INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12874-12886 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Aksebilitas Pembiayaan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
Rehulina Manita 1 ✉ , Indra Afrita 2
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: rehulinamanita91@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  peraturan  hukum  terkait  aksesibilitas  pembiayaan  dalam Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  dan  menganalisis  penerapan  tanggung  jawab  negara terhadap pembiayaan  JKN.  Dalam  proses penulisan,  digunakan  metode penelitian  yuridis  normatif atau disebut juga penelitian hukum doktinal. Sistem jaminan kesehatan merupakan sebuah rangkaian layanan  kesehatan  yang  tersedia  untuk  individu  di  setiap  wilayah,  negara,  dan  organisasi  yang menciptakan sumber daya tersebut. Meskipun demikian, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional belum sepenuhnya optimal dan merata di seluruh masyarakat. Konsep pembiayaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional diterapkan oleh pemerintah dalam dua bentuk kepesertaan utama, yaitu Penerima Bantuan  Iuran  (PBI)  dan  Bukan  Penerima  Bantuan  Iuran  (Bukan  PBI).  Aksesibilitas  pembiayaan  ini menjadi fokus penting dalam menjaga agar layanan kesehatan yang ditawarkan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Melalui pendekatan penelitian ini, diharapkan akan terungkap landasan hukum yang mengatur aksesibilitas pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional serta tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh warga negara, baik yang tergolong sebagai PBI maupun Bukan PBI.
Kata Kunci: JKN, Aksesbilitas, Pembiayaan.

## Abstract
This research aims to explore legal regulations related to financing accessibility in the National Health Insurance Program (JKN) and analyze the implementation of state responsibility for JKN financing. In the  writing  process,  normative  juridical  research  methods  are  used,  also  known  as  doctinal  legal research. A health insurance system is a set of health services available to individuals in each region, country,  and organization  that  creates  these  resources.  However,  the  implementation  of  National Health  Insurance is not yet fully optimal  and evenly distributed throughout society. The financing concept in the National Health Insurance is implemented by the government in two main forms of participation,  namely  Contribution  Assistance  Recipients  (PBI)  and  Non-Contribution  Assistance Recipients (Not PBI). Accessibility of financing is an important focus in ensuring that the health services offered can be enjoyed by all levels of society. Through this research approach, it is hoped that the legal basis that regulates the accessibility of National Health Insurance financing will be revealed as well as the state's responsibility in providing equitable health services for all citizens, whether classified as PBI or non-PBI.
Keywords: JKN, Accessibility, Financing.

## PENDAHULUAN
Program Jaminan Kesehatan Nasional mulai diluncurkan pada awal tahun 2014 yang merupakan program jaminan perlindungan kesehatan. Jaminan kesehatan merupakan salah satu tujuan negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Di Indoensia telah menrencakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  kesehatan  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Nasional (SJSN). Hinga tahun 2018 yang bertepatan dengan empat tahun program ini digagas sejak tahun 2014, program ini menjadi salah  satu  pemain  tunggal  di  dunia  yang  perserta  mencapai  sebanyak  203  juta  jiwa (Agustina, et al., 2019). Adapun jumlah kepesertaan BPJS kesehatan semakin berkembang dengan total peserta program JKN hingga periode september 2022 sebanyak 262 juta jiwa atau sekitar 94,64% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia (BPJS Kesehatan, 2023).
Perkembangan Jaminan Kesehatan Nasional dari tahun ke tahun yang terus meningkat dan mengalami  perkembangan dan keberhasilan. Namun masih banyak tantangan yang harus  dihadapi  oleh  Indonesia  dalam  mewujudkan  program  Universal  Health  Coverage (Adiyanta,  2020).  Sistem  jaminan  sosial  adalah  upaya  dalam  mewujudkan  kesejahteraan, memebrikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem (Sulastono, 2008).  Untuk  mewujudkan  komitmen  pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan jaminan kesehatan masyarat melalui jaminan kesehatan Nasional. Dengan adanya program Jaminan  Kesehatan  Nasional  yang  dijalankan  oleh  BPJS  Kesehatan  diharapkan  dapat
mengentaskan permasalahan terkait pembiayaan kesehatan. Oleh karena  itu, masyarakat terutama  masyarakat  menengah  kebawah  yang  selama  ini  mengalami  kesulitan  dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu karena keterbatasan finansial.
Adapun sumber pembiayaan dalam sistem jaminan sosial ini pada umumnya dibiayai oleh sumber-sumber pendapatan utama sebagai berikut (Yuditia, et al., 2021):
1.  Iuran jaminan sosial yang dibayar oleh majikan dan atau pekerja.
2.  Pajak, yang bisa berasal dari porsi pendapatan umum pemerintah ataupun pajak khusus.
3.  Penghasilan investasi.
4. Pembiayaan tunai dari pihak swasta atau premi asuransi.
Dalam  hal  ini  kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat. Faktor yang menyangkut kesejahteraan dan kesehatan masyarakat menjadi salah satu aspek penting  yang  perlu  diperhatikan.  Dengan  program  JKN  ini  tentu  bertujuan  untuk mensejahterakan dan menjamin kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip asuransi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu jaminan yang berupa perlindungan kesehatan untuk memperoleh perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang baik dalam iuran jaminan maupun iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerinta Pusat atau Pemerintah  Daerah.  Jaminan  kesehatan  dibentuk  sebagai  jaminan  sosial  di  Indonesia merupakan  wujud  program  sebagai  bantuan  sosial  untuk  pelayanan  kesehatan  bagi masyarakat misikin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan dalam program subsidi silang  dalam  rangka  untuk  mewujudkan  pelayanan  kesehatan  yang  menyeluruh  bagi masyarakat. Namun, dalam hal ini terdapat sistem Jaminan Sosial Nasional semakin tidak jelas arahnya. Pada jaminan kesehatan nasional menggunakan konsep asuransi kesehatan sosial yang mencakup seluruh masyarakat,  dalam hal  ini kepersetaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia (Mardiansyah, 2018). Jaminan Kesehatan Nasional ini juga sebagai bentuk  program  pemerintah  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  pada  pelayanan kesehatan.
Rencana  strategis  Kementerian  Kesehatan  merupakan  dokumen  perencanaan  yang bersifat  indikatif  memuat  program-program  pembangunan  kesehatan  yang  akan dilaksanakan  oleh  kementerian  kesehatan  dan  menjadi  acuan  dalam  penyusunan perencanaa tahunan. Pembangunan kesehatan pada periode 2019-2024 bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Adapun indikator pembangunan kesehatan yang ditargetkan hingga 2024 meliputi 5 hal yaitu meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, meningkatnya status gizi masyarakat,
meningkatnya  pengendalian  penyakit  menular  dan  faktor  resiko  penyakit  tidak  menular, meningkatnya  kinerja  sistem  kesehatan  dan  meningkatnya  pemerataan  akses  pelayanan keseharan  berkualitas  serta  meningkatnya  perlindungan  sosial  bagi  seluruh  penduduk. Adapun  startegi  yang  dilakukan  untuk  peningkatan  kesehatan  salah  satunya  adalah penguatan sistem kesehatan.
Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 40 Tujuan dari Undang- Undang Nomor 40  tahun  2004  tentang  sistem  Jaminan  sosial  Nasional  yaitu  untuk  menjamin  adanya aksesibilitas  terhadap  pelayanan  kesehatan.  Namun,  seringkali  masayarakat  berangap bahwa pelayanan kesehatan hanya pada perspektif pemberi layana saya, sementara akses masyarakat  kepada  pelayanan  kesehatan  masih  kurnag  diperhatikan.  Pelayanan  yang berkualitas tentunya menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Hal  ini menjadi penentu keberhasilan  pembangunan  dan  perkembangan  suatu  bangsa  (Setiawan,  et  al.,  2022). Karena  pemberian  pelayanan  yang  bermutu  akan  memberikan  kepuasan  bagi  peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
Pada  akhir  tahun  2019,  pemerintah  memiliki  target  partisipasi  program  JKN  untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai salah satu indikator untuk mencapai Universal Health Coverage. Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage (UHC)) pada dasarnya bukan konsep baru. Konsep UHC ini bertujuan untuk menjamin kesehatan esensial sekaligus proteksi terhadap risiko finansial dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan ketika sakit. Di Indonesia  untuk  mencapai  UHC  dengan  mengimplementasikan  program  Jaminan Kesehatan Nasional. Cakupan kesehatan ini menjamin seluruh masyarakat mempunya akses untuk  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif  yang berkualitas  dan  efektif.  Pemerintah  berkomitmen  untuk  mencapai  UHC  agar  semua masyarakat untuk mencapai UHC agar semua orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan dengan mengutamakan pelayanan kesehatan primer.
Jaminan kesehatan semesta memiliki makna yang sangat mendasar yaitu tersedianya pelayanan kesehatan secara berkeadilan dan perlindungan risiko finansial. Konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu skema untuk mencapai Universal Health Coverage.  Program  ini  merupakan  salah  satu  cita-cita  pemerintah  Indonesia  untuk meningkatkan  jaminan  pelayanan  kesehatan  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan.  Di Indonesia terdapat dua sistem yang menjadi konsep dasar dalam mencapai UHC yaitu 1) Sistem Kesehatan Nasional (SKN); dan 2) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Adapun Peraturan Presiden  No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 mengatur bahwa Kartu Indonesia  Sehat  (KIS)  dan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  merupakan  program  yang
strategis  untuk  mewujudkan  pencapaian  UHC.  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) dikembangkan di Indonesia yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan  mekanisme  asuransi kesehatan sosial  yang bersifat wajib berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang SJSN (Adiyanta, 2020).
Program  JKN  ini  tentunya  sejalan  dengan  konsep  Universal  Health  Coverage  yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kesehatan semestea. Adapun konsep JKN di Indonesia  juga  menjalan  konsep  UHC  yang  telah  dikeluarkan  oleh  World  Health Organization (WHO). JKN ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Masyarakat dapat mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan  Nasional  pada  kelompok  Peserta  Bantuan  Iuran  (PBI)  ataupun  peserta  Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Hal ini sesuai dalam pertauran pemerintah Nomor 101 tahun 2012. Adapun  perserta PBI terdiri dari fakir miskin dan  orang tidak mampu untuk membayar  oleh  pemerintah.  Kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  yang  didominasi oleh kelompok PBI menjadi salah satu faktor tingginya pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan BPJS Kesehatan (Laksono, et al, 2022).
Berdasarkan hal tersebut maka tampak negara memberikan perlakuan yang berbeda terhadap warga negara memiliki pemberlakuan jaminan kesehatan yaitu bagi peserta yang tergolong  fakir  miskin  dan  orang  tidak  mampu,  dimana  jaminan  kesehatan  bagi  setiap indivisu  (warga  negara)  yang  seharusnya  menjadi  kewajiban  dari  negara  untuk memenuhinya  tanpa  membedakan  warga  negara  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Oleh karena  itu,  maka  dapat  dirumuskan  masalah  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut  :  (1) Bagaimana  Peraturan  Hukum  mengenai  Aksesbilitas  Ekonomi  dalam  program  Jaminan Kesehatan Nasional ?; dan (2) Bagaimana Tanggung Jawab Negara terhadap pembiayaan program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  ?.  Adapun  tujuan  dari  tulisan  ini  dalah  untuk mengetahui dan mengkaji aksesbilitas pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal  (Jonaedi
Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Mengenai Aksesbilitas Ekonomi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
Sistem  jaminan  kesehatan  merupakan  salah  satu  jaringan  penyedia  kesehatan  dan orang-orang  yang  menggunakan  pelayanan  tersebut  di  setiap  wilayah,  negara  dan organisasi  yang  menciptakan  sumber  daya  tersebut.  Adapun  dasar  filosofis  dari  sistem jaminan sosial (SJSN) adalah setiap orang mempunyai hak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  dan  meningkatkan  martabatnya  menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Penyelenggaraan SJSN berlandaskan  kepada  hak  asasi  manusia  dan  hak  konstitusional  serta  mengembangkan dirinya secara setiap orang dan dijamin berdasarkan hukum (Yuditia, 2021).
Dalam beberapa konvensi internasional dan dokumen hukum internasional, mengenai ketentuan  hak  atas  kesehatan  yang  ditetapkan  merupakan  salah  satu  hak  dasar (fundamental) yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak tersebut harus di hargai dan dihormati oleh negara tanpa membedakan latar belakang seperti suku, agama, latar belakang politik, ekonomi  maupun  kondisi  sosial  (Salim,  et  al.,  2020).  Kesehatan  merupakan  keadaan sejahtera dari seluruh badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap individu melakukan aktivitas sosial. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya dalam penanggulan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Program Jaminan Kesehatan merupakan salah satu upaya dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Adapun UHC ini merupakan sistem kesehatan yang  masyarakat  dalam  negara  tersebut  memiliki  akses  yang  adil  terhadap  pelayanan kesehatan  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif  yang  bermutu  dan  dibutuhkan dengan biaya yang terjangkau.
Hak atas kesehatan yang memilki hubungan erat dengan isu kesehatan, keadilan dan hak  asasi  manusia,  hal  ini  tentunya  menjadinya  fungsi  hukum  menjadi  sangat  penting. Adapun hak atas derajat kesehatan ini optimal sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang telah diakui dalam aturan hukum nasional Indoensia maupun hukum Internasional, yaitu
1. Pasal 28H ayat (1) dan (3) jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undnag Dasar 1945
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Pasal 40, 41, 42, 49 dan 62 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Pasal 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Right
5. Pasal 12 International Convenant on Economic, Social and Cultiural Righ
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan pesan kepada Negara bahwa  tujuannegara  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Tujuan  ini  juga selaras dengan pengembangan Sistem Jaminan Sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Tujuan  negara  tersebut  termuat  dalam  pasal  28  H  Undang-Undang  Republik  Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa :
1. Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan;
2. Setiap  orang  berhak  mendapatkan  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan keadilan
3. Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembang  dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Selain  dalam  pasal  28H,  dalam  Undang-undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang kesehatan menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses  atas  sumber  daya  di  bidang  kesehatan  dan  memperoleh  pelayanan  yang  aman, bermutu dan terjangkau. Kemudian  dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  menjadi  salah  satu  bentuk  komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya dan salah satu bentuk perlindungan sosial. Selain itu, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
Dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional terdapat  konsep penarikan iuran wajib pada setiap bulan kepada setiap warga baik yang berkecukupan maupun yang kekurangan. Adapun pasa 17 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan, “Tiap
peserta wajib mebayar iuran yang besarnya berdasarkan persentase upah atas suatu jumlah nominal tertentu”. Penarikan tersebut merupakan salah satu bentuk pengalihan tanggung jawab pemerintah dalam jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat. Pada kenyataannya penarikan iuran tersebut merupakan salah satu konsep yang salah, pertama penarikan iuran wajib telah melepas peran dan tanggung jawab negara dalam bidang kesehatan. Kedua, penarikan  iuran  wajib  telah  memaksa  rakyat  untuk  menjadi  peserta  asuransi  kesehatan (Ardiansah dan Silm, 2020). Dalam hal ini pemerintah menetapkan langkah-langkah dalam merealisasikan pemenuhan hak atas kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional.

## 2. Penerapan Tangung Jawab Negara terhadap Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  mempunyai  asas  penyelenggaraan kepentingan umum. Berdasarkan hal ini pemerintah dituntut untuk melaksanakan kegiatan yang  menuju  pada  penyelenggaraan  kepentingan  umum  dan  dapat  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  (Kansil,  2004).  Sebagaimana  disebutkan  dalam  bagian menimbang  huruf  a  Undang-Undang  BPJS  bahwa  sistem  jaminan  nasional  merupakan program  negara  yang  bertujuan  memberikan  kepastian  perlindungan  dan  kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Adapun konsekuensi dari konsep kesejahteraan adalah negara bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, dengan turut serta dalam urusan warganya mulai dari lahir hingga meninggal dunia, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa  tidak  ada  satu  sisi  kehidupan  warganya  yang  tidak  ada  campur  tangan  oleh pemerintah.  Salah  satu  bentuk  campur  tangan  pemerintah  dalam  kehidupan  warganya adalah dalam bidang kesehatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan derajat kesehatan yang tinggi (Yustina, 2015).
Rencana  strategis  Kementerian  Kesehatan  merupakan  dokumen  perencanaan  yang bersifat  indikatif  memuat  program-program  pembangunan  kesehatan  yang  akan dilaksanakan  oleh  kementerian  kesehatan  dan  menjadi  acuan  dalam  penyusunan perencanaa tahunan. Pembangunan kesehatan pada periode 2019-2024 bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Adapun indikator pembangunan kesehatan yang ditargetkan hingga 2024 meliputi 5 hal yaitu meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya  pengendalian  penyakit  menular  dan  faktor  resiko  penyakit  tidak  menular, meningkatnya  kinerja  sistem  kesehatan  dan  meningkatnya  pemerataan  akses  pelayanan keseharan  berkualitas  serta  meningkatnya  perlindungan  sosial  bagi  seluruh  penduduk. Adapun  startegi  yang  dilakukan  untuk  peningkatan  kesehatan  salah  satunya  adalah
penguatan sistem kesehatan.
Jaminan  kesehatan  ini  berlaku  untuk  seluruh  warga  negara  Indonesia  dan  telah menjadi  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  tanpa  membedakan satu dengan yang lainnya. pelaksanaan program ini memiliki konsep yang dipergunakan adalah konsep asuransi kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat. Konsep pembiayaan Jaminan  kesehatan  nasional  diterapkan  oleh  pemerintah  terbagi  menjadi  dua  bentuk kepesertan yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI).  Penerima  Bantuan  Iuran  ini  meliputi  orang  yang  berasal  dari  kalangan  menengah kebawah  dan  tergolong  orang  tidak  yang  iurannya  dibayarkan  oleh  negara.  Sedangkan Bukan  penerima  Bantuan  Iuran  (Bukan  PBI)  merupakan  peserta  yang  tidak  tergolong menengah kebwah dan tidak mampu yang iurannya tidak dibayarkan oleh negara (Salim, et al, 2020). Berdasarkan hal tersebut, negara memberikan perlakuan yang berbeda terhadap warga negaranya dalam pemberlakuan jaminan kesehatan.
Jaminan kesehatan ini berlaku bagi setiap individu (warga negara) semestinya menjadi kewajiban dari negara untuk memenuhinya tanpa membedakan warga negara yang satu dengan  yang  lainnya.  dalam  melaksanakan  program  jaminan  kesehatan  konsep  yang dipergunakan adalah asuransi kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat, yang dalam hal  in  seluruh  rakyat  Indonesia  bersifat  wajib  menjadi  peserta  dalam  program  ini (Mardiansyah,  2018).  Tetapi  dalam  penyelenggaraan  program  membutuhkan  upaya bersama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan masyarakat terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  dan  pemerataan  pembiayaan  kesehatan (Salim, 2020).
Dalam resolusi World Healt Assembly ke-58 tahun 2005 merekomendasikan kepada seluruh  negara  anggota  untuk  membangun  sistem  pembiayaan  kesejatan  yang berkelanjutan  guna  menjami  pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh  penduduk  dengan  cara (Mardiansyah,2018):
1.  Menjamin bahwa sistem pembiayaan kesehatan mengikutsertakan metode pembiayaan pelayanan kesehatan oleh  iuran yang  dibayar dimuka,  dengan tujuan untuk  berbagi risiko  di  antara  penduduk,  serta  mencegaj  belanja  pelayanan  kesehatan  yang menimbulkan  bencana  dan  pemiskinan  individu  karena  pengobatan  dan  perawatan kesehatan.
2.  Menjamin  ketercukupan  dan  keadilan  distribusi  infrastruktur  dan  sumber  daya pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
3.  Menjamin  pembiayaan  eksternal  kegiatan  atau  program  pelayanankesehatan  akan
dikelola dan diorganisasikan dengan cara yang mendukung pembanguna pembiayaan kesehatan berkelanjutan untuk keseluruhan sistem kesehatan.
4.  Merencanakan  transisi  menuju  cakupan  semesta  kesehatan  warga  sehingga  mampu memenuhi  kebutuhan  warga  akan  pelayanan  kesehatan  dan  peningkatan  kualitas pelayanan, menurunkan kemiskinan, mencapai tujuan bersama internasional termausk tujuan deklarasi pembangunan millenium dan mencapai kesehatan bagi semua.
5.  Di  masa  peralihan  menuju  cakupan  kesehatan  semesta,  pilihan-pilihan  kebijakan pembiayaan  pelayanan  kesehatan  perlu  dibangun  sesuai  dengan  kondisi  makro ekonomi sisiokultur, dan politik masing-masing negara. 6. Berbagi pengalaman tentang berbagai  metode  pembiayaan  kesehatan,  termasuk  pembiayaan  oleh  publik,  privat, jaminan  kesehatan  sosial  atau  model  campuran,  dengan  perhatian  utama  pada  tata kelola  yang  dibangun  untuk  menjalankan  fungsi-fungsi  pokok  sistem  pembiayaan kesehatan.
Sistem jaminan sosial nasional yang berdasarkan  pembayaran premi ternyata telah digugat konstitusionalitasnya. Sebab, pembayaran iuran yang diwajibkan terhadap seluruh rakyat  agar  memperoleh  social  security  dinilai  mencederai  hak  konstitusional  rakyat indoensia.  Model  sistem  jaminan  sosial  nasional  seharusnya  mengedepankan  konsep keadilan sosial. Konsep ini tentunya dilandasi dengan perlakuan yang adil kepada segenap warga negara tanpa ada pengecualian. Keadilan sosial merupakan kebaikan utama dalam masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menunaikan hak atas kesehatan yang bersifat mendasar. Negara sebagai pemangku kewajiban harus memberi penegasan. Pertama,  negara  harus  memenuhi  kewajiban  dalam  negeri  dan  luar  negeri,  sedangkan individu dan kumpulan masayarakat merupakan pihak yang memegang hak. Kedua, negara tidak  mempunyai  kewenangan,  akan  tetapi  negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk menunaikan  hak  rakyatnya  baik  bersifat  pribadi  maupun  masyarakat.  Ketiga,  bila  suatu negara  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  dan  kewajibannya,  maka  negara  telah melanggar human right.
Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional pada kenyataannya belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh kepada masyarakat karena masih belum tersosialisasi pentingnya program  yang  diadakan  oleh  pemerintah  ini.  Hal  ini  tentunya  membuat  masyarakat beranggapan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  ribet  dan  lambat,  sehingga  masyarakat memiliki untuk mengeluarkan biaya sendiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan program ini juga belum sampai di daerah yang terpencil karena keterbatasan infrastruktur. Tanpa adanya perbaikan insfrastruktru akan menghambat pemerataan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil
Pembiayaan  kesehatan  secara  menyeluruh  berhubungan  dengan  strategi  kebijakan pembiayaan dan BPJS merupakan salah satu sumber dana. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang dilengkapi sumber daya manusia dan peralatan yang standar sangat mempengaruhi pendapatan anggaran yang bersumber dari BPJS. Pembiayaan investasi dan tenaga tertentu untuk  meningkatkan  kemampuan  tindakan  medik  belum  tercakup  oleh  BPJS  dan  hal  ini menjadi beban Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Dalam  membangun  sistem  pembiayaan  yang  berkelanjutan  untuk  menjamin pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh  penduduk.  Di  Indonesia  sendiri  hak  atas  kesehatan tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  45  pasal  28H  dan  pasal  34  dan  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang menggantikan Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang  kesehatan  menegaskan  bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama memperoleh  akses  atas  sumber  daya  di  bidang  kesehatan  dan  memperoleh  pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

## SIMPULAN
Sistem  jaminan  kesehatan  merupakan  salah  satu  jaringan  penyedia  kesehatan  dan orang-orang  yang  menggunakan  pelayanan  tersebut  di  setiap  wilayah,  negara  dan organisasi yang menciptakan sumber daya tersebut. Adapun hak atas derajat kesehatan ini optimal sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang telah diakui dalam aturan hukum nasional Indoensia maupun hukum Internasional, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan (3) jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undnag Dasar 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang  Kesehatan,  Pasal  40,  41,  42,  49  dan  62  Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Right dan Pasal 12  International  Convenant  on  Economic,  Social  and  Cultiural  Righ  Konsep  pembiayaan Jaminan  kesehatan  nasional  diterapkan  oleh  pemerintah  terbagi  menjadi  dua  bentuk kepesertan yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI). Model sistem  jaminan sosial nasional seharusnya mengedepankan  konsep keadilan sosial. Konsep ini tentunya dilandasi dengan perlakuan yang adil kepada segenap warga negara  tanpa  ada  pengecualian.  Keadilan  sosial  merupakan  kebaikan  utama  dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Abu Huraerah, A. H., Martiawan, R., & Aziz, Y. M. A. (2022). Ketidakadilan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Aksesibilitas Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Bandung. JISPO, 9(1), 455-469.
Adiyanta,  F.  S.  (2020).  Urgensi  kebijakan  jaminan  kesehatan  semesta  (Universal  Health Coverage) bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Administrative Law and   Governance Journal, 3(2), 272-299.
Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Achadi, E. L., Taher, A., & Khusun, H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges. The Lancet, 393(10166), 75-102.
Ardiansah, A., & Silm, S. O. (2020). Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN dan Undang-Undang BPJS. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1), 164-179
Basuki, E. W., & Herawati, N. R. (2016). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS  Kesehatan di Kota Semarang. Journal of Politic and Government Studies, 5(04), 221-230.
BPJS  Kesehatan.  (2023,  October).  Progress  Pencapaian  UHC.  Https://Bi.Bpjs- Kesehatan.Go.Id/
Kansil, C.S.T. (2002). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, Jilid
I. Jakarta: Balai Pustaka.
Karim, M. I. T., Moenta, A. P., & Riza, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Amanna gappa, 53-63.
Laksono,  A.  D.,  Nantabah,  Z.  K.,  Wulandari,  R.  D.,  Khoiri,  A.,  &  Tahangnacca,  M.  (2022). Barriers to expanding the national health  insurance membership  in Indonesia: who should the target?. Journal of primary care & community health, 13, 21501319221111112
Mardiansyah, R. (2018). Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia. Veritas et Justitia, 4(1), 227-251
Nugraheni, W. P., & Hartono, R. K. (2017). Analisis pola layanan kesehatan rawat jalan pada tahun  pertama  implementasi  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 27(1), 9- 16.
Putri, P. M., & Murdi, P. B. (2019). Pelayanan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional sebagai  program  badan  penyelenggara  jaminan  sosial  kesehatan.  Jurnal  Wacana Hukum, 25(1), 80.
Salim,  D.  L.  F.  (2020).  Aksesibilitas  Pembiayaan  Kesehatan  Dalam  Program  Jaminan Kesehatan Nasional. Lex Et Societatis, 8(4).
Setiawan, M. D., Fauziah, F., Edriani, M., & Gurning, F. P. (2022). Analisis Mutu Pelayanan Kesehatan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (A:  Systematic  Review).  Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 12869-12873.
Sobeang,  D.  (2021).  Perbandingan  Sistem  Jaminan  Kesehatan  Universal  Health  Coverage (Uhc) Di-Indonesia Dan Kuba. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(2), 203- 213.
Sulastomo. (2008). Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 5
Yuditia, A., Hidayat, Y., & Achmad, S. (2023). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 6(1), 43-61.
Yustina, E. W. (2015). Hak atas kesehatan dalam program jaminan kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR). Kisi Hukum, 14(1), 93-111