## Jurnal Mutiara Akuntansi, 17/10/2017 (Hal: 83-94)
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2016)
Benny Rojeston Marnaek Nainggolan Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia Email : benny.bppk@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Belanja  Modal  pada  Kabupaten  dan  Kota  di Sumatera  Utara  Tahun  2014-2016.  Sampel  dalam  penelitian  ini  33  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Sumatera  Utara  dengan  metode purposive  sampling . Analisis  data  menggunakan  regresi linier  berganda dengan menggunakan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil pengujian secara parsial Pendapatan Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Modal,  sementara  itu Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Dana  Alokasi  Umum  tidak  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Secara Simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara tahun 2014-2016. Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

## ABSTRACT
This  study  examines  the  effect  of  the  Economic  Growth,  Local  Own  Revenue  (PAD),  the  General Allocation Fund (DAU) and Specific Allocation Fund (DAK) on the Capital Expenditure districts and cities in North Sumatra with year of research 2014-2016. The sample used in this study were 33 disctricts and cities  in  North  Sumatera  with  purposive  sampling  methods.  Analysis  tool  used  in  this  study  is  multiple linier regression with a t test, f test and test the coefficient of determination. The results of this study indicate that partial Local Owner Revenue (PAD) and the Specific Allocation Fund (DAK) have significant effect on  the  Capital  Expenditure,  meanwhile  Economic  Growth  and  General  Allocation  Fund  (DAU)  had  no significant effect on the Capital Expenditure. Simultaneously Economic Growth, Local Owner Revenue, General Allocation Fund and Specific Allocation Fund significant effect on the Capital Expenditure district and cities in North Sumatera.

## Keywords : Growth Economic, Local Owner Revenue, General Allocation Fund, Specific
Allocation Fund and Capital Expenditure

## 1. Pendahuluan
Dengan  diberlakukannya  UU  No.  32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah,  maka  pemerintah  daerah diberi  kewenangan  untuk  mengurus  rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Kewenangan yang luas ini juga diberikan  dalam  hal  pengelolaan  keuangan, dengan pengelolaan keuangan sendiri pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan  dan  pelayanan  publik  sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah tersebut.
Otonomi daerah juga memisahkan fungsi antara fungsi Pemerintah Daerah (eksekutif) dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (legislatif), dimana  didalam  melakukan  proses  penyusunan anggaran masing-masing memiliki kewenangannya  sendiri.  Pembedaan  fungsi tersebut menunjukan bahwa antara legislatif dan eksekutif  terjadi  hubungan  keagenan,  eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah yang merupakan manifestasi  dari  pelayanan  kepada  publik, sedangkan  legislatif  berperan  aktif  dalam melaksanakan  legislasi,  penganggaran,  dan pengawasan (Halim, 2006).
Menurut UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Setiap  daerah mempunyai  kemampuan  yang  tidak  sama didalam  memperoleh  PAD,  sementara  itu keuangan  daerah  sangat  dibutuhkan  dalam mendanai  kegiatan-kegiatan  pemerintah  daerah, hal  ini  menimbulkan  ketimpangan  fiskal  antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Untuk  mengatasi  ketimpangan  fiskal ini maka  Pemerintah  Pusat  mengalokasikan  dana yang  bersumber  dari  APBN.  Salah  satu  dana perimbangan  dari  pemerintah  ini  adalah  Dana Alokasi Umum (DAU) dimana didalam pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan  dan  keadilan  yang  selaras  dengan penyelenggaraan  urusan  pemerintahan.  Adanya transfer  dana  dari  pusat  ini  diharapkan pemerintah  daerah  bisa  lebih  mengalokasikan PAD  yang  didapatnya  untuk  membiayai  belanja modal didaerahnya.
Pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat disertai juga  dengan  pengalihan  dana,  sarana  dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana  dimaksud  adalah  dalam  bentuk  dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasi ke daerah tertentu untuk
membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan prioritas nasional. DAK diarahkan untuk kegiatan pembangunan,  peningkatan,  perbaikan  dan pengadaan  sarana  dan  prasarana  fisik.  Dengan adanya  pengalokasian  DAK  diharapkan  dapat mempengaruhi  belanja  modal,  karena  DAK cenderung  akan  menambah  aset  tetap  yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.
Salah  satu  tujuan  penting  pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan  produktivitas  dan  pendapatan perkapita  penduduk  sehingga  terjadi  perbaikan kesejahteraan.  Kenyataan  yang  terjadi  dalam pemerintah  daerah  saat  ini  adalah  peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan  belanja  modal,  hal  ini  dapat  dilihat dari  kecilnya  jumlah  belanja  modal  yang dianggarkan  dengan  total  anggaran  belanja daerah.
Sementara  itu  belanja  modal  sendiri adalah  bentuk  investasi  pemerintah  dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah.  Belanja  modal  akan  memberikan multiflier  effect bagi  perekonomian  di  daerah, dengan semakin besar alokasi belanja modal pada pemerintah  daerah  maka  makin  menggerakan ekonomi  daerah.  Pengusaha  yang  mendapatkan proyek-proyek  pemerintah  yang  dialokasikan melalui  belanja  modal  akan  mempekerjakan banyak tenaga kerja yang berdampak penyerapan tenaga  kerja,  proyek-proyek  tersebut  akan membutuhkan material dan bahan-bahan bangunan  sehingga  penyedia  bahan  material mendapat pemesanan yang besar serta keuntungan  dari  pengusaha  tersebut  akan meningkatkan  sektor  perpajakan,  baik  pajak pusat maupun daerah.

## 2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis
2.1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi bukan merupakan gambaran  ekonomi  tetapi  suatu  proses  untuk melihat  perkembangan  ekonomi  dari  waktu  ke waktu (Boediono 2009).
Menurut  Sukirno  (2000)  pertumbuhan ekonomi  berarti  perkembangan  kegiatan  dalam perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan jasa  yang  diproduksikan  dalam  masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat,  sehingga  pertumbuhan  ekonomi dapat  diartikan  juga  sebagai  proses  kenaikan kapasitas  produksi  suatu  perekonomian  yang diwujudkan  dalam  bentuk  kenaikan  pendapatan nasional.
Menurut penelitian Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi  pembangunan.  Faktor-faktor  itu antara  lain  sumber  daya  alam,  tenaga  kerja, investasi modal, kewirausahaan, kapasitas pemerintah  daerah,  pengeluaran  pemerintah  dan dukungan pembangunan.
Pada  penelitian  sebelumnya  Mayasari, Sinarwati dan Yuniarta (2014) terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.
Berdasarkan  landasan  teori  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  otonomi  daerah mendorong  terciptanya  pertumbuhan  ekonomi suatu  daerah,  dan  menurut  penelitian  terdahulu juga  terdapat  pengaruh  positif  pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian belanja modal. Oleh  karena  itu,  hipotesis  dalam  penelitian  ini dirumuskan sebagai berikut:
H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

## 2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan  UU  No.  33  Tahun  2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan  Daerah,  pendapatan  asli  daerah  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sjafrizal (2012) menyatakan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD) adalah  pendapatan  yang dapat dipungut sendiri dan dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  pasal  157 dijelaskan  bahwa  sumber  pendapatan  asli daerah terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang sah.
Kewenangan  pemerintah  daerah  dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi  sangat  dipengaruhi  oleh  kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah.  Semakin  besar  pendapatan  asli  daerah yang  diterima,  maka  semakin  besar  pula kewenangan  pemerintah  daerah  tersebut  dalam melaksanakan  kebijakan  ekonomi.  Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.  Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan pelayanan  publik  dengan  melakukan  belanja untuk  kepentingan  investasi  yang  direalisasikan melalui belanja modal (Halim, 2014).
Arwati  dan  Hadiati  (2013)  menyatakan bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  pengalokasian Belanja Modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

## 2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut  UU  No.  33  tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi.
Menurut Halim (2014) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat " block grant ",  sehingga  pemerintah  daerah  mempunyai keleluasaan  di  dalam  penggunaan  DAU  sesuai dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masing-masing daerah. DAU dialokasikan kepada setiap daerah berdasarkan  formulasi  alokasi.  Sesuai  dengan formula  tersebut  setiap  daerah  akan  menerima DAU  sesuai  dengan  kondisi  kesenjangan keuangan.
Dana  perimbangan  keuangan  merupakan konsekuensi  adanya  penyerahan  kewenangan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah. Dengan  demikian,  terjadi  transfer  yang  cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Menurut  penelitian  Permana  dan  Rahardjo (2013)  terdapat  pengaruh  positif  Dana  Alokasi Umum  terhadap  pengalokasian  Belanja  Modal, begitu  juga dengan penelitian Mayasari, Sinarwati  dan  Yuniarta  (2014)  juga  terdapat pengaruh  positif  Dana  Alokasi  Umum  terhadap pengalokasian  Belanja  Modal.  Oleh  karena  itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H3  :  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

## 2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut  UU  No.  33  Tahun  2004  bahwa Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah  dana  yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan  usulan  daerah  dan  sesuai  dengan prioritas nasional.
DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai  kebutuhan  fisik  sarana  dan  prasarana dasar  yang  merupakan  prioritas  nasional  di bidang  pendidikan,  kesehatan  (pelayanan  dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi,  prasarana  pemerintah,  kelautan  dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana,  kehutanan,  sarana  dan  prasarana perdesaan, serta perdagangan.
Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah  daerah  untuk  membiayai  kegiatan khusus  yang  merupakan  urusan  dan  prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya  kegiatan  khusus  yang  harus  ditanggung oleh pemerintah daerah.
Menurut  Permana  dan  Rahardjo  (2013) terdapat  pengaruh  positif  Dana  Alokasi  Khusus terhadap  pengalokasian  Belanja  Modal.  Oleh karena  itu,  hipotesis  dalam  penelitian  ini dirumuskan sebagai berikut:
H4  :  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

## 2.5.Belanja Modal
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.  13  Tahun  2006,  belanja  modal  adalah pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka
pembelian/pengadaan  atau  pembangunan  aset tetap  berwujud  yang  mempunyai  nilai  manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Belanja  modal  adalah  belanja  barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan  untuk  pengeluaran  yang  dilakukan dalam  rangka  pengadaan  aset  tetap  berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan pemerintahan (Badrudin 2017).
Belanja  modal  dapat  dikategorikan  dalam  5 (lima) kategori utama:
1) Belanja Modal Tanah;
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
5) Belanja Modal Fisik Lainnya.

## Kerangka Pemikiran

## Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

## 3. Metode Penelitian 3.1.Populasi dan Sampel
Siregar  (2012)  menyatakan  populasi  adalah serumpun/sekelompok  objek  yang  menjadi sasaran  penelitian.  Populasi  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 - 2016. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota.
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono  2016).  Teknik  pengambilan  sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan purposive  sampling yaitu  cara  pengambilan sampel  yang  didasarkan  pada  pertimbangan- pertimbangan  atau  kriteria  tertentu,  dimana dalam penelitian ini kriterianya adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota yang melampirkan laporan keuangannya secara lengkap  selama  tahun  penelitian.  Berdasarkan kriteria  tersebut,  maka  populasi  penelitian  yang
berjumlah    33  Kabupaten  dan  Kota  diseleksi, sehingga jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah  32  Kabupaten  dan  Kota.  Dengan  begitu jumlah observasinya adalah 96.
Data  yang  dianalisis  adalah  data  sekunder dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  APBD,  data dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan dan data Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## 3.2.Metode Analisis Data
Analisis  statistik  yang  digunakan  untuk pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  yaitu analisis  regresi  linier  berganda  dengan  terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik  yang  dilakukan  uji  normalitas  data, multikolinieritas, heterokesdasitas, dan autokorelasi.  Pengujian  hipotesis  dilakukan dengan uji koefisien determinasi (R 2 ), uji secara simultan (uji F) dan uji secara parsial (uji T).
H1 H2 H4 H3 Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Belanja Modal H5

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Statistik Deskriptif
Tabel 1. Statistik Deskriptif

## Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PE 96 4,11 7,67 5,3342 ,58198 PAD 96 10.961.907.851,32 1.535.308.974.014,91 120.265.379.904,6857  258.102.198.326,72464 DAU 96 250.589.805.000,00 1.611.940.995.000,00 617.143.084.172,5104  282.935.501.173,70000 DAK 96 25.520.490.000,00 408.339.324.652,00 106.814.668.362,4896 74.801.992.087,31403 BM 96 45.065.315.457,50 936.599.131.961,06 246.277.422.364,8471  162.875.841.335,29530
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23
Tabel statistik deskriptif di atas menunjukan  bahwa  rata-rata  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara adalah  5,33%  dengan  pertumbuhan  terendah 4,11% dan pertumbuhan tertinggi 7,67%. Untuk Pendapatan Asli Daerah nilai rata-ratanya adalah Rp  120.265.379.904,68  dengan  pendapatan terendah  Rp10.961.907.851,32  dan  tertinggi  Rp 1.535.308.974.014,91. Dana Alokasi Umum nilai rata-ratanya  Rp617.143.084.172,51  dengan  nilai tertinggi Rp1.611.950.995.000 dan nilai terendah Rp250.589.805.000.  Dana  Alokasi  Khusus  nilai rata-ratanya  Rp106.814.668.362,48  dengan  nilai tertinggi  Rp408.339.324.652  dan  nilai  terendah Rp25.520.490.000.  Rata-rata  untuk  Belanja
Modal  Rp246.277.422.364,84  dengan  nilai alokasi belanja modal tertinggi Rp936.599.131.961,06 dan terendah
Rp45.065.315.457,50.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Dalam  uji  normalitas  yang  dilakukan dengan  uji Kolmogorov-Sminorv dengan  cara unstandarized residual nilai asymp sig ( 2-tailed ) lebih  kecil  dari  alpha  0,05  yang  berarti  semua variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini tidak  berdistribusi  normal.  Hasil  pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Hasil Pengujian Kolmogorv-Smirnov Sebelum Transformasi Data
Unstandarized Residual Test Statistic 0,144 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPPS 23
Setelah dilakukan transformasi data dan kemudian dilakukan kembali uji Kolmogorov-Sminorv nilai asymp sig ( 2-tailed ) lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.
Tabel 3. Uji Pengujian Kolmogorv-Smirnov Setelah Transformasi Data
Unstandarized Residual Test Statistic 0,088 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,064
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPPS 23

## Uji Multikolinearitas
Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini
Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas
Sqrt_PE Sqrt_PAD Sqrt_DAU Sqrt_DAK Tolerance 0,897 0,369 0,333 0,753 VIF 1,115 2,710 2,999 1,328
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPPS 23
Dari  Tabel  4  di  atas  nilai tolerance semua  variabel  independen  lebih  besar  dari  0,10  dan  nilai Variance  Inflaction  Factor (VIF)  di  bawah  10  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tiap-tiap  variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Hasil pengujian heteroskedastisitas semua variabel independen memiliki nilai sig di atas 0,05 yang berarti masing-masing variabel tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Sqrt_PE Sqrt_PAD Sqrt_DAU Sqrt_DAK Sig 0,767 0,349 0,352 0,433
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPPS 23

## Uji Autokorelasi
Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini
Tabel 6. Hasil Pengujian Autokorelasi Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 0,776 0,602 0,584 86211,01444 1,600

## Sumber: Hasil Pengolahan Data SPPS 23
Dari tabel di atas, nilai Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan adalah 1,600. Hasil yang diperoleh dalam tabel DW menunjukan hasil 1,579 < 1,600 < 2,245 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang akan dibentuk tidak terdeteksi gejala autokorelasi.

## Model Penelitian
Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

## Tabel 7. Hasil Pengujian Persamaan Regresi
Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 30644,273 182077,268 ,168 ,867 SQRT_PE 80103,521 74627,003 ,075 1,073 ,286 SQRT_PAD  ,424 ,074 ,627 5,761 ,000 SQRT_DAU  ,104 ,095 ,126 1,095 ,276 SQRT_DAK  ,198 ,099 ,152 1,996 ,049

## Sumber: Hasil Pengolahan Data SPPS 23
Persamaan regresi sesuai dengan hasil pengujian persamaan regresi dalam tabel di atas adalah : Sqrt_BM = 30.644,27 + 80.103,52 Sqrt_PE + 0,42 Sqrt_PAD + 0,10 Sqrt_DAU + 0,19 Sqrt_DAK + e Keterangan:
BM = Belanja Modal PE = Pertumbuhan Ekonomi PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU  = Dana Alokasi Umum DAK  = Dana Alokasi Khusus e = error

## Pengujian Hipotesis

## Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis
Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 30644,273 182077,268 0,168 0,867 SQRT_PE 80103,521 74627,003 0,075 1,073 0,286 SQRT_PAD  0,424 0,074 0,627 5,761 0,000 SQRT_DAU  0,104 0,095 0,126 1,095 0,276 SQRT_DAK  0,198 0,099 0,152 1,996 0,049 R Square 0,602 Adj R Square 0,584 F 34,369 Sig 0,000
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan hasil pengujian dalam tabel 8  tersebut,  besarnya  pengaruh  pertumbuhan ekonomi,  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal  sebesar  58,4%  sisanya  sebesar  41,6% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Uji Simultan (Uji F)
Nilai  F hitung dalam  penelitian  ini  adalah sebesar  34,369  dengan  sig  0,000,  dimana  F tabel adalah 2,47, maka F hitung > F tabel dan nilai sig 0,000 <  0,05  yang  berarti  variabel  pertumbuhan ekonomi,  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi umum  dan  dana  alokasi  khusus  berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Nilai sig 0,000 < 0,05 yang berarti berpengaruh signifikan. Kesimpulannya pertumbuhan ekonomi, pendapatan  asli daerah, dana  alokasi  umum  dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

## Uji Parsial (uji t)
Berdasarkan  tabel  8  di  atas  untuk  hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:
Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap Belanja Modal
Hasil  t hitung adalah  1,073  sedangkan  t tabel adalah 1,986 yang artinya t hitung < t tabel dan nilai sig 0,286  >  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  secara  parsial  tidak berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Permana dan  Rahardjo  (2013)  yang  menyatakan  tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal.

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Belanja Modal
Hasil  t hitung adalah  5,761  sedangkan  t tabel adalah 1,986 yang artinya t hitung > t tabel dan nilai sig 0,00  <  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap belanja modal. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian  Arwati  dan  Hadiati  (2013)  yang menyatakan  terdapat  pengaruh  yang  signifikan secara  parsial  dari  pendapatan  asli  daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

## Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap Belanja Modal
Hasil  t hitung adalah  1,095  sedangkan  t tabel adalah 1,986 yang artinya t hitung < t tabel dan nilai sig 0,276 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi  umum  secara  parsial  tidak  berpengaruh
terhadap  belanja  modal.  Hasil  pengujian  ini sejalan  dengan  penelitian  Arwati  dan  Hadiati (2013)  yang  menyatakan  bahwa  dana  alokasi umum  tidak  mempunyai  pengaruh  positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa  dana  alokasi  umum  yang  selama  ini diterima  oleh  daerah  tidak  digunakan  untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja  modalnya.  Hasil  ini  memberikan gambaran bahwa selama ini dana alokasi umum banyak  digunakan  untuk  memenuhi  belanja operasional dari pemerintah daerah.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap Belanja Modal
Hasil  t hitung adalah  1,996  sedangkan  t tabel adalah 1,986 yang artinya t hitung > t tabel dan nilai sig 0,049 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  dana  alokasi  khusus digunakan memang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional yang menambah alokasi belanja modal daerah.

## SIMPULAN

## Simpulan
Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
2. Pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  belanja  modal  pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
3. Dana  alokasi  umum  tidak  berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
4. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  belanja  modal  pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

## Keterbatasan
Peneliti  menyadari  bahwa  penelitian  yang dilakukan  ini  masih  memiliki  kekurangan  dan keterbatasan yaitu terdapat perbedaan yang besar pada  beberapa  data  karena  berasal  dari pengamatan  wilayah  yang  berbeda  serta  jangka waktu penelitian yang hanya 3 tahun pengamatan.

## Saran
Berdasarkan  keterbatasan  dari  hasil penelitian  ini,  maka  saran  yang  diberikan  untuk penelitian selanjutnya yaitu:
1. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik dengan  permasalahan  serupa,  disarankan agar  penelitian  dilakukan  pada  objek  yang lebih  luas  dan  sampel  dari  Kabupaten  dan Kota diluar Sumatera Utara dan menambahkan  tahun  pengamatan  pada penelitian  yang  akan  datang.  Variabel  yang akan digunakan sebaiknya menambah aspek kebijakan  publik,  aspek  politik  dan  aspek penganggaran daerah.
2. Bagi  Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah Pusat.
Studi  ini  dapat  dijadikan  masukan  dalam mengambil  kebijakan  penganggaran  dan kebijakan pengelolaan manajamen keuangan daerah  agar  menggunakan  alokasi  dana  dari pusat  untuk  menambah  alokasi  belanja modal,  bukan  sebaliknya  memperbesar belanja operasional atau belanja rutin.

## DAFTAR PUSTAKA
Arwati & Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di    Propinsi  Jawa Barat. Seminar  Nasional  Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan . Badrudin, R. 2017. Ekonomika Otonomi Daerah (edisi  kedua).  Yogyakarta.  Penerbit UPP STIM YKPN.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Utara. 2017. PDRB  Kabupaten/Kota  di Sumatera Utara . Bandung Boediono.  2009. Teori  Pertumbuhan  Ekonomi (edisi  ketujuh).  Yogyakarta.  Penerbit BPFE.
Darwanto  &  Yustikasari.  2006.  Pengaruh
Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian
Anggaran  Belanja  Modal. Simposium Nasional Akuntansi X . Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan, " Data  Series  Keuangan  Daerah ". www.djpk.go.id Ghozali,  I.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan Program SPSS (edisi ketujuh). Semarang.  Penerbit  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  2014. Manajemen  Keuangan  Sektor Publik (edisi pertama). Jakarta:
Penerbit Salemba Empat. Mayasari, Sinarwati & Yuniarta. 2014. Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan
Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Terhadap  Pengalokasian  Anggaran Belanja  Modal  Pada  Pemerintah Kabupaten  Buleleng. E-Jurnal  S1  Ak
Universitas Pendidikan Ganesha 2 (1). Permana & Rahadjo. 2013. Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah
Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah). Diponegoro  Journal  of  Accounting 2 (4): 1-10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun 2006  tentang  Pengelolaan  Keuangan
Daerah.
Sjafrizal. 2017. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan (edisi  pertama).  Jakarta.  Penerbit Rajawali Press. Siregar,  S.  2012. Statistik  Parametrik  Untuk Penelitian Kuantitatif . Jakarta.
Penerbit Bumi Aksara. Soekirno,  S.  2010. Makroekonomi  Teori
Pengantar (edisi  ketiga).  Jakarta.
Penerbit Rajawali Press.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D (edisi  pertama). Bandung. Penerbit Alfabeta.
UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat dan Daerah.