Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2014, Hal. 49 - 60

## ISSN 021-969X
Analisa Hukum Terhadap Pemagangan Tenaga Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Regulasi di Daerah
(Legal Analysis of Labor Internship in the District/City as Local Regulation)

## Erna Susanti
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda e-mail: r_nas77@rocketmail.com

## ABSTRAKSI
Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UU  Ketenagakerjaan), pemagangan  merupakan  sub-sistem  dari  pelatihan  kerja.  Pemagangan  dalam  rangka  pelatihan  kerja tersebut  dapat  dibedakan  lagi  berdasarkan  wilayahnya.  pemagangan  (magang)  yakni  pemagangan  dalam rangka pelatihan kerja, pemagangan untuk tujuan akademis, dan magang untuk pemenuhan kurikulum atau persyaratan  suatu  profesi  tertentu.  Pemagangan  dilaksanakan  atas  dasar  perjanjian  pemagangan  antara peserta  dan  pengusaha  yang  dibuat  secara  tertulis  yang  sekurang-kurangnya  memuat  ketentuan  hak  dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan yang termuat dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan. Pasal  11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menjamin setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat,  minat,  dan  kemampuannya  melalui  pelatihan  kerja.  Selanjutnya  disebutkan  bahwa  pengusaha bertanggung  jawab  atas  peningkatan  dan/atau  pengembangan  kompetensi  pekerjanya  melalui  pelatihan kerja (Pasal 12 ayat (1)).  Pelatihan kerja diselenggarakan dan  diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan  mengembangkan  kompetensi  kerja  guna  meningkatkan  kemampuan,  produktivitas  dan  kesejahteraan bagi  tenaga  kerja.  Upaya  pembinaan  tenagakerja  ditempuh  melalui  perencanaan  dan  program ketenagakerjaan  seperti  pelatihan,  pemagangan  dan  pelayanan  penempatan  tenaga  kerja.  Program pelatihan kerja juga bertujuan menyiapkan tenaga kerja untuk mengisi kesempatan atau lowongan kerja.
Kata Kunci: magang, pelatihan kerja, tenaga kerja.

## ABSTRACT
According to enactment Number 13 year 2003 about Manpower (Manpower act), internship is a sub-system to job training. Internship in term of job training can be divided based on the territorial. Internship for job training,  internship  for  academic  purposes,  and  internship  to  fulfill  the  syllabus  or  requirement  for  some particular  profession.  Internship  is  implemented  based  on  internship  agreement  between  apprentices  and businessman  which  is  made  written  and  has  at  least  the  rights  and  obligations  of  apprentices  and businessman also the time period of internship as stated in article 22 verse (1) and verse (2) manpower act. Article  11  manpower  act  guarantee  that  every  worker  has  the  right  to  gain  and/or  improve  the  job competency in accordance with talent, interest and their ability through the job training. Furthermore, it is stated  that businessman  has responsibility to the improvement and/or developing  the worker  competency through the  job training  (Article 12  verse (1)). Job training  is  held  and  directed  to enhance, improve and develop the job competency in order to improve ability, productivity and welfare for workers. The effort to counsel the workers  is strived  through planning  and  program such as training, internship  and  services for workforce placement. The objective of the program is also preparing workers to fill in the Job opportunity.
Key Words : internship, training, workers.

## PENDAHULUAN
Ketenagakerjaan  adalah  segala  hal yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada waktu  sebelum,  selama  dan  sesudah  masa kerja.  Hal  tersebut  seiring  dengan  tujuan konstitusi Indonesia Pasal 28A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan hidup  dan  kehidupannya.  Karena  merupakan suatu amanah dari konstitusi, maka hak setiap warga negara berhak untuk bisa mengembangkan diri dalam bidang ketenagakerjaan  yang  salah  satunya  dalam bentuk  pelatihan  kerja  atau  sering  disebut dengan magang. Dalam peraturan perundang- undangan  di  Indonesia,  dikenal  berbagai macam  bentuk  pemagangan  (magang)  yakni pemagangan  dalam  rangka  pelatihan  kerja, pemagangan  untuk  tujuan  akademis,  dan magang  untuk  pemenuhan  kurikulum  atau persyaratan suatu profesi tertentu.
Dalam konteks Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UU Ketenagakerjaan),  pemagangan  merupakan sub-sistem  dari  pelatihan  kerja.  Pemagangan dalam  rangka  pelatihan  kerja  tersebut  dapat dibedakan  lagi  berdasarkan  wilayahnya,  yakni Pemagangan Luar Negeri (diatur Permenakertrans  Nomor  Per-08/Men/V/2008)
dan  Pemagangan  Dalam  Negeri  (diatur Permenakertrans Nomor Per-22/Men/IX/2009).
Pemagangan  menurut  Pasal  1  angka 11  Undang-undang  Ketenagakerjaan  adalah “bagian  dari  sistem  pelatihan  kerja  yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara  langsung  di  bawah  bimbingan  dan pengawasan  instruktur  atau  pekerja/buruh yang  lebih  berpengalaman,  dalam  proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam  rangka  menguasai  keterampilan  atau keahlian tertentu”.
Pemagangan  dilaksanakan  atas  dasar perjanjian  pemagangan  antara  peserta  dan pengusaha  yang  dibuat  secara  tertulis  yang sekurang-kurangnya  memuat  ketentuan  hak dan  kewajiban  peserta  dan  pengusaha  serta jangka  waktu  pemagangan  yang  termuat dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Ketenagakerjaan.
Pelatihan  kerja  diselenggarakan  dan diarahkan  untuk  membekali,  meningkatkan dan  mengembangkan  kompetensi  kerja  guna meningkatkan  kemampuan,  produktivitas  dan kesejahteraan  yang  terdapat  dalam  Pasal  9 Undang-undang  Ketenagakerjaan.  Pelatihan kerja  dilaksanakan  dengan  memperhatikan kebutuhan  pasar  kerja  dan  dunia  usaha,  baik di  dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja (Pasal 10 ayat 1 Undang-undang
Ketenagakerjaan.  Dengan  demikian,  jelaslah bahwa  pelatihan  kerja  tidak  hanya  dilakukan bagi  tenaga  kerja  yang  sudah  bekerja  pada pengusaha  atau  pemberi  kerja  saja,  tetapi juga  harus  dilakukan  bagi  tenaga  kerja  yang belum bekerja guna meningkatkan ketrampilannya/keahliannya  sebagai  bekal memasuki dunia kerja. Pasal  11  Undang-undang  Nomor  13
Tahun  2003  menjamin  setiap  tenaga  kerja berhak untuk memperoleh dan/atau mengembangkan  kompetensi  kerja  sesuai dengan  bakat,  minat,  dan  kemampuannya melalui pelatihan kerja. Selanjutnya disebutkan bahwa  pengusaha  bertanggung  jawab  atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja (Pasal 12 ayat (1)).
Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem  pemagangan  (Pasal  21).  Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha  yang  dibuat  secara  tertulis.
Perjanjian  pemagangan  sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemangangan. Pemagangan yang
diselenggarakan  tidak  melalui  perjanjian pemagangan  dianggap  tidak  sah  dan  status peserta    berubah  menjadi  pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
Lebih  lanjut,  menurut  Pasal  12 Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  PER.
22/MEN/IX/2009 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Dalam Negeri (Permennakertrans Nomor 22/2009), di dalam  perjanjian  pemagangan,  harus  jelas diatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan. Dalam hal pemagangan dilakukan  di  dalam  wilayah  Indonesia,
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 51
perjanjian pemagangan tersebut harus diketahui dan disahkan oleh dinas kabupaten/kota setempat.
Mengenai  jangka  waktu  pemagangan, dalam  hal  pemagangan  dilakukan  di  dalam wilayah  Indonesia,  jangka  waktunya  paling lama  1  (satu)  tahun.  Dalam  hal  untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan  waktu  lebih  dari  1  (satu)  tahun, maka  harus  dituangkan  dalam  perjanjian pemagangan  baru  dan  dilaporkan  kepada dinas  kabupaten/kota  setempat  (Pasal  7  ayat (4)  dan  ayat  (5)  Permennakertrans  Nomor 22/2009).
Sesuai  dengan  latar  belakang  yang telah  dipaparkan  sebelumnya  maka  dapat teridentifikasi masalah. Secara umum memang ada  peraturan  menteri  yang  mengatur mengenai  pemagangan  dalam  negeri.  Tapi belum  bisa  memberikan  suatu  jawaban terhadap permasalahan mengenai penyerapan angkatan  kerja  pada  dunia  kerja  itu  sendiri. Harapannya  ada  suatu  Peraturan  baik  itu  di tingkat  nasional  dan  daerah  yang  mengatur Pemagangan Tenaga Kerja Terdidik ini mampu membantu memecahkan berkurangnya jumlah angka  pengangguran  pada  tenaga  kerja produktif terdidik di suatu daerah. Agar dapat bermanfaat  terhadap  pengembangan  sumber daya manusia di daerah. Oleh sebab itu perlu adanya dasar dalam pembentukan norma yang berhubungan  dengan  Pemagangan  Tenaga Kerja  Terdidik  bermanfaat  dalam  menentukan arah dan tujuan kebijakan (policy) Pemerintah dalam mengatasi tingginya angka
pengangguran dan peningkatan keahlian (skill) secara  langsung  pada  dunia  kerja  dan  usaha. Karena  permasalahan  yang  ada  pada  setiap daerah yaitu  masih cukup tingginya angkatan kerja setiap tahun yang tidak terserap, karena salah  satu  faktornya  adalah  tidak  memiliki keahlian  dan  pengalaman  kerja  yang memadai.  Dari  permasalahan  itu  maka  perlu adanya  analisis  hukm  terhadap  pentingnya sistem
pemagangan tersebut dalam
menunjang  pengalaman  ( skill)  dan  ilmu pengetahuan dari sumber daya manusia. Pengertian dan Dasar Hukum Ketenagakerjaan
Beberapa  literatur  sangat  banyak mendefinisikan  atau  memberikan  pengertian
mengenai  Hukum  Ketenagakerjaan  tersebut terutama  dari  beberapa  ahli.  Batasan pengertian  hukum  ketenagakerjaan,  dahulu disebut dengan hukum perburuhan atau dalam Bahasa  Belanda  disebut arbeidrechts,  juga sama  dengan  pengertian  hukum  itu  sendiri sangat beragam. Tidak ada batasan pengertian  itu  dapat  memuaskan  karena masing-masing  ahli  hukum    memiliki  sudut pandang  yang  berbeda,  akibatnya  pengertian yang  dibuatnya  tentu  berbeda  antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. 1 Berikut ini beberapa pendapat dari para ahli  hukum  yang  memberikan  pengertian hukum ketenagakerjaan, sebagai berikut: 1. Molenaar  dalam  Asikin  menyebutkan bahwa  Hukum  Perburuhan  adalah  bagian hukum  yang  berlaku,  yang  pokoknya mengaur  hubungan  antara  tenaga  kerja dan  pengusaha,  antara  tenaga  kerja  dan tenaga kerja serta antara tenaga kerja dan pengusaha. 2
2. M.G. Levenbach dalam Manulang,
menyebutkan  bahwa  Hukum  Perburuhan adalah  hukum  yang  berkenaan    dengan hubungan  kerja,  dimana  pekerjaan  itu dilakukan  dibawah  pimpinan  dan  dengan denagn  keadaan  penghidupan  yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. 3 3. N.E.H.  van  Esveld  dalam  Manulang, menyebutkan  bahwa  Hukum  Perburuhan tidak  hanya  meliputi  hubungan  kerja dimana  pekerjaan  dilakukan  di  bawah pimpinan,  tetapi  meliputi  pula  pekerjaan yang  dilakukan  oleh  swapekerja  yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri. 4
4. Mok  dalam  Kansil,  menyebutkan  bahwa Hukum  Perburuhan  adalah  hukum  yang berkenaan dengn pekerjaan yang dilakukan  di  bawah  pimpinan  orang  lain dengan  keadaan  penghidupan  yang 1 Abdul Khakim, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, hlm. 4.
2 Zainal Asikin, 1993, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan di  Indonesia,  Cet.  I,  PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, hlm. 2.
3 Sendjun  H.  Manulang,  1995, Pokok-pokok  Hukum Ketenagakerjaan  di  Indonesia,  Cet.  II,  Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.
4 Ibid.
langsung bergandengan dengan pekerjaan itu. 5 5. Soepomo  dalam  Manulang,  menyebutkan bahwa Hukum Perburuhan adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang berkenaan  dengan  kejadian  dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. 6 6. Soetikno    dalam  Asikin,  menyebutkan bahwa Hukum Perburuhan adalah keseluruhan  peraturan-peraturan  hukum mengenai hubungan
kerja yang mengakibatkan  seseorang  secara  pribadi ditempatkan  di  bawah  perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkutpaut  dengan  hubungan  kerja tersebut. 7
7. Halim,  menyebutkan  bahwa  Hukum Perburuhan  adalah  peraturan-peraturan hukum  yang  mengatur  hubungan  kerja yang  harus  diindahkan  oleh  semua  pihak, baik  pihak  buruh/pegawai  maupun  pihak majikan. 8 8. Daliyo,  menyebutkan  bahwa  Hukum Perburuhan  adalah  himpunan  peraturan, baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang mengatur  hubungan  kerja  antara  buruh dan  majikan.  Buruh  bekerja  pada  dan  di bawah  majikan  denagn  mendapat  upah sebagai balas jasanya 9
9. Syahrani  menyebutkan  bahwa  Hukum Perburuhan  adalah  keseluruhan  peraturan hukum yang mengatur hubungan-
hubungan  perburuhan,  yaitu  hubungan antara  buruh  dengan  majikan  dan hubungan  antara  buruh  dan  majikan dengan pemerintah (penguasa). 10
5 C.S.T. Kansil, 1989 , Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. VIII, Penerbit Balai Pustaka, Jakara, hlm. 311.
6 Loc.cit, hlm. 2.
7 Loc. Cit, hlm. 2.
8 Ridwan  A.  Halim,  1990, Hukum  Perburuhan  dalam Tanya  Jawab,  Cet.  II,  Penerbit  Gahlia  Indonesia, Jakarta,  hlm. 9.
9 J.B.  Daliyo,  1994, Pengantar  Ilmu  Hukum  –  Buku Panduan Mahasiswa, Cet. III, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 76.
10 Riduan  Syahrani,  2004, Seluk  Beluk  dan  Asas-Asas Hukum  Perdata,  Cet.  I,  Edisi  Kedua,  Penerbit  PT.
Alumni, Bandung, hlm. 86
10. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan  bahwa  Ketenagakerjaan adalah  segala  yang  berhubungan  dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

## Asas Hukum Ketenagakerjaan
Berdasarkan  Pasal  2  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa
“Pembangunan ketenagakerjaan  berlandaskan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945”.  Selanjutnya dalam  penjelasan  Pasal  2  tersebut  ditegaskan bahwa pembanguan ketenagakerjaan dilaksanakan  dalam  rangka  pembanguan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan  ketenagakerjaan  dilaksanakan untuk  mewujudkan  manusia  dan  masyarakat Indonesia  yang  sejahtera,  adil,  makmur  dan merata baik materiil dan spiritual.
Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 3 Undang- undang  Nomor  13  Tahun  2003  menegaskan bahwa “Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi  fungsional  lintas  sektor  pusat  dan daerah.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 4
Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:
a. Memberdayakan  dan  mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. Mewujudkan  pemerataan  kesempatan kerja  dan  penyediaan  tenaga  kerja  yang sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan nasional dan daerah;
c. Memberikan  perlindunagn  kepada  tenaga kerja  dalam  mewujudkan  kesejahteraan dan d. Meningkatkan  kesejahteraan  tenaga  kerja dan keluarganya. Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan
Pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
1. Perencanaan  tenaga  kerja  disusun  atas dasar  informasi  ketenagakerjaan  yang antara lain meliputi:
a. Penduduk dan tenaga kerja;
b. Kesematan kerja;
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Vol. 10, No. 1 53 c. Pelatihan  kerja  termasuk  kompetensi kerja;
d. Produktivitas tenaga kerja;
e. Kondisi lingkungan kerja;
f. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja;
g. Jaminan sosial tenaga kerja.
2. Informasi  ketenagakerjaan  sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.
3. Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakejaan dan penyusunan serta  pelaksanaan  perencanaan  tenaga kerja  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Hakekat Hukum Ketenagakerjaan Kedudukan  pekerja  pada  hakekatnya dapat  ditinjau  dari  dua  segi  yatu  dari  segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial  ekonomis,  pekerja  membutuhkan perlindungan  hukum  dari  negara  atas kemungkinan  adanya  tindakan  sewenang- wenang dari pengusaha.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  27 Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (yang  selanjutnya disingkat  UUD  1945)  menyatakan  bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum
dan pemerintahan.  Dan  kemudian  ketentuan  ini dijabarkan  lagi  dalam  Pasal  5  dan  Pasal  6 Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan,  yaitu  bahwa  setiap tenaga  kerja  memiliki  kesempatan  yang  sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.  Pasal  6,  yaitu    bahwa  setiap pekerja/buruh  berhak  memperoleh  perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
Pada  hekekatnya  kedudukan  tenaga kerja/buruh  secara  yuridis  berdasarkan ketentuan  Pasal  27  UUD  1945  adalah  sama dengan  pengusaha/majikan.  Kenyataannya secara  sosial  ekonomis  kedudukannyaantara tenaga kerja/buruh dengan pengusaha/majikan adalah tidak sama (terutama yang unskilllabour). Kedudukan  yang  tidak  sederajat  ini mengingat tenaga kerja/buruh hanya mengandalkan  tenaga  yang  melekat  pada  diri
tenaga  kerja  tersebut  untuk  melaksanakan pekerjaan.  Selain  itu,  pengusaha/majikan sering menganggap tenaga kerja/buruh sbagai objek  dalam  hubungan  kerja.  Pekerja  sebagai faktor  ekstern  dalam  proses  produksi  dan bahkan  ada  yang  beranggapan  pengusaha sebagai pihak penguasa. Maksudnya pengusaha  sebagai  pemilik  perusahaan sehingga  setiap  kegiatan  apa  pun  tergantung dari  kehendak  pengusaha.  Keadaan  yang demikan yang membuat suatu kecenderungan pengusaha  melakukan  suatu  tindakan  yang sewenang-wenang kepada tenaga kerja/buruh. 11
Pengusaha dapat dengan leluasa untuk menekan  tenaga  kerja/buruh  untuk  bekerja secara  maksimal,  yang  terkadang  melebihi kemampuan  kerjanya.  Secara  sosial  ekonomis kedudukan  tenaga  kerja/buruh  adalah  tidak bebas. Pengusaha/majikan yang pada dasarnya  menentukan    syarat-syarat  kerja yang  harus  dipenuhi  oleh  tenaga  kerja. Mengingat  kedudukan  tenaga  kerja/buruh yang  lebih  rendah  daripada  pengusaha  maka perlu  adanya  campur  tangan/intervensi  dari pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  menurut  Philipus, yakni selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua  kekuasaan  yang  selalu  menjadi  perhatian yakni  kekuasaan  pemerintah  dan  kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah  (yang  memerintah).  Dalam hubungan  dengan  kekuasaan  ekonomi, permasalahan  perlindungan  hukum  adalah perlindungan  bagi  si  lemah  (ekonomi) terhadap  si  kuat  (ekonomi),  misalnya  bagi pekerja terhadap pengusaha. 12
Perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja sangat  diperlukan  mengingat  kedudukannya yang  lemah.  Disebutkan  oleh  Zainal  Asikin, yaitu  perlindungan  hukum  dari  kekuasaan pengusaha  terlaksana  apabila  peraturan
11 Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.
12 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  dalam Negara  Hukum  Pancasila,  Makalah  Disampaikan pada  Simposium  tentang  Politik,  Hak  Asasi  dan Pembangunan  Hukum  Dalam  Rangka  Dies  Natalis XL.
Erna Susanti
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul perundang-undangan dalam bidang
perburuhan  atau  ketenagakerjaan  yang mengharuskan  atau  memaksa  pengusaha bertindak  seperti  dalam  perundang-undangan tersebut  benar-benar  dilaksanakan  semua pihak  karena  keberlakuan  hukum  tidak  dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. 13
Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Berdasaran  uraian  mengenai  hekekat hukum ketenagakerjaan di atas maka menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi  pekerja.  Pemberian  perlindungan  hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo meliputi lima  bidang  hukum  perburuhan  atau  hukum ketenagakerjaan, yaitu:
1. bidang  pengerahan/penempatan  tenaga kerja;
2. bidang hubungan kerja;
3. bidang kesehatan kerja;
4. bidang keamanan kerja;
5. bidang jaminan sosial tenaga kerja. 14

## Pelatihan Kerja
Pelatihan  kerja  adalah  keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan  serta  mengembangkan  potensi kerja,  produktivitas,  disiplin,  sikap  dan  etos kerja  pada  tingkat  ketrampilan  dan  keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan  atau  pekerja  (Pasal  1  angka  9 Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan).
Pelatihan    kerja  dilaksanakan  dengan memperhatikan  kebutuhan  pasar    kerja  dan dunia  usaha,  baik  di  dalam  maupun  di  luar hubungan  kerja  (Pasal  10  ayat  (1)).  Dengan demikian  jelas  bahwa  pelatihan  kerja  tidak hanya dilakukan bagi tenaga kerja yang sudah bekerja  pada  pengusaha  atau  pemberi  kerja saja,  tetapi  juga  harus  dilakukan  bagi  tenaga kerja  yang belum bekerja guna meningkatkan ketrampilan  atau  keahliannya  sebagai  bekal untuk memasuki dunia kerja. 15
13 Zainal Asikin , Loc.cit, hlm. 5.
14 Imam Soepomo, 1985, Pengantar Hukum
Perburuhan, Djambatan, Jakarta, hlm. 9.
15 Lalu Husni, 2012, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia,  Rajawali  Pers,  Jakarta,
hlm. 121.
Ketentuan  pada  Pasal  11  Undang- undang  Nomor  13  Tahun  2013  tentang Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa  setiap tenaga  kerja  berhak  untuk  memperoleh dan/atau
meningkatkan dan/atau
mengembangkan  kompetensi  kerja  sesuai dengan  bakat,  minat    dan  kemampuannya melalui pelatihan kerja.
Dengan demikian, tenaga kerja sebagai pelaku  (subjek)  pembangunan  sekaligus  juga sebagai  tujuan  pembangunan,  berperan meningkatkan  produktivitas  nasional  dan kesejahteraan  masyarakat.  Berkaitan  dengan hal  ini  tenaga  kerja  harus  diberdayakan  agar mereka  memiliki  kemampuan  dan  nilai  lebih serta berdaya saing tinggi. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembinaan secara terarah dan berkelanjutan. 16
Selanjutnya  disebutkan  juga  dalam Pasal 12 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menyatakan  bahwa  pengusaha  bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. Dan pada ayat (2) disebutkan juga  bahwa  setiap  pekerja/buruh  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  mengikuti pelatihan  kerja  sesuai  dengan  bidang tugasnya.
Pelatihan  kerja  diselenggarakan  dan diarahkan  untuk  membekali,  meningkatkan dan  mengembangkan  kompetensi  kerja  guna meningkatkan  kemampuan,  produktivitas  dan kesejahteraan  bagi  tenaga  kerja.  Upaya pembinaan  tenagakerja  ditempuh  melalui perencanaan  dan  program  ketenagakerjaan seperti pelatihan, pemagangan dan pelayanan penempatan  tenaga  kerja.  Program  pelatihan kerja juga bertujuan menyiapkan tenaga kerja untuk  mengisi  kesempatan  atau  lowongan kerja.
Beberapa  hal  penting  mengenai penyelenggaraan  pelatihan  kerja  yang  diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
1. Pelatihan  kerja  dilaksanakan  dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
16 Abdul Khakim, Loc.cit, hlm. 143.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 55 2. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan  program  pelatihan  yang mengacu pada  standar kompentensi kerja. 3. Pengusaha  bertanggung  jawab  atas peningkatan  dan/atau  pengembangan kompetensi  pekerjanya  melalui  pelatihan kerja. 4. Setiap  pekerja/buruh  memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Pelatihan  kerja  diselenggarakan  oleh lembaga  pelatihan  kerja  pemerintah dan/atau  lembaga  pelatihan  kerja  swasta (perusahaan).
6. Lembaga  pelatihan  kerja  swasta  dapat berbentuk  badan  hukum  Indonesia  atau perorangan.
7. Lembaga  pelatihan  kerja  swasta  wajib memperoleh  izin  atau  mendaftar  kepada instansi  yang  bertangung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
8. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan  di  Kabupaten/Kota  dapat menghentikan  sementara  pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan.
9. Penghentian  penyelenggaraan  pelatihan kerja  tesebut  disertai  alasan  dan  saran perbaikan dan berlakuk paling lama selama
6 bulan. 10. Apabila  selama  enam  bulan  ternyata pelanggaran pelatihan kerja tidak memenuhi dan melengkapi saran perbaikan,  dikenakan  sanksi  penghentian program pelatihan. 11. Penyelenggaraan  pelatihan  kerja  yang tidak  menaati  dan  tetap  melaksanakan program  pelatihan  kerja  yang  telah dihentikan  dikenakan  sanksi    pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggaraan pelatihan. 12. Pelatihan  kerja  dapat  diselenggarakan dengan  sistem  pemagangan  ,  yang  mana pemagangan  dilaksanakan  atas  dasar perjanjian pemagangan antara peserta dan pengusaha secara tertulis.
13. Perjanjian  pemagangan  minimal  memuat ketentuan  hak  dan  kewajiban  antara peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
Secara  umum  pelatihan  kerja  terbagi menjadi tiga (3) kelompok kebutuhan, yaitu: 17
1. Kebutuhan  latihan  untuk  bekerja  dalam hubungan kerja;
2. Kebutuhan  kerja  untuk  bekerja  mandiri, dan
3. Kebutuhan latihan untuk peningkatan bagi yang sudah bekerja ( up-grading).

## Pemagangan
Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan  kerja  yang  diselenggarakan  secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan  bekerja  secara  langsung  di  bawah bimbingan  dan  pengawasan  instruktur  atau pekerja/buruh  yang  lebih  berpengalamaan, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan,dalam rangka menguasai ketrampilan    atau  keahlian  tertentu,  sesuai dengan  Pasal  1  angka  11  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Pemagangan  dilaksanakan  atas  dasar perjanjian  pemagangan  antara  peserta  dan pengusaha  yang  dibuat  secara  tertulis  yang sekurang-kurangnya  memuat  ketentuan  hak dan  kewajiban  peserta  dan  pengusaha  serta jangka  waktu  pemagangan  (Pasal 22  ayat  (1) dan ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan). a. Hak  Peserta  pemagangan  antara  lain memperoleh:
1) Uang saku dan/atau uang transport.
2) Jaminan sosial tenaga kerja.
3) Sertifikat setelah lulus program.
b. Hak  Pengusuha antara lain:
1) Hasil kerja/jasa peserta pemagangan. 2) Merekrut pemagang sebagai pekerja/buruh jika memenuhi persyaratan. c. Kewajiban  peserta  pemagangan  antara lain:
1) Menaati perjanjian pemagangan. 2) Mengikuti tata tertib program pemagangan, dan
3) Mengikuti tata tertib perusahaan.
d. Kewajiban pengusaha, antara lain:
1) Menyediakan uang saku dan/atau uang transport bagi peserta pemagangan.
2) Menyediakan fasilitas pelatihan.
Erna Susanti Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 3) Menyediakan infrastruktur. 4) Menyediakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun  jangka  waktu  pemagangan bervariasi  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang diperlukan
untuk mencapai standar kompetensi  yang  ditetapkan  dalam  program pelatihan  pemagangan.Akibat  pemagangan yang diselenggarakan tanpa adanya perjanjian pemagangan  maka  pemagangan  dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh  perusahaan  yang  bersangkutan (Pasal  22  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan). Dengan  status  sebagai  pekerja/buruh  di perusahaan  yang  bersangkutan,  maka  berhak atas  segala  hal  yang  diatur  dalam  peraturan perusahaan  atau  perjanjian  kerja  bersama (memori penjelasan Pasal 22 ayat (3)).

## Evaluasi  Regulasi  Terhadap  Pengaturan Tenaga Kerja
Pengaturan  mengenai  Ketenagakerjan tidak  lepas  dari  aturan  yang  superior  yaitu dalam konstitusi Indonesia yang terdapat pada Pasal  28D  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam hubungan kerja. Pembangunan ketenagakerjaan  sebagai  bagian  integral  dari pembangunan  nasional  berdasarkan  Pancasila dan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  dilaksanakan  dalam rangka  pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat Indonesia  seluruhnya  untuk  meningkatkan harkat,  martabat  dan  harga  diri  tenaga  kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil dan spiritual.
Tentu  saja  tidak  lepas  dari  peran pemerintah  dalam  hal    pengawasan. Pengawasan  ketenagakerjaan  dengan  maksud agar dalam peraturan perundang-undangan di bidang  ketenagakerjaan  ini  benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Untuk  bisa    menjalankan  program Pemerintah  dalam  hal  melakukan  pemerataan kesempatan  kerja  dan  memberikan  peluang kepada masyarakat secara umum untuk dapat mengoptimalkan  segala  potensi  yang  ada.
Sistem  diperlukan  untuk    dapat  digunakan yaitu  salah  satunya  adalah  dalam  bentuk pelatihan  kerja.Suatu  pelaksanaan  pelatihan kerja  disesuaikan  dengan  kebutuhan  serta kesempatan yang ada di perusahaan di sekitar agar  tidak  mengganggu  kelancaran  kegiatan perusahaan.
Standar kompetensi sebagaimana dimaksud  di  atas  akan  menjadi  acuan  dalam mengembangkan  program  pelatihan.  Untuk keperluan  pengembangan  pelatihan  berbasis kompetensi  seperti  ini,  perlu  ditata  dan dikembangkan  keseluruhan  unsurnya  dalam satu  kesatuan  sistem  pelatihan  berbasis kompetensi.  Untuk  mengetahui  sejauh  mana kualitas  tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan standar  kompetensi  yang  ditetapkan,  perlu dilakukan  sertifikasi  kompetensi  melalui  uji kompetensi.
Kewajiban bagi perusahaan- perusahaan  itu  bukan  mewajibkan  dalam menerima tenaga kerjanya, melainkan kewajiban  untuk  menerima  magang  bagi tenaga kerja terdidik yang diutamakan.Sedangkan  dapat  atau  tidak  bagi tenaga  kerja  magang  menjadi  tenaga  kerja tetap  dalam  suatu  perusahaan  menjadi sepenuhnya  dari  hak  perusahaan  dengan melakukan  penilaian  sesuai  dengan  standar keahlian (skill)  tenaga  kerja  tersebut  dalam seleksi  selama  dalam  melakukan  magang tersebut.Sehingga Perusahaan  mengutamakan (skala  prioritas)  untuk  diterima  sebagai karyawan perusahaan tersebut.Bentuk perhatian  secara  khusus  ini  diharapkan  dapat mengurangi angka pengangguran bagi tenaga kerja.
Di  sini  pemerintah  perlu  adanya regulasi  terutama  di  daerah  dalam  bentuk Peraturan  Daerah  yang  bentuk  tersebut mampu merangkul kerjasama dengan perusahaan untuk memberikan solusi pengurangan pengangguran. Karena hanya  di daerah  sendiri    yang  mengetahui  kondisi penyerapan  angkatan  kerja  didaerahnya Peraturan-peraturan  yang  ada  di  daerah tersebutitu  juga  untuk  dapat    mengingatkan perusahaan  ada  tanggungjawab  sosial  dan moral  terhadap  wilayah  dimana  perusahaan tersebut berusaha, beraktifitas dan berkedudukan di suatu wilayah.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Issu hukum terkait dengan pengaturan pemagangan  tenaga  kerja  di  daerah  sangat penting  mengingat  banyak  perusahaan  yang beroperasi  dan  berkedudukan  di  daerah- daerah. Sehingga hal tersebut bisa memberikan  peluang  kepada  tenaga  kerja untuk  bisa  melakukan  pemagangan  di beberapa perusahaan.
Dengan  adanya  fenomena  tersebut maka  perlu    adanya  aturan  yang  memang mengatur secara spesifik mengenai pemagangan tersebut. Karena pemagangan itu sendiri  adalah  bagian  dari  sistem  pelatihan kerja  yang  diselenggarakan  secara  terpadu
antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja  secara  langsung  di  bawah  bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang  lebih  berpengalaman,  dalam  proses produksi  barang  dan/atau  jasa  di  perusahaan dalam  rangka  menguasai  keterampilan  atau keahlian tertentu.
Kewenangan  yang  dimiliki  tentu  yang berkaitan  dengan  ketenagakerjaan,  terutama yang  berhubungan  dengan  pemagangan tenaga  kerja  di  suatu  daerah.  Untuk  menarik singkornisasi  hubungan  peraturan  dalam  arti kewenangan, maka dapat dilihat pada diagram di bawah ini:
Sumber: Data olahan Tim Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Unmul dari Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Sub Bidang Pemerintah Kab/Kota 1.Pelatihan  Kerja  dan Produktivitas Tenaga Kerja a.Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b.Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta. c.Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d.Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil. e.Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota. 2. Penempatan Tenaga Kerja a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota b.Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. d.Perlindungan  TKI  di  luar  negeri  (pra  dan  purna  penempatan)  di  Daerah kabupaten/kota. e. Penerbitan perpanjanganIMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 1. Hubungan Industrial a.  Pengesahan  peraturan  perusahaan  dan  pendaftaran  perjanjian  kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b.Pencegahan  dan  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial,  mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota. 4. Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten/Kotatidak  diberi  kewenangan  dalam  hal  pengawasan. Pengawasan berada pada Pemerintah, yaitu : a. Penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan. b. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan. Sedangkan  kewenangan  Pengawasan  di  daerah  hanya  diberikan  kepada Pemerintah Provinsi dalam hal Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.
Kewenangan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
Erna Susanti
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Dari kewenangan yang telah disampaikan pada diagram diatas, menunjukkan  bahwa  bidang  ketenagakerjaan telah  dibagi  kewenangan  antara  Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Khusus mengenai Pemagangan  tenaga  kerja  terdidik,  tidak disebutkan  secara  pasti  dalam  pembagian kewenangan itu, tetapi pemagangan merupakan  bagian  dari  peningkatan  keahlian tenaga  kerja  bukan  lagi  bersifat  pelatihan, melainkan  sudah  terjun  langsung  ke  dunia kerja diperusahaan sebagai peserta magang.
Dalam pembagian kewenangan tersebut,  khusus  pemagangan  hanya  dimiliki oleh Pemerintah pada sub Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan Penerbitan izin  pemagangan  luar  negeri.  Sementara pemagangan  di  dalam  negeri  pembagian kewenangan  tidak  ada  penegasan  menjadi kewenangan  siapa  yang  memiliki.Tetapi khusus  pemagangan  ini  kemudian  diatur secara  teknis  pada  tingkat  Peraturan  Menteri secara tersendiri.
Bila  dicermati  secara  mendalam pemagangan tenaga kerja terdidik secara lokal di  daerah  Kabupaten  menjadi  kewenangan Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  mengatur. Ada beberapa alasan (argumen), yaitu:
1. Kabupaten  dalam  wilayah  yang  memiliki kewenangan sebagai daerah otonom murni yang memiliki wilayah;
2. Kabupaten/Kota  merupakan  daerah  yang mengetahui  persis  potensi  lokal  terhadap Sumber Daya Manusianya secara terdidik.
3. Kabupaten/Kota  adalah  wilayah  yang bersinggungan  langsung  dengan  potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki.
Berikut  ini  penting  untuk  dilakukan singkronisasi  dan  harmonisasi  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pemagangan.Karena dengan melakukan
singkronisasi  dan  harmonisasi  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
pemagangan, akan tampak
sejauhmana  bisa  atau  tidaknya  dibuatnya suatu    peraturan-peratura  di  daerah  yang mengatur  tentang  Pemagangan  Tenaga  Kerja tersebut.  Untuk  melakukan  singkronisasi  dan harmonisasi ini ada beberapa asas perundang- undangan  yang  diuji  terhadap  produk  hukum yang telah ada, yaitu:
1. Sinkronisasi  dan  harmonisasi  produk perundang-undangan dengan menyandingkan  asas superior  derogat  lex priori. 2. Sinkronisasi  dan  harmonisasi  produk perundang-undangan dengan menyandingkan  asas posterior derogat lex inferiori.
Sinkronisasi  dan  harmonisasi  dilakukan untuk  mencari korelasi  hukum  yang  bisa atau tidak bisa dijadikan suatu peraturan di daerah tentang  Pemagangan  Tenaga  Kerja.  Dari singkronisasi  dan  harmonisasi  ini  telah ditemukan  adanya  landasan  yuridis  mengenai pengaturan pemagangan tenaga kerja terdidik.
Landasan  ini  sebagai  pondasi  hukum yang  mendasari  untuk  mengatur  mengenai program  pemegangan  baik  itu  mengenai sistem  atau  mekanisme  pemagangan  tersebut disuatu  daerahmengenaiPemagangan  Tenaga Kerja. Pengaturan ini dibatasi pada pengaturan mengenai ruang lingkup pemagangan terhadap tenaga kerja tersebut. Dalam  susunan  superior  ke  priori perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan, khusus mengenai
pemagangan  tenaga  kerja  sebagaimana disajikan dalam bentuk diagram di bawah ini:
Undang-undang Nomor 13 tahun 2004 tentang
Ketenagakerjaan
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar
Negara RI Tahun 1945;
Peraturan Pemerintah yang mengatur ketenagakerjaan, khususnya pemagangan tidak ditemukan Peraturan Presiden yang mengatur  ketenagakerjaan, khususnya pemagangan tidak ditemukan Permenakertrans : 1).  Nomor Per- 08/Men/V/2008 tentang Pemagangan Luar Negeri 2).  Nomor Per- 22/Men/IX/2009 tentang Pemagangan Dalam Negeri
Hirarki Peratu ruan Luar
Hirarki Peratur uan
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Berdasarkan  pada  gambar  tersebut, menunjukkan  bahwa  tidak  ada  aturan pelaksanaan  mulai dari Peraturan  Pemerintah, Peraturan  Presiden,  dan  Peraturan-peraturan daerah lain yang mengatur tentang bagaimana adanya  kebijakan  daerah    terkait  dengan ketenagakerjaan.  Dalam  hal  ini  adalah kebijakan  dalam  memberikan  kesempatan yang seluas-luasnya dan perlindungan jaminan tenaga  kerja  bisa  bersaing  dalam  bidang ketenagakerjaan itu sendiri.

## PENUTUP
Kesimpulan
Dari  berbagai  pembahasan  yang  telah disampaikan  di  atas  mengenai  penormaan terhadap  aturan  mengenai  pemagangan tenaga  kerja    dapat  disimpulkan  bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penentu berhasil  atau  tidak  dalam  menjalankan pembangunan  di  daerah.  Semakin  meningkat kesejahteraan  masyarakat,  maka  hal  tersebut menunjukkan  program  yang  dijalankan  bisa berjalan dengan baik. Termasuk berkurangnya angka  pengangguran  terhadap  orang  yang masih  dalam  usia  produktif,  ditambah  dengan pendidikan  yang  dimiliki  minimal  pendidikan menengah  sampai  pendidikan  tinggi.  Adanya perlakuan  yang  arif  terhadap  Sumber  Daya Manusia (SDM) terdidik secara lokal di daerah untuk dilaksanakan pemagangan di perusahaan,  diharapkan  mampu  mengurangi angka pengangguran.Termasuk berperan dalam  mengurangi  kesenjangan  sosial  yang bisa  berakibat  pada  masalah  sosial  seperti masalah kriminalitas yang bisa meningkat dan konflik sosial.
Adanya  pemagangan  tenaga  kerja disuatu  daerah  bisa  menciptakan  hubungan harmonis antara pihak tripartit yaitu Pemerintah  yang  berada  di  daerah  baik kabupaten  dan  kota,  Perusahaan-perusahaan, dan  masyarakat  dalam  hal  ini  tenaga  kerja terdidik lokal yang diutamakan.
Bahwa  pengaturan  melalui  proses penormaan untuk merumuskan suatu peraturan yang menjadi obyek pengaturannya adalan  mengenai  Pemagangan  Tenaga  Kerja yang  sangat  penting  karena  menyangkut kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan
penghidupan  layak  dan  pengembangan keahlian  yang  obyek  tersebut  tentu  saja pengaturannya  akan  diatur  dari  kewenangan yang  dimiliki  daerah  sebagai  daerah  otonomi. Harapannya  dengan  adanya  aturan  ini, Pemerintah  yang  ada  di  daerah  dapat  tetap melaksanakan  untuk  mengatur  perencanaan, pengorganisasian,  kriteria  pekerja  magang, kriteria  perusahaan  penerima  magang,  lama pelaksanaan  magang,  penempatan  pekerja magang tersebut .
Saran-saran Sesuai  dengan  kesimpulan  yang  telah disampaikan  di  atas,  beberapa  rekomendasi yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  perlu adanya  penyusunan  rancangan  peraturan  di daerah yang berisikan mengenai pemagangan tenaga kerja di perusahaan dengan pertimbangan adanya pembenar secara hukum maupun  secara  faktual  dan  agar  peraturan tersebut  dapat  dilaksanakan  perlu  adanya kerjasama antara perusahaan-perusahaan dan tenaga  kerja  serta  pemerintah  untuk  bisa meminimalisir  angka  penganguran  dan  juga bisa  menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang memiliki  kemampuan  dalam  bekerja.  Dan tentu  saja  peraturan  tersebut  dapat  berlaku secara  efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur dan Makalah Abdul  Khakim ,  2009, Dasar-Dasar  Hukum
Ketenagakerjaan  Indonesia,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung. Asri Wijayanti , 2009, Hukum Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
C.S.T.  Kansil ,  1989 ,  Pengantar  Ilmu  Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. VIII, Penerbit Balai Pustaka, Jakara.
Imam  Soepomo ,  1985, Pengantar  Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta.
J.B.  Daliyo ,  1994, Pengantar  Ilmu  Hukum  – Buku  Panduan  Mahasiswa,  Cet.  III, PT. Gramedia, Jakarta.
Lalu  Husni ,  2012, Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia,  Rajawali Pers, Jakarta.
Erna Susanti
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Philipus  M.  Hadjon ,  Perlindungan  Hukum dalam  Negara  Hukum  Pancasila, Makalah Disampaikan pada Simposium  tentang  Politik,  Hak  Asasi dan  Pembangunan  Hulkum  Dalam
Rangka Dies Natalis XL.
Ridwan A.  Halim ,  1990, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Cet. II, Penerbit Gahlia Indonesia, Jakarta.
Riduan  Syahrani ,  2004, Seluk  Beluk  dan Asas-Asas  Hukum  Perdata,  Cet.  I, Edisi  Kedua,  Penerbit  PT.  Alumni, Bandung.
Sendjun  H.  Manulang ,  1995, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Cet.  II,  Penerbit  Rineka  Cipta, Jakarta.
Zainal  Asikin ,  1993, Dasar-Dasar  Hukum Perburuhan  di  Indonesia,  Cet.  I,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  PER.  22/MEN/IX/2009  Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan  di  Dalam  Negeri.