Sistem  perpajakan  di  Indonesia  tergolong kompleks  dengan  banyaknya  ketentuan, aturan, dan regulasi yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Hal ini sering menjadi tantangan bagi pelaku usaha, terutama perusahaan kecil dan  menengah,  ndonesia  memiliki  tantangan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Meskipun  sudah  ada  upaya-upaya  untuk meningkatkan kepatuhan, masih banyak wajib pajak  yang  tidak  memenuhi  kewajiban perpajakannya  dengan  benar  (Dwianika  & Sofia, 2019).
Pemerintah  terus  berupaya  untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan  guna  mendukung  pembangunan dan pelayanan public (Kalbuana et al., 2017; Nugrahanto, 2019). Namun, hal ini juga harus seimbang dengan memperhatikan keberlanjutan  usaha  dan  keadilan  pajak.
Pemerintah  Indonesia  semakin  mendorong digitalisasi  dalam  administrasi  perpajakan. Ini  termasuk  penggunaan  teknologi  untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya (Afrika, 2021) .
Pajak  adalah  salah  satu  sumber pendapatan  utama  bagi  negara.  Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan  dan  program  pemerintah,  seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik,  Pendidikan  (Siregar  &  Rasyad, 2006), dan Kesehatan, Pajak dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan di masyarakat. Dengan menerapkan  sistem  pajak  progresif,  negara dapat  mengurangi  kesenjangan  antara kelompok  kaya  dan  miskin  (Nugrahanto, 2019; Susanti et al., 2021).Pajak juga dapat

## PENDAMPINGAN SPT BADAN PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM GABUNGAN PENGUSAHA SUKU SAKAI RIAU (GAPENSUS)
Inova Fitri Siregar 1 ; Rinayanti Rasyad 2 ; Afred Suci 3 ; Dini Onasis 4
FEB Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : inova@unilak.ac.id (Koresponding)
Abstract :  This  Community  Service  is  carried  out  with  the  aim  of  providing  a  better understanding to the community about the procedures for filling out and submitting Corporate Tax  Returns  (SPT).  With  the  assistance,  it  is  hoped  that  it  can  reduce  errors  in  filling  out Corporate Tax Returns that can result in sanctions or fines for taxpayers, this is because many owners or managers of small companies have limited knowledge of taxation rules, including how  to  fill  out  and  file  Corporate  Tax  Returns  correctly  and  small  companies  usually  have limited resources, including in terms of finance and labor. This can make it difficult for  them to  fill  out  the  Corporate  SPT  properly  and  on  time.  The  activity  method  in  this  community service program is training and mentoring. Community Service Partners are members who are members of the Sakai tribal entrepreneurs association. This community service activity has been able  to  increase  understanding  and  ability  in  the  procedures  for  filling  out  and  submitting Corporate Tax Returns (SPT). The results of community service activities that have been carried out broadly include several components, namely the success of the target number of training participants,  the  achievement  of  the  planned  material  target,  the  achievement  of  training objectives and the ability of participants to master the material. The achievement of the target number of participants can be seen from the number of participants targeted was 10 people and in fact the activity was attended by 10 people so that the target number of participants could almost be met.  All participants were able to follow the entire simulation process from start to finish, 100% of the designed activities were carried out, and 100% team readiness attendance. The target of delivering simulation material was also achieved because the material could be delivered as a whole.
Keywords: Corporate Tax Return, Taxation, E Filling
Pendampingan SPT Badan Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Gabungan Pengusaha Suku Sakai Riau (Gapensus) (Inova Fitri Siregar; Rinayanti Rasyad; Afred Suci; Dini Onasis)
215
digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan  inflasi.  Misalnya,  dengan menaikkan  tarif  pajak  pada  barang-barang mewah, pemerintah dapat mengurangi permintaan  terhadap  barang-barang  tersebut dan  mengendalikan  inflasi  (Nugrahanto, 2019).
Dengan  demikian,  pajak  memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan negara,  baik  sebagai  sumber  pendapatan maupun sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial (Khasanah, 2021). Melalui  pelaporan  SPT  Badan,  perusahaan menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap  peraturan  perpajakan  yang  berlaku. Hal  ini  sangat  penting  untuk  menjaga kepercayaan  pemerintah  dan  masyarakat terhadap  perusahaan,  Dengan  melaporkan SPT  Badan  dengan  benar  dan  tepat  waktu, perusahaan  dapat  menghindari  sanksi  dan denda  yang  diberikan  oleh  otoritas  pajak akibat  kelalaian  atau  ketidakpatuhan  dalam pelaporan  dan  elaporan  SPT  Badan  juga merupakan  bagian  dari  proses  perencanaan keuangan  perusahaan.  Dengan  melaporkan pendapatan, biaya, dan pajak yang dibayarkan,  perusahaan  dapat  membuat perencanaan keuangan yang lebih baik untuk masa depan (Darma & Sudarti, 2022).
Hal  yang  sama  di  alami  oleh Perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Suku Sakai (Gapensus), pelaporan SPT  Badan  adalah  wajib  di  lakukan,  karena dengan adanya pelaporan ini salah satu syarat masuk  dalam  proyek  yang  berkerjasama dengan  Pertamina  Hulu  Rokan.  Saat  ini Gapensus  beranggotakan  dalam  dua  wilayah yaitu  wilayah  HOOU  dan  wilayah  Bekasap, total anggota Gapensus 24 Perusahaan dengan berbagai sector.
Tabel  1.  Rekapitulasi  perusahaan  yang tergabung dalam gabungan pengusaha suku sakai
Permasalahan  yang  terjadi  pada perusahaan  perusahaan  yang  tergabung dalam  Gapensus  adalah  kesalahan  dalam pengisian  formulir  SPT,  seperti  salah mencatat jumlah penghasilan atau pengeluaran,  yang  dapat  mengakibatkan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan  kondisi  sebenarnya,  Keterlambatan pelaporan SPT dapat terjadi karena berbagai alasan,  mulai  dari  kelalaian  administratif hingga  masalah  teknis  dalam  proses pengisian dan pengajuan SPT. Keterlambatan  ini  dapat  menyebabkan denda dan sanksi dari pihak pajak.
Gambar  1.  Aktivitas  proyek  dilapangan salah satu perusahaan Gapensus
Aturan  pajak  yang  kompleks  dan sering  berubah-ubah  dapat  menyulitkan perusahaan dalam memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga meningkatkan  risiko  kesalahan  dalam pelaporan  SPT,  Perusahaan  dengan  sumber daya  terbatas,  baik  dari  segi  keuangan maupun SDM, mungkin mengalami kesulitan  dalam  menyediakan  data  dan informasi  yang  diperlukan  untuk  pelaporan
Pendampingan SPT Badan Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Gabungan Pengusaha Suku Sakai Riau (Gapensus) (Inova Fitri Siregar; Rinayanti Rasyad; Afred Suci; Dini Onasis)
Konsep Dasar Ilmu Perpajakan
Simulasi SPT
Badan Evaluasi
SPT dengan tepat waktu dan akurat (Heryanto et al., 2020).
Terkadang, perusahaan menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi terbaru mengenai aturan  perpajakan  dan  prosedur  pelaporan SPT, yang dapat mempengaruhi kualitas dan keakuratan pelaporan, ketidakpastian mengenai  interpretasi  aturan  perpajakan  dan potensi  risiko  hukum  juga  dapat  membuat perusahaan ragu-ragu dalam melaporkan SPT, karena  takut  melakukan  kesalahan  yang berdampak negatif pada perusahaan Beberapa perusahaan mungkin kurang memiliki kesadaran akan pentingnya pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu, sehingga cenderung mengabaikan atau mengesampingkan  kewajiban  perpajakan. Oleh  karena  itu,  penting  bagi  perusahaan untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang aturan perpajakan yang berlaku, memperbaiki sistem  dan  proses  internal  terkait  pelaporan SPT,  serta  melakukan  komunikasi  yang baik dengan  pihak  pajak  untuk  memastikan ketaatan  dan  kepatuhan  dalam  pelaporan pajak

## METODE
Metode  pelaksanaan  yang  digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :
a) Mengadakan  sesi  workshop  atau pelatihan langsung yang dipimpin oleh Tim Pengabdian. Peserta dapat belajar secara interaktif dan langsung mempraktikkan pengisian SPT Badan, dimulai dengan memberikan pemahaman tentang perpajakan, kemudian memberikan simulasi
b) Menggunakan studi kasus nyata dalam pelatihan untuk memberikan
pemahaman yang  lebih konkret tentang pengisian SPT Badan dan cara mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul

## HASIL
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini dilakukan di duri ber anggotakan Perusahaan perusahaan yang tergabung dalam kelompok Gapensus.    Acara  diseleanggarakan  pada hari  sabtu  27  Juli  2024  melalui  zoom meeting dengan  judul  “(Gapensus)”. Sebelum  kegiatan  penyampaian  materi mengenai pajak penghasilan dan bagaimana menghitung  pajak  penghasilan  Badan  tim dosen memberikan kuesioner untuk mengukur  tingkat  pemahaman  mengenai materi  yang  akan  diberikan  pada  saat pengabdian  ini. Pada  kegiatan  pembekalan ini  peserta  sangat  antusias  mengikuti  materi pembekalan  terutama  untuk  materi  Pajak penghasilan  Badan  yang  diarahkan  kepada perhitungan masing-masing penghasilan pada staf  yang  menghitung  PPh  Badan  masing masing  perusahaan.  Jumlah  Pertanyaan  yang diberikan kepada peserta pengabdian sebanyak 10 pertanyaan.
Tabel 5.1 Daftar pertanyaan  mengenai PPh Badan
N o Keterangan
1 Apakah saudara mengetahui tentang E SPT
2 Apakah  Surat Pemberitahuan Tahunan Badan itu wajib di laporkan ?
3 Apakah Perusahaan saudara Subjek Pajak PPh Badan ?
4 Tujuan  pelaporan  SPT  PPh  Badan  adalah  untuk menghindari perhitungan Pajak Terutang ? 5 Apakah saudara memahami pembuatan SPT 6 Apakah  perusahaan  saudara  pernah  mengisi  laporan Tahunan ?
7 Apa  saja  yang  harus  disiapkan  untuk  mengisi  SPT
Tahunan?
8 Apakah saudara faham pengisian SPT Badan ?
9 Apakah Saudara mengetahui sanksi PPH Badan, apabila tidak melaporkan ?
1 0
Apabila mengetahui apa sanksi nya ?
Kesulitan  yang  paling  mendasar dialami  oleh  peserta  pengabdian  adalah kurangnya  pemahaman  atas  pengetahuan mengenai  PPh  Badan.  Hal  ini  disebabkan oleh  mereka  tidak  pernah  mendapatkan sosialisasi dan pelatihan meneganai bagaimana  perhitungan  pajak  penghasilan. Terdapat  tiga  peserta  pengabdian  yang secara  langsung  bertanya  berkaitan  kasus diperusahaannya  masing  masing,  yang pertama dari PT.Azira Putri Sakai bertanya
Pendampingan SPT Badan Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Gabungan Pengusaha Suku Sakai Riau (Gapensus) (Inova Fitri Siregar; Rinayanti Rasyad; Afred Suci; Dini Onasis)
tentang  bagaimana  pelaporan,  denda  atas keterlambatan  pelaporan  bagi  perusahaan yang nihil, bagaimana denda dan berapa besar denda  yang  dikenakan  pada  perusahaan tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Koperasi Sakai  Besamo  bertanya  tentang  bagaimana pencatatan  asset  pribadi  pemilik,  apakah dimasukkan  dalam  neraca  perusahaan.  Dan bagaimana  pelaporan  bagi  perushaan  yang baru berdiri.
Gambar  1.  Rekapitulasi  jawaban  peserta pengabdian
Sumber : Data olahan excel, 2024
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan,sebagian  besar  responden,  yaitu 80%,  mengetahui  tentang  E-SPT,  sementara 20%  lainnya  tidak  mengetahui.  Semua responden  (100%)  menyadari  bahwa  Surat Pemberitahuan Tahunan Badan wajib dilaporkan  dan  bahwa  perusahaan  mereka merupakan Subjek Pajak PPh Badan. Hal ini menunjukkan kesadaran yang tinggi mengenai  kewajiban  pajak  perusahaan. Sebanyak 80% responden menganggap tujuan pelaporan  SPT  PPh  Badan  adalah  untuk menghindari  perhitungan  pajak  terutang, dengan  20%  yang  tidak  sependapat.  Namun, hanya  50%  responden  yang  memahami  cara pembuatan SPT, menunjukkan adanya kebutuhan  akan  edukasi  lebih  lanjut  terkait prosedur ini.
Dalam hal pengalaman, 70% perusahaan  responden  telah  mengisi  laporan tahunan,  sementara  30%  belum  pernah melakukannya.  Kesadaran  akan  persiapan yang  diperlukan  untuk  mengisi  SPT  tahunan juga  terlihat  tinggi,  dengan  70%  responden mengetahui  persiapannya  dan  30%  tidak. Pemahaman  mengenai  pengisian  SPT  Badan agak  bervariasi,  di  mana  60%  responden faham  dan  40%  belum  faham.  Semua
responden mengetahui adanya sanksi terkait PPH  Badan  jika  tidak  melaporkan,  namun hanya 50% yang mengetahui detail sanksinya, mengindikasikan perlunya peningkatan pengetahuan tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak.
Gambar  2.  Rekapitulasi  jawaban  peserta pengabdian
Sumber : Data olahan excel, 2024 Sebelum  diberikan  edukasi  atau intervensi,  hanya  20%  responden  yang mengetahui tentang E-SPT, namun angka ini meningkat signifikan menjadi 80% setelahnya, menunjukkan peningkatan sebesar  60%.  Kesadaran  bahwa  Surat Pemberitahuan  Tahunan  Badan  wajib dilaporkan  dan  bahwa  perusahaan  mereka adalah  Subjek  Pajak  PPh  Badan  juga meningkat  dari  80%  menjadi  100%, menunjukkan  peningkatan  masing-masing sebesar  20%.  Pemahaman  bahwa  tujuan pelaporan  SPT  PPh  Badan  adalah  untuk menghindari  perhitungan  pajak  terutang juga naik dari 60% menjadi 80%, meningkat sebesar 20%.
Pada  aspek  pemahaman  pembuatan SPT, terjadi peningkatan dari 20% menjadi 50%,  menunjukkan  peningkatan  sebesar 30%. Pengalaman perusahaan dalam mengisi  laporan  tahunan  juga  meningkat dari  40%  menjadi  70%,  meningkat  sebesar 30%.  Kesadaran  tentang  persiapan  yang diperlukan untuk mengisi SPT tahunan naik dari  50%  menjadi  70%,  meningkat  sebesar 20%. Pemahaman mengenai pengisian SPT Badan  menunjukkan  peningkatan  yang signifikan dari 20% menjadi 60%, meningkat sebesar 40%.
Namun,  tidak  ada  perubahan  dalam pengetahuan tentang sanksi PPH Badan jika tidak melaporkan, tetap pada 100% sebelum
Pendampingan SPT Badan Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Gabungan Pengusaha Suku Sakai Riau (Gapensus) (Inova Fitri Siregar; Rinayanti Rasyad; Afred Suci; Dini Onasis)
218
dan  sesudah.  Pengetahuan  detail  mengenai sanksi  jika  tidak  melaporkan  meningkat  dari 20% menjadi 50%, menunjukkan peningkatan sebesar  30%.  Secara  keseluruhan,  hasil  ini menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan dalam  pemahaman  dan  kesadaran  responden terkait  kewajiban  perpajakan  mereka  setelah diberikan  edukasi  atau  intervensi.  Berikut dokumentasi pelaksanaan pengabdian :
Gambar  3.  Pelaksanaan  pengabdian  melalui zoom meeting

## PEMBAHASAN
Hasil  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat yang telah dilakukan secara garis besar  mencakup  beberapa  komponen, yaitu keberhasilan  target  jumlah  peserta  pelatihan, ketercapaian  target  materi  yang  telah direncanakan,  ketercapaian  tujuan  pelatihan dan  kemampuan  peserta  dalam  penguasaan materi.  Ketercapaian    target  jumlah  peserta dapat  dilihat  dari  jumlah  peserta  yang ditargetkan  adalah  10  orang  dan  pada kenyataannya  kegiatan  diikuti  sebanyak  10 orang  sehingga  target jumlah  peserta  hampir telah  dapat  terpenuhi.    Semua  peserta  dapat
mengikuti seluruh  proses simulasi dari awal sampai  selesai,  kegiatan  yang  dirancang 100%  terlaksana,  dan  kehadiran  kesiapan tim  100%.  Target  penyampaian  materi simulasi  juga  tercapai  karena  materi  dapat disampaikan  secara  keseluruhan.  Dengan demikian maka tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terpenuhi.
Dalam pelaksanaan program pengabdian  kepada  masyarakat  tentang Pajak Penghasilan Badan, terdapat beberapa faktor  pendukung  yang  perlu  diperhatikan untuk  memastikan  keberhasilan  program. Pertama, kerjasama dengan instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah sangat penting untuk  memberikan  legitimasi  dan  sumber daya  yang  diperlukan.  Kolaborasi  dengan institusi pendidikan dan penelitian, termasuk universitas,  sekolah  tinggi,  dan  lembaga penelitian, dapat menyediakan data, analisis, serta tenaga ahli yang berpengalaman untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan.
Selain  itu,  pemanfaatan  teknologi seperti  sistem  informasi  dan  aplikasi  pajak dapat  memudahkan  akses  informasi  dan pelaporan  pajak,  sedangkan  pusat  bantuan dan  konsultasi  online  dapat  memberikan dukungan  tambahan  bagi  wajib  pajak. Kampanye  publik  dan  materi  edukasi  yang mudah dipahami akan meningkatkan kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat mengenai pentingnya pajak. Monitoring dan evaluasi  program  secara  berkala  melalui feedback dari peserta akan membantu dalam perbaikan berkelanjutan

## SIMPULAN
Dari  hasil  pelaksanaan  Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di duri ber anggotakan  Perusahaan  perusahaan  yang tergabung  dalam  kelompok  Gapensus. Acara  diseleanggarakan  pada  hari  sabtu  27 Juli  2024  melalui  zoom  meeting  dengan judul  “(Gapensus)”.  Peserta  pengabdian sebanyak 10 perusahaan yang bergerak dari berbagai macam sector usaha.
Hasil  pengabdian  adalah  peserta pengabdian  sangat  berpartisipasi  dalam acara  pelatihan,  hal  ini  dibuktikan  dengan
Pendampingan SPT Badan Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Gabungan Pengusaha Suku Sakai Riau (Gapensus) (Inova Fitri Siregar; Rinayanti Rasyad; Afred Suci; Dini Onasis)
antusisme  peserta  dan  memberikan  beberapa pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  masing masing perusahaan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam  pemahaman  dan  kesadaran  responden terkait  kewajiban  perpajakan  mereka  setelah diberikan edukasi atau intervensi.

## DAFTAR RUJUKAN
Afrika,  R.  (2021).  Kepemilikan  Institusional Terhadap
Penghindaran Pajak. Balance :  Jurnal  Akuntansi  Dan Bisnis , 6 (2), 132. https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.39 68 Darma, S. S., & Sudarti, Z. (2022). … Usaha Umkm  Dari  Aspek  Administrasi Pencatatan Keuangan Dan Perpajakannya Untuk Pengembangan  Dan  Keberlanjutan Usaha. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian … . http://openjournal.unpam.ac.id/inde x.php/JAL/article/view/20321%0Ah ttp://openjournal.unpam.ac.id/index. php/JAL/article/viewFile/20321/103 67
Dwianika, A., & Sofia, I. P. (2019). Relawan Pajak:  Bagaimana  Pelatihan  Pajak Mempengaruhi  Kepuasan  Wajib Pajak  Pada  Masyarakat  Urban? (Studi  Pada  Tax  Centre  Universitas Pembangunan  Jaya). Keberlanjutan ,
4 (2),
1176. https://doi.org/10.32493/keberlanjut an.v4i2.y2019.p1176-1191
Heryanto,  D.,  Mursalim,  M.,  &  Lannai,  D.
(2020).  Influences  of  tax  sanctions, taxpayers  awareness  and  social norms  on  motivation  to  meet  tax obligation. Point  of  View  Research
Accounting and Auditing , 1 (3), 1–11. https://doi.org/10.47090/povraa.v1i3 .22 Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H.
(2017). Pengaruh Kepemilikan
Manajerial, Beban Pajak Tangguhan,
dan  Tingkat  Pajak  Efektif  Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. In
Magistra (Issue  100,  pp.  26–35).
download.garuda.kemdikbud.go.id . http://download.garuda.kemdikbud .go.id/article.php?article=604097& val=6820&title=Pengaruhkepemili kanmanajerialbebanpajak Tangguhandantingkatpajakefektift erhadap
Penghindaranpajakdiindonesia Khasanah,  K.  (2021).  Telaah  Integratif Filsafat  Hukum  Publik  dan  Teori Maslahah terhadap Kebijakan Amnesti  Pajak  di  Indonesia. Al- Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam , 15 (1), 37–52. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i 1.4041 Nugrahanto, A. (2019). Elastisitas
Pendapatan Wajib Pajak (Elasticity of  Taxable  Income)  Di  Indonesia.
Keberlanjutan , 4 (2), 1192. https://doi.org/10.32493/keberlanju tan.v4i2.y2019.p1192-1217 Siregar,  I.  F.,  &  Rasyad,  R.  (2006). Pajak Penghasilan  Pasal  21  Orang Pribadi  Bagi  Guru-Guru  Sekolah Menengah  Pertama  Negeri  6  Siak Hulu . 132 , 1–4.
Susanti,  A.,  Dewanti,  Y.  R.,  &  Estiana,  R. (2021). Strategi Perencanaan
Keuangan  Untuk  Penjualandan Pajak  Umkm  Di  Masa  Pandemi. Jurnal Pengabdian Kepada
Masyarakat , 2 (Vol. 2 No 1, January 2021,  pp.  277–283),  277–283. https://ejournal.unma.ac.id/index.p hp/bernas/article/view/731/467