## BATAS KEWENANGAN ANTARA PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

## Ferry Kurniawan Goenawi
Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan E-mail: ferry.rockymayo@gmail.com

## Abstract :
In  Law  Number  35  Year  2009  Concerning  Narcotics,  giving  authority  in  investigations  to  BNN Investigators  &  National  Police  Investigators  in  conducting  narcotics  crime  investigations.  Certainly there will be overlapping in the enforcement of narcotics crime, if there are no limitations in the authority of  each  institution  both  BNN  and  the  National  Police.  The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the reasons  BNN  was  given  the  authority  to  investigate  drug  offenses  and  to  analyze  the  authority  limits between BNN Investigators & National Police Investigators in Drug Crimes.
The  reasons  for  BNN  were  entrusted  with  the  authority  to  investigate  narcotics  crime,  namely:  a)  the increasing circulation and abuse of drugs, b) strengthening BNN c) Increasing drug eradication, and d) effectiveness of investigating narcotics crime.
Law No. 35/2009 concerning Narcotics gives broader authority to BNN Investigators than internal Police  Investigators.  narcotics  crime  investigation.  Law  No.  35/2009  concerning  Narcotics  only authorizes: a) prepares and submits SPDP b) confiscates, c) sets aside confiscated objects for proof, and d) destroys confiscated items.
Keywords: Authority, BNN Investigators, Police Investigators, Drug Crimes

## Abstrak :
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  memberikan  kewenangan  dalam penyidikan  kepada  Penyidik  BNN  &  Penyidik  Polri  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana narkotika. Tentu akan menjadi tumpang tindih dalam penegakan tindak pidana narkotika, kalau tidak ada batasan  dalam  kewenangan  masing-masing  institusi  baik  BNN  maupun  Polri.  Tujuan  diadakannya penelitian  ini  adalah  Untuk  menganalisis  alasan  BNN  diberikan  kewenangan  melakukan  penyidikan tindak pidana narkoba serta menganalisis batasan kewenangan antara Penyidik BNN  &  Penyidik Polri dalam tindak pidana Narkoba.
Alasan  BNN  diserahi  wewenang  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  narkotika  yaitu  :  a)  semakin meningkatnya  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkoba,  b)    Penguatan  BNN  c)    Meningkatkan pemberantasan narkoba, dan d) efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika.
UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Penyidik BNN dari pada Penyidik Polri dalam . penyidikan tindak pidana narkotika.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya memberikan kewenangan : a) membuat dan menyampaikan SPDP b) menyita, c) Menyisihkan benda sitaan untuk pembuktian, dan d) memusnahkan barang sitaan.
Kata kunci: Kewenangan, Penyidik BNN, Penyidik Polri, Tindak Pidana Narkoba

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sejarah mencatat penanggulangan bahaya  Narkotika  dan  kelembagaannya  di Indonesia  telah  lama  ada  mulai  dari  tahun 1971  pada  saat  dikeluarkannya  Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6  Tahun  1971   kepada  Kepala  Badan Koordinasi  Intelligen  Nasional  (BAKIN) untuk  menanggulangi 6 (enam) permasalah- an nasional yang menonjol, yaitu penanggu- langan  penyalahgunaan  narkoba,  penanggu- langan  subversi,  pengawasan  orang  asing, pemberantasan  uang  palsu,  penanggulangan penyelundupan,  penanggulangan  kenakalan remaja.
Kemudian  berdasarkan  Inpres  tersebut Kepala  BAKIN  membentuk  Bakolak  Inpres Tahun  1971  yang  salah  satu  tugas  dan fungsinya  adalah  menanggulangi  bahaya narkoba.  Bakolak  Inpres  adalah  sebuah badan  koordinasi  kecil  yang  beranggotakan wakil-wakil  dari  Departemen  Kesehatan, Kejaksaan  Agung,  Departemen  Sosial, Departemen  Luar  Negeri,  dan  lain-lain, yang   berada  di  bawah  komando  dan bertanggung  jawab  kepada  Kepala  BAKIN. Badan  ini  tidak  mempunyai  wewenang operasional  dan  tidak  mendapat  alokasi anggaran  sendiri  dari  ABPN  melainkan disediakan  berdasarkan  kebijakan  internal BAKIN.
Pada saat itu, permasalahan  narkoba di Indonesia  masih  merupakan  permasalahan
kecil  dan  Pemerintah  pada  saat  itu  terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan  narkoba  di  Indonesia  tidak akan  berkembang  karena  bangsa  Indonesia adalah  bangsa  yang  ber-Pancasila  dan agamis.  Pandangan  ini  ternyata  membuat pemerintah  dan  seluruh  bangsa  Indonesia lengah  terhadap  ancaman  bahaya  narkoba, sehingga  pada  saat  permasalahan  narkoba meledak  dengan  dibarengi  krisis  mata  uang regional  pada  pertengahan  tahun  1997, pemerintah  dan  bangsa  Indonesia  seakan tidak  siap  untuk  menghadapinya,  berbeda dengan  Singapura,  Malaysia  dan  Thailand yang  sejak tahun  1970  secara konsisten  dan terus menerus memerangi bahaya narkoba. Untuk menghadapi permasalah- an   narkoba  yang  berkecenderungan  terus miningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia (DPR-RI)  mengesahkan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang  Narkotika.  Berdasarkan  kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden  Abdurahman  Wahid)  membentuk Badan  Koordinasi  Narkotika  Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor  116  Tahun  1999.  BKNN  adalah suatu  Badan  Koordinasi  penanggulangan narkoba  yang  beranggotakan  25  Instansi Pemerintah terkait.
BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik  Indonesia  (Kapolri)  secara ex-
officio .  Sampai  tahun  2002  BKNN  tidak mempunyai  personil  dan  alokasi  anggaran sendiri.  Anggaran  BKNN  diperoleh  dan dialokasikan  dari  Markas  Besar  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (Mabes  Polri), sehingga  tidak  dapat  melaksanakan  tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi  ancaman  bahaya  narkoba  yang makin  serius.  Oleh  karenanya  berdasarkan Keputusan  Presiden  Nomor  17  Tahun  2002 tentang  Badan  Narkotika  Nasional,  BKNN diganti  dengan  Badan  Narkotika  Nasional (BNN).  BNN,  sebagai  sebuah  lembaga forum  dengan  tugas  mengoordinasikan  25 instansi  pemerintah  terkait  dan  ditambah dengan  kewenangan  operasional,  mem- punyai  tugas  dan  fungsi:  1.  Mengoordinasi- kan  instansi  pemerintah  terkait  dalam perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan nasional  penanggulangan  narkoba;  dan  2. mengoordinasikan  pelaksanaan  kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan  alokasi  anggaran  dari  APBN. Dengan  alokasi  anggaran  APBN  tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya  bersama-sama  dengan  BNP  dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan  yang  memilki  jalur  komando yang  tegas  dan  hanya  bersifat  koordinatif (kesamaan  fungsional  semata),  maka  BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak
akan  mampu  menghadapi  permasalahan narkoba  yang  terus  meningkat  dan  makin serius.   Oleh  karena  itu  pemegang  otoritas dalam  hal  ini  segera  menerbitkan  Peraturan Presiden  Nomor  83  Tahun  2007  tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi  (BNP)  dan  Badan  Narkotika Kabupaten/Kota  (BNK),  yang  memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan  Anggota  BNN  terkait  dalam satuan  tugas,  yang  mana  BNN-BNP- BNKab/Kota  merupakan  mitra  kerja  pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur  dan  Bupati/Walikota,  dan  yang masing-masing  (BNP  dan  BN  Kab/Kota) tidak  mempunyai  hubungan   struktural- vertikal dengan BNN.
Merespon perkembangan permasalahan narkoba  yang  terus  meningkat  dan  makin serius,  maka  Ketetapan  MPR-RI  Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  (MPR-RI)  Tahun  2002  telah merekomendasikan  kepada  DPR-RI  dan Presiden  RI  untuk  melakukan  perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah  dan  DPR-RI  mengesahkan  dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  sebagai perubahan  atas  UU  Nomor  22  Tahun  1997. Berdasarkan  UU  Nomor  35  Tahun  2009
tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana narkotika dan prekursor narkotika. Bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  dalam pasal  71  “Dalam  melaksanakan  tugas  pem- berantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika, BNN  berwenang  melakukan  penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan
peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika” jucto 72 ayat (1) “Kewenangan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71 dilaksanakan  oleh  penyidik  BNN”.  Jadi dengan arti dari Pasal 71 Jo Pasal 72 ayat (1) tergambar bahwa yang memiliki kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan terhadap  tindak  pidana  narkotika  dalam rangka pemberanntasan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  narkotika  dan  precursor narkotika  adalah  Penyidik  BNN.  Dengan adanya  Pasal  71  dan  Pasal  72  ayat  (1) Undang-Undang Narkotika ini bersinggung- an pula dengan keberadaan Pasal 81 yang di dalamnya  jelas  mengatakan  bahwa  adanya dua  Penyidik  yang  diberikan  kewenangan menangani  tindak  pidana  narkotika  yaitu Penyidik  BNN  dan  Penyidik  Polri.  Dengan adanya  hal  tersebut  juga  menimbulkan tumpang tindih dalam kewenangan Penyidik Polri  dan  Penyidik  BNN.  Pengalaman penulis  juga  dulu  pada  bulan  September 2018,  antara  BNNP  Kalimantan  Tengah dengan Direktorat Narkoba Polda
Kalimantan  Selatan,  hampir  terjadi  kontak senjata  karena  sama-sama  mengarah  pada kasus  dan  tersangka  yang  sama.  Sehingga penulis  tertarik  mengangkat  hal  tersebut dalam proposal penelitian tesis dengan judul “BATAS  KEWENANGAN  ANTARA PENYIDIK BNN DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah  di  atas,  maka  akan  dirumuskan masalahnya  sebagai  berikut,  mengapa  BNN diberikan  Kewenangan  Melakukan  Penyi- dikan Tindak Pidana Narkoba? Dan bagaimana  Batasan  Kewenangan  antara Penyidik  BNN  &  Penyidik  Polri  dalam Perkara Narkoba.

## PEMBAHASAN
ALASAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DIBERIKAN KEWENANGAN

## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA
A. Tugas  dan  Fungsi    BNN  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun 2007
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor  83  Tahun  2007  Tentang  Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provi- nsi,  dan  Badan  Narkotika  Kabupaten/Kota, BNN  mempunyai  tugas  membantu  Presiden dalam :
1. mengoordinasikan  instansi  pemerintah terkait  dalam  penyusunan  kebijakan  dan
pelaksanaan  kebijakan  operasional  di bidang  ketersediaan  dan  pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika, prekursor  dan  bahan  adiktif  lainnya  atau dapat disingkat dengan P4GN; dan 2. melaksanakan  P4GN  dengan  membentuk satuan  tugas  yang  terdiri  atas  unsur instansi  pemerintah  terkait  sesuai  dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
Kemudian  dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2, berdasrkan  Pasal  3  Peraturan  Presiden Nomor 83 Tahun 2007, BNN
menyelenggarakan fungsi :
1. pengoordinasian instansi pemerintah terkait  dalam  penyiapan  dan  penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN; 2. pengoordinasian instansi pemerintah terkait  dalam  pelaksanaan  kebijakan  di bidang  ketersediaan  dan  P4GN  serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
3. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian,  dan  pengawasan  di  bidang narkotika,  psikotropika,  prekursor,  dan bahan adiktif lainnya;
4. pengoperasian  satuan  tugas  yang  terdiri atas  unsur  pemerintah  terkait  dalam  P4GN sesuai  dengan  bidang  tugas,  fungsi  dan kewenangan masing-masing;
5. pemutusan  jaringan  peredaran  gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas;
6. pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika,  prekursor  dan  bahan  adiktif lainnya;
7. pembangunan  dan  pengembangan  sistem informasi,  pembinaan  dan  pengembangan terapi  dan  rehabilitasi  serta  laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; dan
8. pengoordinasian  BNP  dan  BNK/Kota berkaitan  dengan  pelaksanaan  kebijakan  di bidang P4GN.
Berdasarkan  Pasal  2  dan  Pasal  3 Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2007 Tentang  Badan  Narkotika  Nasional,  Badan Narkotika  Provinsi,  dan  Badan  Narkotika Kabupaten/Kota,    maka  BNN  mempunyai tugas  dan  fungsi  melakukan  koordinasi dalam  melaksanakan  P4GN,      dan  tidak diserahi  atau  tidak  tegas  diberi  wewenang melakukan penyidikan.
Padahal fungsi BNN yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007,    penulis  nilai  terdapat  fungsi-fungsi BNN yang termasuk fungsi-fungsi penyidikan,  yaitu  :  Pemutusan  jaringan peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika, prekursor  dan  bahan  adiktif  lainnya  melalui satuan  tugas;  Pelaksanaan  kerja  sama nasional,  regional  dan  internasional  dalam
rangka  penanggulangan  masalah  narkotika, psikotropika,  prekursor  dan  bahan  adiktif lainnya;  Pemutusan  jaringan  peredaran genap  narkoba  dan  kerjasama  dalam penanggulangan  narkoba,  sulit  dikatakan fungsi  ini  tidak  termasuk  fungsi  atau  tugas penyidikan

## B. Tugas  dan  Kewenangan  BNN  dalam UU Nomor 35 Tahun 2009
Berdasarkan  Pasal  70  UU  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  ditentukan tugas – tugas  BNN  yaitu :
1. Menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan
memberantas
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi  dengan  Kepala  Kepolisian
Negara
Republik Indonesia dalam pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial pecandu Narkotika, baik yang
diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan  kegiatan  masyarakat  dalam pencegahan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika; 7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan  laboratorium  Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan  administrasi  penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 10. Membuat  laporan  tahunan  mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
Selain  tugas  sebagaimana  diatas,  BNN juga  bertugas  menyusun  dan  melaksanakan kebijakan  nasional  mengenai  pencegahan dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap psikotropika,  prekursor  dan bahan  adiktif  lainnya  kecuali  bahan  adiktif untuk tembakau dan alkohol.
Kemudian  kewenangan  BNN  dalam penyidikan  diatur  dalam  Pasal  75  dan  Pasal 80  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Adapun  Pasal  75 berbunyi  sebagai  berikut  :  Dalam  rangka melakukan  penyidikan,  penyidik  BNN berwenang:
1. Melakukan  penyelidikan  atas  kebenaran laporan  serta  keterangan  tentang  adanya
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Memeriksa  orang  atau  korporasi  yang diduga  melakukan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh  berhenti  orang  yang  diduga melakukan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika serta  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka;
5. Memeriksa,  menggeledah,  dan  menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memeriksa  surat  dan/atau  dokumen  lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 7. Menangkap  dan  menahan  orang  yang diduga  melakukan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
8. Melakukan  interdiksi  terhadap  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  di seluruh wilayah juridiksi nasional;
9. Melakukan  penyadapan  yang  terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian  terselubung  dan  penyerahan  di bawah pengawasan;
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. Melakukan  tes  urine,  tes  darah,  tes rambut,  tes  asam  dioksiribonukleat  (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil  sidik  jari  dan  memotret tersangka;
14. Melakukan  pemindaian  terhadap  orang, barang, binatang, dan tanaman;
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  yang disita;
17. Melakukan  uji  laboratorium  terhadap sampel  dan  barang  bukti  Narkotika  dan Prekursor Narkotika;
18. Meminta  bantuan  tenaga  ahli  yang diperlukan  dalam  hubungannya  dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;dan
19. Menghentikan  penyidikan  apabila  tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Dalam  Pasal  75  dan  Pasal  80  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  secara  tegas  ditentukan  BNN berwenang  melakukan  menyidikan,  bahkan tidak  hanya  penyidikan,  BNN  juga  diberi wewenang melakukan penyelidikan,
sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  71 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  menentukan  :    Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  BNN berwenang  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## C. Alasan  BNN  Diberikan  Kewenangan
Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba
1. Semakin meningkatnya peredaran dan penyalagunaan Narkoba
Tidak  dapat  dipungkiri    dalam  dekade ini, Indonesia semakin “kebanjiran” narkoba dari  negara  lain,  karena  Indonesia  dinilai pangsa  pasar  yang  potensial  dan  terus meningkat permintaannya.
Dalam suatu pemberitaan pemberantas- an  narkoba  di  www.bbc.com  tanggal  27 Februari  2018  diberitakan  bahwa  :  Menurut Benny Mamoto, dari survei BNN, keberhasilan aparat penegak hukum mengungkap  penyelundupan  narkoba  'baru sekitar  10%'.  Kenyataan  ini,  sambungnya, menunjukkan bahwa Indonesia masih merupakan  wilayah  sasaran  penyelundupan jaringan  narkoba  internasional,  karena permintaan  konsumsi  narkoba  masih  tetap tinggi. "Karena pasar tidak berhasil ditekan, jadi  angka  permintaan  tetap  tinggi,"  tegas Benny.  Dan  ketika  permintaan  tetap  tinggi, lanjutnya,  maka  para  sindikat  internasional akan  terus  "menggelontorkan  dengan  1001 macam  cara,  1001  macam  jalur,  1001 macam  modus,  agar  narkoba  sampai  ke
pasar  Indonesia".  Di  sisi  lain  pemerintah Indonesia,  melalui  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani, tidak memungkiri bahwa Indonesia  saat  ini  mendapatkan  'banjir narkoba yang tiap hari terus meningkat'.  Sri Mulyani  mengutarakan  hal  itu  saat  jumpa pers bersama Kapolri Jendral Tito Karnavian  di  pelabuhan  Sekupang,  Batam, Kepulauan Riau, Jumat (23/02) lalu. Kepala BNN  Budi  Waseso  juga  menegaskan penyelundupan sabu yang digagalkan aparat kurang  dari  10%  dari  yang  berhasil  masuk, "Kalau ada kapal yang tertangkap, kapal lain bergerak.  Data  BNN  menunjukkan  saat  ini sindikat  asal  Malaysia,  Taiwan,  Cina merupakan yang paling gencar menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Dan jalur laut dianggap sebagai jalur yang paling sering  digunakan.    "Di  tingkat  dunia,  80% penyelundupan  narkoba  lewat  laut,  karena bisa skala besar, seperti ditemukan di sekitar Batam  belakangan  ini,"  ungkap  Benny Mamoto. 1
Kemudian  mengapa  Indonesia  menjadi sasaran sindikat narkoba, dalam pemberitaan yang  sama  dikutip  melalui    www.bbc.com tanggal 27 Februari 2018 diberitakan bahwa :    Kenyataan  Indonesia  merupakan'"surga bagi  peredaran  narkoba',  menurut  Benny, antara  lain  didasarkan  pengalamannya  saat memeriksa  buronan  pengedar  narkoba  asal Iran.    Dia  memeriksa  yang  bersangkutan  di sebuah  penjara  di  Bangkok,  Thailand,
1 www.bbc.com tanggal 27 Februari 2018
"Pertanyaan  kami,  kenapa  Anda  menyasar Indonesia?"  "Dia  dengan  tenang  menjawab: 'saya  orang  bisnis,  saya  melihat  Indonesia pasar  yang  bagus.  Angka  permintaannya naik terus, harganya bagus, dan hukum bisa dibeli,"  ungkap  Benny  menirukan  jawaban sang  buronan  tersebut.  Untuk  itulah,  Benny meminta  pemerintah  melakukan  evaluasi secara komprehensif untuk menjawab kenapa  narkoba  masih  terus  diselundupkan ke  wilayah  Indonesia.    "Evaluasi  penting untuk  melihat  titik  lemah  yang  perlu diperbaiki," katanya. Dia kemudian mengingatkan  bahwa  penanganan  kejahatan narkoba harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk upaya pencegahan dan rehabilitasi yang berkesinambungan dan masif.  "Kita  nyaris  hanya  menyaksikan  di layar  kaca  atau  membaca  di  media  tentang berton-ton  sabu  diungkap,  tapi  nyaris  tidak melihat,  misalnya,  sejau  hmana  menekan permintaan  dan  bagaimana  melakukan rehabilitasi  (pengguna  narkoba),"  paparnya. Sebelumnya,  Deputi  Pemberantasan  BNN, Arman Depari, mengatakan Indonesia menjadi  sasaran  penyelundupan  narkoba dari  sindikat  internasional,  tidak  terlepas dari  sejumlah  faktor.  "Selain  jumlah penduduknya  yang  besar,  perkembangan ekonomi  Indonesia  yang  terbilang  tinggi menjadi  daya  tarik  bagi  sindikat  narkoba," kata Arman Depari kepada wartawan. Faktor lainnya, sambungnya, adalah semakin ketatnya Filipina dan Cina dalam
menghadapi  kejahatan  narkoba.  Kepala BNN,  Budi  Waseso,  juga  mengatakan maraknya narkoba diselundupkan ke Indonesia  antara  lain  disebabkan  luasnya perairan Indonesia dan keterbatasan petugas. Budi juga tidak memungkiri adanya permintaan  turut  menjadi  pemicu.  Namun menurut  Budi,  keberhasilan  tim  gabungan BNN,  TNI,  polisi  dan  Bea  Cukai  dalam membongkar  penyelundupan  1,  3  ton  sabu pada 7 Februari di Batam, harus dibaca pula sebagai 'pesan  kepada para bandar narkoba'. " (Bahwa)  penanganan narkoba di negeri ini tak  hanya  ditangani  oleh  BNN  atau  Polri semata,  akan  tetapi  juga  dibantu  oleh  TNI," kata  Budi  Waseso    seperti  dikutip  situs resmi BNN, Selasa (20/02) 2
Pemberitaan  tersebut  sejalan  dengan latar  belakang  dibentuknya  UU  Narkotika baru  yaitu  UU  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika,  yang  dalam  konsideran menimbangnya  menjelaskan  bahwa  tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus  operandi  yang  tinggi,  teknologi canggih,  didukung  oleh  jaringan  organisasi yang  luas,  dan  sudah  banyak  menimbulkan korban,  terutama  di  kalangan  generasi mudabangsa  yang  sangat  membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Mengingat  dalam  dasawarsa  terakhir ini,  persoalan  narkoba  semakin  serius  dan mengawatirkan,  maka  perlu  dibentuk  suatu
2 Ibid
lembaga  khusus  selain  lembaga  polri  yang selama ini melakukan pemberantasan tindak pidana  narkoba,  yaitu  Badan  Narkotika Nasional (BNN) yang untuk pertama kalinya dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor    17  Tahun  2002  tentang  Badan Narkotika Nasional,  yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007  tentang  Badan  Narkotika  Nasional, Badan  Narkotika  Provinsi,  dan  Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
Dalam  konsederan  Peraturan  Presiden Nomor  83  Tahun  2007  tentang  Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, terdapat alasan
pembentukan  BNN,  yaitu  :  “bahwa penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan  yang  lebih  komprehensif  yang menuntut  pengembangan  organisasi  secara proporsional di pusat dan daerah” Keberadaan BNN lahir setelah dibentuk  dan  berlakukannya  UU  Nomor  22 Tahun  1997  tentang  Narkotika  (sekarang sudah dicabut dengan UU Nomor 35  Tahun 2009 tentang Narkotika) sehingga kedudukannnya  tidak  sekuat  penyidik  Polri yang  telah  diamanati  UU  Nomor  22  Tahun 1997  tentang    Narkotika    sebagai    penyidik dalam tindak pidana narkotika.
Sejak  terbentuknya,    BNN  yang  hanya diberi  tugas  dan  fungsi  melakukan  dan
koordinasi    pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran genap narkotika (P4GN),  telah  merupayakan  keras melakukan  berbagai  upaya,  khususnya dalam pencegahan, namun faktanya permintaan narkoba tidak semakin berkurang  bahkan  semakin  meningkat. Selain  itu,  upaya  BNN  dalam  bidang pemberantasan  juga  tidak  efektif,  karena kedudukan  BNN  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  83  Tahun  2007  tentang  Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika
Kabupaten/Kota  belum  berstatus  sebagai penyidik
2. Penguatan  Badan  Narkotika  Nasional (BNN)
Sebelum  berlakunya  UU  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kinerja BNN sangat  mendapat  perhatian  oleh  berbagai pihak.  Banyak  pihak  menilai  BNN  belum maksimal  dalam  pemberantasan  narkoba  di Indonesia.
Penilaian  tersebut  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  peredaran  narkoba  terus meningkat dan sudah membayakan kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  Negara. Bahkan  Indonesia    bukan  lagi  sebagai tempat  transit  perdagangan  dan  peredaran narkoba,  tapi  juga  tempat  produksi  dan sekaligus tempat pemasaran yang potensial. Mengingat terdapatnya kelemahan wewenang BNN Peraturan Presiden Nomor 83  Tahun  2007  tentang  Badan  Narkotika Nasional,  Badan  Narkotika  Provinsi,  dan
Badan  Narkotika  Kabupaten/Kota,  yang hanya  sebatas  melakukan  dan  koordinasi pencegahan  dan  pemberantasan  penyalah- gunaan  dan  peredaran  genap  narkotika (P4GN),  maka  masyarakat  pun  berharap adanya  atau  perlunya  penguatan  BNN dengan  diserahi  kewenangan  penyidikan dalam  tindak  pidana  narkoba,  sebagaimana yang sukses dilakukan terhadap KPK dalam UU  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam  pembaruan  Undang-Undang Narkotika  tahun  2009,  dengan  lahirnya  UU Nomor 35 Tahun 2009, selain dimasukannya BNN,  BNN  juga  diserahi  wewenang penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana narkotika,  sebagaimana  yang  ditentukan dalam  Pasal  71  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Dalam  melaksanakan  tugas  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  BNN berwenang  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Tina  Asmarawati  menilai  bahwa  untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika  dan  prekusor  narkotika,  maka diatur  mengenai  penguatan  kelembagaan yang  sudah  ada  yaitu  BNN.  Jadi  pemberian kewenangan penyidikan kepada BNN
merupakan  penguatan  terhadap  lembaga tersebut. 3
Selain  itu,      BNN    juga  ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementrian (LKNP). Penguatan BNN menjadi  LKNP  tersebut  akan  berakibat terhadap kewenangan BNN sebagai penyidik  tindak  pidana  narkotika.  Dengan penguatan  tersebut,  maka  BNN  akan mempunyai  kewenangan  yang  jelas.  Hal tersebut  akan  sangat  berguna  bagi  BNN dalam  melakukan  kegiatan  penyidikan terhadap tindak pidana narkotika
3. Meningkatkan Pencegahan dan

## Pemberantasan Narkoba
Keberadaan  BNN  lahir  berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2007 tentang  Badan  Narkotika  Nasional,  Badan Narkotika  Provinsi,  dan  Badan  Narkotika Kabupaten/Kota,    memiliki  kewenangan melakukan  dan  koordinasi    pencegahan  dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran genap narkotika (P4GN).
Jika  di  bandingkan  dengan  penyidik Polri,  kewenangan  BNN  yang  diatur  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2007 tentang  Badan  Narkotika  Nasional,  Badan Narkotika  Provinsi,  dan  Badan  Narkotika Kabupaten/Kota tidak memberikan wewenang penyidikan kepada BNN, sehingga  insitusi  Polri  merupakan  satu- satunya yang berwenang melakukan
3 Tina  Asmarawati,  2015. Delik-delik  yang Berada di  Luar KUHP ,  Yogyakarta   :  Deepublush, , hlm. 119-120
penyidikan tindak pidana narkotika. Padahal BNN  satu-satunya  lembaga  negara  yang khusus  menangani  masalah  narkoba  di Indonesia.
Oleh  sebab  itu  untuk  meningkatkan pencegahan  dan  pemberantasan  narkoba  di Indonesia, maka BNN perlu diberi wewenang penyidikan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika  secara  tegas menyatakan bahwa dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
4. Meningkatkan  efektivitas  penyidikan Narkoba
BNN sebagai lembaga yang menangani persoalan  bahaya  narkoba  tentu  harus dikelola secara professional, sebab persoalan narkoba  menyangkut  kelangsungan  hidup berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  karena  itu, tidak  berlebih  bila  bahaya  narkoba  jauh lebih  berat  dan  serius  dari  pada  terorisme dan  bahaya  lainnya.  Belum  lagi  masalah jaringan gelap narkoba yang begitu rapi dan kelompok  ini  begitu  kohesif.  Sangat  keliru bila  BNN  sebagai  lembaga  yang  paling bertanggung  jawab  dalam  pemberantasan penyalahgunaan  narkoba  hanya  diberikan fungsi koordinatif dan menyerakan pemberantasan  kepada  penyidik  Polri.  Hal
ini tentu  tidak cukup untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas BNN yang mulia itu.
Ternyata  banyaknya  harapan  terhadap BNN,  terjawab  dengan  dikeluarkannya  UU Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, yang  mana  di  dalam  Pasal  71  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  ditegaskan  kewenangan  BNN, yaitu “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika,  BNN  berwenang  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  penyalahguna- an  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor  Narkotika.  Sungguh  kemajuan yang  baik  dan  menyerap  aspirasi  yang sangat  akomodatif  oleh  pemerintah  dalam menetapkan  BNN  memiliki  wewenang penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana narkotika,  yang  mana  sebelumnya  BNN hanya  berwenang  memberikan  informasi  ke institusi terkait, yaitu polri dan bea cukai. Dalam  penjelasan  umum  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  terdapat  alasan  diberikannya kewenangan penyidikan kepada  BNN,  yaitu untuk  mengefektifkan  pencegahan  dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran    gelap    Narkotika    dan  Prekursor Narkotika.
BNN    yang    sebelumnya      didasarkan pada  Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun 2007  tentang  Badan  Narkotika  Nasional, Badan  Narkotika  Provinsi,  dan  Badan
Narkotika Kabupaten / Kota,                   dan merupakan    lembaga      non  struktural  yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  langsung  kepada  Presiden,  yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan    koordinasi.    Dalam    Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang Narkotika,    BNN    tersebut      ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian  (LPNK)    dan    diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan  dan  penyidikan.
BNN  berkedudukan  di  bawah  Presiden dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota  sebagai  instansi  vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.
Alasan pembentuk UU dalam Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang memberikan kewenangan penyidikan kepada  BNN  dengan  alasan  efektivitas penyidikan  tindak  pidana  narkotika,  dinilai tidak  tepat  karena  penyidikan  tindak  pidana narkotika  oleh  penyidik  Polri  sebelum adanya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika,  bukannya  tidak efektif  tapi  lebih  tepat  “kewalahan”  dengan derasnya narkotika masuk ke Indonesia. Penulis  menilai  keterlibatan  BNN selaku  penyidik  dalam  tindak  pidana narkotika,  seharusnya  bukan  karena  untuk
meningkatkan  efektivitas  penyidikan  tindak pidana  narkotika,  tapi  untuk  meningkatkan pemberantasan tindak pidana narkotika yang peredaran  dan  penyalahgunaannya  semakin meningkat, dan memprihatinkan

## BATAS KEWENANGAN ANTARA PENYIDIK BADAN NARKOTIKA
NASIONAL  (BNN)  DAN    PENYIDIK POLRI DALAM
TINDAK PIDANA  NARKOBA A. Kewenangan  Penyidik  Polri    dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba
Polisi  merupakan  alat  negara  sebagai aparat penegak hukum  yang bertugas dalam menjaga  keamanan  negara,  menegakkan hukum  serta  bertugas  untuk  mengayomi masyarakat.  Pada  pasal  30  ayat  (4)  UUD 1945,    menyebutkan  bahwa  “Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi, mengayomi,  melayani  masyarakat,  serta menegakkan  hukum”.  Pasal  5  ayat  (1)  UU Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian, memberikan pengertian polisi sebagai berikut  “Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  merupakan  alat  Negara  yang berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
Dalam  Pasal  1  angka  1  KUHAP, bahwa    “Penyidik  adalah  pejabat  polisi negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat
pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang untuk  melakukan  penyidikan”.  Akan  tetapi karena  sistem  Indonesia  menganut  sistem Lex  specialis  derogat  legi  generali yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan  yang  umum, 4 maka  hukum  acara pidana  khusus  bisa  mengatur  berbeda  dari KUHAP . KUHAP  menganut  sebuah  sistem penyelesaian  pidana  secara  terpadu  atau integrated  criminal  justice  systems atau integrated  criminal  justice  process. Sebagai suatu  sistem,  proses  penegakan  hukum pidana  ditandai  dengan  adanya  diferensiasi (pembedaan)  wewenang  diantara  setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu polisi  sebagai  penyidik,  kejaksaan  sebagai penuntut,  dan  hakim  sebagai  aparat  yang berwenang  mengadili.  Diferensiasi  tersebut dimaksudkan  agar  setiap  aparat  penegak hukum  memahami  ruang  lingkup  serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian,    diharapkan  di  satu  sisi  tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang  tindih,  di  sisi  lain  tidak  akan  ada perkara  yang  tidak    ditangani  oleh  aparat sama sekali. Artinya ketika ada perkara, ada aparat  yang  khusus  menanganinya. 5 Salah satu  contohnya  adalah  penyidikan  dalam
4 Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 32.
5 Efi  Laila  Kholis, Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor :  28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang  Kejaksaan  RI  Terhadap  Undang-  Undang Dasar  1945  (Kewenangan  Penyidik), Op.cit,  hlm. 124-125
perkara  narkotika.  .Abdul  Gaffar  Ruskhan menyatakan  bahwa  selain  adanya  BNN,  di tubuh  kepolisian  juga  juga  ada  satuan  yang menangani  narkotika,  sebut  saja  Satuan Tugas  Narkoba. 6 KUHAP  sudah  mengatur acara  penyidikan,  akan  tetapi  karena  UU Narkotika  yang  merupakan  hukum  pidana khusus  mengatur  lain,  yaitu  penyidik  juga berasal  dari  BNN  maka  tugas  penyidikan dalam kasus narkotika dilakukan oleh BNN. Terkait  dengan  kewenangan  penyidik Polri  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  yaitu:  Pasal 81,  Pasal  84,  Pasal  85,  Pasal  87,  Pasal  88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92.

## B. Kewenangan    Penyidik    BNN    dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba.
Wewenang  penyidik  BNN  dalam tindak  pidana  narkotika,  diatur  dalam  Pasal 71  UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  sebagai  berikut  :    Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  BNN berwenang  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika. Dalam  Pasal 81  UU  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  juga  menegaskan  bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia  dan  penyidik  BNN  berwenang
6 Abdul  Gaffar  Ruskhan.  2007. Kompas Bahasa Indonesia, Jakarta, Grasindo, hlm. 50.
melakukan
penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Kemudian  Pasal  75  UU  Nomor  35
Tahun  2009  tentang  Narkotika  menentukan bahwa
“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang : 1. melakukan  penyelidikan  atas  kebenaran laporan  serta  keterangan  tentang  adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. memeriksa  orang  atau  korporasi  yang diduga  melakukan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor
Narkotika;
3. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. menyuruh  berhenti  orang  yang  diduga melakukan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika serta  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka;
5. memeriksa,  menggeledah,  dan  menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. memeriksa  surat  dan/atau  dokumen  lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. menangkap  dan  menahan  orang  yang diduga  melakukan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
8. melakukan  interdiksi  terhadap  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  di seluruh wilayah juridiksi nasional;
9. melakukan  penyadapan  yang  terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. melakukan teknik penyidikan pembelian  terselubung  dan  penyerahan  di bawah pengawasan;
11. memusnahkan  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
12. melakukan  tes  urine,  tes  darah,  tes rambut,  tes  asam  dioksiribonukleat  (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. mengambil  sidik  jari  dan  memotret tersangka;
14. melakukan  pemindaian  terhadap  orang, barang, binatang, dan tanaman;
15. membuka  dan  memeriksa  setiap  barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
16. melakukan penyegelan terhadap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  yang disita;
17. melakukan  uji  laboratorium  terhadap sampel  dan  barang  bukti  Narkotika  dan Prekursor Narkotika;
18. meminta  bantuan  tenaga  ahli  yang diperlukan  dalam  hubungannya  dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika; dan 19. menghentikan  penyidikan  apabila  tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Selain  itu,  wewenang  BNN  dalam melakukan  penyidikan  juga  disebutkan dalam  Pasal  80  Pasal  UU  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  :    Penyidik  BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang :
1. mengajukan  langsung  berkas  perkara, tersangka,  dan  barang  bukti,  termasuk  harta kekayaan  yang  disita  kepada  jaksa  penuntut umum;
2. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
3. untuk  mendapat  keterangan  dari  pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang
keadaan  keuangan  tersangka  yang  sedang diperiksa;
4. untuk  mendapat  informasi  dari  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang  terkait  dengan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
5. meminta secara langsung kepada instansi yang  berwenang  untuk  melarang  seseorang bepergian ke luar negeri;
6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait; 7. menghentikan  sementara  suatu  transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian  lainnya  atau  mencabut  sementara izin,  lisensi,  serta  konsesi  yang  dilakukan atau  dimiliki  oleh  tersangka  yang  diduga berdasarkan  bukti  awal  yang  cukup  ada hubungannya  dengan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan 8. meminta  bantuan  interpol  Indonesia  atau instansi  penegak  hukum  negara  lain  untuk melakukan  pencarian,  penangkapan,  dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
Kemudian  terkait  dengan  psikotropika, UU  Nomor  5  Tahun  1997  tentang psikotropika  tidak  mengatur  wewenang penyidikan  oleh  BNN,  sehingga  yang berwenang    melakukan  penyidikan  tindak pidana  psikotropika  hanya  Penyidik  Polri (Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika)
C. Batas  Kewenangan  antara  Penyidik BNN  dan  Penyidik  Polri    dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba
Berbicara tentang kewenangan,
Kewenangan  adalah  kekuasaan,  namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan  merupakan  kekuasaan  yang memiliki  keabsahan (legitimate  power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. 7 Yesmil  Anwar  dan  Adang menyatakan  bahwa  kewenangan  penyidik- an  merupakan  hal  yang  urgen  dalam hukum pidana. Hal ini karena kewenangan penyidikan  merupakan  salah  satu  tahapan dalam  fungsionalisasi  dari  hukum  pidana. Pada dasarnya kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri  dari  tiga  tahap  kebijakan  yaitu tahapa kebijakan formulatif-legislatif, tahap kebijakan yudikatif-aplikatif, tahap kebijak- an eksekutif-  administratif. Dari  tahapan kebijakan  tersebut,  maka  menghasilkan tahap  fungsionalisasi  dari  hukum  pidana yang  salah  satunya  adalah  penetapan kebijakan  atau  kewenangan  penyidikan. 8
Menurut  Didik  Endro  Purwoleksono, 9 menyatakan  bahwa  proses  bagaimana pengenaan  pidana  dapat  dilaksanakan apabila  ada  orang  yang  disangka  telah melanggar  peraturan  perundang-undangan
7 Ramlan S., 2010. Memahami Ilmu Politik , Jakarta : Grasindo, hlm. 85.
8 Yesmil  Anwar  dan  Adang. 2012.
Pembaruan  Hukum  Pidana:  Reformasi  Hukum Pidana, Jakarta : Grasindo, hlm. 339.
9 Didik Endro Purwoleksono.2013. Hukum Pidana , Airlangga University: Surabaya, hlm. 3.
(termasuk  salah  satu  prosesnya  adalah penyidikan)  merupakan  bagian  terpenting dalam  hukum  pidana.  Menurutnya  hukum pidana  (termasuk  tindak  pidana  narkotika) merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang  berlaku  di  suatu  negara  yang mengadakan  dasar-dasar  dan  aturan-aturan salah  satunya  adalah  untuk  menentukan proses  penanganan  terhadap  pelanggaran atas suatu peraturan perundang- undangan. Kewenangan  penyidikan  merupakan hal  penting  untuk  diatur  kejelasannya dalam  tindak  pidana,  termasuk  dalam tindak  pidana  narkotika.  Jika  kegiatan penyidikan  terganggu  karena  ketidakjelas- an  batasan  fungsi  penyidikan  yang  pada akhirnya  mengakibatkan  tumpang  tindih dan  tarik  ulur  kewenangan,  maka  proses pemberantasan narkotika  akan  terganggu. Padahal  Nana    Supriatna 10 menyatakan tindak  pidana  narkotika  merupakan  tindak pidana  yang  membutuhkan  gerak  cepat dalam memberantasnya.
Berdasarkan  analisis  pada  bagian sebelumnya,  maka  kewenangan  penyidik BNN  dalam  penyidikan  tindak  pidana narkotika  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  sangat  luas,  jika  dibandingkan kewenangan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika.
Dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang
10 Nana  Supriatna.  2008. IPS  Terpadu, Jakaarta : Grafindo Media Pratama,hlm. 142
Narkotika,  ditentukan    27    wewenang Penyidik  BNN  dalam  rangka  melakukan penyidikan.
Sedangkan  kewenangan  penyidik  Polri dalam  UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  hanya  terbatas  4  kewenangan dalam  penyidikan  tindak  pidana  narkotika, yaitu
1. Membuat dan menyampaikan memberitahukan  secara  tertulis  dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penyidik BNN 2. Penyitaan
3. Menyisihkan benda sitaan untuk pembuktian 4. Pemusnahan benda sitaan Dalam  Bab  XII  tentang  Penyidikan, Penuntutan,  Dan  Pemeriksaan  Di  Sidang Pengadilan,  dari  Pasal  73  hingga  Pasal  103 UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, tidak  ditemukan  satu  pun pasal yang  memberi  wewenang  kepada Penyidik  Polri  melakukan  penangkapan, penahanan terhadap tersangka tindak pidana narkotika,  kecuali  tersangka  dalam  tindak pidana  psikotropika.  Kemudian teknik penyidikan  penyerahan  yang  diawasi  dan teknik  pembelian  terselubung,  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  juga  tidak  memberi  wewenang kepada Penyidik Polri, kecuali dalam tindak pidana  psikotropika  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997 tentang psikotropika.
Ketentuan Pasal 76,  77, 78 dan 79 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  yang  mengatur  penangkapan, penyadapan  dan  pembelian  terselubung, tidak  bisa  ditafsirkan  juga  merupakan kewenangan  Penyidik  Polri,  karena    Pasal 76,  77,  78  dan  79  UU  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  mengaitkan  dengan Pasal 75 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  yang  merupakan  kewenangan Penyidik  BNN  dan  bukan  kewenangan Penyidik Polri.
Pasal  73  UU  Nomor    35  tahun  2009 tentang  Narkotika    hanya  menentukan  : Penyidikan,  …..  terhadap  penyalah- gunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika dan  Prekursor  Narkotika  dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Undang-Undang  ini ,  dan  tidak  mengatur dan  memberi  wewenang  kepada  penyidik Polri  melakukan  penyidikan  tindak  pidana narkotika.
Sebagai  perbandingan,  terkait  dengan kewenangan  penyidik  Polri,  dalam  UU Narkotika  sebelum  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Pasal  65 (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997 tentang  Narkotika  menentukan  :  (1)  Selain Penyidik  Pejabat  Polisi  Negara  Republik Indonesia sebagaimana  ditentukan  dalam Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana,  kepada Penyidik  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil
tertentu  di  lingkungan  Departemen  yang lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya meliputi  masalah  narkotika  dapat  diberikan wewenang  khusus  sebagai penyidik  tindak pidana  narkotika .  (2)  Penyidik  Pejabat Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  berwenang  : a.melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran laporan  serta  keterangan  tentang  tindak pidana narkotika;  b.melakukan pemeriksaan terhadap  orang  yang  diduga  melakukan tindak pidana narkotika; c.meminta keterangan  dan  bahan  bukti  dari  orang  atau badan  hukum  sehubungan  dengan  tindak pidana  narkotika;  d.melakukan  pemeriksaan atau  penyitaan  bahan  atau  barang  bukti perkara tindak pidana narkotika; e.melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika;  f.meminta  bantuan  tenaga  ahli untuk  tugas  penyidikan  tindak  pidana narkotika;  dan    g.menangkap  dan  menahan orang  yang  disangka  melakukan  tindak pidana narkotika.

## PENUTUP
Alasan BNN diserahi wewenang penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yaitu  :  a)  semakin  meningkatnya  peredaran dan penyalahgunaan narkoba, b)  Penguatan BNN  c)    Meningkatkan  pemberantasan narkoba,  dan  d)  efektivitas  penyidikan tindak  pidana  narkotika.  UU  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada Penyidik  BNN  dari  pada  Penyidik  Polri dalam . penyidikan tindak pidana narkotika. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika hanya memberikan kewenangan : a) membuat dan menyampaikan  SPDP  b)  menyita,  c)
Menyisihkan benda sitaan untuk pembuktian,  dan  d)  memusnahkan  barang sitaan.
Alasan  efektivitas  untuk  memberikan kewenangan penyidikan kepada BNN adalah tidak tepat, karena penyidikan tindak pidana narkotika  yang  dilakukan  oleh  penyidik Polri  sebelum  adanya  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, bukannya  tidak  efektif  tapi  “kewalahan” dengan  derasnya  narkotika  masuk  ke Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmarawati,  Tina,  2015. Delik-delik  yang Berada di Luar KUHP ,
Yogyakarta  : Deepublush.
Anwar,  Yesmil    dan    Adang.  2012.
Pembaruan    Hukum    Pidana: Reformasi  Hukum Pidana, Jakarta : Grasindo
Endro  Purwoleksono,  Didik.2013. Hukum Pidana , Airlangga University:
Surabaya. Gaffar  Ruskhan,  Abdul.  2007. Kompas Bahasa
Indonesia, Jakarta,
Grasindo.
Hidjaz, Kamal. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan
Daerah  Di  Indonesia .  Makasar  : Pustaka Refleksi.
HR,  Ridwan.  2013. Hukum  Administrasi Negara . Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada.
Harun,  M.  Husein.  1991. Penyidik  dan penuntut  dalam  proses  pidana .  PT rineka cipta. Jakarta.
Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin.
1990  . Proses  penyidikan  tindak
pidana . Jakarta.
Kamal Hidjaz. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan
Daerah  Di  Indonesia .  Makasar  :
Pustaka Refleksi.
Nurmayani.  2009. Hukum  Administrasi Daerah . Universitas Lampung
Bandarlampung.
Indroharto. 1993. Usaha Memahami
Undang-undang tentang Peradilan
Tata  Usaha  Negara .  Jakarta:
Pustaka Harapan.
Manan,  Bagir.  2000. Wewenang  Provinsi,
Kabupaten, dan Kota dalam
Rangka Otonomi Daerah . Fakultas
Hukum Unpad. Bandung.
S,  Ramlan  2010. Memahami  Ilmu  Politik ,
Grasindo : Jakarta.
Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim  Dalam  perspektif  Hukum Progresif . Jakarta: Sinar Grafika. Shant,  Dellyana.  1988. Konsep  Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty.
Taufik  Makarao , Muhammad. 2003. Tindak
Pidana Narkotika . Ghalia Indonesia. Jakarta. Sasangka,  Hari.  2003. Narkotika  dan Psikotropika dalam Hukum Pidana . Mandar Maju. Bandung. Prakoso,  Djoko.  dkk.  1987. Kejahatan- Kejahatan  yang  Merugikan  dan Membahayakan Negara . Bina
Aksara. Jakarta.
Soedjono.  D.  1987. Hukum  Narkotika Indonesia . Penerbit Alumni.
Bandung.
Supramono,  G.  2001. Hukum  Narkotika Indonesia .Djambatan, Jakarta.