Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia
Abdul Muthalib Tahar dan Widya Krulinasari
Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung
Abstrak
Sesuai  dengan  UU  No.  6  Tahun  2006  Indonesia  merupakan  Negara  Kepulauan. Berdasarkan  Undang-undang  tersebut,  perairan  Indonesia  meliputi  laut  teritorial Indonesia,  perairan  kepulauan  Indonesia,  dan  perairan  pedalaman  Indonesia. Perairan ini tunduk dan berada di bawah kedaulatan negara Indonesia. Di samping itu  Negara  Indonesia  juga  memiliki  hak  berdaulat  atas  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia  (ZEEI)  yang  diatur  dalam  UU  No.  5  Tahun  1983,  dan  memiliki  hak berdaulat atas zona tambahan, dan landas kontinen. Perairan Indonesia merupakan sumber  daya  hayati  (perikanan),  dan  daerah  dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya merupakan  sumber  daya  non-hayati  bagi  bangsa  Indonesia.  Perairan  Indonesia juga  dimanfaatkan  oleh  kapal-kapal  Indonesia  dan  asing  untuk  navigasi  antar pulau  maupun  antar  Negara.  Begitu  besar  manfaat  dan  pentingnya  perairan Indonesia,  di  perairan  Indonesia  seringkali  terjadi  pelanggaran  perundang- undangan  yang berkaitan dengan perairan Indonesia, seperti pencurian ikan yang dilakukan  oleh  kapal-kapal  penangkap  ikan  asing  (illegal  fishing),  usaha penyelundupan  barang-barang,  keimigrasian,  pembuangan  limbah  minyak  dari kapal-kapal,  dan  lalu-lintas  kapal  yang  tidak  damai.  Terhadap  pelanggaran perundang-undangan  ini  perlu  dilakukan  penindakan;  akan  tetapi  dalam  upaya penindakan ini sering kali terjadi tumpang tindih  kewenangan di  antara berbagai instansi  yang  memiliki  kewenangan  penegakan  hukum  di  perairan  Indonesia. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  ketentuan  UU  No.  5  Tahun 1983  tentang  ZEEI,  bahwa  satu-satunya  aparatur  penegak  hukum  di  bidang penyidikan  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  adalah  Perwira  Tentara Nasional  Indonesia  Angkatan  Laut  yang  ditunjuk  oleh  Panglima  Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia.  Wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik Indonesia  untuk  penangkapan  ikan  dan/atau  pembudidayaan  meliputi  laut teritorial  Indonesia,  perairan  kepulauan,  dan  perairan  pedalaman  Indonesia,  serta ZEEI.  Berdasarkan  ketentuan  UU  No.  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan,  secara umum ditentukan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan,  Perwira  TNI  AL,  dan  Pejabat Polisi  Negara  Republik  Indonesia.  Bahwa  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi hanya memiliki wewenang penegakan hukum bidang perikanan di laut teritorial (sejauh 8 mil dari batas luar laut teritorial ke sisi darat), dan di perairan kepulauan (sejauh 8 mil dari batas luar yang menjadi wewenang kabupaten).  Sedangkan  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  memiliki  wewenang penegakan  hukum  bidang  perikanan  di  perairan  pedalaman,  laut  teritorial  (4  mil dari garis pangkal kepulauan), dan perairan kepulauan (4 mil dari garis air surut). Belum ada suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai siapa
yang  berwenang  melakukan  tindakan  hukum  (mengusir,  menangkap  dan menahan) terhadap kapal-kapal asing yang melakukan lintas di laut teritorial dan perairan  kepulauan  Indonesia  yang  membahayakan  kedamaian,  ketertiban,  atau keamanan Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam KHL 1982 Pasal 19. Bahwa yang  berwenang  melaksanakan  penegakan  hukum  di  zona  tambahan  dan  di perairan  kepulauan  terhadap  kapal  dan  orang  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  perundang-undangan    bea  dan  cukai,  sesuai  dengan  UU  No.  7  Tahun 2006  tentang  Kepabeanan  adalah  penyidik  pegawai  negeri  sipil  pada  Direktorat Bea  dan  Cukai;  untuk  pelanggaran  keimigrasian  dan  fiskal  adalah  penyidik pegawai  negeri  sipil  pada  Direktorat  Keimigrasian;  untuk  pelanggaran  sanitasi adalah penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan; sedangkan untuk perompakan di laut adalah polisi perairan (Polair).

## Pendahuluan
Berdasarkan  KHL  1982  dan UU  No.  6  Tahun  1996  tentang Perairan Indonesia, Negara Indonesia adalah Negara kepulauan. Berdasarkan  ketentuan  ini  perairan Indonesia  meliputi  laut  teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia,  dan  perairan  pedalaman Indonesia.  Perairan  ini  menurut ketentuan  UU  tunduk  dan  berada  di bawah  kedaulatan  negara  Indonesia. Di  samping  itu  Negara  Indonesia juga  memiliki  hak  berdaulat  atas Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia (ZEEI)  yang  diatur  dalam  UU  No.  5 Tahun  1983,  dan  memiliki  hak berdaulat  atas  zona  tambahan,  dan landas kontinen.
Perairan  Indonesia  dan  ZEEI
daerah perairannya merupakan
sumber  daya  hayati  (perikanan), daerah  dasar  laut  dan  tanah  di bawahnya  merupakan  sumber  daya non  hayati  yang  bermanfaat  sebagai sumber  mata  pencaharian  penduduk pantai  (nelayan)  dan  sebagai  sumber devisa  Negara.  Di  samping  itu perairan  Indonesia    dimanfaatkan untuk  berbagai  kepentingan  antara lain  sebagai  lalu  lintas  kapal,  dan sebagai  sarana  melakukan  riset ilmiah kelautan.
Begitu  besar  manfaat  dan pentingnya  perairan  Indonesia,  maka di  perairan  Indonesia  seringkali terjadi pelanggaran perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan perairan  Indonesia  ini,  pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing (illegal fishing), usaha penyelundupan barang-barang, keimigrasian, pembuangan  limbah  minyak  dari kapal-kapal,  dan  lalu-lintas  kapal yang tidak damai. Terhadap pelanggaran perundang-undangan ini perlu  dilakukan  penindakan;  akan tetapi  dalam  upaya  penindakan  ini sering  kali  terjadi  tumpang  tindih kewenangan  di  antara  berbagai instansi  yang  memiliki  kewenangan penegakan hukum di perairan Indonesia.  Berkaitan  dengan  hal tersebut dalam penelitian ini ini yang menjadi permasalahan  adalah  : Peraturan  perundang-undangan  apa saja  yang  substansinya  mengatur penegakan hukum terhadap
pelanggaran  hukum  di  perairan Indonesia  ?  dan  Siapa  saja  yang berwenang    melakukan  penegakan hukum  di  perairan  Indonesia  ?  Guna menjawab  permasalahan  ini  peneliti melakukan penelitian yuridis normatif menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis,
menggunakan  data  sekunder  yang hasilnya sebagai berikut :
Peraturan Perundang-undangan yang  Berlaku  dalam  Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menurut UU No. 5 Tahun 1983 adalah “jalur di luar dan
berbatasan  dengan  laut  wilayah Indonesia  sebagaimana  ditetapkan berdasarkan  undang-undang  yang berlaku  tentang  perairan  Indonesia yang  meliputi  dasar  laut,  tanah  di bawahnya  dan  air  di  atasnya  dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur  dari  garis  pangkal  laut wilayah Indonesia”.
Akan tetapi lebar sesungguhnya  zona  ini  adalah  188 mil laut, karena 12 mil laut dari garis pangkal (garis pangkal lurus kepulauan,  garis  pangkal  biasa  atau garis  pangkal  lurus)  merupakan  laut teritorial  yang  tunduk  di  bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Di  perairan  zona  ekonomi eksklusif terdapat kebebasan pelayaran  bagi  kapal-kapal  asing, sedangkan  ruang  udara  di  atas  zona ekonomi eksklusif terdapat kebebasan penerbangan bagi pesawat-pesawat terbang negara asing. Di  ZEEI,  Republik  Indonesia mempunyai dan melaksanakan : a.  Hak  berdaulat  untuk  melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi smber  daya  alam  hayati  dan  non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan  lainnya  untuk ekplorasi dan eksploitasi ekonomis  zona  tersebut,  seperti
pembangkitan  tenaga  dari  air, arus, dan angin;
b.  Yurisdiksi  berhubungan  yang berhubungan dengan :
(1) pembuatan  dan  penggunaan
pulau-pulau  buatan,  instalasi- instalasi dan bangunan- bangunan lainnya;
(2) penelitian  ilmiah  mengenai kelautan;
(3) perlindungan  dan  pelestarian lingkungan laut
c.  Hak-hak  lain  dan  kewajiban- kewajiban  lainya  berdasarkan Konvensi  Hukum  Laut  yang berlaku (KHL 1982). 1
Adapun perbuatan-perbuatan atau  tindakan-tindakan  yang  masuk kategori  kejahatan  di  ZEEI  menurut UU No. 5 Tahun 1983 ini adalah :
a.   Melakukan  eksplorasi  dan/atau eksploitasi  sumber  daya  alam atau  kegiatan-kegiatan  lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan  tenaga  dari  air, arus  dan  angin  di  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia,  tanpa  izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan  internasional  dengan
Pemerintah  Republik  Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat- syarat  perizinan  atau  persetujuan internasional. 2
b.  Membuat  dan/atau  menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi- instalasi atau bangunan-bangunan
lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia  tanpa  izin dari Pemerintah Republik Indonesia. 3 c.  Melakukan  kegiatan  penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak
1 UU ZEEI Pasal 4 ayat (1)
2 Ibid Pasal 5 ayat (1)
3 Ibid Pasal 6.
memperoleh  persetujuan  terlebih dahulu  dari  dan  dilaksanakan berdasarkan  syarat-syarat  yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
d.   Melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya  lingkungan  hidup dalam  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia. 4 Diancam dengan pidana  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  bidang  lingkungan hidup.
Mengenai penegakan hukum di
ZEEI,  UU  No.  5  Tahun  1983  Pasal 13 menentukan, bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban- kewajiban  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  4  ayat  (1),  aparatur penegak  hukum  Republik  Indonesia yang  berwenang,  dapat  mengambil tindakan-tindakan  penegakan  hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut : (a)  Penangkapan  terhadap  kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya  kapal  dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana  perkara  tersebut  dapat diproses lebih lanjut; (b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus
dilakukan  secepat  mungkin  dan tidak  boleh  melebihi  jangka waktu  7  (tujuh)  hari,  kecuali
4 Ibid Pasal 16 ayat (3).
apabila  terdapat  keadaan  force majeure;
(c)  Untuk  kepentingan  penahanan, tindak  pidana  yang  diatur  dalam Pasal  16  dan  Pasal  17  termasuk dalam  golongan  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  21  ayat  (4)  huruf  b Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana.
Mengenai  siapa  yang  menjadi penegak  hukum  di  ZEEI,  Pasal  14 menentukan sebagai berikut :
(1)  Aparatur  penegak  hukum  di bidang penyidikan di Zona
Ekonomi  Eksklusif  Indonesia adalah  Perwira  Tentara  Nasional Indonesia  Angkatan  Laut  yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2)  Penuntut  umum  adalah  jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (3). (3) Pengadilan yang berwenang mengadili  pelanggaran  terhadap ketentuan undang-undang ini adalah  pengadilan  negeri  yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 13 huruf a. Mengenai permohonan
pembebasan  kapal  dan/atau  orang yang  ditangkap  karena  didakwa melakukan pelanggaran terhadap UU ZEEI,  diatur  dalam  Pasal  15  yang menentukan sebagai berikut :
(1) Permohonan untuk membebaskan kapal  dan/atau  orang-orang  yang ditangkap karena didakwa melakukan  pelanggaran  terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan  berdasarkan  undang-
undang  ini,  dapat  dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan  dari  pengadilan  negeri yang berwenang. (2)  Permohonan  untuk  pembebasan sebagaimana  dimaksud  dalam ayat(1),dapat dikabulkan jika pemohon  sudah  menyerahkan sejumlah  uang  jaminan  yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.
Ketentuan  lain  yang  berkaitan dengan  eksploitasi  sumber  daya hayati di ZEEI diatur dalam UU No. 31  Tahun  2004  tentang  Perikanan.
Menurut  UU  Perikanan  ini  wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia  untuk  penangkapan  ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : a. Perairan Indonesia; b. Zona ekonomi eksklusif
Indonesia; dan
c. Sungai,  danau, waduk, rawa, dan genangan  air  lainnya  yang  dapat diusahakan, serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial  di  wilayah  Repubilik Indonesia. 5
Apabila  ketentuan  ini  kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat  (1)  UU  No.  6  Tahun  1996 tentang  Perairan  Indonesia,  maka wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan,  dan  perairan  pedalaman Indonesia. Adapun  larangan  bagi  kapal- kapal penangkap ikan asing ditentukan sebagai berikut  :
(1) Setiap  kapal  penangkap  ikan berbendera  asing  yang  tidak
5 UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 5.
memiliki  izin  penangkapan  ikan selama berada di wilayah pengelolaan  perikanan  Republik
Indonesia wajib menyimpan alat penangkap ikan di palka;
(2) Setiap  kapal  penangkap  ikan berbendera  asing  yang  telah memiliki  izin  penangkapan  ikan dengan satu jenis alat penangkap ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa  alat  penangkap  ikan lainnya;
(3) Setiap  kapal  penangkap  ikan berbendera  asing  yang  telah memiliki  izin  penangkapan  ikan wajib menyimpan alat penangkapan  ikan  di  dalam palka  selama  berada  di  luar daerah  penangkapan  ikan  yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 6
Di  dalam  UU  Perikanan  diatur berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan penegakan    UU  Perikanan,  antara lain  Penyidikan.  Penyidikan  tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Perikanan,  Perwira  TNI  AL,  dan Pejabat  Polisi  Negara  Republik Indonesia.  Di  antara  mereka  dapat melakukan  koordinasi,  dan  untuk melakukan koordinasi dalam
penanganan  tindak  pidana  di  bidang perikanan,  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  dapat  membentuk  forum koordinasi. 7 Selanjutnya Berdasarkan UU  Perikanan  ini  juga  dibentuk Pengadilan  Perikanan.  Pengadilan
Perikanan untuk pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri
Jakarta  Utara,  Medan,  Pontianak, Bitung, dan Tual.
Beberapa  tindak  pidana  yang dapat diadili di Pengadilan Perikanan diatur  dalam  pasal  84  s/d  102.  Di
6 Idem Pasal 38.
7 Idem, Pasal 73
mana  tindak  pidana  yang  diatur dalam pasal 84, 85, 86, 88, pasal 91, 92,  93,  dan  94  adalah  kejahatan. Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam  pasal  95,  96,  97,  98,  99,  dan pasal 100 adalah pelanggaran. Berkaitan  dengan  penegakan UU Perikanan ini timbul permasalahan,  yaitu  apakah  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan  dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Propinsi  atau  Kabupaten  memiliki kewenangan  melakukan  penangkapan terhadap illegal fishing di laut teritorial Indonesia dan ZEEI ? Guna  menjawab  permasalahan tersebut  kita  harus  melihat  ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 UU ini menentukan  bahwa  Daerah  yang memiliki  wilayah  laut  diberikan kewenangan  untuk  mengelola  sumber daya  di  wilayah  laut.
8 Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan  sumber  daya  alam  di bawah  dasar  dan/atau  di  dasar  laut sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. 9 Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi  :  (a)  eksplorasi,  eksploitasi, konservasi,  dan  pengelolaan  kekayaan laut;  (b)  pengaturan  administratif;  (c) pengaturan  tata  ruang;  (d)  penegakan hukum  terhadap  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  daerah  atau  yang dilimpahkan  kewenangannya  oleh Pemerintah;  (e)  ikut  serta  dalam pemeliharaan  keamanan;  dan  (f)  ikut serta  dalam  pertahanan  kedaulatan negara. 10 Selanjutnya  ditentukan  bahwa kewenangan  untuk  mengelola  sumber daya  di  wilayah  laut  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua  belas)  mil  laut  diukur  dari  garis pantai  ke  arah  laut  lepas  dan/atau  ke
8 UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (1).
9 Ibid ayat (2).
10 Ibid ayat (3)
arah  perairan  kepulauan  untuk provinsi  dan  1/3  (sepertiga)  dari wilayah  kewenangan  provinsi  untuk kabupaten/kota. 11
Menurut  penulis  ketentuan  ini menunjukkan  bahwa  kewenangan propinsi dan kabupaten untuk mengelola sumber daya di wilayah laut hanya  terbatas  di  perairan  kepulauan dan laut teritorial, tidak mencakup/meliputi  ZEEI.  Mengapa demikian  karena  jelas  dari  ketentuan Pasal  18  ayat  (4)  ini  bahwa kewenangan  propinsi  dan  kabupaten di wilayah laut diukur dari garis pantai ke  arah  laut  lepas  dan/atau  ke  arah perairan  kepulauan.  Di  samping  itu berdasarkan  ketentuan  UU  No.  6 Tahun  1996  bahwa  laut  teritorial Indonesia,  zona  tambahan  Indonesia, dan  ZEEI  diukur  dari  garis  pangkal lurus kepulauan Indonesia. Apabila ada satu atau lebih pulau yang  menjadi  bagian  propinsi  dan kabupaten  yang  letaknya  berhadapan dengan laut lepas atau negara tetangga, dan  pulau  tersebut  digunakan  sebagai titik  pangkal  untuk  menarik  garis pangkal  lurus  kepulauan,  maka propinsi  dan  kabupaten  memiliki kewenangan mengelola sumber daya di laut  teritorial.  Sedangkan      ZEEI status  perairannya  berada  di  luar  laut teritorial Indonesia.
Berdasarkan
argumentasi tersebut  di  atas,  disimpulkan  bahwa aparat  penyidik  pegawai  negeri  sipil DPK  propinsi  dan  kabupaten  hanya memiliki  kewenangan  menegakkan peraturan  yang  dikeluarkan  oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya  oleh  Pemerintah  di laut  teitorial  dan  perairan  kepulauan; sedangkan  di  ZEEI  tidak  memiliki kewenangan  melakukan  penangkapan terhadap illegal fishing yang dilakukan oleh  kapal-kapal  perikanan  asing.
11 Ibid ayat (4)
Dengan  demikian  yang  berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran UU Perikanan di ZEEI  terutama  oleh  kapal-kapal perikanan asing terbatas pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan,  Perwira  TNI  AL,  dan
Pejabat  Polisi  Negara  Republik Indonesia.
Peraturan Perundang-undangan yang  Berlaku  dalam  Penegakan hukum di Laut Teritorial Indonesia,  Perairan  Kepulauan Indonesia, dan Zona Tambahan a. Peraturan Perundang-undangan yang  Berlaku dalam  Penegakan hukum di Laut Teritorial Indonesia dan Perairan Kepulauan  Indonesia. Laut Territorial Indonesia adalah  jalur  laut  selebar  12  (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan perairan kepulauan Indonesia  adalah  semua  perairan yang  terletak  pada  sisi  dalam  dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia, tanpa memandang kedalaman  laut  dan  jaraknya  dari pantai.  Laut  teritorial  Indonesia  dan perairan  kepulauan  Indonesia,  ruang udara  di  atas  laut  teritorial  dan perairan  kepulauan  Indonesia,  serta daerah  dasar  laut  dan  tanah  di bawahnya tunduk di bawah
kedaulatan Negara Indonesia.
Di  laut  teritorial  Indonesia  dan di  perairan  kepulauan  Indonesia terdapat hak lintas damai bagi kapal- kapal  asing.  Hal  ini  dapat  dilihat pada UU No. 6 Tahun 1996 Pasal 11 ayat  (1)  yang  menentukan  bahwa kapal  semua  negara,  baik  negara pantai  maupun  negara  tak  berpantai,
menikmati  hak  lintas  damai  melalui laut teritorial dan perairan kepulauan
Indonesia. Pengertian lintas
berarti navigasi  melalui  laut  teritorial  dan perairan  kepulauan  Indonesia  untuk keperluan :
a.   melintasi  laut  tersebut  tanpa memasuki  perairan  pedalaman atau  singgah  di  tempat  berlabuh di  tengah  laut  atau  fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau
b.   berlalu  ke  atau  dari  perairan pedalaman atau singgah di tempat  berlabuh  di  tengah  laut atau  fasilitas  pelabuhan  tersebut.
12
Bahwa  lintas  damai  harus terus-menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau  buang  jangkar  sepanjang  hal tersebut  berkaitan  dengan  navigasi yang  normal,  atau  perlu  dilakukan karena keadaan memaksa,
mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat  udara  yang  dalam  bahaya atau kesulitan. 13
Selanjutnya  pengertian  lintas damai  ditemukan  dalam  Pasal  12, yang menentukan:
(1)  Lintas  dianggap  damai  apabila tidak merugikan kedamaian,
ketertiban, atau keamanan Indonesia,  dan  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan  Konvensi  dan hukum internasional lainnya.
(2)  Lintas  oleh  kapal  asing  harus dianggap
membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal  tersebut  sewaktu  berada  di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan  melakukan  salah  satu kegiatan  yang  dilarang  oleh
12 UU No. 6 Tahun 1996 Pasal 11 ayat (2)
13 Ibid ayat (3).
Konvensi dan atau hukum internasional lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai  lintas  damai  ini  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  36 Tahun 2002. Mengenai "kegiatan yang dilarang oleh Konvensi" sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal 12  ayat  (2),  penjelasan  pasal  ini menentukan sebagai berikut :
a. setiap  ancaman  atau  penggunaan kekerasan  terhadap  kedaulatan, keutuh-an wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai,atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
b. setiap  latihan  atau  praktek  senjata apapun;
c. setiap  perbuatan  yang  bertujuan untuk  mengumpulkan  informasi yang  merugikan  bagi  pertahanan atau keamanan negara pantai;
d. setiap perbuatan propaganda  yang bertujuan mempengaruhi pertahanan  atau  keamanan  negara pantai;
e. peluncuran, pendaratan, atau penerimaan setiap pesawat udara;
f. peluncuran, pendaratan, atau penerimaan  setiap  peralatan  dan perlengkapan militer;
g. bongkar atau muat setiap komoditi,  mata  uang  atau  orang secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea  cukai,fiskal,  imigrasi,  atau saniter negara pantai;
h. setiap perbuatan pencemaran dengan  sengaja  dan  parah  yang bertentangan dengan Konvensi;
i. setiap kegiatan perikanan;
j. kegiatan riset atau survei;
k. setiap  perbuatan  yang  bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi  atau  setiap  fasilitas atau  instalasi  lainnya  negara pantai; atau
l. setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan  langsung  dengan lintas. 14
Persoalannya  adalah  apabila dalam  melaksanakan  hak  lintas damai  kapal-kapal  asing  tersebut melakukan  salah  satu  kegiatan  yang dilarang  oleh  Konvensi,  siapakah yang  berwenang  menegakkannya? Tindakan-tindakan  apa  yang  harus dilakukan.
Terhadap masalah tersebut memang  belum  terdapat  pengaturan secara  jelas.  Dalam  hal  ini  penulis berpendapat sebagai berikut : (1)   apabila kapal-kapal asing dalam  lintasannya  melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang konvensi (point a, b, c, d,  e,  dan  f),  maka  yang berwenang melakukan tindakan pengusiran adalah TNI Angkatan  Laut.  Karena  TNI AL-lah  yang  memiliki  sarana dan  prasarana  yang  memadai untuk  melakukan  operasi  rutin menjaga dan memelihara kedaulatan  wilayah  Indonesia di laut. (2)  apabila kapal-kapal asing dalam  lintasannya  melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang  konvensi  (point  g), maka yang berwenang melakukan tindakan penangkapan  dan  penahanan adalah penyidik pegawai negeri sipil  Direktorat  Bea dan Cukai.
Hal ini sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2006 pasal  1 ke  1,  yang menentukan bahwa daerah
14 Ibid Penjelasan Pasal 12 ayat (2).
pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan  ruang  udara  di  atasnya, serta  tempat-tempat  tertentu  di Zona  Ekonomi  Eksklusif  dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang- Undang ini. Kewenangan penyidik  pegawai  negeri  sipil Direktorat  Bea  dan  Cukai  ini diatur dalam Pasal 112 ayat (1). (3)  apabila kapal-kapal asing dalam  lintasannya  melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang  konvensi  (point  h, pencemaran yang disengaja dan parah,  dan  k,  yaitu  setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi  atau  setiap  fasilitas atau  instalasi  lainnya  negara pantai  ), maka yang berwenang melakukan penegakan peraturan  perundang-undangan di  laut  dan  pantai  adalah Penjaga laut dan Pantai. 15
Penjaga laut dan pantai dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan di laut melaksanakan tugas: a.   melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
15 UU No. 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 276 menenukan sebagai berikut : (1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.
(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
(3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentu(1) Untuk k dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
b.   melakukan pengawasan,
pencegahan, dan penanggulangan
pencemaran di laut;
c.   pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
d.   pengawasan dan penertiban kegiatan salvage , pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan
laut;
e.   pengamanan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran; dan f.   mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut. 16
Di samping itu penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk:
a. melaksanakan patroli laut; b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit) ; c. memberhentikan dan
memeriksa kapal di laut; dan d. melakukan penyidikan. 17 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan  tugas  sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 18 Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  kewenangan penjaga  laut  dan  pantai  diatur dengan Peraturan Pemerintah. 19
(4)  apabila kapal-kapal asing dalam  lintasannya  melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang konvensi (point i, yaitu kegiatan  perikanan,  dan  j  yaitu kegiatan  riset  dan  survey),
16 Ibid Pasal 277 ayat (1)
17 Ibid Pasal 278 ayat (1)
18 Ibid Pasal 278 ayat (2)
19 Ibid ayat (3).
maka yang berwenang melakukan tindakan penangkapan  dan  penahanan adalah adalah penyidik pegawai negeri  sipil  DPK  Propinsi  dan Kabupaten. Selanjutnya masih dalam kaitannya dengan lintas ini UU No. 6 Tahun  1996  Pasal  15  menentukan bahwa  dalam  melaksanakan  hak lintas  damai  di  laut  teritorial  dan perairan  kepulauan,  kapal  selam  dan kendaraan bawah air lainnya diharuskan  melakukan  navigasi  di atas permukaan air dan menunjukkan bendera  kebangsaan.  Apabila  kapal selam asing tersebut tidak memenuhi ketentuan  ini  maka  lintas  yang dilakukannya  dianggap  tidak  damai, dan  kapal  tersebut  diperingatkan untuk  segera  meninggalkan  perairan Indonesia.  Ketentuan  ini  merupakan penerapan dari Pasal 20 Konvensi. 20
b . Peraturan Perundang-undangan yang  Berlaku dalam  Penegakan hukum di Zona Tambahan.
Di samping itu Negara Indonesia juga memiliki hak berdaulat  atas  suatu  bagian  perairan yang  dinamakan  zona  tambahan. Zona ini lebarnya adalah 24 mil  laut yang  diukur  dari  garis  pangkal. Status  dan  eksistensi  zona  tambahan ini  berada  di  12  mil  laut  teritorial Indonesia,  dan  12  mil  di  ZEEI.  Di zona  tambahan  negara  Indonesia memiliki  kewenangan  terbatas,  yaitu mencegah  terjadinya  pelanggaran perundang-undangan  yang  berkaitan dengan bea, cukai, fiskal,
keimigrasian,  dan  sanitasi;  serta memiliki kewenangan memberi hukuman  terhadap  para  pelanggar-
20 UU No. 6/1996, penjelasan pasal 15.
pelanggar  ketentuan  ini.  Pertanyaan yang  timbul  adalah  siapakah  yang berwenang  melakukan  penegakan hukum di zona tambahan ini ?
Menurut  pendapat  penulis,  bahwa yang berwenang melaksanakan penegakan  hukum  terhadap  kapal dan orang yang melakukan
pelanggaran  terhadap  perundang- undangan    bea  dan  cukai,  adalah penyidik  pegawai  negeri  sipil  pada Direktorat  Bea  dan  Cukai;  untuk pelanggaran  keimigrasian  dan  fiskal adalah  penyidik  pegawai  negeri  sipil pada Direktorat Keimigrasian; sedangkan untuk pelanggaran sanitasi  adalah  penyidik  pegawai negeri sipil di
Kementerian Kesehatan.

## Simpulan
1.   Berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, bahwa satu-satunya  aparatur  penegak hukum  di  bidang  penyidikan  di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional  Indonesia  Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima  Angkatan  Bersenjata Republik Indonesia. 2.   Wilayah  pengelolaan  perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan kepulauan, dan perairan  pedalaman  Indonesia, serta ZEEI. Berdasarkan ketentuan  UU  No.  31  Tahun 2004  tentang  Perikanan,  secara umum ditentukan
bahwa penyidikan  tindak  pidana  di bidang  perikanan  dilakukan  oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil
Perikanan,  Perwira  TNI  AL,  dan Pejabat  Polisi  Negara  Republik Indonesia.
3.  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Perikanan  dari  Dinas  Kelautan
dan  Perikanan  Propinsi  hanya memiliki  wewenang  penegakan hukum  bidang  perikanan  di  laut teritorial  (sejauh  8  mil  dari  batas luar  laut  teritorial  ke  sisi  darat), dan di perairan kepulauan (sejauh 3  mil  dari  batas  luar  yang menjadi  wewenang  kabupaten).
Sedangkan    Penyidik  Pegawai Negeri Sipil Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  memiliki  wewenang penegakan hukum bidang perikanan di perairan pedalaman, laut  teritorial  (4  mil  dari  garis pangkal kepulauan), dan perairan kepulauan  (4  mil  dari  garis  air surut).
4.   Belum ada suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai  siapa  yang  berwenang melakukan tindakan hukum (mengusir, menangkap dan menahan)  terhadap  kapal-kapal asing  yang  melakukan  lintas  di laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia yang membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, sebagaimana ditentukan  dalam  KHL  1982 Pasal 19. 5.   Bahwa yang berwenang melaksanakan  penegakan  hukum di zona tambahan dan di perairan kepulauan  terhadap  kapal  dan orang yang melakukan pelanggaran terhadap perundang- undangan    bea  dan  cukai,  sesuai dengan  UU  No.  7  Tahun  2006 tentang Kepabeanan adalah penyidik  pegawai  negeri  sipil pada  Direktorat  Bea  dan  Cukai; untuk  pelanggaran  keimigrasian dan fiskal adalah penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Keimigrasian; sedangkan  untuk  pelanggaran
sanitasi  adalah  penyidik  pegawai negeri  sipil  di  Kementerian Kesehatan.

## Saran
1.   Sesuai  dengan  ketentuan  UU ZEEI,  maka  aparatur  penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perundang-undangan  di  Zona Ekonomi  Eksklusif  Indonesia (termasuk  pelanggaran  UU  No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan  Laut  yang  ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 2.  Pengawas Perikanan dan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Dinas  Perikanan  dan  Kelautan (DPK)  Propinsi  dan  Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya diberikan kewenangan melakukan  pengawasan, penang- kapan,  dan  penyidikan  terhadap kapal-kapal perikanan yang
melanggar  UU  No.  31  Tahun 2004  di  wilayah  pengelolaan perikanan  di  laut  teritorial  dan perairan  kepulauan.  Sedangkan untuk  Kabupaten  termasuk  di perairan pedalaman.
3.  Wewenang  melakukan  tindakan hukum  (mengusir,  menangkap dan  menahan)  terhadap  kapal- kapal  asing  yang  melakukan lintas  di  laut  teritorial  dan perairan  kepulauan Indonesia yang  membahayakan  kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, sebagaimana ditentukan  dalam  KHL  1982 Pasal 19 (khususnya setiap ancaman atau penggunaan
kekerasan  terhadap  kedaulatan kedaulatan,  keutuhan  wilayah atau  kemerdekaan  politik  negara pantai,  atau  dengan  cara  lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; setiap latihan atau praktek senjata apapun;  setiap  perbuatan  yang bertujuan  untuk  mengumpulkan informasi  yang  merugikan  bagi pertahanan atau keamanan negara pantai; setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi  pertahanan  atau keamanan negara pantai; peluncuran, pendaratan, atau penerimaan setiap pesawat udara; dan  peluncuran,  pendaratan,  atau penerimaan  setiap  peralatan  dan perlengkapan militer; wewenangnya  diberikan  kepada TNI Angkatan  Laut.  Karena TNI AL-lah yang memiliki sarana dan prasarana  yang  memadai  untuk melakukan operasi  rutin  menjaga dan memelihara kedaulatan wilayah Indonesia di laut. 4.  Terhadap  kapal-kapal  asing  yang dalam lintasannya di laut teritorial  dan  perairan  kepulauan melakukan kegiatan-kegiatan yang  dilarang  konvensi    (yaitu pencemaran  yang  disengaja  dan parah,  dan  setiap  perbuatan  yang bertujuan  mengganggu  setiap sistem  komunikasi  atau  setiap fasilitas  atau  instalasi  lainnya negara pantai), maka yang berwenang melakukan penegakan peraturan perundang-undangan di laut  dan  pantai  adalah  Penjaga laut dan Pantai. 5.  Terhadap  kapal-kapal  asing  yang dalam lintasannya di laut
teritorial  dan  perairan  kepulauan
melakukan kegiatan-kegiatan yang  dilarang  konvensi  (yaitu kegiatan  perikanan,  dan  kegiatan riset  dan  survey),  maka  yang berwenang  melakukan  tindakan penangkapan dan penahanan adalah  adalah  penyidik  pegawai negeri  sipil  DPK  Propinsi  dan
Kabupaten.
6.  Kewenangan dari masing-masing instansi  ini  hendaknya  diatur lebih  lanjut  dalam  peraturan perundang-undangan.
7.  Organisasi  dan  Struktur  Penjaga Laut dan  Pantai  hendaknya segera  diatur  dengan  Peaturan Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Djajaatmadja, Bambang Iriana, 2007.
Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi . Badan Pembinaan  Hukum  Nasional, Departemen Hukum Dan HAM RI. Kusumaatmadja, Mochtar, 1978. Pengantar Hukum Laut Indonesia, Binacipta, Bandung. Muhjiddin,  Atje  Misbach,  1989. Status Hukum Perairan Kepulauan  Indonesia  dan  Hak Lintas  Kapal  Asing.  Alumni, Bandung. Kantaatmadja,  Komar,  1981. Ganti Rugi Internasional Pencemaran  Minyak  di  Laut .
Alumni, Bandung.
R.  Agus,  Etty,  1986.  Masalah Pengaturan  Hak  Lintas  Kapal Asing. Binacipta, Bandung.
Tahar,  Abdul  Muthalib,  dkk,  2008.
Penegakan  Hukum  Terhadap Pelanggaran Peraturan
Perundang undangan Perikanan di      Indonesia  (Laporan Penelitian).
----------------,  2010.    Zona-zona Maritim  Menurut  KHL  1982 dan Perkembangan Hukum Laut  Indonesia,  Buku  Ajar, 2010. Depertemen Luar Negeri R.I. Konvensi  PBB  1982  tentang Hukum Laut. Undang-undang  No.  5  Tahun  1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-undang  No.  17  Tahun  1985 tentang  Pengesahan  Konvensi PBB  1982  tentang  Hukum
Laut.
Undang-undang  No.  6  Tahun  1996
tentang Perairan Indonesia.
Undang-undang  No.  31  Tahun  2004 tentang Perikanan.
Undang-undang  No.  27  Tahun  2007 tentang  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-pulau Kecil.
UU  No.  7  Tahun  2006  tentang Kepabeanan.
UU  No.  7  Tahun  2008  tentang
Pelayaran.