Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 641-645| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4164.641-645

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARTU  ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI  E-COMMERCE
Putu  Widhiatmika  Coryka,  I Nyoman  Putu  Budiartha,  Ni Made Puspasutari  Ujianti Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia widhiatmikacoryka@gmail.com,  budiarthaputu59@gmail.com,  puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Kontrak  elektronik  adalah  kontrak  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  melalui  media  elektronik,  masing-masing para  pihak  ketika  melakukan  negosiasi  tidak  perlu  melakukan  pertemuan  langsung  melainkan  menggunakan media elektronik seperti email . Saat ini kontrak elektronik telah mendapatkan keabsahan dan perlindungan oleh UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan  yang  sama  dengan  kontrak  tertulis  pada  perjanjian  kepemilikan  kartu  kredit  dan  mengungkapkan perlindungan  hukum  bagi  pemilik  kartu  kredit  dalam  melakukan  transaksi E-commerce .  Penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  Normatif.  Adapun  sumber  bahan  hukum    adalah  bahan hukum  primer  yaitu  bersumber  dari  Perundang-undangan  dan  sumber  bahan  hukum  sekunder  diambil  dari literatur-literatur  yang  relevan  dengan  masalah  yang  dikaji.  Setelah  data  penelitian  terkumpul,  selanjutnya diolah  dan  dianalisis  dengan  cara  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan hukum  yang  diberikan  Pasal  26  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  memberikan  perlindungan  bagi konsumen  dengan  mewajibkan  pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  jasa, untuk memenuhi jaminan dan atau atau  garansi  yang  disepakati.  Kontrak  elektronik  merupakan  bukti  yang  sah  apabila  dihadirkan  sebagai  bukti pada  meja  persidangan  berdasarkan  pasal  5  Undang -undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Kata  Kunci :  Kontrak Elektronik,  Kartu Kredit,  Perlindungan Hukum

## Abstract
An electronic contract is a contract made by the parties through electronic media, each party when negotiat i n g does  not  need  to  have  a  face-to-face  meeting  but  uses electronic media such as email.  Currently, electronic contracts  have  received  legitimacy  and  protection  by  Law  Number  11  of  2008  concerning  Electronic Information and Transactions. This study aims to examine the validity of the same as written contracts on credi t card  ownership agreements and to reveal legal protection for credit card owners in conducting E -commerce transactions. This research was conducted using normative legal research. The sources of legal materials are primary legal materials, which are sourced from  legislation and se condary sources of legal materials are tak e n from relevant literatures with the issues studied. After the research data has been collected, it is then processed and analyzed in a descriptive qualitative way. The results of the study indicate that the legal  protection provided by  Article  26  of  Law  Number 8 of 1999 provides protection for consumers by requiring business actors who trade  services to fulfill agreed guarantees and or guarantees. An electronic contract is valid evidence if it is presented as evidence at the court table based on article 5 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
Keywords: Electronic Contracts, Credit Cards, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  saat  ini  dibeberapa  negara  di  dunia  selalu  diikuti  globalisasi   yang mendorong kemajuan  di  bidang  ekonomi,  memudahkan  sistem perdagangan, dahulu setiap akitivitas perdagangan lebih  cenderung  menggunakan  sistem konvensional, yaitu dengan berinteraksi secara langsung antara pelaku  bisnis  atau  pedagang  dengan  konsumen (Hendro  Setyo  Wahyudi,  2014). Namun  seiring berkembangnya  globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  yang  terjadi  saat  ini,  membuat  perubahan terhadap  cara  perdagangan  yang  dilakukan  secara  konvensional  yang  dialihkan  dalam  bentuk  online menggunakan  sarana  elektronik.  Istilah  transaksi  elektronik  atau  yang  lebih  dikenal  dengan E- Commerce memberikan  banyak  kemudahan  terhadap  para  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu kegiatan bisnis,  mulai  dari  kontrak  bisnis  yang  dilakukan  secara  elektronik  hingga  metode  pembayaran  yang dilakukan  secara elektronik (Ummah, 2017) .
Pada saat ini, transaksi secara elektronik banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat di seluruh  dunia  dikarenakan  sistemnya  yang  sangat  memberikan  kemudahan  terhadap  sistem perdagangannya  dikarenakan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak  perlu  melakukan  pertemuan yang  digantikan dengan cara virtual melalui berbagai aplikasi pertemuan yang dapat dilakukan secara tatap  muka  menggunakan  media  internet.  Pada  jaman  era  globalisasi  ini,  terdapat  berbagai  media online yang  berkecimpung  dalam  kegiatan  transaksi  elektronik    atau  transaksi  digital,  hal  tersebut memberikan  kemudahan  terhadap  sistem  perdagangan yang dilakukan dikarenakan memiliki cakupan yang  sangat  luas,  mengingat  transaksi  elektronik  ini  bisa  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  dan konsumen  di  seluruh  dunia  tanpa  harus  bersusah  payah  untuk  meluangkan  waktunya  untuk  dapat bertemu secara langsung (Yuliana, 2000) .
Meskipun  pada  saat  melakukan  kesepakatan  bisnis  yang  bersifat  virtual  hal  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  tindakan  atau  perbuatan  hukum  yang  nyata.  Secara  hukum  ruang  dalam melakukan  transaksi  bisnis  sangat  sulit  untuk  dilacak  keberadaan  pihak  tersebut  sehingga  dalam melakukan  kontrak  bisnis  secara elektronik atau digital sangat diperlukan kehati-hatian ketika  hendak mengadakan  kontrak  bisnis,  dikarenakan  dalam  melakukan  kontrak  bisnis  ini  memiliki  risiko  yang sangat  tinggi (Nugroho,  2016) . Apabila dicermati dari pengertian transaksi elektronik itu sendiri, yang dimaksud  dengan  transaksi  elektronik  adalah  metode  transaksi  yang  dilakukan  tanpa  melakukan pertemuan  secara  langsung  ketika  melakukan  suatu  perikatan,  selain  itu  bentuk  kontrak  bisnis  yang dituangkan  dalam  bentuk  transaksi  elektronik  merupakan  bentuk  kontrak  yang  dituangkan  dalam bentuk  konvensional  pada  umumnya,  yang  membedakan  dari  transaksi  elektronik  dengan  transaksi secara  konvensional  adalah  terletak  pada  media  penuangan isi kontrak yang di lakukan melalui surat elektronik, sedangkan transaksi elektronik isi dari kontrak tersebut dituangkan secara langsung di atas kertas  dengan  melakukan  pertemuan  langsung  antara  para  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi elektronik  atau yang biasa disebut dengan E-commerce (Ali, 2010) Pada  jaman  era  globalisasi  ini  terdapat  berbagai  media online yang  berkecimpung  dalam kegiatan  transaksi  elektronik  atau  transaksi  digital,  hal  tersebut  memberikan  kemudahan  terhadap sistem  perdagangan  yang  dilakukan  dikarenakan  memiliki  cakupan  yang  sangat  luas,  mengingat transaksi  elektronik  ini  bisa  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  dan  konsumen  di  seluruh  dunia  tanpa harus bersusah payah untuk meluangkan  waktunya untuk dapat bertemu secara langsung. Pada saat ini transaksi  secara  elektronik  banyak  diminati  oleh  berbagai  kalangan  masyarakat  di  seluruh  dunia dikarenakan  sistemnya  yang  sangat  memberikan  kemudahan  terhadap  sistem  perdagangannya dikarenakan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak  perlu  melakukan  pertemuan  yang  digantikan dengan  cara  virtual  melalui  berbagai  aplikasi  pertemuan  yang  dapat  dilakukan  secara  tatap  muka menggunakan  media  internet.  Secara  hukum  ruang  dalam  melakukan  transaksi  bisnis  sangat  sulit untuk  dilacak  keberadaan  pihak  tersebut  sehingga  dalam  melakukan kontrak bisnis secara elektronik dan/atau  digital  sangat  diperlukan  kehati-hatian  ketika  hendak  mengadakan  kontrak  bisnis, dikarenakan dalam melakukan kontrak bisnis  ini  memiliki  risiko  yang sangat tinggi (Nasution, 1995) . Saat  ini  banyak  kemudahan  metode  transaksi  yang  ditawarkan  pada  transaksi  elektronik E- commerce diantaranya adalah dengan menggunakan kartu kredit atau yang biasa disebut dengan kartu debit,  kartu  kredit  merupakan  metode  pembayaran  yang  dilakukan  tanpa  harus  menggunakan pembayaran  secara  manual  menggunakan  uang,  namun  hanya  menggunakan  debit  card  atau  yang biasa  disebut  dengan  kartu  kredit,  kartu  kredit  dapat  dimiliki  oleh  setiap  orang  dengan  kepasitas pembayaran  yang  berbeda-beda  terhadap  setiap  pemegang  kartu  krdit,  dalam  hal  ini  adanya  limit pembayaran  yang  dapat  dilakukan  oleh  setiap  orang  ketika  melakukan  transaksi  baik  secara konvensional  maupun online.
Transaksi  elektronik  atau  yang  biasa  disebut  dengan e-commerce apabila dilihat melalui  dua sisi,  tentunya  memiliki  dampak  positif  dan  dampak  negatif  dari  transaksi  elektronik  itu  sendiri, apabila  kita  lihat  transaksi  elektronik  melalui  sisi  positif,  maka  dapat  dilihat  bahwa  transaksi elektronik  atau E-commerce sangat  banyak  memiliki  manfaat  dan  kegunaan dalam bidang transaksi, yakni  mempermudah  para  pihak  dalam  menyusun  substansi  kontrak  elektronik  yang  akan disepakati dan  menghemat  waktu  dalam  melakukan  negosiasi (Yuliana,  2000) .  Dampak  negatif  dari  transaksi elektronik  atau  yang  biasa  disebut  dengan E-commerce salah  satunya  adalah  para  pihak  dalam melakukan  negosiasi  tidak  melakukan  pertemuan  secara  langsung  untuk  dapat  membahas kemungkinan-kemungkinan  yang  akan  terjadi  dalam  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  para  pihak
(Rongiyati, 2019). Kotrak elektronik memiliki peranan yang sangat penting dalam metode transaksi e- commerce ini,  karena  dalam  melakukan  suatu  perikatan  dengan  rekan  bisnis,  seseorang  tidak  perlu melakukan  pertemuan  secara  langsung  dengan  pertemuan  yang  dilakukan secara tatap muka, cukup melakukan  negosiasi  yang  dilakukan  secara  daring  atau  online.  Para  pihak  tidak  leluasa  untuk menentukan  isi  kontrak  yang  akan  disepakati  oleh  para  pihak,  selain  itu  di  Indonesia  transaksi elektronik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak disebutkan bahwa bentuk perikatan atau kerjasama  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  elektronik,  sehingga pemerintah menerbitkan UU ITE sebagai dasar hukum untuk mengatur mengenai transaksi elektronik yang  terjadi  seiring  perkembangan  jaman  apabila  dikemudian  hari  menuai  suatu  permasalahan diantara para pihak (Nasution, 1995).
Berdasarkan  penjabaran permasalahan yang telah dipaparkan  dari penelitian sebelumnya maka penelitian  ini  melanjutkan  penelitian  sebelumnya  yaitu  mengkaji  keabsahan  yang  sama  dengan kontrak  tertulis  pada  perjanjian  kepemilikan  kartu  kredit  dan  mengungkapkan  perlindungan  hukum bagi pemilik  kartu kredit dalam melakukan transaksi E-commerce.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normative    yaitu  penelitian  yang  menggunakan pengkajian  masalah  melalui  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  atau  hukum positif  di  Indonesia,  sehingga  pengkajian  masalah  melalui  pendekatan  undang-undang  menjadi sumber  bahan  hukum  utama  dalam  penulisan  jurnal  skripsi  ini (Hartono,  1991). Selanjutnya  sumber bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam  pengkajian  jurnal  ilmiah  adalah dengan menggunakan pendekatan  pengkajian  melalui  buku-buku  akademik  sebagai  referensi  utama  dalam  memecahkan masalah-masalah  yang  dihadapi,  sedangkan  sumber  bahan  hukum  tersier  yag  digunakan  dalam pemecahan  masalah  adalah  dengan  menggunakan  kamus-kamus  hukum,  jurnal  yang  memiliki  kaitan erat  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Teknik  pengumpulan    data  dengan  menggunakan teknik  studi  pustaka  guna membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi ketika melakukan penelitian,  langkah-langkah  yag  dilakukan  ketika  mengumpulkan  sumber  bahan  hukum  dalam penelitian  ini  yakni  terlebih  dahulu  mencari  sumber  bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan perundang-undangan,  kamus  penunjang,  selanjutnya  melakukan  filterisasi  dalam  memilah-milah sumber  bahan  hukum  yang  sudah  terkumpul  tadi,  apabila  sudah  terkumpul  maka  digunakan  teknik elaborasi yakni menggabungkan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier tadi dengan logika deduktif  dan induktif (Bambang Sunggono,  2011) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Keabsahan Kontrak Tertulis pada Perjanjian Kepemilikan Kartu Kredit
Dalam  menghadapi  era  teknologi  informasi  yang  semakin  cepat  tanpa  dibatasi  waktu  dan  wilayah negara,  hukum  di  Indonesia  sangat  jauh  tertinggal.  Banyak  permasalahan-pemasalahan  yang  belum terpecahkan  melalui  instrumen  hukum  ini.  Pengembangan  sektor  hukum  diharapkan  mampu memberikan  kontribusi  terhadap  percepatan  pembangunan  perekonomian.  Padahal  kondisi  umum  di Indonesia  belum  mendukung  kesiapan  Indonesia  dalam  menghadapi  persaingan  global.  Saat  ini internet merupakan penyumbang angka kejahatan yang sangat signifinak, kemunculan kejahatan yang terjadi  di  internet  sangat  beragam  jenis,  mulai  dari penipuan, penyebaran berita bohong dan berbagai kejahatan  lainnya,  tentunya  hal  tersebut  sangat  perlu  mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah guna  menanggulangi  hal  tersebut,  saat  ini  kejahatan  yang  terjadi  di  dunia  internet  sering  disebut sebagai cyber  crime atau  kejahatan  yang  dilakukan  melalui  dunia  maya,  kejahatan  di internet dapat dilakukan oleh berbagai orang di seluruh dunia. Cybercrime atau kejahatan yang terjadi di dunia maya merupakan  kejahatan  yang  tergolong  baru  apabila  dibandingkan  dengan  kejahatan  yang  tidak dilakukan  pada  dunia  maya,  kejahatan  dunia  maya  makin  berkembang  pesat  saat  ini,  seiring perkembangan teknologi  internet yang terjadi saat ini (M. Hadjon Philipus,  198712-15) .
Indonesia merupakan suatu Negara Hukum yang mana segala tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan  oleh  manusia  diatur  oleh  hukum.  Hukum  harus  sungguh-sungguh  difungsikan  agar pembangunan  ekonomi  benar-benar  berjalan  sesuai  dengan  garis  kebijaksanaan  yang  diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Hukum seharusnya berdiri di depan pembangunan, sebab jika tidak demikian  persoalan  ketidakpastian  hukum  akan  selalu  muncul  mengiringi  perkembangan
perekonomian (Atmadja  &  Budiartha,  2018) .  Pengaturan  mengenai  transaksi  elektronik di Indonesia secara  khusus  telah  diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik khususnya di dalam Pasal 20 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik,  dalam  pasal  ini  disebutkan  bahwa  setiap  transaksi  elektronik  yang  dilakukan  oleh  para pihak  haruslah  dilakukan  pernyataan  penerimaan  secara  elektronik,  selain  itu  di  dalam  Pasal  1457- 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa setiap transaksi elektronik berlaku sah bagi  setiap  pihak  yang  membuatnya.  Dalam  hal  terjadinya  sengketa  bisnis  yang  terjadi  antara  para pihak,  guna  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  yang  bersengketa  maka  setiap bukti  transaksi elektronik merupakan bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kontrak  elektronik  merupakan  perjanjian  yang  sah  yang  berlaku  bagi  para  pihak  yang membuatnya,  sebagaimana  menurut  asas  kebebasan  berkontrak,  walaupun  media  yang  digunakan adalah  surat  elektronik  atau email ,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  keabsahan  dari  kontrak  elektronik berlaku  sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

## 2. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Kartu Kredit dalam Melakukan Transaksi E-Commerce
Perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  kartu  kredit  yang  melakukan  kegiatan  perdagangan  dengan menggunakan  sistem  transaksi  elektronik  telah  diatur  dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dimana  dalam  pasal  5  ayat  (1)  UU  ITE menentukan  bahwa setiap dokumen elektronik dan/atau cetakannya merupakan suatu bukti yang sah, dalam  hal  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  melakukan kontrak secara elektronik (Hadjon, 1987) .
Dalam hal pengaturan perikatan bisnis  di antara para pihak juga diatur di dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Perdata  pasal  1320  dan  Pasal  1457-1458  KUH  Perdata,  namun  saat ini pemerintah dalam  hal  melakukan  penegakan  hukum  pada  transaksi  elektronik  telah  diterbitkan  aturan  khusus yakni  Undang-undang  No.  8  Tahun  2011  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, apabila dalam melakukan  kontrak  dengan  menggunakan  sistem  transaksi elektronik terjadi penipuan yang dilakukan oleh  salah  satu  pihak  maka  dalam  hal  ini  terjadi  norma  konflik  antara  Undang-undang  No. 8 Tahun 2011  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dengan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana, Sehingga  dalam  memecahkan  masalah  norma  konflik  ini  diberlakukan asas preferensi Lex Specialis Derogat  Legi  Generalis yakni  ketentuan  yang  umum  dikesampingkan  untuk  kepentingan peraturan yang khusus, sehingga dalam hal tersebut  ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  lebih  diutamakan  daripada  ketentuan  yang  terdapat  di dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  sama-sama  mengatur  mengenai  sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut  perlindungan  terhadap  para  pihak  yang  melakukan  kontrak  bisnis dengan  menggunakan  sistem  transaksi  elektronik  dengan  menggunakan  kartu  kredit  mendapatkan perlindungan  hukum  secara  preventif  berupa  diakuinya  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang sah  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  5  Undang-undang  No.  8  Tahun  2011  tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik,  selain  itu  apabila  terjadi  penipuan  maupun  penggelapan  yang  dilakukan  oleh salah  satu  pihak  yang  melakukan  kontrak  bisnis  dengan  menggunakan  sistem  transaksi  elektronik mendapatkan  perlindungan  hukum  berdasarkan  pasal  45  Undang-undang  No.  8  Tahun  2011 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Berdasarkan  uraian  diatas  perlindungan  hukum  terhadap pemegang  kartu  kredit  dalam  melakukan  transaksi  elektronik  dilindungi  oleh  UU  ITE  apabila dikemudian  hari  terjadi  permasalahan  yang  mengharuskan  diselesaikan  melalui  meja  hijau,  bukti elektronik  merupakan bukti  yang sah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pemaparan  data  dan  analisis  data,  dapat  disimpulkan  kontrak  elektronik  merupakan perjanjian  yang  sah  yang  berlaku  bagi  para  pihak  yang  membuatnya,  sebagaimana  menurut  asas kebebasan  berkontrak,  walaupun  media  yang  digunakan  adalah  surat  elektronik  atau email ,  tidak
dapat  dipungkiri  bahwa  keabsahan  dari  kontrak  elektronik  berlaku  sebagai  undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  transaksi  elektronik.  Perlindungan  hukum  secara preventif  berupa  diakuinya  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  diatur  di dalam  Pasal  5  Undang-undang  No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu  apabila  terjadi  penipuan  maupun  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  yang melakukan  kontrak  bisnis  dengan  menggunakan  sistem  transaksi  elektronik  mendapatkan perlindungan  hukum  berdasarkan  pasal  45  Undang-undang  No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  penelitian  di  atas,  peneliti  memberikan  saran  yaitu  pemerintah,  harus menyesuaikan perkembangan kejahatan cyber crime yang terjadi pada perkembangan zaman saat ini, agar menyesuaikan perkembangan peraturan  Perundang-undangan terhadap perkembangan kejahatan pada  pemegang  kartu  kredit  dalam  transaksi elektronik atau E-commerce . Kepada masyarakat yang sering  mengalami  kejahatan cyber  crime terutama  ketika  melakukan  transaksi  elektronik menggunakan  kartu  kredit  untuk  sesegera  mungkin  melaporkan  kejahatan  tersebut  kepada  pihak berwajib  dikarenakan  kejahatan  yang  terjadi  di  dunia  internet  harus  dilakukan secepat mungkin agar tidak banyak masyarakat yang menjadi  korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.  (2010).  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Jurnal Konstitusi , 7 (6), 119–146. Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Setara Press: Malang. Bambang Sunggono.  (2011). Metedologi Penelitian Hukum Hadjon,  P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . PT. Bina llmu. Surabaya. Hartono, S. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem HukumnNasional . Bandung. Alumni. Hendro  Setyo  Wahyudi,  M.  P.  S.  (2014).  Teknologi  dan  Kehidupan  Masyarakat. Jurnal  Analisa Sosiologi , 3 (1), 13–24. Nasution, A. Z. (1995). Konsumen dan Hukum . Pustaka Sinar Harapan.
Nugroho,  K.  P.  D.  S.  (2016).  Aktualisasi  Peran  Pemimpin  Nasional  yang  Visioner  dapat Mengembangkan Pariwisata Kombes. Kajian Lemhannas RI , 27 (September), 25.
Rongiyati,  S.  (2019).  Pelindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Dagang  Melalui  Sistem  Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce). Negara Hukum , 10 (1), 1–25.
Ummah,  S.  R.  (2017).  Pornografi  Ditinjau  dari  Hukum  Positif  dan  Hukum  Pidana  Islam. Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 2 (2), 26–35.
Yuliana,  O.  Y.  (2000).  Penggunaan  Teknologi  Internet  dalam  Bisnis. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 2 (1), 36–52.