Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 1 Juni 2021 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN BAGI MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA
Ardina Khoirun Nisa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal ardinas88@gmail.com

## Abstract
Marriage  is  a  legal  relationship  that  contains  a  legal  relationship between a man and a woman who has fulfilled the conditions of marriage for the longest possible period of time, and is a choice of a man and a woman to form  a  bond  to  seek  happiness.  and  also  an  eternal  and  harmonious  home. For the people of  Indonesia,  it has been their guideline for  a long  time that marriage, birth and death are very much influenced by religious provisions. In  addition  to  being  in  accordance  with  religion  and  beliefs  when  talking about  marriage, it is  also inseparable from the customary rules that govern it,  this  is  because  Indonesia  has  customs,  culture,  and  a  close  background that underlies  the life of its  people. Every human being  certainly hopes  that his  marriage  will  be  well-knit  until  death  separates.  But  the  marital conditions  that  are  lived  do  not  always  run  harmoniously  and  are  fine  as expected.  Sometimes  if  misunderstandings  and  conditions  that  occur  in  the household cannot be resolved by way of peace for the common good, then a way is chosen to separate or divorce is carried out. The customary rules that are binding in life depend on the community (or part of the community) who support  these  customs  which  are  primarily  based  on  the  justice  of  their customary law, including the Toba Batak customary law.
The  type  of  research  in  this  article  is  a  sociological  or  empirical juridical  research  method.  The  nature  of  this  research  is  descriptive analytical. The results of the research found were that the distribution of joint assets  due  to  divorce  based  on  Law  No.1  of  1974  concerning  Marriage regulates the implementation as in Article 37 which states that if a marriage breaks  up  due  to  divorce,  the  assets  are  regulated  according  to  their respective laws (religious law, law adat, court decisions). Disputed assets are classified as shared assets during marriage. The distribution of joint assets is then assessed for the amount to be divided by half against the parties. After the  dissolution  of  the  household,  their  common  wealth  is  divided  in  half between husband and wife or between their heirs, regardless of which party the goods originate from.
Keywords:  Marriage  and  Divorce,  Division  of  Joint  Property,  Customary  Law  of Batak Toba.

## A. Pendahuluan
Pasal  1  Undang-Undang  No.1
Tahun  1974  menyatakan  bahwa  yang
dimaksud  dengan  perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang wanita  sebagai  suami istri dengan

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Ketentuan ini menjelaskan bahwa perkawinan  merupakan  hubungan  hukum yang  mengandung  pertalian  yang  sah antara  seorang  laki-laki  dan  seorang wanita  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat perkawinan  untuk  jangka  waktu  yang selama  mungkin.  Setiap  manusia  tentu memiliki  pilihan  masing-masing  dalam memenuhi  kesejahteraan  kehidupannya termaksud  pilihan  untuk  membentuk keluarga.
Manusia merupakan makhluk sosial  yang  menurut  kodrat  alam  dalam masa tertentu akan membutuhkan hubungan abadi dengan manusia lain yang berlainan  jenis  kelamin.  Hubungan  abadi tersebut  akan  dipersatukan  melalui  ikatan perkawinan. 1 Melalui  penjelasan  di  atas terlihat  bahwa  perkawinan  adalah  sebuah pilihan  dari  seorang  laki-laki  dan  juga wanita yang sudah memenuhi syarat dalam melakukan  perkawinan  untuk  membentuk suatu ikatan untuk mencari kebahagian dan
1 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang-Undang Republik  Indonesia  No  24  Tahun  2013  tentang Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  Telah  Diubah Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No  24  Tahun 2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi ,  (Jakarta: Kepaniteraan  dan  Sekretaris  Jenderal  Mahkamah Konstitusi RI, 2013),Hal. .28
juga  rumah  tangga  yang  kekal  dan harmonis.
Ikatan perkawinan ini akan sah bila dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam undang-undang  dan  sepanjang  hukum masing-masing  agama  serta  kepercayaan dari  yang  bersangkutan  tidak  menentang dan  tidak  dilanggar.  Bagi  masyarakat Indonesia  sudah  menjadi  pegangan  hidup mereka  sejak  dahulu  bahwa  mengenai perkawinan,  kelahiran,  dan  kematian adalah  sangat  dipengaruhi  oleh  ketentuan- ketentuan  agama. 2 Selain  sesuai  dengan agama serta kepercayaannya ketika berbicara mengenai perkawinan juga tidak terlepas dari aturan adat yang mengaturnya, hal ini dikarenakan Indonesia  mempunyai  adat,  budaya,  serta latar  belakang  yang  erat  dan  melandasi kehidupan  masyarakatnya.  Hal  ini  juga berlaku  dalam  perkawinan  kekuatan  adat sangatlah  penting  dan  kekuatan  tersebut juga  bergantung  dari  sifat  kedaerahannya. Aturan adat yang mengikat dalam kehidupan  tergantung  pada  masyarakat (atau bagian masyarakat) yang mendukung adat  istiadat  tersebut  yang  terutama berpangkal  tolak  pada  keadilan  hukum adatnya,  termasuk  hukum  adat  Batak Toba.
2 Rusdi Malik, Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia , (Jakarta:
Universitas Trisakti, 1990), Hal. .11
Batak  Toba  merupakan  salah  satu etnis  dari  sekian  banyak  rumpun  Batak yang  terdapat  di  Sumatera.  Pemukimam suku  Batak  Toba  biasanya  meliputi kabupaten  Toba  Samosir  yang  terdiri  dari Balige, Laguboti, Parsoburan dan sekitarnya.
Adat merupakan cerminan kehidupan  dalam  kekerabatan  masyarakat Batak  Toba.  Dalam  adat  Batak  Toba aturan  dalam  melaksanakan  perkawinan berpengaruh terhadap sistem kekerabatan dalam masyarakatnya. Hal ini yang  menjadi  dasar  bahwa  masyarakat Batak Toba sendiri masih sangat mematuhi segala  bentuk  aturan  adat  dari  leluhurnya yang  diterapkan  dalam  kekerabatannya. Bagi  adat  Batak  Toba  ikatan  perkawinan di  katakan  sah  apabila,  memenuhi  syarat- syarat  seperti  yang  ditentukan  dalam aturan  adat  dan  Undang-undang  No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pekawinan  yang  sah  akan  menimbulkan akibat  bagi  sistem  kekerabatan  dalam masyarakat  adat.  Akibat  perkawinan  sah akan timbul hubungan hukum antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara wali dan anak, serta harta kekayaan dalam perkawinan.
Setiap manusia tentu mengharapkan agar perkawinannya terjalin dengan  baik  hingga  kematian  yang memisahkan.  Tetapi  kondisi  perkawinan yang dijalani tidak selamanya bisa berjalan
harmonis  dan  baik-baik  saja  seperti  yang diharapkan. Terkadang jika kesalah pahaman  dan  juga  kondisi  yang  terjadi dirumah  tangga  tidak  dapat  diselesaikan dengan  jalan  perdamaian  demi  kebaikan bersama  maka  dipilihlah  jalan  untuk berpisah atau dilakukan perceraian. Berdasarkan  Undang-undang  No.1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  salah  satu penyebab putusnya perkawinan diakibatkan  karena  perceraian.  Perceraian adalah    putusnya  suatu  perkawinan  yang sah di depan Hakim pengadilan berdasarkan  syarat-syarat  yang  ditentukan undang-undang.  Perlu  dipahami  jiwa  dari peraturan  mengenai  perceraian  itu  serta sebab  dan  akibat  yang  mungkin  timbul setelah  suami-istri  perkawinannya  putus. 3
Akibat  dari  putusnya  perkawinan  akan menimbulkan  berbagai  persoalan  yaitu terhadap  anak,  status  suami-istri,  dan terhadap harta perkawinan
Bagi  rumah  tangga  yang  harmonis pada dasarnya tidak ada persoalan berkaitan dengan penguasaan harta ataupun  hak  asuh  anak.  Tetapi  jika  terjadi perselisihan  antara  suami  isteri  dan berakhir  dengan  perceraian,  maka  akan terjadi berbagai macam persoalan terhadap harta yang mereka peroleh selama perkawinan.  Karena  itu,  pertama  sekali
3 Martimam  Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan  Indonesia ,  (Jakarta:  Indonesia  Legal Center Publishing, 2001), Hal. .41.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
harus  diselesaikan  jika  terjadi  perceraian adalah  pemisahan  dan  pembagian  harta yang  diperolehnya  secara  bersama-sama dalam  perkawinan  karena  masing-masing pihak mempunyai hak atas harta tersebut. 4
Setiap agama menilai bahwa perceraian  merupakan  hal  terburuk  yang terjadi  dalam  hubungan  rumah  tangga. Agama  tidak  memperkenankan  terjadinya perceraian,  namun  setiap  agama  memiliki padangan tertentu dalam menetukan persoalan  perceraian  dalam  rumah  tangga. Bagi  agama  Islam,  Budha,  dan  Hindu memperbolehkanterjadinya  perceraian  jika hal  tersebut  menjadi  pilihan  terbaik  bagi para  pihak.  Hal  ini  dilakukan  agar  tidak saling menyakiti dan menimbulkan mudarat terus menerus, sehingga diberikan pilihan  untuk  berpisah  melalui  proses perceraian. 5
Pada  masyarakat  adat  Batak  Toba yang  rata-rata  menganut  agama  Katolik dan Kristen Protestan, tidak membenarkan terjadinya perceraian, dalam aturan perkawinan  yang  berlaku  perkawinan hanya  putus  apabila  kematian  yang memisahkan. Sesungguhnya dalam budaya adat  sangat  menjunjung  tinggi  nilai perkawinan karena menurut adat
4 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), Hal. 101.
5 Rasyid Sulaiman, Figh Islam , ( Jakarta:
Attahitiyah, 1954), Hal. .363
perkawinan  merupakan  urusan  pribadi, kerabat, persekutuan, dan martabat. Perkawinan  bagi  masyarakat  Batak  Toba merupakan  sakral  dan  suci  maksudnya perpaduan hakekat kehidupan laki-laki dan perempuan  menjadi  satu  dan  bukan sekedar  untuk  membentuk  rumah  tangga dan keluarga namun juga dalam lingkungan kekerabatan adatnya. 6 . Menurut  adat  Batak  Toba  yang  mengacu kepada aturan agama Katolik atau Protestan,  pandangan  terhadap  perceraian dalam  praktik  permohonan  perceraian khususnya  jarang  untuk  dikabulkan.  Para pihak dapat bercerai secara perdata namun secara Katolik perceraian tersebut dianggap tidak sah.
Walau  demikian  dalam  kehidupan perkawinan, termasuk didalam masyarakat adat Batak Toba tidak selamanya perkawinan  tersebut  berjalan  dengan kerukunan.  Adakala  persoalan-persoalan yang terjadi dalam perkawinan. Masyarakat  Batak  Toba  sebagai  yang memiliki  budaya,  pada  dasarnya  dalam menyelesaikan persoalan perkawinan akan terlebih  dahulu  dengan  non  litigasi  yang artinya  menyelesaikan  dengan  hukum diluar  pengadilan  yakni  menggunakan aturan adat Batak Toba. Meslipun
6 Raja Marpondang Gultom, Dalian Na Tolu:Nilai Budaya Suku Batak
(Medan:CV.Armanda,1992), Hal. .377.
masyarakat  adat  Batak  Toba  dalam penyelesaian  permasalahan  perkawinan banyak yang menyelesaikan dengan aturan adat,  tetapi  tidak  dipungkiri  penyelesaian masalah perkawinan mulai tahap perceraian sampai pembagian harta bersama  telah  banyak  ditempuh  melalui litigasi yaitu jalur pengadilan.
Para  pihak  memilih  jalur  litigasi sebagai  penyelesaian  dengan  harapan dapat  mendapatkan  hak-haknya  serta keadilan  dalam  putusan  dari  Pengadilan Negeri.  Permasalahan  perceraian  yang terjadi  pada  masyarakat  adat  Batak  Toba diakibatkan beragam masalah dalam rumah  tangga.  Adapun  alasan  perceraian yang  paling  banyak  terjadi  terhadap masyarakat  Batak  Toba  yang  didaftarkan di  Pengadilan  Negeri  Pematangsiantar antara tahun adalah: 1. Perselingkuhan dan Perzinahan;  2.  Masalah  ekonomi  rumah tangga; 3. Mabuk-mabukan dan Perjudian; 4.  Tidak  menafkahi  rumah  tangga;  5. Tidak  bertanggung  jawab  atas  kehidupan anak;  6.  Ketidakharmonisan  karena  tidak mempunyai  anak  selama  perkawinan;  7. Para  pihak  tidak  memenuhi  hak  dan kewajibannya.
Salah satu akibat yang muncul dari perceraian yang menimbulkan permasalahan adalah mengenai pembagian harta  bersama  selama  perkawinan.  Harta bersama  juga  dikenal  dengan  harta gono- gini .  Harta  bersama  atau  harta gono-gini
adalah harta kekayaan yang diperoleh  baik  suami  maupun  istri  sejak dilakukannya  perkawinan.  Harta  bersama ini  dikecualikan  dari  warisan  atau  hadiah yang  artinya  harta  yang  ada  dari  suami maupun istri sebelum  berlangsungnya  pernikahan  akan tetap menjadi harta masing-masing.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Pasal  37  tentang  Perkawinan menjelaskan bahwa bila  perkawinan putus karena  perceraian,  harta  bersama  diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum  lain  yang  dimaksud  merupakan hukum  agama,  hukum  adat  dan  putusan pengadilan.  Undang-Undang  No.1  Tahun 1974 tentang perkawinan juga memberikan  peluang  bagi  hukum  adat untuk  mengatur  masalah  pembagian  harta bersama  bagi pihak yang  bercerai. Pengadilan  juga  memiliki  kewenangan untuk  membantu  penyelesaian  pembagian harta  bersama  bagi  masyarakat  Batak Toba,  apabila  pembagian  harta  bersama tidak  dapat  terselesaikan  dengan  baik menurut hukum adat.
Masyarakat Batak Toba merupakan masyarakat  yang  sangat  berbudaya  yang sangat  kua  dalam  mematuhi  aturan  adat yang  sudah  turun  temurun  dari  nenek moyangnya. Sebagai kebiasaan adat dijalankan sesuai dengan irama alam  yang kepadanya  terikat  kehidupan  suku.  Adat yang  mengatur  dengan  kokoh  segenap

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
kehidupan  serentak  sebagai  rangkuman segala  hukum  dalam  masyarakat  adatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tua- tua  ni  huta masyarakat  adat  batak  toba lebih  memilih  menggunakan  hukum  adat dalam  pembagian  harta  bersama  akibat perceraian.
Masyarakat  Batak  Toba  yang mengalami  perceraian  dan  melakukan pembagian harta bersama menerima putusan  yang  diberikan  oleh Tua-tua  ni Huta yang  telah  melakukan  pengkajian dan  mediasi  dalam  hal  membagi  harta bersama setelah proses perceraian dilakukan. Walau demikian, kadang terdapat keputusan yang dirasa oleh pihak- pihak tertentu kurang menguntungkan bagi
mereka,  sehingga  yang  merasa  dirugikan tersebut  ingin  mendapatkan  keadilan  yang diinginnya. Tetapi nyatanya dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang tidak  mengetahui  upaya  hukum  melalui jalur litigasi dalam penyelesaian pembagian harta bersama setelah bercerai. Terbukti  minimnya  perkara  pembagian harta  bersama  setelah  perceraian  di Pengadilan  Negeri  Pematangsiantar.  Hal inilah  yang  kemudian  menarik  perhatian untuk melihat lebih dalam mengenai kasus pembagian harta bersama menurut Undang-Undang  pada  masyarakat  adat Batak  Toba  serta  alasan  para  pihak  dalam memilih  aturan  terhadap  pembagian  harta bersama.

## B. Metodologi
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam  artikel  ini  adalah  metode  penelitian yuridis  empiris  yang  dengan  kata  lain adalah  jenis  penelitian  hukum  sosiologis dan  dapat  disebut  pula  dengan  penelitian lapangan  yaitu mengkaji ketentuan hukum yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam kenyataannya  di  masyarakat. Dengan  kata lain  penelitian  sosiologis  merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan,
setelah  data  yang  dibutuhkan  terkumpul emudian menuju kepada identifikasi masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian  masalah. 7 Penelitian  dalam penulisan  tesis  ini  termasuk  ke  dalam penelitian  hukum  sosiologis  atau  yuridis empiris,  dimana  akan  mengetahui  bentuk pengaturan  hukum  terhadap  pembagian harta  bersama  karena  perceraian  bagi masyarakat adat Batak Toba.Untuk mendukung pendekatan perundang-
7 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),  Hal. .38
undangan  tersebut  digunakan  pendekatan analitis terhadap
putusan-putusan pembagaian harta bersama karena  perceraian  di  wilayah  hukum Pengadilan
Negeri Pematangsiantar.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan  metode  analisis  kualitatif yaitu  analisis  yang  dipergunakan  untuk aspek-aspek normatif (yuridis).

## C. Pembahasan
Pada  suatu  perkawinan  jika  terjadi perceraian berarti akan berakibat putusnya atau  renggangnya  hubungan  kekerabat serta  persekutuan  di  dalam  lingkungan adatnya.  Perceraian  sangat  berpengaruh terhadap  martabat  masyarakat  adat  di lingkungannya. Putusnya perceraian tersebut juga berpengaruh terhadap urusan pribadi  pihak  yang  bercerai.  Hal  ini  dapat dipahami  bahwa  pada  dasarnya  apabila bercerai sebagai masyarakat yang patrilinial  sang  istri  akan  memutuskan hubungan  dengan  rumpun  marga  sang suami.
Perbincangan  mengenai  seputar masalah  harta  bersama  atau  gono-gini masih  dirasa  tabu  antara  masyarakat. Rupanya  masayarakat  masih  memandang sebelah  mata  masalah  tersebut.  Pasangan suami-istri  biasanya  baru  mempersoalkan pembagian  harta  bersama  setelah  adanya putusan perceraian dari Pengadilan Negeri. Setiap  proses  dalam  Pengadilan  Negeri sering terjadi keributan tentang pembagian harta  bersama  sehingga  kondisi  ini semakin  memperumit  proses  perceraian diantara  mereka  karena  masing-masing
mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya.
Oleh  karena  itu,  pada  proses perceraian  di  masyarakat  adat  batak  toba beberapa  pasangan  yang  bercerai  memilih melalui  jalur  non  litigasi  dengan  cara mediasi atau pendamaian secara adat  yang dilakukan  dengan  musyawarah  dalam sidang  adat.  Adapun  tujuan  pendamaian tersebut  untuk  dapat  mengurangi  dampak perceraian  dalam  masyarakat  adat  batak toba  karena  hal  ini  sangat  dibenci  Tuhan dan  masyarakat  adat.  Masyarakat  adat Batak  Toba melakukan  perdamaian secara non-litigasi  pada  permasalahan  dalam rumah  tangga  tetapi  jika  jalan  melalui musyawarah  adat  tidak  menghasilkan keputusan  yang  sesuai  bagi  salah  satu pihak  ataupun  keduanya  maka  kemudian baru  dipilih  jalan  penyelesaian  melalui proses litigasi di Pengadilan Agama.
Proses perceraian secara adat Batak Toba,  melalui  jalur  non-litigasi  adalah dengan  mempertemukan  seluruh  pihak dalam  keluarga  dan  mencari  jalan  keluar dari permasalahan. Dalam mempertemukan  keluarga  tersebut,  ada

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
pihak-pihak  yang  harus  hadir  demi terlaksananya  proses  perdamaian  demi menuntaskan mengenai hak dan kewajiban yang sebelumnya pada ikatan perkawinan. Pemahaman  tentang  hak  dan  kewajiban tersebut  menjadi  mendasar  apabila  dilihat tentang konsekuensi dari kehidupan perkawinan.  Dalam  perkawinan  akan melanjutkan  keturunan  dengan  memiliki anak  dan  hak  kewajiban  tentang  harta kekayaan.  Salah  satu  persoalan  yang terjadi  apabila  perkawinan  putus  karena perceraian  merupakan  masalah  harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.  Hal  ini  juga  berlaku  pada masyarakat  adat  Batak  Toba  khususnya disekitar Pematang Siantar. Jika jalur non- litigasi  yang  ditempuh  tidak  menemukan jalan  pembagian  yang  baik  dan  diterima oleh  kedua  belah  pihak,  maka  salah  satu atau  kedua  pihak  akan  mengajukan pembagian harta bersama atau harta gono- gini  melalui  jalur  litigasi  di  Pengadilan Agama.
Istilah gono-goni pada harta bersama  merupakan  sebuah  istilah  hukum yang populer di masyarakat. Pada dasarnya  tidak  ada  percampuran  harta kekayaan dalam perkawinan antara suami- istri  atau  harta  bersama.  Konsep  harta bersama  pada  awalnya  berasal  dari  adat istiadat  yang  berkembang  di  Indonesia. Konsep  ini  kemudian  didukung  oleh
hukum  positif  yang  bersifat  tertulis  yang berlaku  di  Indonesia.  Sehingga  dapat diartikan ada kemungkinan telah  terjadi  suatu  percampuran  antara kekayaan  suami  dan  kekayaan  istri dalam perkawinan. 8
Bagi  masyarakat  yang  beragama Non-Muslim  seperti  Katolik,  Kristen Protestan,  Budha,  Hindu,  Konghucu  akan mengacu  pada  Undang-Undang  No.1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  apabila terjadi  perceraian  dan  pembagian  harta bersama  setelah  perceraian  di  putuskan oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  mengacu kepada  peraturan  tentang  perkawinan mengenai harta bersama selama perkawinan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal 35  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta  bawaan  dari  masing-masing suami  dan  istri  dan  harta  benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengasuhan masing- masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain.
8 Etty  Rochaeti, Analisis  Yuridis  Tentang Harta  Bersama  (Gono-Gini)  Dalam  Perkawinan Menurut  Pandangan  Hukum  Islam  dan  Positif , Jurnal  Wawasan  Hukum,  Vol  28  No  01  Februari 2013.Hal. . 651.
Berdasarkan  Pasal  35  tersebut, diperoleh pengertian bahwa dalam perkawinan  dikenal  dua  macam  kategori harta  yakni  harta  bawaan  sebagaimana pada  ayat  (2)  misalnya:  pemberian, warisan.  Sedangkan  ayat  (1)  mengenai harta  bersama  yakni  harta  yang  diperoleh selama perkawinan.Terhadap harta bawaan selama  perkawinan  berlangsung,  Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  menyatakan  bahwa  masing- masing  pihak  mempunyai  hak  dan  untuk mengaturnya  sendiri-sendiri.  Hal  ini  yang menyebabkan harta bawaan tidak dimasukan  ke  dalam  harta  bersama  dalam perkawinan.  Mengenai  siapa  yang  berhak untuk  mengatur  segala  harta  bersama selama  perkawinan  tersebut,  Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih jelas berdasarkan  ketentuan  Pasal  36.  Adapun ketentuan tersebut adalah:
1. Mengenai  harta  bersama  suami atau  istri  dapat  bertindak  atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai  harta  bawaan  masing- masing suami  istri mempunyai  hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan  hukum  mengenai  harta bendanya.
Melalui ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  tersebut  dapat  dikaji  bahwa,
yang  berhak  mengatur  harta  bersama selama  perkawinan  merupakan  masing- masing  dari  suami  dan  istri.  Dengan demikian  salah  satu  pihak  tidak  dapat melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta bersama dalam perkawinan tanpa persetujuan kedua belah pihak.
Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  merupakan  penerapan terhadap  pengaturan  dari  Undang-Undang No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan berkaitan dengan pembagian harta bersama. Akan tetapi mengenai pembagian kepada  masing-masing  para  pihak  tidak diatur  secara  khusus  dalam  pasalnya. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  merupakan  peraturan  yang mengatur  mengenai  penggolongan  harta bersama  dan  hak  masing-masing  para pihak terhadap harta benda dalam perkawinan. Mengenai pengaturan terhadap  pembagian  harta  perkawinan mengacu  terhadap  ketentuan  pasal  128 KUH-Perdata  yang  menyatakan  bahwa harta  bersama  ketika  diperoleh  semasa perkawinan  di  bagi  dua  antara  suami  dan istri  atau  antara  para  ahli  waris  mereka, tanpa  mempersoalkan  dari  mana  asal barang-barang itu.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada dasarnya
terbentuknya Undang-Undang No.1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  terhadap  adat

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Batak Toba memberikan perubahan berkaitan  dengan  penerapan  pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap harta perkawinan dan memberikan  kedudukan  demi  terciptanya keadilan  bagi  para  pihak.  Pembagian tersebut memberikan kedudukan yang seimbang terhadap masing-masing  para  pihak  sesuai  dengan posisi  sebagai  suami  dan  istri  terhadap harta selama perkawinan.
Adapun  penerapan  pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  terhadap  adat  Batak  Toba terkait  dengan  pembagian  harta  bersama karena  perceraian  memberikan  perubahan dalam  masyarakat  adat  Batak  Toba. Adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  menuntut  masyarakat adat untuk berubah sesuai dengan kepentingan  dalam  mencari  keadilan.  Hal ini didasari bahwa hukum sebagai rekayasa sosial yaitu adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial bahwa di suatu masyarakat tidak ada yang statis.
Masyarakat manapun senantiasa mengalami  perubahan,  hanya  saja  ada masyarakat  yang  perubahannya  pesat  dan ada  pula  yang  masyarakat  perubahannya lamban.  Di  dalam  menyesuaikan  diri dengan  perubahan  sosial  itulah  fungsi hukum  sebagai  alat  untuk  merubah masyarakat ke suatu tujuan yang
diinginkan  bersama  demi  memperoleh keadilan. 9
Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  Pengadilan  Negeri  Pematangsiantar perkara  perceraian  dari  tahun  2011-2016 terjadi  setiap  tahunnya  pada  masyarakat adat Batak Toba. Terdapat total 101 kasus perceraian  sepanjang  tahun  2011  sampai dengan  2016.  Dari  total  101  kasus perceraian hanya terdapat 2 gugatan untuk permasalahan  pembagian  harta  bersama oleh masyarakat Adat Batak Toba. Hal ini terlihat  bahwa  permasalahan  mengenai pembagian  harta  bersama  jarang  diajukan penyelesaiannya  melalui  jalur  pengadilan. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah  yang minim yang mengajukan gugatan pembagian harta bersama karena perceraian pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar.  Masyarakat  adat  Batak Toba sedikit mengajukan gugatan pembagian harta bersama karena perceraian  dikarenakan  masyarakat  adat Batak  Toba  dalam  penyelesaian  masalah ini  lebih  memilih  menggunakan  aturan adat Batak Toba yang berlaku.
Sesuai dengan ketentuan Pasal  178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara  selesai  Majelis  Hakim  karena jabatannya  melakukan  musyawarah  untuk
9 Berdasarkan  Hasil  Wawancara  Terhadap S.Sitorus  Sebagai  Hakim  Pengadilan  Negeri Pematangsiantar
mengambil keputusan yang akan dijatuhkan.  Proses  pemeriksaan  dianggap selesai,  apabila  telah  menempuh  tahap jawaban  dari  tergugat  sesuai  Pasal  121 HIR, Pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik  dari  penggugat  berdasarkan  Pasal 115  RV,  maupun  duplik  dari  tergugat  dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian  dan  konklusi.  Jika  semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan  pemeriksaan  ditutup  dan proses  selanjutnya  adalah  menjatuhkan atau  pengucapan  putusan.  Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan  putusan  apa  yang  hendak dijatuhkan  kepada  pihak  yang  berpekara. Pada ketentuannya putusan Hakim tersebut harus  memberikan  kepastian  hukum  dan seadil-adilnya  bagi  para  pihak.  Pada bagian  ini  dilakukan  penelitian  terhadap pertimbangan hukum berkaitan pembagian harta  bersama  karena  perceraian  bagi masyarakat  adat  Batak  Toba.  Berdasarkan pertimbangan  putusan  Hakim  terhadap pembagian harta bersama karena perseraian  tersebut.  Hakim  memutus didasarkan  pada  asas  hukum  dalam  suatu norma hukum. Setiap tatanan hukum pasti memiliki asas hukum yang menjadi norma dasar  dan  menjadi  petunjuk  arah  dalam pembentukan  suatu  aturan  hukum.  Untuk itu  setiap  Hakim  harus  mengetahui  setiap
asas  hukum  yang  terkandung  dalam putusan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri
Pematangsiantar, adapun proses pembagian harta bersama karena perceraian pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai berikut 10 :
1. Mengenai harta benda dalam perkawinan  Hakim  akan  mengacu berdasarkan penerapan dalam pengaturan Undang-Undang No.1
Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai  ketentuan  mengenai  harta benda  dalam  perkawinan  dan  hak-hak masing-masing  para  pihak  terhadap harta  benda  dalam  perkawinan.  Hal yang  pertama  yang  perlu  diperhatikan adalah  apakah  harta  tersebut  tergolong harta  bersama.  Pada  pembagian  harta bersama  karena  perceraian,  harta  yang dibagikan merupakan harta yang diperoleh bersama selama masa perkawinan berlangsung. Hal ini sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  35 ayat  (1)  Undang-Undang  No.1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau warisan dibawah penguasaan
10 Berdasarkan Hasil Wawancara Terhadap S.Sitorus  Sebagai  Hakim  Pengadilan  Negeri Pematangsiantar

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
masing-masing para pihak. Harta bawaan, hadiah dan warisan merupakan bukan  penggolongan  harta  bersama dalam perkawinan. Hal ini sebagaimana ditentuan  dalam  Pasal  35  ayat  (2) Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
2. Setelah  adanya  penggolongan  harta bersama selama
perkawinan berlangsung. Dihadapan hakim pengadilan  dinyatakan  kedua  belah pihak  bahwa  harta  yang  disengketakan merupakan penggolongan harta bersama  dan  dibagikan  berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Hakim  Pengadilan  Negeri  selanjutnya akan  menilai  jumlah  harta  bersama yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak.  Apabila  hakim  tidak  dapat menilai  jumlah  harta  bersama  tersebut, Hakim  akan  melelang  harta  bersama tersebut  untuk  mengetahui  nilai  harta. Berdasarkan  putusan  hakim  dalam pembagian harta bersama karena perceraian  hakim  akan  memberikan pertimbangan berdasarkan permasalahan  dalam  perkara  tersebut. Pertimbangan tersebut dilakukan Hakim demi memberikan keadilan bagi kedua belah pihak
4. Setelah  mengetahui  nilai  harta  bersama tersebut, maka Hakim dapat melakukan
pembagian.  Hakim  akan  melakukan pembagian harta bersama dengan membagi    seperdua  bagian  bagi masing-masing pihak. Mengenai pengaturan  terhadap  pembagian  harta perkawinan mengacu terhadap ketentuan pasal 128 KUH-Perdata yang menyatakan  bahwa  setelah  bubarnya harta  bersama,  kekayaan  bersama mereka  dibagi  dua  antara  suami  dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa  mempersoalkan  dan  pihak  mana asal barang-barang itu.
5. Terhadap  pembagian  harta  bersama karena perceraian, terdapat pengecualian
apabila  Hakim  menemukan  dalam perkara  bahwa  ada  harta  yang  telah dijual  atau  digunakan  secara  sepihak oleh  salah  satu  pihak  tanpa  persetujuan pihak suami/istri. Bagi para pihak  yang tidak mendapatkan hasil penjualan atau penggunaan harta bersama tersebut baik selama berlangsungnya perkawinan atau  perceraian.  Dalam  putusannya hakim  akan  memberikan  pertimbangan bahwa  bagi  para  pihak  yang  tidak menerima hasil penjualan harta bersama tersebut  memperoleh bagian  yang lebih pada  saat  pembagian  di  pengadilan. Para  pihak  yang  telah  menggunakan harta  bersama  tersebut  dianggap  telah menikmati  dan  menerima  pengurangan
terhadap  pembagian  harta  bersama. Ketentuan  ini  mengacu  pada  Pasal  36 Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
Berdasarkan ketentuan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar  gugatan  perceraian  dan gugatan  pembagian  harta  bersama  karena perceraian  terpisah.  Hal  ini  karena persidangan  perceraian  di  Pengadilan Negeri  bersifat  tertutup  untuk  umum. Gugatan  perceraian  pula  tidak  dapat digabungkan  dengan  gugatan  pembagian harta  bersama.  Gugatan  pembagian  harta bersama  yang  bersifat  terbuka.  Sidang terbuka  untuk  umum  artinya  setiap  orang dibolehkan hadir dan menyaksikan pemeriksaan  di  persidangan.  Tujuan  dari asas  ini  tidak  lain  untuk  memberikan perlindungan  hak  asasi  manusia  (HAM) dalam  bidang  peradilan  serta  untuk  lebih menjamin obyektifitas peradilan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang ijabarkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan aitu:
1. Pembagian harta bersama karena perceraian berdasarkan Undang- Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  tidak  secara  khusus  diatur mengenai  pembagian  harta    bersama terhadap  masing-masing  para  pihak. Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai
pelaksanaan  sebagaimana  dalam  Pasal 37  yang  menyatakan  bahwa  bila perkawinan  putus  karena  perceraian maka  harta  benda  diatur  menurut hukumnya masing-masing (hukum agama, hukum adat, keputusan pengadilan).  Harta  yang  disengketakan merupakan penggolongan harta bersama selama perkawinan. Pembagian  harta  bersama  kemudian dinilai jumlahnya untuk dibagi seperdua bagian  terhadap  para  pihak,  hal  ini mengacu  terhadap  ketentuan  pasal  128 KUH-Perdata  yang  menyatakan  bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan  bersama  mereka  dibagi  dua antara  suami  dan  istri  atau  antara  para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan  dan  pihak  mana  asal barang-barang itu.
2. Terbentuknya  Undang-Undang  No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengaruh berdasarkan penerapan Undang-Undang Perkawinan bahwa  berdasarkan  posisi  suami  dan istri  dalam  perkawinan  terhadap  harta bersama pembagiannya sama.
3. Dasar pertimbangan hukum oleh Hakim pada  putusan  pembagian  harta  bersama berdasarkan  asas  hukum  dalam  sebuah norma  hukum.  Putusan  tersebut  juga dilakukan telah sesuai dengan landaskan  pada  Pasal  35,  36  dan  37 Undang-Undang  No.1  Tahun  1974

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
tentang Perkawinan bahwa harta bersama  harus  bertindak  persetujuan kedua belah pihak apabila ada penjualan/penguasaan masing-masing pihak  dan  mengenai  harta  bawaan masing-masing pihak mempunyai sepenuhnya  hak  melakukan  perbuatan hukum mengenai harta bersama.
Mengenai pengaturan terhadap
pembagian  harta  perkawinan  mengacu terhadap  ketentuan  pasal  128  KUH- Perdata yang menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan  bersama  mereka  dibagi  dua antara  suami  dan  istri  atau  antara  para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan  dan  pihak  mana  asal barang-barang itu.

## Reference
Achmad,  Yulianto  dan  ND  Fajar  Mukti. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum  Empiris. Pustaka  Pelajar.
Yogyakarta. 2010.
Effendi,  Satria .  Problematika  Hukum
Keluarga Islam Kontemporer , Jakarta.  Kencana  Prenada  Media Group. 2004.
Gultom,  Raja  Marpondang.Dalian Na Tolu:  Nilai  Budaya  Suku  Batak .
CV.Armanda. Medan. 1992.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia  No  24  Tahun  2013 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah Dengan  Undang-Undang  No  8 Tahun  2011  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi .  Jakarta.  Kepaniteraan dan  Sekretaris  Jenderal  Mahkamah Konstitusi RI. 2013
Malik,  Rusdi. Peranan  Agama  Dalam Hukum  Perkawinan  di  Indonesia .
Universitas Trisakti. Jakarta.1990.
Prodjohamidjojo, Martimam . Hukum
Perkawinan  Indonesia ,  Jakarta:
Indonesia Legal Center Publishing, 2001.
Rochaeti  Etty. Analisis  Yuridis  Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut
Pandangan  Hukum  Islam  dan Positif .  Jurnal  Wawasan  Hukum.
Vol 28 No 01 Februari 2013.
Setiady,  Tolip. Intisari  Hukum  Adat Indonesia Dalam Kajian kepustakaan .
Alfabeta. Bandung. 2008.
Sulaiman,  Rasyid  . Figh  Islam .  Attahitiy
ah. Jakarta. 1954.