Implementation of Integrated Smart System Platform in Improving the Quality of Public Services through Smart Village In Pucangsari
Village, Pasuruan Regency
Penerapan Integrated Smart System Platform Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Smart Village Di Desa Pucangsari Kabupaten Pasuruan
Luqman Hakim 1* , Muhammad Imron Rosadi 2 , Agus Prianto 3
1,2,3 Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia
1 lukman@yudharta.ac.id , 2 Imron.rosadi@yudharta.ac.id, 3 agus.prianto@yudharta.ac.id
Received: 13 November 2023 Revised: 20 November 2023 Accepted: 26 November 2023

## Abstract
The purpose of this service is to increase the knowledge and skills of the Pucangsari village government in the  concept  and  implementation  of  a  smart  village  based  on  an  integrated  smart  system  platform through  village  administration  governance,  reporting,  and  utilization  of  public  service  applications.  The method  used  in  the  integrated  smart  system  platform  development  program  in  village  government services includes three stages; the first stage of preparation by conducting surveys and interviews related to the potential and problems faced by prospective program partners; the second stage of making and developing Integrated smart system Platform Applications; and the third stage of capacity building in the form  of  workshops,  training  and  socialization.  The  results  of  this  community  service  are  increased knowledge related to smart villages, the ability to use integrated smart system platform applications and improved public services which include correspondence, billing and payment of land and building taxes, as  well  as  the  existence  of  a  community  aspiration  space  as  an  improvement  in  the  Pucangsari  village government performance system.
Keywords: smart village; integrated smart system platform; public services.

## Abstrak
Tujuan  pengabdian  ini  untuk  meningkatkan  pengetahuan  serta  skill  pemerintah  desa  Pucangsari  dalam konsep  dan  implementasi  smart  village  berbasis  integrated  smart  system  platform  melalui  tata  kelola administrasi desa, pemberitaan, dan pemanfaatan aplikasi pelayanan publik. Metode yang dipakai dalam program  pengembangan  integrated  smart  system  platform  pada  pelayanan  pemerintah  desa  meliputi tiga  tahapan;  tahapan  pertama  persiapan  dengan  melakukan  survei  dan  wawancara  terkait  dengan potensi  serta  problem  yang  dihadapi  oleh  calon  mitra  program;  tahapan  kedua  pembuatan  dan pengembangan Aplikasi Integrated smart system Platform; dan tahapan ketiga capacity building berupa workshop,  pelatihan  dan  sosialisasi.  Hasil  dari  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  meningkatnya pengetahuan  terkait  smart  village,  kemampuan  penggunaan  aplikasi  integrated  smart  system  platform dan peningkatan pelayanan publik yang meliputi surat menyurat, penagihan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta adanya ruang aspirasi masyarakat sebagai peningkatan system kinerja pemerintah desa Pucangsari.
Kata Kunci: smart village; Intigrated smart system platform; pelayanan publik.
Soeropati with CC BY-SA license . Copyright © 2023, the author(s)

## Pendahuluan
Desa Pucangsari  merupakan  Desa terletak  wilayah  administrasi  Kecamatan Purwosari Kabupaten  Pasuruan  dengan  jumlah  penduduk  4,408  dan  mayoritas  pencaharian  pokok masyarakat  pada  Pertanian,  Pengusaha  UMKM,  Peternakan  dan  Profesi  lainnya, sebagaimana  ditampilkan  dalam  Diagram  1.1  berikut.  Sebagaimana  data  diatas  mayoritas pencaharian  pokok  pada  pertanian  73%  atau  jumlah  kepemilikan  tanah  pertanian  345 keluarga dan  pengusaha  UMKM  dan  profesi  lainnya  dengan  jumlah  1.152  Keluarga  .  Selain itu potensi lain tentang tanah bengkok desa pucangsari dengan 112,06 Ha, Tanah pasar desa 1,60 Ha, ruang publik taman desa 2,00 Ha (Data BPS, 2021).
Pada  Tahun  2023  Desa  Pucangsari  diberikan  perhatian  khusus  dalam  pengembangan pelayanan digital oleh Dinas DPMD sebagai bentuk pengembangan pelayanan berbasis pada digitalisasi  (Nurkholis  et  al.,  2022)  sebagai  upaya  membangun smart  Village tujuan  untuk kemandirian  desa  (Saidah  et  al.,  2022)  yang  menunjang  sistem  pelayanan  kependudukan, PBB dan juga monitoring kondisi sosial pembangunan desa berbasis IT sebab inovasi dalam pelayanan  desa  hari  ini  lebih  pada  integrase  IT  dalam  pelayanan  (Sellfia  et  al.,  2022). Berdasarkan keputusan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  66  Tahun  2023  tentang  1650  Desa  Lokasi  Desa  Cerdas  Fase  III Tahun  2023  Desa  Pucangsari  Kecamatan  Purwosari  Kabupaten  Pasuruan  merupakan  salah satu  desa  yang  terpilih  sebagai  lokasi  desa  cerdas  yaitu  untuk  mendorong  pembangunan desa  yang  inovatif  dalam  memecahkan  permasalahan  dengan  memanfaatkan  teknologi (Stepen, 2005). Selain itu desa Pucangsari sudah mempunyai website desa yang bisa diakses melalui Google WEB pada link, namun masih berupa profil desa. Konsep Smart Village adalah sebuah konsep yang digagas oleh Kementerian Desa.
Konsep  Smart  Village  sehingga  dalam  penerapannya  dapat  dampak  terhadap pelayanan  yang  maksimal  pada  system  pelayanan  desa  memberikan  dampak  positif  dan maksimal  (Kurniati  et  al.,  2018)  dengan  inovasi  dalam  pelayanan  berbasis  IT  akan  mampu mengurangi  praktek  patologi  pelayanan  public  (Husein,  2021)  terlebih  didesa  dengan pasuruan  adalah  basis  desa  dan  desa  memiliki  tipologi  jarak  yang  jauh  antara  pemukiman dengan  pusat  pelayanan  (Putra  et  al.,  2022)  sehingga  dengan  kehadiran  IT  mampu mendekatkan  pelayanan  dan  menghapus  jarak  (Ticoalu  et  al.,  2017)  .  Beberapa  komponen menunjang  tata  kelola  Smart  City  yang  diperlukan  antara  lain  smart  economy,  smart
Vol. 6, No. 1, November 2023, pp. 100-114 ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online) doi: https://doi.org/10.35891/ js.v6i1.4499
infrastructure,  smart  governance,  smart  environment,  smart  living,  dan  smart  people menunjukkan perlunya strategi dan taktik kinerja sector public (Hasibuan & Sulaiman, 2019) sebagai  dasar  ICT  ( information  Comuncation  of  Tecnologi )  (Pereira  et  al.,  2018)  dapat mendorong tata kelola pemerintahan desa yang cerdas, yang bertujuan untuk mewujudkan kinerja pelayanan public yang mampu memberikan kepuasaan (Sitanggang et al., 2020), tata kelola  dan  tata  pamong  pemerintahan  daerah  yang  baik  dan  terus  meningkatkan pembangunan  (Giuliodori  et  al.,  2023).  Konsep  smart  governance  merupakan  salah  satu komponen  penting  dalam  konsep  smart  village,  namun  Implementasi  smart  governance masih  menghadapi  berbagai  kendala  dimasa  transisi  (Giuliodori  et  al.,  2023)  sebagaimana didesa  Pucangsari  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  regulasinya.  Smart  governance juga dianggap penting untuk pembangunan yang berkelanjutan sebab proses perkembangan IT sebagai monitoring (Sitorus & Tanti, 2023).
Pelayanan  publik  di  Desa  pucangsari  mempunyai  beberapa  masalah  yaitu;  pertama, desa  belum  siap  menjadi  pilot  project  smart  village;  kedua,  kondisi  pelayanan  publik  yang masih manual atau konvensional; dan ketiga, perangkat desa masih belum menyadari terkait pentingnya  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  mengolah  data  informasi  kepada masyarakat. Melalui pengabdian ini, fokus program tentang Smart Village yang membangun sebagaimana  Integrated  Smart  System  (ISS)  yang  memiliki  novelty  (keterbaharuan)  Smart governance,  yang  meliputi;  pelayanan  pubik,  tatakelola  dan  tata  pamong  pemerintahan desa.  Sehingga  desa  mampu  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam pembangunan  desa  untuk  menuju  desa  mandiri,  maju,  sejahtera  dan  modern  sehingga system yang dibangun mampu mewujudkan smart village pada desa Pucangsari.

