http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index
Kewenangan Kepala Daerah Dalam Konteks Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang- Undangan
Muhammad Qur’anul Kariem 1 )
1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri Korespondensi Penulis: mquranul@uigm.ac.id

## ABSTRAK
Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah jabatan kepala pemerintahan yang memimpin pemerintahan pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Walaupun kepala daerah mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat, akan tetapi kewenangan  dari  jabatan-jabtan  tersebut  diatur  secara  teknis  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Setiap hierarki pemerintahan secara tidak langsung mempunyai keterikatan satu dengan yang lain, sehingga kewenangan yang dimiliki kepala daerah tidak benar-benar mandiri secara prinsip.

## Kata Kunci: Kewenangan, Legitimasi, Kepala Daerah

## PENDAHULUAN
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 pada pasal 18 ayat 4 mengakui status kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai pemimpin pemerintah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Setiap kepala daerah di masing-masing tingkatan pemerintahan, tidak menjalankan kewenangannya dengan sendiri, namun dilaksanakan dengan kolektif bersama wakilnya, dimana kepala daerah memiliki wakil yang disebut dengan Wakil Gubernur (Wagub), Wakil Bupati (Wabup), dan Wakil Walikota (Wawali).  Kepala  daerah  dihasilkan  melalui  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  oleh rakyat yang diatur oleh Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016. Sistem kontestasi politik ini sama  dengan  posisi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  dipilih  langsung  oleh  rakyat  melalui mekanisme pemilihan umum.
Presiden dan  Wakil Presiden memiliki kekuasaan lima tahun selanjutnya dapat  dipilih kembali  untuk  satu  kali  masa  jabatan,  artinya  bahwa  batas  periodesasi  kekuasaan  jabatan tersebut adalah sepuluh tahun. Hal tersebut juga ‘diadopsi’ oleh peraturan perundang-undangan mengenai kepala daerah dan pemerintahan daerah, dimana masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali juga untuk satu kali masa jabatan, yang artinya batasan masa  jabatannya  juga  adalah  sepuluh  tahun.  Walupun  terdapat  kemiripan  antara  jabatan Presiden dan jabatan kepala daerah dalam proses kontestasi dan periodesasi jabatannya, namun secara konteks kewenangan presiden selain kepala pemerintahan juga memiliki status sebagai kepala  negara,  beda  halnya  dengan  kepala  daerah  yang  hanya  sebagai  kepala  pemerintahan yang merupakan jabatan politik.
Presiden  berdasarkan  pasal  17  ayat  2  UUD  NRI  Tahun  1945,  memiliki  kewenangan untuk  mengangkat  dan  memberhentikan  menteri-menteri  dalam  pemerintahan  secara  bebas. Artinya  bahwa  setiap  pergantian  kekuasaan,  presiden  mempunyai  wewenang  untuk membentuk  pemerintahan  di  dalam  kabinet  yang  berisi  menteri-menteri  yang  memimpin kementerian,  badan,  atau  lembaga  pemerintah.  Kewenangan  ini  tidak  dimiliki  oleh  kepala daerah,  dimana  kepala  daerah  menurut  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) merupakan pejabat pembina kepegawaian dalam birokrasi

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

## Volume 1 No 1, Mei 2020
pemerintah,  yang  tidak  berhak  secara  langsung  melakukan  pergantian  atau  pengangkatan terhadap  Sekretaris  Daerah,  Kepala  Dinas,  Kepala  Badan  dan  jabatan  tinggi  lain  setelah  ia resmi menjabat atau dilantik.
Kewenangan  dalam  pemerintahan  atara  Presiden  dengan  kepala  daerah  di  Indonesia sangatlah berbeda, walaupun melalui proses kontestasi dan memiliki periodesasi yang hampir mirip, secara empiris kewenangan yang dimiliki juga cukup terbatas, dalam konteks kerangka negara kesatuan. Walaupun pasca era reformasi, pada tahun 1999 Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai menerapkan otonomi daerah, yang saat ini disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga sudah beberapa kali mengalami perubahan, namun kewenangan kepala daerah juga tidak serta merta ditingkatkan. Oleh  karena  itu,  artikel  ini  akan  membahas  mengenai  kewenangan  kepala  daerah  menurut peraturan  perundang-undangan,  sehingga  dapat  memberikan  gambaran  secara  jelas  dalam sudut pandang yuridis.

## PEMBAHASAN
Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil Walikota dipilh dalam konstestasi pemilihan kepala daerah setiap lima tahun sekali oleh rakyat secara langsung. Hal ini secara tidak langsung memberikan legitimasi yang kuat pada posisi kepala  daerah  dalam  konteks  pelaksanaan  demokrasi  perwakilan.  Namun,  seperti  yang diuraikan sebelumnya bahwa kewenangan kepala daerah tersebut berbeda dengan kewenangan presiden, walaupun sama-sama memiliki legitimasi dari rakyat secara langsung.
Pertama  dalam  konteks  kewenangan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  dimana  setelah resmi  dilantik  dan  menjabat,  ia  tidak  dapat  secara  langsung  melakukan  perombakan  atau pergantian pejabat dalam birokrasi pemerintah, seperti hal-nya Presiden. UU ASN memberikan proteksi terhadap perangkat birokrasi pemerintah yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, dan Kepala  Badan  pada  Pemerintah  Provinsi  yang  tidak  dapat  dilakukan  pergantian  selama setidaknya  dua  tahun  setelah  pejabat  pimpinan  tinggi  menjabat.  Hal  tersebut  diatur  agar perangkat  birokrasi  dapat  berjalan  secara  profesional,  dan  tidak  dapat  diintervensi  secara politik.  Setelah  dua  tahun  menjabat,  Gubernur  juga  tidak  diperkenankan  secara  langsung melakukan pergantian terhadap pejabat birokrasi, namun harus melalui perangkat independen yaitu pembentukan panitia seleksi yang akan bekerja secara profesional dalam mengusulkan aparatur  yang  tepat  secara  kompetensi  untuk  menduduki  jabatan  tinggi  madya  atau  jabatan tinggi pratama.
Jabatan Sekretaris Daerah provinsi adalah salah satu posisi pejabat tinggi yang dimana seorang  Gubernur  tidak  mempunyai  kewenangan  penuh  untuk  melakukan  pergantian. Gubernur  setidaknya  harus  menunggu  atau  mengetahui  apakah  Sekretaris  Daerah  telah menjabat minimal dua tahun sejak dilantik, serta harus melakukan pembentukan panitia seleksi Jabatan  Tinggi  Madya,  bila  ketentuan  minimal  jabatan  tersebut  terpenuhi.  Setelah  melalui berbagai proses, panitia seleksi akan memilih tiga nama kepada Gubernur, namun Gubernur tidak dapat langsung menentukan atau memilih satu dari tiga nama hasil seleksi dari panitia seleksi. Gubernur harus mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk memilih salah satu dari tiga nama yang diusulkan untuk menjadi Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai dengan ketentuan dari pasal 114 UU ASN.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, Mei 2020
Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi, apabila terdapat kekosongan jabatan juga tidak dapat secara  langsung  diisi  oleh  Gubernur.  Apabila  Gubernur  ingin  menunjuk  Pejabat  Sekretaris Daerah,  ia  harus  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  dari  Menteri,  sesuai  dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018. Kedua, kondisi yang hampir sama juga seperti pada Jabatan  Tinggi  Pratama  dalam  hal  ini  adalah  Kepala  Dinas  atau  Kepala  Badan,  dimana ketentuan minimal dua tahun jabatan juga harus diperhatikan oleh Gubernur untuk melakukan pergantian  posisi  tersebut.  Prosedur  pembentukan  panitia  seleksi  Jabatan  Pimpinan  Pratama juga harus dilaksanakan oleh Gubernur. Perbedaannya adalah, setelah panitia seleksi memilih tiga  nama  untuk  posisi  kepala  dinas  atau  kepala  badan,  Gubernur  mempunyai  kewenangan untuk memilih salah satu diantara tiga nama tersebut secara langsung, tanpa persetujuan atau pertimbangan dari pihak lain.
Aturan  ini  secara  tersirat  memberikan  kewenangan  kepada  gubernur  untuk  mengganti satu,  beberapa  atau  bahkan  untuk  mengganti  seluruh  kepala  dinas  atau  kepala  badan  di Pemerintah  Provinsi,  namun  harus  memenuhi  ketentuan  minimal  periodesasi  pada  masing- masing  jabatan  tersebut.  Selain  itu,  Gubernur  yang  mempunyai  hierarki  pemerintahan  pada tingkat Provinsi mempunyai kewenangan untuk  memberikan sanksi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada Bupati dan Walikota yang ada di wilayah administratifnya, yang diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2018.  Regulasi  ini  memberikan  kewenangan yang  legal kepada  Gubernur  untuk  dapat  mensinkronisasikan  tata  kelola  pemerintahan  di tingkat Kabupaten atau Kota. Selama ini penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kabupaten atau kota tidak diatur secara jelas mengenai kewenangan Gubernur yang secara hierarki berada diatas Bupati dan Walikota, sehingga sering menciptakan pertentangan diantara dua hierarki pemerintahan  tersebut  karena  sama-sama  menganggap  memiliki  legitimasi  kekuasaan  dari rakyat.
Secara  otoritatif  sebagai  wakil  pemerintah  pusat,  Gubernur  juga  berhak  membatalkan produk pemerintahan berupa Peraturan Daerah (Perda) pada tingkat kabupaten atau kota. Perda menjadi  produk  pemerintahan  yang  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintahan  karena  mengatur  keuangan  dan  kebijakan  publik.  Pada  konteks  yang  sama, Gubernur  juga  memiliki  kewenangan  menyelesaikan  perselisihan  antar  daerah  di  dalam wilayahnya dalam fungsi pemerintahan. Otoritas tersebut  meningkatkan bergaining  position Gubernur  dalam  tata  kelola  penyelenggaraan  pemerintahan  di  wilayah  administratifnya, sehingga  mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  terhadap  keberhasilan  atau  kegagalan daerah.
Pada tingkat Pemerintah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh Bupati atau Walikota, dalam  konteks  kewenangan  untuk  melakukan  perubahan  terhadap  perangkat  birokrasi  juga harus memperhatikan ketentuan minimal jabatan. Setelah dilantik dan menjabat, Bupati atau Walikota  tidak  mempunyai  kewenangan  langsung  terhadap  perangkat  birokrasinya,  sama seperti  uraian  mengenai  kewenangan  Gubernur  diatas.  Pertama,  Bupati  atau  Walikota  harus meninjau  apakah  ketentuan  minimal  dua  tahun  masa  jabatan  telah  dilewati  oleh  Sekretaris Daerah  Kabupaten  atau  Kota.  Selanjutnya  bila  aspek  pertama  telah  terpenuhi,  Bupati  atau Walikota membentuk panitia seleksi jabatan tinggi pratama yang akan menghasilkan tiga nama yang memenuhi kompetensi untuk diusulkan. Bupati atau Walikota diharuskan berkoordinasi terlebih  dahulu  dengan  Gubernur  apabila  ingin  memilih  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  atau Kota dari hasil yang diusulkan panitia seleksi. Apabila terjadi kekosongan jabatan Sekretaris

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, Mei 2020
Daerah  Kabupaten  atau  Kota,  maka  Bupati  atau  Walikota  mempunyai  kewenangan  untuk mengangkat Pejabat Sekretaris Daerah namun harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
Terdapat  perbedaan  fundamental  antara  kewenangan  Gubernur  dengan  Bupati  atau Walikota  dalam  memilih  Sekretaris  Daerah.  Perbedaan  tersebut  terletak  pada  kewenangan untuk memilih Sekretaris Daerah yang masih dimiliki Bupati atau Walikota walaupun harus dikoordinasikan,  sedangkan  Gubernur  tidak  memiliki  hak  untuk  memilih  Sekretaris  Daerah karena  kewenangan  tersebut  dilimpahkan  kepada  Presiden  melalui  Menteri  Dalam  Negeri. Kedua  adalah  mengenai  kewenangan  untuk  mengganti  Kepala  Dinas  atau  Kepala  Badan, dimana Bupati atau Walikota juga wajib membentuk panitia seleksi, dan memilih salah satu dari tiga nama hasil seleksi, untuk ditetapkan dan dilantik.
Ketiga  mengenai  kewenangan  Bupati  atau  Walikota  terkait  dengan  perangkat pemerintahan  pada  tingkat  Kecamatan  dan  Kelurahan.  Pada  tingkat  kecamatan,  Bupati  atau Walikota mempunyai kewenangan untuk mengangkat camat dari kalangan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tingkat kelurahan,  Bupati  atau  Walikota  mempunyai  kewenangan  untuk  mengangkat  Lurah,  namun harus  atas  usulan  dari  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  atau  Kota.  Bupati  atau  Walikota mempunyai  kewenangan  yang  cukup  luas  terkait  dengan  perubahan  komposisi  dalam pemerintahan hingga pada level hierarki pemerintahan paling bawah, walaupun secara yuridis gubernur memiliki otoritas yang lebih kuat.
Secara umum, terdapat perbedaan kewenangan antara Presiden dengan kepala daerah, dimana dalam kewenangan pengangkatan atau pemberhetian pejabat yang memimpin institusi- institusi  pemerintah  yang  merupakan  hak  penuh  presiden.  Presiden  mempunyai  fleksibilitas yang  lebih  dari  kepala  daerah  terkait  dengan  kewenangannya  tersebut.  Presiden  dapat menetapkan  siapa  saja  yang  memenuhi  syarat  sesuai  peraturan  perundang-undangan  untuk dapat menjadi Menteri yang memimpin Kementerian, Badan, atau Lembaga Pemerintah tanpa harus berstatus Pegawai  Negeri Sipil dan memiliki jenjang karier serta kepangkatan sebagai prasyaratnya.  Sedangkan  Kepala  daerah,  tidak  memiliki  kewenangan  yang  bebas  untuk mengangkat setiap orang menjadi pembantu-pembantunya dalam pemerintahan, namun harus dari kalangan Pegawai Negeri Sipil dan memiliki mekanisme dan kriteria tertentu.

## KESIMPULAN
Gubernur  serta  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  memiliki  kewenangan  – kewenangan  yang  berbeda  terkait  dengan  perubahan  komposisi  dalam  pemerintahan. Legitimasi yang didapatkan dari rakyat secara langsung melalui pemilihan kepala daerah, tidak serta merta membuat Gubernur, Bupati, dan Walikota mempunyai kewenangan yang luar biasa ( extraordinary  authority )  terhadap  perangkat  birokrasi  dalam  pemerintahan,  walaupun kedudukan  jabatan  tersebut  merupakan  kepala  pemerintahan  menurut  konstitusi.  Hal  ini berbeda dengan level kewenangan yang dimiliki Presiden yang merupakan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan, bukan pada level sub-pemerintahan.
Kewenangan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  memiliki  batasan keterikatan  dan  keterkaitan  satu  dengan  yang  lainnya  dalam  rangka  menjalankan  otonomi daerah.  Secara  prinsip,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menerapkan  konsep  otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada setiap daerah baik pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, namun harus tetap dalam kerangka negara kesatuan. Konsep

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, Mei 2020
tersebut ‘memaksa’ setiap daerah harus menciptakan sinkronisasi dalam pemerintahan yang lebih tinggi, sehingga tidak ada daerah yang berbuat diluar koridor atau arah pemerintah pusat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dipilih langsung oleh rakyat sesungguhnya tidak benar-benar memiliki kewenangan yang mandiri dan absolut dalam rangka menentukan komposisi pemerintahan dan kebijakan yang dikehendaki kepala daerah, namun setiap hierarki pemerintahan merupakan satu kesatuan komponen dalam tata keola pemerintahan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –
Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota menjadi Undang - Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah