## PERTANGGUNGJAWABAN RETRIBUSI PARKIR
DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2018
Abdul Rauf 1 , Sisca Nopralia 2
1) Staf Pengajar Fakultas Imu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Palembang 2) Staf Pengajar Fakultas Imu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Palembang
Email : abdul_rauf@unisti.ac.id , sisca_nopralia@unisti.ac.id

## ABSTRAK
The  research  entitled  “The  Parking  Fees  in  Transportation  Ag encies  In Palembang”,  aimed  to  determine  the  accountabilty  of  acceptance  parking  fees  by
Transportation  Agencies  in  Palembang  through  qualitative  aspect  of  receiving  report, developed  from  approach  of  public  accountability.  The  method  in  this  research  uses qualitative  method  in  the  form  of  descriptive.  The  data  retrieval  techniques  are  about observation,  interview,  and  documentation.  This  research  uses  public  accountability theory  which is explained by J.  B  Ghartey is about the collection of parking fees. The actor  who  is  involved  in  collecting  of  parking  fees  and  the  value  which  is  got  from collecting the parking fees.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Distribusi Parkir.

## PENDAHULUAN
Sejarah pemungutan pajak pada umumnya  secara  singkat  dapat  digambarkan sebagai  berikut:  Di  Zaman  purbakala  orang menganggap  sangat  bijaksana  dan  berbudi  luhur untuk  secara  sukarela  turut  serta  memelihara terhadap  berlangsungnya  kehidupan  Negaranya, seperti halnya dengan pikiran rakyat dari Negara Yunani  Purba.  Juga  sampai  dengan  abad pertengahan,  yaitu  antara  476  Masehi,  tahun jatuhnya kerajaan Romawi-Barat  dan tahun 1492, tahun diketemukannya Benua Amerika, pemungutan pajak secara paksa belum dikenal.
Pengeluaran  para  Raja  pada  waktu  itu dibiayai  dengan  penghasilan  dan  kekayaan pribadinya,  bahkan  pengeluaran  bagi  keperluan Negarapun  ditutup  dengan  pengahasilan  dan kekayaan  para  raja.  Hanya  dalam  keadaan  yang sangat  mendesak    sekali,  apabila  ternyata  bahwa pengeluaran-pengeluaran akan melebihi pendapatan pribadi raja, maka barulah disampaikannya  suatu  permintaan  kepada  rakyat akan sumbangan berupa barang atau uang.

## Permintaan  seperti  itu  dalam  bahasa

## Belandanya disebut “BEDE”.
Lambat  laun  permintaan  itu  kemudian berubah  menjadi  suatu  paksaan.  Proses  sifat paksaan tersebut dimulai setelah kerajaan-kerajaan memperluas wilayahnya dengan cara menundukkan  suku bangsa lain yang dijajahnya. Rakyat jajahan itu dengan sendirinya tanpa adanya paksaan tidak akan memberikan sumbangan untuk memelihara berlangsungnya Negara.
Pungutan  pajak  pada  waktu  itu diserahkan  kepada  alat-alat  bersenjata  (tentara) yang  pada  saat  tertentu  menyerbu  kepasar-pasar atau menghadang pedagang dipersimpangan jalan untuk  meminta  sebagian  dari  harta  kekayaannya bagi keperluan pemeliharaan Negara. Pemungutan pajak  yang  sewenang-wenang  seperti  yang disebutkan diatas dalam zaman moderen itu dinilai sudah  tidak  pada  tempatnya.  Pungutan  pajak sekarang  harus  didasarkan  dan  dilaksanakan menurut  asas-asas  dan  norma  Hukum  yang disampingnya  masih  memperhatikan  hal-hal seperti:
1. Keadilan, dalam arti bahwa pungutan  itu  harus  bersifat  umum,
merata, dan menurut kekuatan; 2. Ekonomis  dapat  diterima,  yakni bahwa  pungutan  itu  tidak  akan merusak
sumber-sumber kemakmuran rakyat; 3. Dapat  mencapai  tujuannya,  dalam arti  bahwa  pungutan  itu  jangan sampai akan mengakibatkan adanya kemungkinan  penyelundupan  atau pengurangan  hasil  karena  taripnya terlalu tinggi.
Selanjutnya  untuk  setiap  pemungutan suatu  pajak  baru  selalu  harus  diperhatikan pertanyaan-pertanyaan:
a. Berapa yang akan dihasilkan;
b. Tempat dan fungsinya dalam
perekonomian rakyat.
Asas-asas  seperti  yang  dikemukakan diatas itu semuanya harus dapat dituangkan dalam suatu peraturan pajak yang sifatnya praktis, dalam arti  dapat  dilaksanakan,  adil  dan  sederhana susunannya.  Sederhana  dalam  arti  bahwa peraturan-peraturan itu mudah dapat ditangkap dan dimengerti oleh Wajib Pajak (WP).
Meskipun  asas  kesederhanaan  selalu diperhatikan oleh pengundang-undang, akan tetapi perkembangan perundang-undangan pajak dewasa ini  memberikan  kenyataan  bahwa  peraturan- peraturan pajak makin lama makin menjadi sulit untuk dapat diselami oleh para wajib pajak tanpa bantuan dari tenaga ahli berupa konsulin pajak dan sebagainya.
Pemungutan  pajak  yang  dilakukan sekarang pada masyarakat yang berkembang dan telah maju, baik di Indonesia maupun di negara- negara lainnya telah dilakukan dengan modernisasi, namun perlu diingat bahwa sebelum kehidupan masyarakat berkembang seperti dewasa ini  telah  dikenal  kelompok  yang  masih  bersifat sederhana, primitif dan kecil dalam bentuk suku- suku, kesatuan daerah, kesatuan turunan. Dengan adanya  kelompok  manusia  yang  disebut masyarakat, kemudian timbul adanya kepentingan- kepentingan  secara  bersama  bagi  masyarakat  itu
sendiri. Penyelenggara daripada masyarakat  yang sederhana  itu  diurus  dan  diatur  oleh  orang-orang yang dituakan dalam masyarakat misalnya Kepala Suku, Kepala Marga.
Timbul  masalah  atas  penyelenggaraan kepentingan  bersama  ini  yaitu  darimana  biaya untuk menyelenggarakan kepentingan bersama ini. Adapun  cara  yang  dilakukan  antara  lain  yaitu memberikan tenaga dan waktu, memberikan harta miliknya  dalam  hal  ini  biasanya  dalam  bentuk natura: jagung, beras, ketela, dan bahkan sebagian harta.  Perberian  natura  ini  dianggap  pajak  dalam bentuk yang paling sederhana.
Sebelum  masyarakat  tersebut  di  atas melakukan  “pembayaran  pajak”,  pada  zaman dahulu  kala  telah  dilakukan  pemungutan  pajak yaitu  oleh  Zakheus  (si  pemungut  pajak,  kepala pemungut cukai) di kota Yerikho; walaupun dalam pelaksanaan  pemungutan  pajaknya  Zakheus melakukan  dengan  cara  memeras.  Pemungutan pajak yang dilakukan Zakheus tersebut tidak sesuai dengan  penyelenggaraan  masyarakat  sederhana tersebut dan apalagi untuk sekarang ini sudah tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan perpajakan, dimana kepentingan untuk rakyat dan penyelenggaraan  negara.  Si  Zakheus  memungut pajak  dilakukannya  untuk  kepentingan  sendiri. Namun,  pada  saat  “insafnya”  si  Zakheus mengembalikan setengah dari miliknya (dari hasil pemungutan pajaknya) kepada orang miskin dan pemungutannya pajak yang dilakukannya dengan cara pemerasan dikembalikan si Zakheus kepada orang yang diperasnya sebanyak empat kali lipat. Itu berarti pemungutan pajak telah dilakukan dari zaman si Zakheus hingga sekarang ini.
Masyarakat  yang  tadinya  sederhana (yang  pembayaran  pajaknya  dilakukan  dengan cara pemberian natura tadi) semakin lama semakin besar, sehingga memerlukan organisasi yang lebih besar, yaitu negara. Penanganan pemungutan pajak ini tidak lagi dilakukan oleh Kepala Suku, Kepala Marga,  atau  Kepala  Kelompok,  melainkan  oleh negara  yang  bentuk  penarikannya  melalui peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan  demikian,  pemungutan  pajak  pun diartikan sebagai pemungutan sejumlah uang, yang
mana  hasil  pemungutan  pajak  tersebut  bukan untuk kepentingan perorangan (sebagaimana pada zaman si Zakheus) melainkan untuk kepentingan negara, masyarakat, dan pembayaran pembangunan bangsa.
Kemudian berkembang pungutan negara kepada  rakyatnya  pada  zaman  Romawi,  yaitu dipungut pajak langsung dan pajak tidak langsung seperti  pungutan  atas  penggunaan  pelabuhan, dimana  pemungutannya  bukan  oleh  raja, melainkan  raja  mendelegasikan  pemungutannya kepada Publican. Namun, setelah beberapa lama cara ini diubah oleh raja Roma kepada bendahara kaisar dan bendahara negara ( Fiscus. Kata Fiscus berasal  dari  bahasa  Latin  yang  artinya  tempat penyimpanan  uang  atau  bendahara  negara),  agar raja langsung mendapatkannya. Setelah itu berkembang  zaman  Julius  Caesar  dengan memungut pajak penjualan, merambah ke negara Spanyol  dengan  pajak  penjualan,  hingga  ke Amerika Serikat pemungutan pajaknya berdasarkan diundangkannya The Stamp Act.
Sejarah  singkat  perpajakan  di  Indonesia sudah  dimulai  dari  adanya  kerajaan-kerajaan  di Indonesia, yang pemungutannya dilakukan dalam bentuk pajak tanah, pajak barang dagangan, upeti yang  diberikan  kepada  raja  atau  penguasa.  Hasil pajak  yang  diterima  oleh  raja  atau  untuk penyelenggaraan pemerintah setempat, membiayai pertahanan-kekuatan raja, sehingga rakyat mendapat  pelayanan  dan  jaminan  ketertiban- keamanan.  Kemudian  berkembang  ke  zaman kedatangan VOC yang mengenakan pajak: usaha, rumah,  dan  pajak  kepala  kepada  para  pedagang, pajak penjualan barang di pasar. Yang perlu diingat bahwa  pada  zaman  penjajahan  pajak  itu dieksploitasi untuk si penjajah guna mengisi pundi- pundi  kas  pemerintahan  si  penjajah,  sedangkan rakyat  Indonesia  tidak  merasakan  dampak  dari pemungutan pajak itu sendiri
Sebenarnya,  rakyat  membayar  pajak dengan  ikhlas  merupakan  pemberian  sebagian harta yang diberikan oleh rakyat kepada negaranya dengan  tanpa  imbalan  secara  langsung,  sehingga sudah  sepantasnya  pemungutan  pajak  harus
berdasarkan persetujuan dari rakyat yang diwakili di  lembaga  perwakilan  rakyat  agar  tidak  ada kesewenang-wenangan  tersebut.  Keterwakilan melalui  wakil  rakyat  dilakukan  dengan  cara pembuatan  undang-undang  perpajakan  yang berisikan:  subjek  pajak,  objek  pajak,  tarif  pajak, prosedur  perpajakannya,  dan  dasar  perhitungan penghasilan kena pajak.
Perkembangan pajak di Indonesia setelah era  zaman  Belanda  dan  juga  Jepang  (yang pengenaan pajaknya hampir sama dengan zaman Belanda  misalnya  pajak  tanah),  dapat  dibagi kepada  sejarah  perpajakan:  Pajak  Bumi  dan Bangunan, pajak penghasilan pajak perseroan. Hal ini ditandai dengan adanya pajak tuan tanah dengan suatu jumlah yang tetap, adanya pengelolaan tanah yang  dikenakan  kepada  para  petani,  kemudian adanya  aturan  tentang  sewa  tanah.  Pajak penghasilan  ditandai  dengan  pengenaan  pajak kepada untuk orang pribumi, orang asing Asia, dan orang Eropa. Pajak penghasilan ini tahun 1920-an disebut  dengan  pajak  Pendapatan  yang  ditandai dengan Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, setelah itu  dibuatlah  pajak  kekayaan,  dan  berubah  lagi kepada  Ordonansi  Pajak  Pendapatan  1944,  dan pemerintah  mengubah  maupun  menambahnya hingga tahun 1970.
Adapun  untuk  pajak  perseroan  di Indonesia pengenaannya dimulai tahun 1925 yang dikenal  dengan  penyebutan  Ordonansi  Pajak Perseroan  1925,  dimana  subjeknya  adalah perusahaan-perusahaan, sedangkan objeknya adalah  laba  bersih  dari  perusahaan-perusahaan tersebut.  Ordonansi  Pajak  Perseroan  1925 dilakukan perubahan dan penambahannya menjadi suatu undang-undang di tahun 1970.
Berdasarkan  ketetapan  MPR  Nomor II/MPR/1983  dilakukanlah tax  reform, dimana dilakukan  pembaruan  dan  penggantian  atas peraturan perundang-undangan perpajakan selama kurun waktu lalu, misalnya untuk pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak rumah tangga, pajak  kekayaan,  pajak  barang-barang  tidak bergerak, pajak perseroan, pajak penghasilan, yang pelaksanaannya  dimulai  pada  1  Januari  1984
ditandai  dengan  sistem  perpajakan  Indonesia berubah  dari Official  Assessment menjadi Self Assessment (namun  perlu  diingat  pula  bahwa Official  Assessment -nya  masih  ada  yang  dipakai, yaitu  dalam  hal  penerapan  penghitungan  untuk Pajak  Bumi  dan  Bangunan).  Kemudian  seiring dengan perkembangan
ekonomi dan perkembangan  zaman,  ada  pajak  pertambahan nilai yang sebelumnya merupakan pajak penjualan, bea  materai,  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan,  pajak-pajak  daerah  antara  lain:  pajak reklame,  pajak  hiburan,  pajak  penerangan  jalan, pajak  hotel  dan  restoran,  dan  sebagainya.  Untuk pelaksanaan perpajakan dengan adanya tax reform, dibuatlah  undang-undang  perpajakan  yang awalnya dimulai di tahun 1983, 1984, 1994, 2000, hingga ke periode 2007 s/d 2009.
Berbagai  macam  pungutan  pajak  dan pungutan selain pajak yang ada di Indonesia diatur melalui UU beserta peraturan pelaksana selain UU. Hal ini merupakan kewajiban kepada negara yang diformalkan sehingga setiap orang yang dikenakan pajak harus taat dan patuh membayar pajak sesuai UU.  Pajak  bersifat  memaksa    digunakan  untuk kepentingan  negara.  Berdasarkan  hukum  pajak setiap  wajib  pajak  membayar  pajak  jika  sudah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu,  secara  hukum  formil  negara  harus  mengatur tata  cara  bagaimana  orang  pribadi/badan  harus mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, ketentuan membayar  pajak,  ketentuan  menyetor  pajak, pembetulan  pajak,  pemeriksaan  petugas  pajak, penetapan pajak sampai sanksi dan hapusnya utang pajak.  Kemudian  negara  juga  mengatur  secara materiil obyek dan tarif pajak yang berlaku.
Menurut  lembaga  pemungutnya  pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.
1. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak  yang  dipungut  pemerintah  pusat yang  penyelenggaraannya  dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan  digunakan  untuk  pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.
a. Pajak  yang  dipungut  oleh  Dirjen Pajak:
- Pajak penghasilan
- PPN (penyerahan lokal)
- Pajak Bumi dan Bangunan
- Bea Materai
- Bea Lelang
b. Pajak  yang  dipungut  Bea  Cukai
(Dirjen Bea Cukai)
2. Pajak Daerah Pajak-pajak  yang  dipungut  oleh  daerah
seperti  Propinsi,  Kabupaten  maupun  Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya  digunakan  untuk  pembiayaan  Rumah Tangga masing-masing.
a. Pajak-pajak tingkat Propinsi
- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea  Balik  Nama  Kendaraan
Bermotor
- Bea Balik Nama Tanah (Pulasi)
- Pajak  izin  penangkapan  ikan diwilahnya
b. Pajak-pajak  tingkat  Kabupaten/ Kotamadya
- Pajak  atas  pertunjukan  dan Keramaian Umum
- Pajak atas reklame
- Pajak Anjing
- Pajak  atas  kendaraan  tidak bermotor
- Pajak Pembangunan
- Pajak radio
- Pajak Jalan
- Pajak bangsa asing
- Pajak potong hewan
c. Macam-macam Pajak yang lain:
- Bea Jalan/ Jembatan
- Bea Pangkalan
- Bea Penambangan
- Uang sempadan/ izin bangunan
- Uang atas penguburan
- Uang  pengujian  kendaraan bermotor
- Retribusi jembatan timbang
- Retribusi stasiun bis, taxi
- Retribusi tempat rekreasi
- Retribusi pasar
- Retribusi pesanggrahan
- Retribusi pelelangan ikan
Menurut  UU  Nomor:18  Tahun  1997 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor:34  Tahun  2000  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor:18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan  terakhir  Undang-Undang  Nomor:28  Tahun 2009 perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah, jenis-jenis pajak daerah dan retribusi yang berlaku  sebelumnya  mengalami  perubahan.  Isi pokok  dari  Undang-undang  ini  pada  dasarnya merinci kembali jenis-jenis pajak dan retribusi yang berlaku  sebelumnya.  Jenis-jenis  Pajak  Daerah Tingkat I ditetapkan sebanyal 3 (tiga) jenis pajak, sedangkan  jenis-jenis  Pajak  Daerah  Tingkat  II sebanyak 6 (enam) jenis pajak. Sedabgkan retribusi dikenakan terhadap jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah  Daerah.  Jasa  tertentu  tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu jasa Umum, jasa Usaha dan perizinan tertentu.
Berikut ini adalah jenis-jenis pajak daerah menurut  UU  No.18  Tahun  1997  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:34 Tahun 2000  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor:18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  dan  terakhir  Undang-Undang Nomor:28 Tahun 2009
1. Jenis-jenis Pajak Daerah
a. Daerah Tingkat I
1. Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB),  merupakan  pajak  atas pemilikan dan atau penguasaan
bermotor. 2. Bea  Balik  Nama  Kendaraan
Bermotor  adalah  pajak  atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian  dua  pihak  atau perbuatan sepihak atau keadaan yang  terjadi  karena  jual  beli,
tukar  menukar,  hibah,  warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor  adalah  pajak  atas bahan  bakar  yang  disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.
b. Daerah Tingkat II
1. Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak  atas  pelayanan  hotel  dan restoran.
2. Pajak  Hiburan  adalah  atas penyelenggaraan Hiburan.
3. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
4. Pajak Penerangan Jalan  adalah pajak  atas  penggunaan  tenaga listrik,  dengan  ketentuan  di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
5. Pajak pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan  C  adalah  pajak  atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan  C  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
6. Pajak  Pemanfaatn  Air  Bawah Tanah  dan  Air  Permukaan adalah  pajak  pengambilan  air bawah  tanah  dan  atau  air permukaan  untuk  digunakan bagi  orang  pribadi  atau  badan kecuali  untuk  keperluan  dasar rumah  tangga  dan  pertanian rakyat.
2. Retribusi Daerah
a. Jasa  Umum,  antara  lain  pelayanan kesehatan dan pelayanan
persampahan.
b. Jasa  Usaha,  antara lain:  penyewaan aset yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat  penginapan,  usaha  bengkel kendaraan,  tempat  pencucian  mobil dan penjualan bibit.
c. Perijinan Tertentu yang masih dapat dipungut  retribusi  antara  lain.  Izin Mendirikan Bangunan, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
Sebagai  landasan  hukum    dilakukannya pemungutan  oleh  pemerintah  daerah  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  Daerah, mengatakan  bahwa  pemerintah  dan masyarakat  di  daerah  dipersilahkan  mengurus rumah  tangganya  sendiri  secara  bertanggung jawab.  Pembangunan  daerah  sebagai  bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui  otonomi  daerah  dan  pengaturan  sumber daya  nasional,  yang  memberi  kesempatan  bagi peningkatan  demokrasi  dan  kinerja  daerah  yang berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,  untuk  itu  diperlukan  keikutsertaan masyarakat, keterbukaan dan pertanngungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah pusat melakukan fungsi    supervisi,  memantau,  mengawasi  dan mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  tersebut melallui  fungsi  otonomi  daerah.    Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus  rumah  tangga  daerahnya.    Langkah- langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai  dengan  dan  dalam  batas-batas  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.    Pelaksanaan otonomi  daerah  maka  sumber  pembiayaan pemerintah  daerah  tergantung  pada  peranan pendapatan  asli  daerah.  Pemerintah  daerah  harus dapat  mengupayakan  peningkatan  penerimaan yang  berasal  dari  daerah  sendiri  sehingga  akan memperbesar  tersedianya  keuangan  daerah  yang dapat  digunakan  untuk  berbagai  kegiatan pembangunan. Semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
Pembangunan  daerah  sebagai  bagian integral  dari  pembanguan  nasional  dilaksanakan
berdasarkan  prinsip  otonomi  daerah  dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan  kesempatan  bagi  peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  menuju  masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  sebagai sub  sistem  pemerintahan  negara  dimaksudkan untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan masyarakat.  Sebagai  daerah  otonom,  Daerah mempunyai  kewenangan  dan  tanggung  jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat  dan  pertanggung  jawaban  kepada masyarakat.
Untuk  mendukung  Otonomi  Daerah diperlukan  kewenangan  yang  luas,  nyata  dan bertanngung jawab di Daerah secara proporsionalyang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang  berkeadilan  serta  perimbangan  keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber
pembiayaan  pemerintahan  Daerah  dalam  rangka perimbangan  keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  dilaksanakan  atas  dasar  desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor:28 Tahun  2009  sebagai  pengganti  Undang-Undang Nomor:18  Tahun  1997  dan  Undang-Undang Nomor:34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah,  Pemerintah  Pusat  memberikan kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  daerah dalam  perpajakan  dan  retribusi  sejalan  dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan  pemerintah  dan  pelayanan kepada masyarakat. Lebih meningkatkan pertangung  jawaban  dalam  penyediaan  layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat  otonomi  daerah  serta  lebih memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis  pungutan  daerah  dan  sekaligus memperkuat  dasar  hukum  pemungutan  pajak daerah dan retribusi daerah.
Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar  untuk  mengatur  dirinya  sendiri,  dengan
maksud  dan  tujuan  antara  lain  agar  lebih mendekatkan  pelayanan  pemerintah  kepada masyarakat serta memudahkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana yang besumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  sejalan  dengan  kewenangan  tersebut, pemerintah  daerah  diharapkan  lebih  mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan  pemerintahan  dan  pembangunan  di daerahnya.    Pelaksanaan  pembangunan  daerah tidak terlepas dari kebijakan dan aturan daerah serta implementasi  pelaksanaannya  di  tengah-tengah masyarakat,  oleh  karena  itu  ada  beberapa  faktor yang  mempengaruhi  dalam  proses  pelaksanaan pemerintahan daerah.  Faktor tersebut yang paling utama  adalah  dari  sumber  daya  manusia  yaitu aparatur dari pemerintah itu sendiri.  Sumber daya manusia  atau  aparatur  pemerintahan  itu  sendiri memiliki  peran  penting  dalam  melaksanakan kegiatan-kegiatan  dalam  roda  pemerintahan  itu sendiri. Aparatur yang berkualitas akan menghasilkan  pencapaian  target  pendapatan  asli daerah dengan mudah, dalam hal ini pada bagian retribusi daerah.
Retribusi  daerah  pada  Pemerintah  Kota Palembang  terdiri  dari  tiga  bagian  yaitu  retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi, retribusi jasa usaha, dan retribusi izin trayek. Ketiga retribusi ini dijalani oleh salah satunya Dinas Perhubungan Kota  Palembang.  Ketiga  retribusi  ini  pendapatan terbesar  berasal  dari  retribusi  jasa  umum penyelenggaraan transportasi. Retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi menurut   Peraturan Daerah  (PERDA)  Kota  Palembang  Nomor  16 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 baris 35   adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Retribusi parkir tepi jalan umum dipungut retribusi  atas  pelayanan  yang  disediakan  tempat parkir  di  tepi  jalan  umum.  Subjek  dari  retribusi pelayanan  parkir  tepi  jalan  umum  adalah  orang
pribadi  atau  badan  yang  menggunakan  atau menikmati  pelayanan  parkir  tepi  jalan  umum. Objek dari retribusi itu sendiri adalah penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum yang ditentukan oleh  pemerintah  kota  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 16 tahun 2011 Bab II pasal 3,4,5.  Kegiatan perparkiran, dalam hal ini  kegiatan  pemungutan  retribusi  parkir  yang bertujuan  untuk  mendongkrak  pendapatan  asli daerah  kota  dari  sektor  dan  retribusi,  memuat banyak  permasalahan-permasalah  di  dalamnya baik  tantangan  serta  hambatan  baik  dari  sisi pelaksanaan  kegiatan  pemungutan  retribusi perparkiran  maupun  pengelolaan  Pendapatan retribusi itu sendiri, seperti permasalahan organisasi dan  manajemen  yang  ada  di  dinas  serta  Unit Pelaksana Teknis (UPT) perparkiran di Pemerintah Kota  Palembang,  sumber  daya  manusia  yang melaksanakan  kebijakan,  kemudian  infrastruktur berupa kelengkapan dan kesiapan peralatan yang akan menopang proses kegiatan tersebut serta dari sisi kematangan kebijakan tentang perparkiran itu sendiri.
Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber  penerimaan  daerah  mempunyai  peran penting  dalam  pembangunan.  Dilihat  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  dimana  peranan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  diharapkan  dan diupayakan  dapat  menjadi  penyangga  utama dalam  membiayai  kegiatan  pembangunan  di daerah.    Pemerintah  daerah  harus  dapat mengupayakan  peningkatan  penerimaan  yang berasal  dari  daerah  sendiri.    Pungutan  pajak  dan retribusi daerah masih belum dapat dimanfaatkan secara  optimal  oleh  daerah  sebagai  sumber pembiayaan  desentralisasi.    Keadaan  ini diperlihatkan  bahwa  banyak  permasalahan  yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), terutama hal ini disebabkan oleh: relatif rendahnya basis  pajak  dan  retribusi  daerah,  perannya  yang tergolong  kecil  dalam  total  penerimaan  daerah, kemampuan  administrasi  pemungutan  di  daerah yang masih rendah dan kemampuan perencanaan dan  pengawasan  keuangan  yang  lemah.  Kondisi
yang  ada  di  Kota  Palembang  dengan  potensi sumber daya alam yang sangat minim memaksa Pemerintah  Kota  Palembang  untuk  lebih  kreatif mengoptimalkan  potensi  yang  lain.  Potensi  yang memerlukan  perhatian  khusus  dari  Pemerintah Kota Palembang adalah penyelenggaraan retribusi parkir.
Mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan perda yang khusus mengatur sektor perparkiran ini, yaitu Perda Nomor  16  Tahun  2011  tentang  retribusi  jasa umum  penyelengaraan  transportasi  dalam  perda tersebut nama, subyek dan obyek retribusi terdapat pada  bab  II  sedangkan  ketentuan  retribusi  parkir terdapat  pada  bab  IV.  Salah  satu  sumber pendapatan  asli  daerah  Kota  Palembang  adalah retribusi parkir. Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan  jenis  retribusi  jasa  umum  yaitu pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  yang ditentukan pemerintah daerah.
Permasalahan  retribusi  atau  retribusi daerah  lebih  tepatnya  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2001  tentang retribusi  daerah  dimana  yang  dimaksud  dengan retribusi  daerah  atau  retribusi  adalah  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan  pemerintah  daerah  untuk  tujuan kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  serta  dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  Jenis-jenis retribusi  jasa  umum  penyelengaraan  transportasi yang  diatur  dalam  Peraturaan  Daerah  Kota Palembang  Nomor  16  Tahun  2011  Pasal  2, meliputi:
a. Pelayanan parkir di tepi jalan umum
b. Pengujian kendaraan bermotor
Retribusi  parkir  di tepi  jalan  umum  yang  di kelola  oleh  Pemerintah  Kota  Palembang merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan merupakan salah satu pendapatan  terbesar  dari  sumber  pendapatan  lain sehingga Pemerintah Kota Palembang mengawasi pelaksanaan retribusi parkir ini.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode mixed melalui wawancara, terutama  digunakan  untuk  menggambarkan ( deskriptif )  dan  menjelaskan  ( explanatory atau confirmatory ) tentang akuntabilitas retribusi parkir di  Dinas  Perhubungan  Kota  Palembang  Tahun 2013.  Adapun  yang  menjadi  alasan  pemilihan metode  kualitatif  adalah  keinginan  untuk menganalisis  serta  mengenal  masalah  dan mendapat  pembenaran  terhadap  keadaan  dan praktek-praktek yang  sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna  pembuatan  rencana  pada  masa  yang  akan datang.  Melalui  wawancara  dan  observasi diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagaimana  akuntabilitas  retribusi  parkir  di  Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2013.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggung jawaban Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Palembang
Dalam  menilai  jalannya  akuntabilitas retribusi  parkir  di  Dinas  Perhubungan  Kota Palembang  aspek  utama  tersebut  terdiri  dari mekanisme  pemungutan  retribusi  parkir,  aktor yang melakukan pungutan retribusi parkir dan nilai yang  di  peroleh  dari  pungutan  retribusi  parkir tersebut.  menggunakan  teori  akuntabilitas  yang merupakan Teori J.B Ghartey dalam Muhammad Iqbal, Pengelolaan  Keuangan  Daerah (2012:79) yang  mana  pada  teori  ini  memiliki  tiga  dimensi tolak ukur akuntabilitas dalam pemungutan  yang dilaksanakan  pada  suatu  instansi  tersebut  dilihat dari:

## A.   Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir
Mekanisme  adalah  tahapan  atau  proses dari  alur  pelaksanaan  suatu  kegiatan  yang  telah terorganisir  dan  sesuai  dengan  kebutuhan pelaksanaan kegiatan.  Mekanisme dapat diartikan sebagai  landasan  atau  tata  cara  dalam melaksanakan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan alur yang diinginkan.
Terdapat  tiga  indikator  dalam  mekanisme pemugutan retribusi parkir yaitu skema
pelaksanaan retribusi parkir, mekanisme pelaksanaan  retribusi  parkir  dan  kepatuhan pelaksanaan skema pemungutan retribusi parkir.
1.  Skema Pelaksanaan Retribusi Parkir
Terdapat  empat  macam  keterangan tentang skema pelaksanaan, yaitu:
a. Skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang tersusun rapi.
b. Skema  sebagai  kerangka  referensi  untuk merekam berbagai peristiwa atau data.
c. Skema sebagai suatu model.
d. Skema sebagai suatu kerangka referensi terdiri atas respon-respon yang diberikan  kemudian
menjadi standar bagi respon-respon selanjutnya.
Skema  pelaksanaan  retribusi  parkir  di Dinas  Perhubungan  Kota  Palembang  memiliki Standar Operasional Pekerjaan (SOP) dimulai dari juru  parkir,  kolektor  parkir,  bendahara  dinas perhubungan dan kepala UPTD perparkiran dinas perhubungan.

## 2.  Mekanisme Pelaksanaan Retribusi Parkir
Mekanisme  pemungutan  retribusi  parkir menurut  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD) perpakiran  dimulai  dari  pemilik  kendaraan,  dari pemilik kendaraan ke juru parkir di masing-masing titik parkir, setelah itu juru parkir menyetorkan uang retribusi  ke  kolektor  parkir,  dari  kolektor  parkir uang  retribusi  parkir  kemudian  disetorkan  ke bendahara  penerima  pembantu  Unit  Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) perparkiran, pada tahapan terakhir  bendahara  penerima  Unit  Pelaksana Teknis  Dinas  (UPTD)  perparkiran  menyetor langsung  ke  rekening  dinas  pendapatan  daerah melalui Bank SumSel Babel.  Alur di atas terlihat jelas  bahwa  setoran  retribusi  pada  akhirnya  akan disetorkan  ke  Bank  Sumsel  Babel,  dimana rekening  yang  dituju  adalah  dinas  pendapatan daerah.

## 3.  Kepatuhan Pelaksanaan Skema
Pemungutan Retribusi Parkir
Tingkat  kepatuhan  para  pelaksanaan pemungutan  retribusi  parkir  yang  dilakukan  oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang telah diatur dalam  Standar  Operasional  Pekerjaan  (SOP) sehingga  aktor  yang  terlibat  dalam  pemungutan retribusi mumpunyai tugas dan fungsinya masing- masing.  Berdasarkan fakta di lapangan masih ada kolektor parkir atau pun juru parkir yang bertindak curang.    Karakteristik  agen  pelaksana  dalam penetapan  kolektor  parkir  pada  segi  pengawasan kegiatan  kolektor  parkir  tidak  terlalu  ketat, pengawasan  yang  dilakukan  hanya  pada  jumlah biaya retribusi yang disetorkan oleh kolektor parkir ke  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD) perparkiran.
Pengawasan  yang  diberikan  kepada kolektor parkir tidak terlalu mendalam, maksudnya tidak  terlalu  mendalam  yaitu  pada  saat  kolektor parkir  melakukan  pungutan  ke  juru  parkir  tidak terlalu  ketat.  Dengan  adanya  pengawasan  yang tidak  terlalu  ketat  ditakutkan  akan  ada  oknum- oknum  yang  sengaja  memanfaatkan  dan mengambil keuntungan dari hal tersebut.  Penulis melakukan observasi dilapangan dengan mengikuti  kolektor  parkir  dalam  melakukan pungutan  retribusi  tidak  ada  indikasi  kecurangan yang dilakukan oleh kolektor parkir dan juru parkir. Jumlah biaya retribusi yang disetorkan pun sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan pada juru parkir tersebut.  Kolektor  parkir  dalam  melakukan pungutan  mereka  membawa  sebuah  buku  kecil yang  berisikan  lokasi-lokasi  parkir  yang  akan disetorkan  dan  besarnya  jumlah  setoran  tersebut, sehingga  disini  dapat  disimpulkan  bahwa walaupun kurangnya pengawasan yang dilakukan kolektor parkir tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan  apa  yang  telah  diperintahkan  dan  sesuai dengan fungsi mereka.

## Aktor Yang Terlibat Dalam Pemungutan Retribusi Parkir

## 1.  Aktor Yang Terlibat
Pelaksanaan retribusi parkir terdapat aktor yang terlibat dalam pemungutan parkir yaitu Juru parkir,  kolektor  parkir,  bendahara  dishub  dan
kepala  unit  pelaksana  teknis  dinas  (UPTD) perparkiran.
2.  Tugas Dalam Pelaksanaan
Aktor  Pelaksaan  pemungutan  retribusi parkir  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan Kota  Palembang  memiliki  tugas  masing-masing. Juru parkir memungut retribusi parkir dari pemilik kendaraan  yang  parkir  di  setiap  titik  parkir. Kolektor  parkir  mengumpulkan  uang  retribusi parkir  yang  dikumpulkan  dari  juru  parkir. Bendahara  Dinas  Perhubungan  menerima  dan menyetorkan  uang  retribusi  parkir  ke  rekening dinas  pendapatan  daerah.  Kepala  Unit  Pelaksana Teknis  Dinas  (UPTD)  membawahi  dan mengawasi pemungutan retribusi parkir.
C.  Nilai Yang Diperoleh Dari Pungutan Retribusi Parkir 1.  Target dan Realisasi
Meningkatkan  penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  pemerintah  daerah  perlu melakukan  analisis  potensi-potensi  yang  ada  di daerah  dan  mengembangkan  potensi  tersebut sebagai  pemasukan  daerah.  Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi  yang  berguna  untuk  melaksanakan  tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan  kondisi  ekonomi  daerah maupun perekonomian nasional.  Kontribusi yang dicapai  dari  pendapatan  asli  daerah  dapat  terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Pungutan pajak dan retribusi daerah masih  belum  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal oleh  daerah  sebagai  sumber  pembiayaan desentralisasi.    Kondisi  yang  ada  di  Kota Palembang  dengan  potensi  sumber  daya  yang minim  memaksa  Pemerintah  Kota  Palembang untuk lebih kreatif mengoptimalkan potensi yang lain, salah satu potensi yang memerlukan perhatian khusus adalah penyelenggaraan retribusi parkir.
Pemungutan  retribusi  parkir  di  Kota Palembang  adalah  salah  satu  dari  pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai  mana  yang  dimaksud  dalam  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.  Otonomi daerah diperlukan upaya  pemerintah  daerah  dalam  menggali  dan mengembangkan  potensi  daerah  dalam  rangka untuk  memperoleh  dana  sehubungan  dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dinas  Perhubungan  Kota  Palembang menetapkan  angka  yang  telah  ditargetkan pemerintah daerah untuk menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Parkir.  Ditinjau dari tahun 2010 sampai tahun 2013 ini retribusi parkir belum  mampu  mencapai  target  yang  telah ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Palembang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Hasil dari penjelasan dan penjabaran pada bab sebelumnya berdasarkan hasil wawancara dan turun  kelapangan  akuntabilitas  retribusi  parkir  di Dinas Perhubungan Kota Palembang masih belum berjalan  dengan  baik,  baik  dari  segi  pengawasan yang dilakukan pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  perparkiran  maupun  pelaksanaan  yang dilakukan oleh para pelaksana di lapangan karena dari  berbagai  temuan  di  lapangan  dan  dari  hasil wawancara  yang  telah  dilakukan  dan  analisis menurut  Teoti  J.B  Ghartey  dalam  Muhammad Iqbal, Pengelolaan  Keuangan  Daerah (2012:79) didapati  masalah-masalah  dan  kendala  sehingga akuntabilitas  ini  masih  banyak  yang  perlu diperbaiki dan dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi.
Masalah yang pertama masih banyaknya mata rantai  pungutan  parkir  (preman),    Kedua  adanya  titik parkir  liar.  Ketiga  berkurangnya  lahan  parkir  yang dipungut  oleh  instansi  lain  seperti  Dinas  Pendapatan (DISPENDA),  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu Atap (SAMSAT) dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Ketiga  masalah  tersebut  yang  mempengaruhi  tidak tercapainya  target  yang  telah  di  tetapkan  oleh  Dinas Perhubungan Kota Palembang.
Berdasarkan  yang  telah  disimpulkan  di  atas, faktor-faktor  utama  berdasarkan  teori  yang  digunakan,
faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Palembang  terletak pada  faktor  sumber  daya  para  pelaksana  kegiatan  itu sendiri, kemudian banyaknya parkir liar dan banyaknya titik parkir yang dipungut oleh instansi lain.

## B.  Saran
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas saran yang dapat diberikan dengan harapan akuntabilitas retribusi parkir dapat berjalan dengan baik  ada  enam  hal  pokok  penting  yang  perlu diperhatikan  dalam  memaksimalkan  retribusi parkir  yaitu  pertama  petugas  yang  melakukan pengawasan  di  lapangan  dalam  hal  ini  kolektor sebaiknya  diperketat  lagi  dalam  mengawasi  juru parkir.    Kedua  titik  parkir  liar  harus  diadopsi sebagai pemasukan retribusi parkir sehingga tidak masuk ke kantong-kantong pribadi.  Ketiga target parkir  harus  dinaikan.    Keempat  zona  parkir dikelompokkan  per  wilayah  sehingga  dalam pengumpulan retribusi dari juru parkir terorganisir. Kelima  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  harus ditambah.  Keenam  titik  parkir  yang  dipungut instansi  lain  sebaiknya  diawasi  sehingga  instansi lain  tidak  mudah  memungut  retribusi  dari  titik parkir  yang  telah  ditetapkan  oleh  dinas perhubungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Tjahjono,  Muhammad  Fakhri  Husein. 2000. Perpajakan
Cahayati, Ati. 2003. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen .  Jakarta:  Grasindo.
Dr. Winardi, SE. 1986. Kamus Ekonomi
Drs. B. Usman, K. Subroto, SH. 1983. Pajak-Pajak
Indonesia
DrsMardiasmo, MBA, Akt. 1995. Perpajakan
Effendi, Sofyan . 2013. Eyd Terbaru Permendiknas no  46  tahun  2009. Yogyakarta:  Rona Pancaran Ilmu.
Fidel,  SE,.  SH,.  MM,.  MH,.  BKP.  2010.  Cara memahami masalah-masalah Perpajakan
H.  Bohari,  SH.,  MS.  2001.  Pengantar  Hukum Pajak
IKAPI.  2013.  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara
Perpajakan (K.U.P)
Ikhsan, Arfan. 2009.  Pengantar Praktis Akuntansi. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Indonesia  Legal  Center  Publishing  for  Law  and justice reform. 2009
Iqbal, Muhammad. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah.    Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen YKPN.
Maman  Ukas.  2006.  Manajemen  (Konsep, Prinsip, Aplikasi)
Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial
Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  9 Tahun  2008  tentang  Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  tahun  1990 tentang  Penyerahan  Sebagian  Urusan Pemerintahan  Bidang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan Kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional 2005  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Edisi ke 3). 2005
R.  Soedargo,  SH.  1960.  Padjak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Sugiyono. 2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D .    Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Waluyo,  2009.  Perpajakan  Indonesia  (Buku  2 Edisi 8) Waluyo, Wirawan B. Ilyas (Buku
1). 2003. Perpajakan Indonesia.