## PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK LINGKUNGAN DI INDONESIA

## JEANNE DARC NOVIAYANTI MANIK SH.,M.HUM Staff Pengajar Universitas Bangka Belitung

## Abstrak
Usaha  Pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka  penelitian, pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  dan  batubara  yang  meliputi  penyelidikan  umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan  penjualan  serta  kegiatan  pasca  tambang  (Pasal  1  butir  6  Undang-Undang  No.4  tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik ,  yaitu  tidak  dapat  diperbaharui  ( non  renewable ),  mempunyai  resiko  relatif  lebih  tinggi  dan pengusahaannya  mempunyai  dampak  lingkungan  baik  fisik  maupun  lingkungan  yang  relatif lebih  tinggi  dibandingkan  pengusahaan  komoditi  lain  pada  umumnya.  Pentingnya  penerapan kegiatan  industri  dan/atau  pembangunan  yang  berbasis  lingkungan,  perlu  disadari  oleh  setiap elemen  bangsa,  karena  persoalan  lingkungan  merupakan  permasalahan  bersama.    Hanya  saja dalam  pratiknya,  diperlukan  lembaga  formal  pengendali  yang  secara  yuridis  berwenang  untuk itu.  Pengendalian  kegiatan  dan  operasionalisasi  industri,  dalam  prakteknya  terwujud  dalam konsep  dan  program  kerja  sistematis  dalam  bentuk  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Pengelolaan  lingkungan  hidup  harus  bermuara  pada  terjaminnya  kelestarian  lingkungan, seperti  tercantum  dalam  Pasal  1  butir  2  Undang-Undang  No.32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kata kunci : pertambangan, hukum, lingkungan, pengelolaan, masyarakat

## PENDAHULUAN
Indonesia  secara  regional  berada pada dua buah lempeng besar yaitu lempeng Pacifik  di  Utara  dan  lempeng  Australia  di Selatan.  Akibat  tumbukan  kedua  lempeng tersebut,  telah  menempatkan  Indonesia menjadi  salah  satu  wilayah  Negara  yang rawan dengan bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi.  Namun, dibalik bencana alam akibat tumbukan dua lempeng tersebut,membawa  hikmah  yang  tak  ternilai harganya. Akibat aktifitas pergerakan kedua
lempeng tersebut pulalah akhirnya menghasilkan tatanan tektonik yang
lengkap. Kondisi geologi demikian mendukung pembentukan minaeralisasi berbagai mineral atau bahan galian berharga sebagai  anugerah  Tuhan  YME  yang  patut disyukuri, misalnya mineral logam dan lain- lain. 1
1 Sujono, Geoplogi  dan  Mula  jadi  Emas ,  Puslitbang Mineral dan Batubara, 2004, Hal.90. Secara regional, Indonesia  terbentuk  akibat  tumbukan  dua  lempeng besar  yaitu  lempeng  Pacidik  di  Utara  dan  lempeng Australia di Selatan. Tumbukan tersebut
Proses mineralisasi adalah salah satu hikmah  dari  bencana  yang  diakibatkan tumbukan  kedua  lempeng  tadi,  secara  nyata telah menempatkan Indonesia sebagai Negara  kaya  akan  berbagai  macam  mineral atau bahan galian. Sumber daya mineral atau bahan  galian  yang  terkandung  di  Indonesia sebenarnya  sudah  diusahakan  sejak  jaman Hindia  Belanda,  seperti  tambang  emas  di Cikotok  yang  baru  dilakukan  penutupan  di akhir  tahun  1980-an,  kemudian  tambang bauksit  di  Pulau  Bintan,  tambang  Batubara si  Sumatera  Barat  dan  lain-lain.    Melihat sejarah pertambangan  Indonesia  yang sudah berjalan  cukup  lama,  merupakan  modal dasar pembangunan dalam rangka mencapai tujuan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat.
Usaha Pertambangan adalah sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan pengusahaan  mineral  dan  batubara  yang
mengakibatkan  terbentuknya  jalur  gunung  berapi ( volcans  arc ).  Diantara  kedua  lempeng  tersebut, terdapat  jalur  sesar  naik  dan  lipatan.  Dibelakang jalur  penujaman  ( back  arc  subduction  zone )  akan terbentuk  rangkaian  kegiatan  magmatic  dan  gunung api dan berbagai cekungan pengendapan. Pertemuan  antara  lempeng  Indo-Australia  dan lempeng  Eurasia  menghasilkan  jalur  penunjaman  di selatan Pulau Jawa dan jalur gunung api di Sumatera, Jawa  dan  Nusa  Tenggara  serta  cekungan  lainnya seperti cekungan Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan dan cekungan Jawa Utara. Kondisi tatanan  tektonik  yang  lengkap  tersebut  menadi pendukung bagi pembentukan mineralisasi emas dan logam lainnya di Indonesia.
meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi, studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan dan  penjualan  serta  kegiatan  pasca  tambang (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.4 tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara).
Pertambangan  mempunyai  beberapa karakteristik,  yaitu  tidak  dapat  diperbaharui ( non  renewable ),  mempunyai  resiko  relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai  dampak  lingkungan  baik  fisik maupun lingkungan  yang relatif lebih tinggi dibandingkan  pengusahaan  komoditi  lain pada  umumnya. 2 Pada  dasarnya,  karena sifatnya  yang  tidak  dapat  diperbaharui tersebut  pengusaha  pertambangan  selalu mencari cadangan terbukti ( proven reserves ) baru.  Cadangan  terbukti  berkurang  dengan produksi  dan  bertambah  dengan  adanya penemuan.  Ada  beberapa  macam  resiko  di bidang  pertambangan,  yaitu  resiko  geologi (eksplorasi)  yang  berhubungan  dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), resiko teknologi yang berhubungan  dengan  ketidakpastian  biaya, resiko  pasar  yang  berhubungan  perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan  dengan  perubahan  pajak  dan
2 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.43
harga  domestic.    Resiko-resiko  tersebut berhubungan dengan besaran yang mempengaruhi  keuntungan  usaha,  yaitu produksi, harga, biaya dan pajak usaha yang mempunyai  resiko  lebih  tinggi  menuntut pengembalian  keuntungan  ( rate  of  return ) yang lebih tinggi.
Walaupun demikian, terdapat dampak  lingkungan  pada  waktu  eksplorasi, tetapi  dampak  lingkungan  pertambangan utama  adalah  pada  waktu  eksploitasi  dan pemakaiannya  untuk  yang    bisa  digunakan sebagai  energi  (minyak,  gas  dan  batu  bara). Dampak lingkungan tersebut dapat berbentuk  fisik  seperti  penggundulan  hutan, pengotoran air (sungai, danau dan laut) serta pengotoran  udara  untuk  energi.    Dampak lingkungan  tersebut  dapat  juga  bersifat sosial,  yaitu  hilangnya  mata  pencaharian masyarakat  yang  tadinya  hidup  dari  hasil hutan  maupun  hasil  pertambangan  itu sendiri.  Sebagai  contoh  dengan  cara  yang sederhana penduduk dapat mendulang emas.
Dampak  lingkungan  pertambangan berbeda  antara  jenis  tambang  yang  satu dengan  yang  lain.    Tambang  yang  ada berada  jauh  di  bawah  permukaan  bumi seperti  tambang  minyak  dan  gas  (migas) sehingga penambangannya dilakukan dengan  membuat  sumur.    Oleh  sebab  itu, penambangannya relatif tidak membutuhkan
daerah  yang  luas  di  permukaan.  Tambang ada  yang  digali  di  permukaan  atau  tambang dengan membuat terowongan dekat permukaan seperti batu bara, tembaga, emas dan  lain-lain  sehingga  relatif  membutuhkan daerah  yang  luas  di  permukaannya  dan sebagai  akibat  dampak  lingkungan  fisik maupun  sosialnya  lebih  besar.  Apalagi tambang  tersebut  tadinya  merupakan  mata pencaharian penduduk setempat.
Pentingnya penerapan kegiatan industri dan/atau pembangunan yang berbasis  lingkungan,  perlu  disadari  oleh setiap  elemen  bangsa,  karena  persoalan lingkungan merupakan permasalahan bersama.    Hanya  saja  dalam  pratiknya, diperlukan lembaga formal pengendali  yang secara yuridis berwenang untuk itu. Pengendalian  kegiatan  dan  operasionalisasi industri,  dalam  prakteknya  terwujud  dalam konsep  dan  program  kerja  sistematis  dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup.  Pengelolaan  lingkungan hidup  harus  bermuara  pada  terjaminnya kelestarian  lingkungan,  seperti  tercantum dalam  Pasal  1  butir  2  Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan,  pengawasan  dan  penegakan hukum
Dasar  kebijakan  publik  di  bidang pertambangan adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 33 ayat (3)  yang  menyatakan  bahwa  bumi  dan  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran  rakyat.  Peraturan  pelaksana dalam  kegiatan  pertambangan  khususnya antara  lain  Undang-Undang  No.11  tahun 1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 4 tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara,  Undang-Undang  No.  32  tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  No.  32  tahun  2009  tetang Pengelolaaan  dan  Perlindungan  Lingkungan Hidup.
Berdasarkan  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah No.2  tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Minerba, yang telah diubah dengan Peraturan
pemerintah No. 26 tahun 2012
dikelompokkan  atas  pertambangan  mineral dan  pertambangan  batubara  (antara  lain
bitumen  padat,  batuan  aspal,  batubara  dan gambut). Pertambangan mineral digolongkan atas :
a. Pertambangan mineral radioaktif
b. Pertambangan mineral logam
c. Pertambangan  mineral  bukan  logam, dan
d. Pertambangan batuan

## PEMBAHASAN
Pasal  2  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009 mengatur  bahwa  Petambangan  Mineral  dan Batu bara (Minerba) dikelola berasaskan :
a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
b. Keberpihakan  kepada  kepentingan bangsa
c. Partisipatif, transparansi dan
akuntabilitas
d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas yang terencana
mengintegrasikan  dimensi  ekonomi, lingkungan  dan  sosial  budaya  dalam keseluruhan  usaha  pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.
Pada  Pasal  3  Undang-Undang  No.4  Tahun 2009  mengatur  bahwa  dalam  rangka mendukung  pembangunan  nasional  yang
berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :
a. Menjamin  efektifitas  pelaksanaan dan  pengendalian  kegiatan  usaha pertambangan  secara  berdaya  guna, berhadil guna dan berdaya saing;
b. Menjamin  manfaat  pertambangan minerba  secara  berkelanjutan  dan berwawasan lingkungan hidup;
c. Menjamin  tersedianya  mineral  dan batubara sebagai bahan baku
dan/atau sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
d. Mendukung dan menumbuh kembangkan  kemampuan  nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
e. Meningkatkan
pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara serta  menciptakan  lapangan  kerja yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
f. Menjamin  kepastian  hukum  dalam penyelenggaraan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara.
Cap atau kesan buruk bahwa pertambangan  merupakan  kegiatan  yang bersifat zero  value ,  sebagai  akibat kenyataan berkembangnya kegiatan penambangan  yang  tidak  memenuhi kriteria  dan  kaidah-kaidah  teknis  yang
baik  dan  benar,  adalah  anggapan  yang segera  harus  diakhiri.  Caranya  adalah melakukan  penataan  konsep  kegiatan usaha  pertambangan  melalui  sebuah upaya yang nyata agar stempel buruk itu dapat  dibuktikan  tidak  benar  adanya. Munculnya  stempel  buruk  tersebut berdasarkan  pada  permasalahan  yang selalu  ada  dalam  usaha  pertambangan, diantaranya :
a. Terkorbannya pemilik lahan
Bahwa kegaiatan usaha
pertambangan  adalah  kegiatan  yang cenderung mengorbankan
kepentingan  pemilik  hak  atas  lahan. Hal  ini  sering  terjadi  lantaran  selain kurang baiknya administrasi pertanahan  di  tingkat  bahwa,  kuha karena  faktor  budaya  dan  adat setempat. Kebiasaan masyarakat adat di  beberapa  daerah  dalam  hal  hak penguasaan  tanah  biasanya  cukup dengan  adanya  pengaturan  intern mereka  yaitu  saling  mengetahui  dan menghormati  diantara  batas-batas tanah.    Keadaan  tersebut  kemudian dimafaatkan  oleh  sekelompok  orang dengan  membuat  surat  tanah  dari desa  setempat  sehingga  tidak  jarang pemilik  lahan  merupakan  orang  atau
kelompok  pertama  yang  menjadi korban dari aktivitas pertambangan.
b. Kerusakan lingkungan
Bahwa kegiatan usaha pertambangan adalah  kegiatan  yang  sudah  pasti akan  menimbulkan  kerusakan  dan pencemaran lingkungan adalah sesuatu  yang  tidak  dapat  dibantah. Oleh  karena  itu,  untuk  mengambil atau memperoleh bahan galian tertentu, sudah pasti dengan penggalian,  artinya  akan  terjadi perombakan atau perubahan permukaan  bumi,  sesuai  dengan karakteristik pembentukan dan keberadaan  bahan galian, yang secara  ganesa  atau  geologis  dalam pembentukannya  atau  kejadiannya harus  memenuhi  kondisi  geologis tertentu  dan  pasti  berada  dibawah permukaan  bumi,  laut  dan  atau permukaan  bumi  khususnya  bagai endapan  sekunder  atau  alluvial. Namun di pihak lain, hal yang harus disadari bahwa kegiatan pertambangan  merupakan  industri penyedia  bahan  baku  dasar  bagi industri  hilir.    Dengan  demikian, kegiatan  penggalin  bahan  galian akan  terus  berlangsung,  selama peradaban manusiaada didunia masih
ada. Kenyataan ini kemudian mendorng munculnya suatu
ungkapan popular di kalangan profesi  geologi  dan  pertambangan, bahwa  sebelum  bumi  jadi  roti, kegiatan  usaha  pertambangan  akan terus berjalan.
c. Ketimpangan sosial.
Kebanyakan kegiatan usaha pertambangan  didaerah  terpencil, dimana keadaan masyarakatnya masih hidup dengan sangat sederhana,  tingkata  pendidikan  yang rendah,  dan  kondisi  sosial  ekonomi umumnya  masih  berada  di  bawah garis kemiskinan.
Dilain pihak,kegiatan  usaha  pertambangan membawa  pendatang  dengan  tingkat pendidikan cukup, menerapkan teknologi  menengah  –  tekonologi tinggi, dengan budaya dan kebiasaan yang  kadangkala  bertolak  belakang dengan masyarakat setempat. Kondisi  ini  akan  menyebabkan munculnya kesenjangan sosial antara lingkungan  pertambangan  dengan masyarakat disekitar usaha pertambangan berlangsung.
Konsep  prinsip-prinsip  pengelolaan  dan pengusahaan  bahan  galian  atau  usaha pertambangan  yang  baik  dan  benar  bukan
hanya  dalam  rangka  menjawab  tudingan miring  selama  ini,  tetapi  mempunyai dimensi  yang  lebih  luas  lagi  yaitu  prinsip- prinsip  pertambangan  yang  baik  dan  benar serta  memuat  semangat,  maksud  dan  tujuan : 3
a. Mengendalikan distribusi pemanfaaatan  bahan  galian,  dengan prioritas  uatama  dan  pertama  atau terlabih  dahulu  untuk  kepentingan bangsa dan Negara;
b. Meningkatkan mining  recovery atau perolehan  bahan  galian  semaksimal mungkin;
c. Memingkatkan  efisiensi  pemakaian bahan galian, sebagai upaya
penghematan pemakaian bahan dasar industri  berdimensi  jangka  panjang. Hal ini berkaitan dengan keberadaan bahan  galian  sebagai non  renewable resources , artinya penghematan yang berkaitan dengan kepentingan
generasi yang akan datang.
d. Meningkatkan peroleh devisa Negara dari  sektor  pertambangan  karena adanya mining recovery , berarti pula meningkatkan jumlah perolehan bahan  galian  dan  memperpanjang umur galian.
3 Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal.142.
Mencermati keadaan bahwa kebutuhan  akan  bahan  galian  akan meningkat  untuk  masa  yang  akan datang, maka secara kuantitas diprediksi kegiatan  usaha  pertambangan  akan meningkat  pula.    Salah  satu  alasa kegiatan  usaha  pertambangan  akan meningkat,  dapat  dilihat  dari  fakta bahwa  kebutuhan  listrik  dunia  gampir 65%  dipasok  dari  produk  pertambangan berupa minyak, gas dan batubara. Untuk Indonesia,  kebutuhan  listrik  nasional 80%  dipasok  dari  pertambangan  berupa panas bumi, minyak, gas dan batubara. 4
Industri lainnya seperti industri transportasi (kenderaan roda empat, dua, kapal  laut,  pesawat  terbang),  industri rumah tangga, industri elektronik, industri bangunan, dan industri peralatan kerja dan lain-lain memerlukan berbagai bahan  baku  mineral  logam  dan  non logam.    Artinya  bahwa  tanpa  adanya adanya  suplai  bahan  baku  dasar  untuk industri-industri  tersebut,  maka  akan terjadi  stagnansi  kegiatan  industri,  yang berarti  pula  timbulnya  berbagai  dampak sosial  ekonomi  yang  menyertainya. Data tersebut menunjukkan bukti bahwa
4 Suyartono dkk, Good Mining Practice Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar, Studi Nusa, Semarang, Edke-4, 2003, hal.4
industri pertambangan merupakan industri hulu yang menopang bergeraknya  kegiatan-kegiatan  industri hilir.
Di  sisi  lain,  maka  akan  didapatkan  pula pendapat  daerah  dari  usaha  pengelolaan pertambangan yang ada, terdiri atas :
1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah ; dan
3. Pendapatan lainnya yang sah berdasarkan aturan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Setiap  kegiatan  pembangunan  di  bidang pertambangan  pasti  menimbulkan  dampak, baik  dampak  positif  maupun  dampak negatif.    Dampak  positif  dari  kegiatan pembangunan  di  bidang  pertambangan, antara lain :
1. Memberikan  nilai  tambah  secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
3. Menampung  tenaga  kerja,  terutama masyarakat lingkar tambang;
4. Meningkatkan  ekonomi  masyarakat lingkar tambang;
5. Meningkatkan usaha mikro
masyarakat lingkar tambang;
6. Meningkatkan sumber daya masyarakat (SDM) masyarakat lingkar tambang; 7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkar tambang.
Dampak  negatif  dari  pembangunan  di bidang pertambangan antara lain :
1. Kehancuran lingkungan hidup
2. Penderitaan masyarakat adat
3. Menurunnya kualitas hidup
penduduk lokal
4. Meningkatnya  kekerasan  terhadap perempuan
5. Kehancuran ekologi pulau-pulau
6. Terjadi  pelanggaran  HAM  pada kuasa pertambangan
Bentuk  –  bentuk  kuasa  pertambangan menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Peraturan Menteri Pertambangan  dan  energy  No.01  P/  201  / M.PE/1986  tentang  Pedoman  Pengelolaan Pertambangan Rakyat
Bahan Galian
Strategis  dan  Vital  (golongan  a  dan  b)  dan Keputusan  Menteri  Pertambangan  dan
Energi Nomor 20127.K/201/M.PE/1985 tentang  Pelimpahan  Wewenang  Pemberian Kuasa  Pertambangan  dan  Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan pengaturannya :
1. Surat Kuasa Penugasan Pertambangan
Adalah  kuasa  pertambangan  yang diberikan oleh Menteri ESDM kepada  instansi  pemerintah  yang ditunjuk  untuk  melakukan  usaha pertambangan.  Instansi  Pemerintah yang  dimaksud  antara  lain  Kantor Wilayah  Departemen  Pertambangan dan  Eneergi,  Direktorat,  Badan  dan
Lembaga Pemerintah Nondepartemen ILembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIPI), Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN),  Badan  Pengkajian  dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Oceanologi Nasional (LON) dan lain-lain 2. Surat  Kuasa  Izin  Pertambangan Rakyat Adalah  kuasa  pertambangan  yang diberikan oleh Menteri ESDM kepada  rakyat  setempat.  Krieteria dan  sifat  dari  pertambangan  rakyat adalah  kegiatan  usaha  pertambangan sederhana  dan  kecil-kecilan,  tidak menggunakan peralatan yang canggih,  produksinya  cukup  untuk keperluan  hidup  sehari-hari  bagi penambangnya, luasnya sangat terbatas,  yaitu  tidak  melebihi  5 (lima)  hektar  dan  umur  tambangnya relatif  pendek  serta  beragam  sifat-
sifat khusus daerah, maka wewenang Menteri  ESDM  untuk  memberikan izin tambang rakyat untuk dilimpahkan kepada Gubenur,
dimana  terdapatnya  bahan  galian yang bersangkutan.
3. Surat  keputusan  Pemberian  Kuasa Pertambangan
Surat  keputusan  pemberian  kuasa pertambangan diberikan oleh Menteri  ESDM  kepada  BUMN, Perusahaan Daerah, Koperasi Pertambangan,  Perusahaan  Swasta dan  perorangan  untuk  melakukan usaha pertambangan. Pemberian kuasa pertambangan berbeda dengan bentuk  kuasa  pertambangan  lainnya yang  lebih  khusus.  Pemberian  kuasa pertambangan  selain  subjek  hukum yang dapat diberikan bervariasi, juga pemberian kuasa pertambangan disesuaikan  dengan  jenis  usaha pertambangan  yang  dilakukan.  Jenis usaha  yang  dimaksud  antara  lain penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi,  pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
4. Surat  Izin  Pertambangan  Daerah (SIPD)
Ialah  kuasa  pertambangan  yang diberikan  oleh  Gubernur  kepada
badan  hukum  dan  atau  perorangan untuk melakukan usaha penambangan  atas  bahan  galian golongan c. Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan  Pemerintah  No.  37  tahun
1986 Surat Izin Pertambangan Daerah dapat diberikan kepada :
a. Perusahaan daerah
b. Koperasi
c. Badan Usaha Milik Negara
d. Badan Hukum swasta yng
didirikan  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan RI
e. Perorangan / WNI yang
diprioritaskan bagi yang berdomisili  di  daerah  tingkat  II
tempat  terdapatna  bahan  galian golongan C yang bersangkutan
f. Perusahaan patungan anatara
Negara  /  BUMN  di  satu  pihak dengan  pemerintah  daerah  atau perusahaan daerah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan , Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
Eko Teguh Paripurno, Hendrik Siregar, Igor O’Neil,  Jevelina  Punih,  Nurhidayati,  Torry Kuswardono, Datang,  Gali  dan  Pergi, Potret  Penutupan  Tambang  di  Indonesia , Jatam, Jakarta, 2009
Iskandar  Zulkarnaen,  Erwiza  Erman,  Tri Nuke Pidjiastuti, Yani Mulyaningsih, Konflik  di  Kawasan  Pertambangan  Timah Bangka  Belitung:  Persoalan  dan  Alternatif Sosial, LIPI Pres Jakarta, 2005
Nandang  Sudrajat, Teori  dan  Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010,
Salim  HS, Hukum  Pertambangan  di Indonesia, RadjaGrafindo,  Jakarta,  ed.ke-5, 2010
Supriyadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Suatu  Pengantar ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2006
Sutedjo  Sujitno, Sejarah  Pertambangan Timah  Di  Indonesia,  Abad  18  –  Abad  20, Ibalat Communication, 2007
Wisnu Arya Wardhana,
Dampak
Pencemaran  Lingkungan, Andi  Offset, Jakarta, 2004
Undang-Undang  No.11  tahun  1967  tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Undang-Undang  No.  4  tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang No. 32  tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 32  tahun 2009 tentang Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan Hidup.
Peraturan  Pemerintah  No.2  tahun  2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan  Minerba,  yang  telah  diubah dengan  Peraturan  pemerintah  No.  26  tahun 2012