PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)
Muhammad Mahiruddin Putra Lubis Universitas MuhammadiyahPalembang advokat.m2plubis@gmail.com
Cholidi Zainuddin Universitas  M uham m adi y a h  P al em b a ng cholidi_uin@radenfatah.ac.id
Saipuddin Zahri Universitas Muhammadiyah Palembang saipuddinzahri65@gmail.com

## Abstrak
Kejahatan  sering  terjadi  dan  menjadi  sebuah  permasalahan  pada  suatu  negara. Salah  satu  permasalahan  yang  terus  terjadi  saat  ini  adalah  kekerasan    terhadap perempuan.  Di  kota  Palembang,  berdasarkan  laporan  dari  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Masyarakat  (P3AM)  total  ada  20  kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022 ini. Sepanjang tahun 2021 sampai 2022 saat ini saja totalnya  mencapai  22 kasus. Rumusan Masalah pada penelitian  ini  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan  Terhadap  Perempuan Melalui  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Palembang  (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg). Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  empiris  (hukum  sebagai  kenyataan  sosial, kultural  atau  das  sein),  karena  dalam  penelitian  ini  digunakan  data  primer  yang diperoleh  dari  lapangan.  Penegakan  hukum  tindak  pidana  kekerasan  terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palemban (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)telah  ditegakan  secara  penal  melalui    family  coaurt  dan Pengadilan  Khusus,  Penegakan  hukum  tindak  pidana  kekerasan  terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor
704/Pid.B/2022/PN.Plg)telah  ditegakan  secara  penal  melalui    family  coaurt  dan Pengadilan  Khusus.  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan  terhadap Perempuan  Melalui  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  di  Wilayah  Hukum

## Gorontalo

## Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
Pengadilan  Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan  Perkara  Nomor
704/Pid.B/2022/PN.Plg)  yaitu  Pertama,  kendala  karena  faktor  hukum  itu  sendiri, Kedua,  Kendala  karena  factor  apparat  penegak  hukum,  Ketiga,  kendala  karena factor masyarakat yaitu korban itu sendiri

## Kata kunci : Kekerasan, Perempuan, Keadilan

## Abstract
Crime often occurs and is a problem in a country. One of the problems that continues to occur today is violence against women. In the city of Palembang, based on reports from  the  Women's  Empowerment,  Child  Protection  and  Community  Service (P3AM), there  were  a  total  of  20  cases  of  violence  against  women  throughout  2022. Throughout 2021 to 2022, the total has now reached 22 cases. Formulation of the problem  in  this  research:  Law  Enforcement  of  Criminal  Acts  of  Violence  Against Women  Through  an  Integrated  Criminal  Justice  System  in  the  Legal  Area  of  the Palembang District Court (Case Study of Case Decision Number 704/Pid.B/2022/PN.Plg).  The  research  method  used  is  empirical  (law  as  social, cultural or das sein reality), because in this research primary data obtained from the field is used. Law enforcement of criminal  acts of violence against  women through an  integrated  criminal  justice  system  in  the  jurisdiction  of  the  Palemban  District Court  (Case  Study  Case  Decision  Number  704/Pid.B/2022/PN.Plg)  has  been enforced  penally  through  the  family  court  and  Special  Court,  Law  Enforcement  of acts criminal violence against women through the integrated criminal justice system in  the  jurisdiction  of  the  Palembang  District  Court  (Case  Study  Case  Decision Number  704/Pid.B/2022/PN.Plg)  has  been  enforced  penally  through  the  family court  and  the Special Court. Law Enforcement of Criminal Acts of Violence against Women  Through  an  Integrated  Criminal  Justice  System  in  the  Legal  Area  of  the Palembang District Court (Case Study of Case Decision Number 704/Pid.B/2022/PN.Plg)  namely  First,  obstacles  due  to  legal  factors  themselves, Second,  Obstacles  due  factor  of  law  enforcement  officials.  Third,  obstacles  due  to community factors, namely the victims themselves.

## Keywords: Violence, Women, Justice

## 1. PENDAHULUAN
Kejahatan  sering  terjadi  dan  menjadi sebuah  permasalahan  pada  suatu negara.  Salah  satu  permasalahan  yang  terus  terjadi  saat  ini  adalah  kekerasan terhadap perempuan. Keadilan bagi perempuan korban kekerasan bukan hanya soal hak dan prinsip yang hanıs diteg akkan sebagai bagian dari kehidupan yang berperikemanusiaan  dan  berdemokrasi.  Pemikiran  İni  pun  sudah  merupakan suatu proses tersendiri untuk dikembangkan dan disebar luaskan. Keadilan bagi perempuan korban kekerasan juga mensyaratkan adanya suatu sistem peradilan yang  masih  perlu  dibangun  bersama.  Pengalaman  perempuan menghadap  meja hijau,  berinteraksi  dengan  jajaran  penegak  hukum,  masih  dipenuhi  dengan kondisi,  kata-kata  serta  sikap  yang  mengecilkan  hati,  apalagi  bagi  perempuan korban kekerasan. (Komnas Perempuan, 2018).
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih cukup tinggi.  Menurut  data  dari  Komnas  Perempuan,  sepanjang  tahun  2022  terdapat 122.010    kasus  kekerasan  terhadap  perempuan.  Terdapat  beberapa  penyebab peningkatan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yaitu  mulai  dari permasalahan ekonomi keluarga selama masa pandemi Covid-19 maupun kasus pelecahan terhadap perempuan di ruang publik. Dalam Sistem
Informasi Online Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  tercatat  bahwa  dari  awal
tahun  2022  hingga  akhir  bulan  Juli  2022,  terdapat  13.069  kasus  kekerasan. Dari  total  kasus  tersebut,  12.084  korban  diantaranya  adalah  perempuan  . (Nisaaul Muthiah, 2022).
Kekerasan terhadap perempuan adalah produk dari tatanan dan ideologi sosial  patriarki  yang  ditopang  dan  diperkuat  oleh  berbagai  sistem  dalam masyarakat.  Patriarki  dapat  didefinisikan  sebagai  sistem/  tatanan  sosial  yang mengistimewakan  laki-laki.  Dalam  sistem  tersebut,  laki-laki  mendominasi perempuan, baik secara struktural maupun ideologis.  Sistem patriarki terdapat di  tingkat  makro  (birokrasi,  pemerintah,  hukum,  pasar,  agama)  dan  mikro (interaksi,  keluarga,  organisasi,  perilaku  antar  manusia).  (Soeroso,    Moerti Hadiati,   2018).
Padahal kekerasan  terhadap perempuan sudah jelas dilarang dilakukan sesuai  pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  disebutkan  bahwa Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama  perempuan, yang berakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikilogis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga.  (Adami Chazawi,  2018).  Sanksi  sebagaimana  pasal  44  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Indri Oktaviani, dkk, 2020).
Sebelum  lahimya  Undang-undang  No.  23  Tabun  2004  tentang Penghapusan  Kekcrasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  P-KDRT)  di  dalam  sistem hükum  Indonesia,  şecara  spesipik,  tidak  ditemui  istilah  atau  definisi  tentang Kekerasan Terhadap Perempuan ( violence against umnen ), Kitab Undang-undang Hukum  Fidana  (KUHP),  kekeraşan  yan g  terjadi  terhadap  perempuan  tidak dianggap  sebagai  suatu  kekerasan  yang  melanggar  harkat  dan  mertabal perempuan, melainkan sebagaibentuk pelanggaran terhadap norma-norma, nilai- nilai atan kesusilaan yang terjadidi masyarakat. Hal İni dapat dilihat dalam B ab XIV  KUHP  tentang  Kejahatan  Terhadap  Kesopanan.  Para  pembuat  kebijakan pada saat İtü tidak menganggapnya sebagai sebagai bentuk kejahatan terhadap İntegrİtas  tubuh  pcrempuan,  melainkan  sebagai  pelanggaran  ata  kejahatan terhadap  norma-norma  kesopanan  atau  kesusilaan  yang  berlaku  dalam Indonesia. (Nursyahbani Katjasungkana dan Asnifriyanti Damanik, 2017).
Perkara kekerasan terhadap perempuan di kota Palembang khsusunya di ruang lingkup pengadilan Negeri Palembang sebanyak 20 kasus terjadi pada tahun 2022.    Di  kota  Palembang, berdasarkan  laporan  dari  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Masyarakat  (P3AM)  total  ada  20  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  sepanjang  tahun  2022  ini.  Sepanjang  tahun 2021 sampai 2022 saat ini saja totalnya  mencapai  22 kasus.  Dari awal Januari hingga  Agustus  ini  total  ada  20  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kota Palembang.  Penyebab  beragam,  seperti  faktor  ekonomi  (suami  tidak  bekerja) hingga  masalah  pihak  ketiga  (perselingkuhan)  Sebagaimana  dalam  perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN Plg. Adapun Kronologis kasus ini adalah:
Bahwa  terdakwa  JAUHARI  ALS  ARI  BIN  ABDULLAH  ROZAK  pada  hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 07.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu  waktu  dalam  Bulan  Maret  tahun  2022,  bertempat  di  rumah  Jalan Peternakan  IV  Sukabangun  Sukarami  Palembang  atau  setidak-tidaknya  pada suatu  tempat  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Palembang, melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  (suami  saksi  korban)  terhadap  istri  Istri  yakni saksi  korban  DONA  OKTARINI  BINTI  IDRIS  TOHIR  (ALM)  atau  sebaliknya  yang tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan
jabatan  atau  mata  pencaharian  atau  kegiatan  sehari-har.  Pada  waktu  dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi korban yang merupakan istri siri terdakwa yang menikah secara siri pada tanggal 21 Desember 2018 dirumah P3N dan dari pernikahan tersebut saksi korban dan terdakwa dikaruniahi 3 (tiga) orang anak.  Penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah terdakwa tersulut emosi  karena  terdakwa  merasa  kesal  terhadap  saksi  korban  karena  mengira pada  saat  dia  bertanya  pada  isterinya  tidak  menjawab  padahal  sudah  dijawab namun  terdakwa  tidak  mendengar  sehingga  terdakwa  merasa  kesal  dan  emosi lantas menyiksa saksi korban dengan cara memelintir tangan sebelah kiri saksi korban  sampai  terkilir  dan  ketika  saksi  korban  hendak  ke  dapur  tiba-tiba  dari arah  belakang  terdakwa  memuluk  kepala  saksi  korban  bagian  belakang  dekat leher sebanyak 1 (satu) kali. Karena saksi korban sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan  terdakwa,  sehingga  terdakwa  langsung  melaporkan  perbuatan terdakwa  kePolrestabes  Palembang  untuk  mempertanggungkan  perbuatannya.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar, hal ini sesuai  dengan  hasil  Visum  Et  Repertum  Nomor  :  VER/440/  /Med.Rec/2022 tanggal  24  Maret  2022,  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  dr.  M.  RASYID RIDHO selaku Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI,  dengan  hasil  pemeriksaan:  Memar  kebiruan  di  dahi  kiri  ukuran  dua sentimeter  kali  nol  koma  enam  sentimeter.  Bengkak  di  kepala  bagian  belakang kiri satu  sentimeter  kali satu  sentimeter.  Memar  kebiruan  di  lenagn  bawah  kiri bagian samping ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Memar kebiruan di betis  kanan  bagian  depan  ukuran  tiga  sentimeter  kali  satu  sentimeter.  Atas Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  44 Ayat  (4)  UU  RI  No.23  Tahun  2004.  (Dokumentasi  Pengadilan  Negeri  Palembang perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN Plg).
Dari  gambaran  perkara  di  atas,  perempuan  memiliki  haknya  untuk mendapatkan penegakan keadilan atas upaya hukum yang sedang berjalan dan pemulihan diri atas perampasan hak dan kekerasan yang dialaminya. Salah satu yang  pwrlu  dikuatkan,  adalah  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Penanganan Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (SPPT-PKKTP).  Melalui  penguatan landasan  hukum  Peraturan  Presiden  terkait  pelaksanaan  sistem  peradilan pidana  terpadu  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan.  Dapat menghapus  semua  segala  kekerasan  terhadap  perempuan  baik  di  ranah  publik maupun  di  ranah  pribadi,  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Penanganan  Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan  keterkaitan  antar  instansi  yang  berwenang  dalam  menangani kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  akses  pelayanan  yang  mudah  serta terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan demi memenuhi akses keadilan dan pemulihan korban.
Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap  Perempuan  (SPPT-PKKTP),  korban  akan  diposisikan  sebagai  subjek (pelaku  utama),  bukan  sebagai  objek  (pelengkap)  yang  hanya  diambil pengakuannya  saja.  Sebagai  subjek  dia  berhak  didengar  keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hokum yang berjalan, dipertimbangkan  rasa  keadilan  yang  ingin  diperolehnya  dan  dipulihkan  situasi dirinya  atas  perampasan  hak- haknya  dan  kekerasan  yang  dialaminya.”Prinsip - prinsip  utama  yang  dapat  diterapkan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (SPPT-PKKTP)  yaitu perlindungan dan penegakan atas Hak Asasi Manusia, Kesetaraan dan keadilan gender,  Perlindungan  terhadap  korban,  serta  Prinsip  Non-diskriminasi. Pemanfaatan  data  dan  pertukaran  dokumen  dapat  dilakukan  secara elektronik, pemutakhiran  data  juga  sangat  diperlukan  guna  pencapaian  sasaran  nasional pembangunan  bidang  hukum  khususnya  arah  kebijakan  penguatan  layanan
keadilan melalui strategi penguatan akses terhadap keadilan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “ Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Melalui  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) ”

## 2. METODE  PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian empiris (hukum  sebagai  kenyataan  sosial,  kultural  atau das  sein ),  karena  dalam penelitian  ini  digunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari lapangan.  ( Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2018).    Jadi,  Metode  penelitian  empiris  dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang mengkaji  penegakan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus  Putusan  Perkara  Nomor  704/Pid.B/2022/PN.Plg)  dan  kendala  dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus  Putusan  Perkara  Nomor  704/Pid.B/2022/PN.Plg).  Bahan  pustaka diperoleh dari perpustakaan
Universitas muhammadiyah Palembang Perpustakaan  Nasional,  Perpustakaan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  dan melalui website-website yang terkait dengan penelitian ini.

## 3. PEMBAHASAN
a. Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan  terhadap  Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg
Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Terpadu  (SPPT)  atau Integrated  Criminal Justice System (ICJS) merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materiil. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan  Kasus Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (SPPT-PKKTP) merupakan sistem  terpadu  yang  menunjukkan  proses  keterkaitan  antara  instansi  atau pihak  yang  berwenang  manangani  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan akses pelayanan yang mudah serta terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan.  Perkara  kekerasan  terhadap perempuan  di  kota  Palembang  khsusunya  di  ruang  lingkup  pengadilan  Negeri Palembang  sebanyak  22  kasus  terjadi  pada  tahun  2022.    Di  kota Palembang, berdasarkan  laporan  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  dan  Masyarakat  (P3AM)  total  ada  22  kasus  kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022 ini.  Sepanjang tahun 2021 sampai 2022 saat ini saja totalnya  mencapai  22 kasus. Adapun data perkara kekerasan terhadap perempuan berikut ini.
Dari perkara kekerasan terhadap perempuan di atas tampak pada tahun 2022  paling  banyak  terjadi  Perkara  kekerasan  terhadap  perempuan  yakni berjumlah 20 perkara. Dari awal Januari hingga Agustus ini total ada 20 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang. Penyebab beragam, seperti faktor  ekonomi  (suami  tidak  bekerja)  hingga  masalah  pihak  ketiga (perselingkuhan). Ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan(SPPT-PKKT)  adalah  untuk  perempuan yang  mengalami  kekerasan  (perempuan  korban  kekerasan)  yang  ditempatkan sebagai  ”korban”  atau  ”pelaku”  dalam  proses  peradilan.  Kebutuhan  dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil gender menjadi
dasar  dan  upaya  membangun  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP). SPPT-PKKTP menekankanpada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi pusat berjalannya  sistem  peradilan.    Sistem  peradilan  pidana  terpadu  sangat  efektif untuk  diberlakukan  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap perempuan dan anak. Kerjasama yang sinergis antara Lembaga  pendampingan dan  penanganan  pertama  terhadap  korban  (medis,  sosial,  dan  psikologis), penanganan  hukum  yang  meliputi  pelaporan  kasus  kepolisian,  penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan.
Sistem peradilan pidana  terpadu didasarkan pada keseimbangan antara tindak  pidana  (daad)  dan  pelaku  (dader)  tindak  pidana  tersebut.  Muladi mendasarkan  pandangannya  pada  tujuan  atau  fungsi  ganda  Hukum  Pidana, yaitu:  (a)  Secara  primer  berfungsi  sebagai  sarana  penanggulangan  kejahatan yang  rasional;  dan  (b)  Secara  sekunder,  sebagai  sarana  pengaturan  tentang kontrol sosial, baik yang dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan  alat  perlengkapannya.  Dalam  fungsi  sekunder  inilah  Hukum  Pidana modern  bertujuan  untuk  policing  the  police,  yaitu  melindungi  warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.
Berdasarkan  sistem  peradilan  pidana  terpadu,  lembaga  atau  instansi yang  bekerja  dalam  penegakan  hukum,  meskipun  tugasnya  berbeda-beda  dan secara  internal  mempunyai  tujuan  sendirisendiri,  tetapi  pada  hakikatnya masing-masing  subsistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  tersebut  saling bekerjasama  dan  terikat  pada satu  tujuan  yang sama.  Hal  ini  bisa  terjadi jika didukung  adanya  sinkronisasi  dari  segi  substansi  yang  mencakup  produk hukum  di  bidang  sistem  peradilan  pidana  yang  memungkinkan  segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif. Kebutuhan dan  kepentingan  korban  dengan  mengacu  pada  nilai  yang  adil  jender  menjadi dasar  dan  upaya  membangun  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP).
Dengan  demikian  SPPT-PKKTP  bertitik  tekan  pada  perspektif  korban yang  mensyaratkan  korban  menjadi  atau  diletakkan  pada  pusat  berjalannya sistem  peradilan.  Pihak-pihak  yang  terkait  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) ini adalah :
1. Pendamping korban sebagai relawan pendamping, ahli medis, psikolog, dan hukum (advokat dan paralegal);
2. Penyedia layanan rumah sakit;
3. Pengada layanan rumah aman (Women Crisis Centre);
4. Instansi polisi atau awak Ruang Pelayanan Khusus (RPK);
5. Para jaksa dan Instansi Kejaksaan;
6. Lingkup peradilan: panitera, hakim, instansi kehakiman;
7. Instansi rumah tahanan; dan
8. lembaga pemasyarakatan (lapas).
Prinsip  utama  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  No.  7  tahun  1984 tentang  Ratifikasi  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan,  Undang-Undang  No.  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  ataupun  perundang-undangan  lainnya  yang berkaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  diadopsi  dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Terpadu  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan (SPPTPKKTP)  ini.  Melalui  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dalam  Penanganan Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (SPPTPKKTP)  korban  akan  diposisikan sebagai  subjek  (pelaku  utama),  bukan  sebagai  objek  (pelengkap)  yang  hanya
diambil  pengakuannya  saja.  Sebagai  Subjek  korban  berhak  didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan  rasa  keadilan  yang  ingin  diperolehnya  dan  dipulihkan  situasi dirinya atas perampasan haknya dan kekerasan yang dialaminya. Memposisikan perempuan  korban  sebagai  subjek  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (SPPTPKKTP)  diharapkan sudah  dilakukan  sejak  terjadinya  kasus,  pada  pendampingan  dan  penanganan pertama  terhadap  korban  (medis,  sosial,  dan  psikologis),  penanganan  hukum yang  meliputi  pelaporan  kasus  kepolisian,  penyelidikan,  penyidikan, pemeriksaan  di  tingkat  peradilan,  putusan  peradilan,  dan  eksekusi  putusan peradilan.Perlu  adanya  konsep  sistem  penegakan  hukum  yang  berkeadilan gender dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Sudah  saatnya  bagi  aparat  penegak  hukum  baik  kepolisian,  jaksa, maupun  hakimtermasuk  advokat,  menyatukan  persepsi  untuk  menjadikan kasus kekerasan seksual ini sebagai prioritas, karena kasus tersebut bukan lagi kejahatan  kesusilaan  akan  tetapi sudah  termasuk  kejahatan  kemanusiaan  dan dikategorikan  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa  (extra  ordinary  crime). Pemerintah  sendiri  sudah  berusaha  untuk  membuat  peraturan  yang memberlakukan  hukuman  berat  kepada  pelaku  kekerasan  seksual.  Pihak kepolisian  harus  lebih  tanggap  menangani  kasus  kekerasan  seksual  sama seperti  kejahatan  lainnya  seperti  narkoba,  pencurian  dan  sebagainya,  ketika sudah  cukup  bukti,  maka  cepat  dinaikkan  kasusnya,  tidak  ditunda-tunda. Terkait dengan anggaran, mestinya pemerintah daerah sudah harus memberikan anggaran  yang  cukup  tinggi  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  anak ini.  Hal ini  dikarenakan  polisi  sering  mengeluh  tentang  kendala  anggaran  yang tidak  cukup  untuk  melakukan  penangkapan,  sehingga  terkadang  dibebankan kepada korban.
Begitu  juga  dengan  personil  kepolisian,  Jaksa  dan  Hakim  yang  memiliki perspektif perempuan   dan  anak  hendaknya  diperbanyak  dengan  memberikan pelatihan  kepada  mereka.  Aparat  penegak  hukum  yang  menangani  kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  dan  perempuan,  hendaknya  adalah  aparat penegak  hukum  yang  berperspektif  anak  dan  perempuan  agar  dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga, penegakan hukum dapat terwujud, dengan demikian, korbanpun akan merasa  dilindungi  dan  tepenuhinya  rasa  keadilan  di  masyarakat.  Kampanye atau  berbagai  bentuk  advokasi  anti  kekerasan  terhadap  anak  akan  banyak membantu  counsciousness  raising  dan  pemberdayaan  korban  sehingga  korban memiliki  keberanian  untuk  membahas  masalah  kekerasan  yang  dialaminya, meninggalkan  rasa  malu  dan  tabu.  Kejahatan  seksual  diperkirakan  dapat menurun  jika  produk  dan  proses  hukum  sungguh-sungguh  dapat  menjerat pelaku dengan hukuman setimpal, dan masyarakat menunjukkan keberpihakannya pada korban dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial  yang  nyata.  Pemerintah  juga  harusnya  membuat  kebijakan  khusus tentang kasus kekerasan seksual ini agar menjadi kasus yang sangat mendesak dengan  harapan  negara  akan  menjamin  pemenuhan  hak  korban  dan  keluarga korban untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, dan pemulihan.
Mekanisme  dan  koordinasi  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana kekerasan  terhadap  perempuan  melalui  sistem  peradilan  pidana  terpadu  di wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Palembang  (Studi  Kasus  Putusan  Perkara Nomor  704/Pid.B/2022/PN.Plg)  yaitu  ketika  perempuan  sebagai  korban antara lain: (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022).
1. Pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan,  pihak-pihak  yang  diharapkan  dapat
menjalin  kerjasama  dan  berkoordinasi  yaitu  kepolisian,  korban, advokat/relawan pendamping dan jaks;
2. Dalam  hal  pembuatan  berkas  perkara  /  BAP  hasil  dari  penyidikan  dan penyelidikan:
a) Pembuatan  berkas  perkara  lebih  cepat  sebaiknya  penyidik  segera membuat dan mengirim surat pemberitahuan dimulai penydikan (SPDP) kepada  kejaksaan  dalam  waktu  1  x  24  jam  sejak  penyidkan  perkara dilakukan.
b) Pihak  kepolisian  segera  mengeluarkan  perlindungan  sementara  bagi korban  dan  dapat  dengan  segera  mengajukan  perntah  penetapan perlindungan dari ketua pengadilan.
c) Dalam  hal  pengungkapan  fakta-fakta  yang  terjadi,  pihak  polri  dapat melibatkan relawan pendamping/advokat.
d) Membuat  surat  keputusan  bersama  antara  kejaksaan,  polri  dan mahkamah agung serta organisasi advokat yang mengatur bahwa jaksa bersama-sama  penyidik  dan  relawan  pendamping/advokat  dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam penyusunan berkas perkara.
e) Berkas  perkara  KTP  harus  disertakan  dengan  hasil visum  of  repertum atau  rekam  medis  atas  diri  korban  yang  dikeluarkan  oleh  rumah  sakit milik  pemerintah  maupun  milik  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan membat kerjasama dengan kementrian kesehatan (sebagai wakil dari ruah sakit).
f) Apabila  korban  membutuhkan  rumah  aman  untuk  tinggal  sementara, pihak  kepolisian  harus  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga masyarakat  atau  instansi  pemerintah  yang  menyediakan  ruang  untuk itu.
3. Dalam  hal  pembuatan  surat  dakwaan, Pertama, Ada  kebijakan  atau petunjuk  menetapkan  jaksa  yang  telah  memahami  perspektif  jender  dalam menangani kasus  Kekerasan terhadap perempuan melalui Keputusan Jaksa Agung  atau  Surat  Edaran  jaksa  Agung. Kedua, Adanya  koordinasi  antara jaksa  dengan  korban  dan  relawan  pendamping/advokat  sebelum  jaksa menyusut  surat  dakwaan. Ketiga, Jaksa  wajib  menginformasikan  tentang subtansi  surat  dakwaan  dan  meminta  masukan  dari  korban  dan  relawan pendaping/advokat tentang subtansi surat dakwaan;
4. Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan
a. Pihak  yang  diharapkan  membuat  kerja  sama  adalah  penuntut  umum, hakim, panitera dan advokat/relawan pendamping.
b. Kebijakan  yang  diharapkan  adalah  adanya  kebijakan  yang  mengatur tentang  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam pemeriksaan tingkat Pengadilan.
c. Kejaksaan harus mengalokasikan dana untuk penangan kasus  Kekerasan terhadap perempuan dan saksi-saksi ke persidangan.
d. Dalam menyusun surat tuntutan, jaksa  harus menginformasikan tentang subtansi surat tuntutan dan meminta  masukan dari korban dan relawan pendamping/advokat korban atas subtansi surat tuntutan tersebut.
e. Dalam  menyusun  pertimbangan  hukum  dan  pertimbangan  atas  fakta- fakta  dipersidangan,  majelis  hakim/hakim  harus  mempertimbangkan kondisi atau situasi (penderitaan dan trauma) yag dialami korban sebagai akibat dari kekerasan yang dialamnya.
f. Panitera  harus  mencatat  dengan  baik  dan  lengkap  semua  fakta  yang tertangkap  di  persidangan  terutama  keterangan  saksi  dan  korban  serta tidak menambahkan maupun menguangi fakta-fakta yang terungkap.
g. Dalam  hal  menetapkan  biaya  rehabilitasi  bagi  korban,  hakim  pun  turut
memperhitungkan  penderitaan  psiks  drai  pelaku  (biaya  immaterial)  dan bukan hanya sekedar dari perhitungan dampak fisik korban.
h. Dalam  hal    waktu  penahanan  pelaku  telah  habis,  pihak  rutan  dan  lapas dapat segera memberithukan kepada penuntut umum, keluarga atau pun kepada relawan pendamping korban serta kepada korban sendiri.
Sebagaimana  dalam  perkara  Nomor  704/Pid.B/2022/PN  Plg.  Adapun Kronologis kasus ini adalah Bahwa terdakwa JAUHARI ALS ARI BIN ABDULLAH ROZAK  pada  hari  Rabu  tanggal  23  Maret  2022  sekira  pukul  07.00  wib,  atau setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu dalam Bulan Maret  tahun  2022,  bertempat di rumah Jalan Peternakan IV Sukabangun Sukarami Palembang atau setidak- tidaknya  pada  suatu  tempat  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  Palembang,  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam lingkup  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  (suami  saksi  korban) terhadap  istri  Istri  yakni  saksi  korban  DONA  OKTARINI  BINTI  IDRIS  TOHIR (ALM)  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencaharian  atau  kegiatan  sehari- har. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi korban yang  merupakan  istri  siri  terdakwa  yang  menikah  secara  siri  pada  tanggal  21 Desember  2018  dirumah  P3N  dan  dari  pernikahan  tersebut  saksi  korban  dan terdakwa  dikaruniahi  3  (tiga)  orang  anak.    Penyebab  kekerasan  dalam  rumah tangga adalah terdakwa tersulut emosi karena terdakwa merasa kesal terhadap saksi  korban  karena  mengira  pada  saat  dia  bertanya  pada  isterinya  tidak menjawab  padahal  sudah  dijawab  namun  terdakwa  tidak  mendengar  sehingga terdakwa  merasa  kesal  dan  emosi  lantas  menyiksa  saksi  korban  dengan  cara memelintir  tangan  sebelah  kiri  saksi  korban  sampai  terkilir  dan  ketika  saksi korban hendak ke dapur tiba-tiba dari arah belakang terdakwa memuluk kepala saksi  korban  bagian  belakang  dekat  leher  sebanyak  1  (satu)  kali.  Karena  saksi korban  sudah  tidak  tahan  lagi  dengan  perbuatan  terdakwa,  sehingga  terdakwa langsung  melaporkan  perbuatan  terdakwa  ke  Polrestabes  Palembang  untuk mempertanggungkan  perbuatannya.  Bahwa  akibat  perbuatan  terdakwa,  saksi korban mengalami luka memar, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor  :  VER/440/  /Med.Rec/2022  tanggal  24  Maret  2022,  yang  dibuat  dan ditandatangani  oleh  dr.  M.  RASYID  RIDHO  selaku  Dokter  yang  bekerja  pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, dengan hasil pemeriksaan: Memar kebiruan  di  dahi  kiri  ukuran  dua  sentimeter  kali  nol  koma  enam  sentimeter. Bengkak  di  kepala  bagian  belakang  kiri  satu  sentimeter  kali  satu  sentimeter. Memar  kebiruan  di  lenagn  bawah  kiri  bagian  samping  ukuran  tiga  sentimeter kali satu sentimeter. Memar kebiruan di betis kanan bagian depan ukuran tiga sentimeter  kali  satu  sentimeter.  Atas  Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  44  Ayat  (4)  UU  RI  No.23  Tahun  2004.
(Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor
704/Pid.B/2022/PN Plg).
Hasil kajian Komnas Perempuan yang kemudian disampaikan kepada para pemangku  kepentingan  khususnya  Mahkamah  Agung  menyimpulkan  4 (empat) alternatif  cara  mewujudkan  Pengadilan  Khusus  di  Indonesia  yaitu;  Pertama, dilakukan  melalui  penggabungan  perkara  perdata  dan  pidana  untuk  ditangani satu  majelis;  Kedua,  penyelesaian  satu  atap  perdata  dan  pidana  di  Pengadilan Umum;  Ketiga,  pembentukan  pengadilan  khusus  di  Peradilan  Agama;  dan Keempat, hukum acara khusus untuk keterpaduan penanganan perkara perdata dan  pidana  di  Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Agama.  Dalam  memberikan perlindungan  terhadap  perempuan  dari  tindak  kekerasan  di  era  globalisasi, peran  hukum  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan  tindak kekerasan  dapat  dilaksanakan  perempuan  terhadap  hak  dan  kewajibannya;
peningkatan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  usaha  mengatasi kekerasan  terhadap  perempuan;  perlu  koordinasi  antar  negara  dalam melakukan  kerjasama  penanggulangan;  meningkatkan  kesadaran  aparat penegak hukum untuk bertindak terhadap korban; meningkatkan peranan mass media;  perbaikan  sistem  peradilan  pidana;  pembaharuan  sistem  pelayanan meningkatkan  program  pembinaan  terhadap  korban  dan  pelaku.  (Ani  Triwati, 2019).
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  wawancara  dengan  Paul  Marpaung,SH.MH selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Palembang  menyatakan  bahw “Perlunya penguatan  Peraturan  Presiden  untuk  penangan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan.  Salah  satu  yang  perlu  dikuatkan  adalah  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (SPPT-PKKTP). Melalui  penguatan  landasan  hukum  Peraturan  Presiden  terkait  pelaksanaan sistem  peradilan  pidana  terpadu  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan.  Dapat  menghapus  semua  segala  kekerasan  terhadap  perempuan baik  di  ranah  publik  maupun  di  ranah  pribadi ”.  ( wawancara  dengan  Paul Marpaung,SH.MH  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Palembang  pada  tanggal  12 Januari 2023 pukul 12.45 Wib).
Alternatif  pertama  sangat  sulit  untuk  diterapkan,  penyatuan  majelis  di pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Umum  terbentur  oleh  kewenangan  kedua institusi  yang  berbeda,  pembatasan  tersebut  yang  membuat  keduanya  sulit untuk  menyatu.  Untuk  itu  yang  paling  memungkinkan  yakni  dibentuknya Pengadilan Khusus tersebut  di Pengadilan Umum karena  memiliki kewenangan mengadili  perkara  perdata  dan  pidana  berbeda  dengan  Pengadilan  Agama  yang hanya  khusus  mengadili  perkara  perdata.  Penganan  satu  majelis  di  Pengadilan Umum  karena  memang  kewenangannya  sudah  meliputi  penanganan  pidana. Alternatif yang kedua penyatu atapan pidana, hal ini juga sulit untuk diwujudka, jika dilihat family court sendiri tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana,  tetapi  hakim  bisa  merujuk  ke  Pengadilan  pidana,  jadi  bukan  satu majelis.
Alternatif  yang  ketiga  yaitu  dibentuk  pengadilan  khusus  di  Pengadilan Agama,  melihat  beberapa  penjelasan  di  atas  juga  memang  hal  ini  juga  sangat sulit  karena  memang  melihat  kewenangannya  perdata  saja  tidak  memiliki kewenangan  pidana.  Alternatif  yang  keempat  yaitu  hukum  acara  khusus. Alternatif  yang  keempat  ini    yang  paling  memungkinkan  yang  antara  lain mengatur tentang majelis hakim yang sama dalam penanganan perkara perdata pidana  dengan  pihak  pelaku  dan  korban  yang  sama.  Konsep-konsep  di  atas memang masih keseluruhannya  dalam tahap pengembangan  dan masih dalam proses  membutuhkan  waktu  yang  realitif  tidak  singkat  masih  membutuhkan waktu  yang  panjang  karena  membangun  pemahaman  di  APH  sendiri  masih cukup  sulit  serta  menerapkan  sistem  peradilan  yang  berkeadilan  jender  pada materi-materi pelatiahan dan pendidikan di APH itu sendiri masih dalam proses.
Dasar  konsep  sistem  peradilan  pidana  terpadu  penanganan  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  (SPPT-PKKTP)  adalah  kebutuhan  dari kepentingan korban dengan mengacu pada nilai – nilai yang adil jender. Dengan demikian  sistem  peradilan  pidana  terpadu  penanganan  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  (SPPT-PKKTP)  bertitik  tekan  pada  perspektif  korban  yang mensyaratkan  korban  menjadi  atau  dilletakkan  pada  pusat  berjalanya  sistem peradilan  selama  ini,  korban  diposisikan  sebagai  pelengkap  atau  objek. Penderitaan  dan  kekerasan  yang  dialami  serta  tuntutan  keadilan  yang didasarkan atas penderitaan korban sering kali diabaikan para penegak hukum yang  menangani  kasus  kekerasan  yang  dialaminya  tersebut.  Dengan  sistim peradilan  pidana  terpadu  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan (SPPT-PKKTP),korban  akan  diposisikan  sebagai  subjek  pelaku  utama,  bukan
sebagai  pelengkap  atau  objek  lagi  yang  hanya  diambil  pengakuannya  saja. Sebagai  subjek  ia  berhak  didengar  keterangannya.  Mendapat  informasi  atas upaya – upaya hukum yang berjalan dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya  dan  dipulihkan  situasi  dirinya  atas  perampasan  hak-haknya  dan kekerasan yang dialaminya. Hak – hak inilah yang menurut Van Boven dapat di katagorikan  kedalam  tiga  bagian  yaitu  :  pertama  hak  untuk  mandapatkan informasi  :  kedua,hak  atas  keadilan  keadilan,  ketiga,  hak  untuk  mendapatkan reparasi  atau  hak  untuk  mendapatkan  pemulihan  dan  pemuasan  yang  adil terhadap kerugian yang dideritanya.
Sistem  hukum,  yang  meliputi  substansi  semua  peraturan  perundangan yang  berlaku  termaksud  didalamnya  hukum  adat.  Struktur  kelembagaan  dan orang – orangnya atau para penegak hukumnya yaitu para advokat, polisi,jaksa, dan  hakim  termaksud  semua  orang  yang  terkait  dengan  sistem  peradilannya. Maupun  kultur  hukum  (sikap  atau  perlakuan  masyarakatnya).  Belum mengakomodir  dan  peka  terhadap  persoalan  kekerasan  terhadap  perempuan. Sistem  peradilan  pidana  yang  sudah  ada  di  Indonesia,  sebagaimana  tergambar dalam  KUHAP  (Undang – Undang  Nomor  8  tahun  1981),  belum  memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. Kelemahan mendasar yang Nampak sekali dari KUHAP adalah terabaikannya hak – hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  tersangka/terdakwa/  terpidana  maupun akibat  yang  harus  ditanggung  oleh  korban  kejahatan  yang  harus  diperhatikan kemungkinan  mendapatkan  perlindungan  hukum  akan  hak – haknya  sebagai korban kejahatan, tidak mendapat peraturan yang memadai.
Sistem  peradilan  pidana  terpadu  dalam  penanganan  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  (SPPT-PKKTP)  merupakan  salah  satu  terobosan  untuk mengubah  sistem  hukum  yang  tidak  berperspektif  jender,  yang  bertitik  tekan pada  perspektif  korban  yang  mensyaratkan  korban  menjadi  atau  diletakkan pada  pusat  berjalannya  sistem  peradilan  perempuan  korban  akan  diposisikan sebagai  subjek,  pelaku  utama,  bukan  sebagai  pelengkap  atau  objek  lagi.  Yang hanya  diambil  pengakuannya  saja  sebagai  subjek  ia  berhak  didengar keteranganya.mendapat  informasi  atas  upaya – upaya  hukum  yang  berjalan, dipertimbangkan  rasa  keadilan  yang  ingin  diperolehnya  dan  dipulihkan  situasi dirinya  atas  perampasan  hak – haknya  dan  kekerasan  yang  dialaminya  sistem peradilan  piidana  terpadu  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan (SPPT-PKKTP)  akan  dapat  diwujudkan  apabilah  semua  unsur  penegak  hukum dapat  memehami  dan  merasakan  adanya  kebutuhan  akan  perangkat  dan kerjasama  atar  sesame  penegak  hukum  dalam  penanganan  kasus  kekerasan terhadap  perempuan    (SPPT-PKKTP)  dapat  di  terapkan  melalui  kebijakan    - kebijakan  yang  dibuat  oleh instansi penegak  hukum,  dan  merupakan  hal  yang sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan.
b. Kendala  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan  terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan  Negeri  Palembang  (Studi  Kasus  Putusan  Perkara  Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)
Diskriminasi  terhadap  perempuan  merupakan  bagian  dari  pelanggaran HAM,  begitu  juga  dengan  kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  bagian dari  diskrimanasi  terhadap  perempuan.  Hal  ini  sebagai  mana  tertera  dalam konstitusi kita pada pasal 28 D, 28 G dan 28 I, yang mana didalamnya mengatur mengenai hak semua  warga Negara atas perlindungan diri pribadinya, keluarga serta  kehormatan, juga  kedudukan  yang sama  di muka hukum ( equality before the law ).
Hak-hak korban dan khususnya, pendampingan bagi korban dalam sistem peradilan kita dapat dikatakan belum mendapat perhatian yang memadai. Meski
wacana hak asasi manusia (HAM) sudah jauh berkembang, tetapi fokusnya lebih pada  melindungi  hak-hak  pelaku  ketimbang  korban.  Sementara,  salah  satu prinsip  yang  paling  fundamental  di  dalam  sistem  hukum  kita  adalah  prinsip“ kesamaan  di  muka  hukum  ( the  equality  before  the  law ) ‟ .  Prinsip  ini  memberi jaminan terhadap setiap manusia untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk  dengan  sistem  peradilan.  Selanjutnya,  prinsip  kedua  yang  sangat berkaitan  adalah “ pemberian  bantuan  hukum  sebagai  salah  satu  HAM ” . Bantuan  hukum  adalah  upaya  hukum  yang  diminta  oleh  klien  atau  diberikan oleh  lembaga  bantuan  hukum  sebagai  cerminan  bahwa  setiap  manusia  yang terkena masalah hukum, sementara dirinya dalam keadaan buta hukum, adalah bagian  tak  terpisahkan  dari  jaminan  atas  perlindungan  manusia  oleh kesewenang-wenangan  aparatur  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya. (KOMNAS Perempuan, 2020).
Pertama ,  kendala  karena  faktor  hukum  itu  sendiri.  Kasus  kekerasan terhadap  perempuan  oleh  penjabat  negara  tidak  pernah  diselesaikan  dimuka hukum,  penegakan  hukum  terhadap  mereka  cenderung  diabaikan.  Penertiban kebijakan  yang  diskriminatif  terhadap  perempuan  dalam  mencegah  kebijakan yang  diskriminatif  tersebut.  Hal  ini  terlihat  dari  terbitnya  sejumlah  peratura daerah  dan  perundang-undangan  nasional  yang  bermuasa  diskriminatif terhadap  perempuan.  (Neng  Dara  Affiah,  2017).  Korban  kekerasan  terhadap perempuan  terutama psikis, fisik, atau ekonomi. Kekerasan yang bermuara dari adanya  ketimpangan  relasi  gender  itu  terus  bertahan  kuat  karena  berlakunya penilaian  moralitas  yang  cenderung  mempersalahkan  dan  menstigma  korban, Pihaknya  menyoroti  pentingnya  payung  hukum  bagi  penanganan  kasus kekerasan di Kota Palembang dan  kabupaten/kota Sumsel lainnya.Hal tersebut dirasakan  sangat  penting  perlunya  payung  hukum  karena  dapat  melindungi perempuan  dan  anak  korban  kekerasan.Hingga  saat  ini  hak-hak  korban kekerasan  belum  sepenuhnya  terlindungi,  terutama  hak  atas  keadilan  dan pemulihan, oleh karena itu pihaknya mendorong segera dilakukan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).
Aturan  pembuktian  yang  tidak  mengakui  pengalaman  dan  konteks kekerasan  terhadap  perempuan.  Seperti  keharusan  adanya  dua  saksi menyulitkan  pengungkapan  kasus  kekerasan  yang  seringkali  terjadi  diwilayah privat.  Juga  aturan  mesti  ada  ancaman  atau  bentuk  paksaan  mengabaikan realitas  adaya  relasi  domestic/dekat  yang  hierarkis  (dominasi-subordinasi  ) antara korban dan pelaku sehingga unsur tekanan psikis dan berbagai dimensi ketergantungan  korban  sudah  cukup  membuat  korban  tidak  berdaya,  tanpa perlu disertai kekerasan. Hak – hak pelaku atau tersangka tidak terpenuhi pada kasus – kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  (KTP).  Dalam  sistim  hokum pidana Indonesia, pada dasarnya lebih memberikan tekanan terhadap hak – hak pelaku  ketimbang  korban.  Misalnya,  dalam  pendampingan,  KUHAP  Pasal  54 sampai  pasal    57  secara  eksplisit  menyebutkan  hak  tersangka  untuk mendapatkan  bantuan  dan  pendampinagan  selama  proses  berlangsung. Sementara hak – hak korban sangat sedikit diatur untuk pelaku. Namun, semua ketentuan  diatas  khusus  berkaitan  dengan  hak – hak  pelaku,  sejauh  itu menyangkut pelaku perempuan sebagai korban kekerasan terhadap perempuan (KTP)  tidak  otomatis  bisa  berjalan  atau  sulit  diakses  oleh  perempuan.  Adanya bias  dan  stigmatisasi  serta  penghakiman  sejak  awal  kepada  perempuan pelaku jelas  menjadi  factor  utama  pengabaian  hak – hak  perempuan  tersebut.  Dalam banyak  kasus.  Terbatasnya  tindakan  kejahatan  yang  dikenali  oleh  KUHP  dan sistem  pembuktian  yang  tidak  peka  pada  kondisi  korban,  menyebabkan sebagian  besar  pelaku  kejahatan  terhadap  perempuan  bebas  dari  jeratan hukum.  Selain  itu,  belum  adanya  regulasi  yang  secara  khusus  menjamin dilaksanakannya  pemulihan  bagi  korban  kekerasan  khususnya  kekerasan
seksual menyebabkan penanganan kasus-kasus kekerasan hanya berfokus pada penghukuman pelaku dan mengabaikan aspek pemulihan korban. Dampak dari tindakan kekerasan tidak saja terhadap fisik, psikis korban, tapi juga terhadap keberlangsungan kehidupan korban dan keluarganya.
Dalam kenyataannya, kasus kekerasan terhadap perempuan jarang sekali mempunyai  bukti  dan  saksi  yang  bisa  diajukan  sebagai  petunjuk  awal  adanya perbuatan pidana. Oleh karena itu, usaha untuk melindungi perempuan korban kekerasan  serta  saksi  menjadi  penting  dalam  proses  penanganan  kasus kekerasan sekual. Perlindungan dan dukungan yang perlu diberikan pada saksi dan korban perlu dilakukan mulai dari tingkat pertama penanganan kasus yaitu di  tingkat  kepolisian  sampai  selesainya  proses  di  pengadilan.  Hal  khusus  yang perlu  diperhatikan  adalah  korban  dan  saksi-saksi  lain  menghadapi  masalah psikologis-sosial  yang  tidak  dialami  oleh  korban  atau  saksi  kasuskasus kejahatan  lain.  Dalam  kasus  KDRT,  tuntutan  untuk  loyal  pada  keluarga  dapat menyebabkan  saksi  dan  saksi  korban  mengalami  hambatan  untuk  bersaksi. Tidak jarang mereka  mengalami kekerasan lebih lanjut  dari keluaga  besar atau anggotaanggota keluarga yang lain, termasuk pelaku, yang ingin agar kasusnya ditutup rapat dari pengetahuan publik.
Dasar  pemikiran  awal  perlunya  suatu  kebijakan  nasional  tentang Perlindungan Saksi Korban yang tertuang dalam Undang-undang adalah bahwa sistem perlindungan saksi dan korban merupakan kontribusi terhadap peradilan pidana. Ini karena selama ini banyak kasus pidana  (terutama  kasus kekerasan seksual  yang  dialami  perempuan  sebagai  korbannya)  yang  terhenti  di  tengah jalan  disebabkan  banyak  saksi  dan  juga  korban  yang  tidak  mau  memberi kesaksian guna mendukung kelancaran proses perkara, akibat tiadanya jaminan perlindungan.  Dalam  usulan  sistem  perlindungan  saksi  dan  korban  yang diajukan, ditekankan pula pentingnya memberi perhatian dan prioritas terhadap penegakan  hak  korban  dalam  proses  penyelesaian  kasus.  Pada  saat  yang bersamaan,  peran  serta  atau  partisipasi  masyarakat  amat  diperlukan  dalam memberi  dukungan  terhadap  korban  kekerasan  dan  juga  saksi.  Ini  karena masyarakat di mana korban kekerasan tinggal merupakan barisan pertama yang harus  dihadapi  oleh  perempuan  korban. Kedua ,  Kendala  karena  faktor  aparat penegak hukum. hasil wawancara dengan Bapak Hakim Paul Marpaung,SH.MH selaku  Hakim  Pengadi lan  Negeri  Palembang  menyatakan  bahwa  “Kurangnya Proses  hukum  sangat  ditentukan  pada  kualitas  dan  pemahaman  dan responsivitas  aparat  penegak  hukum  dalam  penanganan  yang  mampu menyelesaikan  kasus  hukum  dan  melindungi  para  korban  sesuai  amanat peraturan  perundang-undangan.  Sementara  tentangan  yang  dihadapi  saat  ini adalah belum tercapainya kesamaan dikalangan aparat penegak hukum tentang alat bukti kasus kekerasan yang kompleks, mekanisme perlindungan bagi saksi dan  korban  serta  koordinasi  dalam  pemenuhan  hak  korban.  Hal  ini  sejalan dengan  hasil  wawancara  dengan  Maryani  Marzuki,SH    selaku  Ketua  LBH  APIK Sumatera  Selatan  menyatakan  responsivitas  para  aparat  penegak  hukum terhadap  para  korban  yang  mengalami  trauma  akibat  dampak  kompleks  kasus kekerasan  itu  sendiri  dan  banyak  aparat  penegak  hukum  yang  belum  terlatih serta  belum  perspektif  kepentingan  terbaik  perempuan  korban  kekerasan. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum oleh  aparat  penegak  hukum/sistem  peradilan  pidana  terpadu  dalam penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  melalui  penguatan kapasitas,  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  penegakan  hukum  yang responsive gender dan mementingkan kepentingan terbaik untuk perempuan.
Aparat  penegak  hukum  yang  menstigmatisasi  perempuan.  Dalam  setiap proses  pemeriksaan  terjadi Victim  blaming atau Victim  participating ,  yakni perempuan sebagai korban dituntut untuk membuktikan bahwa ia bener – bener
tidak  turut  mengambil  keuntungan  pada  peristiwa  tersebut.    Aparat  tidak memahami  konteks  kekerasan  yang  dialami  korban  serta  adanya  berbagai faktor,  khususnya  relasi  kuasa  yang  melatar  belakanginya,  sehingga  apparat dengan  mudah  menjadikan  korban  kekerasan  terhadap  perempuan  (  KTP  ) sebagai pelaku kriminal. Dengan demikian, kendala yang telah diruaikan diatas maka penulis membuat suatu kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi aparat penegak  hukum  (kepolisian)  dalam  menangani  kasus  KDRT  adalah  sulit mengungkap  atau  menyelidiki  lebih  lanjut  karena  pihak  korban  lebih  banyak yang  tidak mau  memberikan  keterangan  akan  adanya  kekerasan  dalam  rumah tangga  karena  merasa  malu  dan  korban  tidak  menidak  lanjuti  kekerasan perempuan  yang  dialami  sebab  alasan  memelihara  keutuhan  rumah  tangga. Ketiga ,  kendala  karena  faktor  masyarakat  yaitu  korban  itu  sendiri.  lainya  juga muncul  dari  sisi  perempuan  korban,  terutama  pada  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT).  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  wawancara  dengan Tabrani,SH.CIL,CTL selaku pakar hukum Kantor Hukum Nusantara  Palembang menyatakan bahwa “Korban dan pihak kelurga  enggan untuk menindak lanjuti kasus  yang  dialami  sampai  kemeja  hijau,  ada  beberapa  laporan  kasus  yang ditarik  kembali  karena  malu  jika  kekerasan  yang  dialaminya  diketahui  oleh umum karena alasan malu menjadi aib keluarga, tidak mandiri secara ekonomi, pertimbangan  anak,  dan  lainnya,  untuk  kasus  pelecehan  seksualn  proses pembuktian  yang  sulit  menjadi  kendala  tersendiri,  selain  itu  dualisame kebijakan  ditingkat  lokal  terkait  penangan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan juga menjadi hambatan dalam pros es penanganan hukum”.
Banyak  hambatan  yang  mempersulit  kondisi  korban.  Mulai  dari  kondisi Psikis  dan  ketergantungan  korban  terhadap  pelaku,  tiadanya  dukungan keluarga  dan lingkungan sekitar,stigma  yang di berikan masyarakat ( Patriarkhi ) atas  korban,  bias  apparat  (Adanya Victim  Blaming atau Victim  Participating ) sampai tidak adanya perlindungan dari negara melalui sistem hokum dan social yang  mendiskualifikasi  korban  atau  bahkan  kekerasan  itu  sendiri  melalui kebijakan  yang  diskriminatif  terhadap  perempuan.  Faktor  ketergantungan korban  pada  pelaku  baik  secara  psikis  maupun  ekonomis  menjadi  hambatan awal  pada  diri  korban  untuk  melaporkan  dan  memperoses  kasus lebih jauh  ke jalur  hukum  pidana.  Ketergantungan  pun  seringkali  disertai  dengan kekhawatiran  korban  terhadap  kemungkinan  meningkatnya  kualitas  kekerasan yang akan dilakukan pelaku terhadapnya.
Aparat tidak melakukan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi  pelaku  sementara  kejaksaan  juga  tidak  mempersoalkannya,  begitupun hakim  seringkali  memperlakukan  pelaku  sebagai  korban  kekerasan  terhadap perempuan (KTP) sama seperti pelaku – pelaku kriminal biasa. Aparat kebanyakan tidak menggunakan instrumen – instrumen hukum yang telah lama ada seperti undang – undang nomor 7 tahun 1984 tentang reatifikasi konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan sebagai pertimbangan hukum, atau  yang  baru  seperti  Undang – undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ( PKDRT). Hukum yang digunakan seringkali berkutat hanya pada KUHP dan KUHAP keengganan untuk melakukan terobosan  hukum  ini  juga  menjadi  cermin  kurang  tanggapnya  aparat  terhadap kebutuhan dan kepentingan korban.
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-konsep  menjadi  kenyataan.  Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang dijabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  sikap  akhir  untuk menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup. (Soerjono Soekanto. 2018).

## E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
Dengan  demikian,  Kendala  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Kekerasan  terhadap  Perempuan  Melalui  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  di Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Palembang  (Studi  Kasus  Putusan  Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) yaitu Pertama , kendala karena faktor hukum itu  sendiri.  Kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  tidak  pernah  diselesaikan dimuka  hukum  dan  dalam  upaya  mendampingi  korban  kekerasan  perempuan kendala-kendala  tersebut  kemudia  dapat  menyebabkan  terhambatnya  proses hukum  penyeselaian  kasus  kekerasan  perempuan;, Kedua ,  Kendala  karena factor  apparat  penegak  hukum.  Kurangnya  responsivitas  para  aparat  penegak hukum terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus  kekerasan  itu  sendiri  dan  banyak  aparat  penegak  hukum  yang  belum terlatih  serta  belum  perspektif  kepentingan  terbaik  perempuan  korban kekerasan  dan Ketiga ,  kendala  karena  factor  masyarakat  yaitu  korban  itu sendiri.  Korban  dan  pihak  kelurga  enggan  untuk  menindak  lanjuti  kasus  yang dialami sampai kemeja hijau, ada  beberapa  laporan kasus yang ditarik kembali karena  malu  jika  kekerasan  yang  dialaminya  diketahui  oleh  umum  karena alasan malu menjadi aib keluarga, tidak mandiri secara ekonomi

## 4. PENUTUP
Penegakan  hukum  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan  melalui sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor  704/Pid.B/2022/PN.Plg)telah ditegakan secara  penal  melalui family  coaurt dan  Pengadilan  Khusus.  Kendala  dalam Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan  terhadap  Perempuan  Melalui Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Palembang  (Studi  Kasus  Putusan  Perkara  Nomor  704/Pid.B/2022/PN.Plg) yaitu Pertama ,  kendala  karena  faktor  hukum  itu  sendiri.  Kasus  kekerasan terhadap perempuan tidak pernah diselesaikan dimuka hukum dan dalam upaya mendampingi  korban  kekerasan  perempuan  kendala-kendala  tersebut  kemudia dapat menyebabkan terhambatnya proses hukum penyeselaian kasus kekerasan perempuan;, Kedua , Kendala karena factor apparat penegak hukum. Kurangnya responsivitas  para  aparat  penegak  hukum  terhadap  para  korban  yang mengalami  trauma  akibat  dampak  kompleks  kasus  kekerasan  itu  sendiri  dan banyak  aparat  penegak  hukum  yang  belum  terlatih  serta  belum  perspektif kepentingan terbaik perempuan korban kekerasan. ; dan Ketiga , kendala karena factor  masyarakat  yaitu  korban  itu  sendiri.  Korban  dan  pihak  kelurga  enggan untuk menindak lanjuti kasus yang dialami sampai kemeja hijau, ada beberapa laporan kasus yang ditarik kembali karena malu jika kekerasan yang dialaminya diketahui  oleh  umum  karena  alasan  malu  menjadi  aib  keluarga,  tidak  mandiri secara ekonomi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adami    Chazawi, 2018,   Kejahatan   Terhadap   Tubuh    dan   Nyawa,    PT.   Raja Grafindo Persada, Jakarta
Anwar dan Adang, 2018, Sistem Peradilan Pidana , Bandung : Widya Padjadjaran Arif Gosita,2019, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta Bambang  Sunggono,  2018, Metode  Penelitian  Hukum, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta
Barda  Nawawi  Arief,2019, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media, Jakarta Dikdik  M.Arief  Mansur  dan    Alisatris  Gultom, 2019 ,  Sistem  Peradilan  Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
99
Komnas  Perempuan,  2018, Membangun  Akses  Keadilan  bagi  Perempuan  Korban Kekerasan:Perkembangan  Konsep  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu Penanganan  Kasus  Kekerasan  terhadap  Perempuan, Jakarta:  Komnas Perempuan.
Mardjono  Reksodiputro,2019, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana: Pusat  Pelayanan  Keadilan  Dan  Pengabdian  Hukum  Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2020, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,. Alumni, Bandung
___________,2019, Perlindungan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
___________,  2019, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Malang:  Badan Penerbit UNDIP
M.  Yahya  Harahap,  2019, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan    KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan , Jakarta: Sinar grafika Nursyahbani  Katjasungkana  dan  Asnifriyanti  Damanik,  2017, Studi  Kasus Kekerasan Domestik :Kejahatan Yang Tak Dihukum, LBH-APIK Jakarta Romli  Atmasasmita,  2018, Sistem  Peradilan  Pidana:  Perspektif  eksistensialisme dan abolisionalisme , Bandung:Putra abardin _________, 2020, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana Rusli,  Muhammad,  2017, Sistem  peradilan  pidana  Indonesia ,  Yogyakarta: UIIPress Saifulllah,2006, Buku  Panduan  Metodologi  Penelitian, Fakultas  Syariah  UIN, Malang
Sidik Sunaryo, 2018, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Malang: UMM Press Soeroso,    Moerti    Hadiati,    2018,   Kekerasan    dalam  Rumah    Tangga    dalam Perspektif Yuridis Viktimologis , Sinar Grafika, Jakarta
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2018, Penelitian  Hukum  Normatif, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta Soerjono Soekarto, 2018, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo,
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2016, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta Suharsimi  Arikunto,  2017, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek, Jakarta: Rineka Cipta
Titon  Slamet  Kurnia,  2019, Reparasi  (Reparation)  Terhadap  Korban  Pelanggaran HAM di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung. Tolib  Effendi,  2018, Sistem  Peradilan  Pidana:  Perbandingan  Komponen  Dan Proses  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Beberapa  Negara, Yogyakara:  Pustaka Yustisia
Zainudin Ali, 2018, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tantang Hak Asasi Manusia Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam rumah  tangga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## Sumber Lainnya
Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN Plg
Indri  Oktaviani,  dkk.  2020, Kertas  Kebijakan  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu yang  Berkeadilan  Gender  dalam  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap Perempuan , ISBN 979-98223-6-X,Jakarta: Konmas Perempuan Nisaaul  Muthiah,  2022, Akar  Kekerasan  Terhadap  Perempuan (online) https://www.theindonesianinstitute.com/  ,  Peneliti  Bidang  Sosial  The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)