## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen

## REGIONAL ASSET MANAGEMENT (Case Study of District TTU)

## MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH (Studi Kasus Kab. TTU)
1 Desmon Redikson Manane desmonm12@gmail.com
2 Marce Sherly Kase
kase.sherly@unimor.ac.id 3 Paulina Rosna Dewi Redjo
dewiredjo@unimor.ac.id 4 Aquidowaris Manek arismanek993@gmail.com
1,4 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universita Timor 2,3 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universita Timor

## Abstract
The aim of this research is to find out how to plan and procure, implement, supervise and control regional assets in  North  Timor Tenga Regency (TTU). The research method  used is a qualitative approach. The results of the research show that: first, regional asset procurement planning in TTU district is in accordance with applicable regulations and needs to be improved in terms of determining general cost standards (SBU) and standard unit prices (SSH) which experience very large differences from market price conditions. . Second, the implementation of  regional  assets  in  TTU  district  is  in  accordance  with  applicable  regulations,  but  there  needs  to  be improvement  in  terms  of  transparency  and  accountability,  both  accountability  for  honesty  and  legal accountability  (accountability  for  probability  and  legality);  b)  process  accountability;  and  c)  policy accountability. Third, supervision and control of regional assets in TTU district needs to be improved, for which the regional government  must  involve internal  auditors such as the Regional Inspectorate, the community and the DPRD to carry out coaching audits.Keywords: Asset Management, Planning, Implementation, Supervision Keywords : Asset Management, Planning, Implementation, Supervision

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  perencanaan  dan  pengadaan,  pelaksanaan, pengawasan  dan  pengendalian  aset  daerah  di  Kabupaten  Timor  Tenga  Utara  (TTU).  Metode  penelitian  yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa  : pertama, Perencanaan pengadaan aset daerah di kabupaten TTU sudah sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku dan perlu adanya peningkatan dari sisi penetapan standar biaya umum (SBU) dan standar satuan harga (SSH) yang mengalami selisih yang sangat jauh dari kondisi harga pasar. Kedua, Pelaksanaan aset daerah di kabupaten TTU sudah sesuai dengan ketentuan yang  berlaku,  namun  perlu  adanya  peningkatan  dari  sisi  transparansi  dan  akuntabilitas  baik  itu  akuntabilitas kejujuran  dan  akuntabilitas  hukum  ( accountability  for  probity  and  legality );  b)  akuntabilitas  proses  ( process accountability );  dan  c)  akuntabilitas  kebijakan  ( policy  accountability ).  Ketiga,  Pengawasan  dan  pengendalian aset  daerah  di  kabupaten  TTU  perlu  dilakukan  pembenahan,  yang  mana  pemerintah  daerah  harus  melibatkan auditor  internal  seperti  Inspektorat  Daerah,  masyarakat  dan  DPRD  untuk  melakukan  audit  yang  bersifat pembinaan.
Kata Kunci : Pengelolaan Aset, Perencanaa, Pelaksanaan, Pengawasan

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen

## PENDAHULUAN
Kinerja  pemerintah  daerah  dapat  di  ukur  dari  sisi  bagaimanan  menciptakan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan aset daerah yang dimiliki. Menurut  (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bawah Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menimbulkan konsekuensi  bertambahnya  kewenangan  pemerintah  daerah  sebagai  akibat  atas  pelimpahan urusan (kewenangan) yang semula dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian dialihkan kepada  pemerintah  daerah.  Salah  satu  bentuknya  adalah  terjadinya  perubahan  kewenangan dalam  hal  pengelolaan  kekayaan  (aset)  pemerintah  yang  semula  banyak  ditangani  oleh pemerintah  pusat,  dengan  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  mendapat  pelimpahan kewenangan yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan aset tersebut. Pendapat ini sangat jelas bahwa kewenangan daerah dalam pengelolaan aset yang dimiliki sangat mutlak artinya daerah  tidak  dibatasi  haknya  dalam  mengelola  aset  yang  dimiliki  agar  dapat  menciptakan penerimaan  daerah  yang  berupa  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  dimanfaatkan  untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.
Aset  daerah  merupakan  sumber  daya  penting  bagi  pemerintah  daerah  sebagai penopang utama pendapatan asli daerah, oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk dapat  mengelola  aset  secara  memadai.  Aset  daerah  merupakan  barang  milik  daerah  (BMD) yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah yang  mengalami  perubahan  menjadi  PP  Nomor  28  tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah.  Dalam  peraturan  ini  disebutkan  bahwa  pengelolaan  barang  milik negara/daerah  harus  dilaksanakan  berdasarkan    asas  fungsional,  kepastian  hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Tahapan dalam pengelolaan barang milik negara/daerah pada Peraturan Pemerintah ini meliputu:  a)  perencanaan  kebutuhan  dan  pengenggaran;  b)  pengadaan;  c)  penggunaan;  d) pemanfaatan;  e)  pengamanan  dan  pemeliharaan;  f)  penilaian;  g)  pemindatanganan;  h) pemusnahan;  i)  penghapusan;  j)  penatausahaan;  dan  k)  pembinaan,  pengawasan  dan pengendalian.
Prinsip  dasar  pengelolaan  aset  daerah  dapat  meliputi  tiga  hal  utama  yakni  1) perencanaan  dan  pengadaan;  2)  pelaksanaan;  dan  3)  pengawasan  dan  pengendalian.  Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah daerah bagi masyarakat, pemerintah daerah sangat membutuhkan  aset  sebagai  penunjang.  Untuk  itu,  pemerintah  daerah  perlu  membuat perencanaan  kebutuhan  aset  atau  barang milik  daerah  (BMD)  yang  digunakan  atau  dimiliki. Perencanaan  kebutuhan  tersebut  meliputi  perencanaan  pengadaan,  pemeliharaan, pemanfaatan, pemindatanganan, dan penghapusan.
Pemerintah  daerah  di  tuntut  harus  membuat  perencanaan  yang  matang  terhadap  aset tersebut.  Perencanaan  juga  meliputi  perencanaan  terhadap  aset  yang  belum  termanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan tiga hal, yaitu  melihat  kondisi  aset  daerah  di  masa  lalu,  aset  yang  dibutuhkan  dimasa  sekarang,  dan perencanaan  kebutuhan  aset  di  masa  yang  akan  datang.  Pengadaan  aset  pemerintah  daerah selain  berguna  bagi  pemenuhan  kebutuhan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  memberikan

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
pelayanan  publik,  juga  sebagai  stimulus  penggerak  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan nasional.  World  Bank  (2012)  menyebutkan  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah ( public  procurement )  yang  dikelolah  dengan  baik  ( good  governance )  dapat  meningkatkan value  for  money ,  meningkatkan  pelayanan  publik,  dan  menciptakan  lingkungan  yang mendukung pertumbuhan yang didukung oleh sektor swasta. Pemerintah daerah seolah lebih senang membeli atau membangun aset baru daripada memelihara aset yang sudah ada. Hal ini dapat menimbulkan beban pada anggaran daerah.
Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset perlu dirancang dan dilakukan sejak  tahap  perencanaan  kebutuhan  hingga  penghapusan  aset.  Dalam  hal  ini,  peran  serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting untuk menjaga aset daerah tetap dimanfaatkan  untuk  kepentingan  publik  dan  tidak  disalahgunakan.  Keterlibatan  auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dikalukan oleh pemerintah daerah dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
Dengan  demikian,  salah  satu  kriteria  pemerintah  daerah  yang  unggul  adalah  yang mampu  melaksanakan  manajemen  aset  mulai  dari  perencanaan,  pengadaan,  penggunan, pemeliharaan  sampai  dengan  penatausahaannya  secara  baik  serta  senantiasa  melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai.
Hasil wawancara dan observasi awal dari peneliti bahwa pemerintah daerah memiliki aset yang  sangat potensial untuk dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan  pelayanan masyarakat.  Banyak  aset  daerah  yang  telah  diadakan  oleh  pemerintah  daerah  namun  dalam pemanfaatanya tidak maksimal.

## Konsep Aset Daerah atau Barang Milik Daerah (BMD)
Menurut  PP  Nomor  28  tahun  2020  menjelaskan  bahwa  Barang  Milik  Daerah  adalah semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  atau  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah.  Misalnya  sumbangan,  hadiah,  donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.

## Prinsip Dasar Pengelolaan Kekayaan (Aset) Daerah
Prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset ) daerah menurut Mardiasmo 2018 sebagai berikut: Perencanaan dan pengendalian
Pemerintah daerah di tuntut harus membuat perencanaan yang matang terhadap aset tersebut. Perencanaan  juga  meliputi  perencanaan terhadap aset  yang  belum  termanfaatkan atau  masih berupa  aset  potensial.  Perenacanaan  yang  dilakukan  harus  memperhatikan  tiga  hal,  yaitu melihat  kondisi  aset  daerah  di  masa  lalu,  aset  yang  dibutuhkan  dimasa  sekarang,  dan perencanaan kebutuhan aset di masa yang akan datang.
Pelaksanaan
Aset atau barang milik daerah harus dikelolah secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Pelaksanaan  aset  mencakup, penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian,  pemindatanganan, pemusnahan, penghapusan, serta penatausahaan.
Proses  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  aset  daerah  harus  dilakukan  secara  transparan  dan akuntabel. Pengelolaan aset daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang paling tidak meliputi:

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum ( accountability for probity and legality ) b. Akuntabilitas proses ( process accountability ); dan
c. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability )
Pengawasan dan pengendalian
Pengawasan  dan  pengendalian  dalam  pengelolaan  aset  perlu  dirancang  dan  dilakukan  sejak tahap perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset.

## Jenis-Jenis Aset Daerah
Jenis-jenis aset daerah menurut (Mahmudi, 2010) sebagai berikut: Secara umum Aset daerah dikategorikan menjadi dua, yaitu:
1. aset keuangan, meliputi; kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupunjangka panjang.
2. aset nonkeuangan., meliputi; aset tetap, aset lainya, dan persediaan.
Berdasarkan pemanfaatanya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:
1. aset  daerah  yang  digunakan  untuk  operasi  pemerintah  daerah  ( local  government  used assets ),
2. aset  daerah  yang  digunakan  masyarakat  dalam  rangka  pelayanan  publik  ( social  used assets ),
3. aset  daerah  yang  tidak  digunakan  untuk  pemerintah  maupun  publik  ( surplus  property ) yang  tergolong  dalam  aset  ini  adalah  aset  daerah  yang  menganggur  dan  perlu dioptimalkan pemanfaatannya.
Aset daerah berdasarkan sifat mobilitas barang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:
1. benda  tak  bergerak  ( real  property ),    meliputi:  tanah,  bangunan  gedung,  bangunan  air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, monumen/bangunan bersejarah ( heritage )
2. benda  bergerak  ( personal  property ),  antara  lain:  Mesin;  kendaraan;  peralatan,  meliputi: (alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat  keamanan); buku/perpustakaan; barang bercorak  kesenian  dan  kebudayaan;  hewan  ternak  dan  tanaman;  persedian  (barang  habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dsb); surat-surat berharga.
Aset daerah tersebut dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan ditampilkan di neraca yaitu pada sisi aset atau aktiva.
Menurut (Mardiasmo, 2018). Aset daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:
1. aset  yang  sudah  ada  (eksis)  sejak  adanya  daerah  tersebut.  Aset  jenis  ini  meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang,  gunung,  danau,  pantai  dan  laut,  sungai,  dan  peninggalan  bersejarah (misalnya candi dan bangunan bersejarah); dan
2. aset yang akan dimiliki, baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Aset jenis ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai dari APBD serta  kegiatan  perekonomian  daerah  lainnya.  Contohnya  adalah  jalan,  jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya.

## Prinsip-Prinsip Manajemen Aset
Prinsip  pokok  yang  harus  diperhatikan  dalam  manajemen  aset  adalah  pemerintah daerah  harus  melakukan  manajemen  aset  tersebut  sejak  tahap  perencanaan  (penentuan

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
anggaran  modal),  pada  saat  pembelian,  pemanfaatan,  rehabilitasi,  sampai  pada  tahap penghapusan aset.
Prinsip-prinsip manajemen aset yang harus dipenuhi pemerintah daerah meliputi:
1. Pengadaan aset tetap harus dianggarkan
2. Pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi
3. Pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan/administrasi secara baik
4. Pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi.

## Strategi Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan (Aset) Daerah
Menurut (Mardiasmo, 2018) menyebutkan bahwa sasaran strategis yang harus dicapai daerah  dalam  kebijakan  pengelolaan  aset  daerah,  antara  lain;  1)  terwujudnya  ketertiban administrasi  mengenai  kekayaan  daerah,  menyangkut:  inventarisasi  tanah  dan  bangunan, sertidikasi  kekayaan  daerah,  penghapusan  dan  penjualan  aset  daerah,  sistem  pelaporan kegiatan  tukar-menukar,  hibah,  dan ruislag ;  2)  terciptanya  efisiensi  dan  efektivitas penggunaan  aset  daerah;  3)  pengamaan  aset  daerah;  4)  tersedianya  data/  informasi  yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.
Strategi  optimalisasi  pengelolaan  kekayaan  (aset)  daerah  antara  lain  meliputi:  1) identifikasi  dan  inventarisasi  nilai  dan  potensi  aset  daerah;  2)  adanya  sistem  informasi manajemen aset daerah; 3) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset; dan 4) pelibatan berbagai  profesi  atau  keahlian  yang  terkait,  seperti  auditor  internal  dan  jasa  penilai ( appraisal ).
Menurut (Ibrahim,  F., & Ridwan, 2020)  Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang  terbaik  sesuai  dengan  kriteria  tertentu.  Optimalisasi  aset  adalah  proses  kerja  dalam pengelolaan  aset  yang  dimiliki  seseorang  atau  perusahaan.  (Hasanuddin,  2017)  mengatakan bahwa  manajemen  aset  sangat  diperlukan  untuk  mengatasi  permasalahan  properti  di lingkungan Pemda untuk mencerminkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Permasalahan klasik  yang  sering  dijumpai  dalam  pengelolaan  aset  properti  adalah  status  hukum  properti yang tidak jelas.
Menurut  (Belo,  B.  R.,  Asnawi,  M.,  &  Wijaya,  2018)  permasalahan  aset  tetap pemerintah  daerah  pada  umumnya  terkait  adanya  barang  milik  daerah  tidak  dicatat,  barang milik  daerah  yang  tidak  ada  justru  masih  dicatat,  barang  milik  daerah  dicatat  tapi  tidak didukung  dengan  dokumen  kepemilikan  yang  sah.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  aset  tetap daerah  jumlahnya  terlalu  banyak  dalam  kuantitas,  juga  diakibatkan  data  pencatatan  yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya.  Ketidakakuratan dalam penilaian produk dapat  mengakibatkan  kesalahan  yang  cukup  besar,  karena  nilai  yang  diinvestasikan  dalam item  sangat  tinggi.  Administrasi  dan  pelaporan  data  yang  buruk  adalah  sumber  utama kelemahan  real  estat  regional.  Penatausahaan,  pengelolaan,  inventarisasi,  serta  pemantauan dan pengendalian.
Menurut  (Ricardo,  R.,  Astika,  F.,  &  Jepisah,  2022)  Pengelolaan  barang  milik  daerah tidak  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian,  pinjam  pakai  barang  milik  daerah  dilaksanakan bukan dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya Oleh karena itu, Asset harus dijaga, dilindungi dan dikelola secara profesional agar memiliki usia lebih panjang dan tidak

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
menyebabkan  turunnya  nilai  jual  dan  semakin  baik  Manajemennya,  semakin  efisien penggunaan barang milik daerah.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  kabupaten  Timot Tengah  Utara.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yakni  berupaya mengumpulkan,  menganalisa,  dan  menginterpretasi  data  sedalam-dalamnya.    Penelitian kualitatif berusaha menggali makna yang berada di balik setiap fakta dan tindakan manusia. Dalam  penelitian  kualitatif,  pengetahuan  dibangun  melalui  interpretasi  terhadap  berbagai perspektif yang datang dari partisipan yang terlibat dalam penelitian. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, Moleong, (2007).
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  obsevasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Teknik  pengujian  data  menggunakan  uji  keabsahan  data,  uji  keterpercayaan ( credibility ),  uji  keteralihan  ( transferability ),  uji  kebergantungan  ( Reliabilitas / Dependability ),  uji  kepastian  (obyektivitas/ comfirmability ).  Analisis  data  terdiri  dari  tiga kegiatan yang terjadi bersamaan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles. B. Mathew dan A. Michael Huberman., 1992)

## PEMBAHASAN

## Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  tahun  2020  tentang  perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  tahun  2014  tentang  pengelolaan  barang  milik  negara/daerah  dalam pasal  8  menjelaskan  bahwa  perencanaan  kebutuhan  adalah  kegiatan  merumuskan  rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu  dengan  keadaan  yang  sedang  berjalan  sebagai  dasar  dalam  melakukan  tindakan  yang akan datang.
Aset  daerah  merupakan  barang  milik  daerah  (BMD)  yang  memiliki  peranan  penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam PP Nomor 28 tahun 2020 menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah  harus  dilaksanakan  berdasarkan  asas  fungsional,  kepastian  hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Tahapan  pengelolaan  barang  milik  negara/daerah  pada  PP  tersebut  meliputi:  a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b) Pengadaan; c) Penggunaan; d) Pemanfaatan; e) Pengamanan  dan  pemeliharaan;  f)  Penilaian;  g)  Pemindatanganan;  h)  Pemusnahan;  i) Penghapusan; j) Penatausahaan; k) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Aset  merupakan  penunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pemerintah  daerah  dalam menyediakan  dan  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  bagi  masyarakat  pengguna layanan.  Untuk  itu  pemerintah  daerah  perlu  melakukan  perencanaan  kebutuhan  akan  aset secara  baik.  Perencanaan  kebutuhan  akan  aset  meliputi  perencanaan  pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan.
Pemerintah  daerah  melalui  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  sebelum  melakukan kegiatan perencanaan maka akan melalui beberapa tahan sebagai berikut:

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah memberikan pagu  anggaran  ke  setiap  OPD  di  daerah.  Pagu  anggaran  tersebut  didasarkan  pada  capaian kinerja tahunan setiap OPD. Setiap OPD yang memiliki kinerja yang baik akan mendapatkan pagu  anggaran  lebih  tinggi  dibandingakan  tahun-tahun  sebelumnya.  Berdasarkan  pagu anggaran  yang  diperoleh  maka  OPD  bersangkutan  melakukan  penyusunan  rencana  kerja (Renja)  OPD  sesuai  yang  tertuang  dalam  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA),  Prioritas  dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama oleh kepala daerah dan DPRD, setelah  renja  tersebut  ada  maka  OPD  bersangkutan  membuat  renca  kerja  dan  anggaran (RKA),  penyusunan  RKA-OPD  harus  berpedoman  kepada  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Berdasarkan  RKA  tersebut  disusun  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA). Berdasarkan DPA tersebut, bila tidak terjadi pergeseran nilai anggaran maka dapat ditetapkan untuk  dilaksanakan  atau  pelaksanaan  anggaran.  Namun  bilamana  tejadinya  pergeseran  nilai anggaran  maka  OPD  bersangkutan  menunggu  adanya  sidang  perubahan  anggaran  yang biasanya  dilaksanakan  pada  bulan  September,  hasil  sidang  perubahan  tersebut  OPD bersangkutan  dapat  melakukan  pelaksanaan  anggaran.  Lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam gambar berikut ini:

## Gambar 1. Proses Perencanaan Aset Daerah
Peranan  masyarakat  dan  DPRD  dalam  pengawasan  ( monitoring )  terhadap  aset  yang direncanakan  untuk  pengadaan,  apakah  benar-benar  menjadi  kebutuhan  prioritas  pemerintah daerah  atau  tidak.  Hal  ini  dilakukan agar  aset  tersebut  dapat  memberikan  nilai  manfaat  bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
Perencanaan  aset  yang  dilakukan  oleh  setiap  organisasi  perangkat  daerah  (OPD) kabupaten  TTU  sejauh  ini  sesuai  kebutuhan  dan  tuntutan  pelayanan  kepada  masyarakat. Bahkan ada beberapa OPD yang merencanakan pengadaan aset namun anggaran yang tersedia sangat  terbatas,  sehingga  tidak  dapat  mengadakan  aset  tersebut  secara  bersamaan,  dan  harus dilakukan  secara  bertahap.  Lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  Perencanaan  kebutuhan  disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan memperhatikan ketersediaan barang milik
Renstra OPD Renja OPD N ot a k es epak at an pi mp ina n D P R D dg n K D H
RKA OPD
DPA OPD Sidang Perubahan Pelaksanaan Anggaran KUA PPAS

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
daerah  yang  sudah  ada.  Perencanaan  ini  harus  berpedoman  pada  standarisasi  barang  dan standarisasi kebutuhan barang/sarana prasarana perkantoran 1 .
Menurut  (Mardiasmo,  2018)  berdasarkan  perencanaan  tersebut,  pemerintah  daerah kemudian  mengusulkan  anggaran  pengadaannya.  Dalam  perancanaan  kebutuhan  aset,  selain memperhitungkan  biaya  pengadaannya,  hal  lain  yang  juga  perlu  dipertimbangkan  oleh pemerintah  daerah  adalah  perencanaan  terhadap  biaya  operasional  dan  pemeliharaan  untuk setiap aset yang dibeli, diadakan dan dibangun.
Proses  perencanaan  diawali  dari  pengumpulan  data  kebutuhan  dari  tiap-tiap  OPD  dalam bentuk  anggaran  yang  mengacu  pada  Rencana  Kerja  (Renja)  OPD  dengan  berpedoman  pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga. Sedangkan Pencatatan aset di bidang aset sebagai  bagian  yang  melakukan  pendataan  aset  dari  sisi  perencanaan  akan  melakukan peninjauan kembali pada saat pengadaan 2 .
Semisalnya  bila  dalam  perencanaan  salah  satu  OPD  untuk  pembelian  leptop  3  unit  dengan tingkat  harga  semisalnya  Rp.  12.000.000.-  maka  pada  saat  pengadaan  di  tahun  depan mengalami  perubaan  harga  menjadi  Rp.  13.500.000.-  maka  OPD  bersangkutan  tidak  dapat mengadakan leptop dengan jumlah sebanyak 3 unit tersebut, OPD dapat melakukan pengadaan leptop  bilamana  menuggu  dilakukannya  sidang  perubahan  anggaran  bersama  DPRD,  dalam sidang  perubahan  anggaran  tersebut  dilakukan  penyesuaian  harga  sesuai  keadaan  harga  yang berlaku,  dan  tidak  mengubah  kode  rekening  barang  yang  sebelumnya.  Bidang  aset  akan mencatat dalam sistem inventaris asset sesuai jumlah asset yang di beli 3 .
Penyelenggaraan  dan  pengelolaan  keuangan  negara/daerah  tersebut  dimulai  dengan adanya perencanaan dan persiapan anggaran  yang baik. Tahapan perencanaan dan persiapan anggaran  memberikan  bukti  empiris,  bahwa  tahapan  tersebut  berperan  vital  dalam menentukan  keberhasilan  pembangunan  dalam  era  desentralisasi  dan  otonomi  daerah. (Mardiasmo, 2018).
Menurut  World  Bank  (2012)  menyebutkan  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  ( public  procurement )  yang  dikelolah  dengan  baik  ( good  governance )  dapat meningkatkan value for money , meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang didukung oleh sektor swasta.
Menurut  (Mardiasmo,  2018)Pembentukan  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian (LPNK)  melalui  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  106  tahun  2007  tentang  lembaga kebijakan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Merupakan  bagian  dari  reformasi  birokasi dengan  semangat  untuk  mewujudkan  Indonesia  yang  lebih  baik  melalui  pengadaan barang/jasa  pemerintah  yang  lebih  efaktif,  efisien  serta  mengutamakan  penerapan  prinsip- prinsip  persaingan  usaha  yang  sehat,  transparan,  terbuka,  dan  adil  bagi  semua  pihak  serta dapat dipertanggungjawabkan.
Aset  daerah  kabupaten  TTU  dalam  pemanfaatnya  belum  optimal,  banyak  aset  Pemerintah Daerah  (PEMDA)  yang  tidak  dimanfaatkan  secara  maksimal,  hal  ini  di  sebabkan  karena
1 hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang aset daerah
2 Hasil wawancaran dengan staff operator sistem aset
3 Hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan Barang dan Evaluasi OPD

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
perencanaan pengelolaan aset yang tidak tepat sesuai dengan fungsi dan peruntukanya. Pemda tidak memiliki suatu skala prioritas dalam perencanaan pengelolaan aset. Semisalnya, banyak tanah pemda  yang memiliki  nilai untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menggunakan sewa. Namun pemda kurang melakukan sosialisi kepada masyarakat; pemda memilik alat-alat pertanian,  bangunan-bangunan    gedung,  dan  aset  lain    yang  kurang  maksimal  dalam pemanfaatan 4 .
Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  pasal  4  menyebutkan  bawah Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:  a). menghasilkan barang/jasa  yang tepat dari setiap uang  yang  dibelanjakan,  diukur  dari  aspek  kualitas,  kuantitas,  waktu,  biaya,  lokasi,  dan Penyedia;  b). meningkatkan  penggunaan  produk  dalam  negeri; c).  meningkatkan  peran  serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; d). meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional; e). mendukung  pelaksanaan  penelitian  dan  pemanfaatan  barang/jasa  hasil  penelitian;  f). Meningkatkan  keikutsertaan  industri  kreatif;  g).  mewujudkan  pemerataan  ekonomi  dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan h). meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
Perencanaan  pengelolaan  aset  daerah  harusnya  lebih  fleksibel,  dimana  perencanaan yang  baik  akan  meningkatkan  penerimaan  daerah  melalui  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD). (Manane, Duli and Taolin, 2022). Dalam Perpres No. 12 tahun 2021 pasal 4 di atas  seharusnya  menjadi  acuan  bagi  pemda  dalam  pengadaan  barang/jasa  dengan  tujuan utamanya adalah menciptakan kesejateraan masyarakat.
Berdasarkan surat edaran Bupati Timor Tengah Utara Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman  Penyususnan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten  TTU  Tahun  Anggaran  2024  menyebutkan  bahwa  perencanaan  kebutuhan  barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah tentang standar harga daerah.
Penetapan harga barang yang dilakukan oleh tim dan di tetapkan berdasarkan peraturan kepala daerah, sebagian harga barang tidak sesuai dengan kondisi harga yang berlaku di pasar. Hal ini membuat setiap OPD merasa kesulitan dalam penginputan jenis dan sataun harga di aplikasi 5 .
Perencanaan anggaran satuan harga barang dan jasa dapat mengacu pada kondisi harga yang belaku di pasar. Hal akan memberikan kemudahan kepada setiap OPD dalam melakukan penginputan  jenis  dan  satuan  harga  barang  di  aplikasi  dan  juga  akan  menghindari  atau mengurangi  pergeseran  anggaran  pada  sidang  perubahan  anggaran  setiap  tahunnya,  hal  ini akan berdampak pada peningkatan kinerja OPD setiap tahunnya.
Anggaran  dengan  pendekatan  kinerja  adalah  suatu  sistem  anggaran  yang  mengutamakan kepada  upaya  pencapaian  hasil  kerja  atau  output  dari  perencanan  alokasi  biaya  input  atau input  yang  ditetapkan.  Anggaran  yang  disusun  memuat  keterangan  tentang:  1)  sasaran  yang diharapkan menurut fungsi belanja; 2) standar pelayanan yan diharapkan dan perkiraan biaya satuan  komponen  kegiatan  yang  bersangkutan;  3)  persentasi  dari  jumlah  pendapatan  APBD
4 Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat
5 Hasil wawancara dengan bendahara barang OPD.

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
yang  membiayai  administrasi  umum,  belanja  operasi  dan  pemeliharaan,  dan  belanja modal/pembangunan. (Mardiasmo, 2014)
Tujuan  penyusunan  standar  analisis  belanja  pada  saat  perencanaan  anggaran  daerah adalah: 1) meningkatkan kemampuan unit kerja dalam menyusun anggaran berdasarkan  skala prioritas  anggaran  daerah;  2)    mencegah  terjadinya  duplikasi  dan  atau  tumpang  tindih kegiatan  dan  anggaran  belanjanya  pada  masing-masing  dan  antar  unit  kerja;  3)  menjamin kesesuaian  antara  kegiatan  dan  anggaran  dengan  arah,  kebijakan,  strategi  dan  prioritas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan  investasi  dan non investasi;  dan  4)  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam pengelolaan keuangan daerah. (Mardiasmo, 2014)
Adapun  manfaat  standar  analisis  belanja  menurut  (Mardiasmo,  2014)adalah  sebagai berikut: 1) pemerintah daerah dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan  sesuai  dengan  tupoksinya;  2)  pemerintah  daerah  dapat  meminimalisir  terjadinya pengeluaran  yang  kurang  jelas  yang  menyebabkan  inefisiensi  anggaran;  3)  menghindari tumpang  tindih  ( overlapping )  antara  pengeluaran  rutin  dan  pembangunan;  4)  penentuan anggaran  berdasarkan  pada  tolok  ukur  kinerja  yang  jelas;  5)  unit  kerja  mendapatkan keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

## Pelaksanaan aset daerah
Pelaksanaan  anggaran  dilakukan  bilamana  telah  dilakukan  perencanaan  dan  asistensi anggaran  bersama  tim  asistensi  pemerintah  daerah  yang  terdiri  dari  :  Sekertaris  daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKA), Kepala Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan  (Bapelitbang)  Daerah,    serta  pihak-pihak  yang  dianggap  berkompeten  dalam anggaran,  yang  tertuang  dalam  Surat  Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Daerah. Kegiatan  asistensi  anggaran  tersebut  dilakukan  untuk  menyelidiki  setiap  mata  kegiatan  dan besaran  anggaran  untuk  disesuaikan  dengan  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku, bila  tidak  sesuai  maka  akan  dilakukan  koreksi  (perbaikan)  untuk  selanjutnya  mendapatkan pengesahan percetakan dan penjilidan.
Tahan pelaksanaan aset daerah ini merupakan tahapan eksekusi terhadap perencanaan aset yang telah dilakukan oleh OPD yang bersangkutan:
Pada  tahapan  pelaksanaan  aset,  setiap  OPD  melakukan  pembelian  aset  sesuai  dengan  yang  tertuang dalam DPA OPD tersebut. Setelah OPD melakukan pembelian aset maka OPD dapat menggunakan aset tersebut  sesuai  peruntukannya.  Bagian  aset  daerah  hanya  mendokumentasikan  atau  menginventarisasi aset  tersebut  ke  dalam  aplikasi  Sistem  Berbasis  Aplikasi  Teknologi  Barang  Milik  Daerah  (Simda BMD).  Kami  hanya  penginventarisis  dalam  aplikasi  sedangkan  barang  atau  aset  tersebut  ada  di  OPD dan digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. 6
Pelaksanaan aset daerah perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, hal ini berkaitan dengan  bukti-bukti  transaksi  pembelian  seperti  kwitansi  dan  dokumentasi  serta  berita  acara. Karena akan dijadikan sebagai dokumen pada saat pemeriksan.
Menurut (Antoh, 2017), Inventarisasi aset terdiri dari dua komponen. Pertama adalah inventarisasi  fisik  yang  meliputi  bentuk  aset,  luasan,  lokasi,  jumlah  volume,  dan  jenisnya;
6 Hasil wawancara dengan admin Simda BMD)

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
kedua  adalah  inventarisasi  yuridis  hukum  yang  mencakup  status  penguasaan  aset  dan legalitas.  Menurut  (Salamah,  2017)Tujuan  pengelolaan  inventarisasi  adalah  menyediakan persediaan peralatan kantor dengan jumlah dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan, Selain melakukan inventarisasi aset, penting untuk melakukannya.
Kami hanya melakukan pembelanjaan aset setelah itu menyimpan dan menggunakan aset tersebut, kami akan  melakukan  laporan  semesteran  dibulan  Juni  dan  Desember  kepada  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah 7 .
Pengadaan atau pembelian aset tidak dapat dilakukan oleh orang lain hanya bendahara barang  yang  melakukannya,  karena  bendahara  baranglah  yang  akan  bertanggungjawab  dan mencatat terhadap aset tersebut dan melakukan pelaporan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Berdasarkan surat edaran Bupati Timor Tengah Utara Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman  Penyususnan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2024 menyebutkan bahwa Pengadaan aset harus memenuhi kriteria  sebagai  berikut:  a)  mempunya  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan;  b) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan; c) batas minimal kapitalisasi aset tetap.
Dalam pengelolaan aset daerah, hal penting yang sering dilupakan adalah pengamanan dan  pemeliharaan  aset.  Banyak  kasus  kerugian  daerah  yang  disebabkan  karena  pemerintah daerah  tidak  melakukan  pengamanan  dan  pemeliharaan  aset.  Pengamanan  aset  daerah  tidak hanya  dilakukan  terhadap  fisik  asetnya,  namun  juga  terhadap  administrasi  dan  hukum. (Mardiasmo, 2014)
Suatu  jenis  kegiatan  yang  sudah  direncanakan  dalam  dokumen  induk  anggaran  atau dokumen  pelaksanaan  anggaran  (DPA)  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi,  apa  yang  dilakukan agar kegiatan tersebut terlaksana?.
Pekerjaan  yang  berat  kontrak  kerjanya  harus  90  hari  kerja,  akan  tetapi  dalam  sidang  perubahan anggaran di bulan oktober, maka kegiatan tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan dan anggarannya menjadi Sisah Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).
Aset  daerah  yang  masuk  dalam  sidang  perubahan  anggaran  perlu  memperhatikan  jangka  waktu pekerjaan  yang dibuat dalam kontrak kerja, apabila  jumlah  hari kerja tidak  mencukupi  sesuai  kontrak kerja (90 hari), maka aset tersebut tidak akan dilaksanakan, namun aset tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan (berkaitan dengan kepentingan pelayanan publik, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yakni : a) melakukan peninjauan kembali terhadap aset daerah tersebut;  b) melakukan revisi terhadap isi dokumen kontrak kerja yang sudah ditetapkan 8
Semua  proses  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  aset  daerah  harus  dilakukan  secara transparan  dan  akuntabel.  Pengelolaan  aset  daerah  harus  memenuhi  prinsip  akuntabilitas publik  yang  paling  tidak  memenuhi:  a)  akuntabilitas  kejujuran  dan  akuntabilitas  hukum ( accountability for probity and legality ); b)akuntabilitas proses ( process accountability ); dan c) akuntability kebijakan ( policy accountability ). (Mardiasmo, 2018)
Pengawasan dan Pengendalian Aset daerah
7 Hasil wawancaran dengan Bendahara Barang OPD
8 Hasil wawancara dengan Pecabat Pembuat Komitmen (PPK)

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
Pengawasan  dan  pengendalian  dalam  pegelolaan  aset  perlu  dirancang  dan  dilakukan sejak  tahap  perencanaan  kebutuhan  hingga  penghapusan  aset.  Dalam  hal  ini  peran  serta masyarakat  dan  DPRD  serta  auditor  iternal  sangat  penting  untuk  menjaga  aset  daerah  tetap dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan.
Pengawasan  dan  pegendalian  terhadap  aset  daerah  dilakukan  3  kali  dalam  setahun  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  NTT  (BPKP-Prov.NTT),  yakni  di  bulan  Januari/Februari  selama  30 hari,  bulan  Mei/Juni:    selama  30  hari,  bulan  Oktober/November  :  selama  40  hari.  Dalam  pengawasan bilamana  terdapat  temua  penyimpangan/salah  penggunaan  anggaran  maka  dilakukan  penyetoran kembali  uang  ke  kas  Negara  atau  dapat  di  proses  sesuai  perundang-undangan  yang  berlaku  bila  nilai asetnya besar. 9
Tujuan  pengawasan  aset  daerah  dilakukan  untuk  melihat  konsistensi  antara perencanaan  anggaran  dan  pelaksanaan  anggaran.  Hal-hal  yang  dapat  menimbulkan konsekuensi  hukum  dalam  pengawasan  aset  daerah  adalah  sebagai  berikut:  a)  ketidak sesuaian spesifikasi perencanaan aset dengan pelaksanaan aset daerah; b) terjadinya mark up harga;  c)  tidak melakukan  penyetoran  pajak  sesuai  nilai  perhitungan  pajak;  d)  jangka  waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa  tidak sesuai dengan kontrak kerja yang di buat oleh Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dan  Pejabat  Pengadaan  (PP).  (Manane,  Duli  and  Taolin, 2022)
Pengawasan  terhadap  aset  daerah  secara  internal  dilakukan  oleh  kantor  Inspektorat Daerah,  pengawasan  ini  lebih  bersifat  pembinaan.  Keterbatasan  anggaran  menjadi  kendala bagi pengawas internal daerah untuk melakukan pengawasan.
Keterlibatan  auditor  internal  dalam  proses  pengawasan  ini  sangat  penting  untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan  penyangkut  pengakuan  aset  ( recognition ), pengukurannya ( measurement ), dan penilaiannya ( valuation ). (Mardiasmo, 2018)
Pengawasan  dan  pengendalian  aset  daerah  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  dan  memastikan  bawah aset daerah yang telah di peroleh sudah dicatat atau di input dalam sistem aplikasi barang milik daerah. Dalam  pencatatan  atau  penginputan  sudah  sesuai  dengan  jumlah  dan  nilai  perolehan  aset  daerah tersebut. 10
Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna  dan  berhasil  guna,  maka  fungsi  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian sangat  penting  untuk  menjamin  tertib  administrasi  pengelolaan  barang  milik  daerah. Pengendalian  intern  merupakan  suatu  cara  untuk  mengarahkan,  mengawasi,  dan  mengukur sumber daya suatu organisasi (Rahmadhani, F., & Ariani, 2022).
Pemerintah  daerah  perlu  mengetahui  jumlah  dan  nilai  kekayaan  daerah  yang dimilikinya,  baik  yang  saat  ini  dikuasai  maupun  yang  masih  berupa  potensi  yang  belum dikuasai atau dimanfaatkan. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan  inventarisasi  nilai  dan  potensi  aset  daerah.  Indentifikasi  dan  inventarisasi  aset  daerah
9 Hasil wawancara dengan Pecabat Pembuat Komitmen (PPK)
10 Hasil wawancara dengan Pecabat Pembuat Komitmen (PPK)

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
tersebut penting untuk membuat neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan.  (Mardiasmo, 2018) Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah  urus  ( mismanagement ),  kehilangan,  dan  tidak  termanfaatkan  ( idle ).  Pengawasan  aset daerah  dapat  pula  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  DPRD.  Pengawasan  dari  masyarakat  dan DPRD  harus  dapat  menghasilkan feedback bagi  pemerintah  daerah  berupa  perbaikan perencanaan  dan  pemanfaatan  aset  daerah.  Dalam  peningkatan  kinerja  pemerintah  daerah, terutama  dalam  hal  pengelolaan  aset  daerah,  perlu  ditetapkan  indicator  kinerja  dan  standar kinerja pengelolaan aset daerah. (Mardiasmo, 2018)

## SIMPULAN
1. Perencanaan  pengadaan  aset  daerah  di  kabupaten  TTU  sudah  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku  dan  perlu  adanya  peningkatan  dari  sisi  penetapan  standar  biaya  umum (SBU)  dan  standar  satuan  harga  (SSH)  yang  mengalami  selisih  yang  sangat  jauh  dari kondisi harga pasar.
2. Pelaksanaan aset daerah di kabupaten TTU sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun  perlu  adanya  peningkatan  dari  sisi  transparansi  dan  akuntabilitas  baik  itu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum ( accountability for probity and legality ); b)  akuntabilitas  proses  ( process  accountability );  dan  c)  akuntabilitas  kebijakan  ( policy accountability ).
3. Pengawasan  dan  pengendalian  aset  daerah  di  kabupaten  TTU  perlu  dilakukan pembenahan,  yang  mana  pemerintah  daerah  harus  melibatkan  auditor  internal  seperti Inspektorat Daerah, masyarakat dan DPRD yang bersifat pembinaan.
Saran
1. Pemerintah  daerah  perlu  melakukan  perencanaan  pengadaan  aset  yang  dilakukan  sesuai dengan  skala  prioritas  kebutuhan  agar  tepat  manfaat  dan  memberikan  kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemerintah  daerah  perlu  melakukan  survei  yang  akurat  di  lapangan  untuk  dapat merumuskan  dan  menetapkan  Standar  Biaya  Umum  (SBU)  dan  Standar  Satuan  Harga (SSH).
3. Pelaksana  dan  pengelola  keuangan  dan aset  perlu memberhatikan  spesifikasi  barang  dan jasa agar tidak terjadi penyelewengan anggaran dan mark up harga.
4. Pemerintah  daerah  perlu  melibatkan  auditor  internal  yakni  :  inspektorat  daerah, masyarakat, dan DPRD dalam pengawasan terhadap pemanfaatan aset daerah agar sesuai dengan peruntukannya.
5. Pemerintah  daerah  perlu  menetapkan  indicator  kinerja  dan  standar  kinerja  pengelolaan aset daerah

## DAFTAR PUSTAKA
Antoh, A.E. (2017) ‘Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap Tanah ( Studi di Kabupaten Paniai )’, Manajemen & Bisnis , 1, pp. 37–47.
Aksa,  A.F.  and  Manane,  D.R.  (2021)  ‘Anggaran  Pendapatan  Universitas  Dalam  Perspektif Pengelolaan Dan Pemanfaatannya’, Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen ,

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
3(2), pp. 49–61. Available at: https://doi.org/10.32938/jie.v3i2.1574.
Belo,  B.  R.,  Asnawi,  M.,  &  Wijaya,  A.H.C.  (2018)  ‘Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Opd Di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Waropen  Dengan  Komitmen  Pimpinan  Sebagai  Variabel Moderating.’, Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Ase , 1(2), pp. 1–33.
Ibrahim,  F.,  &  Ridwan,  R.  (2020)  ‘Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  Tanah  Dan  Bangunan Milik  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh’, Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi , 5(4), pp. 571–577. Available at: https://doi.org/.
https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16813.
Luan,  O.B.  and  Manane,  D.R.  (2021)  ‘ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN  DITINJAU DARI  RASIO  AKTIVITAS  DAN  RASIO  PROFITABILITAS  (STUDI  KASUS PADA  PT  GUDANG  GARAM  Tbk)’, Inspirasi  Ekonomi :  Jurnal  Ekonomi Manajemen , 2(4), pp. 37–45. Available at: https://doi.org/10.32938/jie.v2i4.923.
Mahmudi (2010) Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Manane,  D.R.,  Duli,  D.K.  and  Taolin,  M.L.  (2022)  ‘Analisis  kinerja  keuangan  perusahaan umum  daerah  air  minum  sedaratan  timor’, JPPI  (Jurnal  Penelitian  Pendidikan Indonesia) , 8(3), p. 668. Available at: https://doi.org/10.29210/020221515.
Manane, D. Redikson. and Manek, A. (2022) ‘The Organization’s Commitment Modernizes the  Competence  of  Human  Resources  and  Leadership  Style  on  the  Quality  of Financial  Statements  in  the  TTU’, Budapest  International  Research  and  Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 5(2), pp. 12362–12373. Available at: https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5081.
Mardiasmo  (2014) Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah,  Good  Governence Democratization,  Local  Government  Financial  Management,  Public  Policy, Reinventing  Government,  Accountability  Probity,Value  for  Money,  Participatory Development, Serial Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo  (2018) Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah,  Good  Governence Democratization Edisi Terbaru . Yogyakarta: Andi.
Miles.  B.  Mathew  dan  A.  Michael  Huberman.  (1992) Qualitative  Data  Analysis .  Edited  by Tjetjep Rohidi. Jakarta: UI-Press.
Rahmadhani, F., & Ariani, R. 2022 (2022) ‘Kualitas Aparatur, SIMDA – BMD, Regulasi Dan Pengendalian  Internal  Terhadap  Pengelolaan  BMD.’, Jurnal  Ekonomika  Dan  Bisnis (JEBS), 2(1), pp. 291–301.
Ricardo,  R.,  Astika,  F.,  &  Jepisah,  D.  2022.  (2022)  ‘Analisis  Faktor  Yang  Mempengaruhi Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.’, Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 2(1), pp. 74–81. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3325.
Salamah, U. (2017) ‘Pemanfaatan Sabda Dalam Inventarisasi Aset Daerah Guna Mendukung Penerapan  E-Government  Di  Badan  Pengelolaan  Mendukung  Penerapan  E- Government  Di  Badan  Pengelolaan  Ummu  Salamah  dan  Durinda  Puspasari Universitas Negeri Surabaya mana pemerintahan tersebut ma’.