El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Penolakan Hakim Terhadap Hak Ḥaḍānah Isteri Dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna
Syarifah Rahmatillah Diana Fitri

## Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: ipahrahmatilah@gmail.com

## Abstrak
Hak pengasuhan atau ḥaḍānah secara normatif maupun yuridis diberikan kepada  pihak  ibu  anak.  Artinya,  ibu  menempati  posisi  pertama  yang mempunyai  hak  atas  pengasuhan  anak-anaknya  pasca  perceraian. Permasalahan  yang  disoroti  dalam  penelitian  ini  adalah  putusan Mahkamah  Syar’iyyah  Banda  Aceh  Nomor  0056/Pdt.G/2017/MS.Bna.
Hakim  tidak  menerima  gugatan  hak  ḥaḍānah  isteri.  Pertanyaan  yang diajukan  adalah  bagaimana  pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyyah Banda Aceh dalam menolak hak ḥaḍānah isteri, dan bagaimana tinjauan hukum  Islam  terhadap  pertimbangan  hakim  menolak  hak  ḥaḍānah  isteri dalam  perkara  putusan  Nomor  0056/Pdt.G/2017/Ms.  Bna?  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  Mahkamah Syar’iyyah  Banda  Aceh  dalam  menolak  hak  ḥaḍānah  isteri,  dan  untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim menolak hak ḥaḍānah isteri dalam perkara putusan Nomor
0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif, dikaji  dengan  menggunakan  cara  deskriptif-analisis-normatif.  Dalam putusan  Nomor  0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna,  hakim  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh tidak memuat apakah anak diberikan kepada pihak isteri sebagai  penggugat  ataupun  kepada  suami  sebagai  tergugat.  Hanya saja, karena anak berada di bawah penguasaan tergugat maka hal ini memberi  hak  ḥaḍānah  tetap  berada  di  bawah  asuhan  tergugat.  Alasan suami  membantah  jawabah  tergugat  juga  menjadi  pertimbangan  Hakim. Telah cukup bukti pihak ibu tidak memenuhi syarat mengasuh anak, sebab isteri  dapat  mengganggu  pertumbuhan  anak,  baik  secara  psikologi maupun kasih sayang. Putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sudah  sejalan  dengan  ketentuan  hukum  Islam,  karena  pihak  penggugat atau  isteri  tidak  memenuhi  syarat  mengasuh  anak,  yaitu  tidak  mampu mengasuh  anak,  juga  terlihat  dari  jawaban  dan  bantahan  dari  pihak suami  menolak  gugatan  hak  ḥaḍānah  isteri.  Ketidakmampuan  penggugat atau isteri mengasuh anak juga terlihat saat penggugat tidak melanjutkan gugatan hak ḥaḍānah, bahkan menarik kembali tuntutannya semula.
Kata kunci: Penolakan Hakim, Hak Haḍānah Isteri.

## Pendahuluan
Pengasuhan  anak  atau ḥaḍānah , 1 dalam  Islam  merupakan  satu  bagian hukum yang wajib diperhatikan dan direalisasikan dalam pernikahan, bahkan ia berlaku  saat  setelah  perceraian  terjadi.  Hal  ini  semata  untuk  memenuhi kepentingan anak, merawat hingga anak tumbuh dewasa dan normal, terpenuhi semua  kebutuhannya  seperti  nafkah,  kasih  sayang  dan  lain  sebagainya. Memperhatikan  pentingnya ḥaḍānah ,  untuk  itu  hukum  Islam  melalui  Alquran dan hadis telah menentukan hukum-hukum ḥaḍānah baik dalam masa hubungan perkawinan masih utuh maupun telah terjadi perceraian.
Pihak  yang  paling  berhak  melakukan ḥaḍānah pasca  perceraian  adalah perempuan (isteri atau ibu anak), dan ulama 2 sepakat dalam masalah ini dengan syarat  perempuan  tersebut  belum  menikah  dengan  laki-laki  lain.  Sebab,  ialah yang  memiliki  kedekatan  perasaan  dan  kasih  sayang  yang  lebih  kuat  terhadap anak dibandingkan laki-laki (suami atau ayah). Hal ini didukung dengan adanya ketentuan hadis riwayat Abū Dāwud dari Mahmud bin Khalid. Intinya, hadis ini memberi  informasi  bahwa  Rasulullah  saw  menetapkan  hak  pengasuhan  anak setelah perceraian kepada isteri dengan syarat ia belum menikah. 3
Menurut  para  ulama,  isteri  atau  ibu  anak  lebih  berhak  atas  pengasuhan anaknya ketika orang tua anak melakukan perceraian. 4 Dalil di atas merupakan dalil  normatif  legalitas  isteri  berhak  mengasuh  anak.  Sementara  itu  dalil diperkuat  kembali  melalui  dalil  yuridis,  yaitu  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), tepatnya Pasal 156 yang menyebutkan sebagai berikut:
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan ḥaḍānah dan ibunya, kecuali  bila  ibunya  telah  meninggal  dunia,  maka  kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah;  3.  wanita-wanita  dalam  garis  lurus  ke  atas  dari  ayah;  4.  saudara perempuan  dari  anak  yang  bersangkutan;  5.  wanita-wanita  kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
1 Sebutan ḥaḍānah bermakna  mendekap  (mengemban)  anak  di  ketiak  atau  pinggul. Pengasuhan anak berarti menjaga dan memelihara anak. Lihat, Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2005),  hlm.  99:  Lihat, Amran Suadi dan Mardi  Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 195.
2 Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi, Minhāj  al-Muslim, ed.  In, Minhajul  Muslim;  Pedoman Hidup  Harian  Seorang  Muslim, (terj:  Ikhwanuddin  &  Taufik  Aulia  Rahman),  Cet.  2,  (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867: Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al- Islamiyyah, ed. In, Panduan Hukum  Keluarga  Sakinah, (terj:  Harits  Fadhli  &  Ahmad  Khotib),
(Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.
3 Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy‟aṡ al-Sajastānī, Sunan Abī Dāwud , (Riyadh: Bait al- Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570.
4 Asep Saepudin Jahar, dkk., Hukum Keluarga ..., hlm. 35.
b. Anak  yang  sudah mumayyiz berhak  memilih  untuk  mendapatkan ḥaḍānah dari ayah atau ibunya. 5
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelas  bahwa  hak  pengasuhan  atau ḥaḍānah secara  normatif  maupun  yuridis  diberikan  kepada  pihak  ibu  anak.  Artinya,  ibu menempati posisi pertama yang mempunyai hak atas pengasuhan anak-anaknya pasca  perceraian.  Ideal  hukum  seperti  tersebut  di  atas  tidak  selamanya teraplikasi  dalam  realita  masyarakat.  Bahkan,  dalam  jalur  pengadilan  sendiri masih  diperoleh  perbedaan  putusan  dengan  konsep  ideal  tersebut.  Salah  satu putusan  yang  disoroti  dalam  penelitian  ini  adalah  putusan  Mahkamah Syar‟iyyah Banda Aceh Nomor 0056/Pdt.G/2017/MS.Bna. Intinya, hakim tidak menerima atau menolak gugatan hak ḥaḍānah isteri.
Pengertian Ḥaḍānah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 1. Pengertian Ḥaḍānah Menurut Hukum Islam Istilah ḥaḍānah dalam bahasa Arab “ُُتًَا َضَح” berakar dari kata “َُيَضَح” atau “ُ يْض ِح” yang merupakan bentuk tunggal, dengan bentuk jamaknya yaitu “ُ ىاَضْحَأ” atau  “ُ ى ُْْضُح”.  Dalam  kitab  “ Lisān  al-‘Arab ”,  Ibn  Manẓūr  menyatakan  kata “ُُتًَاَضَح” bentuk jamaknya  yaitu “ُ ىاَضْحَأ”, artinya  membawa sesuatu pada  dada, seperti  seorang  perempuan  membawa  dan  mendekap  anak-anaknya.  Juga diartikan sebagai apa-apa yang diambil dan berada di dekat dada. 6
Istilah ḥaḍānah dalam bahasa Indonesia dimaknai “pengasuhan” diambil dari  kata  “asuh”,  maknanya  menjaga,  merawat  dan  mendidik  anak  kecil. Sedangkan pengasuhan sendiri memiliki arti sebagai suatu proses dan cara, atau perbuatan mengasuh.  Sedangkan anak diartikan sebagai  keturunan  yang kedua, atau  manusia  yang  masih  kecil. 7 Jadi,  kata ḥaḍānah pada  asalnya  dimaknai sebagai  sesuatu  yang  mendekap  di  dada,  atau  berada  di  dekat  rusuk,  dan  ini hanya  dikhusukan  untuk  perempuan,  sebab  ia  mendekap  anak  di  dada  dan memeluknya.
Adapun secara istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya menurut al- Jurjānī, secara sederhana memaknai “ُُتًَاَضَح” sebagai “ُُدَل َْْلاُُتٍَِب ْزَت” yaitu mendidik atau  memberi  pendidikan  kepada  anak-anak. 8 Makna  ini  barangkali  tidak
5 Tim  Visi  Yustisia, Kompilasi  Hukum  Islam:  Hukum  Perkawinan,  Hukum  Pewarisan, Hukum Perwakafan , (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 72.
6 Ibn  Manẓūr  al-Ifrīqī  al-Anṣārī, Lisān  al-‘Arb ,  Juz‟  16,  (Kuwait:  Dār  al-Nawādir,
2010), hlm. 278: Lihat juga dalam beberapa literatur yang lain, Muḥammad „Amīm al-Barkatī, al-Ta’rīfāt  al-Fiqhiyyah , (Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2003), hlm. 80: Wizārah al-Auqāf, Mawsū’ah al-Fiqhiyyah , Juz‟ 17, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995) , hlm. 299: Maḥmūd „Alī al- Sarṭāwī, Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah , (Damaskus: Dār al-Fikr, , 2007), hlm. 361-362.
7 Tim  Pustaka  Phoenix, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (cet.  vii,  Jakarta:  Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 19.
8 Syarīf  al-Jurjānī, Mu’jam  al-Ta’rīfāt ,  (Mesir:  Dār  al-Faḍīlah,  1413  H),  hlm.  78-79: Bandingkan  dengan,  Maḥmūd  Maṭlūb, al-Wajīz  fī  Aḥkām  al-Usrah  al-Islāmiyyah ,  (Mesir:
Mu‟assasah al-Mukhtār, 2004), hlm. 401.
bermaksud pada makna tarbiyah saja, tetapi  mendidik  yang di  dalamnya  berisi merawat anak agar dapat berdiri sendiri.
2. Pengertian Ḥaḍānah Menurut Hukum Positif
Dalam hukum positif, istilah ḥaḍānah yang dipakai adalah pemeliharaan atau  pengasuhan.  Tidak  ditemukan  rumusan  yang  secara  baku  dimuat  dalam hukum positif, kecuali hanya di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Pada  Pasal  1  huruf  g,  disebutkan  bahwa: “Pemeliharaan  anak  atau ḥaḍānah adalah  kegiatan  mengasuh,  memelihara  dan mendidik  anak  hingga  dewasa  atau  mampu  berdiri  sendiri.  Dari  definisi  ini, dapat dipahami ada kesamaan dengan pengertian yang ada dalam hukum Islam. Hal  ini  dipengaruhi  oleh  Kompilasi  Hukum  Islam  sendiri  adalah  ketentuan hukum  Islam  yang  sudah  dipositifkan,  dan  menjadi  bahan  hukum  bagi  Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyah.
Selain  Kompilasi  Hukum  Islam,  tidak  ditemukan  definisi  yang  baku. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie yang merupakan sumber hukum perdata di Indonesia juga tidak definisi yang tegas. Hanya saja, dari beberapa pasal yang ada di dalam KUHPdt, dipahami pengasuhan atau pemeliharaan anak adalah melakukan perawatan atas anak  yang  belum  dewasa.  Ini  dapat  dipahami  seperti  ketentuan  Pasal  383 KUHPdt  dinyatakan  bahwa:  “Wali  harus  menyelenggarakan  pemeliharaan  dan pendidikan  bagi  anak  belum  dewasa  menurut  kemampuan  harta  kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya”. Dengan begitu, pemeliharaan anak berlaku ketika anak belum dewasa.
Definisi  pengasuhan  anak  juga  tidak  ditemukan  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Demikian  pula  tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Hanya  saja,  di  dalam  beberapa  pasal  Undang-Undang  Perlindungan Anak, juga disebutkan pengasuhan anak itu dilakukan terhadap anak yang belum dewasa,  dilakukan  dnegan  cara  merawat,  dan  memberikan  pendidikan.  Hal  ini sebagaimana dapat dipahami dari Pasal 38 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:
Ayat  (1):  Pengasuhan  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37, dilaksanakan  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis  kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Ayat (2): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan  pendidikan  secara  berkesinam  bungan,  serta  dengan  memberikan  bantuan biaya  dan/atau  fasilitas  lain,  untuk  menjamin  tumbuh  kembang  anak  secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa ḥaḍānah dalam hukum positif cenderung sama seperti yang ada dalam Islam, yaitu pemeliharaan atau  pengasuhan  terhadap  anak  yang  belum  dewasa,  dilakukan  untuk kepentingan anak tersebut.
Dasar  Hukum  dan  Tujuan Ḥaḍānah Menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif 1. Dasar Hukum dan Tujuan Ḥaḍānah Menurut Hukum Islam
a. Dasar Hukum Ḥaḍānah
Sumber  dan  dasar  hukum  Islam  yang  paling  pokok  adalah  Alquran  dan hadis,  kemudian  diikuti  dengan  ijmak  ulama.  Dalam  konteks  hukum ḥaḍānah juga  mengacu  pada  tiga  dasar  hukum  tersebut.  masing-masing  rinciannya sebagai berikut:
1) Al-Quran
Di antara dalil Alquran yang bicara pengasuhan atau ḥaḍānah yaitu QS. al-Baqarah ayat 233:
 ُ                 ُ           ُ          
   ُ           ُ            ُ  ُ       ُ       ُ    ُ       ُ            ُ  ُ        ُ              ُ      ُ
          ُ               ُ               ُ  ُ   ُ         ُ       ُ     ُ          ُ  ُ   ُ         ُ          ُ            ُ     ُ          ُ      ُ
           ُ  ُ        ُ           ُ       ُ       ُ  ُ       ُ        ُ        ُ    ُ       ُ          ُ            ُ     ُ       ُ
           ُ  ُ       ُ        
ُ   
ُ                 ُ              ُ     ُ       ُ           ُ      ُ          ُ     ُ          ُ               ُ  ُ
           ُ     ُ               ُ     ُ     ُ      ُ           ُ        ُ  ُُُ
ُ
Aartinya: Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  selama  dua tahun  penuh,  yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  Dan kewajiban  ayah  memberi  makan  dan  pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara ma'ruf.  Seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya. Janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan  karena  anaknya  dan  seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan  keduanya  dan permusyawaratan,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  Dan  jika  kamu  ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  Melihat  apa  yang  kamu  kerjakan.  (QS.  al- Baqarah [2]: 233).

## 2) Hadis
Riwayat  hadis  yang  berbicara  pengasuhan  atau ḥaḍānah ditemukan cukup  banyak.  Di  antaranya  adalah  mengacu  pada  riwayat  hadis  al-Bukhārī sebagai berikut:
َُِّللَّاَُلُْس َرُاٌَُ ْتَلاَقًُةَأ َزْهاَُّىَأُّ ٍزْوَعُ ِيْبُِ َّللَّاُِدْبَعٍُِِّدَجُ ْيَعٍَُِِبَأُ ْيَعٍُبٍَْعُشُُيْبُّ ُزْوَعًٌَُِثَّدَح َُّىِ ُ َُىاَكُاَذًٌَُُِْبا ُ
ُ ْىَأَُدا َرَأ ًٌََُِّقَّلَطٍُُاَبَأُ َّىِ  َُّ ًءا َْ ِحََُُلُي ِزْج ِح َُّ ًءاَقِسََُُلًٌُِْدَث َُّ ًءاَعََُُِّلًٌُِْطَب
(ُ .ً ِحِكٌَْتُ ْنَلُ اَهُ َِِبُ ُّقَحَأُ ِتًَْأُ َنَّلَس َُّ ٍََِْلَعُ ُ َّللَّاُ ىَّلَصُ ِ َّللَّاُ ُلُْس َرُ اََِلُ َلاَقَفُ ًٌِِّهُ ََُع ِزَتٌٌَْ ُْبأ .)دّاد 9
Artinya: Telah  menceritakan  kepadaku  'Amr  bin  Syu'aib,  dari  ayahnya dari  kakeknya  yaitu  Abdullah  bin  'Amr  bahwa  seorang  wanita  berkata;  wahai Rasulullah,  sesungguhnya  anakku  ini,  perutku  adalah  tempatnya,  dan  putting susuku  adalah  tempat  minumnya,  dan  pangkuanku  adalah  rumahnya, sedangkan  ayahnya  telah  menceraikannya  dan  ingin  merampasnya  dariku. Kemudian  Rasulullah  shallallahu 'alaihi  wasallam  berkata  kepadanya;  engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Abī Dāwud).
3) Ijmak
Dasar hukum selanjutnya adalah ijmak ulama. Berdasarkan ijmak ulama, pengasuhan  adalah  suatu  kewajiban  yang  wajib  dipenuhi  terhadap  anak-anak yang masih kecil. Para ulama sepakat menyatakan pelaksanaan ḥaḍānah adalah perkara  yang  wajib  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan.  Ibn  Qudāmah,  salah seorang  ulama  mazhab  Ḥanabillah  menyebutkan  bahwa ḥaḍānah wajib dilakukan  kepada  anak  kecil,  dan  tidak  wajib  dilakukan  kepada  orang  yang sudah  dewasa  dan  cerdas  ( al-rusyd )  dan  dapat  melakukan  apa  yang  anak  itu kehendaki. 10 Demikian pula disebutkan oleh al-Ramlī dari kalangan Syāfi‟iyyah, bahwa ḥaḍānah adalah  perkara  wajib  dan  harus  didahulukan  dari  pihak permepuan, yaitu ibu anak. Sebab, ibu anak lebih memiliki hak atas pengasuhan anaknya. 11 Bahkan,  para  ulama  telah  berijmak  tentang  wajibnya  pelaksanaan ḥaḍānah tersebut.
b. Tujuan Ḥaḍānah
Mengenai  tujuan ḥaḍānah , kemaslahatan merupakan capaian akhir  yang menjadi  tujuan  umum  pengasuhan  tersebut.  Pengasuhan  anak  juga  bagian  dari cara  untuk  menciptakan  kemaslahatan  bagi  anak  yang  diasuh,  misalnya  agar kondisi  fisiknya  dapat  baik,  maka  kedua  orang  tua  wajib  untuk  memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan lain sebagainya. Secara umum, kajian tentang pensyariatan  hukum  erat  kaitan  dengan  konsep maqāṣid  al-syarī’ah atau maqāṣid  al-‘ām .  Para  ulama  berpendapat  bahwa  tujuan  umum  ditetapkannya
9 Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy‟aṡ al-Sajastānī, Sunan Abī Dāwud , (Riyadh: Bait al- Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 259.
10 Ibn Qudāmah, Mughnī , Juz‟ 9, (Bairut: Dār al-Kitāb al-„Arabī, 1983), hlm. 299.
11 Syihābuddīn  al-Ramlī, Nihāyah  al-Muḥtāj  ilā  Syarḥ  al-Minhāj ,  Juz‟  7,  (Bairut:  Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2003), hlm. 226.
semua  aspek  hukum  dan  tata  perilaku  dalam  Islam  adalah  untuk  kemaslahatan umat  manusia  itu  sendiri,  atau  dalam  istilah  fikih  disebut  dengan maṣlaḥah , yaitu kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan hidup. 12
Tujuan  umum  ketetapan  hukum  tidak  terkecuali  masalah ḥaḍānah atau pemeliharaan  anak  dalam  Islam  bermuara  pada  kemaslahatan  ( maṣlaḥah ) manusia,  kemanfatan  ( manfa’ah ),  dan  rahmat  ( raḥmah )  bagi  semua.  Hal  ini sejalan dengan keterangan ahli ushul seperti al-Syāṭibī, Ibn Āsyūr, Abū Zahrah, Khallāf,  Ḥabīb  al-Khaujah,  dan  banyak  lainnya.  Dalam  satu  kesempatan  di dalam  tulisannya,  Abū  Zahrah  menyebutkan:  “datangnya  syariat  Islam  sebagai rahmat bagi  manusia”. 13 Demikian  juga  menurut  Khallāf,  bahwa  tujuan  umum syāri’ (Allah)  mensyariatkan  hukum-hukum  yaitu  untuk  menetapkan kemaslahatan  bagi  manusia  di  dalam  kehidupan  ini. 14 Hal  ini  menandakan bahwa  semua  hukum,  baik  ketentuan  hukum  perkawinan,  talak  maupun ḥaḍānah memiliki  tujuan  umum  untuk  kemaslahatan  dan  rahmat.  Dalam konteks  ini,  pemeliharaan  anak  dalam  Islam  juga  memiliki  tujuan  utama untuk kemaslahatan anak yang diasuh.
2. Dasar Hukum dan Tujuan Ḥaḍānah Menurut Hukum Positif
a. Dasar Hukum Ḥaḍānah
Selain  Alquran,  hadis,  serta  ijmak  ulama,  dasar  hukum ḥaḍānah atau pemeliharaan  anak  juga  ditemukan  dalam  beberapa  regulasi  hukum  peraturan perundang-undangan.  Minimal,  terdapat  empat  regulasi  hukum  positif  yang dapat disajikan, yaitu sebagai berikut:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie , tepatnya Pasal 338 mengatur masalah pemeliharaan anak yang berbunyi:
Bila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu, wali lalai menaruh ikatan jaminan atau gadai dan tidak memiliki harta benda  tak  bergerak  yang  cukup,  maka  atas  tuntutan  Balai  Harta Peninggalan  pengurusan  harta  kekayaan  anak  belum  dewasa harus dicabut oleh Pengadilan Negeri dan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan sampai wali memberikan jaminan secukupnya, yaitu  bila  atas  permintaan  wali,  Pengadilan  Negeri  setelah mendengar Balai Harta Peninggalan, menyerahkan tugas tersebut
12 Abd  al-Wahhāb  Khallāf, ‘Ilm  Uṣūl  al-Fiqh ,  (Kairo:  Maktabah  al-Da‟wah  al- Islāmiyyah, 1947), hlm. 198.
13 Muḥammad  Abū  Zahrah, Uṣūl  al-Fiqh ,  (Kairo:  Dār  al-Fikr  al-„Arabī,  1958),  hlm. 364.
14 Abd  al-Wahhāb  Khallāf,  „ Ilm ...,  hlm.  198.  Ibn  „Āsyūr  juga  menyatakan  bahwa pembuat  hukum  ( syāri’ )  dalam  membuat  hukum  ada  sebabnya,  yaitu  untuk  menghasilkan kemaslahatan.  Lihat,  Muḥammad  al-Ḥabīb  al-Khaujah, Maqāṣid al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah li Syaikh al-Islām Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr , Juz 3, (Qatar: Amīr Daulah, 2004), hlm. 36.
kembali  kepada  wali.  Wali  yang  telah  dicabut  pengurusannya, tetap  ditugaskan  memelihara  anak-anak  yang  belum  dewasa dengan  dasar  dan  cara  yang  jika  perlu  akan  ditentukan  oleh Pengadilan  Negeri,  atas  usul  Balai  Harta  Peninggalan.  Akan tetapi bila pengurusan harta tak bergerak dan anak belum dewasa memerlukan  pengawasan  terus  menerus,  Pengadilan  Negeri setelah  mendengar  Balai  Harta  Peninggalan,  dapat  menentukan bahwa tugas pengurusan itu tetap berada si wali asal saja wali itu menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan semua uang tunai, barang-barang  berharga  dan  surat-surat  berharga  milik  anak yang  belum  dewasa,  dalam  hal  yang  demikian  Balai  Harta Peninggalan  akan  memberikan  uang  secukupnya  kepada  wali untuk pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa dan untuk keperluan  sehari-hari  pengurusan  barang-barang  tak  bergerak, dengan kewajiban pula bagi wali supaya setiap tahun memberikan kepada  Balai  Harta  Peninggalan  pertanggungjawaban  tentang pemakaian  uang  itu  menurut  cara  yang  ditetapkan  dalam  Pasal 372 . 15
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Selain  itu,  ditemukan  juga  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 41 yang berbunyi:
Akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian  ialah:  (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak, bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak, Pengadilan  memberi  keputusan.  (b).  Bapak  yang  bertanggung jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang diperlukan  anak  itu,  bilaman  bapak  dalam  kenyataannya  tidak dapat  memberi  kewajiban  tersebut  pengadilan  dapat  menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut . 16
3) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak
Dasar  hukum  pemeliharaan  anak  juga  mengacu  pada  ketentuan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.
Pada  bagian  keempat  tentang  kewajiban  dan  tanggung  jawab  dan keluarga dan orang tua, yaitu Pasal 26 cukup tegas dinyatakan bahwa orang  tua  wajib  melakukan  pemeliharaan  terhadap  anak.  Bunyi pasalnya yaitu:
15 Tim  Visi  Yustisia, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  (Jakarta:  Visi  Media, 2015), hlm. 121.
16 Redaksi  New  Merah  Putih, Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 ,
(Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 26.
Ayat  (1):  Orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk:  a. mengasuh,  memelihara,  mendidik,  dan  melindungi  anak;  b.  menumbuh kembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan  minatnya;  dan  c. mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak-anak.  Ayat  (2):  Dalam  hal orang  tua  tidak  ada,  atau  tidak  diketahui  keberadaannya,  atau  karena  suatu sebab,  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya,  maka kewajiban  dan  tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat beralih  kepada  keluarga,  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17
4) Kompilasi Hukum Islam
Dasar  hukum  lainnya  mengacu  pada  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI ini, ketentuan pemeliharaan anak atau ḥaḍānah telah diatur secara detail. Regulasinya disebutkan pada Bab XIV  tentang  Pemeliharaan  Anak,  yaitu  Pasal  98  hingga  Pasal  106,  masing- masing  dapat  dipahami  sebagai  berikut: 18 Hanya  saja,  yang  khusus  membahas tentang ḥaḍānah atau  pemeliharaan  anak  dimuat  di  dalam  Pasal  105  dan Pasal 106, bunyi Pasal 105 yaitu:
Dalam  hal  terjadinya  perceraian:  a.  Pemeliharaan  anak  yang  belum mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya;  b.  Pemeliharaan anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih  di  antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Ketentuan selanjutnya dimuat di dalam Pasal 106 sebagai berikut:
(1).  Orang  tua  berkewajiban  merawat  dan  mengembangkan  harta anaknya  yang  belum  dewasa  atau  di  bawah  pengampunan,  dan  tidak diperbolehkan  memindahkan  atau  menggadaikannya  kecuali  karena  keperluan yang  mendesak  jika  kepentingan  dan  keselamatan  anak  itu  menghendaki  atau suatu kenyataan  yang tidak dapat dihindarkan lagi.  (2). Orang tua bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  karena  kesalahan  dan  kelalaian  dari kewajiban tersebut pada ayat (1). 19

## b. Tujuan Ḥaḍānah
Adapun  dalam  regulasi  hukum  positif  Indonesia,  pengasuhan  dilakukan sepenuhnya  dilakukan  demi  kepentingan  anak.  Hal  ini  dapat  diketahui  pada beberapa  pasal  seperti  telah  tersebut  sebelumnya,  yaitu  Pasal  41  huruf  a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan yang menyebutkan: “ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata
17 Redaksi  New  Merah  Putih, Undang-Undang  Perlindungan  Anak ,  (Yogyakarta:  New Merah Putih, 2009), hlm. 26.
18 Tim Visi Yustisia, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan , (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 48-51.
19 Tim Visi Yustisia, Kompilasi ..., hlm. 51.
berdasar  kan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan ”. 20 Bunyi pasal tersebut di samping mengatur hukum akibat putusnya perkawinan, juga mengatur hukum pengasuhan  pada  anak.  Pengasuhan  tersebut  dalam  kacamata  Undang-Undang Perkawinan  dilakukan  semata-mata  untuk  kepentingan  anak.  Istilah “kepentingan  anak”  bertujuan  agar  kebutuhan  anak  yang  masih  kecil  dapat terpenuhi  dengan  baik.  Dengan  begitu,  kondisi  anak  dapat  terjaga,  baik  fisik maupun mentalnya.
Mengacu  pada  ketentuan  Alquran,  hadis,  dan  ijmak  ulama,  berikut dengan  beberapa  regulasi  hukum  positif  sebelumnya,  baik  KUHPerdata, Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Perkawinan,  dan  juga KHI menunjukkan bahwa pemeliharaan anak atau ḥaḍānah merupakan perkara wajib  dilaksanakan  kepada  anak,  oleh  orang-orang  yang  mendapat  kualifikasi sebagai  pengasuh.  Dalam  konteks  pernikahan  telah  putus  dan  memiliki  anak yang masih kecil, maka anak itu menjadi hak pihak perempuan, dengan syarat ia belum menikah dengan laki-laki lain.
Orang  yang  Paling  Berhak  dalam Ḥaḍānah Menurut  Hukum  Islam  dan

## Hukum Positif
1. Orang yang Paling Berhak dalam Ḥaḍānah Menurut Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam,  orang  yang  paling  berhak  mengasuh  anak  adalah pihak  perempuan,  dan  para  ulama  telah  sepekat  dalam  soal  ini.  Menurut  al- Jazā‟irī  bahwa ḥaḍānah anak-anak  yang  masih  kecil  menjadi  kewajiban  kedua orang  tuanya.  Jika  kedua  orang  tuanya  telah  meninggal  dunia,  maka  hak ḥaḍānah terhadap  mereka  menjadi  kewajiban  sanak  kerabatnya  yang  paling dekat  dan  sanak  kerabat  urutan  berikutnya.  Jika  kemudian  sanak  kerabat  tidak ada, maka ḥaḍānah terhadap mereka menjadi tanggung jawab pemerintah, atau salah satu  jama‟ah dari  kaum  muslimin.  Namun demikian,  yang paling  berhak mengasuh  anak  kecil  di  antara  orang-orang  yang  diberi  hak  asuh  adalah  isteri atau  ibu  anak,  dengan  syarat  tidak  menikah  atau  belum  menikah  dengan  laki- laki  lain. 21 Semua  urutan  tersebut  lebih  didahulukan  kepada  pihak  perempuan. Hal ini selaras dengan keterangan Abū Zahrah, bahwa ḥaḍānah itu  adalah  hak dari kalangan perempuan. 22
Terkait  dengan  pihak-pihak  dan  urutan  orang-orang  yang  memiliki  hak kualifikasi mengasuh anak yaitu sebagai berikut:
1. Ibu
2. Nenek (pihak ibu)
20 Redaksi New Merah Putih, Undang ..., hlm. 26.
21 Abū Bakr Jabīr al-Jazā‟irī, Minhāj al-Muslim , (Terj: Syaiful. dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 867.
22 Lihat, Muḥammad  Abū  Zahrah, Tanẓīm al-Islām li al-Mujtama’ , (Kairo: Dār al-Fikr al-„Arabī, 1965), hlm. 99.
3. Bibi (pihak ibu)
4. Nenek (pihak ayah)
5. Bibi (pihak ayah)
6. Saudari sepupu (bibik pihak ayah)
7. Ayah
8. Kakek
9. Saudara ayah
10. Anak dari saudara ayah
11. Paman dari jalur ayah

## 2. Orang yang Paling Berhak dalam Ḥaḍānah Menurut Hukum Positif
Dalam  hukum  positif,  orang  yang  berhak  mengasuh  anak  adalah  kedua orang tuanya. Hal ini dipahami dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, dinyatakan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan  karena  perceraian  ialah:  a.  Baik  ibuatau  bapak  tetap  berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan memberi keputusan”.  Dengan begitu,  ayah dan ibu memiliki posisi  yang sama terhadap anak, sehingga keduanya memiliki hak yang sama mengasuh anak dan keduanya  dapat  menggugat  hak  asuh  tersebut  ke  pengadilan  dan  pihak pengadilan kemudian menentukan orang yang paling berhak, apakah ayah anak atau ibu dari anak yang digugat itu.
Hanya  saja,  khusus  bagi  kalangan  umat  Islam  di  Indonesia,  orang  yang paling  berhak  mengasuh  anak  telah  ditetapkan  di  dalam  Kompilasi  Hukum Islam. Di dalam Pasal 105 dan 156  KHI, bunyi pasal 156 disebutkan bahwa:
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. anak yang sudah mumayyiz berhak  memilih  untuk  mendapatkan  hadhanah  dari  ayahatau  ibunya;  c.  apabila pemegang  hadhanah  ternyata  tidak  dapat  menjamin  keselamatan  jasmanidan rohanianak,  meskipun  biaya  nafkah  dan  hadhanah  telah  dicukupi,  maka  atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak  hadhanah  kepada  kerabat  lain  yang  mempunyai  hak  hadhanah  pula;  d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dapat mengurus  diri  sendiri  (21  tahun)  e.  bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai hadhanah  dan  nafkah  anak,  Pengadilan  Agama  membverikan  putusannya berdasrkan  huruf  (a),(b),  dan  (d);  f.  pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat
kemampuan  ayahnya  menetapkan  jumlah  biaya  untuk  pemeliharaan  dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
Syarat-Syarat Ḥaḍānah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
1. Syarat-Syarat Ḥaḍānah Menurut Hukum Islam
Syarat  pengasuhan  anak  yang  dimaksudkan  dalam  pembahasan  ini meliputi  syarat  bagi  anak  yang  di  asuh  dan  syarat  bagi  pihak  yang  mengasuh. Namun, bahasan ini lebih menekankan pada syarat pengasuhan anak bagi pihak yang mengasuh. Dilihat dari perspektif empat mazhab, terdapat perbedaan yang cukup  signifikan.  Artinya,  para  ulama  mazhab  tidak  padu  dalam  menetapkan apa  saja  yang  menjadi  syarat  bagi  seseorang  memiliki  kualifikasi  untuk  dapat mengasuh    anak.  Untuk  lebih  jelas,  di  bawah  ini  akan  dipaparkan  pendapat masing-masing ulama:
a. Menurut  mazhab  Ḥanafī,  pengasuh  anak  harus  ada  enam  syarat,  yaitu tidak  fasik,  tidak  membiarkan  anak  tanpa  pengawasan  atau  pengasuh disyaratkan  harus  mampu  mengasuh  demi  kemaslahatan  anak,  tidak menikah  dengan  laki-laki  lain,  tidak  murtad,  bukan  budak,  dan pengasuh anak harus berasal dari yang memiliki tali kekerabatan. 23
b. Menurut mazhab Mālikī, pengasuh anak memiliki syarat secara umum ada  tujuh,  yaitu  berakal,  mampu  melakukan  pengasuhan,  memiliki tempat yang aman dalam mengasuh anak, amanat, beragama yang baik artinya  tidak  fasik,  mampu  menjaga  diri  dan  harta,  tidak  memiliki penyakit menular, dan belum menikah dengan laki-laki lain. 24
c. Menurut  mazhab  Syāfi‟ī  pengasuh  anak  memiliki  tujuah  syarat,  yaitu harus  berakal,  merdeka,  beragama  Islam  atau  sama  agamanya  dengan anak  yang  diasuh,  baik  atau  bisa  menjaga  diri,  amanah  atau  bisa dipercaya,  mempu  untuk  mengasuh,  dan  masih  terikat  dengan suaminya atau belum menikah. 25
23 Abī Bakr bin Mas‟ūd al-Kāsānī, Badā’i ..., Juz‟ 5, hlm. 205-206: Lihat juga, Maḥmūd bin Maudūd, al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār , (Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, t. tp), hlm. 15- 16: Abdurraḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah , (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet.
2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1142.
24 Muḥammad Urfah al-Dasūqī, Ḥāsyiyyah al-Dusūqī ‘alā Syarḥ al-Kabīr , Juz‟ 2, (Tp: Dār Iḥyā‟ al-Kutb al-„Arabiyyah, t. tp), hlm. 526-528: Bandingkan dengan, Ḥabīb bin Ṭāhir, al- Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh , Juz‟ 4, (Bairut: Mu‟assasah al-Ma‟ārif, 2005), hlm. 294-296: Lihat juga, Abdurraḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ..., Jilid 5, hlm. 1144: Abī Bakr Jabīr al-Jazā‟irī, Minhāj ..., hlm. 588.
25 Ḥabīb  al-Māwardī, al-Iqnā’  fī  al-Fiqh  al-Syāfi’ī ,  (Iran:  Dār  Iḥsān,  2000),  hlm.  160: Bandingkan  dengan,  Yūsuf  al-Juwainī, Nihāyah  al-Maṭlab  wa  Dirāyah  al-Mażhab ,  Juz‟  15, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007), hlm.: 542-543: Lihat juga, Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar ,  (Terj:  Muhammad  Afifi  dan  Abdul  Hafiz),  Jilid  3,  Cet.  3,  (Jakarta:  Almahira, 2017), hlm. 66: Muḥaammad al-Zuḥailī, al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī , Juz‟ 4, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 310-312.
d. Menurut  mazhab  Ḥanbalī,  syarat  pengasuh  ada  lima,  yaitu  berakal, tidak  berstatus  budak,  tidak  menyandang  cacat,  tidak  memiliki penyakit, tidak menikah dengan laki-laki. 26
2. Syarat-Syarat Ḥaḍānah Menurut Hukum Positif Di  dalam  hukum  positif  cenderung  lebih  longgar  dalam  memberikan syarat  pengasuhan  anak.  Pada  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  dijelasakan  bahwa  oranga  tua  akan  kehilangan  hak  kuasa atas  anaknya  ketika  pengadilan  memutuskan  yang  bersangkutan  melalaikan kewajiban  atas  anaknya  dan  berkelakuan  buruk.  Adapun  bunyi  pasal  tersebut dapat dipahami berikut ini:
Ayat (1): Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap  seorang  anak  atau  lebih  untuk  waktu  yang  tertentu  atas  permintaan orang  tua  yang  lain,  keluarga  anak  dalam  garis  lurus  ke  atas  dan  saudara kandung  yang  telah  dewasa  atau  pejabat  yang  berwenang  dengan  keputusan Pengadilan  dalam  hal-hal:  a.  Ia  sangat  melalaikan  kewajibannya  terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali.
Hukum  positif  tidak  menetapkan  syarat  kesamaan  agama  di  dalam  hak asuh  anak.  Tidak  ditemukan  pasal  yang  menetapkan  anak  yang  berasal  dari keluarga  muslim  harus  diasuh  oleh  pengasuh  yang  beragama  Islam.  Untuk  itu, dalam versi hukum  positif, kedua orang tua sama-sama berhak atas  anak tanpa membedakan status agama masing-masing pasangan. Namun begitu, hal penting dalam  pengasuhan  adalah  pihak  pengasuh  anak  dapat  menunaikan  tanggung jawabnya di dalam mengasuh anak dan tidak berkelakuan buruk, seperti penjudi, pemabuk,  dan  perbuatan  buruk  lainnya  yang  berimplikasi  dan  membahayak anak yang diasuhnya.

## Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyyah  Banda  Aceh  Menolak  Hak Ḥaḍānah Isteri dalam Putusan Nomor 0056/ Pdt.G/2017/Ms.Bna
1. Duduk Perkara Putusan Hakim Nomor 0056/Pdt.G/2017/MS.Bna merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya. Yang bertindak sebagai penggugat dalam  perkara  ini  adalah  isteri  dan  suami  bertindak  sebagai  tergugat. Permohanan cerai gugat dengan surat gugatannya  bertanggal 17  Februari 2017 yang didaftarkan pada  Kepaniteraan Mahkamah syar‟iyah  Banda Aceh dengan register Nomor  0056/Pdt.G/2017/MS.Bna.
Dalam  surat  gugatan,  dijelaskan  bahwa  penggugat  dan  tergugat  adalah suami  isteri  yang  telah  menikah  pada  tanggal  30  juli  2005  yang  tercatat  pada
26 Ibn Qudāmah, al-Hādī , (Qatar: Wizārah al-Auqāf, 2007), hlm. 539: Ibn Qudāmah, al- Kāfī , Juz‟ 5, (Jizah: Hajar, 1997), hlm. 112: Lihat juga, Abdurraḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ..., Jilid 5, hlm. 1143-1144.
kantor  urusan  agama  (KUA)  kecamatan  syiah  kuala  sesuai  akta  nikah  Nomor: 0162/003/VII/2005.  Selama  menikah  penggugat  dan  tergugat  telah  merasakan bahagia,  nyaman,  tinggal  dan  hidup  bersama  selama  12  tahun  sebagaimana layaknya  suami  isteri  dan  hasil  pernikahan  itu  telah  dikaruniai  seorang  anak laki-laki yang bernama M. Rasya Al Khalif  yang sekarang berusia 4 tahun.
Keharmonisan  rumah  tangga  antara  penggugat  dan  tergugat  mulai berkurang  sejak  tahun  2015  sampai  2016  dengan  adanya  perselisihan  dan pertengkaran  terus  menerus  antara  penggugat  dan  tergugat  yang  di  sebabkan karena:
1. Tingginya ego tergugat
2. Tergugat sering kali pulang larut malam dan bahkan hampir setiap hari pulang pagi tanpa alasan yang jelas
3. penggugat  menelusuri  dan  akhirnya  mengetahui  bahwasannya tergugat sering bermain judi online sejak 2009 sampai sekarang.
Setelah  kejadian  itu    hubungan  penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak harmonis  lagi  bahkan  pisah  ranjang  walaupun  tinggal  satu  rumah.  Terkait permasalahan  dalam  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  telah  melakukan upaya  musyawarah  dengan  keluarga  namun  upaya  tersebut  selalu  gagal, penggugat tidak sanggup lagi bersabar dan sangat sulit mempertahankan rumah tangga    yang  sudah  demikian  rapunya,  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  warahmah  antara penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  kembali.  Maka,  perceraian merupakan alternatif  terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.
Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  penggugat  dalam  petitumnya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bā’in ṣughrā
3. Menyatakan penggugat adalah sebagai pemegang hak haḍānah
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak (haḍānah) tersebut kepada  penggugat    setiap  bulannya  di  tetapkan  sebesar  Rp.  2.500.000 (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan berusia  21  tahun  sebagaimana  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
5. Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan/penetapan yang seadil-adilnya.
Sebelum mengadili perkara tersebut, Hakim menimbang bahwa pada hari dan  tanggal  persidangan  yang  telah  di  tetapkan,  penggugat  dan  tergugat  telah hadir  sendiri  di  persidangan,  kemudian  Majelis  Hakim  telah  berupaya mendamaikan dan melakukan mediasi kedua belah pihak namun tidak berhasil, karna  itu  sidang  di  lanjutkan  diawali  dengan  pembacaan  surat  gugatan
penggugat  atas  gugatan  penggugat  tersebut  tergugat  telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang jawaban tersebut disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa  tergugat  dengan  tegas  menolak  seluruh  dalil-dalil  yang diajukan  oleh  penggugat  kecuali  terhadap  hal-hal  yang  diakui  oleh tergugat.
2. Bahwa penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri
3. Bahwa  apa  yang  disampaikan  penggugat  mengenai  tergugat  sering emosi  dan  sering  pulang  pagi  sehingga  hidup  rukun  dan  tentram dalam  rumah  tangga  tidak  dapat  dirasakan  adalah  tidak  benar  tapi yang  sebenarnya  terjadi  adalah  adanya  indikasi  yang  kuat  penggugat telah terlibat hubungan perselingkuhan dengan orang lain, malah pada tanggal  27  april  2016  penggugat  telah  melakukan  pernikahan  siri dengan  orang  lain  atau  lebih  layak  dikatakan  hubungan  perzinaan karena  penggugat  dan  tergugat  masih  merupakan  suami  isteri  yang sah. Penggugat dan pasangan tidak sah nya telah ditanggkap oleh WH pada  tanggal  12  oktober  2016  di  gampong  puge  jurong  banda  aceh yang  telah  di  putuskan  bersalah  atau  terpidana  melanggar  qanun jinayah,  oleh  mahkamah  syariah  banda  aceh  serta  melakukan hukuman cambuk pada tanggal 15 oktober 2016 di gampong keramat kuta alam banda aceh.
4. Bahwa  apa  yang  disampaikan  penggugat  mengenai  tergugat  sering pulang  kerumah  larut  malam  karena  sering  main  judi  online  adalah fitnah,  namun  yang  sebernya  terjadi  adalah  tergugat  keluar  rumah untuk  mengerjakan  tugas-tugas  tergugat  sebagai  dosen  serta  tugas sertifikasi dan PU PNS.
5. Bahwa  terkait  pengasuhan  terhadap  anak  dan  permohonan  untuk biaya  anak  yang  di  dalilkan  oleh  penggugat  tergugat  menolaknya, penggugat  tidak  layak  menerima  hak  haḍānah  anak  penggugat  dan tergugat,  karna  banyak  hal  perbuatan  penggugat  sehari-hari  yang dapat  menggangu  pertumbuhan  anak  baik  secara  psikologi  maupun kasih sayang.
Atas  jawaban  tergugat  tersebut,  penggugat  telah  mengajukan  replik secara  tertulis  pada  tanggal  08  juni  2017  yang  pada  pokoknya  tetap mempertahankan  sebagaimana  gugatan  penggugat.  Sebelum  menyampaikan kesimpulan  akhir  penggugat  melalui  kuasa  hukumnya  menyatakan  mencabut gugatannya  tentang  hak  pemeliharaan  anak  (haḍānah)  dan  nafkah  anak, sedangkan tentang perceraian tetap di pertahankan.
Atas  replik  penggugat  tersebut,  tergugat  mengajukan  duplik  tanggal  22 juni  2017,  pada  pokok  nya  mempertahankan  sebagaimana  jawabannya.  Atas pencanbutan  tentang  hak  pengasuhan  anak  dan  nafkah  anak  tersebut,  tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan setuju dan tidak keberatan.

## 2. Pertimbangan Hakim
Majelis  hakim dalam memutuskan suatu perkara  dituntut suatu keadilan dan  untuk  itu  hakim  melakukan  penilaian  terhadap  peristiwa  dan  fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi atau hanya rekayasa. Hal ini hanya bisa di lihat  dari  pembuktian,  mengklasifikasikan  antara  yang  penting  dan  tidak penting,  dan  menayakan  kembali  kepada  pihak  lawan  mengenai  keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada.
Menimbang,  banhwa  Majelis  hakim  telah  berusaha  mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena kehendak pasal 82 ayat (1) dan  (4)  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989,  jo.  Pasal  154  R.Bg.  telah terpenuhi,  Demikian  juga  upaya  perdamaian  melalui  proses  mediasi  ternyata juga tidak berhasil. Karena itu, maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 juga telah terpenuhi.
Menimbang,  bahwa  seorang  isteri  yang  berkehendak  untuk  bercerai dengan  suaminya  karena  pertengkaran  terus-menerus  dan  tidak  bisa  lagi  untuk dimediasi  antara  keduanya.  Oleh  sebab  itu,  alasan  ini  telah  memenuhi  unsur Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975 jo Pasal  116  huruf  f Kompilasi  Hukum  Islam.  Pasal-pasal  ini  pada  pokok  masalahnya  yaitu antara  keduanya  saling  bertengkar  memuncak  dan  tidak  dapat  dipersatukan lagi.  Atas  dasar  itu  pula,  Majelis  Hakim  juga  memandang  hubungan pernikahan  antara  keduanya  tidak  lagi  dapat  memenuhi  tuntutan  Pasal  1 Undang-undang  nomor  1  Tahun  1974  dan  QS.  al-Rūm  [30]  ayat  21,  yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi terwujud:
      ُ             ُ     ُ       ُ      ُ     ُ            ُ           ُ               ُ          ُ         ُ          ُ         ُ           ُ  ُ     ُ    ُ       ُ        ُ         ُ             ُ  ُُ 27 27 Ayat  ini  sering  sekali  digunakan  oleh  hakim-hakim  Pengadilan  Agama  atau Mahkamah  Syar‟iyah  dalam  memutus  perkara  perceraian.  Ayat  tersebut  memang  memberi indikasi  hukum  bahwa  nikah  itu  dilakukan  untuk  mendapatkan  ketenangan,  jika  justru sebaliknya,  maka  muatan  isi  ayat  tersebut  justru  tidak  terpenuhi.  Menurut  Ibn  „Abbās  dan Mujāhid, seperti dikutip oleh al-Qurṭubī,  makna mawaddah yaitu  berjimak,  sementara raḥmah yaitu mempunyai keturunan. Lihat, Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān , (Beirut: Mu‟assasah al-Risālah, 2006), hlm. 412: Pendapat tersebut juga dipegang oleh al-Ḥasan. Lihat, Ibn  „Umar  al-Zamakhsyarī  al-Khawārizmī, Tafsīr  al-Kasysyāf  ‘an  Ḥaqā’iq  al-Tanzīl ,  (Beirut: Dār  al-Ma‟rifah,  2009),  hlm.  827:  al-Sya‟rāwī  menyatakan  makna mawaddah yaitu  cinta,  dan raḥmah merupakan  tujuan  akhir  dari  pernikahan.  Lihat,  Muḥammad  Mutawallī  al-Sya‟rāwī,
Tafsīr  al-Sya’rāwī ,  (Mesir:  Majma‟  al-Buḥūṡ  al-Islāmiyyah,  1991),  hlm.  11360:  Makna mawaddah sebagai  cinta  sering  dimaknai  sebagai  cinta  yang  bersifat  lahiriah,  seperti  suami memberikan nafkah pada isteri, menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan isteri.
Artinya:  “ Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan  untukmu isteri-isteri  dari jenismu sendiri, supaya  kamu cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berfikir ”. (QS. al-Rūm [30]: 21).
Menimbang, bahwa gugatan penggugat agar seorang anak penggugat dan  tergugat  agar  di  tetapkan  dalam  haḍānah/asuhan  penggugat  dan  biaya nafkah  ditanggung  Tergugat  sebagaimana  petitum  nomor  6  dan  7  gugatan, penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan menyatakan mencabutnya  setelah  adanya  jawaban  dari  tergugat,  dan  tergugat menyatakan  setuju  dan  tidak  keberatan  dengan  pencabutan  tersebut, sehingga mengenai tuntutan tersebut tidak perlu di pertimbangkan lagi.
Terhadap  jawaban  tergugat  di  atas,  penggugat  kemudian  menarik kembali  tuntutan  hak  ḥaḍānah  akan  tetapi  tidak  dituangkan  dalam  replik penggugat. Atas dasar inilah, Majelis Hakim Mahkamah Syar‟iyyah Kota Banda Aceh  dalam  perkara  ini  tidak  memutus  hak  ḥaḍānah  apakah  anak  diberikan kepada pihak ibu atau kepada pihak bapak. Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili  perkara  tersebut,  maka  Ketua  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah Banda Aceh memutuskan:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bā’in ṣughrā tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan anak yang bernama M. Rasya Al Khalif bin M. Hasbi, lahir  pada  tanggal  19  Oktober  2012  adalah  anak  sah  penggugat dengan tergugat.
4. Memerintahkan  Panitera  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh  untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota banda  Aceh  (tempat  dilangsungkan  pernikahan  sekaligus  tempat tinggal  Tergugat)  dan  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh (tempat tinggal Penggugat) untuk  dicatat  perceraian  tersebut  dalam  daftar  yang  disediakan untuk itu.
5. Menyatakan  tidak  menerima  gugatan  penggugat  selain  dan selebihnya;
6. Membebankan  Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Terhadap  putusan  tersebut,  cukup  jelas  bahwa  hakim  mahkamah Syar‟iyyah Banda Aceh tidak memuat apakah anak di berikan kepada pihak isteri sebagai penggugat ataupun kepada suami sebagai tergugat. Hanya saja, karena  anak  berada  di  bawah  penguasaan  tergugat  maka  hal  ini  memberi indikasi  hukum  hak  hadanah  tetap  berada  di  bawah  asuhan  tergugat.
Disamping  itu,  alasan  suami  membantah  jawaban  tergugat  juga  menjadi pertimbangan hakim. Oleh sebab itu telah cukup bukti bahwa pihak ibu tidak memenuhi syarat mengasuh anak, sebab isteri dapat menggagu, baik secara psikologi  maupun  kasih  sayang.  Alasan  tergugat  menjadi  pegangan  Hakim dalam menolak gugatan hak hadanah isteri.
Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Pertimbangan  Hakim  Menolak  Hak Ḥaḍānah Isteri dalam Perkara Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna Hukum Islam menetapkan salah satu konsekuensi dari terjadi perceraian adalah  timbulnya  hukum  hak  asuh  anak.  Dalam  hukum  Islam,  hak  asuh diberikan  kepada  orang  yang  dipandang  layak  memelihara  anak,  sebab  tujuan pengasuhan adalah untuk kepentingan terbaik dan kemaslahatan anak. Pihak ibu, merupakan pihak yang lebih diutamakan mengasuh anak. Bahkan hak ḥaḍānah pada ibu pasca perceraian telah menjadi ijmak dan kesepakatan para ulama.
Meskipun  hak ḥaḍānah lebih  diutamakan  kepada  ibu,  namun  harus  ada syarat-syarat  yang  kuat  sehingga  hak  tersebut  tetap  melekat  padanya.  Secara umum,  ibu  berhak  mengasuh  anak  dengan  syarat  ia  mampu  mengasuh  anak, tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, kondisi psikis dan mentalnya baik  dan  sehat,  dan  beragama  Islam.  Ketika  semua  syarat  ini  telah  dipenuhi, maka hakim harus memutus hak ḥaḍānah itu diberikan kepada ibu. Hanya saja, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah hak asuhnya.
Terkait  dengan  tinjauan  Islam  terhadap  pertimbangan  hakim  menolak hak ḥaḍānah isteri  dalam  perkara  Putusan  Nomor  0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna, dapat dilihat dalam tiga sisi sebagai berikut:
1. Dalam konteks hukum Islam, penetapan perselisihan hukum ḥaḍānah harus  diselesaikan  melalui  peradilan.  Pihak  peradilan  dapat menetapkan  hak ḥaḍānah kepada  ibu  selama  ibu  belum  menikah dengan laki-laki lain. 28
2. Syarat yang mu’tabar (yang diakui) dalam Islam bagi pengasuh anak yaitu  harus  berakal,  baligh,  merdeka,  mampu  mengasuh  anak,  dapat dipercaya, dan beragama Islam.
3. Kewenangan dan ketetapan hakim pengadilan di sini harus dilihat dari sisi kemaslahatan. Hal ini selaras dengan salah satu kadiah fikih yang menyebutkan:  “ُِتَحَلْصوْلاِبُ ٍط ٌَُْْهُ ِتٍَِع ُّزلاُ ىَلَعُ ُماَهِ ْلْاُ َف ُّزَصَت”,  artinya: “Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan
kemaslahatan”. 29
28 Muḥammad  Abū  Zahrah, Tanẓīm  al-Islām  li  al-Mujtama’ ,  (Kairo:  Dār  al-Fikr  al- „Arabī, 1965), hlm. 101.
29 Jalāluddīn al-Suyūṭī, al-Asybāh wa al-Naẓā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh Syāfi’iyyah , Juz‟ 1, (Riyad: Mamlakah al-„Arabiyyah al-Su‟ūdiyyah, 1997), hlm. 202: Kaidah tersebut dapat pula ditemukan dalam beberapa literatur lain, misalnya dalam, Abd al-Majīd Jam‟ah al-Jazā‟irī, Qawā’id al-Fiqhiyyah , (Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991), hlm. 440: Lihat juga dalam, Quṭb al-
Tiga pertimbangan di atas menjadi kunci penetapan hak asuh bagi anak. Hakim  harus  memperhatikan  sejauhmana  syarat-syarat  pengasuhan  itu  dimiliki oleh pihak isteri selaku penggugat, serta sejauhmana pula realisasi kemaslahatan pengasuhan anak itu dapat dicapai. Memperhatikan hal tersebut, berikut dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna terdahulu maka dapat  dipahami bahwa putusan Mahkamah Syar‟iyah  Banda Aceh  sudah sejalan  dengan  ketentuan  hukum  Islam.  Hal  ini  karena  pihak  penggugat  atau isteri  tidak  memenuhi  syarat  mengasuh  anak,  yaitu  tidak  mampu  mengasuh anak,  hal  ini  terlihat  dari  jawaban  dan  bantahan  dari  pihak  suami  menolak gugatan  hak ḥaḍānah isteri.  Selain  itu,  ketidakmampuan  penggugat  atau  isteri mengasuh  anak  juga  terlihat  saat  penggugat  tidak  melanjutkan  gugatan  hak ḥaḍānah , bahkan menarik kembali tuntutannya semula.

## Kesimpulan
Mencermati  dan  menganalisa  pokok  penelitian  ini,  berikut  dengan mengacu  pada  pertanyaan  yang  diajukan,  maka  dapat  disarikan  beberapa kesimpulan dalam poin berikut:
1. Dalam putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017 /Ms.Bna, Hakim Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh tidak memuat apakah anak diberikan kepada pihak  isteri  sebagai  penggugat  ataupun  kepada  suami  sebagai tergugat.  Hanya  saja,  karena  anak  berada  di  bawah  penguasaan tergugat  maka  hal  ini  memberi  hak ḥaḍānah tetap  berada  di  bawah asuhan  tergugat.  Di  samping  itu,  alasan-alasan  suami  membantah jawabah tergugat juga menjadi pertimbangan Hakim. Telah cukup bukti bahwa  pihak  ibu  tidak  memenuhi  syarat  mengasuh  anak,  sebab  isteri dapat mengganggu pertumbuhan anak, baik secara psikologi maupun kasih  sayang.  Alasan  tergugat  menjadi  pegangan  Hakim  dalam menolak gugatan hak ḥaḍānah isteri.
2. Putusan  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh  sudah  sejalan  dengan ketentuan  hukum  Islam.  Hal  ini  karena  pihak  penggugat  atau  isteri tidak  memenuhi  syarat  mengasuh  anak,  yaitu  tidak  mampu  mengasuh anak,  hal  ini  terlihat  dari  jawaban  dan  bantahan  dari  pihak  suami menolak  gugatan  hak ḥaḍānah isteri.  Selain  itu,  ketidakmampuan penggugat atau isteri mengasuh anak juga terlihat saat penggugat tidak melanjutkan  gugatan  hak ḥaḍānah ,  bahkan  menarik  kembali tuntutannya semula.
Raisūnī, Qā’idah  Taṣarruf  al-Imām  ‘alā  al-Ru’iyyah  Manūṭ  bi  al-Maṣlaḥah ,  (Mesir:  Dār  al- Kalimah, 2012), hlm. 5-6.

## Daftar Pustaka
A.Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
Abd al-Majād Maḥmūd Maṭlūb, al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islamiyyah , Terj:
Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
Abd  al-Majīd  Jam‟ah  al-Jazā‟irī, Qawā’id  al-Fiqhiyyah ,  Bairut:  Dār  Ibn  al- Qayyim, 1991.
Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islamiyyah, ed.
In, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah, terj:  Harits  Fadhli  &  Ahmad
Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
Abdul Rahman Ghazali, dkk., Fiqh Muamalat , Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2015.
Abdurraḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah , Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
Abī al-Ḥasan al-Sindī, Fatḥ al-Wadūd fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud , Juz‟ 2, Mesir: Maktabah Līnah, 2010.
Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān , Juz‟ 19, Bairut: Mu‟assasah al-Risālah, 2006.
Abī  Bakr  bin  Mas‟ūd  al-Kāsānī, Badā’i  al-Ṣanā’i  fī  Tartīb  al-Syarā’i ,  Juz‟  5,
Beirut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2003.
Abī  Dāwud  Sulaimān  bin  al-Asy‟aṡ  al-Sajastānī, Sunan  Abī  Dāwud ,  Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
Abū  Bakr  Jabīr  al-Jazā‟irī, Minhāj  al-Muslim ,  Terj:  Syaiful.  dkk,  Surakarta: Ziyad Books, 2018.
Ahmad  Rafiq, Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Edisi  Revisi,  Cet.  6,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2003.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawainan ,  Edisi  Pertama,  Cet.  5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
Amirul  Hadi, Aceh:  Sejarah,  Budaya,  dan  Tradisi ,  Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia, 2010.
Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia:  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU
No.  1/1974  Sampai  KHI ,  Cet.  4,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media
Group, 2012.
Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
Asep  Saepudin  Jahar,  dkk., Hukum  Keluarga,  Pidana,  dan  Bisnis ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Ḥabīb al-Māwardī, al-Iqnā’ fī al-Fiqh al-Syāfi’ī , Iran: Dār Iḥsān, 2000.
Ḥabīb bin Ṭāhir, al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh , Juz‟ 4, Bairut: Mu‟assasah al-
Ma‟ārif, 2005.
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Tuḥfah al-Maudūd fī Aḥkām al-Maulūd , Terj: Mahfud Hidayat, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007. Ibn Qudāmah, al-Hādī , Qatar: Wizārah al-Auqāf, 2007. Ibn Qudāmah, al-Kāfī , Juz‟ 5, Jizah: Hajar, 1997. Ibn Qudāmah, Mughnī , Juz‟ 9, Bairut: Dār al-Kitāb al-„Arabī, 1983. Jalāluddīn  al-Suyūṭī, al-Asybāh  wa  al-Naẓā’ir  fī  Qawā’id  wa  Furū’  Fiqh Syāfi’iyyah ,  Juz  1,  Riyad:  Mamlakah  al-„Arabiyyah  al-Su‟ūdiyyah,
1997.
Muḥaammad  al-Zuḥailī, al-Mu’tamad  fī  al-Fiqh  al-Syāfi’ī ,  Juz‟  4,  Damaskus:
Dār al-Qalam, 2011.
Muḥammad „Amīm al-Barkatī, al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah , Bairut: Dār al-Kutb al-
„Ilmiyyah, 2003.
Muḥammad Abū Zahrah, Tanẓīm al-Islām li al-Mujtama’ , Kairo: Dār al-Fikr al- „Arabī, 1965.
Muhammad  Amin  Suma, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Muḥammad Urfah al-Dasūqī, Ḥāsyiyyah al-Dusūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr , Juz‟
2, Beirut: Dār Iḥyā‟ al-Kutb al-„Arabiyyah, t. tp.
Syarīf al-Jurjānī, Mu’jam al-Ta’rīfāt , Mesir: Dār al-Faḍīlah, 1413. Syihābuddīn  al-Ramlī, Nihāyah  al-Muḥtāj  ilā  Syarḥ  al-Minhāj ,  Juz‟  7,  Bairut:
Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2003.
Syihābuddīn  al-Ramlī, Syarḥ  Sunan  Abī  Dāwud ,  Juz‟  10,  Kairo:  Dār  al-Falāḥ,
2016.
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap , Cet.
4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia , Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008. Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar , Terj: Muhammad Afifi dan
Abdul Hafiz, Jilid 3, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.