## Metode
Kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  di  Desa Pucangsari  Kecamatan Purwosari  Kabupaten  Pasuruan  selama  8  bulan.  Mulai  dari  bulan  April  sampai  bulan November  2023.  Kegiatan  ini  terdiri  dari  3  tahapan  yaitu  tahap  persiapan,  tahap pelaksanaan, dan tahap pendampingan.
Gambar 1. Gambaran Umum Tahapan Pelaksanaan Program

## Sumber: Tim PKM (2023)

## Tahap Persiapan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dimulai  dengan  melakukan  survey, wawancara  pendahuluan  terkait  dengan  potensi  serta  problem  yang  dihadapi  oleh  calon mitra  program.  Penelitian  pendahuluan  dalam  pengabdian  ini  telah  dilakukan  pada  bulan April  2023  dengan  metode  pengumpulan  melalui  Focus  Group  Discussion  (FGD)  yang melibatkan  Sekretaris  Desa  Pucangsari.  Tahapan  awal  program  PKM  yaitu  tahap  persiapan yang  didalamnya  pengurusan  perizinan  PKM,  komunikasi  dan  koordinasi  dengan  mitra terkait  identifikasi  masalah  serta  tujuan,  dan  juga  kesepakatan  Kerjasama  dalam  program PKM.
Gambar 2.  FGD Tim Yudharta dengan Mitra Program
Vol. 6, No. 1, November 2023, pp. 100-114 ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online) doi: https://doi.org/10.35891/ js.v6i1.4499

## Sumber: Tim Yudharta

## Tahap Pelaksanaan
Pembuatan dan pengembangan aplikasi Integrated smart system Platform (ISSP) sesuai fitur yang telah disepakati dalam identifikasi masalah dan tujuan.

## Tahap Pendampingan
Pada  tahapan  ini  dilakukan  capacity  building  berupa  workshop,  pelatihan  dan sosialisasi. Beberapa kegiatan dan pelatihan kepada mitra antara lain:
1. Mengadakan  Pelatihan  penataan  administrasi  desa  dengan  mengubah  dari  cara konvensional/manual  menjadi  digital  yang  bisa diakses  melalui  jaringan  internet dari berbasis web maupun android.
2. Sosialisasi  penggunaan Integrated  smart  system  Platform  (ISSP) agar  perangkat desa  dan  masyarakat  dapat  mengoperasikan  secara  online,  mandiri,  baik  dan benar.
3. Mengadakan Pelatihan dan bimtek Pengolahan Aplikasi Integrated smart system Platform (ISSP)
4. Mengadakan  Pelatihan  pelatihan  kepada  perangkat  desa  untuk  memberikan keterampilan dalam membuat pemberitaan desa, video, foto, pengumuman, dan informasi lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
Perkembangan  teknologi  sudah  merubah  tatanan  social  dan  culture  (Tanera,  2023) bahkan pada system pengelolaan sector public (Parlina et al., 2023) terutama pada layanan didesa  sangat  dibutuhkan  mengingat  kabupaten  pasuruan  memiliki  wilayah  yang  luas  dan terdiri  360  desa.  Berdasarkan  riset  peneliti  urgensitas  penerapan  teknologi  ICT  dalam pelayanan public itu penting hal ini dapat dipahami bahwa Teknologi Informasi (IT) berperan penting dalam pelayanan modern pada era digital. Dengan optimalisasi IT dalam pelayanan didesa pucangsari dapat dilihat akan dampak positifnya meliputi akuntabilitas (Ariandi et al., 2022) kinerja pemerintah desa Pucangsari untuk menyediakan layanan public berbasis WEB dan Andorid sehingga masyarakat dapat terlayani mengingat akan georgrafis pedesaan yang luas serta kondisi akan sosio culture economic masyarakat adalah petani dan pekerja pabrik atau buruh pabrik.
Efesiensi  dan  penghematan  biaya  (Ticoalu  et  al.,  2017)  dalam  penyelenggaraan pelayanan  public  sebab  pengelolaan  data  dan  sumber  daya  dapat  diminimalisir  dengan paperless (Subiyantoro, 2020) dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran desa untuk tidak digunakan pada administrasi dan ATK, Sehingga menunjang Pelayanan cepat dan tranparansi terlebih pada  pelayanan  fiscal  desa berbasis  system  pelayanan  surat  menyurat terlebih pembayaran PBB (Nova Berliana, 2021).  Dengan layanan IT dalam pembayaran PBB dapat  mempermudah  bagi  pelayanan  desa  sekaligus  mempercepat  dan  mudah  layanan masyarakat.
System IT  pada pelayanan public memudahkan dalam interaksi pelayanan melibatkan mereka  dalam  proses  penyelenggaraan  tatakelola  didesa  sebagaimana  Pelayanan  Lebih Cepat:  Dengan  penggunaan  TI,  mampu  memberikan  pelayaan  lebih  cepat.  Sebagaimana layanan dan pengaduan online, pengajuan permohonan secara elektronik dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin atau layanan lainnya. Peningkatan Kualitas Pelayanan  berbasis  TI  dapat  membantu  pemerintah  dalam  memantau  dan  mengevaluasi kualitas  pelayanan  publik.  Ini  dapat  memungkinkan  perbaikan  berkelanjutan  dalam penyediaan layanan kepada warga.
Kegiatan  dan  hasil  pelaksanaan  PkM  mengarah  pada  pembenahan  institusi kelembagaan  dengan  mempelajari  SOP  pelayanan  Desa  sebagaimana  telah  diatur  dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Pasuruan  dan  juga  dijelaskan melalui  Peraturan  Bupati  Nomor  11  tahun  2021  tentang  Pelayanan  Adminitrasi Kepundudukan dan dan Catatan Sipil. Pada pasal 9 point f dan g menjelaskan atas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan; dan melakukan pengkajian pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

## Tahapan Pembuatan SOP dan SPM pelayanan publik
Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  menjadi  mekanisme  pada  pelayanan  (Mukti, 2017)  begitu  juga  pengembangan  layanan  berbasis  IT  didesa  Pucangsari,  SOP  ini  sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan  Dokumentasi  (PPID)  dalam  memberikan  pelayanan  informasi  public  yang  dibutuhkan
Vol. 6, No. 1, November 2023, pp. 100-114 ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online) doi: https://doi.org/10.35891/ js.v6i1.4499
oleh  masyarakat.  Dalam  penysunan  SOP  ini  dilakukan  dengan  melibatkan  perangkat  desa dan SOP ini sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi  pelayanan  public  didalam  memaksimalkan  pelayanan  public  sebagai  panduan  yang mendokumentasikan  langkah-langkah  dan  prosedur  yang  harus  diikuti  oleh  petugas  desa melalui FGD pegawai pemerintah desa dan masyarakat sebagai uji public dalam memberikan pelayanan kepada penduduk desa. SOP ini membantu memastikan konsistensi, transparansi, dan efisiensi dalam pelayanan yang diberikan.
Gambar 3. FGD terkait SOP Pelayanan publik berbasis Digital dan Rancangan Aplikasi
Pada tahapan legal drafting ini merupakan luaran sebagai penguatan terhadap institusi pemerintah  desa  sebagai  rujukan  atas  pemberlakukannya  pelayanan  desa  dan  penagihan dan pembayan PBB dengan applikasi system IT.  Peraturan Desa tentang pelayanan publik di desa  pucasngsari  yang  disahkan  melalui  Perdes  Nomor  243/424.316.2.11/2023  merupakan susunan  peraturan  atau  ketentuan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  desa  untuk  mengatur penyediaan  layanan  publik  kepada  penduduk  desa.  Tujuan  dari  peraturan  ini  adalah  untuk meningkatkan  kualitas  dan  efisiensi  pelayanan  publik  serta  memastikan  bahwa  pelayanan tersebut berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## Pengembangan Sistem Pelayanan Publik
Setelah  SOP  dan  SPM  ditentukan  melalui  Peraturan  kepala  desa,  dilajutkan  dengan mengaplikasikan kedalam system web sebagai Tujuan dan harapan dari progam pengolahan dan perawatan Website Desa yang di jalankan di Desa Pucangsari, adalah memudahkan staff
Vol. 6, No. 1, November 2023, pp. 100-114 ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online) doi: https://doi.org/10.35891/ js.v6i1.4499
dan masyarakat desa dalam pelayanan administrasi surat menyurat kependudukan. (Husein, 2021). Setelah masuk pada fitur tersebut terdapat tampilan terkait pada kebutuhan system program  ISSP  dengan  masyarakat  memilih  pelayanan  apa  yang  dibutuhkan  sebagaimana pelayanan surat menyurat, pembayaran dan tagihan PBB, Informasi Potensi Desa dan hingga pada  etnografi  desa.  Berdasarkan  hasil  kegiatan  sosialisasi  pengolahan  dan  perawatan website desa, anggota staff atau aparatur desa telah mampu mengolah website desa seperti menginput  data  kependudukan  di  website  desa,  membuat  layanan  administrasi  surat kependudukan  beserta  cara  mencetak  surat  melalui  website  desa  dan  menguploud  berita kegiatan desa pada website serta mengenai perawatan website desa sendiri.
Berikut  adalah  website  desa  yang  telah  di  rancang  dan  di  buat  oleh  tim  PkM Universitas Yudharta Pasuruan:
Gambar 4. Gambaran Integrated Smart System Platform Desa Pucangsari Sumber: pengolahan Tim PKM Yudharta
Pada  aplikasi  website  desa  menampilkan  beberapa  informasi  terkait  profil  desa, kegiatan  desa,  dan  pemberitaan  desa.  Pada  webiste  desa  ini  juga  menampilkan  etnografi desa, potensi desa pucangsari.
Gambar 5. Tampilan Website Desa Pucangsari
Pada  aplikasi  pajak  ini  pemerintah  desa  bisa  melakukan  monitoring  terkait  progress pembayaran pajak oleh masyarakat. Warga juga bisa melakukan pembayaran secara online terkait pajaknya dan juga bisa memantau terkait pelunasan dan penunggakan terkait pajak. D

## Gambar 6. Tampilan aplikasi Pembayaran Pajak Bumi bangunan (PBB)
Pada  aplikasi  pengaduan masyarakat ini  warga  desa  Pucangsari  bisa  melakukan  dan mengajukan aspirasi atau keluhan warga terkait pelayanan, sarana prasarana desa, serta jika ada bencana alam atau warga yang sakit yang membutuhkan bantuan dari desa.
Gambar 7. Tampilan aplikasi pengaduan masyarakat
Pada  aplikasi  surat  menyurat  ini  warga  bisa  mengajukan  surat  secara  mandiri kemudian mengambil surat secara cetak ke kantor desa. Adanya aplikasi surat ini pelayanan desa lebih cepat dan efisien.
Gambar 8. Tampilan aplikasi surat menyurat desa

## Sosialisasi dan Pelatihan
Pada  tahapan  ini  dilakukan  capacity  building  berupa  pendampingan  workshop, pelatihan,  sosialisasi.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  di  balai  desa  pucangsari  pada  tanggal  25
Vol. 6, No. 1, November 2023, pp. 100-114 ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online) doi: https://doi.org/10.35891/ js.v6i1.4499
November  2023.  Pada  kegiatan  ini  diikuti  oleh  sebanyak  30  orang  yang  terdiri  dari pemerintah desa puncagsari, organisasi masyarakat, serta perwakilan dari masyarakat.
Pada kegiatan ini dibuka oleh sambutan kepala desa pucangsari yaitu bapak Suprapto, pemaparan  materi  oleh  Tim  PKM  Universitas  Yudharta  Pasuruan,  sesi  tanya  jawab  dan pelatihan penggunaan aplikasi.
Gambar 9. Sosialisasi dan pelatihan Aplikasi oleh Tim PKM.
Pada sambutan kepala desa, kepala desa menuturkan bahwa adanya aplikasi ini sangat membantu  dalam  peningkatan  layanan  desa  karena  pada  sekarang  ini  era  memasuki  era digitalisasi.  Secara  tidak  langsung  peningkatan  SDM  pemerintah  desa  harus  juga ditingkatkan. Setelah itu penyampaian materi oleh Tim PKM Universitas Yudharta Pasuruan, pada sesi ini Tim menjelaskan  terkait materi smart village, pengembangan desa pucangsari menuju  smart  village  serta  manfaat  adanya  smart  village.  Selain  itu  juga  tim  PkM
Vol. 6, No. 1, November 2023, pp. 100-114 ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online) doi: https://doi.org/10.35891/ js.v6i1.4499
memberikan pelatihan terkait penggunaan aplikasi kepada petugas pelayanan desa dan juga memberikan  edukasi  dan  pelatihan  kepada  warga  untuk  melakukan  pengajuan  surat menyurat secara mandiri, pembayaran pajak dan aspirasi warga melalui aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Tim PKM Universitas Yudharta Pasuruan.
Secara  jelas,  tampilan  hasil  bangunan  system  melalui  ISSP  meliputi  Porfile  Desa, Informasi data etnografi desa, Profile dan Infomrasi kegiatan Desa serta fitur evaluasi hasil pelayanan  pemerintah  desa.  Pelayanan  berbasisi  IT  sangat  membantu  masyarakat  dalam mendalatkan  hak  akses  pelayanan  kependudukan  dan  penduduk  yakni  surat  menyurat. Selama  2  bulan  tim  melakukan  evaluasi  dalam  pelaksanaan  pelayanan  berbasis  IT  melalui google  form,  maka  terdapat  antisusias  masyarakat  atas  pelayanan  tersebut.  Hal  ini dibuktikan melalui responsive atas pelayanan tersebut yang cukup baik. keunggulan IT dalam pelayanan  public  dipucangsari  mampu  mengurangi  ketidak  tertiban  setoran  petugas pemungut  pajak  PBB  dan  pembayaran  penanggung  pajak,  prihal  tertib  akan  pembayaran pajak berbasis IT dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah desa (Prianto, 2008).
Selain  ini  akan  maksimal  jika  terapat  dukungan  dari  pihak  pemeritah  desa  dan masyarakat sebab keberadaan pelayanan berbasis ISSP akan mampu berjalan ketika system dijalakan  perangkat  desa  dan  masyarakat.  Kedepan  optimalisasi  dalam  pelaksanan  dalam pengembangan system ISSP mampu mendekatkan pelayaan public desa pucangsari sebagai pelayanan desa yang prima. Sebab mengingat era digitalisasi semua serba cepat ( ditrubtion era )  maka  diperlukan  pemerintah  desa  untuk  bisa  berbenah  diri  untuk  responsifitas  dalam pelayanan public melalui pelaksanaan perubahan pelayanan desa pucangsari berbasis digital atau digitalisasi pelayanan public, hal ini sangat erat dengan penyediaan pelayanan prima.
Berharap kedepan dengan pelayanan IT tersebut bisa berkembang sebagai penguatan Pemerintah  Desa  sebagai  sector  public  yang  responsive,  inovatif  dan  kompetitif  ditengah globalisasi dan era digitalisasi (Hermawanto & Anggrani, 2020) terutama menghadapi kondisi alam  yang unpredictable seperti  halnya  Wabah  Pandemi  (Tasyah  et  al.,  2021).  Hal  ini menandakan bahwa desa pucangsari sudah mampu beradaptasi terhadap kemajuan zaman dan perkembangan teknologi baik baik ditingkat perangkat desa dan masyarakat.
Vol. 6, No. 1, November 2023, pp. 100-114 ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online) doi: https://doi.org/10.35891/ js.v6i1.4499

## Evaluasi Kegiatan
Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan PkM ini maka dilakukan evaluasi sebelum dan setelah  pelaksanan  PkM.  Tabel  1  adalah  perbandingan  kegiatan  sebelum  dan  sesudah adanya kegiatan ini.
Tabel 1. Perbandingan sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian
Sebelum Program Setelah Program
Pihak mitra belum memahami smart village  Setelah kegiatan sosialisasi dan pelatihan di
desa telah memahami smart village Pihak  mitra  belum  memiliki  SOP  pelayanan publik digital Setelah  kegiatan  pihak  mitra  memiliki  SOP Pelayanan publik digital Pihak  mitra  belum  memahami  penggunaan aplikasi pelayanan desa Setelah kegiatan sosialisasi dan pelatihan di desa  telah  memahami  penggunaan  aplikasi pelayanan desa Proses  pengajuan  surat  menyurat  masih secara manual dan harus kedesa, penagihan secara  manual,  dan  belum  adanya  aplikasi aspirasi masyarakat Setelah kegiatan dapat langsung mengajukan  surat  permohonan  melalui aplikasi,  setelah  mengisi  aplikasi  membawa bukti  tiket  untuk  pengambilan  surat,
penagihan  pajak  secara  digital,  serta pengaduan masyarkat secara digital
Sumber: Hasil pelaksanaan Tim PkM (2023)

## Kesimpulan
Berdasarkan    analisis  kondisi  pemerintah  desa  pusangsari  maka  diperlukan  inovasi desa  pada  pelayanan  public  sebab  kebutuhan  pelayanan  oleh  masyarakat  sering  kali terhambat  adanya  profesi  dan  aktifitas  warga,  sehingga  sering  kali  masyarakat  kurang bisa terlayani  secara  maksimal.  Oleh  seba  itu  kegiatan  PkM  pada  pengembangan  pelayanan public desa Pucangsari berbasis ISSP sangat diperlukan, terlebih pada pembayaran PBB yang sering kali terdapat complain masyarakat atas mekanisme pembayaran dan juga bukti telah terbayar  atau  pembayaran  yang  double.    Pengembangan  sistem  pelayanan  berbasis  ISSP pada pelayanan  desa  pucangsari  sudah  pada tahapan penguatan  institusi  pemerintah  desa melalui penyusunan dan pembahasan SOP pelayanan masyarakat dan juga SPM desa serta sudah menyusun regulasi desa melalui Perdes sebagai dasar akan pemberlakuan pelayanan berbasis  IT.  Pada  tahapan  luaran  kegiatan  ini  sudah  pada  publikasi  media  massa,  SOP pelayanan  public,  SPM  pelayanan  public.  Untuk  keberlajutan  system  layanan  didesa pucangsari  berbasis  IT  maka  perlu  adanya  pengoptimalisasian  system  IT  pada  pelayanan
Vol. 6, No. 1, November 2023, pp. 100-114 ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online) doi: https://doi.org/10.35891/ js.v6i1.4499
public diperlukan komitmen pada setiap pelaksana perangkat dan pengguna layanan public, dan  memberikan  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  di   perusahaan  demi  mencapai kepuasan pelanggan.  Serta Pengembangan kerjasama dalam pada system PBB dengan Bank untuk mendaat VA, dan sharing data system ISSP desa pucangsari dengan data Kepndudukan pad Dispenduk Capil.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih atas terselenggaranya Program Pengabdian Kepada Masyarakat dari Hibah Kemenristek DIKTI Tahun 2023 serta kepada pemerintah desa Pucangsari beserta masyarakat  yang  memberikan  waktu,  sarana  dan  prasarana  selama  pelaksanaan  kegiatan. Dan  terima  kasih  kepala  LPPM  Univeristas  Yudharta  Pasuruan  atas  pendampingan  selama kegiatan  berjalan,  dan  enumerator  dari  mahasiswa  Program  studi  Teknik  Informasika  dan Administrasi Publik Univeristas Yudharta Pasuruan.

## Daftar Referensi
Ariandi,  Y.,  Adianto,  A.,  &  As’ari,  H.  (2022).  Tranparansi  Dan  Akuntabilitas  Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal … , 4 , 2103 – 2108.
http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/5711/4208
Giuliodori, A., Berrone, P., & Ricart, J. E. (2023). Where smart meets sustainability: The role of  Smart  Governance  in  achieving  the  Sustainable  Development  Goals  in  cities. BRQ
Business Research Quarterly , 26 (1),
27 – 44. https://doi.org/10.1177/23409444221091281
Hasibuan,  A.,  &  Sulaiman,  O.  K.  (2019).  Smart  Cit,  Konsep  Kota  Cerdas  Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Masalah  Perkotaan  Kabupaten/Kota,  di  Kota-Kota  Besar  Provinsi Sumatera Utara. Buletin Utama Teknik , 14 (2), 127 – 135. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097
Hermawanto, A., & Anggrani, M. (2020). Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas : Dinamika
Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World. In LPPM UPN VY Press . Husein,  M.  (2021).  Budaya  Dan  Kerakteristik  Masyarakat  Pedesaan. Aceh  Anthropological Journal , 5 (2), 187. https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2.5624
Kurniati, R., Jaroji, & Agustiawan. (2018). Sistem layanan mandiri kantor desa . Jurnal Inovtek Polbeng -Seri Informatika , 3 (1), 16 – 23.
Mukti,  T.  C.  (2017).  Pengaruh  Standar  Operasional  Prosedur  (Sop)  Pelayanan  Terhadap Kepuasan Konsumen. Edisi Januari , 2 (1), 14 – 26. Nova Berliana, 2021 : 41). (2021). Landasan Teori جديدا. Dasar-Dasar Ilmu Politik , 17 – 39. Nurkholis,  A.,  Budiman,  A.,  Pasha,  D.,  Ahdan,  S.,  &  Andika,  R.  (2022). DIGITALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT PADA DESA . 3 (1), 21 – 28.
Parlina,  R.,  Wijatmoko,  S.,  &  Syafutra,  R.  (2023).  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia
Vol. 6, No. 1, November 2023, pp. 100-114 ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online) doi: https://doi.org/10.35891/ js.v6i1.4499
Sektor  Publik  Menuju  Birokrasi  Modern. Musamus  Journal  of  Public  Administration , 6 (1), 489 – 498.
Pereira,  G.  V.,  Parycek,  P.,  Falco,  E.,  Kleinhans,  R.,  Chun,  S.  A.,  Adam,  N.  R.,  &  Noveck,  B. (2018). Smart Governance in the Context of Smart Cities: A Literature Review. Info. Pol. , 23 (2), 143 – 162. https://doi.org/10.3233/IP-170067
Prianto, A. (2008). No TitleМаркетинг по Котлеру. Publishia Unmer , 3 , 282.
Putra, J. A., Prasetyo, B., & Ariefianto, L. (2022). E-SuKet: Peningkatan Kualitas Layanan Desa Tenggarang  Kecamatan  Tenggarang  Kabupaten  Bondowoso  melalui  Implementasi Layanan  Surat  Keterangan  Berbasis  Elektronik. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 3 (2), 283 – 290. https://doi.org/10.32815/jpm.v3i2.1100
Saidah, N., Khasanah, L., & Ridloah, S. (2022). Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program Smart Village (Vol. 6, Issue 2).
Sellfia, N. R., Dayat, U., & Aryani, L. (2022). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta. Kinerja , 18 (4), 590 – 598. https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10363
Sitanggang,  R.,  Raka,  A.  A.  G.,  &  Mardika,  I.  made.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Administrasi Kependudukan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Pemecutan Kelod Kota  Denpasar. Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik , 5 (1),  72 – 82. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public- inspiration/article/view/1947
Sitorus,  P.  P.  W.,  &  Tanti,  L.  (2023).  Rancang  Bangun  Aplikasi  Kepuasan Konsumen Dengan Metode  Importance  Performance  Analysis  Berbasis  Web. Information  Technology  and Cyber Crime … , 1 (1), 41 – 52. https://ejournal.cip.or.id/index.php/ITCC/article/view/129 Stepen, C. J. (2005). No Title (P. E. R. Vázquez (ed.); Quinta edi). The McGraw-Hill Companies,
Inc.
Subiyantoro, L. J. (2020). … E -Service Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  …. Journal  of  Politic  and Government Studies , 14010113140103 . https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/27271/23839
Tanera, L. (2023). Tantangan Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Dan Trasformasi Digital Dalam Bisnis Waralaba. Jurnal Multilingual , 3 (3), 1412 – 4823.
Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi  Pelayanan  Publik  Berbasis  Digital  (E-Government)  di  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek  Administrasi , 18 (2), 212 – 224. https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808
Ticoalu,  D.  I.,  Kaawoan,  J.  E.,  &  Lapian,  M.  T.  (2017).  Efektivitas  Pemekaran  Desa  dalam Mewujudkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Suatu  Studi  di  Desa  Pinasungkulan  Utara Kecamatan Modoinding). Jurnal Eksekutif , 1 (1), 1 – 13.