STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEIMIGRASIAN PASCA-PENERBITAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN

## STRATEGIES TO INCREASE THE NON-TAX REVENUE OF IMMIGRATION SUBJECT TO THE PRESIDENTIAL DECREE NO.21 OF 2016 ON VISA WAIVER PROGRAM
Intan Nurkumalawati, Amd. Im, S.I.P., MPA
Dosen Prodi Administrasi Keimigrasian, Politeknik Imigrasi intannurkumala@yahoo.com

## Abstrak
Kajian ini membahas fenomena kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan melalui Peraturan Presiden Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan  yang  membebaskan  169  negara  dari  kewajiban memiliki  visa  kunjungan  untuk  masuk  ke  Wilayah  Indonesia.  Selama  pemberlakuan  kebijakan  tersebut telah  terjadi  penurunan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  keimigrasian  yang  signifikan, berdampak  pada  berkurangnya  program  serta  kebijakan  keimigrasian  yang  sumber  dananya  dari penggunaan  kembali  PNBP  instansi  kementerian/  lembaga  pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK).  Kajian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  strategi  kebijakan  peningkatan  PNBP Keimigrasian yang diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan rekomendasi untuk Direktorat Jenderal Imigrasi agar dapat meningkatkan  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hasilnya, terdapat 3 (tiga) langkah dan strategi dalam upaya meningkatkan PNBP keimigrasian: peningkatan besaran tarif atas jenis PNBP yang sudah ada, pemberlakuan diskriminasi tarif PNBP keimigrasian, dan  penetapan jenis PNBP pelayanan keimigrasian yang baru.

## Kata kunci: Bebas Visa Kunjungan, PNBP, Diskriminasi Tarif

## Abstract
This  paper  discusses  the  phenomena  of  Visa Waiver Program  policy  under the Presidential  Regulation No. 21 of 2016 on Free  Visa Policy in which there are 169 countries being exempted from obtaining a visa to enter the Indonesian territory. Since then, this policy affects a significant decrease of the non-tax revenue  of  Immigration  which  might  cause  the  programs  and  immigration  policy  getting  fewer.  The purpose is to set up recommended strategies to raise the number of non-tax revenue of immigration and as a reference and recommendation for Directorate General of Immigration (DGI). The result shows that there  are  three  steps  and  strategies  in  an  effort  to  make  the  non-tax  revenue  of  immigration  higher: increasing the fee of the existing non-tax revenue, regulating the discrimination of fee (user charges) of the non-tax revenue, and adding categories of non-tax revenue of immigration.
Keywords: Visa Waiver Program, Non-Tax Revenue, Discrimination of Fee

## PENDAHULUAN
Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun 2016  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan  yang membebaskan  169  negara  dari  kewajiban memiliki  visa  kunjungan  untuk  masuk  ke Wilayah  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh semangat  dalam  meningkatkan  perekonomian khususnya  dari  sektor  pariwisata.  Namun, sejak  diberlakukannya  pada  Maret  2016 hingga  saat  ini  setidaknya  timbul  beberapa fenomena  yang  memiliki  dampak  positif  dan negatif bagi Indonesia.
Pemberian  Bebas  Visa  Kunjungan  ini memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap beberapa variabel kebijakan. Variabel tersebut menimbulkan  dampak  negatif  dari  perspektif yang  berbeda.  Pertama,  mengenai  faktor keamanan,  data  menunjukkan  telah  terjadi peningkatan pelanggaran keimigrasian 1 . Pelanggaran  keimigrasian  tersebut  paling banyak berupa pelanggaran melebihi masa izin tinggal  ( overstay )  dan  penyalahgunaan  izin tinggal,  selain  itu  timbul  pula  kekhawatiran lain  menyangkut  permasalah  keamanan  dan stabilitas  nasional  seperti  terbukanya  celah pintu  masuk  bagi  jaringan  narkoba  dan terorisme 2 .
Dampak  negatif  lainnya  yang  muncul
dengan diberlakukannya Bebas Visa
Kunjungan  bagi  169  negara  ini  adalah berkurangnya  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari biaya visa kunjungan baik visa kunjungan yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik
Indonesia  di  luar  negeri  maupun  Visa Kunjungan  Saat  Kedatangan  ( Visa  on Arrival) yang  bisa  didapatkan  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  yang  ditunjuk.  Pada
1 “Ada Dampak Negatif, Perpres Bebas Visa Kunjungan Perlu Dievaluasi”,
www.hukumonline.com, 20 Desember 2016, diakses 17 Desember 2018
2 ”Anggota Dewan Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Bebas Visa”, www.tempo.co , 20 Desember 2016, diakses pada 17 Desember 2018
tahun  2016  saja  terjadi  penurunan  PNBP keimigrasian  sekitar  52  (lima  puluh  dua) persen 3 .  Meskipun  pemerintah  menyatakan bahwa  penurunan  PNBP  dari  visa  dapat ditutupi  dengan  meningkatnya  PNBP  dari sektor  lain  terutama  dari  sektor  pariwisata 4 , namun  penurunan  PNBP  sejumlah  lebih  dari satu triliun rupiah 5 sangat dirasakan
pengaruhnya bagi Direktorat Jenderal
Imigrasi.
Penurunan  PNBP  ini  terkait  dengan penggunaan kembali PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi yang berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  73  Tahun  1999  tentang Tata  Cara  Penggunaan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  yang  Bersumber  dari  Kegiatan Tertentu, Instansi yang menghasilkan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dapat menggunakan  sebagian  dana  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan 6 . Dalam pelaksanaan  anggaran,  Direktorat  Jenderal Imigrasi  menggunakan  dana  yang  bersumber dari  Rupiah  Murni  (RM)  dan  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP).  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 7 Sumber  dana  PNBP  keimigrasian  berasal  dari pelayanan  keimigrasian  dan  biaya  beban.
3 “Kebijakan Bebas Visa, Imigrasi: PNBP Turun 52 Persen”, www.tempo.co, 20 Januari 2017, diakses pada 17 Desember 2018.
4 “Kebijakan Bebas Visa Turunkan Penerimaan Negara Nonpajak”,
www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/ok10ns38 3 , 19 Januari 2017, diakses pada 17 Desember 2018. 5 “Bebas Visa Turunkan Penerimaan Negara Hingga Rp 1T”, www.republika.co.id , 20 Januari 2017, diakses pada 17 Desember 2018.
6 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu.
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia .
Namun,  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak tersebut  harus  terlebih  dahulu  masuk  ke  kas negara kemudian baru dapat digunakan secara bertahap  pada  tahun  anggaran  berikutnya dengan  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK).  Dengan  kata  lain,  besaran Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang dihasilkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi turut  mempengaruhi  anggaran  Direktorat Jenderal Imigrasi berikut satuan kerja dibawahnya.
Penurunan  jumlah  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  yang  dihasilkan  oleh  Direktorat Jenderal  Imigrasi  berarti  adanya  penurunan anggaran  yang  bersumber  dari  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP).  Penurunan anggaran  tersebut  tentu  saja  memengaruhi kebijakan,  kegiatan  dan  program  yang diimplementasikan  oleh  Direktorat  Jenderal Imigrasi  dan  satuan  kerja  di  bawahnya. Sebagai  contoh,  untuk  jumlah  pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi
keimigrasian di beberapa Kantor Imigrasi pada tahun  2017  telah  berkurang  setengahnya  dari jumlah  kegiatan  di  tahun  sebelumnya.  Hal  ini tidak sebanding dengan berkembangnya kebijakan-kebijakan dan program baru keimigrasian  yang  perlu  disosialisasikan kepada  masyarakat.  Selain  itu,  kegiatan  lain seperti  rapat  dan  perjalanan  dinas  pun  ikut terpangkas.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan anggaran  merupakan  faktor  yang  sangat berpengaruh bagi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam
melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Terlebih lagi  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan publik sejalan dengan program Imigrasi E-gov Pasti  Nyata 8 ,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi
tengah  melakukan  pengembangan  Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
8 “Imigrasi Ajak Masyarakat Suskeskan Program E-Gov  Pasti  Nyata”, www.news.liputan6.com , 26  Januari  2017,  diakses  pada  17  Desember 2018.
(SIMKIM)  yang  membutuhkan  dana  yang cukup besar.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, tulisan  ini  membahas  langkah-langkah  dan kebijakan  untuk  mengatasi  salah satu  dampak negatif  dari  diberlakukannya  Bebas  Visa Kunjungan yang berakibat pada berkurangnya jumlah  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  keimigrasian.  Penelitian  ini  akan menjawab  bagaimana  strategi  yang  dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  keimigrasian pada  Direktorat  Jenderal  Imigrasi?  Kajian  ini bertujuan untuk merumuskan strategi kebijakan  dalam  rangka  meningkatkan  PNBP Keimigrasian.  Tulisan  ini  diharapkan  dapat menjadi bahan rujukan dan rekomendasi untuk Direktorat  Jenderal  Imigrasi  agar  dapat meningkatkan  PNBP  yang  akan  mendukung pelaksanaan  kegiatan  Direktorat  Jenderal Imigrasi  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan
Kajian ini menggunakan metode penelitian kebijakan dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Studi kebijakan merupakan  penelitian  teoretis  terhadap  suatu bidang  tertentu  dengan  pendekatan  ilmiah, rasional,  dan  fungsionalis  atau Policy  studies is  often  characterized  as  a  theoretically narrow  field,  relying  first  and  foremost  upon functionalist,  rational,  and  scientific  models. 9
Sementara  itu,  studi  kebijakan  publik  ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan  sistematis  dan  rasional  dalam rangka  menyusun  alternatif  kebijakan  dalam sektor publik atau Public   policy   analysis   is
9 Sarah  Diem,  Michelle  D.  Young,  Anjalé  D. Welton, Katherine Cumings Mansfield & Pei-Ling Lee  (2014)  The  intellectual  landscape  of  critical policy analysis, International Journal of Qualitative Studies in Education, 27:9, 1068-1090.
a   rational,   systematic approach  to  making policy  choices  in  the  public sector. 10
2. Metode Pengumpulan Data
Pengambilan  data  dalam  penelitian  ini dengan cara dokumentasi dan kajian kepustakaan yang bersumber pada data primer berupa  laporan-laporan  dan  data  statistik Orang  Asing  yang  berkunjung  ke  Indonesia dan  pelanggar  keimigrasiannya,  serta  data sekunder seperti peraturan perundang- undangan  terkait  Bebas  Visa  Kunjungan  dan PNBP.
3. Teknik Analisis Data
Data  dianalisis  melalui  reduksi  data melalui  proses  pemilihan  dan  pemusatan perhatian  pada  data  yang  dibutuhkan  dari laporan  serta  data  statistik  dan  analisis kebijakan  dengan  mendeskripsikan  langkah dan  strategi  peningkatan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  Keimigrasian  yang merujuk pada peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN
Dalam  dunia  internasional,  Penerimaan Negara Bukan Pajak atau user charges adalah pembayaran  yang  dilakukan  oleh  konsumen baik  individu  maupun  perusahaan  untuk membiayai  seluruh  atau  sebagian  biaya pengadaan  barang  atau  jasa  yang  disediakan oleh sektor publik 11 .
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  1997,  tarif  atas  jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan dalam Undang-undang  atau  Peraturan  Pemerintah yang  menetapkan  jenis  Penerimaan  Negara
10 Warren  E.  Walker  (2000)  Policy  Analysis:  A Systematic Approach to Supporting Policymaking in the  Public  Sector,  Journal  of Multi-Criteria  Decision Analysis, 9, 11-27.
11 Richard  Allen,  Richard  Hemming  dan  Barry H. Potter, The International Handbook of Public Financial  Management, Palgrave  Macmillan, 2013.
Bukan  Pajak  yang  bersangkutan 12 .  Dalam  hal ini  PNBP  pelayanan  keimigrasian  yang berlaku  saat  ini  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  45  Tahun  2014  Tentang  Jenis  dan Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia.  Meskipun Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2016 merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah  sebelumnya  mengenai  Jenis  dan Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia,  namun  untuk  PNBP Keimigrasian  tidak  banyak  yang  mengalami perubahan dari peraturan sebelumnya. Misalnya  untuk  besaran  tarif  atas  jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) paspor 24 halaman dan 48 halaman baik yang elektronik maupun paspor biasa tidak mengalami  perubahan.  Begitu  pula  dengan besaran  tarif  atas  jenis  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  layanan  keimigrasian lainnya seperti pemberian visa, kawat persetujuan visa, pemberian dan perpanjangan Izin  Tinggal  Kunjungan,  pemberian  dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas, pemberian  dan  perpanjangan  Izin  Tinggal
Tetap,  Izin  Masuk  Kembali,  biaya  beban,
Smart Card, Kartu Perjalanan Pebisnis APEC, Fasilitas Keimigrasian (Faskim/affidavit), sampai dengan Surat Keterangan
Keimigrasian  (SKIM)  yang  terdapat  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2016 tidak  mengalami  perubahan  dari  besaran  tarif seperti  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2014  Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. sebagaimana telah  diubah  oleh  Peraturan  Pemerintah
12 Pasal  3  ayat  2  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2014 tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku  pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tarif  atas  jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP)  layanan  keimigrasian  yang berbeda  dari  kedua  Peraturan  tersebut  adalah mengenai tarif Visa Tinggal Terbatas 5 (lima) tahun  yang  khusus  berlaku  pada  Kawasan Ekonomi  Khusus  (KEK)  serta  pemberian  dan perpanjangan  Izin  Tinggal  Terbatas  yang berasal  dari  visa  tersebut,  yang  sebelumnya belum diatur dalam peraturan terdahulu.
Apabila  ditinjau  dari  latar  belakang ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor 45  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2014  Tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang Berlaku  Pada  Kementerian  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia,  peraturan  ini  dibuat  dalam rangka  penyesuaian  tarif  atas  atas  jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  program pemerintah  mengenai  kemudahan  berusaha  di Indonesia  seperti  memulai  usaha,  akses perkreditan, dan penyelesaian perkara kepailitan, serta untuk memberikan
kesempatan  yang  luas  kepada  Usaha  Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memenuhi  perkembangan  hukum,  sehingga besaran  tarif  yang  mengalami  perubahan adalah  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku  pada Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia yang berkaitan dengan kemudahan berusaha di Indoonesia,  bukan  yang  berkaitan  dengan pelayanan keimigrasian.
Dengan besaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sama  seharusnya  Direktorat  Jenderal  Imigrasi tidak mengalami fluktuasi Penerimaan Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  yang  tinggi  setiap tahunnya.  Namun  pasca-penerbitan  Peraturan
Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, terjadi penurunan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) keimigrasian  yang  signifikan.  Berikut  adalah jumlah  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  keimigrasian  dari  tahun  2014  sampai dengan  2018  (dua  tahun  sebelum  sampai  dua tahun setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa  Kunjungan)  berdasarkan  data  dari laporan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP) Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.

## Tabel 1. PNBP Keimigrasian Tahun
2014-2018 Tahun PNBP Keimigrasian 2014 Rp            2.949.249.409.524 2015 Rp            2.699.202.197.761 2016 Rp            1.865.710.428.933 2017 Rp            1.877.049.299.385 2018 Rp            2.126.339.732.130
Sumber: Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa pada  tahun  mulai  diberlakukannya  kebijakan bebas  visa  kunjungan  bagi  169  negara  terjadi penurunan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  keimigrasian  sampai  dengan  lebih dari 800 (delapan ratus) miliar rupiah. Jumlah Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) keimigrasian  terus  menurun  pada  tahun  2017 dan  meningkat  lagi  pada  tahun  2018  dari sumber jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  keimigrasian  lainnya,  seperti  paspor, izin tinggal keimigrasian dan biaya beban.
Melihat  data  pada  laporan  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  keimigrasian
dari  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2018, penurunan  yang  paling  besar  terjadi  adalah pada  jenis  tarif  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP)  keimigrasian  yang  berasal  dari Visa  Kunjungan  Saat  Kedatangan  (VKSK). Berikut  adalah  tabel  jumlah  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  keimigrasian yang  berasal  dari  Visa  Kunjungan  Saat Kedatangan (VKSK).
Tabel 2. PNBP dari VKSK Tahun 2014-2018 Tahun PNBP dari VKSK 2014 Rp           1.767.271.896.354 2015 Rp           1.599.052.501.342 2016 Rp              228.007.232.844 2017 Rp              143.766.040.250 2018 Rp              193.326.326.100

## Sumber: Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi
Pada  tahun  ditetapkannya  Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa  Kunjungan,  terjadi  penurunan  kontribusi Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) keimigrasian yang berasal dari Visa Kunjungan  Saat  Kedatangan  (VKSK)  hingga lebih  dari    1,3  trilyun  rupiah.  Hal  ini  terjadi karena  orang  asing  yang  datang  ke  Indonesia yang berasal dari 169 negara yang dibebaskan dari  kewajiban  memiliki  visa  tidak  lagi  perlu membayar  biaya  Visa  Kunjungan  Saat Kedatangan  (VKSK)  atau  biasa  dikenal dengan  VOA  ( Visa  on  Arrival )  untuk  masuk ke  Indonesia.  Padahal  dengan  adanya  Visa Kunjungan  Saat  Kedatangan  sudah  sangat memudahkan  orang  asing  atau  wisatawan mancanegara yang akan datang berkunjung ke Indonesia karena mereka tidak perlu memohon visa  di  perwakilan  RI  di  luar  negeri,  yang perlu  dilakukan  hanyalah  membayar  biaya
Visa  on  Arrival pada  saat  kedatangan  di
Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sejak diberlakukan kebijakan Bebas Visa
Kunjungan orang asing yang masih menggunakan Visa  on  Arrival adalah  orang asing  yang  berencana  untuk  tinggal  di Indonesia  lebih  dari  30  (tiga  puluh)  hari karena  izin  tinggal  yang  didapat  dari Visa  on Arrival berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari lagi di kantor imigrasi, sedangkan izin tinggal yang  berasal  dari  Bebas  Visa  Kunjungan berlaku  selama  30  (tiga  puluh)  hari  dan  tidak dapat diperpanjang.
Mengacu  kepada  keadaan  tersebut, berikut  langkah  dan  strategi  yang  dapat diterapkan untuk meningkatkan PNBP keimigrasian:
1. Meningkatkan  besaran  tarif  atas  jenis PNBP yang sudah ada.
Cara  yang  paling  sederhana  untuk meningkatkan  PNBP  Direktorat  Jenderal Imigrasi  adalah  dengan  menaikkan  harga atau  tarif  atas  jenis  PNBP  pelayanan keimigrasian  yang  sudah  ada.  Seiring dengan  terbitnya  Peraturan  Pemerintah Nomor  45  Tahun  2016  yang  merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2014 Tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang Berlaku  Pada  Kementerian  Hukum  Dan Hak  Asasi  Manusia,  sudah  sepatutnya PNBP pelayanan keimigrasian mengalami penyesuaian tarif pada tahun 2018.
Sebagai  contoh  besar  PNBP  keimigrasian untuk pembuatan paspor biasa 48 halaman adalah  Rp  300.000,-  sedangkan  paspor elektronik 48 halaman adalah Rp
600.000,- ditambah dengan jasa
penggunaan  teknologi  sistem  informasi manajemen keimigrasian.
Dalam  Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997  disebutkan  bahwa  ”tarif  atas  jenis
PNBP  ditetapkan  dalam  Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat, biaya
penyelenggaran  kegiatan  pemerintah,  dan aspek  keadilan  dalam  pengenaan  beban kepada  masyarakat” 13 .  Sampai  saat  ini belum  ada  tulisan  ilmiah  yang  mengkaji mengenai penetapan tarif atas jenis PNBP keimigrasian yang ada, bagaimana dampak pengenaan tarif terhadap
masyarakat, biaya penyelenggaraan kegiatan  (termasuk  biaya  produksi  dan perawatan sistem) serta kesediaan masyarakat  untuk  membayar  ( willingness to  pay ).  Oleh  karena  itu  perlu  adanya kajian mengenai dasar penetapan tarif atas jenis PNBP pelayanan keimigrasian.
Selain dari pelayanan keimigrasian, PNBP keimigrasian  juga  ada  yang  berasal  dari biaya  beban,  salah  satunya  adalah  biaya beban  bagi  Orang  Asing  yang  melibihi masa  tinggal  di  Indonesia  atau overstay yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. Biaya beban overstay ini patut dipertimbangkan  untuk  dinaikkan.  Di samping untuk peningkatan PNBP keimigrasian yang penggunaan kembalinya  dapat  dipergunakan  untuk kegiatan  penegakan  hukum  keimigrasian,
besarnya tarif atas biaya beban juga dapat digunakan sebagai faktor pencegah maraknya pelanggaran overstay .
Berdasarkan  observasi  di  lapangan,  telah ditemukan  adanya  unsur  kesengajaan  dari Orang Asing yang melakukan pelanggaran overstay , terutama oleh mereka yang tidak dapat  memperpanjang  izin  tinggalnya. Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap beberapa  orang  asing  yang  melakukan pelanggaran overstay tersebut , biaya
13 Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 20
Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
beban  yang  berlaku  saat  penelitian  ini dilakukan,  senilai  Rp  300.000  (tiga  ratus ribu  rupiah)  per  hari  adalah  jumlah  yang kecil  untuk  dibayarkan,  sehingga  mereka memilih  untuk  melakukan  pelanggaran tersebut  untuk  tinggal  lebih  lama  di Indonesia  melebihi  waktu  izin  tinggal yang  dimilikinya.  Keadaan  ini  tentu  akan berbeda  apabila  tarif  atas  biaya  beban overstay dinaikkan  dengan  signifikan, semakin  banyak  Orang  Asing  yang  akan lebih  waspada  untuk  tidak  melebihi  batas waktu izin tinggalnya di Indonesia.
2. Memberlakukan  diskriminasi  tarif  PNBP keimigrasian.
Diskriminasi tarif adalah pengenaan tarif berbeda untuk produk atau jasa yang
sama, kepada kelompok konsumen yang  berbeda  atau dalam pasar yang  berbeda  dengan  alasan yang  tidak  berkaitan  dengan  biaya 14 . Selama ini tarif atas jenis PNBP pelayanan publik  yang  berlaku  di  Indonesia  berlaku besaran  yang  sama  untuk  jenis  layanan yang  sama  bagi  setiap  orang,  sehingga tercipta  persepsi  bahwa  tarif  pelayanan yang  adil  adalah  tarif  yang  sama  merata bagi  setiap  orang,  seperti  halnya  setiap orang  sama  kedudukannya  di  depan hukum.  Persepsi  ini  sebenarnya  kurang tepat  karena  sebenarnya  pertimbangan keadilan untuk tarif layanan publik adalah bahwa konsumen atau masyarakat membayar  sesuai  dengan  kuantitas  dan kualitas  pelayanan  yang  ia  dapatkan. Untuk  mengakomodasi  pola  permintaan dan  kebutuhan  yang  berbeda  pada  tiap kalangan
masyarakat perlu dipertimbangkan adanya diskriminasi tarif layanan keimigrasian.
Sampai  dengan  saat  ini  diskriminasi  tarif yang  berlaku  pada  PNBP  keimigrasian
14 William A. McEachern, Pengantar Ekonomi Micro, Salemba Empat, 2001, h.149
masih sangat terbatas, misalnya permohonan  paspor  24  halaman  bagi  TKI untuk pertama kali tidak dikenakan biaya, sedangkan  untuk  penggantian  dikenakan biaya,  kemudian  permohonan  izin  tinggal bagi pelajar/peneliti kerjasama pemerintah RI  yang  melampirkan  surat  rekomendasi dari Sekretariat Negara juga tidak dikenakan biaya. Selain dari jenis permohonan yang telah disebutkan sebelumnya,  perbedaan  tarif  layanan keimigrasian  yang  ada  adalah  untuk  jenis layanan  yang  berbeda  pula  (bukan diskriminasi  tarif),  misalnya  tarif  paspor 24  halaman  dengan  48  halaman  berbeda karena memang jenis pelayanannya berbeda.
Salah satu potensi pemberlakuan diskriminasi  tarif  adalah  kepada  tarif layanan  izin  tinggal  terbatas  dimana  saat ini  perbedaan  tarif  layanan  izin  tinggal terbatas  hanya  dibedakan  berdasarkan lama izin tinggal yang diberikan,
seharusnya  tarif  layanan  izin  tinggal terbatas  dibedakan  berdasarkan  tujuan penggunaan izin tinggalnya, misalnya izin tinggal  terbatas  untuk  maksud  bekerja berbeda  tarifnya  dengan  izin  tinggal terbatas  untuk  pelajar  atau  penyatuan keluarga.
3. Menetapkan  Jenis  Penerimaan  Negara
Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Keimigrasian Yang Baru. Direktorat Jenderal Imigrasi dapat
membentuk  suatu  tim  kajian  untuk menemukan jenis PNBP yang baru.  Salah satu contoh potensi jenis PNBP pelayanan keimigrasian  yang  baru  adalah  layanan pemeriksaaan  keimigrasian  diatas  alat angkut sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang Tata  Cara  Pemeriksaaan  Masuk  dan Keluar  Wilayah  Indonesia  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  yang  berbunyi
“Pemeriksaan  Keimigrasian  dapat  juga dilakukan  di  atas  Alat  Angkut  yang sedang  dalam  perjalanan  dari  luar  negeri menuju ke Wilayah Indonesia” 15 . Meskipun
pelaksanaan layanan pemeriksaaan  keimigrasian  di  atas  alat angkut telah dilaksanakan, hingga saat ini tidak ada pengenaan tarif atas jenis PNBP tersebut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PNBP pelayanan keimigrasian.
Potensi  jenis  PNBP  layanan  keimigrasian lainnya  adalah  pengadaan  layanan  ’jalur cepat’ pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Jenis  pelayanan  ini  memang  dapat menimbulkan  kontroversi  dari  pengguna jasa  pelayanan  keimigrasian  lainnya  pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Namun, hal ini dapat diminimalisasi dengan pengaturan syarat dan ketentuan pelaksanaan layanan ’jalur cepat’ pemeriksaaan keimigrasian tersebut. Misalnya,  pihak  Imigrasi  mengadakan kerjasama dengan alat angkut atau airlines seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara  lain  yaitu  Australia,  Jepang, Perancis, Thailand, Belanda, Inggris 16 dan Singapore 17 . Apabila ditinjau dari kesediaan  konsumen  untuk  membayar ( willingness  to  pay), jenis  PNBP  baru  ini akan  memiliki  potensi  yang  besar  dan diminati  oleh  Orang  Asing  yang  akan berkunjung  ke  Indonesia  baik  dalam rangka  bisnis  maupun  wisata,  terutama pada bandar udara internasional Soekarno- Hatta  Jakarta,  dan  Ngurah  Rai  Bali  yang
15 Pasal 80 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
16 “Air China Luncurkan Layanan Imigrasi ‘ Fast Track’ di Heathrow London, www.bali.antaranews.com, 24 Juli 2012, diakses pada 17 Desember 2018.
17 “Izin Pembebasan Imigrasi Jalur Cepat”,
www.singaporeair.com, diakses pada 17 Desember 2018.
rata-rata melayani pemeriksaan
keimigrasian  masuk  wilayah  Indonesia kepada 15.000 (lima belas ribu) orang per hari 18 .  Dengan  jumlah  penumpang  yang besar  dan  antrean  yang  panjang,  tentu banyak  penumpang  yang  akan  bersedia membayar  kepada  pihak  maskapai  untuk dapat memanfaatkan layanan keimigrasian ini.

## KESIMPULAN
Sejak diberlakukannya
Peraturan
Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara,  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  keimigrasian  mengalami penurunan  yang  cenderung  memengaruhi anggaran  pelaksanaan  kegiatan  di  Direktorat Jenderal  Imigrasi.  Melalui  analisis  kebijakan, terdapat  3  (tiga)  langkah  dan  strategi  dalam upaya  meningkatkan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  keimigrasian  yaitu  peningkatan besaran  tarif  atas  jenis  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  yang  sudah  ada,  pemberlakuan diskriminasi  tarif  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  keimigrasian,  dan  penetapan  jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  pelayanan keimigrasian yang baru.

## SARAN
Berdasarkan  gejala  yang  berdampak  negatif dari penerapan kebijakan Bebas Visa Kunjungan,  serta  terdapat  3  langkah  dan strategi dalam peningkatan Penerimaan Negara Bukan  Pajak  Keimgirasian,  dapat  disarankan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi  agar dapat membentuk  tim  untuk  melakukan  kajian  dan penelitian yang komprehensif guna mengembangkan  langkah  dan  strategi  ini, sehingga  dapat  memberikan  landasan  ilmiah bagi  penetapan  tarif  dan  jenis  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  keimigrasian,  serta  dapat
18 Laporan Statistik Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang, www.soekarnohatta.imigrasi.go.id , diakses pada 17 Desember 2018.
dijadikan  bahan  kajian  lebih  lanjut  oleh Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dalam  rangka meningkatkan  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak keimigrasian untuk meningkatkan penerimaan negara dan juga berpengaruh pada anggaran  kegiatan  yang  bersumber  dari penggunaan  kembali  Penerimaan  Negara Bukan Pajak oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Buku
Allen, R., Hemming, R., & Potter, B. H. (2013). The International Handbook of Public Financial Management. London: Palgrave Macmillan.
McEachern, W. A. (2001). Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta: Salemba Empat.

## Jurnal
Diem,  S.,  Young,  M.  D.,  Welton,  A.  D., Cummings,  K.,  &  Lee,  P.-L.  (2014). The  Intellectual  Landscape  of  Critical Policy  Analysis. International  Journal of  Qualitative  Studies  in  Education, 27 (9), 1068-1090.
Walker, W. E. (2000). Policy Analysis: A Systematic Approach to Supporting Policymaking in the Public Sector. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis , 11-27.

## Peraturan Perundang-Undangan
Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  1997 Tentang  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  73  Tahun  1999  tentang  Tata Cara  Penggunaan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  yang  Bersumber  dari Kegiatan Tertentu.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  45  Tahun  2016  Tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2014 Tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak Yang  Berlaku  Pada  Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia  Republik  Indonesia  Nomor 44  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pemeriksaaan  Masuk  dan  Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

## Sumber Lain
Laporan PNBP Keimigrasian, Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal  Imigrasi,  Direktorat  Jenderal Imigrasi, 2018. Laporan Statistik Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kantor Imigrasi Ngurah Rai, 2017. Internet “Ada  Dampak  Negatif,  Perpres  Bebas  Visa Kunjungan Perlu
Dievaluasi”, www.hukumonline.com, 20  Desember 2016, diakses 17 Desember 2018 ”Anggota Dewan Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Bebas Visa”,
www.tempo.co ,  20  desember  2016,
diakses pada 17 Desember 2018
“Kebijakan Bebas Visa, Imigrasi: PNBP Turun 52 Persen”, www.tempo.co, 20 Januari
2017,  diakses  pada  17  Desember 2018.
“Kebijakan  Bebas  Visa  Turunkan  Penerimaan
Negara Nonpajak”,
www.republika.co.id/berita/ekonomi/ makro/ok10ns383 ,  19  Januari  2017, diakses pada 17 Desember 2018.
“Bebas  Visa  Turunkan  Penerimaan  Negara Hingga Rp 1T”, www.republika.co.id , 20  Januari  2017,  diakses  pada  17
Desember 2018.
“Imigrasi Ajak Masyarakat Suskeskan Program
E-Gov Pasti Nyata”,
www.news.liputan6.com ,  26  Januari 2017,  diakses  pada  17  Desember
2018.
“Air China Luncurkan Layanan Imigrasi ‘ Fast Track’
di Heathrow London,
www.bali.antaranews.com, 24  Juli 2012,  diakses  pada  17  Desember 2018.
“Izin  Pembebasan  Imigrasi  Jalur  Cepat”, www.singaporeair.com, diakses  pada 17 Desember 2018. Laporan Statistik Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang
www.soekarnohatta.imigrasi.go.id,
diakses  pada  17  Desember  2018.