Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Analisis Sentimen Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa pada Twitter Melalui Penggunaan Metode Naive Bayes Classifier
Ricky Noor Permadi 1* , Novi Prawitasari 2 , Maya Retno Sari 3
*Corresponding Author: rickypermadi93@gmail.co.id 1,2,3 Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah – Lembaga Administrasi Negara DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i1.25900

## Abstract
The demands of the village heads to get an additional term of office from 6 years to 9 years in each period drew various opinions from various groups, including Twitter users. This study aims to determine public sentiment towards the issue of extending the term of office of village heads based on tweets from Twitter users in Indonesia. The process of retrieving data from Twitter user tweets is carried out using open-source software called RapidMiner. The data collected is in the form of public opinion in Indonesian with the keyword "village head". Sentiment analysis uses the Naive Bayes Classifier method to analyze the level of sentiment for the tweet data that has been collected. The classification results show that negative view dominates over positive and neutral sentiments. Some of the responses from Twitter users felt that extending the village head's term of office could undermine the local (village) Democracy. Sentiment analysis using big  data  can  describe  the  level  of  public  desire  for  a  policy  discourse  that  is currently  viral  on  social  media.  Meanwhile,  for  policymakers,  the  results  of sentiment analysis can be considered in preparing and formulating a policy that favours the aspirations of the general public.

## Abstrak
Tuntutan para kepala desa untuk mendapatkan penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun pada setiap periodenya menuai beragam pendapat dari berbagai  kalangan,  tidak  terkecuali  para  pengguna  Twitter.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  sentimen  masyarakat  terhadap  isu  perpanjangan masa  jabatan  kepala  desa  berdasarkan  tweet  masyarakat  pengguna  Twitter  di Indonesia. Proses pengambilan data berupa tweet pengguna Twitter dilakukan menggunakan  perangkat  lunak  open  source  bernama  RapidMiner.  Data  yang dikumpulkan berupa opini publik yang berbahasa Indonesia dengan kata kunci “kepala desa”. Analisis sentimen menggunakan metode Naive Bayes Classifier untuk  menganalisis  tingkat  sentimen  terhadap  data  tweet  yang  telah dikumpulkan.  Hasil  klasifikasi  menunjukan  bahwa  sentimen  negatif  lebih mendominasi  daripada  sentimen  positif  dan  sentimen  netral.  Beberapa tanggapan  pengguna  twitter  merasa  bahwa  perpanjangan  masa  jabatan  kepala desa  dapat  merusak  demokrasi  di  tingkat  lokal  (desa).  Analisis  sentimen menggunakan data dalam jumlah besar (big data) dapat menggambarkan tingkat keinginan publik terhadap sebuah wacana kebijakan yang tengah viral di media sosial. Sedangkan bagi pembuat kebijakan, hasil analisis sentimen dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun dan merumuskan sebuah kebijakan yang lebih berpihak kepada aspirasi masyarakat banyak.

## Keywords
Analisis Sentimen, Kepala Desa, Naive Bayes Classifier, Perpanjangan Jabatan

## Article History
Received April, 18 Revised June, 22 Accepted June, 27 Published June, 29
Corresponding Author Ricky Noor Permadi. Jl. HM. Ardans Ring Road III Samarinda 75131
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## Pendahuluan
Tuntutan para kepala desa untuk mendapatkan penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun pada setiap periodenya menuai beragam pendapat dari berbagai kalangan. Wacana tersebut disampaikan oleh Para kepala desa (kades) yang tergabung dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) melalui demonstrasi yang dilakukan di depan Gedung DPR RI pada Rabu 25 Januari 2023 (liputan6.com).
Sebelumnya, usulan penambahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi  9 (sembilan)  tahun  juga  menuai  sorotan  publik,  tidak  terkecuali  pada  media  sosial  twitter.  Tidak sedikit pihak yang menolak ataupun mendukung wacana tersebut. Tetapi dalam tatanan negara demokrasi, hal tersebut tidaklah melanggar aturan, karena hanya sebatas menyampaikan pendapat. Paling  tidak  masyarakat  memiliki  kesempatan  menilai  dan  menimbang  sendiri  apakah  tuntutan tersebut perlu ditindaklanjuti atau tidak.
Warsudin dan Hamid (2023) mengungkapkan bahwa rencana perpanjangan masa jabatan kepala  desa  tidak  sejalan  dengan  Indonesia  sebagai  negara  hukum.  Pada  dasarnya  inti  sebagai negara hukum adalah memberikan batasan dan pengaturan terhadap masa jabatan politik dalam rangka  mengantisipasi  terjadinya  penyalahgunaan  jabatan.  Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Pambudhi  (2023)  melalui  pendekatan  metode  yuridis  normatif  juga  mencapai  kesimpulan  yang sama  dengan  apa  yang  diungkapkan  Warsudin  dan  Hamid  (2023),  yaitu  menekankan  bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan semangat pembatasan masa jabatan sesuai dengan konstitusi yang berlaku (Pambudhi, 2023; Suhunan, Aubrey, dan Rasji, 2023).
Guna melihat persepsi masyarakat terhadap isu penambahan masa jabatan kepala desa, maka dilakukan analisis sentimen terhadap data tweet dari pengguna twitter terkait dengan isu masa perpanjangan  kepala  desa.  Analisis  sentimen  dilakukan  untuk  mengetahui  persepsi/pendapat publik  terhadap  suatu  produk,  topik  ataupun  isu-isu  tertentu  (Vinodhini  dan  Chandrasekaran, 2012; Khofifah, Rahayu dan Yusuf, 2022).
Semakin  banyak  tweet  yang  dikumpulkan  berkaitan  dengan  isu  perpanjangan  masa jabatan  kepala  desa,  maka  tweet  tersebut  dapat  dianalisis  untuk  kemudian  dapat  dimanfaatkan untuk  kebutuhan  informasi  yang  relevan.  Tetapi  dalam  pemanfaatannya  membutuhkan  teknik analisis  yang  tepat,  sehingga  informasi  yang  dihasilkan  dapat  membantu  banyak  pihak  untuk mendukung  sebuah  keputusan  atau  kebijakan.  Salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan  untuk menganalisis opini – opini tweet adalah analisis sentimen (Mahardika dan Zuliarso, 2018). Bahkan di negara-negara barat, media sosial seperti Twitter memberikan kesempatan kepada warga negara untuk  dapat  berdiskusi  dengan  politisi/pejabat  negara.  Sehingga  dapat  memengaruhi  proses pengambilan  kebijakan  (Antypas  et  al.,  2023).  Twitter  berpotensi  memberikan  data  mengenai respons penggunanya terhadap rencana perubahan kebijakan sosial (Larasati dan Eddyono, 2022).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sentimen  masyarakat  terhadap  isu perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sempat menghebohkan jagat maya pada awal tahun 2023.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pambudhi  (2023)  juga  mengungkapkan  dalam  perpekstif negara  hukum,  maka  tuntutan  perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  bertentangan  dengan semangat  pembatasan  kekuasaan  seperti  yang  diturunkan  dari  UUD  1945.  Berdasarkan  hal tersebut, penulis mencoba melihat dari perspektif masyarakat luas tentang isu perpanjangan masa jabatan kepala desa. Sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun ataupun menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan masa jabatan kepala desa.
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Prabowo dan Thelwall (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sentimen analisis dapat memfasilitasi  pembuat  kebijakan  atau  politisi  untuk  menganalisis  sentimen  publik  sehubungan dengan kebijakan, layanan publik, atau masalah politik.
Penggunaan klasifikasi naïve bayes adalah untuk memberikan gambaran mengenai respon masyarakat mengenai isu perpanjangan masa jabatan kepala desa. Naïve bayes dapat memberikan prediksi  yang  lebih  akurat  dan  tepat.  Banyaknya  pengguna  Twitter  yang  menyampaikan  opini melalui media sosial twitter, akan berdampak pada terbukanya peluang untuk memanfaatkan data- data tersebut, salah satunya sebagai acuan dalam perbaikan kebijakan kedepannya. Selain itu, data- data tweet dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk menentukan polaritas posititif dan negatifnya opini-opini tersebut (Widowati dan Sadikin, 2020).
Terdapat beberapa penelitian lain yang membahas isu serupa, yaitu terkait masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Isu tersebut juga sempat muncul di media sosial twitter pada tahun 2022  dan  2023.  Luthfanida  (2022)  dalam  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  dengan menggunakan  metode  Naïve  Bayes  Classifier  dan  Support  Vector  Machine  (SVM)  dengan  isu “Presiden  Jokowi  3  Periode”  didapati  bahwa  dari  500  data  tweet,  terdapat  130  tweet  berlabel positif, dan 370 tweet berlabel negatif, dengan tingkat akurasi menggunakan Naïve Bayes Classifier adalah 94.07% dan Support Vector Machine (SVM) adalah 95.42%. Banyaknya tweet yang berlabel negatif menyatakan bahwa dari mayoritas tweet berisi ungkapan penolakan isu perpanjangan masa jabatan  presiden  3  periode.  Hal  tersebut  juga  sejalan  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Jimmy, Hermaliani, dan Kurniawan (2022) yang menunjukkan bahwa dari 1.826 tweet, 1.116 sentimen negatif sedangkan sisanya sentimen positif.
Selanjutnya Kautsar dan Syafrullah (2022) juga memperoleh hasil dimana dari 185 data tweet berbahasa Indonesia yang digunakan, sebagian besar hasil tweet menolak isu perpanjangan masa  jabatan  presiden  menjadi  3  periode.  Selain  itu  masih  dengan  tema  yang  sama,  Nugraha, Purwantoro,  dan  Umaidah  (2022)  mendapatkan  hasil  yang  sedikit  berbeda  dari  apa  yang diungkapkan oleh Luthfanida (2022) dan Kautsar dan Syafrullah (2022). Penelitan yang dilakukan oleh Nugraha, Purwantoro, dan Umaidah (2022) menyatakan dari 641 data tweet yang dapat diolah, sebanya 422 tweet positif dan 192 tweet negatif atau dengan persentase sentiment analisis sebesar 69% sentiment positif dan 31% sentiment negatif. Hasil tersebut menyatakan bahwa meyoritas tweet memiliki sentiment positif disbanding sentiment negatif. Perbedaan hasil penelitian tersebut terjadi karena rentang pengambilan data tweet yang berbeda.
Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang secara khusus membahas terkait penggunaan metode analisis Naïve Bayes untuk mengetahui opini masyarakat tentang masa jabatan kepala desa. Beberapa penelitian  lain yang membahas tema perpanjangan masa jabatan kepala desa banyak dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif ataupun ilmu hukum/konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melengkapi dari sisi opini masyarakat terhadap isu perpanjangan masa jabatan kepala desa.

## Kerangka Teoritis
Praktik Demokrasi di Indonesia telah dilakukan sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,  bahkan  tuntutan  untuk  menjadi  negara  yang  seutuhnya  berdemokrasi  dimulai  pada  era reformasi  pasca  orde  baru.  Semangat  demokrasi  sebagaimana  mestinya  bertujuan  untuk memperbaiki  tatanan  kehidupan  masyarakat  menjadi  lebih  baik  lagi  dengan  adanya  pemimpin
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
dipilih.  Oleh  karena  itu,  demokrasi  selayaknya  bukan  hanya  menjadi  tujuan  melainkan  sebagai sarana untuk memperbaiki hajat hidup banyak orang. Demokrasi sangat berkaitan dengan dengan Pancasila  keempat  (kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
Demokrasi  dapat  dilihat  sebagai  bentuk  disparitas  antara  ideologi  partai  politik  yang diusung.  Demokrasi  juga  memperebutkan  dukungan  rakyat  untuk  dukungan  politik  sebelum akhirnya memunculkan hasil pemenang dari kontes pemilihan pemimpin daerah. Semangat dari demokrasi  itu  sendiri  membawa  perubahan  dan  harapan  yang  baik  bagi  pembangunan  dikala demokrasi muncul ditengah kehidupan masyarakat.
Bentuk demokrasi di Indonesia tertuang dalam tata kelola poltik pada sistem pemerintahan. Demokrasi  juga  berperan  antara  hubungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam pengaturannya terdapat pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan dan diberikan hak otonomi yang seluas-luasnya. Implementasi aturan ini mengarah pada konsep desentralisasi (Wijayanti, 2016).
Secara  khusus,  berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  terdapat  klasifikasi  urusan pemerintahan  di  Negara Indonesia yang  menjadi dasar  pembagian  urusan pemerintahan antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Pertama  adalah  urusan  pemerintahan  absolut  yang merupakan  urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat. Selanjutnya  adalah  urusan  pemerintahan  konkruen  yang  merupakan  urusan pemerintahan  yang terbagi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  provinsi  dan  daerah  kabupaten/kota.  Dan  yang terakhir adalah urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden.
Urusan  pemerintahan  konkruen  yang  dilimpahkan  kepada  pemerintah  daerah  menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan kokruen juga dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa. Hal tersebut menguatkan posisi pemerintah desa sebagai salah satu entitas pelaksana otonomi daerah. Pemerintahan desa berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Secara  jelas  melalui  aturan  tersebut menyatakan bahwa pemerintahan desa juga memiliki hak mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan aset dan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan asas subsidiritas dan asas rekognisi (Pamungkas, 2014). Asas Rekognisi merupakan pengakuan terhadap asal-usul, sedangkan asas  subsidiritas  merupaka  penetapan  kewenangan  berskala  lokal  dan  pengambilan  keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Demi mengatur lancarnya roda pemerintahan desa, maka sebuah desa dipimpin oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa.
Demokrasi tidak hanya berperan untuk kontesasi pemilihan presiden tetapi sampai pada pemilihan  Kepala  Desa.  Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  tahun  2014,
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
kewenangan mengenai desa diatur melalui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Dearah. Diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengubah daya tawar desa dalam konteks otonomi daerah yang berdampak pada peningkatan peran kepala desa menjadi semakin signifikan dalam menentukan kebijakan di tingkat desa (Atmaja dan Hilman, 2023). Saat ini, jabatan kepala desa menjadi lebih strategis, terlebih dengan diberlakukannya aturan yang mengatur dana desa.
Latar  belakang  yang  menjadi  pertimbangan  pengesahan  UU  6/2014  antara  lain  desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  juga  mempunyai  peranan  mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  bangsa;  desa  juga  telah berkembangan dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih mandiri, kuat, maju dan demokratis. Sehingga dari segi ekonomi desa tidak terlalu timpang dengan daerah perkotaan; bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan perlu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang.
Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (6), otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Sedangkan  desentralisasi  adalah  penyerahan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan  asas  otonomi.  Penyerahan  urusan pemerintah  pusat  ini  diberikan  kepada  daerah  provinsi,  kabupaten/kota,  hingga  tingkat desa/kelurahan.
Selain adanya konsep otonomi daerah yang sejatinya diberikan kepada Pemerintah Daerah, maka  terdapat  sistem  pemerintahan  yang  lebih  kecil  lagi,  yaitu  Pemerintahan  Desa  (Bismo  & Sahputra,  2021).  Dalam  pelaksanaannya,  berdsarkan  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa menyatakan bahwa Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa.  Selain  kedua  unsur  tersebut,  penyelenggaraan pemerintahan  desa  juga  didukung  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  memiliki  fungsi membahas  dan  penyepakati  rancangan  peraturan  desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Melaui UU No. 6 tahun 2014 menempatkan  bahwa  masyarakat  desa  memiliki  kedaulatan  politik  terhadap  desanya  (Astuti  & Marlina, 2022).
Dilihat  dari  masa  jabatan  kepala  desa,  Indonesia  beberapa  kali  mengalami  perombakan periodesasi  kepala  desa.  Dimulai  sejak  munculnya  UU  No.  19  tahun  1965  tentang  Desapraja dengan masa jabatan 8 tahun tanpa batasan jumlah periode. Kemudian digantikan dengan UU No. 5  tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa  yang  membatasi  periode  masa  jabatan  kepala  desa menjadi 2 kali masa jabatan. UU ini juga dicabut dan di tahun 1999 muncul UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memberikan masa jabatan paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 membatasi masa jabatan selama 6 tahun dengan 2 periode. UU ini kemudian dihapus dan digantikan  dengan  UU  No.  23  tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah  yang  menambahkan periode menjabat menjadi 3 periode dengan 6 tahun masa jabatan.
Pengaturan tentang masa jabatan Kepala Desa merupakan manifestasi dari Desa sebagai institusi  demokrasi  lokal  yang  diakui  oleh  Negara.  Secara  lebih  rinci,  pengaturan  tentang  Desa diamanatkan  melalui  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Dalam  UU  tersebut  mengatur
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
bahwa  Desa  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Desa  yang  dipilih  melalui  Pemilu  Kepala  Desa (Pilkades) dalam tiga kali priode jabatan dengan 6 tahun masa jabatan. Jadi seorang kepala desa terpilih dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Pembatasan  masa  jabatan  kepala  desa  sebagaimana  termaktub  dalam  UU  tersebut merupakan  semangat  dari  UUD  1945.  Secara  filosofis  dan  teoritis  pembatasan  kekuasaan berdasarkan UUD 1945, selain untuk menjamin pergantian kepemimpinan yang demokratis, juga bertujuan untuk meminimalisir praktik kepemimpinan yang otoritarianisme, praktik koruptif dan nepotisme (Umam, 2023). Barro dalam Gersbach et.al (2021) menyebutkan bahwa masa jabatan politik  harus  sesingkat  mungkin  untuk  mendisiplinkan  pemegang  jabatan.  Lebih  lanjut  Schultz (2008) menunjukkan bahwa masa jabatan yang pendek dapat mendorong akuntabilitas pejabat dan menyaring politisi yang buruk.
Masa jabatan politik dapat menjadi pedang bermata dua, yaitu dapat mempercepat kinerja pemerintah, dan dapat meningkatkan kekuatan politik yang berpotensi korupsi (Tsur, 2022). Fiva dan Smith (2018) menemukan bahwa petahana dan lamanya masa jabatan memainkan peran kausal penting  dalam  penciptaan  dinasti  di  lingkup  pemegang  jabatan.  Di  Indonesia  sendiri,  periode jabatan publik seperti presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dibatasi maksimal 2 periode untuk  menghindari  oligarki  karena  lamanya  seseorang  menempati  jabatan  politik  tersebut (Kurniawan & Arianto, 2020). Ini juga yang dikhawatirkan timbul di tingkat desa, jika perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun akan meningkatkan praktik oligarki dan membuka celah abuse  of  power di  tingkat  pemerintahan  desa  (Wijayanti,  2023).  Apalagi  dengan  panjangnya  masa jabatan  kepala  desa,  akan  menimbulkan  kejenuhan  yang  dirasakan  oleh  warganya  sehingga pemimpin  yang  seharusnya  menghasilkan  inovasi  dan  kebijakan  strategis  justru  menimbulkan kemunduran (Luthfy, 2019).
Demonstrasi yang dilakukan oleh para kepala desa yang meminta revisi pasal 39 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, menimbulkan banyaknya respons masyarakat di media sosial. Media sosial membuka ruang bagi para peneliti untuk mempelajari emosi, suasana hati, dan opini publik (Qiu et al., 2019). Misalnya di Twitter yang banyak digunakan untuk mengetahui topik terbaru melalui fitur hashtag .  Bahkan  berawal  dari  pembahasan  di  Twitter  dapat  memicu  pemberitaan  berita (Priyatno dalam Arsi & Waluyo, 2021). Opini masyarakat ini dapat dihimpun dengan penambangan dokumen, salah satunya adalah analisis sentimen.
Analisis  sentimen  digunakan  untuk  menentukan  apa  yang  diyakini  oleh  mayoritas pengguna  berdasarkan  informasi  seperti  opini  tertulis.  Orang  sering  menggungkapkan  dan memosting ide dan gagasan mereka di media sosial sebagai akibat dari perkembangan era digital (Chinnasamy  et  al.,  2022).  Postingan  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  diskusi  politik, terlebih apabila postingan dilakukan antara akun twitter pejabat pemerintah ataupun politisi dengan akun  masyarakat  (Antypas  et  al.,  2023).  Sehingga  dari  banyaknya  tweet  tersebut  dapat  diolah menjadi sebuah informasi yang kemudian dapat dijadikan bahan dalam pembuatan kebijakan.
Salah  satu  Tujuan  utama  dalam  analisis  sentimen  adalah  untuk  menentukan  polaritas sentimen positif, negatif, dan netral. Dengan analisis sentimen, sepotong teks dapat dikategorikan dengan  sentimen  yang  diungkapkannya,  seringkali  dalam  bentuk  positif,  negatif,  atupun  netral (Riyadh & Shafiq, 2022). Salah satu metode yang digunakan dalam klasifikasi sentimen tersebut
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
adalah menggunakan Naive Bayes, model pembelajaran mesin probabilistik yang digunakan untuk tugas klasifikasi positif, negatif, ataupun netral (Puspasari & Subarkah, 2022).
Selanjutnya adalah tahapan Evaluasi adalah tahapan yang dilakukan untuk melihat tingkat efektivitas performa algoritma klasifikasi dalam penelitian. Indikator untuk mengukur performa tersebut dilakukan melalui accuracy, precision, dan recall. Sedangkan untuk menghitung indikator tersebut digunakan metode confusion matrix yang terdiri dari True Positif, True Negative, False Positif, dan False Negatif (Tanggraeni & Sitokdana, 2022)
Untuk mengukur keefektifan model Naive bayes classifier maka digunakan confusion matrix . Penggunaan Confusion Matrix adalah untuk mengukur kinerja dalam klasifikasi Machine learning (Puspasari & Subarkah, 2022). Singkatnya Confusion Matrix adalah tabel yang berisikan klasifikasi jumlah data uji yang benar dan jumlah data uji yang salah (Normawati & Prayogi, 2021).
Tabel 1: Confusion Matrix Model
Actual Class Predicted Class Predicted Positive Predicted Negative True Positive True Positive False Negative True Negative False Positive True Negative
True Positve merupakan jumlah data dengan nilai positif yang diprediksi benar sebagai data positif,  True  Negative  merupakan  jumlah  data  nilai  negatif  yang  diprediksi  benar  sebagai  data negatif, sedangkan False Positive adalah jumlah nilai negative yang diprediksi salah sebagai positive, dan False Negative adalah jumlah data nilai positif yang diprediksi sebagai negatif (Rosari et al., 2022; Puspasari & Subarkah, 2022).
Setian  dan  Seprina  (2019)mengemukakan  bahwa  melalui  perhitungan  algoritma  Naive Bayes Classifier menunjukkan hasil yang signifikan dalam menganalisis sentimen dengan tingkat akurasi  sebesar  98.29%.  Sentimen  analisis  yang  dilakukan  Setian  dan  Saprina  adalah  untuk megetahui  opini  masyarakat  pengguna  Twitter  terhadap  Lazada  Indonesia.  Selanjutnya Chinnasamy  et.al  (2022)  menggunakan  tiga  metode  berbeda  dalam  menganalisis  sentimen pengguna Twitter terhadap Vaksinasi Covid-19, yaitu menggunakan Naive Bayes, Decision Trees, dan Random Forest. Dari ketiga metode analisis tersebut, Naive Bayes memiliki hasil yang lebih akurat  dibandingkan  metode  lainnya,  yaitu  dengan  tingkat  akurasi  86.43%.  sedangkan  metode Decision Trees dan Random Forest masing masing berada pada tingkat 82.91% (Chinnasamy et.al, 2022).
Dalam  melakukan  analisis  sentimen,  Lestari  dan  Saepudin  (2021)dalam  penelitiannya menggunakan metode Naive Bayes untuk menganalisis data dari ulasan terkait Vaksin Sinovac. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa tweet dengan sentimen positif sebanyak 86%, sedangkan sentimen negatif sebesar 14% dengan tingkat akurasi sebesar 92.96%.
Beberapa  penelitian  lainnya  yang  menggunakan  analisis  sentimen  dengan  metode Naïve Bayes  Classifier ,  antara  lain  oleh  Safira  dan  Hasan  (2023)  tentang  sentimen masyarakat  terhadap metode pembayaran paylater , hasil akurasi yang diperoleh sebesar 91%. Adapun nilai akurasi sebesar 80%  diperoleh  pada  hasil  kajian  Putri,  Nama,  dan  Sulistiono  (2022)  tentang  analisis  sentimen kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Selanjutnya  hasil  penelitian  Lisnawita,  Guntoro,  dan Musfawati (Lisnawita et al., 2022) menunjukkan tingkat akurasi dengan Naïve Bayes Classification
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
tentang tipe belajar mahasiswa sebesar 88, 89%. Naïve Bayes Classifier juga menghasilkan akurasi yang tertinggi sebesar 92% pada kajian Chen, et al (2021) tentang manajemen risiko lalu lintas. Arsi et al. (2021) dalam penelitianya juga mengemukakan bahwa hasil penelitian tentang perpindahan ibu kota Indonesia dengan Naïve Bayes Classifier menunjukkan nilai akurasi yang diperoleh sebesar 94,33% (Arsi et al., 2021).

## Metode
Penelitian ini menggunakan analisis sentimen dengan menggunakan metode Naive Bayes Classifier.  Penggunaan  metode  Naive  Bayes  Classifier  dikarenakan  metode  ini  memiliki  tingkat keakuratan  yang  lebih  tinggi  apabila  dibandingkan  dengan  metode  lainnya  (Chinnasamy  et.al, 2022). Selanjutnya, Oktafia dan Pardede (2008) juga mengungkapkan bahwa Naive Bayes Classifier memiliki kinerja yang lebih baik dalam pengujian yang dilakukan pada data bertipe kategori. Selain itu, akurasi yang dihasilkan oleh Naive Bayes Classifier dapat digunakan untuk klasifikasi tweet dengan sentimen negatif dan positif secara otomatis (Mahardika & Zuliarso, 2018). Penggunaan analisis sentimen dengan metode Naïve Bayes Classifier memiliki struktur algoritma sederhana dan efisiensi komputasi yang tinggi (Chen et al., 2021).
Dalam rangka penguatan berbagai argumen yang disajikan dalam penelitian ini, penulis juga akan melakukan studi literatur terhadap penelitian terdahulu. Studi literature dilakukan untuk mencari  teori-teori,  penelitian  terdahulu  dan  berbagai  aturan  yang  relevan  terhadap  penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Penggunaan metode Review Literature (studi pustaka) adalah  untuk  memperkuat  hasil  analisis sentimen. Big  data dapat  dilihat  sebagai  pelengkap  atau tambahan  dalam  penyajian  data  analisis,  bukan  sebagai  pengganti  metode  penelitian  tradisional yang  telah  ada  dalam  dunia  penelitian  sosial  sebelumnya  (Kitchin  dan  Lauriault,  2015  dalam Djindan et al., 2022)
Selanjutnya pengumpulan data analisis sentimen menggunakan software open source (bersifat terbuka)  bernama  RapidMiner  Studio.  Penggunaan  RapidMiner  dikarenakan  aplikasi  ini  dapat membantu  penulis  dalam  melakukan  pengambilan  data  hingga  kemudian  analisis  data  untuk mengetahui sentimen masyarakat terhadap suatu topik tertentu (Aprillia et al., 2013). Selain itu, Software  RapidMiner  juga  didesain  untuk  analitik  bisnis,  prediksi,  penambangan  data, penambangan, dan Machine Learning (Madyatmadja et al., 2021).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tweet yang berasal dari twitter. Data teks tersebut  merupakan  data komentar  pengguna  twitter  yang  akan  diolah  dan diklasifikasi.  Proses penarikan data tweet dilakukan menggunakan aplikasi RapidMiner Studio. Crawling data twitter mendapatkan total 5.724 tweet dengan kata kunci “kepala desa”.  Proses pengumpulan data tweet dilakukan dengan mengintegrasikan API Twitter dengan Rapidminer.
Sebelum melakukan analisis sentimen, maka seluruh data tweet perlu melalui tahap data pre-processing.  Tahapan  ini  diperlukan  untuk  lebih  mengoptimalkan  hasil  analisis  sentimen. Terdapat lima tahapan pada data pre-processing yaitu, cleansing, case folding, remove duplicate, tokenizing, dan stopwords removal.
1. Data Cleansing merupakan  proses  awal  untuk  menghilangkan  atribut  yang  tidak berpengaruh terhadap analisis sentimen seperti tanda baca, karakter tweet kosong, dan emoji.
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
2. Case Folding merupakan tahapan dimana seluruh data tweet akan dirubah menjadi huruf kecil ( lower case ). Hal tersebut dilakukan agar terdapat kesamaan data.
3. Tokenizing merupakan proses untuk memisahkan kalimat menjadi kata-kata tersendiri.
4. Remove Duplicate adalah proses menghapus beberapa tweet yang dianggap sama dalam sebuah kumpulan data.
Stowords  Removal adalah  proses  untuk  menghilangkan  kata-kata  yang  dianggap  tidak berpengaruh  terhadap  kalimat  dan  Biasanya  muncul  dalam  jumlah  banyak.  Beberapa  contoh stopwords dalam bahasa Indonesia dalah “yang”, “dan”, “di”, “dari”, “atau”, dan sebagainya.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  sentimen  merupakan  teknik  pemrosesan  bahasa  alami  ( natural  language processing/NLP) yang  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi/pendapat  publik  terhadap  suatu produk, topik ataupun isu-isu tertentu (Vinondhini & Chandrasekaran, 2012; Khofifah et al., 2022). Sebagai  bagian  dari  bidang  penelitian,  analisis  sentimen  ini  berkaitan  erat  dengan  (atau  dapat dianggap sebagai bagian dari) bahasa komputasi, pemrosesan bahasa alami, dan penambangan teks ( text mining ) (Mejova, 2009).
Pada  dasarnya  analisis  sentimen  dilakukan  terhadap  data  dengan  jumlah  besar  dan cenderung  tidak  terstruktur.  Data-data  tersebut  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  seperti komentar pengguna sosial media, ulasan, ataupun tweet (Vinodhini dan Chandrasekaran, 2012). Berdasarkan  data-data  tersebut,  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  apakah  isu-isu  yang  diangkat dalam analisis dinilai negatif ataupun positif oleh publik.
Tulisan ini mengumpulkan data tweet pengguna twitter terhadap isu “perpanjangan masa jabatan kepala desa” menggunakan aplikasi RapidMiner Studio. Penggunaan data tweet didasari pada sebuah kenyataan bahwa web microblogging atau platform media sosial terutama Twitter adalah salah satu platform populer dalam melakukan analisis sentimen (Pak & Paroubek, 2010). Selain itu, berdasarkan laporan We Are Social (2023) Twitter merupakan aplikasi social media paling banyak digunakan terbesar ke-6 di Indonesia.
Gambar 1. Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia
Source: We Are Social, 2023
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Proses  pengambilan  data  twitter  mendapatkan  total  5.724  tweet  dengan  kata  kunci “kepala desa”. Dari 5.724 tweet tersebut tidak semua data dapat diolah, karena masih terdapat banyak data yang bersifat duplikat (lebih dari 1 tweet) dan tidak memiliki makna sama sekali (seperti hanya  tanda  baca  dan  kata-kata  yang  tidak  sesuai  dengan  kata  kunci).  Setelah  dilakukan pembersihan data ( data cleansing ), tersisa 1.016 data tweet.
Pembersihan  data  tweet  dilakukan  menggunakan  Operator Rename  by  Replacing menggantikan bagian nama atribut dengan penggantian yang ditentukan. Operator ini digunakan untuk menghapus bagian yang tidak diinginkan dari nama atribut seperti spasi putih, tanda kurung, atau karakter lain yang tidak diinginkan. Selain itu, dilakukan pula case folding , yaitu sebuah fitur untuk menyamaratakan seluruh huruf menjadi huruf kecil ( lower case ) dan menghapus link URL (Samsir et al., 2021) seperti pada Tabel 1.
Tabel 2: Perbandingan dataset twitter sebelum dan setelah cleansing Data Awal
Setelah Cleansing RT @NenkMonica: Masa Jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dan bisa sampai 3 periode, apakah sebagai bentuk dari Keserakahan Jabatan, Kehausa…
masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan bisa sampai 3 periode apakah sebagai bentuk dari keserakahan jabatan kehausan
Tolak Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun!
UU Desa Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa https://t.co/OXy3Aqdx1I lewat @ChangeOrg_ID tolak masa jabatan kepala desa 9 tahun uu desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa lewat RT @AndiDarwis71: Punya Kepala Desa seperti ini, rakyat nya pasti tidak berani tanyakan Dana Desa 1 Milyard perthn... https://t.co/lMP0DD63…
punya kepala desa seperti ini rakyat nya pasti tidak berani tanyakan dana desa 1 milyard perthn RT @AnthonyBudiawan: Bangga dengan sikap patriot BEM Malang Raya, penerus generasi bangsa, menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa. S…
bangga dengan sikap patriot bem malang raya penerus generasi bangsa menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa
RT @nu_online: Yang ideal 6 tahun kalau kita bagus dan masih mau diterima masyarakat bisa tiga kali periode sampai 18 tahun, kata Achmad Yu… yang ideal 6 tahun kalau kita bagus dan masih mau diterima masyarakat bisa tiga kali periode sampai 18 tahun kata achmad Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menuai polemik. Sebab, wacana tersebut berpotensi merusak iklim demokrasi di pedesaan. https://t.co/gAO14hhLzV
wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menuai polemik sebab wacana tersebut berpotensi merusak iklim demokrasi di pedesaan
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Dalam tahapan preprocessing dataset menggunakan aplikasi RapidMiner Studio, langkah yang harus dilakukan adalah megkategorikan teks sebagai nominal, agar proses pemrosesan data dapat dilanjutkan tanpa kendala (Puspasari dan Subarkah, 2022). Operator yang digunakan untuk mengkonversi teks tersebut adalah nominal to teks. Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa tahapan preprocessing ini terdiri dari 4 langkah, yaitu Tokenize, Transform Cases, Filter Stopwords, dan Filter Tokens ( by length ).

## Gambar 2 : Tahapan Preprocessing dataset
Kemudian data yang telah siap akan diberi label positif, negatif, dan netral. Label positif adalah tweet yang mengungkapkan kebahagiaan, beranggapan baik, ataupun berisikan pujian; label negatif adalah  tweet  yang  menyerang  seseorang,  grup,  produk,  negara,  menyatakan  ketidaksetujuan terhadap  suatu  isu  ataupun  kritik;  dan  yang  terakhir  adalah  label  netral  adalah  tweet  yang menyatakan fakta, informasi ataupun hanya sekedar tweet iklan.
Pelabelan dilakukan menggunakan metode Naive Bayes Classifier, dengan menyiapkan data  latih  terlebih  dahulu.  Data  latih  (data training )  digunakan  untuk  membangun  atau  melatih model/ classifier (Ratnawati,  2018).  Kemudian  data  latih  tersebut  akan  digunakan  sebagai  acuan dalam  pemrosesan  data  uji  yang  telah  disiapkan.  Data  uji  (data Testing )  yang  digunakan  dalam penilitian ini sebanyak 533 tweet. Data uji digunakan untuk mengukur sejauh mana classifier berhasil melakukan klasifikasi dengan benar (Ratnawati, 2018).
Gambar 3: Label Atribut Positif, Negatif, dan Netral
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 1 (2023), pp.49-67
Gambar 4: Hasil Analisis Sentimen Terhadap Tweet Masa Jabatan Kepala Desa menggunakan RapidMiner
Berdasarkan  data  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  mayoritas  tweet  didominasi  oleh sentimen negatif. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap mengapa orang memiliki lebih banyak hal negatif daripada positif tentang kasus tersebut. Alasan tersebut akan diterapkan melalui frekuensi kata-kata sentimen negatif.
Selanjutnya, melalui nalisis dan pengujian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil  adalah  hasil  dari  implementasi algoritma  Naive  Bayes  Clasifier  pada  penelitian  ini  data menunjukan bahwa tingkat keakurasian untuk isu perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah 75.78%. Hasil akurasi pada penelitian ini dinilai cukup baik, karena memiliki nilai lbih dari setengah dari total penilaian.
Analisis sentimen dengan algoritma Naive Bayes Clasifier berhasil mengklasifikasikan sentimen masyarkat di Twitter tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa. Hasil klasifikasi menunjukan sentimen negatif lebih mendominasi daripada sentimen positif dan sentimen netral, dimana terdapat 68% ulasan Negatif, dan hanya 13% ulasan Positif, serta 19% ulasan netral. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat merasa tidak setuju terkait dengan perpanjangan masa jabatan  kepala  desa  dikarenakan  bahwa  hal  tersebut  belumlah  mendesak  untuk  dilakukan perubahan.
Gambar 5: Hasil Prediksi Sentimen Berdasarkan Model Naive Bayes Classifier
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Masih banyaknya masyarakat yang menyuarakan ketidaksetujuannya terkait perpanjangan masa  jabatan  kepala  desa  melalui  Twitter  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Warsudin  &  Hamid  (2022)  yang  mengungkapkan  bahwa  tuntutan  perpanjangan  masa  jabatan tersebut tidak sejalan dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi. Suatu jabatan haruslah dibatasi dan tidak boleh terlampau lama, hal tersebut ditujukan untuk menghindari kesewenang- wenangan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu tweet menarik yang disampaikan oleh pengguna twitter juga menyebutkan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menuai polemik sebab wacana tersebut berpotensi merusak iklim demokrasi ditingkat desa.
Selain untuk mengetahui sentimen pengguna twitter secara umum (Negatif, Positif, dan Netral), beberapa tweet yang dilontarkan oleh pengguna twitter juga memiliki makna penting dalam isu tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi tiga periode, dengan masing-masing periode  selama  9  tahun.  Secara  umum,  penulis  berusaha  merangkum  beberapa  kegelisahan pengguna twitter yang diungkapkan melalui tweet dengan kata kunci kepala desa adalah sebagai berikut:  1)  apabila  tuntutan  kepala  desa  dikabulkan  oleh  pemerintah  pusat,  maka  akan  muncul indikasi terbentuknya elit desa (oligarki); 2) adanya indikasi tekanan politik menjelang pemilu 2024 terhadap Kepala Desa (alat politik); 4) Dana Desa masih menjadi daya tarik untuk menduduki jabatan  kepala  desa  (dapat  membuka  peluang  Korupsi  dikarenakan  Biaya  Pilkades  yang  tidak sedikit);  5)  Dewan  Perwakilan  Desa  dianggap  tidak  memiliki  fungsi  pengawasan  dan  kontrol terhadap Kepala Desa; 6) Memperkecil ruang demokrasi bagi desa itu sendiri sehingga meminalisir lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang cakap di desa, terutama golongan anak muda. Kelima isu tersebut merupakan rangkuman dari tweet yang telah dirangkum dan diolah oleh penulis, yang kedepannya dapat menjadi pertimbangan ataupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan Desa.
Hasil eksplorasi tematis terhadap isi tweet, terungkaplah bahwa terdapat beragam alasan keberatan dan ketidaksetujuan yang diungkapkan oleh pengguna Twitter. Beragam tweet tersebut dapat dilihat pada tweet berikut:
Perpanjangan masa jabatan Kades itu merusak demokrasi. Krn jabatan publik yg dipilih rakyat dlm demokrasi hrs dipergilirkan utk menghindari adanya  kecenderungan  korupsi  &  otoriter.  6  thn  saja  tercatat  ada  686 Kades yg menjadi tersangka korupsi. Mau 9thn? (@UbedilahB) Jika  benar  terjadi  jabatan  desa  9  THN  sudah  jelas  kemunduran demokrasi.presiden  aja  5  THN  masa  kepala  desa  9  THN.untuk  KPK tolong didesa2 di cek semua dana desa yang ngalir ke desa apa sudah tepat sasaran ApA belum. (@AlfianZeni)
Penambahan  masa  jabatan  kades  sama  hal  menambah  angka  korupsi. Kami masyarakat bima NTB menolak keras penambahan 9 thn jabatan kepla desa. (@FirdausRR9)
Mendukung  masa  jabatan  kepala  Desa  menjadi  9  tahun,  merusak kedaulatan  desa  dan  sosial  dan  budaya  masyarakat  Desa.  Sejak  Satgas Dana  Desa  dinon  aktifkan  Kepala  Desa  semakin  lenggang  melakukan penyelewengan apalagi dengan masa 9 tahun !!!. (@gea_asa) Berdasarkan  UU  Desa  2014,  itu  kepala  desa  bisa  menjabat  sampai  3 periode x 6 tahun. Trus sekarang mau minta perpanjang jadi 9 tahun. Ada
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
2 isu yg bisa di-up jadi diskusi ke level atas. Kepala desa boleh 3 periode dan  boleh  diperpanjang,  kenapa  level  di  atas  ga  boleh  seumur  hidup? (@datuakrajoangek)
Bukan malah dalih peningkatan dana desa atau perpanjangan masa jabatan Kepala  Desa  yang  sebenernya  punya  muatan  politik.  Isue  Dana  Desa sudah enggak laku dimainkan oleh para elit politik DPR dimunculkan isue Perpanjangan massa jabatan kades 9 tahun menjelang pemilu 2024. Ada apa ? (@donatelo888889)
Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa jelas bernuansa politis menjelang pemilu 2024. (@as16067013)
Apabila dianalisis lebih lanjut, maka beberapa tweet di atas sejalan dengan hasil penelitian terdahulu.  Long  dan Boediningsih  (2023)  mengungkapkan  bahwa  periode  kepemimpinan  yang terlampau panjang dapat berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Bahkan ditingkat lokal berpeluang terjadi kasus nepotisme politik. Selain itu, Winardi, Nugroho dan Wijayanti (2016) juga mengungkapkan lamanya seseorang menduduki jabatan tertentu dapat menimbulkan suap ataupun gratifikasi.
Selanjutnya,  Perpanjangan  masa  jabatan  menjadi  9  tahun  per  periode  juga  sangat bertentangan dengan prinsip negara demokrasi (Suhunan, Aubrey, dan Rasji, 2023). Lebih lanjut dalam  analisisnya,  Suhunan,  Aubrey,  dan  Rasji,  (2023)  mengungkapkan  bahwa  wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa disinyalir merupakan sebuah gerakan untuk mempolitisasi kepala desa dalam kaitannya dengan Pemilu tahun 2024, sebagaimana diketahui berdasarkan data BPS (2021) jumlah desa di Indonesia mencapai 83.843. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan semangat pembatasan masa jabatan sesuai dengan konstitusi yang berlaku (Pambudhi, 2023; Suhunan, Aubrey, dan Rasji, 2023).
Media  sosial  menjadi  ruang  demokrasi  tersendiri  bagi  penggunanya  untuk  dapat mengekspresikan opini ataupun kritiknya terhadap suatu isu dan wacana publik. Twitter dianggap sebagai  salah  satu  media  sosial  yang  efektif  dalam  menyerap  aspirasi  publik,  dan  secara  tidak langsung dapat meningkatkan paritisipasi publik dalam konteks tertentu, misalkan yang berkaitan dengan isu sosial, politik, budaya, dan lainnya. Platform media sosial dapat dianggap sebagai sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga negara (Bonsón, Torres, Royo, & Flores, 2012;  Kavanaugh  et  al.,  2012  dalam  Mustaqbirin,  Rahmanto,  dan  Sudarmo,  2020).  Hal  ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, yang memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta memberikan ruang bagi suara- suara masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan secara lebih luas. Partisipasi publik yang dilakukan melalui media sosial dianggap semakin populer di era pemerintahan terbuka saat ini, yang menekankan pada aspek transparansi dan keterlibatan publik (Mustaqbirin, Rahmanto, dan Sudarmo, 2020).
Sesuai dengan kondisi masyarakat, tweet di Twitter dapat mewakili berbagai opini, mulai dari  opini  tentang  sebuah  produk,  layanan,  tokoh  publik,  maupun  isu  politik  (Widowati  dan Sadikin, 2020). Selanjutnya, tweet yang di posting oleh pengguna twitter tentu berisi suatu pesan, baik itu positif, negative, ataupun keresahan pengguna. Hal itu menunjukkan adanya peran efektif dari pengguna  twitter  untuk  berpartisipasi  dalam  membahas isu  tertentu.  Selain  itu,  data-data  tweet
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
tersebut juga dapat digunakan untuk menangkap informasi mengenai respons pengguna terhadap wacana kebijakan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah (Larasati & Eddyono, 2022).

## Kesimpulan
Proses pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan tentunya harus memperhatikan berbagai aspek yang terdampak langsung. Penetapan sebuah kebijakan tentunya akan berdampak pada  kepentingan  publik.  Analisis  sentiment  dilakukan  untuk  mengetahui  respon  masyarakat terhadap suatu isu ataupun wacana kebijakan yang akan dirumuskan kedepannya.  Pengambilan data tweet dari pengguna twitter terkait wacana dan isu tuntutan perpanjangan masa jabatan bagi kepala  desa  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  umum  dari  sudut  pandang  masyarakat. Penggunaan  data  twitter  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  proses penyusunan kebijakan.
Tweet  yang  ditulis  oleh  pengguna  twitter  dapat  dianggap  sebagai  opini  murni  dari masyarakat pengguna twitter dalam mengungkapkan pendapatnya, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan.  Kemudian  data-data  tersebut  diolah  melalui  algoritma  Naïve  Bayes  Classifier,  untuk mengetahui polarisasi sentiment masyarakat terhadap isu perpanjangan masa jabatan kepala desa. Berbeda dengan penggalian data melalui survey yang telah dipersiapkan sedemikian rupa, dengan menentukan target responden pengisian survey.
Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan oleh penulis, mayoritas tweet didominasi oleh sentiment  negative  dari  pengguna  twitter  terhadap  isu  perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa. Mayoritas  tweet  yang  dikumpulkan  berisi  tentang  keraguan  masyarakat  apabila  tuntutan perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  dikabulkan,  selain  itu  publik  juga  menilai  bahwa perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  dapat  berpotensi  merusak  iklim  demokrasi  di  tingkat pedesaan, adanya potensi penyalahgunaan kewenangan, hingga mandeknya kaderisasi kepala desa. Hasil sentiment negative mendapatkan presentase 68%, sedangkan sentiment netral sebesar 19%, dan sentiment positif hanya sebesar 13%. Oleh karena itu, isu perpanjangan masa jabatan kepala desa belum menjadi sesuatu yang urgent untuk ditetapkan dalam sebuah revisi Undang-Undang. Periode  jabatan  kepala  desa  diatur  dalam  3  periode  dengan  6  tahun  masa  jabatan  dirasa  masih sangat relevan dewasa ini, hal tersebut untuk menghindari kejenuhan dalam masa kepemimpinan kepala desa dan menurunkan potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta munculnya bibit- bibit oligarki di lingkungan pemerintah desa.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  terletak  pada  proses  pembersihan  data  yang  masih menghadapi tantangan seperti penggunaan singkatan tidak baku, emoji, dan simbol-simbol dalam banyak tweet. Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk mengadopsi metode algoritma lain yang  dapat  mendukung  pemrosesan  analisis  sentiment,  seperti  metode  K-Nearest  Neighbors (KNN)  atau  Pohon  Keputusan  (Decision  Tree).  Dengan  menerapkan  metode-metode  ini, diharapkan  penelitian  dapat  lebih  berfokus  dalam  menangani  data  kompleks,  dan  mengetahui akurasi  hasil  analisis sentimen  dari  masing-masing metode.  Sedangkan  untuk  penelitian  lainnya yang  berkaitan  dengan  desa  ataupun  masa  jabatan  kepala  desa,  penulis  menganjurkan  untuk menggunakan data tweet yang diambil (data mining) secara berkala, agar lebih menggambarkan perkembangan sentiment analisis yang lebih komprehensif.
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## Referensi
Atmaja,  Bagus  M  D  &  Hilman,  Yusuf  A.  (2023).  Pelaksanaan  Otonomi  Desa  Pasca  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1) 35-43. Alfandi  Safira,  &  Hasan,  F.  N.  (2023).  Analisis  Sentimen  Masyarakat  Terhadap  Paylater Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier. ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi , 5 (1), 59 – 70. https://doi.org/10.31849/zn.v5i1.12856
Antypas, D., Preece, A., & Camacho-Collados, J. (2023). Negativity spreads faster: A large-scale multilingual twitter analysis on the role of sentiment in political communication. Online Social Networks and Media , 33 (January), 100242. https://doi.org/10.1016/j.osnem.2023.100242 Aprillia, D., Baskoro, D. A., Ambarwati, L., & Wicaksana, I. W. S. (2013). RapidMiner. In Belajar Data Mining dengan RapidMiner (pp. 8 – 28). http://esjournals.org/journaloftechnology/archive/vol1no6/vol1no6_6.pdf%5Cnhttp: //www.airccse.org/journal/nsa/5413nsa02.pdf
Arsi, P., Kusuma, B. A., & Nurhakim, A. (2021). Analisis Sentimen Pindah Ibu Kota Berbasis
Naive Bayes Classifier. Jurnal Informatika Upgris , 7 (1), 1 – 6. https://doi.org/10.26877/jiu.v7i1.7636
Arsi,  P.,  &  Waluyo,  R.  (2021).  Analisis  Sentimen  Wacana  Pemindahan  Ibu  Kota  Indonesia Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM). Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer , 8 (1), 147. https://doi.org/10.25126/jtiik.0813944 Astuti, P., & Marlina, N. (2022). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan  bagi  Pemilih? JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 7 (2),  151 – 162. https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.16035
Bismo,  P.,  &  Sahputra,  R.  (2021).  Peningkatan  Efektivitas  Pembangunan  Desa  Melalui Penyederhanaan  Penyaluran  Dana  Desa. Matra  Pembaruan , 5 (2),  77 – 88. https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.77-88 Chen, H., Hu, S., Hua, R., & Zhao, X. (2021). Improved naive Bayes classification algorithm for traffic  risk  management. Eurasip  Journal  on  Advances  in  Signal  Processing , 2021 (1). https://doi.org/10.1186/s13634-021-00742-6
Chinnasamy, P., Suresh, V., Ramprathap, K., Jebamani, B. J. A., Srinivas Rao, K., & Shiva Kranthi, M.  (2022).  COVID-19  vaccine  sentiment  analysis  using  public  opinions  on  Twitter. Materials Today: Proceedings , 64 , 448 – 451. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.04.809 Djindan,  M.,  Eddyono,  S.,  Savirani,  A.,  Rajiyem,  &  Widhyharto,  S.  (2022).  Metodologi Pemanfaatan Big Data dalam Ilmu Sosial. In Big Data untuk Ilmu Sosial: Antara Metode dan Riset (pp. 41 – 60). Gadjah Mada University Press. Fiva, J. H., & Smith, D. M. (2018). Political dynasties and the incumbency advantage in party- centered  environments. American  Political  Science  Review , 112 (3),  706 – 712. https://doi.org/10.1017/S0003055418000047
Gersbach, H., Jackson, M. O., & Tejada, O. (2021). Optimal Term-Length and the Structure of Democracy . Hofmann, M., & Klinkenberg, R. (2014). Data Mining and Knowledge Discovery Series Edited by. In Chapter 17-Medical Data Mining .
Jimmy., Hemaliani, Eni H., & Kurniawati. (2023). Analisis Klasifikasi Sentimen Pengguna Media Sosial  Twitter  Terhadap  Penundaan  Pemilu  Presiden  Tahun  2024. Jurnal  Indonesia:
Manajemen Informatika dan Komunikasi, 4(2) 570-579. DOI : https://doi.org/10.35870/jimik.v4i2.243
Kautsar,  A  &  Syafrullah,  M.  (2022).  Implementasi  Algoritme  Multinomial  Naïve  Bayes  Pada Analisis Sentimen Terhadap Isu Presiden 3 Periode. Senafti: Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi. Jakarta: 6 September 2022.
Khofifah, W., Rahayu, D. N., & Yusuf, A. M. (2022). Analisis Sentimen Menggunakan Naive Bayes
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Untuk  Melihat  Review  Masyarakat  Terhadap  Tempat  Wisata  Pantai  Di  Kabupaten Karawang  Pada  Ulasan  Google  Maps. Jurnal  Interkom:  Jurnal  Publikasi  Ilmiah  Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 16 (4), 28 – 38. https://doi.org/10.35969/interkom.v16i4.192 Kurniawan, I. G. H., &  Arianto, H. (2020). Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik Di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila. Lex Jurnalica , 17 (3), 264. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3697
Larasati, Z. W., & Eddyono, S. (2022). Respons Pengguna Twitter terhadap Isu Kenaikan BPJS Kesehatan dalam Jaringan Percakapan #BPJSMENCEKIK. In Big Data untuk Ilmu Sosial: Antara Metode dan Riset (pp. 106 – 127). Gadjah Mada University Press. Lestari, S., & Saepudin, S. (2021). Analisis Sentimen Vaksin Sinovac Pada Twitter Menggunakan Algoritma  Naive  Bayes. SISMATIK  (Seminar  Nasional  Sistem  Informasi  Dan  Manajemen Informatika) , 163 – 170. Lisnawita,  L.,  Guntoro,  G.,  &  Musfawati,  M.  (2022).  Implementation  of  Naïve  Bayes  for Classification of Learning Types. Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 13 (1), 44 – 54. https://doi.org/10.31849/digitalzone.v13i1.9825 Long, T K & Boediningsing, W. (2023). Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilm 2(4) 363-370.
Luthfanida.  (2022).  Analisis  Sentimen  Data  Twitter  Menggunakan  Metode  Naive  Bayes  Dan Support Vector Machine (SVM) Tentang Presiden Jokowi 3 Periode. Djtechno : Journal of Information Technology Research , 3(1) 5-11.
Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. Masalah-Masalah Hukum , 48 (4), 319. https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330 Madyatmadja, E. D., Jordan, S. I., & Andry, J. F. (2021). Big data analysis using rapidminer studio to predict suicide rate in several countries. ICIC Express Letters, Part B: Applications , 12 (8),
757 – 764. https://doi.org/10.24507/icicelb.12.08.757 Mahardika, Y. S., & Zuliarso, E. (2018). Analisis Sentimen Terhadap Pemerintahan Joko Widodo Pada  Media  Sosial  Twitter  Menggunakan  Algoritma  Naives  Bayes. Prosiding  SINTAK 2018 , 2015 , 409 – 413. Mejova, Y. (2009). Sentiment Analysis : An Overview Comprehensive Exam Paper. Science , 1 – 34. http://www.cs.uiowa.edu/~ymejova/publications/CompsYelenaMejova.pdf
Mustaqbirin.,  Rahmanto,  Andre  N.,  &  Sudarmo.  (2020).  Facebook  Sebagai  Ruang  Partisipasi Publik  Dalam  Pengelolaan  Transportasi. Jurnal  Pikom  (Penelitian  Komunikasi  dan Pembangunan), 21(1) 71-84.
Normawati,  D.,  &  Prayogi,  S.  A.  (2021).  Implementasi  Naïve  Bayes  Classifier  Dan  Confusion Matrix  Pada  Analisis  Sentimen  Berbasis  Teks  Pada  Twitter. Jurnal  Sains  Komputer  &
Informatika (J-SAKTI , 5 (2), 697 – 711. http://ejurnal.tunasbangsa.ac.id/index.php/jsakti/article/view/369 Nugraha, Titan., Purwantoro., & Umaidah. (2022). Analisis Sentimen terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Indonesia Menggunakan Algoritma Naïve Bayes. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(4) 4625-4635. Oktafia, D., & Pardede, D. D. L. C. (2008). Perbandingan Kinerja Algoritma Decission Tree Dan Naive Bayes Dalam Memprediksi Kebangkrutan . 2008 , 2008. Pak, A., & Paroubek, P. (2010). Twitter as a corpus for sentiment analysis and opinion mining. Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2010 , 1320 – 1326. https://doi.org/10.17148/ijarcce.2016.51274 Pambudhi,  Hario  D.  (2023).  Tinjauan  Diskursus  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Kepala  Desa Berdasarkan  Ajaran  Konstitusionalisme. Wijaya  Putra  Law  Review,  2(1)  April  25-46. https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 1 (2023), pp.49-67
Pamungkas, Bambang A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review, 2(2) 210-229. Prabowo,  R.,  &  Thelwall,  M.  (2009).  Sentiment  analysis:  A  combined  approach. Journal  of Informetrics , 3 (2), 143 – 157. https://doi.org/10.1016/j.joi.2009.01.003 Puspasari,  H.  M.,  &  Subarkah,  P.  (2022).  Sentiment  Analysis  for  Opinions  on  the  Covid-19 Vaccination Program Using a Naive Bayes Classifier. Jurnal Borneo Administrator , 18 (3),
213 – 230. https://doi.org/10.24258/jba.v18i3.992
Qiu, J., Lin, Z., & Shuai, Q. (2019). Investigating the opinions distribution in the controversy on social media. Information Sciences , 489 , 274 – 288. https://doi.org/10.1016/j.ins.2019.03.041 Ratnawati,  F.  (2018).  Implementasi  Algoritma  Naive  Bayes  Terhadap  Analisis  Sentimen  Opini Film  Pada  Twitter. INOVTEK  Polbeng  -  Seri  Informatika , 3 (1),  50. https://doi.org/10.35314/isi.v3i1.335
Riyadh, M., & Shafiq, M. O. (2022). GAN-BElectra: Enhanced Multi-class Sentiment Analysis with Limited Labeled Data. Applied Artificial Intelligence , 36 (1). https://doi.org/10.1080/08839514.2022.2083794
Rosari,  M.  A.,  Wasino,  W.,  &  Tony,  T.  (2022).  Analisis  Sentimen  Tanggapan  Masyarakat Terhadapbantuan Sosialpemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Platform Twitter.
Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi , 10 (1), 1 – 9. https://doi.org/10.24912/jiksi.v10i1.17867 Samsir,  Ambiyar,  Verawardina,  U.,  Edi,  F.,  &  Watrianthos,  R.  (2021).  Analisis  Sentimen Pembelajaran Daring Pada Twitter di Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Metode Naïve Bayes. Jurnal Media Informatika Budidarma , 5 (1), 149. https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2604
Schultz,  C.  (2008).  Information,  polarization  and  term  length  in  democracy. Journal  of  Public Economics , 92 (5 – 6), 1078 – 1091. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.12.008 Setian,  D.,  &  Seprina,  I.  (2019).  Analisis  Sentimen  Masyarakat  Terhadap  Data  tweet  Lazada menggunakan Text mining dan Algoritma Naive Bayes Classifier. Bina Darma Conference on Computer Science (BDCCS) , 1 (4), 998 – 1004.
Suhunan,  E.,  Aubrey,  Purba,  M.,  & Rasji.  (2023). Analisis Wacana  Perpanjangan  Masa  Jabatan Kepala  Desa  Dalam  Perspektif  Demokrasi  dan  Konstitusi. Innovative:  Journal  of  Social Socience Research, 3(2), 1887-1884.
Tanggraeni, A. I., & Sitokdana, M. N. N. (2022). Analisis Sentimen Aplikasi E-Government pada Google Play Menggunakan Algoritma Naïve Bayes. JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi) , 9 (2), 785 – 795. https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i2.1835 Tsur, Y. (2022). Political tenure, term limits and corruption. European Journal of Political Economy , 74 . https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102166
Umam, M. K. (2023). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Solusi atau Masalah? Kompas.Id . https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/29/perpanjangan-masa-jabatan-kepala- desa-solusi-atau-masalah tanggal 29 Maret 2023
Vinondhini, G., & Chandrasekaran, R. (2012). Sentiment Analysis and Opinion Mining: A Survey.
Synthesis Lectures on Human Language Technologies , 2 (6), 282 – 292. https://doi.org/10.2200/S00416ED1V01Y201204HLT016
Warsudin, D., & Hamid, H. (2022). NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ْ Perpajakan. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 10 (1), 422 – 428. We  Are  Social.  (2023). Digital  2023:  Indonesia .  https://datareportal.com/reports/digital-2023- indonesia
Widowati,  Tanthy  T  &  Sadikin,  Mujiono.  (2020).  Analisis  Sentimen  Twitter  Terhadap  Tokoh Publik Dengan Algoritma Naive Bayes Dan Support Vector Machine. Jurnal SIMETRIS
Copyright © 2023, Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, Maya Retno Sari This is an open access article under the CC – BY-SA
license
11(2)
Wijayanti,  S.  I.  (2023). Usulan  Masa  Jabatan  Kades  Menjadi  9  Tahun,  Dosen  Politik  UI:  Apakah Masyarakat  Butuh  Usulan  Tersebut? https://fisip.ui.ac.id/usulan-masa-jabatan-kades- menjadi-9-tahun-dosen-politik-ui-apakah-masyarakat-butuh-usulan-tersebut/ tanggal 28 Maret 2023
Winardi, Rijadh D., Nugroho, Wisnu S., & Wijayanti, A. (2016). Long Tenure and Punishment Effect  on  Corrupt  Behaviour. SHS  Web  of  Conferences  34,  10003. DOI: 10.1051/schconf/20173410003.