## Evaluasi Program Aplikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU)
Muhamad Arby Hariawan
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu Email: muhammadarby12@gmail.com

## PENDAHULUAN
Salah  satu  ciri  penting  dari  negara  demokrasi  adalah  adanya  partisipasi  masyarakat.  Dengan partisipasi  masyarakat  maka  kehidupan  demokrasi  yang  berlangsung  pada  suatu  negara  tidak  hanya dijalankan  dengan  pendekatan top-down saja  di  mana  masyarakat  hanya  menerima  jadi  produk kebijakan  yang  perumusannya  dilakukan  oleh  segelintir  elit  politik.  Adanya  partisipasi  masyarakat memastikan terlaksananya bottom-up di mana masyarakat menyampaikan aspirasi yang bersumber dari kebutuhannya  terhadap  rancangan  produk  legislasi.  Adanya  hal  tersebut  memastikan  produk  kebijakan yang  dihasilkan  bermutu  tinggi  dan  mencerminkan  kehendak  masyarakat  akibat  terakomodasinya kepentingan dan kebutuhan masyarakat di dalamnya.
Nilai penting dari kegiatan partisipasi masyarakat tersebut dapat ditangkap dari banyaknya kajian para  akademisi  yang  membahas  hal  tersebut.  Akademisi  seperti  Conyers  (dalam  Sigalingging,  2014) menerangkan  bahwa  adanya  partisipasi  masyarakat  selain  berguna  untuk  mengidentifikasi  berbagai aspek  dalam  masyarakat  ia  juga  akan  mendorong  kepercayaan  masyarakat  yang  tinggi  dikarenakan mereka  mengetahui  ekosistem  program  tersebut  dan  munculnya  rasa  memiliki.  Selain  itu  melalui partisipasi  juga  akan  tercipta  fenomena  partisipasi  komunal  dikarenakan  munculnya  kesadaran  bahwa pelibatan masyarakat dalam suatu program merupakan bentuk penggunaan hak demokrasi yang mereka miliki. Tidak hanya Conyers pemikiran lain yang berupaya menerjemahkan partisipasi masyarakat sendiri diutarakan  oleh  Adiyoso  (dalam  Ramdani,  2017)  di  mana  dalam  tulisannya  ia  menjelaskan  bahwa partisipasi  masyarakat  sendiri  bersangkut  paut  dengan  upaya  menciptakan  pertumbuhan  kemandirian.

## ARTICLE HISTORY
Received 10 Mei 2023] Revised [28 Mei 2023]
Accepted [21 Juni 2023]

## ABSTRAK
Sebagai  sebuah  program  maka  aplikasi  Simas  PUU  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kegiatan evaluasi  yang  berfungsi  untuk  mengetahui    ketercapaian  tujuan  program.  Untuk mengetahui  ketercapaian  tujuan  tersebut  maka  skripsi  ini  menggunakan  teori  evaluasi program  yang  dikemukakan  oleh  Arnold  Love  sebagai  aspek  penelitian.  Adapun  metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif  deskriptif  yang  berupaya  memberikan deskripsi  secara  komprehensif  terhadap  masalah  penelitian.  Selanjutnya  untuk memperkuat  argumentasi  maka  penulis  melakukan  pengumpulan  data  dengan menggunakan metode penyebaran angket, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian di  lapangan  menunjukkan  bahwa,  (1)  aplikasi  Simas  PUU  telah  mampu  memenuhi kebutuhan  kelompok  sasaran,  (2)  rencana  dan  desain  program  yang  dirumuskan  telah sesuai dengan tujuan program, (3) pengimplementasian program telah melayani kelompok sasaran dengan cermat, dan (4) peningkatan program aplikasi Simas PUU  telah berjalan optimal.  Adapun  rekomendasi  yang  ditawarkan  kepada  Pusat  PUU  selaku  implementor program  aplikasi  Simas  PUU,  yaitu  (1)  mendesain  aplikasi  Simas  PUU  selaras  dengan masukan  publik,  (2)  mempertimbangkan  penggunaan  SDM  Teknik  Informatika  untuk mengoperasikan aplikasi Simas PUU, dan (3) optimalisasi dan modifikasi program secara berkala.

## ABSTRACT
As a program, Simas PUU application cannot be separated from evaluation that function to determine  the  achievement  of  program  purposes.  To  find  out  the  achievement  of  these purposes,  this  thesis  use  the  program  evaluation  theory  by  Arnold  Love.  The  research method  used  is  descriptive  quantitative  which  seeks  to  provide  a  comprehensive description  of  the  research  problem.  Furthermore,  to  strengthen  the  argument,  the research  collected  data  using  the  method  of  distributing  questionaires,  interviews,  and literature studies. The results of the research indicate that: (1) Simas PUU application has been  able  to  realize  the  needs  of  the  target  group,  (2)  the  formulated  program  plans  and designs are following the program objectives., (3) the program implementation has served the  target  group  carefully,  and  (4)  the  improvement  of  Simas  PUU  application  has  been running  optimally.  From  the  results  of  the  research,  the  researcher  formulated  many recommendations,  namely  (1)  The  Center  of  The  Drafting  Laws  as  the  program implementer  must  display  entire  Draft  Laws  and  Academic  Papers  so  public  can  convey their  needs  in  the  draft  law  in  question,  (2)  make  plans  and  program  designs  that  are  in accordance with the dynamics public, (3) provide rapid feedback on public aspirations, and (4) increase the number of strategic partners in the stakeholder database.
KEYWORDS Aplikasi, Evaluasi Program, Partisipasi Masyarakat, Simas PUU
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Adanya  hal  tersebut  dalam  tulisannya  lebih  lanjut  ia  terjemahkan  sebagai  proses  pemberdayaan.  Ini berarti  bahwa  kegiatan  partisipasi  masyarakat  sendiri  mampu  menciptakan  masyarakat  yang  tidak bersifat  pasif  namun  menjadi  pihak  yang  aktif  mengambil  bagian  menyampaikan  usulan  dalam perumusan  produk  kebijakan  sebagai  refleksi  dari  proses  pemberdayaan  yang  terjadi.  Selain  kedua argumentasi  tersebut  Mulyadi  (dalam  Mulyadi,  2020)  juga  mendeskripsikan  mengenai  partisipasi masyarakat.  Dalam  kajiannya  ia  menerangkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  tidak  lebih  sebagai fenomena  masyarakat  bukan  hanya  melibatkan  dirinya  dalam  berbagai  bentuk  pengambilan  keputusan namun sikap proaktif dalam menjalankan program. Mulyadi mengutarakan bahwa dengan adanya sikap proaktif  tersebut  maka  diharapkan  masyarakat  dapat  memetik  manfaat  dari  kebijakan  yang  digulirkan mengingat  sikap  proaktif  tersebut  dapat  diterjemahkan  sebagai  penyaluran  kebutuhan-kebutuhan  yang dimiliki  oleh  masyarakat  dalam  perumusan  produk  kebijakan.  Dari  sejumlah  argumentasi  akademisi  di atas maka dapat ditarik sebuah benang merah di mana partisipasi masyarakat sendiri merupakan bentuk kegiatan di mana masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan- kebijakan  publik  yang  berpengaruh  penting  terhadap  kehidupan  mereka.  Dengan  adanya  partisipasi tersebut  maka  diharapkan  masyarakat  dapat  merasakan  dampak  positifnya  mengingat  partisipasi merupakan sarana penyaluran aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan supaya terakomodasi di dalam produk kebijakan yang akan dihasilkan nantinya.
Menyadari pentingnya partisipasi masyarakat seperti yang telah dipaparkan di atas maka dewasa ini  berbagai  institusi  membuka  ruang  partisipasi  masyarakat  seluas-luasnya.  Contoh  nyata  dari  hal tersebut  adalah  eksistensi  aplikasi  seperti  Layanan  Aspirasi  dan  Pengaduan  Online  Rakyat  (LAPOR!). Kehadiran  aplikasi  yang  dikelola  secara  keroyokan  antara  Kantor  Staf  Presiden  RI,  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  dan  Ombudsman  RI  ini  memudahkan masyarakat  dalam  menyampaikan  aspirasinya  sehingga  masyarakat  dapat  berinteraksi  dengan pemerintah  secara  interaktif  dengan  prinsip  mudah  dan  terpadu  dengan  tujuan  pengawasan pembangunan  dan  pelayanan  publik.  Namun  demikian  gegap  gempita  membuka  ruang  partisipasi masyarakat  seluas-luasnya  tidak  hanya  dapat  ditemukan  dalam  lembaga  eksekutif  semata.  Tidak ketinggalan  lembaga  legislatif  pun  turut  membuka  pintu  seluas-luasnya  bagi  partisipasi  masyarakat mengingat  bahwa  produk-produk  legislasi  yang  dihasilkan  tentu  kualitasnya  akan  berbanding  lurus dengan  semakin  besarnya  partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan  produk  legislasi  tersebut.  Bukti nyata  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  institusi  DPR  RI.  Sebagai  dapur  legislatif  terbesar  di  Indonesia DPR  RI  insyaf  betul  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan  undang-undang  sehingga melalui  Pusat  Perancangan  Undang-Undang  (PUU)  sebagai  salah  satu  Badan  Keahlian  yang  dimiliki lembaga legislatif ini menelurkan aplikasi berbasis laman internet yang bernama Partisipasi Masyarakat dalam  Perancangan  Undang-Undang  (Simas  PUU).  Kehadiran  aplikasi  Simas  PUU  sendiri  bertujuan untuk  mewujudkan  kegiatan  perancangan  undang-undang  yang  partisipatif,  akuntabel,  efisien,  efektif, dan  berintegrasi  terhadap  penyusunan  Naskah  Akademik  maupun  RUU  oleh  DPR  RI  yang  pada hakekatnya merupakan refleksi atas terbuka lebarnya ruang partisipasi masyarakat dalam parlemen.
Namun  demikian  bila  mengomparasikan  idealisme  yang  dibawa  dalam  uraian  di  atas  dengan pengamatan  awal  yang  dilakukan  oleh  peneliti  maka  didapatkan  sebuah  asumsi  yang  menyatakan bahwa aplikasi Simas PUU belum berjalan secara optimal. Asumsi itu sendiri salah satunya bersumber dari data seperti survei kepuasan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Simas PUU yang dilakukan oleh  Pusat  PUU  selaku  implementor  program  pada  tahun  2021.  Dari  survei  tersebut  maka  dapat diketahui adanya banyak kritik dari masyarakat yang menganggap aplikasi Simas PUU belum responsif. Tidak  hanya  itu  masyarakat  juga  mengeluhkan  lamanya  umpan  balik  yang  diberikan  Pusat  PUU terhadap  aspirasi  yang  disampaikan  masyarakat  melalui  aplikasi  tersebut  (Pusat  PUU,  2021)  padahal umpan balik sendiri diperlukan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terkandung di dalam  aspirasi  tersebut  apakah  telah  terakomodir  dalam  Naskah  Akademik  maupun  RUU  yang  tengah dibahas.  Selanjutnya  hal  lain  yang  membuat  aplikasi  ini  dirasa  belum  berjalan  optimal  adalah  masih terdapatnya  pembatasan  publikasi  rancangan  produk  legislasi.  Khusus  hal  ini  maka  Pusat  PUU  selaku implementor  aplikasi  akan  memfilter  terlebih  dahulu  Naskah  Akademik  maupun  RUU  yang  akan dipublikasi.  Umumnya  Pusat  PUU  akan  membatalkan  publikasi  Naskah  Akademik  maupun  RUU  di aplikasi  Simas  PUU  apabila  publikasi  tersebut  dirasa  memiliki  potensi  konflik.  Kondisi  tersebut  jelas merugikan  masyarakat  karena  masyarakat  akan  mengalami  kesulitan  untuk  menyampaikan  aspirasi apabila alamat aspirasi tersebut merupakan Naskah Akademik maupun RUU yang dianggap oleh Pusat PUU  memiliki  potensi  konflik.  Selanjutnya  adalah  dari  ranah  operasional.  Pengataman  awal  yang dilakukan  oleh  peneliti  menemukan  asumsi  bahwa  kegiatan  operasionalisasi  aplikasi  Simas  PUU terhalang  dengan  adanya  keterbatasan  sumber  daya  sehingga  membuat  aplikasi  Simas  PUU  dirasa belum  berjalan  secara  optimal.  Adanya  hal  tersebut  tentunya  sangat  disayangkan.  Hal  ini  sendiri  tidak terlepas  dari  pentingnya  ketercukupan  sumber  daya  sebagai  salah  satu  modal  supaya  program  dapat mencapai tujuannya. Argumentasi tersebut diperkuat oleh pendapat Wirawan (dalam Purwaningsih dkk.,
2019) yang mengidentifikasi pentingnya sumber daya manusia dalam suatu program. Dalam tulisannya Wirawan menyebut bahwa pentingnya ketercukupan sumber daya manusia tidak terlepas dari esensinya sebagai  modal  pendorong  bagi  pencapaian  tujuan.  Ini  diartikan  bahwa  tujuan-tujuan  yang  telah ditetapkan  dalam  sebuah  program  tidak  akan  terlaksana  dengan  baik  apabila  tujuan  tersebut  tidak memiliki  ketercukupan  sumber  daya  untuk  merealisasikannya.  Lebih  lanjut  Wirawan  menjelaskan pentingnya  sumber  daya  manusia  dalam  sebuah  program  dikarenakan  tanpa  adanya  sumber  daya manusia  maka  sumber  daya  lainnya  akan  kehilangan  nilai  manfaat.  Ini  tidak  terlepas  dari  fakta  bahwa sumber  daya  manusia  ( brainware )  merupakan  unsur  yang  mengorganisasikan  sumber  daya  lainnya sebagai modal bagi pencapaian tujuan program yang ditetapkan.
Permasalahan  lapangan  lain  yang  ditemui  oleh  peneliti  adalah  masih  terbatasnya  sosialisasi aplikasi  ini  kepada  masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan  dari  survei  kepuasan  masyarakat  terhadap penggunaan  aplikasi  Simas  PUU  tahun  2021  di  mana  hanya  sebanyak  18  persen  dari  100  responden yang  mengaku  pernah  menggunakan  aplikasi  Simas  PUU  untuk  menyampaikan  aspirasinya  terhadap Naskah Akademik maupun RUU yang tengah dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu belum maksimalnya penggunaan  aplikasi  Simas  PUU  juga  terlihat  di  mana  dalam  survei  serupa  aplikasi  ini  belum  menjadi sarana favorit bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Adapun media focus group discussion masih  menjadi  sarana  utama  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi  terkait  Naskah  Akademik maupun  RUU  yang  tengah  digodok  oleh  DPR  RI.  Kondisi  tersebut  seharusnya  tidak  boleh  terjadi mengingat sosialisasi program tidak dapat dilepaskan sebagai salah satu unsur yang membuat program terlaksana dengan baik. Pemahaman tersebut diutarakan oleh Dewi (2017) di mana dalam tulisannya ia menjelaskan bahwa sosialisasi memiliki arti penting dikarenakan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman  yang  baik  kepada  kelompok  sasaran  terkait  dengan  program  tersebut. Output yang dihasilkan  dari  kegiatan  sosialisasi  tentunya  adalah  mampunya  masyarakat  dalam  memahami  seluk beluk  produk  kebijakan  yang  berpengaruh  besar  terhadap  kehidupannya.  Dengan  adanya  pemahaman yang  baik  oleh  masyarakat  selaku  kelompok  sasaran  dari  sebuah  program  maka  tentunya  akan melahirkan  dukungan  masyarakat  terhadap  program  tersebut  yang  hilir  dari  hal  ini  adalah  tercapainya tujuan program yang dirumuskan sebelumnya.
Selanjutnya  kendala  lain  yang  membuat  aplikasi  ini  diduga  belum  berjalan  secara  optimal  adalah masih sedikitnya jumlah mitra strategis dalam d atabase stakeholder . Dalam database yang dapat diakses melalui  laman  internet  http://www.pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index-database/id/2  maka  terlihat sebanyak  11  mitra  strategis  yang  terdiri  atas:  (1)  Yayasan  WWF  Indonesia,  (2)  Yayasan Keanekaragaman  Hayati  Indonesia,  (3)  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia,  (4)  Pusat  Kajian Regulasi,  (5)  Lembaga  Sandi  Negara,  (6)  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi, (7) Kamar Dagang dan Industri Indonesia, (8) Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, (9) Badan Keamanan  Laut,  (10)  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia,  dan  (11)  Asosiasi  Ilmuwan  Administrasi  Negara. Sedikitnya jumlah mitra strategis yang dimiliki oleh aplikasi Simas PUU tentu akan berpengaruh terhadap kualitas  produk  legislasi  yang  dihasilkan.  Hal  ini  dikarenakan  semakin  banyaknya  mitra  strategis  yang tersedia maka berbanding lurus dengan mutu dari produk legislasi yang dihasilkan. Argumentasi tersebut didasari  oleh  fakta  bahwa  mitra  strategis  berperan  dalam  memberikan  paradigma  yang  luas  dan mengusulkan  rekomendasi  berdasarkan  sudut  pandang  keilmiahan  dan  profesionalisme.  Arti  penting mitra  strategis  sendiri  ditangkap  oleh  Ulrich  (dalam  Kusumawijaya,  2011)  di  mana  dalam  tulisannya  ia menyatakan  bahwa  mitra  strategis  berperan  dalam  menyokong  nilai  tambah  bagi  strategi  organisasi musabab ia menawarkan pandangan maupun rekomendasi berbasis ilmiah dan profesionalisme. Dalam kaitannya  dengan  mitra  strategis  dalam  aplikasi  Simas  PUU  maka  tentunya  dengan  adanya  mitra strategis dalam jumlah yang banyak dapat membantu Pusat PUU selaku Badan Keahlian DPR RI dalam meningkatkan kualitas produk legislasi yang dihasilkan.
Berbagai  kendala  di  atas  tentu  berhilir  pada  satu  muara,  yaitu  tidak  optimalnya  partisipasi masyarakat  dalam  perumusan  produk  legislasi.  Hal  ini  sendiri  menjadi  permasalahan  serius  mengingat jaminan  partisipasi  masyarakat  disebutkan  dalam  berbagai  instrumen  hukum.  Jaminan  partisipasi masyarakat  dalam  perumusan produk  legislasi  tersebut dapat  dijumpai  dalam  instrumen hukum  seperti UU  No.  17  Tahun  2014  tentang  MD3.  Dalam  pasal  234  ayat  3  huruf  L  instrumen  hukum  tersebut menyatakan  bahwa  Tata  Tertib  DPR  RI  paling  sedikit  memuat  ketentuan  tentang  salah  satunya mekanisme  keterlibatan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  sejumlah  fungsi  yang  dimiliki oleh  DPR  RI,  yaitu  (1)  fungsi  legislasi,  (2)  fungsi  anggaran,  dan  (3)  fungsi  pengawasan  terhadap eksekutif. Tidak hanya dalam undang-undang tersebut jaminan partisipasi masyarakat dalam perumusan produk  legislasi  juga  dinyatakan  dalam  instrumen  hukum  lain.  Sebut  saja  instrumen  hukum  seperti Peraturan  DPR  RI  No.  1  Tahun  2020.  Jaminan  partisipasi  masyarakat  dalam  peraturan  tersebut ditegaskan  oleh  Pasal  243  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  dapat  memberikan  masukan  secara lisan  dan/atau  tertulis  kepada  DPR  RI  dalam  proses:  (1)  penyusunan  dan  penetapan  Prolegnas,  (2)
penyiapan  dan  pembahasan  RUU,  (3)  pembahasan  RUU  mengenai  APBN,  (4)  pengawasan pelaksanaan UU, dan (5) pengawasan pelaksanaan kebijakan eksekutif.
Dari  sejumlah  pemaparan  kendala  di  atas  yang  akumulasinya  adalah  asumsi  bahwa  aplikasi Simas  PUU  belum  berjalan  secara  optimal  membuat  perlunya  sebuah  analisis  untuk  mengetahui ketercapaian  pengimplementasian  aplikasi  dengan  tujuan  program  yang  dirumuskan  sebelumnya. Adapun  analisis  yang  memiliki  korelasi  dengan  hal  tersebut  adalah  analisis  berupa  evaluasi  program. Argumentasi  tersebut  dilandasi  oleh  fakta  bahwa  esensi  dari  evaluasi  program  adalah  memberikan jawaban  komprehensif  atas  ketercapaian  pengimplementasian  aplikasi  Simas  PUU  selama  ini  dengan tujuan  program  yang  dimilikinya.  Dari  adanya  jawaban  ketercapaian  pengimplementasian  terhadap tujuan program maka akan membantu menemukan solusi sebagai penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi dalam ranah pengimplementasian. Adapun untuk menganalisis evaluasi program tersebut maka  Love  (dalam  Wholey,  2004)  merumuskan  empat  indikator  penting  sebagai  perangkat  yang memudahkan  peneliti  dalam  mengevaluasi  program.  Indikator  tersebut,  yaitu  (1)  kebutuhan  dan kelayakan program untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan kelompok sasaran telah dipenuhi oleh aplikasi Simas PUU, (2) rencana dan desain program untuk mengetahui pedoman pelaksanaan aplikasi Simas PUU, (3) pengimplementasian program untuk mengetahui kebermanfaatan aplikasi Simas PUU di ranah  pengaplikasian  praktis,  dan  (4)  peningkatan  program  untuk  mengetahui  kebermanfaatan modifikasi program untuk menanggulangi permasalahan yang ditemui pada ranah pengaplikasian secara praktis. Dari pemaparan tersebut pada akhirnya mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian yang bertujuan mengetahui ketercapaian tujuan dari pengimplementasian aplikasi Simas PUU.

## LANDASAN TEORI
Dalam  penelitian  ini  maka  tinjauan  evaluasi  program  sendiri  menjadi  hal  yang  tak  terpisahkan. Adapun nilai penting dari tinjauan evaluasi program Weiss (1998:5) utaraka n sebagai, “Tinjauan evaluasi program merupakan sebuah tinjauan yang berisi  penilaian secara sistematis dari operasi dan/atau hasil dari  program  atau  kebijakan  kemudian  dibandingkan  dengan  seperangkat  standar  eksplisit  maupun implisit sebagai sarana kontr ibusi terhadap perbaikan program.”
Selain  itu  terdapat  pula  Patton  (1997:23)  di  mana  menurutnya  tinjauan  evaluasi  program  sendiri sebagai  sebuah  tinjauan  mengenai  sekumpulan  informasi  sistematis  yang  berkaitan  dengan  kegiatan, karakteristik, dan hasil untuk membuat penilaian tentang program maupun meningkatkan efektivitas yang dimiliki  oleh  program.  Lebih  lanjut  ia  menyebutkan  bahwa  tinjauan  ini  pada  akhirnya  akan menginformasikan mengenai masa depan pengembangan program.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pisau analisis teori model kronologi yang disampaikan oleh Arnold Love. Pemilihan teori ini dilatarbelakangi oleh relevansinya yang tinggi dalam mengevaluasi program  melalui  berbagai  indikator antara  lain:  (1)  kebutuhan  dan  kelayakan  program, (2)  rencana  dan desain program, (3) penyampaian program, dan (4) peningkatan program.
Adapun  berikut  merupakan  tinjauan evaluasi  program  aplikasi  Simas  PUU  dengan  menggunakan pendekatan teori model kronologi Love:
1.  Dalam indikator pertama, yaitu kebutuhan dan kelayakan program maka kehadiran aplikasi ini sendiri dilatarbelakangi  keinginan  dari  DPR  RI  selaku  lembaga  legislatif  untuk  membuat  produk  legislasi dengan  memperhatikan  unsur  partisipatif,  transparan,  dan  akuntabel.  Selain  keinginan  dari masyarakat  untuk  mendapatkan  produk  legislasi  bermutu  tinggi  melalui  keterlibatan  mereka  dalam perumusan produk legislasi tersebut melatarbelakangi kehadiran program ini.
2.  Tidak  hanya  indikator  kebutuhan  dan  kelayakan  indikator  rencana  dan  desain  program  sendiri berperan  penting  dalam  mengevaluasi  program  aplikasi  Simas  PUU  ini  sendiri.  Dari  rencana  dan desain  program  maka  diketahui  bila  aplikasi  ini  merupakan  aplikasi  berbasis  laman  internet  yang dirancang  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam  memberikan  masukan  terkait  Naskah  Akademik maupun  Rancangan  Undang-Undang  yang  dibahas.  Kemudahan-kemudahan  yang  ditawarkan  dari desain  program  aplikasi  ini  diharapkan  dapat  membuat  perumusan  produk  legislasi  berjalan  secara partisipatif, akuntabel, dan transparan.
3.  Tidak  hanya  dari  indikator  kebutuhan  dan  kelayakan  juga  rencana  dan  desain  indikator  berikutnya yang  tak  kalah  penting  dalam  mengevaluasi  program  Simas  PUU  adalah  indikator  penyampaian program..
4.  Terakhir  indikator  yang  diperlukan  dalam  meninjau  evaluasi  program  Simas  PUU  sendiri  adalah indikator peningkatan program. Dalam indikator ini maka indikator penting yang dilihat adalah apa saja hal  yang  dilakukan  implementor  dalam  mengidentifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  program  dan menghindari hambatan serupa di masa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  deskriptif  dengan  sumber  data  primer.  Adapun sampel penelitian adalah masyarakat sebagai kelompok sasaran program dengan metode pengumpulan data  menggunakan  penyebaran  angket,  wawancara,  dan  studi  literatur.  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan insidental  sampling .  Peneliti  menerapkan  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas  untuk  menguji instrumen penelitian. Terakhir untuk mengukur opini responden terhadap fenomena yang terjadi peneliti menggunakan skala Likert.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berpijak kepada teori evaluasi program Arnold Love (dalam Wholey, 2004) maka evaluasi program aplikasi Simas PUU dilakukan dengan berpedoman kepada empat indikator analisis, yaitu (1) kebutuhan dan  kelayakan  program,  (2)  rencana  dan  desain  program,  (3)  pengimplementasian  program,  dan  (4) peningkatan  program.  Kemudian  dari  setiap  indikator  analisis  tadi  maka  peneliti  merumuskan  berbagai satuan ukur.  Dengan  berpedoman  kepada  setiap  satuan  ukur  yang  dirumuskan  tadi  maka  peneliti  akan membuat  pertanyaan-pertanyaan  yang  akan  ditujukan  kepada  responden.  Dalam  penelitian  ini  maka peneliti  mendapatkan  sebanyak  71  responden  sebagai  representasi  masyarakat  untuk  diketahui responnya  terhadap  aplikasi  Simas  PUU  baik  itu  dari  sisi  kebutuhan  dan  kelayakan  program,  rencana dan  desain  program,  pengimplementasian  program,  dan  peningkatan  program.  Adapun  berikut merupakan tabel yang berisi akumulasi data hasil penelitian setiap indikator evaluasi program.

## Tabel 1. Akumulasi Data Hasil Penelitian
Indikator Akumulasi  Tanggapan  Setuju  dan Sangat Setuju Akumulasi  Tanggapan  Kurang  Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju Indikator Pertama 82,2% 17,8% Indikator Kedua 81,5% 18,5% Indikator Ketiga 74,06% 25,94% Indikator Keempat 78,06% 21,94% Rata-Rata 78,95% 21,04%
Sumber: Data Penelitian, 2022
Tabel di atas menginformasikan bahwa setiap indikator analisis mendapatkan akumulasi jawaban setuju dan menyetujui lebih banyak dibandingkan dengan akumulasi jawaban kurang setuju, tidak setuju, dan  sangat  tidak  setuju.  Kemudian  hasil  setiap  indikator  analisis  tersebut  akan  dijumlahkan  dan  dibagi berdasarkan jumlah indikator untuk mengetahui jawaban rerata di mana dari hasil penghitungan tersebut maka dapat diketahui bahwa rata-rata akumulasi jawaban sangat setuju dan setuju terhadap pertanyaan yang  diberikan  adalah  sebanyak  78,95%.    Adapun  untuk  menafsirkan  data  tersebut  maka  peneliti menggunakan teori penafsiran data angket oleh Sugihartono (dalam Hidayat dkk., 2016). Dari penafsiran data menggunakan teori Sugihartono tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyetujui  pengimplementasian  aplikasi  Simas  PUU  telah  sesuai  dengan  tujuan  program  yang dirumuskan.
Namun  demikian  walau  dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  responden  menganggap  adanya koherensi  antara  implementasi  dan  tujuan  program  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  dibenahi  supaya pengimplementasian  aplikasi  Simas  PUU  semakin  optimal  ke  depannya.  Salah  satu  permasalahan krusial  yang  harus  segera  dibenahi  oleh  Pusat  PUU  sebagai  implementor  program  dapat  ditemui  pada indikator kebutuhan dan kelayakan. Penelitian di lapangan menemukan bahwa masih adanya anggapan pada beberapa masyarakat bahwa produk legislasi yang dihasilkan paska perilisan aplikasi Simas PUU belum  sesuai  dengan  aspirasi  mereka.  Salah  satu  argumentasi  tersebut  disampaikan  oleh  Dr.  Ari Mulianta Ginting. Responden yang berprofesi sebagai ASN di Pusat Penelitian DPR RI ini menyampaikan bahwa  produk  legislasi  yang  dihasilkan  paska  perilisan  aplikasi  Simas  PUU  belum  selaras  dengan aspirasi  masyarakat.  Kondisi  tersebut  sangat  disayangkan  oleh  responden  mengingat  masyarakat merupakan  kelompok  sasaran  yang  paling  terdampak  dari  suatu policy yang  dirumuskan.  Hal  tersebut membuat mau tidak mau produk legislasi yang dihasilkan harus selaras dengan aspirasi masyarakat dan menjawab  kebutuhan-kebutuhan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  selaku  kelompok  sasaran  dari  suatu produk  kebijakan.  Menindaklanjuti  saran  dari  responden  tersebut  maka  sudah  barang  tentu  Pusat  PUU harus  mengoptimalkan  aplikasi  Simas  PUU  sebagai  jaring  yang  menampung  aspirasi  dan  kebutuhan masyarakat terkait Naskah Akademik maupun RUU yang menjalani proses penggodokan. Pengoptimalan aplikasi  Simas  PUU  pada  indikator  kebutuhan  dan  kelayakan  program  sendiri  meminjam  pendapat Selznick (dalam Jati, 2012) pada hakekatnya akan menciptakan produk hukum aspiratif yang bersumber
dari masyarakat. Dalam tulisannya Selznick menyebutkan bahwa dengan adanya pengoptimalan aspirasi masyarakat  dalam  perumusan  produk  legislasi  maka  akan  menghindari  bukan  sarat  kepentingan  elit maupun aktor politik tertentu.
Adapun dari hasil kegiatan wawancara peneliti terhadap Perancang Pusat Undang-Undang Muda Laksmi  Harundani,  S.H., M.Kn  pada  18  Oktober  2021  ditemukan  permasalahan  lain  dalam  pemenuhan kebutuhan  kelompok  sasaran.  Permasalahan  ini  yaitu  permasalahan  politis  di  mana  tidak  semua  RUU dapat dipublikasikan terlebih jika memiliki potensi konflik yang besar. Akibat dari hal tersebut maka sudah tentu  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  tidak  tersalurkan  sepenuhnya  terhadap  rancangan  produk legislasi yang dinilai memiliki potensi konflik yang besar.
Selanjutnya urgensi Pusat PUU untuk segera membenahi permasalahan pada indikator kebutuhan dan kelayakan program Simas PUU dikarenakan fungsi indikator ini menurut Love (dalam Wholey, 2004) tak  dapat  dipisahkan  dari  perjalanan  evaluasi  program  itu  sendiri  di  mana  pada  masa  lampau  jamak ditemui  program  yang  tidak  menghasilkan output optimal  dikarenakan  program  tersebut  hanya berpedoman  kepada  tujuan  dan  rencana  semata  sehingga  kebutuhan  kelompok  sasaran  tidak terakomodir dengan baik.
Kemudian  adanya  pengoptimalan  kebutuhan  dan  kelayakan  program  dari  aplikasi  Simas  PUU adalah  bentuk  realisasi  amanat  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan oleh DPR RI melalui Badan Keahlian Pusat PUU di mana dalam Pasal 96 ayat (1) instrumen hukum  tersebut  menyatakan  bahwa,  “Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau tertulis  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undang an.”  Dengan  memperhatikan  amanat  produk legislasi  tersebut  dalam  indikator  kebutuhan dan  kelayakan  program  maka  akan membantu  Pusat  PUU menciptakan  perumusan  produk  legislasi  yang  partisipatif  sebagai  salah  satu  komponen  dari  tujuan program aplikasi Simas PUU.
Proses  pembenahan  aplikasi  Simas  PUU  oleh  Pusat  PUU  tidak  hanya  terhenti  pada  indikator kebutuhan  dan  kelayakan  program  semata.  Setelah  memastikan  kebutuhan  dan  kelayakan  program optimal  maka  Pusat  PUU  selaku  implementor  program  harus  memastikan  supaya  rencana  dan  desain program  yang  dimiliki  oleh  aplikasi  Simas  PUU  sesuai  dengan  tujuan program  yang  dirumuskan.  Salah satu langkah untuk menjadikan rencana dan desain aplikasi Simas PUU selaras dengan tujuan program adalah memastikan adanya key person yang memegang rencana program. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan rencana dan desain program tetap koheren dengan tujuan program.
Tidak  hanya  itu  dalam  indikator  kedua  ini  Pusat  PUU  selaku  implementor  program  hendaknya melakukan penyempurnaan secara berkala di mana perkembangan masyarakat mengharuskan rencana dan desain ini dinamis dan tidak rigid namun tetap berpedoman terhadap tujuan program.
Berikutnya  responden  menganggap  keterlibatan  sumber  daya  berlatar  Teknik  Informatika  di lingkungan Pusat PUU dapat membuat operasionalisasi aplikasi ini berjalan secara optimal ke depan. Hal ini sendiri diakui oleh Perancang Perancang Pusat Undang-Undang Muda Laksmi Harundani, S.H., M.Kn di mana dari hasil wawancara peneliti terhadap beliau pada 18 Oktober 2021  tidak adanya SDM dengan latar  belakang  Teknik  Informatika  di  Pusat  PUU  sehingga  memungkinkan  operasionalisasi  program belum berjalan secara optimal.
Beberapa  pandangan  responden  di  atas  patut  diperhatikan  oleh  Pusat  PUU  selaku  implementor program  mengingat  rencana  dan  desain  program  sendiri  menurut  Love  merupakan  faktor  vital  untuk menentukan keberhasilan program. Hal ini dikarenakan rencana dan desain program tidak terlepas dari model  logika  program,  format  baku,  dan  hierarki  hasil  sehingga  mau  tak  mau  rencana  dan  desain program harus mampu memandu operasionalisasi berjalan sesuai dengan tujuan program.
Setelah  memperhatikan  dengan  saksama  permasalahan  yang  terdapat  pada  indikator  kebutuhan dan  kelayakan  serta  rencana  dan  desain  maka  optimalisasi  berikutnya  yang  harus  dilaksanakan  oleh Pusat PUU adalah berkisar pada indikator pengimplementasian program. Ini dikarenakan menurut Horn dan  Meter  (dalam  Akib,  2010)  tujuan  dari  sebuah  program  hanya  dapat  dicapai  dengan pengimplementasian.  Namun  demikian  implementasi  tidak  dapat  dilakukan  secara  serampangan. Mengutip  pendapat  Grindle  (dalam  Akib,  2010)  maka  implementasi  hanya  dapat  dilakukan  saat implementor  telah  mengidentifikasi  tujuan  program  termasuk  kebutuhan  kelompok  sasaran  sebagai pedoman rencana dan desain.
Dalam  kaitannya  dengan  aplikasi  Simas  PUU  walau  diketahui  bahwa  lebih  dari  setengah responden  menganggap  implementasi  aplikasi  Simas  PUU  telah  sesuai  dengan  tujuan  program  namun bukan berarti aplikasi ini bebas dari kritik. Melihat hasil survei kepuasan penggunaan aplikasi Simas PUU tahun  2021  yang  dikeluarkan  oleh  Pusat  PUU  ditemukan  bahwa  operasi  program  ini  belum  berjalan optimal  belum  dalam  memberikan  umpan  balik  secara  cepat  terhadap  aspirasi  yang  diberikan masyarakat.  Hal  ini  sangat  disayangkan  mengingat  menurut  Arikunto  (dalam  Windarsih,  2016)  umpan balik  diperlukan  untuk  memodifikasi input maupun  transformasi.  Selain  itu  menurut  Badrih  dan  Prastiwi (dalam  Jumiati,  2017)  umpan  balik  berfungsi  memberikan  informasi  pelaksanaan  terkini.    Berdasarkan
argumentasi  tersebut  maka  terang  sudah  adanya  umpan  balik  yang  cepat  dari  Pusat  PUU  terhadap aspirasi masyarakat berkaitan dengan RUU dan Naskah Akademik yang tengah diproses akan membuat masyarakat  mengetahui  seberapa  jauh  keterserapan  aspirasi  mereka  dan  proses  pembuatan  produk legislasi terkini.
Dengan  adanya  perbaikan  masalah-masalah  yang  ditemui  pada  pengimplementasian  program maka  ke  depan  aplikasi  Simas  diharapkan  lebih  optimal  saat  berada  di  ranah  pengaplikasian  praktis. Selain itu implementasi aplikasi Simas PUU yang berjalan maksimal oleh Pusat PUU selaku implementor program  merupakan  refleksi  atas  Peraturan  DPR  RI  No.  1  Tahun  2020.  Dalam  Pasal  7  huruf  (g) instrumen hukum tersebut memaparkan bahwa DPR RI memiliki tugas salah satunya adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Optimalisasi  implementasi  aplikasi  Simas  PUU  pada  hilirnya  akan  memudahkan  DPR  RI  dalam menyerap  aspirasi  masyarakat  terkait  Naskah  Akademik  dan  RUU  yang  tengah  dibahas.  Hal  tersebut selain  mewujudkan  pembuatan  produk  legislasi  yang  partisipatif  juga  menjadikan  produk  legislasi  yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebagai  implementor  program  selain membenahi  kendala  yang  ditemui  saat  aplikasi  Simas  PUU berada  pada  ranah  pengaplikasian  praktis  maka  Pusat  PUU  juga  harus  memperhatikan  peningkatan program.  Dari  hasil  penelitian  walau  lebih  dari  setengah  responden  menganggap  peningkatan  program aplikasi Simas PUU telah sesuai dengan tujuan program namun bukan berarti Pusat PUU mengabaikan nilai penting dari peningkatan program. Hal ini dikarenakan menurut Love (dalam Wholey, 2004) sebuah program  saat  berada  pada  ranah  implementasi  berhadapan  dengan  sejumlah  hambatan.  Adanya fenomena  tersebut  melahirkan  urgensi  kebutuhan  peningkatan  kualitas  program  yang  optimal  ke depannya.  Adapun  hal  mendesak  yang  harus  dilakukan  oleh  Pusat  PUU  terhadap  aplikasi  ini sehubungan  dengan  indikator  peningkatan  program  adalah  dengan  menambah  jumlah  mitra  strategis dalam database  stakeholder yang  selama  ini  hanya  berjumlah  11  mitra.  Hal  ini  dikarenakan  menurut Habernas  (dalam  Firman,  2020)  pembuatan  produk  legislasi  yang  baik  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dua komponen  penting.  Komponen  pertama  adalah  keterlibatan  masyarakat  sehingga  produk  legislasi  yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat atau menelaah pemikiran Ehrlich (dalam Nugroho, 2013) sebagai living law of the people atau hukum yang koheren dengan aspirasi masyarakat. Kedua adalah interaksi kritis antara para akademisi dengan anggota  parlemen sebagaimana paradigma Triple Helix yang menguraikan pentingnya hubungan antara akademisi, bisnis, dan pemerintahan.
Gambar 1. Unsur-Unsur Triple Helix
Sumber: Etzkowitz dan Leydersdorff (dalam Farinha, 2012)
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya maka adanya relasi timbal balik antara akademisi dan pemerintah yang tercermin dalam paradigma Triple Helix dalam kegiatan memproduksi kebijakan publik seperti  halnya  undang-undang  mengutip  pendapat  Murniarti  (dalam  Wibawanto  dkk.,  2015)  akan menyebabkan  terjadinya  fs hare knowledge.  Terjadinya  fenomena  ini  sendiri  pada  gilirannya  akan menghasilkan produk legislasi yang bermutu tinggi di mana akademisi dalam perumusan produk legislasi menawarkan  pandangan  berbasis  ilmiahnya  baik  itu  untuk  menyelesaikan  permasalahan  maupun memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok kepentingan terkait yang terdampak dari sebuah kebijakan.
Urgensi  penambahan  mitra  strategis  dalam  d atabase  stakeholder tidak  hanya  dilihat  dari  sudut pandang teoritis saja dari sudut pandang yuridis misalnya penambahan mitra strategis tersebut menjadi langkah nyata Pusat PUU dalam mewujudkan amanat instrumen hukum Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 khususnya Pasal 150 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam pembahasan undang-undang sebagaimana dimaksud pada a yat (1) dapat dibantu oleh kelompok pakar maupun tim ahli.” Tidak hanya itu lebih lanjut dalam  Pasal  333  ayat  (1)  instrumen  hukum  yang  sama  diterangkan  bahwa,  “Dalam  rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan, terutama untuk anggota, termasuk alat kelengkapan dewan, dan fraksi.”

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari hasil kegiatan penelitian maka diketahui bahwa implementasi aplikasi Simas PUU telah sesuai dengan  tujuan  program  yang  dirumuskan,  yaitu  mewujudkan  perumusan  produk  legislasi  yang partisipatif, berintegrasi, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Namun demikian walau implementasi aplikasi Simas PUU telah sejalan dengan tujuan program Pusat PUU selaku implementor program harus menampilkan  keseluruhan  RUU  dan  Naskah  Akademik  supaya  masyarakat  dapat  menyampaikan kebutuhannya dalam rancangan produk legislasi yang dimaksud, membuat rencana dan desain program yang  sesuai  dengan  kedinamisan  masyarakat,  memberikan  umpan  balik  yang  cepat  terhadap  aspirasi masyarakat, meningkatkan mitra strategis dalam database stakeholder untuk optimalisasi aplikasi Simas PUU.

## Saran
Berdasarkan permasalahan hasil penelitian dan dalam rangka mengoptimalisasikan aplikasi Simas PUU maka terdapat sejumlah saran yang dirumuskan sebagai berikut.
1.  Pusat PUU Harus Akomodtif terhadap Masukan Publik
Saran pertama yang diajukan adalah sebaiknya Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI selaku implementor  program  harus  lebih  akomodatif  terhadap  berbagai  saran  serta  kritik  dari  masyarakat selaku  kelompok  sasaran  program  di  mana  selama  ini  dan  dari  hasil  penelitian  di  lapangan  masih ditemui keluhan dari masyarakat bahwa Pusat PUU masih lamban untuk menindaklanjuti saran yang masuk.  Dengan  semakin  optimal  menindaklanjuti  masukan  yang  diberikan  masyarakat  maka diharapkan  perumusan  produk  legislasi  ke  depannya  bersifat  partisipatif,  berintegrasi,  akuntabel, transparan, efektif, dan efisien yang pada akhirnya akan bermuara pada undang-undang yang sesuai dengan selaras dengan amanat masyarakat.
2.  Mempertimbangkan Penggunaan SDM Teknik Informatika Dari  kegiatan  penelitian  maka  diketahui  bahwa  masyarakat  berharap  dengan  dilibatkannya  sumber dilibatkannya  SDM  Teknik  Informatika  maka akan  membuat  pengoperasian program  berjalan  secara maksimal. Selain itu diharapkan pula Pusat Penelitian Undang-Undang untuk membuat aplikasi Simas PUU  memiliki  tampilan  sederhana  namun  informatif  sehingga  semakin  memudahkan  masyarakat lintas latar belakang untuk menyampaikan masukannya.
3.  Optimalisasi Operasional Program Masukan berikutnya dari hasil penelitian adalah hendaknya Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI  semakin  mengoptimalisasikan  pengoperasian  program  sehingga  melayani  dengan  cermat kebutuhan masyarakat selaku kelompok sasaran. Selain itu diharapkan adanya sosialisasi yang masif agar  aplikasi  Simas  PUU  semakin  dikenal  oleh  berbagai  lapisan  masyarakat  sehingga memaksimalkan  penjaringan  aspirasi  terhadap  Naskah  Akademik  maupun  rancangan  produk legislasi.
4.  Modifikasi Program Secara Berkala
Saran  terakhir  yang  dirumuskan  dari  hasil  penelitian  adalah  hendaknya  Pusat  PUU  sebagai implementor program melakukan modifikasi aplikasi Simas PUU secara berkala. Modifikasi ini seperti membuat  tampilan  aplikasi  Simas  PUU  yang  ramah  bagi  pengguna  perangkat  seluler  maupun komputer,  memperbaiki  gangguan  ( bug )  yang  terdapat  pada  sistem,  dan  peningkatan  jumlah  mitra strategis dalam database stakeholder .

## DAFTAR PUSTAKA
Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 1(1), 1-11.
Dewi,  N.  F.  O.  (2017). Fungsi  Sosialisasi  Program  E-KTP  dalam  Meningkatkan  Minat  Masyarakat  di Kabupaten Bandung Barat (Disertasi Doktoral, Perpustakaan).
Farinha, L., dan Ferreira, J. J. (2013). Triangulation of The Triple Helix: A Conceptual Framework. Triple Helix Association, Working Paper , 1.
Firman,  F.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Kebijakan  Publik  di  Kabupaten  Jombang. Jurnal Pedagogi: Jurnal Penelitian dan Pendidikan , 2020, 1.1: 11-17.
Hamdi, M. (2014). Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Jati,  R.  (2012).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Proses  Pembentukan  Undang-Undang  yang  Responsif. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1(3), 329-342.
Jumiati, J. dan Islahuddin, I. (2017). Pengaruh Umpan Balik Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja SKPA Pemerintah Provinsi Aceh. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi , 10(2), 111-118. Kusumawijaya, I. K. (2011). Peran Mitra Strategis dan Agen Perubahan dalam Manajemen Talenta dan Kinerja Manejer. Jurnal Siasat Bisnis , 15(1).
Laily,  E.  I.  A.  N.,  dan  Imro’atin,  E.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perencanaan  Pembangunan Partisipatif. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik , 3(2), 186-190.
Mulyadi.  (2016). Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik,  Konsep  dan  Aplikasi  Proses  Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik . Bandung: PT Alfabeta. Mulyadi,  M.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Penanganan  Penyebaran  Covid-19. Jurnal  Info Singkat , 12(8), 13-18.
Nugroho,  W.  (2013).  Menyusun  Undang-Undang  yang  Responsif  dan  Partisipatif  Berdasarkan  Cita Hukum Pancasila. Dari Redaksi , 209.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020. Tata Tertib. 2 April 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Jakarta.
Purwaningsih, R. R., dan Haryono, N. A. (2019). Sumber Daya Manusia, Operasional, Pemasaran, dan Kebijakan  Pemerintah  terhadap  Kinerka  UMKM  di  Kota  Surabaya. Dinamika  Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 12(2), 390-409.
Pusat  Perancangan  Undang-Undang.  (2021). Laporan  Hasil  Survei  Masyarakat  terhadap  Penggunaan Aplikasi Simas PUU Tahun 2021 . Diakses 12 Oktober 2021.
https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/berita/foto/d590c2c6c4a2d742f08ebfb45452deee.pdf.
Ramdani,  D.  F.,  dan  Habibi,  F.  (2017).  Penguatan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Mendorong  Program Smart City di Kota Bandung. In Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan SENASSET (PP. 125- 129).
Sidiq,  A.  J.,  dan  Resnawaty,  R.  (2017).  Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat Lokal  di  Desa  Wisata  Linggarjati  Kuningan,  Jawa  Barat. Prosiding  Penelitian  dan  Pengabdian kepada Masyarakat , 4(1), 38-44.
Sigalingging,  A.H.,  dan  Warjio,  W.  (2014).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perencanaan  Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabipaten Dairi). Jurnal Administrasi Publik , 4(2), 116- 145.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif . Bandung: PT Alfabeta.
Sulistiyorini, N. R., Darwin, R. S., dan Gutama, A. S. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. SHARE: Social Work Journal , 5(1). Sunarno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan . Yogyakarta: UNY. Tangkilisan, H. N. (2003). Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran . Yogyakarta: Balairung.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . 12 Agustus 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 82 Tahun 2011: Jakarta.
Undang-Undang  No.  17  Tahun  2014. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah. 5  Agustus 2014.  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2014: Jakarta.
Wholey,  S.,  Hatry  H.,  dan  Newcomer,  K.  (2004). Handbook  of  Practical  Program  Evaluation ( Second Edition ). New York: Jossey-Bess.
Wibawanto,  W.,  dan  Nugrahani,  R.  (2015).  Peran  Akademisi  dalam  Konstruksi  City  Branding.  In Proceeding (pp. 188-196).
Windarsih, C. A. (2017). Aplikasi Teori Umpan Balik dalam Pembelajaran Motorik pada Anak Usia Dini. Tunas  Siliwangi:  Jurnal  Program  Studi  Pendidikan  Guru  PAUD  STKIP  Siliwangi  Bandung ,  2(1), 20-29.
Yogopriyatno,  J. (2020).  Evaluation  Implementation  of  Revolving Fund  Program  Samisake  in  Bengkulu. SENGKUNI Journal ( Social Science and Humanities Studies ), 1(1), 1-11