Al Tijarah : Vol. 4 No. 2, Desember 2018 (36-48) p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN: 2528-2948 Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah

## Dampak penjaminan Syariah pada kesehatan pembiayaan perbankan Syariah

## Muhamad Nafik Hadi Ryandono,
Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga muhammadnafik@yahoo.com

## Lina Nugraha Rani
Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga linanugraha@feb.unair.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjawab  pertanyaan;  bagaimana  dampak  penjaminan syariah  pada  kesehatan  pembiayaan  Bank  Syariah?.  Pendekatan  penelitiannya  adalah pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  explanatori  dan  strateginya  studi  kasus  serta analisisnya  diskriptif  naratif.    Hasil  penelitiannya  adalah  risiko  pembiayaan  dan  moral  hazard staf  pembiayaan  dapat  diminimalisir  sedini  mungkin.  Pada  saat  terjadi  permasalahan  dalam pembiayaan para pihak (bank syariah dan lembaga penjaminan) cenderung melakukan tindakan untuk  menghindari  risiko  yang  terjadi  pada  lembaganya  dengan  moral  harazd    merugikan nasabah  pembiayaan  atau  dengan  kata  lain  nasabah  pembiayaan  menjadi  obyek  penderita dengan  mengabaikan  hak-haknya  nasabah  pembiayaan.  Temuan  di  lapangan  pihak  nasabah dipaksa  untuk  berhubungan  dengan  lembaga  ribawi  agar  mengambil  pembiayaan    untuk menutup kerugian yang muncul bagi Bank Syariah dan lembaga penjaminan syariah. Kerjasama yang  awalnya  dengan  niat ta’awun justru  menjadi  masalah  dan  beban  bagi  nasabah pembiayaan.  Kondisi  ini  terjadi  karena  pihak  nasabah  pembiayaan  merupakan  pihak    yang lemah,  dimana  harus  menyelesaikan  kewajiban  pembiayaannya  dan  apabila  tidak menyelesaikannya diancam masuk kategori kolektibilitas macet. Kondisi ini tentu saja membuat nasabah pembiayaan akan melakukan apa saja karena darurat agar tidak masuk kolektibilitas macet  dan  dilema  sehingga  jika  imannya  tidak  kuat  akan  terjerumus  pada  ribawi.  Kondisi  ini sangat  disesalkan  karena  pihak  nasabah  yang  berniat  menghindari  riba  tapi  realitasnya  akan dijerumuskan  masuk  dalam  ribawi  dan  dimanfaatkan  sebagai  strategi  menghindari  risiko  oleh pihak bank syariah dan lembaga penjaminan. Penjaminan syariah secara realitas empirik hanya berdampak  pada  kesehatan  pembiayaan  bagi  bank  syariah  tetapi  pada  kondisi  pembiayaan bermasalah  cenderung  terjadi  moral  hazard  dari  pihak  bank  syariah  dan  lembaga  penjaminan yang merugikan pihak nasabah pembiayaan.
Kata Kunci: Bank Syariah, pembiayaan, penjaminan, ribawi, risiko , ta’awun dan moral harazd.

## Abstract
The purpose of this study is to answer questions; how is the impact of Islamic guarantee on the health of Islamic Bank financing?. The study is a qualitative approach with explanatory research types,  case  studies  and  analysis  of  descriptive  narrative.  This  study  found  that  financing  risk and moral hazard financing staff can be minimized as early as possible. In the case of financing issues, both parties (Islamic banks and guarantee institutions) tend to take action to avoid the risks occured in their institutions with moral hazards which may  hurts financing customers. In other words, the customer is  as the object of the  victims by ignoring their rights as financing customers.  Moreover,  the  findings  also  revealed  that  the  clients  are  insisted  to  take  financing from  ribawi  institution  in  order  to  cover  the  losses  incurred  for  Islamic  banks  and  Islamic guarantee  institutions.  Initially,  collaboration  with  Ta'awun's  intention  became  a  problem  and burden  for  financing  customers.  This  condition  occurs  because  the  financing  customers  are  a weak  party,  where  it  must  complete  its  financing  obligations  and  if  they  do  not  settle  their obligation, they are threatened to be marked as category of bad collectibility. This condition of course makes financing customers will do anything because of the emergency so that are  not categoried  as  bad  collectiblity.  This  condition  is  very  unfortunate  because  the  customers  who intend to avoid usury but the reality will be plunged into ribawi and  exploited as a strategy to avoid risk by Islamic banks and guarantee institutions. Islamic guarantees only have empirically an impact on the health of financing for Islamic banks but in conditions of problematic financing, they tend to be moral hazard that hurt financing customers.
Keywords: Islamic Bank, financing, guarantee, ribawi, risk, t a’awun dan moral harazd.

## A. PENDAHULUAN
Kegiatan  usaha  perbankan  Syariah  yang  dominan  adalah  pembiayaan,  maka  keberhasilan operasional  perbankan  Syariah  sangat  ditentukan  oleh  keberhasilan  pengelolaan pembiayaannya.  Pembiayaan  atau  penyaluran  dana  pada  perbankan  Syariah  memiliki  peran bagi  pertumbuhan  Ekonomi  negara,  sebagaimana  dikutip  dari  publikasi  Departemen Departemen  Pengembangan  Pengawasan  dan  Manajemen  Krisis,  Otoritas  Jasa  Keuangan (2015): “  Industri  perbankan  mempunyai  peranan  penting  dalam  pere konomian  sebagai lembaga  intermediasi  yang  menyalurkan  dana  masyakarat  ke  dalam  investasi  aset  produktif yang  akan  mendorong  produktivitas  sektor  riil,  akumulasi  kapital,  dan  pertumbuhan  output agregat  (Bencivenga  dan  Smith,  1991;  Hung  and  Cothern,  2002).  Secara  empiris,  hubungan kausalitas  antara  perkembangan  sektor  perbankan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  telah banyak  ditunjukkan  oleh  penelitian  terdahulu.  Untuk  analisis  pada  tingkatan negara,  King  dan Levine  (1993a,  1993b),  Levine  (1998)  dan  Rajan  dan  Zingales  (1998)  memberikan  dukungan terhadap dampak positif kredit perbankan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita, baik di negara maju maupun berkembang. Secara terpisah, Demirgüç-Kunt and Maksimovic (2002) dalam  studinya  menunjukkan  bahwa  perusahaan  penerima  kredit  cenderung  mengalami peningkatan pendapatan.”
Perkembangan  pembiayaan  perbankan  Syariah  di  Indonesia  mengalami  pertumbuhan yang  signifikan,  dapat  dilihat  pada  tabel  1  tentang  Pertumbuhan  Pembiayaan  Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
No Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 Jan- 2016 1 Pembiayaan (Rp. Milyar) 102.655 147.505 184.122 199.330 212.996 211.221 2 Pembiayaan Non Lancar (Rp. Milyar) 2.588 3.269 4.828 8.632 9.248 10.264 3 Pembiayaan Non Lancar (%) 2,52 2,22 2,62 4,33 4,34 4,86
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah Edisi Januari 2015 dan Januari 2016.
Pembiayaan perbankan Syariah juga menghadapi risiko terjadi gagal bayar  atau dapat disebut  dengan  pembiayaan  non  lancar  yang  juga  mengalami  pertumbuhan  searah  dengan pertumbuhan  pembiayaan  Bank  Syariah,  dapat  dilihat  pada  tabel  1.  Pembiayaan  perbankan Syariah  mengalami  pertumbuhan  dari  2011  sampai  dengan  Januari  2016.  Akan  tetapi pertumbuhan  pembiayaan  disertai  dengan  terjadinya Non  Performing  Financing (NPF  atau pembiayaan  bermasalah  atau  gagal  bayar).  Dan  pertumbuhan  presentase  NPF  mengalami peningkatan yang signifikan, dimana dari tahun 2011 sampai dengan 2013 tingkat NPF berkisar pada  angka  2%  sedangkan  pada  tahun  2014  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  yaitu mencapai  angka  4%,  dan  pada  tahun  2015  sampai  dengan  2016  nilai  NPF  terus  meningkat hingga mencapai angka hampir 5%.
Pembiayaan  bermasalah  atau default  financing merupakan  risiko  yang  dihadapi perbankan  dalam  menyalurkan  produk  pembiayaan  kepada  nasabah.  Risiko  pembiayaan bermasalah memberikan kerugian kepada bank berupa nasabah pembiayaan yang gagal bayar dalam  pembayaran  angsurannya  dan  kewajiban  bank  untuk  membentuk  PPAP  (Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif). Kegagalan nasabah pembiayaan dalam membayar angsurannya menimbulkan kerugian bank yaitu bank tidak mendapatkan kembali atas angsuran pokok yang dikembalikan ke aset perbankan dan keuntungan atas margin atau bagi hasil atau sewa.
Risiko pembiayaan, dapat dikategorikan kategori risiko yang memiliki frekuensi rendah dengan  dampak  keseriusan  yang  tinggi  maka  alternatif  manajemen  risiko  bagi  pembiayaan tersebut  adalah  melalui  proses  transfer  risiko  melalui  asuransi.  Hal  ini  berdasarkan  pendapat Hanafi  (2006:252),  yaitu  alternatif  manajemen  risiko  pada  kondisi  frekuensi  (probabilitas) terjadinya risiko adalah rendah dan disertai dampak  keseriusan apabila risiko tersebut terjadi dikategorikan tinggi maka yang dilakukan adalah risiko tersebut ditransfer. Namun dikarenakan dalam prinsip Islam tidak boleh dilakukan pentransferan risiko sehingga manajemen risiko pada pembiayaan bank Syariah dilakukan proses berbagi risiko melalui asuransi Syariah dan lembaga penjaminan Syariah.
Pembagian  risiko  pembiayaan  bank  Syariah  melalui  asuransi  Syariah  dalam  bentuk asuransi Jiwa bagi nasabah pembiayaan. Sehingga pada saat nasabah pembiayaan mengalami risiko meninggal dunia dalam kondisi memiliki kewajiban membayar angsuran pembiayaan bank Syariah. Maka asuransi Syariah akan melunasi pembiayaan nasabah yang meninggal tersebut.
Pembagian risiko pembiayaan bank Syariah melalui penjaminan Syariah, salah satunya memberikan  penjaminan  atas  risiko  terjadinya  kegagalan  dalam  pembiayaannya.  Pada umumnya penjaminan risiko pembiayaan  diberikan  pada produk pembiayaan yang merupakan program pembiayaan dari pemerintah.
Pendirian  lembaga  penjaminan  Syariah  berdasarkan  fatwa  DSN – MUI  No.  74/DSN- MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah, di dalam Ketentuan Umum dinyatakan bahwa :
a. Penjaminan  Syariah  adalah  penjaminan  antara  para  pihak  berdasarkan  prinsip  Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
b. Imbal  Jasa  Kafalah  adalah  fee  atas  penggunaan  fasilitas  penjaminan  untuk  penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ( kafalah bil ujrah ).
DSN – MUI  No.  74/DSN-MUI/I/2009  tentang  Penjaminan  Syariah,  pada  poin  Keempat tentang Ketentuan dan Batasan (Dhawabith wa Hudud) Penjaminan Syariah, dinyatakan bahwa:
a. Penjaminan Syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi dan obyek yang tidak sesuai dengan syariah.
b. Pihak terjamin harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
Lembaga  Penjaminan  Syariah  di  Indonesia  terdapat  dua  perusahaan  besar  yaitu  PT Jamkrindo  Syariah  dan  PT.  Penjaminan  Pembiayaan  Askrindo  Syariah.  Keberadaan  lembaga penjaminan Syariah memberikan banyak manfaat bagi bank Syariah dalam kegiatan usahanya berupa  fasilitas  pembiayaan  kepada  nasabah.  Manfaat  lembaga  penjaminan  Syariah    kepada bank  Syariah  membantu  perbankan  untuk  berbagi  dalam  menanggung  terjadinya  risiko pembiayaan seperti pelanggaran kontrak, meninggal dunia dan pemutusan hubungan kerja.
Pembiayaan  bank  Syariah  memiliki  komposisi  paling  besar  di  dalam  Aktiva  Produktif bank  Syariah  diantara  jenis – jenis  investasi  lainnya,  maka  keberadaan  lembaga  penjaminan Syariah  akan meringankan dampak kerugian bank Syariah ketika risiko pembiayaan terjadi.
Dari kategori risiko pembiayaan bank Syariah seperti: pelanggaran kontrak, meninggal dunia  dan  pemutusan  hubungan  kerja.  Tingkat  kegagalan  pembiayaan  bank  Syariah  pada umumnya  yang  memiliki  dampak  serius  adalah  adanya  pelanggaran  kontrak.  Dan  frekuensi terjadinya  pelanggaran  kontrak  lebih  tinggi  dibandingkan  terjadinya  nasabah  yang  meninggal dunia  dan  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja.  Pelanggaran  kontrak  perjanjian pembiayaan  oleh  nasabah  penerima  pembiayaan  bank  Syariah,  disebabkan  oleh  kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dari nasabah dan terjadinya kesalahan prosedur seleksi nasabah oleh Account Officer staf bank Syariah.
Frekuensi  yang  tinggi  atas  pelanggaran  kontrak  kontrak  perjanjian  pembiayaan  oleh nasabah  penerima  pembiayaan  bank  Syariah  meningkatkan  peluang  kenaikan  tingkat pembiayaan  bermasalah  (NPF)  bank  Syariah.  Pelanggaran  kontrak  yang  dilakukan  nasabah dapat disebabkan murni nasabah memiliki karakter dan riwayat kategori penerima pembiayaan yang  tidak  baik  (pembiayaan  bermasalah)  dan  atau  kesalahan  staf  bank  Syariah,  dimana memberikan pembiayaan tidak sesuai prinsip kehatian – hatian dari Bank Indonesia pada tahun 2008  dalam  proses  penyeleksian  nasabah  penerima  pembiayaan.  Pernyataan  bahwa  bank Syariah diwajibkan melakukan analisis calon nasabah pembiayaan berdasarkan aspek tertentu bagi setiap jenis produk pembiayaan bank Syariah ( Murabahah , Salam , Istishna’ , Ijarah , Ijarah Muntahiya Bittamlik , Mudharabah dan Musyarakah .
Aspek  analisis  dan  penilaian  terhadap  calon  nasabah  pembiayaan  berdasarkan  atas karakter  (Character)  dan/atau  aspek  usaha  antara  lain  meliputi  analisa  kapasitas  usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha (Condition). Contoh : SE BI No. 10/ 14
/ DPbS Maret 2008 tentang aturan dalam akad Murabahah .
Berdasarkan  beberapa  hal  yang  telah  disampaikan,  menjadi  sebuah  rumusan  masalah ketika terjadi pelanggaran dalam prosedur seleksi nasabah penerima pembiayaan oleh staf bank Syariah  dan  pembiayaan  yang  diberikan  tersebut  dalam  kondisi  dijaminkan  pembiayaannya pada    Lembaga  Penjaminan  Syariah.  Kemudian  pembiayaan  tersebut  mengalami  gagal  bayar atau  bermasalah,  maka  terdapat  peluang  bahwa  pembiayaan  yang  bermasalah  tersebut  akan dilunasi sisa pembiayaannya atas risiko pembiayaan yang bermasalah tersebut. Maka dalam hal ini  diperlukan  strategi  khusus  agar  pelunasan  atau  pencairan  klaim  pembayaran  bermasalah tersebut tidak mendukung kegiatan staf bank Syariah yang melakukan kesalahan dalam seleksi nasabah penerima pembiayaan.
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan contoh kasus dengan beberapa permasalahan yang terjadi pada proses penjaminan pembiayaan pada Lembaga Penjaminan Syariah yaitu baik dari segi nasabah yang mengalami  pembiayaan  bermasalah,  kemudian  dari  segi  Lembaga  Penjamin  Simpanan  dan Pihak  Bank  Syariah.  Maka  melalui  studi  kasus  ini  diharapkan  permasalahan  dari  penjaminan pembiayaan  Syariah  tidak  terjadi  lagi  sehingga  tidak  merugikan  semua  pihak  yang  terlibat dalam  proses  ini.  Dikarenakan  tujuan  dibentuknya  Lembaga  Penjaminan  Syariah  ini  adalah untuk  mitigasi  risiko  agar  tidak  memberikan  dampak  yang  lebih  besar  kepada  Bank  Syariah khususnya.

## B. METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF
1. Pengertian Penelitian Kualitatif
Penelitian    kualitatif  merupakan  fokus  perhatian  dengan  beragam  metode  (Brewer  &  Hunter, 1989)  dalam  Denzin  (2009:3).  Menurut  Denzin  (2009:3)  penggunaan  beragam  metode  atau triangulasi  menunjukkan  usaha  memahami  secara  mendalam  proses  suatu  fenomena  yang sedang  dikaji  dan  realita  objektif  tidak  akan  pernah  dapat  dipahami.  Triangulasi  bukan  alat strategi validasi akan tetapi sebagai alternatif validasi.
Menurut  Denzin  (2009:3),  gabungan  beragam  metode,  data – data  empiris,  sudut pandang  dan  peneliti  /  pengamat  dalam  satu  kajian  tunggal,  akan  dipahami  sebagai  strategi yang  menambahkan  keketatan,  kekuasaan  dan  ke  dalam  jenis  penyelidikan  apa  saja. Pengertian tentang kualitatif juga dapat dijelaskan menurut pendapat Holloway (1997:2) dalam Wahyuni (2015:2), “ Qualitative research is a form social inquiry that focuses on the way people intrepret  and  make  sense  of  their  experiences  and  the  world  in  which  they  live.  A  number  of different  approaches  exist  within  the  wider  framework  of  this  type  of  research,  but  most  of these have the same aim : To understand the social reality of individuals, groups and culture. Researches  use  qualitative  approaches  to  explore  behaviour,  perspektives  and  experiences  of the people the study. The basis of qualitative research lies in the interpretive approach to social reality . ” Dan menurut Denzin and Lincoln (2004:2) dalam Wahyuni (2015:2), juga memberikan definisi  tentang  penelitian  kualitatif  yaitu “ Qualitative  research  is  multi-method  in  focus, involving an intrepetive, naturalistic appoarch to its subject matter. This mean  that qualitative researchers  study  things  in  their  natural  setting,  attempting  to  make  sense  of,  or  interpret phenomena in terms of the meanings people bring to them. Qualitative research the  study use and  collection  of  variety  of  empirical  materials-case  study,  personal  experience,  introspective, life story, interview, observational, historical, interactional and visual texts-that describe routine and problematic momensts and meanings in individual ’s lives .”

## 2. Pendekatan Studi Kasus
Penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah; bagaimana dampak penjaminan syariah pada kesehatan  pembiayaan  Bank  Syariah?.  Pendekatan  penelitian  yang  sesuai  adalah  pendekatan kualitatif  dengan  jenis  penelitian explanatori dan  strateginya  studi  kasus  serta  analisisnya diskriptif  naratif.    dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus. Melalui  pendekatan  studi  kasus,  peneliti  akan  mendalami  kasus  yang  ada  dan  mengambil sebuah  interpretasi  sebagai  hasil  dari  pencarian  jawaban  dari  rumusan  masalah.  Kasus  yang digunakan adalah single kasus.
Pendekatan  penelitian  menggunakan  studi  kasus  menurut  Wahyuni  (2015:10)  adalah ” Researchers from many disciplines use the case study method to build upon theory, to produce new  theory,  to  dispute  or  challenge  theory,  to  explain  situasion,  to  provide  a  basis  to  apply solutions  to  situations,  to  explore,  or  to  describe  an  object  or  phenomenon.  In  choosing  the case, the researcher should use arguments that are related to the topic under research. There should be enough diversity and richness in the sampling to allow for construction of the theory. This is generally called “theoritical sampling”. In studying the cases, a researches should take into  consideration  whether  s/he  studies  each  case  as  a  whole  or  if  s/he  only  studies  certain aspect  of  the  case.  Here  ,  there  is  a  clear  relation  with  the  systems-theoritical  concept  of embeddedness and the zooming in and out effect .”

## 3. Purposive Key Informan
Dalam penelitian untuk mendapatkan data dapat ditentukan kriteria sumber data untuk memilih keterwakilan sumber data atau yang lebih dikenal teknik purposive sampling. Menurut Wahyuni (2015:33),  “ Purposive  sampling  is  the  one  of  the  most  common  sampling  in  selecting  groups participants  according  to  pre-selected  criteria  relevant  to  a  particular  research  question  (e.g., directors of Indonesian State Own Enterprises who successfully generate profit during the last three years). Sample sizes, which may or may not be fixed prior to data collection, depend on the  resources  and  time  available,  as  well  as  the  study  objectives.  Purposive  sample  sizes  are often  determined  on  the  basis  of  theoritical  saturation  (the  poin  in  data  collection  when  new
data  no  longer  bring  additional  insights  to  the  research  question).  Purposive  sampling  is therefore  most  successfull  when  data  review  dan  analyisis  are  done  in  conjunction  with  data collection .” Teknik purposive sumber data atau sampling bisa saja diterapkan dalam penelitian kualitatif pada saat menentukan key informan.
Pada  penelitian  ini  menggunakan  informan  kunci  yaitu  nasabah  bank  syariah  yang sedang  mengalami  masalah  pembiayaan  dan  pembiayaannya  ditunjang  dengan  asuransi sebagai  lembaga  penjamin  pembiayaan  syariah.  Berdasarkan  informan  kunci  tersebut  akan dilakukan  triangulasi  data  sebagai  proses  akurasi  data  kepada  pihak  bank  syariah  dan  pihak lembaga penjaminan syariah. Dengan mengacu pada substansi Purposive sampling maka dalam penelitian  menggunakan  kriteria  informan  tersebut  maka  ditentukan  sebagai Purposive  Key Informan.
4. Case Study : Penjaminan Syariah pada Pembiayaan Perbankan Syariah
Perkembangan pelayanan Lembaga penjaminan pembiayaan Syariah, memberikan manfaat bagi Bank Syariah pada dalam rangka menjaga pembiayaan yang disalurkan agar tidak memberikan dampak  yang  serius,  ketika  pembiayaan  mengalami  kegagalan.  Dari  nasabah  peran  Lembaga penjaminan pembiayaan Syariah, kurang dipahami disebabkan kurangnya informasi dari pihak bank Syariah.
Nasabah yang mendapatkan pembiayaan, mendapatkan fasilitas dana pembiayaan dan dilindungi  asuransi  Jiwa,  asuransi  untuk  jaminan  misalnya  kebakaran  bangunan.  Jenis pembiayaan yang diperuntukan bagi berjalannya sebuah usaha dan pemohon pembiayaan yang berprofesi  sebagai  pengusaha.  Dalam  perkembangannya  pembiayaan  bank  Syariah  yang dilindungi oleh asuransi penjaminan pembiayaan juga terdapat salah satu kasus, nasabah yang mengalami  permasalahan  dalam  pembiayaannya  tidak  diproses  untuk    mendapatkan  klaim asuransi penjaminan.
Bapak  X,  salah  satu  nasabah  pembiayaan  dengan  jaminan  SPK  (Surat  Perintah  Kerja) Pemerintah Daerah dari bank Syariah Y, mengalami kegagalan dalam bisnisnya. Dimana beliau adalah seorang kontraktor yang mendapatkan  proyek dari pemerintah daerah untuk pengadaan sebuah  mesin  yang  harus  dipesan  di  luar  negeri.  Namun  ditengah  perjalanan,  barang  yang dipesan  bapak  X  sampai  dengan  habisnya  tahun  anggaran  untuk  pendanaan  proyek  tersebut tidak dapat diterimakan barangnya.
Dikarenakan proyek tersebut didanai oleh dana pemerintah daerah, di akhir tahun harus jelas  pelaporannya.  Maka  bapak  X  disarankan  oleh  pihak  pemberi  kerja  mengembalikan  dana kepada  pemerintah  disertai  PPN  atas  pembelanjaan  barang  tersebut  dikarenakan  aturan  dan menghindari sanksi atas kegagalan pengadaan barang tersebut. Karena jika tidak dikembalikan sampai  akhir  anggaran  bisa  bermasalah  secara  hukum.  Dengan  mengembalikan  dana  yang telah  diterima  dan  pihak  pemberi  kerja  juga  menyetujui  pembatalan  proyek  tersebut  karena tidak direalisasikan pada tahun berjalan dikarenakan mesin tidak mungkin diimpor pada tahun tersebut melainkan baru bisa tahun depannya.
Dalam  hal  pemesanan  barang,  bapak  X  memesan  barang  ke  luar  negeri  dari  dana pembiayaan  dari  bank  Syariah,  dalam  bentuk  uang  muka  dari  total  pengajuan  dana  sebesar harga barang tersebut dan disesuaikan dengan ketentuan skim pembiayaan. Pemesanan barang bapak  X  dengan  sistem  pembayaran  dimuka.  Pembiayaan  bapak  X  mengalami  kegagalan, disebabkan barang yang dipesan di luar negeri tidak datang sampai dengan batas akhir tahun anggaran  pemerintah  daerah.  Pencairan    penjaminan  pembiayaan  atas  pembiayaannya  yang bermasalah bapak X disampaikan kepada bank Syariah Y. Kerugian yang dialami oleh bapak X antara lain tidak mendapatkan  keuntungan atas barang yang dipesan dan  kerugian atas dana yang  dikembalikan  kepada  pemerintah  daerah.  Hal  ini  disebabkan  kegagalan  atas  penerimaan barang pesanan. Premi sudah dibayar bapak X pada awal akad pembiayaan, maka klaim  atas penjaminan pembiayaannya diharapkan oleh bapak X.
Keadaan  yang  dihadapi  oleh  bapak  X,  ketika  proses  pengajuan  klaim  kepada  bank Syariah  tidak  diproses  dengan  baik.  Bapak  X  dikarenakan  tidak  memiliki  penghasilan  atas usahanya  tidak  melakukan  pembayaran  angsuran,  dimana  menggunakan  akad Mudharabah . Dipahami oleh bapak X bahwa dikarenakan akad yang digunakan adalah akad yang berprinsip
profit  loss  sharing ,  maka  diharapkan  ketika  bapak  X  mengalami  kerugian  tidak  dilakukan sharing keuntungan kepada bank Syariah Y yang berupa angsuran. Bapak X selain kerugian – kerugian yang ditanggung, diminta juga oleh bank Syariah Y untuk  dilakukan  pembayaran  baik  angsuran  maupun  denda – denda  yang  dibebankan  atas pembiayaan  bapak  X  yang  gagal  tersebut.  Angsuran  dan  denda  tersebut  dinilai  oleh  nasabah terlalu  tinggi  dan  lebih  tinggi  dibandingkan  pembebanan  dari  bank  konvensional.  Dikarenakan pembiayaan  gagal  tersebut,  bapak  X  juga  disarankan  oleh  pihak  bank  syariah  dan  asuransi syariah  melakukan  pelunasan  dengan  cara  mengambil  kredit  pada  lembaga  ribawi  yang bunganya sangat memberatkan. Tetapi nasabah X tidak mau mengambil dari ribawi. Nasabah X mengajukan solusi yaitu pembiayaannya di top up karena jaminan ada dan sangat cukup untuk mengkovernya.  Kekecewaan  dirasakan  bapak  X  dikarenakan  tidak  diberikan  solusi  yang  tepat oleh bank Syariah Y. Peningkatan total tagihan angsuran dan denda selalu mengalami kenaikan dan  dibebankan  kepada  bapak  X,  sementara  tidak  diberikan  solusi  oleh  bank  Syariah  Y. Pembiayaan  bapak  X  dikategorikan  kolektibilitas  5  atau  Macet  disebabkan,  tidak  ada pembayaran  angsuran.  Bapak  X  merasa  dirugikan,  dengan  dimasukkan  namanya  di kolektibilitas 5, maka peluang disetujui dalam proses pengajuan pembiayaan berikutnya di bank akan semakin kecil. Sementara usaha bapak X di bidang konstruksi akan sangat dibantu dengan adanya pendanaan dari perbankan.
Lembaga penjamin pembiayaan Z dikomunikasikan oleh bapak X juga perihal kegagalan pembiayaan  yang  dialami  dan  ditanyakan  pula  tentang  proses  klaim  penjaminan  pembiayaan bapak X. Lembaga penjaminan pembiayaan Z dijadikan jalan keluar oleh bapak X, diharapkan melalui  lembaga  ini  bapak  X  dapat  dibantu  untuk  penyelesaian  pembiayaan  di  bank  Syariah. Dipersepsikan  oleh  bapak  X  ketika  sudah  dibayar  premi  penjaminan  pembiayaan  kepada lembaga  penjaminan  pembiayaan  Z,  maka  ketika  kegagalan  dialami  bisnisnya  datang  dilunasi oleh lembga tersebut.
Dari hasil pertemuan bapak X dengan lembaga penjaminan pembiayaan Z, disampaikan bahwa  klaim  harus  diajukan  oleh  bank  Syariah  Y.  Proses  pencairan  penjaminan  pembiayaan tidak dapat dilakukan disebabkan ada persyaratan – persyaratan klaim yang diajukan oleh bank Syariah Y, belum dipenuhi keseluruhan.
Penjelasan yang dijelaskan oleh lembaga penjaminan pembiayaan Z, juga disampaikan oleh  praktisi  asuransi  Syariah  bapak  A,  yang  berpengalaman  sebagai  direktur  salah  satu perusahaan  asuransi  bahwa  pencairan  penjaminan  pembiayaan  harus  dilakukan  oleh  bank Syariah yang memproses pembiayaan dan penjaminan pembiayaan.
Bapak  A,  selaku  praktisi  asuransi  menyatakan  bahwa  memang  banyak  bank  Syariah tentang  adanya  penjaminan  pembiayaan  kepada  nasabah  pembiayaannya,  yang  tidak sampaikan.  Sehingga  terjadi  beberapa  kasus  akibat  tidak  diketahui  peran  dari  lembaga penjaminan  Syariah.  Penjaminan  pembiayaan  Syariah,  dipahami  keliru  karena  dianggap berperan  sebagai  asuransi,  dimana  ketika  resiko  terjadi  maka  diberikan  ganti  rugi  atas  resiko tersebut,  contoh  pada  asuransi  jiwa  (kematian).    Penjaminan  pembiayaan  Syariah  berbeda dengan  asuransi,  karena  lebih  bersifat  diberikannya  talangan  kepada  bank  Syariah  atas kegagalan  pembiayaan  bank  Syariah.  Talangan  sebesar  sisa  pokok  dari  dana  pembiayaan nasabah  yang  kegagalan  pembiayaannya.  Dana  talangan  tersebut  dikembalikan  oleh  bank Syariah ketika setelah dilakukan penjualan aset jaminan milik nasabah. Hal ini jarang dipahami oleh para nasabah.
Disampaikan  bapak  A,  bahwa  seharusnya  peran  penjaminan  pembiayaan  Syariah disampaikan bank Syariah kepada nasabah pembiayaannya. Sehingga kembali terjadi masalah diantara  bank  dan  nasabah,  ketika  proses  pencairan  klaim  penjaminan  tersebut  tidak  dapat dilakukan. Peluang permasalahan ini wajar terjadi, disebabkan kontrak langsung terjadi antara debitur dengan bank Syariah sedangkan debitur tidak dipertemukan dengan lembaga penjamin pembiayaan – nya. Dengan demikian kontrak penjaminan pembiayaan harus tetap disampaikan dari  bank  Syariah  kepada  nasabahnya.  Dikarenakan  ketika  debitur  sudah  merasa  membayar premi kepada bank Syariah maka sudah selesai urusan dengan kegagalan pembiayaan. Maka ini adalah  kelemahan  dalam  sistem  penjaminan  pembiayaan  sehingga  dianggap  ketika  dilakukan pencairan klaim penjaminan sudah selesai kewajiban debitur, padahal masih ada.
Disampaikan  bapak  A,  jaminan  debitur    (nasabah  pembiayaan),  yang  kegagalan pembiayaan  tetap  akan  diesksekusi  dan  dibayarkan  sesuai  tagihannya  sekalipun  premi penjaminan  pembiayaan  sudah  dibayarkan  oleh  debitur.  Tagihan  tunggakan  angsuran  tetap diminta oleh lembaga penjaminan pembiayaan kepada debitur, sekalipun sudah dicairkan klaim penjaminan  pembiayaan  yang  gagal  melalui  bank  Syariahnya.  Hal  ini  perbedaan  dengan asuransi kematian dan atau kerugian.
Aset  yang  dijaminkan  debitur  atas  pembiayaannya,  disebabkan  kegagalan pembiayaannya maka dieksekusi  dan dilikuidasi oleh  bank Syariah dan diambil sesuai jumlah tagihan  tunggakan  angsuran  kemudian  apabila  sisa  diserahkan  kepada  debiturnya  sehingga tidak ada keuntungan bagi bank Syariah. Dimana dana ini digunakan untuk pembayaran kepada lembaga  penjamin  pembiayaan  atas  dana  talangan  yang  berupa  klaim.  Hal  ini  disebut  prinsip indemnity (prinsip  ganti  rugi),  dimana  yang  tertanggung  adalah  bank,  itu  tidak  boleh keuntungan dari ini. Hal ini disampaikan oleh bapak A.
Diberikan  contoh  bapak  A,  prinsip indemnity (prinsip  ganti  rugi)  pada  asuransi kebakaran, dimisalkan terjadi kebakaran suatu bangunan diajukan klaim sebesar Rp. 1 Milyar, kemudian  dihitung  oleh  pihak  asuransi  diperoleh  nilai  kerugian  Rp.  750  Juta,  maka  yang dibayarkan sebesar Rp. 750 Juta. Tetapi semisal dihitung kerugiannya Rp. 2 Milyar akan tetapi di kontrak maksimal pertanggungan kerugian Rp. 1 Milyar, maka yang dibayarkan sebesar Rp. 1 Milyar.  Maka  kerugian  pembiayaan  bermasalah  yang  dibayarkan  pada  pencairan  klaim penjaminan  pembiayaan  adalah  sebesar  kerugian  atau  sisa outstanding (pokok) pembiayaannya.
Disampaikan bapak A, pada kasus bapak X bahwa risiko tidak berani diambil total oleh bank  Syariah,  terlihat  seolah  yang  diambil  hanya  sekedar  keuntungan  sedangka  kerugian diserahkan kepada debitur.  Dapat dilihat bank Syariah contoh risiko cenderung dihindari yaitu dimana  pada  umumnya  kontrak  yang  dilayani  sebagian  besar  digunakan  akad Murabahah , jarang  untuk  akad Mudharabah  /  Musyarakah .  Seharusnya  risiko  tetap  harus  diambil  bank dikarenakan  disepadankan  dengan  peluang  keuntungan  yang  diperoleh  bank  Syariah.  Terlihat seolah diinginkan keuntungan minimal dan keuntungan maksimal, pada kondisi yang wajar high risk high return , sehingga dinilai tidak Islami.
Diharapkan  bapak  A,  kontrak  penjaminan  pembiayaan  bank  Syariah  atas  kegagalan pembiayaan  harus  disampaikan  secara  jelas  kepada  nasabah,  termasuk  segala  risiko  harus dihadapi  oleh  nasabah  pembiayaan  (debitur).  Hal  ini  dalam  rangka,  dihindarinya kesalahpahaman  ketika  risiko  kegagalan  pembiayaan  terjadi.  Di  dalam  kasus  bapak  X,  disaat tidak  didampingi  oleh  bank,  dimana  dibutuhkan  oleh  debitur  agar  kesulitan  bisnisnya  dapat diberikan solusi maka dirasakan seolah kerugian harus ditanggung semuanya sendiri. Bapak X merasa  proses  jenis  pembiayaan  yang  diberikan  merupakan  persetujuan  dari  bank  Syariah sehingga ada kepercayan muncul dari bapak X untuk bisnisnya dilanjutkan.
Disampaikan  bapak  A,  ketika  bapak  X  permasalahan  pembiayaannya  disampaikan kepada  lembaga  penjaminan  pembiayaan    Z.  Dan  disampaikan  dari  lembaga  penjaminan    Z bahwa  ada  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  bank  Syariah  Y  agar  klaim penjaminan  pembiayaannya  dapat  dicairkan.  Hal  ini  dinilai  kurang  tepat  dikarenakan seharusnya pihak yang diharuskan ke lembaga Z adalah bank Syariah.
Risiko – risiko  yang  dapat  dicairkan  klaimnya  pada  lembaga  penjaminan,  disebutkan kesemuanya  pada  kontrak  polis – nya.  Pada  polis  syarat – syarat  pencairan  dijelaskan  juga. Juga harus diperhatikan tentang hal – hal yang dikecualikan. Dikarenakan apabila dinilai risiko – risiko yang terjadi tidak disebabkan hal – hal yang dikecualikan maka klaim penjaminan harus dibayarkan oleh lembaga penjaminan.
Disampaikan  bapak  A,  permasalahan  dalam  proses  klaim  asuransi  atau  penjaminan yang  dicairkan  dapat  dibantu  oleh  lembaga  yang  disebut  dengan  Badan  Mediasi  Asuransi Indonesia  (BMAI),  dimana  keseluruhan  asuransi  baik  konvensional  maupun  Syariah  tetap dilayani. Dan atau debitur bank Syariah dapat dibantu oleh badan mediasi khusus Syariah yaitu Badan  Arbitrase  Syariah  (Basyarnas).  BMAI  merupakan  badan  hukum  yang  dibentuk  seluruh asosiasi asuransi termasuk lembaga penjaminan.
Pengalaman  yang  dialami  oleh  bapak  A,  pada  saat  klaim  penjaminan  pembiayaan dicairkan pasti selalu ada kendala akan tetapi dapat diatasi dengan komunikasi yang jelas antar
pihak  tertanggung  dan  penanggung.  Dan  keseluruhan  masalah  ataupun  kendala  dikembalikan kepada  kontrak  penjaminan,  yang  didalamnya  berisi  tentang  hak  dan  kewajiban  kedua  pihak. Apabila  pencairan  klaim  penjaminan  bapak  X  ditangani  oleh  bapak  A,  maka  yang  dilakukan pertama  adalah  kontrak  penjaminan  dipelajari  detail  (secara  umum  dan  spesifik)  dan disampaikan  secara  jelas.  Hal  yang  harus  diperhatikan  lebih  adalah  hal  spesifik  dari  kontrak penjaminan  tersebut,  yang  pada  umumnya  tidak  disampaikan  secara  jelas,  seperti  pada  hal pengecualiannya yang umum dan khusus.
Dipahami oleh bapak A, debitur ketika diberikan penjaminan kredit maka hal dipikirkan adalah  sebuah  asuransi,  dimana  ketika  dicairkan  klaimnya  segala  urusan  selesai.  Akan  tetapi pada  pencairan  klaim  penjaminan  pembiayaan,  debitur  dituntut  kembali  untuk  dana  klaim tersebut  dikembalikan.  Penjaminan  pembiayaan  ditujukan  untuk  perlindungan  bagi  perbankan agar likuiditas tidak terganggu.
Ditambahkan bapak A, Prinsip umum dari lembaga asuransi jiwa adalah dilarang untuk dilakukan  asuransi  pada  kreditnya,  dimana  kewenangan  ini  hanya  dimiliki  oleh  lembaga penjaminan  asuransi.  Dana    klaim  penjaminan  dan  atau  asuransi,  yang  diajukan  oleh  bank Syariah untuk dicairkan  klaim atas risiko kerugian akan tetap dianalisis kembali oleh lembaga asuransi  dan  atau  penjaminan  pembiayaan.  Yang  dinilai  adalah  apakah  klaim  yang  diajukan sesuai  dan  atau  tidak  menyalahi  dengan  syarat  (kesepakatan)pencairan  pada  polis  atau kontraknya,  maka jika hasil analisis sama atau sesuai dengan syarat (kesepakatan) polis akan dilakukan  pencairan  berapapun  jumlahnya  dan  sebaliknya.  Dapat  disimpulkan  bahwa  semua klaim  yang  diajukan  untuk  dicairkan  dapat  disetujui  oleh  pihak  asuransi  dan  atau  lembaga penjamin.
Ditambahkan bapak A, apabila dikemudian hari setelah dilakukan pencairan dana klaim, diketemukan  bukti – bukti  lengkap  atas  tindakan  yang  dinilai  sebagai  penipuan  dari  bank Syariah  atas  proses  pengajuan  klaimnya  maka  dapat  dilakukan  tuntutan  hukum  oleh  pihak asuransi  dan  atau  lembaga  penjaminan  pembiayaan.  Dan  apabila  kejadian  tersebut  sebelum dicairkannya dana klaim, maka disampaikan terlebih dahulu bukti yang dinilai penipuan tersebut kepada  bank  Syariah.  Dan  jika  masih  dipaksa  dari  pihak  bank  untuk  dicairkan  maka disampaikan  bahwa  akan  dilakukan  tuntutan  hukum  oleh  pihak  asuransi  dan  atau  lembaga penjaminan.  Bukti – bukti  pengajuan  klaim  yang  dinilai  sebagai  penipuan,  selalu  ditandai dengan  pemalsuan  dokumen – dokumen  dimana  dikategorikan  tindak  pidana  sehingga  dapat dimasukkan ranah tuntutan pidana.
Disampaikan  oleh  bapak  A,  dalam  kasus  bapak  X,  pada  umumnya  proses  pengajuan dana klaim tidak dipermasalahkan oleh lembaga penjaminan pembiayaan selama sesuai dengan kontrak  polisnya.  Dana  klaim  yang  dicairkan  oleh  lembaga  penjaminan  pembiayaan  dan diserahkan kepada bank Syariah sebagai talangan atas kerugian gagalnya pembiayaan debitur. Dan  dimana  dana  tersebut  harus  dikembalikan  kembali  kepada  lembaga  penjaminan pembiayaan  setelah  dilakukan  likuidasi  atas  aset  jaminan  debitur  disebut  dengan  istilah subrogasi. Subrogasi ( to subrogate ) yaitu tertanggung (bank Syariah) digantikan oleh lembaga penjaminan  pembiayaan  atas  kerugian  dari  pembiayaan  yang  diberikan  bank  Syariah  kepada nasabah  pembiayaannya  (debitur).  Bentuk  subrogasi  adalah  talangan  dana  berupa  klaim pencairan  penjamian  oleh  lembaga  penjaminan  pembiayaan.  Dan  proses  subrogasi  selesai ketika dana talangan dikembalikan oleh bank Syariah dari aset jaminan debitur yang dijual atau dilikuidasi.  Dana  klaim  yang  dicairkan  digunakan  oleh  bank  Syariah  untuk  pelunasan pembiayaan debitur yang kegagalan pembiayaan.
Ditambahkan  bapak  A,  bank  Syariah  lebih  dimudahkan  dalam  hal  kegagalan pembiayaan  dikarenakan  dihindarkan  dalam  hal  risiko  likuiditas  dibandingkan  likuiditas  hanya digantungkan pada proses aset jaminan yang dijual, dimana waktu kepastian untuk terjual sulit diprediksi.  Disampaikan  bapak  L,  selaku  pimpinan  lembaga  penjaminan  pembiayaan  terkait fenomena debitur yang pembiayaannya gagal dihadapkan pemahaman bahwa penjaminan atas pembiayaannya  dianggap  perannya  seperti  asuransi,  maka  akan  diberikan  peringatan  kepada bank Syariah agar hal ini dapat dikurangi dikarenakan dilarang. Dipahami bapak L, bahwa risiko yang dihadapi bank Syariah apabila penjaminan pembiayaan ini disampaikan berdampak debitur macet  dikarenakan moral  hazard ,  akan  tetapi  di  sisi  lain  dengan  fasilitas  pembiayaan penjaminan dapat juga dirasakan sebagai wujud perhatian dan perlindungan oleh bank Syariah.
Dalam  kondisi  nyata  bank  Syariah  sangat  terbuka  dihadapkan  pada  risiko  debitur  macet dikarenakan moral hazard .
Ditambahkan  bapak  L,  terdapat  hal – hal  yang  dirasakan  disembunyikan  oleh  bank Syariah  bahwa  penjaminan  pembiayaan  dapat  dibatalkan  secara  otomatis  dan  hukum  oleh lembaga  penjamian  pembiayaan,  pada  kondisi  ada  informasi  yang  dirahasiakan  oleh  bank. Dapat dicontohkan banyak bank Syariah diketemukan bahwa pembiayaan yang diberikan bukan dan  atau  berbeda  diantara  debitur  resmi  sesuai  dengan  berkas  pengajuan  pembiayaannya dengan  pihak  yang  menerima  dana  pembiayaannya,  contoh  kasus  peminjaman  uang,  dari seorang  pihak  diberikan  kuasa  oleh  seorang  direktur  untuk  menerima  dana  dengan digunakannya  nama  direktur  tersebut.  Hal  ini  diperhatikan  oleh  bapak  L  sebagai  bentuk pelanggaran  SOP  ( Standar  Operasional  Procedure )  yang  dilakukan  oleh  bank  Syariah  dan dilarang  juga  oleh  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan).  Hal  ini  baru  diketahui  oleh  lembaga penjaminan pembiayaan ketika dilakukan proses pencairan klaim, debitur yang asli pasif  akan tetapi di sisi lain ada pihak lain, yang atas nama debitur terlalu aktif.
Disampaikan  oleh  bapak  L,  bahwa  dibatalkan  secara  hukum  oleh  lembaga  penjaminan pembiayaan  ketika  dalam  proses  pengajuan  pencairan  klaim  penjaminan  diketemukan  bukti kuasa  untuk  mendapatkan  pinjaman  dari  bank  Syariah.  Tindakan  ini  wajib  dilakukan dikarenakan  akan  selalu  rutin  dilakukan  audit  atas  kegiatan  pencairan  klaim  penjaminan  baik lembaga penjaminan pembiayaan dan bank Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini pernah dialami  oleh  bapak  L  pada  sebuah  bank  Syariah  dan  dilakukan  peneguran  juga  oleh  bapak  L. Diilustrasikan  kepada  bank  Syariah  tersebut,  hal  ini  seperti  halnya  dana  tabungan  atas  nama istri  diambil  oleh  suami  harus  melalui  kuasa,  ini  diperbolehkan  tetapi  tidak  bagi  proses pembiayaan,  sekalipun  bank  Syariah  tersebut  yakin  bahwa  calon  debiturnya  dinilai  mampu menjadi  debitur  yang  baik.  Hal  ini  dinilai  pak  L  tidak  sesuai  prosedur  proses  persetujuan pembiayaan, SOP harus diterapkan secara tegas kepada nasabah.
Ditambahkan bapak L, SOP bank Syariah, banyak dilakukan pelanggaran atas SOP yang dibuat  bank  Syariah  sendiri.  Proses  pencairan  klaim  penjaminan  dari  bank  Syariah,  pasti dianalisis  kembali  oleh  lembaga  penjaminan  pembiayaan.  Penolakan  klaim  dilakukan  oleh lembaga  penjaminan  pembiayaan  ketika  dinilai  proses  pembiayaan  bank  Syariah  tidak  sesuai SOP.  Dan  dalam  hal  ini  lembaga    penjaminan  pembiayaan  yakin  akan  tindakan  tersebut sekalipun  dilaporkan  oleh  bank  Syariah  ke  OJK.  Dalam  proses  lembaga  penjaminan  akan dilaporkan  ke  OJK,  pelaporan  tersebut  dibatalkan  pihak  bank  Syariah  dikarenakan  lemahnya landasan hukum yang dimiliki bank Syariah tersebut.
Ditambahkan  bapak  L,  kasus  kuasa  Direksi  atas  penerimaan  pembiayaan  dari  bank Syariah dikategorikan sebagai penyembunyian informasi dan tidak disebutkan secara sempurna, maka  dapat  disimpulkan  penjaminan  yang  telah  dilakukan  oleh  lembaga  penjaminan  adalah cacat secara hukum dan itu batal demi hukum. Dalam kegagalan klaim penjaminan pembiayaan bank  Syariah  meminta  pengembalian  premi  dan  dikategorikan  hal  yang  wajar  dalam  asuransi akan tetapi di dalam penjaminan hal ini kesulitan pembukuan akan dialami lembaga penjamin. Apabila  lembaga  penjaminan  pembiayaan  dipaksa  oleh  bank  Syariah  yang  syaratnya  dinilai cacat, dapat dilakukan dengan dilaporkan kepada direksi bank Syariah tersebut dan OJK akan disampaikan perihal paksaan ini. Dinilai bapak L, apabila proses klaim penjaminan pembiayaan dicairkan pada bank Syariah tersebut maka dinilai sebagai kegiatan yang merugikan keuangan negara. Hal ini inilai sebagai aliran dana negara yang diberikan pada kecerobohan sebuah bank Syariah. Hal ini juga terdapat pada bank konvensional.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah
Pembiayaan bermasalah merupakan risiko dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah. Risiko pembiayaan yang dialami bank adalah berupa tidak adanya pembayaran angsuran oleh nasabah.  Risiko  pembiayaan  berdampak  pada  bank    dalam  bentuk  kehilangan  kesempatan untuk  mendapatkan  bagi  hasil  bagi  nasabah  simpanan  dan  pengembalian  dana  tunai  oleh nasabah,  selain  itu  bank  dibebani  dengan  harus  mengambil  sebagian  labanya  untuk ditempatkan  pada  PPAP  sesuai  dengan  tingkat  gagal  bayar  atau  kolektibilitas  nasabah pembiayaan.
Dalam  kondisi  pembiayaan  yang  mengalami  gagal  bayar,  apabila  diikutsertakan  pada penjaminan  pembiayaan  Syariah  maka  bank  akan  mendapat  penggantian  sebagian  besar  dari total sisa pokok dan margin pembiayaan yang belum tertagih. Penjaminan pembiayaan Syariah membantu  bank  Syariah  dalam  membagi  risiko  kerugian  yang  dihadapi  oleh  bank  Syariah. Namun  ada  beberapa  hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  dalam  hal  penjaminan  pembiayaan Syariah antara lain :
1. Terdapat  risiko  bahwa  pembiayaan  yang  bermasalah  ( default  finance )  tidak  dilunasi  oleh lembaga  penjaminan  pembiayaan  dikarenakan  tidak  memenuhi  persyaratan  pencairan klaim. Di satu sisi bank Syariah sudah membayar rutin biaya kontribusi atau premi.
2. Pembiayaan bermasalah  terjadi disebabkan ketidakmampuan nasabah membayar kembali angsuran  pembiayaan,  baik  disebabkan  kondisi  kemampuan  keuangan  nasabah  yang mengalami  penurunan  dan  atau  kesalahan  analisa  dari  staf  bank  yang  menganalisa kemampuan  keuangan  nasabah  pembiayaan  yang  harus  sesuai  dengan  angsuran pembiayaannya.

## 2. Penjaminan Syariah Pada Pembiayaan Bank Syariah
Berdasarkan  studi  kasus  bapak  X,  bapak  A,  praktisi  asuransi  Syariah,  permasalahan  ini dianalisis dan diduga bahwa informasi penjaminan pembiayaan tidak disampaikan kepada bapak X secara jelas oleh bank Syariah Y. Kondisi ini banyak dialami beberapa bank Syariah, banyak terjadi  penjaminan  pembiayaan  tidak  dijelaskan  oleh  marketing  pembiayaan  bank  Syariah. Ketika  nasabah  dibebankan  premi  asuransi  dan  polis  didapatkan  juga,  maka  seharusnya nasabah juga diberikan polisnya.
Pencairan klaim penjaminan pembiayaan oleh pihak asuransi atau lembaga penjaminan pembiayaan, tidak dipersulit. Dengan catatan seluruh persyaratan pencairan klaim risiko yang disampaikan di polis dipenuhi.

## 3. Analisis Studi Kasus dan Solusi
a. Berdasarkan studi kasus yang dialami oleh bapak X pada bank Syariah Y, maka hal – hal dapat diperbaiki  nasabah bagi pembiayaan kedepan adalah :
1. Diminta  penjelasan  secara  detail  dari  bank  Syariah  tentang  skim  pembiayaan  yang akan  diberikan  kepada  nasabah.  Sesuai  Peraturan  OJK  Nomor  1  :  1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Nasabah  harus  jujur  dan  terbuka  perihal  siklus  bisnis  yang  diminta  pembiayaannya kepada bank Syariah.
3. Bank Syariah diposisikan oleh nasabah sebagai konsultan keuangan yang diharapkan, bisnis yang dibiayai lebih sukses dengan pembiayaan.
4. Hasil putusan maksimal pembiayaan dari bank Syariah sebaiknya diikuti, dikarenakan bank  Syariah  sudah  memperhitungkan  kemampuan  nasabahnya  dalam  pembayaran angsuran.
5. Nasabah diminta kritis terhadap putusan – putusan bank Syariah.
6. Nasabah  harus  meminta  salinan  berkas – berkas  pada  saat  akad  pembiayaan  dari bank Syariah, agar dapat diketahui hak dan kewajiban sebagai nasabah pembiayaan.
7. Nasabah  harus  memelihara  kestabilan  bisnis  yang  dibiayai,  agar  risiko  kegagalan bisnis  dapat  dicegah.  Dikarenakan  kegagalan  bisnis  nasabah  akan  kesulitan  di  sisi pembayaran  angsuran  dan  berisiko  dikenakan  denda.  Apabila  nasabah  dikategorikan sampai dengan kolektibilitas pembiayaan bermasalah (3, 4 dan 5) maka dalam proses persetujuan  pengajuan  pembiayaan  tidak  lebih  mudah  dibandingkan  tidak  pernah dikategorikan pembiayaan bermasalah.
b. Berdasarkan  studi  kasus  yang  pada  bank  Syariah  Y,  maka  hal – hal  dapat  diperbaiki nasabah bagi pembiayaan kedepan adalah :
1. Diminta  penjelasan  secara  detail  dari  bank  Syariah  tentang  skim  pembiayaan  yang akan  diberikan  kepada  nasabah.  Sesuai  Peraturan  OJK  Nomor  1  :  1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Pembiayaan  bank  Syariah  harus  dianalisis  mendalam  dan  berprinsip  kehati – hatian sesuai SOP ( Standar Operasional Procedure ) bank Syariah.
3. Peluang risiko kegagalan bisnis harus diperhatikan agar nasabah dapat diberikan skim pembiayaan yang tepat sesuai dengan siklus bisnis – nya.
4. Putusan  pembiayaan  bank  Syariah  tidak  bisa  dipengaruhi  oleh  permintaan  nasabah, akan tetapi didasarkan analisa mendalam terhadap kemampuan pembayaran nasabah dan jenis usaha.
5. Skim pembiayaan bank Syariah yang diberikan kepada nasabah harus tepat,  sehingga peluang risiko terjadinya kegagalan dapat dikurangi.
6. Risiko  kegagalan  pembiayaan  harus  diperhatikan  oleh  bank  Syariah.  Nasabah  harus didampingi  dan  diberikan  solusi  agar  pembiayaan  yang  gagal  tersebut  dapat disehatkan. Dan apabila pembiayaan tersebut tidak dapat disehatkan maka ditempuh langkah pendampingan rescheduling dan restruction pada pembiayaan. Dan apabila masih kesulitan dalam maka langkah terakhir melalui penyitaan jaminan.
7. Salinan  berkas – berkas  pada  saat  akad  pembiayaan  harus  diberikan  bank  Syariah kepada  nasabah,  agar  dapat  diketahui  hak  dan  kewajiban  sebagai  nasabah pembiayaan.
8. Bentuk  asuransi  dan  penjaminan  yang  diberikan  bagi  produk  pembiayaan  bank Syariah  harus  dijelaskan  kepada  nasabah.  Sehingga  ketika  risiko  terjadi  diharapkan proses pencairan klaim didukung dan diketahui oleh nasabah.
9. Penjaminan pembiayaan bank Syariah dihadapkan pada risiko moral hazard nasabah, yang  disengaja  pembiayaannya  tidak  disehatkan  atau  digagalkan.  Dikarenakan diniatkan  oleh  nasabah  diperoleh  keuntungan  dana  dari  pembiayaan.  Dari  sisi  aset yang dijaminkan untuk pembiayaan, seolah dijual dengan disita oleh bank Syariah.
10. Pembiayaan  syariah  harus  diselesaikan  dengan  tetap  mengedepankan  prinsip-prinsip syariah.
c. Berdasarkan  studi  kasus  yang  pada  lembaga  penjaminan  pembiayaan  ,  maka  hal – hal dapat diperbaiki  nasabah bagi pembiayaan kedepan adalah :
1. Proses  penjaminan  pembiayaan  Syariah  yang  dicairkan  oleh  Bank  Syariah  harus  di analisis  ulang  oleh  lembaga  penjaminan  pembiayaan.  Hal  ini  ditujukan  agar  dana penjaminan  yang  dicairkan  sesuai  dengan  aturan  dan  dihindari  dari  risiko  moral hazard .
2. Ditempatkannya staf lembaga penjaminan pembiayaan, untuk diikutkan dalam proses pembiayaan  Syariah  yang  akan  diberikan  jaminan  tersebut  untuk  dianalisis  kembali. Sehingga pembiayaan yang dijamin oleh lembaga penjamin pembiayaan lebih terbuka antara pihak bank Syariah dan lembaga penjaminan pembiayaan.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Risiko pembiayaan dan moral hazard staf pembiayaan dapat diminimalisir sedini mungkin. Pada saat terjadi permasalahan dalam pembiayaan para pihak (bank syariah dan lembaga penjaminan)  cenderung  melakukan  tindakan  untuk  menghindari  risiko  yang  terjadi  pada lembaganya dengan moral harazd merugikan nasabah pembiayaan atau dengan kata lain nasabah pembiayaan menjadi obyek penderita dengan mengabaikan hak-haknya nasabah pembiayaan.
b. Temuan  di  lapangan  pihak  nasabah    dipaksa  untuk  berhubungan  dengan  lembaga  ribawi agar mengambil pembiayaan  untuk menutup kerugian yang muncul bagi Bank Syariah dan lembaga penjaminan syariah.
c. Kerjasama  yang  awalnya  dengan  niat ta’awun justru  menjadi  masalah  dan  beban  bagi nasabah  pembiayaan.  Kondisi  ini  terjadi  karena  pihak  nasabah  pembiayaan  merupakan kondisi  yang  lemah,  dimana  harus  menyelesaikan  kewajiban  pembiayaannya  dan  apabila tidak menyelesaikannya diancam masuk kategori kolektibilitas macet. Kondisi ini tentu saja membuat nasabah pembiayaan akan melakukan apa saja karena darurat agar tidak masuk kolektibilitas  macet  dan  dilema  sehingga  jika  imannya  tidak  kuat  akan  terjerumus  pada
ribawi. Kondisi ini sangat disesalkan karena pihak nasabah yang berniat menghindari riba tapi realitasnya akan dijerumuskan masuk dalam ribawi dan dimanfaatkan sebagai strategi menghindari risiko oleh pihak bank syariah dan lembaga penjaminan.
d. Penjaminan syariah secara realitas empirik hanya berdampak pada kesehatan pembiayaan bagi  bank  syariah  tetapi  pada  kondisi  pembiayaan  bermasalah  cenderung  terjadi moral hazard dari  pihak  bank  syariah  dan  lembaga  penjaminan  yang  merugikan  pihak  nasabah pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank  Indonesia.  (2003).  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  :  5/9/PBI/2003  tentang  Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.
Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Bank Indonesia. (2008). SE BI No. 10/ 14 / DPbS Maret 2008 tentang Akad Murabahah .
Bencivenga, V. R., & Smith, B. D. (1991). Financial intermediation and endogenous growth. The review of economic studies, 58 (2), 195-209.
Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2002). Funding growth in bank-based and market-based financial systems: evidence from firm-level data. Journal of Financial Economics, 65 (3), 337-363.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of qualitative research : Sage publications, inc.
Denzin, N. K. L., Yvonna S. . (2009). Handbook of Qualitative Research . Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
Hanafi, D. M. M. (2012). Manajemen Risiko . Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Holloway, I. (1997). Basic concepts for qualitative research : Blackwell Science Oxford.
Hung, F.-S., & Cothren, R. (2002). Credit market development and economic growth. Journal of Economics and Business, 54 (2), 219-237.
King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. The quarterly journal of economics, 108 (3), 717-737.
Levine,  R.  (1998).  The  legal  environment,  banks,  and  long-run  economic  growth. Journal  of money, credit and banking , 596-613.
Majelis  Ulama  Indonesia.  (2009).  DSN – MUI  No.  74/DSN-MUI/I/2009  tentang  Penjaminan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Potensi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan  kepada  Sektor  Prioritas  Ekonomi  Pemerintah.  Departemen  Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2013).  Peraturan  OJK  Nomor  1  :  1/POJK.07/2013.  Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Rajan,  R.  G.,  &  Zingales,  L.  (1996).  Financial  dependence  and  growth:  National  bureau  of economic research.
Undang – Undang  Republik  Indonesia.  (2008).  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah
Wahyuni,  S.  (2012).  Qualitative  research  method:  Theory  and  practice. Jakarta:  Salemba Empat .