Volume 9, Nomor 2, April 2023 p-ISSN  : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 DOI : 10.37858/publisitas.v9i2.326

## Pelayanan Kesehatan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Gandus Kota Palembang
Indah Pusnita 1* , Wagisri 2 , Ong Berlian 3 , Marleni 4
1 Ilmu Kesejahteraan Sosial - STISIPOL Candradimuka Palembang
2 Ilmu Kesejahteraan Sosial - STISIPOL Candradimuka Palembang
3 Ilmu Administrasi Negara - STISIPOL Candradimuka Palembang
4 Ilmu Komunikasi - STISIPOL Candradimuka Palembang *E-mail correspondence : indah.pusnita@stisipolcandradimuka.ic.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  bagaimana  pelayanan  publik  memberikan  kesejahteraan  sosial kepada  masyarakat.  Dalam  kajian  analisa  pelayanan  publik  untuk  kesejahteraan  sosial  masyarakat terkait  dengan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  dengan  Standar  Pelayanan  Minimal  yang  bersumber dari kebijakan pusat.  Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Bagaimana Pelayanan Publik untuk  Kesejahteraan  Sosial  Masyarakat  di  Kecamatan  Gandus  Kota  Palembang  dapat  berjalan dengan  baik  sesuai  keinginan  dari  masyarakat  setempat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini adalah 13 (tiga belas) orang, dan pengambilan sampel menggunakan Snowball Sample .  Hasil  penelitian  didapat  bahwa  pelayanan  publik  terkait  dengan  kebijakan  dalam pelayanan  kesejahteraan  sosial  masyarakat  sudah  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  diperkuat  oleh kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara semaksimal  dalam  mewujudkan  suatu  pelayanan yang baik secara menyeluruh untuk kepentingan masyarakat.
Kata Kunci: Pelayanan, Pembangunan, Kesejahteraan Sosial

## ABSTRACT
This  study  discusses  how  public  services  provide  social  welfare  to  the  community.  In  the study of public service analysis for the social welfare of the community related to local government policies  with  minimum  service  standards  originating  from  central  policy.  This  study  aims  to describe how public services for community social welfare in Gandus District, Palembang City can run well according to the wishes of the local community. This study uses qualitative methods with data collection techniques of observation, interviews, and literature studies. The informants in this study were 13 (thirteen) people, and the sample was taken using the Snowball Sample. The results of  the  study  found  that  public  services  related  to  policies  in  social  welfare  services  for  the community  have  been  going  well,  this  is  strengthened  by  the  activities  carried  out  by  the Government as much as possible in realizing a good service as a whole for the benefit of society.
Keywords: Service, Development, Social Welfare

## 1.   PENDAHULUAN
Tuntutan  perubahan  sering  ditujukan kepada  aparatur  birokrasi  menyangkut pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada
masyarakat, karena rendahnya mutu pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh aparatur  menjadi  citra  buruk  pemerintah ditengah  masyarakat.  Bagi  masyarakat
yang  pernah  berurusan  dengan  birokrasi selalu  mengeluh  dan  kecewa  terhadap layaknya  aparatur  dalam  memberikan pelayanannya.
Pelayanan  publik  yang  disediakan aparatur  pemerintah  kepada  masyarakat mulai  dari  urusan  kelahiran  sampai  pada urusan  kematian,  merupakan  semua  jenis pelayanan  publik  tersebut  disediakan  oleh pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  untuk  melayani  masyarakat  luas. Salah  satu  yang  menjadi  point  adalah pelayanan  publik  saat  ini    dinilai  sangat kurang  memberikan  kepuasan  terhadap masyarakat  yaitu  pelayanan  kesehatan terhadap masyarakat, terutama pada daerah-daerah  yang  dikategorikan  sebagai daerah berkembang.
Rasa  puas  masyarakat  terpenuhi  bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka  sesuai  dengan  apa  yang  mereka harapkan,  dengan  memperhatikan  kualitas dan kuantitas pelayanan itu di berikan serta biaya  yang  relatif  terjangkau  dan  mutu pelayanan  yang  baik.  Jadi,  terdapat  tiga unsur  pokok  dari  pelayanan  itu  sendiri. Pertama,  biaya  harus  relatif  lebih  rendah, kedua, waktu yang diperlukan, dan terakhir mutu  pelayanan  yang  diberikan  relatif baik. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini yakni sebagai penanggung jawab di bidang pembangunan
dalam rangka penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan masyarakat  sebagai  salah  satu  unsur kesejahteraan  umum  yang  merupakan tujuan  nasional  yang  harus  diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia.
Desentralisasi kewenangan yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah, dalam  hal  ini  kemampuan  pemerintah daerah  untuk  melaksanakan berbagai kewenangan  yang  selama  ini  dilaksanakan
oleh  pemerintah  pusat.  Pemerintah  daerah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih  berkualitas,  efeisien,  efektif,  dan bertanggung  jawab.  Sehubungan  dengan itu, aparatur pemerintah sebagai perencana dan  pelaksana  suatu  model  kebijakan pelayanan  publik,  di  harapkan  mampu memberikan  suatu  bentuk  peningkatan pelayanan, khususnya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Terdapat  beberapa  hal  yang  harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi  kebijakan  pelayanan  kesehatan bagi masyarakat yaitu peningkatan manajemen  pelayanan  kepada  masyarakat yang berbasis kemasyarakatan,
memberikan  jaminan  kesehatan  terpadu bagi  masyarakat,  dan  penyediaan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  dalam  hal  ini  para tenaga medis yang dinilai mampu memberikan segala  bentuk tindakkan  yang sesuai kemampuan mereka, serta menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang mampu  mendukung  terciptanya  suatu pelayanan  kesehatan  yang  memadai  bagi masyarakat desa.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, maka  keberhasilan  pembangunan  Kota Palembang merupakan bagian integral dari pembangunan  daerah  Provinsi  Sumatera Selatan  dan  pembangunan  Nasional.  Perlu diakui  bahwa  keberhasilan  pembangunan kesehatan  selama  ini  masih  meninggalkan akses-akses  sampingan  berupa  keadaan lingkungan yang kurang stabil, perencanaan  pembangunan  yang  kurang ditopang  oleh  analisa  dampak  lingkungan serta  tindak  lanjut  implementasi  yang kurang  cermat  sehingga  dikhawatirkan kesemuanya itu menjadi pokok permasalahan secara otomatis dapat
menggangu kualitas lingkungan
masyarakat secara timbal balik.
Permasalahan  diatas  di  kategorikan sebagai  salah  satu  permasalahan  yang rentan  terjadi  dalam  proses  pelayanan kesehatan  di  Kecamatan  Gandus  Kota Palembang. Ini membuktikan bahwa kurang  efektifnya  pelayanan  yang  di berikan  dan  kebijakan  dari  pemerintah yang dianggap kurang berpengaruh terhadap proses pelayanan kepada masyarakat,  khususnya-  masyarakat  di wilayah Kecamatan Gandus Kota Palembang, keberhasilannya dalam pembangunan  kesehatan  masyarakat  tidak dapat diupayakan tersendiri tanpa integrasi dengan  disiplin  ilmu  lain,  menjamin dengan  cabang-cabang  usaha  kesehatan masyarakat lainnya dan  masih dipengaruhi pada apa yang dicapai di sektor-sektor lain.
Pelayanan  publik  bidang  kesehatan merupakan  hal  penunjang  penting  untuk kesejahteraan  sosial  masyarakat,  hal  ini pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah Kecamatan  Gandus  dan  dibantu  oleh pemerintah  Kecamatan  setempat  serta pihak-pihak  terkait  serta  masyarakat  yang ikut  berpartisipasi  dan  berswasembada  di bidang kesehatan, serta diharapkan mampu dalam pencapaian pembangunan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat  desa/kelurahan  di  Kecamatan Gandus  Kota  Palembang.  Pencapaian tujuan  tersebut  harus  disertai  dengan keingninan  pemerintah  daerah  setempat untuk  membangun  tingkat  pelayanan kesehatan masyarakat desa.
Upaya  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia  tersebut  tidak  akan  terlepas dari  faktor  kesehatan  individu  yang bersangkutan, karena kesehatan merupakan modal dasar bagi seseorang untuk
mengkontribusikan segala daya dan upayanya  dalam  mewujudkan  kesejahtera. Pembangunan kesehatan dan kesejahteraan tidak  akan  terlepas  dari  peran  strategis pendidikan sebagai investasi dalam membantu menghadapi problematika kondisi kesehatan dan kesejahteraan Indonesia  yang  semakin  kompleks,  [1]. Untuk itu, pendidikan akan sangat berperan  dalam  mewujudkan  manusia Indonesia yang sehat dan kompetitif dalam membangun kesejahteraan rakyat.
Salah  satu  tujuan  nasional  bangsa Indonesia seperti tertuang dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945, yaitu  memajukan  kesejahteraan  umum. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut  diselenggarakan  pembangunan nasional  secara  berencana,  menyeluruh, terpadu,  terarah  dan  berkesinambungan. Untuk  tercapainya  tujuan  pembangunan nasional  tersebut  dibutuhkan  antara  lain tersedianya  sumber  daya  manusia  yang tangguh, madiri serta berkualitas.
Penelitian ini, penulis sangat mengaharapkan  perhatian  dari  pemerintah daerah Kota Palembang dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat  desa/kelurahan  di  Kecamatan Gandus  Kota  Palembang  Kota  Palembang dengan memperhatikan permasalahan yang sangat berpengaruh dalam proses peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat desa yaitu memperbaiki manajemen  pelayanan  kesehatan,  dan menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM)  khususnya  tenaga  medis  yang dinilai  mampu  untuk  bekerja  dengan  baik, sarana  dan  prasarana  sebagai  aspek pendukung tercapainya pelayanan kesehatan  masyarakat  desa  yang  baik  dan profesional,  serta  mengetahui  tingkat
perekonomian  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan sosial, yang kiranya penelitian ini nantinya akan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari sebagai bahan referensi bagi penulis yang lain.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 1) Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada prinsipnya mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan
kesehatan  adalah  segala  upaya  dan kegiatan  pencegahan  dan  pengobatan penyakit.  Analisis  pelayanan adalah  suatu bentuk  analisis  yang  menghasilkan  dan menyajikan  informasi  sedemikian  rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan[2].  Analisis  pelayanan  meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan publik. Sebagai proses penelitian analisis pelayanan  menggunakan  prosedur  analisis umum yang biasa dipakai untuk
memecahkan
masalah-masalah kemanusiaan,  yaitu:  deskriptif,  prediksi, evaluasi,  dan  rekomendasi.  Segi  waktu dalam hubungannya dengan tindakan maka prediksi  dan  rekomendasi,  digunakan sebelum  tindakan  diambil,  sedangkan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi. Kebijakan  pemerintah  daerah  dalam pelayanan kesehatan masyarakat merupakan  suatu  upaya  pemerintah  baik pemerintah  pusat  maupun  daerah  dalam proses pelayanan kesehatan bagi masyarakat  yang  menjadi  permasalahan  di berbagi daerah.
Peningkatan pelayanan dalam  hal  ini dapat  berupa  peningkatan  pelayan  secara merata  dan  menyeluruh  dengan  jangkauan
yang  sejauh  –  jauhnya  di  daerah,  seperti pembentukan  suatu  Standar  Pelayanan Masyarakat  (SPM)  yang  baik  dan  sesuai dengan  harapan,  penyediaan  sarana  dan prasarana  kesehatan,  serta  penyediaan sumber daya manusia melalui suatu Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.
Adapun  prinsip–prinsip  pelayanan publik  yang  menunjang  terselenggaranya suatu  pelayanan  yang  menyeluruh  kepada masyarakat[3].  Prinsip  -  prinsip  pelayanan tersebut meliputi:
1. Kejelasan dan Kepastian
2. Keamanan
3. Keterbukaan
4. Efisiensi
5. Ekonomis 6. Keadilan, dan Ketepatan Waktu Sejalan  dengan  Surat  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 826/MENKES/SK/IX/2008 tentang Standar  Pelayanan  Masyarakat  (SPM), Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  No  6 tahun  2007  Tentang  Sistem  Jaminan Kesehatan daerah dalam rangka memberikan panduan untuk
menyelenggarakan  pelayanan  dasar  di bidang  kesehatan  kepada  masyarakat  di daerah.
Pelayanan  kesehatan  dasar  bagi penduduk  Kota  Palembang  yang  masuk dalam  Sistem  Jaminan  kesehatan  Daerah yang  tertuang  dalam  Pasal  15  huruf  (a sampai  g)  dan  Pasal  16  huruf  (a  sampai  f) Peraturan  Daerah  Nomor  06  tahun  2007 tentang  Sistem  Jaminan  Kesehatan  Daerah Kota Palembang  meliputi, Jenis Pelayanan Kesehatan:
a. Rawat Jalan Tingkat Pertama
b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
c. Rawat Inap Tingkat Pertama
d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan
e. Persainan
f. Pelayanan Obat dan Bahan  medis  habis pakai
g. Rujukan Selanjutnya :
1) Konsultasi  medis  dan  penyluhan kesehatan
2) Pemeriksaan dan pengobatan
3) Penunjang diagnosis
4) Tindakan  medis  dan  rehabilitasi medis
5) Pelayanan obat
6) Administrasi
Parasuraman mengukur kualitas dalam  pelayanan  dalam  lima  indikator pelayanan publik, yaitu Reliability (pemberian  pelayanan  yang  tepat  dan benar), Tangible (penyediaan  SDM  dan sumber  daya  lainnya  yang  memadai, Responsiveness (pelayanan  yang  cepat), Assurance (etika dan moral dalam pemberian  pelayanan,  serta Empati yang ditandai  dengan  tingkat  kemauan  untuk mengetahui  keinginan  dan  kebutuhan konsumen[4].
Adapun  faktor  penghambat  dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat adalah: a.  Faktor  Pendukung  adalah  faktor–faktor yang mendukung terlaksananya kebijakan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat: 1.  Partisipasi dan kebutuhan masyarakat terhadap proses pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai. 2.  Kondisi lingkungan pelayanan kesehatan b.  Faktor  penghambat  yaitu  faktor–faktor yang menghambat terlaksananya kebijakan peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat.
1. Kondisi  Sarana  dan  Prasarana fasilitas Kesehatan
2. Kualitas  SDM  (Tenaga  Medis) sebagai pelayan kesehatan 3. Akses dalam memperoleh informasi pelayanan kesehatan Kesehatan.

## 2) Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Pembangunan  kesejahteraan  sosial merupakan  usaha  yang  terencana  dan melembaga  yang  meliputi  berbagai  bentuk intervensi  sosial  dan  pelayanan  sosial untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia, mencegah  dan  mengatasi  masalah  sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial[5]. Suharto menyatakan bahwasanya tujuan  pembangunan  kesejahteraan  sosial adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup manusia secara menyeluruh yang
mencakup: 1.  Peningkatan  standar  hidup,  melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat  yang  kurang  beruntung  dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial;
2.  Peningkatan keberdayaan melalui penetapan  system  dan  kelembagaan ekonomi,  sosial  dan  politik  yang menjunjung  harga  diri  dan  martabat kemanusiaan;
3.  Penyempurnaan kebebesan melalui perluasan  aksesibilitas  dan  pilihan- pilihan  kesempatan  sesuai  dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan[5]. Pengertian Kesejahteraan Sosial telah  dituangkan  dalam  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi [6]:
“Kesejahteraan  sosial  adalah  kondisi terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual dan  sosial  warga  Negara  agar  dapat  hidup layak  dan  mampu  mengembangkan  diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu  pada  bagaimana  melakukan “wirausaha” (misalnya melalui industrialisasi,  penarikan  pajak)  guna memperoleh  pendapatan  financial  yang diperlukan  untuk  membiayai  kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan
masyarakat  menunjuk  pada  bagaimana merawat  dan  melindungi  warga  Negara dari berbagai macam risiko yang mengancam kehidupannya (misalnya menderita  sakit,  terjerembab  kemiskinan atau  tertimpa  bencana  alam  dan  sosial). Sedangkan  fungsi  pengembangan  manusia mengarah  pada  peningkatan  kompetensi Sumber  Daya  Manusia  yang  menjamin tersedianya angkatan kerja yang berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.
Agar pembangunan
nasioanal  berjalan  optimal  dan  mampu bersaing  di  pasar  global,  ketiga  aspek tersebut harus dicakup secara seimbang.
Berdasarkan Indonesian Human
Devalopment  Report  2004 bahwasanya Kesejahteraan  masyarakat  pada  dasarnya adalah  buah  dari  pelayanan  publik  yang dilakukan  pemerintah.  Dengan  pelayanan publik  yang  baik  maka  kesejahteraan masyarakat  juga  berpeluang  besar  untuk membaik. Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat dilihat dari berbagai indikator.  Salah  satu  indikator  yang  dapat dipakai adalah Indeks Pembangunan Manusia  (IPM)  yang  mengukur  capaian umum  suatu  daerah  dalam  tiga  dimensi utama pembangunan manusia, yaitu
panjangnya  usia  (diukur  dengan  angka harapan hidup),  pengetahuan  (diukur dengan capaian pendidikan), dan kelayakan hidup (diukur dengan pendapatan yang telah disesuaikan).
Menurut  Fadhil  Nurdin,  timbulnya masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan kesejahteraan  sosial  disebabkan  oleh  5 hambatan [5]:

## 1. Ketergantungan Ekonomi
Ketergantungan  ekonomi  merupakan hambatan  utama  yang  menyebabkan adanya  berbagai  masalah.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  kesulitan  yang  dialami individu,  kelompok  dan  masyarakat. Sebab  dari  Ketergantungan  ekonomi sebagian  besar  disebabkan  kurangnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi  standar  kehidupan  minimal dalam kehidupannya, atau ketidakmampuan mengelola pendapatan mereka yang seharusnya dapat mencukupi.  Hambatan  tersebut  dapat menimbulkan  berbagai  masalah  sosial antara lain kemiskinan.
2.  Ketidakmampuan Menyesuaikan Diri Ketidakmampuan menyesuaikan diri ini timbul  dari  masalah  kemiskinan  dan emosional, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan  diri.  Hal  ini  merupakan jenis  hambatan  yang  dikenal  dengan istilah  “hambatan  sosial  psikologis”.
Masalah yang apat timbul dari permasalahan  ini  antara  lain:  seseorang mengalami perubahan, baik sikap maupun  perilakunya  dalam  berinteraksi dengan  orang  lain  dan  tidak  dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang  berlaku  di  lingkungan  tertentu. Masalah-masalah penyesuaian diri dapagt  menimbulkan  berbagai  bentuk
masalah  seperti  kenakalan  remaja, pelacuran dan lain sebagainya;
3.  Kesehatan Yang Buruk
Kesehatan yang buruk dapat disebabkan beberapa faktor: lingkungan yang buruk atau  kotor,  adanya  berbagai  penyakit dan ketidakmengertian
anggota masyarakat  itu  sendiri.  Ketiga  faktor tersebut berkaitan pula dengan kemiskinan dan kurangnya pendidikan.
4.  Rekreasi dan Pengisian Waktu Senggang Rekreasi dan pengisian waktu senggang merupakan kebutuhan yang fundamental  bagi  kehidupan  seseorang serta  memiliki  fungsi-fungsi  lain  untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan  seseorang,  pembebasan  dari suasana  rutin  yang  terus  menerus, penyegaran  dari  beban  pikiran  dan tanggung  jawab  yang  berat,  atau perasaan jenuh selama bejerja di kantor. Perlunya  memperhatikan  rekreasi  dan pengisian  waktu  luang  yang  positif setiap  ada  waktu  luang  yang  digunakan dengan baik sifatnya cenderung digunakan secara negatif. Pada akhirnya dapat  menimbulkan  berbagai  macam masalah  seperti  kenakalan  remaja, perkelahian,  penyalahgunaan  narkoba, pembunuhan, pencurian dan perampokan. 5. Kondisi Sosial, Penyediaan dan Pengelolaan  Pelayanan  Sosial  yang Kurang atau Tidak Baik Kondisi sosial, penyediaan dan
pengelolaan  pelayanan  sosial  yang kurang  atau  tidak  baik  misalnya keadaan  lingkungan  pergaulan  yang buruk  sehingga  dapat  dengan  kuat mempengaruhi  kepribadian  individu. Demikian pula halnya dengan
penyediaan  dan  pengelolaan  pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, akan mengakibatkan  hasil  pelayanan  yang kurang memadai terhadap para pengguna pelayanan tersebut. Misalnya, kurangnya  kualitas  pelayanan  rumah sakit,  kurangnya  sarana  pendidikan yang memadai dan sebagainya.
Masalah-masalah  dapat  ditimbulkan oleh  kondisi  social,  pelayanan  yang kurang atau tidak baik dapat menjangkau penerima pelayanan.
Kelima  jenis  hambatan diatas (selain banyak  lagi  masalah  sosial  lainnya  yang belum  teridentifikasi)  merupakan  dasar atau  sumber  timbulnya  masalah-masalah kesejahteraan  sosial  masyarakat  yang  mau tidak  mau  harus  diatasi,  tidak  hanya  oleh masing-masing  individu,  melainkan  oleh pemerintah daerah.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan  Gandus  Kota  Palembang  Kota Palembang,  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode  kualitatif,  dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Penentuan fokus penelitian  lebih  diarahkan  pada  tingkat kebaruan  informasi  yang  akan  diperoleh dari  situasi  perekonomian  dan  sosial  ini dimaksudakan  untuk  membatasi  studi kualitatif  sekaligus  membatasi  penelitian guna  memilih  mana data yang relevan dan mana data  yang tidak relevan.  Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada  tingkat  kepentingan,  urgensi  dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan[7]. Memecahkan permasalah dalam
penelitian ini, menggunakan teori pelayanan  publik  untuk  mengukur  kualitas
dalam  pelayanan  dalam  lima  indikator pelayanan publik,yaitu:
1. Reliability (pemberian  pelayanan  yang tepat dan benar);
2. Empati (kemampuan  untuk  memahami konsumen);
3. Responsiveness (pelayanan yang cepat),
4. Assurance (etika  dan  moral  dalam- pemberian pelayanan);
5. Tangible (Penyediaan SDM dan sumber daya lainnya yang memadai).
Informan dalam penelitian  ini adalah para  pejabat  dan  instansi  terkait  yaitu pejabat Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Gandus Kota Palembang.
Teknik  penentuan  informan  yang dipakai  yaitu Nonprophability  Sample , dimana  jenis  penarikan  sample  dalam penelitian  ini  ditentukan  secara  purposive sampling  dengan  dasar  pertimbangan bahwa  informan  yang  dipilih  adalah kelompok  yang  dianggap  profesional dalam lingkup pemerintahan serta kaitannya  dengan  program  kebijakan pemerintah  daerah  tentang  pelayanan kesehatan  masyarakat  yang  berada  di Kecamatan Gandus Kota Palembang.
Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  dari  masyarakat  yang  dijadikan sampel  dengan  menggunakan  wawancara sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  dari  lembaga  atau  institusi tertentu. Pengumpulan data melalui wawancara,  maka  faktor  kesungguhan informan menjawab pertanyaan merupakan suatu hal yang penting.
Oleh  sebab  itu  tidak  menutup kemungkinan ada pertanyaan yang dijawab oleh  responden  secara  tidak  sungguh- sungguh.  Adapun  dalam  penelitian  ini penulis  mempergunakan  metode penelitian
deskriptif  yaitu  proses  pencarian  data, mengumpulkan data dan menganalisa data, kemudian  mengumpulkan  data  dengan maksud  untuk  memperoleh  gambaran secara  sistematis  terhadap  masalah  yang dihadapi secara objektif.
Metode  diatas  menggunakan  teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaan
Di  sini  penulis  memperoleh  pengertian secara  teoritis  berdasarkan  literatur  dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. b.  Penelitian Lapangan
Dalam  penelitian  ini  penulis  langsung kelapangan untuk observasi dan wawancara.
Reduksi  data  dimaksudkan  untuk menata  data  agar  menjadi  lebih  ringkas, terstruktur  dan  sesuai  dengan  data-data yang  diperlukan  dalam  penelitian.  Teknik reduksi data ini meliputi tahapan perangkuman data ( data summary ), pengkodean  ( coding ),  merumuskan  tema- tema,  pengelompokan  ( clustering )  dan penyajian cerita secara tertulis.

## 4. HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian yang telah dilakukan melalui  observasi  secara  langsung  dan wawancara  mendalam  dengan  beberapa narasumber/informan yang berkaitan dengan  penelitian  ini,  serta  dilengkapi dengan  dokumentasi.  Mengetahui  hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan  melalui ke  lima  indikator dalam pelayanan publik yaitu: Reability (Pembeian  pelayanan  yang  tepat  dan benar), Empati (Kemampuan untuk memahami konsumen), responsiveness (pelayanan  yang  cepat), assurance (Etika dan  moral  dalam  memberi  pelayanan),
serta  tangibeles  (Penyedia  SDM  dan Sumber daya lainnya). Dalam menganalisa data  tersebut,  terdapat  beberapa  masalah yang  mempengaruhi  jalannya  program Jaminan Kesehatan Daerah, dengan bertitik tolak  dari  5  Indikator  pelayanan  publik. Problem  tersebut  dianalisis  terkait  kurang maksimalnya jenis pelayanan yang diberikan oleh pelayan kesehatan, disposisi atau sikap yang diberikan pelayan kesehatan yang dianggap sebagian masyarakat  kurang  baik,  ketersediaan tenaga kesehatan, dan sarana dan prasarana penunjang  pelayanan  kesehatan,  serta masalah-masalah  lain  yang  akan  di  bahas selanjutnya.
1. Reability (Pembeian  pelayanan  yang tepat dan benar)
Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian  kegiatan yang  dilakukan dengn  tujuan  memberikan  yang  terbaik untuk masyarakat, karena itu ia merupakan proses untuk menuju tujuan tersebut dalam proses pelayanan secara rutin dan berkesinambungan dalam masyarakat. Perubahan  akan  manajemen  pelayanan kesehatan  perlu  dilakukan  jika  rasa  puas masyarakat akan suatu pelayanan kesehatan  yang  baik  belum  terwujud. Pelayanan  kesehatan  untuk  masyarakat, dilihat  dari  Menajemen  pelayanan  yang dilakukan oleh puskesmas terhadap masyarakat,  dari  waktu  ke  waktu  telah mengalami  perubahan  didukung  oleh program pemerintah, mulai dari biaya yang telah digratiskan, berlakunya waktu 24 jam pelayanan  terhadap  masyarakat,  serta jumlah  tenaga  kesehatan  dan  sarana  dan prasarana yang walaupun belum maksimal”.
Perubahan pelayanan kesehatan tersebut diakui  informan selain  biaya  yang
telah  digratiskan,  manajemen  pelayanan dari  waktu  ke  waktu  mulai  berubah,  yang dulunya  setiap  pelayanan  kesehatan  yang dilakukan di Puskesmas dimulai dari  pagi sampai pada jam kerja berlangsung, namun sekarang waktu pelayanan kesehatan berubah  menjadi  1  x  24  jam  dalam  sehari, jadi  walaupun  pasien  tidak  sempat  lagi memeriksakan  dirinya  di  puskesmas  pada pagi  hari,  pasien  bisa  datang  di  rumah perawat atau bidan pada malam harinya. 2. Empati  (Kemampuan  untuk  memahami konsumen)
Mendapatkan  memberikan pelayanan  yang maksimal,  tentunya  kita  harus  mengetahui apa yang diingikan oleh konsumen. Hal ini dipertegas    keterangan  dari  sala  satu Informan mengatakan bahwa proses pemberian pelayanan yang diberikan melalui pelayanan kesehatan yang diberikan  oleh  pelayanan  publik  belum sesuai  dengan  ketentuan  yang  semestinya, terlihat  dari  pemberian  layanan  kesehatan yang belum menyeluruh kepada masyarakat, diharapkan adanya
peningkatan  waktu  pelayanan  kesehatan yang  baik  agar  pelayanan  kesehatan masyarakat  dapat  lebih  maksimal  dan menyeluruh  terhadap  masyarakat  yang membutuhkan.
3. Responsiveness (pelayanan yang cepat) Respon Informan mengenai adanya pelayanan  kesehatan  untuk  kesejahteraan masyarakat  didapat  dari  pelayanan  yang diberikan  dalam  Kecamatan  Gandus  Kota Palembang beragam, ada yang mengatakan lumayan  baik,  tetapi  ada  juga  masyarakat yang  menganggap  masih  kurang  dalam berbagai  hal.  Respon  masyarakat  sangat- sangat bersyukur dengan adanya pelayanan kesehatan untuk kesejahteraan sosial masyarakat,  karena  tujuan  dari  pemerintah
sendiri  adalah  agar  tidak  ada  lagi masyarakat  yang  kesulitan  berobat  di rumah  sakit,  puskesmas  ataupun  fasilitas kesehatan lain yang dijaminkan Pemerintah Daerah melalui program BPJS, KIS  dan  sejenisnya  masyarakat  mengaku belum  terlalu  puas    dalam  menerima pelayanannya,  hal  ini  dipengaruhi  oleh keterbatasan  Pemerintah  Daerah  dalam menyediakan segala kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.
Keterangan  yang  didapatkan  dari informan  dan  sesuai  fakta  di  lapangan membuktikan  bahwa,  pelayanan  kesehatan untuk  kesejahteraan  sosial  masyarakat didapat  dari  beberapa  informan  yang ditemui mengaku sangat bersyukur dengan adanya  Program  KIS  dan  semacamnya, mereka menganggap program semacam ini dapat  meringankan  beban  mereka  dalam memperoleh  jenis  layanan  kesehatan  yang mereka butuhkan. Mereka juga
menganggap  jenis-jenis  pelayanan  yang diberikan  seperti medical  check  up dan pemeriksan  terhadap  ibu  hamil  merupakan jenis  layanan  kesehatan  yang  sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat  khususya masyarakat  yang  berada  di  Kecamatan Gandus Kota Palembang, ini membuktikan bahwa  jenis-jenis  layanan  kesehatan  yang ditawarkan  melalui  pelayanan  kesehatan untuk  kesejahteraan  sosial  masyarakat sangatlah dibutuhkan oleh masyakarat.
Salah satu syarat terwujudnya suatu pelayanan kesehatan masyarakat yang baik yaitu efisiennya biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam menunjang  kebutuhan  untuk  memperoleh kesehatan.  Pemerintah  Daerah  melalui Sistem  jaminan  Kesehatan  Daerah  telah memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan
secara  gratis  di  seluruh  fasilitas  kesehatan milik pemerintah di  Kota Palembang  yang sumber pendanaannya berasal dari pemerintah  melalui  APBN  dan  APBN. Adapun  jenis  pelayanan  kesehatan  yang diberikan  secara  gratis  yaitu  masih  berupa pelayanan  dasar  bagi  seluruh  masyarakat yang membutuhkan.
4. Assurance (Etika  dan  moral  dalam memberi pelayanan)
Assurance atau  etika  dan  moral dalam  pemberian  pelayanan  merupakan bagian  yang terpenting dalam  memberikan suatu  pelayanan  yang  baik  terhadap masyarakat. Assurance berhubungan dengan  sikap/disposisi  yang  ditunjukan oleh pelayan kesehatan terhadap masyarakat.  Jika  sikap/disposisi  yang ditunjukan  oleh  pelayan  kesehatan  baik, maka masyarakat akan merasa puas dengan segala  bentuk  pelayanan  yang  ia  berikan, begitupun sebaliknya.
Fakta lapangan membuktikan, terdapat beberapa orang yang beranggapan bahwa  proses  pelayanan  kesehatan  masih sama  adanya  sebelum  di  berlakukannya pelayanan  kesehatan  untuk  kesejahteraan sosial masyarakat dipengaruhi oleh sikap/disposisi  dan  tingkah  laku  pemberi pelayanaan  kesehatan  yang  kurang  ramah ketika  mereka  berobat.  Walaupun  mereka mengakui adanya perubahan dalam manajmen pelayanan.
Hasil  penelitian  mengeani  faktor Disposisi/Sikap yang terjadi di Puskesmas. Seperti  yang  diungkapkan  salah  seorang pasien  pengguna  kartu  kesehatan  gratis yang ditemui setelah berobat di Puskesmas “Saya  merasa  tidak  paham  dengan  sikap yang di tunjukan perawat tadi, tidak ramah, tidak  memandang  kami  sebagai  pelanggan yang  membutuhkan  sebuah  pelayanan
yang baik. Mungkin Perawat tadi menganggap kita berobat di sini gratis, jadi pelayanan yang diberikan juga pas passan”.
Peneliti beranggapan bahwa kejadian itu  terjadi  karena  tidak  adanya  kesadaran pelayanan  publik  kepada  pasien  yang membutuhkan  rujukan,  harusnya  dia  lebih sadar  ketika  akan  melakukan  rujukan, segala  persyaratan  harus  di  bawa  serta. Selain  itu,  perawat  yang  pada  hakikatnya adalah seorang pemberi pelayanan kesehatan  harusnya  bersikap  lebih  sabar dalam menghadapi pasien yang seperti itu.
5. Tangible (Penyedia  SDM  dan  Sumber daya lainnya)
Kasus yang terjadi menurut pemahaman  peneliti,  kurangnya  etika  atau tingkah  laku  yang  diberikan  oleh  petugas pelayanan kesehatan mengindikasikan bahwa  masyarakat  akan  tertekan  dan mencari  solusi  lain  dalam  memperoleh suatu  pelayanan  kesehatan  yang  mereka butuhkan.  Alternatif  yang  dimaksud  dapat berupa  mencari  fasilitas  kesehatan  lain yang  diluar  desa  mereka  atau  melalui pengobatan  traditional.  Ini  membuktikan belum  maksimalnya  pemberian  layanan kesehatan  yang baik bila etika dan  tingkah laku  dari  seorang  pemberi  layanan  tidak baik  terhadap  masyarakat.  Kualitas  dan
Kuantitas pelayanan kesehatan di
Kecamatan Gandus Kota Palembang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan suatu  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu dan berkelanjutan.
Pelayanan
kesehatan yang diberikatan  belum  maksimal  dikarenaka fasilitas  yang  kurang  mendukung,  seperti komputer  error,  petugas  belum  ditempat dan masih banyak kendala-kendala lainnya yang  membuat  terkendalanya  pelayanan
yang  diberikan.  Semestinya  segala  sesuatu terkait dengan proses pelayanan yang akan diberikan  kepada  masyarakat  sudah  siap dan tidak ada alasan apapun lagi. Untuk itu diharapkan  tersedianya  SDM  yang  handal dan  professional  dapat  meningkatkan kesejahteraan  sosial  masyarakat  terutama masalah kesehatan sehingga dapat berkorelasi  positif  terhadap  peningkatan pelayanan kesehatan. Sesuai hakekatnya kebijakan pemerintah dalam menyusun dan membuat rencana strategik pembangunan
kesejahteraan sosial dapat menjadi pegangan  dan  pedoman  bersama  oleh semua  pihak,  guna  percepatan  pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat,  sehingga dapat terwujud kesejahteraan sosial masyarakat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  peneitian  yang telah  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya, maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan bahwa:
1. Sejauh  ini  Pemerintah  Kota  Palembang dalam hal ini Kecamatan Gandus terkait kebijakan  dalam  pelayanan  kesehatan masyarakat  telah  berupaya  semaksimal mungkin  dalam  mewujudkan  suatu pelayanan  kesehatan  yang  baik,  dan menyeluruh terhadap masyarakat.
2. Beberapa  kebijakan  yang  ada  dalam penanggulangan kesehatan untuk
kesejahteraan  sosial  masyarakat    sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan sudah berjalan  dengan  baik,  ini  bertujuan untuk memudahkan setiap warga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
3. Analisis  pelayanan  kesehatan  untuk kesejahteraan  sosial  masyarakat,  yang paling berpengaruh adalah Sumber daya yang  ada  dimana  tenaga  kesehatan  dan sarana  prasarana  pendukung  pelayanan kesehatan  yang  dinilai  belum  terlalu memadai.
Selain itu faktor disposisi/sikap pelayanan kesehatan yang  diniai  sebagian  masyarakat  masih kurang baik.

## Saran
Adapun  yang  menjadi  saran  dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Diharapkan kepada Pemerintah khususnya pemerintah dalam Kecamatan  Gandus  Kota  Palembang agar  tetap  mempertahankan  beberapa kebijakan tersebut yang terkait pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.  Terkait  program  kesehatan masyarakat perlunya peningkatan pelayanan  yang  lebih  baik  lagi,  agar masyarakat dalam menerimah pelayanan dapat mencapai kesejahteraan  sosial  mereka  dengan
pelayanan yang mereka terima.
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasaran  untuk  menunjang  pelayanan yang  memadai,  agar  tidak  ada  alasan pelayanan  terhambat  karena  kurangnya sarana dan prasarana pendukungnya.
3. Perlunya  peningkatan  intensitas  kinerja dari  pelayanan  kesehatan  sehingga penyelesaian oleh petugas dapat dilakukan dengan cepat dan maksimal.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1]   Rosemary, M. dkk.
(1999).
Manajemen Pelayanan Kesehatan Prima . Jakarta: Penerbit Buku
Kedokteran EGC.
[2]   Subarsono, AG. (2006). Analsis Kebijakan Publik . Yagyakarta Pustaka
Pelajar. [3]   Poltak, S.L. (2010). Reformasi Pelayanan  Publik .  Jakarta:  Bumi Aksar.
[4]   Tjiptono,  F.  dan  Candra,  G.  (2005). Service,  Quality,  and  Satisfaction. Jogjakarta: Andi Offset.
[5]   Suharto,  E.  (2010). Membangun Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat . Bandung: Alfabeta.
[6]   Udang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Pokok- Pokok Kesejahteraan Sosial.
[7]   Sugiyono.  (2008). Metode  Penelitian Pendidikan .  Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.