## KAJIAN TENTANG PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Baiq Kisnawati 1) , Irianto 2)
1,2) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram
Email : baiqkisnawati@gmail.com

## Abstract,
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengeluaran  pemerintah  di sector  pendidikan  dan  sector  kesehatan  dapat  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  di  Kabupaten  Lombok  Timur.  Penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  variable  mandiri  yaitu Pengeluaran Pemerintah di sector pendidikan, pengeluaran pemerintah di sector kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan adalah data kuantitatif  berupa data historis selama enam tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2015. Tehnik analisis data dilakukan secara  kualitatif    dengan  memberikan  gambaran  bagaimana  perkembangan  pengeluaran pemerintah  di  sector  pendidikan  ,  sector  kesehatan  dan  gambaran  peningkatan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya akan dianalisis bagaimana peningkatan IPM tesebut jika  terjadi  penambahan  pengeluaran  pemerintah  di  sector  pendidikan  maupun  di  sektor kesehatan  dari  tahun  ke  tahun.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rata-rata  pengeluaran pemerintah  pertahun  pada  sector  pendidikan  dan  sector  Kesehatan  selama  periode    penelitian sebesar  RP  798.677.174.616  (Rp  659.306.886.038  pengeluaran  di  sector    pendidikan  dan 139.370.288.578  pengeluaran  di  sector  kesehatan)  atau  rata-rata  pengeluaran  pemerintah sebesar 18,21% pertahun dengan komposisi 15,11 % untuk sector pendidikan dan 3,10% untuk sector kesehatan. Dalam kurun waktu tersebut terjadi kenaikan IPM dari 58,86 pada tahun 2010 menjadi  62,83  pada  tahun  2015  atau  terdapat  kenaikan    sebesar  3,97  poin.  Jadi  dengan pengeluaran  pemerintah  sebesar  tersebut  ternyata  mampu  meningkatkan  IPM  rata-rata  setiap tahunnya  adalah  0,794  poin.  Dari  data  tersebut  dapat  pula  digambarkan  bahwa  setiap  ada tambahan pengeluaran biaya pendidikan sebesar 15,11%   dan biaya kesehatan sebesar 3,10% maka dapat menaikkan IPM sebesar 0,794 poin. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata- rata  IPM  di  Kabupaten  Lombok  Timur  sebesar  “60.96”,  ini  berarti  capaian  pembangunan manusianya    tergolong  kelompok  “sedang”.  Untuk  mempercepat  capaian    pembangunan manusia  dari  kelompok  “sedang”  :  60  ≤  IPM  <  70  ke  tingkat  kelompok  “tinggi”  yakni:  70  ≤ IPM  <  80  maka  dibutuhkan  tambahan  alokasi  anggaran  untuk  sector  pendidikan  dan  sector kesehatan  dalam  tahun-tahun  berikutnya.  Dari  kondisi  ini  disarankan  agar  pemerintah  untuk tahun-tahun  yang  akan  datang  secara  bertahap  meningkatkan  pengeluarannya  di  sector pendidikan dan kesehatan agar IPM di kabupaten Lombok Timur dapat segera mewujudkan IPM ke tingkat kelompok “Tinggi”.
Keywords : sector pendidikan, sector kesehatan, IPM

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan pada awalnya hanya diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai wujud tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi pada suatu negara, namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi khususnya pada Negara yang sedang berkembang. Menurut Todaro (2006 : 28)  tujuan  utama  dari  pembangunan  adalah  :  1)  Peningkatan  ketersediaan  serta  perluasan distribusi  berbagai  barang  kebutuhan  pokok  seperti  pangan,  sandang,  papan,  kesehatan,  dan perlindungan  keamanan.  2)  Peningkatan  standar  hidup  yang  tidak  hanya  berupa  peningkatan pendapatan,  tetapi  juga  meliputi  penambahan  penyediaan  lapangan  kerja,  perbaikan  kualitas pendidikan,  serta  peningkatan  perhatian  atas  nilai-nilai  kultural  dan  kemanusiaan,  yang kesemuanya  itu  tidak  hanya  untuk  memperbaiki  kesejahteraan  materiil,  melainkan  juga menumbuhkan  harga  diri  pada  pribadi  dan  bangsa  yang  bersangkutan.  3)  Perluasan  pilihan- pilihan  ekonomis  dan  sosial  bagi  setiap  individu  serta  bangsa  secara  keseluruhan,  yakni  dengan
membebaskan  mereka  dari  belitan  sikap  menghamba  dan  ketergantungan,  bukan  hanya  tehadap orang  atau  negara-bangsa  lain,  namun  juga  terhadap  setiap  kekuatan  yang  berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.
Pembangunan  manusia  menurut  United  Nation  Development  Programme  (UNDP)  adalah suatu  proses  untuk  memperbesar  pilihan  pilihan  bagi  manusia  (“aprocess  of  enlarging  people’s choices”). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan  yang  sangat  luas.    Dalam  konsep  tersebut  penduduk  ditempatkan  sebagai  tujuan akhir  (the  ultimate  end)  sedangkan  upaya  pembangunan  dipandang  sebagai  sarana  (principal means)  untuk  mencapai  tujuan  itu.  Untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  pembangunan  manusia, menurut  UNDP  (1995),  paradigma  pembangunan  manusia  terdiri  dari  4  (empat)  komponen utama,  yaitu : (1) Produktifitas, masyarakat  harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, (2) Ekuitas,  masyarakat  harus  punya  akses  untuk  memperoleh  kesempatan  yang  adil.  Semua hambatan  terhadap  peluang  ekonomi  dan  politik  harus  dihapus  agar  masyarakat  dapat berpartisipasi  dan  memperoleh  manfaat  dari  kesempatan-kesempatan  ini,  (3)  Kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak  hanya  untuk generasi sekarang tapi juga  generasi  yang  akan  datang.  Segala  bentuk  permodalan  fisik,  manusia,  lingkungan  hidup, harus dilengkapi, (4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan  bukan hanya  untuk  mereka.  Masyarakat  harus  berpartisipasi  penuh  dalam  mengambil  keputusan  dan proses-proses  yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Dengan  peningkatan  kemampuan, kreatifitas  dan  produktifitas  manusia  akan  meningkat  sehingga  mereka  menjadi  agen pertumbuhan yang efektif.
Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan  bahwa  pembangunan  yang  dilakukan  menitik    beratkan  pada  pembangunan  sumber daya  manusia  yang  seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Pembangunan  sumber  daya  manusia secara  fisik  dan  mental  mengandung  makna  peningkatan  kapasitas  dasar  penduduk  yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara.  Suatu  negara  di  katakan  maju  bukan  saja  dihitung  dari  pendapatan  domestik  bruto  saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya karena pembangunan suatu  negara  tidak  bisa  dikatakan  berhasil  apabila  hanya  melihat  dari  besarnya  pendapatan domestic  bruto  saja  tanpa  meningkatkan  pembangunan  manusianya.  Modal  manusia  (human capital)  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  proses  pertumbuhan  ekonomi  karena pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  tidak  terlepas  dari  kualitas  human  capitalnya.  Dengan  modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini  misalnya  dilihat  dari  tingkat  pendidikan,  kesehatan,  ataupun  indikator-indikator  lainnya. Sering  kali  tingginya  pendapatan  domestik  bruto  suatu  negara  tidak  diimbangi  dengan  tingkat pembangunan  manusia,  hal  ini  pada  akhirnya  dapat  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh kesenjangan tingkat ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.
Pembangunan  kesehatan  dan  pendidikan  harus  dipandang  sebagai  suatu  investasi  untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah  salah satu komponen utama  selain  pendapatan,  karena  Kesehatan  serta  pendidikan  juga  merupakan  investasi  untuk mendukung  pembangunan  ekonomi  serta  memiliki  peran  penting  dalam  upaya  penanggulangan kemiskinan.  Pembangunan  manusia  merupakan  hal  yang  mutlak  dilakukan  guna  mencetak sumberdaya  manusia  yang  memadai  untuk  melaksanakan  pembangunan.  Dengan  sumber  daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksananaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor. Dibutuhkan kebijakan pemerintah  yang mendorong  peningkatan  kualitas  SDM. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek  dan  objek  pembangunan,  sehingga  pembangunan  manusia  yang  kemudian  menunjang pembangunan  di  berbagai  sektor  akan  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  manusia  yang  berada dalam  wilayah  pemerintahan  tersebut.  Pembangunan  manusia  merupakan  hal  yang  penting
terutama  bagi  sebagian  negara  khususnya  negara  yang  sedang  berkembang  hal  ini  disebabkan oleh  karena  banyak  negara  dengan  tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi  namun  gagal  dalam menghadapi  masalah  kesenjangan  sosial  dan  meningkatnya  kemiskinan,  selain  itu  pembanguan manusia  sebenarnya  merupakan  investasi  tidak  langsung  terhadap  pencapaian  tujuan perekonomian nasional.
Seiring  dengan  semakin  meningkatnya  kegiatan  pemerintah,  maka  tentunya  diperlukan pula  dana  yang  besar.  Pengeluaran  pemerintah  ini  merupakan  konsekuensi  dari  berbagai kebijakan  yang  diambil  dan  diterapkan.  Pengeluaran  pemerintah  digunakan  untuk  membiayai sektor-sekotr publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin  dari  indeks  pembangunan  manusia  adalah  investasi  pada  sektor  pendidikan  dan kesehatan.  Diharapkan  Investasi  pada  sektor  ini  akan  berpengaruh  pada  peningkatan  kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan.
Pemerintah  sebagai  pelaksana  pembangunan  membutuhkan  manusia  yang  berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan  yang  berarti  manusia  selain  sebagai  pelaku  dari  pembangunan  juga  merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran  manusia  dalam  pembangunan.  Oleh  karenanya  dibutuhkan  investasi  untuk  dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif.  Investasi pada modal manusia diharapkan  akan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  perekonomian  yang  salah  satunya  dapat diamati  dari  aspek  tingkat  pendidikan,  kesehatan  dan  tingkat  kemiskinan.  Investasi  modal manusia  ini  yang  mencakup  pengembangan  Sumber    Daya  Manusia  membutuhkan  kebijakan pemerintah  yang  tepat  sasaran  dalam  mendorong  peningkatan  kualitas  SDM.  Gambaran  yang dapat  diambil  guna  melihat  seberapa  jauh  peran  pemerintah  untuk  menjadi  fasilitator  dari Pembangunan  Manusia  adalah  melalui  kebijaksanaan  pengeluaran  pemerintah  yang  diambil. Salah  satu  hal  yang  paling  menentukan  dalam  suksesnya  Pembangunan  Manusia  adalah pengeluaran  pemerintah  di  sektor  pendidikan  dan  kesehatan,  sehingga  dua  sektor  tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah guna mewujudkan Pembangunan Manusia yang pada akhirnya menjadi input dalam proses pembangunan di berbagai sektor.
Pengeluaran  Pemerintah  Pada  Sektor  Kesehatan  menurut  UU  No  36  tahun  2009  yang menyebutkan bahwa besar  anggaran  kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari  APBN  di  luar  gaji,  sementara  besar  anggaran  kesehatan  pemerintah  daerah  provinsi  dan Kabupaten/Kota  dialokasikan  minimal  10  persen  dari  APBD  di  luar  gaji.  Sedangkan  Dalam Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2013  tentang  Sistem  pendidikan  Nasional disebutkan  bahwa  pengalokasian  dana  pendidikan  dalam  pasal  49  disebutkan  bahwa  Dana pendidikan  selain gaji pendidik dan biaya pendidikan  kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pembangunan  manusia  di  Propinsi  NTB    secara  umum,  terus  mengalami  kemajuan selama  periode  2010  hingga  2015.  Ini  ditandai  dengan  meningkatnya  IPM  dari  tahun  ke  tahun seperti digambarkan pada table berikut :
Table 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB
Tahun 2010-2015 NO. URAIAN TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata- rata 1 Ipm Kota Mataram 72,47 73,50 74,22 75,22 75,93 76,37 74,62 2 Ipm Kota Bima 70,11 70,57 71,21 71,72 72,23 72,99 71,47 3 Ipm Sumbawa Barat 65,42 65,94 66,45 66,86 67,19 68,38 66,71 4 Ipm Dompu 61,44 61,84 62,60 63,16 63,53 64,56 62,86 5 Ipm Lombok Barat 60,61 61,64 62,24 62,91 63,52 64,62 62,59 6 Ipm Sumbawa 60,93 61,50 61,96 62,44 62,88 63,91 62,27
7 Ipm Bima 60,19 60,62 61,05 62,08 62,61 63,48 61,67 8 Ipm Lombok timur 58,86 59,84 60,73 61,43 62,07 62,83 60,96 9 Ipm Lombok Tengah 58,97 59,77 60,57 61,25 61,88 62,74 60,86 10 Ipm Lombok Utara 56,13 57,13 58,19 59,20 60,17 61,15 58,66 11 IPM NTB 61,16 62,14 62,98 63,76 64,31 65,19 63,26
Sumber: BPS NTB Tahun 2016,
Tabel di atas menggambarkan bahwa  IPM NTB meningkat dari 61,16 pada tahun 2010 menjadi 65,19 pada tahun 2015 dan masih berstatus IPM “sedang”, Walaupun demikian, selama periode tersebut  IPM  NTB  menunjukkan  kemajuan  yang  besar,  IPM  Propinsi  NTB  rata-rata  tumbuh sebesar 1,28 persen per tahun, Pada periode  2014-2015 tumbuh 1,36 persen, Pertumbuhan pada periode  tersebut  lebih  tinggi  apabila  dibandingkan  dengan  kenaikan  pada  perode  2013-2014, hanya  tumbuh  sebesar  0,88  persen,  Walaupun  IPM  Propinsi  masih  dibawah  IPM  Nasional, namun jarak  IPM Nasional dengan  IPM NTB dari tahun  ke  tahun semakin kecil/mendekat, jika pada tahun 2010 jarak IPM NTB dengan Nasional 5,37 poin maka pada tahun 2015 menjadi 4,36 poin, Dari sepuluh kabupaten dan kota yang ada di Propinsi NTB, secara rata-rata Kota Mataram memiliki  IPM  tertinggi  yaitu  74,62  diikuti  Kota  Bima  71,47,  Sedangkan  yang  memiliki  IPM terendah adalah Kabupaten Lombok utara dengan IPM 61,15 diikuti Kabupaten Lombok Tengah dan  Kabupaten  Lombok  Timur  dengan  rata-rata  IPM  masing-masing  62,74  dan  62,  84,  IPM Kabupaten  Lombok  Timur  masih  dibawah    IPM  NTB  sejak  tahun  2010  sampai  dengan  2015, Melihat  data  IPM  Kabupaten  Lombok  Timur  dari  tahun  2010  sampai  dengan  2011  masih tergolong kelompok “rendah” karena IPM dibawah “60”, sedangkan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sudah meningkat menjadi kelompok “sedang” dengan kisaran IPM yang dicapai yaitu 60,73 sampai dengan 62,83,
Dalam penelitian Septiana dkk (2015) hasil penelitiaannya menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia,  Dan  variabel  pengeluaran  pemerintah  di  bidang  kesehatan  berpengaruh  negatif, terhadap  indeks  pembangunan  manusia  di  Sulawesi  Utara,  Usmaliadanti  (2011)  hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  variabel  jumlah  penduduk  miskin,  pengeluaran  pemerintah sekor  pendidikan  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Pembangunan  Manusia,  sedangkan variabel  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Pembangunan  Manusia,  Astri  (2013)  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  secara  simultan pengeluaran  pemerintah  daerah  pada  sektor  pendidikan  dan  kesehatan  berpengaruh  terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Sedangkan secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada  sektor  pendidikan  berpengaruh  pada  IPM,  namun  pengeluaran  pemerintah  daerah  pada sektor  kesehatan  tidak  berpengaruh  pada  IPM,  Arifin  (2015)  hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa  pengeluaran  pemerintah  pada  sector  kesehatan  dan  pengeluaran  pemerintah  sector pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia,
Dari  latar  belakang  diatas    peneliti  tertarik  untuk  untuk  meneliti  seberapa  besar pengeluaran  pemerintah  di  sektor  Pendidikan  dan  Kesehatan  dapat  meningkatkan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten Lombok Timur,

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  tergolong  penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  meneliti  status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu klas peristiwa pada  masa  sekarang  dengan  tujuan  untuk  membuat  deskripsi  atau  gambaran  secara  sistematis antara  fenomena  yang  diselidiki  (Nazir,  1999:63),  Variabel  dalam  penelitian  ini  menunjukkan variable  mandiri  tanpa  membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  dengan  variable  lain, Penelitian ini akan  menggambarkan bagaimana pengeluaran pemerintah di sector pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Data yang digunakan pada penelian  ini  adalah  data  kuantitatif  dalam  bentuk  data  ratio  yakni  data  mengenai  pengeluaran pementah  di  sector  pendidikan,  sector  kesehatan  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM), Sumber data tersebut tergolong data skunder dimana data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik
(BPS)  Kabupaten  Lombok  Timur  dan  BPS  Propinsi  NTB,  Teknik    yang  digunakan  dalam pengumpulan  data  adalah  dokumentasi,  Menurut  Sugiyono  (2013:240)  dokumentasi  merupakan catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu,  Data  yang  dikumpulkan  dalam  hal  ini  adalah  laporan pengeluaran  pemerintah    sektor  pendidikan,  pengeluaran  sektor  kesehatan  dan  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Kabupaten  Lombok  Timur,  Sehubungan  jenis  penelitaian  ini tergolong  penelitian  deskriptif  maka  teknik  analisis  data  dianalisis  secara  kualitatif  dengan memeberikan gambaran bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah di sector pendidikan , sector  kesehatan  dan  peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Selanjutnya  akan dianalisis bagaimana peningktan IPM tesebut jika terjadi penambahan pengeluaran pemerintah di sector pendidikan maupun di sektor kesehatan dari tahun ke tahun,

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  Dalam  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pengalokasian  dana  pendidikan  dalam  pasal  49  disebutkan  bahwa  Dana  pendidikan  selain  gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD),  Adapun  pengeluaran  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  di sector pendidikan adalah sebagai berikut :
Tabel 2, Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Di Kabupaten Lombok Timur (Rp) No Tahun Pendidikan Perkembangan Persentase 1 2010 413.013.000.000 - - 2 2011 580.854.000.000 167.841.000.000 40,64 3 2012 620.719.000.000 39.865.000.000 6,86 4 2013 677.221.000.000 56.502.000.000 9,10 5 2014 763.439.149.045 86.218.149.045 12,73 6 2015 900.595.167.183 137.156.018.138 17,97 Jumlah 3.955.841.316.228 487.582.167.183 87,30 Rata-rata 659.306.886.038 97.516.433.437 17,46
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur
Tabel 2 di atas  menggambarkan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah di sector pendidikan yang  sudah    dialokasikan  dari  tahun  2010  sampai  dengan  2015  sebesar  Rp  3.955.841.316.228. Rata  –rata  pengeluaran  setiap  tahun  dalam  kurun  waktu  tersebut  adalah  Rp  659.306.886.038. Pada  tahun  2010  pengeluaran  pemerintah  pada  sector  pemerintah  adalah  sebesar  Rp 413.013.000.000 sedangkan pada tahun 2015 pengeluarnya sebesar Rp  900.595.167.183. Berarti ada kenaikan pengeluaran sebesar  Rp    487.582.167.183 dari tahun 2010 sampai dengan  tahun 2015  .  Rata-rata  tambahan  pengeluaran  pemerintah  dalam  kurun  waktu  tersebut  adalah  Rp 97.516.433.437 atau kenaikannya 17,46 % pertahun.

## 3.2. Pengeluaran Pemerintah di sector Kesehatan
Pembangunan  kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran.  kemauan.  dan kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan  masyarakat  yang setinggi-tingginya.  sebagai  investasi  bagi  pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  produktif secara  sosial  dan  ekonomis.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  bertanggung  jawab  merencanakan.
mengatur. menyelenggarakan. membina. dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata  dan  terjangkau  oleh  masyarakat.  Pengelolaan  kesehatan  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah. pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui pengelolaan administrasi kesehatan. informasi  kesehatan.  sumber  daya  kesehatan.  upaya  kesehatan.  pembiayaan  kesehatan.  peran serta dan pemberdayaan masyarakat. ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. serta pengaturan  hukum  kesehatan  secara  terpadu  dan  saling  mendukung  guna  menjamin  tercapainya derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya.  Untuk  mencapai  hal  tersebut  tentunya  dibutuhkan pembiayaan  kesehatan  yang  bertujuan  untuk  penyediaan  pembiayaan  kesehatan  yang berkesinambungan  dengan  jumlah  yang  mencukupi.  teralokasi  secara  adil.  dan  termanfaatkan secara  berhasil  guna  dan  berdaya  guna  untuk  menjamin  terselenggaranya  pembangunan kesehatan  agar  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  setinggi-tingginya.  Berdasarkan Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan  disebutkan  bahwa Besar  anggaran  kesehatan  Pemerintah  dialokasikan  minimal  sebesar  5%  (lima  persen)  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  di  luar  gaji.  Besar  anggaran  kesehatan  pemerintah daerah  provinsi.  kabupaten/kota  dialokasikan  minimal  10%  (sepuluh  persen)  dari  anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Adapun pengeluaran pemerintah Kabupaten Lombok Timur di sector kesehatan  adalah sebagai     berikut :
Tabel 3.Pengeluaran Pemerintah Di Ssektor Kesehatan  Di Kabupaten Lombok Timur (Rp)
No Tahun Kesehatan Perkembangan Persentase 1 2010 82.994.000.000 2 2011 98.811.000.000 15.817.000.000 19,1 3 2012 119.354.000.000 20.543.000.000 20,8 4 2013 149.939.000.000 30.585.000.000 25,6 5 2014 161.557.928.863 11.618.928.863 7,7 6 2015 223.565.802.607 62.007.873.744 38,4 Jumlah 836.221.731.470 140.571.802.607 111,6 Rata-rata 139.370.288.578 28.114.360.521 22,32 Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur
Tabel 3 di atas  menggambarkan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah di sector  kesehatan yang  sudah    dialokasikan  dari  tahun  2010  sampai  dengan  2015  sebesar  Rp.  836.221.731.470. Rata  –rata  pengeluaran  setiap  tahun  dalam  kurun  waktu  tersebut  adalah  Rp.  139.370.288.578. Pada  tahun  2010  pengeluaran  pemerintah  pada  sector  Kesehatan    adalah  sebesar  Rp 82.994.000.000  sedangkan  pada  tahun  2015  pengeluarnya  sebesar  Rp  223.565.802.607.  Berarti ada  kenaikan  pengeluaran  sebesar    Rp 140.571.802.607   dari  tahun  2010  sampai  dengan    tahun 2015  .  Rata-rata  tambahan  pengeluaran  pemerintah  dalam  kurun  waktu  tersebut  adalah  Rp 28.114.360.521 atau kenaikannya 22,32 % pertahun
3.3. Indek Pembangunan Manusia (IPM )
IPM  merupakan  indikator  penting  untuk  mengukur  keberhasilan  dalam  upaya  membangun kualitas  hidup  manusia  (masyarakat/penduduk).  Pembangunan  manusia  didefinisikan  sebagai proses  perluasan  pilihan  bagi  penduduk  (enlarging  people  choice).  IPM  merupakan  indikator penting  untuk  mengukur  keberhasilan  dalam  upaya  membangun  kualitas  hidup  manusia (masyarakat/penduduk).  IPM  menjelaskan  bagaimana  penduduk  dapat  mengakses  hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan. kesehatan. pendidikan. dan sebagainya.
IPM  dibentuk  oleh  tiga  dimensi  dasar.  yaitu  umur  panjang  dan  hidup  sehat  (a  long  and healthy  life).  pengetahuan  (knowledge).  dan  standard  hidup  layak  (decent  standard  of  living). Pembangunan  manusia  di  Kabupaten  Lombok  Timur    terus  mengalami  kemajuan  yang  ditandai dengan  terus  meningkatnya  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Gambaran  mengenai  Indeks Pembangunan Manusia ditunjukkan oleh table berikut ini :
Tabel 4.  Data  Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lombok Timur
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur
Tabel  4  menunjukkan  perkembangan  IPM  selama  enam  tahun  dari  tahun  2010  sampai dengan  2015.  Pada  tahun  2010  dan  2011  IPM  Kabupaten  Lombok  Timur  dibawah  60.  Ini menunjukkan  bahwa  capaian  pembangun  manusia  di  daerah  tersebut  tergolong  kelompok “rendah”.  Sedangkan  pada  tahun  2012  sampai  dengan  2015  capaian  pembangunan  manusianya tergolong kelompok “sedang” karena  capaian IPM nya 60 keatas. Kalau di rata-ratakan Selama enam  tahun  tersebut    IPM  di  Kabupaten  Lombok  Timur  adalah  sebesar  60,96.  Jadi  dapat dikatakan  bahwa  capaian  pembangunan  manusia  tergolong  sedang  dengan  rata-rata  kenaikan IPM 1,31 % pertahun.

## 3.4. Hubungan  pengeluaran  pemerintah  di  sector  pendidikan  dan  kesehatan  dalam meningkatkan IPM.
Salah  satu  hal  yang  paling  menentukan  dalam  suksesnya  Pembangunan  Manusia  adalah pengeluaran  pemerintah  di  sektor  pendidikan  dan  kesehatan.  sehingga  dua  sektor  tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah guna mewujudkan Pembangunan Manusia yang pada akhirnya menjadi input dalam proses pembangunan di berbagai sektor.
Untuk  melihat  bagaimana  hubungan  pengeluaran  pemerintah  di  sector  pendidikan  dan kesehatan dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Lombok Timur dapat dijelaskan melalui table berikut.
Tabel 5. Hubungan pengeluaran pemerintah di sector pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Lombok Timur
No Tahun Pendidikan (Rp) Kesehatan (Rp) Pendidikan dan Kesehatan (Rp) % IPM Peningkatan IPM 1 2010 413.013.000.000 82.994.000.000 496.007.000.000 - 58,86 - 2 2011 580.854.000.000 98.811.000.000 679.665.000.000 37,03  59,84 0,98 3 2012 620.719.000.000 119.354.000.000 740.073.000.000 8,89 60,73 0,89 4 2013 677.221.000.000 149.939.000.000 827.160.000.000 11,77  61,43 0,70 5 2014 763.439.149.045 161.557.928.863 924.997.077.908 11,83  62,07 0,64 6 2015 900.595.167.183 223.565.802.607 1.124.160.969.790 21,53  62,83 0,76 jumlah 3.955.841.316.228  836.221.731.470 4.792.063.047.698 91,04 3,97 Rata-rata 659.306.886.038 139.370.288.578 798.677.174.616 18,21  60,96 0,794
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur
Dari  tabel  5  dapat  dijelaskan  bagaimana  hubungan  pengeluaran  di  sector  pendidikan  dan kesehatan dalam meningkatkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari tahun 2010 sampai dengan  2015  total  anggaran  yang  sudah  dikeluarkan  di  sector  pendidikan  dan  kesehatan  adalah sebesara  Rp    4.792.063.047.698  (  Rp  3.955.841.316.228  untuk  sector  pendidikan  dan  Rp 836.221.731.470  untuk  sector  Kesehatan).  Rata-rata  pengeluaran  pertahun  sebesar    Rp 798.677.174.616 atau 18,21 % pertahun dengan komposisi 15,11 % untuk sector pendidikan dan 3,10% untuk sector kesehatan. Dalam kurun waktu tersebut terjadi kenaikan IPM dari 58,86 pada tahun  2010  menjadi  62,83  pada  tahun  2015  atau  terdapat  kenaikan    sebesar  3,97  poin.  Jadi
No Tahun IPM Persentase (%) 1 2010 58,86 - 2 2011 59,84 1,66 3 2012 60,73 1,49 4 2013 61,43 1,15 5 2014 62,07 1,04 6 2015 62,83 1,22 RATA-RATA 60,96 1,31
dengan  pengeluaran  pemerintah  sebesar  tersebut  ternyata  mampu  meningkatkan  IPM  rata-rata setiap tahunnya adalah 0,794 poin. Dari data tersebut dapat pula digambarkan bahwa  setiap ada tambahan  pengeluaran  biaya  pendidikan  sebesar  15,11%    (Rp  659.306.886.038)  dan  biaya kesehatan sebesar 3,10% (Rp 139.370.288.578) maka dapat menaikkan IPM sebesar 0,794 poin. Pada  tahun  2010  dan  2012  pembangunan  manusia  di  Kabupaten  Lombok  Timur  berada  pada tingkat  kelompok  “rendah”  karena  IPM  dibawah  “60”.  Sedangkan  tahun  2012  sampai  dengan 2015  sudah  mencapai  kelompok  “sedang”  karena  IPM  sudah  diatas  “60”.  Dengan  adanya tambahan pengeluaran baik di sector pendidikan maupun  kesehatan dari tahun ketahun ternyata mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Rata-rata  pengeluaran  pemerintah  pertahun  pada  sector  pendidikan  dan  sector  Kesehatan selama  enam  tahun  sejak  tahun  2010  sampai  dengan  2015  sebesar  RP  798.677.174.616  (Rp 659.306.886.038 pengeluaran pada sector pendidikan  dan Rp 139.370.288.578 pengeluaran pada sector  kesehatan)  atau  rata-rata  peningkatannya  18,21%  pertahun  dengan  komposisi  15,11  % untuk  sector  pendidikan  dan  3,10%  untuk  sector  kesehatan.  Dari  pengeluaran  tersebut  ternyata mampu  meningkatkan  IPM  dari  tahun  2010 sampai  dengan  tahun    2015  sebesar  3,97  poin  atau rata  rata  peningkatannya  sebesar  0,794  poin  per  tahun.  Artinya  bahwa  setiap  ada  tambahan pengeluaran  biaya  pendidikan  pertahun  sebesar  15,11  %  dan  pengeluaran  biaya  kesehatan pertahun sebesar  3,10 %   maka dapat menaikkan IPM Kabupaten Lombok Timur  sebesar 0.794 poin  pertahun.  Pada  tahun  2010  dan  2011  pembangunan  manusia  di  Kabupaten  Lombok Timur berada pada tingkat kelompok “rendah” karena IPM nya dibawah “60“. Pada tahun 2012 sampai dengan  2015  sudah  mencapai  kelompok  “sedang”  karena  capaian  IPM  sudah  berada  pada kisaran:    60  ≤  IPM  <  70.  Dengan  adanya  tambahan  pengeluaran  baik  di  sector  pendidikan maupun    kesehatan  dari  tahun  ketahun  ternyata  mampu  meningkatkan  Indeks  pembangunan manusia  (IPM).  Untuk  mempercepat  capaian    pembangunan  manusia  dari  kelompok  “sedang”  : 60 ≤ IPM < 70 ke tingkat kelompok “tinggi” yakni 70 ≤ IPM < 80 maka dibutuhkan tambahan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan dalam tahun-tahun berikutnya.
Dari  kondisi  ini  disarankan  agar  pemerintah  untuk  tahun-tahun  yang  akan  datang  secara bertahap  dapat  meningkatkan  pengeluarannya  di  sector  pendidikan  dan  kesehatan  agar  IPM  di kabupaten Lombok Timur dapat segera mewujudkan IPM ke tingkat kelompok “Tinggi”.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin.  Mochammad  Yuli.  2015. Pengeruh  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Kesehatan. Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pendidikan  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur. Skripsi: Universitas Jember.
Astri.  Meylina.  dkk.  2013. Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  pada Sektor  Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Vol.1 No. 1 Maret 2013 : Universitas Negeri Jakarta.
Septiana.    dkk.  2015. Pengaruh  pengeluaran    Pemerintah  di  Sektor  Pendidikan  dan  Kesehatan Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Sulawesi  Utara.Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No. 02 - Edisi Juli 2015 : Universitas Sam Ratulangi Manado. Nazir. Moh. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. Bandung: Alfabeta. Todaro Michael P dan Smith Stephen C (2006). Pembangunan Ekonomi Edisi ke – 9. Penerbit Erlangga.
Usmaliadanti. Christina. 2015. Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan. Pengeluaran Pemerintah Sekor  Pendidikan  dan  Kesehatan  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi Jawa   Tengah  Tahun  2007-2009 .  Skripsi:  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Diponegoro. Semarang
________ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendidikan. ________Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Anggaran Kesehatan. ________ Badan pusat statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. ________ BPS Kabupaten Lombok Timur
________UNDP. 1995 .Human Development Report 1995. New York: Oxford University Press.