Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 4, Number 2, Desember 2018, pp. 167-174 P-ISSN: 2407-4551
Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index

## Peran  Badan  Nasional  Pengelolaan  Perbatasan  (BNPP)  Dalam Menjaga  Kedaulatan  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia
Dewa Gede Sudika Mangku 1 *
1 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
A B S T R A K Pengelolaan  perbatasan  merupakan  bagian  integral  dari  manajemen negara,  yang  secara  operasional  merupakan  kegiatan  penanganan  atau mengelola  batas  wilayah  dan  kawasan  perbatasan.  Sejalan  dengan reorientasi  kebijakan  pembangunan  di  kawasan  perbatasan,  melalui Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara  yang memberikan  mandat  kepada  pemerintah  untuk  membentuk  Badan Pengelolaan  Perbatasan  di  tingkat  pusat  dan  daerah  dalam  rangka mengelola  kawasan  perbatasan.  Berdasarkan  amanat  undang-undang tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk BNPP, namun kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. Dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan  kawasan  perbatasan,  BNPP mengedepankan  sinergi  kebijakan  dan program,  sehingga  kelemahan  dan  keterbatasan  yang  ada  selama  ini, yakni  penanganan  perbatasan  negara  secara  ad-hoc  dan  parsial  serta egosektoral,  yang  telah  mengakibatkan  overlapping  dan  redundance serta  salah  sasaran  dan  inefisiensi  dalam  pengelolaan  perbatasan, diharapkan  dapat  diperbaiki.  BNPP  diharapkan  dapat  mendorong  dan memfasilitasi  terciptanya  kebijakan  dan  program  pengelolaan  batas wilayah  negara  dan  pembangunan  kawasan  perbatasan  secara terintegrasi dan terpadu.

## A B S T R A C T
Border  management  is  an  integral  part  of  state  management,  which  is operationally an activity in handling or managing regional boundaries. In
line with the reorientation of development policies in the border region, through Law Number 43 of 2008 concerning the Territory of  the State which  mandates the government to establish  a Border Management Agency at the central and regional levels in order to manage border areas. Based on the mandate of the law, the Government through Presidential Regulation No. 12 of 2010 established BNPP, but was later amended by Presidential Regulation No. 44 of 2017. In the context of managing state borders and border areas, BNPP put forward the synergy of policies and programs so that weaknesses and limitations what has been done so far, namely the handling of state borders on an ad-hoc and partial and egosectoral basis, which has resulted in overlapping and redundance and wrong targets and inefficiencies in border management, is expected to be improved. BNPP is expected to be able to encourage and facilitate the creation of policies and programs for managing state borders and the development of border areas in an integrated and integrated manner.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author. E-mail addresses: dewamangku.undiksha@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 31 Oktober 2018 Accepted 30 November 2018 Available online 31 Desember 2018
Kata Kunci: Pengelolaan perbatasan; BNPP; Kedaulatan
Keywords: Border management,;BNPP; Sovereignty

## 1. Pendahuluan
Pengelolaan  perbatasan  merupakan  sebuah  indikasi  dari  kesungguhan  sebuah  negara dalam  menata  perbatasannya,  hal  tersebut  salah  satunya  diindikasikan  dengan  adanya seperangkat  aturan  main  berupa  aturan  legal-formal yang  menandai  dan  komprehensif. Keseriusan  ditunjukkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dengan  menerbitkan  Undang-undang Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara,  undang-undang  tersebut  memang  tidak menetapkan batas-batas negara dengan disertai titik koordinat perbatasan karena dalam hukum internasional tidak dibenarkan menetapkan batas wilayah negara secara sepihak, namun harus melalui  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  perbatasan  antarnegara. Meskipun  demikian  dalam  undang-undang  ini  dijelaskan  di  negara  mana  saja  Indonesia berbatasan  baik  darat  maupun  di  laut  termasuk  di  dalam  pengaturan  dalam  pengelolaan perbatasan negara baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah yang kebetulan merupakan perbatasan negara.
Kewenangan  Pemerintah  Pusat  dalam  pengelolaan  wilayah  negara  dan  kawasan perbatasan  menurut  undang-undang  ini  adalah  sebagai  berikut  (Pasal  10  Undang-Undang Nomor  43  Tahun  2008): (1) menetapkan  kebijakan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  wilayah negara  dan  kawasan  perbatasan; (2) mengadakan  perundingan  dengan  negara  lain  mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum  internasional; (3) membangun  atau  membuat  tanda  batas  wilayah  negara; (4) melakukan pendataan dan pemberian nama pulau atau kepulauan serta unsur geografis lainnya; (5) memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (6) memberikan  izin lintas  damai  kepada  kapal-kapal asing  untuk  melintasi  laut  teritorial  dan  perairan  kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (7) melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial; (8) menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh  penerbangan  internasional  untuk  pertahanan  dan  keamanan; (9) membuat  dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan (10) menjaga keutuhan, kedaulatan dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan.
Dalam  Pasal  11  ayat  (1)  disebutkan  bahwa dalam  pengelolaan  wilayah  negara  dan kawasan perbatasan pemerintah Provinsi berwenang: (1) melaksanakan kebijakan pemerintah dan  menetapkan  kebijakan  lainnya  dalam  rangka  otonomi; (2) melakukan  koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan; (3) melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar- pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan (4) melakukan pengawasan  pelaksanaan  pembangunan  kawasan  perbatasan  yang  dilaksanakan  pemerintah kabupaten/kota.
Dalam  Pasal  12  dinyatakan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  pengelolaan  wilayah negara dan kawasan perbatasan berwenang (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 ) : melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah  dan  tugas  pembantuan;  menjaga  dan  memelihara  tanda  batas;  melakukan  koordinasi dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  pembangunan  di  kawasan  perbatasan  di  wilayahnya;  dan melakukan  pembangunan  kawasan  perbatasan  antar-pemerintah  daerah  dan/atau  antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan  perbatasan  pada  tingkat  pusat  dan  daerah,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah membentuk  badan  pengelolaan  nasional  dan  badan  pengelolaan  daerah.  Badan  pengelolaan tersebut  dipimpin  oleh  seorang  kepala  badan  yang  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  atau kepala daerah sesuai dengan kewenanganya.
Unsur  keanggotaan  kelembagaan  ini  berasal  dari  unsur  pemerintah  dan  pemerintah daerah  mengingat  posisi  strategis  wilayah  perbatasan terkait  dalam  hal  seperti  kedaulatan negara,  keutuhan  wilayah,  penegakan  hukum  dan  kesejahteraan  rakyat.  Badan  pengelolaan perbatasan  bertugas  untuk  (Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008):  menetapkan kebijakan  program  pembangunan  perbatasan;  menetapkan  rencana  kebutuhan  anggaran;
mengoordinasikan pelaksanaan; dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Di dalam Undang- Undang No. 43 Tahun 2008 komitmen untuk melakukan pengelolaan wilayah negara khususnya perbatasan  antar  negara  terasa  semakin  kuat,  undang-undang  ini  secara  jelas  menegaskan bahwa tujuan pengaturan wilayah negara adalah menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan dan ketertiban  demi  kesejahteraan  segenap  bangsa,  begitu  pula  dalam  undang-undang  ini menggarisbawahi wewenang pemerintah baik pusat maupun daerah dalam wilayah perbatasan adalah  melakukan  pembangunan  dan  koordinasi  untuk  mewujudkannya,  bahkan  undang- undang ini telah menetapkan didirikannya sebuah lembaga yang khusus menangani pengelolaan wilayah perbatasan.
2. Hasil dan pembahasan
Batas-batas  wilayah  suatu  negara  menempati  posisi  yang  penting  dilihat  dari  aspek geografis, hukum, maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara  yang  meliputi  daratan,  lautan,  dan  udara  yang  ada  di  atasnya.  Secara  hukum,  batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara  atas  wilayah  dan  segala  sesuatu  yang  ada  di  dalam  wilayah  tersebut  (Margaretha Hanita;2013).
Wilayah perbatasan NKRI merupakan wilayah yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional Indonesia. Nilai strategis tersebut mencakup aspek ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan, yang secara mendasar berkaitan erat dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.  Wilayah  perbatasan  mempunyai  nilai  strategis  dalam  mendukung  keberhasilan pembangunan  nasional.  Hal  tersebut  ditujukkan  oleh  karakteristik  kegiatan  antara  lain  : mempunyai  dampak  penting  bagi  kedaulatan  negara,  merupakan  faktor  pendorong  bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.
Menurut Ganewati Wuryandari dalam melaksanakan pengelolaan wilayah perbatasan perlu diperhatikan  aspek-aspek  budaya  masyarakat,  pengaruh  politik  masyarakat  kedua  negara, kebijakan  pemerintah  negara  dan  kekuatan  pasar  dalam  perdagangannya.  Dalam  pengelolaan wilayah  perbatasan  terdapat  dua  rezim  pengelolaan  perbatasan  antar  negara  yang  sedang dikembangkan  negara-negara  yang  berdampingan,  yaitu  hard  border  regime,  yakni  rezim keamanan  perbatasan  yang  menganut  sistem  perbatasan  sangat  ketat  dengan  penempatan pasukan  bersenjata  lengkap  di  setiap  pos-pos  perbatasan  (border  checkpoints).  Negara  yang menganut  hard  border  regime  biasanya  berupaya  untuk  menutup  rapat-rapat  perbatasannya untuk  mencegah  keluar – masuknya  pelintas  batas  demi  alasan  keamanan  nasional (Wuryandari, et  al., 2009).
Dimana  biasanya,  pos-pos  perbatasan  dibatasi  pada  jumlah  kecil  tempat  yang  dijaga secara  ketat.  Sebagai  contoh,  Amerika Serikat  menerapkan  hard  border  regime  pada  wilayah perbatasan  daratnya  dengan  Mexico  dan  perbatasan  lautnya  dengan  Kuba  untuk  mencegah masuknya imigran gelap, terutama pencari kerja, korban trafficking, dan pengedar narkoba dari Amerika  Serikat  dan  Tengah ke  wilayahnya.  Contoh  lain  adalah  sikap  Korea  Utara  dalam memberlakukan  sistem  penjagaan  perbatasan  sangat  ketat,  untuk  mencegah  warganya  agar tidak bermigrasi ke Korea Selatan, secara ekonomi jauh lebih maju (Wuryandari, et  al., 2009).
Sistem  yang  kedua  pada  rezim  keamanan  perbatasan  adalah  soft  border  regime  yang pada dasarnya memberlakukan pengamanan perbatasan tidak telalu ketat. Negara penganut soft border  regime  biasanya  tidak  terlalu  membatasi  pelintas  batas  antarnegara,  karena  tidak menganggap hal itu dapat mendatangkan ancaman bagi keamanan nasional. Di dalam sistem ini, pos-pos  perbatasan  tidak  dibatasi  pada  sejumlah  kecil  tempat.  Penjaga  perbatasan  pun  tidak perlu melibatkan pasukan bersenjata lengkap. Sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara di kawasan  yang  mengembangkan  prinsip  peaceful  co-existence  (hidup  berdampingan  secara damai), di mana negara-negara di kawasan tersebut tidak merasa terganggu keamanannya oleh kehadiran negara tetangganya, sehingga tidak perlu membatasi lalu lintas pergerakan penduduk
antarnegara. Contoh soft border regime adalah negara-negara Uni Eropa, yang tidak melakukan pembatasan terlalu ketat bagi penduduk sesama anggota Eropa untuk masuk wilayah mereka (Wuryandari, et  al., 2009).
Dua negara bertetangga yang saling bersahabat dan memiliki hubungan bilateral yang cukup baik biasanya menganut sistem soft border regime, karena keduanya tidak merasa saling terancam  satu  sama  lain.  Contohnya  adalah  sistem  yang  diterapkan  oleh  Amerika  Serikat terhadap  tetangganya  di Utara,  Kanada.  Bertentangan  dengan  keadaan  di  Selatan,  di  Utara Amerika  Serikat  tidak  merasa  perlu  melakukan  penjagaan  sangat  ketat.  Hal  ini  disebabkan karena  Kanada  tidak  saja  merupakan  negara  sahabat  Amerika  Serikat,  tetapi  juga  karena ancaman imigran gelap, perdagangan narkoba, dan trafficking dari Kanada relatif tidak ada.
Di  wilayah  Asia Tenggara,  suasana  bersahabat  dan  kuatnya  semangat  prinsip  peaceful co-existence membuat negara-negara ASEAN berkecenderungan untuk saling mengembangkan sistem  soft border  regime  antarsesama  anggota,  tetapi  maraknya  ancaman  trans-national organized  crime,  imigran  gelap,  perdagangan  narkoba,  perdagangan  manusia,  penyelundupan dan sebagainya membuat sebagian negara mulai bergerak ke arah hard border regime seperti yang dilakukan  oleh  Malaysia  terhadap  Indonesia  dan  Thailand  terhadap  Myanmar.  Dengan demikian, rezim keamanan perbatasan yang berlaku di negara-negara ASEAN, berada di antara kedua ekstrim antara soft border regime dan hard border regime. Perlu dicatat bahwa tingkat ancaman yang relatif rendah di ASEAN terhadap berbagai persoalan di atas, membuat negara- negara ASEAN tidak mengambil kebijakan seketat Amerika Serikat terhadap Meksiko dan Kuba misalnya (Banyu Perwita;2007).
Khusus  untuk  wilayah  perbatasan  darat  Indonesia  dengan  negara-negara  tetangga  khususnya Timor Leste, praktis persoalan allocation relatif telah selesai sehingga pengelolaan perbatasan bisa difokuskan pada tahap delimitation, demarcation, dan administration/management, namun bukan  berarti  bahwa  pengelolaan  perbatasan  darat  menjadi  lebih  mudah.  Pengelolaan perbatasan darat harus menggabungkan dan menyeimbangkan dua persoalan, yaitu persoalan penegakan  kedaulatan  negara  dan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  yang  hidup  di  daerah perbatasan.
Dalam  penanganan  perbatasan  negara  dengan  negara  tetangga,  wilayah  perbatasan darat menjadi prioritas penanganan karena kejelasan batas fisik di darat sangat memperngaruhi pelaksanaan  pembangunan.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  perbatasan  darat  antara  Indonesia  di Provinsi  NTT  dengan  Timor  Leste  di  wilayah  enclave  Oecussi  telah  menjadi  agenda pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  untuk  menyelesaikan  permasalahan  batas  yang  belum selesai serta dilaksanakannya pengelolaan perbatasan secara berkesinambungan.
Pengelolaan  perbatasan  negara  membutuhkan  pemahaman  yang  komprehensif  yaitu dengan turut menempatkan penduduk di wilayah perbatasan (borderland communities) sebagai bagian  dari  subyek  pengelolaan  perbatasan.  Dengan  kata  lain  menurut  Dave  Lumenta, perbatasan  tidak  hanya  diperlukan  sebagai  ruang  demarkatif  tetapi  harus  sebagai  ruang antarmuka sosial di mana kosmopolitanisme masyarakat perbatasan hendaknya dilihat sebagai kekuatan untuk membangun halaman depan NKRI yang sejahtera dan kosmopolit. Pemahaman tentang  dinamisme  wilayah  perbatasan  akan  jadi  dasar  yang  kuat  bagi  pengelolaan  wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan (Dave Lumenta). Dengan potensi sumber daya alam dan letak geografis wilayah perbatasan sebagai front liner  maka  seharusnya  kegiatan  apapun  yang  dilakukan  di  wilayah  perbatasan  akan mencerminkan seluruh kegiatan apapun yang dilakukan di wilayah negara. Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo (Suryo Sakti Hadiwijoyo): “Setiap kegiatan sosio – ekonomi maupun sosio – budaya yang  diintegrasikan  dalam  konsepsi  pembangunan  nasional  secara  komprehensif  dapat menciptakan  keterkaitan  fungsional  yang  lebih  luas  yang  mengarah  pada  kerjasama internasional  antara  negara  tetangga  dengan  wilayah  pemerintah  daerah  terdepan  sebagai bagian dari wilayah tanah air”.
Pembangunan  kawasan  perbatasan  pada  masa  kini  di  mana  negara  tetangga  telah mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka perlu dipertimbangkan aspek-aspek lain selain keamanan seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan  kesejahteraan  yang  diyakini  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan
pendapat  negara  perlu  dijadikan  sebagai  landasan  bagi  penyusunan  perencanaan  berbagai kegiatan  termasuk  juga  dalam  membentuk  perjanjian  internasional  yang  berkenaan  dengan kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan negara.
Semenjak  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  17  Agustus  1945  Pemerintah Republik  Indonesia  berkewajiban  mengelola  perbatasan  negara  dengan  baik  dan  benar, sehingga  kedaulatan  negara  di  kawasan  perbatasan  terjaga  dengan  baik  dan  kesejahteraan masyarakat  di  kawasan  perbatasan  dapat  terpenuhi.      Indonesia  sebagai  negara  kepulauan dengan  ribuan  pulau  yang  menyebar  di  wilayah  perairan  laut  yang  sedemikan  luas  dan  garis pantai  yang  panjang,  menggambarkan  bahwa  2/3  dari  wilayah  Indonesia  adalah  laut,  dengan segala konsekuensi dan implikasinya terhadap pengelolaan perbatasan wilayah negara. Dengan posisi tersebut, secara geopolitik Indonesia juga dapat dikatakan sebagai stabilisator kawasan Asia  Tenggara  mengingat  besarnya  wilayah  dan  jumlah  penduduk.  Walaupun  Indonesia  tidak menghadapi  konflik  perbatasan  yang  serius  bentrokan  bersenjata  dengan  negara-negara tetangga,  namun  sejumlah  wilayah  Indonesia  yang  berbatasan  dengan  negara  tetangga  masih terdapat  sejumlah  persoalan  klaim  wilayah  perbatasan,  yang  masing-masing  pihak  merasa memiliki kekuatan hukum (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan , 2012).
Pengelolaan  kawasan  perbatasan  negara,  masih  menghadapi  berbagai  permasalahan antara lain (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan , 2012):
1) Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih terisolir dan kondisi sosial ekonomi masih tertinggal, padahal potensi sumberdaya cukup besar;
2) Kondisi  infrastruktur  yang  minim  dan  pos-pos  di  wilayah  perbatasan  belum  memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan masih lemah;
3) Terjadi  kasus-kasus  pelanggaran  lintas  batas  yang  dilakukan  oleh  warga  masyarakat Indonesia ke negara tetangga dan sebaliknya;
4) Ada  kesenjangan  sosial  ekonomi  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  negara yang  dapat menimbulkan kecemburuan; dan
5) Beberapa batas wilayah darat dan laut dengan beberapa negara tetangga belum tuntas. Sedemikian  kompleksnya  permasalahan  dan  implikasi  batas  wilayah  negara,  karena luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan sejumlah negara, baik di wilayah darat dan laut, maka diperlukan pengelolaan perbatasan yang komprehensif dan efektif.  Pengelolaan  batas-batas  wilayah  negara  diperlukan  dan  sangat  penting  untuk memberikan  kepastian  hukum  mengenai  ruang  lingkup  wilayah  negara,  kewenangan pengelolaan  wilayah  negara,  dan  hak-hak  berdaulat.  Disamping  pengelolaan  batas  wilayah negara  diperlukan  pula  keberpihakan  dan  perhatian  khusus  terhadap  upaya  pembangunan wilayah-wilayah di sepanjang sisi dalam garis batas, atau kawasan perbatasan, untuk menjamin tetap  terpilihnya  kedaulatan  negara,  keamanan  wilayah,  dan  kesejahteraan  masyarakat setempat.
Pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional  merupakan  kegiatan penanganan  atau  mengelola  batas  wilayah  dan  kawasan perbatasan. Sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan, melalui Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara  yang  memberikan  mandat kepada  pemerintah  untuk  membentuk  Badan  Pengelolaan  Perbatasan  di  tingkat  pusat  dan daerah  dalam  rangka  mengelola  kawasan  perbatasan  (Dewa  Gede  Sudika  Mangku,;2017). Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk BNPP, namun kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44  Tahun  2017.  Dalam  konteks  pengelolaan  batas  wilayah  negara  dan  kawasan  perbatasan, BNPP  mengedepankan  sinergi  kebijakan  dan  program,  sehingga  kelemahan  dan  keterbatasan yang  ada  selama  ini,  yakni  penanganan  perbatasan  negara  secara  ad-hoc  dan  parsial  serta egosektoral,  yang  telah  mengakibatkan  overlapping  dan  redundance  serta  salah  sasaran  dan inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan, diharapkan dapat diperbaiki.
Keanggotan  BNPP  terdiri  dari  32  Kementerian/Lembaga  Pemerintahan  Non Kementerian  serta  12  Gubernur  di  kawasan  perbatasan.  Dengan  demikian,  diharapkan  akan mampu menjadi daya ungkit untuk memperkuat dan mengefektifkan tugas-tugas yang diemban oleh  Kementerian  dan/atau  Lembaga  serta  Pemerintah  Daerah  dalam  mewujudkan  kawasan
perbatasan sebagai beranda depan NKRI. Melalui koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga yang  terkait  langsung  dengan  penanganan  perbatasan  negara,  BNPP  diharapkan  dapat mendorong  dan  memfasilitasi  terciptanya  kebijakan  dan  program  pengelolaan  batas  wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi dan terpadu. Ruang  lingkup  tugas  utama  BNPP  adalah  mengelola  batas  wilayah  negara  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  kawasan  perbatasan  yang  merupakan kristalisasi dari amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, sebagai berikut :
1) Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; 2) Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan; dan
4) Melaksanakan  evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  batas  wilayah  negara  dan kawasan perbatasan.
Pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia secara serius sesungguhnya telah dimulai sejak periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kala (SBY – JK) Tahun 2004 – 2009. Upaya pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan  tertuang  di  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  I 2004-2009 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 (Badan Nasional Pegelolaan Perbatasan, 2011).
Dalam  RPJMN  2004 – 2009  dijelaskan  bahwa  program  pengembangan  wilayah perbatasan bertujuan yaitu menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang  dijamin  oleh  hukum  internasional  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat setempat  dengan  menggali  potensi  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  serta  keuntungan  lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga (Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor    7    Tahun  2005).  Untuk  mendorong  realisasi  program  percepatan pembangunan  kawasan  perbatasan  tersebut,  maka  pada  RPJMN  II  2010 – 2014  di  era pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  Wakil  Presiden  Boediono  (SBY- Boediono)  pengelolaan  batas  wilayah  negara  dan  kawasan  perbatasan  ditempatkan  sebagai prioritas nasional.
BNPP sebagai badan pengelola di tingkat pusat, seperti halnya badan nasional lain yang dibentuk  oleh  Peraturan  Presiden,  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden.  BNPP  memiliki  tugas  antara  lain  (Pasal  3  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2010) :
1) Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; 2) Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan; dan
4) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
Pembentukan  Badan  Pengelola  Perbatasan  pada  tingkat  provinsi  sudah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  140  Tahun  2017  tentang Pembentukan  Badan  Pengelola  Perbatasan  Di  Daerah.  Dasar  hukum  pembentukan  badan pengelola perbatasan di tingkat Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  140  Tahun  2017  adalah  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa Pembentukan BPP Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BPP di tingkat provinsi yang memiliki dasar hukum pembentukan berupa Peraturan Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Barat,  NTT,  Papua,  Sulawesi  Utara.  Provinsi-provinsi  tersebut adalah provinsi yang sudah memiliki Badan Pengelola Perbatasan yang berdiri sendiri. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017, BNPP dalam hubungannya dengan BPPD di daerah memiliki  peran  pembinaan,  fasilitasi  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  kepala  BNPP. Mekanisme  koordinasi  antara  badan  pengelola  perbatasan  di  daerah  dengan  badan  pengelola perbatasan  yang  berada  di  pusat  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  140  Tahun  2017.  Dalam  Pasal  8  diatur  tentang  BPPD  Provinsi  dalam
pengelolaan  wilayah  negara  dan  kawasan  perbatasan  mempunyai  wewenang  :  melaksanakan kebijakan  Pemerintah  dan  menetapkan  kebijakan  lainnya  untuk  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan;  melakukan  koordinasi  pembangunan  di  Kawasan  Perbatasan;  melakukan pembangunan  Kawasan  Perbatasan  antarpemerintah  daerah  dan/atau  antara  pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2010  disebutkan  bahwa  Badan  Pengelola  Perbatasan Daerah  memiliki  fungsi  koordinasi dengan  BNPP  dengan  hubungan  kerja  yang  diatur  oleh kepala  BNPP.  Dalam  Peraturan  BNPP  Nomor  2  Tahun  2011,  BNPP  yang  diwakili  oleh  Biro Perencanaan,  Kerjasama,  dan  Hukum  menyelenggarakan  beberapa  fungsi  koordinasi  dengan daerah.  Biro  Perencanaan,  Kerjasama, dan  Hukum  dalam  melaksanakan  tugas menyelenggarakan  fungsi  penyiapan  dan  pelaksanaan  kerjasama  lintas  sektor  dan  kerjasama pusat  dan  daerah.  Di  atas  adalah  bagan  kerjasama  BNPP  dan  BPPD  Provinsi.  Dari  gubernur provinsi  terkait,  tugas  pengelolaan  perbatasan di  daerah  diturunkan  ke  badan  pengelola perbatasan daerah.
3. Simpulan dan saran
BNPP sebagai badan pengelola di tingkat pusat, seperti halnya badan nasional lain yang dibentuk  oleh  Peraturan  Presiden,  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden. BNPP  memiliki  tugas  antara  lain;  Menetapkan  kebijakan  program  pembangunan perbatasan;  Menetapkan  rencana  kebutuhan  anggaran;  Mengkoordinasikan  pelaksanaan;  dan Melaksanakan  evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara  dan Kawasan  Perbatasan. Pembentukan  Badan  Pengelola  Perbatasan  pada  tingkat  provinsi  sudah diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  140  Tahun  2017 tentang  Pembentukan  Badan  Pengelola  Perbatasan  Di  Daerah.  Dasar  hukum  pembentukan badan  pengelola  perbatasan  di  tingkat  Provinsi  berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 adalah dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Pembentukan BPP Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Daftar Rujukan Badan Nasional Pegelolaan Perbatasan. 2011. 1 Tahun BNPP : “Semangat Baru Mengubah Wajah Perbatasan Negara, Refleksi dan Proyeksi . BNPP Republik Indonesia, Jakarta. Badan  Nasional  Pengelolaan  Perbatasan. 2012. Selayang  Pandang:  Pengelolaan  Batas  Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, BNPP Republik Indonesia . Jakarta. Bangun, Budi  Hermawan. 2013. Pemanfaatan  Perjanjian  Kerjasama  Pengelolaan  Perbatasan Negara  Bagi  Pemenuhan  Hak  Ekonomi  Masyarakat  (Studi  Di  Perbatasan  Kalimantan Barat-Sarawak), Disertasi . Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Semarang.
Batara Aditya &  Beni Sukadis. 2007. Reformasi  Manajemen  Perbatasan  Di  Negara-Negara Transisi Demokrasi . The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, DCAF & LESPERSSI. Hadiwijoyo, Suryo  Sakti. 2008. Batas  Wilayah  Negara  Indonesia,  Dimensi,  Permasalahan,  dan Strategis  Penanganan  (Sebuah  Tinjauan  Empiris  dan  Yuridis). Yogyakarta: Penerbit  Gava Media.
Hanita, Margaretha. Strategi  Pertahanan  di  Wilayah  Perbatasan,  Studi  di  Tiga  Wilayah Perbatasan : Papua, Timor, dan Kalimantan. Jurnal Aplikasi Stratejik . Lumenta, Dave. 2011. Paradoks Perbatasan Negara. dalam Kompas , 18 Oktober 2011. Madu, Ludiro, et  al.  2010. Mengelola  Perbatasan  Indonesia  Di  Dunia  Tanpa  Batas  :  Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan . Yogyakarta: Graha Ilmu. Mangku, Dewa Gede Sudika. Jalan Terjal Mengelola Daerah Perbatasan. Opini Bali Post , Senin 16 Januari 2017.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2017  tentang Perubahan  Peraturan  Presiden  Nomor  12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  7  Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2004 – 2009 . Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2010  tentang Badan  Nasional Pengelolaan Perbatasan.
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008  tentang Wilayah  Negara  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925) .
Wuryandari, Ganewati, et al. 2009. Keamanan Di Perbatasan Indonesia – Timor Leste, Sumber Ancaman Dan Kebijakan Pengelolaannya. Yogyakarta: P2P-LIPI & Pustaka Pelajar.