INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7293-7301 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Penggunaan Kata Umum “ Dynasty ”
Pada Merek Yang Telah Terdaftar
Vincentius Jionny Dondokambey 1 ✉ , R. Rahaditya 2
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Email: rahaditya@fh.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Persaingan  dalam  dunia  bisnis  merupakan  sesuatu  yang  alami.  Dalam  dunia  persaingan  usaha,  Hak Kekayaan  Intelektual  terutama  merek  mempunyai  kedudukan  yang  cukup  krusial  karena  merek dipergunakan agar sebuah produk baik barang maupun jasa memiliki hal yang dapat membedakan dari asal-usul sebuah produk tersebut. Terdapat beberapa jenis pelanggaran merek yang dapat dikategorikan sebagai persaingan curang suatu merek, salah satunya yaitu pendaftaran merek dengan menggunakan kata umum. Seperti halnya Kasus pengusaha bernama Hendy Purnomo selaku pemilik merek DYNASTY yang telah terdaftar yang merupakan merek dengan penggunaan kata umum. Tujuan dari penelitian ini yakni  untuk  menganalisa  serta  meninjau  apakah  penggunaan  kata  DYNASTY  pada  merek  termasuk dalam kelompok kata umum serta apakah dampak hukum dari penggunaan kata umum pada merek yang telah terdaftar bedasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Data hasil penelitian menunjukan bahwa kata DYNASTY merupakan kata umum yang tidak dapat didaftarkan karena akan mengakibatkan hak monopoli kepada pemilik merek dengan kata umum.
Kata kunci: Merek, Kata Umum. Pendaftaran Merek

## Abstract
Competition in the business world is something natural. In the world of business competition, intellectual property rights, especially brands, have a quite crucial position because brands are used so that a product or  service  has  something  that  can  differentiate  it  from  its  traded  origin.  There  are  several  types  of trademark violations that can be categorized as unfair competition for a brand, one of which is trademark registration using common words. As is the case with a businessman named Hendy Purnomo as the registered owner of the DYNASTY brand which is a brand with the use of common words. The purpose of this study is to analyze and review whether the use of the word DYNASTY on brands is included in the group of common words and whether the legal impact of using common words on brands that have been  registered  is  based  on  Law  Number  20  of  2016  concerning  Trademarks  and  Geographical Indications. The method used in this study is to use the juridical-normative legal research method. The research data shows that the word DYNASTY is a general word that cannot be registered because it will result in monopoly rights to brand owners with common words .
Keywords: Brand, General Word, Trademark Registration

## PENDAHULUAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  atau  yang  biasa  disingkat  HKI  adalah  hasil  terjemahan  dari Intellectual Property Right, sesuai pada isinya HKI memiliki kaitan yang dekat dengan benda yang tak berwujud dan perlindungan dari hak karya intelektual yang diciptakan melalui karya insan  yang  bisa  dinikmati  manfaatnya  (Adriana  Krisnawati  D,  2005:  12).  Seperti  yang  telah diketahui, ada banyak persaingan dalam bisnis, dan ini merupakan sesuatu yang alami. Namun dikatakan persaingan harus dilakukan secara jujur dengan tidak membiarkan penjiplakan merek milik  orang  lain  yang  sudah  mendaftarkan  mereknya.  dimana  wajib  diberikan  perlindungan hukum.  Namun  bisa  jadi  tidak  jarang  jika  persaingan  dilalui  dengan  cara  yang  tidak  sehat, dimana pesaing bertindak secara terang-terangan menyebabkan kerugian kepada pihak lain.
Dalam dunia  persaingan usaha, Hak  Kekayaan Intelektual terutama merek mempunyai kedudukan yang cukup krusial karena merek dipergunakan agar sebuah produk memiliki hal yang mampu memberikan daya pembeda antara produk tersebut. Kemudian pendefinisian dari merek berdasar pada aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata,huruf-huruf, angka-angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dan  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan barang dan/atau jasa.
Kemudian lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dikategorikan jadi 2 (dua) yakni merek dagang dan merek jasa. Secara sederhana perbedaan antara keduanya yakni, merek dagang digunakan untuk jenis transaksi  berbentuk  barang,  sedangkan  merek  jasa  digunakan  untuk  jenis  transaksi  jasa. Pembagian kategori merek tersebut memiliki tujuan agar pemerintah bisa melakukan indeks produk yang diperjualbelikan dalam dunia usaha.
Merek juga dapat berfungsi untuk melakukan promosi ( means of trade promotion) serta sarana iklan untuk pelaku usaha yang memperdagangkan produk bersangkutan (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014: 229). Karenanya dikatakan bahwa merek ialah indikasi yang esensial  pada  suatu  bisnis.  Karena  merek,  para  pelaku  bisnis  bisa  menjaminkan  kualitas  ( a guarantee of  quality) dari  produk diperdangankan  serta untuk menghindari  adanya aktivitas kompetisi usaha yang beritikad buruk dari pelaku bisnis lain dengan maksud menumpang nama baik merek.
Isu  terkait  hak  kekayaan  intelektual  menyentuh  kepada  perspektif  teknologi,  industri, sosial budaya, dan perspektif lainnya. Tetapi, perspektif yang paling krusial dalam proteksi karya intelektual merupakan perspektif hukum. Undang-Undang tersebut diimpikan dapat mengatasi aneka macam masalah yang muncul sehubungan pada hak atas kekayaan intelektual. Aturan wajib memberikan proteksi terhadap karya intelektual dalam rangka peningkatan kreatif warga negaranya yang akhirnya akan berakhir pada keberhasilan proteksi/perlindungan hak kekayaan intelektual.
Karena kemunculan suatu merek maka sebuah produk sejenis bisa memiliki perbedaan kualitas  dan  jaminan  yang  membuktikan  produk  yang  dihasilkan  adalah  asli  dan  bukan merupakan produk tiruan. Adakalanya yang menjadi penyebab harga sebuah produk menjadi mahal bukan berasal dari produknya, melainkan dari mereknya (OK Saidin, 2013: 206). Serta pemikiran hak terhadap merek merupakan kejadian yang menyebabkan alasan hak terhadap merek  tersebut  melekat  karena  adanya  penciptaan  yang  berdasarkan  pada  kemampuan intelektual  dari  suatu  barang  dan/  jasa  yang  diberikan  terhadap  suatu  merek  tertentu,  agar terdapat perbedaan ciri khas, kualitas, maupun karakter dari suatu produk.
Hal lainnya yang tidak kalah penting yakni pada saat ini telah banyak digunakan merek- merek  atau  tanda-tanda  yang  menggunakan  kata  umum  dalam  merek  yang  digunakan. Contohnya seperti produk mie instan yang pada mereknya bertuliskan kata mie seperti Indomie, kemudian produk teh yang pada mereknya bertuliskan Teh Gelas, dan contoh produk lainnya yang menggunakan kata umum dalam mereknya. Aturan tentang merek  umum  dirumuskan
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis huruf f, yang  mengatakan  suatu  merek  tidak  dapat  didaftarkan  jika  merupakan  suatu  nama  umum dan/atau lambang milik umum.
Seperti kasus yang diangkat peneliti dalam artikel ini, yakni kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby, kasus dalam putusan ini yaitu merek yang digunakan oleh Hendy Purnomo selaku pemilik merek yang menggunakan merek DYNASTY tanpa adanya penambahan kata lain dengan sertifikat nomor pendaftaran IDM 000259487,  yang  menjual  produk  pada  kode  kelas  barang  14.  Kemudian  seorang  bernama Sudiwanto Tandiya dan Linagustin yang menjual produk pada kode kelas barang yang sama yakni  14  menggunakan  merek  yang  bernama  GOLDEN  DYNASTY  JEWELRY  yang  sementara mendaftar  mereknya  melalui  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dan  belum  memiliki sertifikat. Baik Hendy maupun Sudiwanto sama-sama berdomisili di kota surabaya, kemudian Hendy  Purnomo  tidak  senang  dengan  kehadiran  merek  GOLDEN  DYNASTY  JEWELRY  milik Sudiwanto  dan  Linagustin  maka  Hendy  Purnomo  mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan hukum karena telah menggunakan merek dengan kata yang sama yakni DYNASTY. Sehubungan dengan  uraian  yang  telah  disampaikan,  oleh  sebab  itu  pada  penelitian  ini  peneliti  ingin menganalisis  mengenai  apakah  penggunaan  merek  dengan  kata  DYNASTY  dapat diklasifikasikan sebagai kata umum serta apakah dampak hukum dari penggunaan kata umum pada merek yang telah terdaftar berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## METODE PENELITIAN
Dalam peneIitian ini peneliti memakai jenis peneIitian yuridis-normatif. PeneIitian melalui pendekatan  yuridis  merupakan  jenis  penelitian  yang  berdasarkan  pada  aturan  perundang- undangan yang berIaku, sedangkan normatif dibuat berdasarkan telaah bahan Pustaka yang ada,  sedangkan.  Penelitian  hukum  normatif  berdasar  kepada  bahan  hukum  primer  serta sekunder, yang mana mengarah pada aturan-aturan yang terkandung pada undang-undang (Soerjono Soekanto, 1984: 20). Sifat PeneIitian yang digunakan adaIah deskriptif, artinya dengan cara melakukan penelitian  sumber-sumber tertulis. Selain  itu penelitian ini  bermaksud  untuk melakukan penggambaran secara sistematis, otentik, serta tepat mengenai sifat, karakteristik dan penyebab kategoris dalam populasi atau wilayah tertentu.
Jenis data yang digunakan dibagi menjadi tiga bagian, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pada peneIitian ini , penulis memakai bahan hukum antara lain:
a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum mengikat yaitu meliputi peraturan perundang- undangan,  risaIah  daIam  pembuatan  peraturan  perundang-undangan,  serta  putusan hakim.. Juga peneIitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara Iain:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3) Paris Convention for the Protection of Industrial Property ;
4) Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.6 6/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/PN Niaga Sby.
b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer serta bisa memberikan dukungan terhadap bahan hukum primer, misalnya hasiI peneIitian, MakaIah, jurnaI, artikel, kamus hukum, serta bahan Iain yang memiliki kaitan langsung terhadap pembahasan.
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memiliki peran sebagai pelengkap dalam membantu  pemahaman  bahan  hukum  primer  serta  bahan  hukum  sekunder,  yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
1. Metode Pengumpulan Data
Seperti halnya ciri penelitian hukum normatif, yaitu metode pengumpulan data akan digarap dengan penggunaan studi kepustakaan (library research), hal tersebut pada pokoknya  yaitu  penelitian  melalui  bahan  pustaka  atau  penelitian  hukum perpustakaan.
2. Analisis Data
Penulis  melakukan  analisis  data  memakai  teknik  analisis  kualitatif,  yakni  tidak dilakukan  dengan  rumus  statistik  atau  angka,  melainkan  dengan  menggunakan kalimat atau deskripsi kata dengan menggunakan penelitian berdasar pada aturan perundang-undangan,  teori,  pendapat  para  ahli,  dan  hal-hal  logis  agar kesimpulannya dapat menjawab permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Yuridis  Dampak  dari  Penggunaan  Kata  Umum  DYNASTY  pada  Merek  yang  Telah Terdaftar  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis
Aturan mengenai pendaftaran merek di Indonesia mengaplikasikan sistem first to file, yang  memiliki  arti  pemohon  yang  terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  pendaftaran terhadap mereknya, maka pemohon tersebut yang memiliki hak sebagai pemilik pertama atas mereknya  atau  hak  eksklusif  yang  didapatkannya  terhadap  merek  tersebut.  Berdasarkan  hal tersebut, maka orang lain tidak dapat mengajukan permohonan  terhadap merek yang memiliki kesamaan terhadap sebuah merek yang terlebih dahulu terdaftar, pada kelas barang atau jasa sejenis.
Kondisi lain yang patut dilakukan bagi pemohon sebelum memohonkan pendaftaran mereknya  yakni  itikad  baik  ( good  faith)  Ketika  memohonkan  pendaftaran  mereknya.  Karena permohonan  merek yang didaftarkan  bisa ditoIak apabiIa  tidak  didasarkan  pada itikad  baik. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal  21  ayat  3  dimana  dikatakan  bahwa  permohonan  dapat  ditolak  apabila  pengajuannya berasal dari pemohon yang beritikad tidak baik. Kemudian  maksud dari  itikad tidak baik yakni pemohon  mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek  patut  diduga  memiliki  tujuan mengikuti,  menjiplak  serta  meniru  merek  orang  lain  demi  kebutuhan  perdagangannya.  Hal tersebut  bisa  menimbulkan  situasi  persaingan  yang  tidak  sehat  yang  akhirnya  dapat menyebabkan penyesatan terhadap konsumen.
Keadaan  lainnya  yang  banyak  terjadi  yakni  akidah  dalam  menggunakan  kata umum/generik  pada  suatu  merek.  Pada  pelaksanaanya  banyak  permohonan  merek  yang memakai  kata-kata  umum  yang  serupa  antara  merek  satu  dengan  merek  lain.  Berdasarkan perihal tersebut maka pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  Pasal  20  huruf  f,  disebutkan  bahwa  suatu  merek  tidak  dapat  didaftarkan  jika merupakan suatu nama umum dan/atau lambang milik umum. Namun dalam Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  perihal  merek  umum  belum memiliki klasifikasi ataupun tolak ukur yang jelas tentang kata apa saja yang dapat dikatakan atau dikelompokkan  ke dalam kata umum.
Walaupun begitu, merek yang merupakan kata umum atau generik, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana tidak bisa didaftarkan ternyata memiliki pengecualiannya. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan  nama  generik  dimaksud  dengan  tambahan  kata  lain  sepanjang  ada  unsur pembeda.
Dalam Paris Convention for The Protection of Industrial Property Pasal 6 quinquies B ayat 2, dikatakan bahwa kata milik umum  adalah kata yang telah dijadikan kebiasaan dalam bahasa  di  masyarakat  atau  kebiasaan  pada  pelaksanaan  kegiatan  perdagangan  demi menggambarkan hal-hal yang dibutuhkan dan tujuan yang akan dicapai. Aturan mengenai kata umum tersebut pada Paris Convention for The Protection of Industrial Property memberikan sebuah ciri atau tolak ukur dari kata umum yakni kata yang telah dijadikan sebagai kebiasaan dalam  bahasa  di  masyarakat,  namun  sepatutnya  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  kata  yang dijadikan kebiasaan dalam masyarakat tidak hanya bahasa setempat saja melainkan bisa juga berasal dari bahasa asing yang digunakan sebagai kebiasaan dalam bahasa di masyarakat.
Sebenarnya  terkandung  sebuah  pembatas  atau  tolak  ukur  dari  suatu  kata  yang dikelompokkan sebagai sebuah kata umum, yakni pada kata yang merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jika kata yang dimaksudkan terkandung atau terdapat pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu kata umum (Shafa Bakadam, 2022: 463).
Pada  kasus yang digunakan oleh peneliti ini, penggunaan kata DYNASTY sebagai merek yang telah terdaftar adalah sebuah kata serapan yang memiliki asasl-usul dari Bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah Dinasti, yang berdasarkan Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  mempunyai  arti  yakni,  keturunan  dari  raja-raja  yang memerintah dan semuanya berasal dari satu keluarga.  Jika melihat dari pengertian tersebut, maka  kata  DYNASTY  yang  merupakan  sebuah  merek  yang  telah  terdaftar  merupakan  kata generik  atau  umum  yang  tidak  bisa  didaftarkan  karena  merupakan  kata  umum  dan  tidak memiliki penambahan kata lain sebagai daya pembeda.
Akibat  hukum  yang  dapat  terjadi  jika  suatu  merek  dengan  kata  umum  terdaftar adalah  memunculkan  hak  untuk  monopoli  dari  pemilik  hak  eksklusif  merek  tersebut.  Merek sendiri sebenarnya merupakan bentuk dari monopoli yang diakui atau dilegalkan oleh hukum ( legalized monopoly). Berdasarkan pengertian tersebut, maka hak eksklusif sebenarnya memiliki jaminan  terhadap  perlindungan  hukum  kepada  pemilik  hak  eksklusif  agar  tidak memperbolehkan  pihak  lain  dalam  penggunaan  merek  tersebut  tanpa  seizin  pemilik  merek. Karenanya  pemakaian merek  dengan  kata umum selayaknya tidak dapat  didaftarkan  karena
dapat memunculkan rasa yang tidak adil jika sesuatu yang telah menjadi kepunyaan umum bisa dimonopoli oleh seseorang. (FItria Novia Heriani, 2022).
Prof. Dr. Rahmi Jened, pada bukunya yang berjudul Hukum Merek ( Trademark law) menyebutkan  bahwa  permohonan  terhadap  merek  generik  demi  memperoleh  hak  eksklusif terhadap suatu merek wajib untuk ditolak, sebab pengaruhnya yang dapat memberikan hak monopoli tidak cuma pada tanda yang dipakai untuk mereknya, melainkan pada produk yang menyebabkan merek tersebut tidak memiliki daya saing agar secara efektif menggunakan nama produk yang dijualnya (Rahmi Jened, 2015: 2).
Jika melihat dari pengertian tersebut, maka kata DYNASTY yang merupakan sebuah kata umum atau generik yang tidak bisa didaftarkan serta tidak memiliki penambahan kata lain sebagai daya pembeda. Sehingga dengan ini maka merek DYNASTY yang dimiliki oleh Hendy Purnomo  sepatutnya  ditolak  oleh  pihak  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  karena merupakan kata umum. Sebab dalam hal ini akibat yang ditimbulkan dari terdaftarnya merek DYNASTY yakni hak monopoli kepada Hendy Purnomo selaku Pemilik merek DYNASTY yang merupakan kata dengan kepunyaan umum.

## SIMPULAN
Berdasarkan pada pembahasan masalah diatas, peneliti mendapati kesimpulan bahwa, merek DYNASTY yang digunakan oleh Hendy Purnomo merupakan kata umum karena berasal dari kata serapan Bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah dinasti, yang memiliki arti dalam KBBI adalah keturunan raja-raja yang memerintah semuanya berasal dari satu keluarga. Kata DYNASTY merupakan kata yang dikenal dan telah berkembang dalam masyarakat. Karenanya merek DYNASTY sepatutnya ditolak atau tidak didaftarkan pada Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  sebab  DYNASTY  merupakan  merek  yang menggunakan kata umum serta dapat menimbulkan akibat yakni hak monopoli kepada pemilik merek.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakadam, Shafa. “Terdaftarnya Kata Umum ‘Ajaib’ Sebagai Merek Pada Daftar Umum Merek”.
Jurnal Reformasi Hukum Trisakti. Volume 4 No. 2 Tahun 2022.
Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
Heriani, Fitri Novia. “ Ingat, Kata Umum Tak Boleh Sembarangan Didompleng Sebagai Merek Dagang ”, www.hukumonline.com. 24 Agustus 2022
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi  Geografis (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor  252,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
Jened, Rahmi. Hukum Merek Trademark Law: Dalam Era Global & Integrasi Ekonom. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
Krisnawati, Adriana. Konsep Hak Kekayaan Intelektual. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Cetakan ke-8.
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1984).