## Evaluasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga
Lucyana Virgi Sonia Limbong 1) ; Tunggul Sihombing 2)
1) Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
2) Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
Email: 1) lucyanavirgi11@gmail.com ; 2) tlumbantoruan@yahoo.co.id

## ARTICLE HISTORY
Received [11 November 2022] Revised [30 November 2022]
Accepted [15 Desember 2022]

## ABSTRAK
Evaluasi  program  adalah  suatu  kesatuan  kegiatan  yang  bertujuan  mengumpulkan informasi  yang  mengimplementasi  suatu  kebijakan,  berlangsung  dalam  proses  yang berkesinambungan,  dan  terjadi  dalam  organisasi  yang  melibatkan  sekelompok  orang untuk  pengambilan  keputusan.  Evaluasi  program  bertujuan  untuk  mengetahui pencapaian  tujuan  program  yang  dilaksanakan.  Berdasarkan  Instruksi  Kementerian Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  470/837/SJ  tentang  Gerakan  Administrasi Kependudukan  dengan  tujuan  utama  dari  gerakan  ini  adalah  meningkatkan  kesadaran masyarakat  bidang  administrasi  kependudukan  menuju  masyarakat  yang  tertib, pemerintah  yang  efektif  dan  efisien  serta  negara  yang  memiliki  daya  saing.  Terkait program  GISA  di  Kota  Sibolga  ditemukan  bahwa  masih  ada  masyarakat  yang  belum tertib  administrasi  kependudukan,  targetan  program  GISA  belum  mengetahui  tujuani program,  program  yang  dilakukan  belum  tepat  sasaran  pada  masyarakat  serta  tidak meningkatnya  kepemilikan  dokumen  dari  tahun  2019  sampai  pada  tahun  2020  pada administrasi  kepemilikan  KIA.  Untuk  itu  pada  penelitian  ini  akan  mengetahui  dan mendeskripsikan  secara  rinci  evaluasi  Program  GISA  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga.  Penelitian  ini  mengunakan  metode  penelitian  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan  dengan evaluasi program GISA di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga.  Data  yang  diperoleh dilakukan  analisis  secara  kualitatif  dengan  menelaah  seluruh  data  yang  terkumpul, mempelajari  data,  dan  menyusun  data  yang  diperoleh  dengan  pendekatan  yang dikemukakan  oleh  D.  Stufflebeam  menggunakan  model  evaluasi    CIPP    yaitu, Context, Input,  Process dan Product. Melalui  penelitian  ini  diketahui  bahwa  evaluasi  program GISA  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga  pada  dimensi context program  GISA  dapat  ditemukan  bahwa  masih  ada  masyarakat  yang  belum  sadar pentingnya  kepemilikan  dokumen  kependudukan  sehingga  kebutuhan  yang  diperlukan tidak  terpenuhi.  Dimensi Input evaluasi  program  GISA  yang  ditemukan  adalah  sarana dan  prasarana  kurang  maksimal  untuk  memenuhi  terlaksananya  program  GISA  ini, sehingga  pelaksanaan  teknis  pembentukan  dokumen  kurang  terlaksana  dengan  baik. Pada  dimensi Proces masih  ada  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  program  GISA tentang  arti  pentingnya  kepemilikan  dokumen  kependudukan  serta  jadwal  kegiatan kurang terlaksana dengan baik karena adanya pandemi Covid-19. Dimensi Product yang ditemukan  pengaruh  program  ini  belum  tersampaikan  kepada  msayarakat  secara menyeluruh.

## ABSTRACT
Program evaluation is a unit of activity that aims to collect information that implements a policy, takes place in a continuous process, and occurs in an organization that involves a  group  of  people  for  decision  making.  Program  evaluation  aims  to  determine  the achievement  of  program  objectives  implemented.  Based  on  the  Instruction  of  the Ministry  of  Home  Affairs  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  470/837/SJ  concerning the  Population  Administration  Movement,  the  main  objective  of  this  movement  is  to increase  public  awareness  in  the  field  of  population  administration  towards  an  orderly society,  an  effective  and  efficient  government  and  a  competitive  state.  Regarding  the GISA program in Sibolga City, it was found that there were still people who did not have an  orderly  population  administration,  the  target  of  the  GISA  program  did  not  know  the program's objectives, the programs carried out were not targeted at the community and there  was no increase in  document  ownership from 2019 to  2020 in the administration of  KIA  ownership.  For  this  reason,  this  study  will  identify  and  describe  in  detail  the evaluation  of  the  GISA  Program  at  the  Population  and  Civil  Registration  Office  of Sibolga City. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observations and documentation related to the evaluation of the GISA program at the Population and Civil Registration Office of Sibolga  City.  The  data  obtained  were  analyzed  qualitatively  by  examining  all  the collected  data,  studying  the  data,  and  compiling  the  data  obtained  using  the  approach proposed  by  D.  Stufflebeam  using  the  CIPP  evaluation  model,  namely,  Context,  Input, Process and Product. Through this research, it is known that the evaluation of the GISA

## KEYWORDS
Evaluation, Indonesian Movement Aware of Administration     (GISA), Program.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Implementasi  kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu-individu  atau pejabat-pejabat  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah diterapkan  dalam  keputusan-keputusan  kebijakan  sebelumnya.  Implementasi  kebijakan  tersebut  salah satunya  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  470/837/SJ  tentang  Gerakan Indonesia Sadar Admistrasi Kependudukan. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau disingkat  GISA  adalah  sebuah  gerakan  untuk  membangun  ekosistem  pemerintahan  yang  sadar pentingnya  administrasi  kependudukan.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  24  tahun  2013  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  No.  23  tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi  kependudukan  serta  dasar  hukum  dari  Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi Kependudukan  atau  GISA.  Tujuan  utama  dari  gerakan  ini  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat dibidang administrasi kependudukan menuju pada masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien  serta  negara  yang  memiliki  daya  saing.  Target  dari  program  GISA  yaitu  masyarakat,  aparatur petugas  pelayanan  admindukcapil,  lembaga  pengguna  (pemerintah  dan  swasta)  serta  diterapkan  mulai dari  tingkat  desa  atau  kelurahan,  kecamatan,  kabupaten  atau  kota,  provinsi,  dan  berpuncak  di  tingkat nasional.
GISA  merupakan  aksi  untuk  meningkatkan  ekosistem  pemerintahan  yang  sadar  terhadap pentingnya  dokumen  kependudukan.  GISA  dilaksanakan  dengan  4  Program  yaitu,  Program  Sadar Kepemilikan  Dokumen  Kependudukan,  Program  Sadar  Pemutakhiran  Data  Penduduk,  Program  Sadar Pemanfaatan  Data  Kependudukan  dan  Program  Sadar  Melayani  Administrasi  Kependudukan  dengan launching  GISA.  Hal ini  diharapkan  untuk  terbangunnya  ekosistem  pemerintahan  dan  masyarakat  yang sadar tentang pentingnya adminstrasi kependudukan. GISA diterapkan untuk mewujudkan provinsi paling sedikit  satu  kabupaten/kota  sebagai  kabupaten/kota  sadar  administrasi  kependudukan,  kabupaten/kota mewujudkan  paling  sedikit  satu  kecamatan  sebagai  kecamatan  sadar  administrasi  kependudukan,  dan kecamatan  mewujudkan  paling  sedikit  satu  desa/kelurahan  sadar  administrasi  kependudukan.  Puncak akhir dari GISA adalah terwujudnya Indonesia yang sadar administrasi kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Sumber: disdukcapil.sumutprov.go.id)
Walikota  Sibolga  canangkan  Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi  Kependudukan  (GISA) Kota Sibolga Tahun 2019 di Rusunawa Jalan Merpati Kota Sibolga. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP. PKK. Kota Sibolga Delmeria Sikumbang sekaligus anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Forkopimda Kota Sibolga, para pimpinan OPD Kota Sibolga, camat dan lurah se-kota Sibolga, serta para masyarakat rusunawa. Walikota  Sibolga  Syarfi  Hutauruk dalam  sambutan  mengatakan  dalam  rangka meningkatkan kesadaran  masyarakat  dibidang  administrasi  kependudukan  menuju  masyarakat  yang  tertib, pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  maka  pemerintah  saat  ini   mencanangkan  Gerakan  Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).
Pencanangan  program  ini  diharapkan  dapat  melayani  dan  mewujudkan  administrasi kependudukan  menuju  masyarakat  yang  bahagia.  Peserta  yang  diundang  dalam  acara  ini  sebanyak 1.000  (seribu)  orang  yang  berasal  dari  unsur  masyarakat  setiap  kelurahan  se-Kota  Sibolga,  perwakilan dari  sekolah  penerima  KTP-EL  dan  KIA,  perwakilan  dari  kampung  KB,  masyarakat  penerima  KK,  surat pindah, dan akta pencatatan sipil. Program GISA ini mewajibkan semua warga negara untuk melengkapi dokumen  kependudukan.  Dokumen  kependudukan  yang  harus  dilengkapi  antara  laian  adalah  KTP-  el, kartu  keluarga,  akta  kelahiran,  akta  kematian,  akta  perceraian,  akta  perkawinan  dan  lain-lain.  Oleh karena  itu,  evaluasi  program  GISA  ini  dilakukan  untuk  dapat  melihat  efektif  dan  efesiensinya  program GISA serta dapat menginformasikan keputusan mengenai pengembangan program GISA dimasa depan. Kartu  keluarga  merupakan  salah  satu  dari  beberapa  dokumen  kependudukan  yang  wajib  dimiliki  oleh keluarga.  Kartu  keluarga  menunjukkan  hubungan  kekerabatan  antara  kepala  keluarga  dengan  anggota
program  at  the  Population  and  Civil  Registration  Office  of  Sibolga  City  on  the  context dimension  of  the  GISA  program  can  be  found  that  there  are  still  people  who  are  not aware  of  the  importance  of  ownership  of  population  documents  so  that  the  necessary needs  are  not  met.  The  input  dimension  for  the  evaluation  of  the  GISA  program  found was  that  the  facilities  and  infrastructure  were  not  optimal  enough  to  fulfill  the implementation of the GISA program, so that the technical implementation of document formation  was not carried out properly.  In the Process dimension, there  are still people who  do  not  know  the  GISA  program  about  the  importance  of  ownership  of  population documents and the schedule of activities is not carried out properly due to the Covid-19 pandemic.  The  Product  Dimensions  found  to  have  the  effect  of  this  program  have  not been conveyed to the community as a whole.
keluarganya.  Kepemilikan  kartu  keluarga  di  Kota  Sibolga  dihitung  berdasarkan  kepemilikan  kartu keluarga yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pada tahun 2019 dari 24.874 kepala keluarga yang terdaftar database kependudukan, yang memiliki kartu keluarga sebanyak 24.437  (98,24%),  sedangkan  kepala  keluarga  yang  belum  memiliki  KK  sebanyak  437  kepala  keluarga (1,76%). Jika pada tahun 2020 dari 25.933 kepala keluarga terdaftar yang memiliki KK sebanyak 25.563 (98,57%)  sedangkan  kepala  keluarga  yang  belum  memliki  KK  sebanyak  370  kepala  keluarga  (1,43%). Berdasarkan  hasil  pra-penelitian  kepala  keluarga  yang  belum  memperoleh  KK  ini  disebabkan  karena perpindahan  penduduk,  data  baru,  pisah  KK  karena  menikah  dan  perubahan  kepala  keluarga  karena pindah  atau  meninggal  dunia.  ( Sumber :  Data  Perkembangan  kependudukan  Kota  Sibolga  Tahun  2019 dan Tahun 2020)
Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Elektronik  adalah  kartu  tanda  peduduk  yang  dilengkapi chip sebagai identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh  wilayah  Indonesia.  Pada  tahun  2019  perekaman  KTP-el  di  Kota  Sibolga  mencapai  jumlah sebanyak 62.871 (99,332%) dari jumlah wajib KTP sebanyak 63. 306 jiwa. Sementara, wajib KTP yang belum melakukan perekaman masih ada sebanyak 435 jiwa (0,69%). Pada tahun 2020 jumlah wajib KTP sebanyak 65.212 jiwa. Paling banyak melakukan perekaman KTP-el adalah kelompok umur 17-19 tahun sebanyak 3.248 jiwa. Hal ini didorong oleh pelaksanaan pilkada Kota Sibolga tahun 2020 sebagai syarat hak pilih. ( Sumber : Data Perkembangan kependudukan Kota Sibolga Tahun 2019 dan Tahun 2020) Kartu Identitas Anak di Kota Sibolga dimulai pada tahun 2017 sebagaimana disebutkan dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Kartu  Identitas  Anak  adalah  untuk mendorong  peningkatan  pendataan,  perlindungan  dan  pelayanan  publik  untuk  mewujudkan  hak  terbaik bagi anak. Kepemilikan KIA tahun 2019 sudah hampir anak usia 0-17 tahun, yaitu dari 29.743 anak yang telah memiliki KIA sebanyak 13.546 anak (45,54%). Dengan demikian masih lebih dari setengan anak di Kota  Sibolga  belum  memiliki  KIA,  yaitu  sebanyak  16.197  anak  (54,46%).  kepemilikan  KIA  pada  tahun 2020 kasus yang belum memiliki KIA sama dengan data pada tahun 2019. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa  pada  tahun  2020  tidak  ada  kenaikan  kepemilikan  KIA  di  Kota  Sibolga.( Sumber :  Data Perkembangan kependudukan Kota Sibolga Tahun 2019 dan Tahun 2020)
Akta  kelahiran  merupakan  bukti legal  hubungan  keperdataan  seorang  anak  dengan  ayah  dan ibunya.  Pada  tahun  2019  jumlah  anak  yang  memiliki  akta  kelahiran  sebanyak  30.809  (93,69%) sedangkan  yang  belum  memiliki  akta  kelahiran  sebanyak  2.075  (6,31%).  Tingkat  Kepemilikan  akta kelahiran  dikalangan  anak  usia  0-18  tahun  merupakan  salah  satu  indikator  penetapan  kabupaten/kota untuk  melaksanakan  program  nasional  Kartu  Identitas  Anak  (KIA).  program  ini  akan  mendorong  animo masyarakat untuk mengurus akta kelahiran. ( Sumber : Data Perkembangan kependudukan Kota Sibolga Tahun 2019 dan Tahun 2020)
Untuk  hasil  evaluasimeta  yang  sudah  dilakukaan  berdasarkan  empat  standar  tersebut menunjukkan hasil yang terbaik. Adapun hasil yang ditunjukkan yaitu untuk Utility Standard mendaptakan skors  sebesar  27  atau  96%, feasibility  standards mendapatkan  skors  sebesar  11  atau  92%, propriety standartds mendapatkan  skors  sebesar  30  atau  93%, accuracy  standards mendapatkan  skors  sebesar 45  atau  93%.  Berdasarkan  jumlah  standar  di  atas  jumlah  total  menggunakan  standar  evaluasimeta sebesar 114 atau 95%.
Pada input  evaluation ,  menganalisis  dan  mendeskripsikan  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya material  yang  tersedia  untuk  relevansi  kemungkinan  kegiatan  dapat  dilaksanakan.  Pada process evaluation, memonitoring  setiap  aktivitas  yang  berpotensi  terdapat  tantangan  secara  prosedural  dan memberikan tanda untuk informasi yang spesifik untuk memutuskan suatu program yang aktual. Product evaluation ,  mengukur  kriteria  dengan  objektif  dan  membandingkan  hasil  pengukuran  dengan  standar sebelum  dilakukannya  antisipasi.  Adanya  kepemilikan  dokumen  kependudukan,  penduduk  dapat mengakses program dari pemerintah, seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

## LANDASAN TEORI

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  merupakan  tindakan  oleh  pemerintah  yang  dimaksudkan  untuk menggapai  tujuan  sebagaimana  diformulasikan  dalam  kebijakan  yang  sangat  berkaitan  dengan  sistem, prosedur  serta  mekanisme,  dan  keahlian  para  pejabat  publik  di  dalam  menterjemahkan  serta mempraktikkan  kebijakan  publik  untuk  mencapai  sasaran  yang  ditentukan.  Sebagaimana  diikuti  dari Rasyid (dalam Alexander 2019: 24) bahwa “Implementasi dari setiap kebijakan itu adalah birokrasi dan justru dalam implementasi itulah sesungguhnya suatu kebijakan diberi bentuk”.
Sementara  itu,  Van  Mater  dan  Horn  (dalam  Alexander  2019:26)  memberi  pengertian  terkait implementasi  kebijakan  yaitu  “Tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  atau  swasta,  baik  secara individu  maupun  kelompok,  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  sebagaimana  diformulasikan  dalam kebijakan tersebut.”  Berdasarkan pernyataan di atas bahwa Van Mater dan Horn memandang sebuah kebijakan  bukan  saja  dirumuskan  oleh  pemerintah  namun,  pihak  lain  pun  (swasta)  sesuai  dengan kepentingan organisasi dapat membuat dan mengimplementasikan kebijakan itu kepada msaing-masing kelompok sasaran baik individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dari kebijakan organisasinya.

## Evaluasi Program
Menurut  Arikunto  (2009:  1)  mendefinisikan  bahwa:  “Evaluasi  adalah  kegiatan  mencari  sesuatu yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat  dalam  menilai  keberadaan  suatu  program,  produksi,  prosedur,  serta  alternatif  strategi  yang diajukan  untuk  mencapai  tujuan  yang  sudah  ditentukan.”  Evaluasi  program  adalah  pengumpulan informasi  yang  sistematis  mengenai  kegiatan,  karakteristik,  dan  hasil  dari  program  untuk  membuat penilaian  mengenai  program  ini,  meningkatkan  efektivitas  program,  dan  atau  menginformasikan keputusan  mengenai  pengembangan  program  di  masa  depan.  Evaluasi  program  yang  dijalankan  harus bersifat  komprehensif  dari  berbagai  aspek  yang  berguna  untuk  menentukan  keputusan  pada  program yang sedang dijalankan.

## Model Evaluasi Program yang Digunakan
Ada  banyak  model  evaluasi  yang  dikembangkan  oleh  para  ahli  yang  dapat  dipakai  dalam mengevaluasi  program.  Model  evaluasi  program  yang  digunakan  peneliti  adalah  model  evaluasi Stu fflebeam’s  Model  (CIPP  Model).  Model  ini  dikembangkan  oleh  Stufflebeam,  model  CIPP  yang merupakan  sebuah  singkatan  dari  huruf  awal  empat  buah  kata,  yaitu Context,  Input,  Process,  and Product. Keempat  kata  yang  disebutkan  dalam  singkatan  CIPP  tersebut  merupakan  sasaran  evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan.
Berikut penjelasan CIPP yang dapat dijadikan pedoman kerja oleh administrator untuk melayani ada empat macam yaitu:
a. Context Evaluation (Evaluasi Konteks)
Evaluasi  konteks  membantu  merencanakan  keputusan,  menentukan  kebutuhan  yang  dicapai oleh  program  dan  merumuskan  tujuan  program  (Tayibnapis,  2000:14).  Tujuan  evaluasi  konteks  yang utama  adalah  untuk  mengetahui  kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki.  Dengan  demikian  untuk mengetahui  kekuatan  dan  kelemahan  ini,  evaluator  akan  dapat  memberikan  arah  perbaikan  yang diperlukan.  Evaluasi  konteks  juga  terkait  dengan  upaya  untuk  menggambarkan  dan  merinci  lingkungan kebutuhan  yang  tidak  terpenuhi,  populasi  dan  sampel  yang  dilayani,  dan  tujuan  proyek  (Arikunto  dan Jabar, 2009:48). b. Input Evaluation (Evaluasi Masukan)
Evaluasi  masukan  membantu  mengatur  keputusan,  menentukan  sumber-sumber  yang  ada, alternatif yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. Oleh karena itu, komponen evaluasi masukan  meliputi:(1)  sumber  daya  manusia,  (2)  sarana  dan  peralatan  pendukung,  (3)  dana  atau anggaran, dan (4) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. c. Process Evaluation (Evaluasi Proses)
Pada  dasarnya  evaluasi  proses  untuk  mengetahui  sampai  sejauh  mana  rencana  telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (what) kegiatan  yang  dilakukan  dalam  program,  “siapa” (who) orang  yang  ditunjuk  sebagai penanggungjawab  program,  “kapan” (when) kegiatan  selesai.  Dalam  model  CIPP,  evaluasi  proses diarahkan  pada  seberapa  jauh  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  dalam  program  sudah  terlaksana  sesuai dengan rencana (Arikunto dan Jabar, 2009: 47).

## Tujuan dan Fungsi Evaluasi Program
Tujuan Evaluasi Program Arikunto dan Jabar (2009:18) mengatakan bahwa tujuan  diadakannya evaluasi  program  adalah  untuk  mengetahui  pencapaian  tujuan  program  dengan  langkah  mengetahui keterlaksanaan kegiatan program.
Ada  tujuh  elemen  yang  harus  dilakukan  menurut  Brikerhoff  (1986:ix)  (dalam  Arikunto  dan  Jabar 2008:18)  untuk  pelaksanaan  evaluasi,  yaitu:  1)  penentuan  fokus  yang  akan  dievaluasi (focusing  the evaluation) ,  2)  penyusunan  desain  evaluasi (designing  the  evaluation ),  3)  pengumpulan  informasi (collecting  information) ,  4)  analisis  dan  intepretasi  informasi (analyzing  and  interpreting), 5)  pembuatan laporan (reporting  information) ,  6)  pengelolaan  evaluasi (managing  evaluation) ,  dan  7)  evaluasi  untuk evaluasi (evaluating evaluation).

## Evaluasimeta
Metaevaluasi  adalah  mengevaluasi  suatu  evaluasi,  lebih  spesifik  evaluasimeta  menilai  evalusi primer (hasil suatu evaluasi) dengan standar evaluasi yang disusun oleh asosiasi profesi atau organisasi evalusi  untuk  menentukan  apakah  evaluasi  primer  tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar evaluasi  (Wirawan  2011;  415).  Adapun  standar  evaluasi  program  menurut The  Joint  Committee adalah sebagai berikut:
1. Utility standard (Standar kegunaan)
Pada standar keguanaan akan dibutuhkan seorang evaluator untuk menghadapi perbedaan berbagai macam klien yang berperan dengan hasil evaluasi, untuk memastikan informasi yang dibutuhkan dan untuk  melaporkan  informasi  yang  relevan  terhadap  klien  secara  jelas  menyeluruh  dan  tepat  waktu. Standar  Utilitas  ini  untuk  memastikan  bahwa  evaluasi  menyajikan  informasi  yang  sesuai  dengan keperluan pemakai.
2. Feasibility Standard (Standar Kelayakan)
Berfokus  pada  kelayakan  dan  realisasi  bahwa  prosedur  evaluasi  efektif  secara  biaya  dan  dapat diterapkan.  Standar  evaluasi  ini  memerlukan  rencana  evaluasi  yang  dapat  diterapkan  dalam  suatu kondisi  sulit  sesuai  nilai  penelitian  terhadap  praktik.  Hal  ini  memerlukan  evaluasi  yang  realistis, bijaksana,  cerdas,  dan  hemat.  Standar  kelayakan  diperlukan  untuk  meyakinkan  bahwa  evaluasi berlangsung realistis, cermat, diplomatis dan hemat.
3. Proprierty Standard (Standar Kepatuhan)
Pada tahap ini menggambarkan kenyataan bahwa evaluasi dapat mempengaruhi banyak orang dalam banyak  hal.  Standar  kesesuaian  ini  memastikan  bahwa  hak  seseorang  yang  terlibat  dalam  evaluasi dilindungi,  sehingga  evaluasi  dapat  berjalan  secara  legal,  etis,  dan  dengan  mempertimbangkan keselamatan terhadap keterlibatan serta efek evaluasi.
4. Accuracy Standard (Standar Akurasi/Ketelitian)
Pada  standar  ini  memerlukan  suatu  hasil  kesimpulan  informasi  tepat  dengan  teknik  yang  memadai dan logika meyakinkan terhadap data. Deskripsi dari analisis data tepat dalam memberikan informasi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan  karakteristik  mengenai  bidang  tertentu,  baik  berupa  keadaan,  permasalahan,  sikap,  pendapat kondisi, prosedur atau sistim secara faktual dan cermat
Untuk  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  maka  peneliti diharapkan  dapat  melihat  fenomena-fenomena  yang  ada,  yakni  tentang  evaluasi  program  Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk melihat sejauh mana program ini dapat dicapai.
Metode  pengumpulan  data  merupakan  teknik  yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaanya melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan instrumen pengumpul data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.  Karena  berupa  alat,  maka  instrumen  dapat  berupa  lembar checklist ,  kuesioner  (angket terbuka/tertutup),  pedoman  wawancara,  kamera  untuk  dokumentasi,  dan  lainnya.  Pengujian  keabsahan data  sangat  diperlukan  dalam  penelitian  kualitatif  karena  data  hasil  penelitian  harus  valid,  kredibel  dan objektif. Pada penelitian ini, pengujian keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik
triangulasi menurut Moleong (2011:330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu  yang  lain  di  luar  data  itu.  Tujuan  umum  dilakukan  triangulasi  adalah  untuk  meningkatkan kekuatan  teoritis,  metodologis,  maupun  interpretatif  dari  sebuah  riset.  Dengan  demikian,  triangulasi memiliki  arti  penting  dalam  menjembatani  dikotomi  riset  kualitatif.  Pengumpulan  data  triangulasi melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Program GISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Sibolga Evaluasi  program  adalah  pengumpulan  informasi  yang  sistematis  mengenai  kegiatan, karakteristik dan hasil program untuk membuat penilaian (evaluasi) mengenai suatu program serta dapat menentukan keberlanjutan suatu program tersebut. Evaluasi program GISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga  ini  perlu  dilakukan  untuk  mengetahui  apa  kekurangan  dari  pelaksanaan program  tersebut  dan  dampaknya.  Hal  ini  dilakukakan  untuk  memudahkan  pemerintahan  Kota  Sibolga dan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga  dalam  memperbaiki  ataupun  memberikan solusi jika mengimplementasikan program ini terjadi kesalahan-kesalahan dalam penerapan tujuannya.

## Context Evaluation
Konteks  evaluasi  ini  membantu  merencanakan  keputusan,  menentukan  kebutuhan  yang  akan dicapai  oleh  program  dan  merumuskan  tujuan  program.  Aspek  yang  dikembangkan  meliputi merencanakan keputusan, kebutuhan yang akan dicapai dan tujuan program. Merencanakan keputusan dalam  hal  ini  adalah  pihak  pemerintahan  kota  sudah  merencanakan  langkah  awal  untuk  program  ini. Untuk  itu  dalam context evaluasi  ini  yang  utama  adalah  mengetahui  manfaat,  kebutuhan  yang  dapat dipenuhi dan tujuan GISA.

## Merencanakan Kegiatan
Aspek yang akan dilihat dari dimensi ini adalah merencanakan keputusan dengan hasil temuan yaitu  adanya launching GISA  kepada  masyarakat  Kota  Sibolga  yang  bertempat  di  Rusunawa  daerah kawasan  rumah  warga.  Masih  ada  masyarakat  yang  tidak  mengikuti  sosialisasi  sehingga  masyarakat belum sadar akan pentingnya kepemilikan dokuemen kependudukan ini. Maka dari itu perlu dilakukkanya sosiaslisasi terkait program GISA ini.

## Menentukan Kebutuhan
Pada  evaluasi  konteks  kebutuhan  ini  juga  melihat  dari  terpenuhinya  kebutuhan  dokumen kependudukan  masyarakat.  Evaluasi  konteks  yang  dilihat  dari  segi  kebutuhan  evaluasi  GISA  adalah masyarakat  Kota  Sibolga  masih  banyak  yang  belum  memiliki  kelengkapan  dokumen-dokumen kependudukan sejak lahir.

## Tujuan Program
Tujuan  program  ini  berguna  untuk  menilai  suatu  keputusan,  membantu  mengembangkan manfaat suatu program dan membantu pengembangan kebijakan dan program. Tujuan program ini untuk sadar  kepemilikan  dokumen  kependudukan,  sadar  pemukhtahiran  data,  sadar  pemanfaatan  data,  serta sadar  melayani  masyarakat.  Hasil  evaluasimeta  yang peneliti lakukakan  yaitu,  standar  kegunaan (utility standard)  mendapatkan  skor  sebesar  27  atau  96%,  standar  kelayakan  (feasibility  standards) mendapatkan  skor  sebesar  11  atau  92%,  untuk  standar  Kepatuhan  (propierty  standards)  mendapatkan skor sebesar 30 atau 93%. untuk standar ketelitian (accuracy standards) mendapatkan skor sebesar 45 atau 93%.

## Input Evaluation
Evaluasi  masukan  membantu  mengatur  keputusan,  menentukan  sumber-sumber  yang  ada, alternatif  yang  diambil,  rencana  dan  strategi  untuk  mencapai  tujuan.  Komponen  evaluasi  masukan meliputi: sumber daya manusia, sarana dan peralatan pendukung, dana atau anggaran dan aturan yang diperlukan.

## Sumber Daya Manusia
Evaluasi input yang dilakukan adalah bahwa pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih  kurang  dalam  mengimplementasikan  kegiatan  sosialisasi  untuk  tetap  meningkatkan  kesadaran kepemilikan  dokumen  kependudukan,  pemanfaatan  data,  pemukhtahiran  data  dan  pelayanan  terhadap masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  launching  GISA  di  Kota  Sibolga  bertepatan  dengan  adanya pandemi covid-19. untuk kegiatan sosialisasi selanjutnya tidak dilaksanakan karena terkendala pandemi covid-19.

## Sarana dan Peralatan Pendukung
Sarana  dan  peralatan  pendukung  yang  digunakan  berguna  untuk  mempercepat  proses  kerja sesuai  dengan  hasil  yang  direncanakan.  Sarana  dan  peralatan  pendukung  dapat  dikatakan  baik  ketika mempercepat  proses  pelaksanaan  pekerjaan  sehingga  mampu  menghemat  waktu.  Evaluasi  input  yang telah  dilakukan  pada  segi  sarana  dan  alat  pendukung  ditemukan  bahwa  alat  yang  digunakan  kurang memadai  membuat  masyarakat  yang  dilayani  dalam  pengurusan  kepemilikan  dokumen  kependudukan harus menunggu beberapa hari setelah pengurusan syarat yang ditentukan.

## Dana dan Anggaran
Dana atau anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka  dalam  pemenuhan  kegiatan  dalam  sebuah  organisasi.  Anggaran ini  dibuat  sebagai  pelaksanaan suatu  kegiatan  dan  sebagai  perencanaan  agar  kegiatan  suatu  organisasi  lebih  matang  dan  terarah sesuai dengan  tujuan  dari  suatu organisasi. Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi dapat dikemukakan bahwa anggaran terkait program GISA ini sudah ditentukan. Artinya bahwa anggaran ini  sudah  cukup  dan  apa  adanya  dengan  memanfaatkan  alat  dan  prasarana  lainnya  secukupnya  yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Evaluasi input pada segi anggaran dan dana  dapat  membuktikan  bahwa  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga  dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ditentukan. Di satu sisi anggaran dan dana ini  bisa  saja  dikatakan  kurang  optimal  dengan  melihat  alat  dan  pedukung  lainnya  yang  ada  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga  kurang  memadai.  Hal ini  perlu diperhatikan lagi oleh Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga  agar  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

## Aturan yang Diperlukan
Aturan yang digunakan untuk melaksanakan program GISA ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam  Negeri  Nomor  470/837/SJ  tentang  Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi  Kependudukan. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem sadar administrasi kependudukan pada masyarakat yang tertib serta  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  untuk  meningkatkan  daya  saing.  Berdasarkan  hasil wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dapat  dikemukakan  bahwa  GISA  adalah  gerakan  Indonesia sadar  administrasi  kependudukan  yang  berasal  dari  Instruksi  Kementerian  Dalam  Negeri.  Program  ini didasari  dari  UU  No.  24  Tahun  2013.  Program  ini  mendorong  adanya  budaya  baru  dalam  tertib kepemilikan  administrasi.    Evaluasi  input  terhadap  aturan  yang  diperlukan  harus  jelas  sehingga  tujuan, program  dan  targetan  yang  dimaksud  sudah  ditentukan  atau  dirumuskan  terlebih  dahulu.  Aturan  terkait program  GISA  ini  sudah  ada  dengan  regulasi  yang  jelas.  Untuk  melihat  standar  evaluasi  dari evaluasimeta yaitu standar kegunaan (utility standards) mendapatkan skor sebesar 27 atau 96%, standar kelayakan (feasibility standards) mendapatkan skor sebesar 11 atau 92%, standar kepatuhan (propierty standards) mendapatkan  skor  sebesar  30  atau  93%,  standar  ketelitian (accuracy  standards) mendapatkan  skor  sebesar  45  atau  93%.  Kesimpulan  hasil  akhir  dari  evaluasimeta  mendapatkan  skor sebesar  113  atau  94%,  ini  menunjukkan  kategori  terbaik  dari  standar  evaluasi.  berdasarkan  hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga belum dimanfaatkan secara maksimal dengan adanya penambahan pegawai.

## Process Evaluation
Pada  dimensi  ini  bahwa  evaluasi  proses  digunakan  untuk  mendeteksi  atau  memprediksi rancangan  prosedur  atau  rancangan  implementasi  selama  tahap  implementasi,  menyediakan  informasi
untuk keputusan program dan sebagai arsip prosedur untuk menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan.  Untuk  itu  peneliti  melihat  beberapa  aspek  dalam  evaluasi  Program  GISA  di  Kota  Sibolga yaitu: kegiatan dalam program dan jadwal kegiatan.

## Kegiatan dalam Program
Kegiatan  dalam  program  ini  maksudnya  adalah  kegiatan  apa  yang  sudah  dilakukan  oleh  dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengimplementasikan program ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan mobilisasi ke setiap kelurahan  serta  mendata  masalah  atau  dokumen  kependudukan  mana  yang  tidak  terpenuhi  dan  apa kendalanya.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dapat  dikemukakan  bahwa sosialisasi  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga  masih  belum tersampaikan kepada masyarakat secra menyeluruh. Ini dibuktikan dari hasil wawancara di atas bahwa masih  ada  masyarakat  yang  tidak  mengikuti  sosialisasi  terkait  arti  pentingnya  kepemilikan  dokumen kependudukan.  Hal  ini  memungkinkan  kurangnya  kegiatan  sosialisasi  lanjutan  dan  himbauan  kepada masyarakat.    Evaluasi  proses  digunakan  untuk  mendeteksi  atau  memprediksi  terkait  program  untuk pengambilan keputusan.

## Jadwal Kegiatan
Untuk  jadwal  kegiatan  pada  program  GISA  ini  ketika  awal  mula launching, program  GISA  tetap dilaksanakan  dengan  memberi  contoh  pelaksanaan.  Untuk  jadwal  kegiatan  ini  selalu  dilaksanakan karena ini adalah program pemerintahan pusat. Untuk melihat hasil evaluasimeta pada dimensi process yaitu  standar  kegunaan (utility  standards) mendapatkan  skor  sebesar  27  atau  96%,  standar  kelayakan (feasibility standards) mendapatkan skor sebesar 11 atau 92%, standar kepatuhan (propierty standards) mendapatkan  skor  sebesar  30  atau  93%,  standar  ketelitian (accuracy  standards) mendapatkan  skor sebesar  45  atau  93%.  Kesimpulan  hasi  akhir  dari  evaluasimeta  yang  dilakukakan  mendapatkan  skor sebesar  113  atau  94%  sehingga  dapat  dikategorikan  standar evaluasi  terbaik.  Sedangkan  berdasarkan hasil  pengamatan  peneliti  dapat  dikemukakan  bahwa  kegiatan  sosialisasi  yang  telah  dilakukan  belum terlaksana  dengan  maksimal  karena  masih  ada  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  program  GISA tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.  Ini juga didasari dari jadwal kegiatan yang tidak  terjadwal  dalam  pelaksanaan  program  GISA.  Ketika  pandemi  covid-19  segala  kegiatan  untuk pelaksanaan  program  ini  sementara  diberhentikan.  Akan  tetapi  pelayanan  secara  regular  tetap dijalankan.

## Product Evaluation
Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/keberhasilan  suatu  program  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. Pada  tahap inilah  dapat  menentukan apakah  program  ini  dapat  dilanjutkan  atau  tidak.  Pada  dimensi ini akan  membahas  beberapa  aspek  yaitu: impact  evaluation (evaluasi  pengaruh), efectiveness  evaluation (evaluasi  keefektifan), sustainability  evaluation (evaluasi  keberlanjutan)  dan transportability  evaluation (evaluasi transformasi).
Impact Evaluation (Evaluasi Pengaruh)
Evaluasi  pengaruh  adalah  perubahan  kondisi  fisik  maupun  sosial  sebagai  akibat  dari output kebijakan.  Usaha  yang  dilakukan  untuk  menjalankan  emapat  program  GISA  adalah  dengan melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  dan  pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat  sebagai  mobilisasi informasi  terkait  pentingnya  kepemilikan  dokumen  kependudukan.    Kegiatan  sosialisasi  terealisasikan sekali  sebelum  pandemi  covid-19  dengan  menghasilkan  dampak  kepemilikan  dokumen  kartu  keluarga yaitu pada tahun 2019 yang belum memiliki kartu keluarga sebanyak 1,76% dan pada tahun 2020 yang belum  memiliki  kartu  keluarga  sebanyak  1,43%.  Artinya  ada  peningkatan  kepemilikan  dokumen kependudukan sebanyak 0.33% dari tahun 2019 sampai pada tahun 2020 (Sumber data kependudukan disdukcapil 2019 dan 2020). Evaluasi produk yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa ada keefektifan program  ini  untuk  tetap  dilaksanakan  secara  berkelanjutan,  hal  ini  dikarenakan  adanya  kenaikan kepemilikan dokumen kependudukan pada kartu keluarga.

## Efectiveness Evaluation (Evaluasi Keefektifan)
Evaluasi  efektivitas  merupakan  salah  satu  tipe  evaluasi  kebijakan  yang  menilai  apakah hasil  dan dampak  suatu  program  kebijakan  sesuai  yang  diharapkan,  apakah  tujuan  yang  ingin  dicapai  dapat terwujud, dan apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan (Badjuri, Abdulkahar  dan  Yuwono,  2002:135).  Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dapat dikemukakan  bahwa  keefektifan  program  ini  dapat  dikatakan  efektif  jika  dampak  yang  diharapkan sebanding  dengan  usaha  yang  telah  dilakukan.  Usaha  yang  dilakukan  untuk  menjalankan  emapat program  GISA  adalah  dengan  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  dan  pelayanan  terbaik  kepada masyarakat  sebagai  mobilisasi  informasi  terkait  pentingnya  kepemilikan  dokumen  kependudukan. Kegiatan  sosialisasi  terealisasikan  sekali  sebelum  pandemi  covid-19  dengan  menghasilkan  dampak kepemilikan  dokumen  kartu  keluarga  yaitu  pada  tahun  2019  yang  belum  memiliki  kartu  keluarga sebanyak 1,76% dan pada tahun 2020 yang belum memiliki kartu keluarga sebanyak 1,43%. Artinya ada peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan sebanyak 0.33% dari tahun 2019 sampai pada tahun 2020  (Sumber  data  kependudukan  disdukcapil  2019  dan  2020).  Evaluasi  produk  yang  dilakukan  dapat dikemukakan  bahwa  ada  keefektifan  program  ini  untuk  tetap  dilaksanakan  secara berkelanjutan,  hal ini dikarenakan adanya kenaikan kepemilikan dokumen kependudukan pada kartu keluarga.

## Sus tainability Evaluation (Evaluasi Keberlanjutan)
Evaluasi keberlanjutan pada program GISA ini dapat dilihat dengan bagaimana mempertahankan fungsi  dari  suatu  program  yang  telah  diatur. Salah  satu  yang  menjadi  faktor  menentukan  keberlanjutan program adalah karena adanya kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi, sehingga membuat program ini  berlanjut.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  dapat  dikemukakan  bahwa evaluasi keberlanjutan dari program GISA tetap dilanjutkan karena masih mempertahankan fungsi yang diatur sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan product evaluasi dapat dikemukakan bahwa  pada  dimensi  ini  dapat  ditemukan  peningkatan/  pengaruh  danaya  program  GISA  ini.  Hal  ini dibuktikan  dengan  meningkatnya  angka  kepemilikan  KIA  di  Kecamatan  Sibolga  Selatan  sebanyak  397 dari 11.063 dari jumlah anak di kecamatan tersebut. (Sumber: data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tahun 2020)

## Transportability Evaluation (Evaluasi Transformasi)
Evaluasi transformasi merupakan wadah yang dapat menentukan keberhasilan suatu program. Transformasi  yang  dapat  diibaratkan  mampu  mengubah  bahan  mentah  menjadi  bahan  jadi.  Begitupula dengan program GISA ini sebagai bahan dasar dari pemenuhan pentingnya administrasi kependudukan dan  ada  tahapan  selanjutnya  mengubah  semua  dokumen  menjadi go-digital ,  yang  bertujuan  untuk mempermudah  dan  mempersingkat  administrasi.  Sehingga,  masyarakat  tidak  lagi  membawa  berkas- berkas  dalam  pemenuhan  syarat-syarat  administrasi.  Untuk  melihat  hasil  evaluasimeta  pada  dimensi product yaitu  standar  kegunaan (utility  standards) mendapatkan  skor  sebsar  27  atau  96%,  standar kelayakan (feasibility  standards) mendapatkan  skor  sebesar  11  atau  92%,  standards  kepatuhan (propierty  standards) mendapatkan  skor  sebesar  30  atau  93%,  standar  ketelitian (accuracy  standards) mendapatkan  skor  sebesar  45  atau  93%.  Kesimpulan  dari  hasil  evaluasimeta  mendapatkan  skor  113 atau 94% dapat dikategorikan standar evaluasi terbaik.

## Triangulasi Pembahasan Penelitian dengan Hasil Evaluasimeta
Hasil evaluasi meta yang peneliti lakukan saat pra penelitian menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan  adalah  Terbaik.  Penjelasannya  yaitu  untuk  Utility  Standard  mendapatkan  skor  sebesar  28 atau 96%, untuk Feasibility Standard mendapatkan skor sebesar 11 atau 92%, untuk Propriety Standard mendapatkan  skor  sebesar  30  atau  93%,  dan  untuk  Accuracy  Standard  mendapatkan  skor  sebesar  45 atau  93%.  Kesimpulan  skor  yang  peneliti  dapatkan  saat  menggunakan  standar  Evaluasi  Meta  yaitu sebesar  114  atau  95%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  program  yang  ingin  diteliti  dengan  pendekatan evaluasi meta dapat dilakukan, sehingga hal ini mendukung peneliti untuk mengkaji lebih dalam terhadap Evaluasi  Program  GISA  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencacatan  Sipil  Kota  Sibolga.  Berdasarkan pembahasan hasil penelitian evaluasi program GISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga  yang  menggunakan  teori  dari  Daniel  Stufflebeam  dengan  menggunakan  model  evaluasi CIPP
(Context,  Input,  Process,  Product) yang  telah  dipaparkan  di  pembahasan,  dapat  memberikan  informasi bahwa dalam evaluasi program GISA di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Sibolga masih belum optimal dan masih dalam proses pencapaian tujuan. Pengamatan peneliti menunjukkan dari segi konteks  evaluasi  adalah  masih  ada  masyarakat  yang  tidak  mengikuti  sosialisasi  sehingga  masih  ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
Pada  evaluasi input menunjukkan  bahwa  sumber  daya  manusia  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga  belum  dimanfaatkan  secara  maksimal  dengan  adanya  penambahan pegawai.  Sarana  dan  prasarana  yang  adapun  kurang  memadai  dan  ini  perlu  ditingkatkan  lagi  dari standarisasi alat yang diperlukan. Untuk itu, perlu dimanfaatkan dana dan anggaran yang digunakan agar proses pembuatan dokumen kependudukan selesai dengan efektif dan efesien. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mencakup pemenuhan terlaksananya program GISA ini sudah ada aturan/regulasi yang  jelas.  Oleh  karena  itu  implementor  program  GISA  ini  tidak  ada  hambatan/halangan  untuk  tidak mengimplementasikan program ini.
Pada  evaluasi process dapat  dikemukakan  bahwa  kegiatan  sosialisasi  yang  telah  dilakukan belum terlaksana dengan maksimal karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui program GISA tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.  Ini juga didasari dari jadwal kegiatan yang tidak  terjadwal  dalam  pelaksanaan  program  GISA.  Ketika  pandemi  covid-19  segala  kegiatan  untuk pelaksanaan  program  ini  sementara  diberhentikan.  Akan  tetapi  pelayanan  secara  regular  tetap dijalankan.
Pada  evaluasi product menunjukkan  bahwa  belum  ada  terciptanya  minimal  satu  kecamatan sebagai  kecamatan  sadar  administrasi  kependudukan.  Ini  juga  dapat  dilihat  dari  evaluasi  konteks bahwasanya  masih  ada  masyarakat  yang  belum  paham  terkait  arti  pentingnya  kepemilikan  dokumen kependudukan.  Untuk  itu  pengaruh  evaluasi  ini  belum  dapat  tersampaikan  kepada  masyarakat  secara menyeluruh.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  pada  bab  IV,  maka  kesimpulan  akhir penelitian mengenai Evaluasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga  belum  terpenuhi  dengan  baik.  Hal  tersebut dikarenakan  masih  terdapat  kekurangan  dalam  pelaksanaan  evaluasi  program  GISA  di  Kota  Sibolga. Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:
1.  Pada  dimensi context evaluasi  meliputi,  merencanakan  kegiatan,  menentukan  kebutuhan,  tujuan program  dapat  ditemukan  masih  ada  masyarakat  yang  belum  sadar  akan  pentingnya/ utility kepemilikan  dokumen  kependudukan.  Untuk  itu  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  masyarakatpun tidak terpenuhi dengan tertib. Ini juga akan berdampak pada tujuan program yang belum terlaksana untuk  menciptakan  minimal  satu  kelurahan  sebagai  kelurahan  yang  sadar  administrasi kependudukan.
2.  Dimensi Input meliputi,  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  peralatan  pendukung,  dana  dan anggaran,  dan  aturan  yang  diperlukan.  Pada  dimensi ini  dapat  dikategorikan  kurang baik,  di  mana sarana  dan  prasarana  di  Dinas  Kependudukan  dan  pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga  masih  kurang optimal.  Ini  dikhawatirkan  terjadi  gagal  input  data  jika  masyarakat  mengurus  dokumen kependudukan  dalam  skala  besar.  Hal  ini  dikarenakan  perangkat  yang  kurang update sehingga pelaksana teknis pembentukan dokumen ini sedikit kendala.
3.  Pada evaluasi process meliputi kegiatan dalam program dan jadwal kegiatan. Pada dimensi ini dapat dikemukakan  bahwa  kegiatan  yang  telah  dilakukan  belum  terlaksana  dengan  maksimal  karena masih  ada  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  program  GISA  tentang  arti  pentingnya  kepemilikan dokumen  kependudukan.    Ini  juga  didasari  dari  jadwal  kegiatan  yang  tidak  terjadwal  dalam pelaksanaan program GISA.  Ketika pandemi covid-19 segala kegiatan  untuk pelaksanaan program ini sementara diberhentikan.
4.  Pada  evaluasi product meliputi impact  evaluation (evaluasi  pengaruh), efectiveness  evaluation (evaluasi  keefektifan), sustainability  evaluation (evaluasi  keberlanjutan)  dan transportability evaliation (evaluasi  transformasi).  Pada  dimensi  ini  dilihat  adalah  hasil  dari  produk  evaluasi  yaitu keberlanjutan  program  GISA  dan  adanya    rencana  perubahan  bahan  mentah  menjadi  bahan  jadi yaitu admnistrasi kependudukan berbentuk digital.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  Evaluasi  Program  Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi Kependudukan  (GISA)  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di  Kota  Sibolga,  peneliti memberikan  saran  yang  dapat  dijadikan  referensi  untuk  mengoptimalkan  serta  menajdikan  masukan pelaksanaan program GISA Kota Sibolga. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga  perlu  terus  melakukan  jemput  bola  terkait program  untuk  mewujudkan  tujuan  program  ini  dengan  minimal  menciptakan  satu  kelurahan  yang dapat disebut sebagai satu kelurahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.
2.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  harus  meningkatkan  kualitas  pegawai  serta  sarana  dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sibolga. Hal ini sangat penting dalam membantu  meningkatkan  kepemilikan  dan  mempermudah  serta  mempercepat  pekerjaan  yang berkaitan untuk dokumen kependudukan.
3.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  perlu  untuk  melakukan  penjadwalan  terkait  program secara  sistematis  dengan  menambah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mewujudkan  tujuan  program GISA,  agar  masyarakat  secara  merata  mengetahui  adanya  program  GISA  ini  dan  pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk urusan administratif.
4.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap meningkatkan keefektivitasan dan keberlanjutan dari program  GISA  ini,  karena  program  ini  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  dalam  mengurus administrasi  sehari-hari.  Untuk  itu  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga  tetap melanjutkan  program  GISA  dan  memperbarui  pemenuhan  administrasi  kependudukan  dalam  bentuk digital.

## DAFTAR PUSTAKA
2017 Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung: Alfabeta . 2011. Metode Penelitian Administrasi dengan R&D. Bandung: Alfabeta.
2016. Metode Penelitian Kualitaatif, Kuantitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Abidin, Said Zainal. 2006 . Kebijakan Publik. Jakarta: Pancur Siwa Akbar,  Firyal  Muhammad  dan  Widya  Kurniati,  2018. Studi  Evaluasi  Kebijakan  (Evaluasi  Beberapa Kebijakan di Indonesia) . Ideas Publishing.
Arikunto,  Suharsimi  dan  Jabar,  Cepi  Safruddin  Abdul.  2009. Evaluasi  Program  Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Instruksi  menteri  dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  470/837/SJ.  Tentang Gerakan  Indonesia Sadar Administrasi kependudukan
Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
Munthe,  Ashiong  P.  2015.  Pentingnya  Evaluasi  Program  di  Institusi  Pendidikan:  Sebuah  Pengantar,
Pengertian, Tujuan dan Manfaat. Scholaria, Fakultas Ilmu Pendidikan. Vol. 5 No. 2. 1-14.
Mustari, Nuryanti. 2013. Implementasi Kebijakan Publik. Makassar: Membumi Publishing. Roswati.  2008.  Evaluasi  Program  /Proyek  (Pengertian,  Fungsi,  Jenis  dan  Format  Usulan).  Jurnal Pendidikan Penabur. No.11.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. Metode Penelitian Survai . Jakarta: LP3ES. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitattif . Bandung: Alfabeta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan . Widoyoko, Eko Putro. 2013. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Wirawan.  2011. Evaluasi:  Teori,  Model,  Metodologi,  Standar,  Aplikasi  dan  Profesi. Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada.