Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 147-152| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3074.147-152

## ADAT BALI DI DESA ADAT SAWAN KABUPATEN GIANYAR
Ni Kadek Ratna Dewi, I Made Suwitra, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia kadekratnadw2@gmail com, madesuwitra27@gmail com, diahgayatrisudibya@gmail com

## Abstrak
Sistem  kekerabatan  yang  menganut  sistem Patrilineal atau  yang  lebih  dikenal  dengan  menganut  sistem  garis keturunan laki-laki atau dalam istilah orang Bali lazim dikenal dengan mengikuti purus. Purusa kelak menjadi seorang  ahli  waris  dan  akan  mewarisi  segala  hak  dan  kewajiban  orang  tuanya  terhadap  Tuhan.  Perkawinan Nyeburin menjadi kebalikannya bila istri yang mempunyai status dan kedudukan sebagai purusa dan laki-laki mempunyai status dan kedudukan sebagai pradana . Penelitian ini bertujuan menganalisis model pemberian harta warisan bagi anak laki-laki yang kawin nyeburin di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar dan menjelaskan hak kepemilikan  terhadap  harta  warisan  yang  diberikan  laki-laki  dalam perkawinan nyeburin di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  model  pemberian  harta  warisan  bagi  anak  laki-laki  yang  kawin nyeburin di  Desa  Adat Sawan Kabupaten Gianyar adalah diberikan sejenis hadiah berupa tanah tegalan yang diberikan kepada laki-laki yang bersedia menjadi menantu dan kawin nyeburin pemberian harta tersebut diberikan pada saat pihak laki-laki yang  akan  menyetujui  dan  menyanggupi  akan  melakukan  perkawinan  nyeburin,  selanjutnay  tanah  tersebut menjadi hak penuh laki-laki itu.
Kata Kunci: Perkawinan, Harta Warisan, Perkawinan

## Abstract
The kinship system that adheres to the Patrilineal system or better known to adhere to the male lineage system or in Balinese terms is commonly known as following the purus. Purusa will later become an heir and will inherit all the rights and obligations of his parents towards God. A Nyeburin marriage is the opposite if the wife has the status and position as purusa and the man has the status and position as pradana. This study aims to analyze the model of inheritance for boys who marry in Sawan Village, Gianyar Regency and explain the ownership rights to inheritance given by men in nyeburin marriages in Sawan Traditional Village, Gianyar Regency. The method used was empirical legal research, with a statutory and conceptual approach. Sources of data used were primary and  secondary  legal  data.  The  results  showed  that  the  model  of  giving  inheritance  for  boys  who  married  in Sawan Village, Gianyar Regency was given a kind of gift in the form of dry land which was given to men who were willing to be son-in-law and to marry in order to give the property when the man -the man who agrees and agrees to do the marriage intercourse, then the land becomes the man's full right.
Keywords : Marriage, Inheritance, Marriage

## I. PENDAHULUAN
Struktur hubungan kekerabatan dalam keluarga sangat penting dalam susunan garis keturunan dalam keluarga,  hal  ini  dilandasi  kebudayaan  masing-masing  daerah.  Sistim  kekeluargaan  ini  dapat menentukan  bagaimana  seseorang  jika  akan  melakukan  perkawinan  dan  bagaimana  seseorang ditentukan warisannya dengan tetap diberlakukannya dan dipatuhi hukum adat Bali. Orang Bali yang beragama  Hindu sistem  kekeluargaan  yang  dipergunakan  adalah  sistem kekeluargaan Patrilineal yaitu  sistem  kekeluargaan patrilineal adalah  sebuah  sistem  kekeluargaan  yang  menganut  garis keturunan laki-laki.
Sistem  kekerabatan  yang  dianut  oleh  masyarakat  Bali  adalah  bersifat Patrilineal dan  adat menetap/tinggal  setelah  menikah  adalah  patri  lokal (Koencaraninggrat,  1984) .  Sebagai  salah  satu konsekuensi logis dari sistem kekeluargaan Patrilineal keluarga  di  Bali  yang  hanya  memiliki  anak- anak perempuan saja atau bahkan hanya seorang anak perempuan memberikan beberapa pilihan agar sebuah  keluarga  yang  hanya memiliki anak perempuan saja mempunyai pelanjut keturunan. Pilihan itu adalah dengan jalan membuat garis keturunan yaitu mengangkat anak perempuannya atau salah satu
anak perempuannya untuk menjadi Sentana Rajeg, dengan diangkatnya anak perempuan suatu keluarga menjadi sentana  rajeg maka  nantinya  masalah  perkawinannya  diusahakan  dengan  perkawinan nyeburin. Dalam perkawinan nyeburin maka laki-laki dapat dikatakan ninggal kedaton sehingga laki- laki ini menjadi kehilangan hak untuk mendapatkan pembagian waris di rumah aslinya (Kaler, 1988) . Jika  perkawinan  itu  putus  karena  kematian  salah  satu  pasangannya  apa  bila  yang  meninggal dunia  duluan  adalah  suaminya  (Pihak Purusa )  maka  sang  istri/pihak pradana dapat  tetap menetap/tinggal di rumah almarhum suaminya dan bila putusnya perkawinan karena perceraian atau atas putusan pengadilan maka sang istri akan kembali ke rumah asal mulanya Mulih Deha, demikian juga  dengan  perkawinan Nyeburin menjadi  kebalikannya  bila  istri  yang  mempunyai  status  dan kedudukan  sebagai purusa dan  laki-laki  mempunyai  status  dan  kedudukan  sebagai pradana. Maka mengenai  kedudukan  dan  status  dari  laki-laki  yang  kawin nyeburin ketika  putusnya  sebuah perkawinannya ini karena meninggalnya si pihak purusa (istri) atau dengan perceraian atas putusnya perkawinan itu. Hak waris dalam perkawinan Nyentana dapat dikatakan hapus hak waris dari keluarga lakin laki, karena laki laki yang melakukan perkawinan nyentana memiliki hak dan kewajiban sebagai penerus keturunan pada keluarga istri, oleh sebab itu laki-laki mengikuti adatnya keluarga perempuan (Udytama, 2015) .
Penelitian ini bertujuan menganalisis model pemberian harta warisan bagi anak laki-laki yang kawin nyeburin di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar dan menjelaskan hak kepemilikan terhadap harta  warisan  yang  diberikan  laki-laki  dalam  perkawinan nyeburin di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan kesenjangan mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Sunggono, 2003) . Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisisnya  kecuali  itu  juga  diadakan  pelaksanaan  yang mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 2013) . Bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005) . Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dipilih karena penelitian ini mengkaji berbagai perundang-undangan yang terkait dengan hak  waris  laki-laki  perkawinan nyeburin dalam  hukum  adat  Bali,  pendekatan  konsep  ( conceptual approach ) akan dipergunakan untuk menganalisis konsep-konsep pengaturan mengenai hak waris laki- laki perkawinan nyeburin dalam hukum adat Bali.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Model  Pemberian Harta Warisan Bagi  Anak  Laki-Laki  yang  Kawin Nyeburin di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar
Sistem kekeluargaan/kekerabatan masyarakat adat Bali adalah sistem kekerabatan Patrilinial. Dengan dianutnya sistem kekerabatan/kekeluargaan Patrilinial oleh masyarakat hukum adat Bali maka yang dipandang  sebagai  ahli  waris  adalah  anak  yang  mempunyai  status  dan  kedudukan  sebagai purusa adalah anak laki-laki bukan anak perempuan. Kecuali anak perempuan yang telah diangkat menjadi sentana  rajeg. Hukum  Adat  Bali  anak  perempuan  yang  telah  menjadi  atau  telah  diangkat  menjadi sentana rajeg mempunyai kedudukan sebagai purusa, jadi menurut  aturan  hukum adat  Bali Purusa adalah ahli waris maka perempuan yang telah menjadi sentana rajeg dalam sebuah keluarga adalah merupakan ahli waris keluarganya Pengangkatan sentana rajeg biasanya dilaksanakan apabila sebuah keluarga tidak mempunyai keturunan/anak laki-laki maka anak perempuannya yang diangkat  menjadi pewaris  keluarga  tersebut  Sedangkan  perempuan  yang  tidak  berkedudukan  sebagai sentana rajeg /yang tidak berkedudukan sebagai purusa bukanlah ahli waris. Dari beberapa pengertian tersebut diatas maka  sangatlah berkaitan antara sistem kekeluargaan  dengan bentuk-bentuk perkawinan adat Bali dan hukum waris adat bali (Prodjodikoro, 2011) .
Perkawinan nyeburin/nyentana adalah salah satu bentuk perkawinan di Bali, bentuk perkawinan nyeburin ini  adalah  bentuk  pengecualian  dari  bentuk-bentuk  perkawinan  yang  ada.  Hal  ini  terjadi karena keluarga tidak memiliki anak laki-laki, sebuah keluarga awalnya tidak memiliki anak seorang pun  dari  usahanya  kemudian  keluarga  tersebut  mengangkat  anak (meras  sentana) dan  anak  yang diangkat tersebut adalah perempuan dan juga ada karena kehendak dari orang tua perempuannya maka masalah perkawinan anak perempuannya diusahakan dengan perkawinan nyeburin walaupun keluarga tersebut telah memiliki anak laki-laki. Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Made Wila Bendesa Desa Adat Sawan pada hari Selasa pada tanggal 18 Agustus 2020 mengatakan bahwa: Terhadap status dan kedudukan laki-laki yang melaksanakan perkawinan Nyeburin adalah sebagai Pradana /Perempuan ( meawak luh ) terhadap laki-laki yang tetap tinggal dirumah istrinya.
Bila perkawinan itu berakhir karena meninggalnya istrinya adalah dengan Balu dengan sebutan Balu Lanang sesuai dengan awig-awig adat desa adat  sawan  kedudukan balu  lanang dalam sebuah keluarga bukanlah ahli waris namun balu lanang berhak untuk menikmati segala hasil dari peninggalan almarhum  istrinya.  Karena  status  dan  kedudukan  seorang  laki-laki  yang  melaksanakan  perkawinan nyeburin yang telah ditinggal mati istrinya dan tetap tinggal di rumah mendiang istrinya statusnya sama dengan janda. Maka laki-laki tersebut bukan merupakan ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh  almarhum  istrinya.  Tentang  status  dan  kedudukan  waris  dari  seorang  laki-laki  yang  kawin Nyeburin yang tetap tinggal di rumah istrinya manakala perkawinannya putus dengan matinya si istri serta beberapa penjelasan mengenai kewajibannya selaku balu/balu lanang di rumah mendiang istrinya antara lain:
a) Memelihara  dan  menghidupi  anak-anaknya  termasuk  masalah  kesejahteraannya  serta  masalah pendidikannya
b) Tidak  mengalihkan  harta  warisan  yang  di  tinggalkan  mendiang  isterinya  seperti  menjual  harta warisan menggadaikan, membagi-bagikan kepada orang lain yang tidak berhak c) Mengabenkan istrinya
Melaksanakan  kewajiban-kewajibannya  atas  Agama  adat  ( menyungsung  khayang  tiga )  upacara di sanggah/merajan serta pura-pura yang menjadi kewajibannya (wawancara dengan Bapak I Made Wila Bendesa  Desa  Adat  Sawan  pada  tanggal 18 Agustus 2020) Disamping  itu  pembagian  harta  warisan juga telah diatur dalam awig-awig desa adat sawan dalam pawos 64 sebagai berikut: Pawos 64 Pangepahan waris manut mekadi ring sor: Ha Risampun kalaksanayang pitra yadnya lan hutang-hutang pawaris buntas katawur Na Para  ahli  waris  polih  pahan  pada  sangkaning  pagunakayan  sajabaning karang/tegal ayahan desa kaamong olih alih waris kang sinanggeh krama ngarep ca Sinalih tunggil ahli waris kengin tan polih
1. Nilar kawitan lan sesananing agama
2. Alpaka guru rupaka
3. Sentana  rajeg  utawi  pratisentana  nyeburin  kesah  mawiwaha  sowang-  sowang  kabawos  ninggal kadaton
Terjemahan: Pasal 64 Pembagian waris sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Setelah  dilaksanakan  upacara pitra  yadnya ( pengabenan) dimana  hutang-  hutang  pewaris  sudah dibayarkan 2. Para  ahli  waris  dapat  bagian  dari  harta  guna  kaya  yang  berupa  tanah/ladang  tanah AYDS  (tanah ayahan desa) yang di jalankan oleh ahli waris laki-laki pertama 3. Demikian  juga  halnya  ahli  waris  tidak  mendapatkan  warisan  apabila  meninggalkan  leluhur  dan pindah agama
4. Durhaka terhadap orang tua
5. Anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  kawin nyeburin yang  sudah  cerai  masing-masing  sudah meninggalkan tempat tinggalnya.
Dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa pemberian harta tidak bergerak (tanah tegalan ) bagi laki- laki yang kawin nyeburin adalah diberikan pada saat pihak laki-laki akan menyetujui dan menyanggupi akan melakukan perkawinan nyeburin (nyentana) sejenis hadiah kepada sentana yang bersedia menjadi menantu dan kawin nyeburin
2. Hak  Pemilikan  terhadap  Harta  Warisan  yang  Diberikan  Laki-Laki  dalam  Perkawinan Nyeburin di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar
Hasil wawancara dengan Bapak I Gede Adyana ketua kerta dan sabha desa adat sawan senin 10 Agustus 2020  menjelaskan  sebagai bahwa  Seseorang  yang  kawin Nyeburin/nyentana akan  pulang  ke rumah aslinya  atau  keluar  dari  rumah  istrinya  dan  meninggalkan  kekerabatan  istrinya  kalau  putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian istrinya maka akan dilihat dulu status dan kedudukannya, status dan kedudukannya disamakan dengan mulih deha yaitu bila seorang perempuan bercerai lalu pulang kerumah asalnya (Wawancara dengan Bapak I Gede Adnyana Ketua Kerta dan Sabha Desa Adat Sawan tanggal 10 Agustus 2020.
Status  laki-laki nyeburin yang  pulang  ke  rumah  asalnya  bila  perkawinannya  putus  adalah berstatus  janda/ balu/balu  Lanang, serta  hak-haknya  untuk  mewaris  dirumah  asalnya  tidak  dapat dikembalikan lagi. Bila di Desa Adat Sawan terjadi seperti hal tersebut maka kepulangan laki-laki yang kawin Nyeburin akan  diterima  dan  dipertanggungjawabkan  keberadaannya  oleh  kepala  keluarga (mertua) dengan istilah Kerbo Kundul . Sebagai salah satu syarat untuk dapat diterima oleh masyarakat adat setempat kepala keluarga atau yang bertanggung jawab atas pulangnya janda/ balu/balu lanang tersebut akan melaporkan kepada pemuka adat dalam hal ini adalah kelihan adat  kepala lingkungan serta atas laporan tersebut maka akan dibicarakan dalam musyawarah adat yang dipimpin oleh kelian banjar, Setelah mendapat persetujuan dari rapat banjar adat atau masyarakat adat maka hal kepulangan seseorang untuk menetap di rumah asalnya akan diumumkan secara resmi oleh kelian banjar kepada anggota banjar melalui pertemuan adat. Setelah semua syarat terpenuhi maka hal ini akan dicatat secara resmi  oleh  Kepala  Lingkungan  bahwa  orang  tersebut  secara  hukum resmi  menjadi  tanggung  jawab kepala keluarga dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan di kartu KK.
Dalam  Hukum  Adat  Bali  kedudukan sentana  rajeg adalah  sebagai purusa yang  nantinya terhadap sentana rajeg ini  nantinya  akan  diusahakan  bentuk  perkawinannya  adalah  perkawinan nyeburin Ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan keturunan agar tak menjadi putus (Soepomo, 1970) . Ketentuan tersebut diatas adalah sama dengan isi pasal ( pawos ) 58 awig-awig desa  adat  sawan  yang berbunyi sebagai berikut:
Pawos 58
(1) Sentana wenten kalih pawos sane kabawos pratisentana lan sentana peperasan
(2) Pratisentana  inggih  punika  sentana  sane  metu  saking  pawiwahan kapatut
(3) Prade pawiwahan tan kapatut ngwetuang sentana mangda tan kantun kawastanin bebinjat utawi astra patut kamanggala antuk panyangaskara
(4) Prade pawiwahantan ngwetuang sentana kengin ngidih sentana malarapan antuk upasaksi sekala niskala sane kawastanin sentana peperasan
(5) Sentana rajeg inggih punika pratisentana wadon (pradana) sane kamanggehanglanang (purusa) tur risampun nglaksanayang pawiwahan keceburin
(6) Sang  sane  dados  kamanggehang  sentana  rajeg  inucap  wiwit  angka
(5) inggih punika: ha Pratisentana wadon tunggal Na Sampun kamanggehang dados pratisentana lanang (purusa) Ca Kapawiwahang kaceburin kautamayang antuk jatma sane maagama Hindu utawi sange maagama tiyosan sane sampun nglaksanayang pamarisuda raga utawi upacara sudiwadani ra Sane ngamanggehang sentana rajeg patut masadok ring peajuru banjar tur kelihan banjar patut nyobyahang ring banjar saha ngaturang ring prajuru desa adat Terjemahan
Pasal 58 (1) Sentana ada dua jenis yaitu sentana dari anak sendiri dan sentana dari diangkat (peperasan)
(2) Sentana dari anak sendiri yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang patut (wajar) (3) Bila perkawinan yang dilaksanakan tidak benar (patut) anaknya nanti disebut anak tanpa ayah (4) Bila perkawinan tidak mempunyai anak boleh mengangkat anak sesuai dengan aturan yang ada di desa adat yang disebut sentana peperasan
(5) Sentana  rajeg yaitu  anak  perempuan  yang  diangkat  statusnya menjadi anak laki-laki (purusa) dan sudah melaksanakan perkawinan nyeburin
(6) yang bisa dijadikan sentana Rajeg antara lain :
a. Anak perempuan tunggal (sendiri)
b. Sudah diangkat statusnya menjadi anak laki-laki
c. Perkawinan nyeburin adalah  diutamakan  yang  beragama  Hindu  atau  bisa agama lain tetapi sudah diaudit wardani (diubah keagamaannya)
d. Yang  mengangkat  anak  perempuan  menjadi  status  laki-laki  tersebut  harus  sudah  melaporkan kepada Prajuru desa ( kelihan Desa dan Bendesa Adat) Dalam Awig-Awig Desa Adat Sawan Pawos 63 menjelaskan sebagai berikut: Pawos 63 Swadharmaning ahli waris patut : Ha Nerima saha ngwasayang tetamian pahan saking kaluhurannia makadi ngrempon sanggah utawi merajan pura saha pangupakarannia miwah nyaladihinin ayah-ayahan pawaris
Na  Ngabenang  pawaris  saha  nglanturang  upacara-upakara  pitra  ca  Nawurin  hutang- hutang pawaris sane manut panglokika Terjemahan : Pasal 63 Kewajiban ahli waris sebagai berikut :
a) Menerima  dna  menguasai  harta  warisan  dari  Almarhum  (pewaris)  seperti  memelihara tempat suci/ merajan dan  mengupacarai  dan  mengambil  alih  kewajiban  di  Desa  Adat/Banjar  seperti ngayahang banjar
b) Mengupacarai/pengabenan almarhum pewaris sampai selesai
c) Melunasi hutang-hutang pewaris sesuai dengan ketentuan di Desa adat
Laki-laki  yang  kawin nyeburin/nyentana dan  pulang  kerumah  asalnya  kedudukannya  tetap sebagai pradana dan statusnya disamakan dengan janda yang setelah bercerai kembali pulang ke rumah asalnya mempunyai status Bajang (gadis) Sejauh mana seorang Janda dapat diterima dalam lingkungan kekerabatan  asalnya  itu  sepenuhnya  tergantung  dari  sikap  kerabatnya  hukum  adat  Bali  hanya menentukan  seorang  wanita  yang  telah  bercerai  wajib  diterima  oleh  orang  tua/kerabatnya  sebagai layaknya  seorang  gadis  ( mulih  deha )  apakah  seorang  janda  diterima  setengah-setengah  itu  adalah urusan intern ( private ) keluarga atau kerabat yang bersangkutan (Made, 2001) . Mengenai kedudukan  laki-laki nyeburin/nyentana bila  putusnya  perkawinan  karena  kematian istri  maka  telah  ditentukan  dalam awig-awig desa  adat  sawan  bahwa  harta  bawaan  masing-masing adalah milik masing-masing suami-istri harta bersama yang didapat selama berlangsung perkawinan adalah  milik  bersama  jika  terjadi  perceraian  maka  harta  bersama  ini  dibagi  dua  sedangkan  harta peninggalan  yang  termasuk  warisan  adalah  dikuasai  oleh Purusa maka  dari  itu  telah  jelas  dan ditegaskan bahwa laki-laki yang kawin Nyeburin bukanlah menjadi ahli waris di rumah istrinya karena kedudukannya hanya sebagai pradana (Adnyani, 2016) .
Dari hal tersebut di atas maka laki-laki yang kawin nyeburin telah jelas kedudukan warisnya yaitu bukan sebagai ahli waris atau dengan kata lain telah hilang haknya sebagai ahli waris di rumah asalnya serta tak berhak untuk menjadi ahli waris di rumah istrinya akan tetapi di desa adat sawan ada hak istimewa atau sejenis hadiah yang di berikan kepada laki-laki yang mau melaksanakan perkawinan nyeburin hak waris berupa tanah tegalan tersebut di berikan pada saat pihak laki-laki menyetujui dan menyanggupi akan melakukan perkawinan nyeburin . Mengenai kepemilikan harta yang didapat dari perkawinan nyeburin yang di berikan oleh mertuanya bersifat utuh atau sepenuhnya di berikan harta berupa tanah tegalan seluas 200m pada saat perkawinan di gelar dan apabila terjadinya perceraian maka harta tersebut akan di urus lebih lanjut untuk di berikan secara personal baik dari surat-suratnya dan sertifikatnya  namun  apabila  perkawinan  masih  baik-baik  saja  maka  nantinya  harta  tersebut  akan  di berikan atau di wariskan kepada anak- anaknya
IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Model  pemberian  harta  warisan  bagi  anak  laki- laki  yang  kawin nyeburin di  Desa  Adat  Sawan  Kabupaten  Gianyar  adalah  diberikan  sejenis  hadiah berupa  tanah  tegalan  yang  diberikan  kepada  laki-laki  yang  bersedia  menjadi  menantu  dan  kawin nyeburin  pemberian  harta  tersebut  diberikan  pada  saat  pihak  laki-laki  yang  akan  menyetujui  dan
menyanggupi  akan  melakukan  perkawinan  nyeburin,  yang  kedua  hak  pemilikan  terhadap  harta warisan  yang  diberikan  laki-laki  dalam perkawinan nyeburin di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar yaitu kepemilikan harta yang didapat dari perkawinan nyeburin yang diberikan oleh mertuanya bersifat utuh  dan  sepenuhnya  diberikan  kepada  laki-laki  yang  melangsungkan  perkawinan  nyeburin  Namun apabila  terjadinya  perceraian  atau  meningalnya  sang  istri  maka  ada  hak  dan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan sesuai dharmanya sebagai seorang balu lanang
2. Saran
Adapun yang disarankan oleh peneliti yautu Mengingat kedudukannya yang sangat lemah sebaiknya bila laki-laki kawin nyeburin dibekali dengan sedikit harta benda ( jiwa dana ) dari orang tua agar kelak jika  ada  hal  yang  tak  diinginkan  oleh  laki-laki  tersebut  dia  sudah  ada  persiapan  dan  tak  lagi menyusahkan  keluarga  di  rumah  asalnya  Serta  untuk  menghindari  sengketa  yang  akan  timbul dikemudian hari,  selanjutnya  diperlukan Awig-Awig yang  terperinci  dan  jelas  tentang  perkawinan dalam bentuk nyentana nyeburin mengenai kedudukan laki-laki yang berstatus sebagai Pradana bila kelak  perkawinannya  putus  dan  kedudukannya  dirumah  asalnya  bila  kelak  terjadi Mulih  Deha Jika terdapat Pengecualian atas pelaksanaan hukum adat waris serta mengenai hak-hak dan kewajiban laki- laki yang mulih deha agar dilaksanakan secara benar dan berdasarkan hukum atau aturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum. Jurnal Ilmu Sosial , 11 (1), 48–64. Kaler, I. G. K. (1988). Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali . Kayumas Agung. Koencaraninggrat. (1984). Masyarakat Desa di Indonesia Lembaga . Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Made, S. D. I. (2001). Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali . Upada Sastra Denpasar. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Prenada Media. Prodjodikoro, W. (2011). Asas-Asas Hukum Perjanjian . Bale Bandungg. Soekanto, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif . Rajawali Pers. Soepomo. (1970). Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat . Pradnya Paramita. Sunggono, B. S. B. (2003). Metode Penelitian Hukum Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Udytama, I. W. W. W. (2015). Status Laki - Laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana. Jurnal Advokasi , 5 (1), 73–88. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Awig-Awig Desa Adat Sawan Kabupaten