## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234

## ANALYSIS THE EFFECTIVESS OF STREET LIGHTING TAX AS A SOURCE OF ORIGINAL LOCAL REVENUE (PAD) OF SURABAYA CITY IN 2019-2021
ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA TAHUN 2019-2021
Sinta Paulina Situmorang 1 , Gideon Setyo Budiwitjaksono 2
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 1,2 sintapaulina1011@gmail.com 1

## ABSTRACT
Street  lighting  tax  is  one  of  the  local  taxes  that  give  a  great  degree  contributes  to increasing  the  original  local  revenue  (PAD)  of  Surabaya  City.  This  study  aims  to determine the level of effectiveness of the street lighting tax of Surabaya City from 2019 to  2021.  This  research  was  conducted  at  the  Regional  Revenue  Agency  (Bapenda)  of Surabaya  City.  The  research  method  used  was  a  qualitative  descriptive  method,  by analyzing data related to the target and realization of Surabaya’s street lighting tax from 2019 to 2021. The data collection used were documentation and interview. The results of the study show that the effectiveness of Surabaya’s street lighting tax in the period 2019 to  2021  has  fluctuated.  The  average  percentage  of  effectiveness  from  2019  to  2021  is 96.89% with effective criteria. The effectiveness percentage for the street lighting tax in 2019 is 100.01% with very effective criteria. The percentage of effectiveness in 2020 is 100.17% with very effective criteria. The percentage of effectiveness in 2021 is 90.86% with enough effective criteria.
Keywords: Effectiveness, Street Lighting Tax, Original Local Revenue

## ABSTRAK
Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kota Surabaya pada tahun 2019-2021. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,  dengan  menganalisis  data  terkait  target  dan  realisasi  pajak  penerangan  jalan Surabaya  tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2021.  Pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  dokumentasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  efektivitas pajak penerangan jalan Surabaya dalam kurun waktu tahun 2019-2021 berfluktuasi. Rata- rata persentase efektivitas dari tahun 2019-2021 adalah 96,89% dengan kriteria efektif. Persentase efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2019 adalah 100,01% dengan kriteria sangat efektif. Persentase efektivitas tahun 2020 adalah 100,17% dengan kriteria sangat efektif. Persentase efektivitas tahun 2021 adalah 90,86% dengan kriteria cukup efektif. Kata kunci : Efektivitas, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  otonomi  daerah telah  diisyaratkan  sejak  pemberlakuan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diamandemen menjadi  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) tentang P
pemerintah  Daerah  menyatakan  bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan
dan kepentingan
masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Otonomi  daerah  menuntut  setiap daerah  otonom  untuk  mandiri  dalam berbagai  bidang,  khususnya  dalam bidang keuangan. Kota Surabaya adalah salah  satu  kota  yang  telah  mampu melaksanakan  otonomi  daerah  dengan baik.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  penelitian dari Abdulaziz (2021) yang menyimpulkan bahwa PAD Kota Surabaya  memberikan  kontribusi  besar terhadap  pendapatan  daerah  pada  tahun 2015-2019 sebesar 61,47% yang dikategorikan sangat baik. Peningkatan PAD di Kota
Surabaya  pada  dasarnya  ditunjang  oleh peningkatan  pajak  daerah  dengan  rata- rata kontribusi di atas 50% terhadap PAD (Widajanto, 2018).

## Gambar 1. Distribusi Hasil Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2019
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)
Kota Surabaya Berdasarkan data statistik keuangan  daerah  yang  dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya pada gambar 1.1, ada beberapa jenis  pajak  daerah  yang  berkontribusi cukup  besar  terhadap  pendapatan  asli daerah  (PAD).  Pajak  daerah  terhitung lebih  dari  10  persen  pada  tahun  2019 adalah  pajak  daerah  yang  berasal  dari BPHTB,  PPJ,  pajak  restoran  dan  PBB. Sedangkan  pajak  hotel,  pajak  hiburan, dan  pajak  reklame  masih  mempunyai
kontribusi yang relatif kecil yaitu kurang dari 10 persen.
Fenomena  yang  terjadi  adalah masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Pandemi Covid-19 ini telah mengakibatkan  dampak  yang  sangat besar  terhadap  berbagai  bidang  dan sektor,  khususnya  bidang  ekonomi.  Hal tersebut  berimbas  pada  setiap  daerah, termasuk  kota  Surabaya.  Salah  satu dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya penurunan pendapatan daerah.
Pada  masa  pandemi  Covid-19, persentase pajak daerah pada tahun 2020 menjadi  berbeda  dengan  tahun  2019 terlihat  pada  gambar  1.2.  Pajak  daerah yang masih berkontribusi terhitung lebih dari 10 persen adalah Pajak daerah yang berasal dari BPHTB, PBB, dan PPJ saja. Sedangkan,  pajak  restoran  yang  pada tahun  sebelumnya  menyumbang  lebih dari  10  persen,  pada  tahun  2020 mengalami penurunan
dengan menyumbang  kurang  dari  10  persen sama seperti pajak Hotel, pajak hiburan, dan pajak reklame.

## Gambar 2. Distribusi Hasil Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya
Penurunan penerimaan pajak disebabkan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang berakibat pada  kemampuan  masyarakat  dalam membayar  pajak.  Pelemahan  ekonomi diakibatkan oleh diberlakukannya
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 30% Pajak Hotel 7% Pajak Restoran 14% Pajak Hiburan 2% Pajak Reklame 3% Pajak Bumi dan Bangunan 30% Pajak Air Tanah 0% Pajak Penerangan Jalan 11% Pajak Parkir 3% Penerangan Bangunan
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) yang merupakan usaha pemerintah dalam membendung tersebarnya virus COVID-19. Pemberlakuan PSBB tersebut mengakibatkan  terhambatnya  aktivitas ekonomi (Syifa et al., 2022). Fenomena  di  atas  menunjukkan bahwa penurunan
kemampuan
masyarakat membayar pajak akan mempengaruhi  efektivitas  pemungutan pajak  daerah  akibat  tidak  tercapainya target yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan latar belakang di atas, penurunan efektivitas pajak daerah dapat mempengaruhi  pendapatan  asli  daerah (PAD)  yang  merupakan  penerimaan utama.  Dengan  demikian,  efektivitas pajak daerah perlu diukur guna mengetahui  apakah  suatu  daerah  sudah berhasil  mencapai  target  yang  sudah ditetapkan.
Pajak  Penerangan  Jalan  adalah salah satu pajak daerah yang berkontribusi  lumayan  besar  dalam peningkatan  PAD.  Selain  itu,  pajak penerangan  jalan  justru  mengalami peningkatan  persentase  ketika  hampir semua  pajak  lain  mengalami  penurunan di  masa  pandemi  Covid-19.  Dengan peningkatan persentase tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah jumlah penerimaan  yang  tinggi  menyimpulkan bahwa  pajak  tersebut  sudah  efektif  atau belum. Selain itu, peneliti ingin mengetahui tentang kendala yang dihadapi  dan  solusi  yang  dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya guna mengefektifkan pemungutan  PPJ.  Oleh  karena  itu, peneliti  melakakukan  penelitian  yang berjudul  “Analisis  Efektivitas  Pajak
Penerangan Jalan sebagai Sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota
Surabaya Tahun 2019-2021”
METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Jenis  penelitian  deskriptif ialah  penelitian  yang  bertujuan  untuk menjelaskan  dengan  faktual  dan  cermat suatu  fakta  atau  karakteristik  populasi tertentu  (Deby  &  Ni,  2022).  Menurut Nugraha  dan  Sri  (2021),  metode kualitatif  merupakan  metode  yang menggolongkan  data  dan  menguraikan secara  deskriptif  suatu  hasil  penelitian serta  menarik  suatu  kesimpulan  yang sifatnya  kualitatif.  Tujuan  penelitian  ini adalah menggambarkan
tingkat efektivitas  pajak  penerangan  jalan sebagai  sumber  PAD  Kota  Surabaya tahun 2019-2021.

## Subjek dan Objek Penelitian
Subjek  yang  menjadi  informan dalam penelitian ini adalah staf/pegawai di  Bapenda  Kota  Surabaya  pada  bidang pajak  hotel,  pajak  restoran,  PPJ,  pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak air tanah antara lain:
a. Bapak Slamet Susanto, S.E selaku staf sub  koordinator  pendataan  pajak hotel,  pajak  restoran,  PPJ,  pajak parkir,  pajak  reklame,  pajak  hiburan dan pajak air tanah
b. Bapak  Royan  Heru  Setiawan,  S.E selaku staf sub koordinator pengendalian  dan  pemeriksaan  pajak hotel,  pajak  restoran,  PPJ,  pajak parkir,  pajak  reklame,  pajak  hiburan dan  pajak  air  tanah  atau  pemeriksa pajak daerah
c. Bapak  Dedy  Budiyanto,  S.Com selaku staf sub koordinator
pengendalian  dan  pemeriksaan  pajak hotel,  pajak  restoran,  PPJ,  pajak parkir,  pajak  reklame,  pajak  hiburan dan pajak air tanah.
Sedangkan, objek dalam penelitian ini  adalah  Badan  Pendapatan  Daerah (Bapenda) Kota Surabaya.
Sumber Data Data yang digunakan dalam
penelitian ini bersumber dari data primer dan  data  sekunder.  Data  primer  dalam penelitian  ini  diperoleh  secara  langsung pada  lokasi  penelitian  melalui  teknik wawancara terhadap informan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan
mengumpulkan data yang relevan dengan  topik  yang  diteliti  dan  didapat dari  buku  atau  penelitian  kepustakaan, internet,  juga  dokumen-dokumen  yang diberikan Bapenda  Kota Surabaya  yaitu Laporan  Target  dan  Realisasi  Pajak Penerangan Jalan Kota  Surabaya Tahun 2019-2021.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik wawancara  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  wawancara  tidak terstruktur  atau  dikenal  juga  dengan sebutan wawancara mendalam ( in-depth interviewing ).  Dokumentasi  dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai  topik  penelitian  dari  berbagai sumber  untuk  kepentingan  kelengkapan pengamatan di lapangan.

## Pengujian Keabsahan Data
Uji  kredibilitas  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi. Teknik  triangulasi  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi dengan  sumber.  Hal  ini  karena  strategi pengumpulan  ganda,  wawancara  dan dokumentasi,
digunakan
untuk mengumpulkan  bahan  penelitian.  Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan cross  check data  antara  hasil  wawancara  dengan dokumentasi  yang  terkait  agar  saling berkesinambungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Tingkat efektivitas pajak penerangan  jalan  Kota  Surabaya  tahun 2019  sampai  dengan  tahun  2021  dapat diketahui berdasarkan data terkait target dan realisasi penerimaan PPJ pada tabel berikut :
Tabel 1. Target dan Realisasi
Penerimaan PPJ Kota Surabaya
(2019-2021) Tahu n Target PPJ (Rp) Realisasi Penerimaan PPJ (Rp) 2019 418.288.932.146 418.348.262.777 2020 422.602.051.679 423.340.166.674 2021 447.976.746.113 407.042.015.487 Total 1.288.867.729.936 1.248.730.444.938
Sumber : Bapenda Kota Surabaya (Data Diolah)
Data  tersebut  kemudian  dihitung menggunakan  rumus  untuk  mengetahui tingkat  efektivitasnya.  Formula  yang digunakan  untuk  menghitung  tingkat efektivitas adalah sebagai berikut :
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑃𝐽 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑃𝐽 𝑥 100% Sumber : Pide (2019:173) Hasil perhitungan tingkat efektivitas PPJ Kota Surabaya dari tahun 2019-2021  berdasarkan  rumus  di  atas adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio
Efektivitas
Sumber  :  Microsoft  Excel  2019  (Data diolah) Persentase efektivitas yang diperoleh  kemudian  diklasifikasikan  ke dalam beberapa kriteria efektivitas yang disusun dalam tabel berikut ini :

## Tabel 3. Kriteria Efektivitas
Sumber  :  Depdagri,  Kepmendagri  No.
690.900.327 tahun 1996
Hasil  dari  rasio  dan  kriteria efektivitas  pajak  penerangan  jalan  Kota Surabaya dari tahun 2019-2021
kemudian disajikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 4. Analisis Efektivitas PPJ Kota Surabaya (2019-2021)
Sumber : Bapenda Kota Surabaya (Data Diolah)
Pajak  penerangan  jalan  Kota Surabaya dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sudah efektif. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan  informan  penelitian.  Tingkat efektivitas  pajak  penerangan  jalan  di Kota Surabaya disampaikan oleh Bapak Slamet seperti dikutip dalam wawancara:
“… kalau selama ini ya sudah efektif. Pada  kurun  waktu  tersebut  rata-rata targetnya dapat direalisasikan. Kalau kita  diberikan  terget  otomatis  kan harus  direalisasikan  dengan  segala upaya  kita  dengan  meningkatkan pelayanan dan meningkatkan
pendataan.  Selain  itu,  PLN  juga berkontribusi di sana …”
Pernyataan  Bapak  Slamet  juga sejalan dengan pernyataan Bapak Dedy, seperti dikutip dalam wawancara:
“… Untuk  pajak  penerangan  jalan efektif  sih.  Pemungutannya  kan  kita dibantu  juga  sama  pihak  PLN.  Jadi, PPJ  itu  sudah  melekat  pada  tagihan PLN.  Kita  tinggal  nunggu  setoran dari PLN saja. …” Perhitungan  tingkat  efektivitas
pajak penerangan jalan di Kota Surabaya di tahun 2019-2021 dikategorikan efektif dengan  rata-rata  persentase  efektivitas sebesar  96,89%.  Sedangkan,  proporsi penerimaan  dari  jenis  pajak  penerangan jalan  yang  berasal  dari  sumber  lain memang  lebih  besar  daripada  pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri.  Hal  ini  membuktikan  bahwa PLN  berkontribusi  dalam  membantu mengefektifkan pemungutan pajak penerangan jalan. Data mengenai proporsi pajak penerangan jalan berdasarkan  jenisnya  adalah  sebagai berikut : Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan PPJ berdasarkan
Jenisnya
Sumber : Bapenda Kota Surabaya (Data Diolah)
Hasil  perhitungan  efektivitas  PPJ kota  Surabaya  mengalami  fluktuasi setiap  tahunnya  dalam  kurun  waktu tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2021. Persentase  efektivitas  pajak  penerangan jalan tahun 2019 adalah 100,01% dengan kriteria  sangat  efektif.  Tahun  2020 mengalami  peningkatan  persentase  dari tahun  sebelumnya  menjadi  100,17% dengan  kriteria  sangat  efektif.  Tahun 2021  mengalami  penurunan  persentase dari  kedua  tahun  sebelumnya  menjadi 90,86%  dengan  kriteria  cukup  efektif. Tingkat efektivitas paling tinggi diperoleh  pada  tahun  2020.  Sedangkan,
tingkat efektivitas paling rendah diperoleh pada tahun 2021. Efektivitas  menunjukkan  sejauh mana tujuan tertentu tercapai. Efektivitas ditentukan oleh
hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan dan hasil yang diperoleh. Semakin besar hasilnya,  semakin  besar  efektivitasnya. Namun, semakin kecil hasilnya, semakin rendah  efektivitasnya  (Huda  &  Galih, 2021).
Pada tahun 2019, realisasi penerimaan melampaui target yang telah ditentukan. Sehingga, berdasarkan perhitungan persentase efektivitas mampu  melampaui  100%.  Pada  tahun 2020, target yang ditentukan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019.
Namun,  peningkatan  target  tersebut diikuti  dengan  peningkatan  realisasi penerimaan  yang  juga  lebih  tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan demikian, persentase efektivitas di tahun 2020 berhasil melampaui angka 100% bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021, target  yang  ditetapkan  meningkat  lagi dibandingkan  dua  tahun  sebelumnya. Namun,  peningkatan  target  ini  tidak diikuti  dengan  peningkatan  realisasi penerimaan seperti tahun 2020. Bahkan, realisasi  penerimaan  pada  tahun  2021 lebih  rendah  dibandingkan  dengan realisasi  penerimaan  pada  tahun  2019 dan  2021.  Hal  ini  menyebabkan terjadinya penurunan
persentase efektivitas  di  tahun  2021.  Oleh  karena itu, peningkatan target pajak daerah tidak dapat  menjamin  realisasi  penerimaan selalu  mampu  melampaui  target  yang telah ditentukan (N. K. I. Erawati et al., 2019).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  target  pajak  penerangan  jalan  di kota  Surabaya  mulai  dari  tahun  2019 sampai  dengan  tahun  2021  selalu meningkat.  Erawati  et  al.,  (2019) menyatakan  bahwa  efektivitas realisasi
penerimaan pajak daerah mempengaruhi penetapan  target  pajak  daerah  untuk tahun berikutnya dan program daerah yang direncanakan. Peningkatan  target  ini  menunjukkan bahwa PPJ di Kota Surabaya berpotensi untuk terus digali.
Realisasi  penerimaan  PPJ  pada tahun  2020  mampu  melampaui  target yang  telah  ditentukan  meskipun  terjadi fenomena  pandemi  Covid-19.  Hal  ini disebabkan pada tahun tersebut, masyarakat  lebih  banyak  melakukan kegiatan di dalam rumah akibat pemberlakuan  kebijakan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Kota Surabaya resmi memberlakukan kebijakan  PSBB  pada  tanggal  27  April 2020. Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya  Nomor  16  Tahun  2020 sebagaimana  telah  diubah  menjadi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  di  Kota  Surabaya.  Hal  ini sejalan dengan pernyataan Bapak Slamet, seperti dikutip dalam
wawancara:
“… Covid  itu boleh terjadi, tapi PLN kan  tetap  menyalakan  lampu  terus. Saat  Covid,  penggunaan  listrik meningkat karena lampu nyala terus. Itu kan harus dibayar, kalau tidak ya diputus sama PLN …”(wawancara 30 Januari 2023) Pernyataan Bapak Slamet tersebut sejalan  dengan  pernyataan  dari  Bapak Dedy, seperti dikutip dalam wawancara:
“… Kebanyakan  porsi  PPJ  itu  kan porsi  PLN.  Nah,  Ketika  Covid pemakaian  listrik kan tambah  tinggi, soalnya di rumah aja. Kalo non-PLN memang  turun  tapi  kan  gak  begitu kelihatan  karna  proporsinya  kecil toh …”(wawancara 31 Januari 2023)
Tahun  2021  realisasi  penerimaan PPJ Kota Surabaya mengalami penurunan  dan  tidak  dapat  mencapai target  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini bukan  semata  dikarenakan  target  yang meningkat dibandingkan tahun 2019 dan tahun  2020.  Realisasi  penerimaan  di tahun  2021  bahkan  lebih  rendah dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2019  dan  tahun  2021.  Penurunan realisasi  penerimaan  ini  dikarenakan pada tahun tersebut, masyarakat perlahan sudah dapat melakukan aktivitas kembali di  luar  rumah  dengan  pemberlakuan konsep new normal .
Sehingga, penerimaan  pada  PPJ  yang  berasal  dari sumber  lain  atau  PLN  berkurang. Sedangkan,  untuk  PPJ  yang  dihasilkan sendiri  meningkat  namun  tidak  terlalu berpengaruh  karena  nominalnya  yang kecil. Sejalan dengan pernyataan Bapak Slamet, seperti dikutip dalam wawancara
: ”… Pada  tahun  tersebut  kan  orang- orang  sudah  beraktivitas  Kembali  di luar rumah. Selain itu, ada beberapa stimulus  dari  pemerintah  maupun PLN akibat pandemi Covid-19. Kalau mengandalkan  PPJ  Non-PLN  juga nominalnya tidak terlalu berpengaruh …”  (Wawancara  30
Januari 2023)
Pernyataan  Bapak  Slamet  juga sejalan  dengan  pendapat  Bapak  Dedy dalam wawancara:
“… ketika  new  normal  kan  banyak orang  yang  ke  kantor,  akhirnya pemakaian listrik rumah kecil …”(wawancara 31 Januari 2023) Kendala dalam Mengefektifkan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Ada beberapa kendala yang dialami oleh Bapenda dalam mengefektifkan pemungutan PPJ di Kota Surabaya.  Kendala  tersebut  berasal  dari pihak  petugas  (internal)  maupun  pihak wajib pajak (eksternal).
Berdasarkan hasil wawancara dengan  informan  penelitian,  beberapa hambatan  yang  dialami  oleh  Bapenda Kota Surabaya dalam melakukan pemungutan PPJ adalah sebagai berikut: a. Kendala Internal Kendala internal yang menghambat  efektivitas  pemungutan pajak  peneranagan  jalan  adalah keterbatasan  sumber  daya  manusia untuk melakukan pengawasan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak
Dedy, seperti dikutip dalam wawancara:
“… Kalau  di  Surabaya  ada  dua objek  pajak  yang  menggunakan meteran  berupa  pabrik.  Jadi, pembayaran PPJ nya itu berdasarkan berapa meter listrik yang dia pake. Selama mesinnya jalan,  ada  meterannya  sendiri- sendiri.  Kita  kekurangan  tenaga untuk  memantau  sama  mesin meterannya itu yang mahal. Jadi kalau  kita  mau  membelikan meteran  untuk  dipasang  di gensetnya  itu  gak  sesuai  sama pajak yang akan diterima ...”(wawancara 31 Januari 2023) b. Kendala Eksternal Salah  satu  kendala  eksternal  yang mempengaruhi upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak
penerangan  jalan  adalah  rendahnya tingkat  kesadaran  masyarakat,  baik dalam  melaporkan  objek  pajak  yang dimiliki  maupun  membayar  pajak  atas penggunaan objek pajak tersebut. Hal ini menjadi kendala karena sistem
pemungutan  pajak  penerangan  jalan adalah  self  assesment  system.  Bapak Slamet  memberikan  pernyataan  seperti dikutip dalam wawancara:
“… Kendalanya itu, sistem pemungutannya  kan  self  assesment system. Namun, untuk pajak penerangan  jalan  yang  dihasilkan
sendiri  wajib  pajaknya  tidak  benar- benar  melaporkan.  Sehingga,  kita harus  turun  langsung  ke  lapangan untuk  mencari  objek  pajak  atau tempat  yang  kira-kira  ada  gensetnya tapi  belum  membayar  ke  kita. Sedangkan,  kendala  untuk  pajak penerangan  jalan  yang  berasal  dari sumber  lain  atau  PLN  itu  lebih  ke wajib pajak yang terlambat bayar sih.
Kalau  pajaknya  sudah  langsung melekat pada tagihan…” (Wawancara 30 Januari 2023)
Pernyataan  Bapak  Slamet  juga sejalan  dengan  pernyataan  Bapak  Dedy seperti dikutip dalam wawancara:
“…Sebenarnya dulu ketika ppj masih memakai  official  assessment  system itu  kita  aturkan  bayar  berapa.  Jadi, penerimaannya  bisa  tinggi  karena kan diwajibkan. Tapi karena sekarang sudah self assesment system,  jadi  bisa  tidak  jujur…”
(wawancara 31 Januari 2023)
Kendala  eksternal  lainnya  adalah kecilnya  nominal  untuk  jenis  pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri.  Nominal  pajak  maupun  denda yang  kecil  pada  akhirnya  cenderung disepelekan oleh wajib pajak. Akibatnya, target  pajak  yang  telah  ditetapkan  tidak tercapai  dan  jumlah  tagihan  pajak  terus meningkat   (Ni  Kade,  2019).  Hal  ini sejalan dengan pernyataan Bapak
Slamet, seperti dikutip dalam wawancara
: “… Karena  kan  hitung-hitungannya emang lebih kecil sih kalau genset itu. Kadang  ya  ada  yang  meremehkan. Tapi,  tetap  aja  kalau  gak  bayar,  per bulan tetap kita tagih …” (wawancara 30 Januari 2023)
Pernyataan Bapak Slamat tersebut sejalan  dengan  pernyataan  dari  Bapak Dedy, seperti dikutip dalam wawancara:
“… Pajak penerangan jalan non-PLN itu  nominal  pajaknya  kan  kecil,
kadang-kadang  hanya  Rp.5.000  atau Rp.10.000.  Akhirnya,  kebanyakan wajib  pajak  itu  menyepelekan  dan memilih  untuk  merangkap  langsung. Walaupun  ada  dendanya  kan  tetap tidak begitu besar ...” (Wawancara 31 Januari 2023).
Solusi dalam Mengefektifkan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Solusi yang dilakukan oleh Badan
Pendapatan  Daerah  untuk  mengatasi permasalahan  yang  ada  yaitu  dengan melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak a. Intensifikasi Pajak Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan pajak kepada  subjek  dan  objek  pajak  yang potensial  namun  belum  berhasil dilakukan  secara  maksimal  serta memperbaiki  kinerja  pemungutan (Aprili et al., 2019).
Program  intensifikasi  pajak yang  dilakukan  oleh  Bapenda  Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan efektivitas  pajak  penerangan  jalan adalah  dengan  meningkatkan  aspek kelembagaan,  aspek  ketatalaksanaan, dan aspek personal.
1. Aspek Kelembagaan
Badan  Pendapatan  Daerah
(Bapenda)  Kota  Surabaya  dalam upaya  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat  di  bidang perpajakan  daerah  membentuk  5 Unit  Pelaksana  Teknis  Badan (UPTB) yang tersebar di beberapa wilayah  Surabaya.  Pembentukan UPTB  bertujuan  untuk  membantu Bapenda  mengerjakan  berbagai kegiatan operasional. Badan Pendapatan  Daerah  (Bapenda)
Kota  Surabaya  juga  senantiasa melakukan  evaluasi  agar  fungsi- fungsi dalam tatanan kelembagaan tidak tumpang tindih.
2. Aspek Ketatalaksanaan
Badan  Pendapatan  Daerah (Bapenda)  Kota  Surabaya  dalam pelaksanaan  pemungutan  pajak selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  Saat  ini, Bapenda  menggunakan  pedoman
Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor 04  Tahun  2011  tentang  Pajak Daerah. Untuk meningkatkan efektivitas  pemungutan,  Bapenda bekerja sama dengan instansi atau lembaga  terkait,  seperti  PT.  PLN, Bank  Jatim,  Bank  Mandiri,  dan Bank BNI. Bapenda Kota Surabaya juga senantiasa melakukan pengawasan dan pengendalian. Kegiatan penagihan piutang aktif bekerja sama dengan beberapa  lembaga  seperti  Satpol PP dan Kejaksaan Surabaya dengan harapan mampu memberikan  efek  jera  kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar  pajak.  Selain  itu,  cara yang dilakukan dalam mengintensifikasi  melalui  aspek ketatalaksanaan  ialah  pengenaan sanksi  terhadap  wajib  pajak. Bapenda  dalam  pelaksanaannya memberikan  surat  pemberitahuan, surat  teguran  sampai  dengan penyilangan  terhadap  objek  pajak yang tidak kunjung dibayarkan.
3. Aspek Personal Badan  Pendapatan  Daerah
(Bapenda)  Kota  Surabaya  dalam mengintensifikasi lewat aspek personal adalah dengan meningkatkan SDM melalui
berbagai program pelatihan.
b. Ekstensifikasi Pajak Ekstensifikasi pajak yaitu upaya upaya  untuk  memperluas  cakupan perpajakan  serta  penyesuaian  tarif pajak   (Aprili  et  al.,  2019).  Upaya ekstensifikasi  pajak  daerah  yang
dilakukan oleh Bapenda Kota Surabaya  ialah  dengan  melakukan pemutakhiran  data  wajib  pajak.  Data wajib pajak harus selalu dimutakhirkan  untuk  mencerminkan potensi perpajakan yang sebenarnya. Pihak  Bapenda  bersama dengan  UPTB  giat  berkeliling  untuk mencari  objek  pajak  yang  belum terdaftar  dan  melakukan  sosialisasi kepada  wajib  pajak  secara  langsung. Sedangkan,  penyesuaian  tarif  pajak yang telah diupayakan adalah kenaikan  pajak  penerangan  jalan sebesar  2%  sejak  tahun  2011.
Perubahan  ini  didasarkan  pada  surat
Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya nomor
973/3002/436.6.13/2011 perihal  Pemberitahuan  Perubahan Tarif  PPJ,  berdasarkan  Peraturan
Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian,  maka  pertanyaan  penelitian terkait  tingkat  efektivitas  PPJ  di  Kota Surabaya  tahun  2019  sampai  dengan tahun  2021  sudah  efektif.  Hal  tersebut ditegaskan  oleh  Informan  penelitian yang memberikan pernyataan yang sama bahwa  tingkat  efektivitas  pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Surabaya pada  tahun  yang  bersangkutan  sudah efektif.  Efektivitas  pajak  penerangan jalan  tidak  terlepas  dari  kontribusi  PLN sebagai  salah  satu  lembaga  yang membantu  Badan  Pendapatan  Daerah dalam melakukan pemungutan PPJ.
Pernyataan  informan  penelitian sejalan dengan perhitungan rasio efektivitas. Tingkat efektivitas pajak PPJ Surabaya  mengalami  fluktuasi  setiap tahunnya  dalam  kurun  waktu  tahun 2019-2021. Rata-rata persentase
efektivitas  dari  tahun  2019-2021  adalah
96,89% dengan kriteria efektif. Persentase  efektivitas  pajak  penerangan jalan tahun 2019 adalah 100,01% dengan kriteria sangat efektif. Persentase efektivitas  tahun  2020  adalah  100,17% dengan kriteria sangat efektif. Persentase efektivitas  tahun  2021  adalah  90,86% dengan  kriteria  cukup  efektif.  Tingkat efektivitas  paling  tinggi  diperoleh  pada tahun 2020. Sedangkan, tingkat efektivitas paling rendah diperoleh pada tahun 2021. Bapenda  Kota  Surabaya  dalam melakukan pemungutan pajak
penerangan  jalan  mengalami  beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut  berasal  dari  berasal  dari  pihak petugas  (internal)  maupun  pihak  wajib pajak  (eksternal).  Kendala  dari  pihak internal adalah keterbatasan sumber daya manusia  untuk  melakukan  pengawasan. Sedangkan, kendala dari pihak eksternal adalah  rendahnya  tingkat  kesadaran masyarakat  dan kecilnya nominal  untuk jenis  pajak  penerangan  jalan  yang dihasilkan sendiri.
Upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Surabaya dalam mengefektifkan pemungutan pajak penerangan jalan adalah melalui program insentifikasi  dan  ekstensifikasi  pajak. Insentifikasi  Pajak  dilakukan  dengan meningkatkan aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personal. Sedangkan, ekstensifikasi pajak dilakukan dengan perluasan subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif.

## Saran
Dari  proses  penelitan  yang  telah dilakukan,  ada  beberapa  saran  yang dapat diberikan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut :
1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kota Surabaya Bapenda  Kota  Surabaya  dapat  lebih gencar dalam melakukan
pemutakhiran  data  wajib  pajak  agar
mencerminkan potensi yang sebenarnya.  Untuk  meningkatkan kesadaran wajib pajak, Bapenda Kota Surabaya dapat lebih gencar melakukan  sosialisasi  terkait  sistem online perpajakan  daerah,  khususnya melalui social  media yang  saat  ini lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Bapenda juga harus meningkatkan  intensitas  pemungutan pajak bagi wajib pajak yang menunggak. Selain  itu,  pihak  Badan
Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  dapat lebih  ketat  dalam  penegakan  hukum ( law enforcement ).
2. Masyarakat Masyarakat  sebaiknya  lebih  bisa bekerja  sama  dan  patuh  dalam membayar pajak. Selain itu, masyarakat dapat membantu menggali  potensi  PPJ  dengan  turut melaporkan  potensi  pajak  yang kemungkinan ada di sekitar lingkungannya. Selain itu, masyarakat juga  dapat  memberikan  evaluasi kepada  Badan  Pendapatan  Daerah (Bapenda)  mengenai  sarana  dan prasarana  pelayanan  pajak  daerah yang telah disediakan.
3. Peneliti Selanjutnya Peneliti  selanjutnya  yang  mungkin tertarik  melakukan  penelitian  sejenis dapat memfokuskan penelitan terhadap  pajak  daerah  yang  realisasi penerimaan  pajaknya  belum  berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat memberikan gambaran  yang  berbeda  terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah. Selain  itu,  peneliti  selanjutnya  juga dapat  membandingkan  target  dan realisasi  pajak  di  kota-kota  lain  di provinsi Jawa Timur untuk mengetahui secara lebih tepat faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian  target  penerimaan  pajak dan ampu memperluas tujuan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulaziz,  N.  S.  (2021).  Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Jurnal Inovasi Penelitian , 1 (8), 1575–1580.
Aprili,  T.,  Desanti,  N.,  Zain,  D.,
Yuardani,  A.  M.,  &  Desanti Jurusan Administrasi Bisnis Prodi
DIV  Adm  Negara  Politeknik Negeri  Pontianak,  N.  (2019). Upaya  Badan  Pengelolaan  Pajak dan  Retribusi  Daerah  (BPPRD) Dalam  Meningkatkan  Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kubu Raya. TRANSFORMASI:  Jurnal Manajemen  Pemerintahan , 11 (2),
1–16.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Surabaya.
(2022a). Statistik Keuangan
Daerah  Kota  Surabaya  2021. https://surabayakota.bps.go.id/pub lication/2021/12/31/99be4687925
c334995754240/statistik- keuangan-daerah-kota-surabaya- 2021.html
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Surabaya.
(2022b). Statistik Keuangan Daerah  Kota  Surabaya  2022 . https://surabayakota.bps.go.id/pub lication/2022/11/16/9502a6465f2 3753e0665e8b2/statistik-daerah- kota-surabaya-2022.html Deby,  C.  A.,  &  Ni,  L.  G.  E.  S.  (2022).
Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) , 13 (4), 1390–1401. Erawati, N. K. I., Gede, A. Y., & I, N. P.
Y.  (2019).  Analisis  Target  dan
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah  di  Kabupaten  Badung. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi , 10 (03), 356–367. Huda,  N.  M.,  &  Galih,  W.  (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan  Pajak  Bumi  dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Yogyakarta (Vol. 1, Issue 4). Nugraha,  S.,  &  Sri,  F.  (2021).  Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  Deli  Serdang. Jurnal Pendidikan  Akuntansi , 4 (2),  141–
152. Pemerintah  Indonesia.  (2014). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah .
Pemerintah  Kota  Surabaya.  (2011).
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor  4  Tahun  2011  tentang Pajak Daerah .
Pemerintah  Kota  Surabaya.  (2020). Peraturan Walikota Surabaya Nomor  19  Tahun  2020  tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease  2019  (Covid-19)  di  Kota Surabaya .
Pide,  A.  (2019). Manajemen  Keuangan Daerah  dalam  Era  Otonomi
Daerah . Azkiya Publishing.
Syifa, K., Antik, B., & Desi, Y. (2022). Strategi Pemerintah dalam Mengatasi  Penurunan  Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Coronavirus  Desease  (Covid-19). JANITRA  (Jurnal  Administrasi
Pemerintahan) , 2 (1), 136–148.
Widajanto, B. M. (2018). Peranan Pajak dan Retribusi terhadap Penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kota  Surabaya. Jurnal  Penelitian Ekonomi  Dan  Akuntansi , 3 (2),
773–787.