Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 99-103| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3053.99-103

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENILAIAN ALAT BUKTI SURAT PADA PERKARA PENETAPAN AHLI WARIS
Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi, I Nyoman Putu Budiartha, I Nyoman Gede Sugiartha Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Warisan merupakan segala sesuatu berupa harta peninggalan yang di tinggalkan pewaris kepada ahli waris, yang mana bahwa harta warisan ini dapat berupa benda bergerak dan  benda tidak bergerak ataupun berupa hak dan kewajiban. Akhir-akhir ini sangat banyak sengketa yang timbul akibat dari pembagian waris, yang mana antara hak dan kewajiban yang tidak seimbang ataupun pembagian waris yang tidak sesuai dengan keinginan dari para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penilaian alat bukti surat pada perkara  penetapan  ahli  waris  dan  untuk  mengetahui  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara penetapan  ahli  waris  Nomor:  0049/Pdt.p/2013/pa.Dps.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  penelitian  normatif, sehingga dapat dirumuskan masalah  sebagai berikut: apakah alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon penetapan  ahli  waris  telah  sesuai  dengan  hukum  acara  perdata,  serta  bagaimana  majelis  hakim mempertimbangkan  alat  bukti  surat  untuk  mengabulkan  permohonan  penetapan  ahli  waris,  dari  rumusan masalah itu dapat didalami mengenai alat-alat bukti surat yang bersifat autentik dan dibawah tangan serta yang mana alat-alat bukti tersebut mampu untuk meyakinkan sekaligus sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan ahli waris. Hasil penelitian menunjukan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan para pemohon dalam perkara penetapan ahli waris nomor 49/ Pdt.P/ 2013/ PA. Dps, telah sesuai sebagai alat bukti surat berupa akta  autentik  dan  akta  sepihak,  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  hukum  acara  perdata  dan  majelis hakim  dalam  mempertimbangkan  alat  bukti  surat  tersebut  tidak  tepat  karena  tidak  mempertimbangkan  bukti surat sesuai dengan jenis dan kekuatan pembuktianya.
Kata kunci: Alat bukti surat; hukum waris

## Abstract
Inheritance  is  everything  in  the  form  of  inheritance  that  is  left  by  the  heir  to  the  heir,  which  means  that  this inheritance  can  be  in  the  form  of  movable  and  immovable  objects  or  in  the  form  of  rights  and  obligations. Recently,  there  have  been  many  disputes  arising  from  the  distribution  of  inheritance,  which  is  between  rights and obligations that are not balanced or distribution of inheritance that is not in accordance with the wishes of the  heirs.  This  study  aims  to  determine  the  judge's  consideration  in  assessing  letter  evidence  in  the  case  of determining the heir and to find out the basis for the judge's consideration in deciding the case for determining the heir Number: 0049 / Pdt.p / 2013 / pa.Dps. In this study, normative research is used, so that the following problems  can  be  formulated:  whether  the  documentary  evidence  submitted  by  the  applicants  for  the determination of heirs is in accordance with the civil procedure law, and how the panel of judges considers the documentary evidence to grant the application for the determination of heirs, from the formulation This problem can  be  explored  regarding  documentary  evidence  which  is  authentic  and  underhand  and  which  evidence  is capable  of  convincing  as  well  as  being  a  judge's  consideration  in  deciding  cases  of  heir  determination.  The results showed that the evidence of letters submitted by the applicants in the case of heir determination number 49 / Pdt.P / 2013 / PA. Dps. have been appropriate as documentary evidence in the form of authentic deeds and unilateral  deeds,  as  determined  in  the  civil  procedure  law  and  the  panel  of  judges  in  considering  the documentary  evidence  is  inappropriate  because  it  does  not  consider  documentary  evidence  according  to  the type and strength of evidence.
Keywords: Letter evidence; inheritance law

## I. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  sendiri  secara  umum,  apabila  pewaris  telah  meninggal  dunia  maka  secara  langsung seluruh harta peninggalan berupa harta bergerak ataupun yang tidak bergerak, berwujud ataupun yang tidak  berwujud  berupa  hak  maupun  kewajiban  akan  langsung  menjadi  hak  si  pewaris  yang  ditarik secara garis lurus kebawah. Namun, akhir-akhir ini banyak terjadi sengketa ataupun konflik diantara para  ahli  waris.  Yang  mana  para  ahli  waris  merasa  pembagian  harta  warisan  tersebut  tidak  sesuai dengan  keinginan  dari  para  ahli  waris,  ataupun  antara  hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkan  dari
adanya  pembagian  waris  itu  sendiri  yang  tidak  sesuai  antara  satu  dengan  yang  lainnya (Khosyi’ah, 2016 ). Maka dari itu perlu adanya penetapan ataupun pembagian waris melalui wasiat, dengan adanya surat  wasiat  tersebut  dapat  meminimalisir  untuk  terjadinya  konflik  diantara  para  ahli  waris.  Dengan adanya surat wasiat tersebut para ahli waris juga tidak dapat menuntut apapun melebihi dari apa yang telah  tertulis  dalam  surat  wasiat  tersebut  ( Budi,  Haniah  Ilhami,  &  Yulkarnian  Harahap,  2010 ) ( Sanjaya, 2018 ). Pewaris apabila dalam pembagian harta warisannya tidak meninggalkan wasiat itulah yang akan menjadi permasalahan nantinya.
Diantara  para  ahli  waris  merasa  memiliki  hak  yang  sama  terhadap  harta  peninggalan  yang ditinggalkan oleh pewaris, maka timbulah konflik-konflik yang akan berkelanjutan yang mana antara yang  berhak  untuk  mendapat  warisan  ataupun  yang  tidak  berhak  untuk  mendapatkan  warisan  akan saling  menuntut  satu  sama  lain  ( Pancasilawati,  2014 ).  Dengan  demikian  perlu  adanya  pembuktian yang  mana  para  ahli  waris  dapat  membuktikan  bahwa  siapa  saja  yang  berhak  ataupun  yang  tidak berhak  untuk  memperoleh  harta  warisan  tersebut.  Pembuktian  tersebut  dapat  dilakukan  dengan memberikan  atau  mengajukan  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan  di  Indonesia.  Bahwa  alat-alat  bukti  yang  diajukan  harus  memiliki  kekuatan  pembuktian yang sempurna serta  autentik,  agar alat-alat  bukti  tersebut  mampu  untuk  meyakinkan majelis  hakim bahwa  memang  benar  ahli  waris  tersebut  merupkan  ahli  waris  yang  sesungguhnya  berhak  untuk memperoleh harta warisan dari si pewaris ( Harahap, 2006 ). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan  untuk  mengetahui  alat  bukti  surat  yang  diajukan  pemohon  penetapan  ahli  waris  telah sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara  perdata,  dan  untuk  mengetahui  dasar  pertimbangan  hakim dalam memutus perkara penetapan ahli waris Nomor: 0049/Pdt.p/2013/PA.Dps.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  peneliti  gunakan  yaitu  tipe  penilitian  normatif,  yang  mana  penelitian  ini dilaksanakan yaitu dengan cara mengkaji serta menganalisis substansi peraturan perundang-undangan dengan  isu  hukum  dalam  konsistensinya  terhadap  asas-asas  yang  telah  ada  ( Marzuki,  2009 ). Pendekatan  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  berdasarkan  perundang- undangan (statute approach) serta pendekata berdasarkan kasus (case approach) . Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  isu  hukum  yang  di  bahas diantaranya HIR/RBg, KUHPer, 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk ke dalam dokumen resmi diantaranya Jurnal-Jurnal, Buku-Buku ( Ahmad, 2008 ), serta  Putusan  Pengadilan  Penetapan  Nomor:  0049/Pdt.P/2013/PA.Dps.Pengumpulan  bahan  hukum dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sistem kartu (Card System) yaitu bahan yang berupa teori-teori serta pendapat dari para ahli dikumpulkan dalam satu wadah dengan satu warna yang sama. Sedangkan  untuk  peraturan  perundang-undangan  menggunakan  wadah  yang  lain  dengan menggunakan  warna  kartu  yang  berbeda.  Dalam  penelitian  ini,  analisis  bahan  hukum  dengan menggunakan  metode  normatif  mengenai  pengaturan  hukum  acara  perdata  sebagai  bahan  analisis contoh  kasus  putusan  di  Pengadilan  Agama  Denpasar.  Analisis  bahan hukum merupakan  suatu cara untuk  menemukan  jawaban  atas  permasalahan  yaitu  dengan  cara  mengidentifikasi,  mengumpulkan, menelaah,  menarikan  kesimpulan,  memberikan  preskripi  berdasarkan  argumentasi  yang  telah dibangun dalam kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat pada Perkara Penetapan Ahli Waris
Majelis hakim dalam memutus perkara penetapan ahli waris Nomor: 0049/Pdt.P/2013/PA.Dps selain melihat  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  para  pemohon  juga  menggunakan  beberapa  asas  yang berlaku dalam  hukum acara  perdata  yang mana  asas tersebut  berkaitan dengan penetapan  ahli  waris ini  yang  digunakan  sebagai  pertimbangan  oleh  majelis  hakim  dalam  memutus  perkara  tersut  yaitu diantaranya:  Pertama,  Asas  Audi  et  alteram  partem,  yang  mana  dalam  asas  ini  bahwa  kedua  belah pihak harus didengar serta harus diberlakukan secara sama tanpa dibeda-bedakan, tidak memihak dan didengarkan secara bersama-sama, dengan mengadili menurut hukum ( Wiwie, 2013 ). Kedua Asas ius curia  novit,  bahwa  dalam asas  ini  hakim  itu  harus  dan  dianggap  tahu  akan  hukum  terhadap  perkara yang  diperiksanya maka  dari  hal itulah  hakim  harus memberi  pelayanan terhadap  setiap  orang  yang mencari keadilan.
Asas yang ketiga Asas actor sequitor forum rei, yang menerangkan mengenai pengajuan gugatan ataupun  permohonan  yang  diajukan  oleh  para  pihak.  Dimana  agar  perkara  yang  diajukan  sesuai dengan wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab dari pengadilan yang bersangkutan. Keempat, Asas unus testis nullus testis, yaitu dalam asas ini menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi. Hal ini juga  berarti  bahwa  hakim  tidak  bisa  mendengarkan  hanya  dari  satu  orang  saksi  minimal  dua  orang saksi di dalam setiap peradilan. Bahwa satu saksi tersebut tidaklah mampu untuk membuktikan suatu kebenaran  atau  peristiwa.  Kelima  Asas  Ultra  Petita,  yang  mana  hakim  hanya  akan  mengabulkan sebatas isi tuntutan, serta dalam hal ini hakim dilarang untuk mengabulkan melebihi apa yang dituntut oleh  para  pemohon.  Dan  yang  keenam  yaitu  Asas  Nemo  Testis  Indoneus  In  Propria  Causa,  bahwa dalam  hal  ini  tidak  seorangpun  yang  bisa  untuk  menjadi  saksi  dalam  perkaranya  sendiri.  Baik penggugat ataupun tergugat sama sekali tidak bisa untuk melaksanakan kesaksian dalam perkaranya.
Asas-asas tersebut akan mendukung alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon penetapan ahli waris Nomor: 0049/Pdt.P/2013/PA.Dps yang mana mengenai pengertian serta jenis-jenis alat-alat bukti sebagai berikut: Pertama, alat bukti tetulis, segala sesuatu yang berisikan tanda baca yang mana merupakan  isi  hati  maupun  pikiran  dari  seseorang  yang  membuatnya.  Akta  tertulis  ini  dapat  dibagi lagi  menjadi:  Akta  autentik  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  berwenang  oleh  penguasa  sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, Akta dibawah tangan adalah tulisan berupa akta yang dibuat oleh beberapa orang atau pihak-pihak yang berkepentingan saja dan dibuat bukan dihadapan pejabat berwenng,  Akta  sepihak  merupakan  akta  berupa  surat  yang  berisikan  sebuah  pernyataan  atau pengakuan dari seseorang. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg, 138 HIR, Pasal 285 RBg dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1849 KUHPerdata.
Alat bukti saksi, merupakan  keterangan yang dinyatakan oleh seseorang secara langsung dalam proses persidangan yang mana dalam memberikan pernyataannya tersebut dialami sendiri, atau dilihat langsung secara nyata oleh yang memberikan saksi. Mengenai pemeriksaan saksi diatur dalam Pasal 165  RBg/139  HIR  sampai  dengan  Pasal  179  RBg/152  HIR,  sedangkan  mengenai  keterangan  saksi diatur dalam Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdata. Alat bukti persangkaan, merupakan pembuktian yang  dapat  dilaksanakan  apabila  dalam  proses  persidangan  ditemukan  kesulitan-kesulitan  ataupun kendalam  dalam  mendapatkan  keterangan  dari  para  saksi-saksi.  Alat  bukti  persangkaan  yang  mana telah  diatur  dalam  Pasal  310  RBg/Pasal  173  HIR  dan  Pasal  1915  sampai  Pasal  1922  KUHPerdata. Alat  bukti  pengakuan,  adalah  keterangan  dari  salah  satu  pihak  yang  mana  dalam  suatu  proses persidangan  ia  membenarkan  apa  yang  telah  dituduhkan  oleh  pihak  lawan.  pengakuan  diatur  dalam Pasal  311  RBg/174  HIR,  Pasal  312  RBg/175  HIR,  Pasal  313  RBg/176  HIR  dan  Pasal  1923  sampai dengan Pasal 1928 KUHPerdata.
Sumpah  merupakan  pernyataan  yang  diucapkan  dalam  persidangan  yang  dilakukan  secara khidmat oleh para pihak dengan mengucapkan nama Tuhan Yang Maha Esa dan apabila memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran maka ia akan percaya hukum yang akan diterimanya berdasarkan kepercayaan ( Gultom, 2017 ). Alat bukti berupa sumpah ini telah diatur dalam Pasal 182 sampai Pasal 185 RBg/Pasal 155 sampai Pasal 158 HIR, Pasal 314  RBg/Pasal 177 HIR, Pasal 1929 sampai Pasal 1945 KUHPerdata. Berdasarkan kasus yang telah diajukan oleh pemohon pnetapan ahli waris, maka ada beberapa surat-surat beserta keterangan saksi yang diajukan sebagai alat bukti oleh para  pemohon  penetapan  ahli  waris  Nomor:  0049/Pdt.P/2013/PA.Dps  yang  digunakan  untuk meyakinkan  hakim  yaitu  sebagai  berikut:  Pertama,  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama MIRAHTI  Binti  DJOJO  SUMARNO  Nomor:  5171034802600001  yang  dikeluarkan  oleh  Walikota Denpasar tanggal 22 Juli 2011, yang diberi kode P.1.
Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Pemohon  II  atas  nama  BENNY  PANGARIBUAN  Bin BAMBANG  SUDRADJAD  Nomor:  5171031101850027  yang  dikeluarkan  oleh  Walikota  Denpasar tanggal 27 Januari 2013, yang selanjutnya diberi kode P.2, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III  atas  nama  NUTRISIA  INDAH  SARI  Binti  BAMBANG  SUDRADJAD  Nomor: 5171036401920002. yang selanjutnya diberi kode P.3, ketiga fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama BAMBANG SUDRADJAD dengan MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO Nomor: 05/05/I/1979 yang dikeluarkan tanggal 06 Januari 1979 oleh Pegawai Pencatat Nikah Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.4, keempat fotokopi Kartu Keluarga atas nama MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO Nomor: 5171031003070276  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Lurah  Tegal  Kerta  Kecamatan  Denpasar  Barat
Kota Denpasar pada tanggal 20 Maret 2011 yang selanjutnya diberi kode P.5, kelima fotokopi Kartu Keluarga  atas  nama  BENNY  PANGARIBUAN  Bin  BAMBANG  SUDRADJAD  Nomor: 5171031803110002  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Lurah  Tegal  Kerta  Kecamatan  Denpasar  Barat Kota Denpasar pada tanggal 20 Maret 2011. yang selanjutnya diberi kode P.6, keenam fotokopi Surat Kematian atas nama BAMBANG SUDRADJAD Nomor: 47/VIII/2006 tanggal 03 Agustus 2006 yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Dauh  Tegal  Kerta,  Kecamatan  Denpasar  Barat,  Kota  Denpasar  yang selanjutnya  diberi  kode  P.7,  ketujuh  surat  Asli  Pernyataan  Silsilah  Keluarga  yang  dibuat  langsung oleh Para Pemohon Nomor: 47/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan Tegal Kerta dan telah diketahui oleh Camat Denpasar Barat yang selanjutnya diberi kode P.8.
Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal  Kertha,  Kecamatan  Denpasar  Barat  Kota  Denpasar  Nomor:  53/VII/2013.  yang  selanjutnya diberi  kode  P.9,  kesembilan  fotokopi  Sertifikat  Kepemilikan  Tanah  yang  dikeluarkan  oleh  kepala kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar dengan Nomor Hak Milik: 247, dengan luas tanah 113, 62 M2 Tanggal 08 Juli 1996, yang selanjutnya diberi kode P.10, kesepuluh fotokopi surat tanda terima setoran Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah (SSPD), Kecamatan Denpasar Timur  dengan  Nomor  wajib  pajak:  51.71.030.018.009-0140.0  Tanggal  2  Januari  2012,  fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Denpsar dengan Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 4207, dengan luas tanah 70 M2 Tanggal 29 Mei 2002, yang selanjutnya diberi kode P.11, Kedua belas yaitu fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah (SSPD) Kecamatan Kerobokan Kaja Kuta Utara Kabupaten Badung, dengan Nomor Wajib Pajak: 51.03.060.003.009-0456.0 Tanggal 02 Januari 2008 yang selanjutnya diberi kode P.12.
2. Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Penetapan  Ahli  Waris  Nomor: 0049/Pdt.p/2013/pa.Dps.
Bukti-bukti  surat  berupa  fotokopi  tersebut,  masing-masing  telah  bermaterai  cukup,  dan  di  depan sidang  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  bukti-bukti  surat  tersebut,  P1  hingga  P.12,  kesemuanya termasuk  dalam  kualifikasi  sebagai  akta,  karena  semuanya  dibuat  sengaja  sebagai  bukti  tentang adanya  keadaan  hukum  atau  perbuatan  hukum.  Bukti  surat  P.1  hingga  P.3  merupakan  akta  autentik kependudukan  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang,  yang  menunjukkan  identitas  orang  yang tersebut  dalam  akta  tersebut.  Adapun  bukti  surat  P.4  merupakan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  berwenang  membuat  akta  tersebut  sebagai  bukti  adanya  perkawinan yang sah antara orang yang namanya terseut dalam akta tersebut. Bukti surat P.5 dan P.6 merupakan akta autentik kependudukan tentang susunan keluarga orang yang tersebut dalam akta tersebut. Bukti Surat  P.7  merupakan  akta  autentik  menunjukkan  adanya  peristiwa  kematian  seorang  yang  namanya tertera dalam bukti tersebut.
Bukti  P.8  dan  P.9 meskipun  surat  tersebut  dibuat  di  hadapan  pejabat  publik,  yakni  kepala  desa dan camat, tetapi isi dari surat tersebut adalah pernyataan sepihak dari para pemohon perihal susunan keluarga  dan  hubungan  kewarisan  dalam  keluarga  tersebut.  Penyusun  berpendapat  kedua  bukti tersebut  merupakan  akta  sephak,  yang  bernilai  sebagai  bukti  permulaan  yang  harus  dikuatkan  bukti lainnya.  Bukti  P.10  merupakan  akta  autentik  tentang  kepemilikan  harta  berupa  tanah  sebagaimana tersebut dalam akta tersebut bukti P.11 dan P.12 merupakan akta autentik tentang bukti pembebanan dan penerimaan pajak atas obyek sebagaimana tersebut dalam akta tersebut.
Bukti tersebut semua nya telah bermeterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya. Hal  tersebut  sesuai  dengan  syarat  formil  bukti  surat  dalam  sidang  sebagaimana  ketentuan  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985, junto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Surat edaran Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  tahun  1963.  Bukti-bukti  surat yang  diajukan  para  pemohon tersebut telah  sesuai  sebagai  alat  bukti  surat  berupa  akta  autentik  dan  akta  sepihak,  sebagaimana  yang  telah ditentukan  dalam  hukum  acara  perdata.  Majelis  hakim  dalam menimbang  bukti  surat  yang  dijaukan para pemohon dalam perkara penetapan ahli waris Nomor: 0049/ Pdt.P/ 2013/ PA Dps.
Syarat formil dan materiil dalam bukti tersebut, serta nilai kekuatan pembuktian yang terkandung dalam  akta  tersebut  dalam  kaitannya  dengan  pokok  perkara  berupa  penetapan  keahliwarisan.  Hal tersebut  di  atas,  dapat  menentukan  bukti  lanjutan  selain  bukti  surat  tersebut.  Jika  dalam  perkara tersebut telah ditentukan tentang apa yang harus dibuktikan, dan bukti dimaksud telah diajukan serta memenuhi kualitas pembuktian dimaksud, maka hal itu sudah cukup untuk menemukan fakta hukum
di sidang, dengan tanpa bukti lanjutan. Abdul Manaan menyatakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian  semputna  dan  mengikat,  maka  tidak  lagi  memerlukan  bukti  tambahan  dan  hakim  wajib mempercayai kebenaran apa yang tertulis dalam akta tersebut selama tidak dibuktikan sebaliknya.
Pembuktian  perkara  permohonan  adalah  perkara  yang  tidak  mengandung  sengketa.  Demikian pula  perkara  Permohonan  Penetapan  Ahli  Waris,  adalah  perkara  kewarisan  yang  tidak  terdapat sengketa  di  dalamnya,  dimana  batasan  jenis  perkara  tersebut,  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam penjelasan  pasal  49  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  yakni  permohonan  untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, kedudukan waris dan besarnya bagian waris sesuai dengan ketentuan  hukum  Islam.  Seharusnya  majelis  hakim  mempertimbangkan  bukti-bukti  tersebut  untuk menguji  apakah  para  pemohon  tersebut  memang  benar  mempunyai  hubungan  kewarisan  dengan pewaris  dimaksud,  lalu  dalam  kedudukan apa  para  pemohon  dalam  kewarisan tersebut, serta berapa bagian waris dari masing-masing ahli waris tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al Qur’an Surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Bukti-bukti surat yang diajukan para pemohon dalam perkara penetapan ahli waris nomor 49/ Pdt.P/ 2013/  PA.  Dps,  telah  sesuai  sebagai  alat  bukti  surat  berupa  akta  autentik  dan  akta  sepihak, sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  hukum  acara  perdata.  Yang  mana  bahwa  yang  telah tercantum  dalam  Pasal  165  HIR,  285  RBg  serta  dalam  Pasal  1867  sampai  dengan  Pasal  1849  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengenai  akta  autentik  dan  dalam  Pasal  1878  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  dan  dalam  Pasal  291  RBg  mengenai  akta  autentik.  Majelis  hakim  dalam mempertimbangkan  alat  bukti surat tersebut tidak tepat  karena  tidak  mempertimbangkan  bukti surat sesuai dengan jenis dan kekuatan pembuktianya. Pembuktian majelis hakim sudah menentukan dalam perkara  permohonan  penetapan  ahli  waris  tersebut,  apa  yang  harus  dibuktikan  pemohon,  sehingga bukti-bukti yang diajukan tersebut dinilai dalam arah yang telah ditentukan.

## 2. Saran
Dalam memutus perkara penetapan ahli waris sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para  pemohon  memang  telah  sesuai  dengan  hukum  acara  perdata,  tetapi  sebaiknya  majelis  hakim mencermati tentang alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara apakah alat bukti surat tersebut tergolong autentik atau dibawah tangan hendaknya dipakai sebagai pertimbangan dalam memutus  perkara. Majelis  hakim  dalam  mempertimbangkan  alat  bukti  surat  yang  diajukan berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  yang  berlaku,  termasuk  juga  mempertimbangkan  klasifikasi alat bukti tersebut termasuk akta autentik ataupun tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Pustaka Setia.
Budi,  D.  N.,  Haniah  Ilhami, &  Yulkarnian  Harahap.  (2010).  Pengaturan dan  Implementasi  Wasiat  Wajibah  di Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 22 (2), 311–329. Gultom, E. R. (2017). Hukum Acara Perdata (Edisi 2). Jakarta: Mitra Wacana Media. Harahap, M. Y. (2006). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP . Jakarta: Sinar Grafika. Khosyi’ah,  S.  (2016).  Perdamaian  Dalam  Menyelesaikan  Kewarisan. ADLIYA:  Jurnal  Hukum  Dan Kemanusiaan , 10 (1), 1–18. Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Pancasilawati, A. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. Fenomena , 6 (2),
171–216.
Sanjaya, U. Ha. (2018). Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. Jurnal Yuridis , 5 (1), 67–97. Wiwie, A. A. (2013). Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata . Jakarta: Kencana Penadamedia Group.