Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 10, Oktober 2022

## TINJAUAN  YURIDIS  PERSYARATAN  PERMOHONAN  PENERBITAN PASPOR  TERHADAP  ANAK  YANG  LAHIR  DARI  ORANGTUA  STATELESS DI INDONESIA
Oktinardo Mandira Dulage Kansil, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra Politeknik Imigrasi, Jakarta Email: ditisrama@gmail.com

## Abstrak
Etnis  Rohingya  datang  ke  Indonesia  sebagai  pencari  suaka  dimana  status  mereka adalah stateless  person .  Apabila  para  pencari  suaka  memiliki  anak  yang  lahir  di Indonesia,  berdasarkan  pasal  4  huruf  i  dan  k  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006,  anaknya  merupakan  Warga  Negara  Indonesia,  tetapi  tidak  ada  bukti  tertulis berupa  dokumen  kependudukan  yang  dapat  diperoleh  bagi  anak  dari  orang  tua berstatus stateless person . Dengan tidak adanya bukti tertulis, berakibat pada tidak dimungkinkannya  menerbitkan  paspor  bagi  anak,  padahal  kepemilikan  paspor merupakan salah satu hak bagi seorang warga negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dan menarik asas-asas hukum  yang ada dalam  masyarakat  serta apa dampak dan  akibat yang timbul dari ketentuan  hukum  tersebut  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dari  undang-undang maupun  peraturan-peraturan  pendukung  undang-undang  dapat  terlihat  bahwa  di Indonesia  sudah  diatur  mengenai  status  kewarganegaraan  anak  dari  orang  tua berstatus stateless  person tetapi  tidak  ada  aturan  dalam  bentuk  undang-undang ataupun  peraturan  lain  yang  mengatur  mengenai  bentuk  dokumen  tertulis kependudukan  atau  kewarganegaraan  untuk  kondisi  seperti  ini.  Tidak  adanya dokumen tersebut maka prosedur penerbitan paspor tidak dapat terpenuhi sehingga pemenuhan hak seseorang untuk memiliki paspor tidak dapat dilakukan.
Kata  Kunci :  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006;  Warga  negara  Indonesia;

## Masalah Paspor

## Abstract
Rohingyas  come  to  Indonesia  as  asylum  seekers  where  their  status  is  stateless person.  If  asylum  seekers  have  children  who  were  born  in  Indonesia,  based  on article  4  letters  i  and  k  of  Law  Number  12  of  2006,  the  child  is  an  Indonesian citizen, but there is no written evidence in the form of residence documents that can be  obtained  for  children  from  stateless  person  parents.  In  the  absence  of  written evidence,  it  is  impossible  to  issue  passports  for  children,  even  though  a  passport ownership  is  one  of  the  citizen  rights.  This  research  uses  a  normative  method,
which examines legal provisions and draws on legal principles that exist in society and what are the impacts and consequences arising from these legal provisions in people's  lives.  From  the  laws  and  regulations  supporting  the  law,  it  can  be  seen that in Indonesia it has been regulated regarding the citizenship status of children from  stateless  person  parents,  but  there  are  no  rules  in  the  form  of  laws or  other regulations that regulate the form of written residence documents or citizenship for this kind of condition. In the absence of these documents, the procedure for issuing a  passport  cannot  be  fulfilled,  so  that  the  fulfillment  of  a  person's  right to  have  a passport cannot be carried out.

## Keywords: Law Number 12 Year 2006; Indonesian Citizen;  Passport Issuance

## Pendahuluan
Negara  merupakan  suatu  organisasi  kekuasaan  yang  berdaulat  yang  dengan  tata pemerintahan  melaksanakan  tata-tertib  atas  suatu  umat  di  suatu  daerah  tertentu, bagaimana  bentuk  dan  coraknya,  negara  selalu  merupakan  organisasi  kekuasaan, organisasi kekuasaan ini selalu mempunyai tata pemerintahan, dan tata pemerintahan ini selalu  melaksanakan  tata  tertib  atas  suatu  umat/rakyat  di  daerah  tertentu (Tutik  &  SH, 2016 ) Umat atau rakyat yang terdapat di daerah tertentu tersebut dapat disebut sebagai warga negara.  Dalam konstitusi Indonesia  warga negara diatur dalam  Undang-Undang Dasar  Pasal  26  Ayat  (1)  yang  artinya  orang-orang  bangsa  Indonesia  asli  dan  orang- orang bangsa lain yang  disahkan dengan undang-undang sebagai  warga  negara. Selain itu  isi  Pasal  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  26  Ayat  (1)  tersebut  tertuang kembali  pada  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang Kewarganegaraan.
Warga negara merupakan salah satu  unsur hakiki dan unsur pokok suatu  negara. Status  kewarganegaraan  menimbulkan  hubungan  timbal  balik  antara  warga  negara dengan  negaranya.  Setiap  warga  negara  mempunyai  hak  dan  kewajiban  terhadap negaranya.  Sebaliknya  negara  mempunyai  kewajiban  memberikan  perlindungan terhadap  warga  negaranya.  Status  kewarganegaraan  seseorang  merupakan  suatu  hal yang  sangatlah  penting.  Dalam  kewarganegaraan  seseorang  memegang  peranan  dalam bidang hukum publik. Dalam hubungan antar negara dan perseoranganlah diperlihatkan betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Seseorang termasuk warga negara atau  warga  negara  asing  besar  konsekuensinya  dalam  kehidupan  publik  ini. Kewarganegaraan  merupakan  keanggotaan  suatu  negara,  secara  sederhana  dapat diumpamakan  negara  merupakan  suatu  perkumpulan  atau  organisasi  tertentu.  Suatu organisasi tentunya memerlukan orang-orang yang dapat dipandang merupakan inti dari suatu  organisasi  tersebut.  Setiap  organisasi  harus  mempunyai  anggota.  Demikianlah sebuah negara perlu juga memiliki anggota. Anggota dari negara dapat disebut dengan warga negara.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  merupakan  undang-undang  yang memberi  definisi  mengenai  warga  negara  dan  kewarganegaraan.  Warga  negara  adalah warga  suatu  negara  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. Kewarganegaraan  mempunyai  definisi  yang  berbeda  dengan  warga  negara  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006.  Kewarganegaraan  adalah  segala  hal  ikhwal yang berhubungan dengan warga negara.  Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh undangundang  tersebut  memang  definisi  dari  warga  negara  dan  kewarganegaraan berbeda  tetapi  satu  sama  lain  memiliki  keterkaitan  tetapi  memiliki  perbedaan  hak  dan kewajiban.  Kewarganegaraan  adalah  suatu  persoalan  pokok  yang  mendasar  tentang bagaimana  seseorang  hidup  sebagai  warga  negara  pada  suatu  negara  tertentu  dimana pada  masingmasing  negara  memiliki  aturan  hukum  masing-masing  ( Marliyanto  & Indrayati,  2011 ).  Hak  dan  kewajiban  seseorang  atas  kewarganegaraanya  akan  terus terikat selama seseorang tersebut  masih mempunyai  status  sebagai  warga negara suatu negara tertentu dimanapun ia berada baik ketika ia di dalam wilayah negara aslinya atau ketika tinggal di wilayah negara lain ( Kusnardi & Ibrahim, 1983)
Orang yang disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) didefinisikan dalam Pasal 4 Undang-Undang 12 Tahun 2006. WNI dan Warga Negara Asing  (WNA) yang ada di Indonesia disebut juga penduduk. Salah satu bentuk bukti kependudukan adalah dengan  kewajiban  kepemilikan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  bagi  WNI  dan  WNA pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang telah berumur 17 tahun. Bentuk administrasi kependudukan  lainnya  dapat  berupa  surat  keterangan  tempat  tinggal,  kutipan  akta kelahiran,  kutipan  akta  kematian,  kutipan  akta  perkawinan,  kutipan  akta  perceraian, kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta pengesahan anak.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  kemudian  timbul  permasalahan  yakni  mengenai status  anak  yang  lahir  di  Republik  Indonesia  tetapi  pada  waktu  lahir  tidak  jelas  status kewarganegaraan  ayah  dan  ibunya  serta  orang  tua  yang  tidak  mempunyai kewarganegaraan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Huruf I dan Huruf K Undang- Undang 12 Tahun 2006. Persoalan tanpa kewarganegaraan seseorang seharusnya dapat diatasi  dengan  berbagai  instrumen.  Instrumen  yang  dapat  digunakan  salah  satunya adalah  instrumen  hukum.  Intrumen  hukum  tersebut  dapat  berbentuk  konvensi internasional yang secara khusus membahas persoalan tanpa keweraganegaraan ataupun melalui aturan hukum nasional suatu negara hasil ratifikasi konvensi internasional yang dimaksud.  Salah  satu  kasus  nyata  yang  terjadi  adalah  mengenai  etnis  rohingnya  di Myanmar. Negara Myanmar adalah tempat tinggal bagi etnis rohingnya. Etnis ini adalah etnis  beragama  Islam  dan  telah  mendiami  kota  di  utara  negara  bagian  Rakhiang. Pemerintah  Myanmar  mengakui  etnis  Rohingya  sebagai  orang  Bengali  (Bangladesh) yang tinggal di Myanmar bukan sebagai salah satu etnis dari 135 etnis Uni Myanmar ( I. D. Rismayanti, 2009 ). Kemudian setelah diberlakukannya Burma Citizenship Law 1982 , yang  menyatakan  bahwa  etnis  Myanmar  tidak  termasuk  salah  satu  etnis  yang  diakui Myanmar sebagai warga negara, maka etnis rohingnya kehilangan kewarganegaraannya dengan  tidak  diakuinya  kewarganegaraan  mereka.  Tidak  diakuinya  kewarganegaraan etnis  rohingnya,  maka  etnis  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  orang-orang  tanpa
