INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12849-12860 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j -innovative.org/index.php/Innovative
Dinamika Dominasi Ulama Dalam Menetapkan Urusan Hukum Keislaman di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Muktarruddin 1 ✉ , Putri Imelda 2 , Natasya 3 , Alpa Rizky 4 , M. Syahdan Khotib Pane 5
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: muktarruddindr@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam di Indonesia dikenal sebagai salah satu wilayah yang menerapkan sistem hukum Islam secara ketat.Sistem ini mengakar kuat dalam budaya dan sejarah  Aceh,  serta  telah  menarik  perhatian  banyak  akademisi  dan  praktisi  hukum  dalam memahami  bagaimana  hukum  Islam  diterapkan  di  wilayah  ini.Abstrak  ini  bertujuan  untuk mengkaji dominasi ulama dalam menetapkan urusan hukum keislaman di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui studi pustaka,wawancara dengan masyarakat di wilayah ini dan beberapa observasi secara langsung.
Kata Kunci:  Ulama, Hukum islam, Dominasi, Naggroe Aceh Darussalam

## Abstract
The province of Nanggroe Aceh Darussalam in Indonesia is known as one of the areas that strictly implements the Islamic legal system. This system is deeply rooted in Acehnese culture and history, and has attracted the attention of many academics and legal practitioners in understanding how Islamic law is applied in the region. This abstract aims to examine the dominance of the Ulama in determining Islamic  legal  affairs  in  the  Province  of  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  This  study  uses  a  descriptive- analytical method to analyze data collected through literature studies, interviews with people in this area and some direct observations.
Keyword: Ulama, Islamic Law,Domination, Nanggroe Aceh Darussalam

## PENDAHULUAN
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu wilayah di negara ini yang menerapkan syariat Islam secara ketat. Salah satu faktor yang berperan dalam menetapkan dan mengawasi penerapan hukum Islam di Aceh  adalah  dominasi  ulama  dalam  urusan  hukum  keislaman  di  provinsi tersebut.Sejarah Islam di Aceh dimulai sejak abad ke-12 Masehi, dan sejak saat itu, ulama  telah  memainkan  peran  yang  penting  dalam  membentuk  dan mengembangkan masyarakat Aceh.Mereka bukan hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga penasihat politik dan pembuat kebijakan.Ketika Indonesia merdeka pada tahun  1945,  Aceh  mendapatkan  status  otonomi  khusus  yang  memungkinkan penerapan syariat Islam di wilayah tersebut.Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mencapai kesepakatan damai yang mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Aceh.Kesepakatan ini memberikan Aceh wewenang  untuk  menerapkan  hukum  Islam  secara  lebih  luas  melalui  syariat Islam.Sejak itu, ulama dan organisasi Islam di Aceh telah memainkan peran sentral dalam menetapkan dan mengawasi penerapan hukum islam di provinsi ini.
Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh,  sebagai  lembaga  yang  terdiri dari ulama-ulama terkemuka di Aceh, memiliki peran penting dalam mengeluarkan fatwa-fatwa dan memberikan nasihat kepada pemerintah Aceh terkait hukum-hukum Islam.Penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  meliputi  berbagai  aspek  kehidupan,  seperti pernikahan, warisan, pidana, dan tata cara beribadah. Hukum-hukum ini didasarkan pada interpretasi ulama terhadap ajaran Islam dan diimplementasikan melalui Qanun, yaitu undang-undang setempat di Aceh.Dominasi ulama dalam menetapkan urusan hukum keislaman di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bukanlah tanpa kritik dan perdebatan.Ada pendapat yang berbeda mengenai sejauh mana hukum Islam harus diterapkan secara ketat di wilayah ini. Beberapa kalangan menyambut positif dominasi ulama sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas agama dan budaya Aceh, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Landasan Konsep Dasar Penetapan Hukum di Aceh
a. Dominasi  Ulama:  Jurnal  tersebut  dapat  dimulai  dengan  menguraikan  konsep dominasi ulama dalam konteks Aceh. Ini melibatkan penjelasan tentang kekuatan, pengaruh, dan otoritas ulama dalam menetapkan hukum dan kebijakan keislaman di  wilayah  tersebut.  Pendekatan  teoretis  tentang  otoritas  agama,  peran  sosial ulama,  dan  mekanisme  dominasi  mereka  di  dalam  masyarakat  Aceh  dapat dianalisis.
b. Hukum  Islam  di  Aceh:  Menjelaskan  tentang  sejarah,  perkembangan,  dan karakteristik  hukum  Islam  di  Aceh  akan  menjadi  bagian  penting  dalam  jurnal tersebut.  Diskusi  tentang  syariat  Islam  dan  bagaimana  penerapannya mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  Aceh,  baik  dalam  hal  hukum  keluarga, kriminal,  maupun  lainnya,  harus  diperhatikan.  Konteks  historis  dan  peraturan- peraturan yang relevan yang telah diterapkan oleh ulama dan pemerintah Aceh dapat dijelaskan.
c. Peran Ulama dalam Penetapan Hukum: Bagian ini dapat menyoroti peran ulama dalam menetapkan hukum keislaman di Aceh. Analisis tentang bagaimana ulama menggambarkan dan menafsirkan ajaran agama Islam serta bagaimana mereka mempengaruhi proses pengambilan keputusan hukum dapat disajikan. Termasuk pula peran lembaga-lembaga keagamaan dan dewan ulama dalam proses ini.
d. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat: Jurnal tersebut juga dapat mencakup faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  dominasi  ulama  dalam menetapkan urusan hukum keislaman di Aceh. Beberapa faktor pendukungnya mungkin termasuk dukungan masyarakat terhadap otoritas ulama, kepercayaan terhadap  legitimasi  agama,  dan  faktor  historis.  Sementara  itu,  faktor penghambatnya  mungkin  mencakup  perbedaan  pandangan  di  dalam masyarakat, tantangan sosial-politik, dan pengaruh globalisasi.
e. Dampak dan Implikasi: Analisis mengenai dampak dan implikasi dominasi ulama dalam  menetapkan  urusan  hukum  keislaman  di  Aceh  juga  merupakan  aspek penting  dalam  jurnal  ini.  Bagian  ini  dapat  menyoroti  pengaruhnya  terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Aceh, serta implikasi terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama.
Sejak  abad  16  (masa  Sultan  Iskandar  Muda),  syariat  Islam  di  Aceh  sudah menyatu dan mendarah daging dengan rakyat Aceh. Kewajibanmelaksanakan syariat Islam  ini  telah  dilaksanakan  secara  kolektif  sejak  masa  Sultan  Malikussaleh  yang memerintah kerajaan Samudera Pasai pada abad ke 13 hingga masa kejayaan Sultan Iskandar  Muda  abad  ke  17.  Kumpulan  fatwa  dan  tata  pemerintahan  berlandaskan syariat Islam disusun oleh Qadhi Malikul Adil yang diangkat oleh Sultan pada masa itu, seperti pada masa Ratu Naqiatuddin abad ke 17 menghimpunnya kedalam kitab qanun al-Asyi dibawah arahan ulama besar Aceh Syaikh Abdul Rauf al-Singkily (Hasbi Amiruddin: 2006, 32). Jadi pelaksanaan syariat Islam di Aceh ada yang beranggapan bukanlah  hal  yang  baru,  dan  ada  pula  yang  mengatakan  bahwa  Aceh  memasuki babak  baru.  Namun  demikian,  diakui  bahwa  penerapan  syariat  Islam  tersebut
merupakan bagian dari upaya menegakkan harkat dan martabat rakyat Aceh yang telah hBabak baru perjalanan syariat Islam di Aceh dimulai ketika pencanangan dan dideklarasikan Gubernur Abdullah Puteh di mesjid Raya Baiturrahman pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau bertepatan dengan 4 Maret 2003 adalah sesuatu yang patut disyukuri oleh semua. Hal ini merupakan sebuah kesempatan yang berharga untuk mengimplimentasikan kembali hukum Allah di muka bumi Aceh.
Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh rakyat Aceh – dengan penuh semangat dan kerja keras, lembaga legislatif untuk tahap awal setidaknya telah melegilasikan tiga Qanun dalam bidang pidana (jināyat), yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang larangan minuman khamar dan  sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir  (perjudian),  dan  Qanunilang  akibat  konflik  horizontal  dan  vertikal  yang berkepanjangan. Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum) (Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean: 2004, 35-44). Aspek-aspek yang telah diatur dengan qanun tersendiri adalah aspek akidah, ibadah, dan syi’ar Islam yang digabung menjadi satu dalam Qanun No. 11 Tahun 2002; aspek jinayat atau hukum pidana Islam seperti larangan  khamar,  maisir  (judi),  dan  khalwat  (mesum)  yang  masing-masing  diatur dengan  Qanun  sendiri  seperti  dikemukakan  di  atas;  kemudian  aspek  mu’amalah seperti pengelolaan zakat yang diatur dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2004. Qanun- qanun  tersebut  dimaksudkan  sebagai  upaya  preventif  dan  pada  tingkat  optimum remedium adalah sebagai usaha represif melalui penjatuhan hukuman (‘uqūbat ta’zīr) dalam bentuk ke dalam qanun berupahukuman cambuk, denda. Selain kelima qanun tersebut, saat ini masih adabeberapa qanun substantif lain yang mengatur salah satu aspek-aspek tersebut.

## METODE PENELITIAN
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode kualitatif  yaitu  studi  pustaka, yang dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, carik di internet,artikel jurnal,  dan  sumber-sumber  terpercaya  lainnya  yang  berkaitan  dengan  topik  tersebut. Penelitian  dengan  metode  kualitatfif  bertujuan  untuk  membantu  memahami  konsep, teori,  dan  prinsip-prinsip  dasar  dalam  menulis  berita  dan  feature  keislaman  serta  detail suatu   data   yang   diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode  wawancara, karena dengan wawancara secara langsung dapat menguat kan fakta-fakta yang terjadi melalui tanggapan-tanggapan dari responden yang terlibat. Pengumpulan  data  dalam  tulisan  ini dengan  memanfaatkan daftar pustaka agar dapat lebih mendukung objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Visi  dan  Misi  Ulama  dalam  Penetapan  Hukum  Keislaman  di  Nanggroe  Aceh Darussalam
Visi Ulama dalam Penetapan Hukum Keislaman di Aceh sebagai berikut:
1. Mewujudkan  masyarakat  Aceh  yang  mengamalkan  nilai-nilai  Islam:  Ulama berusaha untuk menciptakan masyarakat yang menjalankan ajaran agama Islam secara kaffah, baik dalam ibadah, muamalah (hubungan sosial-ekonomi), maupun dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menjaga  keutuhan  ajaran  agama:  Ulama  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa hukum-hukum  Islam  yang  ditetapkan  di  Aceh  sesuai  dengan  prinsip-prinsip agama  dan  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  yang  murni.  Mereka berupaya menjaga agar hukum-hukum tersebut tetap terjaga dalam kerangka yang ditetapkan oleh syariat Islam.
3. Meningkatkan pemahaman agama dan kepatuhan terhadap ajaran Islam: Ulama berperan  dalam  meningkatkan  pemahaman  agama  masyarakat  Aceh  agar mereka dapat mengimplementasikan ajaran Islam dengan benar. Selain itu, ulama juga  berusaha  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat terhadap hukum-hukum Islam yang ditetapkan.
Misi ulama dalam penetapan hukum keislaman di Aceh bisa mencakup hal-hal berikut:
1) Menghasilkan regulasi hukum yang berlandaskan pada ajaran Islam: Ulama berperan dalam merumuskan dan menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan  nilai-nilai  Islam  dan  kebutuhan  masyarakat  Aceh.  Mereka menggunakan metode ijtihad (penafsiran) untuk menerapkan prinsip-prinsip agama dalam konteks kehidupan modern.
2) Memberikan  nasihat  dan  fatwa  (pendapat  hukum):  Ulama  memberikan nasihat  dan  fatwa  kepada  individu,  kelompok,  atau  pemerintah  terkait masalah-masalah hukum keislaman. Mereka mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip fiqh (ilmu hukum Islam) dalam memberikan panduan hukum.
3) Mendorong  pendidikan  agama  yang  kuat:  Ulama  berperan  dalam mengembangkan pendidikan agama yang kuat di Aceh. Mereka mendukung pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, dan  universitas  Islam,  untuk  memastikan  generasi  muda  Aceh  memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran Islam.
4) Mengedepankan  dialog  dan  komunikasi:  Ulama  berusaha  untuk  menjalin dialog  dan  komunikasi  yang  baik  dengan  masyarakat,  pemerintah,  dan lembaga lainnya. Mereka berperan sebagai pemimpin spiritual dan intelektual dalam.

## B. Dinamika  Peran  Ulama  dalam  implementasi  Hukum  Syariat  Islam  di  Nanggroe
Aceh Darussalam
Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sejarah dan budaya  Islam  yang  kaya.Tradisi  hukum  Islam  yang  kuat  di  Aceh  tercermin  dalam adanya lembaga hukum Islam yang dikenal sebagai lembaga Qanun Aceh.Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengatur dan menetapkan hukum-hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam wilayah tersebut. Dalam proses penetapan hukum Islam di Aceh, ulama memiliki peran yang dominan. Menurut Nurdin, A. (2013) dalam buku ”Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh” secara sosio -kultural dinamika masyarakat Aceh disifatkan oleh pola hubungan dialogis dan kadang-kadang dialektis antara adat dan agama (Islam).Norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh nilai- nilai Islam.Eksistensi Islam tidak hanya sekedar sejarah, namun telah menjadi “the way of life” bagi masyarakat Aceh sejak lama (Nurdin, 2013).IUlama di Aceh memiliki keahlian  dalam  ilmu  agama  Islam  dan  menjadi  penasihat  utama  dalam  proses perumusan kebijakan hukum.
Mereka  memiliki  otoritas  dan  pengaruh  yang  kuat  dalam  mempengaruhi pembuatan keputusan terkait hukum Islam di Aceh. Dalam praktiknya, ulama di Aceh sering terlibat dalam proses konsultasi dan dialog dengan pemerintah daerah dalam rangka menetapkan hukum Islam. Mereka memberikan fatwa (pendapat hukum Islam) dan nasihat kepada pemerintah, serta berperan dalam membentuk dan mengawasi implementasi hukum-hukum Islam di  Aceh.Ulama bisa berfungsi sebagai solidarity makers  meminjam  istilah  Herbert  Feith  (2006)  dalam  karyanya  “The  Decline  of Constitutional  Democracy  in  Indonesia”.Refleksi  sosio -kultural  seperti  itulah  yang terlihat  di  Provinsi  Aceh,  sehingga  peran  Ulama  yang  sangat  menentukan.Setting politik dan hukum nasional telah memberi kesempatan kepada Ulama di Provinsi Aceh untuk dapat berkiprah kembali di ruang publik.
Peran dan pengaruh ulama sejak lama telah dilakukan sejak Islam masuk ke Aceh pertama kali di Nusantara dan Asia Tenggara.Peran ulama sebagai mufti sultan, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama cukup berpengaruh dalam pengambilan kebijakan
dan arah dipisahkan dengan syariat.Syariat menjadi urat nadi masyarakat Aceh, tidak dapat  terbantahkan,  maka  ulama  adalah  orang  yang  mengerti,  memahami  dan mengalamalkan  syariat.  Tugas  dan  fungsi  MPU  sebagaimana  disebutkan  dalam Peraturan Daerah Pasal (4) No. 3 Tahun 2000 mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan,  bimbingan  dan  nasehat  serta  saran-saran  dalam  menentukan kebijakan daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di daerah. Kemudian direvisi dengan Qanun No. 2 tahun 2009, pasal (4) MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi:
a) Memberikan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  daerah,  meliputi  bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
b) Memberikan  nasehat  dan  bimbingan  kepada  masyarakat  berdasarkan  ajaran Islam.Kemudian mengenai tugas MPU yaitu:
c) Memberikan masukan, pertimbangan  dan  saran kepada Pemerintah Aceh  dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam;
d) Melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan,  kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam
e) Melakukan  penelitian,  pengembangan,  penerjemahan,  penerbitan,  dan pendokumentasian  terhadap  naskah-naskah  yang  berkenaan  dengan  syariat Islam;
f) Melakukan pengkaderan ulama.
MPU berasal dari dua elemen, yaitu ulama dan cendikiawan muslim. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat  yang memahami secara mendalam ajaran Islam dari  Alquran  dan  Hadis  serta  mengamalkannya.Sedangkan  cendikiawan  Muslim adalah  ilmuwan  yang  mempunyai  integritas  moral  dan  memiliki  keahlian  tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam.Sebagaimana dikemukakan oleh Nurjannah  Ismail,  salah  seorang  anggota  MPU;  Lembaga  MPU  merupakan representasi  dari  ulama  dayah  (pesantren  salafiyah)  dan  ulama  yang  berasal  dari kampus atau intelektual tidak ada perbedaan yang menonjol antara kedua kelompok tersebut.Karena ada beberapa ulama kampus yang mempunyai latar belakang dayah yang  kuat.Berdasarkan  Qanun  No.  2  Tahun  2009.  Menurut  Nurdin,  Abidin.  (2016) dalam karya "Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Diaceh. Secara struktur keorganisasian MPU terdiri dari:
a) Majelis syuyukh yang terdiri dari 9 orang yang dipilih dari ulama kharismatik yang bukan anggota MPU
b) Pimpinan yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua yang dipilih dalam rapat paripurna khusus;
c) Komisi  yaitu  komisi  A  bidang  fatwa,  kajian  qanun  dan  perundang-undangan, komisi B bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta ekonomi umat, komisi C bidang dakwah, pemberdayaan keluarga dan generasi muda;
d) Panitia musyawarah;
e) Badan otonom dan
f) Panitia khusus

## C. Penetapan Hukum Islam Di Nanggroe Aceh Darusalam
Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh) adalah provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus dalam menerapkan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh.Hukum  Islam  di  Aceh  dikenal sebagai syariat Islam atau syariat Islam Aceh.Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, Aceh telah menerapkan sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam.Beberapa aspek yang diatur oleh hukum Islam di Aceh mencakup hukum pidana, peradilan, perkawinan, waris, dan sejumlah aspek kehidupan lainnya.Dalam konteks hukum pidana, Aceh menerapkan hukuman berdasarkan syariat Islam untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti minuman keras, berjudi, berzina, khalwat, dan pelanggaran syariat lainnya. Hukuman-hukuman ini dapat berupa cambuk, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Aceh.Selain itu, dalam hal peradilan, Aceh memiliki pengadilan syariat yang memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus perdata dan pidana yang terkait dengan  hukum  Islam.Pengadilan  ini  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menegakkan hukum Islam di Aceh.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  hukum  Islam  di  Aceh  berlaku  secara  lokal  di provinsi tersebut dan tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia.Di provinsi-provinsi lain di Indonesia, hukum Islam tidak secara khusus diterapkan seperti yang dilakukan di Aceh.Penting juga untuk mencatat bahwa informasi terkait penetapan hukum Islam di Aceh yang lebih terkini dan rinci dapat ditemukan melalui sumber-sumber berita dan  otoritas  hukum  yang  berwenang  di  Aceh.  Abidin,  Zainal.  (2021)  dalam  jurnal "Peran Ulama Dalam Sistem Pemerintahan di Propinsi Aceh” ulama memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan Aceh yang memiliki landasan hukum dan politik yang didasarkan pada syariat Islam. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah secara resmi. Berikut adalah beberapa peran utama
ulama  dalam  sistem  pemerintahan  Aceh  seperti  penyusunan  dan  implementasi hukum syariah,dewan ulama,pendidikan agama,pendidikan dan penyebaran nilai-nilai agama
Pemberlakuan  Syari'at  Islam  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  sesungguhnya juga berkalt dengan setldaknya 3 (tiga) faktor tersebut, yaitu:
1. Faktor Substansi Hukum (dalam hal ini adalah berupa Hukum/syari'at Islam balk aspek hukum materielnya, formalnya maupun eksekutorlelnya
2. Faktor  Struktur/Kelembagaan  Hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan  dan pengadilan yang spesifik sebagai lembaga pelaksana Syari'at Islam serta WilayatuI Hisbah sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Syari'at Islam. Termasuk dalam konteks  Struktur/Kelembagaan  Hukum  ini  iaiah  profesionalitas  dan  integritas moral aparat pelaksana hukum.
3. Faktor Kultur/Budaya Hukum Masayarakat Aceh berkait dengan eksistensi syari'at Islam yang hendak diberlakukan dalam kehidupan mereka.
Mengenai  faktor  pertama  yakni  substansi  hukum,  meski  dalam  uraian terdahulu  telah  ditegaskan  bahwa  semua  pemndang-undangan  dari  berbagai tingkatan  dewasa  ini  telah  dilahirkan  untuk  memberikan  landasan  hukum  dalam rangka mendukung upaya Implemenlasi syari'at Islamdi NAD, namun bukan berarti bahwa segi perundang-undangan tersebut tidak lagi ada permasalahan.
Menurut Kholiq, Muhammad Abdul. (2005) "Pemberlakuan Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)."  Sebab sebagaimana diketahui bicara mengenai suatu  aturan  hukum  yang  hendak  dilaksanakan,  pada  umumnya  berkait  dengan kesiapan tiga aspek, yaitu:
1. Kesiapan hukum materiel yang ingin diberlakukan,
2. Kesiapan  hukum  formilyang  merupakan  tatacara/prosedur  untuk  menegakkan hukum materiel saat teijadi pelanggaran terhadapnya
3. Kesiapan  hukum  eksekutoriel  sebagai  aturan  tentang  tatacara  untuk melaksanakan hukum yang telah  diputuskan  oleh lembaga  pengadilan. Dalam konteks demikian, maka masalah substansi hukum sebagai faktor pokok pertama bagi efektifitas pemberlakuan syari'at Islam di NAD, harus dipahami bahwa hal itu memang masih ada sejumlah keiemahan/problema. Karena selain regulasi dari aspek hukum materielnya belum lengkap dan jelas, dari aspek hukum formil dan eksekutorielnya pun juga belum ada peraturan perundang-undangannya.

## D. Analisa Observasi Melalui Wawancara Ulama
Text wawancara
Penanya  : "Assalamu,alaikum pak"
Narasumber : "Wa’alaikumsalam nak, ada apa tuh nak?"
Penanya  :"Saya izin meminta waktu nya sebentar untuk wawancara?"
Narasumber :"Silahkan, Apa yang ingin anda ketahui?"
Penanya  :"Menurut  bapak  bagaimana  penetapan  hukum  yang  berlaku  sesuai ketentuan di aceh?"
Narasumber  :"Yang  saya  ketahui  saat  ini  penerapan  hukum  Islam  di  Aceh  adalah dominasi ulama dalam urusan hukum keislaman di provinsi tersebut. Sejarah Islam di Aceh dimulai sejak abad ke-12 Masehi, dan sejak saat itu, ulama telah memainkan peran  yang  penting  dalam  membentuk  dan  mengembangkan  masyarakat Aceh.Mereka bukan hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga penasihat politik dan pembuat kebijakan."
Penanya  :"Apakah  pimpinan  hukum  yang  mengatur  politik  di  aceh  tidak mempermasalahkan hal tersebut pak?"
Narasumber :"Pada  tahun  2001,  pemerintah  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  mencapai  kesepakatan  damai  yang  mengakhiri  konflik  bersenjata yang berkepanjangan di Aceh. Kesepakatan ini memberikan Aceh wewenang untuk menerapkan hukum Islam secara lebih luas melalui syariat Islam.Sejak itu, ulama dan organisasi  Islam  di  Aceh  telah  memainkan  peran  sentral  dalam  menetapkan  dan mengawasi penerapan hukum keislaman di provinsi ini."
Penanya   :"Menurut bapak bagaimana penetapan hukum islam yang dianjurkan oleh ulama?"
Narasumber :"Proses pendefinisian hukum Islam oleh ulama Islam melibatkan metode
tafsir  dan  ijtihad,  yaitu  upaya  penafsiran  dan  penalaran  untuk  sampai  pada pemahaman hukum yang benar. Ulama sering merujuk pada sumber-sumber Islam primer seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits pada topik tertentu, dan melihat ide- ide  ulama  sebelumnya  dalam  menafsirkan  hukum-hukum  agama.Negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi atau Iran, memiliki lembaga resmi  yang  terdiri  dari  ulama  yang  bertugas  menetapkan  hukum  Islam  negara tersebut.  Contohnya  adalah  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  di  Indonesia.Namun, penting  untuk  dicatat  bahwa  ada  perbedaan  pandangan  dan  pendekatan  hukum antara ulama Islam dan mazhab yang berbeda. Beberapa sarjana mungkin mengambil pendekatan undang-undang yang lebih konservatif atau literal, sementara yang lain menafsirkan hukum Islam dengan cara yang lebih fleksibel dan kontekstual.Penting juga  untuk  diingat  bahwa  proses  penetapan  hukum  Islam  oleh  para  ulama  dapat berbeda  tergantung  pada  konteks  sosial,  budaya  dan  politik  masing-masing masyarakat  Islam.  Faktor-faktor  ini  mempengaruhi  bagaimana  ulama  menerapkan dan menafsirkan hukum Islam.Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman awal tentang  peran  dominan  ulama  dalam  penegakan  hukum  Islam.Jika  Anda  memiliki pertanyaan yang lebih spesifik atau memerlukan informasi lebih lanjut, beri tahu saya." Penanya  :"Oh begitu ya pak,  kalau begitu terima kasih banyak atas perhatian dan jawabannya pak"
Narasumber : "Oke sama-sama"

## SIMPULAN
Aceh  memiliki  kedudukan  istimewa  dalam  konteks  hukum  keislaman  di Indonesia.Melalui  otonomi  khusus  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat,  Aceh memiliki  kebebasan  lebih  dalam  mengatur  urusan  hukum  dan  keagamaan  sesuai dengan  prinsip-prinsip  Islam.Ulama  di  Aceh  memiliki  pengaruh  yang  kuat  dalam menetapkan dan mengawasi implementasi hukum keislaman.Hal ini disebabkan oleh peran dan otoritas yang mereka miliki sebagai pemimpin agama dan penjaga syariat Islam di provinsi tersebut.Dominasi ulama dalam menetapkan hukum keislaman di Aceh  tercermin  dalam  penetapan  dan  penerapan  hukum  yang  lebih  ketat dibandingkan  dengan  daerah  lain  di  Indonesia.  Contohnya,  Aceh  menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggaran syariat seperti minum minuman keras, berzina, atau mencuri.
Pengaruh  ulama  dalam  menetapkan  hukum  di  Aceh  juga  tercermin  dalam proses  pembuatan  kebijakan  dan  penetapan  peraturan.  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Aceh (DPRA) yang merupakan badan legislatif di provinsi tersebut, memiliki komposisi mayoritas  anggota  yang  berasal  dari  kalangan  ulama.Dominasi  ulama  dalam menetapkan hukum keislaman di Aceh mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat yang mayoritas muslim dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap penerapan syariat Islam.  Hal  ini  memperkuat  legitimasi  dan  pengaruh  ulama  dalam  mengambil keputusan terkait urusan hukum di provinsi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Zainal. "Peran Ulama Dalam Sistem Pemerintahan di Propinsi Aceh." Journal of Governance and Social Policy 2.2 (2021)
Feith,  H.  (2006).  The  Decline  of  Constitutional  Democracy  in  Indonesia.Equinox Publishing.
Nurdin,  Abidin.  "Reposisi  Peran  Ulama  Dalam  Penerapan  Syariat  Islam  Diaceh."Al- Qalam 18.1 (2016).
Nurdin,  A.  (2013).  Revitalisasi  Kearifan  Lokal  di  Aceh:  Peran  Budaya  Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 13(1), 135- 154.
Kholiq,  Muhammad  Abdul.  "Pemberlakuan  Syari'at  Islam  Di  Nanggroe  Aceh Darussalam (NAD)." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 12.29 (2005).