INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3790-3804 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pelayanan Berbasis Digital dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Muh. Alfian Fallahiyan 1 ✉ , Khairul Umam 2 ,  Rachman Maulana Kafrawi 3 , Iskandar Sukmana 4 , Rahmadani 5

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: alfian@unram.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Desa  merupakan  lingkup  terkecil  dalam  pemerintahan,  salah  satu  fungsi  utama  desa  adalah memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  ( public  services).  Pemerintah  desa  harus  mampu menerapkan inovasi untuk menjawab tantangan yang datang beriringan dengan arus moderenisasi dan semakin tingginya espektasi masyarakat.  Selain itu berbagai bentuk kritik yang sering muncul dalam  pelayanan  publik  seperti  pelayanan  yang  lama,  berbelit  marak  terjadinya  pungli  menjadi tantangan yang lain.  Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk  meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan menerapkan pelayanan berbasis digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi pelayanan berbasis digital dan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa Pringgasela Selatan.  Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kajian konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem pelayanan berbasis digital di desa mempu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan pelayanan yang sebelumnya banyak dikeluhkan oleh masyarakat.  Dengan ditetapkannya pelayanan berbasis digital setidaknya tercapai beberapa hal seperti efisiensi dan mengurangi terjadinya pungutan liar yang sering terjadi dalam pelayanan publik. Kata Kunci:, Pelayanan Digital, Peningkatan Pelayanan Publik Desa.
Villages are the smallest scope of government, one of the main functions of villages is to provide services  to  the  community  (public  services).  Village  governments  must  be  able  to  implement innovation  to  answer  the  challenges  that  come  with  the  flow  of  modernization  and  increasing community expectations. Apart from that, various forms of criticism that often arise in public services, such as long service, complicated services, rampant extortion, are another challenge. One way that can be done to improve service quality is by implementing digital-based services. The aim of this research is to analyze the implementation of digital-based services and its influence on improving the quality of services to the community in South Pringgasela Village. The research method used is an empirical  legal  research  method  with  a  conceptual  and  statutory  study  approach.  This  research concludes that the implementation of a digital-based service system in villages can have a significant influence  on  improving  services  which  previously  had  many  complaints  from  the  community.  By establishing  digital-based  services,  at  least  several  things  can  be  achieved,  such  as  efficiency  and reducing the occurrence of illegal levies that often occur in public services.
Keywords: Digital Services, Improvement of Public Services.

## PENDAHULUAN
Dalam    pembukaan    Undang-Undang    Dasar    1945    termaktubkan    cita-cita perjuangan  bangsa  yaitu  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka syarat pertama adalah  mewujudkan Penyelenggara  Negara  yang  mampu  menjalankan  fungsi  dan tugasnya  secara  sungguh- sungguh  dan  penuh  tanggung  jawab.  Untuk  itu  perlu diletakkan  asas-asas  umum penyelenggaraan  negara  supaya  bisa  tercipta  Tata Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik ( good  governance) (Yusri Munaf, 2015).
Pelayanan  publik  yang  kemudian  bisa  dikatakan  pelayanan  kepada  masyarakat menjadi bagian strategis dan penting untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan inovasi-inovasi yang baru. Dalam konteks pelayanan publik, inovasi biasanya merupakan hasil atau tindak lanjut dari proses evaluasi dan perbaikan atas keluhan, pengaduan, dan masukan dari masyarakat selaku pengguna layanan.  Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan.  Terlebih,  dalam  era  otonomi  daerah  saat  ini  perlu  untuk  mewujudkan pemerintahan yang baik ( good governance) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam  Negara  kesejahteraan  ( welfare  state)  yang  kemudian  juga  dikenal  sebagai Negara  Administrasi  ( administrative  state)  terutama  pada  paruh  pertama  abad  XX
yang lalu,  fungsi  pemerintah  beserta  aparaturnya  adalah  melayani  ( service  function) dan mengatur  ( regulating  function).  Kedua  fungsi  tersebut  dijalankan  untuk  dapat mensejahterakan    rakyat.    Pemerintah    berupaya    memenuhi    dan    melayani    sendiri kebutuhan-kebutuhan  masyarakat,  sehingga  pemerintah  berperan  sebagai  produsen barang  dan  layanan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat.  Di  samping  itu,  pemerintah mengatur segala bidang agar segala sesuatu tertib dan teratur (I Nyoman Gede Remaja, 2017).
Beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik diantaranya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permenpan RB  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Inovasi  Pelayanan  Publik.    Dalam  Pasal  4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan tentang asas- asas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  sangat  berkaitan  dengan  penerapan  e- government, terutama dalam perwujudan asas huruf f, yaitu partisipatif, huruf h tentang keterbukaan,  huruf  I  tentang  akuntabilitas,  huruf  k,  yaitu  ketepatan  waktu,  dan  huruf  l tentang kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Desa dipertegas dalam UndangUndang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yaitu  dalam  pasal  86  dimana  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  wajib  mengembangkan  sistem  informasi  Desa  dan  pembangunan Kawasan  Perdesaan.  Sistem  Informasi  Desa  yang  dimaksud  meliputi  Data  Desa,  data Pembangunan  Desa,  Kawasan  Perdesaan,  serta  informasi  lain  berkaitan  dengan Pembangunan  Kawasan  Perdesaan.  Maka,  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa berkewajiban untuk mengembangkan sistem informasi Desa melalui sarana teknologi informasi yang tersedia.
Ketepatan  dan  kecepatan  akses  memperoleh  data  dan  pelayanan  menjadi  suatu tantangan  bagi  pemerintah  tidak  terkecuali  pemerintah  Desa  Pringgasela  Selatan  untuk melakukan  inovasi  dalam  penggunaan  teknologi  informasi.    Sebagai  penyelenggara pemerintahan  dalam  hal  ini  pemerintah  desa  harus  mampu  merespon  terhadap perkembangan zaman.  Dengan ekspektasi pengguna yaitu masyarakat desa yang semakin meningkat maka pemerintah desa  diharapkan mempu menerapkan  sistem digital  dalam rangkaian  penyelenggaraan  pemerintahan  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pelayanan kepada masyarakat. Semakin hari kesadaran masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat, demikian juga ekspektasi masyarakat selaku pengguna layanan, semakin hari semakin meningkat dan menuntut pelayanan terbaik.
Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya  serta  merupakakn  bagian  penting  bagi  ketahanan nasional.  Hak  memperoleh  informasi  merupakan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Keterbukaan Informasi  Publik  merupakan  salah  satu  ciri  penting  negara  demokratis.  Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan  negara.  Pengelolaan  informasi  publik  merupakan  suatu  upaya  untuk mengembangkan informasi kepada masyarakat.
Saat ini permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah dalam hal efektivitas. Sering kali masyarakat mengeluhkan pelayanan publik yang lama,  berbelit-belit,  tidak  efisien  dan  marak  terjadinya  pungutan  liar.  Permasalahan  ini menjadi  suatu  dasar  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  inovasi  pelayanan  publik. Masyarakat  selalu  berharap  mendapatkan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dari penyelenggara  pemerintahan  dalam  hal  ini  pemerintah,  meskipun  tuntutan  tersebut terkadang tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik.
Dari penjabaran teoritis dan problem praktis tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan  menganalisa  bentuk  pelaksanaan  pelayanan  berbasis  digital  yang  sudah  dilakukan oleh  pemerintah  Desa  Pringgasela  Selatan.    Selain  itu  peneliti  juga  akan  memaparkan beberapa  bentuk  tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Desa  dan melihat sejauh mana pengaruh pelayanan berbasis digital terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini, adalah jenis penelitian hukum empiris (Ulber Silalahi, 2009).  Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat,  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  masyarakat,  yang  kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif (Lexy J. Moleong, 2006). Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-  orang  atau  perilaku  yang  diamati,  dan  selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer  dan sumber  data sekunder (Amirudin dan Zainal Asikin, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelayanan Publik
Negara    kesejahteraan    adalah        negara    yang    memiliki    fungsi    untuk menyelenggarakan  ekonomi  nasional,  melakukan  pembagian  jasa-jasa,  penengah  bagi kelompok  yang  bersengketa  serta  aktif  dalam  berbagai  kehidupan  masyarakat (Azhary, 1995).  Dalam  melaksanakan  fungsinya  pemerintah  berdasarkan  pada  hukum,  pada suatu keadaan tertentu dimana tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur namun  negara  harus  berbuat  atau  bertindak  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  maka  pemerintah  diberikan  kewenangan  atau  keleluasaan  untuk  bertindak atas    inisiatif    sendiri.    Kewenangan    ini    disebut    dengan    kewenangan    bebas    ( freies ermessen),  yaitu  kebebasan  untuk  bertindak  atas  inisiatif  sendiri  untuk  menciptakan kesejahteraan    bagi    rakyatnya.    Pelaksanaan    terhadap    kewenangan    bebas    ini    oleh pemerintah didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang  baik (I Nyoman Gede Remaja, 2017).
Dalam  rangka  mencapai  kesejahteraan  rakyat  tersebut  maka  kedudukan  pemerintah dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
a. pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang berfungsi  membuat  aturan  untuk dapat  dipatuhi  oleh  masyarakat  agar  ketertiban  dan ketenteraman  dapat  tercapai;
b. pemerintah    berkedudukan    sebagai    pelayan    masyarakat  ( public    servant)    yang berfungsi  mengurus,  menyelenggarakan  dan  melayani  urusan  dan kepentingan masyarakatnya (Hotma  P.  Sibuea,  2010).
Dari  penjelasan  tersebut  peemerintah  memiliki  salah  satu  fungsi  penting  yaitu pelayanan  publik.    Pelayanan  publik  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009 Tentang  Pelayanan  Publik,  pengaturan  guna  memberikan  kepastian  hukum  dalam hubungan  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  sebagai  penyedia  pelayanan  publik. Pengertian  pelayanan  publik  adalah  serangkaian  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  birokrasi publik  untuk  memenuhi  kebutuhan  warga  pengguna.  Pengguna  yang  dimaksud  adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, dalam bidang administrasi dan lain sebagainya.
Pelayanan  publik  pada  dasarnya  menyagkut  aspek  kehidupan  yang  sangat  luas. Dalam  kehidupan  bernegara,  maka  pemerintah  memiliki  fungsi  memberikan  berbagai pelayanan  publik  yang  diperlukan  oleh  masyarakat,  mulai  dari  pelayanan  dalam  bentuk pengaturan  ataupun  pelayanan-pelayanan  lain  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya (Mahsyar, 2011).
Sementara  itu  menurut  Pasolong  pelayanan  publik  adalah  setiap  kegiatan  yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau  kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Harbani Pasolong, 2007). Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik memberikan defenisi pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta  pelayanan  administratif  yang  diatur  dalam  perundang-undangan.  Untuk  menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan Pembina dan penanggung jawab. Pembina tersebut terdiri atas pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi Negara atau yang sejenis, dan  pimpinan  lembaga  lainnya;  gubernur  pada  tingkat  provinsi;  bupati  pada  tingkat kabupaten;  dan  walikota  pada  tingkat  kota.  Para  Pembina  tersebut  mempunyai  tugas melakukan  pembinaan,  pengawasan,  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  tugas  dari penanggung  jawab.  Sedangkan  penanggung  jawab  adalah  pimpinan  kesekretariatan lembaga atau pejabat yang ditunjuk Pembina. Penanggung jawab mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja; melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan  melaporkan  kepada  pembina  pelaksanaan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di seluruh
satuan kerja unit pelayanan publik (https://pn- karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik, diakses 20
November 2022).
Adapun tujuan pelayanan publik yaitu (Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, 2015):
a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
b. terwujudnya system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik;
c. terpenuhinya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan; dan
d. terwujudnya  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Penyelenggara Pelayanan Publik adalah instansi pemerintah yang terbagi ke dalam unit-unit  pelayanan  yang  secara  langsung  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh organisasi publik maupun swasta.  Ukuran keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks kepuasan masyarakat yang diterima oleh  para  penerima  pelayanan  berdasarkan  harapan  dan  kebutuhan  mereka  yang sebenarnya. Namun sebenarnya pelayanan publik dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau diserahkan  kepada  swasta apabila memang dipandang lebih efektif dan sepanjang mampu memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat.
Setiap  pelayanan  publik  harus  memiliki  standar  pelayanan  dan  dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, yang akan dijadikan pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat penerima pelayanan atas kinerja pemerintah.
Standar Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi:
a. Prosedur  pelayanan;  prosedur  pelayanan  yang  telah  ditetapkan  bagi  pemberi  dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
b. Waktu  pelayanan;  waktu  penyelesaian  yang  telah  ditetapkan  sejaksaat  pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
c. Biaya  pelayanan;  biaya/tarif  pelayanan  termasuk  rinciannya  yang  telah  ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
d. Produk pelayanan; hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
e. Sarana dan prasarana; penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
f. Kompetensi  petugas  pelayanan;  kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan  harus ditetapkan dengan cepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan , sikap, dan prilaku yang dibutuhkan.
Dengan  menerapkan  standar  pelayanan  publik  dengan  baik,  diharapkan penyelenggaraan  pelayanan  publik  dapat  menghasilkan  kepuasan  masyarakat  sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut  untuk  menerapkan  prinsip  efektif,  efisien,  inovasi  dan  komitmen  mutu.  Karena orientasi  dari  pelayanan  publik  adalah  kepuasan  masyarakat,  masyarakat  mendapatkan
pelayanan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  atau  bahkan  melebihi  dari  harapan masyarakat.

## 2. Pemerintahan Berbasis Digital
Good Governance berasal dari istilah governance dikenal sekitar awal decade 90-an yang  merupakan  paradigma  baru  dalam  administrasi  negara.  Banyak  cendikiawan kontemporer  dibidang  administrasi  negara  menggunakan  istilah governance  sebagai pengganti  istilah  administrasi  negara.  Mereka  menilai  administrasi  negara  modern abad XX   sebagai   administrasi  negara  tradisional   atau   lama   dan   membandingkan dengan  teori baru  yang  mereka  sebut governance  tersebut.  Governance  diartikan sebagai    proses  pengambilan    keputusan    dan    proses    diimplementasikan    atau    tidak diimplementasikannya  keputusan  tersebut.  Sehingga Good  Governance  dapat  diartikan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (I Nyoman Gede Remaja, 2017).
Good  Governance   bisa  tercapai  apabila  terdapat  hubungan  yang  sinergis diantara Negara, Sektor Swasta dan Masyarakat. Hubungan tersebut dicirikan oleh adanya (I Nyoman Gede Remaja, 2017):
a. Partisipasi;  bahwa  setiap  warganegara  baik  langsung  maupun  melalui  perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan.
b. Aturan  hukum  ( rule  of  law);  kerangka  hukum  harus  adil  dan  dilaksanakan  tanpa pandang bulu, terutama untuk hak asasi manusia.
c. Transparansi  yang  dibangun  atas  dasar  kebebasan  arus  informasi;  informasi  dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor.
d. Ketanggapan  ( responsiveness);  yang  berarti bahwa  berbagai  lembaga dan  prosedur- prosedur harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik dan aspiratif.
e. Orientasi  pada consensus;  Governance  yang  baik  menjadi  perantara  kepentingan- kepentingan  yang  berbeda  untuk  memperoleh  pilihan  terbaik  bagi  kepentingan yang lebih luas.
f. Kesetaraan ( equity); semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya.
g. Efektifitas  dan  efisiensi;  penggunaan  sumber-sumber  secara  berhasil  guna  dan berdaya guna.
Good Governaance dapat dijalankan oleh pemerintah didasarkan pada kewenangan yang  dimiliki  oleh  pemerintah.   Kewenangan  (authority)  merupakan  kekuasaan  formal yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan.  Namun  dalam  Negara  Hukum (rechtstaat)    seperti    Indonesia,    tindakan    pemerintah    tidak    saja    berdasarkan    pada
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tetapi pemerintah juga memiliki  kewenangan  yang  disebut  sebagai  kewenangan  bebas  (freies  ermessen),  yaitu kewenangan  untuk  bertindak  sesuai  keinginan  sendiri  yang  didasarkan  pada  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik.  Hal  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  alasan  bahwa setiap tindakan  pemerintah  harus  berdasarkan  pada  hukum,  tetapi  ketika  tidak  ada peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  tindakan  yang  akan  diambil maka pemerintah tidak boleh menunda atau tidak memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada  masyarakat.  Karena  itulah,  pemerintah  diberikan  kewenangan  bebas (freies ermessen)  yang  dapat  digunakan  manakala  belum  ada  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang tindakan yang akan diambil (I Nyoman Gede Remaja, 2017).
Bagi  negara  yang  sedang  berkembang,  yang  sedang  membangun,  seperti halnya Indonesia,  fungsi  pelayanan  dan  pengaturan  saja  tidak  cukup, karena  pemerintah harus pula  berupaya  menjadikan  masyarakat  mampu  dan  mau  membangun  dirinya sendiri.  Pemerintah  harus  dapat  menciptakan  kondisi  yang  kondusif,  sehingga  tumbuh kreativitas  dan oto aktifitas masyarakat untuk membangun  dalam memenuhi kebutuhan sendiri.  Oleh  karena  itu,  fungsi  aparatur  negara  pada  negara  yang  sedang  berkembang adalah (I Nyoman Gede Remaja, 2017):
a. melayani masyarakat;
b. mengayomi masyarakat; dan
c. menumbuhkembangkan prakarsa dan peranserta masyarakat dalam pembangunan.
Perkembangan  teknologi  informasi  berkembang  begitu  cepat.  Hal  ini  menuntut electronic  govermnment  harus  segera  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Keterbukaan informasi dan kecepatan akses memperoleh data dan pelayanan menjadi suatu tantangan bagi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam penggunaan teknologi informasi yang bisa diistilahkan dengan electronic government.  Electronic Government yaitu sistem informasi yang menggunakan internet dan teknologi digital lain untuk melakukan transaksi, layanan publik,  komunikasi,  koordinasi  dan  manajemen  organisasi  pemerintah,  yang  meliputi layanan government to government, government to business dan government to society (Adriwati, 2001).
Secara konseptual,  pengertian pemerintahan digital atau yang sering diistilahkan dengan  e-government  yang  di  rumuskan  oleh  Bank  Dunia  sebagai  pemrakarsa digunakannya  Teknologi  informasi  oleh  pemerintah  dalam  menjalankan  birokrasi pemerintah adalah pemanfaatan Teknologi informasi oleh pemerintah untuk merubah  pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, sektor swasta atau lembaga pemerintah
lainnya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Dari pengertian di atas tergambar bahwa e-government bukan hanya sekedar pemanfaatan Teknologi informasi semata, akan tetapi  ada  nilai-nilai  yang  diharapkan  muncul  dari  pemanfaatan  Teknologi  informasi tersebut yaitu meningkatnya pemberdayaan masyarakat, meningkatnya pelayanan publik dan  meningkatnya  transparansi  dan  akuntabilitas  serta    meningkatnya  efisiensi penyelenggaraan  pemerintah (https://diskominfo.solokkab.go.id/index.php/egovernment- -konsep-dan-implementasi, diakses 20 November 2022).
Pentingnya e-government salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.  Inti utama dari e-government adalah Transformasi Relasi yaitu perubahan cara berhubungan antara pemerintah dengan stakeholdernya.

## 3. Pelayanan publik berbasis digital di desa pringgasela selatan
Pelayanan publik digital di era revolusi industri 4.0 merupakan suatu keniscayaan. Konsep layanan publik digital mengarah kepada prinsip efektis dan efisien.  Efektif memiliki arti  melaksanakan  sesuatu  yang  tepat  sedangkan  efisien  memiliki  makna  melaksanakan sesuatu dengan tepat (Yunaningsih, 2021).
Desa  Pringgasela  selatan  merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di  wilayah administratif Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.  Desa Pringgasela Selatan memiliki luas wilayah 465 ha (4.65 km2), terdaftar sebagai satu dari 239 desa di Kabupaten Lombok Timur. Nusa Tenggara Barat. Terdapat 7 kewilayahan, 58 RT dan dihuni oleh tiga trah/suku besar yakni Trah Sumbawa, Trah Tanak Gadang, serta Trah Masbagik.  Desa ini merupakan  pemekaran  dari  desa  Pringgasela  Induk  yang  dimekarkan  menjadi  desa persiapan pada tanggal 15 Nopember 2010 berdasarkan Perbub No. 40 tahun 2010, dan resmi menjadi desa definitif pada tanggal 25 Nopember 2011 sesuai Perbup No.7 tahun 2011 (https://www.pringgaselaselatan.com/artikel/2021/4/14/profil-desa-1).
Selain  memiliki  otonomi  yaitu  hak  untuk  mengelola  secara  mandiri  dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa juga melakukan layanan yang lingkupnya meliputi pelayanan  barang publik  dan jasa publik  serta pelayanan administratif. Sebagai bagian  dari  penyelenggara  pemerintahan,  pemerintah  Desa  Pringgasela  Selatan  tentu memiliki fungsi pelayanan  seperti tugas umum pemerintahan lainnya.  Pelayanan publik dapat  diartikan  sebagai  segala  bentuk jasa  pelayanan,  baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prisipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hardiansyah, 2011).
Pelayanan barang publik meliputi pengadaan/penyaluran barang publik, termasuk sarana/prasarana  yang  ada  di  desa  dengan  menggunakan  sebagian  atau  seluruhnya anggaran  yang bersumber  dari APBN  dan/atau APBD maupun APBDes. Adapun contoh untuk barang publik di desa adalah pembangunan jalan desa, jembatan, bangunan gedung serba  guna  desa,  sarana  poskamling  desa,  bangunan  perpustakaan  desa  dan  lain sebagainya.  Sementara itu pelayanan jasa publik meliputi penyediaan jasa layanan oleh pemerintah  desa  yang  pelaksanaanya  menggunakan  APBN  dan/atau  APBD  maupun APBDes  sebagian  atau  seluruhnya.  Misalnya,  pendampingan  masyarakat  desa  untuk pengembangan UMKM, penyediaan pemeriksaan kesehatan masyarakat kurang mampu di desa yang difasilitasi pemerintah desa, serta kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh aparat  desa  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  SDM  masyarakat  di  wilayahnya (https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potret-pelayanan-publik-pemerintah-desa).
Sedangkan  pelayanan  administratif  adalah  pelayanan  pemerintah  desa  yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan  perlindungan  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat  dan  harta  benda. Adapun contohnya, surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang di tanda tangani dan diregister kepala desa hingga camat setempat, surat keterangan desa sebagai pengantar untuk persyaratan administrasi kependudukan, administrasi pelaporan penggunaan dana desa  yang  secara  terbuka  juga  harus  diumumkan  pemerintah  desa,  pembuatan  surat keputusan  pengangkatan  maupun  pemberhentian  perangkat  desa  dan  lain-lain (https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potret-pelayanan-publik-pemerintah-desa).
Salah satu bentuk inovasi dalam pemerintahan sebagai upaya menuju e government dan  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa pringgasela  selatan  diantaranya  membentuk  sebuah  website  desa  yang  disebut  dengan aplikasi sistem informasi desa.  Bentuk konten dalam website tersebut diantaranya informasi umum desa, info grafis tentang sumberdaya desa, layanan administrasi digital dan berbagai konten lainnya.  Menurut penjelasan dari Sekertaris Desa layanan website yang dimiliki saat ini  oleh  desa  pringgasela  selatan  merupakan  bagian  dari  usaha  pemerintah  desa  untuk meningkatkan  fungsi  pemerintahan  desa  terutama  kaitannya  dengan  pelayanan  kepada masyarakat.
Gambar 1: Tampilan aplikasi sistem informasi desa
Dengan aplikasi sistem informasi desa menjadi salah satu langkah awal yang baik untuk  mewujudkan  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  sekaligus  meng implementasikan  prinsip  e  governance.    Hal  ini  sekaligus  sebagai  bentuk pengimplementasian amanat dibentuknya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu untuk mengembangkan sistem informasi Desa melalui sarana teknologi informasi yang tersedia. Pelayanan kepada masyarakat menjadi bagian strategis dilaksanakan secara efektif dan  efisien  dengan  inovasi-inovasi  yang  baru.  Dalam  konteks  pelayanan  publik,  inovasi biasanya merupakan hasil atau tindak lanjut dari proses evaluasi dan perbaikan atas keluhan, pengaduan, dan masukan dari masyarakat selaku pengguna layanan.
Aplikasi  sistem  Informasi  Desa  merupakan  sebuah  terobosan,  namun  kemudian memunculkan  tantangan  yang  berkaitan  dengan  bagaimana  cara  untuk mengevektifkannya. Hal yang kemudian kami dapati di lapangan bahwa masyarakat sebagai pengguna  atau  pengakses  layanan  tidak  memiliki  kemampuan  yang  sama  untuk mengoprasikan inovasi layanan digital tersebut.  Berikut ini data penduduk sesuai dengan rentang usia sbagai gambaran tantangan mengevektifkan layanan berbasis digital:
Gambar 2: Gambaran sebaran masyarakat menurut rentang usia
Gambar 3: Gambaran sebaran masyarakat menurut tingkat pendidikan
Diagram tersebut mendeskripsikan bagaimana rentang usia dan tingkat pendidikan masyarakat  penerima  layanan.    Kemudian  kami  lakukan  wawancara  kepada  penerima layanan  yang  kami  kategorikan  menjadi  dua:  responden  pertama  bernama  Arifin  yang masuk dalam lingkup usia 45 tahun ke atas.  Menurut pengakuan responden tersebut tidak mungkin mengakses model layanan aplikasi tersebut karena tidak faham atau tidak mampu mengoprasikannya.  Sementara responden kedua yang berkategor masyarakat penerima layanan  usia  45  tahun  kebawah  bernama  Ibrahim.    Responden  kedua  menjelaskan bagaimana manfaat yang didapatkan dari model inovasi layanan digital yang diberikan oleh
pemerintah  desa  pringgasela  selatan,  terkait  informasi  program  desa  hingga  layanan administrasi terasa sangat praktis.
Gambaran  tersebut  di  atas  membuktikan  salah  satu  bentuk  tantangan  upaya peningkatan  kualitas  layanan  kepada  masyarakat.    Tingkat  pendidikan  juga  menjadi cerminan lain dalam mengoprasikan layanan digital.  Selain itu tentu tantangan lainnya yang muncul berupa belum meratanya kompetensi SDM pada pemerintah desa, belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait dengan layanan digital desa.  Atas dasar inilah kemudian  para  petugas  pelayanan  di  desa,  mulai  dari  kepala  desa  dan  perangkat  desa lainnya wajib memahami tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik dan memahami segala regulasi terkait terutama dalam hal pengambilan keputusan/tindakan maupun kebijakan di desa. Desa memiliki peran vital dalam program pembangunan nasional, dengan demikian kemajuan suatu negara dimulai dari pemerintahan terendah, yaitu Pemerintah Desa.

## SIMPULAN
Pemaparan  diatas  menyimpulkan  bahwa  penerapan  pelayanan  berbasis  digital  di Desa Pringgasela Selatan saat ini sudah mulai dilakukan dengan membentuk Aplikasi Sistem Informasi  Desa  yang  mengintegrasikan  layanan  informasi  hingga  layanan  administratif untuk masyarakat.  Dengan dibentuknya aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan  kepada  masyarakat,  namun  dalam  implementasinya  tidak  semua  masyarakat mampu memaksimalkan akses layanan digital tersebut karena keterbatasan kemampuan mengoprasionalkannya.  Hal tersebut merupakan bagian dari tantangan dari penyediaan sarana digital tersbut selain itu juga tantangan untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa  dan  masih  belum  adanya  regulasi  yang  menjadi  landasan  pelaksanaan  kebijakan layanan berbasis digital tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Chalik  dan  Muttaqin  Habibullah,  2015. Pelayanan  Publik  Tingkat  Desa,  Interpena,
Yogyakarta.
Abdul Mahsyar, 2011. Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Jurnal Otoritas (1) 81-90,
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/22/20.
Adriwati,  2001. Bunga  Rampai  Wacana  Administrasi  Publik:  Menguang  Peluang  dan Tantangan Administrasi Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Amirudin  dan  Zainal  Asikin,  2006. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Rajagrafindo Persada: Jakarta.
Ani  Yunaningsih,  2021.  Upaya  Meningkatkan  Kualitas  Layanan  Publik  Melalui  Digitalisasi.
Jurnal Altasia (1) 9-16,
https://journal.uib.ac.id/index.php/altasia/article/download/4336/1126.
Azhary, 1995, Negara Hukum, Analisis  Yuridis dan Normatif tentang Unsur-unsurnya, UII
Press, Jakarta.
Harbani Pasolong, 2007. Teori Administrasi Publik, CV Alfabeta, Bandung.
Hardiansyah,  2011. Kualitas  Pelayanan  Publik;  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya, Gava Media, Yogyakarta.
Hotma  P.  Sibuea,  2010,    Asas  Negara  Hukum,  Peraturan  Kebijakan,  Asas-asas  Umum Pemerintahan yang baik, Erlangga, Jakarta.
I Nyoman Gede Remaja, 2017. Hukum Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Panji Sakti: Singaraja.
https://diskominfo.solokkab.go.id/index.php/egovernment--konsep-dan-implementasi https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potret-pelayanan-publik-pemerintah-desa https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik ,
https://www.pringgaselaselatan.com/artikel/2021/4/14/profil-desa-1
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 63 Tahun 2003 Standar Pelayanan Publik.
Lexy J. Moleong, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif PT. Remaja Rosdakarya:Bandung. Ulber Silalahi, 2009. Metode Penelitian Sosial.  PT. Refika Aditama: Bandung.
Yusri Munaf, 2015. Hukum Administrasi  Negara, Marpoyan Tujuh Publishing: Pekanbaru.