ISSN: 2527-6387

## Jurnal Pembangunan Nagari
Vol. 8, No. 2, Desember, 2023, Hal. 170-185
DOI: 10.30559/jpn.v8i2.418
Copyright © Balitbang Provinsi Sumatera Barat
Balitbang Provinsi Sumatera Barat

## Strategi Optimalisasi Pengelolaan DAS Terpadu di Indonesia melalui Kolaborasi Pembangunan Pusat dan Daerah
Andi Setyo Pambudi 1
1 Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Selatan, Indonesia. Email: andi.pambudi@bappenas.go.id
Artikel Diterima: (24 Oktober 2023)
Artikel Direvisi: (07 Desember 2023) Artikel Disetujui: (20 Desember 2023)

## ABSTRACT
Watersheds, as part of regional development in Indonesia, are interconnected with the concept of ecology, which involves  reciprocal  relationships  between  actors  in  an  ecosystem.  Watershed  management  in  Indonesia  is synonymous with the complexity of authority, regulations, policies, and cross-disciplinary science, and watershed management in Indonesia is not yet optimal. Studies on Indonesia's watershed ecology and management policies are critical to addressing environmental challenges and ensuring sustainable development. This research aims to assess  the  potential  for  developing  and  optimizing  watershed  management  institutionally  and  policy-wise  in Indonesia  to  provide  recommendations  for  necessary  improvements  or  strengthening.  This  research  uses  a qualitative  approach  method  through  literature  study  and  SWOT  (strengths,  weaknesses,  opportunities,  and threats) analysis, which identifies strengths, weaknesses, opportunities, and threats in watershed management in Indonesia. The research results can provide input for stakeholders involved as policymakers and implementers of watershed  control  up  to  the  site  level.  Solutions  to  overcome  problems  and  optimize  integrated  watershed management  in  Indonesia  include  steps  such  as  increasing  inter-agency  coordination,  strengthening  human resource capacity, strengthening community participation, and planning integration. It is also crucial to prioritize transparency, accountability, and public involvement in decision-making processes to achieve more sustainable watershed management that positively impacts society and the environment.
Keywords: Watershed Management, Ecology, Institutional, SWOT.

## ABSTRAK
Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai bagian dari pembangunan wilayah di Indonesia, saling terkait dengan konsep ekologi,  yang  melibatkan  hubungan  timbal  balik  antar  pelaku  dalam  sebuah  ekosistem.  Pengelolaan  DAS  di Indonesia identik dengan kompleksitas kewenangan, regulasi, kebijakan, dan lintas disiplin keilmuan. Pengelolaan DAS di Indonesia masih belum optimal. Penelitian tentang kebijakan yang terkait dengan ekologi dan pengelolaan DAS di Indonesia sangat penting untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai potensi pengembangan dan optimalisasi pengelolaan DAS secara kelembagaan dan kebijakan di Indonesia untuk dapat diberikan rekomendasi perbaikan atau penguatan yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis SWOT ( Strengths,  Weaknesses,  Opportunities,  and  Threats ).  Analisis  tersebut  mengidentifikasi  kekuatan,  kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan DAS di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi  para  pemangku  kepentingan  yang  berkecimpung  sebagai  pengambil  kebijakan  maupun  pelaksanaan pengelolaan DAS sampai tingkat tapak. Solusi untuk mengatasi permasalahan sekaligus optimalisasi pengelolaan DAS terpadu di Indonesia melibatkan langkah-langkah, seperti peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan partisipasi masyarakat, dan integrasi perencanaan. Selain itu, penting untuk  mengedepankan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  publik  dalam  proses  pengambilan  keputusan untuk  mencapai  pengelolaan  DAS,  yang  lebih  berkelanjutan  dan  berdampak  positif  bagi  masyarakat  dan lingkungan.
Kata Kunci: Pengelolaan DAS, Ekologi, Kelembagaan, SWOT .

## Pendahuluan
Ekologi Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan ketika  memeriksa  kesehatan  dan  fungsi  DAS  secara  keseluruhan  (Bellfield et  al .,  2016; Pemerintah RI, 2012). Lingkungan alami di dalam DAS menyediakan habitat bagi berbagai jenis tanaman, hewan, dan mikroorganisme, yang semuanya saling bergantung satu sama lain (Asdak, 2010; Sadeghi et al ., 2023). Interaksi ekologis dalam lingkungan ini berperan penting dalam  menjaga  keseimbangan  ekosistem  dan  kesehatan  DAS  secara  keseluruhan.  Dengan memahami hubungan antara kedua elemen ini, kita dapat mengelola dan melindungi sumber daya alam yang penting ini dengan lebih baik untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang (Li et al ., 2018; Miller & Spoolman, 2015).
Pengetahuan  tentang  dinamika  ekologi  DAS  sangat  penting  untuk  merancang  strategi konservasi  dan  restorasi  yang  efektif  (Barendse et  al .,  2016).  Melindungi  dan  merestorasi habitat serta mendorong praktik-praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan dapat membantu menjaga  kesehatan  DAS.  Sebagaimana  diketahui,  aktivitas  manusia  di  dalam  DAS  seperti deforestasi,  pertanian,  dan  pembangunan  perkotaan,  dapat  mengganggu  proses  ekologi  dan membahayakan kesehatan DAS secara keseluruhan (Pambudi & Kusumanto, 2023).
Pengelolaan  DAS  dan  ekologi  merupakan  aspek  penting  dalam  pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Yi et al ., 2018). Indonesia merupakan rumah bagi banyak DAS, dengan masing-masing memiliki karakteristik ekologi dan hidrologi yang unik (Sulistyaningsih et al ., 2021). Pengelolaan DAS yang efektif memastikan penggunaan sumber daya air yang berkelanjutan, mencegah degradasi lingkungan, serta menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati (Pambudi, 2021a; Supangat et al ., 2021).
Pada sisi lain, keanekaragaman ekologi Indonesia juga sangat luar biasa, mulai dari hutan hujan  yang  rimbun  hingga  ekosistem  laut,  dan  merupakan  rumah  bagi  berbagai  spesies tumbuhan  dan  hewan,  termasuk  beberapa  spesies  endemik  (Lubis,  2011;  Siboro,  2019). Deforestasi  yang  merajalela,  terutama  disebabkan  oleh  ekspansi  pertanian  dan  penebangan hutan, mengancam kelangsungan hidup banyak spesies dan merusak DAS (Nawir et al ., 2008). Upaya untuk mengatasi deforestasi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  Indonesia  telah  melakukan  upaya  mengatasi  tantangan ekologi pada skala DAS melalui program reboisasi, perhutanan sosial dan peraturan yang lebih ketat tentang penggunaan lahan (Kobayashi, 2004; Supangat et al ., 2021). Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan kesehatan DAS dan ekosistem jangka  panjang  di  Indonesia.  Salah  satu  DAS  yang  memiliki  fluktuasi  laju  erosi  yang  terus meningkat dan melebihi laju erosi yang dapat ditoleransi adalah Sub DAS Lesti, yang berada di  hulu  DAS  Brantas.  Sub  DAS  Lesti  adalah  contoh  DAS  rusak  yang  perlu  pendekatan pengelolaan  terpadu.  Berbagai  penelitian  sebelumnya  tentang  erosi  di  Sub-DAS  Lesti menunjukkan tren peningkatan laju erosi yang signifikan. Yupi (2006) telah menghitung laju erosi dalam rata-rata setiap hektar lahan di Sub-DAS Lesti yaitu sebesar 30,57 ton/ha/tahun. Laju  erosi  rata-rata  setiap  hektar  lahan  pada  Sub-DAS  Lesti  pada  2012  sebesar  105,763 ton/ha/tahun  (Setyono  &  Prasetyo,  2012).  Sementara  itu,  kajian  Ma’wa et  al. (2015) mendapatkan hasil laju erosi rata-rata per hektar 131,098 ton/ha/tahun. Laju erosi pada tahun 2021 adalah sebesar 153,868 ton/ha/tahun untuk laju erosi rata-rata yang berarti melampaui 30 ton/ha/tahun sebagai batas minimal toleransi (Pambudi, 2021b; Hardjowigeno, 1995).
Gambar 1 . Peningkatan Laju Erosi dalam Rata-Rata Setiap Hektar Lahan di Sub-DAS Lesti
Sumber: Pambudi, 2021b; Ma’wa et al. (2015); Setyono & Prasetyo, 2012; Yupi, 2006
Contoh pengelolaan DAS yang baik sebagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan adalah DAS Cidanau. DAS Cidanau merupakan DAS penting dalam konteks pembangunan ekonomi di kawasan Kota Cilegon serta sebagian wilayah Serang bagian barat. Potensi sumber daya air DAS Cidanau memiliki debit rata – rata antara 8.000 – 10.000 liter/detik pada 5 (lima) tahun terakhir dan wilayah tangkapan air (catchment area) seluas ± 22.620 Ha. Air dari DAS Cidanau merupakan  satu  –  satunya  sumber  air  baku  yang  paling  memungkinkan  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri di Kota Cilegon serta sebagian wilayah Serang bagian barat.
Untuk menjaga dan mengelola DAS Cidanau dibentuk Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 614/Kep.211-Huk/2006 dan Keputusan  Ketua  FKDC  Nomor  38/FKDC/  VI/2006.Forum  FKDC  sejak  2006  telah mengembangkan Skema Imbal Jasa Lingkungan ( Payments for environmental services /PES). Melalui skema ini, industri pengguna jasa lingkungan air DAS Cidanau yang terletak di hilir memberikan kompensasi berupa pembayaran sejumlah uang kepada beberapa kelompok petani di  hulu  yang  mendapat  kontrak  jasa  lingkungan  untuk  mengelola  kebun  mereka  secara berkelanjutan.
Dari sisi terminologi, pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya (Pemerintah  RI,  2012).  Pengelolaan  DAS  mengatur  optimalisasi  penggunaan  lahan  untuk berbagai  kepentingan  secara  rasional,  serta  praktik  lainnya  yang  ramah  lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015). Konsep DAS bukan sekadar wadah sebuah  siklus  air  (Jam  &  Mosaffaie,  2023).  Kebijakan  pemerintah  yang  menempatkan pengelolaan  DAS  tidak  lebih  dari  rehabilitasi  hutan  dan  lahan  perlu  ditinjau  kembali  dari konteks keilmuan awal DAS itu sendiri, termasuk aspek regulasi dan kelembagaannya. Penelitian tentang kebijakan yang terkait dengan ekologi dan pengelolaan DAS di Indonesia sangat  penting  untuk  mengatasi  tantangan  lingkungan  hidup  dan  memastikan  pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut harus berfokus pada pengembangan penelitian ilmiah, pengumpulan data, dan pengambilan keputusan berbasis bukti untuk menginformasikan strategi konservasi  dan  pengelolaan  yang  efektif.  Dengan  menerapkan  analisis  kebijakan  yang memperhatikan aspek-aspek tertentu, Indonesia dapat memperkuat pemahamannya mengenai
30,57 105,763 131,098 153,868 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2006 2012 2015 Terkini Laj u Er os i Rat a- ra ta (to n/h a/ta hu n) Tahun
dinamika  ekologi  dan  DAS  sehingga  menghasilkan  kebijakan  dan  praktik  yang  lebih  baik, mendorong pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.
Gambar 1 . Visualisasi Konsep DAS dalam Regulasi di Indonesia
Sumber: Pambudi & Kusumanto, 2023
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pengelolaan DAS ditandai dengan  adanya  pembagian  tanggung  jawab  dan  wewenang,  sebagaimana  diuraikan  dalam sistem  pemerintahan  Indonesia  (Supangat et  al .,  2023;  Triana,  2014).  Pengelolaan  DAS melibatkan  berbagai  tingkat  pemerintahan  untuk  memastikan  konservasi  yang  efektif  dan pembangunan yang berkelanjutan (Siagian et al ., 2023).
Kebijakan pengelolaan DAS di Indonesia menarik diulas dari sisi evaluasi regulasi dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional. Evaluasi skala DAS akan melihat kebijakan dan regulasi secara “helicopter view” yang jangkauannya lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas disiplin  keilmuan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  potensi  pengembangan  dan optimalisasi pengelolaan DAS secara kelembagaan dan kebijakan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  rekomendasi  perbaikan  atau  penguatan  yang  diperlukan sehingga dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan yang berkecimpung sebagai pengambil kebijakan maupun pelaksanaan pengelolaan DAS sampai tingkat tapak.

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis SWOT. Studi literatur dilakukan melalui serangkaian penilaian sistematis dan kritis terhadap penelitian ilmiah, artikel, laporan, dan sumber-sumber lain yang relevan yang terkait dengan topik  tertentu.  Metode  tinjauan  literatur  membantu  mendapatkan  pemahaman  yang komprehensif mengenai kondisi saat ini, mengidentifikasi kesenjangan, dan menginformasikan pengembangan lembaga pengelolaan DAS yang kuat, termasuk kerangka kerja kebijakan yang diperlukan. Studi literatur yang dilakukan dengan baik akan memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan  lembaga  pengelolaan  DAS  berbasis  bukti  dan  kerangka  kerja  kebijakan. Sementara  itu,  analisis  SWOT  merupakan  metode  yang  berguna  untuk  menilai  kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kerangka kerja lembaga (Rangkuti, 2011). Metode ini memberikan  pendekatan  terstruktur  untuk  mengidentifikasi  faktor  internal  (kekuatan  dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang dapat mempengaruhi efektivitas
kelembagaan dan kabijakan (Mujito, 2023). Hasil analisis SWOT bermanfaat bagi perencanaan strategis,  alokasi  sumber  daya,  dan  pengambilan  keputusan  untuk  meningkatkan  efektivitas kerangka  kerja  kelembagaan  pengelolaan  DAS.  Proses  analisis  SWOT  didukung  metode kualitatif melalui wawancara, diskusi serta penelusuran data sekunder.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Potret Kebijakan Nasional Pengelolaan DAS di Indonesia
Penggunaan nomenklatur DAS sebagai unit perencanaan pengelolaan sumber daya alam mulai ditetapkan pada 1988 yang menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional. Wilayah DAS menjadi  unit  utama  dalam  pendekatan  pengelolaan  digunakan  juga  dalam  Rencana  Induk Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada tahun 2000. Alasan utamanya adalah bahwa pendekatan DAS lebih holistik sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar faktor-faktor bio-fisik  dan  intensitas  kegiatan  sosial-ekonomi  dan  budaya  dari  daerah  hulu  ke  hilir. Disamping itu, dapat pula digunakan untuk menilai dampak terhadap lingkungan secara lebih cepat  dan  mudah.  Amanat  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  44  Tahun  2004  tentang Perencanaan Kehutanan, khususnya pada Pasal 1 Ayat 1, menjelaskan, perencanaan kehutanan adalah  proses  penetapan  tujuan,  penentuan  kegiatan,  dan  perangkat  yang  diperlukan  dalam pengurusan hutan lestari. Perencanaan kehutanaan tersebut untuk memberikan pedoman dan arah, demi menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sementara, dalam pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut juga tercantum arahan, dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, setiap unit pengelolaan hutan harus didasarkan pada karakteristik DAS yang bersangkutan.
Pada tahun 2012 pemerintah menerbitkan PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. Dengan adanya  peraturan tersebut, kebijakan terkait dengan DAS dan pengelolaannya menjadi  lebih  jelas.  Kendati  demikian,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN) Indonesia 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014 belum fokus pada pengelolaan DAS, meskipun banyak kegiatan yang menuju ke arah tersebut. Pengelolaan DAS baru tercantum secara jelas dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari ketahanan air (Pambudi & Kusumanto, 2023).
Pembahasan  pengelolaan  DAS  dituangkan  dalam  bidang  lingkungan  hidup.  Bidang tersebut  menjadi  tanggung  jawab  beberapa  kementerian  terutama  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral , BMKG  dan  lain-lain.  Pengelolaan  DAS  lintas kemenenterian/lembaga  yang  berkaitan  dengan  ketahanan  air  pada  perkembangannya  tidak hanya dilihat dari aspek air permukaan dan air tanah ( blue water ), namun juga green water . Pergeseran  pandangan  ini  telah  mengubah  pendekatan  tata  kelola-kelembagaan  yang menekankan  sinergi  pengelolaan,  antara  lembaga  yang  mengurus  konservasi  tanah  dan  air (Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung/ BPDAS-HL) dengan lembaga yang mengurus konservasi  air  permukaan  (Balai  Wilayah  Sungai/BWS),  serta  lembaga  yang  mengurusi groundwater (air tanah). Pendekatan sinergi dan koordinasi menjadi poin penting karena belum terbentuknya inovasi tata kelola kelembagaan atas respon isu ketahanan air ini. Ego sektoral masih menjadi kendala utama dalam menerapkan koordinasi yang efektif antara dua lembaga yang mengurus konservasi green water dan lembaga yang mengurus konservasi blue water . Kedua tanggung jawab ini telah dibangun atas peraturannya masing-masing. Selain itu, unit
DAS  seharusnya  tidak  memiliki  batas  wilayah  lintas  administrasi  provinsi/kabupaten/kota bahkan  lintas  negara.  Pola  penanganan  DAS  kemudian  berubah  pasca-diberlakukannya kebijakan  desentralisasi  sehingga  konsep  DAS  menghadapi  permasalahan  koordinasi  yang serius.
Beberapa peraturan baik UU, peraturan pemerintah maupun peraturan kementerian teknis, belum dijalankan secara efektif untuk mendukung pengelolaan air dan upaya konservasi sumber daya  air.  Beberapa  peraturan  yang  masih  belum  efektif  dilaksanakan  meliputi  UU  No.  41 Tahun1999 tentang Kehutanan, UU No 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Permenhut P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai  Terpadu,  Permenhut  P.61/Menhut-II/2013  tentang  Forum  Koordinasi Pengelolaan DAS.
Pada  kenyataannya,  pengelolaan  DAS  di  lapangan  masih  menggunakan  peraturan- peraturan  lama  dalam  aspek  perencanaan,  penyelenggaraan,  dan  monitoring  evaluasi.  Pada umumnya  aspek  penyusunan  perencanaan  (RPDAS)  di  Indonesia  masih  menggunakan peraturan  PP  38  tahun  2007  dan  Permenhut  No  P.39/Menhut-II/2009  tentang  Pedoman Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  Terpadu  (RPDAST).  Ini  dapat dipahami, karena RPDAST di beberapa DAS disusun sebelum terbitnya PP No 37 Tahun 2012 tentang  Pengelolaan  DAS.  Pada  akhirnya  perlu  dilakukan  penyusunan  ulang  atau  revisi RPDAST  sesuai  mandat  PP  No.  37  Tahun  2012.  Dengan  begitu  kewenangan  penyusunan RPDAST  diatur  berdasarkan  batas  wilayah  DAS.  Namun  kondisi  yang  mendukung  untuk mewujudkan  hal  demikian  belum  juga  tersedia.  Hambatan  tentang  kewenangan  yang  lebih rinci,  pengalokasian  anggaran  penyusunan  RPDAST  perlu  dihilangkan  dengan  menerbitkan peraturan turunan menteri teknis (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan).  Di  sisi  lain  juga  perlu  mempersiapkan  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan  penyusunan  rencana,  penyelenggaraan  pengelolaan  DAS,  monitoring  dan evaluasi, sesuai dengan batas administrasi DAS yang diatur dalam PP No. 37 Tahun 2012. Jika pelaksanaan  pengelolaan  DAS  sesuai  dengan  mandat  PP  No  37  Tahun  2012,  maka permasalahan  internalisasi  dan  operasionalisasi  RPDAST  di  tingkat  pemerintah  daerah diharapkan tidak terjadi.

## 2. Analisis SWOT Kebijakan Pengelolaan DAS di Indonesia
Indikator-indikator  kerusakan  DAS  di  Indonesia  meliputi  (1)  peningkatan  laju  erosi  dan sedimentasi akibat perubahan penggunaan lahan di daerah hulu dari hutan menjadi pertanian, perkebunan, dan permukiman; (2) fluktuasi debit air sungai yang mencolok pada musim hujan dan kemarau, serta; (3) penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan serta air tanah. Berbagai bentuk intervensi telah dilakukan untuk penanganan kerusakan DAS, yakni intervensi dalam bentuk instrumen kebijakan, alokasi program anggaran, maupun inovasi kelembagaan. Namun, intervensi  ini  belum  menunjukkan  hasil  maksimal  karena  masalah  erosi,  sedimentasi, kekeringan, dan banjir masih terus terjadi.
2.1. Penilaian Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
SWOT  digunakan  untuk  memetakan  faktor  internal  dan  eksternal  yang  mempengaruhi manajerial.  Pada  faktor  internal,  penelusuran  aspek  kekuatan  ( strength )  dan  kelemahan ( weakness )  pada  lingkup  pengelolaan  DAS  menjadi  penting  untuk  melihat  sejauh  mana kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki  untuk  mendukung  pengelolaan  DAS  di  Indonesia. Faktor eksternal yang meliputi aspek peluang ( opportunity ) dan ancaman ( threat ) dipetakan untuk melihat seberapa besar peluang yang tersedia serta seberapa besar ancaman yang ada akan mempengaruhi pengelolaan DAS tersebut. Hasil penilaian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengelolaan DAS di Indonesia melalui wawancara, diskusi serta penelusuran data sekunder yang tersedia, disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1 . Penilaian Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Pengelolaan DAS di Indonesia
Kekuatan (Strength)
Kelemahan (Weakness)
§ Telah memiliki perangkat pengelola/ kelembagaan baik dari unsur pemerintah pusat (BPDAS-HL, BBWS/BWS) maupun dari unsur pemerintah daerah.
§ Perangkat pengelola/kelembagaan ini telah memiliki sumber daya manusia yang cukup dengan sarana prasarana yang cukup memadai
§ Perangkat pengelola/kelembagaan ini telah dilengkapi dengan dukungan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
§ Forum DAS telah banyak dibentuk
§ Telah memiliki dokumen RPDAS terpadu
§ Lemahnya koordinasi antar instansi pusat (BPDAS- HL, BBWS) dan instansi daerah (Bappeda,
OPD/Organisasi Perangkat Daerah terkait)
§ Ego sektoral masih melekat pada masing-masing instansi yang ditandai dengan adanya persepsi oleh instansi pemerintah daerah yang beranggapan bahwa RPDAS menjadi tanggung jawab BPDAS-HL semata.
§ Dokumen RPDAS terpadu belum diinternalisasi dalam RTRW/ RPJMD
§ Pendanaan Forum DAS sebagian besar masih tergantung anggaran APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
§ Dokumen RTRW belum digunakan untuk penggunaan lahan dan tata ruang
§ Stasiun pengamat air sungai belum tersedia merata dan sebagian tidak dapat difungsikan dengan baik sehingga data evaluasi DAS tidak dapat dianalisis dengan baik untuk menunjang pengelolaan. Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat)
§ Beberapa daerah telah memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan DAS.
§ Memiliki peraturan lainnya meliputi: Perda tentang Pengelolaan Sampah serta Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lain lain.
§ Telah ada beberapa inisiasi jasa lingkungan
§ Anggaran BBWS/BWS cukup besar jika bisa dimanfaatkan optimal bekerjasama dengan BPDAS-HL di lapangan yang anggarannya terbatas. § Degradasi hutan, perubahan penggunaan lahan di dalam DAS terus terjadi.
§ Erosi dan sedimentasi terus terjadi.
§ Kegiatan illegal logging, perambahan hutan, penggarapan lahan hutan untuk pertanian pada kawasan hutan konservasi, lindung dan produksi.
§ Praktek budidaya pertanian yang tidak ramah lingkungan.
§ Pertumbuhan penduduk dan perkembangan permukiman yang semakin tinggi.

## 2.2 . Pendekatan Strategi
Hasil  pemetaan  SWOT  dijadikan  rujukan  untuk  merancang  pendekatan  penanganan  atau strategi. Seperti yang disampaikan sebelumnya, penanganan atau strategi dilakukan dengan 4 tindakan sesuai dengan interaksi antara faktor internal dengan faktor eksternal ( SO, ST, WO dan WT ).  Penanganan  atau  strategi  perbaikan  pengelolaan  DAS  di  Indonesia  secara  ringkas disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2 . Pemetaan Interaksi Antar Faktor untuk Strategi Perbaikan Pengelolaan DAS di Indonesia.
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Peluang Ancaman Kekuatan Penanganan/ Strategi (SO) 1. BPDAS-HL memanfaatkan peraturan daerah untuk mendorong internalisasi RPDAS ke dalam RTRW/RPJPD. 2. Forum DAS dilibatkan dan dikuatkan untuk memediasi proses internalisasi RPDAS ke dalam RTRW/RPJPD. 3. Proses internalisasi dimonitor dan dievaluasi oleh BPDAS/Forum DAS/Bappeda dan melaporkannya kepada Gubernur. 4. Sinergi kebijakan dengan mengoptimalkan anggaran
BBWS/BWS yang cukup besar dengan BPDAS-HL dilapangan yang anggarannya terbatas tetapi memiliki lokus DAS dalam tugasnya.

## Penanganan/ Strategi (ST)
1. BPDAS-HL mendorong kegiatan RHL yang efektif dengan tingkat keberhasilan tanam yang tinggi di dalam dan luar kawasan hutan untuk mengurangi erosi tanah.
2. BPDAS-HL dan BBWS/BWS meningkatkan volume kegiatan pembangunan Check Dam / Dam pengendali untuk menampung erosi tanah.
3. Meningkatkan efektivitas penanganan kasus kerusakan/ penggunaan lahan hutan secara illegal bersama pihak pengelola hutan. 4. Bersama pemerintah daerah (Dinas Pertanian) mengembangkan program pertanian ramah lingkungan. 5. Bersama Kementerian PU dan Perumahan Rakyat serta pemerintah daerah mengembangkan program rumah resapan air untuk menanggulangi dampak buruk perkembangan permukiman. Kelemahan Penanganan/ Strategi (WO) 1. Meningkatkan efektivitas koordinasi melalui pelibatan secara aktif Bappeda dalam kegiatan yang terkait dengan pengelolaan DAS 2. Memanfaatkan peraturan daerah tentang Pengelolaan DAS Terpadu sebagai landasan kebijakan untuk internalisasi RPDAS ke dalam RTRW/RPJPD 3. BPDAS-HL meningkatkan efektivitas koordinasi dengan Bappeda untuk memantapkan RTRW dan penggunaan pola ruang yang selaras dengan RPDAST

## Penanganan/ Strategi (WT)
1. Meningkatkan efektivitas koordinasi untuk pemantapan RTRW dan pola ruang sekaligus membantu memonitor penggunaan pola ruang yang tidak sesuai RTRW untuk mengurangi ancaman perkembangan permukiman di daerah lindung.
2. Meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga khususnya pemerintah daerah untuk menunjang kegiatan RHL menggunakan anggaran DAK maupun APBD.
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi dalam rangka internalisasi RPDAST kedalam RPJMD untuk mendorong pembagian tugas antar lembaga dalam mengurangi ancaman erosi dan sedimentasi di waduk.

## 3. Tinjauan Permasalahan Kebijakan dan Kelembagaan DAS
Penerapan  kolaborasi  pengelolaan  DAS  lintas  sektor  di  Indonesia  menghadapi  beberapa kendala  utama.  Salah  satunya  terkait  faktor  pemahaman  dan  kesadaran.  Kesadaran  tentang dampak pentingnya DAS terhadap keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan harus belum mampu memciptakan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Pada sisi  lain,  ada  juga  kendala  dalam  hal  perbedaan  kepentingan.  Misalnya,  sektor  pertanian mungkin  berfokus  pada  pemenuhan  kebutuhan  air  untuk  irigasi,  sementara  sektor  industri
mungkin lebih tertarik pada akses ke air yang cukup untuk operasional mereka. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Koordinasi yang efektif antar instansi ini seringkali menjadi masalah, terutama ketika ada tumpang tindih dalam tanggung jawab atau ketidakjelasan pembagian peran.
Pengelolaan DAS juga harus diakui menjadi lebih kompleks ketika dihadapkan pada situasi perbedaan skala dan lokasi. Lingkup DAS mencakup wilayah yang luas dan kompleks dengan beragam  kondisi  lokal.  Pengelolaan  DAS  terpadu  melibatkan  berbagai  sektor,  seperti lingkungan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan perencanaan wilayah. Pada praktiknya sering terjadi terjadi fragmentasi atau pemisahan institusi/instansi di tingkat pemerintah daerah yang menangani  aspek-aspek  ini.  Kurangnya  koordinasi  dan  kolaborasi  antar  institusi  dapat menghambat  upaya  pengelolaan  DAS  yang  terpadu.  Penerapan  kolaborasi  yang  efektif mungkin lebih sulit ketika berhadapan dengan perbedaan skala dan lokasi ini.
4. Strategi Optimalisasi: Kolaborasi Organisasi dan Regulasi
Dalam  pemerintahan  pusat,  terdapat  beberapa  kementerian/lembaga  yang  memiliki kewenangan terkait pengelolaan DAS, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tumpang tindih kewenangan ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pengelolaan DAS . Ketidaksesuaian prioritas dan pendekatan antara berbagai  instansi  dapat  menyulitkan  pencapaian  tujuan  pengelolaan  DAS  yang  terpadu. Beberapa  kementerian/lembaga  (yang  berimplikasi  sampai  level  OPD  teknis  di  daerah) mungkin lebih cenderung menggunakan pendekatan sektoral dalam pengelolaan DAS, daripada memandangnya secara holistik. Pendekatan sektoral ini bisa menyebabkan ketimpangan dalam penggunaan sumber daya air dan potensi tumpang tindih program.
Tabel 3 . Kebijakan Pengelolaan DAS Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pengelolaan DAS Pemerintah Pusat Pengelolaan DAS Pemerintah Provinsi Pengelolaan DAS Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah DAS Lintas Negara, DAS Lintas Provinsi DAS Lintas Kabupaten/Kota DAS Dalam Kabupaten/Kota Tugas dan Kewenangan
• Menetapkan regulasi Pengelolaan DAS
• Menyusun dan menetapkan regulasi RPDAST Lintas Negara dan RPDAST Lintas Provinsi
• Membentuk forum DAS Nasional
• Memastikan kebijakan pembangunan nasional terkait DAS terintegrasi dengan upaya keberlanjutan lingkungan • Menyusun mekanisme koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan DAS Lintas Negara dan Lintas
Provinsi
• Menyusun dan menetapkan regulasi
RPDAST Lintas
Kabupaten/Kota
• Membentuk forum DAS Provinsi
• Mendorong kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota yang berada pada DAS yang sama dalam pengelolaan DAS
• Menyusun mekanisme koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan DAS Lintas
Kabupaten/Kota
• Menyusun dan menetapkan regulasi RPDAST Kabupaten atau RPDAST Kota
• Membentuk forum DAS Kabupaten/Forum DAS Kota/Forum DAS sesuai nama DAS di wilayahnya
• Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait DAS
• Memberdayakan masyarakat setempat untuk ikut serta dalam kegiatan pemantauan dan pengelolaan DAS .
Model  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  DAS  merupakan  bentuk  model  pengorganisasian kebijakan yang dituangkan dalam rencana aksi yang telah disusun para pihak. Rencana aksi pelaksanaan  kebijakan  menjadi  perhatian  penting  dalam  kajian  ini.  Sebab,  hasil  penelitian
menemukan terjadinya ketidakefektifan proses pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya air  berbasis  DAS  yang  telah  dituangkan  dalam  rencana  aksi  (RPDAST/Pola  PSDA-WS). Kinerja  pelaksanaan  rencana  aksi  secara  umum  belum  maksimal  dan  kurang  berperannya pemerintah  daerah.  Selama  ini,  produk  rencana  aksi  (RPDAS/Pola  PSDA-WS)  masih dipersepsikan milik dan tanggung jawab pemerintah pusat. Pengelolaan DAS di lapangan masih menggunakan peraturan-peraturan lama dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan maupun monitoring/ evaluasi.
Pada  pelaksanaan  di  Indonesia,  aspek  penyusunan  perencanaan  (RPDAS)  masih menggunakan  peraturan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  38  Tahun  2007  dan  Permenhut  No P.39/Menhut-II/2009  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Daerah  Aliran Sungai Terpadu dan belum menyesuaikan dengan PP No. 37 Tahun 2012. Ini dapat dipahami, karena RPDAST di beberapa DAS disusun sebelum terbitnya PP No. 37 Tahun 2012 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan  DAS  lintas  negara  dan  lintas  provinsi,  penyelenggaraan  pengelolaannya dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat,  sedangkan  DAS  lintas  kabupaten/kota  dan  DAS  dalam kabupaten/kota, pelaksanaan pengelolaannya oleh pemerintah provinsi. Atas dasar UU No 23 tahun 2014, pelaksanaan penyusunan rencana aksi oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan PP 37 tahun 2012 hanya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi terutama DAS lintas kabupaten/ kota dan DAS dalam lingkup kabupaten/kota. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyempurnaan RPDAST  sesuai  mandat  PP  No.37  Tahun  2012  dan  UU  No.  23  Tahun  2014  yang mengamanatkan bahwa kewenangan penyusunan RPDAST diatur berdasarkan batas wilayah administrasi DAS.
Beberapa hambatan yang perlu diselesaikan terutama terkait kewenangan yang lebih rinci dan  pengalokasian  anggaran  penyusunan  RPDAST.  Hambatan  tersebut  dapat  dihilangkan dengan  menerbitkan  peraturan  turunan  menteri  teknis  (Kementerian  Dalam  Negeri  serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan mempersiapkan pemerintah daerah untuk melaksanakan  penyusunan  rencana,  penyelenggaraan  pengelolaan  DAS,  monitoring  dan evaluasi sesuai dengan batas administrasi DAS yang diatur dalam PP No 37 Tahun 2012 dan UU No. 23 Tahun 2014. Dengan pelaksanaan pengelolaan DAS sesuai dengan mandat PP No 37 Tahun 2012, maka internalisasi dan operasionalisasi RPDAST di tingkat pemerintah daerah akan dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan konsep dalam dan UU No 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Peran  Kementerian  Dalam  Negeri  akan  menjadi  kunci dalam efektivitas pelaksanaan pengelolaan DAS di tingkat pemerintah daerah.
Model pengorganisasian rencana aksi disesuaikan dengan amanat PP No 37 Tahun 2012 dan merupakan kebutuhan fungsi dari pengelolaan DAS lintas sektor dan lintas wilayah. Saat ini,  proses  pelaksanaan  kebijakan  berbasis  DAS  dengan  pendekatan  vegetatif  hanya terkonsentrasi  pada  pemerintah  pusat  (BPDAS-HL)  sebagai  pelaku  tunggal  penyusunan  dan pelaksana rencana aksi. Meskipun beberapa dokumen RPDAST disahkan atau mendapatkan legal  standing dari  pemerintah  daerah,  namun  proses  penyusunan,  alokasi  anggaran penyusunan rencana aksi masih menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat (BPDAS-HL). Jika amanat dari PP No 37 Tahun 2012 dilaksanakan secara penuh maka diperlukan penataan kembali  organisasi  dan  fungsi  dengan  memberikan  dukungan  penguatan  kepada  pemerintah daerah untuk berwenang menyusun rencana aksi (RPDAST) sebagaimana diamanatkan PP No 37 tahun 2012 dan UU No 23 Tahun 2014. Dua model di bawah ini (Gambar 2 dan Gambar 3)
menunjukkan  proses  pelaksanaan  kebijakan  berbasis  DAS  yang  dituangkan  melalui  proses penyusunan  rencana  aksi  disesuaikan  dengan  fungsi  kelembagaan  pemerintah  pusat  dan pemerintah.
Gambar 2 . Model Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan DAS yang selaras dengan PP No 37 tahun 2012 dan UU No 23 Tahun 2014 pada DAS Lintas Provinsi dan Lintas Negara
Sumber : Hasil Analisis, 2023
Gambar 3. Model Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan DAS yang selaras dengan PP No. 37 tahun 2012 dan UU No. 23 Tahun 2014 pada DAS didalam Provinsi di Indonesia

## Sumber : Hasil Analisis, 2023
Optimalisasi Pengelolaan DAS terpadu di Indonesia dapat dicapai melalui kolaborasi antara pembangunan  pusat  dan  daerah.  Oleh  karena  itu,  kerangka  hukum  dan  kebijakan  yang mendukung kolaborasi pengelolaan DAS terpadu adalah faktor pendorong penting. Kebijakan yang memfasilitasi koordinasi antar instansi dan pengaturan pembagian tanggung jawab dapat memperkuat implementasi kolaborasi. Para pihak terkait DAS di pusat dan daerah harus bekerja sama  dalam  menyusun  rencana  pengelolaan  DAS  terpadu.  Rencana  ini  harus  mencakup pemahaman menyeluruh tentang karakteristik DAS, tantangan, dan potensi yang ada. Rencana ini harus berdasarkan pada data ilmiah dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal, petani, nelayan, dan perusahaan (Upadani, 2017). Penguatan akan semakin potensial efisien ketika juga didukung oleh pemerintah pusat dan daerah yang berkomitmen
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapppenas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan BPDAS-HL BBWS/BWS Groundwater Unit ( Pusat/daerah) Bappeda Provinsi Rencana Aksi (RPDAST) RTRW RPJPD RPJMD OPD RKPD Renja OPD Rencana Tindak RPJM Nasional RKP (Pusat) Pelaksana Monev: 1. BPDAS-HL 2. BBWS/BWS 3. Groundwater Unit (Pusat/Daerah) 4. Bappeda Provinsi Keterangan: Stakeholder (Forum DAS/Think Thank) RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Renja OPD : Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah RPJPD Daerah : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMD Daerah : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPDAST : Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapppenas Bappeda Provinsi Rencana Aksi (RPDAST) RTRW RPJPD RPJMD OPD RKPD Renja OPD Rencana Tindak RPJM Nasional RKP (Pusat) Pelaksana Monev: 1. BPDAS-HL 2. BBWS/BWS 3. Groundwater Unit (Pusat/Daerah) 4. Bappeda Provinsi 5. Forum DAS Keterangan: Stakeholder (Forum DAS/Think Thank) Kementerian Dalam Negeri BPDAS-HL BBWS/BWS Groundwater Unit RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Renja OPD : Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah RPJPD Daerah : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMD Daerah : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPDAST : Rencana Pengelolaan DAS Terpadu RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RKP : Rencana Kerja Pemerintah
penuh  bekerja  sama  dalam  penegakan  hukum  dan  pengawasan  terhadap  pelanggaran  yang terjadi  di  DAS.  Hal  ini  mencakup  pencegahan illegal  logging ,  pertambangan  ilegal,  dan kegiatan lain yang merusak lingkungan DAS. Pengawasan yang ketat harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.
Masyarakat harus diberdayakan untuk berkontribusi aktif pada proses pengelolaan DAS. Pemerintah pusat dan daerah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat, LSM, dan sektor swasta  dalam  pengelolaan  DAS.  Model  partisipatif  memungkinkan  berbagai  pihak  untuk berkontribusi  dengan  pengetahuan  dan  keahlian  mereka,  sehingga  dapat  dicapai  solusi  yang lebih  holistik  dan  berkelanjutan. Kolaborasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam pengelolaan  DAS  sangat  penting  untuk  mencapai  keberlanjutan  lingkungan,  pengelolaan sumber daya air yang efektif, dan penanganan berbagai masalah yang terkait dengan DAS.
Hal  strategis  berikutnya  yang  harus  diperhatikan  untuk  mewujudkan  optimalisasi  hasil pengelolaan DAS di Indonesia adalah kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mencari sumber  pendanaan  untuk  pengelolaan  DAS  terpadu.  Dana  ini  dapat  digunakan  untuk melaksanakan program-program rehabilitasi, konservasi, dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesadaran  masyarakat,  pemerintah,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  tentang  pentingnya DAS sebagai sumber daya alam yang strategis adalah faktor kunci. Beberapa pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan anggaran. Pengelolaan DAS yang efektif memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus, serta dukungan finansial yang memadai untuk melaksanakan program-program pengelolaan dan konservasi.
Semakin  banyak  pihak  yang  menyadari  betapa  pentingnya  DAS  untuk  keberlanjutan lingkungan  dan  pemenuhan  kebutuhan  sumber  daya  air,  semakin  besar  pula  kemungkinan terbentuknya  dukungan  dan  komitmen  untuk  kolaborasi  dalam  pengelolaan  DAS.  Dalam kolaborasi  yang  efektif,  adanya  data  dan  informasi  yang  akurat  tentang  karakteristik  DAS, potensi sumber daya air, serta tantangan dan risiko akan sangat membantu. Ketersediaan data yang andal memungkinkan pembuatan keputusan yang berdasarkan bukti, serta mempermudah koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan.
Kesepahaman dan kesepakatan bersama mengenai tujuan kolaborasi adalah faktor penting. Semua pihak yang terlibat harus memiliki visi yang sama tentang pentingnya pengelolaan DAS yang berkelanjutan dan manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan. Kolaborasi yang efektif melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga  swadaya  masyarakat,  masyarakat  lokal,  akademisi,  dan  sektor  swasta.  Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak perspektif yang diakomodasi, dan semakin besar potensi untuk menemukan solusi yang holistik.
Pengelolaan  DAS  di  Indonesia  belum  didukung  ketersediaan  sumber  daya  dengan kapasitas  yang  memadai,  baik  dalam  hal  manusia  maupun  finansial.  Selain  itu,  pengelolaan DAS terpadu membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan komitmen tinggi dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
Solusi untuk mengatasi permasalahan sekaligus optimalisasi pengelolaan DAS terpadu di Indonesia memerlukan langkah-langkah penting dalam rangka menyusun Strategi Optimalisasi
Pengelolaan DAS Terpadu di Indonesia melalui Kolaborasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Beberapa arahan rekomendasi penting terkait ini antara lain:
1. Mendorong perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan penguatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan partisipasi masyarakat, dan integrasi perencanaan pengelolaan DAS.
2. Mendorong  upaya  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  publik  dalam  proses pengambilan  keputusan  serta  strategi  optimalisasi  lintas  sumber  pendanaan  untuk mencapai  pengelolaan  DAS  yang  lebih  berkelanjutan  dan  berdampak  positif  bagi masyarakat dan lingkungan.
3. Menyarankan  4  kementerian/lembaga  di  pusat  untuk  dimasukkan  dalam  rekomendasi skema  model  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  DAS,  yaitu  Kementerian  Perencanaan Pembangunan  Nasional/Bappenas,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK),  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR),  dan Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri).  Terkait  pengembangan  instrumen  kebijakan pada  urusan  pengelolaan  DAS,  hasil  penelitian  ini  memberikan  rekomendasi pengembangan 4 peraturan (dua diantaranya berbentuk surat edaran), yaitu:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai  pada  Pemerintah  Provinsi.  Peraturan  ini  bertujuan  untuk melengkapi Permenhut P.39/2009 yang tidak sesuai dengan PP No 37 tahun 2012 serta untuk memberikan panduan kepada Bappeda/OPD pemerintah daerah provinsi dalam menyusun rencana pengelolaan DAS.
b. Peraturan  Pemerintah  tentang  Pembentukan  Tim  Monitoring  dan  Evaluasi  Rencana Pengelolaan  DAS.  Peraturan  ini  bertujuan  untuk  mengikat  tim  kelembagaan  lintas sektor dan lintas wilayah dalam melakukan tugas Monev.
c. Surat  Edaran  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  tentang  Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RPDAST lintas Provinsi secara Swakelola. Surat ini bertujuan untuk  mengikat  pelaksanaan  penyusunan  dokumen  RPDAST  dilakukan  secara swakelola karena terkait tugas pokok dan fungsi organisasi BPDAS-HL. Surat edaran ini memastikan proses penyusunan dokumen RPDAST dilakukan secara partisipatif bersama pemerintah daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah pusat yang terkait air.
d. Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pelaksanaan  Penyusunan  Dokumen RPDAST  dalam  Provinsi  dan  lintas  kabupaten/kota  secara  swakelola.  Surat  ini bertujuan  untuk  mengikat  pelaksanaan  penyusunan  dokumen  RPDAST  dilakukan secara  swakelola  karena  terkait  tugas  pokok  dan  fungsi  organisasi  Bappeda.  Surat edaran ini juga untuk memastikan proses penyusunan dokumen RPDAST dilakukan secara  partisipatif  bersama  pemerintah  daerah  dan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Pemerintah pusat yang terkait sumberdaya air.

## Ucapan Terima Kasih dan Penyandang Dana
Secara  khusus  penulis  berterima  kasih  Kementerian  PPN/Bappenas,  khususnya  Direktorat Kehutanan  dan  Konservasi  Sumber  Daya  Air,  serta  rekan-rekan  kerja  di  Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Sdri. Desak Made Annisa Cahya Putri, S.E, dan Sdri. Felicia Angeline Sudibjo.

## Konflik Kepentingan
Penulis menyatakan tidak memiliki kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

## Referensi
Asdak, C. (2010). Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Kelima). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Barendse, J., Roux, D., Currie, B., Wilson, N., & Fabricius, C. (2016, May 1). A Broader View of Stewardship to Achieve Conservation and Sustainability Goals in South Africa. South African  Journal  of  Science ,  Vol.  112.  Academy  of  Science  of  South  Africa. https://doi.org/10.17159/sajs.2016/20150359
Bellfield, H., Leggett, M., Trivedi, M., Pereira, J., & Gangga, A. (2016). How Can Indonesia Achieve Water, Energy and Food Security? Jakarta. Retrieved from www.cdkn .
Hardjowigeno S. (1995). Ilmu Tanah. Jakarta: Akademika Pressindo.
Jam,  A.  S.,  &  Mosaffaie,  J.  (2023).  Introducing  the  Concept  of  a  Ladder  of  Watershed Management:  A  Stimulus  to  Promote  Watershed  Management  Approaches.
Environmental Science & Policy, 147, 315–325.
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.07.001
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor : P. 10 /PDASHL-Set/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2015- 2019 . , (2015). Indonesia.
Kobayashi,  S.  (2004).  Landscape  Rehabilitation  of  Degraded  Tropical  Forest  Ecosystems.
Forest Ecology and Management, 201(1), 13–22.
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2004.06.009
Li, R., Zheng, H., Lv, S., Liao, W., & Lu, F. (2018). Development and Evaluation of a New Index  to  Assess  Hydrologic  Regulating  Service  at  Sub-Watershed  Scale.  Ecological Indicators, 86, 9–17. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.12.023
Lubis,  D.  P.  (2011).  Pengaruh  Perubahan  Iklim  Terhadap  Keanekaragaman  Hayati  Di
Indonesia. Jurnal Geografi, 3(2), 107–117. https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jg.v3i2.7365
Ma’wa, J., Andawayanti, U., & Juwono, P.T. (2015). Studi Pendugaan Sisa Usia Guna Waduk Sengguruh dengan Pendekatan Erosi dan Sedimentasi. Jurnal Teknik Pengairan: Journal of Water Resources Engineering
Miller, G. T., & Spoolman, S. E. (2015). Living in the Environment: Concepts, Connections and Solutions (17th ed.). Belmont: Brooks/Cole Cengage Learning.
Mujito.  (2023).  Manajemen  Strategik  dengan  Pendekatan  Analisis  SWOT  (1st  ed.;  W. Kurniawadi, Ed.). Banyumas: Wawasan Ilmu.
Nawir,  A.  A.,  Murniati,  &  Rumboko,  L.  (2008).  Rehabilitasi  Hutan  di  Indonesia:  Akan Kemanakah Arahnya Setelah Lebih Dari Tiga Dasawarsa? Bogor.
Pambudi, A. S. (2021a). Sustainable Lake/Situ Management Case Study: Situ In Bogor City.
Indonesian Journal of Applied Research (IJAR) , 2 (2), 79–91.
https://doi.org/10.30997/ijar.v2i2.108
Pambudi, A. S., Moersidik, S.S. & Karuniasa, M. (2021b). Analysis of Recent Erosion Hazard Levels  and  Conservation  Policy  Recommendations  for  Lesti  Subwatershed,  Upper
Brantas  Watershed. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of Development Planning, 5(1), 71-93 . https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.167
Pambudi, A. S., & Kusumanto, T. (2023). Water Resources Governance in Indonesia Towards Environmental  Sustainability  Along  with  Social  and  Economic  Development.  In Environmental  Governance  in  Indonesia  (Vol.  61,  pp.  289–311).  Springer,  Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15904-6_16
Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. (2012). Indonesia.
Rangkuti,  F.  (2011).  SWOT  Balanced  Scorecard:  Teknik  Menyusun  Strategi  Korporat  yang Efektif plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sadeghi, S. H., Zabihi Silabi, M., Sarvi Sadrabad, H., Riahi, M., & Modarresi Tabatabaei, S. (2023).  Watershed  Health  and  Ecological  Security  Modeling  Using  Anthropogenic, Hydrologic,  and  Climatic  Factors.  Natural  Resource  Modeling,  36(3). https://doi.org/10.1111/nrm.12371
Setyono,  E.,  &  Prasetyo,  B.  (2012).  Analisis  Tingkat  Bahaya  Erosi  Pada  Sub-DAS  Lesti Kabupaten Malang Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Media Teknik Sipil, 10 (2), 114 – 127. https://doi.org/10.22219/jmts.v10i2.1786
Siagian, K., Sidabutar, I. F., & Koestoer, R. H. (2023). Optimization of Integrated Watershed Recovery:  Comparison  of  Management  Systems  in  Japan  and  Indonesia.  Journal  of Placemaking and Streetscape Design, 1(1). https://doi.org/10.61511/jpstd.v1i1.2023.184
Siboro, T. D. (2019). Manfaat Keanekaragaman Hayati Terhadap Lingkungan. Jurnal Ilmiah Simantek, 3(1), 1–4.
Sulistyaningsih,  T.,  Nurmandi,  A.,  Salahudin,  S.,  Roziqin,  A.,  Kamil,  M.,  Sihidi,  I.  T.,  … Loilatu, M. J. (2021).  Public Policy Analysis  on  Watershed  Governance  in  Indonesia. Sustainability, 13(12), 6615. https://doi.org/10.3390/su13126615
Supangat,  A.  B.,  Agus,  C.,  Wahyuningrum,  N.,  Dewi,  R.,  &  Indrawati,  P.  (2021).  Soil  and Water Conservation Planning Toward Sustainable Management of Upstream Watershed in Indonesia. In W. Leal Filho, U. M. Azeiteiro, & A. F. F. Setti (Eds.), Sustainability in Natural Resources Management and Land Planning (pp. 77–91). Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-76624-5
Supangat, A. B., Basuki, T. M., Indrajaya, Y., Setiawan, O., Wahyuningrum, N., Purwanto, … Anggraeni, I. (2023). Sustainable Management for Healthy and Productive Watersheds in Indonesia. Land, 12(11), 1963. https://doi.org/10.3390/land12111963
Triana, N. (2014). Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai  di  Era  Otonomi  Daerah.  Pandecta:  Research  Law  Journal,  9(2),  158. https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3435
Yi, H., Güneralp, B., Kreuter, U. P., Güneralp, İ., & Filippi, A. M. (2018). Spatial and Temporal Changes in Biodiversity and Ecosystem Services in the San Antonio River Basin, Texas, From  1984  to  2010. Science  of  The  Total  Environment , 619–620 ,  1259–1271. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.10.302
Yupi,  H.M.  (2006). Studi  Model  WEPP  (Water  Erosion  Prediction  Project)  dalam  Upaya Pengaturan Fungsi Kawasan Pada Sub-DAS Lesti Berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG). Tesis. Malang: Universitas Brawijaya