2023                 JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL                             Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2406

## POLA REKRUTMEN PARTAI DEMOKRAT DALAM MENENTUKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA SORONG
Masni Banggu 1 * , Mohamad Saleh Refra 2 , Rislen Alvionita Tomhisa 3 , Salmawati 4 , Uswatul Mardliyah 5 1,2,3,4 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia
5 Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia *Korespondensi : masnibanggu05@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  is  to  find  out  the  pattern  of  recruitment  and  the  criteria  for  determining  the Democratic  Party  legislative  candidates  in  the  2019  legislative  elections  in  Sorong  City. Using a qualitative research method  with a descriptive type of analysis.  Data collection was carried  out  through  observation,  interviews,  and  literature  review.  The  informants  were selected by the authors according to the use of non-probability techniques, namely according to  their capabilities or authority in  answering  questions from the authors.  The results  show are  first,  the  pattern  of  recruitment  of  the  Democratic  Party  for  legislative  candidates  is carried  out  in  two  ways,  namely  internal  recruitment,  the  party  nominating  its  cadres  to advance  as  candidates  for  legislative  members  in  the  2019  legislative  elections  in  Sorong City based on internal party rules. Meanwhile, externally, parties can recruit members of the public  who  are  not  originally  democratic  party  cadres  but  have  the  potential  to  win constituent  votes  so  that  they  can  be  recruited  as  democratic  party  cadres.  Second,  the criteria for determining candidates for legislative members from the Democratic Party in the 2019 legislative elections in Sorong City are determined by the party chairman, but it is also inseparable  that  deliberations  and  open  meetings  with  party  members  are  also  part  of  the party chairman's considerations.
Keywords: Political Recruitment; Democratic Party; Legislative Election

## ABSTRAK
Penelitian ini untuk mengetahui pola rekrutmen kader dan kriteria penentuan calon anggota legislatif  Partai  Demokrat  pada  pemilihan  legislatif  tahun  2019  di  Kota  Sorong. Menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  deskriptif  analisis.  Pengumpulan data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara  dan  kajian  pustaka.  Informan  dipilih  oleh penulis sesuai dengan menggunakan teknik nonprobability yakni sesuai dengan kapabilitas atau  otoritas  dalam  menjawab  pertanyaan  dari  penulis.  Hasil  yang  ditunjukkan  pertama, Pola  rekrutmen  Partai  Demokrat  untuk  calon  anggota  legislatif  dilakukan  dengan  dua  cara yaitu  rekrutmen  secara  internal  yakni  partai  mencalonkan  kadernya  untuk  maju  menjadi calon  anggota  legislatif  pada  pemilihan  legislatif  tahun  2019  di  Kota  Sorong  berdasarkan aturan  internal  partai.  Sedangkan  secara  eksternal,  partai  dapat  merekrut  masyarakat  yang awalnya bukan kader partai demokrat tetapi memiliki potensi untuk meraih suara konstituen sehingga  dapat  direkrut  sebagai  kader  partai  demokrat.  Kedua,  kriteria  penentuan  calon anggota legislatif dari Partai Demokrat pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Sorong ditentukan  oleh  Ketua  partai,  tetapi  tidak  terlepas  juga  bahwa  musyawarah  serta  rapat terbuka bersama para anggota partai juga sebagai bagian dari pertimbangan Ketua partai.
Kata kunci: Rekrutmen Politik; Partai Demokrat; Pemilihan Legislatif
2023                 JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL                             Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2406

## PENDAHULUAN
Partai  politik  memiliki  peran  yang sangat  penting,  baik  di  negara  demokrasi maupun  rezim  non  demokrasi.  Sebagian besar  keberadaan  partai  politik  dikatakan sebagai  salah  satu  indikator  berjalannya sistem  politik  yang  mengakui  keberadaan rakyat  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan negara.
Hak  warga  negara  untuk  berserikat dapat  tercermin  dari  adanya  pembentukan partai  politik.  Dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  menyatakan  bahwa  warga  negara memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul.  Partai  Politik  menjadi  salah  satu wadah atau tempat untuk warga negara dapat mewujudkan  haknya  dalam  memberikan pendapat  tentang  arah  kehidupan  berbangsa dan bernegara.
Untuk  menghasilkan  pemimpin  yang berkualitas  dibutuhkan  peran  partai  politik sebagai  organisasi  yang  memiliki  fungsi sebagai  rekrutmen  politik.  Pemimpin  yang berkualitas  tidak  hanya  berfokus  pada kepentingan  partai  politik  yang  diwakili  saja tetapi juga menjadi pemimpin semua orang.
Seorang pemimpin perlu mendapatkan pendidikan baik formal maupun nonformal dalam membentuk karakter pemimpin. Pendidikan  formal  yakni pendidikan  yang  didapat  sejak  dia  berada
dibangku  sekolah  dasar  hingga  ke  tingkat perguruan  tinggi.  Sedangkan  pendidikan nonformal bisa diperoleh dari manapun salah satunya  pendidikan  politik  dalam  partai politik.  Partai  politik  dapat  memberikan pelatihan  kepada  calon-calon  politik  untuk meningkatkan  keterampilan  dan  kemampuan mereka  dalam  kampanye  politik,  debat publik, dan mengelola pemerintahan.
Partai  politik  dapat  mencari  calon- calon  pemimpin  yang  potensial  melalui berbagai  cara,  seperti  dengan  mengadakan wawancara,  mengadakan  seleksi  terbuka, atau dengan melihat rekam jejak dan prestasi calon  kader  partai.  Rekrutmen  politik menjadi  fungsi  dari  partai  politik  yang bertujuan  untuk  memilih  calon  pemimpin yang  akan  ditawarkan  ke  masyarakat  pada saat  pemilihan  umum.  Dalam  Undang- Undang  Partai  Politik  No.  2  tahun  2011, disebutkan  bahwa  rekrutmen  dilakukan melalui  seleksi  kader secara  demokrasi  yang sesuai dengan ADRT partai dengan mempertimbangkan 30% keterwakilan perempuan.  Partai  politik  sebagai  peserta pemilu  harus  menyiapkan  kader-kadernya untuk  masuk  dalam  pencalonan  anggota legislatif ataupun pencalonan kepala daerah.
Dalam  pemilihan  umum  tahun  2019 dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh wilayah di Indonesia, yakni memilih anggota
2023                 JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL                             Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2406
DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden.  Pada pemilu legislatif diikuti oleh 16 partai politik nasional  dan  4  partai  politik  lokal  Aceh dengan  sistem  pemilu  yang  digunakan  ialah sistem proposional terbuka.
Sistem proposional terbuka merupakan  salah  satu  tipe  sistem  pemilihan umum  yang  digunakan  dalam  pemilihan umum  tahun  2019  di  Indonesia.  Dalam sistem  pemilihan  ini  pemilih  diberikan haknya  untuk  memilih  atau  menentukan pilihannya berdasarkan calegnya dibandingkan  partainya.  Sistem  ini  juga menerapkan  siapa  yang  memperoleh  suara terbanyak  dialah  yang  mendapatkan  kursi tanpa  melihat  nomor  urut  calon  anggota legislatif.
Di  wilayah  Provinsi  Papua  Barat, Demokrat  menempati  posisi  kelima  dalam urutan  perolehan  suara  yakni  sebanyak 68.147  suara  pada  pemilihan  legislatif  tahun 2019.  Lebih  khususnya  lagi  di  Kota  Sorong, Partai  Demokrat  pada  pileg  2019  hanya memperoleh  3  kursi  dibandingkan  pileg sebelumnya  yang  memperoleh  5  kursi  di DPRD  Kota  Sorong.  Penurunan  perolehan suara  partai  Demokrat  di  ranah  nasional ternyata juga mempengaruhi perolehan suara partai politik di tingkat lokal. Anggota partai
Demokrat  yang  berhasil  mendapatkan  kursi di  DPRD  kota  Sorong  periode  2019-2024 ialah Melkianus Way (Dapil 1 Kota Sorong), Selestinus Paundanan (Dapil 2 Kota Sorong) dan  Kumisi  Abbas  (Dapil  3  Kota  Sorong). Dari  ketiga  kader  Partai  Demokrat  yang terpilih,  dua  orang  merupakan  petahana  dan satu  orang  merupakan  pendatang  baru (Melkianus Way).
Peningkatan atau penurunan perolehan  suara/kursi  partai  politik  tidak serta-merta dikarenakan pemimpinnya, namun  hal  ini  juga  tidak  lepas  dari  peran anggota/kader partai Demokrat dalam membangun pencitraan partai  di  masyarakat. Program-program partai yang dapat mencapai  sasaran  serta  pembentukan  citra partai  sangat  dipengaruhi  oleh  kemampuan atau  kualitas  dari  para  kadernya.  Untuk mendapatkan kader yang berkualitas dibutuhkan  proses  seleksi  atau  rekrutmen kader sehingga dapat menghasilkan pemimpin  atau  pejabat  yang  peduli  terhadap rakyat.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  kantor Sekretariat  Partai  Demokrat  cabang  Kota Sorong.  Menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  tipe  penelitian  deskripsi  analisis. Data  dikumpulkan  dengan  cara  melalui observasi,  wawancara  langsung  dengan  para
2023                 JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL                             Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2406
kader  partai  atau  pengurus  inti  partai Demokrat  Cabang  Kota  Sorong  dengan subjek  terkait  dan  kajian  pustaka.  Teknik penentuan informan dilakukan melalui teknik nonprobability purposive yakni memilih para informan yang dianggap mempunyai kapabilitas  dan  otoritas  dalam  menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis. Para informan  tersebut  terdiri  dari  beberapa pengurus  inti  Partai  Demokrat  yang  ada  di cabang  Kota  Sorong.  Teknik  analisis  data dilakukan dengan membuat transkip wawancara  yang dilakukan dengan  informan selanjutnya  data  disajikan  dalam  bentuk pernyataan  dari  informan  dan  dapat  ditarik kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat di Kota Sorong
Rekrutmen  politik  merupakan  salah satu  fungsi  dari  partai  politik  untuk  memilih atau  menyeleksi  calon  pemimpin  internal partai  maupun  kepemimpinan  nasional  yang lebih luas. Setiap partai membutuhkan kader- kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader  yang  demikian  partai  tidak  akan  sulit untuk  menentukan  pemimpinnya  sendiri  dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk  masuk  ke  bursa  kepemimpinan nasional (Budiardjo, 2008: 408).
Pola rekrutmen politik dapat memiliki  dampak  yang  signifikan  pada bentuk  dan  kualitas  perwakilan  politik, kerana  dapat  mempengaruhi  siapa  yang terpilih  untuk  mengisi  posisi  politik  dan seberapa  representatif mereka  terhadap kelompok  masyarakat.  Partai  Demokrat dalam  merekrut  anggota  kader-kadernya dilakukan  secara  terbuka  yang  artinya  tidak membatasi  bagi  setiap  orang  yang  mau bergabung dengan partai Demokrat. Berdasarkan  penjelasan  yang  diberikan  oleh Bapak  Yonas  Howay  terkait  dengan  Pola Rekrutmen Kader Partai Demokrat.
“Dalam  proses kader  ini  secara eksternal  dan  internal  untuk  internal kader yang sudah menjalin komunikasi, sudah jadi pengurus, dan sudah jabarkan
tugas-tugas.
Sedangkan kader eksternal itu masyarakat  yang  ada  di  luar  tetapi potensial dari pendidikannya, pengalamannya, adaptasi dengan masyarakat,  kemampuan  spiritualnya itu  yang  kita  rekrut  menjadi  caleg  di Tahun  2019”  (Hasil  wawancara  04 Oktober, 2022)”.
Proses  rekrutmen  Partai  Demokrat  di Kota Sorong terhadap calon anggota legislatif  tahun  2019  dilakukan  secara internal  maupun  eksternal.  Untuk  internal, partai  demokrat  mempertimbangkan  atau melihat  kinerja  dari  para  kader  partai  yang telah  lama  bergabung  dan  sudah  memahami lingkungan  politik.  Proses  seleksi  untuk
2023                 JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL                             Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2406
internal  partai  biasanya  dilakukan  dengan beberapa  tahapan.  Partai  politik  seringkali merekrut  kandidat  mereka  dari  kalangan  elit politik,  seperti  anggota  parlemen  (petahana), pejabat  publik,  dan  tokoh  masyarakat  yang dikenal yang merupakan kader partai.
Rekrutmen  ini  dilakukan  dengan proses seleksi internal partai, seperti pemilihan calon dalam rapat atau pengangkatan  dari  pimpinan  partai.  Kader Partai  Demokrat  yang  mendapatkan  kursi  di DPRD  Kota  Sorong  ada  tiga  orang  yang mana  dua  orang  merupakan  petahana (Kumisi  Abbas  dan  Selestinus  Paundanan) dan  satu  orang  pendatang  baru  (Melkianus Way)  yang  kemudian  dipilih  sebagai  Wakil Ketua  I  DPRD  Kota  Sorong.  Sedangkan rekrutmen secara eksternal maksudnya adalah  masyarakat  yang  awalnya  bukan merupakan  kader  partai  demokrat,  yang kemudian  berkeinginan  atau  berencana mendaftarkan  diri  menjadi  calon  anggota legislatif  di  Kota  Sorong  dapat  bergabung dengan  partai  demokrat  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan oleh partai.
Partai politik sebagai sarana rekrutmen  politik  memiliki  kepentingan untuk  memperluas  atau  memperbanyak keanggotaannya  (kader).  Sehingga  partai berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya orang menjadi  anggota kadernya (Budiardjo,
2008: 408). Rekrutmen secara eksternal yang dilakukan  oleh  partai  adalah  hal  sangat signifikan  karna  untuk  mendapatkan  kader- kader  yang  dinilai  berkualitas  dan  dapat menaikan elektabilitas partai.
Ketokohan  dan  modal  finansial  yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari luar partai  (belum  menjadi  kader)  menjadi pertimbangan  partai  dapat  merekrut  kader untuk  diajukan  sebagai  calon  anggota legislatif.  Dalam  proses  perekrutan  didalam partai  politik  terkait  dengan  pembentukan dan  pengembangan  struktur  politik,  oleh karena  itu  sangat  penting  bagi  partai  politik untuk merekrut individu atau masyarakat luar yang memiliki potensi, berkompeten, berdedikasi  dan  dapat  memperkuat  kekuatan politik  partai.  Konsep  rekrutmen  politik, rekrutmen  merupakan  proses  seseorang  atau individu  untuk  menjadi  anggota  partai politik. Fungsi rekrutmen partai politik dapat menjamin  kontinuitas  dan  merupakan  salah satu  cara  untuk  menyeleksi  para  calon pemimpin  (Syahputra,  2012).  Selain  itu, melalui partai politik-lah dilakukan rekrutmen  dan  seleksi  terhadap  calon-calon anggota lembaga perwakilan.
Dalam  merekrut anggota kader partai politik tidak semua masyarakat mau bergabung  dengan  partai  politik  yang kebanyakan anggota bergabung untuk
2023                 JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL                             Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2406
sekedar  ikut-ikutan,  hanya  mencari  pamor dan kemudian berpindah partai lagi. Masyarakat memandang partai sebagai sebuah peluang untuk mencari popularitas di masyarakat, tetapi pada umumnya jika dilihat partai  politik  sangat  memiliki  peran  yang besar dalam masyarakat bukan hanya sebagai sarana dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melainkan partai dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat. Untuk partai  demokrat  sendiri  dalam  merekrut kader  sangat  melihat  potensi  dan  kualitas dari  kader  yang  nantinya  akan  diajarkan untuk menjadi seseorang yang kompeten dan berkualitas dalam menaikan pamor partai.
Hal ini sesuai dengan konsep rekrutmen politik bahwa menjamin kontinuitas  dan  kelestarian  partai,  sekaligus merupakan  salah  satu  cara  untuk  menjaring dan melatih calon-calon pemimpin (Budiardjo,  2008:  409).  Partai  politik  tidak hanya  merekrut  kader  internal  partai  tetapi juga melakukan rekrutmen berbasis masyarakat,  dalam  arti  kandidat  dapat direkrut  melalui  dukungan  dari  masyarakat, baik  secara  individu  maupun  kelompok.  Hal ini  dapat  dilakukan  melalui  jaringan  sosial atau  organisasi  masyarakat,  dan  kandidat yang  direkrut  seringkali  memiliki  reputasi yang baik dan memiliki pengalaman kepemimpinan dalam masyarakat.
Perekrutan partai politik tidak terlepas  dari  namanya  kader  perempuan dimana  peran  kader  perempuan  dalam sebuah  partai juga  dianggap  penting. Berbicara tentang politik perwakilan perempuan,  maknanya  bukan  persoalan angka  atau  jumlah  yang  bersifat  deskriptif dan  dihasilkan  melalui  proses  pemilihan berupa  hadirnya  perempuan  sebagai  calon anggota legislatif. Tetapi  bagaimana seorang kader atau calon anggota legislatif perempuan memiliki kemampuan atau potensi  yang  dapat  membangun  citra  positif dimata masyarakat.
“ Di  partai  Demokrat  ini  kesempatan perempuan  dalam  berpolitik  dibuka seluas-luasnya mereka bebas menyuarakan aspirasi politik mereka” (Wawancara 04 Oktober 2022).
Kouta perempuan dalam partai politik merupakan  suatu  kebijakan  yang  dirancang untung  meningkatkan  partisipasi  politik perempuan,  tujuan  dari  kuota perempuan dalam  partai  politik  untuk  menciptakan kesetaraan gender dalam politik dan mengurangi  kesenjangan  gender  dalam pengambilan keputusan.  Selain  itu  kuota perempuan  dalam  partai  politik  dirancang untuk  memastikan  bahwa  mereka  memiliki akses  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam kegiatan politik.
2023                 JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL                             Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2406
Kebijakan  yang  mendukung  tentang kesetaraan  gender  dalam  politik  yakni affirmative  action ,  yang  mana  negara memberikan perlakuan khusus kepada kelompok  khusus  dalam  hal  ini  adalah perempuan  untuk  mempercepat  kesetaraan dan  keadilan dengan  menerapkan  sistem kuota yakni kuota 30% (Devitasari, 2017).
Menurut  Ignatius  Mulyono,  sejak pemilihan  umum  tahun  2009  kebijakan affirmative  action telah  diterapkan  yakni sistem  kuota  (30%  kuota  perempuan  dalam partai  politik)  dan  sistem  zipper  (di  dalam daftar  bakal  calon,  dalam  setiap  3  (tiga) orang  bakal  calon  terdapat  sekurang- kurangnya  1  (satu)  orang  perempuan  bakal calon).  Perempuan  tidak  hanya  dicalonkan dengan  angka  kuota  30  %  tetapi  juga  harus disertakan  dalam  daftar  minimal  satu perempuan  di  antara  tiga  calon.  Undang- Undang  No.  8  Tahun  2012  tentang  Pemilu Legislatif  juga  memberikan kewajiban partai politik peserta pemilu untuk memenuhi kuota 30 % perempuan di daftar calon legislatif dan minimal  terdapat  satu  perempuan  di  antara tiga calon legislatif (Devitasari, 2017).

## Kriteria Partai Demokrat
Dalam

## Menentukan Calon Anggota Legislatif
Dalam  kriteria  pemilihan  bakal  calon anggota  Legislatif  dalam  partai  politik  dapat bervariasi  tergantung  pada  kebijakan  dan
mekanisme  seleksi  yang  diterapkan  oleh partai  politik  masing-masing.  Namun,  ada beberapa kriteria umum yang sering digunakan  dalam  menentukan  bakal  calon anggota  legislatif.  Calon  anggota  partai politik  yang  diusung  oleh  partai  biasanya harus  mempunyai  loyalitas  yang  tinggi terhadap partai politik dan tidak terikat pada kepentingan kelompok atau individu . Berdasarkan  pernyataan  yang  diberikan  oleh Bapak  Yonas  Howay  terkait  dengan  syarat Partai Demokrat dalam menentukan seseorang  untuk  menjadi  calon  anggota legislatif.
“Ada  persyaratan  yang  kita  buat  di Tahun  2019  minimal  menjadi  kader partai dan kader aktif. Setelah itu kita akan  memberikan  informasi  kepada masyarakat umum,  jadi walaupun dia belum  menjadi  kader  partai  dia  bisa mencalonkan  dengan  persyaratan  dia harus menjadi kader partai dan syarat utama yaitu dia harus memiliki Kartu Tanda Anggota. (Hasil wawancara 04 Oktober 2022)
Pendapat  yang  sama  juga  diutarakan oleh Bapak Alberth Ketor Siloinyanan terkait dengan  kader  partai  yang  mencalon  yang akan  mencalonkan  sebagai  calon  anggota legislatif.
“Semua  kader  khususnya  partai demokrat mempunyai hak dan kedudukan  yang sama untuk memilih dan  dipilih  yang  artinya  semua  kader dapat  ikut  serta  untuk  mencalonkan
2023                 JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL                             Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2406
diri  sebagai  calon  legislatif”.  (Hasil wawancara 08 Oktober 2022)
Pada  proses  penentuan  bakal  calon anggota legislatif partai demokrat menerapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi  oleh  para  calon  anggota  legislatif baik  dari  pihak  masyarakat  maupun  dari dalam  partai  sendiri.  Jika  dilihat  dari  partai menentukan  calon  anggota  legislatif    yang merupakan  kader  aktif  sedangkan  untuk masyarakat umum yang belum menjadi kader partai sekalipun bisa mencalonkan diri untuk berpartisipasi  dalam  pemilihan  legislatif dengan  syarat  anggota  masyarakat  tersebut harus menjadi kader partai demokrat terlebih dahulu  dan  harus  memiliki  kartu  tanda anggota  yang  menjadi  persyaratan  penting dalam  pemilihan  legislatif  serta  kader  juga harus  memilki  visi-misi  yang  sesuai  dengan Partai Demokrat.
Partai politik pada umumnya mencari calon  anggota  legislatif  yang  mempunyai kualitas  kepemimpinan  yang  baik  dan mampu memimpin dan mewakili kepentingan  rakyat.  Kualitas  kepemimpinan juga  sangat  mempengaruhi  partai  dalam menentukan  bakal  calon  anggota  legislatif. Pada  tahap  penetapan  bakal  calon  anggota legislatif  tidak  semua  orang  bisa  masuk  dan bergabung  dalam  partai  untuk  mengambil bagian  dalam  pemilihan  legislatif  tetapi dilihat berdasarkan kemampuan dan
popularitas  dan  kualitas  dari  setiap  orang serta  standar  pendidikan,  dari  mana  daerah asalnya, kesehatan, sikapnya dalam masyarakat, riwayat hidup dan kader anggota partai  sendiri  tidak  dibiarkan  harus  menjadi kader  dalam  jangka  waktu  lama  namun  jika bisa  memenuhi  semua  persyaratan  yang  ada maka  anggota  kader  bisa  mendaftarkan  diri menjadi bakal calon anggota legislatif.
Partai  demokrat  sendiri  memiliki direktur eksekutif yang memiliki tugas dalam menangani  urusan  partai  secara  khusus. Tidak  hanya  itu  dalam  sebuah  partai  ketika menjelang  pemilihan  legislatif  bukan  saja penetapan  bakal  calon  legislatif  tetapi penatapan  nomor  urut  serta  kewenangan partai  dalam  menentukan  dan  memutuskan kader  yang  akan  maju  dan  mewakili  partai pada pemilihan legislatif.
Penentuan  calon  anggota  legislatif dapat dilakukan oleh berbagai pihak tergantung  pada  struktur  organisasi  dan kebijakan  partai.  Pada  umumnya  ada beberapa pihak yang terlibat dalam menentukan calon anggota legislatif. Pertama,  DPP  (Dewan  Pimpinan  Pusat) adalah  badan  yang  bertanggung  jawab  atas pengambilan  keputusan  strategis  dalam partai  politik,  termasuk  menentukan  siapa yang  akan  diusung  sebagai  calon  anggota legislatif.  Biasanya,  DPP  memiliki  tim
2023                 JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL                             Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2406
seleksi  yang  melakukan  pemilihan  dan seleksi  calon  anggota  legislatif  dari  kader- kader  partai  atau  dari  luar  partai  yang potensial.  Kedua,  DPD  (Dewan  Pimpinan Daerah)  adalah  badan  yang  bertanggung jawab  atas  pengambilan  keputusan  strategis dalam  partai  politik  di  tingkat  daerah, termasuk  menentukan  siapa  yang  akan diusung  sebagai  calon  anggota  legislatif untuk wilayah daerahnya.
Ketiga,  Forum  Komunikasi  Antar Parlemen  merupakan  wadah  bagi  para anggota  legislatif  dari  partai  politik  yang berbeda untuk berkomunikasi dan  berdiskusi mengenai  isu-isu  strategis  yang  berkaitan dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  mereka sebagai  wakil  rakyat.  Forum  komunikasi  ini dapat mempengaruhi penentuan calon anggota  legislatif  melalui  rekomendasi  dan pengarahan  pada  DPP  dan  DPD.  Keempat, basis  dukungan  partai  politik  para  kader partai  politik,  simpatisan  dan  pendukung partai  politik  juga  dapat  mempengaruhi penentuan  calon  anggota  legislatif  melalui dukungan  dan  pemilihan  mereka  pada  calon tertentu.
Terkait  dengan  pernyataan  yang  ada jika dibanding dengan partai demokrat dalam menetapkan  bakal  calon  anggota  legislatif sangatlah  signifikan dengan  realita  yang terjadi  sekarang.  Partai  demokrat  dalam
menentukan calon legislatif memiliki beberapa  persyaratan  bagi  para  bakal  caleg. Untuk  pemilihan  legislatif  2019  partai memilih  kader  partai  yang  berperan  aktif. Kemudian  setelah  itu  partai  memberikan informasi  bagi  masyarakat  umum  terkait dengan  pencalonan,  artinya  walaupun  calon anggota  legislatif  itu  belum  menjadi  kader partai  demokrat  dia  dapat  mencalonkan  diri dengan  persyaratan  utama  harus  menjadi kader partai. Kemudian memiliki KTA (kartu tanda  anggota),  seorang  kader  partai  harus memiliki  simbol  identitas  sebagai  kader partai  demokrat.  Calon  anggota  legislatif harus  memiliki  visi  dan  misi  yang  sama dengan partai demokrat.

## SIMPULAN
Pola  rekrutmen  Partai  Demokrat untuk  menentukan  calon  anggota  legislatif dilakukan dengan dua cara yaitu rekrutmen secara  internal  yakni  partai  mencalonkan kadernya  untuk  maju  menjadi  calon anggota  legislatif  pada  pemilihan  legislatif tahun  2019  di  Kota  Sorong  berdasarkan aturan  internal  partai.  Sedangkan  secara eksternal, partai dapat merekrut masyarakat yang awalnya  bukan kader partai demokrat tetapi  memiliki  potensi  untuk  meraih  suara konstituen  sehingga  dapat  direkrut  sebagai kader  partai  demokrat.  Kedua,  kriteria penentuan  calon  anggota  legislatif  dari Partai  Demokrat  pada  pemilihan  legislatif
2023                 JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL                             Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2406
tahun 2019 di Kota Sorong ditentukan oleh Ketua  partai,  tetapi  tidak  terlepas  juga bahwa  musyawarah  serta  rapat  terbuka bersama  para  anggota  partai  juga  sebagai bagian dari pertimbangan Ketua partai.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,  Miriam.  2008.  Dasar-dasar  Ilmu Politik  (edisi  revisi).  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Devitasari,  I.  2017.  Peran  Anggota  DPRD Perempuan dalam Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Selatan. The Politics: Jurnal Magister
Ilmu  Politik  Universitas  Hasanuddin, 3(2), 108-124.
Fitri  Rahmadnia,  2015.  Rekrutmen  Calon Legislatif  Pada  Pemilu  2014  (Studi Kasus  Mengenai  Rekrutmen  Politik PPP  di  Dapil  1  dan  V  Kabupaten
Sampang, Jawa Timur.
Ishaq,  Jaelan  Usman,  Andi  Luhur  Priyanto.
2013. Pola Rekrutmen Calon Anggota  Legislatif  oleh  DPC  Partai Demokrat Kabupaten Polwan Provinsi  Sulawesi  Barat Pada  Pemilu Tahun  2014.  Jurnal  Otoritas:  Ilmu
Pemerintahan Unismuh Vol. 3 No. 2, 27-39.
Kristina  A.  Sianturi.  2015.  Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik.
Prudjung,  Chang.  2010.  Rekrutmen  Politik. http://Rekrutmen-Politik.html.
diakses 12 Januari 2023
Sihobing, Sadrakh Sigiopranata, 2021.
Sistem  Rekrutmen  Politik  Partai Demokrat  Pada  Pemilihan  Legislatif 2019  di  Kota  Medan.  Study  kasus:
Partai  Demokrat  Kota        Medan. Fisip. Universitas Sumatra Utara
Syahputra  Wengki.  2012.  Pola  Rekrutmen Partai  Politik.  Skripsi.  Ilmu  Politik. Universitas  Andalas.  Padang.  diakses pada 21 November 2022
Teguh  Adi  Prasojo.  Pola  Rekrutmen  Calon Anggota  Legislatif  (Caleg)  Dari
Partai  Golkar  Untuk  DPRD  Jateng Periode 2014-2019. Jurnal POLITIKA,  Vol.4,  No.2,  Oktober
2013.  journal.undip.ac.id.  diakses pada 20 November 2022.

## PROFIL SINGKAT
Masni Banggu S.IP., M.Si  merupakan dosen pengajar di program studi Ilmu Pemerintahan Universitas  Muhammadiyah  Sorong  sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.