Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 27-32| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3048.27-32
PENERAPAN ASAS HAKIM AKTIF (DOMINUS LITIS) DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1/G/2017/PTUN.DPS)
Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda, I Made Arjaya, I Putu Gede Seputra Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Dalam  peradilan  Tata  Usaha  Negara  peran  Hakim  sangat  aktif  dalam  prosesnya,  suatu  persidangan  bertujuan mendapat kebenaran secara material. Keaktifan hakim sangat dibutuhkan guna mengimbangi kedudukan kedua belah pihak yang tidak seimbang yakni  pihak tergugat merupakan suatu badan atau biasa disebut pejabat TUN dan Pihak penggugat merupakan individu atau badan hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur  beracara  di  lingkungan  pengadilan  tata  usaha  negara  dan  menjelaskan  penerapan  asas  hakim  aktif (dominus litis) dalam tahap pembuktian di persidangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu data hukum primer dan sekunder. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Asas  keaktifan  hakim  dalam  PTUN  memberikan  kesempatan  kepada hakim  untuk  dapat  memeriksa  keputusan  tata  usaha  negara  yang  menjadi  obyek  sengketa  secara  lengkap berdasarkan  pada  syarat  materiil  dan  formilnya,  selabjutnya  Asas  hakim  aktif  diterapkan  secara  tepat,  dengan pemberian beban pembuktian yang seimbang yang diberikan kepada para pihak secara lengkap.
Kata kunci: PTUN, Asas Hakim Aktif, Prosedur Beracara.

## Abstract
In the State Administrative Court the role of Judges is very active in the process. A trial aims to obtain material truth. The activeness of judges is needed to compensate for the unbalanced position of the two parties, namely the defendant is a body or commonly referred to as a TUN official and the plaintiff is an individual or civil legal entity.  This  study  aims  to  explain  procedural  procedures  in  the  state  administrative  court  and  explain  the application of the principle of active judges (dominus litis) in the evidentiary stage at trial. This research used normative  legal  research  with  a  statutory  approach.  Sources  of  data  used  were  primary  and  secondary  legal data.  The  results  showed  that  the  principle  of  activeness  of  judges  in  the  PTUN  provides  an  opportunity  for judges to be able to examine state administrative decisions that are the object of the dispute completely based on their material and formal requirements. Furthermore, the principle of active judges is applied appropriately by giving a balanced burden of proof that is given to the parties in full.
Keywords: PTUN, Active Judge Principle, Procedure for Procedures

## I. PENDAHULUAN
Penjelasan umum angka 5 UU No 5 Tahun 1986 tentang perubahan pertama UU No 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua UU No 51  Tahun 2009 tentang  PTUN menegaskan bahwa suatu hukum acara dalam  pengadilan  tata  usaha  negara  memiliki  beberapa  persamaan  dengan  hukum  acara  yang digunakan dalam peradilan bersifat umum pada kasus yang bersifat perdata yaitu dalam persidangan Hakim berkewajiban untuk  aktif untuk memproleh  hal yang nyata secara material. Dengan kata lain apapaun  yang  hakim  lakukan  guna  aktif  dalam  persidangan  adalah  tidak  terlepas  dari  apa  yg  telah digugat.  Undang-undang  ini  ditujukan  pada  suatu  pembuktian  yang  bersifat  bebas,  kedua  Gugatan TUN  tidak  dapat  bersifat  untuk  menunda  dilaksanakannya  suatu  keputusan  TUN  yang  telah disengketakan.
Dengan  dilandaskan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  berlaku,  maka  dapat mengambil  salah  satu  asas  hukum  yang  tercantum  dalam  Hukum  Acara  Peradilan  TUN,  Asas-asas dalam peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
1. Asas  praduga  recmatig  yaitu  setiap  tindakan  dari  pada  penguasa  harus  dianggap  benar.  Dengan terdapatnya  asas  ini,  gugatan  bersifat  mengundurkan  pelaksanaan  dari  keputusan  Tata  Usaha Negara
2. Asas pada pembuktian bebas hakim menetapkan suatu beban dari pembuktian, berbeda dengan hal yang tercantum pada pasal 1865 BW. Asas ini telah dianut pada pasal 107 UU No 5 Tahun 2009 kemudian dibatasi dengan ketentuan pasal UU No. 5 Tahun 2009
3. Asas  hakim  aktif (dominus  Litis) ,  keaktifan  hakim  ditnujukkan  untuk  mengimbangi  kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang tertentu menguasai betul peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan atau dasar  dikeluarkannya  keputusan  yang  digugat,  sedangkan  pihak  penggugat  adalah  orang perorangan  atau  badan  hukum  perdata  yang  dalam  posisi  lemah,  karena  belum  tentu  mereka mengetahui  betul  peraturan  perundang-undangan  yang  dijadikan  sebagai  sumber  untuk dikeluarkannya suatu keputusan yang telah digugat.
