Perilaku Indisipliner Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang)
Anggun Biyanti*, Stevany Afrizal, Meilla Dwi Nurmala
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Ciwaru Raya No.25, Cipere, Kec. Serang, Kota Serang, 42117, Indonesia *Correspondence: E-mail: Anggun.biyanti14@gmail.com

## A B S T R A K

## A R T I C L E   I N F O
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perilaku  indisipliner dalam  protokol  kesehatan  pada  masyarakat  secara  sosiologis. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif, dengan subjek penelitian yakni masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, Kabupaten  Tangerang.  Adapun  hasil  penelitian  ini  faktor  atau alasan  masyarakat  berperilaku  indisipliner,  yakni  faktor  ekonomi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan keberadaan Covid-19, faktor lingkungan, serta vaksinisasi. Kemudian perilaku indisipliner dapat  ditanggulangi  jika  struktur  mampu  menjalankan  tugas dengan baik.
© 2022 Sosietas
Article History:
Submitted/Received 05 Des 2021 First Revised 6 Jan 2022 Accepted 20 Feb 2022 First Available online 2 Mei 2022
Publication Date 02 Jun 2022 ____________________
Kata Kunci: Protokol Kesehatan, Perilaku Indisipliner, Pandemi Covid-19

## Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas

## 1. PENDAHULUAN
Kemunculan wabah virus corona berlangsung dan menyebar sangat cepat dengan waktu singkat dan berkelanjutan. WHO (World Health Organization) secara resmi mengumumkan virus  corona  sebagai  pandemi  terhitung  sejak  9  Maret  2020.  Coronavirus  termasuk  dalam keluarga besar virus yang menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan, pada manusia menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan (Zendrato, 2020). Gejala umum Covid-19 berupa demam 38 ℃ , batuk kering, dan sesak napas, serta jika terdapat orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita Covid-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan  pemeriksaan  laboratorium  lebih  lanjut  untuk  memastikan  diagnosisnya (https://www.kemkes.go.id/  diambil  pada  11  Maret  2022).  Kekerasan  seksual  adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tidak dapat dibiarkan berlanjut. Semua pihak, termasuk  pesantren,  harus  berkomitmen  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan terlindungi bagi semua siswa. Tindakan pembatasan dan penurunan aktivitas ekonomi yang terkait dengan pandemi telah berdampak pada sektor ekonomi secara global. Banyak bisnis mengalami  penurunan  pendapatan,  pengangguran  meningkat,  dan  pasar  keuangan mengalami  fluktuasi.  Sekolah-sekolah,  universitas,  dan  banyak  kegiatan  sosial  harus ditangguhkan atau beralih ke pembelajaran jarak jauh, serta interaksi virtual. Pandemi ini juga dapat mengakibatkan isolasi sosial dan dampak pada kesejahteraan mental.
Pemerintah Indonesia merilis berbagai aturan untuk menekan angka persebaran Covid-19 diantaranya  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  tertuang  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Desease  2019  (COVID-19)  (Pramono  dan  Raharjo, 2020).  Kebijakan  PSBB  meliputi  peliburan  sekolah,  peliburan  tempat  kerja,  pembatasan kegiatan  agama,  serta  pembatasan  kegiatan  pada  fasilitas  umum  (Hardi dan  Akbar, 2021). Pembatasan sosial menyebabkan tekanan yang tinggi pada masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi. Pada segi sosial, masyarakat merasa terbatasi kegiatannya, menjadi jenuh. Sedangkan segi ekonomi, kegiatan usaha rumah tangga tidak berjalan dengan baik, terdapat pengurangan tenaga kerja (Modjo, 2020). Langkah-langkah PSBB bertujuan untuk meredam penyebaran  virus  dengan  mengurangi  interaksi  sosial  dan  membatasi  mobilitas  orang. Tujuannya  adalah  melindungi  kesehatan  masyarakat  dan  mencegah  lonjakan  kasus  yang dapat  mengganggu  sistem  kesehatan  dan  infrastruktur  publik.  Langkah  ini  sering  diambil sebagai  respons  atas  situasi  darurat  kesehatan  seperti  pandemi.  Dampak  PSBB  dapat bervariasi  tergantung  pada  lamanya  penerapan,  tingkat  kepatuhan  masyarakat,  dukungan pemerintah,  dan  situasi  kesehatan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah untuk mempertimbangkan strategi yang seimbang untuk melindungi kesehatan masyarakat sambil juga meminimalkan dampak negatif pada aspek sosial dan ekonomi.
Selanjutnya  ada  kebijakan  New  Normal,  hidup  berdampingan  dengan  Covid-19.  New Normal  adalah  perubahan  perilaku  yang  menjalankan  aktivitas  normal,  namun  dengan menambahkan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran atau penularan Covid-19.  New  Normal  mengacu  pada  periode  setelah  fase  akut  dari  suatu  krisis  atau perubahan  besar di  mana  masyarakat  dan  ekonomi  mulai beradaptasi  dengan  situasi baru yang mungkin berbeda dari kondisi sebelumnya. New Normal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi baru yang muncul setelah melewati perubahan atau krisis besar, seperti pandemi, bencana alam, atau perubahan besar dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Istilah ini mengacu pada adaptasi masyarakat dan kebiasaan baru yang muncul sebagai respons terhadap perubahan tersebut. Dalam konteks pandemi COVID-19,
New  Normal  merujuk  pada  perubahan  dalam  cara  hidup,  bekerja,  dan  berinteraksi  yang diterapkan  sebagai  tanggapan  terhadap  penyebaran  virus.  Ini  melibatkan  pengenalan kebiasaan  baru,  kebijakan,  dan  protokol  kesehatan  yang  dirancang  untuk  menjaga keselamatan  individu  dan  masyarakat  sambil  memungkinkan  kegiatan  sehari-hari  dan aktivitas  ekonomi  berlangsung.  Dalam  konteks  pandemi  COVID-19,  New  Normal menggambarkan  periode  setelah  puncak  wabah  di  mana  masyarakat  perlu  beradaptasi dengan kehidupan yang lebih terkontrol dengan adanya virus yang masih ada di lingkungan, sementara upaya pencegahan dan mitigasi terus dilakukan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kembali sektor perekonomian Indonesia, sehingga masyarakat bisa beraktifitas seperti biasa mencari nafkah, dan lainnya tanpa melupakan protokol kesehatan (Safitri dan Dewa, 2020). Penerapan protokol kesehatan tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/MENKES/382/2020  tentang  protokol  kesehatan  bagi masyarakat  di  tempat  dan  fasilitas  umum  dalam  rangka  pencegahan  dan  pengendalian corona virus disease 2019 (Aminah dan Ratnawaty, 2020).
Secara  sosiologis,  pandemi  Covid-19  telah  menyebabkan  perubahan  sosial.  Menurut Soemardjan, perubahan sosial meliputi segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan  di  dalam  masyarakat  yang  mempengaruhi  sistem  sosial,  termasuk  di dalamnya  nilai-nilai,  sikap,  dan  pola  perilaku  di  antara  kelompok-  kelompok  dalam masyarakat  (Cahyono,  2016).  Perubahan  sosial  merujuk  pada  perubahan  dalam  struktur, norma, nilai-nilai, interaksi, dan institusi dalam masyarakat. Ini adalah proses di mana aspek- aspek  sosial  dari  suatu  kelompok  atau  masyarakat  mengalami  transformasi  seiring  waktu. Perubahan  sosial  dapat  bersifat  besar  dan  mencakup  seperti  perubahan  dalam  sistem ekonomi,  teknologi,  politik,  atau  budaya,  atau  dapat  bersifat  lebih  kecil seperti perubahan dalam norma-norma sosial atau pola interaksi harian. Perubahan sosial bukanlah fenomena yang statis, tetapi merupakan proses yang terus berlangsung. Hal ini dapat membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi dan pembangunan sosial, tetapi juga dapat menghadirkan tantangan  seperti  konflik  budaya,  ketidaksetaraan,  dan  perubahan  sosial  yang  tidak diinginkan. Masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial umumnya lebih mampu mengatasi tantangan yang dihadapi.
Berbagai  kebijakan  sudah  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  tetapi  masyarakat  menganggap bahwa  terdapat  inkonsisten  dan  ketidaktegasan  pemerintah  baik  dari  kebijakan  maupun imbauan yang ditetapkan. Sehingga dapat memicu masalah kehidupan serta menyebabkan kekacauan. Dapat dilihat dari ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial secara cepat yang disebabkan pandemi Covid-19 serta keadaan dengan tatanan baru atau era New Normal. Pada era New Normal ini mengharuskan masyarakat menyesuaikan perilakunya pada  protokol  kesehatan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah,  seperti  memakai  masker, mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer, menjauhi kerumunan, serta menjaga jarak minimal 1 meter (Ahyar, 2020).
Ketidaksiapan  masyarakat  tersebut  dapat  dilihat  dari  penerapan  protokol  kesehatan, masih ada masyarakat yang lalai dalam pelaksanaannya. Kelalaian inilah yang menyebabkan angka Covid-19 di Indonesia masih bertambah tiap harinya. Terlihat dari update terakhir 11 Maret  2022  menunjukan  angka  positif  di  Indonesia  sekitar  5.864.010,  dan  151.703  angka meninggal  dunia  (https://covid19.go.id/  diambil  pada  11  Maret  2022).  Pelanggaran  yang ditemukan seperti tidak memakai masker saat berpergian, berkerumun tanpa menjaga jarak, serta  masih  ada  fasilitas  umum  (taman  bermain,  tempat  wisata,  dan  lain-lain)  yang  tidak menyediakan keran untuk mencuci tangan, dan lain-lain. Bahkan tak jarang ditemui pesta- pesta  perkawinan  yang  tidak  menerapkan  protokol  kesehatan  dalam  pelaksanaannya.
Perilaku  indisipliner  protokol  kesehatan  yang  dilakukan  masyarakat  tentu  disebabkan  oleh berbagai faktor.
Perilaku indisipliner protokol kesehatan juga dapat ditemukan pada lokasi penelitian yakni pada  masyarakat  Kelurahan  Gelam  Jaya,  Kabupaten  Tangerang.  Peneliti  menemukan berbagai  pelanggaran  yang  dilakukan  masyarakat  Kelurahan  Gelam  Jaya  dalam  penerapan protokol  kesehatan  di  antaranya:  tidak  memakai  masker  saat  berpergian  keluar  rumah; memakai masker hanya sebatas mulut (tidak menutupi hidung); tidak menerapkan jaga jarak minimal  1  meter;  berkumpul-kumpul  dengan  para  tetangga;  mengadakan  pesta  seperti resepsi pernikahan, khitanan anak laki-laki, pesta ulangtahun, dan lain-lain tanpa menerapkan protokol  kesehatan  3  M  (Memakai  masker,  Mencuci  Tangan,  dan  Menjaga  jarak);  tidak tersedianya tempat cuci tangan pada fasilitas umum; dan lain sebagainya.
Maka  dari  itu,  peneliti  merumuskan  masalah  yaitu:  bagaimana  perilaku  indisipliner protokol Kesehatan pandemi Covid-19 pada masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang  dari  sisi  sosiologis.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  perilaku  indisipliner  protokol  Kesehatan  pandemi  Covid-19  pada  masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian kualitatif  adalah  pendekatan  penelitian  ilmiah  yang  bertujuan  untuk  memahami,  menggali makna,  dan  menganalisis  fenomena  sosial  dalam  kedalaman  dan  konteksnya  alih-alih mengukur atau menghitung variabel-variabel seperti dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif  mengandalkan  metode  dan  alat  seperti  wawancara,  observasi,  analisis  teks,  dan interaksi langsung dengan subjek penelitian untuk mengumpulkan data yang mendalam dan kompleks. Penelitian kualitatif memiliki kelebihan dalam menjelajahi aspek-aspek kompleks dari  fenomena  manusia  dan  sosial.  Ini  memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  konteks, variabilitas,  dan  kerumitan  dari  pengalaman  manusia.    Karena  pada  penelitian  ini,  peneliti ingin menjabarkan hasil penelitian secara naratif dan mendeskripsikan secara rinci tentang masalah  yang  diteliti  (Yuliani,  2018).  Penelitian  ini  berlokasi  di  Kelurahan  Gelam  Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik tersebut diperlukan agar peneliti dapat memperoleh hasil- hasil penelitian yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. oleh karena itu peneliti selaku instrument juga harus “divalidasi”  seberapa  jauh  peneliti  kualitatif  siap  melakukan  penelitian  yang  selanjutnya terjun ke lapangan. Adapun teknik pemilihan informan dalam penelitian ini, yaitu purposive sampling, peneliti memilih informan dengan kriteria tertentu yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.
Adapun  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  Miles  dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan  teknik  yang  digunakan  untuk  memeriksa  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  adalah teknik triangulasi sumber, maksudnya ialah membandingkan informasi satu topik yang sama dari informan dengan posisi yang berbeda dari sumber data ke sumber data lainnya, hingga peneliti mendapatkan data jenuh.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perilaku indisipliner protokol kesehatan pandemi covid-19 pada masyarakat kelurahan gelam jaya, kabupaten tangerang
Hasil dan pembahasan dapat disajikan menggunakan sub judul sesuai kebutuhan. Hasil dan pembahasan  berisikan  data  yang  dikumpulkan  selama  proses  penelitian  serta  analisis  dari data  tersebut.  Setiap  argumen  harus  dikaitkan  dengan  kajian  pustaka  pada  bagian pendahuluan.  Bagian  ini  tidak berisikan  kutipan dari  sumber-sumber  lain.  Bagian  ini  hanya berisikan analisis penelitian dan pendapat peneliti terhadap hasil penelitian.
Penerapan protokol Kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau  menggunakan  handsanitizer,  dan  menjaga  jarak  dengan  orang  lain  atau  menghindari kerumunan  sudah  seharusnya  dipatuhi  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  terkecuali. Namun  realitasnya,  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  masyarakat/warga mematuhi peraturan tersebut. Beberapa bentuk perilaku indisipliner yang banyak dilakukan oleh  masyarakat  Kelurahan  Gelam  Jaya,  Kabupaten  Tangerang  antara  lain:  tidak menggunakan masker, menggunakan masker dengan cara yang tidak baik dan benar, serta beraktifitas  atau  berkumpul  tanpa  menjaga  jarak  seperti  pada  saat  kegiatan  pesta pernikahan.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  penelitian,  peneliti  menemukan  beberapa alasan  atau  penyebab  masyarakat  melanggar  penerapan  protokol  kesehatan  di  masa pandemi Covid-19 di antaranya, yakni:
(i) Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab masyarakat berperilaku indisipliner dalam penerapan  protokol  kesehatan.  Masyarakat  yang  bekerja  hanya  sebagai  juru  parkir,  dan pedagang  asongan  memiliki  perekonomian  yang  sulit  di  masa  pandemi  Covid-19.  Hal  ini diungkapkan  sebagaimana hasil  wawancara dengan  salah  satu penjual  sayur-sayuran  Ibu S (50 tahun).
