## PENCEGAHAN KONFLIK MASYARAKAT LOKAL DENGAN PENDATANG BERDASARKAN PRINSIP NEMUI NYIMAH PADA MASYARAKAT LAMPUNG MARGA NUNYAI 1
Suwardi*, M. Ruhly Kesuma Dinata
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sindangsari, Kotabumi Lampung suwardi.amri@gmail.com

## Abstract
This  article  discusses  efforts  to  prevent  conflict  between  local  communities  and  migrants  in North Lampung regency with the principle of nemui nyimah, conflicts that occur based on the diversity of tribes and customs owned by the community. The research method used is qualitative with a legal social approach (socio legal). The results showed efforts to prevent conflict between local communities and migrants with the principle of nemui nyimah. Efforts to resolve conflicts that occur with the principle of nemui nyimah can be through ippun aneg instruments as a forum to foster attitudes preceding the common interest rather than personal interests. In addition, the supporting  factors  in  conflict  resolution  are  supported  by  the  values  held  firmly  by  the community  such  as  budi  bahaso,  titei  gumattei,  and  five  principles  of  living  in  daily relationships,  non-complex  conflicts,  awareness  of  the  Common  interest,  and  government support in anticipating conflict.
Keywords: Conflict; Local; Nemui Nyimah; Expat.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  upaya  pencegahan  konflik  antara  masyarakat  lokal  dengan pendatang di kabupaten  Lampung  Utara  dengan  prinsip nemui  nyimah ,  konflik  yang  terjadi  didasari keberagaman suku dan adat istiadat yang dimiliki masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan upaya melakukan pencegahan konflik antara masyarakat lokal dan pendatang dengan prinsip nemui nyimah. Upaya penyelesaian konflik yang terjadi dengan prinsip nemui nyimah dapat  melalui  instrumen ippun aneg sebagai  wadah  untuk  menumbuhkan  sikap  mendahulukan  kepentingan  bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Selain itu, faktor pendukung dalam penyelesaian konflik yang terjadi  didukung  atas  nilai  yang  dipegang  teguh  oleh  masyarakat  seperti budi  bahaso , titei gumattei, dan  lima  prinsip  hidup  dalam  pergaulan  sehari-hari,  konflik  yang  tidak  kompleks, kesadaran atas kepentingan bersama, dan dukungan pemerintah dalam mengantisipasi konflik.
Kata Kunci: Konflik; Lokal; Nemui Nyimah ; Pendatang.
1 Artikel  ini  berasal  dari  penelitian  dengan  judul  Model  Pencegahan  Konflik  Antara  Masyarakat  Lokal  dengan Pendatang  Berdasarkan  Prinsip  Nemui  Nyimah  (Studi  Pada  Masyarakat  Adat  Lampung  Buay  Nunyai  Lampung Utara) dibiayai Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun 2020.

## A. Pendahuluan
Pancasila  sila  ketiga  menghendaki adanya  persatuan  Indonesia  dari  Sabang sampai  Merauke,  persatuan  menjadikan suatu  proses  yang  dinamis  untuk  bangsa lebih  kokoh  dan  kuat  secara  kuantitas  yaitu persatuan  wilayah  bangsa  dan  negara (Hanafi,  2018).  Untuk  itu  penting  kiranya menjaga  nilai-nilai  yang  dapat  memperkuat persatuan  dari  keragaman  (Umar,  2017). Pengembangan  rasa  kebersamaan,  saling menghormati  identitas  masing-masing  dan menghargai di tengah masyarakat merupakan  wujud  nyata  dari  penerapan nilai-nilai  persatuan  (Shofa,  2016).  Nilai- nilai  luhur  ini  harus  senantiasa  dijaga  dan dijunjung  tinggi  oleh  setiap  warga  negara Indonesia  tanpa  mengenal  lapisan  atau tingkatan yang didasarkan pada status sosial, tingkat  pendidikan,  ataupun  penggolongan ekonomi  (Hazani,  2019).  Nilai-nilai  luhur tidak  dapat secara  serta merta  terwujud  dan tetap  terjaga  tanpa  serangkaian  upaya  yang dilakukan  secara  terus  menerus.  Upaya menjaga nilai-nilai persatuan dalam masyarakat  sering  kali  diuji  dengan  adanya perbedaan  dalam  melihat  dan  menilai  satu hal. Perbedaan sudut pandang dapat menjadi bibit  yang  dapat  merusak  dan  meruntuhkan keharmonisan  masyarakat  yang  heterogen (Varanida, 2016). Kemajuan zaman, perkembangan  teknologi  serta  tingginya mobilitas menjadi alasan pembenaran untuk lebih  cenderung  memegang  prinsip-prinsip yang  dapat  menyuburkan  individualisme yang dapat mereduksi nilai kebersamaan dan persatuan.  Lampung  Utara  sebagai  salah satu  kabupaten  di  Lampung  memiliki keanekaragaman  suku,  budaya  dan  adat istiadat  yang  tumbuh  dan  berkembang  di dalam  kehidupan  masyarakatnya.  Sebagian besar  masyarakat  Lampung  Utara  berasal dari  luar  daerah,  hal  tersebut  menjadi peluang terjadinya konflik yang diakibatkan perbedaan sudut pandang antara masyarakat lokal  dan pendatang. Gagalnya penyesuaian diri  masyarakat  pendatang  serta  kurangnya penghormatan  terhadap  adat  yang  dimiliki oleh masyarakat lokal memicu permasalahan
di  tengah  masyarakat.  Kurang  terampilnya para  pendatang  untuk  berinteraksi  dengan masyarakat  lokal  juga  berdampak  negatif. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan  sosial  karena  tanpa  interaksi sosial  tak  akan  mungkin  ada  kehidupan bersama yang harmonis (Soekanto, 2010).
Masyarakat  pendatang  yang  berasal Sumatera  Barat,  Sumatera  Utara,  Sumatera Selatan, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa  Timur  serta  suku-suku  lainnya  dari daerah lain menjadikan kabupaten Lampung Utara  sebagai  masyarakat heterogen. Keanekaragaman  suku,  budaya  dan  adat istiadat  berdampak  positif  bagi  masyarakat Lampung  Marga  Nunyai.  Selain  itu, keanekaragaman juga mendatangkan dampak  negatif.  Rasa  curiga  terhadap masyarakat pendatang, rasa cinta berlebihan terhadap  budaya  daerah  asal  masyarakat pendatang,  kurang  memahami  adat  istiadat yang  ada  serta  penyesuaian  diri  terhadap adat  istiadat/budaya  masyarakat  lokal  bagi masyarakat pendatang  yang  lambat  menjadi ancaman  bagi  kelangsungan  nilai-nilai persatuan.  Jika  terjadi  konflik  antar masyarakat, masing-masing cenderung akan mengedepankan  kepentingan  ras  dan  suku tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lebih  utama  yaitu  perdamaian.  Hal  tersebut akan mendatangkan kesulitan untuk menumbuhkan rasa toleransi dan kebersamaan.  Sehingga,  terjadi  tindakan diskriminasi terhadap masyarakat pendatang dan  akan  menimbulkan  permasalahan  baru antara masyarakat lokal dan pendatang.
Permasalahan yang terjadi di atas, maka dibutuhkan  beberapa  konsep  dan  teori yang berhubungan  dengan  penyelesaian  konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan masyarakat  pendatang.  Prinsip nemui nyimah sudah  menjadi  falsafah  hidup  yang telah  mendarah  daging,  tumbuh,  dan berkembang  cukup  lama  dalam  kehidupan dan  bersama  masyarakat  sehingga  menjadi identitas  dan  ciri  orang  Lampung. Nemui nyimah diartikan  sebagai  berperilaku  yang sopan  santun,  bermurah  hati,  serta  ramah terhadap semua pihak yang datang, dan oleh orang  Lampung  dijadikan  sebagai titei
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 1-16
gumantei atau  tata  cara  ketentuan  pokok yang  selalu  diikuti  dan  diwariskan  secara turun-temurun.
Sejauh  ini  studi  yang  membicarakan tentang  pencegahan  konflik  di  tengah masyarakat  cenderung  hanya  terfokus  pada beberapa  aspek.  Di  antaranya,  penelitian yang dilakukan oleh Yuli Adhani, menyatakan pendidikan multikultural menjadi  penting  di  negara  yang  memiliki keberagaman  dalam  naungan Bhineka tunggak  Ika. Keberagaman  etnis,  budaya, agama  dan  sebagainya, dapat  menjadi pemicu  datangnya  konflik  yang  berakhir pada  terjadinya  disintegrasi  bangsa.  Perlu adanya  pendidikan  multikultural  yang mengembangkan model pembelajaran seperti, standar and basic academic skills, a better  understanding,  intelegent  dicisions, dan mengkonseptualisasi
dan mengaspirasikan  konstruksi  masyarakat yang  lebih  baik  (Adhani,  2014).  Penelitian yang dilakukan Hermana Somantrie mengatakan pentingnya pendidikan multikultural  yang  harus  dilakukan  otoritas pendidikan  nasional  Indonesia  sebagai upaya  penyelesaian  konflik  di  Indonesia yang  didasari  pada  permasalahan  sederhana dan  masalah  yang  kompleks  (Somantrie, 2011).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arif Unwanullah  menegaskan  perlu  adanya transformasi  pendidikan  dalam  proses belajar  mengajar  untuk  menghadirkan perspektif    monokultural  yang  esensial, penuh prasangka, diskriminatif ke perspektif multikulturalis untuk menghasilkan toleransi dalam  perbedaan  dan  sikap  keterbukaan (Unwanullah, 2013).
Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan oleh  Rizal  Mubit  mengatakan  bahwa pengaruh  globalisasi  mendorong  kesadaran seseorang  pentingnya  pemilikan  identitas,
kesadaran identitas (agama) dapat berdampak pada fanatisme yang sempit dan penguncian  terhadap  diri  dari  pandangan masyarakat  lainnya.  Agama  memiliki  peran penting  sebagai  upaya  dalam  menciptakan masyarakat  adil  dan  sejahtera  dengan  tidak menganggap  golongan  lain  sesat  (Mubit, 2016).  Penelitian  yang  dilakukan  Erlan
Muliadi  sama  halnya  cenderung  fokus terhadap  pembelajaran  pendidikan  agama yang  hanya  berorientasi  pada  pencapaian surga  tanpa  dibarengi  dengan  kesadaran berdialog  antar  agama,  maka  perlu  dialog dan  dan  pengembangan  toleransi  untuk membangun  Pendidikan  yang  multikultural (Muliadi,  2012).  Penelitian  yang  dilakukan Ida  Bagus  Purnawan  fokus  terhadap  peran agama  dalam  menciptakan  kesadaran multikulturalisme dengan menghargai setiap kepluralistikan masyarakat Indonesia. Kesadaran  tersebut  dapat  dilakukan  dengan mengkaji  ulang Bhinneka  Tungga  Ika dan mendorong  pemerintah  menjadikan civil society sebagai  mitra  kerja  yang  pada akhirnya  akan  menyadarkan  bahwa  tujuan hidup  manusia  adalah  Tuhan,  bukan  agama (Purnawan, 2013). Pada seluruh penelitian di atas, merupakan fokus penelitian yang telah dilakukan selama ini, maka menjadi penting untuk  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  bagaimana  pencegahan  konflik masyarakat  lokal  dan  pendatang  dengan prinsip nemui  nyimah pada  masyarakat Lampung  marga  Nunyai.  Tujuan  dari penelitian yang dilakukan mencoba melengkapi  kekurangan  untuk  memahami pencegahan  konflik  yang  terjadi  dengan prinsip  yang  dimiliki  oleh masyarakat  lokal Lampung  marga  Nunyai,  studi  ini  secara khusus  menggambarkan  peran nemui nyimah sebagai prinsip masyarakat Lampung  Marga  Nunyai  untuk  mencegah konflik antar masyarakat.

## B. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan dikategorikan penelitian  kualitatif,  pemerolehan  informasi dan  data  yang  dibutuhkan  dengan  cara mengkaji  pemikiran,  makna,  dan  cara pandang  manusia  mengenai  sebuah  gejala (Ashshofa, 2010).
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial legal ( socio legal) yaitu  pendekatan  penelitian  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  realita yang  sesuai  dengan  fenomena  secara  rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami  dengan  memanfaatkan  diri  peneliti sebagai  instrumen  kunci  sebagai  pengupas
dari  permasalahan  yang  akan  diteliti (Mulyani,  2010).  Penulis  juga  menggali informasi  dan  melakukan  penelitian  di lapangan  untuk  mengetahui  secara  rinci mengenai  permasalahan  yang  dibahas. Penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat  marga  Nunyai  di  kabupaten  Lampung Utara.
Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan  cara  mengamati  secara  langsung objek penelitian dengan melakukan wawancara.  Wawancara  merupakan  tanya jawab  secara  langsung  berupa  pertanyaan yang  bersifat  terbuka  sebagai  pedoman  dan dapat  berkembang  pada  saat  penelitian berlangsung  (Subagya,  2004).  Wawancara tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan purposive  sampling yaitu  menentukan terlebih  dahulu  narasumber  yang  akan diwawancarai.  Adapun  narasumber  yang akan  penulis  wawancara  adalah  tokoh  adat Lampung  Marga  Nunyai  yang  ada  di Kotabumi  dan  Kota  Alam  kabupaten Lampung  Utara  yaitu  Muhammad  Tauhid gelar  Sutan  Puceng  Mergo,  Iwan  Setiawan gelar  Sutan  Rajo  Puncak  Mergo,  dan  R. Agus  Riwanto  Sumbahan  gelar  Sumbahan Puset  Sutan.  Pengumpulan  data  sekunder dilakukan dengan cara memahami, membaca,  dan  mengutip  serta  mencatat literatur  berupa  buku-buku,  dokumen, penelitian-  penelitian  yang  terkait  dengan permasalahan yang dibahas (Bisri, 2003).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Gambaran  Umum  Masyarakat  Adat Lampung Marga Nunyai
Masyarakat  adat  Lampung  terbagi menjadi  dua  kategori  yaitu  Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin,
pengelompokan  ini  berdasarkan  adat  atau tradisi  yang  berkembang  di  dalam masyarakat  tersebut  (Ghassani,  Maskun,  & Syaiful,  2019;  Isnaeni  &  Hakiki,  2017; Septina,  Yarmaidi,  &  Suwarni,  2014). Keberagaman budaya yang dimiliki digambarkan  dengan  semboyan  Lampung yaitu  Sang  Bumi  Ruwa  Jurai,  semboyan tersebut  memiliki  makna  satu  bumi  atau
wilayah  yang  beragam,  yaitu  Lampung Pepadun  dan  Lampung  Saibatin  (D.  E. Setiawan, Joebagio, & Susanto, 2019). Sang Bumi  Ruwa  Jurai  dapat  juga  dimaknai sebagai  keberagaman  suku,  yaitu  suku masyarakat  lokal  dan  suku  masyarakat pendatang  yang  berasal  dari  luar  Lampung. Keberagaman  yang  dimiliki  suku  Lampung tergambarkan  dari  adat  istiadat  dan  bahasa yang berbeda antara Lampung Pepadun dan Lampung  Saibatin,  keberagaman  adat istiadat  dan  bahasa  dipengaruhi  oleh penyebaran  penduduk  dan  lingkungan masing-masing.

## a. Suku Lampung Pepadun
Masyarakat  suku  Lampung  yang beradat  pepadun  ini  pada  umumnya mendiami  wilayah  tengah/pedalaman atau  daratan  dari  provinsi  Lampung, dalam pergaulan sehari-hari menggunakan Bahasa Lampung dengan dialek  ”O”  atau  “Nyo”.  Namun,  tidak semua  suku  yang  beradat  pepadun  ini menggunakan  dialek  “O”  atau  “Nyo”, ada yang menggunakan dialek “A” atau “Api”  seperti  masyarakat  Sungkai Bunga  Mayang,  Way  Kanan  dan Pubiyan  (Irawan,  2019;  Putri,  2018; Ratnaningsih & Irawan, 2018). Lampung  Pepadun  memiliki  perbedaan dalam  mendapatkan  gelar  adat,  gelar adat dapat dilakukan dengan melakukan upacara  adat  Begawi.  Pemberian  gelar atau  upacara  adat  Begawi  ini  tidak hanya  berlaku  bagi  suku  Lampung Pepadun  saja,  namun  dari  suku manapun  jika  melakukan  pernikahan dengan  orang  Lampung  yang  memiliki adat Pepadun maka akan diberikan gelar dan  menjadi  bagian  dari  masyarakat adat Lampung Pepadun dengan tata cara yang telah ditentukan.
Siger  (mahkota)  yang  digunakan oleh  perempuan  yang  beradat  Pepadun terdiri  dari  lekuk  Sembilan  yang bermakna  Sembilan  marga  atau  Abung Siwo Migo dan pakaian yang digunakan didominasi  oleh  warna  putih.  Pepadun dalam  pengertiannya  merupakan  suatu
alat  untuk  duduk  atau  bangku  tahta kepenyimbangan  pada  masyarakat  adat pepadun  pada  umumnya.  Pepadun adalah  bangku  yang  terbuat  dari  bahan kayu  yang  berbentuk  empat  persegi Panjang  yang  berkaki  empat  dan berukir.  Menurut  istilahnya,  kata pepadun  berasal  dari  kata  padu  yang diberi  akhir  an  yang berarti pertemuan, yang  dimaksud  disini  dimungkinkan adalah  suatu  media  pertemuan  para petinggi-petinggi kerajaan dalam melakukan  suatu  musyawarah  dalam melaksanakan  kegiatan  atau  upacara adat istiadat tentu saja dihadiri oleh para pemuka adat Lampung Pepadun tersebut (Hadikusuma, 2002). Lampung  Pepadun  terbagi  ke dalam  5  (Lima)  kelompok  masyarakat Adat,  di  antaranya:  1)  Masyarakat Abung  Siwo  Migo;  Abung  adalah sebuah  nama  kelompok  masyarakat, sedangkan  Siwo  berarti  Sembilan  dan Migo memiliki arti Marga. Abung Siwo Migo  adalah  kelompok  masyarakat Adat  terbesar  di  Lampung,  dikatakan
terbesar dikarenakan kelompok masyarakat  tersebut  memiliki  Wilayah dan  Masyarakat  yang  besar.  Marga Abung  Siwo  Migo  meliputi  Marga Nunyai,  Marga  Unyi,  Marga  Subing, Marga  Nuban,  Marga  Kunang,  Marga Selagai,  Marga  Beliuk,  Marga  Anak Tuha, dan Marga Nyerupa (Yaswirman, 2011); 2) Masyarakat Mego Pak Tulang Bawang, terdiri dari empat marga yaitu Marga  Bulan,  Marga  Suay  Umpu, Marga  Tegamoan,  dan  Marga  Aji (Saputra, Yanzi, & Nurmalisa, 2015); 3) Masyarakat  Pubian  Telu  Suku,  terdiri dari tiga marga yaitu Marga
Menyarakat,  Marga  Tamba  Pupus,  dan Marga  Buku  Jadi  (Hidayat,  2014);  4) Masyarakat  adat  Sungkai  Bunga Mayang  terbagi  ke  dalam  beberapa marga yakni marga Harayap, Semenguk, Liwa, Indor Gajah, Selembasi,  Perja,  dan  Debintang (Nurmalisa,  2014);  dan,  5)  Masyarakat
Way  Kanan  Buwai  Lima  terdiri  dari
Marga  Bara  Sakti,  Marga  Semenguk, Marga  Baradatu,  Marga  Pemuka,  dan Marga  Bahuga  (Fajarwati  &  Wahyudi, 2017).
Berdasarkan  uraian  dan pembagian Marga  Lampung  tersebut  di  atas,  maka Marga  Nunyai  merupakan  bagian  dari masyarakat  adat  Lampung  Pepadun yang  juga  termasuk  dalam  kelompok masyarakat  adat  Abung  Siwo  Migo. Marga  Nunyai  ini  mendiami  beberapa wilayah  di  kabupaten  Lampung  Utara dan  Lampung  Timur,  namun  yang terbesar  terdapat  di  wilayah  Lampung Utara. Marga Nunyai merupakan Marga yang  paling  tua  dalam  tatanan  adat Lampung  Pepadun  yang  berjumlah sembilan  (siwo)  marga  (mergo)  yaitu Nunyai,  Unyi,  Subing,  Nuban,  Anak Tuho,  Kunang,  Beliuk,  Selagai,  dan Nyerupa. Sampai saat ini marga Nunyai masih  melestarikan  budaya  dan  adat istiadat Lampung baik dalam pergaulan apalagi dalam kegiatan perkawinan dan upacara adat istiadat lainnya.
b. Nemui Nyimah
Menurut bahasa Lampung,
kata nemui berasal dari kata dasar temui yang  memiliki  arti  tamu,  sehingga kata nemui dapat diartikan sebagai menerima  tamu,  menerima  kunjungan, menjalin  silaturahmi,  saling  bertemu, dan menyambut dengan penuh suka cita (Sada,  Firdaos,  &  Sari,  2018;  Syarifah, Syah,  &  Arif,  2017).  Sedangkan kata nyimah berasal dari kata dasar simah , yaitu  murah  hati,  sopan santun,  tidak  pelit,  murah  senyum,  dan ramah  kepada  siapa  saja  (Juwita, Cahyono,  &  Jazuli,  2017;  Syahputra, 2020).  Jadi, nemui  nyimah diartikan sebagai  berperilaku  yang  sopan  santun, bermurah  hati,  serta  ramah  terhadap semua  pihak  yang  datang,  dan  oleh orang
Lampung dijadikan sebagai titeigumantei atau  tata  cara ketentuan pokok yang selalu diikuti dan diwariskan secara turun-temurun
(Anggrainy, 2015; Hidayat, 2014).
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 1-16
Falsafah  hidup  yang  dimiliki tersebut  tidak  hanya  sebatas  slogan belaka,  namun  dalam  pergaulan  sehari- hari  bagi  orang  Lampung  hal  itu dijadikan sebagai pedoman bagi dirinya. Dalam perkembangannya, ternyata falsafah nemui  nyimah yang  telah tertanam  dalam  benak  masyarakat Lampung  ternyata  memiliki  fungsi penting dalam pergaulan hidup mereka,
bahkan dengan falsafah tersebut keberagaman  yang  ada  dan  berpotensi menimbulkan perselisihan/konflik
antara  pendudukan  lokal  dengan pendatang  dapat  diantisipasi  dan diredam.  nilai-nilai  yang  mengandung makna  keramahtamahan,  sopan  santun dan  kebesaran  jiwa  inilah  yang  tetap didorong untuk memelihara perdamaian di  bumi ruwa  jurai ini.  Bahkan  dalam hal  adat  istiadat  keramahtamahan  yang dimiliki  oleh  masyarakat  Lampung membuka  peluang  bagi  masyarakat  di luar  suku  Lampung  untuk  bergabung atau  menjadi  bagian  dari  masyarakat adat Lampung itu sendiri (Syah, 2017).
2. Pencegahan Konflik antara Masyarakat Lokal dengan Pendatang Berdasarkan Prinsip Nemui Nyimah
Kata  Konflik  yang  berasal  dari  bahasa Latin yaitu conflictus , memiliki makna yaitu pertentangan.  Namun  makna  konflik  juga sangat  luas  sehingga  para  ahli  pun mendefinisikan  konflik  dengan  berbagai pendapat  karena  perbedaan  sudut  pandang dan perspektif yang berbeda pula antara ahli yang  satu  dengan  ahli  yang  lainnya  (Hafid, 2018).  Namun  demikian  secara  umum konflik itu dapat dinyatakan sebagai sebuah benturan kepentingan antara dua belah pihak atau  lebih,  yang  dipicu  oleh  rasa  kecewa salah satu pihak karena merasa diperlakukan dengan tidak adil (Fuadi, 2020; Gunawan & Rante, 2001; Romli & Maulia, 2014; M.  E. Yusuf,  Yanzi,  &  Nurmalisa,  2015).  Ptuitt dan Ruben dengan mengutip kamus Webster menjelaskan istilah konflik di dalam Bahasa aslinya adalah suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan berupa
konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan  yang  tajam  atau  oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain. Istilah  tersebut  sekarang  juga  menyentuh aspek  psikologis  di  balik  konfrontasi  fisik yang  terjadi,  selain  konfrontasi  itu  sendiri. Secara singkat istilah conflict menjadi begitu meluas  sehingga  beresiko  kehilangan statusnya  sebagai  sebuah  konsep  (Ptuitt  & Ruben, 2015).
Belajar  dari  catatan  sejarah  dan  sampai saat ini masih bisa dibuktikan bahwa konflik yang terjadi sebagian besar akan menimbulkan  efek  atau  akibat  yang  negatif apalagi jika  konflik  tersebut  tidak  ditangani dengan baik dan cepat. Konflik tidak hanya terjadi  antara  individu  dengan  individu lainnya  bahkan  dapat  menyulut  kerusuhan atau bentrokan yang lebih besar jika konflik tersebut  melibatkan  suku  yang  satu  dengan suku  yang  lainnya,  bangsa  yang  satu berhadapan  dengan  bangsa  lainnya  bahkan antar penganut agama yang berbeda ataupun antar  umat  dalam  satu  agama  namun berbeda  aliran  (Werena,  Nawaji,  & Iswahyudi,  2019).  Setiap  konflik  terbuka dan meluas dapat dipastikan akan menimbulkan  korban  jiwa,  materi  dan psikologis  masyarakat  dan  mengakibatkan menimbulkan dendam yang tidak berkesudahan  (Perwita,  Banyu,  &  Sabban, 2015).  Dampak  lain  dari  konflik  adalah menghambat  perkembangan  dan  kemajuan masyarakat  itu  sendiri  baik  yang  terlibat secara  langsung  dalam  konflik  maupun tidak.  Pada  akhirnya  akan  menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat dan negara yang mengalami konflik (M. Yusuf, Lesang, Kogoya, & Pora, 2015).
Berbagai  macam  konflik  bisa  saja diatasi  dengan  berbagai  metode  atau  cara yang  sesuai  dengan  keadaan  individu, wilayah, dan masyarakat yang terlibat dalam konflik  tersebut.  Salah  satu  kearifan  lokal yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Lampung yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengantisipasi bahkan menyelesaikan konflik  adalah  prinsip  hidup  yang  dikenal dengan  istilah Nemui  Nyimah.  Nemui
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 1-16
nyimah merupakan  adat  istiadat  Lampung yang  berarti  mengunjungi  atau  silaturahmi, pada  konteks  lain nemui  nyimah dapat  pula diartikan sebagai keramahan dalam menerima  tamu  atau  menjamu  siapapun yang  berkunjung  ke  rumahnya  atau  datang ke  daerah  yang  didiami  oleh  orang Lampung.
a. Interaksi Masyarakat Lokal dengan Pendatang
Banyaknya  masyarakat  pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia yang ada di provinsi Lampung menimbulkan pandangan  atau  kesan  dalam  diri masyarakat lokal khususnya di
Lampung  Utara,  bahwa  para  pendatang yang  berasal  dari  suku  Jawa  baik  Jawa Tengah,  Yogyakarta,  Jawa  Timur maupun  Madura,  dan  dari  suku  Bali mereka  dianggap  memiliki  keunggulan atau  kelebihan  yaitu  semangat  dan ketekunan  mereka  di  dalam  bekerja serta mempunyai kreatifitas yang cukup tinggi.  Di  samping  itu,  ada  kesan kesederhanaan  juga  terdapat  pada masyarakat  pendatang  pada  umumnya dan  yang  paling  penting  adalah  dapat diajak  bekerjasama  dalam  berbagai kegiatan yang tujuannya untuk pembangunan. Akibat positifnya adalah masyarakat asli (lokal) merasa termotivasi  untuk  melakukan  hal  yang sama,  terutama  dalam  mencari  nafkah
(Riwanto,  2020).  Namun,  masih  juga terselip  rasa  cemburu  apalagi  jika melihat keberhasilan dari suku pendatang.  Hal  tersebut  di  atas menunjukkan  bahwa  masyarakat  lokal sangat menghargai keberadaan
masyarakat  pendatang  dengan  tidak memandang  dari  mana  mereka  berasal dan  suku  apa.  Tentu  saja  perilaku  ini berdampak  positif  bagi  masyarakat lokal  dan  masyarakat  pendatang  dalam menjaga keutuhan di dalam
bermasyarakat  dan  bernegara  (Tauhid, 2020).
Hubungan  yang  terjalin  dengan baik  antara  masyarakat  lokal  dengan
pendatang tentu saja akan menimbulkan hubungan  yang  saling  mempengaruhi antara keduanya bahkan dengan lingkungan  di  sekitarnya  (Adesaputra, Fitria, & Montessorri, 2019). Hubungan yang  baik  itu  akan  mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan beragama,  interaksi  sosial  dan  lain-lain karena  dilandasi  oleh  rasa  saling menghormati  dan  menghargai  serta tidak  memandang  ada  perbedaan  di antara  mereka  walaupun  dari  tempat yang  berbeda  dan  dari  beragam  suku (Nurhadiantomo,  2004).  Namun  di  sisi lain,  keberhasilan  yang  diperoleh  para pendatang  dari  hasil  kerja  keras, ketekunan,  dan  kreativitas  mereka  tadi tidak  jarang  justru  menimbulkan dampak negatif juga yaitu kecemburuan sosial  masyarakat  lokal  terhadap pendatang,  terkadang  dapat  menjadi pemicu munculnya bibit-bibit konflik di tengah-tengah  masyarakat  apabila  tidak segera  diantisipasi  oleh  semua  pihak terutama  tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh  agama  dan  tokoh  pemuda  serta pemerintah.
b. Ippun  Aneg (Rembuk  Desa  dan Kelurahan)  Sebagai  Instrumen Pencegahan Konflik
Ippun  aneg (Rembuk  Desa  dan Kelurahan)  merupakan  suatu  usaha yang  dilakukan  oleh  tokoh  adat,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama  dan  elemen lainnya  yang  ada  di  masyarakat  guna mencegah  terjadinya  konflik  dan menyelesaikan permasalahan yang timbul  antara  penduduk  lokal  dan pendatang di kabupaten Lampung Utara atau  masalah-masalah  sosial  lainnya yang  berpotensi  akan  menimbulkan permasalahan  di  masyarakat  dengan mengedepankan  prinsip nemui  nyimah ( wawancara  R.  Agus  Riwanto  gelar Sumbahan  Puset  Sutan ,  2020). Ippun aneg adalah forum berembuk,
bermusyawarah  dan  atau  bermufakat untuk memecahkan masalah yang dapat berpotensi
menimbulkan konflik
terbuka. Ippun  aneg (rembug  desa  dan kelurahan) ini tidak hanya dilaksanakan pada  saat  terjadinya  konflik,  tapi dilakukan juga untuk mencegah timbulnya konflik itu sendiri. Keterlibatan tokoh adat Lampung dalam kegiatan  ini  sangat  penting  guna mencegah  atau  meredam  sehingga potensi-potensi konflik atau perselisihan di masyarakat akan berkurang
( wawancara  Muhammad  Tauhid  gelar Sutan Puceng Mergo , 2020).
Ippun aneg ini sendiri dilaksanakan berdasarkan  asas:  1)  Pengayoman, mengandung makna bahwa pelaksanaan ippun  aneg (rembuk  desa  dan kelurahan)  tidak  terlepas  dari  upaya melindungi  dan  menghormati  hak-hak asasi  manusia  dan  mengangkat  harkat dan  martabat  warga  masyarakat  secara proporsional. Artinya tidak membedakan  bagi  yang  melakukan rembuk  tersebut  penduduk  asli  atau pendatang karena semua sama. Sehingga yang hadir dalam kegiatan ini dari setiap suku yang ada di Kabupaten Lampung Utara; 2) Sekelik (kekeluargaan), pelaksanaan ippun aneg (rembuk desa dan kelurahan) mengedepankan asas musyawarah guna mencapai kata mufakat dalam mengambil keputusan; 3) Guno kewawaian (kedayagunaan dan kehasilgunaan), pelaksanaan ippun aneg (rembuk desa dan kelurahan) diharapkan akan meningkatkan ketertiban  di  lingkungan  masyarakat dengan  terwujudnya  kepastian  hukum;
4)  Keterbukaan,  pelaksanaan ippun aneg (rembug  desa  dan  kelurahan) harus  melibatkan  semua  elemen  sejak dari  proses,  perencanaan,  sampai dengan  kegiatan  pengawasan.  Elemen di  sini  termasuk  juga  pemerintah  desa atau  kelurahan,  keamanan  dan  elemen masyarakat  lainnya;  5)  Keseimbangan, keserasian dan keselarasan, pelaksanaan ippun  aneg (rembuk  desa  dan kelurahan)  diwajibkan  mengutamakan kearifan  lokal  (nilai-nilai  kedaerahan)
yang  tumbuh  dan  berkembang  di tengah-tengah  masyarakat;  dan,  6) Keamanan  dan  ketertiban,  pelaksanaan ippun  aneg (rembuk  desa  dan kelurahan)  harus  dilaksanakan  secara berkala  guna  menciptakan  memberikan rasa  aman,  tentram  dan  damai  di tengah-tengah masyarakat pada saat ada atau tidaknya konflik.
Ippun  aneg (rembuk  desa  dan kelurahan)  ini  sendiri  dimaksudkan sebagai pedoman dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang timbul di masyarakat yang berpotensi
menimbulkan  konflik  terbuka  bukan hanya konflik antara penduduk asli dan penduduk  pendatang  melainkan  juga konflik yang terjadi dalam hal ideologi, politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan,
dan keamanan (ipoleksosbudhankam) yang penyelesaiannya  dilakukan  oleh  tokoh adat  Lampung  secara  bersama-sama dengan unsur pemerintah desa, kelurahan,  unsur  pemerintah,  tokoh lintas  adat  dan  unsur  masyarakat lainnya  ( wawancacara  Iwan  Setiawan gelar Sutan Rajo Puncak Mergo , 2020). Ippun  aneg dijadikan  sebagai  ajang silaturahmi bagi seluruh elemen masyarakat,  sehingga  tercipta  rasa kekeluargaan, menampung aspirasi atau keinginan  setiap  elemen  masyarakat sesuai  dengan  musyawarah  yang  telah disepakati bersama dengan  hasil musyawarah  untuk  mencapai  mufakat serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk mengamati dan menyelesaikan potensi konflik yang ada  di  desa  dan kelurahan guna mencegah  terjadinya  konflik  terbuka, meningkatkan kesiapan unsur pelaksana pemerintahan  desa  dan  kelurahan terhadap potensi konflik yang ada, guna menciptakan kenyamanan dan ketentraman  di  dalam  masyarakat,  dan meningkatkan  kerjasama  yang  sinergis antara  tokoh  adat,  penduduk  asli  dan masyarakat  pendatang,  unsur  pelaksana
pemerintahan dengan masyarakat ( wawancara  Muhammad  Tauhid  gelar Sutan Puceng Mergo , 2020).
Ippun  aneg (rembuk  desa  dan kelurahan)  dilaksanakan  di  desa-desa dan  kelurahan  yang  difasilitasi  oleh kepala  desa  dan  lurah  serta  tokoh  adat setempat.  Kegiatan  ini  diikuti  unsur pemerintahan  desa,  kelurahan,  unsur pemerintah dan unsur masyarakat Unsur pemerintahan desa dan kelurahan di sini adalah  kepala  desa/kampung dan lurah,
Badan Perwakilan Desa/Kampung (BPD/K), Kepala Dusun (Kadus), ketua RW,  dan  ketua  RT.  Sedangkan  dari unsur Pemerintah diwakili oleh Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan
Ketertiban  atau  yang  lebih  dikenal dengan  istilah  Babinkamtibmas  (Polri) dan Bintara Pembina Desa atau Babinsa (TNI).  Sementara  itu  dari  unsur masyarakat  adalah  tokoh  masyarakat, tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh pendidikan,  tokoh  pemuda,  perwakilan dari  kelompok  masyarakat  dan  orang- orang  lainnya  yang  memiliki  pengaruh di  desa,  kampung  atau  kelurahan tersebut.  Tokoh  adat  adalah  seluruh tokoh  adat  masing-masing  suku  yang ada  di  desa  atau  kelurahan  tersebut, sehingga tidak terbatas pada tokoh adat Lampung. Ippun aneg (rembuk desa dan kelurahan)  dilaksanakan  minimal  satu bulan  sekali  atau  pada  saat  ada permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka ( wawancara  Muhammad  Tauhid  gelar Sutan Puceng Mergo , 2020). Mekanisme Ippun  aneg (rembuk desa  dan  kelurahan),  yaitu:  1)  Tahap persiapan,  tokoh  adat  bersama-sama dengan  kepala  desa  atau  lurah melaksanakan  koordinasi  dengan  unsur pelaksana ippun aneg (rembuk desa dan kelurahan)  dan  menjadwalkan  serta menyampaikan  undangan  pertemuan ippun  aneg (rembuk  desa  dan kelurahan)  di  wilayahnya.  Unsur pemerintahan desa dan kelurahan, unsur pemerintah dan unsur masyarakat wajib
menghadiri  pertemuan ippun  aneg (rembuk  desa  dan  kelurahan)  dan  bagi unsur  pemerintah  wajib  melaporkan kepada  pimpinannya  masing-masing secara  berjenjang,  sehingga  dapat diketahui  oleh  semua  pihak  tentang hasil  musyawarah  yang  dilakukan tersebut;  2)  Tahap  pelaksanaan,  tokoh adat  bersama-sama  dengan  kepala  desa dan  kelurahan  memimpin  kegiatan ippun  aneg (rembuk  desa  dan kelurahan) dan kelurahan yang dilaksanakan  di  wilayahnya.  Unsur pemerintahan  desa,  unsur  pemerintah maupun unsur masyarakat menyampaikan permasalahan-
permasalahan  sosial  yang  terjadi  di tengah-tengah masyarakat seperti ipoleksosbudhankam dan  masalah- masalah  lain  terutama  yang  memiliki potensi  untuk  menimbulkan  konflik terbuka  di  tengah-tengah  masyarakat. Mengumpulkan  data  dan  informasi penyebab  dan  latar  belakang  terjadinya permasalahan  sosial  dimaksud,  seluruh peserta ippun  aneg (rembuk  desa  dan kelurahan) berhak menyampaikan saran, masukan  dan  tanggapan  terhadap permasalahan  yang  dibahas  dalam pertemuan  sehingga  menemukan  jalan keluar  dari  permasalahan  tersebut. Pelaksanaan ippun  aneg (rembuk  desa dan kelurahan) dapat dilakukan berdasarkan  aturan-aturan  adat  dan kearifan  lokal  setempat  namun  tetap melibatkan  semua  unsur  tokoh  adat yang  ada  di  Lampung  Utara.  Hasil pertemuan ippun  aneg (rembuk  desa dan  kelurahan)    dibuat  dalam  bentuk berita  acara  musyawarah  kesepakatan yang  ditandatangani  oleh  seluruh peserta ippun  aneg (rembuk  desa  dan kelurahan) dan melakukan sosialisasi di masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan
sosial maupun
kesepakatan  damai  yang  disetujui  oleh para  pihak  yang  berkonflik.  Biasanya dilakukan oleh seluruh tokoh yang hadir dalam ippun  aneg (rembuk  desa  dan kelurahan)  tersebut  kepada  masing-
masing  suku,  agama,  keluarga  atau masyarakat  di  sekitarnya  ( wawancara
Muhammad Tauhid gelar Sutan Puceng Mergo , 2020).
Setelah  kegiatan ippun  aneg (rembuk  desa  dan  kelurahan)  maka setiap  tahunnya  diadakan  evaluasi sebagai  upaya  pengendalian  kegiatan ippun  aneg (rembuk  desa  dan kelurahan)  sehingga  dapat  bermanfaat bagi  kepentingan  antisipasi  jika  terjadi konflik dan yang  paling penting  adalah untuk  mengetahui  kekurangan  dan kelebihan pada pelaksanaan ippun aneg (rembuk  desa  dan  kelurahan).  Dapat pula  dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi oleh tokoh masyarakat, pemerintah desa atau kelurahan maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga memperoleh metode atau cara yang baik dalam  menyelesaikan  permasalahan yang menjadi penyebab konflik/perselisihan.  Hasil  dari ippun aneg (rembuk  desa  dan  kelurahan) dapat berupa kesimpulan,  rekomendasi dan  sanksi  sosial  menurut  adat Lampung  terkait  dengan  pihak-pihak yang  berkonflik.  Khusus  untuk  sanksi sosial,  sampai  saat  ini  belum  pernah dilakukan  oleh  tokoh  adat  Lampung terhadap  pihak-pihak  yang  berkonflik baik  dari  masyarakat  lokal  maupun pendatang.  Hal  ini  dilakukan  untuk mempertimbangkan keberadaan
masyarakat  pendatang  sehingga  jika dilakukan  sanksi  sosial  menggunakan adat  Lampung  akan  memberatkan masyarakat pendatang seperti pengasingan,  pengusiran  dari  tempat tinggal, membayar denda berupa kerbau atau uang adat. Atas dasar prinsip nemui nyimah, masyarakat  Lampung  melalui tokoh  adatnya  mengambil  jalan  tengah dalam  menyelesaikan  konflik  adalah dengan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik  melalui  acara adat  Lampung yaitu Begawi atau Mewaghi sehingga pihak-pihak  yang  berkonflik  akan terikat dalam tali persaudaraan
( wawancara  R.  Agus  Riwanto  gelar Sumbahan Puset Sutan , 2020).
Jika  dilihat  dari  proses  dan pelaksanaan ippun  aneg (rembuk  desa dan  kelurahan),  maka  penyelesaian konflik antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang dilakukan dengan  mediasi  yang  melibatkan mediator dalam menyelesaikan permasalahan. Bangsa Indonesia sebenarnya telah lama mengenal konsep mediasi ini, yakni melakukan musyawarah  dalam  rangka  mencapai kemufakatan,  dan  ini  merupakan pengejawantahan  dari  nilai-nilai  yang terkandung  di  dalam  sila  keempat Pancasila  yang  berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan”.
Khusus  di  provinsi  Lampung  terutama pada  masyarakat  adat  Lampung  Abung marga  Nunyai  dengan  prinsip nemui nyimah ,  dalam  prinsip nemui  nyimah terdapat nilai yang mengandung mediasi sebagai  antisipasi  dalam  penyelesaian konflik  yang  terjadi  antara  penduduk lokal  dan  pendatang.  Prinsip nemui nyimah juga terkandung dalam instrumen ippun aneg (rembuk desa dan kelurahan)  yang  merupakan  instrumen dalam  penyelesaian  konflik  melalui mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat Lampung  Abung  marga  Nunyai  di Lampung Utara masih memegang teguh budaya malu.
Upaya  penyelesaian  konflik  pada masyarakat  adat  Lampung  Abung marga  Nunyai  diserahkan  sepenuhnya kepada  tokoh  adat  setempat  sebagai mediator  dalam  pelaksanaan  kegiatan ippun  aneg (rembuk  desa  dan kelurahan).  Sebagai  mediator,  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam ippun  aneg (rembuk  desa  dan  kelurahan)  terutama tokoh  adat  memegang  peranan  penting dalam menyelesaikan konflik. Keberhasilan mediator sangat ditentukan  oleh  kemampuannya  dalam memahami  permasalahan  yang  menjadi
penyebab  konflik,  memahami  karakter dan  budaya  masyarakat  setempat, bersikap  tidak  memihak  ke  salah  satu pihak,  membangun  kepercayaan,  aktif melakukan komunikasi, dan menimbulkan  itikad  baik  para  pihak. Hal  tersebut  dapat  dilakukan  jika prinsip nemui nyimah dapat dilaksanakan  dengan  baik  sebagai  cara mempertemukan  pihak  yang  memiliki konflik.  Faktor  lain  dalam  menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan konflik  dapat  segera  terwujud  apabila mediator merupakan panutan masyarakat dan tidak pernah melakukan kesalahan  di  lingkungannya  dalam  hal perilaku dan moralnya sehingga apapun yang  diucapkan  akan  dipatuhi  oleh masyarakat lokal maupun pendatang.
Nilai  yang  terdapat  dalam ippun aneg (rembuk  desa  dan  kelurahan) tersebut, nerupakan teknik yang digunakan sebagai upaya untuk
meredam  konflik  dengan  prinsip nemui nyimah ,  yaitu:  1)  Mendorong  setiap kelompok yang berasal dari masyarakat lokal maupun pendatang untuk mengeluarkan pernyataan umum mengenai keinginan untuk menjaga diri sehingga mengurangi konflik, keinginan untuk selalu hidup berdampingan secara damai. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk
mendapatkan dukungan
masyarakat  lokal  maupun  pendatang agar  memiliki  tanggung  jawab  yang sama  dalam  mewujudkan  perdamaian; 2) Bersama tokoh adat dari semua suku yang  ada  di  Lampung  Utara  dan  tokoh masyarakat  untuk  secara  konsisten menyuarakan  perdamaian,  tindakan  ini penting  agar  semua  pihak  memiliki kesadaran  bahwa  suara  dari  tokoh  adat maupun  tokoh  masyarakat  masih diperlukan dan penting untuk didengarkan; 3) Memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tetap menahan diri  saat  ada  kelompok  tertentu  secara tiba-tiba  menyerang  atau  membuat provokasi yang berpotensi akan menimbulkan  konflik  terbuka.  Tidak
tersulut  secara  emosional  dengan  tetap bersikap  positif  dengan  mendorong untuk  berpikir  positif  dan  mencapai tujuan  serta  manfaat  positif  dari bersikap menahan diri, meskipun hal ini sulit  dilakukan  namun  apabila  tokoh adat  atau  tokoh  masyarakat  bisa menahan  diri  maka  masyarakat  juga akan  mampu  melakukan  itu;  dan,  4) Teknik  lainnya  adalah  negosiasi, melakukan negosiasi dibutuhkan kemampuan
komunikasi dengan keramahan  yang  dimiliki  dan  prinsip nemui  nyimah yang  selalu  diutamakan maka  proses  negosiasi  akan  berjalan sesuai dengan keinginan.
Jika  konflik  terjadi  maka  para tokoh  adat,  pemerintah  desa  maupun pemerintah dalam menyelesaikan konflik  tersebut  menyerukan  beberapa hal, di antaranya: 1) Mengakhiri konflik dan  tindak  kekerasan,  tokoh  adat memiliki kapasitas mendorong penyelesaian  konflik  dalam  bentuk kesepakatan  di  antara  berbagai  pihak yang  berkonflik  untuk  mengakhiri tindak  kekerasan.  Tindak    kekerasan merupakan masalah paling sensitif yang membutuhkan    penyelesaian  secara efektif  agar  tidak  menimbulkan  korban berjatuhan; 2)
Melaksanakan isi kesepakatan  dengan  penuh  tanggung jawab, para pihak yang berkonflik harus mencapai rumusan dan butir-butir yang berisikan hak dan kewajiban pihak yang berkonflik.  Isi  kesepakatan  dalam bentuk  kompromi  atau  pemecahan masalah.  Kompromi  merupakan  model penyelesaian  konflik  yang  berdasarkan pada  pemenuhan  sebagian  saja  dari kepentingan  masing-masing  para  pihak dan  pemecahan  masalah  merupakan penyelesaian  konflik  dengan  berupaya membentuk  cara  baru  agar  pihak-pihak yang berkonflik bisa terpenuhi kepentingannya;  dan,  3)  Keinginan untuk melaksanakan perdamaian, setelah  diakhirinya  konflik  atau  tindak kekerasan serta pencapaian kesepakatan para  pihak  yang  berkonflik.  Konsep
rekonsiliasi tersebut membutuhkan peran  dari  tokoh  adat  agar  perdamaian dapat  diterima  dan  dilaksanakan  oleh masyarakat, serta
menumbuhkan keinginan  pada  diri  masyarakat  tentang pentingnya  melaksanakan  perdamaian menjadi tugas tambahan bagi tokoh adat untuk  meyakinkan  para  pihak  yang berkonflik.  Beberapa  cara  dalam menyelesaikan  masalah  tersebut  dapat ditangani  jika  prinsip nemui  nyimah terlaksana yang dapat berpengaruh pada penanaman prinsip untuk berdamai dan menghargai perbedaan antara masyarakat  lokal  dengan  masyarakat pendatang. 3. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Pencegahan Konflik antara Masyarakat Lokal dengan Pendatang Berdasarkan Prinsip Nemui Nyimah
Sebagai  upaya  melakukan  pencegahan konflik  antara  masyarakat  lokal  dengan pendatang  berdasarkan  prinsip nemui nyimah ,  tentu  terdapat  faktor  pendukung sehingga  upaya  yang  dilakukan  dapat membuahkan  hasil  yang  maksimal.  Adapun faktor  pendukung  tersebut,  diantaranya: a. Masyarakat  Lampung  masih  berpegang teguh pada budi bahaso dan titei gumattei .
Budi berasal  dari  kata  budi  yang  berarti kebaikan  berdasarkan  perasaan. Bahaso berarti bahasa atau tutur sapa, sopan santun. Titei berasal dari kata titi yang berarti jalan dan gumattei berarti  lazim  atau  kebiasaan leluhur  atau  orang-orang  terdahulu.  Wujud titei  gumattei secara  nyata  berupa  norma yang  sering  disebut  kebiasaan  masyarakat adat. Titei  gumattei ini  berisi  keharusan, kebolehan, dan larangan  ( cepalo) .  Sehingga Budi  Bahaso dan titei  gumattei mempunyai pengertian  sopan  santun  menuju  kebaikan yang diutamakan berdasarkan kelaziman dan kebiasaan  yang  berdasarkan  kebaikan  ini pada  hakikatnya  menggambarkan  bahwa masyarakat  Lampung  mempunyai  tatanan kehidupan  yang  teratur.  Sikap  membina kebiasaan  yang  berdasarkan  kebaikan merupakan  modal  dasar  pembangunan  dan pemahaman  terhadap  budaya  malu  baik
secara pribadi, keluarga, dan masyarakat; b. Pada  umumnya  masyarakat  Lampung masih  memegang  teguh  lima  prinsip hidup  mereka  dalam  pergaulan  sehari- hari ,  yaitu:  1) Piil  Pesenggiri merupakan falsafah  hidup  orang  Lampung  atau  suatu sistem  nilai  ( social  value  system) yang memiliki  arti  harga  diri,  maknanya  sikap hidup  yang  dianut  agar  seseorang  memiliki eksistensi,  harga  diri,  menjaga  dan menegakkan  nama  baik  secara  individu maupun  orang  Lampung  pada  umumnya. Piil  pesenggiri ini  merupakan  penopang filosofi  orang  Lampung  yang  lain  yaitu nemui  nyimah,  nengah  nyappur,  bejuluk beadeg, dan sakai  sambayan. Nilai-nilai dalam piil  pesenggiri masih  relevan  namun dalam  penjabarannya  ke  dalam  tingkatan- tingkatan atau skala  (positif, netral, negatif) perlu diaktualisasikan, hal ini tertuang dalam norma-norma yang berisi keharusan, kebolehan,  dan  larangan  ( cepalo). Seperti harga diri sebagai nilai sosial tidaklah hilang atau  berubah,  tetapi  skala  tersebut  dapat dikategorisasikan  sebagai  harga  diri  dan dalam  situasi  serta  kondisi  yang  bagaimana sebuah  harga  diri  dipertahankan  itu  dapat diaktualisasikan;  2) Nemui  nyimah , nemui memiliki  makna  tamu  dan nyimah atau simah berarti  Santun  atau  ramah. Nemui nyimah dapat diuraikan sebagai keramahtamahan masyarakat Lampung dalam
menjamu kehadiran tamu. Keterbukaan  terhadap  seluruh  masyarakat yang  menjalin  hubungan.  Sikap  sopan santun  dan  ramah  kala  bertamu  dan menerima  tamu,  tindakan  ini  merupakan penerapan  prinsip  membina  silaturahim dengan  siapa  saja  termasuk  terhadap masyarakat pendatang dari luar Lampung; 3) Nengah  nyappur merupakan  salah  satu upaya masyarakat Lampung membekali  diri dengan  kemampuan  membawa  diri  dalam pergaulan  sehingga  memiliki  pengalaman yang  luas.  Tidak  hanya  terbatas  pada pergaulan  sesama  masyarakat  Lampung, namun dengan siapa saja  dan dari  manapun orang  tersebut  berasal;  4) Bejulug  beadeg, berarti gelar atau nama baru yang disandang terutama  setelah  melakukan  pernikahan,
maka  orang  Lampung  akan  memperoleh gelar  adat.  Dengan  demikian  masyarakat Lampung  selalu  memiliki  keinginan  untuk melakukan  perubahan  atau  pembaharuan, bejulug  beadeg merupakan  salah  satu  sikap dari masyarakat Lampung yang mencerminkan kerendahan hati dan kebesaran  jiwa  untuk  saling  menghormati baik  di  lingkungan  keluarga  maupun masyarakat  luas;  5) Sakai  sambayan, dapat diartikan  sebagai  sifat  kerjasama,  gotong royong,  urun rembug atau saling membantu sesama  dimanapun  mereka  berada.  Hal  ini tidak  terbatas  pada  sesuatu  yang  bersifat materi  semata,  namun  bantuan  moril maupun  pemikiran  juga  termasuk  di dalamnya. c.  Pada  kasus-kasus  konflik yang terjadi di Lampung Utara selama ini tidak  terlalu  kompleks  dan  tanpa dibersamai  dengan  adanya  kepentingan yang  besar seperti  memperebutkan  sumber daya  alam,  identitas,  dan  politik,  sehingga proses  penanganannya  lebih  mudah  dan tidak  terlalu  rumit.  Umumnya  konflik  yang terjadi  karena  dipicu  oleh  masalah  sosial seperti  pencurian  dan  kenakalan  remaja lainnya; d. Anggota masyarakat menempatkan  kepentingan  masyarakat atau  kepentingan  bersama  di  atas kepentingan  individu. Hal  ini  mendorong keinginan
masyarakat untuk segera
mengakhiri konflik karena mereka menganggap  bahwa  kepentingan,  keamanan dan  ketentraman  masyarakat  harus  lebih diutamakan; e.  Mendapat  dukungan penuh  dari  pemerintah  di  semua tingkatan, mulai dari desa atau kelurahan sampai  tingkat  provinsi  dalam  hal mengantisipasi dan menyelesaikan
konflik yang terjadi dalam masyarakat.
Adapun yang menjadi
faktor penghambat  dalam  melakukan  pencegahan konflik  antara  masyarakat  lokal  dengan pendatang  berdasarkan  prinsip nemui nyimah ,  di  antaranya:  a).  Perbedaan kebudayaan, mengingat banyaknya penduduk  pendatang  yang  berdomisili  di Kabupaten  Lampung  Utara  dari  berbagai suku,  sehingga  keberagaman  budaya  tidak dapat  dihindari,  keberagaman  budaya
menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan  upaya  pencegahan  konflik;  b). Minimnya dukungan anggaran di pemerintah  daerah  terutama  di  tingkat kabupaten  belum  menjadikan  program penanganan  konflik  sebagai  program prioritas,  sehingga  tidak  terdapat  anggaran khusus  untuk  mengantisipasi  terjadinya konflik.

## D. Simpulan dan Saran
Prinsip nemuin  nyimah yang  menjadi pegangan  teguh  oleh  masyarakat  Lampung marga  Nunyai  dapat  menjadi  faktor pencegah terjadinya konflik antara penduduk  lokal  dengan  pendatang  di kabupaten  Lampung  Utara.  Prinsip nemui nyimah terdapat  pada  salah  satu  instrumen masyarakat  yaitu  kegiatan ippun  aneg (rembuk  desa  dan  kelurahan). Ippun  aneg (rembuk  desa  dan  kelurahan)  menjadi pedoman dalam menangani atau menyelesaikan  permasalahan-permasalahan yang  timbul  di  masyarakat  yang  berpotensi menimbulkan  konflik  terbuka  pada  seluruh bidang ipoleksosbudhankam yang penyelesaiannya  dilakukan  oleh  tokoh  adat Lampung  secara  bersama-sama  dengan unsur  pemerintah  desa,  kelurahan,  unsur pemerintah,  tokoh  lintas  adat  dan  unsur masyarakat lainnya.
Penggunaan  prinsip nemui  nyimah dalam  penelitian  ini  telah  memungkinkan menemukan  pemahaman  persoalan  konflik antara  masyarakat  lokal  dengan  masyarakat pendatang.  Pemahaman  persoalan  konflik yang  terjadi  dapat  diselesaikan  melalui kegiatan ippun  aneg (rembuk  desa  dan kelurahan).  Selain  itu,  faktor  pendukung dalam  penyelesaian  konflik  yang  terjadi didukung  atas  nilai  yang  dipegang  teguh seperti budi  bahaso , titei  gumattei, lima prinsip hidup, konflik yang tidak kompleks, kesadaran  atas  kepentingan  bersama,  dan dukungan  pemerintah  dalam  mengantisipasi konflik.
Penelitian yang dilakukan terbatas pada kajian  prinsip nemui  nyimah yang  dimiliki masyarakat  Lampung  marga  Nunyai  saja. Dibutuhkan  suatu  penelitian  yang  lebih
komprehensif yang bersandar pada indikator-indikator  objektif  untuk  dapat menguji faktor-faktor yang dapat menyelesaikan  konflik  perbedaan  dalam masyarakat. Misalnya nilai-nilai
multikultural  dalam  lima  prinsip  yang dipegang teguh masyarakat Lampung marga Nunyai  atau  peran agama  dan  tradisi  dalam masyarakat Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA
Adesaputra, R., Fitria, S., & Montessorri, M. (2019).  Integrasi  Sosial  Berbasis Kearifan Lokal Malakok Terhadap Etnis Pendatang  di  Pasar  Usang  Sumatera Barat. Jurnal  Pendidikan  Tambusai ,
3 (4), 894–901.
Adhani,  Y.  (2014).  Konsep  Pendidikan Multikultural  Sebagai Sarana  Alternatif Pencegahan Konflik. SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal , 1 (1), 111–121. http://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1211 Anggrainy, A. M. (2015). Pembelajaran Tari
Sigeh  Penguten  Menggunakan  Konsep Nemui Nyimah Pada SDN 01  Simpang Agung. Jurnal Seni Dan Pembelajaran , 3 (3).
Ashshofa,  B.  (2010). Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Bisri,  C.  H.  (2003). Penuntun  Rencana Penelitian  dan  Pelaksana  Skripsi Bidang Ilmu agamaIslam . Jakarta: Raja
Grafindo Persada. Fajarwati,  R.,  &  Wahyudi,  A.  (2017). Identifikasi Nilai-nilai Bimbingan Pribadi Sosial dalam Falsafah Masyarakat Lampung. Prosiding Seminar Nasional , 149–158.
Fuadi, S. H. (2020). Resolusi Konflik Sosial Perspektif  Hukum  Islam  dan  HUkum Adat  pada  Pemilihan  Kepala  Desa Bajang  Mlarak  Ponorogo. Jurnal  Al- Manhaj , 2 (1), 86–111.
Ghassani,  M.,  Maskun,  &  Syaiful.  (2019).
Begawi Cakak Pepadun Sebagai Proses Memperoleh  Adek  pada  Buay  Nunyai di Desa Mulang Maya. PESAGI (Jurnal Pendidikan  Dan  Penelitian  Sejarah) , 7 (3).
Gunawan,  K.,  &  Rante,  Y.  (2001). Manajemen  Konflik  Atasi  Dampak Masyarakat  Multikultural  di  Indonesia. Jurnal Mitra Ekonomi Dan Manajemen Bisnis , 2 (2), 212–224.
Hadikusuma,  H.  (2002). Pengantar  Ilmu HUkum  Adat  Indonesia .  Bandung: Mandar Maju.
Hafid,  A. (2018).  Penerapan Mosehe  dalam Penyelesaian  Konflik  oleh  Masyarakat Tolaki  dan  Masyarakat  Pendatang  di Kabupaten  Konawe  Provinsi  Sulawesi Tenggara. Jurnal Walasuji , 9 (1), 37–51.
Hanafi.  (2018).  Hakekat  Nilai  Persatuan dalam  Konteks  Indonesia  (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila). Jurnal  Ilmiah  Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 3 (1), 56–63. http://doi.org/10.17977/um019v3i12018 p056
Hazani,  D.  C.  (2019).  Pola  Komunikasi antar  Budaya  dalam  MEmbangun Harmonisasi  Masyarakat  Heterogen  di
Kota Mataram. PENSA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 1 (2), 368–
390.
Hidayat,  D.  (2014).  Representasi  Nemui- Nyimah  Sebagai  Nilai-Nilai  Kearifan Lokal:  Perspektif  Public  Relation Multikultur. Jurnal  Ilmu  Komunikasi ,
5 (1), 1–118.
Irawan,  W.  D.  (2019).  Sistem  Kekerabatan
Masyarakat Lampung Pepadun
Berdasarkan  garis  Bertalian  Darah.
Jurnal  Edukasi  Lingua  Sastra , 17 (2), 151–158.
Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2017). Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung  Pepadun. Kalam , 10 (1),  193. http://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341
Juwita,  D.  T.,  Cahyono,  A.,  &  Jazuli,  M.
(2017).  Nilai-nilai  Piil  Pesenggiri  pada Tari Melinting di Desa Wana Lampung Timur. Catharsis:  Journal  of  Arts Education , 6 (1), 82–90.
Mubit,  R.  (2016).  Peran  Agama  dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. Epistemé: Jurnal Pengembangan  Ilmu  Keislaman , 11 (1),
163–184.
http://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.1 63-184
Muliadi,  E.  (2012).  Urgensi  pembelajaran
Pendidikan  Agama  Islam  berbasis multikultural di sekolah. Jurnal Pendidikan Islam , 1 (1), 55–68. http://doi.org/10.14421/jpi.2011.11.55- 68
Mulyani,  L.  (2010).  Pendekatan  Sosial dalam  Penelitian  Hukum. Jurnal Masyarakat & Budaya , 12 (3), 35–56.
Nurhadiantomo.  (2004). Konflik-konflik Sosial  Pri-Non  Pri  dan  Hukum Keadilan Sosial . Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Nurmalisa,  G.  Y.  A.  hasyim;  Y.  (2014).
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengangkonan dalam Adat Perkawinan  Lampung  Pepadun. Jurnal Kultur Demokrasi , 3 (2).
Perwita, Banyu, A. A., & Sabban, N. (2015). Kajian  Konflik  dan  Perdamaian .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ptuitt,  D.  G.,  &  Ruben,  J.  Z.  (2015). Teori Konflik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Purnawan,  I.  B.  (2013).  Agama  Dan Multikultur: Peran Agama Mewujudkan Multikulturalisme Di Indonesia. Millah ,
13 (1), 1–22. http://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss 1.art1
Putri,  N.  W.  (2018).  Pergeseran  Bahasa Daerah Lampung pada masyarakat Kota Bandar  Lampung. Jurnal  Penelitian Humaniora , 19 (2), 77–86.
Ratnaningsih,  D.,  &  Irawan,  W.  D.  (2018). Kajian Struktural Sastra Lisan Pepaccur Masyarakat  Lampung  Pepadun  dalam Prosesi  Pengambilan  Gelar  adat. Elsa , 16 (2), 59–67.
Riwanto, R. A. wawancara R. Agus Riwanto gelar Sumbahan Puset Sutan (2020).
Romli,  K.,  &  Maulia,  A.  (2014). Prasangka Sosial  dalam  Komunikasi  Antaretnis (Studi  antara  Suku  Bali  dengan  Suku Lampung  di  Kecamatan  Sidomulyo Kabupaten  Lampung  Selatan  Provinsi Lampung). Jurnal  Kom  &  Realitas Sosial , 4 (2), 127–151.
Sada,  H.  J.,  Firdaos,  R.,  &  Sari,  Y.  (2018). Implementasi  Nilai-nilai  Pendidikan Islam dalam Budaya Nemui Nyimah di Masyarakat  Lampung  Pepadun. Al- Tadzkiyyah:  Jurnal  Pendidikan  Islam , 9 (2), 311. http://doi.org/10.24042/atjpi.v9i2.3632
Saputra,  J.  H.,  Yanzi,  H.,  &  Nurmalisa,  Y.
(2015).  Peranan  Tokoh  Adat  dalam Melestarikan Mego Pak Tulang Bawang. Jurnal  Kultur  Demokrasi ,
4 (3).
Septina,  R.,  Yarmaidi,  &  Suwarni,  N.
(2014). Penyebab Menurunnya
Pelaksanaan  Begawi  pada  Perkawinan Suku Lampung di Kelurahan Kotabumi Ilir. Jurnal Penelitian Geografi , 2 (2), 1–
12.
Setiawan,  D.  E.,  Joebagio,  H.,  &  Susanto. (2019).  Piil  Pesenggiri:  Kearifan  Lokal Kultur Islam Lampung Sebagai Sumber Belajar  Toleransi. Intelektiva:  Jurnal Ekonomi, Sosial  &  Humaniora , 01 (04),
27–35.
Setiawan,  I.  wawancacara  Iwan  Setiawan gelar Sutan Rajo Puncak Mergo (2020).
Shofa, A. M. A. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme  Indonesia  dalam Bingkai  Pancasila. Jurnal  Pancasila Dan Kewarganegaraan , 1 (1), 34–41.
Soekanto,  S.  (2010). Sosiologi  Suatu
Pengantar . Jakarta: Rajagrafindi
Persada.
Somantrie,  H.  (2011).  Konflik  dalam Perspektif  Pendidikan  Multikultural. Pendidikan  Dan  Kebudayaan , 17 (6), 660–672.
Subagya,  P.  J.  (2004). Metode  Penelitian dalam  Teori  dan  Praktek .  Jakarta: RinekaCipta.
Syah, I. (2017). Bunga Rampai Adat Budaya Lampung . Yogyakarta: Histokultura.
Syahputra,  M.  C.  (2020).  Pendidikan Multikultural  dalam  Budaya  Nemui Nyimah. EL-HIKMAH:  Jurnal  Kajian
Dan  Penelitian  Pendidikan  Islam , 14 (1), 81–97. http://doi.org/10.20414/elhikmah.v14i1.
1989
Syarifah,  F.,  Syah,  I.,  &  Arif,  S.  (2017). Kayu  Ara  pada  Acara  Begawi  Adat Lampung  Pepadun  Buay  Nyerupa Lampung  Tengah. PESAGI  (Jurnal Pendidikan  Dan  Penelitian  Sejarah) , 5 (5).
Tauhid,  M.  wawancara  Muhammad  Tauhid gelar Sutan Puceng Mergo (2020). Umar,  M.  (2017).  Internalisasi  Nilai Kedamaian Melalui Pendidikan Kedamaian sebagai Penguatan Pembangunan Karakter pada Masyarakat Heterogen. Jurnal Waskita ,
1 (1), 77–98.
Unwanullah,  A.  (2013).  Tranformasi
Pendidikan  untuk  Mengatasi  Konflik Masyarakat dalam Perspektif Multikultural. Jurnal  Pembangunan Pendidikan:  Fondasi  Dan  Aplikasi , 1 (1), 45–57.
http://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1050
Varanida,  D.  (2016).  Komunikasi  dalam Integrasi  Sosial  Budaya  antar  Etnis Tionghoa  dan  Pribumi  di  Singkawang. Jurnal Ilmu Komunikasi , 14 (1), 13–21.
Werena, M. I. W., Nawaji, & Iswahyudi, D. (2019).  Peran  Kepala  Desa  dalam Membina  Kerukunan  antar  Warga Masyarakat  Sebagai  Implementasi  Sila Ketiga  Pancasila. Prosiding  Seminar Nasional Pendiidkan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen , 3 , 106–114.
Yaswirman.  (2011). Hukum  Keluarga: Karakteristik  dan  Prospek  Doktrin Islam  dan  Adal  dalam  Masyarakat
Matrilineal Minangkabau . Jakarta: Rajawali Press.
Yusuf,  M.  E.,  Yanzi,  H.,  &  Nurmalisa,  Y. (2015).  Peranan  Media  Rembuk  Pekon dalam  Penyelesaian  Masalah  Sosial Pasca  Konflik  di  Pagelaran. Jurnal Kultur Demokrasi , 4 (7).
Yusuf, M., Lesang, I., Kogoya, Y., & Pora, R.  (2015). Konflik  dan  Pergerakan Sosial: Isu-isu Kontemporer Perlawanan  Masyarakat  Adat,  Konflik Tanah dan Konflik Kekuasaan .
Yogyakarta: Graha Ilmu.