Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
ISLAM DAN KONSTITUSI: ANALISIS-KOMPARATIF ANTARA TEKS AL-QURAN DENGAN PASAL 29 UUD 1945
ISLAM AND CONSTITUTION: ANALYSIS BETWEEN AL-QURAN TEXT WITH ARTICLE 29 UUD 1945
Rahman Mantu
Intutut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-Mail: rahmanmantu530@gmail.com

## ABSTRACT
The Constitution as the legal basis is a general agreement of the citizens regarding basic norms and  basic  rules  in  the  state,  which  became  known  as  the  1945  Constitution.  As  a  general agreement,  the  1945  Constitution  is  an  attempt  to  find  common  ground  and  reconciliation  of various  values  and  interests  of  citizens,  including  the  values  and norms  of  Religion,  in  this  case Islam. This paper will provide reference naqliyyah arguments for the provisions contained in the 1945 Constitution. The authors focus on taking part one that is article 29 of the 1945 Constitution. To find where the intersection between al Quran texts with the sounds of article 29 the author uses a comparative analysis of the text. The result between the constitution with the source of Islamic teachings that the Quran, have the same spirit substantially, fight for humanity and uphold justice Keywords: Constitution, UUD 1945, Islam, Al-Quran, Text.

## ABSTRAK
Konstitusi  sebagai  dasar  hukum  merupakan  kesepakatan  umum  warga  negara  mengenai  norma dasar dan aturan dasar dalam bernegara, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang Dasar 1945.  Sebagai,  kesepakatan  umum,  UUD  1945  merupakan  usaha  pencarian  titik  temu  dan rekonsiliasi  dari  aneka  nilai  dan  kepentingan  warga  negara,  termasuk  di  dalamnya  nilai  dan norma  Agama,  dalam  hal  ini  Islam.  Tulisan  ini  akan  memberikan  rujukan  dalil-dalil  naqliyyah untuk ketentuan yang dimuat dalam UUD 1945. Penulis fokus mengambil satu bagian yaitu pasal 29  UUD  1945.  Untuk  mencari  dimana  titik  temu  antara  teks  al  Quran  dengan  bunyi  pasal  29 penulis menggunakan pendekatan analisis komparatif atas teks. Hasilnya antara konstitusi dengan sumber  ajaran  Islam  yakni  al  Quran,  punya  semangat  yang  sama  secara  substansial, memperjuangkan kemanusian dan menegakkan keadilan.
Kata Kunci: Konstitusi, UUD 1945, Islam, Al-Quran, Teks.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Bagi  semua  bangsa  di  dunia,  konstitusi  atau  undang-undang  dasar  merupakan acuan utama dalam hidup bernegara dan berbangsa di abad modern ini. Undang- undang  dasar  suatu  negara  merupakan  dokumen  penting  berisi  nilai-nilai  dan norma yang disepakati bersama oleh semua warga negara untuk dijadikan sistem rujukan  tertinggi  dalam  mengatur  peri-kehidupan  bersama.  Kehidupan  bersama para warga Negara itu selalu bersifat majemuk. Setiap warga Negara mempunyai berbagai  latar  belakang,  suku,  ras,  agama,  dan  bahkan  pandangan  politik  yang beraneka ragam. Karena itu, Undang-Undang dasar biasa disebut sebagai kontrak sosial atau perjanjian bersama yang berisi kesepakatan semua warga untuk hidup bersama dalam wadah satu Negara milik bersama.
Dalam  membicarakan  masalah  masyarakat,  tentunya  sebuah  Negara memerlukan  aturan  ataupun  undang-undang  untuk  mengatur,  melindungi  dan mensejahterakan  masyarakat  tersebut.  Menghadapi  berbagai  problema  dalam kehidupan  beramsyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  teritama  dalam  era golbalisasi.  Indonesia  telah  mempunyai  landasan  bernegara,  yaitu  pancasila  dan UUD 1945, yang telah disepakati oleh semua golongan masyarakat.
Indonesia  dikenal  sebagai  Negara  dengan  ciri  masyarakat  yang  religius. Keyakinan  keagamaannya  sangat  kuat  bahkan  amat  mempengaruhi  norma,  nilai, budaya, dan perilaku keseharian pemeluknya. Konstitusi kita sendiri secara tegas mengakui  kekentalan  religiusitas  tersebut.  Pasal  29  ayat  (1)  menyatakan  Negara berdasar  atas  ketuhanan  yang  maha  esa,  dan  ayat  (2)  menyatakan  negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Paper ini coba akan membahas tentang Islam di dalam Konstitusi Negara dengan  memfokuskan  kajian  terhadap  perbandingan  teks  ayat  Al-Quran  dengan pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)

## PASAL 29 AYAT (1) UUD 1945
Sebagai  Negara  demokrasi  dan  turut  serta  dalam  menjamin  hak  asasi manusia,  pemerintah  selaku  pembuat  undang-undang  mempunyai  wewenang untuk  mengatur  dan  melindungi  kehidupan  bernegara.  Pemerintah  tidak  hanya menjamin kebebasan memeluk agama dan melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaannya  masing-masing,  tetapi  sekaligus  melindungi  hak  kebebasan tersebut sebagaimana yang termaktub dalam pasal 29 UUD 1945, dengan harapan pelaksanaan  hak  kebebasan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  hak  kebebasan orang  lain,  apalagi  menggangu  atau  merusak  hak  asasi  orang  lain  atau  umat beragama lain (Depag, 1979: 19).
Dalam  pasal  29  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa Negara  berdasar  atas ketuhanan yang maha esa . Hal ini sesuai dengan doktrin Al-Quran : “ Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.”
Ketentuan  dalam  melaksanakan  agama  dan  kepercayaannya  masing- masing  yang  terdapat  dalam  UUD  1945  mengacu  berdasarkan  pengakuan  akan adanya  tuhan  yang  maha  esa.  Oleh  karena  itu  warga  Negara  Indonesia  bebas menentukan sendiri cara menghayati relasinya dengan tuhan, menurut agama atau kepercayaannya yang menjadi keyakinannya dengan tetap menjaga keseimbangan demi terciptanya toleransi antara para pemeluk agama dan penganut kepercayaan tersebut (Setiardja, 1993: 121).
Falsafah terhadap tuhan yang maha esa yang terdapat dalam pasal ini dapat dipahami  identik  dengan  tauhid,  yang  merupakan  inti  dari  ajaran  Islam,  dengan pengertian  bahwa  ajaran  Islam  memberikan  toleransi  kebebasan  dan  kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama lain untuk melakukan ajaran agamanya masing-masing.  Selain  itu,  falsafah  tauhid  yang  dirumuskan  sebagai  ketuhanan yang  maha  esa  tersebut  ternyata  mampu  mencakup  segala  masalah  hukum  baik
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
dibidang  humaniora,  kemasyarakatan,  dan  kenegaraan.  Adanya  kebebasan  untuk memeluk  agama  atau  kepercayaan  tidak  akan  ada  artinya  apabila  tidak  disertai dengan  kebebasan  untuk  melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama  atau kepercayaan yang dianut.
Syafii  Maarif  menegaskan  bahwa  atribut  “yang  maha  esa  tersebut menujukkan bahwa konsep ketuhanan dalam UUD 1945 merupakan refleksi dari ajaran  tauhid.  Hal  ini  dapat  diperkuat  dengan  suatu  pengandaian  yaitu  sekiranya mayoritas  rakyat  Indonesia  bukan  pemeluk  Islam  maka  dapat  dipastikan  bahwa dasar  negara  kita  tidak  akan  mengenal  yang  namanya  asas  ketuhanan.  (Maarif, 1985: 110).
Secara  gamblang  bisa  dikatakan,  Indonesia  berbeda  dari  Negara-negara lain  yang  sekularistik,  dalam  kehidupan  Negara  kita  prinsip-prinsip  universal (kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan,  dan  keadilan)  harus  kita  hayati  dan  kita wujudkan  dengan  penuh  keyakinan  bahwa  semuanya  itu  merupakan  wujud keimanan  kita  kepada  Allah  SWT,  Tuhan  yang  maha  esa.  Sejalan  dengan  Ikrar kepasrahan  total  kita  dalam  sholat  : “Aku  hadapkan  jiwa  ragaku  kepada  sang pencipta  langit  dan  bumi,  dengan  penuh  ketulusan  dan  kepasrahan,  tanpa menyekutukan  (dengan  tujuan  lain  yang  fana).  Sungguh  shalatku,  ibadahku, hidupku  dan  matiku  adalah  milik  Allah,  tuhan  semesta  alam;  tiada  sekutu baginya,  demikianlah  aku  diperintahkan  dan  aku  termasuk  orang-orang  yang pasrah.”
Artinya, jika kita berjuang untuk kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan  bukan  semata-mata  karena  kalkulasi  untung  rugi  secara  duniawi,  tapi sepenuhnya kita lakukan dengan penghayatan sebagai  perintah Allah tuhan  yang maha segalanya. Inilah landasan moral yang sangat kokoh.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Integrasi spirit ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan lain sungguh mutlak kita hayati dalam kehidupan umat manusia di abad post-modern ini. Di satu pihak masyarakat  bangsa  katakanlah  di  Barat  yang  terlalu  menekankan  dimensi Anthroposentris hanya mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan dengan  menyangkal  dimensi  ketuhanan;  di  lain  pihak  masyarakat  bangsa katakanlah di dunia Islam yang terlalu Teosentris hanya mau mempertimbangkan dimensi  ketuhanan  dengan  melecehkan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  kehidupan. Sejarah  dan  pemahaman  umat  manusia  kedepan  membutuhkan  pemahaman  dan pengamalan  yang  komprehensif  dan  berkeseimbangan  antara  dua  gugus ketuhanan  dan  kemanusiaan  tersebut.  Konstitusi  kita  telah  mengartikulasikannya dengan tepat.

## PASAL 29 AYAT (2) UUD 1945
Dengan pasal ini sangatlah jelas bahwa semua Agama di hadapan Negara di  perlakukan  sama.  Demikian  itu  bukan  dalam  pengertian  secara  substansif- teologis  Negara  menghakimi  agama-agama  yang  dianut  oleh  warganya  sebagai benar/ haq semuanya.  Juga  bukan  sebaliknya,  bahwa  semua  agama  yang  dianut oleh  warganya  sebagai  kebhatilan  dan  kepalsuan.  Penghakiman  seperti  ini  jelas bukan  wewenang  Negara.  Pasal  ini  berlaku  dalam  pengertian  bahwa  agama- agama  yang  telah  dianut  oleh  umat  masing-masing  sebagai  warga  Negara  harus disikapi dan diperlakukan sama.
Norma ini sebenarnya universal, bukan hanya untuk kelompok agama tapi juga  yang  lainnya,  termasuk  partai  atau  kesukuan,  penegasan  Al-Quran  tentang perlakuan  adil  tanpa  diskriminatif  harus  benar-benar  diacu  : “Hai  orang-orang yang  beriman  hendaklah  kamu  Jadi  orang-orang  yang  selalu  menegakkan (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil.  dan  janganlah  sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  dan  bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”
Juga  dengan  semangat  keadilan,  Negara  berkewajiban  menjamin  tidak adanya aksi penistaan atas nama agama atau keyakinan oleh penganut agama lain. Biarlah semua orang meyakini agamanya sebagai yang paling benar, bahkan satu- satunya yang benar, tanpa harus menistakan agama dan atau keyakinan orang lain sebagai  kepalsuan  atau  kesesatan.  Normanya  sama:  jika  anda  tidak  suka  agama anda  dihina,  maka  janganlah  anda  menghina  agama  orang  lain.  Sebaliknya,  jika anda  suka  orang  lain  menghoramti  agama  anda,  maka  hormatilah  agama  orang lain. Al-Quran mengajarkan: “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang  mereka  sembah  selain  Allah,  karena  mereka  nanti  akan  memaki  Allah dengan  melampaui  batas  tanpa  pengetahuan.  Demikianlah  Kami  jadikan  Setiap umat  menganggap  baik  pekerjaan  mereka.  kemudian  kepada  Tuhan  merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.
Perihal  kebenaran  yang  diyakini  oleh  masing-masing  umat  beragama, Negara  juga  tidak  berhak  campur  tangan.  Apa  yang  secara  eksklusif  benar menurut  Islam  dan  harus  dipatuhi  umatnaya  biarlah  menjadi  urusan  umat  Islam sendiri,  begitupula  dengan  Agama  yang  lain.  Biarlah  itu  menjadi  urusan  rumah tangga  masing-masing  komunitas  penganutnya.  Tidak  pada  tempatnya  Negara harus  terlibat  atau  dilibatkan  melalui  kebijakan  (UU  atau  Perda)  berikut  aparat represifnya, misalnya untuk memaksa-maksa orang Islam menunaikan Sholat lima waktu  dan memidanakan siapapun  yang meninggalkannya;  atau memaksa-maksa orang  Kristen  untuk  pergi  ke  gereja  setiap  hari  minggu,  atau  memaksa  orang hindu ke pura, dan orang buddha ke wihara.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Negara sebagai lembaga publik yang bersifat inklusif hanya berkewajiban melindungi  hak  dan  kepentingan  segenap  warganya,  termasuk  hak  meyakini  dan mengamalkan ajaran agamanya, tanpa membeda-bedakan antara penganut agama yang  satu  dan  penganut  agama  yang  lain.  Jika  ternyata  penganut  agama-agama tertentu  kurang  serius  menjalankan  agamanya,  maka  itu  menjadi  urusan  pribadi yang bersangkutan.
Dalam  Al-quran  ditegaskan  bahwa  setiap  manusia  memiliki  kebebasan penuh untuk beragama, sebagaimana ayat : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama  (Islam);  Sesungguhnya  telah  jelas  jalan  yang  benar  daripada  jalan  yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut  dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.
Dalam  tafsir  Al  Maraghi  disebutkan  bahwa  agama  Islam  ditawarkan kepada  manusia  dengan  tanpa  paksaan.  Sebab  iman  merupakan  pernyataan kesadaran  dan  kepatuhan  yang  dapat  dicapai  dengan  penyampaian  hujjah  dan bukti-bukti  kebenaran.  Seseorang  tidak  dibenarkan  memaksa  orang  Islam  keluar dari agamanya (Maraghi, 1993: 28).
Dengan  tafsiran  tersebut  hubungannya  dengan  ayat  (2)  pasal  29  yaitu kitab-kitab  suci  yang  memuat  syariat  yang  berisi  sama  dapat  dijadikan  landasan bersama  bagi  pembinaan  hukum  nasional.  Sedangkan  perbedaannya  dapat dijadikan sumber hukum yang berlaku bagi penganut agama masing-masing.
Memeluk  agama  atau  memilih  agama  merupakan  salah  satu  kebebasan dari  lima  hak-hak  dasar  manusia  dalam nomokrasi Islam,  yaitu  ;  (1).  Kebebasan beragama,  (2).  Kebebasan  berpikir  dan  menyatakan  pendapat.  (3).  Kebebasan untuk  memiliki  harta  benda.  (4).  Kebebasan  untuk  berusaha  dan  memilih pekerjaan dan. (5) kebebasan untuk memilih tempat tinggal (Azhari, 1992: 97).
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Seperti  halnya  kebebasan  dalam  bidang  lain,  Islam  sepenuhnya  bersikap toleran terhadap kebebasan menganut suatu Agama. hal ini berdasarakan tiga alas an utama, yaitu : Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam  dari  agama  yang  dianut  sebelumnya;  Umat  Islam  diperintahkan  untuk berdiskusi  mengenai  agama  dengan  agama  lain  supaya  diperoleh  argumentasi yang  rasional;  Iman  yang  dianut  merupakan  suatu  keyakinan,  bukan  suatu  hal yang ikut-ikutan (Hafi, 1991: 103-106).
Apa  yang  sudah  ditegaskan  ditegaskan  diatas  perihal  kebebasan  setiap warga  untuk  memeluk  dan  mengamalkan  agamanya  juga  berlaku  terhadap keyakinannya. Yang dimaksud dengan agama dalam ayat (2) pasal 29 UUD 1945 adalah  keyakinan  induk;  Islam,  Kristen,  Buddha,  Hindu,  Konghucu  dan sebagainya.  Sedang yang di maksud dengan “keyakinan” adalah apa yang ada di dalam  Islam  disebut  dengan  aliran,  mazhab  atau  sekte  dalam  Kristen.  Maka tersebutlah  dalam  Islam  misalnya  Sunni,  Syiah,  Khawarij  dsb.  Di  dalam  Sunni terdapat penganut mazhab Syafii, Hanfi, Maliki, Hambali. Dalam Kristen terdapat sekte Katolik, Protestan, Ortodok, Mormon dan sebagainya. Dalam protestan ada Presbitarian,  Lutheran,  Metodis.  Juga  dalam  Hindu,  Budha,  masing-masing memiliki sistem keyakinan yang berbeda. Intinya, disemua agama selalu terdapat alur keyakinan yang tidak tunggal, maka posisi Negara harus bersikap sama; adil, proposional,  tidak  diskriminatif  terhadap  perbedaan  keyakinan  (Sekte,  Mazhab, aliran, denominasi) (Masudi, 2010: 158-159).
