## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal.  760-767| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8406.760-767

## ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN FRANCHISE INDOMARET
Laurentina Manalu 1 , Wardani Rizkianti 2
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia 2010611210@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 , wardanirizkianti@upnvj.ac.id 2

## ABSTRAK
Franchise indomaret sebagai pelopor pertama minimarket di indonesia  yang menjadi bisnis favorit para passive income di  Indonesia. Franchisor dan franchisee melakukan  pengikatan  dengan  perjanjian franchise indomaret sesuai  pasal  1320  Kuhperdata  namun,  faktanya  dilapangan  perjanjian  franchise  dibuat  secara  sepihak  oleh franchisor dimana  setiap  klausula  dituangkan  dalam  klausula  baku  sehingga  posisi franchisee lemah  hanya mempunyai pilihan untuk menerima dan menolak. Hal ini bertentangan dengan teori pelaksanaan perjanjian dalam hukum  perdata  yaitu  perjanjian  sebagai  undang-undang  bagi  yang  membuatnya  dan  asas  proporsionalitas menekankan  bahwa  posisi  pihak-pihak  yang  bernegosiasi  harus  seimbang. Tujuan  penelitian  ini  adalah menginvestigasi implementasi asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam pembentukan klausula perjanjian franchise indomaret. Metode penelitian menggunakan hukum normatif melalui pendekatan perundang- undangan dengan analisis data deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan bahan utama yaitu perjanjian franchise  indomaret.  Hasil penelitian  memperlihatkan asas kebebasan  berkontrak telah diterapkan dengan  baik dalam perjanjian franchise Indomaret, kecuali dalam hal penentuan klausula perjanjian karena seluruh perjanjian ditentukan franchisor . Selain itu, dalam penerapan asas proporsionalitas ditemukan terdapat klausula eksonerasi dalam klausula baku perjanjian franchise Indomaret.
Kata Kunci : Perjanjian, Waralaba, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Proporsionalitas

## ABSTRACT
The first  pioneer  of  mini-market  in Indonesia,  Indomaret  franchise  is  one  of  the  most  popular  passive  income companies  in  Indonesia.  The  franchisor  and  franchisee  are  bound  by  the  Indomalette  Franchise  Agreement pursuant to Article 1320 of the Civil Code. However, in reality, franchise agreements are concluded unilaterally by the franchisor, and each clause is spelled out in standard clauses, so only vulnerable franchisees can choose to enter into or leave the agreement. This contradicts the theory of contract performance in the Civil Code, that is, the principle of freedom of contract that states, Article 1338, Paragraph 1 of the Civil Code, Every lawfully concluded contract is considered to be law for the person who makes it. Focus on principles. About negotiating positions. There has to be a balance between the parties. The purpose of this study is to examine the application of the principle of freedom of contract and the principle of proportionality in drafting the terms of Indomaret's franchise agreement. The research method uses legal approach with normative legal approach and qualitative descriptive data analysis with literature review, which includes primary and secondary legal materials, the main source is India Mallet franchise agreement and includes tertiary legal documentation. The findings indicate that the principle of freedom of contract is well implemented in Indomaret's franchise agreement as the entire contract is determined by the franchisor, except for the determination of  the contract  terms. Furthermore, applying the proportionality principle, it was found that the standard terms of Indomaret's franchise agreement contained a termination clause.
Keywords : Agreement, Franchise, Principle of Freedom of Contract, Principle of Proportionality

## I. PENDAHULUAN
Waralaba  atau franchise merupakan  bisnis  favorit  para passive  income. Waralaba  sebagai  bentuk kerjasama  bisnis  antara franchisor bersama franchisee yang  diberi  hak  menggunakan  merek  dagang
dengan kurun  waktu yang telah disepakati,  waralaba juga dikenal sebagai franchise (Manalu, 2022). Indomaret didirikan pada tanggal 20 Juni 1988 merupakan perusahaan ritel terbesar di Indonesia dan beroperasi dengan nama badan hukum PT. Indomarco Prismatama yang memiliki motto sederhana dan hemat. Bisnis waralaba indomaret adalah pelopor dalam industri minimarket di Indonesia. Perusahaan ini memiliki lebih dari 230 gerai di  Indonesia pada tahun 1997 dan terus bertambah sampai saat ini. (Hargiyanto, 2019)
Jumlah  terwaralaba  indomaret  yang  meningkat  dari  waktu  ke  waktu  menunjukkan  bahwa masyarakat menyambutnya dengan baik keberadaan franchise indomaret dibuktikan dengan pada tahun 2003  menerima  penghargaan  sebagai  perusahaan  waralaba  unggul,  penghargaan  pertama  bagi minimarket  di  Indonesia.  Penghargaan  ini  menunjukkan  kepercayaan  pemerintah  dan  masyarakat terhadap konsep bisnis waralaba perusahaan. Syarat untuk memiliki bisnis franchise Indomaret adalah perjanjian  pengikatan  masuk  dalam  perjanjian  tidak  bernama  ( innominat )  (Lim  et  al.,  2020) . Pada umumnya, perjanjian franchise berbentuk perjanjian baku, klausula baku di rasa memberikan manfaat efisiensi  waktu  dan  persamaan  pelayanan  kepada franchisee ,  tetapi franchisee tidak  memiliki kesempatan untuk negosiasi dan menentukan isi perjanjian (Harianto, 2016).
Perjanjian baku melawan asas kebebasan berkontrak. Penerapan kontrak seharusnya dibuat dengan klausul  yang  tidak  memberatkan  bagi  kedua  belah  pihak  atau  dengan  klausul  yang  jelas  dan  tidak ambigu. Dalam bisnis waralaba di Indonesia, prinsip-prinsip hukum memainkan peran penting dalam perjanjian  waralaba.  Prinsip  kebebasan  berkontrak  memberikan  kebebasan  bagi  individu  untuk membuat perjanjian, selama sesuai dengan hukum, etika, dan ketertiban umum. Asas proporsionalitas juga  mendasari  penukaran  hak  dan  kewajiban  diantara  pihak  dalam  perjanjian  selaras  oleh  bagian masing-masing dalam proses kontraktual (Ketut, 2022).
Namun, perlu dicatat bahwa dalam perkembangan bisnis franchise , asas kebebasan kontrak telah berubah,  di  mana  awalnya  merupakan  perwujudan  keadilan  dan  kesepakatan  saling  menguntungkan (Priyono, 2018) tetapi terkadang hanya menjadi alat untuk yang kuat untuk mendominasi yang lemah. Asas  proporsionalitas  seringkali  tidak  terpenuhi,  yang  mengakibatkan  ketidakseimbangan  antara  hak dan kewajiban. Asas proporsionalitas sangat penting untuk menciptakan perjanjian yang adil dan saling menguntungkan, baik dari segi substansi maupun prosedur. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa  asas  proporsionalitas  dipatuhi  dalam  perjanjian  franchise,  sehingga  kedua  belah  pihak,  yaitu franchisor dan franchisee mendapatkan  perlakuan  yang  seimbang  dan  adil  (I  Made  Bangbang  Agus Sindu et al., 2022).
Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Juniardi, 2021). Penelitian tersebut berfokus pada perjanjian kerja, sedangkan pokok peneltiian ini pada franchise indomaret. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Angela,  2021).  Penelitian  tersebut  berfokus  pada  penyelesaian  jika  terjadi  sengketa  sedangkan penelitian  ini  berfokus  pada  implementasi  asas  kebebasan  bekontrak  dan  asas  proporsionalitas  di perjanjian franchise indomaret.
Secara khusus rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini mengkaji terkait implementasi asas kebebasan  berkontrak  dan  asas  proporsionalitas  pada  pembentukan  klausula  perjanjian franchise indomaret. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena secara das sollen / secara teori pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan asas hukum perdata. Asas kebebasan berkontrak yang bermakna setiap pembuatan  kontrak  secara  sah  dianggap  undang-undang  bagi  para  pihak  dan  asas  proporsionalitas memberikan tekanan bahwa posisi pihak-pihak yang bernegosiasi harus seimbang (Hernoko, 2014 ). Secara das sein / faktanya dilapangan perjanjian franchise dibuat secara sepihak oleh franchisor dimana  setiap  klausula  dituangkan  dalam  klausula  baku  sehingga  posisi franchisee lemah  hanya mempunyai pilihan untuk take it or leave it dan banyak franchisee yang hanya fokus pada keuntungan yang didapat lalu menandatangani perjanjian franchise tersebut tanpa melihat segala aspek. Pentingnya memahami  keseluruhan  isi  perjanjian  supaya  tidak  ambigu  yang  menyebabkan  ketidakpastian  dan perselisihan di kemudian hari, oleh karena itu perjanjian waralaba harus dirumuskan secara rinci dan jelas, terutama terkait dengan kewajiban dan hak para pihak . Tujuan penelitian untuk menginvestigasi implementasi dari  asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam pembentukan klausula perjanjian franchise khususnya franchise indomaret .

## II. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  menggunakan  metode  hukum  normatif  melalui  pendekatan  hukum  perundang- undangan. (Sonata, 2014) Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus pada  undang-
undang, dokumen, dan bahan-bahan hukum.  Pendekatan ( statute approach ) berdasarkan hukum positif terhadap  asas-asas  hukum  perdata  dalam  mengatur  klausula  perjanjian  indomaret  dan  menelaah penjelasan  yang  terdapat  dalam  kepustakaan  dengan  sumber  bahan  hukum  pada  penelitian  ini  ialah sumber data sekunder yang menjadi fokus utama, yaitu perjanjian franchise Indomaret. Data ini diakses dengan cara izin terhadap salah satu franchisee indomaret yang kemudian dipilih karena masa waktu perjanjian masih relevan sehingga dapat diandalkan dalam penelitian ini (Amirrudin, 2012).
Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah studi kepustakaan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data dianalisis melalui sumber data yang kemudian dikelola dalam pendapat untuk mendapatkan  informasi  yang  dapat  menjawab  permasalahan  penelitian  ini.  Untuk  menghindari terjadinya  perluasan  masalah  sebagai  akibat  dari  luasnya  cakupan  objek  yang  akan  diteliti  maka pembatasan pada penelitian ini mengenai analisis perjanjian franchise /waralaba saja (Soerjono, 2018).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Klausula Dalam Perjanjian Franchise Indomaret Kebebasan dalam hukum kontrak di indonesia mencakup: (Sjahdeini, 1993)
1. Kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian
1.1 Hasil temuan dalam perjanjian franchise indomaret antara Franchisor dan franchisee , aspek pertama  dari  kebebasan  berkontrak  telah  dipenuhi  dengan  penerbitan  akta  otentik  berjudul “Perjanjian  Waralaba  Indomaret”.  Perjanjian  ini  dibuat  di  hadapan  notaris  dan  telah ditandatangani oleh semua pihak yang bersangkutan. sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, oleh karena kepentingan individu menjadi dasar kebebasan berkontrak.
1.2 Terhadap kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian diawali dengan penggunaan kata ‘sepakat’ menunjukkan bahwa para pihak telah membuat perjanjian. Sebelum perjanjian waralaba  Indomaret  terbentuk,  para  pihak  telah  menyepakati  dan  mengikat  diri  dalam  suatu perjanjian  tertulis  yang  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  kepentingan  mereka. (Subekti, 2013)
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia membuat perjanjian
2.1 Hasil temuan dalam perjanjian franchise indomaret dalam penerapannya sudah memenuhi unsur yang kedua dalam kebebasan berkontrak:
Hal ini dapat dilihat pada bagian pembukaan perjanjian yaitu,
“Perjanjian ini dibuat di jakarta, pada tanggal 01-10-2021 (satu november dua ribu dua puluh satu) oleh dan antara:
Man Jonatan, karyawan swasta bertempat tinggal di jakarta, dalam hal ini bertindak selaku direktur utama dan oleh karena itu, untuk dan atas nama, serta sah mewakili PT.  Indomarco Prismatama  yang  berkedudukan  di  jakarta,  jalan  ancol  1  nomor  9-10,  ancol  barat-jakarta utara, selanjutnya disebut sebagai “pihak pertama” (franchisor) Agus Klo, dst…………….., selanjutnya disebut sebagai “pihak kedua” (franchisee) Pada pasal 12.4
“Dalam  kurun  waktu  3  (tiga)  bulan  pertama  sejak  tanggal  pembukaan  toko  atau  tanggal pembukaan toko karena instansi yang berwenang tidak menerbitkan /mengeluarkan perizinan atas toko tersebut dan/atau ternyata kehadiran toko INDOMARET tidak dapat diterima oleh masyarakat, maka dst…”
2.2 Franchisor dan franchisee sebagai para pihak bebas untuk menunjuk dengan siapa mereka akan  membuat  perjanjian.  Perjanjian  dilakukan  ketika  para  pihak  mencapai  kesepakatan  dan keberadaan tujuan dan kepentingan yang sama di antara mereka menjadi alasan untuk membuat perjanjian  tersebut.  Para  pihak  yaitu  calon franchisee indomaret  bebas  untuk  melakukan perjanjian  dengan franchise ritel  manapun  begitupun  sebaliknya franchisor indomaret  bebas untuk menerima dan menolak calon franchisee sesuai dengan persyaratan seleksi atau penilaian kelayakan toko seperti lokasi dan bangunan sesuai ketentuan hak waralaba toko indomaret serta masyarakat umum ikut menyeleksi.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausul dari perjanjian yang akan dibuatnya
3.1  Hasil  temuan  dalam  isi  perjanjian  franchise  Indomaret  Pasal  1  mengenai  toko,  Pasal  2 mengenai hak waralaba, Pasal 3 mengenai batasan hak waralaba, Pasal 4 mengenai risiko usaha, Pasal 5 mengenai kewajiban pihak pertama, Pasal 6 mengenai pengelolaan barang dagangan, Pasal 7 mengenai pengelolaan uang tunai, Pasal 8 mengenai biaya hak waralaba, royalti, serta kewajiban  biaya  yang  lain,  Pasal  9  mengenai  kewajiban  pihak  kedua,  Pasal  10  mengenai sumber  daya  manusia,  Pasal  11  mengenai  waktu,  perpanjangan,  dan  berakhirnya  perjanjian, Pasal 12 mengenai force majeure serta kompensasi atas toko. Pada bagian penutup perjanjian terdapat klausula yang menyatakan hal-hal yang tidak diatur dan/atau belum cukup diatur pada perjanjian  ini  akan  tercantum  didallam  addendum  tersendiri  dan  wajib  ditandatangani  oleh franchisor dan franchisee yang  kemudian  menjadi  satu  kesatuan  dengan  perjanjian  ini.  Ini menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan perjanjian, kemungkinan akan muncul klausula- klausula baru berdasarkan kesepakatan antara para pihak.
3.2 Pihak Franchisor sepenuhnya membuat dan menentukan isi klausula perjanjian franchise indomaret,  hal  ini  dikarenakan  posisi franchisor sebagai  pemilik  merek  indomaret  memiliki posisi tawar yang tinggi besar kemungkinan terdapat klausula eksonerasi yang dapat merugikan pihak  franchisee.  Hubungan  antara  konsumen  dan  pelaku  ekonomi  kontrak  idealnya  harus seimbang.

## 4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
4.1  Hasil  temuan  terhadap  bebas  untuk  menentukan  objek  perjanjian  Pihak franchisor dan franchisee telah  mencapai  kesepakatan  untuk  memberikan  izin  bisnis  waralaba  “TOKO INDOMARET” di wilayah tertentu tertuang dalam premis dan Pasal 2 pada perjanjian franchise indomaret,  yakni  pihak  pertama  memberi  hak  waralaba  bagi  pihak  kedua  untuk mengoperasikan  Indomaret  di  tempat  yang  sudah  diatur  sesuai  Pasal  1.2 dengan  persyaratan seperti yang tercantum pada perjanjian. Maksud dari hak waralaba ialaha melibatkan hak untuk memakai  nama/merek  dagang  Indomaret  berserta  semua  mekanisme  sistem  kerja  tokonya sesuai standar operasi yang ada.
4.2 Para  pihak dalam  hal  ini  franchisor  sebagai  pemilik  objek  dalam  perjanjian  franchise indomaret bebas memberikan izin franchise indomaret pada franchisee melalui kesepakatan.

## 5. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
Berdasarkan perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee termasuk ke dalam bentuk perjanjian tertulis dalam akta otentik (Lim et al., 2020) karena dibuat di hadapan notaris selaku pejabat umum dan bentuk jenis franchise ritel.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional
6.1 Hasil temuan Pada perjanjian franchise Indomaret, para pihak harus mematuhi ketentuan tersebut, termasuk yang terdapat dalam:
Pasal 13.5 “ Para  pihak  dengan  ini  setuju  dan  sepakat  untuk  mengesampingkan  ketentuan  pasal  1266, pasal 1267, pasal 1813, pasal 1814, dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. ” Pasal 13.7 “ Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal perlu penyelesaian hukum masing-masing pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara guna penyelesaian hukum selanjutnya ”
6.2 Para pihak yang telah menyetujui perjanjian tidak boleh mengatur klausula yang melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma kesopanan.
Berdasarkan  keenam  ruang  lingkup  asas  kebebasan  berkontrak,  perjanjian franchise Indomaret telah memenuhi asas kebebasan berkontrak dalam hampir semua aspek, kecuali pada  lingkup bagian
lebebasan  untuk  menetapkan  klausul  perjanjian  yang  akan  dibuatnya.  Hal  ini  dikarenakan  seluruh klausul  perjanjian  dibuat  oleh franchisor ,  namun  jika franchisee memutuskan  untuk  menyetujui mengikatkan dirinya dalam perjanjian maka dapat diperhatikan dalam hal hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum agar memiliki  kekuatan mengikat untuk ditaati  serta  membatasi hak  dan  kewajiban franchisor dengan  hak  kewajiban franchisee agar  tidak  berat  sebelah  (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

## 3.2 Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Klausula Perjanjian Franchise Indomaret
Baik  Hak  maupun  kewajiban  adalah  dua  hal  yang  tak  terpisahkan,  namun  seringkali  terjadi ketidakseimbangan  dalam  perjanjian  sepihak  yang  menyebabkan  pertentangan  (Putu  Aditya  Palguna Yoga et al., 2021). Berdasarkan terkait lampiran II no 2 waralaba (PP Menteri Perdagangan No 71/2019) khususnya materi cakupan hak kewajiban antara franchisor dan franchisee.

## 3.2.1 Hasil temuan kewajiban dan hak para pihak pada perjanjian franchise indomaret A. Kewajiban Para Pihak
No Franchisor (Pihak Pertama) Franchisee (Pihak Kedua) 1 Melakukan  pelatihan  terstruktur  dengan materi dan jadwal yang sudah disusun dalam suatu program latihan terpadu Pihak  kedua  memiliki  kewajiban  untuk mengawasi dan mengarahkan pekerjaan karyawan dengan tujuan menciptakan mekanisme kerja yang disiplin dan sehat 2 Memberi pedoman praktis mengenai operasional dan administrasi toko yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan operasional rutin toko Menjaga,  memelihara,  dan  mempraktikkan segala hal yang berkontribusi pada reputasi dan nama baik pihak pertama.” 3 Mengirimkan barang dagangan sesuai ketentuan  yang  ada  atas  permintaan  toko pihak kedua. Menutup  asuransi  selama  periode  perjanjian sesuai sejumlah hal dibawah ini: 1. Peralatan toko dengan nilai pertanggungan sesuai harga pasar 2. Barang dagangan 3. Uang tunai Fasilitas  kredit  dari  bank,  tidak  dapat dibukukan dalam pembukuan toko.” 4 Memberikan  konsultasi  untuk  memastikan operasional toko tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan Menangani,  melengkapi,  dan  menyimpan semua  izin  yang  dibutuhkan,  termasuk perpanjangan  dan  izin  di  masa  depan.  Selain itu,  pihak  kedua  harus  memberikan  salinan dokumen izin kepada pihak pertama. 5 Membantu  pihak  kedua  dalam  pengadaan perlengkapan rutin toko Indomaret, Patuh  terhadap  segala  kewajiban  perpajakan yang  berlaku  saat  ini  dan  akan  datang, termasuk  mengikuti  semua  perubahan  yang mungkin terjadi di masa depan. 6 Memberikan  dukungan  untuk  menjalankan administrasi  keuangan  dan  pembukuan  toko pihak  kedua  sesuai  PSAK  dan  praktik  yang sehat. Menyimpan semua dokumen terkait
operasional  toko,  seperti  laporan  keuangan, data  penjualan,  faktur,  dokumen  perpajakan, dan  surat  hubungan  industrial.  Dengan demikian,  pihak  pertama  dibebaskan  dari tuntutan  akibat  ketidaklengkapan  dokumen yang telah diserahkan. 7 Menggunakan  perangkat  keras  dan  perangkat lunak yang diberikan oleh pihak pertama. Pihak kedua  wajib  menjaga  serta  mengembalikan perangkat tersebut 8 Mengoperasikan  toko  sesuai  pedoman  praktis operasional  dan  administrasi  toko.  Jika  ada perubahan dalam ketentuan, pihak kedua harus menerima  perubahan  tersebut  secara  tertulis dan mengikutinya.
9 Mengikuti  perkembangan  dan  inovasi  dalam mekanisme kerja toko sesuai standar Indomaret 10 Memberikan  informasi  dan  bukti  transaksi selama  audit  internal  yang  dilakukan  oleh pihak pertama. 11 Bekerjasama  dengan  supervisor  atau  wakil pihak  pertama  yang  melakukan  kunjungan rutin untuk pengembangan toko Indomaret. 12 Secara  berkala,  jika  ada  kerusakan  yang mempengaruhi  kualitas  interior,  eksterior, fasilitas,  perlengkapan,  dan  peralatan  toko, pihak  kedua  harus  memperbaikinya  atau menggantinya  sesuai  dengan  standar  toko Indomaret. 13 Rutin mengirimkan bukti transaksi toko setiap hari kerja sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pihak pertama. 14 Menjaga  kerahasiaan  standarisasi  sistem operasional toko Indomaret dan bekerja dengan pihak  pertama  dengan  penuh  konsentrasi  dan sinergi dalam menjalankan usaha waralaba. 15 Jika  pihak  kedua  adalah  entitas  hukum  atau badan  usaha,  mereka  harus  memperoleh persetujuan tertulis dari pihak pertama sebelum mengubah  kendali  organisasi  atau  modal mereka.

## B. Hak Para Pihak
No Franchisor (Pihak Pertama) Franchisee (Pihak Kedua) 1 Hak  untuk  mendapat  royalti  dari  penerima waralaba  atas  pengoperasian  toko  dengan nama/merek dagang Indomaret, yang memakai sistem  serta  jaringan  distribusi  penjualan eceran. Hak  untuk  menggunakan  elemen  khas  usaha yang  dipunyai  pemberi  waralaba,  terutama nama/merek dagang Indomaret, dalam mengoperasikan toko Indomaret. 2 Hak  untuk  mengawasi  dan  mengelola  sumber daya  manusia  yang  ditempatkan  di  toko Indomaret,  termasuk  proses  seleksi  dan penyimpanan data mereka. Hak  prioritas  apabila  terdapat  potensi  untuk membuka  toko  baru  dalam  radius  100  meter. Namun, jika pihak kedua menolak hak prioritas ini  secara  tertulis,  maka  pihak  kedua  secara tegas  menyatakan  melepas  haknya  untuk menuntuk  pihak  pertama  ataupun  lainnya  yang bekerja sama dengan pihak pertama. 3 Hak  substitusi  untuk  dapat  melakukan, membuat, menandatangani, menerima dan/atau menolak  dalam  hal  kepegawaian  serta  SDM yang berada di toko. Hak untuk mendapatkan rekomendasi dalam hal sumber pasokan barang.
3.2.2  Hasil  analisa  terhadap  penerapan  asas  proporsionalitas  dalam  perjanjian  franchise Indomaret jika dipertimbangkan berdasarkan hasil temuan, maka didapat:
a. Jumlah hak dan kewajiban
Franchisor dalam  membuat  perjanjian franchise indomaret  secara  eksplisit  tidak  hanya dicantumkan  di  dalam  pasal  2  hak  waralaba,  pasal  5  kewajiban franchisor ,  pasal  7  kewajiban franchisee , melainkan ditambahkan atau diperinci dalam beberapa pasal yang lain sehingga franchisee perlu  cermat  untuk  membaca  dan  mereview  keseluruhan  perjanjian franchise indomaret  sebelum menandatangani perjanjian tersebut. Apabila dilihat dari jumlah dan hak kewajiban antara franchisor dan franchise ,  dapat  disimpulkan  bahwa  asas  proporsionalitas  belum  sesuai  dengan  penerapannya dalam perjanjian franchise  Indomaret. Kewajiban franchisee ada 15 sedangkan franchisor ada 7 dan dalam perjanjian tidak dijelaskan pasal khusus mengenai hak franchisor dan franchisee hanya sebatas
hak  waralaba  indomaret  sehingga franchisee perlu  memahami  makna  tersurat  setiap  klausul  dalam perjanjian.

## b. Klausula Perjanjian Franchise Indomaret
Klausula  baku  yang  dibuat  sepihak  oleh franchisor menempatkan  posisi franchisor lebih  kuat dibandingkan franchisee .  Oleh  sebab  itu  kesempatan  peluang  dan  negosiasi  sepenuhnya  diatur  oleh franchisor dibuktikan dalam pasal: 4.5  yakni  “ franchisee  dengan  ini  menyatakan  dan  menjamin  bahwa  mereka  tidak  akan mengajukan  tuntutan,  menggugat,  atau  menuntut  ganti  rugi  sehubungan  dengan  risiko  usaha sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  ini.  Hal  ini  mencakup,  namun  tidak  terbatas  pada, ketidaksesuaian  antara  perancangan  yang  telah  disampaikan  sebelumnya .”  Pernyataan  yang menyebutkan franchisor tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu di luar kekuasaannya dan saling melepaskan hak untuk saling menuntut kepada pihak lain termasuk dalam pelanggaran terhadap  pasal 18 UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen.
12.3  yakni  “ dalam  kejadian  keadaan  force  majeure  yang  menyebabkan  usaha  dalam  objek perjanjian  ini  harus  ditutup  dan/atau  tak  bisa  beroperasi,  maka  kedua  belah  pihak  setuju  untuk mengakhiri perjanjian. Setelah itu, setiap pihak akan saling melepaskan haknya untuk menuntut pihak lainnya.” Memang  resiko  usaha  dijelaskan  dalam  pasal  4  namun franchisor tidak  bisa  begitu  saja mengakhiri  perjanjian  akibat  force  majeure  dalam  hal  ini  force  majeure  objektif  (Rasuh,  2016). Pelepasan  tanggung  jawab  dalam  klausula  diatas  termasuk  dalam  klausula  eksonerasi  yang  dilarang dalam  perjanjian  baku.  Hal  ini  bertentangan  pula  dengan  pasal  13.1 dijelaskan  perjanjian  waralaba diadakan  dengan  pertimbangan  usaha  jangka  panjang  sehingga  para  pihak  mengutamakan keberlangsungan usaha toko indomaret.
13.2  “ franchisee  dengan  ini  menegaskan  bahwa  segala  keterangan  dan/atau  informasi  yang diterimanya  sampai  pada  penandatanganan  perjanjian  ini  telah  dituangkan  kedalam  perjanjian  ini sehingga franchisee, melepaskan haknya untuk menuntut franchisor atas pemenuhan yang tidak diatur dalam perjanjian”. Klausula baku diatas tidak selaras dengan pasal 13.6 yakni segala hal yang tidak diatur  atau belum  cukup diatur  dalam  perjanjian  ini harus  dicantumkan  didalam  sebuah  addendum tersendiri yang harus para pihak tandatangani dan dianggap sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
Dinyatakan  pada  pasal  1338  KUHPer  bahwasanya  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  sebagai undang-undang tetapi konsistensi franchisor untuk membuat sebagian klausul menyatakan pengalihan tanggung  jawab  sebagai  pemilik franchise (Atmoko,  2022).  Secara  keseluruhan franchisor dalam penerapan membuat perjanjian baku tidak memberikan kesempatan untuk menentukan pertukaran yang adil bagi franchisee , perjanjian ini lebih melindungi franchisor sebagai pemilik hak waralaba. Klausula baku jika digabung klausula eksonerasi dalam hal ini, perjanjian antara para pihak menjadi batal demi hukum (Listiawati, 2015).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan perjanjian franchise Indomaret, setiap aspek kebebasan berkontrak telah dihormati, kecuali kebebasan  untuk  memilih  klausul  dari  perjanjian,  karena  semua  klausul  perjanjian  dibuat  oleh franchisor , namun jika franchisee telah menyetujui komitmen tersebut, maka dapat diperhatikan dalam hal  hak  dan  kewajiban  para  pihak  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  agar  memiliki  kekuatan mengikat untuk ditaati serta membatasi hak dan kewajiban franchisor dengan hak kewajiban franchisee . Penerapan  prinsip  proporsionalitas  dalam  perjanjian franchise Indomaret  dapat  dilihat  melalui Kewajiban franchisee ada 15 sedangkan franchisor ada 7 dan dalam perjanjian tidak dijelaskan pasal khusus  mengenai  hak franchisor dan franchisee hanya  sebatas  hak  waralaba  indomaret  sehingga franchisee perlu memahami makna tersurat setiap klausul dalam perjanjian. Perjanjian antara franchisor dan franchisee masih  berat  sebelah  dan  klausula  baku  yang  dibuat  sepihak  oleh franchisor menempatkan posisi franchisor lebih kuat dibandingkan franchisee . Oleh sebab itu kesempatan peluang dan  negosiasi  sepenuhnya  diatur  oleh franchisor selain  itu  terdapat  klausula  eksonerasi  di  dalam klausula baku perjanjian franchise indomaret berupa pengalihan tanggungjawab.

## 4.2 Saran
1. Pemerintah  hendaknya  melakukan  penambahan  aturan  secara  khusus  terhadap  ketentuan klausul  baku/standar  pada  perjanjian franchise baik  dalam  peraturan  waralaba  dan penyelenggaraan  waralaba  mengingat  perjanjian  waralaba  standar  Indomaret  mempunyai banyak klausul berupa pengalihan tanggung jawab.
2. Kepada  franchisor  seharusnya  dapat  dilakukan  musyawarah  mengenai  hak  dan  kewajiban franchisee  dan  memberikan  pemahaman  berupa  informasi  franchise  indomaret  secara  detail. Selain  itu  para  pihak  khususnya franchisor  agar mengedepankan  keuntungan  bersama  dan untuk franchisee agar lebih cermat dalam memahami perjanjian franchise secara keseluruhan bukan hanya keuntungan saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Angela,  S.  (2021). Analisis  Hukum  Mengenai  Penerapan  Perjanjian  Waralaba  Indomaret  di  Kota  Kisaran . https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/33037 Amirrudin,  Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Atmoko,  D.  (2022). Penerapan  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Perjanjian  Waralaba  (Franchise)  Pada  Suatu Hubungan Kontrak Bisnis . 8 (1), 153–162. https://doi.org/10.59999/v8i1.1101.
Fabiana Meijon Fadul. (2019). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian BOT. Notarius, 12(2) , 909–923. Hargiyanto, P. (2019). Bisnis Waralaba Indomaret -.7 langkah cerdas menjadi investor minimarket PT Gramedia Pustaka Jakarta.
Harianto,  D.  (2016).  Asas  Kebebasan  Berkontrak:  Problematika  Penerapannya  Dalam  Kontrak  Baku  Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11 (2). 145-156 Hernoko,  Agus.  ( 2014).  Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial .  Jakarta,  Pena Grafika.
I Made Bangbang Agus Sindu, I Nyoman Putu Budiarta, & I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. (2022). Asas Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Bisnis  Franchise. Jurnal  Preferensi  Hukum , 3 (3),  599–607. https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5575.599-607
Juniardi.  (2021).  Penerapan  Asas  Kebebasan  Berkontrak  dan  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Perjanjian  Kerja Antara  Pekerja  Dengan  Pengusaha  di  Banjarmasin. Indonesia  Law  Review  Journal , 1 (2),  346–387. https://doi.org/10.22219/ilrej,v1i2.17208.
Ketut,  Bagus  K.  (2022).  Pelaksanaan  Perjanjian  Waralaba  Pada  Cbetz  Fried  Chicken  Unggasan. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (1), 64–66. https://doi.org/10.2105/AJPH.66.1.64
Lim,  K.  D.  L.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2020).  Akibat  Hukum  Wanprestasi  dalam  Perjanjian Waralaba  (Franchise)  Pempek  Farina  di  Kota  Denpasar. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 1 (1),  60–65. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2187.60-65
Listiawati, D. (2015). Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Privat Law, 7.
Manalu,  Y.  A.  (2022).  Pengaturan  Hukum  Tentang  Franchise  Di  Indonesia. Honeste  Vivere , 32 (2),  83–97. https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.134
Priyono, E. A. (2018). Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba ).
Law Reform , 14 (1), 15. https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20233
Putu  Aditya  Palguna  Yoga,  I  Made  Suwitra,  &  I  Ketut  Sukadana.  (2021).  Hak  dan  Kewajiban  Krama  Desa terhadap  Karang  Desa  di  Desa  Adat  Tumbu  Karangasem. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 2 (1),  121–125. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3078.121-125
Rasuh,  D.  J.  (2016).  Kajian  Hukum  Keadaan  Memaksa  (Force  Majeure)  Menurut  Pasal  1244  Dan  Pasal  1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum , 4 (2), 173–180. Soerjono, Soekanto. (2018). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta, Rajawali Press. Sonata,  D.  (2014).  Metode  Penelitian  hukum  Normatif  dan  Empiris. Fiat  Justisia  Ilmu  Hukum 8 (1),  15–35. https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283
Sjahdeini,  S.R.  (1993) Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  Yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia . Institut Bankir Indonesia. Jakarta. Subekti. 2013. Hukum Perjanjian. Alumni Bandung. Web indomaret https://indomaret.co.id/home/index/seputar-waralaba-1