## PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI ASAS FINAL DAN BINDING DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID ATAS SENGKETA INVESTASI
Oleh: Putri Nabila Kurnia Arsyad Universitas Indonesia, Jakarta
E-mail : nabilaputriars@gmail.com

## ABSTRACT
A  dispute  related  to  foreign  investment  is  often  resolved  by  Alternative  Dispute  Resolution (“ADR”), which consists of various options, one of which is arbitration, such as ICSID. The award  of  ICSID  is  final  and  binding  in  which  it  is  not  feasible  for  any  disputed  parties  to submit other legal remedies against the award. Although conceptually, the final and binding of arbitral awards mean that there are no other legal remedies that can be taken, in practice, law  enforcement  against  arbitral  awards  cannot  be  implemented  immediately.  It  cannot  be denied that, not all decisions resulting from international arbitration will satisfy the parties. The existence of inconsistency between Article 60 and Article 70 of the Arbitration Law of the Republic  of  Indonesia  creates  legal  uncertainty  because  it  causes  the  arbitral  award  to become a final and quasi-binding decision and it seems as if legal remedies can still be made to  annul  the  decision  through  the  District  Court.  With  the  decision  of  the  Constitutional Court Number 15/PUU/XII/2014 which validates the law, it is appropriate for the legislature to  revise  the  Arbitration  Law  and  adjust  so  as  not  to  cause  multiple  interpretations  for  the public, investors, and entrepreneurs.
Keywords: Alternative Dispute Resolution, ICSID, Arbitration Law

## ABSTRAK
Suatu penyelesaian sengketa pada perselisihan yang berhubungan dengan penanaman modal asing  atau  investasi,  kerap  diselesaikan  melalui  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  atau Alternative  Dispute  Resolution  (“ADR”).  Salah  satu  penyelesaian  sengketa  melalui  ADR adalah  arbitrase,  baik  nasional  maupun  internasional,  seperti  ICSID.  Putusan  Arbitrase Internasional ICSID memiliki sifat final dan binding yang mana tidak dimungkinkannya para pihak  untuk  mengajukan  upaya  hukum  lainnya  terhadap  putusan  tersebut,  karena  sifatnya telah mengikat dan akhir. Walau sifat final dan binding dalam putusan arbitrase mengartikan tidak  ada  upaya  hukum  lainnya  yang  dapat  ditempuh,  namun  pada  kenyataanya  putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan secara serta merta. Ketidakselarasan Pasal 60 dan Pasal 70 UU  AAPS  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  karena  menyebabkan  putusan  arbitrase menjadi  putusan  yang  bersifat  final  dan  binding  yang  semu  dan  seolah-olah  masih  dapat dilakukan  upaya  hukum  untuk  pembatalan  putusan  melalui  Pengadilan  Negeri.  Diputusnya Putusan  MK  Nomor  15/PUU/XII/2014  yang  bersifat  memvalidasi  undang-undang,  maka sudah  sepatutnya  untuk  lembaga  legislasi  merevisi  UU  AAPS  dan  melakukan  penyesuaian agar tidak menimbulkan multitafsir bagi masyarakat, investor dan pengusaha.
Kata Kunci: Alternative Dispute Resolution, ICSID, Putusan Arbitrase

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  upaya  pembangunan  suatu negara,  baik  dalam  bidang  perekonomian,
peluang  kerja  dan  sebagainya,  tidak  dapat dipungkiri bahwa penanaman modal  asing memiliki  pengaruh  yang  cukup  signifikan
sehingga dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat. Setiap transaksi yang berhubungan dengan penanaman  modal  asing  atau  investasi, dituangkan dalam perjanjian yang mengatur berbagai klausul yang disepakati oleh  para  pihak,  seperti  penyelesaian sengketa.  Salah  satu  bentuk  penyelesaian sengketa adalah melalui Alternatif Penyelesaian  Sengketa  atau Alternative Dispute  Resolution (“ADR”),  seperti arbitrase, baik nasional maupun internasional.
Lembaga  penyelesaian  sengketa  yang secara  fokus  menyelesaikan  sengketa investasi  salah  satunya adalah The International  Centre  for  the  Settlement  of Investment  Disputes (“ICSID”).  ICSID memiliki yurisdiksi atau kompetensi untuk menyelesaikan  sengketa  investasi  yang dilakukan  oleh  negara-negara  peserta Convention on the Settlement of Investment  Dispute  Between  States  and National  of  Other  States (“Konvensi ICSID”).  Konvensi  ICSID  ditujukan  agar adanya aturan hukum yang jelas dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian  sengketa  investasi  baik melalui  mekanisme  konsiliasi  maupun arbitrase  serta  untuk  melindungi  dan mendorong arus modal antar negara.
Dalam  Konvensi  ICSID,  terdapat  suatu institusi yang memiliki tugas
menyelesaikan sengketa investasi yaitu the
Centre yang terdiri atas dewan administratif  dan  sekretariat  serta  wajib untuk  membentuk  panel  konsiliator  dan panel  arbitrater.  Melalui the Centre , pihak yang ingin menyelesaikan sengketa investasi  wajib  mengajukan  permohonan kepada Sekretaris  Jenderal  ICSID, dimana Sekretaris Jenderal ICSID akan meneruskan  permintaan  tersebut  kepada pihak  lain  dalam  sengketa  investasi,  dan akan dilanjutkan untuk tahap pembentukan majelis  arbiter,  jika  dirasa  permohonan tersebut  dinilai  berada  dalam  ranah kewenangan dari the Centre .
Dalam memutus suatu sengketa investasi, majelis arbiter akan memutusnya sesuai  dengan choice  of  law yang disepakati  oleh  para  pihak.  Jika  tidak adanya  kesepakatan  atas choice  of  law yang digunakan, maka majelis arbiter akan menggunakan aturan hukum yang dijadikan  sebagai  dasar  pada  perjanjian investasi  para  pihak  maupun  hukum internasional yang terkait. Sengketa tersebut  pun  akan  diputus  oleh  majelis arbiter  berdasarkan  suara  terbanyak  dari panel  arbiter  yang  dikeluarkan  secara tertulis  dan  ditandatangani  oleh  setiap arbiter  yang  menangani  sengketa  tersebut. Setelah sengketa di putus, maka Sekretaris Jenderal  ICSID akan mengirimkan salinan putusan  tersebut  kepada  para  pihak  yang bersengketa.
Apabila  dilihat  pada  Konvensi  ICSID, dapat  dipahami  bahwa  putusan  yang diputus  dalam  arbitrase  internasional ICSID  ini  memiliki  sifat final (akhir) dan binding (mengikat).  Secara  garis  besar dapat  diartikan  bahwa  putusan  dari arbitrase  internasional  ICSID  tidak  dapat diajukan  upaya  hukum  lainnya  karena telah  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat dan bersifat final atau akhir. Asas final dan binding dalam  suatu  putusan  arbitrase  ini menjadi salah satu alasan yang fundamental  dalam  memilih  lembaga arbitrase sebagai pilihan forum. Sedangkan jika dibandingkan dengan proses peradilan di  pengadilan,  putusan  yang  diputus  oleh Hakim masih dapat memberikan kemungkinan  bagi  para  pihak  untuk  dapat mengajukan  banding  dan  kasasi  maupun peninjauan kembali.
Pada faktanya, dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional tidak semudah  teorinya  karena  tidak  dapat dilaksanakan  serta  merta  di  Indonesia. Para  pihak  yang  merasa  putusan  arbitrase internasional  tersebut  tidak  memberikan kepuasan  baginya  akan  mencoba  untuk mengajukan  upaya  hukum  lainnya  ke pengadilan, seperti pembatalan atas putusan  arbitrase  ICSID.  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (“UU  AAPS”) dikatakan  bahwa  suatu  putusan  Arbitrase
dapat  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Negeri baik  sebagian  maupun  untuk  seluruh putusan arbitrase tersebut.
Menjadi  suatu  pro  dan  kontra  dalam mengintepretasikan klausul tersebut dikarenakan ada pendapat yang mengatakan bahwa terdapat tidak tercermin sifat limitative pada Pasal 70 UU AAPS. Lebih lanjut, dikatakan pula dalam Pasal  70  UU  AAPS  bahwa  alasan permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase harus  dibuktikan  dengan  adanya  putusan pengadilan terlebih dahulu. Jika dipahami, hal  ini  dapat  dikatakan  sebagai  upaya hukum  atas  putusan  arbitrase  yang  pada dasarnya  mengemban  prinsip final dan binding . Berdasarkan hal ini, maka Penulis berminat  untuk  membahas  lebih  lanjut pada makalah ini dengan judul “Problematika  Implementasi  Asas Final dan Binding Dalam  Pembatalan  Putusan Arbitrase Internasional ICSID Atas Sengketa Investasi”.
Merujuk  pada  penjelasan  di  atas,  maka penulisan  ini  akan  mengkaji  perihal bagaimana problematika implementasi asas final dan binding pada  putusan arbitrase internasional di Indonesia?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Asas Final dan Binding
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini  juga  dikenal  dengan  banyaknya  asas
yang  dianggap  sebagai  suatu  keunggulan, diantaranya ialah:
a. Asas Kesepakatan yang dapat diartikan bahwa munculnya kesepakatan  dari  para  pihak  untuk melakukan penyelesaian perselisihan dengan  damai  melalui  seorang  atau beberapa arbiter;
b. Asas  Musyawarah  adalah  asas  yang ditujukan  agar  perselisihan  dapat diselesaikan dengan cara musyawarah,  baik  antara  Arbiter dengan  para  pihak  maupun  antara Arbiter itu sendiri;
c. Asas Limitative yang dapat diartikan bahwa dalam melakukan penyelesaian  sengketa  yang  terjadi, terdapat pembatasan, dimana perkara yang  dapat  diselesaikan  melalui arbitrase  hanya  bidang  perdagangan atau bisnis dan industri dan/atau hak pribadi; dan
d. Asas final dan binding menjadi dasar
bahwa  putusan  arbitrase  tidak  dapat diajukan  upaya  hukum  lainnya, sehingga  sudah  sepatutnya  untuk dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.
Dari jenis asas yang dijabarkan tersebut, diketahui  bahwa  asas final dan binding merupakan primadona dalam penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase,  dimana  secara serta  merta  telah  menutup  kemungkinan para  pihak  mengajukan  upaya  hukum
lainnya terhadap putusan arbitrase, dimana hal  ini  juga  diatur  dalam  Pasal  60  UU AAPS.  Selain  itu,  terkait  asas  ini  juga diatur  pada  Pasal  53  ayat  (1)Konvensi ICSID:
“The  award  shall  be  binding  on  the parties  and  shall  not  be  subject  to  any appeal or to any other remedy except those provided  for  in  this  Convention.  Each party  shall  abide  by  and  comply  with  the terms of the award except to the extent that enforcement  shall  have  been  stayed pursuant  to  the  relevant  provision  of  this Convention.”
Walau  demikian,  Konvensi  ICSID memberikan  kemungkinan  kepada  para pihak  yang  bersengketa  untuk  mengkritisi putusan arbitrasenya hanya dengan melalui permohonan  interprestasi  atau  revisi  atau pembatalan  putusan arbitrase,  bukan melalui  upaya  hukum  lainnya  pada peradilan umum.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini,  digunkan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan kepustakaan, antara lain:
1. Bahan  hukum  primer  yang  pada prinsipnya memiliki kekuatan mengikat  pada  masyarakat,  seperti UU  AAPS,  Konvensi  ICSID,  dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan  dengan  implementasi  asas
final dan binding pada  putusan arbitrase internasional.
2. Bahan  hukum  sekunder  merupakan bahan  hukum  yang  memberikan informasi  atau  hal  terkait  isi  bahan hukum primer serta implementasinya, seperti  buku-buku,  artikel  jurnal, maupun artikel pada internet.
3. Bahan  hukum  tersier,  yakni  bahan yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  sumber  primer atau sumber sekunder.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konvensi  ICSID  merupakan  salah  satu dasar hukum arbitrase internasional  dalam hal  penyelesaian  sengketa  investasi  atau penanaman modal. Dalam Konvensi ICSID  diketahui  bahwa  suatu  putusan arbitrase  internasional  yang  dikeluarkan oleh panel arbiter ICSID bersifat final dan binding.  Hal  ini  menjadikan  para  pihak yang  bersengketa  harus  tunduk  dan melaksanakan isi putusan yang dikeluarkan  oleh  panel  arbiter  ICSID tersebut.  Adapun  putusan  tersebut  pada dasarnya  tidak  dapat  diajukan  upaya hukum  lainnya.  Selain  itu,  pengakuan  dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ICSID ini juga perlu ditegakkan melalui pengadilan dari negara anggota  dimana  pelaksanaan  putusan  ini akan  dilaksanakan.  Setiap  negara  anggota dalam  hal  ini  memiliki  kewajiban  untuk
mengakui  dan  melaksanakan  putusan panel  arbiter  melalui  prosedur  yang ditetapkan  melalui  putusan  pengadilan domestik dari pihak yang wajib melaksanakan  putusan  tersebut  dan  yang diberikan kewenangan terhadap pengakuan dan  pelaksanaan  putusan  panel  arbitrase ICSID.
Jika dipahami, Konvensi ICSID memiliki  ruang  lingkup  yang  lebih  luas dibandingkan  dengan  konvensi  lainnya seperti Konvensi New York 1958, terutama jika dilihat dari adanya pengaturan  khusus  perihal  pembatalan putusan  arbitrase.  Dalam  penyelesaian sengketa investasi melalui  ICSID, putusan arbitrase  internasional  akan  dikeluarkan oleh  panel  arbiter.  Apabila  setelah  panel arbiter  mengeluarkan  putusan,  diketahui terdapat ambiguitas dalam putusan tersebut, maka para pihak yang bersengketa  berhak  untuk  meminta  panel arbiter  melakukan  interpretasi  terhadap putusan yang sebelumnya dikeluarkan oleh panel  arbiter  tersebut.  Jika  dimungkinkan, maka panel arbiter yang bertugas melakukan  interpretasi  terhadap  putusan tersebut  merupakan  panel  arbiter  yang mengeluarkan  putusan  tersebut.  Akan tetapi,  jika  hal  itu  tidak  dimungkinkan, maka  majelis  arbiter  akan  membentuk panel arbiter baru. Panel arbiter juga dapat menunda  pelaksanaan  hasil  putusan  yang telah dikeluarkan sebelumnya sampai hasil
interpretasi  putusan  dilaksanakan.  Hal  ini sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  50 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Konvensi  ICSID, sebagai berikut:
“If  any  dispute shall  arise  between  the parties  as  to  the  meaning  or  scope  of  an award, either party may request interpretation  of  the  award  by  an application  in  writing  addressed  to  the Secretary-General.  The  request  shall,  if possible,  be  submitted  to  the  Tribunal which rendered the award. If this shall not be  possible,  a  new  Tribunal  shall  be constituted in accordance with Section 2 of this  Chapter.  The  Tribunal  may,  if  it considers  that  the  circumstances  so require,  stay  enforcement  of  the  award pending its decision.”
Terdapat ketentuan mengenai
pengajuan  pembatalan  putusan  arbitase internasional  pada  Pasal  52  ayat  (1) Konvensi ICSID yaitu dengan mengirimkan  permohonan  tertulis  kepada Sekretaris  Jenderal  ICSID  berdasarkan alasan:
a. Bahwa majelis arbiter tidak dibentuk sebagaimana mestinya;
b. Bahwa majelis arbiter telah melampaui kewenangannya;
c. Bahwa  terdapat  tindakan  korupsi yang  dilakukan  anggota  majelis arbiter;
d. Bahwa  telah  terjadi  penyimpangan serius atas peraturan yang
fundamental dalam prosedur arbitrase; dan/atau
e. Bahwa putusan arbitrase tidak berhasil untuk menyatakan pertimbangan yang mendasari putusan tersebut.
Dalam  hal  pengajuan  permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional kepada  Sekretaris  Jenderal  ICSID  ini, diatur  pada  Pasal  52  ayat  (2)  Konvensi ICSID  bahwa  permohonan  harus  diajukan dalam  jangka  waktu  120  (seratus  dua puluh) hari setelah tanggal dimana putusan arbitrase  ditetapkan.  Lebih  lanjut  pada Pasal  52  ayat  (3)  Konvensi  ICSID mengatur  mengenai  siapa  yang  memiliki kewenangan  pembatalan  putusan  arbitrase ICSID, dimana Chairman ICSID berwenang  untuk  membentuk  komite  ad hoc  yang  terdiri  dari  3  (tiga)  orang  dari panel arbiter.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami  bahwa  walau  suatu  putusan arbitrase internasional ICSID yang telah di putus oleh panel arbitrase ICSID mengemban  asas  final  dan  binding, sehingga  tidak  dapat  diajukan  upaya hukum  lainnya  untuk  melawan  putusan tersebut.  Namun  secara  regulasi  hal tersebut  dimungkinkan  apabila  memenuhi alasan-alasan tertentu dan dianggap memenuhi oleh Sekretaris Jenderal ICSID. Terlepas dari celah untuk dimungkinkannya pembatalan putusan
arbitrase  melalui  ICSID  yang  dijaminkan pula  dalam  Konvensi  ICSID,  namun  di Indonesia terdapat suatu problematika atas adanya  regulasi  yang  multitafsir  dan mengatakan  bahwa  putusan  arbitrase dalam diajukan pembatalan melalui pengadilan domestik di Indonesia. Eksistensi  penjelasan  yang  multitafsir terdapat  pada  Pasal  70  UU  AAPS,  yang mengatakan bahwa alasan-alasan permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan,  berakibat  dengan  diajukannya judicial review kepada Mahkamah Konstitusi  (“MK”)  dalam  Putusan  Nomor 15/PUU/XII/2014.  Pada  putusan  MK tersebut dikatakan bahwa penjelasan Pasal 70  UU  AAPS  bertentangan  dengan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat. MK  juga  menilai  bahwa  Pasal  70  UU AAPS sudah cukup jelas (expressis verbis), sehingga  tidak  perlu  ditafsirkan  lain. Selain  itu,  Pasal  70  UU  AAPS  juga  tidak dapat  dilepaskan  dari  Pasal  71  UU  AAPS terkait  jangka  waktu  penyelesaian  perkara pembatalan putusan arbitrase yang diajukan hanya selama 30 (tiga puluh) hari di  Pengadilan.  Sebab,  tidak  mungkin  jika dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari Pengadilan  dapat  memutusan  pembatalan putusan arbitrase, termasuk kalau diajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
Dengan  tegas  pada  UU  Arbitase menyampaikan  pada  Pasal  60  UU  AAPS, bahwa  putusan  arbitrase  bersifat  final, mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan binding  atau  mengikat  para  pihak  yang bersengketa,  yang  dalam  penjelasan  Pasal 60 UU AAPS juga tertulis bahwa terhadap putusan  arbitrase  tidak  dapat  diajukan banding,  kasasi  atau  peninjauan  kembali. Namun demikian, putusan tersebut menjadi  tidak  serta  merta  memiliki kekuatan hukum tetap, dikarenakan adanya Pasal 70 UU AAPS yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.
Dengan  adanya  aturan  semacam  ini, menurut Prof. Huala Adolf Indonesia telah terkenal dengan julukan sebagai “ Unfriendly Country ” dari para pengusaha luar  negeri  karena  dianggap  “ unfriendly ” atau  tidak  ramah  dengan  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase.    Adanya ketidakselarasan antara Pasal 60 dan Pasal 70  menimbulkan  ketidakpastian  hukum karena  menyebabkan  putusan  arbitrase menjadi  putusan  yang  bersifat  final  dan binding  yang  semu.  Di  satu  sisi  kita melihat  bahwa  putusan  arbitrase  bersifat final  dan  binding  sementara  di  sisi  lain putusan  arbitrase  dapat  dilakukan  upaya pembatalan  melalui  Pengadilan  Negeri. Hal  ini  menjadikan  putusan  arbitrase bersifat  final  dan  binding  yang  semu, karena  masih  dapat  dilakukan  upaya
hukum  untuk  pembatalan  putusan  melalui Pengadilan Negeri.
Sinkronisasi peraturan perundang- undangan sangat dibutuhkan untuk mencapai  suatu  keadilan  serta  peraturan perundang-undangan agar dapat terlaksana secara  efektif  dan  efisien.  Pengaturan tentang  perlu  adanya  sinkronisasi  atau harmonisasi  regulasi  dapat  ditemukan dalam  Pasal  18  ayat  (2)  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan , menetapkan bahwa pengharmonisasian, pembuatan dan pemantapan  konsepsi  rancangan  undang- undang  yang  berasal  dari  presiden, dikoordinasikan  oleh  menteri  yang  tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang- undangan, diatur bahwa prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat  dengan  kepentingan  bangsa dan  Negara,  merupakan  salah  satu  asas materi muatan setiap peraturan perundang- undangan.    UU  AAPS  ini  juga  dapat diselaraskan  dengan  Putusan  MK  Nomor 15/PUU/XII/2014  sebagai  bentuk  realisasi dari  putusan  yang  memvalidasi  undang- undang.

## 5. SIMPULAN
Dalam  menyelesaikan  sengketa  yang terjadi,  terutama  dalam  bidang  investasi, ADR merupakan salah satu forum penyelesaian  yang  paling  banyak  diminati oleh  para  investor  dan  pengusaha  karena penyelesaiannya  yang  lebih  efisien  dan adil.  ADR  terdiri  dari  berbagai  macam pilihan,  salah  satunya  adalah  arbitrase, baik  arbitrase  nasional  maupun  arbitrase internasional. Forum arbitrase ini mengemban beberapa asas yang dipegangnya,  seperti  Asas  Kesepakatan, Asas  Musyawarah,  Asas  Limitative,  dan Asas  Final  dan  Binding.  Asas  final  dan binding  inilah  yang  menjadi  primadona dalam  pemilihan  forum  penyelesaian sengketa bagi para investor dan pengusaha karena  asas  ini  menjaminkan  bahwa  suatu putusan  arbitrase  bersifat  final  atau  akhir dan  binding  atau  mengikat,  sehingga tertutup  bagi  para  pihak  untuk  melakukan upaya  hukum  lain,  seperti  upaya  banding, kasasi  maupun  peninjauan  kembali.  Salah satu  lembaga  arbitrase  yang  secara  fokus menyelesaikan  sengketa  investasi  salah satunya  adalah  ICSID  yang  memiliki yurisdiksi  untuk  menyelesaikan  sengketa investasi  yang  dilakukan  oleh  negara- negara peserta Konvensi ICSID.
Pada  dasarnya  pembatalan  putusan arbitrase  internasional  di  Indonesia  ini masih menjadi problematika yang menimbulkan pro dan kontra di
masyarakat  maupun  investor,  karena terdapat pendapat yang mengatakan bahwa pengaturan  pembatalan  putusan  arbitrase yang  diatur  dalam  UU  AAPS  ini  hanya berlaku  bagi  putusan  arbitrase  nasional. Namun  secara  praktek  masih  banyak putusan arbitrase internasional yang diputus batal dan tidak dapat di eksekusi di Indonesia  dengan  adanya  multitafsir  pasal dan  penjelasan  dari  Pasal  70  UU  AAPS tersebut.  Polemik  eksistensi  Pasal  70  UU AAPS  ini  berujung  dengan  diajukannya judicial review kepada MK dalam Putusan Nomor  15/PUU/XII/2014,  dimana  diputus bahwa  penjelasan  Pasal  70  UU  AAPS bertentangan dengan Undang-undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat. MK juga menilai bahwa Pasal  70  UU  AAPS  sudah  cukup  jelas ( expressis  verbis ),  sehingga  tidak  perlu ditafsirkan lain. Namun, dengan kewenangan  MK  yang  tidak  memiliki kekuatan  eksekutorial  atas  putusannya mengakibatkan setelah diputusnya putusan tersebut  Pasal  70  UU  AAPS  masih  tetap ditegakkan  dan  menjadi  dasar  pembatal putusan arbitrase internasional di Indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Adolf,  Huala.  2002.  Arbitase  Komersial Internasional.  Jakarta:  RajaGrafindo Persada.
Adolf,  Huala.  2008.  Dasar-dasar  Hukum Kontrak Internasional. Bandung:
Rafika Aditama.
Adolf,  Huala.  2006.  Hukum  Penyelesaian Sengketa  Internasional.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Budidjadja,  Tony.  2002. Public  Policy  as Grounds  for  Refusal  of  Recognition and  Enforcement  of  Foreign  Arbitral Awards in Indonesia. Jakarta: PT Tata Nusa.
Harahap,  M.  Yahya.  2006.  Arbitrase (Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata,  Peraturan  Prosedur  BANI, ICSID, UNCITRAL, Arbitration Law , Convention  on  the  Recognation  and Enforcement  of  Foreign  Arbitral Award ,  PERMA  No.  1  Tahun  1990).
Jakarta: Sinar Grafika.
Irawan,  Candra.  2010.  Aspek  Hukum  dan
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (ADR) Di Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.
Mamudji,  Sri.  2005.  Metode  Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.
2007.  Pedoman  Teknis  Administrasi
dan  Teknis  Peradilan  Umum  dan Perdata  Khusus  Mahkamah  Agung
Republik
Indonesia.
Jakarta: Mahkamah Agung.
Sudiarto & Zaeni Asyhadie.  2004.
Mengenal  Arbitrase,  Suatu  Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Artikel Jurnal:

## Geraldi,  Aldo  Rico.  (2017).  “Kompetensi
Arbitrase Internasional Dan
Pengadilan
Nasional Terkait
Penyelesaian  Sengketa  Penanaman Modal  Asing”.  Jurnal  Advokasi  FH UNMAS  Vol.  7  No.  2.  Diakses  pada 30 September 2022.
Juwana, Hikmahanto. (2002). “Pembatalan Putusan  Arbitrase  Internsional  oleh Pengadilan  Nasional”.  Jurnal  Hukum Bisnis  Vol.  21.  Diakses  pada  21 November 2022.