## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2005-2009 DI PROVINSI DKI JAKARTA
Agus Sulistyanto *
Abstract: The purpose of this research is to analyze the implementation of accreditation policy of Junior  High School  period  2005-2009.  This  research was  conducted  in  the implementation  of policies in DKI Jakarta Province with Descriptive and explanations of secondary and primary data methods. The result of research are as follows : (1). The government of DKI Jakarta Province has implemented the accreditation policies are carried out accreditation agency (2). Accreditation agency    performance  is  not  optimal  due  to  the  change  of  regulation  policy  implementation accreditation.  (3).  There  is  Junior  High  School  in  DKI  Jakarta  is  not  feasible  in  providing educational  services,  (4).  The  grade  of  acreditation  inclines  to  describe  the  result  of  quality education, meanwhile the grade of acreditation of international school (RSBI) always describe the result of quality education. It implies that the implementation of accreditation in DKI Jakarta Province, although there are still schools that have not been feasible, but most school accreditation results tend to have a description the actual quality of education.
Keywords : Policy, accreditation, quality of education.

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  bermutu  yang  sangat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan di era globalisasi dan pasar bebas maka  bangsa  Indonesia  mengutamakan  pembangunan  pendidikan.  Pembangunan pendidikan  bangsa  secara  tegas  tercantum  pada  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan pendidikan bangsa ini merupakan  tujuan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  kemudian  dituangkan  dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 31, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003). Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap warga Negara mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu.  SMP merupakan  satuan  pendidikan  di  tingkat  dasar  harus  memberikan  pelayanan pendidikan  yang  bermutu  sesuai  dengan  bakat,  minat  dan  kemampuannya  yang ditempuh  dalam  waktu  3  tahun  sesuai  amanat  UU  20/2003.  Kaitannya  dengan pelayanan pendidikan yang bermutu di tingkat satuan pendidikan SMP, dalam Pasal 60 ayat 1 (UU 20/2003)  menyebutkan Akreditasi Sekolah dilaksanakan untuk menentukan kelayakan  suatu    satuan  pendidikan.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  19  Tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan sasaran penilaian akreditasi adalah kelayakan suatu sekolah untuk mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu.  Ditegaskan  lagi  dalam  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional (Kepmendiknas)  No.  087/U/2002  tentang  Akreditasi  Sekolah  dan  Peraturan Menteri
* Pengawas SMP Sudin Dikdas Jakarta Utara
Pendidikan  Nasional  (Permendiknas)  No.  29  Tahun  2005  tentang  Badan  Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M) dalam menetapkan komponen-komponen sebagai  indikator  kelayakan  suatu  sekolah  untuk  mampu  memberikan  layanan pendidikan  yang  bermutu.  Namun  sampai  saat  ini,  setelah  lebih  dari  4  tahun  sejak diberlakukan secara nasional Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Kepmendiknas No. 087/U/2002, keadaan SMP di DKI Jakarta ternyata masih banyak yang  belum  layak  dan  belum  dapat  memberikan  layanan  pendidikan  yang  bermutu untuk peserta didiknya. Sekolah yang belum layak menurut penilaian badan akreditasi dan aturan lain mendapat sanksi tidak boleh menyelenggarakan ujian mandiri artinya masih bergabung dengan sekolah yang terakreditasi.
Sebagai  ibukota  negara,  Jakarta  merupakan  barometer  dalam  memberikan pelayanan  pendidikan  di  Indonesia  dengan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD) sudah melampui 20%  dan telah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa SD dan  SMP  sejak  tahun  2006  hingga  kini.  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta mempunyai program sekolah yang berada di provinsinya mempunyai pagu atau patok banding (benchmarking) tidak saja dengan sekolah yang ada di dalam negeri tetapi juga dengan di ibukota negara tetangga misalnya, Singapura dan  Kuala Lumpur. Dengan kondisi  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  sangat  diperlukan  analisis  yang menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan nasional  tentang akreditasi SMP. Kebutuhan terhadap analisis kebijakan ini nyata-nyata diperlukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI  Jakarta  dan  Kepala  Sekolah  untuk  peningkatan  mutu  pendidikan.  Fungsi pengawasan  dan  pembinaan yang  merupakan  tugas  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI Jakarta agar dicapai kinerja SMP secara optimal. Sejauh ini analisis menyeluruh yang meliputi implementasi, hasil  dan rekomendasi hasil akreditasi belum dilaksanakan.

## Kebijakan Publik
Kebijakan publik dinyatakan oleh Thomas Dye dalam Birkland (2001:8), “ whatever goverments choose to do or not to do. ” Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat senada dikemukakan oleh  Quade  (1979:3), “ a  public  policy  decision  made  by  society for  itself    (The  election  of  a president, for instance) or for society by its elected representatives-decisions taken by individuals or  groups  that  have  material  effects  on  individuals  other  than  those  involved  in  making  the decisions”. Keputusan  kebijakan  publik  adalah  keputusan  yang  dibuat  masyarakat (contohnya pemilihan Presiden)  atau untuk masyarakat  oleh wakil terpilih, keputusan diambil oleh perorangan atau kelompok yang mempunyai efek materi pada individu lain selain yang terlibat dalam pembuatan keputusan.
Penelitian Kebijakan (Policy Research) Majchrzak (1984:12) mendefinisikan, “ the proses of conducting research on, or analysis of, a  fundamental  sicial  problem  in  order  to  provide  policymakers  with  pragmatic,  action-oriented recommendations for alleviating the problem .” 6 Definisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian kebijakan  adalah  proses  penyelenggaraan  penelitian  untuk  mendukung  kebijakan  atau analisis  terhadap  masalah-masalah  sosial  yang  bersifat  fundamental,  dilakukan  secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik.
Mengutip   Haas dan Springer (1998:4), “ policy research is a catch all term embracing the  many  information  gathering  and  processing  activities  that  public  agencies  engage  in  to
facilitate decision making ”. Semua istilah mencakup banyak kegiatan pengumpulan dan pemprosesan  informasi  yang  melibatkan  lembaga  publik  untuk  memfasilitasi pembuatan  keputusan.  Senada  dengan  di  atas  Brill  (1978:1)  mendefinisikan,  “ policy research  is  concerned  with  mapping  alternative  approaches  and  with  specifying  potential differences in the intention, effect, and cost of various program .” Penelitian kebijakan terfokus pada  pemetaan  dengan  pendekatan  alternatif  dan  dengan  merinci  perbedaan kemampuan pada tujuan, efek dan biaya dari berbagai program.

## Akreditasi
Davies (1996:586) mengatakan, “accreditation is a process of certifying the competence of a person  in  an  area  of  capability. ”  Akreditasi  adalah  proses  pensertifikasi  dari  kompetensi seseorang  pada  lingkup  kemampuannya.  Ditambahkan  definisi  akreditasi  oleh  BSI Worldwide Business Standards Magazine (2011:1) menyebutkan, “ accreditation is when an organization that provides certification testing and inspection services is is assessed by a third party against  internationally  recognized  standards.  It  demonstrates  the  organization  is  competence, impartiality and performance capability and is the key to reducing risk and ensuring that consumers, supplier  and  purchasers  can  have  confedence  in  the  service  provided.” . Dalam  pengertian  ini lembaga tersebut disertifikasi, dinilai dan diperiksa dengan standar internasional tentang kompetensi,  kenetralan  dan  kinerjanya  sebagai  bentuk  penjaminan  layanan  pada pelanggan.
Definisi-definisi di atas menegaskan pada kegiatan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan akreditasi terkait dengan mutu pendidikan mengacu standar tertentu yaitu untuk  penjaminan  mutu  dan  peningkatan  mutu.  Hal  tersebut  diperjelas  lagi  dengan pernyataan Harman dan Meek dalam Patil dan Gray (2009:4), “…. systematic management and  assessment  proce-dures  adopted  by  a  higher  education  institution  or  system  to  monitor performance and to ensure achievement of quality outputs or improved quality.” Manajemen yang sistematik dan prosedur penilaian yang diadopsi oleh  lembaga pendidikan tinggi atau suatu  sistem  untuk  memonitor kinerja  dan penjaminan atau peningkatan mutu  hasil prestasi. Dari uraian di atas dapat disintesiskan akreditasi adalah proses evaluasi suatu lembaga  dengan  membandingkan  atau    merujukkan  sesuatu  hal  dari  segi  kondisi, keadaan atau yang lainnya dengan  yang sudah standar untuk mendapatkan pengakuan secara resmi dalam rangka penjaminan mutu.

## Mutu Pendidikan
Sallis  (2002:15)  mendefinisikan, “quality    can  be  defined  as  that  which  satisfies  and exceeds customers’ needs and wants”. Orientasi mutu sebagian besar di atas adalah pada kepuasan pemakai atau pelanggan, lebih lanjut ide tentang mutu ini berkembang seiring dengan perkembang ilmu dan teknologi dalam meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan  yaitu  kontrol  mutu (quality  control) ,  jaminan  mutu (quality  assurance) dan mutu terpadu
(total quality) . Besterfield (1994:451) menyebut, “quality was defined as meeting or exceeding the  customer’s  expectation.” Mutu  adalah  terlampauinya  kepuasan  pelanggan. Berdasarkan uraian-uraian tentang mutu di atas maka dapat diambil kesimpulan mutu adalah suatu keadaan yang diperlukan seluruh masyarakat pelanggan mengacu pada standar yang ditetapkan.
Gerakan  peningkatan  mutu  di  bidang  pendidikan  masih  tergolong  baru  dan mengadopsi dari dunia industri. Mulai dari beberapa Universitas di Amerika awal 1980-an
dengan menerapkan konsep Total Quality Management (TQM) , disusul Inggris awal 1990-an dan  berkembang  di  seluruh  dunia.  Kemudian  gagasan-gagasan  tentang  mutu dikembangkan  secara  terus  menerus  oleh  perguruan  tinggi  dan  diteliti  dan diimplementasikan di sekolah-sekolah. Peningkatan mutu semakin penting bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik melalui usahanya sendiri. Patil dan Gray (2009:5) menyoroti betapa pentingnya mutu pendidikan, dikatakannya, ” quality in  the  sense  of  achieving  academic  excelence  has  always  been  a  central  value  in  higher education. ” 7 Mutu  adalah  yang memiliki  maksud  sebagai  prestasi  akademik  yang  unggul yang selalu merupakan titik pusat dalam dunia pendidikan.
Owen (1992:4) menyatakan, “ the control of quality which lies behind assurances about level is in the hands of governors, heads and other teachers. Governor know that their own position may still be largely nominal. Teachers have the power to provide quality but they - and heads too - choose to look upon the management of quality mainly as a matter of personal effort and and personal  trust.” Pengendalian  jaminan mutu  adalah  tugas pemerintah, kepala  sekolah dan  para  guru.  Pemerintah  tahu  bahwa   kedudukannya  masih  besar  dalam  masalah tersebut.  Guru  mempunyai  kekuatan  untuk  menetapkan  mutu,  tapi  bersama  kepala sekolah, mereka menentukan manajemen mutu sebagai karya  pribadi dan kepercayaan pribadi guru atau kepala sekolah. Dengan penjelasan tersebut di atas peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud pada penelitian ini adalah mutu akademik yaitu hasil nilai Ujian Nasional di tiap SMP di DKI Jakarta.
Dengan  demikian  karena  standar  berbeda-beda  antara  satu  pelanggan  dengan pelanggan lainnya maka mutu bersifat relatif.  Dari uraian di atas  dapat disintesiskan mutu adalah suatu keadaan yang diperlukan seluruh masyarakat pelanggan mengacu pada standar yang ditetapkan. Dengan demikian karena standar berbeda-beda antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya maka mutu bersifat relatif.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  dokumen (documentary  study) dan wawancara untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi dan hasil implementasi kebijakan  akreditasi  SMP  dalam  rangka  peningkatan  mutu pendidikan  di  Provinsi  DKI Jakarta. Bahan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data) yaitu berupa dokumen-dokumen. Analisis kebijakan difokuskan pada implementasi dan  hasil  implementasinya.  Pertama  analisis  implementasi  kebijakan  akreditasi  SMP. Kedua  analisis  hasil  implementasi  kebijakan  akreditasi  SMP  dalam  rangka  peningkatan mutu  pendidikan.  Ketiga,  analisis    hasil  implementasi  kebijakan  akreditasi  SMP  dalam rangka
peningkatan  mutu  pendidikan  di  SMP  SSN  dan  RSBI  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Proses analisis kebijakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model Matland.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  akreditasi  SMP  di  Provinsi  DKI  Jakarta  diawali  dengan pembentukan lembaga akreditasi yang disebut Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Provinsi yang  merupakan  lembaga  akreditasi  di  bawah  Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah (BASNAS). BAS Provinsi DKI Jakarta terdiri dari BAS Dikdas dan BAS Dikmen, BAS Dikdas
tersebut  yang  mengakreditasi  SMP  berdasarkan  Keputusan  Gubernur  yang  merupakan amanah  Kepmendiknas.  BAS  Dikdas  bertugas  dari  tahun  2003  sampai  tahun  2006. Kemudian pada tahun 2007 BAS Dikdas dan Dikmen berubah menjadi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAP-S/M) yang merupakan lembaga akreditasi di  bawah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). BAP-S/M dibentuk mengacu pada  Peraturan  Gubernur  berdasarkan  amanah  Peraturan  Pemerintah.  BAP-S/M mempunyai  wewenang  yang  lebih  besar  dibandingkan  BAS  Provinsi.  BAP-S/M mengakreditasi  tidak  hanya  sekolah  di  bawah  Kemendiknas  namun  juga sekolah/madarasah di bawah Kementerian Agama (Kemendag).
Pada  penelitian  lapangan  ditemukan  bahwa  model  kelembagaan  akreditasi menggunakan  pendekatan  Model  Matland  yaitu  implementasi  secara  administratif, kebijakan  ini  mempunyai  ambiguitas  yang  rendah  dan  konflik  yang  rendah  dan dimodifikasi menjadi implementasi secara dipaksakan atau politik. Badan akreditasi setelah menilai  akreditasi  maka  hasil  penilaiannya  direkomendasikan  kepada  Pemerintah  atau Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk ditindaklanjuti  dalam  rangka  peningkatan  mutu  pendidikan.  Tindak  lanjutnya  sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal pelaksanakan ujian maka sekolah yang tidak layak tidak diperkenankan  melaksanakan  ujian mandiri.  Kelayakan sekolah  diantaranya  ditentukan dari status akreditasi sekolah dan jumlah peserta ujian. Sekolah dapat menyelenggarakan ujian mandiri adalah sekolah tersebut sudah terakreditasi dan peserta didik yang mengikuti ujian  minimal  20  orang.  Apabila  tidak  maka  sekolah  akan  bergabung  dengan  sekolah terakreditasi  yang  ditunjuk  oleh  Dinas  Pendidikan.  Selain  penggabungan  dalam melaksanakan ujian, apabila dalam penilaian pengawas tidak ada peningkatan mutu maka diusulkan  untuk  dicabut  ijin  operasional  sekolah  tetapi  dengan  tidak  mengorbankan sumber daya pendidikan terkait peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan.
Temuan  empiris  hasil  penelitian  telah  diakreditasi  sebanyak  919  sekolah  SMP  di Provinsi  DKI  Jakarta  pada  periode  2005-2009  dan  hasil  akreditasi  tersebut  cenderung mengalami  peningkatan  dalam  memperoleh  peringkat  Amat  Baik  (A).  Namun  hal  ini Jakarta  sebagai  ibukota  negara  belum  dapat  menggambarkan  sebagai  barometer pendidikan di Indonesia, karena terdapat sekolah yang tidak terakreditasi dan terakreditasi C. Dari hasil akreditasi selama periode 2005-2009 yang dilaksanakan 2 lembaga akreditasi yaitu  BAS  Dikdas  dan  BAP-S/M  DKI  Jakarta.  Menunjukkan  bahwa  Kinerja  lembaga akreditasi tersebut tidak optimal dari 1023 sekolah terakreditasi sebanyak 919 sekolah.
Perkembangan  sekolah  terakreditasi  setiap  tahunnya  dan  secara  kumulatif  dari periode  tahun  2005  sampai  tahun  2009  terhadap  kategori  dengan  indikator  rerata  UN sebagian besar pada posisi sesuai peringkat akreditasinya, sekolah terakreditasi A dengan perolehan rerata UN di kategori A, terakreditasi B dengan perolehan B dan terakreditasi C perolehan rerata UN pada karegori C walaupun kualitas rerata UN di level itu fluktuatif naik turun setiap tahunnya. Pergerakan sekolah terakreditasi dari tahun 2005 sampai 2009 cenderung mengalami kenaikan rerata UN dari C ke B.
Menurut perhitungan kumulatif sekolah terakreditasi dari periode tahun 2006 sampai 2009 mengalami kecenderungan meningkat untuk level A peningkatan tersebut diperoleh dari  sekolah  yang  teakreditasi  A,  namun  sekolah  terakreditasi  A  mengalami  naik  turun pada  perolehan  rerata  UN  di  level  A  setiap  tahunnya.  Demikian  pula  untuk  kategori sekolah dengan indikator rerata ujian nasional di level B terjadi peningkatan. Sedangkan sekolah yang mendapat pencapaian rerata UN di level C menurun karena sekolah yang terakreditasi  C mengalami  kenaikan  perolehan kategori  pencapaian  UN  menjadi  B  atau
bahkan  A.  Sekolah  dengan  akreditasi  A  sebagian  besar  memperoleh  nilai  rerata  UN  di kategori A demikian pula yang terakreditasi B sebagian besar memperoleh nilai B. Sama halnya dengan sekolah yang terakreditasi C sebagian besar memperoleh nilai C rerata UN periode tahun 2005–2009.
Perkembangan SMP SSN dan RSBI  terakreditasi dan kategori dengan indikator rerata UN dari dalam 2005-2009 di Provinsi DKI Jakarta cenderung di posisi A, namun kualitasnya naik turun setiap tahunnya. Pada SMP SSN terakreditasi dengan kategori indikator rerata UN pada tahun 2005-2009 mengalami naik turun kualitas namun sebagian besar di posisi A. Sedangkan untuk SMP  RSBI pada kategori dengan indikator rerata UN konsisten pada level A dan hampir seluruhnya memperoleh sertifi-kasi ISO 9000 : 2000.

## Telaah  Kritis  atas  Hasil  Kebijakan  Implementasi  Akreditasi  Sekolah  Menengah Pertama di Provinsi DKI Jakarta.
Penelitian  ini  pada  dasarnya  memfokuskan  pada  analisis  implementasi  kebijakan akreditasi  dan  analisis  hasil  implementasi  kebijakan    dalam  rangka  peningkatan  mutu pendidikan  Sekolah Menengah Pertama  di Provinsi DKI Jakarta. Implementasi kebijakan akreditasi dari tahun 2005-2006 dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Dikdas, sedangkan  oleh  Badan  Akreditasi  Provinsi–Sekolah/Madrasah  (BAP-S/M)  DKI  Jakarta dari tahun 2007-2009. Untuk lebih jelasnya disajikan perkembangan peringkat akreditasi dengan sekolah hasil akreditasi periode BAS Dikdas dan BAP-S/M DKI Jakarta.
Tabel 1 Perkembangan SMPterakreditasi periode BAS Dikdas dan BAP-S/M di DKI Jakarta.
JML SMP % JML SMP % JML SMP % 2005 61 38.85 79 50.32 17 10.83 2005 - 2006 138 38.87 184 51.83 33 9.30 2007 129 53.97 98 41.00 12 5.02 2007-2008 191 54.89 143 41.09 14 4.02 2007-2009 329 58.33 216 38.30 19 3.37
Akreditasi A B C
Periode
Periode BAS Dikdas Periode BAP- S/M Tahun Akreditasi
Implementasi  kebijakan  dalam  rangka  peningkatan  mutu  pendidikan  SMP  di Provinsi DKI Jakarta tampak pada tabel 1 bahwa hingga tahun 2009 sekolah yg telah di akreditasi A sebanyak 467 sekolah, akreditasi B sebanyak 400 sekolah dan akreditasi C sebanyak  52  sekolah.  Namun,  hasil  pencapaian  tersebut  harus  ditelaah  secara  kritis karena  beberapa  alasan.  Alasan Pertama ,  hasil  akreditasi  dengan  nilai  A  semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian dapat dikemukaan mutu hasil akreditasi makin baik dapat dilihat dari penilaian dari periode BAS Dikdas 38,87%, periode BAP- S/M 58,33% maka ada peningkatan hasil akreditasi A sebesar 19,46%.
Alasan kedua ,  ketika  sekolah  memperoleh  peringkat  akreditasi  sangat  memuaskan atau nilai A, namun kenyataannya tidak menggambarkan mutu akademik sekolah yaitu mencapai nilai akademis UN di level C, D dan E. Demikian pula sekolah dengan peringkat akreditasi  B  memperoleh  nilai  Ujian  Nasional  di  kategori  D  atau  E.  Sedangkan  sekolah dengan  akreditasi  A  minimal    memiliki  mutu  akademik  UN  di  level  B  seperti  yang dipersyaratkan untuk sekolah standar nasional nilai UN rata-rata lebih dari 6,35 di tahun 2006/2007  dan  peringkat  akreditasi  minimal  B.  Masih  memiliki  batas-batas  yang dipersyaratkan. Sementara itu, penilaian akreditasi mencakup 9 komponen periode BAS Dikdas. Komponen Kurikulum dan Pembelajaran, Admnistrasi dan Manajemen, Organisasi
dan Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Ketenagaan, Pembiayaan dan Pendanaan, Peserta Didik, Peran Serta Masyarakat, dan Lingkungan dan Budaya. Periode BAP-S/M mencakup 8 SNP. Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidikan dan Tenaga  Kependidikan,  Standar  Sarana  dan  Prasarana,  Standar  Pengelolaan,  Standar Pembiayaan  dan  Standar  Penilaian  Pendidikan.  Faktanya  juga  terdapat  sekolah terakreditasi B memperoleh rerata UN di level A dan sekolah terakreditasi  C memperoleh rerata UN di level B  dengan persentase yang cukup signifikan. Untuk lebih jelasnya berikut ini perkembangan sekolah terakreditasi berdasarkan kategori indikator rerata UN periode pelaksanaan BAS Dikdas dan BAP-S/M DKI Jakarta.
Tabel 2. Perkembangan SMP terakreditasi  dengan indikator rerata UN periode BAS Dikdas dan BAP-S/M DKI Jakarta
A B C D
Tahun 2005 A 32 12 13 4 61 39 Periode BAS B 5 27 36 11 79 50 Prov. DKI Jakarta C 0 3 9 5 17 11 37 42
58 20 157 100 Tahun 2005 - 2006 A 74 40 20 4 138 39 Periode BAS B 19 84 69 12 184 52 Prov. DKI Jakarta C 1 10 16 6 33 9 94 134 105 22 355 100 Tahun 2007 A 74 40 20 4 138 56 Periode BAP B 8 47 43 0 98 40 Prov. DKI Jakarta C 1 4 7 0 12 5 83 91
70 4 248 100 Tahun 2007 - 2008 A 83 89 19 0 191 55 Periode BAP B 17 83 43 0 143 41 Prov. DKI Jakarta C 1 6 7 0 14 4 101 178 69 0 348 100 Tahun 2007 - 2009 A 138 147 44 0 329 58 Periode BAP B 24 126 66 0 216 38 Prov. DKI Jakarta C 1 9 9 0 19 3 163 282 119 0 564 100 % Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Perolehan Prestasi UN Periode Hasil akreditasi Jumlah
Dapat dilihat pada tabel 2 sekolah dengan peringkat akreditasi A dengan nilai mutu akademik Ujian Nasional A terjadi peningkatan dari periode  BAS Dikdas ke periode BAP- S/M  sebanyak  2,42%.  Ketika  peringkat  akreditasi  A  tidak  dapat  memperoleh  prestasi akademik di level A atau B, namun memperoleh prestasi akademik di level C bahkan pada periode BAS Dikdas yaitu antara tahun 2005 sampai dengan 2006 sekolah dengan peringkat akreditasi A memperoleh nilai UN di level C dan D. Lain halnya dengan sekolah peringkat Akreditasi B dan C pada periode BAS terjadi peningkatan hasil akademik Ujian Nasional, begitu juga pada periode BAP-S/M  Jakarta.
Alasan ketiga , pemasok hasil UN setiap tahunnya dari yang tertinggi dan terendah sebagian besar adalah SMP swasta. Disebabkan diantaranya jumlah sekolah swasta lebih banyak, di DKI Jakarta lebih  dari 72%  SMP terdiri dari sekolah swasta. Sedangkan sekolah negeri posisinya di tengah-tengah. Ranking tertinggi setiap tahunnya perolehan nilai UN tertinggi sekolah swasta sebaliknya rangking terendah juga didominasi oleh sekolah swasta.
Alasan keempat, menurunnya nilai ujian nasional disebabkan karena :
1. Semakin ketatnya pengawasan pada pelaksanaan ujian nasional.
2. Bobot soal UN semakin berbeda pada setiap tahunnya.
3. Dampak  psikologis  yang  muncul  pada  siswa  karena  adanya  peningkatan standarisasi kelulusan nilai UN.
4. Kualitas siswa di setiap angkatan berbeda.

## PENUTUP
Kesimpulan. Berdasarkan  hasil  analisis  data,  maka  dapat  disampaikan  kesimpulan sebagai berikut:
1) Implementasi  kebijakan  akreditasi  SMP  di  Provinsi  DKI  Jakarta  berawal  dari Pemerintah  membentuk  lembaga  akreditasi  Badan  Akreditasi  Sekolah  Nasional (BASNAS) di tingkat pusat melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan di tingkat provinsi dibentuk Badan Akreditasi Sekolah Provinsi (BASPROV) DKI Jakarta yang terdiri dari Badan Akreditasi Sekolah Pendidikan Dasar (BAS Dikdas) dan Badan Akreditasi Sekolah Pendidikan Menengah (BAS Dikmen)  melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2003. Karena terjadi perubahan dan pergantian kebijakan akreditasi,  maka pada tahun 2007 BASNAS diganti Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-S/M) dan BAS Dikdas dan BAS Dikmen DKI Jakarta  menjadi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah (BAP-S/M).
2) Kinerja  BAS  Dikdas/BAP-S/M  DKI  Jakarta  selama  periode  tahun  2005-2009  telah mengakreditasi 919 Sekolah Menengah Pertama dari 1023 Sekolah Menengah Pertama yang ada di provinsi DKI Jakarta, sebesar 89,83% nya. Seharusnya setiap 4 atau 5 tahun Sekolah  Menengah  Pertama  diakreditasi  ulang  artinya  masih  ada  6.16%  Sekolah Menengah Pertama yang belum diakreditasi ulang. Kinerja Badan Akreditasi belum optimal  dikarenakan  adanya  pergantian  regulasi  kebijakan  implementasi  akreditasi dari  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  087/U/2002  ke  Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional 29 tahun 2005, terjadi perubahan kelembagaan dari BAS Dikdas ke BAP-S/M DKI Jakarta. Perkembangan sekolah terakreditasi hasil penilaian periode tahun 2005-2009
cenderung mengalami peningkatan ke peringkat A. Namun sebaliknya di DKI Jakarta sebagai ibukota negara kenyataannya masih  terdapat  sekolah yang tidak layak dalam pelayanan pendidikan rata-rata sebesar 8,562% dari tahun 2005-2009.
3) Perkembangan  sekolah  terakreditasi  A  terhadap  mutu  akademik  berdasarkan kategori indikator rerata UN pada periode tahun 2005-2009 di Provinsi DKI Jakarta pada  kisaran  kategori  A  dan  B,  sedangkan  sekolah  terakreditasi  B  konsisten  di kategori  B.  Berbeda  dengan sekolah  terakreditasi  C memperoleh nilai  rerata  UN kategori  B.  Perkembangan  sekolah  terakreditasi  terhadap  mutu  akademik berdasarkan  kategori  indikator  rerata  UN  di  DKI  Jakarta  terjadi  peningkatan  yaitu sejak tahun 2007 sampai 2009 tidak terdapat Sekolah Menengah Pertama di DKI Jakarta yang memperoleh nilai rerata UN di  kategori D dan E.
4) Perkembangan SMP SSN periode tahun 2005-2009 di Provinsi DKI Jakarta terakreditasi A  terhadap  mutu  akademik  berdasarkan  kategori  indikator  rerata  UN  cenderung memperoleh  kategori  A,  walaupun  fluktuatif.  Sedangkan  SMP  RSBI  senantiasa memperoleh prestasi di kategori A dalam memperoleh rerata UN  dan tersertifIkasi ISO 900:2000.
Keterangan Range Nilai UN Baik Sekali (A)   : UN antara ≥22,5 atau nilai rata-rata >7,5
Baik (B) :  UN antara 22,49 – 19,5 atau nilai rata-rata 7,49 – 6,5 Cukup (C)      : UN antara 19,49 – 16,5 atau nilai rata-rata 6,49 – 5,5 Kurang  (D)      : UN antara 16,49 – 13,5 atau nilai rata-rata 5,49 – 4,5 Kurang Sekali (E) : UN antara ≤13,49 atau nilai rata-rata <4.49
Rekomendasi. Berdasarkan  pembahasan  dan  temuan  yang  telah  dikemukakan, rekomendasi sebagai implikasi dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:
1) Rekomendasi bagi Peneliti
Pada  penelitian  ini,  di  samping  menganalisis  tentang  implementasi  kebijakan akreditasi SMP juga melakukan analisis terhadap hasil-hasil implementasi kebijakan akreditasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dan peningkatan mutu pendidikan  di SMP SSN dan RSBI. Hanya saja, analisis ini masih terbatas pada tingkatan SMP wilayah Provinsi DKI Jakarta.
2) Rekomendasi bagi Pelaksana Kebijakan
Dengan akreditasi yang dilaksanakan BAS Dikdas dan BAP-S/M  dapat memberikan gambaran  pada  masyarakat  yang  sebenarnya  mengenai  kelayakan  sekolah  dan gambaran mengenai mutu sekolah. Kenyataan masih ada sekolah yang mendapatkan Akreditasi Amat Baik tetapi belum sesuai dengan gambaran layanan mutu pendidikan yang  diharapkan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  perlu  kiranya  BAP-S/M  dapat mempertimbangakan  mengikuti  prosedur  operasi  dalam  melaksanakan  akreditasi distandarkan dengan prosedur operasional penilaian sertifikasi ISO 9000:2000 atau yang sejenisnya. Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar melakukan monitoring pada  sekolah yang  memiliki  akreditasi  Amat  Baik  atau  Baik  namun  tidak  menggambarkan  mutu pendidikan  yang  sebenarnya  untuk  merekomendasikan  kepada  BAP-S/M  agar diakreditasi ulang atau pencabutan terhadap status akreditasi yang telah dimilikinya.

## DAFTAR RUJUKAN
Besterfield, Dale H. Quality Control. New Jersey: Prentice Hall, 1994.
Bryson, John M. Strategic Planning For Public and Non Profit Organizations . Third edition. San Francisco. Jossey-Bass:  2004.
Dye, Thomas R. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1981.
Feigenbaum, Armand V. Total Quality Control. New York: McGraw-Hill, Inc, 1991.
Haas,  Peter  J.  and  Springer,  J. Fred. Applied  Policy Research:  Concepts  and Cases. New York: Garland Publishing, Inc., 1998.
James Hill, Michel dan Peter L. Hupe. Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice. London: SAGE Publi-cations Ltd, 2002.
Lester,  James P,  dan  Joseph  Stewart. Public  Policy:  an  Evolutinary  Approach. Australia: Wadsworth, 2000.
Majchrzak, Ann. Methods for Policy Reseacrh: Apllied Social Research Methods Series Volume 3 . New Delhi: SAGE Publications, Inc. 1984.
Nugroho, Riant. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
Owen, Joslyn. Managing Education . New York: Longman, 1992.
Quade, E,S. Analysis for Public Decisions . New York: Elsevier. 1997.
Sallis, Edward. TQM in Education . London: Kogan Page Ltd, 2002.
Sapru, R.K. Public Policy: Art and Craft of Policy Analysis . New Delhi: PHI Learning Private Limited, 2010.
Waluyo. Manajemen  Publik;  Konsep,  Aplikasi  dan  Implementasinya  dalam  Pelaksanaan Otonomi Daerah . Bandung: Mandar Maju, 2007.