## Konstruksi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dalam Penanganan Urgensi Pandemi Covid 19

## T. Surya Reza
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Email: t.suryareza@ar.raniry.ac.id
Abstract: The legal issue of the regulation norms and policies of the Government of the District/City  of  Aceh  in  dealing  with  the  COVID-19  pandemic  is  the  imposition  of sanctions by the policy maker without the presence of a court ruling granting detention that officials have performed judicial duties in general. This policy makes the sanctions very subjective. The main issue in this article is how to construct the authority of the district  or  city  government  in  Aceh  in  the  emergency  treatment  of  the  COVID-19 pandemic.  The  type  of  research  method  used  is  normative  jurisprudence,  with  a conceptual approach from primary or secondary and analyzed deskripsitf. Based on the known  results,  the  regulation  in  the  administration  has  violated  a  very  fundamental legal  principle,  as  it  is  known  that  the  provisions  of  the  sanctions  in  the Regulation/Regulation with provisions in the Law No. 12 Year 2011 on the Creation of Regulations  Legislative,  regulations  containing  sanctions  only  the  Law  or  Perpu  and Perda/Qanun.  Sanctions  are  a  reduction  in  the  rights  of  a  person  or  a  citizen,  and because they are a decrease in rights, the product must be produced by the government and  the  representatives  of  the  public  (the  Council  of  People's  Representation  of  the District  or  City/DPRK).  The  administrator  has  no  authority  to  impose  administrative sanctions in juncto with other laws because it is not in accordance with imperative and facultative.
Keywords : Construction; Authority; the Regency/City Government; Covid-19
Abstrak: Permasalahan  hukum  penerbitan  regulasi  berupa  norma  dan  kebijakan Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Aceh  dalam  menangani  Pandemi  Covid  19  berada  pada kewenagan  penjatuhan  sanksi  oleh  pemangku  kebijakan  tanpa  harus  adanya  putusan peradilan  memberikan  pemahanan  bahwa  pejabat  telah  menjalankan  tugas  yudikatif secara  umum,  hal  ini  menjadikan  sanksi  yang  diberikan  itu  sangat  subjektif.  Masalah utama  dalam  artikel  ini  yakni  bagaimana  kontruksi  kewenangan  pemerintah Kabupaten/Kota  di  Aceh  dalam  urgensi  penanganan  Pandemi  Covid  19.  Jenis  metode penelitian  yang  digunakan  yakni  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  perudang- undangan  dan  konseptual  dari  dari  primer/sekunder  dan  dianalisis  secara  deskripsitf. Berdasarkan hasil yang diketahui, regulasi dalam perwal sudah menyalahi kaidah hukum yang  sangat  fundamental  seperti  diketahui  bahwa,  ketentuan  sanksi  dalam Perwal/Perbub tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  peraturan  yang  memuat  sanksi hanya  Undang-Undang  atau  Perpu  dan  Perda/Qanun.  Sanksi  merupakan  pengurangan hak seseorang atau warga negara dan karena merupakan pengurangan hak, produknya harus  dihasilkan  oleh  pemerintah  dan  perwakilan  masyarakat, (Dewan  Perwakilan Rakyat Kota/DPRK). Perwal/Perbup tidak berwenang mengatur sanksi administratif atau di juncto-kan kepada Undang-undang lain, karena itu tidak sesuai dengan kaidah hukum imperatif dan fakultatif.
Kata Kunci: Konstruksi; Wewenang; Pemerintah Kabupaten/Kota; Covid-19.

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  hukum  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat (3) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia  1945 (UUD  NRI 45), oleh sebab itu Pemerintah tidak menutup diri untuk melakukan berbagai upaya kesejahteraan bagi masyarakatnya.  Hal  ini  selaras  dengan  isi  Pasal  18  ayat  (2)  UUD  NRI  45  yang menyebutkan, “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, yang menjadi bentuk legalitas Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri. 1
Pemerintah  daerah  mempunyai  kewenangan  mengeluarkan  kebijakan  daerah untuk  mengatur  dan  menjalankan  pemerintahanya  yang  mencakup  keseluruhan  di bidang organisasi pemerintahannya, akan tetapi tidak mencakup kewenangan di bidang politik internasional, pertahanan, keamanan, yustisi, dan agama sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah).  Secara  konkrit,  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  terdapat  dalam  Pasal  13  dan  14  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah yang secara pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Daerah  dalam  menyelenggarakan pemerintahannya  telah  menetapkan  regulasi  berupa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41 Tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  daerah dalam  menjalankan  urusan  pemerintahannya  membutuhkan  perangkat  peraturan perundang-undangan. 2
Penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang dilimpahkan sebagian urusan pemerintahannya  kepada  pemerintah  daerah  berupa  instansi  vertikal  atau  kepada Gubernur  sebagai  wakil  daerah  dalam  rangka  dekonsentrasi  atau  menugaskan urusannya kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. 3 Pemerintah  daerah  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  merupakan  bagian dari  organisasi.  Dalam  konsep  ketatanegaraan  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Logeman negara sebagai organisasi jabatan ( de staat is mabten organisatie ). 4 Organisasi ini  tidak  lain  mencakup  jabatan  dan  ruang  lingkup  pekerjaan  yang  tetap  dengan berbagai  fungsinya.  Kemudian  organisasi  pemerintah  ini  mendapatkan  kewenangan
1 Mifta  Farid,  Antikowati  Antikowati,  and  Rosita  Indrayati,  “Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dan Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Potensi  Daerah,” E-Journal  Lentera  Hukum 4,  no.  2  (2017):  95, https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.5128.
2 Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  “Panduan  Praktis  Memahami Perancangan Peraturan Daerah” (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011), vi.
3 Albert  Morangki,  “Tinjauan  Terhadap  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Pertanahan,” Kajian Ilmu Hukum 20, no. 3 (2012): 61–78.
4 J.H.A. Logemann, Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht (Jakarta: Saksama, 1954).
melalui  delegasi  untuk  dapat  menjalankan  struktur  organisasinya.  Melihat  sifat wewenang pemerintahan ini meliputi tiga aspek: 5
1. Selalu terikat pada masa tertentu,
2. Selalu tunduk pada yang ditentukan, dan
3. Pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum perintahan yang baik).
Ketiga  sifat  di  atas  bentuk  hukum  positif  yang  menggambarkan  bagaimana pemerintah daerah bekerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah  diberikan oleh  Undang-undang.  Sifat  aturan  ini  mengacu  kepada  ketentuan  hukum  public  yang mengatur kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip demokrasi.
Pemerintah  Pusat  dalam  menerbitkan  kebijakannya  memiliki  sifat  utama  demi kepentingan  umum  dan  tidak  boleh  menyampingkan  kesejahteraan  umum  baik  itu, sosial,  ekonomi,  dan  budaya.  Oleh  sebab  itu,  setiap  kebijakan  itu  harus  didukung oleh data,  kenyataan,  dan  hasil  riset  yang  memberikan  solusi  dan  manfaat  dalam  setiap regulasinya.
Kondisi saat ini dalam  menghadapi wabah coronavirus 2019, Pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  khususnya  Pemerintah  Aceh  dalam  mengambil  sikap  atas Pandemi covid 19 telah menerbitkan regulasi hukum yakni,
1. Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas SIstem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019  (Covid  19)  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan menjadi Undang-undang,
2. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
3. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19,
4. Keputusan  Presiden  No.  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non  Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional,
5. Kepres  No.  7  Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid  19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020.
Regulasi  diatas  merupakan  bentuk  upaya  pemerintah  dalam  melindungi  dan menangani  penyebaran  corona  virus.  Salah  satu  tindakan  yang  diambil  yakni pembatasan berskala besar dan pembatasan jam pelaku usaha. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial
5 Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Center For Law And Good Governance Studies, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007).
Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19) menyatakan,
(1) “Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
(2) Pembatasan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b harus  tetap  mempertimbangkan  kebutuhan  pendidikan,  produktivitas  kerja,  dan ibadah penduduk.
(3) Pembatasan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”.
Kemudian  kebijakan  pemerintah  daerah  tingkat  pertama  dan  kedua  yang mengatur  kepentingan  public  dalam  penanganan  pandemi  Covid  19  sebagai penyelenggara  pemerintah  dalam  wilayah  hukum  Aceh,  bupati/wali  kota  telah mengambil  sikap  untuk  mengatur  dan  menerbitkan  aturan  pelaksanaan  dalam penanganan  Covid  19.  Berikut  beberapa  regulasi  pemerintah  kabupaten/kota  di  Aceh dalam mengambil kebijakan atas penanganan Pandemi Covid-19:
1. Peraturan  Bupati  Aceh  Timur  Nomor  24  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Pelaksanaan  Tatanan  Normal  Baru  Masyarakat  Produktif  Aman  Corona  Virus Disease 2019,
2. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19),
3. Peraturan  Wali  Kota  Banda  Aceh  Nomor  20  tahun  2020,  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Usaha  Makanan  dan  Minuman  Dalam  Rangka  Pencegahan Penyebaran Covid-19.
4. Peraturan  Wali  Kota  Banda  Aceh  Nomor  51  Tahun  2020  tentang  perubahan  atas Peraturan  Wali  Kota  Nomor  45  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Kota Banda Aceh.
Kebutuhan  kebijakan  diatas  bentuk  dari  aturan  pelaksana  pada  tingkat  daerah yang  diberikan  secara  delegatif.  Dalam  focus  penulisan  ini  berada  pada  sanksi  yang dirumuskan  oleh  pemangku  kebijakan  dalam  mengambil  sikap  untuk  menanagani situasi  pandemi  Covid-19  kepada  pelaku  usaha  berupa  penyegelan,  pencabutan  izin usaha, dan denda kepada pelanggar keberlakuan jam malam di Aceh. Pengenaan sanksi ini  telah  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  terhadap  pelaku  usaha,  dikarenakan dalam  situasi  pandemi  ini  usaha  yang  dilakoni,  omset  (penghasilan)  yang  memiliki bangunan fisik sangat menurun hingga 60% (enam puluh persen) dari kondisi normal. Mengingat lagi banyak pelaku usaha bangunannya merupakan hasil dari sewa menyewa.
Beberapa  kasus  penegakan  pelanggar  protokol  kesehatan  di  Aceh  berupa penyegelan dan sanksi denda yakni Dapu Kupi, warkop KPK, Like Kupi, Remember Cafe, Dua Satu Dua Atjeh Coffee, Sumber Kopi, Awayna Kopi dan warung-warung makan area Banda  Aceh. 6 Para  pelaku  usaha  ini,  telah  diberikan  sanksi  administratif  oleh pemerintah setempat.
Kewenangan  penjatuhan  sanksi  oleh  pemangku  kebijakan  tanpa  harus  adanya putusan  peradilan  memberikan  pemahaman  bahwa  pejabat  telah  menjalankan  tugas yudikatif  secara  umum,  hal  ini  menjadikan  sanksi  yang  diberikan  itu  sangat  subjektif. Kemudian melihat kebijakan yang diambil oleh pemangku kekuasaan dalam melahirkan suatu  kebijakan  pelaksana  sudah  mengambil  substansi  yang  sifatnya  itu  diatur  dalam undang-undang dengan memaksa masyarakat untuk berbuat sesuatu. Problematika ini sudah sangat banyak pembahasannya.
Dalam  situasi  penanganan  pandemi  Covid  19  ini  pejabat  harus  melihat  tingkat kesejahteraan  masyarakat  nya  secara  nyata,  bagaimana  hukum  itu  dapat  menertibkan dan  memberikan  dampak  atas  regulasi  yang  diambil.  Menilik  kewenangan  sanksi administratif  ini  bersumber  dari  kewenangan  atributif  dan  delegatif,  yang mengharuskan bertindak berdasarkan ketentuan Undang-undang dan Pemerintah yang lebih tinggi. Nanum Pejabat yang berwenang menghukum harus memiliki disposisi yaitu watak dan karakter yang memegang teguh komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. 7 Watak  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  ketika  pemerintah  pusat  menertibkan masyarakat tidak melihat lagi bagaimana interaksi masyarakat secara suku, budaya, dan sosial,  langsung  menyamaratakan  semua  wilayah  yang  ada.  Oleh  sebab  itu  artikel  ini akan memberikan gambaran secara mendalam akan hal ini.
Telaah  kajian  terdahulu  mengenai  objek  permasalahan  konstruksi  kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dalam penanganan Covid 19 belum ada kajiannya, akan tetapi terdapat beberapa kajian yang cenderung membahas 1)  evaluasi kerangka hukum penanganan Covid 19 8 , 2) kegagalan penanganan Covid 19 di Indonesia 9 , dan 3) kebijakan hukum penanganan Covid 19 di Indonesia. 10 Kajian yang membahas mengenai konstruksi  kewenangan  Pemerintah  Daerah  khususnya  Kabupaten/Kota  masih  sangat minim yang membahasnya dan juga artikel ini fokus pada sanksi dalam regulasinya.
6 CNN,  “Jadi  Sumber  Kerumunan,  7  Warkop  Di  Banda  Aceh  Disegel,”  23  Mei,  2021, cnnindonesia.com/nasional/20210523194212-20-645961/jadi-sumber-kerumunan-7-warkop-di-banda-aceh- disegel.
7 Isdairi  Sintya  Augustianti,  Syamsuni  Arman,  “Sanksi  Administrasi  Terhadap  Pelanggaran  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak)” (2013).
8 Novianto  Murti  Hantoro,  “Evaluasi  Kerangka  Hukum  Penanganan  Pandemi  Covid-19  Dalam Perspektif  Hukum  Tata  Negara  Darurat  Nonalam  Penyebaran  Covid-19  Sebagai  Bencana  PSBB  ),  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-  Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi  Covid-19  Dewan  Perwakilan  Rakyat Me” 12, no. 2 (2021): 201–22, https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2359.
9 Fikri Hadi and Farina Gandryani, “Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 19, no. 1 (2022): 023, https://doi.org/10.31078/jk1912.
10 Putu  Sekarwangi  Saraswati,  “Kebijakan  Hukum  Terhadap  Penanganan  Pandemi  Covid-19  Di Indonesia,” Kertha Wicaksana 14, no. 2 (2020): 147–52, https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1923.147-152.

## B. Sifat Kewenangan berdasarkan Sumbernya
Wewenang pemerintah dapat dijelaskan dalam 2 (dua) pengertian yakni, sebagai kewajiban dalam menjalankan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan kewajiban dalam  mempengaruhi  secara  nyata  atas  keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah (dalam arti luas) yang sama-sama untuk membagun suatu system dalam pemerintah. 11 Menurut  Leyland  dan  Terry  Woods  mereka  menyatakan  wewenang  public  itu harus memiliki 2 (dua) ciri-ciri) yaitu: 12
1. Keputusan/kebijakan  yang  di  ambil  pemerintah  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat kepada warga masyarakat, arti mengikat disini yaitu tunduk dan patuh atas keputusan yang diambil oleh pemerintah,
2. Keputusan/kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki manfaat, dan fungsi public atau dalam melayani masyarakatnya.
Kedua  ciri  diatas  menggambarkan  perbedaan  keputusan  yang  harus  dipenuhi dalam  setiap  substansi  kewenangan  yang  dimiliki  pemerintah  secara  khusus  untuk melaksanakan tugas, dan fungsinya berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Sifat  dari  kewenangan  pemerintah  dari  setiap  keputusan  dan  kebijakan  yang diambil  seyogyanya  dibagi  atas  3  (tiga)  macam  aspek,  pertama  terikat  pada  waktu tertentu, kedua tunduk pada batasan yang ditentukan, ketiga pelaksanaan kewenangan pemerintah  dalam  bentuk  hukum  tertulis  dan  tidak.  Di  Indonesia  kewenangan  yang terikat pada masa dan waktu tertentu harus jelas dan tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan beserta kapan keputusan itu berlaku.
Bilamana  kewenangan  pemerintah  digunakan  atau  dilaksanakan  tidak  sesuai dengan  sifat  asli  dari  wewenang  pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah,  maka wewenang  yang  tertuang  dalam  keputusan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya tidak sah atau batal demi hukum. Kemudian sifat wewenang dari batas wilayah hukum itu  menjadi  ruang  lingkup  kewenangannya  yang  secara  kompetensi  absolut  diberikan kepada wilayah hukum itu sendiri. 13
Dalam  kepustakaan  hukum  administrasi  sifat  kewenangan  pemerintah  dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, terikat, fakultatif, dan bebas. Sifat kewenangan ini diprioritaskan pada  wewenang  yang  melahirkan  dan  menerbitkan  keputusan  atau  kebijakan  yang sifatnya  mengatur  ( besluiten )  dan  keputusan  atau  kebijakan  penetapan  ( beschikking ) oleh badan/organisasi pemerintahan. 14
Menurut Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat dalam bukunya, mengutip apa  yang  disampaikan  Indroharto  yaitu,  wewenang  pemerintah  yang  bersifat  terikat yakni, terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang
11 S. Pramuji Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
12 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).
13 Ilmar.
14 Nandang Alamsah Deliarnoor, Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan (Bandung: Unpad Press, 2017).
bagaimana  wewenang  tersebut  dapat  digunakan,  atau  peraturan  dasarnya  sedikit banyak  menentukan  tentang  isi  dari  keputusan  yang  harus  diambil.  Dengan  kata  lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara  rinci,  maka  wewenang  pemerintahan  semacam  itu  merupakan  wewenang  yang bersifat  terikat.  Sedangkan  wewenang  fakultatif  terjadi  dalam  hal  badan  atau  pejabat pemerintah  yang  bersangkutan  tidak  wajib  menerapkan  wewenangnya  atau  sedikit banyak  masih  ada  pilihan,  sekalipun  pilihan  itu  hanya  dapat  dilakukan  dalam  hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu saja sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Wewenang pemerintahan yang bersifat bebas yakni, terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat pemerintah untuk menentukan sendiri mengenai  isi  dari  keputusan  yang  akan  dikeluarkannya  atau  peraturan  dasarnya memberikan  ruang  lingkup  kebebasan  kepada  pejabat  pemerintah  untuk  mengambil suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. 15
Pemahaman dalam hukum sendiri dikenal dengan istilah legalitas menjadi acuan dan  prinsip  utama  sebagai  landasan  dalam  setiap  perbuatan  hukum,  baik  itu penyelenggaraan pemerintahan maupun tindakan hukum lainnya sebagai bentuk negara yang menyatakan karakteristik negara hukum dan eropa continental. 16
Menurut  Indroharto  sumber  kewenangan  dapat  diperoleh  melalui  3  (tiga)  hal, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang bersumber dari atribusi biasanya dibatasi  pada  pembagian  kekuasaan  negara  oleh  Konstitusi,  sedangkan  wewenang delegasi dan mandate merupakan kewenangan dari pelimpahan peraturan perundang- undangan  atau  pemangku  kekuasaan.  Pada  kewenangan  delegasi,  harus  ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi  pelimpahan  apapun  dalam  arti  pemberian  wewenang,  akan  tetapi,  yang  diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandate menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator  (pemberi mandat).
Menurut J.G. Brouwer mengemukakan atribusi adalah wewenang yang diberikan oleh organ pemerintah atau badan negara oleh legislative yang independen. Wewenang ini  murni  adanya  tanpa  adanya  kewenangan  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Legislative melahirkan wewenang yang independen, buka memberikan pemaknaan yang luas atas kewenangan  yang  sudah  ada  dan  memberikannya  kepada  badan  pemerintah  yang memiliki  kompetensi. 17 Sedangkan  delegasi  adalah  kewenangan  yang  dialihkan  dari kewenangan  atribusi  dari  suatu  organ  (institusi)  pemerintahan  kepada  organ  lainnya sehingga  delegator  (organ  yang  telah  memberi  kewenangan)  dapat  menguji kewenangan  tersebut  atas  namanya,  sedangkan  pada  Mandat,  tidak  terdapat  suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan
15 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  Dan  Kebijakan Pelayanan Publik (Bandung: Nuansa, 2012).
16 Tubagus  Ronny  Rahman  Nitibaskar, Paradoksal  Konflik  Dan  Otonomi  Daerah,  Sketsa  Bayang- Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah (Jakarta: Sinar Mulia, 2002).
17 J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law (Nijmegen: Ars Aeguilibri, 1998).
kepada  organ  lain  (mandataris)  untuk  membuat  keputusan  atau  mengambil  suatu tindakan atas namanya.
Terdapat  perbedaan  mendasar  antara  kewajiban  atribusi  dan  delegasi.  Dalam atribusi, kewenangan yang ada sudah siap untuk dilimpahkan, akan tetapi tidak untuk delegasi. Berkenaan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran,  tetapi  hanya  dimungkinkan  dalam  kondisi  regulasi  untuk  menentukan kemungkinan pendelegasian tersebut.
Wewenang  pemerintah  melalui  pendelegasian  terdapat  beberapa  syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ridwan H.R. meliputi: 18
1. Delegasi  harus  definitif  dan  pemberi  delegasi  (delegans)  tidak  dapat  lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Adanya  kewajiban  mempertanggungjawabkan  dari  penerima  delegasi  (delegataris) kepada delegans.
5. Delegans  dapat  memberikan  instruksi  tentang  penggunaan  wewenang  tersebut kepada delegataris.
Dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menertibkan dan menangani  lonjakan  Covid  19  telah  mengeluarkan  kebijakan  public  yang  sifat wewenangnya  mengatur.  Sumbernya  dapat  diidentifikasi  dari  atribusi  dan  delegasi, yang  kewenangannya  dilimpahkan  langsung  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah untuk melaksanakan tugas yang sudah dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
Kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam menangani pandemi covid 19 sebagai salah satu contoh diwilayah hukum Aceh yakni Kota Banda Aceh pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020  tentang perubahan atas  Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid  19)  Di  Kota  Banda  Aceh.  Dalam  Pasal  3  peraturan  wali  kota  ini  menyatakan bahwa,
(1) “Subjek pengaturan Peraturan Wali ini meliputi :
a. Perorangan;
b. Pelaku Usaha;
c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum
(2) Setiap perorangan wajib melakukan kegiatan 4M
(3) Pelaku  usaha  wajib  menyiapkan  sarana  dan  prasarana  4M  bagi  karyawan  dan pengunjung yang datang
(4) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi pengunjung yang datang”.
18 Ridwan H.R., Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah (Yogyakarta: FH UII Press, n.d.).
Substansi peraturan diatas digunakan untuk menuntut para pelaku usaha untuk menutup kegiatan usahanya jam  22.00 WIB di  area Kota Banda Aceh, ini sudah keliru bahwa  bunyi  aturan  tersebut  dimaknai  untuk  penutupan  kegiatan  usaha  pada  jam tertentu. 19 Sebetulnya, pemaknaan dari isi Pasal 3 Peraturan Wali Kota Banda Aceh ini mengharuskan  bagi  pelaku  usaha  untuk  menyediakan  tempat  untuk  melakukan  4M yakni,  memakai  masker,  mencuci  tangan,  menjaga  jarak,  dan  menghindari kerumunan bukan menutup tempat usaha.
Selanjutnya  dalam  Pasal  3  Peraturan  Wali  Kota  Banda  Aceh  Nomor  20  tahun 2020, tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  menyatakan  bahwa,  kegiatan  usaha  makanan  dan minuman  mulai  beroperasi  setiap  harinya  dimulai  dari  pukul  05.30  s/d  23.00  Wib. Kalau  aturan  tersebut  dilanggar  tentunya  akan  ada  sanksi  yang  rujukannya  Undang- Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang  Kekarantinaan Kesehatan dengan sanksi berupa pidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100 juta
Regulasi  di  atas  telah  diterapkan  oleh  pemerintah  daerah  setempat  dengan maksud  dan  tujuan  untuk  menanggulangi  lonjakan  Covid  19,  sesuai  dengan  anjuran pemerintah  pusat  yang  mengharuskan  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  secara mandiri dalam penanganan covid 19 ini, telah mengambil dengan beberapa upaya salah satunya menutup tempat kegiatan usaha pada pukul tertentu.
Bila  dikaji  lebih  lanjut,  pemerintah  telah  melaksanakan  praktik  ketatanegaraan secara absah, namun perlu diingat bahwa, setiap aturan itu memiliki rasa keadilan dan manfaat  didalamnya  yang  merupakan  faktor  utama  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Pelaksanaan  Peraturan  Wali  Kota  Banda  Aceh  ini  banyak  para pelaku usaha yang mengeluh dengan pembatasan aktifitas usaha yang ditetapkan oleh pemerintah,  penghasilan/omset  yang  diperoleh  menurun  hingga  60%  (enam  puluh persen). Mengingat para pelaku usaha banyak tempat usahanya atau rukonya itu adalah hasil sewa menyewa, yang setiap tahunnya harus membayar iuran sewa menyewa.
Seharusnya pemerintah harus dengan sikap tegas, jelas, dan sadar kesejahteraan masyarakatnya  dalam  mengambil  tindakan  dalam  menertibkan  masyarakat  tanpa adanya  kekeliruan  dalam  memahami  substansi  hukum  yang  telah  dilaksanakan, Pemerintah  setempat  harus  mengeluarkan  suatu  aturan  yang  secara  subtansial  nya dapat memberikan batasan-batasan bergerak dalam bentuk perda atau nama lainnya di Aceh Qanun bukan dalam peraturan bupati/wali kota.
Penjelasan  ini  sesuai  dengan  beberapa  pendapat  ahli  dalam  memahami bagaimana  hukum  publik  bekerja  dalam  menertibkan  masyarakata  secara keorganisasian  negara.  Seperti  halnya  sifat  kewenangan  yang  melahirkan  dan menerbitkan  keputusan  atau  kebijakan  yang  sifatnya  mengatur  dan  keputusan  atau kebijakan  penetapan  ( beschikking )  oleh  badan/organisasi  pemerintahan  secara  tegas
19 Alfath Asmunda, “Satgas Covid-19 Banda Aceh Tutup Paksa Warung Kopi Timbulkan Kerumunan,”
22 Mei, 2021, merdeka.com/peristiwa/satgas-covid-19-banda-aceh-tutup-paksa-warung-kopi-timbulkan- kerumunan.html.
dan  jelas.  Belum  lagi  melihat  bagaimana  manfaat  dari  keputusan  yang  diambil  oleh pemerintah  yang  melakukan  penutupan  kegiatan  usaha  pada  jam  23.00  WIB, pemerintah  tidak  memberikan  gambaran  dalam  bentuk  penelitian  atas  aturan  ini diberlakukan  dan  tidak  melihat  tingkat  kesejahteraan  publik  atau  pemerintah  dalam konteks ini tidak mementingkan kepentingan umum dalam mengambil keputusannya.
Oleh  sebab  itu,  pemerintah  daerah  dalam  mengeluarkan  aturan  yang  bersifat darurat  dalam  menangani  lonjakan  kasus  Covid  19  harus  memperhatikan  dengan seksama,  teliti,  dan  tertib  dalam  mengeluarkan  setiap  kebijakan  dan  keputusan  yang diambil,  jangan  sampai  pemerintah  dianggap  semena-mena  dalam  menertibkan masyarakatnya.

## C. Konstruksi  Wewenang  dalam  Peraturan  Bupati/Wali  Kota  atas  Urgensi Penanganan Covid-19
Adanya  wewenang  dan  prosedur  merupakan  landasan  legalitas  formal  suatu tindakan  atau  perbuatan  pemerintahan.  Dengan  dasar  legalitas  formal  tersebut,  maka lahirlah  asas  praesumptio  iustae  causa,  dalam  arti  bahwa  setiap  tindakan  atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan, bahwa gugatan tidak menunda  atau  menghalangi  dilaksanakannya  keputusan  badan/atau  pejabat pemerintahan  serta  tindakan  atau  perbuatan  badan/atau  pejabat  yang  digugat.  Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi. 20 Wewenang  selalu  dikaitkan  dengan  setiap  tindakan  atau  perbuatan pemerintahan  yang  mensyaratkan  harus  bertumpu  atas  kewenangan  yang  sah. Kewenangan  itu  diperoleh  melalui  tiga  sumber  yakni  atribusi,  delegasi,  dan  mandat. Adapun, asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi yakni:  asas  negara  hukum,  demokrasi,  dan  instrumental.  Asas  negara  hukum  dalam prosedur  utamanya  berkaitan  dengan  perlindungan  hak-hak  dasar,  asas  demokrasi dalam  kaitan  dengan  prosedur  berhubungan  dengan  asas  keterbukaan  dalam penyelenggaraan pemerintahan. 21
Kekuasaan pemerintahan dibatasi secara substansial, dalam arti bahwa tindakan atau  perbuatan  pemerintahan  dibatasi  menurut  aturan  dasar  yang  dijadikan  dasar untuk  melakukan  suatu  tindakan  atau  perbuatan.  Sebagai  contoh  adanya  wewenang untuk menetapkan pajak bumi dan bangunan, maka secara substansi dibatasi pada luas tanah dan luas bangunan dan tidak menyangkut atau berkaitan dengan isi rumah atau bangunan  tersebut.  Dengan  kata  lain,  aspek  substansi  menyangkut  “apa”  dan  “untuk apa”.  Adapun  cacat  substansi  menyangkut  “apa”  merupakan  tindakan  sewenang - wenang,  sedang  cacat  substansi  menyangkut  untuk  “apa”  merupakan  tindakan penyalahgunaan wewenang.
20 Nandang Alamsah Deliarnoor, Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan .
21 Nandang Alamsah Deliarnoor.
Wewenang pemerintah daerah yang termaktub dalam Peraturan pemerintah dan Undang-undang memberikan ruang kepada daerah, Pemerintah Aceh khususnya Banda Aceh  telah  mengeluarkan  regulasi  berupa  Peraturan  Wali  Kota  (Perwal)  Banda  Aceh Nomor  20  tahun  2020,  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Usaha  Makanan  dan Minuman  Dalam  Rangka  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  yang  di  junctokan  kepada Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  untuk  sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.
Pandemi  Covid  19  ini  telah  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  dalam struktur hukum atas suatu keadaan yang darurat di dunia, namun kaidah-kaidah hukum sendiri tidak bisa dilaksanakan oleh sepihak saja yakni pemerintah,  Indonesia sebagai negara  demokrasi  harus  melihat  bagaimana  aspirasi  masyarakat  dalam  keadaan  dan kebutuhan atas suatu aturan. Dengan kata lain, regulasi dalam perwal sudah menyalahi kaidah  hukum  yang  sangat  fundamental  seperti  diketahui  bahwa,  ketentuan  sanksi dalam  Perwal/Perbub  tersebut  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  peraturan  yang memuat  sanksi  hanya  Undang-Undang  atau  Perpu  dan  Perda/Qanun.  "Sanksi merupakan  pengurangan  hak  seseorang  atau  warga  negara  dan  karena  merupakan pengurangan  hak,  produknya  harus  dihasilkan  oleh  pemerintah  dan  perwakilan masyarakat, dalam hal ini DPRD. 22
Terdapat  dua  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  dijadikan  acuan tentang  jenis  sanksi  yang  dapat  dimuat  dalam  Perda/Qanun,  yaitu;  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) dan  Pemerintahan  Daerah.  Pasal  15  UUPPP  menyebutkan,  “Materi  muatan  mengenai ketentuan  pidana  hanya  dapat  dimuat  dalam  Undang- undang  dan  Peraturan  Daerah.” Sementara Pasal 238 UUPD menyebutkan, “(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan  biaya  paksaan  penegakan/pelaksanaan  Perda  seluruhnya  atau  sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah);  (3)  Perda  dapat  memuat  ancaman pidana kurungan atau denda selain dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.”
Jadi, intinya Peraturan Walikota tidak berwenang mengatur sanksi administratif atau  di  junctokan  kepada  Undang-undang  lain,  karena  itu  tidak  sesuai  dengan  kaidah hukum  imperatif  dan  fakultatif.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  harus  sadar  akan  kaidah hukum  ini  agar  penindakan  dan  pelaksanaan  protokol  kesehatan  sah  secara  hukum subtansi ini harus diatur dalam Perda/Qanun.
Kemudian, pengenaan sanksi kepada masyarakat atau pelaku usaha dalam qanun berupa  sanksi  administratif  dilakaanakan  oleh  pejabat  yang  memiliki  kewenangan secara atrbusi atau delegasi sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang- undangan. Penjatuhan sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pejabat
22 Teguh P. Nugroho, “Ombudsman Minta Pergub Sanksi PSBB Menjadi Perda,” 13 Mei, 2020.
yang bersangkutan tanpa harus melalui putusan pengadilan. Orang atau badan hukum perdata  yang  merasa  dirugikan  akibat  penjatuhan  sanksi  tersebut  dapat  mengajukan gugatan  ke  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  PTUN  akan  menilai  ( rechtmatige toetsing )  apakah  putusan  pejabat  tersebut  tentang  penjatuhan  sanksi  administrasi  Itu sah menurut hukum ( rechtmatigeheicf ) atau tidak.
Sementara Itu, penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran perda tidak dapat  dijatuhkan  secara  langsung.  Artinya,  orang  yang  melakukan  pelanggaran Perda/Qanun  tersebut  langsung  dimasukkan  ke  penjara  atau  dikenakan  denda  begitu diketahui  melakukan  pelanggaran.  Penjatuhan  sanksi  pidana  harus  dilakukan  melalui proses peradilan. Sepanjang belum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum  yang  bersifat  tetap,  maka  orang  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  Perda tersebut  harus  dianggap  belum  bersalah.  Hal  Itu  sejalan  dengan  asas  pradugatak bersalah ( presumption of innosence ). Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana dalam penegakan  hukum  Perda/Qanun  di  atas  kertas  menjadi  sangat  memakan  waktu  dari mulai melakukan proses penyelidikan, pembuatan berita acara (BAP), sampai beracara di pengadilan. Padahal, begitu banyak Perda/Qanun yang harus dilaksanakan dan secara otomatis juga harus ditegakkan ( law enforcement ). 23
Namun,  dalam  kenyataannya,  sangat  banyak  Perda/Qanun  yang  hanya  memuat sanksi  pidana  saja  yang  berupa  pidana  kurungan  yang  dialternatifkan  dengan  pidana denda,  persis  sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  Pemerintah  Daerah.  Padahal, sebagaimana yang telah dikemukakan, tidak ada larangan materi muatan Perda memuat ketentuan sanksi selain sanksi pidana. 24
Larangan  yang  ada  secara  eksplisit  adalah  bagi  jenis  peraturan  perundang- undangan selain UU dan Perda/Qanun dilarang atau tidak boleh memuat sanksi pidana. Kesalahpahaman ini sedikit banyak telah membuat penegakan hukum Perda cenderung sulit dan tidak efektif. Salah satu penyebab utamanya adalah materi muatan yang diatur dalam Perda/Qanun pada umumnya bersifat administratif, sedangkan ketentuan sanksi yang  diatur  adalah  pidana.  Sebagaimana  diketahui,  penjatuhan  sanksi  pidana sasarannya  ditujukan  kepada  pelakunya,  sedangkan  penjatuhan  sanksi  administrasi sasarannya  ditujukan  kepada  perbuatannya.  Dengan  kata  lain,  penjatuhan  sanksi administrasi adalah ditujukan untuk mengakhiri perbuatan melawan hukum, sedangkan penjatuhan  sanksi  pidana  adalah  ditujukan  untuk  menghukum  si  peiaku  dengan memenjarakannya  dan/atau  membayar  sejumlah  denda.  Dalam  kasus  pelanggaran protokol  kesehatan,  dengan  dipenjaranya  atau  didendanya  si  peiaku  berarti  tidak menyeiesaikan  masalah,  karena  sumbernya  adalah  berkurumannya  orang-orang  tidak tersentuh.
23 Zairin Harahapam, “Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi,” Jurnal Hukum 13, no. 1 (2018).
24 Harahapam.

## D. Kesimpulan
Konstruksi  pembentukan  kebijakan  atas  penganan  Covid  19  atas  gejolak  dan kebutuhan  masyarakat  dalam  penurunan  rantai  covid  19,  aplikasi  penanagan  ini terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Undang-undang  menjadi  alat  yang dapat  menertibkan  masyarakat  dalam  menurunkan  angka  kenaikan  covid  19,  namun subtansi  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  terdapat  dalam  peraturan  kepala daerah  berupa  perwal/perbub  menurut  sumbernya  yakni  atribusi  dan  delegasi  dapat dipahami dengan konkret kewenangan apa yang diberikan kepada lembaga pemerintah antara eksekutif dan legislatif menurut prinsip negara hukum. Kemudian, urgensi atas aturan  penanganan pandemi covid 19 ini sebagai wabah yang melanda seluruh negara, dengan  penanganan  yang  berbeda-beda  berdasarkan  prinsip  negara  masing-masing tanpa adanya cacat dalam segi hukum dalam menerbitkan regulasi agar ini memberikan kepastian  dan  keadilan  semua  pihak,  pemerintah  daerah  mempuyai  tanggung  jawab dalam  memberikan  perlindungan  baik  itu  berupa  kesehatan,  pendidikan,  dan  hukum bagi  rakyatnya  dalam  struktur  hukum  yang  sesuai  dengan  kompetensinya  masing- maisng  organisasi  negara.  Diharapkan  sebtansi  Perwal/Perbup  segara  dimuat  dalam perda/Qanun  yang  mengatur  sanksi  administratif  dan  kemudian  dapat  juncto-kan kepada  peraturan  perundangan-undangan  lain  sesuai  dengan  kaidah  hukum  imperatif dan fakultatif.

## Daftar Kepustakaan

## Buku
Alfath  Asmunda.  “Satgas  Covid -19  Banda  Aceh  Tutup  Paksa  Warung  Kopi  Timbulkan Kerumunan.”  22  Mei,  2021.  merdeka.com/peristiwa/satgas -covid-19-banda- aceh-tutup-paksa-warung-kopi-timbulkan-kerumunan.html.
Atmosudirjo, S. Pramuji. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
CNN.  “Jadi  Sumber  Kerumunan,  7  Warkop  Di  Banda  Aceh  Disegel.”  23  Mei,  2021. cnnindonesia.com/nasional/20210523194212-20-645961/jadi-sumber- kerumunan-7-warkop-di-banda-aceh-disegel.
Farid,  Mifta,  Antikowati  Antikowati,  and  Rosita  Indrayati.  “Kewenangan  Pemerintah Daerah  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Potensi  Daerah.” E- Journal Lentera Hukum 4, no. 2 (2017): 95.
H.R., Ridwan. Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah . Yogyakarta: FH UII Press, n.d.
Hadi,  Fikri,  and  Farina  Gandryani.  “Kegagalan  Peraturan  Penanganan  Covid -19  Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 19, no. 1 (2022): 023.
Hantoro,  Novianto  Murti.  “Evaluasi  Kerangka  Hukum  Penanganan  Pandemi  Covid -19 Dalam  Perspektif  Hukum  Tata  Negara  Darurat  Nonalam  Penyebaran  Covid-19 Sebagai  Bencana  PSBB  ),  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-  Keuangan Untuk  Penanganan  Pandemi  Covid- 19  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Me”  12,  no.  2 (2021): 201 – 22. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2359.
Harahapam,  Zairin.  “Pengaturan  Tentang  Ketentuan  Sanksi.” Jurnal  Hukum 13,  no.  1 (2018).
Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan . Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
Indonesia,  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik.  “Panduan  Praktis Memahami  Perancangan  Peraturan  Daerah,”  vi.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011.
Logemann, J.H.A. Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht . Jakarta: Saksama, 1954.
Morangki,  Albert.  “Tinjauan  Terhadap  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam Penyelenggaraan  Urusan  Di  Bidang  Pertanahan.” Kajian  Ilmu  Hukum 20,  no.  3 (2012): 61 – 78.
Nandang  Alamsah  Deliarnoor. Teori  &  Praktek  Kewenangan  Pemerintahan .  Bandung: Unpad Press, 2017.
Nitibaskar,  Tubagus  Ronny  Rahman. Paradoksal  Konflik  Dan  Otonomi  Daerah,  Sketsa Bayang-Bayang  Konflik  Dalam  Prospek  Masa  Depan  Otonomi  Daerah .  Jakarta: Sinar Mulia, 2002.
Nugraha,  Safri. Hukum  Administrasi  Negara .  Jakarta:  Center  For  Law  And  Good Governance Studies, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007.
Nugroho,  Teguh  P.  “Ombudsman  Minta  Pergub  Sanksi  PSBB  Menjadi  Perda,.”  13  Mei, 2020.
Saraswati, Putu Sekarwangi. “Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid - 19 Di Indonesia.” Kertha Wicaksana 14, no. 2 (2020): 147 – 52.
Schilder,  J.G.  Brouwer  dan. A  Survey  of  Dutch  Administrative  Law .  Nijmegen:  Ars Aeguilibri, 1998.
Sintya  Augustianti,  Syamsuni  Arman,  Isdairi.  “Sanksi  Administrasi  Terhadap Pelanggaran  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak),” 2013.
Sudrajat,  Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik. Hukum  Administrasi  Negara  Dan Kebijakan Pelayanan Publik . Bandung: Nuansa, 2012.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 45)
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan  Bupati  Aceh  Timur  Nomor  24  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019,
Peraturan  Bupati  Pidie  Jaya  Nomor  27  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19),
Peraturan  Wali  Kota  Banda  Aceh  Nomor  20  tahun  2020,  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Usaha  Makanan  dan  Minuman  Dalam  Rangka  Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Peraturan  Wali  Kota  Banda  Aceh  Nomor  51  Tahun  2020  tentang  perubahan  atas Peraturan  Wali  Kota  Nomor  45  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Di Kota Banda Aceh.