ISSN 1979-5572 (print) | ISSN 2541-6480 (online) http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas
KURIOSITAS
Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Volume 14 No.2, Desember 2021 Halaman  122-136

## Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam
Hamsah Hasan 1 , Marilang 2 , Kurniati 3
1 IAIN Palopo, 2,3 UIN Alauddin Makassar hamsahhasantawang@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  focuses  on  the  socio-political  influence  on  the  formation  of Islamic  law  and  vice  versa.  The establishment  of  Islamic  law  or tarikh  al- Tasyri has  begun  since  the  early  days  of  prophethood,  the Khulafauurasyidin, Umawiya, Abbasid, Ottoman-era until entering the era of  the  Nation-State  in  the  15th  century  Hijriah.  This  research  is  a  library research-based by tracing various references related to the discussion. This study found that the formation of Islamic law was marked by the birth of several products of Islamic law legislation that had existed from the late 80s until the early 90s. The birth of Islamic law products cannot be separated from the socio-political influences. The continuity of the existence of Islamic law and the state socio-politics influence and reinforce each other. In fact, this phenomenon is not only in Indonesia but also in many Muslim-majority countries.
Keywords : Social Politics; Islamic law; tarikh al-Tasyri

## ABSTRAK
Kajian ini difokuskan pada pengaruh sosial politik terhadap pembentukan hukum  Islam  atau  sebaliknya.  Pembentukan  hukum  Islam  atau tarikh  al- Tasyri telah  dimulai  sejak  masa  awal  kenabian,  masa  Khulafauurasyidin, Umawiyah,  Abbasiah,  Utsmaniyah  hingga  memasuki  era Nation  State (Negara Bangsa) di abad ke 15 Hijriah. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dengan menelusuri berbagai referensi terkait pembahasan. Hasil penelitian  ini  menemukan  bahwa  pembentukan  hukum  Islam  ditandai wujudnya  dengan  lahirnya  sejumlah  produk  perundangan  hukum  Islam yang  telah  ada  sejak  akhir  tahun  80-an  atau  wal  tahun  90-an.  Lahirnya produk hukum Islam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial
politik yang ada. Keberlangsungan eksistensi hukum Islam di satu sisi, dan eksistensi  sosial  politik  kenegaraan  pada  sisi  yang  lain,  antara  keduanya saling mempengaruhi dan saling menguatkan. Realitas ini terjadi tidak saja dalam  kasus  di  Indonesia  tetapi  juga  di  terjadi  di  sejumlah  negara berpenduduk mayoritas Islam.
Kata Kunci : Sosial Politik; Hukum Islam; tarikh al-Tasyri

## PENDAHULUAN
Secara  sosial  politik  dan  hukum,  Islam  dan  umat  Islam  telah menjalani  alur  dinamika  jarum  perputaran,  peredaran  dan  perjalanan kehidupannya dalam berbagai catatan sejarah. Berawal dari kota Madinah, kemudian  ke  Damaskus  (Umawiyah)  di  Syam,  lalu  ke  Cordova  di Andalusia (Spanyol), kemudian ke kota Baghdad (Abbasiyah) di Irak, terus Kairo  (Fathimiyah)  di  Mesir,  Moghul  di  India  dan  Shafawi  di  Iran,  ke Istanbul  (Utsmaniyah)  di  Turkey,  lalu  ke  Mesir  dan  Afrika  utara  hingga Eropa Timur, terus ke Asia dan hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia, ummat Islam telah menancapkan karakter dan jati dirinya keilmuan dan paradigmanya,  termasuk  dalam  aspek  kehidupan  sosial,  politik  dan hukum.
Secara  akademik,  topik  sejarah  sosial  politik  dan  pembentukan hukum Islam telah dibahas oleh pengkaji baik berupa karya buku maupun penelitian,  artikel  pada  jurnal-jurnal  kampus  atau  jurnal  independen. Secara  umum  kajian-kajian  tersebut  membahas  perkembangan  sosial politik  dan  pengaruhnya  terhadap  pembentukan  hukum  Islam.  Namun secara  spesiifik,  tema  kajian-kajian  terpisah  antara  yang  secara  khusus membahas  kajian  ‘sejarah  politik  hukum  Islam’  dengan kajian  khusus tentang ‘sejarah  sosial  hukum  Islam’  dan  ‘sejarah  pembentukan hukum Islam” lebih banyak dibahas oleh akademisi di berbagai Perguruan Tinggi (PT) Islam.
Lebih  jauh,  kajian  pembentukan  hukum  Islam  tidak  dapat dilepaskan  dari  meliu  budaya,  sosial  politik  yang  mengitarinya. Pendekatan  sosio  historis  menjadi  sebuah  keniscayaan  dalam  mengkaji topik  pembentukan  hukum  Islam.  Untuk  kepentingan  itulah  kemudian diperlukan  sajian  awal  dalam  pendahuluan  artikel  ini  terkait  dengan sejarah  Islam.  Harun  Nasution  telah membagi  sejarah  Islam  atau  sejarah politik  Islam  (Kastolani  2019)  ke  dalam  tiga  periode  besar  yaitu  periode klasik  (650  -1250  M.),  periode  pertengahan  (1250  -1800  M.)  dan  periode modern (1800 – dan seterusnya).(Saufi and Fadillah 2015) Harun Nasution juga telah membagi sejarah perkembangan hukum Islam ke dalam empat periode yaitu; 1) periode Nabi, 2) periode sahabat, 3) periode kemajuan dan ijtihad,  dan  4)  periode  Taklid  serta  kemunduran.(Nasution  2019)  Abdul Wahab  Khallaf,  seorang  professor  hukum  dari  Universitas  Kairo,  juga membagi  periode  pembentukan  hukum  Islam  ( tarik h  tasyri’  al -Islamy )  ke dalam empat fase yaitu; a) periode kerasulan, b) periode sahabat, c) periode kodifikasi dan mujtahid, yang disebut sebagai periode kematangan dimulai dari  tahun  ke  100  H.  hingga  tahun  350  H.,    dan  d)  periode  taklid  yang dimulai  dari  pertengahan  abad  ke  4  Hijriah  hingga  masa  yang  belum diketahui  akhirnya.  Sementara  Muhammad  Ali  As-Sayis,  seorang  pakar hukum dari Universitas al-Azhar Mesir, membagi periodisasi sejarah fikih Islam  atau tarikh  al- Tasyri’  al -Islamy ke  dalam  enam  fase  yaitu  1)  periode kenabian,  2)  periode khulafaurrasyidin, 3)  periode  pasca khulafaurrasyidin hingga abad 2 Hijriah, 4) periode awal abad ke 2 hingga pertengahan abad ke 4 Hijriah, 5) periode pertengahan abad ke 4 hingga runtuhnya Baghdad abad ke 7 tahun 656 H, dan  6) sejak runtuhnya Baghdad hingga dewasa ini.(Sayis  2006)  Dalam  kerangka  pembagian  periodisasi  sejarah perkembangan hukum Islam inilah kemudian artikel ini akan dieksplorasi
untuk  menemukan  faktor-faktor  dominan  yang  mempengaruhi perkembangan  dan  pembentukan  hukum  Islam.  Dengan  kata  lain, sejauhmana perkembangan sosial politik Islam mempengaruhi perkembangan pembentukan hukum Islam.
Philip  K.  Hitti  memandang  periode  kekhalifahan  sebagai  institusi atau  lembaga  politik.  Penetapan  khilafah  sejak  Abu  Bakar  (634-634  M.) menjadi khalifah (penerus Rasulullah Saw), kemudian Umar bin Khattab (632-634  M.),  lalu  Utsman  bin  Affan (634-644  M.)  dan  Ali  bin  Abi  Thalib (656-660  M.)  merupakan  periode  cikal  bakal  terbentuknya  sistem  dinasti pada  perkembangan  selanjutnya.(Hitti  2002)  Dari  sini  dapat  dipahami bahwa aspek politik kepemimpinan dan kekuasaan dapat menjadi faktor dominan  dalam  mempengaruhi  perkembangan  pembentukan  hukum Islam.
Secara  historis  hukum,  terdapat  beberapa  karya  yang  banyak digunakan dalam kajian terkait pembentukan hukum Islam ( tarikh al- Tasyri’ al-Islamiy ) antara lain adalah karya-karya yang ditulis oleh Abdul Wahab Khallaf,  Muhammad  al-Khudry,  Ali  al- Sayis,  Manna’  al -Qatthan  dan Ramadhan al-Bouti. Dari berbagai karya tersebut memerlukan pendekatan kajian  dengan  menggunakan  beragam  teori  dan  konsep-konsep  yang relevan diterapkan dalam pembahasan ini.
Teori  besar  pada  kajian  perkembangan  sosial  politik  dan pembentukan  hukum  Islam  ini  adalah  berangkat  dari  teori  dan  konsep- konsep  sosiologis  dan  historis  agama,  yaitu  bagaimana  relasi  agama dengan teori-teori sosial politik (Turner 2012) dan bagaiama agama (hukum Islam) dipahami dalam cetakan sejarah. Artinya, bagaimana hukum Islam berkorelasi dengan perkembangan sosial politik, sehingga dapat dipahami proses-proses yang saling mempengaruhi antara dimensi sosial, politik dan
pembentukan hukum Islam. Apakah agama (hukum Islam) memperngaruhi  sosial  politik  atau  justru  sebaliknya  sosial  politik  yang mempengaruhi  agama  (hukum  Islam).  Untuk  menjawab  pertanyaan semacam  ini  memerlukan  uraian  historis  sebagai  pengantar  awal  dalam pendahuluan  pembahasan  ini.  Pokok  masalah  penelitian  ini  adalah perkembangan  sosial  politik  dan  pembentukan  hukum  Islam.  Pokok masalah  ini  kemudian  diidentifikasi  ke  dalam  batasan  masalah  dengan pertanyaan  berikut: Pertama ,  bagaimana  sejarah  perkembangan  sosial hukum Islam. Kedua , bagaiman perkembangan politik hukum Islam. Ketiga , bagaimana pembentukan hukum Islam dalam konstelasi sosial politik?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Perkembangan Sosial Hukum Islam
Memahami  agama  dengan  cara  mendefenisikannya  sebagai  fakta sebagai fakta sosial tidaklah mudah dipahami.(Burke 2001) Dalam kontek tersebut,  diperlukan  kajian  sosial  historis  guna  memahami  fenomena perkembangan sosial hukum. Peter Burke dalam bukunya berjudul History and Social Theory berpendapat bahwa antara sosiolog dan sejarawan tidak dapat  dipisahkan  sama  sekali.  Peter  Burke  berpendapat  perlunya kebangkitan sejarah sosial. Dengan demikian, salah satu prasayarat utama dalam upaya memahami hukum Islam secara luas dan mendalam adalah mengkajinya dalam bentangan sejarah yang telah dilaluinya.
Yusuf  al-Qardhawi  merupakan  salah  satu  ulama  yang  menjadi al- Tsaqafah al-Tarikhiyah (wawasan historis) sebagai sebuah keniscayaan bagi ilmuan Islam. Menurutnya sejak masa klasik telah dipandang urgen oleh para  ulama-ulama  besar  semisal  Ibnu  Jarir  al- Thabari,  Abu  Nu’aim,  al - Khatib  al-Baghdadi,  Ibnu  Katsir,  dan  sebagainya.  Al-Qardhawi berpendapat bahwa bagi ilmuwan Islam yang mengabaikan aspek sejarah,
akan  mengalami  pendistorsian  sejarah  islam  atau  hukum  Islam.(Al- Qaradhawi, Riswanto, and Akaha 2005)  Demikian urgennya aspek sejarah tersebut,  sehingga  dalam  memahami  terminologi  hukum  misalnya, diperlukan analisa sejarah dalam memahaminya.
Dedy  Ismatullah  dalam  bukunya Sejarah  Sosial  Hukum  Islam , mengatakan bahwa di Indonesia istilah hukum Islam atau Islamic Law bisa berarti syariah, juga berarti fikih, yang agaknya diterjemahkan dari literatur Barat.(Ismatullah 2010) Sejarah sosial hukum Islam juga telah ditulis oleh Ahmad Fathoni, dalam tulisannya berjudul; “ Sejarah Sosial Hukum Islam di Asia  Tenggara ; Studi  Pemberlakuan  Hukum  Islam  di  Malaysia ”,  yang  dalam temuannya  mengatakan  bahwa  hukum  Islam  di  Malaysia  telah  menjadi bagian dari hukum positif dan normatif, yang diterapkan di berbagai negeri di Malaysia.(Fathoni 2015)
Sejarah sosial hukum Islam disebut oleh Atho Muzhar, Azyumardi Azra  dan  Azhari  Ahmad  Tarigan  sebagai  imu  yang  relatif  baru,  dan menjadi  “model baru”  dalam  pendekatan  dalam  kajian  atau  studi Islam.(Mudzhar  2014)  Dalam  kajian  yang  lebih  spesifik  Dadan  Muttaqin dalam artikelnya berjudul “ Telaah Terhadap Draft KHI Prespektif Sejarah Sosial Hukum Islam ”, yang dalam temuannya mengatakan bahwa;
“ Meskipun  KHI  telah  berumur  14  tahun,  yang  merupakan  Intruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 1991, masih membutuhkan pengkajian ulang,  dengan  alasan  bahwa  KHI  yang  lahir  dari  pabrik  intelektual manusia  yang  relatif,  hasilmya  pun  bersifat  relatif,  sehingga  terbuka untuk  ditinjau  kembali.  KHI  tidak  bisa  disetarakan  dengan  ayat  al- Qur’an  universal  yang  kebenarannya  melampau  ruang  dan  waktu. Sebagai  tafsir  terhadap  agama,  KHI  bersifat  tentatif..”. (Muttaqien 2005)
Fenomena  di  atas  memaksa  pembahasan  ini  untuk  mengangkat salah satu fakta sejarah sosial hukum Islam yakni sejarah komunikasi dan penerimaan  hukum  Islam  di  bumi  Indonesia  sejak  masa  kolonial,  pasca
kemerdekaan dan sekilas sejarah kontemporer yang sedang berlangsung di Indonesia.
Berawal  dari  teori receptie (resepsi)  yang  digagas  oleh  Snouk Hurgronje  (1857-1936  M.)  dkk,  yang  memandang  bahwa  hukum  Islam dapat dipandang sebagai hukum apabila telah diterima atau diresepsi ( di- recipiir ) oleh hukum adat. Teori resepsi Snouck Hurgronje ini  merupakan teori  penolakan  terhadap  teori receptie  in  complexu sebelumnya  yang digagas oleh Van Den Berg (1845-1927 M.) menyatakan bahwa hukum yang berlaku  bagi  pribumi  adalah  hukum  agama  yang  diperluknya.(Achmad and Arifin 1994) Teori receptie in complexu gagasan Van Der Berg inilah yang memunculkan berbagai teori selanjutnya seperti teori receptie exit gagasan Hazairin Harahap (1906-1975 M.), teori receptie a contrario yang juga digagas oleh  Hazairin  dan  dikembangkan  oleh  Sayuti  Talib  (1929-1992  M.), kemudian teori eksistensi , teori Recoin dan teori teritorial dan non teritorial, dan sebagainya.
Dalam  contoh  konteks  demikian,  jika  dicermati  dan  diamati dialektika yang ada, maka dapat dilatakan bahwa terdapat relasi yang kuat antara aspek sosial, adat dan tradisi dengan pembentukan dan penerapan hukum  Islam,  yang  pada  gilirannya  akan  memberikan  pengaruh  timbal balik antara aspek sosial, hukum dan agama.

## Sejarah Perkembangan Politik Hukum Islam
Sejarah,  Politik,  Hukum  dan  Agama  merupakan  term-term  yang tidak  terpisahkan  antara  satu  dengan  yang  lain,  khsususnya  dalam khazanah  pemikiran  Islam.  Nabi  Muhammad  Saw.  di  Mekkah  telah mengawali pilar “politik” nya melalui peristiwa perjanjian atau Bai ’ ah I (621 M.) dan Bai’ah II (622 M.).(Sukardja 1995)  Peristiwa Bai’ah ini dapat disebut sebagai “langkah strategi” yang tanpa disadari pada masa itu bahwa bai’ah
I  dan  II  sangat  berhubungan  dengan  peristiwa  Hijrah  Rasulullah  Saw bersama kaum Muhajirin pada tahun ke 13 kenabian.
Dalam  perkembangannya  kemudian,  fenomena  sosial  politik  di Madinah pada masa kehidupan Nabi Muhammad Saw., ditandai dengan lahirnya  Piagam  Madihan  atau shahifat  atau  Mitsaq  al-Madinah .  Lahirnya Piagam Madinah menjadi tonggak awal dunia Islam mengenal konstitusi yang  disebut  oleh  sebagai  konstitusi  yang  paling  modern  di  masanya. Munawir Syadzali menyatakan “bahwa suatu hal yang patut dicatat bahwa Piagam  Madinah  disebut  sebagai  konstitusi  atau  undang-undang  negara Islam yang pertama yang didirikan oleh Nabi Saw.” (Sjadzali 1990)
Secara subtansial dan normatif, praktek politik hukum Islam telah ada sejak periode kenabian. Namun secara kelembagaan politik Islam atau politik hukum Islam masih merupakan hal baru, sebab di masa kenabian belum ada klasifikasi terminologi keilmuan yang secara spesifik digunakan seperti  term  politik  dan  hukum.  Dengan  demikian,  terkait  politik  Islam dapat  dikatakan  bahwa  ia  merupakan  terminologi  yang  dialamatkan kepada suatu peristiwa lahirnya konstitusi “Piagam Madinah ” di Madinah . Tetapi politik hukum Islam merupakan terminologi yang masih relatif baru seir ing dengan kebaruan terminologi “hukum Islam” itu sendiri.
Salah  satu  definisi  politik  Islam  yang  dapat  dikemukakan  dalam pembahsan ini adalah pegertian yang diajukan oleh Ahmad Fathi Bahansa berpendapat bahwa siyasah syar’iyyah (politik syariah; politik Islam) adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara’. (Djazuli 2003) Dari pengertian ini memberikan pemahaman bahwa esensi politik dalam Islam sangat  penting  kedudukannya  dalam  kaitan  pengaturan,  regulasi  dan perundang-undangan yang dapat mengatur dan mendorong terlaksananya kemaslahatan  manusia  sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  masyarakat
tertentu  dalam  pembentukan  dan  pemberlakuan  hukum  Islam,  sehingga keberlakuan  hukum  Islam  dalam  suatu  wilayah  komunitas  atau masyarakat politik (seperti negara) dapat terwujud.
Dalam  sejarah  pembentukan  hukum  Islam  sejak  masa  kenabian, masa  Khulafaurrasyidin,  masa  dinasti  Umawiyah,  dinasti  Abbasiyah, dinasti  Utsmaniyah  hingga  kepemimpinan  di  masa  modern  atau  sejak terbentuknya  negara  bangsa  ( nation  state ),  yang  hingga  hari  ini  telah mencapai  195  negara.  (Wikipedia)  Pada  masa  Kenabian,  hukum  Islam dapat  berjalan,  dikarenakan  kedudukan  Rasulullah  Saw,  yang  telah mendapat  kepercayaan  dari  penduduk  Madinah  pada  umumnya  untuk menjadi Qadhi (hakim)  dalam  memutuskan  perkara-perkara  hukum. Dalam perkembangannya, Nabi Muhammad Saw kemudian menunjuk/mengangkat  hakim-hakim  pemutus  perkara-perkara  hukum semisal Mu’az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib yang diutus ke Yaman, Attab bi  Asid  di  Mekkah.  (Koto  2011)  Dengan  contoh  prilaku  politik  Nabi Muhammad  Saw. – yang  tentunya  dalam  pengertian  modern – sebagaimana ditampilkan dalam pengangkatan para hakim ( qadhi ) tersebut dapat  dimaknai  sebagai  sikap  yang  sangat  penting  dan  signifikan  dalam kaitan  dengan  pembentukan  hukum  Islam.  Dengan  demikian,  politik hukum Islam pada masa  kenabian telah terwujud meskipun dalam fakta dan skala yang masih terbatas ruang lingkup dan jangkauannya.
Dalam  konteks  Indonesia,  pemikiran  dan  praktek  politik  hukum Islam  tidak  dapat  dilepaskan  dari  praktek  dan  penerapan  yang  telah berlaku  di  masa  kenabian,  masa  Khulafaurrasyidin,  masa  dinasti Umawiyah, dinasti Abbasiyah dan dinasti Utsmaniyah. Keberadaan politisi politisi  Muslim  di  dalam  perpolitikan  praktis  baik  di  dalam  lembaga
legislatif, eksekutif dan yudikatif telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.
Politik  hukum  Islam  dewasa  ini  telah  menerapkan  berbagai  corak kepemimpinan  dan  kekuasaan  yang  dipandang  relevan  dengan  budaya dan  perkembangan  masyarakatnya  masing  masing.  Saudi  Arabia, Yordania, Maroko, Qatar, Kuwait, Uni Emirate Arab, Oman, Bahrain, dan Brunei  Darussalam  memilih  model  kerajaan  atau  kesultanan.  Sementara Turkey,  Mesir,  Sudan,  Tunis,  Libya,  Syria,  Aljazair,  Irak,  Iran,  Pakistan, Banglades, Yaman, dan Indonesia memilih bentuk republik. Baik kerajaan maupun  republik  keduanya  dipandang  sebagai  sistem  politik pemerintahan  atau  politik  kekuasaan  yang  mampu  memberikan  ruang dalam pembentukan dan keberlakuan hukum Islam di negaranya.

## Pembentukan Hukum Islam dalam Konstelasi Sosial Politik di Indonesia
Pembentukan  hukum  Islam  tidak  lahir  dalam  ruang  yang  bebas nilai. Hukum Islam hadir sebagai konsekuensi logis dari upaya memahami nash-nash al- Qur’an dan al -Hadis yang merupakan sumber pokok ajaran Islam. Banyak dari nash-nash yang bersumber dari al- Qur’an dan al -Hadis – meskipun tidak semua – hadir dengan asbab al-Nuzul dan asbab al-Wurud yang bermakna konteks yang melekat pada nash. Kisah kisah kehidupan para nabi dan rasul sejak Adam as hingga  Nabi Isa as. menjadi salah satu indikator utama bahwa nash-nash al- Qur’an itu bernuans a kontekstual.
Rachmat Djatnika mengatakan bahwa hukum Islam tidak dibentuk oleh proses yang tidak rasional, bahkan hukum Islam dibentuk oleh metode penafsiran  (pemahaman)  yang  rasional.(Djatnika  1996)  Dinamika  hukum Islam terleta pada sifat dan karakteristiknya yang luas dan luwes sehingga sangat berpengaruh dalam proses pembentukan hukum Islam.  (Zein and Effendi  1988)  Pembentukan  hukum  Islam  di  Indonesia  berawal  dari
pelaksanaan hukum Islam secara perorangan, kemudian keluarga dan lalu menyebar  ke  dalam  sebuah  komunitas  hingga  pada  level  masyarakat umum. Dalam catatan Ismail Suny dikatakan bahwa sejarah hukum Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode yaitu periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya dan penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Catatan  Ismail  Suny  tersebut  merupakan  salah  satu  gambaran perkembangan  yang  sudah  mencapai  tahap  kemajuan  dari  keseluruhan fase sejarah yang dilalui sejak masuknya Islam di Indonesia.(Suny 1996)
Beberapa wujud produk hukum Islam di Indonesia yang merupakan wujud  dari  sebuah  kekuatan  sosial  politik  yang  konstitusional,  dapat ditunjukkan fakta-faktanya antara lain sebagai berikut;
1. UU  Perkawinan,  melalui  UU  No  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU  No  1  Tahun  1974,  yang  penjabaran  UU  No  16  Tahun  2019 tersebut secara luas dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Peradilan Agama, UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun  2009  tentang  perubahan  UU  No  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama.
3. Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  melalui  Intruksi  Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 Tentang Peneyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Bank Mu’amalat Indonesia (BMI), berdasarkan Akta No 1 1991, dan  1  Mei  1992  secara  resmi  menjadi  Bank  pertama  yang menjalankan secara syariah, dan diakomodasi melalui UU No 7
Tahun  1992  Tentang  Perbankan  yang  kemudian  diamandemen melalui UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lahirnya BMI merupakan  buah  politik  akomodasi rezim  Orde  Baru terhadap umat  Islam  mayoritas,  yang  saat  itu  diinisiasi  dan  diprakarsai oleh  Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI),  melalui sosok  B.J.  Habibie,  sebagai  ketua  ICMI  sekaligus  Menristek bersama MUI.
5. Jaminan  Produk Halal, melalui UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
6. Peraturan  Daerah  (Perda)  Syariah,  baik  di  tingkat  Provinsi, Kabupataen dan Kota dalam payung hirarki perundangan yang berlaku di Indonesia yaitu; a). UUD-RI Tahun 1945, b). Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Raakyat,  c).  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang  Undang,  d).  Peraturan  Pemerintah,  e). Peraturan  Presiden,  f).  Peraturan  Daerah  Provinsi,  dan  g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Qanun Aceh (Contoh: Qanun Aceh No 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan  Syariat  Islam  Bidang  Akidah,  Ibadah  dan  Syiar Islam)  dalam  payung  perundang-undangan  UU  No  44  Tahun 1999  Tentang  Pembentukan  Daerah  Otonomi  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh  dan  UU  No  18  Tahun  2001  Tentang  Otonomi Khsusus Sebagai Provinsi NAD.
8. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
9. UU  Zakat,  Wakaf  dan  Haji;  UU  No  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf, UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
10. Bank Syariah Indonesia, melalui UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
11. Keputusan-Keputusan Mentri tentang hari libur
Keberadaan  sejumlah  produk  hukum  Islam  tersebut  yang mendapatkan  legalitas  secara  konstitusional  baik  berupa  instruksi presiden,  maupun  peraturan  perundang-undangan  dipengaruhi  oleh konfigurasi  sosial  politik,  baik  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  legislatif, eksekutif  maupun  yudukatif.  Lahirnya  produk-produk  hukum  Islam  di Indonesia  tidak  lain  karena  hukum  Islam  mampu  berkontribusi  dalam sistem hukum nasional sebagai sumber nilai ( value ), karena memang tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia ( rahmatan lil’alamin ), dan lagi pula hukum Islam yang diberlakukan atau keberlakuannya hanya untuk kalangan  islam  saja  seperti  pada  kebijakan  sertifikasi  halal,  UU  zakat, wakaf dan haji, dan lain sebagainya.

## SIMPULAN
Sejarah sosial hukum Islam merupakan pengembangan dari sejarah pembentukan  hukum  Islam  atau tarikh  al- tarsri’  al -islamy di  dalam masyarakat  Islam . Sejarah  sosial  hukum  Islam  merupakan  studi  tentang kehidupan  masyarakat  muslim  di  berbagai  wilayah  dan  kawasan  Islam dalam  mengaktualisasikan  hukum-hukum  keislaman  pada  kehidupan sehari hari dari masa ke masa.
Sejarah perkembangan politik hukum Islam di berbagai wilayah dan negara  di  dunia  Islam  terus  mengalami  dinamika  dan  pergeseran  sesuai dengan  perkembangan  zaman,  perkembangan  masyarakat  dan  dunia global.  Sehingga  ada  benarnya  sebuah  pandangan  yang  mengatakan bahwa bahwa hukum adalah produk politik (atau kekuasaan).
Pembentukan  hukum  Islam  dalam  konstelasi  sosial  politik  telah dimulai sejak masa kenabian hingga era modern sekarang ini, namun masih mengalami  permasalahan-permasalahn  karena  antara  sosial  politik  dan hukum di satu sisi, dan antara sosial politik dan agama (Islam) pada sisi yang lain, bahkan antara hukum Islam dan hukum positif (Barat), masing masing pada keduanya saling mempengaruhi, bahkan saling mengokohkan eksistensi masing-masing. Hukum Islam dapat berpengaruh terhadap aktifitas suatu konfigurasi sosial politik tertentu, dan sebaliknya modal  sosial  politik  tertentu  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap eksistensi  dan  pembentukan  hukum  Islam  pada  suatu  masyarakat  atau bangsa tertentu.
Pembentukan hukum Islam tidak saja dipengaruhi oleh aspek sosil politik tetapi juga ekonomi, budaya dan pendidikan sehingga dipandang perlu  kajian  lanjut  yang  lebih  luas.  Pembentukan  hukum  Islam  dalam konstelasi sosial politik juga perlu dikaji dalam konteks studi perbandingan
di  beberapa  wilayah,  kawasan  atau  negara  yang  dipandang  dapat berkontribusi secara akademik terkait adanya kemungkinan korelasi tahap pembentukan  hukum  Islam  di  masing-masing  negara  misalnya  antara Indonesia,  Pakistan  dan  Saudi  Arabia.  Antara  wujud  hukum  Islam  dan wujud  sosial  politik  dapat  dikembangkan  studi  dialektika  dominasi pengaruh dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan.

## REFERENCES
(1) Achmad,  Amrullah, and  Busthanul  Arifin.  1994.  Prospek Hukum
Islam  Dalam  Kerangka  Pembangunan  Hukum  Nasional  Di  Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH. Pengurus
Pusat, Ikatan Hakim Peradilan Agama.
(2) Al-Qaradhawi,  Yusuf,  Arif  Munandar  Riswanto,  and  Abduh
Zulfidar Akaha. 2005. Distorsi Sejarah Islam. Pustaka Al-Kautsar.
(3) Burke, Peter. 2001. Sejarah Dan Teori Sosial. Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.
(4) Djatnika, Rachmat. 1996. “Jalan Mencari Hukum Islami Upaya Ke
Arah Pemahaman Metodologi Ijtiha, Dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.”
(5) Djazuli,  Atjep.  2003.  Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan
Umat Dalam Rambu- Rambu Syari’ah. Kencana.
(6) Fathoni,  Ahmad.  2015.  “Sejarah  Sosial  Hukum  Islam  Di  Asia Tenggara;  Studi  Pemberlakuan  Dan  Pengkodifikasian  Hukum  Islam  Di Malaysia.” Asy - Syari’ah 17(1).
(7) Hitti, Philip K. 2002. History of the Arabs. Macmillan International
Higher Education.
(8) Ismatullah, Deddy. 2010. “Sejarah Sosial Hukum Islam.”
(9) Kastolani,  Olan.  2019.  “Islam  Dan  Modernitas:  Sejarah  Gerakan
Pembaharuan Islam Di Indonesia.”
(10) Koto,  Alaiddin.  2011.  “Sejarah  Peradilan  Islam.”  Jakarta:  PT
RajaGrafindo Persada.
(11) Mudzhar,  M.  Atho.  2014.  Esai-Esai  Sejarah  Sosial  Hukum  Islam.
Pustaka Pelajar.
(12) Muttaqien,  Dadan.  2005.  “Telaah  Terhadap  Draf  KHI  Perspektif Sejarah Sosial Hukum.” Al -Mawarid Journal of Islamic Law (14):26040.
(13) Nasution, Harun. 2019. “Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya.”
(14) Saufi, Akhmad, and Hasmi Fadillah. 2015. Sejarah Peradaban Islam.
Deepublish.
(15) Sayis,  Muhammad  Ali.  2006.  Tarikh  Al-Fiqh  Al-Islami.  Dar  al-
Kutub al- ’Ilmiyah.
(16) Sjadzali,  Munawir.  1990.  Islam  Dan  Tata  Negara  Ajaran,  Sejarah Dan Pemikiran. UI press.
(17) Sukardja,  Ahmad.  1995.  Piagam  Madinah  Dan  Undang-Undang
Dasar  1945:  Kajian  Perbandingan  Tentang  Dasar  Hidup  Bersama  Dalam Masyarakat Yang Majemuk. Penerbit Universitas Indonesia.
(18) Suny,  Ismail.  1996.  “Kedudukan  Hukum  Islam  Dalam  Sistem Ketatanegara an  Indonesia.”  Ahmad,  Amrullah  et.  Al..  Dimensi  Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65.
(19) Turner,  Bryan  S.  2012.  “Relasi  Agama  Dan  Teori  Sosial
Kontemporer.” Yogyakarta: IRCiSoD.
(20) Zein, M., and Satria Effendi. 1988. “Dinamika Hukum Dalam Islam:
Suatu Tinjauan Historis.”