El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Korelasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Khulū’ dengan Meningkatnya Kasus Perceraian
(Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)
Edi Darmawijaya Rizki Amalia

## Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email : rizkiamaliarazak@gmail.com

## Abstrak
Diantara  perkara-perkara  perdata  yang  terdaftar  di  Mahkamah  Syar‟iyah Banda  Aceh,  jumlah  perkara  perceraian  menempati  urutan  tertinggi,  yakni pekara  permohonan  cerai  talak  dan  perkara  gugatan  perceraian  (khulu‟). Tentu hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang memicu keretakan  dalam  rumah  tangga.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  pengetahuan masyarakat  terhadap  hak-hak  isteri  di  dalam  rumah  tangga  dan  kesadaran hukum yang memadai diasumsikan menjadi salah satu pendorong bagi para isteri  sehingga  berani  bertindak  secara  hukum  demi  memperjuangkan haknya.  Maka  dalam  penelitian  ini,  penulis  ingin  mengetahui  tingkat perceraian  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh  dan  korelasinya  dengan pemahaman masyarakat terhadap khulu‟. Untuk memperoleh jawaban terkait hal-hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian  lapangan  dan  pengumpulan  data  menggunakan  metode wawancara  yang  berpedoman  pada  instrumen  wawancara.  Dalam  hal penentuan  responden,  peneliti  menggunakan  teknik  sampling  probabilitas atau dikenal dengan istilah random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  sejak  2014  sampai  dengan  2016, jumlah  kasus  perceraian  cerai  gugat  (khulu‟)  menempati  jumlah  yang dominan  dibandingkan  perkara  cerai  talak.  Beberapa  kasus  yang  telah diproses di Mahkamah Syar‟iyah menunjukkan adanya beragam alasan yang menjadi  pegangan  bagi  isteri  untuk  menuntut  khulu‟  pada  suaminya  di persidangan.  Diantara  alasan-alasan  tersebut  ialah,  tidak  dinafkahi  lahir dan  batin,  penelantaran,  ketidakpercayaan,  tidak  berlaku  adil,  hingga kekerasan  fisik  maupun  mental  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh suami  terhadap  isterinya.  Terkait  dengan  hal  ini,  inisiatif  menggugat perceraian  yang  dilakukan  oleh  isteri  tidak  terlepas  dari  pemahaman masyarakat  tentang  kesadaran  hukum  serta  pengetahuan  tentang  hak  dan kewajiban  dalam  rumah  tangga  sebagai  akibat  dari  kemajuan  peradaban dan ilmu pengetahuan.
Kata  kunci : Korelasi,  Pemahaman  Masyarakat,  Khulū’,  Peningkatan Perceraian.

## Pendahuluan
Kehidupan  rumah  tangga  tidak  selalu  berjalan  harmonis.  Adakalanya kesalahpahaman terjadi diantara suami dan isteri sehingga menimbulkan prasangka buruk,  saling  menyalahkan,  bahkan  pertengkaran  yang  hebat.  Dalam  menghadapi hal  ini,  Islam  terlebih  dahulu  mengajarkan  tentang  berdamai  meskipun  melalui pihak  lain.Setiap  pasangan  tentu  menghindari  kemelut  rumah  tangga,  banyak pertimbangan tertentu  yang membuat suami isteri tetap bertahan meskipun berada dalam  guncangan  masalah.  Disisi  lain,  tidak  tertutup  kemungkinan  hubungan rumah tangga tersebut kandas setelah bertahun-tahun dibangun dan diperjuangkan.
Perceraian  bukanlah  solusi  terbaik  bagi  setiap  masalah  rumah  tangga mengingat beratnya perjuangan yang pastinya cukup berkesan sebelum pernikahan itu  terwujudkan.  Belum  lagi,  masing-masing  pasangan  harus  cepat  beradaptasi demi  memposisikan  diri  dalam  hubungan  yang  abadi,  terutama  saat  pertama  kali menyatukan  visi-misi  dari  dua  kepala  yang  berbeda  pola  pikirnya.Jika  sebuah rumah  tangga  sudah  tidak  menemukan  jalan  keluar  dalam  menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dan segala cara telah ditempuh, terpaksa kedua pasangan  tersebut  mengakhiri  kehidupan  rumah  tangganya  yang  merupakan  jalan terbaik dan menjalani kehidupannya masing-masing.Ulama sepakat akan kebolehan perceraian.  Dalam  hal  pembolehan  ini,  talak  dipandang  sebagai  perbuatan  yang makruh  karena  pernikahan  bukanlah  permainan,  melainkan  akad  suci  yang  berat pertanggungjawabannya.  Gambaran  tentang  suami  isteri  diungkapkan  dalam  surat al-Baqarah ayat 187 :
                                                                                                         
                  
                                                                                    
                           
                                                                                           
                                                                                                        
                                   
                                  

Artinya : ”Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan  isteri-isteri  kamu;  mereka  adalah  pakaian  bagimu,  dan  kamupun adalah  pakaian  bagi  mereka.  Allah  mengetahui  bahwasanya  kamu  tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah  ditetapkan  Allah  untukmu,  dan  Makan  minumlah  hingga  terang bagimu  benang  putih  dari  benang  hitam,  Yaitu  fajar.  kemudian sempurnakanlah  puasa  itu  sampai  (datang)  malam,  (tetapi)  janganlah kamu  campuri  mereka  itu,  sedang  kamu  beri'tikaf  dalam  mesjid.  Itulah
larangan  Allah,  Maka  janganlah  kamu  mendekatinya.  Demikianlah  Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” Ungkapan  „pakaian‟  tersebut  mengandung  makna  menutupi,  melindungi, menghiasi,  dan  menghangatkan  bagi  masing-masing  pasangan. 1 Jalinan  kokoh pernikahan  tentu  dirajut  setelah  terlebih  dahulu  dicari,  diusahakan  dengan  susah payah  melalui  perkenalan,  lamaran,  mahar,  dan  pesta.Syariat  yang  bijaksana  ini tidak  memandangnya  sebagai  persoalan  ringan  yang  begitu  mudahnya  untuk dirusak  dan  dilepaskan  ikatannya  serta  dirobohkan  pilar-pilarnya  hanya  karena sebab sepele dari pihak suami isteri.
Adapun alasan perceraian yang dibolehkan hukum. Diatur dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 2 dan 116 Kompilasi  Hukum  Islam. 3 Perceraian dapat  terjadi karena alasan-alasan :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat mejalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Dalam  hal  perceraian  atau  putusnya  perkawinan,  inisiatif  suami  untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan isteri dihadapan pengadilan dikenal dengan istilah  mengajukan  permohonan  cerai  talak,  sedangkan  bagi  isteri  dikenal  dengan istilah mengajukan cerai gugat. Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus cerai gugat  oleh  isteri,  yaitu fasakh dan khulū‟ . Fasakh adalah  pengajuan  cerai  gugat oleh isteri tanpa adanya kompensasi yang diberikan isteri kepada suami. Sedangkan
1 Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer , jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), hlm: 504.
2 Agustin Hanafi, Perceraian Dalam Perspektif Fiqh  & Perundang-undangan Indonesia,
(Banda Aceh: NASA, 2013), hlm: 231.
3 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm: 175-176.
khulū‟ merupakan kesepakatan penceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. 4
Menurut  Amir  Syarifuddin,  ada  beberapa  bentuk  putusnya  perkawinan antar  pasangan  suami  isteri,  yakni  putusnya  perkawinan  atas  kehendak  Allah melalui  matinya  salah  seorang  suami  isteri;  Putusnya  perkawinan  atas  kehendak suami  ( thalaq) ;  Putusnya  perkawinan  atas  kehendak  hakim  sebagai  pihak  ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada isteri  yang menandakan tidak  dapat  dilanjutkannya  perkawinan,  yang  kenal  dengan  istilah fasakh ;  dan Putusnya  perkawinan  atas  kehendak  si  isteri  karena  si  isteri  melihat  sesuatu  yang menghendaki  putusnya  perkawinan,  sedangkan  si  suami  tidak  berkehendak  untuk itu. Kehendak untuk  putusnya perkawinan  yang  disampaikan si  isteri dengan cara tertentu  ini  diterima  oleh  suami  dan  dilanjutkan  dengan  ucapannya  untuk memutuskan perkawinan itu, cara ini dikenal dengan istilah khulū‟ . 5
Kata khulū‟ yang penulis gunakan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk  menjelaskan  perihal  cerai  gugat  yang  diajukan  oleh  seorang  isteri  atas persetujuan  suami  dengan  membayarkan  sejumlah  tebusan  tertentu,  melainkan untuk  meneliti  sejauh  mana  pemahaman  masyarakat  mengenai  hak  seorang  isteri untuk  menggugat  cerai  suaminya  sehingga  berpengaruh  terhadap  meningkatnya angka  perceraian  setiap  tahunnya  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh.  Dengan kata  lain,  penggunaan  istilah khulū‟ dalam  penelitian  ini  dimaknai  sebagai  “hak”, yaitu  hak  seorang  isteri  untuk  meminta  cerai  atau  menggugat  cerai  suaminya. Perkara  cerai  gugat  ( khulū‟ )  memang  mendominasi  jumlahnya  dibandingkan dengan  perkara  cerai  talak  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh.  Penulis mengamati  peningkatan  ini  sejak  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2016.  Ada beberapa  kasus khulū‟ yang  penulis  angkat  untuk  memastikan  terdaftarnya  kasus tersebut di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh. 6
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  perceraian  di Mahkamah  Syar‟iyah  banda  Aceh.  Untuk  mengetahui  korelasi  pemahaman masyarakat  terhadap khulū‟ dengan  meningkatnya  kasus  perceraian  di  Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh.
Metode  penelitian  dalam  artikel  ini  adalah  Field  Research  (Penelitian Lapangan)  dan  Library  Research  (Penelitian  Kepustakaan).  Jenis  penelitian  ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif karena lebih menekankan analisisnya pada proses  penyimpulan  deduktif  dan  induktif  serta  pada  analisis  terhadap  dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan  menggunakan logika ilmiah. Jenis data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sumber data
4 http://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html#5b2  diakses  tanggal  25 Februari 2017.
5 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia : Antara  Fikih  Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm :197.
6 http://badilag.mahkamahagung.go.id/diakses tanggal 15 Februari 2017.
tertulis, foto dan statistik. 7 Berdasarkan wilayah sumber data yang dijadikan subjek penelitian,  penelitian  ini  tergolong  sebagai  penelitian  sampel  karena  hanya  akan meneliti sebagian dari populasi. 8
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode wawancara, instrumennya adalah pedoman wawancara. 9 Wawancara adalah teknik pengumpulan  data  melalui  tanya  jawab  lisan  yang  berlangsung  satu  arah. 10
Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian. Untuk  menentukan  sampel,  peneliti  menggunakan  teknik  sampling probabilitas  atau  dikenal  dengan  istilah Random  Sampling. Random  sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang  sama  untuk  diambil  kepada  setiap  elemen  populasi.  Selain  itu,  peneliti  juga menggunakan  teknik Accidential  sampling, yaitu  pengambilan  sampel  dengan pertimbangan  tertentu  yang  tidak  dirancang  pertemuannya  terlebih  dahulu., diamana responden dipilih secara acak dalam wilayah tertentu dan tidak dirancang pertemuannya.

## Pengaruh Perkembangan Zaman Terhadap Perspektif Masyarakat Tentang Khulu’
Khulū‟ yang  terdiri  dari  lafaz kha-la-„a yang  berasal  dari  bahasa  Arab yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. 11 Penggunaan kata khulū‟ untuk  putusnya  perkawinan  karena  si  isteri  sebagai  pakaian  bagi suaminya  berusaha  menanggalkan  pakaian  itu  dari  suaminya.  Pernyataan  serupa dijelaskan oleh Idris Ramulyo yang dikutip dalam buku Hukum Perceraian, bahwa arti  kata khulū‟ dalam  bahasa  Arab  ialah  menanggalkan  pakaian,  dalam  peristiwa ini  artinya  melepaskan  kekuasannya  sebagai  suami  dan  memberikan  kepada isterinya  dalam  bentuk thalaq. 12 Khulū‟ atau  lebih  populer  dengan  istilah  cerai gugat adalah salah satu bentuk perceraian yang terjadi dari kehendak atau kemauan pihak  isteri  bahkan  dalam  beberapa  literatur  kitab  fiqh  ditempatkan  dalam  ruang lingkup  bahasan  atau  kitab thalaq hingga  ketentuan  yang  berlaku  dalam thalaq sebagian besarnya berlaku juga untuk khulū‟ . 13
Dalam  Ketentuan  pasal  38  Undang-Undang  Perkawinan  diatur  bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan keputusan
7 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, edisi  revisi , (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2010), hlm: 157.
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik) , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm: 173 – 174.
9 Ibid ., hlm: 192.
10 Abdurrahmat  Fathoni, Metodologi  Penelitian  &  Teknik  Penyusunan  Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 105 . 11 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia… hlm: 231.
12 Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah,  Annalisa  Yahanan, Hukum  Perceraian,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm: 132.
13 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia... hlm: 232.
pengadilan. Putusnya perkawinan dalam karena perceraian dibedakan menjadi dua macam, 14 yang  pertama  putusnya  perkawinan  karena  cerai talak yakni  pemutusan hubungan  perkawinan  yang  didasarkan  atas  kehendak  atau  permohonan  suami, yang kedua ialah cerai gugat ( khulū‟ ) yakni pemutusan hubungan perkawinan yang didahului  dengan  gugatan  isteri  ke  pengadilan.  Meskipun  Undang-Undang Perkawinan  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai khulū‟ ,  aturan  yang  telah ditetapkan  dalam  Undang-undang  perkawinan  menunjukkan  bahwa  terjadinya perceraian  dijelaskan  secara  umum  harus  diawali  dengan  proses  menggugat  ke pengadilan sehingga nantinya pengadilan akan berupaya mendamaikan para pihak terlepas dari berhasil atau tidaknya upaya perdamaian tersebut.  Namun demikian, Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  secara  khusu  mengenai khulū‟ dalam  Pasal  1 ayat (1) dan Pasal 124 yang bunyinya :
Pasal 1 (i) Khulū‟ ialah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan
memberikan tebus dan atau „iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.

## Pasal 124
Khulū‟ harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 166.
Khulū‟ merupakan perceraian dengan kehendak isteri. Dasar kebolehannya terdapat dalam Al Qur‟an dan terdapat pula dalam hadist Nabi Saw.
1. Ayat Al Qur‟an
Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 :
                                                                                                   
                                                                                              
                                                                                       
                                       
Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada  mereka,  kecuali  kalau  keduanya  khawatir  tidak  akan  dapat menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Jika  kamu  khawatir  bahwa  keduanya (suami  isteri)  tidak  dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah,  maka  tidak
14 Peraturan Kementrian Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 dan 30.
ada  dosa  atas  keduanya  tentang  bayaran  yang  diberikan  oleh  isteri  untuk menebus  dirinya.  Itulah  hukum-hukum  Allah,  maka  janganlah  kamu melanggarnya.  Barangsiapa  yang  melanggar  hukum-hukum  Allah  mereka itulah orang-orang yang zalim.”
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata,”ayat ini turun pada Tsabit  bin  Qais  dan  Habibah,  isterinya.  Habibah  mengadukan  prihal  suaminya kepada  Rasulullah  untuk  kemudian  meminta  diceraikan.  Maka  Rasulullah  berkata kepada  Habibah,  “ apakah  engkau  mau  mengembalikan  kebun  yang  dijadikan mahar  untukmu?”. Habibah  menjawab,  „ya,  saya  mau.‟  Lalu  Rasulullah memanggil  Tsabit  bin  Qais  dan  memberitahunya  tentang  apa  yang  dilakukan isterinya.  Maka  Tsabit  bin  Qais  berkata,  „apakah  dia  rela  melakukannya?‟. Rasulullah menjawab, „Rasulullah menjawab, „ ya, dia rela. ‟. 15
Pada  masa  Jahiliyah  dan  sebelum  diwahyukannya  ayat  tersebut  kepada Rasulullah  Saw,  laki-laki  bisa  sesuka  hati  mentalak  isterinya  tanpa  ada  batasan bilangan  dan  meninggalkan  para  isteri  dan  melarang  mereka  agar  tidak  bersuami lagi.  Hal  tersebut  tentunya  akan  menganiaya  para  wanita,  sehingga  turunlah  ayat tersebut. 16

## 2. Hadist Nabi Saw
a. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya isteri Tsabit bin Qais bin Syammas menghadap Nabi SAW, lalu ia berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut kufur setelah masuk Islam”, maka Rasulullah SAW bersabda, “ Apakah engkau akan mengembalikan kebun kepadanya? ” Ia menjawab,‟Ya‟. Kemudian Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “ Terimalah kebun itu dan thalaklah ia satu kali thalak satu” . 17
b. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Jamilah binti Sabit mendatangi Nabi SAW dan berkata, “Demi Allah! Aku tidak menyalahkannya pada sesuatu yang telah tetap dalam hal agama ataupun akhlak, akan tetapi aku membenci (perilaku) kekufuran dalam Islam, aku tidak dapat menahan kebencian.” Maka Rasulullah SAW bersabda, ” Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya? ” ia menjawab, ”Ya,”. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya (suaminya) agar mengambil kebun darinya dan tidak dilebihkan. 18
15 Jalaluddin as-Suyuthi, Asbabun Nuzul : Sebab Turunnya Ayat al-Quran , Terjemah. Tim Abdul Hayie, (Jakarta: gema insani, 2008), hlm: 99.
16 Abdul Halim Hasan, Tafsir Ahkam , (Jakarta: Kencana, 2006), hlm: 229.
17 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan an-Nasa‟i , terjemah. Fathurrahman, Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm: 778.
18 Muhammad  Nashiruddin  al-Albani, Shahih  Sunan  Ibnu  Majah ,  terjemah.  Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta : Pusaka Azzam, 2007), hlm: 258.
Akibat  perceraian  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  41  UU  No.  1  Tahun 1974, yaitu :
a. Baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Akibat  hukum  lainnya  ialah  berpengaruh  pada  jumlah  bilangan  talak  dan tidak  dapat  diruju‟. 19 Hukum  setelah  adanya khulū‟ adalah  hukum  tidak  adanya pertalian  suami  isteri  secara  total  karena  suami  tidak  boleh  ruju‟.  Jika  ingin kembali, suami harus menikahinya kembali dengan akad baru, seperti yang terjadi dalam talak ba‟in. Kedudukan khulū‟ sama dengan talak ba‟in. Dalam khulū‟ tidak ada ruju‟, sehingga keduanya harus menikah dengan akad perkawinan  yang baru. Jadi, apabila suami ingin kembali dalam ikatan perkawinan setelah bercerai dengan cara khulū‟ , maka harus dilakukan dengan akad yang baru. 20
Hikmah khulū‟ ialah bentuk Keadilan Allah Swt terhadap hubungan suami isteri.  Bila  suami  berhak  melepaskan  diri  dari  hubungan  dengan  isterinya menggunakan cara talak, isteri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan cara khulū‟ . Hal ini menjadi dasar karena pandangan fiqh bahwa perceraian  itu  merupakan  hak  mutlak  seorang  suami  yang  tidak  dimiliki  oleh isterinya,  kecuali  dengan  cara  lain. 21 Penjelasannya,  apabila  terjadi  perselisihan antara  suami  dan  isteri,  maka  perselisihan  itu  menyebabkan  masing-masing  ingin berpisah  dari  yang  lain.  Mungkin  isteri  sudah  tidak  kuat  lagi  bergaul  dengan suaminya  dan  ingin  berpisah.  Maka  tiada  lagi  jalan  penyelamat  kecuali  dengan khulū‟ . Hikmah yang terkandung di dalamnya sebagaimana telah disebutkan adalah untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  hukum-hukum  Allah  dalam kehidupan  suami  isteri  akibat  kebencian  isteri  terhadap  buruknya  akhlak,  agama, ataupun  fisik  suami.  Hikmah  lainnya  ialah  untuk  menolak  bahaya,  yaitu  apabila perpecahan antara suami isteri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat  menjaga  syarat-syarat  dalam  kehidupan  suami  isteri,  maka khulū‟ dengan
19 Agustin  Hanafi, Perceraian  Dalam  Perspektif  Fiqh  &  Perundang-undangan Indonesia.... hlm: 138.
20 Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Dan  Perceraian  Keluarga Muslim , (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm: 258.
21 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia... hlm: 234.
cara-cara  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  merupakan  penolak  terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. 22

## Korelasi  Pemahaman  Mayarakat  Terhadap Khulū’ Dengan  Meningkatnya Kasus Perceraian
Dewasa ini, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum terlihat semakin baik.  Masyarakat  cenderung  lebih  berani  bertindak  secara  mandiri  dan  mengerti segala prosedur yang harus dipenuhi agar segala sesuatunya terpenuhi. Ada banyak hal  yang  menjadi  penyebabnya,  mulai  dari  rasa  ingin  tahu  yang  cukup  besar, kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  dan  lingkungan  peradaban  yang modern.
Dalam  bidang  pengetahuan,  pengetahuan  masyarakat  terbukti  lebih memadai  terutama  dalam  hal  kesadaran  hukum.  Hal  ini  terbukti  dari  wawancara dengan  20  orang  responden  wanita  yang  sudah  berkeluargaterkait  pembahasan tentang  cerai  gugat.  Responden  dipilih  secara  acak,  kriterianya  yakni  perempuan yang sudah menikah dengan rentang usia 20 sampai 60 tahun. Penelitian di lakukan di lima Gampong di Kecamatan Ulee Kareng yaitu Gampong Lambhuk, Gampong Lamglumpang,  Gampong  Lamteh,  Gampong  Pango  Raya  dan  Gampong  Pango Deah.
Ketika  membahas  persoalan khulū‟ ,  bukan  berarti  pusat  kesalahan  hanya berasal  dari  suami.  Begitu  pula  saat  membahas  persoalan  talak,  bukan  berarti pemicu masalahnya hanya berasal dari isteri. Karena bisa saja telah terselip faktor lain dalam rumah tangga suami isteri, diantaranya :
1. Kurang komunikasi Buruknya  jalinan  komunikasi  antar  pasangan  dapat  memicu kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran.
2. Isteri menuntut atau membebani suami melebihi kesanggupan suaminya.
Kurangnya  rasa  syukur  dan qana‟ah (merasa  cukup)  isteri terhadap  nafkah,  tempat  tinggal,  dan  lain  sebagainya.  Karena  isteri akan  menuntut  sampai  keinginannya  tercapai.  Bahkan  apabila  tidak diwujudkan.  Dikhawatirkan  isteri  akan  meninggalkan  kewajibannya. Hal itu justru menimbulkan perselisihan.
3. Turut campurnya orangtua atau kerabat dalam rumah tangga Jika  orang  lain  ikut  andil  dalam  rumah  tangga,  dikhawatirkan suami  atau  isteri  akan  terhasud  dan  berujung  pada  perselisihan.  Akan tetapi  diperbolehkan  jika  keluarga  berniat  baik  untuk  mendamaikan saat terjadi perselisihan.
4. Krisis moral dan akhlak
Salah  satu  penyebab  ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga adalah  krisis  moral  dan  akhlak  yang  bisa  saja  dilakukan  baik  oleh
22 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm: 227.
suami  maupun  isteri,  seperti  suami  berpoligami  secara  tidak  sehat, penganiayaan,  mengabaikan  pasangan  karena  tidak  ada  lagi  rasa ketertarikan, berbicara dengan perkataan yang kasar, saling mencurigai, perselingkuhan, terlibat tindakan kriminal, bahkan hutang piutang. Hal ini  bisa  terjadi  dalam  rumah  tangga  yang  jauh  dari  kondisi  religius. Maka,  sebelum  melangsungkan  pernikahan,  baik  calon  suami  maupun calon isteri hendaknya terlebih dahulu mencari tahu perihal agama dan akhlak  calon  pasangannya.  Karena  apabila  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan, dikhawatirkan akan berujung pada perceraian. 23
Tidak  sedikit  rumah  tangga  kaum  muslimin  yang  kandas  meskipun  pada hakikatnya  semua  orang  mendambakan  perkawinan  yang  kekal.  Dalam  Islam, konsep  perceraian  dibuat  sedemikian  rupa  agar  tidak  mudah  dilakukan,  salah satunya ialah dengan tidak diberikannya hak menceraikan kepada kedua pasangan. Jika keduanya diberikan hak yang sama secara mutlak, tentu angka perceraian akan lebih  tinggi  lagi.  Meskipun  hak  talak  berada  di  tangan  suami,  bukan  berarti  isteri tidak memiliki hak apa-apa.
Dewasa ini, perempuan cenderung semakin berani untuk menempuh jalur hukum  demi  menuntut  hak-haknya.  Di  satu  sisi,  para  perempuan  khususnya  para isteri  yang  merasa  hak-haknya  tidak  ditunaikan  oleh  para  suami,  dapat  dengan mudah  menuntut  hak-haknya  sebagai  isteri  dan  memperjuangkan  hak-hak  bagi anak-anak  mereka.  Diantaranya,  jika  suami  tidak  mau  menafkahi,  enggan bertanggung jawab bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka isteri dapat  melakukan  pengaduan  atau  gugatan.  Apabila  para  isteri  hanya  tahu  bahwa hak  untuk  melepaskan  diri  dari  ikatan  pernikahan  hanya  ada  ditangan  suami  saja sebagai akibat minimnya pengetahuan mereka, maka sebagian suami mungkin saja akan  berbuat  sewenang-wenang  terhadap  isterinya.  Bahkan  ketika  suami  berbuat jahat kepadanya, isteri kemungkinan besar tetap pada prinsipnya yakni harus selalu sabar dan pasrah saja atas perlakuan suaminya semata-mata agar ia masuk syurga. 24
Di  sisi  lain,  kesadaran  hukum  untuk  menuntut  hak-haknya  sebagai  isteri justru  berdampak  pada  tingginya  angka  gugatan  perceraian  dalam  suatu  daerah. Alhasil,  perceraian  yang  berasal  dari  kehendak  isteri  atau  dikenal  dengan khulū‟ (cerai  gugat) menjadi  perkara dengan tingkat  pendaftaran terbanyak dibandingkan dengan perkara-perkara lain yang terdaftar di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh.
Kendati demikian, masyarakat lebih memilih untuk mengambil sisi positif dari  pada  mempersoalkan  tentang  banyaknya  angka  perceraian.  Mereka menganggap persoalan menggugat suami karena permasalahan  yang tidak mampu ditolerir  merupakan  hal  yang  pantas  dan  sangat  wajar  dilakukan  oleh  para  isteri
23 Nur  „Aisyah  Albantani, Plus  Minus  Perceraian  Wanita  Dalam  Kacamata  Islam: Menurut Al Quran dan Sunnah, (Jakarta: Sealova Media, 2014), hlm: 119.
24 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm: 125.
meskipun  hal  itu  justru  akan  memperbanyak  kasus  perceraian  yang  terdaftar  di Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh.  Pemahaman  tersebut  tentu  tidak  terlepas  dari adanya rasa kemanusiaan, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan peradaban yang semakin modern.

## Kesimpulan
Dengan  merujuk  pada  hasil  penelitian  di  atas  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh di Mahkamah Syar‟iyah
Banda  Aceh,  kasus  perceraian  menempati  posisi  tertinggi  dilihat  dari jumlah perkara  yang terdaftar. Perceraian  yang terdaftar di Mahkamah Syar‟iyah terbagi menjadi dua, yaitu cerai talak yang merupakan salah satu  bentuk  putusnya  perkawinan  yang  berasal  dari  kehendak  suami terhadap  isterinya  dan  cerai  gugat  ( khulū‟ )  yang  merupakan  bentuk putusnya  perkawinan  yang  berasal  dari  kehendak  isteri  melalui kebijakan  Majelis  Hakim  di  Mahkamah  Syar‟iyah.  Diantara  kedua bentuk  perceraian  yang  terdaftar  di  Mahkamah  Syar‟iyah,  kasus perceraian yang berasal dari kehendak isteri atau disebut dengan khulū‟ (cerai  gugat)  memiliki  jumlah  yang  lebih  dominan  dibandingkan dengan  kasus  perceraian  yang  berasal  dari  kehendak  suami  (cerai talak).  Dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  yang  terhitung  dari  tahun  2014 sampai  dengan  tahun  2016,  angka  cerai  talak  dan khulū‟ (cerai  gugat) mengalami  jumlah  yang  pasang  surut.  Untuk  kasus  cerai  talak,  pada tahun  2015  mengalami  penurunan  yang  cukup  drastis  dan  mengalami sedikit  peningkatan  pada  tahun  2016.  Sedangkan  kasus khulū‟ (carai gugat)  mengalami  sedikit  penurunan  pada  tahun  2015  dan  kembali melonjak  jumlahnya  pada  tahun  2016.  Hal  ini  tentu  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  diantaranya  faktor  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan lingkungan peradaban modern yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat.
2. Meningkatnya  angka  cerai  gugat  di  Banda  Aceh  tidak  terlepas  dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jika diamati dari kasus-kasus yang  terdaftar  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh,  ada  beragam alasan  yang  diutarakan  oleh  seorang  isteri  dalam  gugatannya diantaranya,  tidak  dinafkahi  lahir  dan  batin,  kecurigaan/kecemburuan yang  berlebihan,  perselingkuhan,  terlibat  hutang  piutang,  hingga kekerasan  fisik  dan  mental  oleh  suami  terhadap  isterinya.  Banyaknya kasus  yang  terdaftar  tidak  terlepas  dari  kesadaran  dan  pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya dalam rumah tangga dan pemahaman tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan khulū‟‟ seperti  hukum melakukan khulū‟‟ ,  praktek khulū‟‟, alasan-alasan  syar‟i  yang membolehkan khulū‟‟ dan  alasan-alasan  yang  diatur  dalam  hukum positif . Pengetahuan  tentang  hak-haknya  tersebut  diperoleh  oleh
masyarakat  terutama  para  isteri  dari  majelis  ilmu  (pengajian),  media elektronik,  media  cetak,  buku/kitab,  artikel  dan  kejadian-kejadian  di lingkungan  sekitar.  Seandainya  para  isteri  hanya  mengetahui  bahwa ketaatannya terhadap suami dan kesabaran atas segala perlakuan suami akan  berbuah  pahala  serta  mendapat  balasan  surga,  tanpa  memahami adanya  hak-hak  yang  harus  ditunaikan  oleh  suami  terhadapnya  dalam rumah  tangga,  besar  kemungkinan  suami  akan  bertindak  sewenang- wenang  terhadap  isterinya.  Meningkatnya  angka  cerai  gugat  sebagai akibat dari meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat justru memberikan  dampak  positif  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  salah satunya  ialah  pembelajaran  bagi  para  suami  agar  tidak  semena-mena terhadap isterinya, menghormati hak-hak kaum perempuan, meningkatkan  kemasalahatan  dan  terhindar  dari  kemudharatan  dalam kehidupan rumah tangga.

## Daftar Pustaka
Abdul Halim Hasan, Tafsir Ahkam , Jakarta: Kencana, 2006. Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana, 2003. Abdurrahmat  Fathoni, Metodologi  Penelitian  &  Teknik  Penyusunan  Artikel,
Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Agustin  Hanafi, Perceraian  Dalam  Perspektif  Fiqh  &  Perundang-undangan Indonesia, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013. Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia : Antara  Fikih Munakahat  Dan  Undang-Undang  Perkawinan, Jakarta:  Prenada  Media, 2006.
Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim , Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Cik  Hasan  Bisri, Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Peradilan  Agama  di  Indonesia,
Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Huzaemah  Tahido  Yanggo, Fikih  Perempuan  Kontemporer, Bogor:  Ghalia Indonesia, 2010.
Jalaluddin  as-Suyuthi, Asbabun  Nuzul : Sebab  Turunnya  Ayat  al-Quran ,Terjemah.
Tim Abdul Hayie, Jakarta: gema insani, 2008.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
Muhammad  Nashiruddin  al-Albani, Shahih  Sunan  an-Nasa‟i ,  terjemah. Fathurrahman, Zuhdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Muhammad  Nashiruddin  al-Albani, Shahih  Sunan  Ibnu  Majah ,  terjemah.  Ahmad
Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pusaka Azzam, 2007.
Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah,  Annalisa  Yahanan, Hukum  Perceraian,
Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Nur  „Aisyah  Albantani, Plus  Minus  Perceraian  Wanita  Dalam  Kacamata  Islam: Menurut Al Quran dan Sunnah, Jakarta: Sealova Media, 2014.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik, Jakarta:
Rineka Cipta, 2010.
Yusuf  Qardhawi, Fatwa-Fatwa  Kontemporer ,  jilid  2,  Jakarta:  Gema  Insani  Pres, 2002. http://badilag.mahkamahagung.go.id/diakses tanggal 15 Februari 2017. http://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html#5b2  diakses  tanggal 25 Februari 2017.