## ManajeMen KonfliK KeMahasiswaan di
Uin sUnan Kalijaga: Upaya Reformasi Manajemen  Konflik Kemahasiswaan dalam Kasus Pemilwa Menuju Uin  sunan Kalijaga Word Class University ”

## Maragustam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: maragustam@gmail.com

## Abstract
The formation of the Student Election Committee (Pemilwa) today derived from the Student Executive Council (DEMA) through the Family of Student of UIN Sunan Kalijaga (KBMU) Number  1  at the year  2013. But with the publication of Decrees number 1741 at the year  2013, the establishment is a university leaders which  the two of them  have strong difference. As  source of Student conflict are the existence of differences on the authority substantially between Decrees of Dirjen with KBMU. The problem to be answered  is how the  student  conflict  management,    in  case  Pemilwa  and  how  the sources of conflict in Pemilwa? This paper is expected to contribute the management of knowledge in higher education and practically contributing  to  be  applied  practically    in  this  institutions  regard to  the  student  conflict  management.  The  approach  is  qualitative and  science  conflict  management.  The  analysis  apply  reduction, display, and verification of data and the instrument of research  is the researcher himself  through interview, participative observation and documents.  The results on conflict management  of pre- voting

## Maragustam
in Pemilwa with (1) a compromise, namely with the steps  are as follows (a) separation, and (b) return to the existing regulations, and (2) integrative way through consensus. Conflict management of post voting (1)  separation, (2) return to the existing  regulations based on Rector Decree,  number  204.2  of the year 2015 (3)  method of  conflict  reduction  through  cooling  the  atmosphere.  The  cooling atmosphere  is taken  by (a)  the formation of  fact finding team (2) the delay of  time continuously while waiting for the answers from the fact finding team, (3) to train the  committee of Orma-Suka,  with the note «if the fact finding team finds  the  violations significantly, then Orma-Suka is  dimisionered  by law”.  Meanwhile, as  source of conflict is to (1) the differences in the rules used by the students namely  KBMU, number  1  at the year of 2013, while UIN  Sunan Kalijaga  applied  the  Dirjen  Decrees  number  1741  at  the  year 2013,  (2)  the  difference  of  interest  from  Pemilwa  participants  in implementing Pemilwa itself , (3)  the  contention and competition at the limited terms, namely  in membership and positions in the structure of PPUMF and PPUMU, (4) the different interpretations on    the  guidelines  of  Pemilwa  especially  in  the  technical    term  of opened voting or closed system, and (5) the  delay in voting on the actual time namely it was started at 08.00, but in fact it was just begun at around 11:00 pm.
Keywords: management, conflict, student affairs, and Pemilwa

## abstrak
Pembentukan Panitia Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) selama ini  berasal  dari  Dewan  Eksekutif  Mahasiswa  (Dema)  melalui Keluarga  Besar  Mahasiswa  UIN  Sunan  Kalijaga  (KBMU) Nomor  1  Tahun  2013.  Namun  dengan  terbitnya  SK  Dirjen 1741  tahun  2013,  maka  pembentukannya  adalah  pimpinan universitas  dimana  antara  keduanya  syarat  dengan  perbedaan. Sebagai sumber konflik kemahasiswaan antara lain ialah adanya perbedaan  kewenangan  secara  substansial  antara  SK  Dirjen dengan  KBMU.  Masalah  yang  akan  dijawab  ialah  bagaimana manajemen konflik kemahasiswaan dalam kasus  Pemilwa dan bagaimana sumber-sumber konflik dalam pemilwa? Tulisan ini
Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa diharapkan memberikan sumbangan keilmuan dalam manajemen pendidikan  tinggi  dan  secara  praktis  memberikan  sumbangan untuk diterapkan secara praksis di lembaga ini berkaitan dengan manajemen  konflik  kemahasiswaan.  Pendekatannya  kualitatif dan  ilmu  manajemen  konflik,    analisisnya  memakai  reduksi, desplay,  dan  verifikasi  data  dan  instrumennya  adalah  peneliti sendiri  melalui  interviu,  observasi  partisipan  dan  dokumen. Hasil  penelitian  manajemen  konflik  pra  pemungatan  suara dalam  pemilwa  dengan  (1)  jalan  kompromi,  dengan  langkah- langkah  (a)  pemisahan,  dan  (b)  kembali  ke  peraturan  yang berlaku, dan (2) jalan integratif melalui konsensus. Manajemen konflik  pasca  pemungutan  suara  (1)  cara  pemisahan,  (2) kembali  ke  peraturan  yang  berlaku  sesuai  SK  Rektor  Nomor 204.2  Tahun  2015,  (3)  metode  pengurangan  konflik  malalui pendinginan suasana. Pendinginan suasana dilalui dengan cara (a) membentuk tim pencari pakta (2) terus menerus mengulur- ngulur waktu sambil menunggu jawaban dari tim pencari pakta, (3)  melantik  pengurus  Orma-Suka  dengan  catatan  “jika  tim pencari  pakta  menemukan  pelanggaran  yang  siginifikan  maka kepengurusan Orma-Suka dibekukan demi hukum”.  Sedangkan sebagai sumber konflik ialah (1) perbedaan aturan yang dipakai oleh mahasiswa yakni KBMU Nomor 1 Tahun 2013, sedangkan yang dipakai oleh UIN Sunan Kalijaga SK Dirjen 1741 Tahun 2013,  (2)  Perbedaan  tujuan  dari  peserta  pemilwa  dalam melaksanakan  pemilwa,  (3)  rebutan  dan  persaingan  dalam hal yang terbatas yakni dalam keanggoatan dan jabatan dalam struktur  PPUMF  dan  PPUMU,  (4)  penafsiran  yang  berbeda atas juknis Pemilwa khususnya dalam teknis pemungutan suara terbuka  atau  tertutup,  dan  (5)  penundaan  dalam  pemungutn suara dari waktu yang sesungguhnya yang seharusnya dimulai pukul 08.00, tapi nyatanya dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.
Kata kunci: manajemen, konflik, kemahasiswaan, dan pemilwa.

## Pendahuluan
a.
Pemilwa berfungsi memilih pengurus organisasi kemahasiswaan berupa  Dema,  Senat  Mahasiswa  Universitas  (Sema-U),  Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (Dema-F), Senat Mahasiswa Fakultas

