Penerapan Prinsip Common but Differentiated Responsibility Dihubungkan dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Internasional
Siti Sumartini 1 , Suhaendi Salidja 2
1,2 Universitas Wiralodra, Jln. Ir. H. Djuanda Km 3 Indramayu, sitisumartini_unwir@yahooo.co.id
Diterima 23 Desember  2021, disetujui 7 April 2022, diterbitkan 21 April 2022 Pengutipan:  Sumartini, S & Salidja, S. (2022). Penerapan Prinsip Common but Differentiated Responsibility Dihubungkan  dengan  Prinsip Tanggung  Jawab  Negara  dalam  Penegakan  Hukum  Lingkungan Internasional. Gema Wiralodra , 13 (1), 233-246, 2022

## ABSTRAK
Perkembangan  hukum  lingkungan internasional  tidak terlepas dari kedudukan dan peranan hukum internasional  sebagai  suatu  kaidah  hukum  yang  bersifat  menyeluruh,  Ditinjau  dari  aspek  subyek hukum  internasional,  entitas  negara  merupakan  subyek  hukum  yang  paling  dominan  di  dalam kerangka sistem  hukum  internasional. Sebagai subyek hukum  internasional  negara memililki  hak- hak  dan  kewajiban  menurut  hukum  internasional.  Di  dalam  aspek  penegakan  hukum  lingkungan dalam  perspektif  hukum  internasional  peran  negara  menjadi  sangat  dominan,  karena  dengan mempertibangkan  kerusakan  lingkungan  hidup  menjadi  perhatian  bersama  umat  manusia  secara keseluruhan. Dalam penelitian ini bersifat deskrptif analysis yang menggunakan metode pendekatan kualitatif  yakni  menguji  terhadap  korelasi  instrument  hukum  internasional  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  lingkungan  internasional.Tanggung  jawab  bersama  yang  berbeda dalam  bobotnya  ( common  but  differentiated  responsibility )  merupakan  salah  satu  prinsip  hukum internasional  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan  terhadap  lingkungan  global  dari  aktivitas kegiatan  manusia.  Prinsip  Tanggung  jawab  bersama  yang  berbeda  dalam  bobotnya  ( common  but differentiated  responsibility )  merupakan  perkembangan  dari  prinsip  tanggung  jawab  negara  yang bersumber dari hukum kebiaasaan internasional. Jika prinsip tanggug jawab negara lahir dari hukum kebiasaan  internasional,  maka  prinsip  Tanggung  jawab  bersama  yang  berbeda  dalam  bobotnya ( common  but  differentiated  responsibility )  lahir  dari  suatu  kesepakatan  bersama  masyarakat internasional (negara-negara) yang pertama kali diperkenalkan  dalam suatu konvensi internasional tentang perubahan iklim global, yakni Konevensi Rio tahun 1992.
Kata Kunci: Perlindungan Lingkungan, Tanggung Jawab Negara, Prinsip Common but Differentiated Responsibility .

## ABSTRACT
The development of international environmental law cannot be separated from the position and role of international law as a comprehensive rule of law. From the aspect of  international law subjects, state  entities  are  the  most  dominant  legal  subjects  within  the  framework  of  the  international  legal system. As a subject of international law, the state has rights and obligations under international law. In the aspect of environmental law  enforcement in the perspective  of international law, the role of the  state  becomes  very  dominant,  because  by  considering  environmental  damage,  it  becomes  a common concern of mankind as a whole. This research is a descriptive analysis using a qualitative approach to examine the correlation of international legal instruments in providing legal protection to the international environment. Common but differentiated responsibility is one of the principles of  international  law  which  aims  to  protect  the  global  environment  from  human  activities.  The principle of shared responsibility that differs in capacity ( common but differentiated responsibility ) is a development of the principle of state responsibility originating from customary international law. If the principle of state responsibility is born from customary international law, then the principle of common  but  differentiated  responsibility  is  born  from  an  agreement  with  the  international community  (states)  which  was  first  introduced  in  an  international  convention  on  global  climate change namely the Rio Convention of 1992.
Keywords: Environmental  Protection,  State  Responsibility,  and  Common  but  Differentiated Responsibility Principle.

## PENDAHULUAN
Hukum  internasional    dipahami  atau  dipandang  sebagai  ” a  system  of  agreements between international actors ” yakni negara-negara yang merumuskan bagaimana hubungan diantara negara-negara tersebut dapat dilaksanakan secara kondusif, atau dengan rumusan lain,  bahwa  hukum  internasional  dikatakan  ” as  a  body  of  rules  that  countries  feel  an obligation  to  obey  in  their” ,  istilah  Internasional  ini  pada  awalnya  diperkenalkan  oleh seorang  sarjana  hukum  internasional  yakni,  Jeremy  Bentham  (1789)    dalam  bukunya ”Introduction  to  The  Principle  of  Morals  and  Legislation” yang  merupakan  bagian pemikiran pada abad 18 (Sitepu Antonius, 2011).
Perkembangan hukum internasional dewasa ini seperti juga yang dijelaskan oleh David Amstrong  (1993) pengamat hukum internasional, bahwasannya hukum internasional tidak saja  mengatur  hal-hal  yang  sifatnya  lebih  kepada  menjaga  perdamaian  dan  kemanan internasional  seperti  yang  tergambar  dalam  paradigma  hukum  internasional  konvensional (lama), tetapi hukum internasional (modern) saat ini mengatur juga hal-hal yang berkaitan dengan  masalah  kesejahteraan  umat  manusia  sebagai  suatu  komunitas  secara  keseluruhan seperti  misalnya  dalam  bidang  ekonomi,  perdagangan,  politik,  pendidikan,  teknologi  dan informasi, sosial budaya, kesehatan, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan penanganan masalah kejahatan internasional.
Ditinjau dari aspek subyek hukum internasional, entitas negara merupakan subyek hukum yang paling  dominan  di  dalam  kerangka  sistem  hukum  internasional. Sebagai  subyek  hukum internasional  negara  memililki  hak-hak  dan  kewajiban  menurut  hukum  internasional. Disamping  itu  beberapa  sarjana  hukum  internasional  terkenal  telah  mengemukakan pendapatnya mengenai negara, seperti yang dinyatakan oleh J.L Brierly (1954) memberikan batasan mengenai negara sebagai suatu lembaga atau ( institution ) dan sebagai suatu wadah dimana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya, sedangkan Shaw memberi penjelasan terhadap kedudukan  negara sebagai subyek  hukum internasional  dan pergaulannya dalam hubungan internasional yakni sebagai berikut (Shaw, 2008).
“Despite  the  increasing  range  of  actors  and  participants  in  the  international legal system, state remain by far the most important legal persons and despite the rise globalization and all that this entails, state retain their attraction as the primary  focus  for  the  social  activity  of  humankind  and  thus  for  international law” (Shaw, 2008:197)
Walaupun  hukum  internasional tidak  memiliki  unsur-unsur sebagaiman pada sistem hukum  tata  negara  (eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif,  bahkan  lembaga  polisional)  namun masyarakat internasional (negara-negara) tetap percaya bahwa hukum internasional itu ada dan  diperlukan  sebagai  suatu  kaidah  yang  dapat  mengatur  ketertiban  dalam  sistem masyarakat internasional (negara).dan sebagai suatu negara yang berdaulat serta menjunjung tinggi martabatnya, terdapat kewajiban moral bagi suatu negara untuk menghormati hukum internasional  dan  secara  umum  mematuhinya.  Negara-negara  mematuhi  hukum internasional karena kepatuhan tersebut di perlukan untuk mengatur hubungan antara satu dengan  yang  lain  dan  untuk  melindungi  kepentingan  negara  itu  sendiri.  Negara  tersebut patuh  karena  merupakan  kepentingan  mereka  untuk  berbuat  demikian  (Kurnia  Putra Mahendra, 2011).
Menurut Bilqis & Afriansyah (2019) terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam bidang hukum lingkungan dalam perspektif internasional. Kemampuan dalam menangani permasalahan lingkungan antara negara maju dan berkembang kerap berdampak obligasi  yang  diatur  dalam  perjanjian  internasional.  Prinsip Common  but  Differentiated Responsibilities (CBDR-RC)  sebagai  prinsip  yang  memimpin  dalam  hukum  lingkungan internasional  merupakan  jembatan  untuk  menyeimbangkan  kepentingan  dua  kelompok negara tersebut. Namun, dalam instrument hukum internasional terdapat implementasi yang berbeda dari prinsip tersebut dengan masing-masing pendekatan yang digunakan
Aspek  penegakan  hukum  lingkungan  dalam  perspektif  hukum  internasional  peran negara  menjadi  sangat  dominan,  karena  dengan  mempertibangkan  kerusakan  lingkungan hidup  menjadi  perhatian  bersama  umat  manusia  secara  keseluruhan.  Namun  demikian negara  sebagai  suatu  entitas  yang  terpenting  ( par  excellence )  memiliki  kedaulatan  untuk dapat  melakukan  hubungan  internasional  dalam  kerangka  sistem  hukum  internasional (Adolf, 2011).
Dalam  hal  ini  Stone  telah  menjelaskan  serta  analisa  dari  perspektif  hukum internasional bahwa “ The concept of “common but differentiated responsibilities” (CBDR) is receiving increasing recognition in international law. “Common” suggests that certain risks affect and are affected by every nation on earth. These include not only the climate and the  ozone  shield,  but  all  risk-related  global  public  goods,  including  peace,  public  health, and  terrorism.  In  reducing  the  mutual  risks,  all nations  should  “cooperate  in  a  spirit  of global partnership.” Responsibilities are said to be “differentiated,” however, in that, not all countries should contribute equally. CBDR charges some nations, ordinarily the Rich,
with  carrying  a  greater  share  of  the  burden  than  others,  ordinarily  the  Poor” (Stone :2004:276). Apa yang dijelaskan oleh Stone memberikan suatu pemahaman bahwa konsep atau  prinsip  CBDR  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  factor  Kerjasama  internasional  atau kemitraan global dan adanya suatu pemahaman terhadap seriap kondisi bangsa dan negara yang berbeda (negara kaya dan negara miskin) yang menjadi suatu alasan pembenaran dari konsep CBDR tersebut.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Rahmadi (Rahmadi, 2014) bahwa prinsip tanggung jawab negara mengandung makna, bahwa tiap negara diakui kedaulatannya untuk memanfaatkan sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  yang  berada  dalam  batas-batas  teritorial  atau yurisdiksi  negara  yang  bersangkutan.  Namun,  kedaulatan  atau  hak  pemanfaatan  itu  harus disertai  dengan  tanggug  jawab,  yaitu  pemanfaatan  itu  tidak  boleh  menimbulkan  kerugian terhadap negara-negara lain atau wilayah-wilayah diluar yurisdiksi negara itu kedaulatannya untuk  memanfaatkan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  yang  berada  dalam  batas- batas  teritorial  atau  yurisdiksi  negara  yang  bersangkutan.  Namun,  kedaulatan  atau  hak pemanfaatan  itu  harus  disertai  dengan  tanggug  jawab,  yaitu  pemanfaatan  itu  tidak  boleh menimbulkan  kerugian  terhadap  negara  lainatau  wilayah-wilayah  diluar  batas  yurisdiksi negara itu.
Tanggung jawab bersama yang berbeda dalam bobotnya ( common but differentiated responsibility )  merupakan  salah  satu  prinsip  hukum  internasional  yang  bertujuan memberikan  perlindungan  terhadap  lingkungan  global  dari  aktivitas  kegiatan  manusia. Untuk itu pertama kalinya, prinsip tersebut diperkenalkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi tentang dan pembangunan di Rio de janeiro 1992. Prinsip tanggung jawab bersama, dengan  bobot  berbeda  ( Common  but  Differentiated  Responsibilities )  dirumuskan  pertama kalinya  di  dalam  dalam  Prinsip  7  Deklarasi  Rio  mencakup  2  (dua)  elemen  yang  bersifat mendasar  yakni pertama menyangkut  hal  tanggung  jawab  negara  untuk  perlindungan lingkungan, atau bagiannya di tingkat nasional,regional dan global, sedangkan aspek kedua menyangkut  kebutuhan  untuk  mempertimbangkan  keadaan  yang  berbeda,terutama kontribusi  masing-masing  negara  terhadap  evolusi  masalah  tertentu  dan  kemampuannya untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan ancaman.(Prinsip 7 Dekalarasi Rio 1992).
Perwujudan  terhadap  pelaksanaan  tanggung  jawab  Negara  tersebut  ( common  but differentiated  responsibilities ),  selanjutnya  dituangkan  dalam  konvensi  perubahan  iklim ( framework convention on climate change ) 1992, pasal 3 (1) menegaskan bahwa;
“The parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common
but  differentiated  responsibility  and  respective  capabilities,  accordingly,  the developed country parties, should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof” (CISDL, 2021).
Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan dapat dikaji suatu  permasalahan yang dapat dianalisa  atau  dikaji  secara  hukum  yakni  dikaji  melalui  perspektif  hukum  internasional sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Kedudukan Prinsip Common but differentiated responsibility ditinjau dari perspektif hukum lingkungan internasional?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Prinsip Common but differentiated responsibility
dihubungkan dengan prinsip tanggung jawab negara?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskrptif analysis  yakni penelitian yang bersifat menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta mengenai keadaan objek  yang diteliti yakni penerapan prinsip common but differentiated responsibility (tanggung jawab bersama dengan botot yang berbeda) sebagai instrument hukum sebagai sarana untuk  perlindungan hukum  lingkungan  dalam perspektih  hukum  internasional  yang  selanjutnya dikaji  melalui data-data sekunder yang menggunakan metode pendekatan kualitatif, menurut Punch (1998) bahwa  metode  kualitatif  adalah  metode  dimana  data  penelitian  kualitatif  tidak  disajikan dalam bentuk angka-angka, akan tetapi pertanyaan dan metode penelitian dimulai dari hal yang  umum  kemudian  mengerucut  dan  terfokus  (menguji  terhadap  korelasi  instrument hukum internasional yakni prinsip tanggung jawab negara yang tercantum di dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan Prinsip 7, common but differentiated responsibility (tanggung jawab bersama dengan botot yang berbeda) yang tercantum dalam Deklarasi Rio de Jenairo 1921 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan internasional khusunya terkait rezim perubahan iklim global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Prinsip  Common  but  differentiated  responsibility  ditinjau  dari perspektif hukum lingkungan internasional
Negara  adalah  suatu  entitas  yang  memiliki  keistimewaan  yang  tidak  dimiliki  oleh subyek  hukum  internasional  lainnya.  Hal  ini  karena  negara  memiliki  kedaulatan,  namun demikian  negara  yang  berdaulat  bukan  berarti  bahwa  negara  bebas  dari  tanggung  jawab.
Prinsip yang juga berlaku terhadapnya adalah bahwa didalam kedaulatan terkait didalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kadaulatan tersebut. Oleh karenanya suatu negara dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  tindakan-tindakannyan  yang  menyalahgunakan kedaulatannya (Adolf, 2011).
Lebih  jauh  dijelaskan  oleh  Adolf  (2011)  dalam  perkembangan  hukum  internasional dewasa  ini  dapat  dijelaskan  bukan  semata-mata  merupakan  hukum  antar  negara  dengan munculnya  aktor-aktor  baru  bukan  negara  (seperti;  organisasi  internasional,  tahta  suci, palang  merah,  belligerensi  dan  individu)  akan  tetapi  dalam  kehidupan  masyarakat internasional  secara  keseluruhan  negara  masih  tetap  memainkan  peranan  dominan mengingat  secara  yuridis  politis  negara  dengan  kekuasaan  teritorialnya  yang  mutlak  dan monopoli dalam penggunaan kekuasaan  disamping atribut kedaulatan  yang dimiliki oleh negara  dan  dampak  dari  kedaulatan  negara  tersebut  berpengaruh  terhadap  keseluruhan sistem hukum internasional.
Konsepsi  kedaulatan  baik  yang  dijelaskan  oleh  Bodin  ataupun  Austin  dewasa  ini sudah  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  konsekuen,  karena  aspek  kedaulatan  yang digambarkan bersifat  intern saja  hanya dimaksudkan untuk mengatur masyarakat didalam suatu  negara,  sedangkan  kenyataan  sekarang  ini  negara  sudah  merupakan  bagian  dari masyarakat internasional, dimana hubungan antar negara merupakan kebutuhan yang terus berkembang sedemikian luas (Adolf, 2011).
Terkait  aspek  lingkugan  hidup  saat  ini  merupakan  aspek  yang  penting  di  dalam konteks hukum internasional. Sebagaimana yang dikutip Sand (Sand, 1995) menjelaskan hal telah ini ditandai dengan adanya gerakan kesadaran lingkungan yang merupakan bagian dari konferensi PBB tentang lingkungan hidup mulai tumbuh dengan pesat setelah tahun 1970 an,  khususnya  terkait  dengan  konsep  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan ( ecodevelompment ), Gerakan kesadaran lingkungan yang telah mendapat dukungan dalam bentuk deklarasi dalam pembangunan lingkungan dengan segera membawa perkembangan baru pada proses pembentukan hukum, aplikasinya dan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia yang diperlukan.
Perlindungan  lingkungan  global  telah  menjadi  salah  satu  tujuan  utama  komunitas internasional  dalam  beberapa  dekade  terakhir.  Isu-isu  seperti  perubahan  iklim,  penipisan lapisan  ozon,  dan  hilangnya  keanekaragaman  hayati  telah  menghasilkan  kesadaran internasional  yang  meningkat akan  masalah  yang  dihadapi planet  ini. Selain  itu, ada  juga pengakuan  bahwa  Negara  perlu  bertindak  lebih  kolaboratif  di  tingkat  internasional  jika
solusi  efektif  dapat  ditemukan  untuk  masalah  ini.  Namun,  secara  bersamaan  ada  juga pengakuan  bahwa  banyak  Negara  memiliki  keprihatinan  sosial-ekonomi  mereka  sendiri yang mendesak, dan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya maupun kemampuan untuk mengabdikan  diri  pada  isu-isu  global  semacam  itu  yang  disebut  sebagai  negara-negara “berkembang” (French, 2008).
Dampak perubahan iklim secara global telah menjadi perhatian masyarakat dunia dan bangsa-bangsa,  termasuk  Indonesia.  Sebagai  negara  kepulauan  yang  memiliki  berbagai sumber  daya  alam  dankeanekaragaman  yang  tinggi.  Indonesia  memiliki  potensi  yang besaruntuk  terkena  dampak  negatif  perubahan  iklim,  dan  sekaligus  jugamemiliki  potensi yang besar untuk turut andil dalam melakukan mitigasi maupun adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (Undang-Undang No.16 tahun 2016).
Perwujudan  terhadap  pelaksanaan  tanggung  jawab  negara  tersebut  ( common  but differentiated  responsibilities ),  selanjutnya  dituangkan  dalam  konvensi  perubahan  iklim ( framework  convention  on  climate  change )  1992,  pasal  3  (1)  menegaskan  bahwa; “The parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibility  and  respective  capabilities,  accordingly,  the  developed  country  parties, should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof” .
