## LANGKAH STRATEGIS TIONGKOK DALAM NORMALISASI HUBUNGAN ARAB SAUDI-IRAN DI TIMUR TENGAH
Asep Kamaluddin Nashir
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta asepkamaluddin@upnvj.ac.id

## Abstract
This  paper  aims  to  analyze  China's  strategic  moves  to  achieve  mutual concession in the issue of normalizing relations between Saudi Arabia and Iran. Furthermore, this paper explains the change from enmity to friendship between Saudi Arabia and Iran, explaining China's strategic foreign policy moves in the Middle East. The concepts of foreign policy, diplomatic bargaining, and enmity- amity are used to analyze the issues raised in this paper. Certain international reports and analyses, as well as some official documents and literature, will be obtained to collect some data to provide an overview of the focus of the analysis as  described  by  qualitative  research  focusing  on  literature  study.  The  main findings  in  this  analysis  explain  that  foreign  policy  supported  by  economic capabilities  has  encouraged  China's  foreign  policy  to  expand  the  scope  of partnerships that affect economic, political, and security developments in the Middle  East  through  the  stages  of  diplomacy  to  improve  China's  bargaining position. This not only provides space for China to contribute to the Middle East but also at the same time provides China with space to expand its influence while increasing the competitive side in the competition between China and the US in the Middle East. The results of this paper emphasize the need of a foreign policy  direction  that  in  line  with  the  national  interests  and  supported  by diplomatic skills is needed to increase the role and global contribution regarding the national strategic interest.
Keywords: Foreign Policy, Normalization, China, Saudi Arabia, Iran

## PENDAHULUAN
Arab  Saudi  dan  Iran  mengumumkan  normalisasi  hubungan  yang ditengahi  oleh  Tiongkok,  melalui  pernyataan  trilateral  bersama  yang menyebutkan bahwa kesepakatan telah dicapai antara Kerajaan Arab Saudi dan  Republik  Islam  Iran.  Pernyataan  tersebut  mencerminkan  niat  “untuk melanjutkan hubungan diplomatik di antara mereka dan membuka kembali kedutaan dan misi mereka dalam jangka waktu tidak lebih dari dua bulan”, serta  menghormati  “kedaulatan  negara  dan  tidak  adanya  campur  tangan dalam  urusan  dalam  negeri  negara.”  Selain  itu,  kedua  belah  pihak  juga sepakat  untuk  melaksanakan  dua  perjanjian  bilateral,  yaitu  Perjanjian Umum Kerjasama Bidang Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Teknologi, Ilmu
Pengetahuan,  Kebudayaan,  Olahraga,  dan  Pemuda,  serta  Perjanjian  Kerja Sama  Keamanan  yang  ditandatangani  pada  tahun  2017.  masing-masing pada  tahun  1998  dan  2001.  Sebelumnya,  tidak  ada  perjanjian  yang dilaksanakan  karena  Riyadh  dan  Teheran  membekukan  hubungan  pada tahun 2016 setelah mereka berada di pihak yang berlawanan dalam konflik di Yaman dan Suriah (Jash, 2023).
Hal ini menjadi awal baru hubungan kedua negara yang diinisiasi oleh Tiongkok.  Melalui  kebijakan  luar  negerinya,  Tiongkok  melakukan  langkah diplomasi untuk melakukan normalisasi hubungan antara Arab Saudi-Iran yang telah lama berkonflik di Timur Tengah. Di sisi lain, nilai strategis Timur Tengah  terkait  dengan  kepemilikan  sumber  daya  minyak  yang  menjadi kebutuhan  banyak  negara  seperti  Tiongkok  dan  AS,  serta  persaingan pengaruh  antara  kedua  negara  di  level  global,  mendorong  Tiongkok  untuk melakukan berbagai strategi untuk mencapai kepentingan nasionalnya.
Karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisa langkah strategis Tiongkok  untuk  mencapai mutual  concession dalam  isu  normalisasi hubungan  Arab  Saudi  dan  Iran.  Lebih  lanjut,  tulisan  ini  menjelaskan perubahan  pola  permusuhan  menjadi  pertemanan  antara  Arab  Saudi  dan Iran yang menjelaskan langkah strategis kebijakan luar negeri Tiongkok di Timur Tengah.

## Pola Hubungan Amity-Enmity
Pola pertemanan dan permusuhan pada dasarnya merupakan variabel independen.  Polaritas  mungkin  mempengaruhi,  namun  tidak  menentukan, karakter  hubungan  keamanan  (Buzan  &  Wæver,  2003:  4)  Pola-pola pertemanan  dan  permusuhan  ini  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  latar belakang  seperti  sejarah,  budaya,  agama,  dan  geografi,  namun  sebagian besarnya  bergantung  pada  isu-isu  tersebut  dan  dengan  demikian  menjadi penjelasan terbaik bagi pola-pola tersebut (Buzan & Wæver, 2003: 50). Tidak ada  pola  pertemanan  dan  permusuhan  yang  terbentuk  di  antara  negara- negara, kecuali kecurigaan tradisional dan persaingan untuk mendapatkan kepemimpinan dan pengaruh di kawasan (Buzan & Wæver, 2003: 426).
Buzan  dan  Waever  secara  eksplisit  (dan  sekilas)  menyebutkan kemungkinan mengkonseptualisasikan pertemanan dan permusuhan dalam istilah  yang  mirip  dengan ‟ budaya  anarki ‟ Wendt,  dan  lebih  khusus  lagi menyebutkan kategori “formasi konflik ‟ , “rezim keamanan ‟ dan “komunitas keamanan ‟ , sepadan dengan anarki Hobbesian, Lockean, dan Kantian karya Wendt  yang  diatur  oleh  hubungan  'permusuhan',  'persaingan',  dan pertemanan (Oskanian, 2010: 47-48).
Variabel pertemanan/permusuhan dalam kaitannya dengan 'spektrum' 'budaya anarki' regional yang berbeda. “Budaya anarki” ini dapat dianalisis dari dua perspektif: makro – dalam hal pola perilaku yang terbuka –  dan  mikro  –  dalam  hal  wacana,  termasuk  wacana  keamanan.  Pada  titik berbeda dalam spektrum ini, pola makro (interaksional) dan mikro (diskursif) ini  akan  memiliki  tingkat  kompatibilitas  yang  berbeda-beda.  Di  satu  sisi, interaksi makro yang dangkal antar negara akan bersifat bermusuhan atau bersahabat. Di sisi lain, wacana mutualisme mereka yang lebih dalam akan mencerminkan  pertemanan  atau  permusuhan,  antara  lain  melalui  pola sekuritisasi/desekuritisasi yang saling menguntungkan. Pola sekuritisasi/desekuritisasi  ini  sebagian  besar  akan  bergantung  pada konvergensi  atau  divergensi  kedua  jenis  wacana  yang  diuraikan  di  atas (Oskanian, 2010: 55).
Yang  pertama  dan  terpenting,  pertanyaan  tentang  pertemanan  dan permusuhan  sebagai  masalah  solusi  yang  melekat  pada  regionalisme memerlukan  pertanyaan  mengapa  harus  bekerja  sama  dan  berintegrasi. Jawabannya  adalah  pencarian  solusi  yang  ditemukan  dalam  saling ketergantungan.  Mereka  sama  sekali  tidak  bercita-cita  untuk  mengubah karakteristik  dasar  kenegaraan  dalam  perspektif  realis,  namun menjadikannya  bermanfaat,  dan  dengan  melakukan  hal  tersebut, kecurigaan,  ketakutan,  persahabatan  sejati,  dan  dukungan  terhadap  diri mereka sendiri harus menjadi pendorong kerja sama dan integrasi di tingkat negara  secara  regional  dibandingkan  dalam  sistem  global  yang  lebih  besar (Otieno  Juma,  2022:  61).  Normalisasi  hubungan  Arab  Saudi-Iran menjelaskan  perubahan  pola  permusuhan  menuju  pertemanan  yang
mempengaruhi dinamika keamanan di Timur Tengah mengingat sebelumnya pola  permusuhan  kedua  negara  mempengaruhi  dan  menentukan  pola sekuritisasi dan desekuritisasi kawasan.
Kerangka Foreign Policy Action Dan Diplomatic Bargaining
Dalam kebijakan luar negeri sebuah negara, para pengambil kebijakan akan  sangat  realistis  dalam  menentukan  berbagai  kriteria  kebijakan  luar negeri yang menggambarkan akurasi penilaian terhadap tujuan yang ingin dicapai  dengan  menggunakan  kekuatan  yang  relevan.  Tujuan  (ends)  dan kekuatan ( means ) yang digunakan untuk mencapai tujuan merupakan upaya untuk  menjaga  asa  dalam  memenuhi  kepentingan  nasional  (John  Lovell 1970: 296-297).
Salah  satu  alasan  mengapa  jumlah  besar  sumber  daya  tidak  dapat disamakan  dengan  pengaruh  efektif  adalah  karena  perbedaan  antara kemampuan  suatu  negara  secara  keseluruhan  dan  relevansi  sumber  daya terhadap  situasi  diplomatik  tertentu.  Variabel  kedua  yang  menentukan pengaruh  adalah  sejauh  mana  terdapat  kebutuhan  antara  kedua  negara dalam  setiap  hubungan  pengaruh.  Variabel  ketiga  adalah  agenda internasional  dan  kebijakan  luar  negeri.  Pemerintahan  yang  mempunyai studi  teknis,  mempunyai  pemahaman  penuh  terhadap  permasalahan  yang ada,  dan  siap  memberikan  solusi  yang  realistis,  kemungkinan  besar  akan mempunyai pengaruh (Holsti, 1992: 122-123).
Tiga alasan strategis di atas menjelaskan kemampuan kebijakan luar negeri sebuah negara dalam mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara lain  berdasarkan  kepentingan  dan  tujuan  strategis.  Dengan  kata  lain, kebijakan  luar  negeri  sebagai  instrumen  dalam  menjalankan  kebijakan politik di level internasional untuk berinteraksi dengan negara (aktor) lain, juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku negara lain berdasarkan kepentingan yang ingin dicapai.
Memahami  dinamika  hubungan  kekuasaan  di  tingkat  internasional akan relatif mudah jika relevansi sumber daya, kredibilitas, kebutuhan, dan pengetahuan  merupakan  satu-satunya  variabel  yang  terlibat  (Holsti,  1992:
124).    Kebijakan  luar  negeri  yang  digunakan  sebagai  instrumen  nasional untuk  mempengaruhi  perilaku  negara  lain  dijalankan  melalui  diplomatic bargaining.
Sebagai instrumen kebijakan, diplomatic bargaining dijalankan melalui proses  negosiasi  untuk  menemukan  solusi  dari  persoalan  yang  dihadapi. Dalam diplomatic bargaining , sebagian besar taktik yang baru saja dijelaskan digunakan  terutama  dalam  situasi  di  mana  suatu  pemerintahan  berupaya mengubah  tindakan  dan  kebijakan  negara  lain,  yakni  membujuk  mereka melakukan apa yang tidak akan mereka lakukan jika tidak melakukan hal tersebut. Sebaliknya, penyelesaian masalah adalah proses di mana dua pihak atau  lebih  berupaya  mengembangkan  aturan  untuk  menangani  beberapa masalah  yang  timbul  dalam  lingkungan  fisik  atau  diplomatik.  Sedangkan dalam situasi tawar-menawar, kondisi zero-sum berlaku – keuntungan satu pihak  dipandang  sebagai  kerugian  bagi  pihak  lain  –  dalam  penyelesaian masalah,  para  pihak  umumnya  melihat  bahwa  studi  bersama  atas  suatu masalah,  pengumpulan  sumber  daya,  dan  kerja  sama  umum  dapat menghasilkan hasil yang sama. saling menguntungkan dan tidak ada nilai- nilai utama yang harus dikorbankan untuk mencapai kesepakatan (Holsti, 1992: 152).
Pemecahan  masalah  biasanya  menekankan  keuntungan  yang  harus dicapai  melalui  kesepakatan  bersama;  dan  diplomasi  menekankan  bahwa pada dasarnya demi kepentingan nasional, pengorbanan jangka pendek demi keuntungan jangka panjang lebih besar. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa,  dari  semua  kontak  diplomatik  antar  pemerintah,  dan  antara pemerintah  dan  organisasi  internasional,  penyelesaian  masalah  lebih mendominasi (Holsti, 1992: 152).
Dengan diplomatic  bargaining ,  hubungan  antar  satu  antar  dengan aktor  lainnya  terlibat  dalam  interaksi  dimana  hubungan  jangka  panjang menjadi jaminan dalam menjalankan diplomasi dimana penawaran terhadap keuntungan  yang  tidak  mengorbankan  kepentingan  lain  mendorong keuntungan jangka panjang.

## Normalisasi Hubungan Arab Saudi-Iran Di Timur Tengah
Baik Arab Saudi dan Iran telah menjadi rival di kawasan ini sejak lama. Dapat  dikatakan  bahwa  persaingan  mereka  merupakan  salah  satu kompleksitas  regional  yang  paling  penting,  yang  telah  mempengaruhi sejumlah negara di Timur Tengah. Salah satu negara yang terkena dampak persaingan ini adalah Yaman. Dengan memulihkan hubungan antara Arab Saudi  dan  Iran  yang  akan  membuka  pintu  lebar-lebar  bagi  dialog  antara kedua  negara  untuk  menyelesaikan  krisis  Yaman,  karena  kedua  negara memiliki banyak kartu yang dapat digunakan untuk mendorong kedua pihak yang  bertikai  untuk  duduk  bersama.  guna  mencapai  kesepahaman  untuk mengakhiri  konflik  dan  perang  saudara  Yaman  yang  telah  berkecamuk selama lebih dari delapan tahun (Azby, 2023: 32).
Dalam konteks hubungan Arab Saudi dan Iran, interaksi permusuhan atau permusuhan antar kedua negara telah berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama. Salah satunya adalah Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran pada Januari 2016 setelah pengunjuk rasa Iran yang  marah  menyerbu  kedutaan  besarnya  di  Teheran  menyusul  eksekusi seorang ulama terkemuka Syiah di Riyadh.
Namun,  kehadiran  Tiongkok  dalam  hubungan  permusuhan  Arab Saudi-Iran  telah  memberikan  pengaruh  besar  dalam  hubungan  kedua negara.  Hubungan  kedua  negara  berubah  total  dari  pola  permusuhan terutama  dalam  persaingan  regional,  pengaruh  serta  konflik-konflik  di kawasan  menjadi  kemitraan  dalam  berbagai  aspek  bernegara,  baik  secara politik maupun ekonomi.
Hal itu diawali dengan adanya peristiwa besar yang terjadi di Beijing pada 10 Maret 2023, di mana Tiongkok menjadi mediator rekonsiliasi antara Iran dan Arab Saudi. Kedua negara tersebut merupakan negara yang sangat penting di Timur Tengah sebagai wajah dari kedua sekte Islam; Arab Saudi menjadi wajah sekte Islam Sunni dan Iran menjadi wajah sekte Islam Syiah. Kedua  sekte  tersebut  menghadapi  persaingan  besar  di  kawasan  Timur Tengah, hingga beberapa negara menghadapi perang sektarian antara Sunni dan  Syiah.  Hal  ini  dapat  didefinisikan  sebagai  salah  satu  kompleks
keamanan regional yang besar di kawasan, namun mediasi yang dilakukan oleh  Tiongkok  dapat  berarti  bahwa  kompleks  keamanan  di  kawasan  ini berada di ambang kestabilan (Azby, 2023, 31). Dengan perkembangan pola pertemanan maka dimulailah era baru hubungan Arab Saudi-Iran terutama dalam  interaksi  regional  di  Timur  Tengah.  Hal  ini  menjelaskan  perubahan drastis  dinamika  ekonomi,  politik,  dan  terutama  keamanan  di  regional tersebut.
Sebagai  contoh,  dengan  memulihkan  hubungan  Saudi  -  Iran, meningkatkan  peluang  kerja  sama  ekonomi  dan  komersial  guna  mencapai pembangunan  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  di  kawasan  secara keseluruhan: Menyelesaikan perselisihan dan perselisihan di kawasan pada umumnya,  dan  Arab  Saudi  dan  Iran  pada  khususnya,  akan  membantu mencapai  pembangunan  berkelanjutan  melalui  apa  yang  memungkinkan untuk  merangsang  perdagangan  dan  investasi  bersama.  Kedua  negara memiliki  potensi  ekonomi  dan  sumber  daya  minyak  yang  besar  (Trend Research & Advirsory, 2023).
Meskipun janji investasi Tiongkok mungkin berpotensi meningkatkan peluang  implementasi,  proses  pencapaian  kesepakatan  pada  dasarnya merupakan  proses  regional.  Ketegangan  antara  kedua  belah  pihak memuncak  pada  tahun  2019,  ketika  setengah  dari  produksi  minyak  Arab Saudi  dihancurkan  oleh  serangan  pesawat  tak  berawak  dan  rudal  yang diduga didukung oleh Iran. Negosiasi dimulai secara diam-diam pada tahun 2021, dimediasi oleh perdana menteri Irak saat itu, Mustafa al-Kadhimi, yang mendapat  dukungan  dari  kedua  belah  pihak,  namun  terhenti  ketika  al- Kadhimi  digantikan  oleh  Mohammad  Shia  al-Sudani  pada  bulan  Oktober 2022. Ketegangan berkobar naik dan turun berulang kali selama beberapa bulan terakhir, ketika kedua belah pihak berjuang untuk menemukan jalan ke depan yang dapat diterima. Menurut Saeed Azimi, seorang jurnalis yang berbasis  di  Teheran,  Saudi,  yang  frustrasi  dengan  lambatnya  negosiasi  di Bagdad,  menghubungi  Tiongkok  selama  kunjungan  Xi  Jinping  pada  bulan Desember 2021 dan meminta mereka untuk menjadi mediator. Iran rupanya
menerima  tawaran  tersebut  saat  kunjungan  Raisi  pada  Februari  2022 (Figueroa, 2023).
Setelah  tujuh  tahun  ketegangan  antara  kedua  negara  Teluk,  Arab Saudi  dan  Iran  melanjutkan  hubungan  diplomatik  setelah  melakukan negosiasi di kantor baik Beijing pada 6-10 Maret. Terobosan diplomatik yang dilakukan  Beijing  ini  menandai  upaya  terbaru  dalam  menormalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Seperti yang diakui dalam pernyataan tersebut,  Irak  dan  Oman  menjadi  tuan  rumah  beberapa  putaran  dialog antara Riyadh dan Teheran selama tahun 2021 dan 2022, yang memfasilitasi dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran (Jash, 2023).

## PEMBAHASAN
Agenda  Internasional  Dalam  Kebijakan  Luar  Negeri  Tiongkok di  Timur Tengah
Kawasan  Timur  Tengah  yang  kaya  energi  mempunyai  kepentingan strategis  yang  sangat  besar  dalam  mendorong  dan  mempertahankan pembangunan  ekonomi  Tiongkok.  Tiongkok  menjadi  importir  minyak terbesar kedua setelah Amerika Serikat pada tahun 2012. Pada tahun 2015, Tiongkok mengimpor sejumlah besar 6,7 juta barel per hari dan diperkirakan akan  segera  menyalip  Amerika  Serikat  sebagai  importir  minyak  mentah terbesar  di  dunia  pada  tahun  2012.  tahun-tahun  mendatang.  Prediksi  ini terbukti  benar  dan  pada  akhir  tahun  itu,  yakni  September  2015,  impor minyak mentah Tiongkok mencapai rekor 8,04 juta barel per hari melampaui Amerika  Serikat  sebagai  pembeli  utama  minyak  asing  yang  pada  saat  itu mencapai 7,98 juta barel per hari (Javaid & Waheed, 2016: 325).
Dengan meningkatnya kehadiran Tiongkok di Timur Tengah, terutama dalam  berbagai  isu  politik,  ekonomi,  dan  keamanan  yang  melibatkan  dua negara besar dan berpengaruh di Timur Tengah, menjelaskan besarnya peran dan partisipasi Tiongkok dalam mempengaruhi dinamika perkembangan di kawasan tersebut. Hal itu menjelaskan cakupan partisipasi Tiongkok yang kini meluas ke kawasan Timur Tengah.
Tiongkok telah membangun hubungan yang kuat dengan aktor-aktor utama  di  kawasan  ini  dan,  seiring  berjalannya  waktu,  telah  memperkuat hubungan ekonominya dengan mereka. Investasi kumulatifnya di Iran dari tahun  2005  hingga  2012  diperkirakan  mencapai  $18,6  miliar,  termasuk $13,9 miliar di sektor energi, 2,1 miliar di bidang transportasi, dan 2,8 miliar di bidang logam. Tiongkok berinvestasi sekitar $13,6 miliar di Arab Saudi, dengan $5,2 miliar di bidang logam, $3,3 miliar di bidang energi, $2,2 miliar di bidang real estate, dan sisanya di bidang transportasi dan bidang lainnya. Di Turki, $4,3 miliar dari $6,4 miliar investasi Tiongkok disalurkan ke sektor energi.  Tiongkok  menjadi  investor  asing  terbesar  di  Irak  dan  Iran.  Seperti yang  dilakukan  banyak  negara  di  Afrika,  pemerintah  Timur  Tengah  telah mendatangkan kontraktor Tiongkok untuk mengerjakan proyek infrastruktur besar. Sebagai dimensi yang menarik dari kebijakan luar negeri Tiongkok  di  kawasan,  hubungan  dengan  Iran  dan  Arab  Saudi,  dua  aktor kunci di kawasan Timur Tengah yang saling bersaing memerlukan perhatian khusus. Tiongkok telah berhasil menangani Iran dan Arab Saudi meskipun ada  persaingan  regional  yang  sangat  sengit  di  antara  mereka  (Javaid  & Waheed, 2016: 326).
Sedangkan bagi Arab Saudi, aktor utama di kawasan Timur Tengah, Tiongkok  secara  bertahap  dan  hati-hati  telah  membangun  hubungan bilateral yang kuat dan kini dianggap sebagai pengganti dan alternatif bagi Amerika Serikat. Landasan kerja sama Tiongkok -Saudi adalah energi, dan ini memiliki alasan yang bagus: Arab Saudi adalah eksportir minyak terbesar di  dunia  dan  Tiongkok  adalah  importir  minyak  terbesar  di  dunia.  Tidak mengherankan jika kedua negara tertarik untuk memperdalam kerja sama satu sama lain di bawah garis besar strategis “Satu Sabuk, Satu Jalan” yang dikemukakan  oleh  Presiden  Tiongkok  Xi  Jinping  dan  program  “Visi  2030” yang  dikemukakan  oleh  Pangeran  Salman.  Tiongkok  juga  berupaya  untuk meningkatkan statusnya di Timur Tengah, sementara Arab Saudi berupaya untuk  melindungi  nilai-nilainya  di  dunia  multi-kutub,  terutama  ketika Amerika  Serikat  tampaknya  kurang  bersedia  bertindak  sebagai  penjamin keamanan Arab Saudi (Javaid & Waheed, 2016: 327).
Meningkatnya  agenda  internasional  Tiongkok  melalui  kebijakan  luar negerinya untuk terlibat aktif di Timur Tengah menjelaskan arah perluasan kepentingan nasional negara tersebut, baik menjadi negara yang ikut terlibat secara ekonomi, politik dan keamanan serta memberikan dan meningkatkan sisi kompetitif antara Tiongkok dan AS dalam mendapatkan pengaruh global.
Tiongkok  telah  mengejutkan  Timur  Tengah  dan  dunia  dengan mencapai  terobosan  diplomatik  yang  tidak  terduga.  Wang  Yi,  diplomat tertinggi  Tiongkok  dan  direktur  Kantor  Urusan  Luar  Negeri  Pusat  Partai Komunis  Tiongkok,  menyatakan  hal  tersebut,  saat  memimpin  upacara penutupan  dialog  Beijing  antara  Arab  Saudi,  Iran  dan  Tiongkok,  bahwa kesepakatan  tersebut  merupakan  kemenangan  bagi  perdamaian  dan diplomasi. Kecaman Arab Saudi-Iran ini telah menjadi praktik sukses Inisiatif Keamanan  Global  Tiongkok.  Kesepakatan  Arab  Saudi-Iran  menunjukkan pengaruh Beijing di kawasan ini meningkat tajam.
Arab  Saudi  dan  Iran  sama-sama  berterima  kasih  kepada  Tiongkok karena  menjadi  tuan  rumah  perundingan  perdamaian  dan  peran kepemimpinannya dalam perundingan tersebut. Presiden Xi Jinping secara pribadi  terlibat  dalam  menengahi  perjanjian  Arab  Saudi-Iran,  setelah menyatakan  kepada  Putra  Mahkota  Saudi  Mohammed  bin  Salman  selama kunjungannya ke Riyadh pada bulan Desember 2022 bahwa Beijing dapat memainkan  peran  “jembatan”  antara  Arab  Saudi  dan  Iran.  Sebelumnya, Tiongkok  jarang  terlibat  dalam  penyelesaian  konflik  regional,  baik  sebagai meditator  maupun  pemain  eksternal  yang  dapat  mengubah  keseimbangan kekuatan  di  Timur  Tengah.  Beijing  jelas  menjadi  jauh  lebih  proaktif  dan terbuka  dalam  kebijakan  luar  negerinya  terhadap  wilayah  tersebut.  Kedua negara  kini  memandang  Tiongkok  tidak  hanya  sebagai  mitra  perdagangan dan ekonomi yang penting, namun juga sebagai mitra keamanan di kawasan (Yu, 2024: 128).
Yang  lebih  penting  lagi,  karena  Tiongkok  merupakan  mitra  dagang terbesar  dan  pembeli  energi  terbesar  bagi  Arab  Saudi  dan  Iran,  Tiongkok memiliki  pengaruh  ekonomi  untuk  mempengaruhi  kedua  negara.  Mereka dapat memanfaatkan pengaruh ini untuk mengambil peran penting sebagai
perantara kekuasaan di Timur Tengah yang secara tradisional dipegang oleh Amerika Serikat. Beijing memiliki rencana geostrategis jangka panjang untuk memasukkan  Tiongkok  tidak  hanya  ke  dalam  bidang  ekonomi  tetapi  juga pengaturan keamanan kawasan secara keseluruhan. Dengan meningkatkan upayanya di kawasan ini, Tiongkok bersaing dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan pengaruh di Timur Tengah. Perjanjian yang dicapai di Beijing menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki kemampuan untuk memproyeksikan  kekuatan  dan  pengaruh  diplomatiknya  di  luar  kawasan Asia-Pasifik. Tiongkok kini menjadi kekuatan yang sangat diperlukan, baik secara politik maupun ekonomi, di kawasan yang secara geostrategis telah lama didominasi oleh Amerika Serikat (Yu, 2024: 128-129).
Meningkatnya  partisipasi  Tiongkok  dalam  perkembangan  politik, ekonomi, dan keamanan di Timur Tengah jelas menghadirkan perkembangan dinamika  baru  secara  global  dimana  Tiongkok  kini  tidak  hanya  menjadi penonton bagi perkembangan di Timur Tengah, namun menjadi salah satu negara  yang  menentukan  arah  politik,  ekonomi,  dan  keamanan  Timur Tengah.

## Diplomatic Bargaining Tiongkok
Perjanjian  yang  dimediasi  Tiongkok  ini  tidak  hanya  merupakan kemenangan  besar  bagi  diplomasi  Tiongkok,  namun  juga  merupakan pukulan  besar  terhadap  kebijakan  luar  negeri  Amerika  terhadap  Timur Tengah.  Hal  ini  bisa  menandakan  berkurangnya  pengaruh  Amerika  di wilayah  tersebut.  Perjanjian  Arab  Saudi-Iran  yang  dimediasi  Tiongkok menghadirkan sebuah alternatif terhadap tatanan yang dipimpin Washington di wilayah tersebut (Yu, 2024:130).
Negosiasi  yang  dijalankan  Tiongkok  untuk  memberikan  keamanan terutama  dengan  melibatkan  dua  negara  besar  yang  mempengaruhi dinamika Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Iran menjelaskan kemampuan negosiasi  Tiongkok  dalam  membuka  ruang  taktik  untuk  meningkatkan keberhasilan diplomasi negara tersebut.
Menurut Policy  Alert yang  baru-baru  ini  dikeluarkan  oleh Institute Goldberger  Fellow  Grant  Rumley dan Institute  Senior  Fellow  Henry  Rome , "Beijing  telah  mencoba-coba  diplomasi  Timur  Tengah  selama  bertahun- tahun—yang  terbaru  melalui  perjalanan  Presiden  Xi  Jinping  pada  bulan Desember  untuk  memimpin  pertemuan  puncak  regional  di  Arab  Saudi— tetapi  dengan  sedikit  dukungan  dari  negara-negara  tersebut.  untuk menunjukkan upayanya (Kinasih & Surwandono, 2023).
Seiring dengan dimulainya abad baru, Tiongkok muncul sebagai aktor dengan  kemampuan  terbesar  dalam  hegemoni  global.  Tahun  2013  dapat ditandai  sebagai  titik  balik  kebangkitan  negara  ini,  ketika  negara  ini mencapai PDB global tertinggi dan Presiden Xi Jinping mengumumkan Belt and Road Initiative .
Perekonomian  Tiongkok  yang  sedang  berkembang  membutuhkan segala  jenis  sumber  daya,  termasuk  energi,  untuk  memenuhi  permintaan yang besar terhadap produksi dan konsumsi yang terus meningkat. Hal ini berarti mereka harus memperluas pilihan mereka terhadap hubungan dekat, mencari  perluasan  ke  tempat-tempat  baru  di  mana  mereka  dapat melaksanakan proyek-proyeknya di tiga bidang yang ditandai dengan jelas: politik,  komersial  (termasuk  energi)  dan  keamanan.  Ekspansi  Tiongkok sejauh ini berjalan dengan cara yang tampak soft , meskipun banyak pemikir Barat  menggambarkannya  sebagai  tindakan  yang  sabar,  mengisyaratkan bahwa  suatu  saat  nanti  Tiongkok  akan  mengubah  pendekatan  ini  (Castro Torres, 2023: 6).
Tiongkok  dalam  memperkuat  posisinya  menggunakan  strategi soft- balancing dibandingkan hard-balancing .  Strategi  penyeimbangan  lunak Tiongkok telah berhasil dalam dua cara: dengan mempromosikan lembaga- lembaga  multilateral  yang  tidak  mencakup  AS  dan  dengan  memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara yang saat ini memiliki hubungan lemah dengan AS atau yang dipandang oleh Tiongkok memiliki potensi atau keinginan untuk melakukan hal tersebut untuk berpaling dari pengaruh AS. Kedua  strategi  ini  terkait  erat  dengan  rencana  Tiongkok  untuk mengamankan akses sumber daya.
Negara-negara Timur Tengah memiliki sumber pendapatan non-AS di Tiongkok.  Sebagian  besar  wilayah  Timur  Tengah  memiliki  sentimen  anti- Amerika dalam negeri yang signifikan, dan sebagian besar dari mereka yang tinggal  di  negara-negara  mayoritas  Muslim  khawatir  bahwa  pengaruh  AS pada  akhirnya  akan  digunakan  untuk  melawan  mereka.  Selain  menjadi bisnis  yang  cerdas,  menjalin  hubungan  yang  lebih  dekat  dengan  Tiongkok dapat  membantu  rezim  di  Timur  Tengah  mendapatkan  lebih  banyak dukungan  domestik  dengan  melemahkan  hubungan  mereka  dengan  AS (Kinasih & Surwandono, 2023).
Tiongkok  hadir  sebagai  mediator  baru  yang  fleksibel  sehingga membuat  kredibilitas  AS  sebagai  mediator  mulai  dipertanyakan  karena dianggap tidak dapat diandalkan dan sering memihak dalam konflik. Dengan demikian,  dalam  mengambil  peran  sebagai  negosiator  perdamaian  antara Iran dan Saudi, Tiongkok mampu memainkan peran ini karena, meskipun ada  sanksi  Amerika  terhadap  Iran,  Tiongkok  terus  menjaga  hubungan dengan kedua negara dan membeli minyak dari kedua anggota OPEC.

## KESIMPULAN
Permusuhan antara Arab Saudi-Iran telah terjadi dalam rentang waktu yang  cukup  lama,  permusuhan  antara  kedua  negara  ini  menyebabkan eskalasi  konflik  dikawasan  Timur  Tengah.  Kehadiran  Tiongkok  melalui kebijakan luar negerinya untuk terlibat aktif dalam menormalisasi hubungan baik  antara  Arab  Saudi  -  Iran  merupakan  agenda  internasional  Tiongkok yang  bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan  pengaruh  Tiongkok  dikawasan Timur Tengah, dan meningkatkan sisi kompetisi Tiongkok terhadap AS untuk dapat melemahkan pengaruh AS dikawasan Timur Tengah.
Langkah  yang  dilakukan  Tiongkok  untuk  dapat  menjembatani hubungan  Arab  Saudi-Iran  dilakukan  melalui  taktik diplomatic  bargaining , dengan  perluasan  kepentingan  nasional  dengan  turut  terlibat  secara ekonomi,  politik,  dan  keamanan  di  Timur  Tenah.  Melalui  upaya  tersebut, Tiongkok  berhasil  membawa  kesepakatan  perdamaian  dan  normalisasi hubungan  antara  Arab  Saudi-Iran  yang  disepakati  dalam  dialog  Beijing. Dengan begitu Tiongkok turut membuktikan kepada dunia kemampuannya
dalam  Inisiatif  Keamanan  Global  Tiongkok,  yang  menyebabkan  pengaruh dari  AS  berkurang  di  kawasan  Timur  Tengah.  Kesuksesan  Tiongkok  juga membawa  kemudahan  bagi  Tiongkok  dalam  menjalankan  rencana geostrategis  jangka  panjang  untuk  turut  berpartisipasi  dalam  berbagai bidang  seperti  ekonomi,  keamanan,  dan  arah  politik  di  wilayah  Timur Tengah. Dengan begitu dapat disimpulkan melalui kebijakan luar negeri dan langkah  strategis  Tiongkok  yang  berhasil  dalam  menormalisasi  hubungan Arab Saudi-Iran membawa kedudukan Tiongkok lebih unggul dibandingkan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Timur Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Azby,  H,R.  (2023). Why  is  the  Arab  -  Chinese  recent  cooperation  receiving  a large global attention , in the current era , and how is this relationship going to  have  an  impact  on  the  rest  of  the  world ?.  Aalborg  University: Development and International Relation, 1–45.
Buzan,  B.,  &  Wæver,  O.  (2003).  Regions  and  Powers:  The  Structures  of International Security.
In
Cambridge University Press . https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.42
Figueroa, W. (2023). Iran Saudi Normalization A Regional Rocess With Chinese Characteristics . Foreign Policy Research Institute.
Holsti, K. (1972). Foreign Policy Actions: Powe, Capabilities, and Influence in International Politics : A Framework of Analysis. New  Jersey:  Prentice Hall.
Jash,  A.  (2023). Saudi-Iran  Deal:  A  Test  Case  of  China’s  Role  as  an International Mediator . Georgetown Journal of International Affairs.
Javaid, U., & Waheed, M. (2016). China’s Foreign Policy in the Middle East. A Research  Journal  of  South  Asian  Studies , 31 (2),  701–711. https://doi.org/10.4324/9781315548630
Kinasih, R. S. A. W., & Surwandono. (2023). Gain Power Through No Power: Effectiveness  of  China’s  Roles  in  Conflict  Resolution  between  Saudi Arabia  and  Iran  Long-Standing  Dispute  Raden. Review  of  International Relations , 5 (2).
Lovell, J. P. (1970). Foreign Policy in Perspective: Strategy Adaptation Decision Making. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Oskanian, K. (2010). Weaving Webs of Insecurity: Fear, Weakness and Power in the Post-Soviet South Caucasus Kevork (Issue September).
Otieno Juma, D. T. (2022). Amity and Enmity in Regional Integration; the East African  Community  (EAC)  Experience. International  Journal  of  World Policy and
Development Studies , 8 (82), 57–65.
https://doi.org/10.32861/ijwpds.82.57.65
Torres, J. I. (2023). China's consolidation in the Middle East. Institute Espanol de Estudios Estrategicos , 2-12.
Trends Research & Advisory. (2023, March 11). The return of Saudi-Iranian relations,  Dimensions  of  the  agreement  and  possible  repercussions Retrieved
from Trendsresearch.org: https://trendsresearch.org/ar/insight/- ﻋ ﻮ د ةا ﻟ ﻌ ﻼ ﻗﺎ ت - اﻟ ﺴ ﻌ ﻮ د ﯾ ﺔ - ا ﻹ ﯾ ﺮ اﻧ ﯿ ﺔ - أﺑ ﻊ / Yu,  H.  (2024). Asia  in  Transition  26  Understanding  China’s  Belt  and  Road Initiative .