## Perancangan Multimedia Pembelajaran untuk Terapi Anak Berkebutuhan Khusus
Moyo Hady Poernomo, Wing Wahyu Winarno, Sukoco

## Ekstraksi Data Hyperterminal untuk Menerima Data dari Timbangan Digital Menggunakan Metode Mesin Turing
Luqman Affandi, Dian Wahyuningsih, Evy Sophia

## Rancang Bangun Aplikasi Penjadwalan Bimbingan PKL dan Skripsi Berbasis Android
Vincentius Adhien Nugroho, Paulus Lucky Tirma Irawan, Kestrilia Rega Prilianti
Analisa Kesenjangan Proses Bisnis Perencanaan Produksi Operasional Berdasarkan Solusi Best Practice SAP (Studi Kasus: PT Perkebunan Nusantara XI)
Agnesia Anggun, Sholiq, Mahendrawathi

## Implementasi Penugasan Kuadratik dengan Metode Open Space dan Rectangular Grid
Anis Zubair
Penerapan Metode Fuzzy Control untuk Menentukan Harga Jual Barang Berdasarkan Jumlah Persediaan dan Tingkat Penjualan Bambang Nurdewanto

## Strategi Pengembangan Lingkungan Industri Kecil
Rokok di Kabupaten Pasuruan Sri Esti Trisno Sami

## Penentuan Prioritas Mahasiswa dalam Memilih Antivirus dengan Menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus di STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang)
Liduina Asih Primandari

## PENGANTAR REDAKSI
STIKI Informatika Jurnal (SMATIKA Jurnal) merupakan jurnal yang diterbitkan  oleh  Lembaga  Penelitian  &  Pengabdian  kepada  Masyarakat (LPPM), Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI) Malang.
Pada  edisi  ini,  SMATIKA  Jurnal  menyajikan  naskah  dalam  bidang sistem  informasi,  jaringan,  pemrograman  web,  perangkat  bergerak  dan sebagainya.  Redaksi  mengucapkan  terima  kasih  dan  selamat  kepada Pemakalah  yang  diterima  dan  diterbitkan  dalam  edisi  ini,  karena  telah memberikan kontribusi penting pada pengembangan ilmu dan teknologi.
Pada kesempatan ini, redaksi kembali mengundang dan memberi kesempatan  kepada  para  Peneliti  di  bidang  Teknologi  Informasi  untuk mempublikasikan  hasil-hasil  penelitiannya  melalui  jurnal  ini.    Bagi  para pembaca  yang  berminat,  Redaksi  memberi  kesempatan  untuk berlangganan.
Akhirnya Redaksi berharap semoga artikel-artikel dalam jurnal ini bermanfaat  bagi  para  pembaca  khususnya  dan  bagi  perkembangan  ilmu dan teknologi di bidang Teknologi Informasi pada umumnya.

## Pelindung
Yayasan Perguruan Tinggi Teknik Nusantara
Penasehat Ketua STIKI
Pembina Pembantu Ketua Bidang Akademik STIKI

## Mitra Bestari
Prof. Dr. Ir. Kuswara Setiawan, MT (UPH Surabaya) Dr. Ing. Setyawan P. Sakti, M.Eng (Universitas Brawijaya)
Ketua Redaksi Subari, M.Kom

## Section Editor
Jozua F. Palandi, M.Kom Nira Radita, S.Pd., M.Pd
Layout Editor Saiful Yahya, S.Sn, MT.
Tata Usaha/Administrasi Muh. Bima Indra Kusuma

## SEKRETARIAT
Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI) Malang

## SMATIKA Jurnal
Jl. Raya Tidar 100 Malang 65146 Tel. +62-341 560823 Fax. +62-341 562525 Website: jurnal.stiki.ac.id E-mail: jurnal@stiki.ac.id, lppm@stiki.ac.id

## DAFTAR ISI
Perancangan  Multimedia  Pembelajaran  untuk  Terapi  Anak Berkebutuhan Khusus .................................................................
01 - 09
Moyo Hady Poernomo, Wing Wahyu Winarno, Sukoco
Ekstraksi  Data  Hyperterminal  untuk  Menerima  Data  dari Timbangan Digital Menggunakan Metode Mesin Turing............... 10 - 14 Luqman Affandi, Dian Wahyuningsih, Evy Sophia Rancang Bangun Aplikasi Penjadwalan Bimbingan PKL dan Skripsi Berbasis Android.......................................................................... 15 - 20
Vincentius  Adhien  Nugroho,  Paulus  Lucky  Tirma  Irawan,  Kestrilia
Rega Prilianti Analisa  Kesenjangan  Proses  Bisnis  Perencanaan  Produksi
Operasional  Berdasarkan  Solusi  Best  Practice  SAP  (Studi  Kasus:
PT. Perkebunan Nusantara XI)...................................................... 21 - 26 Agnesia Anggun, Sholiq, Mahendrawathi Implementasi Penugasan Kuadratik dengan Metode Open Space dan Rectangular Grid................................................................... 26 - 31 Anis Zubair Penerapan Metode Fuzzy Control untuk Menentukan Harga Jual Barang Berdasarkan Jumlah Persediaan dan Tingkat Penjualan 32 – 36 Bambang Nurdewanto Strategi  Pengembangan  Lingkungan  Industri  Kecil  Rokok  di Kabupaten Pasuruan.................................................................... 37 – 41 Sri Esti Trisno Sami Penentuan Prioritas Mahasiswa dalam Memilih Antivirus dengan Menggunakan  Analytic  Hierarchy  Process  (AHP)  (Studi  Kasus  di STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang)...................................... 42 – 50 Liduina Asih Primandari

## Undangan Makalah
SMATIKA Jurnal Volume 06, Nomor 01 Tahun 2016

## Strategi Pengembangan Lingkungan Industri Kecil Rokok di Kabupaten Pasuruan

## Sri Esti Trisno Sami
Manajemen Informatika, STMIK Pradnya Paramita Email: sriestits2@gmail.com

## ABSTRACT
Industri  hasil  tembakau  yang  terdapat  di  Kabupaten  Pasuruan  memiliki  skala  usaha  yang beragam  mulai  dari  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  sampai  dengan  perusahaan  besar.  Pada saat ini banyak sekali industri hasil tembakau yang tutup disebabkan adanya ketentuan di bidang cukai  yang  menyangkut  batasan  luasan  brak  yang  paling  tidak  harus  seluas  200  meter  persegi. Bagi perusahaan besar, ketentuan tersebut tidak menjadi masalah, namun bagi usaha mikro dan kecil  ketentuan  tersebut  telah  memaksa  mereka  menutup  usahanya.  Ketentuan  ini  memudahkan dalam  pemantauan  industri  hasil  tembakau,  namun  telah  menyebabkan  banyaknya  pemutusan hubungan  kerja  (PHK).  Sebelum  adanya  ketentuan  tersebut,  di  Kabupaten  Pasuruan  terdapat sekitar  150  industri  hasil  tembakau,  akibat  ketentuan  tersebut,  IHT  yang  bertahan  berjumlah sekitar 91 perusahaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berencana membangun Lingkungan  Industri  Kecil  (LIK)  Rokok  guna  mengantisipasi  dampak  berlakunya  ketentuan tersebut,  agar  industri  kecil  rokok  tetap  dapat  bertahan  sehingga  tidak  terjadi  PHK  yang  lebih besar.
Kata kunci : Industri, industri kecil, rokok

## 1. PENDAHULUAN
Kabupaten  Pasuruan  dikaruniai  tanah yang  subur  dan  cocok  untuk  berbagai  jenis tanaman,  di  antaranya  tanaman  tembakau.
Pada  saat  ini  luas  lahan  yang  digunakan untuk budidaya tembakau sekitar 100 hektar. Dengan  berkembangnya  tanaman  tembakau tumbuh  juga  industri  pengolahan  hasil tembakau.  Pasokan  bahan  baku  selain berasal  dari  lokal  Kabupaten  Pasuruan  juga didukung dari daerah lain seperti
Probolinggo  dan  Jember.  Dari  kegiatan industri pengolahan hasil tembakau dihasilkan  penerimaan  negara  dari  cukai rokok. Sejak tahun 2008 Pemerintah mengalokasikan  penerimaan  cukai  tersebut dalam  bentuk  Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Hasil Tembakau  (DBHCHT)  bagi  Pemerintah Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2009 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  84/PMK.07/2008  tentang Penggunaan  Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Hasil Tembakau  dan  Sanksi  Atas  penyalahgunaan Alokasi  Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Hasil Tembakau  disebutkan  pada  Pasal  2  ayat  (1) penggunaan  dana  bagi  hasil  cukai  hasil tembakau  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  66A  ayat  (1)  Undang-Undang  11
Tahun  1995  tentang  Cukai  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, digunakan untuk mendanai:
1. Peningkatan kualitas bahan baku;
2. Pembinaan industri;
3. Pembinaan lingkungan sosial;
4. Sosialisasi  ketentuan  di  bidang  cukai; dan/atau
5. Pemberantasan  barang  kena  cukai ilegal.
Dalam  Peraturan  Gubernur  Jawa Timur  Nomor  37  tahun  2011  tentang Pedoman  Umum  Penggunaan  Dana  Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur, Pasal  7  disebutkan  pembinaan  industri sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat (1)  huruf  b  digunakan  untuk  pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi:
1. Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau;
2. Penerapan  ketentuan  terkait  Hak  Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
3. Pembentukan  kawasan  industri  hasil tembakau;
4. Pemetaan industri hasil tembakau;
5. Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah  (UKM)  hasil  tembakau  dan
koperasi  dengan  industri  besar  hasil tembakau;
6. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau/rokok;
7. Peningkatan  dan  pengembangan  proses industri  hasil  tembakau  dengan  kadar tar dan nikotin rendah;
8. Penerapan Good Manufacture Practices (GMP)  dalam  rangka  peningkatan kualitas produk hasil tembakau;
9. Penerapan Social
Responsibility Tobacco  Program (SRTP)  dan Social
Responsibility Program (SRP); 10. Pembinaan legalitas industri hasil tembakau/rokok;
11. Pembinaan  dan  fasilitasi  dalam  rangka penguatan  pedagang  dan  industri  hasil tembakau/rokok;
12. Peningkatan  sistem jaminan mutu tembakau dan rokok;
13. Peningkatan  kompetensi  laboratorium uji;
14. Peningkatan  kualitas,  kompetensi  dan manajerial  SDM  aparat,  pelaku  usaha dan  masyarakat  di  lingkungan  industri rokok;
15. Peningkatan  dan  pengembangan  pasar dalam/luar negeri industri hasil tembakau;
16. Pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau.
Industri  hasil  tembakau  yang  terdapat  di Kabupaten  Pasuruan  memiliki  skala  usaha yang  beragam  mulai  dari  usaha  mikro,  kecil dan  menengah  sampai  dengan  perusahaan besar.  Pada  saat  ini  banyak  sekali  industri hasil  tembakau  yang  tutup  disebabkan adanya  ketentuan  di  bidang  cukai  yang menyangkut batasan luasan brak yang paling tidak  harus  seluas  200  meter  persegi.    Bagi perusahaan  besar,  ketentuan  tersebut  tidak menjadi  masalah,  namun  bagi  usaha  mikro dan  kecil  ketentuan  tersebut  telah  memaksa mereka  menutup  usahanya.  Ketentuan  ini memudahkan  dalam  pemantauan  industri hasil  tembakau,  namun  telah  menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).  Sebelum  adanya  ketentuan  tersebut, di  Kabupaten  Pasuruan  terdapat  sekitar  150 industri  hasil  tembakau,  akibat  ketentuan tersebut,  IHT  yang  bertahan  berjumlah sekitar  91  perusahaan.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  berencana membangun  Lingkungan  Industri  Kecil (LIK)  Rokok  guna  mengantisipasi  dampak berlakunya  ketentuan  tersebut,  agar  industri kecil  rokok  tetap  dapat  bertahan  sehingga tidak terjadi PHK yang lebih besar.
Pembangunan  Lingkungan  Industri Kecil  (LIK)  Rokok  membutuhkan  kajian yang  komprehensif  menyangkut  kesesuaian tata  ruang,  AMDAL,  kedekatan  dengan bahan baku dan pemasaran, akses
transportasi, sarana dan prasarana yang harus disediakan,  berapa  unit  brak  yang  harus dibangun  terkait  dengan  potensi  yang tersedia  dan  kelayakan  pembangunannya ditinjau  dari  aspek  pelayanan  dan  aspek ekonomi.    Di  Lingkungan  Industri  Kecil (LIK)  rokok  tersebut  juga  perlu  dilengkapi dengan  laboratorium  uji  nikotin  dan  tar. Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  maka  perlu disusun dokumen perencanaan tentang Strategi  Pengembangan  Lingkungan  Industri Kecil (LIK) Rokok. Maksud kegiatan ini adalah dimaksudkan  agar  tersedia  sebuah  dokumen perencanaan tentang Strategi  Pengembangan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Rokok. Tujuan kegiatan Strategi Pengembangan  Lingkungan  Industri  Kecil (LIK) Rokok ini adalah: 1. Tersedianya dokumen perencanaan untuk mengembangkan Lingkungan Industri Kecil (LIK) rokok di Kabupaten Pasuruan. 2. Tersedianya strategi dan arahan komprehensif bagi pengembangan industri rokok di Kabupaten Pasuruan. Sasaran kegiatan Penyusunan Perencanaan Strategi Pengembangan Lingkungan  Industri  Kecil  (LIK)  Rokok  di Kabupaten Pasuruan adalah: a. Diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan  dalam  perencanaan  pembangunan menyangkut strategi pengembangan
Lingkungan Industri Kecil (LIK) Rokok di Kabupaten Pasuruan. b. Pembangunan Lingkungan Industri
Kecil  (LIK)  memperhatikan  segala aspek sebagaimana  yang tertuang dalam strategi dan arahan yang telah disusun.
Pendahuluan mencakup latar belakang  atas  isu  atau  permasalahan  serta urgensi  dan  rasionalisasi  kegiatan  (penelitian atau  pengabdian).  Tujuan  kegiatan  dan rencana  pemecahan    masalah    disajikan dalam  bagianini.  Tinjauan  pustaka  yang relevan  dan  pengembangan    hipotesis    (jika ada) dimasukkan  dalam  bagian  ini.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  studi  yang  digunakan dalam  penyusunan  Strategi  Pengembangan Lingkungan Industri Kecil Rokok menggunakan konsep sebagai berikut: a. Pendekatan intersektoral
holistik (komprehensif), yaitu:
Pendekatan  perencanaan  yang  bertumpu pada  perencanaan  yang  menyeluruh  dan selalu  terkait  dengan  sektor-sektor  lain serta  wilayah  dengan  skala  lebih  luas secara  regional  atau  nasional.  Sehingga pada tahap selanjutnya didapatkan koordinasi,  sinkronisasi  dan  integrasi dengan sektor terkait.
b. Pendekatan masyarakat ( community
approach ), yaitu:
Pendekatan perencanaan pada masyarakat ini  melalui  dialog  maupun  dengan  daftar isian/kuesioner  antara  perencana  dan masyarakat maupun pihak terkait, sehingga sehingga memungkinkan masyarakat  untuk  melaksanakan  haknya, yakni  memberikan  masukan  berupa informasi,  data,  tanggapan,  dan  saran- saran  serta  keberatan.  Dengan  demikian diharapkan  Pengembangan  Lingkungan Industri  Kecil  Rokok  di  Kabupaten Pasuruan  lebih  responsif,  aspiratif  dan akomodatif (mewadahi) berbagai kepentingan  seluruh  lapisan  masyarakat, sehingga nantinya lebih mudah dioperasionalkan.
c. Pendekatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yaitu: Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi  sebagai  salah  satu  pendekatan perencanaan  pembangunan  terbukti  tidak selamanya  sesuai  untuk  diterapkan. Struktur  perekonomian  wilayah  yang baik  adalah  terjadinya  keseimbangan pertumbuhan antara sektor agraris/tradisional dan sektor industri/modern. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi juga harus diimbangi  oleh  pemberdayaan  ekonomi rakyat, sehingga diharapkan terjadi persaingan yang sehat antara para pelaku ekonomi di suatu wilayah. Pendekatan pengelolaan, yaitu: Menyangkut aspek administrasi keuangan, hukum, dan perundang- undangan,  agar  rencana  dapat  diterapkan melalui koordinasi antara instansi vertikal di  daerah  dan  dinas  otonom  dalam pelaksanaan dan pengendalian rencana.
d. Pendekatan sosial budaya, yaitu:
Pendekatan ini memandang wilayah studi sebagai satu kesatuan ruang sosial ( social space )  dengan  masyarakatnya  yang beragam  serta  mempunyai  budaya  dan tata  nilai  ( norm  and  value )  tersendiri. Oleh  sebab  itu,  dalam  Pengembangan Lingkungan  Industri  Kecil  Rokok  ini akan dicermati karakteristik sosial budaya  masyarakat.  Diharapkan  melalui pendekatan  ini  akan  dapat  dihindari kemungkinan  terjadinya  benturan  sosial yang  dapat  berdampak  negatif  terhadap pembentukan  Lingkungan  Industri  Kecil Rokok di Kabupaten Pasuruan.
e. Pendekatan Konservasi Lingkungan, yaitu:
Setiap  kegiatan  pengembangan  kawasan yang  akan  mengubah  tata  ruang  wilayah perlu  dilakukan  secara  lebih  berhati-hati agar  tidak  mengganggu  daya  dukung ekosistem  dan  menurunnya/hilangnya keaneka-ragaman hayati. Melalui pendekatan ini diharapkan pengembangan  kawasan  justru  akan meningkatkan  daya  dukung  wilayah. Untuk  itu  Pengembangan  Lingkungan Industri  Kecil  Rokok  di  Kabupaten Pasuruan  harus  memperhatikan  dampak yang  ditimbulkannya  terhadap  ekosistem wilayah  dan  penduduk  sekitarnya,  agar selaras dengan azas dan tujuan pembangunan yang
berkelanjutan
( sustainable development ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa  Kebijakan  Bagi  Industri  Pengolahan Tembakau
a. Kebijakan UU 28 Tahun 2009 Tata Cara Pemberian,  Pembekuan  dan  Pencabutan Nomor  Pokok  Pengusaha  Barang  Kena Cukai  Untuk  Pengusaha  Pabrik  dan Importir Hasil Tembakau Undang-undang  ini  mengatur  mengenai Tata  Cara  Pemberian,  Pembekuan  dan Pencabutan  Nomor  Pokok  Pengusaha Barang  Kena  Cukai  Untuk  Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau dan penjabarannya berisi pokok-pokok pengaturan usaha tembakau terkait dengan prasyarat dalam pengajuan usaha. Maka pasal yang terkait langsung dengan kondisi  eksisting  strategi  pengembangan lingkungan industri kecil rokok
b. Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  200
Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Pemberian,  Pembekuan  dan  Pencabutan Nomor  Pokok  Pengusaha  Barang  Kena Cukai  Untuk  Pengusaha  Pabrik  Dan Importir Hasil Tembakau Peraturan  ini  membahas  mengenai persyaratan  teknis  bagi  pengusaha ataupun perusahaan pengolahan tembakau  dan  berikut  merupakan  pasal yang terkait dengan strategi pengembangan Lingkungan Industri
Kecil Rokok.
c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37  Tahun  2011  Mengenai  Pedoman Umum  Penggunaan  Dana  Bagi  Hasil
Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur Terkait  dengan  potensi  nilai  produksi industri  pengolahan  tembakau,  maka peraturan  gubernur  ini  disusun  sebagai Pedoman  Umum  Penggunaan  Dana Bagi  Hasil  Cukai  Hasil  Tembakau. Berikut  merupakan  pasal  yang  terkait langsung  dengan  keberadaan  strategi pengembangan Lingkungan Industri Kecil Rokok. Anggaran  mengenai  Dana  Bagi  Hasil Cukai  Hasil  Tembakau  di  Kabupaten Pasuruan  dimulai  pada  tahun  2008 dengan road  map skala  prioritas penggunaan dana Berdasarkan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik  Indonesia  dapat  diilustrasikan sebagai berikut:
Gambar 1. Road Map Skala Prioritas Penggunaan DBH CHT
Mengacu  pada road  map pembagian hasil  cukai  hasil  tembakau  dari  skala prioritasnya,  dana  yang  telah  dialokasikan Disperindag Kabupaten Pasuruan untuk fasilitas  dan  barang  bagi  usaha  pengolahan tembakau  dan  rokok  tidak  dapat  dikeluarkan untuk  pengadaan  barang  secara  langsung, namun dengan program pembinaan secara tak langsung  dapat  memperbaiki  kualitas  sumber daya pada produk pengolahan tembakau.
Kebijakan  yang  diterapkan oleh Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten Pasuruan  dilakukan  dengan  alasan  bahwa pengolahan  tembakau  ini  memiliki  beberapa permasalahan  krusial  yang  menyebabkan
jatuhnya  sebuah usaha pengolahan tembakau. Permasalahan tersebut antara lain:
1. Persaingan usaha
2. Gerakan anti rokok
3. Keterbatasan bahan baku
4. Regulasi:
a. Tarif pita cukai
b. Luas  bangunan  pabrik  minimal  200 meter persegi (PMK 200/PMK.04/2008) c. Satu kelompok/golongan sesuai golongan pengusaha pabriknya dengan satu tarif (PMK
191/PMK.04/2010) Program  umum  yang  dicanangkan untuk  meminimalisir  sedini  mungkin  kondisi kebangkrutan  dengan  menggunakan  DBH CHT antara lain:
1. pembinaan  kemampuan  dan  ketrampilan kerja  masyarakat di  lingkungan    industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil  bahan  baku  industri  hasil tembakau; 2. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan Industri Hasil Tembakau;
3. pelatihan  bagi tenaga  kerja  industri  hasil tembakau; dan/atau
4. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan  industri  hasil  tembakau dalam  rangka  pengentasan  kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,  dilaksanakan  antara  lain  melalui bantuan permodalan dan sarana produksi. 4. KESIMPULAN Berdasarkan analisa yang telah
dilakukan  dengan  memperhatikan  fakta-fakta lapangan,  maka  berikut ini  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. berdasarkan  hasil  analisis  kebijakan, terdapat 39 industri rokok yang memiliki lahan  usaha  di  bawah  200  meter 2 .  Untuk tetap  dapat  beroperasi,  maka  ke-39 industri  rokok  tersebut  harus  tergabung dalam  Lingkungan  Industri  Kecil  (LIK) rokok;
2. berdasarkan  analisa growth-share pada tahun terakhir 2011, di mana nilai growth bernilai  negatif  dan  nilai share 4,01
(lebih dari dua) maka terkait perimbangan dana DBHCHT di Kabupaten Pasuruan masuk dalam
kategori sebagai sektor potensial;
3. berdasarkan  analisa  kelayakan  keuangan, diketahui  keuntungan  per  tahun  yang diperoleh  dari  industri  rokok  yang luasannya  kurang  dari  200  m 2 di
Kabupaten Pasuruan cukup besar,
sehingga tetap layak untuk tetap dikembangkan;
4. dilihat  dari  aspek  kelayakan  pasar, kegiatan  pemasaran  hasil  komoditas industri  rokok  di  Kabupaten  Pasuruan telah memiliki pasar tetap, yaitu Kalimantan,  Sumatera,  Sulawesi  dan beberapa  propinsi  lainnya.  Pola  kegiatan industri  kecil  rokok  di  Kabupaten
Pasuruan pada dasarnya dilakukan secara berkelompok, artinya masing-masing kelompok telah  memiliki pasar tersendiri terkait hasil olahan yang dihasilkan;
5. arahan  pengembangan  untuk  LIK  rokok Kabupaten  Pasuruan  terdiri  dari  arahan manajerial, arahan teknis dan pemasaran Berdasarkan analisa yang dilakukan,
maka disarankan:
1. perlu penyusunan kajian lanjutan meliputi:
- penyusunan  Studi  Kelayakan  LIK Rokok Kabupaten Pasuruan
- penyusunan  AMDAL  LIK  Rokok Kabupaten Pasuruan dan disahkan
- penyusunan  Masterplan  LIK  Rokok Kabupaten Pasuruan
- penyusunan DED LIK Rokok Kabupaten Pasuruan - penyusunan Kajian Strategi pemasaran rokok Kabupaten Pasuruan - penyusunan peraturan daerah
mengenai LIK rokok
2. pembangunan fisik LIK rokok Kabupaten Pasuruan segera dilaksanakan, mengingat adanya Peraturan Menteri Keuangan No.200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan
Pencabutan  Nomor  Pokok  Pengusaha Barang  Kena  Cukai  untuk  Pengusaha Pabrik  dan  Importir  Hasil  Tembakau, pemberian  Nomor  Pokok  Pengusaha Barang  Kena  Cukai  (NPPBKC)  akan diterapkan  tahun  2011  bahwa  ijin Nomor  Pokok  Pengusaha  Barang  Kena Cukai akan dicabut bila tidak menempati  LIK  rokok  dan  memiliki luas lahan minimal 200m 2 .
5. REFERENSI [1] Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Pasuruan. (2011). Kabupaten Pasuruan Dalam Angka Tahun 2010. [2] Clapham,  Ronald.  (1991).  Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES. [3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  (2002).  Kamus  Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga .
[4] Djojodipuro,  Marsudi.  (1992).  Teori Lokasi.  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.
[5] Hamilton and J. Linge. (1983). Spatial Analysis  Industry.  New  York:  John Wiley and Sons.
[6] Prasetyo,  Nino.  (2002).  Pemilihan Sektor-sektor  Industri  Potensial  Di Jawa  Bara  Dengan  Metode  Input Output. Surabaya: ITS.
[7] Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2011).  RTRW  Kabupaten  Pasuruan Tahun 2007-2027: Pemerintah Kabupaten Pasuruan. [8] Perdana,  Ginting.  (1995).  Mencegah dan Mengendalikan Pencemaran Industri. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. [9] Peraturan  Menteri  Perindustrian  No.
35/M-IND/PER/3/2010 tentang
Pedoman Teknis Kawasan Industri. [10] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 20/PMK.07/2009 tentang  Penggunaan  Dana  Bagi  Hasil Cukai  Hasil  Tembakau  dan  Sanksi
Atas  Penyalahgunaan  Alokasi  Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.
[11] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  84/PMK.07/2008 tentang  Penggunaan  Dana  Bagi  Hasil
Tembakau. [12] Peraturan Menteri Keuangan No.200/PMK.04/2008  tentang  Tata Cara  Pemberian,  Pembekuan  dan Pencabutan  Nomor  Pokok  Pengusaha
Barang  Kena  Cukai  untuk  Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.
[13] Peraturan  Pemerintah  No.  19  tahun 2003  tentang  Pengamanan  Rokok Bagi Kesehatan.
[14] Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009 Tentang Kawasan Industri.
[15] Townroe,  Peter.  (1987). Planning Industrial  Location.  Leonard  Hiil Books.