## RESTITUSI DAN KOMPENSASI BAGI KORBAN KEJAHATAN
Adi Kusyandi
Universitas Wiralodra Email : ak2633@gmail.com

## ABSTRACT
Restitution and Compensation already exist in Indonesian laws and regulations. This study aims to find out how restitution is carried out for victims and what institutions can act as guarantors for restitution. The method used in this research is library research. Whereas the rights of victims to compensation and restitution in criminal justice are not yet optimal. Community  legal  knowledge  and  knowledge  of  law  enforcement  officers  related  to Compensation  and  Restitution  and  the  absence  of legal instruments  for  victims  to  defend their  rights  to  Compensation  and  Restitution  are  weaknesses  in  obtaining  victims'  rights related to Compensation and Restitution.

## Keywords: Restitution, Victims of crime, Legal instruments

## I. PENDAHULUAN
Asas keadilan restoratif merupakan salah satu asas penegakan hukum penyelesaian perkara  dan  dapat  dijadikan  sebagai  alat  pemulihan,  dan  Mahkamah  Agung mengimplementasikannya  dalam  bentuk  penegakan  kebijakan  (Peraturan  Mahkamah Agung  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung),  namun  Implementasinya  masih  belum optimal.
Keadilan  restoratif  merupakan  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  dimana mekanisme  proses  peradilan  pidana  berpusat  pada  pemidanaan  dan  menjelma  menjadi proses  dialog  dan  mediasi  antara  pelaku,  korban,  pelaku/keluarga  korban  dan  pihak  lain yang  berkepentingan  untuk  mencapai  kesepakatan  tentang  Pendapat  kasus  pidana. Mengutamakan  pemulihan  keadaan  semula,  pemulihan  pola  hubungan  sosial  yang  baik, dan  penyelesaian  perkara  pidana  secara  adil  dan  seimbang  baik  bagi  korban  maupun pelaku.Prinsip  dasar  keadilan  restoratif  (restorative  justice)  adalah  adanya  pemulihan kepada  korban  yang  menderita  akibat  kejahatan  dengan  memberikan  ganti      rugi  kepada korban,  perdamaian,  pelaku  melakukan  kerja  sosial    maupun  kesepakatan-kesepakatan lainnya.  Hukum yang  adil di  dalam  keadilan   restoratif   (restorative justice)  tentunya tidak  berat sebelah,  tidak memihak,  tidak  sewenang-wenang,  dan   hanya berpihak pada
kebenaran  sesuai  aturan    perundang-undangan  yang    berlaku  serta  mempertimbangkan kesetaraan hak  kompensasi dan  keseimbangan dalam setiap  aspek kehidupan.
Korban    kejahatan    pada    dasarnya    merupakan    pihak    yang    paling  menderita dalam    suatu    tindak    pidana.    Perlindungan    korban    kejahatan  dalam    sistem    hukum nasional    nampaknya    belum    memperoleh    perhatian  serius.  Perlindungan  korban  dalam sistem  hukum  nasional  belum  sebanyak  perlindungan  yang  diberikan  kepada  pelaku kejahatan.  Hal  ini  terlihat  dari  masih  sedikitnya  hak-hak  korban  kehajatan  memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional.
Masalah  korban  kejahatan  tentunya  tidak  terlepas  dari  kejahatan  itu  sendiri    yang memang merupakan bagian dari  kehidupan manusia. Pelaku dan korban bagaikan 2 (dua) sisi  mata  uang,  karena  pada  umumnya  orang  tidak  dapat  memikirkan    adanya    kejahatan disitu  maka  muncullah  korban.  Ketika  tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban, tindak   pidana   yang   terjadi   dapat   menciptakan situasi      dan      kondisi      yang  menyulitkan  bagi  korban  untuk  hidup  sebagai  warga masyarakat seperti sediakala.
Hilang  atau  rusaknya  harta  benda  atau  cacatnya  si  korban  jelas  akan  mengurangi kemampuan  korban  untuk  menggapai  tujuan  hidupnya,  demikian  pula  dengan  trauma psikis  dan  stigma  negatif  yang  dialami  korban.  Bahkan  ketika  proses  peradilan  untuk meminta pertanggungjawaban dijalankan, korban yang dihadapkan sebagai saksi seringkali masih di hadapkan pada kesulitan yang lain untuk mempersiapkan mental, fisik, waktu dan keuangan  untuk  datang  ke  pengadilan  Perlindungan  terhadap  korban  kejahatan,  adalah upaya  preventif  maupun  represif    yang    dilakukan,    baik    oleh    masyarakat    meupun pemerintah  (melalui  aparat  penegak  hukumnya),  seperti  pemberian  perlindungan/ pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan  medis,  maupun  hukum  secara  memadai,  serta  besarnya  ganti  kerugian  yang diberikan kepada korban kejahatan akibat tindak pidana yang terjadi, proses pemeriksaaan dan  peradilan  yang  fair  terhadap  pelaku  kejahatan,  yang  pada  dasarnya  merupakan  salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang 1 .
Pada  dasarnya  korban  mempunyai  posisi  sentral  dalam  system  peradilan  pidana apalagi pada saat korban akan memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Tanpa
1 G. Widiartana, “Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan ”, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 41.
keterangan  yang  diberikan  oleh  pihak  korban,  kadang  kala  bahwa  proses  pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana menjadi tidak bisa dilanjutkan. Misalnya karena kelemahan akhlak dari apparat penegak hukum yang tergiur bujukan dari pihak pelaku kejahatan agar tidak  melanjutkan  pemeriksaan  kasus.  Sebenarnya  pihak  korban  kejahatan  merupakan pihak  yang  harus  dilindungi,  namun  seringkali  diabaikan.  Hal  yang  demikian  juga dikarenakan dalam KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 sebagai undang-undang yang mengatur tentang  bagaimana  berproses  dalam  sidang  pengadilan,  di  dalam  pasal-pasalnya  terlalu banyak  memberikan  perlindungan  terhadap  pelaku  atau  tersangka  atau  terdakwa  yang terdapat dalam Pasal 50 atau Pasal 68, sedangkan bagi pihak korban sangat kurang sekali pengaturannya.  Padahal  adanya  saksi  dan  korban  merupakan  unsur  yang  sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. UU No. 13 Tahun 2006 yang dirobah dengan UU  No.  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  ditentukan,  keberadaan saksi dan korban sudah lebih
diperhatikan  lagi  terutama  dalam mengatur  tentang  hak-hak  dari  saksi  dan  korban sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  saksi  dan  korban kejahatan dalam semua - tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan (Pasal 2). Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa: "Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.
Restitusi  sendiri  merupakan  terminologi  yang  populer  di  lapangan  hukum  perdata dibandingkan  dalam  hukum  pidana.  Restitusi  atau  ganti  kerugian  merupakan  biaya  yang ditanggung  oleh  seseorang  karena  kerugian  yang  diderita  orang  lain  secara  ekonomi. Dalam  perkembangan  hukum  pidana  khususnya  ketika  muncul  restorative  justice  ,  maka restitusi  dipandang  sebagai  sebuah  hukuman/tindakan  untuk  menyeimbangkan  hilangnya hak-hak  perdata  dari  korban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Keadilan  restoratif memberikan  ruang  yang  besar  bagi  tercapainya  kesepakatan  antara  korban  pelaku,  dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.
Dalam  hukum  positif  Indonesia,  telah  muncul  beberapa  aturan  terkait  dengan restitusi ini yang dinormakan dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam  observasi  terhadap  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  ditemukan  7  undang- undang dan 4 peraturan pemerintah. Undang-Undang yang saat ini mengatur tentang sanksi
restitusi meliputi KUHAP, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Juncto Undang-Undang No.  31/2014  tentang  revisi  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006,  Undang-Undang  No. 21/2007  Tentang  Penghapusan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang-Undang  No. 35  Tahun  2014  tentang  Revisi  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  (UU  No.  23/2002), Undang-Undang  No.  11/2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Selain  itu,  ada  PP No. 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM. Lalu ada PP No.44/2008 dan PP No.7/2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Dan  PP  43/2017  untuk restitusi  bagi  anak  sebagai  korban.  Berikut  ini  ditampilkan  secara  persyaratan  peraturan- undangan nasional yang mengatur tentang restitusi.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Adapun permasalahan inti dari penulisan ini adalah:
1. Bagaimana batasan besaran restitusi terhadap korban?
2. Lembaga apa yang dapat sebagai penjamin Restitusi?

## III. METODE
Dalam  penulisan  ini,  penulis  menggunakan  metode Penelitian  Hukum  Normatif , Penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  perpustakaan  ini  merupakan  penelitian  yang mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.  Penelitian  jenis  normatif  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  yakni  dengan menjelaskan  data-data  yang  ada  dengan  kata-kata  atau  pernyataan  bukan  dengan  angka- angka.
Menurut Sunaryati Hartono terdapat beberapa manfaat seperti :
1. Mengetahui atau mengenal apa dan bagaimana hukum positif dari suatu masalah tertentu
2. Dapat  menyusun  dokumen-dokumen  hukum  (pekerjaan  penegak  dan  praktisi hukum)
3. Menulis makalah atau buku hukum
4. Dapat  menjelaskan  atau  menjelaskan  kepada  orang  lain  apa  dan  bagaimana hukum mengenai peristiwa atau masalah tertentu
5. Melakukan penelitian dasar di bidang hokum
6. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan
7. Menyusun rencana pembangunan hukum
Hal-hal  yang  dikaji  dalam  penelitian  hukum  normatif  mencakup  beberapa  hal seperti hukum asas-asas, hukum sistematika, hukum sinkronisasi, hukum perbandingan dan hukum sejarah. Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif ini juga mempunyai sumber hukum seperti:
Sumber hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang  akan  diteliti.  Contohnya  adalah  UUD  1945,  UU,  peraturan  pemerintah,  pancasila, yurisprudensi  dan  lainnya.  Sumber  hukum  sekunder  merupakan  bahan-bahan  data  yang memberikan  penjelasan tentang  bahan  data  hukum  primer.  Contohnya  adalah  RUU,  hasil penelitian,  karya  ilmiah  dari  para  sarjana  dan  lain  sebagainya.  Sumber  hukum  tersier merupakan  bahan-bahan  data  yang  memberikan  informasi  tentang  hukum  primer  dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  “hukum  adalah  suatu  institusi  yang  bertujuan mengantarkan  manusia  kepada  kehidupan  yang  adil,  sejahtera,  dan  membuat  manusia Bahagia” 2 .  Pandangan  ini  menempatkan  hukum  sebagai  alat  untuk  mewujudkan kepentingan  manusia.  Hukum  hanyalah  sebagai  “alat”  untuk  mencapai  kehidupan  yang adil,  sejahtera  dan  bahagia,  bagi  manusia.  Oleh  karena  itu,  dalam  doktrin  teori  hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.
Restitusi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  korban  atau  keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut Pasal 4 Perma, bentuk restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana  dapat berupa:
1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2 Satjipto Rahardjo, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum” , AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm. 52.
2. ganti  kerugian,  baik  materiil  maupun  imateriil,  yang  ditimbulkan  akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi  dasar,  biaya  pengacara,  atau  biaya  lain  yang  berhubungan  dengan proses hukum.
Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana  tidak  mampu  memberikan  ganti  kerugian  sepenuhnya  yang  menjadi  tanggung jawabnya.  Korban  tindak  pidana  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  dan  tindak pidana terorisme berhak memperoleh Kompensasi berupa:
1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
2. ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan  langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian;
3. penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan; dan
4. kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.
Perkembangan  sistem  peradilan  pidana  tidak  hanya  berorientasi  kepada kepentingan  pelaku,  tetapi  juga  berorientasi  kepada  perlindungan  korban.  Setiap  korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan  kompensasi.  Undang-Undang    telah  mengatur  hak-hak  dimaksud,  namun  belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi tersebut. Oleh karena itu, MA telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;
Menurut  Satjipto  Raharjo  penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk mewujudkan  ide-ide  kepastian  hukum,  kemanfaatan  sosial  dan  keadilan  menjadi kenyataan.    Proses  perwujudan  ketiga    ide  inilah    yang    merupakan    hakekat  dari penegakan    hukum.    Penegakan    hukum   dapat    diartikan    pula    penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku 3 .
3 Satjipto Raharjo, “Hukum dan Masyarakat ”, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.
Diantara  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  restitusi  dan  kompensasi adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  bagi Anak  yang  Menjadi  Karban  Tindak  Pidana  dan    Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 2018  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2020 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun    2018  tentang  Pemberian Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  kepada  Saksi  dan  Karban.  Berdasarkan  peraturan pemerintah  tersebut  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  teknis  pelaksanaan  pemeriksaan permohonan  restitusi  diatur  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung.  Menindaklanjuti  hal tersebut,  pada  tanggal  25  Februari  2022  diterbitkan  Perma  1  Tahun  2022  yang diundangkan dalam Berita Negara  pada tanggal 1 Maret 2022.
Rendahnya  keberhasilan  restitusi  dalam  sistem  peradilan  pidana  akibat  ketiadaan aturan  yang  memaksa  pelaku  membayar  ganti  kerugian  kepada  korban  tindak  pidana. Selain  itu,  perlu  jalan  keluar  agar  restitusi  tidak  melulu  dibebankan  kepada  negara,  tapi juga  pelaku  tindak  pidana  perlu  mendapat  konsekuensi  hukuman  bila  tidak  membayar restitusi.
Wakil  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  Edwin  Partogi Pasaribu mengatakan salah satu penyebab rendahnya keberhasilan restitusi karena subsider dalam  tuntutan  penuntut  umum  rendah  atau  tidak  memberatkan  pelaku.  Seperti  di  kasus Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO),  subsider  sekitar  1  tahun  pidana  kurungan. Sedangkan  putusan  pengadilan  rata-rata  di  bawah  1  tahun.  Seperti  subsider  3  sampai  6 bulan kurungan.
Ada  suatu   pernyataan  penting  dalam  Deklarasi  tersebut  yang  terkait dengan pemberian    restitusi,    yang    menyatakan    bahwa:    Governments      should  review  their practices, regulations and low to consider restitution as on ovoilable sentencing   option  in criminal  coses,  in  addition  to  other criminal  sanctions. Pencantuman restitusi sebagai salah  satu  pidana  tambahan  dapat  memudahkan  hakim  untuk  lebih  memperhatikan  nasib korban.
Pada    tanggal    15      desember      1985,    Sidang    Umum    PBB      telah    menerima Resolusi  Nomor  40/34  tentang  "Declaration  of Basic  Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,  di mana dalam Pasal 6b menyatakan:
6. The responsiveness  of judicial and administrative process  to the needs of victims should be facilitated by:
b.    Allowing    the    views    and    concern    of  victims    to    be    presented    and considered    at    appropriate    stages    of  the    proceedings    where    their personal  interest  ore  affected,    without  prejudice  to  the  accused  and consistent with the relevant national justice system.
(Terjemahan bebas: Dalam proses hukum dan administrasi diharapkan adanya suatu  bantuan  terhadap  kebutuhan  dari  para  korban  yang akan difasilitasi oleh:
b.  Pada    setiap    proses  pengadilan    untuk  dapat    memberikan    apa  yang dibutuhkan  oleh  para  korban  dalam  porsi  yang  sesuai  di  mana kepentingannya  telah  dirugikan   akibat  adanya  suatu  perbuatan pidana tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam sistem  hukum pidana).
Pasal-pasal  terkait  restitusi  dan  kompensasi  yang  menyebar  dalam  beberapa Undang-undang  juga  tidak  bekerja  secara  maksimal.  Sejak  kehadiran  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 15 Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  dan perundang-udangan lainnya  yang memuat  restitusi  atau  kompensasi,  hanya ditemukan beberapa  permohonan  restitusi  yang  masuk  ke  LPSK.  dan  dari  semua  permohonan tersebut, hanya sebagian dari padanya yang diteruskan ke pengadilan. Dari sekian jumlah yang diajukan ke pengadilan, hanya sebagian saja yang dikabulkan oleh pengadilan, itupun amar putusan hakim terkait restitusi seringkali kurang dari jumlah kerugian yang dirasakan oleh korban.
Bila  dirujuk  secara  teoretis,  Siegel  mengatakan  bahwa  pemberian  restitusi sebenarnya bagian dari pada pendekatan restorative justice, yaitu mengembalikan hak-hak korban  yang  hilang  akibat  daripada  terjadikanya  kejahatan,  hak-hak  korban  yang  hilang tersebut harus segera dipulihkan. Pendekatan ini menekankan adanya pemulihan kerugian fisik,  keamanan,  harkat  dan  martabat  dan  kepuasan  bagi  korban  kejahatan,  serta pelaksanaan  dari  keadilan  itu  sendiri.  Restorative  justice  yang  dikemukan  Siegel  ini  juga diarahkan  untuk  memperbaiki  pelaku  kejahatan  dengan  melakukan  rehabilitasi  dan penyembuhan.  Menurut  Galeway  (2000),  tujuan  pemberian  restitusi  adalah  untuk meringankan  penderitaan  korban,  sebagai  unsur  yang  meringankan  hukuman  yang  akan dijatuhkan,  sebagai  salah  satu  cara  merehabilitasi  terpidana,  mempermudah  proses peradilan  dan  dapat  mengurangi  ancaman  atau  reaksi  masyarakat  dalam  bentuk  tindakan balas dendam.
Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  korban  dalam  bentuk  restitusi  dikenl  dua model pendekatan model hak-hak prosedural dan model pelayanan.  Dalam konsepsi hak- hak  prosedural,  koban  aktif  membela  kepentingannya  mulai  dari  proses  penyidikan, kejaksaan  hingga  pengadilan,  korban  juga  harus  hadir  dan  didengar  kesaksiaannya  dalam setiap  proses  peradilan,  korban  punya  hak  untuk  menuntut  ganti  kerugian  bahkan mengadakan  perdamaian  dengan  pelaku,  korban  punya  hak  yuridis  kuat  untuk  mengejar hak-haknya  yang  dirampas  oleh  pelaku.  Sementara  itu,  model  pelayanan  melihat  korban sebagai sasaran umum untuk dilayani. Pemberian sanksi pidana yang bersifat restitutif dan kompensasi  kepada  korban.  Adanya  pusat-pusat  pelayanan  adalah  untuk  korban  yang disediakan negara atau civil society.
Pemberian restitusi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.  13  tahun  2006  tentang  perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang  menyatakan  bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung  jawab  pelaku  tindak  pidana  ke  pengadilan.”  Dalam  pengajuan  restitusi,  LPSK menyampaikan melalui Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan turunan dari ketentuan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban,

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Pemberian restitusi merupakan salah satu yang menjadi tugas dan fungsi LPSK dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban  selain  bentuk perlindungan  berupa  perlindungan  fisik,  psikologis  dan  pemenuhan  hak procedural.”pemberian  restitusi  terhadap  korban  kejahatan  ini  diharapkan memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku,  sehingga  pelaku  kejahatan  akan berpikir  dua  kali  untuk  melakukan  kejahatan,  hal  ini  dikarenakan perkembangan  reformasi  peradilan  pidana  saat  ini  dengan  adanya  ketentuan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  memberikan  kesempatan  terhadap  korban  untuk  mengajukan  hak restitusi,  sehingga  pelaku  tidak  hanya  dijerat  hukuman  kurungan  penjara  saja tetapi wajib membayar sejumlah kerugian yang diderita korban”
2. Lembaga  atau  institusi  yang  biasanya  terlibat  dalam  memberikan  jaminan restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia antara lain:
a) Pengadilan Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang memerintahkan  pelaku  untuk  membayar  restitusi  kepada  korban  sesuai dengan putusan pengadilan.
b) Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  LPSK  bertugas memberikan  perlindungan  dan  pendampingan  kepada  korban,  termasuk memfasilitasi pengajuan restitusi.
c) Kejaksaan  Jaksa  dapat  mengajukan  tuntutan  restitusi  untuk  korban  selama proses persidangan.
d) Lembaga  Bantuan  Hukum  Lembaga  ini  dapat  membantu  korban mengupayakan restitusi melalui pendampingan hukum.
Jadi  meskipun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  teks,  lembaga-lembaga seperti  pengadilan,  LPSK,  kejaksaan,  dan  lembaga  bantuan  hukum  berperan dalam menjamin terpenuhinya hak restitusi bagi korban di Indonesia.

## B. Saran
1. Perlunya  peningkatan  koordinasi  dan  kerjasama  antara  lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga bantuan hukum dalam proses restitusi.
2. Melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  dan  aparat  penegak hukum  tentang  pentingnya  restitusi  bagi korban  serta  melakukan evaluasi  dan penyempurnaan  secara  berkala  terhadap  peraturan  dan  implementasi  restitusi untuk memastikan pemenuhan hak korban secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Dr.  Elfine  Lebrine  Sahetapy,  S.H.,    LL.M', Kompensasi    dan  Restitusi,  Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Surabaya
G.    Widiartana,    Viktimologi  Perspektif    Korban    Dalam    Penanggulangan
Kejahatan, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009),
J.  E.Sahetapy :  Viktimologi  Sebuah  Bunga  Rampai,    Jakarta,  Pustaka  Sinar Harapan;
Morris,    Allison    and    Young,      Warren ,      Reforming    Criminal    justice:    The Potential  of Restorative Justice,  dalam Heather;
Mudzakkir ,  2005,  Bentuk-Bentuk  Pemidanaan  Dalam  RUU  KUHP,    Makalah,
Seminar yang diselenggarakan oleh Komnas HAM,  Bandung;
Nawawi    Arief, Barda,     1998,     Beberapa    Aspek    Kebijakan    Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti;
Reksodiputro, Mardjono, 1987, Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban, dalam Raharjo  Satjipto ,  Hukum  dan  Masyarakat,  Cetakan  Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980
___________,  “Saatnya  Mengubah  Siasat  dari  Supremasi  Hukum  ke  Mobilisasi Hukum”, , AntonyLib, Yogyakarta, 2009
Weda,  Made  Dharma  2006,  Pemberlakuan  Hukum  Pidana  Secara  Retroaktif  di Indonesia,  Ringkasan  Disertasi,  Jakarta,  Program  Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Umi Rahmi, M Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, Implementasi Hak-Hak Korban Atas Kompensasi Dan Restitusi Dalam Peradilan Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin