ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Penerapan E-Government Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022
Anisa Ramadhania 1, * ; Muradi 2 ; Jajang Sutisna 3 1,2,3 Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia; anisa19015@mail.unpad.ac.id
* Correspondence : anisa19015@mail.unpad.ac.id
Kata kunci e-Government, Aplikasi Jakarta Kini (JAKI), Jakarta Smart City, Pelayanan Publik
Keywords e-Government, Jakarta Kini Application (JAKI), Jakarta Smart City, Public Services

## ABSTRAK
Penelitian ini  membahas mengenai  penerapan e-Government oleh  Pemprov  DKI
Jakarta    melalui  aplikasi  Jakarta  Kini  (JAKI)  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  tahun  2022.  Pada  penelitian ini  menggunakan  teori  hasil  dari kajian  Harvard  JFK  School  of  Government  yang  terdiri  dari  tiga  elemen  yaitu support , capacity ,  dan value .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, wawancara, dan obervasi, teknik  penentuan  informan  menggunakan  teknik purposive  sampling dan snowball sampling , penelitian ini melibatkan staf DPRD Provinsi DKI Jakarta, pihak BLUD Jakarta Smart City, dan masyarakat pengguna aplikasi Jakarta Kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan aplikasi Jakarta Kini ditemukan sejumlah masalah yaitu adanya laporan yang tidak ditindaklanjuti dan sering terjadinya system error yang  menghambat  pengguna  untuk  mengakses  JAKI,  hal  tersebut diantaranya  adalah aplikasi  yang  sering  ter-log out dengan sendirinya dan kode verifikasi OTP yang cenderung membutuhkan waktu lama untuk dapat terkirim ke pengguna.

## ABSTRACT
This study discusses the implementation of e-Government by the DKI Jakarta Provincial Government through the Jakarta Kini (JAKI) application in improving the quality of public services in 2022. This study uses the theory of the results of the Harvard JFK School of Government study which consists of three elements, namely support, capacity, and value. This research uses qualitative methods, data collection  using  literature  study  techniques,  interviews,  and  observations, informant  determination  techniques  using  purposive  sampling  and  snowball sampling techniques, this research involves DKI Jakarta Provincial DPRD staff, BLUD Jakarta Smart City, and the community using the Jakarta Kini application. The results showed that in the implementation of the Jakarta Kini application, a number of problems were found, namely reports that were not followed up and frequent  system  errors  that  prevented  users  from  accessing  JAKI,  including applications  that often log  out by  themselves and  OTP  verification codes that tend to take a long time to be sent to users.

## Pendahuluan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi sebuah wadah bagi para pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi yang terintegrasi dengan ranah digital dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih yaitu  pemerintahan  yang  bebas  dari korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  serta dengan hadirnya SPBE meningkatkan pelayanan  publik antar stakeholders pemerintah dan membantu  untuk  menjalankan  tugas  dan  kewajiban  pemerintah  serta  mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama dan kehadiran SPBE dapat membantu meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dan  dapat  mencakup  untuk  masyarakat luas.
Secara umum kehadiran e-Government dapat membantu proses penyelenggaraan  pemerintahan  agar  segala  proses  tersebut  dapat  berjalan  secara efektif,  efisien,  dan  transparan  hal  tersebut  dapat  membantu  untuk  mewujudkan good  governance (Sudirman  &  Saidin,  2022) dengan  kehadiran e-Government maka interaksi  pemerintah  dengan  masyarakat (G2C-government  to  citizens), pemerintah dengan  perusahaan  bisnis (G2B-government  to  business  enterprises) dan  hubungan antar  pemerintah (G2G-inter-agency  relationship) dapat  berjalan dengan  efektif dan efisien.
DKI  Jakarta  yang  merupakan  kota  metropolitan  memiliki  komposisi penduduk  yang  padat  hal  tersebut  dapat  dipengaruhi  oleh  seluruh  kegiatan  dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berpusat di DKI Jakarta lalu banyak perantau  dari  daerah  lain  yang  mencoba  untuk  mengadu  nasib  di  DKI  Jakarta, merujuk  kepada  laman  databoks.katadata.co.id  pada  tahun  2021  DKI  Jakarta memiliki  10,61  juta  penduduk  dengan  jenis  kelamin  laki  laki  berjumlah  5,35  juta orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 5,26 juta orang (databoks,2022).
Pada  tahun  2019  Dinas  Komunikasi,  Informasi,  dan  Statistika  DKI  Jakarta melakukan  survei  mengenai  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap  Kinerja Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  periode  30  Oktober  2019  sampai  13 November 2019. Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk memberikan solusi kepada masyarakat  Kota  Jakarta  terhadap  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  DKI Jakarta,  salah  satu  solusi  yang  diberikan  adalah  berupa  inovasi  digital  dengan meluncurkan  aplikasi  pelayanan  publik  yang  dimiliki  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta yaitu  aplikasi  Jakarta  Kini  yang  diluncurkan  pada  tahun  2019  dalam  masa kepemimpinan  Anies  Rasyid  Baswedan  sebagai  gubernur  DKI  Jakarta  periode kepemimpinan  2017 – 2022,  aplikasi  Jakarta  Kini  (JAKI)  merupakan  aplikasi pelayanan  publik  yang  dimiliki  oleh  DKI  Jakarta  yang  menyediakan  fitur  fitur pelayanan  yang dapat diakes oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, fitur fitur  tersebut  menyediakan  berbagai  pelayanan  dari  layanan  kesehatan,  layanan informasi, layanan urusan perizinan atau administrasi, dan layanan laporan aduan.
Setelah  kurang  lebih  empat  tahun  JAKI  beroperasi  untuk  melayani  warga DKI  Jakarta  terdapat  kendala  dalam  penerapan  JAKI,  menurut  observasi  peneliti
melalui kolom rating dan review yang berada di App Store didapatkan bahwa JAKI mendapat  rating  sebanyak  3.1/5  yang  dimana  penilaian  tersebut  relatif  terbilang belum terlalu memuaskan, pada kolom review terdapat keluhan yang disampaikan oleh  masyarakat  yang  menggunakan  JAKI,  Sebagian  besar  keluhan  masyarakat berupa terjadinya system error dan adanya laporan yang tidak ditindak lanjuti.
Merujuk  kepada  laman  merdeka.com  dilakukan  survei  mengenai  aplikasi JAKI  survei  ini  diikuti  oleh  123  warga  yang  sebagian  besar  berdomisili  di  DKI Jakarta yang berusia 22-40 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta, didapatkan bahwa  48  persen  responden  sudah  bahwa  Pemprov  DKI  memiliki  aplikasi  JAKI (Jakarta Kini), sisanya 52 persen tidak tahu. Kemudian 49,2 persen responden tidak pernah menggunakan JAKI dan dari jumlah tersebut, 69,4 persennya merasa puas dengan layanan JAKI. (merdeka.com,2022)
DKI  Jakarta  sebagai  Ibukota  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan sebagai  daerah  percontohan  bagi  daerah  daerah  lainnya  mengusungkan  konsep Jakarta smart city untuk mengefektif dan mengefisienkan pelayanan bagi masyarakat serta  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  konsep Jakarta smart city pertama kali dikonsepkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki  Tjahja  Purnama  atau  yang  kerap  disapa  dengan  sebutan  Ahok,  untuk mendukung penerapan Jakarta smart city dikeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 280 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta Smart City selanjutnya revisi menjadi Pergub No. 306 Tahun 2016  lalu  didukung  dengan  Instruksi  Gubernur  (Insgub)  Nomor  223  Tahun  2015 tentang  Penggunaan  Aplikasi  Jakarta Smart  City, Hadirnya  Insgub  tersebut ditunjukkan  kepada  Para  Kepala  Badan  Provinsi  DKI  Jakarta,  Para  Kepala  Dinas Provinsi DKI Jakarta, Para Walikota Provinsi DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu Provinsi  DKI  Jakarta,  Para  Kepala  Biro  Setda  Provinsi  DKI  Jakarta,  Para  Camat Provinsi  DKI  Jakarta,  serta  Para  Lurah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  mengunduh, mengoperasionalkan,  dan  menafaatkan  aplikasi  aplikasi  yang  ada  pada  Jakarta Smart  City Portal  pada  gawai  mereka  dan  menugaskan  kepada  para  staf  di lingkungan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/Unit  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD/UKPD) untuk melakukan hal yang sama.
Dengan  hadirnya  regulasi  tersebut  sebagai  bukti  konkret  dukungan pemerintah  terhadap  konsep  Jakarta Smart  City dan  menghasilkan  aplikasi  Qlue pada  masa  kepemimpinan  Basuki  Tjahja  Purnama  atau  yang  kerap  di  sapa  Ahok yang  menjabat  sebagai  gubernur  DKI  Jakarta  periode  2012 – 2017  sebagai  kanal pengaduan  resmi  milik  Pemprov  DKI  Jakarta.  Pada  masa  kepemimpinan  Anies Rasyid Baswedan mengeluarkan aplikasi JAKI dengan slogan ”satu aplikasi dengan berbagai kebutuhan” JAKI diluncurkan secara resmi pada akhir 2019 lalu. Sampai pada Oktober 2022 JAKI memiliki 18 fitur untuk melayani masyarakat DKI Jakarta dalam  mengakses  layanan  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Fitur  yang  disediakan
dapat diakses oleh masyarakat secara mudah melalui smartphone masing masing dan diakses sesuai dengan kebutuhannya (Jaki,2022).
Hadirnya  Aplikasi  Jakarta  Kini  (JAKI)  dengan  berbagai  fitur  dapat memudahkan  masyarakat  untuk  mengakses  layanan  dan  informasi  terutama  di masa  pandemi  Covid-19  yang  membatasi  segala  kegiatan  sosial  serta  membantu Pemprov  DKI  Jakarta  untuk  memberikan  solusi  terhadap  berbagai  permasalahan yang  harus  ditangani  oleh  pemerintah,  pada  Oktober  2022  hadir  fitur  baru  yang bernama  JakSehat  dalam  fitur  tersebut  masyarakat  dapat  mengakses  pelayanan kesehatan yang disediakan, diantaranya adalah layanan ambulans darurat selama 24  jam,  antrean  faskes  secara  daring,  PMI  yaitu  layanan  donor  dan  stok  darah, sahabat jiwa yang menyediakan konsultasi secara daring untuk kesehatan mental layanan ini bekerjasama dengan Ibunda yaitu platform konsultasi kesehatan mental secara  daring  dan  Dinas  Kesehatan  Jakarta,  fitur  aku  bugar  untuk  skrining  risiko Penyakit  Tidak  Menular  (PTM),  dan JakTrack  yaitu layanan  pemeriksaan seputar HIV dan IMS.
Menurut  Naomi  (2021)  dalam  penelitiannya  memaparkan  bahwa  terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh Aplikasi JAKI hal tersebut berasal dari internal dan  eksternal,  dari  faktor  internal  dipaparkan  bahwa  masih  terdapat ketidakefektifan pada tampilan fitur di Aplikasi JAKI seperti fitur JakSurvei yang ketika dibuka tidak ada hasil survei, lalu fitur kolaborasi yang dicanangkan seperti JAKI  x  Tokopedia  atau  JAKI  x  Shopee  yang  ketika  dibuka  hanya  pintasan  untuk membuka  aplikasinya  melalui App  Store atau Play  Store. Lalu,  terdapat  kendala dalam  pengembangan  sistem  sebab  layanan  daring  Pemprov  DKI  Jakarta  dapat terbilang  banyak  tetapi  tidak  semua  layanan  daring  tersebut  cocok  dengan spesifikasi  JAKI.  Untuk  faktor  eksternal,  kendala  berada  di  masyarakat  berusia lanjut  yang  masih  kurang  paham  dengan  perkembangan  teknologi  dan  belum mengetahui  mengenai  eksistensi  Aplikasi  JAKI  dan  ketidakpuasan  masyarakat terhadap fitur layanan pada Aplikasi JAKI.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teori  yang  sesuai  dengan dinamika yang ada yaitu menggunakan teori yang berasal dari hasil kajian dan riset dari Harvard  JFK  School  of  Government (Indrajit,  2006),  untuk  dapat  menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sector publik, dibutuhkan tiga elemen sukses yang harus  dimiliki  dan  diperhatikan  secara  sungguh-sungguh,  ketiga  elemen  sukses tersebut adalah support, capacity, dan value. Ketiga elemen sukses tersebut menjadi pusat penting agar terbentuk penerapan e-Government yang sukses dan merupakan kunci sukses untuk mencapai kesuksesan dalam menerapkan Aplikasi JAKI dalam meningkatkan pelayanan publik di DKI Jakarta.
Disamping  permasalahan  yang  ada  di  Aplikasi  JAKI,  JAKI  sudah  dapat dikatakan  memberi  pengaruh  baik  kepada  kualitas  pelayanan  publik,  yaitu  salah satu  contohnya  adalah  kemudahan  masyarakat  dalam  melaporan  aduan  atau memberi  saran  dengan  mudah  dan  cepat  tanpa  ada  tahapan  yang  berbelit  belit,
kepastian  waktu  dan  biaya,  kemudahan  dalam  menggunakan  aplikasi,  dan transparansi  informasi  yang  diberikan.  Bila  ditinjau  secara  umum,  aplikasi  JAKI telah  memenuhi  kualitas  pelayanan  publik  tetapi  masih  ditemukan  beberapa masalah  seperti  laporan  masyarakat  tidak  ditindak  lanjuti  dan  sering  ditemukan system error atau bugg dalam pengoperasian JAKI, dengan berbagaai permasalahan yang telah penulis paparkan maka dengan ini aplikasi JAKI dapat dikatakan belum sukses dalam penerapannya hal tersebut disebabkan belum mencapai elemen sukses penerapan e-Government yang  berguna  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik, diantaranya: elemen support, capacity, dan value. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu  dilakukan  studi  lebih  lanjut  mengenai  Penerapan E-Government Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Aplikasi Jakarta Kini Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  memiliki  tujuan  untuk menggambarkan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta lapangan yang sebenar benarnya terjadi  hal tersebut memiliki relasi dengan penerapan e-Government oleh Pemprov DKI Jakarta melalui aplikasi JAKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.  Adapun  teknik  pengumpulan  dalam  studi  ini  dilakukan  dengan  studi literatur  (pendahuluan),  observasi  (pengamatan),  interview  (wawancara),  dan dokumentasi. Selanjutnya informan dalam penelitian ini ialah Staf Ahli Kehumasan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Research Analyst JSC , Product Analyst JSC , Finance and Administration JSC , Masyarakat Kota Jakarta sebagai pengguna JAKI di tahun 2022. Peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk melakukan validitas data. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif yang terdiri dari data  reduction , data  display ,  dan conclusion  drawing/verification Miles  and Huberman (1984) dalam (Loka, Abdullah, & Sudirman, 2022).

## Hasil dan Pembahasan
Penerapan  e-Government  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  Melalui  Aplikasi  Jakarta Kini (JAKI) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022

## 1. Elemen Support
Elemen Support merupakan  elemen  krusial  yang  harus  dimiliki  dalam menerapkan e-Government dikarenakan  dalam  elemen Support terdapat  beberapa sub-elemen  yaitu  adanya  dukungan  dari  berbagai  kalangan  pejabat  publik  dan politik  serta  keinginan  untuk  menerapkan  konsep  digitalisasi  pada  sektor  publik secara sungguh-sungguh, dan keinginan tersebut bukan hanya sekedar mengikuti tuntutan atasan belaka atau mengikuti tren. Ketika elemen Support tidak dipenuhi
dengan baik maka pelaksanaan pelayanan publik melalui aplikasi JAKI tidak dapat berjalan dengan optimal.
Pada  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  model  pemerintahan  yang  berlaku adalah model ”Top Down” yang berarti dukungan atau support terhadap penerapan e-Government akan  berjalan  dengan  baik  dan  efektif  apabila  dimulai  dari  pejabat level tertinggi (presiden dan para menteri) lalu merambat ke level bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3), dukungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a) Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan;
b) Dialokasikannya  sejumlah  sumber  daya  baik  itu  manusia, financial ,  tenaga, waktu  dan  informasi  di  setiap  tataran  pemerintahan  untuk  membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral;
c) Dibangunnya  berbagai  infrastuktur  dan  suprastuktur  pendukung  agar terciptanya  lingkungan  kondusif  untuk  mengembangkan e-Government (seperti adanya Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang jelas);
d) Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, konsisten dan  menyeluruh  kepada  seluruh  kalangan  birokrat  secara  khusus  dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik. Keempat elemen diatas sangat memengaruhi keberhasilan dalam penerapan e- Government dalam sektor publik, apabila keempat elemen tersebut sudah terlaksana dengan  baik  maka  elemen support dapat  dijalankan  dengan  baik  dan  penerapan digitalisasi pada sektor publik akan berjalan dengan baik.
Aspek krusial dalam elemen support adalah menyangkut mengenai dukungan yang diberikan oleh pejabat publik maupun politik yang diberikan agar konsep e- Government dapat berjalan dengan efektif, dalam penelitian ini stakeholders terkait mengenai penerapan JAKI sepakat bahwa JAKI merupakan salah satu kunci sukses Pemprov DKI Jakarta dalam mencapai visi dan misi daerahnya.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  merujuk  kepada  hasil  wawancara  yang dilakukan dengan Bapak Zakaria Maulana Alif, S.Kom selaku Staf Ahli Kehumasan Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) DPRD Provinsi DKI Jakarta sepakat bahwa penerapan  JAKI  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  DKI  Jakarta sebagai salah satu kunci sukses Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai visi dan misi wilayahnnya, sebagai berikut:
” Dari visinya sendiri Jakarta kota maju dan lestari kota maju harus mendukung apalagi sekarang ada lembaganya Jakarta Smart City jadi yang sudah terbunyi e, seperti e-catalogue, e-Government, e-public service dan seterusnya pasti itu ada kaitannya dengan teknologi atau komputerisasi. JAKI masuk  ke  dalam  visi  dan  misi  Pemprov  DKI  Jakarta  karena  Jakarta  memiliki  visi  menjadi  kota maju,  kemudian  JAKI  berkaitan  juga  dengan  hal  hal  digitalisasi  maka  ditunjukan  bahwa  misi pemerintahannya salah satunya menjadikan Kota Jakarta dalam memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya, lalu ada perbaikan tata kelola ruang. Terus juga ada JakWifi, Kemudian hal hal lain yang menjalankan misi Pemprov ini pasti ada kaitannya dengan JAKI.” (Hasil Wawancara, April 2023)
Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut didapatkan bahwa Penerapan e-Government oleh Pemprov DKI Jakarta melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu kunci sukses untuk menggapai visi dan misi Kota Jakarta.
Untuk  membangun  konsep e-Government diperlukan  alokasi  sumber  daya yang  mencakup  manusia,  finansial,  tenaga,  waktu,  dan  informasi  hal  tersebut memerlukan  koordinasi  antara  satu  sektor  dengan  sektor  lainnya  agar  konsep e- Government dapat  berjalan  dengan  efektif.  Dalam  penelitian  ini,  penerapan e- Government oleh Pemprov DKI Jakarta melalui aplikasi JAKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik memerlukan adanya koordinasi dari lintas sektor terkait agar penerapan JAKI dapat berjalan dengan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan bagi  seluruh  masyarakat  DKI  Jakarta,  jika  penerapannya  dirasa  masyarakat  tidak memiliki manfaat maka program atau kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.  Aplikasi  JAKI  merupakan  suatu  terobosan  digital  yang  diluncurkan  oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dalam penyelenggaraan diawali ide oleh Pemprov DKI Jakarta lalu kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika DKI Jakarta dan dijalankan oleh BLUD Jakarta Smart City . Aplikasi JAKI merupakan suatu inovasi baru dalam ranah pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat DKI Jakarta secara instan.
Suatu program yang dirancang oleh pemerintah harus memiliki manfaat bagi seluruh  masyarakat  secara  langsung,  yang  memiliki  arti  bahwa  program tersebut dibuat dengan melibatkan aspirasi dari para masyarakat sehingga masyarakat dapat langsung  merasakan  manfaatnya.  Aplikasi  Jakarta  Kini  (JAKI)  merupakan  hasil karya  berupa  inovasi  yang  dihasilkan  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik  DKI  Jakarta  memberikan kesempatan  dan  tanggungjawab  kepada  Badan  Layanan  Umum  (BLUD)  Jakarta Smart City untuk mengembangkan aplikasi JAKI sebagai platform pelayanan publik digital  untuk  memudahkan  masyarakat  DKI  Jakarta  dalam  mengakses  pelayanan sesuai dengan kebutuhannya,
Menurut  Werther  dan  Davis  dalam  (Sutrisno,  2017)  menyebutkan  bahwa sumber  daya  manusia  adalah  pegawai  yang  siap,  mampu,  dan  siaga  dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan sumber daya dalam penerapan aplikasi JAKI ini adalah  sumber  daya  manusia  yang  mampu  untuk  mengoperasikan  JAKI  ketika tersedianya sumber daya manusia yang kompeten terkait pelaksanaan JAKI maka penerapan  JAKI  akan  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan di awal. Dalam penyelenggaraan aplikasi JAKI sejauh ini sumber daya yang  dimiliki  sudah  cukup  baik,  hal  tersebut  diperkuat  dengan  pernyataan  dari pihak Jakarta Smart City, Ingrid Chris Natalie, yaitu sebagai berikut:
”SDM  sudah  kompeten,  kita  juga  sudah  melakukan  rekrutmen .Untuk  kriteria  tiap  divisi  itu berbeda beda,seperti harus S-1, ada kemampuan tertentu seperti kemampuan mengakses software, untuk divisi data mungki n memahami bahasa pemograman seperti phyton.” (Hasil Wawancara, Mei 2023)
Hal tersebut diperkuat oleh Ferena Debineva selaku Research Analyst di Jakarta Smart City, yaitu sebagai berikut:
”Di JSC sudah ada divisi masing masing, ada data, development, dan penelitian. Ketika berbicara SDM  tidak  hanya  berkaitan  dengan  JSC  aja  karena  pengembangan  JAKI  didukung  oleh  OPD lainnya. Dari kecamatan/kelurahan ada sosialisasi dan bimtek. Jadi, tidak hanya internal saja tetapi eksternal  juga  di  evaluasi  sampai  sejauh  mana  kemampuannya.  Rekrutmen  JSC  tidak  hanya terbatas di JAKI, jadi rekrutmen tidak hanya untuk JAKI tetapi secara JSC dan JSC mempunyai produk produk lainnya dan menjadi concern-nya JSC. Hambatannya karena transformasi itu cepat ya dan banyak aplikasi aplikasi lain yang terbit dari OPD lain jadi bagaimana mengintegrasikan aplikasi tersebut. Jika berbicara hambatan, untuk SDM itu udah mumpuni karena banyak divisi divisinya  dan  SDMnya  juga  tidak  hanya  dari  JSC  saja  ada  dari  OPD  juga  untuk  membantu JAKI.” (Hasil Wawancara, Mei 2023)
Dari pemaparan yang disampaikan kedua informan tersebut, dapat dijelaskan bahwa support dalam  ranah  sumber  daya  manusia  pada  penerapan  aplikasi  JAKI sudah dapat dikatakan cukup baik, dikarenakan pada saat rekrutmen dicantumkan beberapa keahlian teknologi yang harus dimiliki serta lulusan S-1 dan Jakarta Smart City  melakukan  evaluasi  serta  bimbingan  teknis  terhadap  OPD  terkait  serta sosialisasi di kecamatan atau kelurahan, namun beberapa divisi dalam BLUD Jakarta Smart City tidak hanya terdiri dari divisi IT atau teknologi tetapi ada divisi yang berkaitan  dengan  non-teknologi  maka  dibutuhkan  lulusan  Sarjana  Strata-1  dari beberapa  jurusan  seperti  psikologi  dan  sosiologi  namun  ditemukan  beberapa masalah  dalam  menghadapi  ego  sektoral  mengenai  aplikasi  pemerintah  berbasis elektronik, yaitu pengintegrasian aplikasi aplikasi yang dimiliki oleh OPD.
Mengenai support Pemprov DKI Jakarta dalam hal anggaran, DPRD Provinsi DKI  Jakarta  melalui  Tenaga  Ahli  Bidang  Kehumasan  Fraksi  Partai  Keadilan Sejahtera (PKS), Zakaria Maulana Alif, mengatakan sebagai berikut:
” Ketika Pak Heru Budi membuka meja pengaduan manual ke balai kota itu justru kami DPRD DKI  khususnya  Fraksi  PKS  mendukung  untuk  digitalisasi  lebih  dikembangkan  lagi  bentuknya, orang tidak capek datang ke sini dengan waktu yang mungkin mereka sempit dan sete rusnya.”
“…. DPRD DKI Jakarta mendukung mengenai pengembangan JAKI, untuk Unit Pengelola JSC mendapat anggaran sebanyak Rp 193.105.246.540, kalau untuk aplikasinya JAKI sendiri itu 2,3 M. Jadi, untuk persen anggarannya JAKI sekitar 1,2%. Kalo dilihat dari persenan memang kecil tetapi  kalau  dilihat  dari  gelondongan  ya  besar,  tapi  untuk  teknologi  masih kecil.”  (Hasil Wawancara, Mei 2023)
Merujuk kepada jawaban yang diberikan oleh pihak Jakarta Smart City, Ferena Debineva, sebagai berikut:
”Itu justru di dukung oleh Pemprov DKI dan tercermin dari anggaran itu sendiri dan termasuk kepada bagian strategis daerah.” ( Hasil Wawancara, April 2023)
Berdasarkan  pernyataan  kedua  informan  mengenai support dalam  hal  anggaran yang  diberikan  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  sudah  mendukung  terkait  anggaran
untuk  aplikasi  JAKI  namun  memang  anggaran  untuk  pengembangan  JAKI  itu sendiri  masih  terbilang  kecil  sebab  peruntukan  untuk  pengembangan  teknologi membutuhkan anggaran yang lebih besar dan DKI Jakarta merupakan Ibukota dari Republik  Indonesia  yang  akan  dijadikan  daerah  percontohan  bagi  daerah  daerah lain.
Berdasrkan  atas  apa  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  peneliti  menarik kesimpulan  bahwa  Pemprov  DKI  Jakarta  melalui  Dinas  Komunikasi  Informatika dan Statistika DKI Jakarta serta BLUD Jakarta Smart City dengan membandingkan dengan teori dari Indrajit mengenai sub indikator kedua, yaitu pengalokasian SDM baik dari segi tenaga, waktu dan finansial secara umum sudah cukup baik namun memang  ditemukan  sedikit  celah  permasalahan  yaitu  anggaran  tersebut  dirasa kurang untuk pengembangan teknologi yang ada di DKI Jakarta sehingga beberapa fitur  yang  dimiliki  JAKI  di  rasa  kurang  maksimal,  seperti  fitur  JakWifi  yang bandwith- nya di rasa masih kurang dan perlu dilakukan pengembangan agar dapat berjalan dengan maksimal.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  terus  berkembang setiap  detiknya  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  sehari  hari  membuat pemerintah  untuk  memanfaatkan  perkembangan  tersebut  ke  dalam  kegiatan pemerintahan yang disebut dengan e-Government. Dalam menerapkan e-Government agar  berjalan  dengan  baik,  efektif,  dan  efisien  dibutuhkan  infrastuktur  dan superstruktur atas diterapkannya e-Government .
Support infrastuktur yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah baik dan hal tersebut merujuk kepada hasil wawancara yang dilakukan dengan perwakilan dari Jakarta Smart City, Ferena Debineva bahwa infrastuktur sudah terpenuhi dan tertera dalam  proposal.  Hal tersebut sejalan  dengan  pemaparan dari  Ingrid  Chris Natalie yang merupakan perwakilan dari Jakarta Smart City, sebagai berikut:
”Infrastuktur  JAKI  di  tahun  2022  mengikuti  kebijakan  dari  diskominfotik  seperti  server  dan jaringan, hal tersebut dapat d iakses melalui pergub sotk diskominfotik pergub no 57 tahun 2022 .” (Hasil Wawancara, April 2023)
Berdasarkan pertanyaan di atas, infrastuktur yang dimiliki oleh Jakarta Smart City  bergantung  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  diskominfotik,  terlihat dari jawaban informan dapat dikatakan bahwa infrastuktur JAKI sudah memadai. Dinas  komunikasi  informatika  dan  Statistika  Provinsi  DKI  Jakarta  bekerjasama dengan BLUD Jakarta Smart City untuk menghadirkan produk produk inovasi baru demi  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  DKI  Jakarta  menuju  kepada pelayanan yang efektif dan efisien.
Pada elemen superstuktur akan berkaitan dengan payung hukum atau dasar hukum  yang  melindungi  penerapan  aplikasi  JAKI  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan publik di DKI Jakarta, secara umum dasar hukum mengenai e-Government di  Indonesia  berlandaskan  pada  Peraturan  Presiden  No.  95  Tahun  2018  tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Bapak  Zakaria  Maulana  Alif selaku  Tenaga  Ahli  Kehumasan  Fraksi  PKS  DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta,  JAKI berlandaskan pada aturan sebagai berikut:
” Ini  aturannya  tertuang  di  Pergub,  dia  masuknya  Jakarta  Smart  City.  Jadi  kalo  sudah  masuk Pergub  pasti  dibiayai  dari  APBD,  jadi  sudah  ada  regulasinya  melalui  Pergub/Insgub/atau  SK. Yaitu di Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 280 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan  Tata  Kerja  Unit  JSC  serta  Insgub  Provinsi  DKI  Jakarta  No.  223  Tahun  2015  tentang Penggunaan Aplikasi JSC.” (Hasil Wawancara, Mei 2023)
Aplikasi  JAKI  merupakan  aplikasi  yang  dimiliki  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  yang bertujuan untuk melayani masyarakat agar pelayanan publik berjalan dengan efektif dan  efisien,  aplikasi  JAKI  merupakan  suatu  kebijakan  yang  berupa  inovasi  yang dihasilkan  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  dan  disetiap  kebijakan  yang  berlaku dibutuhkan dasar yang kuat dan mutlak yang disebut  dengan dasar hukum. Jadi, JAKI  berlandaskan  pada  Pergub  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  280  Tahun  2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit JSC serta Insgub Provinsi DKI Jakarta No. 223 Tahun 2015 tentang Penggunaan Aplikasi JSC, Peraturan Presiden No.  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sub  indikator  ketiga  pada  elemen support dalam  teori e-Government Indrajit membahas mengenai dasar hukum atau payung hukum yang mengatur secara kuat mengenai  suatu  aplikasi,  berdasarkan  pemaparan  informan  di  atas  maka  peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penerapan aplikasi JAKI telah memenuhi sub  indikator  ketiga  pada  elemen support, hal  tersebut  tentunya  di  dukung  oleh Peraturan  Presiden  No.  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE),  Instruksi  Presiden  No.  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  Pembangunan e-Government, UU  No.  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik,  Pergub  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  280  Tahun  2014  tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit JSC serta Insgub Provinsi DKI Jakarta No. 223 Tahun 2015 tentang Penggunaan Aplikasi Jakarta Smart City.
Dalam  hal  mengenai  sosialisasi,  Jakarta  Smart  City  selaku  pelaksana  teknis dari  penerapan  aplikasi  JAKI  ialah  melakukan  sosialisasi  dan  bimbingan  teknis pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi  kepada  dari  tingkat  kelurahan, kecamatan, dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai usaha  untuk meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  para  aparat  sehingga  dapat  memperlancar alur  komunikasi  dan  informasi  dan  menerapkan  kebijakan  yang  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.
Merujuk kepada pemaparan dari Pihak Jakarta Smart City, Ferena Debineva, yang  menjabat  sebagai research  analyst Jakarta  Smart  City  melakukan  sosialisasi menyatakan bahwa
“ sosialisasinya  dilakukan  secara  rutin  ke  kecamatan/kelurahan,  ada  kegiatan  kunjungan,  ada partnership.  Sosialisasi  juga  dilakukan  di  twitter,  kita  juga  memantau  dari  twitter,  instagram, CRM Jakarta, di tiktok ada, youtube juga ada.” (Hasil Wawancara, April 2023)
Ingrid  Chris  Natalie  selaku Finance  and  Administration Jakarta  Smart  City  juga menyatakan bahwa sebagai berikut:
”ada Jsc Goes to School ada divisi OPL ada anak customer product knowledge yang punya bagian mensosialisasikan  ke  sekolah  sekolah  atau  SKPD.  Tidak  lupa  juga  dengan  sosial  media,    ada instagram jsclab dan ada tiktok juga.” (Hasil Wawancara, April 2023)
Berkaitan  dengan  hasil  pemaparan  yang  diberikan  oleh  kedua  informan tersebut, dalam rangka sosialisasi aplikasi JAKI dengan gencar maka pihak Jakarta Smart  City  telah  melakukan  kehadiran  aplikasi  ini  melalui  beberapa  media,  hal tersebut sebagaimana yang tertera dalam dokumentasi dalam gambar 1 bawah ini:
Gambar 1. Sosialisasi JAKI Secara Langsung serta di Beberapa Media
Sumber: Olahan Peneliti, Website Kota Administrasi Jakarta Timur, Akun Youtube Jakarta Smart City
Berdasarkan pemaparan dari kedua informan di atas didapatkan bahwa JAKI melakukan  sosialisasi  melalui  pendekatan  media  terutama  melalui  kanal  sosial media,  tetapi  dalam  melakukan  sosialisasi  Jakarta  Smart  City  perlu  untuk memaksimalkan secara offline terutama ke RT/RW di Kota Jakarta.
Apabila ditinjau dari perspektif publik, sosialisasi yang dilakukan oleh Jakarta Smart  City  belum  sepenuhnya  dirasakan  oleh  masyarakat.  Dalam  melakukan sosialisasi  Jakarta  Smart  City  perlu  melakukan  pendekatan  secara  merata  yaitu pendekatan dilakukan kepada masyarakat yang mengerti teknologi maupun yang belum mengerti teknologi dan tidak hanya berfokus dengan sosialisasi secara online atau  melalui  media  sosial  saja.  Pendekatan  sosialisasi  yang  dilakukan  secara langsung maka akan memberikan pengaruh dan engagements yang tinggi dan akan berpengaruh  terhadap  kesadaran (awareness) masyarakat  terhadap  penggunaan aplikasi  JAKI.  Di  era  transformasi  digital  seperti  saat  ini,  manfaat  dari  adanya transformasi  digital  tersebut  berupa  aplikasi  pemerintah  dan  kehadiran  aplikasi tersebut  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat  dalam  mengakses  pelayanan serta  informasi  publik  dan  manfaat  tersebut  harus  dapat  dirasakan  oleh  seluruh
lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dari masyarakat yang mampu sampai kurang mampu, dari masyarakat usia muda sampai masyarakat usia lanjut.

## 2. Elemen Capacity
Elemen  kedua  dalam  teori e-Government yang  dipaparkan  oleh  Indrajit disebutkan bahwa elemen capacity berkaitan dengan adanya unsur kemampuan atau kebrdayaan dari pemerintah atau pejabat setempat dalam mewujudkan impian ”e - Government” menjadi  kenyataan.  Dalam  elemen  tersebut  terdapat  tiga  komponen yang  harus  dipenuhi,  yaitu  ketersediaan  sumber  daya  finansial,  ketersediaan infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi, serta ketersediaan sumber daya manusia,  dalam  pemenuhan  hal  tersebut  menjadi  tanggungjawab  Pemprov  DKI Jakarta  sebagai  pihak  peneyelnggara  aplikasi  JAKI.  Lebih  lanjut,  komponen  yang harus dimiliki dalam elemen capacity adalah sebagai berikut:
a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e- Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
b. Ketersediaan infrastuktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-Government;
c. Ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  dan  keahlian yang  dibutuhkan  agar  penerapan e-Government dapat  sesuai  dengan  asas manfaat yang diharapkan.
Finansial seringkali dikaitkan dengan kondisi keuangan yang berarti pada poin pembahasan  ini  akan  membahas  mengenai  kondisi  keuangan  yang  dimiliki  oleh Pemprov DKI Jakarta dalam penerapan aplikasi JAKI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tahun 2022, keuangan atau anggaran yang dimiliki oleh Pemprov DKI  Jakarta  digunakan  untuk  membeli  peralatan  yang  berkaitan  dengan pengembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  digunakan  sebagai penunjang  penerapan  aplikasi  JAKI.  Ketersediaan  sumber  daya  finansial merupakan  elemen  yang  penting  dan  sangat  berpengaruh  dalam  keberhasilan penerapan inovasi  aplikasi  JAKI, dalam  konteks  penerapan  aplikasi JAKI sumber daya  finansial  berperan  sebagai  modal  untuk  membangun  pengembangan  sistem pelayanan  JAKI,  serta  membangun  infrastuktur  untuk  penerapan  JAKI  agar penerapan JAKI dapat berjalan secara efektif dan efisien dan tentu untuk hal tersebut membutuhkan anggaran yang besar.
Ferena Debineva selaku Research Analyst dari Jakarta Smart City menyatakan bahwa untuk anggaran sesuai dengan APBD di tahun 2022. Berdasarkan pernyataan tersebut  maka  peneliti  melakukan  analisis  di  APBD  DKI  tahun  2022,  ditemukan bahwa  Unit  Pengelola  Jakarta  Smart  City  mendapat  anggaran  sebesar  Rp 193.105.246.540 dan untuk pengembangan aplikasi informatika diberikan anggaran sebesar Rp 2.369.667.247. Dikutip dari OmindTech bahwa untuk membuat aplikasi sederhana dengan fitur layak minimum membutuhkan biaya sekitar 300 – 800 juta, sedangkan  untuk  aplikasi  canggih  dengan  fitur  fitur  terkini  dibutuhkan  biaya sekitar 800 juta – 1 miliar untuk biaya pengembangan aplikasi dibandrol dari 70 ribu
sampai  2  juta/  jam  untuk  kategori  aplikasi  ekonomis  sedangkan  untuk pengembangan aplikasi kelas atas (ekslusif) dibandrol dari harga 100 ribu hingga 4 juta/jam,  jumlah  tersebut  merupakan  jumlah  yang  terbilang  fantastis  dan  jumlah tersebut diluar dari biaya pemeliharaan ( Omindtech, 2022).
Bercermin dengan realitas yang terjadi, dengan anggaran tersebut maka dapat dikatakan bahwa JSC sudah cukup mampu untuk mengembangkan aplikasi JAKI agar  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  namun  tentu  dengan  anggaran tersebut  harus  dengan  bijak  digunakan  mengingat  biaya  pengembangan  dan pemeliharaan aplikasi yang cukup fantastis.
Keberhasilan  teknologi  informasi  didukung  oleh  adanya  infrastuktur pendukung  yang  memadai  yang  membantu  memproses  layanan  dan  penyebaran informasi secara cepat dan tanggap tanpa adanya hambatan, infrastuktur teknologi informasi  dan  komunikasi  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu  perangkat  lunak (software) dan  perangkat  keras (hardware) yaitu  sebagai  perangkat  yang  krusial dalam  mengoperasikan  suatu  aplikasi.  Dalam  pembahasan  berikut  ini  dikatakan bahwa  BLUD  Jakarta  Smart  City  sebagai  penghasil  produk  aplikasi  JAKI  sudah memiliki  infrastuktur  yang  memadai  seperti  penyediaan  perangkat  lunak, perangkat keras, dan juga server atau jaringan internet yang memadai, seperti yang sudah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  ketersediaan  infrastuktur  yang  memadai maka  akan  menghasilkan  pengoperasian  aplikasi  yang  lancar  namun  ketika infrastuktur  teknologi  belum  memadai  maka  pengoperasian  suatu  aplikasi  akan menjadi terhambat dan kacau.
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari BLUD Jakarta Smart City bahwa infrastuktur teknologi seperti sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Jakarta Smart City  dalam  pengoperasian  JAKI  sudah  cukup  memadai,  hal  tersebut  merujuk kepada  hasil  wawancara dengan  Nafiza  Samditya  yang  menjabat  sebagai Product Analyst Jakarta Smart City sebagai berikut:
”Sarana dan prasarana JSC dalam suatu produk sudah cukup baik, kita kantornya open space terus ada ruang meeting dengan OPD untuk berdiskusi mengenai aplikasi aplikasi termasuk JAKI, terus karena kita berkaitan dengan teknologi jadi kita masih hybrid.” (Hasil Wawancara, Mei 2023)
Dari  hasil  pernyataan  informan  tersebut  bahwa  ketersediaan  infrastruktur teknologi  yang  dimiliki  oleh  BLUD  Jakarta  Smart  City  sudah  memadai,  namun ketika  menilik  kepada  hasil rating dan review di Appstore ditemukan  oleh peneliti sejumlah masalah yang berkaitan dengan system error dan setelah berjalan hampir empat tahun JAKI mendapat rating di Appstore sebesar 3.1/5 dan terdapat beberapa keluhan seperti pengiriman kode verifikasi atau OTP yang lama dan aplikasi JAKI yangs seringkali ter- log out sendiri secara tiba tiba sehingga ketika akan digunakan dan mengakses suatu fitur harus log in terlebih dahulu, seperti pada gambar 2.
Permasalahan  yang  sama  dihadapi  oleh  salah  satu  informan  masyarakat  di DKI  Jakarta  yang  berdomisili  di  Jakarta  Selatan  yaitu  Ridho  yang  mengalami permasalahan teknis dalam pengoperasian JAKI, seperti berikut ini:
”Hal teknis itu paling sering ke log out se ndiri, itu lumayan kendala. Jadi kalo mau lapor harus log in lagi.”
Sampai saat ini di Appstore JAKI mendapat penilaian sebesar 3.1/5 hal tersebut menunjukkan bahwa JAKI masih perlu dilakukan perbaikan, permasalahan di atas dialami oleh informan bernama Aldeta Oktaviany yaitu sebagai berikut:
”Pas waktu itu kode OTP dikirimnya agak lama terus pas mau buka aplikasinya agak lama loading, aku nunggu hampir kurang lebih 10 menit terus pernah juga ngebugg gak bisa dibuka aplikasinya jadi loading aja gitu.” (Has il Wawancara, Juni 2023)
Gambar 2. Temuan Masalah Baru Peneliti Terkait Pelaksanaan Teknis Aplikasi JAKI

## Sumber: Olahan Peneliti
Permasalahan tersebut divalidasi oleh Nafiza Samditya selaku Product Analyst JSC sebagai berikut:
“ Hambatan  dari  user  banyak,  tapi  itu  depends  on  request  masyarakat  itu  sendiri.  Misalnya  ada suatu  fitur  tetapi  fitur  tersebut  tidak  dapat  digunakan  itu  termasuk  hambatan,  kalau  untuk masyarakat kurang lebih patternsnya sama misalnya dia  tida k bisa login atau registrasi.” (Hasil Wawancara, Mei 2023)
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut didapatkan bahwa aplikasi JAKI mengalami beberapa hambatan dalam mengakses yaitu applikasi yang sering mengalami bugg dan lamanya pengiriman kode verifikasi, merujuk kepada hasil wawancara bersama Nafiza Samditya selaku Product Analyst JSC disebutkan bahwa:
”... Masalah tersebut akan diseleksi secara ke tat dan kalo ada request improvements maka kita akan mengkaji request itu sendiri.”
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  JAKI  memiliki  sejumlah  kendala  dalam pengoperasiannya sehingga dibutuhkan perbaikan dengan segera agar masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui JAKI.
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  antara  lain permasalahan banjir, permukiman kumuh, kemacetan, sampah, pengangguran, air bersih, masalah kesehatan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pemprov DKI Jakarta mencoba untuk berkolaborasi dengan stakeholders lain dari perusahaan teknologi atau startup.
Dewasa ini merupakan era teknologi atau zaman digital maka Pemprov DKI Jakarta  mencoba  untuk  mengembangkan  ekosistem  digital  yang  akan  membantu masyarakat  dalam  mengakses  pelayanan  publik  menjadi  lebih  mudah,  dalam
pandangan lain Pemprov DKI Jakarta dalam membangun BLUD Jakarta Smart City dengan ekosistem digital tersebut membantu untuk membuka peluang kerja baru kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sumber daya manusia merupakan elemen yang  sangat penting dalam suatu pekerjaan  hal  tersebut  disebabkan  sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu elemen  operasional  yang  akan  menjalankan  suatu  pekerjaan,  setiap  melakukan suatu  pekerjaan  dibutuhkan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  ahli  dan kompeten  dalam  bidang  tertentu,  lalu  dalam  penelitian  ini,  Jakarta  Smart  City bekerjasama  dengan  OPD  terkait  dan  beberapa start-up seperti  gojek,  shopee, tokopedia,  lazada,  bukalapak.  Selain  itu,  ketersediaan  sumber  daya  manusia menjadi kunci krusial serta kesuksesan suatu kantor atau institusi pemerintahan.
Menjalankan atau menerapkan suatu konsep e-Government dalam sektor publik dibutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keahlian  khusus  dalam  bidang teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  berarti  adalah  seseorang  memiliki kemampuan  atau  ketersediaan  yang  sesuai  dengan  pekerjaannya,  kemampuan pegawai merupakan salah satu elemen yang sangat krusial untuk mencapai cita cita atau target yang telah ditetapkan di dalam suatu lembaga atau perusahaan.
Dalam  penelitian  ini,  sumber  daya  manusia  yang  dimaksud  adalah  mereka yang melakukan pelayanan publik melalui e-Government yang di dalam penelitian ini  melalui  aplikasi  JAKI  harus  memiliki  kompetensi  serta  keahlian  dibidang teknologi informasi dan komunikasi.
Berikut  merupakan  hasil  wawancara peneliti  dengan Product  Analyst Jakarta Smart City, Nafiza Samditya, sebagai berikut:
”SDM terbagi menjadi dua yaitu PNS dan tenaga ahli, PNS terdiri dari 20 orang dan tenaga ahli ada  162  orang  lalu  dibagi  lagi  menjadi  enam  divisi,  divisi  manajemen  produk  dan  layanan, kemudian pemasaran, terus ada tadi operasional dan layanan, ada pengembangan sistem, dan lain sebagainya.” (Hasil Wawancara, Mei 2023)
Dalam hal ini, Ingrid Chris Natalie, selaku Finance and Administration Jakarta Smart City, menyampaikan hal sebagai berikut:
”Kal au tenaga ahli ada 162 orang tapi nanti ada tambahan mungkin jadi sekitar 180an dan untuk PNSnya total 20 orang. Karena untuk JSC sendiri tenaga ahli sudah diberikan kuota maksimal 200 orang  karena  ada  anggarannya  sendiri.  Untuk  anggaran  sejauh  ini  sudah  cukup  dan  sudah kompeten dalam bidangnya masing masing.” (Hasil Wawancara, Mei 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  kedua  informan  dari pihak  Jakarta  Smart  City  didapatkan  informasi  bahwa  Jakarta  Smart  City  selaku pihak yang menghasilkan Aplikasi JAKI memiliki 180 orang pegawai diantaranya tenaga  ahli  sebanyak  162  orang  dan  untuk  ASN  terdiri  dari  20  orang,  untuk pengadaan pegawai JSC memiliki anggaran yang cukup. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa BLUD Jakarta Smart City selaku lembaga pemerintah yang  menyelenggarakan  JAKI  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  cukup  dan kompeten  berdasarkan  bidangnya,  hal  tersebut  merujuk  kepada  saat  melakukan rekrutmen BLUD Jakarta Smart City memiliki beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh pelamar diantaranya yaitu memiliki pendidikan Strata-1 dan dibeberapa bagian
menerapkan  kriteria  untuk  paham  bahasa  pemograman  seperti  phyton  dan  lain sebagainya.
Pemprov DKI Jakarta berharap dengan kehadirannya BLUD Jakarta Smart City membantu  untuk  menawarkan  solusi  baru  mengenai  permasalahan  pelayanan publik yang ada di Kota Jakarta serta membantu untuk melakukan inovasi dalam pelayanan  publik,  JAKI  beroperasi  sejak  tahun  2019  dan  dalam  konteks  ini  JAKI dapat dikatakan sudah cukup berhasil menjadi fasilitator antara masyarakat dengan pemerintah  yang  dimana  masyarakat  dalam  mengakses  pelayanan  publik  tidak harus  ke  tempat  yang  dituju  seperti  harus  ke  kelurahan  atau  kantor  pemerintah lainnya  tetapi  masyarakat  dapat  langsung  mengakses  pelayanan  publik  sesuai dengan kebutuhannya melalui Aplikasi JAKI. Pemprov DKI Jakarta memiliki kanal pengaduan resmi yang bernama Citizen Relationship Management (CRM) sampai saat ini  Pemprov  DKI  Jakarta  memiliki  13  kanal  pengaduan  resmi  dan  salah  satunya adalah JAKI, dengan JAKI masyarakat dapat mengakses berbagai pelayanan publik dimulai  dari  layanan  informasi  resmi  milik  OPD  DKI  Jakarta  sehingga meminimalisir  berita  bohong  atau hoax, mengakses  pelayanan  kesehatan  seperti memanggil  ambulance  dan  cek  kesehatan  penyakit  tidak  menular  dan  penyakit menluar,  serta  melaporkan  aduan  permasalahan  yang  ada  di  lingkungan  sekitar. Salah satu fungsi JAKI adalah sebagai kanal aduan resmi milik Pemprov DKI Jakarta yang berfungsi sebagai kanal penerima aduan yang akan diteruskan ke OPD terkait di  DKI  Jakarta,  JAKI  tidak  hanya  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  tetapi  dapat digunakan  oleh stakeholders pemerintahan  dimulai  dari  tingkat  kelurahan,  sudin, serta dinas terkait.
Menurut  hasil  analisis  peneliti,  BLUD  Jakarta  Smart  City  merupakan  suatu inovasi  yang  dimiliki  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  serta  memiliki  sumber  daya manusia yang baik dan siap untuk menghadapi berbagai perkembangan teknologi dan mewujudkan smart city collaborations, hal tersebut direalisasikan dengan BLUD Jakarta  Smart  City  berkolaborasi  dengan  berbagai stakeholders ,  baik  dari  kalangan swasta dan masyarakat.
3. Elemen Value
Manfaat atau value yang dirasakan oleh masyarakat melalui kehadiran aplikasi JAKI ini dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat yang telah menggunakan aplikasi JAKI ini, merujuk kepada hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Nafiza Samditya selaku Product Analyst Jakarta Smart City disebutkan bahwa pada tahun 2022 pengguna JAKI sebanyak 4,5 juta user, hal tersebut menunjukan bahwa sebagian  masyarakat  DKI  Jakarta  telah  menggunakan  JAKI  untuk  mengakses pelayanan. Pemprov DKI Jakarta mencanangkan JAKI sebagai satu aplikasi dengan berbagai  kebutuhan  yang  dimana  dengan  JAKI  masyarakat  dapat  mengakses pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhannya,  JAKI  memiliki  fitur  fitur  yang menyediakan  layanan  untuk  masyarakat  salah  satu  fitur  unggulan  yang  dimiliki
JAKI dibanding dengan fitur lainnya adalah fitur JakLapor, merujuk kepada data JakLapor dari tahun 2021 – 2022 menampung laporan pada tabel 1 Tabel 1. Jumlah Laporan dan Pelapor Pada Fitur JakLapor Tahun Jumlah Laporan Aduan Jumlah Pelapor 2021 102.986 Laporan 53.498 Pelapor 2022 111.133 Laporan 27.072 Pelapor Sumber: Analisis Kalideskop Jakarta Smart City 2021 dan 2022
Berdasarkan  tabel  1  data  di  atas  jumlah  pelapor  di  tahun  2021 – 2022 mengalami  penurunan  sebesar  26.426  orang  namun  jumlah  laporan  aduan meningkat sebanyak 8.147 laporan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Jakarta,
Kemudian, pada elemen value ini dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh para pengguna JAKI yang ingin mengakses pelayanan publik, seperti layanan laporan  pengaduan,  layanan  kesehatan,  serta  layanan  informasi  dengan  cepat, tanggap,  efektif,  dan  efisien  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik di DKI Jakarta. Pernyataan tersebut cukup diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat yaitu dengan Echa, Ridho, Aldeta, serta Ibu Eka  menanggapi  bahwa  JAKI  merupakan  suatu  inovasi  baru  yang  tergolong memudahkan  masyarakat  dalam  mengakses  pelayanan  publik  serta  menolong untuk memangkas waktu menjadi efektif dan efisien namun ditemukan sejumlah kendala yang dialami oleh informan masyarakat, permasalahan yang dihadapi oleh informan  Raissa  Ajishadiqa  (Echa)  adalah  adanya  laporan  yang  tidak ditindaklanjuti, selanjutnya rata rata informan mengalami kendala yaitu sering ter log out -nya aplikasi JAKI secara sendirinya namun mereka merasakan bahwa JAKI menjadi salah satu bentuk transformasi  di era kota kolaborasi dan era digitalisasi dan menuju kepada sistem pelayanan publik yang lebih baik.
Manfaat  dari  kehadiran  aplikasi  JAKI  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat, pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ridho  selaku masyarakat pengguna aplikasi JAKI, sebagai berikut:
”Saya merasa saya mendapat hak saya sebagai warga, misalnya untuk mendapat jalanan dengan kualitas  yang  baik  itu  kan  hak  warga.  Smenjak  ada  JAKI  jadi  merasa  lebih  disuarakan  atau terwakilkan sepert i adanya laporan atau aduan dari masyarakat.”   (Hasil Wawancara, Juni 2023)
Hal  demikian  juga  disampaikan  oleh  Ibu  Eka  Mardiyanti,  masyarakat  pengguna aplikasi JAKI yang mengatakan sebagai berikut:
”Manfaatnya sangat banyak, kal au di kelurahan kita bisa tahu SKM, kalau SKM itu per tiga bulan , tapi pasti juga ada turun naik dan akhirnya kita melakukan evaluasi. Kalau di pelayanan publik, bisa efektif dan efisien di pelayanan publik terutama di perizinan.” (Hasil Wawancara, Juni 202 3) Dari  pernyataan  kedua  informan  di  atas,  dapat  dideskripsikan  bahwa kehadiran aplikasi JAKI cukup memberikan mafaat kepada masyarakat pengguna terutama masyarakat DKI Jakarta karena dengan hadirnya aplikasi JAKI ini dapat memudahkan  masyarakat  untuk  mengakses  pelayanan  sesuai  dengan kebutuhannya  dimulai  dari  layanan  kesehatan,  layanan  informasi, layanan  untuk UMKM, serta layanan laporan aduan hanya dengan online system namun ditemukan
beberapa kendala dalam pengoperasiannya seperti aplikasi yang sering ter- log out sendiri  dan  adanya  laporan  yang  tidak  ditinjak  lanjuti,  hal  tersebut  dialami  oleh informan yang bernama Echa, menurut pemaparannya sebagai berikut:
”Kal au untuk saya sendiri tidak terlalu signifikan, pas waktu itu laporan terkait masjid dekat rumah karena sering ngaji sampai jam dua belas malam nah itu tidak di tindak lanjuti bahkan tidak ditindak sama sekali.” (Hasil Wawancara, Juni 2023)
Lalu selanjutnya permasalahan teknik dihadapi oleh informan masyarakat bernama Aldeta Oktaviany, sebagai berikut:
”Pas waktu itu kode OTP dikirimnya agak lama terus pas mau buka aplikasinya agak lama loading, aku nunggu hampir kurang lebih 10 menit terus pernah juga ngebugg gak bisa dibuka aplikasinya jadi loading aja gitu.” (Hasil Wawancara, Juni 2023)
Dari  pernyataan  informan  di  atas,  sebagai  masyarakat  DKI  Jakarta  yang menggunakan aplikasi JAKI, informan merasa JAKI belum berjalan dengan optimal sepenuhnya karena ditemukan aduan yang tidak dilanjuti lalu kendala teknis seperti aplikasi yang bug .
Ketika peneliti mewawancara dengan Nafiza Samditya selaku Product Analyst Jakarta Smart City terkait masalah yang dihadapi memang cukup sering ditemui, lalu solusi yang ditawarkan adalah dengan menseleksi permasalahan tersebut secara ketat agar diselesaikan dengan baik.
Rating  yang  dimiliki  oleh  aplikasi  JAKI  di  appstore  diketahui  bahwa  JAKI mendapat  rating  sebesar  3.1/5,  lalu  banyak  keluhan  yang  disampaikan  oleh pengguna  melalui  kolom review  Appstore  bahwa  JAKI  sering  terjadi system  error dan ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa aplikasi ini belum layak untuk digunakan oleh khalayak publik terutama dalam environment IOS.Berdasarkan hasil penelitian  yang  ditemukan  peneliti  akan  penerapan  aplikasi  JAKI  ini  adalah Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan upaya agar JAKI dapat berjalan dengan baik serta  membantu  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  DKI  Jakarta  dan membantu warga DKI Jakarta untuk mendapat pelayanan dengan cepat, efektif, dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ditemukan sejumlah masalah dalam penerapannya  yaitu  berupa  adanya  laporan  yang  tidak  dilanjuti  dan  sistem error dalam aplikasi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  terdapat  beberapa  kesimpulan pada  Elemen Support, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat bahwa konsep e- Government merupakan salah satu kunci kesuksesan bagi daerah Kota Jakarta dan Indonesia,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  dilihat  dari  RPJMD  2017-2022, keberadaan  e-Government  ini  diharapkan  dapat  membantu  untuk  reformasi birokrasi  agar  pelayanan  publik  menjadi  lebih  baik  dan  menghilangkan  unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dari elemen Sumber Daya Manusia, pihak pihak yang terlibat dalam Jakarta Smart City sudah memiliki kompetensi yang baik, ada beberapa  kriteria yang harus dipenuhi serta melewat seleksi untuk menjadi pegawai
Jakarta  Smart  City.  Terkait  dukungan  anggaran  dari  Pemprov  DKI  Jakarta  sanga mendukung  segala  bentuk  program  atau  kebijakan  yang  diajukan  demi  memberi kemaslahatan  untuk  warga  DKI  Jakarta,  dalam  konteks  ini  anggaran  untuk  Unit Pengelola BLUD Jakarta Smart City sudah terpenuhi, namun pemakaiannya harus dengan bijak agar pemakaiannya maksimal.
Berkenaan  dengan  elemen  infrastruktur  dan  suprastruktur,  JAKI  sudah memiliki payung hukum yang jelas dan mendukung, seperti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan  Berbasis Elektronik (SPBE), Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan e-Government,  Undang  Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, Pergub  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  280  Tahun  2014  tentang  Pembentukan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  JSC  serta  Insgub  No.  223  Tahun  2015  tentang Penggunaan Aplikasi JSC, teruntuk infrastruktur Jakarta Smart City berpacu dengan sotk diskominfotik Pergub No 57 tahun 2022.
Elemen  sosialisasi,  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  Jakarta  Smart  City melalui  online  dan  offline,  jika  melalui  media  online  dilakukan  di  sosial  media seperti di tik tok, YouTube, dan Instagram, jika melalui offline sosialisasi dilakukan melalui  tingkat  kelurahan  dan  kecamatan,  namun  hal  tersebut  tidak  mencakup kepada warga yang belum familiar dengan teknologi salah satu contohnya adalah warga DKI Jakarta yang lansia.   Elemen  Capacity,  Jakarta  Smart  City  dalam penerapan  aplikasi  JAKI  pada  sisi  anggaran  yang  digunakan  berasal  dari  APBD, untuk  anggaran  yang  digunakan  sudah  sesuai  dengan  yang  disediakan  terutama sesuai  dengan  APBD  tahun  2022,  namun  untuk  penggunaan  anggaran  dalam pengembangan  atau  pemeliharaan  JAKI  harus  dilakukan  secara  bijak  sebab meningat  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  pemeliharaan  aplikasi  cukup  fantastis. Dalam  sisi  sumber  daya  manusia,  ketersediaan  dan  kompeten  yang  dimiliki  oleh pegawai Jakarta Smart City sudah mumpuni, terdiri dari 162 orang tenaga ahli dan 20 orang PNS, dilakukan rekrutmen secara ketat untuk memilih calon tenaga ahli Jakarta Smart City. Elemen infrastuktur yang dimiliki oleh Jakarta Smart City sudah mumpuni dan kantor Jakarta Smart City berkonsep open space.
Pandangan  dari  elemen  value,  jika  pembahasan  pada  elemen  support  dan capacity  akan  berkaitan  dengan  sisi  pemerintah  atau  pejabat  negara  maka  pada elemen value akan berkaitan dengan pandangan masyarakat mengenai kehadiran e- Government  khususnya  kehadiran  aplikasi  Jakarta  Kini  (JAKI).  Berdasarkan  hasil penelitian, manfaat dari aplikasi JAKI yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah membuat  waktu  menjadi  efektif  dan  efisien  untuk  kegiatan  pelayanan  publik, kehadiran JAKI juga membantu masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya salah satunya  adalah  dengan  memanfaatkan  fitur  JakLapor.  Namun,  di  sisi  lain  bagi masyarakat  yang  belum  terbiasa  menggunakan  handphone  akan  memilih  untuk datang  langsung  untuk  melaporkan  masalahnya  salah  satunya  adalah  datang  ke kelurahan.  Di  sisi  lain,  penerapan  aplikasi  JAKI  masih  mengalami  beberapa
permasalahan  yaitu  adanya  laporan  yang  tidak  ditindaklanjuti  oleh  OPD  terkait, adanya system error dalam pengoperasian JAKI seperti bugg pada saat membuka aplikasi, kode OTP yang terkirim cukup lama, dan aplikasi yang sering ter-log out dengan sendirinya.

## Referensi
Dwiyanto, A. (2014). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . Gadjah Mada University Press.
Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik . Bumi Aksara.
Hardiyansyah.  (2018). Kualitas  Pelayanan  Publik  -  Konsep,  Dimensi,  Indikator,  dan Implementasinya . Gava Media , 250.
Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik . PT RajaGrafindo Persada.
Hidayah,  D.  D.  (2020).  KUALITAS  PELAYANAN  PUBLIK  (Studi  Pelayanan
Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah
KabupatenTasikmalaya). Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 7 (1), 28 – 34.
Indrajit,  R.  E.  (2002). Membangun  Aplikasi  E-Government.  Membangun  Aplikasi  E- Government.
Indrajit,  R.  E.  (2005). E-Government  In  Action:  Ragam  Kasus  Implementasi  Sukses  di Berbagai Belahan Dunia. CV ANDI OFFSET (Penerbit ANDI). Indrajit, R. E. (2006). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. CV ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
Moleong, L. K. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Naomi,  S.  M.  (2021). Inovasi  Aplikasi  Jakarta  Kini  (Jaki)  Dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan  Dan  Informasi  Publik  Terintegrasi  Pemerintah  Provinsi  Dki  Jakarta . http://repository.ub.ac.id/189751/
Nurdin,  I.  (2019). kualitas  Pelayanan  Publik  (PERILAKU  APARATUR  DAN
KOMUNIKASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK) . https://doi.org/10.31219/osf.io/hk394
Sudirman,  F.  A.,  &  Saidin,  S.  (2022).  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (E- Government)  dan  Pembangunan  Berkelanjutan:  Reviu  Literatur  Sistematis.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 21 (1), 44 – 58. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.269
Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif . CV Alfabeta. Syafiie, I. K. (2005). Pengantar Ilmu Pemerintahan . PT Refika Aditama.