Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Mutlak dalam Penjatuhan Pidana  (Studi  Terhadap  Putusan  No  7/Pid.Sus/2016/PN.  Slk  dan Putusan No. 10/Pid.Sus/2021/PN. Bandung)
Farrel Gading Bayuaji 1 , Kuswardani 1*
1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
kus283@ums.ac.id*

## Abstract
Investors may suffer losses because of violations of the capital market. Market manipulation is one of the violations in the capital market of securities transactions on the stock exchange can be  detrimental  to  capital  market  investors.  Market  manipulation  is  a  prohibited  practice because it can undermine the integrity of the capital market and affect public trust in the capital market. One of the efforts to reduce violations of market manipulation in the capital market, namely  by  implementing  POJK  Number  65/POJK.04/2020  concerning  Disgorgement  and Disgorgement Fund in the Capital Market Sector so that market manipulation violators in the capital market cannot enjoy excessive profits obtained from violations of market manipulation. This  research  analyzes how  the mechanism  for Unauthorized Return of Profits is  a form of investor  legal  protection  and  whether  this  mechanism  can  be  a  form  of  compensation settlement  and  accountability  for  investor  losses  because  of  market  manipulation.  The research method used is normative juridical, such as by conducting research through primary, secondary, and tertiary legal resources, and electronic literature. The research results show that  Disgorgement  implementation  is  not  only  an  effort  to  reduce  violations  in  the  capital market but can also provide legal protection for capital market investors. The contribution of this research is to provide information as an evaluation material for judges and other legal institutions and to contribute ideas and the strength of legal regulations regarding the rules for the elimination of criminal sanctions
Keywords : Investor Legal Protection, Capital Market, Market Manipulation, Disgorgement Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  referensi  dari  penelitian  Chanif,  (2021) dimana dalam penelitiannya membahas mengenai implementasi pasal 44 KUHP sebagai alasan  penghapusan  pidana  bagi  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  pidana  (Chanif, 2021). Hukum dipahami oleh masyarakat sebagai aturan yang sangat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat tanpa memandang status mereka (Chanif, 2021). Setiap  orang  yang  melanggar  hukum  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Dalam praktik penegakan hukum, sanksi memiliki peran krusial untuk memastikan aturan hukum dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, sanksi hukum sangat penting untuk mencapai tujuan dari pembentukan peraturan hukum dan mewujudkan proses kontrol sosial yang efektif di dalam masyarakat (Sari, 2020).
Perbuatan  melawan  hukum  mengacu  pada  tindakan  yang  melanggar  hukum, melanggar hak orang lain, menyebabkan pihak lain menderita kerugian, dan, tentu saja,

## Jurnal Tana Mana
Vol. 5 No. 2, August 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
orang  yang  melakukan  tindakan  ilegal  berkewajiban  untuk  menebus  kerugian  yang mereka  timbulkan  terhadap  orang  yang  mereka  lukai.  Ada  juga  yang  mengartikan perbuatan  melawan  hukum  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  di  luar  yurisdiksi  atau kemampuan mereka. (Sari, 2020).
Lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  dan  memutuskan  suatu perkara  dikenal  sebagai Hakim.  Di  Indonesia,  lembaga  pengadilan  terdiri  dari  aparatur negara  yang  bertugas  melaksanakan  kewenangan  tersebut  (Maulida,  2018).  Mengadili merupakan  proses  dalam  memberikan  upaya  yang  adil  terhadap  perbuatan  yang dilakukan  oleh  sesorang  kepada  orang  lain.  Mengadili  adalah  suatu  pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Tanpa adanya hubungan antar manusia, maka penilaian tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, sering kali tidak adil. Hal ini berbahaya dan  merusak  manusia  secara  keseluruhan  serta  kemanusiaan  (Setiawati,  2018).  Dari penjelasan tersebut terlihat beratnya tanggung jawab seorang hakim dalam melaksanakan tugasya.  Selain  itu  dalam  menjalankan  tugasnya  hakim  juga  harus  meghadapi kebimbangan  batin  dan  jiwa  ketika  harus  membuat  suatu  pilihan-pilihan  yang  tidak mudah dalam membuat suatu Putusan dalam perkara yang diadilinya, dan lebih dari itu seorang hakim juga harus meletakan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang diharapkan oleh Masyarakat (Gani, 2020).
Putusan  Hakim  Merupakan  Kumpulan  Cermin  Dari  Hukum,  Kesusilaan,  Hukum Pidana,  Dan  Banyak  Hal  Lain  Yang  Ditulis  Sebagai  Pedoman  Seorang  Hakim  Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya. Putusan yang dibuat hakim dapat berbeda-beda pada setiap hakim ketika menagnai sebuah perkara, sehingga putusan yang dibuat hakim sering disebut relativisme  cultural (Poli,  2019) . Dalam  KUHP  kebanyakan  isinya  adalah mejatuhkan  hukuman  berupa  penjara  atau  denda  kepada  pelanggarnya.  Namun  ada beberapa pasal juga yang mengatur bahwa beberapa tindakan pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi kepada tersangka atau pelaku yang diajukan ke pengadilan (Sugama & Putrawan, 2018). Alasan untuk tidak menjatuhkan hukuman tersebut diamakan dengan alasan  penghapus  pidana.  Alasan  penghapus  pidana  adalah  peraturan  yang  terutama ditujukan kepada hakim. Salah satu pasal dalam UU Pidana tentang penghapusan hukuman pidana adalah pasal 44 KUHP (Ramadhan, 2020).
Pasal 44 KUHP diatur mengenai alasan-alasan penghapus pidana. Isi dari pasal 44 KUHP tersebut adalah :
- Barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungkan  kepadanya karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  atau  terganggu  karena  penyakit,  tidak dipidana.
- Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan  jiwanya  cacat  atau  terganggu  karena  penyakit,  maka  hakim  dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.
Kasus yang terjadi pada tahun 2016 di Kota Solok juga mnejadi viral lantaran pelaku tidak  dapat  dihukum  karena  alasan  pemaaf.  Hakim  memutuskan  perkara  berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP karena menilai pelaku mengalami gangguan jiwa. Dalam kasus ini tentunya yang mejadi pihak yang tidak terima adalah korban dan keluarganya. Hal inipun masih  menimbulkan  keraguan  dalam  menentukan  batasan  sikap  maupun  keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.
Pada  pasal  44  KUHP  kemampuan  bertanggung  jawab  memang  tidak  berlaku. Pandangan mengenai orang yang mampu bertanggung jawab pernah dikemukakan oleh Van Hamel. Meurut Van Hamel dalam (Gani, 2020) pertanggung jawaban pidana adalah kematangan psikis seseorang dan keadaan normal seseorang yang membawa tiga macam kemampuan  yaitu:    Paham  dengan  perbuatan  yang  dilakukannya,  Sadar  bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang baik oleh hukum atau masyarakat, Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi
Sementara  dalam  pandangan  hukum  Islam,  setiap  individu  harus  memahami bahwa, “Manusia tidak  diciptakan  Allah  sia-sia.  Setiap  manusia  pasti  akan  dimintai pertanggungjawaban atas setiap amal perbuatannya yang baik maupun buruk meskipun hanya seberat biji zarah dan tidak akan mendapatkan balasan sesuatu kecuali dari apa yang dia usahakan sendiri. Dalam hukum Islam, hukuman manjadi batal (gugur) karena beberapa sebab tertentu (Yanto, 2016). Tetapi sebab-sebab tersebut tidak dapat menjadi sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut  memiliki  pengaruh  berbeda  terhadap  hukuman.  Adapun  sebab-sebab  yang membatalkan  hukuman  adalah  meninggalnya  pelaku  tindak  pidana,  hilangnya  tempat melakukan kisas, tobatnya pelaku tindak pidana, perdamaian, pengampunan, diwarisnya kisas, kedaluwarsa (Helmi, 2016).
Menurut  pandangan  hukum  islam  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  memiliki kekurangan atau orang dalam gangguan jiwa adalah dia akan gugur dalam hukuman had atau dengan kata lain dinyatakan gugur atas segala macam bentuk perbuatan yang telah dilakukannya.  Para  ulama  telah  menyatakan  kesepakatan  bahwa  terhadap  kondisi  gila demikian  sudah  termasuk  dari awaridhul  ahliyah (hal  yang  akan  menghalangi  kondisi jatuhnya beban hukum bagi seseorang)(Helmi, 2016).Monginsidi (2018) selain pasal 44 KUHP, pasal lain yang juga berkaitan dengan penghapuasan pidana adalah pasal 51 KUHP. Isi  dari  pasal  51  KUHP  tersebut  adalah:  Orang  yang  melakukan  perbuatan  untuk melaksanakan  perintah  jabatan  yang  diberikan  oleh  penguasa  yang  berwenang,  tidak boleh dipidana. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
Dua macam alasan penghapus pidana tersebut merupakan perlindungan terhadap seseorang sebab ia mendapat perintah dari pejabat di mana perintah pejabat merupakan ancaman pidana bagi orang yang tidak menaati perintah pejabat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP dimana inti dari isi pasal tersebut adalah hukuman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda puling banyak sembilan ribu rupiah jika degan sengaja tidak mejalankan perintah dari atasan (Dagilaha, 2019).
Sebagai contoh kasus yaitu kasus Abdul Rohman tahun 2021 dimana saat itu kasus yang terjadi adalah kasus tindak pidana korupsi Bantuan Dana Hibah yang diterima FKDM tahun anggaran 2019. Namun pada putusan hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg akhirnya Abdul Rohman dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim didasari oleh pasal 51 ayat (1) KUHP dimana saudar Abdul Rohman hanya melaksanakan perintah atasan yaitu saksi Usup Sopian. Kasus-kasus lain menggunakan pasal 51 KUHP ini sudah banyak terjadi namun pro kontra terhadap pasal 51 KUHP ini masih banyak terjadi.
Namun dalam praktiknya terkadang para tersangka berdalih bahwa perbuatannya atas perintah atasan. Dalih yang dilakukan ini terkadang hanya alasan tersangka untuk mengalihkan  tanggung  jawab  kepada  atasannya.  Jika  semua  perbuatan  pidana  dengan mengemukakan  alasan  adanya  perintah  dari  atasan  atau  perintah  dari  jabatan,  hal  ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah dalih ini  dapat melepaskan orang tersebut dari tanggung jawab  pidana  (Pamungkas,  2020).  Jadi, pertanyaan-pertanyaan  ini  berkenaan dengan  peran  dari  Pasal  51  KUHP  untuk  memberi  keseimbangan  antara  perlindungan pelaku dan kepentingan umum.
Sementara menurut pandangan hukum islam jika penguasa memerintah rakyatnya untuk menyimpang dari yang telah digariskan oleh Allah, maka rakyat tidak ada kewajiban taat kepadanya. hanya perintah penguasa yang sah yang sesuai dengan ketentuan Syariat Islam  saja  yang  wajib  dipatuhi  (Yanto,  2016).  Dalam  hal  perintah  penguasa  tersebut mengandung  suruhan  untuk  berbuat  maksiat,  maka  kewajiban  mematuhinya  menjadi lenyap  dan  dalam  hal  seperti  ini  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  tidak  dapat dikecualikan dari hukuman, seandainya perbuatan yang dilakukan ternyata merupakan tindak pidana (Helmi, 2016).
Namun jika seseorang melakukan suatu perbutan karena dia adalah penguasa yang syah atau karena perintah jabatan telah dilindungi dari ancaman hukuman maupun dia
dikecualikan  dari  huku  pidana. Demikian  juga  ketika  penguasa  memerintahkan  kepada bawahannya untuk melakukan perbuatan maksita, sedangkan orang tersebut tidak ada jalan untuk menolaknya atau dengan kata lain dia terpaksa menurutinya maka dia akan dikecualikan dari hukum pidana (Monginsidi, 2018).
Dalam  bahasa inggris  pertanggungjawaban  pidana  disebut sebagai responsibility , atau criminal  liability .  Konsep  pertanggungjawaban  pidana  sesungguhnya  tidak  hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan  umum  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat  atau  kelompok-kelompok  dalam masyarakat  (Bawole,  2018).  Hal  ini  dilakukan  agar  pertanggungjawaban  pidana  dapat dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk  menentukan  apakah  seorang  tersangka  atau  terdakwa  harus  bertanggung  jawab atas tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut akan dibebaskan atau dihukum.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Marentek, 2019) dengan hasil penelitian bahwasanya tujuan pemidanaan menurut para ahli hukum pidana meliputi beberapa teori. Pertama, teori pembalasan yang menganggap pemidanaan sebagai keharusan moral untuk menghukum pelaku kejahatan yang telah merugikan orang lain. Kedua, teori tujuan yang berfokus  pada manfaat  pemidanaan  untuk  pencegahan  dan  pendidikan. Terakhir,  teori gabungan  yang  mengintegrasikan  aspek  pembalasan  dan  tujuan  pemidanaan.    Adapun penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Bawole,  2018)  bahwa  penerapan  sistem pertanggungjawaban  pidana  tanpa  kesalahan  adalah  demi  perlindungan  masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan.
Kebaruan  penelitian  ini  ialah  penelitian  ini  secara  khusus  berfokus  pada "Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Muktal dalam Penjatuhan Pidana". Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pertanggungjawaban pidana sebagai syarat mutlak dalam penjatuhan pidana (studi terhadap putusan No. 7/Pid.Sus/2016/PN/ Slk dan Putusan No. 0/Pid.Sus/2021/PN. Bandung) ”.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis buku dan berbagai macam literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian. Penelitian hukum normatif berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekosongan norma, kekaburan norma, maupun pertentangan norma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu.
Sumber data penelitian ini ialah data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan-bahan  hukum  dimaksud meliputi:Bahan  hukum  primer,  antara  lain  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Peraturan Undang-Undang Pasal 44 dan pasal 51, Pandangan hukum pidana islam dalam menilaipasal  44  dan  pasal  51  KUHP.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  buku-buku,  jurnal, majalah,  atau  berbagai  literatur offline dan online yang  berkaitan  khusus  dengan pertanggung jawaban pidana pada pasal 44 dan 51 KUHP.
Dalam  melakukan  pengumpulan  data  peneliti  menggunakan  metode  penelitian kepustakaan.  Data  kepustakaan  yang  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan  hasil  penelitian  (Ali,  2016)  .  Teknik  pengumpulan  bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  cara  membaca,  menelaah  dan  mencatat  berbagai literatur atau bahan bacaan  yang  sesuai dengan  pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.
Teknik kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan data berbagai hal yang ada  hubungannya  dengan  permasalahan  pertanggungjawaban  pidana  sebagai  syarat penjatuhan  hukum  pidana  utamanya  mengenai  pasal  44  dan  pasal  51  KUHP  baik  dari sumber bahan  primer,  sekunder  maupun tersier  yang  berupa  buku,  jurnal,  skripsi,
tesis, maupun artikel yang berkaitan langsung maupun tidak langsung pada penelitian ini. Peneliti dalam  penelitian  ini  melakukan  tahapan  dalam  pengolahan  dan  analisis data,  karena  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  kepustakaan  maka  peneliti  harus melakukan analisis terlebih dahulu data-data sekunder yang berkaitan dengan fenomena atau gejala sosial yang menjadi objek dari penelitian (Bungin, 2008).
- Pemeriksaan  data (editing), yaitu  mengoreksi  apakah  data  yang  terkumpul  sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- Rekonstruksi  data (reconstructing) ,  yaitu  menyusun  ulang  dat  secara  teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.
- Sistematika  data (sistematizing), yaitu  menempatkan  data  menurut  kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi  akhir  yang  berupa  jawaban  terhadap  permasalahan  penelitian.  Dalam penelitian  ini  metode  analisis  bahan  yang  digunakan  adalah  secar  deskriptif.  Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang sebuah peristiwa hukum atau kondisi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHSAN
Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam. Konsep  pertanggungjawaban  pidana  sesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut  soal hukum  semata-mata  melaikan  juga  menyangkut  soal  nilai-nilai  moral  atau  kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini  dilakukan  agar  pertanggungjawaban  pidana  itu  dicapi  dengan  memenuhi  keadilan (Hanafi,  2015).  Pertanggungjawaban  pidana  juga  merupakan  suatu  bentuk  untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana.
Pertanggungjawaban  pidana  diartikan  sebagai  diteruskannya  celaan  yang  objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu (Saleh, 1982). Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh  seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan  dilarang  yang  dimaksud  disini  adalah  perbuatan  yang  memang  bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  celaan  subjektif  merujuk  kepada  sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu  perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.
Kitab  Hukum  Udang-Undang  Pidana  tidak  menyebutkan  secara  jelas  mengenai system  pertanggungjawaban  pidana  yang  dianut.  Beberapa  Pasal  dalam  KUHP  sering menyebutkan  kesalahan  baik  berupa  kesengajaan  ataupun  kealpaan,  namun  sayangnya mengenai  pengertian  kesalahan  kesengjaan  maupun  kealpaan  tidak  dijelaskan pengertiannya  oleh  Undang-undang.  tidak  adanya  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-pasal  tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang  harus  dibuktikan  oleh  pengadilan,  sehingga  untuk  memidanakan  pelaku  yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai  unsur  kesalahan  yang  disengaja ataupun  atau  kealpaan juga  harus  dibuktikan (Hanafi,  2015).  Artinya  dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana  ini  tidak  terlepas  dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu  sendiri  sebab  apabila  unusur-unsur  tersebut  tidak  dapat  dibuktikan  kebenarannya
makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana terhadap seseoraang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan  tindak  pidana  maka  dalam  pertanggungjawaban  diperlukan  asas-asas  hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.
