## PERKAWINAN DI BAWAH UMUR : PENYEBAB DAN SOLUSINYA
Rosdalina Bukido Institut Agama Islam Negeri Manado Email: rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

## Abstract
The  main  cause  of  underage  marriage  in  Manado  City  is  pregnancy. Pregnancy  out  of  wedlock  has  an  impact  on  the  disharmony  of  family  life. Pregnancy  is  caused  by  the  promiscuity  of  young  people  who  do  not  know  the boundaries  of  the  rules  outlined  by  religious  teachings.  Associating  with  the opposite sex must get maximum control from parents and even family or society. To anticipate the occurrence of underage marriage, the government and religious leaders  and  community  organizations  need  to  socialize  the  Marriage  Law  to  the public.  In  addition,  cooperation  with  the  health  office  provides  health  education regarding the effects of underage marriage.
Keywords: marriage, child, adult, underage.

## Abstrak
Penyebab  utama  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  di  Kota  Manado adalah hamil. Hamil di luar nikah berdampak pada ketidakharmonisan kehidupan keluarga.  Hamil  disebabkan  oleh  pergaulan  bebas  muda-mudi  yang  tidak mengenal  batas-batas aturan  yang digariskan oleh ajaran  agama.  Bergaul  dengan lawan  jenis  harus  mendapat  kontrol  yang  maksimal  dari  orang  tua  bahkan keluarga  ataupun  masyarakat.  Untuk  mengantisipasi  terjadinya  perkawinan  di bawah  umur  yaitu  pemerintah  bersama  tokoh  agama  dan  organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi UU Perkawinan kepada masyarakat. Disamping  itu  kerjasama  dengan  dinas  kesehatan  memberikan  penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur.
Kata kunci : perkawinan, anak, dewasa, di bawah umur.

## PENDAHULUAN
erkawinan  merupakan  salah  satu  sunnatullah  yang  umum  berlaku  pada semua  makhluk  Allah,  baik  pada  manusia,  hewan  maupun  tumbuh- tumbuhan 1 . Perkawinan adalah perintah Alllah Swt., perintah pelaksanaan perkawinan  ini  dimaksudkan  untuk  mengatur  kehidupan  manusia  dalam berinteraksi  satu  sama  lainnya.  Arti  pentingnya  perkawinan  tersebut  sehingga Negara  hadir  untuk  merumuskan  sebuah  aturan  Perkawinan  yakni  dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan. Pelaksanaan perkawinan merupakan perjanjian antara calon suami dan calon isteri sebelum  menapaki  ikatan  perkawinan. An  agreement  is  an  event  of  where  a promising to another of where two the mans is each promise to execute a thing. 2
Undang-Undang Nomor  1 tahun 1974 mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, dan lain-lain. Salah satu dasar perkawinan  yang diatur  dalam UU tersebut  adalah tercantum dalam  Pasal 2 ayat (2)  yakni  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Perkawinan di bawah umur yang dimaksud dalam tulisan ini adalah semua bentuk  perkawinan  yang  dilakukan  di  masyarakat  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang  Nomor  1  tahun  1974. Rumusan  Pasal  tersebut  adalah  perkawinan  hanya  diizinkan  bila  pihak  pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
Perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat sangat bertentangan dengan  Pasal  1  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak.  Perkawinan yang  dilaksanakan  tersebut  tergolong  sebagai  perkawinan  anak  sebab  umur mereka  saat  melangsungkan  perkawinan  belum  mencapai  18  tahun.  Perkawinan yang  dilaksanakan  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  tersebut bertentangan  dengan  UU  Perlindungan  Anak  sebab  syarat  minimum  yang dijelaskan  dalam  Pasal  7  tersebut  (perempuan  16  tahun  laki-laki  19  tahun) tergolong kategori anak bagi pihak perempuan.
1 Beni  Ahmad  Saebani.  (2008). Perkawinan  dalam  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang (Perspektif  Fiqh  Munakahat  dan  UU  No.  1/1974  tentang  Poligami  dan  Problematikanya. Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 13
2 Bukido,  R.  (2016).  Urgensi  Perjanjian  dalam  Lalu  Lintas  Hubungan  Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah , 6 (1).
P

## PEMBAHASAN
A. Penyebab perkawinan di bawah umur
Penyebab  utama  terjadinya  perkawinan  anak  di  bawah  umur  adalah keinginan  untuk  segera  mendapat  tambahan  anggota  keluarga,  tidak  adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi mempelai maupun  bagi  keturunannya.  Faktor  utama  lainnya  adalah  mengikuti  adat  secara mentah-mentah. 3
Hollean  dan  Suryono,  perkawinan  di  usia  muda  terjadi  karena  masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si gadis.  Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang  satu  anggota  keluarga  yang  jadi  tanggungjawab  (makanan,  pakaian, pendidikan dan lain sebagainya).
Faktor  penyebab  lainnya  adalah  ekonomi,  pendidikan,  orang  tua,  media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat.
a. Faktor ekonomi
Hal  ini  terjadi  karena  keluarga  si  gadis  berasal  dari  keluarga  yang  kurang mampu.  Orang  tuanya  pun  menikahkan  si  gadis  dengan  laki-laki  dari keluarga  mapan.  Hal  ini  tentu  akan  berdampak  baik  bagi  si  gadis  maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga  yang  hidup  di  garis  kemiskinan,  untuk  meringankan  beban  orang tuanya  maka  anak  wanitanya  dikawinkan  dengan  orang  yang  dianggap mampu.
b. Faktor Pendidikan
Rendahnya  tingkat  pendidikan  orang  tua,  anak  dan  masyarakat  membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
c. Faktor Orang Tua
Orang  tua  khawatir  anak  menyebabkan  aib  keluarga  atau  takut  anaknya melakukan  zina  saat  berpacaran  maka  mereka  langsung  menikahkan anaknya  dengan  pacarnya.  Niat  ini  memang  baik,  untuk  melindungi  sang anak dari perbuatan dosa.
d. Faktor Media Massa dan Internet
Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu  yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal  ini membuat mereka  “terbiasa”  dengan  hal-hal  berbau  seks  dan  tidak  menganggapnya
3 http://genbagus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html.
(24/8/2015)
tabu  lagi.  Pendidikan  seks  itu  sangat  penting  sejak  dini,  tapi  bukan  berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.
e. Faktor Biologis
Faktor  ini  muncul  salah  satunya  karena  media  massa  dan  internet. Mudahnya  akses  informasi  tadi,  anak-anak  jadi  mengetahui  hal-hal  yang belum  seharusnya  mereka  tahu  di  usianya.  Akibatnya  adalah  terjadilah hubungan  di  luar  nikah  yang  bisa  menjdi  hamil  di  luar  nikah.  Mau  tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.
f. Faktor Hamil Di Luar Nikah Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa  sehingga  terjadilah  hamil  di  luar  nikah.  Orang  tua  yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini  semakin  dilematis  karena  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang Perkawinan.  Rumah  tangga  berdasarkan  cinta  saja  bisa  goyah,  apalagi karena keterpaksaan.
g. Faktor Adat
Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda  terjadi  karena  orang  tuanya  takut  anaknya  dikatakan  perawan  tua sehingga segera dikawinkan.
Faktor  lainnya  yang  mempengaruhi  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur, yaitu  :  keinginan  untuk  segera  mendapatkan  tambahan  anggota  keluarga  ,  tidak adanya  pengertian  mengenai  akibat  buruk  perkawinan  terlalu  muda,  baik  bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya, sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang  dari  ketentuan  adat.  Kebanyakan  orang  desa  mengatakan  bahwa mereka  itu  mengawinkan  anaknya  begitu  muda  hanya  karena  mengikuti  adat kebisaaan saja.
Terjadinya  perkawinan  usia  muda  menurut  Hollean  dalam  Suryono disebabkan  oleh  masalah  ekonomi  keluarga,  orang  tua  dari  gadis  meminta masayarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya, bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, dalam keluarga gadis akan berkurang  satu  anggota  keluarganya  yang  menjadi  tanggung  jawab  (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).
Pernikahan  anak  di  bawah  umur  merupakan  suatu  fenomena  sosial  yang kerap terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak di bawah umur bila  diibaratkan  seperti  fenomena  gunung  es,  sedikit  di  permukaan  atau  yang terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Dalih utama yang  digunakan  untuk  memuluskan  jalan  melakukan  pernikahan  dengan  anak  di
bawah  umur  adalah  mengikuti  sunnah  Nabi  SAW.  Namun,  dalih  seperti  ini  bisa jadi  bermasalah  karena  masih  terdapat  banyak  pertentangan  di  kalangan  umat muslim  tentang  kesahihan  informasi  mengenai  pernikahan  di  bawah  umur  yang dilakukan  Nabi  SAW  dengan  'Aisyah  r.a.  Selain  itu  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan  sangat  jelas  menentang  keberadaan pernikahan  anak  di  bawah  umur.  Jadi  tidak  ada  alasan  lagi  bagi  pihak-pihak tertentu  untuk  melegalkan  tindakan  mereka  yang  berkaitan  dengan  pernikahan anak di bawah umur.
Pemerintah  harus  berkomitmen  serius  dalam  menegakkan  hukum  yang berlaku terkait pernikahan anak di  bawah umur sehingga pihak-pihak  yang ingin melakukan  pernikahan  dengan  anak  di  bawah  umur  berpikir  dua  kali  terlebih dahulu  sebelum  melakukannya.  Selain  itu,  pemerintah  harus  semakin  giat mensosialisasikan  UU  terkait  pernikahan  anak  di  bawah  umur  beserta  sanksi- sanksinya  bila  melakukan  pelanggaran  dan  menjelaskan  resiko-resiko  terburuk yang  bisa  terjadi  akibat  pernikahan  anak  di  bawah  umur  kepada  masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut,  masyarakat  tahu dan sadar bahwa pernikahan anak  di  bawah  umur  adalah  sesuatu  yang  salah  dan  harus  dihindari.  Upaya pencegahan  pernikahan  anak  di  bawah  umur  dirasa  akan  semakin  maksimal  bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di  bawah  umur  yang  ada  di  sekitar  mereka.  Sinergi  antara  pemerintah  dan masyarakat  merupakan  jurus  terampuh  sementara  ini  untuk  mencegah  terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi  anak  yang  menjadi  korban  akibat  pernikahan  tersebut  dan  anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.
Uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur (anak)  lebih  banyak  mudharat  daripada  manfaatnya.  Oleh  karena  itu  patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan  anaknya  dalam  usia  dini  atau  anak  dan  harus memahami  peraturan  perundang-undangan  untuk  melindungi  anak.  Masyarakat yang  peduli  terhadap  perlindungan  anak  dapat  mengajukan class-action kepada pelaku,  melaporkan  kepada  KPAI,  LSM  peduli  anak  lainnya  dan  para  penegak hukum  harus  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  untuk  melihak  adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada yaitu UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Data  dari  informan  menyatakan  100  %  setuju  bahwa  faktor  penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur itu adalah hamil di luar nikah. Hamil di  luar  nikah  berdampak  pada  ketidakharmonisan  kehidupan  keluarga.  Hamil
disebabkan  oleh  pergaulan  bebas  muda-mudi  yang  tidak  mengenal  batas-batas aturan  yang  digariskan  oleh  ajaran  agama.  Bergaul  dengan  lawan  jenis  harus mendapat  kontrol  yang  maksimal  dari  orang  tua  bahkan  keluarga  ataupun masyarakat.
Hasil  kajian  BKKBN  tentang  pernikahan  dini  pada  beberapa  provinsi  di Indonesia:  dampak  overpopulation,  akar  masalah  dan  peran  kelembagaan  di daerah bahwa pernikahan dini secara frekuen merefleksikan pernikahan yang telah diatur atau karena kehamilan diluar nikah. Pernikahan sebelum usia 18 tahun pada umumnya terjadi pada wanita Indonesia terutama dikawasan pedesaan. 4
Hasil  penelitian  dari  Gadis  Arivia  bahwa  kehamilan  sebelum  pernikahan juga  merupakan  faktor  pemicu  untuk  menikahkan  anak-anak  mereka  agar  tidak menanggung  malu  keluarga.  Selain  itu  alasan  hukum  Negara  yang  lemah  juga merupakan salah satu alasan penyebab mengapa anak-anak tidak terlindungi dari praktik ini. 5
Data  yang  penulis  peroleh  dari  hakim  PN  Manado,  5  hakim  PA  Manado, kepala  seksi  perkawinan  dan  perceraian  dinas  kependudukan  dan  catatan  sipil Manado, kepala KUA kecamatan Singkil, kepala KUA kecamatan Tikala, kepala KUA  kecamatan  Wenang,  kepala  KUA  kecamatan  Tuminting  dan  kepala  KUA kecamatan  Paal  Dua  semuanya  menyatakan  bahwa  faktor  utama  terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah hamil luar nikah.
Orang  tua  dengan  terpaksa  menikahkan  anak  mereka  meskipun  masih tergolong di bawah umur karena orang tua malu menanggung beban keluarga dan aib  di  masyarakat.  Orang  hanya  mengisi  formulir  N5  sebagai  bentuk persetujuan/izin orang tua untuk menikahkan anak mereka.
Data  tersebut  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa  perilaku  remaja  yang bebas tidak hanya membawa dampak negatif bagi diri mereka sendiri akan tetapi membawa  dampak  negatif  pula  bagi  keluarga.  Oleh  karena  itu  hendaknya pergaulan bebas bagi remaja perlu diantisipasi secara dini oleh orang tua.
Ketty Mangkey berpendapat  bahwa perkawinan  anak di  bawah umur dapat dicegah  melalui    orang  tua  harus  pro  aktif  dalam  mengawasi  anak,  pendidikan
4 Hasil  kajian  BKKBN  tahun  2012  tentang  Kajian  Pernikahan  Dini  Pada  Beberapa Provinsi  Di  Indonesia:  Damapak  Overpopulation,  Akar  Masalah  dan  Peran  Kelembagaan  Di Daerah.
5 Rika  Saraswati.  (2015). Hukum  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia. Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, h. 50
keluarga,  agama,  pendidikan  seks  secara  dini,  kontrol  dari  orang  tua,  sering diskusi dengan anak/menjadikan anak sebagai teman. 6
Sejalan  dengan  KUA  kecamatan  Singkil  juga  memberikan  solusi bahwaperlu pengawasan orang tua, menjaga perkembangan anak khususnya pada usia 13-16 tahun (usia remaja), pemahaman agama perlu ditanamkan kepada anak, dan  jaga  anak  dengan  pengaruh  lingkungan  sekitar.  Staf  KUA  kecamatan Tuminting  juga  berpendapat  bahwa  jalan  keluar  untuk  mengatasi  terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang disebabkan oleh hamil di luar nikah adalah pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, pentingnya mengenalkan pendidikan seks  kepada  anak,  pemahaman  agama  dan  juga  anak  diaktifkan  pada  kegiatan ekstra kurikuler. 7
Kasus yang terjadi di KUA kecamatan Tikala pada saat penulis mengadakan penelitian  bahwa  terjadi  perkawinan  anak  di  bawah  umur  pada  hari  itu  yang berlangsung  di  ruangan  BP4  KUA  tersebut.  Ternyata  perkawinan  tersebut berlangsung  karena  wanita  sudah  berbadan  dua  meskipun  masih  berumur  di bawah  16  tahun.  hal  ini  menurut  KUA  kecamatan  Tikala  harus  dinikahkan secepatnya  karena  memang  kedua  keluarga  sudah  sepakat  dan  mereka  malu menanggung aib di masyarakat.
Masyarakat  merupakan  salah  satu  unsur  pembentukan  sebuah  negara. Rakyat  dalam  pengertian  keberadaan  negara  adalah  sekumpulan  manusia  yang dipersatukan  oleh  suatu  rasa  kebersamaan,  solidaritas  sosial  dan  bersama-sama mendiami  suatu  wilayah  tertentu,  atau  komunitas  yang  mendiami  suatu  wilayah tertentu,  atau  komunitas  yang  mendiami  suatu  kawasan  hukum  tertentu  dalam suatu teritorial politik tertentu. 8

## B. Upaya hukum pencegahan perkawinan di bawah umur
Hasil  kajian  BKKBN  tentang  pernikahan  dini  pada  beberapa  provinsi  di Indonesia:  dampak  over  population,  akar  masalah  dan  peran  kelembagaan  di daerah bahwa pernikahan dini secara frekuen merefleksikan pernikahan yang telah diatur atau karena kehamilan diluar nikah. Pernikahan sebelum usia 18 tahun pada umumnya terjadi pada wanita Indonesia terutama dikawasan pedesaan. 9
6 Wawancara tanggal 10 Juli 2015
7 Wawancara dengan Jabbar Hunta di KUA Tuminting tanggal 20 Agustus 2015
8 Machfud Bahtiyar. (2014). Civic Education, UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, h. 19
9 Hasil  kajian  BKKBN  tahun  2012  tentang  Kajian  Pernikahan  Dini  Pada  Beberapa Provinsi  Di  Indonesia:  Damapak  Overpopulation,  Akar  Masalah  dan  Peran  Kelembagaan  Di Daerah.
Hasil  penelitian  dari  Gadis  Arivia  bahwa  kehamilan  sebelum  pernikahan juga  merupakan  faktor  pemicu  untuk  menikahkan  anak-anak  mereka  agar  tidak menanggung  malu  keluarga.  Selain  itu  alasan  hukum  Negara  yang  lemah  juga merupakan salah satu alasan penyebab mengapa anak-anak tidak terlindungi dari praktik ini. 10
Data  yang  penulis  peroleh  dari  hakim  PN  Manado,  5  hakim  PA  Manado, kepala  seksi  perkawinan  dan  perceraian  dinas  kependudukan  dan  catatan  sipil Manado, kepala KUA kecamatan Singkil, kepala KUA kecamatan Tikala, kepala KUA  kecamatan  Wenang,  kepala  KUA  kecamatan  Tuminting  dan  kepala  KUA kecamatan  Paal  Dua  semuanya  menyatakan  bahwa  faktor  utama  terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah hamil luar nikah.
Orang  tua  dengan  terpaksa  menikahkan  anak  mereka  meskipun  masih tergolong di bawah umur karena orang tua malu menanggung beban keluarga dan aib  di  masyarakat.  Orang  hanya  mengisi  formulir  N5  sebagai  bentuk persetujuan/izin orang tua untuk menikahkan anak mereka.
Data  tersebut  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa  perilaku  remaja  yang bebas tidak hanya membawa dampak negatif bagi diri mereka sendiri akan tetapi membawa  dampak  negatif  pula  bagi  keluarga.  Oleh  karena  itu  hendaknya pergaulan bebas bagi remaja perlu diantisipasi secara dini oleh orang tua.
Ketty  Mangkey  berpendapat  bahwa  perkawinan  anak  di  bawah  umur  dapat dicegah  melalui    orang  tua  harus  pro  aktif  dalam  mengawasi  anak,  pendidikan keluarga,  agama,  pendidikan  seks  secara  dini,  kontrol  dari  orang  tua,  sering diskusi dengan anak/menjadikan anak sebagai teman. 11
Sejalan  dengan  KUA  kecamatan  Singkil  juga  memberikan  solusi bahwaperlu pengawasan orang tua, menjaga perkembangan anak khususnya pada usia 13-16 tahun (usia remaja), pemahaman agama perlu ditanamkan kepada anak, dan  jaga  anak  dengan  pengaruh  lingkungan  sekitar.  Staf  KUA  kecamatan Tuminting  juga  berpendapat  bahwa  jalan  keluar  untuk  mengatasi  terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang disebabkan oleh hamil di luar nikah adalah pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, pentingnya mengenalkan pendidikan seks  kepada  anak,  pemahaman  agama  dan  juga  anak  diaktifkan  pada  kegiatan ekstra kurikuler. 12
10 Rika  Saraswati,  2015. Hukum  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia. Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, h. 50
11 Wawancara tanggal 10 Juli 2015
12 Wawancara dengan Jabbar Hunta di KUA Tuminting tanggal 20 Agustus 2015
Kasus yang terjadi di KUA kecamatan Tikala pada saat penulis mengadakan penelitian  bahwa  terjadi  perkawinan  anak  di  bawah  umur  pada  hari  itu  yang berlangsung  di  ruangan  BP4  KUA  tersebut.  Ternyata  perkawinan  tersebut berlangsung  karena  wanita  sudah  berbadan  dua  meskipun  masih  berumur  di bawah  16  tahun.  hal  ini  menurut  KUA  kecamatan  Tikala  harus  dinikahkan secepatnya  karena  memang  kedua  keluarga  sudah  sepakat  dan  mereka  malu menanggung aib di masyarakat.
Masyarakat  merupakan  salah  satu  unsur  pembentukan  sebuah  negara. Rakyat  dalam  pengertian  keberadaan  negara  adalah  sekumpulan  manusia  yang dipersatukan  oleh  suatu  rasa  kebersamaan,  solidaritas  sosial  dan  bersama-sama mendiami  suatu  wilayah  tertentu,  atau  komunitas  yang  mendiami  suatu  wilayah tertentu,  atau  komunitas  yang  mendiami  suatu  kawasan  hukum  tertentu  dalam suatu teritorial politik tertentu. 13
Kebiasaan  masyarakat  pada  suatu  wilayah  tertentu  dapat  memengaruhi perilaku  manusia  dalam  berinteraksi  satu  sama  lain.  Perilaku  tersebut  bisa  saja berpengaruh  pada  kehidupan  remaja  pada  komunitas  itu.  Tabel  4.24  berikut  ini akan  menggambarkan  pengaruh  adat/kebisaaan  masyarakat  terhadap  perkawinan anak di bawah umur.
Kepala  KUA  Kecamatan  sering  mengarahkan  kepada  masyarakat  untuk mengajukan permohonan DK ke PA Manado jika mereka masih di bawah umur. Tapi masyarakat menolak untuk melakukan permohonan tersebut mengingat asas pengadilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  tidak  dilaksanakan  secara  efektif dan efisien.
Tahun  2015  penulis  mengadakan  penelitian  tentang  penerapan  asas sederhana, cepat  dan biaya ringan terhadap penyelesaian perkara di  PA Manado. Data yang penulis peroleh dari kantor PA Manado bahwa penerapan asas tersebut tergantung  dari  kerjasama  para  pihak  (penggugat,  tergugat,  pemohon  atau termohon).  Biaya  perkara  dilihat  dari  radius  PA  dengan  domisili  para  pihak. Cepatnya  proses  penyelesaian  perkara  tergantung  kerjasama  para  pihak  apabila dipanggil untuk sidang datang tepat  waktu sehingga sidang tidak ditunda. Proses peradilan yang katanya menjunjung tinggi asas sederhana, cepat dan biaya ringan hanyalah  menjadi  simbol,  slogan  dan  bingkai  peradilan  yang  sering dikumandangkan  oleh  penegak  hukum.  Proses  pelayanan  dan  penyelesaian perkara  di  pengadilan  membutuhkan  waktu  dan  biaya  yang  sulit  dijangkau  oleh masyarakat. Bahkan mereka yang tidak mampu, perkaranya baru dapat diterima di
13 Machfud Bahtiyar, 2014, Ciivic Education, UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, h. 19
pengadilan dengan ketentuan/syarat membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah. Untuk mendapatkan surat keterangan itupun membutuhkan biaya. 14
Keterangan dari pihak PA Manado berbeda dengan keterangan yang penulis peroleh  ketika  mengadakan  wawancara  dengan  para  kepala  KUA.  Mereka mengatakan  dalam  keadaan  darurat  (anak  hamil)  tidak  perlu  lagi  mengajukan permohonan  DK  ke  PA  Manado  karena  waktu  yang  sudah  mendesak.  KUA Singkil  menyatakan  bahwa  jika  PA  Manado  memberikan  jaminan  untuk menyelesaikan  permohonan  DK  secepatnya  (jaminan  2  minggu  selesai)  maka KUA  Singkil  tidak  akan  menikahkan  calon  mempelai  tanpa  adanya  DK  dari Pengadilan meskipun mereka hamil. Akan tetapi jaminan tersebut tidak diperoleh dari PA Manado, pengadilan tetap memegang prinsip asas peradilan sebagaimana tercantuam dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

## PENUTUP
Penyebab  utama  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  di  Kota  Manado  adalah hamil.  Hamil  di  luar  nikah  berdampak  pada  ketidakharmonisan  kehidupan keluarga.  Hamil  disebabkan  oleh  pergaulan  bebas  muda-mudi  yang  tidak mengenal  batas-batas aturan  yang digariskan oleh ajaran  agama.  Bergaul  dengan lawan  jenis  harus  mendapat  kontrol  yang  maksimal  dari  orang  tua  bahkan keluarga  ataupun  masyarakat.  Untuk  mengantisipasi  terjadinya  perkawinan  di bawah  umur  yaitu  pemerintah  bersama  tokoh  agama  dan  organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi UU Perkawinan kepada masyarakat. Disamping  itu  kerjasama  dengan  dinas  kesehatan  memberikan  penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur. Intervensi  pemerintah  sangat  urgen  dalam  hal  memberikan  pemahaman  dan regulasi  yang  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  dan  pihak  yang  terkait dengan perkawinan di bawah umur.
14 Rosdalina, R., & Gunawan, E. (2017). Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama. al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam , 7 (2), h. 345

## DAFTAR PUSTAKA
Bukido,  R.  (2016). Urgensi  Perjanjian  dalam  Lalu  Lintas  Hubungan  Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah ,
Bahtiyar, Machfud. (2014). Civic Education, UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, Hasil kajian BKKBN tahun 2012 tentang Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi  Di  Indonesia:  Damapak  Overpopulation,  Akar  Masalah  dan  Peran Kelembagaan Di Daerah.
Rosdalina,  R.,  &  Gunawan,  E.  (2017).  Penerapan  Asas  Hukum  Dalam Penyelesaian  Perkara  Di  Pengadilan  Agama. al-Daulah:  Jurnal  Hukum  dan Perundangan Islam
Saraswati, Rika. (2015). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Saebani,  Beni  Ahmad.  (2008). Perkawinan  dalam  Hukum  Islam  dan  Undang- Undang  (Perspektif  Fiqh  Munakahat  dan  UU  No.  1/1974  tentang  Poligami dan Problematikanya. Bandung, CV Pustaka Setia
Wekke,  I.  S.  (2018). Islam  dan  Adat,  Keteguhan  Adat  dalam  Kepatuhan Beragama . Deepublish.