## TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS E-GOVERNMENT Surasa
Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta
Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui tahap perkembangan e- government berbasis pelayanan di Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2018. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan e-government seperti yang diamanahkan inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Namun demikian implementasi dari pelaksanaan e-government  masih memerlukan banyak factor pendukung yang harus dipenuhi, diantaranya adalah jaringan internet yang masih sangat terbatas, peralatan (komputer), dan sumber daya manusia. Masyarakat yang menjadi sasaran dari pelaksanaan e-government , masih belum tersentuh secara maksimal disebabkan minimnya faktor pendukung kualitas pelayanan di Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
Kata kunci : e-government, pelayanan publik, Kelurahan Pangenrejo.

## Abstract
This study aims to determine the stage of development of service-based e-government in Pangenrejo Sub-district, Purworejo District, Purworejo, Central Java. The process of data collection is done through qualitative descriptive research. This research was conducted from 6 to 11 August 2018. The research finds that Pangenrejo Sub-District, Purworejo District, Purworejo , Central Java has implemented e-government as mandated by Presidential Instruction No. 3 Year 2003 About National Strategy Policy for E-Governement Development. However, the implementation of e-government is still requires many supporting factors that must be met, among them are internet networks that are still very limited, equipment (computers), and human resources. Thus the people as the target of the implementation of e-government, are not optimally touched due to the lack of supporting factors in Pangenrejo Sub-district, Purworejo District, Purworejo, Central Java.
Keywords: e-government, public services, Pangenrejo Sub-district.

## PENDAHULUAN
Menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat maka sudah selayaknya jika se- jak dini pemerintah mempersiapkan langkah- langkah antisipatif dalam rangka menghadapi banyaknya perubahan yang terjadi, baik dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun pengaruh arus globalisasi yang sudah melanda bangsa kita. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Pengembangan E-Government tidak bisa dipungkiri adalah kebijakan strategis bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintahan.
Enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government adalah:
1. Strategi mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, per- luasan dan peningkatan kualitas jaringan ko- munikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau.
Pengertian government yang dikemukakan Steward Gun “ Government is a group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and sovereign power through customs, institution, and laws within a state”. Pemerintah ( government) adalah sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit yang menetapkan, mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik serta berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan layanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah (Indrajit, 2004).
2. Strategi menata sistem dan proses kerja pe- merintah dan pemerintah daerah otonom se- cara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi ke- majuan teknologi informasi secara cepat.
3. Strategi memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standari- sasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elek- tronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e- billing, e-procurement, e-reporting yang dapatdimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi infor- masi dan pelayanan public.
4. Strategi meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri teleko- munikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.
5. Strategi mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
6. Strategi melaksanakan pengembangan se- cara sistematikmelalui tahapan yang realis- tik dan terukur. Dalam pengembangan e- government, dapat dilaksanakan dengan em- pat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, dan pemanfaatan.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan mas- yarakat akan informasi yang aktual pada era globalisasi diperlukan adanya keterpaduan dan sinergi dari seluruh penyelenggara negara da- lam pembangunan, karena kemajuan teknolo- gi informasi berdampak pada perubahan pola kegiatan masyarakat yang berorientasi pada kemudahan-kemudahan dalam berbagai aktivi- tas dengan menggunakan sarana informasi yang lebih modern. Kebutuhan masyarakat akan in- formasi yang aktual sudah menjadi kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Ke- butuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan un- tuk bekerjasama dalam menyelesaikan konflik, interaksi antar sesama warga masyarakat. Den- gan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut, maka terbentuk pula sebuah institusi sosial yang dapat memberikan pedoman da- lam melakukan kontrol serta mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat (Malinowski dalam Suryana, dkk, 2007:91). Untuk mem- bentuk institusi tersebut, masyarakat membuka kese pakatan (perjanjian) di antara mereka yang menurut Rosseau disebut kontrak sosial (social contract). Dimana kontrak sosial tersebut selan- jutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pe- merintahan. (Zulkarnain, 2006: 130).
Untuk memenuhi hal tersebut, electronic government telah menjadibagian yang tak ter- pisahkan dari pemerintahan di banyak negara, termasuk di Indonesia.Kemajuan-kemajuan baru yang terus dicapai dengan adanya Te- knologi Informasi telah menjadi pemicu utama pengembangan electronic government. Muara pengembangan electronic government dituju- kan untuk meningkatkan goodgovernance yakni meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  peker - jaan di lembaga pemerintahan, namun yang leb- ih penting, melalui electronic government, pe-
merintah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan. Layanan melalui website , dapat berupa layanan antar lembaga pe- merintah, dari pemerintah ke dunia usaha, dan dari pemerintah ke masyarakat. Kontennya pun bermacam-macam.
Salah satu kantor pemerintah yang telah menerapkan e-government adalah Kantor Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah yang dapat menata sistem manajemen, pelayanan dan proses kerja pada pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu dengan penerapan e-govenment, maka tercipta transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan tatanan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pada tata kelola pemerintah. Adanya penerapan e-government pada sebuah instansi pemerintah pusat maupun daerah dapat mewujudkan paradigma tata kelola pemerintah atau dengan istilah tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance).
Dengan menggunakan sistem teknologi in- formasi, Kantor Kelurahan Pangenrejo, Ke- camatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi bi- rokrasi, serta membentuk jaringan sistem ma- najemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara ter- padu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus dise- diakan oleh pemerintah. Masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.
Sebuah sistem informasi pada dasarnya dapat membuat  sebuah  sistem  menjadi  lebih  efisien, misalnya, KTP online , pajak online , perizinan online dan lainsebagainya. Konsekuensi logis sebuah  efisiensi  adalah  membuat  sistem  lebih transparan, lebih mudah teraudit, lebih sukar dibocori, lebih sukar dikorupsi walaupun juga membawa beberapa dampak lain yang kadang menyakitkan yaitu dengan terpangkasnya meja-meja birokrasi, terpangkasnya kebutuhan pegawai negeri dan mendorong strata pegawai negeri yang lebih profesional.
Tata pemerintahan menyangkut seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di- mana warga dan kelompok-kelompok mas- yarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewa- jiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.Tetapi berbicara mengenai e- government bukan berarti hanyamenerapkan sistem pemerintahan secara elektronik saja atau dengan kata lain otomatisasi sistem, melainkan mempunyai pengertian yang lebih mendalam daripada itu.
Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan se- belum penerapan e-government, karena untuk menjalankan e-government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur, dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, se- hingga didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Dengan sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsinya ke masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 3 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pasal 4 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a.  mencerdaskan kehidupan bangsa se- bagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b. mengembangkan perdagangan dan per ekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pe - layanan publik; d. membuka kesempatan seluas- luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Tek- nologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi In- formasi.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 11
(1)  Badan Publik wajib menyediakan Informa- si Publik setiap saat yang meliputi: a.daft- ar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil kepu- tusan Badan Publik dan pertimbangann- ya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. per-
batas negara sekalipun.
Ketiga, kesiapan SDM adalah bagian dari pengembangan aplikasi e-govern- ment dan memerlukan pendanaanyang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi SDM di bidang TIK.
Keempat, ketersediaan dana dan an- ggaran adalah alokasi anggaran dalam pengembangan e-government yang harus dilakukan secara hati-hati dan bertang- gung jawab agar anggaran yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien serta dapat menghasilkan daya dorong yang kuat bagi pembentukan tata pamong yang baik.
Kelima, perangkat hukum yang masih baru dalam tata pemerintahan kita dan masih lemah dalam perangkat hukum baik pada tingkat nasional maupun daer- ah. Hingga saat ini landasan hukum dalam proses pelayanan publik melalui transaksi elektronik sulit diterapkan pada e-govern- ment.
Keenam, perubahanparadigma TIK khususnya yang berbasis website dan e-mail hanyalah sebatas tools, namun yang terpenting dalam e-government perubahan dari government centric menuju custom- er centric sehinggalayanan-layanan yang diberikan sesuai apa yang menjadi kebu- tuhan masyarakat serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kondisi saat ini memungkinkan mas- yarakat menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan tatanan pemerintahan- nya dengan baik mulai dari proses kerja aparat pemerintah sampai dengan pen- ingkatan kualitas layanan publik yang diberikan. Konsep pemerintahan yang baik (good governance) menurut Sedar-
janjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang ter- buka untuk umum; g. prosedur kerja pega- wai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
3. Menurut Suryana, Taryana dan Sarwono, Jonathan (2006:26) penerapan konsep e-government terdiri dari:
Pertama,infrastruktur telekomunikasi, dimana e-government merupakan salah satu unsur yang penting dalam infras- truktur telekomunikasi terutama dalam pelayanan publik. Pengembangan infras- truktur dan basis data dalam  komunikasi memungkinkan  akses  langsung ke mas- yarakat luas.
Kedua, tingkat konektivitas dan peng- gunaan IT menjadi sangat penting dalam era globalisasi saat ini karena dapat men- embus jarak yang jauh bahkan melampaui
mayati, secara konseptual mengandung dua pemahaman yaitu pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat mening- katkan kemampuan rakyat dalam penca- paian tujuan nasional yaitu kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pe- merintah  yang  efektif  dan  efisien  dalam pelaksanaan tugasnyauntuk mencapai tu- juan tersebut. (Sedarmayati,2004:42).
4.  Definisi layanan publik menurut Hadiningrat yang dikutip oleh Suwondo (2001:29) menjabarkan pelayanan publik sebagi aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa-jasa dan kemudahan bagi masyarakat untuk memegang teguh syarat-syarat efisiensi, dan penghematan.
5. Sedangkan Siagian (1992:131) berpendapat bahwa pelayanan publik adalah aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa- jasa kemudahan  kepada masyarakat dengan mempetimbangkan aspek-aspek sebagi berikut : a. Pelayanan publik yang berhubungan dengan kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan haknya, b. Pelayanan yang diberikan berupa barang dan jasa yang vital, c. Adanya prinsip-prinsip  efisiensi,  efektivitas  dan penghematan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kual- itatif dengan pendekatan studi kasus.Menurut Sugiono penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawan- cara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman
video, dan lain-lain (Sugiono 2005).Dalam pe- nelitian deskriptif kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. (Sugiono:2005). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ada- lah pengamatan (observasi) lapangan secara sistematis dalam setting sosial dan wawancara mendalam ( in-depth interview) untuk mendapa- tkan informasi secara akurat dan dianggap menguasai materi penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini ini dilakukan guna mendapatkan- gambaran terkait kondisi yang ada saat ini da- lam implementasi e-government di di Kelurah- an Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil  tersebut, akan dianalisis sejauh mana ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan infrastruk- tur guna mendukung terwujudnya implementasi e-government di Kelurahan Pangenrejo, Keca- matan Purworejo, Provinsi jawa Tengah terse- but.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Provinsi jawa Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Adanya keinginan pengelolaan pemerintahan yang mengacu pada pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah di Kelurahan Pangenrejo.
Implementasi pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik dimulai dengan pengembangan website . Sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan  dan

## TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS E-GOVERNMENT
implementasi e-government , pemerintah di Kelurahan Pangenrejo telah memiliki website yang dapat diakses langsung oleh masyarakat namun ditemukan bahwa sarana informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah di Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Provinsi Jawa Tengahmasih sangat terbatas, diantaranya, sumber daya manusia belum yang disediakan karena masih menginduk di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Purworejo.
Ketersediaan SDM yang memadai akan mendorong pengembangan dan implementasi e-government , di sisi lain apabila SDM yang tersedia tidak memenuhi harapan yang diinginkan maka hal ini akan menghambat implementasi e-government . Jika ditilik lebih jauh, makapada berbagai kasus ditemukan bahwa  pelaksanaan dan implementasi e-government terkadang malah menjadi kendala karena tidak tersedianya SDM teknis teknologi informasi yang dapat menjalankan serta mengelola e-government . Berdasarkan paparan tersebut,maka kesiapan SDM terutama dalam bidang teknologi informasi harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan e-government di Kelurahan Pangenrejo.
Peneliti juga menemukan bahwa Kelurahan Pangenrejobelum ada staf khusus yang menangani E-Government.Hal ini menunjukkan ketersediaan sumber daya yang masih sangat terbatas, dan juga ditemukan jaringan internet yang masih lemah. Di sisi lain,seringkali terjadi rangkap tugas antara pegawai menyebabkan penerapan sistem menjadi terkendala. Kondisi ini disebabkan karena jumlah PNS 7(tujuh) orang ditambah 2 (dua) orang tenaga kontrak, hal inilah yang menyebabkan tidak berjalan lurus dengan ketersediaan dan penyelesaian pekerjaan yang ada. Terdapat juga kendala lain, yaitu para pegawai yang ada tidak dibekali
dengan pemahaman akanteknologi informasi, dimana ditemukan bahwa mereka sangat minim mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bidang teknologi informasi. Hal ini berdampak pada pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang ada, dan akibat rendahnya pemahaman akan teknologi informasi, berdampak pula pada rendahnya keinginan atau iktikad untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut.
Mengacu pada hasil pemetaan kebutuhan- kebutuhan aplikasi sistem informasiyang ada, maka Pemerintah Kelurahan Pangenrejo perlu mengembangkan sistem informasi secara optimal dan sudah selayaknya proses pengembangan SDM diperhatikan.
Selain itu, infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang keberhasilan e-government yang dilakukan di dalam sebuah lembaga pemerintahan. Ditambah lagi dengan keberadaan teknologi yang terus berkembang dan besarnya kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dalam pengelolaan berbagai sektor pemerintahan, menjadikan peran infrastruktur teknologi informasi menjadi vital. Untuk itu, dalam mengelola e-government Kelurahan Pangenrejo memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dalam rangka menciptakan e-government yang efektif danefisien. Ketersediaan komputer yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik harus diperlengkapi dengan kemampuan untuk melakukan sharing informasi dengan berbagai bidangsehingga dapat menciptakan kesatuan sistem e-government Kelurahan Pangenrejo yang terintegrasi dengan baik.
Ketersediaan komputer yang ada di berbagai SKPD di Kelurahan Pangenrejo secara umum
terlihat belum cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan e-government . Spesifikasi komputer yangdigunakan bervariasi sesuai dengan tingkat pemanfaatannya, sebagian dari komputer yang tersedia merupakan komputer branded dan sebagian lainnya merupakankomputer rakitan. Komputer yang ada bukan hanya komputer desktop tetapi juga laptop dan netbook . Dengan adanya laptop dan netbook ,  fleksibilitas  pemanfaatan  komputer akan meningkat. Komputer yang ada tidak saja berfungsi sebagai komputer kantor tetapi terdapat pula komputer yang berfungsi sebagai server baik itu server aplikasi maupun server jaringan.
Pada umumnya ketersediaan printer dan scanner sebagai peralatan penunjang jugacukup memadai.Terdapat printer dan scanner yang cukup di setiap SKPD untukmenunjang penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik.Sebagian besar printer yang dimiliki oleh masing-masing SKPD juga memiliki kemampuan untuk dapat digunakan sebagai mesin scanner dan fotocopy .Beberapa printer telah dapatdigunakan secara bersama-sama ( sharing ) oleh beberapa komputer sekaligus.
Printer yang tersedia digunakan untuk berbagai macam kebutuhan dalam hal mencetak dokumen- dokumen yang dibutuhkan seperti surat keluar, laporan keuangan, laporan kegiatan, daftar aset, kartu keluarga, dan sebagainya.
Di samping printer , terdapat pula LCDProjector sebagai peralatan penunjangnamun jumlahnya tidak banyak. Dalam hal kualitas, komputer yang ada masih harus ditingkatkan efektivitas penggunaannya. Terdapat beberapa komputer yang tidak digunakan secara optimal sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik dan kinerja
dari staf yang ada di setiap SKPD. Di lain pihak, beberapa komputer maupun perangkat pendukung yang memiliki masalah belum ditangani lebih lanjut karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Hal ini berdampak pada proses maintenance komputer yang belum berjalan dengan baik.
Kendala yang sama dihadapi dengan peralatan penunjang lainnya. Terdapat printer yang berada dalam kondisi rusak dan/ atau kurang dapat berfungsi secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya perawatan yang dilakukan untuk menjaga agar printer tetap dalam kondisi yang baik dan dapat dipergunakan secara maksimal. Printer tersebut tetap dibiarkan tanpa ada penanganan lebih lanjut karena kurangnya sumber daya manusia yang dapat melakukan maintenance dan perbaikan terhadap printer yang tidak berfungsi dengan baik. Hal-hal seperti kondisi tinta yang kering dan paper jam dapat mengganggu kinerja dan mengurangi umur dari printer. Maintenance juga mutlak diperlukan untuk alat penunjang yang lain seperti scanner dan LCD Projector dalam rangka pengoptimalan fungsi dari perangkat penunjang tersebut.
Salah satu hal penting yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi saat ini oleh Pemerintah Kelurahan Pangenrejo adalah belum stabilnya infrastruktur instalasi serta ketersediaan sumber daya listrik. Hal ini mengakibatkan sarana prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi mengalami gangguan yang cukup signifikan, bahkan tidak dapat berfungsi secara optimal.
Keberadaan LAN dari tiap SKPD Kelurahan Pangenrejo dapat dijelaskan secara sederhana sebagai upaya menghubungkan satu unit
perangkat komputer dengan yang lain. Tujuan dari menghubungkan satu unit komputer dengan yang lain adalah agar dapat berbagi data dan sumber daya, termasuk akses internet . Ketidaktersediaan jaringan komputer lokal, masih belum digunakan secara optimal.Dalam hal pengelolaan data maupun aplikasi bersama, masing-masing SKPD belum memanfaatkan sepenuhnya jaringan komputer lokal.Hal ini berdampak pada kebutuhan dan kebijakan terhadap sharing dan keamanan atas data masing- masing unit komputer belum bisa dipenuhi secara  optimal.Otentifikasi  dan  otorisasi user belum mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaan jaringan komputer. Administrator yang seharusnya menjadipengelola jaringan belum ada, sehingga permasalahan di atas belum bisa diselesaikan secara baik.Hal ini berdampak pada pengelolaan serta pendistribusian konsep e-government .
Belum terdapatnya dokumentasi umum terkait arsitektur maupun infrastruktur jaringan di setiap SKPD, termasuk topologi jaringan, dikarenakan perencanaan terkait kebijakan pengelolaan jaringan di lingkungan Pemerintah Kelurahan Pangenrejo, menjadi salah satu penyebab lemahnya perencanaan serta pengelolaan dan pemanfaatan jaringan. Hal ini berakibat pada minimnya pemahaman terkait kondisi jaringan komputer yang saat ini ada, untuk pengembangan kebutuhan pekerjaan masing-masing SKPD. Akibat secara teknis yang dirasakan oleh pengguna antara lain, koneksi menjadi tidak stabil atau lambat, manajemen user , bandwidth , keamanan, maupun penyimpanan data yang tidak terkelola dengan baik. Beberapa hal di atas juga berakibat pada ketersediaan konektivitas data maupun aplikasi antara masing-masing SKPD di Pemerintah
Kelurahan Pangenrejo belum terfasilitasi dengan baik.
Secara ringkas, kondisi jaringan komputer lokal Pemerintah Kelurahan Pangenrejo. Kelurahan Pangenrejo, secara umum memiliki gambaran sebagai berikut:
-  Pada SKPD yang tersedia LAN, sangat ter- gantung pada sumber daya manusia yang tersedia atau tergantung pada pihak ketiga yang mampu memelihara LAN.Pemanfaatan LAN di SKPD lebih kepada penggunaan peralatan pencetak bersama, sehingga meng- hemat waktu dan biaya transfer data. Di sisi lain pemanfaatan LAN di SKPD belum pada pemanfaatan yang lebih lanjut seperti berb- agi data dan informasi internal. Jaringan komputer lokal lebih yang ada lebih kepada pemanfaatan inklusif tiap komputer. File dan informasi tiap unit komputer tidak aktif digu- nakan dalam LAN.
-   Jaringan komputer lokal belum dikelola den- gan terstruktur dengan aturan penggunaan yang baku dan jelas. Tidak ada ketentuan penggunaan sharing  file , sharing printer , lokalisasi akses jaringandan keamanan jarin- gan.Konektivitas antar unit komputer dalam SKPD yang terpisah lokasi sering menjadi kendala, sehingga proses manual pengiriman/ perpindahan data-informasi harus ditempuh. Beberapa SKPD menyediakan teknologi wireless ( hotspot-wifi ) dalam area kantor SKPD  terkait  dengan  fleksibilitas  layanan, tetapi belum sampai pada layanan publik.
-   Jaringan intranet merupakan ekstensi dari ja- ringan komputer lokal, memanfaatkan stan- dar alamat protokol internet yang berlaku dalam jaringan lokal. Secara umum, SKPD di Pemerintah Kelurahan Pangenrejo belum menerapkan intranet untuk  aktifitas  peker -
jaan tugas dan fungsimasing-masing SKPD.
Teknologi intranet membutuhkan koneksi antarlokasi dan manajemen jaringan, baik jaringan lokal, maupun antarlokasi.Termasuk pengelolaan data pada setiap SKPD maupun antar SKPD perlu mendapatkan perencanaan dan pengelolaan yang baik.Apabila hal-hal tersebut telah dilaksanakan, maka dimungkinkan terjadinya manajemen data yang terintegrasi serta konsistensi, efisiensi, dan reliabilitas data dapat terwujud.
Penetrasi Internet sudah masuk ke wilayah Kelurahan Pangenrejo melalui berbagai media. Saat ini di lingkungan pemerintahan telah tersedia Internet yang terdapat pada masing- masing SKPD.Hal ini berdampak pada tidak efisiennya biaya maupun pengelolaan termasuk maintenance terhadap jaringan Internet yang ada di masing-masing SKPD.Ketergantungan terhadap pihak ketiga dan birokrasi dalam penyediaan serta pengelolaan Internet sangat tinggi.Hal ini berdampak pada stabilitas dan ketersediaan koneksi yang tidak konsisten. Internet yang tersedia saat ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan publik, antarSKPD, maupun interaksi dengan pihak pemerintah pusat.Hal ini dikarenakan masih lamban (lemot) untuk mengakses internet. Kesadaran pengelolaan di dalam penggunaan Internet masih belum maksimalsehingga, pemanfaatan internet di dalam pekerjaan sehari- hari masih cukup rendah. Saat ini koneksi Internet di Pemerintah Kelurahan Pangenrejo belum  memiliki standar kebijakan yang mengatur akses ke dan dari luar, sehingga intepretasi tiap SKPD adalah membatasi koneksi Internet hanya untuk penyajian informasi dalam dan antarSKPD serta ditentukan secara khusus pada unit komputer tertentu.
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik benang merah kondisi penerapan e-government di lingkungan Pemerintah di Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Provinsi Jawa Tengahsebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bah- wa Kelurahan Pangenrejo belum ada staf khusus yang menangani E-Government.
2. Jumlah PNS 7(tujuh) orang ditambah 2 (dua) orang tenaga kontrak dan para pegawai terse- but tidak dibekali dengan pemahaman akan teknologi informasi, serta sangat minim mendapatkan pelatihan-pelatihan yang ter- kait dengan bidang teknologi informasi.
3. Infrastruktur teknologi informasi yang dimi- liki oleh Pemerintah Kelurahan Pangenre- jo hanya 1 (satu) unit komputer, tower, dan jaringan internet, namun masih sangat ter- batas. Kendala yang sama dihadapi dengan peralatan penunjang lainnya. Terdapat print- er yang berada dalam kondisi rusak dan/ atau kurang dapat berfungsi secara optimal. Maintenance juga mutlak diperlukan untuk alat penunjang yang lain seperti scanner dan LCD Projector dalam rangka pengoptimalan fungsi dari perangkat penunjang tersebut.
4. Kendala yang sama dihadapi dengan pera- latan penunjang lainnya. Terdapat printer yang berada dalam kondisi rusak dan/atau kurang dapat berfungsi secara optimal.Hal tersebut disebabkan karena kurangnya per- awatan yang dilakukan untuk menjaga agar printer tetap dalam kondisi yang baik dan dapat dipergunakan secara maksimal.
5. Salah satu hal penting yang menjadi perma- salahan pokok yang dihadapi saat ini oleh Pemerintah Kelurahan Pangenrejo adalah belum stabilnya infrastruktur instalasi serta ketersediaan sumber daya listrik.
6. Belum terdapatnya dokumentasi umum ter- kait arsitektur maupun infrastruktur jaringan di setiap SKPD, termasuk topologi jaringan, dikarenakan perencanaan terkait kebijakan pengelolaan jaringan di lingkungan Pemer- intah Kelurahan Pangenrejo, menjadi salah satu penyebab lemahnya perencanaan serta pengelolaan dan pemanfaatan jaringan den- gan kata lain, belum ada  Pedoman Utama pelaksanaan atau master plan .
7.  Kesadaran pengelolaan di dalam penggu- naan Internet masih belum maksimal. Seh- ingga, pemanfaatan Internet di dalam peker- jaan sehari-hari masih cukup rendah.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diberikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :
1. Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purwoere- jo   telahmengimple - mentasikan e-govern- ment seperti yang diamanahkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebi- jakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government pada lingkungan pemerintah- annya namun penerapan yang dilakukan di lapangan belum optimal dan belum memuas- kan.
2. Pemerintah Kelurahan Pangenrejo men- dukung pelaksanaan e-government pemerin-
tahannya dengan pengembangan SDM dan infrastruktur tetapi masih terkendala oleh minimnya sarana dan prasarana.

## SARAN
Masyarakat yang menjadi sasaran dari pelaksanaan e-government di Kelurahan Pangenrejo belum tersentuhseluruhnya  maka diperlukan  beberapa  saran  untuk mendukung penerapan e- government dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat yaitu:
a. Diperlukanlangkah  untuk merevitalisasi e-government pada pemerintah Kelurahan Pangenrejo. Beberapa solusi yang menurut peneliti harus dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Pangenrejo adalah diperlukan upa ya sinkronisasi dan sinergitas target- target pembangunan dalam pemanfaatan te- knologi infomasi dan komunikasi (program e-government ) secara keseluruhan dan diim- plementasikandalambentuk Pedoman Utama pelaksanaan atau master plan .
b.Menambah akses dan jangkauan infrastruk- tur IT bagi semua kalangan dan alokasi da- na e-government yang perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan tahapan yang telah dicapai dan menetapkan beberapa aplikasi e-government pilihan yang digunakan un- tuk mewujudkan kesuksesan pelaksanaan sebagai prioritas pembangunan dan pengem- bangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Indrajit, Richardus Eko. E-Government in action. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
Sedarmayanti. Tata Kerja dan Produktivitas
Kerja . Bandung : Mandar Maju, 2009
Siagian, Sondang. Sistem InformasiManajemen.
Jakarta: Bumi Aksara,2006.
Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif.
Bandung: Alfabeta, 2005.
Suwondo. Manajemen Layanan Publik. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,2000
Suryana, Taryana, and Jonathan Sarwono. E- Commerce menggunakan PHP dan MySQL. Yogyakarta: PT Graha Ilmu,2007.
Zulkarnain. Menggagas Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Yappika,2006.

## Sumber lain :
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik