## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pelaksanaan Penanganan Anak Melalui Proses Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

## Sausan Afifah Denadin
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang Author’s Email Correspondence: sausanafifahdenadin@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penanganan anak  melalui  proses  diversi  dalam  pembaharuan  sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah bagaimana  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  undang- undang  sistem  peradilan  pidana  anak  di  indonesia  ?  dan bagaimana pelaksanaan penanganan anak melalui proses diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di indonesia ?.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Hasil penelitian  adalah  Pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak menekankan bahwa  tindak  pidana yang dilakukan  oleh  Anak,  tidak  dapat  dibebankan  sepenuhnya kepada mereka, namun juga merupakan tanggung jawab orang dewasa  di  sekitarnya,  terutama  masyarakat  sebagai  salah  satu elemen  dari  keadilan restoratif. Keadilan Restoratif  merupakan penyelesaian  perkara  pelaku  pidana  anak  dengan  melibatkan pihak-pihak terkait demi mencari penyelesaian diluar pengadilan dengan  prinsip  pemulihan  keadaan  dan  bukan  pada  tujuan membalaskan  perbuatan  pelaku  dengan  pidana  penjara. Pendekatan Keadilan Restoratif (restorative justice) ini di dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  dilakukan  terlebih  dahulu untuk  menyelesaikan  setiap  perkara  anak  yang  berkonflik dengan hukum. Konsep Keadilan Restoratif (restorative justice) dan diversi terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak.  Pelaksanaan  diversi  oleh  Aparat  Penegak  Hukum didasari oleh kewenangan Aparat Penegak Hukum yang disebut discretion  atau  diskresi.  Diversi  merupakan  kebijakan  yang dilakukan  untuk  menghindarkan  pelaku  dari  sistem  peradilan pidana formal. Penegasan Diversi secara eksplisit tertuang dalam resolusi  PBB  45/113  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  14 Desember  1990.  Dalam  resolusi  ini  secara  tegas  dikemukakan perlunya  ditegakkan  dan  dilindungi  hak-hak  dan  keselamatan anak  didalam  penyelenggaraan  peradilan  anak,  guna terwujudnya  kesejahteraan  fisik  dan mental  anak.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari  tahap  penyidikan,  penuntutan,  sampai  pada  tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Proses Diversi, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 01-07-2022 Accepted: 08-12-2022
Publish:  12-01-2023
KEYWORDS: Implementation, Diversion Process, Renewal of the Juvenile Criminal Justice System.

## ABSTRACT
This article aims  to  determine  the  implementation  of handling children  through  the  diversion  process  in  the  renewal  of  the juvenile criminal justice system in Indonesia. The formulation of the problem is how to approach restorative justice in the law on the juvenile criminal justice system in Indonesia? and how is the implementation  of  handling  children  through  the  diversion process in the renewal of the juvenile criminal justice system in Indonesia?  This  study  uses  a  normative  juridical  method.  The result of the research is that the restorative justice approach in the  Juvenile  Criminal  Justice  System  emphasizes  that  criminal acts committed by children cannot be fully charged to them, but are also the responsibility of the adults around them, especially the community as an element of restorative justice. Restorative Justice is the settlement of cases of child criminal offenders by involving  related parties  in  order  to  seek  a  settlement  outside the  court  with  the  principle  of  restoring  the  situation  and  not with  the  aim  of  avenging  the  perpetrator's  actions  with imprisonment. This restorative justice approach in the Juvenile Criminal Justice System must be carried out first to resolve any child cases in conflict with the law. The concepts of restorative justice  and  diversion  are  contained  in  Article  5  Paragraph  (1), Paragraph  (2),  and  Paragraph  (3)  of  Law  Number  11  of  2012 concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice  System.  The implementation  of  diversion  by  law  enforcement  officials  is based  on  the  authority  of  law  enforcement  officials  which  is called discretion. Diversion is a policy that is carried out to avoid perpetrators  from  the  formal  criminal  justice  system.  The affirmation  of  diversion  is  explicitly  stated  in  UN  resolution 45/113  which  came  into  force  on  December  14,  1990.  In  this resolution  it  is  expressly  stated  that  the  rights  and  safety  of children  are  enforced  and  protected  in  the  implementation  of juvenile justice, in order to realize the physical and mental well- being of children. Based on Law Number 11 of 2012 concerning the  Criminal  Justice  System  for  Children,  Diversion  must  be pursued  at  every  stage  starting  from  the  investigation  stage, prosecution,  to  the  stage  of  examining  children's  cases  in  the District Court.

## A. PENDAHULUAN
Artikel  ini  membahas  tentang  Pelaksanaan  Penanganan  Anak  Melalui  Proses Diversi  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  dengan peraturan  yang  berlaku  pada  saat  ini.  Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan adanya    keadilan    dalam    suatu  masyarakat,    dengan    demikian    perlindungan    anak diusahakan    dalam    berbagai  bidang    kehidupan    bernegara    dan    bermasyarakat. Sehingga    Perundang-undangan  yang    berkaitan    dengan    perlindungan    anak    yang berlaku  diindonesia  antara  lain Undang-Undang  Nomor   4   Tahun  1979  Tentang Kesejahteraan    Anak,    UndangUndang    Nomor    12    Tahun    1995    Tentang Pemasyarakatan,  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang  Nomor  35  Tahun    2014    tentang    perubahan    atas    Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 1
Kegiatan perlindungan anak ini membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan  hukum  tertulis  maupun  hukum  tidak  tertulis. 2 Di  dalam  perlindungan  anak hukum menjadi jaminan bagi kegiatan tersebut karena anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari Negara. 3 Perlindungan anak dapat dibedakan  dalam  2  (dua)  bagian,  yaitu:  perlindungan  anak  yang  bersifat  yuridis  dan perlindungan anak yang bersifat nonyuridis. 4 Perlindungan yang bersifat yuridis lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Perlindungan anak secara yuridis ini bukan hanya diberikan kepada anak sebagai korban saja, tetapi anak yang menjadi pelaku pun juga mempunyai hak dalam perlindungan hukum.
Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak. 5 Undang-Undang ini memandang anak sebagai subjek yaitu subjek hukum yang wajib dilindungi. Sehingga Di dalam ketentuan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berkonflik dengan  hukum.  Terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  ini  berlaku  prosedur peradilan  tersendiri  yang  berbeda  dengan  peradilan  yang  bukan  anak  atau  orang dewasa yang disebut dengan Peradilan Pidana Anak. 6 Tujuan sistem peradilan pidana sesuai  dengan Undang-  Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  adalah  untuk  menjaga harkat  dan  martabat  anak,  dimana  anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. 7
Proses  penanganan  perkara  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  Anak mempunyai  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  sasaran  penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 8 Sehingga aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa pada umumnya. Serta kedudukan anak di dalam masyarakat yang masih membutuhkan suatu  perlindungan  dapat  di  jadikan  dasar  untuk  mencari  solusi  alternatif  agar  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  terhindar  dari  sistem peradilan  pidana  formal,
1 Wagiati  Soetedjo  dan  Melani, Hukum  Pidana  Anak ,  Edisi  Revisi,  Refika  Aditama, Bandung, 2017, hlm. 129.
2 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak di Indonesia , Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40
3 Nandang  Sambas  dan  Dian  Andriasari, Kriminologi  Perspektif  Hukum  Pidana ,  Cet.  1, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 85.
4 Maidin Gultom, Op.Cit ., hlm. 41.
5 Dimas  Pangestu,  Hafrida.  “Anak  Sebagai  Penyalahguna  Narkotika  dalam  Perspektif Viktimologi ”,  PAMPAS:Journal  Of  Criminal,  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi,  Volume  1  Nomor  2, 2020, hlm. 105. http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9077/6403
6 Andi  Najemi,  Kabib  Nawawi, Lilik  Purwastuti. “Rehabilitasi Sebagai  Alternatif Pemidanaan Terh adap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak”, Jurnal Sains  Sosio  Humaniora,  Volume  4  Nomor  2  Desember  2020,  hlm.  441.  https://online- journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/10876/6575
7 M.Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty, Nys Arfa. “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku  Tindak  Pidana”,  PAMPAS:  Journal Of  Criminal,  Fakultas  Hukum Universitas  Jambi, Volume  1 Nomor 2, 2020, hlm. 126. http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article /view /9572 /6400
8 Emy Rosn a Wati. “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, Justitia Jurnal Hukum, Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Surabaya,  Volume  1  No.2,  Oktober  2017,  hlm.  282. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/download/1162/827
penempatan  anak  dalam  penjara,  dan  stigmatisasi terhadap  kedudukan  anak  sebagai narapidana.  Salah  satu  solusi  yang  bisa  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah  memberikan  alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif atau disebut juga restorative justice. Artikel ini membahas bagaimana pendekatan keadilan restoratif  dalam  undang-undang  sistem  peradilan  pidana  anak  di  indonesia?  dan bagaimana pelaksanaan penanganan anak melalui proses diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di indonesia?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penyusunan  penulisan  ini  adalah  jenis  penelitian normatif,  penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal,  sering sekali  dalam  penelitian  ini  hukum  di  konsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan  perundang-undangan  (law  in  books)  atau  hukum  di  konsepkan  sebagai kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap pantas.  Bahan  hukum  dan  metode  pengumpulan  datanya  adalah  dengan  studi kepustakaan/studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep.

## C. PEMBAHASAN
1. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
Dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak, Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum  cenderung  merugikan  anak.  Pergeseran  pradigma  diharapkan terjadi dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  berupaya  menjamin  pelindungan  kepentingan terbaik  terhadap  Anak.  Contoh  yang  paling  sederhana  adalah  tidak  lagi digunakannya  istilah  Anak  Nakal  dalam  Undang  –  Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Selain  itu,  adanya  penegasan  dalam  Undang  –  Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  mengenai  kewajiban  mengutamakan  pendekatan Keadilan  Restoratif.  Pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak juga menekankan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, tidak  dapat  dibebankan  sepenuhnya  kepada  mereka,  namun  juga  merupakan tanggung jawab orang dewasa di sekitarnya, terutama masyarakat sebagai salah satu elemen dari keadilan restoratif.
Keadilan  Restoratif  merupakan  penyelesaian  perkara  pelaku  pidana anak dengan melibatkan pihak-pihak terkait demi mencari penyelesaian diluar pengadilan  dengan  prinsip  pemulihan  keadaan  dan  bukan  pada  tujuan membalaskan perbuatan pelaku dengan pidana penjara. 9
9 Hafrida, Yulia  Monita,  Elisabeth  Siregar,  “Pembinaan  Narapidana  Anak  Di  Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian (Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tanpa Pidana Penjara (Diversi) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak)”,  Jurnal  Publikasi  Pendidikan,  Vol.V,  No  3,  September  2015,  hlm.  202. https://ojs.unm.ac.id/ pubpend/ article/ download/ 1613/672
Pendekatan Keadilan Restoratif (restorative justice) ini di dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak  wajib  dilakukan  terlebih  dahulu  untuk  menyelesaikan setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Konsep Keadilan Restoratif (restorative justice) dan diversi terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, menentukan:
(1) Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan
Keadilan Restoratif.
(2) Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)
meliputi:
a. penyidikan dan penututan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kecuali  ditentukan  lain dalam Undang-Undang ini ;
b. persidangan  anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  dilingkungan peradilan umum; dan
c. pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan/atau  pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
(3)Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa Konsep Keadilan Restoratif  (restorative  justice)  sebagaimana  dimaksud  ialah  diversi.  Diversi yaitu  semua  pihak  yang  terkait  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama- sama  mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu kewajiban  untuk  membuat segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada  unsur  pembalasan. 10 Pengaturan  diversi  secara  tegas  diatur  didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan.

## 2. Pelaksanaan  Penanganan  Anak  Melalui  Proses  Diversi  Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
Pelaksanaan  diversi  oleh  Aparat  Penegak  Hukum  didasari  oleh kewenangan  Aparat  Penegak  Hukum  yang  disebut  discretion  atau  diskresi. Konsep  Diversi  pertama  kali  dikemukakan  pada  laporan  peradilan  anak  yang disampakan Presiden Komisi Pidana (President’s Crime commissionis) Australia di  Amerika  Serikat  pada  tahun  1960.  Namun,  konsep  diversi  ini  telah  ada sebelum ditandai berdirinya peradilan anak (children’s court) sebelum abad ke- 19, yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (police cautioning). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada  tahun  1963.  perkembangan  anak  akibat  keterlibatannya  dengan  sistem
10 Dheny Wahyudi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan  Restora tive  Justice”,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Jambi,  Vol.6,  Nomor  1,  1  Feb.2015,  hlm.  151. https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang -berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf
peradilan  pidana.  Menurut  Chris  Graveson,  Diversi  adalah  proses  yang  telah diakui  secara  internasional  sebagai  cara  terbaik  dan  paling  baik  dalam menangani  Anak  Berkonflik  dengan  Hukum.  Intervensi  terhadap  Anak Berkonflik  dengan  Hukum  sangat  luas  dan  beragam,  tetapi  lebih  banyak menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran  tersebut  atau  betapa  mudanya  usia  anak  tersebut.  Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan  pidana  formal.  Diversi  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan dan  rehabilitasi  kepada  pelaku  sebagai  upaya  untuk  mencegah  anak  menjadi pelaku  kriminal  dewasa.  Konsep  diversi  yaitu  tindakan  persuasive  atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. 11
Penegasan Diversi secara eksplisit tertuang dalam resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990. Dalam resolusi ini secara tegas  dikemukakan  perlunya  ditegakkan  dan  dilindungi  hak-hak  dan keselamatan anak didalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Resolusi PBB 45/133 bila dicermati pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Meski  dimungkinkan  proses  peradilan  pidana  terhadap  anak,  tetapi  lebih diprioritaskan agar anak terhindar dari proses peradilan. Hal ini didasarkan atas  pertimbangan,  bahwa  persinggungan  seorang  anak  dengan  aparat peradilan mulai polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga permasyarakatan, akan  memberikan  dampak  negatif  terhadap  anak.  Persinggungan  seorang anak dalam dunia peradilan juga akan melahirkan stigmatisasi, yang justru dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak itu sendiri.
2. Sekiranya proses peradilan itu tetap tak dapat dihindari, maka hak-hak dan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Sebab peradilan anak harus tetap bermuara pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan baik fisik maupun mental anak.
3. Maka  esensinya  adalah,  bahwa  manakala  ada  alternatif  diluar  proses peradilan pidana, maka proses penyelesaian perkara anak lebih diutamakan menggunkan alternatif diluar proses peradilan. 12
Pengertian Diversi Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  berbunyi,  “Diversi  adalah  pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  diluar  peradilan pidana”. Menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dijelaskan  bahwa  proses  diversi  dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang  tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  professional berdasarkan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  (restorative  justice).  Berdasarkan ketentuan  tersebut  untuk  penerapan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  (restorative justice) harus mengikuti mekanisme dari diversi. Oleh karena itu, proses diversi tidak
11 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009,hlm.158.
12 Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Setara Press, Malang, 2015,hlm.122.
akan berjalan apabila tidak menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (restorative justice) sebagai penyelesaiannya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Diversi  wajib  diupayakan  dalam  setiap  tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun  keatas.  Dan  selanjutnya  menurut  ketentuan  Pasal  9  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  menegaskan  bahwa dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  anak,  maka  aparat  hukum  baik  itu  penyidik, penuntut  umum  dan  hakim  dalam  melakukan  diversi  harus  mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas (Badan Permasyarakatan) dan dukungan lingkungan keluarga serta masyarakat.

## D. SIMPULAN
Pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menekankan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada mereka, namun juga merupakan tanggung jawab orang dewasa di sekitarnya,  terutama  masyarakat  sebagai  salah  satu  elemen  dari  keadilan  restoratif. Keadilan  Restoratif  merupakan  penyelesaian  perkara  pelaku  pidana  anak  dengan melibatkan  pihak-pihak  terkait  demi  mencari  penyelesaian  diluar  pengadilan  dengan prinsip  pemulihan  keadaan  dan  bukan  pada  tujuan  membalaskan  perbuatan  pelaku dengan pidana penjara. Pendekatan Keadilan Restoratif (restorative justice) ini di dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  dilakukan  terlebih  dahulu  untuk  menyelesaikan setiap  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Konsep  Keadilan  Restoratif (restorative justice) dan diversi terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pelaksanaan  diversi  oleh  Aparat  Penegak  Hukum  didasari  oleh  kewenangan Aparat  Penegak  Hukum  yang  disebut  discretion  atau  diskresi.  Diversi  merupakan kebijakan  yang  dilakukan  untuk  menghindarkan pelaku  dari  sistem  peradilan  pidana formal.  Penegasan  Diversi  secara  eksplisit  tertuang  dalam  resolusi  PBB  45/113  yang mulai  berlaku  pada  tanggal  14  Desember  1990.  Dalam  resolusi  ini  secara  tegas dikemukakan  perlunya  ditegakkan  dan  dilindungi  hak-hak  dan  keselamatan  anak didalam  penyelenggaraan  peradilan  anak,  guna  terwujudnya  kesejahteraan  fisik  dan mental  anak.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kesejahtreaan Anak. UU Nomor 4 Tahun 1979.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1979/32,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
______________________, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5332.
______________________, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  UU  Nomor  35  Tahun  2014. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia No.5606.

## Buku
Adi, Koesno. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Malang: Setara Press, 2015.
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2014.
Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009.
Sambas,  Nandang  dan  Dian  Andriasari,  Kriminologi  Perspektif Hukum  Pidana,  Cet.  1. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Soetedjo,  Wagiati  dan  Melani.  Hukum  Pidana  Anak,  Edisi  Revisi.  Bandung:  Refika Aditama, 2017.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Hafrida,  Yulia  Monita,  Elisabeth  Siregar.  “Pembinaan  Narapidana  Anak  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Sei.  Bulu  Muara  Bulian  (Kajian  Terhadap  Proses Penyelesaian  Perkara  Pidana  Anak  Tanpa  Pidana  Penjara  (Diversi)  Menurut Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak)”. Jurnal Publikasi Pendidikan, Vol. V, No 3, 2015. https://ojs.unm.ac.id/ pubpend/ article/ download/ 1613/672
Ilahi, M. Alvi Rizki, Elly Sudarty, Nys Arfa. “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak  Pelaku  Tindak  Pidana”.  PAMPAS:  Journal  Of Criminal,  Fakultas  Hukum Universitas  Jambi,  Volume  1  Nomor  2,  2020.  http://online- journal.unja.ac.id/Pampas /article /view /9572 /6400
Najemi,  Andi,  Kabib  Nawawi,  Lilik  Purwastuti.  “Rehabilitasi  Sebagai  Alternatif Pemidanaan  Terhadap  Anak  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Upaya Perlindungan Terhadap Anak”. Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020. https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/10 876/6575.
Pangestu,  Dimas,  Hafrida.  “Anak  Sebagai  Penyalahguna  Narkotika  dalam  Perspektif Viktimologi”. PAMPAS: Journal Of Criminal, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 2, 2020. http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/vie w/9077/6403.
Wahyudi,  Dheny.  “Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice”.  Jurnal  Ilmu  Hukum  Jambi,  Vol.6,
Nomor 1, 2015. https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID- perlindungan-terhadap -anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pende katan-resto.pdf
Wati, Emy Rosna. “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 1 No. 2, 2017. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/downloa d/1162/827.