## PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
Yudhya Prasetia
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: yudhaprrasetya12@gmail.com

## ABSTRACT
Organized  crime  in  the  transnational trafficking  of  women  and  children  is  a  serious  and farreaching crime and can even be classified as crimes against humanity as stated in the Rome  Statute  (1998)  which  regulates  the  permanent  international  criminal  court.  The objective of the provisions in protocol II is the criminal organization behind the trafficking of women and children, namely by punishing the perpetrators and protecting their victims, namely  women  and  children.  In  the  Palermo  Convention2000)  it  is  emphasized  that  the main  objective  is  to  enhance  and  strengthen  cooperation  between  states  parties  in preventing  and  eradicating  the  five  types  of  crimes  which  are  the  jurisdiction  of  the convention. This paper is the result of a research useing normative juridical approach by reviewing, and examining secondary data in the form of legislation, legal principles, and cases relating to the problem regarding to the trafficking of women and children.
Keywords: Transnasional Crime, State jurisdiction, Trafficking of children and women

## I. PENDAHULUAN
Transnasional  Crime  memiliki  beberapa  definisi,  hal  ini  terkait  dengan  latar belakang  pendidikan,  pengalaman,  serta  kepentingan  yang  menyebabkan  beberapa  Ahli merumuskan  definisi  Transnasional  Crime  serta  Radikalisme  sangat  bervariasi,  namun secara  garis  besar  terdapat  kata  kunci  yang  dapat  digunakan  sebagai  panduan  dalam merumuskan  pengertian  Transnational  Crime  adalah  (1)  Suatu  perbuatan  sebagai  suatu kejahatan dan (2) Terjadi antar negara atau  Lintas negara. Dari kedua kata kunci tersebut dapat dijelaskan bahwa transnational crime merupakan suatu kejahatan yang terjadi lintas negara,  dalam  pengertian  bahwa  suatu  perbuatan  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan  apabila  terdapat  hukum  yang  dilanggar.  Sehingga  bisa  saja  terjadi  suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu negara bukan merupakan  kejahatan,  namun  ketika  hasil  kejahatan  yang  diatur,  disiapkan  lintas  batas negara  untuk  masuk  ke  yurisdiksi  negara  yang  berbeda  lantas  dikategorikan  sebagai kejahatan transnasional crime.
Semakin  maraknya  masalah  perdagangan  orang  di  berbagai  negara,  terutama  di negara berkembang termasuk Indonesia, telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  berhasil  mengadakan  perjanjian  internasional berjudul “Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in person, especially women and  children,  sumpplementing  the  United  Nation  Convention  against  Trannational Organized  Crime”  (Protokol  PBB  untuk  mencegah,  menekan  dan  menghukum  pelaku perdagangan  perempuan  dan  anak).  Kata  “traficking”  yang  masuk  ke  dalam  judul perjanjian  internasional  tersebut,  berasal  dari  kata  Trafic  yang  artinya  perdagangan. Pedanan  kata  orang  yang  berdagang/berjualan  yakni  “Trafficker”  yang  artinya  pedagang. Persatuan  Bangsa-bangsa  (PBB)  mendefinisikan  human  trafficking  atau  perdagangan manusia  sebagai  perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penampungan,  atau  penerimaan seseorang,  dengan  ancaman,  atau  penggunaan  kekerasan,  atau  bentukbentuk  pemaksaan lain,  penculikan,  penipuan,  kecurangan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, memberi  atau  menerima  bayaran  atau  manfaat  untuk  memperoleh  ijin  dari  orang  yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.
Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  (PTPPO)  definisi  perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi 1 .
Pelaku dalam perdagangan anak dan perempuan dapat dibedakan dalam tiga unsur. Pembedaan  dilakukan  berdasarkan  peranannya  masing-masing  dalam  tindakan perdagangan:
1. Pihak yang berperan pada awal perdagangan;
2. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan;
3.  Pihak  yang  berperan  pada  akhir  rantai  perdagangan  sebagai  penerima/pembeli orang  yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.
1 Abang Ishar, “Perdagangan Perempuan”, Jurnal Final Rahema, Vol. 2, No.1, Juni 2017.
Modus  operandi  rekrutmen  terhadap  kelompok  rentan  biasanya  dengan  rayuan, menjanjikan  berbagai  kesenangan  dan  kemewahan,  menipu  atau  janji  palsu,  menjebak, mengancam,  menyalahgunakan  wewenang,  menjerat  dengan  hutang,  mengawini  atau memacari,  menculik,  menyekap  atau  memerkosa.  Modus  lain  berkedok  mencari  tenaga kerja untuk bisnis hiburan, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar.
Berdasarkan  uraian  dalam  pendahuluan  di  atas  maka  penulis  akan  membahas mengenai  penyelesaian  permasalahan  perdagangan  manusia  sebagai  salah  satu  kejahatan transnasional  dan  penerapan  yurisdiksi  negara  dalam  penyelesaian  perkara  kejahatan korupsi transnasional 2 .

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  uraian  diatas  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  permasalahan  yang hendak dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Proses  Terjadinya  Kasus  Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak?
2. Apa saja Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Perempuan dan Anak?

## III. METODE
Sifat  penelitian  dalam  artikel  ini  adalah  deskriptif,  dan  dilakukan  melalui  metode peradilan standar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data bekas. Pengumpulan data terutama dilakukan melalui teknik penelitian kepustakaan (library research dan online research),  dengan  menghitung  data  sekunder  yang  diperlukan,  meliputi  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier,  kemudian  melakukan  penelusuran  historis  diantara  bahan hukum  tersebut  dan  sinkronisasi.  yang  digunakan  antara  lain  peraturan  perundang- undangan  khususnya  yang  berkaitan  dengan  perumusan  peraturan  perundang-undangan dan  peranan  hukum  dalam  pembangunan  ekonomi.  Bahan  hukum  sekunder  yang  akan digunakan  antara  lain:  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  dan  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  intisari  penelitian.  Bahan  hukum  tingkat  ketiga,  yaitu  bahan  yang mendukung informasi bahan hukum tingkat pertama dan kedua.
2 Sabirin, “Perdagangan Perempuan Dengan Dalih Perkawinan Unpad, Sumedang 2017.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Terjadinya Kasus Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak
Kasus  perdagangan  perempuan  dan  anak  human  trafficking  di  Indonesia diperkirakan  sangat  tinggi,  ibarat  fenomena  gunung  es  yang  hanya  terdeteksi  sedikit  di permukaan.  Kasus  human  trafficking  ini  ibarat  fenomena  gunung  es  dimana  dari  kasus- kasus yang muncul ke permukaan, diperkirakan masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak terungkap. Kasus perdagangan manusia, umumnya menimpa kelompok anak dan remaja di bawah  umur  18  tahun.  Modusnya,  mereka  direkrut  dengan  janji  bekerja,  tetapi  kemudian diperkerjaan  sebagai  pekerja  seks  komersial.  Celakanya  lagi,  sebagian  dari  korban perdagangan  manusia  ini  diketahui  terjangkit  penyakit  HIV/Aids.  Di  lapangan,  mereka yang  terkena  penyakit  ini  mendapat  perlakuan  buruk  saat  kembali  ke  kampung halamannya 3 . Wakil  Ketua  LPSK  Antonius  PS  Wibowo  menerangkan  faktor  ekonomi paling  dominan  menjadi  penyebab  seseorang  menjadi  korban  tindak  pidana  perdagangan orang  (TPPO).  Faktor  itu  tidak  terlepas  dari  faktor  pendidikan  putus  sekolah  yang menempatkan korban dalam lingkaran perdagangan manusia.
Para pelaku memanfaatkan faktor-faktor tersebut dengan berbagai cara, diantaranya seperti  menjanjikan  penghasilan  yang  besar,  memberikan  pinjaman  kepada  keluarganya penjeratan  utang,  menjanjikan  pekerjaan  yang  layak,  dan  beberapa  cara  lainnya  seperti perkawinan.  Tenaga  Ahli  LPSK  Rully  Novian  menyampaikan  dari  pengalaman  LPSK dalam  menangani  saksi  dan  korban  TPPO,  ada  beberapa  rekomendasi."Antara  lain pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada wilayah-wilayah asal korban TPPO dengan cara meningkatkan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan di  daerah  tersebut.  Penegak  hukum  juga  harus  meningkatkan  profesionalitas  dalam melakukan  penindakan  agar  pelaku  utama  dalam  sindikat perdagangan  orang dapat dipidanakan.  Rekomendasi  lainnya,  para  pelaku  sebaiknya  tidak  diberikan  hak-hak narapidana  remisi,  pembebasan  bersyarat  apabila  mereka  tidak  membayarkan  restitusi kepada korban 4 .
3 KEMENPPPA,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia Perdagangan Perempuan dan Anak Bagai Fenomena Gunung Es, https://kemenpppa.go.id/index.php/page/ read/30/549/perdagangan-perempuan-dan-anak-bagai-fenomena-gunung-es,  diakses  pada  20  Agustus 2021.
4 Rr  Laeny  Sulistyawati,  “Christiyaningsih,  Factor  Ekonomi  Mendominasi  Penyebab  Perdagangan  Orang” Repiblika.co.id, 2019, diakses pada 2 September 2021.
Perdagangan  orang  dapat  diartikan  segala  bentuk  kegiatan  yang  diarahkan  pada upaya  bujukan,  pengiriman,  pengalihan,  atau  pemberangkatan  dan  penyerah  terimaan seseorang  yang  tidak  sesuai  dengan  hati  nurani  dengan  menggunakan  kekerasan, pemaksaan  menakut-nakuti,  penculikan  atau  penipuan  dalam  berbagai  bentuk  dari penyalahgunaan  kekuasaan  terhadap  yang  lemah  (rentan)  sehingga  menimbulkan ketakutan,  paksaan,  penipuan  termasuk  yang  timbul  dari  ikatan  perutangan  dengan pembayaran  tenaga  dan  atau  ikatan  perjanjian  kerja  paksa  dan  penghambatan,  dengan maksud  untuk  mendapat  bayaran,  keuntungan,  atau  penguasaan  atas  hak  kebebasan seseorang dengan tujuan mengekspolitasi hak-hak seseorang. Termasuk dalam pengertian perdagangan orang dan anak adalah tindakan eksploitasi pelacuran, atau eksploitasi dalam bentuk  sekecil  apapun  seperti  pelacuran,  pemaksaan,  hubungan  seksual,  pekerja  paksa, perbudakan, penghambatan bahkan sampai penjualan bagian dari organ tubuh tertentu.
Tak dapat dipungkiri bahwa hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting  dalam  kehidupan  masyarakat  internasional.  Melalui  hukum  internasional  negara- negara merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan kerja sama di berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional, negara- negara  mencegah  terjadinya  sengketa  dan  menyelesaikan  sengketa  yang  telah  terjadi. Melalui  hukum  internasional,  yang  dirumuskan  dalam  berbagai  bentuk  perjanjian internasional,  negara-negara  menggabungkan  upaya  mereka  untuk  menangani  isu-isu global  mulai  dari  masalah-masalah  kemiskinan,  sosial  ekonomi,  keamanan,  perlucutan senjata,  HAM,  lingkungan  hidup  sampai  pada  terorisme. 5 Tanpa  adanya  ketentuan- ketentuan  hukum  internasional,  dunia  tidak  mungkin  mencapai  kemajuan  dan  kehidupan yang harmonis. Tanpa adanya kehidupan yang harmonis antar negara tidak mungkin pula dicapai  perdamaian  dan  keamanan  yang  sangat  dibutuhkan  bagi  kesejahteraan  umat manusia.  Pengertian  perdagangan  perempuan  yang  paling  sering  digunakan  adalah pengertian  yang  diberikan  oleh  Protokol  Perdagangan  Manusia.  Perdagangan  manusia adalah  perekrutan,  pengangkutan,  pemindahtanganan,  penampungan  atau  penerimaan orang.
UNICEF  mendefinisikan  perdagangan  anak  adalah  tindakan  perekrutan, transportasi,  transfer,  menyembunyikan  atau  menemui  seorang  anak  dengan  tujuan  untuk
5 Abang  Ishar,  “Perdagangan  Perempuan”,  Jurnal  Final  Rahema,  Vol.  2,  No.1,  Juni  2017.  Sabirin, Perdagangan Perempuan Dengan Dalih Perkawinan.
eksploitasi  baik  di  dalam  maupun  di  luar  suatu  negara.  Pada  Pasal  3  huruf  (a)  Konvensi ILO  No.  182  menyebutkan  bahwa  bentuk  terburuk  pekerjaan  untuk  anak  didefinisikan sebagai  segala  bentuk  perbudakan atau  praktek  sejenis  perbudakan,  seperti  penjualan  dan perdagangan  anak,  kerja  izin  dan  perhambaan,  wajib  kerja  atau  kerja  paksa,  termasuk pengerahan  anak  secara  wajib  atau  paksa  untuk  dimanfaatkan  dalam  konflik  bersenjata. Selanjutnya  Konvensi  ILO  No.  182  melarang  adanya  perbudakan,  penjualan  dan perdagangan anak-anak, kerja paksa dan kerja ijon (termasuk pengerahan anak-anak dalam konflik  bersenjata),  serta  penyediaan,  atau  pemanfaatan  anak-anak  untuk  pelacuran, pornografi, obat-obatan terlarang, dan pekerjaan, yang karena hakikatnya atau lingkungan tempat  pekerjaan  itu  dilaksanakan,  mungkin  membahayakan  kesehatan,  keselamatan  atau moral  anak-anak.  Pasal  2  Optional  Protocol  to  the  CRC  on  the  Sale  of  Children,  Child Prostitution and Child Pornography, 2000 selanjutnya disebut Protokol Opsional Konvensi Hak  Anak  (KHA)  Tahun  2000,  mengartikan  penjualan  anak  adalah  segala  tindakan  atau transaksi di mana seorang anak ditransfer oleh segala orang atau kelompok orang ke orang lain untuk mendapatkan imbalan atau pertimbangan lainnya. Dalam hubungannya  dengan Pasal  3  Protokol  Palermo,  dan  Konvensi  ILO  No.  182,  hal  ini  berarti  bahwa  perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau menerima seorang anak di bawah usia 18 tahun  untuk  tujuan  pelacuran  dan  pornografi  harus  dianggap  sebagai  perdagangan manusia 6 .

## B. Faktor Penyebab Adanya Perdangan Perempuan dan Anak
Faktor  utama  yang  menyebabkan  terjadinya  perdagangon  perempuon  dan  anak, ada;ah karena: kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini; dan ketidaktaatan terhadap ajaran  agama.  Faktor-foktor  penyebab  tersebut  merupakan  akar  permasalahan  terjadinya kasus  tindak  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  (Abu  Hanifah)  pidana  perdagangan perempuan  dan  anak.  Untuk  mencegah  meluas  dan  mening  kotnya  kasus  perdagangan perempuan  dan  anak,  maka  akar  permasalahannya  perlu  dihilangkan  dan  alternatif  untuk menghilangkannya  melalui  pemberdayaan  sosial  keluarga.  Keempat  faktor  penyebab tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:
6 Trizata Ayu Pramesti. (2019). “Jerat Pidana Bagi Pelaku Perjualan Anak” diakses pada 15 Agustus 2021
a. Kemiskinan
Tingkat  ekonomi  yang  rendah  seringkali  menjadi  sumber  munculnya  sejumlah masalah  sosial,  antora  lain  semakin  banyak  jumlah  pengemis  dan  anak-anak  terlantar. Tidak jarang kemiskinan menjadi pangkal bagi munculnya disharmoni keluarga, termosuk di  dalamnya  muncul  praktik  perdagongan  anak  perempuan  untuk  tujuan  pelacuran 7 dianggap  sebagai  faktor  penting  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  perdagangan perempuan don anak.  Penduduk miskin tidak hanya memiliki keterbatasan pilihan-pilihan untuk  mencari  sumber  penghidupan,  tetapi  mereka  juga  hanya  memiliki  sebagian kekuasaan sosial untuk mengontrol kondisi lingkungan  yang menekan dirinya.  Keinginan untuk  memperbaiki  kondisi  yang  demikian  seringkali  membuat  banyak  perempuan memilih untuk melakukan migrasi. Karena ketidaktahuan informasi tentang daerah tujuan dan  keinginan  untuk  memperbaiki  nasib,  mereka  justru  menghadapi  risiko  untuk diperdagangkan.  Penelitian  yang  berjudul  "utang  selilit  pinggang-Sistem  ijon  dalam pedagangan anak perempuan" yang dilakukan oleh Johanna Debora Imelda dkk pada tahun 2004  di  Jakarta  Utara,  dapat  dikemukakan  bahwa  responden  sebanyak  50  orang  anak perempuan  yang  berumur  13  s.d.  18  tahun  sebagian  besar  atau  7  6  persen  berasal  dari lndramayu.  Pekerjaan  orangtua  mereka  sebagian  besar  adalah  buruh  tani  (53.7%)  dengan jumlah  tanggungan  rata-rata  4-6  orang.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa mereka berasal dari keluarga miskin. Untuk menghilangkan faktor penyebab sebagai  akar permasalahan  yang  memicu  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan  anak, maka terhadap keluarga yang demikian perlu ditingkatkan kondisi ekonomi mereka dengan memberi bantuan serta bimbingan peningkatan usaha ekonomi produktif.
b. Prendidikan Rendah
Tingkat  pendidikan  yang  rendah,  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat menjerumuskan  anak  perempuan  ke  dalam  praktik  perdagangan  manusia.  lni  dapat  dipa hami  mengingat  dalam  komunitas  yang  mengedepankan  nilai  -nilai    patriarki,  anak perempuan  ditempatkan    sebagai  warga  kelas  dua,  dan  anak  laki-laki  yang  diutamakan untuk  mendapat  pendidikan  yang  lebih  tinggi 8 .  Dengan  pendidikan  yang  rendah  mudah sekali  ditipu  oleh  para  calon  yang  menjanjikan  pekerjaan  yang  "baik"  dengan  gaji  yang
7 Firdaus,  Muhammad  dkk.  2004.  Perkoperasian,  Sejarah,  Teori  dan  Prakt.  Bogor:  Penerbit  Ghalia Indonesia, hlm. 12.
8 Ibid, hlm. 13.
besar,  namun  sesungguhnya  suatu  trik  tipuan  untuk  dipekerjakan  di  tempat  atau  lokasi pelacuran.  Conteh  kasus  tindak  pidana perdagangan  perempuan  karena  tertipu,  dan akhirnya di jerumuskan ke dunia pelacuran di Malaysia antara lain:  pada tanggal 25 Juni tahun 2004, dua dari tiga perempuan yang berasal dari Kalimantan barat di pulangkan dari Malaysia,  mengaku  menjadi  korban  perdagangan  manusia.    Mereka  menjanjikan  akan dipekerjakan  sebagai  buruh  pabrik  di  Malaysia,  ternyata  dijerumuskan  m  enjadi  pekerja seks  komersial  di  Kuala  Lumpur.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  melalui  pemberdayaan sosial  keluarga  perlu  diberi  wewenang  terhadap  keluarga  yang  menjadi  sasaran  pem berdayoan  mengenai  hak  dan  kewaj  iban  anggota  keluarga  dan  tidak  membedakan  jenis kelamin dalam mengikuti pendidikan. Disamping itu, perlu juga  diberi berbagai wawasan mengenai  trik-trik  penipuan  yang  sering  digunakan  oleh  para colon  tenaga  kerja  di  dunia pelacuran.

## c. Perkawinan Usia Dini
Batas  minimal  usia  nikah  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  sebagaimana dinyatakon  dalam  Undang-undang  Perkawinan  adalah  19  tahun  bagi  laki-laki  dan perempuan 9 .  Selanjutnya  Mulia  mengutip  hasil  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  UIN Jakarta  (2000)  mengungkapkan  temuan  rata-rata  usia  ideal  perempuan  untuk  menikah berkisar  19.9  tahun  dan  laki-laki  23,4  tahun.  Kematangan  usia  tersebut  idealnya  berupa akumulasi  kesiapan  fisik,  ekonomi,  sosial,  mental  dan  kejiwaan  agama  dan  budaya. Perkawinan  pada  usia  dini  bagi  perempuan  menimbulkan  berbagai  resiko,  baik  bersifat biologis seperti kerusakan organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan  mengemban  fungsi-fungsi  reproduksi  dengan  baik.  Kehidupan  keluarga menuntut adanya peran dan tanggungjawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Johanna Debora Imelda dkk di Jakarta Utara, menunjukkan bahwa  responden  sebanyak  50  oraang  yang  berusia  13  s/d  18  tahun  ternyata  12  persen berstatus kawin, sebesar 22 persen berstatus janda dan sebanyak 66 persen belum menikah. lni  berarti  sebanyak  34  persen  sistem  ijon  dalam  perdagangan  anak  perempuan  telah melakukan  kawin  usia  dini.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  melalui  pemberdayaan  sosial
9 Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tenatang Perkawinan
keluarga  perlu  disosialisosikan  Undang-Undang  Perkawinan  agar  mereka  mengetahui resiko yang akan dihadapi apabila mereka melaksanakan pernikahan usia dini.

## d. Ketidaktaatan Menurut Agama
Faktor  yang  juga  penting  untuk  menjelaskan  persoalan  trafficking  secara  umum adalah  adanya  keterlibatan  orangtua  sebagai  salah  satu  unsur  pelaku  trafficking  tersebut. Beberapa  studi  tentang  perdagangan  anak  rnelaporkan  bahwa  cukup  banyak  kasus perdagangan  anak  melibatkan  orangtua.  "Respons  LSM  terhadap  Perdagangan  Anak  di Surabaya",  menegaskan  bahwa  fenomena  kasus  dua  orangtua  menjadi  gerrno  bagi anaknya 10 .  Kasus  trafficking  di  kota  Bandung  dan  Jawa  Barat  secara  umum  yang melibatkan  orangtua  sebagai  pelaku  lebih  banyak  disebabkan  kondisi  ekonomi  keluarga yang  kurang 11 .  Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  ILO  di  Jakarta  dan  Jawa  Timur tentang  perdagangan  anak  untuk  eksploitasi  seksual  menunjukkan  jaringan  perdagangan tersebut  melibatkan  berbagai  pihak 12 .  Pertama,  dari  orang-orang  terdekat  korban,  seperti orangtua  yang  mempersiapkan  anak-anaknya,  baik  secara  sosial,  psikologis,  maupun spiritual,  saudara  atau  tetangga  yang  biasanya  berperan  sebagai  mata-mata  untuk menyeleksi  anak-anak  yang  depot  direkrut.  Kedua,  calo  yang  berperan  sebagai  mediator dalam  bisnis  seksual.  Ketiga,  tokoh  formal  maupun  informal  yang  memperlancar  sistem kerja  bisnis  seksual  tersebut.  Keempat, adalah  mucikari  yang  bertanggungjawab  terhadap fasilitas yang memungkinkan terjadinya tranksaksi seksual antara korban dan pemakai 13 .
V. PENUTUP
A. Simpulan
1. Perdagangan perempuan dan anak cukup memprihatinkan. Faktor utama terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak ini adalah kemiskinan, Pendidikan rendah, kawin diusia dini dan ketidaktaatan pada ajaran agama. Terobosan tersebut dapat  dilihat  dalam  kesepakatan  mengenai  definisi  kelompok  terorganisasi ( criminal group ) dan ruang lingkup dari kejahatan transnasional. Luasnya cakupan
10 Firdaus, M, Ekonometrika Suatu Pendekatan Kualitatif. Bumi Aksara: Jakarta, 2004, hlm. 18-19.
11 Irwanto.dkk.  2001,  Pengaruh  Hormon  IBA  (Indole  Butyric  Acid)  Terhadap  Persen  Jadi  Stek  Pucuk Meranti  Putih  (Shorea  Montigena).  Tugas  akhir/skripsi  Tidak  Diterbitkan  Jurusan  Kehutanan  Unversitas Pattimura Ambon.
12 Imelda, R.H.N, Implementasi Balanced scorecard Pada Organisasi Publik. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 6 (2), 2004, hlm. 26.
13 Jumal Pelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosia, Vol 13, No. 02, 2008: 46-60
kejahatan  transnasional  dengan  dipeloporinya  tiga  protokol  sebagai  bagian  dari Konvensi  Palermo,  yakni  perdagangan  orang,  khususnya  perempuan  dan  anak- anak; penyelundupan migran; dan perdagangan gelap senjata api. Hal itu membuka pengertian  bahwa  Konvensi  Palermo  dapat  dimanfaatkan  untuk  mencegah  dan memberantas kejahatan transnasional lainnya.
2. Selama ini, pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban  Kejahatan  Perdagangan  Manusia  tersebar  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan  baik  yang  sifatnya  umum  maupun  khusus,  seperti:  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  No.21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang-Undang  No.13  Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP baru secara abstrak dan belum diberikan secara langsung atau konkrit

## B. Saran
Mengingat  faktor  utama  penyebab  terjadinya  kasus  tindak  pidana  perdagangan perempuan  dan  anak  adalah  kemiskinan,  Pendidikan  rendah,  kawin  diusia  dini, ketidaktaatan pada ajaran agama dan tidak sedikit orang tua ikut terlibat dalam dalam kasus trafficking. Ini  menunjukan  lemahnya  ketahanan  sosial  keluarga.  Disarankan  kepada  unit terkait  pemberdayaan  peran  keluarga  dapat  meningkatkan  peran  dan  fungsi  keluarga dengan  memperhatikan  kesimbangan  bantuan  yang  bersifat  ekonomis  produktif  dengan pelayanan sosial psikologis.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Firdaus,  Muhammad  dkk.  2004.  Perkoperasian,  Sejarah,  Teori  dan  Prakt.  Bogor:
Penerbit Ghalia Indonesia, hlm. 12
Imelda,  R.H.N,  Implementasi  Balanced  scorecard  Pada  Organisasi  Publik.  Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 6 (2), 2004,

## B. Jurnal
Abang  Ishar,  “Perdagangan  Perempuan”,  Jurnal  Final  Rahema,  Vol.  2,  No.1,  Juni 2017. Sabirin, “Perdagangan Perempuan Dengan Dalih Perkawinan
Jumal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosia, Vol 13, No. 02, 2008: 46-60

## C. Undang-undang
Undang-undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tenatang Perkawinan

## D. Sumber Lain
Irwanto.dkk. 2001. Pengaruh Hormon IBA (Indole Butyric Acid) Terhadap Persen Jadi Stek  Pucuk  Meranti  Putih  (Shorea  Montigena).  Tugas  akhir/skripsi  Tidak Diterbitkan. Jurusan Kehutanan Unversitas Pattimura Ambon.
KEMENPPPA,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik  Indonesia  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  Bagai  Fenomena Gunung Es, https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/549/ perdaga- ngan-perempuan-dan-anak-bagai-fenomena-gunung-es,  diakses  pada  20 Agustus 2021.
Rr  Laeny  Sulistyawati,  “Christiyaningsih,  Factor  Ekonomi  Mendominasi  Penyebab Perdagangan Orang” Repiblika.co.id, 2019, diakses pada 2 September 2021. Sabirin, “Perdagangan Perempuan Dengan Dalih Perkawinan Unpad, Sumedang 2017.
Trizata Ayu Pramesti. (2019). “Jerat Pidana Bagi Pelaku Perjualan Anak” Diakses pada tanggal 15 Agustus 2021