## MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN MELALUI DANA DESA: DOSEN BERKARYA
Bayu Ilham Pradana 1 ; Rini Safitri 2
1 Universitas Brawijaya
2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## INFO NASKAH
Diserahkan 20 November 2023 Diterima 20 November 2023 Diterima dan Disetujui 17 Desember 2023 Kata Kunci: Dosen Berkarya, Dana Desa, Potensi Desa, Kesejahteraan Masyarakat
Keywords: Lecturers Work, Village Funds, Village Potential, Community Welfare

## ABSTRAK
Kabupaten  Pacitan,  yang  terdiri  dari  12 kecamatan,  5  kelurahan,  dan  166  desa, menghadapi  tantangan  dalam  mengatasi  ketertinggalan  dan  kemiskinan, terutama di beberapa desanya. Infrastruktur yang minim, seperti sarana jalan dan listrik,  telah  menjadi  penyebab  utama  ketertinggalan  di  sejumlah  desa.  Oleh karena  itu,  perlu  adanya  rencana  pembangunan  yang  berfokus  pada  kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa serta memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Pacitan telah menjalin kerja sama dengan akademisi dari Universitas Brawijaya melalui kegiatan Dosen Berkarya  (DOKAR)  2021.  Tujuan  dari  kerja  sama  ini  adalah  untuk  membantu desa-desa  dalam  mengembangkan  rencana  pembangunan  yang  lebih  efektif, mengelola  Dana  Desa  dengan  baik,  dan  menjalankan  berbagai  proyek pembangunan  dengan  akuntabilitas  yang  tinggi.  Diharapkan  bahwa  melalui peran  aktif  para  akademisi,  desa-desa  di  Kabupaten  Pacitan  dapat  mengalami perubahan positif dan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi ketertinggalan dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Kerja  sama  antara  pemerintah daerah  dan  para  profesional  akademisi  menjadi  kunci  dalam  mewujudkan  visi pembangunan desa yang berkelanjutan.
Abstract. Pacitan Regency, which consists of 12 sub-districts, 5 sub-districts and 166  villages,  faces  challenges  in  overcoming  backwardness  and  poverty, especially  in  several  of  its  villages.  Minimal  infrastructure,  such  as  roads  and electricity,  has  become  the  main  cause  of  underdevelopment  in  a  number  of villages.  Therefore,  there  is  a  need  for  a  development  plan  that  focuses  on  the needs and aspirations of village communities and utilizes existing potential and resources.  To  overcome  this  problem,  the  Pacitan  Regency  government  has collaborated  with  academics  from  Brawijaya  University  through  the  Dosen Berkarya  (DOKAR)  2021  activity.  The  aim  of  this  collaboration  is  to  help villages develop more effective development plans, manage Village Funds well , and carry out various development projects with high accountability. It is hoped that  through  the  active  role  of  academics,  villages  in  Pacitan  Regency  can experience  positive  changes  and  become  more  independent  in  overcoming backwardness  and  improving  the  welfare  of  their  communities.  Collaboration between  local  governments  and  academic  professionals  is  key  in  realizing  the vision of sustainable village development.

## 1. PENDAHULUAN
Dosen  sebagai  sivitas  akademika  telah  melaksanakan  tugas  pendidikan  dan  pengajaran melalui proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber pembelajaran belajar pada suatu lingkungan  belajar.  Proses  pendidikan  dan  pengajaran  ini  dilaksanakan  oleh  dosen  sesuai materi,  metode,  cara  dan  evaluasi  sesuai  sitem  yang  telah  ditetapkan  oleh  Fakultas  dan Universitas.  Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  dimiliki  oleh  dosen  memberikan kemanfaatan  yang  besar  bagi  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ke dua dan ketiga sering dan banyak dilaksanakan oleh para dosen. Disebutkan dalam  Pasal  1,  angka  (9)  Bab  1  Ketentuan  Umum  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  tahun 2012  tentang  Pendidikan  Tinggi,  bahwa  Tridharma  Perguruan  Tinggi  yang  selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan  Tinggi untuk  menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dosen yang bekerja di luar kampus dapat menambah pendapatan, namun disisi lain hasil karyanya  belum  banyak  memberikan  kontribusi  yang  berarti  bagi  peningkatan  kinerja Fakultas  atau  Universitas.  Hasil  karya  atas  kerja  sama  ini  hanya  sebagai  dokumen  yang disimpan di lembaga yang melakukan kerjasama, belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kinerja Fakultas maupun Universitas. Pada hal dosen bekerja di luar kampus merupakan  salah  satu    indikator  kinerja  utama  (IKU)  menjadi  ukuran  kampus  maju.  Oleh karena  itu  kegiatan  dosen  bekerja  di  luar  kampus  perlu  dibangun  suatu  sistem  supaya  hasil karya dosen yang dilakukan atas kerjasama dengan pihak luar dapat memberikan kemanfaatan selain pihak luar juga bagi Fakultas dan Universitas maupun bagi dosen itu sendiri.
Mengingat  kegiatan  dosen  bekerja  di  luar  kampus  menjadi  salah  satu  indikator  dalam menentukan  ukuran  kampus  maju,  maka  perlu  dibangun  suatu  sistem  kerjasama  yang terintegrasi antara lembaga-lembaga di tingkat Fakultas, lembaga di tingkat Universitas yang dikoordinasi  oleh  Pembantu  Rektor  IV  (Bagian  Kerjasama).  Sistem  yang  dibangun  selain menghasilkan  sistem  administrasi  bentuk  kerjasama  yang  lebih  penting  adalah  bentuk penyajian hasil kerja sama yang dapat mewujudkan Indikator Kinerja Utama bagi Universitas selain  kepentingan  bagi  dosen  yang  melakukan  kerjasama.  DOKAR  (Dosen  Berkarya) merupakan  salah  satu  program  Universitas  Brawijaya  yang  memfasilitasi  program  studi  untuk meningkatkan  kerjasama  program  studi  dengan  mitra  dalam  dan/atau  luar  negeri,  serta memfasilitasi  dosen  untuk  melakukan  kegiatan  di  luar  kampus  sehingga  dapat  meningkatkan prestasi akademik. indikator kerja utama (IKU) perguruan tinggi yaitu IKU 6 (Persentase Dosen
Berkegiatan  di  Luar  Kampus)  dan  IKU  3  (Persentase  program  studi  yang  melaksanakan  kerja sama dengan mitra).
Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  desa  diberikan  kewenangan  dan  sumber  daya  yang memadai  agar  dapat  mengelola  potensi  yang  dimilikinya  guna  meningkatkan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat.  Setiap  tahun  Pemerintah  Pusat  telah  menganggarkan  Dana  Desa yang  cukup  besar  untuk  diberikan  kepada  Desa.  Pada  tahun  2015,  Dana  Desa  dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan  alokasi  sebesar  628  juta  dan  di  tahun  2017  kembali  meningkat  menjadi  Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan  alokasi sebesar Rp800 juta. Besarnya Dana Desa tersebut  tentunya harus mampu dimanfaatkan oleh kepada desa beserta perangkat  desa setempat  untuk  mengurangi  ketimpangan,  mengentaskan  kemiskinan,  serta  memberdayakan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan. Mengingat berbagai tantangan berat yang harus dihadapi  desa  dalam  mengelola  Dana  Desa  karena  sumber  daya  manusia  yang  ada  belum mampu  dalam  melakukan  perumusan  perencanaan  desa  hingga  pengembangan  potensi  desa, maka diperlukan suatu  kerja sama antara pemerintah Kabupaten Pacitan  dengan pihak-pihak profesional  yaitu  para  akademisi  Universitas  Brawijaya  melalui  kegiatan  Dosen  Berkarya (DOKAR) 2021. Diharapkan dengan  adanya peran serta pihak akademisi  dapat memberikan perubahan  besar  pada  desa-desa  yang  ada  di  Kabupaten  Pacitan  untuk  menjadi  desa  yang mandiri.
Berdasarkan pernyataan Bupati Pacitan (2018) menyebutkan bahwa ada sebanyak 21 desa dari 166 desa di Kabupaten Pacitan yang masih tertinggal. Minimnya infrastruktur pendukung terutama  sarana  jalan  dan  listrik  menjadi  penyebab  utama  ketertinggalan  sejumlah    desa. Permasalahan infrastruktur tersebut juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di  suatu  wilayah.  Berdasarkan  data  dari  pemerintah  Kabupaten  Pacitan  tercatat  angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan mencapai 14,54 persen atau sebanyak 80,82 ribu jiwa pada tahun  2020.  Pelaksanaan  kegiatan  Dosen  Berkarya  dalam  situasi  merebaknya  Pandemic Covid-19,  untuk  mengatasinya  Pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan,  diataranya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan pada hari Sabtu,  tanggal  3  Juli  2021.  Berdasarkan  kondisi  tersebut  dan  dengan  masukan  dari  Mitra kerjasama,  maka  pelaksanaan  Dosen  Berkarya  disepakati  dengan  metode  daring,  dengan waktu pelaksanaan ditetapkan Bersama.

## Tanggung Jawab Dosen
Dosen  merupakan  ahli  mata  pelajaran  yang  merancang,  mengembangkan,  dan menyampaikan  materi  dengan  menggunakan  berbagai  metode  dan  platform.  Mereka  membuat materi  pelajaran,  rencana  pembelajaran,  dan  kurikulum,  melakukan  penelitian  dan  kerja lapangan,  berinteraksi  dengan  siswa,  membantu  memproses  lamaran,  dan  juga  menghadiri wawancara, konferensi, dan pertemuan serta bekerja dalam berbagai peraturan. Tanggung jawab dosen termasuk mengembangkan materi pelajaran dan kurikulum, menginspirasi diskusi yang bermakna,  menghadiri  konferensi,  berkonsultasi  dengan  akademisi  dan  profesional  lain, mengawasi  mahasiswa  pascasarjana,  menilai  tugas,  dan  menjadi  anggota  aktif  universitas serta  bepergian  ke  luar  kota/negeri  untuk  memperluas  jaringan.  Singkatnya  dosen berkewajiban  untuk  melaksanakan  tridharma  perguruan  tinggi:  pendidikan  dan  ngajaran, penelitian  dan  pengabdian  masyarakat.  Untuk  menjadi  dosen  yang  sukses  harus  mampu menunjukkan keterampilan mendengarkan dan komunikasi  yang unggul  untuk  berkolaborasi dengan para profesional di dalam dan di luar disiplin ilmu mereka.
Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2021, Universitas Brawijaya (UB) meluncurkan program  Dosen  Berkarya  (DOKAR),  yang  memungkinkan  kerja  sama  antara  dosen  dengan lembaga atau instansi luar kampus. Selain memperluas pengalaman praktis dosen, program ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap kampus dan mahasiswa. Intan Rahmawati, Dosen Psikologi  UB,  menjelaskan bahwa program  DOKAR diadakan untuk  mengejar target Indikator  Kinerja  Utama  Perguruan  Tinggi  (IKU-PT).  Salah  satu  indikator  tersebut  adalah pengalaman  kegiatan  atau  kerja  dosen  di  luar  kampus.  Selain  itu,  jumlah  praktisi  yang mengajar  di  dalam  kampus  juga  termasuk  salah  satu  IKU-PT,  sehingga  output  yang diharapkan adalah bertambahnya ilmu yang didapat dari para praktisi berpengalaman kepada kampus.

## Dana Desa
Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  telah  mengamanatkan  alokasi  anggaran  untuk  desa  atau  dikenal  dengan  Dana Desa. Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran  negara  yang  akan  ditransfer  melalui  anggaran  daerah  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan di bidang pendidikan dan  kesehatan,  khususnya  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat.  untuk  mengentaskan
kemiskinan,  melaksanakan  pembangunan,  dan  memberikan  bantuan  keuangan  kepada lembaga-lembaga  di  desa,  salah  satunya  adalah  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Penggunaan  Dana  Desa  harus  diputuskan  bersama  melalui  musyawarah  perencanaan pembangunan  desa  (musrenbang).  Mulai  periode  2015-2023  sebesar  Rp.  Dana  Desa  yang telah disalurkan sebesar 537 triliun dengan rata-rata sebesar Rp. 1 miliar per desa per tahun

## 2. METODE
Pelaksanaan  kegiatan  Dosen  Berkarya  dalam  situasi  merebaknya  Pandemic  Covid-19, untuk  mengatasinya  Pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan,  diataranya  adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021. Berdasarkan kondisi tersebut dan dengan masukan dari Mitra kerjasama dalam  hal  ini  pemerintah  Kabupaten  Pacitan,  maka  pelaksanaan  Dosen  Berkarya  disepakati dengan  metode  daring,  dengan  waktu  pelaksanaan  ditetapkan  Bersama.  Participatory  Action Research  (PAR)  digunakan  dalam  pengabdian  ini  yang  melibatkan  partisipasi  aktif  dari kelompok  atau  komunitas  yang  menajdi  subjek  pengabdian.  Dalam  PAR,  bukan  hanya peneliti  yang  memiliki  peran  utama,  tetapi  juga  anggota  komunitas  yang  terlibat  secara langsung  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  refleksi.  Dengan  beberaoa  tahapan  utama dalam metodologi PAR:
a. Perencanaan  Bersama:  Komunitas  dan  tim  pengabdian  bekerjasama  untuk merencakan  konsep  pengabdian  yang  melibatkan  identifikasi  masalah  atau  isu  yang relevan dan perumusan pertanyaan pengabdian.
b. Pelaksanaan Tindakan: Setelah perencaan, tindakan konkret diambil untuk mengatasi masalah  atau  isu  yang  diidentifikasi.  Komunitas  dalam  hal  ini  pemerintah  pacitan terlibat dalam pelaksanaan ini, dan bisa mencakup dalam kegiatan penyuluhan.
c. Pengembangan  Pengetahuan  Bersama:  Salah  satu  tujuan  utama  PAR  adalag menciptakan pengetahuan bersama antara tim pengabdian dan subjek pengabdian atau komunitas.  Ini  dapat  mengarah  pada  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  msalah yang  dihadapi  dan  memperkuat  kapasitas  komunitas  untuk  mengatasi  masalah tersebut.
Melalui dari dengan berbagai permasalahan Mitra tersebut disampaikan tentang teori dan diskusi mengenai:
a. Teori dan atau konsep mengenai
1) Manajemen Strategi dan Perencanaan Strategi Sektor Public
2) Peraturan peundang-undangan yang terkait
3) Analisis potensi desa
4) Perencanaan Bisnis
5) Studi Kelayakan Bisnis
6) BUMDes sebagai Unit Wadah Aktifitas Ekonomi di Pedesaan.
b. Diskusi/Tanya Jawab
c. Studi Kasus
d. Diharapkan ada tindak lanjut di lapangan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Pacitan  terletak  di  barat  daya  dari  Provinsi  Jawa  Timur  yang  berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten  Ponorogo  (Jawa  Timur)  dan  Kabupaten  Wonogiri  (Jawa  Tengah),  sebelah  timur berbatasan  dengan  Kabupaten  Trenggalek  (Jawa  Timur),  sebelah  selatan  berbatasan  dengan Samudra  Hindia  dan  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kabupaten  Wonogiri  (Jawa  Tengah). Posisi koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara 7,920 - 8,290 Lintang Selatan dan 110,900 –  111,430  Bujur  Timur.  Luas  wilayah  di  Kabupaten  Pacitan  mencapai  1.389,87  km2  yang terbagi menjadi 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 166 desa.
Berdasarkan pernyataan Bupati Pacitan (2018) menyebutkan bahwa ada sebanyak 21 desa dari 166 desa di Kabupaten Pacitan yang masih tertinggal. Minimnya infrastruktur pendukung terutama  sarana  jalan  dan  listrik  menjadi  penyebab  utama  ketertinggalan  sejumlah    desa. Permasalahan infrastruktur tersebut juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di  suatu  wilayah.  Berdasarkan  data  dari  pemerintah  Kabupaten  Pacitan  tercatat  angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan mencapai 14,54 persen atau sebanyak 80,82 ribu jiwa pada tahun 2020.
Pelaksanaan  kegiatan  Dosen  Berkarya  dalam  situasi  merebaknya  Pandemic  Covid-19, untuk  mengatasinya  Pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan,  diataranya  adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021. Berdasarkan kondisi tersebut dan dengan masukan dari Mitra kerjasama, maka  pelaksanaan  Dosen  Berkarya  disepakati  dengan  metode  daring,  dengan  waktu pelaksanaan  ditetapkan  Bersama.  Melalui  dari  dengan  berbagai  permasalahan  Mitra  tersebut disampaikan tentang teori dan diskusi mengenai:
a. Teori dan atau konsep mengenai
1) Manajemen Strategi dan Perencanaan Strategi Sektor Public
2) Peraturan peundang-undangan yang terkait
3) Analisis potensi desa
4) Perencanaan Bisnis
5) Studi Kelayakan Bisnis
6) BUMDes sebagai Unit Wadah Aktifitas Ekonomi di Pedesaan.
b. Diskusi/Tanya Jawab
c. Studi Kasus
d. Diharapkan ada tindak lanjut di lapangan.
Dalam  menangani  berbagai  permasalahan  tersebut  maka  perlu  adanya  penyusunan rencana  pembangunan.  Rencana  pembangunan  tersebut  berfungsi  sebagai  penuntun  arah untuk  meminimalisasi  ketidakpastian  dan  meminimalisasi  inefisiensi.  Penyusunan  rencana pembangunan yang dibuat pada tingkat desa harus menyesuaikan atau mengacu pada dengan rencana pembangunan tingkat kabupaten/kota. Rencana pembangunan tingkat desa juga harus disusun  berdasarkan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  serta  memanfaatkan  seluruh  potensi atau  sumber  daya  yang  dimiliki.  Dengan  demikian,  diharapkan  hasil  implementasi  rencana pembangunan  tersebut  dapat  mengurangi  ketimpangan,  mengentaskan  kemiskinan, memberdayakan masyarakat, dan lain sebagainya.
Selain  memerlukan  adanya  sinergitas  rencana  pembangunan,  pemerintah  desa  juga memerlukan adanya bantuan dana dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa. Oleh karena itu, pemerintah pusat meluncurkan program Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan  pelayanan  publik,  mengentaskan  kemiskinan,  memajukan  perekonomian, mengatasi  kesenjangan  pembangunan,  dan  memperkuat  masyarakat  desa  sebagai  subjek pembangunan.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  222/PMK.07/2020 Bab  VII  terkait  penggunaan  Dana  Desa  menyebutkan  bahwa  penggunaan  Dana  Desa diprioritaskan  untuk  program-program  pemulihan  ekonomi  dan  pengembangan  sektor prioritas  di  desa.  Dalam  hal  ini,  penggunaan  Dana  Desa  untuk  program  pemulihan  ekonomi diprioritaskan untuk jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Proses  pembangunan  di  desa,  dapat  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  dan  lembaga  dengan harapan  dapat  mengembangkan  potensi  desa,  menyediakan  sarana  prasarana  desa,  serta meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  upaya  mewujudkan  hal  tersebut,  maka menurut  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  telah  memberikan  ruang  serta dukungan  agar  desa  mempunyai  suatu  lembaga  yang  berbentuk  badan  usaha  yang  mampu untuk  mengembangkan  serta  menggerakkan  perekonomian  desa.  Terdapat  suatu  lembaga  di desa yang dapat  melaksanakan pembangunan dalam  segala bidang yaitu  Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes).  BUMDes  adalah  wadah  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  desa  untuk melaksanakan  pemberdayaan  perekonomian  serta  non  perekonomian  desa.  Berdasarkan  UU
Nomor 6 tahun 2014 pasal 89 tentang desa mengatakan bahwa hasil BUMDes dimanfaatkan untuk  pengembangan  usaha,  pembangunan  desa,  pemberdayaan  masyarakat,  pemberian bantuan  untuk  masyarakat  miskin  melalui  hibah,  bantuan  sosial,  dan  kegiatan  dana  bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  Pasal  1  ayat  (2),  menyebutkan  bahwa  BUMDes  merupakan  badan  usaha  yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang  berasal  dari  kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset  (kekayaan),  jasa pelayanan, usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  mendukung  pemulihan  perekonomian  desa  yaitu  dengan melakukan peningkatan peran BUMDes.
Dalam mendorong peningkatan peran BUMDes agar lebih maksimal, maka perlu adanya pemilihan bisnis BUMDes yang sesuai dengan kajian prospek bisnis, potensi, peluang bisnis, kebutuhan  masyarakat  desa,  dan  kemungkinan  bisnis  di  desa.  Prospek  bisnis  adalah  hal-hal yang  mungkin  terjadi  dalam  suatu  hal  sehingga  berpotensi  menimbulkan  dampak  tertentu. Dalam  bisnis,  prospek  dapat  diartikan  sebagai  hal-hal  yang  memungkinkan  untuk memberikan  sesuatu  atau  sumbangsih  yang  besar  sehingga  roda  bisnis  dapat  terus  berputar. Paul  R.  Krugman  (2003)  menyebutkan  bahwa  prospek  adalah  peluang  yang  terjadi  karena adanya  usaha  seseorang  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  juga  untuk  mendapatkan profit  atau  keuntungan.  Sebuah  bisnis  (usaha)  yang  memiliki  prospek  bagus,  pastinya  akan lebih dipilih karena menjanjikan keuntungan yang besar. Prospek sering dihubungkan dengan peluang dan keuntungan. Secara sederhana, prospek dapat  dipahami sebagai  sebuah peluang yang  memperbesar  kemungkinan  seseorang  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Akan  tetapi, keuntungan  tidak  melulu  tergantung  kepada  prospek.  Sebagus  apapun  sebuah  prospek,  tetap tidak  akan  mampu  mendatangkan  keuntungan  jika  prospek  tersebut  tidak  dikelola  dengan baik.  Selain  memperhatikan  prospek  dalam  pemilihan  bisnis,  suatu  usaha  juga  harus memperhatikan  potensi.  Dalam  pemilihan  bisnis  BUMDes  dapat  melihat  berbagai  potensi yang  dimiliki  oleh  suatu  desa.  Potensi  desa  adalah  segenap,  seluruh  sumber  daya  alam, sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan  dikembangkan bagi  keberlangsungan dan perkembangan desa. Jenis prospek dan potensi desa dapat terdiri dari sumber daya alam (sungai, hutan pegunungan, dan lain-lain),  sumber  daya  manusia  (kader  kesehatan,  kader  pertanian,  dan  lain-lain),  sumber
daya  sosial  (Gapoktan,  LPM,  Karang  Taruna,  dan  lain-lain),  sumber  daya  ekonomi  (lahan- lahan  pertanian,  perkebunan,  peternakan,  dan  lain-lain).  Selain  membutuhkan  prospek  dan potensi,  suatu  usaha  juga  memerlukan  adanya  peluang  usaha.  Peluang  usaha  adalah kesempatan atau waktu yang tepat, yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang pengusaha  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Analisis  peluang  usaha  ini  terkait  erat  dengan strategi perusahaan dan ide bisnis baru. Analisis ini sangat berguna untuk  menyusun strategi perusahaan,  penjualan,  hingga  membuat  ide  bisnis  baru  karena  sebuah  bisnis  mempunyai tujuan  tertentu  yang  akan  dicapai.  Penentuan  potensi  dan  peluang  usaha  dapat  dilihat berdasarkan ciri-ciri yaitu orisinil, dapat mengantisipasi perubahan, benar-benar sesuai dengan keinginan, benar-benar teruji melalui riset atau percobaan, bersifat kreatif, adanya keyakinan untuk mewujudkannya, serta adanya rasa senang dalam menjalankannya.
Selain  menentukan  prospek,  potensi,  dan  peluang  bisnis.  BUMDes  juga  harus  mampu dalam melakukan pengelolaan keuangan. Mengelola keuangan adalah mengelola hal-hal yang berkaitan  dengan  penggunaan  modal  dan  pemilihan  sumber  dana.  Penggunaan  modal  terdiri dari  modal  kerja  (kas,  piutang,  persediaan,  dan  lain-lain),  investasi,  modal  tetap  (tanah, bangunan, peralatan, dan lain-lain), serta aktiva lain-lain. Sumber dana modal terdiri dari dana sendiri, dana pihak lain, dan dana pinjaman. Modal  kerja merupakan modal  yang digunakan untuk  membiayai  kegiatan  rutin  dan  dikeluarkan  secara  terus  menerus  dalam  satu  periode kegiatan (pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, dan lain sebagainya). Modal kerja harus  dikelola  dengan  baik  dan  tepat  agar  perusahaan  tidak  mengalami  kesulitan  dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.
Dalam  mengelola  keuangan  BUMDes  harus  memperhatikan  azaz-azaz  pengelolaan keuangan  desa  yang  meliputi  akuntabilitas,  transparansi,  dan  partisipatif.  Kemampuan pengelolaan  keuangan  ini  diharapkan  dapat  diterapkan  pada  semua  sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh desa. Terdapat tujuh sumber pendapatan desa yaitu dana desa, pendapatan  asli  daerah  (PADesa),  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  dana  bagian  dari  pajak  dan retribusi  daerah,  bantuan  keuangan  dari  APBD  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota,  hibah  dan sumbangan  pihak  ketiga,  serta  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Koordinasi  pembinaan pengelolaan  Dana  Desa  melibatkan  Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Dalam  Negeri, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Selain kementerian-kementerian tersebut, ada pula kementerian  dan  lembaga  terkait  lainnya  yang  berada  di  bawah  koordinasi  Kementerian Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  (PMK).  Seluruh  kementerian dan  lembaga-lembaga  tersebut  yang  nantinya  akan  melakukan  pengawasan  mengenai
pengelolaan Dana Desa.
Pengelolaan  Dana  Desa  tentu  tidak  mudah  untuk  dilakukan  mengingat  banyaknya kekurangan  dari  sisi  sumber  daya  manusia  kompeten  yang  dimiliki  oleh  suatu  desa.  Selain hambatan  dari  sisi  sumber  daya  manusia,  tentu  ada  tantangan-  tantangan  lain  dalam pengelolaan  keuangan  desa  seperti  regulasi.  Regulasi  yang  berubah-ubah  tentu  akan menyulitkan  dalam  pengimplementasian  Dana  Desa  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Pengelola  keuangan  desa  diharapkan  memiliki  kemampuan  yang  responsif  dan adaptif terhadap perubahan-perubahan regulasi tersebut. Selain regulasi, tantangan berikutnya yang harus dihadapi adalah kapasitas kepala desa beserta perangkat desa. Mengingat besarnya dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat kepada desa, maka perlu adanya peran kepala desa  yang  profesional  dan  berintegritas  sehingga  benar-benar  mampu  memanfaatkan  dana yang ada untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya peran semua pihak seperti BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa),  LKD  (Lembaga  Kemasyarakatan  Desa),  LAD (Lembaga  Adat  Desa),  dan  masyarakat  untuk  bersama-sama  menentukan  prioritas-prioritas pembangunan  yang  menguntungkan  bagi  semua  pihak  dikarenakan  adanya  keterbatasan anggaran  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa.  Selain  itu,  dihadapkan  seluruh  pihak  tersebut juga ikut mengawasi proses pengeluaran Dana Desa tersebut agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya  oleh  masyarakat.  Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dalam  penggunaan  Dana Desa  tersebut  maka  kepala  desa  beserta  perangkat  desa  yang  ada  perlu  melakukan  publikasi dan pelaporan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Dalam  pengimplementasian  Dana  Desa,  tentu  akan  ada  tarik-menarik  kepentingan  dari berbagai pihak yang harus dibicarakan bersama agar tercapai sebuah kesepakatan. Misalnya, dalam  penyelenggaraan  Musdes  RKP-Desa  untuk  menyusun  perencanaan  desa  yang menentukan  arah  pembangunan  desa  pada  masa  yang  akan  datang  harus  didasarkan  pada kebutuhan  bukan  keinginan  semata,  harus  disusun  untuk  mencapai  kualitas  pembangunan bukan formalitas belaka, serta perlu adanya upaya dalam meminimalisir terjadinya kesalahan prosedur,  administrasi,  hingga  penyimpangan  anggaran  agar  pelaksanaan  kegiatan pembangunan desa dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Dalam upaya untuk memastikan bahwa pembangunan desa yang dilakukan atau kegiatan BUMDes  yang  dijalankan  benar-benar  layak  untuk  diimplementasikan,  maka  perlu diselenggarakan  kajian  berupa  studi  kelayakan  bisnis.  Studi  kelayakan  bisnis  adalah  suatu laporan  hasil  studi  secara  rinci  dan  sistematis  mengenai  rencana  suatu  investasi  (berbentuk fisik dan berorientasi jangka panjang). Fungsi dari studi kelayakan bisnis yaitu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen tentang suatu investasi, dasar untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, serta dasar dalam pengajuan permohonan kredit. Kegunaan studi kelayakan bisnis yaitu dapat memberikan informasi bagi pembacanya mengenai nilai rencana investasi,  biaya operasi  rencana investasi,  hasil dan prospek rencana investasi,  kemungkinan pelaksanaan  investasi,  dan  lain  sebagainya  yang  berkaitan  dengan  rencana  investasi.  Studi kelayakan  bisnis  ini  tentu  akan  dibutuhkan  oleh  banyak  pihak  seperti  investor,  manajemen, kreditur (bank), dan pemerintah.

## 4.   SIMPULAN
Simpulan dapat bersifat generalisasi temuan sesuai permasalahan pengabdian, dapat pula berupa  rekomendatif  untuk  langkah  selanjutnya.  Saran  dapat  berupa  masukan  bagi  peneliti berikutnya,  dapat  pula  rekomendasi  implikatif  dari  temuan  pengabdian.  Kabupaten  Pacitan terbagi  menjadi  12  kecamatan,  5  kelurahan,  dan  166  desa.  Berdasarkan  pernyataan  Bupati Pacitan (2018) menyebutkan bahwa ada sebanyak 21 desa dari 166 desa di Kabupaten Pacitan yang  masih  tertinggal.  Minimnya  infrastruktur  pendukung  terutama  sarana  jalan  dan  listrik menjadi  penyebab  utama  ketertinggalan  sejumlah    desa.  Permasalahan  infrastruktur  tersebut juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah. Berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Pacitan tercatat angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan mencapai 14,54 persen atau sebanyak 80,82 ribu jiwa pada tahun 2020.
Dalam  menangani  berbagai  permasalahan  tersebut  maka  perlu  adanya  penyusunan rencana  pembangunan.  Rencana  pembangunan  tersebut  berfungsi  sebagai  penuntun  arah untuk  meminimalisasi  ketidakpastian  dan  meminimalisasi  inefisiensi.  Penyusunan  rencana pembangunan yang dibuat pada tingkat desa harus menyesuaikan atau mengacu pada dengan rencana pembangunan tingkat kabupaten/kota. Rencana pembangunan tingkat desa juga harus disusun  berdasarkan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  serta  memanfaatkan  seluruh  potensi atau  sumber  daya  yang  dimiliki.  Dengan  demikian,  diharapkan  hasil  implementasi  rencana pembangunan  tersebut  dapat  mengurangi  ketimpangan,  mengentaskan  kemiskinan,  dan
mampu untuk memberdayakan masyarakat.
Dalam mendorong peningkatan peran BUMDes agar lebih maksimal, maka perlu adanya pemilihan bisnis BUMDes yang sesuai dengan kajian prospek bisnis, potensi, peluang bisnis, kebutuhan  masyarakat  desa,  dan  kemungkinan  bisnis  di  desa.  Selain  menentukan  prospek, potensi,  dan  peluang  bisnis.  BUMDes  juga  harus  mampu  dalam  melakukan  pengelolaan keuangan  dengan  memperhatikan  azaz-azaz  pengelolaan  keuangan  desa  yang  meliputi akuntabilitas,  transparansi,  dan  partisipatif.  Mengelola  keuangan  adalah  mengelola  hal-hal yang  berkaitan  dengan  penggunaan  modal  dan  pemilihan  sumber  dana.  Penggunaan  modal terdiri dari modal kerja (kas, piutang, persediaan, dan lain-lain), investasi, modal tetap (tanah, bangunan, peralatan, dan lain-lain), serta aktiva lain-lain. Sumber dana modal terdiri dari dana sendiri, dana pihak lain, dan dana pinjaman. Modal  kerja merupakan modal  yang digunakan untuk  membiayai  kegiatan  rutin  dan  dikeluarkan  secara  terus  menerus  dalam  satu  periode kegiatan (pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, dan lain sebagainya). Modal kerja harus  dikelola  dengan  baik  dan  tepat  agar  perusahaan  tidak  mengalami  kesulitan  dalam memenuhi  kewajiban-kewajibannya.  Dalam  upaya  untuk  memastikan  bahwa  pembangunan desa  yang  dilakukan  atau  kegiatan  BUMDes  yang  dijalankan  benar-benar  layak  untuk diimplementasikan, maka perlu diselenggarakan kajian berupa studi kelayakan bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementerian  Keuangan.  (2020).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  222/PMK.07/2020. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  222/PMK.07/2020  Tentang  Pengelolaan  Dana Desa.
Krugman,  Paul  R.  et  al.  2012.  International  Economics:  Theory  and  Policy.  9 th Edition. Perason: Boston
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan  Tinggi.
(2012). Retrieved 4 6, 2017, from Portal Mahkamah Konstitusi: https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/1f32ffaa83 555e001038d1e0cda7b281849acef2d.pdf
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015,  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan  dan  Pembubaran  Badan  Usaha Milik Desa