## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 8 | Nomor 1 | Januari 2024
ANALISIS REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA PAGERLUYUNG KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO)
Analysis of Bureaucratic Reform in Public Services to Realize Good Governance (Case Study of Pagerluyung Village, Gedeg District, Mojokerto Regency)
1 Rimawati Ningtias, 2 Nieke Rudyanty Winanda Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Darul ‘Ulum Jombang Email: 1 rimawatiputri1305@gmail.com, 2 niekerudyanty@gmail.com
Kata Kunci: ABSTRAK Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pelayanan Publik Keywords :
Bureaucratic Reform, Good Governance, Public Service
Reformasi  birokrasi  adalah  upaya  pemerintah  untuk  pembaharuan dan  perubahan  dalam  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  untuk mencapai  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  atau good  governance . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan good governance pada  Pemerintah  Desa  Pagerluyung.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif.  Adapun  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  observasi  dan  wawancara  mendalam  terhadap informan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  dua pandangan  dalam  kesiapan  penerapan good  governance di  Desa Pagerluyung. Pihak Pemerintah Desa Pagerluyung sudah memahami seberapa  penting  penerapan  reformasi  birokrasi  ini  dan  sudah  siap melangkah ke arah good governance . Sementara masyarakat cenderung belum  puas  dalam  penerapan good  governance .  Masyarakat  lebih senang dengan pelayanan tatap muka. Pelayanan tatap muka masih sangat  diperlukan  untuk  kategori  umur  lansia  yang  tidak  paham teknologi. Selain itu juga terdapat masyarakat yang sudah siap dengan adanya good governance di Desa Pagerluyung.

## Abstract
Bureaucratic  reform  is  the  government's  effort  to  reform  and  change  the governance system to achieve good governance. This study aims to find out how  the  implementation  of  good  governance  in  Pagerluyung  Village Government.  This  research  uses  qualitative  methods.  The  data  collection technique  is  carried  out  by  observation  and  in-depth  interviews  with informants. The results showed that there are two views in the readiness of implementing  good  governance  in  Pagerluyung  Village.  The  Pagerluyung Village Government already understands how important the implementation of this bureaucratic reform is and is ready to move towards good governance.
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
Meanwhile,  people  tend  to  be  dissatisfied  in  the  implementation  of  good governance. People prefer face-to-face services. Face-to-face services are still very  necessary  for  the  elderly  age  category  who  are  not  tech-savvy.  In addition, there are also communities who are ready for good governance in Pagerluyung Village.

## A. PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kemajuan  teknologi  menjadi  sumber  daya utama bagi organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan secara optimal serta meningkatkan daya  saing  dalam  era  globaliasi.  Pada  dasarnya,  pelayanan  publik  merupakan  serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemberi layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan  atau  rangkaian  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik . Salah satu peran pemerintah  yaitu  memberikan  pelayanan  publik.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Reformasi birokarasi diarahkan untuk menciptakan aparatur yang bersih, bertanggung jawab, profesional, birokrasi yang efektif dan efisien, dan menciptakan pelayanan yang prima.
Reformasi birokrasi tidak bisa lepas dari pelayanan publik (Fukuyama dalam Yusriadi et al.,  2017),  semua  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik  dalam  mewujudkan  kesejahteraan rakyat, birokrasi publik tentunya memiliki kontribusi yang cukup besar sebab semua yang ada dalam  penyelenggaraan  kepentingan  negara  tidak  bisa  terlepas  dari  membuat  dan  mengatur pelayanan  publik.  Dengan  demikian,  peran  pemerintah  dan  kesadaran  birokrat  sangat dibutuhkan agar bisa mewujudkan birokrasi publik yang lebih baik dari sebelumnya. Reformasi birokrasi diperlukan dalam pelayanan publik agar memperbaiki tatanan pelayanan publik yang lebih baik serta memberikan kepuasan terhadap masyrakat agar masyarkat nyaman dan puas dalam pemberian layanan.
Birokrasi merupakan sarana dan alat yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan serta pemenuhan  kebijakan  pemerintah.  Birokrasi  merupakan  salah  satu  hal  yang  rumit  karena didalamnya  terdapat  aspek  membangun  birokrasi,  aspek  sumber  daya  manusia,  aspek  sistem birokrasi  (Soedarmayanti  dalam  Dwi  Tanti  et  al.,  2015).  Dengan  demikian,  maka  pemerintah membangun  dan  memperbaiki  sistem  administrasi  dengan  tujuan  untuk  kepentingan masyarakat  yang  disebut  birokrasi.  Pada  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010  tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dijelaskan bahwa perencanaan arah kebijakan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Good governance merupakan  aspirasi  mencapai  tujuan  masyarakat  dan  cita-cita  bangsa  dan  negara,  maka diperlukan  pengembangan  dan  penerapan  pertanggungjawaban  dari  pemerintah  yang  tepat, jelas, dan nyata sehingga dapat membangun tata kelola pemerintahan yang berhasil dan bebas KKN. Perlu memperhatikan mekanisme untuk mengatur kinerja di setiap instansi pemerintahan guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Sedarmayanti, 2003).

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
Adanya  reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  dapat  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  atau good  governance . Good  governance merupakan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mewujudkan  reformasi  birokrasi,  yaitu  dengan menerapkan good governance pada setiap pemerintah daerah, bahkan pada lingkup pemerintahan terkecil  seperti  desa  sudah  dapat  menerapkan good  governance .  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari adanya  transparansi  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Seperti  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Pagerluyung  dimana  telah  menerapkan  transparansi  pada APBDes yang ditampilkan di depan Balai Desa Pagerluyung dengan menggunakan baliho agar masyarakat dapat melihat anggaran yang telah diterima dan digunakan oleh pemerintah desa. Selain adanya transparansi,  Pemerintah Desa Pagerluyung juga melibatkan masyarakat dalam setiap  melakukan  perencanaan  dan  pelaksanaan  pemerintahan,  sebagai  contoh  pemerintah selalu  melibatkan  seluruh  perangkat  desa  dan  tokoh  masyarakat  dalam  kegiatan  perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan yang mana disetiap bulannya melakukan rapat dengan seluruh perangkat  dan  tokoh  masyarakat  guna  untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat terkait  perkembangan  penggunaan  APBDes,  sistem  kinerja  dari  para  birokrat  dan  lain sebagainya.
Dalam  implementasi  pelayanan  publik  di  Desa  Pagerluyung  masih  terdapat  beberapa kendala  yang  dihadapi,  dilihat  dari  aduan  masyarakat  tentang  ketidaktransparansinya penyaluran bantuan sosial dan kurang aktifnya pemerintah desa dalam memberikan informasi- informasi  yang  bisa  di  butuhkan  oleh  masyarakat.  Selain  itu,  tidak  ada website resmi  desa Pagerluyung dan pelayanan online seperti whatsapp ataupun email , serta kurangnya fasilitas yang memadai untuk warga dalam mengakses informasi terkait. Dalam hal ini, kepemimpinan sangat diperlukan  dimana  seorang  pememimpin  atau  yang  dimaksud  adalah  kepala  desa  sangat dibutuhkan  perannya  untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  maka  peran  kepala  desa  sebagai seorang pemimpin untuk mengatur bawahannya atau staff sangat penting karena menyangkut pola  kerja  dan  motivasi  pegawai  dalam  mengerjakan  tugasnya  masing-masing,  maka diperlukannya  gaya  kepemimpinan  yang  baik  sehingga  akan  membentuk  hubungan  dan mempengaruhi kesuksesan suatu pemerintahan.(Fauziah et al,., 2022).
Menyadari akan besarnya manfaat teknologi informasi, pemerintah menggelar sosialisasi untuk memperkenalkan aplikasi pelaporan berbasis daring, yaitu Gratifikasi Online (GOL) pada tahun 2022, (INFORMATIKA, 2019). Aplikasi tersebut untuk mempermudah para pejabat untuk wajib  lapor,  pelapor  dapat  mengakses  melalui atau  mengunduh  aplikasi  GOL website pada https://gol.kpk.go.id di  perangkat  ponsel.  Selain  dengan  aplikasi  tersebut,  Pemerintah Mojokerto  telah  melakukan  pembaharuan  dalam  pelayanan  publik  dan  secara  tidak  langsung Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  telah  memasuki  era good  governance agar  pemerintah Mojokerto  tidak  tertinggal. WTP  merupakan  sebuah  sarana  yang  mampu  menggambarkan kondisi  daerah  yang  telah  menerapkan  transparansi,  dan good  governance (Mojokerto,  2022) . Selanjutnya,  informasi  yang  diolah  dan  disajikan  dalam  laporan  yang  menghasilkan  predikat WTP bisa dijadikan alat atau instrumen pengambilan sebuah keputusan strategis. Meskipun g ood governance belum  diterapkan  secara  keseluruhan  di  desa-desa,  tetapi  ada  beberapa  desa  telah menerepakan reformasi birokrasi seperti desa Pagerluyung yang telah memberikan transpransi dana  APBDes  lewat  baliho,  kedisplinan  dan  keramahan  para  birokrat  dalam  memberikan pelayanan.

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
Dengan  menerapkan good  governance ,  banyak  manfaat  yang  bisa  didapat,  salah  satunya dapat menciptakan pemerintah bersih. Pemerintah yang bersih akan mewujudkan kepercayaan masyrakat  terhadap  pemerintah.  Dengan  adanya good  governance ini  diharapkan  menjadi terobosan  baru  bagi  pemerintah  untuk  mempermudah  proses  pelayanan  publik  pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, diharapkan bagi para birokrat untuk bisa memberikan pelayanan  yang  baik  terhadap  masyarakat.  Dengan  menerapkan good  governance yang  efektif perlu fasilitas yang memadai dan perlu perkembangan sistem yang optimal dengan menciptakan web yang bisa diakses masyarakat.
Adapun  penelitian  terdahulu  yang  mendukung data  dari  penulis  diantaranya  adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurgoho  (Nugroho  et  al.,  2016)  bahwa  BBPMD  Malang melakukan macam-macam pelatihan yang didukung dengan perbaikan dan peningkatan modul pelatihan.  Dengan  meningkatnya  kualitas  peserta  pelatihan  setelah  mengikuti  pelatihan  di BBPMD  Malang,  diharapkan  aparatur  pemerintah  desa  mampu  untuk  mewujudkan  O  di daerahnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan melakukan partisipasi dengan masyarakat bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan good governance .
Terciptannya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dalam  ranah  pemerintahan  desa  bisa dikatakan jauh dari harapan. Hal ini bisa dilihat dari kurang disiplinnya aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya (Subhan et al,. 2019). Hal tersebut dapat diminimalisir dengan  diwujudkanya  prinsip good  governance agar  bisa  memperbaiki  tatanan  birokrsi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  yaitu  kedisplinan  pegawai.  Faktor-faktor  penghambat penerapan  prinsip good  governance adalah  kurangnya  partisipasi  masyarakat,  sumber  daya manusia,  dan  kedisiplinan  aparat.  Sedangkan  faktor  pendukung  penerapan  prinsip good governance adalah  kerjasama  dan  komunikasi.  Dengan  memperbaiki  regulasi  birokrasi  akan mewudkan good  governance ,  serta  partisipasi  masyarakat  dan  komunikasi  sangat  diperlukan dalam  mewujudkan good  governance .  Maka  dengan  adanya  data  pendukung  tersebut  peneliti mencoba  untuk  menganalisis  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dalam  pelayanan  publik  untuk mewujudkan good  governance di  Desa  Pagerluyung  guna  mengetahui  apakah  di  Desa Pagerluyung  telah  menerapkan good  governance ,  bisa  dilihat  dari  indeks  reformasi  birokrasi dalam  mengetahui  sejauh  mana  perbaikan  tata  kelola  pemerintah  yang  telah  dilakukan  dan untuk mengetahui seberapa siap pemerintah desa dalam bertranformasi kearah good governance .

## B. METODE
Peneliti  mencoba  untuk  menganalisis  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dalam  pelayanan publik  di  Desa  Pagerluyung  dalam  bertransformasi  ke  era good  governance .  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif.  Pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah wawancara dan observasi. Wawancara yang dikehendaki, yaitu wawancara tidak terstruktur dan dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab oleh informan. Dalam pengumpulan data, menggunakan teknik purposive yang dalam penentuannya didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut dengan konteks yang diambil. Kriteria-kriteria yang diambil pun diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.
Data  yang  diperoleh  dari  informan  selanjutnya  dianalisis  dengan  cara  melakukan penyajian  data.  Penyajian  data  di  sini  sebagai  sekumpulan  informasi  tersusun  yang  memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Lalu dalam Penyajian data tersebut berbentuk teks naratif, teks dalam bentuk catatan hasil wawancara dengan informan

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
sebagai  informasi  terstruktur  yang  memberi  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan (Subandi, 2011). Berikut lima informan penelitian:

## Tabel 1 Data Informan Penelitian
No. Nama Usia Status 1 Andik Wibowo 43 Tahun Kepala Desa Pageruyung 2 Era Rahmawati 37 Tahun Sekertaris Desa Pageruyung 3 Nilam 30 Tahun Warga Desa Pageruyung 4 Jumiarti 55 Tahun Warga Desa Pageruyung 5 Indra 28 Tahun Warga Desa Pageruyung Sumber: Data Primer Peneliti, 2023.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN Reformasi Birokrasi
Menurut  Sedarmayanti  (Sedarmayanti,  2009),  reformasi  merupakan  proses  upaya sistematis dan global untuk mengimplementasikan tatanan pemerintahan yang baik. Sedangkan, birokrasi  adalah  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  diselenggarakan  oleh  birokrat, berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan.  Reformasi  birokrasi  adalah  upaya  pemerintah dalam  penyelenggaraan  negara  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja  dengan berbagai sistem dan metode, secara efisien dan efektif  (Arif Setiawan, 2013). Birokrasi menjadi salah  satu  alat  pembangunan  yang  mempunyai  peran  penting  dalam  penyelenggaraan pelayanan negara dengan  berbagai agenda pembangunan yang sudah ditetapkan (Firmanzah, 2014). Rancangan reformasi birokrasi menerapkan konsep bersih, netral, dan bertanggung jawab bagi SDM aparatur, sistem dan peraturan yang mendorong tercapainya cita-cita pemerintahan, serta  menciptakan  tatanan  pemerintahan  yang  baik  melalui  pembangunan  secara  berkala. Reformasi  birokrasi  diawali  dengan  ditetapkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai amanat UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Permenpan-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.
Berbagai  problematika  dalam  arah  perkembangan  reformasi  birokrasi  menjadi  kendala dalam  proses  pelaksanaanya  (Hayat,  2020),  antara  lain:  Pertama,  etika  dan  karakter  aparatur. Etika  dan  karakter  sangat  berhubungan  dan  berkaitan  karena  sebab  etika  diperlukan  agar terciptanya lingkungan yang kondusif didalam pelayanan publik dan karekter. Kedua, peraturan perundang-undangan  yang  masih  tumpang  tindih.  Ketiga,  kompetensi  dan  kualitas  SDM aparatur yang masih jauh dari harapan. Keempat, peran dan fungsi kontrol masyarakat belum maksimal.
Dari  pendapat-pendapat  tersebut,  dapat  penulis  bandingkan  bahwa  reformasi  birokrasi adalah  upaya  pemerintah  untuk  melakukan  pembaharuan  dan  perubahan  terhadap  sistem Penyelenggaran  urusan  pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem Pemerintahan  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  terutama  bidang  kelembagaan  dan  tata kelola aparatur. Hal ini menunjukan reformasi birokrasi tidak hanya menyelengarakan urusan
pemerintahan saja, tetapi juga memberikan pelayanan yang lebih baik serta menyelenggarakan administrasi dan kelembagaan yang lebih efesien.

## Good Governance
Good governance dapat tercapai dalam kerangka reformasi birokrasi jika pelayanan publik dapat  diterapkan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  harapan  dari  masyarakat  (Haning,  2018). Reformasi  tatanan  yang  dijalankan  harus  seiring  dengan  prinsip-prinsip  aspek  konsepsinya. Untuk  mencapai good  governance ,  hal  yang  harus  dilakukan  adalah  seperti  dalam  Peraturan Menpan dan RB No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Program Reformasi Birokrasi, antara lain: (1) Arah  strategis;  (2)  Manajemen  perubahan;  (3)  Penataan  sistem;  (4)  Penataan  organisasi;  (5) Penataan tata laksana; (6) Penataan sistem manajemen SDM; (7) Penguatan unit organisasi; (8) Penyusunan peraturan perundang-undangan; dan (9) Pengawasan internal.
Pencapaian good  governance tentunya  harus dilakukan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Bagian  penting  dari tujuan good  governance ,  yaitu  aspek  penyelenggaraan pelayanan  yang  berkualitas,  profesioanal,  dan efesien.  Pelayanan  yang  berkualitas mengasumsikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan orang yang dilayani dengan kepuasan dan kenyamanan dalam pemberian layanan menjadi kualitatif value dari penyelenggara pelayanana. Begitu juga dengan aspek  kemudahan  dalam  penerimaan  layananan menjadi  indikator  kualtias  layanan  dalam pengukuran kinerjanya
Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari wawancara dengan lima informan, terdapat berbagai pernyataan mengenai Reformasi Birokrasi dalam pelayanan publik untuk mewujudkan good governance . Dari beberapa informan menyatakan bahwa reformasi birokrasi sudah berjalan cukup  baik,  akan  tetapi  belum  sepenuhnya  karena  masih  banyak  pembenahan  yang  harus dilakukan. Untuk penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dari penjelasan berikut.
Reformasi  Birokrasi  dalam  Pelayanan  Publik  untuk  Mencapai Dynamic  Governance yang Agile : Pemerintah Desa Pagerluyung
Rancangan reformasi birokrasi menerapkan konsep bersih, netral, dan bertanggung jawab bagi SDM aparatur, sistem dan peraturan yang mendorong tercapainya cita-cita pemerintahan, serta  menciptakan  tatanan  pemerintahan  yang  baik  melalui  pembangunan  secara  berkala. Reformasi  birokrasi  adalah  upaya  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  negara  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja  dengan  berbagai  sistem  dan  metode,  secara  efisien  dan efektif. Organisasi pelayanan publik yang baik harus memiliki kualifikasi sumber daya manusia aparatur  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi  (Yusriadi  et  al,.  ,  2017).  Di  samping  itu, ketersediaan sumber daya manusia harus berimbang dengan volume kerja yang menjadi beban organisasi.
Kepala Desa Pageruyung mengungkapkan bahwa ia telah melakukan reformasi birokrasi dalam  pelayanan  publik  dengan  baik  sesuai  dengan  ketentuan  regulasi  yang  berlaku,  ia mengatakan  akan  berusaha  semaksimal  mungkin  demi  tercapainya good  governance di  tingkat pemerintahan desa pageruyung:
“Untuk  penerapan  reformasi  birokrasi  dalam  pelayanan  publik  mau  tidak  mau  harus segera beranjak kesana, seperti ketetapan regulasi yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah desa harus patuh dan menjalanka segala ketentuan regulasi yang ada. Demi

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
tercapainya pemerintahan yang baik perlu juga adanya pembenahan sedikit demi sedikit. Tapi  penerimaan  masyarakat  dan  cara  edukasinya  yang  masih  kami  pikirkan.” (Wawancara, April 2023)
Komitmen  kuat  seorang  pemimpin  dalam  mewujudkan good  governance dapat memperkecil  hambatan-hambatan  dalam  implementasinya  karena  pemimpin  berperan  dalam mengarahkan organisasi publik dalam mencapai asas good governance . Pemikiran atau gagasan- gagasan  pemimpin  juga  diperlukan  agar  dapat  memunculkan  inovasi-inovasi  baru  dalam implementasi good governance (Subhan et al,. , 2019). Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka  penggunaan  teknologi  sebagai  sumber  daya  utama  untuk  meningkatkan  pelayanan  di sebuah organisasi menjadi sebuah keharusan. Pada dasarnya, Kepala Desa Pagerluyung sadar akan  manfaat  yang  dapat diperoleh  dari  penerapan good  governance di  level  Pemerintah  Desa. Dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Pagerluyung sebenarnya sudah siap dengan adanya good governance karena mau tidak mau Pemerintah Desa Pagerluyung harus mau beranjak kesana, tapi melihat  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dan  regulasi  yang  telah  ditetapkan  pusat  menjadi perhatian kepala desa. Dengan Upaya memangkas aturan yang dinilai efektif hal tersebut bisa menjadi  salah  satu  upaya  reformasi  birokrasi,  serta  penambahan  fasiitas  dan  sumber  daya manusia yang memadai.
Selain  itu,  Era  yang  merupakan  sekertaris  desa  Pagerluyung  juga  menyatakan  bahwa reformasi  birokrasi  dalam  pelayanan  publik  penting  dilakukan  karena  tuntutan  akan transparansi publik juga dapat diwujudkan oleh Pemerintah Desa:
“ Kalau  menurut  saya,  bahwa  reformasi  birokrasi  dalam  pelayanan  publik  ini  sangat penting dilakukan ya larena transparansi publik juga dapat diwujudkan oleh pemerintah desa.  Selain  itu,  pelayanan  desa  pun  menjadi  rujukan  pertama  masyarakat  desa  dalam mengurus berkas- berkas pentingnya” (Wawancara, April 2023)
Dapat disimpulkan bahwa dari pihak perangkat desa sudah mau melangkah ke arah good governance , bahkan bisa dikatakan sudah siap, akan tetapi transparasnsi publik yang dilakukan Desa  Pagerluyung  belum  semua  bisa  transparan.    Era  sendiri  sebagai  pelaku  birokrasi  ingin menjadikan pelayanan di desa menjadi rujukan dan bisa mengetahui informasi-informasi terkait berkas kependudukan masyarakatnya.
Penjelasan  yang  telah  dinyatakan  oleh  kedua  subjek  tersebut  pada  dasarnya  memiliki kesamaan  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Dari  pihak  pemerintah  desa  sudah  memahami seberapa  penting  penerapan  reformasi  birokrasi  dalam  pelayanan  publik  ini.  Akan  tetapi, pihaknya  sedang  melakukan  percobaan  model  edukasi  kepada  masyarakat  Desa  Pageruyung agar  juga  dapat  mengikuti  perkembangan  yang  dibawa  dalam  penerapan  reformasi  birokrasi dalam pelayanan publik di Desa Pageruyung.
Reformasi  Birokrasi  dalam  Pelayanan  Publik  untuk  mewujudkan Good  Governance :

## Masyarakat Desa Pagerluyung
Kebiasaan masyarakat dalam menerima pelayanan publik secara tatap muka memang sulit untuk  digantikan  dengan  pelayanan  yang  berbasis  digital,  khususnya  pada  masyarakat  desa yang  tergolong  dalam  kelompok  usia  lansia.  Selain  tidak  paham  teknologi,  mereka  juga cenderung  suka  jika  memperoleh  layanan  secara  tatap  muka  karena  cenderung  mendapat

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
informasi  yang  sejelas-jelasnya  dan  dapat  berinteraksi  tanya  jawab  dengan  pihak  pemerintah desa.  Kepuasan  dalam  menerima  pelayanan  publik  secara  tatap  muka  dirasakan  oleh  Nilam. Sebagai warga Desa Pagerluyung, ia mengaku senang dengan pelayanan tatap muka karena jika terdapat  hal  yang  kurang  dimengerti  biasanya  ia  langsung  menanyakan  kepada  pihak pemerintah desa secara langsung. Jika disuruh memilih, Nilam pasti memilih mempertahankan pelayanan tatap muka karena urusan administrasi apapun yang ada di kelurahan jika datang ke kantor desa akan dilayani  sesuai kebutuhan. Ia beranggapan bahwa jika  pelayanan  dilakukan secara online ,  ia  takut  bingung  dan  berujung  salah  klik  data  dan  tidak  bisa  bertanya  kepada siapapun:
“ Pelayanan tatap muka di kantor desa sudah sangat efektif, jika kita tidak tahu langsung diarahkan  oleh  pihak  pemerintah  desa.  Kalau  harus memilih,  saya  tetap  memilih  untuk pelayanan tatap muka saja karena lebih efisien, kalau dilakukan secara online saya takut salah pencet dan berakibat fatal nantinya.” (Wawancara, April 2023)
Sama halnya dengan Jumiarti, ia mengaku lebih senang jika menerima pelayanan secara tatap muka karena dirasa hal tersebut lebih efektif bagi usianya. Jika pelayanan dilakukan secara tatap  muka,  dia  bisa  berangkat  sendiri  ke  kantor  desa  tanpa  harus  merepotkan  orang  lain walaupun  prosesnya  relatif  lama  akan  tetapi  ia  puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan. Organisasi  pelayanan  publik  yang  baik  harus  memiliki  kualifikasi  sumber  daya  manusia aparatur  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi  (Yusriadi  et  al,.  ,  2017).  Implementasi pelayanan  di desa Pageruyung  secara tatap muka dirasa sudah berjalan cukup  efektif dengan pemaparan subjek diatas.
Berbeda dengan Indra. Sebagai warga masyarakat Desa Pagerluyung, Indra mengaku jika pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik, karena  menurutnya  pelayanannya  masih  belum  memenuhi  prinsip good  governance . Bagian penting dari tujuan good governance , yaitu aspek penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, profesional,  dan efesien.  Pelayanan  yang  berkualitas  mengasumsikan  bahwa  pelayanan  yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan orang yang dilayani, dengan kepuasan dan kenyamanan dalam pemberian layanan menjadi kualitatif value dari penyelenggara  pelayanana.  Begitu  juga  dengan  aspek  kemudahan  dalam  penerimaan layanan menjadi indikator kualitas layanan dalam pengukuran kinerjanya.
“ Menurut  saya,  jika  pelaksanaan good  governance diterapkan  secara  maksimal  sangat memudahkan  masyarakat.  Mungkin  Desa  Pageruyung  sudah  mulai  memaksimalkan pelayanan  akan  tetapi  juga  harus  terus  mengejar  waktu  agar  tercapai  hasil  yang  dapat dirasakan oleh masyarakat.” (Wawancara, April 2023)
Penjelasan yang telah dipaparkan oleh ketiga  informan tersebut menunjukkan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Desa Pagerluyung. Beberapa informan menyatakan bahwa reformasi  birokrasi  sudah  berjalan  cukup  baik,  akan  tetapi  ada  juga  yang  berpendapat  belum sepenuhnya  baik  dan  masih  perlu  banyak  pembenahan  yang  harus  dilakukan.  Penjelasan tersebut  juga  diperkuat  oleh  Dodi  dkk (Dody  Setyawan,  Dekki  Umamur  Ra’is,  2021) yang mengatakan  bahwa  masyarakat  telah  puas  terhadap  pelayanan  publik  di  Kantor  Kelurahan Umbulhibah, hal tersebut dilihat dari banyaknya masyarakat yang telah puas. Oleh karena itu, hal ini dapat menunjukkan bahwa tata kelola birokrasi sudah berjalan dengan baik.

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai amanat UU Nomor  17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Permenpan-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 di Desa Pageruyung dirasa sudah terlihat. Dengan adanya model design baru dalam pemerintahan desa sudah menunjukkan bahwa desa tersebut telah melakukan reformasi birokrasi. Dari penelitian diatas, informan memaparkan sudah ada kesiapan menuju good  governance dari  pihak  aparat  desa  akan  tetapi  masyarakat  merasa  bahwa  penerapan reformasi birokrasi ini belum maksimal.

## D.   SIMPULAN
Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk pembaharuan dan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau good  governance .  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  dua  pandangan  kesiapan  dari  penerapan good  governance di  Desa  Pagerluyung.  Pihak pemerintah  desa  sudah  memahami  seberapa  penting  penerapan good  governance ini  dan  sudah siap  untuk  menerapkan good  governance .  Akan  tetapi,  pihaknya  sedang  melakukan  percobaan model  edukasi  kepada  masyarakat  Desa  Pagerluyung  agar  dapat  mengikuti  perkembangan teknologi  dalam  penerapan good  governance di  Desa  Pagerluyung.  Sementara,  masyarakat cenderung  belum  puas  dalam  penerapan good  governance karena  beberapa  alasan.  Masyarakat lebih senang dengan pelayanan tatap muka karena lebih efisien. Juga pelayanan tatap muka masih sangat  diperlukan  untuk  kategori  lansia  yang  tidak  paham  teknologi.  Selain  itu  juga  terdapat masyarakat  yang  sudah  siap  dengan  adanya good  governance di  Desa  Pagerluyung,  dimana terdapat pandangan bahwa jika melakukan pelayanan secara online bisa menghemat waktu dan dapat diakses dimanapun tanpa harus ke kantor desa.

## REFERENSI
Arif  Setiawan,  T.  D.  (2013).  REFORMASI  BIROKRASI  PADA  KANTOR  BEA  DAN  CUKAI. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1174-1184.
Dody Setyawan, Dekki Umamur Ra’is, A. R. (2021). Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 6 (2), 165 – 175.
Dwi Tanti, E., Zauhar, S., & Rochmah, S. (2015). Studi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan. Jurnal Administrasi Publik , 3 (1), 16 – 21. Fauziah,  S.,  &  Ariani,  N.  U.  R.  (2022). IMPLEMENTASI  PRINSIP-PRINSIP  GOOD  GOVERNANCE IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE . Firmanzah.  (2014,  Mei  07). Komitmen  Reformasi  Birokrasi  dan  UU  ASN .  Retrieved  from http://www.setkab.go.id/artikel-12537-.html.
Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Administrasi Publik. J AKPP Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik , 4 (1), 25 – 37.
Hayat. (2020). Paradigma Good GovernanceMenuju  Shared GovernanceMelalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)Vol.08, No.1 (2020): January, pp. 1-23Social and Political Science Faculty, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.1p-ISSN 2338-5162 / e-ISSN 2338-51621 .

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
Informatika, D. . (2019, 11 22). Sosialisasi Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) GOL Menuju Tata Laksana Good Governance . Retrieved from file:///C:/Users/Amalia/Downloads/Mojokertokab.go.id.html.
Mojokerto,  j.  p.  (2022,  mei  18). Pemkab  Sukses  Pertahankan  WTP .  Retrieved  from https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/18/05/2022/pemkab-sukses-pertahankan-wtp/.
Nugroho,  S.,  Wijaya,  A.  F.,  &  Said,  M.  (2016).  PENGEMBANGAN  KAPASITAS  APARATUR PEMERINTAHAN  DESA  DALAM  UPAYA  MEWUJUDKAN  GOOD  GOVERNANCE  (  Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang ). Jurnal Administrasi Publik , 1 (5), 1010 – 1016.
Presiden RI. 2010. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.  2007.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  17  Tahun  2007  Tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.  2014.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta.
Subhan, & Pratama, A. B. (2019). Kesiapan desa dalam penerapan e-government. SAWALA , 7 (2), 161 – 175.
Yusriadi,  &  Misnawati.  (2017a).  REFORMASI  BIROKRASI  DALAM  PELAYANAN  PUBLIK  (  Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu ). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 7 , 99 – 108.
Yusriadi, Y., & Misnawati, M. (2017b). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 7 (2), 99.
https://doi.org/10.26858/jiap.v7i2.4954.