“Alasan saya tidak memakai masker karena nda punya uang, wong makan aja susah gimana mau beli masker”. (Hasil wawancara pada 29 Maret 2022).
Selain itu, keberadaan masker, handsani- tizer yang sempat langka dan mahal juga menjadi alasan  masyarakat  berbagai  lapisan,  baik  itu  lapisan  atas,  maupun  bawah  enggan menggunakan  masker  hal  ini  terlihat  pada  hasil  wawancara  dengan  ibu  TE  (30  tahun) karyawan  di  suatu  perusahaan  yang  memiliki  pemasukan  stabil  selama  pandemi  Covid-19 menyebutkan:
“Saya tidak pakai masker males lah, masker mahal terus kadang ada, kadang tidak. Sekalinya ada, eh dibatesin pembeliannya, toh banyak juga yang tidak pake masker”. (Hasil wawancara pada 20 Maret 2022).
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disim-  pulkan  bahwasanya  faktor  ekonomi  ini  tidak dapat  terlepas  dari  berbagai  masalah  dalam  kehidupan  masyarakat.  Bahkan  masyarakat pelanggar  dalam  menerapkan  protokol  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  berupa ketidakmampuan  masyarakat  dalam  membeli  alat  pelindung  diri.  Padahal,  salah  satu informan memiliki pekerjaan sebagai pedagang atau penjual sayur-sayuran di pasar terbuka, di  mana  setiap  harinya  bertemu  dan  berinteraksi  dengan  berbagai  orang  seperti  para pembeli, sesama pedagang, dan lain-lain. Pedagang di pasar ini lebih rentan untuk terinfeksi virus Covid-19 jika abai dalam penerapan protokol kesehatan.
(ii) Ketidakpercayaan terhadap Covid-19
Ketidakpercayaan  terhadap  pemerintah  dan  keberadaan  Covid-19  menjadi  penyebab selanjutnya  masyarakat  tidak  menerapkan  protokol  kesehatan.  Sebagaimana  hasil wawancara dengan Pak R (35 tahun) seorang pedagang bakso keliling.
“Saya tidak percaya corona ada, saya juga tidak vaksin. Jika ada razia ya saya tinggal mutar balik berganti jalan. Tapi pernah diberhentikan satpol PP karena tidak pake masker mbak, tapi ya gitu doang tidak kena hukuman atau denda. Terus setiap saya pulang kampung tidak ada itu, pemeriksaan vaksin seperti yang di televisi bilang. Ya pake masker kalau mau berobat ke puskesmas saja”. (Hasil wawancara pada 29 Maret 2022).
Ketidakpercayaan  tentang  Covid-19  berkaitan  dengan  tingkat  pengetahuan  masyarakat yang masih minim, sehingga tak sedikit masyarakat Kelurahan Gelam Jaya percaya dengan banyaknya berita-berita bohong yang beredar di sosial media yang menyebutkan Covid-19 tersebut  tidak  ada,  itu  pengalihan  isu  politik  dan  lain  sebagainya,  tanpa  melakukan pemeriksaan  lebih  lanjut  terkait  berita  yang  beredar  tersebut.  Pemangku  kebijakan  atau pemerintah  sendiri  telah  mencoba  membuat  kebijakan  terbaik  untuk  pencegahan  dan penanggulangan  virus  Covid-19  yang  menimpa  Indonesia.  Namun  masih  belum  tegas  dan konsisten dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Dalam kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan protokol kesehatan di berbagai tempat, jika melanggar akan dikenakan sanksi. Realitasnya sanksi tersebut tidak ada, petugas hanya melakukan razia masker tanpa memberikan sanksi yang berarti bagi masyarakat. Selain itu,  tidak  adanya  kejadian  penderita  Covid-19  di  lingkungan  sekitar  menambah  alasan pendukung yang membuat masyarakat semakin percaya jika tidak ada Covid-19, seperti yang ditampilkan di berita televisi.
(iii) Faktor lingkungan
Faktor  selanjutnya  penyebab  masyarakat  tidak  disiplin  dalam  menerapkan  protokol kesehatan  adalah  faktor  lingkungan.  Faktor  ini  memberi  pengaruh  dalam  membentuk perilaku  masyarakat  termasuk  dalam  menaati  protokol  kesehatan.  Faktor  lingkungan  yang menampilkan  penerapan  protokol  kesehatan  yang  benar  dan  sesuai,  tentu  membuat masyarakat mau menerapkan protokol kesehatan seperti di pusat perbelanjaan, puskesmas, sekolah, dan lain-lain yang mana melakukan sosialisasi, penyediaan fasilitas, dan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Hal ini terbukti dengan penjelasan seorang anak berinisial R siswa kelas 6 SD, dia menuturkan bahwa:
“Aku ndak pake masker yak karena lagi ga sekolah lah, ngga ada bu guru yang bisa marahin. Lagian,  temen-temen  juga  pada  ngga  pake  masker.  Tapi  iya  aku  takut  sama  covid-19  kan banyak yang meninggal kan kak karna Covid”. (Hasil wawancara 29 Maret 2022).
Alasan tersebut juga ditemukan pada hasil wawancara dengan Bu N (29 tahun) seorang Ibu Rumah Tangga mengungkapkan bahwa:
“Saya memakai masker kalau mau pergi ke jauh saja, kayak ke mall atau jalan -jalan ke kota yang  banyak  polisi.  Kan  polisi  sekarang  mah  kadang  suka  ngerazia,  kadang  engga  razia. Namanya hari apes nggak ada yang tau mbak, jadi ya pakai masker kalau mau pergi ke tempat yang jauh banget dari rumah, kalau masih di satu kecamatan mah ngga pernah make, soalnya engap terus irit masker terus saya juga ga percaya covid ada tuh. Yah, walaupun ada yang bilang tetangga saya yang meninggal karena covid karena gejalanya sesek napas gitu mbak, tapi  saya  mah  biasa  aja  sih.  Saya  juga  masih  suka  ngumpul-ngumpul  bareng  tetangga, buktinya saya masih hidup sehat walafiat” (Hasil wawancara pada 29 Maret 2022).
Hasil  wawancara  tersebut  membuktikan  bahwasanya  masyarakat  bersifat  dinamis  dan cenderung  mengikuti  apa  yang  dilakukan  oleh  orang  lain.  Dalam  artian  jika  individu  atau masyarakat  berada  di  lingkungan  yang  penerapan protokol  kesehatannya  tinggi  atau  ketat maka individu tersebut mau menerapkan protokol kesehatannya. Sebaliknya, jika tidak ada
pengawas dari lingkungan sekitar seperti penanggung jawab petugas satgas Covid-19 maka individu  atau  masyarakat  cenderung  melakukan  pelanggaran  dengan  tidak  menerapkan protokol kesehatan.
(iv) Vaksinisasi
Pengembangan vaksin yang aman dan efektif terus dilakukan sebagai salah satu langkah dalam  menghentikan  penyebaran  dan  mencegah  penyebaran  virus  Covid-19.  Namun kenyataannya,  tidak  bisa  dipungkiri  masih  ditemukan  kelompok  masyarakat  yang  menolak vaksinasi. Pada program vaksinasi terdapat dua kubu, yakni pro artinya menerima vaksin, dan kontra menolak vaksinisasi.
Penolakan pada vaksinasi masih dapat ditemukan pada masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, seperti pada wawancara dengan Pak R (35 tahun) seorang penjual bakso dan Ibu N (29 tahun) seorang Ibu Rumah Tangga. Kedua informan mengungkapkan bahwa mereka tidak mau untuk di vaksinasi, karena keduanya tidak percaya adanya Covid-19, selain itu Pak R mengatakan “saya tidak mau vaksin, saya takut kalau divaksin nanti demam, malah bikin sakit kayak yang diberitakan di televisi” (hasil wawancara pada 29 Maret 2022).
Pada  sisi  masyarakat  yang  menerima  vaksin  sebetulnya  mereka  vaksin  karena  paksaan keadaan.  Sebagaimana  wawancara  dengan  Ibu  EP  (30  Tahun)  seorang  karyawan  di  suatu pabrik, mengungkapkan bahwa “Saya vaksin ya karena disuruh pabrik, kalau ga vaksin saya ga b oleh masuk kerja” (hasil wawancara pada 09 April 2022).
Jika dilihat dari sisi kontra, masyarakat enggan vaksin karena kemauan dirinya sendiri yang takut  dengan  efek  vaksin,  serta  tidak  percaya  adanya  Covid-19.  Sedangkan,  dari  sisi masyarakat yang pro, mereka vaksin karena terpaksa demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan  dengan  perilaku  indi-  sipliner  protokol  kesehatan  dengan  faktor  vaksinisasi  ini adalah di mana masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan ka- rena pada masyarakat yang sudah vaksin, mereka merasa sudah kebal akan adanya Covid-19 sehingga mulai kendor dalam pen- erapan protokol kesehatan. Sedangkan pada masyarakat yang tidak mau vaksin dan tidak menerapkan protokol kesehatan dikarenakan memang dari awal keberadaan Covid- 19 masyarakat tersebut tidak percaya virus Covid-19 ini. Sejalan dengan penelitian Ganafi dkk (2021),  mengatakan  bahwa  kedua  kubu  yang  menolak  dan  menerima  vaksinisasi  ini  telah menjadi koflik laten dalam masyarakat. Konflik laten ini terjadi di suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menghasilkan konflik, tetapi belum disadari oleh pihak yang terlibat. Apabila dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi konflik manifes (terbuka) di masyarakat. Untuk saat ini konflik dapat dihindari dengan saling menghormati keputusan serta pendapat orang lain, tidak termakan hoax seputar vaksinisasi.
Berdasarkan  faktor-faktor  penyebab  perilaku  indisipliner  protokol  kesehatan  pada masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang di atas, jika dikaitkan dengan teori sistem  sosial  yang  dikemukakan  oleh  Talcott  Parsons  dalam  bukunya  “The  Social  System” yang  terbit tahun 1951 bahwa  tindakan  sosial  atau  individu  dipengaruhi  oleh  struktur  dan budaya.  Dalam  pendekatan  teori  AGIL  peneliti  menganggap  bahwa  pelanggar  penerapan protokol kesehatan salah satu ketidaksiapan masyarakat dari adanya perubahan sosial yang timbul sejak masa pandemi Covid-19, yang mana menyebabkan disfungsi dalam suatu organ, dan  suatu  disfungsi harus  diatasi dengan  baik oleh pemerintah  sebagai upaya  pencegahan penyebaran virus Covid-19.
Dalam  teori  tersebut  dijelaskan  bahwasanya  suatu  sistem  memiliki  strutur  selayaknya organ tubuh, apabila disfungsi pada suatu organ tidak dapat diatasi dengan baik maka akan mempengaruhi fungsi lainnya, bahkan terjadi disintegrasi pada seluruh sistem sosial tersebut. Dalam  hal ini  jika  pelanggar  penerapan  protokol  kesehatan  tidak  diatasi  dengan  baik  akan
mengacaukan kehidupan sosial yang lainnya di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Sehingga jika ingin peran dan fungsi dalam suatu sistem sosial dapat berjalan harus adanya kerjasama yang baik antar anggotanya.
Talcott Parsons menjelaskan bahwa sebuah sistem sosial itu memiliki “kebutuhan” (needs) atau masalah yang harus diatasi agar bisa bertahan, yakni dengan cara adaptasi (adaptation, institusi  ekonomi),  pencapaian  tujuan  (goal  attainment,  institusi  politik),  in-  tegrasi (integration,  institusi  hukum),  serta  pemeliharaan  pola  yang  ada  dan  pengelolaan pertentangan/konflik (latent pattern maintenance, institusi pendidikan) yang biasa disingkat menjadi AGIL. Untuk setiap kebutuhan sistem sosial tersebut, ada institusi atau struktur yang berfungsi untuk memenuhinya yang dijelaskan sebagai berikut:
Pertama,  Institusi  ekonomi  berfungsi  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  adaptasi (adaptation). Artinya jika sistem sosial (masyarakat) dipenuhi kebutuhan ekonominya, maka sistem  sosial  akan  mampu  beradaptasi.  Institusi  ekonomi  (adaptation)  merupakan  fondasi utama  bagi  terbentuknya  institusi  lainnya.  Masyarakat  yang  bisa  menerapkan  protokol kesehatan  dengan  baik  atau  mampu  beradaptasi  dengan  perubahan  kebiasaan  di  masa pandemi Covid-19, dikarenakan masyarakat tersebut mampu secara ekonomi untuk membeli alat pelindung diri.
Berbeda dengan yang ditemukan pada masyarakat yang diteliti peneliti. Masih ditemukan masyarakat  Kelurahan  Gelam  Jaya  berperilaku  indisipliner  penerapan  protokol  kesehatan, dikarenakan  faktor  ekonomi.  Perekonomian  yang  sulit  menjadi  salah  satu  penyebab masyarakat  sulit  beradaptasi  dengan  kehidupan  di  masa  pandemi  Covid-19  yang mengharuskan masyarakat hidup berdampingan dengan virus, dan memperhatikan protokol kesehatan.  Perekonomian  yang  sulit  menjadikan  masyarakat  mengabaikan  protokol kesehatan,  dalam  artian  mereka  enggan  membeli  alat  pelindung  diri,  karena  lebih  penting membeli kebutuhan pokok sehari-harinya.
Kedua,  Institusi  politik  berfungsi  untuk  memenuhi  pencapaian tujuan  (goal  attainment). Institusi  politik  ataupun  pemerintah  di  masa  pandemi  Covid-19,  harus  mampu  secara bersama-sama  mensosialisasikan  visi  misi,  serta  tujuan  yang  dibangun  bersama  untuk memerangi virus Covid-19 yang saat ini menimpa, dengan menerapkan protokol kesehatan dan menggalakkan program vaksinisasi diberbagai kalangan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwasanya  sosialisasi  pemerintah  kepada masyarakat  Kelurahan  Gelam  Jaya  dalam  penerapan  protokol  kesehatan  kurang  terlihat kesungguhannya di mata masyarakat, seperti denda yang dikenakan jika abai prokes. Hal ini membuat masyarakat juga tidak jera atau kapok karena mereka merasa kebijakan denda bagi pelanggar  prokes  hanya  ancaman  atau  gertakan  biasa  dari  pemerintah.  Hal  ini  berarti pencapaian  tujuan  dalam  hal  ini  mencegah  penyebaran  virus  Covid-19  dengan  penerapan protokol  kesehatan,  yang  ingin  disampaikan  lewat  sosialisasi  kepada  masyarakat  belum terealisasikan dengan baik
Diharapkan pemerintah lebih bersungguh-sungguh mensosialisasikan tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemic Covid-19, khususnya kepada masyarakat di daerah perdesaan, sehingga masyarakat mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan mau divaksinisasi, serta masyarakat terhindar dari berita-berita bohong (hoax) di sosial  media.  Berita  bohong  tersebut  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  dalam mensosialisasikan seberapa bahayanya virus Covid-19.
Ketiga,  Institusi hukum berfungsi  me-  menuhi  kebutuhan  integrasi  (integration).  Artinya Institusi hukum atau struktur di masa pandemi Covid-19, harus mampu memperlihatkan dan menerapkan  hukum  yang  tegas  dan  jelas  pada  sistem  sosial.  Berkaitan  dengan  penerapan
protokol  kesehatan,  struktur  pemerintah  harus  jelas  mengatur  hukuman  atau  punishment bagi  pelanggar  protokol  kesehatan.  Karena  jika  dilihat  berdasarkan  faktor  atau  alasan masyarakat  berperilaku  indisipliner  karena  faktor  lingkungan,  di  mana  kurangnya pengawasan  dari  pihak  pemerintah  atau  aparatur  sipil  maupun  satgas  Covid-19  terhadap penerapan protokol kesehatan di masyarakat.
Keempat, Institusi pendidikan dan agama berfungsi untuk memenuhi pemeliharaan pola dan pengelolaan pertentangan/konflik (latency). Institusi pendidikan dan agama di- perlukan sebagai  sebuah  proses  sosialisasi  lintas  generasi  sehingga  menjadi  suatu  kebudayaan  dan diikuti oleh banyak orang dalam jangka waktu yang lebih lama. Artinya jika dikaitkan dengan masa pandemi Covid- 19, di mana penerapan protokol kesehatan menjadi kunci utama dalam pencegahan penyebaran virus, sudah seharusnya struktur melakukan pemeliharaan pola dan mengatasi pertentangan/konflik dalam hal ini pelanggar penerapan protokol kesehatan yang masih dilakukan masyarakat. Dengan demikian, pola yang sudah berjalan dengan seharusnya tidak terganggu dengan pertentangan/konflik tersebut di sistem sosial.

## 4. KESIMPULAN
Pandemi  Covid-19  telah  merubah  tatanan  hidup  manusia  tanpa  terkecuali.  Penerapan protokol kesehatan saat ini masih menjadi kunci utama dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19.  Namun,  realitasnya  penerapan  protokol  kesehatan  masih  jauh  dari  yang diharapkan,  masih  banyak  beberapa  pelanggaran  dalam  penerapan  protokol  kesehatan seperti tidak memakai masker, memakai masker tidak sesuai, tidak membawa handsanitizer atau  tidak  mencuci  tangan  saat  memasuki  suatu  fasilitas  umum,  tidak  menjaga  jarak  atau berkerumunan.  Perilaku  indisipliner  merujuk  pada  tindakan  atau  perilaku  yang  melanggar norma-norma, aturan, atau tata tertib yang telah ditetapkan dalam suatu kelompok, institusi, atau  masyarakat.  Indisiplin bisa terjadi dalam berbagai  konteks, termasuk  di tempat  kerja, sekolah,  lingkungan  sosial,  dan  masyarakat  umum.  Perilaku  indisipliner  dapat  memiliki konsekuensi negatif, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi lingkungan sekitar. Dalam  banyak  kasus,  institusi  atau  kelompok  akan  mengambil  langkah-langkah  untuk mengatasi perilaku indisipliner, seperti memberikan sanksi, teguran, atau tindakan korektif lainnya. Ini melibatkan tindakan yang tidak sesuai dengan harapan atau norma yang berlaku, yang dapat menyebabkan gangguan, konflik, atau dampak negatif lainnya. Adapun faktor atau alasan masyarakat ber- perilaku indisipliner atau tidak disiplin dalam menerapkan protokol Kesehatan  yaitu:  faktor  ekonomi,  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dan keberadaan Covid-19, faktor lingkungan, serta faktor vaksinisasi. Perilaku-perilaku seperti ini dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan dengan memperbesar  risiko  penyebaran  virus.  Penting  untuk  mengedukasi  masyarakat  tentang pentingnya  kedisiplinan  dalam  mengikuti  protokol  kesehatan,  serta  memberikan  informasi yang  akurat  dan  jelas  tentang  bahaya  virus  dan  dampaknya.  Otoritas  kesehatan  dan pemerintah  seringkali  memberlakukan  sanksi  atau  tindakan  tegas  terhadap  perilaku indisipliner demi melindungi kesehatan publik.
Perilaku indisipliner dapat ditanggulangi jika struktur mampu menjalankan tugas dengan baik.  Talcott  Parsons  menjelaskan  bahwa  sebuah  sistem  sosial  itu  memiliki  “kebutuhan” (needs)  atau  masalah  yang  harus dipenuhi/diatasi  agar  bisa  bertahan,  yakni  problem  yang harus dipenuhi/diatasi agar bisa bertahan. Adapun cara agar sistem sosial dapat bertahan, yakni  dengan  cara  adaptasi  (adaptation)  atau  institusi  ekonomi,  pencapaian  tujuan  (goal attainment)  atau  institusi  politik,  integrasi  (integration)  atau  institusi  hukum,  serta pemeliharaan  pola  yang  ada  dan  pengelolaan  pertentangan/konflik  (latent  pattern
maintenance) atau institusi pendidikan dan agama yang biasa disingkat menjadi AGIL. Dalam perspektif ini, maka perilaku atau tindakan manusia dipandang lebih ditentukan oleh struktur- struktur sosial tersebut. Dengan kata lain, struktur yang “mempengaruhi atau menentukan” tindakan individu (aktor).
Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya virus Covid-19 ini merupakan virus yang mampu  bermutasi  dengan  cepat,  dan  mampu  menyebar  dengan  cepat  pula.  Jadi  sudah seharusnya kita waspada dengan virus Covid-19 ini di mana pun, dan kapan pun. Maka dari itu  sudah  seharusnya  masyarakat  mampu  menjalankan  kewajibannya  dengan  baik  sebagai warga  negara  di  masa  pandemi  Covid-19  dengan  selalu  menerapkan  protokol  kesehatan dengan baik dan benar. Kemudian untuk pemerintah, sudah seharusnya berkewajiban untuk selalu membina dan membuat kebijakan bagi masyarakat atau warga negaranya dengan baik dan  benar,  sehingga  tidak  ada  pertentangan/kon-  flik  yang  terjadi  pada  warga  negaranya. Apalagi  di  masa  pandemi  Covid-19,  banyak  warga  negara  yang  perlu  dipimpin  dengan pemimpin yang bertanggungjawab bagi kelangsungan bangsa dan negaranya. Dengan adanya kerjasama  yang  terjalin  dengan  baik  antara  pemangku  kebijakan  atau  pemerintah  dengan masyarakat  atau  warga  negara,  Indonesia  mampu  bertahan  (survive)  di  tengah  pandemi Covid-19 yang masih menimpa negara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pandemi ini dinyatakan berakhir.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ahyar,  M.  (2020).  Problematika  pendidikan  berbasis  masyarakat  dan  solusinya  di  era  new normal Covid-19. El_Huda, IAI Qomarul Huda Bagu NTB, 11(2), 1-15.
Aminah,  S.,  &  Ratnawaty,  L.  (2020).  Pemberdayaan  masyarakat  Kampung  Sarimulya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam pencegahan Covid 19. Yustisi, 7(2), 68-73.
Cahyono,  A.  S.  (2016).  Pengaruh  media  sosial  terhadap  perubahan  sosial  masyarakat  di Indonesia. Publiciana, 9(1), 140-157.
Ganafi, F. S., & Afrizal, S. (2021). Prespektif konflik pada masyarakat dalam pelaksanaan vaksin Covid 19 di Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal. EDISI, 3(1), 120-129.
Hardi, R. T., & Akbar, R. (2021). Pengaruh pandemi covid-19 terhadap karakteristik sampah padat pada kawasan Summarecon Serpong. Jurnal Teknologi dan Desain, 2(2), 94-103.
Modjo,  M.  I.  (2020).  Memetakan  jalan  penguatan  ekonomi  pasca  pandemi.  Jurnal Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of  Development  Planning,  4(2), 103-116.
Pramono, J., & Raharjo, F. S. (2020). Kebijakan taktis pemerintah daerah di Pulau Jawa dalam penanganan corona virus desiase (covid)-19. Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP), 2(2), 57-69.
Safitri, L. A., & Dewa, C. B. (2020). Analisa pengaruh masa new normal pada penjualan online melalui e-commerce Shopee. Jurnal Manajemen Dayasaing, 22(2), 117-125.
Yuliani,  W.  (2018).  Metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dalam  perspektif  bimbingan  dan konseling. Quanta, 2(2), 83-91.
Zendrato,  W.  (2020).  Gerakan  mencegah daripada  mengobati  terhadap  pandemi  covid-19. Jurnal Education and development, 8(2), 242-242.