Dimana dapat djelaskan bahwa para pihak wajib melindungi sistem iklim untuk umat manusia saat  ini dan akan datang  berdasarkan pada prinsip persamaan dan susuai dengan kesamaan  tetapi  tanggung  jawab  berbeda-beda  dan  kemampuan  untuk  menghormati, berdasarkan  hal  itu,  maka  negara-negara  berkembang  harus  mengambil  tindakan  untuk memerangi dampak buruk dari perubahan iklim.
Pada sisi lain Kovensi Perubahan Iklim telah merumuskan prinsip prinsip C ommon But  Differentiated  Responsibilities .  Prinsip  ini  menguntungkan  bagi  negara  berkembang karena  dapat  dipakai  untuk  berlindung  dibalik  ketentuan  tanggung  jawab  yang  berbeda karena  negara  berkembang  tidak  memiliki  kewajiban  atau  komitmenuntuk  menurunkan emisinya  (Husin,  2016).  Didalam  prinsip  CBDR  tersebut  terlihat  diakuinya  adanya perbedaan  kapasitas  dan  juga  kontribusi  antar  negara-negara  anggota,  sehingga  dalam penerapan aruran-aturan dalam konvensi ini baik dalam rangka melindungi kepentingan saat ini maupun kepentingan dimasa yang akan datang harus dibedakan (Lihat Pasal 3 UNFCC)
Jika menganalisa pendapat dari Malcolm Shaw (Shaw, 2008) dapat dikatakan bahwa prinsip common  but  differentiated  responsibilities ini  merupakan  prinsip  hukum
internasional  dalam  bidang  perlindungan  hukum  lingkungan  internasional  yang  lahir  dari perjanjian atau kesepakatan internasional (antar negara) yang telah diatur di dalam Vienna Convention  on  The  Law  of  Treaties  1969 ,  dan  merupakan  suatu  bentuk  perjanjian multilateral  yang  meletakan  kaedah  kaedah  hukum  baru  di  dalam  sistem  hukum internasional.  Sementara  pada  sisi  lain  bahwa  prinsip common  but  differentiated responsibilities ini perjanjian yang law making treaties menurut Yudha Bakti merujuk pada perjanjian  yang  meletakan  ketentuan-ketentuan  atau  kaidah  hukum  yang  berlaku  bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (Bhakti, 1999).
Pemerintah dan Negara Indonesia dalam salah satu jabaran Eka Prasetya Panca Karsa dalam  Pancasila  yaitu  sila“Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab”  menyebutkan  bahwa Bangsa  Indonesia  melihat  dirinya  sebagai  bagian  dari  seluruh  umat  manusia,  karena  itu dikembangkan  sikap  hormat-menghormati  dan  bekerja  sama  dengan  bangsa  lain. Pengesahan Persetujuan Paris menunjukkan komitmen Indonesia sebagai bagian dari umat manusia  dunia  untuk  bekerja  bersama  dengan  negara-negara  di  dunia  untuk  mengatasi persoalan  bersama  yaitu  pemanasan  global.  Bangsa  Indonesia  bersama  dengan  negara- negara dunia berkomitment untuk menjaga kenaikan suhu global abad ini di bawah 2°C dan mendorong upaya untuk membatasikenaikan suhu Bumi lebih jauh ke 1,5°C di atas tingkat pra-industri.(bphn.go.id  :  2021).  Hal  ini  dapat  dikatakan  merupakan  implementasi  prinsip prinsip common but differentiated responsibilities.
Implementasi Prinsip Common but differentiated responsibility dihubungkan dengan prinsip tanggung jawab negara
Negara  adalah  suatu  entitas  yang  memiliki  keistimewaan  yang  tidak  dimiliki  oleh subyek  hukum  internasional  lainnya,  hal  ini  karena  negara  memiliki  kedaulatan,  namun demikian  negara  yang  berdaulat  bukan  berarti  bahwa  negara  bebas  dari  tanggung  jawab. Prinsip yang juga berlaku terhadapnya adalah bahwa didalam kedaulatan terkait didalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kadaulatan tersebut, oleh karenanya suatu negara dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  tindakan-tindakannyan  yang  menyalahgunakan kedaulatannya (Adolf, 2011).
Semenjak Deklarsi Stockholm 1972 dikeluarkan, prinsip prinsip hukum internasional dapat  dikatakan  telah  memberikan  pengaruh  yang  mendasar  dan  sigifikan  terhadap pembentukan hukum lingkungan internasional, yang pada awalnya masih mendasarkan pada prinsip-prinsip  hukum  internasional.  Selanjutnya  dijelaskan  oleh  Daud  Silalahi  Prinsip- prinsip  hukum  lingkungan  internasional  tersebut  selain  memberikan  tekanan  terhadap
pentingnya perlindungan lingkungan hidup juga memberikan perhatian yang bersar terhadap prinsip-prinsip  konesrvasi  sumber  daya  alam  yang  pada  saat  ini  juga  telah  terintegrasi dengan hukum perlindungan lingkungan hidup (Silalahi, 2005).
Salah satu perkembangan hukum lingkungan internasional, dilihat dari posisi negara sebagai subyek hukum utama dalam pergaulan internasional adalah konsep tanggung jawab negara  ( state  responsibility )  yang  bersifat  lintas  batas  negara  (transnational)  sebagaimana dianut  dalam  prinsip  21  Deklarasi  Stockholm  1972.  Arti  pentingnya  prinsip  21  tersebut sebagai salah satu dasar pembentukan hukum lingkungan internasional telah menjadi salah satu  pokok  Bahasa  penting  dalam  hukum  lingkungan  internasional.  Sejak  Deklarasi Stockholm  1972,  yang  disempurnakan  dan  diperbaharui  Deklarasi  Rio  1992,  dalam Konferensi  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan  PBB  di  Rio  de  Jeneiro  menghasilkan Deklarasi Rio 1992 sebagai penegasan dari Deklarasi Stockholm 1972. Dalam  KTT  yang bertemakan “ think globally action locally ” inilah kemudian dirumuskan sebuah prinsip yang dikenal sebagai prinsip common but differentiated responsibility , sebagaimana pada Prinsip 7  dalam  Deklarasi  Rio  tersebut  (Wyasa,  2003).  Selanjutnya  pada  perkembangan  terakhir dengan  Deklarasi  Johanesburg  2002  perkembangan  hukum  lingkungan  internasional  baik yang bersifat regional maupun global telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Pada  prinsip  21  Deklarasi  Stockholm  menjelaskan  bahwa  negara-negara  merujuk pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip-prinsip hukum internasional, memiliki  hak  berdaulat untuk mengeksploitasi  sumber daya  mereka sendiri sesuai dengan kebijakan  lingkungan  mereka  sendiri,  dan  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa aktivitas  dalam  yurisdiksi  atau  kontrol  mereka  tidak  menyebabkan  kerusakan  untuk lingkungan negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional negara yang bersangkutan.(Silalahi, 2005).
Secara  etimologi  (asal  usul  kata)  yang  merujuk  dari dictionary  of  law bahwa pengertian pertanggungjawaban negara atau state responsibility adalah “ the obligation of a state  to  make  reparation  arising  from  a  failure  to  comply  with  a  legal  obligation  under international law” (kewajiban suatu negara untuk melakukan reparasi atau perbaikan  yang timbul  dari  kegagalan  suatu  negara    dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  hukum  menurut hukum internasional) ( Law, 2018:423) .
Sementara pendapat lain menjelaskan dalam hal ini Sugeng Istanto berpendapat bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang
mungkin ditimbulkannya (Istanto: 1994).  Suatu prinsip pertanggungjawaban negara sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum internasional yang pada awalnya merupakan prinsip yang lahir dari hukum kebiasaan internasional pada intinya memuat kewajiban negara yang memberikan dampak kepada negara lain untuk melakukan suatu reparasi kepada negara yang dirugikan  dan  mengembalikan  kondisi  negara  yang  bersangkutan  seperti  semula. Keberadaan  hukum  lingkungan  internasional  sebagai  salah  satu  cabang  dari  hukum internasional  turut  pula  membawa  pemberlakuan  dari  prinsip  pertanggungjawaban  negara dalam  beberapa  kasus  hukum  lingkungan  internasional  seperti  yang  dapat  ditemui  dalam Trial Smelter Case 1938 yang melibatkan dengan Kanada, Corfu Channel Case 1949 antara Inggris dan Albania, dan Lake Lanoux Case 1957 antara Perancis dan Spanyol (Martin  & McCorquodale, 1991) Kasus-kasus tersebut merupakan kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup  yang  memiliki  jangkauan  lintas  batas  sehingga  disini  dituntut  peran pertanggungjawaban  negara.  Nilai  yang  terpenting  dari  prinsip  tanggung  jawab  negara adalah kewajiban bagi negara dalam melakukan kegiatannya harus memastikan agar negara lain tidak terdampak dari kegiatan yang dilakukannya tersebut.
Menurut  Hingorani  dalam  bukunya Modern  International  Law (Hingorani,  1984) menjelaskan  bahwasannya  yang  menjadi  latar  belakang  timbulnya  tanggungjawab  negara dalam  hukum  internasional  yaitu  bahwa tidak ada satu negara pun  yang dapat  menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain,  menyebabkan  negara tersebut  harus  mempertanggungjawabkannya.  Para  ahli  hukum internasional  dalam  menganalisa  tanggung  jawab  negara  telah  berupaya  mengemukakan syarat-sayarat atau karekteristik lahirnya tanggung jawab negara. Selanjutnya menurut Shaw dalam  Huala  Adolf    dijelaskan  yang  menjadi  karekteristik  penting  adanya  atau  lahirnya tanggung jawab negara ini faktor- faktornya adalah (Adolf, 2011):
1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional dan;
3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian tersebut.
Dengan demikian aspek pertanggungjawaban negara adalah aspek yang penting dalam pergaulan  internasional  yang  mana  setiap  tindakan  negara  selalu  membawa  konsekunesi lahirnya tanggung jawab negara. Dalam perkembangan selanjutnya prinsip tanggung jawab negara terutama dalam aspek perlindungan lingkungan secara internasional telah mengalami
pergeseran  nilai  yang  semula  merujuk  Prinsip  21  Deklarasi  Stockholm  memberikan pertanggung  jawaban  mutlak terhadap  negara atas  tindakannya. Namun  berbeda di dalam Konvensi Perubahan Iklim telah merubah pertanggung jawaban negara yang bersifat mutlak menjadi pertanggungjawaban yang bersifat umum dengan bobot yang berbeda.
Pembentukan The  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change (UNFCCC)  di  tahun  1992  menjadi  tonggak  awal  rezim  perubahan  iklim  dunia  dengan ditandatanganinya oleh 195 negara. Instrumen ini mengenalkan prinsip Common but Differ erentiated  Responsibilities (CBDR-RC)  (Baumert  &  Kete,  2002).  Konvensi  Perubahan Iklim  merumuskan prinsip  prinsip  common  but  differentiated  responsibilities. Prinsip  ini menguntungkan  bagi  negara  berkembang  karena  dapat  dipakai  untuk  berlindung  dibalik ketentuan tanggung jawab yang berbeda karena negara berkembang tidak miliki kewajiban atau  komitmen  untuk  menurunkan  emisinya  (Husin,  2016).  Prinsip Common  but Differerentiated Responsibilities (CBDR-RC) pada dasarnya berlaku pada hal yang terkait risiko global public goods, u ntuk dapat mengurangi risiko yang dapat terjadi, seluruh negara harus  bekerjasama  dalam  semangat  “ global  partnership .”  (Johannesburg  Declaration).
Namun  demikian  dalam  tanggung  jawab  tersebut  terdapat  alasan-alasan tertentu  sehingga perlakuan  khusus  pun  diterapkan  yang  berakibat  pada  tidak  semua  negara  berkontribusi secara sama, pemberlakuan khusus ini lebih diakomodasi bagi negara-negara berkembang.
Dalam  perkembangannya  saat  ini  konsep  CBDR-RC  telah  dimasukan  kedalam beberapa  instrument  hukum  internasional  seperti United Nations Frame  work Convention on Climate Change (UNFCCC), Montreal Protocol, Rio Declaration , Kyoto Protocol , dan Paris Agreement sehingga dapat  dinyatakan  mendapat  pengakuan  dan  implementasi  yang luas  dalam  perjanjian  lingkungan  internasional.  Walaupun  dalam  menyatakan  CBDR-RC sebagai  prinsip  yang  benar  dan  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pengaturan  dalam  hukum internasional  terdapat  perdebatan.  Ada  yang  menyebut  kedudukan  CBDR-RC  sebagai prinsip hukum lingkungan internasional (Bilqis & Afriansyah, 2020).
Prinsip Common  but  Differentiated  Responsibilities (CBDR-RC)  ini  sebenarnya memberikan  posisi  yang  menguntungkan  bagi  negara-negara  berkembang  terkait  adanya kewajiban  negara-negara  dalam  rangka  untuk  dapat  menurunkan  tingkat  emisi  karbonya untuk  perlindungan  lingkungan  global,  akan  tetapi  meskipun  negara-negara  berkembang tidak  memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi tetapi ada kewajian  lainnya  yakni agar dapat menjamin bahwa tingkat emisinya tidak akan meningkat.(Murdiyarso, 2003).
Dalam pekembangannya selenjutnya terkait perlindungan hukum lingkungan, prinsip Common  but  Differentiated  Responsibilities (CBDR-RC)  merupakan  prinsip  yang  sangat penting  untuk dikaji dalam  menganalisa persoalan-persoalan  lingkungan hidup  khususnya jika ditinjau dalam rezim perubahan iklim sebagaimana Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Report di tahun 2001 yang memproyeksikan bahwa kenaikan rata-rata suhu global  akan  mencapai  1.4°C  hingga  5.8°C  di  tahun  2100  (Bilqis  &  Afriansyah,  2020). Namun,  berdasarkan  IPCC  Special  Report  on  Global  Warming  of  1.5°C  di  tahun  2019, kenaikan yang dialami bumi sudah mencapai lebih dari 1°C. (IPCC Special Report, 2018).
Gambaran tersebut memberikan suatu pemahaman betapa pentingnya kedudukan dan fungsi prinsip tanggung jawab negara ataupun prinsip  CBDR-RC (prinsip tanggung jawab bersaman  dengan  bobot  yang  berbeda)  di  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap lingkungan secara global namun juga dengan tidak meninggalkan asas keadilan bagi negara- negara.

## PENUTUP
Prinsip Common  but  Differentiated  Responsibilities (prinsip  tanggung  jawab  bersaman dengan bobot yang berbeda)  merupakan prinsip yang berkembang dari adanya  pengaturan rezim  tentang  perubahan  iklim  yang  dihasilkan  dari  deklarasi  Rio  tahun  1992  yang memberikan  aturan  terhadap  kewajiban  negara-negara  dengan  bobot  yang  berbeda  dalam kerangkan  hukum  internasional  dalam  upaya  untuk  menekan  terjadinya  kerusakan  iklim global. Implementasi prinsip Common but Differentiated Responsibilities (prinsip tanggung jawab bersaman dengan bobot yang berbeda) dapat dikatakan merupakan bagian dari prinsip tanggung jawab negara yang lahir lebih dahulu dalam kerangka sistem hukum internasional. Pelaksanaan  dari  pinsip, Common  but  Differentiated  Responsibilities tersebut  melengkapi dari adanya prinsip tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya pada rezim perubahan iklim. Dalam artikel ilmiah ini penulis mengharapkan  adanya  bentuk  kerjasama  yang  baik  terkait  implementasi  prinsip  CBDR terutama, kerjasama yang dibentuk tidak hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban minimal kaidah  hukum  internasional  namun  yang  lebih  penting  lagi  bagaimana  bentuk  kerjasama yang  membingkai  prinsip  CBDR  ini  dapat  memberikan  kontribusi  yang  poistif  bagi perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup internasional bagi genrasi sekarang maupun yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, H. (2011). Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (edisi revisi). Jakarta: Keni Media
Antonius, P.S. (2011). Studi Hubungan Internasional . Yogyakarta: Graha Ilmu
Bilqis,  A  &  Arie  Afriansyah,  A.  (2019).  Paris  Agreement:  Respon  Terhadap  Pendekatan Prinsip  Common  but  Differentiated  Responsibilities  and  Respective  Capabilities Dalam Kyoto
Protocol, De Jure, 20 (3), 391. DOI:
http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.391-408
Bilqis,  A  &  Afriansyah,  A.  (2020).  Keberadaan  dan  “Evolusi  Prinsip  Common  But Diﬀerentiated  Responsibilities  dalam  Instrumen  Hukum  Internasional”. Wawasan Yuridika , 4(2), 105
Brierly, J. L. (1954). The Law of Nations . Oxford: Clarendon Press
David, A. (1993). Revolution and World Order. United Kingdom: Oxford University Press Deklarasi Stockholm Tahun 1972
Deklarasi Rio de Jenairo Tahun 1992
French,  D.  (2008). Developing  States  and  International  Environmental  Law :  The Importance  of  Differentiated  Responsibilities  (extract). London:  Cambridge University Press.
Hingorani,  R.C.  (1984). Modern  International  Law second  edition.  New  York:  Oceana Publications Incorporation.
Intergovernmental Panel on Climate Change. (2018). Global warming of 1.5° C: an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5° C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to  the threat  of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty . Intergovernmental Panel on Climate Change.
Istanto, F.S. (1994). Hukum Internasional. Yogjakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
Kevin A.B & Kete, N. (2002). “Introduction: An Architecture for Climate Protection” dalam J.Baumert,  K.,  Blanchard,  O.,  Llosa,  S.,  and  Perkaus,  Building  on  the  Kyoto Protocol: Options for Protecting the Climate, World Resources Institute
Mahendra,  K.P.  (2011). Ketika  Hukum  Berhadapan  Dengan  Globalisasi .  Malang: Universitas Brawijaya Press
Martin, D & McCorquodale, R. (1991). Cases and Materials on International Law . London UK: Blackstone Press Limited
Murdiyarso, D. (2003). Protokol Kyoto Implikasi bagi Negara Berkembang. Kompas, Bogor Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ratifikasi Paris Agreement https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ratifikasi_paris_agreement.pdf diakses pada tanggal 21 Agustus 2021
Philippe, S. (1995). Principle of International Environmental law 1; frameworks, standard, and implementation . Manchester University Press

## Protokol Kyoto Tahun 1997
Punch, F. (1998). Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Research . London: Sage Publications International and Profesional Publisher
Putra, I.B.W. (2003). Hukum Lingkungan Internasional. Bandung: PT Refika Aditama
Shaw N.M. (2008). International Law (sixth edition). Cambridge UK: Cambridge University Press
Silalahi, D. (2005). Peranan Dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional Dewasa ini. Indonesian Journal International Law , 2(2), 249-250.
Stone,  C.  D.  (2004).  Common  but  differentiated  responsibilities  in  international  law. American Journal of International Law, 98(2), 276-301.
Sukanda, H. (2016). Hukum Lingkungan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Takdir, R. (2014). Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Cetakan.
Undang Undang Dasar Tahun 1945
Undang  Undang  No.  32 Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan Hidup
Yudha, A.B. (1999). Imunitas Kedaulatan Negara, Di Forum Pengadilan Asing . Bandung: Alumni.