Sabda, Volume 8, Tabun 2013: 34-42
ISSN 1410-7910

## MULTIKULTURALISME SEBAGAI MODEL INTEGRASI ETNIS TIONGHOA Dl INDONESIA
Eko Punto Hcndro Jurusan Sejarah Fakultas limn Budaya Universitas

## Diponcgoro

## Abstrak
The politics of ethnic assimilation and discrimination, especially one which was directed toward Tionghoa ethnic during  the  Old  Order  as well  as the  New  Order,  has  resulted  in social  conflicts which threatens  the process  of national  integration.  Multiculturalism  approach  is  a  strategic  offer  to  support  the  emergence  of  new  social institutions to support the effort of developing civil society in Indonesia. Through the multiculturalism approach, recent  stereotypical  views,  which  have  triggered  conflicts,  can  be  eliminated  and  the  existence  of  Tionghoa ethnic  group,  including  their  presence  as  citizens,  can  be  appreciated  and  respected.  In  that  manner,  the conflicts can be eliminated and altered into a mutualistic-simbiosist relation,
Keywords: assimilation, multiculturalism, civilsociefy

## 1, Pendahuluan
Tragedi  Mei  1998  di  Jakarta  merupakan bencana  yang  mungkin  sulit  dilupakan oleh warga  Indonesia  keturunan  etnis  Tionghoa. Peristiwa  yang  menyebabkan  ratusan  warga keturunan  etnis  Tionghoa meninggalkan
Jakarta itu merupakan bukti ketidakharmonisan  hubungan  antaretnis  di balik jargon-jargon keberhasilan proses pembauran  dan  keharmonisan  hubungan antaretnis. Program-program  pemerintah Orde Baru  yang  menekankan  pada  stabilitas  dan keamanan  memang  cukup  efektif  selama  32 tahun,  tetapi  ternyata  "semu"  sebab  justru akibatnya sekarang cukup luar biasa, memporak  porandakan  tatanan  yang  sudah mapan. Orde Baru  tampaknya  menerapkan standar  ganda  dalam  masalah  ini.  Di  satu  sisi pengembangan  keragaman  budaya,  agama, dan  semua  yang  tergolong  dalam  SARA menjadi  bagian  dari  kebijakan  pemerintah. Namun di sisi lain justru keragaman itu sering dicurigai  sebagai  salah  satu  faktor  yang mengancam  stabilitas  nasional;  yang  muncul sebagai  akibat  dari  pendekatan  politik  yang berlebihan,  dan  akibatnya  temyata  tidak terduga  sama  sekali.  Tidak  hanya  masalah etnis Tionghoa, tetapi
ternyata  rentetan  kejadian  berikutnya seperti peristiwa  Sambas,  Ambon,  dan  Sampit merupakan  akibat  dari  kebijakan  yang  salah itu.
Kompas (14  Maret  2001)  pemah  menulis bahwa  semasa  Orde  Baru  potensi  konflik SARA  tidak  boleh  kelihatan  dan  memang disembunyikan  di  balik  karpet  "persatuan  dan kesatuan".  Bahkan  kata  SARA  saja  cukup ampuh untuk menyeret orang-orang ke penjara atas  tuduhan  subversi  "memecah-belah", mengancam  persatuan  bangsa,  mengganggu stabilitas  nasional,  dan  sebagainya.  Semua  itu membuat  Orde  Baru  dari  luar  tampak  ibarat rumah  yang  kokoh,  tetapi  sebenamya  "rayap" bemama  SARA  itu  terus  berkembang  biak dengan  subur  dengan  ketidakpuasan  politik, ketimpangan
pertumbuhan
ekonomi, ketidakadilan,
diskriminasi, dan kesewenang-wenangan yang kemudian menggeroggoti  tiang-tiang  penyangga  dan membuat rumah itu rapuh dan potensial untuk roboh.
Dalam  kaitan  dengan  etnis  Tionghoa  dalam koridor  SARA  dan  isu  pembauran,  mereka temyata  mendapat  tekanan  yang  cukup berlebihan  dibandingkan  dengan  etnis-etnis lain di Indonesia. Demikian kuat tekanan yang bermuatan  politis,  yang  dikaitkan  dengan  isu Komunisme dan negara RRC, maka golongan
34      MULTIKULTURALISME SEBAGAI MODEL INTEGRASI ETNIS TIONGHOA
Sabc/a, Volume 8, Tahun 2013: 34-42 etnis ini  akhimya  menjadi  cukup  eksklusif. Dengan  kekuatan  sistem  ekonominya  yang tersisa (karena potensi sosial budaya dibekukan),  akhimya  mereka  masih  mampu eksis  di  tengah  masyarakat  dan  sering memunculkan kecemburuan sosial yang potensial  untuk  konflik.  Persoalan  pembauran di  sini  diletakkan  pada  posisi  yang  salah, sehingga  hanya  menghasilkan  orang-orang Tionghoa  yang  berstandar  ganda. Di satu  sisi, misalnya dengan mengubah nama dan penampilannya, mereka seolah-olah akoniodatif  terhadap  program  pembauran tersebut.  Namun  di  sisi  lain,  perilaku  mereka justru  berpotensi  konflik  dengan  etnis  lainnya. Setelah  konflik  itu  benar-benar  terjadi  mereka lalu mengeluh bahwa selama ini temyata hanya dijadikan  sapi  perah  oleh  oknum-oknum  yang berkedok pemerintah.
Isu keseragaman yang digulirkan oleh pemerintah  Orde  Baru  pada  masa  lalu  telah melahirkan  konsep  pembauran  (asimilasi) untuk  menangani  keanekaragaman  etnis  di Indonesia. Dengan konsep itu diasumsikan dan diharapkan  perbedaan-perbedaan  yang  ada pada  masing-masing  kelompok  etnis  itu  dapat dieliminasi untuk menunjang program stabilitas nasional  maupun  persatuan  dan  kesatuan bangsa,  Temyata  program  ini  hasilnya  hanya "semu".  hanya  mampu  bertahan  selama  32 tahun dan akibatnya kemudian malah melahirkan  konflik  etnis  yang  berkepanjangan seperti tragedi Mei 1998, Sambas,  Sampit, dan Ambon,  yang  justru  dapat  mengarah  pada disintegrasi  nasional.  Kejadian  ini  karena  dt satu  sisi  pemerintah  Orde  Baru  menerapkan politik  asimilasi,  tetapi  di  sisi  yang  lain  juga menerapkan  politik  diskriminasi  dan  secara diam-diam  berpihak  pada  mayoritas  atau dengan kamuflasenya berpihak pada yang kuat. Semua hal di atas tentu dapat kita lihat bersama sebagai  sebuah  pelajaran  yang  amat  berharga dan tentu supayajangan terulang lagi, waiaupun kita  sekarang  cukup  pusing  menghadapi masalah yang merebak tersebut Masalah proses difusi,  akulturasi  ataupun  asimilasi  sekalipun tentu tidak dapat dipaksakan, paling-paling kita hanya  dapat  menyiapkan  sarana  ataupun prasarana untuk menjembatani agar proses-proses sosial budaya
itu  dapat  berlangsung  dengan  baik. Hal ini karena  masalah  etnisitas  mempunyai  sifat etnosentrisme yang dapat memunculkan pandangan stereotipe dan bentuk-bentuk konservatif.  Kalau  sudah  demikian maka mustahil  proses-proses  akulturasi  ataupun asimilasi  dapat  berlangsung  dengan  baik,  dan justru
kamuflase-kamuftase dan konflik-konflik  yang  akan  muncul  yang  dapat mengarah pada konflik besar. Untuk mewujudkan  proses  integrasi  nasional  yang permanen,  pemerintah  hams  dapat  mendorong terjadinya proses perubahan sosial budaya yang positif,  yaitu  sedikit  demi  sedikit  hams  dapat membuka  sifat-sifat  etnis  yang  cenderung konservatif  dan  tertutup  itu  untuk  dapat  saling berkomunikasi  dengan  baik.  Masing-masing kelompok  etnis  hams  dapat  menyadari  betui tentang adanya perubahan sosial budaya; bahwa  mereka  sekarang  telah  berada  pada suatu  kelompok  yang  merupakan  bagian dari kelompok  yang  lebih  besar,  yaitu  bangsa  dan negara.  Oleh  karena  itu,  bentuk-bentuk perilaku  yang  konservatif dan  eksklusif  itu memang harus ditinggalkan,
Memang untuk suatu identitas dan kelangsungan  adaptasi  sosial  budaya,  sebuah kebudayaan  masyarakat  harus  dikonservasi. Namun  yang  lebih  penting  untuk  pergaulan nasional  dan  intemasional  adalah  kebudayaan itu  harus  dikembangkan  dan  dikomunikasikan. Dewasa  ini  banyak  didirikan  pusat-pusat (pelestarian)  kebudayaan,  misalnya  pusat kebudayaan  Betawi,  pusat  kebudayaan Jawa, pusat kebudayaan Batak, Asmat, dan sebagainya  yang  masih  perlu  ditambah  lagi untuk  membentuk  pemik-pemik  kebudayaan nasionai.  Hal  yang  tidak  kalah  penting  adalah pusat-pusat  kebudayaan  itu  harus  dapat berfungsi  menjembatani  komunikasi  sosial kebudayaan  secara  nasional;  dan  bukan sebaliknya, dengan sifat konservatifnya sehingga dapat memicu konflik.

## 2.    Komunikasi Multikulturalisme
Sejalan  dengan  proses  reformasi dan sejalan dengan  bergulimya  demokrasi  politik  dan penegakan  HAM  menuju  pada  suatu  bentuk masyarakat  madani (civil  society), proses akulturasi dan asimilasi tentu
MULTIKULTURALISME SEBAGAI MODEL INTEGRASI ETNIS TIONGHOA      35
Sabda, Volume 8, Tahun 2013: 34-42 diharapkan  dapat  terjembatani  dengan  baik. Dengan  demikian  proses  integrasi  nasional juga  dapat  terwujud  dengan baik dan lebih permanen.
Mengutip dari harian Kompos (14 Maret 2001) yang  menyitir  pendapat  berbagai  ahli  yang sudah diterapkan di beberapa negara, barangkali pendekatan multikulturalisme cocok diterapkan  pada  masyarakat  yang  multietnis seperti  Indonesia.  Artinya,  pemerintah  pusat maupun daerah harus menjembatani berkembangnya kebudayaan-kebudayaan masyarakat  yang  beraneka  ragam  ini  dan menyiapkan  media  agar  setiap  kebudayaan yang  berkembang  itu  dapat  berkomunikasi dengan  baik.  Di  sini  pemerintah  harus bisamengembangkanpolitik  kebudayaan  yang arif,  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang kondusif,  misalnya  melalui  himbauan  moral dan  dorongan  atau  dalam  bentuk  peraturan perundangan yang kondusif agar kebudayaan-kebudayaan masyarakat dapat berkembang  dengan  baik,  komunikalif,  dan tidak konservatif-tertutup.
Sebagai  contoh  apa  yang  terjadi  pada penerapan  politik  apartheid  di  Afrika  Seiatan atau politik  diskriminatifdiAmerika  Latin  yang mengecilkan peran bahkan memusnahkan etnis minoritas,  tidak  terjadi  di  Indonesia,  sebab  hal ini  dapat  dikategorikan  melanggar  HAM. Tetapi  justru  keanekaragaman  etnis  dapat dijadikan potensi dan pernik-pernik kebudayaan nasional, yang pada akhimya akan membentuk  etos  budaya  dan  etos  kerja  untuk menuju masyarakat madani yang maju. Dengan perkembangan  kebudayaan-kebudayaan  yang komunikatif diharapkan dapat tumbuh persaingan yang sehat antaretnis, yang memungkinkan  tumbuh  dengan  sendirinya proses akulturasi dan asimilasi.
Berbeda dari pendekatan asimilasi dan diskriminasi, tawaran pendekatan multikulturalisme  akan  mengakui  berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural setiap kelompok etnis. Dalam  pandangan  ini  baik  individu  maupun kelompok  dari  berbagai  etnis  dapat  bergabung dalam  masyarakat,  terlibat  dalam societal cohesion tanpa harus kehilangan
identitas  etnis  dan  budaya  mereka,  sekaligus tetap  memperoleh  hak-hak  mereka untuk berpartisipasi  penuh  dalam  berbagai  bidang kegiatan masyarakat.
Pendekatan  multikulturalisme oleh UNESCO menyatakan  bahwa  keanekaragaman  budaya ada  di  belakang,  di  depan,  dan di sekeliling kita.  Satu-satunya  kebutuhan  kita  adalah bagaimana  membuat  semua  (keberagaman)  ini memberikan sumbangan
yang paling berhargabagi semua orang.
Pendekatan multikulturalisme yang dilontarkan oleh  beberapa  ahli  relatif masih merupakan wacana  yang  baru,  dan  karena itu masih banyak  pula  kritik-kritik  terhadapnya,  antara lain
dikhawatirkan bahwa
wacana multikulturalisme  ini  potensial  mendorong konflik sosial dengan berlindung pada kebenaran  politik.  Oleh  karena  itu,  dalam kaitan  dengan  kesatuan  bangsa  ataupun menanggapi  proses  globalisasi,  maka  dengan pendekatan  multikulturalisme  negara  harus banyak  berperan  dengan  beaya  dan  kemauan yang  cukup  besar  agar  pendekatan  ini efektif, Sebenamya,  Indonesia,  khususnya  pada  masa Presiden Abdulrahman Wahid, cukup kondusif untuk mengembangkan
pendekatan multikulturalisme. Hal ini karena sifat presiden yang  cukup  toleran,  inklusif,  dan  banyak berpihak  pada  kelompok  minoritas.  Namun kondisinya banyak terhapus oleh sisi negatifnya  yang  banyak  menghiasi media massa.  Program  transmigrasi  yang  selama ini dijalankan  oleh  pemerintah  Indonesia  kiranya perlu  dikaji  ulang,  sebab  selama  ini  hanya dilandaskan  pada  faktor  kependudukan dan kemiskinan  khususnya  di  Jawa,  Madura,  dan Bali,  Proses-proses  sosial  budaya  di  daerah transmigrasi belum mendapat perhatian, sehingga  konflik  juga  sering  terjadi  di daerah itu. Perkembangan politik, ekonomi, agama-agama, dan pengaruh asing (modernisasi) serta kompleksitas
perkembangan masyarakat ke arah civil society di  Indonesia  yang  melewati  batas-batas  etnis, kiranya  berpotensi positif dapat  mendorong hubungan  antarkelompok  etnis  yang  sangat kondusif  untuk  pendekatan  multikulturalisme. Justru masing-masing
36      MULTIKULTURALISME SEBAGAI MODEL INTEGRASI ETNIS TIONGHOA
Sabda, Volume Q, Tahun 2013: 34-42 proses tersebut  dapat  saling  mendorong  untuk mengeliminasi  konflik-konflik  sosial  yang muncul  dari  proses-proses  itu.  Persoalan  di Indonesia  adalah  demokrasi  yang  belum selesai, civil  society masih  sangat  lemah,  dan modernisasi  belum  berjalan  mulus,  Hal  mi tentu  saja  merupakan  titik-titik  lemah bagi program  multikulturalisme  yang  justru  dapat digunakan  untuk  komoditas  politik  bagi oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab.

## 3.      Kasus Etnis Tionghoa
Pihak  yang  tampaknya  paling  merasakan dampak  dari  adanya  program  pembauran  yang dicanangkan  oleh  pemerintah  Orde  Baru  di masa lampau adalah kelompok etnis Tionghoa. Salah satu akibat cukup fatal yang terjadi pada program  pembauran  yang  tidak  dapat  berjalan mulus  karena  sarat  dengan  muatan  politis  itu adalah  peristiwa  pada  sekitar  Mei  1998  yang menelan  banyak  korban  jiwa  dan  harta  benda khususnya bagi kelompok etnis Tionghoa. Siapakah  sebenamya  orang  Tionghoa di Indonesia  itu?  Pertanyaan  sederhana  ini  tidak mungkin  bisa  dijawab  secara  gegabah. Hal yangjelas bisa dipastikan adalah bahwa mereka sudah sangat berbeda dari orang-orang Tionghoa  yang  ada  di  daratan  Cina,  Jauh sebelum  abad  ke-20,  orang  Tionghoa  yang datang di bumi Nusantara telah mengasimilasikan  diri  dengan  penduduk asli. Bahkan,  pemah  lerjadi  pada  suatu periode mereka  melebur  dalam  kehidupan  penduduk asli,  sehingga  ciri-ciri  mereka  hilang  sama sekali  dan  mereka  larut  menyatu  dengan kebudayaan penduduk asli (Coppel, 1994:37). Kala  itu  mereka  yang  datang  kebanyakan laki-laki.  dan  kemudian  menikah  dengan wanita pribumi dari kalangan muslim. Keturunan  mereka  inilah  yang  kemudian dikenal  sebagai  Cina  Tionghoa  peranakan (Suryadinata,  1994:  20),  yang  semestinya dibedakan  dari  Cina  Totok.  Ciri-ciri  kaum Peranakan  ini  dapat  dengan  mudah  dibedakan dari  Cina  Totok  dari  bahasa  yang  mereka gunakan, Kaum Peranakan umumnya menggunakan  bahasa  daerah  (Jawa,  Sunda, Madura,  dan  sebagainya)  sebagai  bahasa utama, sedangkan kaum Totok menggunakan
bahasa Cina menurut sukunya, seperti Hokian, Tio Ciu, Hakka, Kanton, Hinghua, Hoklo, dan Hainan. Masalah  Tionghoa  pada hakikatnya bukanlah monopoli  negara  Indonesia. Akan tetapi, dibandingkan dengan kejadian di negeri-negeri
Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya,  apa  yang  dialami  oleh  orang-orang Tionghoa  di  Indonesia  tergolong  yang  paling luar  biasa.  Berbagai  tindak  diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa telah dilakukan oleh  pemerintah  sejak  masa  kolonial  hingga sekarang.
Di  masa  kolonial ada  Undang-Undang Agraria (1870)  yang  melarang  orang  asing  (termasuk Cina)  bergerak  di  bidang  pertanian.  Puncak tragedi  orang-orang  Tionghoa di Indonesia terjadi  dalam  pembantaian  orang  Cina  oleh Kompeni VOC pada  tahun  1740 di  Batavia, yang kemudian meluas menjadi Geger Pacinan atau  Perang  Cina  di  Jawa,  Sementara  itu perubahan  situasi  di  Cina  Daratan juga berpengaruh  terhadap  sikap  dan  orientasi orang Cina di Indonesia. Kebangkitan
Nasional di Cina  Daratan  pada  awal  abad ke-20 telah mendorong munculnya perkumpulan Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) pada 17 Maret 1 900, disusul dengan berdirinya sekolah-sekotah dasar Tionghoa dengan sistem modern dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Mandarin. Lembaga-lembaga ini  temyata  efektif  untuk  "men-Cina-kan kembali"  orang-orang  yang  disebut  Cina Peranakan (Tan Swee Ling, 2000; 3). Di sisi  lain,  pengisolasian  pemukiman  orang Tionghoa  oleh  pihak  kolonial,  sehingga terbentuk kampung-kampung Cina atau Pecinan (China  Town), ditambah  dengan stratifikasi  sosial  versi  kolonial  yang  membagi masyarakat menjadi tiga kelas yaitu kelas satu untuk orang Eropa, kelas dua untuk orang-orang Timur Asing (termasuk Tionghoa) dan  pribumi  sebagai  kelas  terendah,barangkali juga  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab munculnya disintegrasi  dan  konflik-konflik sosial di masa- masa kemudian.
Seteiah Indonesia merdeka, sikap diskriminatif terhadap  orang-orang  Tionghoa  tampaknya masih terus berjalan. Hal ini terlihat antara lain dari adanya persetujuan antara

## MULTIKULTURALISME SEBAGAI MODEL INTEGRASI ETNIS TIONGHOA      37
Sabda, Volume 8, Tahun 2013 ; 34-42 Menteri  Luar  Negeri  RRC  Chou  En  Lai  dan Menteri  Luar  Negeri  RI  Soenaryo  mengenai penghapusan  dwikewarganegaraan,  PPNo.  10 tahun  1959  tentang  larangan  orang  Tionghoa asing  berusaha  di  luar  ibukota  kabupaten,  dan kebijakan  pemerintah  di  bidang  pendidikan yang  "asimilasionis"  dengan  tujuan  utama untuk  mengurangi  penggunaan  bahasa  Cina. Contoh lain ialah peraturan KASAD padaApril 1958  yang  menutup  semua  surat  kabar  yang terbit dengan hurufselain huruf Latin dan Arab, larangan/'pembatasan  penggunaan  bahasa  Cina di  tempat-tempat  terbuka,  dan  mendesak  WNI Keturunan  untuk  tidak  lag!  menggunakan bahasa Cina. DI masa Orde Baru bahkan kcluar tn§truksl  Presiden  No.  14  Tnhun  1967  yang intlnya  mengatur  bahwa  agama  dan  adat Istiadat Tionghoa hnnya dtfjinkan diprakilkkan dl  lingkungan  keluarga.  Perayaan  hari-hari besar  keaymnaim  dan  adat,  kalaupun  akan dilangsungkun  sccara  terbuka,  Ifdak  boleh dllakukan secara mencolok, Hal itu diatur oleh Depaitemen  Agmna  dan  Jaksa  Aguny,  Baru dengan keluarnya UU No, 5 tahun 1969, agama Budha dan Konghucu memperoleh status resmi walaupun  dalam  praktik  tetflp  diberlakukan berbagal  pembatasan.  Maaalah  lain  yang berbau diskriminntif misalnya larangan terhadap  iklan  dengan  tulisan  Mandarin,  film berbahasa  Mandarin,  dan  peraturan  tentang perubahan  nama  yang  dibcrlakukan  sejak Desemberl966,
Di  awal  kemerdekaan,  keberadaan  orang Tionghoa  secara  umum  dapat  dibedakan menjadi  tiga  kelompok.  Pertama,  adalah kelompok yang berorientasi ke Indonesia. Dari kelompok  ini  banyak  tokoh  yang  begitu  gigih memperjuangkan  terbentuknya nation  and character  building di  Indonesia.  Kedua, kelompok  yang  berorientasi  ke  Tiongkok. Di antara  mereka  ada  sekitar  40.000  orang Tionghoa  yang  pada  tahun  1949  menolak tawaran  kewarganegaraan  pernerintah  RI  dan memilih  pulang  ke  negeri  leluhur.  Ketiga, adalah  kelompok  Tionghoa  yang  berorientasi kcBarat (Greif, 1991:11).
Walaupun  pada  saat  ini  sudah  sulit  untuk menemukan  orang  Tionghoa  Indonesia  yang masih merasa bukan sebagai orang Indonesia,
kenyataannya  keraguan  etnis  lain,  khususnya kaum pribumi terhadap kenasionalan orang-orang Tionghoa belumjugahilang-Sebaliknya,  dikotomi  antara pribumi  dan nonpribumi telah menjadi komoditas yang sangat baik bagi isu- isu SARA di masapemerintahan Orde Baru.
Banyak  upaya  telah  dilakukan  baik  oleh tokoh-tokoh  pribumi  ataupun  sebaliknya  dari kalangan  nonpribumi  untuk  membuktikan kesungguhan ke-Indonesia-an orang-orang Tionghoa,  namun  hal  itu  tampaknya  belum membuahkan  hasil  seperti  yang  diharapkan. Kondisi  itu  scmakin  diperparah  dengan kebijakan  pemerintah  Orde  Baru  yang  dalam prflkflk  mencrapkun  standar  ganda  terhadnp orang-orang  Tionghoa,  Di  satu  sisl,  khususnya di  sektor  ekonomi,  orang-or&ng  Tionghoa diberi peluang yang sebenarnya tidak lain Juga deini kepentlngan penguasa. Di siai lain, secara politis  dan  kultural  mereka  ditekan.  KebIJakan itu  berd&mpak  pada  munculnya  perbedaan soalnl  ekonomi  yang  begitu  mencolok  antara pribumi  dan  nonpribumi,  yang  akhlrnya bcrmuara  pada  munculnya  kecemburuan  soslal dan  lau  SARA  dan  berpuncak  pada  tragedl pflda Me!1998.
MenJadi  tanda  tanya besar bagi  kitfl  semua, bagaimana sebenamya keberadaan orang-orang Tionghoa di tengah-tengah meayBrakat Indonesia? Apakah peraturan yang
diskriminatif  dan  standar  ganda  yang  berlaku sejak  zaman  kolonial  hingga  Orde  Baru  maslh tepat  diberlakukan  hingga  sekarang  atau mungkinkah  dihapuskan  seluruhnya? Tentunya semua itu mennerlukan wacana pemikiran yang komprehensif. Sejalan dengan era keterbukaan di  masa sekarang, peraturan  yang diskriminatif itu  seharusnya  dihapuskan,  namun  yang penting  memang  harus  ada  peraturan  umum yang  melindungi  golongan  yang  terpinggirkan. Kenyataannya, selama ini orang-orang
Tionghoa selalu menjadi korban
kebijakan-kebijakan  yang  keliru.  Masalah inilah  yang  mendasari  ide  untuk  mereposisi keberadaan etnis  Tionghoa  dalam  proses imegrasi nasional yang mungkin dapat dilakukan melalul pendekatan multikulturalisme. Begitu  pelik  dan  rumit  persoalan  etnis Tionghoa di Indonesia, sehingga tidak
36      MULTIKULTURALISME SEBAGAI MODEL INTEGRASI ETNIS TIONGHOA
Sabda, Volume 8, Tahun 2013 : 34-42 mengherankan  ketika  pada  tahun 1991 di Cornel  University  berlangsung  simpostum dengan  tema "The  Role  of  the  Indonesian Chinese  in  Shaping  Modern  Indonesian  Life". muncul pemyataan ini:
The  culture  identity  and  the  position  of  the Chinese  population  group  within  Indonesian society is a contention one. The 'masalah Cina' (Chinese  problem)  issue  has  been  hotly discussed  within  Indonesia  society  itself  and has  inevitably  resulted  in  such  crucial  question as weather the Indonesian Chinese are intuited their own culture identity or should instead seek integration or even assimilation into Indonesian culture.
Di  era  Indonesia  Baru  sekarang,  ketika pemerintah  jelas  sedang  gigih  mengupayakan agar  republik  ini  menjadi  negara  yang menjunjung tinggi supremasi hukum, berkeadllan, demokratis, peduli terhadap HAM,  dan  menyikapi  perbedaan  sebagai rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  kebijakan terhadap  etnis  Tionghoa  tampaknya  perlu ditinjau  kembali,  Terbitnya  Keppres  No.  6 tahun  2000  dan  Undang-Undang  Rl  No.  6 tahun  2006  merupakan  angin  segar  bagi orang-orang  Tionghoa  yang  selama  era  Orde Baru  secara  fisik  maupun  psikis  telah menderita  karena  dijauhkan  dari  segala  anasir yang  berhulu  pada  budaya  leluhur  mereka. Kebijakan itu diharapkan dapat membuat Naga Nusantara itu bangkitdaritidurpanjangnya, Dengan demikian era reformasi ini sesungguhnya  lebih  memberi  peluang  bagi semua  pihak,  tidak  terkecuali  etnis  Tionghoa, untuk  membuktikan  diri  sebagai  pewaris  sah republik tercinta. Akan tetapi, peluang baik ini tidak  mustahii  bisa  menjadi  hambatan  proses integrasi  terutama  jika  kiprah  mereka  salah langkah,  sehingga  muncul  kesan  bahwa  orang Tionghoa  Indonesia  justru  semakin  eksklusif. Untuk  itulah  reposisi  etnis  Tionghoa  di  Era Indonesia  Baru  perlu  dilaksanakan  dengan penuh kehati-hatian agar upaya  menyinergikan keanekaragaman  polensi  etnis  dapat  berjalan sesuai dengan harapan.
Pada  tahun  1960  Willmott  telah  menerbitkan hasil penelitiannya yang dilakukan antara tahun 1954-1955 dengan
judul The  Chinese  ofSemarang:  A  Changing Minority  Community  in  Indonesia. Banyak  hal yang  dapat  dimanfaatkan  dari  hasil  penelitian ini.  Masalahnya  ialah  masyarakat  Tionghoa Semarang  di  tahun  limapuluhan  ini  tentunya berbeda  dari  masyarakat  Tionghoa  Semarang pada  masa  kini.  Di  samping  itu,  masyarakat Tionghoa  Semarang  tidak  bisa  dianggap merepresentasikan  seluruh  orang  Tionghoa di Indonesia. Mengingat kenyataan bahwa komunitas  Tionghoa  di  Indonesia  begitu majemuk, diperlukan upaya untuk  memperoleh gambaran tentang mereka.
Sejalan  dengan  pemyataan  Willmott  bahwa  di wilayah  Asia  Tenggara  masyarakat  Tionghoa terbentuk  sejalan  dengan atau berdasarkan pada  bahasa  utama  mereka,  Oetomo  dalam disertasinya  yang  berjudul The  Chinese  of Pasuruan: Their Language and Identity (1987) menemukan  tiga tipe masyarakat  Tionghoa Indonesia  berdasarkan  penggunaan  bahasa keakraban  dan  bahasa  solidaritas  sehari-hari mereka.  Pertama,  mereka  yang  menggunakan bahasa  daerah,  antara  lain  masyarakat  Cina  di Jawa, Madura.  Sumatera  Barat,  Bali,  dan Ujung Pandang. Kedua, mereka yang menggunakan  bahasa  Melayu  lokal,  misalnya orang  Tionghoa  yang  tinggal  di  Jakarta, Menado,  Kupang,  dan  Sorong.  Ketiga,  mereka yang  menggunakan  bahasa  Cina,  misalnya Hakka  dan  Tio  Ciu di Kalimantan  Barat, Hokian  di  Kepulauan Riau, dan  Kreol  dengan anasir  diaiek  Cina yang mefionjol  di  Bangka dan  Belitung.  Mengingat  besarnya  fungsi bahasa sebagai penand* identitas atau kebanggaan  komunitas  dan  pengaruh  bahasa terhadap  kebudayaan,  pandangan,  dan  sikap hidup  komunitas  penuturnya,  maka  pemetaan etnis  Tionghoa di Indonesia  perlu  dilakukan dalam  hubungannya  dengan  upaya  untuk mendapatkan  gambaran  yang  lebih  terperinci mengenai profll masyarakat Tionghoa Indonesia.
Penelitian  yang  termasuk  mutakhir telah dilakukan  oleh  Debora  Wiriadinata  (1998), berjudul Chinese  Indonesian  Dilemma: The Younger  Generation  of  Chinese  Indonesian, Search  for  Identity. Penelitian  ini  dilakukan di empat kota besar yaitu Surabaya, Bandar
MULTIKULTURALISME SEBAGAI MODEL INTEGRASI ETNIS TIONGHOA      39
Sabda, Volume 8. Tahun 2013:34-42 Lampung,  Bandung,  dan  Jakarta,  dan telah menemukan  dilema  yang  dihadapi oleh generasi  muda  Cina  Indonesia.  Sebagai  orang Tionghoa Indonesia, mereka uinumnya mengaku  kebingungan  untuk  memilih  apakah akan  tetap  mempertahankan  ciri  kecinaan (ketumnan)  mereka  yang  khas,  atau  harus meninggalkan samasekali semua yang diperoleh  dari  leluhur  mereka  dan  sepenuhnya melebur  ke  dalam  masyarakat  mayornas.  Di satu sisi niereka merasa bahwa sebagai WNI di tengah  bangsa  yang  muluetnis  ini  kebudayaan dan  hak  politik  mereka  telah  diingkari.  Di  sisi lain,  mereka  bangga  sebagai  orang  Tionghoa, antara lain  karena  status ekonomi  mereka  yang tinggi sekalipun mereka tidak merasa terlindungi dari agresivitas kelompok mayoritas yang sewaktu-waktu dapat timbul.
Dari hal di atas dapat dilihat bahwa  mereka  itu sebenamya  kuat,  sebab  berbagai  tekanan  yang mengecilkan atau meminggirkan mereka ditanggapi  dengan  penuh  perjuangan  sehingga mereka  tampak  semakin  lebih  kuat  dan  tidak merasa  terpinggirkan.  Dari  sinilah  seharusnya mereka  diberi  penghargaan  atas  prestasi  dan jasa-jasanya  sejak  masa  lampau,  dan  diberi kesempatan untuk mengembangkan segala yang mereka miliki bersama-sama dan bahu-membahu dengan etnis lainnya, asal tidak mengarah pada eksklusivisme dan konservativisme.  Hal  yang  perlu  dihapuskan adalah  pandangan  stereotipe  terhadap  mereka dan  sebaUknya,  yang  tentu  sangat  tidak kondusif  di  masa  sekarang  dan  berpotensi memieu konflik sosial.

## 4    Kasus Jawa Tengah
Sebagai  pusat  kebudayaan  Jawa,  tentu  saja orang  Jawa  merupakan  etnis  mayoritas  di kawasan  Jawa  Tengah.  Sebenamya  ada  Juga etnis  lain  yang  berdomisili  di  kawasan  ini terutama  di  kota-kota,  sebab  daerah  ini merupakan  pusat  kebudayaan,  pendidikan,  dan perdagangan. Selain etnis Jawa, etnis lain  yang berdomisili  di  Jawa  Tengah  dan  berjumlah cukup banyak adalah etnis Arab dan Tionghoa, di  samping  etnis-etnis  yang  datang  dari  India, Sumatra,  Kalimantan,  dan  kawasan  Indonesia tinny. Walaupun etnis Jawa merupakan
mayoritas,  hubungan  antaretnis  di  kawasan  ini cukup  harmonis. Hanya, hubungan antara etnis Jawa  dan  etnis  Tionghoa  memang  tampak kurang  harmonis  dan  cukup  sering  terjadi konflik sejak masa sejarah hingga terakhir pada Mei  1998,  terutama  di  kota  Surakarta  dan Semarang.  Semua  itu  disebabkan  oleh  polkik diskriminatifyang  dijalankan  pemerintah  sejak zaman kolonial hingga Orde Baru.
Tak  pelak  Jawa  Tengah  juga  terkena  imbas politik  pemerintah  yang  keliru  di masa- masa lampau,  khususnya  bagi  etnis  Tionghoa. Munculnya  Geger  Pacinan  di  Semarang  pada pertengahan abad ke-18 dan peristiwa pada Mei 1998  di  Surakarta  merupakan  bukti  konflik besar  yang  memilukan  mereka,  di  samping konflik-konflik  yang  lebih  kecil  tetapi  muncul sepanjang  masa.  Meskipun  demikian,  mereka tampaknya  cukup  kuat  dan  sadar  betui  serta berani  menghadapi  risiko-risiko  apapun  baik tekanan  dari  pemerintah  maupun  masyarakat. Oleh  karena  itu,  mereka  tetap  dapat  eksis walaupun  hanya  diberi  satu  jalan  yaitu  di bidang  ekonomi  dan  perdagangan  yang sebenamya juga terbatas.
Menyikapi  hal  di  atas,  tentunya  pandangan yang  stereotipe  terhadap etnis Tionghoa  dan sebaliknya  itu  harus  diubah,  sebab  temyata hanya  menghasilkan bumerang bagi semuanya. Di era reformasi sekarang ini, dengan kerangka pendekatan  baru,  kita  harus  berani  member! penghargaan setinggi-tingginya terhadap kelompok etnis Tionghoa dan menyelenggarakan dialog kebudayaan
antaretnis  dengan  harapan  agar  mereka  akan menghargai kita dan sebaliknya  kita juga tidak memandang  mereka  dengan  penuh  curiga. Diasumsikan  sekarang  ini  mereka  masihberada pada  posisi  kebingungan,  sebab  di  satu  sisi selagi  mereka  bepergian  keluar  Jawa  Tengah, biasanya  mereka  menyebut  sebagai  orang Semarang,  orang  Solo  atau  tempat-tempat  lain sebagai  asalnya  di  Jawa  Tengah,  karena memang  lahir  dan  besar  di  tempat  itu.  Namun di tempat asalnya itu mereka sering bermasalah dengan lingkungannya.
Berkenaan dengan
pendekatan multikulturalisme  yang  ditawarkan,  khususnya di Jawa Tengah, perlu dibuka dan
40      MULTIKULTURALISME SEBAGAI MODEL INTEGRASI ETNIS TIONGHOA
Sabda, Volume 8, Tahun 2013 : 34-42 dikembangkan  pusat  kajian  dan  kebudayaan Cina,  di  samping  pusat-pusat  adat  dan  agama orang-orang  Tionghoa  (klenteng)  yang  telah ada. Dengan pendekatan ini diharapkan bahwa apresiasi  budaya  pada  orang-orang  Tionghoa akan  berkembang  dengan  baik  yang  kemudian dapat  mengkikis  pandangan  stereotipe  yang selama  ini  terjadi.  Apapun  yang  terjadi kemudian dengan pendekatan ini dalam bentuk proses  akulturasi  budaya  ataupun  asimilasi sekalipun,  adalah  persoalan  di  kemudian  hari yang  tidak  dapat  dipaksakan.  Sebagai  contoh misalnya  di  kawasan  Pecinan  Semarang  dapat didirikan  Pusat  Kajian  dan  Kebudayaan  Cina, bahkan  kawasan  ini  dapat  dijadikan  kawasan konservasi  (positif)  kebudayaan  Cina  secara fisik  (bangunan  dan  fasilitas)  dan  kehidupan sosial  budaya,  sebagai  media  komunikasi budaya inter dan  antaretnis, sebab kawasan  ini dekat  dengan  kawasan  Kota  Lama  dan memang  memUiki  nilai  historis  dan  kultural. Efek lain dari program ini  adatah pemanfaatan komunikasi  budaya  melalui  media  pariwisata. Media  ini  tampaknya  mampu  menjembatani komunikasi  antarbudaya  di  manapun  melalui kegiatan wisata budaya.
Bila  kita  tengok  ke  masa  lampau  sekitar  abad ke-15  dan  16,  orang-orang  Tionghoa  temyata cukup  berperan  dalam  Islamisasi  di  Indonesia, khususnya  di  Jawa  Tengah.  Bukti-bukti mengenai  hal  ini  cukup  banyak  dijumpai  pada kronik dan peninggalan sejarah di Jawa Tengah dan  Jawa  Timur,  Peranan  Cheng  Ho  dan Mahuan  merupakan  bukti  historis,  sedangkan peninggalan  seperti  klenteng  Sam  Po  Khong, makam  puteri  Cina,  dan  berbagai  omamen Cina yang ditemukan di Masjid Agung Demak dan  masjid-masjid  kuno  lainnya  merupakan bukti-bukti  arkeologis.  Hubungan  politik  dan perdagangan  Cina-Arab  baik  melalui  darat niaupun  laut  di  masa  lampau  yang  secara legendaris  disebut  dengan  "jalur  sutera" kiranya telah mendorong Islamisasi di Indonesia.  Hubungan  yang  begitu  dekat  antara orang-orang  Tionghoa  dan  orang-orang  Islam di  masa  lampau  menjadi  sangat  bertolak betakang  dengan  apa  yang  terlihat  sekarang, khususnya  di  Jawa  Tengah.  Hal  ini  tentu merupakan akibat dari kebijakan-kebijakan
pemerintah  yang  keliru  sejak  masa  sejarah hingga  masa  sekarang,  yang  kiranya  perlu dicermati  bersama-sama  untuk  selanjutnya diadakan perubahan-perubahan.
Jawa Tengah juga merupakan tempat penyelenggaraan  program  transmigrasi  ke  luar Jawa.  Berkenaan  dengan  program  hubungan antaretnis dalam format barn, tentunya program  ini  harus  dikaji  ulang.  Program  ini hendaknya  tidak  hanya  dilandaskan  pada kemiskinan dan kependudukan. Program hubungan  antaretnis  yang  cukup  pelik  ini  juga hams  diberikan  kepada  para  calon  transmigran agar perbedaan antaretnis tidak memicu konflik antaretnis di daerah transmigrasi.

## 5.    Simpulan
Politik  asimilasi  dan  diskrimmasi  etnis di era Orde  Baru  dan  pemerintahan  sebelumnya temyata  telah  menghasilkan  konflik-konflik sosial  yang  berkepanjangan  dan  memilukan. Kondisi  itu  dapat  mengancam  proses  integrasi nasional. Pendekatan multikulturalisme merupakan  sebuah  tawaran  strategis  untuk mengubah  model  pendekatan  lain  yang  pemah ada.  Pendekatan  ini  merupakan  model  baru yang  cukup  baik  tetapi  belum  banyak  teruji. Oleh  karena  itu,  pemerintah  seyogyanya menerapkan  politik  kebudayaan  yang  arif dengan  menyediakan  sarana  dan  prasarana berupa  himbauan  moral,  dorongan  atau  datam bentuk  peraturan  perundangan  yang  kondusif. Kalaupun nantinya akan terjadi proses akulturasi  atau  asimilasi,  biarlah  proses itu terjadi  dengan  sendirinya  dan  tidak  perlu dipaksakan. Dengan menerapkan
pendekatan multikulturalisme,
kebudayaan-kebudayaan etnis  di  Indonesia,  khususnya  Jawa  Tengah, diharapkan  dapat  berkembang  dengan  baik, tidak konservatif-eksklusif, dan mampu berkomunikasi  dengan  baik  satu  dengan lainnya.
Pendekatan multikulturalisme diharapkan  juga  dapat  mendorong  munculnya pranata-pranata sosial lainnya untuk mewujudkan  bentuk  masyarakat  madam  yang menjunjung tinggi moral, hukum, keadilan, dan HAM. Khususnya terhadap kelompok etnis
MULTIKULTURALISME SEBAGAI MODEL INTEGRASI ETNIS TIONGHOA    41
Sabda, l/o/u/ne 8, Ta/wn 20^3; 34-42 Tionghoa, melalui pendekatan multikulturaltsme, pandangan stereotipe yang selama ini  banyak  memicu  konflik  harus dihapuskan. Ekslstensi  etnis  ini  juga  hams dihargai dan dihormati, termasuk kehadirannya sebagai warga  negara.  Mereka tentu  juga  diharapkan  akan  sepenuhnya menghargai  etnis-etnis lain di  sekitamya  dan mau  turut  serta dafam mendorong  terciptanya proses  integrasi  nasional  yang  permanen  dan mau mendorong terwujudnyamasyarakatmadani di Indonesia. Khususnya  di  Jawa  Tengah  yang  cukup  sarat dengan  konflik,  khususnya  konflik Jawa- Cina di  sepanjang  sejarah,  pemerintah  daerah  dapat menjadi  pioner  dengan  memulai  menerapkan pendekatan multikulturalisme untuk mengeliminasi  konflik  dan  mengubahnya menjadi hubungan sombiosis-mutualistis.
Terlepas  dari  kekurangannya,  etnis  Tionghoa juga  telah  banyak  berjasa  dalam  masyarakat Jawa Tengah sejak masa lampau hinggasekarang,

## DAFTAR PUSTAKA
Barth,  Fredrik.  1988. Kelompok  Etnik dan Batasannya (diindonesiakan  oleh  Nining  I. Soesilo). Jakarta: Ul-Press.
Cohen,  Abner.  Editor,  1974. Urban  Ethnicity, London, New  York,  Sydney:  Tavistock Publication,
Coppel, CharicsA.. 1994. Tionghoa Indonesia dalam Bisnis, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
Graaf, H.J,  de  &  Th.  Pigeaud,  1998. Cina
Muslim diJawaAbadXVdanXVI; Antara Historisitas dan Mitos, Yogyakarta;  Tiara Wacana.
Greif, Stuart  W..  1991, WNI;  Problematic Orang Indonesia Asal Cina. Jakarta: Pustaka Utama Grafrti,
Harsoyo.  1988. Pengantar  Anmtropologi. Bandung: BinaCipta.
K  o  m  p  a  s  , "Asimilasionisme  vs Muftikulturalisme' 1 , Kompas, 14 Maret 2001.
Oetomo,  Dede. 1987. "The Chinese  of Pasuruan." Dicsertation. Ithaca, Ny: Cornel University.
Tan Swie  Ling.  2000. "Peran  Tionghoa  di Indonesia  Dahulu  dan Sekarang", makalah dalam Seminar Paguyuban Sosial  Marga Tionghoa Indonesia cS Jakarta.
Suryadinata,  Leo.  1994. PolWk  Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Wimott,  Donald  E..  1960. The  Chinese of Semarang: A Changing Minority in Indonesia.
Ithaca: Comell University Press.
Wiriadinata, Debora. 1998. Chinese Indonesian Dilemma: The Younger
Generation  of  Chinese  Indonesia, Search for Identity. Ohio: Ohio University.
42 MULTIKULTURALISME SEBAGAI MODEL INTEORASI ETNIS TIONGHOA