## IDENTIFIKASI VARIABEL SISTEM INSENTIF DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) JALAN TOL
Putu Ika Wahyuni 1) , Sarwono Hardjomuljadi 2) , Hendrik Sulistio 2) dan Koespiadi 2)
1) Kandidat Doktor Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, Jakarta
2) Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, Jakarta
ikawahyuni1971@yahoo.com

## ABSTRACT
Asymetry  of  infrastructure  financing  in  Indonesia  must  be  solved,  one  way  is  to improve the performance of Public Private Partnership (PPP) projects to be reasonable for bank,  economically  and  investment  so  that  investors  are  interested  for  investing  in infrastructure projects. Especially for the toll road PPP project, Indonesia is building a toll roads built a 1,000 km toll road earlier than Malaysia, which now has more than 3000 km of  toll  roads.  The  incentive  system  is  implemented  in  developed  countries  to  improve  the performance of feasibility and anticipate risks in toll road PPP projects that have long-term contract.  This  study  uses  the  AHP  method  with  digital  analysis  with  Expert  Choice  to produce the following analysis: the highest criteria incentive is space utilization activities. The highest sub-criteria  are in the physical incentive provision of  compensation from the government to the community where the land is  applied to incentives for spatial use. The government needs to make a breakthrough to provide space utilization incentives as a form of controlling the use of space where investors and the public can participate by collaborate to increase toll income. The intended use of space is the management of the area around the toll road with a particularistic area and the allocation of the management plan that has the maximum economic impact so that investors can obtain other income that can be included in the toll revenue cash flow.
Keywords: identification, incentive system, PPP, toll road.

## ABSTRAK
Kesenjangan  Pembiayaan  infrastruktur  di  Indonesia  harus  dicarikan  jalan  keluar salah satunya meningkatkan kinerja proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) menjadi layak  untuk  bank,  ekonomi  dan  investasi  sehingga  investor  tertarik  berinvestasi  dalam proyek infrastruktur. Khusus untuk proyek KPS jalan tol, Indonesia lebih awal membangun jalan tol saat ini memiliki hampir 1000 km dibandingkan dengan Malaysia yang kini telah memiliki  lebih  dari  3000  km  jalan  tol.  Sistem  insentif  diterapkan  di  negara  maju  untuk meningkatkan kinerja kelayakan dan mengantisipasi risiko-risiko dalam proyek KPS jalan tol yang memiliki waktu kontrak jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode AHP dengan  analisis  digital  dengan  Expert  Choice  menghasilkan  analisis  sebagai  berikut: kriteria  tertinggi  insentif  adalah  kegiatan  pemanfaatan  ruang.  Sub  kriteria  tertinggi  ada pada insentif fisik pemberian kompensasi dari pemerintha kepada masyarakat dimana lahan tesebut  diterpakan  insentif  pemanfaatan  ruang.  Pemerintah  perlu  melakukan  terobosan untuk pemberikan insentif pemanfaatan ruang sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang  dimana  investor  dan  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dengan  bekerjasama  untuk meningkatkan  pendapatan  tol.  Pemanfaatan  ruang  yang  dimaksud  yaitu  pengelolaan wilayah di sekitar kaki tol dengan jumlah luasan tertentu dan dengan peruntukan rencana pengelolaan yang paling maksimal memberikan dampak ekonomi sehingga investor dapat memperoleh pendapatan lain-lain yang dapat dimasukkan ke dalam cash flow pendapatan tol.
Kata kunci: identifikasi, sistem insentif, KPS, jalan tol.

## 1 PENDAHULUAN
Proyek  KPS  khususnya  jalan  tol yang  memiliki  manfaat  ekonomi  dan selaras dengan kelayakan investasi ekonomi sangat sulit dicapai, karena tidak semua  proyek  dapat  lolos bankable dimana investasi swasta memiliki kelayakan  ekonomi  yang  handal.  Pada tahun  2015  pemerintah  menggelontorkan sejumlah  insentif  fiscal  untuk  membuat proyek-proyek  KPS  agar  lebih bankable atau  dapat  dirasakan  layak  secara  fiscal dimata investor dengan  cara project development  find , viability  gap  fin dan jaminan  yang  dilakukan  oleh  PT.PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia).
Dalam PP (Peraturan Pemerintah No. 38, 2015) tentang Kemitraan Pemerintah dan swasta  atau Public  Private  Parhership (PPP)  dalam  menyediakan  infrastruktur disebutkan bahwa kemitraan ini bertujuan mempercepat  pembangunan  infrastruktur dimana  dalam  kemitraan  kedua  belah pihak  akan  berbagi  keuntungan  maupun potensi risiko serta adanya dukungan dan insentif  dari  pemerintah.  Masalah  utama adalah pemerintah belum mampu pemberian  dukungan  pemerintah  bagi proyek-proyek  yang  tidak  layak  secara finansial  dengan  memberikan  dana  hibah sebagian biaya konstruksi karena keterbatasan anggaran APBN/APBD.
Secara  garis  besar  masalah  dalam proyek KPS meliputi:
1. Kesenjangan  pembiayaan  (gap) infrastruktur di  Indonesia harus dicarikan  jalan  keluar  salah satunya bagaimana agar proyek- proyek  tersebut  bankabel/layak ekonomi/layak investasi sehingga investor /swasta bersedia  berinvestasi  dalam proyek infrastruktur
2. Bahwa  dalam  penelitian  Putu Astuti,  2014  menyebut  proyek KPS  berisiko  tinggi  dalam pelaksanaannya walaupun proyek tersebut memiliki waktu konsesi  yang  cukup  panjang risiko  saat  pelaksanaan  proyek perlu penanganan lebih detail. 3. Putri (2017), Pemberian dukungan  pemerintah  berupa insentif fiscal tidak selalu sesuai dengan  karakteristik  proyek KPS,  karena  proyek  KPS bersifat  ritel  seperti;  jalan  tol, kereta api dimana risiko permintaan tidak sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah.
Selanjutnya penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi berbagai jenis system  insentif  dalam  proyek- proyek KPS.
2. Menentukan  system  insentif yang  paling  diminati  oleh stakeholder proyek-proyek KPS di Indonesia.

## 2 KAJIAN PUSTAKA
Konsep  kerjasama  Pemerintah  dan Swasta  harus  diterapkan  secara  hati  hati karena  adanya  perbedaan  karakteristik Pemerintah  dan  Pihak  Swasta.  Pada praktiknya  terdapat  berbagai  kesulitan dalam mengakomodasi keinginan Pemerintah yang memikirkan kepentingan luas untuk disinergiskan dengan keinginan Pihak  Swasta  yang  lebih  cenderung mengedepankan private  interest semata.
Pihak  Swasta  berpotensi  menunjukkan tingkah laku yang oportunistik ( opportunistic  behavior )  yang  dianggap sebagai penyebab utama terjadinya kegagalan  pasar  ( market  failure )  dalam menyediakan  barang  publik  ( public goods ) (Elinor, 1992).
Konsep insentif juga dilatarbelakangi adanya ketidakseimbangan informasi ( asymmetric
information ) antara Pemerintah  dan  Pihak  Swasta  dalam  hal perhitungan cost. Teori klasik
mengasumsikan bahwa Pemerintah mengetahui seluruh cost dari Pihak Swasta sehingga  dapat  menyusun  regulasi  yang mendorong Pihak Swasta untuk memenuhi  prinsip 'revenue  cover  cost' . Padahal  pada  kenyataannya  terdapat beberapa kemungkinan diantaranya: regulator  tidak  mengetahui  cost  yang sebenarnya, cost  yang dikeluarkan belum tentu  yang  paling  efisien,  terdapat perkembangan teknologi yang bisa mempengaruhi efisiensi cost.
Mengingat  bahwa  perilaku  Pihak Swasta  sangat  dipengaruhi  oleh variabel cost, maka Pemerintah dapat memberikan insentif untuk mengantisipasi average cost yang  cenderung  susah  diprediksi  demi mewujudkan pembangunan untuk kepentingan umum.
2.1  Paradigma Insentif dalam

## KPS/KPBU
Kinerja KPS lama cenderung berlaku paradigma bahwa secara komersial  harus  menguntungkan  pihak swasta,  subsidi  yang  baik  dari  pihak swasta  dan  kebijakan  insentif  yang merugikan  keuangan  Negara.  Hal  ini berimplikasi terhadap ketidakpastian skema proyek infrastruktur, iklim investasi kurang berkembang, dan layanan public atas infrastruktur yang dibuat tidak dapat  dilanjutkan  jika  subsidi  tidak
disediakan  oleh  pemerintah  (Bappenas, 2015).
Pada paradigm baru  (reorientasi) apabila sebuah rencana proyek infrastruktur dapat dikatakan layak secara komersial/ekonomi dapat secara langsung diserahkan  pada  pihak  swasta.  Untuk subsidi perlu diberikan secara kompetitif. Khusus  untuk  kebijakan insentive  fiscal harus diberikan secara utuh oleh
pemerintah  sebab  apabila  tidak  diberikan maka  kerugian  justru  semakin  besar karena oportunity cost .
Gambar 1. Paradigma Peran Pemerintah,

## BUMN dan Swasta
Dalam (Hanafi, 2012) menyebutkan bahwa  sistem  insentif  yang  tepat  dapat memberikan  kinerja  yang  baik  pada sebuah  perusahaan  sebagai  contoh  Chase menggunakan shareholders  Valua  Added (SVA)  sebagai  cara  untuk  mendorong perilaku sadar risiko. Manajer Chase akan dinilai  berdasarkan  SVA  yang  mereka ciptakan.  SVA  dihitung  sebagai  berikut ini:
SVA  =  Pendapatan  operasional  = Beban untuk modal  .................... (1) Beban untuk modal dihitung berdasarkan  risiko  dari  modal  tersebut. Sebagai contoh, jika manajer menggunakan modal untuk kegiatan yang berisiko,  maka  beban  modal  akan  lebih besar,  sesuai  dengan  risiko  yang  lebih tinggi tersebut.
2.2  Macam-Macam Insentif dari berbagai Jurnal dan Literatur
1. Sistem Insentif Keselamatan
Penulis menerapkan model regresi  binomial  negatif  dengan menggunakan  informasi  tentang karakteristik  jalan  raya  dan  data kecelakaan  dari  konsesi  tol  di Spanyol  dari  tahun  2007  sampai 2009.  Hasil  menunjukkan  bahwa walaupun  keamanan  jalan  sangat dipengaruhi oleh variabel yang tidak dikelola  oleh  kontraktor,  seperti rata-rata  lalu  lintas  harian  tahunan (AADT), persentase kendaraan berat  di  jalan  raya,  jumlah  jalur, jumlah persimpangan dan kecepatan rata-rata.  Penerapan  insentif  ini memiliki  pengaruh  positif  terhadap pengurangan kecelakaan dan cedera (Rangel,  Vassallo,  &  Herraiz, 2013).
2. Sistem Insentif DiskonTarif Tol Untuk Kendaraan Berat Penelitian insentif ini dilaksanakan melalui survei pengemudi  truk  di  wilayah  Austin, menunjukkan  rute  pilihan  mereka dan  apakah  sistem  insentif  tertentu akan  memotivasi  mereka  untuk menggunakan jalan tol. Hasil survei wawancara, menghasilkan perusahaan kecil (pemilik-operator) memilih rute non toll. Insentif yang paling diminati para sopir truk itu di luar  diskon  puncak,  diikuti  oleh sistem  insentif  untuk  melakukan perjalanan  gratis  setelah  sejumlah perjalanan  berbayar  dengan  tujuan memperoleh
Nilai rata-rata penghematan  waktu  perjalanan. (Zhou, Burris, Baker, &
Geiselbrecht, 2014).
3. Sistem Insentif Jaminan Pendapatan Minimum Konsep Revenue gurantee Revenue Guarantee (MRM)
merupakan  salah  satu  solusi  yang paling menarik untuk proyek infrastruktur Public-Private Partnership berisiko,
dimana
pendapatan mitra swasta didasarkan pada penggunaan infrastruktur yang dibangun.  Contoh  tipikal  adalah
jalan  tol  dimana  setelah  selesainya proyek,  mitra  swasta  memperoleh pendapatan  dari  membebankan  tol kepada  pengguna  jalan  tol,  namun Jaminan Pendapatan Minimum dapat  digunakan  di  proyek  lain dimana infrastruktur yang dibangun menghasilkan  pendapatan  untuk mitra swasta (Real Options Consulting Ltd , 2015).
4. Sistem  Insentif  Untuk  Proyek
Infrastruktur  Yang  Memiliki Pekerjaan
Spesifik dan Kesulitan Tinggi
Insentif  kontrak  secara  umum telah  digunakan  sebagai  sarana untuk menyelaraskan tujuan produk. Salah  satu  kontrak  Insentif  yang digunakan  adalah  pembangunan jalan raya dan perbaikan.
Penggunaan insentif dan disinsentif (l/D)  untuk  waktu  penyelesaian proyek  telah  membantu  berbagai lembaga  jalan  raya  menyatakan untuk mengurangi waktu konstruksi secara signifikan. Namun, ketentuan l/D  meningkatkan  biaya  ke  agen kontrak,  dan  karenanya  harus digunakan  dengan  hemat.  Untuk jenis ini agar kontrak berhasil, agen kontrak  perlu  sangat  berhati-hati dalam pengembangan,
dokumentasi, dan pelaksanaan klausul l/D.
5. Sistem  Insentif  Penyelesaian
Proyek Tujuan  utama  menggunakan kontrak  adalah  untuk  memotivasi kontraktor  untuk  menyelesaikan pembangunan jalan raya lebih awal sehingga  gangguan  terhadap  lalu lintas  normal  dapat  dikurangi  dan biaya  pengguna  yang  disebabkan oleh  konstruksi  dapat  dikurangi. Bagian insentif dari kontrak digunakan untuk memberi penghargaan kepada kontraktor untuk  penyelesaian  awal  proyek, sementara  disinsentif  digunakan untuk mencegah kontraktor menyelesaikan proyek secara terlambat.  (Yi  Jiang  Ph.D.,  2010), (Jin-Fang  Shr,  2004),  (Arditi  & Khisty,  1997),  (Jaraiedi,  Plummer,
& Aber)
6. Sistem  Insentif  Bonus  Biaya Pemeliharaan Berbasis Kinerja
Pada  penelitian  ini  dibuat
gabungan metode grafis dan matematika dijelaskan bersama dengan  hasilnya  ketika  diterapkan kontrak  pemeliharaan  kereta  api Swedia dengan insentif. Alat analisis  regresi  dalam  perangkat
lunak  Excel  digunakan.  Hasil  dari insentif adalah keterlambatan kereta api menurun sekitar 10% dan jumlah kesalahan  teknis  menurun  sekitar 20%. Kualitas yang semakin membaik  tanpa  kenaikan  biaya. Hubungan  baik  antara  pemilik  dan kontraktor tidak mengalami peningkatan  efisiensi.  (Stenbeck, 2008).
7. Sistem Insentif Bonus Efisiensi
Pelaksanaan Proyek
Berdasarkan Inovasi Kontraktor Insentif/Disinsentif  (I/D)  untuk meminimalkan dampak negatif konstruksi  pada  transportasi  publik Proses  I/D.  Perhitungan  insentif yang digunakan adalah penjumlahan akselerasi  kontraktor  dan  bonus kontraktor yang wajar (berdasarkan penghematan agen bersama) dengan pengurangan opsional penghematan kontraktor  sendiri  dari  kompresi jadwal (akselerasi) (Lee & Alleman, 2018).
8. Sistem  Insentif Pajak Atas Jual Beli  Lahan  Khusus  Untuk Proyek Infrastruktur Implementasi kebijakan Insentif Pajak  Atas  Transaksi  Jual  Beli lahan khusus untuk Proyek Infrastruktur . Insentif
yang
diberikan  oleh  pemerintah  dalam
pelaksanaannya berupa pengecualian dari aspek
pemotongan  pajak  yang  terkait, seperti  pajak  penghasilan,  pajak pertambahan nilai dan bea perolehan hak  atas  tanah  dan  bangunan
sehingga dapat memperbesar penghasilan yang diperoleh
masyarakat  dan  tersedianya  lahan untuk  pembangunan  infrastruktur. (Rakhmat & Rosdiana, n.d)
9. Sistem  Insentif  Bagi  Investasi
Yang  Ditanam  dan  Signifikan Mempengaruhi Ekonomi Model Public Private
Partnership (PPP)  diakui  sebagai model  hubungan  terbaik  antara pemerintah  dan  swasta  memiliki keunggulan komparatif tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas
masing-masing.  PPP,  didasarkan
pada analisis biaya/manfaat, pemerintah  memberikan  subsidi minimalisasi menjamin proses kerja PPP, sebab rentan terhadap birokrasi ekspansi  kapan  pun  mereka  diberi akses  ke  pinjaman  bersubsidi  yang ditanggung  oleh  pembayar  pajak. (Keating, 2012)
10. Sistem Insentif Tax Allowance Tax  Allowance yang  sudah diatur semenjak 10 tahun yang lalu, dimana  negara  bisa  memberikan fasilitas untuk mengurangkan penghasilan netto dari  penanaman modal. (Humas, 2018).
11. Sistem Insentif Keamanan
Kontrak Investasi Pemerintah  federal  didorong
untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dan konsekuesi atas  nilai  uang,  di  mana  sebelum memberikan  insentif,  pemerintah perlu  mengetahui  dan  mengakui manfaat  sosial  yang  berasal  dari perbaikan tingkat keamanan. Insentif  berbasis  kinerja  telah digunakan sebelumnya untuk kompensasi  untuk  proyek  PPP.  Di masa  mendatang,  kontrak-kontrak PPP telah menjadi keharusan untuk memasukkan  data  tingkat  layanan optimal  untuk  mengukur  nilai insentif yang akan diberikan. (Rangel & Vassallo)
12. Sistem Insentif Tax holliday
Pemerintah  pada  tahun  2013 mengeluarkan  fasilitas  dan  insentif pph  untuk  menarik  minat  para investor menanamkan  modal  di Indonesia,  upaya  meliputi  langkah-
langkah kebijakan dalam menciptakan, menjada dan
meningkatkan  iklim  investasi  atau pro  investasi  diantaranya  dengan memberikan  kemudahan  perijinan, kepastian hukum, kelengkapan infrastruktur  serta  kebijakan  fiskal.
Adapun kondisi pemberlakuan berdasar  atas  peraturan  sebagai berikut: Tax  holliday pengurangan pph badan 50% selama 2 tahun (PP
94/2010; PMK- 130/PKM.011/20011; Per-
44/PJ/2011; Per-45/PJ/2011).
Pemerintah  berencana  merilis aturan terkait Tax holliday terhadap investasi  pembangunan  jalan  tol dalam  bentuk  Peraturan  Presiden.
Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) diharapkan dapat mendorong  investasi  di  bidang pembangunan jalan tol, terutama di wilayah perintis. Adapun
pengkajian rencana itu akan meliputi  dua  hal  yakni  dengan menambah masa konsesi dan mengubah  komposisi  pemasukan
jalan tol (http://.surabaya.bisnis.com.infrastr uktur, 2018).
13. Sistem Insentif Penurunan Tarif Tol
Kebijakan  penurunan  tarif  tol akan  diikuti  insentif.  Salah  satu insentif  untuk  penurunan  tarif  tol berupa  perpanjangan  masa  konsesi bagai  Badan  Usaha  Jalan  Tol (BUJT). Kemacetan terutama terjadi saat jam puncak. Untuk itu diperlukan pertimbangan penentuan variasi  tarif  tol  terkait  dengan penggunaannya  untuk  memberikan insentif  dan  disinsentif  pemakaian jalan  tol  agar  bisa  teredistribusi sehingga tidak membuat kemacetan pada  saat  atau  waktu  tertentu (Hermawan,  Frazila,  Awang,  & Jihanny  dan  https://tirto.id/opsi- skema-insentif-untuk-penurunan- tarif-tol-menurut-menhub-cGDT, 2018).
14. Sistem  Insentif  Pemanfaatan Ruang Fisik dan Non Fisik Insentif pemanfaatan ruang oleh Pemerintah  kepada  Pihak  Swasta dapat  diberikan  pada  bidang  fisik ataupun  non-fisik.  Pada  bidang fisik,  insentif  pemanfaatan  ruang dapat berupa pembangunan prasarana dan sarana serta pemberian izin pelampauan ketentuan teknis pembangunan.
Pada  bidang  non-  fisik,  insentif pemanfaatan  ruang  dapat  berupa kemudahan  perizinan,  pemberian kompensasi, keringanan pajak, keringanan  retribusi,  pemberian imbalan, serta urun saham (Oetomo & Andhy, 2007).
Insentif diberikan guna mengakomodasi
perubahan- perubahan  aktual  yang  terjadi selaras dengan dinamika perkotaan. Walaupun  terdapat  insentif,  namun harus  tetap  memperhatikan  bahwa pergeseran  tatanan  ruang  yang
terjadi seharusnya tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan kota. Dalam pelaksanaannya, mekanisme insentif  dan  disinsentif  tidak  boleh mengurangi  hak  penduduk  sebagai warga negara yang meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang  sama,  hal  memperoleh,  dan mempertahankan  ruang  hidupnya. Pemberian insentif juga  harus tetap memperhatikan partisipasi masyarakat  (Oetomo  &  Andhy,
2007). Perubahan paradigma discretionary system menjadi
regulatory system menandakan bahwa pengambilan keputusan yang
sebelumnya  didasarkan  atas  suatu kebijakan  ( discretionary ),  maka sekarang harus mengacu pada aturan yang berlaku. Dalam konteks penataan  ruang,  maka  masyarakat ataupun  Pihak  Swasta  yang  akan memanfaatkan ruang harus mengacu  pada  rencana  tata  ruang yang  telah  ditetapkan  secara  legal. Terkait dengan aspek legal pemberian  insentif  yang  mengacu pada aturan di bidang ketataruangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  15 Tahun 2010.
Sistem  insentif  pemanfaatan ruang non fisik meliputi: kemudahan  untuk  mendapatkan perijinan/perpanjangan  ijin  usaha pemanfaatan  ruang  bagi  kegiatan yang  sesuai  dengan  rencana  tata ruang,  kemudahan  mendapatkan kredit usaha atau kegiatan ekonomi yang  menunjang  fungsi  kawasan dan  jaminan  perlindungan  terhadap kegiatan  penyelenggaraan  sewa ruang  atau  lahan.  Sistem  insentif fisik  merupakan  satu  kesatuan dengan sistem insentif pemanfaatan ruang  non  fisik  hanya  saja  terdapat perbedaan  item  dukungan  dalam
pelaksanaannya  berupa  kemudahan untuk mendapatkan dukungan prasarana dan sarana yang menunjang  usaha  produktif  dan pemberian kompensasi kepada masyarakat  yang  dirugikan  dengan diterapkannya  rencana  tata  ruang. (Departemen  Pekerjaan  Umum,
2008)
2.3  Metode Analytic
Hierarchy Process (AHP) Model Analytical Hierarchy Process (AHP)  merupakan  salah  satu bentuk  model  pengambilan  keputusan yang komprehensif, yaitu memperhitungkan  hal-hal  kuantitatif  dan kualitatif sekaligus. Metode yang diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty pada periode 1971-1975 ini dominan digunakan pada  pengambilan  keputusan  untuk banyak  kriteria,  perencanaan  (prediksi), alokasi  sumber  daya,  analisis  biaya, pemilihan  investasi,  penentuan  prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam  dalam  suatu  konflik  dan  lain sebagainya. Dimana peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan  input  utamanya  adalah  persepsi manusia  yang  dianggap expert .  Kriteria expert yang  dimaksud  adalah  mengacu pada  orang  yang  memahami  benar permasalahan  yang  diajukan,  merasakan
akibat  atau  mempunyai  kepentingan terhadap masalah tersebut.
Model AHP ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain:
1. Model  AHP  dapat  mengolah hal-hal kualitatif (persepsi manusia) dan kuantitatif sekaligus  karena  model  ini memakai persepsi expert. 2. Model AHP mampu memecahkan masalah yang multiobjektif  dan  multikriteria karena  fleksibilitasnya  yang tinggi  terutama  dalam  hal pembuatan hirarkinya.
3. AHP  memberikan  suatu  skala pengukuran  dan  memberikan metoda untuk menetapkan prioritas serta memberikan penilaian  terhadap  konsistensi logis dari pertimbangan- pertimbangan  yang  digunakan dalam menentukan prioritas.
Namun  model  ini  juga  memiliki beberapa kekurangan, antara lain: Ketergantungan  model  ini  pada  input persepsi,  belum  ada  kriteria  yang  jelas untuk seorang expert. Pengambilan keputusan dari permasalahan yang dihadapi  dibuat  dalam  suatu  bagan terstruktur berdasarkan hirarki yang terdiri dari  satu  tujuan,  kriteria,  atau  beberapa sub  kriteria  dan  alternatif  untuk  setiap
keputusan. Metode ini membuat penilaian tentang  kepentingan  diantara  alternatif- alternatif  keputusan  di  bawah  kriteria tertentu,  sehingga  diperoleh  bobot  dari masing-masing alternatif dengan menggunakan skala-skala tertentu. Dalam penyusunan skala kepentingan ini digunakan  perbandingan  berpasangan seperti pada Tabel 1.

## Tabel 1. Skala penilaian perbandingan berpasangan
Intensitas kepentingan Keterangan Penjelasan 1 Kedua elemen sama pentingnya Dua  elemen  mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan 3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong  satu  elemen dibandingkan elemen lainnya 5 Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lain Pengalaman dan penilaian sangat menyokong  satu  elemen dibandingkan elemen lainnya 7
Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya
Satu  elemen  yang  kuat disokong  dan  dominan terlihat dalam praktek 9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya Bukti  yang  mendukung elemen yang satu terhadap  elemen  lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan 2, 4, 6, 8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan Nilai  ini  diberikan  bila ada dua kompromi diantara dua pilihan Kebalikan
Jika untuk aktifitas I mendapatkan satu angka dibanding  dengan  aktifitas  j,  maka  j mempunyai nilai kebalikannya dibanding nilai i
Sumber: Saaty, 1993

## 3 METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan menggunakan  sistem  insentif  yang  telah digunakan  dalam  KPS.  Sistem  insentif tersebut  digunakan  sebagai  nilai  dasar untuk perbandingan kriteria dan alternatif. Selanjutnya  diolah  menggunakan  metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP) dimana software yang  digunakan  untuk mendapatkan  hasil  pengambil  keputusan menggunakan Expert Choice .
Expert choice merupakan salah satu jenis sofware yang secara luas digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pembobotan  AHP,  saat  ini  banyak digunakan  program  varians  EC.  Adapun langkah-langkah:
Langkah 1  Pembuatan file Langkah 2  Penyusunan hierarki dan memasukkan alternatif- alternatif bagian dari kriteria Langkah 3  Pembobotan kriteria Langkah 4  Pembobotan alternatif Langkah 5  Sintesis
Setelah semua pembobotan alternatif  dilakukan  untuk  semua  kriteria maka  diperoleh  hasil  (sintesis).  Struktur Hierarki AHP dalam penelitian ini terlihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Struktur Hierarki AHP
Responden  dalam  penelitian  ini adalah masyarakat di sekitar jalan tol, dan stakeholder  yang  terlibat  pada  lokasi proyek,  seperti  diantaranya investor , pengelola,  kontraktor,  konsultan  dan masyarakat  sekitar.  Untuk  itu,  populasi yang  diambil  pada  penelitian  kali  ini adalah  para  pelaku-pelaku  yang  terlibat dalam  pembangunan  dan  pengelolaan jalan tol. Adapun populasi yang dimaksud adalah populasi orang-orang yang terlibat dalam  proyek  jalan  tol  termasuk  pemilik lahan antara lain:
1. Jalan tol Simpang Susun Waru- Bandara Juanda,
2. Jalan tol Kraci-Pejagan,
3. Jalan tol Cinere-Jagorawi,
4. Jalan tol Gempol-Pandaan,
5. Jalan  tol  Cikampek-Palimanan dan Bali-Mandara
Populasi  orang  yang  terlibat  dalam berbagai design kontrak konstruksi berkumpul  dan  terlibat  dalam  sebuah kegiatan antara lain:
1. Disputi Board International Conference  and  Workshop  23- 24  Agustus  2017  Werda  Pura
Bali 2. Konteks dan Munas BMPTTSSI 26-27 Oktober 2017 Universitas Tarumanagara, Jakarta. 3. Disputi Board International Conference  and  Workshop  20- 21  Agustus  2018  Sheraton, Yogyakarta.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  hasil  dari  analisis  dan perancangan menggunakan software expert  choice.  Hasil  pengujian  setiap kriteria ditunjukkan pada gambar berikut:
Gambar 3. Perbandingan Kriteria Tata Ruang
Gambar 4. Hasil Perbandingan Kriteria Insentif Keselamatan
Gambar 5. Hasil Perbandingan Kriteria Insentif Penurunan Tarif Toll Kepada Pengemudi Berat
Gambar 6. Hasil Perbandingan Kriteria Insentif Jaminan Pendapatan Minimum
Gambar 7. Hasil Perbandingan Kriteria Insentif dalam Proyek Infrastruktur Pemerintah
Gambar 8. Hasil Perbandingan Kriteria Insentif Pemanfaatan Ruang
Terdapat 14 kriteria yang diolah dari penelitian ini menjelaskan  bahwa insentif kajian  pemanfaatan  ruang  paling  besar nilainya  daripada  dibandingkan  dengan yang  lain.  secara  berurutan  dapat  terlihat pada Gambar 3.
Sistem insentif keselamatan memiliki dua kategori yaitu bonus kepada pengguna tol dan bonuskepada pemegang konsesi. Nilai tertinggi dicapai oleh bonus pemegang  konsesi,  hal  ini  dimungkinkan dengan tujuan dapat membantu pemegang konsensi  untuk  menerima  pendapatan untuk meningkatkan kelayakannya sampai  masa  konsensi  berakhir  (Gambar 4).
Gambar  5  menunjukkan  hasil perbandingan  kriteria  insentif  perum perumus  tarif  toll  kepada  pengemudi angkutan  berat  sebagai  berikut:  bahwa discont  puncak  lebih  diminati  sebagai potongan  harga  mengingat  hal  ini  secara langsung  dapat  dinikmati  pengguna  dan jauga  secara  langsung  dapat  diterima sebagai  pendapatan  tol  karena  semakin banyak yang berminat menggunakan jalan tol  saat  diberlakukan  discon  puncak,  jika dibandingkan  dengan  pengalaman  gratis pada sesi jalan tol berikutnya.
Hasil  perbandingan kriteria insentif bahwa  pendapatan  minimim,  diperoleh nilai  tertinggi  pada  kriteria  pemerintah
memberikan  kepada  mitra  swasta  untuk membayar dalam jumlah tertentu sebagai selisih  atas  pendapatan  yang  diperoleh dibandingkan  dengan  perbedaan  atas tingkat  kepadatan  lalu  lintas  prediksi dengan kenyataannya (Gambar 6).
Perbandingan kriteria insentif dalam proyek infrastruktur pemerintah menghasilkan nilai sistem insentif pendapatan paling diinginkan dibandingkan  dengan  yang  lain  seperti keringanan  pajak  dan  perpanjangan  ijin pengelolaan  dan  pemeliharaan,  hal  ini dimungkinkan karena insentif pendapatan menyentuh  langsung  kelayakan  dan  pada proyek KPS (Gambar 7).
Hasil perbandingan kriteria insentif pemanfaatan  ruang  terdapat  nilai  yang cukup besar pada kriteria fisik pemberian kompensasi (Gambar 8). Hal ini dimungkinkan karena pemberian kompensasi  dapat  memberi  ruang  bagi swasta/investor.

## 5 SIMPULAN DAN SARAN
5.1  Simpulan
Berdasarkan hasil olah data dengan metode AHP karena memiliki keunggulan yaitu  teknik  analisisnya  menghasilkan kesatuan  model  tunggal  dan  mudah dimengerti.
1. Hasil pengujian dari 14 kriteria diperoleh kriteria sistem insentif nomor 14 yaitu insentif kegiatan pemanfaatan ruang.
2. Berdasarkan sub kriteria tertinggi ada pada fisik pemberian kompensasi.

## 5.2  Saran
Penelitian  ini  akan  menjadi  cikal bakal penelitian Disertasi yang tergambar dalam  mind  mapping  penelitian.  Namun dalam  menentukan  posisi  sistem  insentif dalam  kinerja  proyek  KPS  jalan  tol  juga harus  melibatkan  peran  risiko-risiko proyek KPS.

## 6 DAFTAR PUSTAKA
Elinor, O. (1992). Opportunism Deceitful Behavior Intended to Improve One's Own  Welfare  at  The  Expense  of Other (Vol. 3). London: Framework for Policy Analysis.
Hanafi, D. M. (2012). Manajemen Risiko.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Hermawan, R., Frazila, R. B., Awang, A.,
&  Jihanny,  J.  (n.d.).  Hubungan Antara  Varias  Tarif  Tol  dengan Pendapatan dan Tingkat Pelayanan. Kelompok  Keahlian  Transportasi,
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi
Bandung .
http://.surabaya.bisnis.com.infrastruktur, 2018
https://tirto.id/opsi-skema-insentif-untuk- penurunan-tarif-tol-menurut- menhub-cGDT. (2018). Opsi Skema Insentif  untuk  Penurunan  Tarif  Tol Menurut Menhub .
Humas.  (2018).  Tax  Allowance  dan  Tax Hollyday,  Pemerintah  Siapkan  4 Kelompok  Insentif  Untuk  Tarik Investasi. Retrieved from http://setkap.go.id/mulai-tax- allowance-dan-tax hollyday- pemerintah-siapkan-4-kelompok- insentif-untuk-tarik-investasi/
Jaraiedi, M., Plummer, R. W., & Aber, M.
S.  (n.d.). Incentive/Disincentive

## Guidelines For.
Jin-Fang  Shr,  M.  a.  (2004).  Setting
Maximum
Incentive for IncentiveÕDisincentive.
doi:10.1061/~  ASCE!  0733-9364  ~ 2004! 130: 1 ~ 84
Keating,  B.  (2012).  Private  firms,  public entities, and microeconomic incentives
Public private partnerships (PPPs) in Australia and the USA. Retrieved from www.emeraldinsight.com/1934- 8835.htm
Lee,  E.  B.,  &  Alleman,  D.  (2018).
Approach  Balancing  Road  User,
Agency and. Menteri Perencanaan Pembanguan
Nasional. (2015). Peraturan Kepala Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  Republik  Indonesia  No.  4 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara
Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah  dengan  Badan  Usaha dalam  Penyediaan  Infrastruktur . Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.  (2015).  Peraturan Presiden  Nomor  38  tahun  2015
tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan  Infrastruktur.  Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
Pemerintah  Indonesia.  (2010).  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  94  Tahun  2010  tentang Penghitungan  Penghasilan  Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
Rakhmat, I., & Rosdiana. (n.d.).
Impelementasi  Kebijakan  Insentif Pajak  Atas  Transaksi  Jual  Beli Lahan  Khusus  untuk  Infrastruktur Umum.
Rangel,  Vassallo,  &  Herraiz.  (2013, October). The Influence of Economic  Incentives  linke  to  Road Safety Indicators on Accidents : The Case of  Toll  Concessions in  Spain. 529-536.  Retrieved  2018,  from https://doi.org/10.1016/j.,aap.2013. 07.014
Rangel,  T.,  &  Vassallo,  J.  M.  (n.d.). Modeling  the  effect  of  contractual incentiveson road safety performance. Transport  Research Center (TRANSyT) .
Real Options Consulting Ltd. (2015). The Minimum Revenue Guarantee presents  one  of  the  most  attractive solutions  for  risk  infrastructure Public-private  Partnership  projects, where the private partner's revenues are  based  on  the  usage  of  a  built infrastructure.
Stenbeck,  P.  (2008).  Quantifying  Effects of Incentives in a Rail Maintenance.
Journal of Construction Engineering and Management .
Yi  Jiang,  P.  (2010).  Determination  of Contract Time and Incentive. Construction Education and Research, .
doi:10.1080/1557.2010.521540
Zhou,  Burris,  Baker,  &  Geiselbrecht.
(2014). Impact of Incentives on Toll Road Use by Truks. Retrieved from https://doi.org/10.3141/2115-11