Departemen  Politik  dan  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Gadjah Mada. Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Email: anggalih.bayu@yahoo.co.id

## POLITIKA
: Jurnal Ilmu Politik
Volume 10, Nomor 2, Oktober 2019 doi: 10.14710/politika.10.2.2019.112-136

## Konglomerasi Media dan Partai Politik: Membaca Relasi MNC Group dengan Partai Perindo
Anggalih Bayu Muh. Khamim 1 , Muhammad Fahmi Sabri 2 1 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada
2 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada
Recieved: 19 Maret 2019 Revised: 19 Oktober 2019 Accepted: 19 Oktober 2019
Kata Kunci: hubungan dengan pemilih; klientelisme; konglomerasi media; strategi Perindo

## Pendahuluan
ndustri  media  massa  Indonesia  sulit  melepaskan  diri  dari  cengkraman politik dan ekonomi. Media massa kontemporer secara politik dan ekonomi telah menciptakan hegemoni, monopoli, kapitalisme lanjut, konglomerasi,
kelompok  dominan  baru  yang  akan  menjadi  penguasa  pasar  publik,  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  kepentingan  kelompok  tertentu  untuk  menyebarkan  gagasan- gagasan  politik  secara  lebih  leluasa.  Pemilik  media  telah  berafiliasi  dengan  kelompok I

## Abstrak:
Konglomerasi media telah membawa Hary Tanoe mampu membuat Partai Perindo  untuk  memfasilitasi  kepentingan  politiknya.  Artikel  ini  bertujuan untuk  menggambarkan  bagaimana  strategi  Perindo  yang  membangun hubungan dengan pemilih dengan dukungan sumber daya dari MNC Group. Untuk memenuhi tujuan tersebut, artikel ini ditulis dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai artikel jurnal, laporan penelitian serta  liputan  media  daring  mengenai  Partai  Perindo.  Hasil  penelitian menunjukan  Hary  Tanoe  berusaha  membesarkan  Perindo  dengan memanfaatkan  pengerahan  sumber  daya  MNC  Group  untuk  mendukung partai  dan  meningkatkan  citra  dirinya.  Keberhasilan  Hary  Tanoe  sebagai pebisnis menjadi arahan bagi Perindo untuk mengerahkan berbagai bantuan UMKM  untuk  meraih  dukungan  dan  kesetiaan  dari  pemilih.  Perindo  juga memberikan berbagai barang untuk memastikan bahwa pemilih benar-benar mendukung  Perindo  saat  pemilihan.  HT  juga  mengerahkan  orang-orang terdekatnya di MNC Group untuk mensolidkan mesin partai dengan duduk di kantor  pusat  Perindo.  Perindo  juga  memanfaatkan  MNC  Group  untuk menayangkan berbagai iklan politik untuk mengenalkan partai pada pemilih secara masif.
politik, sehingga dapat memberi peluang yang lebih terbuka untuk mentransformasikan gagasan  politik tertentu untuk meraup suara publik dalam pemilu (Hasan, 2014).
Dominasi kepentingan para konglomerat dan relasinya dengan aparatur negara dan  para aktivis  partai membuat lebih dominan dalam menentukan wajah seperti apa ruang  publik  itu  sendiri.  Relasi  antara  masyarakat  dan  media  tidak  dapat  dipisahkan karena media terlibat dalam proses  penetapan  nilai seperti kebebasan bicara, identitas, integritas,  diversitas  informasi  yang  akan  dikonsumsi  publik,  sehingga  media  secara terorganisir dapat mendahulukan atau memenuhi kepentingan publik atau masyarakat luas. Dalam industri media, konsep kepentingan publik ( public interest ) ini mengisyaratkan, agar  media  memiliki  sistem yang didasarkan pada keadilan, kejujuran, demokrasi, dan nilai-nilai  sosial-budaya  untuk  menghindari  keresahan  dan  kemarahan  masyarakat (Pembayun, 2015).
Para pemilik media memanfaatkan usahanya untuk menunjukan citra politiknya. Pemilik  media  dapat  dengan  seenaknya  mempengaruhi  pembuatan  berita,  padahal media massa memiliki kekuatan didalam menggiring cara berpikir, persepsi, sikap dan perilaku masyarakatnya. Apa yang menjadi agenda media dengan berita-beritanya akan menjadi agenda  pembicaraan  masyarakat pula. Kondisi ini dalam kajian komunikasi massa    dikenal    dengan  istilah  agenda  setting  (Setiawan,  2010).  Sementara  itu,  para jurnalis  media  yang  owner-nya  melakukan  intervensi,  mereka  terkesan  dibatasi  ruang geraknya dan terpaksa mengikuti dengan peraturan, karena apabila mereka melawan top management,  mungkin  bisa  terkena  sanksi  perusahaan,  bahkan  sampai  pada  tahap pemecatan (sanksi ekonomi) (Setiawan, 2010).
Berbagai  riset  berusaha  menjelaskan  bagaimana  pemilik  media  memanfaatkan media  miliknya  untuk  kepentingan  politik.  Riset  yang  dilakukan  oleh  Alfani  (2014) menunjukan bahwa intervensi pemilik media telah membuat jurnalis terpaksa mengikuti kemauan pasar & melayani pesanan elite politik. Industri media lebih berorientasi pada pemenuhan  keinginan  pasar  sesuai  dengan  kriteria  apa  yang  menguntungkan  secara ekonomi  dan  politik  bagi  para  pemilik  modal  (Alfani,  2014).  Akibat  dari  monopoli kepemilikan  media  terhadap  isi  media  pada  dasarnya  sulit  untuk  dibuktikan.  Namun, monopoli  dari  pemilik  media  dikhawatirkan  mampu  mengancam  kebebasan  pers  dan pilihan bagi konsumen. Akhirnya, jika pemilik selalu mengintervensi isi medianya untuk tujuan propaganda, maka akan muncul risiko media tersebut kehilangan peminat dan kredibilitasnya (Dwita, 2016). Media menempatkan audience semata-mata hanya dilihat sebagai  pasar,  bukan  warga  negara  ( citizens ).  Tujuan  utama  dari  dibentuknya  media adalah  meraih  keuntungan  untuk  pemilik  dan  para  pemangku  kepentingan  lainnnya (Valerisha, 2016). Dengan demikian, fungsi media sebagai penyampai beragam gagasan- gagasan,  informasi,  pendidikan,  dan  integrasi  sosial  yang  merupakan  inti  dari ketersediaan ruang publik, semakin terkesampingkan dengan kepentingan komersialisasi (Sucahya, 2013). Proses ini menunjukan adanya fenomena komodifikasi media.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2015) terhadap Media Indonesia milik  Surya  Paloh  menunjukan  bahwa  komodifikasi  media  telah  memfasilitasi kepentingan politik pemilik media sekaligus bisnis secara bersamaan. Komodifikasi media telah  mendorong  pemilik  media  untuk  melakukan  integrasi  usaha,  mengintervensi jurnalis  dan  konten  pemberitaan,  menyeleksi  iklan  yang  menyebabkan  kompetensi pekerja kurang diperhatikan dan semata digunakan sebagai alat produksi (Yulianti, 2017). Proses  agenda  setting  dan  framing  yang  dilakukan  oleh  media  disesuaikan  dengan kepentingan pemiliknya. Kebenaran yang tidak didapatkan masyarakat tersebut dapat menyebabkan masyarakat terhegemoni dengan menerima kebenaran versi media massa. Kepemilikan  oleh  sekelompok  tertentu  juga  berakibat  pada  terjadinya  homogenisasi informasi.  Pemilik  media  pun  memanfaatkan  berbagai  iklan  untuk  membiayai kepentingan politik dan orientasi diri (Habsari, 2012).
Riset  yang  dilakukan  oleh  Ardiyan  &  Sulandjari  (2017)  di  salah  satu  desa Kabupaten Semarang menemukan bahwa strategi iklan politik dan pemberitaan yang diintervensi oleh pemilik media yang juga elite politik ternyata belum tentu berpengaruh terhadap  opini  publik  disebabkan  masyarakat  hanya  melihat  media  sebagai  sumber hiburan semata. Sayangnya riset ini, dilakukan dalam scope yang kurang memadai secara makro  pengaruh  intervensi  tayangan  pada  citra  politik  pemilik  media  (Ardiyan  and Sulandjari,  2017).  Akan  tetapi,  usaha  eksploitasi  media  oleh  para  pemiliknya  terus menguat.  Jika  dilihat  duduk  perkaranya,  maka  eksploitasi  media  telah  terjadi,  karena seringkali  niat  sadar  yang  dilakukan  pejabat  atau  perusahaan  itu  hanya  memberikan otorisasi atau intervensi yang sengaja dimasukan ke dalam sebuah media massa, proses komunikasi tersebut membuktikan jelas bahwa bias politik serta kepentingan golongan telah terjadi (Rahman et al., 2018).
Dari berbagai tokoh yang telah menjadi pemilik media sekaligus elit politik, Hary Tanoesodibjo (HT) menjadi tokoh yang paling menarik  untuk  diteliti.  Pertama,  apabila diuraikan,    Hary  Tanoesodibjo  memiliki  kerajaan  media  terbesar  se-Asia  Tenggara. Perusahaan media taipan asal Surabaya ini meliputi PT Media Nusantara Citra Tbk, PT Global Mediacom Tbk, PT MNC Sky Vision, RCTI, AnTV, Viva News, dan Global TV.  Kedua,  karier  politik  HT  yang  relatif  baru  termasuk    dengan    pendirian    Partai Perindo relatif menarik digali, meskipun sebelumnya HT pernah masuk menjadi kader Partai Nasdem dan Partai Hanura (Rosalia, 2014). Namun, sikap militan pemanfaatan media dan strategi klientelistik yang dimanfaatkan HT sebagai konglomerat media untuk membesarkan  partainya  menjadi  hal  yang  menarik  untuk digali sekaligus didalami dalam rangka mengevaluasi proses demokratisasi  di  Indonesia  yang  diwarnai  dengan sikap paternalistik.
Pemanfaatan media oleh HT memang cukup beralasan disebabkan media dan politik  memiliki  hubungan  yang  resiprokal.  Politik  memerlukan  publikasi  untuk mendiseminasikan ideologinya kepada publik secara meluas dan media memerlukan fgur politisi  untuk  mendongkrak  citra  komersialisasi  media  di  ranah  publik  (Jati,  2013).
Kondisi ini dimanfaatkan oleh elite politik untuk berafiliasi dengan media. Media menjadi menunjukan keberpihakan dan dukungan politiknya pada pemiliknya (Bahruddin, 2014). Elite  politik  yang  dekat  dengan  pemilik  media  pun  menjadi  dapat  memanfaatkannya untuk  menunjukan  citra  politiknya.  HT  sendiri  sebelum  mendirikan  Partai  Perindo diperhitungkan  untuk  bergabung  dengan  partai  politik  disebabkan  oleh  konglomerasi medianya  dan  kemampuan  finansialnya  untuk  dijadikan  instrumen  politik  (Rosalia, 2014).
HT  dan  para  pengurus  Partai  Perindo  yang  juga  memanfaatkan  media  MNC Group untuk membangun hubungan dengan calon pemilih. HT sendiri memanfaatkan MNC  Group  beserta  para  pekerjanya  untuk  menjadikannya  sebagai  media  partisan untuk  membesarkan  Partai  Perindo.  Riset  yang  dilakukan  oleh  Hariyadi  (2018) menunjukan bahwa MNC Group berubah tidak hanya berorientasi profit oriented, tetapi juga instrumen bagi Partai Perindo untuk mensosialisasikan diri pada calon pemilih. Akan tetapi,  penelitian  ini  kurang  mendalam  dalam  memahami  keterkaitan  antara konglomerasi MNC Group dan Partai Perindo dalam usaha yang dilakukan HT untuk menyusun berbagai strategi mendekati pemilih (Hariyadi, 2018).
Pendalaman berbagai strategi yang digunakan HT untuk membesarkan partainya dengan memanfaatkan konglomerasi medianya perlu didalami lebih lanjut. Kajian ini akan memaparkan strategi HT untuk memanfaatkan MNC Group untuk membangun kedekatan antara Partai Perindo dengan konstituen. Pengkajian terhadap strategi yang digunakan  HT  untuk  membangun  hubungan  dengan  pemilih  perlu  dilakukan  untuk memastikan  bahwa  partai  politik  dalam  berorganisasi  tidak  semata  bergantung  pada konglomerasi  media.  Sulitnya  memisahkan  Partai  Perindo  dengan  MNC  Group menyebabkan  beragam  bias-bias  yang  mencerminkan  seolah-olah  partai  politik  dan media semata menjadi milik privat. Apabila ketergantungan Partai Perindo pada MNC Group  tidak  segera  dievaluasi  akan  menyebabkan  hubungan  yang  dibangun  dengan konstituen  semata  untuk  melayani  kepentingan  elite,  sehingga  isu  publik  kurang didengarkan.

## Clientelistic Linkage : Sebuah Kaca Mata Teoritik
Riset ini dibingkai dengan memakai kerangka teoretik clientelistic linkage untuk melihat  hubungan  antara  parpol,  konglomerasi  media  dan  konstituen.  Dari  sudut pandang  pemilih, partai yang memanfaatkan tautan politik klientelistik dan programatik berbeda dalam hal bagaimana berbagai logistik diberikan kepada pemilih sebagai bentuk ikatan  pertukaran.  Di  dalam  ikatan  programatik,  pemilih  mengharapkan  adanya panduan  program  parpol/kandidat,  perencanaan  sektor  publik,  dan  program  umum akan disampaikan melalui kader partai di akar rumput. Dalam kasus lain, pemilih akan membangun  hubungan  dengan  parpol  maupun  kandidat  melalui  pemberian barang/pelayanan  melalui  skema  kebijakan  publik  untuk  menunjukan  bahwa  partai melaksanakan janji politik (Calvo and Murillo, 2013).
Partai politik juga menyediakan sebuah portofolio barang publik yang mungkin tidak dapat dijanjikan untuk diberikan kepada para pemilih. Mekanisme penentuan akses ke barang yang tidak ada atau belum bisa diwujudkan dalam program partai dilakukan melalui beberapa kriteria kebijakan umum atau melalui pemaparan oleh jaringan kader di akar rumput untuk membentuk pemahaman pemilih mengenai kebijakan apa yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan. Pemilih perlu menentukan sendiri aspirasi mengenai isu publik apa yang harus segera diselesaikan partai, kemudian mereka harus memutuskan dukungan untuk menentukan memberikan suaranya atau tidak (Calvo and Murillo, 2013).
Sebaliknya,  klientelisme  melibatkan  timbal  balik  dan  kesukarelaan,  tetapi  juga eksploitasi dan  dominasi. Logika pertukaran asimetris terjadi dengan adanya transaksi antara pemiih dengan partai/kandidat secara terbuka. Pihak-pihak klientelis sering  dapat menangani  kompleksitas  sumber  daya  material  yang  akan  mengalir  melalui  investasi besar  dalam  infrastruktur  partai berupa administrasi serta mesin politik yang bertingkat mulai dari kantor pusat di tingkat nasional sampai ke akar rumput. Klientelisme mungkin hampir sama dengan kepemimpinan kharismatik seperti yang dicirikan dengan baik oleh Weber  (1978)  sebagai  bagian  dari  langkah  programatik  secara  terselubung  (Kitschelt, 2000).
Clientelistic linkage melibatkan politisi untuk menyuplai pemilih yang ditargetkan melalui  pemberian  club  goods  skala  kecil  untuk  individu  dan  kelompok  warga.  Proses pertukaran sosial itu dapat memperpanjang putaran kompetisi elektoral yang berulang dan  memberikan  dukungan  politik  mereka  kepada  parpol  maupun  kandidat  dalam pemilihan. Transaksi itu mungkin hanya satu kali, tetapi harus tekankan bahwa ikatan antara  pemilih  dengan  kandidat/parpol  cukup  sering  bertahan  selama  periode  waktu yang lebih lama, termasuk beberapa pemilihan (Kitschelt, 2011).
Politisi  dapat  menawarkan  barang  yang  ditargetkan  sebelum  atau  sesudahnya setiap  kontes  elektoral  atau  sepanjang  masa  politik  antara  pemilihan.  Seringkali,  sulit untuk  mengatakan  apakah  hubungan  politisi  dengan  broker  terutama  berdasarkan pembelian  suara  langsung  dalam  arti  sempit  atau  ditandai  dengan  waktu  spesifik  dari pemberian  barang/uang  menjelang  pemungutan  suara.  Hubungan  klientelistik  dapat mencakup proses pertukatan sosial sering dibantu dan dimediasi oleh lapisan "broker" yang mengatur dan mengelola hubungan klien (Kitschelt, 2011).
Penggunaan  broker  dapat  memberikan  manfaat  jangka  panjang  dan  abadi kepada  parpol/kandidat  melalui  pemberian  pada  kelompok  tertentu  melalui  skema kebijakan  publik,  seperti  akses  ke  fasilitas  kesehatan,  pekerjaan  di    lembaga publik/nirlaba,  atau sektor swasta yang diatur dan disubsidi. Skema dukungan melalui pengaturan pendapatan pada kelompok tertentu yang memerlukan kualifikasi individual untuk menerima manfaat sesuai dengan kriteria kompleks dan membuat penghargaan pada  pemilih  tidak  pasti,  seperti  dalam  kasus  kebijakan  dana  pensiun,  beasiswa pendidikan, atau perumahan bersubsidi dan kemungkinan akan dicairkan menurut logika
pertukaran klientelis dengan politisi terpilih (Kitschelt, 2015). Broker adalah pialang yang merekayasa  pergerakan  barang  dan  jasa  yang  merupakan  imbalan  dukungan  klien. Broker akan melakukan pemantauan dan sanksi pada calon pemilih yang telah menerima pemberian tertentu untuk memastikan bahwa kandidat/parpol benar-benar dipilih pada setiap pemilihan (Kitschelt, 2011).
Kondisi lain dapat terjadi tanpa melalui broker di mana parpol ataupun politisi memanfaatkan personalisasi politiknya untuk memenangkan pemilu. Keadaan seperti ini dapat terjadi kala pemimpin partai benar-benar memiliki ambisi untuk memenangkan kekuasaan dengan mengerahkan sumber daya yang dimilikinya, mempersonalisasi kantor pusat  partai  dan  memanfaatkan  kharisma  pribadinya.  Mereka  mempersonalisasikan persaingan untuk meraih jabatan tertinggi dan menarik politisi ambisius sebagai mesin politik (Kitschelt, 2000).
Mereka  digerakkan  melalui  jaringan  dukungan  pribadi  yang  ditopang  oleh kharisma  dan  kroni,  bukan  oleh  program  kebijakan.  Kontestasi  melalui  personalisasi kantor publik mendorong para kandidat untuk melemahkan program dan menerbitkan janji-janji  politik  serta  kharisma  yang  dapat  menarik  pemilih.  Hal  ini  membuatnya mudah bagi mereka untuk dipilih dan  mempertahankan  hubungan klientelistik yang saling  melengkapi  (Kitschelt,  2000).  Kondisi  ini  terjadi  secara  riil  seperti  dalam pemenangan partai Forza Italia yang dibidani oleh Silvio Berlusconi.
Masuknya  Berlusconi  dan  perusahaannya,  Fininvest,  di  arena  politik  berarti masuknya swasta, kepentingan pribadi secara resmi menunjukan pemanfaatan sumber daya usaha untuk memenangkan pemilu. Berlusconi mengkonfigurasikan pemenangan Forza  Italia  melalui  dukungan  kharisma  pribadinya  dan  kerajaan  bisnis  medianya. Kemenangan Forza Italia pada pemilu tahun 1994 telah membuat Berlusconi mengubah dirinya dari wirausahawan media menjadi Perdana Menteri Italia. Karakteristik penting Forza  Italia  adalah  konfigurasinya  sebagai  organisasi  patrimonial  yang  dimiliki  dan diarahkan  secara  otokratis  oleh  pendirinya  dan  pemimpinnya.  Karakteristik  partai  ini terkait erat dengan karakter partai perusahaan bisnis, di mana “ideologi” Finivest juga dieratkan  dengan  pengelolaan  dan  pemenangan  Forza  Italia.  Kepemimpinan kharismatik memainkan fungsi legitimasi penting dengan membenarkan patrimonialisme secara  internal  dan  model  partai  perusahaan  bisnis  secara  eksternal.  Pola  hubungan seperti  ini  dilakukan  Forza  Italia  untuk  menjaga  kesetiaan  para  kader  partai  dan dukungan pemilih (Mancini, 2011).
Berlusconi memanfaatkan kondisi politik yang dipengaruhi serta kebutuhan para politisi untuk memanfaatkan dan menguasai media sebagai jalan baginya untuk masuk ke  arena  kekuasaan.  Berlusconi  terjun  ke  dunia  politik  dibiayai  melalui  kerajaan medianya dan dipromosikan secara masif oleh para eksekutif dari agensi periklanannya, Pubblitalia.  Perusahaan  media  Finivest  diinstruksikan  untuk  mendukung  kepentingan politiknya. Gaya politik baru ini terjadi disebabkan sebagian partai politik mana pun di dunia demokrasi kehilangan anggota dan kekuasaan, sehingga membuat politisi semakin
beralih  ke  media  massa  untuk  menyampaikan  pesan  mereka.  Warga  semakin diperlakukan sebagai audiens serta pemilih semata (Paolucci, 2006).
Kekuatan  Berlusconi  tidak  hanya  terletak  pada  kekayaan  dan  pengaruh medianya,  tetapi  juga  dalam  nilai-nilai  yang  dipromosikannya.  Finivest  menyiarkan berbagai  pemberitaan,  acara  tv  serta  hiburan  yang  telah  memberikan  dukungan  kuat kepada Berlusconi. Meskipun, Berlusconi adalah contoh luar biasa dari politisi sebagai manipulator  media,  tetapi  ia  tidak  boleh  dilihat  sebagai  satu-satunya  pengecualian. Kemudian, strategi Berlusconi ditiru oleh Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy dalam upaya memenangkan pemilu. Tren memanfaatkan kerajaan media, personalisasi politik sebagai bagian dari strategi klientelistik disebabkan oleh runtuhnya narasi besar oleh partai-partai politik  pada  abad  ke-19  dan  ke-20  yang  membawa  perjuangan  berbasis  kelas  sosial terutama di Eropa (Paolucci, 2006).
Kasus sama pemanfaatan personalisasi politik dan kerajaan media dalam arena politik  di  Indonesia  ditandai  dengan  kehadiran  Partai  Perindo  besutan  Hary  Tanoe. Perindo muncuk untuk memfasilitasi ambisi kekuasaan dari pendiri dan pemimpinnya. Perindo  muncul  menjadi  satu-satunya  perwujudan  model  partai  perusahaan  bisnis  di Indonesia dan menandakan perubahan dalam pengembangan demokratisasi. Meskipun, Perindo  sebagai  partai  politik  baru  belum  teruji  dalam  pemilihan,  setidaknya memberikan  suasana  politik  baru.  Perindo  menjadi  fenomena  tersendiri  dengan menghadirkan wadah baru di luar kalangan elite lama setelah masa Reformasi Tahun 1998 melalui sokongan kerajaan media milik HT (Rohman and Afala, 2017).
Beberapa riset mencoba memahami usaha HT dan Perindo sebagai partai baru dalam upaya meraih suara dari para pemilih. Kebanyakan riset yang ada melihat strategi yang dilakukan oleh HT sebagai wujud marketing politik dan konsolidasi internal. Usaha Perindo untuk membangun dukungan dari pemilih melalui berbagai bantuan UMKM, pelayanan  sosial,  dan  lain-lain  dapat  dilihat  sebagai  usaha  HT  dan  jajarannya  untuk mem-branding partainya sebagai parpol yang mengedepankan perbaikan kesejahteraan sosial (Hastomo and Aras, 2017; Rahmah and Maimun, 2018). Berbagai riset yang ada melihat Perindo mungkin berhasil dalam melaksanakan program sesuai platform partai, tetapi akibat dari kader yang kurang berhasil dalam memetakan segmentasi pemilih.
Riset-riset lain melihat upaya Perindo mengenalkan dirinya sebagai partai baru lewat iklan politik dan mars partai di media milik HT (Giovanni, 2016; Kosasih, 2016; Ariviyanti and Nurfebiaraning, 2017; Khumairoh and Aida, 2018). Penguatan figur HT yang  menjalankan  berbagai  bantuan  UMKM  Perindo  berusaha  ditekankan  sebagai substansi utama (Haq, 2017; Salsabila, 2017). Riset menunjukan iklan politik dan mars partai  Perindo  di  media  milik  HT  mampu  mensosialisasikan  program  kepada  pemilih pemula (Zeke, 2014; Noor, 2017; Ochtiva, 2017; Andarwati, 2018). Akan tetapi, riset- riset itu sayangnya belum mampu melihat keterkaitan antara strategi bantuan-bantuan Perindo dengan iklan politik di media milik HT sebagai keseluruhan strategi yang saling terkait untuk mendekati pemilih. Kajian ini akan berusaha memahami lebih jauh strategi
yang digunakan HT untuk memanfaatkan kerajaan medianya dan kharismanya untuk mendekatkan Perindo pada calon pemilih.
Untuk  mencari  jawaban  dari  berbagai  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis menggunakan  penelitian  kualitatif  tipe  penelitian  deskriptif  sebagai  metode  penelitian. Metode ini dipilih untuk menggambarkan strategi-strategi yang digunakan oleh Partai Perindo dengan memanfaatkan pengaruh Hary Tanoesoedibjo dalam grup media yang dipimpinnya  untuk  membangun  relasi  dengan  calon  pemilih.  Pengumpulan  data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan melakukan penelusuran terhadap berita terkait program Partai Perindo melalui media online, penelusuran terhadap dokumen- dokumen Partai Perindo dan laporan penelitian serta artikel jurnal ilmiah yang terkait dengan strategi yang digunakan oleh Partai Perindo untuk mencari dukungan. Analisis data dilakukan melalui  tahapan  reduksi   data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

## Hary Tanoe, MNC Group, dan Kepentingan Politiknya
Posisi HT sebagai politisi pebisnis sekaligus pemimpin MNC Group dan Perindo telah mendorong hadirnya fenomena oligarki sipil yang muncul. Keberadaan HT yang sudah  berpengaruh  semenjak  awal  reformasi  lewat  kedekatannya  dengan  Bambang Trihatmojo (Putra Presiden Soeharto) dapat dikatakan modal awal yang akan menaikkan karier  politik  HT.  Hary  memang  dekat  dengan  keluarga  Cendana  saat  ia  bekerja  di bawah perusahaan Bambang Trihatmodjo, PT Bimantara Citra. Sejak saat itu, kariernya menanjak  ketika  kepemilikan  sahamnya  mencapai  40  persen  dan  diangkat  sebagai Direktur Umum PT Bimantara Citra.
Sebelum terjun masuk partai pun, keberhasilan HT di dunia bisnis media telah menaikkan posisi politiknya ketika menghadapi “sengketa” dengan Keluarga Cendana. Bambang  Trihatmodjo  resmi  mengundurkan  diri  sebagai  Komisaris  BMTR  terhitung sejak RUPS Global Mediacom pada 30 April 2012. Seluruh perusahaan yang dulunya dikuasai  keluarga  Cendana  ini  diambil  alih  oleh  Hary  Tanoe.  HT  juga  menghadapi kisruh  kepemilikan  di  MNCTV  yang  dulunya  bernama  TPI  dengan  Siti  Hardianti Rukmana alias Tutut, salah satu putri almarhum Soeharto (Detik.com, 2012).
Secara terbuka, HT pernah mengungkap sengketa bisnisnya dengan Mbak  Tutut dalam kepemilikan televisi TPI. Dalam sengketanya, Mbak Tutut merespon Hary Tanoe dengan  antara  lain  menempatkan  tokoh  Pemuda  Pancasila,  Japto  Suryosumarno. Ditampilkannya Japto oleh Mbak Tutut diperkirakan untuk memberikan semacam kesan bahwa Hary Tanoe harus lebih berhati-hati atau dia perlu siap berhadapan dengan Mbak Tutut dalam cara apapun. Namun, Hary Tanoe tidak memperlihatkan rasa gentarnya (Fernando, 2012).
Sengketa Mbak Tutut dan Hary Tanoe secara formal dimenangkan oleh Mbak Tutut. Namun realitasnya saat itu, Mbak Tutut tidak bisa mengontrol TPI. Bahkan, TPI secara  de  facto  sudah  tidak  lagi  bersiaran.  Hary  Tanoe  tidak  puas,  apabila  tidak memperlihatkan  kecerdikannya  atas  Mbak  Tutut.  Ketika  Mbak    Tutut  belum  siap
mengelola TPI, Hary Tanoe tiba-tiba meluncurkan stasiun TV baru dengan nama MNC TV. Kalangan dunia broadcasting melihat bahwa MNC TV adalah nama lain dari TPI. Penggunaan nama dan logo baru ini cukup mengejutkan. Sebab, dalam peluncurannya tak  terhalang  sama  sekali  oleh  berbagai  aturan  birokrasi,  termasuk  Komisi  Penyiaran Indonesia  (KPI)  tidak bersuara (Fernando, 2012).
Posisi politik HT yang kuat sebelum masuk dan mendirikan partai juga terlihat ketika HT menggunakan media yang dimilikinya untuk memberitakan masalah sengketa bisnis  yang  sedang  menjeratnya  dengan  Keluarga  Cendana  hanya  diumumkan  dan heboh di media grup MNC saja. Apabila, diberitakan di grup media yang lain isinya tidak terlalu membela HT. Pengumuman dari kuasa hukum grup MNC dalam kasus tersebut secara resmi hanya tampil di koran Sindo. Padahal, secara oplah Kompas masih jadi yang terbesar  dan  biasanya  jadi  salah  satu  surat  kabar  yang  cocok  untuk  mengumumkan putusan atas beragam kasus di  pengadilan. Hal ini telah membuat sebagian pihak ragu akan keseriusan grup MNC memperkarakan kasus-kasus tadi (Fernando, 2012).
Sejak berkiprah di PT Bimantara, Hary Tanoe pun mulai tertarik dengan dunia media  saat  melihat  RCTI.  Hary  banyak  menjual  saham  dan  usahanya,  namun  ia mempertahankan  RCTI.  Seiring  perkembangan  bisnisnya,  Hary  Tanoe  pun  mulai mentransformasikan bisnis PT Bimantara Citra yang bersifat konglomerasi diubahnya menjadi perusahaan media. PT Bimantara Citra diubah menjadi PT Global Mediacom dengan menjual usaha yang tidak berkaitan  dengan media pada tahun 2007 (Wahono, 2013).
Fenomena keberhasilan grup media yang dikelola oleh HT yang ikut menaikkan posisi  politiknya  menunjukan  bagaimana  pengaruh  konglomerasi  media  benar-benar telah mendorong peningkatan bargaining position dan memunculkan corak klientelistik yang  muncul.  Fenomena  HT  dan  kerajaan  bisnis  medianya  dapat  dijelaskan  melalui temuan  dari  Daniel  C.  Hallin  dan  Stylianos  Papathanassopoulos  (2000)  mengenai konglomerasi media yang memunculkan demokrasi yang bercorak klientelistik di Eropa Selatan dan Amerika Latin.
Tren ini juga muncul untuk menjelaskan fenomena HT dan langkah politiknya. Konglomerasi  media  memang  terkait  dengan  corak  klientelistik.  Klientelisme  telah menjadi karakteristik yang muncul pada tatanan sosial yang telah mengalami berbagai komodifikasi. Klientelisme telah berkembang di media yang telah dikomersialkan. Ketika pemilik  media  mendapat  untung  dengan  menjual  publisitas  untuk  politisi,  atau  ketika industrialis menggunakan wartawan untuk membangun citra positif politisi, maka akan mendukung kegiatan bisnis mereka yang lain. Hal ini menunjukan bahwa ubungan klien jelas melayani tujuan komersial (Hallin and Papathanassopoulos, 2000).
Pada tahun 2011, Hary Tanoesoedibjo memulai sebuah kegiatan baru yang tidak berasal dari bidang usaha. Sebelum mendirikan partai sendiri, Hary Tanoesoedibjo juga terlibat dalam dunia politik. Tercatat dua partai seperti Nasdem dan Hanura merupakan partai yang pernah menjadikan Hary Tanoesodibjo sebagai pengurus, meskipun tidak
lama. Akhirnya, Hary Tanoesoedibjo keluar dan kemudian mendirikan partai Perindo pada tahun 2015. Meskipun memiliki pengalaman di partai politik, Hary Tanoesoedibjo belum    mendapat    pengalaman    matang    untuk  memimpin  sebuah  organisasi  politik secara  berkelanjutan.  Hal  tersebut  menjadi  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  Hary Tanoesoedibjo,  karena  Partai  Perindo  yang  didirikannya  merupakan  partai  baru (Sitanggang and Dharmawan, 2016).
Perindo didirikan oleh Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada 7 Februari 2015  di  JIExpo,  Kemayoran,  Jakarta.  Awalnya,  Perindo  berbentuk    organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibentuk pada 24 Februari 2013. Deklarasi Perindo  turut dihadiri para petinggi Koalisi Merah Putih seperti Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Presiden  PKS  Anis  Matta,  dan  Ketua  Umum  PAN  Hatta  Rajasa (Manado.Tribunnews.com,  2018).  HT  telah  memiliki  modalitas  yang  kuat  lewat  grup medianya, sehingga memiliki posisi yang kuat baik di internal Perindo maupun kelompok politik lain. Manuver yang sering dibuat oleh HT mulai dari ketika bergabung Nasdem, Hanura  sampai  ketika  mendirikan  Perindo  dan  sempat  mendukung  koalisi  Prabowo- Hatta  sampai  mampu  mempengaruhi  arah  partai  Perindo  untuk  mendukung pemerintahan Jokowi-JK menunjukan posisi politiknya yang kuat.
HT  telah  memperlihatkan  dirinya  sebagai  bagian  oligarki  sipil  yang  muncul pascareformasi.  Setelah,  Soeharto  turun  dari  jabatan  presiden,  banyak  bermunculan oligarki baru yang tersebar dalam semua lini bidang politik termasuk politisi bisnis seperti HT. Dalam suatu oligarki sipil, tidak semua orang kaya adalah oligark. Oligark adalah mereka yang cukup kaya untuk mengubah uang  mereka menjadi kekuatan profesional yang  dibutuhkan  untuk  mempertahankan  kekayaan  dan  harta.  Pentingnya  penentuan syarat oligark terletak pada kapasitas kekuasaan yang didapat individu- individu tertentu dari kekayaan  pribadi  mereka.  Walaupun, kekuasaan mobilisasi bisa mengubah suatu kelompok  atau  masyarakat,  salah  satu  kelemahannya  adalah  bahwa  pelaku  yang memobilisasi dan kekuatan sosial yang termobilisasi harus menginvestasikan waktu dan upaya pribadi cukup banyak untuk membangun sumber daya kekuasaan tersebut. Hal ini menyebabkan mobilisasi sukar dipertahankan (Winters, 2011).
Keterlekatan  antara  bisnis  HT  dan  Partai  Perindo  menyebabkan  jaringan patronase  menjadi  kunci  penggerak  partai.  Rekrutmen  kader  Partai  Perindo  dalam beberapa hal sebenarnya dilakukan secara “tertutup.” Pengisian jabatan di dalam partai dilakukan  dengan  melihat  pertimbangan  khusus  seperti  hubungan  keluarga,  kerabat, status sebagai pengusaha, ataupun kesamaan identitas kesukuan. Proses rektutmen yang terjadi  dalam  internal  Perindo  juga  dilandasi  berdasarkan  kekecewaan  para  kader terhadap  keanggotaan  di  partai  sebelumnya  (Sylvany,  2018).  Jaringan  patronase  ini menjadi hal yang berpengaruh dalam pengisian jabatan di Partai Perindo baik di kantor pusat maupun cabang.
HT  sengaja  menjadikan  orang-orang  terdekatnya  untuk  menjadi  penggerak infrastruktur partai. Para pejabat di internal perusahaan MNC Group menjadi penggerak
utama di kantor pusat partai untuk memengaruhi arah gerak sampai kantor cabang. 14 orang  pejabat  perusahaan  MNC  Group  menjadi  bagian  dari  33  orang  yang  menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo. Hal ini juga diikuti dengan pengurus majelis persatuan partai dan mahkamah partai yang juga didominasi oleh orang-orang dekat HT. Jaringan patronase sengaja digerakkan HT untuk memastikan bahwa strategi partai  untuk  membangun  kedekatan  dengan  calon  pemilih.  Jaringan  patronase  juga dapat  memastikan  soliditas  partai  khususnya  di  kantor  pusat  (Kresna,  2018).  Jaringan patronase yang dimiliki Perindo juga akan membantu partai dalam melakukan berbagai strategi  untuk  meraup  suara  dari  pemilih  di  akar  rumput.  Infrastruktur  partai  akan mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk memenangkan kontestasi pada masa pemilihan umum.

## MNC Group dan Perindo: Pola Meraih Konstituen
HT mengarahkan Perindo untuk menjadikan bantuan UMKM sebagai strategi partai dalam membangun kedekatan dengan pemilih. Kader partai Perindo mengikuti segala arahan HT untuk memanfaatkan bantuan UMKM, demi memastikan terpilihnya Perindo  pada  masa  pemilihan  umum.  Sosok  HT  cukup  disegani  oleh  kader-kader Perindo,  sehingga  kesuksesannya  di  dunia  bisnis  oleh  para  kader  dijadikan  sebagai semangat  partai  untuk  membawa  perubahan  lewat    jiwa  kewirausahaan.  Atas  arahan pemimpinnya,  Perindo  memberikan  banyak  bantuan  UMKM  kepada  calon konstituennya  berupa  pemberian  gerobak  usaha,  pelatihan  keterampilan,  pinjaman usaha, dan lain-lain (Atmaja, 2017).
Strategi klientelistik yang digunakan oleh Perindo berbeda dengan klientelisme pada umumnya, karena tidak memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Negara. Posisi Perindo  yang  masih  di  luar  pemerintahan  belum    memungkinkan  Perindo  untuk memanfaatkan sumber daya negara. Perindo masih bergantung pada media milik HT untuk mengenalkan bantuan UMKM Partai Perindo, sehingga klientelisme yang muncul dibiayai melalui pembiayaan swasta (Hastomo dan Aras, 2017). Posisi HT sebagai politisi pebisnis juga kebanyakan pengurus di tingkat kantor pusat maupun kantor cabang yang berasal dari kalangan pengusaha menunjukan ketergantungan partai terhadap sumber daya privat (Gherghina and Volintiru, 2017).
Strategi  klientelistik  berupa  bantuan  UMKM  yang  digunakan  Perindo  lewat pendanaan swasta juga telah mengurangi peran broker (Gherghina and Volintiru, 2017). Partai Perindo dengan kader-kadernya justru langsung menjadi  penyalur dari bantuan UMKM  yang  diberikan  oleh  partai.  Partai  Perindo  langsung  menyalurkan  bantuan UMKM kepada kelompok pemilih tertentu yang dituju dengan fokus pada komunitasnya baik  nelayan,  petani  maupun  pedagang  kecil.  Perindo  menghilangkan  peran  broker dalam menjaga kesetiaan pemilih pula dengan memastikan bahwa bantuan UMKM yang diberikan tidak dialihkan  pemiliknya dengan melakukan pengecekan langsung oleh kader partai.
Strategi  klientelistik  yang  digunakan  oleh  Perindo  juga  berimplikasi  pada munculnya  “pertukaran”  antara  partai  yang  memberikan  bantuan  UMKM  dengan kelompok  pemilih  penerima  bantuan  (Szwarcberg,  2013).  Hal  ini  telah  mendorong munculnya “kompromi politik” antara partai dengan calon pemilih dalam membangun relasi  (Walle,  2007).  Perindo  memberikan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak- pihak yang menerima bantuan UMKM khususnya bagi yang berupa pemberian gerobak. Berdasarkan yang tertera dalam surat  komitmen  mitra  binaan UMKM partai Perindo konsekuensi yang muncul dari pemberian bantuan adalah sebagai berikut:
Pertama, Perindo melarang bantuan gerobak yang digunakan untuk berjualan di tempat  yang  dilarang  oleh  pemerintah.  Apabila  hal  tersebut  dilakukan,  maka  Perindo akan  menarik  kembali  bantuan  yang  telah  diberikan.  Kedua,  tempat  berjualan  tidak digunakan untuk tempat perjudian, penjualan miras dan narkoba. Perindo akan menarik kembali  bantuan  yang  telah  diberikan  bila  penerima  melanggar  kesepakatan  tersebut. Ketiga, penerima dilarang mencabut atribut yang tertera dalam bantuan UMKM yang diberikan,  dimana  bila  dilanggar  Perindo  akan  menarik  kembali  bantuan  yang  telah diberikan. Keempat, Perindo juga melarang penerima mengalihkan kepemilikan bantuan usaha yang telah diberikan, dan apabila dilanggar penerima harus melakukan ganti rugi kepada partai senilai  bantuan yang diberikan. Terakhir, penerima juga wajib menjadi anggota  partai  Perindo,  mitra  UMKM  binaan  Partai  Perindo  dan  anggota  Koperasi Partai Perindo setelah menerima bantuan.
Perindo juga melakukan berbagai pemberian sebagai wujud pertukaran sosial di berbagai  bidang  lain  untuk  membangun  kedekatan  dengan  pemilih.  Di  bidang  sosial, Perindo  memberikan  pelayanan  ambulans  gratis  dan    fogging.  Di  bidang  pertanian, Perindo memberikan bantuan alat pertanian dan bibit berkualitas. Perindo juga sering mengadakan  berbagai  kegiatan  olahraga  seperti  turnamen  sepak  bola,  futsal,  maupun lomba  binaraga  serta  pendidikan  politik  bagi  pemilih  pemula.  Perindo  melalui  kader- kader dan kantor cabangnya juga mengadakan berbagai program reaktif dan insidental seperti  pembagian  sembako,  pengobatan  gratis,  dan  rumah  inspirasi.  Semua  bentuk pemberian  kepada  calon  pemilih  diberikan  mengikuti  dengan  kelompok  sosial  yang disasar. Perindo di tingkat kantor cabang juga melakukan berbagai program mengikuti kemampuan  finansial  politisi.  Perindo  sengaja  mengedepankan  pemberian  barang tertentu pada kelompok pemilih yang disasar untuk memobilisasi dukungan mereka di masa pemilihan umum. Perindo berusaha membangun kesetiaan sekaligus mengenalkan partainya dengan berusaha “merespon kebutuhan” warga.
HT  memanfaatkan  grup  media  miliknya  untuk  mengenalkan  pada  publik berbagai program bantuan UMKM yang diusung oleh Perindo. HT tidak main-main untuk mengerahkan media yang dimilikinya dalam melakukan sosialisasi Partai Perindo melalui iklan politik. Perindo ditampilkan melalui iklan politik dan pemutaran mars partai yang  menggambarkan  sikap  parpol  terhadap  kemajemukan  Indonesia  dan  berbagai program kerja yang diusung (Mulyadi, 2016). Secara keseluruhan, opini terhadap iklan
politik Perindo yang ditampilkan dalam media milik HT menunjukan respon positif dari calon  pemilih.  Penampilan  iklan  politik  Perindo  di  media  milik  HT  sukses  dalam mengenalkan program kerja dan capaian  kinerja partai. Konten-konten yang berusaha ditampilkan dalam iklan politik yang dilakukan lewat media-media milik HT mendapat apresiasi positif terutama dari kelompok pemilih pemula (Ochtiva, 2017).
Media HT menampilkan iklan politik Perindo lewat dua metode yang berbeda. Perindo disiarkan melalui televisi dan radio melalui pemutaran mars partai secara terus menerus.  Sementara,  untuk  informasi  kegiatan  dari  program-program  Partai  Perindo dibalut  dengan  konsep  pemberitaan.  Sejumlah  persoalan  sempat  dialami  oleh  Partai Perindo, karena memanfaatkan frekuensi publik yang dimilikinya untuk menyiarkan iklan politik.  Teguran  keras  dari  Komisi  Penyiaran  Indonesia  yang  meminta  MNC  Group menghentikan tayangan Mars Perindo di media televisi dan radio miliknya. Iklan partai di  media  milik  HT  juga  diikuti  dengan  kegiatan  partai  di  tengah  masyarakat.  Seperti dalam kegiatan bagi-bagi gerobak, partai tidak serta merta memberikan secara cuma- cuma,  melainkan  berusaha  menjaring  dukungan  dan  ikatan  dengan  calon  pemilih (Susanto, 2013).
Media  MNC  Group  juga  menyiarkan  figur  HT  sebagai  tokoh  utama  yang dianggap sebagai personalisasi dari Partai Perindo. Figur HT dalam berbagai iklan politik maupun pemutaran mars partai di MNC Group selalu digambarkan sebagai sosok yang pluralis,  peduli  dengan  permasalahan  rakyat,  pengusaha  sukses,  tokoh  pemuda,  dan seorang  nasionalis  (Kosasih,  2016;  Atmaja,  2017;  Haq,  2017).  Personalisasi  HT  yang dianggap  lekat  dengan  Perindo  bahkan  digambarkan  sebagai  sosok  yang  menaruh perhatian besar pada pemberdayaan umat Islam. Media MNC Group rutin menyiarkan aktivitas  HT  dalam  berbagai  program  partai  Perindo  di  akar  rumput.  Bahkan,  sikap politik  HT  yang  mendukung  calon  presiden  dan  wakil  presiden  tertentu  termasuk perubahan dukungannya juga disiarkan melalui media MNC Group. Keterlekatan yang sangat kuat antara MNC Group, HT dan Perindo seolah-olah ingin membangun ingatan pada  publik  bahwa  telah  ada  wadah  “perjuangan  politik”  dan  sosok  “alternatif”  yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga diharapkan dapat menggerakkan pemilih untuk memberikan suaranya (Salsabila, 2017).
Hasil  dari  pemanfaatan  media-media  milik  HT  untuk  membesarkan  partai Perindo  dapat  dilihat  cukup  berhasil.  Berdasarkan  hasil  survei  yang  dikeluarkan  oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 24 Januari 2018 menunjukan Perindo memimpin partai baru dan partai gurem, yakni Perindo, PSI, PKPI, dan PBB. Perindo suara paling tinggi  di  3,0,  meskipun  belum  melebihi  ambang  batas  parlemen  atau  parliamentary threshold sebesar 4 persen di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 (Lazuardi, 2018).
Gambar 1: Grafik Hasil Survei LSI terhadap Elektabilitas Parpol (Januari 2018)
Sumber : Tribunnews.com, 25 Januari 2018
Hasil survei lain dari Alvara Research Center menunjukan temuan yang cukup menarik.  Salah  satu  partai  politik  (parpol)  baru,  yakni  Partai  Persatuan  Indonesia (Perindo)  memiliki  elektabilitas  cukup  tinggi,  bahkan  melampaui  parpol  lama.Tingkat keterpilihan Partai Perindo setara dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni sebesar 2,6  persen.  Angka  ini  mengalahkan  parpol  yang  jauh  lebih  dulu  eksis,  yakni  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang hanya meraup perolehan 1,2 persen. Elektabilitas Partai Perindo juga menengelamkan Partai Hanura (1,6 persen) (Suryowati, 2018).
Menurut pendiri Alvara Research Center, Hasanuddin  Ali menyatakan bahwa ada  dua  faktor  yang  menyebabkan  partai  besutan  Hary  Tanoesoedibjo  memiliki elektabilitas  cukup  tinggi.  Pertama,  iklan  mars  Partai  Perindo  yang  begitu  masif menghiasi  layar  kaca  menjadi  faktor  penentu  elektabilitas  partai  yang  didirikan  tahun 2015 itu terus melejit. Faktor kedua yaitu soliditas Partai Perindo terbilang cukup kuat dibanding parpol peserta pemilu lain (Suryowati, 2018).
3,00% 22,20% 15,50% 11% 6,20% 4,20% 6,00% 2,00% 3,50% 0,30% 0,70% 3,80% 0,20% 0,30% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% P A R T A I P E R I N D O P D I P P A R T A I G O L K A R P A R T A I G E R I N D R A P A R T A I D E M O K R A T P A R T A I N A S D E M P K B P A N P P P P B B P A R T A I H A N U R A P K S P K P I P S I

## Hasil Survei LSI Mengenai Elektabilitas Parpol
Pada Januari 2018

## Gambar 2: Grafik Hasil Survei Alvara Research Center
terhadap Elektabilitas Parpol (Januari 2018)
Sumber : Jawapos.com, 28 Februari 2018.
HT  dan  jajarannya  terus  berupaya  menunjukan  keseriusannya  untuk membesarkan    Perindo    baik    dalam    hal  sosialisasi  maupun  pembiayaan.  Dalam  hal sosialisasi partai, iklan politik di media terus berusaha ditingkatkan untuk  mengenalkan pada publik mengenai adanya Partai Perindo. Data dari Adstensity, sebuah platform yang menghitung dan menganalisa data iklan di televisi mencatatkan selama kurun waktu tiga bulan, terhitung dari November 2015 hingga Januari 2016, iklan partai Perindo di MNC Group mencapai 1918 kali. Rincian iklan tersebut yakni RCTI (648 kali), MNCTV (630 kali)  dan Global  TV  (640 kali). Berdasarkan perhitungan Adstensity, nilainya berkisar Rp 132 milliar. Nilai tersebut tentu saja tergolong  mahal untuk sebuah promosi di televisi dalam waktu  relatif singkat hanya tiga bulan. Jika menilik dari data-data di atas, Hary Tanoe  terlihat  serius  ingin  membesarkan  partainya.  Secara  masif,  HT  berusaha mengenalkan Perindo ke masyarakat Indonesia hingga diharapkan bisa mendulang suara pada Pemilu 2019 (Hanifan, 2018).
Pembiayaan Perindo juga terbilang lebih siap dibanding partai lain, sehingga ikut mempengaruhi  popularitas  partai  yang  terus  meningkat.  Berdasarkan  survei  Cyrus Network  yang  dilakukan  pada  27  hingga  3  April  2018  menunjukan  bahwa  publik menganggap  Perindo  sebagai  partai  dengan  pembiayaan  yang  tinggi  dibanding  partai lain.  Survei  ini  melibatkan  1.239  orang  responden  dari  123  desa/kelurahan  di  34 provinsi.  Survei  dilakukan  dengan  wawancara  tatap  muka.  Tingkat  keyakinan  survei sebesar 95 persen dengan margin of error sebesar 3 persen. Hasilnya, Perindo menempati urutan teratas dalam hal survei kesiapan logistik dengan perolehan 21,2 persen, dianggap
2,60% 28,20% 8,90% 15% 6,20% 1,50% 4,40% 0,80%1,80%0,10%0,70% 2,70% 0,20%0,20%0,10%0,10% 29,70% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% P A R T A I P E R I N D O P D I P P A R T A I G O L K A R P A R T A I G E R I N D R A P A R T A I D E M O K R A T P A R T A I N A S D E M P K B P A N P P P P B B P A R T A I H A N U R A P K S P K P I P S I P A R T A I G A R U D A P A R T A I B E R K A R Y A A B S T A I N Hasil Survei Alvara Research Center Mengenai

## Elektabilitas Parpol Pada Tahun 2018
sebagai  partai  yang  paling  banyak  uang.  Di  urutan  terbawah,  alias    partai    yang dipersepsikan  paling  miskin adalah Partai Garuda dengan perolehan sebesar 0,1 persen (Damarjati, 2018).
Gambar 3: Grafik Hasil Survei Persepsi Publik Mengenai Kesiapan Logistik Parpol
Sumber : News.detik.com, 19 April 2018.
Perindo  sempat  unggul  pada  berbagai  hasil  survei  elektabilitas  yang dipublikasikan di antara partai baru dan gurem serta sempat diperkirakan akan masuk ke Senayan.  Akan  tetapi,  Perindo  kenyataannya  tidak  dapat  lolos  pada  pemenangan  di tingkat  nasional,  meskipun  berbagai  pemberian  barang  pada  calon  pemilih  dan  iklan politik di media milik HT dilakukan. Hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan bahwa Partai Perindo menduduki peringkat sepuluh dengan raihan 3.738.320 suara atau 2,67 persen (CNNIndonesia.com, 2019). Perindo memang memiliki nilai iklan yang sangat besar, akan tetapi pada masa kampanye terbuka penayangannya tidak  lebih  banyak  dari  Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI).  Perindo  juga  sebenarnya sedang  menghadapi  sanksi  dari  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  menjelang  masa kampanye  terbuka,  sehingga  penayangan  iklan  di  media  HT  menjadi  tidak  semasif sebelumnya. Berdasarkan data PT Sigi Kaca Pariwara menunjukan bahwa belanja iklan partai politik di 13 stasiun televisi pada masa kampanye Pileg (Pemilihan Legislatif) 2019 mencapai  Rp  602,98  miliar.  Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI)  menjadi  yang  paling banyak muncul penayangannya dengan 1.277 iklan senilai Rp 42,84 miliar selama 23 Maret-13 April 2019 sesuai dengan masa kampanye terbuka (Wartaekonomi.co.id, 2019). Aspek iklan politik juga ternyata tidak langsung berpengaruh kepada keterpilihan Perindo disebabkan hanya mampu menggerakkan segelintir pemilih pemula. Rapuhnya figur HT
21,20% 17,80% 12,60% 7% 2,40% 2,30% 1,80% 0,80% 0,60% 0,60% 0,50% 0,20% 0,10% 32,10% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% P A R T A I P E R I N D O P D I P P A R T A I G O L K A R P A R T A I G E R I N D R A P A R T A I D E M O K R A T P A R T A I N A S D E M P K B P A N P P P P A R T A I B E R K A R Y A P A R T A I H A N U R A P K S P A R T A I G A R U D A T I D A K T A H U

## Hasil Survei Persepsi Publik Mengenai Kesiapan
Logistik
dalam  kepemimpinan  Perindo  juga  menjadi  penyebab  gagalnya  Perindo  di  tingkat nasional  (Ucu,  2019).  Ada  setidaknya  dua  faktor  yang  dapat  menyebabkan  strategi klientelistik  yang  diambil  Perindo  tidak  berhasil  mendorong  pemilih  tergerak  untuk memberikan suaranya.
Pertama, Partai Perindo memang sempat menayangkan iklan politik dan mars partai  secara  masif,  tetapi  media  milik  HT  mendapat  peringatan  dari  berbagai stakeholder disebabkan dianggap telah mendahului berkampanye di luar waktu tahapan penyelenggaraan  pemilu.  Peringatan  dari  pemangku  kepentingan  ini  membuat  media HT  memutuskan  untuk  menghentikan  penayangan  iklan  politik  Perindo.  Akibatnya, pengenalan  program  partai  melalui  media  milik  HT  tidak  semasif  sebelum  adanya peringatan. Iklan politik Perindo di media milik HT mendapat peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan dianggap melanggar regulasi oleh penyelenggara pemilu.
Menurut  KPI,  durasi  iklan  ini  berkisar  lima  sampai  sepuluh  kali tayang  pada  tiap  harinya.  Iklan  ini  menuai  kontroversi  dan  dianggap  meresahkan, khususnya  bagi  para  orang  tua.  Mereka  mengeluhkan  bahwa  anak-anaknya  lebih hafal mars Partai Perindo dari pada lagu-lagu kebangsaan lainnya. Akibat penayangan iklan ini secara terus menerus dan secara tidak langsung membuat partai tersebut telah melakukan  kampanye  politik.  Partai  Perindo  dianggap  melakukan  kampanye  di  luar jadwal  kampanye  yang  telah  ditentukan  oleh  lembaga  pemilihan  umum,  KPU. Berdasarkan  penemuan  ini,  pihak  KPI  memberikan  surat  edaran  ke  semua  lembaga penyiaran  untuk  tidak  melakukan  kampanye  dalam  bentuk  apapun  di  luar  masa kampanye. Akhirnya, KPI menjatuhkan sanksi kepada MNC Group. Pelanggaran yang dijatuhkan  KPI  disebabkan  menilai  MNC  Group  menayangkan  iklan  ini  untuk kepentingan kelompok (Partai Perindo) bukan untuk kepentingan publik.
Rapat  antara  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dengan  Kepolisian  RI  dan Kejaksaan  Agung  menyimpulkan  bahwa  iklan  Partai  Perindo  di  stasiun  televisi memenuhi  unsur  kampanye  dini.  Namun,  Partai  Perindo  tidak  diberi  sanksi  lantaran kendala syarat formal di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Materi iklan Perindo memenuhi unsur iklan kampanye melalui media elektronik yang dilakukan diluar jadwal  kampanye.  Proses  penindakan  yang  seharusnya  dikukan  melalui  Sentra Gakkumdu  kenyataannya  tidak  terlaksana  disebabkan  belum  terbentuknya  sekretariat bersama  saat  proses  pembahasan  dugaan  pelanggaran  iklan  politik  Perindo  (Hamdi, 2018).
Syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  486  UU  No.7/2017  yang mengatur mengenai pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu belum terpenuhi. Amanat pembentukan Sentral Gakkumdu meliputi aturan mengenai fungsi penyidikan dan penuntutan yang terdapat di institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Selain itu, selama proses  pembahasan  terkait  kasus  penayangan  iklan  Perindosampai  ternyata  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  belum  merinci  pengertian  kampanye  dan  bedanya
dengan  citra  diri.  Perindo  tetap  bersikukuh  bahwa  penayangan  iklan  politik  di  media milik HT dianggap sebagai bagian dari sosialisasi partainya yang baru (Sicca, 2018).
Kedua, strategi HT untuk menggerakkan Perindo dengan jaringan patronasenya ternyata  tidak  lantas  menyebabkan  kader-kader  di  kantor  cabang  mengikuti  arahan partai  dalam  upaya  memenangkan  pemilihan.  Banyak  calon  anggota  legislatif  yang diusung  oleh  Perindo  dan  beberapa  kantor  cabang  enggan  untuk  melengkapi  laporan awal dana kampanye kepada KPU sebagai syarat untuk mengikuti pemilu. Akibatnya, calon  anggota  legislatif  dan  beberapa  kantor  cabang  partai  Perindo  dicoret keikutsertaannya oleh KPU untuk mengikuti pemilu. Pembatalan oleh KPU dilakukan, karena  parpol  tidak  menyampaikan  Laporan  Dana  Awal  Kampanye  (LADK)  sesuai dengan  jadwal  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu.
Perindo  dibatalkan  keikutsertaannya  dalam  pemilu  di  2  kabupaten  dan  2  kota yang  tersebar  di  empat  provinsi  (Paat,  2019).  Caleg  dari  Partai  Persatuan  Indonesia (Perindo)  merupakan  yang  paling  banyak  tidak  melaporkan  LPPDK  (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) kepada KPU, yakni 222 orang (Bayu, 2019).  Perindo  menjadi  tidak  efektif  dalam  menggerakkan  infrastruktur  politiknya terutama  untuk  mendukung  pemenangan  di  tingkat  pusat.  Strategi  klientelistik  yang gencar  dilakukan  oleh  Perindo  melalui  bantuan  UMKM  maupun  berbagai  “program insidental”  pun  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal  disebabkan  kader  partai sebagai pengganti broker tidak bekerja secara maksimal.
Ketiga, meskipun HT memanfaatkan jaringan patronase yang dimilikinya untuk menggerakkan Perindo kenyataannya kesolidan kader di kantor pusat dan kantor cabang berbeda  drastis.  Arahan  dari  HT  dan  kantor  pusat  Perindo  yang  terkesan  top  down menyebabkan  kurang  diperhatikannya  aspirasi  kader  di  kantor  cabang.  Kantor  pusat Perindo yang diisi orang-orang dekat HT kurang responsif dalam menyerap aspirasi dari berbagai  kantor  cabang  partai.  Akibatnya,  banyak  pengurus  kantor  cabang  yang mengundurkan  diri,  diberhentikan  serta  banyak  kader  pula  yang  menghentikan aktivitasnya  secara  keseluruhan  sebagai  bentuk  luapan  kekecewaan  menjelang  masa kampanye  terbuka  pemilu  legislatif.  Perindo  menjadi  semakin  kesulitan  untuk menggerakkan  infrastruktur  partai  dalam  rangka  memobilisasi  pemilih  untuk memberikan suaranya pada masa pungutan suara.
Di Jawa Barat, Ade Wardhana Adinata mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia Jawa Barat pada 22 Februari 2018 (Halim,  2018).  Ade  Wardhana  Adinata  mundur  dari  kepengurusan  partai  disebabkan ingin  fokus  pada  pencalonan  dirinya  secara  perseorangan  sebagai  calon  bupati  Bogor pada  Pilkada  Serentak  tahun  2018.  Ade  Wardhana  Adinata  beralasan  bahwa  partai banyak menuntut dirinya untuk memberikan lebih banyak waktu pada upaya Pileg dan Pilpres tahun 2019 (Radarbogor.id, 2018). Pengurus DPW Perindo Jawa Barat lain yakni, Nace Permana bersama beberapa kader lain juga memilih berpindah ke Partai Gerinda
disebabkan mengakui bahwa memiliki perbedaan pandangan dengan kantor pusat dalam pengelola (Jabarekspres.com, 2018).
Selain itu, 900 kader dan pengurus inti DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Kota Bogor menyatakan keluar dari Partai Perindo. Mantan Ketua DPD Perindo Kota Bogor menyatakan bahwa perbedaan cara pandang pengelolaan dan manajemen internal yang tidak  searah  dan  sejalan  menjadi  alasan  dirinya  dan  banyak  kader  memilih  keluar (Wahyudi,  2016).  Kader  DPD  Perindo  Kota  Bogor  merasa  visi-misi  Perindo  untuk memajukan  UMK  dan  perekonomian  di  Kota  Bogor  tidak  terlaksana.  Kader  dan pengurus  DPD  yang  mayoritas  memiliki  latar  belakang  praktisi  dan  pengusaha menganggap platform partai tidak benar-benar dilaksanakan. Kader DPD Kota Bogor merasa  konsentrasi  Partai  Perindo  lebih  dominan  kepada  politik  praktis  daripada pelaksanaan visi-misi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Padahal, pengurus dan kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Bogor belum lama terbentuk (Pesisirnews, 2016).
Di  Jawa  Tengah,  Perindo  juga  menghadapi  kemelut  di  antara  para  kader  dan pengurus di tingkat DPD. Di Sukoharjo, Zaenal Mustofa selaku Ketua DPD secara resmi telah  menyatakan  pengunduran  dirinya  dari  Perindo  pada  1  Juni  2018.  Surat pengunduran diri Zeanal sudah disampaikan sebanyak tiga kali, baik melalui lisan, rapat partai  maupun  tertulis  (Bramantyo,  2018).  Mantan  Ketua  DPD  Perindo  Sukoharjo memutuskan  mundur  dari  Perindo  dan  memilih  bergabung  ke  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) (Mukti, 2018). DPD Perindo Karanganyar juga harus menghadapi konflik internal di antara para kadernya. 17 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta calon kegislatif  menolak  menghadiri  peresmian  kantor  baru  DPD  Partai  Perindo.  Konflik Perindo di Karanganyar disebabkan mayoritas DPC menolak pengangkatan baru Ketua DPD  baru  yang  tidak  sesuai  dengan  usulan  para  kader  kepada  pihak  DPW  (Burhani, 2018).
Di DPW Perindo Yogyakarta, Bacaleg dan pengurus organisasi sayap Pemuda Perindo  di  Yogyakarta  mengundurkan  diri  (Jogja.Tribunnews.com,  2018).  Ada  45 organisasi Pemuda Perindo dan bakal caleg sebanyak 8 orang yang menyatakan mundur dari keanggotaan DPW Yogyakarta. Mereka menilai Partai Perindo maupun organisasi sayap seperti jalan di tempat. Alasan lain adalah pengelolaan dana partai yang dinilai tidak transparan. Ada juga faktor tekanan agar para bacaleg tidak mendukung Presiden Joko  Widodo  di  Pilpres  2019  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  arahan  Hary Tanoesoedibjo, pendiri sekaligus pucuk pimpinan Perindo (Andayani, 2018).
DPD di jajaran DPW Perindo Jawa Timur harus menghadapi berbagai konflik yang lebih rumit. Partai Perindo Kota Batu ditinggalkan kadernya disebabkan berbeda pandangan  dengan  pemimpin  DPD  (Surabayapost.id,  2018).  DPD  lain  di  Jombang menghadapi  konflik  internal  disebabkan  mayoritas  kader  tidak  setuju  dengan pengangkatan  kepengurusan  baru.  Konflik  di  tubuh  DPD  Partai  Perindo  Kabupaten Jombang  bermula  dari  dicopotnya  Sekretaris  DPD  Partai  Perindo  yakni,  Medan
Amrullah, melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor: 2215 - SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2018 yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2018 (Tulungagungtimes.com,  2018).  DPD  Banyuwangi  juga  menghadapi  masalah mundurnya beberapa kader di tingkat DPC. Sejumlah kader Perindo menyatakan mosi tidak percaya dalam rapat pleno yang dihadiri 11 Dewan Pimpinan Cabang. Mosi tidak percaya ditujukan kepada Ketua Partai Perindo DPD Banyuwangi. Alasan mosi tidak percaya  muncul  disebabkan  Pimpinan  DPD  Banyuwangi  kurang  transparan  dalam memberikan informasi (Agtvnews.com, 2017).
Di  Nganjuk,  puluhan  kader  Partai  Perindo  Kabupaten  Nganjuk  ramai-ramai mengundurkan  diri  dari  keanggotaan  partai  pada  Sabtu  14  Juli  2018,  atau  3  hari menjelang penutupan pendaftaran bacaleg di KPU Nganjuk (Analisapublik.com, 2018). Bahkan, ada beberapa anggota partai terpaksa mencabut sebagai bakal calon legislatif di tingkat  Kabupaten  Nganjuk  pada  periode  pemilu  2019.  Mundurnya  sejumlah  kader partai  disebabkan  oleh  kegelisahan  dan  kekecewaan  sejumlah  anggota  terhadap kepemimpinan DPD Partai Nganjuk (Matakamera.net, 2018). DPD Perindo Kediri juga menghadapi masalah muncul mundurnya kader dari daerah Kayenkidul, Gampengrejo, Ngasem dan beberapa wilayah lain. Terdapat 21 pengurus di tingkat kecamatan yang memilih  untuk  mundur  disebabkan  adanya  konflik  internal  di  tubuh  DPD  Perindo Kabupaten  Kediri.  Konflik  internal  Perindo  Kabupaten  Kediri  terjadi  disebabkan kurang terbukanya elit partai di DPD dalam kepengurusan (Faktanews.co.id, 2018). Di daerah  lain  baik  di  tingkat  DPW  maupun  DPD,  Perindo  juga  menghadapi  berbagai konflik internal yang menyebabkan tidak maksimalnya mesin partai untuk menjalankan berbagai startegi untuk memenangkan pemilu, khususnya di tingkat pusat.

## Penutup
Keterlekatan antara MNC Group dan Partai Perindo yang dipimpin Hary Tanoe menunjukan  adanya  upaya  menggunakan  personalisasi  politik  untuk  membangun hubungan  dengan  calon  pemilih.  Hary  Tanoe  mengerahkan  sumber  daya  yang dimilikinya di MNC Group untuk menggerakkan Perindo dengan memasukkan orang- orang dekatnya di kantor pusat partai, menggunakan medianya untuk mempromosikan program,  dan  memberikan  arahan top  down kepada  kantor  cabang.  HT  juga menggunakan personalisasi politiknya untuk menggerakkan mesin politik Perindo dengan memberikan berbagai barang maupun pelayanan kepada calon pemilihnya agar terjalin hubungan yang baik dan berdampak pada terpilihnya partai/kandidat saat pemungutan suara. Berbagai pemberian yang dilakukan Perindo atas arahan HT pada dasarnya telah mengikat  calon  pemilih  dibuktikan  dengan  adanya  konsekuensi  yang  disepakati  serta adanya pemantauan dari kader Perindo.

## Ucapan Terima Kasih
Artikel  ini  merupakan  pengembangan  dari  naskah  penulis  dalam  Seminar  “Media, Pemilu, dan Komunikasi Politik: Menyambut Tahun Politik Indonesia 2018-2019” yang dilaksanakan  pada  13  Juli  2018  oleh  Magister  Ilmu  Politik  dan  Magister  Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun

## Daftar Pustaka
Agtvnews.com.  (2017) Pengurus  Partai  Perindo  Dikabarkan  Mundur  Massal , agtvnews.com .
Available at: https://agtvnews.com/2017/10/pengurus-partai-perindo- dikabarkan-mundur-massal.html.
Alfani, H. (2014) ‘Perspektif Kritis Ekonomi Politik Media Konglomerasi, Regulasi Dan Ideologi’, Avant Garde: Jurnal Ilmu Komunikasi , 2(2), pp. 10–26. Analisapublik.com. (2018) Jadi Perbincangan Paling HOT, Sejumlah Kader Perindo Mundur dan Gabung  Ke  Hanura , analisapublik.com .  Available  at:  http://analisapublik.com/ 2018/07/15/jadi-perbincangan-paling-hot-sejumlah-kader-perindo-mundur-dan- gabung-ke-hanura/ (Accessed: 10 July 2019). Andarwati (2018) Hubungan Antara Menonton Iklan Partai Perindo Di Televisi Dan Popularitas Partai Perindo Di Kalangan Mahasiswa UNHAS . Universitas Hasanuddin. Andayani, D. (2018). Kader di DIY ‘Bedol Desa’ Mundur, Perindo: Kita Persilakan , Detik.com . Available  at:  https://news.detik.com/berita/4106340/kader-di-diy-bedol-desa- mundur-perindo-kita-persilakan/ (Accessed: 10 July 2019).
CNNIndonesia.com.  (2019) Hasil  Pahit  Bakar  Duit  Kampanye  Perindo  di  Televisi , CNN Indonesia . Available at: https://www.cnnindonesia.com/nasional/
20190521140658-32-396883/hasil-pahit-bakar-duit-kampanye-perindo-di-televisi (Accessed: 10 July 2019).
Ardiyan, D. and Sulandjari, R. (2017) ‘Korelasi Iklan Politik Partai Perindo Di Media Mnc  Terhadap  Persepsi  Tentang  Pencitraan  Politik  Pada  Masyarakat  Dusun Jangglengan Kecamatan Bandungan’, Egaliter , 1(1), pp. 1–14. Ariviyanti,  B.  C.  and  Nurfebiaraning,  S.  (2017)  ‘Analisis  Aktivitas  Pembetukan  Citra Politik Hary Tanoesoedibjo Studi Semiotika Peirce pada Iklan TV Perindo “Mars Perindo Versi 2”’, Channel , 5(1), pp. 48–58. Atmaja,  B.  R.  W.  (2017) Kepemimpinan  Hary  Tanoesoedibjo  dalam  Partai  Perindo  Perspektif Profetik . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Bahruddin,  M.  (2014)  ‘Tantangan  Regulasi  Penyiaran:  Pencitraan  Politik  Di  Era Konvergensi Media’, in Comicos , pp. 203–209. Bayu,  D.  J.  (2019) 554  Caleg  Tak  Serahkan  Laporan  Dana  Kampanye,  Perindo  Terbanyak , katadata.co.id .  Available  at:  https://katadata.co.id/berita/2019/05/03/554- caleg554-caleg-dpr-tak-serahkan-laporan-akhir-dana-kampanye-ke-kpu (Accessed: 10 July 2019).
Bramantyo (2018) Ketua DPD Sukoharjo Mundur, Perindo Jateng Gelar Konsolidasi , Okezone.com . Available at: https://news.okezone.com/read/2018/05/28/512/1903466/ketua- dpd-sukoharjo-mundur-perindo-jateng-gelar-konsolidasi (Accessed: 10 July 2019).
Burhani, D. T. (2018) Cairkan Komunikasi Terputus di Perindo Karanganyar, Hary Tanoe Tunjuk Ketua  Baru , rmoljateng.com .  Available  at:  http://www.rmoljateng.com/read/2018/
11/04/13583/Cairkan-Komunikasi-Terputus-di-Perindo-Karanganyar,-Hary- Tanoe-Tunjuk-Ketua-Baru- (Accessed: 10 July 2019).
Calvo,  E.  and  Murillo,  M.  V.  (2013)  ‘When  Parties  Meet  Voters:  Assessing  Political Linkages  through  Partisan  Networks  and  Distributive  Expectations  in  Argentina and Chile’, Comparative Political Studies . Damarjati,  D.  (2018) Perindo  Dianggap  Partai  Terkaya,  Partai  Garuda  Termiskin , Detik.com . Available  at:  https://news.detik.com/berita/3980563/perindo-dianggap-partai- %0Aterkaya-partai-garuda-termiskin (Accessed: 17 June 2018). Detik.com.  (2012) Hilangnya  Dinasti  Soeharto  di  Global  Mediacom , Detik.com .  Available  at: https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1908155/hilangnya-%0Adinasti- soeharto-di-global- mediacom (Accessed: 18 June 2018).
Dwita,  D.  (2016)  ‘Televisi  Dan  Kepentingan  Pemilik  Modal  Dalam  Perspektif  Teori Ekonomi Politik Media’, Jurnal Ipteks Terapan , 8(4), pp. 252–261.
Faktanews.co.id.  (2018) Sejumlah  DPC  Partai  Perindo  Nyatakan  Mosi  Tak  Percaya , faktanews.co.id .  Available  at:  http://faktanews.co.id/sejumlah-dpc-partai-perindo- nyatakan-mosi-tak-percaya/ (Accessed: 10 July 2019). Fernando,  A.  (2012) Mencermati  Manuver  Hary  Tanoe , inilah.com .  Available  at: https://m.inilah.com/news/detail/1877229/mencermati-  manuver-hary-  tanoe (Accessed: 25 June 2018).
Gherghina, S. and Volintiru, C. (2017) ‘A New Model Of Clientelism: Political Parties, Public Resources, And Private Contributors’, European Political Science Review , 9(1), pp. 115–137.
Giovanni (2016) Representasi Islam pada Iklan-Iklan Partai Perindo di Televisi . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Habsari, S. U. H. (2012) ‘Spasialisasi Kelompok Media MNC’, Jurnal Unpand , pp. 1–17. Halim,  H.  A.  (2018) Ingin  Independen,  Ade  Wardhana  Keluar  Dari  Perindo , pikiranrakyat.com . Available  at:  https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/02/22/ingin- independen-ade-wardhana-keluar-dari-perindo-419989 (Accessed: 10 July 2019). Hallin, D. C. and Papathanassopoulos, S. (2000) Political Clientelism and the Media: Southern Europe  and  Latin  America  in  Comparative  Perspective .  Available  at:  www. portalcomunicacion.com/both/opc/client.pdf (Accessed: 13 June 2018). Hamdi,  I.  (2018) Bawaslu  Gelar  Pleno  Putuskan  Dugaan  Pelanggaran  Iklan  Perindo , tempo.co . Available  at:  https://nasional.tempo.co/read/1072181/bawaslu-gelar-pleno- putuskan-dugaan-pelanggaran-iklan-perindo (Accessed: 10 July 2019). Hanifan,  A.  F.  (2018) Menancapkan  Mars  Perindo  lewat  Stasiun  TV  milik  Pribadi , tirto.id . Available at: https://tirto.id/menancapkan- mars-perindo- lewat-stasiun-tv- milik- pribadi-nn (Accessed: 18 June 2018).
Haq, A. A. (2017) Representasi Makna Pesan Hary Tanoesoedibjo Pada Iklan Mars Partai Perindo Di Televisi (Kajian Semiotika) . Universitas Hasanuddin.
Hariyadi, T. (2018) ‘Runtuhnya Pilar Demokrasi, Politik Kuasa Media Partai Perindo Di MNC Grup’, in DiMCC Conference Proceeding , pp. 110–130.
Hasan,  K.  (2014)  ‘Kajian  Netralitas  Industri  Media  Massa  dalam  Pileg  2014’, Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh , 12(1), pp. 1–18. Hastomo, A. D. and Aras, M. (2017) ‘Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Politik Hary  Tanoesoedibjo  (Studi  Kasus  Program  UMKM  sebagai  Political  Branding Partai Persatuan Indonesia (Perindo)’, Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi , 1(1), pp. 87–99.
Jabarekspres.com.  (2018) Berbeda  Pandangan,  Nace  Pindah  ke  Gerindra , jabarekspres.com .
Available at: http://jabarekspres.com/2018/berbeda-pandangan-nace-pindah-ke- gerindra/ (Accessed: 10 July 2019).
Jati,  W.  R.  (2013)  ‘Politik  Persuasif  Media:  Peran  Media  Dalam  Pemilu  Presiden Indonesia 2001-2009’, Jurnal Penelitian Politik , 10(3), pp. 15–30.
Jogja.Tribunnews.com. (2018) Dilarang Dukung Jokowi, Seluruh Pengurus Pemuda Perindo di DIY Mengundurkan Diri , jogja.tribunnews.com . Available at: https://jogja.tribunnews.com/
2018/07/09/dilarang-dukung-jokowi-seluruh-pengurus-pemuda-perindo-di-diy- mengundurkan-diri (Accessed: 10 July 2019).
Khumairoh, N. S. and Aida, N. (2018) ‘Analisa Efektifitas Iklan Televisi Partai Perindo Model Epic (Iklan Dengan Aktor Utama Ketua Umum Partai Perindo)’, Pamator , 11(2), pp. 1–7.
Kitschelt, H. (2000) ‘Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Polities’, Comparative Political Studies , 33(6/7), pp. 845–879.
Kitschelt,  H.  (2011)  ‘Clientelistic  Linkage  Strategies,  A  Descriptive  Exploration’,  in Workshop on Democratic Accountability Strategies. Duke University .
Kitschelt, H. (2015) ‘Social Policy, Democratic Linkages, and Political Governance’, in The Quality of Government and the Performance of Democracies, Gothenburg . Kosasih, R. A. A. (2016) Analisa Semiotik Citra Politik Hary Tanoesoedibjo dalam Iklan Partai Perindo di Televisi . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Kresna,  M.  (2018) Perindo,  Partai  Politik  Rasa  MNC , tirto.id .  Available  at: https://tirto.id/perindo-partai-politik-rasa-mnc-cNvZ (Accessed: 10 July 2019).
Lazuardi,  G.  (2018) Didukung  Media  Massa,  Elektabilitas  Partai  Perindo  Ungguli  PAN  dan Hanura , tribunnews.com . Available at: http://www.tribunnews.com/nasional/2018/
01/25/didukung-media- massa-elektabilitas-partai-perindo-ungguli-pan-dan- hanura (Accessed: 18 June 2018).
Manado.tribunnews.com  (2018) Sejarah  Partai  Perindo  dan  Penantiannya  di  Pemilu  2019 , manado.tribunnews.com . Available at: http://manado.tribunnews.com/2018/02/22/ sejarah-partai-perindo-dan-  penantiannya-di-pemilu-2019?page=1  (Accessed:  16 June 2018).
Mancini, P. (2011) Between Commodifcation and Lifestyle Politics Does Silvio Berlusconi provide a New  Model  of  Politics  for  the  Twenty-First  Century? Oxford:  Reuters  Institute  for  the Study of Journalism, Department of Politics and International Relations, University of Oxford.
Matakamera.net.  (2018) Kader  Perindo  Nganjuk  Ramai-Ramai  Mundur,  Langsung  Gabung Hanura , matakamera.net . Available at: http://www.matakamera.net/2018/07/kader- perindo-nganjuk-ramai-ramai.html (Accessed: 10 July 2019).
Mukti, A. H. (2018) Mundur dari Ketua DPD Perindo Sukoharjo, Zaenal Mustofa Pindah ke PPP , jateng.tribunnews.com .  Available  at:  https://jateng.tribunnews.com/2018/05/23/ mundur-dari-ketua-dpd-perindo-sukoharjo-zaenal-mustofa-pindah-ke-ppp (Accessed: 10 July 2019).
Noor, R. M. (2017) Pengaruh Terpaan Iklan Partai Perindo Dan Berita Seputar Partai Perindo Di Televisi  Terhadap  Persepsi  Pemilih  Pemula  Mengenai  Partai  Perindo , e-journal  Undip . Available  at:  https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/ 19477/13514 (Accessed: 10 July 2019). Ochtiva, B. (2017) Opini Pemilih Pemula Surabaya Terhadap Citra Yang Ditampilkan Pada Iklan Politik  Mars  Partai  Perindo .  Available  at:  http://repository.unair.ac.id/67887/3/ Sec.pdf (Accessed: 15 June 2018).
Paat, Y. (2019) KPU Batalkan Kepesertaan Pemilu 11 Parpol di Sejumlah Daerah , beritasatu.com .
Available at: https://www.beritasatu.com/politik/544308/kpu-batalkan- kepesertaan-pemilu-11-parpol-di-sejumlah-daerah (Accessed: 10 July 2019).
Paolucci, C. (2006) ‘A firm masquerading as a party transforms Italy: Berlusconi’s Forza Italia’,  in European  Consortium  of  Political  Research,  Joint  Sessions,  Intercollege  Nicosia, Cyprus , pp. 1–20.
Pembayun,  J.  G.  (2015)  ‘Konglomerasi  Media  dan  Dampaknya  pada  Pilpres  2014’,
Interaksi , 4(2), pp. 109–116.
Pesisirnews.  (2016) Oalah  Pengurus  Partai  Perindo  Kota  Bogor  Mundur  Secara  Masal , pesisirnews.com .  Available  at:  https://pesisirnews.com/Politik/Oalah-Pengurus- Partai-Perindo-Kota-Bogor-Mundur-Secara-Masal (Accessed: 10 July 2019). Radarbogor.id.  (2018) Ade  Wardhana  Mundur  dari  Perindo , radarbogor.id .  Available  at: http://www.radarbogor.id/2018/02/23/ade-wardhana-mundur-dari-perindo/ (Accessed: 10 July 2019).
Rahmah,  M.  and  Maimun  (2018)  ‘Strategi  Marketing  Partai  Persatuan  Indonesia (Perindo) Dalam Meghadapi Pemilu Tahun 2019 (Studi kasus di Provinsi Aceh)’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah , 3(3), pp. 1–14.
Rahman,  F.  A. et  al. (2018)  ‘Bias  Politik  Dibalik  Sebuah  Media :  Relevansi  Sosialisasi Politik Di Indonesia’, Sosietas , 8(2), pp. 553–561.
Rohman, A. Z. F. and Afala, L. M. (2017) ‘Perindo: The Emergence of The Business Party  in  Indonesia’,  in Unhas  International  Conference  on  Social  and  Political  Science (UICoSP 2017) , pp. 1–5.
Rosalia,  L.  (2014)  ‘Konglomerat  Media  Sebagai  Elite  Politik:  Wacana  Dalam Pemberitaan Hary Tanoesodibjo Di Koran Sindo’, JURNAL E-KOMUNIKASI , 2(1), pp. 1–14.
Salsabila, A. (2017) Representasi Citra Politik Harry Tanoesoedibjo Dalam Video Klip Mars Partai Perindo . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Setiawan, Y. B. (2010) ‘Tekanan Konglomerat Media terhadap Otonomi Individual Para Praktisi (Kasus Keberpihakan pada Kandidat Melalui Pemberitaan Tv One, Antv dan Metro Tv, Selama Masa Pencalonan Ketua Umum Partai Golkar 2009-2014)’, The Messenger , 2(1), pp. 49–50. Sicca,  S.  P.  (2018) Perindo  Tidak  Dikenai  Sanksi  Meski  Kampanye  di  Luar  Jadwal , tirto.id . Available  at:  https://tirto.id/perindo-tidak-dikenai-sanksi-meski-kampanye-di- luar-jadwal-cGDh (Accessed: 10 July 2019).
Sitanggang,  H.  B.  N.  and  Dharmawan,  A.  (2016)  ‘Strategi  Marketing  Hary Tanoesoedibjo  Dalam  Usaha  Membangun  Personal  Branding  Politik’, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan , 20(1), pp. 49–62.
Sucahya, M. (2013) ‘Ruang Publik Dan Ekonomi Politik Media’, Jurnal Komunikasi , 2(2), pp. 15–22.
Surabayapost.id. (2018) Tak Sejalan, Perindo Ditinggal Kadernya , surabayapost.id . Available at: https://surabayapost.id/tak-sejalan-perindo-ditinggal-kadernya/  (Accessed:  10 July 2019).
Suryowati,  E.  (2018) Iklannya  Sering  Hiasi  TV,  Elektabilitas  Perindo  Kalahkan  Partai  Lama , jawapos.com .  Available  at:  https://www.jawapos.com/nasional/politik/23/ 02/2018/iklannya-%0Asering-hiasi-tv-elektabilitas-perindo-kalahkan-partai- lama (Accessed: 18 June 2018).
Susanto, E. H. (2013) ‘Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal’, Jurnal Komunikasi , 6(1), pp. 477–484.
Sylvany,  A.  (2018) Pola  Rekrutmen  Anggota,  Pengurus  dan  Calon  Legislatif  Partai  Perindo  Kota
Surabaya  dalam  Studi  Pluralisme  Politik , repository  unair .  Available  at: http://repository.unair.ac.id/74863/ (Accessed: 10 July 2019). Szwarcberg, M. (2013) ‘Building a Following: Local Candidates’ Political Careers and Clientelism in Argentine Municipalities’, American Politics and Society , 55(3), pp. 1–18.
Tulungagungtimes.com.  (2018) Diniali  Langgar  AD/ART  Partai,  Ketua  DPD  Partai  Perindo Jombang Disomasi , tulungagungtimes.com . Available at: https://www. tulungagungtimes.com/baca/175683/20180718/151847/diniali-langgar-adart- partai-ketua-dpd-partai-perindo-jombang-disomasi/ (Accessed: 10 July 2019).
Ucu, K. R. (2019) Benarkah PSI dan Perindo Kalah karena Ketumnya Non-Muslim? , republika.co.id . Available  at:  https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/19/04/25/ pqiciv282-benarkah-psi-dan-perindo-kalah-karena-ketumnya-nonmuslim (Accessed: 10 July 2019).
Valerisha,  A.  (2016)  ‘Dampak  Praktik  Konglomerasi  Media  Terhadap  Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 12(1), pp. 1–17.
Wahono, T. (2013) Hary Tanoe Bantah Kekayaannya Warisan Keluarga Cendana , Kompas.com . Available  at:  https://nasional.kompas.com/read/2013/03/10/18500131/read- brandzview.html (Accessed: 18 June 2018).
Wahyudi, D. (2016) 900 Pengurus dan Kader DPD Perindo Kota Bogor Nyatakan Keluar dari Partai , bogor.beritasatu.id .  Available  at:  https://bogor.pojoksatu.id/baca/900-pengurus- dan-kader-dpd-perindo-kota-bogor-nyatakan-keluar-dari-partai (Accessed: 10 July 2019).
Walle,  N.  Van  de  (2007)  ‘The  Path  from  Neopatrimonial  is  m :  Democracy  and Clientelism in Africa Today’, in Working Paper Series No 3-07, Mario Einaudi Center for International Studies .
Wartaekonomi.co.id.  (2019) Bukan,  Bukan  Perindo,  Partai  Ini  Paling  Sering  Muncul  di  TV , wartaekonomi.co.id .  Available  at:  https://www.wartaekonomi.co.id/read224188/ bukan-bukan-perindo-partai-ini-paling-sering-muncul-di-tv.html  (Accessed:  10 July 2019).
Winters, J. A. (2011) Oligarki . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Yulianti,  T.  (2017) Komodifikasi  Media  Cetak  Analisis  Ekonomi  Politik  pada  Media  Indonesia . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Zeke,  E.  (2014)  ‘Figur  Hary  Tanoesoedibjo  Di  Iklan  Media  Massa  Dalam  Persepsi Pemilih Pemula Mahasiswa Fispol UNSRAT’, Acta Diurna , 3(1), pp. 1–12.

## Tentang Penulis
Anggalih  Bayu  Muh.  Kamim adalah  mahasiswa  Departemen  Politik  dan Pemerintahan,  Fisipol,  Universitas  Gadjah  Mada,  memiliki  minat  kajian  pada  studi pemerintahan, kebijakan publik, politik lokal dan ekonomi politik.
Muhammad Fahmi Sabri adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol, Universitas Gadjah Mada, memiliki minat pada studi politik dan pemerintahan.