## Konglomerasi Media Antara Konvergensi Media dan Kebebasan Berpendapat
Muhammad Hilmy Aziz
Mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang Email: hilmyaziz23@yahoo.co.id
Abstract Amid the rampant practice of the media conglomerate, tucked into some of the issues that seem trivial. But very influential on condition that society can not escape the tendency to consume media. Especially in terms of freedom of the press and speech which seemed still fettered though has long been in the era of reform and openness of information. The results found in this study has not been able to realize that media public space freely because the percentage interests of the media owners are still likely to be high compared to the citizens; Media only be used as a commodity that businesses can reap the benefits by a large amount; Media owners as well as the media have hired top industrial conglomerate itself also in the world of politics. Media owners simply commanding voice to be broadcast and the corresponding interests. All forms of existing content directed to be able to mobilize public opinion to have the same perception as the will of the owner of the media. So that the content that is highly disproportionate in the present data, facts that really happened.
Keywords: Media conglomerate, Convergence Media, Freedom of the Press, Freedom of Opinion
Abstrak Ditengah  maraknya  praktik  konglomerasi  media,  terselip  beberapa  permasalahan  yang nampaknya sepele. Akan tetapi sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat yang kecenderungan tidak bisa lepas dalam mengonsumsi media. Terlebih dalam hal kebebasan pers dan berpendapat yang seakan masih terbelenggu walaupun telah lama berada pada era reformasi dan keterbukaan informasi. Hasil yang ditemukan dalam studi ini yaitu Media belum bisa mewujudkan ruang publik yang leluasa karena prosentase kepentingan pemilik media masih cenderung tinggi dibandingkan dengan warga; Media  hanya  dijadikan  sebagai  komoditas  bisnis  yang  bisa  meraup  keuntungan  dengan  jumlah besar; Pemilik media yang juga sebagai konglomerat industri media telah mendapuk dirinya juga dalam dunia perpolitikan. Pemilik media hanya mengomando suara untuk disiarkan dan yang sesuai dengan kepentingannya. Segala bentuk konten yang ada diarahkan untuk bisa memobilisasi pendapat masyarakat untuk memiliki persepsi yang sama seperti kehendak pemilik media. Sehingga konten yang ada sangat tidak proporsional dalam menyajikan data, fakta yang sesungguhnya terjadi.
Kata Kunci: Konglomerasi Media, Konvergensi Media, Kebebasan Pers, Kebebasan Berpendapat
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 3, September - Desember 2018, halaman
Pendahuluan Perkembangan  berdirinya  berbagai macam industri media yang berada di Indonesia tidak  bisa  dipisahkan  dari  sejarah  panjang reformasi.  Pada  masa  sebelumnya  yaitu  era Orde  Baru  yang  dibawah  kepemimpinan Presiden  Soeharto,  industri  media  dianggap sebagai  wadah  yang  dapat  memaparkan keburukan  pemerintah  sehingga  tidak  jarang perusahaan  pers  yang  memberitakan  tentang pemerintah menemui “ajalnya” hingga berujung pada  pencabutan  Surat  Izin  Usaha  Penebitan Pers  (SIUPP)  atau  yang  lebih  dikenal  dengan pembredelan.  Siapapun  dan  dalam  bentuk apapun  media  pers  yang  mengkritisi  aturan pemerintah yang ada di rezim Orde Baru, tidak akan memiliki umur yang panjang. Perusahaan persuratkabaran  (pers)  Majalah  Tempo  yang dibredel  pada  tahun  1982  merupakan  contoh satu  diantara  pers  yang  dibredel.  Pada  saat  itu Majalah  Tempo  mengkritik  tajam  pemerintah dengan  mengkaitkan  partai  politik  Golongan Karya  (Golkar)  sebagai  kendaraan  politiknya. Tidak  luput  dari  pembredelan,  pers  terbitan Jakarta  seperti  harian  Indonesia  Raya,  harian Sinar  Harapan,  tabloid  Detik;  pers  terbitan Surabaya  seperti  harian  Nusantara  dan  harian Seluruh Berita; dan pers terbitan Bandung yaitu harian  Mahasiswa  Indonsia  mengalami  nasib yang sama dengan Majalah Tempo. Rezim  Soeharto  bisa  dikatakan  masa yang sulit bagi para pelaku pers lebih utamanya bagi  para  wartawan  yang  ingin  mengkritisi kinerja  pemerintahan  Orde  Baru.  Pers  saat  itu masih  belum  menjadi  mitra  pemerintah  yang mensinergikan  masyarakat  dengan  pemerintah. Kebebasan  pers  masih  dalam  belenggu pemerintah  yang  seakan  pers  mengharuskan dirinya untuk memberitakan kebaikan pemerintah  sesuai  dengan  Garis-Garis  Besar Haluan  Negara  (GBHN)  dan  juga  Rencana Pembangunan  Lima  Tahun  (Repelita).  Hampir tidak terdengar sayup sayup kabar miring tentang pemerintahan  Soeharto  pada  saat  itu.  Hingga seperti  saat  ini,  masyarakat  Indonesia  yang pernah hidup di rezim Orde Baru lebih memilih
di  bawah  kepemimpinan  Soeharto  daripada reformasi  karena  di  atas  kertas  kemakmuran ekonomi  lebih  baik  di  zaman  tersebut.  Syahri menjelaskan  pada  era  Orde  Baru  pemerintah sering melakukan intervensi terhadap kebebasan pers. Intervensi yang dilakukan melalui budaya telepon,  slogan  hubungan  positif  antara  pers dengan  pemerintah  dan  masyarakat  serta penguasaan  saham  penerbitan.  Ancaman pembredelan  sering  menghantui  media/pers, bila  terjadi  pembredelan  tanpa  melalui  proses peradilan (Waluyo, 2014:21).
Kebebasan berpendapat sejatinya diatur  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 Republik  Indonesia  amandemen  pada  pasal 28  yang  berbunyi  “Kemerdekaan  berserikat, dan  berkumpul  mengeluarkan  pikiran  dengan lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan dengan  undang-undang”  dan  pasal  28  E  ayat tiga  (3),  yang  berbunyi  “Setiap  orang  berhak atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan menyampaikan  pendapat”.  Selain  itu  juga beberapa  aturan  yang  mengatur  tentang kebebasan berpendapat yaitu Piagam Hak Asasi Manusia  Indonesia  dalam  Tap.  MPR  No.  18 Tahun  1998,  pasal  19  yang  berbunyi  “Setiap orang  berhak  atas  kemerdekaan  berserikat berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat”,  dan Undang-Undang  No.  9  Tahun  1998  tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pers merupakan bagian dari rangkuman opini  publik  yang  berikan  ruang  sehingga memungkinkan  pemerintah  untuk  melakukan evaluasi  atas  kinerja  yang  telah  dijalankannya terserbut.  Akan  sangat  bertentangan  dengan beberapa  dasar  hukum  tersebut  jika  kebabasan pers dibungkam dan menuai banyak intervensi yang  disertai  ancaman.  Tidak  khayal  jika mantan  Direktur  Lembaga  Ekonomi  dan Kemasyarakatan  Nasional  –  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LEKNAS-LIPI), Taufik Abdullah memberikan pandangan di dalam buku yang  berjudul  “Beberapa  Segi  Perkembangan Sejarah  Pers  di  Indonesia”.  Pada  bagian  kata pengantar,  Taufik  Abdullah  mengungkapkan bahwa pemerintah (Orde Baru) telah menjadikan
dirinya  sebagai  pemegang  “hegemoni  makna” dan  “hegemoni  wacana.”  Orde  Baru  selalu berusaha  sekuat  tenaga  untuk  “mendiamkan” dan  “mendiskreditkan”  segala  suara  yang dianggap merusak dunia serba konsensus yang telah dikuasainya (Surjomiharjo, 2002). Masa kelam yang mencekam kebebasan berpendapat  pada  akhirnya  menemukan  angin segar saat beralih pada era reformasi. Perusahaan persuratkabaran  yang  pernah  dibredel  pun kembali  menunjukkan  taringnya.  Dan  mulai bermunculan berbagai macam industri pers yang diawali dengan surat kabar berupa media cetak. Media informasi di Indonesia terus mengalami kemajuan  yang  pesat  dengan  berbagai  ragam jenis media seperti audio visual berupa televisi, audio  yang  berupa  radio  hingga  sampai  pada puncaknya masyarakat Indonesia dengan mudah menikmati  akses  informasi  tiada  batas  berupa internet.  Poin  penting  yang  menjadi  suatu penekanan  dibalik  bermunculannya  banyak media adalah dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah.  Selain  itu  juga  untuk  memberikan kritik kritik terhadap pemerintah sehingga dapat secara  simultan  mengevaluasi  capaian  kinerja yang telah dilakukan.
Dalam awal masa kemunculan internet, media  ini  hanya  dapat  mengakses  berbagai macam  informasi  berada  di  dibagian  belahan bumi  manapun  yang  dikenal  dengan  istilah Web 1.0. Hal inilah yang memacu para pelaku media untuk terjun menyelami internet. Hingga pada perkembangannya, internet telah menjelma sebagai sarana interaksi antar manusia baik yang terbatas oleh ruang maupun waktu. Respon balik akan bersifat spontan dan tidak ada penundaaan di dalamnya. Internet inilah yang disebut dengan istilah Web 2.0.
Melalui  media  internet,  masyarakat seakan  terhubung  satu  dengan  yang  lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet merupakan kebutuhan  yang  melekat  di  dalam  kehidupan manusia. Tidak hanya bagi kehidupan manusia, keberlangsungan para pelaku industri media saat ini  juga  memanfaatkan  internet  sebagai  media pancar nirkabel yang hemat biaya dan juga dapat
menjangkau  lebih  luas  bergantung  pada  sinyal internet  yang  tersedia  di  dalam  suatu  daerah. Media  persuratkabaran  yang  dahulunya  hanya berupa  tulisan  yang  tertuang  di  dalam  media kertas  yang  kemudian  disebut  dengan  cara analog kita  berubah  menjadi  era digital yang memberikan  lebih  banyak  inovasi  pada  media cetak. Utamanya adalah memperkaya informasi dengan  lengkap  dan  bervariasi.  Dimulai  dari informasi  tulisan  yang  memperbaruinya  secara cepat  hingga  berita  berita  atau  informasi  yang dilengkap dengan gambar yang bergerak maupun suara. Pada  hakikatnya  bahwa  konglomerasi media  merupakan  persatuan  dari  berbagai macam media menjadi satu kesatuan yang besar yang  kemudian  dikendalikan  oleh  satu  orang. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  adanya  visi  misi yang  sama  dan  juga  saham  yang  digabungkan untuk  kemudian  dikelola  menjadi  satu.  Selain beberapa  hal  tersebut,  terdapat  satu  hal  yang tidak  bisa  dipisahkan  bahkan  menjadi  sebuah komponen utama untuk mewadahi dari beberapa media tersebut yaitu media baru yang kemudian disebut internet. Melalui internet, pelaku industri media dapat memainkan kesemua media tersebut dalam  satu  waktu  yang  cukup  bersamaan. Bahkan  saat  ini  banyak  dikenal  dengan  siaran live streaming baik televisi maupun radio. Konglomerasi  media  juga  menjadi  alat pengontrol atau pengendali banyak informasi dan produk media dengan itu mereka menghasilkan banyak keuntungan. Mereka sangat efisien dalam memproduksi  informasi  dan  menyebarkannya melaui jaringan media seperti televisi, radio dan media cetak dalam satu perusahaan yang mereka miliki  (Phillips  et  al.,  2009;  Croucher,  2011; Scheufele, 1999). Mengontrol banyak informasi artinya  bahwa  media  secara  finasial  akan cenderung diuntungkan dan juga pemilik media dengan  leluasa  menggunakan  konglomerasi media tersebut untuk mewakili kepentingannya.
Studi  penelitian  yang  dilakukan  oleh Olyvie  Bintang  Haritajaya  dari  Universitas Sanata Dharma yang berjudul “Pembredelan Pers di Masa Orde Baru (1966-1998)” menghasilkan

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 3, September - Desember 2018, halaman
bahwa Orde Baru membawa dampak kebijakan terhadap  pers  yang  kemudian  hal  tersebut digunakan  sebagai  alat  untuk  membredel  pers. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan nasional. Dalam penelitian ini  juga  mencatat  pembredelan  yang  dilakuan oleh  pemerintah  berpengaruh  langsung  kepada perkembangan  industri  media  maupun  pers nasional (Haritajaya, 2017).
Pada  peralihan  masa  setelah  era  Orde Baru menuju ke masa Reformasi, industri media seakan menjamur dengan menyasar pada masing masing kalangan. Wartawan dengan mudahnya mendapatkan  berbagai  macam  informasi untuk  kemudian  diberitakan  kepada  seluruh masyarakat.  Euforia  mahasiswa  yang  haus akan pembaruan pembaruan kinerja pemerintah seakan  tidak  menjadi  suatu  hal  yang  hanya  di angan angan.
Semenjak lahir masa kebebasan pers dan juga  berpendapat,  pertumbuhan  industri  media kian  pesat  dari  waktu  ke  waktu  hingga  seperti saat  ini.  Banyak  inovasi  yang  mutakhir  yang berkaitan dengan dunia persuratkabaran. Mulai dari menggunakan cara manual atau yang dikenal dengan  cara analog hingga  digitalisasi  yang mampu  memberikan  efek  nyata  sehingga  para penikmat informasi memperoleh berita langsung dari tempat kejadian. Hal ini tentu dimanfaatkan oleh  para  pelaku  industri  media  untuk  bisa meraup keuntungan dengan modal yang cukup sedikit. Hingga seperti yang saat ini telah terjadi dan  menjadi  sebuah  rahasia  umum  bahwa berbagai macam media bergabung menjadi satu. Penggabungan  beberapa  media  menjadi  satu yang lebih besar ini bukan tanpa tujuan, bahkan bisa  dikatakan  sebagai  pembaruan  di  era  yang serba cyber seperti saat ini. Gambar  tabel  1  berikut  ini  merupakan contoh konkret dari suatu konglomerasi media. Satu pemilik media akan menamai konglomerasi tersebut menjadi sebuah “ group ”. Artinya bahwa penggabungan dari beberapa media kecil untuk kemudian  menjadi  satu  kesatuan  yang  besar. Media  yang  telah  tergabung  di  dalam group tersebut  akan  memberitakan  hal  yang  sama
antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Hal  tersebut dapat  dikatakan  sebagai  satu  suara  dengan mempertahankan  informasi  sehingga  informasi yang diperoleh utuh dan juga tidak simpang siur.
Konglomerasi  media  sesungguhnya menyimpan  kebermanfaatan,  salah  satunya yaitu  efisiensi  baik  tenaga,  pikiran  dan  juga material.  Akan  tetapi  informasi  yang  diulas sangat  tendensius  pada  kepentingan  pemilik media.  Seluruh  informasi  dibentuk  sedemikian rupa  sehingga  menggiring  opini  masyarakat untuk  mempersepsikan  sesuatu  hal.  Buruknya adalah  jika  informasi  informasi  yang  disajikan tersebut  diberitakan  membenarkan  yang  salah dan  menyalahkan  yang  benar  maka  informasi yang  diberikan  tidak  lagi  memiliki  sifat  yang fakta.  Seluruh  media  yang  tergabung  di  dalam group konglomerasi  tersebut  akan  seragam memberitakan  hal  yang  sama.  Sehingga masyarakat yang mengonsumsi informasi akan terus  berpikir  bahwa  segala  hal  pemberitaan yang ada merupakan benar adanya.
Sebelum  memaparkan  beberapa  hasil temuan dari berbagai penelitian, penulis terlebih ingin  memberikan  gambaran  tentang  media massa. Media massa sangat kental dengan yang kemukakan  oleh  penemu  teori agenda  setting yaitu  McComb  dan  Donald  Shaw  (1972). Teori  ini  menyatakan  bahwa  media  memiliki kemampuan  untuk  mentransfer  isu  untuk mempengaruhi  agenda  publik.  Khalayak  akan menganggap suatu isu tersebut penting, karena media menganggap isu tersebut penting (Cottam. et al, 2004:140). Hal inilah yang dimanfaatkan para  pemilik group media  untuk  memobilisasi kepentingannya  dengan  melakukan  intervensi informasi  yang  sejatinya  bersifat  netral  dan berimbang.  Saat  ini,  terdapat  dua  belas  (12) kelompok  media  besar  mengendalikan  hampir semua  kanal  media  di  Indonesia,  termasuk  di dalamnya  penyiaran,  media  cetak  dan  media online . Mereka adalah MNC Group, Kelompok Kompas  Gramedia,  Elang  Mahkota Teknologi, Visi  Media  Asia,  Grup  Jawa  Pos,  Mahaka Media, CT Group, BeritaSatu Media Holdings, Grup  Media,  MRA  Media,  Femina  Group  dan

## Tabel 1. Konglomerasi Media di Indonesia
Media Pemilik Stasiun TV Stasiun Radio Media Cetak On-Line Bisnis Lainnya Nasional L a i n n y a K o r a n Tabloid Visi Media Asia (Viva Group/Bakrie & Brothers) Anindya Bakrie, Aburizal Bakrie (Pertai Golkar) ANTV, TV One Channel [V] - - - Viva News Telekomunikasi, property, metal, gas dan minyak bumi, agrobisnis, batubara, infrastruktur fisik Media Group Surya Paloh (Partai Nasdem) Metro TV - - Media Indonesia, Lampung Post, Borneo News - Media Indonesia - Media Nusantara Citra (MNC) Group Hary Tanoesoedibjo (Partai Perindo, dulu Partai Nasdem lalu berpeindah ke Hanura) RCTI, Global TV, MNC TV (ex TPI) Indovision, MNC Sky Vision, Oke Vision, Top TV, Sun TV, Network (13 TV lokal) Trijaya FM, Radio Dangdut, ARH Global Radio Seputar Indonesia (Koran Sindo) High End Genie, Mom & Kiddie Tabloid Okezone IT, produksi dan distribusi konten, talent management , otomobil Corporation/CT Group (Para Group) Chairul Tanjung (Partai Demokrat) Trans TV, Trans 7 Telkom Vision - - - Detik online Bank, modal, asuransi, studio trans, resort, retail, bioskop Jawa Pos Group Dahlan Iskan (Menteri Badan Usaha Milik Negara- BUMN-Susilo Bambang Yudoyono Jilid II, Partai Demokrat) -
JTV, Batam
TV, Riau TV, Fajar TV, dan lainnya (total 12 TV lokal) Fajar FM (Makassar) Jawa Pos, Indo Pos, Rakyat Merdeka, Radar, dan lain- lain (total 151) Mentari, Liberty, 11 tabloid Jawa Pos Digital Edition Biro Travel, power plant
Tempo  Inti  Media.  Grup  MNC  memiliki  tiga kanal  televisi free-to-air –  jumlah  terbanyak yang dimiliki oleh grup media – juga 20 jaringan televisi lokal dan 22 jaringan radio di bawah anak perusahaan mereka, Sindo Radio. Grup Jawa Pos memiliki 171 perusahaan media cetak, termasuk di  dalamnya  Radar  Grup.  KOMPAS,  surat kabar  paling  berpengaruh  di  Indonesia,  telah mengekspansi  jaringannya  dengan  mendirikan penyedia  konten  yaitu  KompasTV,  di  samping 12  penyiaran  radio  di  bawah  anak  perusahaan mereka Radio Sonora, dan 89 perusahaan media cetak lainnya. Visi Media Asia telah berkembang
menjadi kelompok media yang kuat dengan dua saluran  televisi  teresterial  (ANTV  dan  tvOne) serta  media online yang  berkembang  dengan pesat vivanews.com. Sebuah perusahaan media di bawah Grup Lippo yakni Berita Satu Media Holding,  telah  mendirikan Internet  Protocol Television (IPTV)  BeritaSatuTV,  kanal  media online beritasatu.com  dan  juga  memiliki sejumlah  surat  kabar  dan  majalah  (Nugroho, Yanuar.  et  al,  2012).  Hal  tersebut  memberikan suatu pandangan di dalam pemikiran kita bahwa betapa  berkuasanya  pemiliki  industri  media yang  menjalankan  praktik  konglomerasi  untuk
Sumber: Lim, 2011
Konglomerasi Media Antara Konvergensi Media
Muhammad Hilmy Aziz

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 3, September - Desember 2018, halaman
mengendalikan  segala  bentuk  pemberitaan maupun informasi.
