To citate this article, please refer to: Primawanti, H., Dermawan, W., & Ardiyanti, W. (2019). Kerjasama  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  Dengan  Pemerintah  Kota  Beijing  China  Dalam Skema Sister City. Journal of Political Issues , 1 (1), 10-22. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.3
Journal of Political Issues Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Volume 1│Nomor 1│Juli 2019 E-ISSN: 2685-7766

## Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Pemerintah Kota Beijing China Dalam Skema Sister City
Henike Primawanti 1 ; Windy Dermawan 2 ; Widiya Ardiyanti 2
1 Program Studi Hubungan Internasional Universitas Al-Ghifari, Bandung.
2 Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung.
Email: henikeprimawanti22@gmail.com .

## Abstrak
Penelitian  ini bertujuan untuk  menganalisis peluang dan tantangan  hubungan luar negeri  melalui  kerjasama transgovernmental  dalam  skema  sister  city,  khususnya  antara  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  dengan pemerintah  Kota  Beijing  Cina.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  peneliti  mengangkat  kasus  kerjasama  di bidang pendidikan diantara kedua organisasi pemerintah tersebut. Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara terhadap sejumlah informan yang relevan dan teknik studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama  transgovernmental  dalam  kerangka  sister  city.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  kerjasama  luar negeri  oleh  pemerintah  daerah  menjadi  peluang  besar  dalam  upaya  pembangunan  daerah.  Melalui  skema sister city, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Beijing mendapatkan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dan hubungan bilateral yang baik diantara kedua aktor tersebut, bahkan membawa manfaat bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina pasca era refiormasi. Sister City menjadi  instumen  bagi  pemerintah  DKI  Jakarta  untuk  mencapai  kepentingandaerahnya  yang  tentu  sejalan dengan kepentingan nasional.
Kata Kunci: Transgovernmental; Pemerintah Daerah; Sister city; Pembangunan daerah.

## Abstract
This study aims to analyze the opportunities and challenges of  foreign relations through transgovernmental cooperation  in  the  sister  city  scheme,  especially  between  the  DKI  Jakarta  provincial  government  and  the Beijing City Government of China. To achieve this goal, the researcher raised the case of cooperation in the field  of  education  among  the  two  government  organizations.  The  research  method  used  in  this  study  is  a qualitative  method  by  collecting  data  through  interviewing  a  number  of  relevant  informants  and documentation study techniques. The approach used in this research is transgovernmental cooperation within the framework of sister city. This study found that foreign cooperation by local governments became a great opportunity  in  regional  development  efforts.  Through  the  sister  city  scheme,  the  provincial  government  of DKI Jakarta and the city of Beijing get great benefits for regional development and good bilateral relations between  the  two  actors,  even  bringing  benefits  to  bilateral  relations  between  Indonesia  and  the  People's Republic of China after the reformation era. Sister City is an instrument for the DKI Jakarta government to achieve its regional interests which is certainly in line with national interests.
Keywords: Transgovernmental; local government; sister city; local development.
Info Artikel Dikirim: Jul 23, 2019 Diterima: Jul 24, 2019 Dipublikasi: Jul 31, 2019

## PENDAHULUAN
Kebijakan  luar  negeri  secara tradisional  merupakan  domain  dari pemerintah  pusat  dari  sebuah  negara, tetapi seiring dengan berlangsungnya era globalisasi tidak mungkin jika hanya ada satu pihak saja yang memegang kewenangan  dalam  menjalankan  politik luar negeri (Duchachek, 1985).
Kompleksitas  hubungan  internasional menghendaki  pergeseran  ini,  karena pemerintah  pusat  tidak  lagi  cukup memiliki  kapasitas  untuk  mengatasinya. Meskipun  demikian  kaum  Realis  masih bersikukuh  bahwa  negara  adalah  satu- satunya aktor dalam hubungan internasional,  sementara  varian-varian
Realisme  lainnya  meskipun  melihat kemungkinan keterlibatan aktor nonnegara,  namun  hal  itu  masih  dalam koridor kepentingan aktor negara.
Meningkatnya arus globalisasi yang disertai dengan meningkatnya interaksi  dan  kerjasama  antarnegara, secara  langsung  telah  meningkatkan  pula aktivitas  kegiatan  kerjasama  luar  negeri pemerintahan  dan  masyarakat  Indonesia. Di era globalisasi yang kerap mengondisikan  seluruh  negara  terus bergerak  maju,  dan  menuntut  pada peningkatan segmentasi yang cepat diberbagai bidang, telah mendorong suatu negara  mengoptimalisasikan  sumber  daya dan  potensi  yang  dimiliki.  Namun,  dalam praktiknya,  kerjasama  yang  terjadi  adalah salah  satu  bentuk  nyata  dari  sebuah diplomasi antarnegara (Bapppenas, 2006)
Pemerintah  Indonesia  seyogianya dapat  mengarahkan  perhatiannya  yang lebih  besar  terhadap  kerjasama  yang dijalin  melalui sister  city / province di Indonesia,  dengan  memperkuat  aspek yuridis  formal  dan  menciptakan  suasana kondusif melalui bimbingan agar kegiatan tersebut  benar-benar  bermanfaat  dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah di Indonesia (Jakarta, 2012)
Konsep dan praktek sister province atau  di  tingkat  kabupaten/kota disebut  sebagai sister  city di  beberpa negara yang bercorak sistem pemerintahan  federal  telah  lama  dikenal dan dilaksanakan. Sistem federal memberi
keleluasaan kepada
subnational  governments (di  Indonesia dapat  disetarakan  dengan  pemerintah daerah)  untuk  melaksanakan  aktifitas hubungan  internasional  atau  hubungan luar negeri ( foreign relations ).
Sedangkan  di  Indonesia  praktek  serupa baru  mengemuka  setelah  era  otonomi daerah  berlaku,  yang  dimulai  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada umumnya praktek kerjasama  antara  pemerintah  daerah  di Indonesia dengan mitranya di luar negeri ditujukan  dalam  kerangka  otonomi daerah  yang  memicu  daerah  untuk mengembangkan  kapasitasnya  secara mandiri.  Tentu  hal  ini  menjadi  ironis jika  disandingkan  dengan  kenyataan bahwa  urusan  luar  negeri,  bersama  lima urusan lainnya masih merupakan domain dari pemerintah pusat. Apakah fenemona ini  justru  tidak  berseberangan  dengan kepentingan nasional
Republik
Indonesia  yang  secara  kelembagaan leading  sector -nya  adalah  Kementerian Luar  Negeri.  Pertanyaan  ini  menarik minat  peneliti  untuk  meneliti  tentang praktek  kerjasama  luar  negeri  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  di Indonesia dengan mitranya di luar negeri dalam kerangka diplomasi dan kepentingan nasional Republik Indonesia. Indonesia memiliki hubungan kerjasama  internasional  yang  cukup  baik dengan Republik Rakyat Tiongkok, meskipun  Indonesia  dan  Republik  Rakyat Tiongkok  memiliki  sejarah  konflik  antara minoritas  Cina  dan  Muslim  mayoritas. Pada  masa  pemerintahan  Suharto  (1965-
1998), eksistensi kebudayaan Cina, mencakup  sekolah-sekolah  Cina,  buku- buku  dan  bahkan  perayaan  Tahun  Baru Cina  dilarang.  Bahkan  etnis  Tionghoa sangat dianjurkan untuk mengadopsi nama Indonesia. Namun, pada saat ini banyaknya  anak  muda  Indonesia  yang meninggalkan  perselisihan  etnis  tersebut dan  belajar  Bahasa  Mandarin  untuk mengambil segala keuntungan dari booming ekonomi China (Tsai, 2010).
Hubungan  kerjasama Sister  City DKI  Jakarta-Beijing  telah  terjalin  sejak ditandatanganinya  MoU  tahun  1992. Sejak  ditandatanganinya  MoU  antara kedua  kota  Jakarta-Beijing,  sejumlah bidang  yang  disepakati  dalam  melakukan kerjasama  meliputi  bidang  ekonomi, pendidikan, olahraga, manajemen pemerintahan,  kepemudaan,  budaya  dan seni.  Dalam  pelaksanaannya  dapat  dilihat bahwa  kerjasama  antara  kedua  kota tersebut  berjalan  dengan  aktif  terbukti hingga  pada  saat  ini  sejumlah  program yang  berjalan  setiap  tahunnya  dari beberapa  bidang  yang  telah  disepakati oleh Jakarta-Beijing.
Praktek kerjasama
telah terlaksana  antara  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah provinsi negara lain. Fenomena ini didukung oleh pelaksanaan  otonomi  daerah  dimana kewenangan daerah semakin luas. Bahkan  ada  kecenderungan  menguatnya otonomi  daerah  di  satu  pihak  pada  saat yang  sama  menurunkan  koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah  daerah.  Hingga  saat  ini, urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada  pemerintah  daerah  diantaranya adalah  masalah  luar  negeri  atau  politik luar negeri dan ekonomi makro, sehingga  fenomena  ini  menarik  untuk dikaji.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini merupakan hasil penelitian  ilmiah  yang  menggunakan
pendekatan  metode  penelitian  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  wawancara  terhadap  sejumlah informan  yang  relevan,  diantaranya  yaitu Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dan akademisi  yang  hirau  terhadap  isu  ini. Selain  itu,  pengumpulan  data  dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen resmi pemerintah,  artikel  jurnal,  buku,  dan sebagainya.  Triangulasi  data  dilakukan agar  mendapatkan  data  yang  valid sehingga  dapat  menunjang  dalam  proses penulisan laporan dan penarikan simpulan.

## PEMBAHASAN Pendekatan Penelitian
Tulisan ini menggunakan pendekatan  tiga  teori/konsep,  diantaranya yaitu Liberalisme, kerjasama
transgovernmental,  dan sister  city .  Ketiga teori/konsep  tersebut  dijelaskan  berikut ini.  Liberalisme  sebagai  salah  satu  teori besar  dalam  hubungan  internasional, dimana liberalisme mempunyai dua prinsip utama dalam pelaksanaannya yaitu individualisme dan kebebasan.
Pertama, liberalisme menempatkan individu  di  jantung  masyarakat  dan liberalisme  ini  menanamkan  bahwa  nilai tertinggi  dari  tatanan  sosial  adalah  salah satu yang dibangun pada individu. Kedua, tujuan masyarakat adalah untuk memungkinkan  individu  dalam  mencapai potensi  penuh  mereka,  dimana  cara terbaik  dalam  hal  tersebut  adalah  dengan memberikan hak-hak kepada tiap individu dengan kebebasan (Chau, 2009)
.Asumsi dasar dari teori liberalisme  yaitu  suatu  pandangan  positif mengenai  sifat  dasar  manusia  yang cenderung  baik  dan  bersifat  kooperatif  di dalam  mencapai  tujuan.  Ketika  teori liberalisme diaktualisasikan dalam
konteks  negara,  maka  sifat  tersebut melekat  karena  dipengaruhi  oleh  manusia
sebagai  salah  satu  unsur  pembentuk negara (MacDonald, 2013)
Liberalisme menyatakan mengenai keterlibatan  aktor  selain  negara  dalam kerjasama  dan  interaksi  dalam  hubungan internasional,  seperti  aktor  transnasional bagaimana  suatu  aktor  transnasional menjadi  suatu  entitas  penting  dalam politik  dunia,  organisasi  internasional, perusahaan  multinasional  (MNC)  dan kelompok-kelompok  lingkungan  lainnya yang  dapat  menjadi  peran  penting  dalam politik  dunia  (Viotti,  2012).  Selain  itu liberalisme  menjelaskan  bentuk  ekonomi atau  bidang  lainnya  saling  memiliki ketergantungan antara aktor negara maupun  non-negara  namun  tidak  hanya dari hubungan ekonomi, tetapi juga sosial, budaya,  dan  politik  atau  transnasional, literatur  tentang  saling  ketergantungan mengalir  ke  diskusi  tentang  proses globalisasi.
Liberalisme juga menjelaskan agenda  politik  internasional  yang  cukup luas  dan  dimana  liberalisme  menolak gagasan bahwa agenda politik internasional  hanya  didominasi  oleh  isu- isu  militer  -  keamanan.  Karena  pada dasarnya  tidak  ada  perbedaan  antara  isu high  politics dan low  politics dan  dapat dikatakan  bahwa  isu-isu  ekonomi,  sosial, dan  lingkungan  juga  penting  dalam hubungan internasional dengan keterlibatan  berbagai  isu  dalam  hubungan internasional  menjadikan  banyak  manfaat yang didapat oleh negara dengan kata lain bahwa  kerjasama  atau  interaksi  yang dilakukan  oleh  negara  adalah  suatu interaksi  saling  membutuhkan  dengan tujuan  untuk  kepentingan  kedua  belah pihak  yang  melakukan  kerjasama  (Viotti, 2012).
Teori hubungan internasional memiliki  fokus  yang  cukup  luas  dimana berfokus  pada  negara  sebagai  unit  utama dalam  analisis.  Negara  adalah  aktor kesatuan  yang  menghadapi  dunia  luar sebagai unit terpadu dan berbicara dengan
satu  suara  dalam  interaksinya  dengan negara lainnya. Dalam kerjasama internasional  pada  saat  ini  bukan  lagi dilakukan  hanya  aktor  negara  saja melainkan  adanya  kontribusi  dari  aktor- aktor  lain  dalam  negara,  salah  satunya adalah bentuk kerjasama Transgovernmental. Kerjasama
transgovernmental dapat  dikatakan  sebagai  suatu  kerjasama yang  melibatkan  aktor-aktor sub-state dalam  suatu  negara.  Bentuk  kerjasama transgovernmental ditandai oleh hubungan yang teratur antara unit pemerintah  daerah/  kota/  provinsi  yang bekerja melintasi perbatasan yang membagi  negara  dari  satu  sama  lain. Begitupun  pengaruh  dari  globalisasi dalam pendekatan transgovermental, dimana  dunia  telah  membentuk  tatanan dunia baru yang begitu kompleks. Dimana suatu  tren  dalam  politik  dunia  dengan meningkatnya suatu  peran dari aktor non- negara (Milner, 2009).
Ada beberapa alasan yang menyebabkan  pemerintah  lokal  atau pemerintah daerah terlibat dalam hubungan  Internasional  (Keating,  1999), antara  lain  sebagai  berikut:  perubahan dalam sistem internasional yang mengubah  level  negara  sebagai  bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, perubahan dalam
pembangunan  ekonomi  dan  politik  dalam kawasan. Merujuk kepada pendapat Keating, munculnya globalisasi dan rejim- rejim transnasional menyebabkan perbedaan  antara  masalah-masalah  luar negeri  dengan  domestik  menjadi  sulit dikenali.  Hal  ini  menyebabkan  terjadinya perubahan  dalam  distribusi  tanggung jawab  diantara  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah  dalam  hal  pengelolaan urusan-urusan luar negeri.
Keterlibatan  pemerintah  daerah sebagai  bagian  dari transgovernmental relations ,  untuk  menunjukkan  interaksi langsung antara lembaga/subunit
pemerintah  (termasuk  pemerintah  daerah) dari  pemerintah/negara  yang  berbeda  di mana badan-badan bertindak relatif otonom  dari  kontrol  pemerintah  pusat. Sementara  pola transnational  relations menunjukkan  interaksi  yang  melintasi batas-batas  negara  dengan  setidaknya melibatkan sebuah aktor non-negara.
Sister  City dapat  didefinisikan sebagai  suatu  kerjasama  yang  strategis dalam  kurun  waktu  tertentu  yang  panjang antara  masyarakat  dan  pemerintah  lokal dari  dua  negara  berbeda  yang  dapat menciptakan suatu pemahaman internasional  dan  perdamaian  di  tingkat lokal  (O'Toole,  2001,  55  (3)). Sister  city juga  merupakan  suatu  konsep  dimana penggandengan  antara  dua  kota  yang berbeda  lokasi  dan  administrasi  namun memiliki beberapa kesamaan yang tujuannya  menjalin  hubungan  kerjasama baik  dalam  bidang  budaya,  sosial, ekonomi,  pendidikan  maupun  dalam bidang lainnya.
Sister  city juga  dapat  dikatakan sebagai  suatu  rangkaian  kegiatan  yang terjadi  karena  ikatan  formal  antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah  kabupaten/kota  atau  yang setingkat  di  luar  negeri  untuk  bersama- sama  mencapai  suatu  tujuan  bersama. Kerjasama sister  city berfungsi  untuk mengatasi  berbagai masalah  dengan meningkatkan hubungan bilateral  maupun miltilateral dengan memanfaatkan
percepatan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi  maupun informasi ( (International, 2014).
Hubungan  dalam  kerjasama sister city merupakan  hubungan  dalam  program sister  city yang  kuat  tidak  hanya  untuk sebagai mesin diplomasi dan pembangunan  perdamaian,  tetapi  juga pembangunan  ekonomi  dan  investasi.
Sister city juga merupakan suatu hubungan mengenai masyarakat kemitraan termasuk pertukaran
mahasiswa,  pariwisata,  pertukaran  kota,
dan  pengembangan  bisnis  tradisional  dan perdagangan  karena hubungan yang mendalam  dan  abadi  dibangun  karena kemitraan sister city (International, 2014). Di  Indonesia  terdapat  beberapa pemerintah provinsi yang telah menandatangani  perjanjian  kerjasama dengan  pemerintah  provinsi  dari  negara lain yang dinamai sebagai Sister province .  Pembentukan sister  province atau sister  city diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  03  tahun 2008,  khususnya  pada  pasal  5.  Dalam pasal  ini  disebutkan  bahwa  jika  ada daerah yang hendak mengadakan kerjasama sister  city/province dengan daerah  lain  baik  internal  maupun  lintas negara, maka harus  memperhatikan lima hal yaitu:
a. Kesetaraan Status Administrasi
b. Kesamaan Karakteristik
c. Kesamaan Permasalahan
d. Upaya Saling Melengkapi; dan
e. Peningkatan Hubungan Kerjasama
Selain itu, dalam Pasal 4
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  03 Tahun  2008  diberikan  penegasan  bahwa sebelum  menjalin  sebuah  kerjasama sister  city/province ,  pemerintah  daerah setempat  harus  memenuhi  berbagai persyaratan:
a. Hubungan  Diplomatik.  Daerah  yang diajak  kerjasama  harus  memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
b. Tidak  membuka  kantor  perwakilan di  luar  negeri.  Pertemuan  antar perwakilan  daerah  tidak  bersifat diplomatik  tetapi  hanya  berupa pendelegasian.
c. Merupakan Urusan Pemerintah Daerah.  Segala  permasalahan  dan perjanjian  yang  dilakukan  selama program sister  city/province menjadi tanggung  jawab  setiap  pemerintah daerah yang terlibat.
d. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri.
e. Sesuai dengan kebijakan dan rencana  pembangunan.  Kerjasama sister  city/province tidak  boleh dilaksanakan secara insidental.
Batasan  Hubungan  Luar  Negeri  oleh Pemerintah Daerah
Hubungan  atau  kerjasama  luar negeri  dalam  perspektif  Kementerian Dalam  Negeri 1 adalah  suatu  rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara  Pemerintah  Daerah  dengan  Pihak Luar Negeri untuk bersama-sama mencapai  suatu  tujuan  tertentu  dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.  Kerjasama  yang  dibangun  harus didasarkan  pada  rencana  kerjasama  yang jelas sebelum kerjasama tersebut dilakukan.  Rencana  Kerjasama  adalah usulan  tertulis  yang  memuat  rencana program/proyek/kegiatan yang akan dikerjasamakan oleh Pemda dengan Pihak Luar Negeri.
Pihak  Luar  Negeri  yang  dapat dijadikan  mitra  oleh  Pemda  untuk melakukan  kerjasama  dalam  perspektif Kementerian  Dalam  Negeri  adalah  aktor- aktor  yang  meliputi    Pemerintah  Negara Bagian  atau  Pemerintah  Daerah  di  Luar Negeri,
Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/ Lembaga Internasional lainnya,  Organisasi/Lembaga  swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara
Bagian/Daerah  di  luar  negeri,  dan  pihak- pihak swasta di luar negeri.
Sebelum  melakukan  kerjasama, Pemda  dan  Pihak  Luar  Negeri  harus membangun Memorandum of Understanding (MoU)  terlebih  dahulu yang  mana  MoU  tersebut  kemudian menjadi  dasar  atau  landasan-landasan aktivitas yang dilaksanakan selama proses
1 Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
kerjasama  berlangsung.  Dalam  MoU harus  ditentukan  bentuk  kerjasama  yang akan  diselenggarakannya  apa  dan  diberi nama tertentu.
MoU  ditandatangani  oleh  Pemda dan Pihak Luar Negeri pelaksana hubungan  atau  kerjasama  luar  negeri.  Isi dari MoU atau perjanjian tersebut meliputi kedudukan Pemda dan  Pihak Luar Negeri dalam proses kerjasama, obyek kerjasama, tanggungjawab para pihak dalam kerjasama, penyelesaian sengketa kerjasama,  serta  hak  dan  kewajiban hukum  para  pihak  yang  bekerja  sama. MoU  yang  dipergunakan  oleh  Pemda  dan Pihak  Luar  Negeri  tersebut  tergolong  ke dalam  Perjanjian Internasional yang diakui  keabsahannya  oleh  Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian  Dalam Negeri sangat mendorong  bahkan  mendukung  setiap kerjasama  Pemda  dengan  Pihak  Luar Negeri. Namun,  Kerjasama tersebut  harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian,    menghormati  kedaulatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung pengarusutamaan gender;  dan  sesual  dengan  peraturan perundang-undangan..
Diberlakukannya aturan-aturan yang  mengatur  mengenai  kewenangan pemerintah  daerah  dalam  melakukan hubungan  luar  negeri,  maka  dapat dikatakan  bahwa  pemerintah  pusat  pun membutuhkan  peran  dari  pemerintah daerah.  Terkait  hal  tersebut,  terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh  Pemda  dalam  melakukan  hubungan atau kerjasama luar negeri, yakni:
1. Kerjasama
yang dilakukan merupakan kegiatan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.  Dalam  arti,  bukan  bidang
yang  utama  bahkan  krusial  sebagai satu-satunya pendapatan
Pemda tersebut.  Misalnya,  investasi  asing dalam  bidang  pertambangan  seperti pengelolaan  blok  panas  bumi,  harus dipertimbangkan  proporsi  investor asing dalam
pengelolaannya.
Meskipun  investor  asing  memiliki modal
serta teknologi yang mendukung  mereka  untuk  mengelola atau memiliki saham, tetapi diusahakan  proporsi  mereka  tidak terlalu  besar.  Hanya  saja,  banyak investasi sector krusial seperti pertambangan, justru pengelolaan atau  sahamnya  dimiliki  oleh  investor asing dengan proporsi yang besar.
2. Dilakukan  dengan  pihak  luar  negeri (baik  pemerintah  negara  maupun  non negara)  yang  sudah  mempunyai hubungan diplomatik
dengan pemerintah  Indonesia.  Hal  tersebut untuk  meminimaisir  permasalahan atau sengketa dalam perjanjian karena masih  dalam  cakupan  hubungan bilateral antar negara.  Hubungan atau kerjasama luar negeri dibangun berdasarkan kesepakatan antara Pemda dengan Pihak Luar Negeri.
3. Hubungan  kerjasama  daerah  dengan pihak  luar  negeri  bukan  urusan  lima bidang khusus. Bidang yang diperkenankan yaitu penanaman modal  investasi  asing,  kerjasama pendidikan (seperti pertukaran
pelajar,  dosen,  seminar  bersama,  dan lainnya),  kerjasama  budaya  (pameran seni,  pagelaran  budaya,  dan  lainnya), kerjasama pembangunan infrastruktur publik, kerjasama pengembangan sumber daya manusia (seperti pelatihan-pelatihan,
kerjasama pemberian beasiswa, dan lainnya).
4. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pemda tidak diperkenankan membuka kantor perwakilan sendiri di luar negeri yang ditujukan untuk
kepentingan
administratif  sekali  pun.  Karena Pemda  merupakan  aktor  bagian  dari pemerintah Indonesia dan akan dipandang  sebagai  aktor  manunggal ketika  melakukan  aktivitas  di  luar negeri.  Sehingga  kebijakan  atau aktivitas Pemda akan dianggap sebagai  aktivitas  seluruh  bangsa Indonesia.  Ketika  Pemda  membuka kantor di  luar resmi, misalnya seperti membuka kantor cabang dalam urusan  bisnis  tertentu  atau  pusat budaya  tertentu,  maka  hal  itu  dapat dipandang  sebagai  kantor  perwakilan resmi Indonesia.
5. Tidak  mengarah  pada  campur  tangan urusan  dalam  negeri.  Kedaulatan NKRI  merupakan  hal  utama  yang harus diperhatikan oleh Pemda dalam melakukan  kerjasama  dengan  pihak luar negeri. Dalam arti, Pemda sekali- kali  tidak  membuka  peluang  bekerja sama  dengan  pihak  yang  akan merongrong  wilayah  NKRI  serta harus  menyadari  aktivitas-aktivitas laten  yang  memungkinkan  ke  arah ancaman  terhadap  kedaulatan  NKRI. Misalnya,  kegiatan-kegiatan  LSM internasional  atau  pergerakan  buruh internasional,  atau  kegiatan  jual  beli senjata,  atau  kegiatan  media  yang mempunyai  indikasi  atau  mengarah pada  campur  tangan  urusan  dalam negeri  Indonesia  dengan  aktivitas  di daerah.
6. Sesuai  dengan  kebijakan  dan  rencana pembangunan.  Diutamakan  sektor- sektor  yang  akan  dikembangkan  oleh Pemda  dalam  kerjama  luar  negeri merupakan sektor-sektor yang menjadi  konsern  pemerintah  pusat dan  sesuai  dengan  kebijakan  dan rencana  pembangunan  pemerintah pusat. Misalnya, pengembangan pariwisata,  investasi  yang  mampu membuka  lapangan  kerja  yang  besar untuk  warga  setempat,  dan  tidak
dalam  aspek  politik,  keamanan  dan pertahanan.
7. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat  dialihkan.  Kemendagri  sangat mendukung  kerjasama  dengan  pihak luar  negeri  dalam  bidang  yang mampu  meningkatkan  pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia  penduduk  Indonesia.  Yakni diupayakan  kerjasama  yang  mampu melakukan transfer atau alih teknologi. Sehingga
penduduk
Indonesia mampu menjadi cerdas dan terampil  dengan  adanya  kerjasama luar negeri dan tidak hanya dieksploitasi  saja  tenaganya  dalam bentuk kerja dengan waktu kerja yang panjang. Bentuk-bentuk kerjasama Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan  oleh  Pemda  adalah  kerjasama provinsi  dan  kabupaten/kota  “kembar”, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penyertaan modal;  dan  kerjasama  lainnya  sesuai dengan peraturan perundangan.
Untuk  Kerjasama sister  city atau kota  kembar yang  diakukan  Pemda Provinsi  dan/atau    Kabupaten/  Kota "kembar",  selain  persyaratan  yang  telah dikemukakan  di  atas,  terdapat  beberapa persyaratan lain  yang harus dipenuhi oleh Pemda, yakni kesetaraan status administrasi; kesamaan karakteristik; kesamaan  permasalahan;  upaya  saling melengkapi;  dan  peningkatan  hubungan antar masyarakat.
Sementara  untuk  kerjasama  yang bersifat teknis, seperti bantuan kemanusiaan,  selain  persyaratan  umum seperti  yang  telah  dikemukakan  di  atas, maka  Pemda  harus  pula  memperhatikan persyaratan-persyaratan lain, seperti peningkatan kemampuan dan
keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, kemampuan  keuangan  daerah,  prioritas
produksi  dalam  negeri  dan  kemandirian daerah.

## Kerjasama Bilateral Indonesia-Cina
Hubungan diplomatik sejak tanggal  13  April  1950,  hubungan  antara Republik  Indonesia  dan  Republik  Rakyat Tiongkok sempat renggang ketika dilakukan pembekuan hubungan diplomatic Republik Indonesia – Republik Rakyat  Tiongkok  tahun  1965,  setelah terjadinya  Peristiwa  G30S/PKI  yang diduga melibatkan Partai Komunis
Tiongkok.  Hubungan  bilateral  antara Republik  Indonesia  dan  Republik  Rakyat Tiongkok mulai mereda pada tahun 1980.
Setelah  itu  pada  tanggal  8 Agustus,  Menteri  Luar  Negeri  Tiongkok dan  Indonesia  atas  nama  pemerintah masing-masing,
menandatangani Memorandum  of  Understanding pada Kembalinya hubungan kerjasama diplomatik. Kedua belah pihak
menyatakan dimulainya kembali
hubungan formal dari hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia (Embassy, 2004).
Hubungan  bilateral  berkembang terus  sejak  dimulainya  kembali  hubungan diplomatik  kedua  negara.  Dimulainya kembali  hubungan  diplomatik  kedua negara  memberikan  dukungan  untuk menghilangkan pembatasan yang sebelumnya menghambat hubungan antara kedua negara.
Dua  Kementerian  Luar  Negeri mendirikan  mekanisme  konsultasi  dan telah  diadakan  5  putaran  konsultasi  dari tahun  1999.  Beberapa  tahun  terakhir terdapat  pendalaman  konstan  kerjasama ekonomi dan perdagangan dan peningkatan volume perdagangan pertahun.  Selain  itu  kerjasama  dibidang lainpun  sedang  berlangsung.  Indonesia dan  Tiongkok  telah  mempertahankan koordinasi yang baik dan kerjasama dalam urusan internasional dan regional (Sriyanto, 2015)
Kemudian,  selain  dalam  bidang politik  dan  ekonomi,  Indonesia  dan Tiongkok  juga  menjalin  kerjasama  dalam bidang  budaya,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  pendidikan,  kesehatan,  urusan militer,  agama,  pariwisata,  komunikasi, pertanian  dan  kehutanan  antara  Tiongkok dan  Indonesia  telah  dikembangkan  lebih lanjut setelah pembukaan kembali hubungan  diplomatik  mereka.  Kedua belah  pihak  menandatangani  serangkaian dokumen  untuk  memperkuat  pertukaran dan  kerja  sama  di  bidang  tersebut  (NN, 2016).
Pada tahun 2013, hubungan bilateral antara Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia terus
mempertahankan
momentum suara
pengembangan  dengan  hasil  positif  yang dicapai  dalam  kerja  sama  praktis  di berbagai  bidang.  Indonesia  dan  Tiongkok memiliki  pertukaran  tingkat  tinggi  yang cukup  sering.  Pada  bulan  Oktober, Presiden Xi Jinping mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kedua  negara  mengeluarkan  Arah Masa Depan Tiongkok-Indonesia Comprehensive Partnership Strategis. Presiden  Xi  Jinping  dan  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama mengumumkan  keputusan  mereka  untuk meningkatkan hubungan bilateral
kemitraan  strategis  yang  komprehensif dan menyepakati penandatanganan dokumen  kerjasama  di  bidang  ekonomi, perdagangan,  keuangan,  perikanan,  ruang dan  pariwisata  bidang  serta  memperluas dalam  bidang  pertahanan,  kerjasama maritim (Embassy, 2004)
Pada  tahun  2016  pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok membicarakan mengenai  peningkatan  hubungan  bilateral antara  kedua  negara  tersebut  dengan menekankan  pentingnya  mengembangkan ekonomi kelautan dengan mengembangkan  visi  hubungan  tidak hanya  terjalin  antara  kedua  negara  tetapi
juga  melengkapi  satu  sama  lain  yang tercermin melalui kegiatan bisnis ditingkatkan dan people to people contact antara kedua negara.
Dengan  latar  belakang  tersebut, Konsulat  Jenderal  Republik  Indonesia  di Guangzhou akan mengadakan simposium, bertema,  "Refleksi  2016  dan  Proyeksi 2017:  Hubungan  Bilateral  Indonesia- Tiongkok  (Fujian,  Guangdong,  Guangxi dan  Hainan)  di  Cina  Hotel,  Guangzhou, Guangdong pada tanggal 20 Januari 2017. Simposium  tersebut  berisikan  mengenai hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dan Tiongkok.  Smposium  tersebut  dihadiri beberapa pihak perwakilan dari kementrian  luar  negeri  Indonesia  dan Tiongkok.
Simposium  ini  dirancang  untuk memetakan, mengidentifikasi dan mengevaluasi  prestasi  dari  hubungan bilateral  antara  Indonesia  dan  Tiongkok (Fujian, Guangdong, Guangxi dan Hainan)  pada  tahun  2016,  khususnya  di sektor  sosial,  budaya,  dan  ekonomi. Forum ini juga dirancang untuk menghasilkan  rekomendasi  praktis  dalam meningkatkan  hubungan  bilateral  antara Indonesia dan Tiongkok di masa depan.
Sister
City sebagai Kerangka Kerjasama  DKI  Jakarta-Kota  Beijing
Cina
Kerjasama sister  city Jakarta- Beijing  telah  terjalin  sejak  tanggal  4 Agustus  1992  melalui  penandatangan momerandum of understanding di Jakarta.
Dalam penandatanganannya, bidang- bidang  kerjasama  yang  disepakati  antara Jakarta dan Beijing sebagaimana tercantum dalam momerandum of understanding adalah  administrasi  kota, olahraga, kebudayaan, manajemen pariwisata, kesehatan umum serta industri skala kecil dan menengah. Sebagai implementasi dari
penandatangan momerandum of understanding tersebut  kedua  kota  telah
banyak  melakukan  program  pertukaran diantaranya pengiriman pohon persahabatan dari  Beijing ke Jakarta  yang ditanam di kawasan Monas, bantuan obat- obatan  kepada  korban  banjir  di  Jakarta, partisipasi  Beijing  dalam JakartaSister City  Basketball  Tournament, pengiriman atlet  dari  Jakarta  ke  Beijing  cabang olahraga  senam,  tenis  meja,  bola  basket, tukar menukar pengalaman bidang manajemen  kepegawaian,  pengelolaan lingkungan  dan  pertukaran  kunjungan DPRD kedua kota.
Kerjasama Sister  City Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  dan  Pemerintah Kota  Beijing  yang  berlangsung  sejak ditandatanganinya
MoU telah
memberikan  manfaat  yang  konkrit  bagi masyarakat  dan  aparatur  pemerintah kedua  kota.  Bahkan,  kerjasama sister  city antara  DKI  Jakarta  –  Beijing  turut menyumbang  kontribusi  yang  positif dalam  rangka  mengisi  hubungan  bilateral Republik  Indonesia  dan  Republik  Rakyat Tiongkok.
Sesuai  dengan  masa  berlakunya momerandum of  understanding kerjasama sister  city DKI  Jakarta  –  Beijing perjanjian  akan  diperbaharui  setiap  tiga tahun  dan  akan  diperpanjang  dengan bagaimana  kesepakatan  antara  kedua negara dalam melakukan kerjasama. Sejak tahun  1995,  telah  dilakukan  perpanjangan kerjasama  melalui  nota  diplomatik  dan kesepakatan kedua pemimpin kota.
Hubungan  kerjasama sister  city yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Beijing  dan  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  dapat  dikatakan  sebagai  suatu bentuk nyata dari kerjasama transgovernmental. Hubungan  kerjasama sister city antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  dan  Pemerintah  Kota  Beijing adalah  sautu  pola  dari  hubungan  yang teratur antara unit pemerintah daerah/kota/provinsi yang
bekerja
melintasi perbatasan yang membagi negara  dari  satu  sama  lain.  DKI  Jakarta
sebagai  Pemerintah  Provinsi  Ibukota Negara mengimplementasikan segala upaya  pemanfaatan  potensi  dan  sumber kekayaan negara sebagai penunjang keberlanjutan perkembangan,.
Adanya  suatu  koordinasi  yang terfokus  pada  pelaksanaan  negara  dan komponen  masyarakat  menjadikan  DKI Jakarta sebagai peran serta fungsi Pemerintah  Provinsi  Ibukota  Negara. Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  dalam pemerataan  disegala  bidang  yaitu  mampu mendayagunakan sumber alam dan partisipasi  dalam  pelaksanaan  kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri guna untuk memanfaatkan  suatu  program bantuan  yang  mana  termasuk  program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Hubungan  kerjasama sister  city yang  terjalin  antara  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Beijing berjalan  begitu  aktif.  Berbagai  program yang  dilakukan  oleh  kedua  kota  tersebut terlaksana.  Selain  itu  manfaat  yang didapat  dalam  kerjasama  kedua  kota tersebut  juga  dapat  dilihat  dengan  jelas. Dalam  buku  Viotti  &  Kauppi  yang berjudul International  Relations  Theory juga  dijelaskan  bahwa  pada  dasarnya dalam  hubungan  internasional  dengan keterlibatan  berbagai  isu  dan  berbagai aktor  menjadikan  banyak  manfaat  yang didapat  oleh  negara.  kerjasama  atau interaksi  yang  dilakukan  oleh  negara adalah suatu interaksi saling membutuhkan dengan tujuan untuk kepentingan  kedua  belah  pihak  yang melakukan  kerjasama.  Keanekaragaman sejarah  dan  budaya  yang  dimiliki  oleh Provinsi DKI Jakarta membuat ketertarikan  sendiri  untuk  Pemerintah Kota Beijing dalam memilih Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra hubungan kerjasama sister city.

## Sister  City  DKI  Jakarta-Beijing  di Bidang Pendidikan
Salah  satu  program  kerjasama Sister City Jakarta – Beijing dalam bidang pendidikan  dan  pelatihan  yang  mana kegiatan  tersebut  diwujudkan  dalam sebuah kegiatan  yaitu “ Beijing’s Training Workshop  for  International  Chinese- Language  Teachers ”.  Program  tersebut merupakan acara tahunan yang diselenggarakan sebagai bentuk kerjasama kemitraan yang bersifat kontinuitas. Acara pelatihan  tersebut  yang  diikuti  oleh International  Relations  Officer dimana kegiatan  tersebut  juga  ditujukan  untuk pelatihan  bagi  Guru  Bahasa  Mandarin dengan  tenaga  ahli  dari Sister  City Beijing.  Pemerintahan  Provinsi  DKI Jakarta  turut  serta  mendukung  acara tersebut  dimana  Pemerintahan  Provinsi DKI Jakarta ikut mengirimkan perwakilan dalam acara tersebut mengingat permasalahan yan ada pada saat ini dalam kurangnya  guru  Bahasa  Mandarin  dan kurangnya kualitas Guru
Bahasa Mandarin.
Manfaat  yang  didapat  oleh  DKI Jakarta,  jika  dilihat  dari  sisi  Pemerintah Kota  Beijing  yiatu  program  pelatihan untuk  guru  bahasa  mandarin  Pemerintah Kota  Beijing  memeperluas soft  power yang  di  miliki  Beijing  dengan  menyebar luas  kan  mengenai  budaya  yang  ada  di Tiongkok ke mitra kerjasama sister city. Kerjasama bidang pendidikan, memang  belum  sepenuhnya  sesuai  yang diharapkan.  Sebagai  gambaran,  DKI Jakarta  lebih  banyak  belajar  bahasa  dan budaya  Tiongkok,  dibandingkan  Beijing ke  DKI  Jakarta  untuk  belajar  bahasa  dan budaya Indonesia. Namun, dengan diadakannya  program  pelatihan  untuk guru  bahasa  Mandarin  merupakan  suatu peluang  dalam  meningkatkan  kualitas tenaga  pengajar  karena  dalam  pelatihan tersebut tidak hanya mempelajari bahasanya saja namun mempelajari budaya  nya  juga.  Adapula  pelatihan-
pelatihan sistem pengajaran bahasa Mandarin,  yang  mana  pelatihan  tersebut dapat  menambah  wawasan  untuk  tenaga pengajar  yang  nantinya  dapat  di  ajarkan kepada  siswa  dan  siswi  dengan  metode- metode  pengajaran  yang  berbeda  dan beragam.
Selain  itu  program  pelatihan  yang ditujukan  untuk  guru  Bahasa  Mandarin dalam  bidang  akademik  dibekali  ilmu mengenai tata bahasa serta teknik pengajaran  cara  bahasa  Mandarin  pada sekolah  dasar  dan  sekolah  menengah  di Beijing beserta simulasinya. Cara
pengajaran Hanyu
Pinyin dan pelafalannya.  Sejarah  kerjasama  dengan beberapa  Universitas  di  Tiongkok  yang hingga  saat  ini  masih  terjalin.  Cara mengukur  –  mensurvey  –  menganalisa soal  ujian  percakapan  dan  parameter pemberian  nilai,  kecepatan  cara  berpikir. Pemantauan  cara  pengajaran  guru  di Beijing.  Pola  bahasa  Mandarin  di  dalam kelas, teknik bermain alat musik tradisional  Cina,  pembelajaran  Microsoft Office dengan menggunakan bentuk huruf Hanzi, konsep dan pola pengajaran bahasa Mandarin  serta  pengajaran  kebudayaan Tiongkok di dalam kelas (Ardhita, 2011).

## SIMPULAN
Hubungan  kerjasama sister  city yang  terjalin  antara  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Beijing menjadikan ajang bagi kedua kota tersebut untuk  saling  bertukar  pengalaman  dalam berbagai bidang. Pertama, Bidang pendidikan  menjadi  salah  satu  bidang yang  disepakati. Kedua, Pemerintah  Kota Beijing  juga  mendapatkan  kesempatan berbagi  pengalaman    melalui  program- program yang dilakukan oleh DKI Jakarta dan  Beijing. Ketiga kerjasama  yang dilakukan  oleh  kedua  kota  tersebut memberikan kesempatan untuk mempromosikan  budaya  masing-masing kota.
Peneliti  juga  menyadari  bahwa sumber  dari  peneliti  terkait  dengan  objek penelitian  masihlah  sangat  kurang,  maka dari  itu  peneliti  menyarankan  untuk peneliti  selanjutnya agar  menambah sumber  terkait  pembahasan  yang  akan  di teliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhita, R. H. (2011). Laporan Perjalanan Dinas. Jakarta:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bank, W. (2017). Dipetik 2019, dari The World Bank: http:/worldbank.org/en/country/chi na/overview
Bapppenas. (2006). Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luarnegeri oleh Pemerintah Daerah. Jakarta: Bappenas.
Chau, R. (2009). Dipetik Maret 2019, dari Political Philosophy: http://www.mannkal.org/download s/scholars/liberalism.pdf
Duchachek, I. D. (1985). Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations. Oxford: Clarendon Press.
Embassy, C. (2004). Dipetik Maret 2019, dari Embasy of the People's Republic of China in the Republic of Indonesia: http://id.china- embassy.org/indo/zgyyn/sbgxgk/
International, S. C. (2014). Dipetik Maret 2019, dari Measure That Matter: http://sistercities.org/sites/default/f iles/Measures%20that%20Matter.p df
Jakarta, P. P. (2012). Dokumentasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri/Sister City Pemeritah Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-
2011. Jakarta: Biro Kepala Daerah da Kerjasaa Luar Negeri Sekda Provinsi DKI Jakarta.
Keating, M. (1999). 1999. Dalam F. A. Keating, Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Government. London: Frank Cass Publishers.
MacDonald, D. (2013). Dipetik Maret 2019, dari American Conservative: http://www.theamericanconservati ve.com/repository/isaiah-berlins- two-concepts-of-liberty/
Milner, A. d. (2009). Power, Interdependence, and Nonstate Actors in World Politics. United Kingdom: Princeton University Press.
O'Toole, K. (2001, 55 (3)). Kokusaika and Internationalisation: Australian and Japanese Sister City Type Relationships. Australian Journal of International Affairs , 403-419.
Sriyanto, N. (2015). 65 Years of Bilateral Relations Between Indonesia and China: Strenghtening and Building Constructive Relations through People-to-people Relations. Dipetik Maret 2019, dari Pusat Penelitian Politik: http://www.politik.lipi.go.id/kolom /kolom-1/politik- internasional/1035-65-years-of- bilateral-relations-between- indonesia-and-china- strengthening-and-building- constructive-relations-through- people-to-people-relations- volume-2
Tsai, M. (2010, Mei 20). Dipetik Februari 2019, dari Foreign Policy: http://foreignpolicy.com/2010/05/2 0/indonesia-learns-chinese
Viotti, P. R. (2012). International Relation Theory 5th ed. Longman: Pearson Education inc.