Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10. No. 1  April 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  277 - 284

## PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI MENGENAI ETIKA DAN HUKUM PENGGELAPAN PAJAK
Oleh : Andi Sabirin
STIE Panca Bhakti Palu
Email : andisabirin3@gmail.com
Arif Widyatama STIE Panca Bhakti Palu Email: arifwidyatama10@gmail.com Alji Antameng STIE Panca Bhakti Palu Email : aljiantameng49@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  10 April - 2022 Accepted  24 April - 2022 Available Online 30 April - 2022 This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  Differences  in
Accounting  Department  Students'  Perceptions  regarding  Ethics and  Tax  Evasion  Law.  In  this  study,  the  samples  taken  were  86 people from 2 campuses. At the Tadulako University campus, the sample  was  40  people,  and  at  the  Panca  Bhakti  School  of Economics, it was 46 people. Data was collected through a survey obtained  by  distributing  questionnaires  to  the  respondents.  The results  of  this  study  indicate  that  the  ethics  of  tax  evasion  has  a significant effect on the tax system. On the other hand, tax justice does not significantly the ethics of tax evasion because there still needs  to  be  emphasis  and  some  points  from  tax  officials  for  the public  to  be  more  precise,  and  discrimination  has  a  significant effect on tax evasion laws.
Keyword : ethic,  tax  evasion,  tax justice, tax officials

## 1. PENDAHULUAN
Bagi sebagian besar negara, termasuk
Indonesia pajak selalu menjadi sumber utama pendapatan  negara.  Dana  yang  berasal  dari pendapatan negara digunakan untuk membiayai pembangunan. Pentingnya peranan masyarakat  sebagai  wajib  pajak  dalam pembangunan negara yaitu dengan membayar kewajiban  pajaknya.  Dalam  hal  ini  pajak sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  negara yang  berperan  penting  dalam  kelangsungan suatu negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai  pengelola  administrasi  perpajakan  di Indonesia, selalu berusaha untuk
meningkatkan  penerimaan  pajak  guna  untuk kesejahteraan rakyat (Carmel, 1987; Tota and
Shehu,  2012;  Darmayasa  and  Aneswari, 2015).
Salah satu indikasi adanya 2 penggelapan  pajak  mungkin  dapat  dilihat melalui  tidak  tercapainya  target  penerimaan pajak.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) mencatat  realisasi  penerimaan  pajak  tidak sesuai  target  Anggaran  Penerimaan  dan Belanja Negara (APBN).
Berbagai  macam  realitas  mengenai tidak  tercapainya  target  penerimaan  pajak, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan  semua  penghasilannya,  serta munculnya  kasus  kerjasama  penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak. Masalah  penggelapan  pajak  sudah  sering terjadi  di  Indonesia.  Salah  satu  contoh kasusnya  adalah  petugas  pajak  Gayus Tambunan  dan  Suwir  Laut.  Dalam  kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus dan Suwir  Laut  dapat  memunculkan  pemikiran
negatif  tentang  pajak.  Saat  ini,  kepercayaan wajib  pajak  terhadap  petugas  pajak  mulai menurun  yang  disebabkan  karena  uang  atas pembayaran  pajak  yang  dikeluarkan  oleh wajib  pajak  ternyata  disalahgunakan  oleh petugas pajak yang mana uang tersebut malah masuk  ke  tabungan  pribadi  petugas  pajak (Agarwal et al. , 2020; Di Nola et al. , 2021; Ma,
Jiang  and  Xiao,  2021;  Marjit,  Mishra  and Mitra, 2021).
Apabila tingkat kepatuhan masyarakat dalam  membayarkan  kewajiban  pajaknya rendah,  maka  akan  timbul  berbagai  masalah perpajakan seperti perencanaan pajak. Perencanaan  Pajak  (Tax  Planning)  bertujuan untuk  meminimalkan  jumlah  pembayaran pajak.  Dalam  menyusun  perencanaan  pajak harus  dilakukan  dengan  hati-hati  agar  tidak dikategorikan  sebagai  tindakan  penggelapan pajak  (Khalil  and  Sidani,  2020;  Giraldo- Barreto  and  Restrepo,  2021;  Fernando  and Antoine, 2022; Savić et al. , 2022). Perncanaan pajak( tax planning ) adalah upaya wajib pajak untuk  meminimilkan  pajak  terutang  melalui cara  yang  telah  jelas  diatur  dalam  peraturan perpajakan  (Afrianto,  2013).  Terdapat  dua jenis perencanaan pajak yang dikenal masyarakat,  yaitu  penghindaran  pajak  ( tax avoidance )  dan  penggelapan  pajak  ( tax evasion ).  Perbedaan  antara  penghindaran pajak  dan  penggelapan  pajak  terletak  pada kepatuhanya  atas  peraturan  yang  sedang berlaku. Penghindaran pajak melakukan usaha meminimalkan  jumlah  pajak  terutang  dengan memanfaatkan  celah  peraturan  yang  ada sehingga  dianggap  tidak  melanggar  aturan. Berbeda  dengan  penggelapan  pajak  yang melakukan usaha meminimalkan pajak terutang  dengan  menggunakan  cara  yang melanggar  hukum  (Casi,  Spengel  and  Stage, 2020;  Uyar,  Nimer, et  al. ,  2021;  Banerjee,
Boly and Gillanders, 2022).

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS
Penggelapan pajak (tax evasion) yang terjadi  menyebabkan  masyarakat  kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun  pemerintah  karena  merasa  tidak  adil dan  khawatir  pajak  yang  mereka  setor  akan disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung  jawab  (Benkraiem et  al. ,  2021;
Gavoille  and  Zasova,  2021;  Li et  al. ,  2021; Uyar,  Bani-Mustafa, et  al. ,  2021).  Hal  inilah
yang akhirnya menimbulkan berbagai persepsi di  benak  Wajib  Pajak  mengenai  perilaku penggelapan pajak.
Secara umum terdapat tiga pandangan mendasar  mengenai  etika  atas  penggelapan pajak  (tax  evasion),  yaitu  penggelapan  pajak (tax  evasion)  dipandang  kadang-kadang  etis, tidak  pernah  etis  dan  dipandang  selalu  etis. Dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak (tax evasion). penggelapan pajak  (tax  evasion)  dianggap  sebagai  yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil, Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh  terhadap  pandangan  etis  terhadap penggelapan pajak (tax evasion) (Bethencourt and Kunze, 2020; Islam et al. , 2020; Ma, Jiang and  Xiao,  2021;  Alstadsæter et  al. ,  2022;
Chiarini, Ferrara and Marzano, 2022).
Penggelapan  pajak  (tax  evasion) sebagai  usaha  yang  dilakukan  oleh  Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara  melanggar  undang-undang.  Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak (tax evasion) ini dilakukan dengan menggunakan  cara  yang  tidak  legal.  Para Wajib  Pajak  sama  sekali  mengabaikan ketentuan  formal  perpajakan  yang  menjadi kewajibannya,  memalsukan  dokumen,  atau mengisi  data  dengan  tidak  lengkap  dan  tidak benar  (Agarwal et  al. ,  2020;  Di  Nola et  al. , 2021;  Kurauone et  al. ,  2021;  Marjit,  Mishra and Mitra, 2021; Savić et al. , 2022).
Penggelapan  pajak  bisa  timbul  akibat pengelolaan  pajak  yang  kurang  baik.  Begitu juga dengan Target penerimaan negara terlalu besar akan meng-akibatkan beban pencapaian target  yang  diemban  petugas  pajak  menjadi beban  psikologis  sehingga  dikhawatirkan dapat  memicu  tindakan  yang  menyimpang. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk  membenarkan  penggelapan  pajak  (tax evasion)  adalah  atas  dasar  moral  yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak,  adanya  korupsi  oleh  pemerintah,  tarif pajak  yang  tinggi  atau  tidak  mendapatkan banyak  imbalan  atas  pembayaran  pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Terdapat  perbedaan  persepsi  mahasiswa akuntansi  pada  perguruan  tinggi  negeri dan  perguruan  tinggi  swasta  mengenai etika penggelapan pajak
H 2 :    Terdapat  perbedaan  persepsi  mahasiswa akuntansi  pada  perguruan  tinggi  negeri dan  perguruan  tinggi  swasta  mengenai hukum penggelapan pajak
H 3 : Terdapat perbedaan mahasiswa mengenai
etika  penggelapan  pajak  berdasarkan gender
H 4 : Terdapat perbedaan mahasiswa mengenai hukum  penggelapan  pajak  berdasarkan gender

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif  dengan  metode  survei.  Adapun yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini adalah  mahasiswa  jurusan  akuntansi  yang sudah  mempelajari  mata  kuliah  perpajakan, pada universitas tadulako angkatan tahun 2015 yang berjumlah 290 orang dan  sekolah tinggi ilmu  ekonomi  berjumlah  335  orang.  Tehnik Proportional  Random  Sampling  didapatkan jumlah  sampel  sebanyak  86  mahasiswa  yang telah  mempelajari  mata  kuliah  perpajakan, adapun  besar  atau  jumlah  pembagian  sampel untuk  masing-masing  mahasiswa  dengan menggunakan rumus Sugiyono (2007).
𝑛 = 𝑋 𝑁𝑥 𝑁1 Keterangan : n :    Jumlah  sampel  yang  diinginkan setiap strata N :  Jumlah  seluruh  populasi  mahasiswa angkatan semester VI
Yang telah mempelajari mata kuliah perpajakan di      universitas tadulako dan Stie.
X : Jumlah populasi pada setiap strata N1 : Sampel Berdasarkan  rumus,  jumlah  dari  masing- masing 2 kampus tersebut yaitu: Mahasiswa universitas tadulako : 290 625 × 86 = 40 Sekolah tinggi ilmu ekonomi : 335 625 × 86 = 46
Setelah dilakukan perhitungan, jumlah sampel  yang  dibutuhkan    86    orang.  Jumlah sampel  masing-masing  kampus,  universitas tadulako sebanyak 40 orang dan sekolah tinggi ilmu ekonomi panca bhakti sebanyak 46 orang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Perbedaan  Persepsi  Mahasiswa Jurusan  Akuntansi  Mengenai  Etika  dan Hukum  Penggelapan  Pajak  Berdasarkan Gender
Berdasarkan  hasil  uji  simultan  yang  telah dilakukan perbedaan persepsi mahasiswa pada jurusan  akuntansi  dikampus  Universitas Tadulako  dan  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Panca  Bhakti  palu  pada    pernyataan  sistem perpajakan,  keadilan  pajak  dan  diskriminasi dalam  etika  dan  hukum  penggelapan  pajak dinyatakan  tidak  ada  perbedaan  berdasarkan gender  hanya  saja  pada  pernyataan  keadilan pajak  terdapat  penolakan  dari  kedua  kampus Negeri  dan  Swasta  juga  berdasarkan  gender. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa persepsi  mahasiswa  mengenai  penggelapan pajak  dalam  pernyataan  keadilan  pajak  perlu lagi  disosialisasikan  dan  diberi  pemahaman kembali terhadap masyarakat. Dalam penerapan pajak di Indonesia hal yang perlu di perhatikan  adalah  adanya  keadilan.  Teori keadilan berperan sebagai teori yang mengawasi  apakah  sistem  perpajakan  disuatu negara  sudah  berjalan  sesuai  hukum  dan standar  sudah  memenuhi  kriteria  adil  atau belum.  Lebih  di  fokuskan  pada  sistem pemungutan  pajak  yang  di  Indonesia  yang berasaskan  adil  (equality).  Secara  psikologi masyarakat  menganggap  bahwa  pajak  adalah suatu beban dan tentunya masyarakat memerlukan sikap perlakuan  yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara (Gupta and Makena, 2020; Khalil and Sidani, 2020;  Giraldo-Barreto  and  Restrepo,  2021; Fernando and Antoine, 2022).
Keadilan  pajak  sendiri  merupakan substansi  utama  dalam  perumusan  kebijakan, akan  tetapi  keadilan  adalah  hal  yang  abstrak dan subjektif Karena masyarakat memerlukan suatu  kepastian  bahwa  mereka  mendapatkan perlakuan  yang  adil  dalam  pengenaan  dan pemungutan  pajak  oleh  negara.  Rasa  ingin diperlakukan  adil  adalah  suatu  hal  yang lumrah,  demikian  pula  halnya  dengan melakukan  pembayaran  pajak,  wajib  pajak juga  ingin  diperlakukan  secara  adil.  Asas keadilan dan kesamaan yang dimaksud dalam kebijakan perpajakan adalah wajib pajak yang berada  dalam  keadaan  yang  sama  harus dikenakan  beban  pajak  yang  sama  dan  adil (Casi, Spengel and Stage, 2020; Raikov, 2021;
Uyar, Nimer, et al. , 2021; Banerjee, Boly and Gillanders, 2022).
Suatu  kebijakan  yang  dapat  diterima oleh  seluruh  pihak,  seluruh  rakyat,  semua golongan. Keadilan horizontal dalam perspektif  pajak  mengandung  makna,  untuk wajib  pajak  dengan  kondisi  kemampuan  atau penghasilan  yang  sama  harus  dikenakan jumlah  pajak  yang  sama  tanpa  membedakan jenis  atau  sumber  penghasilannya.  Prinsip  ini mengabaikan  potensi  perbedaan  pengeluaran dari masing-masing rumah tangga.
Sama  dan  adil  disini  memaksudkan secara proposional sesuai dengan manfaat dan kemampuan  wajib  pajak  tersebut  dalam membayar  pajak.  Fenomena  yang  terjadi  saat ini, kontribusi pajak penghasilan para pemilik perusahan  masih  sangatlah  minim,  jauh  lebih kecil dengan pajak penghasilan yang dibayarkan karyawan (Benkraiem et al. , 2021; Gavoille  and  Zasova,  2021;  Li et  al. ,  2021; Uyar, Bani-Mustafa, et al. , 2021).
Dirjen  pajak  sebenarnya  tak  perlu menaikan tariff pajak untuk orang kaya sekali, namun  yang  diperlukan  adalah  mencoba memberikan  kepastian  sehubungan  dengan kepatuhan  dalam  pelaporan  dan  pembayaran pajak,  dan  ruang  untuk  intensifikasi  masih tersedia.  Program  pengampunan  pajak  juga akan  membantu  wajib  pajak  dalam  hal keterbukaan  atas  aset  yang  dimiliki  wajib pajak  tanpa  harus  merasa  takut  karena sekarang  sudah  ada  keterbukaan  informasi antarnegara,  tidak  akan  ada  uang  yang  dapat disembunyikan.
Keadilan sosial dalam sistem perpajakan,  universality  principle  ialah  setiap orang  yang  mampu  membayar  pajak,  harus dipajaki  secara  universal,  artinya  kepada orang-orang  tersebut  diberi  beban  pajak  yang sama  bahwa  pembebasan-pembebasan  dari setiap  wajib  pajak  harus  meliputi  semua bidang dan lapangan sosial ekonomi masyarakat, the equality principle merupakan orang-orang atau badan dalam posisi ekonomi yang  sama  harus  menanggung  utang  pajak yang  sama  pula,  the  ability  to  pay  principle yaitu jumlah beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuannya untuk memikul beban pajak itu, dengan memperhatikan semua sifat-sifat  yang  melekat  pada  individu, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat pengenaan  pajak  akan  menjadi  sama,  the principle  of  redistribution  ialah  prinsip  ini
menghendaki  bahwa  distribusi  beban  pajak diantara  penduduk  harus  mempunyai  akibat untuk  memperkecil  perbedaan  penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme  pasar  bebas  (Aurazo,  2020; Saavedra and Romero, 2021).
Jika  wajib  pajak  membayar  pajak sesuai  kemampuannya  maka  dapat  dikatakan bahwa  keadilan  bagi  wajib  pajak  terpenuhi. Jika  pajak  dikenakan  tanpa  dirasakan  sesuatu yang buruk bagi wajib pajak itu sendiri maka keadilan  bagi  wajib  pajak  terpenuhi.  Begitu banyak  pemikiran  yang  mengharapkan  agar pajak  itu  bersifat  adil  dan  merata.  Sistem pemungutan  pajak  yang  bersifat  adil  dan merata  yang  telah  disampaikan  dengan  sudut pandang para ahli dengan berprinsip keadilan demi  terselanggaranya  sebuah  peradaban bangsa  dalam  suatu  negara.  Dalam  mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah  mengusahakan  agar  upaya  pemungutan pajak  diselenggarakan  secara  umum  dan merata  (Bethencourt  and  Kunze,  2020;  Islam et al. , 2020).
Perbedaan  Persepsi  Mahasiswa  Akuntansi Untad Dan Stie Mengenai Etika
Penggelapan  Pajak  Dalam  Pernyataan Sistem Perpajakan
Berdasarkan hasil pengisian kuesioner dan  wawancara  beberapa  responden,  sistem perpajakan  sudah  diterapkan  dengan  tujuan untuk  membangun  kemandirian  negara  dan membiayai  berbagai  pembangunan  yang dibutuhkan  agar  berpotensi  secara  optimal. Segala  pembangunan  sarana  yang  menunjang infrastruktur  dan  ekonomi  bisa  dibangun karena  adanya  dana  dari  pembayaran  pajak. Sistem  perpajakan  di  Indonesia  yang  satu  ini diterapkan  sampai  tahun  1967.  Merupakan suatu  bentuk  cara  pemungutan  pajak/dirjen pajak.  Pada  sistem  ini  yang  menentukan besarnya  pajak  yang  terutang  adalah  petugas pajak  sehingga  bersifat  pasif..  Pentingnya pajak  diatur  dalam  suatu  undang-undang sebelum dilakukan pemungutan bertujuan agar setiap  pemungutan  pajak  didasarkan  pada kepastian  hukum.  Titik  tolak  tujuan  hukum disini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan  maksimal  bagi  setiap  orang berkenaan  dengan  pembebanan  pajak  oleh negara.  Pajak  yang  dikenakan  kepada masyarakat  harus  diadaptasi  dari  kondisi perekonomian  suatu  masyarakat.  Secara
sederhana dapat dikatakan bahwa pembebanan pajak  harus  menurut  kemampuan  masyarakat (Alstadsæter et al. , 2022; Chiarini, Ferrara and Marzano, 2022).
Berdasarkan  pengujian  yang  telah dilakukan  dalam  penelitian  ini,  menunjukan bahwa tidak ada perbedaan dari kampus negeri dan swasta pada pernyataan sistem perpajakan.Sistem  perpajakan  berpengaruh dalam  etika  penggelapan  pajak.  Hasil penelitian  ini  memberikan  bukti  bahwa pemerintah  memiliki  kontrol  penuh  untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, utang pajak baru akan timbul ketika  pemerintah  sudah  menetapkan  (Ma, Jiang  and  Xiao,  2021;  Marjit,  Mishra  and Mitra, 2021).

## Perbedaan Persepsi Mahasiswa Untad Dan Stie  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak Dalam Keadilan Pajak  Perpajakan
Secara  garis  besar  prinsip  manfaat berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan  prinsip  ini  sistem pajak  yang  benar-benar  adil  sangat  berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Setiap wajib pajak diminta untuk membayar  sesuai  dengan  kemampuannya. Prinsip  kemampuan  membayar  secara  luas digunakan  sebagai  pedoman  pembebanan pajak.  Diartikan  bahwa  orang-orang  yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama juga orang-orang  yang  mempunyai  kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Pembebanan  pajak  diantara  subjek  pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang atau sesuai dengan kemampuannya, yaitu  seimbang  dengan  penghasilan  yang dinikmatinya dibawah
perlidnungan pemerintah. Dalam asas equality dan equity ini terkandung  makna  bahwa  pemerintah  tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap sesama  wajib  pajak.  Kewajiban  membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan  harus  adil.  Kelompok  yang memiliki  sumber  daya  ekonomi  yang  lebih besar  memberikan  sumbangan  yang  lebih besar  dari  pada  kelompok  yang  tidak  banyak memiliki  sumber  daya  ekonomi.  Satu  konsep keadilan  pajak  yang  baru  diluar  konsep keadilan  horizontal dan vertical, yaitu konsep keadilan geografis. Menurutnya pajak disuatu
daerah  tidak  boleh  memiliki  perbedaan  yang besar  dengan  daerah  lainnya.  Besaran  beban pajak  harus  diatur  agar  tidak  terjadi ketimpangan  yang  terlalu  tinggi  antar  daerah (Agarwal et al. , 2020).
Prinsip keadilan harus dipegang teguh baik  dalam  pelaksanaan  sehari-hari.  Keadilan dalam  pelaksanaan  antara  lain  diwujudkan dengan  adanya  hak  bagi  wajib  pajak  untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran  dan  mengajukan  banding  pada majelis  pertimbangan  pajak  atau  lembaga peradilan  lainnya.  Dalam  mencari  keadilan salah  satu  jalan  yang  harus  ditempuh  ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan  secara  umum  dan  merata yaitu pemungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian  rupa,  sehingga  dapat  diperoleh tekanan  yang  sama  atas  seluruh  rakyat (Chiarini, Ferrara and Marzano, 2022).
Keadilan pemeriksaan pajak, Revitalisasi  pemeriksaan  bertujuan  untuk meningkatkan  keadilan  (fairness),  kualitas, dan  tata  pemeriksaan.  Program  ini  meliputi efisiensi  alokasi  SDM  dengan  percepatan restitusi  kepada  wajib  pajak  patuh  untuk mengurangi kebutuhan SDM sedangkan SDM yang  tersedia  difokuskan  untuk  melakukan pemeriksaan  atas  wajib  pajak  dengan  resiko tinggi (wajib pajak dengan tingkat ketidakpatuhan tinggi).
Jika surat pemberitahuan  yang  dilaporkan  oleh  wajib pajak  dilakukan  pengujian  tentang  kepatuhan berdasarkan indikator tertentu secara menyeluruh  dan  terstruktur  maka  keadilan bagi  wajib  pajak  terpenuhi.  Jika  pajak dikenakan tanpa dirasakan sesuatu yang buruk bagi wajib pajak itu sendiri maka keadilan bagi wajib  pajak terpenuhi.  Begitu  banyak pemikiran  yang  mengharapkan  agar  pajak  itu bersifat  adil  dan  merata.  Bahwa  hal  yang disepakati  tentang  keadilan  itu  sendiri  adalah sesuatu  yang  sangat  abstrak  dan  subjektif sehingga  sangat  sulit  menemukan  formula yang dapat memenuhi seluruh  aspek  keadilan khususnya saat berbicara tentang asa keadilan dalam  perpajakan.    Yang  menjadi  prinsip dalam rangka pencapaian keadilan pajak disini adalah  keseriusan  pemerintah  dengan  wakil rakyat  dalam  membuat  kontrak  sosial  yang dapat  memenuhi  kebutuhan  negara  dari  sisi pembiayaan  denga  tetap  melindungi  dan menciptakan  distribusi  pendapatan  yang  adil untuk  masyarakatnya  yang  fair  (adil)  dan
aturan  tersebut  dapat  diberlakukan  dan  cocok dengan  kehidupan  sosial  ekonomi  (Ma,  Jiang and  Xiao,  2021;  Marjit,  Mishra  and  Mitra, 2021).
Perbedaan  Persepsi  Mahasiswa  Akuntansi Untad Dan Stie Mengenai Hukum Penggelapan Pajak Dalam Diskriminasi Diskriminasi merujuk kepada
pelayanan  yang  tidak  adil  terhadap  individu tertentu,  di  mana  layanan  ini  dibuat berdasarkan  karakteristik  yang  diwakili  oleh individu  tersebut.  Diskriminasi  merupakan suatu  kejadian  yang  biasa  dijumpai  dalam masyarakat  manusia,  ini  disebabkan  karena kecenderungan  manusia  untuk  membeda- bedakn yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik  suku,  antargolongan,  kelamin, ras,  agama  dan  kepercayan,  aliran  politik, kondisi  fisik  atau  karakteristik  lain  yang diduga  merupakan  dasar  dari  tindakan dsikriminasi  (Ma,  Jiang  and  Xiao,  2021; Alstadsæter et al. , 2022; Chiarini, Ferrara and Marzano,  2022).  Diskirminasi  langsung, terjadi  saat  hukum,  peraturan  atau  kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras dan sebagainya, dan menghambat  adanya  peluang  yang  sama. Diskriminasi  tidak  langsung,  terjadi  saat peraturan  yang  bersifat  netral  menjadi diskriminatif  saat  diterapkan  dilapangan. Perilaku  diskriminasi  dalam  perpajakan  ini merupakan suatu tindakan yang menyebabkan keengganan    masyarakat/wajib  pajak  (baik domestik  dan  asing)  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Di  dalam  bidang perpajakan  ,  diskriminasi  merupakan  suatu kondisi dimana pihak Ditjen pajak membeda- bedakan  perlakuan  terhadap  setiap  wajib. Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan  pajak  yang  akan  dilakukan  oleh wajib  pajak,  dimana  kondisi  ini  disebabkan oleh  pihak  Ditjen  pajak  sendiri  yang  tidak mampu  berlaku  adil.  Semakin  banyak peraturan  perpajakan  yang  dianggap  sebagai diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap  peraturan.  Ketidakpatuhan  ini  dapat berakibat  pada  masyarakat  yang  enggan membayar pajak. Sehinggah wajib pajak akan mempunyai  persepsi  bahwa  penggelapan pajak  merupakan  tindakan  yang  etis  untuk dilakukan.
Diskriminasi,  yang  terkait  dengan penghindaran dalam kodisi tertentu menganggap  bahwa  suatu  penggelapan  pajak dipandang  sebagai  yang  paling  dibenarkan dalam  kasus  tertentu,  dimana  sistem  pajak dilihat  tidak  adil,  dana  pajak  terkumpul terbuang  sia-sia  dan  dimana  pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk.  Budaya  yang  berbeda,  perspektif sejarah  dan  agama  semua  memiliki  pengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak(Saavedra  and  Romero,  2021;  Dezső, Alm and Kirchler, 2022).

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan    hasil  penelitian  yang telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  maka kesimpulan terkait dengan perbedaan persepsi mahasiswa  mengenai  etika  dan  hukum penggelapan  pajak  dalam  sistem  perpajakan, keadilan  pajak  dan  diskriminasi  adalah pertama  dalam  etika  penggelapan  pajak berpengaruh signifikan tehadap sistem perpajakan  ,sedangkan  dalam  keadilan  pajak tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  etika penggelapan  pajak  dikarenakan  masih  perlu ada penekanan dan beberapa poin dari petugas perpajakan untuk masyarakat agar lebih jelas, dan  diskriminasi  berpengaruh  signifikan terhadap hukum penggelapan pajak.Penggelapan pajak terkadang dipandang sebagai  sesuatu  yang  etis  dan  juga  tidak  etis, untuk  dari  pada  itu  perlu  adanya  penekanan terhadap  wajib  pajak  mengenai  pengertian tentang  perlunya  membayar  pajak.  Kedua, bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk menyelenggarakan  pemerintahan  yang  jujur dan  adil  serta  membuat  sistem  perpajakan yang bagus.

## 6. REFERENSI
Agarwal, S. et al. (2020) ‘Tax evasion, capital gains taxes, and the housing market’, Journal of Public Economics , 188, p.
104222. doi:10.1016/j.jpubeco.2020.104222.
Alstadsæter, A. et al. (2022) ‘Tax evasion and tax  avoidance’, Journal  of  Public Economics , 206. doi:10.1016/j.jpubeco.2021.104587.
Aurazo,  J.  (2020)  ‘Merchant  internalization and  tax  evasion’, Research  in
Economics ,  74(4),  pp.  273–276. doi:10.1016/j.rie.2020.06.002. Banerjee,  R.,  Boly,  A.  and  Gillanders,  R. (2022)  ‘Anti-tax  evasion,  anti-
corruption and public good
provision:  An experimental analysis of  policy  spillovers’, Journal  of Economic Behavior and Organization ,  197,  pp.  179–194. doi:10.1016/j.jebo.2022.03.006.
Benkraiem, R. et al. (2021) ‘Ethical behavior, auditing strength, and tax evasion: A worldwide  perspective’, Journal  of International  Accounting,  Auditing and  Taxation ,  43,  p.  100380.
doi:10.1016/j.intaccaudtax.2021.100
380.
Bethencourt, C. and Kunze, L. (2020) ‘Social norms  and  economic  growth  in  a model with labor and capital income tax  evasion’, Economic  Modelling ,
86(June 2019), pp. 170–182. doi:10.1016/j.econmod.2019.06.009
.
Carmel,  M.  (1987)  ‘Taxes:  Attidues  and perceptions  and  their  social  bases’, Journal of Economic Psychology , 8, pp. 55–76.
Casi, E., Spengel, C. and Stage, B.M.B. (2020) ‘Cross-border  tax  evasion  after  the common  reporting  standard:  Game over?’,
Journal of Public Economics , 190, p. 104240. doi:10.1016/j.jpubeco.2020.104240.
Chiarini,  B.,  Ferrara,  M.  and  Marzano,  E.
(2022)  ‘Tax  evasion  and  financial accelerator:  A  corporate  sector analysis for the US business cycle’, Economic  Modelling ,  108(October 2020), p. 105780. doi:10.1016/j.econmod.2022.10578 0.
Darmayasa,  I.N.  and  Aneswari,  Y.R.  (2015) ‘The  Ethical  Practice  of  Tax Consultant Based on Local Culture’,
Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences ,  211(September),  pp.  142– 148. doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.021. Dezső,  L.,  Alm,  J.  and  Kirchler,  E.  (2022) ‘Inequitable wages and tax evasion’,
Journal of Behavioral and Experimental Economics , 96(November 2021).
doi:10.1016/j.socec.2021.101811. Fernando, G.A. and Antoine, M. (2022) ‘The network  structure  of  global  tax evasion  evidence  from  the  Panama papers’, Journal of Economic Behavior & Organization , 197(721846), pp. 660–684. doi:10.1016/j.jebo.2022.03.024.
Gavoille,  N.  and  Zasova,  A.  (2021)  ‘Foreign ownership  and  labor  tax  evasion: Evidence  from  Latvia’, Economics Letters , 207, p. 110030.
doi:10.1016/j.econlet.2021.110030. Giraldo-Barreto,  J.  and  Restrepo,  J.  (2021) ‘Tax  evasion  study  in  a  society realized as a diluted Ising model with competing  interactions’, Physica  A: Statistical Mechanics and its
Applications , 582, p. 126264. doi:10.1016/j.physa.2021.126264. Gupta, R. and Makena, P. (2020) ‘Why must it always be so Real with tax evasion?’, Quarterly Review of Economics and Finance , 78, pp. 304–308. doi:10.1016/j.qref.2020.04.006. Islam, A. et al. (2020) ‘Public policies and tax evasion:  evidence  from  SAARC countries’, Heliyon , 6(11), p. e05449. doi:10.1016/j.heliyon.2020.e05449. Khalil, S. and Sidani, Y. (2020) ‘The influence of religiosity on tax evasion attitudes in Lebanon’, Journal of
International  Accounting,  Auditing and  Taxation ,  40,  p.  100335.
doi:10.1016/j.intaccaudtax.2020.100 335.
Kurauone,  O. et  al. (2021)  ‘The  effects  of International  Financial  Reporting Standards, auditing and legal enforcement on tax evasion: Evidence from 37 African
countries’, Global  Finance  Journal ,
49(August 2020), p. 100561.
doi:10.1016/j.gfj.2020.100561.
Li,  L. et  al. (2021)  ‘Evading  by  any  means? VAT  enforcement  and  payroll  tax evasion  in  China’, Journal  of
Economic
Behavior and
Organization ,  185,  pp.  770–784. doi:10.1016/j.jebo.2020.10.012.
Ma,  Y.,  Jiang,  H.  and  Xiao,  W.  (2021)  ‘Tax evasion,  audits  with  memory,  and portfolio choice’, International
Review  of  Economics  and  Finance , 71(December  2019),  pp.  896–909. doi:10.1016/j.iref.2020.10.010. Marjit, S., Mishra, S. and Mitra, S. (2021) ‘Tax evasion  by  tax  deferment:  Sham litigation  with  an  informal  credit market’, European Journal  of
Political Economy ,  69(February 2020), p. 102008. doi:10.1016/j.ejpoleco.2021.102008
.
Di  Nola,  A. et  al. (2021)  ‘The  aggregate consequences  of  tax  evasion’,
Review  of  Economic  Dynamics ,  40,
pp. 198–227. doi:10.1016/j.red.2020.09.009. Raikov, A. (2021) ‘Decreasing tax evasion by artificial intelligence’, IFAC-
PapersOnLine , 54(13), pp. 172–177. doi:10.1016/j.ifacol.2021.10.440.
Saavedra,  S.  and  Romero,  M.  (2021)  ‘Local incentives  and  national  tax  evasion:
The  response  of  illegal  mining  to  a tax  reform  in  Colombia’, European Economic  Review ,  138(July),  p.
103843. doi:10.1016/j.euroecorev.2021.1038 43.
Savić,  M. et  al. (2022)  ‘Tax  evasion  risk management using a Hybrid Unsupervised Outlier Detection method’, Expert Systems with Applications ,  193(August  2021). doi:10.1016/j.eswa.2021.116409. Tota, I. and Shehu, H. (2012) ‘The Dilemma of Business Ethics’, Procedia Economics  and  Finance ,  3(12),  pp. 555–559. doi:10.1016/s2212-
5671(12)00195-5.
Uyar,  A.,  Nimer,  K., et  al. (2021)  ‘Can  e- government  initiatives  alleviate  tax evasion?  The  moderation  effect  of ICT’, Technological  Forecasting and  Social  Change ,  166(August
2020), p. 120597. doi:10.1016/j.techfore.2021.120597.
Uyar,  A.,  Bani-Mustafa,  A., et  al. (2021) ‘Does innovation capacity reduce tax evasion?  Moderating  effect  of intellectual property rights’, Technological Forecasting and
Social  Change ,  173(August),  p.
121125. doi:10.1016/j.techfore.2021.121125.