Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.20, No.2 Mei 2016, hlm. 322–333 Terakreditasi SK. No. 040/P/2014 http://jurkubank.wordpress.com

## IMPLEMENTASI MODEL PENILAIAN KINERJA BERBASIS KNOWLEDGE MANAGEMENT SCORE CARD GUNA MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEMANDIRIAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO “BKAD” DI JAWA TIMUR

## Yuntawati Fristin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang
Fajar Supanto Umu Khouroh
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang

## Abstract
Knowledge management as the process by which organizations accumulate intellectual capital and use it to gain competitive  advantage.  When  organizations  make  a  huge  investment  to  intellectual  assets,  the  organiza-tion must be able to measure the impact of knowledge management (KM) to the organization (tangible out-comes) and is confident that by the organization in order to collect the knowledge assets in line with the vision of the organization’s mission. The objective of the research is to develop and test-development model of performance- based Knowledge Management (KM) Scorecard well as formulate a program for the development of BKAD based on intellectual capital owned.To achieve the objective, the research is carried out with the approach of participant observation. The result indicates that the assessment of KM scorecard in general provides adequately fine results when they are seen from four perspectives, those are intellectual, social, structural and humanity. The activities of  human  resource  development  (PSDM),  natural  resource  develop-ment  (PSDA),  and  economic  resource development  (PSDE)  have  resulted  in  economic  increase,  knowledge  and  skill  increase,  and  have  opened  job opportunities and foster entrepreneurship opportunity. Seen from business development of real sector, BKAD has succeed to develop business of real sector based on areal resources which is in accordance with its regional potency.
Keywords: knowledge-management-scorecard,  human  resource  development,  natural  resource development, economic resource development

## PENDAHULUAN
Knowledge yang terdapat pada SDM maupun organisasi, merupakan salah satu bentuk intan-
Korespondensi dengan Penulis : Fajar Supanto: +62 81235188181 Email: myfajar@gmail.com
gible asset yang tidak kalah berharganya dibanding- kan dengan intangible asset yang lain bahkan meru- pakan elemen intangible asset yang paling berharga karena faktor manusia sebenarnya sebagai faktor
Implementasi Model Penilaian Kinerja Berbasis Knowledge Management Score Card ...
Yuntawati Fristin, Fajar Supanto, & Umu Khouroh
penentu ( driver ) intangible asset yang lain. Hal ini-lah yang  menyebabkan  manusia  menjadi  salah  satu faktor  sumber  daya  yang  sangat  signifikan  pera- nannya  dalam  organisasi,  terutama  bagi  organisasi yang  sangat  bergantung  pada  SDM.  Perpindahan SDM  dari  sebuah  organisasi  menjadi  permasalahan tersendiri  bagi  organisasi  tersebut,  karena  perpin- dahan  SDM  tersebut  sebenarnya  bukan  hanya perpindahan  secara  fisik  SDM,  namun  juga  per- pindahan skill dan knowledge yang  semula  menjadi bagian  organisasi  asalnya  dimana  SDM  tersebut berada,  terlebih  jika  SDM  tersebut  merupakan  or- ang kunci dalam organisasi tersebut.
Knowledge  yang  dihubungkan  dengan  suatu kapasitas  intelektual  dapat  mendorong  kreativitas dalam  meningkatkan  produktivitas,  mendorong lahirnya  dunia  usaha  yang  kompetitif,  serta  cara- cara  produksi  yang  lebih  efisien  dan  mutakhir (McElroy,  2003).  Oleh  karena  itu,  Modal  intelektual kini  dirujuk  sebagai  faktor  penyebab  sukses  yang penting dan karenanya akan semakin menjadi suatu tumpuan perhatian dalam  kajian strategi organisasi dan  strategi  pembangunan . Penyim-pulan  ini dibasiskan  pada  temuan  tentang  kinerja  organisasi, khususnya organisasi-organisasi yang padat pengetahuan  ( knowledge-intensive  organiza-tions ) (Bounfour  and  Edvinsson  2005;  Lonnqvist dan Mettanen).
Pada  tataran  mikro,  agak  sulit  untuk  tidak mengaitkan  perkembangan  ini  di  dalam  konteks persaingan  dan  pencarian  basis  keunggulan  kom- petitif.  Nilai  ekonomis  dan  keunggulan  kompetitif sebuah organisasi ekonomi terletak pada kepemi-likan dan pemanfaatan secara efektif sumber daya organisasi yang mampu menambah nilai ( valuable ), bersifat jarang dimiliki  ( scarce ),  sulit  untuk  ditiru  ( imperfectly immitable ), dan tidak tergantikan oleh sumber daya lain ( non-substitutable )  (Lewin  and  Phelan  1999;  Wright, McMahan,  dan  McWilliams  1992).  Oleh  karena  itu, strategi  bersaing  harus  dile-takkan  pada  upaya mencari, mendapatkan, mengem-bangkan, dan mempertahankan dua sumber daya
strategis yaitu manusiadan organisasi. Dalam isti- lah  yang  berbeda,  dapat  disandingkan  dengan kon-sep modal intelektual.
Survei yang dilakukan EPRI ( Strategic Hu-man Performance  Program )  menunjukkan  bahwa  92% organisasi  yakin  bahwa  kehilangan  SDM  ahli  akan berdampak  serius  bahkan  hingga  jangka  panjang dan menariknya dari 92% tersebut, hanya 30% yang melakukan  langkah  transfer  ilmu  dari  staf  ahli kepada  staf  yunior.  Hal  inilah  yang  menyebabkan manusia  menjadi  salah  satu  faktor  sumber  daya yang  sangat  signifikan  peranannya  dalam  organi- sasi,  terutama  bagi  organisasi  yang  sangat  bergan- tung  pada  SDM.  Oleh  karena  itu knowledge harus dikelola  dengan  baik  oleh  organisasi,  dimana  kon- sep ini disebut sebagai KM (knowledge management).
Konsep  KM  diterapkan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  dan  memperbaiki  pengoperasian perusahaan  dalam  rangka  meraih  keuntungan kompetitif  dan  meningkatkan  laba. Knowledge  man- agement berfungsi  meningkatkan  kemampuan  orga- nisasi  untuk  belajar  dari  lingkungannya  dan  meng- gabungkan  pengetahuan  dalam  organisasi  untuk menciptakan,  mengumpulkan,  memelihara  dan mendiseminasikan  pengetahuan.  Dalam  lingkup yang  lebih  luas knowledge  management dalam  orga- nisasi  akan  menjadi  dasar  bagi  timbulnya  masya- rakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society) .
Program
Pengembangan Sumberdaya Lokal  Berbasis  Kawasan  (P2SLBK)  Provinsi  Jawa Timur  merupakan  salah  program  pengentasan kemiskinan  yang  bergerak  dalam  bidangjasa pelayanan ke-uangan mikro yang bernama Badan Kerjasama  Antar  Desa  (BKAD)dengan  tujuan mewujudkan  kemandirian  ekonomi  masyarakat melalui  pengem-bangan  potensi  wilayah  yang berorientasi  pada  percepatan  pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Sebagai  lembaga  yang  lebih  banyak  mela- kukan fungsi sosial tanpa mengabaikan fungsi eko- nominya, seringkali BKAD dihadapkan pada turn
Vol. 20, No.2, Mei 2016: 322 – 333
over SDM  yang  tinggi  sehingga  keluarnya  SDM yang  berkualitas  menghambat  keberlangsungan lembaga. Oleh karena itu, BKAD sudah selayaknya melakukan  perubahan  pada  pengelolaan  institusi- nya  terutama  dalam  memaksimalkan  asset  inte- lektual.  Oleh  karena  itu  elemen-elemen  dalam pengelolaan knowledge seperti penciptaan knowledge ( knowledge  creation ),  pengalihan knowledge ( knowl- edge transfer ) dan penyebaran knowledge ( knowledge dissemination ) akan menjadi
tolok ukur berkembang tidaknya organisasi.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mengem-bangkandan  uji  coba  model  pengembangan kinerja yang berbasis Knowledge Management Scorecard . Model  ini  dikembangkan  dengan  mengadaptasi konsep Balance  Scorecard yang  banyak  diadopsi menjadi  suatu  model  yang  dapat  mengukur  aset knowledge dan  modal  intelektual  suatu  organisasi (Maholtra,  2003).  Dengan  menggunakan  model  ini, visi,  misi  bahkan  strategi  organisasi  dapat  diarah-kan pada peningkatan kompetensi inti sehingga menghasilkan  luaran  inovatif.  Melalui  model  ini diharapkan pengembangan kinerja yang berfokus pada capital  intellectual BKAD  dan  lembaga  atau  organisasi lainnya  dapat  diajukan  sebagai  acuan  untuk pengembangan  organisasi  terutama  pada  lembaga yang  masa  depannya  sangat  bergantung  pada  SDM yang ada.
Pengelolaan knowledge sangat berhubungan dengan  strategi  yang  kompetitif  yang  memberi keuntungan besar bagi daerah pasarnya (Nonaka, 1991).  Lebih  lanjut  Nonaka  menjelaskan  bahwa pengelolaan knowledge adalah proses mendapatkan intelegensia dan kepakaran kolektif serta  meng-gunakannya  untuk  mengembangkan inovasi  me-lalui  pembelajaran  organisasional yang terus me-nerus.
Pisano (1994) mengungkapkan tiga hal dalam proses  konversi  tersebut  yaitu  proses  pengalihan knowledge  (tranfer  knowledge );  proses  penciptaan knowledge (create knowledge) dan proses saling ber-
bagi  ( sharing  knowledge ).  Ketiga  proses  diatas  di- dukung oleh suatu pengelolaan yang didasarkan pada isu yang terkait yaitu 1) teknologi informasi. Dalam hal ini dukungan TI yang menonjol adalah pada teknologi komunikasi; teknologi kolaborasi; pengelolaan  dokumen;  teknologi  adaptasi; lingkungan e-learning ;  infrastruktur  seperti  tek- nologi networking (Marwick,  2001);  2)  budaya orga-nisasi  dan team  work ;  dan  3)  pengukuran intelektual dan asset yang berbasis pengetahuan.
Konsep  BSC  pada  perkembangannnya banyak  diadopsi  menjadi  suatu  model  yang  dapat mengukur  aset  knowledge  dan  modal  intelektual suatu  organisasi  (Maholtra,  2003).  Dengan  meng- gunakan  model  ini,  visi,  misi  bahkan  strategi  orga- nisasi  dapat  diarahkan  pada  peningkatan  kom- petensi  inti  sehingga  menghasilkan  luaran  inovatif. Fairchild  (2002)  bahkan  mengembangkan  konsep BSC  dengan  mengimplementasi  perspektif  pada BSC dengan strategi pengelolaan knowledge.
Dengan dasar  pertimbangan di atas Fairchild (2002)  mengembangkan  4  (empat)  perspekti pengelolaan  knowledge  sebagai  kekayaan  yang  di- landasi  pada  kompetensi  inti,  keahlian  yang  dimi- liki  dan  kebutuhan  knowledge.  keempat  perspektif tersebut  adalah  sebagai  berikut:  1)  Humanitas, mengacu  pada  kapabilitas  individual,  keahlian, knowledge  dan  pengalaman  pekerja;  2)  Structural, mengacu  pada  asset  yang  dimiliki,  knowledge organisasi,  proses  pengalihan  dari  knowledge  indi- vidu  menjadi  knowledge  organisasi  dan  teknologi sebagai  pendukung  mempercepat  proses  peng- alihan knowledge; 3) Social, mengacu pada interaksi (networking);  4)  Intelektual,  termasuk  informasi, invensi,  inovasi  yang  dapat  menambah  nilai organisasi  dan  membangun  asset  yang  mele-bihi asset  yang  terlihat  seperti  tanah,  tenaga  kerja  atau pendanaan.

## METODE
Rancangan  penelitian  yang  digunakan  de- ngan menggunakan penelitian deskriptif setelah
Implementasi Model Penilaian Kinerja Berbasis Knowledge Management Score Card ...
Yuntawati Fristin, Fajar Supanto, & Umu Khouroh
sebelumnya  data  dan  informasi  yang  ada  diolah berdasarkan  perspektif Knowledge  Management Scorecard  (KM  Scorecard) . KM  Scorecard merupakan modifikasi  dari  konsep Balance  Scorecard (BSC)  se- hingga  tahapan-tahapan  penelitian  mengikuti kaidah  BSC.  Pengkajian  yang  dilakukan  dalam pengelolaan knowledge dilihat  dari  4  (empat)  per- spektif yaitu intelektual, social , structural dan huma- nitas.  Unit  analisis  adalah  pengurus  BKAD.  Objek utama  yang  dijadikan  dasar  pengetahuan  untuk merumuskan  bagaimana  model  pengembangan  ki- nerja  dan  rumusan  strategi  pengembangan  BKAD adalah dengan  mempelajari modal intelektual yang mereka  miliki  serta  bagaimana  para  pengurus BKAD  mengelola knowledge serta  mengidentifikasi faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan knowledge.
Lokasi  penelitian  meliputi  5  Kabupaten  di Provinsi Jawa Timur yaitu pada tabel 1.
Kerangka analitik dilakukan dengan meng- adopsi konsep yang dikembangkan oleh Fairchild (2002)  yaitu KM  Scorecard dengan  variabel  pene- litian sebagai berikut pada tabel 2.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: 1)  Observasi;  2)  Penyebaran  kuesioner;  3)  Wawan- cara mendalam; 4) FGD dan; 5) Studi pustaka.
Data tersebut kemudian dianalisis lebih lan- jut untuk menyusun sasaran prioritas BKAD serta alternatif  strategi.  Langkah-langkah  dalam analisis data:
1. Mengidentifikasi  secara  deskriptif  data  yang dihasilkan dari  observasi,  wawancara,  kuesi- oner dan FGD.
2. Menganalisis  pengelolaan knowledge BKAD  de- ngan menggunakan perspektif KM Scorecard .
3. Mengembangkan  dan  uji  coba  model  KM Scorecard  serta  merumuskan  strategi  yang mengacu  pada  pencapaian  sasaran  strategi dan ukuran hasil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  Pengembangan  Sumberdaya  Lokal Berbasis  Kawasan  (P2SLBK)  merupakan  salah  satu program  pengentasan  kemiskinan  dan  penanganan pengangguran  yang  ditekankan  pada  sektor  riil berbasis  potensi  aktual  kawasan.  Tujuan  program adalah  mewujudkan kemandirian ekonomi  masya- rakat  melalui  pengembangan  potensi  wilayah  yang berorientasi  pada  percepatan pertumbuhan  eko- nomi dan  penciptaan lapangan  kerja ,  yang  secara langsung  berdampak  pada  penurunan  angka kemiskinan.  Sasaran  Program  adalah  kegiatan  eko- nomi  produktif  masyarakat  yang  berpotensi  untuk dikembangkan serta mempunyai dukungan potensi sumberdaya  alam,  potensi  SDM,  serta  po-tensi ekonomi  lainnya  termasuk  adanya  jejaring  usaha yang  yang  dapat  diperkuat  guna  mem-percepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

## Produk spesifik kawasan
Produk  spesifik  kawasan  pada  lokasi  kajian adalah:  1)  Kabupaten  Jombang  pada  ketiga  desa lokasi program yaitu Desa Randuwatang, Sumbernongko  dan  Bedahlawak  memiliki  potensi yang  sangat  besar  dalam  bidang  pertanian  ketela Pohon; 2) Kabupaten Pacitan memiliki potensi sum- berdaya perkebunan kelapa, dengan luas total lahan perkebunan kelapa di 3 desa ± 71,2 ha; 3) Kabupaten Probolinggo  memiliki  potensi  sumberdaya  yang sama  yaitu  pertanian  dimana  luas  lahan  pertanian dari ketiga desa 481,045 ha, berkisar 62% dari to-tal luas  3  desa  serta  potensi  wisata  yang  berbasis budaya;  4)  Kabupaten  Ponorogo  memiliki  potensi yang  hampir  sama  yaitu  tanaman  janggelan  dan produk  makanan  yang  terbuat  dari  janggelan  yang mampu  menembus  pangsa  pasar  luar  negeri;  5) Kabupaten  Tulungagung  yang  pada  umumnya didominasi  oleh  struktur  batuan  yang  beraneka ragam membuat daerah ini kaya akan potensi bahan galian  golongan  C  yaitu  batu  marmer  dan  onix, selain itu juga perikanan darat.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 20, No.2, Mei 2016: 322 – 333
Tabel 1. Lokasi Penelitian
NO KAB/KOTA KECAMATAN DESA 1 Jombang Kudu Randuwatang Ngusikan Sumbernongko Tembelang Bedahlawak Boyolangu Wajaklor 2 Tulungagung Sumbergempol Wonorejo Gondang Gondosuli 3 Pacitan Kebonagung Ketro Tulakan Wonoanti Ngadirojo Sidomulyo 4 Probolinggo Gading Gadingwetan Pajarakan Karanggeger Besuk Alaskandang 5 Ponorogo Bungkal Munggu Ngrayun Cepoko Sambit Gajah Tabel 2. Variabel Penelitian Perspektif Strategi Variabel Intelektual Strategi untuk menghasilkan modal intelektual Informasi Invensi Inovasi Sosial Strategi membina hubungan baik,membangun Interaksi; reputasi, memperoleh kepercayaan dalam reputasi; bekerja sama diseminasi; kerjasama Struktural Strategi menciptakan proses, budaya dan iklim Infrastruktur kerja yang baik Knowledge organisasi Pengalihan Knowledge individu ke dalam knowledge organisasi, Teknologi untuk Pengalihan Knowledge
Kebijakan, peraturan, target, tujuan,
budaya, atmosfer (diskusi)
Humanitas Strategi membina dan mengembangkan Kapabilitas Individu,
knowledge worker dalam intelektual,
keahlian, kepakaran dan komitmen menghasilkan Knowledge knowledge pengalaman, sikap dan komitmen
Implementasi Model Penilaian Kinerja Berbasis Knowledge Management Score Card ...
Yuntawati Fristin, Fajar Supanto, & Umu Khouroh

## Pengelolaan BKAD dan UPKu
Pelaksanaan  kegiatan  P2SLBK  dilaksanakan oleh  kelembagaan  yang  berbasis  masyarakat  yang dibentuk  melalui  Musyawarah  Desa.  Kelembagaan tersebut  dikenal  dengan  nama  Badan  Kerjasama Antar  Desa  (BKAD)  dan  Unit  Pengelola  Keuangan (UPKu) yang berada di masing-masing desa.

## Hasil Penelitian yang dicapai dengan
menggunakan Analisis Kondisi BKAD Berdasarkan Perspektif Knowledge Management (KM) Scorecard

## 1. Perspektif Intelektual
Dalam  perspektif  intelektual  yang  menjadi fokus  perhatian  adalah  bagaimana  menghasilkan modal  intelektual  melalui  upaya  meningkatkan kemampuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  dan keahlian, serta menghasilkan invensi dan inovasi.
Kegiatan  untuk  memperoleh  dan  meningkat- kan  pengetahuan  dan  keahlian  yang  menambah nilai organisasi dilakukan melalui program Pengem- bangan  Sumber  Daya  Manusia  (PSDM)dalam  ben- tuk  pelatihan,  studi  banding  maupun  magang  un- tuk meningkatkan kemampuan teknis, kemampuan manajerial dan kemampuan kewirausahaan.
Secara umum kegiatan PSDM yang telah dila- kukan  dinilai  berkembang  ditinjau  dari  sisi  per- kembangan  sasaran  penerima  manfaat,  peningkat- an  ekonomi,  peningkatan  pengetahuan  dan  keter- bukaan  lapangan  kerja.  Kegiatanpengembangan sumber  daya  ekonomi  (PSDE)  telah  bermanfaat padapeningkatan  perkembangan  sasaran  penerima manfaat, peningkatan ekonomi, peningkatan penge- tahuan  dan  ketrampilan  dan  peningkatan  keterbu- kaan lapangan kerja
Berdasarkan  analisis  tersebut  dapat  dinyata- kan  kegiatan  PSDA  yang  telah  dilakukan  berman- faat  pada  peningkatan  sasaran  penerima  manfaat, peningkatan  ekonomi,  keterbukaan  lapangan  kerja dan peningkatan kualitas lingkungan yang dapat
menunjang  pendayagunaan  sumberdaya  lokal kecuali  untuk  peningkatan  pengetahuan  dan kete-rampilan yang dinilai masih kurang.

## 2. Perspektif Sosial
Implementasi aspek perspektif sosial adalah dalam bentuk interaksi, kerjasama, kolaborasi dan deseminasi serta upaya membangun reputasi ada- lah  melalui  mekanisme  koordinasi,  monev  serta pertanggungjawaban. Interaksi antara BKAD dan masyarakat dilakukan dilakukan melalui program  PSDM,  PSDA  dan  PSDE  yang diwujudkan dalam agenda pertemuan yang telah direncanakan sebe-lumnya.
Interaksi  dan  koordinasi  BKAD  dengan masyarakat  dan  antar  pengurus  dan  stakeholder lainnya  dinilai  baik.Pemerintah  daerah  di  tiga Kabupaten dinilai cukup aktif terlibat dalam men- dukung  pelaksanaan  P2SLBK.  Koordinasi  antar pengurus dilakukan setiap minggu sekali. Untuk Kabupaten  Malang  monev  dari  para  pengawas BKAD  ke  BKAD/UPKu  maupun  dari  pengurus BKAD ke UPKu masing-masing dilakukan 2 kali dalam  satu  bulan.  Mekanisme  koordinasi  yang dilakukan  antar  pengurus  BKAD  dilakukan  2 kali/ bulan, sedangkan untuk koordinasi dengan pengawas sekali setiap bulan.
Partisipasi  masyarakat  nampak  sejak  proses perencanaan  dan  pembentukan  BKAD  dalam wadah  musyarawah  desa,  tingkat  partisipasi  yang dinilai  belum  ada  adalah  peran  serta  masyarakat dalam  permodalan  BKAD.  P2SLBK  ini  juga  telah merangsang  dan  meningkatkan  kemauan  masya- rakat  untuk  berwirausaha.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  besarnya  minat  masyarakat  untuk  menjalin kerjasama  dengan  BKAD  dalam  mengembangkan usahanya  maupun  merintis  usaha  baru.  Kerjasama ini  membawa  dampak  (i)  mempermudah  akses masyarakat  untuk  mendapatkan  fasilitas  kredit lunak,  dan  (ii)  peningkatan  pendapatan  bagi  nasa- bah,  Selain  peningkatan  pendapatan,  pengelolaan UEP  juga  telah  memberikan  pendapatan  kepada PAD Desa, dana sosial.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 20, No.2, Mei 2016: 322 – 333

## 1. Perspektif Struktural
Fokus  perhatian  perspektif  ini  adalah  bagai- mana  menciptakan  proses,  budaya  dan  iklim  kerja yang  baik . Hasil  analisis  terhadap  pengelolaan kelembagaan  BKAD  menunjukkan  bahwa  BKAD P2SLBK  mempunyai  prestasi  pengelolaan  kelem- bagaan  yang  baik  dengan  nilai  skor  aktivitas  lem- baga  1,  sarana  dan  prasarana  0,94,  administrasi  0,9 dan prestasi lembaga 0,94.
Demikian  halnya  dengan  kelembagaan UPKu  juga  mempunyai  prestasi  pengelolaan kelembagaan  yang  baik  dengan  nilai  skor aktivitas lembaga 0.89, sarana dan prasarana 0,76, administrasi  0,85  dan  prestasi  lembaga  0,83.  6 UPKu  P2SLBK  mempunyai  prestasi  pengelolaan kelembagaan yang baik dan 3 UPKu mempunyai prestasi pengelolaan kelem-bagaan cukup

## 2. Perspektif Humanitas
Dalam  perspektif  ini  yang  menjadi  perhatian adalah  bagaimana  membina  dan  mengembangkan knowledge  worker dalam  intelektual,  kepakaran  dan komitmen  menghasilkan  knowledge  yang  dalam hal  ini  menyangkut  potensi  kemampuan,  kemam- puan implementasi, kemampuan saling mendistri-
busikan pengetahuan dan kemauan meningkatkan pengetahuannya
Dalam  Pelaksanaannya  BKAD  dan  UPKu dikelola  oleh  pengurus  dengan  latar  belakang  pen- didikan  BKAD  minimal  SMA  sampai  jenjang  pen- didikan  S-1  dan  dari  berbagai  pekerjaan  seperti guru,  PNS,  dan  swasta.dapat  disimpulkan  bahwa dari aspek pendidikan dan pengetahuan cukup baik untuk  dapat  mengelola  BKAD  dan  UPKu  de-ngan baik meskipun ada beberapa permasalahan yaitu: 1) ada beberapa pengurus yang minatnya tidak sesuai dengan  tugas  yang  diemban  dan  2)  tenaga  kerja yang  terlibat  seringkali  keluar  akibat  mendapatkan pekerjaan  yang  lebih  baik.  Namun  demikian besarnya  keinginan  dan  adanya  kewa-jiban  untuk mengembangkan program, seluruh pengelola selalu terlibat  dalam  kegiatan  untuk  mening-katkan kemampuan  seperti  pelatihan,  seminar  dan pameran  baik  yang  dilakukan  oleh pemda  provinsi dan  kabupaten,  perguruan  tinggi  maupun  instansi lainnya.

## Pengembangan Model KM Scorecard
Pengembangan model KM  Scorecard  seba- gaimana ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1: Pengembangan Model KM Scorecard
Yuntawati Fristin, Fajar Supanto, & Umu Khouroh
Kinerja BKAD dan UPKu Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK) di Propinsi Jawa Timur
Hasil  temuan  penelitian  di  lapang  setelah diujicobakan  model  selanjutnya  dilakukan penilaian  kinerja  BKAD  dan  UPKu  yang  dilihat dari  sisi  perkembangan  aset,  perguliran  dana, penerima  manfaat,  penyerapan  tenaga  kerja, pendapatan,  biaya  dan  SHU  masing-masing BKAD  dan  UPKu.  Dilihat  dari  sisi  jumlah  aset yang di-pergunakan oleh BKAD dan UPKu untuk kegiatan  pengelolaan  usaha  ekonomi  produktif yang pada awal program untuk BKAD senilai Rp 1.335.  254.377,-  telah  berkembang  sebesar  25,8% menjadi Rp 1.679.180.255,-. Dan untuk UPKu dari senilai  Rp  660.579.402,-  pada  awal  program meningkat 29,3% menjadi Rp 853.930.632,-.
Nilai  asset  tertinggi  dicapai  oleh  BKAD  ada- lah  BKAD  Kabupaten  Ponorogo  dengan  nilai  aset Rp  391.268.083,-  dan  nilai  aset  terendah  adalah BKAD  Kabupaten  Pacitan  senilai  Rp  203.413.850,-. Sedangkan  untuk  UPKu,  terendah  adalah  UPKu Kabupaten  Probolinggo  dengan  nilai  asset  sebesar Rp  106.180.200,-.  Sedangkan  nilai  asset  tertinggi dicapai oleh UPKu Kabupaten Tulungagung dengan nilai asset sebesar Rp 214.478.640,-.
Dilihat  dari  perkembangan  aset,  rata-rata perkembangan  aset  seluruh  kabupaten  untuk BKAD  sebesar  37,2%  dan  UPKu  sebesar  36,1%. Perkembangan  aset  terendah  untuk  BKAD dicapai  oleh  Kabupaten  Probolinggo  -0,2% sedangkan  yang  tertinggi  adalah  Kabupaten Ponorogo  136,8%.  Untuk  UPKu  perkembangan aset terendah Kabupaten Probolinggo sebesar 0% dan  tertinggi  kabupaten  Tulungagung  124,8%. Capaian  ini  di-pengaruhi  oleh  besarnya  asset yang dimiliki oleh BKAD dan UPKu.

## Gambar 2. Pertumbuhan Aset BKAD dan UPKu Masing-masing Kabupaten di Jawa Timur
Disamping  itu  pencapaian  perkembangan asset  tersebut  menunjukkan  bervariasinya  pergulir- an  dana,  kolektabilitas  piutang  dari  nasabah  dan profitabilitas  masing-masing  BKAD  dan  UPKu. Ukuran  efektivitas  kinerja  berikutnya  adalah peningkatan jumlah penerima manfaat tersebut.
Pencapaian  tertinggi  untuk  indikator  ini adalah  untuk  penerima  manfaat  BKAD  tertinggi adalah  Kabupaten  Tulungagung  sebanyak  98 mitra  dan  terrendah  dicapai  Kabupaten  Pacitan dan Jom-bang sebanyak 28 mitra. Sedangkan dari kegiatan simpan pinjam UPKu penerima manfaat tertinggi  adalah  UPKu  Kabupaten  Jombang sebanyak 381 nasabah dan terendah adalah UPKu Kabupaten Probolinggo sebanyak 106 nasabah.
Gambar 3. Penerima Manfaat BKAD dan UPKu
Masing-masing kabupaten di Jawa Timur

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 20, No.2, Mei 2016: 322 – 333
Pencapaian  indikator  ini  sangat  dipengaruhi oleh  persepsi  masyarakat  terhadap  institusi  BKAD dan UPKu terutama yang menyangkut kemudahan dari  sisi  administratif  dimana  semua  unit  usaha ekonomi  produktif  dalam  UPKu  mensyaratkan adanya  jaminan  untuk  dapat  mengakses  dana tersebut  dan  besarnya  bunga.  Disamping  itu  kebi- jakan  pengurus  terkait  dengan  nominal  dana  yang digulirkan dan lama waktu pengembalian pinjaman menyebabkan  cukup  bervariasinya  jumlah  mitra, nasabah  maupun  jumlah  dana  yang  digulirkan. Khususnya  di  Kabupaten  Poorogo  adanya  prinsip kehati-hatian  akibat  trauma  pembayaran  yang macet  menyebabkan  jumlah  penerima  manfaat sedikit.
Keterkaitan  antara  besarnya  penerima  man- faat  berhubungan  erat  dengan  besar  dana  yang bergulir  ke  masyarakat.  Dari  hasil  analisis sebagaimana  ditunjukkan  gambar  4.  menunjukkan bahwa  jumlah  dana  yang  bergulir  untuk  BKAD terbesar  di  capai  oleh  BKAD  Kabupaten  Tulung- agung  sebesar  Rp  397.755.000,-  dan  terrendah dicapai oleh BKAD Kabupaten Probolinggo sebesar Rp  141.333.000,-.  Sedangkan  untuk  dana  bergulir simpan  pinjam  tertinggi  dicapai  oleh  UPKu Kabupaten Tulungagung sebanyak Rp 383.921.500,- dan  terendah  dicapai  oleh  Kabupaten  Probolinggo sebanyak Rp 105.120.200,-.
Gambar 4. Dana Bergulir BKAD dan UPKu Masing- Masing Kabupaten di Jawa Timur
Penyaluran  dana  kepada  masyarakat  akan berkaitan  dengan  selektivitas  calon  penerima  dana tersebut.  Dalam  hal  ini  terdapat  proses  penilaian kelayakan personal dan keuangan yang mesti harus dilalui  oleh  calon  penerima  manfaat.  Pro-sedur yang  demikian  merupakan  prosedur  standar  yang harus  dilaksanakan  oleh  lembaga  keuangan.  Pada akhirnya semua mekanisme tersebut akan ber-guna dalam  menjaga  performance  dari  Kualitas  Aktiva Produktif  yang  dikelola.  Penyaluran  dana  yang diikuti  dengan  seletivitas  yang  ketat  terha-dap kelayakan calon penerima dana akan berujung pada meningkatnya performance Kualitas Aktiva Produktif.
Sejalan  dengan  kondisi  di  atas  adalah  pada sisi  kemampuan  dalam  meraih  pendapatan  dan mengendalikan  biaya  operasional.  Sebagaimana diketahui pendapatan operasional UPK akan ter-diri dari  pendapatan  yang  berasal  dari  unit  ekonomi produktif yang dikelola sementara biaya operasionalnya  mencakup  biaya  pengurus,  biaya ATK,  serta  transportasi.  Berdasarkan  besarnya pendapatan  dan  biaya  operasional  tersebut  di- peroleh  nilai  efisiensi  BKAD.  BKAD  yang  paling efisien  dicapai  oleh  Kabupaten  Tulungagung sebesar  1,3%  sedangkan  yang  tidak  efisien  dicapai oleh Kabupaten Probolinggo sebesar 66,5%.
Pada  akhirnya  kinerja  keuangan  suatu organisasi akan berujung pada kemampuan intitusi tersebut  memperoleh  laba  (Sisa  Hasil  Usaha) melalui asset yang dimilikinya. Distribusi nilai pro- fitabilitas  dapat  dilihat  pada  gambar  5.  Profitabili- tas  terendah  yang  dicapai  adalah  3%  yaitu  oleh Kabupaten  Probolinggo,  sementara  yang  tertinggi mencapai 41,7% yaitu Kabupaten Pacitan.
Sisa  hasil  usaha  tersebut  merupakan resultan dari volume usaha yang berhasil dikelola dengan  biaya  yang  dikeluarkan.  Jika  volume usaha  yang  dikelola  mengalami  peningkatan yang  diikuti  dengan  efisiensi  biaya  maka  dapat dipastikan pro-fitabilitas yang diraih akan tinggi.
Yuntawati Fristin, Fajar Supanto, & Umu Khouroh
Gambar 5. Profitabilitas BKAD masing- masing Kabupaten di Jawa Timur
Sedangkan proporsi antara pendapatan dan biaya  UPK  yang  membentuk  sisa  hasil  usaha ditun-jukkan dalam tabel berikut ini:
Berdasarkan  tabel  tersebut,  temuan  di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan BKAD dan UPKu di 5 Kabupaten mengalami keuntungan yang ditunjukkan  dengan  adanya  sisa  hasil  usaha  secara keseluruhan  BKAD  dan  UPKu  sebesar  Rp 188.200.325,-.  Adapun  total  pendapatan  yang  diha- silkan  sebesar  Rp.  255.394.592,-.  dan  untuk  biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp.67.194.267,-.
Dilihat  dari  sisi  pendapatan  yang  memiliki pendapatan  tertinggi  adalah  BKAD  dan  UPKu Kabupaten  Ponorogo  dengan  jumlah  pendapatan sebesar  Rp.  83.525.730,-,  hal  ini  mengisyaratkan  ke- mampuan  BKAD  dan  UPKu  dalam  mengoptimal- kan  aktiva  produktifnya  sangat  baik  dalam  rangka menghasilkan  pendapatan.  Hal  ini  juga  menun- jukkan bahwa BKAD dab UPKu juga selektif dalam dalam rangka penyaluran kreditnya. Sedangkan
BKAD  dan  UPKu  yang  memiliki  pendapatan teren-dah  adalah  BKAD  dan  UPKu  Kabupaten Probo-linggo  dengan  jumlah  pendapatan  sebesar Rp. 9.355.703,-.
Biaya  operasional  bagi  BKAD  dan  UPKu adalah  cerminan  dalam  rangka  membiayai  opera- sional  guna  mendapatkan  keuntungan  yang  di- inginkan.  Biaya  operasional  tertinggi  adalah  BKAD dan  UPKu  Kabupaten  Ponorogo  dengan  jumlah biaya  operasional  yang  dikeluarkan  sebesar  Rp. 34.520.022,-.  Sedangkan  BKAD  dan  UPKu  yang memiliki  biaya  terendah  adalah  BKAD  dan  UPKu Kabupaten Tulungagung dengan jumlah biaya yang dikeluarkan  sebesar  Rp.  947.588,-.  Sisa  Hasil  Usaha merupakan keuntungan usaha yang dihasilkan oleh BKAD  dan  UPKu  dalam  satu  tahun  periode kegiatan. BKAD dan UPKu yang memiliki sisa hasil usaha tertinggi adalah BKAD dan UPKu Kabu-paten Tulungagung dengan jumlah sebesar Rp. 70.044.645,-.  Kondisi  tersebut  menunjukkan  BKAD dan  UPKu  Kabupaten  Tulungagung  memiliki  ke- mampuan  melakukan  pengelolaan  usaha  dengan baik  sedangkan  BKAD  dan  UPKu  yang  memiliki sisa  hasil  usaha  terendah  adalah  BKAD  dan  UPKu Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 3.133.051,-.
Keberlanjutan  dan  Pelestarian  Program  me- rupakan  hal  yang  penting  dilakukan  agar  P2SLBK dapat  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di  masa-masa  men- datang.  Mengingat  keberlanjutan  dan  pelestarian program  menjadi  factor  yang  krusial,  maka  perlu perhatian dan partisipasi dari berbagai pihak yang
Tabel 3. Penilaian Kinerja pada 5 kabupatenDi Propinsi Jawa Timur
Kabupaten Pendapatan Biaya SHU Jombang 35,691,926 17,455,095 18,236,831 Ponorogo 83,525,730 34,520,022 49,005,708 Tulungagung 70,992,233 947,588 70,044,645 Probolinggo 9,355,703 6,222,652 3,133,051 Pacitan 55,829,000 8,048,910 47,780,090

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 20, No.2, Mei 2016: 322 – 333
berkepentingan  agar  hasil-hasil  kegiatan  P2SLBK dapat  dilestarikan.  Semua  yang  dihasilkan  melalui program  P2SLBK  dapat  dijadikan  modal  oleh daerah  untuk  pengembangan  wilayah  di  bidang ekonomi  dan  menjadi  upaya  penanggulangan kemiskinan.  Modal  yang  dimaksud  adalah  sarana/ prasarana,  sistem,  kelembagaan  dan  kegiatan  dana bergulir.  Berdasarkan  hasil  interview  secara  infor- mal  dari  beberapa  penerima  manfaat  mereka menyatakan  bahwa  Program  Pengembangan  Sum- berdaya  Lokal  Berbasis  Kawasan  dapat  memberi- kan stimulasi pada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan  ekonomi  produktif  dan  mengembangkan investasi  di  desa.  Hasil-hasil  pelaksanaan  program khususnya  bidang  PSDA  telah  diselesaikan  dan telah  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  se- hingga  diharapkan  setelah  tahap  pemandirian pemerintah  tingkat  desa  dan  masyarakat  sanggup melestarikan hasil-hasil P2SLBK bidang PSDA.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan untuk  kegiatan  PSDM,  dirasakan  bermanfaat  bagi pengetahuan  dan  kegiatan  usaha.  Disamping  itu dalam  pelatihan  tersebut  teradapat  kesesuaian materi  pelatihan  dengan  karaktristik  wilayah, kebutuhan  pelaku  usaha.  Untuk  usaha  simpan pinjam  harapan  masyarakat  kegiatan  terus  untuk dilanjutkan  dengan  berbagai  alasan  antara  lain bunga  pinjaman  yang  ringan,  dapat  menambah permodalan  usaha  serta  dapat  digunakan  untuk kebutuhan  keluarga  yang  mendesak.  Fakta  ini ditunjukkan  oleh  banyaknya  para  calon  nasabah yang  harus  antri  untuk  mendapatkan  pinjaman. Komitmen  dan  kemampuan  masyarakat  untuk pelestarian  program  cukup  besar.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  komitmen  masyarakat  untuk  member- lakukan  sanksi  bagi  mitra  atau  nasabah  yang  tidak konsisten  dalam  membayar  angsuran.  Selain  itu, tokoh  masyarakat  di  masing-masing  lokasi  pro- gram  juga  aktif  melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  kegiatan  BKAD  dan  UPKu.  Se- dangkan  BKAD  dan  UPKu  sebagai  pengelola  pro- gram sebagian besar juga menunjukkan komitmen
yang  tinggi  untuk  melestarikan  program  dan salah  satu  usahanya  rutin  mendatangi  nasabah yang  kesulitan  dalam  mengangsur  serta melakukan  dis-kusi  untuk  mencari  solusi  dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat disimpulkan:
1. Penyelenggaraan  program  telah  sesuai dengan  proses  dan  mekanisme  yang  telah ditentukan dalam SOP dan SPP P2SLBK
2. Secara  umum  pelaksanaan  program  di  bidang Pengembangan  Sumberdaya  Manusia  (PSDM), Pengembangan  Sumberdaya  Alam(PSDA)  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Ekonomi  (PSDE) telah  menghasilkan  peningkatan  ekonomi, peningkatan  pengetahuan  dan  ketrampilan, membuka  lapangan  kerja  dan  menumbuhkan kesempatan berwirausaha
3. Ditinjau  dari  pengembangan  usaha  sektor  riil, sejumlah  Lembaga  Keuangan  Mikro  “BKAD” P2SLBK  telah  berhasil  mengembangkan  usaha sektor  riil  berbasis  sumberdaya  kawasan  yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing
4. Pengelolaan  KM  dalam  perspektif  KM Scorecard  secara  umum  berjalan  dengan  baik dan  telah  menghasilkan  peningkatan  ekonomi, pening-katan  pengetahuan  dan  ketrampilan, mem-buka  lapangan  kerja  dan  menumbuhkan ke-sempatan  berwirausaha  serta  berhasil mengem-bangkan  usaha  sektor  riil  berbasis sumberdaya  kawasan  yang  sesuai  dengan potensi  wilayah-nya.  Oleh  karenanya  perlu terus  menerus  dila-kukan  upaya  untuk mengembangkan kemam-puan Knowledge Management (KM) dengan lebih baik agar tujuan untuk
meningkatkan profe-sionalitas pengelolaan  dan  peningkatan  kinerja  Lembaga Keuangan Mikro “BKAD” dapat ter-capai.
Yuntawati Fristin, Fajar Supanto, & Umu Khouroh

## REFERENSI
Bontis,  Nick.  2005. National  Intellectual  Capital  Index : The Benchmarking of Arab Countries.
Bounfour, Ahmed and Leif Edvinsson. 2005. Intellectual Capital for Communities Nations , Regions, Cities. Oxford: Elsevier.
Fairchid,  Alea  M,  2002, Knowledge  Management  Metrics via  a  Balance  Scorecard  Methodology, Annual  Ha- waii  International  Conference  on  Systems  Sci- ences.
Kaplan, Robert S. and Norton, David, 1996, The Balance Scorecard-Translating Strategi into Action, Harvard
Business School Press
Kaplan, Robert S. and Norton, David, 2004 Strategy Maps: Converting  Intangible  Assets  into  TangibleOutcomes .
Harvard Business School Press
Lewin,  Peter  and  Steven  E.  Phelan.  1999. Rent  and  Re- sources: A Market Process Perspective. An unpublished draft of report. Dallas, Texas: University of Texas.
Nonaka, I. 1995. The Knowledge Creating Company. New York: Oxford University Press.