Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENGAKUAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Nico Ardine Faadihilah 1
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: nicoardine181@gmail.com

## Abstract
The  State  of  Indonesia  has  a  diversity  of  tribes  and  cultures,  Religions  that  have  been  recognized currently  there  are  6  religions  namely  (Islam,  Christianity,  Buddhism,  Confucianism,  Catholicism  and Hinduism)  regardless  of  the  6  religions  that  have  been  recognized  by  the  Indonesian  state,  there  is  a stream of belief which has existed in Indonesia for a long time, but adherents of a belief system have not been  recognized  by  the  Indonesian  state  regarding  the  fulfillment  of  their  rights  in  a  Population Administration,  the  most  obvious  example  and  many  people  who  embrace  a  belief  system  are  not fulfilled  Regarding  access  to  religious  education  at  the  school  level  which  should  be  obtained  by adherents  of  that  belief  system,  if  in  the  population  document  it  is  recorded  that  it  must  be  affiliated with  the  official  state  religions,  then  access  to  religious  education  is  in  accordance  with  official  state teachings. If religion is adjusted according to population records, religious beliefs are recorded, access to education about religious knowledge should adjust to the beliefs adhered to, not forced to get access to religious knowledge that is appropriate in official religions. So in this study the author will try to explain the legal basis regarding beliefs in the Constitutional Court decision No.97/PUU-XIV/2016 which explains that the position of beliefs and religions should be placed equally, this also applies to adherents of beliefs who  have  the  right  -the  same  rights  as  adherents  of  official  state  religions  in  the  field  of  population administration
Keyword : Beliefs, Basic Rights, Equality.

## Abstrak
Negara Indonesia memiliki keberagaman macam suku dan budaya, Agama yang telah di akui saat ini ada 6 agama yaitu (Islam,Kristen,Budha,Konghucu,Katholik, dan Hindu) terlepas dari 6 agama yang telah di akui oleh negara indonesia, ada sebuah aliran kepercayaan yang telah sejak dulu sudah ada di negara indonesia, namun penghayat  suatu aliran kepercayaan ini dari dulu tidak diakui oleh negara indonesia terkait  tentang  pemenuhan  hak-haknya  di  dalam  sebuah  Administrasi  Kependudukan  contoh  paling nyata  dan  banyak  yang  terjadi  seorang  yang  memeluk  sebuah  penghayat  aliran  kepercayaan  tidak terpenuhi  perihal  akses  pendidikan  keagamaan  di  tingkat  sekolah  yg  semestinya  di  peroleh  oleh  para penghayat  aliran  kepercayaan  itu,  maka  Jika  dalam  dokumen  kependudukan  tercatat  harus  berafiliasi pada  agama−agama  resmi  negara  maka  akses  pendidikan  keagamaannya sesuai  ajaran  resmi  negara. Apabila  jika  agama  disesuaikan  catatan  kependudukan  tercatat  aliran  kepercayaan,  seharusnya  akses pendidikan  soal  pengetahuan  agama  menyesuaikan  aliran  kepercayaan  yang  dianut  bukan  dipaksa dalam  mendapatkan  akses  pengetahuan  keagamaan  yang  sesuai  dalam  agama-  agama  resmi.  Maka dalam  penelitian  ini  penulis  akan mencoba menjelaskan  dasar  hukum  terkait  aliran  kepercayaan  pada putusan  MK  No.97/PUU-XIV/2016  yang  menjelaskan  bahwa  posisi  aliran  kepercayaan  dan  agama semestinya ditempatkan secara setara, hal ini juga berlaku terhadap para penganut aliran kepercayaan yang  memiliki  hak-hak  yang  sama  dengan  para  penganut  agama-agama  resmi  negara  di  bidang administrasi kependudukan
Kata Kunci : Aliran Kepercayaan, Hak Dasar, Kesetaraan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai Negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku yang terbentang dari sabang  hingga  merauke,  karena  Indonesia  merupakan Negara  majemuk maka  tidak  lepas dari plularisme  yang  ada,  sehingga  muncul  berbagai  macam  budaya  serta  falsafah  hidup masyarakatnya,  semua  manusia  memiliki  derajat  serta  martabat  yang  sama  tidak  ada  yang berbeda, juga warna kulit, hak serta kewajiban, suku, ras, agama bahkan status sosial dan lain sebagainya,  sesuatu  yang  melekat  pada  diri  manusia  merupakan  hak  yang  sejatinya  bisa dituntut  manusia,  bukan  hanya  hak  saja,  adanya  kewajiban  juga  diharapkan  dapat  menujung harkat  serta  martabat  manusia  lainnya,  namun  faktanya  manusia  seringkali  terjebak  oleh dimensi baik individu atau golongan, mengakibatkan mereka lupa akan kodrat sebagai manusia yang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Sesuatu  hal  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  yang  tidak  ternilai  ialah  keberagaman  suku bangsa  dan  agamanya,  di  indoensia  sendiri  sebenarnya  sudah  ada  kepercayaan  yang  dianut menjadi  pedoman  serta  nilai  luhur  yang  memiliki  tujuan  untuk  menghidupkan  ke  arah  yang lebih  baik  serta  mampu  mendoktrin  penganutnya  untuk  lebih  fleksibel  mengikuti perkembangan  zaman  serta  mampu  bersaing  baik  segi  sosial  maupun  ekonomi  beriringan dengan agama besar lain, kepercayaan ini lahir sebelum agama besar lain masuk di Indonesia
Produk hukum untuk melindungi hak kebebasan beragama di Indonesia tercantum pada undang – undang nomor 39 tahun 1998 pasal 22 mengenai hak asasi manusia :
1. Dalam  memeluk  agama  serta  kepercayaan,  setiap  individu  memiliki  kebebasan  dalam memilihnya
2. Setiap  individu  diberi  jaminan  atas  kemerdekaan  oleh  Negara  untuk  beribadah  sesuai kepercayaan serta agama yang dipilih
Warga negara indonesia dalam hal ini masuk pada lingkup pancasila dimana menjamin kebebasan dalam memilih agama karena merupakan hak asasi manusia yang dilindungi, hal ini juga diatur UUD1945 tepatnya pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan bahwa terjaminnya kebebasan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dalam  memilih  agama  serta  kepercayaan  dan  melakukan  ibadah  sesuai  agama  yang  dianut, dalam pasal ini makna agama itu artinya agama yang bersangkutan, juga ada yang memiliki arti lain  yang  mengatakan  bahwa  agama  ialah  hal  yang  berbeda,  karena  sebagian  mengakui keberadaan  agama  juga  ada  aliran  kepercayaan  lain.  Apabila  tertuju  pada  sila  pertama pancasila yang berbunyi ketuhanan yang maha esa maka setiap individu mempunyai kebebasan dalam  menganut  agama,  arti  kebebasan  terletak  pada  keputusan  masing – masing  individu, persoalan agama juga merupakan masalah individu yang sejatinya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun karena hak yang paling fundamental yang dipunyai oleh individu sebagai manusia,  semua  mempunyai  agama  masing – masing,  iman  sebagai  dasar  atas  apa  yang dilakukan  oleh  meanusia  dan  pasti  mempertahankan  dengan  keras  persoalan  apapun  yang terjadi padanya, indonesia apabila melirik pada sila pertama, ini membuktikan bahwa indonesia mempunyai loyalitas untuk penciptanya, mengakui keberadaan semua agama dan penciptanya guna  menghormati  serta  menjaga  keutuhan  warga  negaranya  yang  mempunyai  perbedaan agama.
