## PERBANDINGAN HAK PESERTA BPJS KESEHATAN DENGAN JKN-KBS (KRAMA BALI SEJAHTERA) SEBAGAI BENTUK PELAYANAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA
Aries Aditya Putra E-mail: ariesa281@gmail.com

## PT Shopee Indonesia Jakarta
Adi Sulistiyono E-mail: adisulistiyono@staff.uns.ac.id
(Penulis Korespondensi)
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keywords: Health BPJS; participant rights; JKN-KBS
Kata Kunci: BPJS Kesehatan;
Hak peserta; JKN-KBS
This research is prescriptive and applied normative legal research.
Types of legal materials include primary and secondary legal materials. Data collection techniques used were literature study, research instruments in the form of Presidential Regulation Number 82 Year 2018 on Health Insurance and, and Bali Governor Regulation Number 104 Year 2018 regarding  National Health Insurance of Krama Bali Sejahtera, then the technical analysis used was the deductive method. The results of this study are an analysis of the fundamental differences between the rights of participants received in the Health BPJS and also JKN-KBS.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hak peserta yang lahir dari perjanjian antara peserta den- gan BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS. Perjanjian antara peserta dengan BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS memi- liki beberapa perbedaan terkait hak peserta sehingga perlu dilakukan perbandingan untuk perbaikan pelayanan jami- nan sosial di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis  ba- han  hukum  meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Peraturan Pres- iden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis perbe- daan mendasar antara hak peserta yang diterima dalam BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS.
Perbandingan Hak Peserta BPjs...

## A.   Pendahuluan
Suatu negara tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu tujuannya adalah kesejahteraan untuk masyarakat bagi semua negara, termasuk kedalamnya adalah Negara Indonesia. Bentuk kesejahteraan yang hendak dicapai sebagai contohnya adalah mengenai kesehatan masyarakat. Jaminan sosial merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Berangkat dari Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) salah satu hak dari masyarakat Indonesia adalah memperoleh jaminan sosial. Ketentuan mengenai jaminan sosial tersebut semakin diperkuat oleh Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan negara yang bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang mempuni.
Pelayanan kesehatan yang layak adalah salah satu kebutuhan dari masyarakat dan dapat jadi tolak ukur dalam keberhasiIan suatu pembangunan (Debra S. S. Rumengan, 2015: 89). Tanggung jawab negara terkait pelayanan kesehatan dalam sistem jaminan sosial telah dilakukan Indonesia sejak masa pemerintahan Hindia BeIanda. Pada tahn 1936, semua pekerja dalam pemerintahan Hindia Belanda mendapatkan jaminan kesehatan. Sistem tersebut tetap berlanjut sampai  kemerdekaan Indonesia pada  tahun  1945. Mulai tahun 1968, pemerintah melakukan perubahan terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk pegawai negeri dan juga penerima pensiunan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 yang selanjutnya disebut sebagai program Asuransi Kesehatan (Askes). Selain Askes, pemerintah juga mendirikan PT Taspen bagi pegawai negeri dan PT Asabri bagi anggota Kepolisian/TNI sebagai penyelenggara program jaminan  pensiun  dan  hari  tua. Tenaga kerja swasta  juga  mendapatkan program Askes dengan didirikannya PT Jamsostek (Sulastomo, 2008: 16).
Undang-undang SJSN mengamanatkan dibentuknya sebuah Badan Penye- lenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS) secara sah mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (1) Undang- Undang BPJS. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang didirikan sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan dengan tujuan untuk melindungi seluruh   lapisan   masyarakat  (Abidin. 2016 : 71).  Kepesertaan BPJS pun menjadi bersifat wajib untuk setiap orang termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang BPJS. Menjadikan BPJS sebagai jaminan sosial wajib merupakan bentuk nyata dari pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Kewajiban tersebut tentunya lahir karena adanya  suatu hubungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang BPJS hubungan hukum yang terdapat pada jaminan sosial adalah hubungan hukum perjanjian atau kontraktual yang berkaitan dengan hak dan juga kewajiban dari peserta BPJS maupun BPJS itu sendiri (Asen, 2016: 143).
Perbandingan Hak Peserta BPjs...
Seiring dengan beroprasinya BPJS Kesehatan, masih terdapat keluhan dari peserta  terkait  dengan  pelayanan  ataupun  hak  yang  diterima  tidak sepadan dengan apa yang seharusnya didapatkan. Pada dasarnya hak mendapatkan jaminan sosial merupakan bentuk nyata suatu negara berusaha menjaga warganya agar tetap sehat dan terjamin. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus dapat terwujud melalui segala macam upaya yang dilakukan negara terhadap seluruh individu yang ada di dalamnya melalui penyeIenggaraan pembangunan kesehatan yang memiliki kualitas dan juga terjangkau oIeh masyarakat khususnya di Indonesia (Fheriyal Sri Isriawati, 2015: 1). Beberapa permasalahan  yang terjadi  tidak sejalan dengan cara pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat mengikuti program BPJS Kesehatan. Permasalahan itu membuat beberapa peserta enggan untuk melanjutkan  membayar  iuran  BPJS Kesehatan. Namun pemerintah tidak hanya diam melihat hal tersebut dan peserta yang tidak membayar iuran akan menerima konsekuensi tertentu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Permasalahan tersebutlah yang membuat Provinsi Bali menggunakan Program  Jaminan  Sosialnya  sendiri, yaitu  Jaminan  Kesehatan  Nasional Krama Bali Sejahtera (yang selanjutnya disebut JKN-KBS) berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera. JKN-KBS yang dicanangkan oleh Wayan Koster selaku Gubernur  Bali  ada  untuk  mengatasi  permasalahan  yang terdapat dalam BPJS Kesehatan. Terdapat perbedaan dalam segi pelayanan untuk memenuhi hak peserta antara BPJS Kesehatan dengan JKN-KBS.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang perbedaan  yang  terdapat  antara  hak  peserta yang  berasal  dari perjanjian BPJS Kesehatan dan yang berasal dari JKN-KBS.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian  hukum  memiliki  tujuan  untuk  memecahkan  suatu permasalahan tertentu terkait dengan isu hukum. Maka diperlukan suatu metode atau cara untuk menyusun sebuah penelitian hingga mencapai hasil yang diinginkan.
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah preskriptif dan terapan. Sumber penelitian yang digunakan adalah data hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan resmi terkait masalah yang diteliti, dan bahan hukum sekunder yang  meliputi  buku,  kamus  hukum,  jurnal  hukum,  dan  artikel lainnya terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Adanya JKN-KBS dianggap sebagai penyempurna dari sistem jaminan sosial yang selama ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu terdapat beberapa perbedaan mendasar antara BPJS Kesehatan dengan JKN-KBS terkait
Perbandingan Hak Peserta BPjs...
dengan hak peserta mulai dari pelayanan yang berbeda hingga adanya   manfaat tambahan   diluar BPJS Kesehatan. Perbedaan BPJS Kesehatan dengan JKN-KBS antara lain sebagai berikut:

## 1. Kepesertaan
Kepesertaan dari BPJS Kesehatan dengan JKN-KBS memiliki beberapa kesamaan, slah satunya adalah kepesertaan yang terbagi menjadi PBI dan juga Non  PBI.  Pembedanya tentu terletak dari pengertian peserta itu sendiri. Menurut Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan kesehatan. Peserta merupakan individu yang telah membayar iuran dengan besaran tertentu, yang terdiri dari masyarakat Indonesia itu sendiri maupun warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia paling sedikit selama enam bulan. Sedangkan menurut Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang JKN-KBS, peserta adalah seluruh Krama Bali/masyarakat Bali yang memiliki nomor induk kependudukan dengan alamat dan bertempat tinggal di wilayah Provinsi Bali. Jadi perbedaan mendasarnya adalah jika kepesertaan BPJS Kesehatan adalah untuk mereka yang membayar premi, dan kepesertaan JKN-KBS adalah hanya untuk Krama Bali saja.
JKN-KBS menambahkan satu jenis lagi yaitu PBI Daerah yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Dinas Sosial kabupaten/kota. Sehingga untuk iuran dari PBI Daerah akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bukan tanggung jawab Pemerintah Pusat lagi. Bayi baru lahir dari peserta PBI juga memiliki perbedaan terkait bagaimana untuk mendapatkan haknya sebagai peserta jaminan sosial. Pasal 16 ayat (1) Perpres JKN menyebutkan bahwa bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merupakan peserta dari jaminan kesehatan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan bayi tersebut kepada BPJS Kesehatan dengan batas waktu paling lama adalah dua puluh delapan hari dihitung sejak hari kelahirannya.
Cara mendaftarkannya adalah dengan membawa kartu asli BPJS dari ibu kandung, membawa asli/fotokopi surat keterangan lahir dari dokter atau bidan tempat kelahiran bayi, dan membawa asli/fotokopi kartu keluarga orang tua ke kantor BPJS Kesehatan (https://www. bpjs-kesehatan.go.id/ bpjs/index. php/pages/detail/2014/20 diakses pada 8 April 2020 pukul 23.53 WIB). Hal berbeda dilakukan oleh JKN-KBS terkait dengan kepesertaan bayi baru lahir ini.
JKN-KBS mengklaim untuk bayi yang baru lahir dari orang tua PBI akan langsung  terdaftar  sebagai  peserta  (Kepala  Dinas  Kesehatan Provinsi Bali, 2019 :4). Penjelasannya terdapat pada Pasal 5 ayat (5) Pergub JKN-KBS yang menyebutkan bahwa ibu yang terdaftar sebagai peserta PBI JKN-KIS jika melahirkan bayi maka secara langsung bayi tersebut akan ditetapkan menjadi peserta PBI JKN-KIS juga sesuai dari apa yang disebutkan dalam ketentuan peraturan perundnag-undangan. JKN-KBS mengklaim hal tersebut dapat mengatasi  kekurangan  dari BPJS Kesehatan terkait dengan kepesertaan bayi yang baru lahir dari orang tua PBI.
Perbandingan Hak Peserta BPjs...

## 2.   Sistem Rujukan
Rujukan medis memiliki beberapa karakteristik yang dijelaskan oleh World Health Organization (WHO). Karakteristik meliputi  adanya sebuah kerjasama yag dilakukan oleh fasilitas kesehatan, terdapat standar operasional rujukan yang dipatuhi, terdapat sarana dan prasarana yang lengkap, adanya formulir untuk melakukan rujukan, terdapat komunukasi yang baik antara fasilitas kesehatan perujuk dengan yang menerima rujukan dan juga adanya prosedur untuk melakukan rujukan balik. Rujukan medis harus dapat memenuhi segala persyaratan baik dari segi klinis maupun administratif (Dwi Ratnasari, 2017 : 147).
Sistem rujukan BPJS Kesehatan juga mengalami perubahan pada JKN- KBS. Pada pasal 55 ayat (1) Perpres JKN menjelaskan bahwa perlayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi Fasilitas Kesehatan dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (selanjutnya disebut FKTP) peserta terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis. FKTP yang dimaksud meliputi puskesmas  atau  yang  setara,  praktik  dokter,  dan praktik dokter gigi. Jika FKTP tidak bisa menyelesaikan masalah peserta, maka  peserta  akan  dirujuk ke  Falisitas  Kesehatan  Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTRL).
Berdasarkan sistem rujukan bertingkat BPJS Kesehatan, dapat digambarkan bahwa Puskesmas merupakan FKTP dan Rumah Sakit merupakan FKRTL. Maksud dari sistem rujukan bertingkat adalah pada mulanya pasien yang mendapatkan rujukan dari puskesmas akan mendapatkan perawatan di RS tipe D. Jika RS tipe D tidak mampu menangani keluhan baik karena kekurangan sarana maupun prasarana maka pasien akan dirujuk ke RS tipe C, dan begitu seterusnya sampai RS tipe A. Itulah yang disebut dengan rujukan pada fasilitas kesehatan tersier yang  sebelumnya  dari  fasilitas  kesehatan sekunder. kelemahan  dari sistem rujukan bertingkat BPJS Kesehatan adalah pasien tidak bisa secara langsung mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan, memerlukan waktu yang lama karena RS rujukan memiliki jarak yang berjauhan, biaya operasional pasien lebih tinggi karena waktu dan jarak RS yang bserjauhan tersebut, dan hal itulah yang membuat sistem ini tidak efektif dan efisien.
Sistem rujukan dalam JKN-KBS memiliki perbedaan, peserta tidak perlu melalui  rujukan  RS  tipe D dan  RS  tipe  C  untuk  mendapatkan pelayanan kesehatan pada RS tipe B. Puskesmas secara langsung akan merujuk peserta ke RS yang memiliki fasilitas baik sarana dan prasarana untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai terhadap peserta. Sistem ini disebut sebagai sitem rujukan terintegrasi. Puskesmas akan mendiagnosa apa yang diderita pasien, jika sudah ditemukan apa keluhannya maka puskesmas akan langsung merujuk peserta ke fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai. Fasilitas kesehatan sebagai tempat rujukan akan mendapatkan permberitahuan jika ada peserta yang akan dirujuk dalam monitor milik operator RS yang bersangkutan.
Perbandingan Hak Peserta BPjs...
RS tersebut waib merespon kepada Puskesmas terkait ketersediaan dokter maupun fasilitas lainnya.

## 3.   Manfaat yang diberikan
Manfaat dari jaminan kesehatan merupakan inti dari pelaksanaan pelayanan kesehatan itu sendiri. Peserta yang terdaftar dalam sistem jaminan sosial behak mendapatkan manfaat yang disediakan oleh penyelenggara jaminan sosial. Pengaturan mengenai manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) Perpres JKN yang mengatakan bahwa peserta memiliki hak untuk mendapatkan manfaat jaminan kesehatan dengan sifat perorangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta terkait kebutuhan medis.
Manfaat jaminan kesehatan tersebut terdiri dari manfaat medis dan manfaat nonmedis. Manfaat medis merupakan manfaat yang didapatkan berdasarkan indikasi medis, sedangkan manfaat nonmedis merupakan manfaat yang didapatkan tanpa indikasi medis dan tergantung dari besaran iuran yang peserta bayar. Berdasarkan Perpres JKN pada Pasal 47 menyebutkan pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan pelayanan ambulans darat maupun air. Pelayanan ambulans hanya dapat diakses oleh peserta dengan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya yang merupakan kondisi gawat darurat. Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan nonspesialistik yang merupakan pelayanan kesehatan yang memberikan indikasi medis kepada peserta untuk pertama kalinya.
Manfaat nonmedis merupakan akomodasi layanan rawat inap yang diberikan sesuai dengan iuran yang dibayarkan oleh  peserta.  Iuran tersebut merupakan kewajiban dari peserta itu sendiri terhadap BPJS Kesehatan. Namun jika peserta termasuk kedalam PBI, maka kewajiban membayar iuran dilakukan  oleh pemerintah  yang bertanggung jawab. Bisa oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemenuhan kewajiban tersebut akan berbanding lurus dengan hak yang diterima oleh peserta. Jika iuran yang dibayarkan semakin tinggi kelasnya, maka pelayanan kesehatan yang menjadi hak dari peserta itu juga akan ikut meningkat kelasnya. Hal tersebut lebih cenderung berkaitan dengan kelar rawat inap yang diterima peserta berdasarkan indikasi medis yang diberikan oleh fasilitas kesehatan.
Secara garis besar manfaat yang dijamin oleh JKN-KBS sama seperti BPJS Kesehatan. Kepuasan peserta terhadap pelayanan program jaminan kesehatan merupakan kunci untuk terus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada program tersebut. JKN-KBS hadir dengan menawarkan manfaat tambahan yang tidak didapatkan dari BPJS Kesehatan. Manfaat tambahan tersebut tertuang dalam Pasal 19 Pergub JKN-KBS. Manfaat tambahan tersebut diterima oleh seluruh peserta yang terdaftar dalam program JKN- KBS. Manfaat tambahan yang dimaksud meliputi (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2020: 14):
Perbandingan Hak Peserta BPjs...
a)  Memperoleh pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer di fasilitas  kesehatan  baik  Puskesmas  maupun  Rumah  Sakit. Pengobatan tradisional tersebut bersumber dari usadha (naskah yang menguraikan mengenai pengobatan tradisional) dan akan disiapkan oleh  P u s a t Penanganan  Pasca  Panen Tanaman Obat  (PPPPTO), sehingga kedepannya jamu, loloh, boreh dan semacamnya akan mendapatkan standar baik dan izin dari BPOM;
b)  Bagi pasien gawat darurat akan mendapatkan fasilitas transportasi gratis dari tempat tinggal peserta menuju fasilitas kesehatan yang hendak menanganinya;
c)   Sistem penanganan keluhan dilakukan secara online dan terintegrasi seluruh Bali berbasis website dengan call center yang tersedia di fasilitas kesehatan, Dinas, dan BPJS Kesehatan;
d)   Mendapatkan pelayanan Visum et Repertum gratis;
e)   Memperoleh layanan transportasi gratis juga disediakan untuk mengantar jenazah  yang  meninggal  di  fasilitas  kesehatan menuju alamat yang dituju;
f)  Memperoleh  pelayanan  terapi  hiperbarik (oksigen  murni) dengan gratis bagi pasien yang membutuhkannya.
Manfaat  tambahan  tersebut  diharapkan  oleh  Pemerintah  Provinsi Bali dapat mengatasi kekurangan yang terdapat pada BPJS Kesehatan sehingga tingkat kepuasan peserta terhadap pelayanan JKN akan terus meningkat untuk kedepannya.

## 4.   Konsekuensi tidak membayar iuran
Telat membayar iuran adalah pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh peserta BPJS Kesehatan. Bahkan tidak sedikit yang berhenti melanjutkan pembayaran iuran dengan alasan tertentu. Pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mencatat sedikitnya 12 juta peserta yang menunggak pembayaran iuran kepesertaan. Angka itu sekitar 6 persen dari total perserta BPJS Kesehatan yang mencapai 196 juta peserta tentu saja BPJS Kesehatan mengalami kerugian akibat kejadian tersebut.
BPJS Kesehatan pada dasarnya tidak memberikan sanksi kepada peserta yang menunggak membayar iuran, namun dalam Perpres JKN telah diatur konsekuensi yang akan diterima peserta jika telat atau tidak membayar iuran. Pada Pasal 40 Perpres JKN menyebutkan bahwa pembayaran iuran dilakukan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya. Pasal 42 Perpres JKN menjelaskan mengenai konsekuensi yang diterima oleh peserta yang menunggak membayar iuran kepada BPJS Kesehatan. Peserta yang tidak membayar iuran sampai akhir bulan maka penjaminan manfaat peserta akan diberhentikan sejak tanggal 1 pada bulan
Perbandingan Hak Peserta BPjs...
berikutnya. Status kepesertaan akan aktif kembali jika peserta telah melunasi iuran  yang tertunggak pembayarannya.
JKN-KBS   menerapkan   hal   yang   sedikit   berbeda  dari   BPJS Kesehatan terkait peserta yang menunggak mebayar iuran. Pergub JKN-KBS tidak mengatur masalah terkait peserta yang menunggak membayar iuran ini, namun Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengatakan bahwa peserta JKN yang menunggak membayar iuran dapat didaftarkan menjadi peserta PBI Daerah dan langsung dapat mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan (Kepala  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Bali,  2020:  5). Terkait dengan bagaimana syarat dan sistematikanya belum dibahas lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Tujuan dari Pemerintah Provinsi Bali melakukan hal tersebut tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan juga untuk meningkatkan tingkat kepuasan peserta.

## D. Simpulan
Terdapat beberapa perbedaan antara hak peserta yang diterima BPJS Kesehatan atau JKN-KBS. Namun secara garis besar pelayanan yang diberikan sama-sama memiliki tujuan untuk memberikan kepuasan terhadap peserta atas terpenuhinya hak mereka. Perbedaan yang ada merupakan bentuk penyempurnaan dari apa yang dianggap kurang oleh Pemerintah provinsi Bali terhadap pelayanan BPJS Kesehatan.

## E.   Saran
Pemenuhan hak peserta harusnya menjadi acuan untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas.  Pemerintah Daerah sudah seharusnya mendukung penuh tercapainya UHC di Indonesia. Diharapkan Pemerintah daerah lain bisa menerapkan program jaminan kesehatannya masing-masing yang terintegrasi dengan JKN-KIS milik BPJS Kesehatan. Sehingga pemenuhan hak peserta dalam menerima pelayanan kesehata bisa lebih merata, karena pemerintah daerah sendiri yang mengetahui bagaimana penduduknya dan bagaimana kualitas fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayahnya. Alangkah lebih baik jika setiap warga negara memiliki satu jaminan sosial saja yang berasal dari pemerintah, jadi BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan daerah secara utuh bersinergi dan menjadi satu kesatuan sehingga tidak menimbulkan kebingungan dari masyarakat terkait jaminan sosial yang diterima.

## F.  Daftar Pustaka
Asih Eka Putri. 2014. Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia. Jakarta : CV Komunitas Pejaten Mediatama.
Achmad Subianto. 2010. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta : Gibon Group Publication dan Yayasan Bemula Dari Kanan.
R. Subekti. 1980.  Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. Bandung : Alumni.
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022) Perbandingan Hak Peserta BPjs...
Sulastomo. 2008.  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Sebuah  Introduksi. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

## Jurnal
Abidin.  2016. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  BPJS Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien di Puskesmas Cempae Kota Parepare. Jurnal MKMI Volume 12 Nomor 2, Juni 2016. Makassar: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
Asen B. Tahupiah. 2016. Perjanjian Antara Peserta dengan BPJS Bidang Kesehatan Menurut UU NOMOR 24 Tahun  2011. Lex Crimen Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016 Manado:  Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
Debra S. S. Rumengan, dkk. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan  Pelayanan  Kesehatan di Puskesmas Paniki Bawah  Kecamatan Mapanget  Kota Manado.  JIKMU Volume  5 Nomor 1,  Januari 2015. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
Dwi Ratnasari. 2017. Analisis Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang bagi Peserta JKN di Puskesmas X Kota Surabaya. JAKI Volume 5 Nomor  2, Juli-Desember 2017. Surabaya:  Fakultas  Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
Fheriyal Sri Isriawati. 2015. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015. Media Neliti.
Irena Dushi, dkk. 2017. “The Importance of Social Security Benefits to the  Income of The Aged Population”. Sosial Security Bulletin Volume 77 Nomor 2 Tahun 2017. Researchgate.
Putri  Aulia.  2014.  “Polemik  Kebijakan  Integrasi  Jaminan  Kesehatan Daerah ke Sistem Jaminan Kesehatan Nasional”. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas Volume 8 Nomor 2, September 2014. Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  104  Tahun  2018  tentang  Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera.
Perbandingan Hak Peserta BPjs...