## PENGARUH KETEPATAN SASARAN ANGGARAN DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP  AKUNTABILITAS KINERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PERMERINTAH KOTA MAKASSAR
Yudi Akhmad Sadeli
(STIEM Bongaya Makassar)

## ABSTRAK
Penelitian ini tujuan untuk menguji ketepatan sasaran anggaran berpengaruh terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  kota  Makassar.  Serta    untuk menguji  pengaruh  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja pemerintah kota Makassar. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah  data  kuantitatif.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  43 SKPD Kota Makassar, dimana diambil 3 orang pegawai pada setiap instansi pemerintah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  ketepatan  sasaran  dan  sistem pelaporan anggaran berpengaruh positif bersignifikan terhadap akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kota Makassar.
Kata Kunci : Akuntabilitas, anggaran

## I.  PENDAHULUAN
Salah  satu  prinsip  utama  dalam  mewujudkan  kepemerintahan  yang baik  adalah  akuntabilitas  ( accountability). Didalam  perspektif  historis, akuntabilitas sebagai suatu sistem sudah dikenal sejak zaman Mesopotamia pada Tahun 4000 SM, yang pada saat itu dikenal adanya hukum Hammurabi yang  mewajibkan  seorang  raja  untuk  mempertanggungjawabkan  segala tindakan-tindakannya  kepada  pihak  yang  memberi  wewenang  (Rakhmat, 2018:135).
Akuntabilitas  menurut the  Oxford  Advance  Laener’s  Dictionary , diartikan  sebagai required  or  expected  to  give  an  expla nanation  for  one’s action .  Akuntabilitas  diperlukan  atau  diharapkan  untuk  memberikan penjelasan  atas  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  birokrasi.  Didalam  birokrasi pemerintah,  akuntabilitas  diartikan  sebagai  kewajiban  aparatur  pemerintah
untuk bertindak selalu penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang  ditetapkan  dengan  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  adalah  kewajiban dari  individu  atau  pejabat  pemerintah  yang  dipercaya  untuk  mengelola sumber-sumber  daya  publik  yang  bersangkutan  dengannya,  agar  dapat menjawab  berbagai  hal  yang  menyangkut  pertanggungjawaban.  (Rakhmat, 2018:136).
Pelaksanaan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  atau  AKIP  di Indonesia,  telah  diatur  melalui  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  No.7 Tahun  1999,  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP)  dan ditindak  lanjuti  dengan  keputusan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara (LAN)  NO.  589/IX/6/Y/1999  tentang  penyusunan  pelaporan  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  yang  disempurnaka  melalui  Keputusan  Kepala Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  NO.  239/IX/6/2003  (Moeheriono, 2012:103).
Setiap  instansi  pemerintah  wajib  menyiapkan,  menyusun  dan menyampaikan  laporan  kinerja  secara  tertulis,  periodik,  dan  melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan mengomunikasikan capain kinerja instansi pemerintah  dalam  suatu  tahun  anggaran  yang  dikaitkan  dengan  proses pencapaian  tujuan  dan  sasaran  instansi  pemerintah.  Instansi  pemerintah yang  bersangkutan  harus  mempertanggung  jawabkan  serta  menjelaskan keberhasilan  dan  kegagalan  tingkat  kinerja  yang  dicapainya.  Kemudian, pelaporan  kinerja  oleh  instansi  pemerintah  ini  dituangkan  dalam  dokumen Laporan  Akuntabilitas  kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  (Nordiawan  dan Hertianti, 2010:167).
Fenomena  yang  baru-baru  ini  terjadi,  dimana  26  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar memiliki kinerja buruk pada  triwulan  pertama  tahun  anggaran  2017.  SKPD  yang  disebut  memiliki kinerja buruk diantaranya Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan sejumlah SKPD  lainnya.  Disebutkan  dalam  artikel  yang  bersangkutan,  SKPD  yang diatas    menerima  rapor  merah  sebab  lambatnya  realisasi  anggaran  di
instansi yang dipimpin, karena persoalan dana bos. (http://makassar.tribunnews.com) .
Fenomena lainnya pada tahun 2016. Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)  menjadi  daerah  percontohan  penerapan  Peraturan  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di Indonesia. Pada acara sosialisasi Permenpan dan  RB  Nomor  53  Tahun  2014  kota  kendari  menjadi  contoh  penerapan LAKIP,  maka  akan  dilakukan  evaluasi  tentang  reformasi  birokrasi akuntabilitas dan pelaporan, serta nilai LAKIP diderah itu. Dari hasil evaluasi ditemukan  kelebihan  dan  kekurangan,  dan  ditemukan  ada  yang  kurang, maka  akan  dilakukan  pendampingan  untuk  pembaharuan  yang  lebih  baik. Menurut  hasil  penilaian  LAKIP  yang  ditemukan  pada  tahun  2016  rata-rata memiliki  nilai  40  namun  masih  ada  daerah  yang  memiliki  nilai  25 ( https://www.antarannews.com ). Berdasarkan latar belakang dan permasalahan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  ketepatan  sasaran  anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota Makassar. Serta untuk  menguji  sistem  pelaporan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja pemerintah kota Makassar.

## II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pertanggungjawaban  sering  digunakan  sebagai  sinonim  kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggung jawab, blameworthiness , kewajiban,  dan  istilah-istilah  lain  yang  berhubungan  dengan  harapan pemberian tanggung jawab.Istilah pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti.Sebagai salah satu aspek dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, petnaggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik (Bastian,2010:385).
Menurut  Nordiawan  dan  Hertianti  (2010:168)  laporan  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  menyajikan  uraian  tentang  kinerja  instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta tujuan  instansi  pemerintah.Aspek  keuangan  yang  secara  langsung mengaitkan  hubungan  antara  anggaran  negara  yang  dibelanjakan  dengan hasul atau manfaat yang diperoleh perlu dimasukkan dalam LAKIP.
Menurut Afandi (2018:85) ada 3 kriteria dasar kinerja yaitu :
1.  Kriteria  berdasarkan  sifat  memuaskan  diri  pada  krakteristik  pribadi seseorang karyawan. Jenis kriteria ini memusatkan diri pada bagaimana seseorang,  bukan  apa  yang  dicapai  atau  tidak  dicapai  seseorang  dalam pekerjaannya.
2.  Kriteria  berdasarkan  prilaku  terfokus  pada  bagaimana  pekerjaan dilaksanakan.  Kriteria  semacam  ini  penting  sekali  bagi  pekerjaan  yang membutuhkan hubungan antar personal.
3.  Kriteria  berdasarkan  hasil,  kriteria  ini  semakin  populer  dengan  makin ditekannya  produktivitas  dan  daya  saing  internasional.  Kriteria  ini berfokus  pada  apa  yang  telah  dicapai  atau  dihasilkan  ketimbang bagaimana sesuatu dicapai atau dihasilkan.
Menurut  Afandi  (2018:86-87)  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kinerja adalah :
1.  Kemampuan, kepribadian, dan minat kerja.
2.  Kejelasan dan penerimaan atau kejelasan peran seseorang pekerja yang merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang atau tugas yang diberikan kepadanya.
3.  Tingkat  motivasi  pekerja  yaitu  daya  energi  yang  mendorong, mengarahkan, dan mmpertahankan perilaku.
4.  Kopetensi yaitu keterampilan yang dimiliki seorang pegawai.
5.  Fasilitas  kerja  yaitu  seperangkat  alat  pendukung  kelancaran  operasional perusahaan.
6.  Budaya kerja yaitu perilaku kerja pegawai yang kreatif dan inovatif.
7.  Kepemimpinan  yaitu  perilaku  pemimpin  dalam  mengarahkan  pegawai dalam bekerja.
8.  Disiplin  kerja  yaitu  aturan  yang  dibuat  oleh  perusahaan  agar  semua pegawai ikut mematuhinya agar tujuan tercapai.
Ketepatan sasaran anggaran merupakan  keadaan tepat, keakuratan, ketelitian, dan kejelian dengan objek yang disasarkan sesuatu yang menjadi tujuan  rencana  operasi  keuangan,  yang  mencakup  estimasi  pengeluaran yang  diusulkan,  dan  sumber  pendapatan  yang  diharapkan  untuk membiayainya  dalam  periode  tertentu  (KBBI,  2008:1445,  KBBI,  2008:678, Bastian,  2010:191).  Indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  1). Tujuan,  2).  Kinerja,  3).  Standar,  4).  Jangka  waktu,  5).  Tingkat kesulitan,  6). Koordinasi (Syaputra : 2013).
Sistem  pelaporan  kinerja  merupakandua  atau  lebih  komponen  yang saling berkaitan yang berinteraksi untuk mencapai tujuan dalam penyusunan laporan  akuntabilitas  kinerja  isntansi  pemerintah,  harus  mengikuti  prinsip- prinsip  pelaporan  pada  umumnya,  yaitu  laporan  harus  disusun  secara  jujur, objektif,  akurat,  dan  transparan  (Dany  Nofianto,  2017:3  dan  Nordiawan  dan Hertianti 2010,167-168).
Indikator  sistem  pelaporan  dalam  penelitian  Edipson  Bayer  Silalahi (2017)  yaitu  1)  kesesuaian  terhadap  peraturan  yang  berlaku,  2)  rencana strategis,  3)  perjanjian  kinerja,  4)  pengukuran  kinerja,  5)  pengelolaan  data kinerja, 6) pelaporan kinerja.
Menurut Mahsun dkk (2016:169) akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,  menyajkan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  ( principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta  pertanggungjawaban  tersebut.Indikator  yang  peneliti  gunakan adalah 1).Efektif, 2).Efisien, 3).Kualitas, 4).Ketepatan waktu, 5). Keselamatan (Moeheriono 2012:114).
Sistem  pelaporan  kinerja  merupakan  refleksi  kewajiban  untuk mempresentasikan  dan  melaporkan  kinerja  semua  aktivitas  serta  sumber daya  yang  harus  dipertanggungjawabkan.  Pelaporan  ini  merupakan  wujud dari  proses  akuntabilitas  (Bastian,  2010:297).  Dalam  penelitian  Paramitha
dan Gayatri (2016), Hidayatullah dan Herdjiono (2015), Fauzan (2017), Mega Cahyani  dan  Karya  Utama  (2015),  Edipson  Bayer  (2017).  Mengemukakan bahwa  Sistem  Pelaporan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan kemasyarakat sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen  kebijakan  ekonomi.  Proses  akhir  penyusunan  anggaran merupakan  hasil  dari  persetujuan  politik,  termasuk  item  pengeluaran  yang harus  disetujui  para  legislator  (Bastian,  2010:192).  Dalam  penelitian  Astari dan  Supadmi  (2015),  Paramitha  dan  Gayatri  (2016)  mengemukakan  bahwa ketepatan  sasaran  anggaran  berpengaruh  signifikan  pada  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dari  uraian  tersebut  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ada tidaknya  pengaruh  hubungan  antara  variabel  terikat  yaitu  akuntabilitas kinerja dengan variabel bebas yaitu ketepatan sasaran anggaran dan sistem pelaporan.
Berdasarkan  kerangka  teori  dan  penelitian  terdahulu,  maka  dalam hipotesis dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut :
H 1 :  Ketepatan  Sasaran  Anggaran  Berpengaruh  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar
H 2 : Sistem Pelaporan Berpengaruh  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar

## III.  METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dirancang  dengan  hasil  pendekatan  kuantitatif.  Namun, pada  pengumpulan data terjadi pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data tidak  dapat  diukur  dalam  skala  numerik  karena  dalam  statistik  semua  data harus  dalam  bentuk  angka,  maka  data  kualitatif  umumnya  dikuantitatifkan. Sehingga pendekatan penelitian tetap mengarah pada pendekatan deskriptif kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  SKPD  pemerintah Kota Makassar sebanyak 43 SKPD.
Dalam penelitian ini metode penelitian sampel yang digunakan adalah metode sampling  jenuh .  Menurut  Sugiyono  (2017:144) Sampling  jenuh merupakan  sampel  yang  bila  ditambah  jumlahnya  tidak  akan  menambah keterwakilan  sehingga  tidak  akan  mempengaruhi  nilai  informasi  yang  telah diperoleh.  Berdasarkan  populasi  tersebut,  maka  ditentukan  bahwa  sampel dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  43  SKPD  Kota  Makassar,  dimana diambil  3  orang  pegawai  pada  setiap  instansi  pemerintah.  Sampel  setiap kantor  SKPD  yaitu  1  kepala  bagian  perencanaan  dan  pelaporan,  1  kepala bagian  keuangan,  serta  1  staf  yang  berkompeten  dibidangnya  karena dianggap mampu menggambarkan keseluruhan kinerja instansi pemerintah.
Pengukuran  variable  dalam  penelitian  ini  menggunakan  indicator sebagai berikut :

## Akuntabilitas Kinerja
Menurut Mahsun dkk (2016:169) akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,  menyajkan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  ( principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Indikator  akuntabilitas  kinerja  dalam  penelitian  Wahyuni,dkk  (2013) dan  Mardiasmo  (2009:21)  yaitu  1).  Akuntabilitas  kejujuran,  2).  Akuntabilitas hukum,  3).  Akuntabilitas  proses,  4).  Akuntabilitas  program,  dan  5). Akuntabilitas Kibijakan.
Pengukuran  variabel  ini  menggunakan  isntrumen  kuesioner  dengan skala  Likert  melalui  5  alternatif  jawaban  yang  memiliki  skor  1-5  sesuai dengan pengukuran yang telah dikembangkan oleh penelitian sebelumnya.

## Ketepatan Sasaran Anggaran
Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  Ketepatan  sasaran anggaran  merupakan    keadaan  tepat,  keakuratan,  ketelitian,  dan  kejelian dengan objek yang disasarkan sesuatu yang menjadi tujuan rencana operasi keuangan,  yang  mencakup  estimasi  pengeluaran  yang  diusulkan,  dan sumber  pendapatan  yang  diharapkan  untuk  membiayainya  dalam  periode
tertentu  (KBBI,  2008:1445,  KBBI,  2008:678,  Bastian,  2010:191).  Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1). Tujuan, 2). Kinerja, 3). Standar, 4). Jangka waktu, 5). Tingkat kesulitan, 6). Koordinasi (Syahputra : 2013).
Pengukuran  variabel  ini  menggunakan  instrumen  kuesioner  dengan skala  likert  melalui  5  alternatif  jawaban  yang  memiliki  skor  1-5  untuk menunjukkan Ketepatan sasaran anggaran.

## Sistem Pelaporan
Variabel  bebas  dari  penelitian  ini  adalah  Sistem  pelaporan  kinerja merupakan dua atau lebih komponen yang saling berkaitan yang berinteraksi untuk  mencapai  tujuan  dalam  penyusunan  laporan  akuntabilitas  kinerja isntansi  pemerintah,  harus  mengikuti  prinsip-prinsip  pelaporan  pada umumnya,  yaitu  laporan  harus  disusun  secara  jujur,  objektif,  akurat,  dan transparan  (Dany  Nofianto,  2017:3  dan  Nordiawan  dan  Hertianti  2010,167- 168).
Indikator  sistem  pelaporan  dalam  penelitian  Edipson  Bayer  Silalahi (2017)  yaitu  a)  kesesuaian  terhadap  peraturan  yang  berlaku,  b)  rencana strategis,  c)  perjanjian  kinerja,  d)  pengukuran  kinerja,  e)  pengelolaan  data kinerja,  f)  pelaporan  kinerja.  Pengukuran  variabel  ini  menggunakan instrumen  kuesioner  dengan  skala  likert  melalui  5  alternatif  jawaban  yang memiliki skor 1-5 point untuk menunjukkan sistem pelaporan.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Berikut  ini  hasil  uji  normalitas  berdasarkan  uji Kolmogorov-Smirnov Test yang menggunakan program SPSS.
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Predicted Value N 73 Normal Parameters a,b Mean 40.0000000 Std. Deviation 4.54244152 Most Extreme Differences Absolute .105 Positive .105 Negative -.065 Test Statistic .105
Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of  the true significance.
Hasil  pengujian  normalitas  menunjukan  bahwa  variabel  ketepatan  sasaran anggaran,  sistem  pelapran  dan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah memiliki data berdistribusi normal. Hasil ini ditunjukkan dari nilai probabilitas (asymp.sign)  Kolmogorov-SmirnovTest yang  diperoleh  sebesar  0,200,  nilai tersebut lebih besar dari 0,05.
Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity Statistics Tolerance VIF .571 1.750 .571 1.750
Hasil  pengujian  multikolonieritas  menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi  korelasi antara  variabel  Ketepatan  Sasaran  Anggaran  (X1)  dan  Sistem  Pelaporan (X2). Hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance X1 dan X2 yang lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF (Variance Inflation Factor) X1 dan X2 yang lebih kecil dari 10,00.

## Pembahasan
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.612 3.855 Ketepatan Sasaran Anggaran .578 .121 .483 Sistem Pelaporan .670 .189 .359 a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan  tabel  3  diatas  dapat  diketahui  nilai  koefisien  regresi ketepatan sasaran anggaran (X1) sebesar 0,578 dan sistem pelaporan (X2) sebesar  0,670  terhadap    akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerinta  (Y)  yang memiliki nilai konstanta sebesar 1.612
Dengan demikian terbentuk persamaan regresi sebagai berikut: Y = 1.612 + 0,578 + 0,670 + e Dari persamaan regresi berganda diatas, mengandung arti bahwa :
1)  Koefisien  nilai  untuk  konstanta  sebesar  1.612  menjelaskan  bahwa  baik buruknya  ketepatan  sasaran  anggaran  dan  sistem  pelaporan  yang diterapkan dalam seluruh SKPD Pemerintah Kota Makassar memiliki nilai konstan sebesar 1.612.
2)  Ketika  ketepatan  sasaran  anggaran  naik  1%,  maka  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah pada seluruh SKPD pemerintah kota makassar akan mengalami kenaikan sebesar 0,578.
3)  Ketika sistem pelaporan naik 1%, maka akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  pada  seluruh  SKPD  pemerintah  kota Makassar sebesar 0,670.
Hasil  analisis  regresi  linear  berganda  memberikan  gambaran  bahwa variable  independen  ketepatan  sasaran  anggaran(X1)  memiliki  hubungan yang  positif  terhadap  variabel  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (Y). Dan  variabel  independen  pelaksanaan  sistem  pelaporan  (X2)  memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).
Analisis Determinasi Secara Simultan (R 2 )
Tabel 4. Koofisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .768 a .590 .578 3.84405
a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Ketepatan Sasaran Anggaran

## b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan data pada tabel 4.18 diketahui koefisien determinasi (R 2 ) sebesar  0,590  atau  59%  yang  berarti  bahwa  ketepatan  sasaran  anggaran dan  sistem  pelaporan  secara  bersama-sama  dapat  menentukan  besarnya perubahan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah    pada  seluruh  SKPD Pemerinah Kota Makassar.
Uji t (Parsial)
Tabel 5. Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients a Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1.612 3.855 .418 .677 Ketepatan Sasaran Anggaran .578 .121 .483 4.771 .000 Sistem Pelaporan .670 .189 .359 3.543 .001
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

## Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran (X1) terhadap Akuntabilitas
Kinerja SKPD Pemerintah  Kota Makassar  (Y)
Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui hasil perhitungan koofisien regresi  diperoleh  nilai  t untuk  variabel  ketepatan  sasaran  anggaran sebesar  4,771  dan  nilai  signifikan  sebesar  0,000.  Dan  nilai  untuk  t-tabel dengan nilai df= n-k-1= 73-1-1 = 71 diperoleh sebesar 1,993. Jadi nilai
> yaitu  4,771  >  1,993  dan  nilai  signifikasi  0,000  <  0,05  maka  H1 diterima  artinya  ketepatan  sasaran  anggaran  berpengaruh  signifikan terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  pada  SKPD  Pemerintah Kota Makassar.

## Pengaruh Sistem Pelaporan  (X2) terhadap   Akuntabilitas Kinerja SKPD Pemerintah Kota Makasssar (Y)
Berdasarkan  tabel  5  di  atas  dapat  diketahui  hasil  perhitungan koofisien  regresi  diperoleh  nilai  t untuk  variabel  Sistem  Pelaporan sebesar  3.543  dan  nilai  signifikan  sebesar  0,001.  Dan  nilai  untuk  t-tabel dengan  nilai  df  =  n-k-1  =  73-1-1  =  71  diperoleh  sebesar  1,993.  Jadi  nilai
< yaitu 3.543 > 1,993 dan nilai signifikasi 0,001 < 0,05 maka H2 diterima  artinya  Sistem  Pelaporan  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  pada  SKPD  Pemerintah  Kota Makassar.
hasil dari hasil uji t menunjukkan bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah  di  pemerintah  Kota  Makassar.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  ketepatan  sasaran  anggaran  dilakukan  sudah  secara  efektif  dan dapat mengakibatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik pula.
Artinya, proses penganggaran pada SKPD di Kota Makassar telah dilakukan secara efektif dan diawasi oleh lembaga pengawas khusus ( oversight body) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Penelitian  ini  juga  di  dukung  oleh  penelitian  Astari  dan  Supadmi  (2015), Paramitha  dan  Gayatri  (2016)  mengemukakan  bahwa  ketepatan  sasaran anggaran  berpengaruh  signifikan  pada  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.
Serta  dari  hasil  uji  t  menunjukkan  bahwa  sistem  pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah  di  pemerintah  Kota  Makassar.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa semakin baik sistem pelaporan maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah di pemerintah Kota Makassar.
Artinya,  bahwa  sesungguhnya  setiap  kegiatan  penyelenggaraan pemerintah  telah  menyajikan  informasi  secara  terbuka,  cepat,  dan  tepat kepada  masyarakat, mampu  memberikan pelayanan  yang  memuaskan bagi
masyarakat,  mampu  menjelaskan  dan  mempertanggungjawabkan  setiap kebijakannya  kepada  publik,  mampu  memberikan  ruang  bagi  masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan  dan pemerintahan, serta sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah . Dalam hal ini penelitian Paramitha  dan  Gayatri  (2016),  Hidayatullah  dan  Herdjiono  (2015),  Fauzan (2017),  Mega  Cahyani  dan  Karya  Utama  (2015),  Edipson  Bayer  (2017). Mengemukakan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Pada hipotesis pertama hasilnya menunjukkan bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif bersignifikan terhadap akuntabilitas kinerja satuan  kerja  perangkat  daerah  di  Pemerintah  Kota  Makassar.  Hal  ini berarti  bahwa  dengan  adanya  sasaran  anggaran  yang  tepat  maka  akan mempermudah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan- tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  demi  tercapainya  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.   Pada  hipotesis  kedua  hasilnya  menunjukkan  bahwa  sistem  pelaporan berpengaruh  positif  bersignifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  satuan kerja  perangkat  daerah  di  pemerintah  Kota  Makassar.  Hal  ini  berarti bahwa  pemerintah  yang  mengadakan  sistem  pelaporan  dalam menjalankan  pemerintah  dapat  mempengaruhi  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  peneliti  dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:
1.  Disarankan  menambah  jumlah  sampel  yang  diteliti.  Dengan  demikian, diharapkan tingkat generalisasi dan analisis lebih akurat.
2.  Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil emprik  yang  lebih  kuat  yaitu  dengan  menambah  variabel  lain  yang diperkirakan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  seperti  kesulitan  tujuan  anggaran,  komitmen  organisasi, partisipasi penyususnan anggaran dan sebagainya.
3.  Kepada  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam  rangka pengelola  keuangan  daerah  yang  baik,  sebaiknya  menerima  pegawai yang  berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi  dan  meningkatkan  kulitas SDM yang ada dengan pelatihan dibidang keuangan dan komputer.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwashilah, NJ, 2000, Konsep Kepemimpinan dalam Organisasi , Yogyakarta, BPFE.
Arikunto, Suharsimi, 2000, Teknik Penarikan Sampel , Jakarta, PT. Gramedia Pustaka.
Barbara, Olivia, 2000. Performance of Human Resource Handbook . Prentice Hall Published, California University Press.
Billy, Jones Jr., 2000. Performance of Human Resource Handbook . Prentice Hall Published, California University Press.
Blanchard,  Meggy,  1999, Kepemimpinan  dan  Perilaku  Kepemimpinan , Jakarta, Salemba Empat (Terjemahan).
Elkam,  Karimullah,  2000, Menjadi  Pemimpin  yang  Efektif ,  PT.  Elex  Media Komputindo, Jakarta.
Rivai,  Veithzal,  2004, Kepemimpinan  dan  Perilaku  Organisasi ,  Edisi  Kedua, Jakarta, Rajawali Pers.
Rizal,  Jumadi,  2000, Kepemimpinan  dalam  Tinjauan  Sifat  dan  Perilaku , Bandung, Tarsito.
Rozali,  Miftahuddin,  2003, Perilaku-perilaku  Kepemimpinan  Dunia  Kerja , Jakarta, Gramedia Pustaka.
Siagian,  P.  Sondang,  1999, Kepemimpinan  Organisasi  dalam  Manajemen SDM , Jakarta, Gunung Agung.
Thoha,  Mifthah,  2004. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Penerbit  Rineka Cipta, Jakarta.
Wirawan, 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Teori, Aplikasi dan Penelitian . Salemba Empat, Jakarta.