## Journal of Political Issues
Volume 2, Nomor 2, Januari 2021, pp. 115-123 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Tindakan Pencegahan Pembakaran Hutan dalam Perspektif ASEAN Community
Retno Kusniati 1 , Bunga Permatasari 1* , Mohamad Rapik 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 36361, Jambi-Indonesia
Info Artikel Dikirim: Okt 25, 2020 Diterima: Jan 18, 2021 Dipublikasi: Jan 31, 2021
Kata Kunci: ASEAN; Hutan; Lahan; Pembakaran;

## Koresponden: Bunga Permatasari
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Email: bungapermatasari@unja.ac.id

## Sitasi Cantuman:
Kusniati,  R.,  Permatasari,  B., & Rapik, M. (2021). Tindakan
Pencegahan
Pembakaran Hutan dalam Perspektif ASEAN  Community. Journal of Political Issues. 2(2);  115- 123. https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i2.37
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i2.37
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract This  article  aims  to  elaborate  on  the  values  of  the  ASEAN  Community  in preventing  forest  and  land  fires  through  the  ASEAN  Agreement  Transboundary  Haze Pollution (AATHP), and the Implementation of AATHP in Indonesia. This is because the issue of forest and land fires is one of the main issues in the ASEAN region, and its impact causes  cross-border  air  pollution  which  results  in  disruption  of  diplomatic  relations among the ASEAN Member States. Even though ASEAN Member countries have agreed to create  an  ASEAN  Community.  Therefore,  by  applying  the  normative  juridical  legal research method, this paper intends to explore several things, namely first; how the values of  the  ASEAN  Community  in  preventing  forest  and  land  fires  through  the  ASEAN Agreement  Transboundary  Haze  Pollution  (AATHP),  Second,  how  is  the  implementation of AATHP in Indonesia. This article finds that the values of the ASEAN Community have been  contained  in  every  article  regulated  in the  AATHP for  the  prevention  of forest  and land fires that occur in the ASEAN region. Second, Indonesia has ratified the AATHP and made legal products that can reach actors of forest and land burning. This is marked by the passing of the Law on Environmental Protection and Management, the Forestry Law, the  Plantation  Law,  and  the  Law  on  Prevention  and  Eradication  of  Forest  Destruction. Besides,  in  Jambi  Province,  Jambi  Province  has  also  established  Local  Regulation Number 2 of 2016 concerning Prevention and Control of Forest and Land Fires.
Abstrak Artikel ini bertujuan untuk memaparkan tentang nilai-nilai ASEAN Community dalam  pencegahan  pembakaran  hutan  dan  lahan  melalui  ASEAN  Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP), dan Implementasi AATHP di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Persoalan Kebakaran hutan dan Lahan merupakan salah satu isu utama di kawasan ASEAN, dan dampaknya menimbulkan pencemaran udara lintas batas negara yang  mengakibatkan  terganggunya  hubungan  diplomatik  diantara  Negara  Anggota ASEAN.  Padahal  negara  Anggota  ASEAN  bersepakat  untuk  mewujudkan  ASEAN Community.  Oleh  karena  itu,  dengan  menerapkan  metode  penelitian  hukum  yuridis normatif, tulisan ini hendak menjelajahi beberapa hal, yaitu pertama; bagaimana nilai-nilai nilai-nilai  ASEAN  Community  dalam  pencegahan  pembakaran  hutan  dan  lahan  melalui AATHP,  Kedua,  bagaimana  implementasi  AATHP  di  Indonesia.  Artikel  ini  menemukan bahwa nilai-nilai ASEAN Community telah tertuang dalam setiap pasal yang diatur dalam AATHP guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada kawasan ASEAN, Kedua,  Indonesia  telah  meratifikasi  AATHP  dan  membuat  produk  hukum  yang  dapat menjangkau  para  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan.  Hal  ini  ditandai  dengan disahkannya  UU  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  UU  Kehutanan,  UU Perkebunan,  dan  UU  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan.  Selain  itu,  di Provinsi Jambi, juga membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

## Tentang:
Retno  Kusniati, menyelesaikan  studi  Magister  (S2)  Universitas  Sriwijaya  pada  tahun 2004.  Saat  ini  penulis  adalah  mahasiswa  Program  Pascasarjana  Doktor  Ilmu  Hukum Universitas Jambi dan dosen Fakultas Hukum di  Universitas Jambi.
Bunga Permatasari, menyelesaikan  studi  Magister  (S2)  Universitas  Jambi pada tahun 2014. Saat ini penulis adalah dosen Fakultas Hukum di  Universitas Jambi
Mohamad  Rapik, menyelesaikan  studi  Magister  (S2)  pada  dua  Institusi  yaitu  IAIN Sultan    Thaha    Saifudin    Jambi  pada    tahun    2003 dan    Universitas    Jambi    pada    tahun 2012.  Saat  ini  penulis  adalah  mahasiswa  Program  Pascasarjana  Doktor  Ilmu  Hukum Universitas Jambi dan dosen Fakultas Hukum di  Universitas Jambi.

## PENDAHULUAN
Hutan  adalah  anugerah  tak  ternilai  dari  Tuhan.  Oleh  karena  itu  manusia  memiliki  tanggung jawab untuk melindungi  dan melestarikannya dengan antara lain menghindari menyebabkan kerusakan di bumi ini agar tidak hanya dilestarikan  untuk hari ini tetapi juga di masa depan ( Gusliana,2019 ). Peristiwa bencana El Nino yang mengakibatkan hangusnya hutan seluas 25 juta hektar (ha) di seluruh dunia, membuat isu lingkungan terkait kebakaran  hutan menarik perhatian International ( Tacconi, 2003 ).
Kebakaran  hutan  dan  lahan  merupakan    ancaman  bagi  pembangunan  berkelanjutan karena dampaknya secara langsung terhadap ekosistem( UNISDR 2002 ),  kebakaran tersebut, berkontribusi  terhadap  peningkatan  emisi  karbon  yang  memicu  perubahan  iklim  dan berdampak pada produktivitas dan mengancam keanekaragaman hayati (Sommers, Loehman, & Hardy, 2014 ).
Di  Asia  Tenggara,  permasalahan  mengenai  dampak  kebakaran  hutan  mendapat perhatian  yang  serius  dengan  disepakatinya Agreement  on  Transboundary  Haze  Pollution (AATHP)  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  pencemaran  asap  lintas-batas  oleh  negara anggota  ASEAN.  Selain  itu,  dalam  kerja  sama  ASEAN  di  bidang  lingkungan  hidup,  salah satu focus utamanya adalah penyelesaian kabut asap lintas batas negara ( Yudha dkk, 2017 ). Indonesia  pernah  menjadi  sorotan  dunia  tahun  1997-1998  akibat  kebakaran  hutan  dan lahan  yang terjadi cukup lama. Negara  Asean terutama Thailand, Filipina, dengan Malaysia dan Singapura  yang paling terpengaruh akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan tersebut ( Schweithelm, & Barber, 2000 ). Kebakaran besar hutan dan lahan terulang kembali di  2015 dan  2019.  laporan  dari  Lembaga  Penerbangan  dan  Antariksa  Nasional  memperkirakan  luas hutan dan lahan Indonesia yang terbakar Tahun   2015 mencapai 2.089.911 hektar (ha)  yang terdiri dari 618.574 ha lahan gambut dan 1.471.337 (ha) lahan non gambut. Selain itu, Bank Dunia  mencatat  total  kerugian  yang  diakibatkan  bencana  kabut  asap  itu  mencapai  Rp  221 triliun ( Tempo, 2016 ).
Shannon  N  Koplitz  mengemukakan  ada  100.300  kasus  kematian  yang  disebabkan oleh  kebakaran  hutan  di  Indonesia  pada  September-Oktober  2015.  Dari  jumlah  itu diperkirakan 91.600 (24.000-159.200) di Indonesia, 6.500 (1.700-11.300) di Malaysia, dan 2200  (660-3.800)  di  Singapura  ( Koplitz,  dkk.,  2016 ).  Berbeda  dengan  yang  disampaikan oleh  Kepala  Pusat  Data  dan  Informasi  dan  Humas  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  (BNPB)  Sutopo  Purwo  Nugroho,  ada  sebanyak  24  orang  yang  meninggal  dunia akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut ( Putri, 2015 ).
Tahun  2019  peristiwa  kebakaran  hutan  dan  lahan  pun  kembali  terulang.  Bukan Indonesia saja yang mengalami kebakaran hutan dan lahan yang besar, melainkan beberapa Negara  di  ASEAN  pun  juga  turut  terbakar  hutannya.  Di  Thailand,  Kebakaran  telah menghancurkan hutan sebanyak 2.7 juta rai yang berada di 9 Provinsi Thailand Utara  ( The Thaiger, 2019 ) . Selain itu, diberitakan bahwa asap kebakaran hutan dan lahan Indonesia telah menyebar  hingga  ke  Thailand  Selatan  ( Perdana,  2019 )  dan  kawasan  resort  Phuket (Asmardika, 2019).
Kebakaran  hutan  dan  lahan  ini  dipicu  oleh  kebiasaan  masyarakat  dan  para  pemegang perkebunan  menggunakan  metode slash  and  burn ( Potter,  Padoch,  &  Peluso,  1996 )  dalam membuka  lahan.  Selain  itu,  aktivitas  ini  juga  dilakukan  dalam  rangka  transformasi pembukaan  lahan  transmigrasi  ( Schweithelm,  &  Barber,  2000) ,  industri  perkebunan  dan palawija ( Barr, 2001 ), dan lahan perkebunan ke kelapa sawit ( Schweithelm, & Barber, 2000 ). Menurut  Kemen  G  Austin,  Amanda  Schwantes,  Yaofeng  Gu,  dan  Prasad  S  Kasibhatla menunjukkan bahwa ekspansi  perkebunan kelapa sawit  dari tahun 2001-2016 menyebabkan hilangnya  23  persen  hilangnya  tutupan  hutan  Indonesia  ( Virgy,  Djuyandi,  &  Darmawan, 2020 ). Selain itu, Under Fire (Greenpeace Indonesia, 2015) yang dikeluarkan pada November 2015  menyebutkan  perusahaan-perusahaan  pemasok  minyak  kelapa  sawit  Wilmar International  melakukan  deforestasi  melalui  metode  pembakaran  lahan  hutan  dan
menyebabkan  dampak  kesehatan  yang  masif  terhadap  masyarakat  sekitar  ( Virgy,  Djuyandi, & Darmawan, 2020 ).
Kenyataannya, berdasarkan hukum internasional, pencemaran udara lintas batas negara akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan  akan  menjadi  tanggung  negara  sebagaimana  ditegaskan dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 bahwa:
“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction  or  control  do  not  cause  damage  to  the  environment  of  other  States  or  of areas beyond the limits of national jurisdiction.”
Di  sisi  ini  lain  terkait  pula  dengan  prinsip  “ Sic  Utere  Tuo  Alienum  Non  Laedas (Seseorang  harus  menggunakan  miliknya  dengan  tidak  menimbulkan  kerugian  terhadap orang  lain)”( Triadmodjo,  2000 )  yang  menentukan  bahwa “No  state  has  the  right  to  use  or permit  the  use  of  its  territory  in  such  a  manner  as  to  cause  injury  by  fumes  in  or  to  the territory of another and that measures of control were necessary” ( Kamil, 1999 )
Pasal  2  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  dan Perlindungan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH)  mengatur  bahwa  Perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dilaksanakan  berdasarkan  asas  tanggung  jawab  Negara.  Provinsi  Jambi, turut  bertanggung  jawab  dalam  pencemaran  udara  akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan. Berdasarkan  Data  Warsi,  terdapat  30.947  titik  api.  157.137  (ha)  hutan  dan  lahan  di  Jambi terbakar,  yang mana hutan 101.418 (ha) merupakan hutan gambut. Dan ini  lebih buruk dari tahun 2015, 90.363 hutan gambut  yang terbakar  serta kerugian lingkungan 12 triliun rupiah (Suprapto & Suryadi, 2020 ).
Padahal Hutan Gambut di Provinsi Jambi mempunyai nilai penting bagi dunia, karena mampu  menyimpan  setidaknya  57  miliar  ton  karbon.  dan  Kawasan  hutan  gambut  yang terbakar,  salah  satunya  ada  di  kawasan  Taman  Nasional  Berbak  yang  merupakan  kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara.
Kewajiban  untuk  mengambil  langkah  pencegahan  dan  penanggulangan  diatur  dalam Pasal 3 ayat (3) AATHP bahwa:
“The  Parties  should  take  precautionary  measures  to  anticipate,  prevent  and  monitor tranboundary  haze  pollution  as  a  result  of  land  and/or  forest  fires  which  should  be mitigated,  to  minimise  its    adverse  effects.  Where  there  are  threats  of  serious  or irreversible  damage  from  transboundary  haze  pollution,  even  without  full  scientific certainty, precautionary measures shall be taken by Parties concerned.”
Kewajiban tersebut ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 4 bahwa:
“When  the  transboundary  haze  pollution  originates  from  within  their  territories, respond  promptly to  a request  for  relevant  information or consultations sought by a State or States that are or may be affected by such transboundary haze pollution, with a  view  to  minimising  the  consequences  of  the  transboundary  haze  pollution.  Take legislative, administrative and/or other measures to implement their obligations under this Agreement.”
Kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pada pencemaran udara lintas batas negara tersebut  tentunya  akan  menghalangi  tujuan  dari  pembentukan ASEAN    Community . Masyarakat  ASEAN  yang  secara  resmi  diberlakukan  pada  tanggal  31  Desember  2015 memiliki  tujuan  tidak  hanya  mempertahankan  stabilitas  keamanan  kawasan  dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup  dalam lingkungan  yang damai, stabil, sejahtera, demokratis serta
saling  peduli  dan  melindungi  hak  asasi  dan  keadilan  sosial (Direktorat  Jenderal  Kerjasama ASEAN, 2018 ).
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  persoalan  yang  ditimbulkan  oleh  pencemaran  udara lintas  batas  negara  yang  terjadi  di  ASEAN  akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan,  artikel  ini berupaya  menelusuri  bagaimana  nilai-nilai  ASEAN  Community  dalam  pencegahan pembakaran  hutan  dan  lahan  dalam  AATHP,  Kedua,  bagaimana  implementasi  AATHP  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Adapun  pendekatan  yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis  ( Sinamo,  2009 ).  Pengumpulan  dan  Penelusuran  bahan-bahan  hukum  yang  relevan menggunakan  sistem  mendeley.  Bahan  hukum  terkumpul  diindentifikasi  dengan  cara  studi bahan-bahan  hukum  dan  studi  dokumen  yang  relevan.  Bahan  hukum  hakekat,  asas-asas, konsepsi-konsepsi,  doktrin  hukum  serta  substansi  norma  hukum  dalam  pencegahan  dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dikumpulkkan melalui referensi yang bersifat:1) umum yaitu buku hukum, dan review hukum dan internasional, dan 2) khusus berupa jurnal hukum.  Studi  dokumen  merujuk  dan  dilakukan  pada  dokumen  public  yang  resmi  dan terpecaya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Upaya  Pencegahan  Pembakaran  Hutan  Dan  Lahan  Dalam  Perspektif  nilai-nilai ASEAN Community.
ASEAN Charter (Piagam  ASEAN)  telah  ditetapkan  sebagai  statuta dasar  ASEAN menggantikan Deklarasi ASEAN. Perubahan ini berakibat secara de jure ASEAN menjadi organisasi kawasan yang berdasarkan aturan ( Puspita, 2015 ). Selain itu, ASEAN juga  membentuk  ASEAN Community.  ASEAN  Community  ini  dibentuk  dengan  tiga pilar  utama.  Ketiga  pilar  tersebut  Mayarakat  Sosial  Budaya  ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Keamanan ASEAN. Dari ketiga pilar tersebut, Masyarakat  Sosial  Budaya  ASEAN  yang  merupakan  salah  satu  pilar  ditandai eksistensinya  melalui  cetak  biru  masyarakat  Sosial  Budaya  ASEAN  yang  memiliki karakterisitik  atau  nilai  yaitu: engages  and  benefits  people,  inclusive,  sustainable,  resilient, dynamic. (Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2018 )
Jauh sebelum disahkannya ASEAN Community tersebut, nilai-nilai Masyarakat Sosial Budaya  ASEAN  yang  berupa engages  and  benefits  people,  inclusive,  sustainable,  resilient, dynamic ( Direktorat  Jenderal  Kerjasama  ASEAN,  2018 )  dapat  ditemukan  semangat  nilai tersebut  dalam  AATHP.  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  yang  terjadi  di  Indonesia  dan  Negara anggota  ASEAN  merupakan  salah  satu  tantangan  yang  dihadapi  masyarakat  Sosial  budaya ASEAN  sejak  sebelum  ASEAN  community  terbentuk.  Dan  AATHP  merupakan  salah  satu cara  yang  ditempuh  oleh  negara  anggota  ASEAN  guna  memperkuat  kerja  sama  kawasan dalam  pengelolaan  hutan  secara  berkelanjutan  dalam  konteks  pencegahan  dan  pengendalian kebakaran    hutan  yang  dapat  menyebabkan  pencemaran  udara  lintas  batas  Negara  melalui Penandatanganan    AATHP.  Meskipun  tiap-tiap  negara  ASEAN  memiliki  respon  yang berbeda-beda dalam meratifikasi AATHP tesebut. Hal ini dapat terlihat dalam tabel di bawah.

## Table 1 Negara Yang Telah Meratifikasi AATHP
Negara Anggota Tanggal Ratifikasi Tanggal Penyerahan Ratifikasi Brunei Darussalam 27 Febuari 2003 23 April 2003 Kamboja 24 April 2006 9 November 2006 Filipina 1 Febuari 2010 4 Maret 2010 Myanmar 5 Maret 2003 17 Maret 2003 Thailand 10 September 2003 26 September 2003 Myanmar 5 Maret 2003 17 Maret 2003 Laos 19 Desember 2004 13 Juli 2005 Indonesia 16 September 2014 20 Januari 2015 Malaysia 3 Desember 2002 18 Febuari 2003 Vietnam 24 Maret 2003 29 Mei 2003 Sumber: ASEAN Haze Action, 2015
Pada intinya, nilai-nilai  ASEAN yang terdapat AATHP merupakan wujud nyata sense of  community . Sense of  Community didefinisikan sebagai    “ a feeling that members have of belonging, a feeling that members matter to one another and to the group, and a shared faith that  members’  needs  will  be  met  through  their  commitment  to  be  together ”  ( McMillan  & Chavis, 1986 ) yang dapat diartikan rasa kebersamaan adalah perasaan yang dimiliki anggota, perasaan  bahwa  anggota  itu  penting  satu  sama  lain  dan  untuk  kelompok,  dan  keyakinan bersama bahwa kebutuhan anggota akan terpenuhi komitmen mereka untuk bersama.
Untuk  itu sense  of  community dari  ASEAN  Community  mempunyai  motto  ASEAN: One Vision, One Identity, One Community . Oleh karenanya, motto ASEAN tersebut membuat Keberadaan  AATHP  sebagai  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  semua  anggota  ASEAN untuk  membuat  produk  hukum  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran  hutan  di negaranya,  agar  memperkuat  secara  bersama-sama  dalam  kedaulatan  negara  masing-masing untuk menindak kasus kebakaran  hutan dan lahan secara tegas. Selain hal tersebut, AATHP juga  memperkokoh  hubungan  kerjasama  regional  dan  internasional  dalam    hal  percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Terdapat 32 Pasal secara keseluruhan dalam AATHP. Adapun 32 Pasal ini terdiri dari:
a. Ketentuan Umum Pasal 1-4 dalam Bab I Ketentuan Umum ini pada dasarnya berisi tentang definisi dari istilah-istilah  yang digunakan, tujuan, prinsip, dan kewajiban umum  yang ada dalam AATHP.
b. Pemantauan, Penilaian, Pencegahan, dan Tanggapan. Pasal  5-15  dalam  Bab  II    mengatur  bahwa  tiap  anggota  ASEAN  harus  benar  siap dalam melaksanakan aktivitas pemantauan, penilaian, pencegahan, dan tanggapan saat terjadi kebakaran hutan  dan lahan di  negaranya  yang berpotensi  dapat  menyebabkan pencemaran udara lintas batas Negara.
c. Kerja Sama Teknis dan Penelitian Ilmiah Pasal  16  dan  17  dalam  Bab  III  mengatur  tentang  kerja  sama  teknis  dan  penelitian ilmiah  antara  Anggota  dan  ASEAN  Centre  yang  mana  ASEAN  Centre  harus memfasilitasi  aktifitas  kerja  sama  teknis  guna  melaksanakan  proses  pencegahan  dan penaggulangan pencemaran udara lintas batas Negara akibat dari kebakaran hutan dan lahan.
d. Pengaturan Kelembagaan Pasal 18 – Pasal 20 bab IV berisikan tentang pengaturan kelembagaan
e. Prosedur
Pasal  21  –  Pasal  27  mengatur  tentang  prosedur  dan  keuangan  untuk  pengendalian pencemaran udara lintas batas negara akibat kebakaran hutan dan lahan harus melalui hasil mufakat.
f. Ketentuan Akhir Pasal 28-31 merupakan Bab ketentuan akhir dalam Perjanjian internasional ini.

## Implementasi ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution di Indonesia.
Indonesia  telah  meratifikasi  AATHP  melalui  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2014, guna mengatasi pencemaran asap lintas batas secara efekif yang diakibatkan oleh Kebakaran Hutan dan Lahan. Hal ini demi tercapainya tujuan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.
Perjanjian ini berisi  mengenai  ketentuan dalam pengawasan, penilaian dan pencegahan, kerjasama teknis, dan penelitian ilmiah, mekanisme dalam koordinasi, jalur komunikasi dan penyederhanaan prosedur imigrasi bagi penanggulangan bencana. Berdasarkan perjanjian ini, maka didirikan ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control yang bertujuan  untuk  menangani  berbagai  aktivitas  yang  harus  dilaksanakan  menurut  perjanjian ( Hakim, 2007 )
Indonesia,  sebagai  bentuk  komitmen  dalam  mematuhi  isi  dari  Pasal  9  AATHP, membentuk  produk  hukum  nasional  dalam  rangka  penindakan  hukum  terhadap  tindakan pidana  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  disahkannya  UU Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH),  UU  Kehutanan,  UU Perkebunan,  dan  UU  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan.  UUPPLH  yang dalam isinya terdapat pengaturan larangan pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan, maka diberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda.
Di sisi yang berbeda, pengaturan tentang sanksi terhadap orang yang membakar hutan diatur  dengan  Undang-Undang  Kehutanan.  Selain  itu,  UU  Perkebunanan  mengatur  bahwa setiap para pemilik  Pelaku Usaha Perkebunan, terdapat  larangan  untuk  membuka dan/atau mengolah  lahan dengan cara membakar. Jika tindakan ini dilakukan, maka akan ada sanksi pidana penjara dan denda.
Selanjutnya, Peraturan Menteri dan Presiden terkait isu kebakaran hutan dan/atau lahan yang  berpedoman  pada  aturan  AATHP  adalah  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  RI  No:  P.74/menlhk/setjen/kum.1/8/2016  tentang  Pedoman  Nomenklatur Perangkat  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  Urusan  Pemerintah  Bidang  Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari amanah Pasal 211 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  pasal  109 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  ini,  pemerintah daerah akan menetapkan stuktur organisasi, tata hubungan kerja, tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  yang  ditetapkan  melalui  Peraturan  Gubernur  dan Peraturan  Walikota.  Jadi  setiap  daerah  diamanatkan  tugas  untuk  membuat  sistem  regulasi pemanfaatan  hutan,  yang  mana  hal  ini  sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  AATHP  agar negara anggota membuat regulasi tentang pemanfaatan hutan yang melibatkan berbagai pihak yang dianggap perlu, salah satunya pemerintahan daerah.
Provinsi  Jambi  yang  merupakan  kesatuan  dari  Negara  Indonesia,  wajib  turut  serta mewujudkan tujuan dari masyarakat  Sosial  Budaya  ASEAN, karena merupakan bagian dari masyarakat ASEAN itu sendiri. Salah satu caranya dengan mencegah terjadi kebakaran hutan dan  lahan  di  Provinsi  Jambi,  yang  dampaknya  tidak  hanya  dirasakan  oleh  masyarakat  di Provinsi  Jambi,  namun  dapat  dirasakan  seluruh  Masyarakat  ASEAN,  terutama  dampak  dari pencemaran  udara  lintas  batas  negara  akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  terjadi.    Oleh karenanya,  dibentuklah  Peraturan  Daerah  Provinsi  (PERDA)  Jambi  Nomor  2  Tahun  2016 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
PERDA  Provinsi  Jambi  ini  pada  dasarnya  mengatur  larangan  bagi  setiap  orang/badan hukum  untuk  membakar  hutan  dan  lahan  guna  membuka  hutan/lahan  tersebut.  Selain  itu, terdapat  pula  pengaturan  sanksi  hukum  administrasi  terhadap  pemegang  izin  jika  dalam pengawasan  ditemukan  pelanggaran  terkait  pencegahan  dan  pengendalian  kebakaran  hutan dan  lahan.  Setiap  orang  atau  pemegang  izin  yang  dengan  sengaja  dan/atau  karena kelalaiannya  menyebabkan  terjadinya  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  akibat kebakaran hutan dan lahan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
Keberlakuan  PERDA  Provinsi  Jambi  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Pencegahan  Dan Pengendalian  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  menunjukan  bahwa  Indonesia  telah  memiliki produk hukum terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tingkat nasional dan juga di tingkat  lokal,  dan  hal  tersebut  membuktikan  bahwa  adanya  keinginan  kuat  Indonesia  untuk berkomitmen  dan  tunduk  terhadap  AATHP,    Meskipun  Indonesia  belum  memiliki  aturan khusus yang mengatur tentang pencemaran kabut asap lintas batas negara.
Persoalan  yang  muncul  dalam  rangka  menanggulangi  pencemaran  asap  lintas  batas, AATHP  mengembangkan  kebijakan  pembukaan  lahan  tanpa  bakar  ( zero  burning  policy ) yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Sayangnya, ketentuan ini bertentangan dengan beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia.  Padahal  seharusnya  ada  harmonisasi ketentuan  dalam  perundang-undangan  dengan  ketentuan  dalam  AATHP.  Adapun  Peraturan perundang-undangan  yang  bertentangan  tersebut  terdapat  Pada  Pasal  69  ayat  2  UUPPLH: “Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  h  memperhatikan  dengan  sungguh- sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.”
Penjelasan  umum  UUPPLH  ini  menyatakan  kearifan  lokal  yang  dimaksud  adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami  tanaman  jenis  varietas  lokal  dan  dikelilingi  oleh  sekat  bakar  sebagai  pencegah penjalaran  api  ke  wilayah  sekelilingnya.  Hal  ini  didukung  pula  dengan  adanya  Peraturan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  10  Tahun  2010  tentang  Mekanisme  Pencegahan Pencemaran  dan/atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  yang  Berkaitan  dengan  Kebakaran Hutan  dan/  atau  Lahan,  menurut  Permen  ini,  masyarakat  hukum  adat  diperbolehkan  untuk melakukan  pembakaran  lahan  dengan  luas  lahan  maksimum  2  (dua)  hektar  per  kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal.

## SIMPULAN
Salah  satu  langkah  yang  ditempuh  guna  pencegahan  terjadinya  kebakaran  dan  lahan  di Indonesia yaitu dengan Indonesia meratifikasi AATHP. AATHP merupakan perjanjian yang dibentuk  oleh  negara  Anggota  ASEAN,  hal  ini  dikarenakan  ASEAN  memiliki  motto  One Vision,  One  Identity,  One  Community.  Oleh  karenanya,  motto  ASEAN  tersebut  membuat Keberadaan  AATHP  sebagai  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  semua  anggota  ASEAN untuk  membuat  produk  hukum  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran  hutan  di negaranya,  agar  memperkuat  secara  bersama-sama  dalam  kedaulatan  negara  masing-masing untuk  menindak kasus  kebakaran  hutan dan lahan secara tegas.   adapun salah satu  langkah yang dilakukan  Indonesia  dalam  implementasi AATHP adalah   dengan membuat  peraturan perundangan-undangan  yang  berkaitan  dalam  pencegahan  terjadinya  kebakaran  hutan  dan lahan.  Hal  ini  ditandai  dengan  disahkannya  UU  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.  Selain  itu,  di  Provinsi  Jambi,  juga  membentuk  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

## DAFTAR PUSTAKA
ASEAN  Haze  Action.  (2015,  September  17). Status  of  Ratification .  ASEAN  Haze  Action Online. http://haze.asean.org/status-of-ratification/ (August 20, 2020).
Asmardika, R. (2019). “Kabut  Asap Dari  Indonesia Capai  Thailand, Selimuti  Resor Wisata Di Phuket.”
okezone.com .
https://news.okezone.com/read/2019/09/23/18/2108192/kabut-asap-dari-indonesia- capai-thailand-selimuti-resor-wisata-di-phuket (August 17, 2020).
Barr, Christopher M. & Center for International Forestry Research. & World Wide Fund for Nature. Macroeconomics for sustainable Development Program
Office.  (2001). Banking on sustainability : structural adjustment and forestry reform in post-Suharto  Indonesia  /by  Christopher  Barr .   Washington,  D.C  :   WWF Macroeconomics Program Office
Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. (2018). ASEAN Selayang Pandang , 23rd ed. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN
Gusliana, H. B. (2019). The Authority of the Local Government in Forest Management and its  Implication  toward  Local  Autonomy  in  Riau  Province. Jambe  Law  Journal , 1 (2), 251–267. https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.251-267
Hakim,  Fika  Yulialdina.  2007.  “International  Law  Making  ASEAN  Agreement  on Transboundary Haze Pollution.” Indonesia Journal of International Law 4(4): 816–30.
Kamil, M. (1999). Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 29 (2), 107. https://doi.org/10.21143/jhp.vol29.no2.553
Koplitz, S. N., Mickley, L. J., Marlier, M. E., Buonocore, J. J., Kim, P. S., Liu, T., Sulprizio, M.  P.,  DeFries,  R.  S.,  Jacob,  D.  J.,  Schwartz,  J.,  Pongsiri,  M.,  &  Myers,  S.  S.  (2016). Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015: demonstration of a new framework for informing fire management strategies to  reduce downwind smoke exposure. Environmental Research Letters , 11 (9), 094023. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/9/094023
McMillan,  D.  W.,  &  Chavis,  D.  M..  (1986).  “Sense  of  Community:  A  Definition  and Theory.” Journal of Community Psychology 14(1): 6–23.
Perdana,  A.  V.  (2019).  “Kabut  Asap  Selimuti  Langit  Di  Thailand  Selatan,  Disebut  Akibat Karhutla Di Indonesia.” Kompas.com .
https://internasional.kompas.com/read/2019/09/23/19282121/kabut-asap-selimuti-langit- di-thailand-selatan-disebut-akibat-karhutla?page=all (August 17, 2020).
Potter, L., Padoch, C., & Peluso, N. L. (January 01, 1996). Forest degradation, deforestation, and reforestation in Kalimantan: Towards a sustainable land use?. Borneo in Transition : People, Forests, Conservation, and Development, 13-40.
Puspita,  N.  Y.  (2015).  KEWENANGAN  HUKUM  ASEAN  DALAM  MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL
DENGAN

## PIHAK
EKSTERNAL BERDASARKAN  PIAGAM  ASEAN. Yustisia  Jurnal  Hukum , 4 (3),  719–745.
https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8704
Putri, W. D. (2015, December 20). BNPB Catat Kerugian Akibat Kebakaran Hutan 2015 Rp
221 Triliun . Republika Online.
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/20/nzms82359-bnpb-catat- kerugian-akibat-kebakaran-hutan-2015-rp-221-triliun (February 17, 2020).
Schweithelm, J., & Barber, C. V. (2000). Trial by Fire : Forest Fires and Forestry Policy in Indonesia’s Era of Crisis and Reform . Washington: World Resources Inst.
Sinamo, N. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera
Sommers, W. T., Loehman, R. A., & Hardy, C. C. (2014). Wildland fire emissions, carbon, and  climate:  Science  overview  and  knowledge  needs. Forest  Ecology  and Management , 317 , 1–8. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2013.12.014
Suprapto,  Y.,  &  Suryadi.  2020.  “Mengulas  Karhutla  Jambi  2019,  Awal  Tahun  Riau  Mulai Kebakaran.” Mongabay . https://www.mongabay.co.id/2020/01/27/mengulas-karhutla- jambi-2019-awal-tahun-riau-mulai-kebakaran/ (February 17, 2020).
Tacconi,  L.  (2003).  Kebakaran  hutan  di  Indonesia:  penyebab,  biaya  dan  implikasi kebijakan. Kebakaran  Hutan  Di Indonesia: Penyebab, Biaya Dan Implikasi  Kebijakan , 1–28. https://doi.org/10.17528/cifor/001200
Tempo.  (2016).  “Riset:  Ada  100.300  Kematian  Akibat  Kebakaran  Hutan  2015.” tempo.co . https://nasional.tempo.co/read/805612/riset-ada-100-300-kematian-akibat-kebakaran- hutan-2015?page_num=1 (February 17, 2020).
The Thaiger. (2019, April 13). Forest fires destroy 2.7 million rai of land whilst Chiang Mai is  back  on  top . https://thethaiger.com/hot-news/air-pollution/forest-fires-destroy-2-7- million-rai-of-land-whilst-chiang-mai-is-back-on-top (February 17, 2019).
Triadmodjo,  M.  (2000).  “Anatomi  Hukum  Lingkungan  International :  Sistem  Generik Penyangga  Kehidupan  Ummat  Manusia.” Jurnal  i-lib  UGM 2:  128–42. http://i- lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2415 .
UNISDR.  2002.  “Disaster  Reduction  and  Sustainable  Development  Disaster  Reduction  and Sustainable  Development  Understanding  the  Links  between  Vulnerability  and  Risk  to Disasters Related to Development and Environment.” In , 3. www.unisdr.org .
Virgy,  M.  A.,  Djuyandi,  Y.,  &  Darmawan,  W.  B.  (2020).  Strategi  Jaringan  Advokasi Transnasional  Greenpeace  Indonesia  Terkait  Isu  Deforestasi  Hutan  Indonesia  oleh Wilmar International. Journal of Political Issues , 1 (2), 74–91. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9
Yudha, W., Chandra, M., Petranto, A., J.S. Lantu, G., and Siahaan, B. Y. P. (2017). Satu Visi Satu Identitas Satu Masyarakat . 22nd ed. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.