Tanjungpura Law Journal, Vol. 5, Issue 1, January 2021,  Page :01-20 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 3 August  2020 | Reviewed: 24 August  2020 | Accepted: 17 September  2020

## IMPLIKASI PENGISIAN JABATAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA TERHADAP SISTEM PERADILAN
Haris Kurnia Anjasmana 1

## Abstract
Since the implementation of judicial reform, the position of judges has changed to become State Officials. However, in practice, Judges are still civil servants, for example about the recruitment of Candidates for Judges in the Supreme Court for the 2017 Fiscal Year who still use the Civil Servant Candidate recruitment system (CPNS) that can be seen in the Supreme  Court  Regulation  (PERMA)  Number  2  of  2017  concerning  Procurement  of Judges.  The  identification  of  the  problem  in  this  paper  is  How  the  Problems  of  Filling Judges' Mechanism as State Officials Affect the Judicial System. The method used in this research is normative juridical. The specification is descriptive-analytical. This method uses secondary  data  material  sourced  from  literature  and  related  laws  and  regulations.  Also, data analysis uses qualitative analysis. As for the research results, filling the position of a judge using the CPNS system is not a selection like other state officials; of course, it hurts the judicial system's independence because it currently is a state official. By using CPNS- style  selection,  judges  will  find  it  difficult  to  independently  examine  and  decide  a  case, especially if it is related to cases that deal with the government; because of the dualism of a judge's position, judges must obey the government, which can interfere with the personal independence of judges and the independence of the Supreme Court as institutional.
Keywords:  recruitment;  state  officials;  civil  servants;  judicial  system

## Abstrak
Sejak diterapkannya reformasi peradilan, kedudukan hakim telah berganti menjadi Pejabat Negara,  Namun  praktiknya,  Hakim  masih  berkedudukan  sebagai  Pegawai  Negeri, contohnya  berkaitan  dengan  rekrutmen  Calon  Hakim  di  Lingkungan  Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017 yang masih menggunakan sistem rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS)  yang  dapat  dilihat  pada  Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA)    Nomor  2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Adapun identifikasi masalah dalam makalah  ini adalah Bagaimana Problematika Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Sebagai Pejabat Negara  Berpengaruh Terhadap  Sistem Peradilan. Metode yang digunakan penelitian ini adalah  yuridis  normatif.  Spesifikasi  bersifat  deskriptif  analitis.  Metode  ini  menggunakan bahan data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan dan peraturan perundang- undangan  yang  terkait.  Selain  itu  analisis  data  menggunakan  cara  analisis  kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu Proses pengisian jabatan hakim meggunakan sistem CPNS bukan  seleksi  layaknya  pejabat  negara  lain  tentu  mencederai  independensi  sistem peradilan karena saat ini merupakan pejabat negara. Dengan menggunakan seleksi ala CPNS, hakim akan sulit untuk independen memeriksa dan memutus suatu perkara, apalagi jika terkait perkara yang berurusan dengan pemerintah, karena dualisme kedudukan hakim ini,  hakim  harus  taat  kepada  pemerintah,  itulah  yang  dapat  mengganggu  independensi personal hakim maupun independensi Mahkamah Agung secara kelembagaan.
Kata Kunci: rekruitmen; pejabat negara; pegawai negeri sipil; sistem peradilan
1 Magister Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hariskurnia03@gmail.com

## I.  Pendahuluan
Pemaknaan Hakim dalam makalah ini dibatasi yaitu calon hakim dan hakim pengadilan  Tingkat  Pertama  di  Lingkungan  Mahkamah  Agung.  Kekuasaan kehakiman  itu  merupakan  prasyarat  penting  dalam  suatu  negara  hukum. 2
Indonesia sendiri menyatakan diri sebagai negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena salah satu ciri khas dari negara hukum itu adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun. Penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, serta pernyataan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, mengandung spirit untuk tidak menjadikan  hukum  sebagai  alat  kekuasaan,  menegakkan  prinsip  persamaan  di depan  hukum  dan  melindungi  kekuasaan  kehakiman  dari  campur  tangan  pihak lain  baik  internal  maupun  eksternal  dalam  rangka  mencegah  dan  menghindari kegagalan pencapaian keadilan. 3
Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya,  Hakim  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  siapapun  juga,  baik  karena kepentingan  jabatan  (politik)  maupun  kepentingan  uang  (ekonomi).  Untuk menjamin  keadilan  dan  kebenaran,  tidak  diperkenankan  adanya  intervensi  ke dalam  proses  pengambilan  putusan  keadilan  oleh  hakim,  baik  intervensi  dari lingkungan  kekuasaan  eksekutif  maupun  legislatif  ataupun  dari  kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. 4
Di  dalam  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 Amandemen  Ketiga  mengatur  mengenai  kekuasaan  kehakiman  yang  terdapat diatur dalam pasal 24 ayat (1) bahwa: ”Kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
Reformasi  peradilan  telah  menghasilkan  perubahan  status  Hakim  yang semula Hakim berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Hakim bukan lagi sebagai  PNS  melainkan  Hakim  sebagai  Pejabat  Negara  sejak  dikeluarkannya Undang  Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Undang  Undang
2 Rimdan. 2012. Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Kencana, hlm.1.
3 Ni ’ matul  Huda.  2008. Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Edisi  Revisi, Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, hlm 208.
4 Jimly Asshidiqie, Kekuasaan Yudisial yang bebas dan tidak memihak,
http://www.jimly.com/pemikiran/view/11, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.
Nomor  8  Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian.  Dari  peraturan perundang-undangan  yang  ada  berkenaan  dengan  hakim  baik  Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dan Semua Badan Peradilan pada dasarnya Hakim telah jelas kedudukannya sebagai Pejabat Negara. Pasal 19 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Hakim adalah Pejabat Negara yang melakukan fungsi kekuasaan kehakiman.”
Status  sebagai  pejabat  negara  diperjelas  melalui  Pasal  122  e  Undang Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (UU  ASN), menyatakan: “bahwa Pejabat Negara, yaitu, “Ketua, wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad Hoc .”
Alexander Hamilton dalam Federalist Paper Nomor 78 menyebut 3 (tiga) hal penting  yang  perlu  diatur  dalam  sebuah  konstitusi  khususnya  bab  mengenai kekuasaan  kehakiman,  yaitu  (1) the  mode  of  appointing  the  judges (model pengisian  hakim),  (2) the  tenure  by  which  they  are  to  hold  their  places (masa jabatan  hakim) , dan  (3) the  partition  of  the  judiciary  authority  between  different courts,  and  their  relations (pembagian  kewenangan  lembaga  peradilan  antara pengadilan  yang  berbeda  dan  hubungan  antara  lembaga-lembaga  tersebut). Berdasarkan  pendapat  tersebut,  maka  model  pengisian  jabatan  hakim  menjadi salah satu elemen penting yang perlu diatur sedemikian rupa. Hal ini tidak terlepas dari  keinginan  mengadakan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dan independen . 5
Dalam hal pola rekrutmen dan pengangkatan Hakim terutama di lingkungan Mahkamah Agung    selama  ini    calon  Hakim  karirnya  dimulai  dari  status  calon pegawai  negeri  sipil/  calon  Hakim.  Ketika  calon  Hakim  dinyatakan  lulus pendidikan, maka calon Hakim akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS untuk  diangkat  sebagai  Hakim,  Tetapi  setelah  diatur  di  dalam  Undang  Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim itu sebagai Pejabat  Negara,  ketentuan  Calon  Hakim  terlebih  dahulu  harus  menjadi  PNS dihilangkan, tetapi permasalahan kembali muncul karena dalam Undang Undang Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  tidak  ada  satupun  pasal yang  mengatur mengenai  tata  cara  ataupun mekanisme  dalam  pengadaan  dan rekrutmen  hakim  sehingga  dari  sejak  Undang  Undang  Kekuasaan  Kehakiman tahun  2009  sampai  tahun  2017  ini  tidak  pernah  lagi  dilakukan  rekrutmen  calon Hakim terutama di lingkungan Mahkamah Agung. Perdebatan pun mulai muncul
5 Alexander  Hamilton,  John  Jay,  dan  James  Madison.  2001. The  Federalist. Indianapolis:  Liberty Fund Inc, hlm. 401.
bagaimana  mekanisme  rekrutmen  Hakim  apakah  akan  menggunakan  sistem rekrutmen seperti pejabat negara lain, atau menggunakan cara yang lain sesuai dengan kedudukan hakim sebagai pejabat negara.
Norma  tentang  Pejabat  Negara  yang  terkandung  dalam  UU ASN  dimana menempatkan  Hakim  sebagai  Pejabat  Negara  telah  membawa  akibat  hukum berupa pengaturan dan manajerial selayaknya Pejabat Negara pada umumnya. Namun  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terkait  proses  rekrutmen  yang melibatkan  lembaga  negara  lain  (Komisi  Yudisial)  adalah  inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang pengujian  terhadap  Undang  Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Mahkamah  Konstitusi  menegaskan  bahwa  proses  rekrutmen  hakim (judicial selection  and  appointment) merupakan  kompetensi  absolut  dari  Mahkamah Agung.  Bahkan  MK  menghilangkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  yang mengharuskan rekrutmen hakim dilakukan bersama dengan Komisi Yudisial (KY) adalah  inkonstitusional,  sebab  dapat  mengancam  independensi  Mahkamah Agung.  Sehingga  dampaknya  dapat  dilihat  bahwa  KY  tidak  berwenang  lagi  ikut terlibat dalam proses rekrutmen hakim bahkan KY tidak bisa mengawasi jalannya rekrutmen tersebut. 6
Sebagai konsekuensi status Hakim menjadi Pejabat Negara permasalahan pun makin kompleks karena Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pengadaan dan rekrutmen hakim malah kembali menggunakan sistem rekrutmen  ala  PNS  dalam  proses  rekrutmen  calon  hakim,  dapat  dilihat  dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.
Proses pengisian jabatan hakim adalah faktor utama yang akan menentukan apakah bisa melahirkan calon hakim yang berintegritas dan berkualitas. Karena hakim  sebagai  pejabat  pengadilanlah  yang  mengemban  tugas  utama  untuk melaksanakan  fungsi  peradilan  dari  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  hakim  dalam melaksanakan  peran  pada  sistem  peradilan  menjadi  unsur  terpenting  dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman proses seleksi harus mampu menjamin bahwa akan terlaksana independensi peradilan serta  akan diisi pula oleh hakim- hakim yang independen dari segala tekanan apapun. Jika proses rekrutmen dan seleksi  yang  dilakukan  dengan  profesional  dan  berkualitas  maka  akan
6 Putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015.
berpengaruh terhadap integritas dan kualitas calon hakim itu, serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankannya, begitupun sebaliknya, jika proses rekrutmen dan  seleksi  yang  dilakukan  tidak  profesional  dan  berkualitas,  maka  akan berpengaruh  terhadap  rendahnya  integritas  dan  kualitas  kerja  Hakim  terpilih tersebut.

## II.  Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto, penelitian yuridis normatif ini terdiri dari:
a.  penelitian terhadap asas-asas hukum;
b.  penelitian terhadap sistematika hukum;
c.  penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
d.  penelitian sejarah hukum;
e.  penelitian perbandingan hukum. 7
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Pendekatan  perundangan-undangan (Statute  Approach), pendekatan  sejarah (historical approach), pendekatan  konseptual (Analytical  and  Conceptual
Approach) dan serta pendekatan perbandingan ( Comparative Approach ) .

## III.  Analisis dan Pembahasan

## A. Problematika  Mekanisme  Pengisian  Jabatan  Hakim  Sebagai  Pejabat Negara Terhadap Sistem Peradilan
Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan menjadi syarat guna mewujudkan keadilan  dalam  negara  hukum.  Oleh  sebab  itu,  independensi  dan  imparsialitas hakim  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  konsepsi  kekuasaan kehakiman.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  putusan-putusan  yang  dikeluarkan oleh  hakim  yang  memegang  tugas  mulia  untuk  mewujudkan  keadilan. Berdasarkan hal tersebut, tahapan awal yakni proses rekrutmen dan seleksi hakim merupakan  fondasi  bagi  tegaknya  dan  berfungsinya  sistem  peradilan  di  suatu negara.
Mengingat  pentingnya  rekrutmen  sebagai  faktor  penunjang  bagi keberhasilan  pengelolaan  SDM  secara  keseluruhan,  terdapat  beberapa  prinsip minimum  yang  harus  dipenuhi  dalam  sistem  rekrutmen  hakim.  Prinsip  yang pertama  adalah  objektifitas.  Pada  intinya  prinsip  ini  menghendaki  agar
7 Soerjono Soekanto. 2011. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. hlm. 51
pelaksanaan rekrutmen dilakukan secara objektif dan harus ada parameter objektif pula dalam melakukan proses rekrutmen. Minimnya parameter yang objektif dalam pelaksanaan rekrutmen akan membuka pintu bagi masuknya pertimbangan di luar sistem merit dalam merekrut calon hakim. Prinsip kedua adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini menghendaki agar selama proses rekrutmen berlangsung dari tahap awal sampai penentuan kelulusan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. 8
Berkaitan  dengan  sistem  rekrutmen,  apabila  merujuk  pada  salah  satu ketentuan hukum internasional yang menentukan persyaratan perekrutan hakim adalah Pasal 10 Basic Principles on the Independence of the Judiciary (Prinsip- prinsip  Dasar  tentang  Kemerdekaan  Kehakiman)  yang  memberikan  beberapa ketentuan  yang  meskipun  tidak  terlalu  komprehensif,  tetapi  cukup  memberikan gambaran umum yang cukup jelas mengenai persyaratan perekrutan hakim yang harus diperhatikan, yaitu: 9
1. Adanya integritas, kecakapan, dan kualifikasi calon hakim;
2. Metode  seleksi  hakim  harus  memberikan  perlindungan  bagi  pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak;
3. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap para calon hakim

## B. Problematika Pengisian Jabatan Hakim di Indonesia
Dalam  hal  pola  rekrutmen  dan  pengangkatan  calon  hakim  terutama  di lingkungan Mahkamah Agung  selama ini  calon Hakim karirnya dimulai dari status calon  pegawai  negeri  sipil/  calon  Hakim.  Ketika  calon  Hakim  dinyatakan  lulus pendidikan, maka calon Hakim akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS untuk diangkat sebagai Hakim, seperti untuk menjadi Hakim Pengadilan Agama di dalam Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  menyatakan: “Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Hakim  harus  pegawai  negeri  yang  berasal    dari calon Hakim”.
Demikian pula dengan untuk menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di  dalam  Pasal  14  ayat  (2)  Undang  Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatakan: “Untuk dapat diangkat menjadi Hakim harus Pegawai Negeri yang berasal dari calon Hakim”.
8 Ardana I Komang, et.all . 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.50
9 Taufiqurrohman  Syahuri.  2013. Sistem  Rekrutmen  Hakim  Berdasarkan  Tiga  Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih Jakarta. hlm. 12
Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum,  ditentukan  bahwa:  Untuk  dapat  diangkat  sebagai  hakim  pengadilan, seseorang  harus  memenuhi  syarat  sebagai  berikut:  warga  negara  Indonesia; bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa;  setia  kepada  Pancasila  dan  Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  sarjana  hukum;  lulus pendidikan  hakim;  mampu  secara rohani  dan  jasmani  untuk menjalankan  tugas dan kewajiban; berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
Tetapi  setelah  diatur  di  dalam  Undang  Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  bahwa  Hakim  itu  sebagai  Pejabat  Negara, ketentuan  Calon  Hakim  terlebih  dahulu  harus  menjadi  PNS  dihilangkan,  tetapi permasalahan  kembali muncul karena  dalam  Undang  Undang  Nomor  48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  tidak  ada  satupun  pasal  yang  mengatur mengenai tata cara ataupun mekanisme dalam pengadaan dan rekrutmen hakim sehingga dari sejak Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 sampai tahun  2017  ini  tidak  pernah  lagi  dilakukan  rekrutmen  calon  Hakim  terutama  di lingkungan  Mahkamah  Agung.  Perdebatan  pun  mulai  muncul  bagaimana mekanisme  rekrutmen  Hakim  apakah  akan  menggunakan  sistem  rekrutmen seperti  pejabat  negara  lain,  atau  menggunakan  cara  yang  lain  sesuai  dengan kedudukan hakim sebagai pejabat negara.
Namun pada 2015, kewenangan KY untuk ikut bersama menyeleksi hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah inkonstitusional  menurut  Putusan  MK    atas  perkara  nomor  43/PUU-XIII/2015. Menurut  MK,  KY  yang  lahir  dalam  perubahan  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun  1945, kewenangannya  telah  ditegaskan  dalam  Pasal 24B ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:  “Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang  berwenang  mengusulkan pengangkatan  hakim  agung  dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku hakim.”
MK menegaskan, KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan  sebagai  elemen  pendukung  atau state  auxiliary  organ ,  yang mendukung  pelaku  kekuasaan  kehakiman.  Selain  itu,  frasa  “wewenang  lain” dalam  Pasal  24B  ayat  (1)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain.  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  juga  tidak memberi  kewenangan  kepada  pembuat  Undang-Undang  untuk  memperluas
kewenangan KY. Lebih lanjut MK menyatakan, meskipun dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan secara tersurat  mengenai  kewenangan  Mahkamah  Agung  dalam  proses  seleksi  dan pengangkatan  calon  hakim  dari  lingkungan  Peradilan  Umum,  Peradilan Agama, dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  akan  tetapi  ayat  (2)  dari  Pasal  24  Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  secara  tegas menyatakan  ketiga  undang-undang  yang  diajukan  Pemohon  dalam  perkara  ini berada  dalam  lingkungan  kekuasaan  kehakiman  di  bawah  Mahkamah  Agung. Bahkan, apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”,  menurut MK, seleksi  dan  pengangkatan  calon  hakim  pengadilan  tingkat  pertama  menjadi kewenangan  Mahkamah  Agung.  Untuk  itu,  MK  memandang  aturan  yang memberikan  kewenangan  kepada  KY  untuk  ikut  bersama  dalam  proses  seleksi hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10
Sebagai konsekuensi status Hakim menjadi Pejabat Negara permasalahan pun makin kompleks karena Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pengadaan dan rekrutmen hakim malah kembali menggunakan sistem rekrutmen ala Pegawai Negeri Sipil dalam proses rekrutmen calon hakim, hal itu dapat  dilihat  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.
Dalam  PERMA  tersebut  penentuan  kebutuhan  formasi  hakim  ditentukan oleh pemerintah, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seleksi dan pengangkatan hakim juga dilakukan oleh pemerintah. Persis seperti  sistem  PNS,  mereka  yang  lolos  seleksi,  akan  diangkat  terlebih  dahulu menjadi  Calon  PNS  (CPNS).  Di  dalam  Pasal  1  Angka  3  PERMA  tersebut menyatakan: “Calon Hakim adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat menjadi Hakim”. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 4  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2017  menyatakan: “Pengadaan Hakim adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan hakim yang  berasal dari Pegawai Negeri Sipil.”
Adapun  dalam  Pasal  2  ayat  (2  )  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) Nomor 2 Tahun 2017  menyatakan: “Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat  penetapan kebutuhan CPNS oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan
10 Putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015
aparatur negara”. Selanjutnya di Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor  2  Tahun  2017  menyatakan:  “Pengadaan  Hakim  dilakukan  dengan beberapa  tahapan  yaitu:  perencanaan,  pengumuman,  pendaftaran,  pelamaran, pelaksanaan  seleksi,  pengumuman  hasil  seleksi,  pengangkatan  CPNS/Cakim, pengangkatan  PNS/Cakim,  pengangkatan  hakim.  Pasal  5  Nomor  2 Tahun  2017 menyatakan:  “pelaksanaan  seleksi  pengadaan  hakim  terdiri  atas:  seleksi administrasi,  seleksi  kompetensi  dasar,  seleksi  kompetensi  bidang,  seleksi substansi  hukum,  psikotes,  wawancara,  baca  kitab  (khusus  untuk  calon  hakim Pengadilan Agama)”.
Mahkamah  Agung  mengungkapkan  kenapa  rekrutmen  calon  hakim menggunakan  cara  CPNS  disebabkan  kekurangan  jumlah  Hakim  di  Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding. Berdasarkan beban kerja MA pada 2015, saat itu kebutuhan  hakim  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Banding  sebanyak  12.847 orang. Sementara jumlah hakim yang ada saat ini baru 7.989 orang. Artinya, MA masih kekurangan 4.858 orang hakim. Angka tersebut dihitung berdasarkan beban kerja  dan  kebutuhan  hakim  untuk  mengisi  86  satuan  kerja  baru  di  Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 11 Sementara yang disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk direkrut tahun 2017 adalah 1.684 orang. 12 Sejak terakhir rekrutmen hakim dilakukan  tahun  2017,  Mahkamah Agung  masih  membutuhkan  4000  lagi  hakim baru. Karena idealnya hakim tingkat pertama itu sekitar 11.000 orang hakim. 13
Terlebih dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  (ASN)  tidak mengenal  nomenklatur calon  pejabat  negara  untuk jabatan hakim. Yang diatur hanya ASN menjadi pejabat negara, Sehingga mau tak mau harus kembali menggunakan mekanisme CPNS. Keinginan MA untuk melakukan rekrutmen  hakim  secara  mandiri (appointment  by  judiciary  itself) ada  benarnya demi mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial. Namun langkah  Mahkamah  Agung  terkesan  sangat  terburu-buru  dalam  menyikapi kekurangan jumlah hakim. Rekrutmen hakim yang hendak dilakukan Mahkamah Agung saat ini seolah-olah semakin menegaskan keengganan Mahkamah Agung untuk  melakukan  reformasi  peradilan  melalui  rekrutmen  hakim  yang  transparan dan partisipatif, sebab saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih dibahas
11 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170209155923-12-192391/mahkamah-agung-butuh- tambahan-ribuan-hakim, diakses pada tanggal 22 Mei 2018
12 https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/20233491/ketua-ma--sebenarnya-kami-butuh- 4000-hakim-tetapi-  diakses pada tanggal 22 Mei 2018
13 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180719065206-12-315260/mahkamah-agung- indonesia-kekurangan-4000-hakim, diakses pada tanggal 22 Mei 2018
Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim yang mengatur segala yang berkaitan  dengan  hakim  yang  berkaitan  dengan  kedudukan  sebagai  pejabat negara, termasuk di dalamnya tentang pola rekrutmen dan manajemen hakim 14
Dengan  masih  berstatus  sebagai  PNS/ASN  di  samping  sebagai  pejabat negara,  maka  sistem  manajemen  jabatan,  kepangkatan  hakim  dan  persyaratan untuk memperoleh promosi/kenaikan jabatan maupun untuk menduduki pimpinan pengadilan  mengikuti  pola  PNS  yang  didasarkan  atas  penggolongan ruang/kepangkatan  tersebut.  Hal  tersebut  masih  membuka  intervensi  pihak eksekutif. 15
Pengaturan  mengenai  rekrutmen  dan  pengadaan  hakim  diatur  hanya dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  berupa  atau  setingkat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Meskipun tidak dilarang, hal itu tentu akan menjadi  preseden  yang kurang  baik  dalam  rangka  tertib  penyelenggaraan  asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Utamanya, berkaitan dengan asas kesesuaian  antara  jenis,  hierarki  dan  materi  muatan  peraturan  perundang- undangan. 16 Bahwa tanpa adanya sumber legitimasi yang jelas rekrutmen hakim yang  akan  dilakukan  MA  hanya  akan  mencederai  nilai-nilai  kepastian  hukum. Dalam hal ini pun PERMA tentang Pengadaan Hakim dapat dinilai bertentangan dengan  aturan  yang  lebih  tinggi  yakni  undang-undang  yang  telah  jelas menetapkan  Hakim  sebagai  Pejabat  Negara,  proses  pengangkatan  hakim  yang dilakukan  saat  ini  bisa  dikatakan  cacat  secara formil.  Pemberian  status  pejabat negara  pada  jabatan  hakim,  seharusnya  didasari  pemikiran  untuk  menjaga “independensi”  dan  “akuntabilitas”  hakim.  Status  hakim  sebagai  PNS  sangat memungkinkan  terjadinya  intervensi  atas  kebebasan  hakim  karena  persoalan struktural, loyalitas korps dan birokrasi yang menuntut ikatan tertentu.
Pelaksanaan  seleksi  calon  hakim  yang  dilakukan  dengan  cara  CPNS dianggap  menodai  independensi  hakim.  Dikatakan  menodai,  karena pelaksanaannya  ada  campur  tangan  pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan pertimbangan hal tersebut, MA dianggap tidak konsisten dalam  melaksanakan  atau  menerapkan  prinsip  independensi  kekuasaan kehakiman  (bahasa  dalam  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
14 https://geotimes.co.id/kolom/hukum/mengurai-polemik-rekrutmen-hakim/, diakses pada tanggal 22 Mei 2018
15 Takdir  Rahmadi, Kedudukan  Hakim  Sebagai  Pejabat  Negara,  http://litbangdiklatkumdil.net/, diakses pada tanggal 1 November 2018.
16 https://news.detik.com/kolom/d-3530576/sejumlah-problem-dalam-rekrutmen-hakim, diakses pada tanggal 26 Mei 2018
Tahun 1945 adalah merdeka). Di tahun 2015, dengan pertimbangan pelibatan KY dalam  seleksi  calon  hakim  dianggap  berpeluang  mengancam  independensi kekuasaan  kehakiman,  Sejumlah  Hakim  Agung  memohonkan judicial  review. Terakhir  di  tahun  2017  pelaksanaan  seleksi  calon  hakim,  MA  melibatkan pemerintah. Padahal secara jelas dahulu MA ingin lepas dari pemerintah karena dianggap  mengintervensi  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman,  dan  menolak pelibatan  lembaga  KY  dalam  seleksi  karena  berpeluang  mengancam independensi  kekuasaan  kehakiman.  Namun  ditahun  2017  kemudian menggandeng pemerintah untuk melaksanakan seleksi calon hakim.

## C. Pengaruh  Pengisian  Jabatan  Hakim  Sebagai  Pejabat  Negara  Terhadap Sistem Peradilan Ketatanegaraan
Salah satu aspek fundamental dalam blue print kekuasaan yudikatif di masa reformasi  adalah  pengaturan  pengangkatan  dan  pemberhentian  hakim  di Indonesia.  Mengapa  demikian,  tentu  terdapat  korelasi  antara  sistem pengangkatan  hakim  ( judicial  recruitment  process/judicial  appointment )  dengan jaminan independensi peradilan, begitu juga sistem pemberhentian hakim ( judicial disimissal  process )  dengan  akuntabilitas  peradilan.  Masing-masing  sistem tersebut membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan sistem peradilan dalam negara. 17
Terdapat dua prinsip pokok dalam sistem peradilan yaitu (1) the principle of judicial independence dan (2) the principle of judicial impartiality . Kedua prinsip ini diakui sebagai syarat utama oleh negara yang menganut sistem hukum modern. 18 Independensi hakim tidak hanya selalu terkait dengan sikap dan perilaku dalam memeriksa  dan  memutus  perkara,  tapi  juga  harus  tercermin  dalam  berbagai pengaturan  yang  berkaitan  hal-hal  yang  bisa  meningkatkan  kinerja  mereka. Misalnya, proses rekrutmen, masa kerja, pembinaan (pelatihan), sistem promosi dan mutasi, sistem penggajian, dan pemberhentian hakim.
Saat  suatu  negara  merancang  sistem  peradilannya,  terdapat  beragam persoalan yang dihadapi yang tidak hanya terbatas pada struktur dan kompetensi pengadilan.  Salah  satu  persoalan  pelik  berkenaan  dengan  syarat-syarat, mekanisme  pengisian  jabatan  kekuasaan  kehakiman,  terutama  hakim,  serta lamanya  seseorang  menjadi  hakim.  Salah  satu  alasan  mengapa  seleksi  hakim menjadi  persoalan  mendasar  karena  seleksi  akan  mempengaruhi,  bahkan
17 Idul  Rishan.  2016. Redesain  Sistem  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Hakim  di  Indonesia , “Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM”. 23 (2): 165.
18 Zainal Arifin Hoesin. 2016. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia . Malang: Setara Press. hlm. 56.
menghasilkan  tipe-tipe  orang  yang  bertugas  sebagai  hakim,  termasuk  pilihan- pilihan yang dibuat oleh mereka sebagai hakim. Keseluruhan ketentuan mengenai syarat,  mekanisme  pengisian  jabatan  serta  masa  jabatan  hakim  dimaksudkan demi  terwujudnya  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  serta  terjaminnya kebebasan hakim. 19
Dalam konteks pengisian jabatan kekuasaan kehakiman, secara teori sangat dipengaruhi  oleh  sistem  hukum  yang  dianut  oleh  negara  yang  bersangkutan. Meskipun  demikian,  praktik  menunjukkan  adanya  perkembangan  pengisian jabatan yang tidak lagi seutuhnya tunduk pada sistem hukum tersebut. 20
Bagaimana  pengisian  jabatan  hakim  di  suatu  negara  sangat  berpengaruh terhadap  independensi  serta  penyelenggaraan  sistem  peradilan.  Karena  hakim yang lahir dari proses seleksi itulah yang nantinya akan melaksanakan fungsi dari sistem  peradilan  dalam  negara.  Hakim  yang  berkualitas  dan  berintegritas  tentu bisa  menjaga  independensi  yang  menjadi  prinsip  utama  dalam  pelaksanaan kekuasaan kehakiman.
Berjalannya  sistem  peradilan  di  suatu  negara  sangat  bergantung  kepada independensi dan akuntabilitas hakim, sesuai dengan prinsip  peradilan bebas dan tidak memihak.  Rekrutmen  hakim  sebagai  orang  yang  akan memutuskan  suatu perkara sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus  dilakukan  secara  profesional,  transparan  melalui  proses  seleksi  yang harusnya sangat ketat.
Sedangkan  aspek-aspek  independensi  personal  hakim  meliputi: pengangkatan  hakim;  masa  jabatan  hakim;  penempatan  hakim;  karir  hakim; pemberhentian hakim; kesejahteraan hakim; dan keamanan hakim.
Dalam  konteks  Indonesia,  independensi  personal  terdapat  dalam  Pasal  3 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang  berbunyi:  “Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  hakim  dan  hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
Proses  seleksi  dan  pengisian  hakim  harus  mampu  menjamin  bahwa peradilan  independen  akan  diisi  pula  oleh  hakim-hakim  yang  independen  dari segala  tekanan  apapun.  Independensi  tidak  akan  memiliki  arti  penting  dalam mewujudkan  peradilan  yang  baik  jika  hakim  yang  terpilih  bukanlah  figur  yang kompeten dan berintegritas baik.
Menurut the  Commonwealth  Latimer  House  Principles ,  mekanisme
19 Susi Dwi Harijanti. 2014. Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri,
“ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM”. 21 (4), hlm. 533 20 ibid., hlm. 536
pengangkatan hakim menjadi faktor penting dalam sebuah sistem peradilan agar mampu memastikan bahwa seorang calon hakim itu akan bersikap independen, imparsial, jujur dan berkompeten dapat berada di “singgasana” peradilan”. 21
Hakim yang berkualitas seperti itu akan mampu menegakkan the rule of law , meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  peradilan  dan  memenuhi  rasa keadilan.  Untuk  memperoleh  hakim  demikian  itu, the  Commonwealth  Latimer House  Principles menghendaki  bahwa  proses  seleksi  harus  memenuhi  kriteria sebagai berikut:
1. Persamaan kesempatan bagi siapa saja yang layak untuk duduk sebagai hakim ( equality of opportunity for all who are eligible for judicial office );
2. Pengangkatan berdasarkan prestasi ( appointment on merit ); dan
3. Pertimbangan yang layak diberikan kepada kebutuhan untuk capaian progresif akan kesetaraan gender dan menyingkirkan faktor-faktor sejarah yang berkaitan dengan diskriminasi ( that appropriate consideration is given to the need for the progressive attainment of gender equity and the removal of other historic factors of discrimination ).
Shimon  Shetreet  menjelaskan  bahwa  kemerdekaan  hakim  itu  memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pengangkatan dan seleksi hakim yang  menjadi  acuan  terwujudnya  imparsialitas,  integritas,  dan  kemerdekaan hakim.  Tentu  menyeleksi  hakim  sebagai  pejabat  negara  yang  sekaligus merupakan  wakil  Tuhan  di  muka  bumi  memiliki  kekhususan  tersendiri. Apalagi dalam  kajian  mengenai  hakim,  setidak-tidaknya  terdapat  tiga  hal  yang  menjadi perhatian  dan  harus  diatur  dengan  baik  dalam  ketentuan  hukum  tata  negara. Ketiga hal tersebut adalah: 22
1. Sistem  pemilihan  dan  pengangkatan  hakim (the  system  by  which  judges  are chosen and appointed);
2. Lama masa jabatan (the terms of their tenure); dan
3. Mekanisme pemberhentian hakim (the mechanism for deciding whether a judge should be removed from office).
Merupakan  salah  satu  konsekuensi  logis  dari  keinginan  membentuk kekuasaan  kehakiman  yang  independen  yaitu  perlunya  menempatkan  jabatan Hakim  dalam  kedudukan  dan  manajerial  yang  mandiri  dan  bebas  dari  potensi intervensi pihak manapun. Hakim harus dilihat sebagai suatu jabatan kehormatan, dan karena itu ketika pertama kali diangkat haruslah seorang sarjana hukum yang
21 Ibid., hlm. 127.
22 Feri  Amsari, Konstitusional  Seleksi  Hakim  Sebagai  Pejabat  Negara. 2018.  Jakarta:  Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. hlm.125
sudah  matang  penguasaannya  pada  materi  hukum,  matang  pengalamannya dalam  menjalankan  tugas  profesional  di  bidang  hukum,  dan  juga  matang kedewasaannya  sebagai  seorang  yang  diharapkan  memutuskan  keadilan. 23
Sangat  penting  meminimalkan  pengaruh  politik  dalam  proses  seleksi  dan pengangkatan calon hakim serta menghindari sejauh mungkin diskresi individual pejabat  yang  berwenang  dalam  proses tersebut.  Selain  itu,  keseluruhan  proses diupayakan  agar  lebih  terbuka  untuk  menjamin tidak  terjadi  bisa  politik ataupun preferensi atas calon tertentu.
Kemampuan  seorang  hakim  dalam  mengambil  putusan  diperoleh  dari pendidikan  sebelum  menjadi  hakim  dari  tahap  pendaftaran,  seleksi  sampai dinyatakan lulus serta pengalaman yang diperoleh selama karir hakim yang telah dijalani.  Sebagaimana  pendapat  Soejono  Koesoemo  Sisworo  dengan  mengutip Josef  Esser. 24 Hakim  yang  profesional,  berwibawa  dan  berintegritas  dapat dibangun melalui dua cara yaitu pendidikan ilmu hukum yang diperoleh sebelum menjadi hakim (dari tahap rekrutmen) dan pelatihan yang berkelanjutan setelah menjadi hakim. Perilaku profesional seorang hakim, tidak terlepas dari pendidikan yang mereka terima.
Pengaturan  terkait  pengisian  jabatan  baik  Hakim  Karir,  Hakim Agung  dan Hakim  Konstitusi  di  Indonesia  masih  bersifat  dinamis,  dalam  arti  masih  terjadi perubahan-perubahan pengaturan, terutama berkenaan dengan syarat-syarat dan mekanisme  pengisian  jabatan.  Perubahan  peraturan  disebabkan  munculnya tuntutan akan proses seleksi yang lebih terbuka dan akuntabel sehingga mampu menghasilkan  hakim  yang  lebih  profesional.  Sayangnya,  keinginan  untuk menghasilkan hakim yang lebih berkualitas tidak selalu terwujud karena berbagai hambatan.  Karena  harus  disadari,  tidak  mudah  atau  bahkan  tidak  mungkin menghasilkan suatu model pengisian jabatan hakim yang sempurna karena suatu model yang sempurna sekalipun tidak secara otomatis selalu menghasilkan hakim sesuai dengan yang diharapkan.
Hanya  hakim  yang  baik  diharapkan  dapat  menghasilkan  putusan  yang berkualitas. Putusan hakim yang berkualitas merupakan cerminan kepiawaian dan kemampuan  hakim  di  dalam  memutus  perkara.  Adapun  makna  putusan  yang berkualitas ialah putusan yang mampu melihat dan menyelesaikan perkara secara holistik baik secara kuantitatif, kualitatif maupun komplementatif baik dari aspek
23 Ibid, hlm. 127.
24 Indriati Amarini, 2017. Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi. Purwokerrto: UMPurwokerto Press, hlm. 273
teoritis  maupun  praktis. 25 Secara  teoritis  berarti  putusan  itu  dapat dipertanggungjawabkan  atau  telah  sesuai  dengan  teori  yang  telah  teruji kebenarannya,  sedangkan  secara  praktis  berarti  putusan  itu  telah  mencapai sasaran  yang  diharapkan  atau  terselesaikannya  sengketa  dengan  tegaknya hukum dan keadilan dan juga dapat dipraktikkan (dilaksanakan). Apabila putusan telah memenuhi syarat teoritis ( das sollen ) dan telah memenuhi syarat praktis (das sein )  maka  dapat  dikategorikan  sebagai  putusan  berkualitas.  Hakim  yang berkualitas hanya dapat lahir melalui sistem rekrutmen, seleksi dan pelatihan yang baik. Odette Buitendam menyatakan, bahwa good judge are not born but made. 26
Hakim di negara-negara Eropa Kontinental yang hukumnya civil law , jabatan karir  yang  dibangun  dari  level  paling  bawah,  yaitu  pada  pengadilan-pengadilan tingkat  pertama.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan image hakim  di  negara- negara  Eropa  Kontinental  adalah  sebagai  pegawai  negeri  yang  cenderung memiliki  mentalitas  birokrat  melaksanakan  fungsi  yudikatif  tetapi  tidak menunjukkan kreativitas yang berarti. 27
Penggunaan  seleksi  ala  CPNS  dalam  pengisian  jabatan  hakim  menurut penulis  bisa  saja  mengganggu  independensi  kekuasaan  kehakiman,  sebab dengan  sistem  itu  ada  potensi  yang  besar  dari  eksekutif  (pemerintah)  untuk mengintervensi proses tahapan seleksi. Dan bisa dinilai pemerintah menganggap kedudukan  hakim  itu  tidak  jauh  berbeda  dengan  pegawai  negeri  sipil  muda  di berbagai instansi pemerintah.
Seharusnya dalam hal rekruitmen dan pengangkatan Hakim itu juga harus disesuaikan seperti rekruitmen Pejabat Negara lainnya, dalam hal rekruitmen dan pengangkatan  Pejabat  Negara  itu  dilakukan  dalam  suatu  periode  dan  jangka waktu,  dan  dapat  diperpanjang  kembali  dalam  periode  berikutnya  seperti pengangkatan Presiden, Anggota DPR, Gubernur Ataupun Walikota/Bupati. Jika kedudukan  hakim  sebagai  Pejabat  Negara,  maka  masa  kerja  Hakim  tersebut hanya  dalam  periode  tertentu  dan  dapat  diperpanjang  kembali  dalam  periode berikutnya.
Implikasi  dari  penggunaan  sistem  CPNS  dalam  seleksi  hakim  tentu berdampak pada kriteria dan syarat yang dibutuhkan untuk menjadi hakim. Karena persyaratan untuk menjadi hakim di Indonesia tidak jauh beda dengan persyaratan instansi yang juga melakukan rekrutmen CPNS.
Adapun syarat usia untuk bisa menjadi hakim yaitu  minimal  22  (dua puluh
25 A. Mukti Arto. 2010. Putusan Yang Berkualitas Mahkota Bagi Hakim Mutiara Bagi Pencari Keadilan.
“ Majalah Hukum Varia Peradilan”. 296: 23
26 Ibid. 27 Susi Dwi Harijanti, op.,cit., hlm. 538
dua)    tahun  dan  maksimal  32  (tiga  puluh  dua)  tahun.  Namun  syarat  ini  juga menimbulkan  kritikan  karena  dengan  syarat  minimum  berusia  22  tahun  untuk mendaftar sebagai hakim dipandang terlalu muda untuk menjadi seorang hakim yang  sangat  dihormati.  Demikian  pula  masa  kerjanya  sudah  seharusnya  tidak dikaitkan dengan usia pegawai negeri, karena hakim bukanlah pegawai. Dengan syarat usia itu, bisa saja terdapat penilaian bahwa para Hakim pengadilan tingkat pertama sama saja dan tidak ada bedanya dengan para birokrat muda di berbagai instansi pemerintah yang syarat minimum usianya sama.
Penulis  menilai  posisi  Hakim  yang  sedemikian  sentral  dan  terhormat    itu belum  seharusnya  diserahan  pada  mereka  yang  belum  perpengalaman  dalam proses penegakan hukum. Kemudian waktu pendidikan hakim yang hanya 2 (dua) tahun saja  tidak akan cukup untuk bisa mematangkan mereka baik kemampuan teori  dan  praktik  hukum maupun moral  mereka  sehingga  bisa  benar-benar  siap menjalankan  tugas  yang  berat  untuk  menghasilkan  putusan  yang  adil  dan berkualitas.  Penulis  menilai  tidak  cukup  hanya  dengan  test Computer Assisted Test (CAT)  saja  ditambah  dalam  beberapa  tahapan  seleksi  dalam  waktu  yang singkat bisa menghasilkan calon hakim yang berkualitas dan berintegritas.
Dampak dari hasil rekrutmen hakim menggunakan sistem CPNS, calon itu dianggap  kualitasnya  rendah,  menimbulkan  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap  proses  peradilan  hingga  putusan  yang  dijatuhkan.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  KY  pada  2007,  ditemukan  kenapa  kepercayaan terhadap hakim rendah, alasannya sebagai berikut:
1. Hakim dalam memutus perkara tidak kreatif dan tidak ada improvisasi;
2. Kekuatan interpretasi hakim tidak memadai;
3. Pola logika formal hakim sangat mendominasi putusan;
4. Hakim salah menerapkan hukum;
5. Putusan hakim hanya memenuhi aspek legal belaka;
6. Hakim berpikir sangat linier, normatif dan tidak progresif;
7. Hakim  menderita  kelelahan  intelektual  sehingga  tidak  mampu  membuat putusan  yang  cerdas  dan  tidak  mampu  menguak  cakrawala  pemikiran  dan tidak berani menembus ide-ide baru;
8. Putusan hakim sangat kaku dan terperangkap pada struktur yang sudah baku;
9. Putusan hakim hanya mengopi putusan sebelumnya;
10. Hakim tidak mau belajar membuat analisis hukum yang cerdas dan tajam;
11. Hakim tidak kreatif dalam menemukan konstruksi hukum;
12. Putusan hakim melukai rasa keadilan masyarakat;
13. Putusan hakim mencerminkan keadilan formal;
14. Putusan hakim dalam perkara korupsi, hukumannya terlalu ringan;
15. Ratio decidendi hakim dalam putusan lemah, sehingga termasuk bad law ;
16. Hakim hanya berperan sebagai moderator;
17. Hakim hanya sebagai corong undang-undang;
18. Hakim tidak menyelesaikan sengketa justru menciptakan sengketa baru;
19. Hakim kurang memperhatikan kepentingan umum;
20. Pertimbangan hakim sangat kering. 28
Jimly Asshidiqie mengatakan PNS harus dibedakan dari penyandang fungsi kekuasaan  negara (governing  junction) dibidang  penghakiman  yang  lebih  tepat disebut  pegawai  negara  atau  pejabat  negara.  Hakim  secara  sendiri-sendiri membuat  keputusan  dan  menjatuhkan  sanksi  atas  nama  negara.  Hakim  diberi kewenangan atas nama negara untuk membebani warga negara dengan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan daya ikatnya. 29
Dengan  rancunya  sistem  hierarkis  kepegawaian  negara  bagi  Hakim  telah membawa dampak pula pada sistem loyalitas teknis maupun administrasi Hakim. Secara administratif, sebagai PNS loyalitasnya terpaku pada eksekutif, sedangkan sebagai  pejabat  yang  menjalankan  tugas-tugas  teknis  kekuasaan  kehakiman loyalitasnya pada kekuasaan yudikatif. Sehingga jika keadaannya demikian, maka tidak  dapat  diharapkan  independensi  hakim  akan  terjamin  jika  mengadili kepentingan kekuasaan eksekutif. 30
Jika hakim masih sebagai abdi eksekutif dengan berstatus sebagai pegawai negeri sipil, hakim adalah bagian dari penyelenggara negara di bawah eksekutif, sehingga program-program pemerintahan negara haruslah ditaati dan dijalankan oleh setiap pegawai negeri termasuk hakim. Kedudukan hakim sebagai pegawai negeri  akan  menyulitkan  hakim  dalam  menjalankan  peradilan  administrasi  dan pengujian  peraturan  perundang-undangan  tertentu.  Kalau  kedudukan  hakim sebagai  pegawai  negeri  tetap  akan  dipertahankan  perlu  dipikirkan  kekhususan yang  akan  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  terhadap  kemerdekaan  dan kebebasan hakim.
Mahkamah Agung yang memposisikan calon hakim sebagai CPNS dan/atau PNS sebelum diangkat menjadi hakim, menurut penulis telah mengurangi wibawa dan mencederai kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara yang telah ditetapkan dalam  undang-undang.  Pengaturan  pengadaan  hakim  oleh  Mahkamah  Agung yang  hanya  dapat  dilaksanakan  apabila  telah  mendapat  penetapan  kebutuhan
28 M.  Syamsudin.  2011. “ Rekontruksi  Perilaku  Etik  Hakim  Dalam  Menangani  Perkara  Berbasis Hukum Progresif”, Jurnal Hukum Edisi Khusus, 18: 60.
29 Jimly Asshidiqie, op,cit, hlm. 616.
30 Ibid.
CPNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Semestinya, dengan diberikan kewenangan oleh MK sebagai satu-satunya Lembaga yang berwenang melakukan  seleksi,  Mahkamah  Agung  tidak  perlu  meminta  persetujuan  dan meminta  penetapan  lembaga  atau  kementerian  terkait  mekanisme  pengisian jabatan  ataupun  berapa  jumlah  formasi  yang  dibutuhkan  untuk  mengisi kekurangan  hakim  di  banyak  pengadilan.  Kalaupun  diperlukan,  sifatnya  hanya sebatas  koordinasi,  bukan  meminta  penetapan  yang  seolah  Mahkamah Agung berada di bawah lembaga lainnya.
Tujuan  utama  hakim  itu  didudukkan  sebagai  pejabat  negara  yaitu  untuk menghindari adanya intervensi terhadap hakim dalam memeriksa dan memutus suatu  sengketa,  serta  untuk  menjaga  marwah  hakim  sebagai  jabatan  yang terhormat  dan  mulia.  Namun  dengan  masih  terdapatnya  problematika  terkait dualisme kedudukan hakim yang berimbas dengan kembali penggunaan sistem CPNS  dalam  proses  pengisian  jabatan  hakim  tentu  menggoyah  independensi hakim dan sistem peradilan ketatanegaraan Indonesia.

## IV.  Penutup
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  pembahasan  di  atas  yaitu  terdapat problematika dimana hakim telah berkedudukan sebagai pejabat negara, namun dalam proses pengisian jabatan hakim menggunakan sistem rekrutmen ala CPNS. Hal  tersebut  diperkuat  dalam  Undang  Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  tidak  mengatur  secara  rinci  bagaimana  mekanisme pengisian itu sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2017  tentang  Pengadaan  Hakim.  Proses  rekrutmen  pengisian  jabatan  hakim sangat  mempengaruhi  independensi  dan  penyelenggaraan  sistem  peradilan ketatanegaraan suatu negara karena hakim yang lahir dari proses seleksi itulah yang  nantinya  akan  melaksanakan  fungsi  dari  sistem  peradilan  dalam  negara. Hakim yang berkualitas dan berintegritas tentu bisa menjaga independensi yang menjadi  prinsip  utama  dalam  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman.  Proses pengisian  jabatan  hakim  meggunakan  sistem  CPNS  bukan  seleksi  layaknya pejabat negara lain tentu mencederai independensi sistem peradilan karena saat ini merupakan pejabat negara. Dengan menggunakan seleksi ala CPNS, hakim akan sulit untuk independen memeriksa dan memutus suatu perkara, apalagi jika terkait perkara yang berurusan dengan pemerintah, karena dualisme kedudukan hakim ini, hakim harus taat kepada pemerintah, itulah yang dapat mengganggu independensi  personal  hakim  maupun  independensi  Mahkamah Agung  secara kelembagaan.

## Bibliografi
Buku
Ardana, I Komang, et.al. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Indriati Amarini. 2017. Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi. Purwokerto:
UMPurwokerto Press.
Komisi  Yudisial.  2018. Bunga  Rampai  Komisi  Yudisial,  Meluruskan  Arah Manajemen
Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
Ni’matul  Huda.  2008, Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Edisi  Revisi .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Rimdan,  2012. Kekuasaan  Kehakiman  Pasca-Amandemen  Konstitusi. Jakarta: Kencana.
Zainal, Arifin Hoesin. 2016. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia . Malang: Setara Press.

## Jurnal
Alexander  Hamilton,  John  Jay,  dan  James  Madison.  2001.  ”The  Federalist”,
Indianapolis: Liberty Fund Journal : 401.
Idul Rishan. 2016. “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23 (2): 165.
Mukti Arto.  2010.  “Putusan Yang  Berkualitas  Mahkota  Bagi  Hakim  Mutiara  Bagi Pencari  Keadilan” , Majalah Hukum Varia Peradilan, 296 : 23.
M. Syamsudin, 2011. “Rekontruksi Perilaku Etik Hakim Dalam Menangani Perkara Berbasis  Hukum  Progresif”, Jurnal  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia, 18 : 60.
Susi  Dwi  Harijanti,  2014.  “Pengisian  Jabatan  Hakim:  Kebutuhan  Reformasi  dan Pengekangan Diri”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 4 (21) : 533.

## Internet
CNN  Indonesia, Mahkamah  Agung  butuh  tambahan  ribuan  hakim, URL: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170209155923-12-
192391/mahkamah-agung-butuh-tambahan-ribuan-hakim.  (diakses  pada tanggal 28 Juni 2019) Detik, Sejumlah Problem Dalam Rekrutmen Hakim, URL: https://news.detik.com/kolom/d-3530576/sejumlah-problem-dalam-
rekrutmen-hakim (diakses pada tanggal 29 Juni 2019)
Geotimes, Mengurai Polemik Rekruitmen Hakim, URL: https://geotimes.co.id/kolom/hukum/mengurai-polemik-rekrutmen-
hakim/diakses (diakses pada tanggal 29 Juni 2019)
Jimly  Asshidiqie, Kekuasaan  Yudisial  yang  bebas  dan  tidak  memihak, URL: http://www.jimly.com/pemikiran/view/11 (diakses pada tanggal 28 Juni 2019).
Kompas  TV, Ketua  MA:  Sebenarnya  Kami  Butuh  4000  hakim”, URL: https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/20233491/ketua-ma-- sebenarnya-kami-butuh-4000-hakim-tetapi-  (diakses  pada  tanggal  22  Juni 2019)
Takdir  Rahmadi, Kedudukan  Hakim  Sebagai  Pejabat  Negara, URL: http://litbangdiklatkumdil.net/ (diakses pada tanggal 28 Juni 2019).
Taufiqurrohman  Syahuri, Sistem  Rekrutmen  Hakim  Berdasarkan  Tiga  Undang- Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih, URL: www,Komisiyudisial.go.id. (diakses pada tanggal 28 Juni 2019).