## KAJIAN FILSAFAT ILMU DAN FILSAFAT PENDIDIKAN TENTANG RELATIVISME KULTURAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT MORAL
Satrijo Budiwibowo *

## Abstract
Pedagogics  as  the  mainstream  in  edication,  requires  practical notions  generated  from  phylosophy  so  that  the  contents  can  fulfil conceptual  and  functional  substances.  Phylosophy  proposes questions  and  search  for  reality  and  experience  which  are  usually found  in  educational  practice.  Phylosophy  and  education  are interrelated,  where  problems  of  education  and  those  of  phylosophy belong to the same area. The development of conceptual frameworks is spawned by phylosophy. Educational phylosophy bears schools as naturalism, idealism, realism, pragmatism, progressivism, esentialism  and  perenialism.  Morality  has  become  a  set  of  rules  of the  way  people  mutually  need  the  others,  rationally  receive  for  the sake of mutual benefits in the obedience of the rules. The most crucial problem  of  social  contract  is  the  mutual  trust  against others,obedience of rules, except in a very specific condition.
Key words: Phylosophy  of  science,  phlosophy  of  education,
cultural retivism, moral phylosophy

## Abstrak
Pedagogik  sebagai  ilmu  pokok  dalam  pendidikan,  jiwa  dan  isinya agar  dapat  memenuhi  persyaratan  landasan  konsep  dan  fungsinya, memerlukan landasan  yang berasal dari filsafat. Filsafat mengajukan pertanyaan  dan  menyelidiki  realita  dan  pengalaman  yang  banyak terdapat  dalam  pendidikan.  Filsafat  dan  pendidikan  mempunyai hubungan  yang  erat  satu  sama  lain,  karena  problema-problema tersebut berada dalam lingkungan dua disiplin ini. Pendidikan dalam pengembangan  konsep-konsepnya  antara  lain  menggunakan  dasar- dasar dari kedua konsep tersebut yaitu filsafat dan pendidikan. Aliran filsafat  pendidikan  mencakup  naturalisme,  idealisme,  realisme, pragmatisme,  progresivisme,  esensialisme,  dan  perenialisme. Moralitas merupakan seperangkat aturan yang merancang bagaimana hendaknya orang saling  memerlakukan satu  sama lain, bahwa orang yang  rasional  akan  setuju  untuk  menerima,  demi  keuntungan  timbal balik,  asalkan  semua  yang  lain  mengikuti  aturan-aturan  itu  juga. Masalah pokok dari kontrak sosial adalah kalau seseorang atau

## * Satrijo Budiwibowo adalah Dosen Prodi Pendidikan Akuntansi dan Ketua LPPM IKIP PGRI Madiun
sekelompok orang itu mampu mempercayai orang lain atau kelompok lain untuk setia pada aturan-aturan, kecuali dalam situasi darurat.
Kata Kunci: Filsafat  Ilmu,  Filsafat  Pendidikan,  Relativisme Kultural, Filsafat Moral

## A. PENDAHULUAN
Pembahasan  tentang  konsep  pendidikan  perlu  dikaitkan  dengan  ilmu pendidikan  karena  keduanya  menyangkut  masalah  hakikat  manusia  yang menjelaskan  kedudukan  peserta  didik  dan  pendidik  dalam  interaksi  pendidikan. Teori pendidikan merupakan pengetahuan tentang apa dan bagaimana seyogyanya pendidikan  dilaksanakan.  Sedangkan  pendidikan  praktis  merupakan  pelaksanaan pendidikan secara konkret.
Keduanya  tidak  dapat  dipisahkan.  O’Connor  menyatakan  bahwa  teori pendidikan memiliki syarat-syarat berpikir lurus dan benar (logis), deskriptif, dan menjelaskan  (Barnadib,  1996:8-9).  Teori  pendidikan  disusun  sebagai  latar belakang yang hakiki dan rasional. Teori pendidikan dalam ilmu pendidikan atau pedagogik  adalah  ilmu  yang  membicarakan  masalah-masalah  umum  pendidikan, secara menyeluruh dan abstrak.
Pedagogik sebagai ilmu pokok dalam lapangan pendidikan sesuai jiwa dan isinya  agar  dapat  memenuhi  persyaratan  landasan  konsep  dan  fungsinya,  sudah barang  tentu  memerlukan  landasan-landasan  yang  berasal  dari  filsafat  atau setidak-tidaknya  mempunyai  hubungan  bila  berbagai  pemikiran  mengenai pendidikan  memerlukan  ilumiasi  dan  bantuan  penyelesaiannya  dari  filsafat. Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  secara  ringkas, yakni  bagaimana  bentuk  relevansi  antara  filsafat  ilmu  dan  filsafat  pendidikan dalam perspektif moral-kultural?

## B. PEMBAHASAN
1. Hubungan antara Filsafat dan Ilmu Pendidikan
Berdasarkan  uraian  pendahuluan  diatas  maka  perlu  dipahami  terlebih dahulu,  bahwa  filsafat  pendidikan  adalah  ilmu  pendidikan  yang  bersendikan filsafat,  atau  filsafat  yang  diterapkan  dalam  usaha  pemikiran  dan  pemecahan mengenai  masalah pendidikan. Menurut batasan  modern, filsafat  diartikan antara lain  sebagai  ilmu  yang  berusaha  untuk  memahami  semua  hal  yang  timbul  di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia.
Hubungan antara filsafat dan ilmu pendidikan tidak hanya sekedar bersifat insidental,  tetapi  merupakan  suatu  keharusan.  Dewey  (1946:38)  menyatakan bahwa  filsafat  itu  adalah  teori  umum  dari  pendidikan,  landasan  dari  semua pemikiran  mengenai  pendidikan.  Lebih  dari  itu,  memang  filsafat  mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menyelidiki faktor-faktor realita dan pengalaman yang banyak terdapat dalam lapangan pendidikan.
Sama  halnya  dengan  pengertian  dalam  filsafat,  maka  dalam  ilmu pendidikan,  sistem  yang  dapat  disusun  adalah  bersendikan  adanya  gagasan- gagasan  mengenai  pendidikan  atau  prinsip-prinsip  yang  merupakan  keseluruhan dan  saling  berhubungan.  Filsafat  sebagai  suatu  ilmu  yang  mengadakan  tinjauan
dan mempelajari obyeknya dari sudut hakikat, berhadapan dengan problem utama yang meliputi:
a. Realita,  yaitu  berupa  kenyataan  yang  menjurus  kepada  masalah  kebenaran. Kebenaran  akan  timbul  apabila  orang  dapat  menarik  kesimpulanbahwa pengetahuan yang dimilikinya memang benar-benar ada (nyata);
b. Pengetahuan,  yaitu  berusaha  menjawab  pertanyaan-pertanyaan,  apakah pengetahuan  bagaimana  cara  memperolehnya.  Pengetahuan  ini  dipelajarai dalam epistemologi;
c. Nilai,  yaitu  yang  dipelajari  oleh  cabang  filsafat  yang  disebut  aksiologi. Pertanyaan-pertanyaan  yang  dicari  jawabannya  antara  lain  seperti  nilai-nilai yang dikehendaki oleh manusia yang akan dipakai sebagai dasar hidupnya.
Brubacher  (1950:35-40)  berpendapat  bahwa  filsafat  dan  pendidikan mempunyai  hubungan  yang  erat  satu  sama  lain,  karena  problema-problema tersebut  berada  dalam  lingkungan  dua  disiplin  ini.  Pendidikan  dalam pengembangan  konsep-konsepnya  antara  lain  menggunakan  dasar-dasar  dari kedua  konsep  tersebut  yaitu  filsafat  dan  pendidikan.  Dalam  menyelenggarakan pendidikan  diperlukan  pendirian  mengenai  pandangan  dunia  yang  bagaimanakah yang kita perlukan saat sekarang ini.
Epistemologi dalam  pendidikan  diperlukan  karena  berkaitan  dengan penyusunan  dasar-dasar  kurikulum.  Kurikulum  ini  lazimnya  diartikan  sebagai sarana  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  dapat  diibaratkan  sebagai  jalan  raya yang  perlu  dilewati  oleh  siswa  dalam  usahanya  untuk  memahami  dan  mengenal ilmu pengetahuan.
Aksiologi sebagai  cabang  filsafat  yang  mempelajari  nilai-nilai  dekat  pula dengan  lmu  pendidikan,  karena  dunia  nilai  sebagai  dasar  bagi  pendidikan,  oleh karena itu perlu dipertimbangkan dalam penentuan tujuan pendidikan. Disisi lain pendidikan  sebagai  fenomena  kehidupan  sosial,  kultural,  dan  keagamaan  tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai.
Logika sebagai  cabang  filsafat  yang  meletakkan  dasar  ajaran  berpikir diperlukan  oleh  pendidikan  kecerdasan.  Pendidikan  kecerdasan  menghendaki seseorang  mampu  mengutarakan  pendapat  dengan  benar  dan  tepat.  Untuk  itu diperlukan penguasaan logika dengan baik.
2. Masalah  Kenyataan  Berdasarkan  Pandangan  Naturalisme,  Idealisme, Realisme, dan Pragmatisme
Tinjauan  dari  masing-masing  aliran  tersebut  sebenarnya  menuju  pada muara  yang  sama  yaitu  berbicara  masalah  kenyataan.  Oleh  karena  kenyataan merupakan masalah utama, maka pandangan tersebut dianggap dapat memberikan gambaran ciri pokok dari masing-masing aliran tersebut.
Naturalisme mempunyai  pandangan  bahwa  kenyataan  yang  sebenarnya adalah alam semesta fisik ini. Hal ini berarti bahwa yang dimaksud adalah bukan kenyataan  spiritual  atau  supranatural.  Oleh  karena  itu,  menurut  pandangan naturalis, jiwa itu dapat menurun kedudukannya, menjadi dan mempunyai hakikat sebagai  unsur-unsur  materi.  Dengan  demikian  naturalisme  bisa  menjadi materialisme.  Filsafat  naturalisme  adalah  filsafat  dunia  itu  sendiri,  karena
memandang  bahwa  segala  sesuatru  ini  berasal  dari  alam  dan  tiada  sesuatupun yang  ada  ini  terdapat  dibaliknya.  Atas  dasar  prinsip  ini  naturalisme  modern cenderung  untuk  menjadi  pluralisme;  suatu  paham  yang  berpendirian,  bahwa kenyataan itu dapat terdiri dari banyak tipe benda-benda alamiah.
Idealisme mempunyai pendirian bahwa kenyataan itu terdiri atau tersusun atas  substansi  sebagaimana  gagasan-gasan  atau  spirit.  Alam  fisik  ini  tergantung dari  jiwa  universal  atau  Tuhan,  yang  berarti  pula  alam  adalah  ekspresi  dari  jiwa tersebut.  Jiwa  mempunyai  tempat  utama  dalam  susunan  alam  semesta  ini  dan arena  dunia  yang  sebenarnya  menurut  pandangan  idealisme  ini  adalah  berbeda dengan  apa  yang  nampak  oleh  indera  dihadapan  manusia.  Selain  daripada  itu pandangan  aliran  ini  menganggap  bahwa  dunia  beserta  bagian-bagiannya  harus dipandang  mempunyai  hubungan  satu  sama  lain,  sehingga  secara  keseluruhan merupakan  suatu  sistem.  Dunia  adalah  suatu  totalitas,  suatu  kesatuan  yang  logis dan bersifat spiritual.
Realisme adalah  filsafat  yang  timbul  pada  jaman  modern  dan  sering disebut  “anak”  dari  aliran  naturalisme.  Pandangannya  tentang  dunia  adalah sebagai suatu obyek yang nyata. Realisme memandang pula bahwa kenyataan itu berbeda dengan jiwa yang mengetahui obyek atau dunia luar tersebut. Kenyataan tidak  sepenuhnya  bergantung  dari  jiwa  yang  mengetahui,  tetapi  merupakan  hasil pertemuan  dengan  obyeknya.  Orang  dapat  memiliki  pengetahuan  yang  dianggap kurang  tepat  mengenai  benda  atau  sesuatu  hal  yang  sesungguhnya,  tetapi sebaliknya dapat memiliki gambaran yang tepat apa yang nampak. Oleh karena itu pengamatan, penelitian, dan penarikan kesimpulan mengenai hasil-hasilnya perlu agar  dapat  diperoleh  gambaran  yang  tepat  secara  langsung  atau  tidak  langsung tentang sesuatu.
Pragmatisme berpendapat  bahwa  kenyataan  itu  berada  pada  pengetahuan itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  kemampuan  perwujudan  nyata  adalah  hal-hal  yang mempunyai  kedudukan  utama  disekitar  pengetahuan  itu  sendiri.  Aliran  ini memandang  realita  sebagai  suatu  proses  dalam  suatu  periode  tertentu,  ini  berarti bahwa  orang  yang  mengetahui  mempunyai  peranan  untuk  menciptakan  atau mengembangkan hal-hal yang diketahui. Hal ini berarti pula bahwa tindakan yang dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki  pengetahuan  dapat  menjadi  unsur  penentu untuk mengembangkan pengetahuan tersebut.
Berdasarkan  pandangan  dari  berbagai  aliran  tersebut,  filsafat  berusaha untuk  mengadakan  penyelidikan  mengenai  hakikat  dari  segala  sesuatu.  Artinya bahwa filsafat berusaha mempelajari makna yang paling utama dari segala sesuatu itu. Filsafat juga untuk selamanya menjadi sarana utama manusia untuk mengatur diri  sendiri,  berusaha  menyesuaikan,  dan  mengikuti  perkembangan  jaman  sesuai tuntutan keadaan. Oleh karena itu manusia dapat mengenal dirinya sendiri.
3. Pandangan Progresivisme, Esensialisme, dan Perenialisme
a. Progresivisme
Progresivisme mempunyai  konsep  yang  didasari  oleh  pengetahuan  dan kepercayaan  bahwa  manusia  itu  mempunyai  kemampuan  yang  wajar  dan  dapat menghadapi  serta  mengatasi  masalah-masalah  yang  bersifat  menekan  atau mengancam  adanya  manusia  itu  sendiri.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut
progresivisme  menolak  adanya  pendidikan  yang  bersifat  otoriter.  Alasan penolakannya  didasarkan  bahwa  pendidikan  yang  bersifat  otoriter  dapat diperkirakan  akan  mengalami  kesulitan  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan, karena  dianggap  kurang  menghargai  dan  memberikan  tempat  semestinya  kepada siswa dalam proses pendidikannya.
Inti  perhatian  dari  progresivisme  adalah  mendorong  kemajuan  atau progress dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu beberapa ilmu pengetahuan yang mampu  menumbuhkan  kemajuan  dipandang  progresivisme  merupakan  bagian utama  dari  suatu  budaya.  Disamping  kemajuan  atau progress yang  menjadi  inti perhatian,  progresivisme  juga  memperhatikan  lingkungan  dan  pengalaman. Berkaitan  dengan  inti  utama  perhatian  progresivisme,  ide-ide,  teori-teori,  atau cita-cita  tidak  hanya  cukup  diakui  sebagai  hal-hal  yang  ada,  tetapi  yang  ada  itu harus dicari artinya bagi suatu kemajuan demi kebaikan.
Pandangan  progresivisme  tentang  realita,  seperti  yang  dinyatakan  oleh Dewey  (1946)  bahwa  sifat  utama  mengenai  realita,  sebenarnya  dapat  dikatakan dengan tepat bahwa tiada teori realita yang umum. Diantara kaum pragmatis jadi progresivis, Dewey mempunyai pandangan  yang ekstrim, sebab tokoh-tokoh lain seperti  John  Santayana,  John  Childs  tidaklah  demikian.  Mereka  mengatakan bahwa  metafisika  itu  ada,  karena  pragmatisme  mempunyai  berbagai  konsep tentang  eksistensi.  Berdasarkan  pandangan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan bahwa ontologi progresivisme mengandung pengertian dan kualitas evoluasionistis  yang  kuat.  Untuk  itu  pengalaman  diartikan  sebagai  ciri  dari dinamika  hidup,  dan  hidup  adalah  perjuangan,  tindakan,  dan  perbuatan.  Dengan demikian pengalaman adalah juga merupakan perjuangan.

## b. Esensialisme
Esensialisme  mempunyai  tinjauan  mengenai  kultur  dan  pendidikan  yang berbeda dengan progresivisme. Progresivisme memandang bahwa sesuatu hal itu mempunyai  sifat  yang  serba  fleksibel  dan  bahwa  nilai-nilai  itu  pada  hakikatnya berubah  dan  berkembang.  Esensialisme  menganggap  bahwa  dasar  berpijak semacam itu dianggap kurang tepat. Fleksibilitas dalam pendidikan, segala bentuk dapat  menjadi  sumber  timbulnya  pandangan  yang  berubah-ubah,  pelaksanaan yang  kurang  stabil,  dan  tidak  menentu.  Sehubungan  dengan  hal  itu  pendidikan harus  bersendikan  atas  nilai-nilai  yang  dapat  mendatangkan  kestabilan.  Oleh karena itu utuk memenuhi maksud tersebut nilai-nilai itu perlu dipilih, yaitu nilai- nilai yang mempunyai tata yang jelas dan yang telah teruji oleh waktu. Nilai-nilai yang  dapat  memenuhi  adalah  yang  berasal  dari  kebudayaan  dan  filsafat  yang korelatif .
Idealisme  dan  realisme  adalah  aliran  filsafat  yang  membentuk  corak esensialisme. Sumbangan yang diberikan oleh masing-masing ini bersifat eklektik. Artinya  dua  aliran  filsafat  ini  bertemu  sebagai  pendukung  esensialisme,  tetapi tidak lebur menjadi satu, sehinga tidak melepaskan sifat utama masing-masing.

## c. Perenialisme
Perenialisme  memandang  bahwa  keadaan  sekarang  adalah  merupakan jaman  yang  mempunyai  kebudayaan  yang  kacau,  terganggu,  penuh  kebingungan
dan  kesimpangsiuran.  Oleh  karena  itu  dinilai  sebagai  jaman  yang  membutuhkan usaha  untuk  mengamankan  lapangan  moral,  intelektual,  dan  lingkungan  sosial kultural  yang  lain.  Perenialisme  beranggapan  bahwa  mencari  dan  menemukan tempat  yang tepat  merupakan tugas  yang utama  dan pertama dari sebuah filsafat dan filsafat pendidikan.
Perenialisme  menempuh  jalan  regresif,  karena  pandangannya  yang menganggap  bahwa  tidak  ada  jalan  lain  kecuali  kembali  kepada  prinsip  umum yang  telah  menjadi  dasar  tingkah  laku  dan  perbuatan  jaman  masa  lalu.  Yang dimaksud  dengan  hal  ini  adalah  kepercayaan-kepercayaan  aksiomatis  mengenai pengetahuan,  realita,  dan  nilai  dari  suatu  jaman.  Semuanya  itu  dianggap  sebagai dasar sivilisasi dari abad ke abad.
Motif perenialisme dengan mengambil jalan regresif bukan hanya bersifat nostalgia atau rindu akan nilai-nilai lama untuk diingat atau disanjung, melainkan berpendapat  bahwa  nilai-nilai  tersebut  mempunyai  kedudukan  vital  bagi pembanguan kebudayaan. Prinsip-prinsip aksiomatis yang tidak terikat oleh waktu itu terkandung dalam semua sejarah.
Perenialisme  merupakan  filsafat  yang  susunan  bangunan  ilmunya merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu premis-premis yang disusun merupakan hasil pikiran yang memberi kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap tegas dan jujur.  Dengan  demikian  perenialisme  ini  tidak  sepaham  dengan  prinsip-prinsip yang evolusionistis dan naturalistis.

## 4. Teori Moral Kontrak Sosial
Moralitas  merupakan  seperangkat  aturan  yang  merancang  bagaimana hendaknya orang saling memerlakukan satu sama lain, bahwa orang yang rasional akan setuju untuk menerima, demi keuntungan timbal balik, asalkan semua yang lain mengikuti aturan-aturan itu juga (Rachel, 2004:266). Jika diperhatikan, maka teori  tersebut  dalam  banyak  hal  terletak  pada  fakta  bahwa  teori  itu  menyediakan jawaban-jawaban  sederhana  dan  masuk  akal  untuk  persoalan-persoalan  rumit yang  senantiasa  membingungkan  para  filsuf.  Teori  moral  kontrak  sosial  gagasan kuncinya  adalah  bahwa  aturan-aturan  yang  mengikat  secara  moral  hanyalah aturan-aturan yang diperlukan untuk kehidupan sosial.
Masalah  pokok  dari  kontrak  sosial  adalah  kalau  seseorang  atau sekelompok orang itu mampu mempercayai orang lain atau kelompok lain untuk setia  pada  aturan-aturan,  kecuali  mugkin  dalam  situasi  darurat.  Hanya  dengan demikian  kita  merasa  aman,  oleh  karena  itu  kesediaan  kita  sendiri  yang  mantap merupakan harga yang kita bayar untuk menjamin kesedian yang teguh dari orang lain.  Para  filsuf  merasa  tidak  aman  dengan  adanya  pertanyaan-pertanyaan  yang harus  dijawab  tentang  moral,  lebih-lebih  menyangkut  pengorbanan  diri  demi sebuah  nilai  sosial  tentang  moral.  Secara  instingtif  para  filsuf  merasa  bahwa bagaimanapun  juga  tuntutan  moral  itu  ada  batasnya.  Oleh  karena  itu  secara tradisional  mereka  menyatakan  bahwa  tindakan  heroik  untuk  memperoleh pengakuan moral dengan mengorbankan kepentingan sosial lain yang sebenarnya dihindari  adalah  merupakan  tindakan  heroik  dan  bersifat  supererogatoris,  artinya tindakan yang dilakukan berada diatas tuntutan dari sekedar sebuah kewajiban.
Karena  itu  muncul  pertanyaan  baru,  apakah  ada  “fakta”  moral?  Apakah putusan-putusan  moral  secara  obyektif  benar?  Untuk  menjawab  pertanyaan tersebut ternyata para filsuf telah lama mempersoalkan apakah pendapat-pendapat moral  moral  kita  itu  mencerminkan  sesuatu  yang  lebih  dari  sekadar  perasaan subyektif atau kebiasaan-kebiasaan dari suatu masyarakat. Mereka merasa bahwa pasti  ada sesuatu yang  lebih  pada  moralitas,  daripada  sekadar  kebiasaan  atau perasaan, tetapi sangat sulit untuk mengungkap sesuatu itu.
Moralitas  bukan  sekadar  masalah  kebiasaan  atau  perasaan.  Memang moralitas  ada  dasarnya.  Namun  teori  ini  tidak  perlu  mengajukan  sejenis  fakta yang  khusus  untuk  menjelaskan  dasar  itu.  Moralitas  adalah  seperangkat  aturan yang  disetujui  untuk  diterima  oleh  orang-orang  yang  rasional,  demi  kebaikan mereka  secara  timbal  balik.  Kita  dapat  menetapkan  manakah  aturan-aturan  yang baik  bagi  kita  dengan  meneliti  secara  rasional.  Disamping  itu  untuk  menetapkan apakah  suatu  tindakan  khusus  dapat  diterima  secara  moral,  kita  dapat  melihat apakah  sesuai  dengan  aturan-aturan  itu.  Apabila  hal  ini  menjadi  jelas, kebingungan yang menyangkut “obyektivitas” dengan sendirinya akan hilang.

## 5. Relativisme Kultural
Moralitas  berbeda-beda  dalam  setiap  masyarakat  dan  merupakan kesepahaman  yang  sesuai  untuk  kebiasaan-kebiasaan  yang  disetujui  bersama (Benedict,  1934).  Menyimak  dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa setiap kebudayaan yang berbeda mempunyai kode moral yang berbeda pula. Apa yang  dianggap  benar  oleh  suatu  kelompok  mungkin  justru  sebaliknya  dianggap tidak  benar  oleh  kelompk  lain.  Artinya  dalam  satu  rezim  tertentu  moral  budaya yang berlaku pada waktu itu dianggap esensial namun ketikan rezim telah berubah, maka  budaya  yang  telah  berlaku  dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi  karena  jaman telah  berubah.  Namun  ketika  pada  rezim  yang  baru  itu  memberlakukan  budaya yang  baru,  ternyata  dianggap  tidak  berhasil,  maka  orang  akan  kembali merindukan  nlai-nilai  budaya  masa  lalu  yang  dianggap  masih  kuat  sebagaimana pandangan perenialisme.
Bagi  kaum  pemikir,  pendapat  Benedict  yang  menyatakan  bahwa “kebudayaan  yang  berbeda  mempunyai  kode  moral  yang  berbeda”  tampaknya menjadi  kunci  untuk  memahami  moralitas.  Gagasan  mengenai  kebenaran universal  dalam  etika,  hanyalah  sebagai  mitos.  Adat  istiadat  dari  berbagai masyarakat yag berbeda itulah yang merupakan kenyataan yang ada. Adat istiadat semacam  itu  tidak  bisa  dikatakan  “benar”  atau  “salah”,  karena  hal  itu mengimplikasikan seolah kita mempunyai standar kebenaran atau kesalahan yang tidak tergantung dengan standar ini, adat  istiadat yang lain dapat  dinilai. Standar baku  tidak  ada.  Setiap  standar  selalu  terikat  pada  kebudayaan  tertentu.  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  ahli  sosiologi  Sumner  (1960)  yang  menyatakan  jalan yang  “benar”  adalah  jalan  yang  ditempuh  oleh  para  pendahulu  dan  yang  telah diturunkan. Tradisi itu menjadi pembenaran dirinya sendiri. Tradisi tak bisa diuji untuk pembenaran atas dasar pengalaman.
Kebenaran  harus  dipahami  menurut  tata  cara  masyarakat  yang bersangkutan,  tidak  menurut  asal  usul  yang  lepas,  dari  luar  mereka,  dan  dibawa masuk  untuk  menguji  tradisi.  Menurut  tata  cara  masyarakat,  apapun  yang  ada,
adalah  benar.  Mengapa  demikian?  Karena  tata  cara  itu  bersifat  tradisional  dan karenanya memuat dalam dirinya wewenang dari roh-roh nenek moyang. Jikalau kita sampai pada tata cara masyarakat setempat, maka kita berada pada akhir dari analisis kita.
Jika  kita  perhatikan,  pendapat  Sumner  diatas,  tampak  bahwa  alur pemikirannya  akan  dapat  membawa  banyak  orang  untuk  menjadi  skeptis mengenai etika. Disisi lain relativisme kultural, menantang keyakinan kita sehari- hari  mengenai  obyektivitas  dan  universalitas  dari  kebenaran  moral.  Dengan demikian  pemikiran  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  sesuatu  yang disebut kebenaran universal dalam etika, tetapi hanya ada kode-kode budaya yang beraneka ragam. Sehubungan adanya perbedaan tersebut, perlu dipisahkan unsur- unsur  yang  beragam  dari  sebuah  teori,  karena  menurut  analisis,  beberapa  bagian dari teori itu bisa jadi benar, sementara yang lain tampaknya keliru.

## 6. Argumentasi Perbedaan Kultural
Relativisme  kultural  adalah  teori  tentang  hakikat  moralitas.  Pada  kesan pertama,  tampaknya  masuk  akal  (Rachel,  2004:47).  Lebih  lanjut  Rachel menyatakan,  dan  jikalau  kita  analisis  relativisme  kultural,  kita  dapatkan  bahwa ternyata tidak begitu rasional sebagaimana tampaknya pada penampilan pertama. Bila  kita  perhatikan,  maka  pada  dasar  relativisme  kultural,  ternyata  terdapat sesuatu  bentuk  argumentasi.  Strategi  yang  digunakan  oleh  kaum  relativisme kultural adalah berargumentasi dari fakta mengenai adanya perbedaan pandangan kultural  menuju  pada  suatu  kesimpulan  mengenai  status  moralitas.  Dengan demikian argumentasi-argumentasi ini merupakan variasi dari suatu gagasan dasar. Pada  kasus-kasus  khusus  dari  satu  argumentasi  yang  lebih  umum menyatakan  bahwa:  (1)  kebudayaan  yag  berbeda  mempunyai  kode-kode  moral yang  berbeda;  dan  (2)  oleh  karena  itu,  tidak  ada  “kebenaran”  obyektif  dalam moralitas.  Benar  atau  salah  hanyalah  soal  pandangan  dan  pandangan-pandangan itu  bervariasi  dari  satu  budaya  kebudaya  lain.  Argumentasi-argumentasi  tersebut dapat  kita  sebut  sebagai  argumen  perbedaan  kultural.  Bagi  orang  kebanyakan, argumentasi ini tampaknya benar, tetapi dari sudut pandang logika ternyata tidak dapat dibenarkan.
Sebagai  suatu  contoh,  orang  Yunani  percaya  bahwa  makan  jenazah merupakan tindakan yang keliru. Sementara orang Callatia percaya sebaliknya hal itu benar. Apakah hal ini bisa diterima? Dari faktanya saja mereka sudah berbeda pandangan, lantas apakah tidak ada kebenaran obyektif dalam hal tersebut? Tentu saja  tidak.  Karena  bisa  jadi  bahwa  praktik  itu  secara  obyektif  benar  (atau  salah) dan bahwa yang satu atau yang lain dari kedua itu memang keliru.
Kekeliruan  yang  mendasar  dalam  argumentasi  perbedaan  kultural  adalah bahwa  argumentasi  itu  mencoba  menarik  kesimpulan  substantif  mengenai  suatu pokok  moralitas  daria  sekedar  fakta,  bahwa  orang  tidak  mempunyai  pandangan yang sama tentang hal itu. Persoalannya hanya menyangkut logika, jangan sampai disalahpahami.  Oleh  karena  itu  kita  jangan  mengatakan  bahwa  kesimpulan  dari argumentasi  itu  keliru,  sebelum  ada  alasan-alasan  yang  kuat,  bukan  atas  dasar “pengandaian”.  Secara  logis  hanya  dapat  dikatakan  bahwa  kesimpulan  itu  tidak muncul dari pengandaian awal. Hal ini penting karena untuk menetapkan apakah
kesimpulan  itu  benar,  kita  perlu  argumentasi  untuk  mendukungnya.  Relativisme kultural  mengajukan  argumentasi  ini,  namun  sayangnya  argumentasi  ini  keliru, sehinga tidak dapat membuktikan apa-apa.
Hakikat  relativisme  kultural  menurut  Sumner  adalah  bahwa  tidak  ada ukuran  benar  atau  salah  kecuali  standar  dari  masyarakat  itu  sendiri  (Rachel, 2004:52).  Kebenaran  harus  dipahami  menurut  tata  cara  masyarakat  yang bersangkutan  sendiri,  tidak  menurut  asal  usul  yang  lepas  dari  luar  mereka,  dan dibawa masuk untuk menguji tradisi. Menurut tata cara masyarakat, apapun yang ada, adalah benar. Implikasi dari relativisme kultural seringkali membingungkan, karena  tidak  semua  orang  dapat  berpikir  bahwa  kode  etik  masyarakat  kita  itu sudah sempurna, sementara masyarakat lain berpikir tentang cara-cara bagaimana memajukan  komunitasnya.  Akan  tetapi  relativisme  kultural  tidak  melarang masyarakat  untuk  mengkritik  peraturan-peraturan  masyarakat  lain,  justru sebaliknya  menganjurkan  mengkritik  peraturan-peraturan  dari  komunitas masyarakat kita sendiri.
Seorang  pembaharu  seperti  Martin  Luther  King,  berusaha  mengubah masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Dalam batasan-batasan yang ditanamkan oleh relativisme kultural, hanya ada satu cara untuk melakukan tindakan. Jikalau suatu  masyarakat  tidak  hidup  sesuai  dengan  cita-citanya  sendiri,  seorang pembaharu  mungkin  dipandang  telah  melakukan  tindakan  yang  terbaik,  sebab cita-cita  masyarakat  merupakan  standar  yang  didalamnya  terkandung  nilai-nilai kehidupan  yang  sangat  berharga.  Tetapi  seorang  pembaharu  tidak  bisa  melawan cita-cita  itu  sendiri,  karena  cita-cita  itu  menurut  definisinya  sudah  benar.  Oleh karena  itu  menurut  relativisme  kultural,  cita-cita  pembaharuan  sosial  hanya mempunyai arti bila berada dalam batas-batas tertentu.
Semangat  asli  dari  relativisme  kultural  muncul  dari  pengamatan,  bahwa kebudayaan-kebudayaan  berbeda  secara  mencolok  dalam  pandangan  mereka menyangkut  apa  yang  benar  dan  apa  yang  salah.  Ada  teori  umum  yang  pokok, yaitu  ada  aturan-aturan  moral  tertentu  yang  dianut  secara  bersama-sama  oleh semua masyarakat, karena aturan-aturan itu penting untuk kelestarian masyarakat. Jika  kita  belajar  secara  cermat  tentang  relativitas  kultural,  maka  kita  akan menemukan  adanya  suatu  yang  kurang  tepat.  Kekurangtepatan  itu  terletak  pada argumennya yang kurang sahih, karena mempunyai konsekuensi yang tdak masuk akal dan bahwa perbedaan-perbedaan kultural  yang ada sesungguhnya jauh lebih kecil  dibandingkan  dengan  implikasi  yang  ditimbulkannya.  Meskipun  demikian gagasan relativisme kultural tetaplah menarik karena memang ada dasarnya.

## C. KESIMPULAN
Ada dua pelajaran  yang  bisa ditarik sebagai  kesimpulan dari pembahasan relativitas  kultural  ini. Pertama ,  relativisme  kultural  mengingatkan  kita,  secara benar,  mengenai  bahaya  pengandaian/perumpamaan  yang  seolah-olah  semua pilihan yang kita ambil berdasarkan pada suatu standar rasional yang mutlak. Pada hal  tidak  semua  yang  kita  lakukan  hanya  cocok  untuk  masyarakat  kita  saja, sehingga seringkali tidak berpijak pada fakta yang sebenarnya. Karena itu teori ini berguna  bagi  kita,  sekadar  untuk  mengingatkan  diri  kita  sendiri.  Relativisme kultural  mulai  dengan  pandangannya  yang  patut  dihargai,  yaitu  bahwa  banyak
praktik  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  hanya  bersifat  kultural  saja.  Hal  ini menjadi salah, ketika orang menyimpulkan bahwa karena praktik-praktik tertentu seperti itu, maka semua harus begitu.
Kedua , relativisme kultural ini ada kaitannya dengan keterbukaan pikiran. Dalam pertumbuhan seseorang dapat menerima berbagai perasaan yang kuat. Kita bisa  belajar  berpikir  mengenai  sejumlah  tipe  tindakan  yang  bisa  diterima, sementara yang lain kita pelajari sebagai yang tidak bisa kita terima. Relativisme kultural  menyediakan  perangkat  untuk  dogmatisme,  yang  terbentuk  oleh pandangan-pandangan  moral  yang  merupakan  cerminan  dari  kecurigaan masyarakat.  Kita  mugkin  dapat  memahami  bahwa  perasaan  kita  tidak  selalu merupakan  persepsi  kebenaran,  persepsi  kita  mungkin  tidak  lebih  dari  sekadar hasil pengondisian kultural saja.
Dengan  demikian,  kalau  kita  mengetahui  pandangan  bahwa  sejumlah unsur  dari  kode  sosial,  kita  sesungguhnya  bukan  yang  terbaik  dan  kita  secara instingtif  cenderung  untuk  menolak  pendapat  itu,  maka  kita  harus  berhenti. Selanjutnya  kita  harus  lebih  terbuka  untuk  menemukan  kebenaran,  apapun bentuknya.  Pada  akhirnya  kitapun  dapat  memahami  teori  relativisme  kultural, meskipun  teori  ini  mempunyai  kelemahan-kelemahan.  Relativisme  kultural merupakan  teori  yang  menarik,  karena  didasarkan  pada  pandangan  yang  sejati, bahwa banyak praktik dan sikap yang dianggap begitu wajar ternyata hanya hasil dari sebuah kultural.

## DAFTAR RUJUKAN
Barnadib, I. 1987. Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode . Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Yogyakarta.
Benedict, R. 1946. Patterns of Culture . New York: Pelican.
Brameld, T. 1958, Philosophies of Education in Cultural Perspective . New York: The Dryden Press.
Dewey, J. 1946. Democracy and Education . New York: The Macmillan Company.
Harman,  G.,  dan  Thomson,  J.  1996. Moral  Relativism  and  Moral  Obyectiv e. Oxford: Blackwell.
Langeveld,  M.  J.  1955. Beknopte Theoretische  Paedagogiek .  New  York:  JB Wolters.
Meiland,  J.  W.,  dan  Michael,  K.  1982. Relativism:  Cognitive  and  Moral .  Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Nagel, T. 1997. The Last World . New York: Oxford University Press.
Pudjawijatna.  1958. Pembimbing  ke  Arah  Alam  Filsafat .  Jakarta:  PT. Pembangunan.
Rachels, J. 2004. Filsafat Moral . Yogyakarta: Kanisius.