Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS PADA KASUS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
Hasna Farida Brilianto 1 , Devi Siti Hamzah Marpaung 2
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum,Universitas Singaperbangsa Karawang, Hasnafaridab@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
ARTICLE INFO Contract of sale t is the most commonly used agreement in the business world.
The agreement is basically expected to take place fairly, well and proportionally as agreed between the parties. However, in reality, especially for  commercial contracts, the fulfillment of contracts is not always smooth, the delays that occur are not only due to delays from one party, but also due to the intentional actions of  the  other  party  who  have  defaulted  beforehand.  Exceptio  non  adimpleti contractus is a form of denial of allegations of default. This research is used to find  out  how  to  regulate  exceptio  non  adimpleti  contractus  in  Indonesian regulations and what are the legal consequences of implementing exceptio non adimpleti  contractus  in  buying  and  selling  cases.  In  this  study  the  type  of research used is normative juridical research, while the issues discussed, raised and described in this study focus on the application of rules or norms in positive law.  Based  on  the  research  results,  the  principle  of  Exceptio  non  adimpleti contractus  has  been  regulated  in  Book  III  Article  1478  of  the  Civil  Code  and Jurisprudence  such  as  the  decision  of  the  Supreme  Court  Number  156 K/SIP/1955. The legal consequence of the application of exceptio non adimpleti contractus  is  that  the  claim  made  by  the  plaintiff  is  threatened  not  to  be continued because it is contrary to the principles and rules of the applicable civil procedure so that the lawsuit is not perfect.
Keywords :
Contract of sale; default; exception
Cite this paper : Brilianto, H. F., & Marpaung, D. S. (2022, Desember). Exceptio Non Adimpleti Contractus Pada Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).
Scope Article Economic and Business Law

## PENDAHULUAN
Perjanjian  jual  beli  adalah  kesepakatan  yang  paling  umum  digunakan  dalam  dunia bisnis.  Perjanjian  atau  yang  semula  dikenal  dengan  kata overeenkomst ,  merupakan  suatu peristiwa  yang  dijanjikan  dua  orang  atau  lebih.  Menurut  etimologi  perjanjian  adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang merupakan sebuah ikatan. Dalam pasal 1313 KUHPerdata  mendefinisikan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu  tindakan  dimana  satu  orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih sehingga timbul hubungan hukum yang disebut perikatan yang terdapat hak dan kewajiban di dalamnya bagi masing- masing pihak. 1 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang dikenal Burgerlijk Wetboek (BW) tidak terdapat definisi terkait perikatan. Namun, berdasarkan pendapat para
1 Soerdharyo Soimin, KUHPerdata buku ke III tentang perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 110
sarjana mendefinisikan perikatan yakni merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak berhak atas prestasi sedangkan pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan  prestasi  tersebut. 2 Adapun  berdasarkan  pasal  1233  KUHPerdata  hanya sekedar mengatur perihal sumber perikatan, yaitu setiap perikatan lahir dari persetujuan & undang- undang.
Berdasarkan  Pasal  1457  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan perjanjian  jual  beli  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  benda  dan  pihak  lain  membayar  harga  yang  telah dijanjikan.  Adapun  menurut  Abdulkadir  Muhammad  perjanjian  jual  beli  dapat  diartikan sebagai perjanjian dimana penjual memindahkan atau sepakat memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga. 3
Perjanjian  selaku  media  dalam  mengatur  pertukaran  hak  dan  kewajiban  pada dasarnya  diharapkan  dapat  berlangsung  dengan  baik,  fair  dan  proporsional  sesuai kesepakatan para pihak 4 . Namun, dalam prakteknya terutama pada perjanjian yang bersifat komersial, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan mulus. adanya salah satu pihak yang tidak  dapat  melakukan  prestasinya  membuat  seseorang  itu  dapat  dikatakan  sebagai wanprestasi.  Adapun  pengertian  wanprestasi  sendiri  dapat  didefinisikan  sebagai  “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Seseorang dinyatakan wanprestasi karena:  Sama  sekali  tidak  memenuhi  prestasi;  prestasi  yang  dilakukan  tidak  sempurna; terlambat  memenuhi  prestasi;  dan  melakukan  apa  yang  dalam  perjanjian  dilarang  untuk dilakukan. 5
Perjanjian jual beli selaku wadah untuk mengatur pertukaran hak & kewajiban secara prinsip diperlukan agar kesepakatan berlangsung teratur, tidak memihak dan proporsional, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Seorang debitur yang dituding lalai bisa melindungi dirinya  dengan  mengajukan  beberapa  alasan  untuk  menghindari  hukuman. 6 Adapun pembelaan  tersebut  terbagi  menjadi  tiga  macam,  yaitu  :  1.  Mengajukan  tuntutan  adanya keadaan memaksa; 2.Mengajukan bahwa si berpiutang kreditur sendiri juga telah lalai; 3. Mengusulkan  agar  kreditur  untuk  melepaskan  haknya  dan  meminta  kompensasi  atas pelepasan  haknya.  Adapun  menurut  R.  Setiawan,  bahwa  suatu  perjanjian  akan  berakhir apabila: 7 1.  Ditentukan  oleh  undang-undang;  2.  Undang-Undang  menentukan  batas berlakunya perjanjian; 3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya  peristiwa  tertentu  maka  perjanjian  akan  hapus;  4.  Adanya  pernyataan penghentian  persetujuan  atau  perjanjian;  5.  Perjanjian  hapus  karena  putusan  hakim;  6. Tujuan perjanjian telah tercapai.
2 Ardhiani  Chrisnia,  dkk.  (2021,  June  19). Perikatan  Generik,  Alternatif,  Fakultatif  dan  Kumulatif  -  Pusat  Kajian Hukum  Bisnis .  FH  Unair.  Diakses  10  Januari  2022  dari https://fh.unair.ac.id/hukum-bis nis/peri  katan-generik- alternatif-fakultatif-dan-kumulatif/
3 Abdulkadir Muhammad. Hukum Perjanjian. PT. Alumni. Bandung, 2010, hlm.243
4 Soebekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  KUHPerdata (burgerlijk  wetboek),Jakarta:  Pradya  Paramita,  cetakan  8,  1976,  hlm. 119
5 Niru Anita Sinaga, dkk.. Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjia n.  Diakses 10 Januari 2022 dari https://journal.unive rsitassuryadarma.ac.id .
6 Yulia, Penerapan  Prinsip  Exceptio  Non  Adimpleti  Contractus  dalam  Perkara  Kepailitan  (Studi  Kasus  Putusan Mahkamah  Agung  No.  704  K/Pdt.Sus/2012  antara  Pt.  Telkomsel  Melawan  Pt.  Prima  Jaya  Informatika ,  Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm.38
7 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan , Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm. 68.
Perjanjian  jual  beli  selaku  perjanjian  timbal  balik,  mewajibkan  kedua  belah  pihak untuk  melakukan  prestasi,  maka  dari  itu  sebelum  kreditur  dapat  mengajukan  tuntutan kepada  debitur  atas  dasar  wanprestasi,  Dengan  kata  lain,  kreditur  harus  memenuhi kewajibannya kepada pihak lain. Hal tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang patut dan logis, karena kalau kreditur sendiri wanprestasi, bagaimana ia mau mempersalahkan orang lain atas dasar wanprestasi? 8 . Adapun berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, wanprestasi sendiri terjadi tidak hanya semata-mata karena kelalaian saja namun, bisa jadi kesengajaan pihak lawan dengan melakukan wanprestasi terlebih dahulu.
Exceptio  non  adimpleti  contractus merupakan  salah  satu  bentuk  tangkisan  dari tuduhan adanya wanprestasi. Adapun tangkisan ini dapat dimaknai sebagai upaya hukum yang memungkinkan salah satu pihak untuk menahan pekerjaannya sendiri, disertai dengan hak  untuk  menolak  klaim  atas  pekerjaan  tersebut  sampai  pihak  lain  telah  melaksanakan kewajibannya  secara  sepatutnya  berdasarkan  kontrak.  Jenis Exceptio  non  adimpleti contractus ini  hanya  berlaku  pada  perjanjian  timbal  balik  yang  mewajibkan  para  pihak dalam melakukan prestasi.
Berdasarkan  jurnal  terkait  Asas exceptio  non  adimpleti  contractus dalam  prjanjian kredit, penerapan asas exceptio non adimpleti contractus pada hubungan perjanjian kredit perumahan secara tersirat dapat ditemukan dalam perjanjian Buy Back Guarantee, dimana dalam klausula tersebut berisikan perlindungan hukum terhadap pihak bank atas perbuatan wanprestasi  debitor,  termasuk  jika  pihak  debitor  menolak  untuk  memenuhi  prestasinya dengan  alasan exceptio  non  adimpleti  contractus. 9 Lalu  bagaimana  dengan  perjanjian  jual beli?
Berdasarkan  jurnal  berjudul  “Implikasi  Penerapan  Prinsip exceptio  non  adimpleti contractus Dalam  Perjanjian  Terhadap  Akta  Yang  Dibuat” 10 pengaturan exceptio  non adimpleti  contractus diatur  dalam  Pasal  1478  KUHPerdata  yang  menyatakan  “si  penjual tidak  diwajibkan  menyerahkan  barangnya,  jika  si  pembeli  belum  membayar  harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”. Namun dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan apakah ada aturan lain yang mengatur terkait penerapan exceptio  non  adimpleti  contractus dalam peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia. Selain itu, pembahasan dalam penelitian tersebut menekankan pada bentuk perjanjian yang berlaku secara general tidak spesifik pada perjanjian jual beli.  Adapun dalam referensi lain, yakni dalam jurnal berjudul “Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perkara Kepaiitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.704K/Pdt.Sus/2012 Antara PT.  Telkomsel  Melawan  PT.  Prima  Jaya  Informatika”penulis  menemukan  bahwa  terdapat beberapa aturan hukum mengenai exceptio non adimpleti contractus di luar Kitab Undang- undang Hukum Perdata namun, pada penelitian tersebut menitikberatkan pada kaitannya exceptio non adimpleti contractus dengan pembuktian sederhana pada kepailitan dan bukan menitik beratkan pada perjanjian jual belinya. Maka dari itu, dibutuhkanlah penyempurnaan penelitian terkait aturan hukum penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam perjanjian jual beli pada penelitian sebelumnya.
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menambah wawasan  dalam penerapan  prinsip Exceptio  non  adimpleti  contractus dalam  Hukum  di  indonesia,  selain  itu  penelitian  ini diharapkan  dapat  menyumbang  pemikiran  teoritis  dalam  mengembangkan  penelitian. selain  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  acuan/  referensi  kepada  penulis- penulis selanjutnya dalam penerapan prinsip Exceptio non adimpleti contractus.
8 Riduan Syahrani, seluk beluk dan asas-asas hukum perdata , Bandung: Alumni, 2006, hlm. 242.
9 Andi Kisnah Bintang,dkk. Asas Exceptiio Non Adimpleti Contractus Dalam Perjanjian Kredit, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin,hlm.4
10 Ray  Irawan  Al-  Madrusi, Implikasi  Penerapan  Prinsip  exceptio  non  adimpleti  contractus  Dalam  Perjanjian Terhadap Akta Yang Dibua t, Jurnal Kertha Semaya Vol.10 No.8

## METODE PENELITIAN
penelitian  jurnal  ini  mengguakan  metode  pendekatan  penelitian  Yuridis  Normatif, yakni masalah yang dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan menggunakan penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif.  Dengan tipe penelitian Yuridis Normatif penelitian akan  dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal  seperti  Undang-Undang,  Literatur-literatur  yang  bersifat  konsep  teoritis  yang kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  pokok  pembahasan, yakni terkait  pengaturan  prinsip exceptio  non  adimpleti  contractus dalam  aturan  hukum  di Indonesia.
Penelitian ini termasuk juga pada penelitian yang bersifat preskriptif analitis yang menggali tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan  norma  hukum.  Suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk  mengatasi masalah-masalah tertentu. 11 Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  tinjauan  kepustakaan  yang  bersumber  pada  data sekunder, yakni berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  kumpulan  pustaka  yang  bersifat  sebagai penunjang  dari  bahan  hukum  primer  dan  kumpulan  pustaka  yang  bersifat  sebagai penunjang dari bahan hukum primer. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Peraturan di Indonesia
Perjanjian  dalam  arti  luas  dapat  diartikan  sebagai  perjanjian  yang  menimbulkan akibat hukum sebagai suatu yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk juga di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dll. Kesepakatan jual beli selaku perjanjian timbal balik, merupakan perjanjian yang masuk dalam bidang harta kekayaan, dimana satu pihak (Kreditur) berhak atas prestasi dan pihak lain (debitur) berkewajiban memenuhi  prestasi  itu. 13 Adapun  berdasarkan  Pasal  1333  KUHPerdata  objek  dari  suatu perjanjian harus memuat suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya sebagai pokok perjanjian.
Istilah Jual beli berasal dari terjemahan Contract of sale yang menyatakan “perjanjian jual  beli  adalah perjanjian  antara  pembeli  dan  penjual  yang  meliputi  penjualan  dan penyerahan barang, surat berharga, dan barang milik pribadi lainnya”. Berdasarkan Pasal 1457  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  menyebutkan  “Jual  beli  merupakan  suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan suatu barang, dan pihak  lainnya  berkewajiban  membayar  harga  yang  telah  diperjanjikan.”  Merujuk  kedua definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  perjanjian  jual-beli  merupakan  perjanjian  yang memiliki  sifat  konsensual  dan  membebankan  dua  kewajiban  sekaligus:  kewajiban  pihak penjual untuk menyerahkan barang, dan kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang.  Adapun  menurut  Pasal  1458  KUHPerdata  menyatakan  jual  beli  dianggap  telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang  barang  dan  harganya  meskipun  barang  itu  belum  diserahkan  maupun  harganya
11 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, Universitas Indonesia,1986, hlm.10.
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 23.
13 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia,2009,hlm 24
belum  dibayar,  hal  ini  sesuai  asas  konsensualisme  dalam  perjanjian  yakni  sepakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
setiap perjanjian timbal balik, hak dan kewajiban selalu berkaitan. Di satu sisi pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban dan pihak yang lain berhadapan dengan hak  dan  pula  kewajiban.  sehingga  dianggap  selalu  ada  prinsip  bahwa  kedua  belah  pihak harus secara  bersama-sama  menerima  hak  nya.  Karena  itu,  tidak logis  apabila  salah satu pihak menuduh wanprestasi terhadap pihak lain sedangkan ia sendiri wanprestasi. 14
Berdasarkan bentuknya,  wanprestasi dapat berupa:
1. Debitur tidak melakukan prestasinya sama sekali
Dalam hal  debitur tidak dapat memberikan prestasinya sama sekali yang disebabkan oleh pihak debitur tidak mau melakukan kewajibannya (prestasi) atau kreditor baik secara  subjektif  maupun  objektif  sudah  tidak  ada  gunanya  lagi  melakukan kewajibannya.
2. Debitur melakukan prestasi namun sebagian
Debitur  telah  melakukan  prestasi,  namun  hanya  sebagian  dari  objek  yang  telah diperjanjikan.
3. Debitur terlambat melakukan prestasinya
Dalam  perihal  debitur  telah  membuat  prestasinya  namun,  terlambat  dari  tenggat waktu  yang  sudah  disepakati  para  pihak  dalam  perjanjian  tersebut.  Debitur digolongkan  terlambat  berprestasi  apabila  objek  prestasinya  masih  berguna  bagi kreditor. 15
Perjanjian jual beli sebagai perjanjian timbal balik melahirkan kewajiban berbentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh sang penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada sang penjual. Unsur pokok yang tercantum pada perjanjian jual beli adalah barang & harga, dimana antara penjual dan pembeli wajib terdapap kata sepakat mengenai harga dan benda yang menjadi objek jual-beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya, jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju ( consensus) tentang harga dan barang. Sifat konsensuil dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdata dimana perjanjian jual beli dianggap telah  ada  setelah  para  pihak  mencapai  kata  sepakat  meskipun  barang  tersebut  belum diberikan dan sang pembeli belum membayar harga yang diperjanjikan.
Berdasarkan  pikiran  dari  kaum  “ legal  positivism ”  dalam  dunia  hukum,  cenderung menganggap hukum terbatas pada kepastian dalam perundang-undangan, melihat hukum sebagai suatu bagian khusus yang berdiri sendiri, karena hukum  adalah kumpulan aturan- aturan hukum ( legal rules ), norma-norma hukum ( legal norms ) dan asas-asas hukum ( legal principles ). 16 Berdasarkan  Pasal  1338  KUHPerdata  menyatakan  perjanjian  itu  mengikat bagaikan Undang-undang, oleh karena itu, dapat dipahami bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi isi kontrak jual beli yang telah disepakati kedua belah pihak, maka sebenarnya merupakan pelanggaran hukum atas apa yang telah mereka buat. Adapun apabila pihak yang satu tidak melakukan  prestasinya  sehingga  hal  tersebut  menciptakan  ketidakseimbangan yang  merugikan  orang  yang  seharusnya  menerima  kewajiban  sebagaimana  yang  telah
14 Riduan Syahrani, Op.Cit. hlm. 242
15 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta, Intermasa, 1996,  hlm. 45
16 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence);  Termasuk Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence)  Vol.  1  Pemahaman  Awal ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group,2010), hlm. 284.
disepakati.  Dalam  situasi  wanprestasi  tersebut,  pihak  yang  secara  etis  telah  melakukan wanprestasi  tersebut  seharusnya  tidak  berhak  mengharapkan  prestasi  dari  pihak  yang merasa telah dirugikan.
Prinsip atau asas hukum adalah gagasan dasar yang terkandung dalam sistem hukum, yang  dikembangkan  oleh  Undang-undang,  peraturan  dan  putusan  hakim  terdahulu. Berdasarkan  kamus  Istilah  Hukum  Belanda-Indonesia,  prinsip exceptio  non  adimpleti contractus dapat  diartikan  sebagai  suatu  sangkalan  dalam  persetujuan  timbal  balik  yang dikemukakan  oleh  suatu  pihak  bahwa  pihak  lawan  juga  berada  dalam  keadaan  lalai  ( in gebreke )  dan  dengan  demikian  tidak  dapat  menuntut  pemenuhan  prestasi. 17 Prinsip Exceptio non  adimpleti  contractus selaku  tangkisan  dari    tudingan  adanya  wanprestasi, Seringkali  membahas  mengenai  masalah  wanprestasi  dapat  terjadi  tidak  hanya  sebagai akibat dari kelalaian salah satu pihak dalam kontrak, tetapi juga sebagai akibat dari reaksi yang  disengaja  atas  tindakan  pihak  lain  yang  sebelumnya  telah  wanprestasi,  khususnya dalam suatu perjanjian yang bersifat timbal balik. Adapun prinsip ini memiliki hubungan yang  erat  dengan  adanya  pemutusan  perjanjian.  Prinsip  ini  digunakan  guna  mengurangi risiko yang harus ditanggung oleh salah satu pihak selaku debitur untuk membela dirinya dari  perilaku  pihak  lawan  dalam  hal  ini  kreditur  yang  sebelumnya  wanprestasi  terlebih dahulu.
Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila penjual dan pembeli menyepakati barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun dibayarkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian.  Berdasarkan  Pasal  1513  KUH  Perdata,  kewajiban  utama  pembeli  adalah membayar harga beli sesuai yang disepakati. Adapun berdasarkan Pasal 1517 KUHPerdata menyatakan apabila pembeli tidak membayar harga pembelian yang disepakati maka hal tersebut  masuk  dalam  tindakan  wanprestasi  dan  memberikan  penjual  alasan    untuk menuntut ganti rugi atau atau pembatalan perjanjian.