Semua  warga negara  indonesia  adalah  individu yang  pasti  memiliki  agama  serta  diakui eksistensinya berdasar pada sila pertama pancasila sebagai pondasi dasar guna menjiwai dalam pemenuhan wawasan warga negara, nilai luhur pada keanekaragaman agama sudah tertanam secara  pribadi,  kesadaran  juga  budaya  indonesia,  dari  penjiwaan  negara  serta  masyarakat  di implementasikan  pada  kehidupan  bernegara  dan  terbentulah  undang – undang  dasar. Keyakinan  dalam  menganut  kepercayaan  ialah  hak  tiap  individu,  perubahan  hidup  manusia dapat berubah karena beberapa faktor salah satunya ialah kepercayaannya pada agama serta tuhannya,  di  indonesia  sendiri  ada  yang  percaya  akan  agama  serta  tuhan,  ada  sebagian  lain yang tidak percaya agama namun mengakui eksistensi tuhan dan biasa disebut agnostik. Secara inti bisa dikatakan sebagai bertuhan tidak beragama, ini bukan hal yang asing dan aneh apabila dilihat  dari  sudut  pandang  adanya  perlawanan  pada  insitusi  agama  yang  faktanya  sering mendukung diskriminasi, karena sejatinya manusia mempunyai kapasitas komunikasi langsung tanpa  perantara  terhadap  tuhannya,  keberadaan  sekelompok  manusia  bertuhan  tidak beragama diartikan sebagai kritikan atas pemenuhan peran agama dari pemuka agama.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Putusan  MK  No .  No.97/PUU−XIV/2016 ,  sudah  menjelaskan  bahwa  diakuinya  eksistensi kepercayaan  dan  eksistensinya  harus  tercantum  pada  dokumen  kependudukan,  namun  yang menjadi  pengecualian  ialah  banyaknya  persoalan  serta  permasalahan  hak  pada  masing – masing  agama  yang  hingga  kini  belum  selesai,  legitimasi  secara  hukum  telah  ada  karena putusan MK guna mengisi kolom kependudukan soal agama, dokumen ini juga merupakan hak prerogatif  berbagai  agama  resmi  diindonesia,  namun  menjadi  hak  para  penganut  dalam mencatat agama yang dianut pada dokumen kependudukan, hal ini menjadi tali pemutus atas sikap  dikriminasi  oleh  negara  terhadap  penganut  kepercayaan,  utamanya  pada  kebebasan beragama, mengimplementasikan ajarannya serta catatan identitas soal agama yang ada pada dokumen pendudukan.
Dalam amar putusan MK, hal yang penting adalah terdapat hak konstitusional penganut aliran  kepercayaan  untuk  mengekspresikan  keanekaragamnnya,  utamanya  pada  pengisian kolom agama terkait identitas agama pada dokumen penduduk, antara lain:
1. Penggunaan  kata  agama  apabila  tidak  menyertakan  kata  kepercayaan  maka  kekuattan hukumnya bersayarat
2. Ketentuan itu bertolak belakang dengan UUD 1945 berakibat kekuatan hukum tidak tetap
3. Sesuai  putusan,  maka  seharusnya  posisi  alian  kepercayaan  serta  agama  diposisikan setara, ini berlaku juga kepada penganut agama lain yang setara dengan penganut agama resmi di indonesia secara administrasi pendudukan, ini dibuktikan dengan materi putusan yang menyatakan apabila kekuatakn hukum bersyarat apabila terdapat kata agama tanpa menyertakan  kepercayaan  yang  merupakan  bagian  agama,  maka  dilihat  dari  sudut pandang hukum maka seharusnya penganut aliran serta agama mempunyai posisi setara
4. Namun, situasi negara saat ini malah menunjukkan kebijakan yang berlawanan, karena tudingan serta  kecurigaan terhadap penodaan ajaran agama yang  dilakukan  para penganut agama bersumber dari kebijakan itu sendiri  karena memaksa penganut aliran-aliran agama untuk bergabung dengan negara resmi. agama, sehingga bila pemeluk agama agama melakukan ritual pemujaan yang  mana  memiliki  perbedaan  dengan  agama  resmi  Negara  dianggap  bertentangan dengan  ajaran  agama . Fakta  hukum  yang sering muncul pada  kehidupan sehari-hari adalah persoalan ketersediaan pendidikan agama setingkat sekolah harus diterima pemeluk keyakinan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
agama. apabila peta penduduk menyatakan bahwa mereka harus beragama negara, maka masuk ke pendidikan agama juga mengikuti ajaran resmi negara. Jika identitas dokumen penduduk juga dicantumkan penganut  sistem kepercayaan, maka kemampuan memperoleh informasi agama tingkat  sekolah  disesuaikan  kepercayaan pada sistem kepercayaan tersebut, dan mereka tidak akan dipaksa untuk mendapatkan informasi agama menurut agama resmi negara. Dalam menindaklanjuti  amar  putusak  MK,  negara  telah  banyak  menggeluarkan  produk  hukum guna  memberikan  posisi  setara  antara  aliran  kepercayaan  dengan  agama  resmi  [ada dokumen  penduduk,  salah  satu  buti  yakni  penerbitan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.  118  Tahun  2017  mengenai  Blanko  Kartu  Keluarga  dan  dilakukan  perubahan Permendagri  109  tahun  2019,  (SE  Dirjen  Dukcapil  No.471.14/10666/DUKCAPIL) memngenai terbitnya kartu keluarga bagi percaya pada tuhan yang maha esa, tetapi dua produk  hukum  itu  pada  muatan  materi  masih  belum  totalitas  dalam  wujud  pengakuan eksistensi  aliran  kepercayaan  di  indonesia,  utamanya  catatan  soal  identitas  kegamaan pada  dokumen  penduduk,  karena  materi  pengaturan  hanya  memberi  kalimat  aliran kepercayaan  yang  bersifat  umum  karena  tidak  menspesifikan  nama  aliran  kepercayaan yang dimaksud

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  ialah  normatif  dengan  upaya  menemukan  aturan hukum,  prinsip  hukum  juga  doktrin  sebagai  pisau  analisis  guna  menjawab  isu  yang  dibahas, penelitian  normatif  dilakukan  dengan  meneliti  norma  yang  tersedia  tanpa  melakukan  praktik lapangan  (law  in  action)  dengan  2  pendekatan  yakni  pendekatan  perundang – undangan (statute approach) kemudian pendekatan konseptual (conceptual approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepastian Hukum Pemenuhan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan
Hak  asasi  manusia  harus  dijunjung  tinggi  terlebih  indonesia  adalah  negara  hukum, landasan  negara  indonesia  sebagai  negara  hukum  diatur  pada  pasal  1  ayat  3  UUD  1945,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
menurut pendapat stahl dikutip jimly asshiddiqie, terdapat 4 elemen untuk mendukung konsep nagara hukum yakni :
1. Hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan
2. Kekuasaan yang dibagi
3. Undang – undang sebagai condong pemerintah
Adanya peradilan bidang tata usaha negara  (Jimly Asshiddique 2013). Definsi HAM hak yang  melekat  serta  mengakui  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  pencipta  yang  harus dilindungi,  dijunjung  tinggi  oleh  pemerintah  dan  negara,  juga  bentuk  penghormatan  harkat serta  martabat  sebagai  manusia.  Apabila  ditarik  kembali  konsep  negara  hukum  yang  dianut indonesia  maka  konsekuensinya  adalah  pemerontah  harus  membuat  produk  hukum  dengan baik  guna  melindungi  serta  pemenuhan  terhadap  ham  bagi  setiap  warga  negara  (Jimly asshiddique 2006).
Hak yang melekat pada diri manusia salah satunya ialah HAM dengan menjunjung tinggi harkat  serta  martabat  manusia  sebagai  objek,  dimana  hak  tersebut  tidak  dapat  dicabut karenanya selalu ada pada diri manusia, manusia menjadi salah satu makhluk istimewa karena dibekali dengan akal budi daripada makhluk lain, faktor yang dapat menjadikan itu terjadi tidak semudah  yang  dirumuskan,  karena  ahal  itu  terjadi  atas  dasar  pemikiran  manusia  yang  terus berkembang  sejak  abad yang  lalu  dan  selalu  berkembang  hingga pemikiran  manusia pada era saat  ini  yang  diakumulasikan  pada  hukum  positif  (Sumaryono.  E 2022).  Terdapat  sebuah teori yang  bernama  teori  hak  kodrat  (natural  rights  theory)  dimana  asal  mulanya  adalah  teori  hak kodrat  (natural  law  theory)  yang  menjadi  pondasi  awal  muncul  pikiran  HAM,  pada  dasarnya setiap  manusia  mempunyai  hak  dasar  yang  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni  berdasar hakikat  serta  kegunaannya,  arti  berdasar  hakikat  ialah  hak  yang  ada  pada  diri  manusia  diluar kewenangan,  karena  hak  ini  diberikan  oleh  pencipta  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  selanjutnya  arti kedua  berdasar  hak  kegunaan,  yakni  menurut  akal  budi  serta  kehendak  manusia  sebagai individu,  dengan  kata  lain  apabila  manusia  dibekali  hak  maka  seharusnya  dapat menggunakannya  dengan  baik,  kodrat  tasional  serta  sosial  ialah  cara  manusia  diberikan  ha katas  benda,  dengan  adaya  akal  budi  manusia  dapat  menggunakan  serta  melakukan  sesuatu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
untuk  mempertahankan  kehidupan,  ketersediaan  kodrat  sosial  menjadikan  manusia  untuk melakukan  serta  menggunakan  sesuatu  untuk  mempertahankan  hidup  utamanya  pada keluarganya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang berarti HAM Universal dalam bahasa Indonesia, menekankan prinsip non-diskriminasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia dalam Pasal 2 UDHR.
Penjelasan  artikel  diatas  adalah  setiap  individu  mempunyai  hakatas  kebebasan  dan semua hak yang telah terkandung pada deklarasi tanpa adanya pembedaan meliputi ras, suku, agama,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  asal  usul,  agama,  kekayaan  sosisal,  politik  atau  pandangan lain  yang  saling terikat,  Selain  itu, tidak  ada perbedaan  yang dapat  dibuat  berdasarkan  status posisi  politik  baik  hukum  posisi  dari  suatu  internasional  dimana  daerah  atau  Negara  orang tersebut  berasal,  meliputi  Negara  merdeka,  Negara  masih  dengan  perwalian,  Negara  yang masih  dijajah  juga  adanya  pembatasan  wilayah  oleh  kedaulatan  lainnya.  Penjelasan  terkait equality  before  the  law  atau  dalam  terjemahan  ialah  semua  orang  dianggap  sama kedudukannya dimata hukum yang ditegaskan oleh artikel 6  UDHR, termuat semua dilindungi tanpa  adanya  diskriminasi  dan  pembeda,  semua  berhak  mendapat  upaya  perlindungan  atas sikap  diskriminasi  serta  segala  doktrin – doktrin  yang  berusaha  untuk  memperlakukan  secara diskriminasi yang bertolak belakang dengan isi deklarasi.
ICCPR  (International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights)  ialah  sebuah  perjanjian internasional  yang  diikuti  oleh  banyak  Negara  serta  hasil  dari  perserikatan  bangsa-bangsa, dalam  artikel  18  menjelaskan  setiap  individu  diberikan  kebebasan  dalam  memilih  agama, keyakinan serta pemikiran, hak ini juga berisi kebebasan setiap individu dalam menerima segala sesuatu atas dasar pilihannya sendiri terutama pada pemilihan beragama secara individu atau bahkan  melibatkan  orang  lain,  dilakukan  ditempat  terbuka  atau  tertutup  untuk  melakukan proses ibadah, amalan, ajaran serta taatnya diri pada suatu kepercayaan, tidak ada pihak yang dapat  memaksakan  juga  bentuk  gangguan  apapun  yang  menimbulkan  terganggunya  individu dalam  mengadopsi  suatu  kepercayaan  dalam  hal  ini  agama  menurut  pilihannya,  pembatasan kebebasan berkeyakinan dan beragama hanya dapat dilakukan oleh ketentuan hukum apabila diperlukan sebagai upaya perlindungan, rasa aman, rasa tertib, kesehatan bahkan moral pada
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
suatu perilaku masyarakat serta hak dasar orang lain, Di Indonesia terdapat konstitusi Negara yang sumbernya ialah dasar pemikiran falsafah serta upaya pandangan suatu kehidupan bangsa yang  disebut  dengan  UUD  1945  yang  menegakkan  pancasila  sebagai  pondasi,  HAM  sendiri  di Indonesia  sudah  sesuai  dengan  pengimplemntasian  nilai  yang  terkandung  dalam  pancasila sebagai tolak ukur kehidupan bangsa dan negara
