## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.426

## Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis
Evalina Alissa 1 , Sasmiar 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia Jl.Raya Jambi-Ma.Bulian, Km.15, Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Indonesia Correspondence email: evalina_alissa@unja.ac.id, email: sasmiar@unja.ac.id
Abstrak. Artikel ini membahas mengenai eksistensi oleh lembaga mediasi sebagai sebuah sarana penyelesaian didalam sengketa, yang  mana  membahas  mengenai  dasar  hukum  dan  kedudukan  dari  lembaga  mediasi,  kriteria  atau  sengketa  medis  dan  juga kekuatan  hukum  dari  lembaga  mediasi  didalam  penyelesaian  sengketa  medis.  Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis adalah metode penelitian doktrinal yang mana dimaksud untuk menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum dan juga  doktrin hukum demi mendapatkan jawaban terhadap isu hukum didalam pembahasan yang ada didalam artikel ini. Sengketa medis timbul dikarenakan  terjadinya  penafsiran  yang  berbeda  antara  pelayanan  kesehatan  dan  keluarga  pasien/pasien  didalam  melakukan pelayanan  terhadap  kesehatan.  Namun  didalam  undang-undang  praktek  kedokteran  menyebutkan  bahwa  terhadap  penyelesaian sengketa  medis    dapat  dilakukan  penyelesaian  melalui  jalur  litigasi  dan  melakukan  pengaduan  kepada  Majelis  Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  dan  semenjak  disahkannya  undang-undang  kesehatan  serta  undang-undang  rumah  sakit  lembaga mediasi  mulai  diakui  sebagai  sebuah  lembaga  yang  melakukan  proses  penyelesaian  diluar  lembaga  peradilan  dan  memiliki kekuatan hukum dari lembaga mediasi tersebut.
Kata Kunci : Lembaga Mediasi; Sengketa Medis ; Litigasi.
Abstract.  This article discusses the existence of mediation  institutions as a means of resolution  in  disputes,  which discusses the legal basis and position  of the mediation  institution, the criteria  or medical disputes and also the  legal power of the mediating institution in the resolution of medical disputes. The research method used by the author is a doctrinal research method which is intended to find a legal principle, rule of law and legal doctrine in order to get answers to legal issues in the discussion  in this article.  Medical  disputes  arise  due  to  different  interpretations  between  health  services  and  the  patient/  patient's  family  in providing services to health. However, in the medical practice law, it is stated that the settlement of medical disputes can be done through litigation and submitting complaints to the Honorary Council of Indonesian Medical Disciplines and since the health law and  the  hospital  law,  mediation  institutions  have  begun  to  be  recognized  as  an  institution  that  conducts  medical  work.  the settlement process outside the judiciary and has the legal power of the mediation institution.
Keywords: Mediation Institution; Medical Disputes; Litigation.

## PENDAHULUAN
Penyelesaian sengketa merupakan sebuah penyelesaian sebuah perkara yang dilakuan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, serta didalam penyelesaiannya ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non litigasi dan litigasi. Perihal  penyelenggaraan  kesehatan  merupakan  sebuah  program  prioritas  pemerintah  yang  memberikan  hak  katas kesehatan sebagai sebuah konsep dari hak asasi manusia (HAM) yang mana hal ini merupakan hak mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. John Lock mengatakan bahwa perlindungan terhadap hak secara kodrat merupakan sebuah basis didalam pendirian sebuah negara yang memberikan sebuah kontrol sosial untuk dapat  melindungi  hak  dasar 1 yang  harus  dipenuhi  didalam  masyarakat.  Maka  dapat  kita  pahami  bahwa  unsur  dari kesehatan  merupakan  sebuah  hak  dasar  yang  harus  dimikiki  oleh  manusia  didalam  melaksanakan  kehidupan  dan perlindungan kesehatan yang harus dipenuhi oleh negara.
Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  dalam  Pasal  28H  ayat  (1)  pada  intinya  menyebutkan  bahwa  setiap manusia  memiliki  hak  untuk  kehidupan  yang  sejahtera  secara  lahir  dan  bathin  serta  sudah  pasti  berhak  untuk memperoleh pelayanan terhadap kesehatan dan hal ini dipertegas dengan terbitnya undang-undang tentang kesehatan. 2 Maka dalam konsep the right of healty care mengariskan bahwa hal ini merupakan hak dasar yang menjadi kewajiban oleh negara untuk dipenuhi, yang mana pada tataran HAM terhadap kesehatan setiap warga negara berhak serta wajib untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam sebuah pelayanan dan derajat yang optimal maka berkaitan dengan hal tersebut  peningkatan  didalam  ppeningkatan  sebuah  derajat  dari  kesehatan  harus  selalu  diupayakan  dan  dilaksanakan sebaik mungkin.
Berkaitan dengan pelayanan kesehatan ini selalu mengalami perubahan pola mengenai interaksi penyediaan jasa didalam  kesehatan  dan  juga  dengan  orang  yang  menerima  jasa  dari  kesehatan  tersebut,  serta  yang  harus  dipahami bahwa  dalam  hal  ini  pasien  bukan  saja  sebagai  orang  yang  sakit  dan  memerlukan  pertolongan  dari  seorang  dokter
1 Titon  Slamaet  Kurnia, Hak-Hak  Atas  Derajat  Kesehatan  Optimalisasi  Sebagai  HAM  di  Indonesia, Alumni,  Bandung, 2007, hlm. 67.
2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
maupun perawat yang melakukan  sebuah proses didalam sebuah pelayanan dari perawatan. Maka konteks pelayanan didalam  kesehatan  ini  merujuk  pada  Undang-Undang  Pelayanan  Publik 3 yang  mana  undang-undang  ini  mengattur mengenai prinsip pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah agar baik dan lebih efektif.
Meskipun  didalam  prakteknya  masih  banyak  mengalami  kendala  didalam  pelayanan  kesehatan  seperti kurangnya  rasa  sadar  dan  juga  pemahaman  hukum  terkait  dengan  hal  kesehatan  yang  mana  dapat  menimbulkan sengketa medis didalam pelaksanaannya. Namun yang tak kalah penting adalah terkait dengan perlindungan terhadap hak  dari  seorang  pasien  dan  juga  hak  yang  dimiliki  oleh  seorang  tenaga  kesehatan.  Maka  dalam  hal  ini  hak  pasien didalam pelayanan kesehatan sudah disebutkan secara jelas berkaitan dengan hak pasien, yaitu mendapatkan informasi yang  jelas  terhadap  sebuah  tindakan  pelayanan  medis,  dapat  meminta  lebih  dari  satu  pendapat  dokter,  mendaptkan sebuah  pelayanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  medis  serta  pasien  dapat  menolak  tindakan  medis  yang  dilakukan oleh  dokter  serta  mendapatkan  isi  rekaman  medis  yang  sudah  dilakukan. 4 Serta  sudah  di  atur  pula  secara  khusus didalam Pasal 32 Undang-Undang Tentang Rumah Sakit 5 mengenai hak pasien tersebut.
Apabila terjadi sebuah pelanggaran terhadap hak pasien tersebut maka pasien dapat mengajukan sebuah gugatan sebagaimana  yang  terdapat  didalam  Pasal  45  Undang-Undang  Penyelesaian  Konsumen 6 ,  dan  melakukan  laporan kepada  pihak  kepolisian  maupun  penyidik  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penerapan  sanksi  pidana  terhadap pelanggaran  kepada  hak-hak  dari  seorang  pasien.  Hal  ini  lah  yang  berujung  kepada  terjadinya  sebuah  tuntutan  serta adanya  sebuah  gugatan  didalam  perkara  hukum.  Tuntutan  ini  biasanya  berawal  dari  terdapatnya  keganjilan  pada sebuah  tindakan  pasca  menjalani  sebuah  pengobatan  yang  terkadang  timbul  dikarenakan  jeleknya  komunikasi  yang dibangun oleh pihak terkait berkaitan dengan pelayanan kesehatan  antara dokter kepada pasien maupun rumah  sakit kepada pasien sebagai penyelenggara dari healtg provider kepada health receivers.
Pada  sebuah  praktek  kedokteran  apabila  terjadi  sebuah  sengketa  maka  dapat  diselesaikan  dengan  cara-cara seperti  perdamaian  sebuah  sengketa,  melalui  jalur litigasi dan  melalui  sebuah  pengaduan  permasalahan  kepada Mejelis Kehormatan Disiplin Kedoteran Indonesia (MKDKI) sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 66 Undang-Undang  Praktek  Kedokteran.  MKDKI  meruapakan  sebuah  lembaga  yang  mana  memiliki  sebuah  wewenang yang  berkaitan  dengan  menentukan  sebuah  tindakan/kesalahan  yang  mana  dilakukan  oleh  seorang  dokter  maupun dokter  gigi  pada  penerapan  disiplin  ilmu  kedoteran  dan  dokter  gigi  serta  menetapkan  sebuah  sanksi 7 terhadap pelanggaran tersebut. Namun yang banyak dilakukan terhadap sengketa ini adalah melalui cara litigasi sebagai sebuah cara  didalam  menyelesaikan  sebuah  perkara  medis  dengan  pihak  rumah  sakit  maupun  dokter.  Pada  cara litigasi ini harus melalui tata cara pembuktian yang pastinya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit pula, serta pihak pasien pun harus menyadari bahwa akan adanya resiko sebaliknya berupa tuntutan balik dari pihak rumah sakit maupun dokter yang digugat.
Maka  cara  yang  cukup  efektif  adalah  melalui  cara  mediasi  didalam  penyelesaian  sengketa  terhadap  resiko medis yang terjadi, sebab resiko yang timbul cukup ringan bagi pihak yang bersengketa, konsep mediasi ini kemudian berkembang  dengan  nama  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan    ataupun  yang  lazim  disebut  degan alternative dispute resolution . Penggunaan lembaga mediasi di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang AAPS), yang mana termasuk didalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti negoisasi mediasi, konsultasi serta adanya penilaian ahli. Keberadaan lembaga mediasi didalam Undang-Undang Kesehatan tersebut sudah pasti merujuk kepada Undang-Undang AAPS.
Maka artkel ilmiah ini akan membahas mengenai kedudukan lembaga mediasi sengketa medis, kriterian maupun ruang  lingkup  dari  sengketa  medis  serta  apa  saja  yang  dapat  diselesaikan  oleh  lembaga  mediasi  dan  mengenai kekuatan hukum terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga mediasi.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  doktrinal  ataupun  yang  lazim  disebut  dengan metode  penelitian  normatif.  Metode  penelitian  ini  dipilih  dikarenakan  penelitian  ini  bersifat  preskriptif,  yang  mana ilmu  hukum  sama-sama  kita  pahami  sebagai  sebauah  aturan  yang  merujuk  kepada  tujuan  dari  hukum  yang  pastinya nenjunjung  sebuah  nilai  keadilan,  terdapat  konsep  hukum  dan  juga  norma-norma  hukum 8 yang  terkandung  didalam sebuah  aturan  dan  tujuan  dari  pemberlakuan  sebuah  aturan  didalam  masyarakat.  Maka  sumber  data  yang  diperoleh didalam artikel ilmiah ini adalah bersumber dari undang-undang, maupun peraturan hukum yang berlaku dan adanya doktrin-doktrin yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
4 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran.
5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
7 Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  150/MENKES/PER/I/2011  Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin kedoteran Indonesia.
8 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 6.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kedudukan Lembaga Mediasi di Dalam Penyelesaian Sengketa
Mediasai  merupakan  sebuah  prosedur  sebagai  penengah  yang  mana  seseorang  bertindak  sebagai  sebuah kendaraan  untuk  dapat  melakukan  alur  berkomunik  yang  bersengketa, 9 yang  mana  para  pihak  yang  bersengketa  ini sudah  pasti  memiliki  pandangan  yang  berbeda  atas  terjadinya  sengketa  tersebut,  serta  dapat  kita  pahami  bahwa kegiatan  mediasi  ini  dapat  membuat  sebuah  kesepakatan  damai  anatara  para  pihak.  Sedangkan  Takdir  Rahmadi menjelaskan  bahwa  mediasi  merupakan  sebuah  proses  didalam  penyelesaian  yang  berkaitan  dengan  sengketa  antara para  pihak  atau  lebih  melalui  sebuah  jalur  perundingan  yang  menghasilkan  kata  mufakat  dengan  bantuan  dari  para pihak-pihak  yang  netral  dan  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  dapat  memutus,  yang  mana  dikenal  dengan  istilah mediator. 10 Rahmadi  Usman  menjelaskan  pula  bahwa  mediasi  adalah  sebuah  penyelesaiansengketa  dengan  cara menengahi  perkara  dan  orang  yang  menengahi  perkara  tersebut  dikenal  dengan  mediator. 11 Berdasarkan  pada pendapat  ahli  diatas  maka  penulis  mengartikan  bahwa  mediasi  adalah  sebuah  proses  dengan  cara  perundingan  yang mana  mediator  memiliki  sertifikat  mediator  yang  diakui  dan  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  maupun  lembaga yang  tela  memperoleh  akreditasi  dari  Mahkamah  Agung  yang  meana  menyetakan  seseorang  tersebut  telah  lulus pelatihan dan sertifikat mediasi.
Keberadaan  dari  sebuah  lembaga  mediasi  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  APS  Medis,  yang  diatur  secara tegas didalam Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan yang menyebutka bahwa berkaitan dengan tenaga kesehatan yang mana diduga melakukan sebuah kelalaian didalam menjalankan seuah profesi, terjadinya kelalaian ini harus dilakuan penyelesaian  lebih  dulu  melalui  lembaga  mediasi.  Yang  mana  berkaitan  dengan  penjelasan  mediasi  tersebut menjelaskan mengenai alasan dan tujuan dilakukannya sebuat mediasi, yaitu bahwa mediasi dapat dilakukan  apabila muncul sebuah sengketa antara pasien dengan tenaga kesehatan. Mediasi ini dilakukan dengan adanya sebuah tujuan bahwa untuk menyeleseikan sebuah sengketa di luar ranag peradilan yang sudah barang tentu dilakukan oleh lembaga mediator yang sudah bersertifikat dan diakui oleh Mahkamah Agung.
Pada Undang-Undang Rumah Sakit tidak ada menyebutkan secara konkrit mengenai lembaga yang melakukan penyelesaian  terhadap sengketa medis,  tetapi didalam Pasal 60 mengatur mengenai Pengawas Rumah  Sakit Provinsi (BPRS  Provinsi),  yang  mana  peran  dari  lembaga  ini  adalah  untuk  dapat  melakukan  upaya  pemyelesaian  sengketa melalui jalur mediasi. Maka sengketa medis yang terjadi di rumah sakit harus dapat diupayakan melalui jalur mediasi, hal tersebut berdasarkan bahwa sebagian sengketa pada rumah sakit sebagai sebuah institusi peyelenggara pelayanan kesehatan dan dokter yang mengalami gugatan tersebut.
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun menggariskan bahwa APS merupakan sebuah lembaga didalam melakukan penyelesaian terhadap prosedur yang sudah disepakati oleh para pihak, yaitu melalukan diluar  pengadilan  melalui  cara  negoisasi,  mediasi,  konsltasi,  konsiliasi  dan  penilaian  ahli.  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang  AAPS  memberikan  penjelasan  bahwa  lembaga  arbitrase  merupakan  sebuah  lembaga  yang  mana ditetapkan  sebagai  lembaga  yang  melakukan  sebuah  penyelesaian  dari  terjadinya  perkara  maupun  hadirnya  sebuah sengketa  dan  lembaga  mediator  ini  memiliki  sebuah  tanggung  jawab  pada  sebuah  koridor  yang  lebih  luas,  yang berkaitan dengan seluruh perkara didalam sebuah sengketa bahkan berkaitan dengan terjadinya sebuah perbedaan dari sebuah pendapat didalam perkara hukum keperdataan,  yang diselesaikan pada sebuah niat dan ihtikad dari pada para pihak berkaitan dengan upaya dari penyelesaiianya.
Melalui  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedural  Mediasi  yang  mana  menjelaskan  bahwa  pengadilan tidak hanya memiliki tugas dan serta wewenang dalam hal pemeriksaan, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diterimanya  saja,  namun  memiliki  sebuah  wewenang  untuk  dapat  membuat  perdamaian  kepada  para  pihak  yang berperkara. Maka dengan adanya Perma tersebut berkaitan dengan waktu yang singkat didalam mediasi yang semula selama  40  hari  menjadi  30  hari  yang  mana  terhitung  semenjak  penetapan  perintah  didalam  hal  melakukan  mediasi. Selanjutnya  adanya  sebuah  kewajiban  untuk  para  pihak  ( inperson )  untuk  dapat  menghadiri  secara  langsung  sebuah pertemuan mediasi tanpa atau dengan didampingi oleh kuasa hukum, namun apabila ada alasan lain seperti kesehatan yang  kurang  baik  dan  tidak  memingkinkan  untuk  hadir  pada  mediasi  dan  didampingi  oleh  surat  keterangan  dari dokter, dibawah pengampuan, kediaman dan  tempat tinggal di luar  negeri maupun menjalankan sebuah tugas negara dan  adanya  sebuah  tanggung  jawab  profesi  maupun  pekerjaan  yang  tidak  dapat  dikerjakan.  Didalam  Perma  ini menegaskanbahwa  seorang  mediator  memiliki  peranan  yang  independen  agar  dapat  berperan  lebih  aktif  lagi  pada penyelesaian  perkara-perkara  maupun  sengketa  di  luar  badan  pengadilan,  setelah  itu  hasil  dari  mediasi  disepakati untuk dapat diajukan sebuah penetapan kepada pengadilan melalui sebuah mekanisme gugatan.
Keluarnya  Perma  tersebut  sesungguhnya  merupakan  sebuah  institusionalisasi  dari  proses  mediasi  kepada sebuah  sistem  peradilan,  yang  mana  sebelum  sebuah  perkara  dipersidangkan  pada  badan  peradilan  harus  melalui proses  mediasi  terlebih  dahulu  sebagai  sebuah  upaya  dari  alternatif  penyelesaian  sengketa  bagi  para  pihak  yang
9 Gatot Soenmartono, Arbitrase dan Mediasi Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 119.
10 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 12.
11 Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadila, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 79.
bersengketa.  Namun  harus  dipahami  bahwa  dalam  Pasal  4  menjelaskan  bahwa  semestinya  semua  perkara  tanpa terkecuali harus melalui tahapan mediasi baik dihadiri oleh kedua belah pihak maupun hanya di hadirioleh salah satu pihak saja. 12 Melalui sebuah cara mediasi hal ini lebih berdayaguna sebab dari awal mediator  sudah bertindak secara proaktif akan menghubungi para pihak yang berperkara agar berdamai.
Tujuan  dari  mediasi  adalah  untuk  dapat  menyelesaikan  sengketa  dengan  memberikan win-win  solution dan dalam  hal  ini  pastilah  memberikan  dampak/efek  hukum  yang  baik  bagi  para  pihak  yang  berperkara,  karena  hasil mediasi adalah hasil dari kesepakatan dari para pihak dan hal ini adalah baik bagi para pihak  karena atas kesepakatan bersama.  Dengan  adanya  mediasi  yang  disepakati  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  terhadap  penyelesaian  perkara menjadi  sangat  kuat,  sebab  kemungkinan  menjadi  lebih  kecil  untuk  naik  pada  tingkat  peradilan  dan  pada  akhirnya memberikan sebiah dampak yang positif bagi para pihak dan juga pengadila karena tidak terjadi penumpukan perkara dalam peradilan.

## Kriteria/Bentuk Sengketa Medis yang Dapat Diselesaikan Melalui Lembaga Mediasi
Pasal  29  Undang-Undang  Kesehatan  dan  Pasal  60  Undang-Undang  Rumah  Sakit  merupakan  sebuah  dasar yuridis  mengenai  sebuah  dasar  dari  sebuah  lembaga  mediasi.  Sebab  prinsip  dadar  dari  mediasi  adalah  merupakan salah satu bentuk alternative didalam penyelesaian sebuah sengketa diluar pengadilan serta belum sampai pada pokok- pokok  perkara  kedalam  badan  peradilan.  Dikarenakan  belum  adanya  pengaturan  secara  khusus  mengenai  eksistensi lembaga  mediasi  dalam  hal  sengketa  medis  maka  dasar  yang  di  atur  didalam  Undang-Undang  AAPS  dan  Perma tersebut masih sangatlah relevan sebagai sebuah landasan yuridis sebagai penentuan sebiah kriteria dalam hal sengketa medis yang mampu diselesaikan melalui jalur mediasi.
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang AAPS menyebutkan sevara jelas bahwa ”sengketa atau beda pendapat perdata dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  (termasuk  di  dalamnya  mediasi)  yang didasarkan  pada  itikad  baik  dengan  mengesampingkan  penyelesaian  secara  litigasi  di  Pengadilan  Negeri.  Pasal tersebut dapat kita jadikan sebagai sebuah dasar yuridis didalam hal menentukan sebuah kriteria pada sengketa medis yang dapat diselesaikan melalui sebuah jalur mediasi yang tidak termasuk kedalam bagian Hukum Pidana, maka harus dilakukan  terlebih  dahulu  mengenai  mana  saja  yang  termasuk  wilayah  Hukum  Perdata  pada  sebuah  sengketa  medis yang berdasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan.
Maka apabila tenaga kesehatan dinilai melakukan sebuah kelalaian didalam tindakannya hal ini harus dilakukan penyelesaian  melalui  jalur  mediasi.  Maka  makna  dari  kelalaian  yang  merujuk  kedalam  sebaimana  yang  terdapat  di dalam Undang-Undang AAPS haruslah dipandang sebagai lapangan Hukum Perdata serta berdasarkan pada ketentuan dari Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan tindakan melawan hukum. Untuk dapat menentukan ada atau tidaknya sebuah  unsur  kelalaian yang dilakukan oleh tenaga  medis maupun dokter harus dapat dilakukan pembuktian yang mana terdiri dari:
1. Terjadinya  sebuah  perbuatan,  yang  terjadinya  hubungan  terapeutik  antara  dokter  dan  juga  pasien  dibuktikan dengan rekam medis serta informet convet,
2. Terjadinya sebuah tindakan yang melanggar hukum, yang tertuanh didalam sebuah hubungan terapeutik,
3. Terdapat  sebuah  kesalahan  yang  berupa  kelalaian  maupun  kekurang  hati-hatian  yang  dimulai  dengan  tindakan medis/dokter,
4. Timbulnya kerugian kepada pasien,
5. Adanya kausal dari sebuah perbuatan dari doktek/medis dengan adanya kerugian yang diterima oleh pasien.
Rumah  Sakit  sebagai  sebuah  institusi  yang  mana  mewadahi  dari  bekerjannya  dokter/medis  pada  melakukan sebuah  praktek,  maka  apabila  terjadi  kelalaian  maka  dapatlah  diberlakukan  Pasal  1367  sebagai  sebuah  landasar terhadap  pemberlakuan  Pasal  46  Undang-Undang  Rumah  Sakit  berkaitan  dengan  sebuah  pertanggungjawaban  pihak Rumah Sakit atas sebuah kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh dokter ataupun pihak rumah sakit. Apabila adanya kesalahan, kelalian maupun  kekuranghatian yang timbul akibat tindakan dokter maupun medis akan timbul masalah, yaitu  kesulitan  didalam  membuktikan  tindakan  tersebut  hal  ini  dikarenakan  adanya  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)    sebuah  tindakan  dari  sebuah  tindakan  profesi  medis,  SOP  pelayanan  rumah  sakit  maupun  kedisiplinan  dari seorang dokter. Maka dalam hal ini sangat diperlukan sebuah peranan dari MKDKI yang merupakan sebuah lembaga medis yang dapat menentukan sebuah kelalaian, kesalahan dan kekurang-hati-hatian dari apa yang terjadi.
Tindakan yang berkaitan mengenai fungsi dan wewenang dari MKDKI  ini sesuai dengan  yang telah ditetapkn didalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, yang memiliki wewenang didalam penegakan disiplin bagi dokter dan juga  dokter  gigi  serta  bukan  untuk  mencari  pelanggaram  dalam  hal  pelanggaran  etika.  Undang-Undang Kedokteranpun  menjelaskan  mengenai  apabila  terdapat  orang  yang  dirugikan  maka  orang/pasien  tersebut  dapat mengajukan  sebuah  pengaduan  kepada  lembaga  tersebut.  Agar  terciptanya  sebuat  penegakan  disiplin  didalam
12 Siddiki, Mediasi  di  Pengadilan  Hak  Asasi  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan, 2017,  diakses  pada https://badilag.mahkamahagung.go.id/, diakses pada tanggal 21 Maret 2021.
mewujudkan  peraturan  yang  baik  guna  pelaksanaan  sebuah  pelayanan  yang  baik.  Adapun  yang  termasuk  kedalam pelanggaran disiplin menurut MDKDKI adalah sebagai berikut:
1. Terdapat ketidak kompetenan dari sebuah praktek dokter;
2. Tidak  memberikan  rujukan  pasien  kepada  dokter  gigi  lainnya  yang  memiliki  kemampuan  maupun  kompetisi sesuai/lebih tinggi;
3. Memberikan  pekerjaan  kepada  tenaga  kesehatan  yang  tidak  memiliki  kemampuan  didalam  melaksanakan  tigas tersebut;
4. Memberikan  amanat  kepada  dokter  maupun  dokter  gigi  pengganti  yang  mana  tidak  memiliki  wewenang  dan kompetisi yang memadai;
5. Kondisi kesehatan yang tidak mendukung, baik fisik maupun mental saat melaksanakan praktek/tindakan;
6. Melakukan  apa  yang  seharusnya  tidak  perlu  dilakukan  sesuai  dengan  pertanggungjawaban  terhadap  profesinya, yang dapat membahayakan pasien;
7. Tindakan pengobatan dan pemeriksaan yang berlebih;
8. Tidak  adanya  keterbukaan  terhadap  informasi  yang  jujur  serta  etis  kepada  keluarga  pasien  dan  pasien  dalam melaksanakan praktek;
9. Tindakan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasien maupun keluarga dekat dalam sebuah tindakan;
10. Dilakukan secara sengaja tidak membuat rekam medic serta menyimpannya, yang mana hal ini telah diatur didalam perundang-undangan yang berlaku serta etika profesi; dan
11. Terjadinya sebuah tindakan yang dapat memberhentikan sebuah kehamilan. 13
Sesungguhnya  MKDKI  bukanlah  sebiah  lembaga  yang  memberikan  sebuah  persidangan,  sebab  hal  ini  tidak akan terlepas dari adanya kesepakatan dan lain sebagainya,  sebab yang diberikan sebuah keputusan berkaitan dengan adanya  sebuah  pelanggaran  dari  tindakan  disiplin  dari  para  dokter  maupun  dokter  gigi  yang  dilakukan  sebuah oengaduan  kepada  lembaga  tersebut.  Bila  terjadi  pembuktian  dan  hal  tersebut  memang  terbukti  maka  lembaga  ini dapat memberikan sebuah sanksi disiplin dapat berupa memberikan peringatan, memebrikan rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) maupun surat izin praktek (SIP) serta lembaga ini seharusnya menjadi lembaga rujukan didalam  hal  melakukan  mediasi  dalam  hal  sengketa  medis  yang  terjadi.  Namun  sebuah  kendala  yang  timbul  adalah lembaga  ini hanya  ada di  Ibu Kota Negara,  yang mana hal  ini memberikan kesulitan  kepada para pasien serta pihak keluarga didalam melakukan pengaduan terhadap adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan.
Lainhal  nya  apabila  tidak  terdapat  unsur  pidana,  sebagai  mana  yang  diatur  dalam  Kitap  Unddang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  Kesehatan  serya  Undang-Undang  Kedokteran.  Pada  kondisi  seperti  ini pasien  berada  dalam  kondisi  yang  komplek  sebab  pembuktian  dari  pelanggaran  ini  berada  pada  tingkat  penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan.  Terdapat beberapa  ketentuan berkaitan dengan suatu tindakan medis  yang  di  atur  didalam  KUHP  seperti  yang  terdapat  didalam  Pasal  333,  346,  Pasal  347  jo.Pasal  194  Undang- Undang Kesehatan yang mana hal ini berkaitan dengan tindakan aborsi tidak atas indikasi medis dan lain sebagainya.
Sebuah  sengketa  medis  yang  dapat  dilakukan  sebuah  penyelesaian  melalui  lembaga  mediasi  merupakan sengketa yang masuk dalam ranah Hukum Perdata dan jelas bukan masuk kedalam ranah Hukum Publik, yang mana diperlukan sebuah persyaratan utama yang timbuk akibat hubungan keperdataan antara para pihak, pada hal ini berupa sebuah  hubungan  terapeutik  antara  dokter  dan  pasien  dan  hal  yang  utama  adalah  tidak  terdapatnya  sebuah  unsur pidana didalam pembuktian keperdataan tersebut. Namun harus dipahami pula oleh pasien bahwa dari setiap tindakan medis  pasti  menimbulkan  sebuah  kemungkinan  berupa  resiko  medis. Terjadinya  sebuah  kondisi overmacht ini harusnya dapat disikapi dengan adanya keterbukaan terhadap informasi publik yang bersumber dari dokter dan rumah sakit.

## Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Medis
Buah dari sebuah penyelesaian sengketa medis dengan melaui lembaga mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama pula dengan hasil dari mediasi yang lainnya, sebagaimana yang terdapat didalam Perma Nomor 01 Tahun 2008 jo.Perma  Nomor  01  Tahun  2016,  maupun  berdasarkan  kepada  Undang-Undang  AAPS.  Perma  tersebut  menjelaskan bahwa  apabila  dari  sebuah  mediasi  menghasilkan  sebuah  kesepakatan,  maka  para  pihak  yang  dibantu  oleh  mediator memiliki  sebuah  kewajiban  untuk  dapat  merumuskan  kesepakatan  yang  telah  tecapai.  Serta  para  pihak menandatangani  dan  setelah  itu  menghadap  kembali  kepada  Hakim  sesuai  dengan  hari  persidangan  yang  tela disepakati  untuk  melakukan  perdamaian  dan  hakim  dapat  mengukuhkan  kesepakan  tersebut  didalam  sebuah  akta perdamaian.
Kekuatan hukum dari akta perdamaian tersebut sifat hukum nya adalah mengikat kepada kedua belah pihak dan akta  ini  bersifat  final  dan  tidak  lagi  memungkinkan  timbul  upaya  lain  dalam  hal  melanjutkan  pada  jalur  litigasi.
13 Buku Perhimpunan MKDKI Tahun 2018.
Namun apabila terjadinya penyelesaian sebuah sengketa secara non litigasi maka hasil dari kesepakatan tersebut harus dilakuan  penuangan  terhadap  akta  tertulis  yang  pastinya  kekuatan  hukum  yang  mengikat  sebagai  perjanjian  yang mengikat para pihak. Bila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang tercantum didalam akta kesepakatan  yang  telah  di  tanda  tangani,  maka  pihak  satunya  dapat  pula  melakukan  gugatan  melalui  jalur  litigasi dengan gugatan wanprestasi berlandaskan pada Pasal 1234 KUHPer serta akta yang telah ditanda tangani sebelumnya dijadikan  sebagai  barang  bukti  pada  proses  peradilan  dan  hasil  mediasi  sebelumnya  tidak  dapat  dilakukan  upaya banding  sebagaimana  yang  telah  jelas  diatur  didalam  Undang-Undang  AAPS.  Berkaitan  dengan  Banding  terdapat didalam  Pasal  6  ayat  (7),  dan  Pasal  25  ayat  (1)  dan  (2)  Perma  menentukan  bahwa  materi  dalam  hal  perundingan mediasi tidak memiliki batasan pada petitum gugatan dan posita.
Apabila  mediasi  mancapai  kata  sepakat  yang  dibantu  noleh  mediator  maka  ada  sebuah  kewajiban  untuk  dapat melakukan  sebuah  perumusan  kesepakatan  secara  tertulis  dan  harus  ditandatangani  oleh  para  pihak  serta  mediator. Berkaitan dengan timbulkan  hubungan terapeutik, yang berkaitan dengan dokumen penting adalah sebuahh dokumen informed concernt serta rekam medisyang mana menjadi sebuah latar belakang lahirnya sebuah hubungan hukumdan lazim disebut dengan  hubungan terapeutik . Maka hal ini perlu diperhatikan oleh para dokter/dokter gigi untuk selalu mengiatamakan  kedua  dokumen  ini  karena  dua  dokumen  tersebut  bias  menjadi  alat  bukti  yang  sangat  kuat  terhadap tindakan medis yang dilakukan.

## SIMPULAN
Tidak  adanya  penjelasan  secara  eksplisit  mengenai  penyelesaian  sengketa  medis  melalui  lembaga  mediasi, sehingga  menimbulkan  berbagai  penafsiran  bahwa  sengketa  medis  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  sengketa alternative  khususnya  melalui  cara  mediasi  dengan  kriteria  bahwa  tidak  terdapat  unsur  pidana  didalamnya.  Maka permasalahan  mediasi  terkait  dengan  tindakan  medis  diselesaikan  berdasarkan  pada  Perma  dan  Undang-Undang AAPS.  Kesepakatan  terhadap  penyelesaian  sengketa  yang  di  akibatkan  adanya  perbedaan  pendapat  selanjutnya apabila  terdapat  kesepakatan  dari  para  pihak  yang  bersengketa  maka  ksepakatan  tersebut  dapat  dituangkan  pada sebuah akta  yang  tertulis,  yang bersifat final  dilakuan dengan  sebuah itikad yang baik, maka  wajib didaftarkan pada Pengadilan Negeri dengan mengajukan sebuah gugatan dan pengukuhan dalam sebuah akta perdamaian oleh Hakim Pengadilan setempat.

## Saran
Sebaiknya  dilakukan  pembentukan  sebuah  lembaga  Komite  Mediasi  pada  semua  rumah  sakit,  untuk  dapat menyelesaikan sengketa medis yang terjadi dan dilakukan pengawasan serta pembinaan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit  Provinsi  yang  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Rumah  Sakit  serta  dibentuknya  lembaga  MKDKI  Tingkat Provinsi yang profesionald an tidak memihak yang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihal yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Buku Perhimpunan MKDKI Tahun 2018. Gatot Soenmartono. 2015. Arbitrase dan Mediasi Indonesia . PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Rahmadi Usman. 2013. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadila . PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. Soerjono Soekamto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum . Universitas Indonesia. Jakarta. Takdir Rahmadi. 2015. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat . Rajawali Pers. Jakarta. Titon  Slamaet  Kurnia.  2007. Hak-Hak  Atas  Derajat  Kesehatan  Optimalisasi  Sebagai  HAM  di  Indonesia. Alumni. Bandung.

## Internet
Siddiki. Mediasi  di  Pengadilan  Hak  Asasi  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan .    2017,  diakses  pada https://badilag.mahkamahagung.go.id/ .

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedural Mediasi.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  150/MENKES/PER/I/2011  Tentang  Keanggotaan  Majelis Kehormatan Disiplin kedoteran Indonesia.