## JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN
Vol. 7 No. 1 Juni 2022 | Hal. 68 – 78
https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.7056

## Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan
Hatari Marwina Siagian a, 1* , Rosmawaty Harahap b, 2 , Elly Prihasti Wuriyani c,3 , Mia Sanita Siagian d,4 , Wahyuni Siregar e,5 abcde Universitas Negeri Medan, Indonesia
1 hatarimarwina25@gmail.com* *korespondensi penulis
Informasi artikel :  ABSTRAK Received: 11 Juni 2022; Revised: 14 Juni 2022; Accepted: 30 Juni 2022.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  nilai  budaya  pada  larangan pernikahan  semarga  dalam  adat  Batak  Mandailing  sehingga  masyarakat  luas lebih  paham  dan  mengerti  terkait  dengan  hukum  adat  Batak  Mandailing. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif,  yaitu   hasil berupa kata yang tertulis atau lisan dari perilaku orang yang  diamati  di lapangan. Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara,  perekaman suara dan  pencatatan  serta  menganalisis data  yang  telah  didapatkan.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan    dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah  terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, para tokoh agama dan para tokoh masyarakat di Desa  Alang  Bonbon  Kabupaten  Asahan  masih  konsisten  menjaga  nilai-nilai budaya  sesuai  dengan  adat  yang  masih  berlaku.  Hasil  penelitian  ditemukan bahwa nilai budaya yang terkandung dalam larangan semarga adalah menjaga hubungan  persaudaraan  yang  baik  yaitu  hubungan  dengan  keluarga  besar, hubungan  kekerabatan dan hubungan baik antar  perkumpulan marga parna serta menghindari perpecahan kelompok marga yang ada.
Kata-kata kunci: Nilai Budaya; Perkawinan Semarga;
Adat Batak Mandiiling.

## ABSTRACT
Keywords: Cultural Values; Marriage of the Surname;
Batak Mandiiling Custom.
Analysis of Cultural Values on the Prohibition of Surname Marriage in the  Batak  Mandailing  Custom  in  Asahan  Regency. The  purpose  of  this study is to analyze the cultural value of the prohibition of surname marriage in the Batak Mandailing custom so that the wider community better understands and understands related to the Batak Mandailing customary law. This research uses qualitative research with a descriptive approach, which is the result in the form  of  written  or  spoken  words  from  the  behavior  of  people  observed  in  the field. Researcher data collection using observation techniques, interviews, voice recording  and  recording  and  analyzing  the  data  that  has  been  obtained.  The data  analysis  technique  used  in  qualitative  analysis  has  four  stages,  namely; data  collection,  data  reduction,  data  presentation  and  the  final  step  is  the drawing of conclusions. From the results of observations made, religious leaders and  community  leaders  in  Alang  Bonbon  Village,  Asahan  Regency,  are  still consistently maintaining cultural values in accordance with the customs that are  still  in  force.  The  results  of  the  study  found  that  the  cultural  values contained  in  the  ban  on  surnames  are  to  maintain  good  fraternal  relations, namely relationships with large families, kinship relations and good relations between parna clan associations and avoiding division of existing clan groups.
Copyright © 2022 (Hatari Marwina Siagiana, dkk). All Right Reserved
How to Cite : Siagian, H. M., Harahap, R., Wuriyani, E. P., Siagian, M. S., & Siregar, W. (2022). Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 7 (1), 68 -. Retrieved from
https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/7056
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 68 – 78 Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan Hatari Marwina Siagian 1 , Rosmawaty Harahap 2 , Elly Prihasti Wuriyani 3 , Mia Sanita Siagian 4 , Wahyuni Siregar 5

## Pendahuluan
Negara Indonesia memiliki budaya yang tinggi (Firmando, 2021). Banyak peninggalan kuno yang  tak  ternilai  belum  dieksplorasi  dan  ditemukan.  peninggalan  ini  membuktikan  tingkat peradaban negara Indonesia bukan hanya materi bangunan candi, prasasti, dekorasi rumah dan gudang tradisional beras, alat kehidupan sehari-hari. Selain itu, peninggalan lain berupa yang bernilai  moral-spiritual.  Bangsa  Indonesia  memiliki  banyak  keragaman  suku  dan  budaya. Budaya  Indonesia  berperan  penting  dalam  membentuk  perilaku  bangsa  Indonesia  yang berakhlak  mulia  (Hidayat,  2020). Hal  yang  penting  untuk  disadari  bahwa  bangsa  Indonesia mewarisi  berbagai  kekayaan  alam,  kekayaan  hayati,  dan  kekayaan  keanekaragaman  sosio- kultural (Ida Bagus Brata, 2016). Hal ini dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki banyak suku- suku,  salah  satu  contohnya  adalah  suku  Batak.  Batak  adalah  salah  satu  dari    suku  bangsa Indonesia yang temasuk dalam golongan Batak adalah Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Mandailing. Batak juga ada yang  beragama muslim dan kristen. Batak merupakan suku yang terletak di Sumatera Utara.
Tradisi Adat Mandailing memiliki sanksi sosial bagi mereka yang melakukan pernikahan semarga. Akibat dari pernikahan tersebut, mereka tidak diakui lagi masyarakat daerah tersebut, seperti dibuang atau dikucilkan. Sebagian dari kelompok masyarakat mengucilkan perbuatan pernikahan  semarga.  Problem  utama  dari  pernikahan  semarga,  terletak  pada  perihal  garis keturunan  dari  para  leluhur  masih  memiliki  hubungan  kekeluargaan.  Prinsip  dasarnya,  satu keluarga disyaratkan untuk tidak bisa menikah, terutama dalam garis keturunan langsung dan garis  keturunan  menyamping. Garis  keturunan  langsung  bertitik pusat pada  relasi  orang tua dan anak, sesama anak, bahwa mereka tidak boleh menikah ( incest ). Hal ini karena ada larangan atau  pantangan  yang  mesti  dijaga,  bahwa  orangtua  merawat  anak  dan  bukan  menikahinya. Begitu  pula  sesama  saudara  kandung  tidak  diijinkan  untuk  menikah,  karena  ada  pertalian kekeluargaan yang masih kuat. Hubungan keluarga ke samping, demikian pula, masih dilarang untuk menikah, terutama menikah dengan saudara sepupu baik dari keturunan ayah maupun ibu (Pohan, 2018).
Ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  tentang  pernikahan  semarga. Penelitian pertama yang ditemukan peneliti, adalah yang dilakukan oleh Pohan di tahun 2021. Pohan  (2021),  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  pada  dasarnya,  dalam  adat perkawinan semarga memang dilarang dalam masyarakat Batak Mandailing karena dianggap sedarah  dan  masih  mempertahankannya  namun,  dipihak  lain  terdapat  masyarakat  Batak Mandailing yang cenderung mengubah larangan perkawinan semarga. Kemudian (Pandiangan, 2016)  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  sejak  pertama  kali  laki-laki  dan  si  wanita bertemu  masing-masing  tanya  jawab  tentang  marga,  sehingga  menghindari  jangan  sampai terjadi  hubungan  yang  berkesinambungan  yang  dilarang  Adat.  terdapat  tiga  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  perkawinan  antar  kelompok  semarga  dalam  adat  suku  Batak  Toba yakni faktor pendidikan, perantauan dan globalisasi (Adrianto, 2019).
Faktor-faktor  penyebab  dilarangnya  perkawinan  semarga  di  Desa  Simanosor  Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu karena adanya hubungan darah, dapat merusak tata cara tutur/sopan santun, adanya anggapan bahwa orang yang melakukan perkawinan semarga maka hubungan suami istri tidak akan harmonis, serta rasa takut masyarakat akan kemarahan arwah leluhur (Wahyuni et al., 2018). Dari kajian literatur yang telah peneliti lakukan dari berapa penelitian, seluruhnya  menjelaskan  terkait  dengan  hukum  dan  alasan  dan  faktor  mengapa  perkawinan semarga dilarang oleh adat Batak Mandailing, namun belum mengkaji terkait Nilai-nilai dan
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 68 – 78 Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan Hatari Marwina Siagian 1 , Rosmawaty Harahap 2 , Elly Prihasti Wuriyani 3 , Mia Sanita Siagian 4 , Wahyuni Siregar 5
makna  yang terkandung di  dalan  larangan tersebut,  hal  ini  yang menjadi celah  bagi  peneliti untuk melakukan riset lebih dalam terkait dengan peralarangan perkawinan semarga di dalam adat Batak Mandailing.

## Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ali Hamzah di tahun 2021 dengan judul “Perkawinan
Semarga  Dalam  Adat  Batak  Mandailing  (Studi  Kasus:  di  Desa  Sibanggor  Julu,  Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.” Penelitian i ni memiliki kesamaan pada inti penelitian  yaitu  tentang  perkawinan  semarga.  Perbedaannya  dengan  artikel  penelitian  ini terletak  di  lokus,  penelitian  ini  berfokus  di  Desa  Alang  Bonbon  Kecamatan  Aek  Kuasan Kabupaten  Asahan.  Sedangkan  lokus  penelitian  Ali  ada  di  Desa  Sibanggor  Julu,  Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, pendekatan yang dilakukan Ali menggunakan studi kasus, sedangkan penelitian ini lebih pada pendekatan nilai-nilai budaya, khususnya  nilai  hukum  adat.  Penelitian  ini,  dari  beberapa  penelitian  sebelumnya,  dengan demikian, masih memiliki nilai kebaharuan yang masih relevan untuk diteliti baik dari aspek inti penelitian, metode, dan lokus penelitiannya.
Lebih  rinci  dari  hasil  pengamatan  yang  peneliti  lakukan  menurut  hukum  adat  Batak Mandailing, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang satu marga dapat disebut dengan pernikahan  Ibotonya  (saudara  kandung).  Pernikahan  keluarga  berarti  pernikahan  laki-laki dengan Wanita pada keluarga yang sama. Misalnya, keluarga Siregar menikah dengan Siregar, Harahap dan Harahap,  Siagian dengan Siagian, Hasibuan dengan Hasibuan, dan sejenisnya. Pernikahan  tersebut  memang  dianggap    pelanggaran  serius,  adanya  kepercayaan    dan kekhawatiran  yang  tumbuh  di  tengah    Sebuah  masyarakat  yang  mewakili  keturunan pernikahan  Anak seperti itu akan lahir  Tidak lengkap, bodoh, dan bahkan mungkin lumpuh. Dalam kasus ekstrim, sanksi sosial bagi mereka yang telah menyelesaikan pernikahan keluarga akan dilarang, tidak diakui seperti itu di keluarga Bagian dari hukum adat  Sampai suatu hari nanti.
Suku Batak memiliki warisan yang telah turun temurun dari nenek moyang yaitu adanya sebuah larangan melakukan perkawinan dengan satu marganya. Berdasarkan fenomena yang terjadi  sekarang  masih  terdapat  pernikahan  satu  marga  dalam  suku  batak  mandailing khususnya didaerah perkotaan.namun tidak jauh berbeda di daerah perdesaan yang Sebagian masih  terdapat melakasanakan pernikahan satu marga. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pernikahan semarga di daerah desa Alang Bonbon Kecamatan Aek Kuasan. Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini ialah untuk mengungkap nilai dan makna dari Larangan Pernikahan  Semarga dalam adat Batak Mandailing sehingga masyarakat luas lebih paham dan mengerti terkait dengan hukum adat Batak Mandailing

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Kualitatif  merupakan penelitian   yang dilakukan   dengan   cara   langsung   kelapangan dan hasil  penelitiannya  tidak menggunakan      Skor      pada      bagian      hasil  penelitian,  penelitian  hanya  menggunakan penjelasan      data      dengan  apa      adanya  yang  didapat  dari  hasil  lapangan.  Dalam  penelitian kualitatif  analisis  data  harus  dilakukan  dengan  teliti  agar  data-data  yang  sudah  diperoleh mampu  dinarasikan  dengan  baik,  sehingga  menjadi  hasil  penelitian  yang  layak  (Fadli,  2021). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu   hasil berupa  kata  yang  tertulis atau  lisan  dari perilaku  orang  yang diamati di lapangan. Maka hasil data  yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan tidak menggunakan  angka tanpa adanya poroses  manipulasi hasil data  yang  yang ditemukan dilapangan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 68 – 78 Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan Hatari Marwina Siagian 1 , Rosmawaty Harahap 2 , Elly Prihasti Wuriyani 3 , Mia Sanita Siagian 4 , Wahyuni Siregar 5
membuat deskipsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki  (Prasanti,  n.d.).  Penelitian dilakukan  di  Desa  Alang  Bonbon  Kecamatan  Aek  Kuasan  Kabupaten  Asahan.  Pengumpulan data  peneliti  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  perekaman  suara  dan  pencatatan serta    menganalisis  data  yang  telah  didapatkan.  Penelitian  diskriptf  tidak  mengisolasikan strategi human relation ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari  keutuhan  (Gultom  &  Atnan,  2019).  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  analisis kualitatif  memiliki  empat  tahap  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

## Hasil dan pembahasan
Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan berkali-kali dengan penggunaan yang sama.  Kebiasaan  dapat  dilakukan  berkali-kali  sampai  sekelompok  orang  melestarikannya. Dengan  tradisi  ini  dikaitkan  dengan  bahasa  latin  “tradere”  yang  artinya  melindungi  dari generasi  penerus.  Jika  adat  atau  tradisi  tersebut  diakui  baik  bagi  masyarakat  Batak  dan dilakukan  tanpa  henti,  maka  gerakan-gerakan  yang  tidak  sesuai  dengan  adat  atau  tradisi tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tradisi atau hukum.

## Gambar 1. Lambang Markoum Marsolkot
Struktur  masyarakat  Mandailing  dikenal  sebagai  struktur  Markoum  Marsisolkot.  Secara etimologi berarti "tungku tiga". Tungku tiga seperti di dapur dimana di panci diletakkan di atas api  saat  memasak.  Ketiga  tungku  tersebut  tidak  mungkin  karena  perlu  ditempatkan  secara setara dan  seimbang  Periuknya jatuh. Keberadaan tiga tungku yang sama menunjukkan ini Gelar  Mandailing  sama,  tapi  yang  membedakan  adalah  pekerjaannya.  Markoum  Marsisolkot adalah  lambang  dari  semua  kekuatan  peradaban  Batak  Mandailing.  Itu  ada  dan  merupakan sumber  dari  semua  peraturan  khusus  negara  yang  ada.  itu  adalah  Arti  dari  ketiga  tungku tersebut adalah Kahangi, Anakboru, dan Mora. (Armin Siregar, 2016).
Kahanggi  adalah  barisan  orang  yang  semarga  atau  sepewarisan,  unsur  dari  kahanggi  ini termasuk juga, saama saina, marangka maranggi, saama saompu, saparamaan, saparompuan, sabonasaha  turunan.  Kemudian  kahanggi  parabean  yaitu  kerabat  yang  istrinya  berasal  dari keluarga yang sama dengan keluarga istri kahanggi. Kahanggi dan kahanggi parabean di dalam siding  adat  berada  dalam  satu  kelompok.  Menurut  adat  istiadat  sesama  kahanggi  tidak dibenarkan  untuk  kawin  walaupun  kahanggi  jauh.  Namun  belakangan  ini, dongan  samarga yang  ditabukan  untuk  dinikahkan  sudah  banyak  yang  melanggarnya.  Dimana  sudah  banyak Nasution mengambil boru Nasution, Lubis mengambil boru Lubis, dan di daerah lainpun sudah banyak yang ikut-ikutan.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 68 – 78 Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan Hatari Marwina Siagian 1 , Rosmawaty Harahap 2 , Elly Prihasti Wuriyani 3 , Mia Sanita Siagian 4 , Wahyuni Siregar 5
Anak  Boru  adalah  kelompok  kerabat  yang  mengambil  istri  dari  mora  atau  orang  yang bermarga lain dari kita yang merupakan kelompok yang menikahi anak gadis kita atau semua famili  pihak  suami  saudara  kita  perempuan,  anak  boru  ini  harus  hormat  kepada  moranya, walaupun di dalam kedudukan pekerjaan atau jabatan anak boru lebih tinggi, akan tetapi dia harus  hormat  dan patuh  kepada  semua  permintaan  moranya.  Tugas-tugas  anak  boru  adalah sebagai pekerja di dalam satu peradatan dan harus menyenangkan hati pihak moranya. Dari pihak anak boru ini juga diangkat salah satu kepala dari kumpulan anak boru dan dinamakan orang kayo atau bendahara. Orang kayo ini merupakan pimpinan dari semua anak boru yang ada, serta mengatur semua tugas-tugas anak boru yang sudah dibebankan kepadanya. Tugas- tugas anak boru sangat banyak dan berat, oleh karena itu pihak mora harus pula pandai-pandai mengambil  hati  anak  borunya,  agar  mereka  jangan  sampai  mengadakan  unjuk  rasa  atau pemogokan.  Kalau  hal  ini  terjadi  maka  ada  harapan  semua  pekerjaan  akan  mengalami kegagalan total (Pohan, 2021; Pandiangan, 2016 ).
Mora adalah kelompok yang boru nya diambil oleh pihak anak boru atau kelompok orang- orang  tempat  kita  mengambil  boru  atau  istri,  atau  semua  famili  pihak  saudara  ibu  ataupun keluarga  menantu  kita  perempuan.  Pihak  mora  sangat  sayang  kepada  pihak  anak  borunya, demikian  pula  sebaliknya.  Mora  ni  mora  disebut  juga  hula-hula,  artinya  mora  dari  mora. Kemungkinan besar mora dari mora ini semarga dengan pisang raut dan memiliki dua jalinan kekerabatan  yaitu  sebagai  mora  dan  sebagai  kahanggi.  Boru  atau  anak-anak  gadis  dari  mora disebut boru tulang halalango bagi anak laki-laki pisang raut. Anak gadis tersebut sebenarnya boru tulang akan tetapi setara pula dengan iboto, jadi bukan boru tulang sesungguhnya. Mora ni mora ini tidak mempunyai tugas khusus dalam satu horja yang diadakan. Mora ini ada pula dua macam: pertama, Mora yang anak gadisnya diambil oleh anak boru. Kedua, Mora pusaka ini berasal dari turunan dari turunan-turunan pengambilan terdahulu.
Kaitan  antara  Markoum  Marsisolkot  dengan  pelarangan  pernikahan,  dalam  pandangan antropologi  historis,  terletak  pada  relasi  kuat  dalam  keluarga  dekat.  Relasi  antara  Kahangi, Anaboru,  dan  Mora  adalah  keluarga  yang  masing-masing  menjadi  bagian  adat,  dan  ketiga menjaga tata relasi sosial kekeluargaan dengan hal ideal untuk tidak menikah satu dengan yang lainnya.  Pernikahan  semarga,  dengan  demikian  berada  di  luar  tradisi  adat  Markoum Marsisolkot, yang di antara mereka diminta untuk saling menghargai satu sama lain dan bentuk sikap  tersebut  tidak  dengan  jalan  pernikahan.  Bila  terjadi  pernikahan,  maka  relasi  segitiga tersebut  menjadi  terganggu  atau  menimbulkan  ketegangan  satu  dengan  yang  lain.  Mora, idealnya menjadi figur yang sangat dihormati oleh Kahanggi dan Anakboru. Untuk itu, Mora diidealkan menjadi sebentuk penjaga norma adat, dan begitu juga peran tersebut ada secara ekplisit pada Kahanggi dan Anakboru.
Pernikahan merupakan  suatu  hubungan  hukum  dan  sangat  penting  antara  laki-laki  dan perempuan untuk membenarkan hubungan seksual antara kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga dan meneruskan keturunan sehingga mencegah terjadinya perzinahan. Dapat  dikatakan  bahwa  pernikahan  adalah  amanat  yang  mengikat  seorang  laki-laki  dan perempuan sebagai suatu keluarga secara sah atau menurut agamanya masing-masing. Menurut Gultom  Rajamarpodang  (2013:8)  pernikahan  adalah  relasi  sakral,  bukan  hanya  untuk membentuk rumah tangga dan keluarga. orang Batak memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, perpaduan esensi kehidupan antara seorang pria dan seorang wanita menjadi satu. Akibatnya,  para  pemuka  adat  masyarakat  Batak  sering  menasehati  pengantin  bahwa  satu tambah  satu  adalah  dua,  namun  dalam  pernikahan  satu  tambah  satu  adalah  satu,  yaitu  dua
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 68 – 78 Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan Hatari Marwina Siagian 1 , Rosmawaty Harahap 2 , Elly Prihasti Wuriyani 3 , Mia Sanita Siagian 4 , Wahyuni Siregar 5
orang manusia yang menjadi suami istri harus menjadi satu dalam arti yang sama sebenarnya inti dari kehidupan.
Marga pada hakikatnya adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat Batak menurut garis keturunan bapak. marga “nama keluarga/ kerabat” adalah nama yang diberikan kepada seseorang  dengan  otomatis  berdasarkan  kekerabatan  yang  unilinear  atau  garis  keturunan geneologis  secara  patrilineal  dari  satu  nenek  moyang  (Kafaabillah,  2018). Marga  dalam masyarakat  mandailing  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  menentukan kedudukan seseorang dalam suatu kegiatan. (Parapat et al., 2019). Marga itu kemudian diwarisi secara  turun-temurun  oleh  seluruh  garis  keturunan  laki-laki.  Dalam  perkembangan selanjutnya,  seluruh  keturunan  anak-anak  laki-laki  yang  bermarga  membentuk  lagi  marga- marga yang diturunkan pula kepada keturunan mereka. Kemudian marga-marga cabang yang seasal  tersebut  tetap  berperilaku  seperti  bersaudara  kandung  menurut  garis  keturunan  dari bapak. Marga merupakan identitas orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut ayah atau Patrilineal. Kedua, pengakuan adanya perkawinan adat Batak yang bernama “tungkot” dan “imbang,” di mana anak -anak yang lahir memiliki hak pewarisan dari harta orang tuanya (Rismawati, 2011).
Pernikahan  Batak merupakan  amanat  asli  yang  dilakukan  untuk menyatukan  dua  orang yang berbeda menjadi satu yang berdasarkan atas Norma Agama yang dianut oleh orang Batak. Maka  yang  dianut  orang  Batak ialah    pernikahan    diluar    margannya. Kemudian  pernikahan satu    marga    tidak  diizinkan      dari      beberapa      sumber  yang  diperoleh      peneliti      tentang pernikahan  Adat    Batak    dari    sebagian    Jurnal    yang  telah    dipelajari  peneliti.  Untuk  itu, pandangan      tentang      Hukum  Adat  Batak  sesama  marga  parna  adalah  marga  yang    paling ditegaskan  untuk  melarang adanya     pernikahan sesama  marga, pernikahan tersebut tidak dapat diizinkan dalam parna sebagai berikut: pertama, marboru namboru/nioli anak nitulang artinya  anak  laki-laki  tidak  boleh  menikah  dengan  boru  ninambou  biologis  dan  sebaliknya dengan wanita tidak boleh menikah dengan anak tulang. Kedua, namarito adalah sekelompok saudara kandung atau disebut sebagai orang yang semarga. Ketiga, dua pungguan saparihotan merupakan   seorang   pria   sudah menikahi    perempuan,    saudara kandung    pria    tersebut tidak bolehkan   menikah   lagi   dengan saudara   pihak   perempuan  dan tidak dibolehkan bersaudara kandung    mendapatkan    mertua yang sama. Keempat, pariban  naso  boi  olion artinya saudara kandung tidak dalam nama keluarga yang sama dengan anak perempuan dari marga ibu kita sendiri. Kelima, namarpadan merupakan  amanat yang  telah  disetujui  oleh marga  tertentu  yang  merupakan      anak  mereka  tidak  bisa  menjalankan  proses  pernikahan (Aprilianti & Kasmawati, 2019).
