## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## rekruitMen CalOn kePala daeraH OleH Partai gerindra
Dede Sri Kartini
e-mail : dedekartini@yahoo.com

## ABSTRAK
Saat ini rekruitmen bakal calon Kepala Daerah  yang dilakukan partai terkesan tidak memiliki proses yang jelas, cara memilih calon sampai menjadi kandidat yang diusung oleh partai serta proses nominasi selama ini tidak diketahui oleh publik. Gerindra dipilih karena menurut penulis partai ini relatif terbuka terhadap media, contohnya penulis dapat mengamati melalui surat kabar lokal perkembangan bakal calon Walikota Cimahi pada tahun 2012. Atas dasar ini penulis berasumsi ada kemungkinan Gerindra adalah partai yang lebih demokratis dalam rekruitmen calon Kepala Daerah dibanding partai lainnya. Namun setelah mempelajari dokumen- dokumen seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART), proses rekruitmen, secara eksplisit,  yang diatur secara institusional dan hierarki kepartaian, DPC dan DPD hanyalah pada bagian penentuan bakal calon  saja, artinya DPC dan DPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penentuan calon Kepala Daerah, karena itu wewenang Ketua Dewan Pembina yang merangkap Ketua Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Rekruitmen  calon Kepala Daerah masih tersentralisasi di kedua lembaga tersebut. Partai sebagai representasi demokrasi, ternyata lembaga ini enggan untuk mempraktekan demokrasi. Sumber daya politik yang “ inherent ” dengan sumber daya ekonomi, masih tersentralisasi di DPP. Hal ini terjadi karena bila kewenangan rekruitmen calon kepala daerah diserahkan kepada DPD dan DPC, maka DPP akan kehilangan sumber keuangan dan sumber kekuasaan partai.
Kata Kunci: rekruitmen, partai politik.

## ABSTRACT
Currently recruiting candidates Regional Head of the party does not seem to have a clear process, how to choose a candidate to be promoted by the candidate and the party during the nomination process is not known by the public. Gerindra chosen because, according to the author of this party is relatively open to the media,

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
for example, the author were able to observe the development of a local newspaper Cimahi mayor candidates in 2012. On this basis the author assume there is a possibility Gerindra party more democratic in the recruitment of candidates for regional heads than the other party. But after studying the documents such as Bylaws and Articles of Association Party (AD/ART), the recruitment process, explicitly, which are dealt with institutional and hierarchical party, DPC (Party Branch Executive Council) and DPD (Regional Executive Board) only on the determination of candidates only, meaning no DPC and DPD involved in decisions determining candidates for regional heads, because it authorized the Chairman of the Board of Trustees who are also Chairman Selection Board candidates Regional Head. Recruitment of candidates for regional heads are still centralized at both institutions. Party as democratic representation, it turns out these institutions are reluctant to practice democracy. Political resources “inherent” to economic resources, are still centralized in the DPP. This happens because when the head of the local authority recruitment of candidates submitted to DPD and DPC, then the DPP will lose a source of power and financial resources of the party.
Keyword: recruitment, political party.

## PENDAHULUAN
Rekruitmen keanggotaan merupakan salah satu fungsi dari semua organisasi pada umumnya, begitu juga dengan partai politik sebagai tempat bagi penseleksian pejabat publik seperti anggota legislatif, menteri, dan pimpinan suatu wilayah negara, seperti propinsi dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, partai politik dapat menjadi pintu masuk bagi orang-orang yang ingin menduduki jabatan politik. Untuk mengisi jabatan politik, tentunya partai harus melakukan rekruitmen kader- kader yang terseleksi dengan baik, agar partai betul-betul dapat menjadi “pemasok” pejabat politik yang berkualitas. Namun dalam realitasnya, partai baru dapat merekrut anggota
bukan kader yang siap “dipasarkan” dalam kancah politik untuk pemilihan gubernur atau walikota misalnya.
Pencalonan kandidat dari luar partai merupakan indikasi, kalau partai tidak memiliki persediaan kader yang layak untuk diberi mandat oleh publik, akibatnya partai membuka diri untuk pencalonan kandidat dari luar partainya. Ada beberapa pertimbangan kandidat lebih cenderung dipilih partai (Sahdan dan Haboddin, 2009: 74-76), antara lain:
Pertama, partai mengalami kekosongan kader yang memiliki popularitas dan kualitas yang seimbang dengan kandidat. Hal ini disebabkan karena fungsi-fungsi partai politik tidak berjalan. Partai politik biasanya menggalang kader ketika menghadapi
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
party). Dapat juga ciri-ciri tersebut ditambahkan dengan kemauan untuk membantu partai dalam pemilu legislatif dan presiden.
Peneliti memilih Partai Gerindra sebagai bahan tulisan, karena contohnya partai ini cukup terbuka dalam melakukan proses rekruitmen bakal calon walikota/wakil walikota Cimahi, artinya masyarakat dapat mengamati melalui media terutama surat kabar, dari mulai bakal calon mendaftar sampai menjadi kandidat dari Partai Gerindra. Partai Gerindra memiliki jumlah pendaftar bakal calon yang terbanyak dibanding bakal calon dari partai lainnya.
Terdapat  5 bakal calon yang mendaftar melalui Partai Gerindra, yaitu Prijo Soebiandono (mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung), Bambang Purnomo (Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cimahi), Hendra Saputra (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Cimahi), Gantira Kusumah (anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra), dan Irma Indriyani (kader di DPC Cimahi). Selanjutnya para bakal calon tersebut akan melalui berbagai tahapan termasuk uji kelayakan di DPP Partai Gerindra (Pikiran Rakyat, 5 April 2012).
Namun akhirnya yang terpilih untuk menjadi calon walikota Cimahi yang diusung oleh Partai Gerindra adalah “Gantira Kusumah. Koalisi antara Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Pelopor menghasilkan pasangan ‘Tiba’ (Gantira Kusumah
pemilu. Jika dicermati dengan baik, banyak pejabat publik di Indonesia yang tidak mengalami proses penggemblengan atau kaderisasi yang baik di dalam partai. Kemunculan mereka terkesan tiba-tiba, atau menurut Giovani Sartori seperti yang dikutip Sahdan dan Haboddin (2009), disebut sebagai suddenly cadre atau the cadre which do not cadre.
Kedua, partai gagal melakukan kaderisasi, sehingga kebanyakan kader tidak laku dijual dalam Pilkada. Dalam hal ini, partai melakukan dengan apa yang disebut “membeli sapi” atau membeli kandidat. Dalam proses membeli kandidat itulah terdapat kecenderungan bahwa partai politik melakukan tawar-menawar dengan kandidat disertai dengan sejumlah kesepakatan, antara lain dengan political fee yang harus disediakan dengan kandidat tersebut setelah menang menjadi kepala daerah.
Ketiga, kader gagal menginteg- rasikan nilai-nilai partai kedalam dirinya, sehingga partai tidak bisa membedakan antara keunikan kadernya dengan kandidat yang bukan berasal dari partai politiknya. Karenanya, partai lebih tertarik untuk mengadopsi kandidat yang berasal dari luar partai, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
(1) punya uang (local basses); (2) punya pengaruh (local powers); (3)
punya koneksi dengan partai (local networking); (4) bisa diandalkan; (5) dapat dipercaya (trusted); (6) bisa dikontrol oleh partai (controled by
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## KERANGKA TEORI
Rekruitmen merupakan salah satu fungsi partai politik, yang menurut Ichlasul Amal digunakan dalam pengertian seluas mungkin untuk “menunjukkan latihan (training) dan persiapan untuk kepemimpinan: terbuka bagi masyarakat, penampilan badan legislatif atau fungsi-fungsi lain oleh anggota partai, dan tentu saja, kompetisi yang baik adalah pemilihan” (1996:28). Rekruitmen juga berarti mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (Budiardjo, 1985:163). Sedangkan menurut Koirudin,  rekruitmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekruitmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan- jabatan administratif maupun politik (2004:99). Menurut Czudnowski, dalam Imawan (1992), rekruitmen politik didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran- peran politik aktif. “The process through which individuals or groups of individuals are inducted into active political roles” (2004:101).
Untuk kasus Indonesia, seiring dengan adanya pemilihan kepala daerah langsung, rekruitmen terjadi dengan diawalinya orang di luar partai mendaftarkan diri menjadi bakal calon kandidat dari suatu partai. Selanjutnya partai politik melakukan proses rekrruitmen secara internal. “Terkadang
dan Bambang Suprihatin)” (Pikiran Rakyat, 18 Juni 2012). Bagaimana proses rekruitmen calon Walikota Cimahi? Tentunya ada mekanisme tertentu yang dimiliki Partai Gerindra untuk melakukan rekruitmen terhadap calon kandidatnya.
Tulisan ini memfokuskan proses rekruitmen dalam organisasi partai dengan tujuan untuk memahami struktur kekuasaan. Schattschneider, yang pendapatnya dikutip oleh Norris (1996), mengatakan “Proses nominasi menjadi proses yang penting dalam partai. Seseorang yang membuat nominasi berarti pemilik partai tersebut”. Pertanyaan kunci bila mengadakan penelitian dengan jenis riset seperti ini adalah siapa yang menseleksi kandidat, apakah berdasarkan aturan yang formal atau baku dan seperti apakah struktur institusional yang mengatur proses tersebut?
Dari uraian di atas, peneliti membuat identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses nominasi kandidat calon walikota di DPC Partai Gerindra?
2.  Bagaimana struktur institusional yang mengatur proses rekruitmen kandidat calon Kepala Daerah?
3.  Bagaimana hierarki partai dalam merumuskan siapa yang akan menjadi kandidat calon Kepala Daerah?

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
mempunyai konsekuensi bagi partai, elit legislatif, dan demokrasi. Proses rekruitmen berpengaruh pada distribusi kekuasaan di dalam partai, menentukan komposisi sosial dalam parlemen, dan membentuk kumpulan pemimpin untuk jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Melalui rekruitmen, sekelompok orang dimobilisasi untuk masuk ke dalam politik, sementara kelompok lainnya terpaksa keluar dari politik.
Terdapat dua kategori riset dalam rekruitmen, yaitu riset yang memfokuskan proses rekruitmen dalam organisasi partai dengan tujuan untuk memahami struktur kekuasaan. Schattschneider, yang pendapatnya dikutip oleh Norris, mengatakan “Proses nominasi menjadi proses yang penting dalam partai. Seseorang yang membuat nominasi berarti pemilik partai tersebut”. Pertanyaan kunci dalam jenis riset seperti ini adalah siapa yang menseleksi kandidat, apakah berdasarkan aturan yang formal atau baku dan struktur istitusional yang mengatur proses tersebut.
Riset jenis kedua adalah riset yang memfokuskan pada motivasi individu kandidat, khususnya berkaitan dengan insentif yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan oleh seorang kandidat. Hal tersebut akan memunculkan motivasi “ political entrepreneurs ” dan peranan dari ambisi politik.
Pilkada tidak lepas dari kemunculan elit baru, yang menurut Suzanne Keller, jumlah elit akan
rekruitmen yang dilakukan partai politik malah menghasilkan “tokoh karbitan”. Di samping itu, persoalan- persoalan yang muncul bermuara pada bagaimana mekanisme rekruitmen tersebut” (2004:99-100).
Ada tiga jenis rekruitmen, yaitu:
1.  Self recruited, adalah kandidat yang mencalonkan sendiri, mereka mempunyai kepercayaan diri untuk ikut dalam pemilihan. Orang-orang seperti ini adalah orang kaya yang biasanya memanfaatkan iklan sebagai kompensasinya atas ketiadaan dukungan  dari organisasi, atau orang yang sudah populer namun tidak mendapat dukungan dari partai.
2. Cooptation, adalah seseorang yang memiliki nama besar diminta oleh partai untuk menjadi kandidat. Hal ini terjadi karena partai tidak memiliki kader yang kuat untuk dijadikan kandidat dan partai berharap akan menjadi populer karena wajah kandidatnya. Partai Republik mencalonkan Eisenhower di tahun 1952, merupakan contoh dari cooptation.
Kandidat datang sebagai agen kelompok yang berharap untuk memenangkan konsesi dari hierarki partai yang stabil.
Menurut Pippa Norris (1996), rekrutimen dalam kepemimpinan politik merepresentasikan fungsi yang penting dalam sistem politik, yang
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
demikian, orang tersebut dapat menentukan apakah dia mau dan punya kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut sehingga dia dapat mem- persiapkannya dengan baik.
c. Initial  Political  Activity , dimana faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit selama ini.
d. Apprenticeship , menunjuk lang- sung kepada proses magang dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
a.  Occupational Variables , dimana di sini calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Ini menarik sebab elit politik sebenarnya tidak sekedar dinilai dari popularitas saja, namun dinilai pula faktor kapasitas intelektual, rasa diri, vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang diterima, dan pengalaman kerja.
e. Motivations, dimana hal ini merupakan faktor yang paling penting, yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut menduduki suatu jabatan tertentu (Koirudin, 2004:101- 102).
Menurut Norris, dalam Katz dan Croty (2006:89), proses rekruitmen merupakan hal yang penting untuk memilih dan menunjuk seorang pejabat, konsekuensi rekruitmen selain sangat berpotensi untuk terjadinya konflik di internal partai, juga akan
bertambah seiring dengan perkem- bangan masyarakat modern.
Golongan elit berkembang disebabkan oleh empat proses sosial yang utama: (1) pertumbuhan penduduk; (2) pertumbuhan spesialisasi jabatan; (3) pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi; (4) perkembangan keragaman moral (1995:87).
Menurut penulis, rekruitmen internal kandidat pejabat politik khususnya Kepala Daerah terjadi karena perkembangan keragaman moral. Keruntuhan Orde Baru merupakan titik awal perubahan dalam rekruitmen pejabat politik, pemilihan Kepala Daerah yang semula dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Untuk menghadapi ini, partai politik yang memenuhi syarat harus melakukan rekruitmen guna menseleksi kandidat yang akan diusungnya.
Czudnowski juga mengemukakan beberapa hal yang dapat menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi pejabat politik:
a. Social Background , artinya faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana seorang calon elit dibesarkan.
b. Political  Socialization , dimana melalui sosialisasi politik, sese- orang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas ataupun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik. Dengan

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958
memenuhi persyaratan (eligible candidancy) ; nomination meliputi penawaran (supply) lowongan untuk menduduki jabatan publik dan tuntutan (demand) dari penyeleksi untuk memutuskan siapa yang dinominasikan; dan tahap terakhir adalah pemilu yang akan menentukan siapa pemenang yang dinominasikan.
2.  Who  Nominates (Siapa yang menominasikan)?
Ketika membicarakan siapa yang menominasikan, maka isu utama berkisar pada identifikasi lokasi dan ruang-lingkup pengambilan keputusan yng dilakukan oleh agen-agen partai dan lembaga yang mempunyai otoritas dalam rekruitmen, dan bahkan di negara- negara yang demokrasinya su- dah mapan, proses nominasi dilaksanakan secara desentralisasi mulai dari aktivis partai lokal dan anggota akar rumput.
3.  Who  is  nominated (Siapa yang dinomisasikan)?
Dalam hal ini partai beradaptasi cukup lama untuk dapat memunculkan kandidat yang “berbeda” dari partai lainnya dengan membuat poling kandidat ( candidancy pool). “Berbeda” di sini, partai politik harus dapat menonjolkan keunggulan kandidatnya dibanding partai lainnya, brand image yang dibentuk harus mengingatkan pemilih bahwa kandidatnya
mempengaruhi komposisi parlemen dan pemerintahan, serta akuntabilitas dari para anggotanya yang terpilih.

## The process of recruitment to
elected  and  appointed  office  a widely regarded as one of the most important residual functions for parties, with potential consequences for the degree of intra-party
conflict, the composition of parliaments and governments, and the accountability of elected members (Katz dan Croty, 2006:89).

## AREA BAHASAN REKRUITMEN
Selanjutnya, Norris (2006:89) membagi area bahasan tentang proses rekruitmen menjadi tiga pertanyaan besar, yaitu: “ Who is eligible ?”, “ Who nominates ?”, dan  “ Who  is nominated ?”. Di bawah ini diuraikan secara garis besar ketiga pertanyaan tersebut:
1.  Who  is  eligible (Siapa yang memenuhi syarat)?
Bila kita menjawab pertanyaan ini, maka garis besar analisis berada pada model seleksi kandidat, mengidentifikasi tahapan kunci, dan mempertimbangkan tahap “the certification” dalam rekruitmen yang meliputi aturan- aturan pemilu, aturan partai, dan norma-norma sosial informal yang membentuk suatu kriteria sehingga memunculkan kandidat yang
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## b.  Bakal calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.
c.  Bakal calon Presiden dan Wakil
Presiden.
Seperti yang diuraikan sebe- lumnya, bahwa bahasan tulisan ini terbagi kedalam: proses nominasi, struktur institusional, dan hierarki partai. Ketiga area bahasan tersebut akan diuraikan di bawah ini:

## 1. Proses Nominasi
Proses rekruitmen di Partai Gerindra dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1 Mekanisme Seleksi Calon Kepala Daerah
Sumber:  Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah No. 01/Juklak/BSBCKD-DPP Gerindra/2009.
Keterangan: Tem :    Tembusan Rek :  Rekomendasi Pen  :  Penunjukan
tidak “pasaran” tapi memiliki keunggulan tersendiri dibanding partai lainnya. Konsekuensi dari rekruitmen adalah bagaimana proses nominasi berinteraksi dengan sistem pemilihan yang diturunkan dari akuntabilitas demokrasi.

## REKRUITMEN CALON KEPALA DAERAH
Salah satu fungsi partai politik adalah rekruitmen anggota partai politik yang kemudian akan dijadikan kader partai. Dari kader partai itulah calon-calon pejabat politik dipersiapkan. Secara umum rekruitmen kader Partai Gerindra tertuang dalam Anggaran Dasar Bab V tentang Anggota dan Kader. Dengan demikian, secara normatif Partai Gerindra membedakan status antara anggota dan kader, pasal 13 menyebutkan bahwa “Anggota Partai GERINDRA adalah Warga Negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota”. Sedangkan kader menurut pasal 14 adalah “anggota Partai GERINDRA yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai”. Selanjutnya kader inilah yang dipersiapkan untuk menjadi:
Calon Pengurus Partai. a.  Bakal calon Anggota DPR dan DPRD.
DPP Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah a DPD DPC Tim Supervisi PILKADA Bakal Calon Kepala Daerah Proses Seleksi Hasil Penilaian Pen Rek Temp Asisten & Supervisi Pendaftaran Verifikasi Administrasi Verifikasi Administrasi

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Ketua:
H. Bambang Purnomo (Ketua DPC Cimahi);
Sekretaris:
Alfian, S.H. (Wakil Ketua DPC Cimahi); serta
Anggota:
Hendra Saputra (Sekretaris DPC Cimahi), Dedi Kurnaedi (Wakil Ketua DPC Cimahi), Eko Supratono (Wakil Ketua DPC Cimahi), dan Tiga orang dari PAC (Pengurus Anak Cabang).
Setelah Tim 9 terbentuk, kemudian melapor ke DPD Propinsi Jawa Barat untuk disahkan dengan SK dari DPD, setelah disahkan itulah tim mulai bekerja. Langkah awal yang dilakukan adalah menyeleksi dulu potensi- potensi yang ada di internal partai dengan cara “mengincar” orang-orang yang layak yang ada di internal partai, anggota-anggota DPRD Kabupaten/ Kota, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Agar lebih kompetitif, supaya gaungnya juga lebih besar, Tim 9 juga melakukan strategi politik bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyaring bakal- bakal calon yang memang bisa diusung, juga melakukan komunikasi politik lintas partai dengan seluruh partai politik yang ada di Kota Cimahi baik yang ada di DPRD maupun tidak, intinya peserta pemilu 2009. Partai melakukan lobi-lobi politik kira-kira 4
Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
 Bakal calon (Balon) Kepala Daerah mendaftar kepada DPC dengan tembusan ke DPD dan DPP.
 DPC dan DPD melakukan verifikasi administratif Balon Kepala Daerah dan menyerahkan berkas pendaftaran kepada DPP.
 DPP menyerahkan proses seleksi kepada Badan Seleksi Balon di Pusat.
 Badan Seleksi Balon di Pusat menyeleksi dan menyerahkan hasil penilaian Balon Kepala Daerah kepada DPP.
 DPP menetapkan nama Balon Kepala daerah yang didukung dengan satu paket tim supervisi Pilkada.
 Tim supervisi Pilkada melakukan asistensi dan supervisi pemenangan kepada Balon Kepala Daerah.
Sedangkan rekruitmen untuk Walikota Cimahi, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Penjaringan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi periode 2012- 2017, Bapak Alfian, proses untuk rekruitmen diawali dengan adanya rapat internal partai dulu yang diikuti seluruh pengurus harian dan melibatkan PAC (Pimpinan Anak Cabang) berikut Ranting, kemudian membentuk Tim, namanya Tim 9 yang sebagian besar merupakan pengurus DPC Cimahi, dengan susunan:
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
63   Sekretaris Tim Sembilan, 6 Desember 2012.
persyaratan lainnya yang harus dipenuhinya untuk pendaftaran calon dari Partai Gerindra. Ketua PAC Partai Gerindra Cimahi Selatan, Taufik Budiman, mengatakan bahwa sebagai kader dia melihat sosok Irma sangat pantas untuk bisa memimpin Kota Cimahi ke depannya. “Selama ini beliau sudah melakukan banyak kegiatan bermanfaat untuk masyarakat lewat profesinya sebagai dokter. Oleh karena itulah, mengapa kami dari PAC Cimahi Selatan menilai Irma bisa mewakili Partai Gerindra pada Pemilukada Cimahi kali ini,” ungkap dia (Tribun news.com ).
DPC Partai Gerindra juga pernah melamar Bu Atty, istri Walikota Cimahi saat itu, seperti yang diungkapkan Bapak Alfian 63 berikut:
DPC Gerindra sempat melamar Bu Atty, tanggal 26 Oktober 2011 saya sowan ke beliau dalam hal ini Pak Itoch (Waktu itu masih Walikota Cimahi) dan saya katakan “Pak, Partai Gerindra adalah partai Bapak”. Kemudian Pak Itoch menjawab, “oh yaa ... kami akan siap. Kami berterimakasih atas atensinya dan kami akan mengadakan penguatan dulu “di bawah”. Bahkan kami pun menyerahkan formulir pada saat menjelang setelah Bu Aty dilamar oleh PPP, tapi formulir dari kami tidak
(empat) bulan setelah batas akhir pendaftaran. Namun satu tahun sebelumnya, ada juga tokoh-tokoh yang dimunculkan atas nama pribadi, itu hal biasa dan merupakan masukan bagi Tim 9 kalau ada kader yang mengajukan jagonya masing-masing dengan alasan dilihat dari elektabilitasnya dan lain-lainnya, dan itu menjadi pertimbangan partai, dan seperti itu dibenarkan . Sehingga tim tidak asal mengadakan pendekatan baik yang dilakukan oleh kader partai maupun partai lainnya, “kita berlomba- lomba di sini” itu ungkapan yang disampaikan Sekretaris Tim Penjaringan sekaligus Anggota DPRD Kota Cimahi.
Tokoh yang dimunculkan jauh sebelumnya, seperti yang peneliti telusuri melalui media on-line, adalah Irma Indrayani, Irma maju bersama Partai Gerindra. Gerindra memang telah meminta kesediaannya bahkan sejak tahun lalu. “Sinyal untuk maju memang sudah ada sejak Desember 2011. Tapi saat itu saya masih belum siap. Saya merasa ingin membuktikan dulu apakah pantas jika saya maju di ajang Pemilukada Cimahi ini,” kata Irma, Rabu (7/3/2012). Keseriusan Irma yang saat ini berprofesi sebagai dokter praktik umum untuk ikut pemilukada, dibuktikannya dengan mengisi formulir serta mengumpulkan

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Dari ketiga bakal calon walikota tersebut, semuanya tampak melakukan self recruited, yaitu mencalonkan diri dengan cara melamar kepada Partai Gerindra. Namun bila ditelusuri, Irma Indrayani dicalonkan oleh PAC Cimahi Selatan sehingga dalam hal ini Irma bisa dikatakan direkrut dengan cooptation, yaitu diminta oleh partai untuk menjadi kandidat. Dilihat dari proses rekruitmen yang dilakukan DPC Partai Gerindra Cimahi, bila Atty Suharti Tochija (istri Walikota Cimahi periode 2007-2012) menerima lamaran Partai Gerindra saat proses penjaringan, maka Atty direkrut dengan cara cooptation.
Selanjutnya nama-nama ini oleh Tim 9 dikirim ke DPD. Jadi tugasnya DPC atau Tim 9 ini hanya merekrut saja. Untuk proses selanjutnya dilakukan oleh DPD yang melakukan pembobotan pada tiap Balon Walikota. Dari DPD dikirim ke Jakarta (DPP), di Jakarta digodok lagi, DPC juga tidak dilibatkan. DPP kemudian menge- luarkan SK yang merekomendasikan calon yang diusung oleh DPC Gerindra. Keputusan yang dikeluarkan DPP berdasarkan penilaian dari Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Penilaian didasarkan pada 7 (tujuh) dimensi dengan masing-masing indikator yang melekat dalam dimensi tersebut. Tiap indikator diberi pembobotan dengan skala Baik Sekali, Baik, Cukup, Kurang Baik, dan Tidak Baik. Ketujuh dimensi dengan masing- masing indikator tersebut adalah:
dikembalikan atau tidak diisi. Tadinya Gerindra yakin Bu Aty mau dilamar, jauh sebelum beliau dilamar orang lain, kami sudah melamar, karena beliau adalah kader Gerindra, mungkin kami tidak berpengalaman atau lobi kita yang tidak terlalu tajam dalam politik sehingga beliau lebih memilih partai lain. Di “bawah” semua bilang Bu Atty kader Gerindra, sehari-hari dilihat dari pakaian PKK-nya ada acara-acara seremonial melambangkan kader Gerindra, sehingga banyak orang bilang terutama di kalangan elit  lokal “wah ... ini Gerindra, sudah kelihatan”.
Akhirnya, terjaringlah lima orang, yaitu Prijo Soebiandono (mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung), Bambang Purnomo (Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cimahi), Hendra Saputra (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Cimahi), Gantira Kusumah (Anggota DPRD Provinsi dari partai Gerindra), dan Irma Indriyani (kader DPC Cimahi). Dalam perkembangan selanjutnya, tiga orang mengisi formulir sebagai calon Walikota, yaitu Prijo Soebiandono (mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung), Gantira Kusumah (Anggota DPRD Provinsi dari partai Gerindra), dan Irma Indriyani (kader DPC Cimahi). Sedangkan Bambang Purnomo (Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cimahi), Hendra Saputra (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Cimahi) melamar atau mengisi formulir sebagai calon wakil walikota.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
4.  Aspek jaringan sosial bakal calon,
dengan indikator:
a.  Jaringan kekerabatan dalam keluarga besar.
b.  Jaringan persahabatan, baik waktu sekolah, lingkungan kerja, atau hubungan personal dalam lingkup pergaulan yang lebih luas.
c.  Jaringan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya dengan organisasi profesi, Ormas/LSM, dan sejenisnya.
5. Aspek logistik bakal calon, dengan indikator:
a.  Kesiapan pendanaan.
b.  Kesiapan logistik.
6. Komitmen terhadap Partai Gerindra, dengan indikator:
a. Komitmen yang sudah terbangun dengan Partai Gerindra.
b. Kesiapan dan komitmen membangun konsolidasi Partai Gerindra menghadapi Pemilu 2014.
7.  Aspek Fisik, dengan indikator:
a.  Keadaan rumah.
b.  Kondisi keluarga.
c.  Hubungan dengan tetangga.
d. Penampilan/ performance .
e. Wawasan.
Adanya 7 (tujuh) dimensi dan 23 indikator dalam pembobotan di atas menunjukkan bahwa Partai Gerindra me ranking setiap Balon yang diajukan ke DPP. Kesemua dimensi dan
1.  Aspek Integritas Pribadi bakal Calon, dengan indikator:
a. Jati diri dan kesiapan menghadapi pemilihan Wali- kota/Wakil Walikota.
b.  Pengalaman dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
c.  Pengetahuan tentang teri- torial, daerah administratif, kependudukan, dan perma- salahan  yang dihadapi di daerah.
d. Wawasan tentang peme-
rintahan dan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2.  Aspek visi dan misi bakal calon, dengan indikator:
a.  Penyampaian visi dan misi.
b.  Komitmen untuk memajukan daerah.
c.  Pengetahuan dan wawasan pemerintahan daerah.
d.  Pokok-pokok program untuk
menunjang terwujudnya visi dan misi.
3. Aspek  kepemimpinan bakal calon, dengan indikator:
a.  Pengalaman yang menonjol atau berkesan dalam kepemimpinan.
b.  Pengetahuan kepemimpinan pemerintahan dan kemasya- rakatan.
c.  Menghadapi masyarakat.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
mencakup kesemua dimensi dan indikator dalam pembobotan di atas.
Dalam proses rekruitmen Walikota Cimahi ini, DPC hanya sebatas melakukan penjaringan nama-nama bakal calon, selanjutnya sesuai dengan Juklak No. 01/Juklak/BSBCKD-DPP GERIDRA/2009, DPD memvalidasi data dan memberikan pembobotan secara kuantitatif terhadap semua bakal calon dan merekomendasikan semua calon tersebut kepada DPP, dalam hal ini Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah adalah badan yang dibentuk oleh DPP Partai Gerindra di tingkat Pusat berdasarkan Surat Keputusan DPP Nomor 10-1456/ Kpts/DPP-GERINDRA/2009  yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan seleksi dan memberikan rekomendasi calon kepala daerah yang akan didukung secara resmi oleh Partai Gerindra kepada DPP. DPP adalah pengambil keputusan akhir yang menentukan calon walikota yang akan diusung oleh DPC Gerindra Cimahi. Dengan demikian sentralisasi partai yang ada di Pusat sangat menentukan calon yang akan diusung.

## 2.    Struktur Institusional
Menurut Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah DPP Partai Gerindra dengan Nomor  01/Juklak/BSBCKD- DPP GERINDRA/2009, untuk
indikator tersebut memberi informasi kepada peneliti bahwa Gerindra melakukan pembobotan secara Partisan, Compartmentalization, dan Civil service reform.
Secara partisan bisa dilihat dari dimensi komitmen terhadap partai Gerindra dengan indikator (a) komitmen yang sudah terbangun dengan Partai Gerindra dan (b) kesiapan dan komitmen membangun konsolidasi Partai Gerindra meng- hadapi Pemilu 2014. Dalam memilih Balon kandidat Kepala Daerah, jauh- jauh hari Gerindra sudah mem- persiapkan Kepala Daerah yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Partai, yaitu komitmen dan soliditas menuju pemilu 2014.
Secara C ompartmentalization, proses rekruitmen yang didasarkan pada latar-belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, dapat dilihat dari dimensi Aspek Integritas Pribadi bakal Calon dengan indikator pengalaman dalam bidang peme- rintahan, pembangunan, dan kemasya- rakatan. Dimensi Aspek kepe- mimpinan bakal calon  dan Aspek jaringan sosial bakal calon dengan semua indikator pada masing-masing dimensi.
Secara Civil service reform
merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi, menurut peneliti
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
(13) Tidak sedang melakukan perbuatan tercela.
(14) Memiliki NPWP atau bukti pembayaran pajak.
(15) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap.
(16) Belum pernah menjabat kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
(17) Tidak dalam status pejabat kepala daerah.
Adapun persyaratan khusus bagi kader Partai Gerindra atau seseorang untuk menjadi calon kepala daerah/ calon wakil kepala daerah dari Partai Gerindra adalah:
(1) Memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi.
(2) Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik.
(3) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, dan loyal terhadap Partai Gerindra.
(4) Tidak sedang dalam proses sebagai pelaku tindak pidana.
(5)  Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
(6) Berpengalaman luas dibidang sosial kemasyarakatan dan atau pemerintahan.
(7)  Bersedia mengemang visi, misi, dan Manifesto Perjuangan Partai Gerindra.
(8)  Memiliki kemampuan keuangan sebagai biaya kampanye Pilkada.
(9) Menyampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
menjadi kepala daerah yang dapat diusung oleh Partai Gerindra, terdapat persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum mengacu pada pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu:
(1)  Warga Negara Indonesi laki- laki atau perempuan.
(2)  Betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(3)  Setia Kepada Pancasila, UUD 1945, Cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4)  Pendidikan sekurang-kurang- nya SLTA atau sederajat.
(5)  Usia sekurang-kurangnya 30 tahun.
(6)  Sehat jasmani dan rohani.
(7)  Tidak pernah dijatuhi pida na penjara berdasarkan kepu- tusan  pengadilan  dengan kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih..
(8) Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
(9) Mengenal dan dikenal masyarakat daerahnya.
(10) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan. (11) Tidak memiliki utang per- orangan atau badan hukum yang merugikan keuangan Negara.
(12) Tidak sedang dikatakan Pailit.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
64    Anggaran Dasar Partai Gerindra, pasal 18
h.  Strategi pemenangan yang terukur.
i. Kelengkapan  persyaratan calon kepala daerah/wa- kil kepala daerah sesuai persyaratan umum sebagai- mana dimaksud Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2004.
Struktur Organisasi Partai GERINDRA terdiri dari tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang masing-masing disebut Dewan Pembina (DP), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), dan Pimpinan Ranting (PR) 64 . Dengan demikian di tingkat Pusat terdapat dua kepengurusan, yaitu Dewan Pembina (DP) yang merupakan Dewan Pimpinan Tertinggi dan Dewan Pimpinan Pusat yang merupakan Dewan Pelaksana Tertinggi. Dari struktur organisasi yang demikian maka peneliti menyatakan bahwa DP adalah yang memiliki pengambilan keputusan dan kewenangan tertinggi di partai, semen- tara DPP adalah pelaksana harian dari keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh partai. Hal ini terlihat dari contoh Surat Keputusan Nomor 02–0099/ Kpts/DPP–GERINDRA/2011 yang di- keluarkan DPP tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang
a.  Surat permohonan dukungan secara resmi Bakal Calon Kepala Daerah kepada DPD untuk bakal calon tingkat Gubernur dan kepada DPC untuk bakal calon tingkat Bupati/Walikota.
b.  Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
c.  Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon bilamana sudah dite- tap kan secara resmi sebagai calon Kepala Daerah yang didukung oleh Partai Gerindra.
d.  Surat pernyataan bersedia diri dari jabatan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan anggota POLRI.
e. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinnan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
f. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
g.  Visi, misi, dan program pembangunan daaerah ke depan.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## 1.  Presiden dan Wakil Presiden
2.  Menteri, Duta Besar, dan  jabatan di dalam lembaga pemerintahan dan jabatan publik lainnya.
3.  DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota.
4.  Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
Dengan membandingkan kewe- nangan antara DP dan DPP maka kewenangan DPP sifatnya hanya menetapkan sedangkan disetujui tidaknya ada pada Ketua DP.
Sedangkan masing-masing kewe- nangan antara DPD dan DPC, secara institusional kewenangan DPD dalam proses rekruitmen berada dalam area memberi persetujuan dan pem bobotan atas calon Walikota Cimahi yang diajukan oleh DPC. DPC sebenarnya mengajukan calon Walikota Cimahi kepada DPP atas persetujuan DPD.
Sedangkan untuk jabatan lainnya, seperti penetapan pimpinan DPC, dilakukan secara berjenjang. Hal ini terlihat dari kewenangan DPC untuk menetapkan dan mengesahkan komposisi dan susunan personalia pengurus Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah. Selain itu, DPC juga
Partai Gerindra Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat 65 ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral, tapi tetap mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina, yaitu H. Prabowo Subianto.
Semua kepengurusan di bawah DP adalah organisasi kepengurusan yang sifatnya merekomendasikan atau tepatnya menyampaikan apa yang sudah dilakukan di wilayah organisasinya masing-masing. Pada dasarnya mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan pada hal-hal yang sifatnya penting. Hal ini terlihat dari kewenangan DP yang meliputi 6 kewenangan, dari 6 kewenangan tersebut Ketua DP memiliki hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui 17 hal, dan dari 17 hal tersebut Ketua DP memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan atau mendistribusikan hak kader-kader partai, yaitu jabatan- jabatan poitik di berbagai daerah. Dengan kata lain seseorang bisa tidaknya mencalonkan, kemudian kalau terpilih menduduki jabatan politik, tergantung keputusan dari Ketua Dewan Pembina yang merangkap Ketua Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Jabatan-jabatan tersebut adalah:

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
berwenang memberikan persetujuan atas penetapan komposisi dan susunan personalia pengurus Pimpinan Ranting. Secara umum dapat dikatakan bahwa, hal-hal yang sifatnya pembagian alokasi kekuasaan dari mulai tingkat Pusat (seperti DPR dan Menteri), tingkat Provinsi (seperti DPRD Provinsi dan Gubernur/Wakil Gubernur), sampai tingkat daerah (seperti DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota), semuanya berada dalam kendali Ketua Dewan Pembina.

## 3.  Hierarki Partai
Pengajuan surat rekomendasi DPC ke DPD Provinsi, dari DPD direkomendasikan ke DPP. Dari DPP inilah keluar SK Pencalonan Kepala Daerah yang diusung oleh Gerindra (wawancara dengan Opik Jumat, 30 November 2012, yang menjadi salah seorang Tim Sukses pilwalkot Cimahi 2012-2017 dari Partai Gerindra). Di sini nampak bahwa hierarki partai tertinggi menjadi penentu seseorang dalam pencalonan kepala daerah. Kondisi ini sesuai dengan kewenangan Ketua Dewan Pembina untuk menyetujui atau tidak menyetujui Pemberian rekomendasi calon Bupati/ Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota (Anggaran Dasar Partai Gerindra, pasal 18).
Kapasitas DPC hanyalah mengajukan calon Bupati/Walikota dan calon Wakilnya dari Partai
GERINDRA ke Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah. (Anggaran Dasar Partai Gerindra, pasal 21). Secara hierarkis kepartaian, DPC sifatnya Mengajukan,
DPD sifatnya Memberi Persetujuan,
DPP sifatnya Merekomendasikan , dan Dewan Pembina sifatnya Memutuskan atau menyetujui/tidak- menyetujui rekomen dasi dari DPP.
Perbedaan antara DP, DPP, DPD, DPC, PAC, dan Pimpinan Ranting dapat terlihat dari pengertian di bawah ini:
1.  Dewan Pembina (DP) adalah
Dewan Pimpinan Tertinggi Partai Gerindra yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina.
2.  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah Dewan Pelaksana Tertinggi Partai Gerindra yang bersifat kolektif.
3.  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah Dewan Pelaksana  Partai Gerindra yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi.
4.  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah Dewan Pelaksana  Partai Gerindra yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota.
5.  Pimpinan Anak Cabang (PAC) adalah Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan.
6.  Pimpinan Ranting (PR) adalah Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/ Kelurahan.
Dari hierarki 1 sampai dengan 4,
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
arena politik saling bersaing dengan kewenangannya masing-masing. Dalam pengajuan calon Bupati/ Walikota, DPC yang berada di hierarki keempat, sebenarnya langsung mengajukan ke DPP, DPD sifatnya hanya memberikan persetujuan. Kata “persetujuan” di sini hanyalah sebatas merekomendasikan dan pembobotan, bukan mengambil keputusan. Berbeda dengan “persetujuan” untuk Dewan Pembina yang mengarah ke pengambilan keputusan karena ada kata-kata “menyetujui atau tidak menyetujui” seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 18 ayat 2 poin e.

## SIMPULAN
1.  Proses nominasi Kandidat Calon Walikota di DPC Partai Gerindra dimulai dengan rapat internal partai yang melibatkan DPC, PAC, dan Pimpinan Ranting. Dari hasil rapat tersebut dibentuklah Tim Sembilan sebagai Panitia Penjaringan yang melihat sumber daya manusia baik dari internal maupun eksternal partai yang memiliki potensi untuk menjadi Walikota Cimahi. Panitia kemudian mencalonkan nama- nama yang mengisi formulir bakal calon walikota untuk diajukan ke DPP melalui persetujuan DPD. DPP mengeluarkan Surat Keputusan sesuai dengan keputusan Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah.
2. Struktur institusional yang mengatur proses rekruitmen kandidat calon Walikota di DPC Gerindra Cimahi mengacu pada Anggaran Dasar Partai Gerindra pasal 18 sampai dengan pasal 21. DPC mengajukan kepada DPP atas persetujuan DPD, setelah disetujui dan diberi pembobotan oleh DPD, kemudian diajukan ke DPP sesuai dengan keputusan Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Calon Walikota pada akhirnya tergantung pada keputusan Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah yang diketuai oleh  Dewan Pembina.
Secara hierarkis kepartaian, DPC sifatnya Mengajukan, DPD sifatnya Memberi Persetujuan, DPP sifatnya Merekomendasikan , dan Dewan Pembina bersama-sama Badan Seleksi Calon Kepala Daerah sifatnya Memutuskan atau menyetujui/tidak- menyetujui rekomendasi dari DPP.

## SARAN
1.  Dalam proses nominasi sebaiknya melibatkan masyarakat banyak dengan cara membentuk kelompok-kelompok diskusi di tingkat Pimpinan Ranting. Dengan cara seperti ini selain partai dapat menampung  aspirasi masyarakat tentang figur yang diinginkan, juga partai dapat mengukur tingkat popularitas dan antusiasme masyarakat dalam pemilihan Walikota Cimahi.
2. Secara struktur institusional,

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
partai Gerindra telah membentuk Dewan Pembina sebagai Pimpinan Tertinggi, namun kata “Tertinggi” sebaiknya diterjemahkan bahwa tidak menutup kemungkinan masukan dari DPC dan masyarakat yang peduli dengan bakal calon bupati/walikota menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan calon tersebut.
3.  Hierarki kepartaian menempatkan
Ketua Dewan Pembina sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam menentukan kandidat calon Walikota, sebaiknya ada juga kewenangan DPP, DPD, dan DPC untuk ikut memutuskan kandidat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Amal, Ichlasul,  1996, Teori-Teori Muktahir Partai Politik, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
Budiardjo, Miriam, 1985, Dasar- Dasar Ilmu Politik , Jakarta: PT Gramedia.
Katz, Richards S. and William Crotty (ed), 2006, Hand Book of Party Politics, London: Sage Publication.
Keller, Suzanne, 1995, Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Koirudin, 2004, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
Norris, Pippa, 1996, “ Legislative Recruitment” dalam LeDuc, Lawrence,
Comparing
Democracies: Election and Voting in Global Perspective, California: Sage Publication Inc.
Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
Tim IPD, 2009, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada  di Indonesia, Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin (ed), Yogyakarta: IPD.

## Dokumen Pendukung
Pikiran Rakyat, 18 Juni 2012, “Tiba” dan “Sae” Yakin Menang, halaman 2.
Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Nomor: 0 1 / J u k l a k / B S B C K D - D P P Gerindra/2009.
Surat Keputusan Nomor 02–0099/ Kpts/DPP–GERINDRA/2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

## Websites
h t t p : / / c h e n g x p l o r e . b l o g s p o t . com/2010.
http//www.partaigerindra.or.id.