Vol. 5 No. 2 (Desember 2015): 169-179
e-ISSN: 2460-5824

## KAJIAN DAMPAK PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI LISTRIK TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
Impact Assessment on Land Acquisition of Transmission Line Development toward Socio- economic Conditions of Society
Arifin Muhtar a , Eka Intan Kumala Putri a , Hariyadi b a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680  arifinmuhtar@gmail.com b Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Abstract. Development of transmission line is needed to increase the availability of electrical demand. This development requires a land acquisition, which has some impacts toward socio-economic of society, namely changes of livehood and loss of earnings. Objectives of this study were: 1) to identify some problems caused by land acquisition; 2) to analyze the changes of livehood and income caused by land acquisition; 3) factors affected price of land compensation; 4) alternatives solution to minimize impact of land acquisition. The change of livehood was analyzed by descriptive qualitative method, meanwhile the change of income by loss of earning, factors affected price of land compensation by regression. This study was conducted in 12 villages in Bogor and Depok crossed by the transmission line. The result of study showed that the transmission lines development the emergencing of various problems, namely: (a) land acquisition is causing the loss of home for 3,33 percent of respondents that had to be relocated to other areas,  (b)  land  acquisition  is  causing  the  loss  of  16,63  percent  agricultural  land  owned  by  community  that  affected  by  the transmission line, (c) land acquisition is causing internal conflict within the family of 5.00 percent respondents in terms of the distribution of compensation money received. The land acquisition causes change of livelihood of farmers (6,67 percent), owners of grocery shop and drink stalls business (3.33 percent), and business owners of rental house (3,33 percent). This causes loss of earning for 26.67 percent respondent, with the total loss of earnings of IDR 6,605,000 per month or an average of IDR 412,813 per month per respondent. The regression model of land compensation price has R-Square (adj) 73,9 percent, with the factors that significantly affect the value of land compensation are: Tax Object Sales Value (NJOP) of land, market price of the land, and the size area of respondents landholding, with a significance level of each respectively 0,000. The result of classical assumption test proves  that  the  regression  model  is  built  in  accordance  with  the  rules  of  econometrics  is  good  with  no  autocorrelation,  no multicollinieraty, no heteroscedasticity, and the data is also distributed normally. To minimize the land acquisitioned impact should be noted about how the continuation of economic enterprise communities that rely on land as the main capital of the business, and how the compensation value specified must meet the aspect of obedience to the law and agreement with the land owners.
Keywords: land acquisition, transmission line, livehood change, loss of earnings
(Diterima: 02-09-2015; Disetujui: 04-12-2015)

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Penyediaan  energi  listrik  merupakan  salah  satu upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  hidup masyarakat disamping pemenuhan prasarana kehidupan  lainnya  seperti  air  bersih,  perumahan  yang sehat, layanan kesehatan serta pendidikan dan lain-lain. Untuk  itu  perlu  dilakukan  pembangunan  infrastruktur pembangkit tenaga listrik yang cukup beserta jaringan transmisi  untuk  mendistribusikannya.  Sebagai  salah satu  bagian  dari  pelaksanaan  program  pembangunan kelistrikan  nasional  di  Pulau  Jawa,  Pemerintah membangun jaringan transmisi listrik sepanjang 17,85 km  melintas  dari  Kelurahan  Depok  Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok hingga Kelurahan Kedung Badak  Kecamatan  Tanah  Sereal  Kota  Bogor.  Dalam rangka  pembangunan  jaringan  transmisi  dibutuhkan lahan  untuk  penempatan  pondasi  tower.  Pemenuhan
kebutuhan lahan tersebut ditempuh melalui pembebasan  lahan  milik  masyarakat  yang  mana berpotensi menimbulkan dampak terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat dan ekologi.
Pembebasan lahan menyebabkan beralihnya pemilikan  lahan  dan  menjadi  salah  satu  sebab hilangnya mata pencaharian masyarakat terutama yang menjadikan lahan sebagai modal utama dalam bekerja mencari nafkah. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan penurunan tingkat pendapatan masyarakat (Bahrin et al . 2008). Bahkan di pedesaan menurut Soekartawi (1990) kehilangan  lahan  ini  menjadi  awal  mula  terjadinya kemiskinan  masyarakat.  Kegiatan  pembebasan  lahan seringkali  menyebabkan  konflik  antara  pemilik  dan pengguna/  pembeli  lahan  meskipun  lahan  tersebut diperuntukkan  untuk  kegiatan  pembangunan  atau kepentingan  umum.  Konflik  ini  akan  membentuk persepsi  yang  buruk  di  mata  masyarakat  dan  dapat menjadi  penghambat  terhadap  kegiatan  pembebasan lahan di tempat lainnya (Munif 2011).
Lahan  sebagai  salah  satu  sumberdaya  utama kegiatan  pembangunan,  semakin  hari  ketersediaanya semakin  terbatas,  sehingga  penggunaannya  mutlak harus  efisien.  Dalam  penggunaan  sumberdaya  lahan dimana terjadi kompetisi dalam perolehannya seringkali  terdapat  pihak  yang  dirugikan  disamping pihak yang diuntungkan. Pada kondisi dimana alokasi sebuah  sumberdaya  menyebabkan  adanya  pihak  yang diuntungkan  namun  tidak  ada  satupun  pihak  yang dirugikan disebut sebagai Efisiensi Pareto . Sebaliknya jika  salah  satu  pihak  dirugikan  maka  kondisi  tersebut disebut  sebagai Optimalitas  Pareto .  Dalam  teori Efisiensi  Kaldor-Hicks ,  suatu  perubahan  dapat dikatakan sebagai kemajuan jika pelaku ekonomi yang akan  dirugikan  dari  perubahan  tersebut  harus  mau menerima  ganti  rugi  dari  pelaku  ekonomi  yang diuntungkan.  Ganti  rugi  pada  kriteria  ini  adalah  ganti rugi potensial bukan aktual (Sugianto 2013).
Sumber konflik dalam pembebasan lahan umumnya bersumber dari ketidaksepakatan dalam penentuan nilai ganti  rugi  lahan.  Dalam teori  sewa  tanah  diferensial David Ricardo, perbedaan nilai lahan dipengaruhi oleh tingkat  kesuburan  tanah  terutama  di  sektor  pertanian. Menurutnya,  pada  daerah  pemukiman  baru  terdapat sumberdaya tanah yang subur dan berlimpah, dan sewa lahan ditentukan berdasarkan perbedaan dalam kualitas tanah (Suparmoko 1989). Menurut teori nilai lahan Von Thunen,  selain  faktor  kemampuan  tanah,  pola penggunaan  lahan  sangat  ditentukan  oleh  biaya transportasi  yang  dikaitkan  dengan  jarak  dan  sifat barang  dagangan  khususnya  hasil  pertanian.  Semakin jauh  jarak  lokasi  tanah  dari  pasar  akan  menyebabkan semakin  tinggi  biaya  transportasinya  (Djojo  1992). Kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka pertanyaan  yang  perlu  dijawab  dalam  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut:  (a)  permasalahan  apa  yang timbul pasca kegiatan pembebasan lahan di sepanjang jalur jaringan transmisi yang dibangun; (b) bagaimana pengaruh pembebasan lahan terhadap perubahan jenis mata  pencaharian  dan  tingkat  penghasilan  pemilik lahan  di  sepanjang  wilayah  jaringan  transmisi  yang
dibangun; (c) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  nilai  ganti  rugi  lahan;  dan  (d)  apa alternatif  solusi yang  dapat  dilakukan untuk meminimalkan dampak kegiatan pembebasan lahan.
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan Jaringan Transmisi Dampak Positif Penerimaan Ganti Rugi Lahan Permasalahan Pasca Pembebasan Lahan Perubahan Jenis Mata Pencaharian Penurunan Tingkat Penghasilan Pembangunan Pembangkit Listrik Dampak Negatif Pembebasan Lahan Pemukiman Penyediaan Tenaga Listrik Memerlukan Lahan Alternatif Solusi Pembebasan Lahan Penyediaan Air Bersih Pelayanan Kesehatan Faktor Berpengaruh Pada Nilai Ganti Rugi

## 1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan  penelitian  secara  umum  adalah  mengkaji dampak  pembebasan  lahan  pembangunan  jaringan transmisi  listrik  terhadap  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat dan ekologi yang berada di sekitar jaringan transmisi tersebut. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah: (a) mengkaji permasalahan yang timbul akibat  kegiatan  pembebasan  lahan  di  sepanjang  jalur transmisi;  (b)  mengkaji  perubahan  jenis  mata  pen- caharian pemilik lahan dan tingkat penghasilan dengan beralihnya  hak  pemilikan  lahan  dari  pemilik  lahan kepada  pemrakarsa  pembangunan  jaringan  transmisi; (c) mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai ganti rugi lahan; dan (d) mengkaji alternatif solusi yang  dapat  dilakukan  untuk  meminimalkan  dampak yang ditimbulkan kegiatan pembebasan lahan.
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut: (a) memberikan in- formasi kepada pelaku pembebasan lahan terkait efek- tivitas  proses  pembebasan  lahan  yang  diterapkan selama  ini;  (b)  menjadi  salah  satu  bahan  untuk  saran dan masukan dalam upaya perbaikan proses pembeba- san lahan di masa yang akan datang.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  daerah  lintasan  jaringan transmisi  SUTT  150  kV  Depok-Kedung  Badak meliputi:
 Kelurahan Kedung Badak, Sukaresmi, Sukadamai, dan Kencana Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor.
 Desa Waringin Jaya, Kedung Waringin, Susukan, Pabuaran  Kecamatan  Bojong  Gede,  dan  Desa Sukmajaya  Kecamatan  Tajur  Halang  Kabupaten Bogor.
 Kelurahan  Pondok  Terong  dan  Ratu  Jaya Kecamatan  Cipayung,  dan  Kelurahan  Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
Waktu penelitian berlangsung dari November 2014 hingga Maret 2015.

## 2.2. Metode Pengambilan Data dan Sampel
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  bersumber  dari  hasil wawancara masyarakat dan dan pengamatan langsung di  lapangan.  Pengambilan  data  primer  dilakukan dengan  metode  wawancara  menggunakan  kuisioner dan observasi langsung. Pengambilan sampel dilakukan  secara  tidak  acak  dengan  menggunakan metode purposive  sampling dimana  sampel  diambil secara tidak acak dari  masyarakat pemilik lahan  yang terkena pembebasan lahan yaitu 60 responden dari total seluruh  pemilik  lahan  masyarakat  perorangan  (94 orang).  Terbatasnya  jumlah  responden  yang  diteliti dikarenakan  tidak  semua  pemilik  lahan  dapat  ditemui pada saat survei.
Data sekunder bersumber dari literatur dan publikasi yang dikeluarkan berbagai instansi pemerintah daerah di Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok Data sekunder yang dikumpulkan terkait dengan: informasi kependudukan,  jenis  mata  pencaharian  masyarakat, ketenagakerjaan, harga tanah yang terkena pembebasan dan sekitarnya.

## 2.3. Metode Analisis Data
Metode  analisis  untuk  perubahan  jenis  mata pencaharian menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan untuk mengkaji perubahan tingkat penghasilan menggunakan analisis kehilangan penghasilan  ( loss  of  earnings) .  Formula loss  of earnings adalah sebagai berikut:
Keterangan: LoE : Loss of Earnings Ea 1 : Penghasilan  dari  mata  pencaharian  utama  sebelum pembebasan lahan Eb 1 :
Penghasilan  dari  mata  pencaharian  sampingan sebelum pembebasan lahan Ea 2 : Penghasilan  dari  mata  pencaharian  utama  setelah pembebasan lahan Eb 2 :

## Penghasilan  dari  mata  pencaharian  sampingan
setelah pembebasan lahan
Persamaan regresi digunakan untuk mengkaji faktor- faktor yang mempengaruhi nilai ganti rugi lahan. Per- samaan  regresi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah regresi linear berganda, dengan formula sebagai berikut:
Keterangan: Y : Nilai total ganti rugi lahan (Rp/m 2 ) b o :
Intersep
b 1 ..b 5 : Penduga paramater gradien model regeresi X 1 : NJOP tanah (Rp/m 2 ) X 2 : Harga pasar tanah (Rp/m 2 ) X 3 : Luas pemilikan tanah (m 2 ) X 4 : Mata pencaharian responden sebelum pembebasan lahan (1=petani, 0=non petani) X 5 :
Penghasilan  reponden  sebelum  pembebasan lahan (Rp/bulan)
Data  penghasilan  sebelum  pembebasan  lahan diambil  pada  tahun  2011,  sedangkan  setelah pembebasan  diambil  pada  tahun  2015.  Untuk mendapatkan nilai penghasilan yang tidak terpengaruh inflasi  maka  nilai  penghasilan  setelah  pembebasan dikoreksi dengan faktor diskonto sebesar 6,5%/tahun.
Untuk melihat reliabilitas dan validitas model regresi yang  dibuat  dilihat  melalui  uji  asumsi  klasik  yaitu: autokorelasi,  multikolinearitras,  uji  kenormalan,  dan heteroskedastisitas.  Adanya  hubungan  erat  dan  nyata antara variabel bebas dan variabel respon ditunjukkan oleh nilai signifikansi (P-Value) yang lebih rendah dari selang kepercayaan yang dibuat (5%).
LoE = (Ea 1 - Ea 2 ) + (Eb 1 - Eb 2 ) ............(1)
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 5 .......(2)
3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Gambaran Proyek Jaringan Transmisi
Pada pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)  150  kV  Depok-Kedung  Badak  jumlah  tower yang  dibangun  adalah  66  buah  dengan  luas  total pembebasan  lahan  11.960  m 2 .  Jumlah  tower  setiap kelurahan/  desa  adalah  berkisar  2-11  tower.  Jumlah tower terendah (dua tower) berada di Desa Sukmajaya Kec.  Tajur  Halang  Kab.  Bogor,  sedangkan  jumlah tower terbanyak (11 tower) di Kelurahan Kencana (11 tower) Kec. Tanah Sareal Kota Bogor. Sebaran jumlah tower berdasarkan kecamatan berturut-turut: 21 tower di Kec. Tanah Sareal, 25 tower di Kec. Bojong Gede, 2 tower di Kec. Tajur Halang, 15 tower di Kec. Cipayung, dan  3  tower  di  Kec.  Pancoran  Mas.  Adapun berdasarkan kabupaten/ kota berturut-turut: 21 tower di Kota Bogor, 27 tower  di Kab. Bogor dan 18 tower di Kota Depok.

## 3.2. Karakteristik Responden
Karakteristik  60  responden  terkena  pembebasan lahan  yang  diteliti  dan  diwawancara  terdiri  dari 80,00  %  laki-laki  dan  20,00  %  perempuan.  Usia responden berkisar 24-74 tahun, terbanyak usia 51-60 tahun (35,00 %) kemudian usia 61-70 tahun (28,33 %), usia  41-50  tahun  (18,33  %),  dan  terendah  usia  21-30 tahun (1,67 %). Dari seluruh responden, hanya 11,67 % tidak tamat SD, selebihnya 35,00 % berpendidikan SD, 35  %  SLTA,  10,00  %  SLTP,  dan  8,33  %  Perguruan Tinggi.
3.3. Permasalahan Pasca Pembebasan Lahan

## a. Sejarah Lahan
Pembangunan  jaringan  transmisi  SUTT  150  kV Depok-Kedung Badak sepanjang 17,85 km terdiri dari 66  buah  tower.  Luas  total  yang  dibutuhkan  untuk pembangunan tower adalah 14.539 m 2 , namun karena terbatasnya lahan, lahan yang tersedia hanya 11.960 m 2 (82,26  %).  Dari  hasil  identifikasi  lahan  sebelum pembebasan  lahan  dilakukan  (tahun  2011),  tercatat 8.690 m 2 (72,66 %) merupakan tanah milik masyarakat perorangan. Adapun sisanya merupakan milik PT. PLN sendiri,  Dinas  Pertanian,  BUMN,  perusahaan  suasta, dan developer perumahan. Setelah pembebasan lahan, seluruh tanah tersebut menjadi milik PT. PLN (Persero). Data  pemilik  lahan  sebelum  pembebasan  lahan disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Data pemilik lahan sebelum dibebaskan
No Pemilik Lahan Jumlah Pemilik
Ketersediaan Lahan (m 2 ) (%) 1 PT. PLN 1 400 3,34 2 Dinas Pertanian 1 225 1,88 3 BUMN 1 286 2,39 4 Perus. Swasta 5 2.084 17,42
No Pemilik Lahan Jumlah Pemilik Ketersediaan Lahan (m 2 ) (%) 5 Developer 1 275 2,30 6 Masyarakat 94 8.690 72,66 Total 103 11.960 100,00
Berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Bogor, Kab. Bogor dan Kota Depok, lokasi bentangan jaringan transmisi  yang  melintasi lima desa dan tujuh kelurahan tersebut tidak menyalahi rencana tata ruang setempat  yang  telah  ditetapkan.  Daerah  lintasan jaringan  transmisi  merupakan  kawasan  pemukiman yang telah ada jauh sebelum rencana jaringan transmisi tersebut dibangun.
Legalitas  pemilikan  tanah  di  lintasan  jaringan transmisi oleh PT. PLN, BUMN, beberapa perusahaan suasta, dan developer pembangunan adalah berupa Hak Guna  Bangunan,  sedangkan  legalitas  pemilikan  oleh beberapa perusahaan swasta dan beberapa masyarakat perorangan adalah berupa Hak Milik. Adapun legalitas pemilikan lahan sebagian besar masyarakat perorangan adalah berupa Akte Jual Beli atau Girik.

## b. Permasalahan yang Timbul
Permasalahan yang timbul akibat pembebasan lahan jaringan  transmisi  adalah:  kehilangan  lahan  tempat tinggal,  kehilangan  lahan  pertanian,  kehilangan  mata pencaharian,  kehilangan  pendapatan,  dan  munculnya konflik internal dalam keluarga pemilik lahan.
Setelah  pembebasan  lahan,  responden  mengalami penurunan  luas  pemilikan  lahan  rata-rata  84  m 2 . Kehilangan lahan terbesar (353 m 2 ) dan terkecil (5 m 2 ) dialami  masing-masing  oleh  seorang  responden.  Jika dibandingkan  dengan  luas  pemilikan  lahan  sebelum pembebasan  maka  setelah  pembebasan  responden kehilangan  lahan  rata-rata  seluas  27,72  %,  dengan kehilangan  terendah  2,00  %  dan  tertinggi  100,00  %. Kehilangan seluruh lahan yang menyebabkan responden  harus  kehilangan  tempat  tinggal  dialami oleh dua responden. Luas lahan dua responden tersebut adalah  masing-masing  40  m 2 dan  353  m 2 .  Gambaran luas  pemilikan  lahan  rata-rata,  maksimum  dan minimum responden sebelum dan sesudah pembebasan disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Luas pemilikan lahan sebelum dan sesudah pembebasan lahan
Sebagian  besar  (50,00  %)  responden  kehilangan lahan  seluas  1-50  m 2 ,  sebanyak  21,67  %  responden kehilangan  lahan  51-100  m 2 ,  sisanya  28,33  % responden  kehilangan  lahan  101-400  m 2 . Jumlah responden  menurut  luas  kehilangan  lahan  akibat pembebasan lahan disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah responden menurut luas terkena pembebasan lahan
No Luas lahan terkena pembebasan Jumlah responden terkena pembebasan lahan (m 2 ) (orang) (%) 1 1-50 30 50,00 2 51-100 13 21,67 3 101-150 4 6,67 4 151-200 8 13,33 5 201-250 3 5,00 6 251-300 1 1,67 7 301-350 - 0,00 8 351-400 1 1,67 Total 60 100,00
Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia setelah sandang,  pangan  dan  kesehatan.  Patokan  ukuran  luas lantai yang ideal menurut BPS adalah minimal 9 m 2 per orang.  Berdasarkan  patokan  ini,  setelah  pembebasan lahan  terdapat  dua  responden  yang  kehilangan  lahan cukup besar sehingga harus menempati rumah dengan ukuran luas lantai rumah yang tidak layak, dimana sisa lahan miliknya adalah masing-masing 39 m 2 dan 54 m 2 sementara jumlah anggota keluarga yang menempatinya adalah masing-masing 5 dan 7 orang.
Sebelum  pembebasan  lahan,  pemanfaatan  lahan sebagian besar responden (48,33 %) adalah pekarangan, bangunan  rumah  oleh  31,67  %  responden,  dan  kebun oleh  20,00  %  responden.  Pemanfataan  lahan  untuk kebun  tersebut  digunakan  untuk  menanam  singkong, pepaya,  jambu,  nangka,  dan  pepaya.  Setelah pembebasan lahan, pemanfaatan lahan untuk bangunan rumah dan pekarangan tidak berubah, namun pada areal kebun  terjadi  perubahan  dimana  5,00  %  responden tidak  lagi  dapat  memanfaatkan  lahan  kebunnya  untuk pertanian  karena  menjadi  lokasi  berdirinya  tower transmisi.  Dari  segi  luas,  penurunan  jumlah  lahan pertanian akibat pembebasan lahan relative kecil yakni sekitar 16,63 % dari total lahan pertanian yang terkena pembebasan  lahan  (11.960  m 2 ),  namun  hal  ini  dapat mengindikasikan  bahwa  secara  perlahan  kegiatan pembangunan  jaringan  transmisi  menjadi  salah  satu kegiatan  penyebab  berkurangnya  luas  lahan  pertanian di daerah Bogor dan Depok.
Pembebasan  lahan  menjadi  salah  satu  penyebab hilangnya  mata  pencaharian  masyarakat.  Dalam penelitian  ini,  5,00  %  responden  kehilangan  lahan miliknya  untuk  bertani,  namun  karena  tidak  memiliki keahlian  dan  keterampilan  lain  selain  bertani  maka ketiga responden ini tetap bertani (penggarap) di lahan milik  orang  lain.  Hal  ini  relevan  dengan  pernyataan Soekartawi  (1990)  bahwa  umumnya  petani  tidak
memiliki  keahlian  lain  selain  bertani,  sehingga  ketika usaha bertani mereka berhenti, sulit untuk mendapatkan sumber mata pencaharian lainnya.
Kehilangan  mata  pencaharian  utama  juga  dialami oleh seorang responden pemilik  usaha  warung  makan minum  dan  seorang  responden  pemilik  usaha  warung kelontong. Akibat lahannya terkena pembebasan kedua responden  ini  kehilangan  pekerjaan  utama  sehingga masing-masing  menjadi  pekerja  serabutan  dan pengangguran.  Hal  ini  kurang  sejalan  dengan pernyataan Suryana (2000) bahwa setelah pembebasan lahan  jenis  pekerjaan  pemilik  lahan  menjadi  lebih beragam  dibanding  sebelumnya  dan  lebih  mudah mendapatkan  pekerjaan  baru.  Selain  kedua  responden tersebut  terdapat  dua  responden  lain  yang  memiliki pekerjaan  sampingan  berupa  usaha  kontrakan  rumah. Usaha  tersebut  hilang  setelah  lahannya  terkena pembebasan. Karena sifatnya sebagai usaha sampingan, kehilangan  sumber  mata  pencaharian  tersebut  masih dapat teratasi dengan adanya pekerjaan utama sebagai karyawan swasta dan pensiunan.
Hilangnya  mata  pencaharian  beberapa  responden akibat  pembebasan  lahan  mempengaruhi  tingkat pendapatan  responden  tersebut.  Hal  ini  sangat  terasa bagi  responden  yang  mengandalkan  tanahnya  sebagai usaha  utama  mencari  nafkah.  Dalam  penelitian  ini, seorang  responden  terpaksa  kehilangan  penghasilan dari  pekerjaan  utamanya  berupa  usaha  warung kelontong  karena  lahan  tempatnya  berusaha  terkena pembebasan  lahan.  Beruntung  responden  ini  masih memiliki  penghasilan  lain  dari  pekerjaan  sampingan sebagai  pekerja  serabutan  untuk  menopang  hidup keluarganya.  Selain  itu,  terdapat  seorang  responden pensiunan  PNS  kehilangan  penghasilan  dari  usaha kontrakan rumahnya akibat terkena pembebasan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pasca  pembebasan lahan, tidak diperoleh informasi terkait adanya konflik antara  pemilik  lahan  dan  Tim  Pembebasan  Lahan ketika  proses  pembebasan  berlangsung.  Konflik  yang terjadi justru dalam internal keluarga 5,00 % reponden pemilik lahan. Konflik muncul akibat ketidaksepakatan anggota keluarga dalam jumlah pembagian uang ganti rugi pada masing-masing anggota keluarga. Pada kasus ini, lahan yang dimiliki responden ini masih berstatus milik  orang  tua  atau  mertua  yang  belum  dibagikan kepada ahli waris.

## 3.4. Dampak Sosial Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan  menimbulkan konflik horizontal dalam  internal  keluarga  5,00  %  responden  pada  saat penerimaan uang ganti rugi lahan. Munculnya konflik ini disebabkan anggota keluarga  yang  menempati dan mengurus  lahan  sebelum  pembebasan  lahan  merasa seharusnya mendapat bagian uang ganti rugi yang lebih besar diabnding anggota keluarga lainnya.
Sebelum  jaringan  transmisi  hadir,  masyarakat  teru- tama  kaum  muda  dapat  bebas  berkumpul  atau bercengkerama  di  pekarangan,  kebun  tanpa  merasa khawatir akan adanya pengaruh dampak radiasi medan listrik dan medan magnet yang timbul akibat penyalu- ran energi listrik melalui kabel jaringan, namun setelah
hadirnya tower listrik dan jaringan kabel listrik di atas lahan  mereka,  timbul  rasa  kurang  bebas  dan  kurang nyaman jika berada di bawah jaringan kabel transmisi. Informasi dampak medan listrik dan medan magnet ter- hadap kesehatan masyarakat diperoleh masyarakat dari berbagai  pihak  antara  lain  pemrakarsa  jaringan  trans- misi  itu  sendiri.  Masyarakat  dihimbau  agar  tidak  ber- lama-lama berada tepat di bawah kabel jaringan trans- misi  karena  dikhawatirkan  dapat  terkena  efek  medan listrik dan medan magnet dari jaringan transmisi..
Pada saat uang ganti rugi akan diberikan, semua pen- erima ganti rugi membuka rekening tabungan di bank karena semua transaksi pembayaran dilakukan melalui bank, namun setelah proses transaksi penerimaan ganti rugi selesai, sebagian besar rekening tersebut masih ak- tif  dan  masih  terus  digunakan  oleh  masyarakat  untuk bertransaksi keuangan seperti menerima kiriman uang dari keluarga di luar daerah atau mengirim uang kepada anggota keluarga yang tinggal di luar daerah.

## 3.5. Perubahan Jenis Mata Pencaharian dan Tingkat Penghasilan
a. Perubahan Jenis Mata Pencaharian
Dalam  penelitian  ini  jenis  mata  pencaharian responden  dikelompokkan  kedalam  sektor:  pertanian, pegawai,  perdagangan  dan  jasa.  Mata  pencaharian
responden  yang  terkena  pengaruh  langsung  dampak pembebasan lahan adalah pekerjaan yang mengandalkan lahan sebagai  tempat  usaha dan  modal utama,  yaitu:  pertanian,  warung  kelontong,  warung makan-minum, dan kontrakan rumah. Perubahan jenis mata pencaharian responden akibat pembebasan lahan disajikan pada Tabel 3.
Sebelum  pembebasan  lahan  terdapat  12  responden petani yang memiliki lahan dengan luas di atas 100 m 2 dan  mengelolanya  sendiri,  karena  keterbatasan  luas lahan, 6 responden tersebut merangkap menjadi petani penggarap  pada  lahan  milik  orang  lain.  Selain  itu, terdapat 5 responden petani yang tidak memiliki lahan sendiri  sehingga  menjadi  petani  penggarap  di  lahan milik  orang  lain.  Dalam  penelitian  ini  petani  dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: petani pemilik lahan, dengan pemilikan lahan di atas 1.000 m 2 ; petani pemilik lahan merangkap  petani  penggarap,  dengan  luas  pemilikan lahan  100-1.000  m 2 ;  dan  petani  penggarap,  dengan pemilikan  lahan  di  bawah  100  m 2 .  Petani  penggarap adalah  petani  tanpa  pemilikan  lahan  sehingga menggarap  lahan  milik  orang  lain,  sedangkan  petani pemilik  lahan  dan  penggarap  betani  di  lahan  milik sendiri dan lahan milik orang lain.
Tabel 3. Perubahan jenis mata pencaharian responden setelah pembebasan lahan
No Mata Pencaharian Responden Perubahan Sebelum Pembebasan (Tahun 2011) Setelah Pembebasan (Tahun 2015) Org % 1 Petani PLP (Pemilik Lahan Penggarap) Petani Penggarap 2 3,33 2 Petani Pemilik Lahan Petani PLP (Pemilik Lahan Penggarap) 1 1,67 3 Warung Kelontong & Petani PLP (Pemilik Lahan Penggarap) Warung Kelontong & Petani Penggarap 1 1,67 4 Warung Kelontong & Serabutan Serabutan 1 1,67 5 Warung Makan Minum Serabutan 1 1,67 6 Karyawan & Kontrakan Rumah Karyawan 1 1,67 7 Pensiunan & Kontrakan Rumah Pensiunan 1 1,67 8 PNS Pensiunan 2 3,33 Total 10 16,67
Pada  sektor  pertanian,  6  responden  petani  pemilik lahan dengan luas lahan di atas 1.000 m 2 tidak berubah mata pencahariannya pasca pembebasan lahan, artinya bahwa dampak  kegiatan pembebasan tidak  mengubah jenis  pekerjaan  para  responden  tersebut.  Para responden ini tetap menjadi petani pemilik lahan pasca pembebasan  lahan.  Responden  petani  yang  berubah jenis  mata  pencahariaanya  akibat  pembebasan  lahan adalah  3  petani  pemilik  lahan  merangkap  petani penggarap.  Pasca  pembebasan  lahan,  3  responden  ini berubah  menjadi  petani  penggarap  saja  dikarenakan lahan  miliknya  tidak  tersisa  lagi  untuk  pertanian. Dengan beralihnya mata pencaharian 3 responden ini, menambah jumlah petani penggarap menjadi 8 orang.
Pada  kelompok  pegawai  terjadi  perubahan  jenis mata pencaharian pada responden PNS. Seiring waktu,
setelah empat tahun pasca pembebasan lahan, 2 dari 3 responden  PNS  memasuki  masa  pensiun  sehingga menambah  jumlah  pensiunan  dari  4  reseponden sebelum  pembebasan  menjadi  6  responden  pasca pembebasan  lahan.  Dalam  penelitian  ini  kegiatan pembebasan  lahan  tidak  berdampak  pada  perubahan jenis  mata  pencaharian  untuk  kelompok  pegawai karena tidak terlihat adanya perubahan jenis pekerjaan responden baik  yang utama maupun sampingan pasca pembebasan lahan.
Pada penelitian ini terdapat jenis usaha perdagangan yang  sangat  tergantung  dengan  adanya  lahan  untuk tempat  usaha  diantaranya  warung,  toko  dan  kios. Sebelum  pembebasan  lahan,  terdapat  11  responden memiliki usaha  warung  kelontong dan  warung  makan minum sebagai mata pencaharian utama, namun setelah
pembebasan, 2 dari para responden tersebut kehilangan usaha warungnya akibat terkena pembebasan. Seorang responden yang kehilangan usaha warung kelontongnya hingga saat ini belum dapat mengembalikan  usahanya  tersebut  karena  uang  ganti rugi  yang  diperolehnya  tidak  cukup  untuk  membeli lahan  pengganti  di  tempat  lain.  Beruntung  bahwa responden ini masih memiliki usaha sampingan sebagai pekerja  serabutan  sehingga  dapat  tetap  menghidupi keluarganya.  Kehilangan  mata  pencaharian  juga dialami seorang responden yang sebelumnya memiliki usaha  warung  makan  minum,  akibat  lahan  usahanya terkena  lokasi  tapak  tower  maka  responden  tersebut kehilangan  sumber  penghasilan  utamanya.  Setelah uang  ganti  rugi  dibagikan  kepada  seluruh  anggota keluarganya,  responden  ini  kemudian  beralih  profesi menjadi pekerja serabutan. Ketidakmampuan responden  mengembalikan  usaha  warungnya  pasca pembebasan disebabkan oleh alokasi penggunaan uang ganti  rugi  tidak  untuk  membeli  lahan  pengganti  akan tetapi  digunakan  untuk  keperluan  konsumtif  dan sisanya  dibagikan  habis  kepada  seluruh  anggota keluarga.  Apa  yang  dilakukan  oleh  responden  ini merupakan  gambaran  umum  dari  alokasi  penggunaan uang ganti rugi oleh pemilik lahan.
Sektor jasa merupakan sektor yang cenderung tidak terpengaruh  oleh  pembebasan  lahan  karena  umumnya tidak  menggunakan  lahan  sebagai  modal.  Pada  sektor ini  terjadi  pengurangan  pada  jumlah  responden  yang mengusahakan rumah kontrakan. Sebelum pembebasan lahan  terdapat  7  responden  yang  memiliki  usaha kontrakan rumah, namun setelah pembebasan berkurang  menjadi  5  responden.  Beruntung  bahwa  2 usaha  kontrakan  rumah  yang  hilang  tersebut merupakan  usaha  sampingan  sehingga  responden masih memiliki sumber penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Pada sektor ini terjadi peningkatan jumlah responden  yang  berprofesi  sebagai  pekerja  serabutan, dari  semula  4  responden  menjadi  5  responden  pasca pembebasan.  Tambahan  responden  pekerja  serabutan ini  berasal  dari  responden  yang  sebelumnya  memiliki usaha  warung  makan-minum  pada  saat  sebelum pembebasan.  Dari  hasil  penelitian  ini  terlihat  adanya perubahan  mata  pencaharian  pada  responden  yang memiliki usaha kontrakan rumah dan pekerja serabutan yang diakibatkan oleh kegiatan pembebasan lahan.

## b. Perubahan Tingkat Penghasilan
Berdasarkan  hasil  survei,  sebanyak  16  responden mengalami kehilangan penghasilan akibat pembebasan lahan. Jenis pekerjaan para responden yang mengalami kehilangan penghasilan ini adalah: 10 responden petani, 1  responden  pemilik  usaha  jualan  ikan,  1  responden pemilik usaha warung kelontong, 2 responden pemilik usaha jasa kontrakan rumah, 1 responden pemilik usaha bengkel,  dan  1  responden  yang  bekerja  serabutan. Secara  keseluruhan,  kehilangan  penghasilan  dari seluruh  responden  tersebut  adalah  Rp  6.605.000,-  per bulan  atau  rata-rata  sebesar  Rp.  412.813,-  per responden per bulan. Kehilangan penghasilan terbesar dialami 1  responden pemilik  usaha  warung  kelontong yang  lahan  usahanya  terkena  pembebasan  lahan,
dengan  jumlah  kehilangan  penghasilan  Rp.  2.617.000 per  bulan,  sedangkan  kehilangan  penghasilan  terkecil dialami oleh 1 responden petani pemilik lahan dengan jumlah  kehilangan  penghasilan  Rp.  15.000  per  bulan. Petani  tersebut  memiliki  lahan  yang  cukup  luas sehingga lahan yang hilang terkena pembebasan tidak begitu mempengaruhi jumlah penghasilannya.
Kehilangan penghasilan yang dialami petani berasal dari  hilangnya  sebagian  lahan  pertanian  yang digarapnya baik itu dari lahan miliknya maupun lahan milik  orang  lain  yang  digarapnya.  Total  kehilangan penghasilan  10  orang  petani  tersebut  adalah  Rp. 1.308.000  per  bulan  atau  Rp.  130.800  per  orang  per bulan.  Pada  sektor  pertanian,  kehilangan  lahan mengakibatkan  3  orang  petani  yang  sebelumnya memiliki  lahan  sendiri  sambil  menggarap  lahan  milik orang lain, beralih menjadi petani penggarap saja tanpa memiliki  lahan  sendiri  dikarenakan  lahannya  terkena pembebasan lahan.
Sepuluh  dari  16  responden  yang  mengalami kehilangan  penghasilan  akibat  pembebasan  lahan bermata pencaharian sebagai petani. Berkurangnya luas tanah  pertanian  responden  mengurangi  populasi tanaman yang dibudidayakannya, sehingga produksinya  juga  berkurang.  Oleh  karena  itu  dapat dipahami  bahwa  kehilangan  penghasilan  responden petani  pemilik  lahan  disebabkan  oleh  kegiatan pembebasan.  Hilangnya  penghasilan  yang  dialami responden petani tersebut disebabkan oleh alih  fungsi lahan menjadi areal tapak tower. Hal ini relevan dengan pernyataan  Sumaryanto  (1994)  dalam  penelitianya  di Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur,  bahwa  alih  fungsi  lahan pertanian  dapat  menimbulkan  penurunan  pendapatan dan kesempatan kerja usahatani.
Akibat  pembebasan  lahan,  2  responden  yang memiliki  usaha  kontrakan  rumah  sebagai  pekerjaan sampingan mengalami kehilangan penghasilan masing- masing  sebesar  Rp.  737.000,-  dan  Rp.  794.000,-  per bulan. Pekerjaan utama 2 responden ini adalah masing- masing  sebagai  karyawan  dan  pensiunan.  Sebelum pembebasan, 2 responden ini masing-masing memiliki rumah  kontrakan.  Sejak  rumah  kontrakan  tersebut terkena  pembebasan,  2  responden  ini  kehilangan penghasilan tambahan dari usaha tersebut. Berdasarkan pengakuan  responden,  uang  ganti  rugi  lahan  yang diterima  tidak  digunakan  untuk  membeli  lahan  baru pengganti  lahan  rumah  kontrakan  yang  telah dibebaskan,  namun  digunakan untuk membeli peralatan rumah tangga dan sebagian dibagikan kepada para anggota keluarga. Hilangnya penghasilan tersebut tidak  relevan  dengan  pernyataan  Sumaryanto  (1994) bahwa  alih  fungsi  lahan  memberikan  manfaat  berupa tambahan  kesempatan  kerja,  peningkatan  pendapatan dan  pengembangan  ekonomi  wilayah.  Kehilangan penghasilan  responden  yang  disebabkan  pembebasan lahan disajikan pada Tabel 4.

## 3.6. Faktor yang Mempengaruhi Nilai Ganti Rugi Lahan
Seberapa besar variabel respon dapat dijelaskan oleh variabel  bebas  pada  regresi  linear  dapat  dilihat  pada
nilai  koefisien  determinasi yang  sudah  disesuaikan ( Adjusted R  Square ).  Dari  hasil  uji  regresi  diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0,739 yang menunjukkan  bahwa  variabel-variabel  bebas  tersebut dapat menerangkan keragaman variabel respon (harga ganti  rugi  lahan)  dengan  kontribusi  sebesar  73,9  %, sedangkan  sisanya  sebesar  26,1  %  diterangkan  oleh
variabel  lain  di  luar  variabel  bebas  yang  digunakan dalam  penelitian  ini.  Semakin  koefisien  determinasi yang sudah disesuaikan mendekati nilai satu, semakin akurat  model  regresi  yang  dibuat.  Nilai  Adjusted  R Square disajikan pada Tabel 5.
Tabel 4. Kehilangan penghasilan ( loss of earnings ) responden akibat pembebasan lahan
No Pekerjaan Sebelum Pembebasan (Tahun 2011) Pekerjaan Setelah Pembebasan (Tahun 2015) LoE (Rp/bln) 1 Petani PLP Petani Penggarap 179.000 2 Petani PLP Petani Penggarap 265.000 3 Petani PLP Petani PLP 87.000 4 Petani PLP & Warung Kelontong Petani Penggarap & Warung Kelontong 152.000 5 Petani Penggarap Petani Penggarap 151.000 6 Petani Penggarap Petani Penggarap 136.000 7 Petani Penggarap Petani Penggarap 36.000 8 Petani Penggarap Petani Penggarap 86.000 9 Petani Penggarap Petani Penggarap 201.000 10 Petani PL Petani PL 15.000 11 Jualan Ikan Jualan Ikan 359.000 12 Warung Kelontong & Serabutan Serabutan 2.617.000 13 Kontrakan Rumah & Karyawan Karyawan 794.000 14 Kontrakan Rumah & Pensiunan PNS Pensiunan PNS 737.000 15 Bengkel Mobil Bengkel Mobil 746.000 16 Serabutan Serabutan 44.000 Total 6.605.000 Rata-rata 412.813
Keterangan:   PLP: Pemilik Lahan dan Penggarap; PL: Pemilik Lahan; PNS: Pegawai Negeri Sipil
Tabel 5. Model summary Std Error of the Estimate 81773,309 R-Square 0,763 R-Square (adj) 0,739 Durbin-Watson 1,645
Uji  F  dilakukan  untuk  melihat  apakah  terjadi pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  bebas terhadap  variabel  respon  secara  keseluruhan.  Uji  F diketahui dengan melihat signifikansi F hitung apakah lebih besar dari alpha yang ditetapkan (0,05) atau tidak. Dari hasil uji regresi linier, nilai F hitung adalah 32,147 dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000,  lebih  rendah dari 0,05. Artinya adalah bahwa terdapat minimal satu variabel  bebas  yang  berpengaruh  nyata  terhadap variabel respon. Anova regresi diajikan pada Tabel 6.
Kevalidan model regresi linear yang dibuat diketahui melalui  uji  asumsi  klasik  berupa:  uji  normalitas,  uji auotkorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.  Uji  normalitas  bertujuan  untuk mengentahui  apakah  data  yang  diambil  terdistribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan  metode Kolmogorov  Smirnov .  Kriteria
normal  diperoleh  jika  hasil  uji Kolmogorov  Smirnov menunjukkan  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05. Pada  saat  dilakukan  uji  normalitas  terdapat  data pencilan  sebanyak  4  sampel  yang  mengganggu normalitas data sehingga perlu dibuang, oleh karena itu jumlah  sampel  responden  yang  digunakan  dalam  uji regresi  linear  dalam  penelitian  ini  adalah  56  sampel responden.  Dari  hasil  uji  normalitas  diperoleh  nilai signifikansi  sebesar  0,200,  lebih  besar  dari  standar penyebaran  normal  0,05  yang  mana  menunjukkan bahwa  residual  telah  memenuhi  asumsi  distribusi normal.  Hasil  uji  normalitas  Kolmogorv-Smirnov disajikan pada Tabel 7.
Tabel 6. Anova regresi
Source df Sum of Squares Mean Square F Sig. Regression 5 1,07 x 10 12 2,15 x 10 11 32,147  0,000 b Residual 50 3,34 x 10 11 6,69 x 10 9 Total 55 1,41 x 10 12

## Tabel 7. Hasil uji normalitas
Statistic Sig. Unstandarized Residual 0,094 0,200
Pengujian autokorelasi bertujuan untuk  mengetahui apakah  antar  data  pengamatan  memiliki  korelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi khususnya dalam model regresi linear berganda dilihat melalui  nilai  Durbin-Watson.  Pada  uji  autokorelasi dalam penelitian ini sebagaimana disajikan pada Tabel 5  diperoleh  nilai  Durbin-Watson  1,549,  berada  di antara nilai dL = 1,3815 dan dU = 1,7678 pada Tabel Durbin-Watson  untuk  jumlah  sampel  (n)  =  56  dan jumlah  variabel peubah (k) = 5. Hal ini  menunjukkan bahwa  nilai  Durbin-Watson  yang  diperoleh  berada  di luar  areal  tolak  Ho  (ada  autokorelasi).  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  antara  data pengamatan tidak saling berkorelasi.
Uji  multikolinieritas  digunakan  untuk  melihat  ada tidaknya  korelasi  yang  tinggi  antara  variabel-variabel bebas  dalam  satu  model  regresi  linear.  Jika  terjadi korelasi  yang  tinggi  di  antara  variabel-variabel bebasnya  maka  hubungan  antara  variabel  bebas terhadap variabel respon menjadi terganggu. Multikolinieritas  dilihat  dengan  nilai tolerance dan Variance  Inflation  Factor (VIF)  dari  masing-masing variabel  bebas.  Multikolinearitas  terjadi  jika  nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10. Nilai tolerance dan VIF  masing-masing  variabel  bebas  disajikan  pada Tabel 8.
Tabel 8. Hasil uji multikolinearitas
Variabel Bebas Tolerance VIF NJOP Tanah 0,677 1,476 Harga Pasar Tanah 0,718 1,392 Luas Pemilikan Tanah 0,716 1,397 D-Mata Pencaharian 0,580 1,723 Penghasilan Seb. Pembebasan 0,787 1,271
Berdasarkan  nilai  tolerance  dan  multikolinieritas masing-masing variabel bebas terlihat nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  pada  model  regresi  yang  dibuat  tidak  terjadi multikolinieritas di antara variabel-variabel bebas.
Uji  heteroskedastisitas  dilakukan  untuk  melihat apakah terdapat ketidaksamaan ragam dari residual satu pengamatan  ke  pengamatan  lainnya.  Model  regresi yang  memenuhi  persyaratan  adalah  dimana  terdapat kesamaan  ragam  dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glesjer. Berdasarkan ANOVA uji heteroskedastisitas diperoleh nilai  signifikansi  0,152,  yakni  lebih  besar  0,05.  Hal menunjukkan  bahwa  pada  model  regresi  yang dihasilkan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji  t  pada  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji secara  parsial  apakah  masing-masing  variabel  bebas berpengaruh  terhadap  variabel  respon  atau  tidak dengan  melihat  hubungannya  satu  persatu.  Uji  t dilakukan  dengan  melihat  signifikansi  t-hitung  yang diperoleh  kemudian  dibandingkan  dengan  taraf  nyata yang  ditetapkan  (0,05).  Hasil  uji  t  dan  koefisien parameter variabel bebas disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel respon
Variabel bebas b t-hitung  Sig. Intersep 172035,89 5 4,780 0,00 0 NJOP Tanah (X 1 ) 1,002 a 4,344 0,00 0 Harga Pasar Tanah (X 2 ) 0,077 a 4,412 0,00 0 Luas Pemilikan Tanah (X 3 ) 73,427 a 8,047 0,00 0 D-Mata Pencaharian (X 4 ) 20098,334 0,621 0,53 8 Penghasilan Sebelum Pembebasan (X 5 ) 0,004 0,548 0,58 6
Dari  hasil  pengolahan  data  menggunakan  software SPSS versi 16.0 dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut di bawah ini:
y = 172035,895 + 1,002 X 1 + 0,077 X 2 + 73,427 X 3 + 20098,334 X 4 + 0,004 X 5
Keterangan:
y
=  Harga ganti rugi tanah per m 2 X 1
=  Nilai Jual Obyek Pajak tanah
X 2 =  Harga pasar tanah X 3 =  Luas pemilikan tanah responden X 4 =  Mata pencaharian responden X 5 =  Jumlah penghasilan responden sebelum pembebasan lahan
Pada penelitian ini variabel NJOP tanah berkorelasi positif dan nyata (pada taraf 1%) terhadap harga ganti rugi lahan. Setiap peningkatan NJOP tanah sebesar Rp. 1.000  per  m 2 meningkatkan  harga  ganti  rugi  lahan sebesar Rp. 1.002 per m 2 . Dalam penetapan nilai harga ganti rugi lahan, NJOP tanah menjadi salah satu dasar ketika berlangsung negoisasi antara pemilik lahan dan pihak  pembeli  atau  pengguna  lahan.  Informasi mengenai  besaran  NJOP  tercantum  dalam  resi  Pajak Bumi  Bangunan  (PBB)  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  setempat.  PBB  ditarik  setiap  tahun  oleh lembaga  kelurahan  atau  desa  setempat.  NJOP  tanah menggambarkan nilai jual sebuah obyek dimana secara berkala meningkat setiap tahunnya.
Variabel  harga  pasar  tanah  berkorelasi  positif  dan nyata  terhadap  harga  ganti  rugi  lahan.  Peningkatan harga  pasar  tanah  sebesar  Rp.  1000  per  m 2 meningkatkan harga ganti rugi lahan sebesar Rp. 77 per m 2 .  Harga  pasar  tanah  selalu  lebih  tinggi  dibanding NJOP  namun  peningkatannya  tidak  selalu  memiliki trend  yang  sama.  Data  harga  pasar  tanah  cenderung subyektif,  tidak  ada  angka  pasti  yang  dapat  dijadikan
rujukan.  Sebelum  melakukan  pembebasan  lahan, Panitia  Pembebasan  Lahan  melakukan  survei  terkait harga pasar. Dari hasil survei tersebut diperoleh kisaran harga  terendah  dan  tertinggi.  Harga  pasar  tanah ditentukan antara lain oleh kesuburan lahan, jarak lahan ke tempat-tempat strategis seperti pasar, kota dan lain- lain.  Dalam  pembebasan  lahan  PT.  PLN  juga mempertimbangkan nilai pasar tanah disamping NJOP. Berdasarkan kebijakan PT. PLN, nilai ganti rugi lahan yang  disetujui  adalah  setengah  dari  NJOP  ditambah harga  pasar  tanah.  Dalam  negoisasi  harga  ganti  rugi lahan  seringkali  nilai  pasar  tanah  yang  telah dikumpulkan  Panitia  Pembebasan  Lahan  tidak  sama dengan  harga  pasar  yang  disampaikan  oleh  pemilik lahan.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  proses  negoisasi harga yang agak alot antara pemilik lahan dan pembeli. Pada  beberapa  kasus,  PT.  PLN  terpaksa  menitipkan uang  ganti  rugi  lahan  ke  Pengadilan  dikarenakan pemilik  lahan  belum  setuju  terhadap  harga  ganti  rugi yang diberikan.
Luas  pemilikan  tanah  responden  berkorelasi  positif dan nyata terhadap harga ganti rugi lahan. Peningkatan luas  pemilikan  tanah  responden  meningkatkan  harga ganti rugi lahan yang diperoleh sebesar Rp. 73.427 per m 2 . Semakin luas pemilikan tanah responden semakin tinggi pula posisi tawarnya dalam negoisasi penetapan harga ganti rugi, sehingga harga ganti rugi lahan yang diperolehnya cenderung lebih tinggi dibanding pemilik lahan  berukuran  lebih  kecil.  Dalam  negoisasi  harga ganti  rugi  lahan  di  daerah  penelitian  pihak  PT.  PLN menunjuk  pemilik  lahan  yang  lebih  luas  sebagai koordinator pemilik lahan lainnya.
Berbeda  dengan  tiga  variabel  bebas  di  atas  yang berkorelasi  positif  dan  nyata,  dua  variabel  bebas lainnya  yaitu  jenis  mata  pencaharian  responden  dan penghasilan  responden  sebelum  pembebasan  lahan tidak berpengaruh nyata terhadap harga ganti rugi lahan, meskipun sama-sama berkorelasi positif. Hal ini berarti bahwa  jenis  pekerjaan  responden  baik  sebagai  petani maupun  bukan  petani,  tidak  berpengaruh  nyata terhadap harga ganti rugi lahan yang diperolehnya. Jika pemilik lahan adalah petani maka nilai ganti rugi yang diperoleh  lebih  tinggi  Rp  20.098  per  m 2 dibanding responden bukan petani.

## 3.7. Alternatif Solusi Dampak Pembebasan Lahan
Beberapa permasalahan pasca pembebasan lahan da- lam rangka pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 kV Depok-Kedung Badak telah diuraikan pada sub bab awal.  Permasalahan  tersebut  timbul  sebagai  akibat langsung atau tidak langsung  oleh kegiatan pembeba- san lahan tersebut, yaitu: kehilangan lahan tempat ting- gal, kehilangan lahan pertanian, kehilangan mata pen- caharian, kehilangan pendapatan, dan munculnya kon- flik internal dalam keluarga pemilik lahan.
Dalam menyikapi persoalan pemilik lahan yang ke- hilangan tempat tinggal karena lahannya habis terkena pembebasan, seyogyanya pemilik lahan dibantu untuk memperoleh lahan pengganti yang sesuai atau minimal seperti tanah  miliknya  yang terkena pembebasan. Da- lam pelaksanaan pembebasan lahan dapat menerapkan
sepenuhnya konsep Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP). Salah satu prinsip dalam mekanisme ter- sebut  adalah  pemukiman  kembali  (resettlement)  bagi masyarakat yang lahannya terkena habis pembebasan. Dalam  prinsip  LARP  pemilik  lahan  yang  perlu mendapatkan perhatian khusus dari pengguna/ pembeli lahan  adalah:  pemilik  yang  lahannya  habis  terkena pembebasan,  kelompok  wanita  dan  yang  rentan,  dan pemilik  yang  menggunakan  lahannya  sebagai  satu- satunya  sumber  penghasilan.  Hal  penting  yang  perlu dilakukan agar pemilik lahan yang kehilangan seluruh lahannya dapat secara leluasa mencari lahan pengganti adalah memberikan uang ganti rugi dengan nilai sesuai harga pasaran, dan memberikan tenggang  waktu yang cukup untuk mencari lahan pengganti.
Kegiatan  pertanian  yang  berlangsung  pada  tapak tower dan di bawah ruang bebas umumnya adalah ber- tanam  pisang,  singkong,  jagung,  mangga,  jambu, pepaya dan belimbing. Untuk keperluan pondasi tower ini, luas lahan yang dibutuhkan dan dibebaskan tergo- long kecil yakni hanya sekitar 1,65 hektar. Hal ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi luas kehilangan lahan pertanian. Berbeda dengan lahan untuk pondasi tower, luas  lahan  di  bawah  ruang  bebas  cukup  panjang  dan luas  yaitu  sekitar  17,85  km  x  20  m  atau  sekitar  35,7 hektar.  Areal di bawah ruang bebas ini cukup banyak lahan yang digunakan untuk pertanian.Meskipun masih dapat digunakan untuk bercocok tanam, namun keting- gian  tanaman  dibatasi  tidak  boleh  memasuki  ruang bebas.  Pada  wilayah  bertopografi  datar,  ketinggian tanaman yang diperkenankan adalah maksimum sekitar 7,5 meter. Dengan  kondisi demikian  maka jenis tana- man  yang  tepat  ditanam  di  areal  ini  adalah  sayuran, singkong, jagung, pepaya, dan bukan tanaman tahunan. Dengan  demikian,  menyarankan  pemilik  lahan  yang bekerja sebagai petani untuk tetap bertani dengan jenis tanaman tersebut di bawah ruang bebas jaringan trans- misi  adalah  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mencegah kehilangan lahan pertanian terutama di linta- san jaringan transmisi.
Beberapa  responden  mengalami  kehilangan  mata pencaharian akibat lahan miliknya yang digunakan se- bagai  modal  usaha  terkena  pembebasan.  Salah  satu prinsip  LARP  dalam  pelaksanaan  pembebasan  lahan adalah  memberikan  perhatian  khusus  kepada  pemilik lahan  yang  menggunakan  lahannya  sebagai  sumber penghasilan  uatama.  Kepada  pemilik  lahan  demikian diberikan uang ganti rugi dengan nilai tidak saja sesuai dengan harga pasaran tetapi juga harus memperhatikan besarnya penghasilan  yang hilang di  masa  mendatang sebagai akibat hilangnya lahan miliknya yang berfungsi sebagai sumber mata pencaharian.
Hilangnya penghasilan responden terkena pembeba- san  lahan  sangat  berhubungan  langsung  dengan hilangnya  mata  pencaharian  responden  sebagai  akibat pembebasan  lahan.  Dalam  upaya  mengantisipasi  ter- jadinya  kehilangan  penghasilan  tersebut,  PLN  perlu menerapkan prinsip LARP dimana responden yang ke- hilangan  lahan  sebagai  sumber  mata  pencaharian  uta- manya mendapatkan nilai ganti rugi khusus. Hal ini dil-
akukan agar pemilik lahan dapat mencari lahan peng- ganti yang sesuai untuk kepentingan membangun kem- bali usaha sebelumnya.
Konflik pasca pembebasan lahan yang dapat dikait- kan  sebagai  dampak  pembebasan  lahan  terjadi  dalam internal keluarga tiga responden. Lahan  yang dimiliki ketiga responden ini merupakan tanah milik orang tua dan  mertua  yang  belum  dibagikan  kepada  ahli  waris. Konflik  timbul  akibat  ketidakpuasan  atas  pembagian uang  ganti  rugi  di  antara  mereka.  Untuk  menghindari dampak  konflik  terhadap  kelangsungan  proses  pem- bebasan  lahan  dan  pembangunan  jaringan  transmisi, tahapan  proses  pembebasan  lahan  harus  dilakukan sebaik-baiknya.  Proses  tersebut  meliputi:  sosialisasi rencana  kegiatan;  identifikasi  lokasi  tanah,  pemilik tanah  yang  sebenarnya,  status  legalitas  pemilikan tanah;  musyawarah  penetapan  nilai  ganti  rugi;  dan penyerahan  uang  ganti  rugi  disertai  dokumentasi  dan berita acara serah terima.

## 4. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai berikut:
a.  Pembangunan  jaringan  transmisi  menyebabkan munculnya  masalah:  (a)  pembebasan  lahan  yang menyebabkan hilangnya tempat tinggal bagi 3,33% responden sehingga harus direlokasi ke daerah lain, (b)  menyebabkan  hilangnya  16,63%  lahan  per- tanian  masyarakat  yang  terkena  pembangunan tower jaringan transmisi, dan (c) terjadi konflik da- lam internal keluarga sebesar 5,00% responden da- lam hal pembagian uang ganti rugi yang diterima.
b.  Perubahan jenis mata pencaharian akibat pembeba- san lahan dialami oleh responden yang menjadikan lahan sebagai  modal  utama  usahanya,  yaitu petani (6,67%),  pemilik  usaha  warung  kelontong  dan warung makan minum (3,33%), serta pemilik usaha kontrakan rumah (3,33%), yang membawa konsek- uensi kehilangan penghasilan  terhadap 26,67% re- sponden, dengan total kehilangan penghasilan sebe- sar Rp. 6.605.000,- per bulan atau rata-rata sebesar Rp. 412.813 per bulan per responden.
c.  Model  ganti  rugi  lahan  yang  terkena  jaringan transmisi  memiliki  R-Square  (adj)  sebesar  73.9 persen%,  dengan  faktor-faktor  yang  berpengaruh nyata terhadap nilai ganti rugi tanah adalah: NJOP tanah, harga pasar tanah, dan luas pemilikan tanah responden,  dengan  tingkat  signifikansi  masing- masing 0,0%, lebih rendah dari selang kepercayaan yang  dibuat  (5%).  Hasil  uji  asumsi  klasik membuktikan bahwa model regresi yang dibangun sesuai  dengan  kaidah  ekonometrika  adalah  baik tanpa ada autokorelasi, multikolinierisasi, heteroskedastisitas,  juga  data  tersebar  secara normal..
d.  Untuk  meminimalkan  dampak  pembebasan  lahan perlu  diperhatikan  tentang  bagaimana  kelanjutan usaha  ekonomi  masyarakat  yang  mengandalkan tanah  sebagai  modal  utama  usahanya  dan bagaimana  nilai  ganti  rugi  yang  ditetapkan  harus memenuhi  aspek  ketaatan  kepada  perundang-un- dangan dan  musyawarah dengan  masyarakat pem- ilik lahan.

## Daftar Pustaka
[1] Adams, D., 1994. Urban Planning and the Development Process. UCL Press, London.
[2] Andrian, S., 2007. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum da- lam Pengadaan Tanah untuk Pengembangan. SInar Grafika, Ja- karta.
[3] Bahrin,  B.  G.  Sugihen,  D.  Susanto,  P.  S.  Asngari,  2008.  Luas Lahan dan  Pemenuhan  Kebutuhan  Dasar (Kasus Rumahtangga Petani Miskin di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Kapahiang Propinsi Bengkulu). Jurnal Penyuluhan 4, pp. 116-125
[4] Daniel,  W.  W.,  1989.  Statistik  Nonparametrik  Terapan.  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
[5] Djojo,  M.,  1992.  Teori  Lokasi.  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
[6] Eggertsson, T., 1995. Economic Perspective on Property Rights and  the  Economic  of  Institutions.  In  PalFoss  (Ed)  Economic Approaches  to  Organizations  and  Institutions.).  Dartmouth, Aldershot, pp.47-61.
[7] Fisher,  P.,  2005.  The  Property  Development  Process:  Case Studies from Grainger Town. Property Management 23 (3), pp. 159-175.
[8] Guerin, K., 2003. Property Rights and Environmental Policy: A New  Zealand  Perspective.  New  Zealand  Treasury  Working Paper 03/02. New Zealand.
[9] Munif,  A.,  2011.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak Rakyat Atas Tanah Dalam Pembangunan (Kajian Atas Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun  2006).  Jurnal Yustitia 11, pp. 1-25.
[10] Nicholson, W., C. Snyder, 2010. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions. 11th edn. South-Western, Ohio.
[11] Siegel,  1990.  Nonparametric  Statistics  for  The  Behavioral Sciences.  Terjemahan  oleh  Zanzawi  Suyuti  dan  Landung Simatupang. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
[12] Soekartawi,  1990.  Pembangunan  Pertanian.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
[13] Sumaryanto, 1994. Analisa Kebijakan Konservasi Lahan Sawah ke  Penggunaan  Non  Pertanian.  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
[14] Suparmoko, 1989. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Suatu Pendekatan Teoritis. Pusat Antar Universitas - Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
[15] Suryana, 2003. Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Yogyakarta, Yogyakarta.