## ANALISIS AKSESIBILITAS PERMODALAN USAHA MIKRO KECIL PADA LEMBAGA KEUANGAN FORMAL DI PROVINSI SUMATERA BARAT

## ANALYSIS OF CAPITAL ACCESSIBILITY OF SMALL MICRO ENTERPRISES TO FORMAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN WEST SUMATRA PROVINCE
Rita Diana 1 1 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Padang, Indonesia rita.diana@bps.go.id

## Abstrak
Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan usaha kerakyatan yang mempunyai potensi untuk terus dikembangkan. Untuk mengembangkan usaha, UMK harus meningkatkan kapasitas produksinya yang tentunya memerlukan modal yang tidak sedikit. Minimnya permodalan dan rendahnya kemampuan serta pengetahuan pengelola UMK membuat UMK belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen dan berdaya saing global. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya akses UMK terhadap sumber daya modal di Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK yang menjadi anggota koperasi memiliki peluang tiga kali lebih besar untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal dibanding usaha yang bukan anggota koperasi. UMK yang memiliki rencana pengembangan usaha berpeluang hampir dua kali lebih besar dari usaha lain yang tidak memiliki rencana pengembangan akan akses terhadap permodalan dari lembaga keuangan formal. Hasil estimasi menunjukkan bahwa UMK yang pengelolanya laki-laki dan berpendidikan dibawah SLTA, lokasi di perdesaan, beroperasi lebih dari lima tahun dan berskala kecil memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal.
Kata kunci : aksesibilitas, lembaga keuangan formal, permodalan, UMK
Klasifikasi JEL : C25, E51, G38

## Abstract
Small Micro Enterprises (MSEs) are populist businesses that have the potential to continue to be developed. To develop the business, MSEs should increase the product capacity needed so that it is requiring much capital. Lack of capital and the ability and knowledge MSE managers make MSEs unable to keep up with changes in customer satisfaction and global competitiveness. The purpose of this study is to analyze the factors that influence the low access of MSEs to capital resources in West Sumatra Province using the logistic regression method. The results of the study indicate that MSEs incorporated in cooperatives have three times greater opportunities to gain access to capital from formal financial institutions compared to businesses that are not members of cooperatives. MSEs that have a business development plan is twice as likely than other businesses that do not have a development plan can access capital from formal financial institutions. From the results, it can be seen from MSEs whose managers are male, less education than high school, locations in rural areas, that work more than five years and have more money to get funds from formal financial institutions.
Keywords: accessibility, formal financial institutions, capital, MSE
JEL Classification: C25, E51, G38

## PENDAHULUAN
Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan usaha kerakyatan yang jumlahnya mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68% dari total usaha nonpertanian di Indonesia. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja sekitar 75,33% (BPS, 2018). Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), jumlah UMK di Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai 580 ribu usaha atau 98,88% dari total usaha nonpertanian di Provinsi Sumatera Barat dan telah menyerap tenaga kerja lebih dari 1,29 juta orang atau 87,57% dari total tenaga kerja nonpertanian (BPS, 2018). Menurut CIDES ( Center for Information and Development Studies ) dalam artikel “Dampak Kenaikan Harga BBM pada sektor UKM di Indonesia” (Meryana, 2012), UMK mempunyai potensi yang dapat terus dikembangkan karena UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa kebutuhan masyarakat, tidak mengandalkan bahan baku impor, lebih memanfaatkan sumber daya lokal, dan pada umumnya menggunakan modal yang relatif rendah. Menurut Tambunan (2011) UMK banyak yang didirikan oleh individu atau rumah tangga miskin karena tidak mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Maka, pengembangan UMK merupakan salah satu solusi mengurangi pengangguran sekaligus kemiskinan.
Dalam mengembangkan usaha, UMK harus meningkatkan kapasitas produksinya yang tentunya memerlukan modal yang tidak sedikit. Minimnya permodalan dan rendahnya kemampuan serta pengetahuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola usaha, membuat UMK belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen dan belum berdaya saing global (LPPI dan BI, 2015). Hal ini terkadang membuat mayoritas UMK beroperasi dalam waktu yang relatif tidak lama, yaitu kurang dari 10 tahun. Masalah permodalan dan akses terhadap sumber pembiayaan merupakan masalah yang paling krusial (Rachbini, 1994). Berdasarkan hasil SE2016, lebih dari 66% UMK menyatakan memiliki kendala permodalan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan permasalahan-permasalahan lainnya, seperti adanya pesaing usaha, pemasaran, bahan baku, infrastruktur, tenaga kerja, BBM, peraturan dan birokrasi pemerintah.
Hasil SE2016, mayoritas UMK mengeluarkan modal awal berasal dari dompet sendiri atau dari sumber informal seperti rentenir, hanya 7% yang mengandalkan modal awal dari bank. Menurut Darwin (2018), UMKM memiliki aksesibilitas yang terbatas terhadap modal terutama kredit dari lembaga keuangan bank. UMKM yang mayoritas unit usaha di Indonesia hanya memperoleh sekitar seperenam pangsa kredit nasional. Namun demikian, keberadaan KUR meningkatkan pangsa kredit nasional ini sebesar seperlimanya dalam beberapa tahun terakhir . Kecilnya persentase tersebut disebabkan karena akses pada bank dinilai tidak mudah. Bagi perbankan, kebijakan prudensial yang ketat sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, pelaku UMK juga minim informasi terkait kredit pembiayaan usaha. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab kecilnya akses UMK terhadap kredit dari bank.
Perkembangan dunia digital saat ini memberikan stimulus bagi lembaga keuangan nonbank untuk memberikan layanan pinjaman secara online dengan proses yang lebih cepat dibandingkan perbankan dan tanpa agunan. Namun, kendala yang dihadapi pelaku UMK untuk mengakses kredit tersebut adalah bunga yang sangat tinggi. Disisi lain, sistem pembiayaan saat ini mulai mengarah ke sistem financial technology ( fintech ). Dalam penyaluran pembiayaannya, fintech tidak lagi melalui perantara, namun langsung ke pihak peminjam. Ke depan, sistem ini akan terus menjadi tren karena penyalurannya dianggap lebih mudah. Meskipun terdapat berbagai jenis sumber pembiayaan formal di luar bank, akses UMK terhadap kredit masih cukup rendah, hanya sekitar 13% UMK yang memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal (BPS, 2018).
Dalam RPJMN 2015-2019, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan bagi UMKM adalah salah satu arah pembangunan untuk meningkatkan daya saing usaha (Bappenas, 2010). Dengan demikian, analisis aksesibilitas permodalan menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifkasi apakah program dan kebijakan pemerintah telah memberikan hasil positif bagi UMK. Selain itu juga, perlu diidentifkasi faktor-faktor yang
memengaruhi rendahnya akses terhadap lembaga keuangan formal. Lembaga keuangan formal yang dimaksud adalah lembaga keuangan bank maupun nonbank.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi aksesibilitas UMK terhadap lembaga keuangan formal di Provinsi Sumatera Barat. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi aksesibilitas permodalan digunakan metode regresi logistik berdasarkan data SE2016 terhadap 40.094 UMK terpilih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap para penentu kebijakan dalam memprioritaskan arah program pembangunan dalam rangka mengembangkan UMK yang berdaya saing global.

## KERANGKA TEORITIS

## Tinjauan Pustaka
Konsep aksesibilitas pada sumber kredit tertentu mengikuti konsep yang diberikan oleh Diagne dan Zeller (2001). Diagne dan Zeller (2001) menyatakan bahwa individu atau rumah tangga dikatakan memiliki akses kepada sumber kredit tertentu, jika mampu meminjam dari sumber tersebut, meskipun karena berbagai alasan memilih untuk tidak meminjam. Analisis faktor- faktor yang memengaruhi aksesibilitas kredit dilakukan dengan membedakan pelaku UMK yang memiliki akses kepada kredit dengan pelaku UMK yang tidak memiliki akses. Aksesibilitas pada sumber daya modal disini lebih ditekankan kepada lembaga keuangan formal baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Pelaku UMK yang dimaksud adalah pengusaha yang memiliki usaha berskala mikro dan kecil. Usaha berskala mikro dan kecil (UMK) merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki jumlah tenaga kerja satu sampai sembilan belas orang (BPS, 2018).
UMK khususnya usaha mikro mempunyai ciri jika tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu  dapat  berpindah  tempat.  Jenis barang/komoditi pun tidak selalu tetap, sewaktu- waktu dapat berganti (Bank Indonesia, 2014). Terkadang terjadi perubahan jenis aktivitas yang cukup cepat. Sudah menjadi fakta bahwa sebagian besar pelaku UMK adalah masyarakat
golongan kelas bawah yang bisa jadi sangat kurang pengetahuannya akan sumber informasi mengenai program-program pemerintah terkait pembiayaan usaha mikro kecil atau segala informasi dari lembaga keuangan formal terkait pinjaman usaha. Dampaknya apa yang selama ini diusahakan oleh pemerintah baik melalui kementerian terkait maupun yang bekerjasama dengan lembaga keuangan formal terasa masih kurang mampu mengangkat performa UMK.
Menurut penelitian International Finance Corporation (2016), pengusaha perempuan memiliki tingkat gagal bayar ( default rate ) yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hasil riset International Finance Corporation juga menunjukkan jika pengusaha perempuan menganggap usahanya sangat menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki. Terlebih lagi, terdapat argumen jika perempuan lebih disiplin dalam pengembalian kredit dibanding laki- laki (Remenyi, 2000). Studi yang lain juga menunjukkan hal demikian, diantaranya Panjaitan et al . (1999), menyatakan tingkat pengembalian kredit mikro untuk perempuan di Indonesia sebesar 91%, sedangkan laki-laki hanya 80%. Oleh sebab itu, penyaluran kredit terhadap perempuan salah satunya untuk mencegah kredit macet.
Belum optimalnya peran koperasi termasuk lembaga keuangan formal lainnya, menyebabkan pelaku UMK menggantungkan sumber dana dari rentenir. Subandi (2007) menambahkan jika sebagian pengelola koperasi belum memiliki kepekaan bisnis maka akan berdampak pada pengembangan usaha koperasi itu sendiri dan juga dapat menghambat penyaluran kredit UMK. Adam (2018) menyatakan bahwa pelibatan koperasi membuka peluang terjadinya peningkatan jangkauan KUR untuk sektor produktif dengan distribusi yang lebih merata.
Secara umum, karakteristik usaha menjadi faktor yang dominan yang menentukan aksesibilitas permodalan suatu usaha. Hasil kajian Haryani dan Mulyaqin (2013) menunjukkan sebagian besar petani padi sawah di Provinsi Banten menggunakan modal usaha yang bersumber dari modal sendiri atau dengan pinjaman dari lembaga keuangan informal. Sementara pinjaman dari lembaga keuangan formal, seperti bank dan
program kredit pemerintah kurang dapat diakses dengan optimal. Faktor lain yang memengaruhi aksesibilitas petani terhadap sumber permodalan adalah karakter petani, pendidikan petani, keberadan agunan, keanggotaan kelompok tani, pengalaman pinjaman sebelumnya, prosedur/ persyaratan skema kredit, kebijakan dan sosialisasi kredit, serta fasilitator pembiayaan. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan pengusaha dalam memahami prosedur kredit yang dikeluarkan oleh lembaga penyalur kredit. Persyaratan pembiayaan dari lembaga penyalur kredit terkadang sulit dipahami oleh sebagian pengusaha kecil sehingga menjadikan mereka sulit mengakses skema kredit yang diinginkan.
Hal lain yang penting adalah kemitraan. Pengusaha yang sudah bergabung dengan kelompok usaha tertentu mempunyai peluang lebih besar untuk dapat mengakses permodalan terutama kredit program maupun bantuan permodalan pemerintah. Dalam penelitiannya, Adinirekso (2011) menyatakan bahwa selain gender, faktor nonkeuangan yang memengaruhi akses modal UMK adalah keberadaan relasi atau mitra kerja, seperti supplier barang input. Semakin lama UMKM memiliki relasi ke supplier , maka akses ke perbankan semakin mudah. Implikasinya, upaya-upaya pengembangan UMKM bisa difokuskan pada pengembangan keahlian pengusaha UMKM dalam komunikasi dan informasi untuk mengembangkan networking yang kuat. Badriyah (2009) menyatakan bahwa perlu ada pihak ketiga seperti mitra yang menjembatani pihak bank sebagai pemberi kredit dengan pelaku UMK.
Penelitian lain terkait akses usaha mikro kecil dan menengah terhadap permodalan di Jawa Timur menyatakan bahwa terdapat hubungan positif  dan  signifikan  atas  karakteristik  UMK terhadap akses kredit perbankan. Karakteristik tersebut antara lain market share produk usaha, sektor dan skala usaha, lama usaha beroperasi, dan status kepemilikan usaha (Poernamasari, 2015). Probabilitas UMKM yang memiliki jangkauan bisnis hingga ke luar negeri lebih besar untuk mendapatkan kredit perbankan dibandingkan UMKM yang hanya memiliki market share di lingkup lokal/daerah maupun nasional. Hal ini disebabkan perbankan memiliki pendapat bahwa
usaha yang telah melakukan ekspor pasti memiliki cash flow keuangan yang lebih baik dibandingkan usaha yang memiliki market share domestik. Kondisi lain yang mendukung kemudahan akses kredit perbankan diantaranya skala usaha. Usaha skala menengah memiliki peluang yang paling besar untuk mengakses pembiayaan ke perbankan. Usaha skala menengah memiliki kepercayaan yang lebih besar dibandingkan usaha skala mikro dan kecil, karena telah memiliki jumlah aset dan omset lebih besar.
Di sisi lain, UMKM dengan umur usaha lebih dari 10 tahun akan lebih mudah mengakses pembiayaan ke perbankan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena semakin lama perusahaan beroperasi, maka usaha yang berjalan akan dianggap lebih persisten terhadap perubahan negatif yang memengaruhi operasional perusahaan. Penelitian lain dari Wedelia et al . (2017) mempertegas penemuan pada penelitian sebelumnya bahwa tingkat pendidikan, kepemilikan aset, dan posisi pengusaha sebagai pengelola memiliki pengaruh yang nyata serta positif terhadap pembiayaan formal di Kabupaten Bogor. Pengusaha industri pangan yang memiliki aset lebih besar dari 50 juta akan memiliki peluang aksesibilitas yang lebih besar pada sumber pembiayaan formal.
Secara garis besar, aksesibilitas permodalan dipengaruhi oleh karakteristik usaha dan juga cakupan jaringan usaha serta informasi. Karakteristik usaha secara detil dapat didekati dari beberapa variabel yaitu pendidikan pengusaha, gender pengusaha, usia usaha, skala usaha, pengalaman akses kredit, serta sertifikasi usaha. Sedangkan, cakupan jaringan usaha dan informasi menggunakan pendekatan variabel antara lain keanggotaan asosiasi, keanggotaan koperasi, pengalaman kemitraan, cakupan penjualan, dan penggunaan internet.

## Model Regresi Logistik
Model regresi logistik termasuk dalam model linier umum ( generalized linear models ). Model linier uum merupakan pengembangan dari model linier klasik. Pada model linier umum komponen acak tidak harus mengikuti distribusi normal, tapi harus termasuk dalam distribusi keluarga eksponensial. Distribusi Bernoulli termasuk dalam salah satu dari distribusi keluarga
eksponensial. Menurut Kleinbaum (1994) regresi logistik merupakan pendekatan model matematika yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara beberapa variabel prediktor terhadap variabel respon yang bersifat dikotomus atau biner. Model regresi logistik merupakan bentuk regresi nonlinear, maka perlu dilakukan transformasi untuk memudahkan dalam estimasi parameter. Salah satu bentuk transformasi yang dapat digunakan adalah model transformasi logit yang dirumuskan sebagai berikut:
π β β π   = = +   −   0 1 1 ( x ) g( x ) ln X ( x ) (1)
Selanjutnya model regresi logistik dapat dituliskan dalam bentuk:
( ) ( ) π = = + 1 exp g( ) E(Y ) ( )
exp g( ) x x x (2)
Metode untuk estimasi parameter model digunakan metode maximum likelihood estimation (Hosmer dan Lemeshow, 2000). Model regresi logistik diuji secara simultan/serentak maupun secara parsial. Uji simultan dapat dilakukan dengan menggunakan likelihood ratio test , sedangkan uji parsial dapat dilakukan dengan menggunakan statistik uji Wald (Casella dan Berger,2002). Salah satu uji yang dapat digunakan untuk menguji kesesuaian model regresi logistik adalah Uji Hosmer-Lemeshow (Hosmer dan Lemeshow, 2000).
Odds ratio adalah analisis tambahan yang difasilitasi oleh model regresi logistik. Odds ratio merupakan ukuran untuk mengetahui resiko kecenderungan terjadinya kejadian tertentu antara kategori satu dengan kategori yang lain dalam satu peubah (Agresti, 1990 dan Kleinbaum, 1994). dan dengan memasukkan nilai ( ) x π maka diperoleh
nilai 1 OR e β = atau 1 ln OR β = .

## METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil Sensus Ekonomi Lanjutan tahun 2016 (SE2016-Lanjutan) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2017, jumlah
sampel untuk Provinsi Sumatera Barat adalah 40.094 UMK. Metode yang dipergunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi aksesibilitas permodalan adalah metode regresi logistik. Objek penelitian dari estimasi model ini adalah para pelaku usaha UMK.
Variabel yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi aksesibilitas permodalan terdiri dari dua jenis, yaitu variabel respon/terikat berupa pelaku UMK mengajukan kredit ke lembaga keuangan formal, baik yang diterima maupun yang ditolak, serta mereka yang memerlukan kredit namun tidak mengajukan karena berbagai alasan. Sedangkan, variabel prediktor/bebas diantaranya keanggotaan koperasi, kemitraan dengan perusahaan lain, keberadaan laporan keuangan, adanya rencana pengembangan, nilai aset, nilai omset, jenis kelamin, status lokasi usaha (perkotaan/ perdesaan), skala usaha, lama usaha berdiri, dan tingkat pendidikan pengelola usaha (perguruan tinggi). Variabel prediktor/bebas yang digunakan bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu Remenyi (2000); Adam (2018); Haryani dan Mulyaqin (2013); Adinirekso (2011); Poernamasari (2015); dan Wedelia et al . (2017). Dengan demikian, spesifikasi model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
* i j j j j j j Y X X X X X X β β β β β β β = + + + + + + 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 * i j j j j j j Y X X X X X X β β β β β β β = + + + + + + 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 j j j j j i X X X X X u β β β β β + + + + + + 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 j j j j j i X X X X X u β β β β β + + + + + +
7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 dan i Y =1 jika * i Y > 0 i Y =1 jika sebaliknya. Dimana, i , β β 0 = nilai parameter yang diduga dan i u adalah galat acak.
i = variabel-variabel yang menjelaskan aksesibilitas terhadap permodalan, yang terdiri dari:
X 1 = dummy keanggotaan koperasi,
D  = 1 jika UMK sedang menjadi anggota koperasi, D=0 jika UMK sedang tidak menjadi anggota koperasi,
X 2 =   dummy kemitraan dengan perusahaan lain,
D=1 jika UMK pernah menjalin kemitraan dengan perusahaan lain, D=0 jika UMK tidak pernah menjalin kemitraan dengan perusahaan lain
X 3 =   dummy keberadaan laporan keuangan, D=1 jika UMK mempunyai laporan keuan- gan, D=0 jika UMK tidak mempunyai laporan keuan- gan X 4 =   dummy adanya rencana pengembangan, D=1 jika
UMK mempunyai rencana pengembangan usaha, D=0 jika UMK tidak mempun- yai rencana pengembangan usaha X 5 =   dummy nilai aset, D=1 jika UMK memiliki aset < Rp.50 juta, D=0 jika UMK memi- liki aset ≥ Rp.50 juta
X 6 =   nilai omset (ribu rupiah) X 7 =   dummy jenis kelamin, D=1 jika pengusaha berjenis kelamin laki-laki, D=0 jika pengusaha berjenis kelamin perempuan
X 8 =   dummy status lokasi usaha, D=1 jika lokasi UMK di daerah perkotaan, D=0 jika lokasi UMK di daerah perdesaan
X 9 =   dummy skala usaha, D=1 jika berskala mikro, D=0 jika berskala kecil X 10 =   lama usaha berdiri (tahun) X 11 =   tingkat pendidikan pengelola
UMK, D=1 jika lokasi UMK di daerah perkotaan, D=0 jika lokasi UMK di daerah perdesaan
j =   jumlah sampel yang di- gunakan, dimana j =
1,…,40094
p =   jumlah variabel yang menjelaskan aksesibilitas terhadap permodalan
Y i =   pengusaha memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal Y i =   pengusaha tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal.
Nilai β diestimasi dengan menggunakan metode maximum likelihood . Untuk menguji kesesuaian model secara simultan dari seluruh parameter yang ada, digunakan likelihood ratio chi-square dengan hipotesis H 0 : p β β β = = = =
1 2 0  atau tidak ada pengaruh p X ,X , ,X 1 2  terhadap variabel respon/terikat dan hipotesis H 1 : minimal ada satu i ,i , , , p β ≠ = 0 1 2  atau minimal ada satu pengaruh i X terhadap variabel respon/ terikat. Hipotesis nul (H 0 ) ditolak jika nilai p-value kurang dari nilai signifikansi a =0,05 (Casella dan Berger, 2002).
Untuk menguji parameter mana dari i β yang tidak signifikan atau untuk menguji keberartian parameter i β secara parsial dapat digunakan statistik uji Wald dengan hipotesis H 0 : i β = 0 dan hipotesis H 1 : i ,i , , , p β ≠ = 0 1 2  . Hipotesis nul (H 0 ) ditolak jika nilai p-value kurang dari nilai signifikansi a =0,05 (Casella dan Berger, 2002). Selanjutnya untuk menguji kelayakan model (uji goodness of fit) atau untuk menentukan apakah model yang dibentuk sudah tepat digunakan uji Hosmer-Lemeshow dengan hipotesis H 0 : model cukup memenuhi atau sesuai (fit) dengan data dan hipotesis H 1 : model tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan data. Hipotesis nul (H 0 ) diterima jika  nilai  p-value  lebih  dari  nilai  signifikansi a =0,05 (Casella dan Berger, 2002).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Deskriptif
Masalah permodalan merupakan masalah yang pada umumnya dirasakan oleh pelaku usaha khususnya usaha UMK. Lader (1996) juga menyatakan bahwa salah satu masalah penting yang dihadapi usaha kecil adalah akses pada modal. Sumber keuangan yang kurang
memadai dapat menjadi kendala yang nyata bagi pengembangan usaha kecil. Cook dan Nixon (2000) juga menyatakan bahwa meskipun usaha kecil memiliki peran yang besar dalam proses pembangunan di banyak negara berkembang, namun pengembangan usaha kecil selalu dibatasi oleh sumber daya keuangan yang belum memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional dan investasi.
Berdasarkan data hasil SE2016-Lanjutan, ada sekitar 304.528 usaha atau 66,74% pelaku
UMK di Provinsi Sumatera Barat menyatakan memiliki kendala usaha dalam permodalan (Tabel 1). Kendala ini tentunya akan dapat menghambat pelaku UMK untuk melakukan ekspansi usahanya. Permasalahan lain yang juga cukup banyak dihadapi oleh pelaku UMK dalam pengembangan usahanya adalah adanya pesaing sebanyak 50,62%, pemasaran sebanyak 37,86% dan bahan baku/barang dagangan sebanyak 16,59%, infrastruktur sebanyak 6,13%, tenaga kerja sebanyak 4,73%, dan BBM sebanyak 3,51%.
Tabel 1. Jumlah dan Persentase UMK yang Memiliki Kendala Usaha, Tahun 2017
No. Jenis Kendala Usaha Jumlah UMK Persen 1 Permodalan/likuiditas 304.528 66,74 2 Bahan baku/barang dagangan 75.689 16,59 3 Pemasaran 172.721 37,86 4 Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi 16.036 3,51 5 Infrastruktur (jalan, air, komunikasi, dan lainnya) 27.978 6,13 6 Tenaga kerja 21.582 4,73 7 Peraturan dan birokrasi pemerintah 8.237 1,81 8 Pungutan liar 8.105 1,78 9 Adanya pesaing 230.940 50,62 10 Lainnya 17.003 3,73 Sumber: Hasil olah SE2016-Lanjutan Membangun suatu usaha tentu memerlukan modal awal yang cukup banyak. Berdasarkan hasil SE2016-Lanjutan, diperoleh informasi bahwa sumber pembiayaan modal awal UMK mayoritas berasal dari dompet sendiri, yaitu ada sebanyak 495.601 UMK atau 91,48%. Sedangkan, UMK yang mengandalkan modal awal dari lembaga keuangan formal baik bank maupun non bank, masing-masing hanya mencapai 3,30% dan 1,11% (Tabel 2). Kecilnya persentase ini disebabkan karena akses untuk mendapatkan modal awal ke lembaga keuangan masih tidak mudah. Messah dan Wangai (2011) juga menyatakan bahwa bank-bank komersial dan lembaga formal lainnya
belum mampu untuk memenuhi kebutuhan kredit terutama karena persyaratan pinjaman dan kondisi UMK. Keterbatasan penyaluran kredit tersebut menunjukkan bahwa aksessibilitas pengusaha UMK pada lembaga keuangan formal masih rendah. Hal ini dijelaskan oleh Kuncoro (2008) dan Bank Indonesia (2010) yang menyatakan bahwa keterbatasan modal yang masih rendah dari UMK disebabkan karena rendahnya aksessibilitas industri kecil pada lembaga-lembaga kredit formal perbankan, sehingga cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, atau rentenir.
Tabel 2. Jumlah dan Persentase UMK Berdasarkan Komposisi Modal Awal Pendirian Usaha, Tahun 2017
Komposisi Modal Awal Pendirian Usaha Jumlah UMK Persen Milik sendiri > 50% 495.601 91,48 Pinjaman bank > 50% 17.888 3,30 Pinjaman lembaga keuangan Non bank (koperasi, modal ventura) > 50% 5.992 1,11 Pinjaman perorangan, keluarga dan lainnya >50% 22.292 4,11 Sumber: Hasil olah SE2016-Lanjutan
Hasil SE2016-Lanjutan, UMK yang pernah menerima kredit dari lembaga keuangan masih sedikit, yaitu sekitar 78.270 UMK atau 13,49%. Sedangkan UMK yang tidak pernah menerima kredit dari lembaga keuangan ada 502.074 UMK (Tabel 3). Masih banyaknya UMK yang tidak pernah memperoleh pinjaman/kredit dari lembaga keuangan disebabkan oleh beberapa alasan. Jumlah UMK yang merasa tidak perlu
pinjaman dari lembaga keuangan terdapat sekitar 259.126 UMK atau 51,61%. Sedangkan, alasan utama yang membuat pelaku UMK tidak pernah menerima kredit dari lembaga keuangan adalah suku bunga tinggi sebanyak 22,05%, tidak agunan sebanyak 11,95% tidak tahu prosedur, dan prosedur sulit sebanyak 12,24%. Ada juga UMK yang pernah mengajukan kredit tetapi ditolak sebanyak 2,14%.
Tabel 3. Jumlah dan Persentase UMK Terhadap Perolehan Kredit dari Lembaga Keuangan Formal, Tahun 2017
Alasan utama tidak pernah menerima kredit Jumlah UMK Persen Tidak Tahu prosedur 22.750 4,53 Prosedur sulit 38.733 7,71 Tidak ada agunan 59.997 11,95 Suku bunga tinggi 110.723 22,05 Usulan ditolak 10.745 2,14 Tidak perlu pinjaman dan alasan lainnya 259.126 51,61 Jumlah 502.074 100,00 Sumber: Hasil olah SE2016-Lanjutan Analisis Faktor-Faktor yang
Memengaruhi Aksesibilitas Permodalan pada Lembaga Keuangan Formal di Provinsi Sumatera Barat
Hasil pengolahan SE2016-Lanjutan, dapat terlihat bahwa permodalan yang berasal dari lembaga keuangan formal baik bank maupun non bank masih kurang dapat diakses oleh usaha mikro kecil di Sumatera Barat. Jika sebelumnya disebutkan bahwa permodalan sangat penting bagi kelangsungan kinerja UMK, lantas apa yang menjadi alasan rendahnya aksesibilitas permodalan UMK tersebut. Penyebabnya sangat beragam. Identifikasi ini pada akhirnya akan menghasilkan faktor-faktor aksesibilitas permodalan yang dipengaruhi oleh variabel keanggotaan koperasi, kemitraan dengan perusahaan lain, keberadaan laporan keuangan, adanya rencana pengembangan, nilai aset, nilai omset, jenis kelamin, status lokasi usaha (perkotaan/perdesaan), skala usaha, lama usaha berdiri dan tingkat pendidikan pengelola usaha, yang mana metode pemodelan digunakan metode regresi logistik.
Dalam metode regresi logistik, untuk menguji signifikansi secara simultan atau pengaruh secara simultan variabel prediktor/bebas terhadap variabel respon/terikat digunakan nilai likelihood ratio chi-square . Hasil olah data dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai likelihood ratio chi-square adalah sebesar 30,47 dengan nilai p-value sebesar 0,029, ini berarti bahwa nilai p-value kurang dari nilai signifikansi ( a =0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara simultan semua variabel prediktor/ bebas yang digunakan dalam model ada pengaruh signifikan terhadap aksesibilitas permodalan. Untuk melihat pengaruh variabel prediktor/ bebas secara parsial digunakan uji Wald yang ditunjukkan dengan nilai Z. Hasil uji Wald, diperoleh nilai p-value masing-masing variabel prediktor/bebas kurang dari nilai signifikansi ( a =0,05). Maka, dapat disimpulkan bahwa secara parsial semua variabel prediktor/bebas berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas permodalan. Hasil uji Wald model aksesibilitas permodalan dapat dilihat pada Tabel 4.
Selanjutnya, dilakukan uji kelayakan model (uji goodness of fit ) untuk menentukan apakah
model yang dibentuk sudah tepat atau tidak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Hosmer- Lemeshow. Hasil uji goodness of fit dengan menggunakan statistik uji Hosmer-Lemeshow diperoleh nilai chi-square sebesar 11,91 dengan p-value sebesar 0,1553, ini berarti bahwa nilai
p-value melebihi nilai signifikansi ( a =0,05) dan gagal menolak hipotesis nul (H 0 ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model aksesibilitas permodalan yang dipengaruhi oleh variabel- variabel prediktor sudah cukup memenuhi.
Tabel 4. Nilai Odds Ratio (OR) Model Aksesibilitas Permodalan di Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil olah SE2016-Lanjutan
Catatan: OR= Odds Ratio; SE= Standar Error
No. Variabel yang berpengaruh Estimate OR SE Z-value Pr(>|z|) 1 Konstanta -1,386 0,250 0,059 -23,456 0,000 2 Keanggotaan koperasi 1,245 3,472 0,063 19,738 0,000 3 Mitra dengan usaha lain 0,171 1,187 0,053 3,253 0,001 4 Rencana pengembangan usaha 0,493 1,637 0,032 15,612 0,000 5 Laporan keuangan -0,571 0,565 0,067 -8,555 0,000 6 Status lokasi usaha -0,248 0,780 0,032 -7,807 0,000 7 Nilai omset -0,325 0,723 0,041 -7,879 0,000 8 Nilai asset -0,596 0,551 0,034 -17,627 0,000 9 Lama usaha beroperasi -0,014 0,986 0,002 -8,483 0,000 10 Jenis kelamin pelaku usaha 0,201 1,222 0,032 6,231 0,000 11 Skala usaha 0,430 1,537 0,049 8,776 0,000 12 Tingkat pendidikan pelaku usaha (PT) -0,497 0,608 0,049 -10,102 0,000 BerdasarkanTabel 1, diperoleh nilai odds
ratio masing-masing variabel yang berpengaruh dalam memperoleh akses yang lebih besar terhadap permodalan dari lembaga keuangan formal di Provinsi Sumatera Barat. Faktor utama yang memberikan kontribusi dan harus diperhatikan dalam mendapatkan akses yang lebih besar terhadap permodalan dari lembaga keuangan formal di Provinsi Sumatera Barat, yaitu keanggotaan koperasi. UMK yang menjadi anggota koperasi memiliki peluang tiga kali lebih besar untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal dibanding usaha yang bukan anggota koperasi. Umumnya usaha- usaha yang menjadi anggota koperasi memiliki cakupan usaha yang lebih luas, manajemen usaha yang lebih baik karena dipantau oleh koperasi yang menaunginya, sehingga lembaga keuangan formal melihat ini sebagai sebuah kelebihan yang menjadikannya layak untuk mendapatkan suntikan modal. Selain itu, koperasi juga umumnya memberikan layanan simpan pinjam kepada para anggotanya. Hal ini sudah
tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal 44, sehingga dapat menjamin akses langsung terhadap permodalan.
Azriani (2014) juga menyatakan bahwa bentuk lembaga pembiayaan yang diharapkan oleh pengusaha Industi Kecil dan Rumah Tangga (IKRT) nonpangan paling banyak adalah koperasi. Koperasi dirasakan lebih bisa memenuhi kebutuhan- kebutuhan yang diinginkan oleh pengusaha IKRT nonpangan, seperti pemenuhan kebutuhan bahan baku, pemenuhan kebutuhan modal, dan pemenuhan kebutuhan pemasaran produknya. Fatimah dan Darna (2011) mengungkapkan bahwa UMK yang merupakan anggota atau yang tergabung dalam wadah koperasi 50 persennya memperoleh bantuan modal bersumber dari koperasi tersebut. Namun, sayangnya masih banyak UMK di Sumatera Barat yang tidak mau menjadi anggota koperasi. Berdasarkan hasil SE2016-Lanjutan tercatat sebanyak 96,30% UMK yang tidak menjadi anggota koperasi. Hal ini perlu jadi perhatian pemerintah pusat dan daerah
terutama dinas koperasi untuk memberikan pengarahan terkait keuntungan menjadi anggota koperasi.
Berdasarkan estimasi dengan regresi logistik diketahui bahwa aksesibilitas kredit dari lembaga keuangan formal untuk UMK yang berlokasi di wilayah perdesaan lebih tinggi peluangnya dari UMK yang berlokasi di wilayah perkotaan. Meskipun pemerintah saat ini memperluas akses permodalan baik di perkotaan dan pedesaaan, namun khusus untuk daerah perdesaan, pemerintah memprogramkan pembangunan bank khusus UMKM dan koperasi untuk mempermudah akses usaha di pedesaan. Hal ini diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.
UMK yang memiliki rencana pengembangan usaha memiliki peluang hampir dua kali lebih besar untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal ketimbang usaha lain yang tidak ada rencana pengembangan usaha. Dengan adanya rencana pengembangan usaha maka lembaga donor melihat hal tersebut sebagai sinyal positif bahwa uang atau modal yang diberikan kepada UMK akan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha atau sebagai pinjaman produktif. Hal yang sebaliknya, jika tidak ada jaminan tersebut maka kemungkinan penyalahgunaan kredit yang diterima akan semakin besar yang tidak menutup kemungkinan akan berujung pada ketidakmampuan UMK dalam berkembang dan melunasi kredit yang mereka dapatkan. Hal ini sesuai dengan hasil analisis terhadap data UMK Sumatera Barat. Pengusaha yang berencana untuk mengembangkan bisnisnya terdapat sekitar 42,89%, sedangkan sisanya tidak punya rencana pengembangan usaha. Dari sejumlah pengusaha yang memiliki rencana pengembangan usaha, maka yang memiliki akses pada lembaga keuangan formal adalah sekitar 17,42%. Sedangkan, pengusaha yang tidak memiliki rencana pengembangan usaha hanya 10,53% yang memiliki akses pada lembaga keuangan formal.
Faktor lain yang secara positif memengaruhi kemungkinan UMK mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan formal adalah adanya pengalaman dalam menjalin kemitraan dengan dengan perusahaan-perusahaan besar. Peluangnya satu kali lebih besar dari UMK yang
tidak punya kemitraan dengan perusahaan lain. Hasil analisis ini sejalan dengan hasil penelitian Adinirekso (2011) dan Badriyah (2009). Selain itu, Zhao, et al . (2006), Fatoki dan Smit (2011) juga mengungkapkan bahwa relationship dan networking memengaruhi kemampuan usaha kecil untuk mengakses kredit perbankan.
Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa UMK yang memiliki laporan keuangan justru memiliki peluang untuk menerima kredit lebih kecil dari UMK yang tidak memiliki laporan keuangan (nilai odds ratio kurang dari 1). Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, sumber kredit yang dicakup dalam publikasi ini termasuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB seperti koperasi dan pegadaian tidak mengharuskan pengusaha UMK untuk memiliki laporan keuangan. Kedua, UMK yang memiliki laporan keuangan belum tentu diterima pengajuan kreditnya karena bank tetap akan melakukan analisis laporan keuangan usahanya. Bagi usaha yang kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk mendapatkan kredit bisa ditolak pihak bank yang bersangkutan. Hasil analisis data UMK Sumatera Barat, hampir semua UMK tidak memiliki laporan keuangan, yaitu sekitar 94,20%. Hal ini terjadi karena UMKM tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan (Marbun, 1997). Kebutuhan akan pengadaan catatan laporan keuangan ini dianggap hanya membuang-buang waktu dan biaya (Pinasti, 2007). Berdasarkan data dari sejumlah UMK yang tidak memiliki laporan keuangan tersebut, maka yang memiliki akses pada lembaga keuangan formal adalah sekitar 13,66%. Sedangkan, pada pengusaha yang memiliki rencana pengembangan usaha hanya 10,60% yang memiliki akses pada lembaga keuangan formal.
UMK yang memiliki aset dan omset yang besar memberikan pengaruh terhadap akses permodalan. Aset usaha UMK adalah salah satu faktor krusial karena hal ini sangat terkait dengan modal usaha. Begitu juga dengan omset, UMK yang memiliki omset yang besar juga memberikan pengaruh terhadap akses permodalan karena kinerja UMK yang baik diukur dari tingkat laba usaha yang dipengaruhi oleh tingkat penjualan
(omset). Hall et al . (2004) dan Isaac et al . (2011) juga menyatakan bahwa struktur aset dan nilai aset, profitabilitas, pertumbuhan dan resiko akan memengaruhi aksessibilitas usaha kecil pada sumber pembiayaan. Azriani (2014) dan Wedelia et al . (2017) juga menyatakan bahwa pengusaha IKRT yang memiliki asset yang lebih besar akan memiliki peluang akses yang lebih besar pada sumber pembiayaan formal. Hasil analisis ini sesuai dengan data UMK Sumatera Barat. Pengusaha yang memiliki aset diatas Rp.50 juta adalah sebesar 27,88%, sedangkan sisanya merupakan pengusaha yang memiliki aset kecil atau sama dengan Rp.50 juta. Data menunjukkan dari pengusaha yang memiliki aset diatas Rp.50 juta, yang memiliki akses pada lembaga keuangan formal adalah sekitar 19,88%. Sedangkan, pengusaha yang memiliki aset Rp.50 juta kebawah hanya 11,02% yang memiliki akses pada lembaga keuangan formal.
Hasil dari model aksesibilitas dengan metode regresi logistik diperoleh faktor lain yang juga berpengaruh, yaitu skala usaha dan lama beroperasi (umur usaha). Semakin besar skala usaha tersebut, maka akan semakin besar pula peluang mendapatkan kucuran modal usaha dari lembaga keuangan formal. Peluang skala usaha kecil untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal hampir dua kali lebih besar ketimbang usaha lain yang berskala mikro. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi lama tahun beroperasi UMK secara komersial, semakin lama usia suatu usaha tersebut, maka akan semakin besar pula peluang mendapatkan kucuran modal usaha dari lembaga keuangan formal. Tentu saja hal-hal tersebut bukanlah sebuah faktor penentu bagi UMK dalam usaha mendapatkan kredit usaha produktif, tapi lebih sebagai profil seperti apa kondisi terkini usaha-usaha mikro dan kecil dalam kaitannya dengan akses terhadap permodalan lembaga keuangan formal.
Beberapa penelitian menemukan bahwa umur usaha atau lama berusaha, skala usaha, nilai aset, periode operasi usaha, jenis usaha, dan informasi keuangan usaha menentukan akses pada sumber pembiayaan (Zhao et al ., 2006; Thanh et al ., 2011; Isaac et al ., 2011; Lijun dan Hongan, 2011; Musamali dan Tarus, 2013; Nguyen dan Luu, 2013). Bukti empiris dari berbagai studi
juga menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara skala usaha dan umur usaha dengan sumber pembiayaan terutama perbankan. Hasil studi Thanh (2011), Isaac et al . (2011) dan Musamali dan Tarus (2013) juga menunjukkan bahwa skala usaha dan umur usaha menentukan akses pemilik usaha kecil pada sumber pembiayaan. Usaha yang lebih besar akan memiliki agunan yang cukup untuk digunakan sebagai jaminan dalam mengakses kredit dan perusahaan yang telah beroperasi lama akan memiliki reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Jika dilihat dari profil UMK, faktor pendukung yang memengaruhi aksesibilitas permodalan yaitu jenis kelamin pelaku UMK, tingkat pendidikan pelaku UMK, dan lama beroperasinya UMK. Pengusaha UMK yang berjenis kelamin laki-laki memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh kredit dibandingkan perempuan. Hal ini sejalan dengan hasil studinya Nkuah et al . (2013) tentang pembiayaan usaha kecil di Ghana menemukan bahwa pemilik berjenis kelamin laki-laki memiliki aksessibilitas yang lebih besar dibandingkan pemilik berjenis kelamin perempuan. Hasil analisis ini sesuai dengan data UMK Sumatera Barat. Pemilik UMK yang berjenis kelamin laki-laki memiliki akses pada lembaga keuangan formal sekitar 15,21%, sedangkan pemilik UMK yang perempuan hanya 11,89% yang memiliki akses pada lembaga keuangan formal.
Berdasarkandata SE2016-Lanjutan, secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Sekitar 87,46% pengelola UMK berpendidikan dibawah SLTA, hanya sekitar 12,54% pengelola UMK yang memiliki tingkat pendidikan setara Perguruan Tinggi (PT). Berdasarkan hasil analisis ini, ditemukan bahwa pengusaha yang tingkat pendidikan dibawah SLTA lebih mudah mendapatkan akses modal lembaga keuangan formal dibandingkan yang memiliki tingkat pendidikan setara perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena pengusaha UMK sebagian besar berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang pada umumnya memiliki kemampuan dan pengetahuan (tingkat pendidikan) sumber daya manusia yang masih rendah.
Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas UMKM terhadap perbankan juga sudah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui regulasi yang
mendorong alokasi kredit kepada UMKM. Bank Indonesia telah mewajibkan bank umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015) tentang Perubahan atas PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan aturan ini dinyatakan bank wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM (Pasal 2 ayat 1). Ayat selanjutnya menyebutkan, jumlah kredit atau pembiayaan UMKM paling rendah 20%, dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaannya terhadap total kredit atau pembiayaan. Ketentuan ini sudah diberlakukan BI secara bertahap sejak 2013. Tidak berlaku serta merta agar perbankan menyiapkan diri dan menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan. Tahun 2013, bank hanya diwajibkan memasukkan pemberian kredit ini sebagai rencana bisnis. Dua tahun kemudian, 2015, mulai diperintahkan 5% dari total kredit bank dialokasikan untuk UMKM. Besaran porsi ini terus dinaikkan secara bertahap, hingga mencapai angka 20% pada akhir tahun sekarang. Pencapaiannya dihitung setiap tahun dan wajib dilaporkan kepada BI secara online, melalui Laporan Bulanan Bank Umum atau Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkanhasil estimasi di atas dapat disimpulkan bahwa keanggotaan koperasi, perencanaan pengembangan usaha, menjalin kemitraan dengan perusahaan lain, dan kepemilikan aset serta omset merupakan faktor sangat penting bagi UMK dalam upaya mendapatkan kepercayaan lembaga keuangan formal. Selain itu, karakteristik pengusaha dan usaha juga menjadi faktor pendukung UMK yang berhasil memperoleh kredit, yakni jenis kelamin pengusaha, pendidikan pengusaha, lokasi usaha, skala usaha dan lama beroperasi. UMK yang pengelolanya laki-laki dan berpendidikan dibawah SLTA, lokasi di perdesaan, beroperasi lebih dari 5 tahun dan berskala kecil memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh kredit.
Pelaku UMK yang mayoritas berpendidikan rendah dan memiliki jiwa kewirausahaan yang rendah perlu diberikan pelatihan, yaitu terkait dengan motivasi usaha (jiwa kewirausahaan), kemampuan manajerial (pemasaran, produksi, SDM, keuangan), dan kemampuan dalam aspek teknis. Sehingga peran pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk terus mendorong peran serta dan kemajuan koperasi usaha di Sumatera Barat terutama yang mampu memberikan pelayanan simpan pinjam bagi anggotanya. Berikutnya, pembinaan bagi UMK agar mereka memiliki rencana pengembangan usaha yang terpadu perlu dikembangkan, memberikan pendampingan dan penyuluhan berupa membuat laporan keuangan, serta bantuan awal usaha atau meningkatkan alokasi kredit bagi UMK sehingga setiap UMK memiliki perencanaan yang jelas. Harapannya, dengan segala upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan UMK, ke depannya usaha ini akan semakin berkembang dan mempunyai daya saing global.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, L. (2018). Perlibatan Koperasi Dalam Program KUR: Sebuah Inovasi Kebijakan Ekonomi dengan peluang dan tantangannya, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , 26(1), 21-45. http://dx.doi.org/10.14203/ JEP.26.1.2018.21-46.
Adirinekso, G. P. (2011). Akses Usaha Mikro Kecil dan Menengah ke Perbankan di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman. JRMB , 6, 1-9.
Azriani, A. (2014). Aksessibilitas dan Partisipasi Industri Kecil dan Rumahtangga pada Sumber Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha dan Kesejahteraan Rumahtangga  di  Kabupaten  Bogor  Jawa Barat. Disertasi . Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Bappenas. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional .
Bappenas, Jakarta.
BPS. (2018). Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi Sumatera Barat . BPS Provinsi Sumatera Barat, Padang.
Badriyah, N. (2009). Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jurnal Ekonomi Pembangunan , 7(2), 183-208.
Bank Indonesia. (2010). Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia . Bank Indonesia, Jakarta.
Casella, G. dan Berger, R. (2002). Statistical Inference . 2nd Edition, Duxbury Press, Florida. Cook, P. dan F. Nixon. (2000). Finance and Medium-Sized Enterprise Development. Finance and Development Research Programme, Working Paper , 14. http:// unad.academia.edu/AdejubeWorldgreatest/ Papers/.
Darwin (2018). UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif di Indonesia,
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , 26(1), 59-75. http://dx.doi.org/10.14203/ JEP.26.1.2018.59-76
Diagne, A., dan M. Zeller. (2001). Access to Credit and Its Impact on Welfare in Malawi.
Ressearch Report 116 . International Food Policy Research Institute, Washington.
Fatimah dan Darna. (2011). Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Mikro (UKM), Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol.10, No. 2: 127-138
Fatoki, O, dan V. A. Smit. (2011). Constraints to Credit Access by New SMEs in South Africa: A Supply-Side Analysis. African Journal of Business Management , 5(4): 1413-1425.
Hall,  G.C,  Hutchinson,  P.J.  dan  Michaelas, N. (2004). Determinants of the Capital Structures of European SMEs, Journal of Busussines Finance Accounting , 31(5/6): 711-280.
Haryani, D. dan Mulyaqin, T. (2013). Aksesibilitas Petani Padi Sawah Terhadap Sumber Permodalan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Banten. Buletin IKATAN 3(2), 22-35.
Hosmer, D.W. dan Lemeshow, S. (2000).
Applied logistic regression . 2nd Edition,
John  Wiley  &  Sons,  Inc.,  New  York. doi:10.1002/0471722146.
International Finance Corporation. (2016). UKM yang dimiliki Wanita di Indonesia: Kesempatan Emas untuk Institusi Keuangan Lokal. Studi Penelitian Pasar. Kerjasama antara International Finance Corporation dan USAID.
Isaac, M, M. Blessing, M. Simbarashe, J. Divaris, dan C. Lloyd. (2011). Factors Influencing Micro And Small Enterprises’ Access To Finance Since The Adoption Of Multi- Currency System In Zimbabwe. Journal of Business Management And Economics , 2 (6): 217-222. http://www.e3journals.org/ JBME.
Kleinbaum, D.G. (1994). Logistic Regression A Self-Learning Text . Springer-Verlag, New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4757- 4108-7.
Kuncoro, M. (2008). Pembiayaan Usaha Kecil. Economic Review , (211).
Lader, P. (1996). The public/private partnership , Springs, 35(2): 41-44.
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI). (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kerjasama LPPI dan BI.
Lijun. P, dan X. Hongan. (2011). The research on the impact factors of small and medium agro-enterprises availability of credit Based on 122 questionnaires on small and medium agro-enterprises in Sichuan province. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business , 3 (8): 1145-1150.
Marbun, B. N. (1997). Manajemen Perusahaan Kecil .  Jakarta:  PT.  Pustaka  Binaman Pressindo.
Messah, O.B, dan Wangai. (2011). Factors that Influence the Demand for Credit for Credit Among Small-Scale Investors: a Case Study of Meru Central District, Kenya. Research Journal of Finance and Accounting , 2(2). www.iiste.org Meryana, E. (2012). Megapolitan Kom- pas. Retrieved from Kompas.com:
https://megapolitan.kompas.com/ read/2012/03/28/11481062/cides. hadapi.kenaikan.harga.bbm.umkm. sudah.teruji.
Musamali, M.M., dan D.K. Tarus. (2013).
Does Firm Profile Influence Finan - cial Access Among Small and Me- dium Enterprises In Kenya?. Asian Economic and Financial Review , 3(6):714-723.
Nguyen, N dan N. Luu. (2013). Determi- nants of Financing Pattern and Access to Formal-Informal Credit: The Case of Small and Medium Sized Enter- prises in Viet Nam. Journal of Man- agement Research , 5 (2): 240-259. www.macrothink.org/journal/.
Nkuah, J.K., J.P. Tanyeh, dan Gaeten, K. (2013). Financing Small And Medium Enterprises (Smes) In Ghana: Chal- lenges And Determinants In Access- ing Bank Credit. International Jour- nal of Research In Social Sciences , 2 (3):12-25. www.ijsk.org/ijrss Poernamasari, D. W. (2012). Analisis Kara- kteristik Usaha Terhadap Aksesibili- tas Pembiayaan Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Timur. Universitas Indonesia , Jakarta. Panjaitan, Rosintan D. M., Drioadisuryo,
dan Cloud, K. (1999). Gender, Self-
Employment and a Micro Credit Pro- gram: An Indonesian Case Study. The Quarterly Review of Economics and Finance , 39 (5), 1999:94-105.
Pinasti, M. (2007). Pengaruh Penyeleng- garaan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Persepsi Pen- gusaha Kecil Atas Informasi Akun- tansi: Suatu Riset Eksperimen. Sim- posium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar.
Rachbini, D. J. (1994). Ekonomi informal perkotaan: gejala involusi gelombang kedua. LP3ES , Jakarta.
Remenyi. (2000). Is There a State of the Art in Microfinance dalam Microfinance and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia and the Pacific . Routledge, London.
Subandi, S. (2007). Kedudukan dan Kiprah Koperasi dalam Mendukung Pember- dayaan UMKM. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM , No 1.
Tambunan, T. T. H. (2011). Development of
Micro, Small and Medium Enterprises and Their Constraints: A Story from Indonesia.
Gadjah Mada International Journal of Business , 13(1). Thanh, V. T, T.C. Tran, V. D. Bui., dan D.
C. Trinh. (2011). Small and Medium Enterprises Access to Finance in Viet- nam. ERIA Research Project Report,

## Jakarta.
Wedelia, L., Hutagaol, M. P., dan Daryanto, A. (2017). Aksesibilitas Industri Pan- gan Skala Mikro Kecil Terhadap Sum- ber Pembiayaan Formal di Kabupaten Bogor, Jurnal Agribisnis Indonesia , 5(1), 27-38.
Zhao, H, W., Wu, dan Chen. X. (2006). What Factors Affect Small and Medium-sized Enterprise’s Ability to Borrow from Bank: Evidence from Chengdu City, Capital of South-West- ern China’s Sichuan Province. Work- ing Papers of the Business Institute Berlin, 23.