## TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MELINDUNGI HAK KONSUMEN

## Resna Pratiwi Maharani
Universitas Sahid Jakarta resnaprati wy07@gmail. com

## ABSTRAK
Transaksi e-commerce pada  dasarnya  merupakan  suatu  kontrak  perdagangan  dengan menggunakan  media  internet.  Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  telah mengatur  transaksi  perdagangan  secara  elektronik.  Dalam  praktik,  transaksi e-commerce masih memunculkan  masalah  terutama  bagi  konsumen,  penyelesaian  sengketa  dalam  praktik  transaksi e- commerce merupakan  alternatif  solusi  dalam  mengatasi  sengketa  sekaligus  dalam  bentuk perlindungan  hukum.  Dalam  tulisan  ini  akan  membahas  mengenai  tanggungjawab  penyelenggara transaksi  elektronik  dalam  memenuhi  prestasinya  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia  dan  perlindungan  konsumen  dalam  jual  beli  secara  online.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa Tanggungjawab penyelenggara transaksi elektronik dalam memenuhi prestasinya menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  menurut  UUPK  meliputi  tanggungjawab  atas kerusakan,  tanggungjawab  atas  pencemaran  dan  tanggungjawab  atas  kerugian  konsumen.  Apabila penyelenggara  penjualan secara  online  tidak  bertanggungjawab  terhadap  perbuatan  wanprestasinya, maka  konsumen  dapat menempuh  jalur  hukum  dengan  mengajukan  gugutan terhadap pelaku  usaha sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  perbuatan  tersebut  yakni KUHPer, UUPK, Undang-Undang ITE dan PP PSTE. Konsumen juga dapat menempuh jalur pidana dengan melakukan pelaporan terhadap pihak yang berwajib dengan tuduhan tindak pidana penipuan. Bentuk  perlindungan  konsumen  dalam  jual  beli  secara  online  telah  diatur  di  dalam  UUPK  dan Undang-Undang  ITE  bahwa  konsumen  berhak  mendapatkan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa.  Bentuk  perlindungan  konsumen  juga  meliputi sistem  keamanan,  pengembalian  produk  dan  pengembalian  dana  yang  sesuai  dengan  aturan  hukum positif.
Kata kunci : Penyelenggara Transaksi Elektronik, Jual Beli, Konsumen.

## ABSTRACT
E-commerce  transactions  are  basically  a  trading  contract  using  internet  media.  The Electronic Information and Transaction Law regulates trade transactions electronically. In practice, e-commerce  transactions  still  create  problems,  dispute  resolution  in  the  practice  of  e-  commerce transactions is a solution alternative in dealing with disputes in the form of legal protection. In this paper  we  will  discuss  the  responsibilities  of  providers  of  electronic  transactions  in  fulfilling  their achievements  according  to  the  laws  and  regulations  in  force  in  Indonesia  and  the  protection  of consumers in buying and selling online. This study uses a normative juridical research method. The results of the study concluded that the responsibility of the organizers of electronic transactions in fulfilling their performance according to the laws and regulations in force in Indonesia, according to the  UUPK,  includes  responsibility  for  damage,  responsibility  for  pollution  and  responsibility  for consumer losses. If the online sales provider is not responsible for defaults, the consumer  can take legal  action  by  filing  a  lawsuit  against  the  business  actor  in  accordance  with  the  laws  and regulations  governing  the  act.  Consumers  can  also  take  the  criminal  route  by  reporting  to  the authorities on charges offraud. The form of consumer protection in online buying
and selling has heen regulated in the Law and Company Law that consumers have the right to ohtain correct, clear and honest information about the condition and guarantee ofgoods and / or Services. The form of consumer protection also includes security systems, product returns and refunds that are in accordance with the rules of positive law.
Keywords: Electronic Transaction Operator, Buy and Sell, Consumer.

## PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Perkembangan  dan  kemajuan  internet  telah  mendorong  kemajuan  di  bidang  teknologi informasi.  Penggunaan  internet  yang semakin  luas  dalam  kegiataan bisnis, industri  dan  rumah tangga  telah  mengubah  pandangan  manusia.  Dimana  kegiatan  perdagangan  pada  awalnya dimonopoli  oleh  kegiatan  fisik  kini  bergeser  menjadi  kegiatan  di  dunia  maya (Cyber  World) yang  tidak  memerlukan  kegiatan  fisik.  Internet  pertama  kali  muncul  pada  tahun  1969  di Amerika  Serikat,  dimana  dibentuk  suatu  jaringan  komputer  di University  of  California di  Los Angeles, University  of  California di  Santa  Barbara, University  of  Utah dan  Institut  Penelitian Stanford.  Proyek  yang  didanai  oleh  Dapartemen  Pertahanan  Amerika  Serikat  dengan  nama Advanches  Researches  Project  Agence (ARPA),  ARPA  atau  ARPANET  ini  didesain  untuk mengadakan  sistem  desentralisasi  internet.  Pada  tahun  1980,  Yayasan  Nasional  Ilmu Pengetahuan (National  Scince  Foundation) memperluas  ARPANET  untuk  menghubungkan komputer  seluruh  dunia.  Era  globalisasi  merupakan  perubahan  global  yang  melanda  seluruh dunia.  Dampak  yang  teijadi  sangatlah  besar  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat, terjadi  sangatlah  besar  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mengubah pola perilaku konsumsi masyarakat.
Peranan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  era  globalisasi  telah  menempatkan  pada posisi  yang  sangat  strategis  karena  menghadirkan  suatu  dunia  tanpa  batas,  jarak,  ruang  dan waktu  yang  berdampak  pada  peningkatan  produktivitas  dan  efisiensi.  Pengaruh  globalisasi dengan  penggunaan  sarana  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  pola  hidup masyarakat,  dan  berkembang  dalam  tatanan  kehidupan  baru  dan  mendorong  terjadinya pembahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Persentuhan hukum  dengan  banyak  aspek  kehidupan  manusia  tersebut  secara  langung  maupun  tidak,  telah menghasilkan suatu pembahan. Pembahan inilah yang menuntut hukum untuk selalu mengikuti serta  berusaha  mengimbanginya  dengan  cara  melakukan  suatu  pembahan  hukum  untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang terjadi saat ini guna menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita masyarakat.
Manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri, salah satunya dapat dilihat  dari  perkembangan  media  internet  yang  sangat  pesat.  Internet  sebagai  suatu  media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitu perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce atau disebut e-commerce.
E-commerce merupakan  suatu  perjanjian  jual  'beli  yang  sama  dengan  jual  beli konvensional,  perbedaannya  hanya  terletak  pada  media  yang  digunakan.  Pada  transaksi e- commerce yang  dipergunakan  adalah  media  elektronik  yaitu  internet.  Sehingga  kesepakatan ataupun perjanjian yangtercipta adalah melalui Online.
Peijanjian  yang  dilakukan  secara  Online  pada  dasarnya  sama  dengan  perjanjian  jual  beli
pada umumnya, peijanjian jual beli Online tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Suatu  kesepakatan  selalti  diawali  dengan  adanya  penawaran  oleh  salah  sahi  pihak  dan penerimaan oleh piliak yang lainnya. Jual beli secara Online saat ini menjadi pilihan konsumen karena  kemudahannya  seperti  yang  ada  pada  sihis  Lazada,  Zalorra,  Tokopedia.  Transaksi  jual beli  melalui  media  internet  ini  menjadi  alternatif  yang  menarik  dan  sangat  diminati  bagi konsumen  pada  saat  ini.  Konsumen  tertarik  melakukan  transaksi  melalui  media  internet  ini karena  dengan  muda.hnya  mencari  barang  yang  diinginkan,  membandingkan  harga,  kemudian beragam pilihan metode pembayaran yang ditawarkan, sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan  pem'belian  tanpa  harus  keluar  rumah,  hal  ini  tenhi  lebih  efektif  dan  efisien  karena transaksi dapat dilalmkan oleh setiap orang kapan saja dan dimana saja. Berdasarkan kelebihan tersebut tidak dipungkiri adanya risiko yang timbul dalam transaksi ini karena dilakukan tanpa ada  pertemuan  antara  pihak  manapun.  Mereka  mendasarkan  transaksi  jual  beli  ini  atas  -rasa kepercayaan sahi sama lain.
Transaksi jual beli secara umum diahn. dalam Kitab Undang-undang JJukum Pei'data yang selanjutnya disebut KUHPer buku III tentang perikatan, khususnya bab I sampai dengan bab V, tetapi  secara  khusus  transaksi  jual  beli  elektronik  ini  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  2008  jo  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  yang  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  ITE.  Kasus  Pertama,  Pada  tanggal  23 Juiri 2015 seorang konsumen Lazada Indones-ia telah teijadi salah pengiriman barang atas nama Danis Darusman dengan nomor pemesanan #377954652 membeli sebuah- iPhone 6 Plus yang menjadi sabun mandi. Keluliannya tersebut ia unggah ke dalam Sosial  Media Twitter dan Path yang  menjadi  ramai  diperbincangkan.  Kasus  kedua.  Pada  tanggal  5  April  2016  seorang konsumen Zalora bernama Lai Sulaiman mengalami keiugian hingga belasan juta rupiah akibat pembobolan  akun  zalora  miliknya.  Konsumen  tersebut  sudali  beberapa  bulan  tidak  berbelanja lagi. Namun, konsumen tersebut mendapatkan SMS dari bank penerbit karhr kreditnya bah ١ va ada  tranksaksi  yang  s'ukses  di  zalora.  Pihak  Customer  Service  mengatakan  bahwa  transaksi dilakukan melalui akunnya dan barang pesanan sudah siap untuk dikirim.. Dari 9 pesanan hanya 8  pesanan  yang  berhasil  dibatalkan.  Kasus  Ketiga,  Pada  tanggal  28  Februari  2018  konsumen Tokopedia bemama Dedik membeli buku dan mendapatkan nomor invoice 20180228/XVIIIrtI/l 39544670. Konsumen telalr melacak barang pesanannya tersebut dengan nomor invoice yang ia miliki tetapi barang tersebut tidak dapat dilacak karena penjual telah memberikan nomor invoice palsu.
Penelitian  yang  memiliki  relevansi  deirgan  penelitian  ini  adalah  “Perbuatair  Melawan Hukum  oleh  Lazada  Indonesia  Dalam  Transaksi  Elekhonik  Dihubungkair  Dengan  Undang- Uirdang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi-
Elektronik"  penelitian,  dilakukan  pada  tahun  2017  oleh  Gilang  Riza  Risqiandi,  Mahasiswa Fakultas  Hukum  Universitas  Pasundan.  Penelitan  tersebut  menjelaskan  bahwa  prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum kontrak elektronik yang diatur di dalam KUHPer maupun Undang- Undang  ITE  hampir  semuanya  sama,  kecuali  mengenai  prinsip  kebebasan  berkontrak  dimana dalam  Undang-Undang  ITE  memiliki  prinsip  kebebasan  berkontrak.  Bahwa  dalam  kontrak elektronik ada barang-barang tertentu yang tidak boleh dan tidak dapat dipetjualbelikan. Adanya kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  dapat  melakukan  transaksi  elektronik  kedalam  kontrak elektronik  dengan  benmk  apa  saja  tetapi  kontrak  elektronik  atau  transaksi  elektronik  juga dibatasi, dimana para pihak harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati. Dalam
penelitian  terse'but  menganalisis  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  lazada  termasuk kategori  perbuatan  melawan  hukum  atau  tidak  dan  langka-langkah  yang  dapat  diambil  oleh konsumen sebagai pihak yang diiugikan.
Persanraan  penelitian  diatas  dengan  penelitian  ini  ialah,  memiliki  kesamaan  obyek, sehingga  hasil  dari  penelitian  diatas  setidaknya  mampu  memberikan  sumbangsih  ide  bagi peneliti  dalam  menggali  data  terhadap  informan.  Perbedaannya  dengan  penelitian  ini  terletak pada  fokus  yang  akan  diteliti  yakni.,  pelaksanaan  tanggungjawab  penyelenggara  transaksi elektronik dal.am melindtmgi hak konsumen.

## B. Rumusan Masalah
a. Bagaimana tanggungjawab penyelenggara transaksi elektronik dalam memenuhi prestasinya menurut perahrran perundang-undangan yang berlalu di Indonesia?
b. Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli secara Online?

## C. Tujuan
a. UnUrk  merrgarralisis  tang^mgjawab  pen.yelenggara  transaksi  elektronik  da'lam  memenrrhi prestasinya menurut peraturan perundang-undangan yarrg berlalu di Indonesia.
b. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan konsumen dalam jual beli secara Online.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yarrg digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian ini  adalah metode  perrelitian yuridis  normatif.  Menurut  Soeijono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji  yuridis  normatif  adalah  perrelitian hukunr  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  sebagai  bahan dasar, untrrk ditel.iti dengan cara mengadakan penelrrsuran terhadap peraturan-peramran dan literatur- literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  ditel'iti  (M.  Fajar  dan  Yulianto,  2009  :  34). Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  berdasarkan  'bahan  Irrrkum  utama  dengan  cara  menelaah peraturan  perundang-undangan,  konseptrral,  dan  pendekatan  kasus.  Pendekatan  perundang-undangan dilakukan  dengan  rrrenelaalr  senrua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  diketengahkan  (Dyah o.s. dan A’arr E., 2013 : 110). Dalanr menggunakan pendekatan konsephral  pene'liti  perlu  merujuk  prinsip-prinsip  hukum  yang  dapat  ditemukan  dalam  pandangan- pandangarr  para  sarjana  Irukum  ataupun,  doktrin-doktrin  hukum,  sedangkan  dalam  menggunakan pendekatan kasus bukan saja karena ratio decidendi -nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya ((Dyah O.S. dan A’an E., 2013 : 119).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Tanggungjawab Penyelenggara Transaksi Elektronik Dalam Memenuhi Prestasinya Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia
Proses transaksi jual beli online tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Pelaksanaan transaksi jual beli secara online ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu penawaran,  penerimaan,  pembayaran,  dan pengiriman.  Pada  perjanjian  jual  beli  secara  langsung kesepakatan  dapat  dengan  mudah  dilaksanakan,  hanya  saja  dalam  transaksi e-commerce, kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik  dalam  hal  ini  internet.  Dalam  transaksi e-commerce, pihak  yang  memberikan
penawaran  adalah  pihak  penjual  yang  dalam  hal  ini  menawarkan  barang-barang  dagangannya melalui website. Semua  pengguna  internet  dapat  dengan  bebas  masuk  untuk  melihat-lihat  toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan.
Tahapan dalam melakukan transaksi elektronik, jika konsumen tertarik untuk membeli suatu barang maka konsumen hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya. Setelah pesanan  tersebut  selesai  maka  konsumen  akan  mendapatkan  kode  pemesanan/nomor  order  ke alamat email yang telah didaftarkan. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli secara online secara spesifik belum diatur baik dalam UUPK maupun Undang-Undang ITE. UUPK  hanya  mengatur  jual  beli  secara  konvensional  (tradisional)  sedangkan  Undang-Undang ITE  mengatur  tentang  transaksi  elektronik  pada  umumnya,  tidak  ada  penyebutan  khusus  untuk jual  beli.  Pasal  19  UUPK  menetapkan  bahwa  tanggungjawab  pelalai  usaha  meliputi tanggungjawab  ganti  kerugian  atas  kerusakan,  ganti  mgi  atas  pencemaran  dan  ganti  rugi  atas kerugian konsumen.
Transaksi e-commerce dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun para pihaknya tidak bertemu  secara  langsung  satu  sama  lain  melainkan  berhubungan  melalui  media  internet.  Pada dasarnya  para  pihak  dalam  jual  beli  secara  elektronik  masing-  masing  memiliki  hak  dan kewajiban. Pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu  penjual  bertanggungjawab  memberikan  informasi  secara  benar  dan  jujur  atas  produk  yang ditawarkan kepada konsumen.
Penyelenggara  agen  elektronik  wajib  memperhatikan  prinsip  yang  terdapat  dalam  Pasal  38 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP PSTE) menjelaskan bahwa:
a. Kehati-hatian;
b. Pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi;
c. Pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik;
d. Efektivitas dan efisiensi biaya; dan
e. Perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Para  pihak yang melakukan  transaksi elektronik  harus  menjalankan  prinsip-prinsip tersebut dengan  baik.  Para  pihak  yang  melanggar  atau  tidak  dijalankan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak yang melanggar.  Penerapan  prinsip  tanggungjawab  mutlak  sangat  penting  dalam  hal  terjadinya wanprestasi  terkait  dengan  tingginya masalah dari  para  pihak  pelaku  usaha,  tidak  beritikad  baik dalam  berbisnis,  dan  banyaknya  peristiwa  yang  menunjukan  konsumen  tidak  dilindungi  secara maksimal.  Lemahnya  kedudukan  konsumen  dalam  transaksi e-commerce menjadikan tanggungjawab sepenuhnya berada ditangan pelaku usaha. Pelaku usaha akan bertanggung؛awab penuh atas kegiatan usaha yang dilakukannya dalam transaksi e- commerce.
Pelaku usaha mempunyai kewajiban melindungi konsumen, karena antara pelaku usaha dan konsumen telah terjadi hubungan kontraktual yang mengharuskan para pihak bertanggung؛awab apabila terjadi wanprestasi. Hal ini sesuai dengan prinsip the privity of contract, adanya hubungan kontraktual  maka  ada  tanggungjawab.  Pertanggungjawaban  dalam  transaksi  jual  beli  secara elektronik  maka  pelaku  usaha  dituntut  pertanggungjawabannya  melalui  pertanggungjawaban kontraktual (contractual  liability) berkaitan  dengan  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  dan pertanggungjawaban  produk (produet  liability) apabila  ternyata  produk  yang  ditawarkan  oleh pelaku usaha cacat dan merugikan konsumen. Konsumen yang akan meminta pertanggungjawaban  mungkin  akan  menemukan  beberapa  kendala  yaitu  perbedaan  jarak  antara pelaku  usaha  dengan  konsumen,  perbedaan  hukum  yang  dipakai  jika  transaksi  berbeda  negara, kurangnya  pengetahuan  konsumen  tentang  perlindungan  konsumen  dan  hambatan  lain  apabila diterapkannya  klausula  baku  dalam  kontrak  dan  perlunya  pembuktian  untuk  menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha.
Bentuk  tanggungjawab  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha  adalah  ganti  rugi  sesuai  dengan besar kerugian yang diderita oleh konsumen. Pelaku usaha yang tidak bertanggung  ؛awab dalam hal  melakukan  wanprestasi  pada  transaksi e-commerce ,  maka  konsumen  dapat  menempuh  jalur hukum  sesuai  yang  diatur  dalam  Pasal  38  ayat  (1)  Undang-Undang  ITE  tentang  penyelesaian sengketa yaitu “setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian” dan Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  ITE  yaitu  “penyelesaian  gugatan  perdata  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan’. Selain itu, konsumen juga dapat melaporkan pada pihak yang berwajib (jalur pidana) bahwa  tindakan  tersebut  adalah  suatu  tindak  pidana  penipuan  terkait  Pasal  378  KUHP. Pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana dan/atau tuntutan ganti rugi yang terkait  dengan  masalah  perlindungan  konsumen  merupakan  beban  dan  tanggungjawab  pelaku usaha.  Khusus  untuk  kasus  pidana,  jaksa  tetap  mempunyai  hak  untuk  melakukan  pembuktian. Pelaku  usaha  yang  menolak  dan/atau  tidak  memberi  tanggapan  dan/atau  tidak  memenuhi  ganti rugi  atas  tuntutan  konsumen,  maka  pelaku  usaha  dapat  digugat  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  atau  mengajukan  ke  badan  peradilan  di  tempat  kedudukan konsumen.  Indonesia  mempunyai  banyaknya  layanan e-commerce ,  salah  satu  yang  terkenal adalah toko online Lazada, Zalora, dan Tokopedia. Marketplace tersebut memiliki layanan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen antara lain:
a. Layanan online chat 24 jam
Konsumen dapat menghubungi customer setwice 24 jam jika terdapat keluhan- keluhan yang dialami oleh konsumen.
b. Gratis biaya kirim ke seluruh Indonesia
Marketplace memberikan gratis ongkos pengiriman ke seluruh Indonesia dengan minimum akumulasi pembelian.
Kelebihan yang dimilikinya tersebut, tidak dapat dipungkiri akan adanya risiko- risiko yang akan  dihadapi  oleh  konsumen  seperti  layanan M-banking dan  pembayaran  kartu  kredit  yang belum  memiliki  integritas  tinggi.  Pada  dasarnya  penyelenggara  transaksi  elektronik  telah menggunakan sistem pengaman optimal, baik transaksi yang disediakan bank, virtual payment, atau  uang  elektronik (e-money). Akan  tetapi  ancaman  kejahatan  di  dunia  maya  ( cyber  crime ) masih  tetap  terjadi  pada  pengguna  transaksi  elektronik.  Konsumen  yang  memilih  pembayaran melalui  M-banking  maupun  kartu  kredit  karena  sistem  pembayaran  yang  dilakukan  dengan mudah,  praktis  dan  cepat.  Konsumen  hanya  menentukan  barang  apa  yang  dibutuhkan  di Windows shopping dan memasukkan nomor kartu kreditnya.
Pihak penyelenggara, konsumen dan pihak penerbit kartu kredit memiliki hak dan kewajiban yang  lahir  dari  perjanjian  yang  telah  disepakatinya.  Para  pihak  berkewajiban  untuk  memenuhi segala  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  akan  mengikat  para  pihak seperti undang-undang walaupun dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai kewajiban bagi penyelenggara  dan  pihak  penerbit  kartu  kredit  untuk  menyediakan  suatu  sitem  pengamanan. Konsumen  seharusnya  tetap  berhak  menuntuk  agar  dalam  suatu  transaksi e-commerce tersedia suatu sistem pengamanan yang baik sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, karena perjanjian bukan hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas diperjanjikan tetapi juga diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.
Undang-Undang  ITE  masih  memiliki  kelemahan  salah  satunya  tidak  mencakup  masalah operasional  perbankan  khususnya  kegiatan  perbankan  yang  memiliki  potensi  kejahatan  dunia maya antara lain adalah layanan online shopping (berbelanja secara otiline) yang memberikan fasilitas  pembayaran  melalui  kartu  kredit.  Jenis  kejahatan  ini  teijadi  akibat  kemudahan  sistem pembayaran  menggunakan  kartu  kredit  yang  diberikan  penyelenggara.  Akan  tetapi,  UUPK  telah mengatur  mengenai  asas  keamanan  dan  keselamatan  bagi  konsumen.  Asas  ini  adalah  asas  yang tepat untuk digunakan sebagai perlindungan hukum bagi konsumen pemegang kartu kredit dalam transaksi elektronik.
Hubungan hukum pada transaksi elektronik teijadi pada saat tereapainnya kesepakatan para pihak. Para pihak yang telah melakukan kesepakatan maka pihak- pihak tersebut mempunyai hak dan  kewajiban  yang  harus dipenuhi.  Pasal  50  ayat (3)  Undang-Undang  ITE  menjelaskan  bahwa kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan cara:
a. Tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan atau;
b. Tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh pengguna Sistem Elektronik.
Transaksi  elektronik  semakin  diminati,  bahkan  sudah  menjadi  tren  di  kalangan  masyarakat luas.  Selain  dapat  dilakukan  kapanpun  dan  dimanapun  tanpa  ada  batasan  waktu  maupun  jarak. Semakin  berkembangnya marketplace, semakin  beragam  pula  metode  pembayaran  yang  biasa digunakan  untuk  melakukan  transaksi  elektronik.  Konsumen  semakin  mengenal  metode pembayaran tidak hanya melalui transfer bank, kartu kredit, atau cas h o n delivery (COD), tetapi
juga metode pembayaran via mobile wallei atau aplikasi mobile sejenis lainnya.
Proses penawaran dan penerimaan yang dikelola oleh sistem penyelenggara elektronik akan berjalan dengan baik jika didukung oleh keamanan dan kelancaran jaringan, sesuai dengan pasal 15  Undang-Undang  ITE  yang  menjelaskan  bahwa  sistem  penyelenggaraan  informasi  dan transaksi  elektronik  harus  dilakukan  secara  aman,  andal  dan  dapat  beroperasi  sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan sistem elektronik bertanggung؛awab atas sistem yang diselenggarakannya.  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-  Undang  ITE  dijelaskan  bahwa  “setiap  pelaku usaha  yang  menyelenggarakan  transaksi  elektronik  dapat  disertifikasi  oleh  lembaga  sertifikasi keandalan”. Pasal  16 Undang- Undang ITE menjelaskan bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh  undang-undang  tersendiri,  setiap  penyelenggaraan  sistem  elektronik  wajib  mengoprasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-un dangau;
b. Dapat  melindungi  ketersediaan,  keutuhan,  keotentikan  kerahasiaan  dan  keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
c. Dapat  beroperasi  sesuai  dengan  prosedur  atau  petunjuk  dalam  penyelenggaraan  sistem elektronik tersebut;
d. Dilengkapi  dengan  prosedur  atau  petunjuk  yang  diumumkan  dengan  bahasa,  informasi, atau  simbol  yang  dapat  dipahami  oleh  pihak  yang  bersangkutan  dengan  penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
e. Memiliki  mekanisme  yang  berkelanjutan  untuk  menjaga  kebaruan,  kejelasan,  dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
Penyelenggara  transaksi  elektronik  sudah  sepatutnya  mengikuti  aturan  yang  sudah  diatur dalam  KUHPer,  Undang-Undang  ITE,  UUPK,  PP  PSTE.  Sehamsnya  tanggungjawab penyelenggara transaksi elektronik dapat langsung dirasakan oleh konsumen yang dirugikan oleh penyelenggara transaksi elektronik.

## B. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Secara Online
Perlindungan  hukum  pada  jual  beli  secara  Online  menjadi  perhatian  penting  khususnya perlindungan  terhadap  konsumen  karena  banyak  kasus  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen. Mengenai barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diterima atau tidak dikirimnya barang yang  sudah  dilakukan  pembayaran  oleh  pembeli  atau  dengan  kata  lain  sering  terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga merugikan pihak lain. Wanprestasi yang sering  dilakukan  oleh  pihak  pelaku  usaha  yaitu  banyak  pihak  pelaku  usaha  yang mengkesampingkan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK, yang menyatakan bahwa:
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
b. Hak  untuk  memilili  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/'atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benai., jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak  untuk  didengan  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakair;
e. Hak  unmk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk meirdapat pembinaan dan pendid'ikan konsumen;
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dil.ayani  secara  benar-  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
lr. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  derrgan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya;
i. Hak-lrak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lai'nnya.
Konsumen  selain  memperoleh  hak,  sebagai balance juga  diwajibkan  untuk  membaca  dan mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa demi  keamanan  dan  keselamatan,  bertitikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pembelian  barang dan/atau  jasa.,  pembayaran  sesuai  dengan  nilai  trrkar  yang  disepakati,  mengikuti  upaya penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumerr  sec-ara  patut  (Dahlia,  2009  :  40). Konsrrmen  dan  pelaku  usalra  merupakan  pihak-pihak  yang  harus  mendapatkan  perlindungan hukum. Namun, posisi konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usalra. Hal ini  berkaitan  dengan  tingkat  kesadaran  akan  haknya  dan  kemampua nfmancial. Posisi  konsumen harus  dilindrrngi  oleh  hukum,  karena  salah  satrr  sifat  dan  tujuan,  hukum  adalah  memberikan pe'lindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindrrngan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi Irak konsrrmen.
Konsumen dalam melakukan trarrsaksijual beli secara orrline harus jeli, teliti, serta waspada terhadap  penawaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Tidak  jarang  pelaku  usaha  menawarkan produk  yang  fiktif,  yang  dijual  murah  agar  konsumen  tertarik.  Konsumen  harus  menrastikan dalrulu  sebelum  memesan  barang,  pastikan merchant memiliki  nilai  rating  yang  baik.  Apabila tertarik  dengan  barang  yang  ditawarkannya,  maka  lakukan  komunikasi  terlebih  dahulu  untuk memastikan  apakah  barang  benar-benar  ada,  setelah  itu  konsumen  menanyakan  tentang
spesifikasi barang yang akan dibelinya. Jika setuju, maka konsumen segera membayar harga atas barang  tersebut  kemudian  barang  akan  dikirimkan.  Kegiatan  aktif  konsumen  untuk  selalu berkomunikasi atau bertanya tentang barang yang akan dibelinya kepada pelaku usaha akan dapat mengurangi dampak kerugian bagi konsumen.
Pada dasarnya UUPK sudah sangat efektif mengatur mengenai hak-hak konsumen, sehingga jika  terdapat  hal-hal  yang melanggar hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha konsumen dapat menuntut haknya. Hanya saja pada jual beli secara transaksi elektronik pihak konsumen bersifat pasif dan pasrah akan kejadian yang menimpanya mengingat transaksi elektronik ini sangat sulit bagi konsumen yang ingin menuntut akan haknya. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran dan pengetahuan  konsumen,  tidak  mustahil  dijadikan  lahan  bagi  pelaku  usaha  dalam  transaksi  yang tidak  mempunyai  itikad  baik  dalam  menjalankan  usaha,  yaitu  berprinsip  mencari  keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.
Transaksi jual  beli  yang  dilakukan secara online, berdasarkan  Undang-Undang ITE  dan  PP PSTE  tetap  diakui  sebagai  transaksi  elektronik  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Persetujuan untuk  membeli  barang  secara online dengan  cara  melakukan  klik  persetujuan  atas  transaksi merupakan  bentuk  tindakan  penerimaan  yang  menyatakan  persetujuan  dalam  kesepakatan  pada transaksi  elektronik.  Tindakan  penerimaan  tersebut  biasanya  didahului  pernyataan  persetujuan atas  syarat  dan  ketentuan  jual  beli  secara online yang  dapat  dinyatakan  juga  sebagai  salah  satu bentuk kontrak elektronik.
Kontrak elektronik elektronik pada umumnya dibuat dalam bentuk baku (Standard contract ) oleh  pihak  penyelenggara,  sehingga  pihak  konsumen  tidak  berhak  untuk  mengubah  isi  kontrak baku  tersebut.  Pihak  konsumen  hanya  tinggal  membaca  isi  kontrak  baku  dan  jika  tidak  setuju konsumen tidak akan melanjutkan transaksi. Kontrak baku sudah biasa dilakukan di dunia bisnis karena  pertimbangan  kebutuhan  dan  kepraktisan.  Namun  demikian,  kontrak  baku  tersebut  tetap tidak boleh bertentangan dengan KUHPerdata, Undang-Undang ITE, dan UUPK.
Perjanjian  baku  dengan  klausula  eksonerasinya  pada  prinsipnya  hanya  menguntungkan pelaku  usaha  dan  merugikan  konsumen,  karena  klausulanya  tidak  seimbang  dan  tidak mencerminkan  keadilan.  Perjanjian  eksonerasi  yang  membebaskan  tanggungjawab  seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan. Akibat kedudukan para pihak yang  tidak seimbang, maka pihak  yang  lemah  biasanya  tidak  berada  dalam  keadaan  yang  benar-benar  bebas  untuk menentukan  apa  yang  diinginkan  dalam  perjanjian,  dengan  hal  demikian,  pihak  yang  memiliki posisi  yang  lebih  kuat  biasanya  menggunakan  kesempatan  tersebut  untuk  menentukan  klausula- klausula  tertentu  dalam  peijanjian  baku.  Sehingga  perjanjian  yang  seharusnya  dibuat  oleh  para pihak yang terlibat didalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam bentuk perjanjian

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007
baku, karena format dan isi perjanjian telah dirancang oleh pihak yang kedudukannya yang lebih kuat.
UUPK  menginginkan  terciptanya  keseimbangan  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha. Pengaturan pencantuman klausula baku bukanlah merupakan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen  dan  merugikan  kepentingan  pelaku  usaha.  Namun  asas  keseimbangan  dalam  hukum perlindungan  konsumen,  menginginkan  kepentingan  semua  pihak  harus  dilindungi,  termasuk kepentingan  pemerintah  dalam  pembangunan  nasional.  Dalam  perjanjian  jual  beli  elektronik klausula  baku dapat  ditemui  dalam term  and condition dimana  pelalai  usaha  mencantumkannya ditempat pihak konsumen tidak dapat terlihat. Hal ini terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang jual beli secara elektronik sehingga konsumen dikatakan pihak yang kedudukannya lemah dalam jual beli secara elektronik.
Perjanjian  baku  sangat  dibutuhkan  dalam  dunia  perdagangan  yang  semakin  pesat.  Dengan penggunaan klausula baku tersebut, berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegoisasi. Upaya  perlindungan  konsumen  sangatlah  terbatas  dan  tidak mungkin memberikan  perlindungan konsumen  kepada  konsumen  secara  keseluruhan.  AJcan  tetapi  upaya  tersebut  dapat  dijadikan untuk  membatasi  kerugian  akibat  penggunaan  klausula  baku.  Pembatasan  atau  larangan pencantuman  klausula  balai  tertentu  dalam  perjanjian  tersebut,  dimaksudkan  untuk  mencegah terjadinya  penyalahgunaan  keadaan  oleh  pihak  yang memiliki  kedudukan  lebih kuat,  yang  pada akhirnya akan merugikan konsumen.
Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang dilakukan dapat menggunakan instrument Undang-Undang  ITE  dan/atau  PP  PSTE  sebagai  dasar  hukum  dalam  menyelesaikan permasalahan.  Ada  beberapa  contoh  kasus  yang  terjadi  di  situs marketplace : Kasus  pertama, Dannis  Damsman  sebagai  konsumen  Lazada  membeli  sebuah  handphone  bermerek  Iphone  6+ seharga  Rp.  12.000.000,-  pada  marketplace  Lazada.  Namun,  saat  barang  pesanan  pembeli  tiba yang diterima oleh konsumen bukanlah handphone melainkan sabun mandi. Pada kasus ini pelaku usaha  telah  melakukan  wanprestasi  dimana  pelaku  usaha  melaksanakan  apa  yang  dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
Kasus  diatas  dapat  diselesaikan  dengan  cara  damai  antara  pihak  konsumen  dengan  pihak pelaku  usaha.  Pihak  pelaku  usaha  bertanggung   ؛awab  penuh  kepada  konsumen  dengan memberikan  apa  yang  sebagaimana  sudah  diperjanjikan  yaitu  handphone  dengan  merek  Iphone 6+.  Dalam  hal  ini  konsumen  harus  teliti  dan  berhati-hati  terhadap  pelaku  usaha  yang  tidak mempunyai  itikad  baik.  Konsumen  harus  memiliki  pengetahuan  dan  cermat  dalam  melakukan perjanjian  jual  beli,  ada  kalanya  pelaku  usaha  membuat term  and  condition pada  kontrak  yang bersifat  klausula  baku  yang  tidak  sesuai  dengan  undang-undang.  Sehingga  dampak  yang ditimbulkan  adalah  kerugian  konsumen  dan  sudah  sepatutnya  pelaku  usaha  berkewajiban memenuhi semua tanggung؛awabnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 UUPK apabila ia terbukti melakukan kesalahan.
Kasus kedua, konsumen Zalora bernama Lai Sulaiman mengalami kerugian hingga belasan juta  rupiah  akibat  pembobolan  akun  zalora  miliknya.  Konsumen  tersebut  sudah  beberapa  bulan tidak  berbelanja  lagi.  Namun,  konsumen  tersebut  mendapatkan  SMS  dari  bank  penerbit  kartu kreditnya  bahwa  ada  tranksaksi  yang  sukses  di  zalora.  Pihak Customer  Service mengatakan bahwa transaksi dilakukan melalui akunnya dan barang pesanan sudah siap untuk dikirim, dari 9 pesanan hanya 8 pesanan yang berhasil dibatalkan.
Konsumen  yang  mempunyai  masalah  dalam  penggunaan  kartu  kredit  sehingga mengakibatkan  kerugian  yang  dalam  hal  bukan  dikarenakan  kesalahan  dari  konsumen  maka pelalai usaha wajib mengganti kerugian sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 7 huruf f  UUPK  yang  berbunyi,  “memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kemgian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.
UUPK  telah  mengatur  mengenai  asas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini jika diterapkan dalam perjanjian penggunaan kartu kredit,  bahwa pemegang kartu  akan merasa  nyaman  dan  aman  selama  menggunakan  fasilitas  kartu  kredit  dari  penerbit.  Pada umumnya  konsumen tidak mengetahui  tanggungjawab  yang  diatur dalam  UUPK dan  konsumen tidak  mengetahui  hak  dan  kewajiban  sebagai  konsumen  apabila  teijadi  masalah  dalam penggunaan  kartu  kredit.  Kurangnya  sosialisasi  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  terjadi sehingga  konsumen  tidak  memahami  perlindungan  hukum  apabila  konsumen  mengalami kerugian terutama masalah kartu kredit.
Kasus Ketiga , konsumen Tokopedia bernama Dedik membeli buku dan mendapatkan nomor invoice 20180228/XVIII/II/l39544670.  Konsumen  telah  melacak  barang  pesanannya  tersebut dengan  nomor invoice yang  ia  miliki  tetapi  barang  tersebut  tidak  dapat  dilacak  karena  penjual telah memberikan nomor invoice palsu. Pasal 7 huruf b UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban  memberikan informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai kondisi dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberikan  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharan. Sehalusnya  pada  kasus  ini  pelaku  usaha  harus  memberikan  informasi  mengenai  nomor invoice, pelaku  usaha  yang  memberikan  nomor invoice palsu  telah  merugikan  konsumen  yang  telah melakukan pembayaran dan konsumen berhak mendapatkan ganti rugi.
Pelaku  usaha  yang  telah  melanggar  ketentuan  UUPK  maka  konsumen  berhak  mengajukan gugutan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke peradilan di tempat kedudukan  konsumen.  Konsumen  diberikan  hak  untuk  menggugat  pelaku  usaha  dan menyelesaikan  perselisihan  yang  timbul  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugutan kepada peradilan ditempat kedudukan konsumen tersebut (Cita Y.S., 2013 ٠ . 144). Dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut Pasal 52 UUPK terdapat dua pilihan, yaitu:
a. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (dalam hal ini BPSK); atau
b. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Konsumen  juga  dapat  mengajukan  gugutan  secara  perwakilan  terhadap  pihak  yang menyelenggarakan  sistem  elektronik  dan/atau  menggunakan  teknologi  informasi  yang  berakibat merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam transaksi e-commerce, keadaan yang  tidak  diinginkan ini  teijadi  kerugian khususnya  kerugian pada  pihak konsumen.  Upaya  hukum  preventif  perlu  untuk  diterapkan  mengingat  penyelesaian  sengketa e- commerce relatif  sulit,  memerlukan  waktu  yang  lama  dalam  penyelesaiannya  dan  tidak  jarang memerlukan  biaya  yang  tinggi.  Maka  dari  itu,  sengketa e-commerce sebisa  mungkin  harus dicegah.  Dalam  usaha-usaha  untuk  mencegah  terjadinya  kerugian  perlu  adanya  pembinaan konsumen yang terdapat didalam Pasal 29 ayat (1) UUPK.
Pembinaan  terhadap  konsumen  bertujuan  agar  konsumen  mengetahui  hak-haknya  sebagai konsumen dan mendorong pelaku usaha agar menjual produknya secara sehat. Dalam era Informasi Teknologi  (IT)  seperti  saat  ini,  pembinaan  konsumen  harus  ditingkatkan  mengingat  bahwa  edukasi adalah  pertahanan  terbaik untuk  mengatasi cyber crime, karena  ancaman  pelanggaran terhadap  hak- hak  konsumen  tidak  hanya  berasal  dari  pelaku  usaha  saja  tapi  bisa  juga  datang  dari  pihak  ketiga melalui kejahatan- kejahatan internet. Penyelenggara transaksi elektronik sudah sepatutnya mengikuti aturan  yang  sudah  diatur  di  dalam  peraUiran  pemndang-undangan.  Konsumen  berhak  mendapatkan perlindungan  hukum  dalam  melalaikan  transaksi  elektronik. KESIMPULAN  DAN  SARAN A.

## Kesimpulan
Tanggung  ؛awab  penyelenggara  transaksi  elektronik  dalam  memenuhi  prestasinya  menurut UUPK  meliputi  tanggung   ؛awab  atas  kerusakan,  tanggung   ؛awab  atas  pencemaran  dan tanggung؛awab  atas  kerugian  konsumen.  Konsumen  juga  dapat  menempuh  jalur  hukum  dengan mengajukan  gugutan  terhadap  pelaku  usaha  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  perbuatan  tersebut  yakni  KUHPer,  UUPK,  Undang-Undang  ITE  dan  PP PSTE. Selain itu, konsumen dapat menempuh jalur pidana dengan melakukan pelaporan terhadap pihak  yang  berwajib  dengan  tuduhan  tindak  pidana  penipuan.  Bentuk  perlindungan  konsumen dalam  jual  beli  secara  online  telah  diatur  di  dalam  UUPK  dan  Undang-Undang  ITE  bahwa konsumen  berhak  mendapatkan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa.  Bentuk  perlindungan  konsumen  juga  meliputi  sistem  keamanan, pengembalian  produk (return) dan  pengembalian  dana (refund) yang telah  sesuai  dengan  aturan hukum  positif.  Namun,  penyelenggara  transaksi  elektronik  mempunyai  aturan  lain  yang  masih belum sesuai, seperti implementasi pengembalian dana (refund) yang belum sesuai; penggantian voucher  sebagai  ganti  rugi  yang  belum  tentu  sesuai  dengan  kehendak  konsumen;  terjadi pembatalan  sepihak  oleh  pihak  penjual;  pembatasan  tanggung   ؛awab  terhadap  kerugian konsumen.
B. Saran
Dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  hendaknya  penyelenggara  transaksi  elektronik dapat  menjaga  kepercayaan  para  konsumen  selringga  dengan  adanya  kepercayaan  maka  tidak te^adi  sengketa  tran-saksi  melalui  media  elektronik'  (internet).  Konsumen  selaku  pembeli  yang ingin  melakukan  transaksi  jual  beli  melalui  internet  agar  lebih  berhati-hati  dalam  melalaikan transaksi  sebelum  deal  ordei..  Penyelenggara  transaksi  elektronik  dapat  mengevaluasi  kontrak baku menge-nai implementasinya sehingga pelaksanaan transaksi dapat beija'lan dengan baik dan diharapkan  lebih  memprioritaskan  konsumen  jika  teijadi  kerugian  sebagai  benmk  perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Cita Yustisia Serfiani, IR. R. Serfianto D. Purnomo, dan Iswi Ilariyani, Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016
Dahlia, “Perlindungan Konsumen Terhadap Tmsaksi Jual Beli, Melalui Media Internet (E- commerce)”, Wacana Hukum, vol.8, no.1, 2009
Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum , Surabaya, 2013.
Mariam, Darus Badrulzaman, et.a'l.. Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
Mukti Eajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Siswanto Sunarso, Hukum informasi Dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Rineka Cipta, 2009