Dalam  perjanjian  jual  beli,  pembeli  memiliki  kewajiban  utama  dalam  membayar harga pembelian sebagaimana perjanjian yang telah disepakati. Namun, berdasarkan Pasal 1517  KUHPerdata  terdapat  pengecualian  bahwa  penjual  dapat  meminta  pembatalan pembelian jika pembeli tidak membayarkan harga yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1266  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  syarat-syarat  pembatalan  perjanjian  dalam persetujuan yang merupakan perjanjian timbal balik, jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya,  adapun  berdasarkan  Pasal  1267  KUH  Perdata  menyebutkan  apabila  suatu perikatan  tidak  terpenuhi  oleh  salah  satu  pihak,maka  ia  dapat  memilih,  apabila  perihal tersebut  masih  dapat  dilakukan,  maka    akan  memaksa  pihak  yang  lain  untuk  memenuhi perjanjian,  atau  dia  bisa  menuntut  pembatalan  perjanjian,  disertai  penggantian  biaya kerugian dan bunga.
Pengaturan  hukum  mengenai  prinsip exceptio  non  adimpleti  contractus dalam peraturan hukum Indonesia diatur dalam hukum kontrak yang termasuk dalam ketentuan Pasal 1478 KUH Perdata. Pasal 1478 KUHPerdata menyatakan“si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak  telah  mengizinkan  penundaan  pembayaran  kepadanya”.  Dengan  kata  “tidak diwajibkan”  dalam  ketentuan  pada  pasal  tersebut,  memiliki  makna  bahwa  penjual dibolehkan  untuk  tidak  melakukan  kewajibannya,  dengan  syarat  pembeli  tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sesuai dengan yang telah disepakati.
Selain  dalam  hukum  perjanjian,sistem  pengadilan  di  Indonesia  mengenal  dengan adanya  sumber  hukum  berdasarkan  yurisprudensi.  Yurisprudensi (yurisprudentie  recht ) dapat didefinisikan sebagai keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan
17 Fockema Andreae, Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia , Bandung: Bina Cipta, 1983, hlm. 127
dasar  keputusan  oleh hakim  yang  kemudian  mengenai  masalah  yang  sama  di  masa  yang akan datang 18 . Salah satu yurisprudensi mengenai prinsip exceptio non adimpleti contractus adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 1957 Nomor 156 K/SIP/1955 dalam perkara perdata antara PT. Pacific Oil Company melawan Oei Ho Liang dan  putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  23  K/N/1999  dalam  perkara kepailitan antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel.
Kasus tersebut bermula dari PT. Pacific Oil yang melakukan tuntutan kepada tergugat Oei  Ho  Liang  sebagai  penjual  dalam  perjanjian  jual  beli  karet,  dimana  karena  kelalaian tergugat  dalam  menjalankan  perjanjian,  tergugat  harus  membayarkan  ganti  rugi.  Dalam suratnya tertanggal 27 Januari 1950 telah menyatakan tergugat tidak akan menyerahkan barang-barang tersebut. Maka dengan hal tersebut tergugat dinyatakan lalai. Selanjutnya hal tersebut ditangkis oleh tergugat dengan dalih bahwa penggugat telah lalai dalam melakukan prestasinya, yaitu dengan tidak membayarkan sejumlah harga yang disepakati pada tanggal 12 Januari 1950 pada waktu 12.00 WIB Adapun tuntutan penggugat akhirnya ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta karena penggugat sendiri telah lalai, maka tidak berhak mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata, adapun banding yang pernah dilakukan  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  Pada  tanggal  2  Desember  1953 dengan  putusan  nomor  218/1953  P.T.  Perdata.  dimana  berdasarkan  putusannya  hakim menyatakan,  penggugat  telah  melakukan  wanprestasi  terlebih  dahulu,  maka  penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian kerjasama tersebut. 19
Pada kasus gugatan wanprestasi PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel bermula dari adanya suatu pejanjian kerja sama dalam pembangunan kondominium, dimana  PT.  Waskita  Karya  adalah  kontraktor  (dalam  hal  ini  termohon  pailit)  atas pembangunan  gedung  tersebut  sesuai  dengan  surat  perjanjian  besama.  Dalam melaksanakan  prestasi  selaku  kontraktor  PT.  Waskita  Karya  telah  melaksanakan prestsasinya  dengan  baik,  namun  dalam  pelaksanaannya  sampai  pekerjaan  tersebut diselsaikan,  pemohon  pailit  belum  membayar  sebesar  Rp.  2.085.608.726.23  (dua  milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan  ribu tujuh atus dua puluh enam ribu dua puluh tiga sen) sebagaimana kewajibannya sampai huang tersebut jatuh tempo dan bisa di tagih. Namun PT. Mustika Princess Hotel menangkis bahwa PT. Waskita Karya telah melakukan wanprestasi  dengan  tidak  melaksanakan  sebagaimana  diperjanjikan  dengan  tidak melaksanakan perbaikan akses jembatan menuju hotel sehngga dengan tidak dilakukannya pengerjaan tersebut mengakibatkan terganggunya operasional hotel sehingga menimbulkan kerugian.  Adapun  akhirnya  permohonan  pailit  tersebut  ditolak  Hakim  Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat dengan pertimbangan telah terjadinya kerjasama antara PT. Waskita Karya dan  PT.  Mustika  Princess  Hotel.  Adapun  objek  perjanjian  perbaikan  jembatan  yang sebagaimana belum dikerjakan oleh Termohon pailit akhirnya dikerjakan dengan menunjuk kontraktor lain sebesar RP.4.378.224.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua  ratus  dua  puluh  empat  ribu  rupiah)  yang  sempat  dituntut  untuk  pemohon  pailit melakukan  pembayaran.  Namun,  majelis  hakim  menolak  dikarenakan  terdapat  objek perjanjian yang belum dilaksanakan PT. Waskita Karya selaku termohon pailit.
Keberatan  atas  putusan  tersebut,  akhirnya  mendorong  PT.  Waskita  Karya  untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam kasasinya, PT. Waskita Karya memberikan alasan bahwa Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum Pasal 1 ayat (1)  dan Pasal 6 Ayat (3) UU No.4 tahun 1998 tentang adanya hutang yang jatuh tempo dan salah enrapkan adanya hutang pada kreditor lain. Namun Majelis hakim berendapat bahwa kasus tersebut
18 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Media Group, 2008, hlm. 317.
19 I. Rubini, R. Rochimat dan M. Chidir Ali, Hukum Acara Perdata dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (1955- 1975) , Bandung: Penerbit Alumni, 1982, hlm. 148-173
termasuk kedalam prinsip exceptio non adimpleti contractus yang seharusnya diselsaikan melalui pengadilan biasa.
Kelebihan  dari  adanya  pengaturan  ini  adalah  terciptanya  keadilan  bagi  masing- masing pihak yang mengikatkan diri. Sehingga dengan terciptanya keseimbangan hak para pihak dalam menjalankan suatu kontrak khususnya dalam perjanjian jual beli, para pihak dapat beritikad baik dalam menjalankan perjanjian jual beli. Selain itu, dengan pengaturan prinsiip  ini  dapat  menjadi  perlindungan  hukum  bagi  tergugat  yang  dituduh  melakukan wanprestasi, meskipun pada kenyataannya penggugat terlebih dahulu lah yang melakukan wanprestasi.   Meskipun telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga jurisprudensi, namun masih dipelukannya kesamaan pandangan hakim dalam memutuskan perkara yang sama khususnya pada kasus exceptio non adimpleti contractus .
Akibat Hukum dari Penerapan Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Perkara Jual Beli
Exceptie atau yang dikenal dengan kata Eksepsi adalah istilah yang umum digunakan di  dalam  pengadilan  untuk  menyanggah/  melakukan  penolakan  terhadap  gugatan  yang telah dilayangkan penggugat. Pada dasarnya eksepsi sendiri berisikan argumen tandingan dari  Sebuah  kontra-argumen  yang  jelas  adalah  kontra-argumen  yang  tidak  relevan  baik keabsahannya  secara  formal,  bahkan  menyangkut  perihal  apakah  pokok  perkara  dapat dilanjutkan. Adapun tujuan mengajukan eksepsi adalah agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa memeriksa lebih lanjut terkait materi pokok perkara. 20
Eksepsi  sendiri  berasal  dari  kata Exception yang  merupakan  terjemahan  dari  kata terkecuali.  Dalam  hukum  perdata  eksepsi  sendiri  dapat  didefinisikan  sebagai  pembelaan (plea) dan bantahan (objection). Adapun unsur unsur dari eksepsi terbagi menjadi tiga yaitu: 1. suatu bantahan dari tergugat; 2.sangkalan yang tidak langsung dalam pokok perkara; 3. suatu  pembelaan  agar  gugatan  tidak  dapat  diterima.  Tahapan  eksepsi  sendiri  dilakukan dalam proses jawab-menjawab.
Secara  bentuknya,  ekesepsi  terbagi  menjadi  beberapa  bentuk,  menurut  Sudikno Mertokusumo menyatakan, bantahan tergugat dapat berupa tangkisan berupa eksepsi dan bantahan 21 .  Adapun  Jawab  menjawab  dalam  eksepsi  dapat  berisikan  bantahan  gugatan pokok  perkara  ( Verweer  ten  principale), melakukan  gugatan  balik  melalui  rekonvensi selanjutnya jawab menjawab dari pihak penggugat dan tergugat dalam replik dan duplik. Adapun dalam hukum acara perdata eksepsi tersebut terbagi menjadi prosesuil dan materil.
Eksepsi prosesuil adalah eksepsi yang berfokus dalam membahas keabsahan formil gugatan,  eksepsi  ini  dapat  digolongkan  menjadi  2  yaitu  eksepsi  kewenangan  mengadili. Eksepsi  kewenangan  mengadili  terbagi  menjadi  2  yaitu  eksepsi  tidak  berwenang  secara absolut  dan  eksepsi  yang  bersifat  relatif.  Berdasarkan  eksepsi  kewenangan  mengadili, eksepsi tidak berwenang secara absolut yaitu menyatakan bahwa tindakan yang diajukan penggugat  tidak  berwenang  dalam  pengadilan  mana  ia  mengajukan  untuk  memutuskan suatu perkara. Dimana pengadilan memiliki kewenangan atributif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sedangka eksepsi yang bersifat relatif adaah eksepsi yang  tidak  mempersalahkan  syarat  formalitas  dari  suatu  gugatan  dalam  eksepsi  ini membahas  mengenai  keabsahan  pihak  yang  berada  dalam  surat  gugatan.  Hal  tersebut berdasarkan  eksepsi  diluar  kewenangan  mengadili.  Sendangkan  contoh  eksepsi  diluar kewenangan mengadili adalah surat gugatan tidak sah, eksepsi tidak sah dikarenakan surat kuasa  tidak  menunjuk  pengadilan  tertentu,  pemberi  maupun  penerima  tidak  berhak menerima kuasa, dan adanya eksepsi error in persona.
20 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perikatan, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm.148
21 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta, Liberty, 1993, hlm 96
Eksepsi  materiil  adalah  jenis  eksepsi  yang  digunakan  agar  hakim  dapat mempertimbangkan  kasus  tersebut  dengan  tidak  melanjutkan  gugatan  tersebut dikarenakan bertentangan dengan asas maupun aturan acara perdata yang berlaku. adapun Eksepsi materiil sendiri terbagi menjadi dua yaitu eksepsi peremtoir dan eksepsi dilatoir. Eksepsi peremtoir adalah eksepsi yang menghalangi gugatan penggugat contohnya seperti gugatan telah diajukan dalam waktu terlalu lama/ daluwarsa, utang yang dijadikan objek gugatan  telah  dihapuskan.  adapun  eksepsi  ini  bisa  berupa exceptio  temporis,  exceptio metus,exceptio  domini,  exceptio  circumstance dan exceptio  non  adimpleti  contractus. 22 sedangkan eksepsi dilatoir adalah eksepsi yang menyatakan gugatan belum dapat diterima dikarenakan masih terlalu dini dan masih bersifat prematur.
Exceptio non adimpleti contractus merupakan eksepsi yang tergolong dalam bentuk eksepsi  materiil,  yang  termasuk  dalam  eksepsi  peremtoir  yang  diatur  sebagaimana tercantum dalam Pasal 136 HIR dalam pelaksanaannya, jenis eksepsi ini diperiksa dan juga diputus bersamaan dengan pokok perkara, adapun eksepsi tersebut juga tidak berbentuk putusan  sela  melainkan  sebagai  menyatu  dalam  putusan  perkara  dalam  bentuk  putusan final. 23 Exceptio non adimpleti contractus selaku eksepsi materiil yang bertentangan dengan asas maupun aturan acara perdata yang berlaku merupakan asas yang bertentangan dengan Pasal  1478  KUHPerdata  dimana  menyatakan  “si  penjual  tidak  diwajibkan  menyerahkan barangnya,  jika  si  pembeli  belum  membayar  harganya,  sedangkan  si  penjual  tidak  telah mengizinkan  penundaan  pembayaran  kepadanya”.  Selain  berdasarkan  Pasal  1478 KUHPerdata, Prinsip ini juga telah mendapatkan tempat di dalam Pasal 1266 KUHPerdata, dimana dapat diartikan salah satu pihak kehilangan hak untuk menggugat pihak lain dengan alasan wanprestasi sementara dirinya sendiri juga melakukan wanprestasi.
Menurut  Yahya  Harahap  terdapat  dua  macam  penerapan  dari  eksepsi  lain  diluar eksepsi kompetensi yakni 24 :  1. Eksepsi dikabulkan, putusan bersifat negatif. Jika eksepsi dikabulkan,  putusan  akhir  dijatuhkan  berdasarkan  eksepsi,  dengan  amar  putusan mengabulkan eksepsi tergugat, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; 2.Eksepsi  ditolak,  putusan  bersifat  positif  berdasarkan  pokok  perkara.  Putusan  yang dijatuhkan menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara tuntas antara penggugat dan tergugat. Bentuk penyelesaian terkandung dalam putusan yang bersifat positif  berupa : 1. Menolak gugatan penggugat, dengan demikian hak dan kedudukan tergugat atas objek yang disengketakan,  tetap  sah  menurut  hukum;  2.  Mengabulkan  gugatan  dibarengi  dengan diktum yang menyatakan hak dan kedudukan tergugat atas objek sengketa, tidak sah dan harus dipulihkan kepada penggugat.
Adapun akibat dari di terimanya ekspsi oleh tergugat maka, menyebabkan gugatan Penggugat  tidak  sempurna/cacat  formal  sehingga  tidak  dapat  dipakai  sebagai  dasar pemeriksaan perkara a quo, dan terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya.  Adapun  dikarenakan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  di  terima,  maka  segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya disebutkan dalam amar putusan.

## PENUTUP
22 R. Indra. Eksepsi dan Jenisnya Dalam Hukum Acara Perdata . Doktorhukum.com. diakses 25 January, 2022, dari https://doktorhukum.com/eksepsi-dan-jenisnya-dalam-hukum-acara-perdata/
23 Litigasi.co.id, Jenis- jenis Eksepsi Dalam Hukum Acara Perdata . (2020, April 06). litigasi.co.id,diakses  26 Januari 2022, dari https://litigasi.co.id/posts/jenis-jenis-eksepsi-dalam-hukum-acara-perdata
24 M. Yahya Harahap , Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan . Sinar Grafika, Jakarta, 2007,hlm.428
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  prinsip Exceptio non adimpleti contractus dalam hukum Indonesia diatur dalam Buku III mengenai perikatan khususnya dalam Pasal 1458 KUHPerdata, Adapun hal tersebut berkaitan dengan ketidak  wajiban  penjual  menyerahkan  barangnya,  jika  si  pembeli  belum  membayar harganya. Selain itu, pengaturan prinsip Exceptio non adimpleti contractus juga diatur dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 1957 Nomor 156  K/SIP/1955  dalam  perkara  perdata  antara  PT.  Pacific  Oil Company melawan  Oei  Ho Liang  dan  putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  23  K/N/1999  dalam perkara kepailitan antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel.
Akibat hukum dari penerapan exceptio non adimpleti contractus dalam perkara jual beli  adalah  gugatan  yang  dilakukan  oleh  penggugat  terancam  tidak  dapat  diteruskan dikarenakan bertentangan dengan asas maupun aturan acara perdata yang berlaku sehingga gugatannya  tidak  sempurna,  selain  itu  penggugat  terancam  untuk  membayar  biaya  yang timbul dalam persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ali, A. (2010). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence); Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) .  Jakarta,  Kencana  Prenada Media Group.
Andreae, F. (1983). Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia . Bandung, Bina Cipta.
Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Nomatif  dan  Empiris .  Depok, Prenada Media Group.
Harahap,Y.  (2007).  Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta. Sinar Grafika.
Mertokusumo, S. (1993). Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta, Liberty.
Rahajo, H. (2009). Hukum Perjanjian di Indonesia . Pustaka Yustisia.
R. Setiawan. (1987). Pokok-pokok Hukum Perikatan . Bandung,Bina Cipta.
Rubini,  I.,  Rochimat,  R.,  &  Ali,  M.  C.  (1982). Hukum  Acara  Perdata  dalam  Yurisprudensi Mahkamah Agung (1955-1975) . Bandung, Penerbit Alumni.
Soebekti,  &  R.  Tjitrosudibio.  (1976). KUHPerdata  (burgerlijk  wetboek) (8th  ed.).  Jakarta, Pradya Paramita.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta, Universitas Indonesia.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (1995). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat. akarta, Raja Grafindo Persada.
Soimin, S. (2015). KUHPerdata buku ke III tentang perikatan . Jakarta, Sinar Grafika.
Subekti. (1996). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta, Intermasa.
Syahrani, R. (2006). seluk beluk dan asas-asas hukum perdata . Bandung, Alumni.
Tutik, T. T. (2008). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, . Jakarta, Kencana Media Group.
Jurnal
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence); Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence)  Vol.  1  Pemahaman  Awal , Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010).
Andi Kisnah Bintang,dkk. Asas Exceptiio Non Adimpleti Contractus Dalam Perjanjian Kredit, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
Ardhiani  Chrisnia,  dkk.  (2021,  June  19). Perikatan  Generik,  Alternatif,  Fakultatif  dan Kumulatif  -  Pusat  Kajian  Hukum  Bisnis .  FH  Unair.  Retrieved  January  10,  2022, from https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/perikatan-generik-alternatif-fakultatif- dan-kumulatif/
Niru  Anita  Sinaga,  dkk.  (n.d.).  WANPRESTASI  DAN  AKIBATNYA  DALAM  PELAKSANAAN PERJANJIAN. https://journal.unive rsitassuryadarma.ac.id .
Ray  Irawan  Al-  Madrusi,  Implikasi  Penerapan  Prinsip exceptio  non  adimpleti  contractus Dalam Perjanjian Terhadap Akta Yang Dibuat, Jurnal Kertha Semaya Vol.10 No.8 Yulia. (2014). Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012 antara Pt. Telkomsel Melawan Pt. Prima Jaya Informatika . Medan, Universitas Sumatera Utara.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang- undang Hukum Perdata
Hukum Acara Perdata

## Web
Chrisnia,  A.  (2021). Perikatan  Generik,  Alternatif,  Fakultatif  dan  Kumulatif  -  Pusat  Kajian Hukum  Bisnis .  FH  Unair.  https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/peri  katan-generik- alternatif-fakultatif-dan-kumulatif/
Indra,  R.  (n.d.). Eksepsi  dan  Jenisnya  Dalam  Hukum  Acara  Perdata .  Doktorhukum.com. Diakses  25  Januari  2022,  from https://doktorhukum.com  /eksepsi-dan-jenisnya- dalam-hukum-acara-perdata/
Jenis-  jenis  Eksepsi  Dalam  Hukum  Acara  Perdata .  (2020,  April  06).  litigasi.co.id.  Retrieved Januari  26,  2022,  from https://litigasi.co.id/posts/jeni s-jenis-eksep  si-dalam- hukum-acara-perdata