Inilah mengapa dalam teks konstitusi kita pasal 29 menegaskan: “ Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing  dan  beribadah  menurut  agama  dan  kepercayaan” .  Artinya,  apabila perbedaan  antar-agama  yang  lebih  mendasar  dan  prinsipil  saja  dijamin  dan dihormati, apalagi perbedaan mazhab atau aliran satu agama yang sama dan tidak
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
bersifat  mendasar,  tentunya  lebih  dijamin  dan  dihoramti.  Inilah  keadaban  dan kearifan  dalam  beragama  yang  hendak  didorong  oleh  kalimat  terakhir  ayat  (2) pasal 29 UUD 1945.

## KESIMPULAN
Maka  pada  akhirnya,  melalui  konstitusi  UUD  1945  sangat  jelas  bahwa Negara harus berperan dalam kehidupan agama dan umatnya, hal itu berkisar pada dua point penting : Pertama , peran preventif dalam hal menjaga agar relasi antar- umat  penganut  agama  dan  keyakinan  yang  berbeda  tetap  dalam  harmoni,  tidak terjerumus  dalam  konflik  horizontal  yang  dapat  meruntuhkan  persatuang  bangsa dan Negara. Kedua, peran promotif untuk mengimplementasikan dan memajukan nilai-nilai luhur universal yang diunggulkan oleh penganut agama masing-masing. Dalam  perspektif  agama-agama,  Negara  secara  lembaga  sekular-duniawi  akan mendapatkan  makna  spiritualnya,  diperkokoh  keberadaannya  dan  dibela  oleh segenap umat beragama.
Melihat  uraian  diatas,  dengan  menyuguhkan  ayat-ayat  alquran  dan dikomparasikan  dengan  naskah  pasal  29  UUD  1945,  bisa  ditarik  kesimpulan bahwasanya  Islam  melalui  Al-Quran  ternyata  sudah  mengakomodir  segala  nilai- nilai  yang  termaktub  di  dalam  Pasal  29  baik  itu  ayat  1  dan  2  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia.  Tidak  terlihat  adanya  pertentangan- pertentangan  antara  pasal  29  dengan  Al-Quran.  Hanya  saja  banyak  diantara  kita yang  terkadang  salah  tafsir  sehingga  berdampak  terhadap  kehidupan keberagamaan yang damai dan toleran.

## BIBLIOGRAPHY
Setiardja.  Gunawan.  (1993). HAM  Berdasarkan  Ideologi  Pancasila. Yogyakarta:
Kanisius.
Maarif.  Syafii  Ahmad.  (1985). Islam  dan  Masalah  Kenegaraan:  Studi  Tentang Percaturan dalam Konstitusi . Jakarta: Pustaka LP3ES.
Al Maraghi. Ahmad Mustafa. (1993). Tafsir Al Maraghi . alih bahasa: Bahrun Abu bakar. Semarang: Toha putra.
Azhari.  Tahir  Muhammad.  (1992). Suatu  Studi  Tentang  Prinsip-prinsipnya Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam.  Implementasinya  Pada  Periode  Negara Madinah dan Masa Kini . Jakarta: Bulan Bintang. Wahid.  Hafi  Ali  Abdul.  (1991). Prinsip-Prinsip  Hak  Asasi  dalam  Islam .  Edisi Bahasa Indonesia. oleh Abu Ahmad Al-Wakidy Solo: Pustaka Mantiq.
Masudi.  Masdar  Farid.  (2010). Syarah  Konstitusi:  UUD  1945  Dalam  Perspektif Islam . Jakarta: Alvabet. Departemen  Agama  RI.  (1979). Pedoman  Dasar  Kerukunan  Hidup  Beragama. Jakarta:  Proyek  Pembinaan  Kerukunan  Hidup  Umat  Beragama Departemen Agama RI.