kewarganegaraan  ( Stateless  Persons ). Stateless  Persons menurut Black’s  Law Dictionary berdasarkan  hukum  internasional  adalah A  natural  person  who  is  not considered  a  nation  by  any  country (Orang  yang  tidak  dianggap  sebagai  bangsa  oleh negara mana pun) ( Bowen et al., 2009 )
Dengan begitu secara hukum, orang Rohingya tidak mendapatkan hak yang sama dengan  warga  Myanmar  lainnya.  Sejalan  dengan  kebijakan  tersebut,  Pemerintah Myanmar  memberlakukan  berbagai  pembatasan  di  bidang  ekonomi,  sosial  dan  politik bagi  etnis  Rohingya.  Fakta  lainnya  adalah  dari  hasil  penyelidikan  diketahui  bahwa mereka  meninggalkan  Myanmar  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang  lebih  baik  di negara  lain  atau  dengan  kata  lain  faktor  ekonomilah  yang  menjadi  motif  pendorong utama ( D. Rismayanti, 2009 ) Pencarian suaka dan kegiatan pengungsian dilakukan oleh etnis rohingnya ke negara-negara sekitar
Beberapa  etnis  rohingya  telah  berada  di  negara  Thailand,  Malaysia  dan  juga Indonesia.  Status Stateless  Persons yang  disandang  oleh  para  pencari  suaka  dari  etnis rohingnya menjadi suatu hal yang patut menjadi perhatian karena pada Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  pada  Pasal  4  Huruf    I  dan  K  yang pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  WNI  adalah  anak  yang  lahir  di  wilayah  negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya,  atau  apabila  ayah  dan  ibunya  tidak  mempunyai  kewarganegaraan  atau  tidak diketahui  keberadaannya.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan,  apabila  para  pencari  suaka seperti  etnis  rohingnya  tersebut  mencari  suaka  di  Indonesia  dan  mereka  mempunyai anak  yang  dilahirkan  di  wilayah  Republik  Indonesia.  Menurut  Pasal  4  Huruf  i  dan  k Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006,  anak  tersebut  merupakan  WNI.  Akan  tetapi dalam peraturan-peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan kependudukan, tidak ada aturan atau hukum  yang mengatur mengenai  bagaimana dokumen kependudukan yang dapat  diperoleh  kepada  seorang  anak  yang  lahir  di  wilayah  Republik  Indonesia  tetapi memiliki ayah dan ibu (orang tua) yang memiliki status Stateless Person . Dikarenakan tidak  adanya  aturan  yang  mengatur  dokumen  kependudukan  bagi  anak  yang  lahir  di wilayah Republik Indonesia yang memiliki orang tua berstatus Stateless Person ,  maka  anak  tersebut  juga  tidak  dapat  memenuhi  persyaratan  untuk  dapat membuat  paspor.  Padahal  dalam  prosedur  penerbitan  paspor  dokumen  kependudukan sangat  diperlukan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  dan  Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2014 setidaknya disebut syarat permohonan paspor  harus  melampirkan  dokumen  persyaratan  beberapa  diantaranya  yaitu,  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP),  Kartu  Keluarga  (KK),  Akta  Kelahiran.  Beberapa  persyaratan penerbitan  paspor  tersebut  merupakan  bentuk  dokumen  yang  menjadi  bukti kependudukan

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  metode  normatif,  yaitu  mengkaji ketentuan-ketentuan hukum  dan menarik asas-asas hukum  yang ada dalam  masyarakat serta  apa  dampak  dan  akibat  yang  timbul  dari  ketentuan  hukum  tersebut  dalam kehidupan  masyarakat  ( Soekanto,  2006 )  dengan  menggunakan  sumber  data  sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan tenik kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif ( Soekanto, 2006 )

## Hasil dan Pembahasan
a. Status hukum anak dari orang tua berstatus stateless yg lahir di Indonesia
Salah  satu  definisi  dari  negara  adalah  asosiasi  tertinggi  manusia  yang  ada  di suatu  wilayah  tertentu,  memiliki  pemerintahan  sah  dan  berdaulat,  memiliki  sistem dan  aturan  yang  berlaku  bagi  seluruh  masyarakatnya,  serta  berdiri  secara independent.  Terdapat  4  (empat)  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  berdirinya  suatu negara,  salah  satunya  adalah  adanya  rakyat  yang  memiliki  makna  sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Fungsi dari negara adalah memberikan suatu kepastian hukum bagi rakyatnya  atau  bagi  warganya.  Definisi  kepastian  dapat  diartikan  bahwa  ada kejelasan  dan  ketegasan  terhadap  penerapan  hukum  dalam  masyarakat  agar  tidak menyebabkan banyak salah tafsir  ( Wijayanta, 2014 ).