Pernikahan keluarga adalah pernikahan atas namariboto atau dianggap sebagai pernikahan kawin  sedarah. Perkawinan  semarga  adalah  perkawinan  namariboto  atau  dianggap  sebagai perkawinan  sedarah  (Sembiring, 2018)  ,  Menurut  komunitas  Mandailing Pernikahan  seorang pria  dan  seorang  wanita  dengan  marga  yang  sama  Itu  tidak  termasuk  dalam  kategori perkawinan marga. Pernikahan keluarga menurut masyarakat Mandailing, hal itu terjadi atas laki-laki  bermarga  siregar  dan  seorang  wanita  bermarga  Siregar.  Tetapi  jika  Anda  memiliki pernikahan  antara  Siregar  laki-laki  dan  Ritonga  Wanita  (Siregar  dan  Ritonga  Terkait)  tidak dinyatakan  sebagai  perkawinan  semarga.  Dengan  kata  lain,  apa  yang  disebut  pernikahan keluarga Pernikahan yang terjadi tetapi tidak dikatakan antara dua klan dari klan yang sama Pernikahan  keluarga,  jika  ada  pernikahan  antara  dua  orang    dari  keluarga  terkait  ( Wahyuni , Harahap, & Masalah, 2018) .
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 68 – 78 Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan Hatari Marwina Siagian 1 , Rosmawaty Harahap 2 , Elly Prihasti Wuriyani 3 , Mia Sanita Siagian 4 , Wahyuni Siregar 5
Hukum      adat      yang      benar      ialah  pernikahan    seperti    yang    terdapat    pada  hukum pernikahan. Benarnya pernikahan  secara  adat  bagi  masyarakat hukum  ada  yang  ada  di Indonesia  bagi penganut/pengikut    agama    tergantung pada   masyarakat   yang   bertaut. Yang artinya  apabila  telah  dilakukan  norma hukum agamanya,     maka dari itu pernikahan tersebut sudah benar atau sudah sah menurut hukum.  Dalam hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan  adat”  dan  sekaligus  merupakan  “perikatan  kekerabatan  ketetanggaan” (Santoso, 2016).
Adapun  sebab  larangan  pernikahan  semarga  yaitu  sebagai  berikut:  pertama,  larangan karena  Satu  Marga  Maksud  larangan  karena  satu  marga  adalah  larangan  kawin  timbal  balik antara dua keluarga yang memiliki marga sama atau larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang walaupun berbeda marga, tetapi telah pernah terjadi hubungan perkawinan di antara dua keluarga yang bersangkutan.Dalam adat perkawinan masyarakat Mandailing, tidak boleh seorang pria menikah dengan wanita yang memiliki marga yang sama. Ia dilarang karena dianggap berasal dari keturunan yang sama.4 Hal ini akan dibahas dalam markobar atau dikenal dengan  ‘siding  adat’  yang  b iasanya  dilakukan  setelah  ijab  kabul  atau  akad  nikah  menurut hukum  Islam.  Kedua,  ada  larangan  karena  Mereka  Erturang  (Bersaudara)  Maksudnya, berdasarkan  adat,  mereka  dilarang  untuk  melangsungkan  perkawinan  disebabkan erturang (bersaudara),  seperemen,  atau  erturang  impal.  Ketiga,  dilarang  karena  belum  dewasa  untuk mengukur kedewasaan seseorang, tidak mengenal batas usia yang pasti, tetapi ia berdasarkan pada kemampuan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk kedewasaan laki-laki, ia diukur apabila sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani dan mengetahui adat berkeluarga ( meteh mehuli ). Sedangkan untuk perempuan, diukur setelah ia akil balig dan telah mengetahui adat ( meteh tutur ).
Pernikahan  adat  Batak  yang  menganut  eksogami  (pernikahan  di  luar  golongan  marga) sehingga  masyarakat  Batak  sangat  menghindari  pernikahan  sedarah,  oleh  karena  itu pernikahan semarga ( namariboto ) adalah pernikahan sedarah sekandung. Namariboto adalah kelompok  marga  yang  menghasilkan  setiap  marga  dalam  kelompok  marga  tersebut,  juga dengan  kerabat  dan  dianggap  semarga.  Misalnya,  kelompok  Simbolon  terdiri  dari  marga Sitanggang dan lain-lain. Jadi, di antara marga ini, mereka memenuhi persyaratan pernikahan semarga.
Menurut analisis para peneliti, faktor penyebab terjadinya perkawinan antar kelompok satu marga dalam suku Batak adalah pendidikan, cinta, agama, ekonomi petualangan dan universal. Yang  utama  adalah  pendidikan.  Pendidikan  termasuk  dalam  kelompok  faktor  penyebab terjadinya  perkawinan  antar  kelompok  satu  marga  dalam  adat  Batak,  oleh  karena  itu perkembangan  tingkat  pendidikan  masyarakat  adat  Batak  menghadapi  perubahan  materil dalam pola pikir. Merekalah masyarakat adat yang masih menanggapi adanya alam gaib, yang mampu menyelidiki sesuai akalnya (Pasaribu et al., 2015)
Dahulu jika seorang pemuda pemudi yang semarga saling jatuh cinta dan ingin melakukan pernikahan maka ia akan menerima penolakkan dari orang tua, keluarga, kumpulan marganya dan seluruh warga kampungnya serta kepala adatnya dan mereka yang menolak tersebut akan berusaha  untuk  memisahkan  pemuda  pemudi  tersebut  agar  tidak  terjadi  pernikahan  antar kelompok semarga. Ketika perkawinan marga tetap dilaksanakan, ada dua akibat yang berlaku. Pertama, mereka dikucilkan dari kehidupan sosial. Biasanya pasangan akan merantau ke daerah
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 68 – 78 Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan Hatari Marwina Siagian 1 , Rosmawaty Harahap 2 , Elly Prihasti Wuriyani 3 , Mia Sanita Siagian 4 , Wahyuni Siregar 5
lain  setelah  menikah.  Kedua,  pernikahan  mereka  berlangsung  secara  resmi  (mengikuti ketentuan adat yang berlaku) dan setelah itu mereka masih diterima oleh masyarakat setempat.
Di masa lalu, masalah pernikahan semarga sangat ketat, bahwa aturan menjadi suatu yang tidak  ada  tawar  menawar,  bila  terjadi  pernikahan  semarga,  sanksinya  mereka  dibuang  dan dikucilkan. Di era modern, mereka tetap diakui pernikahannya, namun dengan sejumlah ritual yang  lebih  tradisional  dalam  pernikahan  mereka.  Berdasarkan  keterangan  di  atas  dapat diketahui bahwa pergeseran pandangan tentang perkawinan keluarga di Desa Alang Bonbon disebabkan sebagian masyarakat masih tampak memegang teguh ketentuan adat, dan sebagian lagi  belum  menjalankan  prinsip  adat  perkawinan  dengan  pertimbangan  agama  ( Pandiangan, 2016 ; Gultom, Munir, & Ariani, 2019) .
Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Alang Bonbon masih konsisten dengan adat, sehingga ketika terjadi pelanggaran adat, seperti dalam kasus perkawinan keluarga misalnya, tetap harus diselesaikan secara adat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara di lapangan diketahui bahwa ketika terjadi perkawinan marga, adat juga menawarkan alternatif solusi dan berbagai persyaratan. Untuk menebus proses adat ini, mereka yang melanggar (terus menikah dalam  keluarga  yang  sama)  diharuskan  membayar  sanksi  adat.  Sanksi  adat  pada  umumnya adalah menyembelih kerbau dan berpindah marga (bagi perempuan). Setelah membayar sanksi adat  kepada  calon  mertua  berupa  penyembelihan  kerbau  jantan  berukuran  besar,  pihak keluarga dan tetua adat akan mengadakan jamuan makan malam yang melibatkan dalihan na tolu  dan  kemudian  mengumumkan  kepada  masyarakat  bahwa  upacara  tersebut  merupakan pembayaran sanksi adat bagi calon mertua. perkawinan campuran.
Berikut penuturan salah satu tokoh masyarakat di desa Alang Bonbon:
“Jika  terjadi  perkawinan  marga,  dan  kedua  mempelai  sudah  siap,  kemudian  mereka bersikeras,  tetapi tidak  ingin  dikucilkan  dari masyarakat, maka mereka  akan  dikenakan sanksi adat. Sanksi tersebut berupa menyembelih kerbau dan mengadakan makan malam bersama  tetangga  desa.  Dalam  prosesi  akan  diumumkan  kepada  masyarakat  bahwa mereka akan menikah secara keluarga dan ini resmi, dan mereka tidak akan diusir dari de sa kami karena mereka telah membayar sanksi adat.”
Dari  keterangan  di  atas,  diketahui  bahwa  hukum  adat  saat  ini  telah  memberikan  solusi alternatif  bagi  pasangan  suami  istri  yang  ingin  melangsungkan  perkawinan  keluarga,  yaitu dengan  menebus  sanksi  adat  yang  diberikan.  Ketika  sanksi  adat  telah  dilaksanakan,  kedua mempelai tidak akan dikucilkan dari masyarakat, apalagi diusir dari desa.
Selain menyembelih kerbau jantan berukuran besar, ada juga ritual adat tambahan yang dilakukan  untuk  kasus  perkawinan  marga.  Ritual  adatnya  adalah  seorang  wanita  yang menikahkan marganya dengan suaminya harus berpindah marga dengan cara meminta marga baru dari marga ibu suaminya melalui proses hukum adat. Hal tersebut dari salah satu informan memberikan pernyataan sebagai berikut:
“Jika wanita tersebut tetap menikah dengan pria yang ada bersama keluarganya, maka adat tetap memberikan jalan keluar. Hanya saja harus ada perombakan klan. Wanita itu harus menjalani serangkaian perubahan klan tradisional. Jadi, nama belakang yang lama akan diganti  dengan  mengambil  nama  keluarga  calon  ibu  mertua.  Karena  itu  yang  bisa mendekatkan mereka adalah keluarga dari kedua belah pihak, dan tentunya hasilnya akan berbeda di kemudian hari dengan marga suaminya di kemudian hari.”
Hasil  wawancara  di  atas  diketahui  bahwa  apa  yang  disampaikan  oleh  informan  di  atas merupakan  jalan  keluar  untuk  menghindari  perkawinan  marga.  Jadi,  wanita  itu  terpaksa
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 68 – 78 Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan Hatari Marwina Siagian 1 , Rosmawaty Harahap 2 , Elly Prihasti Wuriyani 3 , Mia Sanita Siagian 4 , Wahyuni Siregar 5
mengubah  nama  keluarganya  menjadi  satu  klan  dengan  calon  ibu  mertuanya.  Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Setelah penetapan nama keluarga, siteri akan menjadi kelompok mora suami (marga ibu suami) dan bukan lagi marga dengan marga orang tuanya ( Parapat , dkk, 2019) . Dampak dari perkawinan semarga yang berlanjut mempengaruhi status keturunan mereka. Jika ada anak laki-laki dalam keturunannya, maka di masa depan anak laki-laki itu tidak diperbolehkan mengambil tulang boru (anak perempuan dari saudara laki-lakinya).
