## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## PELIMPAHAN KEWENANGAN BPK KEPADA PERWAKILAN BPK DALAM PEMERIKSAAN DI DAERAH
Dessy Dwi Astuti 1 , Nabitatus Sa’adah 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 dessy_das@yahoo.com

## ABSTRACT
This  scientific  journal  is about the  delegation  of  authority  of  the  Supreme  Audit  Board  (Badan  Pemeriksa Keuangan or BPK) to Representatives/Executors at the BPK Regional Representatives within the framework of audits on Regional Governments, which is inspired by a lawsuit against the BPK Regional Representative of Jambi’s  Audit  Report  on  the  Financial  Statements  of  Jambi  City  Regional  Government  Number 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016. The indication of the problem is the form of delegation of BPK authority to BPK Representatives in the context of carrying out the task of examining the management and accountability of state finances in the Regional Government, until the issuance of the BPK Audit Report (LHP), looking from the source of the authority. The authority possessed by BPK is an attributive authority from the 1945 Constitution. Referring to the implementation of duties and authorities of BPK, in the BPK environment there are transfers of authority  that  are  delegated  and  mandated  to  the  Representatives  of  BPK.  BPK  as  a  state  institution  in carrying  out  its  duties  and  authorities  is  inseparable  from  the  General  Principles  of  Good  Governance  as regulated in Act Number 30 Year 2014 concerning Government Administration. However, it is necessary to understand the limit of the transfer of authority by delegation and mandate within the BPK environment. The conclusion  indicates  that  in  the  implementation  of  examining  the  management  and  accountability  of  state finances by the BPK Regional Representatives to the Regional Government, until the signing and issuance of the  BPK  Audit  Report  (LHP),  there  are  delegation  and  mandate  of  authority  involved.  The  regulation  of delegation of authority needs to be consistent with Act Number 30 Year 2014 to anticipate legal problems that may arise.
Keywords: Authority Delegation; Audit Reports.

## ABSTRAK
Jurnal ilmiah ini mengenai Pelimpahan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pelaksana di Perwakilan  BPK  dalam  kerangka  Pemeriksaan  pada  Pemerintah  Daerah,  dengan  berdasar  pada  gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016. Indikasi permasalahan  yaitu  bagaimana  bentuk  pelimpahan  kewenangan  BPK kepada  Pelaksana  BPK  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggungjawab keuangan negara pada Pemerintah Daerah, hingga terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditinjau dari sumber kewenangannya. Kewenangan yang dimiliki oleh BPK merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945.  Mengacu  pada  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  BPK  tersebut,  di  lingkungan  BPK  terdapat pelimpahan kewenangan yang bersifat delegasi dan mandat kepada Pelaksana BPK. BPK sebagai lembaga
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, tidak terlepas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang  Baik sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi Pemerintahan, namun demikian perlu diketahui batasan pelimpahan wewenang secara delegasi dan mandat yang  berlaku  di  lingkungan  BPK. Kesimpulan  yang  dapat  diambil  bahwa  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK Perwakilan kepada Pemerintah Daerah, hingga  penandatanganan  dan  penerbitan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK  Perwakilan,  terjadi pelimpahan kewenangan yang bersifat delegasi dan mandat. Adapun pengaturan pelimpahan kewenangan tersebut  perlu  diselaraskan dengan Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014 guna mengantisipasi permasalahan hukum yang akan timbul.

## Kata Kunci: Pelimpahan Kewenangan BPK; LHP BPK

## A. PENDAHULUAN
Istilah  “kewenangan”  atau “wewenang”  dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dapat ditemukan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat. Menurut Abdul Rasyid Thalib bahwa “kewenangan  yang  dimiliki  oleh  organ  (institusi) pemerintahan  atau  lembaga negara  dalam melakukan  perbuatan  nyata  (riil),  mengadakan pengaturan,  atau mengeluarkan  keputusan  selalu dilandasi kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, ataupun delegasi, ataupun mandat.” (Bashori, 2015)
Kewenangan  memiliki  kedudukan  penting dalam kajian hukum administrasi, karena berkenaan dengan  pertanggungjawaban  hukum  dalam penggunaan  wewenang,  sejalan  dengan  salah  satu prinsip negara hukum bahwa “tidak ada kewenangan tanpa  pertanggungjawaban”.  Artinya  dalam  setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan  tertentu,  tersirat  pertanggungjawaban pejabat  yang  bersangkutan. (Rokhim, 2013) Pada dasarnya,  wewenang  merupakan  pengertian  yang berasal  dari  hukum  organisasi  pemerintahan,  yang dapat  dijelaskan  sebagai  keseluruhan  aturan-aturan
yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  terbentuk berdasarkan  Pasal  23  ayat  (5)  UUD  1945,  dan berdasar  pada  UUD  NRI  Tahun  1945,  pengaturan mengenai  BPK diatur tersendiri dalam Bab  VIII  A, pada Pasal 23E, 23F, dan 23G. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang  BPK menentukan BPK sebagai satu lembaga  negara  yang  bebas  dan  mandiri  dalam memeriksa  pengelolaan  dan tanggung  jawab keuangan  negara, yang berkedudukan  di  Ibukota negara,  dan  memiliki  perwakilan  di  setiap  provinsi. Keanggotaan  BPK  terdiri dari  9  (Sembilan)  orang anggota dengan susunan terdiri atas seorang Ketua merangkap  anggota,  seorang  Wakil  Ketua merangkap  anggota,  dan  7  (tujuh)  orang  anggota. Tugas BPK diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8  UU Nomor  15  Tahun  2006. Kewenangan BPK dijabarkan  dalam  Pasal  9  ayat  (1),  Pasal  10,  dan Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2006. Salah satu hasil pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  BPK  adalah Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP). Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung  jawab  keuangan  negara  yang  dilakukan secara  independen,  objektif, dan  profesional berdasarkan  Standar  Pemeriksaan  yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 7 UU Nomor  30  Tahun  2014 tentang  administrasi Pemerintahan, terkait Keputusan  Administrasi Pemerintahan/ Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan  Administrasi  Negara, terdapat permasalahan yang  muncul mengenai pelimpahan kewenangan di  lingkungan  BPK  dan  permasalahan mengenai  LHP  BPK apakah  termasuk  sebagai keputusan administrasi.
Salah satunya adalah gugatan atas LHP BPK. Gugatan  ditujukan  kepada  Kepala  BPK  Perwakilan Provinsi  Jambi. Obyek  gugatan  adalah LHP Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tertanggal 30 Mei 2016. Terkait  kewenangan,  Majelis  Hakim dalam  Putusan Sela PTUN Kota Jambi nomor 20/G/2016/PTUN.JBI tanggal  13  Oktober  2016, menyatakan  bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa tidak dalam posisi penerima  mandat,  karena  Surat  Keputusan TUN Nomor 20.C/LHP/ XVIII.JMB/5/2016 tanggal 30 Mei  2016  tersebut  tanpa  menyebutkan  atas  nama BPK atau tidak menyebutkan atas nama Anggota V BPK melalui Tortama KN V.
Berbeda dengan putusan sela, Majelis Hakim PTUN Jambi dalam Putusan Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI  tanggal 14  Februari  2016
berpendapat  bahwa  sumber  kewenangan  yang dimiliki  oleh  Tergugat  selaku  pelaksana  tugas pemeriksaan  BPK  yang  berkedudukan  di  Ibukota negara  merupakan  kewenangan  yang  sifatnya mandat  sebagaimana  maksud  ketentuan  Pasal  1 angka  3  UU  Nomor  15  Tahun  2004 juncto Pasal  1 angka 10 UU Nomor 15 Tahun 2006. Putusan Majelis Hakim PTUN Kota
Jambi menyatakan bahwa Surat Keputusan TUN Nomor
20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016  tertanggal  30  Mei  2016 yang dikeluarkan  Tergugat tidak  sah,  dan mewajibkan  Tergugat  mencabut  Surat  Keputusan TUN Nomor  20.C/LHP/XVIII.JMB/ 5/2016.  Putusan tersebut dikuatkan  oleh  Putusan PT  TUN Nomor 85/B/2017/PT.  TUN-MDN  tanggal  23  Mei  2017. Namun Mahkamah  Agung  dalam  Putusan  Kasasi Nomor  446  K/TUN/2017  tanggal  30  Oktober  2017 membatalkan  Putusan PT  TUN Medan  Nomor 85/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Mei 2017 yang menguatkan  Putusan PTUN Jambi  Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI tanggal 14 Februari 2017.
Gugatan terhadap  LHP  BPK  tersebut, mencerminkan ketidak  sepemahaman  antara  BPK dengan  pihak  di  luar  BPK dalam  memaknai pelimpahan  wewenang yang  terjadi  di  lingkungan BPK khususnya kewenangan BPK Perwakilan dalam melaksanakan  tugas  pemeriksaan  atas  pengelolaan dan tanggungjawab  keuangan  negara  pada pemerintah  daerah,  dan  dalam  memandang  LHP sebagai  produk  atas  pelaksanaan  tugas  dan kewenangan BPK.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Melalui  pendekatan  kajian  yuridis  normatif, penulisan ini mengurai mengenai kewenangan yang terjadi di lingkungan BPK kepada Perwakilan BPK.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pelimpahan Kewenangan
Menurut Philipus  M.  Hadjon, tiga  komponen dasar hukum  administrasi meliputi: a) Hukum untuk penyelenggaraan  pemerintahan  yang  meliputi sumber wewenang (atribusi, delegasi, dan mandat), asas penyelenggaraan  pemerintahan  (asas  negara hukum,  asas  legalitas),  diskresi,  dan  prosedur penggunaan  wewenang; b) Hukum  oleh pemerintahan  yaitu  instrument  hukum  yang digunakan oleh pemerintah; dan c) Hukum terhadap pemerintahan  yaitu  berkaitan  dengan  perlindungan hukum  bagi  rakyat  terhadap  tindak  pemerintah. (Hadjon,  2010). H.D.  van  Wijk/Willem  Konijnenbelt (1995) yang  dikutip  oleh DR.  Ridwan  HR mendefinisikan  atribusi,  delegasi,  dan  mandat sebagai  berikut a) Atribusi  adalah  pemberian wewenang  pemerintahan oleh  pembuat  undang- undang  kepada  organ  pemerintahan;  b) Delegasi adalah  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  dari satu  organ  pemerintahan  kepada  organ pemerintahan lainnya; c) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. (HR, 2017)
Indroharto (1993)  sebagaimana  dikutip  DR. Ridwan HR mengatakan bahwa Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu  ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Di  sini  dilahirkan  atau  diciptakan  suatu
wewenang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu  wewenang  yang  telah  ada  oleh  Badan  atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang  pemerintahan  secara  atributif  kepada Badan  atau  Jabatan  Tata  Usaha  Negara  lainnya. Sehingga suatu  delegasi  selalu  didahului  oleh adanya suatu atribusi wewenang. (HR, 2017)
Philipus M.  Hadjon menyatakan  bahwa Mandat merupakan  pelimpahan  wewenang  yang terjadi  dalam hubungan  rutin  atasan-bawahan. Dalam hal ini tidak diperlukan peraturan perundang- undangan yang mendasarinya,  kecuali  dilarang secara tegas. Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap  berada  pada pemberi  mandat.  Setiap  saat pemberi  mandat dapat  menggunakan  kembali wewenang  yang  telah  dilimpahkan  tersebut.  Pada delegasi, pelimpahan  wewenang  terjadi  dari  suatu organ  pemerintahan  kepada  organ  lain.  Untuk  itu diperlukan  peraturan perundang-undangan  yang menjadi dasar pengaturannya. Tanggung jawab dan tanggung  gugat  beralih  kepada  penerima  delegasi (delegataris). Pemberi  delegasi  tidak dapat menggunakan kembali wewenang yang dilimpahkan tersebut  kecuali  terdapat  pencabutan  delegasi. (Hadjon, 1997)
UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai pelimpahan wewenang. Lingkup pengaturan  dalam  kedua  undang-undang tersebut adalah pengaturan bagi pejabat pemerintahan. Pada kedua  undang-undang  tersebut  menyebutkan  siapa yang  dimaksud  dengan  Pejabat  TUN  dan/atau Pejabat Pemerintahan, yaitu orang (pejabat/ unsur)

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
yang  melaksanakan urusan/ fungsi  pemerintahan. Definisi fungsi pemerintahan, tercantum dalam Pasal 1  Angka  2  UU  Administrasi Pemerintahan  yaitu “Fungsi Pemerintahan  adalah  fungsi  dalam melaksanakan  Administrasi Pemerintahan  yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.”
Berdasar  UU Administrasi  Pemerintahan, atribusi  merupakan  pemberian  kewenangan  kepada Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  oleh  UUD Negara  RI  Tahun  1945  atau  Undang-Undang. Delegasi merupakan pelimpahan  kewenangan  dari Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang  lebih  rendah  dengan  tanggung  jawab  dan tanggung  gugat  beralih  sepenuhnya  kepada penerima  delegasi. Adapun mandat  merupakan pelimpahan  kewenangan  dari  Badan  dan/atau Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan memperoleh  wewenang  melalui  atribusi  apabila diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dan/atau  undang-undang, merupakan wewenang  baru  atau  sebelumnya  tidak  ada,  dan atribusi  diberikan  kepada  Badan  dan/atau  pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  yang  memperoleh  wewenang  melalui atribusi,  tanggung  jawab  kewenangan  berada  pada Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang
bersangkutan.  Kewenangan  atribusi  tidak  dapat didelegasikan,  kecuali  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 dan/atau undang-undang. (Muskamal, 2016)
Pelimpahan  wewenang  secara  delegasi  yang berlaku  selama  ini  bahwa  “pemberi  delegasi  tidak dapat  menggunakan  lagi  wewenang  yang  sudah dilimpahkan, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang  pada  asas contraries  actus”. Apabila sebuah  Keputusan  TUN  terdapat kekeliruan administratif  atau  cacat  yuridis,  yang  berhak mencabut  suatu  Keputusan  TUN  adalah pejabat/instansi yang mengeluarkan Keputusan TUN itu  sendiri  dan  dilakukan  dengan  peraturan  yang setaraf atau yang lebih tinggi.
Pasal  13  ayat  (5)  UU  Administrasi Pemerintahan  menentukan secara  berbeda, bahwa Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang memberikan  Delegasi  dapat  menggunakan  sendiri wewenang  yang  telah  diberikan  melalui  Delegasi, kecuali  ditentukan  lain  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  Namun  demikian  ditentukan pula  dalam  ayat  selanjutnya  bahwa  penarikan pemberian wewenang secara delegasi tersebut dapat dilakukan  manakala  pelaksanaan  wewenang berdasarkan  delegasi  menimbulkan  ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  80  Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah,  pada  Bab  V  Pejabat  Penanda  Tangan Naskah Dinas mengatur antara lain:

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## a. Penandatanganan surat dinas
1) Atas nama (a.n.)
Digunakan  jika  pejabat  yang  menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung  jawab,  berdasarkan  bidang  tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Atas  nama  merupakan  jenis  pelimpahan wewenang  secara  mandat  dalam  hubungan internal  antara  atasan  kepada  pejabat  setingkat dibawahnya.  Dipergunakan  jika  yang  berwenang menandatangani  surat/dokumen  melimpahkan kepada  pejabat  di  bawahnya.  Ketentuan  atas nama, yaitu pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis, materi  wewenang  yang  dilimpahkan benar-benar  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab pejabat yang melimpahkan, tanggung jawab akhir akibat  pelimpahan  wewenang  tersebut  berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang, dan pejabat  yang  menerima  pelimpahan  wewenang harus  memberikan  pertanggungjawaban  kepada pejabat  yang  melimpahkan  wewenang. (Utomo, 2016)
2) Untuk Beliau (u.b.)
Digunakan jika yang diberikan kuasa memberikan kuasa  lagi  kepada  pejabat  satu  tingkat  di bawahnya,  sehingga  untuk  beliau  (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.). Pelimpahan wewenang  ini  mengikuti  urutan  sampai  dua tingkat struktural di bawahnya.
Untuk  Beliau  merupakan  jenis  pelimpahan wewenang  secara  mandat,  dalam  hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat
di  bawahnya. Ketentuan  atas  Beliau  bahwa pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua  tingkat  struktural  dibawahnya, materi  yang ditangani  merupakan  tugas  dan  tanggung jawabnya, dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk  sebagai  pejabat  pengganti  (Plt.  atau Plh.),  dan tanggung  jawab  akhir  akibat pelimpahan  wewenang  tersebut  berada  pada pejabat  yang  melimpahkan  wewenang. (Utomo, 2016)
b. Kewenangan Penandatanganan
1) Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat kebijakan/ keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah.
2) Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani  surat  yang  tidak  bersifat kebijakan/ keputusan/ arahan  dapat  diserahkan/ dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat  eselon  atau  pejabat  lain  yang  diberi kewenangan untuk menandatanganinya.
3) Penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan korespondensi kepada pejabat kepala/pimpinan dilaksanakan sebagai berikut:
a) Sekretaris jenderal / sekretaris menteri / sekretaris  utama  lembaga  pemerintah nonkementerian, pimpinan sekretariat lembaga negara,  sekretaris  daerah  provinsi,  sekretaris daerah  kabupaten/kota,  dan  lembaga  lainnya dapat  memperoleh  pelimpahan  kewenangan dan  penandatanganan  surat  dinas  tentang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
supervisi, arahan mengenai rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan  oleh  organisasi  lini  di  instansi masing masing.
b) Pimpinan  organisasi  lini  pada  setiap  jajaran instansi  pemerintah  dapat  memperoleh penyerahan/pelimpahan  wewenang  dan penandatanganan  surat  dinas  yang  berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.

## 2. Pelimpahan Kewenangan BPK Kepada Pelaksana BPK di BPK Perwakilan
UUD  1945  memberikan  kewenangan  atribusi kepada  BPK  untuk  melakukan  pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UUD  1945  juga  mengatur  bahwa  ketentuan mengenai    keuangan  negara  dan  BPK  akan  diatur lebih  lanjut  dalam  Undang-Undang.    Keuangan negara diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun  berupa  barang  yang dapat  dijadikan  milik negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  tersebut. Pengelolaan  keuangan  negara harus  dilaksanakan  secara  tertib,  dan  salah  satu upaya  untuk  mewujudkan  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  tersebut  adalah  adanya pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas  dan  mandiri  untuk  memeriksa  pengelolaan dan  pertanggungjawaban.  Hal  ini  merupakan merupakan  salah  satu  asas  dalam  pengelolaan
keuangan negara.  Pasal 33 UU No 17 Tahun 2003 mengatur  bahwa  pemeriksaan  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  keuangan negara diatur dalam UU,  UU  ini  adalah  UU  No  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara. (Anggoro, 2018)
BPK berkedudukan  di  Ibukota  negara,  dan memiliki  perwakilan  di  setiap  provinsi. Keanggotaan BPK  yang  diatur  dalam UU Nomor  15  Tahun  2006 terdiri  dari  9  (Sembilan)  orang  anggota, terdiri  atas seorang  Ketua  merangkap  anggota,  seorang  Wakil Ketua  merangkap  anggota,  dan 7  (tujuh)  orang anggota,  dimana  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya, berdasarkan Pasal 34 UU Nomor 15 Tahun 2006 BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretaris Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan  (Auditorat),  unit  pelaksana  tugas penunjang,  perwakilan,  Pemeriksa/Auditor,  dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. BPK Perwakilan  yang  berkedudukan  di setiap  provinsi  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Perwakilan.
Hubungan  kerja  antara  BPK  Pusat  dengan BPK  Perwakilan terjadi  dalam  beberapa  hal  antara lain dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan yang dibahas dalam Rapat Kerja BPK, Penyampaian LHP  yang  telah  dilakukan  oleh  BPK  Perwakilan kepada  BPK  Pusat  melalui  Tortama  dan  Anggota yang  membawahi  BPK  Perwakilan,  Penyampaian hasil  pemantauan  tindak  lanjut  atas  rekomendasi LHP  BPK  Perwakilan  kepada  BPK  Pusat  utuk dijadikan  bahan  penyusunan  Ikhtisar  Hasil

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Pemeriksaan  Semester  yang  selanjutnya  akan disampaikan  kepada  DPR,  DPRD,  dan  Pemerintah (Presiden,  Gubernur,  dan  Bupati/Walikota),  dan Rapat  Kerja,  Rapat  Koordinasi,  Rapat  Koordinasi Teknis  Pemeriksaan,  dan  Rapat  Pemeriksaan Tematik. (Wiyaliyanti, Hananto, & Juliani, 2016)
Pelimpahan wewenang yang bersifat delegatif dari  BPK  kepada  Pejabat  yang  diberi  penugasan secara  tertulis  oleh  BPK  untuk  bertanggung  jawab dalam  hal  pelaksanaan  tugas  pemeriksaan  hingga penjaminan  mutu  atas  LHP  BPK. Pelimpahan wewenang  yang  bersifat  mandat  dari  BPK  kepada Pejabat  yang  diberi  penugasan  tertulis  untuk bertanggung  jawab  terkait  naskah  kedinasan  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  pemeriksaan maupun penyampaian hasil pemeriksaan.

## 3. Masalah  Pelimpahan  Kewenangan  dalam Gugatan Terhadap LHP BPK
Majelis Hakim  pada  Pengadilan  TUN Jambi dan  PT  TUN Medan dalam  memutuskan  perkara Gugatan  Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI berpedoman pada  UU  Administrasi  Pemerintahan,  sehingga melihat  LHP BPK  sebagai  Keputusan  TUN  yang merupakan  perbuatan  konkret  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan,  dan  Kepala Perwakilan  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  tepat didudukkan  sebagai  Tergugat  karena sebagai Pejabat TUN yang mengeluarkan LHP BPK. Kepala Perwakilan  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  dalam mengeluarkan LHP BPK adalah cacat secara yuridis karena  tidak  memenuhi  syarat  norma  mengenai pelimpahan  kewenangan  yang  bersifat  mandat
sebagaimana telah ditentukan secara implisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga merupakan keputusan yang tidak sah.
Ruang lingkup UU Administrasi Pemerintahan tidak tepat apabila digunakan sebagai dasar hukum di dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk menilai keabsahan  LHP  BPK. Ruang lingkup  UU Administrasi  Pemerintahan  mengatur  mengenai Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan bukan fungsi kewenangan  kelembagaan  atas  amanat  konstitusi seperti yang dijalankan oleh BPK dalam menerbitkan LHP  BPK. UU  Administrasi  Pemerintahan menyebutkan  bahwa “fungsi  Pemerintahan  adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan  yang  meliputi  fungsi  pengaturan, pelayanan,  pembangunan,  pemberdayaan  dan perlindungan.” Selanjutnya  disebutkan “Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  adalah  unsur  yang melaksanakan  Fungsi  Pemerintahan,  baik  di lingkungan  pemerintah  maupun  penyelenggara negara lainnya.” Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan UU PTUN yang menyebutkan:
a. Pasal  1  Angka  1  bahwa    Tata  Usaha  Negara adalah  administrasi  negara  yang  melaksanakan fungsi  untuk  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  baik  di  pusat  maupun  di  daerah.
Penjelasan  Pasal  1  angka  1,  bahwa  yang dimaksud  dengan  “urusan  pemerintahan”  ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.
b. Pasal 1 Angka 2 bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha  Negara  adalah  badan  atau  pejabat  yang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Penjelasan Pasal 1 angka 2, bahwa Badan atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  adalah  Badan  atau Pejabat  di  pusat  dan  daerah  yang  melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.
UUD NRI 1945 mendudukkan Pemerintah dan BPK secara  sejajar.  Kekuasaan  pemerintahan negara yang dipegang pemerintah diatur dalam BAB III tentang kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, dimana  diantaranya  diatur  bahwa  Presiden merupakan  pemegang  kekuasaan  pemerintahan. BPK  diatur  dalam  BAB  VIIIA  sebagai  lembaga negara  yang  bertugas  melaksanakan  pemeriksaan terhadap  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan  negara  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah. Dari sumber kewenangan BPK tersebut, BPK  berada  di  luar  kekuasaan eksekutif (pemerintah),  legislatif,  dan  yudikatif, berkedudukan sederajat  dan  bersifat  independen.  Hal  demikian membuktikan  bahwa  BPK  merupakan  external auditor dalam bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung  jawab keuangan  negara  yang  memiliki hubungan  dengan  kekuasaan  legislatif  dalam melakukan  pengawasan  tindakan  pemerintahan. (Rosyadi, 2016)
Tugas  dan  kewenangan  BPK  yang secara atribusi diberikan  oleh konstitusi UUD 1945  untuk melaksanakan  pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  negara, hingga menerbitkan LHP BPK,  tidak  dapat  disamaartikan dengan  melaksanakan  administrasi  pemerintahan
yang  meliputi  fungsi  pengaturan,  pelayanan, pembangunan,  pemberdayaan  dan  perlindungan sesuai  yang  tertuang  dalam  UU  Administrasi Pemerintahan. Dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenang  terkait  fungsi  pemeriksaan  dimaksud, BPK  tidak  tunduk  pada  ketentuan  dalam  UU Administrasi  Pemerintahan,  namun bukan  berarti BPK  tidak  tunduk  samasekali  terhadap  UU Administrasi Pemerintahan, karena BPK tetap tunduk pada UU Administrasi Pemerintahan sebatas dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.
Sekretariat  Jenderal  BPK yang  dipimpin oleh Sekretaris Jenderal sebagai salah satu Pelaksana BPK membawahi seluruh Pelaksana BPK dengan fungsinya melaksanakan administrasi pemerintahan untuk menunjang kegiatan BPK dalam menjalankan kewenangan kelembagaannya melakukan  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung jawab keuangan negara. Fungsi pemerintahan tidak dilakukan oleh BPK, tetapi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal,  sebagai  contoh  adalah  penerbitan  Surat Keputusan  Sekretaris  Jenderal  BPK  terkait pemindahan  jabatan  pegawai,  terkait  Hukuman disiplin  kepegawaian,  dan  Surat  Keputusan Sekretaris Jenderal BPK lainnya.
SF. Marbun, dikutip HR. Ridwan, menyatakan bahwa  kelompok  Badan  atau  Pejabat  TUN  yang menyelenggarakan  urusan,  fungsi  atau  tugas pemerintahan, yakni a) Mereka yang termasuk dalam lingkungan  eksekutif  mulai  dari Presiden  sebagai Kepala  Pemerintahan (termasuk  pembantu- pembantunya di  Pusat  seperti  Wakil  Presiden,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
para  menteri  dan  LPND); b) Mereka  yang menyelenggarakan urusan desentralisasi; c) Mereka yang  menyelenggarakan urusan dekonsentrasi; d) Pihak  ketiga  atau  pihak  swasta  yang  mempunyai hubungan  istimewa  atau  hubungan  biasa  dengan pemerintah baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun  hukum  privat; e) Pihak  ketiga  atau  swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari pemerintah; f) Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah  misalnya  sekolah-sekolah  swasta; g) Yayasan-yayasan  yang  didirikan  dan  diawasi  oleh pemerintah; h) Pihak  ketiga  atau  koperasi  yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah; i) Pihak-pihak atau  Bank-bank yang  didirikan  dan  diawasi  oleh pemerintah; j)  Pihak  ketiga  atau swasta  yang bertindak  bersama-sama  dengan  pemerintah (persero); k) Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, Tinggi  dan  Mahkamah  (Agung); dan  l) Sekretariat pada Lembaga Tinggi Negara (MPR) dan Lembaga- lembaga  Tinggi  Negara  (DPR,  MK,  MA  dan BPK) serta sekretariat pada DPRD. (HR, 2007)
BPK  dalam  menjalankan  fungsi  lembaganya sesuai  amanat Pasal  23E  UUD  NRI  1945 dalam melaksanakan  pemeriksaan  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  negara  bukan  dalam rangka  menjalankan fungsi  pemerintahan  sehingga BPK tidak termasuk dalam subjek tata usaha negara. LHP BPK bukan merupakan objek yang dapat diuji di peradilan.  Hal  tersebut  dikuatkan  dalam  Pasal  33 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan  bahwa  “Untuk  menjamin  mutu pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab
keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa  keuangan  negara  lain  yang  menjadi anggota organisasi pemeriksaan keuangan sedunia.”
Fatwa Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 point 3  sampai dengan  5  yang  menyatakan  bahwa Berdasarkan  UU  Nomor  15  Tahun  2004  dan  UU Nomor 15 Tahun 2006, tidak ada lembaga/badan/entitas lain yang diberikan kewenangan  untuk  melakukan  penilaian/pengujian terhadap  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK. Namun demikian,  untuk  menjamin  mutu  pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara oleh BPK agar sesuai dengan standar, maka sistem pengendalian mutu BPK, hanya bisa dinilai/ditelaah/diuji oleh suatu lembaga yang secara profesi  memiliki  kompetensi  di  bidang  pemeriksaan atas  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara,  yaitu  badan  Pemeriksa  (BPK)  negara  lain yang  menjadi  anggota  organisasi  pemeriksa keuangan negara se-dunia (Pasal 33 UU Nomor 15 Tahun  2006  tentang  BPK). Berdasarkan alasan- alasan  tersebut,  temuan/rekomendasi  Hasil Pemeriksaan  BPK  adalah  produk  yang  substansi kebenaran  hasil  pemeriksaannya  bukan  objek  yang dapat diuji di peradilan.
Kepala  Perwakilan merupakan  pelaksana tugas  pemeriksaan  BPK  yang  memperoleh kewenangan  secara  mandat  dari  BPK  RI  yang berkedudukan  di  Ibukota  Negara. LHP  BPK merupakan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Kepala Perwakilan BPK, namun tanggung jawab atas dikeluarkannya  LHP  tersebut  tidak  berada  pada Kepala  Perwakilan  BPK.  BPK  Perwakilan  Provinsi Jambi adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada  di  bawah  AKN  V  dan  bertanggung  jawab kepada Anggota V. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan hingga menerbitkan LHP merupakan pelaksanaan pelimpahan  kewenangan secara mandat. Tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat berada  pada  pemberi  mandat  yaitu  BPK  yang berkantor  di  Jakarta, sehingga yang  bertanggung jawab terhadap LHP BPK adalah BPK sebagai suatu lembaga.
Mahkamah  Agung berpendapat  bahwa  BPK dalam menjalankan fungsi lembaganya melaksanakan  pemeriksaan  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  negara  sebagaimana diatur  dalam UUD 1945  bukan  dalam  rangka menjalankan  fungsi  pemerintahan,  sehingga keputusannya  bukan  sebagai  objek  sengketa  di Peradilan  Tata Usaha  Negara. Mahkamah Agung dalam  Putusan  Kasasi  Nomor  446  K/TUN/2017 tanggal  30  Oktober  2017  membatalkan  Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 85/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi  Nomor  20/G/2016/PTUN.JBI  tanggal  14 Februari 2017.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  sumber  kewenangan  yang diperoleh  BPK  yang  berasal  dari  UUD  1945  dan undang-undang,  terdapat  pelimpahan  wewenang
secara atributif kepada BPK sebagai lembaga negara yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  melaksanakan pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan  tanggungjawab keuangan negara. Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara  oleh  BPK  Perwakilan  terhadap  Pemerintah Daerah,  hingga  penandatanganan  dan  penerbitan Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK  Perwakilan, terjadi  pelimpahan  kewenangan  yang  bersifat delegasi  dan  mandat. LHP  BPK  yang  diatur  dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 merupakan hasil akhir dari serangkaian  proses  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi pemeriksaan  atas  pengelolaan dan  tanggung  jawab keuangan negara yang dituangkan dalam Keputusan BPK,  bukan  merupakan  produk  dari  Sekretariat Jenderal  BPK,  sehingga  LHP  BPK  tidak  memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan gugatan atas  LHP,  dalam  hal pelimpahan kewenangan,  sebagaimana ketentuan Pasal  1  angka  3  UU  Nomor  15  Tahun  2004  juncto Pasal  1  angka  10  UU  Nomor  15  Tahun  2006  yang menyatakan  bahwa ”Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan  tugas  pemeriksaan  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  negara  untuk  dan  atas nama  BPK”,  maka  Kepala  Perwakilan  BPK Perwakilan  Provinsi  Jambi  merupakan  pelaksana tugas  pemeriksaan  BPK  yang  memperoleh kewenangan  secara  mandat  dari  BPK  RI  yang berkedudukan di Ibukota Negara.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Bashori,  Dhofir C.  (2015). Kompetensi  Mahkamah Konstitusi  dalam  Mengadili  Sengketa Pemilukada Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  jo Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015 Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota (Doctoral  dissertation,  UIN  Sunan Ampel Surabaya).
HR, Ridwan.  (2017) Hukum  Administrasi  Negara.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hadjon, Philipus M. (2010) Kebutuhan Akan Hukum
Administrasi Umum, dalam Philipus M. Hadjon et.al, Hukum  Administrasi  dan  Good Governance,  Jakarta:  Penerbit  Universitas Trisakti.

## JURNAL
Anggoro,  C.  (2018). Kewenangan  Pemeriksaan Badan  Pemeriksa  Keuangan    atas  Badan Usaha Milik Negara, Varia Justicia Universitas Muhammadiyah  Magelang,  Vol.14, (No  1),
p.40.
Hadjon,  Philipus M. (1997). Tentang  Wewenang,
Makalah, Jurnal Yudika Universitas. Airlangga, Vol.7, (No.5 & 6), p.2
Muskamal, M. (2016). Analisis Kewenangan Atribusi,
Mandat  dan  Diskresi  dalam  Meningkatkan Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Undang Undang  Nomor  30 Tahun  2014  tentang
AdministrasiPemerintahan. Jurnal  Administrasi Publik, Vol.12,(No.2), p.125
Rokhim,  A.  (2013). Kewenangan  Pemerintahan Dalam  Konteks  Negara  Kesejahteraan (Welfare  State), Jurnal  Ilmiah Ilmu  Hukum Dinamika  Hukum, FH  Universitas  Islam Malang,  Th.  XIX  No.  36, Edisi  Pebruari-Mei 2013, p.136
Rosyadi,  Muhammad.  I. (2016) Wewenang  Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  dalam  Menilai Kerugian  Keuangan  Negara. Jurnal  Mimbar Keadilan, Univ.  17  Agustus 1945, Januari – Juni 2016, p.27.
Utomo,  Tri  Widodo W.  (2016)  Kaidah  dan  Praktek Pelimpahan Wewenang di Instansi
Pemerintah, Jakarta:  Makalah,  Disampaikan pada  Diskusi  “Penggunaan  Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Yang Bekerja Untuk dan Atas Nama BPK”, Jakarta.
Wiyaliyanti, Desyari Azhimy., Hananto, Untung Dwi.,
&  Juliani,  Henny.  (2016).  Hubungan  Kerja Badan  Pemeriksa  Keuangan  Pusat  Dengan Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan Provinsi  Jawa  Tengah  Dalam  Memeriksa Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban
Keuangan  Di  Daerah. Diponegoro  Law Journal, Vol.5, (No.3), pp.1-7.