## Penentuan Skala Prioritas Penanganan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Purwakarta

## Asep Setiawan

## Fakultas Teknik Universitas Widyatama
Email: asepsetiawan@gmail.com
Abstract. The provincial roads maintenance and repair are often constrained by limited budgets, so that the road management priority is generally determined by policy factors, which often cause roads treatment disparity. The purpose of this study was to determine the criteria and sub-criteria, the  weights  of  criteria  and  sub-criteria,  as  well  as  develop  a  mathematical  equation  in  order  to determine to roads handling priority in the area of Purwakarta, West Java. Tha Delphi and Cut Off Point methods were applied to determine the criteria, which result in three criteria selected i.e. road condition, traffic volume and economic factors, respectively. Afterward, the Analytical Hierarchy Process was used to determine the weighting factors for the criteria and sub-criteria. The results for the criteria weights were as follows: the roads conditions had a weighting factor of 67.7%; the traffic volume of 18.3%; and the economi of 13.0%. Based on the criteria and sub-criteria weight, a mathematical equation was develop to define the handling priority of roads in Purwakarta.
Keywords: provincial road, handling priority, Cut Off Point
Abstrak. Penanganan ruas jalan provinsi sering terkendala oleh terbatasnya anggaran, sehingga prioritas  penanganan  ruas  jalan  umumnya  didominasi  oleh  faktor  kebijakan.  Kondisi  ini  sering menyebabkan  terjadinya  ketimpangan  dalam  penanganan  ruas  jalan  provinsi.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menentukan kriteria dan sub-kriteria, menentukan bobot kriteria dan sub-kriteria, serta membuat persamaan matematika untuk menentukan urutan prioritas penanganan ruas  jalan  provinsi  di  Kabupaten  Purwakarta,  Jawa  Barat.  Hasil  analisis  dengan  menggunakan gabungan metode Delphi dengan metode Cut Off Point diperoleh tiga kriteria yaitu faktor kondisi jalan,  faktor  volume  lalu  lintas  dan  faktor  ekonomi.  Selanjutnya,  metode Analytical  Hierarchy Process digunakan untuk menentukan bobot kriteria dan sub-kriteria. Dari hasil analisis diperoleh bobot  kriteria  sebagai  berikut:  faktor  kondisi  jalan  memiliki  bobot  67,7%;  volume  lalu  lintas 18,3%;  dan  ekonomi  13,0%.  Berdasarkan  bobot  kriteria  dan  sub-kriteria,  dihasilkan  persamaan matematika  untuk  menentukan  urutan  prioritas  penanganan  ruas  jalan  provinsi  di  Kabupaten Purwakarta.
Kata Kunci : jalan provinsi, prioritas penanganan, Cut Off Point

## A. PENDAHULUAN
Jalan  provinsi  di  Kabupaten Purwakarta  mengalami  kerusakan  yang disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara lain konstruksi jalan, faktor muatan jalan yang  melebihi  kapasitas,  dan  faktor pembiayaan  pembuatan  jalan.  Terkait
dengan anggaran jalan provinsi,
anggaran  Rp  1  Triliun  yang  ditetapkan dalam  APBD  tahun  2015  masih  terasa belum  memadai.  Pasalnya  anggaran yang  dialokasikan  tersebut  harus  pula dikurangi dengan anggaran gaji pekerja. APBD  mengalokasikan  lebih  dari  10% untuk  perbaikan infrastruktur jalan, dan
hal tersebut pun masih belum sebanding dengan panjang jalan di Jawa Barat.
Keterbatasan  anggaran  tersebut menyebabkan prioritas penanganan jaringan  jalan  lebih  didominasi  oleh faktor kebijakan yang lebih berdasarkan pada  aspek.  Kondisi    ini  sering menyebabkan  terjadinya  ketimpangan dalam  penanganan  jalan.  Berkaitan dengan  hal  tersebut  perlu  dilakukan suatu  studi  skala  prioritas  penanganan ruas  jalan  provinsi  di  Kabupaten Purwakarta  dengan  metode  yang  tepat agar  dapat  membantu  para  pengambil kebijakan  dalam  menentukan  prioritas sesuai dengan kebutuhan dan
manfaatnya  yang  melibatkan  semua stakeholders .
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  memilih  kriteria  dan  sub  kriteria yang  sesuai  dengan  menggunakan kombinasi metode Delphi dengan metode Cut off Point , menentukan nilai bobot  kriteria  dan  sub  kriteria    dengan menggunakan metode Analitycal
Hierarcy Process (AHP), serta membuat persamaan matematis untuk menetapkan urutan  prioritas  penanganan  ruas  jalan pada jaringan jalan provinsi di Kabupaten Purwakarta.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Klasifikasi Jalan Berdasarkan Statusnya Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk  mewujudkan  kepastian  jalan berdasarkan wewenang pembinaan jalan.  Menurut  Peraturan  Pemerintah No.26  Tahun  1985  tentang  Jalan, pengelompokan  jalan  adalah  sebagai berikut:
a. Jalan  Nasional  adalah  jalan  yang menghubungkan antar ibukota
provinsi, yang memiliki kepentingan strategis
terhadap kepentingan
nasional di bawah pembinaan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
b. Jalan Provinsi adalah jalan di bawah pembinaan  provinsi  atau  instansi yang  ditunjuk,  di  antaranya  adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan  ibukota    provinsi dengan ibukota kabupaten/kotamadya.
c. Jalan  Kabupaten  adalah  jalan  di bawah  pembinaan  kabupaten  atau instansi yang ditunjuk.
d. Jalan  Kotamadya  adalah  jalan  di bawah  pembinaan  kotamadya,  di antaranya  jalan  kota  dan    sekunder dalam kota.
e. Jalan  Desa  adalah  jalan  di  bawah pembinaan desa yaitu jalan sekunder yang ada di desa.
f.    Jalan  Khusus  adalah  jalan  di  bawah pembinaaan  pejabat  atau  instansi  yang ditunjuk  yaitu jalan
yang dibangun  secara  khusus  oleh  instansi atau kelompok.

## Penanganan Jalan
Penanganan  jalan  menurut  PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan adalah kegiatan  yang  merupakan  bagian  dari penyelenggaraan  pembangunan  jalan yang  mencakup  penetapan  rencana tingkat  kinerja  yang  akan  dicapai  serta perkiraan  biaya  yang  diperlukan.  Di dalam Penjelasan PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa program penanganan  jaringan  jalan  meliputi program  pemeliharaan  jalan,  program peningkatan jalan, dan program konstruksi jalan baru. Pengelolaan jalan lebih  memfokuskan  pada  kegiatan pemeliharaan berkala ( periodic maintenance ) dan peningkatan strukturnya  ( betterment ).  Penanganan jalan  yang  ditinjau  pada  penelitian  ini adalah  program  pemeliharaan  jalan  dan peningkatan jalan, tidak termasuk program konstruksi jalan baru.

## C. METODE PENELITIAN

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  terdapat  3  tahap pengumpulan data, yaitu:
a. Pengumpulan Data Tahap 1 b. Pengumpulan Data Tahap 1 bertujuan untuk memilih kriteria dan sub  kriteria.  Pengumpulan  data dilakukan dengan melakukan wawancara  terhadap  reponden  yang mengerti  masalah  penanganan  ruas jalan  provinsi  dan  kriteria-kriteria yang diteliti.
c. Pengumpulan Data Tahap 2
Pengumpulan Data Tahap 2 bertujuan  untuk  memilih  kriteria model.  Pengumpulan  data  berupa data  primer  dengan  melakukan kuesioner terhadap responden expert yang  dianggap  mengerti  masalah penanganan  ruas  jalan  provinsi  dan kriteria-kriteria yang diteliti.
d. Pengumpulan Data Tahap 3
Pengumpulan  Data  Tahap  3 bertujuan  untuk  menentukan  bobot kriteria dan sub kriteria dengan menggunakan metode AHP . Pengumpulan  data  berupa  data  primer dengan melakukan kuesioner
terhadap responden expert .

## Metode Pengolahan Data
Metode yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah
kombinasi metode Delphi dengan
metode Cut  Off  Point ,  serta  metode AHP .

## D. HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
Pemilihan Kriteria dan Sub Kriteria Pemilihan  kriteria  dan  sub kriteria  diawali  dengan  melakukan wawancara  putaran  1  dan  wawancara
putaran 2 kepada 8 (delapan) responden expert yang berasal dari unsur pemerintah, yaitu dari Dinas Bina Marga Provinsi  Jawa  Barat  sebanyak  2 responden,  Dinas  Bina  Marga  & Pengairan Kabupaten Purwakarta sebanyak 2 responden, Bappeda Provinsi Jawa  Barat  sebanyak  2  responden,  dan Bappeda Kabupaten Purwakarta sebanyak  2  responden.  Selanjutnya dilakukan wawancara dan diskusi sebanyak  2  putaran,  kemudian  disusun rekapitulasi pendapat dari  seluruh responden seperti pada Tabel 1.
Tabel 1 Kriteria dan Sub Kriteria
No. Kriteria Sub Kriteria 1. Kondisi Jalan Lubang-lubang,  Legokan /Amblas, Retak-retak, Alur Bekas Roda, Kemiringan Jalan, Drainase 2. Volume Lalu Lintas Truk  6  Sumbu,  Truk  5 Sumbu,  Truk  4  Sumbu, Truk  3  Sumbu,  Bus, Mobil Penumpang, Sepeda Motor 3. Tata Guna Lahan Kawasan Industri, Kawasan Pertanian, Kawasan Pariwisata, Kawasan  Pelayanan  dan Pemukiman, Kawasan Lindung 4. Kepadatan Penduduk Kepadatan Tinggi, Kepadatan Sedang, Kepadatan Rendah 5. Ekonomi Manfaat,  Estimasi  Biaya Proyek 6. Kebijakan Eksekutif - Musrenbang Kecamatan - Musrenbang Kabupaten - Musrenbang Provinsi - Anggaran  Biaya Tambahan

## Pemilihan  Kriteria  dan  Sub  Kriteria Model
Menurut  Maggie  dan  Tummala  (2001) bahwa  metode  untuk  menentukan
tingkat  kepentingan  dari  kriteria  adalah dengan  menggunakan  Metode Cut  off. Tahapan ini diawali dengan penyebaran kuesioner  kepada  12  (dua  belas) responden yaitu  dari Dinas  Bina Marga Provinsi  Jawa  Barat  sebanyak  4 responden,  Dinas  Bina  Marga  & Pengairan
Kabupaten Purwakarta sebanyak 2 responden, Bappeda Provinsi Jawa  Barat  sebanyak  4  responden,  dan Bappeda Kabupaten Purwakarta sebanyak  2  responden.  Rekapitulasi jawaban  responden  terhadap  kriteria diperlihatkan pada Tabel 2.
Perhitungan Skor Total (d) menggunakan Persamaan 1. Skor Total (d) = {(a x 1) + (b x 2) + (c x 3)}...................................................... (1)
Contoh  perhitungan  untuk  Kriteria Kondisi Jalan:
a. Skor Total (d) : (d)  = (2 x 1) + (0 x 2) + (10 x 3) = 32
b. Skor  Rata-Rata  (f)  = 𝑑 𝑒 = 32 12 =
2,667
Nilai Cut Off Point = Nilai Maks+Nilai Min 2 ............................(2)
Maka,
Nilai Cut  Off  Point = (2,667+1,417) 2 = 2,042
Berdasarkan  nilai Cut  Off  Point di atas, maka Kriteria Tata Guna Lahan, Kepadatan  Penduduk,  dan  Kebijakan Eksekutif  harus dikeluarkan dari kriteria model  karena  nilai  rata-ratanya  kurang dari  2,042  dan  dianggap  ketiga  kriteria tersebut kurang penting dalam penentuan  prioritas  penanganan  ruas jalan provinsi di Kabupaten Purwakarta, dengan  demikian  kriteria  model  yang akan  digunakan  adalah  faktor  kondisi jalan,  faktor  volume  lalu  lintas,  dan faktor ekonomi.

## Bobot Penilaian Kriteria
Bobot  dari  masing-masing  kriteria dianalisis  dengan  metode AHP dengan langkah -langkah sebagai berikut:
Langkah 1 Perhitungan Matriks Awal Diawali  dengan  menganalisis  jawaban kuesioner  dari  45  orang  responden dengan  perhitungan  kebalikan  sesuai dengan matriks perbandingan berpasangan. Data selengkapnya
diperlihatkan pada Tabel 3.
Selanjutnya  nilai  yang  dipakai adalah nilai rata-rata kumulatif tersebut. Besaran matriks masing-masing adalah : Matriks A:B = 5,148
Tabel 2 . Rekapitulasi Jawaban  Responden Terhadap Kriteria
Kriteria Tidak Penting (a) Penting (b) Sangat Penting (c) Skor Total (d) Total Kuesioner (e) Skor Rata-
rata (f) Ket. Kondisi Jalan 2 0 10 32 12 2.667 Nilai Maks. Volume Lalu Lintas 1 2 9 32 12 2.667 Tata Guna Lahan 7 5 0 17 12 1.417 Nilai Min. Kepadatan Penduduk 6 6 0 18 12 1.500 Ekonomi 3 4 5 26 12 2.167 Kebijakan Eksekutif 7 4 1 18 12 1.500
Matriks A:C = 3,863 Matriks B:C = 1,946
Sedangkan : Matriks  B:A  merupakan  kebalikan  dari matriks A:B = 1 (A:B) = 1 (5,148) = 0,194
Matriks  C:A  merupakan  kebalikan  dari matriks A:C = 1 (A:C) = 1 (3,863) = 0,259
Matriks  C:B  merupakan  kebalikan  dari matriks B:C = 1 (B:C) = 1 (1,946) =1,514
Data matriks awal kriteria diperlihatkan pada Tabel 4.
Tabel 4 Matriks Awal Kriteria
A B C A 1,000 5,148 3,863 B 0,194 1,000 1,946 C 0,259 0,514 1,000 𝚺 1,453 6,661 6,809
Langkah  2.  Perhitungan  Nilai  Eigen Vektor
Jumlah baris A =  Matriks AA x Matriks AB x Matriks AC =  1,000 x 5,148 x 3,863 = 19,883 Jumlah baris B =  Matriks BA x Matriks BB xMatriks BC = 0.194 x1,000 x 1,946 = 0,378 Jumlah baris C =  Matriks CA x Matriks CB x Matriks CC =  0,259 x 0,514 x 1,000 = 0,133
Menentukan Besaran wi : wi = √Jumlah baris n ; dimana n = 3 Sehingga :
wi baris A = √19,883 3 = 2,709
Maka : Eigen Vektor (Xi) = wi ∑ Wi = = 2,709 3,943
= 0,687
Data  nilai  eigen  vektor  untuk  skala penentuan prioritas kriteria diperlihatkan pada Tabel 5.

## Tabel 3 Skala Perbandingan Penilaian Kriteria
Resp. Skala Penilaian Resp. Skala Penilaian Resp. Skala Penilaian A : B A : C B : C A : B A : C B : C A : B A : C B : C 1 9,000  9,000  9,000  16 6,000  6,000  3,000  31 5,000 3,000 2,000 2 5,000  3,000  2,000  17 1,000  2,000  0,500  32 5,000 5,000 1,000 3 5,000  3,000  2,000  18 0,500  1,000  3,000  33 5,000 5,000 0,250 4 7,000  0,333  0,333  19 5,000  3,000  2,000  34 1,000 7,000 7,000 5 5,000  3,000  2,000  20 6,000  5,000  2,000  35 1,000 1,000 1,000 6 5,000  4,000  2,000  21 5,000  3,000  2,000  36 7,000 1,000 0,143 7 7,000  7,000  2,000  22 8,000  5,000  3,000  37 3,000 9,000 0,333 8 6,000  5,000  2,000  23 4,000  2,000  2,000  38 7,000 3,000 0,333 9 0,143  0,143  0,143  24 7,000  6,000  2,000  39 7,000 4,000 2,000 10 5,000  6,000  5,000  25 4,000  4,000  2,000  40 6,000 7,000 2,000 11 9,000  7,000  0,143  26 5,000  0,333  0,333  41 6,000 0,200 0,250 12 7,000  5,000  1,000  27 7,000  0,333  5,000  42 7,000 1,000 2,000 13 6,000  5,000  2,000  28 4,000  6,000  6,000  43 5,000 4,000 2,000 14 1,000  0,333  0,200  29 5,000  0,143  0,143  44 7,000 5,000 2,000 15 7,000  7,000  0,143  30 5,000  3,000  2,000  45 3,000 7,000 0,333 𝚺 R 231,643  173,818  87,580 𝚺 R/45 5,148 3,863 1,946 Keterangan :
𝚺 R       =  Jumlah komulatif skala perbandingan penilaian.
𝚺 R/45  =  Rata-rata perbandingan penilaian dengan membagi R terhadap  45  Responden

## Tabel 5 Nilai Eigen Vektor untuk Skala Penentuan Prioritas Kriteria
A B C Jml Wi E- Vektor A 1,00 0 5,14 8 3,86 3 19,8 83 2,70 9 0,687
B 0,19 4 1,00 0 1,94 6 0,37 8 0,72 3 0,183 C 0,25 9 0,51 4 1,00 0 0,13 3 0,51 0 0,130 𝚺 1,45 3 6,66 1 6,80 9 20,3 94 3,94 3 1,000
Langkah  3.  Perhitungan  Nilai  Eigen Maksimum Nilai  Eigen  Maksimum  diperoleh  dari Matriks  Awal  dikalikan  dengan  E- Vektor  masing-masing  matriks  dan kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan. Hal ini diperlihatkan pada
Gambar 1.
A B C
x E- Vekto r = Λ A 1,0 00 5,1 48 3,8 63 0,687 2,1 31 B 0,1 94 1,0 00 1,9 46 0,183 0,5 80 C 0,2 59 0,5 14 1,0 00 0,130 0,4 04 λmaks =  3,1 14 Gambar 1 . Matrik Nilai Eigen Maksimum Kriteria
Maka nilai Eigen Maksimum (λmaks ) = 3,114
Langkah  4.  Control  terhadap  Indeks Konsistensi
Consistency  Index  (CI) = (𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑛)
(𝑛−1) ;
dimana n =3
CI = (3,114 − 3) (3−1) = 0,057
Consistency Ratio (CR) = 𝐶𝐼 𝑅𝐼 , untuk n = 3 maka RI = 0,58 Nilai Random  Index  (RI) untuk  setiap ordo matriks diperlihatkan pada  Tabel 6.
Tabel 6 Nilai Random Index (RI)
Uru tan Ma trik s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RI 0, 0 0 0, 0 0 0, 5 8 0, 9 0 1, 1 2 1, 3 2 1, 4 1 1, 4 5 1, 4 9
CR = 0,057 0,58 = 0,098
Nilai Consistency Ratio (CR) lebih kecil dari 0,1 maka nilai tersebut sudah sesuai dengan  syarat  konsistensi  yaitu  harus lebih kecil dari 0,1 atau 10%.
Langkah 5. Pembobotan Kriteria
Bobot  elemen  diperoleh  dari  nilai  E- Vektor yang dinyatakan dalam
Persentase  seperti  diperlihatkan  pada Tabel 4.7.
Tabel 7 Bobot KriteriaSkala Prioritas Penanganan Jalan Provinsi Kriteria Bobot (%) Faktor Kondisi Jalan 68,7 Faktor Volume Lalu Lintas 18,3 Faktor Ekonomi 13,0 Berdasarkan  data  pada  Tabel  7 terlihat  bahwa  kondisi  jalan  adalah kriteria utama dalam menentukan prioritas penanganan ruas jalan provinsi di  Kabupaten  Purwakarta  dengan  bobot 68,7%. Terpilihnya kriteria kondisi jalan sebagai kriteria utama sesuai permintaan masyarakat  yang  selalu  menginginkan jalan  yang  mantap,  serta  diharapkan mampu  melayani  pergerakan  manusia dan  barang  dari  tempat  asal  ke  tempat tujuan dengan aman dan nyaman. Selain hal tersebut, kondisi jalan yang baik juga harus  diusahakan  untuk  mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Kriteria  volume  lalu  lintas menempati  urutan  kedua  dengan  bobot sebesar  18,3%;  dan  terakhir  adalah kriteria  ekonomi  dengan  bobot  13,0%. Faktor  volume  lalu  lintas  mempunyai prioritas  yang  lebih  penting  bila
dibandingkan  dengan  faktor  ekonomi karena  volume  lalu  lintas  di  beberapa jalan  provinsi  yang  ada  di  Kabupaten Purwakarta  cukup  padat  terutama  pada jam  masuk  atau  pulang  kerja.  Di samping  itu  truk-truk  dengan  tonase besar  juga  sering  melintas  untuk mengangkut barang-barang industri dari dan ke daerah kawasan  industri yang ada di Kabupaten Purwakarta.
Dengan cara yang sama hal ini dilakukan terhadap  sub  kriteria,  sehingga  apabila dirangkum  secara  keseluruhan,  akan terlihat seperti pada Gambar 2.
Perhitungan Urutan Prioritas Penanganan Jalan Provinsi Penentuan  urutan  prioritas  penanganan ruas  jalan  dengan  menggunakan  model matematis menurut Brojonegoro (1991), yaitu:
Y = A(a 1 x X 1 + … + a 6 x X 6 ) + B(b 1 x X 7 + ... b 7 x X 13 ) + C(c 1 x X 14 + c 2 x X 15 )
Dengan :
Y = Skala Prioritas Penanganan Jalan A s/d C = Bobot kriteria Level 2 (berdasar analisis responden) a 1 , a 2 , a 3 … c 2 =  Bobot  alternatif  level 3 (berdasar analisis responden) X 1 , X 2 , ... , X 15 = Bobot alternatif level 3 (berdasar analisis data sekunder)
Dari  hasil  perhitungan  dengan model  matematis  untuk  menentukan urutan  prioritas  penanganan  ruas  jalan pada jaringan jalan provinsi di Kabupaten Purwakarta diperoleh persamaan sebagai berikut: Y= 0,687{( 0,363 x X 1 ) + (0,274 x X 2 ) + (0,131 x X 3 ) + (0,080 x  X 4 ) + (0,061 x X 5 ) + (0,091 x X 6 )} + 0,183{(0,284 x X 7 ) + (0,211 x X 8 ) + (0,160 x X 9 ) + (0,116 x X 10 )  +  (0,114  x  X 11 )  +  (0,073  x  X 12 )  + (0,042 x X 13 )} + 0,130{(0,800 x X 14 ) +
(0,200 x X 15 )}
Persamaan  model  matematis  di atas,  selanjutnya  dapat  diaplikasikan pada  pelaksanaan  penentuan  urutan
Gambar 2 Struktur Level Hierarki Penanganan Ruas Jalan Provinsi
prioritas  penanganan  ruas  jalan  pada jaringan jalan provinsi dengan menggunakan data kondisi jalan, volume lalu lintas, dan ekonomi.
Contoh rekapitulasi data hasil
perhitungan  besaran  bobot  sub  kriteria data sekunder berdasarkan data simulasi diperlihatkan  pada  Tabel  8.  Maka Penentuan  Skala  Prioritas  Penanganan Jalan  Provinsi  dengan  Metode AHP adalah
1. Ruas Jalan A Y A =  0,687{( 0,363 x 0,250) + (0,274 x 0,250)  +  (0,131  x  0,500)  +  (0,080  x 0,500)  +  (0,061  x  0,500)  +  (0,091  x 0,250)}  +  0,183{(0,284  x  0,037)  + (0,211  x  0,078)  +  (0,160  x  0,178)  + (0,116  x  0,168)  +  (0,114  x  0,274)  + (0,073  x  1,000)  +  (0,042  x  0,106)}  + 0,130{(0,800  x  0,796)  +  (0,200  x 0,794)} Y A =   0,339
Selanjutnya  dengan  cara  yang  sama diperoleh nilai bobot:
2. Ruas Jalan B Y B = 0,474 3.
Ruas Jalan C
Y C = 0,378
Jadi  urutan  prioritas  penanganan  ruas jalan  provinsi  adalah  ruas  jalan  B menempati  prioritas  pertama, kemudian
ruas jalan C, dan prioritas terakhir adalah ruas jalan A.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  maka  dapat diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut :
1.   Hasil  analisis  menggunakan  kombinasi metode Delphi dengan  metode Cut  Off Point diketahui  bahwa  kriteria  yang akan  digunakan  dalam  menentukan prioritas penanganan ruas jalan provinsi adalah  faktor  kondisi  jalan,  faktor volume lalu lintas, dan faktor ekonomi. Faktor kepadatan penduduk, faktor tata guna  lahan  dan  faktor  kebijakan eksekutif dianggap kurang berpengaruh dalam penentuan prioritas penanganan jalan provinsi di Kabupaten Purwakarta. 2.   Hasil  analisis  kriteria  dengan  metode AHP , menunjukkan bahwa bobot kriteria yang paling tinggi adalah faktor kondisi  jalan  dengan  bobot  sebesar 68,7%;  disusul  dengan  faktor  volume lalu  lintas  sebesar  18,3%;  sedangkan yang  paling  rendah  adalah  faktor ekonomi sebesar 13,0%. 3.   Sub  kriteria  faktor  kondisi  jalan memperlihatkan  bahwa  jalan  yang berlubang  memberikan  bobot  penilaian terbesar yaitu 36,3%. Kontribusi berikutnya  diberikan  oleh  jalan  dengan legokan/amblas  dengan  bobot  27,4%; Tabel 8 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Bobot Sub Kriteria Data Simulasi Nama Jalan Bobot Sub Kriteria (Data Simulasi) Kondisi Jalan (a) Volume Lalu Lintas (b) Ekonomi (c) X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 A 0,250 0,250 0,500 0,500 0,500 0,250 0,037 0,078 0,178 0,168 0,274 1,000 0,106 0,796 0,794 B 0,500 0,500 0,250 0,500 0,250 0,500 0,034 0,047 0,112 0,100 0,209 0,941 0,072 0,557 0,474 C 0,250 0,250 0,500 0,250 0,500 0,250 0,019 0,037 0,150 0,140 0,162 0,925 0,090 1,000 1,000
Keterangan: Lubang-lubang (X 1 ), Legokan/Amblas (X 2 ), Retak-retak (X 3 ), Alur Bekas Roda (X 4 ), Kemiringan Jalan (X 5 ), Drainase (X 6 ), Truk 6 Sumbu (X 7 ), Truk 5 Sumbu (X 8 ), Truk 4 Sumbu (X 9 ), Truk 3 Sumbu (X 10 ), Bus (X 11 ), Mbl Penumpang (X 12 ), Sepeda Motor  (X 13 ), Manfaat   (X 14 )Estimasi Biaya Proyek (X 15 )
retak-retak dengan bobot 13,1%;
drainase  dengan bobot 9,1%; alur bekas roda  dengan  bobot  8,0%;  dan  terakhir kemiringan jalan dengan bobot 6,1%. 4.   Sub kriteria volume lalu lintas memperlihatkan  bahwa  jalan  yang dilalui Truk 6 Sumbu memiliki pengaruh yang paling penting yaitu dengan bobot 28,4%; kemudian disusul dengan Truk 5
Sumbu  dengan  bobot  21,1%;  Truk  4 Sumbu    dengan  bobot  16%;  Truk  3 Sumbu  dengan  bobot  11,6%;  Bus dengan bobot 11,4%; selanjutnya Mobil
Penumpang  dengan  bobot  7,3%;  dan terakhir  Sepeda  Motor  dengan  bobot 4,2%.
5 .   Sub kriteria ekonomi memperlihatkan bahwa  faktor  manfaat  memberikan kontribusi  terbesar  dalam  penentuan prioritas  penanganan  jalan  yaitu dengan  bobot  80,0%  dibandingkan biaya  kegiatan  proyek  dengan  bobot 20,0%.
6.  Diperoleh model persamaan matematis untuk  menentukan  urutan  prioritas penanganan  jalan  pada  jaringan  ruas jalan
provinsi di Kabupaten Purwakarta berdasarkan metode AHP , yaitu : Y=  0,687{( 0,363 x X 1 ) + (0,274 x X 2 ) + (0,131 x X 3 ) + (0,080 x X 4 ) + (0,061 x X 5 ) + (0,091 x X 6 )} + 0,183{(0,284 x X 7 ) + (0,211 x X 8 ) + (0,160 x X 9 ) + (0,116 x X 10 )  +  (0,114  x  X 11 )  +  (0,073  x  X 12 )  + (0,042 x X 13 )} + 0,130{(0,800 x X 14 ) + (0,200 x X 15 )}
Saran
Dari hasil penelitian dan
pembahasan yang telah diperoleh, maka dapat  diberikan  beberapa  saran  terkait dengan  penentuan  prioritas  penanganan jalan provinsi, sebagai berikut:
a. Perlu  dilakukan  penelitian  dengan lokasi studi yang lebih luas meliputi seluruh jalan-jalan provinsi yang ada di Provinsi Jawa Barat.
b. Perhitungan untuk penentuan urutan prioritas  penanganan  ruas  jalan provinsi  sebaiknya  menggunakan data fakta hasil survey lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Brodjonegoro, P.S, 1991 ,  Petunjuk Mengenai  Teori  dan  Aplikasi  dari
Model  Then  Analytic  Hierarchy Process , Sapta Utama, Jakarta. Dirjen Perhubungan Darat, 2005, Peraturan  Pemerintah  No.26  tahun 1985,  tentang  Jalan, Departemen Perhubungan  Republik  Indonesia, Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34 tahun 2006 tentang Jalan , Jakarta Tam,  M.C.Y  dan  V.M.R.T  Tummala, 2001, An Application of  the AHP in Vendor Selection of a Telecomunications  System , Omega , Bangkok .