## TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG DAMPAK PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA
Wulandari 1 , Zulfahmi Alwi 2 , Musyfikah 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : wulandari26021999@gmail.com

## Abstrak
Pokok  penelitian  ini  adalah  Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  tentang  Dampak Penelantaran  Anak  Akibat  Perceraian  Orang  Tua  (Studi  Kasus  Kecamatan  Bungoro Kabupaten Pangkep). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1). Bagaimana pandangan hukum hukum mengenai penelantaran anak ditinjau dari persfektif hukum positif dan  hukum  islam?  2).  Bagaimana  dampak  penelantaran  anak  akibat  perceraian  orang  tua  di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pandangan Hukum tentang penelantaran anak ditinjau dari persfektif hukum positif merupakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana,  karena  jelas  orang  tua  korban  menelantarkan  anak  dan  ini  merupakan  tindak  pidana menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  anak,  yaitu Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  dan  juga  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,  dijelaskan  mengenai  ancaman  hukum  pidana  penjara  dan  denda,  Sedangkan Penelantaran  Anak  ditinjau  dari  persfektif  hukum  islam  merupakan  perbuatan  yang  dilarang syara  “jalan”  tetapi  tidak  diancaman  dengan  suatu  hukuman  dalam  Al-Qur’an  atau  Sunnah Rasul  dpat  dipandang  sebagai  jarimah  ta’zir  karena  perbuatan  tersebut  nyata  merugikan pelakunya atau orang lain.
Kata Kunci: Hukum Islam, Penelantaran, Perceraian

## Abstract
The subject of this study is a Review of Islamic Law and Positive Law on the Impact of Child Neglect  Due  to  Parental  Divorce  (Bungoro  District  Case  Study  Pangkep  Regency).  The problem  consists  of  two  sub-problems.:  1).  How  is  the  legal  view  of  child  neglect  reviewed from positive legal effectiveness and Islamic law? 2). What is the impact of child neglect due to  parental  divorce  in  Bungoro  District  pangkep  regency?.  This  research  is  field  research. The method of data collection in this study through observation and interview. The results of this  study  show  that:  1).  The  Legal  View  on  child  neglect  is  reviewed  from  positive  legal effectiveness is an act that is included in the actcriminal, because obviously the parents of the victim  abandoned  the  child  and  this  is  a  criminal  offence  according  to  the  laws  and regulations governing the protection of children, namely Law No. 35 of 2014 and also in the Law Code Criminal, explained about the threat of criminal imprisonment and fines, while the Neglect of Children reviewed from the effectiveness of Islamic law is an act that is prohibited
syara "way" but not threatened with a punishment in the Qur'an or Sunnah of the Apostle dpat seen as jarimah ta'zir because the act is manifestly detrimental The culprit or someone else. Keywords: Islamic Law, Impact of Neglect, Divorce.

## A. Pendahuluan
Penelantaran anak yakni pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan orang tua, hal mana hak anak hilang terhadap segala lini kehidupannya. Potensi anak  harus dijaga sesuai  asuhan  sebagai  tanggung  jawab  orang  tua,  sebab  anak  berhak  bermain  dan mengekspresikan  dunianya.  Anak  sebagai  anugerah  terindah  yang  diberikan  oleh Allah swt.  seperti  kertas  putih  yang  belum  terbayang  warna  apa  yang  hadir  dalam  kertas tersebut.  Peran  orang  tua  sangat  vital  bagi  warna  kehidupan  anak,  menjadi  aktor pembimbing  dan  pendidik  pertama  bagi  pembentukan  karakter  anak.  Dalam  pasal  330 KUHPerdata, belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai umur genap 20 tahun, dan tidak lebih dulu sudah kawin. 1
Sebagai  anugerah  Tuhan,  anak  harus  dijaga  hak-hak  kehidupannya,  sebab  anak  yang akan menjadi generasi penerus keluarga, agama, dan negara, sehingga anak perlu dibina dan  dijaga  dengan  baik.  Setiap  elemen  bangsa,  baik  pemerintah,  keluarga,  maupun masyarakat,  punya  kewajiban  untuk  menaruh  perhatian  serius  bagi  tumbuh  kembang anak. 2 Anak  sebagai  harapan  masa  depan  dan  punya  energi  penting  bagi  agama  dan negara. Oleh karena statusnya sebagai anak, maka perlu dijaga dan dirawat dengan  baik guna menghasilkan anak yang berkualitas. Anak mesti dilindungi dari berbagai kejahatan yang mengancam. 3 Anak  yang  diterlantarkan  menyebabkan  pengaruh  yang merugikan  untuk  anak,  misalnya  permasalahan  neurilogis  dan  kejiwaan,  rendahnya kemampuan  hidup  social,  melukai  dirinya  sendiri,  menggunakan  narkoba,  dan permasalahan  perkembangan  emosional,  social,  serta  kognitif  serta  tidak  memedulikan kepentingan  anak  membuatnya  yang  diterlantarkan  muncul  rasa  pembalasan  dendam
1 Muhammad Anis, “Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 5, No.1, (2018).
2 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012),  h. 29.
3 Laurensius Arliman S, “Konsep Dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI”, Jurnal Ilmu Hukum Selat , 3, No. 1 (2015), h. 341.
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akbiat Perceraian Orang Tua
Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyfikah
bagi orang yang melakukan pengabaian terhadapnya secara berkesinambungan.
Dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  menerangkan  terkait  hak  dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pernikahan sebagai bagian dari syariat dan sunnah Rasulullah  saw.  yang  dianjurkan  bahkan  hukumnya  menjadi  wajib  bilamana  seseorang sudah mampu dan khawatir terjerumus pada kemaksiatan. 4 Bagi  orang  tua,  tidak terdapat  hukum  penerapan  terkait  penelantaran  anak  yang  ditegakkan  secara  nyata. Setiap  anak  berharap  dapat  mempunyai  ruang  guna  belajar,  bermain  dan  meningkatkan perkembangan  bakat  dan  minat  bagi  masa  mendatang.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya, dunia  anak  justru  dipenuhi  dengan  rasa  sedih  kelam.  Bagi  Anak  Indonesia,  kekerasan masih  terus  terjadi,  dimana  masih  berada  pada  kondisi  yang  tidak  diharapkan  secara kebudayaan.  Adanya  modernisasi  di  Negara  ini  belum  menjadikan  permasalahan  anak diperhatikan  dengan  baik,  bahkan  malah  menjadi  korban  diantara  modernisasi  yang terjadi saat. 5

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  penelitian  lapangan  dengan  metode  kualitatif, dimana  perolehan  informasi  melalui  wawancara  terhadap  narasumber  yang  telah ditentukan  sebelumnya.  Dalam  penyusunannya,  peneliti  memilih  lokasi  di  Kecamatan Bungoro  kabupaten  Pangkep.  Adapun  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang  berbentuk  lisan  atau  kalimat  penulis  berasal  dari  informan  dan  perilakunya  yang diamati. 6 Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Lalu  tekhnik  pengumpulan  data  dilanjutkan  menggunakan teknik pengolahan yaitu seleksi dat dan klasifikasi data, dan memilih yang penting dan
4 Muhammad  Saleh  Ridwan,  "Perkawinan  Dibawah  Umur  (Dini)," Jurnal  Al-Qaḍau:  Peradilan  dan Hukum Keluarga Islam , vol. 2 no. 1 (2015), h. 15.
5 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak (Bandung: Nuansa, 2006), h.15.
6 Nurul Suriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT Buni Aksara, 2009), h.47
Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyfikah
esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pandangan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Terhadap  Kasus  Penelantaran Anak di Wilayah Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep
Selama  tahun  2019,  mulai  dari  bulan  januari  hingga  Desember  angka  perceraian  di kabupaten  pangkep  mencapai  jumlah  673  Pasangan  Suami  Istri  (Pasutri)  melakukan gugatan  cerai  di  Pengadilan  Agama  (PA)  Kabupaten  Pangkep.  Jumlah  tersebut mencakup  402  pasangan  yang  mengajukan  cerai  gugat,  dan  95  pasangan  mengajukan cerai  talak.  Mereka  mengajukan  cerai  gugat  usia  pernikahannya  2-10  tahun.  Dan  usia pasangan yang melakukan gugatan cerai didominasi masih dalam usia subur. 7
Sejumlah faktor yang membuat perceraian di Pangkep diakibatkan perselisihan di antara pasangan  sehingga  tidak  ada  lagi  kecocokan  di  antara  mereka.  Selain  itu,  juga diakibatkan  oleh  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  4  Perkara,  ekonomi  4 Perkara,  meninggalkan  salah  satu  pihak  4  Perkara,  mabuk  1  perkara  dan  poligami  1 Perkara. Dari data yang didapat, angka perceraian tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018  dan  2017.  Hal  mana  pada  tahun  2018,  tercatat  489  perkara  gugatan  cerai  dan  33 sudah  ada  putusan  ( inkracht ).  Dan  86  perkara  lainnya  masih  dalam  proses  pengajuan, dan  pemicu  utama  perceraian  masih  banyak  diakibatkan  oleh  perselingkuhan  di  media sosial.  Lalu  pada  tahun  2017,  ada  700  pasangan  bercerai  dan  sebagiannya  disebabkan pengaruh media sosial, ekonomi, KDRT, mabuk, dan narkoba.
Pada Pasal 299 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak tetap berada pada kendali orang  tua  apabila  kewenangan  orang  tua  tidak  dicabut.  Ini  menyiratkan  hak  orang  tua untuk  anak,  yaitu  orang  tua  memiliki  kekuasaan  atas  anak,  misalnya  orang  tua  berhak dihormati  dan  diasuh  dan  kehendaknya  dipatuhi  oleh  anak  dengan  baik  dari  orang  tua, terdapat  anggapan  anak  menjadi  wadah  dimana  harapan  semua  orang  tua  dia  akan terlihat  sebagai  pelindung  orang tuanya  di  masa  depan  ketika  mereka  secara  fisik tidak
7 Laporan Perkara Yang di Terima Pada Pengadilan Agama Pangkajene Januari S/D Desember 2019
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akbiat Perceraian Orang Tua
Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyfikah

## dapat mewakili kepentingan kedua orang tua. 8
Setiap  orang  tua  yang  sudah  dikaruniai  anak,  sudah  dibebankan  tanggung  jawab  moral bagi pendidikan dan tumbuh kembang anaknya, baik masih berada dalam keluarga utuh atau  setelah  bercerai/berpisah,  sebab  anak  sebagai  karunia  Allah  yang  harus  dijaga  dan diberi  kasih  sayang.  Dari  hasil  penelitian,  setelah  perceraian,  anak  dominan  mengikuti Ibunya  dibanding  Ayahnya,  dan  tidak  jarang  anak  diasuh  oleh  salah  satu  keluarga  dari orang tua anak.Dalam ikatan perkawinan, Ayah dan Ibu wajib menjaga dan memelihara anak.  Begitu  pun  saat  bercerai,  maka  Ayah  dan  Ibu  wajib  menjaga  anak  dengan  cara sendiri-sendiri.
Realita  yang  tidak  bisa  dinegasikan  bahwa  di  Kecamatan  Bungoro,  maraknya  anak sebagai  korban  perceraian  dan  ditelantarkan.  Dari  berbagai  sumber  ada  beberapa  bukti bahwa tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tus terhadap nafkah anak kepada anak akibat  perceraian.  Dari  berbagai  sumber  hasil  wawancara  yang  dijadikan  sampel  oleh peneliti, ada berbagai bukti dari bentuk penelantaran anak akibat perceraian orang tua di Kecamatan  Bungoro.  Dari  berbagai  wawancara  yang  dilakukan  penulis,  maka  di Kecamatan  Bungoro  terdapat  keterangan    dan  pendapat  mengenai  penelantaran  anak akibat perceraian orang tua adalah sebagai berikut:
Anak  yang  menjadi  korban  perceraian  dan  penelantaran  di  kecamatan  Bungoro  Desa Talappasa, Suardi Mansyur, menuturkan bahwa ia dititip kepada keluarganya semenjak orang  tuanya  bercerai,  awalnya  orang  tuanya  berjanji  untuk  membiayai  kehidupan  dan sekolahnya, tapi sampai sekarang orang tuanya tidak memenuhi kewajibannya sehingga hanya  tantenya  yang memberikan  ia  nafkah  dan  memberikan  uang  sekolah  sehingga  ia bisa  melanjutkan  sekolahnya  sampai  ia  tamat  SMA,  dampak  yang  ia  rasakan  dari perceraian  orang  tuanya  ialah  sejak  kecil  ia  sudah  kehilangan  kasih  sayang  orang  tua sehingga membuat ia selalu merasa tidak diharapkan oleh siapapun, merasa terkucilkan dan  terkadang  canggung  untuk  bergaul  dengan  teman  sebayanya,  dan  dipaksa  keadaan
8 Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia (Bandung: PT. Aditya Refika Aditama, 2010), h. 29.
untuk mandiri. 9
Anak  yang  menjadi  korban  perceraian  dan  penelantaran,  aldita  Pratiwi  di  Kecamatan Bungoro  Desa  Samalewa  menuturkan  bahwa  ia  orang  tuanya  berpisah  pada  saat  ia berumur  10  tahun,  semenjak  perpisahan  orang  tuanya  ia  tinggal  bersama  neneknya, semenjak  perceraian  orang  tuanya  ia  tidak  pernah  mendapatkan  nafkah  oleh  ayah maupun  ibunya,  untuk  menghasilkan  uang  untuk  membiayai  kehidupan  sehari-hari dengan  neneknya  ia  mulai  berjualan  makanan  online  untuk  memenuhi  kebutuhannya, untungnya ia dibantu oleh saudara ibunya untuk membayar biaya sekolahnya, perceraian dan  penelantaran  orang  tuanya  sangat  berdampak  di  kehidupannya,  dikehidupan sosialnya ia sering di kucilkan oleh teman-temannya Karena ia merupakan anak korban perceraian, dan terkadang ia merasa iri kepada teman-temannya yang memiliki keluarga utuh berbeda dengan dirinya. 10
Pendapat  masyarakat  terkait  dampak  penelantaran  anak  akibat  perceraian  orang  tua, Bapak  Herman  menyampaikan  bahwa  saudaranya  bercerai  ketika  anaknya  masih berumur  5  tahun,  dan  semenjak  itu  kemenakannya  dititipkan  kepada  ia  untuk  dirawat, semenjak  orang  tuanya  menitipkan  anaknya  ia  sudah  tidak  mendengar  kabar  dari saudaranya  dan  pada  tahun  2018  saudaranya  member  kabar  bahwa  dia  sudah  menikah dan  sudah  punya  anak,  dan  saudaranya tidak  mau  mengakui  anaknya  sendiri,  ia  sangat merasa  kasihan  terhadap  kemanakannya  karena  ia  ditelantarkan  oleh  ibunya  sendiri, untuk kabar ayahnya ia sudah tidak tau, dampak yang saya lihat dari kemanakan ia yaitu kemanakannya  selalu  menolak  untuk  berbaur  dengan  keluarga,  kemanakannya  juga jarang berbaur dengan teman-temannya. 11
Terkait  dengan  Penelantaran  anak  akibat  perceraian  orang  tua  Ria  Mutmainnah  yang merupakan  tokoh  masyarakat  dan  merupakan  kerabat  dari  anak  yang  mengalami perceraian menuturkan bahwa orang tuanya sudah lama bercerai dan anaknya di titipkan
9 Suardi  Mansyur,  Masyarakat, Wawancara, di  Desa  Talappasa  Bungoro  Kabupaten  Pangkep,  05  Juli 2021.
10 Aldita Pratiwi, Masyarakat, Wawancara, di Desa Samalewa Bungoro Kabupaten Pangkep, 06 Juli 2021.
11 Herman, Masyarakat, Wawancara, di DesaMangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 05 Juli 2021.
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akbiat Perceraian Orang Tua
Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyfikah
di  keluarga  dan  berjanji  memberikan  nafkah.  Setiap  bulan  biasanya  keluarga  menerima uang  dari  ibunya  sebesar  500.000-  600.000  dan  itu  sudah  cukup  dengan  kebutuhan anaknya  sedangkan  ayahnya  tidak  pernah  kirim  uang  sepeserpun,  dampak  yang  saya lihat  dari  perceraian  orang  tuanya  keluarga  sering  mendapat  teguran  dari  masyarakat karna  dia  nakal  sekali,  pernah  juga  dia  terlibat  perkelahian  dikarenakan  terpengaruh sama minuman alcohol. 12
Berbeda  dengan  kasus-kasus  diatas  Adi  (20  Thn)  dan  dandi  (17  Thn)  yang  merupakan anak korban perceraian di Talappasa. Terkait penelantaran anak korban perceraian orang tua, ia menuturkan bahwa Orang tuanya Dandi sama Adi bercerai saya yang rawat karna waktu  itu  bapaknya  pergi  merantau  ke  Sorong  dan  mamanya  setau  saya  pergi  juga merantau tapi saya tidak tau dimana mamanya sekarang kalo bapaknya biasa kirim uang untuk  kebutuhannya  anak-anaknya  biasanya  300.000  –  400.000  itupun  tidak  menentu tapi  semenjak covid  tidak  ada mi  kabarnya  juga  bapaknya  dan  dandi  dan  Adi  sekarang yang kerja supaya ada penghasilan karna saya juga tidak punya uang untuk kasiki uang jajan, Saya merasa Kasihan sama mereka karna semestinya masih menikmati masa-masa remaja yang seru tapi karna keadaannya terpaksa mereka harus mandiri. 13
Penelantaran  anak  di  Kecamatan  Bungoro  terjadi  karena  adanya  perceraian,  hal  mana terjadi  pertengkaran  antara  suami  dan  istri  yang  tidak  bisa  lagi  menjaga  hubungan pernikahan  dan  anak  menjadi  korban  dari  situasi  tersebut.  Anak  yang  masih  bertumpu pada  orang  tua  harus  menerima  situasi  tersebut,  terlebih  selama  proses  perceraian,  hak anak  diabaikan.  Penelantaran  anak  bukan  hanya  karena  perceraian,  tapi  juga  faktor ekonomi, yakni tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya anak. Hal ini juga membuat  anak  tidak  mendapat  pendidikan  secara  normal.  Padahal,  seyogianya  anak terlantar  juga  berhak  mendapat  pendidikan.  Faktor  ekonomi  turut  andil  dalam pemenuhan jasmani dan rohani anak.
12 Ria Mutmainnah, Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Biringere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 05 Juli 2021
13 Kartia, Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Talappasa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 05 Juli 2021.
Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyfikah
Bentuk  penelantaran  yang  terjadi  berupa  fisik.  Anak  merasa  tidak  aman  sebab kebutuhannya  tidak  terpenuhi  dan  tidak mendapat  perlindungan  dari  orang  tua.  Bentuk penelantaran  anak  juga  berdampak  bagi  emosinal  anak,  sebab  tidak  mendapat  kasih sayang  dari  orang  tua  yang  hanya  sibuk  dengan  masalahnya  sendiri.Penelantaran  anak juga berdampak bagi pendidikan anak, yang mestinya mendapat secara layak, tapi orang tua  tidak  memfasilitasinya  sehingga  anak  tidak  bisa  berkarya  dan  berprestasi  secara optimal. Hal ini bukan diakibatkan karena biaya pendidikan, tapi orang tua yang sengaja tidak memberi fasilitas bagi anaknya.

## a. Penelantaran Anak Menurut Hukum Positif
Dari  sisi  hukum,  kasus  penelantaran  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  kandungnya sebagai  tindak  pidana.  Sebab,  hal  ini  menyalahi  UU  No.  35  Tahun  2014  dan KUHPidana.

## b. Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam,  penelantaran  anak  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  oleh  syariat. Meski tidak disebutkan hukumannya secara eksplisit di dalam al-Quran dan Hadis, tapi pelanggaran ini masuk dalam kategori jarimah ta’zir yang hukmannya diserahkan kepada pemerintah.  Label negatif  seringkali  disematkan  kepada  anak-anak  yang  berperilaku buruk kepada orangtua, misalnya anak durhaka. Namun, tak menutup kemungkinan jika orangtua tak akan pernah berlaku buruk terhadap anak. Tak ada orangtua yang sempurna. Beberapa kasus belakangan ini muncul menampakkan kejahatan orangtua kepada anak. Seperti memukul, membuang, menelantarkan, bahkan membunuh.
Oleh karena hukum Islam tidak merincikan hukuman bagi pelanggar jarimah ta’zir , hal mana  hanya  menyebutkan  sejumlah  hukuman  yang  bisa  dijalanan  sesuai  kemaslahatan. Sehingga,  penetapan  hukuman  bagi  tindak  pidana  penelantaran  anak  diserahkan speenuhnya  kepada  penguasa  atau  hakim.  Tetapi  tidak  dibenarkan  menyalahi  pemberi amanah  ini  dalam  menetapkan  hukuman  pada  jarimah ta’zir .  Penetapan  hukuman jarimah ta’zir harus  bertumpu  pada  situasi  terpidana,  lingkungan,  kemaslahatan masyarakat,  dan  sesuai  tujuan  syariat  Islam,  yakni  mencegah  dan  memberhentikan
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akbiat Perceraian Orang Tua
Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyfikah
seseorang dari tindak pidana. Faktanya, di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, ada kasus penelantaran anak yang dilakukan orang tuanya tapi tidak mendapat hukuman.
Orang tua perlu menyadari bahwa anak sebagai titipan dari Allah, sehingga harus dijaga dengan baik. Sesuai firman Allah swt. QS al-Anfal ayat 28.
ٌمْيِظَع  ٌرْجَا ْٓ هَدْنِع َ هاللّٰ َّنَا َّوۙ ٌةَنْتِف ْمُكُد َلَ ْوَا َو ْمُكُلا َوْمَا ْٓاَمَّنَا ا ْْٓوُمَلْعا َو
Terjemahannya:
“Dan  ketahuilah  bahwa  hartamu  dan  anak-anakmu  itu  hanyalah  sebagai  cobaan  dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar” 14
Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa anak-anak adalah amanah yang harus dijaga. Allah SWT  melarang  orangtua  mendzalimi  anak-anaknya.  Selain  itu  anak-anak  adalah anugerah  dan  penyejuk,  mereka  juga  ujian  bagi  orangtua.  Maka  orangtua  harus  sabar dalam merawat anak-anak. Jadikan anak ladang amal untuk meraih pahala, bukan media berbuat dosa dengan berperilaku kejam.
2. Dampak  Penelantaran  Anak  Akibat  Perceraian  Orang  Tua  di  Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep

## a. Dampak Fisik
Setiap  anak  punya  hak  untuk  bertumbuh  sesuai  usianya.  Perkembangan  dan pertumbuhan yang baik ditopang oleh nutrisi yang baik sehingga anak tumbuh  menjadi pribadi  yang  sehat.  Anak  yang  ditelantarkan  akan  berdampak  bagi  fisik  mereka,  hal mana  tubuhnya  tidak  terurus  sehingga  anak  tidak  percaya  diri.  Dampak  yang  paling riskan  yakni  anak  tumbuh  tidak  sesuai  usianya.  Selain  itu,  anak  tidak  mendapat makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang layak.
14 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya ,  Jakarta:  Magfirah  Pustaka, 2006, h. 299.
Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyfikah

## b. Dampak Psikologis
Anak yang psikologisnya terganggu diakibatkan oleh sikap yang didapat dari orang lain, sehingga  membuat  mereka  menjadi  pribadi  yang  takut  berbicara  dan  mengutarakan keinginannya. Dari hasil studi, anak dalam hal ini selalu merasa sedih, takut, dan pesimis terhadap dirinya sendiri. Amarah dan cercaan yang kerap didapat bersumber dari orang- orang  terdekat  mereka.  Jauhnya  dari  orang  tua  membuat  kehidupan  anak  terganggu, tidak  ada  sosok  figur  orang  tua.  Sehingga  anak  menjadi  pendiam  dan  kesulitan mengekspresikan  dirinya  di  ruang  publik.  Di  sisi  lain,  hilangnya  peran  orang  tua membuat anak-anak mencari perhatian orang lain di sekelilingnya.

## c. Dampak Sosial
Anak  sebagai  bagian  dari  lingkungan  sosial,  berhak  untuk  mendapat  perlindungan  di lingkungannya.  Dari  hasil  observasi,  relasi  antara  anak  dan  orang  tua  tidak  efektif. Perceraian orang tua berdampak bagi hubungannya dengan lingkungan sosial, sehingga anak  hanya  berinteraksi  dengan  temannya.  Maraknya  anak  terlantar,  menjadikannya sebagai kelompok yang kerap mendapat perilaku diskriminatf.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Dalam  hukum  positif,  penelantaran  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  kandungnya merupakan  bagian  dari  tindak  pidana.  Hal  ini  sesuai  UU  No.  35  Tahun  2014  dan KUHPidana dengan ancaman pidana penjara dan denda. Dalam hukum Islam yakni fikih jinayah,  penelantaran  termasuk  jarimah  ta’zir,  sebab  perbuatan  tersebut  merugikan pelaku  dan  orang  lain.  Terkait  jarimah  ta’zir,  dijalankan  sesuai  kemaslahatan  yang dicapai,  sehingga  untuk  jarimah  ta’zir  dibebankan  kepada  penguasa  atau  pemerintah. Penelantaran  anak  akibat  perceraian  orang  tua  di  Kecamatan  Bungoro,  yakni penelantaran  fisik  dengan  tidak  memberi  pengawasan  bagi  kebutuhan  anak,  sehingga anak tidak mendapat perlindungan. Di sisi lain, juga mendapat penelantaran emosional, hal  mana  orang  tua  tidak  memberi  perhatian  dan  kasih  sayang  kepada  anak  yang membuat  anak  mengalami  depresi  dan  tidak  percaya  diri  dalam  berinteraksi  dengan lingkungannya.
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akbiat Perceraian Orang Tua
Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyfikah

## 2. Saran
Perlunya  pemahaman  bagi  masyarakat  untuk  menegakkan  keadilan,  hak  dan kewajiban,kepentingan  pribadi,  kepentingan  umum  dan  pemikiran-pemikiran  lain  yang positif  yang  berhubungan  dengan  penyelanggaran  perlindungan  anak,  Kepada  seluruh masyarakat  khususnya  orang  tua  perlu  adanya  peningkatan  pemahaman  dan  kesadaran akan  hak-hak  anak  dan  perlindungan  anak.  Serta  pemahaman  kepada  masyarakat  yang mengalami perceraian agar bisa bertanggung jawab kepada anak-anaknya karna didikan yang  penting  untuk  anak  itu  adalah  didikan  pertama  oleh  orang  tuanya,  dan  meskipun kedua orang tua sudah bercerai dan memiliki keluarga masing-masing setidaknya mereka bisa  memberikan  nafkah  kepada  anaknya  tidak  membiarkan  anak  menjadi  minder  dan membuat  anak  tertekan.  Selain  itu,  diperlukan  sosialisasi  bagi  masyarakat  perihal  UU No.  23  Tahun  2002  jo.  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  akibat hukum dan sanksinya guna melindungi anak.

## Daftar Pustaka

## Buku
Diantha,  I  Made  Pasek, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum , Jakarta: Kencana, 2016, h. 156.
Gulton, Maldin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung: PT Refika Aditama, 2014, h. 41.
Huraerah, Abu, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung; Nuansa, 2006, h.15.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya ,  Jakarta:  Magfirah Pustaka, 2006, h. 299.
Suriah, Nurul, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, h. 47.
Wulansari, Dewi, Hukum Adat Indonesia , Bandung: PT. Aditya Refika Aditama, 2010, h. 29.

## Jurnal
Anis,  Muhammad,  “Pembinaan  Anak  Tanpa  Kekerasan  menurut  Undang-Undang  No.35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  di  Kelurahan  Cambaya Kecamatan  Ujung  Tanah  Kota  Makassar)”, Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan
Hukum Keluarga Islam, 5, no.1, (2018), 134.
Aini Sahara, Islami Irfan, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) Kepada  Bapak  Pasca  Perceraian”, Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam , 6, no. 2, (2019), 152.
Asni,  “Urgensi  Sinkronisasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  Persfektif  Perlindungan Perempuan dan Anak,” Sipakalebbi:Jurnal Gender dan Anak, 3, no. 2 (2019), 181.
Arliman  S,  laurensius,  “Konsep  dan  Gagasan  Pemunuhan  Perlindungan  Hak  Anak  Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRi”, Jurnal Ilmu Hukum, 3, no. 1, (2015), h. 341.
Arliman S, Laurensius, “Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama”, Jurnal  Ilmu  Hukum, 2, no. 2, (2015), h. 371.
Iryani, Eva, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi , no. 2 (2017), h. 17.
Saleh  Ridwan,  Muhammad,  “Perkawinan  Dibawah  Umur  (Dini)”, Jurnal  Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 2, no.1, (2015), h. 15.

## Narasumber
Suardi Mansyur, Masyarakat, Wawancara, di Desa Talappasa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, (05 Juli 2021)
Aldita  Pratiwi,  Masyarakat,  Wawancara, di  Desa  Samalewa  Kecamatan  Bungoro Kabupaten Pangkep, (06 Juli 2021)
Herman,  Masyarakat,  Wawancara,  di  Desa  Talappasa  Kecamatan  Bungoro  Kabupaten
Pangkep, (05 Juli 2021)
Ria Mutmainnah, Masyarakat, Wawancara, di Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten
Pangkep, (05 Juli 2021)
Kartia, Masyarakat, Wawancara, di Desa Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep (05 Juli 2021)