Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 116-120| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2348.116-120

## PENGARUH SISTEM KARTEL TERHADAP STABILITAS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
I Putu Ari Santika Putra, Ni Luh Made Mahendra Wati, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Kartel merupakan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pesaingnya untuk mendapatkan keuntungan secara  berlebihan,  yang  tertuang  dalam  pasal  11  undang-undang  No.  5  tahun  1999  tentang  anti  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat  di  indonesia,  pengaruh  kartel  dalam  persaingan  usaha  dapat  menyebabkan persaingan  yang  tidak  sehat,  merusak  kestabilan  pasar,  dan  menutup  adanya  persaingan  dalam  suatu  pasar tertentu.  Tujuan  yang  dikemukan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bentuk-bentuk  kartel  yang biasanya  terjadi  dalam  membatasi  persaingan  usaha  tidak  sehat  di  Indonesia,  dan  untuk  mengetahui  faktor- faktor  yang  digunakan  oleh  KPPU  dalam  mengidentifikasi  indikator  awal  terjadinya  sistem  kartel.  Penelitian ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan  rasionalitas  yang  akan  mengkaji  mengenai  pengaruh  sistem kartel  terhadap  stabilitas  persaingan  usaha  di  indonesia  yang  terlihat  telah  mengalami  kekaburan  norma. Sumber  data  yang  digunakan  dalam  memecahkan  masalah  adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan. Literatur-literatur,  jurnal-jurnal  dan  berbagai  dokumen  yang  terkait.  Hasil  pembahasan  menunjukan  bahwa kartel  memiliki  beberapa  jenis  yaitu  kartel  daerah,  produksi,  harga,  kondisi,  pembagian laba,  pengaruh  sistem kartel dalam suatu persaingan usaha memiliki dampak negatif yang menyebabkan  terjadinya  persaingan  usaha tidak  sehat,  serta  merugikan  berbagai  pihak  mulai  dari  pelaku  usaha,  konsumen,  hingga  pemerintah. Kemudian,  dalam  mengidentifikasi  terjadinya  kartel  ada  beberapa  faktor  yang  di  gunakan  oleh  KPPU  yaitu faktor struktural yang terdiri atas tingkat konsentrasi pasar, jumlah perusahaan, ukuran perusahaan, homogenitas barang atau jasa, kontak multi pasar, persediaan serta kapasitas produksi, keterkaitan kepemilikan, kemudahaan dalam  memasuki  pangsa  pasar  tertentu,  karakter  permintaan.  Faktor  berikutnya  adalah  faktor  prilaku  yang  di bagi menjadi dua bagian yang di mulai dari tranparansi dan pertukaran informasi.
Kata kunci: Bisnis; Kartel; Persaingan;

## Abstract
A cartel is an agreement made by a business actor with its competitors to gain excessive profits, which is stated in article 11 of Law No. 5 of 1999 concerning anti-monopoly and unfair business competition in Indonesia, the influence  of  cartels  in  business  competition  can  cause  unfair  competition,  damage  market  stability,  and  shut down  competition  in  a  particular  market.  The  objectives  presented  in  this  study  are  to  determine  the  forms  of cartels that usually occur in limiting unfair business competition in Indonesia, and to determine the factors used by  KPPU  in  identifying  early  indicators  of  cartel  systems.  This  study  uses  a  normative  legal  method  with rationality  which  examines  the  influence  of  the  cartel  system  on  the  stability  of  business  competition  in Indonesia,  which  appears  to  have  experienced  norm  blur.  The  data  source  used  in  solving  problems  is  the statutory approach. Literatures, journals and various related documents. The results of the discussion show that cartels have several types, namely regional cartels, production, prices, conditions, profit sharing, the influence of  the  cartel  system  in  business  competition  which  has  a  negative  impact  which  causes  unfair  business competition,  as  well  as  harms  various  parties  ranging  from  business  actors,  consumers,  to  the  government. Then, in identifying the occurrence of cartels, there are several factors used by KPPU, namely structural factors consisting  of  the  level  of  market  concentration,  number of companies,  company  size,  homogeneity  of goods  or services,  multi-market  contacts,  supply  and  production  capacity,  ownership  linkages,  ease  of  entry.  specific market share, the character of demand. The next factor is the behavioral factor which is divided into two parts, starting from transparency and information exchange.
Keywords: Business; Cartel; Competition.

## I. PENDAHULUAN
Kartel  merupakan  perjanjian  atau  kesepakatan  yang  di  lakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan persainganya  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  secara  berlebihan.  Menurut  ketentuan pasal 11 undang-undang no. 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan dan persaingan usaha tidak sehat,  perjanjian  tersebut  di  buat  oleh  pelaku  usaha  dengan  pesaingnya  yang  bermaksud  untuk mempengaruhi harga dan mengatur produksi dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ada beberapa unsur yang harus di buktikan oleh komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU) Terkait dengan  pelanggaran  pasal  11  undang-undang  No.  5  tahun  1999  tentang  praktik  monopoli  dan pesaingan usaha tidak sehat. Pertama, keberadaan perjanjian yang di lakukan oleh para pelaku usaha tersebut berkolusi yang merupakan bukti utama atau direct evidence di mana para pelaku usaha saling berkoordinasi untuk mempengaruhi pemasaran barang atau jasa. Kedua, konspirasi antar pelaku usaha untuk mempengaruhi pemasaran barang atau jasa . Ketiga, pelaku usaha memanipulasi data keuangan, produksi, pemasaran suatu barang yang menjadikan suatu data fiktif agar dapat terhindar dari indikasi terjadinya  kartel  dalam  suatu  perusaaan  sehingga  pihak  berwenang  sulit  untuk  mengidentifikasinya ( Ibrahim, 2007 ).
Pada  kondisi  normal,  jika direct  evidence di  peroleh  maka  akan  tidak  sulit  untuk pembuktianya.  Akan  tetapi  menjadi  sulit  jika  tidak  di  temukan  perjanjian  ataupun  dokumen  yang menujukan  adanya  kesepakatan  yang  di  buat  oleh  para  pelaku  usaha,  yang  di  mana  kartel  dapat menimbulkan  dampak  berupa  terjadinya  praktik  monopoli  dan  tercerai  berainya  persaingan  usaha sehat.  Dampak  ini  dapat  merugikan  konsumen,  pemerintah,  serta  pelaku  usaha  itu  sendiri (Usman, 2004 ). Ada beberapa isu terkait kartel antara lain sulitnya pembuktian tentang adanya perjanjian kartel. Walaupun  perjanjian  kartel  sudah  disinyalir  keberadaanya  tetapi,  cukup  sulit  bagi  komisi  pengawas persaingan  usaha  (KPPU)  untuk  dapat  menemukan  alat  bukti  adanya  perjanjian  kartel  tersebut ( Antoni,  2019 ).  Hal  ini  di  karenakan  pada  perkembanganya  pelaku  usaha  dan  pesaingnya mengadakan  kesepakatan antara mereka (cartelist) secara tidak tertulis, sehingga KPPU mendapakan kendala dalam menemukan alat bukti yang telah dilakukannya perjanjian.
Isu  lain  adalah  penilainya  terhadap  kartel  tidak  semudah  kata-kata  yang  tertuang  dalam ketentuan  hukum  yang  mengaturnya.  Dalam  praktiknya,  fakta yang secara normatif yuridis sudah termasuk  katagori  kartel  seringkali  secara  praktis  ekonomis  belum  merupakan  kartel  begitupun sebaliknya,  prilaku  yang  terkesan  legal  menurut  hukum (de  jure), ternyata  secara  fakta (de  facto) sudah  merupakan  prilaku  kartel  ( Fitriyah  &  Sulistiyono,  2018 ).  Fenomena  di  atas  memerlukan pembahasan  lebih  lanjut,  terutama  terkait  pembuktian  unsur-unsur  kartel  dalam  rangka  penegakan hukum kartel penilaian terhadap eksistensi kartel dalam praktiknya, sekaligus dampak  kartel tehadap persaingan usaha di Indonesia ( A, 2012 ; Anggraini, 2013 ).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk-bentuk kartel  yang  biasanya  terjadi  dalam  membatasi persaingan usaha tidak sehat di Indonesia serta untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  di  gunakan  oleh  KPPU  dalam  mengidentifikasi  indikator  awal terjadinya sistem kartel.

## II. METODE PENELITIAN
Adapun  tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  dengan melakukan  pendekatan  perundang-undangan  yang  meliputi  hukum  positif  seperti  perundangan- undangan  yang  berkaitan  dengan  pengaruh  sistem  kartel  tehadap  stabilitas  persaingan  usaha  di Indonesia ( Utari et al., 2017 ), yang mana memiliki kekaburan norma dalam pasal 11 undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam praktik penilaian serta  pembuktian  kartel  yang  secara  fakta  normatif  yuridis  merupakan  kartel  namun  secara  ekonomi belum  merupakan  kartel  begitu  pun  sebaliknya.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  yaitu  bahan hukum primer yang artinya bahan hukum yang berpusat pada peraturan UU yang berlaku di Indonesia, dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  pengkajian  kepustakaan.  Bahan hukum  yang  telah  dikumpulkan  selanjutnya  diolah  menggunakan  metode  deduktif  induktif  atau sebaliknya, untuk memperoleh bahan hukum yang berkualitas sesuai dengan pokok   masalah   yang dibahas  dan  akhirnya  berdasarkan  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  pengumpulan  maupun pengelolaan-pengelolaan tersebut di atas lalu disajikan dalam bentuk jurnal secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Bentuk-Bentuk Kartel yang Terjadi dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia
Dalam  persaingan  usaha  di  indonesia  terdapat  tindakan-tindakan  ilegal  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  untuk  mendapakan  keuntungan  berlebih  dalam  melakukan  bisnis/usaha  yang  di  lakukan  oleh pelaku  usaha,  yang  di  mana  memiliki  dampak  negatif  bagi  konsumen  yaitu  salah  satunya  praktik monopoli  dalam  mejalankan  suatu  bisnis/  usaha  dalam  persaingan  usaha  di  mana  praktik  monopoli bersifat  menekan  suatu  persaingan  dan  meningkatkan  keuntungan  bagi  pelaku  usaha.  Maka  dalam praktik  monopoli  tersebut  memiliki  bentuk-bentuk  serta  dampak  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi konsumen,  produsen,  serta  pemerintah,  dalam  kasusnya  praktik  monopoli  sulit  untuk  di  ungkap  di karenakan  sulitnya  mendapatkan  bukti-bukti  dan  keterangan  dari  berbagai  sumber  yang  dapat mempermudah  menganalisa  terjadinya  praktik  monopoli,  dalam  hal  ini  praktik  monopoli  dapat mempengaruhi suatu perekonomian dalam suatu Negara ( Usman, 2004 ).
Dalam perjanjian kartel terdapat kegiatan yang di sepakati oleh angota cartelist yang mengatur perdagang  bisnis  dan  wilayah  pemasaran,  setiap  pelaku  usaha  yang  bersama  melakukan  prilaku kartel memiliki jenis dari kartel yang  di sepakati bersama. Setiap kesepakatan yang digunakan tentu berpengaruh  pada  perekonomian  serta  pangsa  pasar  yang  di  miliki  pelaku  usaha  yaitu  dalam kesepakatan kartel sebagai berikut:
1. Kartel daerah cakupan prilaku kartel ini mengenai wilayah pemasaran dalam daerah tertentu, yang mempunyai pangsa pasar tersendiri oleh pelaku usaha yang melakukan perjanjian kartel agar tidak masuknya pesaing baru ke wilayah yang di sepakati oleh para anggota kartel.
2. Kartel  produksi  merupakan  kartel  yang  memalui  kesepakatan  dari  pelaku  usaha  yang melakukan  perjanjian  kartel  dengan  mengatur  kuota  produksi  serta  pengaturan  output  ke pemasaran  agar  mempunyai  dampak  ke  harga  suatu  barang  atau  jasa  yang  di  tawarkan  ke konsumen.
3. Kartel harga merupakan kartel yang melalui pengamatan pangsa pasar yang terus meningkat sehingga  dengan  dilakukan  penetapan  harga (price  fixing) yang  sudah  di  sepakati  oleh anggota  kartel.  Untuk  meniadakan  persaingan  dalam  pangsa  pasar  suatu  barang  atau  jasa tertentu.
4. Kartel  kondisi  merupakan  kartel  dalam  suatu  kondisi  tertentu  misalnya  melakukan administrasi, kredit, atau promo yang di di tetapkan secara bersama-sama anggota kartel agar terhindar dari persaingan atau meniadakan persaingan yang menjadi kerugian bagi konsumen dikarenakan tidak adanya harga serta persaingan yang kompetif.
5. Kartel  pembagian  laba  merupakan  pembagian  keuntungan  bagi  anggota  kartel  dalam menjalankan kesepakan serta aturan yang di sepakati bersama. serta sebagai kompensasi yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas kepada anggo kartel yang menyetujui perjanjian.
Dalam  praktiknya  kartel  tidak  saja  di  lakukan  dengan  satu  jenis  kartel,  namun  bisa  saja  di lakukan dengan ke 5 jenis kartel. Yang tidak lain bertujuan memperkecil persaingan serta pengwasaan pangsa pasar barang atau jasa tertentu. Sehingga penimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di indonesia yang dimana mempunyai pangsa pasar yang cukup besar ( Nugroho, 2004 ).
2. Faktor-Faktor yang Digunakan oleh KPPU dalam Mengidentifikasi Indikator Awal Terjadinya Sistem Kartel
Dalam  mengidikasikan  pelaku  usaha  melakukan  prilaku  kartel  maka  di  perlukannya peranan  dari KPPU (Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha)  dalam  menegakan  hukum  persaingan  di  indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengawasi setiap kondisi persaingan serta tindakan yang di larang dalam  pasal  4  sampai  18  Undang-  Undang  no.  5  tahun  1999  tentang  anti  monopoli  dan  persaingan usaha  tidak  sehat  di  Indonesia.  Mengidentifikasikan  prilaku  kartel  dalam  suatu persaingan  memiliki indikator  awal  dalam  menentukan  suatu  pelaku  usaha  melakukan  perjanjian  kerja  sama  antara pesainganya  dengan  produk  yang  sejenis  yang  memiki  tujuan  ingin  mengatur  harga,  peningkatan harga,  pengwasaan  pasar  tertentu,  menghambat  pesaing  baru  untuk  masuk  dalam  pangsa  pasar. Kebanyakan  otoritas  persaingan usaha  dalam  berbagai  negara  sangat  berhati  hati  dalam menentukan  suatu  indikasi  terjadinya  kartel  dalam  suatu  persaingan  dalam  melakukan  pembuktian prilaku  kartel  yang  mana  perbedaanya  yang  sangat  tipis  dalam  persaingan  usaha  yang  sehat berlangsung  seperti  harga  yang  paralel (price  pararellelism) sering  di  anggap  tindakan  yang  di lakukan  secara  bersama  sama  secara  kolusif  untuk  menentukan  suatu  harga (fixing  price) oleh  para
anggota  kartel  (Risnain,  2015).  Banyaknya  penyebab  terjadinya  suatu paralelism yang  dimana persaingan dalam pasar kompetitif, maka faktor yang menjadi  indikator  awal  terjadinya  sistem  kartel dalam  suatu  persaingan  tidak  sehat  di  Indonesia.  Menurut  KPPU  (Komisi  Pengawasan  Persaingan Usaha) faktor strukturnal dan faktor prilaku yaitu sebagai berikut:
1. Faktor struktural
a. Tingkat konsentrasi suatu pangsa pasar terpusat dalam beberapa pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dalam suatu pangsa pasar tertentu.
b. Jumlah  perusaha  yang  bersaing  dalam  suatu  pangsa  pasar  tertentu  memiliki  jumlah  yang tidaklah  lumayan  banyak  namun  dalam  masuknya  pesaing  baru  sulit  masuk  dalam  pangsa pasar tertentu.
c. Ukuran perusahaan, apakah nilai suatu perusahaan memliki investasi yang besar dan memiliki pengaruh dalam suatu pangsa pasar tertentu.
d. Homogenitas  barang  atau  jasa.  Barang  atau  jasa  yang  memiliki  sifat  yang  sama  serta kegunaan yang sama.
e. Kontak  multi  pasar.  Memiliki  jaringan  pasar  yang  cukup  luas  dari  pengaturan  pasar  dari masing-masing pelaku usaha.
f. Persediaan  serta  kapasitas  produksi.  Mengatur  persediaan  barang  atau  jasa  serta  output pemasaran yang dapat membuat kelangkaan.
g. Keterkaitan kepemilikan. Memiliki keterkaitan dalam pengwasaan pangsa pasar  secara bersama-sama oleh pelaku usaha yang melakukan perjanjian kartel.
h. Kemudahaan  dalam  memasuki  pangsa  pasar  tertentu.  Kemudahan  bagi  anggota  kartel (cartelist) dalam  pengwasaan  pangsa  pasar  karena  pengaturan  antara  pelaku  usaha  yang  di ajak melakukan perjanjian kartel.
i. Karakter  permintaan,  memiliki  permintaan  yang  tinggi  namun  seberapa pun kenaikan harga yang di tetapkan oleh pelaku usaha tidak berpengaruh kepada konsumen.
2. Faktor prilaku.
a. Tranparansi. Keterbukaan serta pertanggungjawaban data yang di berikan oleh pelaku usaha yang  di  manipulasi  data  agar  dapat terhindar  dari  pajak  dan  administrasi  lainya  yang  dapat merugikan pemerintah.
b. Pertukaran  informasi.  Pengaturan  data  antara  anggota  kartel (cartelist) mengenai informasi  tentang  produksi,  harga,  pemasaran.  Indikator  awal  terjadinya  kartel  memiliki  2 faktor yaitu secara struktural dan secara prilaku yang ada dalam Undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaing usaha tidak sehat di indonesia. Naiknya persaingan menimbulkan  dua  sisi  negatif  dan  positif  dalam  suatu  pangsa  pasar  tertentu,  peningkatan suatu perekomian sangat berpengaruh pada  kesejahtraan ( Waluyo, 2002 ).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  disimpulkan  bahwa  kartel  sendiri  memiliki  beberapa  bentuk  yang  di mana  memiliki  maksud  dan  tujuan  yang  berbeda-beda  yaitu  mulai  dari  kartel  daerah,  kartel produksi,  kartel  harga,  kartel  kondisi  dan  kartel  pembagian  laba  yang  di  mana  sama-sama merugikan  baik  itu  pihak  konsumen,  pelaku  usaha  atau  pun  pemerintah,  yang  menjadikan  suatu perekonomian  tidak  stabil.  Maka  dalam  sistemnya  kartel  bergerak  secara  terorganisir  yang tergabung  dalam  beberapa  perusahaan,  yang  memiliki  satu  tujuan  yang  sama  yaitu  mendapatkan keutungan  secara  berlebihan  dan  pangsa  pasar  yang  stabil  serta  menghindari  terjadinya  suatu persaingan  keras antar  pelaku  usaha  dan  menghambat  adanya  pelaku  usaha  baru  yang  ingin  masuk dalam suatu pangsa pasar tertentu. Sehingga terdapat kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kartel dalam suatu persaingan usaha tidak sehat yaitu dari jumlah pelaku usaha yang relatif sedikit, produk yang bersifat homogen, elastisitas permintaan terhadap produk, melakukan kecurangan baik data, pemasaran, produk, serta kartel berkembang dalam sektor bisnis yang memiliki nilai investasi besar. Kemudian, Faktor-faktor yang digunakan  oleh  KPPU  dalam  mengidentifikasi indikator awal terjadinya sistem kartel yaitu pertama faktor struktural yang di bagi menjadi beberapa bagian yang di mulai  dari  tingkat  konsentrasi  pasar,  jumlah  perusahaan,  ukuran  perusahaan,  homogenitas  barang atau  jasa,  kontak  multi  pasar,  persediaan  serta  kapasitas  produksi,  keterkaitan  kepemilikan,
kemudahaan dalam memasuki pangsa pasar tertentu, karakter permintaan. Faktor kedua adalah faktor prilaku yang di bagi menjadi dua bagian yang di mulai dari tranparansi dan pertukaran informasi.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dijabarkan  di atas,  hendak  pula  disampaikan  beberapa  saran kepada berbagai pihak yakni, bagi pemerintah: perlunya peningkatan kinerja KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia, yang di harapkan dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyrakat Indonesia . Selanjutnya, bagi  masyarakat: perlunya  masyarakat  memahami  bahwa  ekonomi  di  dasari dari  perkembangan  usaha,  persaingan  yang  baik,  dan  akses  yang  memadai,  pemerintah  hanya  bisa mengawasi dan meberikan fasilitas yang mempuni sehingga kita sebagai masyarakat dan juga bagian dalam  memajukan  perekonomian  di  indonesia  patut  bersama-sama  mengawasi  dan  mengintrofeksi diri  untuk  bisa  berkembang  memajukan  bangsa  kita  ke  arah  yang  lebih  baik,  dan  memulai memproduksi serta mecintai produk-produk dalam negeri untuk mendukung perkembangan industri di indonesia. Yang terakhir, bagi pengusaha Indonesia: jangan pernah berputus asa, terus berkarya  dan mengembangkan  diri,  jujur  adil  dan  berjiwa  tangguh  serta  jangan  pernah  patah  semangat  jadilah pengusaha yang kreatif dalam mengembangan ekonomi kreatif, untuk menciptakan persaingan Usaha yang  kompetitif  demi  keadilan  sosial  bagi seluruh masyrakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A, S. P. (2012). Hukum Meger Indonesia dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha . CR Publishing. Anggraini, A. M. T. (2013). Penggunaan Bukti Ekonomi dalam Kartel Berdasarkan Hukum Pesaingan Usaha. Jurnal Hukum Prioris , 3 (3), 1–25.
Antoni,  V.  (2019).  Penegakan  Hukum  atas  Perkara  Kartel  di  Luar  Persekongkolan  Tender  di Indonesia. Mimbar Hukum , 31 (1), 95–111.
Fitriyah,  S.,  &  Sulistiyono,  A.  (2018).  Analisis  Yuridis  dan  Penggunaan  Indirect  Evidence  dalam Kasus  Kartel  Sepeda  Motor  di  Indonesia  Ditinjau  dari  Hukum  Persaingan  Usaha  Indonesia. PRIVAT LAW , 6 (1), 34–45. Ibrahim, J. (2007). Hukum Persaingan Usaha . Bayu Media Publishing. Nugroho,  S.  A.  (2004). Hukum  Persaing  Usaha  di  Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktik  Serta Penerapan Hukumnya . Kencana Prenadamedia Group. Risnain,  M.  (2015). Aspek-Aspek  Hukum  Peningkatan  Daya  Saing  dalam  Industry  Perdagangan Bebas . Keni Media. Usman, R. (2004). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia . PT Gramedika utama. Utari, R. H. J., Praningtyas, P., & Njatrijani, R. (2017). Analisa Yuridis tentang Pelanggaran Pasal 11 Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  Dalam  Perdagangan  Sapi  Impor  di  Indonesia. Diponegoro  Law  Journal , 6 (2), 1–13. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Sinar Gratika.