Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.6 / No.1: 82-94  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## Hak Pekerja Peyandang Disabilitas Di Jawa Timur Perspektif Maslahah Mursalah

## Muhammad Munir
Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga muhammadmunir208@gmail.com

## Abstract
Human  Rights  as  basic  rights  that  are  inherently  inherent  in  human  beings  with universal  nature,  need  to  be  protected,  respected,  and  maintained,  so  that  the protection and human rights of vulnerable groups, especially persons with disabilities. Persons  with  disabilities  also  have  the  same  right  in  employment  opportunities  to obtain  welfare  through  equal  employment  opportunities  without  discrimination. Although the Government has paid attention to the rights of workers with disabilities at  work  including  protection  of  accessibility,  but  unfortunately  in  reality  these regulations do not work properly. People with disabilities are not unable to work but are not given the opportunity so they cannot work, persons with disabilities are not because of their will but it is God's will and does not mean they cannot do anything when there are disabilities who cannot see but they can walk, can hear , and so forth. Basically in the world of employment already has a legal umbrella, namely Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which in it regulates, all matters relating to labor in the time before, during, and after the work period. The law also regulates the rights and obligations of business actors, the State and workers / laborers.  So in this case concerning the rights of persons with disabilities who have equality and equality with other humans, especially in terms of work. The author would like to further analyze the rights of persons with disabilities to obtain employment in terms of their benefit, namely using the Islamic legal method Maslahah Mursalah.
Keywords: Maslahah Mursalah, Labor, Persons with Disabilities .

## A. PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat  dan  martabat  manusia.  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  hak  dasar  yang  secara kodrati melekat pada diri manusia bersiafat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan,  sehingga  perlindungan  dan  hak  asasi  manusia  terhadap  kelompok rentan,  khususnya  Penyandang  Disabilitas.  Penghormatan,  perlindungan,  dan pemenuhan  hak  penyandang  Disabilitas merupakan  kewajiban  Negara.  Hal  ini  juga ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak
Vol.6 / No.1: 82-94,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Penyandang  Disabilitas.  Penyandang  Disabilitas  selama  ini  mengalami  banyak Diskriminasi  yang  berakibat  belum  terpenuhinya  pelaksanaan  hak  Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8, 2016).
Penyandang disabilitas merupakan warga Negara Indonesia juga memiliki hak yang  sama  dalam  kesempatan  kerja  untuk  mendapatkan  kesejahteraan  melalui kesempatan  kerja  yang  sama  tanpa  adanya  diskriminasi.  Seperti  dalam  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  pada  Pasal  5  yang  berbunyi “setiap  tenaga  kerja  memiliki  kesempatan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  untuk memperoleh  pekerjaan”  (Pasal  5  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13, 2003). Dan diatur kembali perihal kuota pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Pasal 16 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan/atau masyarakat  wajib  memperkerjakan  penyandang  disabilitas  sekurang-kurangnya  1 (satu)  orang  penyandang  disabilitas  yang  memenuhi  persyaratan  jabatan  dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja (Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3, 2013). Pasal tersebut secara tegas menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha  wajib  memperkerjakan  penyandang  disabilitas dalam  suatu  perusahaan/instansi  negeri  ataupun  swasta  untuk  menghidupkan kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia Khususnya Jawa timur.
Pemberian  hak  kerja  terhadap  pekerja  di  Indonesia  seharusnya  membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah terlebih khusus untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan  data  yang  di  peroleh  dari  sosial  media  yang  disampaikan  Akhiril  Had selaku  kabid  dokumentasi  dan  informasi,  biro  hukum  kemensos  di  Surabaya  dalam mensosialisasikan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas mengumumkan Jatim memiliki 243.441 Penyandang Disabilitas (Kominfo JATIM,  25  Juli  2017).  Pemerintah  memang  sudah  memperhatikan  hak-hak  pekerja penyandang disabilitas dalam bekerja temasuk perlindungan aksebilitas namun sayang pada  kenyataannya  peraturan-peraturan  tersebut  tidak  bisa  berjalan  dengan  baik. Orang-orang penyandang disabilitas bukan tidak bisa bekerja tapi memang tidak diberi kesempatan sehingga tidak bisa bekerja, orang penyandang disabilitas bukan karena kehendaknya tetapi merupakan kehendak Tuhan dan bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa  ketika  ada  disabilitas  tidak  bisa  melihat  tetapi  dia  bisa  berjalan,  bisa mendengar,  bisa  berbuat  apa  saja  dengan  tangannya,  otaknya  sehat,  dan  lain sebagainya.  Yang  harus  dilakukan  pemerintah  kepada  orang-orang  penyandang disabilitas  adalah  memberikan  motivasi,  harapan,  kesempatan  dan  aksebilitas  atau kemudahan, agar semua perusahaan swasta dan kantor pemerintah bisa memberikan kuota untuk penyandang disabilitas bekerja karena di setiap perusahaan pasti ada jenis pekerjaan yang cocok untuk orang yang tidak bisa melihat, orang tidak berjalan, tidak mendengar dan sebagainya (Yossie Bayu Nugraha 2014, 6: 1-21).
Penulis  ingin  menganalisis  lebih  lanjut  mengenai  hak  penyandang  disabilitas untuk memperoleh pekerjaan dalam sisi kemaslahatannya yakni menggunakan metode
Vol.6 / No.1: 82-94,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
hukum  Islam Maslahah  Mursalah . Maslahah  Mursalah merupakan  sebuah  metode hukum Islam yang dapat digunakan oleh suatu objek yang tidak ada dasar hukum nya baik dari Al-Qur’an ataupun Sunnah.

## B. Kajian Pustaka
Pada bagian paper ini mencamtumkan berbagai hasi penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dalam paper ini  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan  judul Implementasi  Pasal  16  ayat  (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan  Penyandang  Disabilitas  Terkait  Kewajiban  Pelaku  Usaha  Dalam Memperkerjakan  Penyandang  Disabilitas  (studi  di  CV.  Sejahtera  Abadi  dan  PG. Krebet  Baru  Kabupaten  Malang) (Robby  Tejemukti  Kusuma  2015,  Skripsi). Penelitian  tersebut  merupakan  implementasi  pasal  16  ayat  (3)  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Timur  No.  3  Tahun  2013  Tentang  Perlindungan  dan  pelayanan Penyandang Disabilitas Pada CV. Sejehtera Abadi dan PG. Krebet Baru Malang, serta kendala  dan  Upaya    CV.  Sejehtera  Abadi  dan  PG.  Krebet  Baru  dalam mengimplementasikan  dan  mengatasi  kendala  pada  Implementasi  pasal  16  ayat  (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis- Empiris.
Kesimpulan  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  setiap  manusia  adalah  mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama di muka bumi. Setiap manusia mempunyai  harkat  dan  martabat  yang  melekat  secara  kodrati  pada  dirinya,  dimana sesuai  dengan  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  dalam  pasal  27  yang  berbunyi  “Setiap  Warga  Negara  berhak memperoleh  peekerjan  dan  penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan”.  Kemudian ada penegasan pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia  pada pasal 28C yang memiliki arti bahwa setiap orang berhak memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Adanya kesempatan kerja yang sama yang tertuang pada Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi  Jawa  Timur  No.  3  Tahun  2013  Tentang  Perlindungan  dan  Pelayanan Penyandang Disabilitas yang mewajibkan pelaku usaha memperkerjakan penyandang disabilitas dengan rasio satu banding seratus (1:100).
Sedangkan  perbedaan  dan  persamaan  penlitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya  adalah  sama-sama  membahas  Perda  Jawa  Timur  No.  3  Tahun  2013 Tentang  Perlindungan  dan  Pelayanan  Penyandang  Disabilitas  dan  perbedaannya adalah implementasi Perda Jatim, objek penelitiannya yakni di Malang menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris sedangkan paper penulis merupakan analisis Perda Jatim untuk memperoleh pekerjaan dalam sisi kemaslahatannya yakni menggunakan
Vol.6 / No.1: 82-94,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
metode hukum Islam Maslahah Mursalah dan paper ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka.

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  merupakan  penelitian hukum normatif. Penelitian hukum seperti itu, tidak mengunakan penelitian lapangan ( field  research )  karena  yang  diteliti  adalah  bahan-bahan  hukum  sehingga  dapat dikatakan sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary  materials . Jika  demikian, maka  lebih  tepat  digunakan istilah  kajian  ilmu hukum  sebagaimana  yang  dapat  ditemukan  dalam  kepustakaan  hukum  di  Belanda Istilah  “kajian”  sama  dengan  istilah  Belanda bedrijven atau beoefening yang  dapat ditemukan  dalam  karya  J.J.H.  Bruggink  yang  menuliskan; het  bedrijven  van  de rechtswetenschap Atau dalam karya jan Gijssels dan Mark van Hoecke; wetenschaps beoefening , dan de beoefening van de rechtstheorie (Johnny Ibrahim 2006, 46).
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini ialah bahan data primer dan sekunder. Bahan data primer berupa Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah  yang  berkaitan  tentang  Penyandang  Disabilitas,  dan  Buku-buku  yang memuat materi Maslahah Mursalah . Bahan data sekunder ialah berupa rujukan dari buku-buku hukum, buku-buku bacaan yang berkaitan dengan yang akan di teliti.

## D. Hasil dan Diskusi
1. Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  13,  2003).  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 memberikan pengertian Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun (Lalu Husni 2008, 35). Ketenagakerjaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara terperinci. Penjelasan pasal 3 Undang-Undang No.  13  Tahun  2003  menyatakan  bahwa  asas  pembangunan  ketenagakerjaan  pada dasarnya  sesuai  dengan  asas  pembangunan  nasional,  khususnya  asas  demokrasi Pancasila  serta  asas  adil  dan  merata.  Pembangunan  ketenagakerjaan  mempunyai mempunyai  banyak  dimensi  dan  keterkaitan  dengan  berbagai  pihak,  yaitu  antara pemerintah,  pengusaha,  dan  pekerja/buruh.  Oleh  sebab  itu,  pembangunan ketenagakerjaan  dilaksanakan  secara  terpadu  dalam  bentuk  kerja  sama  yang  saling menguntungkan.  Pembangunan  ketenagakerjaan  diselenggarakan  atas  asas keterpaduan  dengan  melalui  koordinasi  fungsional  lintas  sektoral  pusat  dan  daerah (Pasal 3 Undang-Undang No. 13, 2003).
2. Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan Dalam  hal  ini Pertama memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja secara  optimal  dan  manusiawi  artinya  suatu  kegiatan  yang  terpadu  untuk  dapat
Vol.6 / No.1: 82-94,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
memberikan  kesempatan  kerja  seluas-luasnya  bagi  tenaga  kerja  Indonesia. Kedua , mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah artinya pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Ketiga , memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan  kesejahteraan artinya  pembangunan  ketenagakerjaan  harus  diatur  sedemikian  rupa  sehingga terpenuhi  hak-hak  dan  perlindungan  yang  mendasar  bagi  tenaga  kerja  dan pekerja/buruh  serta  pada  saat  yang  bersamaan  dapat  mewujudkan  kondisi  yang kondusif  bagi  pengembangan  dunia  usaha. Keempat ,  meningkatkan  kesejahteraan tenaga  kerja  dan  keluarga  artinya  masyarakat  Indonesia  sebagian  besar  adalah merupakan tenaga kerja dan keluarganya, karena itu kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya  mempunyai  andil  yang  besar  dalam  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia (Hadijan Rusli 2004, 6).
Sedangkan sifat hukum ketenagakerjaan apa yang telah diuraikan sebelumnya bahwa  Hukum  Ketenagakerjaan  mengatur  hubungan  kerja  antara  tenaga  kerja  dan pengusaha,  yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan.  Atas  dasar itulah, maka Hukum Ketenagakerjaan bersifat privat (perdata). Sifat Hukum Ketenagakerjaan  menjadi  2  (dua),  yaitu  bersifat  imperative  dan  bersifat  fakultatif. Hukum bersifat imperative atau dwigenrecht (hukum memaksa) artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar (Abdul Rachmad Budiono 1995, 9).
3. Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Penyandang  disabilitas  Pada  dasarnya  ada  3  (tiga)  istilah  yang  berbeda-beda tetapi dalam maksud yang sama dan sering di dengar dan di lihat di media cetak. Tiga istilah  tersebut; Pertama ,  penyandang  cacat  dalam  isitilah  ini  secara  umum menekankan pada ‘kecacatan’ atau ‘kurang’ atau ‘abnormal’ dari aspek jasmani atau rohaninya (Arif Maftuhin 2016, 8: 139-162). Kedua, difabel sebagai kepanjangan dari differently able pople atau orang  yang memiliki kemampuan berbeda sudah dikenal sejak tahun 1998.  Istilah difabel ini secara substansi  bertujuan untuk  menggantikan istilah  penyandang  cacat,  karena  istilah  tersebut  mengandung  penilaian  negative sehingga  para  difabel  merasa tidak  dibutuhkan  atau  hanya  menyusahkan  orang  lain (Safrudin  Aziz  2014,  40).  Ketiga,  penyandang  disabilitas  secara  resmi  di  gunakan dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang Disabilitas. Yang mendefinisikan ‘penyandang disabilitas’ adalah
Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesuliitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif  dengan  warga  Negara  lainnya  berdasarkan  kesamaan  hak  (Pasal  1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8, 2016).
Penyandang disabilitas merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang  sama  dalam  kesempatan  untuk  memperoleh  pekerjaan,  untuk  mendapatkan
Vol.6 / No.1: 82-94,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
kesejahteraan  melalui  kesempatan  kerja. Hal  ini  ditegaskan  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pasal 28D ayat (2) yang menjelaskan setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam  hubungan  kerja  (Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  1995). Kemudian  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  pada  Pasal  5  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  memiliki kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminisi.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  3  Tahun  2013  Tentang Pelindungan  dan  Pelayanan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  juga  mengatur  mengenai pembinaan dan pengawasan bagi mereka penyandang disabilitas, yang terdapat dalam pasal 81 dan pasal 82. Pada dasarnya penyandang disabilitas sudah ada yag mengawasi mengenai berjalan atau tidaknya sebuah peraturan yang di buat untuk Provinsi Daerah yang  bersangkutan  tersebut.  Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  penyandang disabilitas  ini  dikoordinasikan  oleh  Dinas  Sosial  yang  bersangkutan,  ketika  hak penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh  pekerjaan  tersebut  tidak  berjalan  secara efektif  bagi  penyandang  disabilitas  itu  sendiri  maka  ada  sanksi  administrasi  yang menindak lanjuti.
4. Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Perspektif Maslahah Mursalah Di Daerah Jawa Timur.
Maslahah  Mursalah ,  artinya  kesejahteraan  umum  yatui  yang  dimutlakkan.
Maslahah bersifat umum, menurut istilah Ulama Ushul Fiqh yaitu, Maslahah di mana syari’ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan Maslahah itu, dan juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahah itu  disebutkan  mutlak,  karena  tidak  dibatasi  dengan  dalil  pengakuan  atau  dalil pembatalan.  Contohnya  yaitu,  Maslahah  yang  karena  mata  uang,  atau  menetapkan (hak milik) tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan ditentukan pajak penghasilan nya, atau maslahah-maslahah lain yang harus dituntut oleh  keadaan-keadaan  darurat  kebutuhan  dan  atau  karena  kebaikan,  dan  belum disyariatkan  hukumnya,  dan  tidak  terdapat  saksi  syara’  yang  mengakui  atau membatalkannya (Abdul Wahab Kallaf 2002, 123).
Kata Maslahah itu  merupakan  bentuk  tunggal  ( Mufrad )  dari  kata  Masalih. Pengarang  kamus  “ Lisan  Al-Arab ” menjelaskan  pengertian  maslahat  dari  dua  arah, yaitu maslahah yang mempuunyai arti al-shalah dan maslahah sebagai bentuk tunggal ( mufrad ) dari kata al-mashalih semua mengandung arti adanya manfaat baik secara asal  maupun  melalui  proses,  seperti  menghasilkan  kenikmatan  dan  faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan (Rachmat Syafe’i 1999, 117). Dalam nomokrasi Islam hak- hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak  asasi  manusia  dan  prinsip  perlindungan  terhadap  hak-hak  tersebut (Muhammad Tahir Azhary 2003, 131).
Vol.6 / No.1: 82-94,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam al-Qur’an antara lain dalam surah al-Isra/17:70.
ٓلَع ْمُهٓنْلَّضَفَو ِتٓبِّيَّطلا  َنِّم ْمُهٓنْقَزَرَوِرْحَبْلاَوِّرَبْلا ىِف ْمُهَنْلَمَحَو َمَدآ ٓيِنَب اَنُمَّرَك ْدَقَلَو ْنَّمِّمٍرْيِثَك ى اَنْقَلَخ الْيِضْفَت
Artinya:  Dan  sesungguhnya  kami  telah  memuliakan  anak-anak  Adam  kami tebarkan  mereka  di  darat  dan  di  laut  serta  kami  anugerahi  mereka  rezeki  yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari pada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
Hak-hak  asasi  manusia  tidak  hanya  diakui  dan  dilindungi  tetapi  juga  di  atur secara  tegas  dan  sah  dalam  Undang-Undang  secara  umum  dan  juga  secara  Islami dalam  kaidah-kaidah  hukum  islam  ataupun  Al-Qur’an.  Aturan  tersebut  berlaku terhadap seluruh umat Islam di Indonesia secara keseluruhan tanpa ada perbedaan dan diskriminasi antara satu dengan  yang lainnya. Termasuk, salah satunya penyandang Disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus, telah di anugerahkan rezeki bagi mereka kepada seluruh anak cucu keturunan Nabi Adam s.a.w.
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,  mental,  dan/  atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  Negara  lainnya  berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8, 2016). Dari pengertian di atas dapat di artikan bahwa tidak ada perbedaan dalam kesamaan hak antara  manusia  normal  dengan  penyandang  disabilitas  yang  memiliki  keterbatasan khusus khususnya dalam pemberian hak kerja penyandang disabilitas.
Penyandang  disabilitas  memang  memiliki  keterbatasan-keterbatas  tapi  bukan berarti  penyandang  disabilitas  tidak  bisa  melakukan  apa-apa,  mereka  masih  bisa berpartisipasi  sesuai  dengan  kepampuannya.  Maka  dari  itu  penyandang  disabilitas memiliki  hak  dalam  sektor  pekerjaan  yang  memang  harus  di  penuhi.  Hak  untuk memperoleh  pekerjaan  bagi  mereka  penyandang  disabilitas  sudah  dijelaskan  secara terperinci  juga.  Yang  dapat  di  simpulkan  bahwa  hak  penyandang  disabilitas  untuk memperoleh pekerjaan ini merupakan hak milik mereka yang memang harus mereka dapatkan.  Hak  penyandang  disabilitas  juga  di  atur  secara  jelas  dan  tegas  dalam peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini ialah wajib di berikan dan di dapatkan.
Dalam  hal  ini  mengenai  hak  penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh pekerjaan  memang  menjadi  sebuah  perbincangan  untuk  bagaimana  cara penyelesaiannya  terhadap  pemberian  hak  tersebut.  Pemberian  hak  kerja  bagi penyandang  disabilitas  ini  yang  kemudian  akan  ditinjau  dari  hukum  Islam  yakni menggunakan  metode maslahah  mursalah . Maslahah  mursalah dalam  bahasa  Arab berarti  perbuatan-perbuatan  yang  mendorong  kepada  kebaikan  manusia. Maslahah dalam arti yang umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam  arti  menarik  atau  menghasilkan  seperti  menghasilkan  keuntungan  atau kesenangan  dalam  arti  menolak  atau  menghindarkan  dari mudarat ,  segala  sesuatu
Vol.6 / No.1: 82-94,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
yang mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan maslahah (Amir Syarifuddin 2014, 367).
Dengan  demikian maslahah  mursalah ini  merupakan maslahah yang  sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang  dibutuhkan  oleh  manusia  serta  terhindar  dari  kemudaratan.  Dalam  kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya  kehidupan  masyarakat  Islam  yang  dipengaruhi  oleh  perbedaan kondisi  dan  tempat.  Untuk  menghukumi  sesuatu  yang  tidak  dijelaskan  oleh  syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: “berubahnya suatu hukum menjadi haram atau bergantung mafsadah atau maslahah” (A. Syafi’i Karim 2006, 84).
Dari  penjelasan  di  atas  pemberian  hak  kerja  bagi  penyandang  disabilitas memang  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi  manusia  terlebih  khusus  bagi  mereka penyandang disabilitas, karna hal ini dapat menghasilkan keuntungan atau kesenangan bagi mereka. Pemberian hak kerja ini dapat mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Cangkupan di atas sudah mencangkupi dari pengertian maslahah mursalah itu sendiri yakni untuk mendapatkan kemanfaatan.
Hak kerja bagi penyandang disabilitas juga akan di singkronkan kepada objek dan  syarat-syarat maslahah  mursalah hal  ini  yang  akan  menjadikan  tolok  ukur pemberian hak kerja terhadap penyandang disabilitas bisa di katakan maslahah atau tidak  nya  ketika  menggunakan  metode  hukum  islam maslahah  mursalah .  Objek Maslahah Mursalah itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash ; baik dalam Al-Quran maupun As-Sunah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu I’tibar , juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut (Rachmat Syafe’i 2007,  122).  Hak  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  ini  merupakan  lapangan  yang belum ada nash; baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah, dari segi objek hak kerja bagi  penyandang  disabilitas  ini  bisa  di  tinju  lebih  lanjut  lagi  menggunkan  metode maslahah mursalah untuk lebih lanjut mengetahui maslahah atau tidak nya pemberian hak kerja bagi penyandang disabilitas tersebut.
Dari  segi  syarat-syarat Maslahah  Mursalah berupa Pertama ,  maslahah  yang sebenarnya, bukan maslahah yang bersifat dugaan. Maksud dalam hal ini, yaitu agar dapat  direalisir  pembentukan  hukum  suatu  kejadian  itu,  dan  dapat  mendatangkan keuntungan  atau  menolak mudharat .  Adapun  dugaan  semata  bahwa  pembentukan hukum  itu  mendatangkan  keuntunngan-untungan  tanpa  pertimbangan  di  antara  itu, maka  ini  berarti  adalah  didasarkan  atas  maslahah  yang  bersifat  dugaan.  Hak penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh  pekerjaan  ini  adalah  masalah  yang sebenarnya bukan dugaan karena sebagian dari mereka hak nya masih belum terpenuhi dan ada diskriminasi perbedaan antara mereka yang berkebutuhan khusus dengan yang
Vol.6 / No.1: 82-94,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
tidak. Sedangkan Undang-Undang sudah  menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi.
Kedua , maslahah yang umum, bukan maslahah yang bersifat perorangan, yang dimaksud  dengan  ini,  yaitu  agar  dapat  direalisir  bahwa  dalam  pembentukan  hukum suatu  kejadian  dapat  mendatangkan  keuntungan  kepada  kebanyakan  umat  manusia, atau  dapat  menolak mudharat dari  mereka,  dan  bukan  mendatangkan  keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Masalah hak penyandang disabilitas  untuk  memperoleh  pekerjaan  ini  ialah  merupakan  masalah  yang  umum, bukan  maslahah  yang  bersifat  perorangan,  mengingat  bahwa  daerah  Jawa  Timur memiliki 243.441 penyandang disabilitas (Kominfo JATIM, 25 Juli 2017). Belum lagi di kota-kota lain hal ini penyandang disabilitas tidak bisa dikatakan minoritas. Maka dari  itu  dengan  adanya maslahah  mursalah ini  dapat  memperhatikan  mereka penyandang disabilitas dalam hal hak pekerjaan untuk melangsungkan kehidupannya dan hal ini sangat menguntungkan mereka.
Pembentukan hukum bagi maslahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau Ijma. Jadi tidak sah mengakui maslahah yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal  pembagian  harta  pusaka,  karena  masalah  ini  adalah  masalah  yang  dibatalkan (Abdul  Wahab  Khallaf  1989,  132).  Ketika  di  posisikan  kepada  hak  penyandang disabilitas  untuk  memperoleh  pekerjaan  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum  atau prinsip yang telah di tetapkam oleh nash atau ijma . Karena memang belum ada aturan hukum  islam  yang  menetapkan  dalam  hal  ini.  Hak  penyandang  disabilitas  untuk memperoleh pekerjaan ini tidak menuntut adanya kesamaan hak, tetapi ini memang hak mereka penyandang disabilitas karena mereka yang berkebutuhan khusus ataupun yang  normal  hakikatnya  sama,  yaitu  sama-sama  makhluk  ciptaan  Tuhan,  walaupun mereka  berkbutuhan  khusus  tetapi  mereka  masih  bisa  melakukan  hal  dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki.
Dari penjelasan diatas hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan ialah  termasuk  maslahah  karena  merupakan  maslahah  yang  sebenarnya  untuk kebaikan bagi mereka penyandang disabilitas dalam sektor pekerjaan. Serta maslahah yang  umum,  karena  penyandang  disabilitas  tidak  lagi  menjadi  hal  pribadi.  Hal  ini untuk keberlangsungan kehidupannya bagi mereka yang memiliki keterbatasan yang berbeda dengan manusia normal pada umumnya. Dalam hal ini juga belum ada aturan hukum Islam yang mengatur hal ini. Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan  adanya  kemanfaatan  yang  mempunyai  akses  secara  umum  dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat namun harus tetap pada konsep syariah yang mendasar.  Karena  syariah  sendiri  ditunjuk  untuk  memberikan  kemanfaatan  dan mencegah ke- mudhoratan (kerusakan), kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya Maslahah Mursalah menurut ulama’ ushul dibagi atas tiga bagian yaitu:
a) Maslahah dar’ul-mafasid dan  maslahah  ini  sering  disebut  dengan Maslahah Daruriaat .
Vol.6 / No.1: 82-94,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Yang  dimaksud  dengan Daruriaat adalah  segala  sesuatu  yang  essensial sifatnya yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau harus dilakukan  usaha  pemenuhannya  jika  memang  dalam  kehidupan  tidak  diinginkan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi  fatal.  Dalam  rangka  perwujudan  kemaslahan  ini  haruslah  dipelihara  lima macam  perkara  yang  dikenal  dengan al-Maqasidul  Khamsah atau Ad-Daruriatul Khamsah yaitu  Agama,  Jiwa,  Akal,  Keturunan,  dan  Harta  (Saifudin  Zuhri  2011, 107).
Pembagian maslahah yang pertama ini jika di kaitkan dengan hak penyandang disabilitas  untuk  memperoleh  pekerjaan.  Maka  dalam  hal  ini  termasuk daruriaat/maslahah.  Karena  maslahah dar’ul-mafasid atau  yang  disebut Maslahah Daruriaat ini  adalah  segala  sesuatu  yang  essensial  yakni  merupakan  kebutuhan primer  bagi  manusia  yang  memang  harus  dipenuhi  jika  tidak  diinginkan  timbul berbagai  bencana  dan  kesusahan  dalam  kehidupannya  yang  mencangkup  Agama, jiwa, akal, keturuan, dan harta sebagai mana yang sudah di jelaskan di atas.
Pada  point  ke  lima  yakni  harta,  dalam  hal  ini  sangatlah  essensial  bagi penyandang  disabilitas.  Penyandang  disabilitas  juga  sangat  membutuhkan  akses terhadap dirinya untuk memenuhi harta dalam kehidupannya. Harta merupakan yang sangat di butuhkankan karna dalam setiap gerak manusia pada umumnya sekarang hampir seluruhnya membutuhkan uang  yakni yang terdiri dari harta untuk makan, minum, dan memenuhi kebuhan sehari-hari dalam kelangsungan hidupnya.
b) Maslahah Jalul masalih dan sering disebut pula dengan Maslahah Hajiyaat . Yang  dimaksud  dengan Hajiyaat ini  adalah  segala  sesuatu  yang  sifatnya merupakan  kebutuhan  sekunder  bagi  manusia  yang  seharusnya  dilakukan  usaha pemenuhannya jika dalam kehidupannya tidak diinginkan timbul berbagai kesulitan, kepicikan dan kemaksiatan. Status dan urgensi kemaslahatan ini ada pada tingkatan di  bawah  daruriat  di  atas  (Saifudin  Zuhri  2011,  107).  Hak  penyandang  disabilitas untuk  memperoleh  pekerjaan  dalam  pembagian  maslahah  mursalah  yang  kedua yakni  maslahah  jalbul  masalih  atau  yang  disebut  dengan  hajiyaat.  Hak  kerja penyandang  disabilitas  bisa  masuk  dalam  ketegori  pembagian  maslahah  mursalah yang  kedua  ini.  Karena  hak  kerja  ini  juga  merupakan  sesuatu  yang  sifatnya kebutuhan  sekunder.  Penyandang  disabilitas  memerlukan  kebutuhan  sekunder  ini dalam  hal  pekerjaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  kehidupan  dan  penghidupannya. Ketika  ini  tidak  maka  akan  menimbulkan  kesulitan  kepada  mereka  penyandang disabilitas untuk melangsungkan kehidupannya.
c) Tahsiniyaat juga sering disebut dengan at taatamiyat
Yang dimaksud tahsiniyaat adalah segala sesuatu yang merupakan kebutuhan komplementer  bagi  manusia  yang  sebaiknya  dilakukan  usaha  pemulihannya  jika diinginkan  suatu  kesempurnaan  dan  kelengkapan  dalam  kehidupan.  Status  dan urgensi  kemaslahatan  ini  ada  pada  tingkatan  di  bawah Hajiyaat (Saifudin  Zuhri 2011, 107).  Hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan juga bisa di
Vol.6 / No.1: 82-94,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
masukkan dalam pembagian Maslahah Mursalah yang ketiga yakni tahsiniyaat atau at-taatamiyat ,  semua  manusia  juga  menginginkan  hal  kesempurnaan  dan kelengkapan dalam hidupnya tidak lain juga penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan  khusus.  Mereka  menginginkan  kesempurnaan  dan  kelengkapan  dalam kehidupannya  tidak  lain  dalam  hal  pekerjaan  yang  memang  sangat  mereka kebutuhkan dalam dunia ini.
Dari  3  (tiga)  point  pembagian Maslahah  Mursalah ini  dapat  di  tarik kesimpulan  mengenai  hak  penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh  pekerjaan sudah  masuk  dalam  kategori  pembagian Maslahah  Mursalah yakni Maslahah Dar’ul-mafasid atau  yang  disebut Maslahah  Daruriaat karena  maslahah  ini merupakan  kebutuhan  primer  yang  sifatnya  essensial  yang  mencangkup  Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan pembagian maslahah  yang kedua dan ketiga yakni Maslahah Jalul Masalih atau yang disebut dengan Maslahah Hajiyaat dan Maslahah Tahsiniyaat yang sering di sebut at-Tatamiyat ini masih sesuai dengan hak  penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh  pekerjaan.  Karena Maslahah  Jalul Masalih ini  adalah  segala  sesuatu  yang  sifatnya  merupakan  kebutuhan  sekunder sama dengan pekerjaan yang merupakan kebutuhan sekunder penyandang disailitas. Dan Tahsiniyaat ini merupakan kebutuhan komplementer manusia yang sebaiknya dilakukan usaha pemulihannya jika menginginkan kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupannya. Pekerjaan merupakan hal yang sangat di butuhkan bagi mereka khususnya  mereka  penyandang  disabilitas  yang  memiliki  kebutuhan  khusus  dari pada  lainnya.  Mereka  harus  berusaha  mendapatkan  haknya  dalam  pekerjaannya untuk suatu kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupannya.
Hak  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh  pekerjaan  dalam perspektif Maslahah  Mursalah ini  merupakan  suatu  maslahah  bagi  penyandang disabilitas  karna  dalam  hal  ini  hak  penyandang  disabilitas  jika  terpenuhi  maka terdapat unsur kemanfaattan bagi penyandang disabilitas jika di lihat dari pengertian Maslahah  Mursalah itu  sendiri.  Hak  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  juga mendatangkan mudharat bagi  penyandang  disabilitas  apa  bila  tidak  terpenuhinya hak penyandang disabilitas tersebut karena terdapat unsur diskriminasi didalamnya. Penyandang  disabilitas  akan  merasa  kesulitan  dalam  bekerja  serta  akan  berakibat dalam  kehidupannya  untuk  memenuhi  kebutuhannya  seperti  manusia  lain  pada umumnya. Hak kerja bagi penyandang disabilitas juga sudah memuat dalam objek serta syarat-syarat yang dapat di jadikan hujjah sebagai Maslahah Mursalah , yaitu tidak ada nash yang mengutur dalam hal ini dalam Al-Qur’an ataupun As-Sunnah. Hak kerja penyandang disabilitas juga merupakan masalah yang sebenarnya terjadi saat ini bukan hal yang di ada-adakan, dan semuanya sudah termasuk dalam unsur tersebut.
Vol.6 / No.1: 82-94,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## E. Kesimpulan dan Saran
Setelah  penulis  menguraikan  dalam  pembahasan  tersebut  mengenai  hak-hak penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh  pekerjaan  dapat  disimpulkan  bahwa penyandang  disabilitas  memiliki  hak  yang  memang  harus  dipenuhi  dan  Peraturan Daerah  Jawa  Timur  menjelaskan  pada  dasarnya,  pelaku  usaha  ataupun  masyarakat lainnya  wajib  mempekerjakan  penyandang  disabilitas  yakni  sekurang-kurangnya  1 (satu) orang penyandang disabilitas banding 100 (seratus) orang pekerja dan itu sudah di atur secara tegas yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas. Bahwasanya hak kerja bagi penyandang disabilitas ini merupakan maslahah, apabila dipenuhi, karena sangat  mendatangkan  banyak  manfaat  bagi  penyandang  disabilitas  serta  dapat menjauhkan  dari  ke- mudharatan dalam  hal  pencarian  nafkah  untuk  memenuhi kebutuhan kehidupannya bagi para penyandang disabilitas. Dari segi objek ataupun syarat-syarat Maslahah  Mursalah untuk  hal  ini  dapat  dikatakan  maslahah  atau tidaknya  sudah  termuat  dalam  hak  penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh pekerjaan tersebut. Tidak ada nash dalam Al-Qur’an atau As-Sunnah yang mengatur juga merupakan suatu maslahah yang bersifat umum dan sebenarnya.
Saran bagi penyandang disabilitas diperlukan memahami isi dari Peraturan yang ada  serta  mengkaji  secara  mendalam  dapat  membantu  mengefektifitaskan  terhadap tiap  regulasi  yang  mengatur  tentang  kesempatan  kerja  bagi  penyandang  disabilitas sehingga adanya social movement dapat menjadikan penyetaraan hak atas kesempatan kerja terhadap penyandang disabilitas bisa maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran, 17:70. Azhary,  Muhammad  Tahir.  (2003). Negara  Hukum  Suatu  Studi  Prinsip-prinsipnya Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara Madinah dan Masa Kini Jakarta: Prenada Media.
Aziz, Safrudin. (2014). Perpustakaan Ramah Difabel, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Abdul Rachmad Budiono. (1995). Hukum Perubahan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
Husni, Lalu. (2008). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ibrahim,  Johnny.  (2006). Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jawa: Banyumedia Publishing.
Karim, A. Syafi’i. (2006). Usul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia. Khallaf,  Abdul  Wahab.  (1989). Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam;  Ilmu  Ushulul  Fiqih , Jakarta: Rajawali.
Khallaf, Abdul Wahab.(2002). Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Vol.6 / No.1: 82-94,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Kominfo JATIM, Miliki 243.441 Penyandang Disabilitas, Dinsos Lakukan Sosialisasi UU Secara Masif (Surabaya: 25 Juli 2017),
http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/miliki-243-441-penyandang- disabilitas-dinsos-lakukakn-sosialisasi-uu-secara-masif diakses 20 November 2019.
Maftuhin, Arif. (2016). “Mengikat Makna Diskriminasi : Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”, Inklusi: Journal of Disability Studies Nugraha, Yossie  Bayu. (2014). ”Implementasi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Terkait  Kewajiban  Pengusaha  Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas (Studi Di PT. Omega Platic Kabupaten Sidoarjo)”, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.
Rusli,  Hardijan.(2004). Hukum  Ketenagakerjaan  Berdasarkan  UU  No.  13/2003 tentang  Ketenagakerjaan  dan  Peraturan  Terkait  Lainnya ,    Bogor:  Ghalia Indonesia.
Syafe’i, Rachmat. (1999). Ilmu Ushul Fiqih , Bandung: CV. Pustaka Setia. Syafe’i, Rachmat. (2007). Ilmu  Ushul  Fiqih,  Untuk  UIN,  STAIN,  PTAIS ,  Bandung: Pustaka Setia.
Syarifuddin, Amir. (2014). Ushul Fiqh Jilid 2 , Jakarta: Kencana Penada Media Group. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Zuhri, Saifudin. (2011). Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.