Selain keterkaitannya dalam membentuk sebuah agenda  setting ,  media  juga  memiliki fungsi  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Norris  (2000),  yaitu:  1)  sebagai  forum  warga ( civic forum ); 2) sebagai pengawas pemerintah atau lembaga lembaga publik ( watch-dog ); dan 3)  sebagai  agen  mobilisasi  dukungan  warga terhadap suatu posisi politis (Putra, 2004:135). Norris  memberikan  gambaran  yang  cukup jelas  untuk  kemudia  dapat  dikaitkan  dengan konglomerasi media seperti saat ini terjadi. Dari pernyataan tersebut dapat diuraikan satu persatu.
Pertama ,  media  sebagai  forum  warga. Media  yang  baik  akan  senantiasa  lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada  kepentingan  pribadi  pemilik  media. Forum warga yang dimaksud adalah memberikan wadah kepada masyarakat khususnya yang  terjadi  di  Indonesia  untuk  berdiskusi permasalahan  di  suatu  negara  yang  kemudian mencari solusi bersama. Sejatinya, media adalah ruang  publik  dalam  konsep  kepublikan  segala hal yang diperbincangkan adalah permasalahan publik.  Kecenderungan  saat  ini  semua  media banyak  menyajikan  informasi  maupun  berita yang  “dibutuhkan”  oleh  pemilik  media.  Media tidak lagi menghadirkan hal hal yang diinginkan oleh  masyarakat  dan  ironisnya  hal  ini  terjadi secara  terorganisir  dengan  baik.  Sebuah  studi penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Karman yang berjudul “Media dan Kepentingan Publik: Praktik Media Massa Menurut Teori Normatif” menghasilkan bahwa pluralitas dan kepemilikan ( plurality of ownership ) media sulit untuk tidak didominasi  kelompok  kepentingan  tertentu. Pengusaha  media  cenderung  meningkatkan akumulasi modal sehingga cenderung oligarkis atau monopoli (konglomerasi media). Sehingga konten-konten  yang  disuguhkan  beberapa media  massa mainstream kerap  ditunggangi berbagai  macam  kepentingan  pemiliknya. Dalam  penelitian  ini  juga  menyoroti  tentang contoh pemberitaan konflik di Ambon dulu, atau pemberitaan media massa tentang kepala daerah
yang ikut mendemo pemerintah. Sinetron TV pun didominasi tentang kehidupan kaum metropolis- borjuis dengan tema yang dapat dikatakan sama antara satu media dengan media lainnya (gejala konsonansi).  Keanekaragaman  masyarakat, potret monografi kebhinekaan Indonesia dalam hal  daerah,  politik,  agama,  etnik,  budaya, dan  sebagainya  mustahil  dicapai  oleh  media massa.  Yang  muncul  adalah  media  memiliki kecenderungan terhadap daerah, agama tertentu (Karman,  2013).  Dari  hasil  sorotan  paparan penelitian  di  atas  dapat  menimbulkan  sebuah pertanyaan,  Mengapa  media  yang  berfungsi sebagai  forum  warga  belum  terwujud  padahal Indonesia  telah  lama  berada  di  dalam  era reformasi dan juga seperti saat ini terjadi yaitu praktik konglomerasi media?.
Kedua ,  media  sebagai  pengawas pemerintah  atau  lembaga  lembaga  publik ( watch-dog ). Nampaknya media yang memiliki fungsi  sebagai  pengawal  kebijakan  pemerintah dan juga sebagai pengawas pemerintah ini belum bisa  dikatakan  optimal.  Hal  ini  terjadi  karena para pemilik media yang berkuasa saat ini dan yang  terjadi  di  Indonesia  duduk  dikursi  kursi parlemen. Sehingga bisa dikatakan media hanya digunakan  untuk  memberikan  pemberitaan “baik”  dan  seakan  menutupi  kebobrokan pemerintah  maupun  lembaga  lembaga  publik lainnya. Tak khayal bahwa praktik konglomerasi yang tengah berlangsung seperti saat ini adalah representasi  dari  media  yang  ada  di  masa Orde  Baru.  Karena  memang  masing  masing group media mengklaim dirinya baik dan lebih unggul  diantara  yang  lainnya.  Studi  penelitian yang  dilakukan  oleh  Aria  Aditya  Setiawan yang  berjudul  “Peran  Media  Massa  dalam Meningkatkan  Kualitas  Kepemerintahan  Lokal Berbasis Human  Security di  Kota  Jayapura” menyatakan bahwa media massa yang ada belum mampu  berkoordinasi  dengan  baik  walaupun telah melibatkan local governance dan juga tidak cukup hanya melakukan pendekatan hukum dan militer  saja,  namun  perlu  mengintegrasikan berbagai  pendekatan  lainnya  dan  melibatkan semua komponen masyarakat (Setiawan, 2013).
lainnya. Dengan pendapatan iklan rata-rata yang masih sangat berfluktuatif sekitar 200 juta IDR hingga  400  juta  IDR  per  bulan,  manajemen Fajar  TV  masih  harus  berupaya  keras  untuk bisa menutupi operasional cost yang mencapai sekitar 500 juta IDR per bulan dengan fixed cost tertinggi  untuk  gaji  karyawan  94  juta  IDR  per bulan  (Sanusi,  Hartinah.  et  al).  Seperti  yang dijelaskan  pada  tabel  1  di  bagian  sebelumnya, nampak  bahwa  Fajar  TV  yang  merupakan televisi  lokal  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan tergabung dalam group Jawa Pos yang dimiliki oleh Dahlan Iskan. Secara konglomerasi, Jawa Pos group ini  memiliki  aset  yang  cukup  besar dimulai dari media televisi hingga media cetak berbasis online hanya saja tidak memiliki televisi nasional.  Jika  dianalogikan  bahwa  semakin banyak  media  yang  tergabung  maka  pendapat pun  juga  semakin  banyak  dan  bahkan  dapat saling  menutupi  anggaran  satu  dengan  yang lainnya.  Hal  inilah  yang  kemudian  dijadikan oleh  pemilik  media  sebagai  “kambing  hitam” dengan alasan anggaran pemasukan yang tidak mencukupi.  Sehingga  kemudian  memangkas berbagai konten program yang mewadahi suara masyarakat  dan  cenderung  pada  konten  bisnis berupa iklan iklan. Beberapa contoh pemaparan kongkrit  hasil  penelitian  di  atas  kemudian dapat  diambil  sebuah  pertanyaan  yang  terkait dengan penggabungan media atau yang disebut dengan  konglomerasi  media,  Mengapa  media yang  berfungsi  sebagai  pengawas  pemerintah atau  lembaga  lembaga  publik  ( watch-dog ) masih  cenderung  rendah  dan  bahkan  lebih mengedepankan kepentingan berbisnisnya?.
Ketiga ,  sebagai  agen  mobilisasi dukungan  warga  terhadap  suatu  posisi  politis. Fungsi  yang  terakhir  ini  merupakan  fungsi media yang cukup popular terjadi di Indonesia khususnya  di  tengah  konglomerasi  seperti  saat ini. Media hanya digunakan sebagai “alat” untuk memobilisasi  kepentingan  kepentingan  politik praktis oleh pemilik media. Para pemilik media tidak hanya berpikir bagaimana memimpin dan mengelola perusahaan industri media, lebih dari itu  para  pemilik  media  konglomerasi  berpikir
Dari  hasil  tersebut  memberikan  gambaran kepada kita masyarakat menjadi modal penentu bagi  keberlangsungan  pemerintahan. Termasuk juga  di  dalamnya  itu  sebagai  pengawas pemerintahan.  Dengan  menghadirkan  beragam konten  yang  bersifat  publik,  media  diharapkan mampu untuk mengakomodir suara masyarakat sehingga kritikan kritikan masyarakat terhadap kinerja pemerintah bisa langsung didengar. Kecenderungan media saat ini ditengah praktik  konglomerasi  yang  terus  merajalela kurang bisa untuk menghubungkan suara rakyat dalam  hal  sinergitas  pengawasan  terhadap pemerintah maupun terhadap lembaga lembaga publik.  Media  lebih  intens  pada  kepentingan sendiri  termasuk  mencari  keuntungan  dengan jumlah  prosentase  yang  cukup  besar.  Media menjelma  menjadi  wadah  “pebisnis”  yang meraup  keuntungan  dengan  memanfaatkan fasilitas  yang  ada.  Dari  permasalah  tersebut, terdapat  satu  studi  penelitian  yang  dilakukan oleh  Hartinah  Sanusi,  dkk  dengan  judul “Manajemen  Media  Televisi  Fajar  TV: Antara Bisnis dan Idealisme” memaparkan hasil bahwa aktivitas-aktivitas  manajemen  media  terkait isu-isu  dorongan  pasar,  isu-isu  kepentingan publik,  dan  isu-isu  jurnalisme  penyiaran televisi  menunjukkan  kecenderungan  kuat pada  aktivitas  media  yang  berorientasi  bisnis ( market  oriented ).  Hal  ini,  tidak  lepas  dari pengaruh-pengaruh  hubungan  eksternal  dan internal lingkungan organisasi media Fajar TV, terutama  hubungan  dengan  pemilik  ( owner ), pengiklan ( advertiser ), dan sponsor. Manajemen Fajar TV cenderung lebih banyak menggunakan rasionalitas ekonomi dalam setiap kebijakannya. Manajemen redaksi tidak hanya melihat soal isu liputan  atau  peristiwa  yang  menarik  perhatian audiens dan pengiklan saja, tapi juga pada soal pembatasan biaya atau cost liputan. Lebih lanjut, dalam  penelitian  ini  menyoroti  tentang  konten televisi  yang  tidak  proporsional.  Dengan  total 18  jam  siaran  per  hari,  manajemen  Fajar  TV mengalokasikan  11  jam  untuk  program Home Shopping ,  dan  sisa  durasi  yang  6  jam  harus dibagi  dengan  program  informasi  dan  hiburan
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 3, September - Desember 2018, halaman
bagaimana  dirinya  bisa  berkuasa.  Dalam pengertian  bebasnya,  politik  merupakan  suatu hal  yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk  bisa mendapatkan kekuasaan. Artinya bahwa politikus adalah orang yang melakukan bermacam macam cara untuk bisa berkuasa dan menjadi penguasa. Seperti pada tahun 2014 yang merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia karena di tahun itu pemilihan presiden akan dihelat. Studi penelitian yang  dilakukan  oleh Alvina  Malvi  tahun  2014 yang berjudul “Representasi Citra Politik Iklan Hanura WIN-HT Bersih Peduli Tegas di RCTI” menyatakan hasil bahwa iklan yang didalamnya termuat Hary Tanoesoedibjo yang pada saat itu menjadi  Cawapres  2014  dari  partai  HANURA ditayangkan di televisi miliknya karena dalam hal ini Hary Tanoesoedibjo memiliki kekuatan tiga media yang sukses di Indonesia yang kemudian berhak  memproduksi  dan  menayangkan  iklan sesuai  waktu  yang  dia  inginkan  termasuk  juga pada  waktu  waktu  yang  banyak  dilihat  oleh audiens ( prime time ). Dalam penelitian ini juga menyoroti  berkaitan  dengan  citra  politik  yang dibangun  dan  ditampilkan  dalam  iklan  yaitu wish  image dimana  pihak  HANURA  ingin memperkenalkan  atau  mempopulerkan  WIN dan  HT  sebagai  satu  pasangan  yang  memiliki sifat bersih  peduli  tegas (Malvi,  2014).  Dari pemaparan  hasil  penelitian  tersebut  tergambar bahwa media memegang peranan penting dalam memobilisasi kepentingan politik sehingga pesan yang  disampaikan  akan  berdampak  langsung kepada  masyarakat.  Selain  itu  juga,  media digunakan sebagai “alat” pelicin yang digunakan pemilik  dalam  hal  ini  untuk  bersosialisasi dengan  mudah  karena  masih  dalam  jangkauan kepemilikan.
Media pada dasarnya memiliki tugas untuk memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  yang berkaitan dengan demokrasi. Akan tetapi dalam hal  ini,  media  yang  ada  “dimanfaatkan”  oleh pemilik   media itu sendiri untuk berkampanye politik.  Sehingga  konten  yang  ada  mengalami gradasi tugas sebagaimana harusnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dedi Fahrudin dengan judul  “Konglomerasi  Media:  Studi  Ekonomi
Politik  Terhadap  Media  Group”  menghasilkan bahwa media group yang dipimpin Surya Paloh mengalami  proses  konglomerasi  baik  secara vertikal  maupun  horizontal.  Secara  vertikal media group memiliki perusahaan media, seperti Metro  TV,  Media  Indonesia,  Lampung  Pos. Sedangkan horizontalnya media group memiliki usaha lain yang tidak berhubungan dengan usaha media seperti hotel, catering, dan pertambangan. Media  dijadikan  alat  politik  atau  publisitas politik  ( political  publicity )  oleh  pemiliknya untuk  memperkenalkan  partai  Nasdem  dari berbagai  sisi,  mulai  dari  visi  dan  misi  hingga kegiatan  partai.  Media  juga  digunakan  untuk meliput dan memberitakan apa dan bagaimana aktifitas politik pemilik media maupun aktifitas partainya  (Fahrudin,  2013).  Dari  beberapa sorotan  penelitian  di  atas  lengkaplah  sudah bahwa  media  tidak  lebih  hanya  sebagai  alat yang  digunakan  pemilik  dalam  rangka  meraup dukungan  warga  terhadap  suatu  posisi  politis. Realitas yang sangat bertolak belakang dengan tugas  pokok  dari  sebuah  media.  Akan  tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut sangat bebas  terjadi  karena  ketidak  kuasaan  untuk menghalanginya.  Terlebih  pada  saat  ini  yang sangat  gencar  praktik  konglomerasi  media. Hal  tersebut  akan  memperpanjang  deretan permasalahan  yang  muncul  terkait  dengan industri  media.  Bukan  hanya  satu  media  yang dijadikan sebagai “alat” melainkan group yang tergabung  di  dalamnya.  Sehingga  pemberitaan atau  konten  yang  tersaji  akan  lebih  condong sesuai dengan permintaan sang pemilik. Muncul sebuah  pertanyaan,  Mengapa  media  yang berfungsi  sebagai  agen  mobilisasi  dukungan warga  terhadap  suatu  posisi  politis  tidak  bisa menyeimbangkan konten dan cenderung hanya terfokus pada yang pemilik minta?.
Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  metode kulitatif dengan pendekatan utama yaitu Meta- Sistesis sebagai  metode systematic review kualitatif.  Dalam  metode  ini  ada  beberapa langkah  pendekatan  untuk  bisa  melakukan
sebuah  penelitian.  Adapun  langkah-langkah systematic  review kualitatif  diuraikan  sebagai berikut (Francis & Baldesari, 2006): 1.  Memformulasikan  pertanyaan  penelitian
( formulating the review question );
2.  Melakukan  pencarian  literatur  systematic review  ( conducting  a  systematic  literature search );
3.  Melakukan  skrining  dan  seleksi  artikel penelitian  yang  cocok  ( screening  and selecting appropriate research articles );
4.  Melakukan  analisis  dan  sintesis  temuan- temuan kualitatif ( analyzing and synthesizing qualitative findings );
5.  Memberlakukan kendali mutu ( maintaining quality control );
6.  Menyusun  laporan  akhir  ( presenting findings ).
Dalam melakukan meta-sintesis (sintesis data  kualitatif)  terdapat  2  (dua)  pendekatan, yakni  meta  agregasi  ( meta-aggregation )  dan meta-etnografi  ( meta-ethnography ).  Pada  meta agregasi,  sintesis  bertujuan  untuk  menjawab pertanyaan penelitian ( review question ) dengan cara  merangkum  berbagai  hasil  penelitian ( summarizing ).  Sementara,  meta  etnografi, sintesis  bertujuan  untuk  mengembangkan  teori baru  ( new  theory )  dalam  rangka  melengkapi teori yang sudah ada (Lewin, 2008). Teknologi  merupakan  alat  yang  paling menentukan kualitas suatu hal untuk kemudian dapat  dinikmati,  termasuk  dalam  hal  ini teknologi yang digunakan industri media dalam memproduksi  sebuah  konten.  Teknologi  akan semakin canggih seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Terlihat seperti yang saat ini  tengah  terjadi,  seluruh  aspek  kehidupan manusia  tidak  luput  dari  sentuhan  berbagai macam  teknologi.  Tidak  terkecuali  dalam aspek  telekomunikasi  yang  kemudian  disebut sebagai Information  and  Communication Technology (ICT). Semua hal yang berbau ICT telah  menjelma  menjadi  bentuk  bentuk  yang digital yang  pada  awal  mulanya  hanya analog (manual).  Perkembangan  teknologi  inilah yang  membuat  manusia  terus  memperbarui
telekomunikasinya terlebih pada industri media yang  mempersyaratkan  penggunaan  peralatan yang canggih.
Zaman yang semakin berkembang pesat memaksa para pelaku industri media untuk bisa tetap survive agar  mimpi  buruk  kebangkrutan tidak terjadi. Perlu adanya strategi tingkat tinggi untuk menyesuaikan dengan pesatnya kemajuan zaman dan juga teknologi. Selain menjalankan fungsinya sebagai media massa, industri media juga  menjalankan  roda  bisnis  yang  tentu memiliki  cara  tersendiri  dalam  merancang strategi.  Strategi  bisnis  bisa  berupa  perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi,  likuidasi,  dan joint  venture (David, 2004:15). Bentuk bentuk strategi bisnis tersebut kemudian  diwujudkan  dalam  penggabungan media ( merger media ) yang biasa disebut dengan konglomerasi media.
Konglomerasi  media  sangat  erat kaitannya  dengan  konvergensi  yang  di dalamnya  mengubah  cara  pandang  kuno  yang mengandalkan teknologi sederhana. Konvergensi media  tidak  dapat  diartikan  secara  gamblang. Akan  tetapi  substansi  dari  konvergensi  media ini yaitu seperti layaknya suatu perpaduan suara yang  saling  mengisi  dan  menambahkan  pada ruang  yang  kosong.  Penambahan  inilah  yang selanjutnya merubah konten tradisional kepada suatu  konsep  modern.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa yang saat ini terjadi media layar menjadi pengganti  media  kertas  dalam  menemukan berbagai  macam  informasi.  Segala  hal  yang menggunakan analog ketika  masuk  ke  dalam media layar akan berubah menjadi digital . Hal inilah  yang  dimaksud  dengan  penambahan yang  terjadi  pada  konvergensi  media.  Saling melengkapi satu diantara yang lainnya, televisi dilengkapi  dengan  media  cetak  dan online . Begitu  juga  halnya  dengan  media online yang dapat  mengakses  media  televisi  di  dalamnya. Konvergensi  media  mendorong  untuk  terus berinovasi  pada  pembaruan platform .  Manusia akan cenderung dipermudah dengan segala kanal akses.  Informasi  yang  dihasilkannya  pun  akan
Konglomerasi Media Antara Konvergensi Media
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 3, September - Desember 2018, halaman
sangat jauh berbeda karena satu informasi yang disajikan  akan  berkolaborasi  dengan  beragam media,  seperti  media visual , audio , audio visual ,  cetak,  dan online .  Sehingga,  informasi yang diberikan tidak terlalu monoton dan dapat dinikmati  dengan  lebih  puas.  Disinilah  letak kecanggihan  teknologi  yang  dihasilkan  oleh industri media yang saat ini tengah berlangsung. Horst Pirker, Ketua Dewan Styria Medien (Austria),  dalam  pidatonya  di  International Newsmedia  Marketing  Association  (INMA) Konferensi  Outlook  Eropa,  yang  ditutup di  Wina  2008  mengatakan  kepada audiens bagaimana masa depan surat kabar bergantung pada multi-media , multi-channel ,  dan multi- platform .  Namun,  pidatonya  berawal  dengan kabar buruk bagi industri. Di Jerman, peredaran surat  kabar  harian  telah  mengalami  penurunan sejak tahun 1991. Di AS, obligasi tersebut jatuh pada  tahun  1898.  Pangsa  pasar  juga  menurun dengan  cepat.  Tapi  dia  memang  punya  kabar baik. Banyak surat kabar melawan tren tersebut dengan  mengadopsi  lingkungan  media  yang terus berubah. Perkembangan baru muncul yang mempengaruhi masa depan koran. Ini termasuk digitalisasi e-paper , broadband , hypermedium internet , weblog , games dll. Ada juga pendekatan multimedia  atau  strategi  MMM  - multimedia , multichannel ,  dan multiplatform . Multimedia menyediakan pembaca tidak hanya dengan teks dan foto, tapi juga suara dan video . Multichannel berarti  menggunakan  banyak  saluran  distribusi yang berbeda (kabel, satelit, GRPS, WiFi, dll). Sementara multiplatform menggunakan  semua platform yang  tersedia  (kertas,  PC,  perangkat Mobile ,  layar  publik,  dll.)  Pirker  meyakini bahwa  surat  kabar  memiliki  masa  depan  yang cerah.  Karena  ada  banyak  model  yang  bisa berhasil  di  atas  kertas,  tapi  juga  model  yang lebih banyak untuk sukses secara online . Tujuan bagi  perusahaan  media  adalah  bagaimana menghasilkan  keuntungan  dari  inisiatif online , dan  inilah  tantangan  nyata  bagi  industri  ini (N&M NEWSPAPER&MAGAZINES, 2008:8). Dari pemaparan Horst Pirker memberikan gambaran yang cukup gamblang bahwa industri
media  akan  semakin  baju  dan  berkembang dengan pesat. Dengan menggunakan strategi 3M ( multimedia , multichannel ,  dan multiplatform ), industri  media  mampu  mengepakkan  sayap sejauh  yang  mereka  kehendaki.  Sangat efektif  dan  efisien  untuk  dilakukan  dan  juga meminimalisir  dana  yang  dibutuhkan.  Selain itu juga mengoptimalkan internet yang sebagai media  penghantarannya.  Hal  ini  merupakan sebuah  terobosan  baru  di  dunia  media  abad 21  yang  tidak  pernah  terpikirkan  pada  abad sebelumnya.  Hanya  dengan  mengandalkan pancaran  sinyal  internet  yang  bisa  didapatkan melalui  LAN  ( Local  Area  Network )  maupun Wi-Fi ( Wireless-Fidelity ), para pengguna media dan audiens bisa  dengan  leluasa  mengakses informasi dimanapun, kapanpun, dan juga dalam kondisi apapun.

## Hasil dan Pembahasan
Kebebasan Pers Semenjak bergulirnya era reformasi yang dimotori oleh presiden BJ. Habibie, pers mulai tumbuh dan menjamur seperti layaknya seekor harimau  yang  tengah  kelaparan  untuk  segera mencari  mangsa.  Nampaknya  era  reformasi menjadi  pintu  gerbang  yang  terbuka  lebar dalam industri pers untuk mengembangkan seni jurnalistiknya. Terlebih pada kaum yang bermodal terus berlomba lomba untuk mendirikan industri media.  Dicabutnya  Permenpen  No.01/Per/ Menpen/1984  tentang  SIUPP  yang  kemudian diganti dengan SK No.132/1998 membolehkan siapa  pun  memeroleh  SIUPP  dengan  hanya mengisi  formulir  permohonan,  akte  pendirian perusahaan,  dan  susunan  pengasuh  penerbitan pers. Dengan memproduksi berbagai macam hasil pers  dan  dipersenjatai  peralatan  yang  canggih, industri media terus menerus melakukan ekspansi besar  besaran  utamanya  pada  tataran  konten. Pers yang semula tidak bisa memberikan lebih informasi karena “dibungkam” oleh pemerintah, saat  ini  seakan  terobati  dan  menjadi  pelepas dahaga para pencari informasi. Masyarakat pun turut hanyut dalam gegap gempita pertumbuhan pers yang semakin baik dari waktu ke waktu.
Kebebasan  pers  menjamin  keterbukaan informasi dan keberagaman opini. Hal ini diatur dalam  Undang-Undang  No.40  tahun  1999 tentang  Pers  yang  dimana  pada  pasal  4  ayat  3 dan  ayat  4.  Adapun  bunyi  dari  ayat  tiga  (3) yaitu, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan  menyebarluaskan  gagasan  dan  informasi. Sedangkan  ayat  empat  (4)  berbunyi  yaitu, dalam  mempertanggungjawabkan  pemberitaan di  depan  hukum,  wartawan  mempunyai  Hak Tolak.  Jelas  terlihat  dalam  Undang-Undang tersebut menjamin kebebasan pers dan juga hak dalam  beropini.  Segala  macam  informasi  akan legal dan dapat diberitakan selama hal tersebut dalam  koridor  yang  benar  dan  juga  sesuai dengan SOP ( Standard Opersional Procedure ). Jaminan  inilah  yang  kemudian  dimanfaatkan oleh  sejumlah  orang  dalam  melindungi  hak siarannya. Pada  era  Orde  Baru,  industri  media sangat  dikendalikan  oleh  pemerintah  yang dalam hal ini dibawah departemen penerangan. Tidak ada kebebasan berpendapat di dalamnya. Seluruh industri media mendambakan pers yang otonomi  dan  juga  bebas  dalam  memberitakan apapun  halnya.  Akan  tetapi  setelah  perubahan zaman  pun  hal  yang  demikian  tetap  terjadi. Seluruh wartawan yang bekerja di dalam sebuah industri media harus tunduk dan patuh terhadap pemilik dari media tersebut. Kondisi yang cukup miris  ketika  penggabungan  beberapa  industri media  menjadi  sebuah group yang  dipimpin oleh satu orang. Seluruh group yang tergabung di  dalamnya  berada  pada  satu  komando  yang sama.  Hal  inilah  yang  menjadikan  kurangnya bebas  dalam  menyiarkan  informasi.  Dengan kekuasaan  pemilik group  media tersebut mengarahkan  segala  macam  berita  yang  dapat menguntungkan  dirinya  beserta  perusahaan yang  dimilikinya.  Realitas  inilah  yang  disebut dengan  konglomerasi  media.  Dengan  dalih kebebasan pers, sang pemilik media membentuk sebuah  opini  dikalangan  masyarakat  melalui pemberitaan yang beredar.
Sebuah  studi  penelitian  yang  dilakukan
oleh  Joko  Martono  pada  2014  silam  dengan judul  “Kebebasan  Pers  di  Indonesia  Pada Era  Reformasi  dan  Ekonomi  Politik  Media” mengahasilkan  suatu  fakta  bahwa  kebebasan pers  di  era  reformasi  ternyata  telah  didistorsi oleh  kalangan  pengelola  perusahaan  media, terutama  media  massa  swasta/komersial. Kebebasan  pers  yang  telah  dijamin  melalui regulasi  cenderung  ditafsirkan  sepihak,  hanya untuk memenuhi kepentingan yang berorientasi profit. Peliputan terhadap suatu peristiwa seperti bencana alam pada taraf mikro telah dilakukan komodifikasi  isi  pesan  cenderung  bertujuan untuk  meraup  keuntungan  perusahaan  media yang  bersangkutan.  Konsep  yang  digunakan oleh  media  dalam  mengoperasionalisasikan aktivitasnya berpendekatan pada ekonomi politik sebagai  sebuah  strategi  bisnis.  Implikasi  atas praktik kebebasan pers yang sering menimbulkan efek  pesan  maupun  dampak  dampak  berupa benturan  kepentingan  antara  pengelola  media, penguasa, dan kepentingan warga/ khalayak luas merupakan konsekuensi yang harus ditanggung. Ruang  publik  yang  seharusnya  merupakan milik  bersama,  dimanfaatkan  bersama,  namun pada  kenyataannya  cenderung  dimonopoli oleh  kepentingan  perusahaan  (industri)  media. Ongkos  atau  biayanya  sosialnya  sangat  tinggi bilamana efek atas pemberitaan media terhadap si  penerima  pesan  ini  sudah  mencapai  taraf perilaku  ( behavior ),  seperti  pemberitaan tayangan  Silet  (RCTI)  telah  menyebabkan terjadinya  eksodus  550  warga/korban  bencana meletusnya  Gunung  Merapi  yang  berada  di barak  pengungsian  menuju  lokasi  lain  yang lebih  aman.  Demikian  halnya  pemberitaan bencana banjir di Jakarta yang disajikan secara “berlebihan”  dalam  bingkai  komodifikasi  isi pesan  telah  mengundang  kecemasan  maupun kekesalan warga, termasuk munculnya respons atas pesan atau pemberitaan yang dinilai kurang proporsional.
Dalam  penelitian  ini  juga  menyoroti mengenai  ketidak  siapan  masyarakat  dalam menghadapi paparan media yang tersaji secara beragam.  Sehingga  memungkinkan  masyrakat

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 3, September - Desember 2018, halaman
untuk  menafsirkan  sesuai  dengan  kemampuan dan  pemahaman  masing  masing.  Perlu  adanya wawasan  pentingnya  literasi  media  dengan harapan  bahwa  seluruh  lapisan  masyrakat memahami  segala  bentuk  pemberitaan  atau informasi  yang  didalamnya  memuat  beragam kepentingan  dari  pemilik  industri  media. Adapun  dari  pentingnya  literasi  media  di  era kekinian bagi khalayak luas antara lain: 1) agar terbentuk kecakapan dalam menghadapi terpaan pesan media massa; 2) lebih menjadikan mereka sebagai audiens yang  aktif  ketika  menerima terpaan pesan dari media, terutama dari medium televisi,  sehingga  akan  dapat  memilah  dan memilih mana pesan/informasi yang bermanfaat atau tidak bagi diri atau kelompoknya (Martono, 2014). Penelitian  Joko  Martono  membuka wawasan kita bahwa konten media yang tersaji syarat akan kepentingan. Tidak bisa dipungkiri konglomerasi media menjadikan seluruh media tidak bisa berimbang dalam menyajikan berita. Semua  yang  tersaji  merupakan  berita  yang memihak  pada  pemilik  media.  Media  hanya dijadikan  boneka  kecil  yang  dapat  dimainkan dengan  leluasa  oleh  pemiliknya. Terlebih  pada pemilik media yang menginginkan posisi lebih “berkuasa” di dalam ranah politik. Pada bagian ini,  penulis  mencoba  menjawab  beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya  berkaitan  dengan  konglomerasi media dan kebebasan pers. Adapun pertanyaan tersebut  adalah:  1)  Mengapa  media  yang berfungsi sebagai forum warga belum terwujud padahal  Indonesia  telah  lama  berada  di  dalam era  reformasi  dan  juga  seperti  saat  ini  terjadi yaitu praktik konglomerasi media?. 2) Mengapa media  yang  berfungsi  sebagai  pengawas pemerintah atau lembaga lembaga publik ( watch- dog ) masih cenderung rendah dan bahkan lebih mengedepankan  kepentingan  berbisnisnya?.  3) Mengapa  media  yang  berfungsi  sebagai  agen mobilisasi dukungan warga terhadap suatu posisi politis tidak bisa menyeimbangkan konten dan cenderung  hanya  terfokus  pada  yang  pemilik minta?
Pertama , Mengapa media yang berfungsi sebagai  forum  warga  belum  terwujud  padahal Indonesia  telah  lama  berada  di  dalam  era reformasi dan juga seperti saat ini terjadi yaitu praktik konglomerasi media?
Sebagai  institusi  kontrol  sosial,  media belum  mampu  menyediakan  penuh  ruang publik.  Kenyataan  lain  bahwa  media  hanya digunakan  sebagai  “alat”  atau  yang  disebut sebagai partner pemilik dalam kepentingannya. Tahun  2018  merupakan  tahun  politik  bagi kontestasi  pemilihan  gubernur  secara  serentak dibeberapa  wilayah  di  Indonesia.  Beberapa pemilik media yang notabene turut serta dalam dunia  perpolitikan  terus  menerus  menghujani media  yang  dimilikinya  untuk  bersosialisasi partai yang dimiliki. Dimulai dari partai Nasional Demokrat  (NasDem),  partai  Golongan  Karya (Golkar), dan tidak ketinggalan juga yaitu partai baru  yang  digagas  oleh  Hary  Tanoesoedibjo yaitu  PERINDO.  Hary  Tanoesoedibjo  yang merupakan pemilik dari MNC Group memperalat media  yang  dimilikinya  untuk  terus  gencar beriklan  PERINDO  berupa  mars  PERINDO. Tercatat  bahwa  data  dari  Adstensity–sebuah platform yang  menghitung  dan  menganalisa data  iklan  di  televisi-selama  kurun  waktu  tiga bulan  terakhir,  terhitung  dari  November  2015 hingga  Januari  2016,  iklan  partai  Perindo  di MNC Group mencapai 1918 kali. Rincian iklan tersebut yakni RCTI (648 kali), MNC TV (630 kali) dan Global TV (640 kali). Sedangkan nilai yang  digelontorkan  untuk  memasang  iklan tersebut  berkisar  132  milliar  IDR  (Aqwam Fiazmi Hanifan, Tirto.id 2016). “Rudal politik” yang  diluncurkan  oleh  Hary  Tanoesoedibjo bukan tanpa tujuan dibalik semua itu bertujuan untuk  mendulang  suara  pada  partainya  untuk kemudian  dirinya  dapat  mengikuti  kontestasi pada  pemilihan  presiden  di  tahun  2019. Dalam  survei  lain  yang  dilakukan  pada  16 Februari 2018 oleh adstensity.com merangkum selama 7 hari (10 Februari 2018 - 16 Februari 2018)  mencatat  iklan  partai  PERINDO  yang ditayangkan  oleh  MNC  Group  yakni  Global TV  (116  kali)  dengan  total  durasi  4,880  jam,
MNC TV  (120  kali)  dengan  total durasi  5,000 jam,  dan  RCTI  (126  kali)  dengan  total  durasi 5,180 jam. Jika dihitung secara matematis dalam satu hari iklan partai PERINDO yang tayang di Global TV (41,8 menit), MNC TV (42,9 menit) dan  RCTI  (44,4  menit).  Sedangkan  kisaran total biaya yang digelontor untuk “beriklan” di medianya  sendiri  sebesar  22.248.280.000  IDR dengan  rincian  yakni  Global TV  (5,055  miliar IDR),  MNC  TV  (8.203.340.000  IDR),  dan RCTI (8.989.940.000 IDR) (adstensity.com - 16 Februari 2018). Jumlah yang sangat besar dengan waktu  yang  tidak  lama.  Dalam  melancarkan aksinya, pemilik MNC Group ini menempatkan iklan partai PERINDO pada tayangan tayangan yang  memiliki rating tinggi  dan  juga  di  jam- jam prime  time .  Pada  survei  yang  dilakukan Litbang  Kompas  mencatat  bahwa  RCTI  yang semenjak sore hingga malam hari menayangkan sinetron, sementara pada pagi hingga siang hari menyuguhkan  infotainment  dan  musik.  Hal ini terbukti dari survei yang dilakukan Komisi Penyiaran  Indonesia  (KPI)  dan  Ikatan  Sarjana Komunikasi  Indonesia  (ISKI)  serta  sembilan perguruan tinggi di sembilan kota di Indonesia pada  pertengahan  2015  menunjukkan,  indeks kualitas program siaran 15 televisi di Indonesia hanya 3,27 atau masih di bawah standar ketentuan KPI, yakni 4,0. Survei KPI yang dilakukan pada September-Oktober 2015 menunjukkan, indeks kualitas tiga program siaran, yaitu infotainment, sinetron/film/FTV,  dan  variety  show  di  bawah 3, masih di bawah standar nilai minimal 4. Skor program  infotainment  hanya  2,56,  sinetron/ film/FTV 2,84, dan variety show 2,96. Padahal, program-program  tayangan  yang  kualitasnya rendah tersebut justru mendominasi layar kaca pada  rentang  waktu  utama  ( prime  time )  (Dwi Erianto, Litbang Kompas 2016). Penerapan yang tidak  berimbang  antara  implementasi  hiburan dengan  penyajian  informasi  serta  ditambah dengan iklan partai. Ruang publik yang ada di dalam  media  massa  semakin  tereduksi  dengan hal hal yang tidak seberapa berpengaruh. Mendasar  dari  data  hasil  survei  dan juga  riset  di  atas,  penulis  dapat  menjawab
pertanyaan  yang  telah  disebutkan  pada  bagian sebelumnya.  Media  belum  mampu  secara optimal  memberikan  ruang  publik  yang digunakan  untuk  mendiskusikan  isu  isu  terkait yang  tengah  berlangsung.  Media  sibuk  dengan “agendanya  sendiri”  sehingga  menurunkan kualitasnya  sebagai  media  yang  dapat  menjadi partner masyarakat. Media hanya mementingkan kepentingannya  sendiri  untuk  bisa  mencapai tujuan  yang  telah  direncanakan.  Dengan  kata lain  bahwa  media  belum  bisa  mewujudkan ruang  publik  yang  leluasa  karena  prosentase kepentingan  pemilik  media  masih  cenderung tinggi dibandingkan dengan warga. Kepentingan kepentingan pemilik tersebut tidak bisa ditunda dengan  alasan  biaya  yang  telah  dikeluarkan tidaklah  sedikit  jumlahnya.  Oleh  karena itulah  dalam  memenuhi  kepentingan  tersebut, media  mendesain  sedemikian  rupa  sehingga kepentingan  tersebut  dapat  “ goals ”  dan  bisnis yang dijalankan mendapatkan keuntungan yang besar. Kedua ,  Mengapa  media yang  berfungsi sebagai  pengawas  pemerintah  atau  lembaga lembaga  publik  ( watch-dog )  masih  cenderung rendah  dan  bahkan  lebih  mengedepankan kepentingan berbisnisnya?
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yanuar Nugroho,  dkk  menghasilkan  sebuah  temuan bahwa pemilik media membuat media menjadi sebuah komoditas, dengan pemirsa diperlakukan hanya sebagai konsumen, bukan sebagai warga negara  yang  sah.  Konsentrasi  industri  media yang  terjadi  melalui merger dan  akuisisi  antar perusahaan-perusahaan media telah mengancam semangat  ‘keragaman  kepemilikan’  dan ‘keragaman  informasi’  di  media.  Beberapa merger  dan  akuisisi  penting  telah  terjadi  baru- baru ini: Indosiar diakuisisi oleh Elang Mahkota Teknologi perusahaan holding dari SCTV; detik. com  dibeli  oleh  CT  Group,  pemilik  TransTV dan  Trans7;  sejumlah  kanal  televisi  lokal juga  diambil  alih  oleh  perusahaan-perusahaan besar seperti Kelompok MNC dengan jaringan SindoTV dan Jawa Pos, yang memiliki jaringan televisinya  sendiri.  Undang-Undang  dan

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 3, September - Desember 2018, halaman
regulasi sepertinya tidak mempunyai gigi dalam mengendalikan konsentrasi kepemilikan seperti ini.  Lebih  lanjut  adanya  pemusatan  di  industri media  yang  terjadi  sebagai  konsekuensi  yang tak  terhindarkan  dari  kepentingan  modal  yang mendorong  perkembangan  industri  media  di Indonesia. Oligopoli media yang terjadi saat ini membahayakan hak warga negara atas informasi karena  industri  media  sudah  berorientasi keuntungan dan perusahaan-perusahaan media  telah  mewakili  gambaran  bisnis  yang menguntungkan  yang  dapat  dibentuk  oleh kepentingan  pemilik  dan  dengan  demikian, bisnis  media  menjadi  sangat  memberi  manfaat bagi  mereka  yang  mencari  kekuasaan.  Hal  ini terutama menjadi kasus pada sejumlah pemilik media yang juga terafiliasi dengan dunia politik. Aburizal  Bakrie,  Ketua  Umum  Partai  Golkar yang  juga  pemilik  Viva Group dan  Surya Paloh, pendiri partai politik NasDem yang juga pemilik Media Group , adalah dua contoh nyata atas tren ini. Ada persepsi umum yang semakin berkembang  bahwa  kepentingan  pemilik- pemilik  media  ini  telah  membahayakan  hak warga  negara  terhadap  media,  karena  mereka menggunakan  media  sebagai  alat  kampanye politik untuk mempengaruhi opini publik. Pendek kata, media telah menjadi sebuah mekanisme di mana para pebisnis dan politisi menyampaikan kepentingan  mereka  dan  pada  saat  yang  sama juga mengambil profit dari bisnisnya (Nugroho, Yanuar. et al, 2012).
Terkait  dalam  hal  ini,  Litbang  Kompas turut menyatakan dari jajak pendapat tahun 2010 dan 2011, responden selalu berpandangan sama bahwa  media  tidak  sepenuhnya  berpihak  pada kepentingan  masyarakat.  Pada  jajak  pendapat kali ini, lebih dari separuh bagian (53,6 persen) responden  menyatakan  media  lebih  condong membela  kepentingan  bisnisnya  daripada kepentingan  masyarakat  (Sultani,  Litbang Kompas 2012).
Dari  beberapa  hasil  penelitian  di  atas secara  jelas  menjawab  pertanyaan  media  yang sebagai  pengawas  pemerintah  atau  lembaga lembaga  publik  ( watch-dog )  masih  cenderung
rendah  dan  bahkan  lebih  mengedepankan kepentingan berbisnisnya. Media hanya dijadikan sebagai  komoditas  bisnis  yang  bisa  meraup keuntungan dengan jumlah besar. Realitas inilah yang kemudian diperparah dengan berafiliasinya pemilik  media  dengan  politik.  Media  sudah tidak  lagi  menjadi  mitra  masyarakat  dalam mengontrol  berbagai  kebijakan  pemerintah karena  dalam  hal  ini  pemilik  media  telah melunturkan  sebagaimana  fungsi  aslinya. Pemilik  yang  telah  tergabung  dalam  dunia politik  hanya  akan  memikirkan  politik  praktis dengan menghiraukan keseimbangan informasi yang disajikan.
Ketiga , Mengapa media yang berfungsi sebagai agen mobilisasi dukungan warga terhadap suatu posisi politis tidak bisa menyeimbangkan konten dan cenderung hanya terfokus pada yang pemilik minta?
Konglomerasi  media  menjadi  alasan utama  mengapa  media  yang  saat  ini  sajikan hanyalah berorientasi pada mobilisasi kepentingan  praktis.  Seluruh group yang tergabung  dalam  satu  afiliasi  konglomerasi akan  secara  masif  memberitakan  hal  hal  yang terkait  dengan  kepentingan  pemilik.  Di  tengah praktik  konglomerasi  yang  semakin  pesat,  ada agenda  politik  yang  dijalankan  dimana  media mampu  untuk  mempengaruhi  masyarakat  dan juga  membombardir  dalam  segala  lapisan masyarakat.  Melalui  media  massa,  pemilik melakukan blow  up sehingga  permasalahan yang dapat diakomodir menjadi seperti isu berat yang tak berujung penyelesaiannya. Mobilisasi akan  menyasar  pada  kumpulan  kumpulan masyarakat  seperti  halnya  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM),  Organisasi  Masyarakat, Komunitas  Masyarakat,  dan  lain  sebagainya. Hal  ini  dilakukan  bahwa  ada  kecenderungan masyarakat  apabila  diberikan  pendekatan oleh orang yang telah dikenalnya akan dengan sukarela dilakukan. Ironisnya hal yang demikian telah  terjadi  cukup  lama  semenjak  bergulirnya reformasi. Media sudah tidak bisa memberikan edukasi  kepada  masyarakat  terkait  dengan partisipasi politik masyarakat.
Contoh  konkret  yang  pernah  dialami Indonesia dalam hal demkorasi yaitu Pemilihan Gubernur  DKI  Jakarta  pada  2017  silam  yang didalamnya  terpilih  tiga  pasangan  kontestasi politik.  Pasangan  satu  Agus  Harimurti Yudhoyono-Sylviana  Murni,  pasangan  dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan  pasangan  tiga  Anies  Baswedan-Sandiaga Uno,  sedangkan  yang  lolos  ke  putaran  kedua adalah  pasangan  Basuki  Tjahaja  Purnama- Djarot  Saiful  Hidayat,  dan  Anies  Baswedan- Sandiaga Uno. Inilah yang menjadi awal mula pertikaian seluruh media bahkan seluruh lapisan masyarakat  dalam  memberikan  dukungan politiknya.  Isu  agama  menjadi  tameng  yang sangat  ampuh  ketika  salah  satu  dari  pasangan calon gubernur DKI beragama minoritas. Anies Baswedan-Sandiaga  Uno  yang  didukung  oleh partai  Gerindra  dan  PKS  terus  melancarkan aksi blow  up media  yang  menyudutkan  salah satu  pihak  dari  calon  gubernur.  Hingga  pada puncaknya  tercetuslah  beberapa  aksi  aksi ormas  yang  ditunggangi  kepentingan  politik, seperti  aksi  212  dan  seterusnya.  Media  yang tergabung  dalam  dukungan  terhadap  pasangan Anies-Sandiaga  terus  melakukan  mobilisasi politik  kepada  masyarakat  untuk  bisa  memilih pemimpin  yang  “satu  agama”.  Dengan  dalih inilah masyarakat semakin geram karena diduga Basuki Tjahaja Purnama melakukan penghinaan terhadap  agama  Islam  yang  selanjutnya mengintervensi  pemerintah  untuk  bertindak mengenakan  sanksi  pidana  kepadanya.  Hingga pada  akhirnya  kesemua  hal  ini  hanya  agenda politik pemilik media yang telah menjalin mitra untuk  terus  bisa  menggiring  opini  masyarakat menjatuhkan  salah  satu  pihak  dengan memobilisir pesan pada pemberitaan. Efek yang ditimbulkan bukan hanya dipermalukan di mata dunia  yang  notabene  negara  demokrasi,  akan tetapi  “pelegalan  isu”  yang  seperti  inilah  yang akan  terus  menjadi  senjata  utama  bagi  para pelaku politik untuk bisa meriah kekuasaannya di masa masa mendatang. Hal ini sebuah bukti nyata  masyarakat  sangatlah  awam  dalam memahami  isi  media  dan  sangat  tidak  relevan
dengan nilai nilai Pancasila tentang beragama. Pemaparan contoh di atas menghantarkan kita untuk bisa menelaah lebih luas kekebasan pers yang terbelenggu saat ini dan hingga terjadi perpecahan.  Jawaban  atas  pertanyaan  media sebagai agen mobilisasi dukungan warga terhadap suatu posisi politis tidak bisa menyeimbangkan konten dan cenderung hanya terfokus pada yang pemilik  minta  memang  benar  adanya.  Karena dalam hal ini pemilik media yang juga sebagai konglomerat  industri  media  telah  mendapuk dirinya juga dalam dunia perpolitikan. Pemilik media hanya mengomando suara untuk disiarkan dan yang sesuai dengan kepentingannya. Segala bentuk  konten  yang  ada  diarahkan  untuk  bisa memobilisasi  pendapat  masyarakat  untuk memiliki persepsi yang sama seperti kehendak pemilik media. Sehingga konten yang ada sangat tidak proporsional dalam menyajikan data, fakta yang sesungguhnya terjadi.
Simpulan Di  dalam  era  yang  serba online seperti saat  ini  terjadi,  konglomerasi  media  memang sangat berkaitan erat dengan konvergensi yang lebih mengedepankan aspek digitalisasi di dalam suatu konten. Hal ini tentu terjadi karena adanya kecanggihan teknologi yang efektif dan efisien dalam  menunjang  konvergensi.  Media  yang awalnya hanya bisa dinikmati melalui platform yang berbeda, kini hanya dengan satu platform bisa menikmati berbagai media seperti televisi, radio, media cetak online , dan lain sebagainya. Tentu  hal  tersebut  merupakan  suatu  penemuan manusia  yang  sangat  menghemat  tenaga  dan materi.  Konten  konten  yang  tersaji  cenderung semakin  baik  dan  lengkap  karena  berpadunya seluruh media.
Kecanggihan teknologi seperti yang saat ini tengah berlangsung tidak serta merta diikuti dengan  kebebasan  pers.  Walaupun  kebebasan pers telah di atur dalam Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers akan tetapi pers yang ada seakan masih terbelenggu layaknya berada di era Orde Baru. Wartawan yang bekerja tidak lebih  hanya  sekedar  “pekerja”  yang  dijadikan

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 3, September - Desember 2018, halaman
boneka  oleh  pemiliknya  untuk  senantiasa menuruti keinginan sang pemilik. Segala bentuk informasi  baik  dalam  bentuk  konten  berita maupun hal hal lainnya diarahkan sesuai dengan kepentingannya.  Hal  tersebut  tidak  dibarengi juga  dengan  kesadaran  masyarakat  untuk berliterasi media. Akibatnya masyarakatlah yang menjadi  korban  korban  media  dalam  terpaan konten konten yang tersaji.
Kesimpulan yang dapat ditarik berkaitan dengan konglomerasi media antara konvergensi media dan kebebasan berpendapat yaitu 1) Media belum  bisa  mewujudkan  ruang  publik  yang leluasa  karena  prosentase  kepentingan  pemilik media  masih  cenderung  tinggi  dibandingkan dengan  warga.  Kepentingan  kepentingan pemilik tersebut tidak bisa ditunda dengan alasan biaya  yang  telah  dikeluarkan  tidaklah  sedikit jumlahnya. Oleh karena itulah dalam memenuhi kepentingan  tersebut,  media  mendesain sedemikian rupa sehingga kepentingan tersebut dapat  “ goals ”  dan  bisnis  yang  dijalankan mendapatkan keuntungan yang besar. 2) Media hanya dijadikan sebagai komoditas bisnis yang bisa  meraup  keuntungan  dengan  jumlah  besar. Realitas  inilah  yang  kemudian  diperparah dengan  berafiliasinya  pemilik  media  dengan politik.  Media  sudah  tidak  lagi  menjadi  mitra masyarakat dalam mengontrol berbagai kebijakan pemerintah karena dalam hal ini pemilik media telah  melunturkan  sebagaimana  fungsi  aslinya. Pemilik yang telah tergabung dalam dunia politik hanya  akan  memikirkan  politik  praktis  dengan menghiraukan  keseimbangan  informasi  yang disajikan.  3)  Pemilik  media  yang  juga  sebagai konglomerat  industri  media  telah  mendapuk dirinya juga dalam dunia perpolitikan. Pemilik media hanya mengomando suara untuk disiarkan dan yang sesuai dengan kepentingannya. Segala bentuk  konten  yang  ada  diarahkan  untuk  bisa memobilisasi  pendapat  masyarakat  untuk memiliki persepsi yang sama seperti kehendak pemilik media. Sehingga konten yang ada sangat tidak proporsional dalam menyajikan data, fakta yang sesungguhnya terjadi. Melihat  hasil  kesimpulan  di  atas,
terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini  dalam  upaya  penyelamatan  kebebasan  pers dan  pendapat  di  tengah  praktik  konglomerasi media, antara lain:
1.  Pemerintah  selaku  pemangku  kebijakan harus  mampu  untuk  mengatur  secara  ketat mengenai  konten  konten  yang  tersaji  di dalam  media  massa.  Bukan  hanya  konten yang  berbau  pornografi  saja  akan  tetapi konten  yang  tidak  proporsional  yang  lebih cenderung  mengacu  pada  kepentingan pemilik,  seperti  halnya  kepentingan  politik praktis.
2.  Terus  menerus  merevisi  payung  hukum yang dijadikan dasar hukum untuk mengatur segala  bentuk  konten  yang  terkait  dengan konglomerasi media.
3.  Sosialisasi  pemerintah  kepada  masyarakat tentang  pentingnya  berliterasi  media  agar masyarakat mampu memfilter segala bentuk informasi dari media massa dan mengubah cara  pandang  masyarakat  terhadap  media bahwa  media  secara  intrinsik  menyelipkan kepentingan kepentingan pribadinya. Selain  itu  juga  memberikan  wawasan kepada masyarakat untuk tidak sepenuhnya mempercayai  segala  macam  informasi yang  berasal  dari  media  massa  sebelum dilakukannya  pencarian  kejelasan  lebih lanjut.
Daftar Pustaka Bartsch,  Gerhard.  (2008). Newspapers  Must Diversify,  Converge  and  Integrate . NEWSPAPER  MAGAZINES,  1-2008. (http://www.quadtechworld.com/ downloads/thinktank/nm1_2008.pdf) Cottam,  Martha.  et  al.  (2004). Introduction  to Political  Psychology,  Chapter  6 .  New Jersey:  Lawrence  Erlbaum Association, Inc., Publishers. David,  F.R.  (2004). Manajemen  Strategis: Konsep.  Edisi  ketujuh .  Jakarta:  PT. Prenhallindo. Epkamarsa,  Hutama.  (2014). Perkembangan Konvergensi Media di Indonesia . Naskah
Ringkas Makalah Non-Seminar. Depok, Departemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Indonesia. Erianto,  Dwi.  (2016). Survei  Litbang  Kompas: Televisi, Dua Sisi Mata Uang . Kompas. com, 30 Maret. (http://nasional.kompas. com/read/2016/03/30/05374961/Survei. Litbang.Kompas.Televisi.Dua.Sisi.Mata. Uang akses 16/02/18 – 21.20 WIB)
Fahrudin,  Dedi.  (2013). Konglomerasi  Media: Studi  Ekonomi  Politik  Terhadap  Media Group .  Jurusan  Komunikasi  Penyiaran Islam,  Fakultas  Dakwah  dan  Ilmu Komunikasi,  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta. Jurnal Visi Komunikasi, Volume 12 No. 1, Mei.
Francis C., Baldesari (2006). Systematic Reviews of  Qualitative  Literature.  Oxford:  UK Cochrane Centre. Hanifan, Aqwam Fiazmi. (2016). Menancapkan Mars  Perindo  lewat  Stasiun  TV  milik Pribadi .  Tirto.id,  15  Februari.  (https:// tirto.id/menancapkan-mars-perindo- lewat-stasiun-tv-milik-pribadi-nn  akses 16/02/2018 – 20.29 WIB) Haritajaya,  Olyvie  Bintang.  (2017). Skripsi: Pembredelan  Pers  di  Masa  Orde  Baru (1966-1998) . Yogyakarta: Program Studi Pendidikan  Sejarah,  Fakultas  Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Iklan  Partai  PERINDO  (http://www.adstensity. com/service/compare - akses 16/02/18 – 21.23 WIB). Karman,.  (2013). Media  dan  Kepentingan Publik:  Praktik  Media  Massa  Menurut Teori  Normatif .  Peneliti  Bidang Komunikasi  &  Media  Balai  Pengkajian dan  Pengembangan  Komunikasi  dan Informatika  (BPPKI)  Jakarta,  Badan Litbang SDM Kemenkominfo. INSANI, Vol. 2, No. 15 Desember.
Lewin,  S.  (2008).  Methods  to  Synthesise Qualitative  Evidence  Alongside  a Cochrane Intervention Review. London:
London School of Hygiene and Tropical Medicine. Lim, Merlyna. (2011). @crossroads: Democratization  &  Corporatization of  Media  in  Indonesia ,  Participatory Media Lab University of Arizona & Ford Foundation. Malvi,  Alvina.  (2014). Skripsi:  Representasi Citra  Politik  Iklan  Hanura  WIN-HT Bersih  Peduli  Tegas  di  RCTI .  Jakarta: Jurusan  Komunikasi  dan  Penyiaran Islam,  Fakultas  Dakwah  dan  Ilmu Komunikasi,  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah. Martono,  Joko.  (2014). Kebebasan  Pers  di Indonesia  pada  Era  Reformasi  dan Ekonomi  Politik  Media .  Peneliti komunikasi  dan  media  di  BPPKI Yogyakarta,  Kementerian  Komunikasi dan Informatika RI. INSANI, Vol. 1, No. 1, Desember. Norris, Pippa, (2000). A Virtuous Circle: Political Communications  In  PostIndustrial Societies .  New  York:  Cambridge University Press. Nugroho,  Y.,  Putri,  DA.,  Laksmi,  S.  (2012). Memetakan  Lanskap  Industri  Media Kontemporer  di  Indonesia  (Edisi Bahasa Indonesia) . Laporan. Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan  dan  tata  kelola  media  di Indonesia  melalui  kacamata  hak  warga negara. Riset kerjasama antara Centre for Innovation  Policy  and  Governance  dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai  oleh  Ford  Foundation.  Jakarta: CIPG dan HIVOS.
Putra,  I  Gusti  Ngurah.  (2004). Demokrasi  dan Kinerja  Pers  Indonesia .  Jurnal  Ilmu Komunikasi  Universitas  Gajah  Mada, Vol. 3, No. 2, Juni.
Sanusi, Hartinah., Hamzah, Djabir., Unde, Andi Alimuddin.  Manajemen  Media  Televisi Fajar  TV:  Antara  Bisnis  dan  Idealisme (Broadcasting  Media  Management  of FAJAR TV: Both Idealism and Business).
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 3, September - Desember 2018, halaman
(http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/761 a5107f7981abffa899b367302a8b1.pdf) Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects . Journal of Communication, 49(1), 103-122. Setiawan,  Aria  Aditya.  (2013). Peran  Media Massa  dalam  Meningkatkan  Kualitas Kepemerintahan Lokal Berbasis Human Security  di  Kota  Jayapura .  Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 2, No. 2, p. 39- 48, Juni. Sultani,. (2012). Pers Belum Bisa Memberikan Solusi .  Kompas.com,  03  Februari.
(http://internasional.kompas.com/ read/2012/02/13/01565786/pers. belum.bisa.memberikan.solusi    akses 16/02/2018 – 17.38 WIB) Surjomiharjo, Abdurrchman.  (2002). Beberapa Segi  Perkembangan  Sejarah  Pers  Di Indonesia .  Jakarta:  PT  Kompas  Media Nusantara.
Valerisha, Anggia. Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi  di  Indonesia .  Jurusan Hubungan  Internasional,  Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Waluyo,  Djoko.  (2014). Kebebasan  Pers  dari Pandangan  Wartawan  (PWI  dan  AJI) . Yogyakarta:  Penerbit  Tiara  Wacana Lokus.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen.
Piagam  Hak  Asasi  Manusia  Indonesia  dalam Tap. MPR No. 18 Tahun 1998.
Undang-Undang  No.  9  Tahun  1998  tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers.