## PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DI KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)
Ni Made Nita Prihartanty 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { prihartantynita@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  berujuan  untuk  (1)  mengetahui  dasar  dan  pertimbangan  penuntut  umu  dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan  perkara  Nomor  6/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Sgr.,  (2)  mengetahui  dasar  dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan  dalam  kasus  putusan  perkara  Nomor  6/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Sgr.  Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yang bersifat  deskriptif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  jaksa  penuntut  umum  di Kejaksaan  Negeri  Buleleng  serta  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja.  Dalam  teknik penentuan  sampel  penelitian  ini  menggunakan  purposive  sampling.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa  (1) adapun dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  persetubuhan  dalam  kasus  putusan perkara  Nomor  6/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Sgr  adalah  Pasal  81  Ayat  2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dengan tuntutan 1 tahun pidana penjara  serta  menjatuhkan  pidana  pelatihan  kerja  pengganti  pidana  denda  diserahkan  pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada  waktu siang hari untuk jangka  waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada  waktu yang  tidak mengganggu jam belajar Anak. (2) Dasar dan  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr adalah  daran Pembimbing Kemasayarakatan  yang  menilai  pelaku  perlu  mendapat  kan  Pidana  Bersyarat  agar pemidanaannya  dapat  memperbaiki  sikap  dan  tingkah  lakunya  dimasa  mendatang  melalui adanya  pembinaan,  pelayanan  dan  pengawasan.  Untuk  itu  hakim  menambah  masa  penjara pelaku  untuk  memenuhi  syarat  memperoleh  Pidana  Bersyarat  yaitu  minimal  penjara  2  (dua) tahun sesuai Pasal 73 Ayat 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kata kunci: Persetubuhan, Penuntut Umum, Hakim

## Abstract
This  study  aims  to  (1)  find  out  the  basis  and  considerations  of  the  public  prosecutor  in  filing charges against a child as a perpetrator of a criminal act of sexual intercourse in the case of a case  decision  Number  6/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Sgr.,  (2)  knowing  the  basis  and considerations  of  the  judge  in  making  a  decision  against  a  child  as  a  criminal  act  of  sexual intercourse in the case of a case decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. The type of research used is empirical legal research with a descriptive nature of research. The sources of
data  in  this  study  were  obtained  from  public  prosecutors  at  the  Buleleng  District  Court  and judges at the Singaraja District Court. In the technique of determining the sample of this study using purposive sampling. The results of the study show that (1) the basis and considerations of  the  public  prosecutor  in  filing  charges  against  children  as  perpetrators  of  criminal  acts  of sexual intercourse in the case of the case decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr are Article 81 paragraph 2 of the Law. The Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments  to  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  23  of  2003  concerning  Child Protection  with a  demand  of 1 year in prison and  imposing a criminal job training in lieu of a fine  submitted  to  the  Social  Service  of  Buleleng  Regency  for  4  (four)  months.  the  work  is carried out during the day for a period of 2 (two) hours in 1 (one) day and at a time that does not  interfere  with  the  child's  learning  hours.  (2)  The  basis  and  considerations  of  the  judge  in making  a  decision  against  a  child  as  a  perpetrator  of  the  crime  of  sexual  intercourse  in  the case of the decision of the case Number 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr is the guidance of the Community Advisor who assesses that the perpetrator needs to get a conditional criminal so that  the  sentence  can  improve  attitudes  and  his  behavior  in  the  future  through  coaching, service  and  supervision.  For  this  reason,  the  judge  increases  the  prison  term  for  the perpetrator to fulfill the conditions for obtaining a conditional sentence, namely a minimum of 2 (two)  years  in  prison  in  accordance  with  Article  73  Paragraph  1  of  the  Juvenile  Criminal Justice System Law.

## Keywords: Intercource, Public Prosecutor, Judge

## PENDAHULUAN
Seorang  individu  yang  melakukan tindak  pidana  tentunya  membahayakan dirinya maupun orang lain. Ketika seorang individu  tersebut  sadar  dan  memiliki hubungan  batin  terhadap  perbuatan  yang dilakukannya,  maka  pelaku  tindak  pidana tersebut layak untuk dimintai pertanggungjawaban  pidananya.  Untuk dapat  dipidananya  si  pelaku,  disyaratkan bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukannya itu  memenuhi  unsur-unsur  yang  telah ditentukan  dalam  undang-undang.  Melihat dari  sudut  pandang  terjadinya  tindakan yang  dilarang,  seorang  akan  dimintai pertanggungjawaban atas tindakan- tindakan tersebut apabila tindakan tersebut  melawan  hukum,  serta  tidak  ada alasan  pembenar  atau  peniadaan  sifat melawan  hukum  untuk  pidana  yang dilakukannya.  Jika  melihat  dari  sudut pandang kemampuan bertanggung jawab, maka  hanya  seorang  yang  mampu bertanggung jawab yang dapat
mempertanggungjawabkan
atas perbuatannya.  Oleh  sebab  itu,  dalam  hal dipidananya  seseorang  yang  melakukan perbuatan  yang  sebagaimana  yang  telah diancamkan,  tergantung  dari  soal  apakah dalam  melakukan  perbuatan  ini  dia mempunyai kesalahan. Kesalahan menjadi  dasar  perbuatan  manusia  yang menyimpang  dari  kaidah  dan  norma- norma  perilaku,  kesalahan  juga  menjadi
dasar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  tindak pidana  dan  melanggar  aturan-aturan hukum  pidana  (Teguh,  2018:147).  Anak sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa dan mahluk, sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai  hak  atas  hidup  dan  merdeka serta  mendapat  perlindungan  baik  dari orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  bangsa dan  negara.  Oleh  karena  itu  tidak  ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas  hak  atas  hidup  dan  merdeka tersebut.  Bila  anak  itu  masih  dalam kandungan  orang  tua  dan  orang  tua tersebut selalu berusaha untuk mengugurkan anaknya dalam kandungannya,
maka orang tua tersebakan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut (Abdussalam dan Desasfuryanto, 2014:1). Dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012  mengenai  sistem  peradilan  anak, pada  pasal  1  Ayat  3  mengatur  bahwa anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di sebut  anak  adalah  anak  yang  telah berumur  12  (dua  belas)  tahun,  namun belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun, yang di duga melakukan tindak pidana.
Anak berhak atas perlindungan- perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat
pertumbuhan  dan  perkembangan  dengan wajar. Dasar pemikiran
bahwa perlindungan anak yang di maksud adalah untuk  mengupayakan  pelaku  yang  benar dan  adil,  untuk  mencapai  kesejahteraan anak  (Nashriana,  2011:2).  Penanganan dan  upaya  perlindungan  terhadap  anak yang berhadapadan dengan hukum mempunyai  permasalahan  yang  cukup luas. Tidak hanya akibat dari perbuatan si anak  yang  mengakibatkan  timbulnya korban, tetapi juga pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan  yang  harus  ditempuh  oleh  anak sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas perbuatannya  membawa  dampak  bagi perkembangan  si  anak.  Tahapan-tahapan dari  proses  peradilan  mulai  dari  tingkat penyidikan,  penuntutan,  pengadilan  dan pembinaan  di  Lembaga  permasyarakatan anak yang memakan waktu cukup panjang.  Perlindungan  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang tanpa kekerasan dan diskriminasi.  Hal  ini  diperlukan  sebagai bentuk  perlindungan  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana.  Perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya  sangat  memprihatinkan,  yang mana  pelakunya  tidak  hanya  orang dewasa  tetapi  juga  dilakukan  oleh  anak. Dalam  hal  mengadili  tindak  pidana  anak, Indonesia  sebagai  negara  hukum mаkа dаlаm  konstitusi  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia 1945
mengаtur hаk-hаk аsаsi mаnusiа, perаdilаn  yаng  bebаs  dаri  pengаruh sesuаtu kekuаsааn аtаu kekuаtаn lаin dаn legаlitаs dаlаm аrti segаlа bentuk.
Perlindungan  terhadap  anak  telah di  akomodir  pada  beberapa  peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  297  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  5606  (untuk selanjutnya  disebut  Undang-Undang  No 35  Tahun  2014)  dan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang  SPPA).  Dalam  hal  ini anak  yang  menjadi  korban  diberikan perlindungan  baik  berupa  bantuan  medis, rehabilitasi-psiko,  hak  atas  restitusi  hak atas  kompensasi,  atau  ganti  rugi.  Akan tetapi penerapan terhadap Undang- undang  perlindungan  anak  dikatakan masih  belum  maksimal  karena  tidak mendapat  rasa  keadilan  bagi  anak  atau korban,  dalam  hal  ini  penyelesaian perkara  pidana  kejahatan  persetubuhan khususnya kurang memperoleh perlindungan  hukum  yang  memadai  baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun  immaterial  sering  kali  korban dijadikan sebagai saksi dalam persidangan  sebagai  pemenuh  Undang- Undang  saja  hal  ini  mengakibatkan peluang untuk mendapatkan hak-hak anak menjadi  sangat  kecil  (Kapitan,  dkk, 2020:4).
Kabupaten  Buleleng  adalah  sebuah kabupaten  yang  ada  di  provinsi  Bali, Indonesia.  Ibu  kotanya  ialah Singaraja . Secara  administrasi  terbagi  dalam  9
Kecamatan dengan 129 desa, 19 kelurahan,  550  dusun/banjar  dan  58 lingkungan.  9  (sembilan)  kecamatan  yaitu Kecamatan  Gerokgak,  Seririt,  Busungbiu, Banjar,  Sukasada,  Buleleng,  Sawan, Kubutambahan  dan  Tejakula.  Kabupaten Buleleng  merupakan  suatu  kabupaten yang  dijuluki  sebagai  Kota  Pendidikan,  di Kabupaten  Buleleng  tepatnya  di  kota Singaraja  pemerintah  menyelenggarakan pendidikan  dari  umur  6  tahun  sampai perkuliahan. Tetapi kenyataannya di Kabupaten  Buleleng  masih  banyak  anak- anak  dibawah  umur  masih  tidak  dapat mencicipi  bangku  Pendidikan  dan  belum adanya perhatian pemerintah yang merata untuk  anak-anak  yang  kurang  mendapat pendidikan.  Meskipun  ada  program  wajib belajar 12 tahun akan tetapi masih banyak anak-anak  yang  tidak  bisa  melaksanakan pendidikan karena faktor ekonomi, seharusnya pemerintah memberikan perhatian  lebih  untuk  masalah  pendidikan seperti  ini  agar  seluruh  anak-anak  wajib mendapatkan  pendidikan  minimal  sampai SMA  (Sekolah  Menengah  Atas)  agar mereka  setidaknya  memiliki  wawasan
yang bisa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Data  Persetubuhan  Anak  Dibawah Umur  Yang  Sudah  Berkekuatan  Hukum Tetap.
Sumber  :  Bagian  Eksekusi  Kejaksaan Negeri Buleleng.
Berdasarkan  data  diatas,  diketahui bahwa  kasus  persetubuhan  anak  yang dilanjutkan  ke  persidangan  pada  tahun 2021 mengalami peningkatan. Di Kabupaten Buleleng terdapat kasus persetubuhan  anak  di  bawah  umur,  yang dimana  pelakunya  juga  merupakan  anak di bawah umur. Kasus ini diadili Pengadilan Negeri Singaraja. Berdasarkan putusan  pengadilan  Nomor  6/Pid.Sus Anak/2021/PN  Sgr.  Kadek  Juli  Arta  Yasa Alias  Acet  yang  terbukti  secara  sah  telah melanggar  Pasal  81  Ayat  (2)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  nomor  35 Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan  anak,  maka  Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan bahwa anak Ketut  Juli  Arta  Yasa  Alias  Acet  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan  persetubuhan  dengannya”. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Ketut  Juli Arta  Yasa  Alias  Acet  dengan  pidana penjara  selama  2  (dua)  tahun  dan  6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana pelatihan  kerja  pengganti  pidana  denda diserahkan  pada  Dinas  Sosial  Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan. Ancaman  pidana  terhadap  tindak  pidana persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  anak Ketut  Juli  Arta  Yasa  Alias  Acet  terhadap anak adalah tindak pidana yang ancamannya  di  atas  7  (tujuh)  tahun. Berdasarkan  ketentuan  dari  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak maka  upaya  diversi  baik  pada  tingkat proses  penyidikan,  penuntutan,  dan  pada tingkat Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh
anak terhadap  anak tidak  dapat  dilakukan upaya diversi.
Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa  Tindak  pidana  anak  adalah  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak-anak. Tindak  pidana  anak  dapat  di  hubungkan dengan isitilah kenakalan anak (kenakalan remaja).  Ketika  anak  melakukan  tindak pidana,  tindakan  yang  anak  tersebut lakukan  dapat  membahayakan  dirinya hingga menimbulkan korban yang merugikan  dirinya  maupun  orang  lain. Saat ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak, salah satunya adalah persetubuhan. Dimana dalam kasus persetubuhan ini pelaku dan korban sama- sama  merupakan  anak  dibawah  umur, yang  dimana  anak  merupakan  generasi penerus  bangsa  yang  akan  meneruskan cita-cita  bangsa  ini.  Berdasarkan  uraian tersebut  maka  akan  mengkaji  lebih  lanjut melalui  tulisan  dalam  bentuk  skripsi dengan judul “PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK PELAKU  PERSETUBUHAN  ANAK  DI KABUPATEN  BULELENG  (Studi  Kasus Nomor 6/ Pid.Sus- Anak/2021/PN Sgr)”

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Ishaq, 2017: 31).
Sifat penelitian yang digunakan adalah  deskriptif  dan  menggunakan  data dan  sumber  data  yaitu  data  primer  dan data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier  yaitu  kamus  hukum  (Zaenudin, 2017:  24).  Dalam  rangka  pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan  data,  yaitu  teknik  studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan,  dan  teknik  wawancara. Teknik  penentuan  sampel  penelitiannya menggunakan teknik non probability sampling dan bentuknya adalah purposive sampling. Teknik  pengolahan  data  adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan  data  dilapangan  sehingga
Tahun 2017  2018  2019  2020  2021 Jumlah 0 0 14 9 13
siap  untuk  dianalisis.  Data  yang  diperoleh untuk  penelitian  ini  dianalisis  dan  diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara yang dilakukan  oleh  peneliti  dengan  informan serta  data  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan (Sugiyono, 2018: 85).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar  dan  Pertimbangan  Penuntut Umum  Dalam  Mengajukan  Tuntutan Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana  Persetubuhan  Dalam  Kasus Putusan  Perkara  Nomor  6/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Sgr
Kejaksaan  adalah  satu  dan  tidak dipisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan,  maka  Jaksa  Agung  Republik Indonesia  beserta  seluruh  Kejaksaan  di Indonesia  merupakan  satu  kesartuan. Dengan demikian tata cara kerja kejaksaan  adalah  kewenangan  Jaksa Agung  untuk  mengaturnya.  Baik  dalam HIR  atau  RIJB,  Prinsip  ini  telah  dianut dalam  Pasal  2  Ayat  (3)  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik  Indonesia  (Marpaung,  2011:11) Bahwa  proses  kerja  Kejaksaan  terdiri  dari tiga tahapan, yaitu prapenuntutan, penuntutan  dan  eksekusi.  Sesuai  dengan pasal  138  Ayat  1  dan  Ayat  2  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHAP) yang  telah  terdapat  pada  kajian  pustaka mengenai  pra  penuntutan,  tugas  Jaksa Penuntut  Umum  dalam  melakukan  pra penuntutan.  Dalam  perkara  pidana  Jaksa penuntut umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal.  Kejaksaan  Republik  Indonesia adalah lembaga Negara
yang melaksanakan kekuasaan Negara,
khususnya  di  bidang  penuntutan.  Selain itu  Kejaksaan  Republik  Indonesia  juga merupakan satu satunya instansi pelaksana  putusan  pidana  Jaksa  sebagai pelaksana  kewenangan  tersebut  diberi wewenang  sebagai  Penuntut  Umum  serta melaksanakan  putusan  pengadilan,  dan wewenang  lain  berdasarkan  Undang- Undang.  Dalam  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia  Pasal  1  butir  1  dan butir  2  disebutkan  pengertian  Jaksa  dan
penuntut  umum,  bunyi  Pasal  1  butir  1 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia adalah  “Jaksa  adalah  pejabat  fungsional yang  diberi  wewenang  oleh  undang- undang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut umum  dan pelaksana  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap  serta  wewenang  lain  berdasarkan undang- undang”.
Dalam  hal  menuntut,  penuntut  umum selalu  mempertimbangkan  barang  bukti dan alat bukti. Alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat  dipergunakan  untuk  memperkuat dakwaan,  tuntutan  atau  gugatan    maupun guna    menolak    dakwaan    tuntutan    atau gugatan.  Alat  bukti  adalah    segala sesuatu  yang  ada  hubungannya  dengan suatu    perbuatan,    dimana    dengan  alat- alat  bukti  tersebut  dapat  dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan    keyakinan    hakim    atas kebenaran  adanya  suatu  tindak  pidana yang    telah  dilakukan  oleh  terdakwa pengertian    alat    bukti    adalah    alat    atau sesuatu  yang  dipakai  dalam pembuktian dan  itu  tidak  tergantung  dari  sebuah benda  fisik  semata  tapi  juga  bentuk pernyataan-pernyataan    atau    kesaksian- kesaksian  dari  pihak-pihak  yang  terkait langsung (saksi) maupun tidak (saksi ahli) (Nugroho, 2017:26).
Dalam  proses  perkara  pidana  di Indonesia, barang bukti memegang peranan  yang  sangat  penting,  dimana barang  bukti  dapat  membuat  terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada  akhirnya  akan  digunakan  sebagai bahan  pembuktian,  untuk  menunjang keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa  sebagaimana yang  didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaan  di  pengadilan.  Barang-barang bukti  tersebut  antara  lain  meliputi  benda yang  merupakan  obyek-obyek  dari  tindak pidana,  hasil  dari  tindak  pidana  dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan  dengan  tindak  pidana.  Untuk menjaga  keamanan  dan  keutuhan  benda- benda tersebut,
Undang-Undang memberikan kewenangan kepada
Penyidik  untuk  melakukan  penyitaaan. Penyitaan mana harus berdasarkan
syarat-syarat  dan  tata  cara  yang  telah ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Tujuan dari  penyitaan  adalah  untuk  kepentingan pembuktian,  terutama  ditujukan  sebagai barang  bukti  di  muka  sidang  peradilan (Makausi, 2019:52).
Hukum  pidana  dalam  sudut  pandang perbuatan  pidana  terhadap  seseorang yang melakukan kejahatan akan diberikan sanksi  sesuai  dengan  perbuatan  pidana yang  telah  ia  lakukan.  Sanksi  untuk seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana ditujukan  agar  dapat  merasakan  efek  jera sehingga  tidak  mengulangi  perbuatannya kembali.  Adanya  sanksi  yang  dimuat dalam peraturan perundang-undangan diharapkan  akan  menekan  masyarakat lainya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana.  Terkait  uraian  tersebut  bahwa menurut Mahrus Hanafi menyatakan dalam bahasa Inggris atas istilah pertanggung jawaban pidana yang disebut sebagai responsibility , atau criminal liability .  Menurut  Mahrus  Hanafi  bahwa konsep  pertanggung  jawaban  pidana dalam  istilah responsibility juga  meliputi nilai  moral  atau  kesusilaan  umum  yang dianut  oleh  masyarakat  yang  ditujukan agar  pertanggung  jawaban  pidana  itu dicapai  dengan  memenuhi  unsur  keadilan (Mahrus, 2015:16).
Nilai  moral  dan/atau  nilai  kesusilaan umum  yang  dianut  oleh  masyarakat berdasarkan uraian tersebut dapat disimak bahwa  terkait  pertanggung  jawaban  pada istilah responsibility tidak hanya berdasarkan  ketentuan  hukum  melainkan juga  terdapat  nilai-nilai  yang  dianut  oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan salah  satu  bentuk  yang  dapat  digunakan untuk mengklasifikasikan atau menentukan  apakah  suatu  perbuatan seseorang  tersebut  dapat  dipidana  atau dapat  dibebaskan  dari  suatu  pertanggung jawaban.  Selanjutnya  menurut  Barda Nawawi  Arief  yang  lebih  menekankan terhadap  pertanggung  jawaban  pidana atas  asas  kesalahan  (asas culpabilitas ), yang  didasarkan  pada  keseimbangan monodualistik  yang  didasarkan  pada  nilai keadilan  dan  disejajarkan  berpasangan dengan  asas  legalitas  sebagai  nilai kepastian. Walaupun Konsep asas
legalitas  berprinsip  bahwa  pertanggung jawaban  pidana  berdasarkan  kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung
jawaban  pengganti  ( vicarious  liability )  dan pertanggung  jawaban  yang  ketat  ( strict liability )” (Barda, 2001:23).
Seseorang dinyatakan bersalah karena  dinilai  memiliki  pikiran  yang  salah sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  sebagai suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum. Sehingga  setiap  orang  yang  melakukan pelanggaran terhadap undang-undang baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan  maka  orang  tersebut  wajib bertanggung  jawab  atas  apa  yang  telah dilakukan.  Terkait  dengan  pemenuhan unsur berupa kesengajaan ataupun kealpaan  akan  ditentukan  oleh  hakim dalam  amar  putusan  terhadap  setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.
Menurut  (Chairul,  2013:68)  bahwa dasar  adanya  tindak  pidana  adalah  asas legalitas,  sedangkan  dapat  dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai  pertanggung  jawaban  pidana bila  ia  telah  melakukan  perbuatan  yang salah  dan  bertentangan  dengan  hukum. Pada  hakikatnya  pertanggung  jawaban pidana  adalah  suatu  bentuk  mekanisme yang  diciptakan  untuk  bereaksi  atas pelanggaran  suatu  perbuatan  tertentu yang telah disepakati.
Sebagaimana  Moeljatno  menyatakan bahwa  hal  ini  sesuai  dengan  asas pertanggung jawaban dalam hukum pidana  adalah  “ geen  straf  zonder  schuld; Actus  non  facit  reum  nisi  mens  sit  rea ” yang  artinya  tidak  dipidana  jika  tidak  ada kesalahan.  Perbuatan  merupakan  salah satu  unsur  yang  pokok  pertanggung jawaban  pidana,  karena  seseorang  tidak dapat  dipidana  apabila  tidak  melakukan suatu  perbuatan  dimana  perbuatan  yang dilakukan  merupakan  perbuatan  yang dilarang  oleh  undang-undang  atau  aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut (Moeljatno, 2015:165). Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, 301dapun  syarat-syarat  dapat  tidaknya dimintai  pertanggung  jawaban  pidana
kepada  seseorang  maka  harus  adanya kesalahan.
Dikaitkan dengan
penanganan perkara  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  maka dapat  dipahami  bahwa  anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan  strategi  sistem  peradilan pidana anak dengan diupayakan seminimal mungkin intervensi yang dilakukan  oleh  penuntut  umum  di  dalam persidangan.  Namun  kenyataannya  anak diposisikan sebagai objek serta perlakuan. Anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana memerlukan strategi sistem peradilan  pidana  yaitu  harus  diupayakan seminimal  mungkin  intervensi  sistem peradilan pidana. Peradilan pidana dilaksanakan  berdasarkan  hukum  acara pidana  yang  terbagi  ke  dalam  beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan  institusi  tertentu  (Hartono, 2020: 287).  Berdasarkan ketentuan Pasal 5  Ayat  (1)  Undang-Undang  SPPA  yang menegaskan  bahwa  “Sistem  Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”.
Selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang  SPPA  dapat  dipahami  bahwa upaya  diversi  hanya  dapat  dilakukan terhadap  anak  yang  berusia  12  (dua belas)  Tahun  sampai  18  (delapan  belas) Tahun.  Hal  ini  dikaitkan  dengan  amar Putusan  MK  No.  1/PUUVIII/2010  yang telah mengubah usia pertanggung jawaban  anak  dari  8  (delapan)  Tahun menjadi  12  (dua  belas)  Tahun.  Selain  itu, upaya  diversi  juga  diberikan  pembatasan pada  ketentuan  Pasal  7  Ayat  2  huruf  b Undang-Undang  SPPA  bahwa  terdapat pengecualian  atau  tidak  diperuntukkan bagi yang merupakan pengulangan tindak pidana.  berkaitan  dengan  uraian  tersebut dapat  disimak  bahwa  meski  diversi dimaksudkan  untuk  melindungi  anak  dari stigmatisasi dan intervensi proses peradilan,  namun  tidak  sepenuhnya  serta merta dapat dilaksanakan karena di dalam ketentuan  Undang-Undang  SPPA  masih terdapat  syarat-syarat  sebagai  langkah diversi yaitu dikecualikan terhadap residivis anak.
Dikaitkan  dengan  penanganan  pada kasus perkara tindak pidana persetubuhan
dalam  Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Sgr  dapat  dianalisis  bahwa Jaksa
Penuntut Umum dengan kewenangannya  melakukan  penuntutan dihubungkan dengan uraian tindak pidana persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  pelau terhadap  korban  maka  dalam  tuntutan Jaksa  Penuntut  Umum  memohon  kepada Majelis  Hakim  agar  terhadap  terdakwa dijatuhi  pidana  selama  1  (satu)  tahun  dan pidana  pelatihan  kerja  pengganti  pidana denda  diserahkan  pada  Dinas  Sosial Kabupaten  Buleleng  selama  4  (empat) bulan,  maka  terhadap  tuntutan  Penuntut Umum tersebut dari aspek yuridis sebagaimana telah Majelis Hakim
pertimbangkan diatas juga akan dipertimbangkan hasil Penelitian
Kemasyarakatan  (Litmas)  dari  Bapas Kelas  I  Denpasar  yaitu  yang  berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Anak;
Menimbang, bahwa berdasarkan essensi dari dalil Pledoi Penasihat Hukum Anak  pada  pokoknya  adalah  menyatakan mohon keringanan hukuman, maka berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana yang telah diuraikan diatas sekaligus telah menjawab  dari  Pledoii  Penasihat  Hukum terdakwa,  selanjutnya  yang  menyatakan agar  terdakwa  dikenakan  sanksi  tindakan maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan  Majelis  terhadap  berat ringannya  pidana  yang  akan  dijatuhkan kepada Anak.
Menimbang,  bahwa  seseorang  dapat dibebani  pertanggungjawaban  pidana  jika pada  dirinya  tidak  ditemukan  adanya alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar dan  demikian  pula  halnya  terhadap  Anak Komang Tisnu Tri Pratama, Majelis Hakim dalam  persidangan  tidak  menemukan sesuatu  bukti  bahwa  Anak  adalah  orang yang  tidak  mampu  bertanggung  jawab atas  kesalahan-kesalahannya  baik  itu ditinjau  dari  ketentuan-ketentuan  hukum yang  meniadakan  sifat  melawan  hukum dari  tindakanya  tersebut  atau  disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari  ketentuan-ketentuan  hukum  yang meniadakan  kesalahan  terdakwa  atau disebut  sebagai  alasan  pemaaf  dan  oleh karenanya  dengan  memperhatikan  Pasal 193  Ayat  (1)  KUHAP  Anak  haruslah
dijatuhi pidana atas perbuatannya
tersebut.
Menimbang, bahwa
tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah  untuk  menjatuhkan  martabat seseorang  dalam  hal  ini  Anak  yang bernama  Ketut  Juli  Arta  Yasa  alias  Acet dan  tidak  pula  semata-mata  hanya sebagai  bentuk  balas  dendam  atas perbuatan  Anak,  tetapi  pemidanaan  ini lebih  ditujukan  atau  diharapkan  dapat menjadi  suatu  tindakan  yang  dapat menyadarkan  Anak  kedepannya  serta dapat  menjadi  pelajaran  bagi  masyarakat pada  umumnya  bahwa  ada  norma-norma di  masyarakat  yang  berlaku  sebagai pedoman  dalam  bertingkah  laku  sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak Dasar  Dan  Pertimbangan  Hakim  Dalam
Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Persetubuhan  Dalam  Kasus  Putusan Perkara  Nomor6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr.
Di  Indonesia  sendiri  Lembaga  yang mempunyai  kewenangan  untuk  mengadili dan  menjatuhkan  sanksi  disebut  lembaga peradilan, yang didalamnya terdapat aparatur  negara  yang  melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus  suatu  perkara  atau  masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal  sebagai  Hakim.  Besarnya  tanggung jawab  seorang  hakim  dalam  menjalankan tugasnya, dimana mereka harus menghadapi pergulatan batin serta gejolak dalam  jiwanya  ketika  harus  membuat suatu  pilihan-pilihan  yang  tidak  mudah dalam  membuat  suatu  Putusan  dalam perkara  yang  diadilinya,dan  lebih  dari  itu semua seorang hakim juga harus meletekan  telinganya  pada  pendapat  dan rasa  keadilan  yang  di  harapkan  oleh masyarakat. Pengadilan pidana merupakan      suatu      sidang      yang digunakan      untuk      membuktikan  apakah telah  terjadi  suatu  tindak  pidana.  Jadi, pembuktian  merupakan  masalah  yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan.    Apabila  hasil  pembuktian
dengan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan undang-undang  tidak  cukup  membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman  sebaliknya      jika      kesalahan terdakwa      dapat      dibuktikan      dengan alat-alat      bukti      sebagaimana  ditentukan oleh  undang-undang,  dalam  hal  ini  Kitab undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHP)  Pasal  184,  terdakwa  harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.  Usaha  untuk  mengumpulkan barang  bukti,  di  Indonesia  dikenal  dengan suatu  fase  dalam Integrated  Criminal
Justice System (ICJS) (Rachman, 2006:192). Pertimbangan  hakim  ialah  hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan  hakim  dalam  memutus suatu  perkara  tindak  pidana.  Sebelum memutus  suatu  perkara,  hakim  harus memperhatikan  setiap  hal-hal  penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan  syarat  dapat  dipidananya seseorang,  yaitu  syarat  subjektif  dan syarat  objektif.  Adapun  syarat  objektif ialah  berasal  dari  kesalahan  seseorang sedangkan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan
bertanggungjawab  seseorang,  dan  tidak ada  alsana  pemaaf  baginya.  Selain  itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan  telah  mencocoki  rumusan  delik, bersifat  melawan  hukum,  dan  tidak  ada alasan  pembenar.  Hakim  sebagai  aktor utama dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan  nurani,  kecerdasan  moral,  dan profesional  dalam  menegakkan  hukum dan  keadilan  dalam  wujud  putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  kepada  masyarakat khususnya  pencari  keadilan.  Putusan hakim  yang  tidak  mandiri,  terindikasi adanya  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme (KKN),  tidak  professional,  tidak  member kepastian  hokum  dan  rasa  keadilan, begitupula  putusan  yang  tidak  dapat dieksekusi,
dapat menurunkan kepercayaan publik sekaligus merendahkan wibawa pengadilan (Mappiasse, 2015:1).
Ruang Kebebasan hakim yang diberikan  Negara  meliputi  kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak  luar,  kebebasan  berekspresi  dalam rangka  pengembangan  hukum  praktis, kebebasan  menggali  nilai-nilai  hukum sesuai  dengan  rasa  keadilan  masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan  hukum  tertulis  jika  dinilai  tidak lagi  sesuai  rasa  keadilan  masyarakat. Kebebasan  hakim  disini  bukanlah  berarti bebas  tanpa  batas,  karena  dasar-dasar hukum  yang  tidak  diterapkan  tidak  boleh bertentangan dengan undang-undang yang  sederajat,  futuristik,  dan  harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan memanfaatkan keadilan (Lamintang, 2011:3).  Dalam  Putusan  Hakim  setelah Mufakat,  diambil  suara  terbanyak  dan mengacu pada pasal 183 Undang-Undang No.8  Tahun  1981  Tentang  KUHAP menyatakan  bahwa  hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang kecuali  apabila  sekurang-kurangnya  dua alat  bukti  sah  dan  ia  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benanr terjadi dan bahwa terdakwalah  yang  bersalah  (Lamintang, 2011:213).
Alasan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukan bahwa hakim menggunakan  Pasal  71  Ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagai dasar  penerapan  pidana  pelatihan  kerja terhadap  anak.  Sekilas  memang  terlihat bahwa hakim telah melaksanakan amanat tugasnya  dengan  baik  yaitu  memberikan kepastian  hukum  formil  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum.  Tetapi apabila  dilihat  dari  tujuan  memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka pertimbangan dan putusan tersebut belum memberikan  perlindungan  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  yang dijatuhi pidana pelatihan kerja.
Hal  ini  disebabkan  karena  dengan adanya putusan tersebut justru berpotensi menimbulkan tidak  terlindunginya  hak-hak anak pada saat menjalani pidana pelatihan kerja karena jaksa akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan
eksekusi terhadap putusan tersebut karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pelatihan kerja. Pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang tidak benar dan tidak sesuai  dengan  bakat  anak,  dapat  artikan anak tidak mendapat perlindungan hukum karena  pelatihan  kerja  tersebut  tidak mampu  meningkatkan  kemampuan  anak. Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan  kewajibannya  demi  perkembangan dan  pertumbuhan  anak  secara  wajar  baik fisik,  mental,  dan  sosial.  Secara  normatif, bentuk  perlindungan  terhadap  anak  yang menjadi  pelaku  tindak  pidana  masuk dalam bentuk perlindungan khusus sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka 15  Undang-Undang  republik  Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  bahwa: ”perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan  kepada  anak  dalam  situasi darurat;  anak  yang  berhadapan  dengan hukum;  anak  dari kelompok minoritas  dan terisolasi;  anak  yang  dieksploitasi  secara ekonomi  dan/atau  seksual;  anak  yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba , alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, perdagangan;  anak  korban  kekerasan, baik  fisik  dan/atau  mental  anak  yang menyandang  cacat;  dan  anak  korban perlakuan salah penelantaran ” (Widiantari,
2018:301).
Berdasarkan perbuatan yang dilakukan  oleh  terdakwa  yang  merupakan anak  pelaku  tindak  pidana,  didasarkan pada  berbagai  faktor  yang  di  antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua dan keluarga terhadap pendidikan dan pergaulan  anak,  rendahnya  moralitas akhlak dan budi pekerti anak dan perilaku orangtua yang terlalu memanjakan anaknya, ataupun keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu, yang kesemuanya  merupakan  kesalahan  dari orangtua,  keluarga,  serta  lingkungan masyarakat  sekitar  dan  juga  keadaan ekonomi
Negara,
maka Hakim
berpendapat  perbuatan  terdakwa  semat- mata bukanlah merupakan kesalah pribadi dari  terdakwa  akan  tetapi  merupakan kesalah  kolektif  dari  orang  tua,  keluarga dan  masyarakat  serta  Negara  secara keseluruhan. Hakim juga mempertimbangkan hal yang
memberatkan  dan  yang  meringankan. Dalam  putusannya  adapun  yang  menjadi alasan  pemberat  karena  akibat  perbuatan pelaku,  masa  depan  korban  telah  dirusak dan perbuatannya bukan tergolong kenakalan  remaja  melainkan  perbuatan kriminal.  Oleh  karenanya  untuk  itu  pelaku dinilai perlu mendapat kan Pidana Bersyrat  rekomendasi  dari  Pembingbing Kemasyarakatan  agar  pemidanaannya dapat  memperbaiki  sikap  dan  tingkah lakunya  dimasa  mendang  melalui  adanya pembinaan,  pelayanan  dan  pengawasan. Untuk  itu  hakim  menambah masa  penjara pelaku untuk memenuhi syarat
memperoleh Pidana Bersyarat yaitu minimal  penjara  2  (dua)  tahun  sesuai Pasal  73  Ayat  1  UU  Sistem  Peradilan Pidana Anak.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.
1.  Adapun  dasar  dan  pertimbangan penuntut  umum  dalam  mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku  tindak  pidana  persetubuhan dalam  kasus  putusan  perkara  Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Sgr  adalah Pasal  81  Ayat  (2)  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2003  tentang Perlindungan Anak dengan tuntutan 1 tahun pidana penjara serta menjatuhkan  pidana  pelatihan  kerja pengganti  pidana  denda  diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng  selama  4  (empat)  bulan
Menetapkan  pidana  pelatihan  kerja tersebut  dilaksanakan  pada  waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam  dalam  1  (satu)  hari  dan  pada waktu  yang  tidak  mengganggu  jam belajar Anak.
2.  Dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan  dalam  kasus  putusan perkara Nomor6/Pid.Sus-
Anak/2021/PN  Sgr  adalah    daran Pembimbing  Kemasayarakatan  yang menilai  pelaku  perlu  mendapat  kan Pidana Bersyrat agar pemidanaannya dapat  memperbaiki  sikap  dan  tingkah lakunya  dimasa  mendang  melalui adanya  pembinaan,  pelayanan  dan pengawasan. Untuk itu hakim menambah  masa  penjara  pelaku untuk  memenuhi  syarat  memperoleh Pidana Bersyarat yaitu minimal penjara 2 (dua) tahun sesuai Pasal 73
Ayat  1  UU  Sistem  Peradilan  Pidana Anak Adapun  saran  yang  dapat  diberikan yakni sebagai berikut.
1.  Jaksa  penuntut  umum  agar  tetap cermat  dan  selektif  dalam  melakukan dasar  dan  pertimbangan  penuntutan yang  diberikan  pada  diri  terdakwa kasus  tindak  pidana  persetubuhan terhadap  anak,  karena  dalam  kasus persetubuhan ini yang menjadi pelaku adalah  anak,  yang  dimana  anak merupakan  generasi  penerus  cita-cita bangsa.  Agar  tidak  terjadi  kesalahan dalam memuntut yang bisa merugikan pelaku yang merupakan anak dibawah umur.
2.  Majelis  hakim  agar  tetap  cermat  dan selektif dalam mempertimbangkan hal yang meringankan maupun memberatkan  terdakwa,  agar  majelis hakim  tidak  melakukan  kesalahan dalam memutus perkara yang pelakunya  merupakan  anak  dibawah umur

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam & Adri Desasfuryanto, (2014),
Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PTIK), Barda  Nawawi  Arief,  (2001),  Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) Chairul  Huda,  (2013),  Dari  Tiada  Pidana Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana
Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana) Hartono,  Made  Sugi  dan  Ni  Putu  Rai Yuliartini,  2020.  “Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan”. Jurnal komunikasi  Hukum.  Volume  6 No. 1. Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta. Kapitan,  Agustinus  Yitsak  Mannuel,  I
Made  Sepud,  I  Nyoman  Sujana,
Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Di  Bawah  Umur  Yang Menjadi  Korban  Tindak  Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab), Jurnal Preferensi  Hukum  Vol.  1,  No.  2, 2020 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mahrus, Hanafi, (2015), Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers) Makausi, Christian Israel, Peranan Barang Bukti  Dalam  Perkara  Pidana,  Lex Crimen Vol. VIII/No. 6/Jun/2019
Mappiasse,  Syarif,  2015,  Logika  Hukum
Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta, Hal.1 Marpaung,  Proses  Penanganan  Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan  Negeri  Upaya  Hukum Dan Eksekusi), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm 11 Moeljatno,  (2015),  Asas-Asas  Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta) Nashriana,  (2011),  Perlindungan  Hukum Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press), Nugroho,  Bastianto,  Peranan  Alat  Bukti Dalam  Perkara  Pidana  Dalam
Putusan  Hakim  Menurut  Kuhap,
Universitas  Merdeka  Surabaya, Volume 32 No. 1, Januari 2017 Rachman  ,  Taufik,  ‘Penjebakan  Dalam
Perspektif Hukum Pidana Indonesia’ (2006) 21 Yuridika Sugiyono. (2018). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. (Bandung: Alfabeta).
Teguh  Prasetyo,  (2010).  Hukum  Pidana. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak,
Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076. Widiantari,  Kadek.  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik Dengan  Hukum  Yang  Dijatuhi Pidana  Pelatihan  Kerja , 2018  /  02
Vol. 46; Iss. 4 Zaenudin, A. 2017. M etodologi
Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.