## Siasat Manipulatif Partai Politik

## Political Party Manipulative Strategy

## Bimantara Ilham Dewanto
Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga Alamat: Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Indonesia Email: bimantarailham94@gmail.com

## Abstrak
Siasat politik partai  membentuk sebuah budaya yang mempengaruhi perilaku kader-kader PDIP Kota Surabaya dalam mencapai tujuan politiknya. Focus studi ini pada fenomena siasat manipulatif partai politik dalam praktik politik mikro untuk mendapatkan elektabilitas di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode etnografi. Wawancara  mendalam  digunakan  kepada  informan  dari  partai.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  budaya kaderisasi partai dimulai dari sosialisasi rekrutmen anggota, ketentuan anggota baru, tingkatan dan fungsi bidang kaderisasi, jenjang kaderisasi partai, penanaman ideologi partai, dan mekanisme pemilihan kader menjadi calon partai. Dinamika yang dialami kader partai politik adalah adanya perebutan kekuasaan internal partai, kurangnya pengetahuan  ilmu  politik,  dan  harapan  masyarakat  yang  terlampau  tinggi  terhadap  kader  terpilih.  Siasat manipulatif/politik mikro partai politik untuk pemenangan saat mengikuti Pemilihan Anggota Legislatif (DPRD) dan Pemilihan Walikota di Kota Surabaya adalah: 1) Penentuan calon bukan dari kader partai; 2) Kegiatan sosial menjelang pemilu;  3)  Memanfaatkan jabatan  publik untuk bekerja optimal; 4)  Membangun citra  partai  untuk mengangkat citra kader; dan 5) Melibatkan orang lain untuk mendulang suara.
Kata kunci : siasat manipulatif, partai politik, kader partai, bukan kader partai, budaya kaderisasi

## Abstract
The party's political tactics form a culture that influences the behavior of PDIP Surabaya City cadres in achieving their political goals. The focus of this study is on the phenomenon of manipulative tactics of political parties in the practice  of  micropolitics to  gain electability  in the  city of  Surabaya.  This  research  used  the ethnographic method.  In-depth  interviews  were  used  with  party  informants.  The  results  showed  that  the  party  regeneration culture started from the socialization of member recruitment, provisions for new members, levels and functions of  the  field  of  regeneration,  the  level  of  party  regeneration,  instilling  party  ideology,  and  the  mechanism  for selecting  cadres  to  become  party candidates.  The dynamics  experienced  by  political party cadres  are  internal party power struggles, lack of knowledge of political science, and public expectations that are too high for elected cadres. The manipulative/micro-political tactics of political parties to win when participating in the Election of Legislative  Members  (DPRD)  and  the  Election  of  Mayors  in  the  City  of  Surabaya  are:  1)  Determination  of candidates  not  from  party  cadres;  2)  Social  activities  ahead  of the election;  3)  Utilizing  public  office to  work optimally; 4) Building the party's image to raise the image of cadres; and 5) Involving other people to gain votes.
Keywords: manipulative tactics, political parties, parties cadres, not parties cadres, regeneration culture
Biokultur, 2021, 10 (2): 97-106. DOI: http://dx.doi.org/10.20473/bk.v10i2.31714 Article History: Received November 27, 2021; Accepted November 30, 2021; Published Online December 22, 2021.

## Pendahuluan
Studi ini bertujuan mengungkap bagaimana siasat yang dilakukan partai politik untuk meraih elektabilitas  tinggi  ketika  pemilihan  legislatif.  Berbagai  siasat  dilakukan  partai  politik  di Indonesia untuk memenangkan pemilihan legislatif. Partai politik ini beranggotakan bermacam individu dari berbagai latar belakang sosial budaya dan ekonomi. Pimpinan dan anggota partai politik  sebagai  manusia  merupakan  makhluk  politis  karena  mereka  tidak  dapat  hidup  dan berkembang apabila hanya mengandalkan diri dan kemampuannya, manusia dalam hidup perlu bersosialisasi, bermasyarakat dan bernegara (Maran 2007:7). Oleh karenanya manusia sebagai makhluk politis, maka kehidupan yang dijalani oleh manusia tidak luput dari pengaruh kondisi lingkungan sosial, masyarakat, organisasi, berbangsa dan bernegara.
Organisasi  menurut  Robbins  dan  Judge  (2008:5)  adalah  sebuah  unit  sosial  yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas dua orang atau lebih dan yang relatif terus-menerus guna  mencapai  satu  atau  serangkaian  tujuan  bersama.  Partai  politik  merupakan  sebuah organisasi yang dikelola oleh para anggotanya secara terorganisir, mereka memiliki persamaan cita-cita,  orientasi,  dan  nilai-nilai  (Budiardjo,  2008:404).  Pengertian  Partai  politik  telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 tentang Partai Politik, bahwa partai politik adalah organisasi  yang bersifat  nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga  negara  Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Bagi  masyarakat,  partai  politik  sudah  tidak  asing  lagi.  Politik  merupakan  upaya  dalam membuat  peraturan-peraturan  yang  oleh  mayoritas  masyarakat  dapat  diterima  dengan  baik, sehingga  dapat  menjadikan  masyarakat  menuju  kepada  kehidupan  bersama  yang  lebih  baik (Budiardjo 2008:15).
Partai  politik  sebagai  sebuah  organisasi  memiliki  nilai-nilai  berupa  budaya  organisasi  yang menginternalisasi dalam diri anggotanya. Budaya organisasi menurut Koentjaraningrat (2002) ialah nilai yang hidup dalam alam fikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang  mereka  anggap  amat  mulia.  Pada  praktiknya,  salah  satu  wujud  budaya  organisasi  di sebuah  partai  politik  ialah  model  perekrutan  dan  pengkaderan  anggota  yang  memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan partai politik lainnya, perbedaan tersebut tergantung dari kepentingan, visi misi  dan tujuan masing-masing  partai politik. Perekrutan dan pengkaderan anggota  oleh  partai  politik  berarti  menjalankan  fungsi  penting  bagi  keberlangsungan  dan kesinambungan  partai  politik.  Undang-Undang  No  2  Tahun  2008  Pasal  11  ayat  1  tentang rekrutmen  politik  menjelaskan  bahwa  partai  politik  merupakan  wadah  untuk  melakukan rekrutmen  politik  sebagai  proses  dalam  mengisi  jabatan-jabatan  politik  melalui  mekanisme pemilihan  umum  (demokrasi)  dengan  memperhatikan  keadilan  dan  kesetaraan  gender. Indikator yang dapat  dijadikan pedoman untuk  menilai sejauhmana efektivitas partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif ialah berdasarkan besar/kecilnya peran partai politik dalam memenangkan pemilihan untuk dalam pengisian jabatan politik.
Kaderisasi di partai politik bertujuan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin berkualitas yang dapat meneruskan perjuangan, ideologi, dan visi dari organisasi partai (Cholisin, 2004: 161). Cara yang digunakan dalam memberikan pendidikan menurut Winataputra dan Budimansyah (2007: 188) berdasarkan civic skills yang terdiri atas ketrampilan partisipasi /participation skills dan  ketrampilan intelektual/ intelectual skills yaitu ketrampilan penting yang harus dikuasai
supaya  menjadi  kader  yang  bertanggung  jawab,  berwawasan  luas,  dan  efektif.  Selanjutnya pengertian  kaderisasi  informal  adalah  segala  aktifitas  diluar  pengkaderan  formal  yang  dapat menunjang proses kaderisasi. Klasifikasi pengkaderan informal meliputi: aktivitas kepanitian, pimpinan kelembagaan, penugasan-penugasan dan sejenisnya.
Menurut  Harjanto  (2011),  partai  politik  merupakan  sarana  rekrut  pemimpin  lokal  sampai nasional  melalui  kaderisasi  kepemimpinan.  Sayangnya  partai  politik  di  Indonesia  lebih menonjolkan politik kekerabatan, tokoh luar bukan kader asli, tokoh non-partai politik untuk meraih kemenangan pada pilkada/pemilihan kepala daerah.
Penelitian Panantang (2012), menunjukkan  perekrutan dan  dua  model kaderisasi  PDIP DPC Kota Kediri, yaitu 1) inisiatif masyarakat sendiri dan upaya aktif kader partai mengajak anggota masyarakat; 2) gerakan kaderisasi dan kaderisasi yang sistem kelas. Permana (2015) meneliti pola  kaderisasi  kepemimpinan  di  DPC  PDI  Perjuangan  Kabupaten  Nganjuk.  Simpulannya menunjukkan  bahwa  tahapan  rekruitmen,  penyeleksian  pendidikan  kader  sesuai  Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai, yaitu mekanisme penentuan calon anggota dan anggota melalui musyawarah untuk mufakat. Begitu pula dalam penentuan pemimpin partai politik di DPC PDI Perjuangan  Kabupaten  Nganjuk.  Kaderisasi  kepemimpinan  dilakukan  dengan  mentransfer pengetahuan,  keterampilan  dan  keahlian.  Kaderisasi  tersebut  nantinya    digunakan  dalam meneruskan tujuan dan perjuangan partai. Kaderisasi kepemimpinan dalam organisasi berguna untuk mengatur sistem dalam partai. Sistem kaderisasi kepemimpinan di DPC PDI Perjuangan terdiri  dari  proses  rekruitmen,  seleksi  kader  dan  pendidikan  kader  merupakan  proses berkesinambungan yang dilakukan partai untuk mempersiapkan calon pemimpin internal partai yag  nanti  akan  menjadi  calon  pejabat  publik.  Proses  rekruitmen  dan  seleksi  yang  dilakukan dengan  musyawarah  mufakat  akan  menambah  pemahaman  anggota PDI  Perjuangan  tentang Pancasila  terutama  sila  ke-4  yang  berbunyi  permusyawaratan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Pemilihan  anggota  kader  partai  dan  calon pemimpin apabila tidak ditemukan kemufakatan, dilakukan dengan voting atau pengambilan suara terbanyak akan meningkatkan kejujuran dan keterbukaan tiap anggota dan kader partai terhadap  aspirasi  mereka,  sehingga  pemilihan  calon  pemimpin  berjalan  lebih  demokratis. Pelaksanaan dalam hal ini merupakan proses atau usaha-usaha untuk mempersiapkan seorang kader secara terencana maupun tidak terencana untuk menjadi pemimpin internal partai yang nantinya akan menduduki sebagai calon pajabat publik .
Berdasarkan observasi peneliti menunjukkan bahwa partai  besar pemenang legislatif di Kota Surabaya, memiliki berbagai siasat untuk dapat keluar sebagai pemenang lagi dalam pemilihan legislatif dan eksekutif. Masalah yang dikaji lebih mendalam adalah bagaimana  siasat  partai politik dalam memenangkan pemilihan legislatif dan eksekutif di Kota Surabaya?

## Metode
Tipe penelitian ini kualitatif dengan pendekatan dan metode etnografi. Penelitian ini berfokus mengkaji  budaya  kaderisasi  mulai  dari  rekrutmen  hingga  penentuan  kader  partai  yang  akan diusung  sebagai  calon  dalam  pemilihan  legislatif dan  pemilihan  walikota  di  Kota Surabaya. Selanjutnya  mendeskripsikan  dinamika  yang  dihadapi  dan  siasat  manipulatif  yang dikembangkan dalam upaya memperoleh dukungan dari masyarakat dalam  pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif/walikota di Kota Surabaya.
Penelitian ini berlokasi di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) salah satu Partai Politik di Kota  Surabaya.  Pemilihan  lokasi  penelitian  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  Kantor  DPC partai politik tersebut merupakan pusat aktivitas kaderisasi partai. Teknik pemilihan informan yang dipilih oleh peneliti sebanyak lima informan antara lain: 1). Informan – I ialah pengurus partai dan anggota dewan; 2). Informan – II ialah kader partai; 3). Informan – III ialah anggota dewan; 4). Informan – IV ialah pengurus harian dan kader; serta 5). Informan – V ialah pihak luar  yang  mengetahui  budaya  kaderisasi  partai.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah  observasi tentang aktivitas pelatihan dan aktivitas anggota partai. Wawancara mendalam kepada informan dengan pedoman wawancara.

## Hasil dan Pembahasan
Dari  tingkatan  kader  di  PDIP,  informan  menjelaskan  bahwa  salah  satu  fungsi  penting kelestarian  dan  keberlangsungan  sebuah  partai  politik  ialah  perekrutan  kader  partai  politik. Bagi  anggota  baru  yang  direkrut  oleh  partai  partai,  selanjutnya  diikutkan  pada  kegiatan kaderisasi partai yang berguna untuk kepentingan rekrutmen pengurus partai dan kepentingan penjaringan  calon  peserta  pemilu  yang  diusung  partai  untuk  pemilihan  anggota  legislative, kepala dan wakil daerah. Dalam mencari anggota yang akan dikader, PDIP menggunakan anak ranting dan PAC/Pengurus Anak Cabang untuk menjaring kader-kadernya. Kader ini nantinya diikutkan dalam acara kaderisasi anak ranting dan PAC menempatkan orang di tiap pelosok, untuk mencari bibit atau calon yang nantinya menjadi penerus tongkat estafet organisasi partai.
Ditingkat  cabang  atau  DPC  dalam  serangkaian  kaderisasinya  diisi  oleh  perwakilan  oleh pimpinan cabang, wakabid/wakil kepala bidang kaderisasi, dan perwakilan oleh DPP/Dewan Pengurus  Pusat.  Acara  ini  biasanya  dilakukan  di  aula  hotel  di  wilayah  Surabaya.  Acara kaderisasi PDIP tidak jauh beda dengan acara formal pada umumnya. Dibuka oleh moderator dengan  menyanyikan  lagu  Indonesia  Raya.  Setelah  itu  doa  bersama,  sambutan  ketua  DPC, ketua  DPP  atau  perwakilanya,  dilanjut  perwakilan  dari  PAC.  Lalu  kegiatan  ramah  tamah, makan bersama. Sambutan perwakilan DPP untuk wilayah kota Surabaya ialah Ketua Umum dan pimpinan  dari  DPC, yaitu bisa dari  ketua partai  atau wakabid kaderisasi  dan organisasi. Acara  kaderisasi  ini  bertujuan  untuk  memperkuat  hubungan  antar  elemen  partai,  karena keberhasilan  dalam  menjalankan  kegiatan  partai  tidak  hanya  mengandalkan  beberapa  tokoh saja  melainkan  juga  hasil  kerja  keras  para  kader  PDIP.  Acara  kaderisasi  ini  dilaksanakan supaya peserta kaderisasi tidak merasa jenuh atau bosan.
Rekrutmen anggota baru pelaksanaannya dimulai dengan pemberian sosialisasi partai kepada masyarakat  untuk  menginformasikan  pembukaan  pendaftaran  untuk  menjadi  anggota  baru partai. Informasi yang disampaikan saat rekrutmen anggota ialah berupa apa saja kegiatan yang ada di PDIP. Pemberitahuan ini diinformasikan melalui media cetak, elektronik dan website. Bentuk lain sosialisasi yang dilaksanakan partai ialah dengan cara menunjukkan kinerja partai pada  masyarakat.  Apabila  kinerja  partai  baik  di  mata  masyarakat,  maka  tidak  menutup kemungkinan masyarakat akan masuk menjadi anggota PDIP Menurut informan:
“DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menggunakan cara yang lebih bersifat ajakan persuasif dalam rekrutmen anggota baru, bukan cuci otak, pemberian uang ataupun paksaan. Partai ini mengedepankan  ideologi  dan  program  partai  yang  berusaha  untuk  menunjukkan  konsistensi ideologi dengan program yang dibuat dan dijalankan, jadi semuanya terserah pada masyarakat bersedia menilai apakah layak menjadi partainya atau tidak.”

## Selanjutnya dikatakan informan bahwa
“Dalam  rekrutmen  anggota  baru,  partai  tidak  pilih-pilih.  Demikian  juga  dalam  merekrut pengurus, karena dari kalangan manapun bisa menjadi anggota hingga pengurus partai seperti tukang  becak  ataupun  kuli.  Calon  anggota  partai  harus  melalui  masa  pembinaan.  Masa pembinaan berfungsi membentuk kader dengan memunculkan kualitas.”
Masa  pembinaan  ini  dilakukan  selama  enam  bulan  yang  mana  selama  selang  waktu  itu, pengurus partai terus melakukan pemantauan aktivitas calon anggota baru. Dalam kurun waktu enam bulan tersebut, tiap satu orang anggota diberi kewajiban minimal dapat mengajak satu orang anggota baru untuk bergabung. Calon yang sudah mendaftar  memperoleh materi terkait seluk beluk PDIP, AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)  dan berkesempatan berdialog secara langsung dengan kader atau pengurus partai di jenjang struktural.
Seluruh  elemen  partai  ikut  terlibat  dan  bertanggung  jawab  dalam  rekrutmen  anggota  baru. Mereka  diberikan  pembekalan  sebelumnya  tentang  pelaksanaan  perekrutan  anggota  baru dalam forum konsolidasi partai. Kaderisasi di partai terdapat bidang yang menanganinya, yaitu Badiklat/Badan  Pendidikan  Latihan  yang  ada  di  pusat,  Badiklatda  di  tingkat  daerah  dan Badiklatcab yang ada di tingkat cabang. Adapun masing-masing bidang kaderisasi mempunyai peran  sesuai  tingkat  wilayahnya,  antara  lain:  pada  kaderisasi  tingkat  pratama:  materi  yang disampaikan ialah mengenai bagaimana ansos/analisis sosial kader, lalu untuk tingkat madya mengenai  bagaimana  seorang  kader  dalam  memanajemen  isu  dan  sebagainya,  selanjutnya kaderisasi  tingkat  utama  menyangkut  bagaimana  kader  memahami  kondisi  geopolitik, geostrategi lalu isu-isu nasional, bagaimana determinasi isu, dan memunculkan isu.
Dalam  proses  seleksi  kader  partai  di  PDI Perjuangan  terdapat  tiga  jenjang  yaitu:  (1)  Jejang pertama  untuk  Kader  Pratama,  kaderisasi  jenjang  pertama  adalah  kaderisasi  yang  dilakukan oleh partai di tingkat paling bawah, yaitu DPC. Kaderisasi ini dilakukan oleh partai di tingkat Daerah, Desa atau Kelurahan dan Kabupaten atau Kota. Kaderisasi ini merupakan usaha partai dalam rangka memperkuat dan memperluas basis massa di Daerah. Dimana kaderisasi jenjang pertama  ini  berguna  untuk  mempersiapkan  kader  untuk  mengisi  jabatan-jabatan  publik  di tingkat paling rendah yaitu jabatan di tingkat Kabupaten atau Kota; (2) Jenjang kedua untuk Kader Madya, Kaderisasi jenjang kedua, adalah kaderisasi yang dilakukan oleh partai di tingkat menengah.  Kaderisasi  ini  dilakukan  oleh  partai  di  tingkat  provinsi.  Kaderisasi  ini  bersifat fungsional  yaitu  kaderisasi  berdasarkan  atas  pengelompokan  terhadap  kelompok  strategis (pemuda, mahasiswa, pengusaha, dan lain-lain).
Kaderisasi  di  jejang  kedua  ini  berfungsi  untuk  mempersiapkan  kader  yang  akan  mengisi jabatan-jabatan  publik  di  tingkat  provinsi  baik  sebagai  calon  legislatif  tingkat  Provinsi  dan Gubernur; dan (3) Jenjang ketiga untuk Kader Utama, kaderisasi jenjang utama atau jenjang ketiga merupakan proses kaderisasi yang dilakukan di tingkat paling atas yaitu DPP. Kaderisasi jenjang ketiga diselenggarakan oleh partai ditujukan untuk kader yang akan diusung oleh partai dalam pemilihan umum untuk menduduki jabatan politik (eksekutif dan legislatif) dalam upaya mencapai dan mewujudkan tujuan partai.
Kaderisasi  yang  berlaku  di  partai  mengutamakan  adanya  regenerasi  dan  pengkaderan  dari tingkat bawah. Partai mempunyai pengurus mulai dari tingkat RW hingga pusat. Pada tingkat RW terdapat pengurus yang terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara. Kemudian kepengurusan tingkat kelurahan terdapat 1 orang ketua, 2 orang wakil, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara. Tingkat kecamatan terdapat pengurus anak cabang, Dewan Perwakilan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Pusat  (DPP).  Pengkaderan  berjenjang  yang  berlaku  di  partai  mulai  dari  tingkat  RW  hingga
pusat merupakan kelebihan partai dalam regenerasi partai, model kaderisasi seperti ini belum tentu dilakukan oleh partai lain.
Kaderisasi  PDIP  terbagi  menjadi  tiga  tahapan,  yaitu:  tingkat  pratama  yang  diadakan  oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tingkat madya yang mengadakan adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan pesertanya adalah kiriman dari DPC dan DPD, lalu yang terakhir adalah tingkat utama dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Di samping adanya kaderisasi dari tiga tingkatan tersebut, partai juga mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk para kader di tingkat  daerah  untuk  pembekalan  tentang  bagaimana  pengelolaan  anggaran  sebagai  anggota DPR, sikap politik, tugas pokok wewenang, bagaimana menangani anti korupsi lalu diklat juru bicara kader, diklat untuk guratle, diklat untuk saksi dan sebagainya. Hal tersebut dilaksanakan oleh  partai  karena  tidak  ingin  menjadi  partai  pemenang  saja,  melainkan  juga  menjadi  partai yang bisa menata dan juga bisa mempertahankan.
Dalam budaya kaderisasi partai, para kader harus memulai pada tingkat pratama terlebih dahulu kemudian  melanjutkan  ke  tingkat  madya  dan  di  tingkat  terakhir  adalah  tingkat  utama.  Para kader harus melalui tingkatan kaderisasi secara berurutan karena materi yang disampaikan pada tiap  tingkatan  juga  berbeda,  berkelanjutan,  dan  berhubungan. Sudah  ada  regulasi  di  internal partai untuk regenerasi kepemimpinan yang prosesnya dimulai dari bawah. Proses regenerasi Partai yang diawali dari akar sampai rumput itu hanya dimiliki oleh PDIP. Di partai lainnya tidak  ada  system  seperti  yang  dipakai  di  yang  dipakai  di  partai  PDIP.  Partai  ini  memiliki struktur  dari  tingkat  paling  bawah  yaitu  anak  ranting  hingga  paling  atas  pengurus  pusat. Pengambilan  keputusan  dilakukan  dari  tingkat  terbawah  hingga  dibawa  ke  forum  tertinggi, Kongres.  Penanamkan  ideologi  dan  perjuangan  partai  yang  dilakukan  oleh  PDI  Perjuangan kepada seluruh tatanan lapisan masyarakat secara kuat dan mengakar tidak bisa dilepaskan dari keunggulannya dalam membangun jaringan mulai dari strukturan terbawah.
PDI  Perjuangan  dapat  menarik  simpati  masyarakat  dengan  mudah  untuk  ikut  bergabung  ke partai sebagai pendukung merupakan buah dari hasil sistem yang diterpakan PDI Perjuangan. Cara  yang  dilakukan  oleh  PDIP  untuk  mencari  dukungan  masyarakat  bermula  dari  tingkat Desa, dengan mencari kader potensial dan tokoh berpengaruh. Kader yang memiliki kualitas diberikan  tempat  yang  strategis  di  dalam  kepemimpinan  desa,  sementara  tokoh  tersebut diberikan penawaran untuk terlibat menjadi anggota partai. Ideologi partai adalah marhaenisme yaitu  partai  yang  peduli  dengan  masyarakat  kecil  “wong  cilik”.  Ideologi  harus  senantiasa ditanamkan pada semua elemen partai PDI Perjuangan. Semua elemen partai harus mengerti dan  memahami  ideologi  yang  dianut.  Pada  sekolah  partai  yang  dibagi  menjadi  beberapa tahapan tersebut dalam pemberian materi sudah terdapat silabusnya di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Untuk  menentukan  kader  yang  akan  diusung  menjadi  calon  legislatif  dan  eksekutif  ialah melalui  beberapa  tahap,  salah  satunya  berdasarkan  kriteria  penilaian  poin  dengan  meninjau pernah jadi pengurus apa, lalu juga dilihat dari tingkat kemampuannya terkait finansial. Selain itu,  terpilih  tidaknya  kader  menjadi  calon  juga  ditinjau  dari  kuota  yang  diberikan  yaitu sebanyak  10  orang,  dari  kuota  tersebut  terdiri  dari  kuota  untuk  kecamatan,  DPC,  dan  kuota perempuan. Apabila pada suatu dapil dari semua unsur PAC dan DPC harus ada perempuannya supaya bisa lolos. Pemilihan kader bisa dimulai dari lingkup PAC hingga anak ranting. Apabila di lingkup PAC misalnya ketuanya yang dicalonkan tidak mumpuni maka bisa juga mengambil kader  dari  kecamatan  entah  sekretaris  juga  diperbolehkan.  Jadi  pada  suatu  dapil  harus  bisa memenuhi persyaratan pemenuhan kuota tersebut.
Pemilihan  kader  diusahakan  dari  partai  sendiri  yang  mana  pemilihannya  juga  tidak sembarangan  yang  dipilih.  Terdapat  isu  yang  menyatakan  bahwa  apabila  calon  ingin mendapatkan rekom harus memberikan uang sekian. Itu semua merupakan ulah oknum supaya namanya bisa muncul.  Proses pemilihan di partai benar-benar murni dipilih oleh rakyat jadi tidak ada suap menyuap. Namun menurut informan lain bahwa “sudah menjadi rahasia umum, bahwa program  partai dimasukkan dalam program  yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.  Jika  ada  kegiatan  Pemkot  Surabaya  sering  ada  pengibaran  bendera  PDIP”. Masyarakat menyaksikan kondisi ini.
Salah satu dinamika yang dialami selama pengkaderan ialah adanya pertarungan untuk meraih posisi dalam internal partai. Pada tingkat kepengurusan RT juga ada pemilihan anak ranting. Semua  itu  tergantung  dari  masing-masing  individunya,  untuk  itu  perlu  dilakukan  penataan yang benar sampai anak cabang PAC. Dalam budaya kaderisasi sendiri terdapat pembentukan kubu-kubu, selalu ada pertarungan seperti pada pemilihan calon legislatif beberapa bulan lalu. Pengurus tidak ada yang ikut mencalonkan diri pada pilihan calon legislatif sehingga mereka cenderung membentuk blok-blok berdasarkan calon yang didukungnya. Kubu-kubu ini terus berjalan  jadi  seorang  yang  sudah  masuk  kubu  A  apabila  berkumpul  dengan  kubu  B  akan terancam dikeluarkan dari kubu A. Dinamika lainnya ialah banyaknya penjegalan oleh lawan politik.  Lawan  politik  berupaya  untuk  menyingkirkan  bahkan  selama  menjalani  masa pencalonan.
Tidak  hanya  berupa  persaingan  dan  penjegalan,  dinamika  lain  yang  dialami  ialah  kesulitan dalam  memahami  ilmu  politik  tidak  sejak  awal.  Ketika  pemahaman  tentang  ilmu  politik kurang, maka yang dialami adalah stress dan bingung dalam menjalankan tugas, karena dalam setiap  permasalahan  yang  dibahas  dalam  rapat  tergantung  pada  komisi  dan  dinas  yang bersangkutan. Jadi memahami ilmu politik sejak awal memang penting supaya sebagai kader tidak dibujuk atau dibodohi oleh pihak lain. Pembelajaran sejak awal bisa dilakukan dengan mengikuti berita-berita, dan sharing dengan ahli politik.
Dinamika lain yang juga dialami oleh kader ialah adanya pemikiran yang salah dari masyarakat bahwa calon  adalah superman. Superman yang bisa menyelesaikan semua masalah.  Padahal selesai  tidaknya  suatu  masalah  tergantung  dari  kemampuan  dan  setiap  masalah  mempunyai jalur penyelesaian masing-masing.
Meskipun  kader  telah  menjelaskan  keterbatasan  tersebut,  masyarakat  masih  belum  bisa memahami  sehingga  mengakibatkan  masyarakat  kurang  memberikan  apresiasi  atas  kinerja yang telah dilakukan.   Seharusnya timbul kesadaran dalam diri masyarakat bahwa tidak semua masalah bisa terselesaikan, semua itu tergantung dari kemampuan di bidang masing-masing.
Setiap  kader  PDIP  yang  mencalonkan  diri  untuk  ikut  dalam  pemilihan  anggota  legislatif (DPRD)  atau  pemilihan  walikota  Surabaya  tentu  memiliki  strategi  berupa  siasat  untuk memperoleh suara mayoritas supaya terpilih menjadi anggota legislatif (DPRD) atau Walikota di Kota Surabaya. Dalam persaingan memenangkan pemilu legislatif dan walikota di Surabaya, para  calon  yang  diusung  oleh  masing-masing  partai  politik  menggunakan  siasat  manipulatif dalam mencapai tujuannya.
Bailey  (1971),  usaha  tiap  individu  dalam  permainan  politik  untuk  mempengaruhi  individu- individu lain melalui siasat manipulative/politik mikro. Politik mikro/siasat manipulatif yang diterapkan oleh kader PDIP Kota Surabaya, sesuai dengan pemikiran Bailey. Penentuan calon yang diusung oleh partai dalam pemilihan anggota legislatif ini berawal dari pemenuhan kuota
calon  perempuan  oleh  partai  saat  itu  masih  kurang,  jadi  berdasarkan  rekomendasi  dari  DPP maka calon diusung menjadi calon dalam pemilihan legislatif Kota Surabaya.
Dalam penentuan calon yang diusung partai pada pemilihan umum legislatif dan eksekutif di Kota Surabaya, kewenangan DPC hanya sebatas mengusulkan nama dari kader partai, namun penentuan calon tergantung dari keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai. Calon yang diusung pada akhirnya tidak menutup kemungkinan berasal dari non kader partai, seperti kasus Risma yang mantan PNS dan bukan kader PDIP.
Strategi pemenangan calon dalam pemilihan anggota legislatif (DPRD) dan walikota oleh DPC PDIP Kota Surabaya ialah menyelenggarakan “kegiatan sosial” pada masa menjelang pemilu untuk  menarik  simpati  masyarakat  sehingga  memperoleh  dukungan  suara.  Sebagaimana penelitian  Pattiasina  (2015)  yang  menyebutkan  bahwa  strategi  yang  menjadi  pilihan  utama untuk dilaksanakan oleh setiap kader ialah strategi untuk pendekatan diri terhadap masyarakat pemilih.  Seorang  kader  harus  mampu  memacu  dirinya  untuk  dapat  meningkatkan akseptabilitas  dirinya  dengan  cara  mendekatkan  diri  kepada  masyarakat.  Usaha-usaha pendekatan  kepada  masyarakat  pemilih  harus  menjadi  catatan  penting  dalam  rangka mendulang  perolehan  suara  partai  politik.  Oleh  karenanya  perayaan  hari  besar  keagamaan, rapat RT, dan arisan warga sebagai bentuk kegiatan kemasyarakatan perlu diberikan perhatian khusus. Alasan apapun untuk kegiatan-kegiatan sebagai mana contoh di atas, dapat dianggap sebagai perbuatan mencuri start kampanye oleh calon untuk mendekati  masyarakat pemilih (konstituen).  Tersamarnya  motif  komunikasi  kader  pada  kegiatan-kegiatan  kemasyarakatan dapat mempengaruhi percepatan terciptanya sikap masyarakat terhadap profil, kompetensi dan peranannya  di  masyarakat.  Aktivitas  dan  materi  komunikasinya  tidak  bersifat  mengada-ada dan dadakan, karena berisi kegiatan dan materi komunikasi yang dekat dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat.
Salah satu tokoh di luar partai yang sukses dicalonkan oleh partai adalah Risma mantan kepala Bappeko  Pemerintah  Kota  Surabaya  sebagai  calon  Walikota  Surabaya.  Selama  menjabat Walikota, Risma diangggap sebagian masyarakat kerja baik dan peduli terhadap kepentingan masyarakat  meskipun  tetap  mengutamakan  kepentingan  partai  pengusungnya.  Siasat manipulative dilakukan  Risma yang masih PNS  dan  PDIP sebagai  partai pengusung  budaya kerja partai.
Partai  tidak  menyediakan  tim  khusus  untuk  pemenangan  calon  saat  pemilu,  untuk  itu pembentukan tim sukses diupayakan sendiri oleh calon. Dalam pembentukan tim sukses bagi calon  yang  bukan  kader  dan  tidak  memiliki  basis  pendukung  yang  banyak  tentu  akan mengalami  kesulitan  bersaing  dengan  calon  lain.  Namun  melalui  siasat  manipulatif  berupa pelibatan pihak lain, dengan memberi bantuan tertentu pada wilayah RW, yang sudah menjadi rahasia  umum  ada  pendukung  PDIP  untuk  mendulang  suara.  Siasat  manipulative  ini  juga dilakukan partai lain sebagai partai pemenang pemilihan legislatif.
Siasat manipulatif ini telah terbukti berhasil dilakukan oleh salah satu calon partai yang kini duduk sebagai anggota dewan Kota Surabaya ketika pemilihan legislatif. Dalam menjalankan siasat  manipulatif,  pelibatan  orang  lain  dalam  upaya  mendulang  suara  juga  dapat  ditempuh melalui  seolah  menambah  pertemanan  maupun  persahabatan,  karena  hal  tersebut  dapat menambah  orang  yang  memiliki  hubungan  dekat  dengan  calon  sehingga  mereka  akan bersimpati  dengan  kepadanya.  Adanya  kedekatan  hubungan  dapat  mempengaruhi  orang tersebut untuk mengajak temannya memilih calon tersebut.

## Simpulan
Siasat  partai  politik  berupa  siasat  manipulative  untuk  pemenangan  calon  legislative  dan ekcalon  eksekutif.  Calon  legislative  dan  eksekutif  tidak  harus  kader  partai.  Budaya  kerja kaderisasi  partai  politik  penguasa  di  Surabaya  juga  menggunakan  siasat  manipulatif.  Ini diawali proses sosialisasi untuk rekrutmen anggota baru melalui publikasi pada media cetak, elektronik,  dan website .  Untuk  menjadi  anggota  partai  berlaku  bagi  semua  golongan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang seseorang. Partai memiliki bidang khusus yang  menangani  kaderisasi  (Badiklat  di  tingkat  pusat,  Badiklatda  di  tingkat  daerah  dan Badiklatcab  di  tingkat  cabang),  sedangkan  tingkatan  kaderisasi  terbagi  menjadi  tingkat pratama,  tingkat  madya,  dan  tingkat  utama.  Materi  yang  disampaikan  pada  tiap  tingkatan kaderisasi  berkelanjutan  dan  saling  berhubungan  jadi  setiap  kader  harus  sudah  memahami materi  yang diberikan pada tingkat pratama untuk bisa menempuh  kaderisasi  tingkat  madya dan seterusnya. Dalam mekanisme pemilihan kader partai yang hendak diusung menjadi calon dalam  Pemilihan  Anggota  Legislatif  (DPRD)  atau  Walikota  Kota  Surabaya,  kewenangan Dewan  Pengurus  Cabang  hanya  sebatas  mengusulkan  nama,  sedangkan  penentuan  calon merupakan keputusannya mutlak dari Dewan Pimpinan Pusat.
Dinamika yang dialami kader PDIP antara lain: 1). Adanya perebutan kekuasaan internal partai berupa  persaingan,  pembentukan  kubu-kubu  berdasarkan  calon  yang  diusungnya,  dan banyaknya  penjegalan  oleh  lawan  politik;  2).  Kurangnya  pengetahuan  ilmu  politik  seperti kader yang mengalami kesulitan dalam memahami ilmu politik; dan 3). Harapan masyarakat yang terlampau tinggi terhadap kader terpilih.
Siasat manipulatif kader partai politik untuk pemenangan saat mengikuti Pemilihan Anggota Legislatif  (DPRD)  dan  Eksekutif  Pemilihan  Walikota  Kota  Surabaya  terbagi  menjadi  tujuh siasat manipulatif, antara lain: Penentuan calon yang diusung dalam pemilihan tergantung dari keputusan DPP partai meskipun calon bukan kader partai dan bukan anggota partai, kegiatan sosial menjelang pemilu berupa penyelenggaraan kegiatan sosial kepada masyarakat bertujuan mendapat  perhatian  dari  masyarakat,  memanfaatkan  jabatan  publik  untuk  bekerja  secara optimal  mengupayakan  pelayanan  masyarakat  dalam  upaya  meningkatkan  elektabilitas, membangun  citra  partai  seolah  baik,  untuk  mengangkat  citra  kader,  melibatkan  orang  lain untuk mendulang perolehan suara.

## Daftar Pustaka
Ainurhidayat (2012)  Organisasi Sosial Sebagai Unsur Budaya. Di akses 3 Desember 2019, dari https://ainurhidayat.blogspot.com/2012/05/organsiasi-sosial-sebagai-unsur- budaya.html?m=1.
Bailey. F. G. (1971). Gifts and Poison: The Politics of Reputation. New York: Echocken.
Budiardjo. M. (2008) Dasar – Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Cholisin (2004) Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.
Harjanto,  N.  (2011)  Politik  Kekerabatan  dan  Institusionalisasi  Partai  Politik  di  Indonesia.
Jurnal Analisis CSIS , 40 (2): 138-159.
Koentjaraningrat (2002) Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Maran, R. R. (2007) Pengantar Sosiologi Politik. Edisi Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
Panantang,  G.  V.  (2012)  Model  Rekrutmen  dan  Kaderisasi  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan DPC PDIP Kota Kediri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 1 (1): 2–17.
Pattiasina,  H.  Y.  (2015)  Strategi  Komunikasi  Politik  PDI  Perjuangan  Kabupaten  Maluku Tengah Pada Pemilu 2014. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik 19 (1): 17- 27.
Permana, A. S. (2015) Pola Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik (Studi Terhadap Dewan Pimpinan  Cabang  (DPC)  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI-Perjuangan) Kabupaten Nganjuk). Kajian Moral dan Kewarganegaraan 2 (3): 754–769.
Robbins, Stephen P. dan Judge , Timothy A. (2008) Perilaku Organisasi Edisi ke-12 , Jakarta: Salemba Empat.
Winataputra, S.  Udin. &  Budimansyah,  Dasim (2007) Civic  Education,  Konteks,  Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Bandung: UPI.