## EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA GORONTALO DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
Hamid Pongoliu Usman Jafar Mawardi Djalaluddin
Nur Taufiq Sanusi Dosen IAIN Gorontalo
Abstrak: Tulisan  ini  menguraikan  tentang  eksistensi  hukum  waris  adat  dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bercorak  deskriptif  kualitatif,  dianalisis  dengan  alur  pikir  prosedur  deduktif  yang bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder  dengan  menggunakan  beberapa pendekatan,  yaitu:  pendekatan  syar’i, yuridis,  antropologis,  sosiologis,  historis,  dan filosofis.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  waris  adat  yang  eksis  dalam masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo  pada  awalnya  berasal  dari  nilai-nilai  budaya masyarakat  setempat.  Namun  dengan  masuknya  Islam  dan  menjadi  agama  seluruh masyarakat  Gorontalo,  hukum  waris  adat  tersebut  berubah  menjadi  Islami  yang ditandai  dengan  hidupnya  hukum  Islam  tercermin  pada  pelaksanaan  hukum  dalam masyarakat  pada  saat  itu  selalu  mengacu  pada  tiga  prinsip  hukum  adat  Gorontalo, yaitu: (1) adati hula-hula’a to syara’a (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak); (2) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to adati (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat) ; (3) adati hula-hula’a to syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi  (hukum  adat  bertumpuk  hukum  syarak  dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw). Tiga macam prinsip ini merupakan  pijakan  masyarakat  Gorontalo  dalam  menyelesaikan  persoalan  hukum, tetapi kemudian hal ini berubah disebabkan kebijakan politik hukum Belanda dengan teori hukumnya (teori resceptie in complexu dan teori receptie), berhasil mengeluarkan hukum adat dari pengaruh hukum Islam yang hingga sekarang masih dirasakan. Inilah sebabnya munculnya praktik pewarisan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam masyarakat.

## Keywords: Hukum Waris, Adat, Masyarakat Gorontalo

## I. PENDAHULUAN
Fakta  menunjukkan  bahwa  di  Indonesia  terdapat  hukum  yang  mengatur pembagian harta warisan yang masih bersifat pluralistis.  Karena saat ini berlaku  tiga sistim  hukum  kewarisan,  yaitu  hukum  kewarisan  adat,  hukum  kewarisan  menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan adat  adalah  meliputi  keseluruhan  asas,  norma  dan  keputusan  atau  ketetapan  hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya ahli waris. Hukum  kewarisan  adat  yang  berlaku  di  Indonesia  sangat  beraneka  ragam  tergantung pada  daerahnya.  Dalam  kewarisan  adat  ini,  ada  yang  bersifat  patrilineal,  matrilineal, ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hukum kewarisan Barat (BW)  pada  pokoknya  menyerahkan  persoalan  harta  peninggalan  si  mati  berdasarkan pada keinginan  yang bersangkutan  itu sendiri,  yaitu  si mati membuat wasiat  pada  saat hidupnya  dengan  kata  lain,  kehendak  atau  keinginan  si  mati  merupakan  sesuatu  yang utama dan hukum baru berlaku, apabila ternyata si mati tidak meninggalkan wasiat yang sah.  Hukum  kewarisan  Islam  telah  merombak  secara  mendasar  sistim  kewarisan  yang
berlaku pada masa sebelum Islam yang pada pokoknya tidak memberikan hak kewarisan kepada wanita dan anak-anak. 1
Hukum  kewarisan  Islam  telah  dijelaskan  secara  terperinci  dalam  al-Qur’an, hadis  Nabi  saw.,  ijmak,  dan  bahkan  ijtihad  para  ulama.  Masalah  kewarisan  pasti dialami  oleh  setiap  orang,  karena  hukum  kewarisan  menyangkut  harta  benda  yang apabila  tidak  memiliki  ketentuan  aturan  yang  mengaturnya  sudah  pasti  amat  mudah menimbulkan  sengketa  di  antara  ahli  waris.  Setiap  terjadi  peristiwa  kematian seseorang,  segera  timbul  bagaimana  harta  peninggalannya  harus  diberlakukan  dan kepada  siapa  saja  harta  itu  dipindahkan,  serta  bagaimana  caranya.  Inilah  yang  diatur dalam hukum kewarisan Islam. 2
Hukum  kewarisan  Islam  mengatur  hubungan  sesama  manusia  berdasarkan ketetapan Allah swt. untuk mengatur harta dan pemiliknya yang timbul sebagai akibat dari  suatu  kematian.  Harta  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  yang  meninggal  dunia memerlukan  pengaturan  tentang  siapa  berhak  menerimanya,  bagaimana  cara mendapatkannya, dan berapa jumlahnya. Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah swt. melalui QS. al-Nisa>’/4 ayat 7, 8, 11, 12, dan 176. 3
Hukum  kewarisan  Islam  mempunyai  karakteristik  tersendiri  jika  dibandingkan dengan sistim hukum lainnya. 4 Pembagian harta warisan dalam hukum kewarisan Islam bersifat  ijbar, 5 yaitu  pengalihan  harta  warisan  dari  pewaris  kepada  ahli  warisnya  terjadi dengan sendirinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan kata lain, adanya kematian pewaris dengan sendirinya hartanya beralih kepada ahli warisnya dengan tidak membedakan kepada ahli waris mana harta waris itu diberikan. 6 Amir  Syarifuddin  mengatakan,  bahwa  pengalihan  harta  waris  bersifat  ijbar, peralihan berlaku sendirinya menurut kehendak Allah swt. (merupakan perintah Allah) tanpa  tergantung  kepada  kehendak  dari  pewaris  atau  permintaan  dari  ahli  warisnya. Unsur ijbar yang terkandung dalam konsep hukum kewarisan Islam sesuai dengan arti terminologi yang terlihat, bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Inilah yang membedakan  hukum  kewarisan  Islam  dengan  hukum  kewarisan  adat  dan  hukum kewarisan Perdata (BW). 7
1 Moh.  Muhibbin  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai  Pembaruan  Hukum Positif di Indonesia, h. 3. Lihat pula: Tahir Azhary, Karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai (Indonesia, Jakarta, 1992), h. 4.
2 M.  Toha  Abdurrahman, Hukum  Waris  Islam  (Cet.  XIV;  Yogyakarta:  UII  Pres  Yogyakarta, 2001), h. 3.
3 Lihat: Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif  di  Indonesia  (Cet.  1;  Jakarta:  Sinar  Grafika  Offset,  2009),  h.  2.  Lihat  pula:  Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 2.
4 Moh.  Muhibbin  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai  Pembaruan  Hukum Positif di Indonesia, h. 3.
5 Kata ijbar secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian wali mujbi>r dalam terminologi fikih munakah}a>t mengandung arti  si wali dapat  mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu. Lihat: Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah}, terj. Nor Hasanuddin, dkk., Fiqih Sunnah} (Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 18.
6 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) edisi ke-2 (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007) , h. 137.
7 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 18.
Lanjut  Amir  Syarifuddin, adanya  unsur  ijbar dari  segi jumlah  itu dapat  dilihat dari  kata "nas}i>ba>n  mafru>d}a>n"  dalam  QS.  al-Nisa>’/4  ayat  7,  secara  etimologi  berarti bagian  telah  ditentukan  atau  telah  diperhitungkan.  Ungkapan "nas}i>ba>n  mafru>d}a>n" tersebut dalam terminologi llmu fikih berarti sesuatu yang telah  diwajibkan Allah swt kepada hamba-hamba-Nya. 8
Keadilan  hukum  kewarisan  Islam  yang  datang  dari  Allah  swt  yang  bersifat kumulatif 9 dan bersifat ijbar merupakan perintah yang harus di taati, yaitu perintah untuk membagi harta warisan sesuai ketentuan QS. al-Nisa>’/4 ayat 11, 12, dan 176 seperti 1/2, 1//3,  1/4,  1/6,  1/8,  dan  2/3,  bahkan  sampai  dengan  penyebutan  porsi  2:  1.  Inilah  bukti nyata bahwa hukum kewarisan Islam telah meletakkan suatu dasar keadilan hukum yang sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia, sedangkan hukum-hukum lainnya dapat dikatakan masih jauh dari keadilan yang sesungguhnya yang datang dari Maha Penciptan Allah swt.
Indonesia  adalah  negara  kaya  akan  budaya,  etnik,  tradisi,  bahasa  dan  adat istiadat  yang  berbeda  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya.  Adat  yang  ada  pada  suatu daerah terus bekembang mengikuti perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang  bersumber  pada  tradisi  bangsanya  merupakan  suatu  sumber  hukum  adat  di Indonesia. Hukum adat antara satu daerah dengan daerah lainya di Indonesia tidaklah sama,  hal  ini  mengakibatkan  adanya  norma  hukum  yang  berbeda  pula.  Adanya keanekaragaman  mengakibatkan  adanya  berbagai  alternatif  pilihan  hukum  untuk masalah  kewarisan.  Setidaknya  hukum  kewarisan  yang  berlaku  nasional  di  Indonesia ada  3  (tiga),  yaitu:  (1)  hukum  kewarisan  Barat  yang  bersumber  pada  Kitab  Udang- Undang Hukum Perdata; 10 (2) hukum kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur’an, hadis  Nabi  saw,  dan  Ijtihad  yang  berlaku  bagi  umat  Islam  dari  dahulu,  sekarang  dan masa  yang  akan  datang; 11 dan  (3)  hukum  kewarisan  adat  yang  beraneka  ragam bentuknya  di  setiap  daerah.  Hal  ini  dipengaruhi  adanya  sistem  kekerabatan  yang berbeda  di  setiap  daerah.  Salah  satu  sistem  kekerabatan  yang  ada  dan  dianut masyarakat muslim di Kota Gorontalo adalah sistem kekerabatan bilateral. Kedudukan laki-laki  ataupun  perempuan  sama  berhak  untuk  memperoleh  harta  warisan  dari orangtua dan kerabatnya. Hal ini disebabkan karena bentuk perkawinan yang bebas dan mandiri  di  mana  suami  dan  istri  berhak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.
Tulisan  ini  akan  mengelaborasi  tentang  eksistensi  hukum  waris  adat  dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo.
8 Lihat: Sofyan A.P. Kau, Tafsir Ahkam: Tema-tema Kontroversial (Cet. 2; IAIN Sultan Amai Gorontalo:  Sultan  Amai  Press,  2010),  h.  39. Lihat  pula:  Amir  Syarifuddin,  Pelaksanaan  Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, h. 19.
9 Menurut  Aristotetles  keadilan  kumulatif adalah  keadilan  yang  memberikan  kepada  setiap orang sama banyaknya dengan mengingat jasa-jasa. Dengan dasar ini Muhammad Amin Suma memberi pandangannya bahwa keadilan kumulatif dalam hukum kewarisan Islam adalah keadilan yang terletak pada pembagian harta waris yang tidak hanya menyentuh kaum laki-laki dan orang dewasa seperti yang dianut hukum  waris Yahudi, hukum  waris Romawi dan hukum  waris adat  pra-Islam, bahkan sebagian hukum  adat  zaman  sekarang;  akan tetapi  juga memberikan  bagian  pasti  kepada  perempuan  dan anak- anak.  Lihat:  Muhammad  Amin  Suma, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam  (Cet.  I;  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 123.
10 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 83.
11 Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia  dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW  (Cet.  1; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005), h. 11.

## II. KAJIAN TEORITIK

## 1. Pengertian Hukum Adat
Hukum  kewarisan  adat  menurut  Ter  Haar 12 adalah  proses  penerusan  dan peralihan kekayaan materil dan immateril dari turunan ke turunan. Menurut soepomo hukum kewarisan adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang berupa harta benda dan barang- barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. 13 Menurut  Soerojo  Wignjodipoero  hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  meliputi norma-norma  hukum  yang  menetapkan  harta  kekayaan  baik  yang  bersistim  meteril maupun  yang  immateril  dari  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  kepada  ahli warisnya. 14
Berdasarkan  beberapa  definisi  hukum  kewarisan  adat  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  hukum  kewarisan  adat  adalah  serangkaian  peraturan  yang mengatur  penerusan  dan  pengoperan  harta  peninggalan  atau  harta  warisan  dari  satu generasi  ke  generasi  lain,  baik  yang  berkaitan  dengan  harta  benda  maupun  yang berkaitan  dengan  hak-hak  kebendaan.  Artinya  hukum  kewarisann  adat  adalah  hukum yang mengatur pembagian harta warisan peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada masing-masing ahli warisnya.

## 2. Eksistensi Hukum Kewarisan Adat
Masyarakat  di  Negara  Republik  Indonesia  menganut  berbagai  macam  agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu suku dan suku lainnya.  Agama dan keper- cayaan mempunyai banyak bentuk kekerabatan dengan sistim keturunan berbeda-beda pula.  Sistim  keturunan  ini  telah  berlaku  sejak  dahulu  kala  sebelum  masuknya  ajaran agama  Hindu,  agama  Budha,  agama  Kristen  dan  agama  Islam.  Sistim  keturunan pengaruhnya nampak pada sistim hukum kewarisan adat. Sistim hukum kewarisan adat di  Indonesia  adalah  yang  sistim  yang  mengatur  perpindahan  hak  dan  kewajiban berkenaan  dengan  kekayaan  seseorang  yang  telah  meninggal  kepada  ahli  warisnya. 15 Hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  hukum  kewarisan  adat  dipengaruhi  oleh  sistim keturunan yang dianut oleh masyarakat yang berbeda-beda yang disebabkan oleh adat yang dimiliki oleh masing-masing suku dan agama yang dianut. Hukum kewarisan adat meliputi  segala  aturan  dan  segala  keputusan  hukum  yang  berkenaan  dengan  proses penerusan  dan  perpindahan  harta  peninggalan  berupa  benda  dan  harta  peninggalan yang tidak berwujud benda dari generasi yang satu ke generasi lainnya.
Hukum  kewarisan  dipengaruhi  oleh  aturan-aturan  hukum  lainnya  yang  dapat dilihat pada beberapa hal sebagai berikut:
a. Adanya  hak  purba  atau  hak  pertuanan  ulayat  masyarakat  adat  yang  bersangkutan yang membatasi pewarisan tanah.
b. Adanya  transaksi  sepertin  jual  gadai  tanah  yang  harus  dilanjutkan  oleh  para  ahli waris yang ditinggalkan.
12 Betrand Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat.  Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953), h. 197.
13 Lihat: H. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, h. 1. Lihat pula: Soepomo, Bab-Bab tentang HukumAdat (Cet. 13; Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 79.
14 Lihat:  H.  Zainuddin  Ali, Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Indonesia,  h.  1.  Lihat  pula:  Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Cet. 8; Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 161.
15 Muslich Maruci, Ilmu Waris (Semarang: Mujahidin, 1990), h. 1.
c. Adanya  hak  dan  kewajiban  timbul  dari  perbuatan-perbuatan  kredit  tetap berkekuatan hukum setelah pelaku semual (pewaris) meninggal dunia.
d. Adanya  struktur  pengelompokkan  wangsa  atau  sanak,  termasuk  pula  bentuk perkawinan akan turut menentukan bentuk isi pewarisan.
e. Adanya  perbuatan  hukum  seperti  pengangkatan  anak,  pernikahan  ambil  anak, pemberian modal berumah tangga kepada anak perempuan (pengantin wanita) pada saat  meninkah  yang  merupakan  perbuatan  di  wailah  hukum  kewarisan.  Hukum kewarisan dalam arti luas adalah pemindahan dan peralihan harta kekayaan (harta peninggalan) dari generasi (pewaris) kepada generasi (ahli waris) berikutnya yang masih hidup. 16
Sistim keturunan dan kekerabatan adat masih sangat eksis dalam masyarakat di mana  saja  dan  masih  tetap  dipertahankan  dengan  kuat.  Menurut  Hazairin,  hukum kewarisan  adat  memiliki  corak  tersendiri  dari  alam  pikiran  masyarakat  tradisional dalam  bentuk  kekerabatan  yang  sistim  keturunannya  patrilineal,  matrilineal,  dan bilateral atau parental. 17

## 3. Sistim Kekeluagaan Kewarisan Adat
Secara teoretis di Indonesia sesungguhnya dikenal dengan banyak ragam sistim kekeluargaan  di  dalam  masyarakat.  Akan  tetapi  secara  umum  yang  dikenal  sangat menonjol  dalam  percaturan  hukum  adat  3  macam  sistim  hukum  kewarisan,  yaitu: sistim  hukum  kewarisan  patrilineal,  sistim  hukum  kewarisan  matrilineal,  dan  sistim hukum kewarisan bileteral atau parental. 18
a. Sistim hukum kewarisan adat bercorak patrilineal
Sistim hukum kewarisan patrlineal bertitik tolak pada bentuk masayarakat dan sifat  kekeluargaan  patrilineal  seperti  halnya  dalam  masyarakat  Batak  Karo,  bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan patrilineal. 19 Keadaan seperti ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang melandasi sistim  hukum  kewarisan  patrilineal  sehingga  hanya  keturunan  laki-laki  saja  yang berhak  mewarisi  harta  peninggalan  pewaris  yang  telah  meninggal  dunia,  sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan sama sekali.
Adapun alasan perempuan tidak mendapatkan kewarisan dari pewarisnya dapat dilihat pada contoh kasus hukum kewarisan masyarakat Batak sebagai berikut: 20
1) Emas kawin yang disebut ‚tukor‛ membuktikan perempuan dijual.
2) Adat  ‚lokonan (levirat)‛  membuktikan  bahwa  perempuan  diwarisi  oleh  saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia.
3) Perempuan tidak mendapatkan warisan.
4) Perkara naki-naki menunjukkan perempuan adalah makhluk tipuan dan lain-lain.
16 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas (Jakarta: Liberty, 1990), h. 151. 17 Hazairin, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), h. 45.
18 Lihat: Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Cet. 1;  Bandung:  PT.  Rafika  Aditama,  2005),  h.  44.  Lihat  pula:  Ismail  Muhammad  Syah, Penggantian Tempat  dalam  Hukum  Waris  Menurut  KUH  Perdata,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 35.
19 Djaja Sembiring Meliala dan Aswin Peranginangin, Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional (Bandung: Tarsito, 1978), h. 54.
20 Eman Suparman, Inti Sari Hukum Waris Indonesia (Bandung: Armico, 1985), h. 53-54.
Urain di atas membuktikan bahwa dalam masyarakat patrilineal seperti di Karo (Batak),  laki-lakilah  yang  mempunyai  hak  untuk  mewarisi  pewarisnya.  Hal  ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
1) Sislsilah  kekeluargaan  yang  didasarkan  pada  anak  laki-laki,  dalam  hal  ini  anak perempuan tidak dianggap dapat melanjutkan silsilah keturunan keluarga.
2) Dalam  rumah  tangga  istri  bukan  sebagai  kepala  keluarga  dan  anak-anak menggunakan  nama  keluarga  garis  ayah  atau  marga  ayah,  sedangkan  istri digolongkan ke dalam keluarga garis suami atau menggunakan marga suami.
3) Dalam  adat  perempuan  tidak  dapat  mewakili  orang  tua  atau  ayahnya,  sebab perempuan masuk anggota keluarga suaminya.
4) Dalam adat kalimbubu atau laki-laki dianggap anggota keluarga sebagai orang tua atau ibu. 21
Sedangkan dalam perkawinan adat patrilineal, perempuan dianggap keluar dari keluarganya  dan  telah  menjadi  keluarga  suaminya  bila  telah  menikah,  misalkan perempuan Nasution menikah dengan seorang laki-laki dari Marga Siregar. Inilah yang disebut tukur,  artinya  perempuan  Nasution  itu  bukan  tetap  disebut  Nasution,  tetapi berubah  menjadi  Siregar. 22 Dengan  demikian  hanya  laki-laki  yang  mendapat  harta warisan,  sebab  anak  perempuan  telah  menjadi  keluarga  dan  bermarga  suaminya, sehingga tidak mendapat harta warisan dari orang tuanya.
Ahli  waris  dalam  sistim  kewarisan  adat  patrilineal  terdiri  dari:  anak  laki-laki, anak  angkat,  ayah  dan  ibu  serta  saudara  kandung,  keluarga  terdekat,  persekutuan adat. 23 Sistim  kewarisan  patrilineal  pada  prinsipnya  adalah  sistim  kewarisan  yang menarik  garis  keturunan  ayah  atau  garis  keturunan  nenek  moyangnya  yang  laki-laki. Sistim  ini  di  Indonesia  antara  lain  terdapat  pada  masyarakat  di  Tanah  Gayo,  Alas, Batak,  Ambon,  Irian  Jaya,  dan  Bali.  Pada  sistim  kekeluargaan  patrilineal  kebapakan biasanya  hanyalah  anak  laki-laki  yang  menjadi  ahli  waris.  Karena  perempuan  yang sudah kawin akan mengikuti suaminya dan masuk dalam anggota suaminya dan akan dilepas dari keluarganya sendiri. Anak perempuan tak merupakan ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia. 24
Anak  laki-laki  dapat  warisan  dari  bapak  dan  ibunya  dan  pada  asalnya  berhak atas  semua  harta  benda  yang  ditinggalkan  orang  tuanya.  Hal  ini  didasarkan  pada anggapan  kuno  yang  memandang  rendah  kedudukan  wanita  dalam  masyarakat  Karo khususnya  dan  dalam  masyarakat  Batak  pada  umumnya  pada  titik  tolak  anggapan, yaitu:
1) Emas kawin (tukur) yang membuktikan bahwa perempuan dijual.
2) Adat  lakoman (levirat)  yang  membuktikan  bahwa  perempuan  diwarisi  oleh  oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia.
3) Perempuan tidak mendapat warisan
4) Perkataan ‚naki-naki‛  menunjukan  bahwa  perempuan  adalah  makhluk  tipuan  dan lain-lain. 25
21 Eman Suparman, Inti Sari Hukum Waris Indonesia, h. 53-54.
22 Eman Suparman, Inti Sari Hukum Waris Indonesia, h. 55-56.
23 Eman Suparman, Inti Sari Hukum Waris Indonesia, h. 55-56.
24 Djaja Sembiring Meliala dan Aswin Peranginangin, Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional, h. 65.
25 Djaja Sembiring Meliala dan Aswin Peranginangin, Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional, h. 65.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kewarisan  dalam  adat patrilineal ahli waris yang mewarisi harta peninggal pewaris anak laki-laki dan angkat dalam  urutan  pertama,  ayah,  ibu,  dan  saudara  kandung  pewaris  dalam  urutan  kedua, keluarga  terdekat  dalam  urutan  ketiga,  dan  terakhir  adalah  persekutuan  adat. Sedangkan  anak  perempuan  dan  istri  hanya  sebagai  orang  yang  bisa  menggunakan harta  peninggalan  ayah  dan  suami  untuk  menyambung  hidup,  bila  pewaris  tidak meninggalkan ahli waris. Dengan demikian, jelaslah dalam kewarisan adat patrilineal ahli waris yang berhak mewarisi harta pewaris hanya ahli waris laki-laki.
Hukum  kewarisan  adat  partrilineal  mengalami  perkembangan,  seperti  pada awalnya  seorang  suami  mempunyai  dua  orang  istri  dan  masing-masing,  istri  pertama mempunyai  dua  orang  anak  laki-laki,  sedangkan  istri  kedua  mempunyai  tiga  orang anak laki-laki. 26 Awalnya cara pembagiannya dilakukan berdasarkan istri yang masing- masing dari istri 1/2 bagian. Akibatnya antara anak laki-laki dari istri pertama dengan anak laki-laki daris istri kedua berbeda bagiannya. Dua orang anak laki-laki dari  istri pertama  mendapat  bagian  setengah  harta  peninggalan  pewaris  dibagi  dua  menjadi seperempat  (1/2  :  2  =  1/4),  maka  untuk  masing-masing  anak  laki-laki  tersebut mendapat  1/4  bagian.  Sedangkan  untuk  tiga  orang  anak  laki-laki  pada  istri  kedua mendapat  bagian  setengah  harta  peninggalan  pewaris  dibagi  tiga  menjadi  seperenam (1/2  :  2  =  1/6),  maka  untuk masing-masing  ahli  waris  anak  laki-laki  pada  istri  kedua mendapat 1/6 bagian.
Setelah  adanya  musyawarah  kepala  adat  Tanah  Karo  (Batak),  maka  cara pembagian  seperti  di  atas  berubah  tidak  berdasarkan  istri,  tetapi  berdasarkan  jumlah anak,  sehingga  bila  seperti  contoh  di  atas,  maka  masing-masing  anak  laki-laki mendapat bagian masing-masing 1/5 (seperlima) bagian. Untuk selanjutnya kewarisan tersebut mengalami perkembangan yang dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Nopember 1961 Nomor 179.K/Sip/ 1961. Pada putusan ini terjadi upaya persamaan  hak  antara  ahli  waris  laki-laki  dengan  perempuan  yang  mendapat perdebatan di sana-sini di antara para ahli hukum adat.
b. Sistim hukum kewarisan adat bercorak matrilineal
Sistim  hukum  kewarisan  atas  dasar  kekerabatan  sudah  berlaku  sejak  dahulu kala sebelum masuknya ajaran-ajaran agama di Indonesia seperti agama Hindu, Islam dan  Kristen.  Sistim  matrilineal  ini  berlaku  pada  hukum  adat  Minanhkabau  dan Enggano.  Meskipun  dalam  perkembangannya  sekarang  nampak  bertambah  karena pengaruh  sistim  hukum  waris  adat  perental  disebabkan  oleh  surutnya  kekuasaan kerabat  dalam  hal  yang  menyangkut  kebendaan  dan  pewarisan. 27 Sistem  hukum kewarisan adat matrilineal selain berhubungan dengan sistem kekerabatan, juga selalu berhubungan dengan bentuk-bentuk hukum perkawinannya.
c. Sistim hukum kewarisan adat bercorak patrilineal atau bileteral
Hukum  kewarisan  adat  parental  atau  bilateral  adalah  memberikan  hak  yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik kepada suami istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Pada kewarisan bilateral anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama- sama berhak mendapatkan hak kewarisan dari kedua orang tuanya termasuk juga duda dan  janda.  Proses  pemberian  harta  kepada  ahli  waris  khusus  kepada  anak,  baik  anak laki-laki  maupun  anak  perempuan  umumnya  telah  dimulai  sebelum  orang  tua  atau
26 Eman Suparman, Inti Sari Hukum Waris Indonesia, h. 55-56.
27 H. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 23.
pewaris  masih  hidup. 28 Sistim  pembagian  harta  warisan  adat  bilateral  bersifat individual  dimana  harta  peninggalan  dibagi-bagikan  dari  pewaris  kepada  masing- masing ahli waris yang dapat dimiliki secara individual.
Praktik  kewarisan  dalam  sistim  adat  bilateral  pada  umumnya  dilakukan  oleh masyarakat  di  pulau  Jawa  meliputi:  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah,  Jawa  Barat  dan  DKI Jakarta,  dan  pulau  Sulawesi  meliputi:  Sulawesi  Utara,  Gorontalo,  Sulawesi  Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

## 4. Sistim Kewarisan Adat
Sistim  kewarisan  adat  menurut  Soepomo  dalam  tulisan  Soerjono  Soekanto mengemukakan 3 (tiga) sistim kewarisan, yaitu:
a. Sistim kewarisan adat individual yang meliputi sistim kewarisan dimana para ahli waris dapat mewarisi secara perorangan.
b. Sistim  kewarisan  adat  kolektif  yang  meliputi  sistim  kewarisan  dimana  para  ahli waris  dapat  mewarisi  harta  peninggalan  yang  tidak  dapat  dibagi-bagikan  kepada masing-masing ahli waris secara individal.
c. Sistim  kewarisan  adat  mayorat  yang  meliputi:  (1)  mayorat  laki-laki  dimana  pada saat  pewaris  meninggal  anak  laki-laki  tertua  atau  anak  laki-laki  sulung  atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal; (2) mayorat perempuan, dimana pada saat pewaris meninggal anak perempuan tertua merupakan ahli waris. 29
Adapun  praktik  pembagian  dalam  sistim  kewarisan  adat  menurut  Hilman Hadikusuma  tulisan  (buku)  Dewi  Wulansari mengemukakan  bahwa  pewaris  adalah orang  yang  pada  saat  meninggal  mempunyai  harta  kekayaan  yang  akan  diteruskan kepada  para  ahli  warisnya  dengan  sistim  pembagian  warisan  dengan  beberapa  cara sebagai berikut:
a. Pewarisan kolektif yang apabila meninggalkan harta milik bersama untuk para ahli waris secara bersama-sama.
b. Pewarisan individual yang apabila meninggalkan harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya.
c. Pewarisan  mayorat  yang  apabila  meninggalkan  harta  bersama-sama  untuk diteruskan kepada ahli waris tertua. 30
Hukum  kewarisan  adat  mengatur  proses  peralihan  harta,  baik  yang  berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  dari  peninggalan  seseorang  pada  waktu  ia  masih  hidup dan atau seyelah meningga dunia kepada ahli warisnya. Sistim hukum kewarisan adat secara global dapat diperbandingkan dengan prinsip hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia di antaranya adalah:
a. Harta warisan dalam hukum kewarisan adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai  harganya,  tetapi  merupakan  kesatuan  yang  tidak  dapat  terbagi  tetapi menurut  jenis  macamnya  dan  kepentingan  para  ahli  waris.  Sedangkan  menurut sistim  hukum  Barat  dan  hukum  Islam,  harta  warisan  dihitung  sebagai  kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
b. Pada  hukum  kewarisan  adat  tidak  mengenal  asas legitieme  portie  atau  bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum kewarisan Barat dan hukum Islam.
28 Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, h. 17.
29 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 260.
30 Dewi  Wulansari, Hukum  Adat  Indonesia:  Suatu  Pengantar  (Cet.  1I;  Bandung:  PT  Refika Aditama, 2012), h. 76.
c. Hukum kewarisan adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu- waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan. 31
Pada  sistim  hukum  kewarisan  adat  dikenal  beberapa  prinsip  umum,  di antaranya adalah:
a. Prinsip  pertama,  bila  pewarisan  tidak  dapat  dilakukan  secara  menurun,  maka pewarisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya yang menjadi ahli waris  pertama-tama  anak  laki-laki  atau  anak  perempuan  dan  keturunan  mereka. Bila  tidak  ada  anak  atau  keturuan  secara  menurun,  maka  kewarisan  jatuh  pada ayah,  nenek  dan  seterusnya  ke  atas.  Bila  ini  jug  tidak  ada,  maka  yang  mewarisi adalah  saudara-saudara  pewaris  dan  keturunan  mereka,  yaitu  keluarga  sedarah menurut garis ke samping dalam pengertian keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
b. Prinsip kedua, hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi  kepada  para  ahli  warisnya,  tetapi  merupakan  satu  kesatuan  yang pembagiannya  ditangguhkan  dan  adakalanya  tidak  dibagi,  sebab  harta  tersebut tidak tetap, memerlukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
c. Prinsip  ketiga,  hukum  adat  mengenal  prinsip  penggantian  tempat (plaats vervulling).  Artinya  seorang  anak  sebagai  ahli  waris  dari  ayahnya,  maka  tempat dari  anak  itu  dapat  digantikan  oleh  anak-anak  dari  yang  meninggal  dahulu  (cucu dari yang meninggal pertama) dan bagian yang diterima oleh cucu tersebut adalah sama  dengan  yang  akan  diperoleh  ayahnya  sebagai  bagian  kewarisan  yang  akan diterima. Pada hukum kewarisan adat dikenal lembaga pengangkatan anak, dimana hak dan kedudukannya juga sama seperti anak sendiri (anak kandung). 32

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  bercorak  deskriptif  kualitatif, dianalisis dengan alur pikir prosedur deduktif yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan syar’i, yuridis, antropologis, sosiologis, historis, dan filosofis.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Sistim Kekerabatan dalam Hukum Waris Adat Gorontalo
Kekerabatan  berdasarkan  hukum  adat  masyarakat  muslim  Gorontalo  disebut ngala’a,  tatacara berkeluarga disebut  motolongala’a,  dan sistim kekeluargaan disebut u-ngala’a. U-ngala’a pada umumnya mengandung prinsip parental atau bilateral, yaitu prinsip mengikuti garis keturunan bapak dan ibu (mongo odula’a mohualiya). 33 Dengan demikian, u-ngala’a meliputi hubungan keluarga menurut pertalian yang amat luas di mana  seorang  anak  menjadi  anggota  keluarga  ayah  dan  anggota  keluarga  ibunya. Demikian  pula  saudara-saudari  menjadi  kerabat  saudara-saudarinya.  Banyak  istilah kekerabatan yang dipakai untuk menunjukkan hubungan tersebut.
Menurut Karim Pateda, pada dasarnya istilah untuk kerabat pihak ayah selalu ditegaskan dengan kata monitihu tiyamo dan untuk kerabat pihak ibu selalu ditegaskan kata monitihu tiilo.  Sedangkan penyebutan yang menunjuk orangnya bisa didasarkan pada  ciri-ciri  fisik,  kewibawaan  atau  status  sosial.  Misalnya patinggi  (bapak  yang
31 Hazairin, Bab-bab tentang Hukum Adat, h. 44-45.
32 Hazairin, Bab-bab tentang Hukum Adat, h. 45.
33 Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 68.
tinggi) dan matinggi (ibu yang tinggi). Panggilan ini untuk saudara dan saudari bapak dan ibu dengan ciri tinggi badan yang berlaku untuk penghormatan seorang kepenakan paman  dan  bibinya,  atau  siapa  saja  orang  yang  dituakan  dalam  masyarakat  pada umumnya. 34 Pada  hubungan  keluarga  yang  lebih  luas  lagi  dikenal  istilah waito (anggota  keluarga)¸ wawalo  (keluarga),  dila  ta  ngopohiya  (bukan  orang  lain).  Istilah- istilah  ini  menunjukkan  hubungan-hubungan  keluarga  yang  tidak  hanya  berdasarkan perkawinan tetapi juga berdasarkan darah berdasarkan keturunan. U-ngala’a, tidak saja karena  mempunyai  nenek  yang  sama,  melainkan  juga  karena  perkawinan  antar keluarga mereka. 35
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sistim parental atau bilateral dipraktikan karena beberapa alasan, antara lain: (1) mempertahankan keturunan dengan istilah u-bangusa (karena kebangsawanan), (2) menjaga agar harta pusaka tetap berada di  lingkungan  keluarga,  yaitu modaha  upango  (menjaga  harta  kekayaan),  dan  (3) menghindari  perceraian  karena  pertengkaran  suami  dan  istri  dalam  ikatan u-ngala’a yang  mudah  didamaikan.  Untuk  persoalan  pembagian  harta  warisan  masuk  dalam kategori menjaga harta pusaka jangan hanya dikuasai oleh segelintir ahli waris, karena itu diterapkan pembagian waris secara hukum adat yang berpedoman pada adati hula- hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi artinya hukum adat bertumpuk pada al- Qur’an, hadis Nabi saw., ijmak dan qiyas.
Sebuah keluarga batih (ngala’a) tinggal pada petak-petak (hala’a) dari sebuah keluarga  yang  disebut laihe,  dalam  hal  kepemimpinan  laihe  dipimpin  oleh  seorang anggota  keluarga  tertua,  berwibawa,  dan  kaya  akan  pengalaman  dan  pengetahuan. Pemimpin  tersebut  disebut  dengan pulu  laihe  (inti  rumah).  Unsur-unsur  yang dikedepankan  sebagai  persyaratan  kepemimpinan  di  atas  pada  dasarnya  tersimpul sebagai  fungsi  keteladanan.  Biasanya  jika  seorang  teladan  sudah  angkat  bicara  maka masalah  apapun  terselesaikan. 36 Jika  ditelusuri  lebih  jauh  kemampuan  seperti  ini dikarenakan  tingginya  pengetahuan (pongotota) yang bersangkutan. Jadi keteladanan tersebut  mengandung  arti  sebagai  suatu  kemampuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan. Karena  itu,  pranata  keluarga  turut  difungsikan  sebagai  sekolah  terutama  dalam mensosialisasikan  dan  menginternalisasikan  nilai,  norma,  dan  kebudayaan  pada umumnya.
Berjalannya  hukum  Islam  dalam  pemeritahan  dan  masyarakat  Gorontalo  pada kerajaan  terlihat  pada  pelaksanaan  dan  struktur  pemerintahan  raja  Eyato,  yaitu:  (1) buatula bubato bertugas di pemerintahan dan adat dipimpin oleh maharaja, (2) buatula bala bertugas di bidang pertahanan dan keamanan dipimpin oleh apitalau, (3) buatula syara’a bertugas dalam bidang hukum Islam, hukum waris, kehakiman, peradilan dan lain-lain yang dikepalai qa>d}i>. 37 Berdasarkan uraian ini dipahami bahwa pemerintahan kerajaan Gorontalo pada masa raja Amai, raja Matolodulakiki, raja Pongoliuda’a, raja Eyato, raja Bumulo, raja Botutihe dan raja-raja lainnya dijalankan berdasarkan syariat Islam.  Termasuk  juga  dalam  bidang  politik  untuk  menentukan  kriteria  pemimpin, pemilihannya, dan tugasnya sebagai pemimpin, bidang pertahanan dan keamanaan, dan
34 Karim  Pateda  Selaku  Tokoh  Adat  Masyarakat  Muslim  di  Kota  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 19 Juni 2018.
35 Lihat: Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 68.
36 Lihat: Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 69.
37 Karim Pateda Selaku Buyawan, Tokoh Adat, Tokoh Agama di Kota Gorontalo, Wawancara, 10 Juni 2018.
urusan agama, kerukunan keluarga, pernikahan, penyelesaian pembagian harta warisan, ekonomi,  dan  lain-lain.  Semuanya  diatur  berdasarkan  prinsip adati  hula-hula’a  to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi sebagai indikator pelaksanaan hukum Islam.
Hubungan-hubungan  kekeluargaan  tersebut  meliputi  pergaulan,  perkawinan, pewarisan,  mu’amalah  dan  lain-lain.  Demikian  pula  amanah  untuk  menjalankan pemerintahan  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  dengan  cara  musyawarah kekeluargaan  yang  berpedoman  pada  prinsip  hukum  adat  bertumpuk  pada  hukum syarak  dan  hukum  syarak  bertumpuk  al-Qur’an,  hadis,  ijmak,  dan  qiyas.  Bila  dalam sebuah keluarga terjadi pelanggaran berkaitan dengan nilai-nilai norma, apalagi agama maka  terhadap  pelanggar  tersebut  akan  dijatuhi  sanksi  dalam  keluarga.  Sanksi  yang paling  berat  adalah tapilo  liyo  (dibuang  dan  tidak  diakui  sebagai  anggota  keluarga) karena  memalukan  keluarga (mo’olito)  yang  mendatangkan  kehinaan  (mo’ohina) bahkan  bisa  saja  menyebabkan  pembunuhan. 38 Inilah  akhlak  yang  diajarkan  serta diamalkan keluarga dalam masyarakat Gorontalo dahulu, namun secara praktik hampir tidak ditemukan dalam masyarakat sekarang.
Refleksi sosialisasi dan internaliasi nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum syarak (syariat) dalam hubungan-hubungan keluarga nampak dalam prilaku masyarakat adat, seperti dila biasa (bukan kebiasaan), mo’olito (memalukan), mo’ohina (membuat hina)  dan  lain-lain.  Seorang  anak  dan  menantu  harus  berbicara  dan  bersikap  sopan terhadap  orang  tua  atau  terhadap  mertuanya.  Berpakaian  norak,  berbicara  keras  dan kasar  sambil  menatap  wajah  adalah dila  biasa  (bukan  kebiasaan).  Perilaku  bergurau seorang anak atau menantu hampir tidak pernah terjadi karena mo’omu (engan karena segan).  Karena  itu, u-dila  biasa  dan  mo’omu  tersebut  harus  dihindari.  Secara antropologis,  dua  hal  tersebut (u-dila  biasa  dan  mo’omu)  merupakan  tradisi  yang berakar  langsung  dari  nilai-nilai  adat-istiadat  yang  hidup  dan  berlaku  dalam masyarakat muslim di kota Gorontalo. 39
Berdasarkan  uraian  di  atas,  seorang  suami  atau  istri  akan  malu  bila  tidak beradaptasi dengan baik (motolongala’a) dalam lingkungan keluarganya. Bila seorang suami  atau  istri  melakukan  hubungan  gelap  dengan  orang  lain,  maka  perbuatan  ini akan mendatangkan kehinaan (mo’ohina) tidak saja kepada suami atau istri dan anak- anak  dalam  sebuah  keluarga  inti,  tetapi  juga  kepada  seluruh  keluarga  dalam  sistim parental  atau  bilateral.  Sejak  awal  berdirinya  kerajaan  Gorontalo,  pranata  keluarga telah  mendapat  tempat  khusus,  seperti  sudah  dijelaskan  bahwa  kerajaan  Gorontalo terdiri dari 17 linula atau kerajaan kecil yang secara demokratis melebur diri menjadi satu  kerajaan  disusun  berdasarkan  analogi  keluarga.  Empat  orang  raja  yang  paling berpengaruh dianalogikan sebagai dile (istri). Mereka berhak menjadi maharaja secara bergilir.  Enam  orang  raja  yang  terakhir dianalogikan  sebagai tiyombu (kekek-nenek), mereka bertugas mengontrol pelaksanaan undang-undang. Inilah fakta sejarah dimana hukum  adat  bertumpuk  pada  hukum  syarak  dan  hukum  syarak  bertumpuk  pada  al- Qur’an,  hadis,  ijmak,  dan  qiyas  adalah  pedoman  masyarakat  muslim  Gorontalo  pada zaman  dahulu  dalam  menyelesaikan  segala  persoalan  hidup  termasuk  penyelesaian pewarisan.
Ketika  Gorontalo  dikuasai  Belanda  secara  resmi  pada  tahun  1889  Masehi, otoritas pranata hukum adat dan hukum Islam tunduk di bawah pemerintahan kolonial Belanda  karena  pengendali  pemerintahan  adalah  marsaoleh  dan  jogugu  merupakan
38 Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 70.
39 Koentjaraninggrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), h. 147.
pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Belanda  yang  dilegitimasi  berdasarkan  simbol-simbol kebangsawanan. 40 Urusan hukum adat dan hukum Islam tak lebih berkisar dari pohutu (upacara)  dan  pengesahan  kepentingan  Belanda.  Semetara  itu  demi  kepentingan Belanda rakyat diwajibkan bekerja paksa dan membayar pajak.
Rakyat yang tidak menyanggupi keduanya dijadikan wato (budak). Akibat dari keadaan-keadaan  di  atas  maka  tidak  sedikit  kelompok-kelompok  keluarga  yang  lari masuk hutan. Masyarakat menyebut keadaan ini dengan totonggade botiya po’oyolo. Keluarga  yang  lari  masuk  hutan  lalu  menjadi  terasing  dari  keluarga  yang  tinggal menetap  mereka  disebut polahi  (orang  lari). 41 Dengan  demikian  dipahami  bahwa masuknya  Belanda  menjajah  Gorontalo  menyebabkan  kehidupan  masyarakat Gorontalo  yang  berpedoman  pada  prinsip adati  hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula- hula’a  to  Kitabi  mengalami  pergeseran.  Keemasan  Islam  yang  dialami  masyarakat Gorontalo  hanya  tinggal  kenangan  sampai  dengan  sekarang  masih  dirasakan  oleh hampir  seluruh  masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo.  Hukum  adat  yang  bertumpuk pada hukum syarak, hukum adat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis Nabi saw. hanya bisa terlihat sebatas simbol-simbolnya saja karena dalam praktiknya banyak hal yang bertentangan dengan hukum Islam.
Struktur  pemerintahan  Islam  Eyato  terdiri  dari  kepala  pemerintahan  adalah olongia  (maharaja) di bawahnya ada tiga pejabat yang masing-masing adalah:  patila, apitalau, dan qa>d}i>. Tugas umum maharaja adalah mengkoordinir tiga jabatan tersebut sekaligus dapat menjalankan, mengendalikan pemerintahan dan megawasi pengadilan dan  hankam. Patila  dipilih  oleh  bantayo  poboide  dengan  syarat  harus  berasal  dari seorang wulea  lo  lipu  adalah  golongan  dile  yang  berpengalaman,  telah  mengabdi kepada kerajaan dalam salah satu jabatan yang bergelar bilinggata, hungina’a, lupoyo, wuwabu. Seorang patila juga menduduki beberapa jabatan antara lain olongia lo linula dan  anggota bantayo  poboide. 42 Tugas  patila  adalah:  (1)  menjaga  adat-istiadat  agar dipatuhi  rakyat;  (2)  menjunjung  maharaja  dalam  pemerintahan  dan  menegurnya  bila salah  bertindak;  (3)  menjaga  kemuliaan  maharaja;  (4)  melindungi  perdagangan;  (5) menjaga  kesejateraan  rakyat;  (6)  mengatur  pengalihan  emas;  dan  (7)  menjaga perdamaian Limboto dan Gorontalo. Patila membawahi wala’a pulu, sahabandali, dan ta-udaa. Ada 32 orang wala’a pulu yang diangkat oleh maharaja atas usul wulea lo lipu. Kebanyakan  di  antaranya  berasal  dari  wali-wali  telah  memiliki  kepandaian administrasi karena dimungkinkan oleh sistim pendidikan terbuka, bukan karena faktor hubungan darah.
Sahabanadali yang juga diangkat dan diberhentikan oleh maharaja keba-nyakan terdiri  dari  golongan  wali-wali.  Tugas sahabanadali  menentukan,  menagih  serta menerima  bea  keluar  barang-barang  perdagangan  serta  mengawasi  pemakaian  ukuran dan  timbangan.  Sedangkan ta-udaa  (bentuk  jamaknya  adalah  u-dulaa)  adalah  para olongia lo  linula  yang  sewaktu-waktu  diundang  bersidang  bersama  maharaja  tetapi sebagian besar dari mereka adalah anggota bantayo poboide. 43 Apitalau (kapitan laut) muncul karena pengaruh Ternate yang bertugas memengaruhi daerah jajahan di Teluk
40 Alim  S.  Niode,  Akademisi,  Budayawan,  Sosiolog,  Tokoh  Adat  di  Kota  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 18 Juni 2018.
41 J.G.F.  Riedel, De  Landchappen  Hulontalo,  Limoetoe,  Bone,  Boalemo,  en  Atinggola  of Andagile, Terj. Moodoeto dan S.R. Nur, Buulu Tutu (Gorontalo: UII, 1870), h. 10.
42 S.  R.  Nur, ‚Beberapa  Aspek  Hukum  Adat  Tata  Negara  Kerajaan  Gorontalo  Pada  Masa Pemerintahan Eyato 1673-1679‛, h. 108.
43 Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 117-118.
Tomini yang didampingi oleh wala’a pulu. Apitalau mengepalai struktur di bawahnya adalah mayur  da’a  (kepala  staf),  seterusnya  mayur  da’a  membawahi  mayur  kadato (komandan  batalion  soldadu)  dan mayur  lo  yiladia  yang  bertugas  untuk  menjaga keamanan maharaja. Adapun di bawah mayor kadato adalah kepala soldadu (komandan kompi)  tentara  rakyat  di linula-linula.  Pada  struktur  paling  bawah  terdapat  anggota barisan  pertahanan  yang  terdiri  dari  soldadu  sebagai  anggota  pertahanan  yang  tetap berada di ibukota kerajaan dan wala’o bala, yaitu rakyat yang terlatih berada di linula- linula. 44 Apitalau dilantik oleh bantayo poboide  dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) ahli dalam menggunakan senjata perang dan mempunyai ilmu perang yang tinggi (kebal,  tangkas  dan  lain-lain);  (2)  pernah  memegang  jabatan  dalam  utas bala  paling rendah taulio; (3) keluarga bangsawan; (4) berani dan jantan (buheli wau manasa). Qa>d}i>  atau  kepala  keagamaan  sebagai  jabatan  yang  sejajar  dengan  patila  dan apitalau.  Kepala  keagamaan  merupakan  penasehat  maharaja  dalam  bidang  hukum Islam. Tugas kepala keagamaan berikutnya adalah mengetahui pengadilan yang terdiri dari  pengadilan  tentang  pelanggaran  kesusilaan  dan  pengadilan  tentang  pembagian harta warisan. Pemilihan dan pelantikan qa>d}i> dilakukan oleh bantayo poboide  dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) ahli dalam soal-soal keagamaan; (2) pernah menjabat sebagai  pegawai  syarak,  jabatan  paling  rendah  adalah syaradaa;  (3)  berasal  dari golongan  serendah-rendahnya  wali-wali mo  wali;  dan  (4)  berakhlak  baik.  Sebagai kepala agama qa>d}i> membawahi empat orang imam dan delapan orang syarada’a. Tugas utama qa>d}i> adalah: (1) menjaga dan mengajarkan agama; (2) membangun dan merawat mesjid dan urusan wakaf; (3) menyelenggarakan upacara-upacara agama di mesjid dan istina;  dan  (4)  membina  peradilan  agama. 45 Para  pejabat  kerajaan  bukan  orang-orang yang  hanya  dianggap  mantap  dalam  politik,  tetapi  jauh  dari  itu  mereka  memiliki keahlian dalam bidang masing-masing.
Organisasi dan kepemimpinan bantayo poboide seperti pada era Islam terdapat beberapa hal antara lain, jumlah anggota menjadi 44 orang yang terdiri dari: (1) tujuh belas  orang olongia  lo  linula,  (2)  tujuh  orang  di  timur  (olongia  to  matolodula),  (3) empat orang raja berasal dari Teluk Tomini, wakil orang Bugis di Gorontalo, (4) satu orang wakil orang Arab, (5) dua orang wakil perempuan mbu’i kiki, dan (6) lima orang dari  wali-wali  dalam  bidang  perdagangan,  petani  dan  pendidikan.  Dewan  ini mempunyai aturan persidangan yang disebut wuudu hululoa bantayo (tata tertib sidang bantayo)  yang terdiri dari enam pasal utama, yaitu: (1) bulita (anyaman) berupa aturan kepetokoleran;  (2) balata  (bilah)  berupa  pembagian  tugas  dan  batas  wewenang;  (3) bulota  (urutan)  berupa  tertib  urutan  seperti  jadwal  termasuk  di  dalamnya  urutan memimpin sidang; (4) buulota (penggantian), yaitu cara penggantian anggota termasuk pempinan;  (5) boloto  (tercampur)  berupa  pengaturan  tentang  hadirnya  satu  atau beberapa orang yang bukan anggota pada sidang bantayo poboide. 46 Berkaitan dengan masalah peradilan terdapat lembaga yang disebut buto’o. Pada dasarnya kata tersebut menunjuk pada peraturan-peraturan, pengadilan serta hakim dan penguasa hukum adat. Kekuasaan  pengadilan  zaman  Eyato  dikuatkan  dengan  syariat  Islam.  Hal  ini  dalam tuja’i dikatakan lomikiri jinggala, popo na’owa to dala, agama to taluu, lipu poihulaluu (pikirkan  jika  perlu  paksakan  jalankan  menurut  hukum  agama  di  depanku  negeri  ku
44 S.  R.  Nur, ‚Beberapa  Aspek  Hukum  Adat  Tata  Negara  Kerajaan  Gorontalo  Pada  Masa Pemerintahan Eyato 1673-1679‛, h. 116-117.
45 Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 118.
46 Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 119.
tata  dengan  rapi. 47 Maksud  pelaksanaan  hukum  adat  bersifat  memaksa  dan  mengikat semua  pihak.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan  Amir  Syarifudin,  bahwa hukum waris Islam bersifat ijbar. Ijbar artinya memaksa semua pihak untuk membagi harta warisan kepada yang berhak pada terjadi kematian pewaris.
Hubungan  antara  kedaulatan  rakyat  dan  kekuasaan  pemerintah  serta  hukum didasarkan  pada  kodrat  alam. Baate  merupakan  lambang  kedaulatan  rakyat  yang menpunyai  dua  belah  tangan.  Tangan  kiri  adalah  pemerintahan  dan  tangan  kanan adalah  hukum.  Kekuasaan  dan  hukum  kedua-duanya  adalah  alat  dari  kedudukan. Kekuasaan harus sejalan dengan hukum, dan hukum harus menjadi kenyataan bila ada kekuasaan  dalam tuja’i  lo  adati  adalah  u-pohutuwo  li  olowala  di-la  tala  wonu  oloihi tolopanggala u-pohutuwo li oloihi molamahu motoditi wonu olowala to didipo artinya apa  yang  dibuat  tangan  kanan  pasti  tidak  akan  salah,  kalau  tangan  kiri  mengikatnya apa yang dibuat tangan kiri sempurna dan lengkap jika diawasi tangan kanan. 48 Semua kebijakan  pemerintah  kerajaan  Gorontalo  yang  dilakukan  berdasarkan  prinsip adati hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi  artinya  hukum  adat  bertumpuk pada  hukum  syarak  dan  hukum  syarak  bertumpuk  pada  al-Qur’an,  hadis,  ijmak,  dan qiyas.
Struktur  organisasi  peradilan  dari  tingkat  bawah  sampai  ke  tingkat  yang tertinggi  dari:  (1)  pengadilan lembo’a  (buto’o  lembo’a);  (2)  pengadilan  raja  (buto’o olongia/linula):  (3)  pengadilan  apitalau  (buto’o  kadato);  dan  (4)  pengadilan  syariat (buto’o  syara’a).  Pada  keempat  pengadilan  tersebut  ada  menjelis  kikingo  (kecil),  di atasnya  terdapat  majelis lo  lipu  (majelis  negara)  di  samping  itu  ada  pengadilan- pengadilan  yang  berdasarkan  hak-hak  istimewa  yang  khusus  mengadili olongia  (raja) dan pembesar-pembesar kerajaan, huhulo’o lipu teeto teya teeto. Sedangkan peraturan hukum adat terdiri dari: (1) wu’udu (tata kesopanan), (2) adati (adat) yang terdiri dari adati  asali  (adat  yang  sebenarnya  adat),  adati  pilohutu  (adat  yang  diadakan),  adati pilopo’adati  (adat  yang  beradat),  dan  adati  u-biasa  (adat  kebiasaan),  (3)  tinepo,  (4) tombula’o (ketegasan), (5) buto’o (tata hukum). Buto’o terdiri dari buto’o lipu (hukum tatanegara), buto’o hunggia (peraturan bidang ekonomi), dan buto’o awata (peraturan bidang  sosial  kemasyarakatan). 49 Adanya  pengadilan  syariat (buto’o  syara’a)  dalam struktur pemerintahan raja Eyato merupakan bukti bahwa pewarisan dalam masyarakat dilakukan berdasarkan sistim hukum pewarisan Islam.
Pada sistim hukum adat terdapat 11 macam delik hukum yang terkenal, yaitu:
(1) totala lambango,  (2) totala bayalo, (3)  totala butolo,  (4)  totala huntalo,  (5)  totala lumadu,  (6)  totala  hunta-huntanga,  (7)  totala  balango,  (8)  totala  balalo,  (9)  totala nungo,  (10)  totala  lumbulo,  dan  (11)  totala  bunulo.  Sedangkan  hukuman  atas pelanggaran  hukum  terdiri  dari:  (1) mohinggi  dupoto  (hukuman  mati)  dengan  cara: ntayangolo (hukuman gantung), dutongolo to tuwodu (dipenggal di atas patok kayu), putuwolo to bulo’o (dipancung), bubolalo (dipenjara), lambitolo (diiris-iris), luntalolo (diinjak)  dengan  menggunakan  papan),  (2) mohinggi  pungu  (bebas  dari  tahanan),  (3) mohinggi he’uto (bebas penjara), (4) mohinggi toloto (bebas denda), dan (5) hukuman yang  bersifat restitutif  seperti:  mohile  ma’apu  (bermohon  untuk  dimaafkan),
47 Lihat:  R.  Tacco, Het  Volk  Van  Gorontalo,  Historich,  Tradisionel,  Cultureel,  Social, Karakteristiek en Economisch, h. 85. Lihat: Alim S. Niode,  Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 120.
48 Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 120.
49 Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 121.
mohinggadu  (menghentikan),  molowoli  (mengganti  kerugian),  lopato  liyo  tuwohu (disisihkan),  dan pohuwato  liyo  (diusir  dari  kampung  halaman).  Adapun  berkenaan dengan  putusan  pengadilan  yang  belum  memuaskan,  para  pihak  diberi  hak  naik  ke pengadilan  yang  lebih  tinggi. 50 Hal  ini  dikenal  dengan  istilah motonggaito  (naik banding)  menurut  aturan  yang  telah  ditentukan.  Pengadilan  tertinggi  ialah majelis kikingo  yang  diketuai  oleh  wulea  lo  lipu  wuwabu  yang  tentu  saja  setelah  melalui buto’o  lembo’o,  buto’o  olongia/linula,  buto’o  kadato,  dan  buto’o  syara’a  yang  turut diketuai oleh pulu laihe, olongia lo linula, apitalau, dan qa>d}i>. Sedangkan qa>d}i> bertugas mengadili  perkara  syariat  dan  pembagian  harta  warisan.  Adapun  dalam  menjalankan tugas  para  hakim  harus  memperhatikan  buku  catatan  putusan-putusan  hakim  yang ditulis  oleh sikili  pada  pengadilan  tingkat  huhulo’o  lo  lipu  atau  yang  ditulis  oleh wala’a pulu pada tingkat majalisi lo lipu, hal tersebut merupakan kewajiban menurut syariat  Islam. 51 Uraian  ini  menunjukan,  pembagian  harta  warisan  pada  masa  itu dilakukan berdasarkan sistim hukum pewarisan Islam.
Hakim-hakim  yang  diangkat  harus  memenuhi  syarat  sebagai  berikut:  (1) motidito to pohutu (baik dalam perilaku), (2) molu’oyo tolo’iya (halus dalam bertutur kata), (3) molotolo to huhama (berpendirian yang kuat), (4) jamoingo lolimbuli (tidak marah dikritik), (5) to mato molalito to hilawo didipo (yang berpandangan tajam dan berhati  teliti  dalam  arti  menghayati  kenyataan-kenyataan  sosial  yang  ada),  suci  hati, anggota,  dan  perbuatan  serta  mahir  dalam  menguasai  ilmu  hukum. 52 Hukum  Islam menjelma dalam bahasa adat dan struktur pemerin-tahan Gorontalo yang menunjukkan bahwa hakim-hakim yang bertugas dalam mengadili perkara kewarisan pada masa itu diseleksi berdasarkan sistim hukum Islam. Sebab akhlak seorang hakim dapat menjadi jaminan  untuk  terselenggaranya  proses  peradilan  dan  keadilan  bagi  masyarakat  yang membutuhkan.
Adapun dalam rangka untuk menguasai Gorontalo, Belanda membangun sistim pemerintahan, sistim sosial ekonomi, sistim pendidikan, sistim agama dan kebudayaan yang sesuai dengan kepentingannya secara bertahap sejak raja Eyato masih berkuasa. Bersamaan  dengan  itu  dilakukan  destruksi  sistematis  atas  sistim  pemerintahan demokrasi kerajaan Gorontalo yang dibangun di atas sendi-sendi adat, syariat, dan al- Qur’an. 53 Akibat strategi tersebut serta upaya penghisapan ekonomi dan pembodohan rakyat, maka kerajaan Gorontalo makin porak peranda. Maka pada tahun 1858 ketika Paddbruge menjadi asisten residen ditemukan keadaan yang kacau balau.
Berdasarkan  uraian  data-data  di  atas  dapat  disimpulkan,  sejak  pemerintahan Amai,  pemerintahan  Matolodulakiki,  Pongoliuda’a,  Eyato  dan  Botutihe,  hukum  adat yang  berlaku  adalah  adat  yang  tidak  bertentangan  dengan  al-Qur’an  dan  hadis  Nabi yang terlihat pada prinsip hukum adati hula-hula’a to syara’a (hukum adat bertumpuk pada  hukum  syarak)  atau adati  hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  adati (hukum  adat  bertumpuk  pada  hukum  syarak,  hukum  syarak  bertumpuk  hukum  adat) dan  atau adati  hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi  (hukum  adat bertumpuk  pada  hukum  syarak,  hukum  syarak  bertumpuk  pada  al-Qur’an  dan  hadis
50 Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 121-122.
51 Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 122.
52 B.J. Haga, De Lima Pohala (Gorontalo) Voksordering, Adatrecht  en Bestuur Politiek.  Terj. (Jakarta: Jembatan, 1981), h. 3.
53 B.J.  Haga, De  Lima  Pohala  (Gorontalo)  Voksordering,  Adatrecht    en  Bestuur  Politiek. Terjemahan, h. 7.
Nabi  saw).  Namun  sejak  Belanda  berkuasa,  maka  prinsip  hukum  adat  yang  syar’i tersebut  terlihat  hanyalah  pada  tataran  simbolisasi.  Artinya  pelaksanaannya  dalam masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo  tidak  lagi  sejalan  dengan adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi.
2. Keberadaan Hukum Waris Adat Gorontalo pada Masa Kerajaan
Sistim hukum waris adat pada awalnya bersumber dari adat-istiadat masyarakat dimana nilai-nilai budaya bersumber dari fenomena alam semesta. Namun pada masa raja Amai (1523 Masehi), norma-norma budaya tersebut mengalami perubahan seiring dengan berubahnya arah kebijakan politik raja Amai setelah menikahi Owutango putri raja Palasa. Pada pernikahannya (1525 Masehi), Owutango menyatakan akan menerima lamaran raja Amai sebagai suami, bila raja Amai dan rakyatnya seluruhnya memeluk agama  Islam.  Permintaan  ini  pun  diterima,  raja  Amai  dan  rakyatnya  pun  seluruhnya masuk  Islam.  Peristiwa  ini  merubah  semua  tatanan  hukum  adat  pada  awalnya bersumber  dari  fenomena  alam  semesta,  berubah  menjadi  hukum  adat  yang diadaptasikan dengan hukum Islam yang ditandai dengan prinsip lahirnya prinsip: adati hula-hula’a  to  syara’a    (hukum  adat  bertumpuk  pada  hukum  syarak). 54 Uraian  ini menunjukan,  hadirnya  agama  Islam  telah  merubah  tatanan  hukum  adat  dan  hukum waris  adat  menjadi  hukum  yang  tunduk  di  bawah  sistim  hukum  Islam.  Dengan demikian,  segala  persoalan  yang  diselesaikan  sudah  pasti  berpedoman  pada  prinsip adati hula-hula’a to syara’a  adalah prinsip yang sesuai ketentuan yang terdapat  pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw.
Pada  masa  Matolodulakiki,  prinsip  hukum  adat  berubah  menjadi adati  hula- hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula  to  adati  (hukum  adat  bertumpuk  pada  hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat). Hukum adat terpadu dengan hukum syarak dan hukum syarak terpadu dengan hukum adat. 55 Pada masa ini terjadi harmonisasi hukum waris adat Gorontalo dan hukum waris Islam yang antara keduanya tidak saling bertentangan. Bila terdapat ajaran hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam, sudah pasti akan tertolak. Demikian pula, pada masa raja Eyato prinsip hukum adat tersebut berubah manjadi: adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to  Kitabi  (hukum  adat  bertumpuk  pada  hukum  syarak  dan  hukum  syarak  bertumpuk pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw. 56 Dengan demikian, tiga rumusan prinsip hukum adat  tersebut  merupakan  jelmaan  dari  pelaksanaan  syariat  Islam  secara  murni  dalam masyarakat  muslim  Gorontalo  pada  masa  kerajaan.    Hukum  adat  Gorontalo  tunduk pada  syariat  Islam  ini  sebagai  wujud  dari  kebudayaan  Islam  merupakan  tata  aturan- aturan hukum yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat . Prinsip hukum adat sebagaimana dalam uraian di atas hampir sama dengan prinsip hukum adat daerah Aceh dan daerah Minangkabau.
Fakta  menunjukkan  bahwa  prinsip  hukum  adat  Gorontalo  terdiri  dari  tiga ungkapan yang berbeda, yaitu: (1) adati hula-hula’a to syara’a (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak) berlaku pada masa raja Amai (1523-1550); (2) adati hula-hula’a to
54 Alim  S.  Niode,  Sosiolog,  Budayawan,  dan  Tokoh  Pemangku  Adat  di  Provinsi  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 30 Mei 2018.
55 Alim  S.  Niode,  Sosiolog,  Budayawan,  dan  Tokoh  Pemangku  Adat  di  Provinsi  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 30 Mei 2018.
56 Alim  S.  Niode,  Sosiolog,  Budayawan,  dan  Tokoh  Pemangku  Adat  di  Provinsi  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 30 Mei 2018.
syara’a, syara’a hula-hula’a to adati (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum  syarak  bertumpuk  pada  hukum  adat)  berlaku  pada  masa  raja  Matolodulakiki (1550-1580), Pongoliuda’a (1580-1673); (3) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula- hula’a  to  Kitabi  (hukum  adat  bertumpuk  pada  hukum  syarak  dan  hukum  syarak bertumpuk pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw.) berlaku pada masa raja Eyato (1673- 1728) . 57 Secara antropologis, hukum adat dimaksud adalah segala aturan hukum yang lahir  dari  adat-istiadat  masyarakat  Gorontalo  pada  awalnya  lahir  dari  filsafat naturalistik,  dimana  nilai-nilai  dan  norma-norma  budaya  bersumber  dari  fenomena alam  semesta.  Namun  hal  ini  berubah  sejak  masuknya  Islam  dan  menjadi  agama kerajaan, maka hukum adat pun diadaptasikan pada ketentuan syariat Islam sehingga hukum adat tersebut tidak lagi bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis Nabi saw.
Ibrahim Polontalo dalam tulisannya mengatakan bahwa hukum adat Gorontalo adalah jelmaan dari syariat Islam berawal dari pemerintahan raja Amai pada awal abad ke-16  atau  tahun  1525  Masehi.  Pada  masa  ini,  tokoh  yang  sangat  berperan  dengan pemikirannya  yang  sangat  religius  adalah  istri  raja  Amai  sendiri  yang  bernama Owutango  adalah  putri  raja  Palasa  yang  telah  diperistri  oleh  raja  Amai.  Pada penikahannya  Owutango  mengajukan  beberapa  persyaratan,  yaitu:  (1)  raja  Amai  dan rakyat Gorontalo harus diislamkan; (2) hukum adat dalam masyarakat Gorontalo harus bersumber dari al-Quran dan hadis Nabi  saw. Dua syarat ini diterima oleh raja Amai dan  raja  Amai  pun  sanggup  menjadikan  seluruh  masyarakat  Gorontalo  masuk  Islam. Pada  masa  ini  tampak  dua  sifat  arif  yaitu:  (a)  pemikiran  sepihak  yang  bertitik  tolak dari  syarat  untuk  memahami  hukum  adat  yang  berlaku;  (b)  pemikiran  yang menghasilkan  hukum  Islam  yang  diadatkan. 58 Kedua  hal  inilah  yang  menjadi  dasar pelaksanaan  hukum  adat  sehingga  dirasakan  oleh  masyarakat  dan  tidak  ada pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam. Hukum adat tersebut mengatur segala  aspek  kehidupan  termasuk  yang  mengatur  pembagian  harta  warisan  dalam masyarakat.  Hukum  adat  tersebut  diteruskan  dan  disempurnakan  oleh  raja-raja sesudah-nya, yaitu: Matolodulakiki menggantikan ayahnya raja Amai pada tahun 1550, Raja  Pongoliuda’a  menggantikan  ayahnya  Matolodulakiki  pada  tahun  1580,  Raja Eyato  menjadi  raja  pada  tahun  1673,  raja  Bia  menggantikan  Eyato  pada  tahun  1690, raja  Botutihe  menggantikan  raja  Bia  pada  tahun  1728,  raja  Iskandar  Monoarfa  pada 1758 dan seterusnya raja Bumulo, raja Wartabone dan raja Mustafa pada tahun 1831- 1855.
Namun  pengembangan  dan  kemurnian  hukum  adat  tersebut  berakhir  pada pemerintahan  raja  Eyato  yang  disebabkan  raja-raja  sesudah  Eyato  lebih  disibukkan dengan  melakukan  perlawanan  terhadap  penjajah  Belanda.  Setelah  penjajah  Belanda menguasai  Gorontalo  keadaan  berubah  dan  merepsi  semua  atauran  yang  berlaku  dan hidup  dalam  masyarakat  sesuai  kepentingannya. 59 Pada  pelaksanaannya  tampak  dua sifat  arif  mengikuti  raja  Amai,  yaitu:  (a)  pemikiran  yang  bersifat  timbal  balik,  yaitu hukum  adat  dengan  hukum  syarak  dan  hukum  syarak  dengan  hukum  adat;  (b) melengkapi hukum Islam yang diadatkan dengan hukum adat yang diislamkan. Hukum adat yang diislamkan dan hukum Islam yang diadatkan merupakan pemikiran (ijtihad)
57 S.R. Nur, Beberapa Aspek Hukum Adat Tata Negara Kerajaan Gorontalo pada Masa Sultan Eyato (Ujung Pandang: UNHAS, 1979), h. 220.
58 Ibrahim  Polontalo, Upaya-Upaya  Pemertahanan  Sistem  Nilai  Adat  Bersendikan  Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah sebagai Prinsip Adat Gorontalo (Gorontalo: UNG, 2004), h. 57.
59 Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 36.
raja Matolodulakiki. Secara antropologi hukum adat ini berasal dari adat-istiadat yang diwarisi turun-temurun dari orang tua dahulu dan diseleksi berdasarkan al-Qur’an dan hadis Nabi saw. 60 Pada masa raja Eyato, prinsip hukum adat lebih disempurnakan lagi menjadi: adati  hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi  (hukum  adat bertumpuk  pada  hukum  syarak  dan  hukum  syarak  bertumpuk  pada  al-Qur’an,  hadis Nabi saw,  ijmak, dan qiyas). Secara ontologis, konsepsi hukum adat yang bertumpuk pada hukum syarak adalah sebagai sebuah ilmu yang berangkat dari adat-istiadat yang diadaptasikan  pada nas}-nas} al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw.  yang  nilai  kebenarannya memang mutlak. Artinya hukum adat masyarakat Gorontalo yang Islami tersebut hadir sebagai jawaban dari realitas kehidupan manusia yang menghendaki keteraturan dalam hidupnya. Sedangkan sandaran paling populer berkaitan dengan penggalian hukum dari adat-istiadat untuk menjadi sebuah disiplin ilmu ini yang diadaptasikan pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw. yang sampai saat ini terus eksis.
Pada  awalnya  hukum  Islam  bersifat monisme,  yaitu  idealisme  atau spiritualisme,  bahwa  hakekatnya  dari  kenyataan  yang  ada  yang  beraneka  ragam.  Itu semua  berasal  dari  roh,  sukma,  jiwa,  yaitu:  suatu  yang  bersifat  ghaib  yang  tidak berbentuk  dan  tidak  menempati  ruang  serta  kedudukan  nilai  roh  adalah  lebih  tinggi daripada  benda  atau  materi. 61 Adapun  sistim  hukum  yang  memberikan  kontribusi terhadap  pembangunan  hukum  adat  adalah  sistim  hukum  yang  diketahui  sepajang masih  merupakan  sistim  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  sesuai  dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis Nabi saw.
Hakum  waris  adat  bersifat  dualisme  bahkan  pluralisme,  apalagi  dengan mengingat sifat hukum waris adat itu magis religius. Hakikat dari kenyataan yang ada, sumber aslinya adalah baik berupa materi maupun rohani yang masing-masing bersifat bebas  dan  mandiri  dan  bahkan  segala  macam  bentuk  merupakan  kenyataan. 62 Hal tersebut  berkaitan  erat  dengan  banyaknya  wilayah  atau  daerah  hukum  adat  di Indonesia  dan  bahkan  menurut  catatan Van  Vollen  Hoven  terdapat  19  daerah  hukum adat, 63 sedangkan  keberadaan  hukum  adat  itu  sendiri  di  Indonesia  sudah  bersifat pluralistik.
Secara  epistemologi  hukum  waris  adat  Gorontalo  bertumpuk  pada  hukum syarak  dan  hukum  syarak  bertumpuk  pada  pada  al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw. mengacu  kepada  usaha  untuk  memahami  hukum  Islam  secara  benar  melalui  proses pembelajaran yang benar pula. Pada bahasa lain, epistemologi masih berkaitan dengan ijtihad  dalam  konstelasi  hukum  Islam  itu  sendiri.  Ijtihad  merupakan  sebuah  metode untuk  menentukan  hukum  yang  terikat  dengan  nilai.  Hal  ini  karena  dalam  beragama, umat  manusia  harus  terus  melaju  dalam  medan  yang  lurus  ( al-s}ir ā t}  al-mustaq ī m). Keterikatan dengan nilai ini memang harus dijaga karena pada purnanya, hukum Islam akan  memasuki  wilayah  praktis,  bukan  hanya  sekadar  teoretis.  Upaya  (ijtihad)  untuk memahami Islam ini telah dimulai sejak raja Amai yang menghasilkan prinsip hukum:
60 Ibrahim  Polontalo, Upaya-Upaya  Pemertahanan  Sistem  Nilai  Adat  Bersendikan  Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah sebagai Prinsip Adat Gorontalo (Gorontalo: UNG, 2004), h. 67.
61 A.  Muktie  Fadjar, Aspek-Aspek  Ontologis,  Epistemologis  dan  Aksiologis  Kefilsafatan  Ilmu (Malang: Hand Out Mata Kuliah Filsafat Ilmu PDIH Unibraw, 2007), h. 1-2.
62 A.  Muktie  Fadjar, Aspek-Aspek  Ontologis,  Epistemologis  dan  Aksiologis  Kefilsafatan  Ilmu (Malang: Hand Out Mata Kuliah Filsafat Ilmu PDIH Unibraw, 2007), h.1-2.
63 Sudikno  Mertokusumo, MengenalHukum  Suatu  Pengantar  (Jokyakarta:  Liberty,  1999),  h. 126.
adati  hula-hula’a to syara’a  (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak), pada masa Matolodulakiki  dan  Pongoliuda’a  berubah  menjadi: adati  hula-hula’a  to  syara’a, syara’a  hula-hula’a  to  adati  (hukum  adat  bertumpuk  pada  hukum  syarak  dan  hukum syarak bertumpuk pada hukum adat); dan pada masa raja Eyato berubah menjadi: adati hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi  (hukum  adat  bertumpuk  pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw.
Keterpaduan antara dalil aqli dan naqli dalam pemikiran hukum Islam dikenal dengan  sebutan: al-a>dah  al-muha>kamah. 64 Karena  itu,  tradisi  yang  baik,  baik  umum maupun khusus akan dapat menjadi sebuah sumber hukum dalam menetap-kan hukum syarak (hujjah)  terutama  oleh  seorang  hakim  dalam  pengadilan,  selama  belum ditemukan  dalil na>s}  secara  khusus  melarangnya,  atau  mungkin  ditemukan  dalil  na>s} tetapi  dalil  itu  terlalu  umum,  sehingga  tidak  bisa  mematahkan  sebuah  hukum  adat. Adati  hula-hula  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi  merupakan  jelmaan  dari  al- ‘a>dah al-muha>kamah yang hidup dan berlaku dalam masyarakat muslim Gorontalo.
Namun yang penting untuk diketahui bahwa tidak semua adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, kecuali telah terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
a. Tidak bertentangan dengan syariat;
b. Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
d. Tidak berlaku pada ibadah mahdhah;
e. Adat tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya. 65
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  upaya  penemuan hukum  waris  adat  dalam  masyarakat  pada  masa  raja-raja  Islam  di  Gorontalo  telah melalui  ijtihad  para  ahli  hukum  Islam  yang  tidak  menyebabkan  kerusakan  dan  tidak menghilangkan  kemaslahatan.  Hukum  waris  adat  tersebut  telah  hidup  dan  berlaku dalam masyarakat muslim dan keberadaannya tidak bertentang dengan al-Qur’an  dan hadis Nabi saw.
Menyangkut hubungan kekerabatan dalam hukum waris adat Gorontalo, adalah hubungan kekerabatan parental atau bilateral ditarik dari garis keturunan laki-laki dan perempuan  berhak  mendapat  bagian  secara  individu  dalam  pewarisan  tanpa membedakan  apa  dia  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan. 66 Hal  ini  merupakan ketentuan yang sesuai sistim hukum kewarisan Islam karena tidak bertentangan dengan al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw.  Hubungan  kekerabatan  bilateral  berlaku  hingga sekarang  dalam  masyarakat  muslim  Gorontalo  terutama  dalam  pembagian  harta
64 Secara  bahasa ‚al-‘a>dah‛  diambil  dari  kata  ‚al-‘audah‛  artinya  berulang.  Berdasarkan pengertian  ini ‚al-‘a>dah‛    dapat  dipahami,  bahwa  tiap-tiap  sesuatu  yang  sudah  terbiasa  dilakukan berulang-ulang tanpa diusahakan sebagai adat. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Adapun dalam substansi yang sama terdapat istilah lain dari ‚al-‘a>dah‛, yaitu: al-‘urf berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi  untuk  melaksanakannya atau  meninggalkannya.  Sedangkan  arti ‚muhakkamah‛  adalah  putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam  memutuskan  persoalan  sengketa  yang  diajukan  ke  pengadilan.  Lihat:  Arfan  Abbas, Kaidah- Kaidah  Fiqh  Mu’amalah  dan  Aplikasinya  dalam  Ekonomi  Islam  dan  Perbankan  Syariah  (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 204.
65 Muchlis  Usman, Kaidah-Kaidah  Istinbath  Hukum  Islam:  Kaidah-Kaidah  Ushuliyah  dan Fiqhiyah (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 210.
66 KH.  Abdurrasyid  Kamaru,  Selaku  Pengurus  NU  dan Qa>di>  }Provinsi  Gorontalo,  Wawancara, Tanggal 10 Juni 2018.
warisan.  Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  hukum  waris  adat  yang  berlaku  dalam masyarakat muslim pada masa kerajaan Islam Gorontalo adalah hukum waris adat yang telah  diislamkan  karena  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  waris  yang  terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi saw.
Namun  pada  perkembangannya,  hukum  waris  adat  Gorontalo  tersebut  telah mengalami  perubahan  di  antaranya  adalah:  (1)  bila  pembagian  harta  warisan  pada hukum adat dahulu dilakukan pada saat kematian suami atau istri, namun pada hukum adat  yang  berlaku  sekarang,  pembagian  harta  warisan  ditunda  dalam  jangka  waktu yang  sangat  lama;  (2)  bila  pada  hukum  adat  dahulu  besarnya  bagian  untuk  masing- masing ahli waris berbeda berdasarkan kedudukan dan kedekatannya dengan pewaris, namun pada hukum adat waris yang berlaku sekarang, besarnya bagian untuk masing- masing ahli waris sama-rata. Apabila dikaitkan dengan pengalaman empirik (realitas) bahwa  hukum  waris  adat  dalam  masyarakat  muslim  Gorontalo  merupakan  sumber pengetahuan dalam hukum Islam, secara aksiologi 67 dapat dijumpai bahwa al-‘a>dah al- muha>kamah.
Secara  aplikatif al-‘a>dah  al-muha>kamah  telah  melembaga  dan  dilaksanakan secara  konsisten  yang  terlihat  pada buatula  toulongo  (tiga  utas  tali)  adalah  tiga lembaga hukum adat dalam pemerintahan raja-raja Gorontalo dahulu, yaitu:
a. Buatula  bubato  adalah  lembaga  yang  bertugas  mengurus  pemerintahan  dipimpin oleh maharaja; \
b. Buatula  bala  adalah  lembaga  yang  bertugas  di  bidang  pertahanan  dan  keamanan yang dipimpin oleh apitalau;
c. Buatula  syara’a  adalah  lembaga  yang  bertugas  dalam  bidang  hukum,  agama  dan peradilan yang dipimpin oleh qa>d}i>.
Alim  S.  Niode  menegaskan  bahwa  secara  keseluruhan  tata  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilakukan dengan hukum menurut adati hula- hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to to Kitabi (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak  dan  hukum  syarak  bertumpuk  pada  al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw)  dengan konsekuensi tuhata wawu tala u-lipu ta’ala, u-tala wawu tuhata u-lipu kawasa, agama to  talu  lipu  pe  i-hulalu  artinya:  benar  atau  salah  negara  harus  dihormati  salah  atau benar  negara  yang  berkuasa,  dan  dalam  membangun  negara  dan  mengelola  negara hukum Islam adalah pegangan. 68 Dengan demikian, secara aksiologi hukum Islam tentu sangat  berperan  untuk  memberikan  jalan  hidup  yang  benar  bagi  masyarakat  muslim pada masa Gorontalo dipimpin oleh raja-raja Islam. Hukum Islam yang termanifestasi pada adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi menjadikan masyarakat muslim  Gorontalo  dapat  menjalankan  kehidupannya  dengan  baik  dan  terarah. Sedangan arah dan tujuan hidup tersebut pada akhirnya akan menuju kepada Allah swt. Hukum Islam terlihat akomodatif terhadap hukum waris adat Gorontalo selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum dalam al-Qur’an dan hadis Nabi saw.
67 Aspek  Aksiologi  Ilmu  Hukum  dalam  Persoalan  Euthanasia  Aksiologis  merupakan  cabang filsafat  yang  membahas  tentang  nilai  (value).  Lihat:  Jujun  S  Suriasumantri, Filsafat  Ilmu  Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), h. 231. Sebagai imperative dalam penerapan ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan yang menampakkan diri dalam tiga dimensi yaitu ilmu sebagai masyarakat, ilmu sebagai proses dan ilmu sebagai produk. Lihat pula: A. Muktie Fadjar, Aspek-Aspek Ontologis,  Epistemologis  dan  Aksiologis  Kefilsafatan  Ilmu  (Malang:  Hand  Out  Mata  Kuliah  Filsafat Ilmu PDIH Unibraw, 2007), h. 5.
68 Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 33.
Alim  S.  Niode  mengatakan  bahwa  hukum  waris  adat  Islami  tersebut  telah termanifestasi secara tetap dan dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan segala persoalan,  baik  dalam  pemerintahan  maupun  dalam  masyarakat.  Pada  masa  ini  pula, raja Eyato mejadi raja pertama yang memimpin Gorontalo dan Limboto menjadi satu kerajaan  besar  dalam  ikatan: u-duluwo  limo  lo  pohala’a  (persekutuan  kerajaan  di bawah kerajaan Gorontalo dan Limboto) dan menjadikan agama Islam resmi menjadi agama  kerajaan. 69 Rumusan  ini  mmengadung  dua  sifat,  yaitu:  (a)  pemikiran  yang bersifat  istiqomah,  dan  lurus  dari  hukum  waris  adat  yang  berasal  dari  adat-istiadat menjadi  hukum  waris  adat  yang  syar’i  yang  bertopang  langsung  pada  al-Qur’an  dan hadis Nabi saw.
Berdasarkan  uraian  data-data  hasil  penelitian  di  atas,  maka  dapat  simpulkan bahwa hukum waris yang eksis pada masa pemerintah kerajaan Islam Gorontalo adalah hukum waris adat yang telah direcepsi oleh hukum Islam. Pemberlakukan hukum waris Islam pada hukum waris adat telah dimulai sejak raja Amai dan seluruh rakyatnya yang ditandai  dengan adati  hula-hula’a  to  syara’a  artinya  hukum  adat  bertumpuk  pada hukum  syarak.  Hukum  adat  yang  Islami  ini  dilanjutkan  raja  Matolodulakiki  dan Pongoliuda’a dengan prinsip lebih sempurna dari sebelumnya, yaitu: adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to adati, artinya adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat. Sedangkan pada masa raja Eyato prinsip adat  ini  berubah  menjadi adati  hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi, artinya hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw.  Rumusan  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  waris  adat masyarakat  muslim  Gorontalo  masa  kerajaan  adalah  hukum  waris  Islam.  Sedangkan hukum  adat  bertumpuk  pada  hukum  syarak  dan  hukum  syarak  bertumpuk  pada  al- Qur’an dan hadis Nabi saw. dapat dijadikan sebagai sumber hukum.
3. Keberadaan Hukum Waris Adat Gorontalo pada Masa Penjajahan
Hukum  Islam  bukan  saja  merupakan  entitas  agama  Islam  yang  dianut  oleh mayoritas  penduduk  hingga  saat  ini,  melainkan  dalam  dimensi  alamiahnya  bahwa  di Gorontalo hukum Islam telah menjadi bagian tradisi dan adat-istiadat masyarakat yang dianggap  sakral. 70 Dialektika  hukum  Islam  secara  dinamis  dan  pasang  surut  sesuai dengan  visi  politik  hukum  penguasa.  Sebagaimana  visi  politik  Owutango  ketika menikah  dengan  raja  Amai,  memberikan  syarat  pernikahannya  dengan  meminta  raja Amai dan rakyatnya harus masuk Islam yang pada akhirnya melahirkan prinsip: adati hula-hula’a to syara’a (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak).
Visi  politik  hukum  Raja  Matolodulakiki  dan  Pongoliuda’a  yang  menjadikan Islam sebagai agama kerjaan di Gorontalo yang melahirkan prinsip: adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to adati (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat. Sedangkan visi politik hukum Raja Eyato tidak  hanya  menjadikan  Islam  sebagai  agama  kerajaan,  namun  ia  menyempurnakan prinsip hukum adat tersebut menjadi: adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to  Kitabi  (hukum  adat  bertumpuk  pada  hukum  syarak  dan  hukum  syarak  bertumpuk pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw. 71
69 Alim S. Niode, Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial, h. 29.
70 Prinsip hukum adat masyarakat Gorontalo yang masyhur adalah: adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi (adat bersendi syarak, syarak bersendi al-Qur’an dan hadis Nabi saw).
71 Alim S. Niode Pakar Sosiologi dan Tokoh Adat Masyarakat Gorontalo, Wawancara, Tanggal
Harmonisasi  hukum  Islam  dan  hukum  adat  Gorontalo  berakhir  pada  masa pemerintahan  raja  Eyato.  Karena  energi  pemerintah  selanjutnya  lebih  terkonsentrasi dalam  menghadapi  imperialisme  penjajah  kolonial  Belanda,  dalam  beberapa  periode kekuasaan dan hukum adat yang Islami dipaksa cukup jalan di tempat. Ini merupa-kan bagian dari visi politik penjajah Belanda adalah merubah semua tatanan hukum yang lahir,  hidup  dan  telah  berlaku  dalam  masyarakat.  Hal  ini  terlihat  pada  kebijakannya yang  selalu  membenturkan  antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat  menurut  sebagai teman  dialog.  Demikian  pula  pembagian  daerah-daerah  menjadi  19  wilayah  hukum adat  yang  tujuannya  adalah  menghambat  lajunya  perkembangan  hukum  Islam  di Indonesia dalam hal ini daerah Gorontalo adalah wilayah ke 9 dari dari daerah-daerah lain. 72 Pada  masa  ini  hukum  Islam  menjadi  tidak  jelas  disebabkan  kebijakan  politik Belanda yang sangat diskriminatif yang memosisikan hukum Islam baru dapat diterima sebagai  sumber  hukum  bila  tidak  bertentangan  dengan  hukum  adat.  Visi  politik penjajah  Belanda  untuk  menghambat  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  yang dapat pula dibuktikan dengan adanya dua macam teori hukum, yaitu: teori resceptie in complexu, dan teori receptie.
B.W  Andaya,  A.J.  Johns  dan  Lodewijk  Willem  Cristian  van  den  Berg mengemukakan  bahwa  berdasarkan  teori resceptie  in  complexu,  bagi  orang  Islam berlaku  penuh  hukum  Islam  karena  mereka  telah  memeluk  agama  Islam  dan  berhak untuk  menjalankan  hukum  agamanya,  tetapi  dalam  praktiknya  hukum  Islam  tersebut banyak pzenyimpangan dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. 73 B.W Andaya, A.J. Johns, dan Lodewijk Willem van den Berg mengemukakan bahwa doktrin Islam telah memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam  kerajaan  seperti  Aceh,  Malaka  dan kerajaan  di  daerah-daerah  lainnya  sampai  dengan  kerajaan  Gorontalo.  Menurut keduanya  ajaran  mistik  Islam  telah  membawa  etos  Islam  ke  dalam  masyarakat, sehingga  melahirkan  simbol-simbol  rasional  dan  prinsip-prinsip  hukum  adat  yang sangat  Islami  untuk  terbentuknya  sebuah  kerajaan  yang  bersatu  dan  teratur.  Orang- orang yang mengikuti pendapat ini berpandangan bahwa walaupun kekuatan adat lokal telah termanifestasikan dalam masyarakat, namun hukum Islam juga efektif pada level komunal  dan  berhasil  memodifikasi  beberapa  praktik  hukum,  terutama  dalam  bidang hukum keluarga dan hukum waris. 74
Pakar hukum Belanda ini mengakui bahwa hukum adat yang hidup dan berlaku dalam  masyarakat  telah  diresepsi  oleh  hukum  Islam.  Walaupun  harus  diakui  bahwa hukum  adat  sebelumnya  bukan  hukum  Islam,  namun  perubahannya  sangat  cepat disebabkan  Islam  diterima  langsung  oleh  raja-raja  di  Indonesia.  Demikian  pula  raja Amai dan kemudian ajarannya diterapkan dalam masyarakat dan dalam hukum adatnya sebagai  hukum  yang  mengatur  semua  aspek  kehidupan  masyarakat  pada  saat  itu. Proses  Islamisasi  hukum  adat  ini  pun  dilanjutkan  oleh  raja  Matolodulakiki,  raja Pongoliuda’a,  dan  raja  Eyato  dengan  menjadikan  Islam  sebagai  agama  kerajaan yang mengatur semua aspek kehidupan, baik pemerintahan maupun masyarakat.
1 Juni 2018.
72 Muhammad Roy, ‚Nalar Qur’ani al-Syafi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah tehadap Konsep Qiyas‛, dalam al-Nur, Jurnal Studi Islam, Vol. 1, Nomor 1 September 2004, h. 1.
73 Muhammad Roy, ‚Nalar Qur’ani al-Syafi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah tehadap Konsep Qiyas‛, h. 44.
74 Muhammad Roy, ‚Nalar Qur’ani al-Syafi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah tehadap Konsep Qiyas‛, h. 44.
Pada masa raja Eyato hukum waris adat telah ditundukkan pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw. dan pelaksanaannya dilakukan melalui buatula syara’a yang dikepalai oleh qa>d}i>  sekarang  lembaga  tersebut  dikenal  dengan  sebutan  Pengadilan  Agama. 75 Inilah  menyebabkan  kelompok  yang  dipelopori  Bagi  B.W  Andaya,  A.J.  Johns,  dan Lodewijk  Willem  van  den  Berg menyadari  bahwa  pengaruh  yang  luas  dari  kehadiran Islam  pada  tahun  dimulainya  penjajahan.  Penjajah  menyadari  bahwa  hukum  Islam mempunyai  pendukung  yang  kuat  di  beberapa  negara  Asia  Tenggara  dan  seringkali berhasil menggoyahkan otoritas hukum adat lokal termasuk bidang hukum perkawinan dan  hukum  kewarisan. 76 Informan  lainnya  mengatakan  bahwa  keberadaan  penjajah Belanda teori resepsinya berhasil membenturkan hukum Islam dan hukum adat. Sebab hanya  dengan  cara  ini  Belanda  akan  bisa  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat jajahannya. 77 Sebagaimana  hal  ini  telah  diungkap  pada  uraian  sebelumnya  yang mengemukakan  bahwa  target  dari  visi  politik  hukum  penjajah  Belanda  di  samping untuk  mengeruk  sumber  daya  alam,  juga  bertujuan  untuk  melenyapkan  keberadaan tatanan hukum Islam karena dianggap akan mengganggu kepentingan penjajahan.
Informan  lainnya  mengatakan,  hukum  waris  Islam  eksis  dalam  masyarakat muslim  Gorontalo  pada  masa  kerajaan  Islam  berkuasa  yang  dapat  dibuktikan  dengan tiga  ungkapan  redaksional  prinsip  hukum  adat:  (1) adati  hula-hula’a  to  syara’a;  (2) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a, to adati; dan (3) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan syarak bertumpuk pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw) 78 Secara fundamental ungkapan tiga falsafah hukum adat ini dapat dikatakan sebagai tiga teori hukum adat Gorontalo yang  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  dalam  menyelesaikan  segala  persoalan  dalam masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  adat  dapat  diterima  bila  tidak bertentangan dengan dengan al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Namun dalam praktiknya hukum  adat  yang  hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo sekarang ini tidak lagi sejalan tiga falsafah hukum adat tersebut.
Mahmud  Bakari  mengatakan,  dalam  keluarganya  tidak  dilakukan  pembagian harta warisan, padahal orang tuanya telah meninggal dunia dan meninggalkan sebuah rumah  dengan  nilai  harga  ratusan  juta.  Kasus  seperti  ini  banyak  terjadi  dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo yang terkesan menunda-nunda pembagian harta harta warisan dalam jangka waktu yang sangat lama. Praktik seperti ini menyebabkan terjadinya sengketa dalam keluarga meskipun pada awalnya keluarga saling merelakan, namun tetap dikhawatirkan di kemudian hari terjadi sengketa. 79 Uraian ini merupakan bukti  bahwa  hukum  waris  yang  eksis  dalam  masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo sekarang ini adalah hukum waris adat yang tidak lagi sejalan dengan prinsip adati hula- hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi. Hukum waris adat yang berlaku dalam
75 Ismail Puhi, Selaku Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Muhammadiyah, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2018.
76 Sajuti  Thalib, Reception  A  Contrario:  Hubungan  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 5-7.
77 Ismail Puhi, Selaku Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Muhammadiyah, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2018.
78 Muttaqin  Taki  Niode,  Selaku  Tokoh  Pemangku  Adat  Masyarakat  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 29 Mei 2018.
79 Muhmud Bakari Selaku Ahli Waris dan Selaku Ulama Muda Gorontalo, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2018.
masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo  sekarang  ini  adalah  hukum  waris  adat  yang lebih diwanai oleh hukum adat hasil kreasi penjajah Belanda.
Karim  Abas  mengatakan,  praktik  pembagian  harta  warisan  dalam  tradisi masyarakat muslim Kota Gorontalo terlihat bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis Nabi  saw.  disebabkan  beberapa  hal,  yaitu:  (1)  adanya  penundaan  pembagian  harta warisan dalam jangka waktu yang sangat lama; (2) adanya penetapan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris dengan sama-rata. Praktik penundaan pembagian harta warisan dan penetapan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris dengan sama- rata  tidak  sejalan  dengan  falsafah adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi.  Inilah  dimaksud  dengan  hukum  waris  adat  yang  menyimpang. 80 Uraian  ini merupakan bukti, bahwa hukum waris adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat semula  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw.  telah  mengalami  perubahan. Penundaan, pembagian sama-rata, wasiat bagi salah seorang anak dan lain-lain adalah praktik yang tidak sejalan dengan prinsip hukum adat Gorontalo.
Pada masa penjajahan Belanda terdapat tiga model penyelesaian kewarisan adat dalam  masyarakat  Gorontalo,  yaitu:  (1)  model  penyelesaian  kewarisan  menurut  teori resceptie in complexu yang menghasilkan praktik pembagian yang mirip hukum Islam, tetapi  banyak  penyimpangan;  (2)  model  penyelesaian  kewarisan  menurut  teori resceptie  yang  menghasilkan  praktik  kewarisan  berdasarkan  hukum  adat  murni  versi Belanda;  (3)  pelaksanaan  hukum  waris  Islam  dapat  dilakukan  bila  diakomodir  oleh hukum  adat,  artinya  hukum  waris  Islam  boleh  berlaku  bila  pada  saat  penyelesaian kewarisan para pihak memilih untuk menggunakan hukum kewarisan Islam. 81
Pada  ketiga  model  penyelesaian  kewarisan  di  atas,  dipahami  merupakan penyebab  terjadinya  praktik  pewarisan  yang  menyimpang  dalam  masyarakat  muslim Gorontalo  sejak  masa  penjajahan  hingga  sekarang,  misalnya:  adanya  penundaan pembagian  harta  warisan  dalam  jangka  waktu  yang  sangat  lama;  adanya  pemikiran masyarakat bahwa pembagian harta warisan baru akan dilakukan bila terjadi sengketa; adanya  penetapan  besarnya  bagian  masing-masing  ahli  waris  yang  bertentangan dengan sistim hukum kewarisan Islam; dan adanya pemikiran bahwa pembagian harta warisan  dilakukan  semau  ahli  waris.  Inilah  sebabnya  secara  hukum  adat  kebanyakan pembagian harta warisan dalam masyarakat Gorontalo baru akan dilakukan bila terjadi sengketa.
Taufik  H.  Ngadi  mengatakan  bahwa  dalam  masyarakat  terdapat  doktrin pemikiran untuk tidak melakukan pembagian harta warisan bila tidak terjadi sengketa. Hal  ini  yang  menyebabkan  terjadinya  penundaan  pembagian  harta  warisan  dalam jangka  waktu  yang  sangat  lama.  Banyaknya  kasus  kewarisan  yang  diajukan  dan diselesaikan  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo  adalah  pembagian  harta  warisan  yang sudah  sangat  lama  belum  dibagi,  dan  ahli  waris  utama  pewaris  pun  sebagian  bahkan semuanya telah meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat di Kota Gorontalo sekarang ini adalah hukum adat hasil
80 Karim Abas, Selaku Ahli Waris dan Selaku Guru Agama, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2018. Para  pakar  hukum  modern  mengklaim  bahwa  hukum  Islam  sangat  berpengaruh  pada  kehidupan orang Islam  merupakan  faktor  independen  dalam  membentuk  aturan-aturan  dan  norma-norma  sosial  dalam masyarakat. Lihat: Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), h. 7- 10.
81 Alim  S.  Niode,  Selaku  Pakar  Sosiologi,  Akademisi,  Kepala  Pengku  Adat  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2018.
kreasi Belanda, karena tidak lagi sejalan dengan prinsip: hukum adat bertumpuk pada hukum  syarak  dan  hukum  syarak  bertumpuk  pada  al-Qur’an,  hadis  Nabi  saw.,  ijmak, dan  qiyas. 82 Karena  itu,  adanya  perubahan  hukum  adat  masyarakat  muslim  di  Kota Gorontalo  disebabkan  visi  politik  hukum  penjajah  Belanda  yang  berusaha  merubah semua  tatanan  hukum  yang  hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat  untuk  kepentingan penjajahannya.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menjauhkan  masayarakat  dari pengaruh dan doktrin agama Islam yang bisa mengganggu kepentingan penjajahan.
Pada  konteks  ini  terdapat  pula  tiga counter  thery,  yaitu:  teori  receptie  exit, receptie  a  contrario,  dan  teori  eksistensi.  Teori  receptie  exit  adalah  teori  dipelopori Hazairin  yang  digunakan  untuk  mempetegas  hukum  Islam  yang  terkandung  dalam Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945. 83 Counter  thery  ini  lahir  untuk tujuan  mengeluarkan  teori-teori  hukum  adat  Belanda  dari  teori-teori  hukum  nasional dan  menjadikan  hukum  Islam  berlaku  kembali  dalam  masyarakat.  Hazairin  dalam bukunya: Tujuh  Serangkai  tentang  Hukum  mengatakan  bahwa  teori  receptie  harus keluar  dari  teori  hukum  nasional  Indonesia,  karena  bertentangan  dengan  amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta bertentangan dengan al-Qur’an dan  hadis  Nabi  saw. 84 Teori receptie  exit  dibagun  untuk  mengeluarkan  teori-teori hukum adat Belanda dan mengembalikan hukum Islam menjadi sumber hukum utama dalam  sistim  hukum  nasional.  Inilah  bukti  bahwa  hukum  Islam  pada  masa  kerajaan Islam  di  Gorontalo  telah  menjadi  hukum  adat  yang  hidup  dan  berlaku  dalam masyarakat Gorontalo.
Teori receptie a contrario dikembangkan oleh Sayuti Thalib yang menemu-kan kesimpulan  mengenai  masalah  hukum  perkawinan  dan  hukum  waris,  yaitu:  (1)  bagi orang Islam berlaku hukum Islam; (2) hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita  moral  dan  batin  umat  Islam;  (3)  hukum  adat  berlaku  bila  tidak  bertentangan dengan  hukum  Islam.  Menurut  Sayuti  Thalib,  teori receptie  Hurgronje  adalah  teori iblis, karena bukan berasal dari kemauan syariat serta akal  sehat. Sayuti menegaskan bahwa  hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  berdiri  sendiri  dan  tidak  dapat ditundukkan  kepada  hukum  adat,  sehingga  hukum  Islamlah  yang  mewarnai  hukum adat. 85 Hal ini senada dengan ungkapan: (1) adati hula-hula’a to syara’a dapat diartikan hukum adat tunduk pada hukum syarak; (2) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula- hula’a  to  adati  dapat  diartikan  hukum  adat  adalah  hukum  Islam  dan  hukum  Islam adalah hukum adat; (3) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi dapat diartikan hukum adat tunduk pada  syarak yang bersumber dari al-Qur’an, hadis  Nabi saw., ijmak, dan qiyas.
Menurut Yahya Harahap, ajaran panetrasi persentuhan hukum Islam dan hukum waris secara receptie a contrario, banyak sekali penganutnya di kalangan para penulis hukum. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Hamka yang dikutip oleh Yahya Harahap, bahwa inti pokok yang terkandung dalam ajaran teori receptie a contrario antara lain: (1)  telah  berkembang  suatu  garis  hukum  hampir  di  seluruh  kepulauan  nusantara;  (2) garis  hukum  itu  adalah  hukum  adat  hanya  dapat  berlaku  dan  dilaksanakan  dalam kehidupan  pergaulan  masyarakat  jika  hukum  adat  itu  tidak  bertentangan  dengan
82 Taufik Hasan Ngadi, Selaku Panutera di Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2017.
83 Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum Islam (Jakarta: Tintamas, 1974), h. 116.
84 Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum Islam, h. 116.
85 Sajuti Thalib, Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, h. 58.
hukum Islam. 86 Demikian pula, hukum adat peninggalan kerajaan Islam Gorontalo, bila bertentangan  dengan  hukum  Islam  sudah  pasti  tidak  dapat  diterima.  Karena  hukum adat  harus  sesuai  dengan  falsafah adati  hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi.
Teori  eksistensi  dikembangkan  oleh  ichtiyanto  yang  mengeksplisitkan  teori receptie  a  contrario  dalam  hubungannya  dengan  hukum  nasional.  Ichtiyanto  meng- artikulasikan hubungan itu dengan sebuah teorinya yang dikenal dengan sebutan teori eksistensi.  Ichtiyanto  dengan  teori  ini  mengokohkan  eksistensi  hukum  Islam  dalam hukum nasional. Ichtiyanto dalam teori ini menyatakan bahwa:
Hukum  Islam  ada  dalam  arti  sebagai  bagian  integral  dari  hukum  nasional; hukum  Islam  ada  dalam  arti  dengan  kekuatan  wibawanya  harus  diakui  yang diberi  status  sebagai  hukum  nasional;  hukum  Islam  ada  dalam  arti  norma hukum  Islam  yang  berfungsi  sebagai  penyaring  bahan-bahan  hukum  nasional; dan  hukum  Islam  adalah  sebagai  sumber  utama  dalam  penemuan  hukum nasional  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945. 87
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam terdapat dalam kandungan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  merupakan  sumber hukum utama dalam sistim hukum nasional. Sedangkan adanya nilai-nilai Islam yang terdapat dalam kandungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut merupakan bukti nyata bahwa hukum Islam hidup dan berkembang dalam masyarakat Gorontalo pada masa pemerintahan raja-raja Islam di Gorontalo yang berfungsi sebagai penyaring.
Menurut  Alim  S  Niode,  visi  politik  Belanda  tidak  hanya  mengeruk  hasil kekayaan  alam  nusantara,  tetapi  juga  menerapkan  hukum  hasil  kreasinya  sendiri dengan  tujuan  untuk  melenyapkan  pengaruh  agama  Islam  dan  hukum  Islam  dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hukum adat hasil kreasi Belanda yang bertentangan dengan falsafah adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi. 88 Visi politik hukum tersebut terlihat pada kebijakannya, dimana bila pada saat muncul  konflik  antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat,  sudah  pasti  Belanda  secara sistimatis  berpihak  pada  hukum  adat  karena  menganggap  hukum  adat  merupakan sistim  hukum  yang  hidup  dan  harus  diamalkan  masyarakat,  sementara  hukum  Islam hanyalah sebuah sistim yang teoretes sifatnya.
Itulah  sebabnya  Belanda  menciptakan  garis  pemisah  antara  hukum  adat  dan hukum  Islam.  Karena  hubungan  antara  hukum  adat  dan  hukum  Islam  bisa  digambar- kan  sebagai  bentuk  hubungan  konflik  yang  senantiasa  akan  ada  usaha  untuk  men- demontrasikan yang sebaliknya melalui tiga macam cara, yaitu:
a. dalam  realitas  kehidupan  individu,  seolah-olah  muncullah  konflik  yang  sifatnya teoretis  antara  hukum  adat  dan  hukum  Islam,  namun  pada  kenyataannya  hal  ini tidak pernah ada;
b. Dalam  realitas  kehidupan  masyarakat,  sistim  hukum  tidak  hanya  saling
86 Yahya  Harahap, Kedudukan  Janda,  Duda  dan  Anak  Angkat  dalam  Hukum  Adat  (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1993), h. 62.
87 Ichtiyanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 86-87.
88 Alim  S.  Niode,  Selaku  Pakar  Sosiologi,  Akademisi,  Kepala  Pengku  Adat  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2018.
melengkapi,  tetapi  pada  kenyataannya  hukum  adat  dan  hukum  Islam  merupakan sistim  hukum  yang  sama,  kedua  sistim  hukum  ini  sama-sama  menemukan  akar yang sama, yaitu: sistim yang berasal dari Tuhan dan Islam. 89
c. Harmonisasi hukum adat dan hukum Islam telah berjalan lama pada masa raja-raja Islam di Gorontalo terlihat pada: (1) penerapan adati hula-hula to syara pada masa pemerintahan raja Amai; (2) penerapan adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula- hula’a to adati pada masa pemerintahan raja Matolodulakiki dan raja Pongoliuda’a; dan (3) penerapan adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi pada masa pemerintahan raja Eyato dan raja-raja sesudahnya. 90
Kecenderungan untuk senantiasa mencapai jalan rekonsiliasi yang sangat aman antara hukum adat dan hukum Islam yang mendorong kepada situasi dalam masyarakat dimana  hukum  adat  dan  hukum  Islam  adalah  dua  sistim  hukum  yang  saling mempengaruhi  satu  sama  lainnya.  Pada  satu  sisi  para  penghulu  yang  diangkat  oleh Belanda  melakukan  terobosan  dengan  cara  mengakomodir  sistim  hukum  adat  dan hukum  Islam  dalam  beberapa  bentuk,  yaitu  taklik  talak  dalam  perkawinan,  berlaku khulu’  bagi  seorang  istri  dan  berlakunya  pencatatan  nikah  bagi  kaum  muslimin. Adanya kenyataan ini dalam masyarakat Gorontalo, hukum Islam telah menjadi hukum adat  yang  hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat  pada  masa  raja  Amai,  raja Matolodulakiki, raja Pongoliuda’a, raja  Eyato, dan raja-raja lain sesudah-nya. Karena itu,  usaha  penjajah  Belenda  dengan  membentur-benturkan  hukum  adat  dan  hukum Islam menjadi sia-sia belaka.
M.  Mahfud  MD  mengatakan  bahwa  karakter  suatu  produk  hukum  senantiasa dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Konfigurasi politik tertentu dari  penguasa  tertentu  selalu  melahirkan  karakter  produk  hukum  tertentu  sesuai dengan  visi  politiknya.  Demikian  pula  penjajah  Belanda  dengan  visi  politiknya melahirkan  produk  hukum  sesuai  kepentingannya. 91 Berdasarkan  uraian  ini  dapat gambarkan  visi  politik  hukum  pemerintahan  raja-raja  Islam  Gorontalo,  pengaruhnya adalah  telah  menjadikan  hukum  Islam  berfungsi  sebagai  penyaring  hukum  adat  yang melahirkan  tiga  falsafah  adat,  yatiu:  (1) adati  hula-hula’a  to  syara’a,  (2)  adati  hula- hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to adati, (3) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a  to  Kitabi.  Sedangkan  visi  politik  hukum  penjajah  Belanda  dengan  teori resceptie in complexu dan teori receptie telah berhasil merubah tatanan sistim hukum adat  Gorontalo  yang  tadinya  islami  kembali  kepada  hukum  adat  yang  banyak bertentangan dengan hukum Islam. Demikian seterusnya masa pemerintahan orde lama dan orde baru, lahir beberapa counter thery atas teori resceptie in complexu dan teori receptie  untuk  mengembalikan  hukum  Islam  menjadi  sumber  utama  dalam  sistim hukum  nasional.  Sebab  pada  masa  pemerintahan  penjajah  Belanda  hukum  Islam menjadi  tidak  jelas  akibat  berlakunya  kebijakan  Belanda  yang  lebih  mengunggulkan hukum adat di atas hukum Islam. Hal ini ditandai dengan upaya kodifikasi hukum adat
89 Taufik  Abdullah,  ‚ Modernization  in  the  Minangkabau  World:  West  Sumatera  in  the  Early Decades of the Twentieth Century‛, dalam Claire Holt, ed., Culture and Politics in Indonesia (Ithaca and London: Cornell University Press, 1972), h. 190-191.
90 Alim  S.  Niode,  Selaku  Pakar  Sosiologi,  Akademisi,  Kepala  Pengku  Adat  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2018.
91 Moh.  Mahfud  MD, ‚Perkembangan  Politik  Hukum:  Studi  Tentang  Pengaruh  Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia‛, (Yogyakarta: Disertasi dalam Ilmu Hukum pada UGM, 1993), h. 675.
oleh  Belanda,  bukan  semata-mata  demi kepentingan  pembentukan  hukum,  melainkan lebih pada permasalahan kelang-gengan politik dan ekonomi daerah jajahan.
M.  Mahfud  MD  mengatakan  dengan  mengutip  pandangan  Daniel  S.  Lev, kebijakan Belanda dikarakteristikkan oleh upaya untuk mengisolasikan isu-isu tentang hukum  adat  dari  kebijakan  penjajahan  seolah-olah  hukum  adat  merupakan  persoalan yang terpisah dari lingkungan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Secara umum hukum  adat  merupakan  hukum  yang  berasal  dari  90%  masyarakat  sebagaimana  yang telah  dikenal  hampir  satu  abad  lamanya.  Secara  fundamental  merupakan  hasil  kreasi Belanda,  bukan  berarti  aturan  yang  substantif  bukan  berasal  dari  Indonesia,  tetapi mitos  hukum  adat  sebagaimana  yang  dipahami  saat  itu  dan  hubungan  antara  hukum adat  dan  otoritas  negara  adalah  hasil  karya  Belanda. 92 Dengan  demikian,  praktik pewarisan  yang  kelihatan  tidak  sejalan  dengan  prinsip adati  hula-hula’a  to  syara’a, syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi  merupakan  sistim  yang  rusak  yang  diwariskan  oleh penjajah Belanda kepada hampir semua masyarakat.
Alim  S.  Niode  mengatakan,  resepsi  hukum  dilakukan  Belanda  karena  adanya ketakutan  terhadap  ekspansi  Islam,  dengan  sebab  ini  para  ahli  hukum  adat  Belanda menghabiskan  energi  intelektualnya  untuk  membuktikan  bahwa  hukum  Islam  hanya mempunyai pengaruh yang sedikit terhadap hukum adat. Sementara institusi-institusi Islam  ditekan  dan  disubordinatkan  oleh  teori receptie  yang  menempatkan  kevalidan hukum  Islam  hanya  sejauh  telah  diterima  oleh  hukum  adat.  Demkian  pula  eksistensi hukum  Islam  dan  hukum  adat  berada  pada  posisi  yang  tidak  pasti  disebabkan  oleh kebijakan  politik  Belanda  yang  berupaya  meresepsi  semua  hukum  yang  hidup  dan berlaku  dalam  masyarakat. 93 Kenyataan  ini  merupakan  bukti  bahwa  pada  awalnya hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Fakta ini mempunyai landasan teoretis berpedoman pada beberapa prinsip falsafah hukum adat Gorontalo sebagaimana yang telah diungkap pada uraian sebelum dimana hukum adat masyarakat Gorontalo bertumpuk pada hukum syarak, hukum syarak bertumpuk pada hukum adat dan hukum adat bertumpuk pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw. 94 Dengan demikian, dipahami hukum waris adat merupakan bagian dari hukum Islam yang hidup dan berlaku dalam masyarakat pada kerajaan, namun pada perjalanan waktu mengalami perubahan karena adanya hukum adat hasil kreasi Belanda.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum  waris adat yang eksis pada masa pemerintahan penjajah Belanda di Gorontalo adalah hukum adat yang telah  diresepsi.  Pada  masa  ini  hukum  waris  Islam  baru  akan  berlaku  bila  tidak bertentangan  dengan  hukum  adat  seakan-akan  hukum  adat  lebih  unggul  dari  pada hukum  Islam.  Selain  itu  pembelaan  dan  upaya  kodifikasi  hukum  adat  oleh  Belanda, bukan  semata-mata  demi  kepentingan  pembentukan  hukum,  melainkan  lebih  pada permasalahan kelanggengan politik dan ekonomi daerah jajahannya. Kebijakan politik hukum tersebut dikarakteristikan dalam  upaya mengisolasikan isu-isu  tentang hukum adat  dari  kebijakan  penjajahan  seolah-olah  hukum  adat  merupakan  persoalan  yang terpisah dari lingkungan penjajahan.
92 Moh.  Mahfud  MD, ‚Perkembangan  Politik  Hukum:  Studi  Tentang  Pengaruh  Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia‛, h. 41.
93 Alim  S.  Niode,  Selaku  Pakar  Sosiologi,  Akademisi,  Kepala  Pengku  Adat  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2018.
94 KH. Abdurrasyid Kamaru, Penceramah, Qa>di> Provinsi Gorontalo dan Ahli Waris, Wawancara, Tanggal 28 Mei 2018.

## 4. Keberadaan Hukum Waris Adat Gorontalo Setelah Kemerdekaan
Pada sistim perundang-undangan nasional, hukum Islam dianggap hanya bagian dari agama dan bukan bagian dari hukum yang otonom secara mandiri. Hukum Islam dapat dikembangkan asalkan dengan tetap mengacu pada hukum adat dalam kerangka persepsional  yang  cenderung  selakularistik  tersebut.  Hukum  Islam  mendapatkan justifikasi  dari  politik  hukum  orde  baru,  yaitu  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Teori-teori hukum, secara tidak langsung merupakan refleksi atas perkembangan suatu politik hukum dari rezim politik yang satu ke rezim politik yang lainnya dan begitu seterusnya. 95 Pada masa ini lahirlah beberapa  teori  hukum,  yaitu:  teori receptie  exit,  receptie  a  contrario,  dan  teori eksistensi.  Tiga teori hukum ini mengakui dan membenarkan eksistensi hukum Islam telah meresap pada hukum adat dan telah menjadi bagian integral dari hukum nasional.
Teori receptie  a  contrario  dikembangkan  oleh  Sayuti  Thalib  menemukan kesimpulan  mengenai  masalah  hukum  perkawinan  dan  hukum  waris,  yaitu:  (1)  bagi orang Islam berlaku hukum Islam; (2) hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita  moral  dan  batin  umat  Islam;  (3)  hukum  adat  berlaku  bila  tidak  bertentangan dengan  hukum  Islam.  Sedangkan  teori receptie  Hurgronje  menurut  Sayuti  Thalib merupakan  teori  iblis,  karena  bukan  berasal  dari  kemauan  syariat  serta  akal  sehat. Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  berdiri  sendiri  dan  tidak  dapat  ditundukkan kepada  hukum  adat,  karena  itu  hukum  Islamlah  yang  harus  mewarnai  hukum  adat. 96 Pandangan  Sayuti  Thalib  senada  dengan  falsafah  (1) adati  hula-hula’a  to  syara’a (hukum  adat  harus  tunduk  pada  hukum  syarak);  (2) adati  hula-hula’a  to  syara’a, syara’a hula-hula’a to adati (hukum adat harus tunduk pada hukum syarak dan hukum syarak bertopang pada hukum adat; (3) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi (hukum adat harus tunduk pada syarak dan hukum syarak harus tuduk pada al-Qur’an, dan hadis Nabi saw. Artinya berdasarkan faslafah ini hukum waris adat yang boleh  diterima  adalah  hukum  waris  adat  yang  tidak  bertentangan  sistim  pewarisan Islam.
Sedangkan  teori  eksistensi  adalah  teori  yang  dikembangkan  oleh  ichtiyanto. Teori  ini  mempertegas  dan  mengeksplisitkan  teori receptie  a  contrario  dalam hubungannya  dengan  sistim  hukum  nasional.  Ichtiyanto  dengan  teori  ini  mengokoh- kan eksistensi hukum Islam dalam sistim hukum nasional yang menyatakan bahwa:
a. Hukum Islam ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional;
b. Hukum Islam ada dalam arti dengan kekuatan wibawanya harus diakui yang diberi status sebagai hukum nasional;
c. Hukum Islam ada dalam arti norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional;
d. Hukum Islam adalah sebagai sumber utama dalam penemuan hukum nasional yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 97
95 Ichtiyanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 86-87.
96 Sajuti Thalib, Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, h. 58-63.
97 Ichtiyanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 86-87.
Adanya  penerapan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  me- rupakan  manifestasi  dari  upaya  pemerintah  mengembalikan  hukum  Islam  untuk menjadi  sumber  hukum  utama  dalam  sistim  hukum  nasional.  Demikian  pula,  dengan adanya nilai-nilai Islam yang terdapat dalam kandungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  merupakan  bukti  bahwa  hukum  Islam  telah  menjadi  hukum  adat dalam masyarakat pada masa pemerintahan raja-raja Islam di seluruh Indonesia. Dalam hal ini hukum Islam berfungsi sebagai penyaring hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.
Ismail  Puhi  mengatakan,  hukum  waris  adat  yang  hidup  dan  berlaku  dalam masyarakat  sekarang  ini  bukan  lagi  hukum  waris  adat  yang  sesuai  dengan  falsafah adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi. Hal ini terlihat pada adanya penyimpangan  dalam  praktik  pewarisan  dalam  masyarakat,  seperti:  adanya  praktik penundaan pembagian harta warisan; adanya pemikiran bahwa harta warisan baru akan dibagi  bila  terjadi  sengketa;  penundaan  pembagian  harta  warisan  dilaku-kan  untuk menghargai salah seorang dari orang tua masih hidup; pemberian wasiat kepada anak perempuan; penetapan besarnya bagian untuk masing-masng ahli waris dengan sama- rata;  pemberian  bagian  kepada  anak  angkat;  pembagian  harta  warisan  dilakukan sebelum  kematian  pewaris;  dan  terdapat  pula  sebagian  masyarakat  yang  membagi harta warisan sama-sekali tidak. Ismail Puhi mengatakan, praktik pewarisan seperti ini, tidak  sejalan  dengan  falsafah adati  hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to Kitabi.  Dengan  demikian,  maka  dapat  dipastikan  praktik  pewarisan  yang  menyalahi falsafah hukum adat Gorontalo sudah pasti dapat diterima. Sebab falsafah hukum adat Gorontalo adalah manifestasi dari pelaksanaan hukum berdasarkan al-Qur’an dan hadis Nabi saw. dalam kaidah ushul fikih dikenal dengan al-adah al-muha>kamah. 98 Falsafah ini  dapat  dikatakan  teori  hukum  adat,  atau  juga  dapat  dikatakan  sebagai al-adah  al- muha>kamah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  untuk  mengatur  pewarisan dalam  masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo.  Namun  pada  praktiknya,  pewarisan dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo tidak sejalan dengan falsafah adati hula- hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi.
Karim  Pateda  mengatakan,  hukum  waris  adat  yang  hidup  dan  berlaku  dalam masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo  merupakan  hukum  waris  adat  yang  telah diresepsi  yang  semula  merupakan  manifestasi  dari  hukum  kewarisan  Islam  secara murni.  Adanya  praktik  pewarisan  yang  tidak  sesuai  dengan  sistim  hukum  pewarisan Islam  sebagai  indikator  bahwa  sistim  pewarisan  adat  sekarang  ini  bukan  lagi  sistim pewarisan  yang  pernah  ada  pada  masa  kerajaan  Islam  dulu.  Falsafah:  hukum  adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw. yang dengannya pembagian harta warisan tidak boleh bertentangan dengan hukum syarak atau dengan al-Qur’an dan hadi Nabi saw. 99 Contoh kasus adalah hampir seluruh  masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo  menyepelehkan  pembagian  harta warisan  pada  saat  kematian  salah  seorang  pewaris.  Misalnya  suami  meninggal,  maka suami  adalah  pewaris  dan  ahli  warinya  adalah  istri,  anak,  bapak,  dan  ibu,  namun pembagian  harta  warisan  tidak  dilakukan  di  awal  pada  saat  seluruh  ahli  waris  utama masih hidup, padahal nyata bertentangan dengan falsafah hukum adat Gorontalo.
98 Ismail  Puhi, Selaku Dosen di Fakultas Syari’ah  IAIN Sultan Amai Gorontalo, Wawancara, Tanggal 20 September 2017.
99 Karim Pateda, Selaku Ketua Pemangku Adat Gorontalo, Wawancara, Tanggal 25 Mei 2018.
Ungkapan  yang  sama  dari  informan  Adriyun  Katili,  selaku  ahli  waris  yang mengatakan  bahwa  hukum  waris  adat  yang  eksis  dalam  masyarakat  muslim  di  Kota Gorontalo adalah hukum waris adat tidak sesuai dengan falsafah: adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi. Menurut Adriyun, seharusnya pembagian harta warisan  secara  adat  tidak  boleh  bertentangan  dengan  falsafah  ini,  karena  falsafah  ini merupakan manifestasi dari pelaksanaan hukum syarak yang sesuai dengan petunjuk al- Qur’an,  hadis,  ijmak,  dan  qiyas  yang  disebut  dengan adati  hula-hula’a  to  syara’a, syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi. 100 Namun  yang  terlihat  malah  sebaliknya,  praktik pewarisan secara adat dalam masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan hukum syarak, atau tidak lagi mengikuti petunjuk berdasarkan al-Qur’an, hadis, ijmak, dan qiyas.
Taufik  H.  Ngadi  mengatakan,  dalam  masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo terdapat tiga macam sistim hukum waris yang eksis, yaitu: (1) hukum waris Islam; (2) hukum  waris  adat  yang  telah  diwarnai  nilai-nilai  hukum  Islam;  dan  (3)  hukum  waris kolaborasi  hukum  adat  versi  penjajah  Belanda.  Bila  penyelesaian  pembagian  harta waris  dilakukan  dengan  cara  musyarawah  di  tingkat  keluarga,  maka  sebagian  besar masyarakat  menggunakan  dua  sistim  hukum  waris  adat,  yaitu  hukum  adat  telah diwarnai nilai-nilai hukum Islam, dan atau hukum adat hasil kreasi penjajah Belanda. Bila  pembagiannya  dilakukan  di  Pengadilan  Agama,  maka  sistim  hukum  yang digunakan  adalah  sistim  hukum  kewarisan  Islam. 101 Berdasarkan  uraian  ini  dapat dipahami bahwa sistim hukum yang eksis dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo adalah hukum waris Islam, hukum waris adat telah diwarnai nilai-nilai hukum Islam, dan  hukum  adat  hasil  kreasi  Belanda.  Terjadinya  penyimpangan  pewarisan  dalam masyarakat  lebih  disebabkan  sistim  pewarisan  yang  digunakan,  yaitu  sistim  hukum waris  adat  telah  diwarnai  nilai-nilai  hukum  Islam,  dan  hukum  adat  hasil  kreasi Belanda.
Hukum  waris  adat  dimaksud  adalah  hukum  waris  yang  merupakan  gabungan antara hukum adat dan hukum Islam yang dapat dibedakan dengan beberapa hal, yaitu: (1)praktik  hukum  waris  Islam,  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  harus  dilakukan pada  saat  kematian  pewaris,  namun  pada  hukum  adat,  pelaksanaan  pembagian  harta warisan,  kadang  dilakukan  sebelum  kematian,  kadang  setelah  kematian  pewaris,  dan kadang pula pembagian harta warisan ditunda dalam jangka waktu yang sangat lama; (2)  praktik  pada  hukum  waris  Islam,  pembagian  harta  warisan  dianjurkan  untuk dilakukan  segera  setelah  kematian  pewaris,  namun  pada  hukum  waris  adat, pelaksanaan  pembagian  kebanyakan  ditunda  dalam  jangka  waktu  yang  sangat  lama yang menyebabkan ahli yang utama tidak mendapatkan haknya karena telah meninggal dunia  sebelum  pembagian  harta  warisan;  (3)  bila  pada  hukum  waris  Islam  ahli  waris mendapatkan  bagiannya  berdasarkan  ketentuan  dalil  al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw. dengan jumlah bagian yang berbeda antara satu dan lainnya, namun pada hukum adat jumlah bagian masing-masing ahli waris sama-rata antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya; (4) bila pada hukum waris Islam, pelaksanaan pembagian harta warisan  bersifat  ijbar  (memaksa).  Namun  pada  hukum  adat,  pelaksanaan  pembagian harta  warisan  dilakukan  sesuka  hati  para  ahli  waris,  artinya  ada  yang  dilakukan sebelum  kematian  pewaris,  ada  yang  dilakukan  setelah  kematian,  ada  yang  ditunda dalam jangka waktu yang sangat lama, dan ada pula pembagian yang dilakukan setelah
100 Taki  Niode,  Selaku  Ketua  Pembangku  Adat  di  Kota  Gorontalo,  Tokoh  Masyarakat,  dan Selaku Ahli Waris, Wawancara, Tanggal 30 Mei 2018.
101 Taufik H. Ngadi, Pantera Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara,  06 Juni 2018.
terjadinya sengketa para ahli waris. 102 Berdasarkan uraian ini dapat dikatakan bahwa sistim pewarisan yang eksis dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo adalah murni sistim  pewarisan  secara  adat,  karena  tidak  sejalan  falsafah  hukum  adat  yang  pernah ada, hidup dan berlaku dalam masyarakat muslim Gorontalo.
Kesamaaan hukum waris adat dengan hukum Islam dalam uraian di atas hanya pada tiga hal sebagai berikut:
a. Harta yang warisan yang akan dibagikan telah bersih dari hutang, wasiat dan biaya penyelenggaraan jenazah.
b. Bersifat bilateral dan individual, artinya seluruh ahli waris berhak mendapat bagian secara individu tanpa membedakan apakah dia laki-laki maupun perempuan.
c. Ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian kewarisan dari pewaris adalah ahli  waris  memiliki  hubungan  dengan  pewaris,  yaitu:  hubungan  nasab,  hubungan pernikahan, dan ahli waris penggati.
Adanya  benturan  antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat  dalam  masyarakat muslim  di  Kota  Gorontalo  merupakan  dampak  dari  visi  politik  penjajah  Belanda. Dalam  hal  ini,  seolah-olah  hukum  waris  Islam  dan  hukum  waris  adat  merupakan dua sistim yang berbeda, bahkan lebih jauh dari itu Belanda berhasil memosisikan hukum Islam  berada  di  bawah  kendali  hukum  adat.  Hal  ini  terlihat  pada  kebijakan  politik hukum  Belanda  dimana  hukum  Islam  dapat  diberlakukan  bila  telah  diterima  hukum adat. Padahal, hukum waris adat Gorontalo semula bersumber dari hukum adat, hukum adat bersumber dari hukum syarak, dan hukum syarak bersumber dari al-Qur’an, hadis Nabi saw., ijmak, dan qiyas dalam bahasa Gorontalo disebut dengan adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi. Ini artinya hukum waris adat Gorontalo tidak bertentangan  dengan  al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw. 103 Hal  ini  bila  dianalisis  secara fundamental,  maka  dapat  tegaskan  bahwa  hukum  waris  adat  harus  sesuai  falsafah hukum adat yang merupakan jelmaan dari hukum syarak atau dapat dikatakan al-‘a>dah al-muha>kamah.
Otje Salman menyatakan bahwa hukum waris adat maupun hukum waris Islam memiliki  kedudukan  yang  sama  antara  satu  dan  lainnya  dalam  penerapannya  pada masyarakat. Adanya kedudukan yang sejajar antara hukum waris adat dan hukum waris Islam  menyebabkan  tidak  adanya  suatu  sistim  pun  dari  keduanya  yang  saling meresepsi.  Menyatuhnya  dua  sistim  hukum  tersebut  disebabkan  adanya  kesadaran hukum masyarakat pada saat itu yang nyata menghendaki bahwa sistim hukum waris adat  yang  lahir  dari  adat-istiadat  masyarakat  yang  telah  diupayakan  sesuai  dengan petunjuk  al-Qur’an,  hadis  Nabi  saw.,  ijmak,  dan  qiyas  dan  harus  berlaku  secara konsisten. 104 Adanya  anggapan  inilah  tampak  bahwa  sistim  hukum  waris  adat  dan sistim hukum waris Islam berlaku seiring sejalan dalam suatu masyarakat tertentu dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut.
Eksistensi  hukum  waris  adat  yang  tanggap  terhadap  dinamika  perubahan seiring dengan perubahan sosial dan politik dalam masyarakat. Hal ini terlihat dalam perkembangan  hukum  adat  Gorontalo  yang  pada  awalnya  berakar  dari  adat-istiadat
102 Taufik Hasan Ngadi, Selaku Pantera Pengadilan Agama Gorontalo dan Tokoh Masyarakat di Kota Gorontalo, Wawancara, Tanggal 06 Juni 2018.
103 Tomi  Asram,  Selaku  Praktisi  Hukum  Waris  dan  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2018.
104 H.R.  Otje  Salman, Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Waris  (Bandung: Alumni, 1993), h. 25.
masyarakat  yang  tunduk  pada  agama  kepercayaan  dengan  sebutan adati.  Namun setelah Islam masuk dan menjadi agama kerajaan dan rakyat, maka pada saat itu pula hukum adat diadaptasikan dengan al-Qur’an dan hadis Nabi saw. yang ditandai dengan lahirnya  tiga  teori  hukum,  yaitu:  (1) adati  hula-hula’a  to  syara’a,  (hukum  adat bertumpuk pada hukum syarak); (2) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to adati, (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat); dan (3) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi (hukum adat  bertumpuk  pada  hukum  syarak  dan  hukum  syarak  bertumpuk  pada  al-Qur’an, hadis  Nabi  saw.,  ijmak,  dan  qiyas 105 Berdasarkan  uraian  ini,  seharusnya  pewarisan dalam  masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo  dilakukan  berdasarkan  petunjuk  al- Qur’an,  hadis,  ijmak,  dan  qiyas.  Namun  kenyataannya,  banyak  praktik  pewarisan dalam  masyarakat  banyak  tidak  sesuai  dengan  petunjuk  al-Qur’an,  hadis,  ijmak,  dan qiyas.
Hukum  Islam  dan  hukum  adat  dapat  menyesuaikan  dengan  perkembangan masyarakat  selama  tidak  bertentangan  dengan  al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw.  yang dapat  dikatakan  bahwa  hukum  Islam  dan  hukum  adat  dapat  dipengaruhi  oleh perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. 106 Hal ini erat kaitannya dengan  fakta  dimana  hukum  waris  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat muslim  pada  masa  kerajaan  Islam  Gorontalo  adalah  hukum  waris  Islam  atau  dapat dikatakan  hukum  waris  yang  bersumber  dari  hukum  syarak  dan  hukum  syarak  yang bersumber dari al-Qur’an, hadis, ijmak, dan qiyas. 107 Namun pada praktiknya, hukum adat  yang  hidup  dan  berlaku  dalam  sebagian  besar  masyarakat  muslim  di  Kota Gorontalo  bukan  lagi  hukum  adat  yang  sejalan  dengan adati  hula-hula’a  to  syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi.
Beberapa  pakar  hukum  adat  mengatakan,  terdapat  beberapa  teori  yang berkaitan  dengan  persentuhan  antara  hukum  adat  dan  hukum  Islam,  di  antaranya adalah  teori receptie  in  complexu.  Menurut  teori  receptie  in  complexu  bahwa  orang Islam  Indonesia  telah  menerima  resepsi  hukum  Islam  secara  keseluruhan  dalam  satu kesatuan. Oleh karena itu hukum adat harus mengikuti agama yang dianut penduduk pribumi,  yakni  hukum  Islam  bagi  pemeluk  agama  Islam. 108 Pandangan  ini membuktikan bahwa hukum adat masa kerajaan Islam Gorontalo adalah hukum Islam yang menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan segala persoalan hukum.
Teori  panetrasi,  toleran  dan  konstruktif  dikemukakan  oleh  Josselin  de  Jong yang  menyatakan  bahwa  agama  Islam  telah  berakar  dalam  kesadaran  penduduk kepulauan  nusantara  sekaligus  telah  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  kuat  yang bersifat  normatif  dalam  kebudayaan  Indonesia.  Pengaruh  hukum  Islam  tersebut  telah berjalan secara damai, toleran, dan konstruktif. Menurut teori ini tidak pernah terjadi peristiwa  antagonitik  seperti  dalam  teori  konflik,  tetapi  hukum  Islam  berjalan  secara rukun,  toleran  dan  konstruktif  dalam  membangun  kehidupan  masyarakat.  Menurut Yahya Harahap, teori ini masih mendapat tantangan dari para ahli hukum karena hanya
105 Alim  S.  Niode,  Selaku  Pakar  Budaya  dan  Sosiologi  (Sekarang  sebagai  Tokoh  Adat), Wawancara, Tanggal 25 Mei 2018.
106 Sofyan  Kau,  Akademisi  di  Fakultas  Syari’ah  IAIN  Sultan  Amai  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2018.
107 Ismail Puhi, Selaku Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tokoh Masyarakay Gorontalo, Wawancara, Tanggal 27 Juni 2018.
108 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan  Janda,  Duda  Dan  Anak  Angkat  Dalam  Hukum  Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 59.
melihat  dari  keberadaan  agama  Islam,  bukan  dari  ranah  hukum  dengan  hanya melakukan  pendekatan  dari  sudut  pandang  antropologis. 109 Pemikiran  yang digambarkan  dalam  teori  panetrasi  ini  terlihat  pada  kehidupan  beragama  masyarakat sekarang. Agama Islam menjadi perhatian masyarakat, namun dalam ranah penerapan hukum  agama  Islam  tersebut  kurang  menjadi  diperhatikan.  Contoh  kasus  dalam masyarakat di Kota Gorontalo, seseorang terlihat baik dalam hal ibadah, dan perintah agama  lainnya.  Namun  dalam  hal  pengamalan  hukum  pewarisan  tidak  menjadi perhatian.  Misalnya,  ada  seseorang  meninggal  dunia,  pada  saat  itu  pula  hampir  tidak ditemukan  ahli  waris  yang  ditinggalkan  duduk  bersama  bermusyawarah  untuk kepentingan pembagian harta warisan.
Teori sinkritism dikemukakan oleh M. B. Hoeker yang lebih mengarah kepada hubungan  hukum  adat  dan  hukum  Islam  yang  sangat  erat.  Eratnya  hubungan  kedua unsur tata hukum tersebut berkembang dalam bentuk saling rukun dan saling memberi dan  menerima  secara  kompromi  membentuk  tatanan  baru  sehingga  tidak  terdapat konflik  maupun  saling  menyisihkan.  Menurut  Yahya  Harahap,  teori  ini  sama  halnya dengan  teori  panetrasi  yang  hanya  melakukan  pendekatan  dari  sudut  pandang antropologi. 110 Artinya teori ini, penerapanya belum terlihat dalam ranah hukum yang hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat  terutama  dalam  penyelesaian  pembagian  harta warisan.
Teori receptie a contrario merupakan teori persentuhan hukum adat dan hukum Islam yang paling banyak dianut oleh para penulis Islam. Menurut teori ini hukum adat hanya  dapat  berlaku  dan  dilaksanakan  dalam  kehidupan  pergaulan  masyarakat,  jika hukum  adat  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  al-Qu’an,  hadis,  ijmak  dan  qiyas. 111 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum adat hanya dapat berlaku manakala tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  dan  hukum  adat  yang  tidak  sejalan  dengan hukum Islam harus dijauhkan dari kehidupan masyarakat.
Pengaruh  persentuhan  antara  teori  dengan  lainnya  saling  bertolak  belakang dimana  terdapat  kecenderungan  dari  penganut  setiap  teori  untuk  mengangkat  salah satu dari sistim hukum yang ada, yaitu hukum adat atau hukum Islam pada kedudukan yang  lebih  tinggi.  Namun  menurut  Otje  Salman,  hukum  adat  dan  hukum  Islam memiliki  kedudukan  yang  sama  antara  satu  dengan  yang  lainnya  dalam  hal pemberlakuannya dalam masyarakat. Karena kedudukan hukum adat dan hukum Islam dipandang  sama  oleh  Otje  Salaman,  maka  tidak  ada  satu  pun  sistim  hukum  dari keduanya  yang  saling  meresepsi.  Kedua  sistim  hukum  ini  berlaku  karena  adanya kesadaran  hukum  masyarakat  yang  nyata  menghendaki  bahwa  sistim  hukum  itulah yang  berlaku.  Inilah  sebabnya  bahwa  hukum  waris  adat  dan  hukum  waris  Islam terdapat  kemungkinan  berlaku  seiring  dan  sejalan  dalam  suatu  masyarakat  dan perkembangan  keduanya  sesuai  dengan  perkembangan  dari  masyarakat. 112 Hukum waris  adat  dan  hukum  waris  Islam  pada  praktinya  dalam  masyarakat  selalu bersinggungan  merupakan  suatu  fenomena  yang  terjadi  dalam  tatanan  hukum  adat Indonesia.  Unsur-unsur  hukum  waris  Islam  itu  sendiri  pun  juga  dapat  diterima  oleh hukum waris adat.
109 M. Yahya Harahap, Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat, h. 61- 62.
110 M. Yahya Harahap, Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat, h. 62.
111 Otje R. Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, h. 25.
112 Otje R. Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, h. 25.
Menurut  Soepomo  terkait  dengan  eksistensi  hukum  adat  itu  sendiri,  hukum adat  sebagian  besar  adalah  hukum  kebiasaan  dan  sebagian  kecilnya  hukum  Islam. Hukum  adat  itu  pun  sebagianya  mencakup  hukum  yang  berdasarkan  keputusan- keputusan  hakim  yang  berisi  asas-asas  hukum  dalam  lingkungan  dimana  hakim memutuskan  perkara.  Soepomo  mengatakan  bahwa  hukum  adat  berakar  dari kebudayaan  tradisional  adalah  suatu  hukum  yang  hidup  karena  ia  menjelma  sebagai suatu  hukum  yang  nyata  dalam  masyarakat  sesuai  dengan  fitrahnya  sendiri.  Hukum adat  terus  menerus  berkembangan  seiring  dengan  kehidupan  manusia  dalam masyarakat. 113 Pendangan  ini  pun  kemudian  dijadikan  sebagai  dasar  dari  dirumus- kannya pengertian hukum adat di dalam seminar hukum adat dan pembinaan  hukum nasional  di  Yogyakarta  pada  tahun  1975  dimana  dalam  seminar  tersebut  dinyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan  Republik  Indonesia  yang  di  sana-sini  mengan-dung  unsur agama. 114 Berdasarkan  uraian  ini,  hukum  adat  mengandung  unsur-unsur  agama  yang menunjukkan bahwa adanya persenutuhan hukum adat dan hukum Islam sekarang ini merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  perkem-bangan  hukum  adat  di Indonesia, penerapannya tentunya berpengaruh pada kesadaran hukum masyarakat.
Otje Salaman mengatakan bahwa hukum yang eksis dalam masyarakat adalah hukum yang terpadu secara harmonis antara hukum adat dan hukum Islam. Keberadaan kedua  hukum  ini  sangat  tanggap  terhadap  perubahan  sosial  dalam  masyarakat. Sedangkan  perkembangan  kedua  hukum  ini  selalu  disesuaikan  dengan  kesadaran hukum  masyarakat  itu  sendiri  untuk  merespon  kebutuhan  akan  kedua  hukum  itu sendiri. 115 Inilah sebab munculnya sifat dinamis dari hukum adat itu sendiri yang dapat menyesuaikan  dengan  perkembangan  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat.  Dengan demikian,  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  waris  adat  mengalami  perubahan disebabkan  dua  hal  yaitu:  (1)  visi  politik  hukum  peguasa  yang  berbeda-beda  antara penguasa  yang  satu  dan  penguasa  yang  lainnya;  dan  (2)  perkembangan  kesadaran hukum dalam masyarakat setempat.
Hukum  waris  adat  dalam  masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo  juga  telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain: perubahan masa awal masuknya Islam di Gorontalo pada raja Amai yang pada awalnya hukum waris adat murni berasal dari adat-istiadat  masyarakat  Gorontalo.  Pada  masa  ini  hukum  adat  mulai  diadaptasikan pada hukum Islam yang ditandai dengan lahirnya prinsip: adati hula-hula’a to syara’a. Selanjutnya  masa  pemerintahan  Matalodulakiki  dan  Pongoliuda’a,  perubahan  hukum adat ditandai dengan lahirnya prinsip: adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to  adati.  Pada  masa  pemerintahan  Eyato,  perubahan  hukum  adat  ditandai  dengan lahirnya  prinsip: adati  hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi.  Proses perubuhan ini adalah bukti bahwa hukum adat yang hidup dan berlaku adalah hukum Islam. 116 Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pada  saat  itu  pula  hukum  yang berlaku secara adat adalah hukum Islam.
113 R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), h. 3.
114 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Bina Cipta, 1976), h. 14.
115 H.R.  Otje  Salman, Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Waris  (Bandung: Alumni, 1993), h. 25.
116 Sofyan  AP.  Kau,  Selaku  Akademisi  di  Fakultas  Syariah  IAIN  Sultan  Amai  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 25 Mei  2018.
Umar Tigela mengatakan, hukum waris adat yang berlaku sekarang ini adalah hukum waris adat yang sudah tidak sejalan dengan prinsip: adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi. Penyelesaian semua persoalan hukum dalam masyarakat harus sesuai prinsip ini, tidak boleh ada yang bertentangan prinsip hukum ini. Namun, fakta  menunjukkan  bahwa  banyak  terjadi  penyimpangan  praktik  pewarisan  dalam masyarakat, yaitu: (1) adanya penundaan pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang  sangat  lama,  sehingga  menyebabkan  ahli  waris  utama  tidak  mendapatkan bagiannya  disebabkan  telah  meninggal  dunia  sebelum  pembagian  harta  warisan;  (2) adanya  pembagian  harta  warisan  secara  adat  yang  lebih  mengedepankan  hubungan keluarga, namun terjadi penyimpangan pada penetapan besarnya bagian untuk masing- masing ahli waris. Kedua macam praktik tersebut menyimpang dari prinsip adati hula- hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi. 117 Uraian  ini  menunjukkan  bahwa hukum  waris  adat  yang  ada  sekarang  ini  adalah  hukum  waris  adat  yang  telah mengalami  perubahan  dan  perubahan  tersebut  lebih  disebaban  oleh  visi  politik  atau kebijakan politik kolonial Belanda yang telah melakukan pemisahan antara hukum adat dan hukum Islam.
Saproni Usman mengatakan, hukum waris adat yang berlaku sekarang ini tidak sesuai  dengan  prinsip adati  hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi. Prinsip ini merupakan jelmaan dari hukum Islam yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam  menyelesaikan  segala  persoalan  hukum  dalam  masyarakat  termasuk penyelesaian  kewarisan.  Karena  itu,  bila  terjadi  praktik  hukum  yang  bertentangan dengan hukum syarak atau bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis Nabi saw. sudah pasti  tertolak.  Bentuk  penyimpangan  tersebut  dapat  dilihat  pada:  adanya  pembagian harta  warisan  yang  tidak  dilakukan  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia;  dan  adanya pembagian  harta  warisan  semau  ahli  waris  yang  menguasai  harta  warisan.  Kalaupun pembagiannya  dilakukan,  maka  sudah  pasti  dilakukan  secara  adat  dengan  bagian masing-masing sama-rata. 118
Menurut  Muhidin  Liti,  hukum  waris  yang  eksis  sekarang  adalah  hukum  waris Islam  dan  hukum  waris  adat.  Hukum  waris  Islam  berlaku  dalam  penyelesaian pembagian  harta  warisan  di  Pengadilan  Agama  dan  pada  sebagian  kecil  masyarakat muslim di Kota Gorontalo. Sedangkan hukum waris adat berlaku pada sebagian besar masyarakat yang melakukan penyelesaian pewarisan secara adat. Praktik penyelesaian secara  adat  tersebut  tidak  lagi  sesuai  dengan  prinsip adati  hula-hula’a  to  syara’a, syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi.  Terlihat  dalam  masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo sekarang  ini  kebiasaan  menunda-nunda  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  dalam jangka  waktu  yang  sangat  lama.  Kebanyakan  kasus  yang  diselesaikan  di  Pengadilan Agama  Gorontalo  adalah  kasus  sengketa  waris  dan  penetapan  ahli  waris  dari  harta peninggalan  seseorang  yang  sudah  lama  belum  dibagi.  Ini  pun  dapat  dikatakan menyimpang dari ajaran pewarisan Islam, karena penundaan pewarisan tersebut hanya akan mengorbankan hak ahli waris utama yang seharusnya mendapat bagian bila harta dibagi  sesuai  petunjuk  sistim  hukum  pewarisan  Islam. 119 Uraian  ini  menunjukkan
117 Umar Tigela, Selaku Guru Agama di Pesantren Al-Khairaat Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2018.
118 Supriyanto  Hanapi  Selaku  Dosen  Hukum  Adat  di  Fakultas  Syariah  IAIN  Sultan  Amai Gorontalo, Wawancara,  Tanggal 1 Agustus 2018.
119 Muhidin  Liti  Selaku  Panitera  Muda  Hukum  di  Pengadilan  Agama  Limboto  Tinggal  di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, Wawancara, Tanggal 02 Agustus 2018.
bahwa  hukum  waris  adat  yang  eksis  dalam  masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo sekarang  ini  dapat  dikatakan  menyimpang,  karena  tidak  sesuai  prinsip adati    hula- hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi. Keberadaan hukum waris adat dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo memang syarat dengan nilai-nilai hukum waris Islam,  namun  dalam  aplikasinya  terdapat  penyimpangan  yang  tidak  sejalan  dengan prinsip adati  hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi.  Penyimpangan- penyimpangan tersebut dapat dipastikan bahwa hukum waris adat yang eksis sekarang ini adalah hukum waris adat hasil resepsi yang dilakukan kolonial Belanda pada masa berkuasa.
Resepsi  hukum  oleh  kolonial  Belanda  untuk  tujuan  menjauhkan  masyarakat muslim  dari  pengaruh  Islam  dan  hukum  Islam.  Hal  ini  ditandai  dengan  kebijakan politik  Belanda  membagi  wilayah  hukum  adat  menjadi  19    wilayah  yang  memiliki hukum  adat  yang  berbeda-beda  berdasarkan  adat-istiadat  masyarakat  setempat  yang sebelumnya  telah  dipengaruhi  agama  Islam.  Bahkan  hukum  adat  yang  hidup  dan berlaku dalam masyarakat adalah hukum adat yang telah diresepsi oleh hukum Islam, antara  hukum  adat  dan  hukum  Islam  hidup  berdampingan  secara  harmonis.  Namun, pada perkembangannya hukum adat yang telah diresepsi dengan hukum Islam tersebut dirubah lagi oleh Belanda dengan memosisikan hukum Islam dapat diterima bila telah diakomodir  oleh  hukum  adat.  Upaya  Belanda  tersebut  ditandai  dengan  adanya pembagian  wilayah  hukum  adat  menjadi  19  wilayah,  yaitu:  (1)  Minangkabau  dengan kepulauan  Mentawai,  (2)  Sumutera  Selatan  dan  Enggano,  (3)  Aceh,  (4)  Gayo  dan Tanah  Batah  serta  Nias,  (5)  Malaya,  (6)  Bangka  dan  Belitung,  (7)  Borneo  dan kepulauan  Philipina,  (8)  Minahasa  dengan  kepulauan  Sangihe  dan  Talaud,  (9) Gorontalo,  (10)  Toraja,  (11)  Sulawesi  Selatan,  (12)  Kepulauan  Ternate,  (13)  Maluku Ambon,  dan  kepulauan  NTB,  (14)  Irian,  (15)  Pulau  Timor,  (16)  Jawa  Tengah,  (17) Jawa  Timur dan  Madura, (18) Bali dan  Lombok, dan (19) Betawi dan Jawa Barat. 120 Uraian  ini  merupakan  bukti  bahwa  prinsip adati hula-hula’a to syara’a,  syara’a hula- hula’a to Kitabi terori hukum adat yang bersumber dari hukum Islam dan hukum Islam bersumber dari al-Qur’an, hadis, ijmak, dan qiyas. Namun semuanya berubah seiringan dengan penerapan kebijakan politik hukum Belanda dengan teori pamungkasnya, yaitu teori resepsi dengan tujuan untuk menghacurkan segala pengaruh agama Islam hukum Islam yang telah lama hidup dan berlaku dalam masyarakat muslim Gorontalo.
Berdasarkan uraian data-data hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  hukum  waris  adat  yang  hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat  muslim  di  Kota Gorontalo diwarnai hukum adat hasil resepsi karena tidak sejalan dengan prinsip adati hulu-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi.  Adanya  benturan  hukum  waris adat dan hukum waris Islam, maka dapat dikatakan bahwa hukum waris adat seperti ini identik dengan hukum waris adat hasil kreasi Belanda. Karena hukum waris adat hasil peninggalan  kerajaan  Islam  Gorontalo  dapat  dipastikan  adalah  hukum  yang  tidak menyalahi petunjuk al-Qur’an, hadis, ijmak, dan qiyas. Karena itu, berdasarkan fakta- fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pewarisan secara adat yang tidak sejalan dengan hukum pewarisan Islam atau tidak sejalan dengan prinsip adati hula-hula’a to syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi  adalah  pewarisan  yang  tidak  dapat  diterima. Atau  dalam  kata  lain,  hukum  waris  adat  yang  hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat muslim  di  Kota  Gorontalo  sekarang  ini  terlihat  tidak  lagi  sejalan  dengan  prinsip falsafah  hukum  adat  Gorontalo  yang  disebabkan  banyaknya  praktik  pewarisan  dalam
120 Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, h. 40.
masyarakat yang menyimpang dari sistim pewarisan yang  sesuai dengan petunjuk al- Qur’an, hadis, ijmak, dan qiyas.

## V. PENUTUP
Keberadaan  hukum  waris  adat  dalam  masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo telah  melalui  beberapa  fase  perubahan,  yaitu:  (1)  fase  di  mana  kerajaan  Gorontalo belum  Islam,  pada  fase  ini  hukum  waris  adat  masih  dipengaruhi  oleh  filsafat naturalistik,  nilai-nilai  budaya  pada  saat  itu  bersumber  dari  fenomena  alam  semesta, (2) fase di mana kerajaan Gorontalo telah beragama Islam, pada saat itu hukum waris adat  telah  diresepsi  oleh    hukum  Islam  yang  ditandai  dengan  tiga  prinsip:  (a) adati hula-hula’a to syara; (b) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to adati; (c) Adati  hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi;  (3)  fase  di  mana pemerintahan Gorontalo telah dikuasai penjajah Belanda, hukum waris adat pada saat itu telah diresepsi dengan teori resepsi Belanda, yaitu: Teori resceptie in complexu dan teori receptie.; (4) fase orde lama dan orde baru hingga sekarang, di mana munculnya para tokoh yang berusaha untuk mengeluarkan teori resepsi Belanda dari sistim hukum nasional  karena  dianggap  sebagai  teori  iblis.  Tokoh-tokoh  tersebu  adalah  Hazairin dengan  teorinya  adalah  resepsi  exit,  Sayuti  Thalib  dengan  teorinya  adalah  resepsi a contarario,  dan  Ichtiyanto  dengan  teorinya  adalah  eksitensi.  Kajian  beberapa  fase dalam  uraian  simpulan  ini,  menunjukkan  bahwa  hukum  waris  adat  yang  berlaku  di Gorontalo  pada  masa  pemerintahan  raja-raja  Islam  adalah  hukum  waris  adat  yang berpedoman  pada  al-Qur’an,  hadis,  bahkan  pada  ijmak  dan  qiyas.  Tetapi  dengan masuknya Belanda dan menguasai Gorontalo, maka semuanya jadi kacau, hukum waris adat  yang  pada  awalnya  bersifat  islami  berubah  menjadi  tidak  jelas  hingga  sekarang masih  dirasakan  oleh  masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo.  Hal  ini  terlihat  pada praktik hukum waris adat yang berlaku sekarang banyak hal yang tidak sejalan dengan prinsip  kewarisan  dalam  Islam,  dan  bahkan  tidak  sejalan  dengan  prinsip adati  hula- hula’a  to  syara;  adati  hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  adati;  dan  adati hula-hula’a  to  syara’a,  syara’a  hula-hula’a  to  Kitabi.  Dengan  demikian,  dikatakan hukum  waris  adat  yang  eksis  sekarang  ini  bukan  lagi  hukum  waris  adat  yang  telah diresepsi  hukum  Islam,  melainkan  hukum  waris  adat  yang  telah  bercampur  antara hukum  waris  adat  versi  raja-raja  Islam  Gorontalo  dan  hukum  adat  versi  Belanda. Adanya benturan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam merupakan bentuk dari  pengaruh  teori  resepsi  yang  masih  eksis  dalam  masyarakat  sekarang  ini.  Teori resepsi ini hampir saja menengelamkan pengaruh hukum Islam dalam tata hakum adat masyarakat  muslim  di  Kota  Gorontalo  di  tengah  rupaya  para  tokoh  Islam  yang berusaha mengeluarkan pengaruh teori resepsi tersebut dari sistim hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Arfan, Kaidah-Kaidah Fiqh Mu’amalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan  Perbankan  Syariah,  Jakarta:  Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Islam  dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
Abdullah,  Taufik,  ‚ Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the Early Decades of the Twentieth Century‛, dalam Claire Holt, ed., Culture and Politics in Indonesia(Ithaca and London: Cornell University Press, 1972.
Abdurrahman,  M.  Toha, Hukum  Waris  Islam,  Cet.  XIV;  Yogyakarta:  UII  Pres Yogyakarta, 2001.
Ali, Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
Anshari, Endang Saifuddin, Ilmu, Filsafat dan Agama Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Azhary, Tahir, Karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai Indonesia, Jakarta, 1992.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Seminar  Hukum  Adat  dan  Pembinaan  Hukum Nasional Bandung: Bina Cipta, 1976.
Dahlan,  Tamrin, Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam:  Kulliyah  al-Khamsah,  Malang:  UIN Maliki Press, 2010.
Fadjar, A. Muktie, Aspek-Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis Kefilsafatan Ilmu Malang: Hand Out Mata Kuliah Filsafat Ilmu PDIH Unibraw, 2007.
Haar,  Betrand  Ter, Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat.  Terj.  K.  Ng.  Soebakti Poesponoto Surabaya: Fadjar, 1953.
Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
Haga, B.J., De Lima Pohala (Gorontalo) Voksordering, Adatrecht  en Bestuur Politiek. Terj. Jakarta: Jembatan, 1981.
Harahap, M. Yahya, Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
Hazairin, Bab-bab Tentang Hukum Adat Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
, Hukum Kekeluargaan Nasional Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.
, Tujuh Serangkai tentang Hukum Islam Jakarta: Tintamas, 1974.
Ichtiyanto, Pengembangan  Teori  Berlakunya  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Bandung:
Rosdakarya, 1991.
Kau, Sofyan A.P., Tafsir Ahkam: Tema-tema Kontroversial Cet. 2; IAIN Sultan Amai Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010.
Khallaf,  A.  Wahab, Ushul  al  Fiqh,  Diterj.  oleh  Tolchah  Mansoer  dan  Nur  Iskandar Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 1980.
Koentjaraninggrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial Jakarta: Dian Rakyat, 1985.
Lubis,  Suhrawardi  K.  dan  Komis  Simajuntak, Hukum  Waris  Islam  (Lengkap  dan Praktis) edisi ke-2 Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
Lukito,  Ratno, Pergumulan  antara  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat  di  Indonesia, Jakarta: INIS, 1998.
Mahfud,  Moh  MD., ‚Perkembangan  Politik  Hukum:  Studi  Tentang  Pengaruh Konfigurasi  Politik  Terhadap  Produk  Hukum  di  Indonesia‛,  Yogyakarta: Disertasi dalam Ilmu Hukum pada UGM, 1993.
Maruci, Muslich, Ilmu Waris Semarang: Mujahidin, 1990.
Meliala, Djaja Sembiring dan Aswin Peranginangin, Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional (Bandung: Tarsito, 1978.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988.
, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Jokyakarta: Liberty, 1999.
Muhibbin,  Moh.  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai  Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
Muhmud Bakari Selaku Ahli Waris dan  Selaku Ulama Muda Gorontalo, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2018.
Muttaqin  Taki  Niode,  Selaku  Tokoh  Pemangku  Adat  Masyarakat  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 29 Mei 2018.
Nur, S.R., Beberapa Aspek Hukum Adat Tata Negara Kerajaan Gorontalo pada Masa Sultan Eyato Ujung Pandang: UNHAS, 1979.
Polontalo,  Ibrahim, Upaya-Upaya  Pemertahanan  Sistem  Nilai  Adat  Bersendikan Syarak,  Syarak  Bersendikan  Kitabullah  sebagai  Prinsip  Adat  Gorontalo, Gorontalo: UNG, 2004.
Rasyid, Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
Riedel, J.G.F., De Landchappen Hulontalo, Limoetoe, Bone, Boalemo, en Atinggola of Andagile, Terj. Moodoeto dan S.R. Nur, Buulu Tutu (Gorontalo: UII, 1870), h. 10.
Roy, Muhammad, ‚Nalar Qur’ani al-Syafi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah  tehadap  Konsep  Qiyas‛,  dalam  al-Nur,  Jurnal  Studi  Islam,  Vol.  1, Nomor 1 September 2004.
Sabiq,  Sayyid, Fiqh  al-Sunnah},  terj.  Nor  Hasanuddin,  dkk.,  Fiqih  Sunnah}  Cet.  I;  Jakarta:
Pena Pundi Aksara, 2006.
Salman, H.R. Otje, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Bandung: Alumni, 1993.
Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
Soepomo, R., Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
Sudiyat, Imam, Hukum Adat Sketsa Asas Jakarta: Liberty, 1990.
Suma,  Muhammad  Amin, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam  Cet.  I;  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
Suparman, Eman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW Cet. 1; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.
, Inti Sari Hukum Waris Indonesia Bandung: Armico, 1985.
Syah,  Ismail  Muhammad, Penggantian  Tempat  dalam  Hukum  Waris  Menurut  KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2004.
, Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau Jakarta: Gunung Agung, 1984.
Tacco,  R., Het  Volk  Van  Gorontalo,  Historich,  Tradisionel,  Cultureel,  Social, Karakteristiek en Economisch,
Taufik  Hasan  Ngadi,  Selaku  Panutera  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo, Wawancara,
Tanggal 02 Juni 2017.
Thalib,  Sajuti, Reception  A  Contrario:  Hubungan  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam Jakarta: Bina Aksara, 1985.
Usman,  Muchlis, Kaidah-Kaidah  Istinbath  Hukum  Islam:  Kaidah-Kaidah  Ushuliyah dan Fiqhiyah Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Cet. 8; Jakarta: Haji Masagung, 1989.
Wulansari,  Dewi, Hukum  Adat  Indonesia:  Suatu  Pengantar  Cet.  1I;  Bandung:  PT Refika Aditama, 2012.

## Sumber Wawancara
Alim S. Niode, Akademisi, Budayawan, Sosiolog, Tokoh Adat di Kota Gorontalo.
Ismail  Puhi,  Selaku  Akademisi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  IAIN  Sultan  Amai Gorontalo, Tokoh Masyarakay Gorontalo
Karim Abas, Selaku Ahli Waris dan Selaku Guru Agama.
Karim Pateda Selaku Tokoh Adat Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo.
KH. Abd. Mu’in Mooduto, Ketua MUI Kota Gorontalo.
KH. Abdurrasyid Kamaru, Penceramah, Qa>di> Provinsi Gorontalo dan Ahli Waris.
Muhidin Liti Selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Limboto Tinggal di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo.
Sofyan AP. Kau, Selaku Akademisi di Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.
Supriyanto Hanapi Selaku Dosen Hukum Adat di Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Wawancara,  Tanggal 1 Agustus 2018.
Taki  Niode,  Selaku  Ketua  Pembangku  Adat  di  Kota  Gorontalo,  Tokoh  Masyarakat, dan Selaku Ahli Waris.
Taufik H. Ngadi, Pantera Pengadilan Agama Gorontalo.
Tomi  Asram,  Selaku  Praktisi  Hukum  Waris  dan  Hakim  di  Pengadilan  Agama Gorontalo.
Umar Tigela, Selaku Guru Agama di Pesantren Al-Khairaat Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.