## Maragustam
(Sema-F),  Himpunan  Mahasiswa  Jurusan  (HMJ)  dan  Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS). Perangkat Pemilwa (pemilihan mahasiswa)  sebelum  tahun  2015  adalah  dibentuk  oleh  Dema  dan Sema  sebelum  masa  jabatan  kedua  organ  ini  berakhir.    Perangkat Pemilwa itu ialah  Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas (PPUMU),  Panitia  Pemilihan  Umum  Mahasiswa  Fakultas (PPUMF), Tim Pengawas Pemilwa (Panwaslu), dan Tim Arbitrase. Namun  sampai  masa  kepengurusan  dua  organ  ini  berakhir  pada pertengahan  tahun  2014  dan  diperpanjang  6  bulan  berikutnya, tetap  belum  dapat  membentuk  perangkat  Pemilwa.  Sehingga  hal ini menimbulkan masalah serius di kalangan pimpinan UIN Sunan Kalijaga  dan  mahasiswa.  Pertanyaannya  siapa  yang  membentuk Perangkat  Pemilwa?  Jika  diserahkan  kepada  pimpinan  UIN  Sunan Kalijaga, tentu tidak dapat diterima oleh mahasiswa. Sementara jika dibentuk oleh Dema dan Sema,  tentu tidak punya legalitas hukum karena sudah habis masa jabatannya. Ini melahirkan sumber konflik.
Sumber konflik berikutnya ialah bahwa sebelum tahun 2013, yang  dipakai  sebagai  aturan  dalam    Pemilwa  dibuat  oleh  Dema dan  Sema  melalui  piranti  Keluarga  Besar  Mahasiswa  UIN  Sunan Kalijaga (KBMU) Nomor 1 Tahun 2013. Hasil dari  KBMU antara lain menghasilkan  aturan Pemilwa dan Organisasi Kemahasiswaan. Namun setelah tahun 2013, yang dipakai pengaturan Pemilwa adalah SK Dirjen Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum  Organisasi  Kemahasiswaan  Perguruan  Tinggi  Agama Islam yang di dalamnya termasuk aturan pemilwa. Antara produk KBMU Nomor 1 Tahun 2013 dan SK Dirjen Nomor 1741 Tahun 2013  tersebut terdapat perbedaan yang substansial. Antara lain (1) Periode kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dalam KBMU  satu  setengah  tahun,  sementara  dalam  SK  Dirjen  hanya satu tahun; (2) dalam KBMU untuk menjadi pengurus Ormawa, IPK hanya 3.00, sementara dalam SK Dirjen, IPK 3,25; (3) dalam KBMU  pemilihan  pengurus  Ormawa  dilakukan  secara  langsung, sementara  dalam  SK  Dirjen  adalah  dengan  sistem  langsung  dan perwakilan; dan (4) dalam KBMU yang membentuk dan memilih
Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa perangkat    Pemilwa  adalah    Dema  dan  Sema,  sementara  dalam SK  Dirjen  ditentukan  oleh  pimpinan  perguruan  tinggi,  serta  (5) dalam KBMU, yang menjadi calon pengurus Ormawa berasal dari (berbasis)  partai-partai  mahasiswa,  sedangkan  dalam  SK  Dirjen berasal dari (berbasis) prodi (program studi).
Disamping  sumber  konflik  tersebut  diatas,  juga  hasil  studi pendahuluan  ditemukan  bahwa  yang  menjadi  aktor  intelektual (yang  mengendalikan)  partai-partai  mahasiswa  adalah  berasal dari  pengurus  organisasi  ekstra  kampus  yakni  PMII  (Pergerakan Mahasiswan  Islam  Indonesia),  HMI  (Himpunan  Mahasiswa Islam),  IMM  (Ikatan  Mahasiswa  Muhammadiyah)  dan  KAMMI (Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Muslim  Indonesia).  Pada  hal  dalam SK  Dirjen  1741Tahun  2013  tersebut  organisasi  ekstra  tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, dan karenanya tidak diakui secara legal  formal.  Tentu  dalam  perbedaan  ini  harus  dicari  solusi  biar tidak  terjadi  konflik  antara  kepentingan  mahasiswa  yang  diwakili oleh  pengurus  KBMU  dan  pimpinan  perguruan  tinggi  dalam pelaksanaan  pemilwa.
Konflik dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu hal sangat biasa  terjadi.  Sepanjang  seseorang  masih  hidup  hampir  mustahil untuk  menghilangkan  konflik.  Seperti  konflik  antar  perorangan dan antar kelompok merupakan bagian dari sejarah umat manusia. Berbagai macam keinginan seseorang, perbedaan pandangan,  dan tidak  terpenuhinya  keinginan  tersebut  dapat    berakhir  dengan konflik. Jika konflik tidak dapat teratasi secara adil dan proposional, maka  hal  itu  dapat  menjadi  konflik  antar  kelompok  masyarakat. Sebuah konflik sering berawal dari persoalan kecil dan sederhana. Perbedaan  sikap  dan  pendapat  termasuk  ketidak  inginan  untuk menerima orang lain, dapat menyebabkan konflik antarperorangan dan  sebagainya  (Fatah  Syukur,  2011:  159).  Sebagai  makhluk sosial  manusia  tidak  bisa  melakukan  semua  kehendaknya  dengan mengabaikan  hak  orang  lain.  Setiap  manusia  tentunya  memiliki kepentingan masing-masing, sehingga kumpulan dari kepentingan- kepentingan  inilah  yang  harus  mendapatkan  respon  yang  positif

## Maragustam
dan  pengelolaan  sehingga  tidak  berkembang  menjadi  konflik yang  berkepanjangan.
Di  dalam  setiap  kegiatan  tentunya  membutuhkan  sebuah konsep  manajemen  agar  kegiatan  yang  akan  diselenggarakan  bisa berjalan  dengan  baik.  Inti  manajemen  khususnya  manajemen kemahasiswaan  tertumpu  pada  bagaimana  melaksanakan  POAC ( planing , organizing , actuating dan controlling ) dalam  kegiatan pelaksanaan pemilwa. Disinilah peran penting dari pimpinan UIN sunan Kalijaga dengan memberikan sebuah konsep besar sehingga kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan mendukung kegiatan dan atmosfir akademik di UIN Sunan Kalijaga.
Slogan  UIN  sebagai  miniatur  negara  sudah  melekat  erat  di dalam  hati  mahasiswanya.  Slogan  tersebut  memberikan  kekuatan tersendiri  bagi  mahasiswa  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip menjadi warga negara yang baik. Mahasiswa UIN memiliki sebuah harapan  yang  nyata  untuk  merasakan  kehidupan  di  kampus  yang sehat dan penuh rasa demokratis yang akan memberikan hak kepada setiap  mahasiswa  untuk  menyampaikan  aspirasi.  Penyampaian aspirasi ini tidak hanya ketika mereka berada di dalam kelas akan tetapi  aktifitas  mereka  di  luar  kelaspun  dapat  mereka  lakukan dengan gaya dan cara mereka masing-masing. Dengan memahami prinsip-prinsip demokrasi yang intinya dari, oleh dan untuk warga kampus UIN Sunan Kalijaga, maka pengelolaan manajemen konflik kemahasiswaan terbuka harapan yang lebih positif guna mendukung visi universitas berkelas dunia. Jika tidak demikian, maka harapan word class university bidang studi Islam tinggallah harapan belaka. Karena  jika  manajemen  konflik  kemahasiswaan  tidak  baik,  maka membawa implikasi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jika kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi terganggu berarti pula pasimis  untuk  menjadikan  UIN  kelas  dunia  dalam  bidang  studi Islam.  Perlu  diketahui  bahwa  kualitas  sebuah  perguruan  tinggi adalash sejauh mana kualitas pilar perguruan tinggi pada Tri Dharma Perguruan Tinggi itu sendiri.

## Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa
Demokrasi  seyogyanya  sudah  di  terapkan  dengan  baik dimanapun  kita  berada.  Dengan  penerapan  demokrasi  yang  baik maka hak-hak setiap orang yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya  akan  terpenuhi.  Penerapan  demokrasi  tidak  hanya  di dalam masyarakat luas akan tetapi  juga  di dalam perguruan tinggi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi sudah menjadi sebuah keharusan untuk memberikan fasilitas berupa pendidikan politik dan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa. Demokrasi mahasiswa salah satunya terwujud  dari good  student  governance (tata  kelola  pemerintahan mahasiswa  yang  baik).  Sistem  ini  dimulai  dari  bagaimana  cara pemilihan  pengurus  Organisasi  Kemahasiswaan  UIN  Sunan Kalijaga  (Orma-Suka)    apakah  berjalan  dengan  demokratis  atau tidak.    Pendidikan  semacam  ini  sangat  penting  dilakukan  oleh kampus  mengingat  bahwa  kampus  merupakan  ujung  tombak lembaga  pendidikan  yang  akan  mempersiapkan  penerus-penerus bangsa  khususnya  dalam  bidang  perpolitikan  yang  bermartabat dan kesantunan. Jika mahasiswanya sudah buta akan politik maka ini menjadi hal yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Dari berbagai latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka fokus masalahnya adalah bagaimana manajemen konflik kemahasiswaan dalam  kasus    Pemilwa  dan  bagaimana  sumber-sumber  konflik dalam  pemilwa?
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  lapangan  ( field research). Pendekatannya  kualitatif  dan  pembahasannya  dengan pendekatan  ilmu  manajemen  konflik.    Penentuan  subjek    ialah menggunakan purposive dan snowball sampling. Setelah diadakan studi pendahuluan, maka yang dianggap paling tahu tentang Pemilwa adalah  wakil  rektor  dan  wakil  dekan  bidang  kemahasiswaan  dan kerjasama, panitia persiapan pemilwa, perangkat pemilwa (PPUMU, PPUMF,  Tim  Arbitrase  dan  Panwaslu),  dan  partai-partai  peserta pemilwa.  Pengumpulan  data  menggunakan  observasi  partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisisnya menggunakan model Milles dan Huberman yakni reduksi data, desplay data, dan verifikasi data  dan  kesimpulan.  Uji  keabsahan data  menggunakan

## Maragustam
triangulasi  yakni  membandingkan  atau  mengecek  balik  dengan sesuatu yang berbeda dengan melakukan pengecekan terhadap hasil observasi dengan hasil wawancara dan membandingkan lagi dengan hasil dokumentasi.
Pembahasan B. sketsa Profil singkat Uin sunan Kalijaga 1.
Universitas  ini    berdiri berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950 Tanggal 14 Agustus 1950 yang diresmikan Tanggal 26  September 1951 dengan nama Perguruan  Tinggi Agama  Islam  Negeri,  dan  diubah menjadi Institut  Agama  Islam Negeri  berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor  11 Tahun  1960 Tanggal  9  Mei  1960, yang upacara  peresmiann y a dilaksanakan
· Tanggal 24 Agustus  1960,  kemudian  melakukan transformasi menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang upacara peresmiannya dilaksanakan pacta tanggal 14 Oktober 2004 bertepatan dengan tanggal 29 Sya>ban 1425 H ( Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bab II pasal (6) poin 3).
Tahun 1951-1960 Periode Rintisan
2.
Periode  ini  dimulai  dengan  Penegerian  Fakultas  Agama Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 Tanggal 14 Agustus 1950 dan Peresmian PTAIN pada tanggal 26 September 1951. Pada Periode ini, terjadi pula peleburan PTAIN (didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950) dan ADIA (didirikan berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tanggal 9 Mei 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama Al-Jami>ah al- Islamiyah al-Hukumiyah . pada periode ini, PTAIN berada di bawah
Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa kepemimpinan  KHR  Moh  Adnan  (1951-1959)  dan  Prof.  Dr.  H. Mukhtar Yahya (1959-1960).
Tahun 1960-1972 Periode Peletakan landasan 3.
Periode ini ditandai dengan Peresmian IAIN pada tanggal 24 Agustus 1960. Pada periode ini, terjadi pemisahan IAIN. Pertama berpusat di Yogyakarta dan kedua, berpusat di Jakarta berdasarkan Keputusan  Agama  Nomor  49  Tahun  1963  Tanggal  25  Februari 1963. Pada periode ini, IAIN Yogyakarta diberi nama IAIN Sunan Kalijaga  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  26 Tahun 1965 Tanggal 1 Juli 1965. Pada periode ini telah dilakukan pembangunan  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  dimulai  dengan pemindahan  kampus  lama  (di  Jalan  Simanjuntak,  yang  sekarang menjadi gedung MAN 1 Yogyakarta ) ke kampus baru yang jauh lebih  luas  (di  Jalan  Marsda  Adisucipto  Yogyakarta).  Sejumlah gedung fakultas dibangun dan di tengah-tengahnya dibangun pula sebuah masjid yang masih berdiri kokoh. Sistem pendidikan yang berlaku pada periode ini masih bersifat <bebas> karena mahasiswa diberi  kesempatan  untuk  maju  ujian  setelah  mereka  benar-benar mempersiapkan diri. Adapun materi kurikulumnya masih mengacu pada kurikulum Timur Tengah (Universitas Al-Azhar, Mesir) yang telah  dikembangkan  pada  masa  PTAIN.  Pada  periode  ini,  IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. RHA Soenarjo, SH (1960-1972).
Tahun 1972-1996 Periode Peletakan landasan akademik
4.
Pada  periode  ini,  IAIN  Sunan  Kalijaga  dipimpin  secara berturut-turut  oleh  Kolonel  Drs.  H.  Bakri  Syahid  (1972-1976), Prof. H. Zaini Dahlan, MA (selama 2 masa jabatan: 1976-1980 dan 1980-1983),  Prof.  Dr.  HA  Mu>in  Umar  (1983-1992)  dan  Prof. Dr.  Simuh  (1992-1996).  Pada  periode  ini,  pembangunan  sarana prasarana  fisik  kampus  meliputi  pembangunan  gedung  Fakultas Dakwah,  Perpustakaan,  Program  Pascasarjana,  dan  Rektorat dilanjutkan.  Sistem  pendidikan  yang  digunakan  pada  periode  ini mulai bergeser dari <sistem liberal> ke <sistem terpimpin> dengan

## Maragustam
mengintrodusir  <sistem  semester  semu>  dan  akhirnya  <sistem kredit semester murni>. Dari segi kurikulum, IAIN Sunan Kalijaga telah  mengalami  penyesuaian   yang  radikal  dengan  kebutuhan nasional  bangsa  Indonesia.  Jumlah  fakultas  bertambah  menjadi 5  (lima);  yaitu  Fakultas  Adab,  Dakwah,  Syari>ah,  Tarbiyah  dan Ushuluddin.  Program  Pascasarjana  IAIN  Sunan  Kalijaga  dibuka pada  periode  ini,  tepatnya  pada  tahun  akademik  1983/1984. Program  Pascasarjana  ini  telah  diawali  dengan  kegiatan-kegiatan akademik  dalam  bentuk  short  courses  on  Islamic  studies  dengan nama Post Graduate Course (PGC) dan Studi Purna Sarjana (PPS) yang  diselenggarakan  tanpa  pemberian  gelar  setingkat  Master. Untuk  itu,  pembukaan  Program  pAscasarjana  pada  dasawarsa delapan puluhan tersebut telah mengukuhkan fungsi IAIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga akademik tingkat tinggi setingkat di atas Program Strata Satu.
Tahun 1996-2001 Periode Pemantapan akademik dan

## 5. Manajemen
Pada  periode  ini,  IAIN  Sunan  Kalijaga  berada  di  bawah kepemimpinan  Prof.  Dr.  HM.  Atho  Mudzhar  (1997-2001).  Pada periode  ini,  upaya  peningkatan  mutu  akademik,  khususnya  mutu dosen (tenaga edukatif) dan mutu alumni, terus dilanjutkan. Para dosen dalam jumlah yang besar didorong dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi, baik untuk tingkat Magister (S2) maupun Doktor (S3) dalam berbagai disiplin ilmu, baik di dalam maupun di  luar  negeri.  Demikian  pula  peningkatan  sumber  daya  manusia bagi  tenaga  administratif  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas manajemen dan pelayanan administrasi akademik. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga semakin berkonsentrasi untuk meningkatkan orientasi  akademiknya  dan  mengokohkan  eksistensinya  sebagai lembaga  pendidikan  tinggi.  Jumlah  tenaga  dosen  yang  bergelar Doktor  dan  Guru  Besar  meningkat  disertai  dengan  peningkatan dalam jumlah koleksi perpustakaan dan sistem layanannya.

## Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa

## Tahun 2001-2010 Periode Pengembangan Kelembagaan
6.
Periode  ini  dapat  disebut  sebagai  “Periode  Trasformasi”, karena,  pada  periode  ini  telah  terjadi  peristiwa  penting  dalam perkembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam tertua di tanah air, yaitu Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga  menjadi  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Sunan  Kalijaga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 Tanggal 21  Juni  2004.  Deklarasi  UIN  Sunan  Kalijaga  dilaksanakan  pada tanggal 14 Oktober 2004. Periode ini di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah (2001-2005).
Pada  periode  kedua  (2006-2010)  dari  kepemimpinan  Prof. Dr.  HM.  Amin  Abdullah  ditandai  perubahan  Institut  menjadi universitas dilakukan untuk mencanangkan sebuah paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma Integrasi interkoneksi. Paradigma ini mensyaratkan adanya upaya untuk mendialogkan secara terbuka dan intensif antara hadlarah an-nas, hadlarah al-ilm, dan hadlarah al-falsafah .  Dengan  paradigma  ini,  UIN  Sunan  Kalijaga  semakin menegaskan  kepeduliannya  terhadap  perkembangan  masyarakat muslim  khususnya  dan  masyarakat  umum  pada  umumnya. Pemaduan  dan  pengaitan  kedua  bidang  studi  yang  sebelumnya dipandang  secara  dimatral  berbeda  memungkinkan  lahirnya pemahaman Islam yang ramah, demokratis, dan menjadi rahmatan lil ‘alamin.
Tahun 2010-2014 Periode Kebersamaan dan Kesejahteraan 7.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  : B.II/3/16522/2010 Tanggal 6 Desember 2010, Rektor untuk masa jabatan  2010-2014  di  bawah  kepemimpinan  Prof.  Dr.  H.  Musa Asy’arie.  Seiring  dengan  perkembangan  jaman  dan  dalam  rangka meningkatkan  mutu  penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan tinggi, dinilai organisasi tata kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu ditata kembali. Oleh karena itu, Organisasi Tata  Kerja  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  mengalami

## Maragustam
perubahan  berdasarkan Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  26 Tahun  2013.  Sesuai  dengan  Organisasi  Tata  Kerja  Universitas Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  yang  baru,  dalam melaksanakan tugasnya, Rektor   dibantu  oleh  tiga  Wakil  Rektor  yaitu: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,  dan wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama.
Visi,  Misi,  dan Tujuan
8.
Visi  UIN  Sunan  Kalijaga  ialah menjadi  Pusat  Pencerahan dan  Transformasi  IPTEKS  Berbasis  Peradaban  Islam.  Misinya (1) memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan  keindonesiaan  dalam  pendidikan  dan  pengajaran,  (2) mengembangkan  budaya  ijtihad  dalam  penelitian  multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat, (3) meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa  berdasarkan  pada  wawasan  keislaman  dan  keilmuan  bagi terwujudnya masyarakat madani, dan (4) membangun kepercayaan dan  mengembangkan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  untuk meningkatkan  kualitas  pelaksanaan  Tridharma  Perguruan Tinggi.  Sedangkan  tujuannya  ialah  (1)  menghasilkan  sarjana yang  mempunyai  kemampuan  akademis  dan  profesional  yang integratif-interkonektif,  (2)  menghasilkan  sarjana  yang  beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan  serta  rasa  tanggung  jawab  sosial  kemasyarakatan, (3)  menghasilkan  sarjana  yang  yang  menghargai  dan  menjiwai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan, (4) menjadikan Universitas sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian yang  integratif-interkonektif,  dan  (5)  membangun  jaringan  yang kokoh  dan  fungsional  dengan  para  alumni  ( Peraturan  Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bab I Pasal (3, pasal (4), dan  pasal (5).
139

## Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa

## Manajemen Konflik kemahasiswaan
9.
Management diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia menjadi  manajemen  atau  pengelolaan  (Husaini  Usman,  2008: 4).  Manajemen  merupakan  proses  merencana,  mengorganisasi, memimpin  dan  mengendalikan  upaya  organisasi  dengan  segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien (Nanang Fattah, 2000:1). Manajemen konflik kemahasiswaan berarti sebagai  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  kepemimpinan, pengendalian  konflik  antara  mahasiswa,  partai-partai  mahasiswa, dan  konflik  antara  mahasiswa  dan  pimpinan  kampus    untuk mencapai tujuan UIN Sunan Kalijaga dan untuk menjadikan Orma Suka  berjalan    efektif  dan  efisien.  Konflik  biasanya  timbul  dalam organisasi  sebagai  hasil  adanya  masalah-masalah  komunikasi, hubungan  pribadi,  atau  struktur  organsisi.    Konflik  Orma  Suka adalah  ketidak  sesuaian  antara  dua  atau  lebih  anggota-anggota kelompok-kelompok yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya-sumber daya berupa menjadi pengurus Orma Suka  yang terbatas atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan tujuan, nilai atau persepsi. Ada tiga sudut pandang teori tentang pengertian konflik, yaitu tradisional, hubungan  manusia,  dan  interaksional  (Veitzal  Rivai  Zainal, dkk,  2013:  315).  Menurut  pandangan  tradisional  bahwa  semua konflik  adalah  buruk  dan  negatif,  disinonimkan  dengan  istilah kekerasan  ( violence ),  yang  merugikan,  tetapi  harus  dihindari  dan diatasi. Pandangan hubungan manusia mengatakan bahwa konflik merupakan hasil wajar dan tidak terelakkan dalam setiap kelompok. Sedangkan pandangan interaksional bahwa konflik tidak hanya suatu kekuatan positif dalam suatu kelompok melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja efektif. Lalu bagaimana penyelesaian konflik kemahasiswaan di UIN Sunan Kalijaga dalam kasus Pemilwa tahun 2015?
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## Maragustam
Tahapan penyelesaian konflik sebelum pemungutan suara 10. dalam Pemilwa 2015
Menurut  Ichsan  Malik  (Makalah,  2010:  7),  sumber konflik  di  Indonesia  ada  lima  yakni  (1)  konflik  hubungan  sosial, psikologis, stereotip, prasangka, stigmatisasi, (2) konflik struktural, ketimpangan dalam akses dan kontrol sumber daya, kebijakan yang tidak  adil,  kesewenang-wenangan  dalam  mengambil  keputusan, (3)  konflik  kepentingan,  pemuasan  kebutuhan  dan  cara  untuk memenuhinya  mengorbankan  orang  lain,  persaingan  yang  tidak sehat  (politik,  sosial,  budaya),  (4)  konflik  nilai  nilai-adat,  seperti perbedaan adat, nilai idiologis, implementasi nilai agama, dan (5) konflik data, seperti kurang informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi,  perbedaan  interpretasi,  pemalsuan  sejarah.  Secara teoritik  ada  beberapa  cara  menajemen  (mengelola)  konflik  yaitu (1)  metode stimulasi  konflik digunakan  untuk  menimbulkan rangsangan  anggota,  karena  anggota  pasif  yang  disebabkan  oleh situasi di mana konflik terlalu rendah,  (2) metode pengurangan konflik digunakan untuk mengurangi antagonisme (permusuhan) yang ditimbulkan oleh konflik. Metode ini mengelola konflik melalui pendinginan suasana tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula  menimbulkan  konflik,  (3)  metode penyelesaian  konflik dengan tiga cara yakni (a) dominasi atau penekanan, (b) kompromi, dan  (c)  pemecahan  masalah  integratif  (Veitzal  Rivai  Zainal,  dkk, 2013: 328-331).
Lalu  bagaimana  pimpinan  UIN  Sunan  Kalijaga  menangani konflik  kemahasiswaan  dalam  Pemilwa?  Berdasarkan  observasi dan  wawancara  bahwa  langkah-langkah  yang  ditempuh  adalah sebagai berikut:
jalan kompromi a.
Pada  awalnya  pihak  universitas  dalam  penyelesaian  konflik dilakukan dengan cara kompromi dengan langkah-langkah sebagai berikut  yakni  (1) pemisahan ,  di  mana  pihak-pihak  yang  sedang bertikai dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan. Namun
Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa langkah ini ternyata belum selesai, maka ditempuh dengan cara (2) kembali ke peraturan-peraturan yang berlaku, di mana kemacetan dikembalikan pada ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan supaya  menyetujui  bahwa  peraturan-peraturan  yang  memutuskan penyelesaian konflik. Aturan yang dipakai adalah SK Dirjen 1741 Tahun 2013, sementara sebagian partai peserta pemilwa memakai hasil KBMU Nomor 1 Tahun 2013. Langkah penyelesaian konflik dengan  cara  kompromi  cukup  baik  sekalipun  belum  selesai  juga. Pada  tahap  ini  dilakukan  lobby-lobby  politik,  rapat-rapat  di  luar jam  kerja,  pendekatan  personal  dan  budaya,  dan  pendekatan berbasis  ideologi  dengan  menggerakkan  para  senior  yang  ada  di tubuh PMII, HMI, IMM, dan KAMMI.  Langkah ini mulai dapat titik terang permasalahan, tapi belum dapat menyelesaikan konflik secara keseluruhan.
jalan integratif melalui konsensus b.
Penyelesaian  konflik  dengan  metode  integratif  (secara menyeluruh)  dengan  cara konsensus yakni  berbagai  pihak  yang sedang  berkonflik  bertemu  bersama  untuk  mencari  penyelesaian terbaik  dan  bukan  mencari  kemenangan  satu  pihak.    Untuk mencapai  konsensus  ini  pihak  pimpinan  membentuk    panitia persiapan  pemilwa  mahasiswa  (P3M)  yang  beranggotakan  11 dosen dari  perwakilan fakultas dengan SK Rektor Nomor 75 Tahun 2015  tertanggal  20  April  2015.  Tim  ini  bernama  “Tim  Persiapan Pemilihan  Umum  Mahasiswa  (P3M)”.  Namun  pihak  mahasiswa menolak    P3M  ini  karena  tidak  mengakomodasi  dari  perwakilan unsur  mahasiswa  dan  partai-partai  mahasiswa.  Sebagai  solusinya pimpinan  universitas  melakukan  konsensus  dengan  membentuk P3M jilid 2,  yang beranggotakan 11 orang dari unsur dosen dan dari 8 orang dari unsur mahasiswa dengan SK Rektor Nomor 105 Tahun 2015 tertanggal 4 Juni 2015 dengan nama “Panitia Persiapan Pemilihan  Mahasiswa  (P3M)”  yang  dapat  disingkat  P3M.  Dari unsur mahasiswa ini mewakili dari utusan Dema-Sema demisioner dan unsur partai mahasiswa yakni Partai Rakyat Merdeka (PRM),

## Maragustam
Partai  Pencerahan,  dan  Partai  Demokrasi  Mahasiswa.  Sedangkan unsur dosen tidak ada perubahan.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Rektor  Nomor:  105 Tahun  2015,  tugas  dan  fungsi  P3M  adalah  (1)  mensosialisasikan kepada  civitas  akademika  tentang  Pedoman  dan  Petunjuk  Teknis Pemilihan  Pengurus  Organisasi  Mahasiswa  Intra  Kampus,  (2) membentuk  Panitia  Pemilihan  Umum  Mahasiswa  (PPUM)  intra kampus baik tingkat universitas maupun fakultas, (3) memberikan pembekalan tentang pelaksanaan Pemilwa kepada PPUM, dan (4) melaporkan  hasil  kerjanya  secara  tertulis  kepada  Rektor  melalui Wakil  Rektor  Bidang  Kemahasiswaan  dan  Kerjasama.  Disamping empat  fungsi  tersebut,  tugas  P3M  khususnya  unsur  dosen  adalah membuat draft juknis Pemilwa sebagai draft  pembahasan dengan pihak-pihak terkait.
Berdasarkan  SK  Rektor  tersebut  maka  P3M  membuat langkah-langkah sebagai berikut:
Membuat  draft  Juknis  Pemilwa.  Setelah  selesai  draftnya,
1. lalu  dibahas  beberapa  kali  oleh  internal  P3M  bersama pimpinan  universitas  dan  fakultas  bidang  kemahasiswaan dan kerjasama. Pembahasan draft juknis Pemilwa puncaknya melalui  workshop  pada  hari  Senen-Selasa,  tanggal  26-27 Oktober 2015  di Kaliurang Yogyakarta. Workshop tersebut dihadiri oleh pimpinan bidang kemahasiswaan (Wakil Rektor dan para wakil dekan seluruh fakultas bidang kemahasiswaan dan kerjasama)  dan P3M. Hasilnya adalah bentuk konsensus berupa  kompromi atau mengakomodasi berbagai  masukan dari unsur mahasiswa dan dosen, sekalipun hal itu tidak sesuai dengan SK Dirjen Nomor 1741 Tahun 2013 dan/atau KBMU Nomor 1 Tahun 2013. Diantara yang paling krusial mengenai wujud  konsensus  adalah  sebagai  berikut: Pertama ,  calon pengurus  Orma  Suka  boleh  dicalonkan  oleh  partai-partai mahasiswa  dan  boleh  juga  calon  independen  dari  fakultas dan/atau  prodi.  Pada  hal  dalam    SK  Dirjen  hanya  calon independen berbasis prodi/jurusan yang boleh mancalonkan
143
Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa
diri. Kedua ,  Indeks  Prestasi  Komulatif  (IPK)  bagi  calon pengurus Orma-Suka cukup 3,00, pada hal dalam SK Dirjen Diktis    adalah  minimal  3,25. Ketiga ,  pemilihan  pengurus Orma-Suka diadakan dengan sistem langsung untuk  memilih ketua/wakil  ketua  HMJ/HMPS,  anggota  Sema-F-Sema-U, dan  memilih  Ketua/Wakil  Ketua  Dema-F  dan  pemilihan sistem  perwakilan  untuk  memilih  Ketua  dan  Wakil  Ketua Dema  U  oleh  anggota  Sema-F  dan  perwakilan  dari  HMJ/ HMPS melalui MUSMA (musyawarah mahasiswa) Sema-U. Yang  terakhir  ini  sesuai  dengan  SK  Dirjen. Keempat, perangkat  Pemilwa  terdiri  dari  Panitia  Pemilihan  Umum Mahasiswa Universitas dan Fakultas (PPUMU dan PPUMF), Tim Panwaslu, dan Tim Arbitrase. Untuk Tim Arbitrase tidak sesuai dengan SK Dirjen, sedangkan PPUMU-PPUMF dan Panwaslu  adalah  sesuai.  Hasil  kompromi  ini  disahkan  oleh Rektor  dengan  Surat  Keputusan  nomor  204.2  Tahun  2051 tentang  Petunjuk  Teknis  Pemilihan  Pengurus  Organsiasi Kemahasiswaan Intra Kampus UIN Sunan Kalijaga (Orma- Suka) Tahun 2015.
P3M  membentuk  perangkat  Pemilwa  yakni  PPUMU,
2. PPUMF, Tim Panwaslu, dan Tim Arbitrase.
Untuk  membentuk  perangkat  Pemilwa,  P3M  membuat langkah-langkah  sebagai  berikut;    (1)  membuka  pendaftaran perangkat pemilwa yakni calon PPUMU, PPUMF, Tim Panwaslu dan  Tim  Arbitrase  secara  terbuka  melalui  Web  UIN  Sunan Kalijaga dengan kriteria sesuai juknis pemilwa, (2) para pendaftar dikumpulkan  sesuai  perangkat  pemilwa  yang  dipilih,  untuk menentukan struktur dan mengisi personalianya melalui mekanisme musyawarah  mufakat  dan/atau  sistem  voting,  (3)  mengusulkan ke  rektor  atau  ke  dekan  sesuai  tingkatannya  untuk  menerbitkan SK, yang untuk Rektor menerbitkan SK PPUMU, Tim Panwaslu, dan  Tim  Arbitrase  dan  untuk  Dekan  menerbitkan  SK    PPUMF. Langkah  berikutnya  mensosialisasikan  juknis  pemilwa,  sekaligus pembekalan dengan  dua tahapan;  yakni tahap pertama , sosialisasi

## Maragustam
kepada PPUMU dan PPUMF pada tanggal 16 Nopember  2015 dan tahap kedua sosialisasi bagi  mahasiswa fakultas yang dilaksanakan pada tanggal 10-13 Nopember 2015. Berdasarkan hasil observasi, dalam  penentuan  struktur  perangkat  Pemilwa    terjadi    dinamika luar  biasa    bahkan  konflik  di  kalangan  mahasiswa  terutama  di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Febi). Sumber konfliknya ialah pihak  pimpinan  universitas  dan  fakultas  ingin  anggota  panitia  itu menampung  polarisasi  gender,  partai-partai  mahasiswa,  dan  latar belakang organisasi (PMII, HMI, IMM, dan KAMMI) dan juga ada keseimbangan  dalam  pengisian  personalianya  antara  partai-partai mahasiswa  dan  gender.  Hal  tersebut  ditolak  mahasiswa.  Karena musyawarah mufakat deadlock , maka ditempuh dengan cara voting . Partai-partai  mahasiswa  tersebut  adalah  (1) Partai  Demokrasi Mahasiswa (PDM), (2) Partai Pencerahan,  dan (3) Partai Rakyat Merdeka (PRM), sedangkan latar belakang organisasi ekstra yang mengendalikan tiga partai itu adalah PMII untuk PRM, HMI dan IMM untuk Partai Pencerahan, dan KAMMI untk PDM.
Dengan  sistem  voting  maka  kenyataannya  baik  PPUMU maupun PPUMF tidak seimbang, dan didominasi oleh partai PRM. Namun konflik itu bisa terselesaikan dengan cara kompromi yakni melakukan  loby-loby  politik  antara  partai-partai  mahasiswa  yang difasilitasi dan dimoderatori oleh pimpinan tersebut untuk mencapai kesepakatan.  Sedangkan langkah kedua, ialah mengajukan nama- nama calon perangkat Pemilwa  untuk menjadi anggota PPUMU, Panwaslu, dan Tim Arbitrase, diajukan ke rektor untuk mendapat pengesahan  (SK  Rektor),  sedangkan  untuk  PPUMF  diajukan  ke Dekan  untuk  mendapat  pengesahan  (SK  Dekan).  Kalau  dibuat dalam  bentuk  tabel  manajemen  konflik  sebagai  solusi  sebelum diadakan pemungutan suara adalah sebagai berikut:
145
Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa
SK Dirjen 1741 Tahun 2013 KBMU Nomor 1 Tahun 2013 SK Rektor (sebagai solusi) Perbedaan- Persamaan Priode Kepengurusan Ormawa satu tahun Satu setengah tahun Satu setengah tahun Berbeda: Bertambah 6 bulan dan sesuai dengan KBMU IPK untuk calon pengurus 3,25 IPK untuk calon pengurus 3,00 IPK untuk calon pengurus 3,00 Berbeda dengan SK Dirjen dan sesuai dengan KBMU Pemilihan pengurus Ormawa sistem perwakilan dan langsung Pemilihan langsung Pemilihan langsung dan perwakilan Sama dengan SK Dirjen dan tidak sesuai dengan KBMU Pembentukan perangkat Pemilwa dilakukan oleh Pimpinan universitas Pembentukan perangkat Pemilwa ditentukan oleh Dema dan Sema Pembentukannya ditentukan P3M (unsur dosen dan mahasiswa) Berbeda baik SK Dirjen maupun KBMU Perangkat Pemilwa hanya Panitia Pemilwa dan Pengawas Pemilwa Perangkat Pemilwa adalah Panitia Pemilwa, Panwaslu, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Perangkat Pemilwa: Panitia, Panwaslu, dan Tim Arbitrase. Berbeda baik dengan SK Dirjen maupun KBMU Calon Pengurus Ormawa diusulkan oleh Independen dari Prodi Calon pengurus dicalonkan oleh partai-partai mahasiswa Calon pengurus dicalonkan oleh partai-partai mahasiswa dan personal independen dari prodi Berbeda baik dengan  SK Dirjen maupun KBMU Penyelesaian sengketa Pemilwa belum ada aturannya Penyelesaian sengketa Pemilwa adalah KPU Penyelesaian akhir sengketa Pemilwa adalah Tim Arbitrase Berbeda baik dengan SK Dirjen maupun KBMU Prosedur penyelesaikan sengketa Pemilwa belum ada Prosedur penyelesaikan sengketa Pemilwa langsung ke KPU Prosedur penyelesaikan sengketa Pemilwa melalui PPUMF, lalu ke PPUMU, dan finalnya ke Timm Arbitrase Berbeda baik dengan SK Dirjen maupun KBMU
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## Maragustam
Penyelesaian konflik Pasca Pemungutan suara dalam 11.

## Pemilwa
Berdasarkan  hasil  observasi  dan    interviu  ( Rangkuman Interviu  dengan Siti  Ruhaini  Dzuhayatin , Riyanta ,  Inayah Rohmaniyah, Ustadi Hamsah, Nurul Hak , Karwadi, dan Alimatul Qibtiyah , pada tanggal 16-27 Februari 2016 di UIN Sunan Kalijaga) serta dikuatkan dengan data dokumentasi, bahwa ternyata terjadi konflik antara partai-partai  mahasiswa yakni antara PRM sebagai pemenang  Pemilwa  dengan  PDM  dan  Partai  Pencerahan  sebagai pihak yang kalah. Puncak konflik itu adalah pengaduan mahasiswa kepada  Ombusdsman dengan  nomor  0024/KLA/0223.2010/yg- 10/11/206 menerima laporan secara terpisah masing-masing dari Anang Amirudin Nugroho dkk dan laporan dari Heman Kurniadi berkenaan dengan penyelenggaraan pemilwa UIN Sunan Kalijaga. Bahwa  dalam  pemilwa  terjadi  banyak  dugaan  penyimpangan dalam  penyelenggaraan  pemilwa  tersebut  antara  lain  (1)  karena adanya perubahan Petunjuk Teknis Pedoman Pemilihan Pengurus Organisasi  Kemahasiswaan  Intra  Kampus,  (2)  Pemilwa  UIN Sunan  Kalijaga  untuk  memilih  Himpunan  Mahasiswa  Jurusan (HMJ)  dilaksanakan  secara  tertutup,  (3)  berkenaan  dengan dugaan  pelanggaran,  Pelapor  juga  merasa  pihak  Rektorat  UIN tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya selama proses pelaksanaan,  pengawasan,  dan  pengamanan  Pemilwa.  Bahkan saat, sebelum dan sesudah Pemilwa diduga (4) terjadi banyak aksi kekerasan di lapangan, seperti aksi pemukulan dan pengeroyokan saat  acara  kampanye  dialogis  tanggal  30  Nopember  2015,  pihak kampus  tidak  melakukan  tindakan  apapun.  Berbagai  pelanggaran dan kecurangan Pemilwa tersebut, pada tanggal 4 Desember 2015 telah  dilaporkan  ke  Pihak  Wakil  Rektor  Bidang  Kemahasiswaan dan  Kerjasama.  Pada  saat  itu  telah  dijanjikan  akan  memfasilitasi pertemuan/mediasi  dengan  mahasiswa  UIN,  tetapi  sampai  saat ini  belum  memperoleh  penyelesaian  sebagaimana  mestinya,  dan pelapor berharap Rektor UIN Sunan Kalijaga menunda keputusan berkaitan  dengan  hasil  Pemilwa  dan  melakukan  penelitian  serta
Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa evaluasi,  mengingat  berbagai  dugaan  penyimpangan  serta  tindak kekerasan  dan  secara  substansi  legalitas  juknis  penyelenggaraan Pemilwa diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dari  Ombudsman  berharap  kepada  Rektor  UIN  Sunan  Kalijaga dapat  memberikan  penjelasan  berkenaan  substansi  permasalahan sebagaimana  dikeluhkan  pelapor.  Demikian  inti  isi  surat dari  Ombudsman.
Sumber  konflik  pasca  pemungutan  suara  tersebut,  dapat diklasifikan menjadi dua yakni (1) tingkat jurusan/prodi/fakultas yakni  untuk  memilih  Himpunan  Mahasiswa  Jurusan  (HMJ) dilaksanakan secara tertutup, pada hal seharusnya terbuka sehingga dapat disaksikan oleh seluruh warga kampus; (2) tingkat universitas yakni    adanya  perubahan  Petunjuk  Teknis  Pedoman  Pemilihan Pengurus Orma Suka berdasarkan SK Nomor 204.2 Tahun 2015, yang seharusnya tidak boleh ada aturan lain selain yang dikeluarkan oleh  pimpinan  universitas  dan  terjadi  banyak  aksi  kekerasan  di lapangan,  seperti  aksi  pemukulan  dan  pengeroyokan  saat  acara kampanye  dialogis  tanggal  30  Nopember  2015,  yang  seharusnya tidak  perlu  terjadi  karena  sudah  ada  aturan  yang  jelas  dalam  SK Rektor  nomor  204.2  tahun  2015.    Untuk  menyelesaikan  konflik tingkat fakultas sebenarnya sudah ada  aturannya dalam SK Rektor nomor 204.2 tahun 2015 Bab VII pasal 13 ayat (2) poin g, bahwa PPUMF  bertugas  dan  berwewenang  menyelesaikan  sengketa pemilwa  di  tingkat  fakultas  dan/atau  jurusan.  Jika  pihak  yang berkonflik  tidak  puas,  dapat  diselesaikan  oleh  PPUMU  sebagai mana tertuang dalam Bab VII pasal 13 ayat (1) poin j. Jika langkah yang ditempuh oleh PPUMF dan PPUMU  dalam menyelesaikan sengketa  pemilwa  belum  juga  memuaskan  pihak-pihak  yang berkonflik, berbagai pihak yang tidak puas dapat mengadukannya ke  Tim  Arbitrase  sesuai  Bab  VII  Pasal  13  ayat  (4).  Dalam  pada ayat  (4)  disebutkan  bahwa  tugas  dan  wewenang  Tim  Arbitrase (1) menerima laporan PPUMU dan/atau PPUMF tentang adanya sengketa pelaksanaan Pemilwa dan hasilnya baik berkaitan dengan teknis  maupun  non  teknis,  (2)  menyelesaikan  sengketa  Pemilwa

## Maragustam
yang  tidak  bisa  diselesaikan  panitia  pelaksana  tingkat  universitas dan/atau tingkat fakultas; dan (3) keputusan Tim Arbitrase bersifat mutlak  dan  mengikat.  Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  tiga langkah tersebut (mengadukan masalah itu ke PPUMF, kemudian ke PPUMU, dan terakhir ke Tim Arbitrase) belum ditempuh oleh Anang Amirudin Nugroho, dkk dan Heman Kurniadi. Yang mereka tempuh adalah mengadukan hal tersebut ke pimpinan universitas sebagaimana tersebut dalam diktum aduan ke Ombudsman. Untuk menangani  konflik  ini  pihak  pimpinan  universitas  melakukan langkah-langkah penyelesaian konflik sebagai berikut:
Penyelesaian konflik dengan (1) cara pemisahan, di mana pihak-pihak  yang  sedang  bertikai  dipisahkan  sampai  mereka mencapai  persetujuan.  Ternyata  metode  pemisahan  ini    belum berhasil  sepenuhnya,  maka  pimpinan  universitas  menempuh cara      (2)  kembali  ke  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  di  mana sengketa  dikembalikan  pada  ketentuan-ketentuan  tertulis  yang berlaku dan menyetujui yakni SK Rektor nomor 204.2 Tahun 2051 tentang  Petunjuk  Teknis  Pemilihan  Pengurus  Orma  Suka  Tahun 2015.  Cara  kembali  ke  aturan  juknis  ini,  ternyata  juknis  tersebut mereka tafsirkan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan partai mahasiswa. Sehingga cara ini tidak menyelesaikan masalah. Karena ternyata  pihak  mahasiswa  mengadukan  perkara  ini  bukan  kepada PPUMF  dan/atau  ke  PPUMU,  dan/atau  ke  Tim  Arbitrase  tapi langsung  ke  pimpinan  universitas.  Kepada  pimpinan  universitas, pihak  pelapor  ingin    pimpinan  memfasilitasi  pertemuan/mediasi dengan  mahasiswa  UIN,  untuk  memperoleh  penyelesaian sebagaimana  mestinya,  dan  pelapor  berharap  Rektor  UIN  Sunan Kalijaga menunda keputusan berkaitan dengan hasil Pemilwa dan melakukan  penelitian  serta  evaluasi,  mengingat  berbagai  dugaan penyimpangan serta tindak kekerasan dan secara substansi legalitas juknis  penyelenggaraan  Pemilwa  diduga  bertentangan  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi.  Namun  pimpinan  universitas    tidak memfasilitasi  pihak-pihak  yang  berkonflik  untuk  mencari  solusi. Lalu  pihak  Ombudsman  berharap  kepada  Rektor  UIN  Sunan

## Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa
Kalijaga  dapat  memberikan  penjelasan  berkenaan  substansi permasalahan  sebagaimana  dikeluhkan  pelapor.  Untuk  itu  pihak pimpinan universitas menempuh langkah (3) metode pengurangan konflik digunakan untuk mengurangi antagonisme (permusuhan) yang  ditimbulkan  oleh  konflik.  Metode  ini  mengelola  konflik melalui pendinginan suasana  tetapi  tidak  menangani  masalah- masalah  yang  semula  menimbulkan  konflik.  Dalam  pendinginan konflik  ini,  pimpinan  universitas  menempuh  langkah-langkah, (1)  membentuk  tim  pencari  pakta  yang  anggotanya  para  dosen muda  yang  independen  dan  mewakili  semua  fakultas,  (2)  terus menerus menunda-nunda waktu dalam pengurangan konflik, dan setelah dingin situasinya, lalu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan  Kerjasama  melantik  Pengurus  Orma  Suka  tanpa  menunda keputusan  berkaitan  dengan  hasil  Pemilwa  dan  melakukan penelitian  serta  evaluasi  dengan  catatan.  Catatan  itu  ialah  jika dikemudian hari pencari pakta  dapat membuktikan banyak dugaan penyimpangan  dalam  penyelenggaraan  pemilwa  sesuai  dengan aduan  mahasiswa,  maka  Pengurus  Organisasi  Kemahasiswaan dapat dibatalkan atau dibekukan demi hukum (Wawancara dengan Siti Ruhaini Dzuhayatin , pada tanggal 22 Februari 2016 di Ruang Kerjanya).  Sampai penelitian ini selesai pada bulan Desember 2016, Tim Pencari Pakta belum melaporkan hasil kerjanya ke pimpinan universitas.  Untuk  itu  kepengurusan  Orma-Suka  berjalan  sesuai dengan SK Rektor tersebut.

## sumber konflik manajemen kemahasiswaan
12.
Secara  teoritik  faktor-faktor  yang  dapat  menimbulkan adanya  konflik  dalam  suatu  organisasi  antara  lain  adalah,  (1) berbagai  sumber  daya  yang  langka,  (2)  perbedaan  tujuan,  (3) saling  ketergantungan  menjalankan  tujuan,    (4)  perbedaan  nilai atau persepsi, (5) gaya seseorang dalam bekerja, (6) ketidak jelasan organisasi dan (7) masalah-masalah komunikasi (http://riyandari. blogspot.com/2010/02/  manajemen-konflik-dalam-  organisasi. html,  diakses  tanggal  10  Nopember  3016).  Karena  sumber  daya yang  dimiliki  organisasi  terbatas  maka  perlu  dialokasikan  secara

## Maragustam
proporsional. Dalam alokasi sumber daya tersebut suatu kelompok mungkin menerima kurang dari kelompok yang lain. Hal ini dapat menjadi sumber konflik. Dalam suatu organisasi Orma-Suka  terdiri dari atas partai-partai mahasiswa yang bisa mempunyai tujuan yang berbeda-beda.  Perbedaan  tujuan  dari  berbagai  bagian  ini  kalau kurang  adanya  koordinasi  dapat  menimbulkan  adanya  konflik. Saling  ketergantungan  dalam  menjalankan  pekerjaan Organisasi merupakan gabungan dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Akibatnya kegiatan satu pihak mungkin dapat merugikan pihak lain. Dan ini merupakan sumber konflik pula. Perbedaan dalam tujuan biasanya dibarengi dengan perbedaan dalam sikap, nilai dan persepsi yang  bisa  mengarah  ke  timbulnya  konflik.  Selain  sebab-sebab  di atas,  sebab-sebab  lain  yang  mungkin  dapat  menimbulkan  konflik dalam  organisasi  misalnya  gaya  seseorang  dalam  bekerja,  ketidak jelasan  organisasi  dan  masalah-masalah  komunikasi.  Berdasarkan observasi (Observasi pelaksanaan Pemilwa, tanggal 1-15 Desember 2016 di fakultas-fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga) dan didukung  oleh  hasil  interviu  (Rangkuman    Interviu  dengan Siti Ruhaini Dzuhayatin , Riyanta , Inayah Rohmaniyah, Ustadi Hamsah, Nurul  Hak ,  Karwadi, Alimatul  Qibtiyah ,  Rohmat,  dan  Gunadi, pada tanggal 16-27 Februari 2016 di UIN Sunan Kalijaga). dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sebagaimana telah disebutkan bahwa sumber konflik sebelum
1. pemungutan  suara  adalah  aturan  yang  digunakan    berbeda. Mahasiswa  memegang  aturan  yang  mereka  buat  sendiri yakni hasil KBMU Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana yang selama ini dipakai sebagai aturan pemilwa,  sedangkan pihak universitas berpedoman pada aturan SK Dirjen 1741 Tahun 2013. Namun hal terselesaikan dengan keluarnya SK Rektor nomor 204.2 Tahun 2051 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pengurus Orma-Suka Tahun 2015
Perbedaan tujuan dalam melaksanakan Pemilwa. Perbedaan
2. tujuan  itu  dibarengi  dengan  perbedaan  dalam  sikap,  nilai dan persepsi terhadap Pemilwa. Sebenarnya tujuan Pemilwa
Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa sebagaimana  disebutkan  dalam  SK  Rektor  Nomor  205.2 Tahun 2015 pasal (4) adalah untuk memilih pengurus Orma Suka berdasarkan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/prodi, terwujudnya keberlangsungan kepengurusan Orma-Suka, dan terciptanya iklim  akademis  dan  budaya  demokrasi  sesuai  dengan  visi, misi, dan tujuan UIN Sunan Kalijaga. Namun kenyataannya tujuan  para  pengurus  partai-partai  mahasiswa  ialah bagaimana memenangkan partainya dengan segala cara tanpa mengindahkan rambu-rambu juknis Pemilwa, iklim akademis dan budaya demokrasi, dan visi, misi, dan tujuan UIN Sunan Kalijaga. Pada hal tujuan UIN Sunan Kalijaga sangat mulia dan bermartabat sebagai mana disebutkan dalam PMA RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  pada Bab I pasal (5) yaitu (1) menghasilkan sarjana yang  mempunyai  kemampuan  akademis  dan  profesional yang integratif-interkonektif, (2) menghasilkan sarjana yang beriman, (3) berakhlak mulia, (4) memiliki kecakapan sosial, manajerial,  dan  berjiwa  kewirausahaan  serta  rasa  tanggung jawab  sosial  kemasyarakatan,  (5)  menghasilkan  sarjana yang  yang  menghargai  dan  menjiwai  nilai-nilai  keilmuan dan kemanusiaan, (6) menjadikan Universitas sebagai pusat studi  yang  unggul  dalam  bidang  kajian  dan  penelitian  yang integratif-interkonektif, dan  (7) membangun jaringan yang kokoh  dan  fungsional  dengan  para  alumni.  Ini  juga  kurang sejalan  dengan  UU  Nomor  12  Tahun  2012  RI.  Dalam  UU ini disebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi berfungsi (1) mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa; (2)  mengembangkan  kreativitas,  kepekaan,  daya  kritis, keberanian,  dan  kepemimpinan,  serta  rasa  kebangsaan;  (3) memenuhi  kepentingan  dan  kesejahteraan  mahasiswa;  dan (4) mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (UU Nomor 12 Tahun 2012
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## Maragustam
RI tentang tentang Pendidikan Tinggi khususnya Paragraf  3 tentang Organisasi Kemahasiswaan Pasal  77).
Rebutan  dan  persaingan  dalam  hal  yang  terbatas  seperti,
3. perebutan mayoritas partai tertentu dalam keanggoatan dan jabatan  dalam  struktur  PPUMF  dan  PPUMU.  Menurut Riayanto dan Alimatul Qibtiyah , pembentukan panitia direbut oleh  partai  tertentu  (tirani  mayoritas)  sehingga  partai  lain hanya  sedikit  anggotannya  dalam  PPUMF  dan  PPMU  dan itupun sebatas seksi yang tidak begitu strategis, seperti seksi konsumsi dan perlengkapan (Wawancara dengan Riyanto dan Alimatul Qibtiyah , tanggal 20 Juni 2016 di ruang kerjanya masingg-masing). Akibat dari tirani mayoritas ini membuat situasi di mana tirani mayoritas ini membuat kebijakan atau mengambil  tindakan  menguntungkan  mayoritas  itu,  tanpa memperhatikan hak-hak atau kesejahteraan seluruh mahasiswa atau partai mahasiswa lainnya. Memang harus diakui bahwa demokrasi menyediakan ruang yang bebas bagi tiap individu dalam menyatakan pendapat dan keinginan yang ada padanya. Demokrasi menghanguskan oligarki dan keputusan diletakkan di  ruang  publik.  Publik  menjadi  pemutus  keputusan  untuk kebaikan  bersama.  Demokrasi  menjadi  sebuah  sistem  yang terbaik (diantara pilihan terburuk) dalam menjaga kesetaraan. Namun  demokrasi  tidaklah  seindah  itu.  Dalam  kajiannya tentang  demokrasi  menyimpulkan  bahwa  demokrasi  yang berprinsip «one people, one vote» justru bisa menciptakan tirani.  Kebebasan yang diberikan kepada tiap individu justru berpotensi menciptakan anarkisme (dalam arti yang negatif). Suara  mayoritas  justru  bisa  menjadi  momok  yang  akhirnya berubah  menjadi  momok  menakutkan  bagi  kesetaraan itu  sendiri.  Ketika  «one  people»  berarti  «one  vote»  itu artinya voting menjadi solusi tertinggi. Dalam kondisi inilah, mengingatkan  bahwa  demokrasi  bisa  jadi  berubah  menjadi Tirani  Mayoritas.  Pada  hal  UIN  Sunan  Kalijaga  adalah lembaga  akademik  yang  menomor  satukan  keunggulan
Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa akademik daripada keunggulan suara mayoritas. Demokrasi tidak hanya dengan sistem «one people» berarti «one vote» tetapi juga bisa demokrasi musyawarah mufakat. Demokrasi Musyawarah  Mufakat  adalah  Suatu  sistem  Pemerintahan dimana dalam proses pemilihan wakil-wakil partai mahasiswa dalam  panitia  ditentukan  berdasarkan  musyawarah  yang dilakukan  oleh  setiap  partai-partai  mahasiswa  dari  lapisan komunitas    terkecil  (yakni  partai  tingkat  fakultas)  sampai ke  lapiran  mahasiswa  tingkat  universitas.  Masih  menurut Riayanto (Wawancara dengan Riyanto (Wadek III FSH) di ruang kerjanya pada tanggal 20 Juni 2016). Akibat dari partai- partai yang sedikit anggotanya (kelompok minoritas) dalam PPUMU  dan  PPUMF,  maka  kinerja  dalam  mensukseskan Pemilwa  sangat  minim.  Bahkan  hanya  mencari  celah-celah kesalahan ( trouble maker ) dalam pemilwa.
Penafsiran  yang  berbeda  atas  juknis  Pemilwa  khususnya
4. dalam teknis pemungutan suara. Dalam Bab XII pasal (23) poin 2, dikatakan bahwa pemungutan suara diselenggarakan di  tiap-tiap  TPS  dengan  disaksikan  oleh  saksi-saksi  dari masing-masing  peserta  pemilwa.  PPUMU  dan  PPUMF menafsirkannya  tidak  boleh  ada  orang  lain  kecuali  panitia dan saksi-saksi dari masing-masing peserta pemilwa. Dengan kata  lain  pemungutan  suara  dilaksanakan  secara  tertutup. Berbeda  dengan  penafsiran  sebagian  mahasiswa  bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka dan siapa saja dapat    menyaksikannya  secara  suka  rela.  Hanya  yang  wajib menyaksikan  ialah    saksi-saksi  dari  masing-masing  peserta pemilwa.  Seperti  halnya  pemungutan  suara  dalam  pemilu nasional.  Hal  itu  dapat  dilihat  dalam  surat Ombusdsman kepada  rektor dengan  nomor  0024/KLA/0223.2010/yg- 10/11/206.    Dengan  penafsiran  berbeda  peserta  pemilwa lalu berdebat, dan dari perdebatan yang sempit itu, lahirlah hubungan yang tidak baik, lalu timbul konflik antara peserta

## Maragustam
pemilwa. Hal itu juga dapat dilihat dalam surat Ombudsman seperti yang sudah disebutkan.
Penundaan  dalam  pemungutn  suara  dari  waktu  yang 5. sesungguhnya. Sebagaimana yang tertera dalam jadwal bahwa pemungutan suara dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB. Menurut Riyanto kenyataannya pemungutan suara dimulai  pada  berkisar  pukul  11.00  WIB  (Hasil  wawancara dengan Riyanto dan Alimatul Qibtiyah, tanggal 20 Juni 2016 di ruang kerjanya masing-masing). Jadi terlambat lebih kurang tiga jam. Akibat dari keterlambatan ini membawa dampak; (1) sebagian mahasiswa tidak menggunakan hak suaranya karena tidak  sabar  menunggu  dan  antrian  terlalu  panjang  untuk memberikan suara dan (2) timbul kecurigaan diantara peserta pemilwa bahwa keterlembatan tersebut adalah disengaja, agar peserta pemilwa yang bukan pro kepada PPUMF tidak dapat memberikan  hak  suaranya.  Perlu  diketahui  bahwa  anggota PPUMF adalah mayoritas dari  partai tertentu.

## Kesimpulan C.
Dari berbagai pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Manajemen konflik kemahasiswaan diklasifikan menjadi dua;
1. (1) pra pemungutan suara dan (2) pasca pemungutan suara. Cara yang ditempuh mengatasi konflik pra pemungatan suara dalam pemilwa dengan (1) jalan kompromi, dengan langkah- langkah (a) pemisahanm, dan (b) kembali ke peraturan yang berlaku, dan (2) jalan integratif melalui konsensus. Sedangkan manajemen  konflik  pasca  pemungutan  suara  dilakukan dengan cara (1) pemisahan, (2) kembali ke peraturan yang berlaku  sesuai  SK  Rektor  Nomor  204.2  Tahun  2015,  (3) metode  pengurangan  konflik  malalui  pendinginan  suasana. Pendinginan suasana dilalui dengan cara (a) membentuk tim pencari  pakta  yang  terdiri  dari  para  dosen  muda,  (2)  terus menerus mengulur-ngulur waktu sambil menunggu jawaban
Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa dari  tim  pencari  pakta,  (3)  melantik  pengurus  Orma-Suka setelah situasi kondusif dengan catatan “jika tim pencari pakta menemukan pelanggaran yang siginifikan maka kepengurusan Orma-Suka dibekukan demi hukum”.
Sedangkan sebagai sumber konflik kemahasiswaan ialah (1) 2. perbedaan aturan yang dipakai oleh mahasiswa yakni KBMU Nomor  1  Tahun  2013,  sedangkan  yang  dipakai  oleh  UIN Sunan Kalijaga SK Dirjen 1741 Tahun 2013, (2) perbedaan tujuan  dari  peserta  pemilwa  dalam  melaksanakan  pemilwa,
(3)  rebutan  dan  persaingan  dalam  hal  yang  terbatas  yakni dalam  keanggotaan  dan  jabatan  dalam  struktur  PPUMF dan  PPUMU  yang  mengakibatkan  terjadi  tirani  mayoritas oleh partai mahasiswa tertentu, (4) penafsiran yang berbeda atas  juknis  pemilwa  khususnya  dalam  teknis  pemungutan suara  apakah  dilakukan  secara  terbuka  atau  tertutup,  dan (5)  penundaan  dalam  pemungutn  suara  dari  waktu  yang sesungguhnya  yang  seharusnya  dimulai  pukul  08.00,  tapi nyatanya dimulai terlambat tiga jam dari yang seharusnya.

## Maragustam

## dafTaR PUsTaKa
Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif , Jakarta: Rineka Cipta, 2008 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  Bandung: Syamil Al-Qur’an, 2007.
Dirjend Diktis Kementerian Agama RI, Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan  Dan  Orientasi  Pengenalan  Akademik Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2013.
Fatah  Syukur, Manajemen  Pendidikan  Berbasis  pada  Madrasah , Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011. Husaini  Usman, Manajemen  Teori  Praktik  &  Riset  Pendidikan , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
Ichsan Malik ,  Asumsi Dasar, Sumber Konflik Dan Resolusi Konflik ,
(makalah), 2010.
Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam , Bandung: Mizan, 1997. Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kulaitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
Matthew B Miles & A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif , Jakarta: UI Press, 1992.
Nana Sudjana, Penelitian dan Penelitian Pendidikan , Bandung: Sinar Baru, 2000.
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
Nanang  Fattah, Landasan  Manajemen  Pendidikan ,  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2000.
Peraturan Menteri  Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014  Tentang  Statuta  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sahid Gatara, Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan) , Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
Manajemen Konfli Kemaaaslssaan  l  UI  unan Kaaljagaa
Said Ruhpina, Menuju Demokrasi Pemerintahan , Yogyakarta: Nuansa Aksara. 2005.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) , Bandung: Alfabeta, 2010 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya Cet 7 , Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Surat  Keputusan  Dirjen  Nomor  1741  Tahun  2013  tentang Penetapan  Pedoman  Umum  Organisasi  Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.
Surat  Keputusan  Keluarga  Besar  Mahasiswa  UIN  Sunan  Kalijaga (KBMU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang   aturan Pemilwa dan Organisasi Kemahasiswaan.
Surat  Keputusan  Rektor  Nomor  204.2  Tahun  2015,  tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus.
Surat Keputusan Rektor Nomor 105 Tahun 2015 tentang Panitia Persiapan Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa).
Surat Ombusdsman dengan  nomor  0024/KLA/0223.2010/yg- 10/11/206  tentang  menerima  laporan  (pengaduan)  dari mahasiswa  UIN  Sunan  Kalijaga  yang  berkaitan  dengan Pemilwa.
Tim FKIP UMS, Manajemen Pendidikan , Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
UU Nomor 12 Tahun 2012 RI tentang tentang Pendidikan Tinggi khususnya  Paragraf    3  tentang  Organisasi  Kemahasiswaan Pasal 77.
Veitzal  Rivai  Zainal,  dkk ,  Islamic  Managemen ,  Yogyakarta:  BPFT, 2013.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan