INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1551-1557 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) (Studi Kasus : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Prov. Papua)
Nur Asri Elita Daulay 1 , Fatimah Azzhara 2 ✉ , Jeremi Putranta 3 , Syamsul Allim 4 , Putri Kemala Dewi Lubis 5
Universitas Negeri Medan Email: fatimahppj@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Berdasarkan  studi  kasus  permasalahan  utama  dalam  pengelolaan  harta  bersama  antara  lain  adalah penggunaan  harta  milik  oleh  pihak  lain  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan, pencatatan yang tidak teratur, sumber daya yang tidak memadai, dan disertakan kepemilikan yang tidak jelas.  Penelitian  ini  mengidentifikasi  faktor-faktor  penghambat  pengelolaan  aset  tetap  memberikan solusinya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data hasil studi literatur. Data untuk penulisan tinjauan pustaka ini diperoleh dengan cara mencari makalah yang dikumpulkan dengan menggunakan database Google  School  dan  website  jurnal  dan  makalah  yang  tersediaSolusi  yang  dapat  diberikan  atas permasalahan tersebut ialah: 1. Meningkatkan Pengawasan 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 4. Meningkatkan Kerjasama antar InstansiDari studi kasus yang disajikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan real estate regional di berbagai daerah  masih  kurang  optimal.  Penyebab  utama  permasalahan  pengelolaan  aset  daerah  adalah kurangnya kapasitas dan integritas sumber daya manusia serta kapasitas staf pengelola aset daerah yang berjumlah orang, sehingga pelaporan dan inventarisasi aset daerah tidak terproses dengan baik. Setiap daerah mengikuti pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dalam pengelolaan barang milik daerah. Pedoman Standar Pengelolaan Aset Daerah menjadi acuan dalam pengelolaan aset daerah.
Kata Kunci: BMD, Keuangan Daerah, Pengelolaan, Penatausahaan
Abstract
Among the case studies of the main issues of collective property management are the misappropriation of  property  by  others  according  to  established  procedures,  irregular  record-keeping,  inadequate resources,  and  the  inclusion  of  unclear  ownership.  The  study  identified  factors  that  hamper  asset management remained the solution. The study USES qualitative methods with a case-study approach. The type of data used by the authors in this study is the data of literature studies. The data for writing this library review is obtained by locating a paper collected using the Google school database and the journal  website  and  available  paper that can  be  given  on  the  problem:  1.  Increasing  surveillance  2. Increase human resources 3. Increasing community participation 4. Improving inter-office cooperation from case studies presented in the study, it seems that regional real estate management in the areas is still less than optimal. The main causes of problems for management of local assets are the lack of the capacity and integrity of human resources and the capacity of the management staff of a number of local  assets,  thus  not  well  processed  reporting  and  inventory  of  local  assets.  Each  region  follows  a regulation of the home minister (perminister of the interior) on the management of local properties. Keywords: BMD, Region Finance, Management, Indemulation

## PENDAHULUAN
Aset daerah harus dikelola secara optimal dengan berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas  publik  (Andrei,  Bakar  &  Sargiacomo,  2017). Mengenai tingkat kekayaan daerah (Sukmadilaga, Pratama & Mulyani, 2015) mengatakan Sasaran  strategis  yang  ingin  dicapai  dalam  kebijakan  pengelolaan  aset  dan  aset  daerah antara  lain  adalah  tercapainya  tertib  pengelolaan  aset  daerah,  terciptanya  efisiensi  dan efektivitas penggunaan aset daerah, terjaminnya keamanan aset daerah, dan terjaminnya keakuratan data dan informasi aset daerah.
Namun  pada  kenyataannya    banyak  organisasi  seperti  Badan  Keuangan  Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan  Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi  Papua  yang  mempunyai  permasalahan  dengan  pengelolaan  kekayaan  daerah nya(BMD). Masih banyak  daerah dimana Berdasarkan ikhtisar studi kasus,  permasalahan utama dalam pengelolaan harta bersama antara lain adalah penggunaan harta milik  oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, pencatatan yang tidak teratur, sumber daya yang tidak memadai, dan disertakan kepemilikan yang tidak jelas.
Penelitian sebelumnya terkait manajemen aset tetap telah dilakukan oleh Bova (2016), Quirin & O'Bryan (2014), dan Prabowo (2016). Kajian ini mengevaluasi kegiatan administratif semata-mata berdasarkan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab ketidaksesuaian antara pengelolaan dan regulasi adalah
kurangnya sumber daya manusia, kurangnya remunerasi, kurangnya koordinasi, kurangnya peralatan, kurangnya  data  pendukung aset  tetap, dan  kurangnya disiplin  dan komitmen manajemen terhadap Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,    penelitian  ini    mengidentifikasi  faktor-faktor penghambat  pengelolaan  aset  tetap  pada  Badan  Keuangan  Provinsi  Sulawesi  Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan  Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, serta memberikan solusinya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Pendekatan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif merupakan suatu metode kerja yang memungkinkan peneliti menggali lebih dalam fenomena-fenomena  di lapangan dan menggali  lebih  dalam  data-data  mengenai  permasalahan  yang  sangat  relevan  dengan penelitian kualitatif.
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data hasil studi literatur. Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan  data dan sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam  penelitian  dari hasil penelitian peneliti terdahulu yang berupa buku dan laporan ilmiah, bukan observasi langsung
Data untuk penulisan tinjauan pustaka ini  diperoleh dengan cara mencari artikel yang dikumpulkan dengan menggunakan database Google School dan website jurnal dan artikel yang  tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pajak Provinsi Sulawesi Utara Penanganan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di lingkungan Badan Pengelola Barang Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini termasuk Pedoman  Pengelolaan Properti Masyarakat.
Hal ini menarik perhatian pada berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan properti  lokal,  seperti  penggunaan  properti  oleh  orang  lain  tanpa  mengikuti  prosedur, pertukaran jumlah item yang mungkin berdampak negatif pada pemerintah lokal, catatan yang terganggu, dan konflik kepentingan diperlukan dan Penggunaan aset, pelaporan yang tidak konsisten. Sumber daya manusia  masih terbatas dalam hal integritas karena prosedur yang ada tidak dipatuhi.
Pengelolaan kekayaan daerah pada Badan Keuangan Daerah (BAPENDA) dilakukan dengan cara: (1) Akuntansi Barang Milik Daerah (BMD) Seluruh barang yang masuk dalam BAPENDA Sulut akan dimuat tanpa memperhatikan apakah masih dalam pengadaan APBD. Memuat  dan  bandingkan  buku  bisnis  yang  didukung  oleh  SIMDA  BMD.  Setiap  barang disesuaikan dengan klasifikasi dan pengkodean barang, serta memiliki kartu inventaris (KIB) sebagai identifikasi manual. (2) Inventarisasi Real Estate Daerah (BMD) BAPENDA melalui sistem SIMDA melakukan inventarisasi tahunan untuk mengetahui kesesuaian dan kondisi real estate daerah yang bekerjasama dengan lembaga keuangan di bidang real estate. (3) Laporan Properti Komunitas (BMD) Laporan Properti Komunitas  disusun  setiap semester dan tahunan oleh perwakilan pemilik properti berdasarkan kondisi properti. File yang perlu dilaporkan harus memenuhi kriteria kecocokan laporan.
Pengelolaan Barang Milik Masyarakat (BMD) di Kabupaten Kepulauan Talaud Pengelolaan barang milik masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud masih buruk. Penyebab tidak efektifnya pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut.
Sumber  daya  manusia  belum  mencukupi,  dasar  hukum    belum  konkrit,  bukti kepemilikan  belum jelas,  penilaian aset belum dilakukan, komitmen pimpinan dan sikap pemerintah masih acuh tak acuh. Permasalahan yang muncul dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah  pengelolaan aset.
Dalam pemeriksaan tersebut, Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK)  menemukan adanya kendala dalam pengelolaan barang milik masyarakat sehingga memberinya status Eksepsi (WDP).
1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud belum melakukan kajian lahan kolong jalan.
2. Fasilitas keamanan kurang memadai
3. Pencatatannya masih dikelompokkan antara aktiva tetap, peralatan dan mesin.
4. Ruas jalan yang  statusnya diubah menjadi 'Negara' tetap dicatat sebagai kepemilikan lokal.
Permasalahan  pengelolaan  barang  milik  masyarakat  yang  terjadi  di  Kabupaten Kepulauan Talaud : (a) Sumber Daya Manusia Karena kekurangan sumber daya manusia (SDM), banyak  rangkap jabatan dalam pengurusan barang milik masyarakat, BMD tidak dapat dilaporkan dan diproses. Sehingga implementasikan tidak benar. (b) Landasan Hukum Kebijakan  pengelolaan  properti  daerah  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  19  Tahun  2016  belum  tercapai  karena  masih  kurangnya  pemahaman  terhadap undang-undang dan kebijakan properti daerah di kalangan pengelola properti daerah. (c)
Bukti  Kepemilikan  Tidak  adanya  dokumentasi  dan  bukti  yang  jelas  atas  pembelian  atau perolehan  properti  yang    ada  merupakan  bukti  nyata  kepemilikan  properti  lokal  di Kabupaten  Kepulauan  Talaud.  (d)  Penilaian  Aset  Penilaian  Aset  terus  dilakukan  untuk memverifikasi  nilai  aset  yang  dimiliki  real  estate  lokal,  baik  pengadaan  lama  maupun pengadaan  baru.  (e)  Komitmen  Pimpinan  Kurangnya  koordinasi  antara  pengguna  dan pengelola  mengenai  aset  masyarakat  yang  dapat  dihapusbukukan  dan  dimusnahkan sehingga  mengakibatkan  kurangnya  pertimbangan  terhadap  aset  masyarakat.  (f)  Sikap tanggung  jawab  Walaupun  barang  nasional  dan  daerah  tercampur  dalam  administrasi publik, namun pengawasan tetap mengutamakan barang lokal.
Pengelolaan Aset Tetap  Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
Pengelolaan aset Dinas Olahraga dan Pemuda  Provinsi Papua masih belum berjalan dengan baik. Sebab, Dinas Aset Olah Raga dan Pemuda Provinsi Papua  terbilang kurang aktif dalam melakukan pencatatan, inventarisasi, serta pelaporan aset tetap secara berkala. Penyebabnya adalah kurangnya aktivitas petugas yang bertugas melakukan pencatatan aset tetap  di  Dinas  Olahraga  dan  Pemuda    Provinsi  Papua,  yang  berdampak  pada  kurang memadainya pengelolaan aset tetap di Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua .
Begitu pula pada inventarisasi aset tetap, jenis dan spesifikasi yang tidak jelas, kondisi produk yang tidak jelas, dan beberapa barang tidak diberi nomor sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan aset masyarakat pada Biro Olahraga dan Pemuda Kantor Provinsi Papua.
Namun hasil penelitian menunjukkan keadaan sebaliknya,
1. Pendaftaran  aset  tetap  pada  DISPORAProvinsi  Papua  telah  dilakukan,  perhitungan jumlah  aset  tetap  akurat,  semua  aset  tetap  diberi  kode,  dan  pemilihan  aset  tetap dilakukan secara berkala setiap tahun. Peralihan aset tetap milik Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua selalu dicatat.
2. Jumlah aset tetap DISPORA Provinsi Papua sudah benar, asal usul seluruh aset tetap jelas, waktu pengadaan aset tetap  jelas, dan harga seluruh aset tetap akurat. Aset tetap  Dinas Olahraga  Provinsi Papua dan pemuda dalam kondisi baik.
3. Penyusunan laporan harta tetap  DISPORA Provinsi Papua dikatakan sudah baik dan jelas. Laporan aset tetap dapat dilihat oleh masyarakat  yang memerlukan data  dari aset tetap  Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua. Petugas selalu berhati-hati dalam pemeliharaan aset tetap yang ada di kantor, perkiraan harga aset tetap wajar dan  staf  memastikan  bahwa  anggota  Dinas  Olahraga  dan  Pemuda  Provinsi  Papua telah melakukan hal yang benar dalam menjaga aset tetap yang ada di kantor.
Kepemilikan  daerah  seringkali  menjadi  kontroversi  karena  kurangnya  minat  dari pemerintah daerah dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya. Oleh karena  itu,  pemantauan,  pencatatan  dan  pemeliharaan  yang  baik  diperlukan  untuk memastikan  bahwa  pemerintah  daerah  tidak  mengalami  kerugian  akibat  hilangnya  aset daerah dan komplikasi kepemilikan aset tersebut.
Solusi berikut dapat dipertimbangkan terhadap masalah pengelolaan properti daerah.
1. Penguatan  pengawasan  Pemerintah  daerah  dapat  memperkuat  pengawasan pengelolaan BMD dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan internal. Hal  ini  dapat  dicapai  dengan  memperbaiki  sistem  pencatatan  dan  pelaporan  serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan BMD.
2. Peningkatan  kapasitas  pegawai  Pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  kapasitas pegawai  dalam    pengelolaan  BMD.  Hal  ini  dapat  dicapai  dengan  memberikan pendidikan  dan  pelatihan    yang  berkualitas  kepada  karyawan  yang  terlibat  dalam pengelolaan BMD.
3. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  Pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  BMD.  Hal  ini  dapat  dicapai  melalui sosialisasi dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan BMD.
4. Memperkuat  kerjasama  antar  kementerian  Pemerintah  daerah  dapat  memperkuat kerjasama antar kementerian dalam pengelolaan BMD. Hal ini dapat dicapai dengan membangun  jaringan  kerja  sama  yang  kuat  antar  otoritas  terkait  seperti  Badan Pengawasan Keuangan  (BPKP), Badan Pengawas, dan Kejaksaan.
Dengan menerapkan langkah-langkah ini, otoritas pendapatan daerah Sulawesi Utara, Kabupaten  Kepulauan  Talaud  dan  Dinas  Olahraga  dan  Pemuda  Provinsi  Papua  dapat meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  aset  dan  memastikan    aset  tetap  terjaga  dan digunakan sebagaimana mestinya.

## SIMPULAN
Mengatasi pengelolaan real estate lokal yang kurang optimal memerlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Pengelolaan aset daerah yang baik tercermin dari tertibnya keuangan pemerintah daerah. Dari studi kasus yang disajikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan real estate regional di berbagai daerah masih kurang  optimal.  Penyebab  utama  permasalahan  pengelolaan  aset  daerah  adalah kurangnya kapasitas dan integritas  sumber daya manusia serta kapasitas staf pengelola aset  daerah  yang  berjumlah  orang,  sehingga  pelaporan  dan  inventarisasi  aset  daerah
tidak terproses dengan baik. Setiap daerah mengikuti pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri)  dalam    pengelolaan  barang  milik  daerah.  Pedoman  Standar Pengelolaan Aset Daerah menjadi acuan dalam pengelolaan aset daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aibekob, Adonia Abigael, Syaikhul Falah, Arius A. Kambu. 2021. Evaluasi Penatausahaan Aset  Tetap  Pada  Kantor  Dinas  Olahraga  Dan  Pemuda  Provinsi  Papua.  6(1),  1-14. https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/1664
Kurniati, Evy, Thatok Asmony, Dudi Santoso. 2017. Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu Hingga Kini). 8(3), 540-558. https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/download/850/pdf
Lantemona, Insteng, Ventje Ilat, Hendrik Manossoh. 2017. Analisis Penatausahaan Barang
Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. 8(1), 211-221. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15374
Oroh, Yosua Heleluya, Sintje R. 2021. Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  9(2),  395-403. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/download/33475/31675
Theodora,  Fernanda,  Febri  Y,  Meyzi  H.  2019.  Implementasi  Kebijakan  Penatausahaan
Barang Milik Daerah. 15(3), 348-353.
https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/7891/6088.