E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 3, N O . 2, 2019 E-ISSN: 2579-7042 Prodi Ekonomi Syariah Volume 3, No. 2
Juli - Desember 2019 Halaman: 34-44

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis

## Konsep  Mata  Uang  Dalam  Ekonomi  Islam  (Analisis  Bitcoin  Sebagai  Mata Uang Virtual)

## Cut Niswatul Chaira, Hafas Furqani, Dara Amanatillah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  Banda Aceh, Indonesia
INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:
Submit 4 Juli 2019 Revisi 3 September 2019 Diterima 2 November 2019
Kata Kunci:
Konsep Mata Uang Ekonomi Islam
Bitcoin
Virtual Currency
A B S T R A C T
Payment  instruments  or  money  continue  to  experience  innovation  and  evolve  from  cash  to  non-cash  forms,  also known as electronic money. The emergence of bitcoin as a virtual currency raises pros and cons in various circles. There  are  those  who  allow  others  who  forbid  it.  This  study  aims  to explain the concept  of  currency  in  an  Islamic economic  perspective  by  analyzing  bitcoin  as  one  of  the  virtual  currencies.  The  method  used  in  this  research  is descriptive  qualitative  method.  Sources  of  data  were  obtained  from  interviews  with  several  academics  from  the economic sector and regulators, namely Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK). The data were analyzed by describing the concept of bitcoin as a virtual currency from an Islamic economic perspective. The results of this study explain that in an Islamic economy, currency must have an underlying asset and be guaranteed by the government.  While  bitcoin  does  not  have  an  underlying  asset,  it  is  not  clear  who  the  issuer  is  and  no  one  is responsible. There are many elements of obscurity that are owned by bitcoin. Even in Indonesia, there is no official regulation  and  it  is  still  being  studied  by  the  scholars.  Therefore,  Bank  Indonesia  urges  the  public  to  transact  in Rupiah because it is in accordance with Law No.7 of 2011 concerning the Currency.
A B S T R A K
Alat pembayaran atau uang terus mengalami inovasi dan berevolusi mulai dari bentuk tunai menjadi bentuk non tunai atau disebut juga uang elektronik. Kemunculan bitcoin sebagai salah satu dari virtual currency menimbulkan pro dan kontra  di  berbagai  kalangan.  Ada  yang  membolehkan  ada  pula  yang  mengharamkannya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menjelaskan konsep mata uang dalam perspektif ekonomi Islam dengan menganalisis bitcoin sebagai salah satu dari virtual currency. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa akademisi dari bidang ekonomi dan pihak regulator yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data dianalisis dengan mendeskripsikan konsep bitcoin sebagai mata uang virtual dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam mata uang harus memiliki underlying asset dan dijamin oleh pemerintah. Sedangkan bitcoin tidak memiliki underlying asset, tidak jelas  siapa  penerbitnya  dan  tidak  ada  yang  bertanggung  jawab.  Banyak  unsur  ketidakjelasan  yang  dimiliki  oleh bitcoin. Bahkan di Indonesia belum ada regulasi secara resmi dan masih dalam tahap pengkajian oleh para ulama. Oleh sebab itu, Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk bertransaksi dengan rupiah karena sesuai dengan Undang-Undang No 7tahun 2011 tentang Mata Uang.

## 1. PENDAHULUAN
Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang dipandang sangat strategis sebagai satu variabel yang sulit untuk digantikan dan terintegrasi dalam suatu perekonomian. Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan  dalam  suatu  sistem  ekonomi  (Juliana,  2017). Uang  berhasil  memudahkan  dan  mempersingkat  waktu  transaksi pertukaran  barang  dan  jasa.  Uang  dalam  sistem  ekonomi  memungkinkan  perdagangan  berjalan  secara  efektif  dan  efisien. Keberadaan  uang  menyediakan  alternatif  transaksi  yang  lebih  mudah  daripada  barter  yang  lebih  kompleks,  tidak  efisien,  dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai (Takiddin, 2014).
Uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara interchangeability /bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital. Sedangkan dalam ekonomi Islam, konsep uang secara jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan capital (Karim, 2007: 77). Konsep Islam menyebutkan uang adalah flow concept, yaitu uang harus diputar secara terus-menerus sehingga  dapat  mendatangkan  keuntungan  yang  lebih  besar . Islam  tidak  memperbolehkan  adanya  motif  spekulasi  dalam penggunaannya dan uang adalah barang publik milik masyarakat.
Perkembangan zaman menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Bentuk uang
terus  berubah  seiring  dengan  perkembangannya.  Pada  suatu  waktu,  logam  berharga  seperti  emas  digunakan  sebagai  alat pembayaran  utama.  Selanjutnya  aset  kertas  seperti  cek  dan  uang  kertas  mulai  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  dan  di anggap  sebagai  uang  (Sabirin,  2015).  Seiring    dengan  meningkatnya  globalisasi  ekonomi  dunia,  kebutuhan  masyarakat  akan kecepatan, kemudahan dan keamanan transaksi keuangan semakin meningkat, sehingga diperlukan sistem pembayaran yang handal dan mudah. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran kini telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik. Dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan hasil temuan manusia yang akan mempunyai kelemahan- kelemahan  dalam  sistem  teknisnya.  Kedua,  teknologi  selain  memiliki  kelemahan  dalam  sistem  teknisnya  juga  mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan hukum (Anwar, 2016).
Semakin  canggihnya  teknologi  dapat  memengaruhi  bentuk  sistem  pembayaran  perekonomian  yang  berdampak  dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik  dibandingkan  sistem  pembayaran  tunai,  karena  adanya  kemudahan  yang  ditawarkan  dari  pembayaran  secara elektronik  tersebut.  Melihat  fenomena  masyarakat  sekarang  ini  muncullah  ide  penciptaan  mata  uang  baru  yang  berbasis cryptography (Sabirin, 2015).
Cryptography merupakan  cabang  ilmu  esensial  dalam  bidang  keamanan  informasi.  Para  ahli  matematika  dan  ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari cryptography yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep cryptocurrency inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang  digital  yang  saat  ini  terkenal  dengan  mata  uang Bitcoin sebagai  alat  pembayaran  layaknya  mata  uang  pada  umumnya (Anwar, 2016). Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksi bitcoin disimpan  dalam  database  jaringan  bitcoin.  Ketika  terjadi  transaksi  dengan  bitcoin,  secara  otomatis  pembeli  dan  penjual  akan terdata di dalam jaringan database bitcoin (Darmawan, 2014).
Pada 6 Februari 2014, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata  uang  atau  alat  pembayaran  yang  sah  di  Indonesia.  Masyarakat  dihimbau  untuk  berhati-hati  terhadap  bitcoin  dan virtual currency lainnya.Segala  risiko  terkait  kepemilikan/penggunaan  bitcoin  ditanggung  sendiri  oleh  pemilik/penggunanya  (Anwar, 2016).  Ditambah  lagi,  Agus  Martowardojo  selaku  Gubernur  BI  pada  tahun  2018  mengatakan  bitcoin  kemungkinan  menjadi instrumen pencucian uang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan memberikan sanksi kepada pelaku  jasa keuangan yang nekat memperdagangkan atau bertransaksi menggunakan bitcoin. Jika penggunaan bitcoin terjadi selain di sektor jasa keuangan, OJK  akan  mengedukasi  masyarakat  bahwa  hal  itu  mengandung  resiko  dan  harus  berhati-hati  agar  tidak  merasa  dirugikan nantinya (Serambi Indonesia, 2018).
Menurut  Dumairy,  uang  sebagai  alat  tukar  harus  memenuhi  tiga  syarat,  yaitu  bisa  diterima  secara  umum,  berfungsi sebagai alat pembayaran, dan dianggap sah atau diakuioleh pemerintah. Berdasarkan syarat tersebut, bitcoin hanya memenuhi dua  dari  tiga  syarat  yang  disebutkan.  Bitcoin  diciptakan  oleh  sekelompok  orang  yang  tidak  dikenal  dengan  jelas,  bukan dikeluarkan  oleh  lembaga  atau  pemerintah  yang  berwenang  terhadap  penerbitan  mata  uang.  Sebagian  negara  maju  telah melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran. Tidak menutup kemungkinan bitcoin akan mengalami perkembangan kedepannya, sehingga pemerintah perlu untuk mengkaji ulang peredaran dan penggunaannya atau membentuk lembaga khusus yang akan mengurus sistem bitcoin ini.
Namun di Indonesia terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal itu disebabkan karena bertentangan dengan Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Selain itu, konsep bitcoin sebagai bentuk mata uang juga masih mengalami perdebatan di kalangan para ahli terutama bagi para ulama yang baru mengkaji tentang bitcoin ini. Dengan memerhatikan kejadian-kejadian yang timbul di masyarakat, akan banyak permasalahan mengenai bitcoin di Indonesia. Mulai dari kelegalan bitcoin sendiri hingga bitcoin bukan uang resmi di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu  dan  semakin  berkembangnya  teknologi,  tidak  menutup  kemungkinan  orang-orang  di  seluruh  penjuru  dunia  termasuk Indonesia untuk menggunakan bitcoin guna mempermudah transaksi jual beli. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada konsep bitcoin sebagai mata uang virtual yang memenuhi atau tidak sesuai standar dalam pandangan ekonomi Islam.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Konsep Uang
Pengertian  uang  secara  umum  adalah  benda-benda  yang  disetujui  oleh  masyarakat  sebagai  alat  perantaraan  untuk mengadakan  tukar  menukar  atau  perdagangan.Yang  dimaksud  “disetujui”  dalam  definisi  ini  adalah  terdapat  kata  sepakat  di antara para anggota masyarakatuntuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara  dalam kegiatan tukar- menukar. Supaya benda-benda tersebut dapat disetujui oleh masyarakat sebagai uang, maka ia harus memenuhi syarat-syarat
sebagai  berikut:  (1)  nilainya  tidak  mengalami  perubahan  dari  waktu  ke  waktu,  (2)  mudah  di  bawa-bawa,  (3)  mudah  disimpan tanpa mengurangi nilainya, (4) tahan lama, (5) jumlahnya terbatas (tidak berlebihan), (6) bendanya mempunyai mutu yang sama (Hasyim, 2016: 217).
Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu-nuqud . Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqd juga berarti tunai.Kata nuqud tidak terdapat dalam Alquran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga (Rozalinda, 2014: 279). Dalam ekonomi konvensional uang dianggap sebagai capital bersifat stock concept yaitu semakin banyak uang yang bisa dipegang semakin besar pula pendapatan yang akan didapat. Dalam pandangan ini uang benar-benar digunakan sebagai komoditas  sehingga  nilai  uang  akan  tetap  bertambah  walaupun  tanpa  digunakan  untuk  modal  usaha.  Pertambahan  uang  ini diperoleh  melalui  bunga.  Sehingga  bunga  uang  pun  memengaruhi  sistem  perekonomian.  Anggapan  ini  kemudian  melahirkan konsep time value of money yaitu nilai waktu dari uang yang bisa bertambah dan berkurang sebagai akibat perjalanan waktu. Konsep ini muncul karena adanya  kemungkinan inflasi dan adanya preferensi konsumsi hari ini dari masa yang akan datang. Konsep  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  tingkat  bunga.  Tingkat  bunga  dianggap  sebagai  harga  dari  komoditas  uang.    Menurut pandangan ini fungsi uang dipengaruhi oleh motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif transaksi dan berjaga- jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (Soemitra, 2009: 7).
Sedangkan  dalam  sistem  keuangan  syariah  ada  dua  konsep  penting  uang  berdasarkan  fungsinya,  yaitu:  (1)  Uang adalah sesuatu yang mengalir ( money as flow concept ), di mana uang harus terus berputar secara terus-menerus sehingga dapat mendatangkan  keuntungan  yang  lebih  besar.  Semakin  cepat  uang  beredar  maka  semakin  banyak  pendapatan  yang  akan didapat. (2) Uang sebagai milik masyarakat umum ( money as public goods ) bukan monopoli perorangan ( private goods ). Oleh karenanya seseorang tidak dibenarkan menumpuk uang atau dibiarkan tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar, dan harus selalu diputar untuk usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi (Soemitra, 2009: 8).
Dengan demikian dalam ekonomi Islam, uang diposisikan sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai barang  dagangan  (komoditas).  Uang  didefinisikan  sebagai  benda  yang  dijadikan  sebagai  ukuran  dan  penyimpan  nilai  semua barang.  Dengan  adanya  uang  proses  jual  beli  hasil  produksidapat  dilakukan,  dan  hasil  penjualan  itu  dapat  membeli  barang- barang  yang  dibutuhkan.  Dengan  demikian,  uang  memberikan  fungsi  kegunaan  atau  kepuasaan  kepada  pemakainya.  Dalam konteks ini, uang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar dan investasi produktif (Soemitra, 2009: 9).

## Fungsi Uang
1. Uang sebagai Satuan Hitung (Unit Of Account): Uang dipakai untuk menentukan harga barang dan jasa (alat penunjuk harga) sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran (Silalahi dkk, 2013: 165).
2. Uang  sebagai  Media  Pertukaran  (Medium  of  Change):  Uang  adalah  alat  tukar  yang  digunakan  setiap  individu  untuk pertukaran komoditas dan jasa. Dalam Islam apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk mendapat “kelebihan” baik secara on the spot maupun bukan (Malik, 2017).
3. Uang sebagai Media Penyimpanan Nilai (Store of Value): Fungsi uang sebagai penyimpan nilai yaitu penyimpan daya beli  sepanjang waktu  (Puspopranoto,  2004:  27).  Fungsi  uang  ini  bermanfaat  karena  orang yang  mendapatkan  uang, kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan  sebagian  untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal tak terduga (Hasan, 2005: 15).

## Bitcoin
Bitcoin atau yang disingkat dengan “BTC” adalah mata uang digital, yang tidak dikeluarkan oleh lembaga, organisasi atau  pun  pemerintah  dalam  regulasinya.  Bitcoin  memanfaatkan  jaringan peer-to-peer  network sebagai  media  distribusinya dengan menggunakan protokol kriptografi canggih (Mulyanto & Mulia, 2014).
Bitcoin  merupakan  salah  satu  jenis  mata  uang  virtual  yang  dibuat  dan  dikelola  menggunakan  algoritma  kriptografi sehingga  sering  juga  disebut  cryptocurrency.  Selain  bitcoin  yang  termasuk  jenis  mata  uang  ini  adalah  Ripple,  Litecoin, Peercoin, NXT dan Dogecoin (Herusantoso, 2014). Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin (Darmawan, 2014: 19).
Bitcoin memiliki beberapa fitur diantaranya: transfer instant secara peer to peer, transfer kemana saja, transfer tanpa biaya, transaksi bersifat irreversible, artinya sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan, transaksi bitcoin bersifat anonym , dan tidak
dikontrol oleh lembaga atau pemerintah apapun (Sholihah, 2014). Konsep dasar bitcoin yaitu membuat sistem decentralized authority  transaction tanpa  adanya  pihak  ketiga  yang  dapat  melakukan  verifikasi  dengan  menggunakan  konsep  digital signature pada setiap transaksi (Nakamoto, 2008).
Konsep bitcoin sendiri antara lain: (1) Mata uang digital, terbentuk dari hasil implementasi menggunakan kriptografi untuk  mengontrol  pembuatan  dan  transaksi  tanpa  menggunakan  otoritas  terpusat.  (2)  Mata  uang  sumber  terbuka.  Bitcoin dikendalikan oleh semua penggunanya di seluruh dunia yang dibebaskan memilih perangkat lunak yang akan digunakan. (3) Penggunaan  berbasis  kelompok,  transaksi  yang  dilakukan  antar  pengguna  masih  terjadi  di  lingkungan  sekitar  pengguna bitcoin (Sofian dkk, 2016).
Untuk  menggunakan  bitcoin,  pengguna  harus  memiliki wallet (dompet  digital)  yang  berfungsi  untuk  memproses transaksi menjadi data terenkripsi yang disebut sebagai block (Khameswara & Hidayatullah, 2014) . Wallet ini terdiri dari tiga jenis yaitu dompet perangkat lunak (software wallet) , mobile wallet, dan dompet web (web wallet) . Perbedaan ketiga wallet tersebut terletak pada dimana bitcoin disimpan. Pada  dompet perangkat lunak bitcoin akan tersimpan di dalam hard drive yang  artinya  computer  apa  pun  yang  digunakan  untuk  mengunduh software  wallet ini  akan  menjadi  tempat  penyimpanan bitcoin (Purnomo, 2018). Wallet akan mengirimkan block ke jaringan peer-to-peer untuk diproses. Di sini nantinya sejumlah komputer akan memecahkan kode block ini dan memproses transaksi tersebut. Prosesini disebut dengan mining dan setiap transaksi yang berhasil diproses akan diberikan reward berupa sejumlah bitcoin (Khameswara& Hidayatullah, 2014: 2). Ada 3 cara memperoleh bitcoin yaitu:
1) Menambang bitcoin
Dengan  cara  menambang  ( mining )  yang  dilakukan  di  internet,  media  yang  digunakan  untuk  menambang  bitcoin  ialah dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, mempunyai spekasi komputer yang kualitas baik atau tinggi untuk menunjang operasionalnya. Tentu dengan cara ini cukup membutuhkan biaya yang sangat besar.
2) Membeli di bitcoin exchange
Cara  ini  diharuskan  membeli  kepada  jasa  atau  pedagang  yang  menyediakan  bitcoin  yang  mana  bisa  membeli  bitcoin dengan nilai tukar uang manapun.Membeli bitcoin bisa bertemu langsung atau secara online ke penjual.
3) Mendapatkan bayaran dengan bitcoin
Cara ini ialah dimana dianjurkan untuk mengunjungi situs yang menyediakan bitcoin secara gratis dengan persyaratan tertentu.Seperti menonton iklan atau memainkan game, memasang iklan di blog yang kita punya dan lain-lain.

## Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin
Kelebihan dari bitcoin adalah sistem ini tidak berhubungan langsung dengan dunia nyata, hal ini menyebabkan keadaan politik tidak dapat merugikan lingkungan bitcoin secara signifikan. Bitcoin juga tidak terpengaruh oleh mata uang tertentu, karena penggunanya  tersebar  di  berbagai  tempat  yang  memiliki  akses  internet,  sehingga  nilainya  cukup  stabil  (Mangan,  2013). Keuggulan lain yang dimiliki bitcoin adalah tidak ada intervensi dari pihak ketiga, transaksi cepat dan murah, tidak ada pajak, tidak ada  risiko charge-back, memiliki  risiko  yang  minim  terhadap  inflasi,  dan  tidak  dapat dipalsukan  (Yohandi  dkk,  2017).  Sebagai sebuah alat pembayaran pada interne,t bitcoin memiliki kelebihan dibandingkan mata uang lain, yaitu dari segi keamanan, bitcoin dapat dikatakan aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak dimungkinkan ada celah utnuk  pemalsuan  saldo  mata  uang.  Bitcoin  disebut  mata  uang  global  dunia  karena  bitcoin  bukan  merupakan  mata  uang  dari sebuah negara namun penggunanya dapat didistribusikan ke seluruh negara melalui internet (Sofian dkk, 2016).
Di  sisi  lain,  bitcoin  memiliki  kelemahan  yang  sangat  trivial,  yakni  sulit  untuk  melakukan  transaksi  dengan  barang  fisik secara langsung, karena pedagang yang  menerima bitcoin sebagai alat pembayaran  yang sah masih sedikit (Mangan, 2013). Kelemahan lain dari bitcoin adalah adanya resiko kehilangan. Bitcoin merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital berupa sebuah file yang disimpan pada handphone ataun komputer. Namun hal ini menjadikan bitcoin mudah hilang ketika alat tempat penyimpanan  mengalami  kerusakan  atau  file  bitcoin  tersebut  terhapus  tanpa  sengaja.  Bitcoin  yang  bersifat anonymouse membuat  bitcoin  dapat  dijadikan  sebagai  alat  untuk  kejahatan  seperti  pencucian  uang  dan  pembelian  senjata  secara  illegal. Harga  bitcoin  cenderung  tidak stabil  karena  ditentukan  berdasarkan  tingkat  pembelian  dan penjualan  dipasar  sehingga  harga bitcoin tidak dapat diprediksi nilainya (Sofian dkk, 2016).
Dengan  adanya  bitcoin  menyebabkan  tergesernya  mata  uang  lokal  suatu  negara  karena  masyarakatnya  akan menggunakan bitcoin yang lebih mudah dan praktis walaupun tidak mempunyai wujud. Sebagaimana halnya uang konvensional dan  adanya  konsep  inflasi  pada  mata  uang  konvensional  sehingga  masyarakat  akan  lebih  memilih  bitcoin  yang  mempunyai deflasi uang yang membuat bitcoin yang dimiliki memiliki nilai tinggi dibandingkan mata uang konvensional (Pura, 2015).
Dalam transaksi bitcoin yang tercatat hanyalah perputaran bitcoin yang dihasilkan dan digunakan tanpa diketahui siapa pemilik dari masing-masing bitcoin. Tidak seperti bank yang mencatat semua aktivitas penggunaan uang dan siapa nasabah yang terdaftar  karena  bank  dapat  memonitornya  (Pura,  2015).  Kekurangan  bitcoin  yang  paling  utama  adalah  transaksinya  yang
“ Irreversible Transaction ” yaitu transaksi tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan bila sudah diserahkan kepada pengguna lain.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yang  berupaya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas tersebut  kepermukaan  sebagai  ciri,  karakter,  sifat,  model,  atau  gambaran  tentang  kondisi,  situasi  dan  fenomena  tertentu (Sugiyono,  2013:  2).  Penelitian  kualitatif  ini  diperoleh  melalui  teknik  wawancara  mendalam  dengan  panduan  pertanyaan- pertanyaan sebagai instrumen, serta studi kepustakaan untuk memperkuat hasil penelitian.
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2005: 55). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan penelitian, guna untuk menggali opini para pakar tentang mata uang virtual dilihat dari perspektif ekonomi Islam baik dari pihak akademisi maupun regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi (Suyanto dan Sutinah, 2005: 55). Sumber data sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  sumber  tertulis  seperti  buku  bacaan  yang  relevan,  artikel  dan  jurnal  yang dipublikasikan di media massa.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Wawancara merupakan bagian dari teknik yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini. Informasi diperoleh dengan cara menanyai  para  informan  guna  menghasilkan  informasi  yang  mampu  menjawab  permasalahan  di  dalam  penelitian  ini.  Pada tahapan  ini  peneliti  menghimpun  data  dengan  melakukan  wawancara  dan  diskusi  dengan  beberapa  akademisi  atau  pakar ekonomi, yaitu dosen di perguruan tinggi dan pihak regulator yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Tabel Profil Informan No Nama Instansi Jabatan 1 Dr. Shabri Abdul Majid, M.Ec Unsyiah Dosen 2 Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA UIN Ar-Raniry Dosen 3 Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc Unsyiah Ka.Prodi Doktor Ilmu Ekonomi 4 Safarul Aufa, SE., M.Si UIN Ar-Raniry Dosen 5 Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc UIN Ar-Raniry Kepala Prodi Perbankan Syariah 6 Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M Satuan Pengawasan Internal Sekretaris 7 Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA UIN Ar-Raniry Guru Besar 8 Yusri Otoritas Jasa Keuangan Kepala Bagian Pengawasan LJK 9 Yason Bank Indonesia Manager Tim Pengembangan Ekonomi
Perkembangan uang dalam perekonomian terus berkembang dilihat dari bentuk dan fungsinya. Perkembangan tersebut mencerminkan  tingkat  kemajuan  ekonomi  dan  kemajuan  teknologi,  sehingga  uang  yang  dibuat  semakin  baik  dan  sempurna (Rusydiana, 2010).Bentuk uang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari uang logam yang terbuat dari emas dan perak sampai percetakan uang dalam bentuk kertas seperti saat ini (Sabirin, 2015).
Jika dilihat dari segi bentuknya dan dari beberapa referensi yang ada, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa uang wajib terbuat dari emas dan perak. Tidak ada dalil dalam Al-quran yang mengatakan bahwa uang itu harus dalam bentuk emas, tetapi
uang  boleh  dalam  bentuk  apapun.Dalam  Alquran  ada  beberapa  ayat  yang  menyebutkan  penggunaan  emas  adalah  untuk membayar zakat, tetapi hal itu tidak menunjukkan bahwa umat Islam harus menggunakan uang dalam bentuk emas atau perak (dinar dan dirham).Tidak ada dalil yang mewajibkan kita memakainya sebagai uang.Cuma saya melihat bahwa walaupun tidak ada dalil tersebut tetapi sesungguhnya uang jenis ini (emas) jauh memiliki keunggulan.Kalauuang dibuat dari emas dan perak atau uang itu di back up dengan emas maka jauh memiliki keunggulan daripada uang fiat atau uang hampa yang kita gunakan sekarang (Shabri A. Majid).
Al-Ghazali membolehkan peredaran uang yang sama sekali tidak mengandung emas atau perak asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi.Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya dan menyatakannya sebagai alat bayar resmi (Karim, 2001: 54-56).
Di  era  globalisasi  ini  kebutuhan  masyarakat  akan  kemudahan,  kecepatan  dan  keamanan  dalam  berbagai  hal  terus meningkat, termasuk dalam melakukan transaksi. Alat pembayaran atau uang terus mengalami inovasi dan berevolusi mulai dari bentuk  tunai  menjadi  bentuk  nontunai  atau  disebut  juga  uang  elektronik  (Mulyanto,  2015).  Zaman  dahulu  uang  logam  yang terbentuk dari emas dianggap menyusahkan karena berat ketika dibawa, sehingga ekonomi konvensional menemukan alternatif kertas yang ringan.Kertas itu dikeluarkan oleh suatu lembaga pemerintahan yang artinya kertas itu adalah sebuah kepercayaan. Masyarakat  percaya  kepada  pemerintah  yang  menerbitkan  uang  tersebut.  Meskipun  tidak  ada  standar  emas  orang  juga  mau mengakuinya  sebagai  uang  atau  alat  tukar.  Kemudian  kertas  berubah  lagi  menjadi  bentuk  kartu  kredit  atau  disebut  uang elektronik.  Masyarakat  mau  menggunakannya  karena  kemudahan  yang  mereka  dapatkan  untuk  membawanya.  Selama pemerintah suatu negara menjamin dan masyarakat percaya maka uang itu akan berlaku (Raja Masbar) .
Semakin berkembangnya kehidupan ekonomi, manusia menyadari akan pentingnya kehadiran uang sebagai alat tukar. Perkembangan  tersebut diiringi dengan adanya penemuan emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar. Kemudian ada keinginan untuk menggunakan kertas sebagai uang. Ekonom menjelaskan, segala sesuatu bisa digunakan sebagai uang asalkan dapat diterima oleh semua pihak untuk dijadikan sebagai alat tukar, dan bermanfaat, seperti standar nilai sebuah barang serta bisa  merefleksikan  kekayaan  (Rusydiana,  2010).  Uang  kertas  adalah  lembaran  kertas  yang  mewakili  sejumlah  emas,  sesuai dengan nilai yang tertulis pada uang kertas tersebut (uang kertas subtitusi). Ini berarti bahwa orang yang membawa uang kertas tersebut pada saat yang sama mempunyai penggantinya berupa emas yang disimpan di Bank Sentral (Surahman, 2016).
Fenomena yang terjadi saat ini memunculkan ide penciptaan mata uang baru yang berbasis cryptography.Cryptography merupakan  cabang  ilmu  esensial  dalam  bidang  keamanan  informasi  dan  berpotensi  untuk  menunjang  kehidupan  masyarakat dalam  bidang  jual  beli.  Mata  uang  tersebut  dinamakan cryptocurrency.  Cryptocurrency adalah  mata  uang  digital  yang  tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi (Anwar, 2016). Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto (Sabirin, 2015).
Salah satu narasumber menyebutkan bahwa uang boleh dalam bentuk apapun selama tidak digunakan untuk spekulasi. Shabri  A.  Majid menyatakan  bahwa  uang  dalam  bentuk  apapun  boleh,  Islam  tidak  melarang,  yang  dilarang  jika  uang  itu digunakan untuk spekulasi. Bukan uang yang salah, bukan bitcoin yang salah tetapi orangnya. Banyak yang melakukan transaksi bitcoin memperoleh keuntungan dalam sehari. Kalau transaksi dalam Islam harus didukung oleh barangnya. Kalau jual beli itu ada barangnya, apa barang yang ditransaksikan, sedangkan bitcoin tidak ada, itu yang jadi masalah. Orang memperjualbelikan bitcoin itu sendiri, bukan menjadikan bitcoin sebagai alat tukar. Meskipun demikian bitcoin diperbolehkan menjadi alat tukar bagi komunitas tertentu yang telah menggunakannya. Tetapi, menurut Nazaruddin A. Wahid yang belum masuk komunitas bitcoin maka tidak bisa melakukan jual beli dengan bitcoin.
Saat wawancara dengan Republika.co.id pada awal tahun 2018, ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menjelaskan, bahwa bitcoin hukumnya adalah mubah jika digunakan sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya (Harianaceh.co.id, 2018).
Pendapat  tersebut  hanyalah  pandangan  dari  kalangan  ulama,  bahwa  bitcoin  belum  mempunyai  sebuah  aturan  hukum yang resmi dan masih dalam pengkajian lebih mendalam. Namun, peraturan dari pemerintah dalam suatu negara bisa menjadi sebuah acuan hukum meskipun belum secara resmi tertulis.
Bitcoin  tidak  memiliki underlying  asset ,  tidak  ada  yang  bertanggung  jawab.  Tetapi  diakui  bisa  menjadi  alat  bayar dibeberapa negara. Ketika negara Indonesia tidak megakui bitcoin sebagai salah satu mata uang maka hukumnya lari kepada perbuatan  haram.  Karena  pemerintah  tidakmengakuinya  sebagai  salah  satu  bentuk  mata  uang.  Bitcoin  tidak  memiliki  negara karena dia bermain di dunia maya, dan nilainya sangat signifikan.Di dalam Islam tidak bisa dianggap sebagai sebuah mata uang (Muhammad Yasir Yusuf) .
Menurut  ekonom  syariah  IPB  Irfan  Syauqi  Beik  uang  harus  memiliki underlying  asset untuk  dijadikan  sebagai  dasar transaksi, minimal aset tersebut haruslah dijamin oleh otoritas. Sedangkan dalam konteks bitcoin tidak ada underlying asset yang menyertai , sebab bitcoin hanya berdasarkan perhitungan algoritma yang sangat kompleks. Dalam syariah, uang itu harus ada underlying minimal  bersentuhan  langsung  dengan  barang  dan  jasa  yang real (Monitor.co.id,  2018).  Al-Ghazali  tidak
mengharuskan disahkannya uang itu oleh penguasa, tetapi untuk percetakan uang, pengesahan dan penetapan harga, hanya boleh  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  institusi  resmi  yang  ditunjuk  untuk  itu.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  dia  tidak mengingkari bahwasanya suatu barang yang belum mendapatkan pengesahan dari pemerintah maka suatu barang tersebut tidak dapat  berfungsi  sebagai  uang.  Meskipun  jikalau  masyarakat  sudah  menggunakannya  dalam  proses  transaksi  secara  luas (Dimyati, 2008).
Mata  uang  virtual  merupakan  hal  yang  masih  baru  untuk  saat  ini.  Kemunculan  bitcoin  pun  memberikan  konsep  yang berbeda dengan mata uang yang sudah ada sebelumnya, sehingga para pakar ekonomi berpendapat itu merupakan suatu hal yang tidak jelas dan tidak islami. Mata uang virtual, menurut Azharsyah boleh dikatakan sebagai medium, artinya pengantar dari apa  yang  sebelumnya  sudah  ada.  Dahulu  ada  mata  uang  koin  itu  karena  dianggap  susah  untuk  dibawa-bawa,  kemudian diciptakanlah konsep mata  uang  kertas,  yang  kemudian  juga dianggap  susah  untuk  dibawa-bawa.  Lalu  saat  ini,  diciptakanlah uang virtual yang kesemuanya itu ada back up di belakang. Kita tidak bisa punya uang virtual kalau kita tidak punya uang real . Kita tidak bisa punya uang t-cash dan sebagainya jika kita tidak punya real money di dalam account kita. Nah kemudian datang bitcoin dengan konsep yang sedikit berbeda. Ekonomi Islam adalah ekonomi pembagian hasil dan resiko (profit and lost sharing) . Itu yang perlu diingat.Ketika itu tidak jelas itu tidak ekonomi Islam. Makanya ketika ingin membahas tentang bitcoin salah satu komponen besar yang harus dianalisis adalah komponen resikonya.
Bitcoin  memiliki  beberapa  kelemahan  diantaranya memiliki  harga  yang  cenderung  tidak  stabil  karena  volatilitas yang tinggi, bitcoin juga bisa menjadi alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata secara illegal dan berbagai resiko-resiko  lain  yang  tidak  dapat  memberi  jaminan  atau  perlindungan  terhadap  penggunanya  (Sofian  dkk,  2016). Virtual currency tidak  memiliki  kejelasan  siapa  penerbitnya,  siapa  pelakunya  dan  tidak  ada  yang  bertanggung  jawab.  Maka  tidak mengherankan jika virtual currency mengalami volatilitas yaitu rentan untuk naik turun yang tinggi di setiap saat (Yason) . Menurut  ekonom  syariah  IPB,  Irfan  Syauqi  Beik,  bitcoin  memiliki  nilai  yang volatile .  Ketika  ingin  menggunakan digital currency sebagai uang, maka volatilitas uang itu justru harus dihindari. Dari segi ekonomi syariah uang itu harus bersifat stabil. Dilihat dari stabilitas bitcoin, jelas sudah tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan syariah (Monitor.co.id, 2018). Suatu benda dikatakan  sebagai  mata  uang  jika  dia  mampu  menjadi  penjamin  bagi  dirinya  sendiri,  seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  poin konsep mata uang dalam ekonomi Islam di atas.Uang kertas di back up oleh sistem kenegaraan yang menjaminnya dan diterima oleh masyarakat.Berikut pendapat dari salah seorang pakar ekonomi Islam.
Sebuah  mata  uang  memerlukan  penjaminan,  dalam  pandangan  Islam  yang  menjamin  uang  adalah  diri  uang  sendiri. Seperti uang  kertas, meskipun tidak di back up oleh dirinya sendiri tapi dia di back up oleh sistem kenegaraan. Atas jaminan negara  itu maka menjadi sesuatu yang berfungsi untuk digunakan oleh  masyarakat sebagai  alat transaksi. Sedangkan bitcoin tidak memiliki negara dan penjamin (Israk Ahmadsyah) .
Ditinjau melalui hukum fiqih dalam Islam, Al-Ghazali menyatakan bahwa syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan uang adalah  sebagai  berikut:  1.  Uang  tersebut  dicetak  dan  diedarkan  oleh  pemerintah.  2.  Pemerintah  menyatakan  bahwa  uang tersebut merupakan alat pembayaran resmi di daerah tersebut dan 3. Pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar (Amalia, 2005).
Selain dari segi bentuknya, terdapat juga dari segi legalitasnya, sesuatu dapat dikatakan sebagai uang apabila dinyatakan sah  oleh  pemerintah  sebagai alat  pembayaran  dan  terdapat undang-undang  yang  mengatur  tentang  uang  tersebut  (Sholihah, 2014).
Bitcoin  tidak  memiliki back  up dan  tidak  ada  yang  mengontrol.  Tidak  ada  Bank  Sentral  yang  mengontrol,  hanya  ada kesepakatan  antar  server.  Ini  adalah  bisnis  kepercayaan,  selama  mereka  percaya  dan  tidak  ada  kecurangan  maka  itu  akan berkembang.  Kuncinya  adalah trust yaitu  kepercayaan.  Selama  orang  percaya  itu  sebagai  uang  dan  digunakan  untuk bertransaksi maka itu akan jalan. Jika bitcoin bisa mempertahankan kepercayaan itu maka akan berkembang dan menjadi uang lintas negara. Tapi begitu dia melakukan suatu kecurangan, maka orang tidak percaya lagi dan akan hilang dengan sendirinya. Itulah yang dijaga oleh server (Raja Masbar).
Kemunculan bitcoin menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Para pakar ekonomi sebagian mengatakan bitcoin itu  haram,  ada  juga  yang  tidak  mengatakan  haram  secara  langsung.  Akan  tetapi  karena  perkembangan  zaman  diperlukan pengkajian lebih mendalam terhadap bitcoin sebagai mata uang virtual. Berikut tanggapan mereka:
Ketika ada teknologi, regulasi akan disesuaikan. Kehadiran bitcoin tidak semestinya akan ditinggalkan. Kita tidak bisa lari dari dunia IT. Caranya adalah bagaimana perkembangan itu bisa bermanfaat termasuk bitcoin. Maka ke depan mau tidak mau harus ada regulasi yang lebih ketat dan jelas. Siapa yang berhak mengeluarkan bitcoin, transaksinya melalui apa, tanpa langsung melalui  individu  dengan  individu (Shabri  A.  Majid) .  Hari  ini  sebagian  orang  memandang  bitcoin  aman-aman  saja,  tapi  disitu penuh dengan gharar yang luar biasa yang akan ada unsur zalimnya. Ini menggunakan sistem alam maya, di alam maya ada kejahatan seperti hacker yang membajak situs. Bitcoin tidak memiliki sisi keadilan, penjaminan, dan memiliki harga yang sangat fluktuatif.  Oleh  sebab  itu,  diharapkan  kepada  masyarakat  jangan  cepat  tertarik  dengan  sesuatu  hal.  Bitcoin  ini  seperti investasi.Ketika orang menggunakan bitcoin mereka merasa sudah kaya, dalam Islam anda boleh kaya tapi anda jelas melakukan
usaha dan tidak boleh memperjualbelikan mata uang. Itu masuk dalam kategori riba, yang boleh ambil uang untuk beli barang. Selayaknya  masyarakat  memahami  dulu  unsur-unsur  dalam  Islam  dan  mata  uang  mana  yang  harus  digunakan (Israk Ahmadsyah) .
Beberapa  pakar  menyebutkan  bahwa  bitcoin  dianggap  sebagai  komoditas,  dan  itulah  yang  sebenarnya  dilakukan  oleh para  pengguna  bitcoin  yang  seolah  melakukan  transaksi  menggunakan  bitcoin.  Memang  belum  ada  fatwa  yang  mengatakan langsung bahwa bitcoin itu haram. Bitcoin itu bukan sebagai mata uang tetapi dianggap sebagai barang saja. Jadi kalau barang disahkan untuk menjual atau membelinya, seolah-olah dia seperti barang berharga (Safarul Aufa) .
Otoritas BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang bertugas memberi izin bagi perusahaan yang bergerak di bidang investasi di pasar modal menilai dari sisi sebagai komoditas, bahwa jika bitcoin bukan dianggap sebagai uang tapi dianggap sebagai komoditi maka boleh, dan kapasitasnya hanya sebagai komoditas (Yusri) . Bitcoin adalah mata uang yang merangkap sebagai investasi. Selama ini bitcoin telah berjalan persis sebagaimana komoditas-komoditas spekulasi berjalan dengan perkembangan yang dahsyat, dan BAPPEBTI masih membolehkan bitcoin sebagai investasi dengan berbagai macam syarat (Yason).
BI  sebagai  otoritas  yang  mensahkan  alat  pembayaran  di  Indonesia  mengatakan  ini  bukan  uang  dan  bukan  alat pembayaran  karena  tidak  ada  bentuk.  Pihak  BAPPEBTI  menyatakan  ini  komoditas  dan  barangnya  ada  walaupun  virtual  tapi barang bisa diperjualbelikan artinya begitu masuk ke virtual orang beli (Yusri) .
Terkait  pendapat-pendapat  di  atas  dari  para  pakar,  akan  tetapi  masih  ada  pro  dan  kontra  juga  terjadi  dalam  hal menempatkan  bitcoin  sebagai  mata  uang  atau  sebagai  komoditas  semata.  Seperti  pendapat  dari  narasumber  berikut  yang mengatakan untuk mencari celah terhadap pelarangan bitcoin. Berikut pernyataannya:
Saya lebih sependapat mencari celah yang melarang bitcoin. Kita menempatkan bitcoin sebagai harta atau bitcoin sebagai mata  uang.  Pada  saat  kita  tempatkan  bitcoin  sebagai  harta  maka  berlakulah  terhadap  bitcoin  itu  ba’I  (jual  beli).  Saya  boleh membeli atau menjual bitcoin dengan harga yang mahal. Jika bitcoin dianggap sebagai mata uang sama juga berlaku dengan mata uang lain. Beli barang boleh dengan bitcoin bagi komunitasnya (Nazaruddin A. Wahid) .
Beberapa  negara  sudah  mengeluarkan  legalitas  terhadap  bitcoin  artinya  sudah  berlaku  sebagai  alat  pembayaran. Makanya sekarang OJK, BI, BAPPEBTI dan semua unsur lagi meneliti ini mau dijadikan apa. Tidak bisa dibendung dan terus bergerak. Kalau jaringan komodita, harus jelas barang dan segala macamnya serta disahkan oleh pemerintah. Bitcoin merupakan salah satu alat pembayaran secara virtual. Siapapun yang bertransaksi akan masuk dalam perlindungan konsumen, dijamin oleh pemerintah. Ada tiga otoritas yang harus sama-sama menerbitkan regulasi bahwa transaksi ini sah. Dan sekarang ini belum ada makanya dilarang. Sebaiknya jangan dulu, karena tidak ada perlindungan konsumen. Jika terjadi kerugian dan segala macam tidak  tau  mau  menuntut  ke  siapa.  BI  yang  mengatur  uang  dan  peredarannya,  OJK  yang  mengatur  tempat  bermain  uangnya. BAPPEBTI yang mengatur bagaimana dia bisa masuk ke dalam komoditas sebagai pasar modal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada keputusan akan dilegalkan atau tidak di Indonesia. Sebenarnya hampir sama dengan transaksi saham, tetapi saham ada perusahan dan ini tidak ada.  Wujud dari nilai saham kita sudah terbayang seperti saham di pertamina atau garuda. Tetapi kalau bitcoin ini tidak terbayang (Yusri).
Sebenarnya  transaksi  secara  digital  itu  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  ekonomi.  Namun  transaksi  yang  dilakukan haruslah jelas yang tidak melanggar aturan pemerintah. Berikut tanggapan OJK terhadap perkembangan transaksi elektronik (non cash) . Hal ini di pandang unik dan menarik, karena OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah sedang mendorong transaksi-transaksi noncash harus banyak dan berkembang. Kita lihat luar biasa suksesnya transaksi bisnis online (e-commers), bisnis e-money, dan financial technologi (fintech). Berkembangnya secara luar biasa dan ada pemasukan bagi pemerintah. Artinya transaksi digital seperti ini memiliki potensi yang besar untuk ekonomi. Cuma e-commers gampang dikontrol, ada barang, ada gudang dan segala macam. E-money ada  barang,  ada  beberapa  bentuk  yang  dikelola  oleh  Bank. Fintech sudah  dikeluarkan  izin  oleh  OJK,  ada pengelola  ada  sumber  dananya  dan  merek  hanya  boleh  kasih  kredit (Yusri). Bank  Indonesia  juga  telah  memperingatkan masyarakat tentang penggunaan  bitcoin. Bahkan dalam wawancara  dalam penelitian  ini BI tetap  memperingatkan masyarakat Indonesia.  Sebagai  orang  Indonesia  berpeganglah  kepada  rupiah,  dan  sebagai  orang  Islam  menghindarlah  daripada  bitcoin (Yason) .
Namun  demikian,  meskipun  memiliki  kekurangan,  kelebihan  teknologi  blockchain  tersebut  tidaklah  bisa  dinafikan. Sebagian  kalangan  menilai  teknologi  mata  uang  crypto  bisa  menjadi  teknologi  masa  depan  untuk  mata  uang. Islamic Development Bank (IDB) mendorong negara-negara anggotanya untuk melakukan pengembangan instrumen keuangan berbasis teknologi blockchain. Bahkan, Dubai pun saat ini sedang mengembangkan mata uang cryptonya sendiri agar bisa digunakan di seluruh  wilayah  di  Uni  Emirat  Arab  (UEA).  Dengan  begitu,  pemerintah  bisa  mengontrol  peredaran  mata  uang  virtual  (Vendy, 2017).

## 5.   KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Bitcoin merupakan salah satu mata uang virtual yang tidak memiliki underline asset , tidak jelas siapa penerbitnya, siapa  pelakunya  dan  tidak  ada  yang  bertanggung  jawab.  Banyak  unsur  ketidakjelasan  yang  ada  pada  bitcoin, bahkan  belum  ada  regulasi  yang  resmi  terkait  penggunaan  bitcoin  karena  masih  dalam  tahap  pengkajian  oleh pemerintah  dan  para  ulama.  Kemunculan  bitcoin  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  berbagai  kalangan.  Ada  yang membolehkan  penggunaannya,  sampai  mengharamkannya.  Ada  pula  yang  berpendapat  bahwa  bitcoin  bukan sebagai  alat  tukar,  tetapi  bitcoin  dianggap  sebagai  sebuah  komoditi.  Sehingga  kelegalan  bitcoin  masih  menjadi masalah besar yang memerlukan pengkajian lebih dalam lagi. Bahkan di Indonesia belum ada regulasi secara resmi terkait bitcoin sebagai alat tukar. Akan tetapi Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk bertransaksi dengan rupiah karena sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa kelegalan bitcoin sebagai mata uang masihmenimbulkan pro dan kontra di kalangan para pakar ekonomi. Menurut peneliti, kelebihan dari virtual currency merupakan suatu hal yang seharusnya muncul dan diperlukan di zaman millenial ini. Akan tetapi masih ada kekurangan yang dimiliki oleh virtual currency yang belum memenuhi standar sebuah mata uang dilihat dari sisi ekonomi Islam. Oleh sebab itu, peneliti berharap adanya tindak lanjut dari pemerintah dan kalangan ulama untuk menghadapi problematika virtual currency, tidak hanya bitcoin, tetapi semua jenis virtual currency yang kemungkinan akan terus bermunculan sebagai sarana untuk memudahkan dalam bertransaksi.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dijelaskan  di  atas  maka  yang  menjadi  saran-saran  dan  rekomendasi  penelitian  ini sebagai berikut.
1. Pemerintah
Diharapkan dari hasil penelitian ini, pemerintah atau regulator segera mengeluarkan regulasi resmi terkait virtual currency. Meskipun bitcoin saat ini sudah melemah dibandingkan saat awalkemunculannya, bukan berarti virtual currency ini akan menghilang seiring waktu. Pemerintah perlu menelaah kelebihan yang dimiliki virtual currency untuk memajukan perekonomian.Tidak memfokuskan pada bitcoin, tetapi teknologi yang dimiliki olenya.
2. Akademisi Diharapakan kepada para akademisi untuk mempelajari lebih dalam tentang teknologi yang dimiliki oleh virtual currency. Meskipun banyak kekurangan yang dimiliki, dengan adanya pengkajian lebih dalam diharapkan mampu untuk meminimalisir kekurangannya.
3. Ulama
Diharapkan peraturan yang akan dibuat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh sebab itu adanya peran ulama akan memudahkan pemerintah dalam menetapkan aturan  yang dapat mendatangkan maslahat di dunia dan di akhirat.
4. Masyarakat
Hasil penelitian ini menjadi edukasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan alat transaksi dengan vitur berbeda dari biasanya.Sebaiknya masyarakat harus cerdas dalam mencoba suatu hal yang baru, dimana  hal  tersebut  memiliki  kejelasan  sehingga  tidak  menimbulkan  penyesalan  di  kemudian  hari.Sebuah alatvtransaksi  lebih  baik  memiliki  jaminan  dari  pemerintah  agar  segala  resiko  yang  terjadi  dapat dipertanggungjawabkan.
5. Peneliti Selanjutnya
Peneliti menyadari kekurangan dari penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti berharap bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti dengan tema yang sama, bisa mengangkat hal-hal yang dianggap belum terbahas dalam penelitian  ini.  Seperti  membahas  lebih  dalam  lagi  tentang  teknologiyang  dimiliki virtual  currency, termasukteknologi blockchain, atau mengembangkan lagi tentang segala jenis mata uang yang sesuai dengan konsep uang dalam ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Adityo, Nadia Putri. (2017). Mengenal Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Islam. Jurnal Pascasarjana Universitas Indonesia. Akmal, A Nailul, dkk. (2017). Konsep Uang dalam Ekonomi Islam. MakalahIAIN Pekalongan. Amalia, Euis. (2005). SejarahPemikiranEkonomi Islam: Dari MasaKlasikHinggaKontemporer. Jakarta: Gramata Publishing. Anwar, Khairol. (2016). Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ayub, Muhammad. (2009). Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Danella, Tiara Dhana. (2015). Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Malang. Darmawan, Oscar. (2014). Bitcoin Mata Uang Digital Dunia. Jakarta: Jasakom.com. Dimyati, Ahmad. (2008). TeoriKeuangan Islam: RekontruksiMetodelogisTerhadapKeuangan Al-Ghazali. Yogyakarta: UII Press. Harianaceh.co.id. (2018). Terkait uang Digital Bitcoin, Ini Pandangan MUI . Diakses pada tanggal 21 Juli 2018. Hasan, Ahmad. (2005). Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hasyim, Ali Ibrahim. (2016). Ekonomi Makro. Jakarta: Prenadamedia Group. Herusantoso, Khamami. (2014) Bitcoin Peluang atau Ancaman. Artikel. Huda, Nurul dkk. (2008). Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. Jakarta: Prenadamedia Group. Ilyas,  Rahmat.  (2016). Konsep  Uang  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Jurnal  STAIN  Syaikh  Abdurrahman  Siddik  Bangka Belitung.
Internasional  Shari’ah  Research  Academy  for  Islamic  Finance  (ISRA).  (2015). Sistem  Keuangan:  Islam  Prinsip  dan  Operasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Juliana. (2017). Uang dalam Pandangan Islam. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. Karim, Adiwarman A. (2001). Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press. Karim, Adiwarman A. (2007). Ekonomi Makro Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Kasmir.(2008). Bank danLembagaKeuanganLainnya. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada. Khameswara, T.D, & Hidayatullah, W. (2014). Bitcoin Uang Digital Masa Depan. E-book. Malik, Zaini A. (2017). Konsep Uang dalam Islam. Makalah Universitas Islam Bandung. Mangan, Damiann M. (2013). Bitcoin: Cara Kerja dan Perbandingan dengan Mata Uang Konvensional. Jurnal STIE. Monitor.co.id. (2018). Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Syariah . Diakses pada tanggal 17 Juli 2018. Mulyanto, Ferry & Mulia, M. Tirta. (2014). Analisis Mining System pada Bitcoin. Jurnal Konferensi Nasional Sistem Informasi. Mulyanto,  Ferry.  (2015). Pemanfaatan  Cryptocurrency  sebagai  Penerapan  Mata  Uang  Rupiah  ke  dalam  Bentuk  Digital Menggunakan Tekonologi Bitcoin. Jurnal Universitas Pasundan Bandung. Murni, Asfia. (2006). Ekonomika Makro. Bandung: Refika Aditama. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nurhisam, Luqman. (2017). Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nurlaili. (2016). Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
Pura, Rahma N. (2015). Cybercrime Melalui Bitcoin. Skripsi Universitas Airlangga.
Purnomo, Andri. (2018). Analisa Regulasi Bitcoin sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. Tesis Universitas Mercu Buana Jakarta. Purwadaminta, WJS. (2006). KamusUmumBahasa Indonesia, Edisiketiga. Jalarta: BalaiPustaka. Puspopranoto, Sawaldjo. (2004). Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
Ramdhani,  V  Sri  F,  dkk.  (2017). Makalah  Pemrograman  API  Pengaruh  Bitcoin  pada  Perekonomian  Dunia. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Rusydiana,  Aam  S.  (2010). Relevansi  Konsep  Mata  Uang  Islami  dengan  Realita  Ekonomi  Modern. Diakses  pada  tanggal  9 Desember 2018.
Sabirin,  M.  Imam.  (2015). Transaksi  Jual  Beli  dengan  Bitcoin  dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Skripsi  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta.
Serambi Indonesia. (2018).
Sholihah,  Nur  Lailatus.  (2014). Tinjauan  Fiqih  Muamalah  terhadap  Uang  Digital  Bitcoin  dengan  Studi  pada  DSN-MUI  dan Perusahaan ARTABIT. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Silalahi, Remus dkk. (2013). Teori Ekonomi Makro. Bandung: CitaPustaka Media Perintis. Soemitra, Andri. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
Sofian, K dkk. (2016). Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin pada Toko Online Berbasis Peer-to-Peer. Jurnal Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta.
Sugiyono. (2013). MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suprayitno, Eko. (2005). Ekonomi Islam: PendekatanEkonomiMakro Islam danKonvensional. Yogyakarta:GrahaIlmu. Surahman.(2016). AnalisisKekuatan  Dinar  dan  Dirham  sebagai  Mata  Uang  Anti  Krisis. JurnalEkonomidanBisnis  Islam  Institut Agama Islam Negeri Sultan MaulanaHasanuddinBanten.
Suyanto, BagongdanSutinah.(2005). MetodePenelitianKualitatif. Jakarta: Kencana. Takiddin. (2014). Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal UIN Jakarta. Teguh, Muhammad (2005). MetodologiPenelitianEkonomi. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. Vendy, Vicky. (2017). BitcoindalamPerspektif Islam. International Islamic University Malaysia (IIUM). www.kompasiana.com. Wijaya,  Sandra  (2018). Transaksi  Jual  Beli  Bitcoin  dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Skripsi  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta.
Yohandi, Axel, dkk. (2017). Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Study Komparasi antara Indonesia-Singapura). Jurnal Universitas Diponegoro.