4.  Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (ergaomnes) sengketa tata usaha negara adalah  sengketa  diranah  hukum  publik  yang  tentu  akibat  hukum  yang  timbul  dari  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan asas putusan tersebut akan mengikat para pihak atau dapat siapa saja.
Ada  dua  pertimbangan  yang  mendasari  kedudukan  hakim  yang  aktif  yaitu  jika  keputusan  yang diambil oleh tata usaha negara disengketakan merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan  tertib  hukum  (rechtsorde)  yang  berlaku,  sehingga  hakim  dibebani  untuk  mencari  kebenaran materiil,  kedua  keaktifn  hakim  guna  menyeimbangkan  kedudukan  penggugat  dan  tergugat, dikarenakan  kedudukan  tergugat  yang  lebih  kuat  daripada  kedudukan  penggugat,  hal  ini  karena tergugat  lebih  memiliki  kelengkapan  informasi,  sarana  dan  prasarana  daripada  penggugat (Tjandra, 2009) . Norma-norma hukum, karakter dan nilai-nilai etika sosial Hakim, serta, pola perilaku (pattern of  behaviour)  Hakim  secara  sosial  ikut  menentukan (Nurdin,  2012) .  Untuk  dapat  membangun pengadilan  tata  usaha  negara  yang  progresif  dan  bersih  hakim  harus  memiliki  pemikiran  progresif, menjadikan  dirinya  sebagai  bagian  dari  masyarakat,  karena  hakim  adalah  makhluk  sosial  ,sehingga mamapu  memberikan  pelayanan  yang  baij  terhadap  masyarakat  terutama  dalam  mengadili  sengketa melalui persidanga (Rahardjo, 2006) .
Hukum acara peradilan Tata Usaha Negara berdasar atas asas hakim aktif, membuktikan bahwa keaktifan alur pemeriksaan  perkara adalah  sepenuhnya  terletak  kepada pemimpin  persidangan  yakni majelis Hakim, maka tidaklah bergantung pada prakarsa maupun keaktifan yang bersumber dari para pihak yang sedang berperkara, seperti pada perkara perdata biasa. Maka bila segala prakarsa tersebut untuk  menuntaskan  suatu  proses  perkara  terletak  pada  tangan  pemeriksanya,  yakni  majelis  Hakim Tata Usaha Negara. Hakim akan menentukan  dan membatasi jawab jinawab, pemeriksaan ahli serta hal  lainnya.  Dengan  demikian  maka  diperlukannya  tenagadari  majelis  Hakim  yang  memahami hukum.
Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa Hakim harus mampu menyesuaikan perkembangan dalam  masyarakat,  pengembangan  prinsip  hakim  aktif  untuk  dapat  memberi  keadilan  substansial proporsional  harus  berorientasi  untuk  menyelesaikan  masalah  dengan  menggunakan  pendekatan hukum progresif (Putrijanti, 2013) . Perlunya perluasan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dibidang penasihat guna meningkatkan kualitas keputusan-keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang baik dan transparan (Tjandra, 2013) . Penelitian lain, Pranoto, (2019) Keaktifan  hakim  dalam  pemeriksaan  sengketa  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  kepada penggugat, karena pemeriksaan yang baik, tentunya akan mendudukan dan memberikan perlindungan hukum bagi penggugat, sehingga hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum dapat dirasakan oleh penggugat.
Di Indonesia terlihat tertinggal dalam penerapan asas keaktifan hakim jika dibandingkan dengan negara  yang  lain,  oleh  sebab  itu  penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan  untuk menjelaskan  prosedur beracara  di  lingkungan  pengadilan  tata  usaha  negara  dan  menjelaskan  penerapan  asas  hakim  aktif (dominus litis) dalam tahap pembuktian di persidangan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  yaitu  mengkaji  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai asas hakim dalam mengambil keputusan. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum (Bambang,
2002). Data  yang  digunakan  adalah  Bahan  hukum  primer  yaitu  aturan  hukum  yang  diurut  secara sistematik terdiri dari perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, teks, prinsip-prinsip dan tulisan tentang hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Prosedur Beracara di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara
Hukum  acara  peradilan  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  asas  hakim  aktif,  dapat  diketahui  bahwa bentuk keaktifan suatu kegiatan pemeriksaan perkara keseluruhannya terletak pada Hakim pemimpin. Dengan jalannya persidangan, maka tidaklah bergantung pada suatu gagasan atau keaktifan para pihak yang  bersengketa  dalam  hal  perkara  perdata  yang  bersifat  biasa.  Hakim  mengarahkan  keseluruhan dari  berjalannya  pemeriksaan  suatu  perkara.  Hakim  bersifat  aktif  artinya  Hakim  tidak  hanya menetapkan pengajuan para pihak atau tenggang waktu pemeriksaan pendahuluan saja, namun dalam pemeriksaannya  Hakim  telah  memiliki  inisiatif  sendiri  dalam  segala  tindakan  pemeriksaan pendahuluan,  misalnya:  menentukan  berkas,  pembuktian,  penelitian,  mencukupi  argumentasi  yang dikemukakan  penggugat.  Hal  ini  sebagai  pembeda  antara  peradilan  administratif  dengan  peradilan umum.
Tercantum  pasal  63  dan  80,  pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  yaitu  membuat seimbang  posisi  kedua  belah  pihak  yakni tergugat  beserta  penggugat  yang  tidak  berimbang,  majelis hakim  sangat  berhak  dalam  meminta  penjelasan  dari  tegugat  guna  memberikan  suatu  petunjuk terhadap pihak pihak dalam penggunaan barang bukti atau atau bukti. Asas hakim aktif dengan asas pembuktian  bebas  memiliki  kaitan  yang  erat.  Hakim  administrasi  bertanggung  jawab  dalam menemukan suatu kebenaran materiil sengketa. Prinsip hakim yang aktif diterapkan dimulai daripada tahap  pemeriksaan  persiapan,  pemeriksaan  sidang  dan  pembuktian.  Dimana  Hakim  PTUN menentukan  apa  saja  hal-hal  yang  harus  untuk  dibuktikan,  beban  pembuktian  dan  kekuatan pembuktian. Sebagaimana di dalam Pasal 58 tercantum pada UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menunjukkan  bahwa  hakim  memiliki  wewenang  untuk  memanggil  kedua  belah  pihak  untuk menghadap sendiri datang ke persidangan dikarenakan adanya hal-hal yang harus didengar langsung oleh hakim meskipun telah diwakili oleh pihak yang disebut kuasa hukum.
Prinsip Hakim aktif dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.  Setelah  tahap  rapat  permusyawaratan,  ketua  pengadilan  TUN  menetapan,  gugatan  biasa diterima  untuk  tahap  selanjutnya  masuk  pada  pemeriksaan  persiapan.  Dalam  proses  pemeriksaan, persiapan,  hakim  yang  ditunjuk,  menjalankan  pemeriksaan  secara  tepat  pada  gugatan  pihak penggugat.  Kemudian  memberi  petunjuk  penggugat  guna  menambahkan  gugatan  secara  lengkap. Pada  Pasal  63  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Nomor  5  Tahun  1986  menunjukkan  bahwa  peran  kuasa  hakim untuk  membuat  imbang  ataupun  membantu  menyelesaikan  kesulitan  penggugat  dalam  memperoleh suatu  informasi  dan  juga  data  apa  diperlukan  dari  tergugat.  Tujuan  dari  digunakannya  suatu  prinsip hakim yang bersifat aktif, hanya dicantumkan pada pasal ini.
Pasal  80  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  TUN,  menegaskan  bahwa  majelis  Hakim  di dalam sidang berhak untuk menunjukan arahan kepada yang bersengketa tentang upaya suatu hukum serta alat bukti apa saja yang sekiranya diperlukan. Peran Hakim aktif dimaksudkan untuk memimpin berlangsungnya  persidangan  agar  pemeriksaan  tidak  berbelit-belit.  Cepat  lambatnya  menyelesaikan suatu  sengketa,  bergantung  pada  majelis  Hakim  yang  selalu  memperhatikan  kepentingan  umum. Dalam  pasal  85  UU  No.  5  Tahun  1986,  apabila  bukti  berupa  bukti  surat  yang  telah  diperintahkan untuk dihadirkan dalam persidangan namun oleh tergugat tidak juga dihadirkan maka Majelis Hakim diberikan  wewenang  oleh  Undang-Undang  untuk  secara  aktif  turun  langsung  kepada  pihak  tergugat untuk  datang  ke  tempat  kerja  penggugat  atau  tempat  lainnya  guna  mendapat  bukti  yang  diperlukan berupa surat dan hal lainnya yang diperlukan.
Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, memperhatikan segala sesuatu yang terjadi pada persidangan  adalah  cara  untuk  menemukan  suatu  kebenaran  secara  materiil,  tanpa  bergantung terhadap  hal  konkrit  dan  hal-hal  yang  ditujukan  oleh  para  pihak,  Hakim  diharuskan  mampu  dalam menetapkan hal apa saja hal yang harus dibuktikan, hal apa saja yang harus dibuktian, dan siapa yang dibebani beban pembuktian, serta alat bukti mana yang akan dipergunakan dalam proses pembuktian itu sendiri. Pada tahap pembuktian, sifat hakim aktif  yakni tertuju pada hal yang  berlangung selama proses  pembuktian  dipersidangan  dimaksudkan  untuk  dengan  bebas  menemukan  kebenaran  secara materiil.  Prinsip  hakim  aktif  diterapkan  pada  saat  sebelum  pemeriksaan  dalam  persidangan  hingga
pada  tahap  pembuktian  untuk  menyeimbangkan  kedudukan  kedua  belah  pihak  yakni  penggugat  dan tergugat. Hakim aktif dalam membantu penggugat untuk dapat melengkapi gugatan, meminta tergugat untuk hadir serta merespon gugatan, memberikan arahan mengenai upaya hukum dan alat bukti yang diperlukan (Aji  &  Laba,  2018) .  Sifat  hakim  aktif  ini  tidaklah  terbatas  pada  pemeriksaan  persiapan serta pembuktian saja. Dalam penerapannya hakim menggunakan prinsip ultra petita yang diperlukan agar dapat mempertimbangkan keputusan yang disengketakan.
Individu  ataupun  disebut  sebagai  badan  hukum  perdata  yang  dalam  kepentingannya  telah dirugikan  oleh  suatu  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  TUN  dapat  mengajukan  gugatan  ke  PTUN yang berwenang untuk segera dapat mengadilinya. Oleh karena itu, sebagai tahapan dari penyelesaian sengketa  di  PTUN  adalah  penelitian  administrasi,  proses  dismisal,  pemeriksaan  persiapan, persidangan  dan  putusan.  Adapun  proses  dari  berjalannya  suatu  persidangan  di  PTUN  yaitu pemeriksaan dari suatu sengketa yang diajukan penggugat dimulai dengan membacakan isi dari suatu gugatan  dan  surat  oleh  Hakim  yang  memimpin  sidang,  pembacaan  replik,  duplik,  dan  pembuktian. Aalat bukti dapat berupa Surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, kesimpulan dan putusan
2. Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Tahap Pembuktian di Persidangan
Keaktifkan  Hakim  dalam  persidangan  merupakan  hal  yang  melandasi  hukum  acara  pada  PTUN (Hadjon,  1993) .  Penjelasan  umum  angka  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  PTUN yang  pula  menegaskan  bahwa  hakim  berperan  lebih  aktif  pada  peradilan  TUN  dalam  proses persidangan.  Keaktifan  hakim  diharuskan  untuk  melindungi  agar  kebebasan  dalam  kebijaksanaan badan penguasa tidak dapat melanggar hal yang diajukan. Maka dengan demikian asas hakim aktif ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kedudukan antara para pihak yang tidak berimbang.
Pembuktian merupakan proses dalam penyajian alat bukti yang sah menurut hukum dalam suatu persidangan  guna  memperkuat  kebenaran  fakta  hukum  yang  menjadi  pokok  dari  sengketa  yang duajukan  sehingga  hakim  memperoleh  kepastian  dalam  menentukan  keputusan.  Pembuktian  juga merupakan  hal  yang  mampu  penggugat  dan  tergugat  memanfaatkan  hukum  dalam  pembuktian tersebut  dalam mendukung  serta membenarkan  hal  yang  telah  didalilkan.  Dalam  hal ini  pembuktian merupakan  proses  bagaimana  alat  bukti  yang  digunakan,  untuk  diajukan  dan  dipertahankan  sesuai dengan apa yang hukum berlakukan (Subekti, 2002) .
Penerapan  asas  keaktifan  hakim  pada  tahap  pembuktian  dapat  dikatakan  faktual  jika  digali melalui putusan-putusan Pengadilan TUN. Hal ini disebabkan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara  merupakan  pemeriksaan  tingkat  pertama  yang  secara  langsung  dilakukan  dalam  proses persidangan  yang  dihadiri  oleh  para  pihak (Harahap,  1989) .  Terkait  pendapat  ahli  tersebut  penulis telah  melakukan  sebuah  wawancara.  Maka  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  sudah  dilakukan dengan  Bapak  Gayuh  Rahantyo.S.H.  selaku  hakim  pada  PTUN  Denpasar, mengenai  penerapan  asas keaktifan  Hakim  ( dominus  litis )  dalam  menyelesaikan  sengketa  di  pengadilan  tata  Usaha  Negara Denpasar, menunjukkan penerapan asas keaktifan hakim pada tahap pembuktian cenderung dipahami bahwa:
a) Hakim menerapkan asas keaktifan untuk menemukan fakta hukum
b) Penerapan asas Hakim aktif untuk menemukan fakta hukum berdasarkan ketentuan hukum acara menurut  Pasal  58,  Pasal  63  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  53,  Pasal  80,  Pasal  85,  dan  Pasal  107  UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN
c) Hakim  aktif  berdasarkan  ketentuan.  Majelis  hakim  tidak  dapat  melakukan  hal-hal  yang  diluar ketentuan hukum acara yang diaturdalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apa yang telah diputuskan hakim tidak dapat berbeda dengan apa yang telah dimohonkan  dalam  gugatan.  Permohonan  hanya  dapat  berbentuk  batal  atau  tidak  sah  dapat disertai tuntutan yang lainnya. Apa yang dibatalkan hanya sebatas yang menjadi objek sengketa saja dan tidak bersifat melebihi apa yang telah dituntut oleh penggugat ( objectum litis ).
d) Hakim  berhak  meminta  secara  aktif  alat  bukti,  sebatas  alat  bukti  yang  telah  disebutkan  dan ditujukan  berdasarkan  sesuai  pada  ketentuan  pasal  100  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang PTUN.
e) Beban  Pembuktian  lebih  diberikan  pengertian  yang  ditujukan  dan  terletak  kepada  pihak penggugat yang mengendalikan  suatu hasil tidak sahnya KTUN dan hakim dengan berdasarkan kepada asas pembuktian bebas.
f) Beban  pembuktin  tidak  pernah  diberikan  kepada  tergugat  meskipun  menurut  Pasal  107  UU Nomor 5 Tahun 1986 hakim diberikan kewenangan untuk meberikan beban pembuktian kepada penggugat, tergugat maupun hakim sendiri.
Adapun  permasalahan  dan  kendala  yang  dihadapi  oleh  Majelis  Hakim  dalam  menerapkan  asas hakim,  bahwa  kendala  yang  dihadapi  adalah  ketika  berhadapan  dengan  pihak  Tergugat  yang  tidak kooperatif  dalam  menyerahkan  data  pendukung  maupun  alat  bukti  yang  telah  diminta  oleh  hakim. Namun  hal  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  alasan  oleh  hakim  untuk  menjadi  faktor  kendala.  Karena dalam asas keaktifan hakim, telah diamanatkan Undang-undang untuk dapat dilaksanakan. Meskipun terjadinya  kendala,  Majelis  Hakim  tetap  harus  berupaya  dan  mengusahakan  secara  terus  menerus menyelesaikan  hal-hal  yang  menjadi  kendala  tersebut.  Dalam  proses  pembuktian,  majelis  hakim memberikan  kesempatan  secara  patut  kepada  para  pihak  dalam  hal  pembuktian  sebagai  bentuk aplikasi keaktifan hakim. Sebagai contoh, apabila pihak tidak menyerahkan bukti surat yang dianggap penting  maka  akan  diperintahkan  sebanyak  tiga  kali  (secara  patut)  oleh  hakim  untuk  menyerahkan bukti  surat  tersebut,  karena  hal  tersebut  dianggap  penting  dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa. Apabila tidak diberikan alat bukti surat tetap tidak diberikan dalam persidangan, majelis hakim sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, maka majelis hakim dapat turun langsung (Pemeriksaan Setempat) kepada pihak tergugat yakni datang ke tempat kerja tergugat atau  tempat  lainnya  guna  mendapat  bukti  yang  diperlukan  berupa  surat,  data  dan  hal  lainnya  yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa.
Namun  apabila  tergugat  tidak  juga  menyerahkan  data  yang  telah  diminta  sebagai  alat  bukti berkaitan  dengan  proses  penerbitan  objek  sengketa,  maka  dapat  berakibat  hukum  objek  sengketa tersebut  dibatalkan.  Oleh  karena  pihak  tergugat  tersebut  tidak  dapat  menyerahkan  alat  bukti  dan dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan secara hukum proses dari penerbitan objek sengketa tersebut. Maka dari itu konsekuensi apabila terjadinya hal tersebut, yakni berupa kerugian yang jatuh kepada tergugat itu sendiri berupa pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh majelis hakim. Adapun langkah-langkah untuk mengefektifkan asas keaktifan hakim yakni:
1.  Majelis hakim harus paham dengan konteks keaktifan hakim dikaitkan dengan hukum acara. Hal ini  diperlukan  agar  tidak  terjadinya  keaktifan  hakim  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah diatur dalam hukum acara.
2.  Majelis  hakim  dalam  keaktifannya  menyesuaikan  dengan  kasus  yang  bersangkutan,  agar keaktifan hakim tidak lepas dari konteks hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN.

## IV . SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  hasil  analisis  data  dapat  disimpulkan  bahwa  Asas  keaktifan  hakim  dalam  PTUN  memberikan kesempatan kepada hakim untuk dapat memeriksa keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa secara lengkap berdasarkan pada syarat materiil dan formilnya.  Selanjutnya Asas keaktifan hakim  juga  merupakan  karakteristik  khusus  dan  secara  konsepsional  (seharusnya)  merupakan instrumen  vital  dalam  pelaksanaan  fungsi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  penerapan  asas  keaktifan hakim  secara  eksplisit  dapat  dilihat  pada  tahap  pembuktian  dalam  pemeriksaan  sengketa  di  PTUN yang  tercermin  pada  ptusan  PTUN.  Asas  hakim  aktif  diterapkan  secara  tepat,  dengan  pemberian beban pembuktian yang seimbang, yang diberikan kepada para pihak secara lengkap.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil analisis penelitian, adapun yang disarankan oleh peneliti adalah diharapkan kepada Majelis hakim untuk mampu memahami adanya dan berlakunya konteks hakim aktif berkaitan dengan hukum  acara,  sehingga  tidak  terjadi  keaktifan  hakim  yang  bersifat  menyimpang  atau  tidak  sesuai peraturan  dalam  hukum  acara.  Selanjutnay  Majelis  hakim  dalam  keaktifannya  diharapkan  mampu menyesuaikan  dengan  perkara  yang  berhubungan,  guna  memahami  gugatan  yang  diajukan.  Agar hakim  aktif  tidak  melenceng  dari  konteks  yang  ada  yaitu  hukum  acara  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, A. yanasmoro, & Laba, I. N. (2018). Kajian Hukum Sistem Pembuktian. Anjas Yanasmoro Aji I , 2 (2), 27–
42.
Bambang, W. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Sinar Grafika. Hadjon, P. M. (1993). Penghantar Hukum Administrasi . University Press. Harahap, M. Y. (1989). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama . Sinar Grafika. Nurdin, B. (2012). Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia . Alumni.
Pranoto,  E.  (2019).  Asas  Keaktifan  Hakim  (Litis  Domini)  dalam  Pemeriksaan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara. Jurnal Spektrum Hukum , 16 (2), 90–101.
Putrijanti, A. (2013). Prinsip Hakim Aktif (Domini Litis Principle) dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal MMH , 42 (3), 320–328. Rahardjo, S. (2006). Membedah Hukum Progresif . Buku Kompas. Subekti. (2002). Hukum Perjanjian . Intermasa. Tjandra, W. R. (2009). Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa . Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Tjandra, W. R. (2013). Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d’etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 20 (3), 423–439.