## STUDI PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN UNTUK PERMUKIMAN SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA PADANG 2009 DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
Fitra Delita dan Marlinang Sitompul Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate Medan, 20211 Indonesia Email : nut2_mona.adriaw@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berawal  dari  fenomena  migrasi  penduduk  dari  daerah  sekitar  pesisir  pantai menuju  wilayah  pinggiran  di  Kecamatan  Koto  Tangah  terutama  setelah  Gempa  Padang 2009  sehingga  terjadi  perubahan  tutupan  lahan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi aspek demografi dan perubahan tutupan lahan antara tahun 2007 dan 2012 terutama perubahan lahan untuk permukiman serta merumuskan kebijakan pengembangan permukiman  di  Kecamatan  Koto  Tangah.  Penelitian  ini  tergolong  penelitian  deskriptif dengan menggunakan data yang bersumber dari interpretasi Citra Landsat ETM+7 tahun 2007 dan tahun 2012 dengan bantuan software ArcGIS 10.1 Untuk merumuskan kebijakan pengembangan permukiman digunakan metode AHP (Analitycal Hierarchy Process). Hasil penelitian  menujukkan  bahwa  terjadi  perubahan  tutupan  lahan  yang  signifikan  sebelum gempa dan sesudah gempa Padang 2009 di Kecamatan Koto Tangah. Konversi lahan untuk permukiman banyak terjadi dikelurahan yang menjadi daerah penyangga dan lumbung padi. Sementara  itu  kelurahan  yang  berada  disekitar  pesisir  mengalami  penurunan  jumlah penduduk karena adanya isu tsunami. Kebijakan pengembangan permukiman di Kecamatan Koto Tangah diprioritaskan dengan menekan laju pertumbuhan penduduk dan permukiman di kawasan penyangga
Kata kunci: Perubahan tutupan lahan, Gempa Padang 2009, Permukiman
PENDAHULUAN Negara Indonesia rawan terhadap gempa dan tsunami. Gempa yang  terjadi  didasar  laut  berpotensi menimbulkan  gelombang  tsunami. Berdasarkan  catatan  dari  Direktorat Vulkanologi  dan  Mitigasi  Bencana
Geologi  (2009:15)  menunjukkan  28 wilayah  di  Indonesia  dinyatakan rawan gempa dan tsunami. Diantaranya  Banten,  Jawa  Tengah, Daerah  Istimewa  Yogyakarta  bagian
Selatan,  Jawa  Timur  bagian  Selatan, Bali,  Nusa  Tenggara  Barat,  Nusa Tenggara  Timur,  Pulau  Sulawesi,
Maluku  Utara,  Maluku  Selatan,  Biak, Yapen  dan  Fak-Fak  di  Papua  serta Balikpapan  di  Kalimantan  Timur, Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera  Utara,  Bengkulu,  Lampung dan  Sumatera  Barat.  Penelitian  pusat gempa  di  dasar  laut  yang  berpotensi tsunami banyak dilakukan
disepanjang Pantai Barat Sumatera.
Sumatera  Barat  berada  di  Pantai Barat  Sumatera  berbatasan  langsung dengan  Samudera  Hindia  dan  zona tumbukan  aktif  dua  lempeng  (Indo- Australia  dan  Eurasia)  menjadikan daerah  ini  salah  satu  provinsi  yang paling  rawan  bahaya  gelombang tsunami.  Gempa  tektonik  sepanjang daerah subduction dapat mengakibatkan  gelombang  laut  yang besar  (Laporan  KLHS  Kota  Padang, 2010:23).    Para  ahli  Geologi  baik  dari
instansi  pemerintah  dan  peneliti independen  juga  memperkirakan akan  terjadi  gempa  besar  yang merupakan  siklus  gempa  yang  sama dengan pusat disekitar zona subduksi Sumatera didekat Kepulauan Mentawai  (bagian  dari  Megathrust) dan  memiliki  potensi  menimbulkan tsunami yang akan menerjang daerah pantai  Sumatera  Barat  (Danhas, 2011:21).
Kejadian  tsunami  di  Kepulauan Mentawai 10 Oktober 2010 menambah kekhawatiran penduduk akan bahaya yang  datang.  Berdasarkan  data  BPS
Sumatera  Barat  (2012:13)  dari  19 Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat, enam Kabupaten/Kota merupakan  wilayah  pesisir  dan membentuk  garis  pantai  Provinsi
Sumatera  Barat  (2.420.388  Km)  yaitu Pasaman  Barat  (142.955  Km),  Agam (38.469 Km), Padang Pariaman (62.332 Km),  Pesisir  Selatan  (278.200  Km), Kepulauan  Mentawai  (1.798.800  Km), dan Padang (99.632 Km).
Pusat  gempa  di  Kota  Padang banyak  berkaitan  dengan  gempa tektonik.  Pusat-pusat  gempa  tektonik yang  dapat  mempengaruhi  Kota
Padang  terbentuk  disepanjang  jalur gempa mengikuti zona subduksi yaitu 6.500  km  disebelah  Barat  Pulau Sumatra. Tumbukan Lempeng Samudera  Hindia  dan  Lempeng Australia  yang  menyusup  di  bawah
Lempeng  Eurasia,  membentuk  Zona Benioff,  yang  secara  terus  menerus aktif  bergerak  kearah  Barat-Timur merupakan  zona  dengan  seismesitas cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan  Kota  Padang  menjadi daerah  tektonik  giat  dengan  sumber gempa  merusak  (RPJM  Padang  2009- 2014).  Gempa  vulkanik  di  Kota Padang  disebabkan  posisi  Kota Padang  yang  berada  didekat  3
gunung  api  aktif,  yaitu  Gunung Talang, Marapi dan Tandikek.
Kemudian  letak  Kota  Padang yang berada di Pantai Barat Sumatra, yang  berbatasan  langsung  dengan laut  terbuka  (Samudera  Hindia)  dan zona  tumbukan  aktif  dua  lempeng menjadikan  Padang  salah  satu  kota paling  rawan  bahaya  gelombang tsunami.  Gempa  tektonik  sepanjang daerah  subduksi  dan  adanya  seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang  yang  luar  biasa  dahsyat (Danhas, 2011:14). Penduduk  Kota  Padang  juga terpengaruh  oleh  isu  gempa  dan tsunami. Hal ini mendorong masyarakat  untuk  mencari  daerah- daerah  yang  tergolong  aman  untuk tempat tinggal seperti daerah ketinggian.  Secara  fisik  ketinggian daerah Kota Padang beragam, bahkan ada yang dibawah ketinggian permukaan  laut  seperti  daerah pinggiran pantai Purus dan sekitarnya.  Ketinggian  ini  mulai  naik dari pinggir pantai menuju arah timur dan  utara  Kota  Padang  yang berbatasan  dengan  jajaran  Bukit Barisan. Secara admisnistratif Kota Padang  terdiri  atas  11  kecamatan dengan  ketinggian  yang  beragam, yaitu: (1) Kecamatan Koto Tangah (0- 1600  mdpl),  (2)  Kecamatan  Padang Utara  (0-25  mdpl)  ,  (3)  Kecamatan Nanggalo  (3-8  mdpl),  (4)  Kecamatan Kuranji  (8-1000 mdpl), (5) Kecamatan Padang  Barat  (0-8  mdpl),  (6) Kecamatan  Padang  Timur  (4-10 mdpl), (7) Kecamatan Padang Selatan (0-322 mdpl), (8) Kecamatan Pauh (10- 1600  mdpl),  (9)  Kecamatan  Lubuk Begalung (8-400 mdpl), (10) Kecamatan  Lubuk  Kilangan  (25-1853 mdpl),  dan  (11)  Kecamatan  Bungus Teluk  Kabung  (0-850  mdpl),  (BPN
Kota Padang, 2012:5).
Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan  Wilayah  (RTRW)  Kota  Padang 2004-2013, pengembangan Kota Padang  diarahkan  ke  bagian  timur dan  selatan.  Saat  ini  perkembangan daerah tersebut lebih banyak diperuntukkan untuk daerah permukiman  penduduk.  Apalagi setelah  gempa  Padang  30  September
2009  yang  menimbulkan  kerugian material 22 triliyun rupiah dan korban jiwa  meninggal  383  orang  (Bappeda Kota Padang, 2010).
Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang tahun 2009-2014  yang  direvisi  setelah terjadinya  gempa  2009,  difokuskan pada  antisipasi  dan  mitigasi  bencana terutama  gempa  bumi  dan  tsunami dengan  reorientasi  pembangunan  ke arah  timur  dan  selatan  melalui pengembangan pusat-pusat kota baru sebagai  konsekuensi  dari  konsep metropolitan  yang  berpusat  banyak. Kebijakan  pemerintah  Kota  Padang sebagai  tindakan  rekonstruksi  dan rehabilitasi  kota,  salah  satunya dengan memindahkan sejumlah sarana  dan  prasarana  seperti  gedung pemerintah  kearah  By  Pass  terutama Air Pacah. Pemindahan  sejumlah  fasilitas tersebut  juga  diikuti  perkembangan permukiman kearah pinggiran terutama di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh,
Kecamatan  Lubuk  Kilangan  dan Kecamatan  Lubuk  Begalung.  Hal  ini tentu  akan  menimbulkan  perubahan tutupan lahan alami menjadi kawasan terbangun serta kawasan budidaya.
Kecamatan  Koto  Tangah  sebagai kecamatan  terluas  di  Kota  Padang termasuk  wilayah  transisi  pinggiran yaitu  kawasan  yang  terletak  di  luar koridor  pengembangan  intensif  serta sebagai  kawasan  penyangga  yang
dilestarikan  dengan  hutan  lindung (RTRW Kota Padang 2004-2013:87).
Dalam  RTRWD  Kota  Padang 2009-2029  Kecamatan  Koto  Tangah termasuk  wilayah  pengembangan  III (WP-III)  yang  diarahkan  untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ataupun regional, transportasi  darat  skala  regional, pendidikan  dan  permukiman  dengan kepadatan  rendah  hingga  sedang. Sedangkan  kawasan  lindung  dapat dikembangkan
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan evakuasi  bencana  (Laporan  KLHS Kota Padang, 2009:36). Kecamatan  Koto  Tangah  dengan luas 232,25 km2 merupakan kecamatan  yang  memiliki  hutan lindung terbesar dibandingkan kecamatan lainnya. Keberadaan hutan lindung  ini  mempunyai  peranan penting  bagi  penunjang  kehidupan didaerah sekitarnya.
Fungsi utamanya meliputi  fungsi klimatologis, hidrologis, orologis serta fungsi ekonomis dan estetika. Kerusakan  hutan  lindung  terutama terjadinya  konversi  lahan  secara besar-besaran  akan  menimbulkan bencana  hidrometeorologis  seperti banjir, longsor dan ancaman kekeringan  (Hermon,  2012:3).  Hal  ini dapat terjadi karena pengaruh tekanan  penduduk  terhadap  lahan hutan  di  Kecamatan  Koto  Tangah. Jumlah  penduduk  Kecamatan  Koto Tangah dari 157. 956 pada tahun 2007 meningkat  menjadi  166.148  pada tahun  2012.  Peningkatan  jumlah penduduk  terutama  terjadi  pada kelurahan  yang  berada  jauh  dari pesisir  dan  tergolong  tinggi  sehingga dinilai aman dari ancaman tsunami.
Pertumbuhan  penduduk  pada suatu  daerah  akan  membutuhkan ruang  baru  sebagai  lahan  untuk permukiman.  Pada  kenyataannya
pertumbuhan  penduduk  tidak  akan diiringi  dengan  pertambahan  lahan,
sehingga terjadilah perubahan tutupan  lahan  dari  satu  penggunaan ke  penggunaan  lainnya  seperti  lahan hutan,  sawah,  semak  dan  tegalan menjadi lahan permukiman.
Hal  ini  juga  terjadi  disetiap kelurahan  yang  ada  di  Kecamatan Koto  Tangah.  Sebagai  perbandingan data  sebelum  terjadi  gempa  2009 (tahun  2007)  lahan  permukiman  di Kecamatan  Koto  Tangah  sekitar 3.424,07  ha  meningkat  menjadi 4.550,46 ha  pada  tahun 2012.  Apabila perubahan  tutupan  lahan  semakin intensif  di  wilayah  Kecamatan  Koto Tangah  yang  mempunyai  fungsi sebagai hutan lindung, maka kerusakan  ekologis  akan  terjadi menyusul  bencana  lainnya  seperti banjir  dan  tanah  longsor  serta ancaman kekeringan.
Untuk  itu  perlu  dikaji  dan dianalisis  perubahan  tutupan  lahan yang  terjadi  sehingga  berbagai kerusakan  dapat  dicegah  sedini mungkin  serta  pengurangan  risiko bencana banjir dan longsor. Penelitian ini dilakukan untuk: (1) Mengidentifikasi  aspek  demografi serta tutupan lahan untuk permukiman  pada  tahun  2007  dan tahun  2012  di  Kecamatan  Koto Tangah.  (2)  Menganalisis  aspek demografi  serta  perubahan  tutupan lahan untuk permukiman tahun 2007-
2012  di  Kecamatan  Koto  Tangah.  (3) Merumuskan arahan kebijakan pengembangan permukiman di Kecamatan Koto Tangah agar perubahan  tutupan  lahan  tidak membawa  dampak  ekologis  dalam menciptakan  permukiman  baru  yang aman dari bencana.
METODOLOGI PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  dengan  metode survey. Tujuan dari penelitian deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat deskripsi,  gambaran  atau  lukisan secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki (Nazir 2005). Lokasi penelitian di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang mengalami dinamika  penduduk  dan  perubahan tutupan  lahan  untuk  permukiman setelah  terjadinya  bencana  Gempa Padang 30 September 2009.
Data  perubahan  tutupan  lahan diperoleh  dari  analisis  citra  satelit Landsat 7+ETM tahun 2007 dan tahun 2012. Data kondisi fisik dan kependudukan  diperoleh  dari  peta, data  BPS  serta  wawancara  dengan responden. Untuk merumuskan arahan  kebijakan  pengembangan permukiman  di  Kecamatan  Koto Tangah  dilakukan  diskusi  dengan pemerintah  (Bappeda,  Dinas  Tata ruang), akademisi dan tokoh masyarakat kemudian pengisian kuesioner  yang  dianalisis  dengan
AHP (Analitycal Hierarchy Process).
Analisis  data  perubahan  tutupan lahan  secara  digital  dengan  bantuan software  ArcGIS  10.1  berdasarkan citra  satelit  Landsat  7+ETM  tahun 2007  dan  tahun  2012.  Selanjutnya dilakukan overlay sehingga  diperoleh Peta  Perubahan  Tutupan  Lahan Kecamatan  Koto  Tangah  tahun  2012 beserta luas perubahan tutupan lahan yang  terjadi.  Hasil  analisis  diperkuat dengan melakukan checking lapangan (ground check).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tutupan  lahan  (land  cover) merupakan  perwujudan  fisik  obyek- obyek  yang  menutupi  lahan  tanpa
mempersoalkan  kegiatan  manusia terhadap obyek-obyek tersebut (Lillesand  dan  Kiefer  ,1990).    Secara umum faktor-faktor pendorong perubahan  tutupan    lahan    yaitu kondisi  bio-fisik  dan  kondisi  sosial- ekonomi (Pribadi dkk., 2006). Faktor bio-fisik melibatkan karakteristik  dan  proses  ekologi alamiah  seperti  cuaca  dan  variasi iklim,  bentukan  lahan,  topografi, proses  geomorfik,  erupsi  vulkanik, suksesi  tumbuhan,  jenis  tanah,  pola aliran, dan ketersediaan sumber daya alam. Faktor sosial-ekonomi melibatkan persoalan demografi, sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan,  serta  proses-proses yang  terjadi  di  dalamnya  seperti perubahan  penduduk,  perubahan struktur industri, perubahan teknologi,  kebijakan  pemerintah,  dan sebagainya. Barlowe  (1986)  dalam  Fitriah (2011) faktor utama terjadinya perubahan  tutupan/  penggunaan lahan  adalah  peningkatan  jumlah penduduk  sedangkan  perkembangan ekonomi  adalah  faktor  turunannya. Jadi  peningkatan  jumlah  penduduk baik  dari  pertumbuhan  penduduk
alami  maupun  migrasi  memiliki konsekuensi  terhadap  perkembangan ekonomi  yang  menuntut  perubahan lahan  untuk  permukiman,  industri, infrastruktur  dan  jasa.  Permukiman membutuhkan  ruang  budidaya  yang paling besar (Yunus, 2000).
Berdasarkan  data  dari  BPS  Kota Padang, jumlah penduduk Kecamatan Koto  Tangah  tahun  2007  adalah 157.956  jiwa  dengan  kepadatan  680 jiwa/ km2 . Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kelurahan Bungo Pasang (23.336 jiwa) dengan kepadatan penduduk mencapai  7.029  jiwa/  km2  dengan luas  wilayah  terkecil  dibandingkan kelurahan lain yaitu 3,32 km2 .
Sedangkan  Kelurahan  terbesar wilayahnya  yaitu  Kelurahan  Balai Gadang (106,90  km2)  hanya  memiliki penduduk 2.279 jiwa dengan kepadatan  21  jiwa/  km2.  Tutupan lahan  Kecamatan  Koto  Tangah terbesar  adalah  hutan  dengan  luas 15.804,  53  ha.  Distribusi  hutan terbesar  berada  di  Kelurahan  Lubuk Minturun Sungai  Lareh (9.277, 42 ha) dan  Kelurahan  Balai  Gadang  (6.522, 60 ha).
Gambar 1.  Grafik Lahan Kec. Koto Tangah Tahun 2007
Tutupan  lahan  berupa  sawah  di Kecamatan  Koto  Tangah  adalah 1.727,14  ha  yang  terluas  terdapat  di Kelurahan  Batipuh  Panjang  (376,69 ha)  sehingga  Batipuh  Panjang  adalah salah  satu  daerah  lumbung  padi  di Kecamatan  Koto  Tangah.  Tutupan lahan  permukiman  di  Kecamatan Koto  Tangah  yakni  3.424,07  ha.  Peta Tutupan  Lahan  Koto  Tangah  Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
Gambar 2. Peta Tutupan Lahan Kota Koto Tangah Tahun 2007
Pada  tahun  2012  penduduk Kecamatan Koto Tangah  168.194 jiwa dengan  724  jiwa/km2.  Kepadatan penduduk tertinggi adalah Kelurahan Lubuk  Buaya  (5.695  jiwa/km2)  dan Kelurahan  Balai  Gadang  sebagai Kelurahan  yang  paling  luas  (106,90 km2)  hanya  memiliki  kepadatan  132 jiwa/km2.
Tutupan  lahan  Kecamatan  Koto
Tangah  pada  tahun  2012  masih didominasi  oleh  hutan  seluas  12.933 ha  terutama  pada  Kelurahan  Lubuk Minturun (7.969,93 ha) dan Kelurahan Balai Gadang (4.837,16 ha). Kemudian penggunaan lahan permukiman 4.550,46  ha  dengan  permukiman terluas  terdapat  di  Kelurahan  Balai Gadang  (825,38  ha).  Kelurahan  Balai Gadang berpotensi untuk dikembangkan  permukiman  karena kepadatan  penduduk  yang  masih tergolong  rendah  dan  tersedianya lahan yang luas.
Gambar 3. Grafik Tutupan Lahan Kec. Koto Tangah Tahun 2012
Fluktuasi  penduduk  Kecamatan Koto  Tangah  terlihat  antara  rentang tahun  2007  dan  tahun  2012  (sebelum dan  sesudah  terjadinya  gempa Padang  2009)  disetiap  kelurahan. Kelurahan  Bungo  Pasang  mengalami penurunan penduduk 11.229 jiwa dan Kelurahan  Pasie  Nan  Tigo  dengan penurunan  jumlah  penduduk  10.384 jiwa.  Hal  ini  terjadi  karena  dampak psikologis  yang  ditimbulkan  setelah Gempa Padang 2009 dan isu tsunami yang  terus  menyebar.  Sementara  itu Kelurahan Balai Gadang yang terletak jauh  dari  pantai  dan  tergolong  tinggi mengalami  kenaikan  penduduk  yang tertinggi. Padahal sebelumnya Kelurahan  ini  memiliki  jumlah penduduk  yang  paling  sedikit  pada tahun  2007  dan  kepadatan  terendah. Kenaikan jumlah penduduk mencapai
11.669  jiwa  dengan  pertambahan penduduk 5,12 kali lipat (512 %) dari penduduk tahun 2007. Lahan  hutan  di  Kecamatan  Koto Tangah mengalami penurunan sebesar 2.871,11 ha (18%) yang terjadi di  Kelurahan  Balai  Gadang  dan Kelurahan  Lubuk  Minturun.  Lahan hutan  ini  umumnya  beralih  fungsi menjadi kebun campuran dan permukiman. Sedangkan sawah mengalami konversi terbesar yaitu 58 %  (1.003,27  ha)  akibat  kebutuhan permukiman  yang  terus  meningkat. Konversi  sawah  terbesar  terjadi  di Kelurahan  Batipuh  Panjang  yaitu 190,48  ha.  Padahal  Batipuh  Panjang adalah  salah  satu  lumbung  padi  di Kecamatan Koto Tangah.
Gambar 4. Laju Konversi Sawah Kec. Koto Tangah (2007-2012)
Lahan permukiman terus mengalami  peningkatan  dengan  laju pertambahan 1.126,39 ha. Pertambahan lahan permukiman terbesar  di  Kelurahan  Balai  Gadang (244,45 ha); Kelurahan Lubuk Minturun  (164,46  ha)  dan  Kelurahan Air  Pacah  (164,18  ha).  Hal  ini mengindikasikan bahwa perkembangan  kota  kearah  timur/ pinggiran  kota  karena  pengaruh  isu tsunami  yang  terus  menyebar. Apalagi  kebijakan  pemindahan  pusat pemerintahan dan sejumlah pelayanan publik ke Air Pacah.
Gambar 5. Peningkatan Lahan Permukiman di Kec.Koto Tangah (2007-2012)
Terjadinya peningkatan lahan permukiman tentu saja mempengaruhi perubahan tutupan lahan  dari  satu  penggunaan  lahan ke penggunaan lainnya. Tabel 1.Perubahan Tutupan Lahan Kec. Koto Tangah (2007-2012) Tutupan Lahan 2007 (ha) 2012 (ha) Selisih (ha) Hutan 15.805 12.933 2.872 Kebun 1.063 3.833 2.770 Semak 989,36 698 291,4 Sawah 1.727 724 1.003 Permukiman 3.424 4.550 1.126 Sumber: Pengolahan Data dengan Arc GIS 10.1 Berdasarkan interpretasi Citra  Landsat  tahun  2012  (Peta Tutupan  Lahan  Kecamatan  Koto Tangah 2012), tutupan lahan didominasi  oleh  hutan  seluas  12.933 ha  terutama  pada  Kelurahan  Lubuk Minturun (7.969,93 ha) dan Kelurahan Balai Gadang (4.837,16 ha). Tutupan  lahan  berupa  sawah 723,87  ha  yang  berada  di  Kelurahan Batipuh Panjang (186,21 ha), Kelurahan  Koto  Pulai  (140,43  ha), Kelurahan  Balai  Gadang  (137,  67  ha),
Kelurahan  Lubuk  Minturun  (59,52 ha),  Kelurahan  Batang  Kabung Ganting  (33,  63  ha),  Kelurahan  Air Pacah (4,66 ha). Kelurahan yang tidak memiliki  sawah  adalah  Kelurahan Parupuk  Tabing,  Kelurahan  Tunggul Hitam dan Kelurahan Pasie Nan Tigo karena  didominasi  oleh  permukiman dan bangunan lainnya.
Tutupan  lahan  lainnya  berupa kebun  (3.833,59  ha)  terutama  di Kelurahan Balai Gadang (1.641,05 ha) dan  Kelurahan  Lubuk  Minturun (1.306,  86  ha);  semak  (697,8  ha);  dan ladang  (148,48  ha).  Kemudian  lahan permukiman 4.550,46 ha yang terdistribusi  tidak  merata  disetiap kelurahan. Permukiman  terluas  terdapat  di Kelurahan  Balai  Gadang  (825,38  ha) namun kepadatannya masih tergolong rendah yaitu 132 jiwa/km2. Permukiman  lainnya  di  Kelurahan
Batipuh  Panjang    (437,79  ha), Kelurahan  Koto  Panjang  (425,76  ha), Kelurahan  Lubuk  Minturun  (416,67 ha), Kelurahan Air Pacah  (379,91 ha), Kelurahan  Padang  Sarai  (365,87  ha), Kelurahan  Parupuk  Tabing  (340,78 ha),  Kelurahan  Lubuk  Buaya  (305,04 ha), Kelurahan Dadok Tunggul Hitam (298,85  ha),  Kelurahan  Bungo  Pasang (267,96 ha), Kelurahan Pasie Nan Tigo (178,89 ha), Kelurahan Batang Kabung (178,08 ha), dan Kelurahan Koto Pulai (130,38 ha).
Perubahan tutupan lahan terbesar untuk  permukiman  terjadi  pada sawah  sebesar  472,54  ha.  Konversi sawah  untuk  permukiman  terutama terjadi pada Kelurahan Lubuk Minturun (125,26 ha); Kelurahan Koto Panjang  (92,34  ha);  Kelurahan  Bungo
Pasang (83,42 ha) dan Air Pacah (74,31 ha).  Hutan  menjadi  permukiman terutama  pada  Kelurahan  Balai Gadang  (138,86  ha)  dan  Batipuh Panjang (0,32 ha).
Tabel 2. Perubahan Tutupan Lahan untuk Permukiman No Perubahan Tutupan Lahan (2007-2012) Luas (Ha) 1 Hutan > Permukiman 138,86 2 Sawah> Permukiman 472,54 3 Kebun> Permukiman 259,24 4 Ladang>Permukiman 40,73 5 Semak> Permukiman 78,17 Sumber: Pengolahan Data (2013) dengan Arc GIS 10.1 Perubahan  tutupan  lahan  hutan menjadi kebun terjadi pada Kelurahan
Balai  Gadang  (1610  ha),  Kelurahan Lubuk  Minturun  (1290  ha)  dan Kelurahan  Batipuh  Panjang  (3,7  ha). Sementara  itu  ladang  menjadi  kebun (42,09  ha)  umumnya  terjadi  pada Kelurahan Pasie Nan Tigo ( 42,09 ha), Kelurahan  Padang  Sarai  (15,30  ha) dan  Kelurahan  Batipuh  Panjang  (8,6 ha). Pribadi dkk. (2006:45) menjelaskan  bahwa  dengan  pesatnya pembangunan  akan  menyebabkan perubahan  pola  tutupan  lahan, dimana  ruang  terbangun  semakin
mendominasi  dan  mendesak  ruang- ruang  alami  untuk  berubah  fungsi. Tingginya  desakan  terhadap  ruang- ruang  alami  akan  menyebabkan menurunnya kemampuan alami lahan untuk menyerap dan menampung air, terutama  pada  musim  penghujan. Pembukaan  lahan  hutan  untuk aktivitas  pertanian  dan  permukiman akan berdampak pada makin berkurangnya fungsi ekosistem, sehingga  arahan  kebijakan  adalah perlu  menata  kembali  aktivitas permukiman  dalam  konteks  ruang agar  tidak  mengeser  kepentingan ekologis.
Tabel 3. Perubahan Tutupan Lahan ke Penggunaan Lainnya No Perubahan Tutupan Lahan (2007-2012) Luas (ha) 1. Hutan > Kebun 2.903,95 2. Ladang > kebun 42,09 3. Permukiman>Kebun 0,00358 Sumber : Pengolahan Data (2013) dengan Arc GIS 10.1
Berdasarkan  temuan  penelitian maka  dapat  dirumuskan  kriteria kebijakanpengembangan permukiman  di  Kecamatan  Koto
Tangah  yaitu  laju  pertumbuhan permukiman, keselamatan permukiman,  dan  konversi  lahan.
Dari ketiga kriteria tersebut dilakukan analisa  perbandingan  berpasangan (pairwise  comparisons)  untuk  setiap kriteria dan alternatif.
Penilaian dilakukan setelah diskusi  bersama  responden  yang terkait  dengan  penelitian  yaitu Bappeda,  Dinas  Tata  Ruang  dan masyarakat. Pemberian bobot didasarkan  pada  kriteria  penilaian AHP  yang  dirumuskan  Saaty  (1993) dalam  Ishizaka  et  al.,  (2009).  Nilai- nilai  perbandingan  relatif  tersebut diolah dengan menggunakan manipulasi  matriks  atau  melalui penyelesaian  persamaan  matematik untuk  menentukan  peringkat  relatif dari seluruh alternatif yang ada. Setelah  dianalisis  dari  ketiga kriteria  kebijakan  pengembangan permukiman  di  Kecamatan  Koto Tangah  maka  diperoleh  kriteria utama adalah keselamatan permukiman (0,5584), laju pertumbuhan  permukiman  (0,3196) dan konversi lahan (0,1220). Alternative  kebijakan  utama  yang menjadi  prioritas  pengembangan permukiman  di  Kecamatan  Koto Tangah  adalah  dengan:  (1)  Menekan pertumbuhan penduduk dan permukiman baru di kawasan penyangga (0,4352) (2) Mengutamakan keselamatan permukiman  dari  bahaya  bencana tsunami,  banjir  dan  longsor  (0,3356). (3)  Melakukan  konversi  sawah  yang tidak  produktif  dan  semak  untuk dijadikan  permukiman  (0,1647).  (4)
Merelokasi permukiman yang termasuk  zona  merah  berdasarkan
Peta  Kerawanan  Tsunami  Kota Padang (0,0677).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  temuan  maka dapat  disimpulkan:  (1)  Konsentrasi penduduk  Kecamatan  Koto  Tangah tahun  2007  di  Kelurahan  Bungo Pasang,  Kelurahan  Parupuk  Tabing, Kelurahan  Pasie  Nan  Tigo  yang tergolong dekat dengan bibir pantai.
Sementara  itu  wilayah  pinggiran seperti  Kelurahan  Balai  Gadang, Lubuk  Minturun  dan  Kelurahan  Air Pacah memiliki penduduk yang relatif rendah.  (2)  Pada  tahun  2012  mulai terjadi  dinamika  penduduk  diiringi pertambahan lahan permukiman kearah  pinggiran  kota  terutama setelah Gempa Padang 2009. Kelurahan  Balai  Gadang  mengalami pertambahan  penduduk  tertinggi  (5 kali lipat) dengan pertambahan lahan permukiman  244,45  ha,  Kelurahan yang  mengalami  penurunan  jumlah penduduk terbanyak adalah
Kelurahan  Pasie  Nan  Tigo  yaitu  10. 384 jiwa (52,06 %).
Perubahan  tutupan  lahan  di Kecamatan  Koto  Tangah  2007-2012 yaitu  luas  hutan  berkurang  2.871,11 ha  (18%)  menjadi  kebun  campuran dan permukiman.  Luas  sawah berkurang  1.003,27  ha  (58%),  kebun campuran meningkat 2.770 ha (260 %) dan permukiman bertambah 1.126, 39 ha  (32,89  %).  (3)  Perubahan  tutupan lahan  terbesar  untuk  permukiman  di Kecamatan  Koto  Tangah  terjadi  pada sawah  sebesar  472,54  ha;  kebun  jadi permukiman  (259,24  ha);  hutan menjadi  permukiman  138,86  ha (Kelurahan Balai Gadang). (4) Arahan kebijakan pengembangan
permukiman  di  Kecamatan  Koto Tangah  dapat  diprioritaskan  pada:  1) Menekan  pertumbuhan  penduduk dan  permukiman  baru  dikawasan
penyangga; 2) Mengutamakan keselamatan permukiman dari bahaya bencana  tsunami,  banjir  dan  longsor 3)  Melakukan  konversi  sawah  yang tidak  produktif  dan  semak  untuk dijadikan  permukiman; 4)  Merelokasi permukiman  yang  termasuk  zona merah  pada  Peta  Zona  Bahaya Tsunami Kota Padang.
Faktor-faktor  sosial  budaya  yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah kearifan  sosial  budaya  masyarakat Kota Padang, pemberdayaan masyarakat lokal yang memiliki lahan sekaligus berperan sebagai penggarap lahan,  dan  hak-hak  ulayat  yang sangat dominan mempengaruhi pemanfaatan lahan untuk permukiman  di  Kota  Padang.  Dalam kaitannya  dengan  kelembagaan,  hal- hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah sinkronisasi  dan  sinergitas  antar lembaga  yang  ada,  baik  pada  tingkat kota,  kecamatan,  dan  kelurahan. Selain  itu,  perlu  peningkatan  kinerja LKAAM  (Lembaga  Kerapatan  Adat Alam  Minangkabau)  dalam  proses pembangunan
permukiman,
mendorong partisipasi  aktif LSM  dan Perguruan  Tinggi  untuk  berperan dalam  pemantauan  pembangunan permukiman, baik yang dilaksanakan oleh  individu  masyarakat  maupun yang  dilaksanakan  oleh  pengembang permukiman.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  dapat  disarankan:
(1) pemerintah bersama masyarakat  dan  elemen  terkait hendaknya merancang dan melaksanakan program untuk menekan laju pertumbuhan penduduk terutama dari kelahiran, (2) pihak  pemerintah  harus  ketat  dan teliti dalam pemberian izin bangunan terutama pada lahan produktif seperti sawah  beririgasi  teknis  dan  lahan
yang  berfungsi  sebagai  penyangga seperti hutan, (3) masyarakat
hendaknya  memiliki  kesadaran  yang tinggi  untuk  menjaga  fungsi  hutan sehingga  tidak  melakukan  konversi hutan menjadi kebun ataupun permukiman terutama pada kemiringan  lereng  lebih  dari  30  %, dan (4) perlu dilakukan diskusi dalam sebuah  forum  yang  melibatkan pemerintah, swasta, para ahli, akademisi,  tokoh  masyarakat  dan masyarakat setempat untuk merumuskan prioritas pengembangan permukiman khususnya di Kecamatan Koto Tangah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin.  2005.    Strategi  Untuk Mengurangi  Resiko  Kerusakan Lingkungan  yang  Diakibatkan Oleh Gempa dan  Tsunami.  Jurnal Arsitektur “Atrium” , 2 (01): 28 -33. [Bappeda]  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan Daerah Kota Padang. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Oktober 2010. Kota Padang
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2007-2012.
Padang  Dalam  Angka.  BPS  Kota Padang.
Danhas.  2011.  Efektifitas  Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat. Padang: Universitas Andalas. Direktorat  Vulkanologi  dan  Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen  Energi  dan  Sumber Daya Mineral. 2009. Jakarta Erdiyanto.  2010.  Penggunaan  AHP untuk Menentukan Prioritas Denda Pelanggaran Listrik. Surabaya: ITS.
Herm on,  Dedi.  2009.  “Dinamika Permukiman dan Arahan Kebijakan Pengembangan Permukiman Pada Kawasan Rawan  Longsor  di Kota  Padang”. Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB. Hermon, Dedi. 2012. Mitigasi Bencana Hidrometeorologi.  Padang:  UNP
Press.
Ishizaka, et., al. 2009. AHP and Expert Choice:  Benefits  and  Limitations. ORInsight, 22(4), p 201-220, 2009.
Laporan  KLHS  Kota  Padang.  2010.
Development  of  Post-Earthquake rehabilitation  and  Reconstruction Plan (Padang City). Padang.
Lillesand  MT,  Kiefer  RW.  1990.
Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra.  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press. Makkasau, Kasman .2012. Penggunaan Metode AHP dalam Menentukan Prioritas Program  Kesehatan.  Jurnal  J@ti UNDIP vol.7 No.2., Mei 2012.
[Pemko  Padang]  Pemerintah  Kota Padang.  Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah  (RTRW)  Kota  Padang
2004-2013 Pribadi,  dkk.  2006.  Model  Perubahan Tutupan  Lahan  dan  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi. Jurnal Teknik Lingkungan, 7 (1): 35-51. Pusat  Vulkanologi  dan  Mitigasi Bencana  Geologi.  2009.  Gerakan
Tanah  di  Kecamatan  Limo  Koto Padang Pariaman.  Sumatera  Barat.
VSI
[Pemko  Padang]  Pemerintah  Kota Padang.  Rencana  Pembangunan
Jangka  Menengah  Kota  Padang 2009-2014. Kota Padang
[Pemko  Padang]  Pemerintah  Kota Padang.  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kota  Padang 2004-2013. Kota Padang
Sitorus. 2006. Peran Penutupan Lahan untuk  Menanggulangi  Bahaya Banjir  Bandang,  Tanah  Longsor, dan Kekeringan. Makalah Workshop Degradasi Lahan, Banjir Bandang,  Tanah  Longsor  dan Kekeringan.    24  Agustus  2006, Yogyakarta. Sukojo dan Susilowati. 2003. “Penerapan  Metode  Penginderaan Jauh  dan  SIG  untuk  Analisa
Perubahan  Tutupan  Lahan  (Studi Kasus :  Wilayah  Kali  Surabaya)”. Jurnal Teknologi, 7 (1) : 3-9.
Undang-Undang   Republik Indonesia nomor  1  tahun  2011  tentang Perumahan dan Permukiman.
Undang-Undang  Republik  Indonesia nomor  26  tahun  2007  tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia nomor  24  tahun  2007  pasal  33 tentang Penanggulangan Bencana.
Warsono,  Agus.  2006.  Perkembangan Permukiman Pinggiran Kota Sepanjang Jalan Kaliurang Kecamatan  Ngaglik  Kabupaten Sleman.  Tesis.  Semarang  :  PPS Universitas Diponegoro. Winoto,  dkk.  1996.  Laporan  Akhir Penelitian  Alih  Guna  Tanah Pertanian. Bogor: Lembaga Penelitian IPB. Worosuprodjo, Suratman. 2005. Klasifikasi Lahan untuk Perencanaan Penggunaan Lahan di
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Yogyakarta: Forum Perencanaan Pembangunan Edisi Khusus Januari 2005.
Yunus.  2000.  Permasalahan  Daerah Urban  Fringe  dan  Alternatif
Pemecahannya.
Yogyakarta:
Fakultas Geografi UGM.