## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS LEDAKAN BOM PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) YANG DILAKUKAN OLEH ARAB SAUDI DI YAMAN)
Putu Agus Harry Sanjaya , Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini
Jurusan Ilmu Hukum Univeritas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail: { putuagusharrysanjaya@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap gedung  perwakilan  diplomatik  dalam  perspektif  konvensi  wina  1961  (studi  kasus ledakan bom pada kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) yang dilakukan oleh Arab saudi  di  Yaman).  Untuk  mengetahui  bentuk  tanggungjawab  negara  Arab  Saudi terhadap  kerusakan  gedung  diplomatik  Indonesia  di  Yaman.  Penelitian  ini  termasuk jenis  penelitian  normatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Pengumpulan bahan  hukum  dilakukan melalui  studi  dokumen.  Hasil  penelitian  menujukan  bahwa  (1) Kekebalan  dan  keistimewaan  yang  dimiliki  seorang  wakil  diplomatik  didasarkan  pada pemberian  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  wakil  diplomatik  dalam  melakukan tugasnya  dengan  sempurna.  Hal  tersebut  merupakan  bentuk  perlindungan  terhadap perwakilan  diplomatik  beserta  fasilitas-fasilitasnya  termasuk  di  dalamnya  gedung perwakilan  diplomatik  asing.  Konvensi  Wina  1961  tentang  hubungan  diplomatik menegaskan  bahwa  status  gedung  perwakilan  diplomatik  tidak  dapat  diganggu  gugat ( inviolable )  karena  merupakan  suatu  kerahasiaan  diplomatik  sehingga  pejabat-pejabat dari  negara  penerima  tidak  boleh  memasukinya,  kecuali  dengan  persetujuan  kepala perwakilan.  (2)  Tanggung  jawab  negara  lahir  apabila  negara  melakukan  perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum  karena  kesalahan  atau  kelalaiannya  sehingga menimbulkan  pelanggaran  kewajiban  hukum  internasional.  Dalam  hal  terjadi pelanggaran  terhadap  kekebalan  dan  keistimewaan  wakil  diplomatik,  maka  negara penerima  dapat  dikatakan  tidak  dapat  memberikan  perlindungan  dan  kenyaman terhadap  para  diplomatik  dalam  menjalankan  fungsi  dan  missi-missinya.  Negara penerima memperbaiki sekaligus mempertanggung jawabkan pelanggaran hak tersebut dan  menjaga  kehormatan  dari  negara  pengirim  wakil  diplomatik  sebagai  negara  yang berdaulat.
Kata kunci : perlindungan hukum, gedung perwakilan diplomatik, konvensi wina 1961.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the legal  protection  of diplomatic  representative buildings in the perspective of the 1961 World Convention (case study of bomb blasts at the Indonesian Embassy (KBRI) conducted by Saudi Arabia in Yemen). To find out the shape of the responsibility of the Saudi Arabian state on the damage to the Indonesian diplomatic  building  in  Yemen.  This  research  is  a  type  of  normative  research  with qualitative descriptive research. Collection of legal material is done through document study.  The  results  of  the  study  indicate  that  (1)  the  immunity  and  privileges  of  a
diplomatic  representative  are  based  on  giving  the  widest  possible  opportunity  to diplomatic  representatives  in  carrying  out  their  duties  perfectly.  This  is  a  form  of protection  for  diplomatic  representatives  and  their  facilities  including  the  building  of foreign diplomatic representation. The 1961 Vienna Convention on diplomatic relations emphasized that the status of a diplomatic representative building is inviolable because it is a diplomatic confidentiality so officials from the recipient country may not enter it, except with the approval of the chief representative. (2) The responsibility of the state is born  if  the  state  commits  an  act  that  is  contrary  to  the  law  due  to  its  mistake  or negligence, which results in violations of international legal obligations. In the event of a  violation  of  the  diplomatic  representative's  immunity  and  privileges,  the  recipient country can be said to be unable to provide protection and comfort to diplomatic agents in carrying out their functions and mission. The recipient country will improve and at the  same  time  account  for  the  violation  of  these  rights  and  maintain  the  honor  of  the country sending the diplomatic representative as a sovereign country.
Keywords:  legal  protection,  diplomatic  representative  building,  the  1961  viena convention.

## PENDAHULUAN
Negara  merupakan  subyek-subyek utama dalam hukum internasional. Mengenai  istilah  “negara”  itu  sendiri  tidak terdapat definisi yang tepat, tetapi dengan melihat  kondisi-kondisi  modern  saat  ini, dapat  ditentukan  karakteristik  pokok  dari suatu  negara.  Negara  juga  memiliki kinerja  dalam  hubungan  internasional dalam kehidupan masyarakat internasional,  baik  dengan  negara  satu dan  negara  lainnya.  Oleh  karena  itu interaksi  yang  dilakukan  oleh  negara sebagai subjek hukum internasional tersebut  untuk  mengadakan  hubungan dengan  negara  lain  diperoleh  dengan adanya  penerimaan  atau  pengakuan eksistensinya sebagai negara oleh masyarakat internasional itu sendiri (Starke, 2010 : 127).
Adanya pengakuan terhadap
eksistensi  hukum  internasional  sebagai hukum  yang  sesungguhnya  dikarenakan adanya kebiasaan dari masyarakat internasional itu sendiri. Kebiasaan internasional  merupakan  sumber  hukum yang  terpenting  dari  hukum  internasional. Kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan  oleh  masyarakat  internasional menimbulkan  pemahaman  bahwa  apa yang  dilakukan  tersebut  sejatinya  benar dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat. Sedangkan  apa  yang  dilakukan  berbeda dengan kebiasaan masyarakat dan dianggap  tidak  dapat  diterima  oleh
masyarakat  internasional sejatinya adalah perbuatan salah dan dianggap melanggar hukum.  Banyaknya  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  suatu  negara  terhadap negara  lainnya  menimbulkan  pertanyaan bahwa  hukum  internasional  apa  yang dapat  mengaturnya,  sedangkan  disisi  lain pelanggaran  yang  dilakukan  tersebut dianggap benar oleh pelakunya dikarenakan terhadap kepentingan tersendiri  dari  negara  pelaku  sehingga apa  yang  dilakukannya  merupakan  suatu kebutuhan. Oleh karena itu, dalam hukum internasional dibuatlah aturan-aturan yang mengatur  tentang  bagaimana  melakukan kegiatan  internasional  antar  negara  yang dituangkan  dalam  sebuah  perjanjian- perjanjian internasional.
Perjanjian  internasional  dewasa  ini merupakan  salah  satu  sumber  hukum internasional  yang  paling  penting.  Hal  ini disebabkan perjanjian internasional merupakan  alat  diplomasi  yang  belum tergantikan,  disamping  memiliki  kelebihan dan tidak mengandung banyak permasalahan, sebagaimana terdapat pada  hukum  kebiasaan  internasional (Muthia, 2017 : 12). Hubungan internasioal  sangat  diharapkan  dalam suatu  negara  dalam  rangka  berinteraksi dengan  negara-negara  lain.  Interaksi tersebut harus dibina berdasarkan prinsip, persamaan  hak-hak  menetukan  nasib sendiri  dengan  tidak  mencapuri  dalam negeri suatu negara, seperti yang
tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB)
(Suryokusumo, 2005 : 5).
Hukum  diplomatik  adalah  ketentuan- ketentuan yang mengatur hubungan antar negara dengan didasarkan atas pemufakatan  ( consensus )  bersama  yang kemudian  dituangkan  dalam  instrumen- instrumen  hukum  sebagai  hasil  dari kebiasaan internasional. (Suriyokusumo,2005:5). Suatu negara
dalam melakukan penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk  menjalin  hubungan  dengan  negara lainnya  yang  nantinya  berfungsi  sebagai penghubungan  kepentingan  antar  negara yang diwakili dengan negara penerimanya.  Alat  penghubung  tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan  diplomatik  dan  menempatkan perwakilan (Duta) diplomatik negara pengirim  (sending  state)  pada  negara penerima  ( receiving  state )  (Suryokusumo, 2005:7).
Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban
antarnegara serta
meningkatkan kerjasama dalam melakukan hubungan internasional, setiap negara mengirim  delegasi  mereka  berupa utusan  diplomatik  ke  setiap  negara. Fungsi  utama  dari  putusan  diplomatik  ini ialah untuk meningkatkan hubungan informasi  dan  persahabatan  antarnegara. Utusan  diplomatik  ini  juga  memiliki  peran sebagai perwakilan perlindungan terhadap warga  disuatu  Negara  penerima  utusan diplomatik.  Tentunya  negara  penerima utusan  diplomatik  serta  Negara  pengirim tersebut  haruslah  tunduk  pada  aturan hukum  diplomatik.  Dengan  adanya  suatu bentuk  peningkatan  hubungan  kerjasama internasional  berupa  hubungan  diplomatik ini,  maka  dibuatlah  suatu  perjanjian mengenai kegiatan diplomatik yang dituangkan  dalam  Konvensi  Wina  1961 (Muthia, 2017 : 12).
Hukum  diplomatik,  dikenal  dengan adanya  hak-hak  istimewa  dan  kekebalan terhadap  utusan  diplomatik.  Hak-hak istimewa  dan  kekebalan  yang  berkaitan dengan  personil  diplomatik  dari  berbagai jenis tumbuh sebagian sebagai konsekuensi  dari  kekebalan  hukum  dan
kemerdekaan  serta  kesetaraan  negara, dan  sebagian  sebagai  kebutuhan  penting dari  sistem  internasional.  Di  dalam konvensi Wina 1961 telah diatur mengenai kekebalan  kantor-kantor  utusan  duta besar  itu  sendiri.  Untuk  memfasilitasi jalannya  aktivitas  diplomatik,  dalam  Pasal 22  konvensi  Wina  1961  secara  khusus menyatakan bahwa kekebalan juga berlaku  untuk  gedung  perwakilan,  arsip- arsip  dan  dokumen  perwakilan  (Muthia, 2017 : 17).
Dengan  didirikannya kantor  diplomatik di sebuah Negara, maka Negara penerima berkewajiban  mengambil  segala  tindakan yang diperlukan agar kantor-kantor ataupun  rumah  kediaman  para  diplomat bebas  dari  segala  gangguan.  Kekebalan tersebut  sejatinya  merupakan  bentuk penegak  kedaulatan  Negara  didalam hukum internasional. Melihat poin tersebut,  dapat  kita  lihat  bahwa  kantor utusan  diplomatik  pun  memiliki  kekuatan hukum dalam hukum internasional (Muthia,  2017  :  17).  Terlahir  dari  bentuk sistem  hukum  internasional  serta  doktrin kedaulatan negara dan doktrin persamaan antar  negara-negara,  tanggung  jawab negara  merupakan  asas  dasar  hukum internasional. Dalam  hukum internasional, prinsip  tanggung  jawab  negara  dilatar belakangi  bahwa  tidak  satu  negara  pun yang  dapat  menikmati  hak-haknya  tanpa menghormati  hak-hak  negara  lain.  Setiap pelanggaran  terhadap  hak  negara  lain, menyebabkan  Negara  tersebut  wajib untuk  memperbaiki  pelanggaran  hak  itu (Muthia, 2017 : 18).
Dengan  kata  lain,  negara  tersebur harus mempertanggungjawabkannya. Suatu negara bertanggung jawab, misalnya, karena telah melanggar kedaulatan  wilayah  negara  lain,  merusak wilayah  atau  harta  benda  negara  lain. Adapun  dalam  Pasal  8  Draft International Law  Commitions (ILC)  juga  menetapkan bahwa,  perilaku  persona  atau  kelompok persona dapat dianggap sebagai perbuatan negara menurut hukum internasional  jika  persona  atau  kelompok persona itu benar-benar bertindak Tanggung  jawab  negara  menetapkan bahwa setiap kali suatu negara melakukan
tindakan yang melawan hukum
internasional  terhadap  negara  lain,  maka pertanggungjawaban  internasional  harus ditegakkan
diantara keduanya.
Pelanggaran kewajiban internasional berupa tindakan yang menimbulkan kerugian pada negara lain tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh Negara pelanggar.  Dalam  Pasal  42  Draft  ILC menetapkan bahwa suatu negara sebagai negara  yang  dirugikan  berhak  menuntut pertanggungjawaban  negara  lain  jika kewajiban  yang  telah  dilanggar  adalah kewajiban yang dibebankan kepada negara  lain  itu  secara  individual,  atau kepada  suatu  kelompok  negara  yang meliputi  negara  lain  itu  atau  masyarakat internasional  sebagai  satu  keseluruhan, dan  pelanggaran  kewajiban  tersebut terutama mempengaruhi negara lain tersebut (Muthia, 2017 : 20).
Kasus atas pelanggaran hukum internasional  yang  telah  terjadi  sehingga menimbulkan  pertanggungjawaban  bagi suatu  negara  ialah  mengenai  tindakan pasukan militer Arab Saudi yang melakukan  serangan  bom  udara  di wilayah  pusat  kota  Sana’a  Yaman sehingga  mengakibatkan  kantor  kedutan besar  Republik  Indonesia  hancur.  Sejak terjadinya  gejolak  politik  di  wilayah  timur tengah, Negara yang mayoritas masyarakatnya  beragama  islam  tersebut mengalami  kemunduran  dari  segala  hal. Mulai  dari  pendidikan,  kesehatan,  serta perekonomian.
Kemunduran  yang  dialami  tidak  lepas dari maraknya pemberontakan yang dilakukan  oleh  suatu  kelompok  terhadap pemerintahan di negaranya. Yaman sendiri,  para  kelompok  pemberontakan yang  menamakan  dirinya  pemberontak Houthi  mulai  melakukan  pemberontakan terhadap  pemerintahannya  sejak  lama. Awalnya organisasi ini merupakan organisasi yang memiliki agenda mengenalkan  kondisi  sosial  politik  dan budaya  kepada  kaum  muda  di  Yaman. Namun  sejak  tahun  2004,  organisasi  ini berubah menjadi organisasi politik, organisasi  ini  sempat  menggelar  unjuk rasa  damai,  tetapi  pada  saat  itu  negara menghukum mereka yang mengakibatkan
lahirnya bibit sayap militer Houthi yang kini menjadi kelompok pemberontak.
Yaman  sendiri  merupakan  Negara yang  tergabung  dalam  anggota  Liga  Arab sehingga  peperangan  antara  kelompok pemberontak  Houthi  dengan  pemerintah Yaman  yang  terjadi  di  Yaman  memiliki pengaruh  terhadap  Negara  anggota  Liga Arab.  Tentunya  anggota  dari  negara  Liga Arab memberikan bantuan terhadap negara  anggotanya  yang  dalam  hal  ini ialah  Negara  Yaman.  Arab  Saudi  sendiri yang  memiliki  kekuatan  militer  terkuat diantara  negara  anggota  Liga  Arab memberikan bantuan militer kepada Yaman.
Bantuan  tersebut  berupa  penjagaan keamanan  diwilayah  pusat  kota  Yaman dan  juga  pemberantasan  terhadap  para pemberontak  Houthi  di  Yaman.  Namun, pemberantasan  terhadap  pemberontak Houthi yang dilakukan di Yaman oleh Arab Saudi  dengan  cara  operasi  bersenjata sangatlah  disesalkan  oleh  banyak  pihak. Pemberantasan  dengan  cara  kekerasan tersebut  dapat  menelan  banyak  korban jiwa  kepada  warga  sipil.  Hal  itu  juga sangat  di  sesalkan  oleh  pemerintah Indonesia  itu  sendiri.  Akibat  serangan bersenjata  tersebut,  kantor  kedutaan besar  Republik  Indonesia  mengalami kehancuran yang disebabkan oleh serangan bom udara. Serangan bom yang ditujukan untuk menyasar gudang senjata pemberontakan  Houthi  di  pusat  kota Sana’a ikut memberikan dampak kehancuran  yang  luar  biasa  terhadap kantor kedutaan besar Republik Indonesia.
Serangan  udara  dari  pesawat  militer koalisi  negara  Arab  yang  dipimpin  oleh Arab  Saudi  dalam  perang  di  Yaman ternyata  berdampak  pada  hancurnya sebagian kantor kedutaan besar (kedubes)  Republik  Indonesia  di  Yaman pada tanggal 20 April 2015 lalu. Sejumlah pihak  menganggap  bahwa  serangan tersebut  merupakan  pelanggaran  hukum internasional  (hukum  humaniter)  yang berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap gedung perwakilan diplomatik suatu negara (http://dunia.tempo.co/read/news/2015/04/
20/115659219/indonesia-kecam- serangan-bom-yang-kenai-kbri-Yaman diakses  pada  tanggal  28  Pebruari  2015 pukul 13.30 WITA).
Kejanggalan  dari  serangan  tersebut terjadi  sehubungan  dengan  eksistensi prinsip  pembedaan  (distinction  principle) yang  membedakan  antara  kombatan  dan penduduk  sipil  serta  objek  sipil  dan sasaran  militer.  Perwakilan  diplomatik, menurut  prinsip  ini,  jelas  digolongkan sebagai  objek  sipil  yang  tidak  dapat diserang.  Perwakilan  diplomatik  pada dasarnya  merupakan  representasi  negara pengirim  yang  tidak  berkaitan  langsung dengan  konflik  bersenjata  yang  sedang terjadi, oleh karenanya perwakilan diplomatik  tidak  boleh  terkena  dampak dari perang secara langsung. Sayangnya, dalam  praktiknya  hal  tersebut  tidak  lantas membuat  perwakilan  diplomatik  suatu negara  lolos  dari  serangan  dalam  kondisi perang.
Melihat  kasus  tersebut,  dapat  di  lihat bahwa  atas  hancurnya  kantor  kedutaan besar  Indonesia  sebagai  negara  yang dirugikan akibat peristiwa tersebut, tentunya  kelalaian  dari  militer  Arab  Saudi yang  melakukan  serangan  bom  udara sehingga  memberi  dampak  kerusakan terhadap kantor kedutaan besar Indonesia patutlah diminta pertanggungjawaban secara Internasional.

## Rumusan Masalah
Adapun beberapa rumusan masalah yang dapat  diangkat  adalah  1)  Bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  gedung perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi  Wina  1961  ?  2)  Bagaimana bentuk tanggungjawab negara Arab Saudi terhadap  kerusakan  gedung  perwakilan diplomatik Indonesia akibat insiden ledakan bom di Yaman ?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  suatu cara yang digunakan
dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan  dengan  standar  ukuran yang  telah  ditentukan.  Dalam  hal  ini peneliti menggunakan beberapa perangkat  penelitian  yang  sesuai  dalam
metode  penelitian  ini  guna  memperoleh hasil  yang  maksimal,  antara  lain  sebagai berikut:
Jenis penelitian yang digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan cara mengkaji konvensi- konvensi  yang  berlaku  atau  diterapkan terhadap suatu permasalahan internasional  tertentu.  Penelitian  normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal,  yaitu  penelitian  yang  objek kajiannya  adalah  konvensi-konvensi  dan bahan pustaka
(Soejono dan Abdurahman, 2003:56).
Sehubungan  dengan  jenis  penelitian hukum  normatif  yang  digunakan  oleh penulis,  maka  jenis  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  kasus pendekatan perundanga-undangan ( statue approach ). Berdasarkan pada perumusan masalah  dan  tujuan  dari  penelitian  yang merupakan  penelitian  yuridis  normative, maka  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang- undang  ( statute  approach) .  Pendekatan undang-undang  dilakukan  untuk  meneliti aturan-aturan  terkait  tanggung  jawab negara arab Saudi atas ledakan bom pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)  yang  dilakukan  oleh  arab  Saudi  di Yaman.
Sumber  bahan  hukum  yang  diperoleh dan  diolah  dalam  penelitian  hukum normatif  merupakan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  sumber  kepustakaan  yang terdiri dari: a) Bahan Hukum Primer: yaitu bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif artinya  mempunyai  otoritas.  Dalam  hal  ini seperti  cara-cara  penyelesaian  sengketa internasional  selain  itu  penulis  juga mengkaji  mahkamah  internasional  dan Konvensi  Wina  1961.  (b  Bahan  Hukum Sekunder:  yaitu  semua  publikasi  tentang hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen- dokumen  resmi,  yaitu  meliputi  atas:  a) Buku-buku  literatur  atau  bacaan  yang menjelaskan tentang diplomatik, b)
Tulisan  dari  para  ahli  yang  berkaitan dengan Diplomatik. c) Tulisan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan
yang  diangkat  oleh  penulis  a)  Bahan- bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang memberikan  petunjuk  atau  penjelasan tambahan  terhadap  bahan  hukum  primer dan  sekunder  yang  terdapat  dalam penelitian yaitu: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus hukum dan Black Law Dictionary. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  digunakan  adalah  Teknik  studi dokumen.  Tenik  studi  dokumen  adalah pengumpulan bahan hukum mulai sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalah yang dibahas kemudian dikelompokan  secara  sistematis  yang berhubungan  dengan  masalah  dalam penelitian.
Adapun  Teknik  analisis  bahan  hukum yaitu  setelah  bahan  hukum  terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan  argumentasi  akhir  yang berupa  jawaban  terhadap  permasalah penelitian (Diantha, 2016:152).Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian di lakukan evaluasi,  interprestasi,  dan  argumentasi. Argumentasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti untuk  memberikan  deskripsi  mengenai benar  atau  salah  atau  apa    yang seharusnya  menurut  hukum  terhadap peristiwa  yang  terjadi.  Dari  hal  tersebut akan  ditarik  suatu  kesimpulan  secara sistematis agar tidak menimbulkan.

## HASIL PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik
Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Pembukaan Hubungan DiplomatikBerdasarkan  Konvensi  Wina 1961 Hubungan  diplomatik  dilihat  dari perspektif hubungan internasional modern dapat  dilakukan  antar  negara  secara bilateral guna memelihara dan meningkatkan  pembangunan  bangsa  dan negara  dalam  rangka  mencapai  tujuan nasional.  Negara  merupakan  pilar  utama dalam  hubungan  internasional  secara formal.  Syarat  atau  ciri  pokok  negara menurut  Pasal  1  Konvensi  Montevideo 1933  (Adolf;1990;23)  tentang  hak  dan kewajiban  negara  sebagai  berikut  : “Negara  sebagai  suatu  pribadi  Hukum
Internasional seharusnya memiliki kualifikasi  sebagai  berikut:  1)penduduk yang  permanen:  a)    wilayah  tertentu,  b) suatu  pemerintahan  ;  dan  c)  kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain.”
Kemampuan untuk berhubungan dengan  negara  lain  dewasa  ini  mem- punyai  arti  yang  sangat  penting  dalam masyarakat  internasional  karena  me- rupakan  suatu  bukti  yang  kuat  atas kemampuan  negara  menjaga  integritas teritorialnya. Dengan kemampuan tersebut menumbuhkan persamaan kedudukan/persamaan derajat antar
negara,  sekaligus  merupakan  refleksi adanya  kemerdekaan  dan  kedaulatan yang  dimiliki  oleh  suatu  negara. Dalam Pasal  74  Piagam  Perserikatan  Bangsa Bangsa termuat prinsip umum persahabatan antar negara yang didasarkan  prinsip  hidup  bertetangga secara  baik  ( good  neighbourliness )  dan harus diikuti oleh negara- negara anggota Perserikatan  Bangsa  Bangsa.  Prinsip  ini menjadi salah satu alasan atau dasar bagi negara-negara untuk mengadakan perjanjian  dengan  negara  lain  serta mengirim dan menerima perwakilan diplomatik dalam rangka mengembangkan hubungan  lebih  lanjut  dalam  berbagai bidang sesuai Hukum Internasional.
Pembukaan hubungan diplomatik pada  umumnya  harus  memenuhi  kriteria atau  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam Konvensi  Wina  1961  tentang  hubungan diplomatik,  yaitu  sebagai  berikut  :  (1) Harus  ada  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak  (mutual  consent).  Hal  ini diuraikan  secara  tegas  dalam  Pasal  2 Konvensi  Wina  1961,  yang  menyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara  negara-  negara  dilakukan  dengan persetujuan timbal balik, dimana permufakatan  bersama  itu  dituangkan dalam  suatu  bentuk  persetujuan  atau pernyataan  bersama.  Terselenggaranya hubungan diplomatik tersebut sudah tentu atas  prakarsa  dan  kesepakatan  negara- negara yang bersangkutan untuk menjalin persahabatan  antara  keduanya  demi kepentingan masing-masing negara.
(2)Setiap  negara  melakukan  hubungan atau  pertukaran  perwakilan  diplomatik
didasarkan  atas  prinsip-prinsip  hukum yang  berlaku,  yaitu  prinsip  timbal  balik ( reciprositas ) (Effendi; 1994;26).
Prinsip  kesepakatan  bersama  dan prinsip  resiprositas  merupakan  dua  pilar utama untuk menegakkan hukum diplomatik,  dari  dua  aspek  tersebut masing-masing pihak akan saling menjaga,  melindungi  serta  mengem- bangkan  hubungan  yang  telah  ada. Prinsip  tersebut  berlaku  secara  universal. Secara tradisional fungsi perwakilan diplomatik  yang  dikirim  ke  negara  asing, merupakan
penyambung lidah pemerintahnya, dan sebagai jalur komunikasi resmi antara negara pengirimnya  dengan  negara  dimana  dia ditempatkan. Mengenai fungsi-fungsi pejabat diplomatik lebih ditegaskan dalam Pasal  3  Konvensi  Wina  1961,  sebagai berikut:  (a)  Mewakili  negara  pengirim  di dalam  negara  penerima:  (b)  Melindungi kepentingan negara pengirim dan warganegaranya  di  negara  penerima,  di dalam  batas-batas  yang  diijinkan  oleh Hukum Internasional; (c) Berunding dengan  pemerintah  negara  penerima:  (d) Mengetahui  menurut  cara-cara  yang  sah, keadaan-keadaan dan perkembang- an di dalam  negara  penerima,  dan  melaporkan kepada  pemerintah  negara  pengirim:  (f) Memajukan  hubungan  persahabatan  di antara  negara  pengirim  dan  negara penerima,  dan  membangun  hubungan- hubungan  ekonomi,  kebu-  dayaan  dan ilmu pengetahuan.
Sekalipun  terdapat  perluasan  fungsi- fungsi perwakilan diplomatik dari fungsinya  yang  tradisional,  namun  prinsip saling menjaga, melindungi dan mengembangkan  hubungan  ini  harus tetap mendapat perhatian. Dengan demikian  kekebalan  dan  keistimewaan yang dimiliki anggota perwakilan diplomatik  tidak  dapat  melampaui  prinsip umum tersebut, disamping tetap melaksanakan kewajiban terhadap negara penerima.
Pemberian kekebalan dan
keistimewaan  diplomatik  bersumber  pada hukum  kebiasaan  internasional  yang tercermin  dalam  praktek  negara  di  dalam hubungan internasional, khususnya
undang-undang  negara  setempat.  Dalam perkembangannya, kebiasaan internasional  ini  telah  dituangkan  dalam Konvensi  Wina  1961  tentang  hubungan diplomatik  sehingga  ketentuan-  ketentuan pemberian  kekebalan  dan  keistimewaan diplomatik yang kini diakui secara internasional sebagai hukum internasional positif.  Meskipun  telah  banyak  negara telah  meratifikasi  Konvensi  Wina  1961, namun ketentuan-ketentuan dalam konvensi  tersebut,  khususnya  mengenai jaminan hak-hak kekebalan dan
keistimewaan  yang  dinikmati  perwakilan diplomatik belum dilaksanakan sepenuhnya.  Masih  banyak  tindakan- tindakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak kekebalan  dan  keistimewan  diplomatik oleh negara-negara pesertanya.
Seperti  diketahui  bahwa  pemberian kekebalan  dan  keistimewaan  diplomatik tergantung  pada  kewajiban  internasional yang  pelaksanaanya  dilakukan  menurut hukum  nasional  masing-masing  negara. Perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta fasilitas-falisitasnya merupakan  salah  satu  tatakrama  antara dua negara, sehingga pelaksanaan fungsi diplomatik  dapat  berjalan  secara  efektif dan  efisien.  Hal  ini  yang  tertuang  dalam Teori Functional  Necessity ,  (Suryono; 1991;36)  dimana  dasar  kekebalan  dan keistimewaan  seorang  wakil  diplomatik adalah  bahwa  seorang  wakil  diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas- luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna.
Teori  ini  lebih  baik  dibandingkan dengan teori lainnya yaitu Teori
Exterritoriality  dan  Teori Representative Character . Karena mengingat
pentingannya  peranan  seorang  wakil diplomatik  serta  meningkatnya  tingkat kejahatan terhadap para wakil-wakil diplomatik,  Teori Functional  Necessity sangat  cocok  diterapkan  pada  masa sekarang  ini  sebab  perwakilan  diplomatik tidak  mungkin  dapat  menjalankan  tugas- tugasnya jika perwakilan diplomatik tersebut  tidak  diberikan  kekebalan  dan keistimewaan tertentu.
Status  Kekebalan  Gedung  Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina
1961
Pada  abad  ke-16  dan  17,  hak kekebalan  dan  keistimewaan  diplomatik telah  diterima  sebagai  praktek-praktek negara  di  dalam  pertukaran  duta-duta besar antara negara-negara Eropa. Prinsip  untuk  memberikan  kekebalan  dan keistimewaan  oleh  negara  didasar-  kan atas  dasar  timbal  balik,  hal  ini  diperlukan guna menjamin agar perwakilan diplomatik  atau  missi  asing  di  suatu negara dapat menjalankan tugas missinya secara  bebas  dan  aman.  Pemberian kekebalan terhadap per- wakilan diplomatik dari yurisdiksi pidana di negara penerima  telah  mulai  dilakukan  oleh banyak negara dalam abad ke-17 sebagai kebiasaan  inter-  nasional.  Kemudian dibuatlah undang- undang mengenai para diplomatik  asing  yang  dibebaskan  dari jurisdiksi perdata maupun pidana.
Undang-undang tersebut terkenal sebagai “  7 Anne,  Cap  12.2/  706”  dan ini  menjadi dasar  bagi  kekebalan  dan  keistimewaan para perwakilan diplomatik (Suryokusumo:1995:51).
Pada abad  ke-18,  aturan-aturan kebiasaan internasional mengenai kekebalan  dan  keistimewaan  diplomatik mulai  ditetapkan,  diantaranya  adalah mengenai gedung perwakilan diplo- matik. Gedung  yang  dipakai  oleh  perwakilan diplomatik,  baik  gedung  itu  milik  negara pengirim  atau  kepala  perwakilan  tidak dapat diganggu gugat oleh para penguasa negara  penerima  dan  dibebaskan  dari perpajakan,  kecuali  bagi  pajak-pajak dalam  bentuk  biaya  pelayanan  khusus seperti  tarif  air,  kemudian  pada  abad  ke- 20, mengenai hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik mengalami perkembangan di beberapa negara, dimana  kekebalan  diplomatik  cenderung ke  arah  bentuk-  bentuk  baru  dalam komunikasi  diplo-  matik  seperti wireless transmitter dalam  perwakilan  diplomatik. Ada beberapa kodifikasi dari aturan-aturan dalam hukum diplomatik dua di antaranya yang  paling  penting  adalah Havana Convention  on  Diplomatic  Officers ,  yang ditandatangani  dalam  tahun  1982,  dan
Harvard  Research  Draft  Convention  on Diplomatic  Privileges  and  Immunities , yang diterbitkan dalam tahun 1932.
Pemberian hak kekebalan pada gedung  perwakilan  diplomatik  dianggap sebagai  kebiasaan  internasional.  Sesuai dengan  aturan-aturan  kebiasaan  hukum internasional,  gedung  perwakilan  diplo- matik  negara  asing  memiliki  kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik didasarkan prinsip resiprositas antarnegara dan prinsip  ini  mutlak  diperlukan  dalam rangka:  (a)  Mengembangkan  hubungan persahabatan antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem ketata- negaraan dan sistem sosial-budaya mereka  yang  berbeda:  (b)  Bukan  untuk kepentingan  perseorangan  tetapi  untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang diwakilinya.
Dalam hukum internasional pemberian  kekebalan  dan  keistimewaan diplomatik,  dikenal  beberapa  teori.  Teori yang  dimaksud  adalah  sebagai  berikut  : (a)  Teori Exterritoriality .  Menurut  teori  ini perwakilan  diplomatik  dianggap  tidak berada  di  wilayah  negara  penerima, melainkan  berada  di  wilayah  negara pengirim meskipun kenyataannya ia berada  di  wilayah  negara  penerima.  Oleh karena  itu,  perwakilan  diplomatik  tidak tunduk  pada  hukum  negara  penerima. Sebenarnya  teori  ini  menghendaki  bahwa setiap perwakilan diplomatik hanya dikuasai  oleh  hukum  negara  pengirim, sedangkan  gedung/kantor  perwakilan  dan tempat  kediamannya  dianggap  sebagai bagian dari wilayah negara pengirim. Jadi menurut teori exterritoriality, gedung/kantor  perwakil-  an  dan  tempat kediaman  di  luar  kekuasaan  negara penerima dan merupakan suatu perluasan dari wilayah negara pengirim.
Dalamprakteknya, konsekuensi diterimanya  teori  exterritoriality  sangat berat bagi negara penerima oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi. Namun  kebanyakan  penulis  moderen masih  menggunakan  istilah exterritoriality hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa
negara penerima tidak mempunyai wewenang untuk menegakkan kedaulatan di  gedung/kantor  perwakilan  diplomatik. (b)  Teori Representative  Character teori ini menyatakan bahwa perwakilan diplomatik  sebagai  perwakilan  negara yang  berdaulat  terikat  sumpah  setia terhadap  negara  yang  mengangkatnya, dan  oleh  karenanya  bukan  merupakan subyek dari hukum dan jurisdiksi setempat.  Sehubungan  dengan  itu  maka setiap penghinaan atau perbuatan menyakiti  para  wakil  diplomatik,  sama dengan menghina kehormatan dari negara yang  diwakili,  dan  menjadi  kewajiban negara penerima untuk memberikan perlakuan yang pantas sebagai utusan. (c) Teori Functional  Necessity ,  teori  ini mendasarkan  pemberian  kekebalan  dan keistimewaan kepada wakil-wakil diplomatik  sesuai  dengan  fungsi  dari wakil-wakil diplomatik supaya wakil diplomatik yang bersangkutan dapat menjalankan  fungsinya  dengan  baik  dan sempurna. Dengan demikian maka kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki itu  merupakan  pemberian  kesempatan seluas-luasnya agar
dalam melakasanakan tugas tidak ada gangguan.
Teori  ini  menjadi  prinsip  yang  paling banyak dianut bagi kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik karena  teori  ini  yang  paling  memuaskan. Teori Functional  Necessity membenarkan bahwa kekebalan dan keistimewan diplomatik  merupakan  keperluan  agar perwakilan diplomatik dapat menunai- kan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.
Tanggungjawab  Negara  Arab  Saudi Terhadap
Kerusakan
Gedung Perwakilan Diplomatik Indonesia Akibat Insiden Ledakan Bom Di Yaman Kronologi  Insiden  Lebakan  Bom  Yang Menyebabkan Kerusakan Gedung Perwakilan Diplomatik Republik

## Indonesia di Yaman
Pada  tanggal  20  April  2015,  kantor kedutaan  besar  Republik  Indonesia  di Yaman  mengalami  kehancuran  yang diakibatkan oleh serangan bom udara oleh pasukan  militer  Arab  Saudi.  Serangan
bom  yang  ditujukan  untuk  menyasar gudang  senjata  pemberontak  Houthi  di pusat  kota  Sana’a  tersebut  juga  ikut memberikan  dampak  kehancuran  yang luar biasa terhadap kantor kedutaan besar Indonesia.
Perihal serangan tersebut telah dipaparkan  oleh  Menteri  Luar  Negeri  RI Retno  Marsudi,  dimana  serangan  terjadi pukul  10.45  pagi  waktu setempat.  Insiden itu  mengakibatkan  dua  staf  KBRI  dan seorang  WNI  mengalami  luka  ringan. Padahal  sebelum  adanya  serangan  bom udara  tersebut,  pemerintah  Indonesia sudah mengirimkan Longitude dan Latitude  secara  rinci  posisi  wilayah Kedutaan Besar Indonesia. Namun, serangan  yang  ditujukan  pada  gudang senjata  milik  pemberontak  Houthi  oleh pasukan  militer  Arab  Saudi  tidak  dapat diperhitungkan  dampaknya  oleh  pasukan militer  Arab  Saudi  sehingga  serangan tersebut  juga  ikut  menghancurkan  kantor kedutaan  besar  Republik  Indonesia  di Yaman.
Selain  melukai  dua  staf  KBRI  dan juga  seorang  warga  negara  Indonesia, serangan  tersebut  juga  mengakibatkan kerugian  bagi  pemerintah  Indonesia. Akibat  serangan  tersebut  pemerintah indonesia  mengalami  kerugian  materiil berupa  rusaknya  gedung  yang  menjadi pusat  perwakilan  diplomatik  pemerintah Indonesia  di  Yaman,  serta  rusaknya semua  arsip-arsip  dan  berkas  yang berada didalam gedung KBRI tersebut.Serangan  tersebut  juga  merusak semua  fasilitas  yang  dimiliki  kedutaan besar Republik Indonesia berupa kendaraan-kendaraan  yang  mendukung jalannya aktivitas diplomatik di Yaman.
Terkait  perbuatan  yang  salah  dan dianggap melanggar dalam hukum internasional sehingga melahirkan tanggung  jawab  bagi  negara  dapat  kita lihat  pada  contoh  kasus  yang  pernah terjadi  pada  Kantor  Komisariat  Agung Nigeria  di  London  pada  tahun  1973. Ledakan  bom  terjadi  di  sekitar  Kantor Komisariat  Agung  Nigeria  juga  ikut menghancurkan gedung Komisariat Agung  Nigeria  tersebut.  Walaupun  dalam hal ini bom tersebut bukan ditujukan untuk
Komisariat agung Nigeria, Namun
perbuatan  tersebut  dianggap  salah  dalam hukum  internasional  dan  karena  subyek dari  pihak  yang  berkaitan  ialah  negara, maka pemerintah Inggris dianggap bertanggung  jawab  atas  ledakan  bom tersebut (Kansil, C.S.T, 1989;67).
Dalam  kasus  Amerika  vs  Republik Rakyat  Cina  (1999),  suatu  pesawat perang  B-2  Stealth  Bomber  milik  Amerika Serikat  menjatuhkan  tiga  buah  bom  yang setiap  masing-masing  memiliki  bobot  900 kg di atas Kantor Kedutaan Besar Cina di kota Beograd semasa pergolakan Kosovo.Serangan tersebut mengakibatkan gedung kedutaan Besar Cina rusak parah serta  menewaskan  tiga  warga  negara Cina  yang  berada  di  dalam  gedung tersebut ( Agreement Between The Goverment  of  The  United  States  of America  and  The  Goverment  of  The People’s  Republic  of  China  about Accidental Bombing of The PRC Embassy in Belgrade ).
Amerika  Serikat  yang  pada  saat  itu enggan  bertanggung  jawab  atas  kejadian serangan  udara  tersebut  mengatakan bahwa kejadian  tersebut  merupakan serangan  salah  sasaran  diakibatkan  oleh kesalahan  menggunakan  peta  lama  yang memberi  maklumat  tidak  betul  tentang kedudukan bangunan itu sebagai pangkalan senjata pemerintah Yugoslavia.
Pihak  NATO  yang  dikomandoi  oleh Amerika Serikat pada saat itu mengeluarkan  hipotesa  bahwa  konstruksi bangunan  tersebut  dengan  bentuk  yang sama serta berdekatan telah menimbulkan kebingungan  dalam  mengarahkan  bom yang  diluncurkan  dari  pesawat-  pesawat tempur  NATO  dengan  bantuan  teknologi Global Positioning System (GPS) sehingga  serangan  tersebut  juga  ikut menghancurkan  Kedutaan  Besar  Cina pada  saat  itu.Atas  penjelasan  tersebut, pemerintah  Republik  Rakyat  Cina merasa tidak  puas  dan  mengecam  serangan tersebut yang dianggap sebagai perbuatan  sengaja  yang  dilakukan  oleh Amerika Serikat.
Pemerintah  Republik  Rakyat  Cina pada  saat  itu  mengecam  keras  serangan tersebut  serta  menganggap  tindakan
Amerika  Serikat  berupa  serangan  udara tersebut  merupakan  pelanggaran  atas Konvensi Jenewa dalam Hukum
Internasional yang bahwa serangan tersebut  telah  ditujukan  kepada  kedutaan besarnya  dengan  sengaja.  Pemerintah Republik  Rakyat  Cina  juga  menuntut tanggung  jawab  kepada  Amerika  Serikat atas  serangan  udara  yang  menyebabkan kerugian  bagi  Republik  Rakyat  Cina  atas Hancurnya  gedung  kedutaan  dan  juga atas serangan tersebut yang telah menewaskan  tiga  orang  warganya  (Pasal 48, Protokol I Konvensi Jenewa, 1977). Penuntutan  yang  dilakukan  oleh Republik  Rakyat  Cina  kepada  Amerika Serikat  untuk  bertanggung  jawab  atas serangan udara tersebut membuat Amerika Serikat membentuk tim
investigasi  untuk  menyelesaikan  masalah tersebut. Setelah hasil investigasi dilakukan,  pemerintah  Amerika  Serikat mengumumkan  bahwa  mereka  menyesal atas  serangan  udara  yang  dilakukan  oleh pasukan  militernya  bersama  NATO  dan mengakui  bahwa  mereka  lalai  dalam melihat  gedung  kedutaan  besar  Republik Rakyat  Cina  sebagai  target  serangan militer  dengan  melihat  bahwa  data  yang mereka  miliki  adalah  data  lama  yang dianggap  sebagai  gedung  pangkalan senjata  pemerintah  Yugoslavia.  Atas penyesalan  dari  pihak  Amerika  Serikat terkait serangan udara tersebut,
Pemerintah  Amerika  Serikat  meminta maaf kepada Pemerintah Republik Rakyat Cina  dan  bersedia  membayar  biaya  ganti kerugian  sebesar  28  milliar  US  Dollar sebagai penyelesaian terkait permasalahan  tersebut  dan  telah  diterima oleh  pemerintah  Republik  Rakyat  Cina ( Draft  Article  on  Responsibility  of  States for  Internationally  Wrongful  Acts ,  ILC, 2001. Pasal 36). Doktrin hukum internasional
mengenai  apakah  perlu  atau  tidaknya unsur kesalahan dalam melahirkan tanggung  jawab  negara  terbagi  kedalam beberapa teori yang antara lain ialah teori subyektif  ( School  of  Liality  for  Fault )  dan teori  Obyektif  ( School  of  Casual  Liability ).
Dalam  teori  subyektif  yang  mengatakan bahwa tanggung jawab negara ditentukan
oleh  adanya  unsur  kesalahan,  yaitu adanya  keinginan  atau  maksud  untuk melakukan  suatu  perbuatan  kesengajaan atau  kelalaian  terhadap  suatu  negara terhadap negara lainnya dapat diterapkan di  dalam  kasus  serangan  bom  udara terhadap Kedutaan Besar Republik
Indonesia di Yaman oleh Arab Saudi.
Dalam  kasus  ini,  Arab  Saudi  yang melakukan  serangan  bom  udara ke  pusat kota  Sana’a  Yaman  mengatakan  bahwa serangan  tersebut  sudah  sesuai  dengan target  serangan  pada  gedung  pangkalan militer  pemberontak  Houthi  yang  diklaim sebagai tempat penyimpanan senjata oleh para pemberontak. Tetapi dalam serangan tersebut, Pemerintah Indonesia tetap saja menganggap  bahwa  serangan  tersebut merupakan  perbuatan  salah  dan  patut dipertanggungjawabkan  oleh  Arab  Saudi yang  berakibat  pada  gedung  kedutaan besarnya  di  Yaman.  Alasan  pemerintah Indonesia menganggap bahwa Arab Saudi harus  bertanggungjawab  ialah  atas  dasar bahwa  pemerintah  Arab  Saudi  telah  lalai dalam  mengolah  informasi  yang  telah dikirimkan kepada pemerintahnya sebelum serangan dilakukan.Sebelum serangan dilakukan, pemerintah Indonesia telah
mengirimkan informasi letak keberadaan gedung kedutaan besar Republik  Indonesia  serta  bahwa  didalam gedung  tersebut  masih  terdapat  staf diplomatik  yang  masih  menjalankan  misi penyelamatan dan pencarian warga negara  Indonesia  sendiri  yang  masih berada di Yaman. Informasi letak keberadaan gedung kedutaan besar Republik Indonesia tersebut dikirim dengan  tujuan  bahwa  gedung  kedutaan besar  tersebut  harus  dijaga  dan  tetap diperhatikan  serta  diperhitungkan  dalam serangan tersebut.
Dalam  kasus  serangan  tersebut, pemerintah  Indonesia  telah  membuktikan bahwa  terdapat  kesengajaan  berupa kelalaian dari pemerintah Arab Saudi yang melakukan  serangan  bom  udara  dengan tidak  memperhitungkan  informasi  yang telah dikirimkan kepada pasukan militernya.  Pemerintah  Arab  Saudi  dalam serangan bom udara tersebut seharusnya dapat  menjaga  kedutaan  besar  Republik
Indonesia  agar  tidak  terkena  imbas  dari serangan oleh pasukan militernya, namun pada  kenyataannya  pemerintah  Arab Saudi  tetap  saja  tidak  memperhatikan informasi tentang Kedutaan Besar Republik Indonesia tersebut ( https://www.benarnews.org ).

## SIMPULAN DAN SARAN

## SIMPULAN
Tanggung  jawab  negara  lahir  apabila negara melakukan perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum  karena kesalahan  atau  kelalaiannya  sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban hukum  internasional.  Dalam  hal  terjadi pelanggaran  terhadap  kekebalan  dan keistimewaan  wakil  diplomatik,  maka negara  penerima  dapat  dikatakan  tidak dapat  memberikan  perlindungan  dan kenyaman terhadap para diplomatik dalam menjalankan  fungsi  dan  missi-missinya. Negara  penerima  memperbaiki  sekaligus mempertanggungjawabkan pelanggaran hak  tersebut  dan  menjaga  kehormatan dari  negara  pengirim  wakil  diplomatik sebagai negara yang berdaulat.

## SARAN
Bagi negara penerima sudah menjadi kewajiban untuk melindungi gedung kedutaan asing yang berada di negaranya.  Bahkan  dalam  keadan  luar biasa seperti putusnya hubungan diplomatik  kedua  negara  atau  konflik senjata  antara  kedua  negara.  Negara penerima  wajib  untuk  melindungi  gedung kedutaan tersebut  beserta  harta milik  dan arsip-arsipnya.  Sesuai  dengan  pasal  22 Konvensi  Wina  1961.  Negara  penerima juga  harus  pintar  untuk  mengambil  sikap bila  mencurigai  tindakan-tindakan  yang dilakukan  oleh  pejabat  diplomatik  yang menjalankan misi di negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Adolf, Huala, (1990). Aspek-aspek Negara Dalam  Hukum  Internasional,  Rajawali Pers, Jakarta.
Adolf,  Huala.  2004 . Hukum  Penyelesaian Sengketa  Internasional.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Ak,  Syahmin,  1988,  Hukum  Diplomatik
Suatu Pengantar, Armico, Bandung.
AK.,  Syahmin.  1988.  Hukum  Diplomatik Suatu Pengantar, Cetakan Kedua. Bandung: CV.

## PENELITIAN/JURNAL ILMIAH
Muthia,  Afra  Febri.  2017.  Tanggung Jawab  Arab  Saudi  Terhadap  serangan Bom  pada  Kedutaan  besar  Republik Indonesia  di  Yaman.  Fakultas  Hukum Universitas Sumatra Utara.
PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN/PERJANJIAN INTERNASIONAL
Agreement  Between  The  Goverment  of The United States of America and
The  Goverment  of  The  People’s
Republic of China about Accidental  Bombing  of  The  PRC Embassy in Belgrade. Asian African Legal Consul- tive Committee,  report  Immunities, third Session report
Convention on the Prevention and Punishment  of  Crimes  against Internationally  Protected  Persons including Diplomatic Agents 1973. Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts ,
ILC, 2001. Draft Articles on State Responsibility.
Harvard  Research  Draft  Convention  on
Diplomatic Privileges and Immunities ,1932. Havana Convention on Diplomatic Officers , 1982.
Konvensi  Wina  1961  Tentang  Hubungan Diplomatik. Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning the Compulsory Settlement of Disputes 1961.
Pan  America  Convention  on  Diplomatic officer, Havana  pada  tanggal  20 Februari 1928.
Protocol  additional  I  to  the  Geneva
Conventions 1949, relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 1977. AK.,  Syahmin.  2008.  HukumDplomatik Dalam  Kerangka  Studi  Analisis.  Jakarta: Rajawali Pers. Ardhiwisastra, Y.B, 2003, Hukum Internasional  Bunga  Rampai,  Alumni, Bandung. Armico.Bandung: Mandar Maju.
Deplu,  (1969).  Pedoman  tertib  diplomatik dan Protokol II, Bp. 03-D, Jakarta Direktorat  Jenderal  Kerjasama  ASEAN
Departemen Luar Negeri Republik
Indonesia.  (2005).  ASEAN  Selayang
Pandang, Jakarta
Effendi,  A.  Masyhur,  (1994).  Hukum Konsuler-Hukum  Diplomatik  Serta  Hak dan  Kewajiban  Wakil-  wakil  Organisasi Inter- nasional/Negara,IKIP
Malang, Malang. Fajar, Mukti, dkk. 2015 . Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris. Yogyakarta.
Hermawan Ps. Notodipoero, (1992). Diktat
Hukum Diplomatik.
Kansil, C.S.T, 1989, Hubungan Diplomatik Republik Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Kusumaatmadja,  M.  1976.,  Pengantar Hukum Internasional, Putra Bardin, Bandung. Kusumaatmadja, Mochtar. 1978 .
Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Bina Cipta.
Mauna,  B.  2005.,  Hukum  Internasional (Pengertian,  Peranan,  dan  Fungsi  Dalam Era Dinamika Global), Alumni, Bandung. Merrills,  J.  G.  (1986).  Penyelesaian Sengketa Internasional, Penyadur :
Achmad Fauzan, S. H., Transito, Bandung INTERNET http://dunia.tempo.co/read/news/2015/04/ 20/115659219/indonesia-kecam- serangan-  bom-yang-kenai-kbri- yaman  diakses  pada  tanggal  28 Pebruari 2015 pukul 13.30 WITA Irawan, Ledakan di Yaman Bukan Ditujukan ke KBRI: Kemlu, https://www.benarnews.org/indon esian/berita/ledakan-bom-kbri- yaman-04202015164703.html.