## PERS NASIONAL, PILAR SATU-SATUNYA YANG KONSISTEN ANTI-KORUPSI

## Atmadji Sumarkidjo
Jurnalis senior; mantan wakil pemimpin redaksi RCTI; saat ini bekerja sebagai advisor pada MNC Group e-mail: atmadji.sumarkidjo@gmail.com
Abstract. The Media is called as  The Fourth Estate, after the the executive power, legislative power and the judicary power; and national press in Indonesia for a long time may be the only institution of democracy among the four institutions that are consistent and consistently reported corruption cases, large or small, and never exhausted of calling for the eradication of  corruption,  despite  facing  many  challenges  from  the  state,  ranging  from  verbal  threats, arrests and imprisonment of journalists to closure (bredel) of the newspaper. At the time of President Soekarno, several newspapers were very critical toward the government and they were  not  able  to  hold  up  reform  in  1998  because  the  authoritarian  government  shut  down their licence. At the time of President Soeharto,  the media policies against corruption was also considered anti-New Order, and with a variety of reasons, sooner or later, they can be banned by the government. Once the permit (SIUPP) was revoked, for any reason, then the newspaper can not republished  again.  In the end, the real freedom of the Press obtained when  Act  No.  40  in  1999  were  issued  which  does  not  require  the  print  media  to  have  any license for publication. The Reform Movement in 1998 has also fostered television journalism just as hard against corruption, and since four or five years ago, new media dan social media joint the anti-corruption hipe in Indonesia.
Abstrak. Media  sering  kali  disebut  sebagai  pilar  keempat  demokrasi  suatu  negara. Setelah peristiwa  Malari  pada  Januari  1974,  untuk  pertama  kalinya  kemerdekaan  pers  mengalami kemunduran yang sangat berarti karena ada sejumah media cetak yang dibredel dan tidak bisa terbit lagi. Penutupan tujuh surat kabar utama di Jakarta pada Januari 1978 telah mematahkan sebagian besar semangat anti-korupsi pers nasional. Pemberitaan pasca tahun 1978 cenderung memperhatikan  keselamatan  media  itu  ketimbang  mempetimbangkan  nilai  jurnalistiknya mengenai  sebuah  informasi  atau  berita.  Setelah  reformasi,  kemerdekaan  pers  dijamin  oleh undang-undang,  tetapi  karena  tumbuhnya  era  keterbukaan,  kontrol  sosial  tidak  menjadi monopoli pers lagi. Media baru ( new media ) dan media sosial ( social media ) mulai eksis, dan mendorong pembentukan opini publik dan sekaligus jadi benchmark surat kabar dan televisi dalam  mengangkat  isu  anti-korupsi  dan  perbuatan  ketidakadilan  lainnya.  Lahirnya  lembaga KPK menjamin semacam “kendaraan utama” bagi media massa untuk mem- blow-up atau mengangkat berbagai isu korupsi besar.
Keywords: pers, media, korupsi

## PENDAHULUAN
Pada  awal  kemerdekaan  negara Republik Indonesia, sekitar tahun 1950-an, belum dikenal istilah “korupsi” (Pudjiarto, RS, 1994: 18-34).  Hal ini mungkin terjadi karena  negara  dan  masyarakat  Indonesia masih  miskin,  sehingga  kondisi  tersebut tidak  memungkinkan  membuka  peluang terhadap  praktik  terjadinya  korupsi.
Masalah korupsi belum menjadi pembicaraan  masyarakat  luas,  namun  ini bukan  berarti  bahwa  pada  waktu  itu  tidak ada  praktik  korupsi.  Barangkali  perbuatan semacam  itu  cukup  banyak,  hanya  saja belum  begitu  umum,  atau  memang  pada waktu  itu  sudah  ada  perbuatan  yang sebenarnya  dapat  dikualifikasikan  sebagai tindak  pidana  korupsi,  tetapi  tertutup  oleh
gejolak
perang kemerdekaan,
mempertahankan kemerdekaan serta operasi-operasi  TNI  menumpas  berbagai pemberontakan.
Perbuatan-perbuatan semacam itu seperti  gejala-gejala  sosial  lainnya  yang umumnya  disebut  sebagai  penyerobotan, pengambilan jatah yang melebihi ketentuan, perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya,  tetapi  tujuannya  bukan semata-mata  untuk  kepentingan  diri sendiri,  tetapi  juga  dilakukan  untuk kepentingan  perjuangan  kemerdekaan,  di tengah  administrasi  negara  yang  belum tertata secara tertib. Munculnya ketidakpuasan  antara  lain  dalam  bentuk munculnya  Piagam  Perjuangan  Semesta (Permesta)    di  Sulawesi  (1958)  yang tadinya  bermula  dari  rasa  tidak  puas  para pemimpin  di  Indonesia  Timur  mengenai pembangunan  yang  adil  di  kawasan tersebut  dan  meminta  agar  70  persen pendapatan devisa dari daerah dikembalikan  lagi  ke  daerah,  sementara pemerintah  pusat  cukup  mengambil  30 persen  sisanya.  Ada  kecurigaan  kuat bahwa  uang  dari  ekspor  Indonesia  Timur tersebut  “hilang”  alias  dikorupsi  di Jakarta. (Harvey, 1984 : 70-71).
Kata  “korupsi”  itu  sendiri,  secara yuridis  di  Indonesia  baru  dikenal  sekitar tahun 1957, bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa
Militer  No  PRT/  PM/06/1957tahun  1957 yang  dikenal  dengan  peraturan  tentang pemberantasan korupsi. Peraturan tersebut dibuat  oleh  penguasa  militer  pada  waktu itu,  yakni  Angkatan  Darat  dan  Angkatan Laut  untuk  memberantas  korupsi,  karena KUHP sudah tidak mampu lagi menanggulangi meluasnya perbuatan korupsi.  Peraturan  Penguasa  Militer tersebut  dalam  pelaksanaannya  dilengkapi dengan  Peraturan  Penguasa  Militer  No. PRT/PM/08/1957,  mengenai  pemilikan harta  benda,  dan  Peraturan  Penguasa Militer  No.  PRT/PM/011/1957  mengenai penyitaan dan perampasan barang.
Satu  tahun  kemudian,  tahun  1958, peraturan  tersebut,  diangkat  pada  skala
nasional oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)  Mayjen  AH  Nasution,  selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu) menjadi Peraturan  Penguasa  Perang  Pusat  No. PRT/PEPERPU/013/1958.  Peraturan  ini dimaksudkan  untuk  memberantas  tindak pidana  korupsi  yang  merajalela  saat  itu, yang  menimbulkan  pikiran  seolah-olah pemerintah  sudah  tidak  berwibawa  lagi. Karena  hal  itulah  maka  Peraturan Penguasa  Militer  diangkat  pada  skala nasional,  untuk  mengusut,  menuntut,  dan melakukan  pemeriksaan  tindak  pidana korupsi dan pemilikan harta benda.
Tahun  1960,  dengan  dicabutnya Undang-undang  Keadaan  Bahaya  No.  74 tahun  1957,  maka  peraturan  di  atas otomatis  menjadi  tidak  berlaku,  dan diganti  dengan  Perpu  No.  24  tahun  1960. Seperti diketahui bahwa, bentuk peraturan perundang-undangan (Perpu) ini, dikeluarkan dalam keadaan mendesak oleh pemerintah sendiri tanpa persetujuan DPR terlebih  dahulu,  dengan  ketentuan  bahwa, harus  dimintakan    persetujuan  DPR  pada masa  persidangan  berikutnya,  dan  kalau tidak  disetujui  oleh  DPR  maka  harus dicabut.  Pada  kenyataannya  Perpu  ini, dengan Undang-undang No. 1 tahun 1961 ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai undang-undang,  dalam  arti  DPR  telah menyetujui dan mengesahkannya, menjadi Undang-undang Nomor 24/Prp/1960.
Jadi  selama  pemerintahan  Orde  Lama tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan  korupsi. Pertama ,  adanya
Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran).  Lembaga  yang  dibentuk  melalui perangkat aturan Undang-Undang
Keadaan  Bahaya  ini  dipimpin  oleh  A.H. Nasution  dan  dibantu  oleh  dua  orang anggota,  yaitu  Prof.  M.  Jamin  dan  Dr. Roeslan  Abdulgani. Kedua ,  Pada  tahun 1963,  melalui  Instruksi  Presiden  No.  275 Tahun  1963  dibentuk  lembaga  baru  yang lebih  dikenal  dengan  Operasi  “Budhi”. Pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang  saat  itu  sudah  menjabat  sebagai Menteri  Koordinator  Pertahanan  dan Keamanan/Kepala
Staf Angkatan
Bersenjata  (Menko  Hankam/Kasab)  untuk menjalankan  tugas  menyeret  pelaku korupsi ke pengadilan.
Jenderal  Nasution  yang  menempatkan anak buahnya menjadi pimpinan perusahaan  Belanda  yang  dinasionalisir, dan  ia  juga  lah  yang  memerintahkan  agar diadakan pemeriksaan kepada para perwira tersebut.  Tindakannya  dan  staf  Paran ternyata  menimbulkan  ketidakpuasan  di kalangan  AD,  dan  secara  tidak  langsung menentang  operasi  tersebut.  Contoh  yang paling  jelas  adalah  mengenai  Direktur Utama  Pertamina,  Kolonel  Ibnu  Sutowo yang  dipanggil  secara  khusus  untuk diperiksa  Operasi  “Budhi”.  Beberapa  hari sebelum  ia  diperiksa,  seorang  sekretaris dari  Pertamina  datang  ke  tim  membawa surat  dari  Ibnu  Sutowo  yang  menyatakan bahwa ia tidak dapat memenuhi panggilan tim
Operasi “Budhi”
karena,
“diperintahkan  Presiden  Soekarno  untuk bertugas ke luar negeri”. Jadi walaupun dr. Ibnu  Sutowo  mempunyai  hubungan pribadi  dengan  Jenderal  Nasution  dan sangat  menghormatinya,  tetapi  ia  secara tidak  langsung  meremehkan  lembaga Operasi “Budhi” tersebut. Tidak diketahui, mengapa Nasution sendiri tidak menggunakan  pengaruh  serta  wibawanya untuk  memanggil  para  perwira  militer seperti Sutowo dan Suhardiman.
Dirut PT Berdikari Kolonel
Suhardiman  sebaliknya  merasa  nama baiknya  dicemarkan  karena  ada  informasi bahwa  ia  juga  diperiksa  oleh  Operasi ”Budhi”.      (Tim  PDAT  Tempo,  1998  : 142-146).  Usia  Operasi  “Budhi”  relatif singkat,    tetapi  dalam  periode  waktu  tiga bulan,  tim  operasi  mengklaim  telah menangani  49  kasus  dan  menyelamatkan uang  negara  sekitar  Rp  11  milyar  atau sepertujuh  dari  hasil  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  tim.  Meskipun  diakui sendiri oleh Nasution, tidak satu pun kasus sempat  dibawa  ke  pengadilan.  Operasi “Budhi”  kemudian  dibubarkan  oleh Waperdam  I  Dr  Soebandrio,  dan  tugas- tugas  Paran  diambilalih  oleh  Komando Tertinggi Retooling Aparatur  Negara
(Kotrar)  yang  dipimpin  sendiri  oleh Presiden  Soekarno,  dengan  wakilnya  Dr.
Soebandrio. Letjen  TNI  Soeharto  atas  nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris  MPRS  pada  tanggal  18 Maret 1966 telah memerintahkan penangkapan  15  orang  Menteri  Kabinet Dwikora yang Disempurnakan.
Penangkapan dengan kuasa Surat Perintah 11  Maret 1966 (kemudian dikenal sebagai “Super  Semar”)  adalah  bagian  dari pemenuhan  tuntutan  Tritura  (Tri  Tuntutan Rakyat:  Bubarkan  PKI,  turunkan  harga- harga dan ganti menteri-menteri yang tidak becus  di  Kabinet  Dwikora).  Salah  satu diantaranya Menteri/Gubernur Bank
Sentral,  Jusuf  Muda  Dalam,  yang  diadili karena  “tindakan  korupsi  dan  bermewah- mewah  menggunakan  uang  negara”. Sejumlah  mantan  menteri  lain  diadili dalam  kasus  keterlibatan  mereka  pada  G- 30-S,  dan  Waperdam  III  Chairul  Saleh tadinya  hendak  diadili  dalam  kasus  yang serupa dengan Jusuf Muda Dalam, tetapi ia meninggal dunia dalam tahanan. Kasusnya tidak  pernah  dijelaskan  secara  terbuka (Hasibuan, 2011).
Penggunaan  Super  Semar  itu  bisa dikatakan adalah langkah awal Orde Baru memerangi  korupsi,  meskipun  nuansanya amat  sarat  pertimbangan  politik  dan keamanan ketimbang pembersihan tindakan  korupsi  namun  Super  Semar hanya  digunakan  dua  kali  dalam sejarahnya,  meskipun  kemudian  surat perintah  tersebut  dikukuhkan  menjadi Ketetapan  MPRS,  artinya  mempunyai kedudukan  hukum  yang  sangat legitimate untuk melakukan tindakan politik apa pun.
Pada  masa  awal  Orde  Baru  di  mana masih  berlaku  Undang-undang  Nomor 24/Prp/1960,  muncul  berbagai  reaksi sosial,  seperti  aksi  Komite  Anti  Korupsi (KAK),  Bandung  Bergerak,  Mahasiswa Menggugat  yang  umumnya  para  anggota atau  penggeraknya  adalah  para  aktivis mahasiswa Angkatan 66; dibentuknya Tim Pemberantasan  Korupsi  (TPK)  dengan Keppres  No.  228  tahun  1967  dan  masih
banyak yang lain (Sudjono Dirdjosisworo, 1984 : 84-89)
Tahun  1969  muncul  lagi  suara-suara tidak  puas  karena  ternyata  korupsi  masih ada.  Undang-undang  korupsi  telah  ada, namun  dianggap  tidak  efektif  dalam menanggulangi  korupsi.    Suara-suara tersebut  semakin  berkembang  menjadi ketidakpuasan  yang  kian  meluas  menjadi suatu  gerakan  anti-korupsi  yang  pada tahun 1970 mencapai klimaksnya.  Media masa  nasional  yang  baru  saja  menikmati era  kemerdekaan  pers    juga  aktif memberitakan mengenai kelompok- kelompok  yang  melancarkan  aksi  anti- korupsi lengkap dengan foto-foto, sehingga  benar-benar  dapat  diketahui secara  fisik  bahwa  ada  reaksi  sosial  yang mengehendaki  korupsi  diberantas  dengan sungguh-sungguh dan tuntas.
Gerakan-gerakan  anti-korupsi  tersebut meningkat di tahun 1970 dan memusatkan kegiatannya  di  Jakarta  sebagai  Ibukota
Republik Indonesia dan pusat
pemerintahan,  di  mana  gerakan-gerakan fisik  tersebut  dapat  menyampaikan aspirasinya.  Demikian  juga  di  Bandung sebagai  Ibukota  provinsi  Jawa  Barat,  dan dekat dengan Jakarta.
Gerakan  anti  korupsi  dilancarkan dalam  berbagai  bentuk  kegiatan,  seperti diantaranya pemasangan pamflet (selebaran-selebaran)  dan  gambar-gambar yang  dipampang  di  tempat-tempat  ramai. Cara-cara demikian dilancarkan pada awal gerakan  fisik.  Tetapi  semakin  lama gerakan  anti  korupsi  tersebut    menjadi semakin terarah dan terpadu, yakni dengan cara  menghadap  dan  berdialog  dengan para pejabat dari lingkungan eksekutif dan legislatif, serta pimpinan partai politik dan organisasi-organisasi massa.

## KAJIAN TEORI
Pers  nasional  sejak  tahun  1950  lebih banyak  didominasi  oleh  media  (surat kabar)  politik,  sesuai  dengan  era demokrasi  liberal  yang  dianut,  dimana partai  politik  berperan  penting  dalam sistem kenegaraan berbasis
parlementarian, tetapi ditengah riuh-rendah suasana  demokratis  tersebut,  media  masa tetap  saja  gencar  memberitakan  soal-soal yang menyangkut korupsi atau penyelewengan.  Setidaknya  ada  empat surat  kabar  dan  pemimpin  redaksi  yang dianggap punya integritas tinggi: Indonesia  Raya  (dipimpin  Mochtar  Lubis, Pedoman  (dipimpin  Rosihan  Anwar), Abadi  (dipimpin  S.  Tasrif)  dan  Merdeka (dikendalikan  BM  Diah);  sehingga  sering disebut  sebagai  “empat  serangkai  tahun 1950-an”.
Salah  satu  penjuru  yang  tajam  dan konsisten  memberitakan  berbagai  kasus “penyelewengan”  oleh  para  pejabat  dan politisi  kita  adalah  harian  Indonesia  Raya (IR). Surat kabar yang dipimpin oleh alm. Mochtar  Lubis  menjadi  istimewa  karena hidup  di  dua  era  kekuasaan  yang  berbeda (era Presiden Soekarno dan era Orde Baru) dan  di  kedua  era  tersebut  IR  pula  pernah ditutup akibat pemberitaan gencar mengenai korupsi di Indonesia.
Harian  Indonesia  Raya  terbit  pada akhir  tahun  1949,  hanya  dua  hari  setelah Pengakuan  Kedaluatan  oleh  belanda kepada  Republik  Indonesia.  Karena sikapnya  yang  semakin  lama  semakin keras  dan  kritis  terhadap  Presiden Soekarno, maka pada 2 Januari 1959, surat kabar itu ditutup oleh pemerintah. Mochtar Lubis  sendiri  pada  tahun  1960  ditangkap dan dipenjarakan hingga tahun 1966.
Sejumlah surat kabar nasional memang muncul sesudah kemerdekaan dan melengkapi  era  demokrasi  parlementer kita  dengan  sikapnya  yang  independen, tetapi  seperti  diungkap  oleh  sejumlah pengamat,  surat  kabar  IR  menempati kedudukan  yang  unik  yang  oleh  Dr. Mansyur  Semma  dikatakan  sebagai “kontroversial”  karena  cara  penyajian beritanya  yang  tegas  dan  berani,  karena kritik-kritiknya  yang  tajam,  terbuka  dan langsung.  Bahasa  yang  digunakannya merupakan  bahasa  populer  tanpa  banyak menggunakan eufemisme (Semma, 2008 : hal 164).  Karena itu, tidak mengherankan IR  digolongkan  sebagai muckracking
paper ,  sebutan  surat  kabar  yang  selalu berusaha  membongkar  praktik-praktik korupsi  politik  maupun  ekonomi  (Oey Hong Lee, 1971: 165).
Salah  satu  berita  IR  yang  menonjol adalah  berita  mengenai  rencana  akan ditangkapnya Menteri Luar Negeri Roeslan  Abdulgani  sebelum  mengadakan perjalanan  ke  luar  negeri    oleh  aparat militer  karena  menerima  uang  dari  Wakil Direktur  Percetakan  Negara  Kementerian Penerangan bernama Lie Hok Thay. First- hand information itu  diterbitkan  dalam bentuk  “buletin  kilat”,  semacam  edisi terbaru  pada  13  Agustus  1956.  Hanya beberapa  jam  setelah  “buletin  kilat” memuat  rencana  penangkapan  tersebut, Menlu  Roeslan  Abdulgani  tidak  jadi ditangkap  karena  campurtangan  Perdana Menteri  Ali  Sostroamidjojo  dan  Kasad Mayjen AH Nasution.
Media  Massa  dan  Pemberantasan Korupsi Era Orba (1966 – 1998). Setelah harian Indonesia  Raya terbit  lagi  tahun 1968,  surat  kabar  tersebut  pada  awalnya memberikan dukungan kepada pemerintah Orde  Baru  dan  Jenderal  Soeharto.
Alasannya, pemerintah Orba telah bertekad untuk memenuhi Tritura, sehingga Indonesia  Raya ,  atau  dalam  hal ini  Mochtar  Lubis  bertekad  akan memberikan  sumbangan  sebesar  mungkin pada usaha-usaha tersebut.  “...tetapi kalau di  Jakarta  ada  presiden  baru  yang  baik, yang  progresif,  yang  membina  suatu kehidupan  politik  baru  yang  demokratis, yang cinta dan mengabdi kepada rakyat...” tulis Lubis dalam tulisan berjudul: Orang- orang  ‘lama’  dan  Mentalitas  Lama yang dimuat  dalam Mingguan  Mahasiswa Indonesia edisi  Bandung.  Menurut  Rum Ali,  jelas  pada  awalnya  Lubis  sangat mengharapkan  peran  Jenderal  Soeharto, tetapi  dalam  perjalanannya,  ia  menjadi salah  satu  pengkritik  keras  terhadap korupsi  yang  terjadi  pada  era  Orde  Baru (Ali,  2007:  299  –  300).  Hal  ini  terlihat dalam  Tajuk  Rencana  pada  edisi  16 Agustus  1969,  dimana  Mochtar  Lubis
masih  menunjukkan  simpati  dan  harapan kepada Presiden Soeharto (Atmakusumah, 1997: hal 82). Ujarn Mochtar Lubis dalam tajuk tersebut:
“...rasanya  Presiden  Soeharto  akan dicatat  dalam  sejarah  nanti  sebagai seorang  Presiden  Indonesia  yang pertama dengan secara sadar mengerahkan teknokrat-teknokrat Indonesia untuk menyusun kebijaksanaan-kebijaksaan pemerintah melancarkan pembangunan  kemakmuran  rakyat
...”
Memang  “perubahan” sikap Indonesia Raya bukan  berlaku  untuk  seterusnya. Dalam  Tajuk  Rencana  yang  ditulis  oleh Mochtar  Lubis  ketika  surat  kabar  tersebut terbit  kembali  tahun  1968,  ia  sudah menyebutkan  dan  mengingatkan  semua pihak akan hal tersebut :
“Harian  ini  memberikan  dukungan pada  pemerintahan  Soeharto  dan akan memberikan sumbangan sebesar mungkin menciptakan iklim yang sehat dan konstruktif di negara kita agar program-program pembangunan ekonomi untuk kemakmuran  rakyat  yang  merata dan  adil  mendapat  sukses  sebesar mungkin.  Akan  tetapi  kami  juga akan  memberikan  kritik-kritik  di mana  dan  apabila  kami  anggap perlu  dengan  tujuan  senantiasa supaya  pemerintah  yang  sekarang pimpinan  nasional  kita  yang  baru berhasil dalam tugas berat...”
Tahap  selanjutnya  Harian Indonesia Raya menjalankan  pemberitaan  “gaya keras” terhadap korupsi sudah terlihat pada Tajuk  Rencana  yang  ditulis  oleh  Lubis pada  akhir  tahun  1969  untuk  mengawal serial  liputan  investigasi  yang  dilakukan surat  kabar  tersebut  menyangkut  PT Pertamina  (Atmakusumah,  1997:  hal  115)
yang  berjudul  “ Lagu  Lama,  Mentalitas Lama ” :
“...beberapa  suara  telah  diangkat  kini oleh  orang-orang  bayaran  bahwa pengungkapan-pengungkapan  hal-hal yang  tidak  becus  di  dalam  Pertamina oleh harian ini telah kami lakukan atas bayaran  perusahaan-perusahaan  asing yang hendak menghancurkan Pertamina.  Bukan  saja  tuduhan  ini suatu  lelucon  yang  buruk  (karena pendirian dan tujuan kami mengungkapkan  persoalan-persoalan Pertamina  ini  cukup  jelas,  yakni  agar sumber-sumber minyak Indonesia kembali ke bawah pengawasan pemerintah Indonesia yang ketat), akan tetapi juga tidak
didukung kenyataan....”
Dan pada edisi tanggal 30 Januari 1970 koran  tersebut  memberitakan  bahwa simpanan  Ibnu  Sutowo  saat  itu  mencapai Rp  90,48  milyar  (kurs  rupiah  saat  itu  Rp 400/dolar),  dan  melaporkan  kerugian negara  akibat  kongkalikong  Ibnu  dan pihak Jepang mencapai US$1.554.590,28.
Sikap keras dan pemberitaan Indonesia Raya  bukan  tidak  mendapat  perhatian pemerintah Orde Baru. Pada akhir Januari 1970,  dengan  pertimbangan  agar  segala usaha  pemberantasan  korupsi  dapat berjalan  dengan  lebih  efektif  dan  efisien, perlu  diadakan  tindak  lanjutan  dari  hasil- hasil  yang  telah  dicapai  pada  waktu  itu. Untuk  keperluan  tersebut,  Presiden  RI mengeluarkan  Keppres  Nomor  12  Tahun 1970    guna  membentuk  Komisi-4  yang anggotanya  terdiri  dari:  Wilopo,  SH sebagai  Ketua,    I.J.  Kasimo,    Prof.  Ir. Johannes  dan  H.  Anwar  Tjokroaminoto. Berdasarkan  Keppres  itu  pula  diangkat Mayjen  TNI  Sutopo  Juwono  sebagai Sekretaris Komisi-4.
Di  samping  itu,  dengan  tujuan  untuk melaksanakan  tugas-tugas  kenegaraan, terutama  yang  berhubungan  dengan  usaha pemberantasan  korupsi,  maka  dengan Keppres  Nomor  13  Tahun  1970,  Presiden
mengangkat Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasihat  Presiden  yang  antara  lain bertugas, memberikan pertimbangan- pertimbangan kepada Presiden dalam soal- soal  yang  berhubungan  dengan  usaha- usaha  pemberantasan  korupsi.  Serta  juga memberikan  saran-saran  kepada  Komisi-4 untuk  kelancaran  tugas.  Dalam  masalah- masalah  khusus,  Komisi  Empat  telah memberikan  pendapat  dan  pertimbangan untuk  penanganan  masalah,  antara  lain kasus  PN  Pertamina  dan  Bulog  (Badan Urusan  Logistik).  Setelah  Presiden  RI memandang  bahwa  Komisi-4  telah menyelesaikan tugas-tugasnya, maka pada bulan  Juli  1970  Komisi-4  tersebut dibubarkan  dengan  Keppres  Nomor  50 Tahun  1970.  Tidak  ada  tindakan  yang diambil oleh pemerintah terhadap
Pertamina,  Bulog  atau  terhadap  pimpinan kedua lembaga tersebut.
Peristiwa  ‘Malapetaka  15  Januari’ (Malari)  tahun  1974  merubah  peta  arah pemberitaan  media  massa  cetak  nasional. Hanya  beberapa  hari  setelah  kerusuhan reda  dan  keamanan  ditegakkan,  sejumlah media cetak dicabut SIC dan SIT nya.  Ini mengakibatkan  media  yang survive cenderung  berhati-hati,  karena  mereka menangkap “pesan” yang dikirim pemerintah;  yaitu  pers  secara  langsung atau  tidak  ikut  bertanggungjawab  atas terjadinya  peristiwa  kerusuhan  sosial tersebut,  atau  paling  tidak  dianggap  turut memanaskan situasi politik yang berpuncak  pada  peristiwa  itu  (Haryanto, 2006 : 204).
Ini  memang  diakui  oleh  para penanggungjawab  media  yang  masih selamat.
Menurut Tjipta Lesmana (Lesmana,  1986:  374)  pers  waktu  itu berubah menjadi institusi yang berkarakteristik cukup menyedihkan.
Yang  pertama  adalah  munculnya  daya kritis  yang  minim,  kedua,  daya  ingat ( collective historical memory ) yang nyaris tumpul,  ketiga,  keringnya  inisiatif,  dan terakhir, tidak jalannya fungsi pers sebagai watch  dog .  Menurut  Lesmana,  keempat karakteristik di atas bukan disebabkan oleh
sikap  pengelola  media,  tetapi  lebih disebabkan oleh faktor di luar kemampuan pers.
Diperlukan  waktu  antara  satu  hingga dua tahun sampai karakter “asli” pers kita pulih  atau  mendekati  normal,  meskipun sulit  dikatakan  bahwa  mereka  kembali menemukan  karakteristik  pemberitaan seperti  masa  pra-Malari.  Meminjam  kritik tajam  Lesmana,  tingkatan  daya  kritis menjadi lebih menurun, dan posisi sebagai watch  dog ditonjolkan  pada  isu-isu  yang dipilih secara hati-hati.
Walaupun  pers  nasional  bersikap esktra  hati-hati,  tahun  1978,  datang pukulan  kedua  pada  kemerdekaan  pers. Pada  21  Januari  1978,  sebanyak  tujuh media  nasional  dicabut  SIC  nya  secara mendadak karena pemberitaan- pemberitannya  mengenai  gerakan-gerakan mahasiswa dianggap menggangu stabilitas nasional.  Gerakan  mahasiswa  yang berlangsung  semenjak  Oktober  1977 tadinya memang ditujukan sebagai bentuk keprihatinan mereka mengenai kemungkinan  Presiden  Soeharto  pada tahun  1978  akan  terpilih  lagi  menjadi Presiden  RI  untuk  ketiga  kalinya (Budiyarso,  2000:  hal  294).  Isu  mengenai korupsi  pada  waktu  itu  memang  tidak terlalu “seksi” dijadikan isu sentra gerakan mereka  karena  belum  terlalu  mencolok, meskipun  bukan  berarti  tidak  ada  sama sekali. Meskipun demikian, dalam berbagai  acara  diskusi  atau  seminar  yang diselenggarakan  para  mahasiswa;  para pembicara  tamu  ada  yang  mengemukakan hal  tersebut,  seperti  Prof.  Ismail  Suny yang  diundang  berbicara  pada  panel diskusi di kampus IKIP Jakarta.
Pers  nasional  yang  berpengalaman dengan  bentuk  liputan  pra-Malari,  tentu saja  tidak  berani  mengangkat  secara penuh,  berbagai  isu  yang  diusung  oleh para  mahasiswa.  Bahkan  foto  yang menggambarkan para mahasiswa membawa poster pun tidak berani dimuat. Porsi unjuk-rasa mahasiswa tanpa menonjolkan  isu  yang  sensitif  tersebut
dimasukkan ke halaman dalam koran, dan tidak pernah menjadi berita utama.
Sebaliknya, koran-koran kampus secara  mencolok  dan  lengkap  memuat seluruh  isu  yang  diusung  oleh  para mahasiswa. Koran kampus menjadi bacaan yang  populer  tidak  hanya  di  kalangan mahasiswa, tetapi masyarakat umum yang tidak  puas  dengan  pemberitaan  koran nasional.  Tidak  mengherankan,  sejumlah koran  kampus  juga  dicabut  izinnya,  dan karena  mereka  terbit  dengan  hanya  satu surat  izin  (izin  cetak),  otomatis  media- media  tersebut  tidak  pernah  bisa  terbit lagi.
Ketika Kopkamtib menganggap bahwa gerakan  mahasiswa  itu  sudah  memasuki tahapan  yang  membahayakan  stabilitas, maka disiapkanlah sebuah rencana operasi penangkapan  para  tokoh  mahasiswa  di sejumlah  kota  dan  perguruan  tinggi negeri/swasta.  Berbareng  dengan  itu, sejumlah  surat  kabar  nasional  yang  terbit di  Jakarta  yang  dianggap  bersimpati  pada mahasiswa  dicabut  SIC  nya.  Ada  dua tujuan  utama  dengan  pencabutan  SIC tersebut. Pertama ,
agar operasi penangkapan  para  tokoh  mahasiswa  yang berjalan  seperti  operasi  militer  tersebut tidak diberitakan media massa mainstream yang  mempunyai  pembaca  serta  pengaruh luas pada masyarakat. Kedua , memberikan “pelajaran”  kepada pers agar tidak  melakukan  kritik  keras  terhadap pemerintah.
Meskipun  yang  dilakukan  adalah mencabut  izin  mencetak  (berarti  surat- surat  kabar  tersebut  masih  bisa  terbit), tetapi  ketika  bredel  itu  berjalan  beberapa hari,  para  pengelola  media  dan  wartawan menjadi  gelisah.  Pihak  Kopkamtib  untuk pertama  kalinya  bersikap  sangat  keras kepada  ke  tujuh  media  tersebut.  Dalam pertemuan  pimpinan  media  dengan Presiden  Soeharto  (Budiyarso,  2001:  60) beberapa  hari  setelah  tidak  terbit,  mereka “dengan memelas” mengajukan permintaan,  “...kiranya  Bapak  Presiden berkenaan  mengizinkan  terbit  kembali dengan  mengindahkan,  memenuhi  dan
menjalankan segala ketentuan sebagaimana  telah  digariskan  dalam peraturan  perundang-undangan,  Dewan Pers,  Kode  Etik  Jurnalistik  serta ketentuan-ketentuan lainnya...”
Meskipun  Presiden  akhirnya  “secara prinsipiil” menyetujui usul tersebut, tetapi pimpinan ke tujuh koran nasional itu baru bisa terbit kembali setelah masing-masing menandatangani semacam surat permintaan maaf dan
menyetujui persyaratan-persyaratan  yang  terdiri  dari empat  pokok  penting,  yang  pada  intinya, “sanggup  bertanggungjawab  memelihara stabilitas nasional, keamanan, dan ketertiban,  kepentingan  umum  dan  ikut meredakan ketegangan masyarakat...”
Apabila  para  pengamat  menyatakan bahwa peristiwa Malari tahun 1974 adalah “era  hitam”  kemerdekaan  pers  nasional, maka  bisa  dikatakan  bahwa  penutupan sementara  tujuh  surat  kabar  pada  Januari 1978  adalah  awal  dari  era  “hitam  di  atas hitam”  kemerdekaan  pers.  Sejak  tahun 1978,  ada  adigium  yang  mengatakan bahwa  kita  masih  bisa  melakukan  kritik apa  saja,  asalkan  tidak  menyangkut  atau mengarah  pada  pimpinan  nasional  dan keluarganya dan pers juga tidak bebas lagi melakukan  wawancara  dengan  atau terhadap  tokoh  masyarakat  yang  oleh aparat  keamanan  dimasukkan  pada  daftar hitam.
Persyaratan  permintaan  maaf  adalah buah simalakama : ditandatangani, kemerdekaan  dan  kebebasan  pers  mati. Tidak menandatangani, berarti surat kabar tidak  bisa  terbit  lagi  (mungkin)  untuk selamanya.  Ini  tergambar  dalam  proses yang  terjadi  pada  pucuk  pimpinan  harian Kompas, yaitu antara PK Ojong (Pemimpin  Umum)  dan  Jakob  Oetama (Sularto, 2007: 128-129):
“...menghadapi  kenyataan  ini,  Ojong dengan  tegar  mengambil  sikap, ‘Jangan  minta  maaf,  mati  dibunuh hari ini, nanti atau tahun depan, sama saja...’  Tetapi  Jakob  mempunyai pandangan  lain.  Mayat  hanya  bisa
dikenang, namun tidak akan mungkin diajak berjuang. Sedangkan perjuangan  masih  panjang  dan membutuhkan  sarana,  antara  lain media massa. Dalam kata-kata Jakob, ‘Saya segera mengambil-alih persoalan.  Saya  maju  ke  depan, memikul risiko, menandatangani pernyataan  minta  maaf  serta  janji tertulis yang diminta...”
Pada  6  Februari  1978,  ke  tujuh  surat kabar  tersebut  terbit  kembali.  Masyarakat umum wajar saja tidak mengetahui proses yang  terjadi  di  belakang  layar  oleh  aparat keamanan  terhadap  pimpinan  media  cetak tersebut.  Bagi  mereka  yang  penting  surat- surat  kabar  yang  menjaid  bacaan  mereka sehari-hari sudah bisa dibaca kembali.
Sejak  Februari  1978,  pers  menjadi media  massa  yang  separuh  kakinya dibelenggu  untuk  taat  pada  ketentuan pemerintah,  dan  ini  terlihat  sekali  ketika munculnya  Petisi  50  yang  merupakan kumpulan  sejumlah  tokoh  yang  bersikap kritis  terhadap  pemerintahan  Orde  Baru. Pemikiran atau opini mereka tidak pernah muncul  secara  terbuka  di  media  cetak. Tidak ada wawancara dengan mereka, para pendiri dan aktivis Petisi 50. Secara sosial, Petisi  50  dikucilkan  dari  masyarakat,  dan salah  satu  kunci  utama  keberhasilan pengucilan  tersebut  adalah  karena  pers “patuh” pada pemerintah.
Sikap kehati-hatian tersebut dilukiskan oleh wartawan senior Rosihan Anwar yang mengutip  ucapan  Jakob  Oetama  dalam suatu  karya  latihan  wartawan.  “Ibarat orang yang sedang berjalan di dasar sungai dan  kakinya  meraba-raba  apakah  ada bahaya  di  depan.  Jika  ada  kepiting dirasakannya  menggigit  kakinya,  maka cepat-cepat  ia  mundur  selangkah.  Kalau kepiting  sudah  tidak  ada  lagi,  barulah  dia maju  ke  depan”.  Tamzil  tersebut  oleh Rosihan  diulangi  lagi  kepada  para  peserta pelatihan,  dan  dikatakannya  bahwa  Jakob Oetama mempraktikkan
“jurnalistik kepiting”, suatu julukan yang sarkastis dan juga tidak disukai Jakob ketika
mendengarnya  (Sularto,  ST,  2001:  39-40) bahwa  kata-kata  “jurnalistik  kepiting” disebarluaskan oleh Rosihan.
Dalam  bahasa  yang  lebih  “resmi” Jakob  Oetama  menurut  Sabam  Leo Batubara dalam sebuah
tulisan menyebutkan  bahwa,  “ Kompas memilih eksis dulu agar mampu merealiasi visi dan cita-citanya. Kompas terpaksa  meramu kontrol sosialnya dengan bahasa eufemisme  demi  eksistensi”  (Sularto,  St, 2001: 51).
Tidak  hanya  ke  tujuh  surat  kabar tersebut  yang  mencoba  hati-hati,  tetapi seluruh  media  massa  nasional  mengambil sikap  yan  sama.  Penggunaan  gaya jurnalistik “baru” muncul demi “mempertahankan”  hidup  dan  eksistensi yaitu jurnalistik dengan bahasa eufemisme dalam  penulisan  Tajuk  Rencana  dan  juga menulisan  berita.  Istilah read  between  the lines menjadi ejekan yang tidak terbantahkan  kebenarannya  dalam  pers kita,  bahkan  sampai  ada  pengamat  yang mengatakan  bahwa  jurnalistik  Indonesia pasca  1978  tidak  saja  mengharuskan pembaca to  read  between  the  lines ,  tetapi lebih parah lagi menjadi, to read between the lies (mencoba membaca arti sesunggunya diantara kata-kata atau berita yang tidak benar).
Ternyata  waktu  membuat  pers  untuk lupa  atau  melupakan  bahwa  mereka sesungguhnya masih terbelenggu oleh janji patuh  yang  ditandatangani  tahun  1978. Rentang  waktu  yang  cukup  panjang mungkin  saja  membuat  media  tidak  sadar bahwa dua tahun setelah disahkannya UU baru mengenai pers (UU Nomor 21 tahun 1982) yang menjamin “hak pers melakukan kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat  konstruktif”  dan  juga  bahwa “sensor  dan  pembredelan  tidak  dikenakan terhadap pers nasional”, keluarlah
Peraturan Menteri Penerangan No
01/Per/Menpen/1984  tentang  Surat  Izin Usaha Penerbitan Pers.
Korban  pertama  adanya  SIUPP tersebut adalah harian sore Sinar Harapan (SH).  Koran  terbesar  nomor  dua  di
Indonesia  dicabut  SIUPP  nya  setelah menerbitkan  sebah headline mengenai rencana pencabutan 44 monopoli di bidang ekonomi. Berita tersebut memicu kemarahan  penguasa  sehingga  Menteri Penerangan  Harmoko  langsung  mencabut SIUPP koran itu. Media massa menyadari betapa  hebatnya  pengaruh  pencabutan SIUPP tersebut bagi mereka: sekali SIUPP dicabut, maka tidak ada lagi kemungkinan koran itu diterbitkan lagi. Selamanya.
Pada  tahun  1987,  giliran  surat  kabar Prioritas yang  dipimpin  oleh  pengusaha Golkar  Surya  Paloh  mendapat  giliran dicabut  SIUPP  nya.  Tahun  1990,  tabloid Monitor dbawah  pimpinan  seniman Arswendo  Atmowiloto  dicabut  SIUPP nya,  dan  Arwendo  malahan  diadili  dan dipenjara  karena  berita  yang  dimuat  di media pimpinannya. Pada 21 Maret 1990, tiga majalah sekaligus dicabut SIUPP nya, yaitu  majalah Tempo ,  majalah Editor dan tabloid Detik.
Seluruh  media  cetak  yang  dicabut SIUPP  nya  tidak  pernah  terbit  kembali sampai  berakhirnya  Orde  Baru. Sinar Harapan berhasil  “reinkarnasi”  dan  terbit tahun  1987  dengan  nama  baru  dan pimpinan  yang  baru  pula.  Namanya menjadi Suara Pembaruan , karena pemerintah tidak membolehkan penggunaan kata-kata “Sinar” atau “Harapan”  atau  “Sinar  Kasih”  (nama penerbitnya)  pada  penerbitan  koran    yang baru  itu.  Majalah Tempo baru  terbit kembali setelah memasuki era reformasi.
Media  Massa  dan  Pemberantasan Korupsi  Masa  Reformasi  (1998  - Sekarang). Lahirnya UU Nomor 40 tahun 1999  tentang  Pers  serta  dibentuknya Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) telah  mengubah  peta  industri  media nasional, jiwa dan sifat pers nasional, gaya serta  politik  pemberitaannya.  Media  cetak secara  perlahan  mulai  surut  sebagai sumber  informasi  utama  publik  karena televisi  dengan  kekuatan  audio-visualnya, kemampuan  menjangkau  wilayah  yang sangat luas serta kecepatan pemberitannya
mampu  mengalahkan  koran.  Lebih-lebih karena  daya  beli  masyarakat  kelas menengah–bawah  yang  rendah  akibat terkena  krisis  ekonomi  1997-1998  serta rendahnya reading  habit menyebabkan televisi menjadi pilihan utama, dan dalam banyak  kasus,  satu-satunya  sumber informasi  masyarakat.
Kemerdekaan  pers  yang  dijamin  oleh UU  sebenarnya  membuka  peluang  seluas- luasnya  bagi  media  untuk  melaksanakan hak  kontrol  dan  kritiknya,  antara  lain memberitakan  masalah  korupsi  melalui teknik jurnalistik investigasi. Tetapi berita- berita  hasil  investigasi  mengenai  korupsi relatif  tidak  banyak  dibanding  masa-masa sebelumnya.  Karena  semua  hal  di  era reformasi  menjadi  “terbuka”,  pers  seolah- olah dimanjakan oleh tersedianya sumber- sumber  terbuka  yang  tidak  perlu  dicari atau digali dengan susah payah.
Pada  sisi  lain,  berbagai  kasus  korupsi yang menyangkut sejumlah petinggi partai politik  yang  ditangani  oleh  KPK  sejak tahun  2011  lalu  diberitakan  secara  gencar oleh  media  massa  (termasuk  media  baru), dan sering pula paralel dengan opini yang muncul  pada  sejumlah  media  sosial  yang populer. Media dengan tingkat kepercayaan  masyarakat  yang  tinggi mampu  menciptakan  opini  publik  yang mampu  mengalahkan  pengaruh  institusi hukum  atau  keputusan  hukum  atau pengadilan (Pariangu:
2012). Isu pemberantasan  korupsi  mudah  sekali dikembangkan  media,  karena  tidak diperlukan
“seni” khusus
untuk menggalinya  karena  seolah-olah  bisa
“menumpang” pada isu yang dikembangkan oleh KPK.
Media  cetak  yang  ada  kemudian mengembangkan  jurnalistik  investigasi pada  isu  non-korupsi,  seperti  masalah yang menyangkut HAM atau menyangkut lingkungan  yang  sebenarnya  memang penting  bagi  masyarakat.  Tetapi  banyak juga  pengamat  yang  mengatakan  bahwa klaim reportase investigasi yang dikemukakan  sejumlah  besar  media  lebih cocok  pada  tingkatan in-deph  reporting
atau jurnalistik liputan mendalam. Investigasi,  terutama  pada  media  televisi, terkendala dalam sinkronisasi antara upaya penggalian data serta mendapatkan gambar yang mampu mendukung hal itu.
Media  yang  bukan  harian,  seperti majalah Tempo yang  terbit  mingguan harus  diakui  mampu  mengembangkan jurnalistik  investigasi  dalam  jumlah  yang lebih  banyak,  serta  kedalaman  informasi yang patut dipuji. Bahkan media baru ( new media )  dan  media  sosial (social  media ) menjadi  indikator  bagi  media  cetak  atau televisi  untuk  mengetahui  seberapa  jauh sebuah  isu  menyangkut  korupsi  menjadi perhatian  atau  menjadi  isu  pembicaraan. Surat  kabar  dan  TV  dalam  kasus  seperti kriminalisasi pimpinan KPK (Sumarkidjo, 2012:  284-286)  mampu  bersinerji  dengan media sosial serta membentuk opini publik yang  begitu  meluas  sehingga  lembaga eksekutif  tidak  bisa  mengabaikannya,  dan sampai tertentu mengikuti opini masyarakat tersebut.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode sejarah yaitu suatu metode yang dilakukan secara  kritis  terhadap  keadaan-keadaan, perkembangan,  serta  pengalaman  di  masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan  hati-hati  bukti  validitas  dari  sumber sejarah  serta  interpretasi  dari  sumber- sumber keterangan tersebut. Secara umum dapat dimengerti bahwa penelitian sejarah merupakan  penelaahan  sumber-sumber yang  berisi  informasi  mengenai  masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.  Dengan  kata  lain  penelitian sejarah  bertugas  mendeskripsikan  gejala, tetapi  bukan  yang  terjadi  pada  waktu penelitian dilakukan.
Penelitian sejarah di dalam pendidikan merupakan penelitian yang sangat penting atas  dasar  beberapa  alasan.  Penelitian sejarah  bermaksud  membuat  rekontruksi masa  latihan  secara  sistematis  dan
objektif,  dengan  cara  mengumpulkan, mengevaluasi,  mengverifikasikan  serta mensintesiskan bukti-bukti untuk mendukung  bukti-bukti untuk  mendukung fakta  memperoleh  kesimpulan  yang  kuat. Dimana  terdapat  hubungan  yang  benar- benar  utuh  antara  manusia,  peristiwa, waktu,  dan  tempat  secara  kronologis dengan  tidak  memandang  sepotong- sepotong objek-objek yang diobservasi.
Menurut  E.H.  Carr  (dalam  Gall,  Gall &  Borg,  2007),  penelitian  sejarah sebagai proses sistematis dalam  mencari data  agar dapat menjawab pertanyaan tentang fenomena dari masa lalu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari suatu
institusi, praktik, tren, keyakinan, dan  isu- isu dalam  pendidikan.  Selain  itu  Jack.  R. Fraenkel  &  Norman  E.  Wallen  (2005), penelitian  sejarah  adalah  penelitian  yang secara  eksklusif  memfokuskan  kepada masa  lalu.  Penelitian  ini  mencoba merenkonstruksi  apa  yang  terjadi  pada masa  yang  lalu  selengkap  dan  seakurat mungkin,  dan  biasanya  menjelaskan mengapa  hal  itu  terjadi.  Dalam  mencari data  dilakukan  secara  sistematis  agar mampu  menggambarkan,  menjelaskan, dan  memahami  kegiatan  atau  peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu.
Penelitian  sejarah  menetapkan  fakta dan  mencapai  simpulan  mengenai  hal-hal yang  telah  lalu,  yang  dilakukan  secara sistematis  dan  objektif  oleh  ahli  sejarah dalam mencari, mengvaluasi dan menafsirkan bukti-bukti untuk
mempelajari  masalah  baru  tersebut. Dengan  demikian  penelitian  sejarah mengandung beberapa unsur pokok, yaitu: 1)  Adanya  proses  pengkajian  peristiwa atau kejadian masa lalu (berorientasi pada masa  lalu);  2)  Usaha  dilakukan  secara
sistematis  dan  objektif;  3)  Merupakan serentetan  gambaran  masa  lalu  yang mengintegrasikan  manusia,  peristiwa, ruang  dan  waktu;  4)  Dilakukan  secara interktif  dengan  gagasan,  gerakan  dan intuiasi yang hidup pada zamannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Situasi  pers  nasional  menghadapi tantangan tidak ringan (Kompas, Tantangan  Pers  Nasional,  8  Februari 2016).  Sering  disebut  sebagai  pilar keempat  demokrasi  setelah  eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif,  pers  sungguh dihadapkan  pada  situasi  yang  turbulen. Turbulensi  itu  bisa  dipandang  dari  sisi industri, perkembangan teknologi komunikasi, dan dari jurnalistik itu sendiri. Kemunculan  media  sosial  dan  pelapor warga di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, memunculkan apa yang disebut Bill  Kovach  sebagai  "tsunami"  informasi. Gerakan  Reformasi  1998  membuka  keran kebebasan  berpendapat.  Pengusaha  dan politisi pun masuk industri pers. Data Pers Nasional  2015  yang  diterbitkan  Dewan Pers menunjukkan, terdapat
320
perusahaan  pers  cetak  (177  harian,  112 mingguan,  31  bulanan).  Jumlah  ini menurun  dibandingkan  tahun  2014  yang mencapai  509  media  cetak.  Sementara untuk  perusahaan  pers  radio,  televisi,  dan siber jumlahnya mencapai 1.265
perusahaan  berbadan  hukum  dengan rincian  674  radio,  523  televisi,  dan  68 siber.  Jumlah  perusahaan  pers  siber diperkirakan lebih banyak dari yang sudah didata  Dewan  Pers.  Jumlah  pers  itu tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan  perusahaan  pers  berbadan hukum  ataupun  tak  berbadan  hukum memunculkan  pertanyaan,  untuk  apa  itu semua? (Kompas, Tantangan Pers Nasional, 8 Februari 2016)
Dr.  De  Haan  dalam  bukunya,  “Oud Batavia”  (G.  Kolf  Batavia  1923), mengungkap  secara  sekilas  bahwa  sejak abad  17  di  Batavia  sudah  terbit  sejumlah berkala  dan  surat  kabar.  Dikatakannya,
bahwa  pada  tahun  1676  di  Batavia  telah terbit  sebuah  berkala  bernama Kort Bericht  Eropa (berita  singkat  dari  Eropa). Berkala yang memuat berbagai berita dari Polandia,  Prancis,  Jerman,  Belanda, Spanyol, Inggris, dan Denmark ini, dicetak di  Batavia  oleh  Abraham  Van  den  Eede tahun  1676.  Setelah  itu  terbit  pula Bataviase  Nouvelles pada  bulan  Oktober 1744, Vendu Nieuws pada tanggal 23 Mei 1780,  sedangkan Bataviasche  Koloniale Courant tercatat  sebagai  surat  kabar pertama yang terbit di Batavia tahun 1810.
Dengan  kata  lain  media  masa  di  masa itu  telah  dipandang  sebagai  alat  pencatat atau  pendokumentasian  segala  peristiwa yang terjadi di negeri kita yang amat perlu diketahui  oleh  pemerintah  pusat  di Nederland  maupun  di Nederlandsch  Indie serta orang-orang Belanda pada umumnya. Dan  apabila  kita  membuka  kembali  arsip majalah dan persuratkabaran yang terbit di Indonesia  antara  awal  abad  20  sampai masuknya  Tentara  Jepang,  bisa  kita diketahui  bahwa  betapa  cermatnya  orang Belanda dalam pendokumentasian ini.
Dalam majalah Indie, Nedelandch Indie Oud  en  Nieuw,  Kromo  Blanda,  Djawa, berbagai Verslagen (Laporan)  dan  masih banyak  lagi,  telah  memuat  aneka  berita dari  mulai  politik,  ekonomi,  sosial, sejarah,  kebudayaan,  seni  tradisional (musik,  seni  rupa,  sastra,  bangunan, percandian, dan lain-lain) serta seribu satu macam  peristiwa  penting  lainnya  yang terjadi di negeri kita.
Sampai  akhir  abad  ke-19,  koran  atau berkala  yang  terbit  di  Batavia  hanya memakai  bahasa  Belanda.  Dan  para pembacanya  tentu  saja  masyarakat  yang mengerti  bahasa  tersebut.  Karena  surat kabar  di  masa  itu  diatur  oleh  pihak Binnenland  Bestuur (penguasa  dalam negeri),  kabar  beritanya  boleh  dikata kurang seru dan “kering”. Yang diberitakan  cuma  hal-hal  yang  biasa  dan ringan,  dari  aktivitas  pemerintah  yang monoton,  kehidupan  para  raja,  dan  sultan di  Jawa,  sampai  berita  ekonomi  dan kriminal.
Namun memasuki abad 20, tepatnya di tahun  1903,  koran  mulai  menghangat. Masalahnya  soal  politik  dan  perbedaan paham  antara  pemerintah  dan  masyarakat mulai  diberitakan.  Parada  Harahap,  tokoh pers terkemuka, dalam bukunya “Kedudukan  Pers  Dalam  Masyarakat” (1951) menulis, bahwa zaman menghangatnya  koran  ini,  akibat  dari adanya dicentralisatie  wetgeving (aturan yang  dipusatkan).  Akibatnya  beberapa kota  besar  di  kawasan  Hindia  Belanda menjadi  kota  yang  berpemerintahan otonom  sehingga  ada  para  petinggi pemerintah,  yang  dijamin  oleh  hak onschenbaarheid (tidak  bisa  dituntut), berani mengkritik dan mengoreksi kebijakan atasannya. Kritik semacam itu biasanya dilontarkan  pada  sidang-sidang  umum yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah pusat  atau  daerah.  Kritik  dan  koreksi  ini kemudian  dimuat  di  berbagai  surat  kabar dalam  ruangan Verslaag (Laporan)  agar diketahui masyarakat. Berita-berita Verslaag ini  tentu  saja  menjadi  “santapan empuk”  bagi  para  wartawan.  Berita  itu kemudian  telah  mereka  bumbui  dan didramatisasi  sedemikian  rupa  sehingga jadilah  suatu  berita  sensasi  yang menggegerkan.  Namun,  cara  membumbui berita Verslaag semacam  ini,  lama- kelamaan menjadi hal biasa. Bahkan, cara- cara  demikian  akhirnya  disukai  oleh  para pengelolanya  karena  bisa  mendatangkan keuntungan  dan  berita  sensasi  memang disukai pembacanya.
Para  petinggi  pemerintah  yang  kena kritik juga tidak merasa jatuh martabatnya. Bahkan, ada yang mengubah sikapnya dan membuat kebijaksanaan baru yang menguntungkan  penduduk.  Keberanian menyatakan  saran  dan  kritik  ini  akhirnya menular  ke  masyarakat.  Tidak  sedikit koran  yang  menyajikan  ruangan  surat pembaca  yang  menampung  “curhat” tentang berbagai hal dari para pembacanya. Bahkan, setelah dibentuknya Volksraad (DPR  buatan  Belanda)  pada
tahun 1916, kritik yang menyerempet soal politik mulai marak.
Dunia pers semakin menghangat ketika terbitnya  “Medan  Prijaji”  pada  tahun 1903,  sebuah  surat  kabar  pertama  yang dikelola  kaum  pribumi.  Munculnya  surat kabar  ini  bisa  dikatakan  merupakan  masa permulaan bangsa kita terjun dalam dunia pers  yang  berbau  politik.  Pemerintah Belanda  menyebutnya Inheemsche  Pers (Pers  Bumiputra).  Pemimpin  redaksinya yakni  R.  M.  Tirtoadisuryo  yang  dijuluki Nestor  Jurnalistik  ini  menyadari  bahwa surat  kabar  adalah  alat  penting  untuk menyuarakan  aspirasi  masyarakat.  Dia boleh  dikata  merupakan  bangsa  kita  yang memelopori kebebasan Pers kaum pribumi Sikapnya  ini  telah  memengaruhi  surat kabar  bangsa  pribumi  yang  terbit  sesudah itu.  Hal  ini  terbukti  dari  keberanian  dia menulis  kalimat  yang  tertera  di  bawah judul koran tersebut, Orgaan bagi bangsa jang terperintah di Hindia Olanda tempat membuka  suaranja. Kata  terperintah  di atas  konon  telah  membuka  mata masyarakat, bahwa bangsa pribumi adalah bangsa yang dijajah. Boleh jadi Tuan Tirto terinspirasi  oleh  kebebasan  berbicara  para pembesar  pemerintah  tersebut  di  atas. Rupanya  dia  berpendapat,  bahwa  yang bebas buka suara bukan beliau-beliau saja, namun  juga  rakyat  jelata  alias  kaum pribumi.
Pembahasan.
Dalam keseharian,
pengungkapan realitas oleh wartawan acap kali diwarnai oleh kecenderungan- kecenderungan tertentu. Obsesi media atau wartawan  acap  kali  muncul  dalam  wujud usaha  menciptakan  atau  mengubah  suatu realitas  tertentu.  Wartawan  misalnya, mempersepsikan dirinya sebagai “penegak moral  sosial”  akan  cenderung  untuk menggali dan menyajikan berita-berita dari sisi kerusakan sosial (Budiarto, 2012: 77).
Pada  setiap  era,  terlihat  bahwa  sikap “penegak  moral  sosial”  tetap  ada, meskipun “korban” jatuh pada setiap masa yang berbeda. Harian Indonesia Raya , siap menanggung  konsekuensi  sikap  kerasnya.
Menurut  Mochtar  Lubis,  harus  ada kekuatan  bersama  untuk  memberantas korupsi. Kekuatan bersama itu adalah dari masyarakat  sendiri  bersama  dengan birokrasi yang bersih, pers yang bebas dan para  ulama.  Pers,  demikian  Lubis  lagi, harus  lebih  berani  menghadapi  gejala- gejala korupsi (Ramadhan, 1995: 65).
Dalam hal ini, sikap Lubis diikuti pula oleh Sinar  Harapan sejak  tahun  1970. Kedua surat kabar tersebut mengungkapkan berbagai masalah berdasarkan  informasi  nara  sumber  di dalam institusi, atau dari aparat penyelidik yang  bersimpati  dan  percaya  pada  surat kabar  itu  walaupun  terdapat  perbedaan teknik  inverstigasi  dan  juga  cara pemberitaan yang dilakukan oleh Indonesia  Raya dan Sinar  Harapan . Meskipun demikian, kedua surat kabar itu mempunyai  gaya  pemberitaan  yang hampir  serupa: straight-forward ,  fakta keras  dan lead yang  langsung  ke  inti pokok  dan  tidak  pernah  menggunakan eufemisme.    Persamaan  gaya  tersebut mungkin saja terbentuk karena “penggerak”  kedua  koran  tersebut  adalah orang  non-Jawa:  Mochtar  Lubis  dari Sumatra,  sementara  Aristides  Katoppo ( Managing  Editor SH)  adalah  orang Sulawesi  Utara  yang  sebelumnya  bekerja di kantor berita negara Barat.
Harus  pula  dikatakan  bahwa  gaya jurnalistik kedua surat kabar tersebut amat berbeda  dengan  gaya  yang  dianut  oleh Harian Kompas , lebih-lebih Kompa s pasca tahun 1978 dimana Pemimpin Redaksinya, dan  para  pemimpin  koran  lainnya  harus menandatangani sebuah pernyataan tertulis yang  secara  tersirat  “mengunci”  prinsip kemerdekaan  pers  itu  sendiri  seperti diuraikan sebelumnya.
Pemimpin  Umum/Pemimpin  Redaksi Kompas, Jakob  Oetama,  bukannya  tidak mengapresiasi gaya jurnalistik yang dianut oleh  Indonesia  Raya  yang  disebutnya sebagai  “jurnalistme  jihad”.  Ujarnya, kelebihan  jurnalisme  jihad  (sering  pula disebut crusading  journalism )  terletak pada  keberanian,  kejelasan  dari  sikap
berpihak  dalam  meliput  suatu  peristiwa. Kecenderungannya  ialah  melihat  suatu persoalan  dengan  kacamata  dan  konteks hitam-putih. Kompleksitas persoalan kurang  mendapat  perhatian.  Gayanya diakui  lebih  konfrontatif  daripada  dialog atau persepsi (Oetama, 2001: 189). Seperti diakui  oleh  Jakob  Oetama  sendiri,  cara- cara  IR  tidak  digunakan  dan  tidak  cocok dengan karakter harian seperti Kompas . Sejak  sebelum  IR  ditutup,  maka  SH tetap  mencirikan  teknik  investigasi berdasarkan  rumus  “satu  berita,  banyak sumber”  sehingga  surat  kabar  sore  itu tetap  kredibel  di  hadapan  penguasa  dan pembacanya. Tidak ada berita yang ditulis atau diterbitkan sebelum informasi tersebut  dicek  pada  dua  atau  lebih  nara sumber yang dapat dipercaya.
Dengan  teknik  demikian,  SH  mampu terus hidup, atau setidak-tidaknya “hukuman”  yang  dijatuhkan  kepada  SH “lebih  ringan”  karena  tidak  ditemukan alasan  yang  tepat  untuk  menutup  lebih lama  koran  tersebut.  Pemberitaan    SH setelah  IR  ditutup  tahun  1974  mengenai korupsi yang dilakukan oleh Kepala Depo Logistik  (Kadolog)  Kalimantan  Timur, Budiadji,  senilai  Rp  7,6  milyar;  korupsi oleh  pengusaha  Endang  Widjaja  (14 milyar  rupiah)  dan;  penyelundupan  mobil mewah  oleh  Robby  Tjahjadi  adalah jurnalistik  investigasi  yang  mengandalkan sumber-sumber  yang  kuat  di  Kejaksaan Agung  (Nababan,  2009)  sehingga  tidak dianggap membahayakan oleh pemerintah. Setidaknya  ada  semacam clearance dari Jaksa  Agung  Ali  Said,  SH  yang  amat bersimpati  pada  fungsi  pers  (Said,  1997: 382).
Pada  era  reformasi  kini,  pers menikmati kemerdekaan pemberitaan yang dijamin  oleh  UU.  Tetapi  meskipun  para wartawan  mendapat  peluang  besar  untuk melakukan  investigasi  jurnalistik  terhadap berbagai perbuatan korupsi, tetapi meluasnya  pemberitaan  anti-korupsi  amat ditolong oleh kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003.  Pada  satu  sisi,  media  atau  jurnalis
yang  cerdik  “memanfaatkan”  kerja  KPK yang  melakukan  penangkapan  terhadap oknum  atau  perorangan  yang  melakukan korupsi secara optimal. Investigasi lanjutan  dilakukan  didasarkan  teman  atau tangkapan
KPK yang terkadang menghasilkan  liputan  yang  berbobot. Tetapi  pada  sisi  lain,  media  atau  jurnalis kehilangan inisiatifnya melakukan investigasi jurnalistik dan memilih menunggu  “bola  muntah”  dari  KPK karena  ada  semacam  jaminan  bahwa liputan  lanjutan  tersebt  akan  mendapat perhatian besar dari pembaca atau pemirsa TV.
Namun  di  lain  pihak  sebagian kalangan  menilai  liputan  pers  tentang korupsi  masih  terpusat  pada  aspek penegakan hukum. Pers masih mengabaikan  upaya  penghapusan  korupsi melalui  cara  preventif.  Pembicaraan mengenai  pemberantasan  korupsi  lebih banyak  ke  soal  proses  hukum  terhadap pelakunya.  Padahal,  proses  hukum  tidak lagi sangat efektif menghilangkan perbuatan  melanggar  hukum.  Pers  pada tataran preventif harus senantiasa mensinyalir  potensi  korupsi  dari  setiap kegiatan  pemerintahan,  tetapi  tidak sekedar  menduga-duga.  Sesuai  pula dengan  sistem  keterbukaan  informasi publik,  pers  harus  dapat  memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk mencegah korupsi.
Pencegahan  korupsi  yang  didorong dan  diintegrasikan  dengan  penindakan hasilnya  dinilai  akan  jauh  lebih  baik. Pemberantasan korupsi harus juga dilakukan  melalui  gerakan  sosial  anti korupsi.  Banyak  hal  yang  bisa  dilakukan dalam  hal  pencegahan.  Namun  sayangnya tindakan  pencegahan  korupsi  yang  sangat dibutuhkan  itu  tidak  cukup  menarik  bagi pers.  Sering  persoalan  itu  tidak  dianggap bernilai berita sehingga jarang diberitakan. Sebagian  kalian  menilai  saat  ini  ada stagnasi  dalam  pemberantasan  korupsi. Terkait  jurnalisme  investigasi  yang diharapkan  dapat  ikut  mengungkap korupsi,  liputan  itu  menurutnya  belum
cukup  laku  di  Indonesia.  Terhambatnya perkembangan jurnalisme investigasi disebabkan
antara lain faktor ketidakpedulian,  tidak  tersedia  sumber daya,  sikap  berpuas  diri,  konflik kepentingan, dan masih rendahnya apresiasi  khalayak.  Tidak  banyak  media (di Indonesia) yang menjadikan jurnalisme investigasi sebagai andalan utama. Saat ini media  bukan  faktor  determinan  tunggal atau penentu satu-satunya dalam keberhasilan  pemberantasan  korupsi.  Pers hanya  syarat  yang  mesti  ada  tapi  tidak mencukupi.  Harus  ada  tindaklanjut  dari lembaga resmi serta politik yang jelas dari pemerintah dan juga tekanan dari publik.
Hal  penting  dari  pers  lainnya,  selain jurnalisme  investigasi,  adalah  terus menggonggongi  lembaga  resmi  dan mendidik masyarakat untuk pemberantasan  korupsi.  Peran  pers  dalam pemberantasan  korupsi  belum  optimal. Namun,  semangat  investigasi  dalam  diri wartawan  Indonesia  semakin  mengental. Liputan  investigasi  yang  serius  atas  kasus korupsi membutuhkan keterlibatan banyak wartawan  dan  waktu  yang  lama.  Hal  itu tidak mudah diatasi oleh pers.

## SIMPULAN & SARAN
Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya maka dapatlah ditarik beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1) Pers  Nasional  sejak  setelah  kemerdekaan secara konsisten dan konsekuen menjalankan  fungsinya  memberitakan masalah-masalah
korupsi, meskipun banyak menghadapi kendala, terutama dari pemerintah  atau  penguasa  yang  tidak menghendaki  adanya  kemerdekaan  pers (2)  Setelah  peristiwa  Malari  pada  Januari 1974, untuk pertama kalinya kemerdekaan pers  mengalami  kemunduran  yang  sangat berarti  karena  ada  sejumah  media  cetak yang  dibredel  dan  tidak  bisa  terbit  lagi. Media  cetak  lain  yang  “beruntung”  masih survive memilih  untuk  mengurangi  sikap kritis mereka terhadap pemerintahan Orde
Baru (3) Pada tahun 1980-an perekonomian Indonesia
mengalami
booming yang  berpengaruh  pada  industri media.  Iklan  bertambah  secara  signifikan, dan  berpengaruh  besar  pada  pendapatan (income )  pada  surat-surat  kabar  utama  di Jakarta. Pers menjadi industri yang secara tidak  langsung  mendorong  pimpinan media  tersebut  menjadi  lebih  hati-hati dalam  kebijakan  redaksionalnya  untuk tidak dikatakan menjadi sangat pragmatis. Bagaimana  pun  kelangsungan  bisnis media  menjadi  pertimbangan  ketimbang sikap  “jihad”  seperti  di  masa  sebelumnya (4)  Penutupan  tujuh  surat  kabar  utama  di Jakarta pada Januari 1978 telah mematahkan  sebagian  besar  semangat anti-korupsi  pers  nasional.  Pemberitaan pasca tahun 1978 cenderung memperhatikan  keselamatan  media  itu ketimbang mempetimbangkan nilai jurnalistiknya  mengenai  sebuah  informasi atau berita.
Saran  yang  dapat  dikemukakan  adalah bahwa  setelah  reformasi,  kemerdekaan pers  dijamin  oleh  undang-undang,  tetapi karena  tumbuhnya  era  keterbukaan, kontrol sosial tidak menjadi monopoli pers lagi.  Media  baru  ( new  media )  dan  media sosial  ( social  media )  mulai  eksis,  dan mendorong pembentukan opini publik dan sekaligus  jadi benchmark surat  kabar  dan televisi dalam mengangkat isu anti-korupsi dan  perbuatan  ketidakadilan  lainnya. Lahirnya lembaga KPK menjamin semacam  “kendaraan  utama”  bagi  media massa  untuk  mem- blow-up atau mengangkat berbagai isu korupsi besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Rum  dan  OC  Kaligis,  et.al.  (2007),
Simtom  Politik  1965 ,
PKI  dalam Perspektif Pembalasan dan Pengampunan, Jakarta:  Kata  Hasta Pustaka.
Ali  Said,  Sri  Murni.  (1997), Ali  Said  Di Antara  Sahabat ,  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
Atmakusumah dan Sri Rumiati Atmakusumah. (1997), Tajuk-tajuk Mochtar  Lubis  di  Harian  Indonesia
Raya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Budianto,  Heri.  Media  Massa:  Perang Melawan  Korupsi  dan  Penguatan Integritas,  dalam  Diah  Wardhani  & Afdal  Makkuraga  Putra,  editors.  (2012),
The Repotition of Communication in the Dynamic  of  Covergence. Jakarta  : Kencana Prenada Media Group. Budiyarso,  Edy.  (2000), Menentang Tirani,  Aksi  Mahasiswa  77/78, Jakarta: PT Grasindo.
Dhakidae,  Daniel.  (1991), The  State,  the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism,  Political  Economy  of Indonesian  News  Industry ,  doctor  tesis,
New York : Cornel University. Dirdjosisworo,  Sudjono.  (1994), Fungsi Perundang-Undangan  Pidana  Dalam Penanggulangan  Korupsi  di  Indonesia ,
Bandung : Sinar Baru. Hakim,  Baihaki.  (2009), The  Lone Ranger,, Lekak-liku Transformasi Pertamina , Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
Haryanto,  Ignatius.  (2006), Indonesia Raya Dibredel , Yogyakarta : LKiS. Hasibuan, Albert. (2010), Memoar
Perjalanan  Penemuan  Diri ,  Jakarta  : Kata Hasta Pustaka.
KH,  Ramadhan.  (1995), Mochtar  Lubis Bicara  Lurus,  Menjawab  Pertanyaan Wartawan ,  Jakarta:  Yayasan  Obor
Indonesia.
Lee,  Oey  Hong.  (1971), Indonesian Goverment  and  Press  During  Guided Democracy ,  London  :  University  of
Hull. Lesmana,  Tjipta,  Pers  Indonesia  dalam
Teori  dan  Praktik  dalam  Subagyo  PR, et.al. (1986), Persuratkabaran
Indonesia  dalam  Era  Informasi  : Perkembangannya,
Permasalahannya
dan Perpektifnya , Jakarta : Pustaka Sinar
Harapan.
MacDonell,  R.  &  Pesic,  M.  The  Role  of the Media in Curbing Corruption, dalam R. Stapenhurst, N. Johnson & R. Pellizo, editors.  (2006), The  Role  of  Parliament in  Curbing  Corruption, Washington DC: The World Bank.
Nababan, Panda. (2009), Menembus Fakta, Otobiografi  30  tahun  seorang  jurnalis investigatif, Jakarta: Q Communication. Oetama,  Jakob.  (2001), Pers  Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus , Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Tim PDAT Tempo. (1998), AH Nasution, Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai , Jakarta: Grafiti Pers.
Pudjiarto  RS,  St.  Harum.  (1994), Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia , Yogyakarta  :  Penerbitan  Universitas Atma Jaya.
Pudjomartono,  Susanto,    Pers  Indonesia Pasca  Soeharto,  dalam  Ery  Sutrisno, editor.  (1998), Reformasi  Media  Massa ,
Jakarta : Aliansi Jurnalis Independen.
Rianto, Bibit Samad. (2009), Koruptor go to  Hell!  Mengupas  Anatomi  Korupsi  di Indonesia, Jakarta : Penerbit Hikmah. Semma,  Mansyur.  (2008), Negara  dan Korupsi : pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia dan perilaku politik ,  Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia.
Sen,  Krishna  &  Hill,  David  T.  (2001),
Media, Budaya dan Politik di Indonesia , Jakarta  :  Institut  Studi  Arus  Informasi bekerjasama  dengan  Media  Lintas  Inti Nusantara.
Siregar,  RH.  Kiat  Pers  Indonesia
Menghindari Ancaman Hukuman, dalam St.  Sularto,  editor.  (2001), Humanisme dan  Kebebasan  Pers ,  Jakarta  :  Penerbit Buku Kompas.
Sularto,  St,  editor.  (2007), Kompas,  Dari
Belakang  ke  Depan ,  Jakarta:  Penerbit Buku Kompas. Sumarkidjo, Atmadji, Media & Pembentukan  Opini  Publik:  Benarkah Televisi  Tersandera  dan  Media  Lain masih Independen? dalam Diah Wardhani  &  Afdal  Makkuraga  Putra, editor.  (2012), The  Repotition  of Communication  in  the  Dynamic  of
Convergence ,  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group.
Wijayanto  &  Ridwan  Zachrie.  (2009).
Korupsi  Mengkorupsi  Indonesia:  Sebab,
Akibat  dan  Prospek  Pemberantasan.
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

## Media cetak:
Muhtadi,  Burhanuddin.  14  Mei  2012. Dilema  Partai  Demokrat  dan  Konvensi Capres  2014. Jakarta:  Harian Media Indonesia .
Pariangu, Umbu TW. 26 Juni 2012. Kartu Mati  Demokrat .  Jakarta:  Harian  Media Indonesia.
***