## PELAKSANAAN YURISDIKSI UNIVERSAL TERHADAP MODERN PIRACY JURE GENTIUM

## Nadiyah Asfarosya
Universitas Padjadjaran nadiyah17001@mail.unpad.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the relevance of the approach of universal jurisdiction in law enforcement  against  the  crime  of  modern pirates. This study looks at piracy itself which changes over time and the effectiveness of universal jurisdiction in minimizing back piracy that can affect the international community. This research is normative. The focus of this research is to find out if Universal jurisdiction can still be used in law enforcement against Modern  Piracy.  Universal  jurisdiction  has long been in law enforcement against piracy. However,  turning  the  numbers  of  countries implementing  universal  jurisdiction  raises the question of what constitutes an obstacle to  implementing  universal  jurisdiction  over the  crime  of  piracy.  In  addition,  several solutions have emerged that are considered more effective in enforcing the law against modern piracy in order to prevent the culture of impunity.
Keywords: Piracy  Jure  Gentium,  Universal Jurisdiction, Law Enforcement

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  relevansi  pendekatan yurisdiksi  universal  dalam  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan bajak laut modern. Studi ini melihat definisi pembajakan itu sendiri yang berubah dari waktu ke waktu dan efektivitas yurisdiksi universal dalam  meminimalisir  pembajakan  yang  dapat  mempengaruhi masyarakat  internasional.  Penelitian  ini  bersifat  normatif.  Fokus dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  yurisdiksi universal masih dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap pembajakan  modern.  Yurisdiksi  Universal  telah  lama  digunakan dalam  penegakan  hukum  terhadap  pembajakan.  Namun,  melihat jumlah negara yang menerapkan yurisdiksi Universal menimbulkan pertanyaan  tentang  apa  yang  merupakan  hambatan  untuk menerapkan yurisdiksi Universal atas kejahatan pembajakan. Selain itu, beberapa solusi telah muncul yang dianggap lebih efektif dalam menegakkan  hukum  terhadap  pembajakan  modern  dalam  rangka untuk mencegah budaya impunitas.
Kata  Kunci: Piracy  Jure  Gentium,  Yurisdiksi  Universal,  Penegakan Hukum

## Pendahuluan
Salah satu kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi universal adalah piracy jure gentium. Pembajakan di laut ( piracy) , bisa dibilang  kejahatan  internasional  tertua.  Pembajakan  maritim mulai muncul kembali sekitar dua dekade lalu, sebagian besar di lepas pantai Somalia, dengan demikian menghadirkan masalah ekonomi,  keamanan  dan  kemanusiaan  yang  besar.  Sudah seharusnya negara-negara bekerja sama untuk memberantas maraknya  aksi  bajak  laut  saat  ini  mengingat  kerugian  yang ditimbulkan tidaklah sedikit jika dibiarkan terus menerus.
Sekitar 90 persen perdagangan dunia beroperasi lintas laut dan jumlah ini akan terus meningkat kedepannya. Perdagangan
lintas laut sangat rentan terhadap serangan bajak laut karena  kuantitas  kargo  yang  terlibat,  tenaga  kerja internasional  yang  beragam  dan  besar,  kesulitan penegakan  hukum  baik  di  pelabuhan  dan  di  laut, dan lingkungan peraturan yang buruk dari pelayaran internasional dengan rendahnya tingkat akuntabilitas, rumitnya  permasalahan  kepemilikan,  dan  tingginya insiden dokumentasi penipuan. Bajak laut berpotensi mengeksploitasi  kelemahan  ini  untuk  menggunakan transportasi  laut  untuk  tujuan  jahat,  atau  untuk melancarkan  serangan  terhadap  infrastruktur pengiriman dan pelabuhan yang dapat menyebabkan gangguan ekonomi besar-besaran. 1 Pembajakan juga secara  signifikan  membatasi  pengiriman  bantuan makanan  ke  Somalia  yang  dilanda  kekeringan,  yang pada akhirnya mengakibatkan ribuan kematian.
Mengenai  definisi  dari piracy itu  sendiri,  pada masa  yunani  kuno  istilah  bajak  laut  mengacu  pada siapapun yang melakukan penyerangan melalui laut, dan  masih  menjadi  bagian  dari  perang. Namun dalam definisi bajak laut modern, Pembajakan adalah kejahatan  internasional  yang  melibatkan  tindakan kekerasan, penahanan kapal, atau penyerangan oleh awak atau penumpang kapal pribadi terhadap kapal lain, orang, atau properti di atas kapal, ketika berada di perairan internasional.
Definisi  hukum  pembajakan  telah  berfluktuasi selama  berabad-abad  dilihat  dari  metode  para pelaku  dan  kekuatan  negara.  Sifat  kejam  dari  bajak laut  membuat  bajak  laut  tunduk  pada  yurisdiksi universal,  tetapi  apa  yang  merupakan  tindakan  itu sendiri  berkisar  dari  perampokan  langsung  di  laut, kepada yang dikenal baru-baru ini yaitu tren modern menggunakan  definisi  “serangan  kekerasan  di  laut”
1 Sam  Bateman  “ Outlook;  The  New  Threat  of  Maritime Terrorism” in  Lloyd’s  Marine  Intelligence  Unit, Violace  at  Sea , Routledge, USA, 007, hlm. 41
Michael  Scharf  and  Mistale  Taylor,  “A  Contemporary Approach to the Oldest International Crime”, Utrecht Journal Of International and European Law, hlm 78. Yitiha Simbeye, Yitiha Simbeye, Immunity and International Criminal Law, Ashgate Publishing Limited, USA, 004 , hlm. 4 Nerea Marteache and Gisela Bichler, Crime Prevention and Transportation System in Crime Prevention , CRC Press, New York, 017, hlm. 83
yang luas dan sangat menarik karena kemampuannya untuk menjelaskan berbagai perilaku dalam berbagai konteks yang luas.
Yurisdiksi  dalam  menegakkan piracy yang diakui  dalam  hukum  internasional  adalah  yurisdiksi universal. Pembajakan  merupakan  tindak  pidana pertama  yang  tunduk  dalam  yurisdiksi  universal. Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  prinsip  yurisdiksi universal  lahir  pertama  kali  disebabkan  karena adanya keinginan dari negara-negara untuk menindak kejahatan  pembajakan  yang  dilakukan  di  laut  lepas. Dengan adanya prinsip universalitas ini setiap negara berhak untuk menangkap perompak di laut lepas dan menghukum mereka tanpa memandang kebangsaan serta tempat dilakukannya kejahatan tersebut. 7
Akan tetapi, dalam praktiknya untuk keseluruhan kasus pembajakan sejak tahun 1998-009 berjumlah 1158  kejadian  pembajakan,  pelaksanaan  yurisdiksi universal  oleh  negara-neagra terjadi tidak lebih  dari 1,47  persen  atau  hanya  sekitar  17  penuntutan. 8 Tentunya  menuai  pertanyaan  mengapa  yurisdiksi yang lahir dari adanya kejahatan bajak laut justru di masa sekarang dapat dikatakan kurang efektif dalam mengatasi  adanya  fenomena  bajak  laut  ini.  Bahkan, dalam  beberapa  kasus  terjadi  peristiwa  “ catch  and release”, dimana negara-negara yang telah menangkap bajak laut ini pada akhirnya membebaskan mereka.
Adanya  peristiwa  ini  bukannya  tanpa  alasan, tentu saja terdapat alasan mengapa yrisdiksi universal sekarang  terkesan  sangat  sulit  untuk  dilaksanakan terhadap  kejahatan  pembajakan  di  laut,  yang  akan diuraikan  lebih  lanjut  dalam  paper  ini.  Selain  itu, sulitnya  pelaksanaan  yurisdiksi  universal  membuat para  ahli  untuk  memikirkan  alternatif  lain  dalam menghadapi  para  bajak  laut.  Hal  ini  juga  dilakukan
Michael J. Kelly, “The Pre-History of Piracy as a Crime & Its Defitional Odyssey”, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 46, Issues 1&, 013, hlm. 6 Ilias Bantekas and Susan Nash, International Criminal Law, nd edition, Cavendish Publishing, Australia, 003, hlm. 154 7 J.G. Starke, J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional , edisi kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 003 , hlm. 3 8 Eugene  Kontorovich  and  Steven  Art,  “An  Empirical Examination Of Universal Jurisdiction For Piracy”, The American Journal of International Law, Vol. 104, No. 3, 010, hlm. 436
Nadiyah Asfarosya . Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium
mengingat konsep dan definisi piracy yang berubah dari waktu ke waktu, sehingga para ahli mencoba mencari alternatif  yang  dianggap  relevan  dalam  penegakan hukum  terhadap  bajak  laut  ini.  Dikarenakan  adanya peristiwa ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium ”
Rumusan masalah penelitian ini terdiri dari  (dua) bagian yaitu sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah perkembangan definisi piracy jure gentium dari masa ke  masa?  Kedua,  apakah  pelaksanaan  yurisdiksi universal masih dibutuhkan dalam kejahatan modern piracy jure gentium?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai  tumpuan  utama. 9 Dalam  penelitian  hukum normatif  ini  penulis  melakukan  penelitian  terhadap sinkronisasi  hukum  yang  bertitik  tolak  dari  bidang- bidang tata hukum pidana internasional, dengan cara mengadakan  identifikasi  terlebih  dahulu  terhadap kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  dalam  hukum kebiasaan  internasional  dan  traktat  internasional, juga pendapat para ahli hukum.

## Hasil Penelitian
A.  Perkembangan  Konsep Piracy  Jure  Gentium dalam Hukum Internasional
Piracy dalam  hukum  internasional,  atau  yang lebih dikenal dengan Piracy jure gentium, merupakan salah  satu  pelanggaran  internasional  yang  tertua. 10 Mengutip dari J.A Gottschalk et.al menyatakan bahwa “ the very first time something valuable was known to be leaving a beach on a raft the first pirate was around to steal it ”. 11 Pernyataan ini menggambarkan betapa tua
9 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo, Jakarta: 003, hlm 3 10 Ilias Bantekas and Susan Nash, Op.cit, hlm. 95 11 Michael J. Kelly, Op.cit, hlm. 8
kejahatan ini, bahkan beberapa ahli mengumpamakan bajak laut telah ada sejak manusia pertama berlayar. Terlepas dari telah begitu lama kejahatan ini dikenal secara  luas,  kejahatan  pembajakan  di  laut  masih berlangsung  sampai  sekarang,  dan  sejak  zaman Grotius,  seorang  bajak  laut  dianggap  sebagai hostis humanis generis, musuh bagi umat manusia. 1
Mengenai definisi dari piracy itu sendiri, pada masa yunani kuno istilah bajak laut mengacu pada siapapun yang melakukan penyerangan melalui laut, dan masih menjadi bagian dari perang. 1 Dulunya di Inggris hingga Statuta Henry VIII 1536, pembajakan hanya dihukum di inggris ketika dilakukan dalam ranah Admiralty of the Crown dan hanya sebagai pelanggaran sipil. Selain itu,  dahulunya  juga  secara  umum  diketahui  bahwa siapa pun yang mencuri dilaut disebut seorang bajak laut.  Namun,  Sir  Charles  Hedges,  seorang  hakim  di High Court of Admiralty, memberi definisi yang sedikit berbeda  yaitu  bahwa  “pembajakan  ( piracy) adalah istilah lain dari perampokan ( robbery) di laut”. 1
Secara  historis,  semakin  perdagangan  maritim berkembang,  semakin  berkembang  pula  tindak pembajakan.  Kemampuan  suatu  negara  untuk mengawal kapal-kapal dagang mereka dengan kapal perang untuk menghindari bajak laut sangat terbatas. Kerena  itu,  dikembangkanlah  aturan-aturan  yang ‘kaku’  untuk  mencegah  para  bajak  laut  sebagai  alat tambahan untuk mencegah terjadinya pembajakan. 1 The  Rhodian  Sea  Laws adalah  percbaan  pertama untuk  mengkodifikasikan  hukum  maritim,  yang berisi  kebiasaan-kebiasaan  yang  sudah  lama  yang diupayakan  oleh  orang-orang  Yunani  pada  masa antara 800 dan 900 SM. 1
Meskipun  definisi  pembajakan  di  laut  begitu beragam baik antara ahli satu dan ahli lain, maupun berubah dari masa ke masa, Belum ditemukan definisi pasti  mengenai  apa  sebenarnya piracy ,  apa  yang
1 Ibid. hlm. 96
1 Yitiha Simbeye, Yitiha Simbeye, Immunity and International Criminal Law, Ashgate Publishing Limited, USA, 004 , hlm. 4 1 Charles  Fairman,  “A  Note  on  Piracy  Jure  Gentium”, The American Journal of International Law , Vol. 9, No. 3, hlm. 508 1 Michael J. Kelly, Loc.cit 1 Ibid, hlm. 9
menjadi  ukuran  suatu  kejahatan  agar  dapat  disebut piracy , dapat disimpulkan dua karateristik dari piracy itu sendiri, yakni: 17
1.  Adanya  suatu  kekerasan,  baik  secara  aktual maupun  percobaan,  terhadap  hak-hak  umum, baik terhadap orang maupun barang
.  Tidak  ada  bentuk  tunduk,  patuh  atau  kesetiaan terhadap suatu negara.
Selain dari karateristik tersebut, Dapat dikatakan bahwa  perampokan  adalah  unsur  esensial  dari pembajakan. Akan tetapi untuk mendefinisikan bahwa piracy hanya  semata-mata robbery dapat  membuat definisi  dari piracy tersebut  menjadi  terlalu  sempit atau terlalu luas. 18 Namun, disebabkan Definisi hukum pembajakan telah berfluktuasi selama berabad-abad, baru-baru ini pembajakan dilaut didefinisika sebagai “serangan kekerasan di laut”. Bajak laut kontemporer pada  umumnya  dapat  di  klasifikasikan  dalam  dua kategori:  pertama,  yang  beroperasi  dalam  skala yang  kecil,  dan  yang  kedua  adalah  kelompok  yang terorganisir  dengan  baik  yang  biasanya  tujuan  nya adalah  merampas  kargo  dari  kapal  para  pedagang atau bertujuan merampas kapal itu sendiri.
Dengan perkembangan definisi dan konsep yang berbeda-beda  mengenai piracy ini  negara-negara tentu  harus  mempertimbangkan  cara-cara  untuk menyeragamkan  bagaimana  pendekatan  terhadap piracy ini dan United Nations Convention on the Law Of the Sea (Selanjutnya disingkat UNCLOS) menjadi salah satu  upaya  untuk  dapat  menyeragamkannya.  Dalam UNCLOS  telah  dimuat  mengenai  definisi piracy  jure gentium, yakni dalam pasal 101 yang menyatakan:
Piracy consists of any of the following acts :
a.  any  illegal  acts  of  violence  or  detention, or  any  act  of  depredation,  committed  for private ends by the crew or the passengers of  a  private  ship  or  a  private  aircraft,  and directed:
i.  on the high seas, against another ship or aircraft,  or  against  persons  or  property on board such ship or aircraft;
17 Ibid, hlm. 35
18 Charles Fairman, Op.cit, hlm. 509
ii.  against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State;
b.  any  act  of  voluntary  participation  in  the operation  of  a  ship  or  of  an  aircraft  with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;
c.  any  act  of  inciting  or  of  intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).
Setelah  uraian  diatas  mengenai  perkembangan dan  ragam  definisi  dari piracy, yang  paling  penting untuk  dicatat  adalah  bahwa  Pembajakan  menurut hukum  internasional  ( piracy  jure  gentium )  harus dibedakan dari pembajakan menurut hukum munisipal. Kejahatan  yang  bisa  disebut  sebagai  pembajakan menurut hukum munisipal belum tentu digolongkan piracy  jure  gentium ,  maka  dari  itu  tidak  termasuk dalam  yurisdiksi  universal. 19 Dalam  paper  ini  yang akan  dibahas  adalah piracy  jure  gentium, kejahatan pembajakan  yang  mengancam  seluruh  masyarakat internasional, bukan hanya negara tertentu saja.

## B.  Yurisdiksi  Universal  dalam  penegakan  hukum terhadap Piracy Jure Gentium
Suatu tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi universal adalah tindak pidana yang berada dibawah yurisdiksi  semua  negara  dimana  pun  tindakan  itu dilakukan.  Karena  umumnya  diterima,  tindakan yang  bertentangan  dengan  kepentingan  masyarakat internasional,  maka  tindakan  itu  dipandang  sebagai delik jure  gentium dan  semua  negara  berhak  untuk menangkap dan menghukum pelaku-pelakunya. Jelas tujuan pemberian yurisdiksi universal tersebut adalah untuk  menjamin  bahwa  tidak  ada  tindak  pidana semacam itu yang tidak dihukum. 0
Yang  termasuk  dalam  yurisdiksi  universal  salah satunya adalah kejahatan perompakan jure gentium .
19 Malcolm  N.  Shaw  QC, Hukum  Internasional ,  (Terjemahan Derta  Sri  Widowatie, et.  al .),  Penerbit  Nusa  Media,  Bandung, 013, hlm. 391
0 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional , edisi kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 003 , hlm. 304
Nadiyah Asfarosya . Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium
Piracy menjadi sesuatu yang mulai mengkhawatirkan semua  bangsa  ketika  Romawi  berkuasa.  Romawi berjanji  untuk  memasukkan  menekan  pembajakan dibawah lex de provinciis praetoris pada 100 SM dan mengharapkan kerjasama dari sekutunya. Pada masa itu  pula  semakin  dijunjung  tinggi  baha  bajak  laut adalah musuh umat manusia, dan merupakan musuh bagi masyarakat internasional. 1
Pembajakan  merupakan  tindak  pidana  pertama yang tunduk dalam yurisdiksi universal. Bahkan dapat dikatakan  bahwa  prinsip  yurisdiksi  universal  lahir pertama  kali  disebabkan  karena  adanya  keinginan dari  negara-negara  untuk  menindak  kejahatan pembajakan  yang  dilakukan  di  laut  lepas.  Dengan adanya prinsip universalitas ini setiap negara berhak untuk  menangkap  perompak  di  laut  lepas  dan menghukum mereka tanpa memandang kebangsaan serta tempat dilakukannya kejahatan tersebut.
Selain itu, Alasan munculnya prinsip universalitas adalah bahwa pelaku suatu kejahatan dianggap orang yang  sangat  kejam,  musuh  seluruh  umat  manusia, jangan sampai ada tempat untuk pelaku meloloskan diri dari hukuman, sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional. 3
Namun, Prosecuting para pembajak laut dengan pendekatan yang yurisdiksi universal ini menimbulkan beberapa  isu.  Secara  luas  telah  ditegaskan  oleh pengadilan  dan  oleh  ahli  hukum  bahwa  selama ratusan  tahun  yurisdiksi  universal  telah  diterapkan pada  kejahatan  pembajakan  (di  laut). 4 Akan  tetapi, faktanya  menurut  data  tentang  jumlah  pembajakan yang dilakukan dalam periode dua belas tahun (1998– 009)  yang  diperoleh  dari  lembaga  internasional dan  kelompok  industri  maritim,  dari  semua  kasus pembajakan yang jelas yang dapat dihukum di bawah
1 Yitiha Simbeye, Op.cit, hlm. 4 J.G. Starke, Op.cit, hlm.0
3 Sefriani, Hukum  Internasional  Suatu  Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 01 , hlm. 44 4 Matthew  Garrord,  “Piracy,  the  Protection  of  Vital  State Interests  and  the  False  Foundations  of  Universal  Jurisdiction  in International Law”, Diplomacy & Statecraft, Vol. 5, Issue , 014 (published online), hlm. 195
yurisdiksi universal, penuntutan internasional terjadi tidak lebih dari 1,47 persen. 5
Tentu saja hal tersebut menjadi pertanyaan, apa yang  menyebabkan  penegakan  bajak  laut  dengan menggunakan yurisdikisi universal ini dapat dikatakan kurang  efektif.  Penerapan  yurisdiksi  universal  dalam hal  menangkap  dan  menghukum  para  bajak  laut memang  telah  ditegaskan  dalam  catatan  sejarah. Namun,  juga  terjadi  inkonsistensi  dan  pergeseran kebijakan-kebijakan  negara  terhadap  pembajakan selama berabad-abad. Jika ditilik kembali, pelaksanaan universal  jurisdiction untuk  menghukum  para  bajak laut selalu lebih dikombinasikan dengan pendekatan praktis  yang  mendefenisikan  bahwa  pembajakan  di laut adalah kejahatan dibawah hukum munisipal. 6
Selain itu, sulitnya pelaksanaan yurisdiksi untiver- sal juga terkait masalah pembiayaan. Yurisdiksi universal memungkinkan  seluruh  negara  memiliki  wewenang untuk menangkap bajak laut diluar yurisdiksi negara- negara manapun, akan tetapi melakukan hal tersebut membutuhkan penyebaran sumberdaya angkatan laut yang signifikan. Luasnya laut lepas membuat tindakan tersebut  memakan  biaya  yang  tidak  sedikit  karena dibutuhkan dalam hal pembiayaan tenaga kerja dan perlengkapan-perlengkapan  yang  dibutuhkan,  selain itu  hal  ini  juga  tentunya  amat  berbahaya.  Sebelum adanya wabah bajak laut Somalia, tidak ada satupun negara  di  masa  modern  ini  yang  berniat  untuk mengirimkan kapal-kapalnya ke luar wilayah mereka hanya untuk memberantas bajak laut. 7
Permasalahan  lain  yang  memungkinkan menjadi  faktor  mengapa  pendekatan  yurisdiksi universal sulit diterapkan dalam penegakan terhadap kejahatan  bajak  laut  adalah  perbedaan  dari  konsep penggunaan  yurisdiksi  universal  dalam  penegakan hukum  terhadap  bajak  laut  tersebut.  beberapa  ahli mengemukakan bahwa konsep yang disebut sebagai yurisdiksi universal dalam praktiknya adalah “prinsip
5 Eugene Kontorovich and Steven Art, Op.cit, hlm. 436 6 Lauren  Benton,  “Toward  a  New  Legal  History  of  Piracy: Maritime  Legalities  and  the  Myth  of  Universal  Jurisdiction”, International Journal of Maritime History , XXIII, No.1, 011, hlm. 5 7 Eugene Kontorovich and Steven Art, Op.cit, hlm. 450
Nadiyah Asfarosya . Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium
perlindungan”,  Prinsip  perlindungan  memungkinkan Negara-negara di bawah hukum internasional  untuk memberikan  efek  ekstrateritorial  terhadap  legislasi yang  mengkriminalisasi  perilaku  di  luar  negeri, yang  merupakan  ancaman  bagi  kepentingan  vital mereka. 8
Sedangkan pada November tahun 000 ahli hukum dan  hubungan  internasional  terkemuka  bertemu  di Universitas Princeton dan atas dasar paper ilmiah ang telah  disiapkan  untuk  agenda  tersebut,  dihasil  kan lah The Princeton Principles on Universal Jurisdiction. Prinsip 1 (1) mendefiisikan yurisdiksi universal sebagai berikut: 9
“ Universal  jurisdiction  is  criminal  jurisdiction based solely on the nature of the crime, without regard  to  where  the  crime  was  committed, the  nationality  of  the  alleged  or  convicted perpetrator, the nationality of the victim, or any other  connection  to  the  state  exercising  such jurisdiction ”
Jika  dilihat  dari  definisi  ini  sepertinya  telah memenuhi  syarat  untuk  menggambarkan  apa  itu yurisdiksi  universal,  namun  tentunya  konsep  ini sangat berbeda bahkan  dapat disebut  bertentangan jika  menyatakan  bahwa  negara  mengadili piracy karena  adanya  ‘kepentingan’,  yang  mana  jelas-jelas dalam prinsip Princeton dinyatakan bahwa yurisdiksi universal  tidak  mendasarkan  nasionalotas  ataupun hubungan  apapun  dalam  melaksanakan  yurisdiksi tersebut.
Piracy jure gentium terjadi tempat dimana tidak terdapat kedaulatan teritorial suatu negara. akan tetapi perbuatan  ini  dipertimbangkan  sebagai  kejahatan yang  berbahaya  untu  mayarakat  internasional secara  luas.  Dalam  keadaan  ini,  menurut  yurisdiksi universal  harusnya  negara  yang  menangkap  adalah negara yang berwenang mengadili para bajak laut ini, terlepas  dari  tidak  adanya  faktor  keterkaitan  secara tradisional dalam penuntutan bajak laut, karena jika itu dipertimbangkan maka negara tersebut bertindak
8 Matthew Garrord, Op.cit, hlm. 196 9 Peter  Weiss,  “Universal  Jurisdiction:  Past,  Present  and Future” , American Society of International Law, Vol. 10, 008, hlm. 407
atas  namanya  sendiri uti  singulus (mengadili  karena adanya  kepentingan  khusus),  bukan  atas  nama masyarakat internasional. 0
Namun  tentu  saja,  seringkali  teori  dan  praktis adalah dua hal yang berbeda. Dalam buku Luc Reydams beliau menyatakan bahwa upaya untuk memperluas cakupan  yurisdiksi  universal  dari  hanya  “ most egrerious crimes ”, praktik nyatanya di banyak negara justru yurisdiksi universal diabaikan bahkan dianggap tidak  ada  sama  sekali,  dan  beliau  juga  menyatakan untuk menyimpulkan bagaimana eksistensi yurisdiksi universal “ the ‘universal’ in ‘universal jurisdiction’ may remain wishful thinking for a long time .” 1
Pendekatan  yang  kurang  efektif  dibawah yurisdiksi  universal  ini  tentunya  membuat  para ahli  hukum  mencari  solusi  lain  untuk  mengurangi terjadinya  kejahatan  bajak  laut,  karena piracy tentunya sangat merugikan masyarakat internasional. Mulai bermunculan solusi-solusi lain yang dirasa lebih relevan  dan  akan  lebih  efektif  untuk  menegakkan hukum terhadap piracy jure gentium yang dikenal di masa sekarang. Pendekatan lain tersebut diantaranya menjadikan piracy jure gentium salah satu kejahatan yang berada dibawah yurisdiksi International Criminal Court (selanjutnya  disingkat  ICC)  dan  membentuk kebijakan hukum internasional publik dalam High Level Piracy Working Group (HLPWG), yang sejak 011 telah memproduksi  memorandum  tentang  isu-isu  utama dalam penuntutan pembajakan kontemporer. 3
Solusi yang pertama adalah menjadikan piracy jure gentium salah  satu  kejahatan  yang  berada  dibawah yurisdiksi  ICC,  solusi  ini  muncul  karena  dianggap pengadilan  nasional  memiliki  beberapa  kelemahan- kelemahan  sehingga  dirasa  kurang  efektif  untuk mengadili piracy di  pengadilan  nasional.  kelemahan pertama pengadilan nasional mungkin tidak memiliki kapasitas  hukum  yang  cukup  atau  keahlian  untuk mengadili  kejahatan  berat  yang  menjadi  perhatian internasional.  Sebagai  contoh,  beberapa  negara
0 Georges Abi-Saab, “The Proper Role of Universal Jurisdiction”, Journal of International Criminal Justice 1, 003, hlm. 600 1 David Stewart, “Some Perspectives on Universal Jurisdiction”, American Society of International Law, Vol. 10, 008, 405 3 Michael Scharf and Mistale Taylor , Op,cit, hlm 77
Nadiyah Asfarosya . Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium
tidak  memiliki  ketentuan  legislasi  yang  tepat  untuk menutup  jenis  kriminalitas  bajak  laut.  Bahkan  jika mereka  lakukan,  hal-hal  masalah  mungkin  terlalu rumit  untuk  diproses  oleh  para  penegak  hukum pengadilan  nasional,  dalam  hal  ini  polisi,  jaksa,  dan hakim, karena jenis kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan yang melibatkan orang dan bukti dari lebih dari satu negara.
Sulit bagi pengadilan nasional untuk menjunjung tinggi  azas  keadilan  melalui  suatu  cara  yang  tidak biasa dan adil. Setiap negara memiliki cara-cara yang signifikan dalam setiap penuntutan mengenai warga negara  sendiri.  Pengadilan  nasional  mungkin  tidak memiliki  aturan  prosedur  pengadilan  di  negaranya untuk  cukup  melindungi  hak  asasi  terdakwa.  Hal- hal  ini  lah  yang  pada  akhirnya  mendorong  lahirnya fenomena “ catch and release”, misalnya yang terjadi di Teluk Aden. permasalahan penangkapan bajak laut, proses  penuntutannya  meskipun  telah  tertangkap, bukan lah sesuatu yang mudah. Dalam peristiwa ini negara-negara  melepaskan  banyak  tersangka  bajak laut yang tertangkap. Negara-negara yang menangkap seringnya beralasan hal ini disebabkan karena sulitnya pembuktian,  biaya  untuk  pemenjaraan  yang  panjag dan juga alasan alasan lain yang mengebabkan mereka melepaskan para bajak laut ini.
Sebagaimana diketahui, prinsip dasar penegakan hukum  internasional,  termasuk  penegakan  hukum oleh  Mahkamah  Pidana  Internasional  adalah mendahulukan  yurisdiksi  nasional,  dan  yurisdiksi Mahkamah  Pidana  Internasional  hanyalah  berlaku sebagai  pelengkap  (komplementer), jikalau  terjadi “unable” (ketidakmampuan)  dan “unwilling” (ketidakmauan)  dari  yurisdiksi  pengadilan  nasional Rezim komplementer atau pelengkap yang seringkali digunakan oleh Mahkamah Pidana Internasional juga cocok untuk pelanggaran pembajakan.
Di  bawah  rezim  komplementer  ini,  Mahkamah Pidana  Internasional  dapat  melaksanakan  yurisdiksi dimana  bangsa  yang  memiliki  yurisdiksi  atas  bajak
Ibid. Eugene Kontorovich and Steven Art, Loc.cit Lihat Pasal 1 Statuta Mahkamah Pidana Internasional
laut tersebut tidak mau ataupun tidak mampu untuk mengadili kejahatan tersebut. hal ini tentunya menjadi solusi  agar  tidak  terjadi  budaya  impunitas,  dimana budaya ini menyebabkan semakin maraknya kejahatan bajak laut yang merugikan masyarakat internasional.
Ada  pula  solusi  lain  yang  dimulai  sejak  011, Public International Law and Policy Group (selanjutnya disingkat  PILPG)  mengadakan High  Level  Piracy Working  Group (selanjutnya  disingkat  HLPWG)  yang diketuai  oleh  Proffessor  Michael  Scarf.  Kelompok kerja ini dikhususkan untuk mendiskusikan tantangan- tantangan hukum yang ditunjukkan oleh pembajakan laut modern, khususnya bagaimana cara terbaik untuk memfasilitasi  penuntutan  terhadap  bajak  laut  yang telah tertangkap.
Mandat  untuk  kelompok  kerja  ini  adalah  untuk menyediakan  aturan  dan  saran  kebijakan  dalam cakupan domestik, kawasan, dan internasional dalam hal  mekanisme piracy, dengan  tujuan  membentuk respon  yang  efektif  untuk  menghadapi  ancaman bajak  laut  yang  semakin  berkembang.  Seperti  yang telah  dinyatakan  sebelumnya  HLPWG  fokus  untuk memfasilitasi  penuntutan  terhadap  bajak  laut  di pengadilan-pengadilan  seluruh  dunia,  terutama terhadap  bajak  laut  somalia.  Karena  meskipun dengan  bantuan  internasional  yang  signifikan,  akan butuh  waktu  yang  sangat  lama  bagi  Somalia  untuk menyediakan  peradilan  yang  adil  dan  efektif  untuk mengadili para bajak laut. 7
Karena  hal  tersebut,  muncul  lah  gagasan untuk  mendirikan  tribunal  internasional  sebagai alat  penuntutan  dalam  hal  memerangi  bajak  laut. Gagasan  ini  muncul  juga  karena  melihat  dalam  dua dekade  terakhir,  untuk  menghadapi  kesulitan  dalam kasus-kasus  kejahatan  internasional,  masyarakat internasional  membentuk  tribunal-tribunal ad  hoc misalnya  ICTY,  ICTR,  dan  lain  nya.  Tribunal-tribunal yang  telah  ada  sebelumnya  dapat  menjadi  model yang berguna untuk membentuk tribunal bagi bajak laut kedepannya. 38
Michael Scharf and Mistale Taylor, Op.cit, hlm. 78 7 Ibid, hlm. 84
38 Ibid.
Namun, munculnya berbagai  alternatif  ini  tetap tidak menutup kemungkinan bahwa yurisdiksi universal masih  diperlukan,  Yurisdiksi  universal  berlaku  untuk pembajakan, tepatnya karena negara-negara bendera tidak dalam posisi yang memungkinkan untuk dapat mengambil  sebuah  tindakan.  Hal  ini  dikarenakan posisi  bajak  laut,  yaitu  di  laut  lepas,  dimana  untuk melakasanakan kebijakan memerlukan aset angkatan laut dengan biaya yang mahal, dan juga hal ini biasa terjadi  karena  negara  pantai  memiliki  penegakan hukum yang lemah. 39 Seringkali pula, saat kejahatan ini terjadi negara-negara terdekat adalah negara-neagra yang  berurusan  dengan  konflik  internal  yang  serius atau krisis fiskal, dan dengan demikian, negara-negara ini  tidak  dapat  mempertahankan  armada  penjaga pantai  yang  kuat.  Daerah-daerah  ini  tidak  memiliki pengelola  tempat  yang  efektif,  menunjukkan  bahwa kurangnya  pengawasan  terhadap  alur  laut. 0 Jadi, yurisdiksi  universal  secara  teori  ada  untuk  mengisi celah dalam yurisdiksi.

## Kesimpulan
Pembajakan  di  laut  dapat  dikatakan  sebagai kejahatan  internasional  tertua  dan  definisinya  telah berubah dari masa ke masa. Kejahatan ini adalah awal munculnya yurisdiksi universal, dimana negara-negara dalam masyarakat internasional menganggap bahwa bajak  laut  adalah  musuh  bersama  umat  manusia. Setelah lama tidak muncul, sekarang pembajakan di laut marak kembali. Banyak kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. akan tetapi dari banyaknya kasus pembajakan hanya sedikit negara-negara yang melakukan penuntutan dibawah yurisdiksi universal. Hal  ini  memang  disebabkan  oleh  beberapa  alasan, seperti alasan pembiayaan atau tidak adanya hukum yang  memadai  untuk  mengadili  para  pembajak laut  tersebut.  namun,  tentu  saja  hal  ini  tidak  dapat dibiarkan,  karena  ditakutkan  akan  muncul  budaya impunitas.  Maka  dari  itu  para  ahli  muncul  dengan alternative-alternatif  lain  seperti  membuat  tribunak khusus  untuk  mengadili  kasus  bajak  laut.  Akan
39 Eugene Kontorovich and Steven Art, Op.cit, hlm.7 0 Nerea Marteache and Gisela Bichler, Loc.cit
tetapi dengan munculnya solusi-solusi ini apa berarti pelaksanaan yurisdiksi untiversal dalam hal penegakan hukum  terhadap  bajak  laut  sudah  tidak  dibutuhkan lagi? Pembajakan adalah sebuah kejahatan yang rumit, dikarenakan  pembajakan  terjadi  di  laut  lepas  yang tentu saja sangat luas. Hal ini membutuhkan kerja sama negara-negara  untuk  memberantasnya.  Yurisdiksi universal  melibatkan  semua  negara,  semua  negara berhak untuk melakukan penuntutan meskipun tidak secara langsung terkena dampaknya. Tidak ada yang menyangkal, bahwa bajak laut adalah musuh bersama umat manusia, maka dalam meminimalisirnya tentu saja  butuh  bantuan  dari  seluruh  umat  manusia, dalam  artian  seluruh  negara-negara.  maka  dari  itu, yurisdiksi  universal  pada  konsepnya  sudah  cukup dan  sesuai  dalam  hal  penegakan  hukum  terhadap kejahatan  pembajakan,  akan  tetapi  perlu  adanya kerjasama dan koordinasi antara negara-negara untuk saling membantu agar tidak terjadi budaya impunitas terhadap para bajak laut ini.

## Referensi

## A.  Buku
Bantekas,  Ilias  and  Susan  Nash,  003, International Criminal Law, nd edition, Cavendish Publishing,
Australia.
Nerea  Marteache  and  Gisela  Bichler,  017, Crime Prevention and Transportation System in Crime Prevention , CRC Press, New York.
Sam  Bateman,  007,  “ Outlook;  The  New  Threat  of Maritime  Terrorism” in  Lloyd’s  Marine  Intel- ligence Unit, Violace at Sea , Routledge, USA.
Sefriani, 01, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta.
Shaw,  Malcolm  N,  013, Hukum  Internasional ,
(Terjemahan  Derta  Sri  Widowatie, et.  al .), Penerbit Nusa Media, Bandung.
Simbeye,  Yitiha,  004, Immunity  and  International Criminal Law, Ashgate Publishing Limited, USA.
Nadiyah Asfarosya . Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 003, Penelitian Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  PT.
Raja Grafindo, Jakarta.
Starke,  J.G.,  003, Pengantar  Hukum  Internasional , edisi kesepuluh, , Sinar Grafika, Jakarta

## B.  Artikel Jurnal
Charles Fairman, “A Note on Piracy Jure Gentium”, The American Journal of International Law , Vol. 9, No. 3.
David  Stewart,  “Some  Perspectives  on  Universal Jurisdiction”, American Society of International Law, Vol. 10, 008.
Eugene  Kontorovich  and  Steven  Art,  “An  Empirical Examination  Of  Universal  Jurisdiction  For Piracy”, The American Journal of International Law, Vol. 104, No. 3, 010.
Georges  Abi-Saab,  “The  Proper  Role  of  Universal Jurisdiction”, Journal  of  International  Criminal Justice 1, 003.
Lauren Benton, “Toward a New Legal History of Piracy: Maritime Legalities and the Myth of Universal Jurisdiction”, International Journal of Maritime History , XXIII, No.1, 011.
Matthew  Garrord,  “Piracy,  the  Protection  of  Vital
State  Interests  and  the  False  Foundations  of Universal  Jurisdiction  in  International  Law”, Diplomacy & Statecraft, Vol. 5, Issue , 014
(published online).
Michael J. Kelly, “The Pre-History of Piracy as a Crime
& Its Defitional Odyssey”, Case Western Reserve
Journal  of  International  Law, Vol.  46,  Issues
1&, 013.
Michael Scharf and Mistale Taylor, “A Contemporary
Approach  to  the  Oldest  International  Crime”, Utrecht Journal Of International and European Law.
Peter Weiss, “Universal Jurisdiction: Past, Present and Future” , American Society of International Law, Vol. 10, 008.

## C.  Perjanjian Internasional
Rome Statute of the International Criminal Court United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea 1982
Nadiyah Asfarosya . Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium