Vol. 8, No. 2, 2021, Hal. 67-77 DOI: https://doi.org/ 10.32923/tarbawy.v8i2.1925
Hibridisasi  Pendidikan  Islam  Dan  Neurosains:  Implementasi  Paradigma Integrasi Keilmuan Dalam Pendidikan Islam
Listiana Ayu Indarwati 1 , Iffatur Rohmah 2 , Dahlia Fitri Ichsanti 3 , Ridho Safrial 4 , Rahma Sari 5
1 Universitas Ahmad Dahlan
2 Universitas Ahmad Dahlan 3 Universitas Ahmad Dahlan
4 Universitas Ahmad Dahlan
5 Universitas Ahmad Dahlan
Info Artikel :
ABSTRAK Diterima 8 Agustus 2021 Direvisi 25 september, 2021 Dipublikasikan 21 oktober 2021 Tulisan  ini  hendak  mempersoalkan  sekaligus  memberi  solusi  terhadap permasalahan dualisme kebijakan lembaga pendidikan tinggi Islam. Upaya memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum belum sampai pada kata  memuaskan.  Beberapa  konsep  sudah  ditawarkan  namun  masih menyisakan persoalan berupa dualisme kebijakan lembaga pendidikan tinggi Islam.  Oleh  karena  itu,  kami  menawarkan  konsep  tentang  hibridisasi lembaga  pendidikan  tinggi.  Usaha  ini  sangat  mendesak  untuk  dilakukan karena  ada  kecenderungan  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam  dan  lembaga pendidikan  tinggi  umum  justru  semakin  berjalan  sendiri-sendiri,  sekalipun sudah  ada  tawaran  konsep  tentang  Islamisasi  ilmu,  Islam  sebagai  ilmu, ataupun integrasi dan interkoneksi keilmuan.
Kata Kunci:
hibridisasi,
kebijakan pendidikan, lembaga pendidikan tinggi .
Keywords: hybridization, education policy, higher education institutions.

## ABSTRACT
This paper wants to question as well as provide solutions to the problem of dualism in Islamic higher education institutions' policies. Efforts to combine religious education and general education have not reached a satisfactory level. Several concepts have been offered but  there  are  still  problems  in  the  form  of  dualism  in  the  policies  of  Islamic  higher education  institutions.  Therefore,  we  offer  the  concept  of  hybridization  of  higher education  institutions.  This  effort  is very  urgent to  do  because  there  is  a  tendency for Islamic higher education institutions and general higher education institutions to run independently, even though there have been offers of concepts about the Islamization of science, Islam as a science, or the integration and interconnection of science.
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.
Koresponden: listiana listiana2000031133@webmail.uad.ac.id

## Pendahuluan
Islam  mengalami  keterpurukan  yang  panjang  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan.  Masa  kejayaan Islam  terhenti  pada  dinasti  Abbasiyah  pada  abad  pertengahan.  Sampai  saat  ini,  dalam  bidang  ilmu pengetahuan, para ilmuan dan umat Islam secara umum masih selalu mengekor kepada Barat. Hampir seluruhnya penemuan baru dan teori ilmu modren selalu dilahirkan dari rahim Barat. Memang dari ilmu- ilmu baru yang dilahirkan tersebut ada yang memberikan sumbangsih positif terhadap kemajuan zaman. Namun  demikian,  ada  sebagian  ilmu  yang  lahir  justru  menimbulkan  kerusakan  pada  alam  dan  logika untuk saling menghancurkan antar sesama manusia. Hal ini terjadi karena ilmu yang lahir adalah ilmu sekuler murni yang tidak dilandasi dengan etika dan moral yang kental. Untuk itu sudah saatnya Islam mengambil alih kendali keilmuan agar tugas masnusia khalifah benar-benar dapat diemban dengan kaffah.

## Listiana ayu indarwati, dkk.
Ilmu pengetahuan dapat mengandung nilai yang membawa kebaikan untuk alam semesta dan orang yang akan  menggunakan  ilmu  itu  akan  dilandasi  dengan  nilai-nilai  Islam  universal  untuk  menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh makhluk didunia ini.
Sudah ada upaya yang dilakukan umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan dan mengambil alih ilmu pengetahuan. Salah  satu  upaya  yang  ditempuh  adalah  mendirikan  dan  mengembangkan  lembaga pendidikan Islam mulai dari madrasah sampai perguruan tinggi. Namun demikian, ada ancaman serius yang dihadapi lembaga pendidikan Islam khususnya lembaga pendidikan tinggi agama Islam. Ancaman tersebut berupa kurang diminatinya fakultas-fakultas dan jurusan yang dibuka oleh lembaga pendidikan tinggi Islam berupa fakultas yang mengkaji tentang Islam normatif. Hal ini dikarenakan Islam normatif dianggap tidak dapat menyelesaikan problem dan tantangan modernisasi. Nasib yang lebih baik dialami oleh  lembaga  pendidikan  Islam  pada  level  pendidikan  dasar,  menengah,  dan  atas.  Banyak  contoh madrasah atau sekolah umum yang berlabelkan Islam sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan pesantren yang  dulunya  identik  sebagai  tempat  belajar  bagi  masyarakat  ekonomi  menengah  kebawah,  kini bertransformasi menjadi pesantren modern dan menjadi tujuan utama orang tua dari kalangan menengah keatas untuk mempercayakan pendidikan anak-anaknya.
Hal  ini  terjadi  karena  banyak  madrasah,  sekolah,  dan  pesantren  yang  menawarkan  menu  baru  dalam “menjual” materi dan konsep pembelajaran mereka. Misalnya madrasah atau pesantren yang menawarkan penguasaan  ilmu  alat  (bahasa  Inggris-Arab).  Menu  ini  dimanfaatkan  oleh  para  orang  tua  sebagai  bekal anaknya untuk melajutkan ke pendidikan tinggi di luar negeri. Sekali lagi sebagian besar masyarakat hanya berminat kepada pendidikan dasar sampai menengah Islam untuk mempersiapkan anaknya melanjutkan ke pendidikan tinggi umum atau bahkan sebagai batu loncatan belajar di luar negeri.
Menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks lembaga pendidikan Islam dituntun untuk mampu  beradaptasi  dengan  wacana keilmuan modern  danpara  alumni  dituntut  mampu  mengamalkan ilmu pengatahuannya dilandasi dengan etika dan moral yang dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas dan  bijak.  Jika  tantangan  tersebut  tidak  mampu  dijawab  maka  berakhirlah  sudah  kejayaan  lembaga pendidikan  Islam yang  digadang-gadang  sebagai  produk  unggulan umat  Islam.  Memang  benar,  dalam dasa warsa terakhir dikalangan dunia Islam muncul dan berkembang kesadaran urgensi dan rekontruksi peradaban  Islam  melalui  penguasaan  sains  dan  teknologi.  Tetapi,  tantangan-tantangan  yang  dihadapi luarbiasa kompleks baik secara internal maupun eksternal.1 Oleh karena itu, diperlukan pemikiran jernih dan luas serta perlu unsur kehati-hatian dalam menentukan dan memutuskan kebijakan tentang bagaimana nasib lembaga pendidikan Islam di masa yang akan datang.
Saat ini sudah ada banyak usaha yang dilakukan dalam rangka membenahi lembaga pendidikan tinggi Islam agar mampu eksis dan survive di tengah tantangan zaman. Salah satu usaha yang dimaksud adalah adanya tren trasnformasi lembaga pendidikan tinggi Islam dalam hal ini STAIN dan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam yang mulanya hanya dapat membuka fakultas agama,maka setelah menjadi UIN lembaga tersebut dapat membukan fakultas umum. Dengan demikian, akhirnya minat masyarakat akan kembali tinggi apalagi tarif biaya di UIN jauh lebih rendah dibandingkan dilembaga pendidikan umum.
Namun  demikian,  kebijakan  transformasi  atau  konversi  IAIN  menjadi  UIN  nampaknya menyisakan  dampak  negatif  yang  ditinggalkan.  Jika  pada  awalnya  IAIN  memiliki  fakultas  agama (Tarbiyah,  Syariah,  Dakwah,  Adab,  dan  Ushuludin),  maka  konsekuensi  logis  yang  ditimbulkan  dari konversi tersebut adalah UIN harus membuka fakultas-fakultas umum. Akibat dari transformasi ini, akan muncul  dua  kebijakan  yang  akan  mengatur  satu  tubuh  UIN.  Singkatnya  dalam  satu  tubuh  UIN  akan berada  dalam  dua  kendali  kebijakan  yaitu  fakultas  agama  berada  di  bawah  Kementerian  agama  dan fakultas umum berada dibawah Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sekilas permasalahan ini tidak
akan menimbulkan dampak besar, namun adanya tumpang tindih kebijakan dan   adanya kemungkinan kebijakan  yang  tidak  sela ras  dapat  menjadikan  tubuh  UIN  menjadi  “sakit”  karena  tak  tentu arah  dan memikul beban yang berat.
Selain permasalahan tersebut, masih ada hal urgen dalam tubuh pendidikan Islam yang terkadang dikesampingkan. Selama ini, materi-materi agama Islam yang diajarkan adalah materi yang berasal dari buku paket  yang  diberikan  oleh  Kementerian agama.  Kita kadang  lupa  bahwa  pada  realitasnya  dalam tubuh umat Islam di Indonesia, banyak perbedaan-perbedaan pemahaman yang terjadi misalnya urusan ibadah,  muamalah  dan  permasalahan khilafiyah .  Perbedaan  pemahaman  tersebut  seolah  tidak dihirauhakan, salah satu contohnya adalah pada buku materi pelajaran fiqih di sekolah, madasarah bahkan sampai ke perguruan tinggi. Bacaan-bacaan doa shalathanya dimuat bacaan dari salah satu sumber saja, padahal bacaan tersebut yang sama-sama shahih ada banyak macam.
Pada  lingkaran  akademis  fenomena  tersebut  saya  sebut  sebagai  dualisme  kebijakan  dalam pendidikan Islam. Selain permasalahan dualisme, tubuh pendidikan Islam juga terjangkit penyakit saling memusuhi  dan  merasa  paling  benar  atas  keyakinan  agamanya  yang  ditimbulkan  dari  materi  pelajaran agama yang  terkesan “memaksa”  kepada peserta  didik  dan  menafikan keberagaman  pemahaman yang tumbuh.  Untuk  itu  tulisan  ini  hendak  merespon  permasalahan  tersebut  dengan  menggagas  format pendidikan  Islam  baru  baik  dalam  hal  kelembagaan  maupun  dalam  hal  materi  pembelajaran.  Dengan demikian, besar harapan saya bahwa masa depan pendidikan Islam akan lebih cerah dan nilai-nilai Islam yang  universal  akan  mampu  membawa  seluruh  komponen  pendidikan  menuju siratal-mustaqim mewujudkan ulama intelek dan intelek ulama.

## Akar Dikotomi dan Dualisme Pendidikan Tinggi Islam
Sebelum jauh melangkah kebelakang menelusuri akar dikotomi dan dualisme kebijakan lembaga pendidikan  Islam,  ada  baiknya  perlu  adanya  persamaan  persepsi  awal  tantang  makna  dikotomi  dan dualisme itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar kita mendapatkan titik awal untuk melangkah menelusuri jalan panjang menuju akar dikotomi dan dualisme kebijakan lembaga pendidikan tinggi Islam.
Dalam konteks pendidikan, Marwan Sarijo2 menyatakan bahwa istilah dualisme dan dikotomi memiliki makna  yang  sama  yaitu  pemisahanan  tara  pendidikan  umum  dari  pendidikan  agama.  Berangkat  dari pemaknaan singkat tersebut maka dualism dan dikotomi pendidikan adalah pemisahan system pendidikan antara  pendidikan  Islam  dan  pendidikan  umum  yang  memisahkan  kesadaran  keagamaan  dan  ilmu pengetahuan  atau  ilmu  umum.Maka  yang  dimaksud  pendidikan  agama  adalah  materi-materi  yang membahas permasalahan agama dalam bingkai agama normatif dan yang dimaksud ilmu umum adalah ilmu yang berisi materinon-agama berupa ilmu dalam bingkai historis. Dualisme dan dikotomi ini, bukan hanya  pada  tataran  pemilahan  tetapi  masuk  pada  wilayah  pemisahan.  Dalam  operasionalnya,  pada madrasah  dan  sekolah  terjadi  pemisahan  antara  mata  pelajaran  umum  dengan  mata  pelajaran  agama. Dalam  pendidikan  tinggi  Islam  pemisahan  terjadi  pemisahan  kebijakan  fakultas  agama  dan  fakultas umum.
Fenomena  dikotomi  ini,  memicu  anggapan  adanya  kemunduran  keilmuan  dalam  dunia  Islam. Kemunduran  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dalam  dunia  Islam  menurut  Fazlurrahman  diakibatkan adanya  dikotomi  ilmu,  yaitu  ilmu  tradisional  (agama)  dan  ilmu  sekuler-modern(umum).  3Namun demikian,  jika kemunduran umat  Islam hanya  di  akibatkan  karena  dikotomi  ilmu  yang hanya  sekedar membedakan  atau  mengklasifikasi  ilmu  menjadi  “  ilmu  agama”  dan  “ilmu sekuler”, maka  sebanarnya tidak akan menjadi masalah yang besar jika tidak berlebihan. Dalam dunia Islam probelmatika dikotomi sebenarnya  bukan  hal  yang  baru.  Tetapi  pada  mulanya  permasalahan  dikotomi  tersebut  tidak menimbulkan  banyak problem  dalam  sistem  pendidikan  islam, hingga  sistem pendidikan  sekuler  Barat diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme.4

## Listiana ayu indarwati, dkk.
Dari  sudut  pandang  sejarah,  dikotomi  ilmu  telah  dimulai  sejak  zaman  pertengahan  meski  pada mulanya,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sudah  sangat  berkembang  dikalangan  umat  Islam.  Zaman pertengahan tersebut adalah ketika dinasti ummayah berkuasa. Dinasti umayah merupakan masa tunas perkembangan intelektual Islam. 5Namun demikian, tradisi keilmuan mengalami kemajuan sangat pesat pada masa Abbasiyah, penerjemahan naskah-naskah kuno,penemuan ilmu-ilmu hitung dan fisika hingga pendirian Baitul hikmah yang menjadi tanda mercusuar dari peradaban Islam. Masa Abbasiyah ini dikenal sebagai masa puncak kejayaan Islam.
Akan  tetapi  seperti  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa  pada  peradaban  selanjutnya  panggung kejayaan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam hamper sepenuhnya runtuh. Umat Islam bahkan secara sadar memperlakukan diskrimininasi terhadap ”ilmu -ilmu umum” yang dinilai hanya mempelajari ilmu sekuler yang sama sekali tidak bersentuhan dengan Islam. Sedangkan “ilmu agama” yang mempelajari wilayah agama  dalam  bingkai  normatif  dipandang  sebagai  sebuah  kajian keilmuan yang  paling  utama dipelajari. Dengan demikian, ilmu umum dianggap sekuler atau bahkan dianggap ilmu kafir yang haram dipelajari  karena  tidak  akan  mendekatkan  Pada  Tuhan,  sebaliknya  ilmu  tersebut  dianggap  akan  jauh memisahkan manusia dari Tuhannya.
Dari pemahaman dikotomik tersebut, berkembanglah pemahaman bahwa ilmu-ilmu agama adalah ilmu utama dalam proses pendidikan yang terlembagakan. Dalam kerangka seperti itu maka ilmu agama khususnya fiqh dinobatkan  sebagai  mahkota  ilmu.  7Lebih  dari    itu,  tidak  kurang  dari  tiga  status  yang diberikan pada mereka yang telah menempati posisi puncak tersebut, yaitu faqi>h,mufti dan mudarris. 8 Dalam kenyataannya, tiga status tersebut secara eklusifn menjadi hak penuh para doctor fiqh (hukum). Oleh karena itu Makdisi berpendapat bahwa berdirinya Madrasah memiliki kaitan erat dengan pembentukan madzhab.9Dalam posisi semacam ini, seorang ahli hukum ( fuqaha>’ ) menempati posisi yang tertinggi dan syeikh sebagai pengampu pengajaran ilmu-ilmu yang lain berada dibawahnya.10
Keududukan fiqh yang  memuncak  menjadikan  ilmu-ilmu  yang  lain  menjadi  termarjinalkan. Menurut  Azzumardi  Azra,  ada  tiga  hal  yang  melingkupinya;  (1)berkaitan  dengan  pandangan ketinggian syari`ah diatas ilmu-ilmu yang lain; (2)secara intitusi kelembagaan pendidikan Islam dikuasai oleh  mereka  yang  ahli  dalam  bidang  agama;  dan  (3)  Hampir  seluruh  madrasah  didirikan  dan dipertahankan  dengan  dana  wakaf  dari  dermawan  kaya  atau  penguasa  politik  Muslim.11  Dengan demikian,  dapat  dikatakan  dalam  tubuh  pendidikan  Islam  mulai  muncul  dikotomi  dan  dualism  yang terang terjadi dilembaga pendidikan Islam.
Dampaknya,  jurang  pemisah  antara  makna  integral  keilmuan  dan  keislaman  menjadi  semakin lebar.Hal ini berdampak muatan ilmu pengetahuan umum terlalu jauh dari nilai agama dan ilmu agama sama sekali tidak menjamah keilmuan umum. Hal ini didasarkan pada perlengkapan keilmuan yang terlalu minim  untuk  mampu  bergumul  dengan  realitas  yang  mencekam.12Melihat  realitas  keterpurukan  dan ketertinggalan  tersebut,  dalam  dunia  Islam  kontemporer  muncul  para  pemikir  yang  gelisah  dan menelorkan  gagasan-gagasan  dalam  rangka  mengejar  ketertinggalan  pendidikan  Islam.  Tokoh-tokoh seperti  Fazlur  Rahman,  Seyyed  Hossein Nasr, Ismail  Raji`al-Faruqi  dan Syekh  Muhammad Naquibal- Attasadalahsedikitcontohdari  para  tokoh  kontemporer  dan  masih  banyak  yang  lainnya  bersama-sama merumuskan pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam.

## Paradigma Integrasi Islam, Sains, dan Ilmu Pengetahuan
Setelah  jauh  melangkah  menelusuri  akar  dikotomi  dan  dualisme  pendidikan  Islam,  kesimpulan awal yang dapat kita ambil adalah faktor kemunduran umat Islam saat ini adalah adanya dikotomi dan dualisme pendidikan Islam. untuk itupara pemikir Islam mencoba membuat formulasi dan konsep baru dalam rangka meretas dikotomi dan dualisme tersebut. Pada bagian ini akan dibahas mengenai gagasan
paradigm  yang  dibangun  oleh pemikir-pemikir  Islam  kontemporer  dalam  usahanya  menggagas  sebuah bangunan keilmuan yang memadukan unsur-unsur agama dan ilmu. Dengan keterbatasan yang penulis miliki dan tidak bermaksud mengenyampingkan pemikir yang lain, paling tidak ada tiga tokoh yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: Muhammad Naquib, Kuntowijoyo, dan M. AminAbdullah.
a. Islamisasi Ilmu Pengetahuan(Sayed Naquibal-Attas)
Sayed  Naquib  Al-Attas  seorang  pemikir  dalam  dunia  Islam  yang  kemudian  menyadari bahwa ilmu pengetahuan modern ternyata syarat dengan nilai barat. Untuk mencapai kebenaran, ilmu tersebut sangat mengedepankan akal rasional, dampaknya nilai-nilai dan pesan keagamaan menjadi  terabaikan.  Bagial-attas  keilmuan  barat  dibangun  atas  kerguan,  kebingungan,  skeptitis medan tidak dibangun atas wahyu dan kepercayaan agama, sehingga menjadi sekuler dan tidak mengindahkan  nilai-nilai  etika.  13  Berdasarkan  fenomena  tersebut  maka yang harus  dilakukan oleh para ilmuwan muslim adalah dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Bagi al-Attas, Islamisasi merupakan “pembebasan manusia  mulai  dari magis,  mitos,  animisme,  dan  tradisi  kebudayaan kebangsaan dan kemudian dari penguasaan sekuler atas akal dan bahasa.14 Bagi al-Attas, aplikasi Islamisasi ilmu pengetahuan diwujudkan dengan mengubah konsep-konsep Islam yang terdiri dari (1)  manusia;  (2) din; (3) ilm dan ma’rifah ;  (4)  hikmah;  (5)  ‘ adl ;  (6)  amal- ‘ adah ;  (7)  konsep universitas.15  Al-attas  meninginkan  aplikasi  islamisasi  ilmu  pengetahuan  merupakan  usaha mengislamkan  konsep-konsep  keilmuan  Barat  kepada  konsep tauhid,  syari ’ah,  si rah, dan tarikh sehingga hasilnya adalah sains Islam, psikologi Islam, sosiologi Islam, ekonomi Islam yang lebih subtantif, karena konsep-konsep dasarnya berdasarkan Islam.16
Dari paparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa langkah yang diambil al-Atas dalam rangka Islamisasi ilmu pengetahuan adalah dengan berangkat dari konteks dimana sebuah ilmu itu lahir dan  adan  kemudian  diangkat  kedalam  teks  wahyu.  Dengan  pandangan  yang  semacam  ini, nampaknya  akan  menimbulkan  dilema  yang  terjadi  yaitu  terlihat  kemungkinan  dimensi  Islam akan sangat meluas. Konsekuensi konsep ini adalah Islam tidak hanya terbatas pada teks suci dan teologis, namun bisa meluas pada wilayah yang dianggap duniawi.
b. PengilmuanIslam(Kuntowijoyo)
Kuntowijoyo  melakukan kritik  terhadap  paradigm  Islamisasi  ilmu pengetahuan  berangkat dari  ketidaksepakatannya  dengan  penggunaan  istilah  Islamisasi  ilmu  pengetahuan  untuk melakukan ”syahadat” terhadap ilmu-ilmu sekuler. Menurutnya bahwa dalam rangka Islamisasi pengetahuan, umat Islam harus meninggalkan makna lama yaitu Islamisasi pengetahuan menuju paradigm baru yaitu pengilmuan Islam. 17Paradigma tersebut dirasa lebih tepat karena jika masih menggunakan paradigm Islamisasi ilmu pengetahuan, maka yang terjadi adalah adanya realitas historis yang ditarik dan “dipaskan” pada teks wahyu. Hal tersebut memang dapat menimbulkan konfik  karena  Dengan  kebenaran  wahyu  yang  abadi  akan  terancam  oleh  benturan-benturan perdebatan dan falsifikasian tari lmu pengetahuan dan teori. Berangkat dari kemungkinan buruk tersebut,  Kontowijoyon  menggunakan  konsep  pengilmuan  Islam  yang  berangkat  dari  teks kekonteks,  maka  konsep  ini  dipandang  lebih  tepat  dan  tidak  rekasionaer  terhadap  upaya penyatuan Islam dan ilmu pengetahuan.
Adapun  metodologi  yang  ditawarkan  Kuntowijoyo  dalam  konsep  pengilmuan  Islam  ada dua.  Pertama  integralisasi  yaitu  pengintegrasian  kekayaan  keilmuan  manusia  dengan  wahyu (petunjuk Allah dalam Al- Qur’an besertapelaksanaannya dalam sunah Nabi). Kedua objektifikasi yaitu menjadikan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang.18   Menurut Kuntoada perbedaan  paradigmatik  antara  ilmu-ilmu  sekuler  dengan  ilmu-ilmuintegralistik.  Hal  ini
didasarkan  pada  apa  yang  dimaksud  Thomas  Khundalam The  Structure  of  Sceintific  Revolution, bahwa ilmu-ilmu sekuler sebagai normalsciences dan ilmu-ilmu integralistik adalah suatu revolusi.
c. Integrasi-Interkoneksi Keilmuan (M.AminAbdullah) Integrasi  secara  bahasa  diartikan  sebagai  “berlawanan  dengan  pemisahan”, yaitu  usaha memadukan ilmu umum dan ilmu agama.20 Secara lebih mendalam Armahedi Mazhar melihat inti dari integrasi adalah meletakan hirarki keilmuan dalam suatu hirarki yang lebih besar dengan memasukan  alam  akherat  dan  ciptaan  Tuhan  itu  sendiri  sebagai  penunjang  jenjang  materi.21 Perbedaan yang  mendasar  antara  Islamisasi  ilmu  pengetahuan,  dan  integrasi  adalah  dalam hal pelumatan keilmuan umum dan agama.22 Dalam Islamisasi ilmu, keilmuan Islam akan memilih ilmu-ilmu yang dianggap Islami dan ilmu yanh bukan Islami dengan menghilangkan ilmu-ilmu yang bukan Islami atau tidak cocok dengan Islam.23 sedangkan integrasi dalam hal ini berkaitan dengan  usaha  memadukan  keilmuan  umum  dan  Islam  tanpa  harus  menghilangkan  keunikan- keunikan antara dua keilmuan tersebut.24
Namun  demikian,  dalam  pandangan  Amin  Abdullah,  integrasi  mengalami  kesuliatan,  yaitu kesulitan memadukan studi Islam dan umum yang kadang tidak saling akur karena keduanya ingin saling mengalahkan untuk itu perlu adanya gagsan interkoneksi yang lebih arif dan bijaksana.25 Adapun  yang  dimaksud  interkoneksi  menurut  Amin  Abdullah  adalah  usaha  memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, sehingga setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama (Islam, Kristen, Budha, dan lain-lain) keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri maka dibutuhkan kerjasama, saling tegur sapa, saling membutuhkan,saling koreksi, dan saling berhubungan antara disiplin keilmuan.26
Pendekatan  integratif-interkonektif  adalah  pendekatan  yang  berusaha  saling  menghargai; keilmuan  umum  dan  agama  sadar  akan  keterbatasan  masing-masing  dalam  memecahkan persoalan  manusia,  hal  ini  akan  melahirkan  sebuah  kerja  sama  setidaknya  saling  memahami pendekatan ( approach ) dan metode berfikir ( process and procedure ) antara kedua kelimuan tersebut.27 Setelah dipaparkan ketiga paradigma usaha mendamaikan Islam dan ilmu pengetahuan,sekali lagi saya memberikan apresiasi yang besar atas karya akademik tersebut. Namun demikian, sayangnya usaha mendamaikan ilmu tersebut tidak disertai dengan usaha mendamaikan lembaga pendidikan. Usaha yang dilakukan  masih  sebatas  pada  usaha  mendamaikan  pada  wilayah  materi  Islam  dan  ilmu  pengetahuan sehingga  permasalahan  dikotomi  dan  dualisme  lembaga  pendidikan  Islam  masih  belum  dapat  diatasi secara keseluruhan.

## Kebijakan yang Menceraikan Lembaga Pendidikan Islam
Selanjutnya,  jalan  panjang  dualism  dan  dikotomi  pendidikan  juga  merambah  dan  sampai  di Indonesia. Permasalahan dikotomi dan dualisme pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dilepaskan dari  potret  sejarah  masa  lalu  (masa  penjajahan).  Karel  Steenbrink  menjelaskan  secara  kritis  bahwa pemerintah belanda ingin membangun system pendidikan yang berdasarkan sistem pribumi murni dan disesuaikan  dengan  masyarakat  desa,  yang  dikaitkan  dengan  pendidikan  Islam  yang  sudah  ada sebelumnya.28  Apa yang  disebutkan  oleh  Stennbrink  merupakan  gagasan  Gubernur  Jenderal  Van Der Capellen.  Menurut  Brugmans  usaha  yang  dilakukan  oleh  Van  Der  Capellen  adalah  usaha  untuk mewujudkan kebijakan politik Belanda, yaitu: harus menghormati unsur pribumi dalam masyarakat dan
keengganan  menolak  kebudayaan  asli  dalam  hubungannya  kebudayaan  asing  yang  bercorak  barat.29 Namun demikian, karena berbagai alasan teknis, kebijakan tersebut akhirnya tidak dilaksanakan.

## Konversi IAIN-UIN (Sebuah Kritik)
Memang benar, ada catatan penting yang termaktub dalam surat Mendiknas yang ditujukan kepada menteri  Agama,  tanggal  23  Januari 2004 yaitu:  “Meskipun IAIN Sunan  Kalijaga  dan STAIN  Malang berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Malang, namun tugas pokoknya tetap sebagai instusi  pendidikan  tinggi  bidang  agama  Islam,  sedangkan  penyelenggaraan  program  non-agama  Islam (umum)  merupakan  tugas tambahan”. 35  Namun  demikian,  catatan  ini  pada  realitasnya  sulit  untuk diimplementasikan.  Sekali  lagi  tuntutan  pasar  yang  memaksa  UIN  akan  berlomba  membuka  fakultas umum dan pada akhirnya fakultas tersebut akan menggeser fakultas agama seperti yang terjadi di UII dan Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu saya sampaikan ada empat pertimbangan yang disampaikan oleh Ahmadi untuk kita perhatikan bersama, pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama , berdasarkan pengalaman sejarah, dalam pengembangan pendidikan syahwat politik umat Islam sangat dominan. Kecenderungan politis yang dipayungi dengan landasan teologis, Nampak ketika umat  Islam  beramai-ramai  mendirikan  perguruan  tinggi  tanpa  studi  kelayakan  akademis.  Sekarang  di seluruh Indonesia terdapat 14 IAIN, 33 STAIN, dan ratusan PTAIS (khusus Jawa Tengah ada 25 PTAIS). Ketika  animo  mahasiswa  semakin  kurang  mereka kebingungan,  akhirnya berusaha  membuka  program pendidikan  umum  yang  diperkirakan  laku  jual.  Ketikalulusannya  ditolak  untuk  mendaftarkan  calon pegawai  negeri,  semakin  bingung  lagi  karena  dibayangi  kematian  pelan-pelan.  Oleh  karena  itu,  dalam konteks UIN syahwat politik mesti ditinggalkan dan pertimbangan akademis harus benar-benar dipegang teguh. Kalau hal ini tidak dilakukan hampir bisa dipastikan di kemudian hari nasibnya akan sama dengan PTAI.
Kedua ,  perlu  dipertimbangkan  konsekuensi  penggunaan  predikat  Universitas  Islam  Negeri,  yakni karakteristik apa yang dapat ditawarkan. Misalnya landasan epistemologinya yang secara eksplisit berbeda dengan tinggi lain, wawasan keislaman yang relatif lebih luas, dan komitmen terhadap Islam lebih tinggi dibandingkan dengan perguruan tinggi lain.
Ketiga ,  Keberadaan  UIN  sekarang  masih  menunjukkan  dualism  kelembagaan.  Misalnya berdasarkan  Kepres  No.  50  tahun  2004  tentang  perubahan  IAIN  Sunan  Kalijaga  menjadi  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta,  pasal  2  ayat  (2)  bahwa UIN  Sunan  Kalijaga  secara  teknis  akademis bidang  ilmu umum dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Agama. Dualisme kelembagaan ini sudah semestinya dihilangkan, serahkan saja sepenuhnya ke Kemdikbud agar prinsip efisiensi dan fungsional dapat dijalankan karena secara fungsional yang  tepat  mengurus  pendidikan  adalah  Kemdikbud.  Beban  politis  ideologis  sudah  selayaknya dihilangkan, artinya tidak perlu khawatir nilai dan pesan-pesan agama Islam terdistorsi karena sudah ada undang-undang  pendidikan  nasional  yang  menjamin  tumbuh  kembangnya  niali-nilai  agama  dalam pendidikan formal.
Keempat , dengan diserahkannya UIN ke Kemdikbud mestinya member peluang yang sama kepada universitas-universita selain yang akan membuka fakultas agama (Islam) untuk ikut memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam secara akademis. Hal ini jangan dianggap rival, tetapi justru memperluas medan musa-baqahfial-khairat dalam keilmuan.36

## Hibridasi Lembaga Pendidikan Tinggi
Seperti  yang  telah  disampaikan  pada  pembahasan  sebelumnya  bahwa  akar  keterpurukan penguasaan ilmu pengetahuan Islam adalah karena adanya dikotomi dan dualisme lembaga pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan di Indonesia polarisasi lembaga pendidikan ini juga dimulai dari catatan yang panjang yaitu pada masa pemerintahan kolonial. Untuk menajawab permasalahan tersebut telah ada upaya yang dilakukan misalnya dengan transformasi IAIN ke UIN. Namun pertanyaan selanjutnya adalah haruskah permasalahan tersebut diselesaikan dengan konversi IAIN ke UIN? Pertanyaan besar tersebut yang selalu menjadi perdebatan panjang untuk menyelesaikan dikotomi dan dualisme lembaga pendidikan Islam.  Namun  demikian,  tentu  pendapat  tersebut  belum  menjadi  consensus  bersama,  ada  yang menganggap ketika umat Islam sudah mengatakan perlu ada Islamisasi ilmu atau integrasi ilmu, maka kita sudah menyepakati adanya dikotomi Islam dan ilmu. Padahal jika kita berangkat dari keyakinan bahwa seluruh ilmu berasal dari Tuhan maka sejatinya tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum.
Untuk  menjawab  pertanyaan  diatas,  tentu  ada  banyak  pandangan  dan  pendapat  yang  saling mendukung atau bahkan saling bertentangan. Tulisan ini hendak memberikan pandangan yang mungkin dianggap bersebarangan, bukan bermaksud untuk melakukan perlawanan secara terbuka, namun dalam rangka sumbangsih pemikiran untuk menjadikan segalanya menjadi lebih baik. Salah satu pandangan yang menarik adalah apa yang disampaikan Ahmadi yang dikutip Rosihan bahwa dalam rangka menanamkan nilai-nilai agama pada ilmu modern tidak selamanya dan harus menggunakan jalur pemisahan lembaga pendidikan agama dan umum.
Ahmadi  membuat  perbandingan  dinegeri  Belanda  dalam  penelitiannya  tahun  1993-1994  tentang  studi agama di Belanda, bahwa negara yang menganut paham sekuler, masalah pendidikan agama di Perguruan Tinggi yang bermuatan pesan-pesan spiritualitas dijembatani dengan peraturan perundang-undangan yang disebut  dengan Duplet  Ordo dengan  produk  pendeta-pendeta  Kristen  yang  mempunyai  komitmen  kuat dengan agamanya.39 Artinya nilai-nilai dan pesan agama ditanamkan pada setiap perguruan tinggi dengan komposisi yang besar dan menjadikannya sebagai dasar yang kuat bagi seluruh ilmu umum. Jika Belanda sebuah  negara  yang  sekuler  juga  mampu  melaksanakan Pendidikan  Agama  diperguruan  tinggi  dengan pendekatan  religius,  maka  Indonesia  dengan  Negara  beragama  sudah  pasti  jauh  lebih  mampu melaksanakannya.
Seperti yang telah disebutkan, memang ada banyak gagasan bermunculan tentang langkah-langkah yang  harus  ditempuh  dalam upaya  menjadikan  nilai  Islam  sebagai  pondasi  ilmu  pengetahuan.  Hal  ini menjadi penting akrena ketika ilmu pengetahuan tidak dilandasi dengan nilai agama yang mantap, maka ilmu itu akan digunakan kepada hal yang jauh dari nilai etika dan moral. Iman yang tidak disertai ilmu, mudah ditipu, demikian sebaliknya ilmu tanpa iman, menjadi penipu.40
Dalam bagian ini, penulis akan mencoba memberikan gagasan mendasar tantang upaya yang harus dilakukan  agar  pesan-pesan  agama  masuk  kedalam  seluruh  ilmu  umum  yang  ada.  Berdasarkan  pada permasalahan  tentang  tidak  efektifnya pola-pola  integrasi  dan  islamisasi yang  dilakukan,  maka  penulis menawarkan gagasan yang mungkin cukup kontroversial yaitu dengan meleburkan lembaga pendidikan Islam  dengan  lembaga  pendidikan  umum.  Ikhtiar  ini  terangkum  dalam  konsep  yang  saya  namakan hibridasi lembaga pendidikan tinggi. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar gagasan tersebut.
Pertama ,  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam  yang  selama  ini  digadang-gadang  menjadi  lembaga pendidikan Islam yang mampu mengentarkan para mahasiswanya menjadi ulama yang intelek dan intelek yang ulama nampaknya telah gagal mengemban amanah tersebut. Indikator sederhananya adalah belum banyak  sarjana  dari  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam  yang  membuka  fakultas  umum  belum  mampu bersaing secara terbuka dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan. Walaupun memang alasanya adalah
waktu yang masih singkat tapi nampaknya tanda-tanda adanya perbedaan yang signifikan belum nampak. Ini menandakan bahwa mitos lembaga pendidikan tinggi Islam hanya bertumpu pada penguatan materi agama masih berlaku.
Kedua, secara  keseluruhan  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam  baik  negeri  maupun  suasta  belum menjadi pilihan pertama  para  orang  tua  untuk  mempercayakan  pendidikan anak-anaknya,  gedung  dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan yang kurang lengkap, dosen dengan kompetensi akdemiknya minim, serta hal-hal lain yang berakibat pada lembaga pendidikan tinggi Islam hanya akan menjadi pilihan selanjutnya ketika tidak diterima di lembaga pendidikan tinggi umum. Dengan demikian, input yang ada pada  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam  jelas  berada  pada  level  bawah  dari  lembaga  pendidikan  tinggi umum.
Ketiga, materi agama yang diajarkan pada fakultas-fakultas agama dan materi agama yang diajarkan pada fakultas umum sangat rentan dengan kepentingan politis suatu golongan saja. Misalnya dalam materi pelajaran fiqh ,  doa-doa  bacaan  shalat  dan  tata  cara  shalat  dan  ibadah  yang  lain  cenderung  hanya memberikan  contoh  bacaan  ataupun  gerakan-gerakan  dari  satu  sumber  saja.  Padahal  seperti  yang  kita ketahui bersama, bahwa bacaan dan gerakan tersebut sebenarnya tidak hanya dari satu sumber saja yang sama-sama shahih . Dengan demikian, materi agama yang ditawarkan tidak mampu menampung seluruh golongan agama dengan keyakinan ibadahnya masing-masing.
Berdasar beberapa alasan diatas, maka penulis menyarankan beberapa gagasan yang walaupun akan memakan waktu yang sangat lama, namun harapannya hasilnya dapat dirasakan dan apa yang menjadi keinginan  bersama  bahwa  nilai-nilai  agama  dapat  tumbuh  dan  bersama  ilmu  umum  dapat  terwujud. Beberapa tawaran konsep tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, melakukan  hibridasi  atau penggabungan lembaga  pendidikan  tinggi  Islam  dan  lembaga pendidikan  umum  dalam  sebuah  format  baru.  Dengan  demikian,  paling  tidak  secara  menajemen  dan kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien karena hanya berada pada satu atapdan satu kendalai.
Kedua, melakukan penggabungan materi agama dan materi ilmu pengetahuan umum menjadi satu materi  ilmu  pengetahuan  umum.  Pengagabungan  ini  dengan  maksud  merubah  materi-materi  yang berangkat dari logika yang lahir dari keilmuan sekuler murni dengan materi yang dilandaskan pada nilai- nilai agama universal. Hal ini dilakukan karena ilmu tidak bebas nilai dan nilai.
Ketiga , memberikan pemahaman dan peningkatan kualitas dosen matakuliah umum tentang nilai- nilai agama pada matakuliah yang mereka ampu. Mata kuliah umum yang dimaksud meliputi seluruh mata kuliah ilmu yaitu sains, sosial, dan humaniora. Dengan demikian, para dosen mata kuliah umum mampu menerapkan dan menyampaikan materi yang bermauatan nilai Islam
Kempat, pemerintah menyusun kurikulum dan materi kuliah umum yang berisi muatan yang nilai- nilai  agama  universal  pada  seluruh  matakuliah  ilmu  pengetahuan  umum.  Dengan  catatan  nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai Islam universal yang bisa disepakati bersama oleh seluruh umat Islam. Artinya bukan pada wilayah materi ibadah, muamalah dan setrusnya yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Karena wilayah ibadah adalah wilayah privat hamba dan Tuhannya.
Jika tiga usulan tersebut dapat dipraktekan walaupun disadari memerlukan waktu yang panjang, namun penulis yakin bahwa nilai-nilai agama akan masuk
dan  menjadi  pondasi  bagi  seluruh  ilmu  umum  yang  ada.  Selain  itu,  konsep  ini  juga  diharapkan  akan menghasilkan alumni yang mempunyai etika dan moral yang kuat dalam mempraktekan ilmunya untuk kesejahteraan bersama. Jika hal demikian terjadi, maka cita-cita mulia lulusan perguruan tinggi menjadi ulama yang intelek dan intelek yang ulama nampaknya akan semakin dekat dengan kenyataan.

## Kesimpulan
Hibridasi lembaga pendidikan adalah sebuah penggabungan secara total lembaga pendidikan tinggi Islam  dan  pendidikan  tinggi  umum  dalam  satu  naungan  lembaga  dan  kebijakannya  berada  dibawah Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Dengan  demikian  dari  sisi  manajemen kelembagaan  dapat lebih  efektif  dan  efisien.  Selain  masalah  kelembagaan  dalam  wacana  hibridasi  ini  juga  dalam  wilayah kurikulum pendidikan  dimana  Islam  dan  ilmu  umum  diintegrasikan. Diperlukan kurikulum baru yang menggabungkan  materi  matakuliah  umum  dan  Islam  dalam  bentuk  satu  materi  yakni  seluruh  materi umum didasari dengan nilai Islam yang universal. Dalam hal ini, mata kuliah ke-Islaman tidak berdiri sendiri, namun dicangkokkan ke dalam mata kuliah umum yang lain.Walaupun matakuliah ke-Islaman dihapus, namun materi pengajaran berupa nilai-nilai Islam masuk ke dalam setiap mata kuliah yang ada. Sehingga, setiap matakuliah mengandung pengajaran ke-Islaman sebagai landasan moral dan etika dalam berilmu.
Selanjutnya, perlu dipersiapkan para dosen yang memiliki wawasan etika Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam ranah aksiologi ilmu, seorang intelektual memerluakan pegangan moral sehingga ilmu  yang  dimiliki  bisa  menjadi  berkah  kemanusian,  bukan  bencana.  Disinilah  nilai-nilai  kemanusian Islam perlu disematkan pada setiap pengajar diperguruan tinggi.
Hibridasi dalam materi secara teknis, materi Islam yang diintegrasikan pada materi pengetahuan umum  bukan pada  wilayah  ibadah,  muamalah  namun  pada  nilai  Islam  yang  juga  dapat  diterima  oleh semua golongan bahkan lintas  agama.  Jika hal  tersebut  terjadi  maka  materi  ilmu  umum  akan  didasari dengan  nalar  Islam  dan  mahasiswa  akan  dapat  mengamalkan  ilmunya  untuk  hal  kebaikan  dan kesejahteraan bagi seluruh umat dan sekalian alam. Dengan pencangkokan dalam empat ranah tersebut, Islam tidak akan pudar, namun menggema disetiap disi plin keilmuan yang dipelajari, selain itu ilmu tidak hampa akan moral dan nilai-nilai Islam yang universal.

## Referensi
Abdullah,  Amin. “Desain Pengembangan  Akademik  IAIN  menuju  UIN  Sunan  Kalijaga:  dari pendekatan  Dikotomis-Atomistis  ke  arah  integratif- interdisiplinary” dalam  Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanis Teosentris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Abdullah,  Amin. Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi:  Pendekatan  Integratif-Interkonektif.
Yogyakarta: PustakaP elajar. 2006.
Ahmadi,  dalam  Rozihan. Merombak  Pendidikan  Islam. Koran  Suara  Merdeka.  7  Januari 2005.
Azra, Ayzumardi. “Reintegrasi ilmu-ilmu dalam Islam”. Zainal Abidin Bagir, (ed)
Integrasi Ilmu dan Agama: Intepretasi dan Aksi. Bandung: Mizan. 2005.
Azra,  Azyumardi. Pendidikan  Islam:T  radisi  dan  Modernisasi  menuju  Milenium  Baru . Jakarta:LOGOS. 1999.
Dokumen  Surat  Menteri  Pendidikan  Nasional,  dalam  M.  Amin  Abdullah,  dkk. Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi, Yogyakarta: Suka Press. 2007.
Hasim, Rosnani. “Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer: Sejarah, Perkembangan Dan Arah Tujuan”, Islamika, Tahun 1 No 6, Juli-September 2005.
Hitti, K. Philip. History of The Arab, London: Macmillan Press Ltd. 1974 Hourani, Albert. A history of Arab Peoples, New York: Warner Books,1992 Kartanegara, Mulyadi. Integrasi Ilmu:
Sebuah Rekontruksi Holistik. Bandung:
Arasyi Mizan. 2005.
Kuntowijoyo. Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika. Yogyakarta: Teraju. 2004.
Ma’arif, A. Syafi`i . Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia. Bandung: Mizan. 1993.
Mahzar, Armahedi. Revolusi Integralisme Islam. Bandung: Mizan, 2004. Maksidi,
George. Religion, Law and Learning. Great Britain:Voriorum. 1991