UUD  1945  terdiri  atas  pembukaan,  batang  tubuh  dan  penutup  dimana  terdapat  hak yang  mendasar  dari  HAM  yang  terletak  pada  pembukaan  dan  batang  tubuh  antara  lain  :  1) Penentuan nasib 2) Hak menjadi warga Negara 3)Berhak atas posisi yang setara dimata hukum 4)  Hak  dalam  bekerja  5)  Penghidupan  yang  baik  6)  Hak  berserikat  7)  Penyampaian  pemikiran diri 8) Memilih agama sesuai pilihannya sendiri 9) Hak dalam pembelaan Negara sendiri 10) Hak pendidikan  11)  Kesejahteraan  pada  lingkup  sosial  12)  Hhak  mendapat  jaminan  sosial  13) Kebebasan  dalam  memilih  peradilan  14)  Upaya  pertahankan  tradisi  budaya  15)  Upaya pertahankan  bahasa  daerah  masing – masing.  Terdapat  4  pasal  yang  mengatur  mengenai keyakinan beragama sesuai dengan kehendak masing – masing individu yang sudah mendapat landasan konstitusional UUD 1945 antara lain pasal 28 I, 28 E, 28 J serta 29. Pemuatan pada isi pasal  yang  telah  tercantum  pada  UUD  1945  tersebut  sudah  mengakui  adanya  sikap  toleransi menghormati,  melakukan  perindungan  serta  upaya  pemenuhan  adanya  kebebasan  memilih keyakinan,  dibuktikan  dengan  regulasi  yang  terdapat  pada  UUD  1945  dimana  memposisikan hak  memilih  keyakinan  secara  bebas  sebagai  bagian  penting  terkait  eksistensinya  (Peter Mahmud  Marzuki  [n.d.]).  Salah  satu  bukti  ialah  pada  pasal  28  I  ayat  1  yang  menjelaskan  hak dalam  memilih  keyakinan  merupakan  hak  yang  tidak  dapat  ditambah  atau  dikurangi  dalam segala situasi sesuai teori HAM, hak ini diakumulasi pada non-derogable rights. Walaupun tidak terdapat hirarki dari penjelasan tersebut namun kita dapat menelaah pentingnya hak tersebut dalam  diri  tiap  individu,  hak  beragama  serta  keyakinan  dapat  diposisikan  setara  dengan  hak hidup,  hak  untuk  tidak  mendapat  penyiksaan  serta  pembudakan,  maka  HAM  merupakan hakkonstitusional warga Negara dalam memilih agama dan keyakinan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Kedudukan  Aliran  Kepercayaan  Dalam  Pencatatan  Administrasi  Kependudukan  Berdasarkan UU No 1/PNPS 1965 Pasca Putus MK No 97/PUUVIV Tentang Aliran Kepercayaan
Adanya  Putusan  MK  No  97/PUU-XIV/2016  mengenai  kepercayaan,  masyarakat bermacam – macam  dalam  merespon  utamanya  mengenai  pendapat  putusan  MK  dimana dalam putusan tersebut memberi tafsiran kepercayaan dengan agama setara, alasan mendasar respon negative dalam masyarakat terkait putusan MK yang mengatakan apabila dalam kolom agama  tidak  tercantum  kepercayaan  maka  konsekuensinya  tidak  memiliki  kekuatan  hukum, menimbulkan  penafsiran  antara  aliran  kepercayaan  dengan  agama  terkait  kekuatan  hukum tidak  berada  pada  tempat  yang  sesuai,  Maka  merajuk  pada  pasal  28  E  dan  29  UUD  1945  No 1/PNPS  mengenai  penceegahan,  penyalahgunnan  atau  penodaan  agama  point  1  bab penjelasan,  antara  aliran  kepercayaan  dengan  agama  harus  mendapatkan  perlindungan  yang setara tanpa adanya perilaku diskriminasi oleh beberapa pihak. Mengetahui penjelasan bahwa antara  aliran  kepercayaan  dengan  agama  diberikan  bentuk  perlindungan  yang  setara  tanpa diskriminasi pada kolom KTP, Undang – Undang Administrasi Kependudukan menunjuk pasal 61 serta  64 menjelaskan  “alat  bukti  otentik  yang  berkekuatan  hukum  tetap  salah  satunya  ialah dokumen  dimana  mengatur  segala  pengaturan  warga  Negara  utamanya  kebebasan  dalam memilih agama serta keyakinan.
Terdapat permasalahan yang ada pada kolom agama untuk KTP apabila menunjuk pasal 64  ayat  5  mengenai  administrasi  kependudukan,  dimana  pada  pasal  tersebut  menjelaskan elemen  data  bagi  warga  Negara  terkait  agama  sesuai  ayat  1  bagi  agama  yang  eksistensinya belum diakui Negara berdasar peraturan perundang – undangan atau kolom tidak diisi namun masih tetap dilayani juga dicatat pada database pendudukan. Dengan adanya putusan MK  No 97/PUU-XIV/2016  mengenai  aliran  kepercayaan,  memberikan  kabar  baik  serta  bukti  bahwa adanya  perubahan  pada  warga  Negara  yang  memilih  aliran  kepercayaan  bukan  agama  resmi, juga pengisian pada kolom agama untuk KTP tidak adanya diskriminasi bagi aliran kepercayaan, lembaga  yang  menaungi  yakni  kemendagri  untuk  melaksanakan  putusan  MK  terkait  aliran kepercayaan mengubah aliran mejadi kepercayaan pada kolom agama untuk KTP lebih jelasnya kepercayaan kepada Tuhan YME, perubahan penafsiran pada kolom agama terkait kepercayaan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ini  sudah  sesuai  Undang – Undang  No  1/PNPS,  point  1  bab  penjelasan  yang  menyebutkan “pe merintah  mengarahkan  kearah  yang  lebih  sehat  kepada  Tuhan  YME  terhadap  aliran kebatinan/badan”  ini  juga  sudah  sejalan  pada  ketetapan  M.P.R.S  lampiran  1  angka  6 No II/MPRS/1960.(Al Khanif 2010) Adanya kedudukan yang setara dihadapan hukum serta Negara, sudah seharusnya Negara melakukan perlindungan yang sama juga tanpa adanya diskriminasi, tidak memaksakan warganya dalam pemilihan keyakinan mereka karena sudah tercantum pada UUD  1945  yang  sudah  dilaksanakan,  diharapkan  dengan  adanya  kebebasan  dalam  memilih keyakinan  dapat  mewujudkan  perdamaian  dan  rasa  kesatuan  Negara  Indonesia  serta meninimalisir pertikaian umat agama (Rhona, K.M.Smith 2017)

## KESIMPULAN
1. Pasal  38  E  ayat  1  dan  2  serta  pasal  29  ayat  2  UUD  NRI  1945  menjadi  jaminan  atas kebebasan  memilih  agama  dan  kepercayaan  tiap  individu  juga  adanya  hak  asasi  manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia, bebas dalam memilih agama ialah keputusan tiap  individu  dalam  mempercayai  keyakinan  atau  tidak  meyakini  baik  berdifat  theistic maupun  non  tehistik,  meritualkan  keagamannya  sendiri  baik  dimuka  umum  maupun pribadi sesuai dengan HAM Internasional
2. Hak dalam kebebasan memilih agama sama halnya dengan hak sipil yang harus diberikan perlindungan serta tanggungjawab Negara. Bebas dalam memilih agama baik internal juga eksternal  ialah  2  hal  yang  tidak  dapat  diintervensi  oleh  Negara  pengecualian  guna kepentingan umum yang sah, juga upaya melindungi dari intervensi yang belum sah, sikap diskriminasi  agama  minoritas  dan  paling  berat  ialah  kontroversi  dengan  tujuan  rasa kebencian  dan  upaya  kekerasan  terhadap  agama,  maka  hal  ini  Negara  sebagai  pelindung harus memberikan perlindungan, rasa menghormati serta upaya pemenuhan HAM terkait aliran kepercayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Jimly  asshiddique.  2006. Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Edisi  2  (Jakarta:  Sinar Grafika)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Jimly  Asshiddique.  2013. Komentar  Atas  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , Edisi 1 (Sinar Grafika)
Al  Khanif.  2010. Hukum  &  Kebebasan  Beragama  Di  Indonesia (Yogyakarta:  Laksbang Mediatama)
Peter Mahmud Marzuki. [n.d.]. Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) Rhona, K.M.Smith, Dkk. 2017. ‘Hukum Hak Asasi Manusia’
Sumaryono.  E.  2022. Etika  Dan  Hukum  Relevansi  Teori  Hukum  Kodrat  Thomas  Aquinas (Yogyakarta: Kanisius)