Dasar  ini  adalah  mengenai  dipertanggungjawabkannya  seseornag  atas  perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggunngjawabannya apabila  seseorang  tersebut  melakukan  kesalahan  atau  melakukan  perbuatan  yang melanggar peraturan perundng-undangan.

## Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  adalah  bentuk  untuk  menenutukan  apakah  seseorang  akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk mengatakan bahwa seseornag memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseornag tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Adanya suatu tindak pidana. Unsur kesalahan
Kemampuan  bertanggungjawab  selalu  berhubungan  dengan  keadaan  psikolog pembuat. Kemapuan bertanggungjawab
ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban  pidana,  hal  ini  yang  menjadikan  kemampuan  bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab ini harus  dibuktikan  ada  tidaknya  oleh  hakim,  karena  apabila  seseorang  terbukti  tidak memiliki  kemampuan  bertanggung  jawab  hal  ini  menjadi  dasar  tidak dipertanggungjawabkannya  pembuat,  artinya  pembuat  perbuatan  tidak  dapat  dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.
Andi Zainal Abidin berpendapat bahwa kebanyakan Undnag-Undang merumuskan syarat  kesalahan  secara  negative.  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana  tidak  mengatur tentang  kemampuan  bertanggung  jawab  namun  yang  diatur  dalam  KUHP  sendiri  justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab (Abidin, 2007).

## Pasal 44 KUHP
Barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan padanya,  disebabkan  karena  jiwanya  cacat  dalam  tumbuhnya  (gebrekkige  ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
Pada pasal 44 tersebut menyebutkan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas berbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan  bertanggung  jawab,  ketidak  mampuan  untuk  bertanggung  jawab  apabila didalam  diri  pelaku  terdapat  kesalahan,  kesalahan  tersebut  ada  2  yaitu (1.  Dalam  masa pertumbuhan  pelaku,  pelaku  mengalami  cacat  mental,  sehingga  hal  itu  mempengaruhi pelaku  untuk  membedakan  anatara  perbuatan  yang  baik  dan  buruk.  2.  Jika  jiwa  pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebbakna suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi)
Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP,  yaitu:  (ayat  1)  Barangsiapa  yang  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat dipertanggungkan  kepadanya  karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  atau  terganggu karena penyakit penyakit tidak dipidana; (ayat 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau  terganggu karena  penyakit,  maka  hakim  dapat  memerintahkan  supaya  orang  itu  dimasukkan  ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun ssbagai waktu percobaan.
Uraian dari Pasal 44 ayat (1) dan (2) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang  mampu  memahami  nilai  perbuatan,  mampu  memahami  nilai  resiko perbuatannya,  mampu  menyadari  kemauannya,  dan  mampu  mengarahkan  kemauannya, maka individu itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya
Untuk  menentukan  seseorang  terdakwa/terperiksa  secara  psikiatrik  (kejiwaan) apakah  yang  bersangkutan  terganggu  jiwanya,  diperlukan  seorang  ahli  psikiatri  dan
diminta kesaksiannya. Keterangan ahli psikiatri di pengadilan berupa lisan dan surat ( Visum et Repertum Psychiarticum ) diperlukan sebagai pembuktian untuk membuat terang hakim mengenai kondisi jiwa terdakwa dan kemampuan bertanggungjawabnya.
Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Nasional.
Dalam  merumuskan  pengertian  tindak  pidana  ada  beberapa  ahli  hukum  yang memasukkan  perihal  kemampuan  bertanggungjawab  ke  dalam  unsur  tindak  pidana. Chazawi  (2008)  menjelaskan  arti  kesalahan,  kemampuan  bertanggungjawab  dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal yang sehat. Dalam KUHP kita tidak ada, ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Nampun dalam pasal 44 dijelaskan  “Barangsia pa melakukan  perbuatan  yang  tidak dapat  dipertanggungjawabkan kepadanya,  karena  jiwanya  cacat  dalam  tubuhnya  atau  jiwa  yang  tergantung  pada penyakit”. Tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan oleh hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pada pasal tersebut tidak dapat dipakai.
Menurut pasal 44 KUHP tadi, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat-alat  batinnya  sakit  atau  cacat  dalam  tubuhnya.  KUHP  dalam  merumuskan ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai hal yang menghapuskan pidana terdapat tiga factor:
- Ditentukan  Sebab-Sebab  yang  Menghapuskan  Pemidanaan.  Menurut  system  ini,  jika tabib ( psychiater ) telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila atau tidak sehat dalam pikirannya,  maka  hakim  menyatakan  seorang  tersebut  tidak  bersalah  dengan  tidak diberikan sanksi pidana.
- Menyebukan  Akibatnya  Saja.  Disini  yang  terpenting  ialah,  apakah  dia  mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum .
- Gabungan 1 dan 2 Yaitu menyebabkan sebab-sebabnya penyakit jika dan penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Cara ini yang sering dipakai dan juga pasal 44 KUHP juga demikian. Untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab tidak cukup ditentukan oleh tabib atau hakim itu sendiri, tetapi harus ada kerjasama antara tabib dan hakim. Bahwa  yang  pertama  menyebutkan  bahwa  adanya  penyakit  sedangkan  yang  kedua mempernilai bahwa penyakit yang ada itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

## Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana KUHP
Pada  dasarnya  tindak  pidana  dibagi  atas  dua  kelompok  yaitu  yang  tercantum  di dalam  undang-undang  dan  yang  terdapat  di  luar  undang-undang  diperkenalkan  oleh yurisprudensi dan doktrin. Yang tercantum dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang umum (terdapat dalam ketentuan umum buku I KUHP) dan berlaku atas semua delik dan yang khusus (tercantum di dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusanrumusan delik itu saja).
Menurut Prodjodikoro (1981) penghapusan pertanggungjawaban
pidanasebagaimana tersebut di atas, ada dua alasan:
- Alasan menghilangkan  sifat-sifat  tindak  pidana,  meliputi;  a)  Adanya  suatu peraturan perundang-pundangan  yang  melaksanakannya  justeru  berupa  perbuatan  yang bersangkutan. b) Keperluan membela diri atau noodweer (pasal  49 ayat 1 KUHP) c) Apabila perbuatan yang bersangkutan itu ditujukan untuk melaksanakan suatuperintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa berwenang (pasal 51 ayat 1).
- Alasan bahwa semua unsur tindak pidana termasuk unsur melanggar hukum tetap ada, tetapi ada hal-hal khusus yang menjadikan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti termaktub dalam KUHP pasal 44 (1) (Tidak mampu bertanggung jawab), pasal 48 ( Daya paksa /overmacht ), pasal 49 (2) (Pembelaan terpaksa), pasal 51 (2) (Perintah jabatan).
Penghapusan pidana yang tercantum dalam undang-undang itu antara lain,
- Pasal 44 Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana (Chazawi, 2008).
- Pasal 48: Tidak dipidana barang siapa melakukan suatu tindakan karena didorongkan oleh daya paksa.
- Pasal  49:  (1)  Tidak  dipidana  barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan  pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda, sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- Pasal  50:  Barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan  untuk  melaksanakan  ketentuan undang-undang tidak dipidana.
- Pasal  51:  Barangsiapa  melakukan  perbuatan  untuk  melaksanakan  perintah  jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

## PertanggungJawaban Pidana Menurut Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam,  pertanggungjawaban  pidana  yaitu  manusia  harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan  berkehendak  (tidak  dipaksa)  dan  mengetahui  arti  serta  akibat  perbuatan tersebut. Maka dari itu, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak  menghendakinya,  misalnya  orang  yang  dipaksa  tidak  dituntut  untuk mertanggungjawabkan  perbuatan  tersebut.  Demikian  pula  orang  yang  melakukan  suatu perbuatan haram dan ia memang mehendakinya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut,  seperti  anak-anak  atau  orang  gila,  maka  dia  tidak  bertanggungjawab  atas perbuatannya tersebut.
Jadi,  pertanggungjawaban  pidana  dalam  hukum  Islam  terdiri  dari  tiga  dasar: Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku, pelaku memilih pilihan ( tidak dipaksa ), dan Si pelaku memiliki pengetahuan (i drak ). Apabila ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana harus ada, tetapi jika salah satu diantaranya tidak ada, pertanggungjawaban tidak ada. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:
ع اع  َ ن ع  َ ر  َ ض  َ ى  َ ِ ئ ِ ةش  َ م  َ ِ َ : ف  ره ِ َ  َ و  َ لس  َ ل ي ه  َ ى  َ  َ هلال ِ ع  َ اه  َ ِ لا ق ت ِ َ : ا ق ل  َ ِر  َ سه ِو ِله ِ لال ِلص  َ هلال ِع  َ ن م ِ ل ق ِة ع  َ لا ِن ِ نلا ى ع  َ ِن  َ ِم  َ  ئا ِ ث ِ ثل  َ  َ ِو  َ ى ِ ي ِ تس ق ي نع  َ ظ  َ ِ تح  َ مه ِ ل تب ِ َ  َ ى لا ِ تح  َ ِ َ أر  َ لا بص  َ  َ ى و  َ ع  َ ن  َ ِ َ ِ َ ى ِ ي ب ِ تح  َ ر  َ ِي Dari Aisyah ra. ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.
Dalam surah An- Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa. “ Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi  orang  yang  melapangkan  dadanya  untuk  kekafiran,  Maka  kemurkaan  Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. An- Nahl: 106)” .

## Objek Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum IslamManusia
Dalam  ensiklopedi  hukum  pidana  Islam  menjelaskan  bahwa  hukum  Islam mensyaratkan pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan. Oleh karena itu, manusia yang menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena hanya dia makhluk yang memiliki dua syarat tersebut. Oleh karena itu Manusia menjadi objek pertanggungjawaban pidana adalah yang masih hidup, sedangkan yang sudah mati tidak mungkin menjadi objek karena dua syarat tersebut tidak lagi terdapat pada dirinya. Lebih dari itu, kaidah syarak (hukum Islam) menetapkan bahwa kematian menggugurkan taklif (pembebanan hukum). Badan-Badan Hukum ( Syakhsiyyat Ma’nawi )
Sejatinya  Hukum Islam  telah  mengenal  badan-badan  hukum,  Hal  ini  terbukti  dari
kenyataan bahwa fukaha menamakan baitul mal ( perbendaharaan negara ) sebagai badan ( jihat ),  yakni  badan  hukum  ( syakhsun  ma’nawi ).  Hukum  Islam  menjadikan  badan-badan hukum  ini  memiliki  hak  dan  tasarruf  ( melakukan  tindakan  hukum ),  tetapi  hukum  Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban  ini  didasarkan  atas  adanya  pengetahuan  dan  pilihan,  sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan hukum tersebut.
Prinsip Keseorangan Hukuman ( Syakhsiyyatul ‘Uqubah )
Salah  satu  prinsip  dasar  dalam  hukum  Islam  menetapkan  bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal. Artinya, seseorang tidak bertanggungjawab kecuali  terhadap  tidak  pidana  yang  diperbuatnya  sendiri;  seseorang  tidak bertanggungjawab  atas  perbuatan  orang  lain,  bagaimanapun  dekatnya  tali  kekeluargaan atau tali persahabatan antara keduanya.
Prinsip  “keseorangan  hukuman”  diterapkan  oleh  hukum  Islam  secara  total  sejak kemunculannya. Prinsip umum ini hanya memiliki satu pengecualian, yaitu membebankan hukuman diat (ganti rugi dengan harta) kepada ‘aqilah (penanggung jawab bayaran diat [keluarga  dekat  terpidana  dari  pihak  ayah])  pembunuh  pada  kasus  pembunuhan  semi sengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Pengecualian ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan mutlak (Audah, 2005).
Korban  dalam  pengertian  hukum  islam  adalah  orang  yang  menjadi  objek sasaran tindak pidana atas jiwa, harta, atau salah satu haknya. Hukum Islam tidak mengharuskan korban  adalah  orang  yang  memiliki  pengetahuan  dan  pilihan  sebagaimana  keduanya disyaratkan  terdapat  pada  pelaku  tindak  pidana  harus  bertanggung  jawab  dan  dijatuhi hukuman  atas  tindak  pidananya,  juga  karena  pertanggungjawaban  pidana  adalah  akibat melanggar  perintah  Syari’  ( Allah  dan  Rasul-Nya ).  Adapun  korban  tidak  dibebani pertanggungjawaban pidana karena justru ia pihak yang menderita akibat tindak pidana (Audah, 2005)
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Mutlak Pemidanaan Dalam Putusan No 7/Pid.Sus/2016/PN. Slk dan putusan No 10/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Pertanggungjawaban Dari Putusan Pengadilan No. 7/Pid.Sus/2016/Pn.Slk
Jika kita melihat perkara kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri solok ada beberapa kasus yang telah melanggar unsur dari pasal 44 KUHP, dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa dibebaskan dari segala tuntun karena majelis hakim melihat adanya unusr pasal 44  yang  terjadi  pada  terdakwa  Satmir  panggilan  Gogok.    Dalam  kasus  yang  terjadi  di Pengadillan Negerii solok dengan nomor putusan 7/Pid.Sus/2016Pn.Slk terdakwa Satimir pangilan  Gogok  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  dalam  dakwaan. dimana  dalam  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  terdakwa satimir allias gogok itu telah memenuhi unsur dari pasal 292 KUHP telah terpenuhi dan harusnya  terdakwa  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari dan menganalisa tuntutan ( requisitoir ) dari Jaksa  Penuntut  Umum  secara  integral  dan  komprehensif  maka  Majelis  Hakim  tidak sependapat dengan pasal yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya incasu Terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan alternative kedua.
Namun berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa mengosokan kelaminnya ke anus saksi  Gian  Fris  pgl.  Gian  dilakukan  tidak  dengan  kekerasan  atau  an  caman  kekerasan, memaksa, melaku kan tipu mu slih at, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilaku kan perbu atan cabul, melain kan Terdakwa men gosokan kelaminnya ke anus saksi Gian Fris pgl. Gian tersebut karena disuruh oleh saksi Gian Frispgl. Gian dan saksi WahyuR ahmat Fauzi Pgl.Bayu Menegenai  pembelaan  yang  dilakukan  oleh  kuasa  hukum  atau  penasehat  hukum. terdakwa terdakwa yang berpendapat perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum akan dipertimbangkan oleh Majelis
hakim. Disebutkan bahwa pasal 44 KUHP ini mengatur tentang “ ontoerekenbaarheid ” yaitu sesuatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena hal- hal yang terdapat pada diri pelaku.
Pasal  44  ayat  (1)  KUHP  telah  menyebutkan  :  “barang  siapa  mengerjakan  sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.
Majelis  Hakim  menyimpulkan  bahwa  benar  terdakwa  adalah  penderita  retardasi mental  dalam  kategori  sedang,  dimana  terdakwa  tidak  bisa  memahami  apa  yang dikerjakannya  sehingga  mudah  dipengaruhi,  dibohongi  dan  disugesti  oleh  orang  lain, karena kurang sempurna akalnya oleh karena mana sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1)  KUHP  tersebut,  Majelis  menilai  keadaan  terdakwa  yang  menderita  retardasi  mental dalam kategori sedang tersebut adalah merupakan alasan pemaaf sehingga terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.
karena terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP, Majelis berpendapat dan  sependapat  dengan  pembelaan  Penasehat  Hukum  terdakwa  tersebut  dan  oleh karenanya kepada terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka kepada terdakwa harus dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
Jika  kita  melihat  gambaran  dari  putusan  pengadilan  No. 7/Pid.Sus/2016/Pn.Slk memang  benar  dari  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana “ dengan  sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul ”  seba gaimana  diatur  dan  diancam  pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahum 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002.
Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  berupa  pidana  penjara  selama  6  (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Namun  tuntutan  dan  dakwaan  tersebut  batal  demi  hukum  dikarenkan  terdakwa memenuhi  unsur-unsur  dari  pasal  44  ayat  (1)  KUHP.  Dimana  dalam  pasal  44  tersbut terdakwa Satimir/gogok dibebaskan dari semua tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum.  Jadi  dalam  pertanggungjawban  pidananya  tidak  ada  atau  batal  karena  terdakwa tersebut secara sah dan memenuhi unsur dari pasal 44 KUHP.
Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada  pelaku  pelanggaran  tindak  pidana  berkaitan  dengan  dasar  untuk  menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Maka dari itu dengan adanya hilangnya kemampuan bertanggungjawab tersebut maka seseorang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya atau batal demi hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.
Hukum  pidana mengenal  beberapa  alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  bagi  hakim untuk  tidak  menjatuhkan  hukuman  atau  pidana  kepada  pelaku  atau  terdakwa  yang diajukan  ke  Pengadilan  karena  telah  melakukan  suatu  tindak  atau  perbuatan  pidana. Alasan-alasan  tersebut  dinamakan  alasan  penghapus  pidana.  Alasan  penghapus  pidana adalah  peraturan  yang  terutama  ditujukan  kepada  hakim.  Peraturan  ini  menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam  hal  ini,  menempatkan  wewenang  dalam  dirinya  (dalam  mengadili  perkara  yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.
Pasal  51  ayat  (1)  KUHPidana  memberikan  bahwa,  “Barang  siapa  melakukan perbuatan  untuk  melaksanakan  perintah  jabatan  yang  diberikan  oleh  penguasa  yang
berwenang,  tidak  dipidana”.  Dalam  Pasal  51  ayat  (1)  KUHPidana  ini  dirumuskan  suatu alasan  penghapus  pidana  yang  berdasarkan  pada  pelaksanaan  perintah  jabatan  ( Bld.: ambtelijk bevel) , khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang. Sama  halnya  dengan  yang  terjadi  di  pengadilan  Negeri  Bandung  dengan  nomor putusan No. 10/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. dimana dalam putusan tersebut mengenai Perintah dalam  Jabatan  yang  melanggar  atau  memenuhi  unsur-unsur  pasal  51  ayat  (1)  KUHP. Dimana  dalam  dakwaan  tersebut  terdakwa  Abdul  Rohman  erbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “korupsi  secara  bersama -sama,  namun demikian  terhadap  perbuatan  tersebut  tidak  dapat  dimintakan  pertanggung-jawaban kepada  Terdakwa  ABDUL  ROHMAN  oleh  karena  adanya  alasan  pemaaf  sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada dasarnya terdakwa ABDUL  ROHMAN  yang  telah  memenuhi  seluruh  unsur  dalam  surat  dakwaan  subsidair Penuntut  Umum  akan  tetapi  perbuatan-perbuatan  terdakwa  ABDUL  ROHMAN  tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan menjalankan perintah atasan sebagaimana dalam pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terhadap terdakwa ABDUL Rohman haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum:
Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembenar yang berupa daya paksa ( over macht ),  pembelaan  terpaksa  ( noodwee r),  menjalankan  perintah  undang-undang  dan menjalankan  perintah  jabatan  (pasal  48,  49  ayat  (1),  pasal  50,  pasal  51  ayat  (1)  Kitab Undangundang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  atau  pemaaf  yang  berupa  kurang  akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa ABDUL ROHMAN.
Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana  dan  Pasal  2  ayat  (1),  Pasal  3jo.  Pasal  18  ayat  (1) huruf  b Undang- Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas  UndangUndang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Serta  peraturan perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan.  Namun  hakim  telah  mempertimbankan perkara  tersebut  dengan  membebaskan  terdakwa  Abdur  Rohman  bebas  dari  semua tuntutan dikarenkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  sebagaimana  dakwaan.  Selain  aspek-aspek  hukum,  keadilan  dan  pertimbangan moral  juga  memainkan  peran  penting  dalam  menentukan  pertanggungjawaban  pidana seseorang.  Sedangkan  untuk  kasus  yang  terjadi  di  pengadilan  negeri  bandung  dengan nomor putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. seharusnya wewenang pertanggungjawaban dibebankan ke sipemberi wewenang tersebut, seharusnya Substansi dari perintah jabatan tanpa wewenang, yaitu perintah jabatan tanpa wewenang ini pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai  perintah  jabatan  yang  tanpa  wewenang  ini  hanyalah  apabila  yang  diperintah memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, yaitu: Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan, Pelaksanaan  perintah  itu  termasuk  dalam  lingkungan  pekerjaan  orang  yang  diperintah. Pada  prinsipnya  ketentuan  Pasal  50,  51  Ayat  (1)  dan  (2)  KUHP  perlu  penafsiran  yang mendalam  mecangkup  ranah  penafsiran  oleh  hakim  dalam  pengadilan  tersebut  ,  dan adanya tahapan pembuktian terhadap penggunaan pasal tersebut ketika dijadikan sebagai asas  pembelaan  oleh  seorang  terduga  melakukan  tindak  pidana.  Meski  memang  tidak menutup kemungkinan bahwa dalam beberapa ketentuan pada KUHP seperti yang terdapat pada Pasal 48 tentang terhapusnya pidana akibat adanya keadaan darurat, Pasal 49 tentang pembelaan terpaksa, dan Pasal 50, 51Ayat (1) dan (2) adalah semata-mata sebagai alasan pembenar dan pemaaf dalam ketentuan hukum pidana dengan tujuan untuk menghindari menghukum atau menjatuhkan pidana pada seseorang yang tidak bersalah.
Dalam  hal  ini  sebenarnya  pelaku  atau  terdakwa  sudah  memenuhi  semua  unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi  pidana.  Dengan  demikian  dari  dua  putusan  tersebut  tidak  adanya pertannggungjawaban  tindak  pidana  terhadap  SATMIR  dann  ABDUL  ROHMAN,  hal  ini dikarenkan  adanya  unsur-unsur  yang  memenuhi  dari  dua  kasus  tersebut  yang  dimana adanya cacat hukum atau tidak dipidana. Sedangkan dalam kasus yang terjadi pada Abdul Rohman adanya unsur pasal 51 yang melakukan atau menjalankan perintah jabatan dari yang  diberikan  penguasa  yang  berwenang  yang  menyalahgunkan  kekuasaan  yang berwenang itu Tidak Dipidana.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pertanggungjawaban pidana, baik  dalam  hukum  nasional  maupun  Islam,  merupakan  suatu  bentuk  penilaian  apakah seseorang  harus  bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Konsep pertanggungjawaban  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  aspek  hukum,  tetapi  juga  mencakup nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum pidana nasional, pertanggungjawaban pidana bergantung pada adanya tindak pidana, unsur kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Prinsip "keseorangan hukuman" menekankan bahwa seseorang hanya dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sementara dalam  hukum  Islam,  pertanggungjawaban  pidana  bergantung  pada  ketiga  dasar  yaitu: perbuatan  haram,  pelaku  memiliki  pilihan  (tidak  dipaksa),  dan  pelaku  memiliki pengetahuan  (idrak).  Dalam  kasus  yang  diterapkan  di  Pengadilan  Negeri  Solok  (No.
7/Pid.Sus/2016/PN.Slk) dan Bandung (No. 10/Pid.Sus/2021/PN.Bdg),
pertanggungjawaban  pidana  berlandaskan  pada  pasal-pasal  yang  relevan,  terutama berkaitan  dengan  kemampuan  bertanggung  jawab  pelaku.  Dalam  kasus  Solok,  terdakwa dibebaskan dari tuntutan karena memenuhi unsur-unsur Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang  ketidakmampuan  bertanggung  jawab  atas  tindakannya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  dalam  praktik  peradilan,  pertanggungjawaban  pidana  dapat  dinilai  berdasarkan kondisi  psikologis,  kesehatan  mental,  dan  kemampuan  individu  dalam  memahami perbuatannya.

## REFERENSI
Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika. Asikin, Z., & Amiruddin. (2020). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada. Audah, A. Q. (2005). Al Tasyri` al jina’i al islami Jil 2 . Maktabah Dar al Tarats.
Bawole,  G.  Y.  (2018).  Analisis  Hukum  Terhadap  Bentuk  Pertanggungjawaban  Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability. Lex Et Societatis , 6 (8). Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 Kuhp Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. Magistra Law Review , 2 (1). Dagilaha,  Y.  B.  (2019).  Peran  Perintah  Jabatan  Dan  Perintah   Jabatan  Tanpa Wewenang  Menurut Pasal 51 Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana. Lex Crimen ,
8 (11).
Darmawan, W. B. (2015). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi. Recidive , 4 (2).
Effendi, O. (2020). Asumsi Publik Terhadap Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Imunitas Pejabat Negara. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 15 (2). Gani, R. A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam. Wajah Hukum , 4 (2). Hanafi, M. (2015). Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana . Rajawali Pers.
Helmi,  M.  (2016).  Ketiadaan  Daluwarsa  Penuntutan  dalam  Hukum  Pidana  Islam  dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. Mazahib , 15 (2), 196 – 207.
Hendrawan,  D.  (2019).  Analisis  Unsur  Subjektif  Sebagai  Elemen  Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. Tadulako Master Law Journal , 3 (2).
Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. Binamulia Hukum , 12 (2).
Kaluase, J., Pangkerego, O., & Aling, D. F. (2021). Kajian Yuridis Alasan Penghapus Pidana Karena Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel) Menurut Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Lex Crimen , 10 (12).
Marentek,  J.  I.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. Lex Crimen , 8 (11). Maulida,  N.  I.  (2018). Perlindungan  Hukum  Peserta  Arisan  Dalam  Praktik  Lelang  Arisan Kepemilikan Mobil (Studi Di Koperasi Wisnu Jaya Kudus) . Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.
MEIZAR, M. D. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penerima Suap Dalam Tindak  Pidana  Korupsi  (Putusan  Nomor  10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt.  Dki  Dan  Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt. Dki) . Universitas Sriwijaya. Monginsidi,  V.  G.  S.  (2018).  Perintah  Jabatan  Yang  Diberikan  Oleh  Penguasa  Yang Berwenang  Sebagai  Alasan  Pembenar  Menurut  Pasal  51  Ayat  (1)  KUHP  (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Kr/1959). Lex Crimen , 7 (2).
Pamungkas,  T.  P.  (2020). Analisis  Hukum  Islam  Dan  Positif  Terhadap  Terhadap  Pelaku Pencurian Disertai Kekerasan (Begal) . Universitas Islam Negeri Walisongo. Poli,  M.  (2019).  Kajian  Yuridis  Tentang  Psikopat  Berdasarkan  Pasal  44  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana. Lex Crimen , 8 (8), 23 – 30. Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawabagn Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak . Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Reine Sinaga, & Sinaga, B. N. P. D. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut. Patik : Jurnal Hukum , 7 (3), 217 – 228.
Sari,  I.  (2020).  Perbuatan  Melawan  Hukum  (Pmh)  Dalam  Hukum  Pidana  Dan  Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (1).
Setiawati,  N.  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Polis  Asuransi  Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. Jurnal Spektrum Hukum , 15 (1).
Simamora, T. S., & Adhari, A. (2023). Batasan Pelaksanaan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Pembenar Dalam Syarat Pemidanaan. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 10 (2). Sirait,  S.  D.,  Pratiwi,  S.,  &  Sinaga,  P.  (2023).  Penerapan  Pasal  51  Ayat  (1)  Kuhp  Dalam Menentukan  Kesalahan  Dan  Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Birokrasi. Sosioedukasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial , 12 (1), 48 – 63. Sondakh,  H.  A.  (2014).  Perintah  Jabatan  Dan  Perintah  Jabatan  Tanpa  Wewenang  Dalam Pasal 51 Kuhp Pidana. Lex Crimen V , 3 (4).
Sugama,  N.  M.  R.  P.  P.,  &  Putrawan,  S.  (2018).  Analisis  Yuridis  Mengenai  Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP. Jurnal Harian Regional , 7 (4). Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . CV Alfabeta. Yanto, O. (2016). Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. Ahkam , 16 (2), 187 – 196.

## Copyright Holder :
© Farrel Gading Bayuaji, Kuswardani (2024)
First Publication Right : © Tana Mana Journal
This article is under: