INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6923-6935 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Peraturan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga
Elza Qorina Pangestika Universitas Widya Mataram Email: elzaqorina20@gmail.com

## Abstrak
Masalah ketenagakerjaan dari waktu ke waktu semakin luas dan kompleks dengan segala permasalahan dan implikasinya sangat menarik untuk dibahas. Kasus pekerja rumah tangga merupakan permasalahan yang kerap terjadi tiap tahunnya di Indonesia, permasalahan yang terjadi pada pekerja rumah tangga berupa  kekerasan  gender,  seksual  dan  perdagangan  orang.  Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja rumah tangga belum secara yuridis diakui di negara ini. Demikian juga pengaturan terhadap PRT juga belum  seragam  untuk  seluruh  wilayah  Indonesia.  Banyaknya  jumlah  pekerja  dalam  lingkup  pekerja rumah  tangga  sudah  selayaknya  mendapatkan  perhatian  lebih.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi  dan  wawancara mendalam. Teknik analisa data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mendesak Pemerintah dalam mengesahkan RUU PRT. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menyikapi kebijakan yang tertuang dalam RUU PRT jika nantinya RUU PRT tersebut resmi disahkan  sebagai  undang-undang.  Luaran  penelitian  ini  adalah  berita  publikasi  artikel  pada  jurnal nasional.
Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Perlindungan, PRT

## Abstract
Over time, employment issues have become broader and more complex, with all the problems and implications very interesting to discuss. The case of domestic workers is a problem that often occurs every year in Indonesia, problems that occur in domestic workers include gender, sexual violence and human trafficking. Legal protection for domestic workers has not been legally recognized in this country. Likewise, the regulation of domestic workers is not uniform across all regions of Indonesia. The large number of workers within the scope of domestic workers deserves more attention. The research method used is a qualitative method with data collection techniques using observation and in-depth interviews. Qualitative  data  analysis  techniques  with  stages  of  data  reduction,  data  presentation  and  drawing conclusions. It is hoped that the benefits of this research will encourage the Government to ratify the Domestic  Workers  Bill.  It  is  also  hoped  that  this  research  can  provide  input  for  the  government, employers  and  workers  in  responding  to  the  policies  contained  in  the  Domestic  Workers  Bill  if  the Domestic Workers Bill is officially passed as law. The output of this research is news articles published in national journals.
Keywords: Employment, Protection, Domestic Workers

## PENDAHULUAN
Fenomena pekerja rumah tangga sudah ada sejak zaman kerajaan, masa penjajahan hingga sesudah Indonesia merdeka. Dua faktor utama yang melatarbelakangi kehadiran pekerja rumah tangga adalah kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di sektor domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan.
Pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang dibutuhkan sekarang ini, hampir setiap  keluarga  memiliki  pekerja  rumah  tangga  untuk  mengurusi  rumah  karena  tidak memiliki waktu untuk mengurusnya dikarenakan sibuknya pekerjaan diluar rumah. Hal ini terjadi di kehidupan masyarakat perkotaan, setiap perempuan modern bukan lagi hanya menjadi ibu rumah tangga namun juga merupakan pekerja di ruang lingkup publik. Oleh karena kebiasaan ini menyebabkan meningkatnya pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga di luar sana. Masyarakat menganggap kehadiran pekerja rumah tangga dapat meringankan dan mempermudah dalam mengerjakan berbagai urusan yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga. Pekerja rumah tangga harus mampu mengerjakan sendiri semua pekerjaan yang menyangkut urusan rumah tangga yang ada.
Dalam  melakukan  pekerjaan,  pekerja  rumah  tangga  tidak  mengenal  waktu,  karena setiap saat harus siap melakukan pekerjaan. Meskipun begitu perhatian negara terhadap pekerja rumah tangga masih sangat minim menyebabkan maraknya kasus terhadap para pekerja di ruang lingkup keluarga ini.
Masalah ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003) dari waktu ke waktu semakin luas dan kompleks (Departemen Pendidikan Nasional, 2005) dengan segala permasalahan dan implikasinya sangat menarik untuk dibahas. Kasus pekerja rumah  tangga  merupakan  permasalahan  yang  kerap  terjadi  tiap  tahunnya  di  Indonesia, permasalahan yang terjadi pada pekerja rumah tangga berupa kekerasan gender, seksual dan perdagangan orang. Selain diskriminasi, pekerja rumah tangga juga belum memiliki kehidupan yang layak karena ketentuan haknya belum dipenuhi.
Pekerjaan  pekerja  rumah  tangga  yang  notabene  jauh  dari  pandangan  masyarakat sering kali dianggap sebagai pekerjaan yang termarjinalkan. Akibatnya, perlindungan bagi mereka tidak jarang diabaikan oleh pemangku kebijakan. Argumentasi ini lahir bukan tanpa sebab,  melainkan  dapat  dibuktikan  dengan  tidak  adanya  ketentuan  hukum  khusus  ( lex specialis)  seperti  undang-undang  yang  mengatur  tentang  perlindungan  pekerja  rumah tangga  secara  komprehensif.  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  yang  menjadi landasan hukum ketenagakerjaan di Indonesia memang banyak mengatur tentang hak dan perlindungan terhadap pekerja. Namun, pekerja yang dimaksud oleh regulasi tersebut tidak mengakomodir perlindungan bagi pekerja informal seperti pekerja rumah tangga, tetapi hanya tertuju kepada mereka yang bekerja disektor formal.
Dengan  kata  lain,  keberadaan  pekerja  rumah  tangga  sampai  saat  ini  belum  diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya. Secara sosial, pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai suatu profesi sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali hanya  berdasarkan  belas  kasihan  atau  kemurahan  hati  majikan  bahkan  secara  normatif pekerja rumah tangga juga belum dianggap sebagai suatu profesi karena aktivitas pekerja rumah  tangga  dianggap  jauh  dari  aktivitas  produksi.  Dalam  menjalankan  pekerjaannya, pekerja rumah tangga masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwewenang maupun belum adanya perjanjian kerja.
Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga belum secara yuridis diakui di negara  ini.  Demikian  juga  pengaturan  terhadap  PRT  juga  belum  seragam  untuk  seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya jumlah pekerja dalam lingkup pekerja rumah tangga sudah selayaknya  mendapatkan  perhatian  lebih.  Berdasarkan  laporan  Kementerian  Negara Pemberdayaan Perempuan yang menggambarkan kondisi pekerja rumah tangga saat ini di Indonesia, yaitu: sebagian besarnya adalah perempuan, dengan usia belum dewasa, dalam kondisi  buruk,  tanpa  batas  waktu  kerja,  serta  mengalami  kekerasan  dan  penghambaan ( domestic slavery).

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini berdasar pada penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan sebuah penelitian  yang diolah  dengan adanya  data-data lapangan sebagai sumber  data utama, seperti  hasil  wawancara  dan  observasi.  Penelitian  empiris  digunakan  untuk  menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang  selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dalam  aspek  kemasyarakatan  (Bambang Sunggono,2003). Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi Pengaturan Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)  dalam Perspektif Hak Konstitusional
Banyak alasan yang dapat menguatkan argumentasi bahwa pengaturan perlindungan terhadap  PRT  mendesak  untuk  diakomodir  dalam  sistem  hukum  ketenagakerjaan  di Indonesia.  Dari  sekian  banyaknya  argumentasi  tersebut,  yang  paling  mendasar  adalah argumentasi  yang  berakar  dari  konstitusi  atau  UUD  NKRI  1945  yang  merupakan  hukum tertinggi  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Sebagai  hukum tertinggi,  maka  peraturan  perundang-undangan  dibawah  konstitusi  tidak  boleh bertentangan  dengan  ketentuan  yang  ada  didalamnya.  Hal  ini  selaras  dengan  asas lex superior derogat legi inferiori yang telah dianut yang ketentuannya tersirat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3).
Dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UUP3,  disebutkan  bahwa  jenis  dan  hierarki  Peraturan Perundang-undangan  di  Indonesia  terdiri  atas  UUD  NRI  Tahun  1945,  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Undang-Undang/  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (2) dipertegas bahwa “kekuatan hukum peraturan perundang - undangan sesuai dengan hierarki”. Artinya, UUD NRI 1945 memiliki kekuatan hukum tertinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya sebab disebutkan paling awal dalam hierarki. Oleh sebab itu, segala peraturan perundang- undangan  dibawah  konstitusi  atau  UUD  NRI  1945  tidak  boleh  bertentangan  dengan berbagai ketentuan didalamnya. Selain itu, UUD NRI 1945 juga menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Konstitusi  memuat  banyak  ketentuan  fundamental,  salah  satunya  adalah  hak konstitusional  warga  negara.  Hak  konstitusional  dapat  dimaknai  sebagai  hak-hak  yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas
maupun tersirat. Hak hak yang dicantumkan dalam konstitusi menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya.  Oleh  sebab  itu,  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan  negara  (Palguna,  2013).  Berpijak  pada  perspektif  hak  konstitusional  warga negara,  urgensi  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  PRT  di  Indonesia  dapat dijabarkan menjadi 3 pokok pikiran utama.
Pertama, bahwa akar dari maraknya eksploitasi, tindak kekerasan dan kesewenang- wenangan yang dilakukan oleh majikan terhadap PRT adalah karena ketidakhadiran hukum yang melindungi mereka. UU Ketenagakerjaan yang menjadi alat pelindung bagi pekerja memperse mpit  makna  pekerja  sebagai  seseorang  yang  dipekerjakan  oleh  “pengusaha” (Badan  Usaha)  sehingga  PRT  yang  notabene  dipekerjakan  oleh  majikan  tidak  dapat dikualifikasikan  sebagai  pekerja.  Akibatnya,  beragam  ketentuan  terkait  hak  pekerja  yang diatur  oleh  UU  Ketenagakerjaan  beserta  peraturan  turunannya  tidak  mengakomodir kepentingan  PRT.  Disamping  itu,  mereka  juga  tidak  diberi  akses  terhadap  mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU No.  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Kondisi  ini menunjukkan  adanya  perbedaan  kedudukan  dihadapan  hukum  antara  pekerja  yang dipekerjakan  oleh  pengusaha  dengan  PRT.  Padahal,  dalam  7  ayat  (1)  UUD  NRI  1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal  ini  berarti  tidak  boleh  ada  diskriminasi  atau  perbedaan  kedudukan  tiap-tiap  warga negara  dihadapan  hukum,  termasuk  dalam  penyusunan  materi  muatan  peraturan perundang-undangan (Fajrianto, 2023).
Kedua,  sebenarnya  telah  ada  regulasi  yang  berupaya  mengatur  mengenai perlindungan terhadap PRT, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun, menurut pakar Hukum Tata  Negara  Universitas  Pasundan,  Atang  Irawan,  ada  ketidakjelasan  keberlakuan Permenaker  karena  asal  usul  Undang  undang  yang  memerintahkan  keberlakukan Permenaker  tresebut  tidak  diketahui  asal  usulnya.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  hierarki peraturan  perundang-undangan  yang  mengharuskan  penerbitan  peraturan  setingkat menteri perlu didahului dengan perintah Undang undang terkait (Hasanudin Aco, 2021). Tidak  cukup  sampai  disitu,  implementasi  dari  Permenaker  tersebut  juga  belum  berjalan dengan baik dan masih memuat sejumlah permasalahan di dalam materi muatannya seperti masih  banyaknya  hak-hak  PRT  yang  belum  diakomodir  (Fajrianto,  2023).  Permenaker tersebut  tidak  memuat  mengenai  standar  upah,  pengaturan  jam  kerja  dan  istirahat
mingguan,  cuti  tahunan,  serta  kewajiban  untuk  membuat  perjanjian  kerja  secara  tertulis (Fajrianto, 2023). Selain itu, Permenaker tersebut juga tidak mengatur mengenai hak PRT untuk merdeka dari pelecehan dan kekerasan, perkerja di bawah umur ( underage workers), jaminan sosial serta hak atas tempat kerja yang memadai dan layak.
Ketiga,  bahwa  pengaturan  hak  dan  perlindungan  terhadap  pekerja  diatur  dalam International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights  (ICESCR)  yang  telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Dalam Artikel 7 instrumen hukum internasional tersebut, ditegaskan bahwa setiap negara-negara peserta perjanjian berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja, seperti adanya kejelasan pembatasan waktu kerja dan hari libur, pemberian upah yang layak, serta kondisi kerja yang aman dan sehat. Ketentuan yang sama juga ditemukan dalam konstitusi. Pasal 27  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  menjamin  hak  tiap-tiap  warga  negara  untuk  mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, dalam Pasal 28D Ayat (2) dijelaskan pula bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja.  Pengertian  tiap-tiap  warga negara di sini adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali tanpa membedakan suku, bangsa, agama, maupun kondisi dari warga negara tersebut (Alia Harumdani Widjaja, 2020).
Realitas PRT di Indonesia saat ini memperlihatkan yang tidak demikian. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa saat ini tidak satupun regulasi di Indonesia yang mengatur  standar  upah,  jam  kerja,  istirahat  mingguan  dan  cuti  tahunan  terhadap  PRT. Akibatnya, para pemberi pekerjaan yang dalam hal ini adalah majikan dapat sewenang- wenang  dalam  memperkerjakan  PRT  tanpa  mempertimbangkan  waktu  dan  kondisi  PRT. Oleh  karena  itu,  mengingat  bahwa  Indonesia  telah  meratifikasi  ketentuan  ICESCR  dan jaminan perlindungan terhadap pekerjaan yang layak bagi warga negara yang telah diatur oleh  konstitusi,  maka  pemerintah  berkewajiban  untuk  menjamin  hak-hak  PRT  dengan membentuk dan mengesahkan peraturan tentang perlindungan terhadap PRT.
Berpijak pada ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa negara tegas mengakui bahwa hak setiap pekerja untuk diperlakukan secara adil dan layak dalam pekerjaannya merupakan bagian  dari  konstitusi  atau  hak  konstitusional  sehingga  negara  berkewajiban  untuk melindungi hak-hak setiap pekerja termasuk terhadap mereka yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).

## Upaya Optimalisasi Perlindungan PRT di Indonesia Secara Hukum
Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengemukakan bahwa tidak adanya RUU  PPRT  menjadi  salah  satu  penyumbang  berulangnya  kekerasan  dan  diskriminasi terhadap PRT serta pemenuhan hak-hak dan perlindungan PRT yang minim. PRT sangat rentan mendapatkan kekerasan dan eksploitasi, seperti upah yang tidak diberikan, jam kerja lebih dari 18 jam, komunikasi dan sosialisasi yang dihambat, dan sebagainya.
Perlindungan  PRT  perlu  diatur  dalam  peraturan  perundangan-undangan  sendiri. Undang-undang tentang perlindungan PRT dapat menjadi starting point bagi pemerintah dalam melindungi PRT sebagai pekerja informal yang akhirnya dapat mengarahkan pada pekerjaan yang bernilai ekonomi. Langkah yang saat ini dapat dilakukan untuk melindungi PRT  secara  hukum  selain  melalui  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan dan Permen PPRT adalah memaksimalkan berbagai UU Nasional lainnya yang meskipun secara terpisah masih dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada  PRT  antara  lain  UUD  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer),  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun berbagai Undang-Undang tersebut dapat digunakan  dalam  melindungi  PRT  secara  hukum,  namun  tidak  praktis  karena  tidak mengkhususkan pada perlindungan PRT.
Berdasarkan hal tersebut, Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT tetap harus disahkan  untuk  memenuhi  berbagai  hak  PRT.  Dalam  draf  RUU  PRT,  sejumlah  hak  dan kewajiban telah diatur secara spesifik. Dalam Pasal 11, PRT berhak:
a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
b. bekerja pada jam kerja yang manusiawi
c. mendapatkan cuti sesuai dengan kesepakatan PRT dan Pemberi Kerja
d. mendapatkan upah dan tunjangan hari raya sesuai kesepakatan dengan Pemberi Kerja
e. mendapatkan jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran
f. mendapatkan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  sesuai  kesepakatan  dengan  pemberi kerja
g. mengakhiri Hubungan Kerja apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja.
Pasal 13 PRT berkewajiban:
a. menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Hubungan Kerja
b. meminta  izin  kepada  Pemberi  Kerja  apabila  berhalangan  melakukan  kerja  disertai dengan alasannya sesuai dengan ketentuan dalam Hubungan Kerja
c. melakukan pekerjaan berdasar tata cara kerja yang benar dan aman
d. memberitahukan kepada Pemberi Kerja pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berhenti bekerja
e. menjaga nama baik Pemberi Kerja beserta keluarganya
f. melaporkan keberadaan dirinya sebagai PRT kepada RT/RW di tempatnya bekerja.
Status hubungan PRT juga bisa berakhir karena beberapa hal. Hal ini diatur dalam Pasal 10, dengan ketentuan:
(1) Hubungan Kerja dapat berakhir karena:
a. kehendak kedua belah pihak
b. salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan Perjanjian Kerja
c. PRT atau Pemberi Kerja melakukan tindak pidana terhadap satu sama lain
d. PRT mangkir kerja selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas
e. PRT atau Pemberi Kerja meninggal dunia
f. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja; dan/atau
g. Pemberi  Kerja  pindah  tempat  dan  PRT  tidak  bersedia  untuk  melanjutkan Hubungan Kerja.
(2) Pemberi Kerja melaporkan berakhirnya Hubungan Kerja kepada RT/RW sesuai domisili Pemberi Kerja dan keluarga PRT.
Pengajuan RUU Perlindungan PRT telah dilakukan sejak 2004, namun hingga 2023 ini belum disahkan padahal memiliki urgensi besar karena banyaknya kasus perlindungan PRT yang tidak terselesaikan. Selain pengajuan RUU Perlindungan PRT, upaya-upaya lain terus dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum.  Upaya-upaya  terus  dilakukan  untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT, antara lain:
a. Law Reform (Pembaharuan Hukum) yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Konvensi dari kacamata hukum merupakan sumber hukum yang masih belum memiliki kekuatan  hukum  mengikat,  karenanya  perlu  ada  ratifikasi  oleh  negara  yang bersangkutan. Konvensi yang telah diratifikasi akan menjadi sumber hukum materiil dan  menjadi  kewajiban  negara  untuk  menerapkan  isi  konvensi  tersebut  dalam peraturan nasionalnya.
b. Advokasi
Langkah  ini  dapat  dilakukan  dengan  mengangkat  kasus-kasus  yang  menimpa  PRT sehingga  banyak  mendapat  respon  dan  dukungan  yang  akhirnya  mengupayakan pada Langkah-langkah hukum untuk melindunginya. Pemerintah pun dapat segera mensahkan Peraturan Perundang-undangan khusus PRT.
c. Paralegal
merupakan  bentuk  penyadaran  hukum  dan  aksi  untuk  melindungi  PRT  dari  segala tekanan dan juga peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh pemberi kerja (majikan).
d. Pembentukan Pusat-Pusat Pelayanan
Upaya ini menjadi bagian dari bentuk dukungan organisasi misalnya serikat pekerja.
Para  PRT  dapat  secara  khusus  membentuk  serikat  PRT  sebagai  wadah  dalam memfasilitasi PRT agar dapat memenuhi hak-hak sebagaimana mestinya.
Selain itu,  untuk membantu penanganan Pekerja Rumah Tangga korban kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu dibangun shelter-shelter yang diadakan oleh lembaga- lembaga  yang  fokus  terhadap  persoalan-persoalan  tindak  kekerasan.  Peran  serta  aktif masyarakat  dalam  merespon  dan  melaporkan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di lingkungannya kepada kepolisian.
Berdasarkan uraian di atas, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk melindungi PRT  sebagai  pekerja,  terutama  mengenai  payung  hukum  berupa  peraturan  perundang- undangan yang khusus membahas mengenai PRT dan hubungannya dalam pekerjaan. Hal ini  untuk  menekan  kasus  PRT  yang  semakin  banyak  dan  kasus  lama  yang  belum terselesaikan dengan baik.
Faktor Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)
Pembentukan  suatu  undang-undang  sulit  dipisahkan  dari  beragam  persoalan  dan hambatan.  Hal  ini  dikarenakan  suatu  undang-undang  memuat  beragam  kepentingan. Pembentukan  undang-undang  menjadi  ajang  pertempuran  antar  kelompok  maupun golongan yang berkepentingan, dalam rangka mencapai kehendak yang diinginkan. Dalam konteks pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT.
Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan masih lemahnya perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan sebagai PRT, yaitu :
a. Aspek yuridis
1) Adanya anggapan bahwa PRT bukan pekerja; dan
2) Tempat kerja Pekerja Rumah Tangga (PRT) berpotensi menimbulkan kekerasan.
b. Aspek sosial
1) Relasi kekuasaan yang tidak seimbang;
2) Status sosial PRT yang rendah dan kurang dihargai;
3) Kultur masyarakat; dan
4) Pekerjaan yang dilakukan PRT tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif.
Faktor sub ordinasi dan stereotip juga mengakibatkan lemahnya perlindungan hak- hak PRT perempuan yang dijelaskan sebagai berikut :
a. Faktor sub ordinasi
Relasi kerja antara majikan dan PRT yang didasarkan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Majikan berada pada posisi superordinat, sementara perempuan sebagai PRT  sebagai  sub  ordinat.  Hal  ini  diperkuat  adanya  ketergantungan  PRT  terhadap majikannya, karena PRT membutuhkan pekerjaan, sehingga mereka bersedia diberi upah yang rendah.
b. Faktor stereotip
PRT  adalah  pekerjaan  yang  tidak  memerlukan  keahlian  serta  tidak  profesional menyebabkan  pekerjaan  sebagai  PRT  mempunyai  status  sosial  yang  rendah  dan kurang  dihargai.  Pekerjaan  rumah  tangga  dianggap  sebagai  kodrati  perempuan, sehingga upah yang diterima oleh PRT juga lebih rendah dibandingkan profesi lainnya. Menurut Todaro dan Smith, PRT tergolong sebagai pekerja di sektor informal, yaitu sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak diatur (unregulated), dan sebagian besar  legal  tetapi  tidak  terdaftar (unregistered).  Ketiga  faktor  tersebut  yang menjadikan profesi PRT memang tidak terorganisasi, tidak diatur dan tidak terdaftar.

## Analisis
Dalam pencarian fakta di lapangan, Peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah PRT di lingkungan perumahan Kailila Urbanhouse Yogyakarta. Banyak permasalahan yang terungkap,  baik  yang  dialami  sendiri  oleh  PRT  yang  menyampaikan  informasi,  maupun penceritaan pengalaman dari rekan-rekan yang berasal dari Yayasan yang sama maupun rekan sesama PRT ketika mereka bekerja di suatu lingkungan yang sama.
Dalam menjalankan pekerjaannya Pekerja Rumah Tangga (PRT) masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwenang yang belum ada dan belum adanya perjanjian kerja. Dengan adanya kondisi tersebut maka terdapat beberapa masalah yang biasanya dihadapi oleh PRT. Masalah yang sering dihadapi oleh PRT antara lain :

## a. Masalah struktural
1) Kemiskinan
Kemiskinan yang dialami oleh keluarga PRT telah menyebabkan mereka kehilangan kesempatan bersekolah, yang juga menyebabkan mereka tidak mampu memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk terjun ke pasar kerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, mereka terjebak ke dalam kondisi kerja yang tidak layak, yang dapat menjadi kerja paksa. Upah yang rendah menyebabkan mereka pun kelak tidak bisa menyekolahkan anaknya pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga anaknya pun tidak akan jauh kondisinya dengan orang tuanya.
2) Diskriminasi
Diskriminasi yang dialami PRT dilandasi oleh konstruksi gender dan kelas sosial yang dapat menyebabkan PRT pasif dan menerima keadaan begitu saja. Konstruksi gender juga membuat PRT dibayar lebih rendah.

## b. Masalah kondisi kerja
Eksploitasi:  dipekerjakan  dengan  waktu  kerja  yang  tidak  jelas  dan  sangat  panjang dengan memberikan upah yang tidak sesuai, atau tidak diberikan upah dan juga tidak diberi hari libu

## 1) Upah Rendah
Upah yang diterima PRT jauh di bawah standar upah yang layak dibandingkan dengan jam kerja dan bentuk pekerjaan. Sebenarnya, pemerintah telah menetapkan standar upah  minimum  untuk  buruh  perempuan  di  sektor  formal,  namun  standar  itu  tidak mencakup PRT karena mereka dianggap sebagai pekerja domestik di sektor informal. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan upah pekerja lain dan standar hidup secara regional,  upah  yang  diterima  PRT  paling  rendah  dengan  waktu  kerja  yang  paling panjang.  Seharusnya,  ada  upah  standar  untuk  PRT  yang  dihitung  berdasarkan pengalaman  kerja,  jenis  dan  beban  kerja,  jumlah  orang  dalam  keluarga  yang dilayaninya, dan standar hidup regional.
2) Ketiadaan Standar Jam Kerja
Tidak adanya batas yang ditetapkan untuk beban kerja PRT membuat mereka bekerja lebih lama dari masa kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu selama delapan jam dalam satu hari. Standar jam kerja seharusnya mengikuti ketentuan yang lazim, yaitu delapan jam per hari. Terlebih lagi, PRT sulit memperoleh waktu istirahat rutin seperti istirahat mingguan, cuti haid, cuti tahunan, dan cuti melahirkan.

## 3) Ketiadaan Jaminan Sosial, Asuransi Kesehatan, dan Tunjangan Lainnya
PRT tidak mendapatkan jaminan sosial karena mereka tidak dianggap sebagai pekerja “formal”.  Dengan  demikian, mereka  juga tidak menerima tunjangan kesehatan dan tunjangan lain yang seharusnya diterima oleh pekerja. Jaminan sosial dan tunjangan kesehatan  merupakan  prasyarat  bagi  lingkungan  kerja  yang  layak.  Karenanya,  PRT yang sakit sangat tergantung pada kebaikan majikannya, apakah akan membawanya ke  dokter  atau  hanya  mau  membelikannya  obat  di  warung.  Karena  hal  ini  tidak dibakukan, maka semua ini sangat bergantung pada budi baik sang majikan.
Masalah-masalah tersebut menyebabkan PRT berhadapan dengan kondisi kerja yang buruk dalam kehidupan sehari-hari mereka.  Masalah tersebut memerlukan solusi  jangka panjang  dan  perubahan  yang  lebih  luas  di  bidang  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan hukum,  masalah  kondisi  kerja  ini  dapat  antara  lain  ditanggulangi  dengan  solusi  jangka menengah melalui advokasi perlindungan hukum PRT.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi peraturan  terkait  perlindungan  hukum  terdahap  pekerja  rumah  Ttngga,  maka  dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :
1. Masalah yang sering dihadapi oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) antara lain adalah masalah struktural yang terdiri dari kemiskinan dan diskriminasi.
2. Perlindungan hukum terhadap PRT secara umum sudah relative baik. Pengaturan Perlindungan  PRT  antara  lain  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dan  Pasal  28  D  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Trahun  1945;  Pasal  1  ayat  (1), Pasal 2 ayat (1) huruf c,  Pasal 5, dan Pasal 9  ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga;  Pasal  4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; serta Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau perlindungan hukum terhadap PRT.
3. Perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia menjadi peraturan yang mendesak untuk  segera  diberlakukan.  Sebab  kekosongan  hukum  tentang  perlindungan terhadap PRT saat ini telah mencederai hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak persamaan dihadapan hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk mendapatkan imbalan yang adil dari hubungan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
J Lexy Moleong, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Jakarta
M.  Syamsudin,  2007, Operasionalisasi  Penelitian  Hukum,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta
Moh. Nazir, 1998, Metode Penelitian, Ghalia, Jakarta
Norman K Denzin dan Yvonna Lincoln, 2009, Handbook of Qualitatif Research, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Palguna,  2013, Pengaduan  Konstitusional  (Constitutional  Complaint)  Upaya  Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta
Soerjono Soekanto, 2016, Pengantar Penelitian Hukum edisi revisi, UI-Press, Jakarta
Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
Alia Harumdani Widjaja, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, Nomor 1, Mei 2020, Hal. 198-223
Fajrianto, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Kosntitusional dan Hambatan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 4, Nomor 3, Oktober 2023, Hal. 161-167
Hasanudin Aco, Perlu Kesadaran Bersama Pentingnya Kehadiran UU Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga, diakses dari
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/17/perlu-kesadaran-bersama- pentingnya-kehadiran-uu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga pada 21 April 2024 pukul 10.20 WIB
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Konvensi Internasional  Labour  Organization  (ILO)  Nomor  189  mengenai  Kerja  Layak Pekerja Rumah Tangga.