E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768
DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1 Received: 30 November 2022, Revised: 28  Desember 2022, Publish: 10 Januari 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Suatu Kajian Studi Letaratur Manajemen Pendidikan)
Ahmadi Ahmadi 1 , Minnah El Widdah 2
1 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, ahmadimadi64@yahoo.co.id 2 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jamb,Indonesia, minnahelwiddah@uinjambi.ac.id
Corresponding Author: ahmadimadi64@yahoo.co.id
Abstract: Islamic  education  is  an  educational  concept  that  has  long  existed  in  Indonesia, even before Indonesia's independence. Birth of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education  System  became  the  starting  point  for  the  development  of  Islamic  Education  in Indonesia.  This  study  uses  a  type  of  library  research  (library  research)  to  analyze  Islamic education and the law in Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System. This is  shown  by  the  existence  of  several  Islamic  education  positions  in  Law  no.  20  of  2003, namely:  1)  Islamic  Education  as  an  educational  institution  both  formal,  non-formal  and informal whose existence is explicitly recognized; 2) Islamic education as material or subject of religious education as one of the subjects that must be given at the elementary to tertiary level;  and  3)  Islamic  education  as  Islamic  religious  values  (value),  namely  when  Islamic values  are  found  in  the  education  system.  However,  in  its  implementation  there  are  still problems that make the implementation of Islamic education less than optimal. So that in its implementation, the existence of Islamic education in Law no. 20 of 2003 (Sisdiknas) needs to be supported or spelled out in other regulations.
Keyword: Policy, Islamic Education, Education Management.
Abstrak: Pendidikan Islam merupakan konsep pendidikan yang telah lama ada di Indonesia bahkan  sebelum  Indonesia  merdeka.  Lahirnya  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  menjadi  pintu  awal  berkembangnya  Pendidikan  Islam  di  Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  studi  kepustakaan  ( library  research )  untuk menganalisis  pendidikan  Islam  dam  UU  Dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.  Hal  tersebut  ditunjukan  dengan  beberapa  esistensi  posisi  pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003, yaitu: 1) Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan baik  formal,  nonformal,  dan  informal  yang  diakui  keberadaannya  secara  eksplisit;  2) Pendidikan  Islam  sebagai  materi  atau  mata  pelajaran  pendidikan  agama  sebagai  salah  satu pelajaran  yang  itu  wajib  diberikan  pada  tingkat  dasar  sampai  perguruan  tinggi;  dan  3) Pendidikan  Islam  sebagai  nilai-niali  ajaran  agama  Islam  (value)  yakni  ketika  ditemukannya nilai-nilai  Islami  dalam  sistem  pendidikan.  Namun  dalam  pelaksanaanya  masih  terdapat
problematika-problematika  yang  membuat  pelaksanaan  pendidikan  Islam  kurang  maksimal. Sehingga  dalam  pelaksanaanya,  eksistensi  pendidikan  Islam  dalam  UU  No.  20  Tahun  2003 (Sisdiknas) perlu didukung atau dijabarkan dalam peraturan lain.
Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan .

## PENDAHULUAN
Pendidikan  Islam  mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  meningkatkan sumber daya manusia (SDM), yang mana dalam ajaran Islam menempatkan manusia sebagai kesatuan  yang  utuh  antara  sisi  duniawi  maupun  ukhrowi.  Manusia  telah  diamanahi  sebagai khalifah  oleh  Allah  SWT  di  muka  bumi  dengan  tugas  mensejahterakan  dan  memakmurkan kehidupan  manusia  itu  sendiri.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  tersebut  manusia  dilengkapi dengan kewenangan untuk mengambil inisiatif dalam mengubah kehidupannya menjadi lebih baik.
Keberadaan pendidikan Islam pada era informasi dan globalisasi harus seiring sejalan dengan  meningkatnya  sumber  daya  manusia,  dalam  arti  diperlukan  pengembangan kepribadian  seutuhnya  terutama  dalam  pengembangan  nalar  yang  rasional  dan  pemikiran yang kritis dan analitis dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tidak  dipungkuri  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  saat  ini  telah membawa  dunia  saat  ini  pada  gelombang  modernisasi  dan  industrialisasi  serta  membawa kemajuan  dan  kemakmuran.  Namun  perlu  diingat,  modernisasi  yang  tidak  terkontrol  akan dapat  membuat  manusia  menjadi  tidak  terkontrol,  sehingga  menyebabkan  manusia  hidup dalam  kondisi  batas  kewajarannya.  Seperti  pola  hidup  yang  hedonis,  matrealistis, individualis,  konsumtif  dan  menjadi  budak  dekade  dari  apa  yang  disebut  “berhala-berhala modern” yang berupa materi, jabatan, popularitas dan IPTEK.
Dalam  kondisi  yang  seperti  ini,  tentu  saja  pendidikan  karakter  dapat  dijadikan kerangka  acuan  peningkatan  SDM.  Dimana  internalisasi  pendidikan  agama  Islam  dalam pendidikan  karakter  di  sekolah  mampu  menjadi  sebuah  kekuatan  pengarah  bagi  proses revitalisasi nilai-nilai dalam konteks perubahan sosial, baik  yang sedang maupun yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
Pendidikan islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis serta dalam pemikiran para  ulama  dan  dalam  praktik  sejarah  umat  Islam  (Hidayat,  2011).  Oleh  karena  itu pendidikan  Islam  diharapkan  dapat  tumbuh,  berkembang,  dan  menjadi  pijakan  yang  sesuai dengan  ajaran  Islam  yang  terdapat  dalam  Al-Quran  dan  Hadist  serta  tidak  menafikan perkembangan zaman.
Menurut Safitri, dkk (2021) kebijakan pendidikan Islam juga merupakan bagian dari kebijakan  pendidikan.  Sedangkan  kebijakan  pendidikan  diartikan  sebagai  rangkaian keputusan  dan  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  untuk  memecahkan  permasalahan  yang berhubungan dengan sistem pendidikan serta memiliki dampak yang banyak terhadap warga negara5.Setiap  kebijakan  yang  ada  di  Inodeneisa  hendaknya  selalu  dievaluasi  dan  dianlisis agar apa yang sudah menjadi tujuan dapat tercapai dan sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu juga kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam.
Berdasarkan latar belakang akan di rumuskan masalah yang akan di bahas pada artikel literature review agar lebih focus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu:
1. Bagaimana latar belakang lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003?
2. Bagaimana kebijakan pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003?
3. Bagaimana implikasinya terhadap kemajuan pendidikan agama Islam di Indonesia?

## KAJIAN PUSTAKA
Analisis kebijakan  merupakan suatu pendekatan  dan metodologi untuk  mendesain  dan menemukan  alternatif-alternatif  yang  dikehendaki  berkenaan  dengan  sejumlah  isu  yang kompleks.  Dror  dalam  Wahab,  2013).  Menurut  Kent  dalam  Wahab  mendefinisikan  analisis kebijakan  sebagai  sebagai  sebuah  studi  yang  sistematis,  berdisiplin,  analitis,  cerdas,  dan kreatif  yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi  yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecah masalah yang kongkrit.
Definisi  lainnya  terkait  analisis  kebijakan  juga  dikemukakan  oleh  William  N.  Dunn (2000)  yang  menyatakan  bahwa  secara  umum  analisis  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan.
Analisis kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari upaya meperbaiki proses  pembuatan kebijakan.  Selain  itu  analisis  kebijakan  dapat  dipahami  sebagai  usaha  yang  terencana  dan sistematis  dalam  membuat  analisis  atau  asesmen  akurat  mengenai  konsekuensi-konsekuensi kebijakan,  baik  sebelum  maupun  sesudah  kebijakan  tersebut  diimplementasikan  (Suharto, 2010).
Lebih lanjut  Suharto (2010) menjelaskan bahwa  terdapat  enam  tahapan dalam analisis kebijakan,  yaitu:  1)  Tahap  identifikasi.  Pada  tahap  ini  melakukan  identifikasi  masalah  dan kebutuhan, analisis masalah dan kebutuhan, penginformasian  rencana kebijakan, perumusan tujuan  kebijakan,  pemilihan  model  kebijakan,  penentuan  indicator  social,  serta  membangun dukungan  dan  legitimasi  public;  2)  Tahap  implementasi.  Pada  tahap  ini  melakukan perumusan kebijakan, dan perancangan implementasi program; dan 3) Tahap evaluasi. Pada tahap ini melakukan tindak lanjut atas implementasi kebijakan yang telah dilakukan.
Menganalisis  kebijakan  merupakan  suatu  bentuk  usaha  pengkajian  masalah  dengan membandingkan  untung-ruginya  dari  berbagai  aspek,  baik  untuk  jangka  waktu  singkat maupun jangka waktu lama. Menurut Dunn (2000) suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi  sedemikian  rupa (dilakukan dengan pengkajian secara maksimal) sehingga dapat menggambarkan landasan suatu kebijakan perlu dilakukan untuk suatu tujuan. Para  pengambil  kebijakan  dapat  menggunakan  berbagai  alasan  termasuk  intuisi  dan pengungkapan  pendapat  dengan  alternative-alternatif  tertentu.  Lebih  lanjut  Dunn  (2000) menjelaskan  bahwa  analisis  kebijakan  pendidikan  Islam  adalah  kegiatan-kegiatan  penelitian untuk  menjelaskan  atau  memberikan  pandangan-pandangan  terhadap  isu-isu  atau  masalah- masalah, sampai mengevaluasi suatu program secara konfrehensif.
Menganalisis  kebijakan  pendidikan  Islam  merupakan  suatu  usaha  mengkaji,    meneliti, memperhatikan  dengan  seksama  dengan  pendekatan tujuan   pendidikan   Islam,   sehingga akan      jelas      sisi-sisi      kebaikan      dan  kekurangan    dalam  penanganan  terhadap    upaya pencapaian  tujuan  tersebut.  Kebijakan-kebijakan  yang  pernah  atau  telah  pernah  dilakukan untuk  pelaksanaan  pendidikan  Islam  di  kaji  kembali  agar  tepat  sasaran,  tepat  pola penangannannya, tepat programnya dan mungkin dilakukan (Djamas, 2008).
Menurut  Dunn  (2000)  mengemukakan,  ada  sejumlah  tahapan  yang  perlu  dilakukan dalam membuat kebijakan antara lain:
1. Perumusan  masalah  yang  mencakup  keputusan-keputusan  yang  mungkin  dilakukan, yang meliputi: a) Tujuan,  nilai  dan  sasaran  yang  akan  dicapai  harus  memuat  unsur kepatutan  yang  tinggi;  b)  Adanya  penelitian  atau  penelaahan  yang  matang;  dan  c) Dapat diterima akal sehat.
2. Perlu  juga  diketahui  model  Perumusan  Kebijakan  seperti:  a)  Penggabungan (kompromi)  antara  teori  rasional  komprehensif  dengan  teori  incremental;  b) Memperhitungkan  tingkat  kemampuan  para  pengambil  keputusan;  dan  c)  Pengamatan untuk memfokuskan pada wilayah yang memerlukan kajian secara mendalam.
Berkaitan  dengan  kebijakan  pendidikan  perlu  juga  diperhatikan  beberapa  prinsip  yang mungkin dapat dijadikan sebagai pertimbangan antara lain: 1) bahwa mekanisme pengelolaan
tetap  mengacu  pada  perundang-undangan  atau qanun yang  berlaku;  2)  mengindikasikan bahwa  sistim  administrasi  dan  proses  tetap  mengacu  pada  tujuan  pendidikan  Islam  dan kebutuhan masyarakat, serta pemberdayaan pribadi keummatan; 3) kewenangan dan wilayah pendidikan  harus  independen  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  unsur  politik;  4)  pengambil kebijakan  sebagai  pemegang  kewenangan  bertindak  atas  nama  dan  untuk  kepentingan pendidikan  dan  masyarakat  secara  keseluruhan;  dan  5)  pendidikan  harus  mengacu  pada kebutuhan lokal untuk mendukung  terselenggarangan  pendidikan  dengan  baik  dan  dapat mempercepat pengembangan masyarakat secara keseluruhan.
Terdapat  banyak  istilah  untuk  menyebutkan  pendidikan  dalam  islam.  Istilah-istilah tersebut  pada  pada  dasarnya  mengacu  pada  terminology  Arab  yaitu  “ al-tarbiyah ”,  “ al- ta’dib ”,  “ al-ta’lim ”,  “ al-tadrib ”,  dan  “ a-lriyahoh ”.  Kelima  terminology  tersebut,  yang popular menjadi bahasan pendidikan adalah terminology “ al-tarbiyah ”, “ al-ta’dib ”, dan “ al- ta’lim ”,  sedangkan  yang  sering  digunakan  dalam  menyebutkan  praktik  pendidikan  islam adalah terminology “ al-tarbiyah ” seperti penggunaan istilah “ al-Tarbiyah al-islamiyah ” yang berarti pendidikan islam.
Terlepas  dari  berbagai  istilah  tersebut,  beberapa  para  ahli  memberikan  defenisi tersendiri  terkait  makna  dari  pendidikan  islam,  dimana  diantarnya  yaitu  dikemukakan  oleh Al-Syaibaniy  (1979)  yang  mengemukakan  bahwasanya  pendidikan  islam  adalah  proses mengubah tingkah-laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya.  Proses  tersebut  dilakukan  dengan  cara  pendidikan  dan  pengajaran  sebagai  suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.
Selain itu Muhammad Fadhil Al-Jamaly (1977) memberikan definisi pendidikan islam sebagai  upaya  mengembangkan,  mendorong  serta  mengajak  peserta  didikn  hidup  lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut,  diharapkan  akan  terbentuk  pribadi  peserta  didik  yang  lebih  sempurna,  baik  yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya. Selanjutnya menurut Ahmad D. Marimba (1989) mengemukakan jika pendidikan islam sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
Adapun  ruang  lingkup  analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  antara  lain:  tentang  mutu, terkait  dengan  mutu  pendidikan  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  unsur      lain      yang      sangat berkaitan   seperti;   sarana   dan   prasarana,   pola pengasuhan dan pengajaran yang disebut juga manajemen pembelajaran, keuangan dan kenyamanan lingkungan, serta koordinasi yang tidak terputus. Kelima hal  di  atas  penting untuk  menjadi  bagian dari  persiapan  kebijakan pendidikan  Islam,  karena  sangat  erat  kaitannya  dengan  tujuan  hidup  manusia,  yaitu  untuk mengabdi kepada Allah sang maha pencipta. Maka dari karena itu seseorang diarahkan untuk menjadi pribadi yang selalu memperbaharui imannya.
Setiap  saat  perlu  ada  usaha  memperbahari  iman,  seseorang  membutuhkan  kesadaran dan kemauan, karena sifat manusia cenderung dipengaruhi oleh hawanafsu, akibatnya sering lalai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk jangka panjang. Dalam hal ini ada lima hal penting untuk mendukung  seseorang  agar  tetap  dalam  jiwa  normal  dalam  arti  beriman, seperti yang diriwayatkan oleh Said Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan yaitu:
Artinya: Berkata  ibrahim,  obat  hati  ada  lima  perkara:  pertama  membaca  al-  Quran, kedua  shalat  tengah  malam,  ketiga  sedekah,  keempat  bersama  dalam  majelis  orang  saleh, berzikir dengan nama Allah Swt.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  aspek  pendidikan  Islam  meliputi  semua  aspek  usaha untuk mencapai, atau mendekatkan manusia dengan Allah. Usaha ke arah  ini membutuhkan kajian  dan  penelaahan  yang  matang.  Usaha-usaha  tesebut  dapat  diwujudkan  dengan  baik
dengan memperhatikan ruang lingkup analisis kebijakan pendidikan Islam, antara lain terkait kebijakan  tentang  mutu,  sarana  dan  prasarana,  manajemen,  keuangan,  kurikulum  dan  pola kerjasama antar unit lembaga pendidikan.
Pendidikan  islam  adalah  pendidikan  yang  islami.  Karakteristik  yang  sangat  menonjol dari pendidikan islam adalah prinsil pokoknya: prinsip tauhid, yaitu prinsip dimana segalanya dan  berakhir  (Soebahar,  2013).  Prinsip  ini  telah memandu  pengembangan  teori  dan  praktek pendidikan  islam  secara  formal,  informal  dan  nonformal.  Bahkan  prinsip  ini  pula  yang memandu persepsi umat tentang pendidikan islam, sehingga pendidikan islam dalam konteks yang penuh dinamika ini dipersepsikan secara lebih komprehensif.
Lebih  lanjut  Soebahar  (2013)  mengemukakan  jika  pendidikan  islam  sebelumnya dipersepsikan sebagai materi, akan tetapi saat ini persepsi tersebut telah berubah, pendidikan islam  tidak  hanya  dipersepsikan  sebagai  materi,  tetapi  sebagai  institusi,  kultir  dan  aktivitas, dan  sebagai  system.  Inilah  yang  tercermin  dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem pendidikan  Nasional  dan  peraturan  pemerintah  yang  secara  operasional  mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut.
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan islam sebagai institusi termaktub pada pada 15 dan 30 ayat 3 dan 4 dinyatakan bahwa:
Pendidikan  keagamaan,  merupakan  pendidikan  dasar,  menengah,  dan  tinggi  yang mempersiapkan  peserta  didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan  yang  menuntut  penguasaan pengetahuan  tentang  ajaran  agama  dan  atau  menjadi  ahli  ilmu  agama.  (pasal  15)  (3) pendidikan  keagamaan  dapat  diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan  formal,  nonformal  dan informal.  (4)  pendidikan  keagamaan  berbentuk  pendidikan  diniyah,  pesantren,  pasraman, pabhaya samanera, dan bentuk lain yang sejenis. (pasal 30 ayat 3–4) Selanjutnya berdasarkan UU  No.  20  Tahun  2003  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  Islam  sebagai  nilai termaktub pada pasal 12 ayat 1, dinyatakan sebagai berikut: Setiap peserta didik pada setiap satuan  pendidikan  berhak:  (a)  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (pasal 12 ayat 1a).
Pendidik dan atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan atau disediakan  oleh  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  sesuai  kebutuhan  satuan  pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3 (penjelasan pasal 12, ayat 1a).

## METODE
Metode  penulisan  artikel  ilmiah  ini  adalah  dengan  metode  kualitatif  dan  studi literature atau Library Research. Mengkaji Buku-buku literature sesuai dengan teori yang di bahas  khusunya  di  lingkup  Manajemen  Pendidikan.  Disamping  itu  menganalisis  artikel- artikel  ilmiah  yang  bereputasi  dan  juga  artikel  ilmiah  dari  jurnal  yang  belum  bereputasi. Semua artikel ilmiah yang di citasi bersumber dari Mendeley dan Scholar Google.
Dalam  penelitian  kualitatif,  kajian  pustaka  harus  digunakan  secara  konsisten  dengan asumsi-asumsi  metodologis.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif  sehingga  tidak mengarahkan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti.  Salah  satu  alasan  utama untuk  melakukan  penelitian  kualitatif  yaitu  bahwa  penelitian  tersebut  bersifat  eksploratif (Hapzi Ali. Nandan Limakrisna, 2013).
Selanjutnya  dibahas  secara  mendalam  pada  bagian  yang  berjudul”  Pustaka  Terkait” ( Related  Literature )  atau  Kajian  pustaka(“ Review  of  Literature ”),  sebagai  dasar  perumusan hipotesis  dan  selanjutnya  akan  menjadi  dasar  untuk  melakukan  perbandingan  dengan  hasil atau  temuan-temuan    yang  terungkap  dalam  penelitian  (Hapzi  Ali.  Nandan  Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Artikel ini menganalis dan membahas tentang kebijakan pendidikan islam.

## Lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003
Pembaruan  system  pendidikan  nasional  dilakukan  untuk  memperbaharui  visi,  misi, dan  strategi  pembangunan  pendidikan  nasional.  Pendidikan  nasional  mempunyai  visi terwujudnya  system  pendidikan  sebagai  pranata  social  yang  kuat  dan  berwibawa  untuk memberdayakan  semua  Warga  Negara  Indonesia  berkembang  menjadi  manusia  yang berkualitas  sehingga  mampu  dan  proaktif  dalam  menjawab  tantangan  zaman  yang  terus berubah.
Dengan  visi  pendidikan  tersebut,  pendidikan  nasional  mempunyai  misi  sebagai berikut:
1. Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan  yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan  keprofesionalan  dan  akuntabilitas  lembaga  pendidikan  sebagai  pusat pembudayaan  ilmu  pengetahuan,  keterampilan,  pengalaman,  sikap,  dan  nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.
Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfunsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  bangsa,  bertujuan  untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga Negara yang domkratis serta bertanggung jawab.
Pembaruan  system  pendidikan  memerlukan  strategi  tertentu.  Strategi  pembangunan pendidikan  nasional  dalam  undang-undang  ini  meliputi:    1)  pelaksanaan  pendidikan  agama serta  akhlak  mulia;  2)  pengembangan  dan  pelaksanaan  kurikulum  berbasis  kompetensi;  3) proses  pembelajaran  yang  mendidik  dan  dialogis;  4)  evaluasi,  akreditasi,  dan  sertifikasi pendidikan  yang  memberdayakan;  5)  peningkatan  keprofesionalan  pendidik  dan  tenaga kependidikan; 6) penyediaan sarana belajar yang mendidik; 7) pembiayaan pendidikan yang sesuai  dengan  prinsip  pemerataan  dan  berkeadilan;  8)  penyelenggaraan  pendidikan  yang terbuka  dan  merata;  9)  pelaksanaan  wajib  belajar;  10)  pelaksanaan  otonomi  manajemen pendidikan; 11) pemberdayaan peran masyarakat; 12: pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan 12) pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional.
Dengan  strategi  tersebut diharapkan visi, misi,  dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud  secara  efektif  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  secara  aktif  dalam penyelenggaraan pendidikan.

## Kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003
1. Paparan Data Kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003
UU  Sisdiknas  2003  merupakan  usaha  pemerintah  untuk  memperbaiki  pendidikan Islam di Indonesia, walaupun ada sebagian Pasalnya belum direalisasikan oleh pemerintah secara  konsisten,  contohnya  Pasal  49  ayat  1  tentang  anggaran  pendidikan.  upaya perbaikannya  belum  dilakukan  secara  mendasar,  sehingga  terkesan  seadanya  saja.  Usaha pembaharuan  dan  peningkaktan  pendidikan  Islam  sering  bersifat  sepotong-sepotong  atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar system dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional (Tilaar, 2010).
Namun  secara  umum,  dapat  dilihat  bagaimana  posisi  agama  (pendidikan  agama) dalam  UU  Sisdiknas  2003.  Dari  berbagai  Pasal  menerangkan  bahwa  pendidikan  agama sebagi  sumber  nilai  dan  bagian  dari  pendidikan  nasinal.  Pendidikan  agama  mempunyai peran  penting  dalam  mengembangkan  potensi  didik  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama islam) (Tilaar, 2010).
Jika  dicermati  dari  tiap  Pasar  UU  Sisdiknas  2003,  dapat  simpulkan  bahwa pendidikan  agama  mempunyai  posisi  yang  sangat  penting  dalam  pendidikan  nasional. Pendidikan  agama  lebih  memfokuskan  diri  dalam  membentuk  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  spiritual  keagamaan  dan  ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Paparan  Data  Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  Pasca  UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun 2003.
Pendidikan  keagamaan  berfungsi  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota masyarakat  yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya  dan/atau menjadi  ahli  ilmu  agama.  Pendidikan  keagamaan  bertujuan  untuk  terbentuknya  peserta didik  yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya  dan/atau  menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
Menurut  Azra  (2012),  pebedaan  antara  pendidikan  dan  pengajaran  terletak  pada penekanan  pendidikan  terhadap  pembentukan  kesadaran  dan  kepribadian  anak  didik disamping  transfer  ilmu  dan  keahlian.  Dengan  proses  tersebut,  maka  suatu  negara  dapat mewariskan  nilai-nilai  keagamaan,  kebudayaan,  pemikiran  dan  keahlian  kepada  generasi mudanya, sehingga benar-benar siap menyongsong kehidupan.
Dengan  demikian,  kurikulum,  silabus  dan  materi  ajar  yang  terangkum  dalam tujuan instruksional khusus dan umum menjadi penting untuk dicermati mengingat system pendidikan agama telah dikonstruksi dalam bentuk yang formal. Lebih lanjut pembahasan tentang  bentuk  penyelenggaraan  pendidikan  agama  dan  pendidikan  keagamaan  secara makro,  yakni  meliputi  agama-agama  yang  diakui  di  Indonesia.  Penjelasan  tentang  ini kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 sebagai acuan dalam  pelaksanaan  tujuan  pendidikan  agama  dan  pendidikan  kegamaan  sebagai  turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PERMENAG RI) No. 2 tahun 2008 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama yang berlandaskan pada Permendiknas  No.  22,  23,  dan  24  tahun  2006  tentang  standar  kompetensi  lulusan  dan standar isi. Permenag RI No. 2 tahun 2008 ini bertujuan untuk menjadikan lulusan-lulusan yang  mumpuni.  Standar  kompetensi  lulusan  (SKL)  standar  isi  (SI)  dalam  Permenag disusun  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  taraf  kemampuan  peserta  didik  baik  pada madrasah  Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah dan memmotivasi anak  didik  dalam  proses  pembelajarannya  untuk  lebih  bersemangat  dan  bersungguh- sungguh mempelajari pendidikan agama islam.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010
Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2010  merupakan peraturan  yang  lahir  sebagai  aturan  yang  menjelaskan  tentang  pengelolaan  Pendidikan Agama pada Sekolah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Seperti halnya peraturan  pemerintah,  peraturan  menteri  juga  dibawah  naungan  presiden  mengingat Menteri  menurut  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  17,  memimpin  departemen pemerintahan.  Jadi  Menteri  membantu  Presiden  menyelenggarakan  urusan  pemerintah dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen.
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah  No.  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP).  Standar Nasional  Pendidikan  digunakan  sebagai  acuan  pengembangan  kurikulum  untuk mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  bunyi  Pasa  2  ayat  (1a)  PP  tersebut.  Sedangkan Standar Kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan Pengembangan Standar Isi Standar Proses,  Standar  Penilaian  Pendidikan,  Standar  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan, Standar Sarana Dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.
Yang  terpenting  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2013  dapat  kita lihat dalam standar penilaian hasil belajar. PP ini hanya menegaskan bahwa penilaian hasil belajar  digunakan  untuk:  a)  menilai  pencapaian  kompetensi  peserta  didik;  b)  bahan penyusunan  laporan  kemajuan  hasil  belajar;  dan  c)  memperbaiki  proses  pembelajaran. Ketentuan  ini  lebih  lanjut  mengeni  penilaian  hasil  belajar  oleh  pendidikan  diatus  dengan Peraturan Menteri (Pasal 64 Ayat (2e) PP No. 32/2013).

## Implikasinya  Undang-Undang  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  Terhadap  Kemajuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia.
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari dulu  hingga  saat  ini  pendidikan  tetap  dijadikan  sebagai  prioritas  utama  dalam  kehidupan suatu  Negara  dibandingkan  dengan  yang  lainnya.  Begitu  pula  dengan  pendidikan  islam, dimana  sejak  dahulu  kala  islam  telah  memerintahkan  umat  manusia  yaitu  kaum  muslimin untuk  terus  mencari  ilmu  mulai  dari  lahir  hingga  sampai  ke  liang  lahat.  Maka  dari  itu pendidikan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  dalam  islam,  dimana  mulai  Rasulullah SAW hidup pun, pendidikan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap kaum muslimin.
Pendidikan  islampun  tentunya  mempunyai  bagian  atau  komponen  yang  berkait  satu sama  lainnya  dengan  Undan-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Dimana  dalam  batang  tubuh  Undang-Undang  tersebut  memuat  22  Bab,  dan  77 Pasal,  adalah  cukup  ideal  dan  akomodatif  dalam  mengatur  system  pendidikan  di  Indonesia, termasuk system pendidikan Islam.
Lahirnya  UU  Sisdiknas  No.  2  Tahun  2003  juga  menjadi  landasan  hukum  yang mengikat kepada pemerintah untuk melahirkan regulasi turunan tentang pendidikan khususya dalam hal ini adalah pendidikan agama islam (Rohman, 2008). Dari analisis yang dilakukan terdapat  beberapa  regulasi  (Peraturan  Pemerintah)  yang  merupakan  pengembangan  dari  UU Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003.  Hal  ini  dilihat  dari  lahurnya  Peraturan  Pemerintah  No.  19 Tahun 2005.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 yang merupakan paying hukun peningkatkan kualitas pendidikan baik itu pendidikan  umum  maupun  pendidikan  keagamaan  islam.  Lahirnya  PP  tersebut  merupakan pengembangan  dari  UU  Sisdiknas  yang  telah  diberlakukan  sebelumnya.  Dalam  PP  ini disebutkan  bahwa  Standar  Nasional  Pendidikan  memliki  8  point  penting  yang  semuanya wajib dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan.
Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6, pasal 7 di sebutkan  bahwa  kerangka  dasar  dan  struktur  kurikulum  wajib  memuat  kelompok  mata pelajaran  agama,  serta  semua  kelompok  pelajaran  memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam menentukan  kelulusan  peserta  didik.  Begitu  pula  dengan  PP  No.  55  Tahun  2007  tentang pendidikan  agama  dan  pendidikan  keagamaan,  diharapkan  dapat  membawa  perubahan  pada sisi managerial dan proses pendidikan islam. PP tersebut secara eksplisit mengatur bagaimana seharusnya pendidikan keagamaan Islam dan keagamaannya lainnya diselenggarakan baik di lembaga pendidikan umum maupun di lembaga pendidikan agama islam.
Dalam  PP  No.  55  Tahun  2007,  pendidikan  agama  islam  menjadi  materi  wajib  di lembaga pendidikan keagamaan islam yang meliputi Aqidah Akhlak, Al-Quran Hadits, Fiqih, dan  SKI.  Sedangkan  pada  lembaga  pendidikan  formal,  Pendidikan  Agama  Islam  menjadi materi pokok disetiap jenjang dan satuan pendidikan.
Dengan  demikian,  lahirnya  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  menjadi  bantu  loncatan  yang  besar  bagi  berkembangnya  pendidikan Agama  Islam  di  Indonesia.  Pendidikan  Agama  Islam  sudah  memiliki  kedudukan  tetap  dan memiliki  legitimasi  hukum  sehingga  pendidikan  agama  islam  menjadi  bagian  yang  tak terpisahkan dari system pendidikan nasional.

## KESIMPULAN
Dalam  studi  analisis  kebijakan  pendidikan  islam,  khususnya  di  Indonesia,  pendidikan islam umumnya hanya dipahami sebatas sebagai ciri khas dari jenis pendidikan uang berlatar belakang  keagamaan.  Demikian  pula  batasan  yang  di  tetapkan  dalam  UU  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah yang secara operasional yang  mengatur  pelaksanaan  undang-undang  tersebut.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.
1. Latar  belakang  lahirnya  UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  meliputi  faktor:  1)  Agama, dimana  mayoritas  masyarakat  Indonesia  beragama  muslim;  2)  Faktor  ideology  Negara, Indonesia  yang  memiliki  ideology  Negara  berupa  Pancasila  dimana  pada  sila  kedua merupakan  bentuk  tanggung  jawab  Negara  terhadap  keadilan  social  bagi  masyarakat Indonesia  terutama  dalam  lingkup  pendidikan;  3)  Faktor  perkembangan  masyarakat, terjadinya  reformasi  menjadi  titik  balik  perkembangan  masyarakat;  dan  4)  Faktor pengembangan ilmu pengetahuan, yang sudah menjadi tuntutan perubahan zaman.
2. Kebijakan pendidikan islam  dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 meliputi  kebijakan mengenali lembaga pendidikan Islam baik formal maupun non formal. Pendidikan islam, sebelumnya  hanya  di  persepsikan  sebagai  materi,  sekarang  persepsi  umat  telah  berubah, pendidikan  islam  tidah  hanya  dipersepsikan  sebagai  materi  saja,  namun  juga  sebagai institusi, sebagai kultur dan aktivitas, dan sebagai system. Inilah yang tercermin dalam UU Sisdiknas  No.  2  Tahun  203  dan  peraturan  pemerintah  yang  secara  operasional  mengatur pelaksanaan  undang-undang  tersebut.  Dengan  demikian,  maka  pendidikan  islam  bisa mencakup  empat  persepsi  sebagai  berikut:  a)  pendidikan  islam  sebagai  materi;  b) pendidikan  islam  sebagai  institusi;  c)  pendidikan  islam  sebagai  kultir;  dan  d)  pendidikan islam sebagai system.
3. UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  berimplikasi  signifikan  terhadap  pendidikan  agama islam  di  Indonesia.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  lahirnya  berbagai  macam  regulasi  yang merupakan  produk  hukum  turuan  dari  UU  No.  20  Tahun  2003.  Lahirnya  UU  Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 merupakan sebuah awal yang baik dalam system pendidikan nasional khususnya  pendidikan  agama  islam.  UU  ini  membuka  ruang  seluas-luasnya  pada  dunia pendidikan  Islma  untuk  mengembangkan  diri  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman,  sehingga Islam tidak lagi dipandang sebelah mata dalam system pendidikan Nasional.

## REFERENSI
Al-Syaibaniy, A.M.A. (1979). Falsafah Pendidikan Islam . Jakarta: Bulan Bintang. Al-Jamaly, M.F. (1977). Nahwa Tarbiyat Mukminat. Jakarta: Al-Syirkat.
Azra,  A.  (2012). Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuhu  Millenium  Baru . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Djamas,  L.N.  (2008). Dinamika    Pendidikan    Islam    di    Indonesia    Pasca    Kemerdekaan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Dunn, W.N. (2000). Public  Policy Anaysis ,  Terj.Samodra  Wibawa  dkk., Analisis Kebijakan Publi k, ed. II . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hapzi  Ali.  Nandan  Limakrisna.  (2013).  Metodologi  Penelitian  (  Petunjuk  Praktis  Untuk Pemecahan  Masalah  Bisnis,  Penyusunan  Skripsi,  Tesis,  dan  Disertasi.  In Deeppublish: Yogyakarta .
Hidayat,  N.  (2011).  Prespektif  Islam  Tentang  Strategi  Pembelajaran. Jurnal  Pendidikan Agama Islam, Vol. 12, No. 1.
Marimba, A.D. (1989). Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: Al-Ma’arif. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Rohman, A. (2008). Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi . Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Safitri,  U.,  Nuarizal,  A.,  dan  Gistituati,  N.  (2021).  Urgensi  analisis  kebijakan. JRTI  (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1.
Soebahar, A.H. (2013). Kebijakan Pendidikan Islam . Jakarta: Rajawali Press. Suharto,  E.  (2010). Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  Dan Kebijakan Sosial . Bandung: Alfabeta. Tilaar, H.A.R. (2010). Paradigma Baru Pendidikan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta. UU No. 20 Tahun 2003 Wahab, S.A. (2013). Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Rineka Cipta.