Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi di Wilayah Kota Jambi
Nisrina Ramadhani Daulay, Hafrida, Yulia Monita Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: ramadhaninisrina990@gmail.com

## ABSTRAK
Tindak pidana pembunuhan bayi merupakan suatu bentuk tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh ibu kandung  dari  bayi  itu  sendiri.  Semestinya  bayi  dirawat  serta diberikan kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskirminasi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  berbagai  pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap bayinya, untuk mengetahui perspektif penegak hukum  dalam  mengatasi  tindak  pidana  pembunuhan  bayi. Metode  penelitian  adalah  yuridis  empiris.  Dengan  spesifikasi penelitian  bersifat  deksriptif,  dengan  maksud  menguraikan pengaturan penegakan hukum pidana dan upaya yang dilakukan telah  sesuai  atau  sebaliknya.  Hasill  penelitian  menunjukkan bahwa  pengaturan  penegak  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi dilakukan dengan proses  penyelidikan,  penyidikan  oleh  kepolisian  dilanjutkan dengan  proses  penangkapan,  penuntutan  oleh  Penuntut  Umum, dan  pelaksanaan  putusan  di  Pengadilan.  Perspektif  penegakan hukum  dalam  mengatasi  tindak  pidana  pembunuhan  bayi dilakukan dengan upaya bersifat preventif dan upaya represif.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Pembunuhan Bayi:

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-10-14 Accepted: 2023-10-14 Publish: 2023-11-30
KEYWORDS: Law Enforcement; Criminal Act; Infant Murder;

## ABSTRACT
The crime of infanticide is a form of crime that kills someone who is  committed  by  the  birth  mother  of  the  baby  herself.  Babies should  be  cared  for  and  given  the  opportunity  to  live,  grow, develop optimally in accordance with human dignity and values, and get protection from violence and discrimination. This research was conducted with the aim of knowing the variousarrangements regarding  the  crime  of  infanticide  committed  by  biological mothers  against  their  babies,  to  find  out  the  perspective  of  law enforcement on overcoming the crime of infanticide. This research method  is  empirical  juridical.  With  descriptive  research specifications,  with  the  intention  of  describing  or  describing criminal law enforcement arrangements and the efforts made are appropriate  or  otherwise.  The  result  of  the  study  show  that  the regulation  of  law  enforcement  against  the  perpetrators  of  the crime of infanticide in the Jambi City area is carred out through a process  of  inventigation,  inventigation  by  the  police  followed  by the  process  of  arrest,  prosecution  by  the  public  prosecutor,  and implementation  of  the  decision  in  court.  The  perspective  of  law enforcers  in  overcoming  the  crime  of  infanticide  is  carried  out with preventive and repressive efforts.

## A. PENDAHULUAN
Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  dasar  yang  melekat  sejak  dalam  kandungan. Kesejahteraan anak adalah hak asasi yang harus diusahakan bersama, usaha tersebut harus  dikembangkan  dengan  salah  satu  caranya  melalui  upaya  perlindungan  anak. Perlindungan  hukum  terhadap  anak  harus  dimulai  sejak  anak  masih  dalam  usia kandungan (bayi) karena sifat anak yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Saat ini  kasus  pembunuhan  terhadap  bayi  banyak  terjadi,  termasuk  kasus  pembunuhan terhadap  bayi,  dimana  yang  melakukan  hal  tersebut  seorang  perempuan  atau  ibu kandungnya  sendiri.  Seharusnya  seorang  ibu  menjadi  sosok  malaikat  pelindung  dan rela  berkorban  demi  anaknya  sendiri,  bukan  malah  sebagai  pelaku  pembunuhan terhadap  anaknya  sendiri.  Banyak  faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  tindak pidana  pembunuhan  bayi  yang  dilakukan  oleh  ibu  kandung  diantaranya  adanya pengaruh terjadi pergaulan bebas saat ini. Di era zaman yang semakin berkembang ini, tidak dipungkiri bahwa pergaulan diantara kalangan anak-anak muda semakin meluas, sehingga  banyaknya  anak  muda  yang  terperosok  tanpa  menyaring  dan  memfilter dampak  negatif  dari  pergaulan  bebas  tersebut.  Banyak  pengaruh  negatif  dari pengaulan  bebas  yang  dilakukan  dikalangan  anak  muda,  misalnya  terjadinya kehamilan di luar pernikahan sah. Dengan terjadi kehamilan di luar pernikahan yang sah  mendorong  terjadinya  tindakan  negatif  juga,  karena  takut  ketahuan  melahirkan serta  adanya  kehamilan  yang  tidak  diharapkan  akibat  hasil  dari  hubungan  diluar pernikahan tersebut. Kehamilan di luar pernikahan dianggap sebagai hal tabu dan aib dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa melatar belakang seorang ibu yang malu dan takut  aibnya  di  ketahui  orang  banyak,  maka  ketika  bayinya  lahir  ibu  tersebut melakukan  Tindakan  pembunuhan  terhadap  bayinya  sendiri.  Pengaturan  tentang Tindak  pidana  pembunuhan  bayi  yang  dilakukan  oleh  ibu  kandung  terhadap  bayinya diatur  didalam  KUHP  Pasal  341:  “Seorang  ibu  yang  karena  takut  akan  ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas  nyawa  anaknya,  diancam  karena  membunuh  anak  sendiri,  dengan  pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 342 KUHP:
“Seorang  ibu  yang  untuk  melaksanakan  niat  yang  ditentukan  karena  takut  akan ketahuan  melahirkan  anak  pada  saat  anak  dilahirkan  atau  tidak  lama  kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
Salah  satu  kasus  pembunuhan  bayi  yang  terjadi  saat  ini  yaitu  dilakukan  oleh seorang  mahasiswa  di  salah  satu  Universitas  Kota  Jambi  dengan  tega  membunuh bayinya usai melahirkan dengan cara memasukkan bayi tersebut ke kantong hitam dan membiarkannya, kemudian bayi tersebut dibuang ke kawasan Danau Sipin Kota Jambi, dan ditemukan oleh warga sekitar. Kejadian tersbeut bermula saat M (18) merasakan nyeri  di  bagian  perut  dan  pegal  dibgian  pinggang  yang  merupakan  tanda-tanda  akan melahirkan, M membeli obat pereda nyeri haid dan keram perut di Apotek sekitar dan meminumnya.  Setelah  3  jam  kemudian  M  merasakan  sakit  dibagian  perut  dan melahirkan  di  kamar  mandi  rumahnya,  kemudian  M  memasukkan  bayi  tersebut kedalam  kantong  hitam  yang  telah  ia  siapkan  dan  membiarkannya  di  kamar  mandi, setelah  itu  ia  meminta  bantuan  kepada  teman-temannya  tanpa  memberitahu  isi kantong  tersebut  untuk  dibuang  ke  sekitar  sungai  di  Danau  Sipin  Kota  Jambi.  Dari
kasus  yang  dapat  terungkap  tersebut  bahwasannya  selain  itu  masih  banyak  kasus pembunuhan  bayi  yang  belum  terungkap  dan  belum  diketahui  oleh  aparat  penegak hukum itu sendiri, hal tersebut terjadi dikarenakan berbagai faktor yang ada sehingga efektivitas  serta  kinerja  penegak  hukum  masih  kurang  berjalan  maksimal.  Faktor tersebut  timbul  tidak  hanya  dari  pihak  penegak  hukum  itu  sendiri,  melainkan  dari pihak  masyarakat  yang  belum  bisa  memberikan  perhatian  khusus  serta  pengawasan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan bayi di lingkungan sekitar.
Tindak  pidana  pembunuhan  bayi  merupakan  kejahatan  menghilangkan  nyawa “bayi” yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap bayi yang baru dilahirkan. Sehingga perlu adanya kerjasama antara pihak penegak hukum dengan pihak masyarakat untuk menanggulangi  setiap  faktor-faktor  yang  akan  memicu  timbulnya  tindak  pidana pembunuhan  bayi.  Sebab  penangulangan  untuk  penegakan  hukum  tindak  pidana pembunuhan  bayi  oleh  satu  pihak  saja  tidak  akan  membuahkan  hasil  yang  optimal, diperlukan  keterpaduan  dari  semua  pihak  terkait  termasuk  lembaga  penegak  hukum sebagai payung utama.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris,  penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang timbul. 1 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara,  dan  observasi.  Spesifikasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat deskriptif  dengan  menggambarkan  suatu  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  terkait dengan  penegakan  hukum  pidana  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana pembunuhan  bayi  di  wilayah  Kota  Jambi.  Penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah purposive  sampling  yang  dilakukan  dengan  cara  mengambil  subyek  terbatas  pada pihak-pihak terkait dengan tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi.

## C. PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  ditujukan  untuk  meningkatkan  ketertiban  serta  kepastian hukum  dalam  kehidupan  masyarakat,  hal  ini  dijalankan  dengan  cara  menertibkan fungsi,  tugas,  dan  wewenang  lembaga  penegak  hukum  menurut  perannya  masing- masing  serta  berlandaskan  sistem  kerjasama  yang  maksimal  dan  tujuan  yang  diraih. Penegakan hukum merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan dituang dalam suatu  kebijakan  yang  disebut  sebagai  kebijakan  kriminal  atau  politik  kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau criminal policy adalah bagian dari kebijakan social atau social police . Penggunaan hukum pidana dalam penegakan hukum menjadi sebuah jalan terakhir apabila upaya lain telah dilakukan atau disebut sebagai ultimum remedium .  Berjalannya  hukum  pidana  tidak  lepas  dari  peran  penagak  hukum  yang telah terlingkup dalam suatu sistem sebagai penggeraknya, sistem yang dimaksud ialah sistem  peradilan  pidana  atau criminal  justice  system yang  terdiri  dari  lembaga kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan. 2 Unsur-unsur
1 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.
2 Edi Setiadi, dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 19.
tersebut  kedepannya  dapat  dilaksanakan  penegakan  hukum  dengan  tindakan  berupa pencegahan  dan  penanggulangan  terjadinya  suatu  kejahatan  dengan  tujuan  untuk memberikan  perlindungan  dan  menciptakan  kesejahteraan  dalam  ruang  lingkup masyarakat,  sehingga  peranan  dari  sub  sistem  tersebut  akan  lebih  kompleks  jika bekerjasama dengan peran serta masyarakat.
Status atau eksistensi kepolisian dalam sistem peradilan pidana merupakan unsur integral pertama sebagai alat dalam menanggulangi kejahatan, dengan cara menerima laporan  dari  masyarakat  sebagai  tahapan  awal.  Selanjutnya,  kepolisian  mempunyai peran  dari  proses  penyidikan  hingga  proses  penahanan,  polisi  memiliki  wewenang dalam  menetapkan  siapa  yang  patut  disidik,  ditangkap,  serta  ditahan.  Kasus pembunuhan  bayi  di  wilayah  kota  Jambi  selama  lima  tahun  terakhir  terhitung  dari 2019  hingga  sekarang  hanya  1  (satu)  kasus  yang  berhasil  terungkap  dan  di  proses hingga  tahap  Pengadilan.  Kasus  pembunuhan  bayi  tersbeut  dengan  Nomor  Perkara: 103/Pid.Sus/20222/PN  Jmb.  Dalam  proses  penanggulangan  tindak  pidana pembunuhan  bayi  di  wilayah  Kota  Jambi  pihak  Kepolisian  Daerah  Jambi  secara normatif,  biasanya  memulai  proses  penyidikan  didasarkan  atas  adanya  laporan masyarakat. Berangkat dari adanya aduan dan laporan polisi tersebut maka dilakukan cek TKP dan olah TKP untuk mengumpulkan barang dan alat bukti yang akurat. Saat proses  tersebut  pihak  kepolisian  mengakui  bahwa  pada  proses  penyidikan  atau penyelidikan sering mengalami adanya hambatan, terlebih lagi dalam menangani kasus tindak  pidana  pembunuhan  bayi  yang  sulit  serta  membutuhkan  waktu  dalam mengindentifikasi  pelaku.  Ketika  penyidik  memulai  suatu  proses  penyidikan,  maka penyidik  memberitahu  hal  tersebut  kepada  penuntut  umum  melalui  Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  yang  dibuat  dan  dikirimkan  kepada penuntut  umum.  Selanjutnya,  kepolisian  juga  memiliki  peran  dalam  melakukan penangkapan  serta  penahanan  tersangka.  Dalam  melaksanakan  penangkapan  dan penahanan  terhadap  tersangka,  terlebih  dahulu  penyidik  memperhatikan  unsur tersangka  dan  jika  telah  ditetapkan  sebagai  tersangka  maka  penyidik  tidak  boleh memperlakukan seorang tersangka secara semena-mena dan melanggar haknya.
Selain itu di perlukan bukti- bukti yang cukup dalam pengungkapan suatu tindak pidana  termasuk  dalam  kasus  tindak  pidana  pembunuhan  bayi  ini.  Untuk  dapat  di temukan  bukti-bukti  tersebut  maka  diperlukan  terlebih  dahulu  dilakukan  tahapan penyelidikan  yaitu;  serangkaian  Tindakan  penyelidikan  untuk  mencari  dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang. 3
Dalam  pemeriksaan  satu  tindak  pidana  termasuk  dalam  pemeriksaan  tindak pidana  pembunuhan  bayi,  harus  melalui  tahapan  pemeriksaan  sesuai  aturan  hukum dalam KUHAP. Salah satu tahapan dalam pemeriksaan pidana yaitu proses penyidikan. Penyidikan mempunyai peranan sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang,
3 Uswantun Hasanah, Yulia Monita, “Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara”, Pampas Journal Of Criminal Law, Volume 1 Nomor 3 (2020), hlm. 141.
baik  orang  itu  sebagai  pelaku  atau  korban  untuk  mengetahui  identitas  seseorang, berkaitan kasus yang sedang di periksa. 4
Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan juga saksi-saksi yang berkaitan, tak jarang pada saat proses pemeriksaan dan penahanan seringkali tersangka tindak pidana pembunuhan ini melindungi dirinya dengan cara tidak mau mengakui perbuatannya dengan berbagai macam alasan. Kepolisian juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penggeladahan dan penyitaan jika diperlukan.
Seperti yang terlihat bahwa fungsi dari penegak hukum dalam penegakan hukum pidana khususnya pihak kepolisian merupakan dasar atau kunci utama dari terungkapnya  tersebut  suatu  kasus,  terungkapnya  suatu  kasus  juga  tidak  luput  dari peran  serta  masyarakat  didalamnya,  terlebih  lagi  pada  kasus pembunuhan  bayi  ini pihak kepolisian  sangat  bergantung dari  adanya laporan  masyarakat, karena masyarakatlah  yang lebih  mengalami dan melihat  adanya tindak pidana yang terjadi dikehidupan sehari-hari, namun tanpa adanya laporan dari masyarakat pihak kepolisian tidak bisa mengetahui dan berbuat lebih lanjut mengenai kasus yang terjadi.
Setelah dilakukan pemberkasan berupa berita acara ataupun resume, maka berkasi- berkas tersebut selanjutnya diberikan kepada atasan penyidik guna dilakukan penelitian. Setelah berkas lengkap, rapi dan memenuhi syarat maka berkas-berkas tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Lembaga kejaksaan memiliki tugas pokok berupa memilah kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, menyiapkan berkas-berkas  yang  akan  dipergunakan  seperti  membuat  surat  dakwaan, melakukan pembuktian di muka siding serta melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan yang diberikan pengadilan. 5 Pemberian dakwaan terhadap kasus pembunuhan bayi oleh terdakwa M sama dengan mekanisme pemberian dakwaan terhadap kasus lainnya yang disesuaikan dengan fakta perbuatan yang ada dalam berkas perkara, namun sebelum penanganan  kasus  tersebut diperlukan  adanya pembuktian dari  keterangan ahli atau hasil Visum et Repertum untuk melaksanakan pemeriksaan luar ataupun pemeriksaan dalam (otopsi), apalagi terhadap kasus pembunuhan bayi bantuan pemeriksaan  dari  dokter  begitu  penting  guna  mengetahui  kondisi  korban,  penyebab kematian atau terjadinya kematian, dan cara kematian.
Keterangan  ahli  adalah  alat  bukti  yang  sangat  berguna  dalam  mengajukan tersangka  atau  terdakwa  ke  pengadilan,  serta  untuk  meyakinkan  hakim  terhadap kebenaran  dari  dakwaan  yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum.  Berdasarkan  hasil Visum  et  Repertum  dengan  surat  nomor:  R/09X/2021/Rumkit  tanggal  31  Oktober 2021  dengan  hasil  pemeriksaan  luar  bahwa  terdapat  lebam  pada  mayat  bayi  bagian depan tubuh seperti dada, leher, tangan kiri dan kanan, kaki kiri dan kanan, dan tanpa dilakukan otopsi. Dan menurut dokter usia bayi tersebut diperkirakan sudah sekitar 9 bulan  yang  artinya  usai  normal  dalam  kandungan,  yang  terlihat  dari  fisik  bayi  sudah lengkap dan normal. Berdasarkan berkas perkara serta didukung oleh bukti Visum et Repertum,  terdakwa  M  telah  terbukti  secara  sah  dan  melakukan  tindak  pidana membunuh anaknya sendiri, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
4 Andrean Dwi Yulianto, Yulia Monita, Dessy Rakhmawati, “Penggunaan Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian”, Pampas Journal Of Criminal Law, Volume 3 Nomor 2 (2022), hlm. 176.
5 Edi Setiadi, dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 114-115.
2014  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak, dan dakwaan alternatif kedua pasal 342 KUHP, dengan tuntutan 1 (satu) tahun penjara.
Proses  persidangan  perkara  tindak  pidana  pembunuhan  bayi  di  wilayah  Kota Jambi sama seperti proses persidangan pidana pada umumnya. Pada sejatinya proses persidangan  terbuka  untuk  umum,  akan  tetapi  hal  tersebut  tergantung  dari kebijaksanaan  hakim,  pada  proses  persidangan  tindak  pidana  pembunuhan  bayi  juga dapat  dilakukan  secara  tertutup  agar  terdakwa  maupun  saksi  tidak  malu  untuk menceritakan  kronologi  kejadian  yang  sebenarnya. 6 Dalam  memperoleh  putusan, Majelis  Hakim  haruslah  memperhatikan  dan  menyesuikan  keterangan-keterangan yang  diperoleh  dari  saksi-saksi  maupun  terdakwa,  barang  bukti  serta  hasil  Visum  et Repertum,  serta  fakta-fakta  yang  ada,  dengan  mempertimbangkan  unsur-unsur  pada pasal  yang  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum.  Pada  kasus  tersebut,  Majelis  Hakim mengadili terdakwa dengan memperhatikan dakwaan alternatif kedua yakni pasal 342 KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana. Majelis  Hakim  menyatakan  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Anak Sendiri Dengan Rencana” dengan pidana penjara  selama  8  (delapan)  bulan.  Putusan  tersbeut  dijatuhkan  dengan mempertimbangkan  hal-hal  yang  menyangkut  diri  terdakwa,  sebagai  berikut  hal-hal yang: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan pada  saat  usia  masih  anak-anak  kurang  dari  18  (delapan  belas)  tahun;  perbuatan terdakwa  dilakukan  karena  rasa  takut;  pacar  terdakwa  berstatus  menikah  dengan orang  lain  dan  tidak  ingin  bertanggug  jawab  atas  perbuatannya;  terdakwa  mengakui kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya; terdakwa masih sangat muda dan  masih  ingin  melanjutkan  kuliahnya,  diharapkan  masih  bisa  memperbaiki  dirinya menjadi orang yang lebih baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  ditemukan  bahwa  masalah  utama  dari penegakan  hukum  pidana  tidak  pada  sistem  hukum  itu  sendiri,  melainkan  pada kualitas manusia yang menjalankan hukum tersebut belum berjalan secara maksimal. Ketidakmaksimalan penegak hukum dikarenakan terdapat adanya beberapa hambatan yang  dialami,  hal  ini  terbukti  dengan  pihak  kepolisian  yang  masih  hanya  bergantung terhadap  adanya  laporan  masyarakat  itu  sendiri,  kemudian  masih  kurangnya partisipasi  dari  masyarakat  dalam  memberikan  informasi  terkait  tindak  pidana pembunuhan  bayi.  Selain  masalah  utama  terkait  penegakan  hukum,  secara  umum biasanya  masalah  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang mungkin  mempengaruhi  berjalannya  penegakan  hukum  itu  sendiri,  faktor-faktor tersebut sebagai berikut:
1. Faktor hukum
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  suatu  penegakan  hukum  yakni  faktor hukum  itu  sendiri  yakni  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  terhadap tindak pidana tersebut. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak  pidana  pembunuhan  bayi  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  pasal  342,  terkait  tindak  pidana  pembunuhan  bayi
6 Kadek  Indra,  Ni  Putu  Rai  &  Dewa  Gede,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng”, E-Journal Komunikasi Yustisia, Volume 5 Nomor 1 (2022), hlm. 164.
terdakwa  diancam  dengan  pidana  8  (delapan)  bulan  penjara  dengan mempertimbangkan  hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  diri  terdakwa, khususnya karena kondisi terdakwa yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan  masih  ingin  melanjutkan  pendidikannya.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian adanya perbedaan tafsiran dari setiap unsur pasal-pasal yang ada  juga  dapat  mengakibatkan  salahnya  penerapan  pasal  terhadap  suatu  tindak pidana.
2. Faktor penegak hukum Penegak hukum digambarkan sebagai pedoman dalam masyarakat yang memiliki kemampuan  tertentu  sesuai  dengan  partisipasi  masyarakat.  Seluruh  penegak hukum  memiliki  posisi  serta  pernanan  didalam  masyarakat,  kedudukan  sosial tersebut  merupakan  posisi  tertentu  didalam  struktur  kemasyarakatan  yang meliputi  kedudukan  tinggi,  sedang,  serta  rendah.  Kedudukan  tersebut  biasanya digunakan  sebagai  suatu  wadah  yang  berisi  mengenai  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  tertentu.  Penegak  hukum  dituntut  memiliki  sikap  dan  perilaku  yang terpuji,  jika  perilaku  penegak  hukum  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  contoh  serta tidak  berpihak  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  contoh  serta  tidak  terpihak  pada keadilan masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadapnya akan hilang.
3. Faktor sarana atau fasilitas Masalah  penegakan  hukum  sering  menjadi  terhambat  dan  kurang  maksimal dikarenakan  salah  satunya  dari  factor  sarana  atau  fasilitas.  Masih  terdapatnya ketidakmaksimalan  dari  sarana  ataupun  fasilitas  pendukung  yang  menjadikan aparat  penegak  hukum  tidak  bekerja  secara  maksimal.  Sarana  dan  fasilitas  yang dimaksud  melingkupi  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil, organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  terpenuhi,  keuangan  yang  cukup  dan sebagainya.  Seperti  halnya  pada  proses  penyelidikan  kasus  pembunuhan  bayi, sarana  dan  fasilitas  masih  kerap  menuai  kekurangan  yang  mana  masih  sulitnya para  penyidik  dalam  melakukan  penyelidikan  jika  bukti  sidik  jari  pelaku  hilang atau  kabur  pada  barang  bukti  yang  membuat  alat  tersebut  terbatas  untuk memeriksa.  Ataupun  dalam  proses  pengadilan,  disebabkan  karena  banyaknya perkara yang harus diselesaikan sedangkan waktu untuk menyelesaikan terbatas.
4. Faktor masyarakat Pengaruh  masyarakat  terhadap  penegak  hukum  sama  hal  nya  dengan  pengaruh penegak  hukum  terhadap  penegakan  hukum,  jika  penegak  hukum  dianggap sebagai  panutan  berperilaku  maka  masyarakat  dianggap  sebagai  suatu  patokan pencapaian  keberhasilan.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  makna  kesadaran  serta partisipasi dalam masyarakat, sebab kesadara hukum merupakan suatu hal yang penting  karena  sebaik  apapun  suatu  peraturan  dibuat  maupun  aparat pelaksanaannya,  apabila  kesadaran  dari  masyarakat  itu  sendiri  masih  kurang maka  penegakan  hukum  masih  dikatakan  terhambat,  partisipasi  masyarakat terhadap  penegakan  hukum  menjadi  suatu  pondasi  penguat  terhadap penyelenggaraan  penegakan  hukum  di  lingkungan  masyarakat,  sehingga  adanya sistem  kontrol  untuk  mengawasi  kinerja  penegak  hukum.  Seperti  halnya  pada kasus  pembunuhan  bayi  masih  ada  beberapa  masyarakat  yang  merasa  enggan untuk  melapor  adanya  tindakan  tersebut  ke  pihak  yang  berwajib  dan  memilih untuk acuh tak acuh. Kemudian masih banyak masyarakat yang membiarkan dan
menormalisasikan anak-anak muda yang terlibat dalam pergaulan bebas di tempat seperti  hotel,  tempat  prostitusi,  hingga  kumpul  kebo.  Masih  banyak  masyarakat yang  kurang  peduli  untuk  mengawasi  serta  menegur  bahkan  ikut  andil  dengan membuat  tempat-tempat  terlarang  tersebut  dengan  alasan  sebagai  mata pencaharian mereka. Dari pergaulan bebas tersebutlah yang sering menjadi alasan pemicu adanya tindak pidana pembunuhan bayi tersebut.
5. Faktor kebudayaan Kebudayaan  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  melatar  belakangi adanya  dasar  hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  yang  terkandung  tersebt  sebagai suatu konsepsi-konsepsi abstrak yang berisikanperilaku yang pantas untuk ditiru dan perilaku yang harus dihindari. Kebudayaan pasti melekat dengan masyarakat, setiap  masyarakat  mempunyai  kebudayaan  yang  berbeda  di  daerahnya,  setiap kebudayaan  pasti  mempunyai  norma  dan  nilai-nilai  didalamnya,  yang  jika  salah satunya  bermasalah  pasti  kebiasaan  yang  tertanam  akan  berubah  seiring berjalannya  waktu.  Begitu  halnya  dengan  masuknya  budaya  asing  yang  tanpa membatasi  pergaulan,  jika  hal  tersbeut  dianggap  normal  dan  biasa  dalam masyarakat maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang tumbuh dalam kehidupan. 7
Selain  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut,  Adapun faktor lain yang menjadi pemicu tindak pidana pembunuhan bayi tersebut yakni antara lain: pertama, faktor internal yang identik bersumber dari diri pelaku itu sendiri yang berkaitan  dengan  usia  dan  juga  masalah  kejiwaan.  Dalam  kasus  tindak  pidana pembunuhan  bayi  tersebut  kedua  faktor  internal  usia  dan  kejiwaan  yang  disebutkan sangat mempengaruhi, dikarenakan dalam kasus ini pelaku masih berusia 18 (delapan belas)  tahun  yang  merupakan  usia  mencari  jati  diri  dengan  pola  pikir  belum  matang sehingga  mudah  untuk  terpengaruh  dan  melakukan  perbuatan  tanpa  berpikir akibatnya.  Selanjutnya  faktor  kejiwaan,  yang  dilihat  dari  keadaan  pelaku  yang  terus menerus  menyimpan  rasa  kecewa  seorang  diri  karena  telah  mengandung  anak  hasil hubungan diluar nikah, takut akan adanya cemooh masyarakat karena telah melanggar norma  yang  ada,  atas  rasa  takut  tersebutlah  timbul  tindakan  untuk  membunuh anaknya sendiri. Kedua, faktor eksternal yang terdapat dari luar diri individu tersebut. Dalam  kasus  ini  faktor  tersebut  berkaitan  pada  lingkungan  masyarakat  sekitar,  yang jika  norma  suatu  masyarakat  apabila  tidak  diikuti  dan  ditaati  maka  secara  otomatis akan  menimbulkan  sanksi  bagi  yang  melanggar  dengan  sanksi  berupa  cemoohan, dikucilkan maysarakat, diasingkan, dan sebagainya. Jika keadaan lingkungan tidak baik maka  lambat  laun  individu  tersbeut  menjadi  terpengaruh.  Selanjutnya  faktor  agama, orang terdekat pelaku seperti pacarnya, orang tua, hingga lingkungan pertemanan. Penegakan hukum pidana merupakan suatu alat dalam upaya akhir penyelesaian suatu kejahatan, yang dimana setiap kejahatan tersebut sebenarnya memiliki alternatif untuk  diselesaikan.  Penegakan  hukum  pidana  tersendiri  bukanlah  suatu  keharusan untuk mengatasi tindak kejahatan. Tidak ada suatu paksaan dalam penyelesaian tindak kejahatan sebab pada hakikatnya aparat penegak hukum memiliki kebijakan tersendiri untuk menangani suatu tindak kejahatan tanpa melibatkan hukum pidana. Aparat
7 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 5-60.
penegak  hukum  harus  bisa  mempertimbangkan  disituasi  serta  kondisi  untuk menerapkan  pidana  atau  menggunakan  alternatif  lain.  Perspektif  aparat  penegak hukum tersendiri didalam menyelesaikan suatu tindak pidana didasarkan pada suatu kebijakan yang secara terencana dan sistematis, hal ini menentukan upaya yang dapat dilakukan  terhadap  pengendalian  tindak  pidana  yang  menyebar  di  lingkungan masyarakat.  Untuk  itu  perspektif  aparat  penegak  hukum  bukan  hanya  dari  sudut pandang  jukum  melainkan  juga  dari  segi  upaya  penanggulangan  yang  ditinjau berdasarkan faktor-faktor yang ada baik itu timbul dari penegak hukum maupun dari masyarakat. Yang dilakukan dengan cara upaya represif dan upaya preventif.
Upaya represif atau sering disebut dengan upaya penal merupakan suatu bentuk upaya  yang  dilaksanakan  dikala  setelah  terjadinya  tindak  pidana  dengan  bentuk menegakan hukum dengan tahapan cara menjatuhkan pidana. Dengan kata lain upaya ini dilakukan dengan tujuan menghukum pelaku dengan memberikan hukuman pidana agar  pelaku  merasa  jera.  Upaya  represif  yang  dilaksanakan  oleh  Kepolisian  Daerah Jambi  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  pembunuhan  bayi  telah  dijalankan  secara normatif berdasarkan prosedur-prosedur yang ada yang disesuaikan pada KUHP serta KUHAP.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  Kepolisian  Daerah  Jambi  terhadap  upaya penanganan  pembunuhan  bayi  tersebut  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama, membutuhkan ahli forensik dalam proses penanganan tindak pidana pembunuhan bayi tersebut.  Terlebih  lagi  dalam  kasusi  ini  yang  melakukan  adalah  seorang  perempuan, yang  mana  perempuan  memiliki  hati  dan  mental  yang  mudah  tersentuh  ataupun terganggu  terutama  ia  adalah  seorang  ibu,  dan  dari  segi  usia  pelaku  yang  terbilang masih muda yakni 18 (delapan belas) tahun. Banyak alasan dan penyebab ia memilih melakukan tindakan tersebut, terlebih lagi pacarnya tidak mau bertanggungjawab atas sema  perbuatannya  dan  meninggalkannya,  yang  mengakibatkan  pelaku  selalu memendam rasa kecewa tersebut seorang diri setelah itu ia pada akhirnya ia memilih jalan  untuk  membunuh  anaknya  tersebut.  Kemudian  kendala  lainnya  yang  dihadapi ialah dalam mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana pembunuhan bayi yang selain sulit untuk menemukan dan mengidentifikasi pelaku, juga sulit untuk mengungkapkan kasus  tersebut  karena  masih  terdapat  kasus  yang  tidak  dilaporkan  oleh  masyarakat yang terkadang memilih untuk disembunyikan dan diselesaikan dengan cara di daerah setempat.  Kemudian  pada  pihak  kejaksaan  telah  melakukan  upaya  penanggulangan tindak  pidana  pembunuhan  bayi  dengan  cara  memberikan  dakwaan  yang  sesuai dengan tindak perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pasal 342 KUHP dengan  memberikan  tuntutan  selama  1  (satu)  tahun  penjara.  Kemudian  upaya  yang dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jmabi  yakni  dengan  memberikan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
Upaya  preventif  atau  disebut  dengan  upaya  non  penal  merupakan  upaya  yang diakukan  sebelum  kejadian  tersebut  terjadi  dengan  maksud  menitikberatkan  pada proses  pencegahan.  Dilakukannya  upaya  preventif  ini  dengan  tujuan  untuk meminimalisir  terjadinya  tindak  kejahatan  serupa  agar  tidak  terulang  Kembali.  Pada upaya  preventif  ini  bukan  hanya  melibatkan  para  aparat  penegak  hukum  dalam menanganinya  tetapi  juga  melibatkan  masyarakat  agar  upaya  yang  dilakukan  dapat berjalan  beriringan  secara  maksimal.  Pada  Kejaksaan  Tinggi  Jambi  upaya  ynag dilakukan  dalam  meanggulangi  tindak  pidana  selain  memberikan  dakwaan  atau tuntutan sesuai  fakta yang  telah  ditetapkan,  upaya lain  yang  dilakukan  ialah  dengan
membentuk  badan  intelijen  yang  ditugaskan  memberikan  penyuluhan  hukum  yang terkait  dengan  semua  ketentuan  atau  peraturan  perundang-undangan.  Melalui kegiatan penyuluhan tersebut, maka secara tidak langsung dapat memberikan edukasi dan  pengetahuan  baru  bagi  masyarakat  terutama  pada  anak-anak  muda,  mengenai bahaya  pergaulan  bebas  yang  merupakan  faktor  utama  dari  adanya  tindak  pidana pembunuhan  bayi,  terlebih  lagi  dalam  kasus  ini  pelaku  ataupun  terdakwa  tersebut masih  berusia  18  (delapan  belas)  tahun.  Kegiatan  penyuluhan  tersebut  bisa  dimulai dari  sekolah-sekolah  seperti  pada  tingkat  SMP,  SMA,  hingga  Perguruan  Tinggi,  dan masyarakat Kota Jambi. Atau dengan melakukan patrol keliling di sekitar wilayah Kota Jambi  bagi  polisi  ataupun  masyarakat  yang  berada  di  daerah  rumahnya  dengan maksud mencegah adanya pergaulan bebas di lingkungan sekitar dan menghindarkan dari anak-anak muda.

## D. SIMPULAN
Peran hukum pidana dalam upaya penegakan tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi telah berjalan dengan baik, hukum pidana telah memberikan cara yang tepat namun masih belum maksimal dari penegakannya. Perlu adanya ketegasan dalam  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  bayi,  ketegasan yang  dimaksud  berupa  ketegasan  pemberian  hukuman  hingga  sanksi.  Terlepas  dari penegakan  dan  pencegahan  yang  dilakukan  tidaklah  akan  berhasil  jika  tanpa  adanya kesadaran  serta  kerjasama  dari  masyarakat  itu  sendiri,  terlebih  lagi  kemajuan teknologi  dan  dampak  dari  globalisasi  tidak  bisa  dipungkiri  karena  sangat  mudah untuk  mempengaruhi  pola  pikir  dan  perilaku  seseorang,  sehingga  dengan  mudah untuk  mengakses  dan  meniru  hal  negatif  tanpa  menyaringnya  terlebih  dahulu. Pemberian  hukuman  dengan  menjatuhkan  pidana  tidaklah  cukup  untuk  membuat masyarakat  merasa  jera  atas  perbuatannya,  hal  tersebut  akan  terus  dilakukan  jika tidak  adanya  ketegasan  dari  penegak  hukum  hingga  menjadi  suatu  kebiasaan  di masyarakat.  Maka  dari  itu  perlu  adanya  kerjasama  antara  penegak  hukum  dan masyarakat  dengan  melakukan  tindakan  kecil  berupa  sadar  akan  hukum  hingga melakukan  tindakan  berupa  melaporkan  kejadian-kejadian  yang  menyangkut  tindak pidana termasuk  tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Republik Indonesia.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Buku
Marzuki, Peter Mahmud. Metode Penelitian Hukum . Kencana, Jakarta, 2012.
Setiadi, Edi, Kristian. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia . Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
Soekanto,  Soerjono.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.

## Jurnal
Andrean  Dwi  Yulianto,  Yulia  Monita,  Dessy  Rakhmawati,  “Penggunaan  Sidik  Jari  Dalam
Mengungkap  Kasus  Tindak  Pidana  Pencurian”,  Pampas  Journal  Of  Criminal  Law, Volume 3 Nomor 2 (2022): https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20021/14745
Indra Kadek, Ni Putu Rai & Dewa Gede. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng.” E-Journal Komunikasi Yustisia, Vol 5, No. 3 (2022): 160-168 https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45939
Uswantun  Hasanah,  Yulia  Monita,  “Sidik  Jari  sebagai  Pendukung  Alat  Bukti  Dalam  Proses Penyidikan Perkara”, Pampas Journal Of Criminal Law, Volume 1 Nomor 3 (2020): hlm. 141. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086