidana  sangat  berkaiatan  dengan  perundang  undangan  baik hukum pidana formil maupun materil. Mekanisme peradilan a pidana dimulai dari penyidikan,  penuntutan,  dan  siding  pengadilan,  putusan  hakim  dan  lembaga pemasyarakatan.  Dimana  terjalinnya k hubungan  yang  bersifat  fugsional  dan instansional  menurut  fungsi  dan  kewenangannya  yang  diatur a di  dalam i hukum acara k pidana guna bertujuan menegakkan keadilan.
Tujuan dari sisstem peradilan M pidana menurut A Mardjono Reksodiputro yaitu
a. Mencegah A masyarakat  menjadi  obyek  hukum  melaikan  menjadikan  subyek hukum,  subyek  hukum  disini  manusia  yang  dimana  segala  sesuatu  harus memenuhi hak dan kewajibannya
b. Menyelesaikan A kasus  kejahatan A yang  terjadi  sehingga M masyarakat  “puas” bahwa  yang  bersalah  dipidana  dan  ditegakkannya  keadilan.  Membuat masyarakat puas disini berarti pemerintah berhasil jika hukum tidak berpihak kepada yang kuat maupun yang lemah, atau ada kalimat tumpul diatas runcing dibawah yang artinya bahwa hukum membela yang kuat atau yang memiliki otoritas sehingga bisa bermain dengan hukum tersebut.
c. Mengusahakan M agar  mereka  yang  pernah  melakukan A kejahatan  agar  tidak mengulangi  kejahatanya  lagi  atau  biasa  disebut  residivis.  Residivis  adalah bentuk dari kegagalan dari sebuah lembaga yang bertujuan membina tetapi hal itu  tidak  berjalan  baik  sehingga  warga  binaan  yang  sudah  keluar  tetap melakukan tindak kejahatannya kembali.
Sedangkan menurut muladi tujuan sistem peradilan pidana kedalam beberapa tujuan yaitu:
1. Tujuan Jangka pendek Tujuan a jangka pendek lebih menekankan kepada A pelaku tindak A pidana yang berpotensi  melakukan  tidak  kejahatan,  yaitu  diharapkan A pelaku  sadar  akan perbuatannya sehingga tidak mengulanginya lagi, dan kejahatan akan semakin berkurang.
2. Tujuan a jangka menengah
Tujuan M jangka  menengah  lebih  menekankan  terciptanya  suasana  tertib hukum,  aman A dan  damai  didalam  masyarakat,  tujuan A ini  akan A tercapai apabila tujuan janga pendek terlaksana dengan baik.
3. Tujuan b jangka panjang
Tujuan b jangka panjang a sistem peradilan yaitu terciptanya M tingkat kesejahteraan  yang  menyeluruh  di S kalangan  masyarakat.  Tujuan  ini  akan berhasil apabisa tujuan jangka pendek dan menengah dapat berjalan dengain baik.
Gangguan jiwa merupakanpsikologik ataupun A pola sikap yang A ditunjukkan pada orang MM yang menimbulkan distress,
merendahkan MA mutu kehidupan serta disfungsi. Perihal tersebut a mencerminkan disfungsi a psikologis,  bukan  selaku  akibat  dari  penyimpangan A sosial  ataupun konflik dengan warga (Stuart, 2013). Sebaliknya bagi Keliat, (2011) kendala jiwa ialah  pola  sikap,  sindrom M yang  secara  klinis A bermakna  berhubungan A dengan penderitaan, distress serta memunculkan hendaya M pada lebih ataupun satu guna kehidupan A manusia..
Bagi  American  Psychiatric  Association  ataupun  APA M mendefinisikan kendala  jiwa m pola  sikap/sindrom,  psikologis  secara m klinik  terjalin  pada  orang berkaitan  dengan b distres  yang  dirasakan,  misalnya  indikasi  menyakitkan, ketunadayaan a dalam  hambatan m arah  guna  lebih  berarti  dengan  kenaikan  efek
kematian,  penderitaan,  perih,  kehabisan  kebebasan A yang  berarti  serta ketunadayaan( O’ Brien, 2013)
Gangguan a jiwa  merupakan  wujud  dari  perwujudan  penyimpangan  sikap akibat  distorsi m emosi  sehingga  ditemui d tingkah  laku  dalam  ketidak a wajaran. Perihal  tersebut  bisa  terjalin  sebab  seluruh  guna  kejiwaan  menyusut(  Nasir, Abdul&amp;  Muhith,  2011).  Bagi  Videbeck  dalam  Nasir,(  2011)  berkata  kalau kriteria universal kendala merupakan selaku berikut:
a. Tidak a puas hidup h di dunia.
b. Ketidak M puasan dengan ciri, keahlian dan prestasi m diri.
c. Koping a yang tidak afektif d dengan jalan kehidupan.
d. Tidak terjadi pekembangan personal.
Bagi Keliat dkk dalam Prabowo, (2014) berkata terdapat pula karakteristik dari kendala jiwa yang bisa diidentifikasi merupakan selaku berikut
a. Mengurung A diri.
b. a Tidak tahu orang a lain.
c. a Marah
d. a Bicara tidak terarah.
e. a Tidak sanggup merawat a diri.
Pemicu  ganggua  jiwa  yang  ada  pada  faktor  kejiwaan,  hendak  namun terdapat  pemicu  utama  bisa  jadi  pada  tubuh(  Somatogenik),  di M Psike (Psikologenik),  kultural  (tekanan  kebudayaan)  ataupun  dilingkungan M sosial (Sosiogenik)  serta  tekanan A keagamaan  (Spiritual).  Dari  salah  satu M faktor tersebut  terdapat  satu  pemicu  menonjol,  umumnya  tidak  ada  pemicu  tunggal, hendak  namun  terdapat  sebagian  pemicu  pada  tubuh,  jiwa  serta  area  kultural- Spiritual  sekalian  mencuat  serta  kebetulan  terjalin  bertepatan.  Lalu M timbul gangguan badan a atau jiwa z (Maramis, 2009).
Bagi  Yusuf,(  2015)  pemicu  kendala  jiwa  dipengaruhi M oleh  faktor- faktor A yang silih pengaruhi ialah selaku berikut:
a. Aspek somatic M organobiologis atau somatogenik.
1) A Nerofisiologis.
2) A Neroanatomi.
3) A Nerokimia.
4) A Faktor pre dan peri-natal.
5) A Tingkatan kematangan serta pertumbuhan organik.
b. Aspek psikologik (Psikogenik).
1) Kedudukan bapak.
2) Interaksi  bunda serta anak. Wajar rasa nyaman serta rasa  yakin  abnormal bersumber  pada  kondisi  yang  terputus(  perasaan  tidak  yakin  serta kebingungan).
3) Inteligensi.
4) Kerabat kandung A yang hadapi persaingan.
5) Ikatan pekerjaan, game, warga serta keluarga.
6) Tekanan mental, kecemasan,
7) Rasa malu ataupun rasa salah menyebabkan kehabisan.
8) Keahlian, kreativitas serta bakat.
9) Pertumbuhan serta pola menyesuaikan diri selaku respon terhadap bahaya.
c. Aspek sosio-budaya (Sosiogenik) :
1) Pola M dalam mengasuh M anak. Pola dalam A mengurus anak.
2) Kestabilan keluarga. A Perumahan kota lawan pedesaan.
3) Tingkatan m ekonomi.
4) Pengaruh A keagamaan serta pengaruh sosial.
5) Permasalahan  kelompok A minoritas,  meliputi  sarana  kesehatan  serta prasangka, kesejahteraan A yang tidak mencukupi serta pembelajaran.
6) Nilai-nilai. A
Dari A faktor-  faktor ketiga M diatas, ada sebagian pemicu lain dari pemicu kendala jiwa antara lain merupakan selaku berikut:
1) Genetika. H Individu  ataupun  angota  keluarga M yang  mempunyai  ataupun yang  hadapi  kendala  jiwa  hendak  kecenderungan A mempunyai  keluarga yang  hadapi  kendala  jiwa,  hendak  cenderung A lebih  besar  dengan  orang yang A tidak mempunyai aspek genetik (Yosep, 2013).
2) Karena biologik.
a. Kedudukan  pemicu III belum  jelas II yang  hadapi  kendala  jiwa, namun tersebut J sangat ditunjang O dengan aspek area kejiwaan I yang tidak I sehat.
b. Temperamen I Seorang  sangat  peka  ataupun  sensitif  umumnya memiliki  permasalahan  pada  ketegangan  serta  kejiwaan  yang mempunyai kecenderungan hendak hadapi kendala jiwa.
c. Komentar  sebagian  penyidik,  wujud  badan  seseorang  dapat berhubungan  dengan  kendala  jiwa,  semacam  bertubuh  gendut cenderung  mengidap  psikosa II manik  defresif,  sebaliknya  yang kurus cenderung jadi skizofrenia.
d. Penyakit ataupun luka pada badan. Penyakit II jantung, kanker serta sebagainya  dapat  menimbulkan I sedih  hati J serta  pilu.  Dan,  luka ataupun cacat badan tertentu bisa menimbulkan II rasa IIII rendah diri( Yosep, 2013).
1) Karena  psikologik.  Dari  pengalaman  frustasi,  keberhasilan  serta kegagalan II yang  dirasakan I hendak  memberi  warna  perilaku,  Kerutinan serta sifatnya di setelah itu hari (Yosep, 2013).
2) Stress.  Stress  pertumbuhan,  psikososial  terjalin  secara  terus  menerus hendak  menunjang  munculnya  indikasi  perwujudan  kemiskinan, pegangguran II perasaan kehabisan, kebodohan serta isolasi sosial (Yosep, 2013).
3) Karena sosio kultural.
a. Metode membesarkan II anak yang kaku, ikatan orang tua anak jadi kaku  serta  tidak  hangat.  Anak  sehabis  berusia  hendak  sangat bertabiat kasar, pendiam serta tidak hendak suka berteman ataupun apalagi hendak jadi anak yang penurut.
b. Sistem  nilai,  perbandingan  etika II kebudayaan  serta  perbandingan sistem nilai moral antara masa kemudian serta saat ini hendak kerap memunculkan permasalahan kejiwaan.
c. Ketegangan II akibat aspek ekonomi serta kemajuan teknologi, dalam warga kebutuhan hendak terus menjadi bertambah serta persaingan terus  menjadi  bertambah.  Memacu K orang  bekerja  lebih  keras supaya  memilikinya,  jumlah K orang  yang  mau  bekerja  lebih  besar sehingga pegangguran bertambah (Yosep, 2013).
4) Pertumbuhan  psikologik  yang  salah.  Ketidak  matangan  orang  kandas dalam tumbuh lebih lanjut. Tempat yang lemah serta disorsi yakni apabila orang  meningkatkan  perilaku  ataupun  pola  respon  yang  tidak  cocok, kandas dalam menggapai integrasi karakter yang wajar (Yosep, 2013).
Ciri serta indikasi kendala jiwa merupakan selaku berikut :
a. Ketegangan Y (Tension)  merupakan  murung a atau  rasa  putus m asa,  cemas, gelisah,  rasa  lemah,  histeris,  perbuatan yang terpaksa (Convulsive), takut a dan  tidak  mampu  mencapai m tujuan  pikiran  pikiran  buruk  (Yosep, H. Iyus & Sutini, 2014).
b. Gangguan  kognisi. A Merupakan  proses A mental A dimana  seorang menyadari, E mempertahankan  hubungan A lingkungan  baik,  lingkungan A dalam  maupun  lingkungan D luarnya  (Fungsi  mengenal)  (Kusumawati, Farida & Hartono, 2010).
c. Gangguan  kepribadian.  Karakter  ialah  pola  benak  totalitas,  sikap  serta perasaan yang kerap digunakan oleh seorang selaku usaha menyesuaikan diri  terus  menerus  dalam  hidupnya.  Kendala  karakter  misalnya  kendala karakter  paranoid,  disosial,  emosional  tidak  normal.  Kendala  karakter masuk dalam klasifikasi diagnosa kendala jiwa (Maramis, 2009).
d. Kendala pola M hidup Mencakup kendala dalam ikatan manusia serta watak dalam A keluarga,  tamasya,  pekerjaan a serta  warga.  Kendala  jiwa tersebut A dapat  masuk  dalam  klasifikasi  kendala  jiwa M kode  V,  dalam ikatan W sosial  lain misalnya merasa dirinya M dirugikan  ataupun dialang- alangi secara  terus  menerus.  Misalnya M dalam  pekerjaan  harapan yang I tidak realistik dalam u pekerjaan buat rencana masa depan, penderita tidak memiliki rencana apapun (Maramis, 2009).
e. Gangguan A perhatian. Perhatian yakni M konsentrasi tenaga serta pemusatan,  memperhitungkan  sesuatu  proses M kognitif  yang  mencuat pada sesuatu rangsangan dari M luar A (Direja, 2011).
f. Gangguan a kemauan.  Keinginan  ialah  dimana D proses  kemauan dipertimbangkan D kemudian diputuskan hingga dilaksanakan menggapai
tujuan. i Bentuk gangguan kemauan banyak macamnya
g. Gangguan a perasaan  atau m emosi  (Afek  dan  mood) S Perasaan  dan  emosi merupakan A spontan reaksi manusia M yang bila tidak A diikuti perilaku M maka  tidak M menetap  mewarnai  persepsi S seorang  terhadap disekelilingnya M atau  dunianya.  Perasaan A berupa  perasaan S emosi normal  (adekuat)  berupa S perasaan  positif  (gembira), S bangga,  cinta, kagum  dan  senang). W Perasaan  emosi  negatif  berupa S cemas,  marah, curiga,  sedih,  takut,  depresi,  kecewa,  kehilangan S rasa  senang  dan  tidak dapat merasakan mS kesenangan (Maramis, 2009).
h. Gangguan a pikiran atau proses pikiran S (berfikir). Kendala benak ataupun proses benak ( berfikir). Benak ialah ikatan antara bermacam bagian S dari pengetahuan seorang. Berfikir yakni proses menghubungkan ilham, i membentuk ilham baru, serta membentuk penafsiran buat menarik kesimpulan. pikir wajar yakni memiliki ilham, simbol serta tujuan asosiasi terencana ataupun koheren (Kusumawati, Farida & Hartono, 2010).
i. Gangguan S psikomotor Kendala psikomotor Kendala ialah gerakan tubuh dipengaruhi m oleh kondisi jiwa m sehinggga afek bertepatan yang D megenai tubuh  serta  jiwa,  pula  meliputi  sikap  motorik A yang  meliputi M keadaan ataupun aspek motorik dari sesuatu sikap. Kendala psikomotor berbentuk, kegiatan yang menyusut, kegiatan yang bertambah, setelah itu yang A tidak dipahami,  berulang-ulang M dalam  kegiatan.  salah A satu  tubuh  berbentuk gerakan  salah  satu  tubuh  berulang-  ulang  ataupun  tidak M bertujuan  serta melawan ataupun menentang terhadap M apa yang J disuruh (Yosep, H. Iyus & Sutini, 2014).
j. Gangguan M ingatan. Ingatan ialah kesangupan dalam menaruh, mencatat ataupun  memproduksi  isi  serta  isyarat  pemahaman.  Proses K ini  terdiri dari A pencatatan,  pemangilan  informasi  serta  penyimpanan  informasi (Kusumawati, Farida & Hartono, 2010).
k. Gangguan S asosiasi. Asosiasi ialah proses O mental dalam K perasaan, kesan ataupun cerminan ingatan cenderung memunculkan kesan ataupun ingatan reaksi ataupun konsep lain yang memanglah tadinya berkaitan O dengannya. Kejadian yang N terjadi, keadaan M lingkungan pada saat K itu, pelangaran II atau pengalaman sebelumnya MM dan kebutuhan M riwayat emosionalnya (Yosep, 2007).
l. Kendala  pertimbangan K ialah  proses  mental  dalam  menyamakan  serta memperhitungkan  sebagian  opsi  dalam  sesuatu  kerangka  kerja membagikan nilai dalam memutuskan kegiatan (Yosep, 2007)
Dalam A kaitannya dengan S tugas penegakan hukum a tersebut, salah k satu aksi  yang  pantas  dicoba  oleh  penyidik a Polri  merupakan  melaksanakan identifikasi  terhadap M pelakon  kejahatan,  apakah  pelakukan a tindak  pidana tersebut  tercantum  jenis  orang  yang a tidak  bisa m dipertanggung  jawabkan ataupun  tidak,  disebabkan  alibi  sakit a jiwa.  Suatu o perbuatan  pidana oo bisa dipertanggung  jawabkan  terhadap  pelakunya,  apabila k perbuatan  yang  dicoba oleh m orang-orang yang o cakap bagi hukum dalam m artian pelakunya k merupakan bukan  orang  edan,  pemabuk  ataupun  sakit i ingatan.  Perihal  ini  cocok  dengan syarat Pasal 44 KUHP yang berbunyi:
1. Barang s siapa mengerjakan i sesuatu perbuatan a yang tidak dapat dipertanggungjawabkan i kepadanya  karena  kurang a sempurna  akalnya atau karena m sakit akal atau sakit berubah akal tidak a boleh dihukum.
2. Jika  nyata  perbuatan s itu  tidak  dapat  dipertanggungkan S kepadanya karena k kurang sempurna akalnya atau karena M sakit berubah akal maka hakim S boleh  memerintahkan  menempatkan  dia K di  rumah  sakit  gila selama-salamanya M atau satu tahun untuk D diperiksa.
Buat  memastikan  apakah  pelakon  tindak  pidana  tersebut  tersendat  jiwanya ataupun  edan  tidaklah  kewenangan i penegak  hukum(  Polisi/  Penyidik, Jaksa k Penuntut  Universal  serta  Hakim),  tetapi  yang  sangat  berwenang merupakan  Psikiater.  Ada  pula  penafsiran  Psikiater k itu  sendiri k bagi  Ansori Sabuan  merupakan:“  ialah  sesuatu  ilmu  yang  menekuni  jiwa  manusia,  namun menekuni jiwa manusia yang sakit.
Selaku  salah h satu  ketentuan  buat  bisa  menjatuhkan  pidana  kepada tersangka  yakni  wajib  teruji  terdapatnya  kesalahan  sang  pelakon  serta  bisa dipertanggungjawabkan I atas  perbuatannya.  Pada  awalnya  orang-  orang yang ii jiwanya  tidak  normal  mereka  tidak  bisa  untuk  dipertanggungjawabkan sebagaimana k di  atur  dalam o Pasal  44  KUHP  selaku  mana  sudah  dipaparkan  di atas..
Untuk  perihal  memastikan  apakah  jiwa  pelakon  kejahatan  hadapi  sakit jiwa atau tidak, aparat penegak hukum umumnya menghadapi kesusahan. Sebab buat mengenali hingga sepanjang mana kendala kesehatan O jiwa yang dirasakan orang tersebut pastinya hendak pengaruhi kemampuannya k dalam bertanggungjawab.
Dalam oo mengahadapi perkara tersebut sangat dibutuhkan dorongan dari seseorang  pakar  Psikiater  kehakiman  lewat  pakar  di  bidang  medis  jiwa  ialah Dokter  jiwa  psikiater.  Djoko  Prakoso  menarangkan:“  Penjelasan  pakar  jiwa( Psikiater) merupakan ialah perlengkapan fakta penjelasan pakar serta memiliki peranan  yang  berarti  dan  memastikan  dalam  penyelesaian  permasalahan kejahatan di persidangan pengadilan. 4
Apabila  dilihat  syarat  Pasal  184  KUHAP,  penjelasan  seseorang  pakar psikiater  tercantum  dengan  alat-  alat  fakta  yang  legal.  Agar  lebih  paham mengenai  alat  atau  jenis  bukti  menurut  KUHAP  Pasal  184  antara  lain  sebagai berikut:
(1) Alat bukti yang sah Ialah:
a. keterangan saksi
b. keterangan ahli
4 Prodjodikoro Wirjono, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia, (Penerbit, Eresco Bandung: 1989), hlm. 179
c. surat
d. petunjuk
e. keterangan terdakwa.
Keterangan M seorang  Psikiater  termasuk K kedalam  perkataan  ahli. Dikatakan S keterangan ahli JKK menurut ketentuan P Pasal 186 KUHAP SA adalah
: Keterangan o seorang ahli m nyatakan di sidang j pengadilan.

## Metode
Penelitian hbh ini menggunakan pendekatan l kualitatif.
Penelitian o kualitatif  adalah j memahami  (memahami)  gejala  atau  gejala  seperti gejala sosial ii dengan lebih memperhatikan aa gambaran utuh dari fenomena MM yang  diteliti MM daripada  memecahnya  menjadi  variabel-variabel terkait.  Saya  berharap  memiliki  pengertian  yang  dalam  tentang  fenomena tersebut  yang  dimana    untuk  menghasilkan  teori.  Karena  tujuan  yang  berbeda dengan  penelitian  kuantitatif,  maka  prosedur    pengumpulan  data  serta  jenis penelitian kualitatif  juga berbeda (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si). Dalam data yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang diperoleh dari sumber buku,jurnal,artikel dan lain-lain.
a. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekat-an  kualitatif,  Dengan  menerapkan pendekatan  kualitatif  penelitian  ini  dapat  di  buat.  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  menginterpretasikan  suatu  gejala  seperti  gejala  sosial  yang memfokuskan  pada  gambaran  utuh  dari  sebuah  fenomena yang  akan  diteliti dibandingkan dengan memecahnya menjadi variabel-variabel yang berhubungan. Saya berharap memiliki  pengertian  yang dalam tentang fenomena tersebut  yang dimana untuk menghasilkan teori.
b. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan selama dua bulan yang di mulai dari bulan Agustus dan  berakhir  pada  bulan  September  2021.  Tempat  penelitian  di  Lembaga Pemasyarakatan
C. Target/Subjek Penelitian
Pendekatan a kualitatif menggunakan data m lisan memerlukan
informan. S Sedang  pendekatan  yang P melibatkan  lingkungan  lapas  pada obyek D penelitian ini
d. Prosedur
Sesuai D dengan  bentuk D pendekatan  penelitian D kualitatif  dan  sumber  data yang  akan G digunakan,  maka teknik i pengumpulan data  yang M digunakan  adalah dengan dokumen, d observasi, a dan wawancara.
e. Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang akan diambil dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang nantinya  akan  diperoleh  dari  sumber  buku,  artikel,  jurnal,  dan  lain-lain.  Karena tujuan yang tidak sama dalam penelitian kuantitatif, maka tata cara pengumpulan- pengumpulan  data  dan  juga  jenis  penelitian  kualitatifnya  berbeda  (Prof.  Dr.  H. Mudjia Rahardjo, M. Si).
f. Teknik Analisis Data
Teknik U analisis data H yang digunakan dalam penelitian M kualitatif mencakup analisis, interpretasi J data dan triangulasi. Dari hasil analisis K data yang kemudian dapat ditarik H kesimpulan.

## Pembahasan
Proses hukum dapat dilihat dari 2 perspektif yaitu dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit, dalam arti yang luas proses hukum dimaknai keseluruhan proses dalam sistem hukum untuk mencapai tujuannya yaitu mengatur kehidupan manusia,  mulai  pembentukan/pembuatan  hukum,  penegakan  hukum,  peradilan dan acara peradilan/administrasi dalam mencapai keadilan. Sedangkan dalam arti sempit dapat dimaknai sebagai proses penegakan hukum oleh lembaga-lembaga dalam/struktur peradilan. Proses hukum  yang akan dibahas disini  adalah proses hukum dalam arti sempit dalm lapangan hukum pidana.
Menurut Muladi, pengertian sistem peradilan pidana terbagi atas pengertian secara  luas  dan  sempit.  Secara  luas  diartikan  sebagai  suatu m jaringan  peradilan pidana yang melibatkan M hukum pidana M beserta penerapannya, M yang membentang mulai dari saat m pembuatan peraturan s perundang-undangan sampai dengan pengaruh masyarakat terhadap p pelaksanaan pidana dan pembentukan a hukum  pidana,  sedangkan  secara  sempit  adalah  mencakup masukan/input M pelaku  tindak  pidana  di  dalam J suatu  proses k peradilan, mulai K dari  saat G pemeriksaan  pendahuluan  di  kepolisian H sampai  dengan pelaksanaan pidana m di lembaga pemasyarakatan.
Dalam  sistem  peradilan  pidana,  penerapan  dan  penegakan  hukum  pidana melibatkan  lembaga-lembaga  yang  masing-masing  mempunyai  tujuan  sendiri- sendiri.  Badan-badan  tersebut  adalah  polisi,  kejaksaan,  pengadilan  dan  penjara. Satu  organisasi  memiliki  begitu  banyak  pengaruh  terhadap  penerapan  hukum sehingga satu organisasi akan mempengaruhi yang lain.
Di  dalam  pengertian  sistem  peradilan  pidana  secara  luas  tersebut,  ia membagi  dalam  3  tahap  yaitu:  Pertama,  tahap  formulasi  sebagai  tahap pembentukan atau pembuatan hukum  pidana, di  Indonesia dibuat oleh lembaga legislatif.  Kedua,  tahap  aplikasi  sebagai  tahap  penerapan  pidana  yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi  sebagai  tahap  pelaksanaan  pidana  yang  dilaksanakan  di  lembaga pemasyarakatan.  Pada  pengertian  kedua  yang  akan  menjadi  pembatasan  dalam tulisan  ini.  Tahap  penerapan  ini  sangat  bergantung  pada  dua  sumber  hukum utamanya yaitu Kodifikasi KUHP dan KUHAP. Terkait pokok bahasan tulisan ini Pasal  44  KUHP  merupakan  norma  yang  akan  dibahas  dalam  kaitannya  dengan kehadiran psikiater di dalam sistem peradilan pidana melalui KUHAP. Penataan sistem  peradilan  pidana  menurut  KUHAP  terbagi  atas  3  tahapan  yaitu  sebelum sidang  (pre-adjudication),  sidang  (adjudication)  dan  setelah  sidang  (post- adjudication).
Kepolisian, adalah M salah satu komponen D sistem peradilan M pidana yang merupakan m lembaga  yang  secara h langsung  berhadapan S dengan  tindak d pidana yang terjadi M dalam masyarakat. Adanya K suatu proses peradilan o pidana J dimulai dari  masuknya a pengaduan  atau M laporan  atas  suatu  tindak  pidana k di  tingkat kepolisian.  Pengaduan  ada  dalam  pasal  1  butir  25  KUHAP  merupakan:“ pemberitahuan  diiringi  permintaan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  kepada pejabat  yang  berwenang  buat  menindak  bagi  hukum  seseorang  yang  sudah melaksanakan  tindak  pidana  aduan  yang  merugikannya.”  Laporan  bagi  pasal  1 butir  24  KUHAP  merupakan:“  pemberitahuan  yang  di  informasikan  oleh seseorang sebab hak ataupun kewajiban bersumber pada undang- undang kepada pejabat  yang  berwenang  tentang  sudah  ataupun  lagi  ataupun  diprediksi  hendak terbentuknya  kejadian  pidana.”  Tidak  hanya  terdapatnya  pengaduan  ataupun laporan,  dimulainya  proses  peradilan  pidana  bisa  disebabkan  pada  dikala  itu tertangkap tangan adalah seorang tertangkap disaat akan melakukan tindak pidana secara  langsung  ataupun  dengan  lekas  setelah  sebagian  dikala  tindak  pidana tersebut dicoba ataupun sesaat setelah itu diteriaki oleh warga selaku orang yang melaksanakannya  ataupun  apabila  sesaat  setelah  itu  padanya  ditemui  padanya barang yang diprediksi sudah dipergunakan buat melaksanakan tindak pidana itu yang  menampilkan  kalau  yakni  pelakon  ataupun  ikut  melaksanakan  ataupun menolong melaksanakan tindak pidana tersebut.
Penyelidikan  ialah  aksi  sesi  awal  permulaan  penyidikan.  Tetapi penyelidikan  bukan  aksi  yang  dapat  berdiri  sendiri  ataupun  terpisah  dari  guna penyidikan  namun  penyelidikan  ialah  bagian  yang  tidak  terpisah  dari  guna penyidikan.
Psikiater  dalam  tahap  penyidikan  mempunyai  kedudukan  khusus,  yaitu sebagai  ahli  yang  mempunyai  pengetahuan  di  bidang  penyakit  jiwa,  berperan untuk  memberikan  keterangan  ahli  mengenai  keadaan  jiwa  tersangka  secara tertulis  melalui  Visum  Et  Repertum  Pskiatriknya  sebagai  dasar  penghentian perkara  yang  dicantumkan  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  untuk selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum (Penuntutan).
Kejaksaan, dimulai dari tahap penyidikan kemudian ke tahap dalam h sistem peradilan j pidana  bekerja k ialah  pelimpahan  masalah  dari k kepolisian.  Kejaksaan ialah lembaga pemerintahan dibidang penuntutan dan tugas lain yang diresmikan bersumber pada Undang– Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa: “ jaksa  merupakan a penuntut  umum k yang  diberi  wewenang k oleh  undang  – undang h untuk melakukan k penuntutan dan g pelaksanaan putusan f hakim.” Sebelum memulai penyidikan, D penyidik membuat F surat pemberitahuan D dimulainya penyidikan (SPDP) yang D ditujukan kepada k kejaksaan.  Lalu  ke f tahap  penuntutan f Jika  berkas  dari  penyidik f telah dinyatakan D siap untuk dilakukan D penuntutan maka D selanjutnya yaitu dimulailah D tahap  penuntutan D oleh  jaksa. D Pengertian  penuntutan D tercantum pada  Pasal  1  butir  7  KUHAP  dimana  Penuntutan d adalah  tindakan M penututan umum D untuk melimpahkan perkara D pidana yang dilakukan oleh tersangka dan diteruskan  ke  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut
cara S yang  yang  telah D ditetapkan  oleh  undang-undang  ini K dengan  permintaan supaya diperiksa j dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
Dalam  perkara  tersangka  yang  diduga  menderita  gangguan  jiwa  ini, menurut Jarnoto, kebanyakan perkara berhenti atau tidak diproses pada tahap ini, dengan asumsi bahwa perkara ini, akan percuma untuk dilanjutkan ke pengadilan karena tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan, kecuali untuk kasus-kasus yang  menyita  perhatian  masyarakat  dan  adanya  tuntutan  agar  kasus  ini diselesaikan di persidangan.
Pengadilan,  Pada  tahap  ini  pengadilan  mengambil  peran  yaitu  sebagai tempat  berlangsungnya f proses  peradilan,  sedangkan  kewenangan F mengadakan pengadilan f itu  sendiri f berada  ditangan B Lembaga  kehakiman.  Perihal  ini tercantum dalam Undang– Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  Tugas  majelis  hukum  merupakan  menerima,  mengecek,  mengadili serta menuntaskan masalah yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi majelis hukum  negara,  majelis  hukum  besar,  serta  mahkamah  agung.  Tidak  hanya  itu majelis hukum memiliki tugas buat mewujudkan menolong pencari keadilan dan berkewajiban  buat  mewujudkan  sesuatu  peradilan  yang  simpel,  kilat,  serta bayaran  ringan  cocok  dengan  asas  peradilan  yang  diresmikan  oleh  KUHAP. Setelah d tahap  penuntutan f selesai  dan  penuntut f umum  melimpahkan d berkas perkara  termasuk i surat  dakwaan  (Pasal  143  48  KUHAP)  ke  pengadilan d negeri setempat d (sesuai dengan kompetensi relatifnya). Kemudian f Ketua
Pengadilan d Negeri  (selanjutnya  disebut  Ketua  PN)  mempelajarinya, d apakah perkara tersebut d masuk wewenangnya b atau bukan. (Pasal  147 KUHAP).  Maka setelah b itu  Ketua d PN  menetapkan,  bahwa d PN  tersebut  berwenang f mengadili, dan  PN  tersebut  tidak  berwenang f mengadili  (Pasal  84  KUHAP),  apabila f Ketua PN  menetapkan f bahwa  Pengadilan S Negeri  terssebut  berwenang,  maka akan f dibuat  suatu g ketetapan  mengenai  komposisi D majelis  hakim  yang  akan memeriksa, f mengadili  dan i memutus  perkara  pidana f tersebut.  Pada  saat  majelis hakim telah f ditetapkan, selanjutnya f ditetapkan hari sidang.
Kedudukan  psikiater  di  sidang  pengadilan  adalah  sebagai  ahli  atau keterangan ahli, karena psikiater tergolong dalam kedokteran kehakiman/forensik dan berperan sebagai legal agent yang memberikan keterangan lisan sehubungan dengan  keadaan  jiwa  terdakwa  dalam  rangka  membantu  hakim  agar  dapat memberikan putusan yang benar dan adil.
Lembaga M Pemasyarakatan adalah lembaga k terakhir yang
berperan lll dalam  proses  peradilan pp pidana.  Lembaga  ini  menampung  para tahanan yang sudah ikrar untuk ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Sebagai k tahapan akhir i dari proses peradilan pidana lembaga
pemasyarakatan a mengemban  harapan a dan  tujuan  dari  sistem  peradilan  pidana yang diantaranya k berusaha agar pelaku m tindak pidana tidak lagi menjadi k redivis agar terciptanya m suasana aman dan i tentram.
Pasal 44 KUHP sendiri merupakan alasan penghapus pidana yang dijadikan
pintu  masuk  bagi  kehadiran  psikiater  dalam  sistem  peradilan  pidana  dalam menentukan kemampuan bertanggung-jawab seseorang, namun di dalam Pasal 44 KUHP ini tidak memberikan mengenai maksud tentang kemampuan bertanggung- jawab. Pasal 44 KUHP memuat hh syarat kemampuan bertanggung-jawab kk secara negatif, artinya alasan yang terdapat pada diri pencipta itu sendiri menjadi alasan atas  tindakan  yang  telah  dilakukannya  yang  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawabannya di karenakan mempunyai jiwa yang m cacat dalam a tumbuhnya atau k terganggu karena penyakit. Dalam A keadaan ini pembuat dikatakan k tidak punya kebebasan k kehendak dan tidak m dapat menentukan k kehendak terhadap h perbuatan yang dilakukannya.
Psikiater disini berperan sebagai legal agent yang membantu aparat penegak hukum  dalam  membuat  terang  suatu  perkara  mengenai  kondisi  kejiwaan seseorang  yang  melakukan  perbuatan  pidana.  Dalam  ilmu  hukum  pidana, hubungan  ini  bersifat  deskriptif-normatif  yang  berarti  gambaran  kejiwaan seseorang tadi digambarkan menurut apa adanya oleh psikiater mengingat sumpah profesi  dan demi keadilan. Hal  ini diperjelas dalam  Pasal  179 Ayat (1) dan (2) KUHAP. 5 Selanjutnya  dikatakan  normatif o karena  hakimlah o yang  menilai, berdasarkan o hasil pemeriksaan oleh psikiater tadi, sehingga i dapat menyimpulkan mampu  dan  tidak  mampunya k tersangka  untuk  bertanggung i jawab  atas perbuatannya.
Kerap  dikira mm sama,  psikiatri  sesungguhnya  berbeda O dengan  psikologi, Walaupun  psikiatri  serta O psikologi  bersama  cabang K ilmu  yang  menekuni permasalahan  psikologis  ataupun  kejiwaan,  tetapi  keduanya J mempunyai perbandingan.  Salah  satu m perbandingan  psikiatri k serta  psikologi  merupakan dalam  batasan  penindakan  yang  dapat  diberikan.  Perbandingan  yang  sangat mendasar k antara seseorang psikiater a ( orang yang mm menggeluti ilmu psikiatri) serta  psikolog  (orang ii yang  menggeluti  ilmu  psikologi)  merupakan  latar  balik pembelajaran serta ruang ii lingkup kerjanya..
Secara ll garis besar,
psikiater a merupakan dokter, sedangkan psikolog bukan dokter. 6
Psikiatri  merupakan  ilmu  medis  yang  berfokus  pada  kesehatan  jiwa, sebaliknya psikologi merupakan ilmu non- kedokteran yang menekuni sikap serta perasaan seorang. Walaupun berbeda latar balik, keduanya silih memenuhi.
Ruang Lingkup Tugas Kedokteran Psikiatri
Dokter yang sudah berakhir menempuh pembelajaran spesialisasi di bidang psikiatri diucap psikiater ataupun dokter spesialis kesehatan jiwa( SpKJ). Tugas pokok  seseorang  psikiater  merupakan  mendiagnosis  serta  menyembuhkan penderita yang hadapi kendala mental, dan melaksanakan penangkalan terhadap kendala ini.
5 Pasal 179 KUHAP
6 https://www.alodokter.com/psikiatri-dan-psikolog-ini-bedanya diakses tanggal 15 Oktober 2021
Berikut  merupakan  sebagian  contoh  kendala  mental  yang  ditangani  oleh psikiater:
• Fobia k
• Depresi m dan m demensia
• Gangguan g kepribadian
• Gangguan g kecemasan
• Gangguan g tidur dan g makan
• Gangguan h obsesif i kompulsif (OCD) • Gangguan g stres pascatrauma (PTSD)
• Skizofrenia m
• Kecanduan g obat-obatan atau minuman beralkohol Tidak hanya menanggulangi keadaan di atas, psikiater pula kerap dilibatkan dalam  penindakan  penyakit  yang  bisa  berkaitan  dengan  keadaan  psikologis penderita, semacam kendala pada otak, penyakit kronis, kanker, ataupun penyakit HIV/ AIDS.
Sebab  psikiatri  merupakan  sesuatu  cabang  ilmu  kedokteran,  hingga psikiater  diperbolehkan  buat  meresepkan  obat-  obatan  buat  menolong menanggulangi kendala mental yang dirasakan pasien.
KUHP d mengakui pentingnya df peran psikiater d dalam penentuan
kemampuan bertanggung a jawab bagi pelaku d kejahatan terhadap d suatu tidak d pidana.  Perihal m ini  berangkat f dari  asas  hukum f fuiosi  nulla  voluntas  est yang berarti d kalau seseorang yang S edan tidak mempunyai M kehendak sehingga perbuatan M yang  dilakukanya  terbebas  dari D kesalahan,  sebab  tidak  penuhi ketentuan SD pertanggungjawaban  pidana.  Peran  psikiater S yang  demikian SS jadi vital  terlebih AS sebab  dekripsi  yang s dilakukanya  ditumpukan  pada  kemampuan kedokteran yang tidak bisa diintervensi, dan legalitas vonis psikiater mempunyai kekuatan hukum yang senantiasa serta bisa pengaruhi vonis hakim dalam sidang. Selaku  ilustrasi,  seseorang  anak  yang  lagi  bermain  dengan  terencana melemparkan  batu  kepada  seseorang  yang  melalui  serta  memunculkan  luka. Walaupun  perbuatnya  sudah  terkualifikasi  selaku  kejahatan  berbentuk penganiayaan,  tetapi  dia  tidak  bisa  dipidana  lantaran  seseorang  anak  secara psikologis dikira belum cakap berperan, serta dengan demikian belum mempunyai pertanggunjawaban  hukum.  Ilustrasi  permasalahan  anak  tersebut  pula  bisa diperluas cakupanya pada permasalahan yang lebih konkret. Misalnya seseorang yang  melaksanakan  pengrusakan  tempat  ibadah  ataupun  pelakon  penyerangan tokoh  agama  serta  pejabat  publik.  Bila  setelah  itu  pelakon  tersebut  dinyatakan tidak  sehat  secara  psikis  ataupun  edan  oleh  psikiater,  hingga  dia  tidak  bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dibebaskan dari tuduhan.
Penuntutan  dalam  suatu  tindak  pidana  yang  mengakibatkan  matinya seseorang, misalnya pembunuhan, polisi sebagai penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan  memiliki pengalaman  yang terbatas. Polisi  berkewajiban untuk mencari kebenaran materiil, dimana kebenaran kebenaran itu menuntun para
pelaku  untuk  mempertanggungjawabkan  fakta-fakta  tindak  pidana  yang  telah terjadi.  melalui  pencarian  suatu  kebenaran  materil  yang  akan  dijadikan  sebagai objek  fakta,  yang  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  oleh  hakim  dalam persidangan.
Untuk  mendapatkan  hasil  penyidikan  yang  menyajikan  fakta-fakta  yang tidak  diungkapkan,  diperlukan  seorang  ahli  yang  dapat  membantu  polisi mengungkap  kasus  tersebut,  tetapi  jika  seorang  ahli  menolak,  maka  Pasal  179 KUHAP menyatakan bahwa “ kalau tiap orang yang dimintai pendapatnya selaku pakar  Medis  kehakiman  ataupun  dokter  ataupun  pakar  yang  lain  harus membagikan penjelasan pakar demi keadilan”. Dokter tidak bisa untuk menolak permintaan  penyidik  tersebut  sebab  bisa  diancam,  karena  sebab  dikira melaksanakan upaya menghalang- halangi pengecekan mayat buat majelis hukum pasal  222  KUHP  ataupun  menolak  jadi  saksi  pakar  pasal  224  KUHP  dengan ancaman penjara 9 bulan pada masalah pidana dan 6 bulan pada masalah lain.
Ahli dalam membongkar perkara pidana, artinya ahli yang ditunjuk penulis adalah  ahli  Psikologi  Forensik/Psikiatri  Forensik,  Psikologi  Forensik  adalah penerapan ilmu psikologi pada sistem peradilan pidana atau tindak pidana, orang yang mempelajari  psikiatri  adalah psikiater, salah satu  tugas psikiater  Indonesia cukup berat, yaitu bertindak sebagai ahli di muka pengadilan. sesuatu tugas yang dalam ilmu medis universal dicoba oleh seseorang pakar ilmu medis Kehakiman. 7
Seseorang  saksi  pakar  wajib  menolong  hakim  biar  bisa  membagikan keputusan  yang  adil  Seseorang  Psikiaterakan  mengemukakan  fakta-  fakta, membuat  diagnosa  tentang  kondisi  seorang  tertuduh  yang  sudah  melanggar hukum,  setelah  itu  mengambil  kesimpulandan  melaporkan  pendiriannya  apakah tertuduh  bisa  mempertanggungjawabkan  ataupun  tidak  perbuatannnya  tersebut. Kedudukan  psikolog  forensik  dalam  peradilan  pidana  di  majelis  hukum,  bisa selaku  saksi  pakar,  untuk  korban  misal a permasalahan,(  KDRT,  permasalahan dengan o korban anak-anak i seperti perkosaan, serta penculikan m anak), serta untuk pelakon  dengan  kasus  psikologis a misal(  Mental  retarded,  pedophilia,  serta psikopat).
Buat kepentingan sesuatu proses penyelidikan dimana terdapat syarat yang menyangkut aspek psikis keluarga korban pembunuhan hingga di dalam pasal 134 KUHAP sudah dipaparkan,
1. Dalam o perihal  sangat  dibutuhkan  dimana  buat ii keperluan  pembuktian j bedah mayat  tidak a bisa  lagi  untuk  dihindari, a penyidik  wajib a harus  terlebih dahulu kk kepada keluarga k korban.
2. Dalam o perihal  keluarga mm keberatan,  penyidik  harus  menarangkan  dengan sejelas- jelasnya o tentang iktikad serta tujuan dicoba operasi tersebut
3. Apabila m dalam  waktu  2  hari oo tidak  terdapat  asumsi  apapun j dari  keluarga
7 Hasan Basri Saanin Dt.Tan Pariaman.1983.Psikiater dan Pengdilan Psikiatri Forensik Indonesia. Jakarta timur.Hal 1.
ataupun  pihak j yang  butuh  diberi  ketahui  tidak  ditemui,  penyidik  lekas melakukan  syarat  sebagaimana o diartikan  dalam  pasal  133  ayat(  3)  Kitab undang- undang hukum kegiatan pidana..
Di  Indonesia  ada  banyak  permasalahan  tindak  pidana  yang  mengaitkan seseorang pakar psikiatri forensik dalam proses penyidikan.
Semacam halnya permasalahan yang ditangani oleh pakar psikiater forensik yang menanggulangi kasusu tindak pidana pembunuhan yang dicoba oleh seorang yang  hadapi  kendala  kejiwaan.  Selaku  perbandingan  semacam  dalam permasalahan  pembunuhan  tanpa  pakar  psikologi  hingga  penyelesaian permasalahan  tersebut  kurang  efisien  diakibatkan  bermacam  perihal  mulai  dari permasalahan keadaan psikis pelakon serta aspek kejiwaan  yang pelakon  alami, buat  mendalami  tersebut  itu  butuhkan  yang  dinamakan  dengan  saksi  pakar sehingga bisa mendapatkan jawaban yang sebaik- baiknya.
Selain faktor faktor diatas adapun yang disebutkan terjadi di indonesia yang mengakibatkan  menjadi  salah  satu  perihal  kejiwaan  yang  terdapat  dalam  empat diri dari tiap manusia, adapun aparat kepolisian dengan regu pakar forensik untuk masih dalam proses penyidikan untukk mencari kebenaran secara materil
Untuk hal ini masih kurang mencukupi dari aparat kepolisian dalam hal ahli psikologi  forensik  dimana  hal  ini  bisa  di  bicarakan  langsung  oleh  seorang  ahli hukum pada bidang hukum medis forensik
Terdapat permasalahan mulai dari alibi sakit ataupun memberikan jawaban yang  sulit  untuk  dimengerti  sehingga  psikolog  wajib  ketahui  gimana mengidentifikasi  tanda-  tanda  nyata  dan  terus  mengevaluasi  secara  konsistensi data di sumber yang berbeda. Rata rata  jawaban untuk menguasai aspek apa itu psikologi  forensik  berarti  sanggup  menarangkan  ataupun  merumuskan  sebutan psikologis ataupun prinsip- prinsip dalam kerangka hukum.
Buat menanggulangi bermacam masalah  yang mengenai spesialnya untuk perihal  kekerasan  dalam  permasalahan  yang  menyebabkan  kematian  dengan mengaitkan permasalahan dengan perihal kejiwaan kedudukan pakar yang disini merupakan pakar psikologi forensik ataupun psikiatri forensik sangat diperlukan buat melerai permasalahan yang di natural oleh keluarga tersebut. Seseorang saksi pakar wajib menolong hakim biar bisa membagikan keputusan yang adil.
Dalam  mengemukakan  suatu  kejadian  fakta  seorang  Psikiater  hendak membuat  diagnosa  tentang  kondisi  seorang  tertuduh  yang  sudah  melanggar hukum,  setelah  itu  mengambil  kesimpulan  serta  melaporkan  kesimpulannya apakah tertuduh bisa mempertanggung jawabkannya ataupun tidak perbuatannnya tersebut.
Kedudukan  psikolog  forensik  dalam  peradilan  pidana  di  majelis  hukum, bisa selaku saksi pakar untuk korban,( misal permasalahan KDRT, Pembunuhan, permasalahan dengan lima korban anak- anak seperti perkosaan, serta penculikan anak),  serta  untuk  pelakon  dengan  kasus  psikologis  (misal  mental  retarded,
pedophilia, serta psikopat). Memperhatikan dan atas dasar faktor-faktor tersebut, jelaslah bahwa tugas psikiater bukanlah tugas yang mudah dan merupakan tugas nyata  yang    memerlukan  kehati-hatian  dan  harus  dipertahankan  melalui  banyak pihak, karena kasus ini berkaitannya dengan penyelesaian kasus pidana. dan juga sangat erat kaitannya dengan keadilan.
Alat P bukti LII itu penting M untuk pengadilan dalam I mendekati kesempurnaan, baik O dalam hukum pidana M maupun I hukum perdata. Sebagaimana  sudah  diutarakan  dimuka,  Secara  garis  besar  terdapat  2  berbagai perlengkapan fakta dari bidang ilmu forensik ialah Medis kehakiman memastikan kepastian  menimbulkan  penyakit  ataupun  kematian.  Psikiatri M kehakiman memastikan  besar O kecilnya M tanggungjawab  seseorang  dalam II melanggar hukum P pidana.  Kerap  seseorang  dalam O perbuatan  tiap  hari  nampak  masih lumayan  energi  pikirannya,  namun  dalam  pengecekan  psikiatri  jelas  mengidap kendala  jiwa  yang  bisa  kurangi  tanggung  jawabnya.  diakibatkan  sebab jiwanya M cacat  dalam  tumbuhnya  ataupun  tersendat  sebab  penyakit,  tidak dipidana.. 8
Orang M yang  tersendat  pikirannya  sebab  mabuk a minuman  keras k pada biasanya tidak tercantum kalangan ini kecuali bila dia bisa dibuktikan mabuknya sedemikian rupa hingga ingatannya lenyap sama sekali. Berkenaan o kondisi bunda yang  menewaskan  anak MM kandung  berhubungan  dengan  pertanggungjawaban, selaku  bawah  dari  hukum h pidana kk dalam  praktek  apalagi  ditambahkan  kalau pertanggung aa jawab  pidana  jadi  sirna  bila  terdapat  salah  satu  dari  keadaan- keadaan hh atau hh kondisi-kondisi memaafkan tersebut.

## Kesimpulan dan Saran
Psikiatri d sekarang telah g mencapai titik yang f dapat menjelaskan
beberapa f hal penting mengenai f alam dan M keperluan hukum.
Nampaknya O mulai  terpikir O kalau  psikiatri  bisa berperan  sebagai  pembimbing di  bidang P hukum, L moral, P serta III filsafat  politik,  ialah  dengan  menarangkan keahlian manusia dalam perkembangan serta menimpa factor- faktor A yang I membimbing manusia mengalami kemunduran L dalam kedewasaan MMI serta pertumbuhannya. Psikiatri berikan dorongan pada hukum buat  memandang  sasaran MII tujuan  ialah  pertumbuhan  kemampuan  orang  buat menggapai  kebebasan P serta P keberhasilan.  Menguasai  konsepsi  psikologis, seseorang terpelajar juga bisa terkecoh oleh rasa prasangkanya
Dalam  sesuatu  proses  penegakan  hukum  kepada  pelakon  tindak  pidana yang diprediksi hadapi kendala kejiwaan tidak bisa dicoba semacam penindakan tindak  pidana  biasa,  terdapat  sebagian  tahapan  yang  membedakan  antara penyidikan  terhadap  pelakon  tindak  pidana  biasa  serta  pelakon  tindak  pidana
8 R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1976), hlm. 50.
dengan  kendala  kejiwaan.  Peran  psikiater  di  dalam  sistem  peradilan  pidana adalah  sebagai  legal  agent  dalam  membantu  aparat  penegak  hukum  untuk kepentingan  pemeriksaan  (penyidikan,  pemeriksaan  tambahan  pada  tahap penuntutan  dan  pemeriksaan  di  persidangan)  untuk  menyelesaikan  perkara pidana yang pelakunya diduga menderita gangguan jiwa. Kedudukannya adalah sebagai  ahli  atau  saksi  ahli  dan  dapat  dilibatkan  dalam  setiap  tahapan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya keterangan ahli tersebut juga merupakan alat bukti  yang  sah  yang  membedakan  keterangan  dari  psikiater  tersebut  adalah disebut sebagai keterangan ahli adalah ketika disampaikan di persidangan secara lisan  dengan  mengingat  sumpah  jabatannya,  disebut  bukti  surat  terletak  pada Visum et Repertum Psychiatricum mulai dari tahap penyidikan sampai Visum et Repertum  Psychiatricum dihadirkan di  muka sidang secara tertulis  dan disebut bukti  keterangan  saksi  ketika  diberikan  oleh  dokter  yang  bukan  dokter kehakiman/forensik terhadap kondisi kejiwaan sipembuat.
Psikiatri  bermanfaat  buat  memastikan  keadaan  kejiwaan  seorang  dalam penentuan  keahlian  pertanggungjawaban  pidana,  yang  mana  Psikiater  selaku dokter pakar jiwa mempunyai kedudukan buat jadi Pakar dalam proses masalah pidana.  Terdapat  serangkaian  pengecekan  yang  wajib  dicoba  buat  memastikan keadaan  kejiwaan  seorang,  yang  mana  dari  hasil  pengecekan  tersebut  hendak diterbitkan  Visum  et  Repertum  Psychiatricum  demi  kepentingan  proses peradilan.  Pada  kesimpulannya  nanti,  merupakan  Majelis  Hakim  dalam persidangan  majelis  hukum  yang  hendak  memastikan  apakah  seorang  bisa dipertanggungjawabkan  secara  pidana  ataupun  tidak.  Menghadapi  resiko seseorang dengan gangguan jiwa yang melakukan  tindak pidana jangan sampai berkeliaran tanpa adanya pengawasan dari pihak  yang ahli dalam hal itu, maka sangat diperlukan sarana dan prasarana  Rumah Sakit Jiwa. Dan juga untuk hakim alangkah  lebih  baik  mempelajari  beberapa  ilmu  yang  terkait  dengan  psikologi untuk  menjamin  keamanan  dalam  memutus  suatu    perkara,  sehingga  saat memutuskan tidak  merugikan  semua pihak.

## D aftar Pustaka
Alfarisi, I. (2020). Psikater Dalam Sistem Peradilan Pidana. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum , 1 (1), 47-56.
KURNIAWAN, A. W. (2010). Peran Dan Kedudukan Ahli Psikiatri Forensik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Asmarawati, T. (2017). Pembuktian Psikiatri Forensik dalam Kejahatan Ibu Terhadap Nyawa Anak Kandung. Al-Qisth Law Review , 1 (1), 17.