## Distribusi Konten Pornografi Oleh Anak Sebagai Bentuk Lemahnya Kontrol Sosial
Irwanto 1 , Benito Harleandra 2 , Fiska Ananda 3 , Made Gede Oka Utama 4 , Rifaldhy Hangga Putra 5 , Aryansyah 6
1,2,3,4,5,6 Kepolisian Republik Indonesia, Sespim Lemdiklat Polri E-mail: irwantoto71@gmail.com Article History: Received: 22 Februari 2024
Revised: 11 Maret 2024
Accepted: 13 Maret 2024 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan pendekatan teori kontrol sosial. Dalam konteks ini, teori kontrol sosial digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak dalam menyebar konten pornografi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tingkat pengawasan orang tua, akses terhadap teknologi, dan hubungan dengan teman sebaya memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku penyebaran konten pornografi oleh anak-anak. Implikasi dari temuan ini menyoroti pentingnya peran kontrol sosial dalam mengurangi penyebaran konten pornografi oleh anak-anak, serta perlunya upaya-upaya pencegahan
yang melibatkan pendekatan yang holistik yang melibatkan orang tua, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan.
Keywords: Anak, Pornografi, Kontrol Sosial
PENDAHULUAN Belakangan ini, berita tentang anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku kenakalan, semakin sering terdengar. Permasalahan kenakalan remaja ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Di Indonesia, keresahan ini juga mulai dirasakan, terutama di kota-kota besar. Ketika kita membahas mengenai anak sebagai pelaku kenakalan, fenomena tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk permasalahan sosial yang tidak bisa diabaikan, dan menjadi realitas yang harus dihadapi oleh semua lapisan masyarakat (Raihana, 2016).
Umumnya, perilaku kenakalan pada anak dan remaja diinterpretasikan sebagai bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kartono (1988:93) menggambarkan bahwa perilaku anak yang tidak mematuhi norma-norma tersebut seringkali dianggap sebagai ekspresi dari cacat sosial, dan oleh karena itu, sering kali dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sebuah kelainan, yang kemudian ditandai dengan istilah "kenakalan". Berbagai definisi kenakalan anak atau juvenile delinquency yang diusulkan oleh para akademisi seringkali bervariasi, namun pada intinya, konsensus diperoleh bahwa kenakalan anak merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini juga didukung oleh kesepakatan yang ditemukan dalam perdebatan mengenai Undang-

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 852
Undang Peradilan Anak di Amerika Serikat (Soetodjo, 2008:9). Kenakalan anak umumnya disertakan dengan perilaku atau pun tindakan yang menyimpang dan melanggar norma–norma sosial yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Seiring dengan berkembangnya teknologi, menyaksikan atau mendapatkan video dengan konten pornografi pun semakin mudah didapatkan karena semakin banyaknya situs di internet yang menyediakan konten pornografi tersebut tanpa adanya akses yang ketat, sehingga anak yang sudah mempunyai smartphone pun dapat dengan mudah menyaksikan atau mendapatkan video dengan konten pornografi tersebut (Haidar & Apsari, 2020) . Hukum yang mengatur terkait pornografi sudah diatur oleh negara pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 1 mengatur larangan bahwa: "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. Kekerasan seksual;
c. Masturbasi atau onani;
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. Alat kelamin;
f. Pornografi anak.
Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan bahwa data pelaku atau korban pornografi dan cyber pornography dari tahun 2011–2020 angkanya selalu meningkat setiap tahunnya karena disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya terkait penggunaan smartphone yang baik dan bijak (KPAI, 2020). Tabel 1. Jumlah Pelaku atau Korban Pornografi dan Cyber Pornografi Tahun 2011-202 Tahun Angka 2011 188 2012 175 2013 247 2014 322 2015 463 2016 587 2017 608 2018 679 2019 653 2020 526 Jumlah 4448 Sumber: KPAI
Beberapa dampak negatif yang diberikan dari menyaksikan konten pornografi adalah dapat merusak otak dan pikiran, dimana saat seseorang melihat konten pornografi, struktur kerangka otak dapat berubah dengan penyusutan jaringan otak, lambat laun otak akan mengalami pengecilan ukuran dan kerusakan permanen pada bagian Pre-Frontal Cortex (PFC). Peneliti otak menjelaskan bahwa PFC hanya ada pada otak manusia dan yang membedakan otak manusia dengan otak binatang. PFC ini berfungsi berfungsi menggabungkan informasi dari semua indera dan membentuk kepribadian dan perilaku sosial manusia, sehingga manusia berbahasa, berimajinasi, melakukan penilaian (baik dan buruk atau benar dan salah), pengambilan keputusan seperti apa ia harus bersikap atau bertindak, serta yang merancang masa depannya (Anggraini & Maulidya, 2020).

## LANDASAN TEORI
Teori Kontrol Sosial merupakan teori yang dipopulerkan pertama kali oleh Durkheim pada tahun 1895 dan dikembangkan oleh beberapa para ahli di tahun-tahun selanjutnya. Teori Kontrol Sosial merupakan teori yang menitik beratkan pada penyebab atau pola seseorang melakukan suatu tindak kejahatan karena lemahnya ikatan sosial yang berlaku pada seseorang.
A. Durkheim (1895)
Awal mula teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi yaitu (1) adanya reaksi terhadap orientasi labelling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. (2) munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru yang telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. (3) teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak atau remaja, yaitu self report survey . Teori kontrol sosial menurut Durkheim dikaji menggunakan 2 perspektif yaitu: 1. Perspektif Makro, yaitu Menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok, sistem formal tersebut antara lain:
a. Sistem hukum, UU, dan penegak hukum
b. Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat.
c. Arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah/kelompok swasta, adapun jenis kontrol ini bisa menjadi positif atau negatif. Positif apabila dapat merintangi orang dari melakukan tingkah laku yang melanggar hukum dan negatif apabila mendorong penindasan membatasi atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.
2. Perspektif Mikro, yaitu kontrol yang memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal. Adapun tokoh yang paling berpengaruh terhadap perspektif ini ialah Travis Hirschi pada tahun 1969.
B. Albert J. Reiss (1950-an)
Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak atau remaja, yaitu:
a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
b. Hilangnya kontrol tersebut.
c. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat).
Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma –norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.
C. Travis Hirschi (1969)
Versi teori kontrol sosial yang paling andal dan sangat popular telah dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Travis Hirschi dengan keahliannya merevisi teori- teori sebelumnya mengenai kontrol sosial. Dalam revisi teori kontrol sosial tersebut, Travis Hirschi memetakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu attachment (kasih sayang), commitment (tanggung jawab), involvement (keterlibatan atau partisipasi), dan believe (kepercayaan atau keyakinan). Dalam teori kontrol sosial manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh sebab itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Tetapi dalam teori kontrol sosial lebih berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan tahap awal dalam proses penelitian yang penting. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu atau fenomena yang akan diteliti, serta untuk melihat perkembangan pengetahuan yang telah ada sebelumnya dalam bidang yang relevan. Purwono (2008) menjelaskan bahwa studi pustaka tidak hanya mencakup literatur-literatur yang langsung terkait dengan topik penelitian, tetapi juga mencakup literatur-literatur yang memiliki relevansi dalam memahami konteks dan konsep-konsep yang terkait dengan topik tersebut. Selain itu, studi pustaka juga dapat membantu peneliti dalam merumuskan kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian. Selama melakukan studi pustaka, peneliti perlu memperhatikan keakuratan dan keaslian informasi yang diperoleh, serta memastikan bahwa literatur yang digunakan memiliki kredibilitas yang cukup dalam bidang tersebut. Selain itu, peneliti juga perlu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih ada dalam literatur yang telah ada, sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Studi Kasus
Lantaran ditolak balikan pacaran, remaja berinisial NI (17) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan (Kalsel) nekat menyebar foto dan video bugil mantannya di media sosial. Akibat perbuatannya itu, korban HA (17) keberatan dan melapor ke Polres HSU. Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan mengatakan, antara NI dan HA memang pernah berpacaran. Namun, hubungan keduanya tak lama dan kandas di tengah jalan. NI kemudian beberapa kali meminta HA untuk balik lagi berpacaran tetapi selalu ditolak oleh HA. Karena kerap ditolak balikan pacaran oleh HA, NI kemudian mengancam akan menyebar foto dan video bugil HA ke media sosial. "Korban membuka WhatsApp dari pelaku yang berisikan ancaman harus balikan untuk berpacaran, kalau tidak pelaku akan memviralkan foto dan video tanpa mengenakan busana melalui media sosial," ujar AKBP Afri Darmawan dalam keterangan yang diterima, Senin (13/12/2020).
HA awalnya tak menyangka jika NI betul-betul nekat menyebar foto dan video bugilnya di media sosial. Namun, setelah memeriksa beberapa media sosial, HA akhirnya kaget dan langsung mengadu ke kedua orangtuanya. "Pelaku memviralkan foto dan video tersebut melalui akun Facebook dan akun Instagram. Korban kemudian melapor ke orang tuanya," jelasnya.
Tak terima foto dan video anaknya beredar di media sosial, HA diantar orang tuanya melapor ke Polres HSU. Tak butuh waktu lama, NI kemudian berhasil ditangkap di rumahnya dan mengakui telah menyebarkan foto dan video mantan kekasihnya itu di media sosial. "Korban menyatakan bahwa mengenal dengan pelaku, serta pelaku tidak pernah meminta izin kepada korban untuk menyebarkan foto dan video tanpa busana milik korban," ujarnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, NI kini mendekam di sel tahanan Polres HSU. NI akan dijerat pasal Undang-undang Pornografi Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun penjara (Haswar, 2020).

## Analisis Kasus dan Kaitannya Dengan Teori
Berdasarkan kasus yang telah dibahas, pelanggaran terkait penyebaran konten pornografi di media sosial merupakan sesuatu yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan anaknya dengan perkembangan teknologi. Penyebab pelaku melakukan tindakan tersebut karena masih mempunyai rasa kasih sayang terhadap korban, sehingga ia nekat melakukan tindakan tersebut demi rasa kasih sayangnya dibalas oleh korban.
Sesuai dengan penjelasan teori kontrol sosial yang dibahas oleh Travis Hirschi, bahwa dalam melakukan suatu tindak kejahatan seseorang pasti mempunyai beberapa alasan dan beberapa unsur, salah satunya adalah attachment atau kasih sayang. Dengan demikian, seseorang pun berani melakukan tindak kejahatan karena mempunyai alasan kenapa ia melakukannya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 1 menyatakan "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. Kekerasan seksual;
c. Masturbasi atau onani;
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. Alat kelamin;

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
f. Pornografi anak.
Namun, pada Undang-Undang tersebut tidak berlaku apabila kedua pihak telah sepakat untuk saling mempunyai foto atau gambar dengan konten pornografi satu sama lain. Tetapi, apabila ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan tersebut akan dijatuhi pidana sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Seorang anak yang melakukan tindak penyebaran konten pornografi dikarenakan masih belum dapatnya mengontrol emosi seksualitasnya, sehingga menyebabkan dirinya melakukan sesuatu yang salah dan melanggar hukum yang berlaku. Seorang anak menurut hukum yang berlaku adalah yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Tetapi meskipun masih dalam tahap menuju seseorang yang dewasa bukan berarti sesuatu tindak kejahatan yang dilakukan seorang anak dapat dimaklumi dan dibiarkan begitu saja. Perlunya kontrol sosial yang kuat terhadap anak agar tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku. Penyebaran konten pornografi di media sosial terjadi karena dampak globalisasi yang terjadi dan masih kurangnya perhatian terhadap pembuatannya. Di Indonesia pun juga masih ada toleransi hukum itu sendiri pada pembuatan konten pornografi, sehingga masih adanya tindak kejahatan terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial seperti contoh kasus yang telah ditampilkan pada bab sebelumnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa faktor- faktor seperti tingkat pengawasan orang tua, akses terhadap teknologi, dan hubungan dengan teman sebaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku penyebaran konten pornografi oleh anak-anak. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peran kontrol sosial dalam mengurangi penyebaran konten pornografi oleh anak-anak. Upaya-upaya pencegahan yang melibatkan orang tua, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mendalami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penyebaran konten pornografi oleh anak- anak dan untuk mengembangkan strategi intervensi yang lebih spesifik dan efektif dalam menanggulangi masalah tersebut. Pentingnya kerjasama antara berbagai pihak dalam masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga sosial, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku penyebaran konten pornografi oleh anak-anak.

## DAFTAR REFERENSI
Anggraini, T., & Maulidya, E. N. (2020). Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini . Al Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini , 3(1), 45-55. Haidar, G., & Apsari, N. C. (2020). PORNOGRAFI PADA KALANGAN REMAJA. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 7 (1), 136-143. Haswar, A. M. (2020, Desember 14). Ditolak Balikan Pacaran, Remaja Pria Ini Sebar Foto dan Video Bugil Mantannya di Medsos . Dipetik Februari 17, 2024, dari kompas.com: https://amp.kompas.com/regional/read/2020/12/14/09593521/ditolak-balikan-pacaran- remaja-pria-ini-sebar-foto-dan-video-bugil-mantannya Kartini, K. (1986). Psikologi Sosial 2. Jakarta: Rajawali. KPAI. (2020, Agustus 31). UPDATE DATA INFOGRAFIS KPAI – PER 31-08-2020 . Retrieved Februari 17, 2024, from kpai.go.id: https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update- data-infografis-kpai-per-31-08-2020
Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM. Raihana, S. H. (2016). KENAKALAN ANAK (JUVENILE DELIQUENCY) DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA. Sisi Lain Realita, 1 (1), 72-83. Sarwirini. (2011). Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya. Perspektif, 6 (4), 245-251. Soetodjo, W. (2008). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama. Sumara, D., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. Jurnal Penelitian & PPM, 4 (2), 346-353.