Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 524-530| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5593.524-530
PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH HAK ULAYAT DESA ADAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL MENGWI GILIMANUK
Putu Agus Wiyoga Dana Putra, I Nyoman Putu Budiartha, I Ketut Kasta Arya Wijaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia aguswiyoga@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, kastaaryawijaya@gmail.com

## Abstrak
Tanah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  manusia  dan  menjadi  kebutuhan  pokok  yang  mendasar.  Tempat tinggal  menjadi  kebutuhan  manusia  sendari  lahir  hingga  akhir  hayat.  Peraturan  pertanahan  publik memandang  dan  menganggap  kebebasan  daerah  setempat  atas  tanah  dan  barang-barang  serta mengumpulkan  dan  mengurus  kemauan  Rakyat.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana penangguhan dan penyelesaiannya pemberian ganti rugi kepada desa dan warga adat atas hak ulayat yang digunakan untuk  pembangunan jalan tol;  Sistematis negosiasi  dalam  penyelesaian pembagian hak tanah warga adat. Metode hukum  empiris digunakan dalam penelitian ini, dengan adanya persoalan mendasar yang sering terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselesaikan oleh badan publik adalah soal kepastian berapa besar ganti keruginya. Hasil Musyawarah telah diadakan di Desa Sembung  Gede,  khususnya  Banjar  Sadha  Sidi.  Tujuan  penyelesaian  di  luar  pengadilan  sebagai  metode untuk memenangkan suatu pertarungan, baik karena mereka memiliki alasan untuk memenangkannya atau tidak menyiapkan bantuan dari individu. Eksekusi musyawarah ini adalah untuk memutuskan berapa besar ganti rugi yang akan diberikan oleh Tim Pengadaan Tanah kepada penghuni yang terkena dampak melalui pengamanan  tanah  untuk  pengembangan  jalan  tol  Mengwi  -  Gilimanuk.  Pertimbangan  yang  dilakukan dalam  pekerjaan  mengamankan  tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol  Mengwi  -  Gilimanuk  adalah  sesuai dengan standar prinsip-prinsip musyawarah Salah satu masalah tanah terjadi untuk pembuatan jalan tol di Kabupaten  Jembrana  Provinsi  Bali.  Solusi  penyelesaian  permasalahan  itu  melalui  pola  penyelesaian sengketa dalam pembangunan jalan tol Mengwi Gilimanuk dilakukan dengan penyelesaian yang ditempuh secara  hukum  (pengadilan)  maupun  secara  musyawarah  dengan  bertemunya  para  pihak  yang berkepentingan dalam masalah sengketa pembangunan jalan tol Mengwi Gilimanuk.
Kata Kunci: Tanah, Ganti Rugi, Penyelesaian Sengketa

## Abstract
Land is a part of human life and is a basic basic need. Housing is a human need from birth to the end of life. The public land regulations regard and regard the local area's freedom over land and property as well as collecting and managing the will  of  the people. The problems in  this study are how to  postpone and resolve the provision of compensation to villages and indigenous people for customary rights used for toll road construction; Systematic negotiations in the settlement of the distribution of customary land rights. The empirical legal method is used in this research, with a fundamental problem that often occurs in the implementation of land acquisition for the public interest which is resolved by public agencies is a matter of certainty of how much compensation will be. The results of the Deliberation have been held in Sembung Gede Village, especially Banjar Sadha Sidi. The purpose of out-of-court settlement as a method to win a fight,  either  because  they  have  a  reason  to  win  it  or  do  not  provide  assistance  from  individuals.  The execution of this deliberation is to decide how much compensation the Land Procurement Team will provide to the affected occupants through securing land for the development of the Mengwi - Gilimanuk toll road. The considerations made in securing the land for the construction of the Mengwi - Gilimanuk toll road are in  accordance  with  the  standard  principles  of  deliberation.  One  of  the  land  problems  occurred  for  the construction of the toll road in Jembrana Regency, Bali Province.
Keywords: Land, Compensation, Dispute Resolution

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Tanah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  manusia  dan  menjadi  kebutuhan  pokok yang  mendasar. Tempat tinggal menjadi kebutuhan manusia sendari lahir hingga akhir hayat. Secara kosmologis, tanah adalah tempat tinggal, tempat asal, dan tujuan. Untuk keadaan sekarang ini, tanah memiliki aspek keuangan, sosial, sosial dan politik.
Peraturan  pertanahan  publik  memandang  dan  menganggap kebebasan  daerah  setempat mengenai  tanah  dan  barang-barang  berhubungan  dengan  tanah  serta  memberikan  kedudukan publik  kepada  negara  sebagai  kekuasaan  untuk  membuat  tindakan,  membuat  pengaturan, administrasi langsung, serta mengumpulkan dan mengurus kemauan Rakyat. UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Mengingat pengaturan  tersebut,  salah  satu  pasal  menyatakan  bahwa  alasan  penguasaan  tanah  oleh  Negara adalah untuk mencapai tujuan yang paling mensejahterakan rakyat (Winahyu Erwiningsih, 2009 : 119). Pemahaman tentang gagasan, makna dan substansi hak penguasaan tanah negara secara keseluruhan  sangat  penting  untuk  membenahi  para  ahli  saat  ini  melalui  pengendalian, pengaturan/pemberlakuan  hak,  dan  pengarahan  agar  tidak  terjadi  kekacauan  dan  kesewenang- wenangan (Ibid, hal 12)
Tanah  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia.  Sejak  lahir  sampai  meninggal dunia,  manusia  membutuhkan  tanah  untuk  tempat  hidupnya.  Secara  kosmologis,  tanah  adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana mereka pergi dalam hal  ini  tanah  mempunyai  dimensi  ekonomi,  sosial,  kultural  dan  politik. Hukum  tanah  nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta  memberikan  wewenang  yang  bersifat  publik  kepada  negara  berupa  kewenangan  untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan. (Benhard Limbong, 2015).
Dalam  perkembangan,  ada  dua  teori  yaitu  dipengaruhi  konsep  negara  hukum  dari keluarga  hukum  Romano  Germanik,  disebut  sistem  hukum  sipil  (  civil  law  system),  Eropa Kontinental, konsep rechtsstaat, dan keluarga hukum Anglo Saxon, disebut common law system, Inggris dan Negara-negara bekas koloninya, yakni konsep rule of law (Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiartha, 2018 : 48).
Mengingat persoalan yang paling memprihatinkan yang sering terjadi secara lokal tiada lain  persoalan  berkaitan  dengan  tanah  karena  merupakan  aset  yang  khas  yang  utama  dalam keberadaan manusia. Semua aset harus digunakan untuk tingkat yang paling ekstrim layak untuk bantuan pemerintah individu.
Hipotesis hukum kemajuan dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Benhard  Limbong  tentang  Peraturan  Agraria,  adalah  strategi  halal  yang  menempatkan penyempurnaan peraturan publik sebagai salah satu kepentingan umum, memperbaiki prosedur. Batas-batas administratif dan usaha-usaha yang dibuat menentukan arah pendekatan kemajuan di bidang hukum. Rencana permainan yang sedang berjalan yang diselesaikan oleh para ahli terbuka di Indonesia lebih terpaku pada kemajuan untuk kepentingan publik (Benhard Limbong, 2012 : 28).
Setiap  Daerah  dalam  kerangka  suatu  wilayah,  untuk keadaan  ini  otoritas  publik  hanya menguasai suatu Tanah yang wilayah terbatas. Tanah-tanah yang dibatasi oleh orang atau dibatasi oleh kelompok masyarakat asli memiliki goyangan pembangunan, mengingat Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa setiap hak atas tanah mempunyai kapasitas sosial, dan itu menyiratkan bahwa setiap hak atas tanah diklaim oleh setiap individu atau peraturan daerah tidak hanya dimanfaatkan untuk  kepentingan  individu  saja.  dalam  hal  apapun,  juga  harus  membantu  masyarakat  secara keseluruhan.  Lahan  memiliki  kapasitas  sosial  dan  pemanfaatannya  harus  memiliki  opsi  untuk bekerja atas bantuan pemerintah individu, oleh karena itu penting untuk mengembangkan rencana tata  ruang  dan  penggunaan  lahan  publik,  sehingga  penggunaan  lahan  dapat  disusun  antara
berbagai  tujuan  sekaligus  menyelamatkan  alam  dan  iklim  dan  pemanfaatan  lahan  yang menghambat  kepentingan  daerah  setempat  (Karel  Phil.  Erari,  1999  : 29).  Kegiatan  pemerintah berkaitan dengan tata guna lahan, salah satunya untuk acara pergantian daerah. Secara praktis, perolehan tanah oleh otoritas publik untuk situasi ini penggunaan tanah tanpa henti secara teratur menimbulkan  beberapa  masalah  lokal.  Dengan  demikian,  perolehan  tanah  secara  konsisten mencakup dua aspek yang harus diletakkan secara wajar, khususnya kepentingan daerah setempat dan kepentingan otoritas Masyarakat.
Salah satu permasalahan tanah tersebut terjadi pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan  tol  di  Kabupaten  Jembrana  Provinsi  Bali.  Ida  Bagus  K.  Susena  atau  Gus  Susena,  warga pemilik lahan seluas 20 are di Banjar Petanahan, Desa Batuagung, Jembrana, Bali, menolak tol Gilimanuk-Mengwi.  Ia  mengaku  tidak  rela  tanahnya  dilepas  begitu  saja,  apalagi  tanpa  ada sosialisasi yang jelas. Sedangkan komponen lain, dikatakannya tidak dianggap ada dan diabaikan sebagai  pertimbangan  layak  tidaknya  proyek  penggerus  lahan  Bali.  Meski  begitu,  Gus  Susena tegas  mengatakan  menolak  proyek  Tol  Gilimanuk-Mengwi  ini.Terkait  klaim  Gubernur  Bali Wayan  Koster  yang  mengatakan  bahwa  hanya  dua  warga  yang  menolak  pembangunan  Tol Gilimanuk-Mengwi,  Gus  Susena  menyatakan  sebaliknya.  Kata  dia,  yang  menolak  sejatinya banyak.  Diketahui,  Gubernur  Bali  Wayan  Koster  dihadapan  Menteri  PUPR,  Ir.  Mochamad Basoeki  Hadimoeljono  saat  menyaksikan  langsung  perjanjian  pengusahaan  Jalan  Tol  dan Penjaminan  serta  perjanjian  Regres  Jalan  Tol  Gilimanuk-Mengwi  di  Kantor  Jaya  Sabha  pada Selasa  (8/3/2022)  lalu  mengatakan  jalan  tol  Gilimanuk-Mengwi  ini  akan dibangun pada  tahun 2022. Ia mengklaim, sudah tak ada permasalahan lagi pasca dilakukan sosialisasi.
Dari  uaraian  yang  di  sampaikan  di  atas,  permaslaah  yang  terjadi  membuat  peneliti  tertarik mengangkat  judul penelitian  Pemberian  Ganti  Rugi  Atas  Tanah  Hak  Ulayat  Desa  Adat  Dalam Pembangunan Jalan Tol Mengwi Gilimanuk
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  diatas  yang  telah  diuraikan,  maka  diperoleh rumusan masalah yaitu : Bagaimana penangguhan dan penyelesaian pemberian ganti rugi kepada desa  dan  warga  adat  atas  tanah  hak  ulayat  yang  digunakan  untuk  pembangunan  jalan  tol; Bagaimana sistematis negosiasi dalam penyelesaian pembagian hak tanah warga adat tersebut. Sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini ialah ntuk mengetahui dan memahami penangguhan dan penyelesaian ganti rugi kepada desa dan warga adat atas tanah hak ulayat yang digunakan untuk pembangunan jalan tol serta mengetahui dan memahami sistematis dari negosiasi dalam penyelesaian pembagian hak tanah warga adat.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berlokasi  di  Desa  Sembung  Gede  Kecamatan  Kerambitan  Kabupaten  Tabanan. Dengan  menggunakan  penelitian  hukum  empiris  dimana  metode  penelitiannya  dilihat berdasarkan fakta-fakta empiris diambil dari  pola tingkah manusia, baik secara verbal maupun secara  nyata  melalui  pengamatan  langsung.  Penelitian  empiris  juga  berguna  untuk  melihat tingkah laku manusia baik berupa fisik ataupun arsip (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 280).  Data primer dan data sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tata Cara Pemberian Ganti Rugi Dalam Pembangunan Jalan Tol Mengwi Gilimanuk
Ganti  rugi  dalam  bidang  hukum  perdata  adalah  pengaturan  prestasi  setara  karena  demonstrasi yang  membuat  kerugian  yang  dialami  oleh  salah  satu  pihak  yang  melakukan kesepahaman/kesepakatan. Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian asli yang terjadi  karena  default.  Betapa  tidak  sepenuhnya  diselesaikan  dengan  membandingkan  kondisi kelimpahan  setelah  default  dengan  semua  yang  terjadi  dengan  asumsi  tidak  ada  default  (R. Setiawan,  1977  :  17).  Jenis-Jenis  ganti  kerugian  yang  ditawarkan  tidak  boleh  hanya  menebus kerugian  yang  sebenarnya  hilang,  tetapi  juga  harus  memperhitungkan  imbalan  non-aktual, misalnya, pemulihan kondisi keuangan orang-orang yang dipindahkan ke daerah lain.Pengaturan remunerasi seharusnya tidak mempengaruhi kemalangan bagi pemegang kebebasan tanah yang
kehilangan  hak-haknya,  melainkan  mempengaruhi  cara  hidup  yang  lebih  tinggi  atau  mungkin setara pada saat sebelum latihan perbaikan terjadi.
Jenis ganti kerugian dapat disimpulkan bahwa ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya diberikan kepada unsur-unsur yang sebenarnya. Namun harus juga dilihat tentang adanya ganti  rugi  untuk  hal-hal  yang  tidak nyata  (immateriil).  Dalam  pengamanan  tanah, pembayaran dicirikan sebagai substitusi faktor fisik (materiil) dan non-fisik (immateriil). Struktur dan ukuran gaji  harus  dengan  tujuan  akhir  bahwa  individu  yang  terdampak  latihan  peningkatan  tidak mengalami kemalangan di bidang sosial dan keuangan.
Winahyu Erwiningsih, (2009)Semua sumber daya harus dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Makna dari “dikuasai oleh negara” bukan bahwa itu dimiliki oleh  negara  tetapi  negara  mempunyai  kewenangan  untuk  mengelola  dan  memanfaatkan,  hal tersebut  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  selanjutnya  disebut  (UUPA  )yang  menjelaskan bahwa kewenangan Negara adalah untuk:
(1) Atas  dasar  ketentuan  pasal  33  ayat  3 Undang-Undang  Dasar  dan  hal-hal  sebagai  yang dimaksud  dalam  pasal  1,  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara,  sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak mengusai dari Negaratermaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk: a.  Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
Teori hukum pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Benhard  Limbong  tentang  Hukum  Agraria,  yaitu  kebijakan  hukum  yang  menempatkan pembangunan hukum nasional sebagai salah strategi pembangunan nasional. Fungsi dan peranan hukum  dalam  pembangunan  menjadi  penentu  arah  kebijakan  pembangunan  dibidang  hukum. Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di  Indonesia  saat  ini  lebih  berfokus  pada pembangunan untuk kepentingan umum. Setiap daerah terhadap infrastruktur suatu daerah, dalam hal  ini  pemerintah  hanya  menguasai  tanah  yang  luasnya  terbatas.  Tanah-tanah  yang  dikuasai perorangan maupun yang dikuasai masyarakat adat mendapatkan dampak pembangunan, dengan mengingat  Pasal  6  UUPA  yang  mengatakan  bahwa  “setiap  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi sosial”, yang berarti setiap hak atas tanah dimiliki oleh setiap orang atau masyarakat hukum adat tidak  hanya  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  melainkan  harus  bermanfaat  juga  kepada masyarakat secara keseluruhan. (Mudakir Iskandar, 2015).
Hak atas tanah, baik yang ditegaskan maupun tidak, tanah ulayat, tanah wakaf, tanah yang dikuasai tanpa hak, terlepas dari persetujuan pemilik tanah, bangunan, tanaman, barang-barang lain  yang  berhubungan  dengan  tanah.  Remunerasi  untuk  faktor  non  fisik  (immateriil),  yaitu pembayaran  khusus  untuk  kemalangan,  keuntungan,  kesenangan,  manfaat/kepentingan  yang baru-baru  ini  diperoleh  oleh  daerah  yang  terkena  dampak  kemajuan  karena  gerakan kemajuan.Dalam pedoman yang sedang berjalan, hanya pembayaran terbatas yang diakomodasi oleh  daerah  yang  mengklaim  tanah  atau  yang  mengembangkan  tanah,  yang  berarti  ahli  waris. Pengaturan ini tidak memberikan rasa aman kepada individu lokal yang bukan pemilik, seperti penghuni  atau  individu  yang  bekerja  di  darat,  yang  menguasai  dan  memiliki  dan  untuk kepentingan umum, komitmen lokal dari pergantian peristiwa, serta pengakuan sebagai imbalan atas uang, penggunaan dan kontrol hak standar mereka yang telah diperoleh, pemanfaatan dan penguasanaan hak ulayat yang telah sigunakan untuk pembangunan. Menurut I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya menyatakan bahwa Hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat  desa  secara  komunal  memberikan  dasar  yang  amat  kuat  untuk  menyelesaikan hubungan lahir bathin dengan para leluhurnya. Salah satu hak yang mendasar (basic right) bagi desa pakraman di Bali yaitu hak ulayat atas tanahnya ( I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017 : 37).
Pihak  Yang  Sah  Mendapatkan  Ganti  Rugi  Peraturan  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan Umum  dalam  Pasal  3  bahwa  yang berhak  adalah  pihak  yang  menguasai  obyek  pengadaan  tanah.  Jika  pembayaran  ini  diberikan
secara eksklusif kepada pihak yang terdampak dari rencana kemajuan dalam pengamanan tanah yang diberikan untuk faktor-faktor aktual saja, meskipun ada variabel-variabel non-aktual juga, maka pada saat itu, orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bayaran. seharusnya tidak terbatas pada 2 (dua) subjek di atas.
Pemberian imbalan atas objek pengadaan tanah diberikan secara langsung kepada pihak yang sah.  Pengaturan  remunerasi  pada  tingkat  yang  mendasar  harus  disampaikan  secara  langsung kepada  pihak  yang  memenuhi  syarat  untuk  membayar.  Jika  tidak  layak  untuk  itu,  pihak  yang berhak menurut peraturan dapat memberikan kewenangan hukum umum  kepada pihak lain atau penggantinya.  Kewenangan  hukum  bisa  mendapatkan  kewenangan  hukum  dari  satu  individu yang memenuhi syarat untuk remunerasi.

## 2. Penyelesaian Konflik Sengketa Pembangunan Jalan Tol Antara Masyarakat Pemilik Tanah Dengan Pemerintahan Daerah
Teknik  penyelesaian  sengketa  yang  ditempuh  selama  ini  adalah  melalui  pengadilan  (gugatan), dalam  unsur  yuridis  keresidenan  dan  penguasaan  tanah  memerlukan  jaminan,  konsekuensinya harus  ada  jaminan  yang  sah  bagi  kesetaraan  sosial  pemilikan  tanah  dan  perlakuan  yang  adil terhadap hak milik atas tanah. kepemilikan tanah.
Sengketa  tanah  yang  berkepanjangan  dan  tidak  ada  penyelesaian  yang  layak  dapat membuat pihak yang dirugikan membuat gugatan ke pengadilan. Terlepas dari kenyataan bahwa ada  peluang  besar  untuk  menuntut  melalui  pengadilan,  orang  normal  umumnya  akan menghindarinya, selain itu ada anggapan lokal bahwa merekam klaim melalui pengadilan agak mahal, menghabiskan banyak waktu dan berbelit-belit. Oleh karena itu, daerah setempat berusaha untuk menyelesaikan  permasalahan  mereka  dengan mengambil  jalur  non  hukum.  Penyelesaian melalui  pengadilan  mengharapkan  adanya  pemerataan  dan  keyakinan  yang  sah,  sehingga penyelesaian di luar pengadilan secara definitif perlu keselarasan dalam menaklukkan persoalan yang terjadi antara pihak yang bersengketa dan tidak mencari pihak yang benar. Sementara  itu,  untuk  menjamin  terselenggaranya  kemampuan  tanah  untuk  memenuhi kepentingan  dan  kebutuhan  daerah  dan  negara,  diperlukan keyakinan  yang  sah  atas  kebebasan tanah. Bagaimanapun, kepentingan akan kepastian itu berkali-kali tidak benar terbentuk, hal ini terlihat  dari  adanya  perdebatan  tanah.  Upaya  mencari  penyelesaian  sengketa  pertanahan  tidak dapat dipisahkan dari upaya memahami berbagai pemicu utama permasalahan pertanahan dengan aspek yang begitu kompleks.
Kelompok orang yang berbeda memandang tujuan penyelesaian di luar pengadilan sebagai metode  untuk  memenangkan  suatu  pertarungan,  baik  karena  mereka  memiliki  alasan  untuk memenangkannya  atau  tidak.  Oleh  karena  itu,  di  tengah  interaksi  pemukiman,  mereka menyiapkan bantuan dari individu lokal lainnya untuk menunjukkan solidaritas mereka melalui unjuk rasa, demonstrasi, dan cara-cara alternatif untuk mempengaruhi proses tujuan pertanyaan sehingga  mereka  dapat  memberikan  permintaan  mereka,  ada  juga  individu  lokal  yang  sengaja menempatkan strategi penyelesaian. di luar pengadilan sebagaimana mestinya. Jika kesepakatan tercapai,  hasilnya  tidak  mendorong  perjuangan  terus-menerus.  Ini  menyiratkan  bahwa  kedua pemain tidak merasa malu tanpa henti dengan pemahaman yang sama.
Akibat dari pemahaman atau pilihan tersebut umumnya tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh perkumpulan. Hal ini menunjukkan bahwa standar etika sebagai alasan untuk melakukan akibat dari pengaturan atau pilihan tersebut belum dimasukkan oleh individu dari daerah setempat yang telah mengambil strategi penyelesaian perdebatan di luar pengadilan.

## 3. Penyelesaian Masalah Sengketa Pembangunan Jalan Tol Mengwi Gilimanuk Dengan Cara Musyawarah
Musyawarah  telah  diadakan  di  Desa  Sembung  Gede,  khususnya  Banjar  Sadha  Sidi.  Eksekusi musyawarah ini adalah untuk memutuskan berapa besar ganti rugi yang akan diberikan oleh Tim Pengadaan  Tanah  kepada  penghuni  yang  terkena  dampak  melalui  pengamanan  tanah  untuk pengembangan  jalan  tol  Mengwi  -  Gilimanuk.  Pertimbangan  yang  dilakukan  dalam  pekerjaan mengamankan  tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol  Mengwi-Gilimanuk  adalah  sesuai  dengan standar prinsip-prinsip musyawarah.
Pikiran  diadakan  secara  lugas  dan  saling  menguntungkan  antara  kantor  pemerintah  yang membutuhkan  tanah  dan  pemilik  yang  telah  terdaftar  dalam  pedoman  dan  catatan  yang  telah dilegitimasi.  Silaturahmi  dipimpin  oleh  Ketua  Panitia  Pengadaan  Tanah  Kabupaten  Tabanan. Mengenai  jumlah  pemilik  tanah,  di  luar  batas  kemungkinan  untuk  berharap  mengadakan pertimbangan secara langsung, saling menguntungkan dan nyata, dengan tujuan agar pemikiran diselesaikan secara bertahap.
Dari  hasil  pertemuan  yang  peneliti  lakukan  dengan  beberapa  warga  setempat  yang mendapat  ajakan  untuk  masuk  ke  musyawarah,  maka  diperoleh  data  yang  menyertai,  ada sosialisasi tentang pembangunan tol Mengwi-Gilimanuk, kemudian kami diberitahu bahwa kami properti  terkena.  Saat  musyawarah  pertama  kami  menyetujui  besarnya  harga  ganti  rugi  yang ditawarkan menurut Kami itu sudah sesuai, dikarenakan para petani sudah tidak mampu untuk melakukan kegiatan perkebunan dikarenakan harga pupuk dan waktu panen yang menurut kami sangat tidak sebanding seiring dengan perkembangan jaman.
Motivasi di balik musyawarah ini adalah gerakan yang berisi khusus untuk saling memperhatikan, saling  memberi  dan  mendapatkan  perspektif,  serta  keinginan  untuk  menyepakati  struktur  dan ukuran ganti rugi dan berbagai masalah terkait dengan pengadaan tanah atas dasar sukarela dan keseimbangan antara pertemuan yang memiliki tanah, bangunan, tanaman dan barang-barang lain yang berhubungan dengan tanah dengan pihak-pihak yang membutuhkan tanah.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pengaturan  hukum  yang  sah  untuk  pengadaan  tanah  dalam  menjamin  terlaksananya peningkatan  kepentingan  umum,  sesuai  standar  kemanusiaan,  kesetaraan,  manfaat,  kepastian, transparansi, pengaturan, kerjasama, bantuan pemerintah, pemeliharaan, dan kesepakatan sesuai dengan keuntungan negara dan negara menurut UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan pertanahan umum.  Rencana  pelaksanaan  pengadaan  tanah  dilakukan  melalui  suatu  persediaan  dan pembedaan  bukti  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah,  evaluasi  ganti rugi,  musyawarah  tentang  jaminan  pembayaran,  pengaturan  ganti  rugi;  dan  pelepasan  tanah instansi.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memberi ganti kerugian kepada pihak- pihak  yang  memenuhi  syarat  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  diselesaikan  sesuai dengan penilaian atas besarnya bayaran, meliputi: tanah; di atas tanah dan ruang bawah tanah; bangunan;  tanaman;  benda-benda  yang  berhubungan  dengan  tanah;  dan  juga  berbagai kemalangan yang dapat disurvei. Berapa besaran ganti rugi sehubungan dengan hasil penilaian diserahkan  kepada  Badan  Pertanahan  dengan  laporan  yang  berwenang  dan  menjadi  alasan pertimbangan untuk memutuskan ganti kerugian.

## 2. Saran
Tindakan  yang  sah  untuk  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dalam pelaksanaannya memerlukan upaya otoritas publik dan administrasi negara untuk sosialisasi dan diskusi publik dengan memasukkan pertemuan yang sah dan jaringan yang terkena dampak dan diselesaikan  di  tempat  kemajuan  kepentingan  umum.  rencana  atau  di  tempat  yang  disepakati sesuai aturan pemahaman bersama untuk perbaikan. untuk kepentingan umum.
Pemberian ganti kerugian kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk memperoleh tanah  untuk  kepentingan  umum  harus  dilakukan  dengan  menitikberatkan  pada  pertimbangan untuk  memutuskan  imbalan  di  luar  pengadilan.  Dengan  asumsi  pembayaran  diberikan  sebagai tanah pengganti atau pemukiman kembali, penting untuk merencanakan tanah dan pemukiman baru yang sesuai untuk tempat tinggal oleh pihak yang berhak.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiartha, 2018, Teori-Teori Hukum , Setara Press, Malang. Benhard Limbong, 2012, Hukum Agraria Nasional , cetakan pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan. I  Gusti  Agung  Mas  Rwa  Jayantiari  dan I  Ketut  Kasta  Arya  Wijaya,  2017,  Tinjauan  Yuridis  Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali. Jurnal Lingkungan & Pembangunan.
Karel  Phil. Erari, 1999, Tanah Kita, Hidup Kita (Hubungan Manusia dan TANAH di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis), Cetakan Pertama, Penerbit PT SUN, Jakarta, hal. 29. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.280 R. Setiawan 1977, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta , Bandung
Winahyu Erwiningsih, 2009, Hak Menguasai  Negara Atas Tanah, Penerbit Universitas Islam Indonesia, cetakan I, Yogyakarta, hal.119.
Benhard Limbong, 2015, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.
Winahyu Erwiningsih, 2009, Hak Menguasai  Negara Atas Tanah, Penerbit Universitas Islam Indonesia, cetakan I, Yogyakarta, hlm.119.
Mudakir Iskandar, 2015, Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena  Pembebasan  Tanah  dan  Pencabutan,  Cetakan  ke-3,  Edisi  Revisi,  Penerbit  Permata Aksara, Jakarta, hlm. 3.