## TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN EKONOMI (Studi Kasus pada Program Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan Di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok)
Ade Andriyani 1
Tety Elida 2
1 Mahasiswa PS. Manajemen, Fakultas Ekonomi
2 Staf pengajar Universitas Gunadarma
2 tety@staff.gunadarma.ac.id

## ABSTRACT
This research is intended to measure participation of inhabitants in supporting Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).  The research as well is intended to identify unfullfil indicators as .  research instrument is questionnaire, which was distributed to 81 respondents.  Respondents are them who received revolving fund from P2KP.  Further, data was analyzed using statistics methods, namely descriptive statistics.  Result shows that all indicators are scored above 60%, with mean value is 72.89%.  It can be implied that inhabitants participation level in kelurahan Pancoran Mas can eb categorized as active.
Key words : P2KP, inhabitants participation, revolving fund.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan  (P2KP) dan mengetahui indikator yang belum terpenuhi oleh masyarakat sebagai wujud partisipasinya. Data yang digunakan berupa kuesioner, yang disebarkan kepada 81 orang responden yang menerima dana bergulir P2KP. Data kemudian dianalisis  secara deskriptif.  Hasil kuesioner menunjukkan semua indikator bernilai di atas 60%, dan hasil rata-rata lima indikator yang digunakan 72.89%.  Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pancoran Mas cukup aktif.
Kata kunci: P2KP, tingkat partisipasi masyarakat, dana bergulir

## PENDAHULUAN
Program Penanggulangan Kemiski- nan di Perkotaan (P2KP) merupakan sa- lah satu program nasional yang dilaksa- nakan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi persoalan kemis- kinan yang terjadi di masyarakat, khusus- nya masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Upaya-upaya tersebut diletak- kan dan dipercayakan kepada masyarakat
dengan dukungan fasilitasi dari pemerintah, pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil lainnya.
Penguatan kelembagaan pembangu- nan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan model pembangunan parti- sipatif yang bertujuan untuk mengem- bangkan kapasitas masyarakat dan ke- mampuan aparat birokrasi dalam menja- lankan fungsi lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rak-
yat. Model ini mengutamakan pembangu- nan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal (Soekamto, dkk.,2006).  Senada dengan Soekamto, Setyono (2002) menyatakan dalam rang- ka pelaksanaan pembangunan desa diha- rapkan parsisipasi aktif masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai masalah pemba-ngunan desa yang dihadapi dengan alternatif pemecahannya yang secara utuh dilaksanakan oleh masya- rakat.
Masyarakat sebagai pelaku utama dalam program ini, dituntut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program P2KP. Apabila masyarakat berpartisipasi aktif, maka diharapkan pada kegiatan selanjutnya dapat berkembang atas kemauan dan kemampuan mereka sendiri. Dua prinsip inilah yang menjadi inti dari konsep pemberdayaan P2KP, yaitu partisipatif dan kemandirian. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dikoordinasikan oleh BKM setempat, bersama dengan masyarakat sekitar melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Tingkat partisipasi masyarakat terhadap P2KP, dapat diukur dalam beberapa indikator seperti yang dikemu- kakan Fatma (2007) yaitu pengorga- nisasian pelaksanaan P2KP, sosialisasi, pemberian pelatihan, pengorganisasian masyarakat dan pembentukan pengorga- nisasian kelompok (KSM), pendam- pingan dan pengawasan.  Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soekamto, et.al (2006) kadar partisipasi masyarakat dapat diukur melalui 3 dimensi, yaitu  pengembangan kegiatan sosial ekonomi, asas gotong royong dan keswadayaan, tersedianya dana untuk modal usaha, guna dikembangkan oleh masyarakat miskin itu sendiri.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Yasa (2008), mengatakan bahwa pembangunan partisipatif dapat dipenuhi dengan adanya visi, misi, strategi dan aksi
pembangunan untuk rakyat, sasaran pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat, mekanisme perencanaan yang sesuai, tim pembina pembangunan sebagai koordi-nator menggerakkan pembangungan lin-tas sektor dan lintas daerah serta pengen- dalian proses pembangunan, instrumen pembangunan sebagai wahana pemihakan kepada rakyat melalui sumber pembia- yaan yang jelas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, APBD, investasi swasta, dan swadaya masyarakat.
Sesuai dengan visi dan misi kota Depok, yang ditujukan untuk mensejah- terakan warganya dengan mengembang- kan perekonomian masyarakat dan dunia usaha, program P2KP telah digulirkan kepada sejumlah Usaha Kecil dan Mene- ngah (UKM) di kota ini. Partisipasi masyarakat melalui keikutsertaan mereka sebagai anggota KSM dalam pelaksanaan pinjaman bergulir pada P2KP sangatlah diharapkan, guna mewujudkan pemb- angunan kota Depok yang berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya tingkat partisipasi masyarakat kelurahan Pancoran Mas dalam kegiatan ekonomi terhadap pinja- man dana bergulir P2KP.

## METODE PENELITIAN
Objek dalam penelitian ini adalah anggota KSM yang memperoleh pinjaman dana bergulir P2KP pada BKM Bina Budi Mulya yang berlokasi di kelurahan Pancoran Mas, Depok. Sampel yang digunakan 81 responden, yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sarwono,2006):
1 ) ( 2 + = d N N n dimana :
n : Sampel
N : Populasi (sebanyak 415) d : Derajat Kebebasan (digunakan 10%)
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh dengan menggunakan  kuesioner. Indika- tor yang dikembangkan  dalam menentukan tingkat partisipasi masya-
rakat sesuai dengan yang dikemukakan Fatma (2007), Soekamto, dkk. (2006) dan
Yasa (2008) yang telah disesuaikan dengan tujuan P2KP.  Indikator tersebut tertera pada tabel 1.
Tabel 1. Indikator Partisipasi Masyarakat Terhadap P2KP
Indikator Tolok Ukur
Masyarakat mencari tahu informasi mengenai P2KP.
Informasi mengenai P2KP didapatkan melalui kelurahan atau RT/RW setempat Sosialisasi P2KP kepada Masyarakat Pemberitahuan mengenai adanya P2KP bagi masyarakat dilakukan secara jelas. Kemudahan dalam permohonan pengajuan dana. Prosedur dalam mendapatkan modal usaha dari P2KP. Pengorganisasian Kelompok (KSM) Adanya P2KP  membantu pemecahan masalah usaha yang dihadapi anggota. Dana yang digunakan sebagai modal usaha adalah milik pribadi. Tempat yang digunakan untuk berusaha adalah milik pribadi. Tersedianya Aset Usaha yang Dimiliki Anggota Alat usaha yang digunakan dalam menjalankan usaha adalah milik pribadi. Peran pendampingan kelompok. Peningkatan keterampilan anggota kelompok dengan pendampingan yang diberikan.
Pendampingan oleh Fasilitator Fasilitator mudah ditemui oleh anggota KSM. Proses pencairan dana cepat. Dana yang dicairkan sesuai dengan jumlah yang diminta. Dana bergulir P2KP hanya diberikan bagi masyarakat yang memiliki usaha. Penyaluran Dana BLM Besarnya cicilan untuk pengembalian dana, sesuai dengan kemampuan anggota. Kuesioner yang diberikan
kepada responden, berupa pernyataan tertutup yang dirancang dalam skala likert dengan lima pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju,  tidak ada pendapat, setuju, sangat setuju. Pilihan jawaban yang paling positif akan diberi skor 5, dan berurutan sampai yang
paling negatif bernilai 1.  Jawaban responden akan diartikan sebagai berikut:
a. Jika Kuartil III < Skor responden < Maksimal ; artinya sangat positif (partisipasi masyarakat dinilai aktif).
b. Jika Median < Skor responden < Kuartil III ;
artinya positif (partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif). c. Jika Kuartil I < Skor  responden
< Median ;
artinya negatif (partisipasi masyarakat dinilai kurang aktif).
d. Jika Minimal < Skor responden
< Kuartil I ;
artinya sangat negatif (partisipasi masyarakat dinilai tidak aktif).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum BKM
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bina Budi Mulya didirikan pada tanggal 18 November 2003 dan berkedu- dukan di kelurahan Pancoranmas, keca- matan Pancoranmas, kota Depok. BKM ini didirikan dengan tujuan sebagai wadah penyaluran bantuan program dana bergulir masyarakat. Penerima bantuan adalah kelompok masyarakat yang telah memiliki usaha yang disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Pada tahun pertama kegiatannya BKM Bina Budi Mulya menerima dana P2KP sebesar Rp 500 juta melalui Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen Tipta Karya.  Dana P2KP tersebut seba- gian digunakan bagi pembangunan infrastruktur dan Rp 305 juta digunakan bagi usaha ekonomi bergulir.
Pada saat turunnya dana bergulir P2KP, pada kelurahan Pancoran Mas telah terdapat 163 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai penerima dana bergulir. Seratus enam puluh tiga KSM penerima dana tersebut, adalah masyarakat yang sebelumnya telah memiliki usaha dan kelompok usaha yang baru terbentuk akibat adanya program P2KP. Sesuai dengan aturan P2KP, KSM yang terbentuk adalah kelompok usaha sejenis, tetapi pada kenyataannya aturan ini sangat sulit diterapkan pada kelurahan Pancoran Mas. Masyarakat dengan usaha sejenis cenderung  tidak mau  bergabung dalam KSM yang sama.
Sejak mulai digulirkannya dana pada tahun 2003, terjadi peningkatan jumlah penerima dana bergulir perora- ngan pada tahun berikutnya yaitu sebanyak 103 orang. Setahun kemudian jumlah KSM bertambah menjadi 172 kelompok dan 243 penerima perorangan (Tabel 2). Peningkatan jumlah penerima perorangan ini diakibatkan penolakan sebagian anggota kelompok dalam memikul beban usaha yang macet anggota kelompoknya (tanggung renteng), sehingga kemudian tiap kelompok mulai memisahkan diri sebagai usaha perseorangan.  Pertambahan jumlah KSM, juga menjadi indikator berkem- bangnya kegiatan ekonomi pada BKM Bina Budi Mulya.

## Tabel 2 Jumlah Penerima Dana BKM Bina Budi Mulya
Jumlah Penerima Dana Tahun Kelompok Perorangan 2004 163 - 2005 163 98 2006 172 243
Sumber : Data BKM Bina Budi Mulya

## Pengukuran Tingkat Partisipasi Masyarakat
Pada bagian ini akan diukur mengenai tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan indikator yang telah dkemukakan sebelumnya.

## Sosialisasi P2KP kepada Masyarakat
Indikator ini memiliki tiga butir pertanyaan, yaitu masyarakat mencari tahu sendiri informasi mengenai P2KP, informasi mengenai P2KP didapatkan melalui kelurahan atau RT/RW setempat, dan pemberitahuan mengenai adanya
P2KP diberitahukan secara jelas. Hasil perhitungan tiap tolok ukur dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3 Indikator Sosialisasi P2KP kepada Masyarakat
No Indikator  Skor Median 1. Masyarakat mencari sendiri informasi mengenai P2KP 136 243 2. Informasi P2KP diperoleh dari kelurahan atau RT/RW 336 243 3. Pemberitahuan mengenai P2KP jelas 279 243 Total 751 Rata-rata 250,33 243 Sumber : Hasil Perhitungan Kuesioner
Masyarakat diberitahukan menge- nai program dana bergulir secara terbuka, melalui RT atau RW, berdasarkan surat edaran yang diperoleh dari kelurahan setempat. Hal ini didukung pula oleh hasil perhitungan tolok ukur ini, sebesar 336. Pemberitahuan keberadaan P2KP dirasakan cukup jelas, dengan perolehan skor yang didapatkan sebesar 279.
Namun dari data yang didapatkan, diketahui bahwa sebagian besar dari responden sebelumnya tidak pernah mencari informasi tentang upaya bantuan dari pemerintah tentang pengembangan usaha mereka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah skor tolok ukur tersebut yang hanya mencapai angka 136. Berdasarkan keterangan mereka di lapangan, rata-rata mereka diberitahu oleh Ketua RT/RW setempat atau petugas dari kelurahan, yang mendatangi mereka dari rumah ke rumah. Hanya sedikit dari mereka yang kemudian mencari tahu sendiri informasi mengenai P2KP. Kondisi ini sesuai dengan yang dikemu-
kakan Imron, dkk . (2006)  bahwa penyebaran informasi pada masyarakat desa akan lebih efektif melalui institusi lokal pada desa tersebut.  Walaupun demikian, secara keseluruhan skor yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 250,33.  Nilai ini sedikit lebih besar dari nilai mediannya, yang artinya tergolong aktif.

## Pengorganisasian Kelompok (KSM)
Indikator pengorganisasian kelom- pok (KSM) berkaitan dengan kegiatan proses seleksi bagi KSM dalam mendapatkan pinjaman dana bergulir. Indikator ini memiliki tiga tolok ukur, yaitu kemudahan dalam permohonan pengajuan dana, prosedur dalam mendapatkan modal usaha, dan kelompok dalam P2KP membantu pemecahan masalah yang dihadapi anggota. Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan dari tiap tolok ukur.

## Tabel 4 Indikator Pengorganisasian Kelompok (KSM)
No Tolok Ukur  Skor Median 1. Kemudahaan dalam perolehan dana 330 243 2.  Prosedur dalam mendapatkan modal usaha P2KP 337 243 3.  P2KP membantu memecahkan masalah yang dihadapi anggota 318 243 Total 985 Rata-rata 328,33 243 Sumber : Hasil Perhitungan Kuesioner Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa dalam tatacara permohonan pengajuan dana dan prosedur mendapatkan modal usaha dari P2KP tidak menyulitkan anggota. Proses seleksi yang dilakukan oleh BKM  secara umum dimulai dengan mengisi formulir permohonan, kemudian UPK memeriksa ke lapangan apakah memang yang bersangkutan mempunyai usaha atau tidak. Jika hasil temuan positif, permohonan akan di berikan dengan mempertimbangkan besar pengajuan dana dan kondisi keuangan BKM saat itu. Pernyataan tersebut didukung pula oleh skor yang didapatkan dari kedua tolok ukurnya, yaitu sebesar 330 dan 337.
Sedangkan dalam memecahkan masalah, hampir semua responden berpendapat bahwa keberadaan P2KP dapat membantu memecahkan masalah modal usaha anggota KSM. Dengan adanya P2KP, mereka merasakan bahwa
permasalahan kesulitan permodalan mereka dalam menjalankan usaha sudah mulai teratasi. Hal ini juga didukung oleh skor yang diperoleh yaitu sebesar 318. Dan dari keseluruhan tolok ukur ini, maka skor yang diperoleh untuk indikator pengorganisasian kelompok (KSM) ini adalah sebesar 328,33.

## Tersedianya Aset Usaha yang Dimiliki Anggota
Tolok ukur yang digunakan sebagai ketersediaan aset usaha adalah modal usaha yang digunakan, tempat yang digunakan untuk menjalankan usaha, dan alat usaha yang digunakan. Wujud partisipasinya dilihat dari kepemilikan mereka terhadap aset-aset usaha tersebut. Hasil perhitungan dari masing-masing tolok ukur wujud partisipasi dilihat dari dari kepemilikan dapat dilihat pada tabel 5.

## Tabel 5

## Indikator Tersedianya Aset Usaha yang Dimiliki Anggota
No Tolok Ukur  Skor Median 1. Dana untuk modal usaha adalah milik pribadi 381 243 2.  Tempat untuk usaha adalah milik pribadi 318 243 3.  Alat untuk menjalankan usaha adalah milik pribadi 390 243 Total 1089 Rata-rata 363 243 Sumber : Hasil Perhitungan Kuesioner Ketersedian aset usaha sangat penting bagi masyarakat yang ingin membuka usaha ataupun melanjutkan usahanya. Aset usaha yang dimiliki
secara pribadi (tidak meminjam, menyewa, dan sebagainya), dimaksudkan untuk memperlancar usaha mereka dan tidak menghambat jalannya usaha. Dari
hasil kuesioner didapatkan bahwa dari ketiga aset yang dimaksud, ketiganya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sendiri aset usahanya.

## Pendampingan oleh Fasilitator
Pada indikator ini, digunakan tiga tolok ukur yaitu peran pendampingan
kelompok, peningkatan keterampilan anggota dengan keterampilan yang diberikan, dan keberadaan fasilitator.
Hasil perhitungan terhadap ketiga tolok ukur pendampigan fasilitator dapat dilihat pada Tabel 6.

## Tabel 6
Indikator Pendampingan oleh Fasilitator No Tolok Ukur Skor Median 1. Peran pendampingan kelompok 255 243 2.  Peningkatan keterampilan anggota dengan pendampingan 246 243 3.  Fasilitator mudah ditemui oleh anggota KSM 231 243 Total 732 Rata-rata 244 243 Sumber : Hasil Perhitungan Kuesioner
Pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional guna mendampingi dan memberdayakan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan masing-masing.  Jenis kegiatan pendam- pingan mencakup pertemuan, musya- warah, diskusi ditingkat komunitas kelurahan/desa dan kecamatan baik dalam pengambilan keputusan maupun penye- barluasan informasi.
Secara keseluruhan dapat dikatakan pendampingan oleh fasilitator di kelurahan Pancoran Mas belum menunjukkan partisipasi yang berarti. Kehadiran fasilitator masih dirasakan kurang dan belum dapat meningkatkan keterampilan anggota dari sisi administrasi maupun kemampuan mengelola usaha. Secara keseluruhan skor yang diperoleh untuk indikator ini hanya sebesar 244, walaupun demikian,
angka tersebut masih berkisar di atas skor median yang sebesar 243.
Purwatiningsih, dkk. (2004) menyatakan bahwa dalam pembangunan masyarakat pedesaan, peran pendam- pingan menjadi faktor penentu, karena masyarakat memerlukan dorongan psiko- logis dalam kegiatan mereka.  Oleh kare- na itu pemerintah harus konsisten menyediakan tenaga fasilitator  pada masing-masing wilayah.

## Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Pada indikator ini digunakan empat tolok ukur, yaitu proses pencairan dana cepat, kesesuaian dana dengan jumlah yang diminta, peruntukkan dana bergulir dan besarnya pengembalian dana sesuai dengan kemampuan anggota. Hasil perhitungan untuk keempat tolak ukur penyaluran dana bantuan langsung masyarakat dapat dilihat pada Tabel 7.

## Tabel 7 Indikator Penyaluran Dana BLM
No Tolok Ukur  Skor Median 1. Proses pencairan dana cepat 304 243 2.  Dana yang dicairkan sesuai dengan yang diminta 307 243 3.  Dana BLM hanya diberikan bagi yang memiliki usaha 319 243 4.  Besarnya cicilan sesuai dengan kemampuan anggota 232 243 Total 1162 Rata-rata 290,5 243 Sumber : Hasil Perhitungan Kuesioner Sebagai bentuk bantuan dana yang diberikan, BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan mencoba melaksakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan. KSM yang dapat menerima dana bergulir adalah:
a. KSM baru yang belum pernah memperoleh pembiayaan P2KP baik untuk kepentingan usaha/
ekonomi maupun untuk prasarana pisik (prioritas).
b. KSM lama yang sudah melunasi pinjaman dan mempunyai catatan pengembalian yang baik dan masih membutuhkan modal untuk pengembalian lebih lanjut.
c. KSM lama dimana pencairan tahap sebelumnya belum dapat memenuhi pelayanan pinjaman kepada semua anggotanya.
d. Selain hal tersebut di atas, dana bergulir dapat dipergunakan untuk kepentingan pelatihan baik berupa hibah maupun berupa pinjaman, tergantung jenis, tujuan serta penerima manfaat tujuan tersebut. Hal ini diusulkan oleh KSM sesuai dengan aturan yang ada di dalam manual.
Pernyataan tersebut di atas, didukung pula oleh skor yang didapatkan oleh tolok ukur no. 1-3, yaitu sebesar 304, 307 dan 319. Namun dilihat dari pengu- kuran terhadap keempat tolok ukur terse- but, dapat diketahui bahwa besarnya
cicilan dalam pengembalian dana memiliki skor yang terendah yaitu sebe- sar 232. Hal ini dapat diartikan bahwa besarnya cicilan yang dibayarkan dirasa memberatkan para anggota. Walaupun demikian, skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 290,5, dan masih berada di atas rata-rata.
Secara keseluruhan tingkat partisi- pasi masyarakat  dapat dilihat pada gambar 1.  Skor masing-masing indikator yaitu sosialisasi P2KP kepada masyarakat (250,33), pengorganisasian kelompok (KSM) (328,33), tersedianya aset usaha yang dimiliki anggota (363), pendam- pingan oleh fasilitator (244), dan penya- luran dana BLM (290,5) berada pada area di atas median (lebih dari 243). Hal ini menunjukan bahwa dari semua indikator yang ada, sudah dapat dipenuhi oleh masyarakat Kelurahan Pancoran Mas sebagai wujud partisipasi mereka dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi P2KP.
Dan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi tersebut, dapat dilihat dari skor keseluruhan yang diperoleh. Pada diagram tersebut terlihat bahwa skor keseluruhan yang diperoleh adalah sebesar 295,23. Skor tersebut berada diantara area median dan kuartil III, atau pada area positif. Sehingga dapat dika- takan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Pancoran Mas dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi dari P2KP dapat dikatakan cukup aktif. Apabila dipersentasekan, maka besarnya tingkat partisipasi adalah:
Gambar 4.1
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi di Kelurahan Pancoran Ma s Sumber : Pengukuran Tingkat Partisipasi Masyarakat (4.2)
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pancoran Mas (72,89%)  cukup positif dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi dari P2KP.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pancoran Mas dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi dari program bantuan dana bergulir P2KP adalah cukup aktif, yaitu sebesar 72,89%. Tidak ada indikator yang belum terpenuhi oleh masyarakat Kelurahan Pancoran Mas, kerena semuanya bernilai diatas rata-rata (>60%).

## DAFTAR PUSTAKA
Fatma, Nina. 2007. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Keberlangsungan Kegiatan Pembangunan Fisik Dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) (Studi Kasus : Kelurahan
Situsaeur Dan Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung). http://digilib.sunanampel.ac.id . Tanggal akses Mei 2008. Imron, M.A., 2006. ”Peran Institusi Lokal dalam Pembangunan Desa.” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol. VI. No. 1. Muluk, K., 2006. ”Membangun Kapasitas Pemerintahan Desa.” Jurnal
Tingkat Partisipasi =
= = 72,89%
Ilmiah Administrasi Publik. Vol.
VI. No. 1. Purwatiningsih , A., Ismani, Noor, I., 2004. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan Desa.” Jurnal Ilmiah
Administrasi Publik. Vol. IV. No.
2.
P2KP. 2006. Pedoman Teknis P2KP. http://www.p2kp.org .  Tanggal
akses Mei 2008. Soekamto, H., Soeprapto, R., Noor, I., 2004. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan
Kemiskinan (Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota
Malang).” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol. VI. No. 2.
Yasa, I G.W.M.,  2008. “Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali . ” Jurnal  Ekonomi dan Sosial . Vol.1, No. 2.