## ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERSPECTIVE SHARIA PADA BANK SYARIAH INDONESIA
Nurul Wahida Aprilya 1 , Amrullah 2 , Irwan Misbach 3
Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1,2,3
Email : wahidaprilya@gmail.com 1 , amrullahdulla22@gmail.com 2 , misbach@gmail.com 3

## Abstrak
Artikel  ini  mempunyai  tujuan  untuk  melaksanakan  analisis  penerapan  prinsip- prinsip good  corporate  governance dalam  perspektif  syariah  pada  Bank  Syariah Indonesia.  Penelitian  ini  menerapkan  evaluasi  mendalam  melalui  metode pengumpulan  data  sekunder,  termasuk  penelitian  pustaka  dan  pencarian  internet. Data  diperoleh  dari  jurnal  dan  artikel  yang  berfokus  pada  GCG.  Hasil  penelitian memperlihatkan terkait  Bank  Syariah  Indonesia  sudah menerapkan  prinsip Good Corporate  Governance (GCG)  seperti  transparansi,  akuntabilitas,  kemandirian, dan keadilan yang menjadi kewajiban serta dasar penting untuk mewujudkan visi dan  misi  perusahaan.  Mencegah  terjadinya fraud  financing dan  dengan pengoptimalan  laporan  keuangan  bisa  dianggap  sebagai  kemajuan  yang mencerminkan moralitas perusahaan. Bank Syariah Indonesia telah diterapkan dan dikelola  dengan  baik.  Sifat-sifat  nabi,  mencakup shiddiq (kejujuran), amanah (percaya), fathanah (cerdas),  serta tabligh (keterbukaan),  merupakan  landasan syariah yang mendasari bank ini.
Kata  Kunci:  Bank  Syariah  Indonesia,  Good  Corporate  Governance,  GCG Syariah.

## Abstract
This  article  aims  to  analyze  the  implementation  of  the  principles  of  good corporate governance from a sharia perspective at Bank Syariah Indonesia. This research utilizes in-depth evaluation through secondary data collection methods, including  library  research  and  internet  searches.  Data  was  obtained  from journals  and  articles  focusing  on  GCG.  The  results  showed  that  Bank  Syariah Indonesia  has  implemented  Good  Corporate  Governance  (GCG)  principles  such as transparency, accountability, independence, and fairness which are obligations and an important basis for realizing the company's vision and mission. Preventing financing  fraud  and  optimizing  financial  statements  can  be  considered  as progress  that  reflects  the  morality  of  the  company.  Bank  Syariah  Indonesia  has implemented  and  managed  well.  The  prophet's  traits,  such  as  shiddiq  (honesty), amanah (trustworthiness), fathanah (intelligence), and tabligh (openness), are the underlying sharia foundation of this bank.
Keywords:  Bank  Syariah  Indonesia,  Good  Corporate  Governance,  Sharia GCG.

## A. Pendahuluan
Kemajaun  suatu  zaman  ditandai  dengan  berkembangnya  sektor  perbankan yang semakin pesat, hal itu menandakan bahwa persaingan antar bank akan semakin tinggi. Karena itu setiap bank harus bergerak secara dinamis untuk menjaga  efektivitas  dan efisiensinya.  Perbankan  harus mampu  mewujudkan lingkungan  hidup  organisasi  yang  baik,  satu  di  antara  yang  bisa  dijadikan tolak  ukur  ialah  pelaksanaan Good  Corporate  Governance .  Lingkungan organisasi  yang  baik  hendak  menyajikan  kepuasan  maksimal  untuk  para nasabahnya. 1
Bank  syariah  ialah  bank  yang  beroperasi  selaras  pada  berbagai  ketentuan syariah  Islam,  terkhusus  yang  berkaitan  dengan  tata  cara  bermuamalah mengacu keteladanan Rasulullah, antara lain kegiatan investasi yang berbasis bagi  hasil  dan  pembiayaan  perdagangan  yang  berorientasi  pada  bisnis. Kegiatan  bank  syariah  jauh  dari  praktik-praktik  yang  berpotensi mengandung  riba.  Bank  juga  dianggap  sebagai agent  of  trust karena  bank beroperasi  atas  dasar  kepercayaan,  baik  dari  masyarakat  kepada  bank maupun  sebaliknya.  Tanpa  adanya  keyakinan  ini,  perbankan  tidak  bisa mempunyai  fungsi  sebagaimana  mestinya.  Guna  menjaga  kepercayaan masyarakat,  bank  wajib  terus  berinovasi  dan  meningkatkan  kinerja,  yang tercermin dari penerapan Good Corporate Governanace . 2
Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesian  (FCGI)  mendefinisikan GCG  sebagai  suatu  rangkaian  prinsip  dan  praktik  yang  diterapkan  oleh perusahaan untuk memastikan bahwa mereka dikelola dengan cara yang etis, transparan,  dan  efisien,  sambil  memperhatikan  kepentingan  semua stakeholders .
Good  Corporate  Governanace merupakan  suatu  hal  utama  dalam meningkatkan  ekonomi  yang  efisien  dengan  cara  kolerasi  pada  manajemen perusahaan,  pemegang  saham,  dewan  redaksi,  serta  pemangku  kepentingan yang  lain. 3 GCG  menyajikan  kerangka  kerja  guna  menetapkan  target perusahaan serta berperan dalam mengawasi kinerja perusahaan.
Good  Corporate  Governanace yakni  serangkaian  struktur  dan  proses  yang mempunyai fungsi untuk mengelola usaha serta tanggung jawab perusahaan yang  mempunyai  tujuan  untuk  menaikkan  nilai  perusahaan  pada  interval panjang  serta  senantiasa  memperhatikan  kepentingan  para  pemangku kepentingan . Penerapan  prinsip-prinsip  GCG  di  sektor  perbankan  penting untuk  meningkatkan corporate  value ,  melindungi  kepentingan  para stakeholder ,  serta  menjaga  agar  bank  tetap  menjadi  lembaga  intermediasi yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Apabila perbankan beroperasi dengan
1 Ibnu  Trilaksono,  dkk,  "Pengaruh  Islamic  Corporate  Governance  Dan  Islamic  Social Reporting  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Bank  Syariah  Di  Indonesia", Bukhori:  Kajian  Ekonomi Dan Keuangan Islam Vol. 1, No. 1 (2021), h. 12.
2 Nurul  Laila  az  Zahro,  Nur  Ika  Mauliyah,  "Penerapan  Prinsip  Good  Corporate Goverance  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Lumajang", Jurnal  Ekonomi  Bisnis,  Manajemen  dan Akuntansi Vol. 1, No. 1 (2022), h. 11.
3 Endang  Siti  Arbaina,  "Penerapan  Good  Corporate  Goverance  Pada  Perbankan  di Indonesia", Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya , (2022), h. 2.
optimal,  maka  kondisi  itu  akan  menyumbang  dampak  positif  pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. 4
Menerapkan  prinsip-prinsip  GCG  merupakan  hal  yang  sangat  penting  di industri  perbankan.  Kompleksitas  situasi  eksternal  dan  internal  perbankan memperlihatkan  terkait  praktik  GCG  semakin  dibutuhkan  di  sektor  ini. Penerapan  prinsip-prinsip  GCG  tidak  hanya  mempunyai  tujuan  dalam meningkatkan  dayasaing  bank,  tetapi  untuk  memberi  nasabah  perlindungan yang. 5
Bank  merupakan  lembaga  yang  berorientasi  pada  keuntungan  yang mempunyai  fungsi  menjadi financial  intermediary (perantara  keuangan) dengan  mengalirkan  dana  yang  dipunyai  oleh  pihak  yang  mempunyai  dana berlebih  pada  pihak  yang  perlu  dana  pada  interval  waktu  spesifik.  Untuk memastikan  tugas  utama  bank  terlaksana  secara  optimal,  maka  bank  harus mengimplementasika  lima  prinsip  dasar  GCG  di  dalam  kegiatan operasionalnya.  Aspek-aspek  tersebut  ialah: transparancy ,  yakni  transparan atau  terbuka  dalam  mengambil  keputusan  serta  penyampaian  informasi material yang relevan bagi perusahaan. Accountability , mengacu pada sistem dan  struktur  serta  tanggung  jawab  manajemen  perusahaan  yang  menjamin pengelolaan  manajemen  perusahaan  berjalan  efisien. Responsibility ,  yakni kesesuian  pengelolaan  perusahaan  pada  beragam  prinsip  bisnis  yang  sehat serta  aturan  hukum  yang  ada. Independency ,  yakni  pengelolaan  perusahaan yang  diselenggarakan  secara  professional  mengacu  pada  peraturan perundang-undangan tanpa benturan kepentingan serta tanpa adanya tekanan dari manajemen yang berterkaitan pada peraturan perundang-undangan serta beragam  prinsipbisnis  secara  sehat. Fairness (kewajaran),  yakni  kesetaraan serta  keadilan  di  dalam  mewujudkan  hak-hak stakeholders berlandaskan perjanjian serta ketentuan yang berlaku. 6
Di  samping  menerapkan  lima  aspek  dasar  GCG,  industri  perbankan memerlukan  tiga  pilar  yang  berkaitan  untuk  menjaga  keberlangsungan perusahaan. Pertama ,  negara,  melalui  komponen-komponennya,  membuat peraturan  perundang-undangan  yang  mendukung  terciptanya  lingkungan bisnis  yang  kondusif,  efisien  serta  transparan. Kedua ,  dunia  bisnis  sebagai pelaku  pasar  harus  menerapkan  GCG  sebagai  dasar  dalam  menjalan  bisnis. Ketiga ,  masyarakat  selaku  pengguna  jasa  dan  produk  bank  turut  berperan penting dalam mendukung keberlangsungan perusahaan dengan berpartisipasi  secara  aktif  dan  cermat  dalam  memanfaatkan  layanan  yang ditawarkan.
Dalam  prakteknya,  bank  sering  menghadapi  berbagai  masalah  seperti keluhan  nasabah,  berselisih  dengan  nasabah,  serta  pembiayaan  macet. Keadaan  tersebut  bisa  merusak  citra  bank  di  mata  masyarakat,  yang
4 Isniar  Budiarti,  “Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Corporate  Governance  (GCG)  Pada Dunia Perbankan”, Majalah Ilmiah UNIKOM Vol. 8, No. 2, (2011), h. 264.
5 Sri  Astutik,  Trisadini  P.  Usanti,  " Aspek  Hukum  Perlindungan  Bagi  Nasabah  Bank Syariah" (Unitomo Press, 2020), h. 56.
6 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 terkait “Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum”.
menyumbang  dampak  pada  penurunan  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap bank. 7
Dalam  rangka  memperbaiki  atau  menjaga  keyakinan  publik  terhadap perbankan  syariah,  satu  di  antara  cara  yang  bisa  dilakukan  yakni  dengan menerapkan  GCG  untuk  menjamin  tata  kelola  sistem  perbankan  yang  baik sertamampu  menyediakan  layanan  yang  bisa  memuaskan  nasabah  dan menjalankan  etika  dan  perilaku  kerja  yang  amanah.  Dengan  adanya penerapan GCG oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI),  tentunya hendak menciptakan suasana bisnis yang sehat, kondusif, efisiensi dan transparansi. 8
Mengacu pasal 1 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 terkait Pelaksanaan  GCG  bagi  Bank  Umum,  GCG  dimaksudkan  sebagai  suatu tatakelola bank yang menerapkan beragam prinsip transparancy , accountability , responsibility , independency ,  dan fairness .  Bank  Indonesia juga  mengeluarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009 terkait Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Syariah. Peraturan ini mempunyai tujuan untuk mendorong praktik perbankan syariah yang  kuat  serta  sehat  secara  finansial  dengan  selalu  berpedoman  pada beragam  prinsipGCG  seperti transparancy , accountability , responsibility , independency , fairness , dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. 9
Menerapkan  prinsip Good  Corporate  Governance ialah  suatu  kewajiban  di sektor perbankan karena bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang sangat penting bagi kelangsungan ekonomi dan perkembangan negara.
Maka  dari  itu,  bank  harus  menjaga  aset  utamanya  yaitu  kepercayaan masyarakat  dengan  baik.  Adapun  cara  untuk  mempertahankan  kepercayaan masyarakat  tersebut  ialah  secara  konsisten  menerapkan  beragam  prinsip GCG,  yakni  akuntabilitas,  independensi,  responsibilitas,  transparansi  serta kewajaran. 10
Nurul  dan  Nur  melakukan  penelitian  terkait  penerapan  good  corporate governance BSI KCP Lumajang. Memperlihatkan hasil terkait Bank Syariah Indonesia  KCP  Lumajang  sudah  menerapkan  prinsip Good  Corporate Governance searah  pada  peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  No.  4/8/PBI/2006 serta Kepatuhan Syariah mengacu pada peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009.  Namun  demikian,  ada  beberapa  kendala  dalam  penerapan beragam  prinsiptersebut.  Kendala  internal  yang  dihadapi  ialah  kurangnya pemahaman  beragam  prinsip  GCG  oleh  para  karyawan,  sehingga  bisa menghambat  efektivitas  penerapan  beragam  prinsiptersebut.  Kendala eksternal  yang  dihadapi  ialah  kurangnya  dukungan  dari  lingkungan masyarakat  yang  bisa  mempengaruhi  ekspansi  pembiayaan  dan  operasional
7 M.  Shamsuddin.  Saifullah,  "Risk  in  Islamic  Banking  and  Corporate  Governance", Pacific Basin Finance Journal 47 , (2018), h. 130.
8 Abdul Haris Romdhoni, "Good Corporate Goverance (GCG) dalam Perbankan Syariah Indonesia, Jurnal Akuntansi dan Pajak" , Vol. 16, No. 1 (2015), h. 125.
9 Nurul  Laila  az  Zahro,  Nur  Ika  Mauliyah,  "Penerapan  Prinsip  Good  Corporate Goverance  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Lumajang", Jurnal  Ekonomi  Bisnis,  Manajemen  dan Akuntansi Vol. 1, No. 1 (2022), h. 13.
10 Muhammad  Ghafur  W,  “Potret  Perbankan  Syariah  Indonesia  Terkini  (Kajian  Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)”, (Yogyakarta : Biruni Press, 2007), h. 135.
bank.  Untuk  mengatasi  kendala  tersebut,  bank  bisa  memberikan  pelatihan tambahan  kepada  karyawan  mengenai  beragam  prinsipGCG  dan  bekerja sama  dengan  masyarakat  untuk  meningkatkan  dukungan  terhadap  kegiatan perbankan syariah. 11
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, Aldi, Iftasya dan Syofiah yang  mengkaji  terkait  penerapan  prinsip sharia good  governance di perbankan  syariah.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  terkait  bank-bank syariah  umumnya  sudah  menerapkan  beragam  prinsipGCG  seperti akuntabilitas,  transparansi,  keadilan,  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  Sharia secara  efektif.  Namun,  penelitian  ini  mengidentifikasi  area  yang  perlu ditingkatkan, terutama dalam penerapan komprehensif beragam prinsipSharia dan manajemen risiko yang lebih efektif. Kejadian keterlibatan pribadi  dalam  lembaga  keuangan  syariah  memperlihatkan  perlunya peningkatan  ketaatan  terhadap  beragam  prinsipini  untuk  menjaga  etika  dan keberlanjutan. 12 Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai  “Analisis  Penerapan Good  Corporate  Governance  Perspective Sharia Pada Bank Syariah Indonesia”.
B. Metode Penelitian
Penelitian ini memakai pendekatan kajian pustaka ( library research ) dengan motode deskriptif, yakni penelitian yang mempelajari dengan intensif terkait referensi  seperti  jurnal,  buku,  artikel  serta  sumber  kepustakaan  yang  lain yang  terkait  dengan  pembahasan.  Data  sekunder  diperoleh  dari  berbagai jurnal ilmiah dan artikel yang relavan, yang berfokus pada penerapan Good Corporate  Governance  Sharia pada  Bank  Syariah  Indonesia.  Metode  ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi literatur yang ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memperoleh wawasan  terkait tren dan temuan terbaru dalam prinsip Good Corporate Governance .
C. Hasil dan Pembahasan Bank  Syariah  Indonesia  dalam  kesehariannya  berusaha  untuk  selalu menerapkan  prinsip Good  Corporate  Governance yang  selaras  dengan semua peraturan yang ada, termasuk peraturan undang-undang, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia, maupun syraiat Islam. Penerapan GCG membantu  menyelaraskan  visi  bank  dengan  target  para stakeholders , menciptakan  suasana  bisnis  yang  kondusif,  serta  memungkinkan  BSI  untuk mencapai  tujuan  yang  sudah  ditetapkan.  Oleh  karenanya,  penerapn  GCG dilakukan dengan arahan, perencanaan yang baik, konsisten, dan melibatkan seluruh  elemen  perusahaan.  Selain  itu,  keputusan-keputusan  yang  diambil harus  seimbang  dan  selaras  pada  beragam  prinsipGCG  untuk  menjamin kesinambungan dan keberhasilan usaha bank.
Bank Indonesia (BI), mengartikan GCG sebagai suatu tata kelola yang baik
11 Nurul Laila az Zahro, Nur Ika Mauliyah, Penerapan Prinsip Good Corporate Goverance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang, Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 1, No. 1 (2022), h. 14.
12 Muhammad  Iqbal  et  al.,  Analisis  Penerapan  Dan  Implementasi  Prinsip-Prinsip  Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 2, No. 1, (2024), h. 333.
yang  diterapkan  oleh  lembaga  keuangan,  termasuk  perbankan,  untuk memastikan  bahwa  bisnis  mereka  dijalankan  secara  efisien,  transparan,  dan bertanggung  jawab,  serta  sesuai  dengan  regulasi  yang  berlaku.  Ini  juga mencakup  penerapan  praktik  bisnis  yang  etis  dan  manajemen  risiko  yang efektif.
Good  Corporate  Governanace menurut  Indonesian  Institute  for  Corporate Governance  (IICG)  menyatakan  bahwa  GCG  adalah  suatu  sistem  yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara  kekuatan  dan  pengawasan  terhadap  perusahaan  dengan  tujuan  untuk memberikan  nilai  jangka  panjang  bagi  semua stakeholders ,  termasuk pemegang  saham,  manajemen,  karyawan,  pelanggan,  pemasok,  pemerintah, dan masyarakat.
Berikut  beberapa  peraturan  yang  menjadi  landasan  hukum  penerapan  GCG pada  perbankan  syariah,  yakni Pertama, Peraturan  Bank  Indonesia  No. 11/33/PBI/2009 terkait Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah. Kedua, Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  No.17/POJK/2023  tentang  Penerapan  Tata  Kelola  bagi  Bank Umum. Ketiga, Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.12/13/DPbS  terkait Pelaksanaan Good  Corporate  Governance bagi  Bank  Umum  Syariah  dan Unit  Usaha  Syariah. Keempat, Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ysng memberikan pedoman untuk memastikan terkait operasi perbankan syariah tetap selaras dengan prinsip syariah.
1. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Ada 5 prinsip dasar yang harus diterapkan pada GCG, yakni:
a. Keterbukaan (Transparancy) 1) Menyebarkan  informasi  dengan  tepat  waktu,  jelas,  akurat  serta bisa  dievaluasi  serta  mudah  diakses  para  pemangku kepentingan. 2) Mempunyai  strategi  perusahaan  yang  terdokumentasi  dan mengkomunikasikannya  kepada  para  pemangku  kepentingan ( stakeholders )  yang  berhak  menerima  informasi  terkait  strategi tersebut. 3) Menerapkan  pilar  transparansi  dengan  tetap  memperhatikan rinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku  dan  menjaga  privasi  posisi jabatan. Dalam  penerapannya,  bank  syariah  wajib  memberikan  informasi penting dan relevan yang bisa diakses serta dipahami dengan mudah oleh  para stakeholders .  Bank  syariah  harus  aktif  dalam mengkomunikasikan  bukan  hanya  informasi  yang  disyaratkan  oleh hukum,  tetapi  juga  informasi  signifikan  yang  bisa  menyumbang pengaruh  keputusan  yang  diambil  pemegang  saham,  kreditur,  serta sejumlah pihak lain yang terkait. Lewat melakukan ini, bank syariah bisa membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan para pemangku  kepentingan  serta  memastikan  keberlanjutan  dan
integritas operasional bank. 13
Mengacu  data  yang  didapat,  prinsip  transparansi    pada  BSI  telah diterapkan  dengan  baik,  hal  tersebut  dilihat  pada  pemberian informasi  kepada  para stakeholders ,  nasabah  dan  pihak  yang  lain. Mereka menyediakan laporan keuangan secara rinci dan jelas, serta memberikan  informasi  terkait  produk  dan  layanan  mereka  secara transparan.
b. Akuntabilitas (Accountability)
1) Tujuan strategi bisnis bank bisa dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders ,  memsatikan  bahwa  bank  beroperasi  dengan integritas dan terbuka. 2) Tanggungjawab  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS),  Direksi, jajaran  yang  lain,  harus  searah  dengan  visi,  misi,  nilai-nilai, tujuan, serta strategi perusahaan. 3) Anggota Dewan Pengawas harus mempunyai kompentensi yang dibutuhkan  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenangnya  dalam melaksanakan penerapan GCG.
4) Sistem Check  and  balance diterapkan  pada  kegiatan  industri integritas serta efisiensi operasional. 5) Kinerja  perusahaan  harus  didasarkan  pada  standar  yang  telah disetujui,  selaras  dengan  nilai-nilai  perusahaan,  target  serta strategi  bisnis.  Sistem  penghargaan  dan  hukuman  juga  harus diterapkan  untuk  mendorong  perilaku  yang  sesuai  dengan  nilai dan tujuan perusahaan. Dalam penerapannya, bank syariah sebagai lembaga dan pemegang otoritas  harus  mampu  mempertangungjawabkan  kinerjanya  secara transparansi  dan  akuntabel.  Kondisi  itu  memerlukan  pengelolaan bank syariah yang  baik, profesional dan berkesinambungan dengan tetap  memerhatikan  kepentingan  pemegang  saham,  nasabah  serta pemangku kepentingan yang lain. 14 Bank syariah harus memastikan terkait kinerja dan operasi mereka bisa diaudit dan dievaluasi secara terbuka, serta siap untuk menjelaskan dan menjustifikasi keputusan dan  tindakan  mereka.  Kondisi  itu  membantu  menjaga  kepercayaan publik  sekaligus  memastikan  operasional  bank  selaras  pada  nilai- nilai sharia dan standar industri yang tinggi. Pada  prinsip  ini,  hasil  data  memperlihatkan  terkait  BSI  berupaya menjaga akuntabilitas dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab  organ  bank  sehingga  pengelolaanya  berjalan  secara efektif.  Mereka  mamastikan  pengelolaan  berjalan  mengacu  pada peraturan perundang-undangan yang ada.
c. Pertanggungjawaban (Responsibility)
1) Bank  menjalankan  aturan  perbankan  yang  berlaku  secara cermat.
13 Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  “Pedoman  Umum  Good  Corporate Governance Indonesia”, (Jakarta: KNKG), 2006, h. 5.
14 Ibid ., h. 7.
2) Menyajikan  laporan  tahunan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab pada  Bank  Umum,  kepada  dewan  pengawas  dan stakeholders yang terkait. Dalam  penerapannya,  Bank  syariah  berkewajiban  untuk  mentaati peraturan  perundangan  yang  berlaku  serta  peraturan  intern  bank dalam menjalankan  prinsip  responsibilitas.  Selain  itu,  bank  syariah harus    pula  melaksanakan  tanggungjawabnya  pada  masyarakat maupun  lingkungan. Prinsip ini  penting  untuk  menjaga keberlangsungan  usaha  pada  interval  panjang  serta  agar  diakui sebagai corporate  citizen yang  baik.  Bank  syariah  juga  wajib mematuhi  prinsip prudential dalam  operasionalnya.  Kondisi  itu termasuk  mengelola  risiko  dengan  bijak,  menjaga  stabilitas keuangan,  dan  memastikan  praktik  bisnis  yang  aman  dan  beretika. Dengan  cara  ini,  bank-bank  syariah  bisa  membangun  reputasi positif dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. 15
Pada  prinsip  ini,  hasil  data  memperlihatkan  terkait  BSI  mengelola operasionalnya dengan menekankan kesesuaian pada peraturan serta prinsip  pengelolaan  bank  yang  sehat,  yang  mencerminkan  prinsip pertanggungjawaban. d. Kemandirian (Independency) 1) Bank  syariah  harus  menghindari  praktik  monopoli  yang  tidak adil  bagi  para  stakeholders  dan  tidak  mudah  dipengaruhi  oleh kebutuhan sepihak. Bank harus mengelola kegiatan operasionalnya  tanpa  terlibat  dalam  konflik  kepentingan ( conflict of interest ) yang bisa merugikan pihak lain. 2) Bank  syariah  harus  bekerja  sesuai  dengan  tugas  serta  fungsi yang  sudah  ditetapkan  dengan  mengambil  kesimpulan  secara obyektif.  Bank  harus  bekerja  secara  independen  dan  tidak terpengaruh  oleh  tekanan  dari  pihak  manapun.  Hal  tersebut memastikan terkait keputusan dan tindakan yang diambil selalu didasarkan pada pertimbangan dan integritas profesional.
Dalam  menerapkan  prinsip  independensi,  perbankan  syariah hendaknya  dijalankan  secara  independent  sehingga  setiap  organ dalam  perusahaan,  termasuk  semua  lapisan  di  bawahannya,  untuk tidak  saling  mendominasi  serta  tidak  bisa  dipengaruhi  oleh  pihak manapun  yang  bisa  mengganggu  obyektivitas  dan  profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 16
Pada  prinsip  ini,  hasil  data  memperlihatkan  terkait  BSI  berusaha menjaga  kemandirian  dalam  pengambilan  keputusan  bisnisnya. Bank  juga  menerapkan  prinsip  profesionalisme  yang  mencakup kompetensi,  objektivitas,  dan  kebebasan  dari  pengaruh  ataupun tekanan  dari  pihak  manapun,  serta  komitmen  ynag  tinnggi  guna
15 Akhmad  Faozan,  “Implementasi  good  Corporate  Governance  dan  Peran  Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi Islam: La Riba Vol. Vii, No. 1, (2013), h. 7.
16 Akhmad  Faozan,  “Implementasi  Shariah  Governance  di  Bank  Syari’ah”, Jurnal  Ilmu Syari’ah dan Hukum: ASY-SYIR’AH Vol. 49, No. 1, (2014), h. 347.
mengembangkan bank syariah.
e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
1) Bank syariah harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan semua pihak  yang  berkepentingan  ( stakeholders )  dengan  menerapkan prinsip  kesataraan  dan  keadilan.  Sehingga  setiap  pihak  yang terkait bisa diperlakukan secara adil tanpa perlakuan khusus atau diskriminasi.
2) Menyediakan  peluang  bagi  tiap stakeholders untuk  turut memberikan  masukan  serta  mengeluarkan  pendapat  demi kepentingan bank. Kondisi itu bisa meningkatkan partisipasi dan keterlibatan  pemangku  kepentingan  dalam  proses  pengambilan keputusan. 3) Memberikan respon baik untuk mendorong terlaksananya tugas dan  tanggung  jawab,  termasuk  menyediakan  berbagai  sumber daya  memadai,  keahlian  yang  diperlukan,  serta  prosedur  yang efisien  agar  bisa  melaksanakan  tugas  secara  efektif  dan bertanggung jawab. Dalam  melaksanakan  prinsip  kewajaran,  Perbankan  syariah hendaknya  selalu  mempertimbangkan  kepentingan  pemegang saham, nasabah, maupun stakeholders searah pada prinsip keadilan dan  kesetaraan.  Sehingga  setiap  pengambilan  keputusan  dan tindakan  yang  dijalankan  oleh  bank  syariah  harus  mengedepankan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terkait. 17
Pada  prinsip  ini,  hasil  data  memperlihatkan  terkait  BSI  telah menjada  prinsip  kesetaraan  serta  keadilan  untuk  mencapai  hak-hak pemangku  kepentingan  mengacu  perjanjian  serta  perutaran  yang berlaku.
2. Prinsip Good Corporate Governance Perspective Sharia
Mengacu  penjelasan  prinsip  sebelumnya,  maka  di  dalam  pelaksanaan GCG  tersebut  sudah  selaras  dengan  prinsip  syariah  yang  dilaksanakan oleh Rasulullah  SAW dalam bermuamalah. Berikut prinsip yang harus diterapkan  dari  perspektif  syariah  dalam  mencontoh  perilaku  Nabi, antara lain: 18

## a. Shiddiq
Shidiq  yang  berrarti  benar  atau  jujur  bisa  diartikan  sebagai konsistensi  terhadap  apa  yang  dikatakan  atau  dilakukan  dengan tindakan  mengacu  kebenaran.  Mempunyai  sikap  jujur  ialah  kunci utama  kemajuan  seseorang  dalam  bermasyarakat.  Dengan menjunjung  tinggi  kebenaran,  seseorang  membangun  dasar kemaslahatan dalam hubungan muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi  dengan  orang  lain.  Kejujuran  merupakan  pondasi  penting
17 Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  “Pedoman  Umum  Good  Corporate Governance Indonesia”, (Jakarta: KNKG), 2006, h. 6.
18 Nabila  Khairina,  Nurul  Inayah,  “Implementasi  Good  Corporate  Governance  (GCG) Pada Bank Syariah”, Jurnal  Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan : JIMEK Vol. 3, No. 3, (2023), h. 190.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 62-78
dalam  membangun  kepercayaan  dan  keharmonisan  dalam bermuamalah.  Sesuai  dengan  surat  Al-Maidah  ayat  8  yang berbunyi:
ْمُكَّنَم ِرْجَي  َلَ َو ِِۖطْسِقْلاِب َءۤاَدَهُش ِ ه ِلِلّ َنْيِما َّوَق ا ْوُن ْوُك ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي ۗا ْوُلِدْعَت  َّلََا ىٰٰٓلَع  ٍم ْوَق ُنٰاَنَش ِا َّنِا َۗ هاللّ اوُقَّتا َو  ِۖى ٰوْقَّتلِل ُب َرْقَا  َوُه ۗا ْوُلِدْع َن ْوُلَمْعَت اَمِب  ٌۢ رْيِبَخ َ هاللّ ۝ Terjemahnya: “Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  penegak
(kebenaran)  karena  Allah  (dan)  saksi-saksi  (yang  bertindak) dengan  adil.  Janganlah  kebencianmu  terhadap  suatu  kaum mendorong  kamu  untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlakulah  adil  karena (adil)  itu  lebih  dekat  pada  takwa.  Bertakwalah  kepada  Allah.
Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma’idah: 8).
Dalam  pengelolaan  operasional  bank  syariah,  prinsip  ini menekankan  pentingnya  menyongsong  tinggi  nilai  kejujuran  dan menerapkan  cara-cara  yang  halal.  Bank  syariah  harus  memastikan terkait  semua  kegiatan  dan  transaksi  dilakukan  sesuai  dengan prinsip  syariah,  yaitu  tidak  memakai  cara-cara  yang  meragukan “subhat” ataupun dilarang “haram”. 19
Mengacu  data  yang  didapat,  BSI  secara  umum  dianggap  sudah menerapkan  prinsip  shiddiq  dengan  memberikan  informasi  yang jujur  dan  terbuka  kepada  nasabah.  Bank  berusaha  untuk memberikan  produk  dan  layanan  yang  searah  pada  prinsip  syariah dan menjaga integrasi dalam berbisnis. b. Tabligh
Prinsip  tabligh  atau  menyampaikan  berarti  berkomunikasi  dengan baik  dan  bijak,  serta  menyampaikan  informasi  yang  benar, mendalam,  dan  berbobot  dalam  setiap  laporan.  Dalam  konteks bisnis,  prinsip  tabligh  mencakup  praktik  penyampaian  informasi secara  jujur,  transparan,  serta  akurat  untuk  seluruh  pemangku kepentingan.
Kondisi itu selaras pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya menyampaikan  pesan  dengan  benar  dan  tidak  menambah  atau mengurangi informasi. Firman Allah SWT menjelaskan bagaimana manusia  harus  berkata-kata  sesuai  dengan  fakta  tanpa  menambah atau mengurangi informasi. Komunikasi yang benar dan bermanfaat merupakan  bagian  penting  dari  prinsip  tabligh.  dalam  firmannya
QS. Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi:
اَمَف ْلَعْفَت ْمَّل  ْنِا َو  َۗكِ ب َّر  ْنِم  َكْيَلِا َل ِزْنُا ٰٓاَم ْغِ لَب ُل ْوُس َّرلا اَهُّيَآٰٰي َكُم ِصْعَي ُ هاللّ َو ۗ هَتَلٰس ِر  َتْغَّلَب ۞ َنْي ِرِفٰكْلا َم ْوَقْلا ىِدْهَي  َلَ َ هاللّ َّنِا  ِۗساَّنلا َنِم ۝ ٦٧
Terjemahnya:
“ Wahai  Rasul,  sampaikanlah  apa  yang  diturunkan  Tuhanmu kepadamu.  Jika  engkau  tidak  melakukan  (apa  yang  diperintahkan
19 Joy  Jessica  Loranty,  dkk.  “Penerapan  Good  Corporate  Governance  (GCG)  Pada Perbankan Syariah”, Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Vol. 8, No. 1, (2017), h. 62.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 62-78
itu),  berarti  engkau  tidak  menyampaikan  risalah-Nya.  Allah menjaga  engkau  dari  (gangguan)  manusia.  Sesungguhnya  Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir .” (QS. Al-Ma’idah:
67)”. Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra’d ayat 40 yang berbunyi: ُباَس ِحْلا اَنْيَلَع َو ُغٰلَبْلا  َكْيَلَع اَمَّنِاَف ۝ ٤٠ ... Terjemahnya: “ ... Maka sesungguhnya tugasmu hanya bertabligh (menyampaikan),  dan  Kamilah  yang  memperhitungkan  (amal mereka) .” (QS. Ar-Ra’d: 40). Dalam  operasioanal  bisnis,  menerapkan  prinsip  ini  berarti memberikan  laporan  yang  jelas,  akurat  dan  lengkap  kepada  pihak yang  berkepentingan,  termasuk  pemegang  saham,  nasabah  serta stakeholders .  Kondisi  itu  membantu  membangun  kepercayaan  dan integritas  dalam  hubungan  bisnis.  Selain  itu,  segala  aktifitas operational  diselenggarakan  secara  berkelanjutan,  yang  berarti manfaat  produk  serta  jasa  perbankan  syariah  harus  disosialisasikan kepada masyarakat. Mengacu  data  yang  didapat,  BSI  berusaha  untuk  menyampaikan informasi  kepada  nasabah  secara  jelas  dan  transparan.  Komunikasi yang  baik  juga  meliputi  upaya  bank  dalam  memberikan  edukasi kepada nasabah terkait produk dan layanan keuangan syariah. c. Amanah
Al-Amanah  yang  berarti  kesetiaan,  ketulusan,  dan  kejujuran, merupakan kualitas pribadi dan sikap kesetiaan untuk melaksanakan tanggung  jawab  yang  dipercayakan  kepadanya,  baik  berbentuk benda,  harta,  rahasia,  maupun  tanggung  jawab  yang  lain.  Kondisi itu  mencerminkan  kepercayaan  ( tsiqah )  yang  diberikan  oleh  pihak lain kepada seseorang atau suatu lembaga.
Al-Qaradhawi  menekankan  bahwa  satu  di  antara  nilai  terpenting dalam  bisnis  yakni  al-amanah  atau  kejujuran.  Kejujuran  ialah puncak  moralitas iman  serta  atribut  terpenting  bagi  orang  beriman.
Tanpa  kejujuran,  kehidupan  beragama  tidak  akan  bertahan  serta kehidupan  di  dunia  tidak  akan  berjalan  dengan  baik.  Seseorang yang  jujur  secara  alamiah  ialah  seseorang  yang  bisa  dipercaya.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi: ْنَا  َنْيَبَاَف ِلاَب ِجْلا َو  ِض ْرَ ْلَا َو ِت ٰو ٰمَّسلا ىَلَع َةَناَمَ ْلَا اَنْض َرَع اَّنِا اَهَلَمَح َو اَهْنِم َنْقَفْشَا َو اَهَنْلِمْحَّي اًلَ ْوُهَج اًم ْوُلَظ َناَك  هَّنِا  ُۗناَسْنِ ْلَا ۝ ٧٢ Terjemahnya:
“Sesungguhnya  Kami  telah  menawarkan  amanat  kepada  langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat  itu  dan  mereka  khawatir  tidak  akan  melaksanakannya. Lalu,  dipikullah  amanat  itu  oleh  manusia.  Sesungguhnya  ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh” . (QS. Al-Ahzab: 72). Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu’minun ayat 8 yang berbunyi:
۝ اَن ْوُعا َر ْمِهِدْهَع َو ْمِهِتٰن ٰمَ ِلَ ْمُه َنْيِذَّلا َو Terjemahnya:
“ (Sungguh  beruntung  pula)  orang-orang  yang  memelihara  amanat dan janji mereka .” (QS. Al-Mu’minun: 8).
Prinsip  amanah  dalam  tata  kelola  manajemen  operasional  bank syariah  berarti  menjaga  integritas,  kejujuran,  dan  kehati-hatian dalam  mengelola  operasional  bank.  Dengan  memegang  teguh prinsip  amanah,  bank  syariah  bisa  membangun  hubungan kepercayaan yang kuat dengan nasabah dan pemangku kepentingan yang lain. Mengacu  data  yang  didapat,  BSI  menjaga  prinsip  amanah  dengan mengelola  dana  nasabah  secara  aman  dan  sesuai  dengan  prinsip syariah. Bank juga berupaya menjaga kepercayaan nasabah melalui praktik bisnis yang etis dan transparan.
d. Fathonah
Fathonah  yang  berarti  kecerdasan,  kecerdikan,  atau  akal  sehat, mencerminkan  sifat  seorang  pemimpin  yang  mengerti,  memahami,
dan  sangat  menghargai  tugas  dan  tanggung  jawab  yang diamanahkan kepadanya. Pemimpin yang mempunyai sifat fathonah mampu  berpikir  kreatif  dan  mempunyai  kemampuan  untuk menghasilkan  ide-ide  baru  yang  bermanfaat.  Kreativitas  dan kemampuan  untuk  menghasilkan  ide-ide  baru  muncul  dari seseorang  yang  mempunyai  rasa  ingin  tahu  yang  tinggi  dan  terus mempelajari  berbagai  pengetahuan  dan  informasi,  baik  yang berkaitan  dengan  pekerjaan  maupun  lingkungan  sekitarnya.  Sifat fathonah  memungkinkan  seorang  pemimpin  untuk  menghadapi tantangan  dengan  cara  yang  inovatif  dan  adaptif,  serta  mengambil keputusan yang bijak. Dalam  konteks  manajemen,  pemimpin  yang  fathonah  bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan organisasi dengan  menginspirasi  tim,  mendorong  inovasi,  dan  mengatasi masalah  dengan  cara-cara  yang  kreatif.  Sifat  ini  juga  membantu membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif bagi semua anggota tim. Sifat  fathonah,  atau  kecerdasan,  mempunyai  pengaruh  yang  sangat besar  terhadap  ekonomi  dan  kesuksesan  bisnis.  Dalam  konteks bisnis, sifat fathonah berarti bahwa perusahaan harus dikelola secara cerdas,  dengan  mengembangkan  seluruh  potensi  pikiran  untuk mencapai  tujuan  perusahaan.  Kondisi  itu  mencakup  kejujuran, integritas,  bisa  dipercaya,  dan  tanggung  jawab.  Perusahaan,  baik konvensional  maupun  syariah,  harus  cerdas  dan  cerdik  dalam mengelola bisnisnya agar lebih efektif dan efisien.
Berikut  beberapa  prinsip  yang  diterapkan  oleh  Bank  Syariah Indonesia yang telah selaras dengan prinsip GCG dalam perspektif syariah, antara lain:
1) Amanah,  yakni  menjunjung  tinggi  kepercayaan  yang  diberikan oleh  pihak  lain.  Seseorang  yang  mempunyai  akhlak  amanah akan  bersikap  profesional  dalam  menjalankan  tugasnya,  tidak melakukan  penipuan,  serta  selalu  menepati  janji  dan kesepakatan yang telah disepakati. 2) Kompeten  atau Mukhtash ,  yakni  mempunyai  keterampilan  dan pengetahuan  yang  baik  dalam  bekerja,  selalu  belajar  untuk mengembangkan  kemampuan  dan  meningkatkan  keahlian,  agar bisa  berkontribusi  dengan  baik  terhadap  pertumbuhan organisasi. 3) Harmonis,  yakni  mempunyai  kemampuan  berkomunikasi  yang baik,  memahami  dan  menghargai  perbedaan  pendapat  dan pandangan  orang  lain,  sehingga  tercipta  lingkungan  kerja  yang kondusif dan saling mendukung. 4) Loyal, yakni mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di  atas  kepentingan  pribadi.  Seseorang  yang  loyal  akan  bekerja untuk kebaikan organisasi dan masyarakat. 5) Terbuka  terhadap  perubahan  dan  senang  berinovasi.  Seseorang yang  adaptif  akan  terus  belajar  dan  bersemangat  untuk mengikuti  perkembangan  zaman,  sehingga  bisa  berkontribusi dengan cara yang relevan dan efektif. 6) Kolaboratif,  yakni  mampu  bekerja  sama  dengan  baik  dengan orang  lain,  baik  di  dalam  tim  maupun  dengan  pihak  eksternal, untuk  mencapai  tujuan  bersama  serta  meningkatkan  efisiensi dan produktivitas. Ada  perbedaan  yang  mencolok  antara  penerapan  GCG  pada  bank konvensional  serta  bank  syariah.  Hal  yang  menonjol  dalam perbedaan tersebut ialah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah. DPS bertanggung jawab atas semua produk serta jasa yang ditawarkan oleh bank syariah mengacu pada pedoman syariah. DPS  mengawasi  setiap  proses  pengembangan  produk  baru  pada bank  syariah,  memastikan  terkait  produk  tersebut  dirancang  sesuai dengan  nilai-nilai  syariah,  mengusulkan  pengajuan  fatwa  kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) jika diperlukan,  agar meraih  panduan  penerapan  syariah,  dan  DPS  juga melakukan audit secara berkala terhadap aspek syariah dalam proses layanan  bank  syariah,  untuk  memastikan  terkait  tiap  kegiatan operasional  bank  sudah  mengacu  pada  beragam  prinsipsyariah. Sehingga  poin  penting  dari  tugas  DPS  yakni  mengawasi keberlangsungan  produk-produk  pelayanan  bank  syariah  sesuai dengan ketetapan DSN MUI. 20
Mengingat bahwa bank merupakan organisasi financial, maka untuk tetap  menjaga  keberlangsungan  perbankan  agar  tetap  sehat  perlu
20 E.  Safira,  O.  Supranto,  "Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Dalam  Pemenuhan  Prinsip Syariah  Dalam  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  Pada  Perbankan  Syariah", Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 2, (2017), h. 78.
adanya  pencegahan  atas  kerugian  keuangan  ( fraud  financial ).  Satu di  antara  bentuk  pencegahan  tersebut  ialah  dengan  menerapkan prinsip  GCG  di  perbankan  syariah  guna  menciptakan  perbankan yang  berkembang  serta  sehat.  Penerapan Good  Corporate Governance yang  maksimal  berperan  penting  dalam  mencegah terjadinya praktik fraud financing di bank syariah, terutama dengan adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  berperan  untuk  mengawasi kepatuhan terhadap beragam prinsipsyariah. Dengan mengoptimalkan  peran  DPS  dan  menerapkan  GCG  secara menyeluruh, bank syariah bisa membangun sistem operasional yang kuat  dan  mempertahankan  reputasi  yang  baik.  Kondisi  itu berkontribusi  pada  pencegahan fraud  financing serta  memastikan terkait  bank  syariah  beroperasi  mengacu  pada  nilai-nilai  serta beragam prinsipsyariah. 21
3. Kekuatan Penerapan Good Corporate Governance di BSI
Berikut  ini  beberapa  kekuatan  dari  penerapan Good  Corporate Governance di  Bank  Syariah  Indonesia  berdasarakan  beragam prinsipGCG: a. Governance Structure
Bank  harus  mempunyai  struktur  organisasi  yang  jelas  dan terdefinisi  dengan  baik  sesuai  dengan  peran  dan  tanggungjawab yang  sudah  ditetapkan  ntuk  mendukung  penerapan  GCG  yang efektif.  Mengacu  data  yang  didapatkan,  BSI  secara  keseluruhan mempunyai  infrastruktur  dan  struktur  tatakelola  yang  baik,  serta konsisten  menggunakan  akidah  yang  berlaku  bisa  memastikan penerapan prinsip GCG dalam setiap pekerjaan. Dengan mengikuti akidah  yang  berlaku,  bank  bisa  menjalankan  operasionalnya mengacu  pedoman  yang  sudah  ditetapkan.  Sehingga  keputusan strategis  bisa  diambil  dengan  memperhatikan  aspek  kepatuhan terhadap beragam prinsipsyariah. 22

## b. Governance Process
Secara  garis  besar,  penerapan  GCG  pada  BSI  sudah  selaras  pada ketetapan  yang  memperlihatkan  pemenuhan  dan  pelaksanaan kewajiban  Bank  kepada  para  pemangku  kepentingan.  Transparansi dalam  pelaporan  kinerja,  kebijakan,  dan  risiko  ialah  kunci  dalam penerapan  GCG  Syariah.  Bank  telah  memberikan  informasi  yang jelas  serta  bisa  dimengerti  oleh  pemegang  saham,  nasabah,  serta berbagai  pihak  yang  berkepentingan  untuk  menjamin  akuntabilitas dan  kepercayaan.  Bank  juga  mempunyai  manajemen  resiko  yang memadai,  pengembangan  sumber  daya  manusia  memalui  berbagai
21 Fitra  Analia,  M.  Wahyuddin  Abdullah,  and  Saiful  Muchlis,  "Peran  Dewan  Pengawas Syariah  Dalam  Penerapan  Good  Corporate  Governance  Dalam  Pencegahan  Fraund  Financing  Di Bank Syariah", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 5, No. 3, (2023), h. 930.
22 Muhammad Iqbal  et  al.,  "Analisis  Penerapan  Dan  Implementasi  Prinsip-Prinsip  Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 2, No. 1, (2024), h. 334.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 62-78
macam  pelatihan  dan  penggunaan  teknologi  dalam  memperlancar proses transaksi perbankan. 23
c. Governance Outcome
Penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  pada  BSI  bisa  dilihat melalui  kinerja  keuangan  maupun  non-keuangan.  Penerapan  GCG menciptakan  keseimbagan  terhadap  tujuan  bank  dan  tujuan stakeholders .  Implementasi  GCG  menciptakan  lingkungan  kerja yang  baik  serta  efektif  sehingga  BSI  bisa  secara  terus  menerus mencapai  tujuannya.  Bank  Syariah  Indonesia  berkomitmen  untuk menerapkan  beragam  prinsip  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  baik secara berkelanjutan dengan berpedoman pada fatwa serta peraturan yang  berlaku  di  bidang  perbankan,  khususnya  dari  segi  syariah.
Penerapan  GCG  turut  menselaraskan  misi  bank  dengan  tujuan stakeholders,  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  kondusif  dan memudahkan BSI untuk mencapai misi bisnisnya secara konsisten. Karenanya,  pelaksanaan  GCG  harus  dilakukan  secara  terstruktur, terencana, berkelanjutan, serta melibatkan semua bagian perusahaan sesuai dengan ketentuan berlaku. 24

## D. Penutup
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Bank  Syariah  Indonesia  sudah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara  berkesinambungan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku. Penerapan GCG membantu menyelaraskan visi bank dengan target- target  dari  para stakeholders .  Kondisi  itu  menciptakan  lingkungan  bisnis yang kondusif dan memungkinkan Bank Syariah Indonesia untuk mencapai tujuan  bisnisnya.  Oleh  karena  itu,  penerapan  GCG  harus  dilakukan  secara terstruktur,  terencana,  konsisten,  serta  menyertakan  setiap  elemen perusahaan, mengacu pada peraturan yang berlaku. Bank Syariah Indonesia sudah  menerapkan  beragam  prinsip  GCG  yang  menjadi  kewajiban  dan landasan  penting  dalam  mewujudkan  visi  dan misi  perusahaan.  Pencegahan fraud  financing dan  optimalisasi  laporan  keuangan  memperlihatkan kemajuan yang merupakan cerminan moralitas perusahaan.
23 Ibid ., h. 334.
24 Mohamad.  Putri,  Anggi Safrina.  Chorella,  Manisha  Laisya.  Djasuli,  "Good  Corporate Governance  Dalam  Konteks  Syariah  Islam:  Studi  Kasus  Bank  Syariah  Indonesia", Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2, No. 3, (2022), h. 723.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Astutik,  S.,  &  Usanti,  T.  P.  (2020). Aspek  Hukum  Perlindungan  Bagi  Nasabah Bank Syariah . Unitomo Press. Bank  Indonesia.  (2006). Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  8/4/PBI/2006 terkait Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum . Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  (2006). Pedoman  Umum  Good Corporate Governance Indonesia . Jakarta: KNKG. W,  M.  G.  (2007). Potret  Perbankan  Syariah  Indonesia  Terkini  (Kajian  Kritis Perkembangan Perbankan Syariah) . Yogyakarta: Biruni Press.

## Jurnal
Analia,  F.,  Abdullah,  M.  W.,  &  Muchlis,  S.  (2023).  Peran  Dewan  Pengawas Syariah  Dalam  Penerapan  Good  Corporate  Governance  Dalam Pencegahan  Fraund  Financing  di  Bank  Syariah. El-Mal:  Jurnal  Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 5 (3).
Az  Zahro,  N.  L.,  &  Mauliyah,  N.  I.  (2022).  Penerapan  Prinsip  Good  Corporate Goverance  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Lumajang. Jurnal  Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi , 1 (1).
Budiarti,  I.  (2011).  Penerapan  Beragam  prinsipGood  Corporate  Governance (GCG) Pada Dunia Perbankan. Majalah Ilmiah UNIKOM , 8 ( 2). Faozan,  A.  (2013).  Implementasi  good  Corporate  Governance  dan  Peran  Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Islam: La Riba , 7 (1). Faozan,  A.  (2014).  Implementasi  Shariah  Governance  di  Bank  Syari’ah. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum: ASY-SYIR’AH , 49 (1).
Iqbal,  M.,  et  al.  (2024).  Analisis  Penerapan  Dan  Implementasi  Beragam prinsipGood Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam , 2 ( 1).
Khairina,  N.,  &  Inayah,  N.  (2023).  Implementasi  Good  Corporate  Governance (GCG)  Pada  Bank  Syariah. Jurnal  Ilmu  Manajemen,  Ekonomi  dan Kewirausahaan: JIMEK , 3 (3).
Loranty, J. J., et al. (2017). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Perbankan  Syariah. Implementasi  Good  Corporate  Governance  Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing , 8 (1). Putri,  M.,  Chorella,  A.  S.,  &  Laisya,  M.  (2022).  Good  Corporate  Governance Dalam  Konteks  Syariah  Islam:  Studi  Kasus  Bank  Syariah  Indonesia. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis , 2 (3).
Romdhoni,  A.  H.  (2015).  Good  Corporate  Governance  (GCG)  dalam  Perbankan Syariah Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Pajak , 16(1). Safira,  E.,  &  Supranto,  O.  (2017).  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Dalam Pemenuhan  Prinsip  Syariah  Dalam  Pelaksanaan  Good  Corporate Governance  Pada  Perbankan  Syariah. Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan Syariah, 2 (2).
Saifullah,  M.  S.  (2018).  Risk  in  Islamic  Banking  and  Corporate  Governance. Pacific Basin Finance Journal .
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 62-78
Trilaksono, I., et al. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia.
Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam , 1 (1).

## Skripsi
Arbaina, E. S. (2022). Penerapan Good Corporate Goverance Pada Perbankan di Indonesia, Skripsi  Sarjana,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri Surabaya .