Kewarganegaraan  seseorang  merupakan  salah  satu  bentuk  pemberian  atau implementasi negara terhadap prinsip kepastian hukum. Kewarganegaraan seseorang memiliki  peran  penting  dalam  bidang  hukum  publik.  Hubungan  antara  negara  dan individu  yang  menunjukkan  pentingnya  status  kewarganegaraan  seseorang.  Apakah seseorang adalah warga  negara atau orang asing  memiliki konsekuensi  besar dalam kehidupan  publik  ini.  Kebangsaan  adalah  keanggotaan  suatu  negara.  Sederhananya, negara adalah asosiasi atau organisasi tertentu. Suatu organisasi tentu membutuhkan orang  yang  dapat  dilihat  sebagai  inti  dari  suatu  organisasi.  Setiap  organisasi  harus memiliki  anggota.  Dengan  demikian  suatu  negara  juga  harus  memiliki  anggota. Anggota negara dapat disebut warga negara.
Mengenai status kewarganegaraan itu sendiri merupakan suatu bentuk hak dari setiap  orang  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  tahun  1945  ( Indonesia,  2002 )  pada  Pasal  28D  Ayat  (4).  Dengan  adanya hak  atas  kewarganegaraan  tersebut  maka  negara  mempunyai  kewajiban  untuk melindungi  setiap  orang  sebagai  warga  negaranya  dan  menjamin  perlindungan  atas hak-hak  lainnya  yang  dimiliki  seorang  warga  negara.  Penentuan  kewarganegaraan seseorang  ditentukan  oleh  2  (dua)  asas  yaitu Ius  Sangunis (hukum  darah)  yang didasarkan pada keturunan atau tidak berdasarkan tempat lahir  dan Ius Soli (hukum tanah)  yang  didasarkan  pada  negara  kelahiran  yang  tidak  dipengaruhi  oleh kewarganegaraan orang tuanya.
Peraturan  yang  mengatur  tentang  kewarganegaraan  di  Indonesia  adalah  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006.  Undang-  undang  ini  menganut  asas  Ius  Soli  (hukum tanah) terbatas, artinya kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahiran tetapi diperuntukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang- undang.  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  menyatakan  WNI  adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Status  kewarganegaraan  Indonesia  dapat  diperoleh  melalui  beberapa  cara. Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  yaitu  (1)  Atas  dasar  kelahiran  yang  tercermin  dalam  Pasal  4 Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e, Huruf f, Huruf g, Huruf i, Huruf j, Huruf k, Huruf l; (2)  Mengajukan  permoho  nan  Pewarganegaraan  (Naturalisasi)  yang  tercermin  dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18; (3) Anak WNA yg diangkat anak oleh orang tua WNI yang  tercermin  dalam  Pasal  21  Ayat  (2);  Menyampaikan  pernyataan  yang  tercermin dalam  Pasal  19;  dan  Pemberian  Kewarganegaraan  kepada  orang  asing  yang  berjasa kepada  Negara  Republik  Indonesia  atau  dengan  alasan  kepentingan  Negara  yang tercermin  dalam  Pasal  20;  dan  Mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  WNI  yang tercermin dalam Pasal 41 dan Pasal 42.
Untuk  menjadi  WNI  dapat  terjadi secara otomatis (karena keturunan atau  karena tempat  kelahiran  Indonesia)  dan  dapat  terjadi  karena  pewarganegaraan  (permohonan dan  pemberian).  Dengan  kewarganegaraan  otomatis  artinya  seseorang  dapat  menjadi warga negara dengan sendirinya secara otomatis, yang menjadi WNI secara otomatis ini dibagi dua yakni karena sudah memiliki status itu dan karena kelahiran. WNI terdiri atas 2  (dua)  macam,  yaitu  Warga  negara by  Operation  Law atau  Stelsel  Pasif  yang memperoleh  kewarganegaraan  dengan  berlakunya  suatu  ketentuan  tertentu  dan  Warga negara by  Registration atau  Stelsel  Aktif  yaitu  warga  negara  asing  yang  memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui Naturalisasi (pewarganegaraan).
Setiap  WNI  harus  memiliki  bukti  kependudukan.  Bukti  kependudukan  tersebut dimulai dari pencatatan kelahiran WNI yang merujuk pada Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor  96  Tahun  2018  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil.
Penentuan  status  kewarganegaraan  di  Indonesia  terdapat  suatu  anomali,  dimana status  kewarganegaraan  seseorang  tersebut  telah  diatur  dalam  undang-undang  tetapi negara  dalam  hal  ini  tidak  dapat  memberikan  suatu  kepastian  terhadap  status kewarganegaraan  tersebut.  Anomali  tersebut  yakni  pemberian  status  kewarganegaraan bagi anak yang lahir diwilayah Republik Indonesia, tetapi memiliki orang tua berstatus stateless  person . Stateless  person adalah  istilah  hukum  mengenai  hilangnya kewarganegaraan,  atau  tidak  adanya  hubungan  pengakuan  antara  individu  dan  negara. Stateless  person juga  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  kondisi  dimana  seseorang  tidak diakui sebagai warga negara di setiap negara yang ada di dunia ( Weis, 1961 ).
Status stateless person dalam hal ini berkaitan dengan dengan para pencari suaka dari  etnis  Rohingya.  Etnis  Rohingya  kehilangan  status  kewarganegaraannya  karena negara  Myanmar  tidak  menganggap  etnis  Rohingya  sebagai  salah  satu  dari  135  etnis Uni Myanmar, karena hal itu menyebabkan etnis Rohingya melakukan pencarian suaka dan  kegiatan  pengungsian  ke  negara-negara  sekitar  salah  satunya  ke  Indonesia. Kedatangan  etnis  Rohingya  ke  Indonesia  untuk  mencari  suaka  tidak  menutup kemungkinan  mereka  untuk  memperoleh  anak.  Anak  yang  lahir  tersebut  walaupun dilahirkan  dari  orang  tua  berstatus stateless merupakan  Warga  Negara  Indonesia. Pendapat  penulis  didukung  oleh  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  pada  Pasal  4 Huruf  i  dan  k.  Unsur  esensial  dalam  ketentuan  di  Pasal  tersebut  yaitu  ketidakjelasan status  kewarganegaraan  atau  tanpa  kewarganegaraan  orang  tua  dari  anak  yang  lahir  di wilayah  Indonesia.  Selain  itu,  hal  tersebut  juga  didukung  oleh  asas  cara  memperoleh kewarganegaraan  di  Indonesia  yaitu  berdasarkan  tempat  kelahiran  ( Ius  Soli )  dan berdasarkan  teori,  anak  tersebut  memperoleh  kewarganegaraannya  dengan  cara Operation  Law atau  Stelsel  Pasif  yang  memperoleh  kewarganegaraan  dengan berlakunya  suatu  ketentuan  tertentu  yang  dalam  hal  ini  kelahiran  anak  tersebut dikualifikasikan sebagai  WNI  diatur dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada Pasal 4 Huruf i dan k ( I. D. Rismayanti, 2009 ).
Akan  tetapi  dengan  kedatangan  pencari  suaka  dengan  status stateless  person seperti etnis Rohingya ke Indonesia membawa suatu hal yang dilematis karena apabila para pencari suaka etnis Rohingya ini memiliki anak yang lahir di Indonesia maka anak tersebut  merupakan  WNI  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  pada Pasal  4  Huruf  i  dan  k,  tetapi  negara  belum  dapat  memberikan  suatu  kepastian  hukum mengenai  status  anak  tersebut  sebagai  WNI  karena  tidak  ada  peraturan  perundang- undangan  ataupun  aturan  dibawahnya  yang  mengatur  bagaimana  bukti  kependudukan dalam  bentuk  dokumen  tertulis  yang  menyatakan  bahwa  anak  dari  orang  tua  berstatus stateless yang  lahir  di  Indonesia  tersebut  benar-benar  secara  sah  dan  meyakinkan merupakan  WNI  walaupun  secara  undang-undang,  asas,  maupun  teori  anak  tersebut merupakan WNI.
Anak  yang  lahir  dari  orang  tua  berstatus stateless hanya  sah  secara  undang- undang tetapi tidak sah secara administrasi kependudukan karena apabila mengacu pada Pasal  33  Ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018  menyatakan  bahwa pencatatan  kelahiran  WNI  harus  memenuhi  syarat,  yaitu  surat  keterangan  kelahiran, buku  nikah/kutipan  akta  perkawinan,  kartu  keluarga,  dan  KTP-elektonik  dimana  hal tersebut  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  orang-orang  dengan  status stateless  person karena tidak memiliki KTP ataupun kartu keluarga. Selain itu, mengacu pada Pasal 33 Ayat (5) Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018  apabila  orang  berstatus stateless  person dianggap  sebagai  orang  asing  maka  pencatatan  kelahiran  anaknya  di  Indonesia  harus memenuhi  syarat,  yaitu  surat  keterangan  lahir,  dokumen  perjalanan,  KTP-elektronik atau izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan, hal tersebut juga akan sulit dipenuhi karena mengingat orang berstatus stateless person yang datang
ke Indonesia seperti pengungsi dari etnis Rohingya tidak memiliki dokumen perjalanan ataupun izin tinggal di Indonesia ( El-Sakka, 2016 )
Akibat  terbenturnya syarat  formal yang telah ditentukan tersebut  maka anak  dari orang tua berstatus stateless yang lahir di Indonesia tersebut lahir tanpa kejelasan, tidak ada bukti tertulis yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan WNI dengan bukti sekurang-kurangnya berbentuk akta kelahiran atau dokumen lain yang berisi pernyataan bahwa  anak  tersebut  adalah  WNI.  Penerapan  Pasal  4  Huruf  i  dan  k  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  belum  terdapat  suatu  aturan  khusus  atau  prosedur  perolehan kewarganegaraan bagi kasus seperti ini. Dalam hal ini negara harus dapat memberikan kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan anak yang lahir di Indonesia dengan orang  tua  berstatus stateless karena  kepastian  status  kewarganegaraan  seseorang  di Indonesia  merupakan  suatu  hak  yang  dijamin  dan  tertuang  dalam  Undang-  Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ( Marliyanto & Indrayati, 2011)
b. Prosedur  penerbitan  paspor  terhadap  pemenuhan  hak  bagi  anak  dari  orang  tua berstatus stateless
Berdasarkan  Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  ( Kusuma,  2014) Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia  terdiri  atas Paspor  dan  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor.  Berdasarkan  pengertian  KBBI,  Paspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang  akan  mengadakan  perjalanan  ke  luar  negeri.  Sedangkan  Paspor  menurut  Pasal  1 Ayat  (16)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  adalah  dokumen  yang  dikeluarkan oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  kepada  WNI  untuk  melakukan  perjalanan  antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ( Hikmah, 2017 )
Permohonan  paspor  Republik  Indonesia  hanya  dapat  diajukan  oleh  WNI  baik yang  berada  di  wilayah  Indonesia  maupun  diluar  wilayah  Indonesia.  Paspor  sebagai dokumen  resmi  suatu  negara  merupakan  keterangan  autentik  bagi  pemegangnya  dan dapat  dipertanggungjawabkan  kebenaran  data-data  yang  ada  di  dalamnya.  Sebagai dokumen  resmi  paspor  berfungsi  sebagai  Surat  Perjalanan  antar  negara  yang  memiliki fungsi  utamanya  sebagai  identitas  pemegangnya  yang  berarti  dengan  memperlihatkan paspornya, seseorang akan dikenal siapa dia, seperti, kebangsaannya, umurnya, kadang- kadang  tertera  tinggi  badan,  warna  kulit,  alamat  dan  keterangan  lain  dari  pemegang paspor  tersebut.  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  menjelaskan  bahwa Paspor  terdiri  dari  Paspor  Diplomatik,  Paspor  Dinas,  dan  Paspor  Biasa  ( Alwasilah, 2002) .
Bentuk  paspor  yang  umum  dimiliki  oleh  WNI  adalah  paspor  biasa.  Permohonan penerbitan paspor biasa dapat diajukan oleh WNI di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah  Indonesia.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  tentang Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Pasal  49  dan  dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa  dan  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  Pasal  4  Ayat  (1),  permohonan  paspor
dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  maupun  di  kantor  perwakilan  Indonesia  yang  berada  di luar negeri dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
2. Kartu keluarga;
3. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis
4. Surat  pewarganegaraan  Indonesia  bagi  Orang  Asing  yang  memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk  memilih  kewargangeraan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
5. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
6. Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki paspor biasa.
Disamping  itu,  dalam  Pasal  5  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  8  Tahun  2014  dinyatakan  persyaratan  permohonan  paspor  bagi anak-anak dapat diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
1. Kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang masih berlaku;
2. Kartu keluarga;
3. Akta kelahiran atau surat baptis;
4. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
5. Surat penetapan ganti dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;
Selanjutnya  dalam  kelengkapan  persyaratan  pada  akta  kelahiran,  akta perkawinan  atau  buku  nikah,  ijazah,  atau  surat  baptis  harus  memuat  nama,  tanggal lahir, tempat lahir, dan nama orang tua. Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disampaikan mengenai prosedur penerbitan paspor, pada saat ini prosedur penerbitan paspor  untuk  memperoleh  paspor  Republik  Indonesia  bagi  anak  dari  orang  tua berstatus stateless masih  belum  ada . Padahal  aturan  semacam  ini  sangat  diperlukan di  Indonesia  mengingat  dalam  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  pada Pasal  4  Huruf  i  dan  k  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  anak  yang  lahir  di wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  pada  waktu  lahir  ayah  dan  ibunya  tidak jelas  status  kewarganegaraan  atau  tidak  mempunyai  kewarganegaraan  juga merupakan  WNI.  Pernyataan  kewarganegaraan  Indonesia  oleh  undang-undang tersebut  tidak  berbanding  lurus  dengan  fakta  yang  ada  sebenarnya,  dalam  hal  ini menyangkut peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang.  Hal  tersebut  terlihat  dari  tidak  adanya  aturan  mengenai  prosedur penerbitan paspor untuk anak dari orang tua berstatus stateless , dimana semua orang yang menjadi WNI dijamin hak-haknya oleh negara termasuk haknya untuk memiliki paspor.
Timbulnya kekosongan ini berkaitan juga dengan tidak adanya satupun produk hukum  yang  mengatur  prosedur  pemberian  status  WNI  dengan  bukti  dokumen tertulis  bagi  anak yang lahir di  Indonesia dari orang tua berstatus stateless padahal, secara undang-undang anak tersebut merupakan WNI sehingga mengakibatkan tidak
adanya  instrumen  untuk  menempatkan  status  seorang  anak  yang  lahir  di  Indonesia dengan  orang  tua  berstatus stateless tersebut  sebagai  WNI  melalui  asas Ius  Soli terbatas.  Tidak  adanya  bukti  dokumen  tertulis  tersebut  yang  kemudian  membuat tidak  dimungkinkannya  dilakukan  penerbitan  paspor  bagi  anak  yang  lahir  di Indonesia  dengan  orang  tua  yang  berstatus stateless tersebut,  dimana  dokumen tertulis  kependudukan  atau  kewarganegaraan  seseorang  sangat  dibutuhkan  dalam pemenuhan syarat penerbitan paspor ( Marliyanto & Indrayati, 2011 )
Menurut  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  8  Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, syarat-syarat untuk penerbitan  paspor  untuk  anak-anak  yaitu  dengan  melengkapi  dokumen  yakni,  kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran dan lain-  lain  dimana  dokumen-dokumen  persyaratan  tersebut  merupakan  dokumen kependudukan  yang  berisi  identitas  diri  yang  didalamnya  terdapat  informasi kewarganegaraan  seseorang.  Beberapa  dokumen  yang  dipersyaratkan  untuk  dapat diterbitkannya paspor tersebut tidak dapat dipenuhi oleh anak dari orang tua berstatus stateless tersebut karena Negara Republik Indonesia tidak memiliki instrument yang mengatur  untuk  penerbitan  dokumen  tertulis  tersebut  bagi  orang  dengan  status stateless dan juga anak dari orang yang berstatus stateless tersebut ( Garner, 2009 )
Peristiwa  hukum  kewarganegaraan  bagi  anak  yang  lahir  di  Indonesia  dengan orang  tua  berstatus staleless  person seperti  anak  dari  orang  tua  beretnis  Rohingya yang lahir di  Indonesia merupakan suatu peristiwa hukum yang baru. Tidak adanya instrumen yang mengatur hal tersebut menimbulkan tidak berjalannya asas kepastian hukum, padahal asas kepastian hukum itu sendiri dijamin oleh negara. Kasus khusus seperti  ini  memerlukan  suatu  aturan  khusus,  jika  masih  berdasarkan  tata  cara, prosedur  dan  persyaratan  perolehan  paspor  terdahulu,  maka  pihak  Imigrasi  tidak dapat menerbitkan paspor bagi anak etnis Rohingya yang lahir di Indonesia padahal anak  tersebut  berdasarkan  Undang-undang  Kewarganegaraan  Indonesia  merupakan WNI  yang  memiliki  hak  yang  sama  dengan  WNI  lainnya,  salah  satu  haknya  yaitu memiliki paspor ( Hikmah, 2017 )

## Kesimpulan
Status  kewarganegaraan  anak  dari  orang  tua  berstatus stateless yang  lahir  di Indonesia  hanya  sah  secara  peraturan  undang-undang  tetapi  tidak  sah  secara administrasi  kependudukan.  Hal  tersebut  dikarenakan  tidak  adanya  peraturan perundang-undangan  atau  aturan  lain  dibawahnya  yang  mengatur  mengenai  bukti kependudukan dalam bentuk dokumen tertulis yang menyatakan bahwa anak dari orang tua  berstatus stateless yang  lahir  di  Indonesia  tersebut  benar-benar  secara  sah  dan meyakinkan merupakan WNI. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian  hukum  mengenai  status  kewarganegaraan  seseorang  yang  dijamin  oleh Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  Pasal  28D.  Selain  itu,
Prosedur  penerbitan  paspor  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  saat  ini terhadap pemenuhan hak untuk memperoleh paspor Republik Indonesia bagi anak dari orang tua berstatus stateless masih belum ada.

## BIBLIOGRAFI
Alwasilah,  A.  C.  (2002).  Pokoknya  kualitatif:  Dasar-dasar  merancang  dan  melakukan penelitian kualitatif. Pustaka jaya. Google Scholar
Bowen, S., Chawla, N., Collins, S. E., Witkiewitz, K., Hsu, S., Grow, J., Clifasefi, S., Garner,  M.,  Douglass,  A.,  &  Larimer,  M.  E.  (2009).  Mindfulness-based  relapse prevention  for  substance  use  disorders:  A  pilot  efficacy  trial.  Substance  Abuse, 30(4), 295–305. Google Scholar
El-Sakka, S. M. F. (2016). Self-Regulated Strategy Instruction for Developing Speaking Proficiency  and  Reducing  Speaking  Anxiety  of  Egyptian  University  Students. English Language Teaching, 9(12), 22. Google Scholar
Garner, B. A. (2009). Black Law Dictionary, United State America: Thomson Reuters. West Publishing Co. Google Scholar
Hikmah,  M.  (2017).  Sudah  Saatnya  Indonesia  Memiliki  Kodifikasi  Hukum  Perdata Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 33(2), 300–305. Google Scholar
Indonesia,  R.  (2002).  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.
Sekretariat Jenderal MPR RI. Google Scholar
Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  dan  CV. Sinar Bakti. Google Scholar
Kusuma, N. M. W. (2014). Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Mengenai Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Bali. Udayana University. Google Scholar
Marliyanto,  R.,  &  Indrayati,  R.  (2011).  Analisis  Yuridis  Status  Kewarganegaraan terhadap  Orang  yang  Tidak  Memiliki  Kewarganegaraan  (Stateless)  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia. Google Scholar
Rismayanti,  D.  (2009).  Analisis  Portofolio  Kredit  (Konsumtif  dan  Produktif)  Dan Pengaruhnya Terhadap Laba (Studi Kasus PT Bank X Tbk). Google Scholar
Rismayanti,  I.  D.  (2009).  Manusia  Perahu  Rohingya:  Tantangan  Penegakan  HAM  di ASEAN. Opinio Juris, 16. Google Scholar
Soekanto,  S.  (2006).  Pengantar  penelitian  hukum.  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI- Press). Google Scholar
Tutik,  T.  T.,  &  SH,  M.  H.  (2016).  konstruksi  hukum  tata  negara  Indonesia  pasca amandemeTutik,  T.  T.,  &  SH,  M.  H.  (2016).  konstruksi  hukum  tata  negara Indonesia  pasca  amandemen  UUD  1945.  Prenada  Media.n  UUD  1945.  Prenada Media. Google Scholar
Weis, P. (1961). The convention relating to the status of stateless persons. International
& Comparative Law Quarterly, 10(2), 255–264. Google Scholar
Wijayanta,  T.  (2014).  Asas  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  dalam kaitannya  dengan  putusan  kepailitan  pengadilan  niaga.  Jurnal  Dinamika  Hukum, 14(2), 216–226. Google Scholar

## Copyright holder:
Oktinardo Mandira Dulage Kansil, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: