## Evaluasi Pelaksanaan Program
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran
1) Yuyun Taufik, 2) Santy Sriharyati Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik LP3I Email: yuyuntaufik@plb.ac.id, santysriharyati@plb.ac.id
Abstrak:  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kawasan  Wisata  Kabupaten  Pangandaran.    Penelitian  ini  memfokuskan  tentang  evaluasi pelaksanaan  program  perbaikan  rutilahu  di  Kabupaten  Pangandaran,  dimana  pada  tahun  2019 Kabupaten  Pangandaran  memperoleh  820  unit  rumah  yang  diperbaiki  atau  820  KK  yang merupakan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah.  Populasi  penelitian  ini,  difokuskan  kepada penerima bantuan, sampel yang terpilih sebanyak 100 sampel dan stakeholder yang terkait. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif  dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur menggunakan kuesioner dan  melakukan  wawancara  mendalam  kepada  tim  pelaksana  kegiatan.  Pada  tahap  pengolahan data menggunakan SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sangat membantu, jelas sangat efektif untuk penuntasan rumah tidak layak huni, hal ini ditunjukan bahwa skor rata- rata  dari  evaluasi  pelaksanaan  perbaikan  rumah  tidak  layak  huni  sebesar  3,84  yang  berarti tinggi/setuju dan pemerintah daerahpun tidak lelah berhenti untuk mengusulkan program ini. Dari  penelitian  ini,  bahwa  pentingnya  evaluasi  pelaksanaan  program  perbaikan  rutilahu  di Kabupaten Pangandaran dan menjadi perhatian penting bagi stakeholder terkait dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni serta dapat memberikan rekomendasi terhadap perbaikan kedepannya.
Kata Kunci : Badan Keswadayaan Masyarakat, Evaluasi Program, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Perbaikan Rumah  Tidak Layak Huni
The Program Implementation Evaluation Of Improvement Indecent Living House For Low Income People In The Tourist Area Pangandaran
Abstract:  The  purpose  of  the  research  is  to  do  the  program  implementation  evaluation  of improvement  indecent  living  house  for  low  income  people  in  the  tourist  area Pangandaran.  It focusing on the program implementation evaluation of improvement indecent living house, that was in 2019, the Pangandaran sub district  received 820 houses for improvement that belong to the low income people. The research population addressed to people who had received the grant, the chosen samples were 100 and related stakeholder.
The method which is used in the research, using qualitative and quantitative descriptive method. Then,  the  data  collecting  technique  through  guided  interview  by  questioner  and  doing comprehensive  interview.  They  all  done  by  team  of  field  observer.  SPPS  was  used  for  data processing step. The result of research is, the program implementation evaluation of improvement indecent living house is really helpful, clearly effective to accomplish improvement indecent living house. It shows from the average score of the implementation improvement evaluation of indecent living  house  is  3,84.  It  means  in  high  level/agree.  The  local  government  always  continues  to propose this program.
Finally,  from  this  research.  It  is  important  of  the  program  implementation  evaluation  of improvement indecent living house in Pangandaran , and furthermore becoming main concern for the  related  stakeholder  in  handling  the  problem  of  indecent  living  house  and  to  give  the recommendation for the improvement in the future .
Key  words: People  empowering  agent,  program  evaluation,  low  income  people,  improvement indecent living house .

## PENDAHULUAN
Pemerintah  telah  mengeluarkan  UU  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
Tanggal 17 November tahun 2012, Pangandaran resmi menjadi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dalam  UU  No.  21/2012  disebutkan,  Kabupaten  Pangandaran  berasal  dari  sebagian  wilayah Kabupaten  Ciamis,  yang  terdiri  dari  10  (sepuluh)  Kecamatan.  dengan  ibu  kota  Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi. Dengan potensi yang besar dibidang pariwisata maka  misi  Kabupaten  Pangandaran  yaitu  “Kabupaten  Pangandaran  Pada  tahun  2025  menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berlandaskan norma agama. Kabupaten Pangandaran merupakan kawasan wisata yang terdapat di Propinsi Jawa Barat, seyogyanya  mempunyai  infrastruktur  yang  memadai  untuk  menunjang  kawasan  wisata  di Kabupaten Pangandaran.
Program  Perbaikan  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (Rutilahu)  adalah  stimulan  bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dilaksanakan  secara  swakelola,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui kualitas hunian yang sehat, aman dan nyaman. Salah satunya perumahan bagi MBR, pada akhirnya akan mendukung ekonomi masyarakat setempat.
Tahun  2019  Kabupaten  Pangandaran  memperoleh  820  unit  rumah  yang  diperbaiki,  dengan harapan  kedepannya  adalah  rumah  dengan  kualitas  layak  huni,  tertata  baik,  dengan  dukungan prasarana  dan sarana yang memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat.  Sehingga hal ini akan menunjang  wisata  yang  lebih  tinggi,  tidak  mustahil  rumah  yang  diperbaiki  oleh  bantuan pemerintah akan dipergunakan sebagai hunian bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Kabupaten Pangandaran.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran. Keberhasilan dari penelitian ini diharapkan berguna untuk mengetahui bagaimana  pelaksanaan  program  perbaikan  rutilahu,  pihak  stakeholder  mengetahui  bagaimana
mengidentifikasi indikator dan tolok ukur pelaksanaan program perbaikan rutilahu serta dampak positif terhadap kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran.

## KAJIAN PUSTAKA

## Evaluasi Program
Program merupakan suatu instrumen kebijakan, yang berarti evaluasi program adalah bagian dari evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2013) evaluasi kebijakan merupakan suatu cara memproduksi informasi  mengenai  nilai-nilai  atau  manfaat  dari  hasil  suatu  kebijakan.  Sedangkan  menurut Sudharsono  (1994)  penelitian  evaluasi  program  mengandung  makna  pengumpulan  informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang dilaksanakan secara sistematik dengan menggunakan metodologi ilmiah sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan obyektif. Evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pangandaran  ini dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  keberhasilan  program  tersebut,  dengan  menggunakan indikator dan tolok ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas, dan ketepatan  (Dunn,  2013).  Sehingga,  dengan  adanya  evaluasi  pelaksanaan    program  perbaikan rutilahu  di  Kabupaten  Pangandaran  ini  dapat  memberikan  informasi  serta  rekomendasi pengembangan program ini.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif  dan kualitatif. Pada tahap pengolahan data menggunakan SPSS, agar data dapat dianalisis berdasarkan kerangka teori yang menjadi acuan.

## 1. Metode Pendekatan Penelitian
Proses diawali dengan mengidentifikasi indikator dan tolok ukur yang akan dievaluasi. Identifikasi indikator  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  studi  literatur,  yang  meliputi  teori-teori  dan peraturan  perundangan  yang  terkait  dengan  perumahan  dan  permukiman.  Selanjutnya,  dengan menggunakan indikator dan tolok ukur  yang telah dihasilkan, dilakukan perbandingan terhadap kondisi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah  di  Kabupaten  Pangandaran,  sehingga  dapat  memberikan  informasi  serta  rekomendasi pengembangan program ini.
2. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  secara  umum  terbagi  dua  yaitu  pengumpulan  data  primer  dan  data sekunder.  Metode  Pengumpulan  Data  Sekunder  merupakan  metode  mengumpulkan  data  dari dokumen-dokumen rencana, peraturan perundangan serta data terkait dengan program perbaikan rumah tak layak huni.
Metode Pengumpulan Data Primer, dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, penyebaran kuesioner dan observasi lapangan yaitu sebagai berikut:
a. Wawancara Terstruktur
Proses  wawancara  dilakukan  kepada  responden  melakukan    wawancara.  agar  penelitian  yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka perlu disusun pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan hal-hal utama dalam bentuk pertanyaan yang dijadikan acuan oleh peneliti untuk  mengajukan  pertanyaan  kepada  responden  wawancara.  Alat  wawancara  yang  dapat dipergunakan (Sugiyono, 2005) adalah buku catatan, alat perekam, serta kamera.
Pengumpulan  data  primer  dengan  wawancara  terstruktur  dilakukan  untuk  mendapat  informasi
yang  terkait  dengan  program  perbaikan  rutilahu.  Penentuan  responden  wawancara  dilakukan dengan metode Purposive Sampling. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan  tertentu.  Instansi  yang  terkait  dengan  program  perbaikan  rutilahu  di  Kabupaten Pangandaran, dijadikan responden. Dalam hal ini instansi tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, Camat, Lurah, BKM dan PB.
b. Observasi Lapangan
Menurut Nawawi (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi yang dilakukan berupa catatan lapangan dan foto-foto kondisi rumah-rumah dan lingkungan yang mendapatkan program perbaikan rumah tak layak huni.

## c. Penyebaran Kuesioner
Pengumpulan data dari  masyarakat  yang mendapatkan program  bantuan perbaikan rumah tidak layak  huni    menggunakan  kuesioner  pertanyaan  tertutup.  Teknik  pengambilan  sampel  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  teknik  pengambilan  sampling berdasarkan kesediaan responden untuk mengisi kuesioner di wilayah lokasi penelitian.
3. Metode Analisis
Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat  dirumuskan  hipotesis  kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2001). Terdapat dua metode yang digunakan dalam menganalisis data pada studi ini yaitu Deskriptif Kualitatif dan Statistik Deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Adapun  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  fokus  kepada  penerima  bantuan,  sampel  yang terpilih sebanyak 100 responden, dengan 46% responden perempuan dan 54% responden laki- laki,  Dari  hasil  survey  lapangan,  status  responden  dalam  keluarga  terbesar  53%  sebagai istri/suami kepala rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga 46%, dan anggota rumah tangga lainnya sebanyak 1%. Pekerjaan dari responden sebagian besar buruh/tukang/sopir sebesar 86%, sebagai petani/nelayan sebesar 9%, sebanyak 4% lainnya dan terakhir status pekerjaan responden swasta/BUMN/BUMD  sebesar  1%.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  terbanyak  status pekerjaan responden sebagai buruh/tukang/sopir. Orang yang tinggal dalam satu rumah sebanyak kurang dari 5 orang sebesar 95% dan 5 s/d 10 orang sebesar 5%, dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 850.000/bulan, 100% kepemilikan rumah sendiri, daya listrik  adalah sebesar 66% yang menggunakan 1 paket atau 450 VA, dan yang menggunakan 2 paket atau 900VA sebesar 34%. Sedangkan lama tinggal responden yang menerima bantuan Rutilahu menunjukan bahwa 85%  lebih  dari  15  tahun  tinggal  di  kabupaten  Pangandaran,  12  sampai  15  tahun  sebesar  6%, kurang dari 1 tahun sebesar 4%, 3 sampai 6 tahun sebesar 3%, dan sebesar 2% lama tinggal 6 sampai 9 tahun.

## Hasil Penelitian
Hasil Penelitian Evaluasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pangandaran dimana
penilaian skor merupakan sebuah acuan atau patokan agar dapat mengambil kesimpulan dengan
akurat  yang didukung oleh pertanyaan yang ditanyakan kepada responden, dengan rataan skor : 4,20  –  5,00  (sangat  tinggi/sangat  setuju),  3,40  –4,19  (tinggi/setuju),  2,60  –3,39  (cukup  tinggi/ cukup setuju), 1,80 –2,59 (tidak tinggi/tidak setuju) dan 0 –1,79 (sangat tidak tinggi/sangat tidak setuju).
Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sangat  membantu,  jelas  sangat  efektif  untuk  penuntasan  rumah  tidak  layak  huni,  hal  ini ditunjukan  bahwa  skor  rata-rata  dari  evaluasi  pelaksanaan  perbaikan  rumah  tidak  layak  huni sebesar  3,84  yang  berarti  tinggi/setuju  dan  pemerintah  daerahpun  tidak  lelah  berhenti  untuk mengusulkan program ini. Tim LPM dan Pendamping saling membantu dari awal sampai akhir oleh karena itu dari pihak desa mendukung sepenuhnya untuk kegiatan perbaikan rutilahu dan berjalan dengan lancar. Evaluasi secara umum dari program ini sangat efektif dikarenakan kerja sama  antara  perangkat  desa  pendamping  dan  warganya  bergotong  royong  dan  kompak  dan menghasilkan  pekerjaan  yang  memuaskan  untuk  masyarakat  dan  masyarakat  tidak  ada  yang komplain. Sehingga masyarakat merasakan manfaatnya dari program ini.
Adapun hasil penelitian berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu :   Program Perbaikan RTLH sesuai dengan tujuan program
Hasil  skor  dari  pernyataan  diatas  yang  telah  dibagikan  kepada  responden  adalah  4,10  yang menyatakan  tinggi.  Informasi  tentang  RTLH  perlu  disampaikan  kepada  mereka  sangat  sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, agar mereka memahami pentingnya program Rumah Layak Huni Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sangat bermanfaat.
Kesesuaian Program Perbaikan RTLH dengan tujuan program pemerintah secara umum Hasil  skor  dari  pernyataan  di  atas  yang  telah  dibagikan  kepada  responden  adalah  4,08  yang menyatakan tinggi. Karena responden memahami dan mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh LPM
maupun pendamping lapangan tentang pentingnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak  Huni  yang  merupakan  program  yang  selaras  dengan  tujuan  program  pemerintah  secara umum.
Penerima Bantuan Tepat Sasaran
Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,84 yang menyatakan tinggi. Karena LPM sering menjelaskan Program Rumah Tidak Layak Huni agar masyarakat yang rumahnya tidak layak huni menjadi layak huni dan setara dengan warga sekitar serta tidak akan ada perbedaan rumah lagi.Untuk sasaran yang mendapatkan bantuan RUTILAHU karena sudah didata dan harus sesuai dengan persyaratan, sehingga sudah sesuai dengan sasaran dan rumahnya nya sudah di tempati oleh Penerima manfaat. Namun kalau bisa tahun depan Desa Sukajaya ingin mendapatkan bantuan lagi
Menempati Rumah Bantuan Program Perbaikan RTLH
Hasil  skor  dari  pernyataan  di  atas  yang  telah  dibagikan  kepada  responden  adalah  3,91  yang menyatakan tinggi. PB yang rumahnya sudah selesai di perbaiki melalui program Rutilahu sudah bisa menempati Rumah tersebut sehingga PB bisa lebih leluasa lagi untuk membenahi segalanaya termasuk membenahi perekonomian keluarga.
BKM membantu PB dalam Kegiatan Program
Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,77 yang menyatakan tinggi. Bahwa peranan BKM dalam memilah warga/masyarakat benar-benar tepat dan membantu prosesnya dalam kegiatan progam supaya PB tidak salah sasaran.
Seperti yang diketahui Pemda, BKM, dan Satkholder mambantu menyukseskan program RTLH dari mulai mengusulkan dan mendata merancang kembali untuk mengajukan kembali pengajuan program  RTLH  untuk  menindak  lanjuti  yang  mana  saja  yang  belum  dan  sudah  mendapatkan
bantuan perbaikan rutilahu.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dari PEMDA LPM Desa dan Pendamping saling gotong royong untuk mensukseskan kegiatan RUTILAHU sampai selesai.
Untuk  pihak  yang  dari  Desa,  LPM  maupun  pendamping  saling  bekerjasama  oleh  karena  itu program  RTLH  bisa  berjalan  dengan  lancar  dan  masyarakat  menerima  dengan  bantuan  yang diberikan.
Tahun 2019 kebelakang PU mengajukan pada dinas berdasarkan data yang ada, yang telah direkap yang mana yang sudah mendapatkan dan belum, kuota berdasarkan TMP2K berkoordinasi dengan desa, tahun 2021 mengajukan atau pengusulan melalui aplikasi sirampak Sekar yang mengajukan desa dan LPM yang aktif, tahun 2021 yang mengusulkan 24 desa, yang di acc 12 desa berkurang menjadi 7 desa.
Ketepatan Mekanisme Pengajuan Bantuan Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,84 yang menyatakan tinggi. BKM sangat tepat karena melihat secara langsung/terjun langsung ke masyarakat sehingga bantuan sangat tepat sasaran.
Seperti yang diketahui Pemda, BKM, dan Satkholder mambantu menyukseskan program RTLH dari mulai mengusulkan dan mendata merancang kembali untuk mengajukan kembali pengajuan program  RTLH  untuk  menindak  lanjuti  yang  mana  saja  yang  belum  dan  sudah  mendapatkan bantuan perbaikan rutilahu.
Ketepatam Mekanisme Pencairan Bantuan
Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,92 yang menyatakan tinggi. Untuk proses pencairan bantuan sudah tepat sekali sehingga proses progam Rutilahu tidak tersendat/terhambat.
Karena sudah ada prosesnya untuk pengajuan serta pencairan jadi tidak ada masalah dan sudah tepat pada porsinya atau sudah tepat pada sasarannya.
Untuk Pengajuan pencairan pada Program Rutilahu yang dipegang oleh pendamping untuk proses sampai akhir dan alhamdulillah sudah sesuai porsinya Peningkatan Fisik Perbaikan RTLH
Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,75 yang menyatakan tinggi.  Program  ini  dapat  mewujudkan  keinginan  masyarakat  yang  rumahnya  tidak  layak  huni menjadi sangat layak huni sehingga masyarakat tersebut terbantu oleh adanya program ini.
Material  dan  bantuan  yang  diberikan,  untuk  beberapa  warga  membantu  mencukupi  dengan tambahan bantuan berupa material bahan pokok bangunan yang dialokasikan untuk membangun rumah yang
layak dihuni. Dalam hal kecukupan untuk hal fisik, ekonomi yang mungkin ada sedikit kendala karena harus swadaya kadang ada yang swadayanya kecil jadi bangunannya kecil tapi masyrakat tetap puas
Untuk kecukupan pasti cukup tetapi  kalau bisa ditambah lagi  agar program  perbaikan ini lebih baik lagi dalam hal fisik maupun ekonomi tetapi dalam hal sosial sudah  bagus dalam gotong – royongnya.
Peningkatan Ekonomi
Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,60 yang menyatakan tinggi. Masyarakat  yakin apabila rumah mereka telah di  renovasi melalui  program  rumah tidak layak  huni  menjadi  layak  huni  meningkatkan  perekonomian  keluarga  mereka  karena  rumah mereka mungkin akan di jadikan tempat berjualan.
Peningkatan Sosial (Keswadayaan)
Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,68 yang menyatakan
tinggi. Karena masyarakat mengetahui bahwa peningkatan social (keswadayaan) sangat penting karena dari program tersebut peningkatan sosial di masyarakat tersebut terjamin.
Kesesuaian Harapan
Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,95 yang menyatakan tinggi.  Program  ini  sudah  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  karena  orang  yang  mendapatkan bantuan dari rogram ini sangat tepat sasaran.
Manfaat Yang Dirasakan
Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 4,02 yang menyatakan tinggi. Karena masyarakat merasakan besarnya manfaat setelah rumah yang mendapatkan program ini menjadi lebih layak lagi untuk di huni. Karena sudah ada kesepakatan dari awal untuk type dan lainnya  tergantung  dengan  swadaya  secara  maksimalnya,  pada  akhirnya  sesuai  dengan  harapan masyarakat. Selain itu perangkat desa dan fasilitator hanya membantu untuk mencapai apa yang di inginkan masyarakat.
Permasalahan/Kendala Yang Terjadi
Diantara semua pertanyaan kuesioner, pertanyaan terkait permasalahan/kendala yang terjadi Hasil skornya  paling  kecil  yaitu  3,53.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan.  Beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain :
Karena  Kabupaten  baru  jadi  banyak  yang  harus  dibangun  dari  infrastruktur  dan peningkatan kualitas rumah warganya.
Beberapa warga menempati beberapa tanah milik negara.

## Kurangnya pendataan terhadap CPCL
Pada  saat  permintaan  barang  yang  bersamaan  yang  menyebabkan  barang  bangunan tersendat jadi pembangunan aga terlambat
Pengajuan pemakaian balong saat yang harus memakai kayu kelas 2 dan tidak bisa kayu kelas 3 jadinya memakai batako dan serentak batakonya tersendat karena permintaan yang sekaligus.
Kekurangan  tukang  bangunan,  bentrok  karena  di  Kecamatan  Cimerak  semua  desanya mendapat bantuan
Terjadi rebutan bahan material karena pembangunan dilakukan secara serentak Air yang jadi permasalahan pokok karena musim kemarau jadi susah jadi harus beli Yang  membantu  untuk  membangun  untuk  bareng  bareng  dengan  warga  sekitar  hanya pemasangan pondasi dan genting berbeda dengan di daerah ciamis yang bergotong royong dari awal sampai akhir.

## Tabel.  Rekapitulasi Skor Hasil Kuesioner
No Variabel Skor Rata-rata Skor 1 Kesesuaian Program Perbaikan RTLH 4,10 2 Program Perbaikan RTLH sesuai dengan tujuan program pemerintah 4,08 3 Penerima Bantuan sudah tepat sasaran yaitu untuk MBR 3,84 4 PB sudah dapat menempati rumah dari Program Perbaikan Rutilahu 3,91 5 BKM membantu PB dalam kegiatan program 3,77
No Variabel Skor Rata-rata Skor 6 Ketepatan Mekanisme Pengajuan Bantuan 3,84 7 Ketepatan Mekanisme Pencairan Bantuan 3,92 8 Peningkatan fisik rumah 3,75 9 Peningkatan ekonomi 3,60 10 Peningkatan sosial (keswadayaan) 3,68 11 Kesesuaian Harapan 3,94 12 Manfaat 4,02 13 Permasalahan/Kendala 3,53 3,84

## Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, 2020
Adapun penjelasan dari hasil penelitian adalah bahwasanya evaluasi kegiatan perbaikan rutilahu sebesar 3,84 artinya secara umum masuk dalam kategori tinggi. Dari 13 variabel diatas yang harus menjadi perhatian bagi para stakeholder yaitu pada 3 (tiga) variabel  yaitu peningkatan ekonomi (3,60), peningkatan sosial (keswadayaan (3,68) dan permasalahan/kendala (3,53). Walau masuk dalam kategori baik, ketiga variabel tersebut perlu diperhatikan.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Program  Perbaikan  Rumah  Tidak  Layak  Huni  sangat membantu, jelas sangat efektif untuk penuntasan rumah tidak layak huni, hal ini ditunjukan bahwa skor rata-rata dari evaluasi pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar 3,84 yang berarti tinggi/setuju dan pemerintah daerahpun tidak lelah berhenti untuk mengusulkan program ini. Hal ini ditunjukan bahwa skor rata-rata dari evaluasi. Berbicara keefektifan di Kabupaten Pangandaran sangat  baik  dan  lancar  karena  tim  LPM  dan  Pendamping  saling  membantu  untuk  membuat masyarakat  puas  dengan  membantu  dari  awal  sampai  akhir  oleh  karena  itu  dari  pihak  desa mendukung sepenuhnya untuk kegiatan perbaikan rutilahu dan berjalan dengan lancar. Evaluasi secara  umum  dari  program  ini  sangat  efektif  dikarenakan  kerja  sama  antara  perangkat  desa pendamping  dan  warganya  bergotong  royong  dan  kompak  dan  menghasilkan  pekerjaan  yang memuaskan untuk  masyarakat  dan masyarakat  tidak ada  yang komplain.   Sehingga masyarakat merasakan manfaatnya dari program ini.
Dari  penelitian  ini,  bahwa  pentingnya  evaluasi  pelaksanaan  program  perbaikan  rutilahu  di Kabupaten Pangandaran dan menjadi perhatian penting bagi stakeholder terkait dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni serta dapat memberikan rekomendasi terhadap perbaikan kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, 2011. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta: Penerbit Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
Bramantyo. 2012. Efektivitas Regulasi Perumahan di Indonesia dalam Mendukung Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) . Widyariset, 15(1), 243-248.
Bambang  Winarto.  2018. Evaluasi  Program  Penyediaan  Rumah  Layak  Huni  bagi  Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung. Jurnal Pengembangan Kota , Volume 6 No.1 (66-74).
Dunn, William N, 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta; Penerbit Gadjah Mada Press.
Herdiansyah,H. 2013. Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai InstrumenPenggalian Data Kualitati f. Jakarta: Penerbit Rajawali Press
Kawer, Orthinus Ferdinando Samfar, dkk. 2018. Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak  Huni  Dengan  Pendekatan  Hibrida  Di  Kabupaten  Supiori  Provinsi  Papua . Sosiohumaniora, Vol.20 No.3.
Mardikanto, T. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung:

## Penerbit Alfabeta
Sagita Parnomo. 2016. Membangun Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Indonesia . Jurnal Asia
Sugiyono,  T.  2018. Metode  Penelitian  Evaluasi  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan Kombinasi). Bandung: Penerbit Alfabeta