## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN HUKUM JUAL BELI ONLINE 1

## Marnia Rani
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji Jalan Raya Dompak, Kota Tanjungpinang, 29124 marniarani@umrah.ac.id

## Abstract
Some time ago, there was a viral issue regarding the problematic COD payment system. This is due to a need for more public understanding of the legal rules for online shopping, both those regulated by law and the terms of service, which are electronic contracts. So the buyer needs to learn the proper legal to overcome the losses suffered. This research is essential for measuring people's understanding of various legal provisions regarding online shopping in Tanjungpinang. Both  are  regulated  in  the  rules  and  terms  of  service  on  specific  online  shopping  sites.  This research  is  classified  as  normative-empirical  legal  research.  The  study  results  show that  most people need to learn about shopping activities, the provisions stipulated in the legislation, and standard electronic contracts on e-commerce sites.
Keywords : Law; Terms Conditions; Online Shopping.

## Abstrak
Beberapa  waktu  lalu  viral  isu  mengenai  sistem  pembayaran  COD  yang  bermasalah.  Hal  ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum berbelanja online , baik yang diatur dalam undang-undang maupun dalam ketentuan layanan dalam situs belanja online , yang  merupakan  kontrak  elektronik  baku.  Sehingga  pembeli  tidak  mengetahui  langkah  hukum yang tepat yang diambil untuk mengatasi kerugian yang diderita. Penelitian ini menjadi penting untuk  mengukur  pemahaman  masyarakat  terhadap  berbagai  ketentuan  hukum  mengenai berbelanja  online  di  Kota  Tanjungpinang.  Baik  yang  diatur  dalam  peraturan  dan  ketentuan layanan  pada  situs belanja online tertentu.  Penelitian ini  tergolong  penelitian  hukum  normatif- empiris  dengan  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang kegiatan berbelanja baik ketentuan yang  diatur  dalam  perundang-undangan  maupun  kontrak  elektronik  baku  dalam  situs e- commerce .
Kata Kunci : Hukum; Ketentuan Layanan; Jual Beli Online .

## A. Pendahuluan
Pertumbuhan  bisnis  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  ( e-comerce ) yang  mulai berkembang pesat  sejak  tahun  1990-an  hingga  saat  ini  (Yakovleva  &  Irion,  2020),  membuat dunia  semakin  berkembang  ke  arah  digitalisasi  berbagai  aspek  kehidupan.  Termasuk  kegiatan jual beli atau perdagangan.  Pada awalnya perdagangan hanya dengan cara Barter, yaitu kegiatan
1 Artikel merupakan hasil penelitian mandiri Penulis pada tahun 2021.
jual  beli  dengan  cara  tukar-menukar  barang  pihak  yang  satu  dengan  barang  pihak  lainnya. Setelah barter, kegiatan  jual beli mengalami terus mengalami perkembangan, mulai dari saling bertemu penjual dan pembeli di pasar, sampai pada kegiatan jual beli secara elektronik melalui media televisi maupun telepon.
Dengan  berkembangnya  teknologi  khususnya  penggunaan  internet,  media  perdagangan membuat transaksi perdagangan semakin mudah dan cepat (Mahardika, Putu Surya, 2014). Era digitalisasi dengan menggunakan perangkat elektronik dan internet seperti sekarang ini memberi manfaat secara positif maupun negatif. Contoh hanya dengan memesan barang melalui perangkat elektronik seperti telepon genggam ( handphone ) atau laptop, masyarakat sudah bisa berbelanja dan  langsung  membayat  dengan  menggunakan  transfe  bank, debit  card,  credit  card, atau pembayaran uang digital, kemudian barang bisa sampai sesuai dengan permintaan.
Begitu  dengan  mekanisme  penyerahan  barangnya,  kalau  sebelumnya  dilakukan  langsung antara  penjual  dan  pembeli  secara  tatap  muka  di  pasar,  mulai  mengalami  perkembangan  dari masa ke masa. yaitu berkembang menjadi sistem pembelian dengan sistem pesan antar ( delivery order ).  Yang  sangat  diminati  masyarakat  saat  ini  adalah  mekanisme  pembayaran  sekaligus penyerahan  barang  yang  dilakukan  setelah  barang  sampai  di  tempat  pembeli  berdasarkan pemesanan secara online .
Kegiatan transaksi online semakin banyak diminati karena tuntutan kebutuhan  masyarakat yang ingin praktis dalam proses penjualan maupun pembelian (Riawan & Mahartayasa, 2015). Ini telah berkembang secara dramatis dari jaringan besar komputer yang menyentuh kehidupan beberapa  konsumen  menjadi  pasar  yang  komprehensif  di  mana  jutaan  konsumen  berinteraksi satu sama lain dan berbelanja barang, jasa, dan informasi. Perkembangan kegiatan jual beli yang sedang tren saat ini adalah melalui situs jual beli online ( online shop ) seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Juga melalui media sosial seperti Whatsapp, Line, Intagram, Forum Jual Beli maupun Market Place yang di Facebook.
Peningkatan  kegiatan  jual  beli online ini  semakin  menjadi  pilihan  masyarakat  pada  masa pandemi Covid19, karena kondisi yang membuat masyarakat dihimbau pemerintah untuk berada di rumah  saja, terutama  di masa pandemi  adalah  Pelaksanaan jual beli online dalam terkadang menimbulkan  permasalahan,  contoh  pembeli  yang  telah  sepakat  sesuai  ketentuan  layanan, mempunyai  kewajiban  untuk  membayar  sejumlah  harga  dari  produk  atau  jasa  yang  dibelinya, tetapi ternyata tidak mau melakukan pembayaran. (Daharmi Astuti, 2018).
Pelaksanaan jual beli online dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan hukum seperti  ada  saja  pembeli  yang  tidak  mau  bertanggung  jawab  untuk  membayar  sejumlah  harga dari barang dan/atau jasa yang dibelinya pada saat barang sampai. Sebagaimana yang baru-baru ini viral terjadi terkait dengan cara pembayaran yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat yaitu cara pembayaran dengan sistem cash on delivery atau lebih dikenal dengan istilah  COD. Sistem  pembayaran COD  ini  yang  menjadi  masalah  masalah  dan  terjadi  di  masyarakat  karena pembeli merasa kecewa dengan barang yang sampai ternyata tidak sesuai pesanan. Yang menjadi sasaran kemarahan adalah kurir yang mengantar barang pesanan tersebut.
Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  aturan  hukum  dalam berbelanja  online,  baik  itu  yang  di  atur  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  yang diatur  dalam  kebijakan  situs  jual  beli online yang  merupakan  kontrak  baku  yang  dibuat  oleh perusahaan jual beli online yang seharusnya dibaca terlebih dahulu oleh calon pembeli. Padahal jika masyarakat memahami berbagai aturan jual beli online , permasalahan tersebut bisa jadi tidak akan terjadi.  Permasalahan lain yang sering timbul dalam kegiatan jual beli online adalah  karena  masyarakat  tidak  membaca  dan  memahami  adanya  kebijakan  yang  dibuat  situs jual beli online yang bersifat kontrak baku ( standardized contract ), ketika terjadi permasalahan hukum seperti barang tidak sesuai pesanan, barang yang dikirim bukanlah barang yang dipesan, pembeli  tidak  mengetahui  langkah-langkah  hukum  yang  tepat  yang  harus  dilakukan  guna mengatasi kerugian yang diderita.
Dengan  adanya  penelitian  ini,  peneliti  mengukur  pemahaman  masyarakat  Kota Tanjungpinang terhadap Hukum Jual Beli Online baik yang diatur dalam peraturan perundang- undangan maupun dalam kebijakan (kontrak) yang ada di situs jual beli online tertentu, seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Pada dasarnya kegiatan jual beli merupakan hubungan hukum yang  didasarkan  pada  perjanjian  atau  kontrak  antara  pembeli  dan  penjual  yang  diatur  dalam Burgerlijk  Wetboek  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata).  Setiap  kontrak  terikat  dengan asas-asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 (1) KUHPerdata), Konsensualitas (Pasal 1320 (1) KUHPerdata), Personalitas  (Pasal 1315 KUHPerdata),  Itikad Baik  (Pasal 1338 (3) KUHPerdata).
Setiap  kontrak  menjadi  sah  apabila  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  kontrak  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer),  yakni kesepakatan, Kecakapan, Suatu hal tertentu, dan suatu seba yang halal.
Jual beli merupakan perjanjian bernama (kontrak nominaat) yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 1457  KUHPer, yang menentukan  bahwa  jual  beli adalah suatu  perjanjian,  dengan man apihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.
Kontrak  jual  beli online yang  terdapat  pada  situs-situs  jual  beli online merupakan  jenis kontrak baku ( standardized contract ) yang telah dibuat secara pihak oleh pelaku usaha penyedia layanan jual beli secara online (situs jual beli online ). Kegiatan jual beli online merupakan salah satu  jenis  kegiatan  transaksi  jual  beli  yang  menggunakan  sarana  elektronik  dan  internet  atau lebih  dikenal  dengan  istilah e-commerce.  E-Commerce dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses berbisnis  dengan  memakai  teknologi  elektronik  yang  menghubungkan  antara  perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/ penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.
Pendapat  lain e-commerce merupakan  perdagangan  yang  melintasi  daerah  bahkan  batas negara,  penjual  dan  pembeli  tidak  bertemu  secara  langsung,  dapat  dilakukan  dimana  saja  dan kapan  saja,  menggunakan  media  internet  (Yaqin,  2019).  Pengaturan  mengenai  transaksi e- commerce terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU  ITE).  Substansi  UU  ITE  yang  terkait  erat  dengan  kegiatan  e- commerce sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  1  Angka  2  UU  ITE  yakni  pengertian  tentang  Transaksi  Elektronik. Transaksi  elektronik  dinyatakan  sebagai  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Pengertian  e -commerce selain  diatur  dalam  UU  ITE,  juga  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1 Angka  24  Undang-Undang    Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  (UU  Perdagangan) bahwa Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian  perangkat dan  prosedur elektronik.  Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengangkat mengenai tema jual beli online diantaranya adalah Perlindungan hukum bagi  pembeli  dalam  sengketa  jual  beli  online  (Hakiki,  Aditya  Ayu,  Asri  Wijayanti,  2017). Perlindungan  hukum  bagi  pembeli  dalam  sengketa  jual  beli  online  berdasarkan  penelitian tersebut  adalah  dengan  menyelesaikan  sengketa  jual  beli  melalui  mekanisme  litigasi  dan  non litigasi.  Secara  litigasi  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri,  banding  ke Pengadilan  Tinggi,  kasasi  ke  Mahkamah  Agung  dan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  ke Mahkamah  Agung  (Pasal  38  UU  ITE)).  Upaya  hukum  non  litigasi  terdiri  atas  Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase (Pasal 39 UU ITE).
Penelitian Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online (Languyu, 2015). Berdasarkan penelitian tersebut bahwa keabsahan jual beli online mengacu pada sayarat sahnya kontrak sebagaimana yang diatur dalam  Pasal 1320  KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi  penjual  dan  pembeli  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  tentang  Perlindungan Konsumen.
Penelitian  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  dalam  Jual  Beli  Melalui  E-Commerce. Penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  pembeli  dalam  jual  beli melalui e-commerce di  Indonesia  dibagi  menjadi  dua  secara  preventif  dan  represif.  Secara preventif  diatur  dalam  KUHPerdata,  Undang-Undang,  dan  perjanjian  kedua  belah  pihak. Perlindungan represif diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  (Hauliani, 2020).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  menjadi  penting  untuk  melakukan  penelitian  ini  karena ternyata terdapat masyarakat yang ternyata belum memahami aturan yang diatur dalam kontrak elektronik baku pada situs jual beli online khususnya mengenai aturan COD, dimana masyarakat masih  ada  tidak  mau  membayar  barang  yang  sudah  sampai  di  lokasi  pembeli.  Penelitian  ini dilakukan di Kota Tanjungpinang dengan melakukan survey atau menyebarkan kuisioner kepada masyarakat.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris/terapan ( applied normative law ). Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  karena  mengkaji  aturan  perundang- undangan,  kontrak  elektronik  baku  pada  situs  jual  beli online .  Pendekatan  empiris  dilakukan didasarkan pada fenomena hukum yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan tidak pahamnya masyarakat  mengenai  isi  kontrak.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang- undang  ( statute  approach )  (Marzuki,  2016),    dengan  menggunakan  data  primer  dan  sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner kepada  masyarakat  dengan  metode  pengambilan  sampel  penelitian  menggunakan  Si mple Random  Sampling (acak).  Pengumpulan  data  sekuner  dilakukan  dengan  penelusuran kepustakaan (studi pustaka) yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif,  yaitu  hasil  kuisioner  yang  telah  ada  dianalisis dengan mendeskripsikan data secara rinci, lengkap, dan komprehensif serta sistematis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan ssumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengetahuan  dan  Pemahaman  Masyarakat  tentang  Peraturan  Perundang-undangan dalam Kegiatan Jual Beli Online di Kota Tanjungpinang
Bisnis jual beli online terus semakin berkembang dan diminati banyak pelaku usaha sebagai salah  satu  cara  memasarkan  produknya.  Begitu  juga  dengan  konsumen  selaku  pembeli  lebih meminati untuk membeli produk secara online melalui berbagai media jual beli seperti situs jual beli online , instagram, Whatsapp Bussines, bursa jual beli Facebook, dan Market Place . Kegiatan  jual  beli online yang  menggunakan  sarana  elektronik  dan  internet  ( e - commerce ) memiliki beberapa karakteristik, yaitu Business to Customer, Customer to Customer, Customer to Busines. Business to Customer merupakan kegiatan jual beli online yang dilakukan pedagang ritel kepada pembeli individual. Customer to Customer merupakan kegiatan jual beli online yang dilakukan konsumen  untuk  menjual barangnya  ke konsumen lain melalui perantara situs jual beli  elektronik. Customer  to  Busines, yaitu  jenis  jual  beli online yang  menjual  produk  kepada badan  usaha  yang bergerak  di  bidang  penyediaan  tempat  untuk  melakukan  transaksi  eletronik, atau individu  yang  mencari produk di situs perantara jual beli elektronik.
Kegiatan  transaksi e-commerce juga  merupakan  kegiatan  yang  melewati  lintas  batas-batas negara, sehingga kegiatan perdagangan ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan penjualan dan pembelian produk  dari  seorang  penjual  dan  pembeli dari  negara  yang  berbeda.  Dengan  sistem teknologi  elektronik e-commerce, hari  ini  semua  transaksi  perdagangan  mulai  dari  model pemasaran, penjualan, dan pembelian antara perusahaan dan konsumen dapat dilakukan hanya di
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
satu  tempat  secara  elektronik.  begitupun  metode  pembayaran  dan  pengiriman,  menawarkan model baru perdagangan yang lebih memudahkan bagi penjual maupun pembeli (Huang, 2021).
Transaksi  E-Commerce  melibatkan  para  pihak,  baik  pihak  yang  terlibat  secara  langsung maupun pihak yang tidak terlibat secara langsung. Untuk menentukan siapakah para pihak yang terlibat  secara  langsung  dan  para  pihak  yang  tidak  terlibat  secara  langsung  dapat  dilihat  dari proses transaksi yang dilakukan, yaitu apakah  semua proses  transaksi dilakukan secara on-line atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara online . Pihak-pihak dalam kegiatan jual beli online terdiri atas Penjual ( merchant ), Konsumen /card holder, Acquirer (perantara  penagihan  antara  penjual  dan  penerbit;  perantara  pembayaran pemegang  dan  penerbit), Issuer (perusahaan credit  card ) yang  menerbitkan  kartu,  Penjual ( merchant ). Dengan semakin berkembangnya kegiatan transaksi jual beli online tersebut, sudah seharusnya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan jual beli, memahami berbagai aturan yang mengatur tentang bisnis ini.
Kegiatan  perdagangan dengan  menggunakan alat elektronik  atau Electronic Commerce ( e- commerce )  adalah  suatu  proses  berbisnis  dengan  menggunakan  teknologi  elektronik  antara perusahaan,  konsumen,  dan  masyarakat  berupa  transaksi  elektronik,  dan  pertukaran/  penjualan barang,  service,  dan  informasi  secara  elektronik  (Rusviana  &  Suliantoro,  2019). Commerce di Indonesia  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  undang-undang  tertentu.  Ada  beberapa  undang- undang yang menyebutkan beberapa ketentuan yang berkenaan atau berkaitan erat dengan jenis perdagangan  ini,  diantaranya  yaitu Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Lahirnya UU ITE dianggap masih banyak kekurangan dalam memberikan kepastian hukum jual  beli online ,  paling  tidak  dapat  mengatasi  sedikit  menjadi  paying  hukum  bagi  kemajuan teknologi  dan  industri  yang  semakin  pesat  khususnya  transaksi  elektronik  seperti e-commerce dan  transaksi  elektronik  lainnya  (Akhmaddhian,  2016).  Selain  ditentukan  dalam  UU  ITE,  e - commerce juga  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1  Angka  24  Undang-Undang    Nomor  7  Tahun 2014  tentang  Perdagangan  (UU  Perdagangan)  yang  menjelaskan  tentang  Perdagangan  melalui Sistem Elektronik.
Pasal 65 Ayat (4) UU Perdagangan  mengatur tentang ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik, meliputi pelaku usaha wajib menyediakan  data  dan/atau  informasi  secara  lengkap  dan  benar;  Dilarang  memperdagangkan Barang  dan/atau  Jasa  dengan  menggunakan  sistem  elektronik  yang  tidak  sesuai  dengan  data dan/atau  informasi;  Penggunaan    sistem  elektronik  wajib  memenuhi  ketentuan  UU  ITE;  Data dan/atau  informasi  yang  harus  dimuat,  yakni  (1)  Identitas  dan  legalitas  Pelaku  Usaha  sebagai produsen  atau  Pelaku  Usaha  Distribusi;  (2)  Persyaratan  teknis  Barang  yang  ditawarkan;  (3) Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; (4) Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan (5) Cara penyerahan Barang.
Berdasarkan  ketentuan dalam UU ITE dan UU Perdagangan sebagaimana tersebut di atas, Penulis  melakukan  survey  untuk  mengukur  pemahaman  masyarakat  di  Kota  Tanjungpinang dalam  memahami  berbagai  ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  kegiatan  jual  beli online. Survei  pemahaman  masyarakat  Kota  Tanjungpinang  mengenai  peraturan  perundang-undangan dalam kegiatan jual beli online dilakukan dengan melakukan penyebaran kuisioner kepada 100 responden  yang  diambil  secara  acak  ( random  sampling )  dari  penduduk  yang  berdomisili  di Kotan Tanjungpinang.
Berdasarkan  hasil  penyebaran  kuisioner  tentang  pengetahuan  masyarakat  Kota Tanjungpinang adanya peraturan perundang-undangan dalam kegiatan jual beli online di Tabel 1,  terlihat  pada  bahwa  pada  dasarnya  sebagian  masyarakat  telah  mengetahui  adanya  peraturan perundang-undangan yang mengatur tetang kegiatan jual beli online. Namun karena kuisioner ini bersifat  pertanyaan  tertutup,  maka  tidak  diketahui  sejauhmana  masyarakat  memahami  isi  dari peraturan  perundang-undangan. Pada variabel  pertanyaan kedua,  terlihat  masyarakat  sebagaian
besar  (74  persen)  telah  mengetahui  bahwa  ada  aturan  yang  mewajibkan  bagi  pelaku  usaha  di bidang  jual  beli online untuk  menyediakan  data  dan/atau  informasi  secara  lengkap  dan  benar mengenai  produk  yang  ditawarkan,  hanya  26  persen  saja  yang  tidak  mengetahui.  Sementara pengetahuan  masyarakat  tentang  variabel  yang  pertama,  ketiga,  keempat  dan  kelima,  dapat dikatakan hampir seimbang antara masyarakat yang mengetahui dan tidak mengetahui.
Peraturan  perundang-undangan  dibuat  dan  diterapkan  dalam  rangka  untuk  mengatur ketertiban  agar  dapat  memberikan  keadilan  bagi  masyaraat.  Kegiatan  survei  pemahaman masyarakat  terhadap  kegiatan  jual  beli online dalam  rangka  untuk  mengetahui  sejauhmana pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum yang berlaku dan penelitian ini dapat sekaligus  membuka  mata  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  akan  adanya  hukum  dalam berbisnis jual beli online.
2. Pemahaman Masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap Isi Ketentuan Layanan/Terms and Conditions (Kontrak) Berbelanja Pada Situs Jual Beli Online
Untuk  menguji  atau  mendapatkan  informasi  mengenai  pemahaman  masyarakat  mengenai Ketentuan Layanan yang merupakan kontrak elektronik baku pada situs jual beli online seperti Shopee,  Lazada  dan  Tokopedia,  peneliti  menyebarkan  kuisioner  yang  tersebar  di  beberapa kecamatan di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner tentang pemahaman masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap isi Ketentuan layanan/ terms and conditions (kontrak) pada  Situs  Jual  Beli  Online  seperti  Shopee,  Lazada  dan  Tokopedia  seperti  pada  Tabel  2, pengetahuan adanya kontrak jual beli antara pembeli dan penjual ketika melakukan transaksi jual beli online, tampak terlihat bahwa antara responden yang mengetahui dan tidak mengetahui tidak jauh berbeda, hal ini berarti besar kemungkinan bahwa tidak semua mengetahui bahwa pada saat berbelanja online ,  mereka  terikat  dengan  kontrak  sebagai  penjual  dan  pembeli.  Begitu  juga dengan  daftar  pertanyaan  (variabel)  yang  ketiga.  Sementara  pada  variabel  pertanyaan  kedua, keempat  dan  kelima,  terlihat  bahwa  hampir  kebanyakan  masyarakat  pada  dasarnya  telah memahami  isi  ketentuan  layanan  pada  situs  jual  beli  online.  Meskipun  data  kuisioner menyatakan  ada  lebih  banyak  masyarakat  yang  mengetahui  maupun  memahami  isi  ketentuan layanan  pda  Situs  jual  beli online seperti  Shopee,  Lazada  dan  Tokopedia,  jumlah  masyarakat yang  tidak  mengetahui  juga  hampir  sama  banyaknya  dengan  yang  telah  mengetahui  maupun memahami.
Berdasarkan  hasil  penyebaran  kuisioner,  maka  penyebarluasan  informasi  mengenai ketentuan layanan (kontrak) kepada masyarakat menjadi penting, agar masyarakat dapat bersikap lebih  bijak  apabila  terdapat  permsalahan  dalam  berbelanja online. Yang  harus  dipahami  oleh masyarakat/konsumen sebagai pengguna layanan situs jual beli online, kegiatan jual beli online didasarkan  pada  perjanjian  ( contract ).  Perjanjian  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata  diartikan sebagai suatu perbuatan  dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang  lain  atau  lebih.  Setiap  perjanjian  atau  kontrak  dibuat  dengan  berpegang  pada  asas-asas hukum. Asas-asas hukum dalam penyusunan kontrak yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda , asas itikad baik, asas personalitas.
Konsensualisme, yaitu asas yang didasarkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah  pihak.  Asas  konsesualisme  merupakan  asas  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  pada umumya  tidak  diadakan  secara  formal,  tetapi  cukup  dengan  adanya  kesepakatan  kedua  belah pihak.  Kesepakatan  merupakan  persesuaian  antara  kehendak  dan  pernyataan  yang  dibuat  oleh kedua belah pihak.
Asas  kebebasan  berkontrak  dapat  dianalisis  dari  ketentuan  Pasal  1338  Ayat  (1)  KUH Perdata,  yang  menentukan  bahwa:  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka yang  membuatnya.”   Artinya  seseorang  bebas  untuk  mengadakan perjanjian,  baik  yang  sudah  diatur  atau  belum  diatur  dalam  undang-undang.  Asas  kebebasan
berkontrak  adalah  suatu  asas  yang  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  membuat atau  tidak  membuat  perjanjian,  mengadakan  perjanjian  dengan  siapapun,  menentukan  isi perjanjian, dan menentukan bentuknya perjanjian baik tertulis maupun lisan.
Asas Pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan  akibat  perjanjian,  bahwa  para  pihak  dalam  perjanjian  ataupun  pihak  ketiga,  bahkan hakim harus menghormati substansi kontrak yang telah disepakati sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa: “Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.”
Asas  Itikad  Baik  dapat  disimpulkan  dari  Pasal  1338  Ayat  (3)  KUH  Perdata  yang menentukan  bahwa:  “Perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.”  Asas  itikad  baik merupakan  asas  bahwa  para  pihak,  yaitu  pihak  kreditur  dan  debitur  harus  melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan  atau  keyakinan  yang teguh atau kemauan baik  dari para pihak.
Asas  Personalitas  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1315  KUH  Perdata,  bahwa pada  umumnya  tak  seorang  dapat  mengikatkan  diri  atas  nama  sendiri  atau  meminta ditetapkannya  suatu  janji  daripada  untuk  dirinya  sendiri.    Hal  ini  juga  ditentukan  dalam  Pasal 1340 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
Perjanjian  atau  kontrak  harus  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  kontrak.  Pasal  1320  KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak adalah sepakat mengikatkan dirinya, cakap membuat suatu perjanjian, ada suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Sepakat  mengikatkan  dirinya,  para  pihak  yang  hendak  mengadakan  suatu  perjanjian,  harus terlebih  dahulu  bersepakat  setuju  mengenai pokok-pokok  perjanjian  yang  akan  diadakan.  Kata sepakat menjadi tidak sah bila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata) (Subekti, 1996).
Cakap membuat suatu perjanjian, setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh  undang-undang  dinyatakan  tidak  cakap  (Pasal  1329  KUH  Perdata).  Menurut  Pasal  1330 KUH  Perdata,  orang  yang  tidak  cakap  membuat  suatu  perjanjian  adalah  orang  yang  belum dewasa, Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, wanita bersuami (tidak berlaku lagi), dan orang yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian tertentu.
Ada suatu pokok persoalan tertentu, suatu pokok persoalan adalah berkenaan dengan objek perjanjian yang harus jelas. Suatu sebab yang tidak terlarang, yakni suatu perjanjian tidak boleh bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  undang-undang  (Pasal  1337  KUH Perdata).  Suatu  perjanjian  yang  dibuat  karena  sesuatu  sebab  yang  palsu  atau  terlarang,  tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUH Perdata).
Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif dalam suatu kontrak. Suatu pokok persoalan  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  tidak  dilarang  merupakan  syarat  objektif.  Tidak dipenuhinya  syarat  subyektif,  perjanjian  dapat  dibatalkan.  Para  pihak  dapat  meminta  kepada hakim untuk membatalkan perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat objektif, perjanjian batal demi hukum, dianggap tidak pernah dilahirkan kontrak.
Perjanjian jual  beli  diatur  dalam  Pasal  1457  sampai  Pasal  1540  KUH Perdata.  Pasal  1457 KUH  Perdata  menentukan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  jual  beli  adalah  suatu  perjanjian, dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
Salim H.S. menyatakan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual  dan  pembeli.  Di  dalam  perjanjian  itu  pihak  penjual  berkewajiban  untuk  menyerahkan objek  jual  beli  kepada  pembeli  dan  berhak  menerima  harga  dan  pembeli  berkewajiban  untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut (Salim H.S., 2021).
Hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli telah diatur dalam KUH Perdata.  Hak penjual adalah  menerima  pembayaran  atas  pembelian  barang  yang  telah  dijual  kepada  pembeli.  Hak
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
pembeli adalah menerima barang yang telah dibeli dari penjual. Adapun kewajiban penjual, yaitu menyatakan  dengan  tegas  bahwa  telah  mengikatkan  dirinya  dalam  perjanjian  jua  beli; menyerahkan barang, yaitu dengan cara: kewajiban menanggung pembeli; wajib mengembalikan kepada  pembeli  segala  apa  ataupun  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pembeli;  wajib menanggung  cacat  tersembunyi;  wajib  mengembalikan  harga  pembelian,  jika  penjual mengetahui adanya cacat terhadap objek, kecuali telah diperjanjikan; wajib mengembalikan uang harga  pembelian  dan  kerguian,  apabila  barang  objek  penjualan  musnah  karena  cacat tersembunyi. Kewajiban pembeli, yaitu membayar harga pembelian; membayar bunga dari harga pembelian.
Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), Kontrak Elektronik adalah  perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Pasal 18 Ayat (1) UU ITE mengatur bahwa, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik  mengikat  para  pihak.  Hal  ini  berarti    kedudukan  kontrak  elektronik  sama  dengan kontrak biasa yang sama mengikat para pihak yang terikat perjanjian.
Menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman,  Kontrak  elektronik  termasuk  dalam    kontrak  yang tidak bernama, yakni perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi hidup di masyarakat,  tetapi  lahirnya  tetap  berdasarkan    kesepakatan  dan  berlaku  Pasal  1320  KUHPdt tentang sahnya suatu  perjanjian (sepakat, cakap, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal). Jadi bila  memenuhi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  kontrak  elektronik  mengikat  layaknya  undang- undang  bagi  pihak-pihak  yang  menandatanganinya.  Hal  ini  senada  dengan    ketentuan  Pasal  5 Ayat  (1)  UU  ITE,  bahwa  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Bentuk  kontrak    elektronik  pada  umumnya  praktik  yang  terjadi  dilakukan  melalui pengiriman  surat  elektronik  (email)  yang  berisi  penawaran  dan  penerimaan  produk.  Bisa  juga penawaran  melalui  web  (situs)  jual  beli  langsung  pada  saat  calon  konsumen  membuka  situs tersebut. Apabila penawaran diterima oleh calon konsumen/pembeli,  pembeli mengisi formulir yang  terpampang dalam layar situs jual beli. Penawaran  juga dapat dilakukan melalui chatting dan vid eo conference .
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  setiap  transaksi  jual  beli  melalui internet  (e -Commerce ),  diakui  secara  sah  menurut  ketentuan  UU  ITE.  Untuk  memberikan perlindungan  kepada  konsumen  pada  setiap  transaksi e-commerce, maka  setiap  Kontrak Elektronik pelaku usahah harus memenuhi persyaratan kontrak yang ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdata.  Hal ini juga tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  bahwa  kontrak elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak; dilakukan oleh subyek hukum yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; terdapat hal tertentu; dan  Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  Kontrak Elektronik  paling  sedikit  memuat  data  identitas  para  pihak;  objek  dan  spesifikasi;  persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan  yang  memberikan  hak  kepada  pihak  yang  dirugikan  untuk  dapat  mengembalikan barang  dan/  atau  meminta  penggantian  produk  jika  terdapat  cacat  tersembunyi;  dan  pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.
Pelaku  Usaha  yang    menawarkan  produk  melalui  Sistem  Elektronik  wajib  menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan,  dan  wajib  memberikan  kejelasan  informasi  tentang  penawaran  kontrak  atau  iklan. Pelaku  Usaha  wajib memberikan  batas  waktu  kepada konsumen  untuk  mengembalikan  barang yang  dikirim  apabila  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  terdapat  cacat  tersembunyi.    Apabila
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.4, Oktober 2022, Halaman 355-366
ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran).
Ketentuan  mengenai  penyediaan  informasi  yang  lengkap  tersebut,  dalam  rangka  agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang produk yang ingin dibeli, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian karena adanya ketidakbenaran informasi barang yang ditawarkan di situs  jual  beli online (Mahardika,  Putu  Surya,  2014).  Ketidakbenaran  informasi  yang  ditulis dalam  Ketentuan  Layanan  situs  jual  beli online dapat  menyebabkan  kerugian  dan  ha  tersebut bukan keinginan pembeli (Ranto, 2019).
Kontrak elektronik yang merupakan ketentuan layanan pada situs jual beli online juga harus memuat tentang cara pembayaran dan penyerahan barang. Cara pembayaran yang sedang banyak disukai  oleh  masyarakat  saat  ini  adalah  sistem  pembayaran Cash  on  Delivery (COD).  Sistem pembayaran  COD  yang  digunakan  oleh  Penjual  pada  situs  jual  beli online memberikan kepercayaan  kepada  pembeli  untuk  melakukan  pembayaran  setelah  barang  sampai  kepada pembeliyang mempertemukan antara penjual dan pembeli (Pratama, 2020).
Tabel 1.

## Pengetahuan Masyarakat Tentang Peraturan Perundang-Undangan
dalam Kegiatan Jual Beli Online Variabel Jawaban Ya Tidak Pengetahuan tentang Peraturan perundang-undangan dalam Kegiatan Jual Beli Online 54 % 46 % Pengetahuan tentang Aturan Hukum tentang Kewajiban Pelaku Usaha Jual Beli Online menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar mengenai produk yang ditawarkan 74 % 26 % Pengetahuan adanya Undang-Undang yang melarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan sistem elektronik tidak sesuai dengan data dan/atau informasi yang ditawarkan 46 % 54 % Pengetahuan kewajiban Pelaku Usaha jual beli online mencantumkan Identitas dan legalitas Pelaku Usaha; Persyaratan teknis Barang; Persyaratan teknis Jasa; Harga dan cara pembayaran Barang/Jasa; Cara penyerahan Barang 62 % 38 % Pengetahuan bahwa apabila Saudara/i sebagai Pelaku Usaha atau sebagai Pembeli (konsumen) terikat dengan kontrak jual beli yang harus ditaati 58 % 42 % Sumber: Pengolahan Data Kuisioner Tahun 2021
Tabel 2.
Kuisioner Pemahaman Masyarakat tentang Ketentuan Layanan (Kontrak) Pada Situs Jual Beli Online Variabel Jawaban Ya Tidak Apakah mengetahui adanya kontrak jual beli antara pembeli dan penjual ketika melakukan transaksi jual beli online? 52 % 48 % Apakah pernah membaca dan memahami isi ketentuan layanan pada situs jual beli online pada saat ingin membeli produk, contoh di situs jual beli online seperti Shopee, Lazada ataupun Tokopedia? 66 % 34 % Apakah Saudara/i mengetahui bahwa ketentuan layanan pada situs jual beli online (contoh Shopee, Lazada. Tokopedia) merupakan kontrak penjualan antara penjual dan pembeli? 56 % 44 % Apakah mengetahui apabila saudara/i menyetujui untuk membeli produk di situs jual beli online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, maka Saudara/i terikat ketentuan Layanan (kontrak) pada situs jual beli online tersebut yang harus dipatuhi? 60 % 40 % Apakah Saudara/i telah membaca dan memahami aturan/ketentuan tentang penyerahan barang ataupun pembayaran seperti menggunakan Transfer Bank/COD dan sebagainya telah diatur dalam ketentuan layanan (kontrak) pada situs jual beli online seperti Shopee, Lazada ataupun Tokopedia? 70 % 30 %

## Sumber: Pengolahan Data Kuisioner Tahun 2021

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  didasarkan  pada  penyebaran  kuisioner  pada  masyarakat  Kota Tanjungpinang,  pengetahuan  masyarakat  tentang  adanya  peraturan  perundang-undangan  dalam kegiatan  jual  beli  online,  sebagian  mayarakat  telah  mengetahui  adanya  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tetang  kegiatan  jual  beli  online,  dan  sebagian  yang  lainnya  tidak mengetahui.  Hal  ini  berarti  hamper  kedudukan  antara  masyarakat  yang  mengetahui  dan  tidak, dapat  dinyatakann  hamper  sama  besarnya.  Hanya  pada  pertanyaan  pengetahuan  tentang  aturan yang mewajibkan bagi pelaku usaha di bidang jual beli online untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar mengenai produk yang ditawarkan, yang jauh berbeda yaitu sebanyak 74 persen responden menjawab iya (mengetahui) dan hanya 26 persen saja yang tidak mengetahui.
Pemahaman  masyarakat  Kota  Tanjungpinang  terhadap  isi  Ketentuan  layanan/ terms  and conditions (kontrak) pada Situs Jual Beli Online seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia, bahwa antara responden yang mengetahui dan tidak mengetahui tidak jauh berbeda, hal ini berarti besar kemungkinan bahwa tidak semua mengetahui bahwa pada saat berbelanja online, mereka terikat dengan  kontrak  sebagai  penjual  dan  pembeli.  Begitu  juga  dengan  daftar  pertanyaan  (variabel) lainnya,  hampir  kebanyakan  masyarakat  pada  dasarnya  telah  memahami  isi  ketentuan  layanan pada  situs  jual  beli online.  Meskipun data  kuisioner  menyatakan  ada  lebih  banyak  masyarakat yang  mengetahui  peraturan  prundang-undangan  maupun  isi  ketentuan  layanan  pada  Situs  jual beli  online  seperti  Shopee,  Lazada  dan  Tokopedia,  jumlah  masyarakat  yang  tidak  mengetahui juga  hampir  sama  banyaknya  dengan  yang  telah  mengetahui  maupun  memahami,  karena penelitian  ini  hanya  berdasarkan  daftar  pertanyaan  (kuisioner)  tertutup,  maka  tidak  diketahui
sejauh  mana  masyarakat  mengetahui  dan  memahami  substansi  peraturan  perundang-undangan dan ketentuan layanan jual beli online.
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah, agar pemerintah maupun peneliti yang bergelut  dalam  kajian-kajian  hukum  di  bidang  jual  beli online dapat  lebih  mensosialisasikan peraturan perundnag-undang di bidang perdagangan melalui sistem elektronik ( ecommerce ), agar masyarakat lebih memahami aspek-aspek perlindungan hukum bagi mereka ataupun memahami isi kontrak jual beli dalam kegiatan e-commerce .

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmaddhian,  S.  &  Agustiwi,  A.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 40–60. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409
Astuti,  D.  (2018).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Akad  Jual  Beli  Online. Jurnal  Rumpun Ekonomi Syariah , 1 (1), 13–26.
Hakiki, A. A.,  Wijayanti, A.,   & Kharismasari,  R. (2017). Perlindungan  Hukum Bagi Pembeli
Dalam Sengketa Jual Beli Online. Justitia Jurnal Hukum , 1 (1). https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.596
Hauliani,  C.  M.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Dalam  Jual  Beli  Melalui  E- Commerce. Skripsi .
Huang, J. (2021). The Latest Generation of SEZs: Consumer-Oriented Unilateralism in China’s E-Commerce  Trade. Journal  of  International  Economic  Law , 24 (2),  299–320. https://doi.org/10.1093/jiel/jgab018
Languyu, N. (2015). Kedudukan Hukum Penjual  Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online.
Lex Et Societatis , 3 (9), 94–100.
Mahardika, P. S. & Rudy, D. G. (2014). Tanggung Jawab Pemilik Toko Online dalam Jual-Beli Online  (E-Commerce)  ditinjau  Berdasarkan  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Kertha Semaya Universitas Udayana , 2 (5), 1–16.
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group.
Pratama,  G.  (2020).  Analisis  Transaksi  Jual  Beli  online  Melalui  Website  Marketplace  Shopee Menurut  Konsep  Bisnis  di Masa  Pandemic Covid 19. Ecopreneur :  Jurnal  Program  Studi Ekonomi Syariah , 1 (2), 21–34.
Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. Jurnal Ilmu Hukum Alethea , 2 (2), 145–163.
Riawan, B., & Mahartayasa, I. M. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 1–5.
Rusviana,  Z.,  &  Suliantoro,  A.  (2019).  Perjanjian  Jual  Beli  Melalui  Internet  (E-Commerce) Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Perdata. Jurnal  Ilmiah  Dinamika  Hukum , 21 (2),  61–69. https://doi.org/10.35315/dh.v21i2.7222
Salim  H.S.  (2021). Hukum  Kontrak:  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Subekti, R. & Tjitrosudibio, R.(1996). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita.
Yakovleva, S., & Irion, K. (2020). Pitching trade against privacy: Reconciling EU governance of personal  data  flows  with  external  trade. International  Data  Privacy  Law , 10 (3),  201–221. https://doi.org/10.1093/idpl/ipaa003
Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dinamika , 25 (6), 9–19.