JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.117-132 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8897

## Prinsip  Syariah  Dalam  Penyelenggaraan  Bank  Wakaf  Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah

## Zeehan Fuad Attamimi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang zeehanfuadatt25@gmail.com

## Hari Sutra Disemadi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang haridisemadi@gmail.com

## Budi Santoso
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang budisantoso@gmail.com
DOI: 10.2391/jjr.v9i2.8897

## Submission
Track:
Received:
25 September 2019 Final Revision: 13 Desember 2019 Available online: 17 Januari 2020 Corresponding

## Author:
Hari Sutra Disemadi haridisemadi@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  :Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan mengenai  prinsip  syariah  dalam  pengelolaan  Bank  Wakaf  Mikro (BWM)  sebagai  upaya  perlindungan  hak  spiritual  nasabah  atau masyarakat pada umumnya.
Metodologi:Penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif  atau metode penelitian hukum yang bersifat doctrinal,dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.

## Temuan:Penelitian ini menunjukan dasar hukum penyelenggaraan
BWM  di  Indonesia  sebagai  bagian  dari  LKM  diatur  dalam  UU LKM.  UU  LKM  ini  mewajibkan  penerapan  prinsip  syariah  dalam pengelolaan bisnis BWM. Kebijakan penerapan prinsip syariah ini dimaksudkan  sebagai  jaminan  perlindungan  hak  spiritual masyarakat  khususnya  nasabah  dari  BWM  yang  mayoritas beragama Islam.
Kegunaan:Kebijakan  hadirnya  bisnis  BWM  pada  dasarnya  untuk memberikan pilihan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam memilih  lembaga  keuangan  yang  menyediakan  jasa  keuangan
seperti pembiayaan.Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat  mengghilangkan  sikap  “skeptis”  masyarakat  terhadap lembaga  keuangan  berbasis  Hukum  Islam  yang  masih  dianggap sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya.
Kebaruan/Orisinalitas:Berbeda  dengan  penelitian  yang  telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan prinsip  syariah  pada  BWM  sebagai  upaya  perlindungan  hak spiritual.
Keywords: Prinsip Syariah, Bank Wakaf Mikro, Hak Spiritual

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  di  Indonesia  perkembangan  sistem  ekonomi  syariah  bisa  dikatakan sangatlah  signifikan.  Hal  ini  tentunya  menjadi  kabar  gembira  bagi  pelaku  ekonomi  syariah. Mengingat, saat ini pertumbuhan bisnis syariah secara subtantif sudah memulai mendapatkan perhatian  khusus  dari  masyarakat. 1 Pertumbuhan  ini  secara  nyata  dapat  dilihat  dari  berbagai jenis  lembaga  keuangan  yang  berlabel  syariah  atau  Islam. 2 Hadirnya  perbankan  syariah, koperasi  syariah,  asuransi  syariah  sampai  pada  saat  ini  dengan  hadirnya  Bank  Wakaf  Mikro setidaknya  dapat  dijadikan  sebagai  indikator  perkembagan  serta  pertumbuhan  lembaga keuangan syariah di Indonesia. 3
Meskipun  lembaga  keuangan  yang  berlabelkan  syariah  eksistensinya  telah  menjamur di  Indonesia,  namun  terdapat  sebagian  masyarakat  yang  berasumsi  bahwasanya  lembaga keuangan  berbasis  syariah  tersebut  hanyalah  sebuah  label  yang  dipergunakan  agar  dapat menarik  simpati  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam. 4 Masih  banyak masyarakat yang berasumsi bahwa lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan konvensional  dengan  mempergunakan  istilah-istilah  Islam,  dengan  bagian akad atau perjanjian  yang  dibubuhi  kalimat Bismillahirrahmaanirrahiim serta  para  pegawai  yang mengenakan pakaian muslim dan mengucap salam, akan tetapi masyarakat masih berpendapat
1 Muhamad  Mustaqim.  “Prinsip  Syariah  Dalam  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Studi  Atas  Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia UMKM di Kudus).” Jurnal Penelitian, 10(2), 399-422, (2016), h. 400
2 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 121
3 Muhamad Mustaqim. Ibid., h. 401
4 Wardah  Yuspin.  “Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Pelaksanaan  Akad  Murabahah.” Publikasi  Ilmiah, 10(1), 55-67, (2007), h. 56
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.117-132 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8897
bahwa  dalam  pelaksanaan akad atau  perjanjian  lembaga  keuangan  syariah  masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh Agama Islam.
Pandangan  sinis  oleh  beberapaka  kalangan  umat  Islam  itu  sendiri  dapat  dilihat  dari rendahnya  kepercayaan  masyarakat  Indonesia  terhadap  lembaga  keuangan  perbankan  yang berbasis  syariah.  Akibatnya,  dapat  terlihat  kurangnya  partisipasi  umat  Islam  dalam  investasi atau perguliran modal terhadap lembaga keuangan syariah. 5
Hal  di  atas  tersebut  merupakan  bentuk  skeptis  dari  masyarakat  terkait  lembaga keuangan  syariah  karena  memang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwasanya  konotasi  lembaga keuangan  khususnya  perbankan  sejak  dahulu  memang  terpisah  secara  nyata  dengan  syariah, pada  akhirnya  pembentukan  lembaga  keuangan  sayariah  masih  banyak  yang  tidak  percaya akan  adanya  keberhasilan  para  ahli  ekonom  syariah  dalam  menyatukan  lembaga  keuangan dengan syariah itu sendiri. 6
Pada sisi lain, perkembangan lembaga keuangan syariah ini tentu saja menjadi sebuah harapan  yang  bisa  kita  angankan  dalam  pengembagan  perekonomian  Islam.  Perkembagan lembaga  keuangan  syariah  ini  tentu  saja  perlu  diapreasiasi  sebagi  sesuatu  hal  yang  positif. Walaupun terkadang lembaga keuangan syariah hanya menonjolkan simbol dan label belaka, hal  inilah  yang  menjadi  tantangan  kita  bersama  bagaimana  agar  lembaga  keuangan  syariah mempunyai integritas dan spirit dalam kegiataan perekonomian Islam. 7
Salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  saat  ini  yang  telah  mengalami  pertumbuhan adalah  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM).  Program  BWM  diluncurkan  sejak  Oktober  2007  yang dimaksudkan  sebagai  solusi  penyedia  akses  permodalan  atau  pembiayaan  bagi  masyarakat kurang  mampu  di  sekitar  wilayah  pesantren. 8 Hingga  Juli  2019,  terdapat  52  BWM  yang tersebar  di  Indonesia  dengan  nilai  total  pembiayaan  Rp.  24,  9  miliar  untuk  19.543  nasabah yang  terdiri  dari  2.347  kelompok  usaha  masyarakat  sekitar  pesantren  Indonesia  (Kumpi). Hadinya  BWM  merupakan  salah  satu  trobosan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  guna  menghadirkan  layanan  keuangan  yang  tumbuh  berkelanjutan  untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat diseluruh wilayah Nusantara.
5 Amir Mu’allim. “Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah.” Al-Mawarid Journal of Islamic Law Edisis 10, 17-31, (2003), h. 18
6 Wardah Yuspin. Ibid., h. 57
7 Muhamad Mustaqim. Ibid., h. 401
8 Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro, www.ojk.go.id Diakases Pada Tanggal 2 September 2019
BWM  merupakan  bagian  dari  Lembaga  Keuangan  Mikro  yang  menerapkan  prinsip syraiah  dalam  penyelenggaraannya.  Penyelenggaraan  BWM  di  Indonesia  di  atur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2003  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  serta  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  62/POJK.05/2015  tentang  Perubahan  atas  POJK Nomor  13/POJK.05/2014  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Lembaga  Keuangan  Mikro. Walapun  telah  disebutkan  di  atas,  bahwa  BWM  merupakan  lembaga  keuangan  yang menerapkan prinsip syariah, 9 tetap saja masih ada sebagian masyarakat yang berasumsi bahwa BWM  dalam  pengoprasiannya  masih  sama  dengan  lembaga  keuangan  konvensional  lainnya kuhusunya  perbankan.  Di  tambah  lagi  penggunaan  kata  “Bank”  pada  “Bank  Wakaf  Mikro” memperkuat  asumsi  masyarakat  bahwa  penyelenggaraan  BWM  di  Indonesia  sama  halnya dengan penyelenggaraan lembaga keuangan konvensional lainnya. 10 Dengan kata lain, dapat dipertanyakan  apakah  pengaturan  penyelenggaraan  BWM  yang  nota  bene  bertujuan  untuk menjamin  hak  spiritual  masyarakat  telah  dimuat  secara  tegas  ataukah  hanya  penggantian istilah belaka?.
Terlepas  dari  masih  kurangnnya  kesadaran  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga keuangan Islam khususnya BWM di Indonesia, maka dari itu penelitian normatif ini akan  membahas  mengenai  prinsip-prinsip  syariah  apa  saja  yang  digunakan  dalam penyelenggaraan  Bank  Wakaf  Mikro  di  Indonesia  sebagai  bentuk  upaya  pelindungan  hak spiritual  masyarakat.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberi  pemahaman  yang  lebih mengenai  BWM  sebagai  lembaga  keuangan  mikro  syariah,  yang  tidak  sekedar  hanya  label untuk menarik simpati masyarakat muslim.
Penelitian  sebelumnya  yang  terkait  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang dilakukan  oleh  Wardah  Yuspin  pada  tahun  2007,  penelitian  ini  berfokus  pada  implementasi prinsip  syariah  dalam  pelaksanaan Akad  Murabahah .  Penelitian  oleh  Ro’fah  Setyowati, Lastuti  Abubakar  dan  Nunung  Rodliah  pada  tahun  2017,  penelitian  ini  berfokus  pada perlindungan  hak  spiritual  dalam  membangun  keredibilitas  industri  perbankan  Islam. Kemuadian penelitian oleh Ro’fah Setyowati, Indah Purbasari dan Muhammad Fauzan pada tahun  2018,  fokus  penelitian  ini  berfokus  pada  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah dalam  melindungi  hak  spiritual  konsumen.  Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnnya,
9 Hari  Sutra  Disemadi  &  Budi  Santoso.  “Pelaksanaan  Fungsi  Pembinaan  Dan  Pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Jawa Tengah (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba’alwy)”, Tesis: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (2019), h. 4
10 Amir Mu’allim. Op.Cit., h. 18
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.117-132 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8897
penelitian  kali  ini  lebih  berfokus  pada  kebijakan  mengenai  prinsip  syariah  dalam penyelenggaraan BWM sebagai bagian dari upaya perlindungan nasabah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian doctrinal atau  penelitian  yuridis  normatif.  Pada penelitian doctrinal ini, penulis menggunakan pendekatan normatif atau peraturan perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual. 11 Pendekatan  normatif  merupakan  pendekatan  yang mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  serta  Hukum  Islam,  sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami terkait teori, konsep-konsep  yang  dapat  dijadikan  landasan  dari  penelitian  saat  ini.  Data  yang  digunakan pada penelitian yang berjudul “ Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah ” kali ini adalah data sekunder.
Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  tidak  secara  lansung  dari  lapangan. Data  sekunder  ini  terbagi  atas  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum/data yang sifatnya mengikat seperti UU  tentang  LKM,  POJK,  bahan  Hukum  Islam,  dan  bahan  hukum  primer  lainnya  yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnay memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, contoh bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal, ataupun hasil penelitian terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum/data tambahan yang lebih memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contoh bahan hukum tersier adalah kamus-kamus serta media online .
Data  sekunder  di  atas  diperoleh  melalui  teknik  pengumpulan  studi  kepustakaan  atau library  research. Teknik  pengumpulan  data  ini  dimaksudkan  agar  dapat  membantu  penulis nantinya  untuk  memilah  dan  mengelompokan  data-data  kedalam  jenis  bahan-bahan  hukum yang  sudah  ada. 12 Pengelompokan  data  sekunder  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  penulis dalam  menganalisis  data.  Analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif,  yaitu prosedur analisis komprehensif yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau  kalimat  tertulis  dan  nantinya  dapat  membantu  penulis  menjawab  permasalahan  serta membuat kesimpulan yang benar.
11 Suteki  &  Galang  Taufani. Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  Dan  Praktik), (Depok:  PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 148
12 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 2

## PEMBAHASAN

## Pengaturan Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro (BWM) Di Indonesia
Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menerapkan prinsip syariah, dibentuk atas dasar semangat Pasal  27 Ayat (2) 13 serta Pasal 33 ayat  (1) 14 dan  ayat  (4) 15 Undang-Undang  Dasar  1945.  Keberadaan  BWM  pada  prinsipnya adalah  lembaga  keuangan  yang  menyediakan  jasa  pembiayaan  berskala  mikro,  kepada kelompok  usaha  masyarakat  sekitar  pesantren  Indonesia  (Kumpi),  memperluas  lapangan pekerjaan,  dan  dapat  berperan  sebagai  instrumen  pemerataan  dan  peningkatan  pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah. 16
Berdasarkan  hal  di  atas,  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  layanan  keuangan  terhadap masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  (miskin),  disusunlah  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  (untuk  selanjutnya  disebut  UU  LKM)  yang diundangkan  pada  tanggal  8  Januari  2013.  UU  LKM  dimaksudkan  untuk  memberikan landasan  hukum  serta  kepastian  hukum  kerhadap  kegiatan  LKM  termasuk  penyelenggaraan BWM.
Berdasarkan  pengertian  LKM  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  Angka  1  UU  LKM 17 bahwasanya  penyelenggaraan  LKM  termasuk  di  dalamnya  adalah  BWM  tidak  semata-mata mencari  keuntungan  melainkan  bertujuan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  berpenghasilan rendah. Hal ini selaras dengan  tujuan penyusunan  UU LKM yaitu: 1). Untuk mempermudah akses  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (miskin)  untuk  memperoleh  pembiayaan/pinjaman skala mikro; 2). Untuk memberdayakan ekonomi dan produktifitas masyarakat berpenghasilan rendah  (miskin);  dan,  3).  Untuk  meningkatkan  pendapatan  serta  kesejahteraan  masyarakat berpenghasilan rendah (miskin).
Penyaluran  pembiayaan  ataupun  pinjaman  dan  pengelolaan  simpanan  oleh  LKM menurut  Pasal  12  Ayar  (1)  UU  LKM  dapat  dilaksanakan  secara  konvesional  maupun
13 Pasal  ini  menyebutkan  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan”.
14 Pasal ini menyebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.
15 Pasal ini menyebutkan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
16 Hari  Sutra  Disemadi  &  Raden  Ani  Eko  Wahyuni.  “Eksistensi  Dan  Kebijakan  Regulasi  Perizinan  Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, Yustisiabel, 3(2), 106-117, (2019), h. 109
17 Pasal ini menyebutkan “Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman  atau  pembiayaan  dalam  usaha  skala  mikro  kepada  anggota  dan  masyarakat,  pengelolaan  simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.117-132 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8897
berdasarkan hukum Islam atau prinsip syariah. Atas ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa BWM merupakan LKM yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatan usahannya menurut Pasal 12 Ayat (2) UU LKM, penyelenggaraan BWM wajib dilaksanakan sesuai  dengan  fatwa-fatwa  syariah  yang  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI  (Dewan  Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia).
BWM  sendiri  adalah  sebuah  lembaga  keuangan  yang  berfokus  pada  pembiayann masyrakat  kurang  mampu,  dan  dalam  hal  ini,  skema  permodalan  dari  BWM  terbilang  unik. Setiap  BWM  akan  menerima  Rp.  3  miliar-Rp.  4  miliar  yang  berasal  dari  semua  kalangan donatur  baik  perusahaan  maupun  perorangan.  Dana  yang  diterima  oleh  BWM  tidak  akan disalurkan  semuanya  menjadi  pembiayaan  melainkan  sebagian  akan  disimpan  dalam  bentuk deposito di Bank umum syariah. 18
Kebijakan  pengaturan  mengenai  penyelenggaraan  BWM  selain  diatur  dalm  UU  LKM, diatur  juga  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  No.  62/POJK.05/2015  Tentang Perubahan  Atas  POJK  No.  13/POJK.05/2014  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Lembaga Keuangan  Mikro.  Pasal  2  POJK  ini  menyiratkan  bahwa  BWM  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya  hanya  melalui  penyaluran  pembiayaan  skala  mikro  berdasarkan  prinsip  syariah. BWM  dalam  menyalurkan  pembiayaan  wajib  melakukan  analisis  atas  kelayakan  penyaluran pembiayaan dengan tujuan pengembangan usaha dan pemberdayaan anggota dan masyarakat seperti yang disebutkan pada Pasal 3 POJK ini.
Pasal  4  POJK  No.  62/POJK.05/2015  mengatur  bahwa  BWM  wajib  menetapkan  imbal hasil maksimum pembiayaan yang akan diterapkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, di mana BWM wajib melaporkan imbal hasil maksimum ini kepada OJK setiap empat (4) bulan pada bulan April, Agustus, dan bulan Desember. Apabila BWM bermaksud menaikan  imbal hasil maksimum pembiayaan, BWM wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada OJK serta mengumumkannya melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumumam di kantor BWM itu sendiri agar dapat mudah diketahui oleh masyarakat.
Pelaksanakan  pembiayaan  yang  dilayani  oleh  BWM  dibatasi  sebesar  Rp.  50.000,  dan BWM dilarang menolak batas pembiayaan terendah tersebut, hal ini telah di atur dalam Pasal 5 POJK No. 62/POJK.05/2015. Kemudian Pasal 7 POJK ini menyuratkan bahwasanya BWM
18 Otoritas Jasa Keuangan, Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro, www.sikapiuangmu.ojk.go.id Diakses Pada Tanggal 15 September 2019
wajib  memenuhi  batas  maksimum  pemberian  pembiayaan  kepada  anggota  dan  masyarakat dengan  rincian  paling  tinggi  10%  dari  modal  BWM  untuk  nasabah  kelompok  dan  paling tinggi 5% dari modal BWM untuk nasabah perseorangan.
Penyelenggaraan penyaluran pembiayaan oleh BWM, wajib ditetapkan menjadi tiga (3) kelompok,  seperti  yang  telah  disebutkan  oleh  Pasal  8  POJK  No.  62/POJK.05/2015.  Tiga kelompok  yang  disebutkan  dalam  pasal  ini  adalah  lancar,  diragukan,  dan  macet.  Kemudian terkait kualitas pembiayaan tersebut BWM wajib membentuk penyisihan pembiayaan paling sedikit  0%  dari  pembiayaan  dengan  kualitas  lancar,  50%  dari  pembiayaan  dengan  kualits diragukan, dan 100% dari pembiayaan dengan kualitas macet.
Atas penjelasan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh BWM dalam penyelenggaraan kegiatan  usahannya,  POJK  No.  62/POJK.05/2015  juga  mengatur  mengenai  larangan  yang tidak  boleh  dilaksanakan  oleh  BWM.  Pasal  8  POJK  ini  menyebutkan  larangan  tersebut sebagai berikut:
1) BWM  dilarang  menerima  simpanan  berupa  giro  dan  ikut  serta  dalam  lalu  lintas pembayaran;
2) BWM dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3) BWM dilarang melakukan usaha perasuransian sebagai penanngung;
4) BWM dilarang bertindak sebagai penjamin;
5) BWM  dilarang  memberi  pembiayaan  kepada  BWM  lain  kecuali  dalam  rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi BWM tersebut dalam wilayah kabupaten/kota yang sama;
6) BWM  dialarang  melakukan  penyaluran  pembiayaan  di  luar  cakupn  wilayah  usaha; dan/atau
7) BWM dilarang melakukan usaha di luar kegiatan pembiayaan dalam usaha mikro demi pengembangan usaha dan pemberdayaan anggota dan masyarakat.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  POJK  No. 62/POJK.05/2015 ini dibentuk berdasarkan amanat UU LKM yang menyebutkan OJK sebagai otoritas keuangan satu-satunya di Indonesia wajib membina, mangatur dan, mengawasi LKM. Sehingga  dibentuklah  POJK  mengenai  penyelenggaraan  kegiatan  usaha  LKM.  POJK  ini diharapkan  mampu  menjadikan  BWM  dapat  terus  berkontribusi  dalam  memberdayakan anggota dan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai pelaku usaha mikro.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.117-132 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8897
Prinsip Syariah Bank Wakaf Mikro Sebagai Upaya Perlindungan Hak Spiritual Nasabah Bank  Wakaf  Mikro  adalah  salah  satu  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  yang  dalam operasionalnya  sesuai  prinsip  syariah. 19 Implementasi  prinsip  syariah  merupakan  pembeda utama  antara  BWM  dengan  LKM  konvensional  lainnya.  Prinsip  syariah  tersebut  mengacu pada Hukum Islam yang berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadist. 20 Islam itu sendiri adalah agama  yang  memiliki  konsep  pengaturan  terhadap  kehidupan  manusia  secara  konprehensif serta  universal  baik  dalam  hubungan  dengan  Tuhan  ( HabluminAllah )  ataupun  hubungan sesame manusia ( Hablumminannas ). 21
Tiga  (3)  pilar  utama  dalam  ajaran  Agama  Islam  adalah Aqidah,  Syariah, dan Akhlaq yang akan dijabarkan sebagai berikut: 22 (1). Aqidah merupakan komponen atau bagian ajaran Agama  Islam  yang  mengatur  tentang  keyakinan  terhadap  kekuasaan  adan  keberadaan  Allah SWT.,  sehingga  harus  menjadi  keimanan  seseorang  yang  beragama  Islam  manakala melakukan  bermacam  aktivitas  di  dunia  semata-mata  untuk  mendapakan  keridhaan  Allah SWT.,  sebagai khalifah yang  mendapat  amanah  dari  Allah  SWT;  (2) .  Syariah adalah komponen  atau  bagian  ajaran  Agama  Islam  yang  mengatur  mengenai  kehidupan  manusia yang  beragama  Islam  baik  dalam  bidang  ibadah  ( HabluminAllah )  maupun  dalam  bidang muamalah antar sesama manusia ( Hablumminannas )yang merupakan aktualisasi dari aqidah yang  menjadi  kepercayaan  atau  keyakinannya. Muamalah sendiri  meliputi  hal  yang menyangkut ekonomi atau harta benda dan perniagaan yang bisa disebut dengan ( Muamalah Maliyah );  dan  (3). Akhlaq adalah  komponen  ajaran  Agama  Islam  yang  berisikan  landasan prilaku serta kepribadian yang nantinya akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim taat berdasarkan syariah dan aqidah yang  menjadi  pedoman  atau  panduan  hidupnya  sehingga memiliki akhlaqul karimah.
19 Hari  Sutra  Disemadi  &  Kholis  Roisah.  “Kebijakan  Model  Bisnis  Bank  Wakaf  Mikro  Sebagai  Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, Law Reform, 15(2), 177-194, (2019), h. 179
20 Angkat Poenta Pratama, Hari Sutra Disemadi, & Paramita Prananingtyas. “Existence And Position Of Islamic Economic Laws In Indonesia”, Legality: Jurnal Imiah Hukum, 27(2), 222-231, (2019), h. 223
21 Aziz  Budi  Setiawan.  "Perbankan  Syariah;  Challenges  dan  Opportunity  Untuk  Pengembangan  di  Indonesia." Jurnal Kordinat, 8(1), 1-42, (2006), h. 21
22 Muslimin  Kara.  "Konstribusi  Pembiayaan  Perbankan  Syariah  Terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil Dan  Menengah  (UMKM)  Di  Kota  Makasar," Asy-Syir’ah:  Jurnal  Ilmu  Syariah  dan  Hukum, 47(1),  269-312,
(2013), h. 281-283
Disebutkan  di  atas muamalah merupakan  komponen  yang  menyangkut  kehidupan ekonomi  Islam. 23 Cukup  banyak  panduan  atau  tuntunan  Agama  Islam  yang  mengatur kehidupan ekonomi umat khusnay dibidang lembaga keuangan syariah yang antara lain secara garis besar adalah:  (1). Tidak memperkenankan adanya unsur spekulasi dan perjudian dalam kegiatan ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Agama Islam menempatkan uang sebagai alat tukar bukan melaikan sebagi komoditi untuk diperdagangkan apalagi  mengadung  unsur  ketidakpastian  atau  spekulasi  ( gharar );  (2).  Harta  harus  berputar (diniagakan)  sehingga  tidak  boleh  hanya  berpusat  pada  segelintir  orang  sehingga  manusia sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah SWT., diharus produktif dan menjadikan hartanya  bermamfaat  bagi  kemakmuran  dan  kesejahteraan  oarang  banyak;  (3).  Bekerja (mencari nafkah) merupakan ibadah dan wajib dilakukan setiap orang artinya setiap manusia harusnya siap menghadapi resiko dari bekerja seperti mendapatkan keuantungan atau mamfaat dibandingkan  mamfaat  yang  hanya  mampir  tanpa  resiko  dan  keuntungan  yang  bersifat  tetap (bunga deposito); (4). Kegiatan ekonomi Islam harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka smasuka tanpa ada paksaan dari pihak manapun; (5). Zakat sebagai intrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang juga merupakan hak orang lain.
Berbicara tentang hak asasi maka terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai pengertian dasar  hak  itu  sendiri.  Secara  fundamental  hak  merupakan  unsur  normatif  yang  berfungsi sebagai  pedoman  bertingkahlaku,  perlindungan  akan  kebebasan,  suatu  kekebalan  dalam menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. 24 Kemudian terkait Hak Asasi Manusia (HAM), John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yaitu  hak-hak  yang  diberikan  langsung  oleh  Sang  Pencipta  kepada  manusia.  Hak  kodrati merupakan hak yang sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan yang tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. 25 Di Indonesia definisi HAM telah  disebutkan  dalam  Pasal  1  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM. 26 Dapat  disimpulkan bahwa  HAM  merupakan  hak  yang  melekat  pada  diri  manusia  yang  sifatnya  kodrati  dan
23 Ayup Suran Ningsih & Hari Sutra Disemadi. “Breach of Contract: An Indonesian Experience in Akad Credit of Sharia Bangking”, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 19(1), 89-102, (2019), h. 89
24 Tim  ICC  UIN  Jakarta. Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani, (Jakarta:  Preneda  Media, 2003), h. 199
25 Masyur  Effendi. Dimensi  Dan  Dinamika  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Hukum  Nasional  Dan  Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 3
26 Pasal  ini  menyebutkan  “Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap  orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.117-132 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8897
fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara.
Terkait dengan dalam penyelenggaraan lembaga keuangan di Indonesia, setiap nasabah berhak  atas  kepastian  hukum  dalam  menjamin  perlindungan  akan  hak-haknya  seperti  yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. 27 Perlindungan  yang  dimaksud  mencakup  perlindungan  umum  dan  perlindungan  khusus. Perlindungan  umum  merupakan  perlindungan  materil  berupa  keselamatan  dana  nasabah, transparansi  informasi,  advokasi  dan  lain  sebagainya  sedangkan  perlindungan  khusus merupakan  perlindungan  spiritual  nasabah. 28 Perlindungan  spiritual  dimaksud  merupakan salah satu komponen penting dalah kehidupan ekonomi Agama Islam yaitu muamalah .
Berbicara  perlindungan  spiritual  maka  dapat  dikatakan  bahwasanya  satiap  nasabah memiliki  hak  spiritual  yang  perlu  dilindungi.  Hak  spiritual  adalah  hak  keagamaan  yang dimiliki oleh setiap manusia. Khususnya di Indonesia yang hak spiritual lebih identik dengan hak umat muslim, dikarenakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Perspeketif perlindungan konsumen, Ro’fah Setyowati menyebutkan bahwasanya konsumen lembaga  keuangan  Islam  memiliki  hak  spiritual  atau  hak  keagamaan,  di  Indonesia  hak tersebut  dijamin  atau  dilindungi  melalui  bentuk  prinsip  syariah  dalam  penyelenggaraan lembaga keuangan berbasis syariah. 29 Pemikiran ini timbul atas aspek spiritual yang melekat pada setiap diri seseorang terutama pada diri konsumen. 30
Perlunya  menjalani  kehidupan  ekonomi  yang  baik  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah ini  perlu  didukung  dan  perhatian  oleh  pemerintah,  masyarakat  ataupun  perkumpulan masyarakat.  Implementasi  dukungan  tersebut  dapat  melalui  peraturan-peraturan,  dan  peran aktif  terkait  hak  spiritual  masyarakat.  Seperti  telah  disebutkan  di  atas  dalam  perspektif perlindungan  konsumen,  penerapan  prinsip-prinsip  syariah  pada  lembaga  keuangan  Islam adalah bentuk   jaminan perlindungan hak spiritual.  Sifat spiritual itu sendiri telah dijelaskan dalam prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen. Selain itu,
27 Pasal ini menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada nasabah”.
28 Ro’fah Setyowati. Bahan Ajar Hukum Ekonomi Syariah, Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2019
29 Ro’fah Setyowati. Bahan Ajar Hukum Ekonomi Syariah, Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2019
30 Ro’fah Setyowati. “Consumers Spiritual Rigths In The Islamic Bangking Dispute Out Of Court Settlement In Indonesia.” Journal Of Social Studies Education Research, 9(4), 334-351, (2018), h. 334
kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  syariah  dalam  lembaga  keuangan  Islam  juga  telah  diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait bidangnya masing-masing. 31
Telah  disebutkan  bahwa  BWM  merupakan  LKM  yang  penyelenggaraannya  kegiatan usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  telah  disebutkan  dalam  pasal  12  Ayat  (2)  UU LKM. 32 Selain  itu  pengaturan  penerapan  prinsip  syariah  dalam  penyelenggaraan  BWM  juga disebutkan  pada  Pasal  2  POJK  No.  62/POJK.05/2015. 33 BWM  wajib  menggunakan  akad penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu akad yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI.
Ditinjau  dari  Hukum  Islam,  perjanjian  yang  disebut  juga  dengan  akad  merupakan perbuatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih dengan persetujuan masing-masing. Dengan kata  lain akad adalah perikatan yang secara sengaja dilakukan antara ijab 34 dan qabul 35 yang dibenarkan  secara  syariah. 36 Ahmad  Azhar  Basyir  Basyir mendefinisikan  akad  sebagai perikatan  antara ijab dan Kabul dengan  cara  yang  telah  dibenarkan  oleh  syara’  yang menetapkan  akibat-akibat  hukum. 37 Pasal  13  Ayat  (2)  POJK  No.  62/POJK.05/2015 menyebutkan  “kegiatan  usaha  penyaluran  pembiayaan  dilakukan  dengan  dengan menggunakan  akad mudharabah,  musyarakah,  murabahah,  ijarah,  salam,  istishna,  ijarah muntahin  bit  tamlik, atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  serta disetujui oleh OJK”.
Ketentuan  pembiayaan mudharabah diatur  dalam  Fatwa  DSN  No:07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah ( Qiradh ), namun tidak menyebutkan definisi akad mudharabah melainkan  menyebutkan  definisi  pembiayaan mudharabah. “Pembiayaan mudharabah adalah  pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah  kepada pihak  lain  untuk  suatu  usaha  yang  produktif” . Ketentuan  definisi  akad mudharabah diatur lebih lanjut dalam Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.
31 Ro’fah Setyowati. Loc.Cit., h.
32 Pasal  ini  menyebutkan  “Penyaluran  pinjaman  atau  pembiayaan  dan  pengelolaan  simpanan  oleh  LKM sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  Ayat  (1)  dilaksanakan  secara  konvensional  dan  berdasarkan  prinsip syariah”.
33 Pasal  ini  menyebutkan  “Kegiatan  usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan  secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah”.
34 Ijab didefinisikan oleh Ahmad Azhar Basyir sebagai “pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang di inginkan” dalam Ahmad Azhar Basyir. Azas-Azas Hukum Muamalah. (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 34
35 Kabul didefinisikan  oleh  Ahmad  Azhar  Basyir  sebagai  “pernyataan  pihak  kedua  untuk  merima  pernyataan pihak pertama mengenai isis perikatan” dalam Ahmad Azhar Basyir. Loc.Cit.
36 Wardah Yuspin. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah.” 10(1), 55-67, (2007), h.
58
37 Ahmad Azhar Basyir. Op.Cit., h. 34
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.117-132 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8897
Dalam  fatwa  ini  menyebutkan  “akad mudharabah adalah  akad  kerja  sama  usaha  antara pemilik  modal  ( malik  /  shahib  al-mal )  yang  menyediakan  seluruh  modal  dengan  pengelola ( ‘amil / mudharib ) dan keuntungan seluruh usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad”.
Ketentuan pembiayaan musyarakah diatur dalam fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang  Pembiayaan Musyarakah, namun  di  dalam  fatwa  ini  tidak  menyebutkan  definisi mengenai  akad musyarakah. Definisi  akad musyarakah diatur  lebih  lanjut  di  dalam  Fatwa DSN-MUI No:105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah,  Musyarakah dan Wakalah  Bil  Istitsmar. Fatwa  DSN-MUI  No:105/DSN- MUI/X/2016  mendefinisikan  “akad musyarakah adalah  pembiayaan  berdasarkan  akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian akan ditanggung bersama secara proporsional”.
Ketentuan murabahah diatur  dalam  Fatwa  DSN  No:04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Murabahah , fatwa ini tidak  menyebutkan definisi akad murabahah secara gamblang, namun disebutkan  di  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No:84/DSN-MUI/XII/2012  Tentang  Metode Pengakuan Keuntungan AL-Tamwil bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan  Syariah.  Fatwa  ini  menyebutkan“ murabahah adalah  akad  jual  beli  dengan menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang lebih  sebagai  keuntungan  sedangkan  pembiayaan murabahah  (At-Tamwil  bi  al-Murabahah) adalah murabahah di  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  dengan  cara  LKS  membelikan barang  sesuai  dengan  pesanan  nasabah,  kemudian  LKS  menjualnya  kepada  nasabah  (setelah barang menjadi milik LKS) dengan pembayaran angsuran”. Akad jual beli murabahah ini juga ditegaskan  kembali  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No:111/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Akad  Jual Beli Murabahah, yang  mana  “akad bai’  al-murabahah adalah  akad  jual  beli  suatu  barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli  dan pembeli  membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.
Ketentuan  mengenai  pembiayaan ijarah diatur  dalam  Fatwa  DSN  No:09/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.  Fatwa ini tidak  menyebutkan definisi akad ijarah secara  jelas,  namun  definisi  akad  ijarah  disebutkan  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No:112/DSN- MUI/IX/2017  Tentang  Akad  Ijarah.  Fatwa  ini  disebutkan  “akad ijarah adalah  akad  sewa
antara mu’jir (pemberi  sewa)dengan musta’jir (penyewa)  atau  antara musta’jir dengan ajir (pemberi jasa dalam akad) untuk menpertukarkan manfa’ah dan ujrah , baik mamfaat barang maupun jasa”.
Ketentuan akad salam diatur dalam Fatwa DSN No:05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam .  Fatwa  ini  menyebutkan  “ salam merupakan  jual  beli  barang  dengan  cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu”. Fatwa tentang Jual  Beli Salam menetapkan  ketentuan  tentang  pembayaran,  tentang  barang, salam  parallel, penyerahan  barang  sebelum  atau  pada  waktunya,  pembatalan  kontrak  dan  ketentuan perselisihan.
Ketentuan  akad istishna’ diatur  dalam  Fatwa  DSN  No:06/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Jual Beli Istishna ’. Dalam fatwa ini menyebutkan “akad istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk  pemesanan  pembuatan  barang  tertentu  dengan  kriteria  dan  persyaratan  tertentu  yang disepakati  antara  pemesan  (pembeli, mustashni’ )  dan  penjual  (pembuat, shani’ )”.  Sesuai perkembangannya akad  istishna’ berkembang  menjadi  akad istishna’  parallel dimana  LKS dalam  memenuhi  kewajibannya  terhadap  nasabah  membutuhkan  pihak  lain  sebagai shani’ . Ketentuan  jual  beli  akad istishna’  paralel diatur  dalam  Fatwa  DSN  No:  22/DSN- MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Istishna’ Paralel .
Akad ijarah  muntahiah  bit  tamlik merupakan  akad  baru  yang  dibuat  oleh  Lembaga Keungan Syariah dengan nasabah ( ex-murabahah ). Pengaturan akad ini disebutkan di dalam Fatwa DSN No:49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah . Akad baru ini di dalam  Fatwa  No:49/DSN-MUI/II/2005  dapat  dibuat  “apabila  nasabah  mengalami  penurunan kemampuan  dalam  pembayaran  cicilan,  maka  ia  diberikan  keringanan,  diwujudkan  dalam bentuk  konversi  dengan  membuat  akad  baru  dalam  penyelesaian  pembayaran  kewajiban merujuk  Fatwa  DSN  No:  27/DSN-MUI/III/2002  Tentang Al  Ijarah  Al-Muntahiah  Bi  Al- Tamlik ” .
Ketentuan  akad-akad  yang  telah  dijelaskan  di  atas  merupakan  salah  satu  bentuk pengaturan yang jelas terkait penjaminan perlindungan hak spiritual dari penerapan tata kelola BWM  sebagai  lembaga  keuangan  syariah.  Ketentuan  tentang  penggunaan akad /perjanjian berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  merupakan  bentuk  pemenuhan  prinsip-prinsip  syariah  dalam penyelenggaraan  BWM.  Perhatian  terhadap  perlindungan  hak  spiritual  sangat  diperlukan untuk  membangun  LKM  bersbasis  Islam  khususnya  BWM  ini  memiliki  kredibilitas  tinggi, sehingganya menurunkan ataupun meruntuhkan sikap skeptis dari masyarakat terkait lembaga
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.117-132 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8897
keuangan  syariah  di  Indonesia. 38 Kredibilitas  yang  tinggi  ini  juga  dimaksudkan  untuk mendapatkan  kepercayaan  publik  bahwasanya  BWM  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip syariah.

## KESIMPULAN
Penyelenggaraan  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM)  merupakan  implemntasi  dari  amanat Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  mensejahterakan  masyarakat  Indonesia.  Kebijakan pengaturan penyelenggaran BWM di Indonesia diatur dalam UU Lembaga Keuangan Mikro, POJK  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Lembaga  Keuangan  Mikro.  BWM  merupakan  salah satu  lembaga  keuangan  mikro  yang  menerapkan  Hukum  Islam  atau  prinsip  syariah  yang ditujukan  untuk  memberikan  pembiayaan  demi  mengurangi  ketimpangan  kemiskinan masyarakat.  Pendirian  BWM  dimaksudkan  dapat  terus  berkontribusi  dalam  memberdayakan anggota dan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai pelaku usaha mikro.
Perspektif  perlindungan  konsumen,  terdapat  dua  jenis  hak  nasabah  atau  masyarakat yang harus dilindungi yaitu hak materil dan hak spiritual. Hak spiritual merupakan hak terkait rahasia  nasabah,  dana  nasabah  dan  advokasi  terhadap  nasabah.  Sedangkan  hak  spiritual merupakan  hak  keagamaan  yang  patut  dilindungi  terkait  kebebasan  masyarakat  untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai Agamanya. Penyelenggaraan BWM dalam melindungi hak  spiritual  nasabah  adalah  dengan  menerapkan  akad-akad  pembiayaan  yang  telah  diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai Fatwa DSN-MUI.

## REFERENCES
Ali, Z. (2018). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Basyir, A.A. (2014). Azas-Azas Hukum Muamalah, Yogyakarta: UII Press.
Disemadi,  H.S.&  Roisah,  K.  (2019).  “Kebijakan  Model  Bisnis  Bank  Wakaf  Mikro  Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, Law Reform, 15(2), 177-194.
Disemadi,  H.S.,&  Santoso,  B.  (2019).  “Pelaksanaan  Fungsi  Pembinaan  Dan  Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Jawa Tengah (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba’alwy)”, Tesis: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
38 Ro’fah  Setyowati,  Lastuti  Abubakar  &  Nunung Rodliah.  “Sharia  Governance  On  Islamic  Banking:  Spiritual Rights  Perspective  On  Consumer  Protection  In  Indonesia.” Diponegoro  Law  Review, 2(1),  227-244,  (2017),  h. 227
Effendi, M. (1994). Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Disemadi,  H.S.,&  Wahyuni,  R.A.E.  (2019).  “Eksistensi  Dan  Kebijakan  Regulasi  Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, Yustisiabel, 3(2), 106-117.
Kara,  M.  (2013).  "Konstribusi  Pembiayaan  Perbankan  Syariah  Terhadap  Pengembangan Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Di  Kota  Makasar," Asy-Syir’ah:  Jurnal  Ilmu Syariah dan Hukum, 47(1), 269-312.
Mu’allim,  A.  (2003).  “Persepsi  Masyarakat  terhadap  Lembaga  Keuangan  Syariah.” Al- Mawarid Journal of Islamic Law, Edisi 10, 17-31.
Mustaqim, M. (2016). “Prinsip Syariah Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi Atas Implementasi  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  UMKM  di  Kudus).” Jurnal  Penelitian, 10(2), 399-422.
Ningsih,  A.S.,&  Disemadi,  H.S.  (2019).  “Breach  of  Contract:  An  Indonesian  Experience  in Akad Credit of Sharia Bangking”, Ijtihad: Jurnal  Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 19(1), 89-102.
Pratama,  A.P.,  Disemadi,  H.S.,&  Prananingtyas,  P.  (2019).  “Existence  And  Position  Of Islamic Economic Laws In Indonesia”, Legality: Jurnal Imiah Hukum, 27(2), 222-231.
Setiawan,  A.B.  (2006).  "Perbankan  Syariah;  Challenges  dan  Opportunity  Untuk Pengembangan di Indonesia." Jurnal Kordinat, 8(1), 1-42.
Setyowati,  R.  (2018).  “Consumers  Spiritual  Rigths  in  the  Islamic  Bangking  Dispute  Out  Of Court Settlement in Indonesia.” Journal of Social Studies Education Research, 9(4), 334-351. Setyowati, R., Abubakar, L.,& Rodliah, N. (2017). “Sharia Governance on Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective on Consumer Protection in Indonesia.” Diponegoro Law Review, 2(1), 227-244.
Soemitra, A. (2018). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group. Suteki  &  Taufani,  G.  (2018) Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  Dan  Praktik), Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Tim  ICC  UIN  Jakarta.  (2003). Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani, Jakarta: Preneda Media.
Yuspin,  W.  (2007)  “Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Pelaksanaan  Akad  Murabahah.” Publikasi Ilmiah, 10(1), 55-67.
Website:
Otoritas Jasa Keuangan, Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro. Retrived from www.sikapiuangmu.ojk.go.id Diakses Pada Tanggal 15 September 2019.
Otoritas  Jasa  Keuangan, Siaran  Pers  OJK  Keluarkan  Izin  41  Bank  Wakaf  Mikro, Retrived from www.ojk.go.id . Diakases Pada Tanggal 2 September 2019.