## ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL UNTUK UMKM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA DI KOTA BATAM PROV. KEPRI

## Afrianti Elsye Vanomy¹
Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas Universal Batam Email : yanti.elva803@gmail.com¹
Dibiayai oleh : Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional

## ABSTRACT
This study aims to determine whether MSMEs in Batam have implemented PP No. 23 of 2018 according to the form of business or business profile the impact of this rate reduction of this rate reduction on tax revenue at KPP Pratama Batam Selatan. Data obtained from distributing questionnaires via Google form and interviews and direct data collection at KPP Pratama Batam Selatan . The sampling method of this research is purposive sampling technique.and  uses descriptive quantitative by investigating the influence of the MSME business profile variable on State Revenue through taxpayer compliance. State revenue data comes from PPh 4 paragraph 2 specifically for MSMEs with PP. No. 46 of 2013 and PP No. 23 of 2018 over period of 4 years, namely 2016 to 2019. And using regression and path analysis. So that the results of this study indicate that the business profile is significant on taxpayer compliance, as well as the significant result between taxpayer compliance with state revenue, but business profile has  no  significant  effect  on  State  Revenue,  the  effect  is  direct,  but  the  results  differ  if  the  effect  of business profile on State Revenue through compliance. The result of taxpayers is significant.
Keywords : MSME, tax rate reduction, final income tax, State Tax Revenue.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  UMKM  di  Batam  telah  menerapkan  PP  No.  23 Tahun 2018 sesuai bentuk usaha atau profil usaha dampak penurunan tarif ini terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batam Selatan. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner melalui Google form dan  wawancara  serta  pengumpulan  data  langsung  di  KPP  Pratama  Batam  Selatan.  Metode pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  purposive  sampling.  Dan  menggunakan deskriptif kuantitatif dengan mengetahui pengaruh variabel profil bisnis UMKM terhadap Pendapatan Negara melalui kepatuhan wajib pajak. Data penerimaan negara bersumber dari PPh 4 ayat 2 khusus untuk UMKM dengan PP No. Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018 selama periode 4 tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan 2019. Serta menggunakan analisis regresi dan jalur. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profil bisnis berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta terdapat hasil yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan negara, namun  profil  bisnis  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pendapatan  Negara,  pengaruhnya langsung,  tetapi  hasilnya  berbeda  jika  pengaruh  profil  bisnis  terhadap  Pendapatan  Negara  melalui kepatuhan wajib pajak hasilnya signifikan.
Kata kunci: UMKM, penurunan tarif pajak, pajak penghasilan final, Penerimaan Pajak Negara.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  Pemerintah  mulai  melirik UMKM  (usaha  mikro  kecil  dan  menengah) dengan  alasan  bahwa  jumlah  UMKM  yang begitu  besar  di  Indonesia,  mampu  menopang 99% perekonomian, bila  dibandingkan  dengan Perusahaan-perusahaan besar jumlahnya memang  tidak sebanding dari sisi laba maupun peredaran  brutonya,  namun  karena  jumlahnya yang  cukup  banyak  ini,  sehingga  mampu memberikan  kontribusi  yang  begitu  besar terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB). (Setiawan, n.d.). Sehingga dirasa bahwa mampu memberikan  potensi  yang  besar  terhadap peningkatan  penerimaan  negara.  Sehingga mampu  pada  akhirnya  diharapkan  bisa menyelesaikan  berbagai  macam  permasalahan seperti mengurangi angka kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran, dan ketimpangan  distribusi  pendapatan.  Oleh karena  itu  Pemerintah  memberikan  bantuan untuk  memperingan  beban  UMKM  dari  sisi perpajakan,  dengan  mengeluarkan  PP  No.  23 tahun  2018  yang  merupakan  penggantian  dari PP No. 46 tahun 2013 yang mana memberlakukan penurunan tarif Pajak Penghasilan  Final  untuk  UMKM  yang  semula sebesar  1%  menjadi  0,5%  yang  sudah diberlakukan sejak 01 Juli 2018, cakupan para pelaku  UMKM  dalam  hal  ini  adalah  para pengusaha  yang  memiliki  bisnis  UMKM dengan batasan plafon peredaran bruto sebesar 4,8M  /  tahun.  Tujuan  Pemerintah  adalah mengajak para pelaku UMKM untuk masuk ke ranah formal supaya menjadi tax payer.
Tabel 1. perkembangan PDB UMKM dan Usaha Besar pada kurun waktu tahun 2014– 2018

## Sumber : Data Kementrian Koperasi dan UKM
Dari Tabel 1(BPS, 2020a) di atas bisa kita lihat bahwa  UMKM  jumlahnya  rata-rata  PDB melebihi  usaha  besar  dari  tahun  ke  tahun, sehingga apabila Pemerintah mampu mengelola
dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang  signifikan  terhadap  Penerimaan  Negara dari sisi pajak.  (BPS, 2020b)
Namun  pemberlakuan  PP  No.  23 tahun2018  ini  sifatnya  optional(Pudjiastuti, 2013) artinya wajib pajak boleh memilih untuk mengikuti  tarif  dengan  skema  final 0,5%,  atau menggunakan  skema  normal  yang  mengacu pada  pasal  17  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PP No. 46  tahun  2013  memperlakukan  mereka  secara khusus,  namun  adanya  PP  ini  UMKM diperlakukan sama dengan usaha yang lainnya, padahal  seharusnya  UMKM  tersebut  harusnya diberikan kesempatan untuk bertumbuh sehingga  mampu  naik  ke  tingkatan  yang  lebih tinggi  lagi.(Suwikyo,  2018)  Beberapa  negara yang  lain  contohnya  China,  omzet  setara  Rp. 60.000.000 per bulan dikenakan pajak 0% pada 2020. Sehingga diharapkan Indonesia memberlakukannya  dari  keuntungan  finansial bukan omzet.
Sesuai  data  dari  Menteri  Koperasi  dan UKM,(Kemenkop,  2020)  kontribusi  sektor UMKM terhadap total penerimaan pajak masih terbilang  minim  Rp.  5.000.000.000.000  –  Rp. 6.000.000.000.000  /  tahun.  Jumlah  UMKM yang  terdaftar  dalam  sistem perpajakan jumlahnya  masih  sedikit  sekitar  2,3  Juta  WP badan dan WP OP. Padahal jumlah UMKM di Indonesia  mencapai  60.000.000  pelaku  usaha. (DDTC News Editorial, 2019) maka diharapkan dengan  jumlah  yang  cukup  besar  ini  mampu memberikan  kontribusi  kepada  pendapatan negara  yang  cukup  besar  juga.  Namun  dari faktanya  menandakan  masih  ada  potensi  yang cukup  besar  khususnya  dari  penghasilan UMKM  yang  belum  tergali  secara  maksimal. Artinya  dengan  pemberlakuan  tarif  yang  baru ini,  Pemerintah  bertujuan  untuk  merangkul UMKM  agar  masuk  ke  ranah  formal  menjadi tax payer Menurut (Rustiyaningsih, 2011) hambatan terbesar dalam peningkatan pendapatan  dari  sisi  perpajakan  adalah faktor kepatuhan  wajib  pajak  itu  sendiri,  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan  sebagai seorang  warga  negara  yang  baik.  Sehingga kepatuhan  wajib  pajak  sifatnya  mutlak  dalam masyarakat  yang  mana  perpajakan  kita menerapkan  sistem  self  assessment.  Banyak faktor  yang  mempengaruhi  dari  perilaku seorang  wajib  pajak  terutama  menyangkut kepatuhannya  yaitu  adalah  keadilan  pajak  itu sendiri,  ketika  seseorang  merasa  diperlakukan
tidak  adil  dalam  hal  perpajakan,  mereka  akan otomatis  melakukan  penghindaran  pemenuhan kewajiban pajaknya. (Berutu, 2013)
Penelitian  ini  perlu  dilakukan  karena, Batam  merupakan  Kota  Industri  pada  awalnya namun,  sejak  tahun  2015,  banyak  perusahaan bergerak  di  bidang  galangan  kapal  yang menyerap banyak tenaga kerja, tidak mendapatkan  project  sehingga  terpaksa  harus tutup,  kegiatan  perekonomian  kota  Batam sepenuhnya digerakkan oleh UMKM setelahnya  (Leo,  n.d.).  Maka  dengan  adanya penerapan  PP  No.  23  tahun  2018  mengenai penurunan tarif PPh Final ini, pasti berpengaruh terhadap  penerimaan  negara  khususnya  pajak final  UMKM  (Kumparan  Bisnis,  2018). Penelitian ini menggunakan objek UMKM yang berlokasi  di  area  kerja  KPP  Pratama  Batam Selatan,  yaitu  mencakup  kecamatan  sungai beduk, kecamatan bulang, kecamatan bengkong,  kecamatan  batam  kota,  kecamatan sagulung,  dan  kecamatan  batu  aji. Wilayah inilah  yang  dipilih  dikarenakan  merupakan wilayah  yang  dianggap  cukup  padat  dalam berbisnis UMKM dengan persebaran penduduk dan  industri  di  kawasan  tersebut  yang  cukup padat  juga.  Penelitian  ini  tidak  hanya  meneliti dari  ukuran  usahanya  melainkan  dari  jenis komoditasnya  yang  diduga  akan  terdapat relevansi terkait dampak penurunan tarif pajak berdasarkan  PP  No.  23  tahun  2018  terhadap Penerimaan  Negara  melalui  kepatuhan  wajib pajak.

## Tujuan Penelitian
1. Menjelaskan  dan  menguji  pengaruh  dari Profil  Usaha  UMKM  di  Kota  Batam terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Menjelaskan  dan  menguji  pengaruh  dari Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Negara.
3. Menjelaskan  dan  menguji  pengaruh  dari Profil  Usaha  UMKM  di  Kota  Batam terhadap Penerimaan Negara.
4. Menjelaskan  dan  menguji  pengaruh  dari Profil  Usaha  UMKM  di  Kota  Batam terhadap Penerimaan Negara melalui Kepatuhan Wajib Pajak.

## KAJIAN PUSTAKA
1. Definisi Pajak
Pajak  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 (Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009.
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.,  2009), pajak  didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan bersifat  memaksa  berdasarkan  UU,  dengan tidak  mendapatkan  kontraprestasi  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.

## 2. Pajak Penghasilan
Dalam mengatur pengenaan paak penghasilan  atau  (PPh)  “  Dalam  Undang- Undang  PPh  Wajib  Pajak  dikenakan  pajak atas  penghasilan  yang  diperolehnya  selama satu  tahun  pajak  atau  dapat  pula  dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak  apabila  kewajiban pajak  dimulai  atau berakhir  dalam  tahun  pajak”  (Mardiasmo, 2011).

## 3. Pengetahuan Wajib Pajak
Pengetahuan tax knowledge adalah informasi  yang  digunakan  Wajib  Pajak sebagai  dasar,  sebagai  keputusan,  dan supaya  bisa  mengambil  jalan  seperti  dalam bidang  pajak.  WP harus  diwajibkan  supaya bisa  tetap  aktif  dalam  mempelajari  aturan dalam  perpajakan  supaya  bisa  memenuhi kewajiban  perpajakannya  sesuai  UU  Pajak. (Sudrajat & Ompusunggu, 2015).

## 4. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak
Pengertian  Kepatuhan  Wajib  Pajak  seperti yang  dikemukakan  (Maria,  2013)adalah  :  “ Kepatuhan  Wajib  Pajak  bisa  didefinisikan sebagai  suatu  kondisi  yang  mana  Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakkannya.”

## 5. Pengertian Penerimaan Pajak
Pengertian penerimaan pajak adalah dimana besarnya suatu kontribusi yang diterima oleh Negara  dari  masyarakat  yang  dimana dipungut  berdasarkan  Undang-Undang  dan hasilnya  digunakan  untuk  kepentingan  dan kemakmuran negara adapun contoh penerimaan  pajak  antara  lain  yaitu  pajak dipungut pusat maupun yang dipungut oleh daerah. (Zuhdi et al., 2019)

## 6.  Metode  Penghitungan  Pajak  Penghasilan
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  46 Tahun 2013.
PP  No.  46  tahun  2013  diterbitkan  sesuai pertimbangan bahwa untuk memberikan kemudahan  kepada  WPOP  dan  Badan  yang memiliki  peredaran  bruto  tertentu,  perlu memberikan  perlakuan  tersendiri  ketentuan mengenai  penghitungan,  penyetoran,  dan pelaporan  Pajak  Penghasilan  yang  terutang. Peraturan  Pemerintah  No.  46  tahun  2013 mengubah  dasar  pengenaan  objek  pajak  dari PPh Pasal 17 menjadi PPh Pasal 4 ayat 2 (Final). Sesuai dengan Pasal 3 PP No. 46 Tahun 2013, besaran tarif PPh Final adalah sebesar 1% yang dikenakan dari  penghasilan  bruto.  Syarat  yang harus dipenuhi dalam pengenaan pajak PP No. 46 Tahun 2013 antara lain :
1. Wajib Pajak orang pribadi atau badan
2.  Menerima  penghasilan  dari  usaha  tidak termasuk  penghasilan  dari  jasa  sehubungan dengan  pekerjaan  bebas,  dengan  peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. (Hakim, 2015)
Peraturan Pemerintah ini kemudian dilaksanakan dengan menerbitkan (PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/PMK.011/2013,  2013),  pada  tanggal  30 Juli 2013. Pasal 3 PMK tersebut, memberikan pedoman untuk menentukan jumlah peredaran bruto,  yaitu dari  usaha seluruhnya termasuk  dari  cabang,  tidak  termasuk peredaran bruto dari :
1. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas 2.  Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh dari luar negeri 3.  Usaha  yang  atas  penghasilannya  telah dikenakan  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan tersendiri. 4.  Penghasilan  yang  dikecualikan  sebagai objek Pajak.

## 7. Peraturan PP No. 23 Tahun 2018
Tarif  PPh  Final  sebesar  0,5%  ini bersifat  optional.  Ini  merupakan  keputusan Pemerintah  untuk  meringankan  beban  para pelaku  UMKM. Namun,  ketentuan  ini  bersifat opsional  karena  wajib  pajak  dapat  memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau  menggunakan  skema  normal  yang
mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan . Sifat  opsional  ini  memberi  keuntungan  bagi wajib pajak karena:
1.  Bagi  wajib  pajak  (WP)  pribadi  dan  badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan  dengan  tertib,  penerapan  PPh Final  0,5%  memberikan  kemudahan  bagi mereka  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakan.  Sebab,  perhitungan  pajak menjadi sederhana yakni 0,5%  dari peredaran  bruto/omzet.  Namun,  penerapan PPh  Final  memiliki  konsekuensi  yakni  WP tetap  harus  membayar  pajak  meski  sedang dalam keadaan rugi.
2. Sementara, WP badan yang telah melakukan pembukuan  dengan  baik  dapat  memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal  yang diatur  pasal  17  UU  No.  36  tentang Pajak Penghasilan.
Konsekuensinya, perhitungan  tarif  PPh  akan  mengacu  pada lapisan  penghasilan  kena  pajak.  Selain  itu, WP  juga  terbebas  dari  PPh bila  mengalami kerugian fiskal.
Pengenaan  tarif  dari  PP  No.  23  tahun 2018  ini  juga  mempunyai  batas  waktu  (grace period), jadi tidak seperti PP No. 46 tahun 2013. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP  yang  ingin  memanfaatkan  tarif  PPh  Final 0,5% adalah:
A. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
B.  4  tahun  pajak  untuk  WP  badan  berbentuk koperasi, CV, atau firma.
C. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.
Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali  menggunakan  skema  normal  seperti diatur  oleh  pasal  17  UU  No.36.  Hal  ini ditujukan  untuk  mendorong  wajib  pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan  usaha.(Peraturan  Pemerintah No.23 Tahun 2018, 2018)

## METODE PENELITIAN
Populasi  penelitian  ini  yaitu  pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah kerja  KPP  Pratama  Batam  Selatan  yang mencakup kecamatan sungai beduk, kecamatan bulang, kecamatan bengkong, kecamatan batam kota, kecamatan sagulung, dan kecamatan batu aji  .  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data primer.  Data  primer  merupakan  data  yang didapat  dari  sumber  pertama,  dari  individu seperti  hasil  wawancara  atau  hasil  pengisian
kuesioner yang biasa dilakukan peneliti dibantu aplikasi  google  Form.  Data  tersebut  diperoleh langsung  dari  pemilik  usaha  perdagangan mikro,  kecil  dan  menengah  yaitu  data  profil usaha,  jumlah  pendapatan,  dan  biaya  usaha. Metode  yang  digunakan  adalah  metode kuantitatif, dalam penelitian kuantitatif merupakan  metode  penelitian  yang berasaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel. Metode kuantitatif  dipilih  untuk  mengklasifikasikan penelitian, mengukur dan menganalisis pengaruh penurunan tarif PPh Final (PPh Pasal 4 ayat 2) terhadap Penerimaan Negara melalui kepatuhan  Wajib  Pajak  di  wilayah  Batam, khususnya  cakupan  kerja  KPP  Pratama  Batam Selatan.
Populasi  yang  ada  pada  penelitian  ini yaitu UMKM di kota Batam secara keseluruhan yang  jumlahnya,  81.486  UMKM  berdasarkan dari  data  di  Online  Data  Sistem  (ODS)  milik Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  (UKM RI)  (Depkop,  2020).  Teknik  yang  digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah purposive  sampling yaitu  teknik  untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.(Sekaran, 2014) Pengambilan sampel  dengan  menggunakan  kriteria  tertentu, kriteria sampel pada penelitian ini yaitu pelaku UMKM  di  Kota  Batam  dengan  cakupan wilayah  di  area  Batam  Selatan  yaitu  Sungai Beduk,  Batam  Kota,  Bulang,  Bengkong, Sagulung,  Batu  Aji,  dan  bersedia  menjadi subyek  penelitian    Penentuan  jumlah  sampel yang  digunakan  mengacu pada  teori  Hair  et  al bahwa  banyaknya  sampel  sebagai  responden harus  disesuaikan  dengan banyaknya  indikator pertanyaan  yang  digunakan  pada  kuesioner, dengan  asumsi  n  x  5  observed  variable (indikator)  sampai  dengan  n  x  10  observed variable  (indikator).  Dalam  penelitian  ini jumlah  item  adalah  12  item  pertanyaan  yang digunakan untuk mengukur 3 variabel, kisaran sampel  adalah  60  responden  hingga  120 responden,  untuk  penelitian  ini  penulis memutuskan  menggunakan  sampel  sejumlah 120  sampel.  Nilai  batas  maksimum  sample. (Sugiyono, 2010)

## Kerangka Konseptual
Kerangka  penelitian  ditujukan  untuk mengidentifikasi  dan  menjabarkan  masalah
yang  ingin  diteliti,  berikut  gambar  mengenai kerangka konseptual :
Gambar 1. Kerangka Konseptual

## Keterangan :
H1  :  Profil  Usaha  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
H2  :  Kepatuhan  Wajib  Pajak  berpengaruh terhadap Penerimaan Negara
H3  :  Profil  Usaha  berpengaruh  terhadap Penerimaan Negara
H4  :  Profil  Usaha  berpengaruh  terhadap Penerimaan  Negara  melalui  Kepatuhan  Wajib Pajak

## Uji Instrumen

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengetahui kelayakan  butir-butir  dalam  suatu  daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung  suatu  kelompok  variabel  tertentu. Uji  validitas  sebaiknya  dilakukan  pada  setiap butir  pertanyaan  di  uji  validitasnya.  Hasil  r hitung  kita  bandingkan  dengan  r  tabel  dimana df=n-2  dengan  sig  5%.  Jika  r  tabel  <  r  hitung maka valid (Sofyan, 2009)

## Uji Reliabilitas
Reliabilitas  (keandalan)  merupakan  ukuran suatu  kestabilan  dan  konsistensi  responden dalam  menjawab  hal  yang  berkaitan  dengan kontruk-kontruk  pertanyaan  yang  merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk  kuesioner.  Uji  reliabilitas  dapat dilakukan  secara  bersama-sama  terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai alpha > 0,60 maka reliabel.

## Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini bersifat kuantitatif  dengan  tujuan  untuk  menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Teknik analisis data  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu menggunakan  metode  analisa  jalur  (Path Analysis) dengan pengolahannya menggunakan software SPSS Versi 24(Riduwan, 2014).
Analisis  jalur  ialah  (Sarwono,  2007) suatu  teknik  untuk  menganalisis  hubungan sebab akibat yang tejadi pada regresi berganda jika  variabel  bebasnya  mempengaruhi  variabel tergantung  tidak  hanya  secara  langsung  tetapi juga secara tidak langsung. Menurut (Sarwono, 2012)  analisis  jalur  merupakan  teknik  analisis yang  digunakan  untuk  menganalisis  hubungan sebab  akibat  yang  inheren  antar  variabel  yang disusun  berdasarkan  urutan  temporer  dengan menggunakan  koefesien  jalur  sebagai  besaran nilai  dalam  menentukan  besarnya  pengaruh variabel independen exogenous terhadap variabel dependen endogenous.
Hipotesis  dalam  penelitian  ini  akan dilakukan  pengujian  dengan  menggunakan  uji parsial  (uji  t),  utuk  menguji  tingkat  signifikan dari  pengaruh  variabel  independen  secara parsial  terhadap  variabel  dependen.  Uji  t dilakukan  dengan  cara  membandingkan  nilai thitung dengan ttabel. Nilai thitung dapat dilihat dari  hasil  pengolahan  data  Coefficients.  Taraf nyata yang digunakan adalah α =0,05 atau 5%. Nilai  thitung  dibandingkan  ttabel  dengan ketentuan sebagai berikut ini :
Jika  thitung  >  ttabel  ,  maka  H0  ditolak dan Ha diterima
Jika thitung < ttabel , maka H0 diterima dan Ha ditolak

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Responden
Kota  Batam adalah kota terbesar  di Provinsi Kepulauan  Riau, Indonesia.  Wilayah Kota  Batam  terdiri  dari Pulau  Batam, Pulau Rempang dan Pulau  Galang dan  pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat
Singapura dan Selat  Malaka.  Pulau  Batam,
Rempang, dan Galang
terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Batam per  2015,  jumlah  penduduk  Batam  mencapai
1.037.187  jiwa.  Batam  merupakan  bagian  dari kawasan  khusus  perdagangan  bebas Batam– Bintan–Karimun (BBK).(“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017  Tentang  Kode  Dan  Data  Wilayah Administrasi Pemerintahan”. Diarsipkan, 2019)
Kota  Batam  memiliki  12  kecamatan dan 64 kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan  dan  275  desa  di  seluruh  Kepulauan Riau).  Pada  tahun  2017,  jumlah  penduduknya sebesar 1.062.250 jiwa dengan luas wilayahnya 960,25  km²  dan  sebaran  penduduk  1.106 jiwa/km²  (“Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  137  Tahun  2017  Tentang  Kode  Dan Data  Wilayah  Administrasi  Pemerintahan”., 2019)
Pertumbuhan  ekonomi  Kota  Batam yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  laju pertumbuhan  ekonomi  nasional  menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan  Riau.  Beragam  sektor  penggerak ekonomi  meliputi  sektor  komunikasi,  sektor listrik,  air  dan  gas,  sektor  perbankan,  sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian kota batam yang  tidak  hanya  merupakan  konsumsi masyarakat  Batam  dan  Indonesia  tetapi  juga merupakan komoditas ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di Kota ini juga  dalam  rangka  meningkatkan  lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

## B. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  adalah unit  kerja  dari  Direktor  Jendral  Pajak  (DJP) yang  memberikan  bantuan  layanan  mengenai perpajakan kepada masyarakat luas di Indonesia.  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) beragam  jenisnya  ada  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar atau LTO (Large Tax Office) yang hanya difokuskan pada penanganan PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak  Pertambahan  Nilai)  ,  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP) Madya  atau   MTO  (Medium Tax Office) fungsinya memberikan pelayanan untuk Wajib  Pajak  Badan  ataupun  Perusahaan  yang memiliki  penghasilan  cukup  besar  di  wilayah Kabupaten maupun Kota dan Kantor Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  atau  STO  (Small  Tax Office)  jumlahnya  sangat  banyak  tersebar  di
seluruh  Indonesia,  yang  tugasnya  untuk melakukan penyuluhan, pelayanan, pengawasan, wajib pajak di bidang PPh (Pajak Penghasilan),  PPN  (Pajak  Pertambahan  Nilai), PPn  BM  (Pajak  penjualan  barang  mewah) dan pajak tidak langsung, serta KPP Khusus (yang menangani  BUMN,  PMA,  WP  Badan,  dan perusahaan  yang  tercatat  di  BEI)(Maulida, 2018).  Sedangkan  di  Kota  Batam  ada  KPP Pratama  Batam  Utara,  KPP  Pratama  Batam Selatan  dan  KPP  Madya.  Untuk  cakupan wilayah kerja KPP Pratama Batam Utara adalah kecamatan  belakang  pada,  kecamatan  batu ampar, kecamatan sekupang, kecamatan nongsa,  kecamatan  galang,  kecamatan  lubuk baja.  Sedangkan  untuk  cakupan  wilayah  kerja KPP Pratama Batam Selatan adalah kecamatan sei  beduk,  kecamatan  bulang,  kecamatan bengkong,  kecamatan  batam  kota,  kecamatan sagulung,  kecamatan  batu  aji.  Jumlah  dari Wajib  Pajak  terdaftar  di  KPP  Pratama  Batam Selatan  selama  4  tahun  terakhir  sesuai  dengan kategori  PPh  Final  (Pasal  4  ayat  2)  terkait dengan PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 46 Tahun 2013 adalah :
Tabel 2. Wajib Pajak Terdaftar yang melakukan pembayaran untuk PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 46 Tahun 2013
Sumber  :  Data  dari  Kantor  Pajak  Pratama  Batam Selatan, 2020

## C. Analisis dan Pembahasan
Dalam  penelitian  ini  analisis  jalur digunakan  untuk  menguji  pengaruh  antara variabel Profil Usaha, Kepatuhan Wajib Pajak, dan  Penerimaan  Negara  baik  secara  langsung maupun secara tidak langsung. Secara analisis, dilakukan  dua  kali  pemodelan  untuk  menguji pengaruh  secara  langsung,  kemudian  untuk menguji  pengaruh  secara  tidak  langsung digunakan uji Sobel.(Supranto, 2004)
Jumlah  dari  Wajib  Pajak  terdaftar  di KPP  Pratama  Batam  Selatan  selama  4  tahun terakhir sesuai dengan kategori PPh Final (Pasal 4 ayat 2) terkait dengan PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 46 Tahun 2013 adalah:
Tabel 2. Wajib Pajak Terdaftar yang melakukan pembayaran untuk PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 46 Tahun 2013
Sumber  :  Data  dari  Kantor  Pajak  Pratama  Batam Selatan, 2020
Tabel  3.  Hasil  Analisis  Jalur  Model  Pertama Profil Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)
Hasil analisis jalur model pertama antara Profil Usaha  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak diperoleh  koefisien  jalur  untuk  variabel  Profil Usaha  sebesar  -0,704  sehingga  diperoleh persamaan jalur sebagai berikut:
z = β zx1 x + e z = -0,704 x + e Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Koefisien jalur Profil Usaha sebesar -0,704 menunjukkan  adanya  pengaruh  negatif antara  Profil  Usaha  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak,  artinya  semakin  tinggi  nilai dari  variabel  profil  usaha  yang  diperoleh dari data jumlah UMKM akan berdampak terhadap semakin rendah nilai dari variabel kepatuhan wajib pajak yang diperoleh dari data jumlah wajib pajak.
Tabel 4. Hasil Analisis Jalur Model Kedua Profil Usaha  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap Penerimaan Negara
Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)
Hasil  analisis  jalur  model  kedua  antara  Profil Usaha  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap Penerimaan  Negara  diperoleh  koefisien  jalur untuk  variabel  Profil  Usaha  sebesar  0,481 dan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,884  sehingga  diperoleh  persamaan  jalur sebagai berikut:
y = β yx1 x + β yz z + e y = 0,481 x + 0,884 z + e Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Koefisien jalur Profil Usaha sebesar 0,481 menunjukkan  adanya  pengaruh  positif antara  Profil  Usaha  terhadap  Penerimaan Negara,  artinya  semakin  tinggi  nilai  dari variabel  profil  usaha  yang  diperoleh  dari data  jumlah  UMKM  akan  berdampak terhadap semakin tinggi nilai dari variabel penerimaan  negara  yang  diperoleh  dari data penerimaan PPh.
b. Koefisien  jalur  Kepatuhan  Wajib  Pajak sebesar 0,884 menunjukkan adanya pengaruh  positif  antara  Kepatuhan  Wajib
Pajak terhadap Penerimaan Negara, artinya semakin tinggi nilai dari variabel kepatuhan wajib pajak yang diperoleh dari data  jumlah  wajib  pajak  akan  berdampak terhadap semakin tinggi nilai dari variabel penerimaan  negara  yang  diperoleh  dari data penerimaan PPh.

## D. Goodness of Fit Model
Berikut  disajikan  hasil  goodness  of  fit  model meliputi  koefisien  determinasi  dan  koefisien determinasi total.

## a. Koefisien Determinasi
Model  penelitian  dibentuk  oleh variabel  Profil Usaha, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan  Negara. Goodness  of  fit  model dilakukan  dengan  melihat  nilai  koefisien determinasi  terhadap  variabel  bebas  yang diteliti.(Sadjojo, 2011)
Tabel  5.  Koefisien  Determinasi  Model  Pertama Profil Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)
Pengaruh  persamaan  pertama  antara  Profil Usaha  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak diperoleh  koefisien  determinasi  sebesar  0,496,
artinya  pengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  yang  dijelaskan  dari  Profil  Usaha mencapai 49,6 persen, sedangkan pengaruh dari faktor lainnya sebesar 50,4 persen.
Tabel  6.  Koefisien  Determinasi  Model  Kedua Profil  Usaha  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak terhadap Penerimaan Negara

## Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)
Pengaruh persamaan kedua antara Profil Usaha dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap
Penerimaan Negara diperoleh koefisien determinasi  sebesar  0,414,  artinya  pengaruh terhadap Penerimaan Negara yang ditimbulkan dari  Profil  Usaha  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak mencapai 41,4 persen, sedangkan pengaruh dari faktor lainnya sebesar 58,6 persen.

## b. Koefisien Determinasi Total
Pemeriksaan goodness  of  fit  model lainnya dapat menggunakan koefisien determinasi total (Rm 2 )  yang  menunjukkan  model  path  yang terbentuk  mampu  mewakili  data  yang  ada. (Riduwan,  2014).  Hasil  perhitungan  koefisien determinasi total (Rm 2 ) adalah sebagai berikut: Rm 2 = 1 – (1 – R 1 2 ) x (1 – R 2 2 ) Rm 2 = 1 – (1 – 0,496) x (1 – 0,414)
Rm 2 = 1 – 0,295 Rm 2 = 0,705
Berdasarkan  perhitungan  tersebut  didapatkan nilai  koefisien  determinasi  total  sebesar  0,705 artinya  bahwa  model  path  yang  terbentuk mampu menjelaskan sekitar 70,5% variasi data penelitian.

## C. Pengujian Hipotesis
Berikut  disajikan  hasil  pengujian  hipotesis terhadap  penelitian  antara  Profil  Usaha, Kepatuhan  Wajib  Pajak,  dan  Penerimaan Negara.
Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis
Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)
a. Pengaruh Profil Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  pengaruh  antara  Profil  Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai koefisien  jalur  sebesar  -0,704  dan  nilai signifikansi sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan adanya  pengaruh  negatif  signifikan  (p  <  0,05) antara Profil Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya hipotesis diterima. Artinya semakin banyak jumlah profil usaha UMKM di Batam,  pengaruhnya  tidak  berbanding  lurus dengan  kepatuhan  wajib  pajak,  dikarenakan masih  banyak  dari  para  pelaku  UMKM  di Batam yang masih belum mengenal tentang PP No. 23 tahun 2018, sehingga kewajibannya dari sisi  pemenuhan  pajaknya  masih  belum dirasakan  oleh  Negara  secara  maksimal. Memang  ada  pengaruh  antara  profil  usaha dengan  kepatuhan  wajib pajak, namun pengaruh  ini  tidak  berbanding  lurus,  yang artinya  keinginan  Pemerintah  dalam  hal penerapan PP ini untuk merangkul para pelaku UMKM di Batam, bisa dikatakan masih belum terlalu  berhasil  diterapkan  di  Kota  ini, dikarenakan masih banyak para pelaku UMKM yang  masih  belum  mendaftarkan  dirinya  ke ranah formal dalam sistem perpajakan yang ada. Tabel  8.  Tingkat  Familiaritas  Responden terhadap PP No. 23 Tahun 2018
Dari  sisi  kefamiliaritasan  para  pelaku  UMKM yang dibedakan dari berbagai bentuk usahanya, bisa  dilihat  bahwa  sekitar  53%  WP  OP  belum mengenal  terhadap  PP  No.  23  tahun  2018, sedangkan CV sebesar 36% dan PT sebesar 6% saja  yang  tidak  familiar  terhadap  penerapan pemberlakuan  PP  No.  23  tahun  2018  ini, padahal  para  pelaku  UMKM  yang  ada mayoritas  bentuk  usaha  yang  tersebar  di wilayah  sampel  yaitu  cakupan  kerja  Batam Selatan  berbentuk  WP  OP  bila  dibandingkan dengan CV maupun PT.
b. Pengaruh Profil Usaha terhadap
Penerimaan Negara
Hasil pengujian pengaruh antara Profil
Usaha  terhadap  Penerimaan  Negara  diperoleh
nilai  koefisien  jalur  sebesar  0,481  dan  nilai signifikansi sebesar 0,132. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif namun tidak signifikan (p  >  0,05)  antara  Profil  Usaha  terhadap Penerimaan  Negara,  yang  artinya  hipotesis ditolak.  Artinya  semakin  banyaknya  profil usaha  UMKM  yang  ada  di  Kota  Batam  tidak mempengaruhi  penerimaan  negara  secara langsung, meskipun seharusnya semakin banyaknya  profil  usaha  UMKM  akan  mampu meningkatkan  penerimaan  negara.  Hal  ini disebabkan  adalah  masih  banyaknya  para pelaku  UMKM  di  kota  batam  yang  belum terdaftar  di  sistem  perpajakan  di  Kota  Batam, sehingga tidak mampu meningkatkan penerimaan  negara  khususnya  PPh  (Pajak Penghasilan) Final terkait UMKM.
c.  Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak terhadap Penerimaan Negara
Hasil pengujian pengaruh antara Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap  Penerimaan Negara  diperoleh  nilai  koefisien  jalur  sebesar 0,884 dan nilai signifikansi  sebesar 0,011. Hal ini  menunjukkan  adanya  pengaruh  positif signifikan  (p  <  0,05)  antara  Kepatuhan  Wajib Pajak  terhadap  Penerimaan  Negara,  yang artinya  hipotesis  diterima.  Artinya  semakin banyaknya wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama mampu meningkatkan  Penerimaan  Negara,  status mereka  semua  merupakan  wajib  pajak  yang aktif atau efektif, untuk melakukan kegiatan dan kewajiban perpajakan, sehingga mampu meningkatkan  penerimaan  negara  untuk  jenis PPh  Final  untuk  UMKM  terkait  PP  No.  23 tahun 2018.
d. Pengaruh Profil Usaha terhadap Penerimaan  Negara  melalui  Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian pengaruh antara Profil Usaha  terhadap  Penerimaan  Negara  melalui Kepatuhan  Wajib  Pajak  diperoleh  nilai koefisien  jalur  sebesar  -0,622  dan  nilai signifikansi sebesar 0,041. Hal ini menunjukkan adanya  pengaruh  negatif  signifikan  (p  <  0,05) antara  Profil  Usaha  terhadap  Penerimaan Negara  melalui  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  yang artinya hipotesis diterima.
Gambar 2. Diagram Jalur Hubungan antara Profil Usaha, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Negara Sumber : Hasil Pengujian Hipotesis
Artinya  Profil  Usaha  UMKM  mampu mempengaruhi penerimaan negara namun harus melalui kepatuhan wajib pajak, pelaku UMKM akan  melakukan  dan  melengkapi,  memenuhi kegiatan  serta  kewajiban  pajaknya  harus mendaftarkan  diri  terlebih  dulu  sebagai  wajib pajak yang resmi dalam sistem perpajakan yang ada, tanpa tahapan ini, maka mereka tidak akan mampu  melakukan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  seperti  melaporkan,  menyetor  ke kas  negara  sehingga  apabila  tidak  ada  tahap pendaftaran  diri  sebagai  wajib  pajak,  maka tidak  akan  mampu  meningkatkan  pemasukan penerimaan negara, namun jumlah para pelaku UMKM di Batam tidak banyak melakukan hal tersebut, jumlah yang terdaftar sebagai UMKM masih  belum  berbanding  lurus  dengan  jumlah yang  mendaftar  sebagai  wajib  pajak,  sehingga bertambahnya  UMKM di  Batam  tidak  mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.
Kepatuhan wajib pajak akan timbul atas dasar  didorong  oleh  kesadaran  dari  dalam  diri wajib pajak itu sendiri, apabila mereka merasa adanya  rasa  keadilan  dalam  pemberlakuan penurunan  tarif  PP  No.  23  Tahun  2018,  maka tingkat  kepatuhan  ini  juga  akan  mengalami peningkatan, mengingat di Indonesia, memberikan  kebebasan  yang  bertanggung jawab  kepada  para  wajib  pajaknya  untuk melaksanakan  sistem  self  assessment  dalam kewajiban pajaknya. Maka dari tabel di bawah ini menunjukkan bahwa :
Tabel  9.  Respon  terhadap  pemberlakuan  tarif yang baru
Pemberlakuan penurunan tarif pajak PP No.  23  tahun  2018  ini  sebagian  besar  wajib pajak menyetujuinya setelah mengetahui adanya perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5%, dengan  porsi  55  %  setuju  untuk  para  pelaku UMKM yang bentuk usahanya adalah WP OP, dan  63%  pelaku  UMKM  yang  berbentuk  CV juga  menyetujuinya,  sedangkan  untuk  para pelaku UMKM yang bentuk usahnya adalah PT sebesar  76%.  Dengan  diberlakukannya  tarif yang baru otomatis akan menyebabkan besaran dari  pajak  terutang  dari  UMKM  terkait  PPh Final (Pasal 4 ayat 2) akan semakin diperingan, tidak memberatkan.
Hal ini juga didukung oleh faktor yang lain  dalam  variable  kepatuhan  wajib  pajak seperti pengetahuan dari wajib pajak itu sendiri, PP No. 23 tahun 2018 ini sudah memberlakukan tarif  yang  sangat  memperingan  para  pelaku UMKM, dibandingkan PP  No.  46  tahun 2013, namun pengetahuan para wajib pajak mengenai pemberlakuan penerapan PP No. 23 tahun 2018 ini,  masih  sangat  minim,  respon  yang  didapat dari kuesioner yang disebar ke 120 responden, menyatakan bahwa seperti di tabel di bawah ini: Tabel 10. Penyuluhan PP No. 23 Tahun 2018 di Wilayah kerja KPP Pratama Batam Selatan
Bahwa  kegiatan  penyuluhan  mengenai PP  No.  23  tahun  2018,  perlu  dilakukan  lagi dengan lebih intens, untuk para pelaku WP OP, CV,  maupun  PT  yang  diwilayah  Kecamatan Batam  Kota,  Kecamatan  Batu  Aji,  Kecamatan Bengkong, Kecamatan Bulang  dan Kecamatan Sagulung  belum  pernah  menerima  penyuluhan
terkait  PP  No.  23  tahun  2018  ini.  Dan  lebih difokuskan  kepada  para  pelaku  UMKM  yang bentuk usahanya adalah WP OP.
D.  Perbandingan  Antara  Penerapan  PP  No 46  Tahun  2013  dan  Penerapan  PP  No  23 Tahun  2018  terhadap  Besar  Pajak  UMKM di  Wilayah  Kerja  KPP  Pratama  Batam Selatan
Analisis perbandingan antara
penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan Penerapan PP  No  23  Tahun  2018  terhadap  besar  pajak UMKM di Wilayah Kerja KPP Pratama Batam Selatan diuji dengan menggunakan independent sample  t-test.  Hsail  yang  diperoleh  adalah sebagai berikut:
Tabel 11. Penerimaan PPh 4 ayat 2 (2016 – 2019) di KPP Pratama Batam Selatan
Sumber  :  Data  dari  KPP  Pratama  Batam  Selatan, 2020

## Tabel 12. Hasil Independent Sample t-test

## Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)
Hasil  perbandingan  antara  penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan Penerapan PP No 23 Tahun  2018  terhadap  besar  pajak  UMKM  di Wilayah  Kerja  KPP  Pratama  Batam  Selatan diperoleh  nilai  rata-rata  penerimaan  pajak UMKM  dengan  penerapan  PP  No  46  Tahun 2013  sebesar  31.975.341.842,0  dan  penerapan PP No 23 Tahun 2018 sebesar 33.647.772.386,5 yang artinya terjadi kenaikan penerimaan pajak UMKM.
Hasil independent t-test diperoleh nilai signifikansi  sebesar  0,840  (p  >  0,05)  yang berarti  bahwa  tidak  terjadi  peningkatan signifikan  dengan  diberlakukannya  PP  No  23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak UMKM selama  4  tahun  terakhir  ini,  meskipun meningkat  namun  belum  dirasa  masih  belum mencapai target. Dikarenakan karena penerapan PP No. 23 Tahun 2018 ini masih tergolong baru,
dan  perlu  adanya  kegiatan  penyuluhan  massal kepada  seluruh  pelaku  UMKM  yang  ada  di Kota  Batam  khususnya  wilayah  cakupan  kerja KPP Pratama Batam Selatan.

## KESIMPULAN
1.  Profil  Usaha  UMKM  di  Kota  Batam memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,003.
2.  Profil  Usaha  UMKM  di  Kota  Batam  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan Negara  khususnya  PPh  4  ayat  2  (PPh  Final) untuk UMKM, dengan nilai signifikansi sebesar 0,132 (p>0,05)
3.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Negara khususnya  PPh  4  ayat  2  (PPh  Final)  untuk UMKM di Kota Batam, dengan nilai signifikan sebesar 0,011. 4. Profil Usaha UMKM berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Negara khususnya PPh 4 ayat  2  (PPh  Final)  untuk  UMKM  di  Kota Batam, melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,041.
Sehingga  dengan  adanya  hasil  dari  penelitian ini,  masih  banyak  pelaku  UMKM  yang jumlahnya cukup besar, yang nantinya mampu menambah penerimaan negara, asalkan mereka sebagai  pelaku  UMKM  sendiri  terdaftar  di sistem  perpajakan,  untuk  mendorong  mereka mendaftarkan diri, adalah memberikan penyuluhan  mengenai  PP  No.  23  Tahun  2018 secara lebih intens lagi, khususnya ke wilayah- wilayah  cakupan  kerja  di  kecamatan  yang  ada di Batam Selatan, untuk menambah pengetahuan  para  pelaku  UMKM  mengenai pemberlakuan tarif yang baru, sehingga mampu mendorong  para  pelaku  UMKM  yang  belum terdaftar untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,  khususnya  WP  OP  yang  jumlahnya sangat besar sekali di Batam.

## TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Direktorat  Riset  dan Pengabdian  Masyarakat,  Direktorat  Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan yang telah memberikan  dukungan  terhadap  pelaksanaan penelitian ini melalui hibah penelitian KEMENRISTEKDIKTI Tahun Anggaran
2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Berutu, D. A. (2013). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap  Perilaku  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) . 265–274.
BPS. (2020a). Produk Domestik Bruto dan Per Kapita  atas  dasar  harga  konstan .
https://www.bps.go.id/statictable/2015/09 /29 00:00:00/1866/perkembangan-
produk-domestik-bruto-dan-produk- domestik-bruto-per-kapita-atas-dasar- harga-konstan-2010-2010-2016.html
BPS.  (2020b). Tabel  Perkembangan  UMKM . https://www.bps.go.id/statictable/2014/01 /30/1322/tabel-perkembangan-umkm- pada-periode-1997--2013.html
DDTC  News  Editorial.  (2019,  August  20).
Berapa  jumlah  wajib  pajak  dan  tingkat kepatuhannya? DDTC News . ? https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-
wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek- di-sini-16815  diakses  pada  01  Agustus 2020.
Depkop. (2020). Online Data Sistem (ODS) di
Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah (UKM) . http://www.depkop.go.id/ diakses tanggal
01 Agustus 2020.
Peraturan  Pemerintah  No.23  tahun  2018, Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi Hukum  Kementerian  Sekretariat  Negara (2018). https://www.pajak.go.id/id/peraturan- pemerintah-nomor-23-tahun-2018 .
Diakses  22  Juli  2019.  Sumber :  Jaringan Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum Kementerian Sekretariat%0ANegara%0A
Undang-Undang No. 16 tahun 2009. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan., (2009). http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/u u/UU_2009_16.pdf
Hakim,  F.  dan  G.  B.  N.  (2015).  Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak  Penghasilan  UMKM  terhadap Tingkat  Pertumbuhan  Wajib  Pajak  dan Pertumbuhan Wajib dan Penerimaan PPh Pasal  4  ayat  (2)  pada  KPP  Pratama
Manado. Jurnal  EMBA  Universitas  Sam Ratulangi Manado . https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/em ba/article/view/7553
“Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  137
Tahun  2017  tentang  Kode  dan  Data Wilayah  Administrasi  Pemerintahan”., (2019). https://www.kemendagri.go.id/files/2019-
05/Kode&Data Wilayah/Permendagri 137-2017.pdf PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/PMK.011/2013, (2013). https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013 /107~PMK.011~2013Per.htm
Kemenkop. (2020). Perkembangan data UMKM. http://www.depkop.go.id/data- umkm
“Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  72 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Permendagri  nomor  137  Tahun  2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi  Pemerintahan”.  Diarsipkan, (2019). https://www.kemendagri.go.id/page/read/ 48/peraturan-menteri-dalam-negeri-no72- tahun-2019
Kumparan  Bisnis.  (2018).  Negara  akan kehilangan Rp. 1,5 Triliun dari penurunan tarif  pajak  UMKM. Kumparan  Bisnis . https://kumparan.com/@kumparanbisnis/ negara-bakal-kehilangan-rp-1-5-triliun- dari-penurunan-tarif-pajak-umkm
Leo. (n.d.). UMKM, Harapan Baru Perekonomian  Batam. Batampos.Co.Id . https://batampos.co.id/2018/10/15/umkm -harapan-baru-perekonomian-batam/
Mardiasmo.  (2011). Perpajakan  Edisi  Revisi (Revisi). Andi.
Maria,  D.  (2013).  Delli  Maria  Jurnal  Bisnis Darmajaya  Vol.  01  No.  01,  Maret  2013. Bisnis Darmajaya , 01 (01).
Maulida,  R.  (2018).  KPP  sejarah  singkat  dan perkembangan  serta  jenis-jenis. Online Pajak . https://www.online-pajak.com/kpp oleh Rani Maulida pada 30 Agustus 2018
Pudjiastuti,  S.  L.  (2013).  Simplikasi  Regulasi Pajak  untuk  UMKM. Direktorat  Jendral Pajak . https://pajak.go.id/artikel/simplifikasireg ulasi- pajak-untuk-umkm
Riduwan,    dan  E.  A.  K.  (2014). Cara Menggunakan  dan Memaknai Path Analisis. Alfabeta.
Rustiyaningsih,  S.  (2011).  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak. Jurnal  Widya  Warta  No.  002  Fakultas Ekonomi  Universitas  Katolik  Widya Mandala . http://eprints.ums.ac.id/37129/14/NASK AH PUBLIKASI.pdf%0A%0A
Sadjojo, N. (2011). Metode Analisis Jalur (Path Analysis)  dan  Aplikasinya .  Pustaka  Sinar Harapan.
Sarwono, J. (2007). Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Dengan SPSS . Andi.
Sarwono,  J.  (2012). Path  Analisis .  PT  Elex Media Komputindo.
Sekaran,  U.  (2014). Reserch  Methods  For Bussiness  (Metodologi  Penelitian  untuk
Bisnis) Buku I (4th ed.). Salemba Empat.
Setiawan, D. A. (n.d.). Dinilai ‘Tahan Banting’
Kontribusi  UMKM  ke  Pajak  diharapkan naik. News. Dtc . https://news.ddtc.co.id/dinilai-tahan- banting-kontribusi-umkm-ke-pajak- diharapkan-naik-19020?page_y=1300
Sofyan,  Y.  dan  H.  K.  (2009). SPSS  Complete . Salemba Infotek.
Sudrajat,  A.,  &  Ompusunggu,  A.  P.  (2015).
Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak I N F O A R T I K E L. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP , 2 (2), 193–202.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Supranto,  J.  (2004). Analisis  Multivariat  Arti dan Interpretasi . PT. Rineka Cipta.
Suwikyo,  E.  (2018).  Insentif  Pajak  UMKM
0,5%  dinilai  belum  pro  usaha  mikro.
Ekonomi Bisnis .
https://ekonomi.bisnis.com/read/2018062 7/9/810292/insentif-pajak-umkm-05- dinilai-belum-pro-usaha-mikro diakses
pada 02 Juni 2019
Zuhdi,  M.  I.,  Suryadi,  D.,  &  Yuniati.  (2019). Model  Hubungan  Kausal  Kesadaran,
Pelayanan,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan  Pajak:  Suatu  Survei  Di
Wilayah  Jawa  Timur. Ilmiah  MEA , 3 (1), 116–135.
https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp 116-135