Setelah  membayar  sanksi  adat,  prosesi  selanjutnya  adalah  acara Markobar  Boru dengan kegiatan inti melunasi hutang adat Boru . Setelah itu, prosesi pernikahan dilakukan menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diberikan oleh salah satu informan kepada peneliti sebagai berikut:
“Markobar  sebenarnya  dalam  bahasa  awam  adalah  kegiatan  mengumumkan  dan berunding dalam waktu yang bersamaan. Mengumumkan berarti ada masalah adat yang serius  yang  perlu  dibicarakan,  sedangkan  berunding  berarti  melanggar  kesepakatan tentang masalah yang sedang dibicarakan. Dalam kegiatan markobar akan ada KUA yang mengetahui tata cara perkawinan menurut syariat Islam, dan juga akan ada tetua adat yang menguasai urusan adat. Mereka berunding untuk kesepakatan bersama (adat).”
Keterangan  di  atas mendeskripsikan  bahwa  adat masih  memikirkan  jalan keluar  terbaik untuk mengatasi keadaan yang salah di mata adat itu sendiri (nikah marga). Perundingan untuk mufakat  dihadiri  dari  berbagai  kalangan,  seperti masyarakat,  ulama  dan  umara.  Selanjutnya, jika ada yang ingin melangsungkan perkawinan keluarga, tetapi tidak mampu membayar sanksi adat, maka sesuai dengan tradisi yang ada, mereka dipandang rendah dalam masyarakatnya. Pernyataan  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Wahyuni,  dimana  wanita  yang melakukan perkawinan semarga, harus merombak marganya dengan meminta marga dari pihak ibu suami melalui proses adat (Wahyuni et al., 2018). Hal inilah yang kemudian menimbulkan perselisihan  antara  pihak  keluarga  pihak  laki-laki  dengan  pihak  keluarga  pihak  pihak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, karena pihak pihak keluarga pihak pihak perempuan menerima sanksi adat ini seolah-olah anaknya tidak dihormati oleh pemuka adat dalam dalihan na tolu .
Analisis    penelitian  ini  berupaya  untuk  lebih  mengungkap  bahwa  ada  situasi  yang  tidak dapat  dipungkiri  apa  yang  dialami  oleh  kedua  belah  pihak  yang  akan  melangsungkan pernikahan  marga  ini  akan  mengalami  perselisihan  internal.  Soalnya,  sanksi  adatnya  cukup tinggi,  bayangkan  harus  membeli  kerbau  yang  gemuk.  Terkadang  pihak  pengantin  pria meminta sumbangan dari pihak pengantin wanita, sehingga pada akhirnya kedua keluarga yang ingin  bersatu  berakhir  dalam  konflik.  Pria  tidak  mampu  membayar  dana,  sementara  wanita merasa kehilangan harga diri ( Pandiangan, 2016)
Kasus kekurangan dana seperti di atas, terkadang kedua belah pihak mempelai, baik laki- laki maupun perempuan akan menempuh jalur agama dalam perkawinan mereka, meskipun pada akhirnya mereka tidak akan mampu menahan diri dari pengucilan masyarakat adat atas dirinya  dalam  interaksi  sosial  sehari-hari.  Dalam  hal  ini  pemecahannya  adalah  dengan menggunakan  aturan  agama  saja,  sehingga  pernikahan  dilakukan  dengan  mengundang  ahli agama  dengan  menggunakan  aturan  pernikahan  yang  sesuai  dengan  hukum  positif  yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 tentang perkawinan Islam, serta memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Islam, yang meliputi: calon suami istri, wali nikah, ijab dan qabul, mahar (atas permintaan calon istri), dan dua orang saksi. Inilah solusi yang terjadi di Alang Bonbon ketika kedua belah pihak tidak mampu mematuhi aturan adat yang berlaku.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 68 – 78 Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan Hatari Marwina Siagian 1 , Rosmawaty Harahap 2 , Elly Prihasti Wuriyani 3 , Mia Sanita Siagian 4 , Wahyuni Siregar 5
Berdasarkan fenomena yang sering terjadi pada masyarakat di desa ini, bagi mereka yang merasa tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi peraturan adat, biasanya mereka akan memilih  menikah  secara  agama  saja.  Mereka  tahu  konsekuensinya  akan  dikeluarkan  dari interaksi  sosial  karena  dianggap  sumbang.  Sehingga  banyak  pasangan  yang  baru  menikah memutuskan  untuk  hijrah  atau  merantau  ke  daerah  lain.  Tujuan  mereka  adalah  mencari penghidupan  yang  layak  dan  menghindari  pembicaraan  tentang  masyarakat  adat  tentang pernikahan mereka ( Firmando, 2021) .
Dari keterangan di atas diketahui bahwa sebagai ungkapan syukur atas perkawinan kedua mempelai  tanpa  proses  adat  yang  ada  pada  masyarakat  Alang  Bonbon,  pihak  laki-laki  dan perempuan hanya mengadakan pesta menurut agama Islam dan membaca doa ucapan selamat dengan mengundang keluarga dan tetangga dalam jumlah banyak. terbatas. Dalam hal ini juga terdapat hukum adat yang tegas dan tegas yang memberikan sanksi pengusiran dari desa bagi yang melanggarnya.  Hal yang terjadi  yaitu pergeseran  dalam  hukum  adat,  dari  sanksi  denda menyembelih  kerbau  jantan  menjadi  hukuman  yang  lebih  ringan  yaitu  membolehkan perkawinan dengan satu marga asalkan tidak dengan mahram sesuai dengan ketentuan hukum positif yang termuat dalam hukum adat ( Rismawati , 2011).
Hasil wawancara dengan masyarakat terdapat nilai larangan perkawinan dalam satu marga yaitu perlindungan hubungan kekerabatan yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar, hubungan kekerabatan dan hubungan baik antar paguyuban marga parna serta menghindari perpecahan. kelompok marga yang dapat memahami larangan perkawinan satu marga. Pada dasarnya mereka selalu berpegang pada silsilah karena itulah kunci kekerabatan. Dalam silsilah ini, orang Batak mengetahui bahwa dalam Dalihan Natolu, ketika orang Batak bertemu dengan orang  Batak  lain,  yang  pertama  kali  ditanyakan  adalah  marganya  karena  dari  marga  mereka tahu kata-kata yang tepat untuk digunakan.

## Simpulan
Perkawinan adalah amanat yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan sebagai suatu keluarga secara sah atau menurut agamanya masing-masing. Dalam suku batak, dalam konteks penelitian ini Batak Mandailing, perkawinan memiliki adat istiadat, yang melarang pernikahan semarga. Hal ini karena pelarangan perkawinan semarga, dalam perspektif adat batak masih ada.  Nilai  budaya  yang  terkandung  dalam  larangan  semarga  adalah  menjaga  hubungan persaudaraan  yang  baik  yaitu  hubungan  dengan  keluarga  besar,  hubungan  kekerabatan  dan hubungan  baik  antar  perkumpulan  marga  parna  serta  menghindari  perpecahan  kelompok marga yang ada. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kaburnya hubungan atau silsilah kekerabatan dikhawatirkan merusak hubungan silaturahim. Suku Batak menganggap semarga itu bersaudara. Suku Batak dengan demikian melarang adanya pernikahan semarga. Sanksi adat dikenakan apabila terjadi perkawinan semarga.

## Referensi
Adrianto, S. (2019). Peranan Pendidikan Sebagai Transformasi Budaya. Stikomcki , 12 (1), 14 – 19. http://jurnal.stikomcki.ac.id/index.php/cos/article/view/54
Ali,  H.  (2021).  Perkawinan  Semarga  Dalam  Adat  Batak  Mandailing  (Studi  Kasus:  di  Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
Aprilianti, A., & Kasmawati, K. (2019). Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak  Toba  (Studi  di  Desa  Matiti  Kecamatan  Doloksanggul  Kabupaten  Humbang
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 68 – 78 Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan Hatari Marwina Siagian 1 , Rosmawaty Harahap 2 , Elly Prihasti Wuriyani 3 , Mia Sanita Siagian 4 , Wahyuni Siregar 5
Hasundutan Sumatera Utara). Pactum Law Journal, 2(2), 667-675. Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum , 21 (1), 33 – 54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.
Firmando,  H.  B.  (2021).  Orientasi  Nilai  Budaya  Batak  Toba,  Angkola  Dan  Mandailing  Dalam Membina  Interaksi  Dan  Solidaritas  Sosial  Antar  Umat  Beragama  Di  Tapanuli  Utara (Analisis Sosiologis). Studia Sosia Religia, 3(2).
Gultom, G. P., & Atnan, N. (2019). Pemanfaatan Media Sosial Dalam Komunikasi Interpersonal Guru  Dengan  Murid  Berkebutuhan  Khusus. Communicare :  Journal  of  Communication Studies , 6 (1), 37. https://doi.org/10.37535/101006120193
Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Perubahan Identitas Diri Dalam Eksistensialisme Kierkegaard:  Relevansinya  Bagi  Mental  Warga  Negara  Indonesia.  Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan, 9(2), 77-84.
Hidayat, R. (2020). Construction of Character Education in Mandailing and Angkola Culture in North Sumatra Province. Society , 8 (2), 611 – 627. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.212
Ida Bagus Brata. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa. Jurnal Bakti Saraswati , 5 (1), 1 – 16.
Kafaabillah,  D.  (2018).  Nama  Marga  Sebagai  Identitas  Budaya  Masyarakat  Etnis  Arab. Litera , 17 (2), 175 – 185. https://doi.org/10.21831/ltr.v17i2.18364
Pandiangan,  E.  A.  (2016).  Analisa  Hukum  Perkawinan  Semarga  Menurut  Adat  Batak  Toba.
Hukum To-Ra , 3 (2).
Parapat, L. H., Deninna, &, Aritonang, R., Muhammadiyah, U., Selatan, T., & Abstrak, P. (2019). Nilai Budaya Lokal “ Pemberian Marga” Di Desa Paringgonan Dalam Prespektif Semantik Sebagai Bahan Ajar Sastra. Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra , 4 (2). Pasaribu, D. Maria P., Sukirno, & Surdiatmi, S. (2015). Perkembangan sistem perkawinan adat Batak Toba di Kota Medan. Diponegoro Law Jurnal , 6 (02), 1 – 13.
Pohan,  M.  (2018).  Perkawinan  Semarga  Masyarakat  Batak  Mandailing  Migran  di  Yogyakarta. Madaniyah, 8(2), 282-302.
Pohan,  M.  (2021).  Fenomena  dan  Faktor  Perkawinan  Semarga  (Studi  Kasus  Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta ). Al-Qadha , 8 (1), 67 – 84.
Prasanti, D. (n.d.). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. Jurnal Bakti Saraswati , 6 (1), 13 – 21.
https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645
Rismawati. (2011). Perkawinan dan Pertukaran Batak Toba . 03 (02), 697 – 716.
Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. Jurnal YUDISIA , 7 (2), 412 – 434.
Sembiring, I. A. (2018). Perubahan Penerapan Sanksi Adat terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat  Mandailing. Journal  of  Indonesian  Adat  Law  (JIAL) , 2 (3),  48 – 73. https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.7
Wahyuni,  O.,  Harahap,  M.,  &  Masalah,  A.  L.  B.  (2018). Perkawinan  Semarga  Dalam  Adat Mandailing Di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Persfektif Hukum Adat Batak Mandailing . V , 1 – 15.