## KEABSAHAN SURAT TANAH TAHUN 1923 (TANAH GIRIK) DALAM HAL PENGUASAAN TANAH SEBELUM LAHIRNYA UUPA
Oleh:

## Johannes Mangapul Turnip 1)
Alex Rudianto Simanjuntak 2)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1)
Alumni Universitas HKBP Nommensen, Medan 2)
E-mail : johannesmangapulturnip@unprimdn.ac.id 1)
alex.rsimanjuntak@gmail.com 2)

## ABSTRACT
The special land law is based on the unifying principle of land law throughout the country. In other  words,  there  is  only  one  system,  namely  the  permanent  system,  which  is  clarified  in Article  5  of  the  Basic  Land  Law.  Position  and  status  of  land  rights  in  1923  (Tanah  girik) Prior  to  its  introduction  in  ,  the  Basic  Law  on  Agriculture  was  subject  to  Government Regulation  Number  24  of  1997  concerning  Land  Registration,  not  Government  Regulation Number  10  of  1961  concerning  Land  Registration  and  Basic  Law  on  Agriculture  as  Basic Regulations  relating  to  Land  in  Indonesia.  The  method  used  is  prescriptive  legal  research. The  approach  chosen  is  a  qualitative  approach  that  produces  descriptive  data  and  the analysis presented is descriptive. The results and conclusions of this study are that the 1923 land title/land title (Tanah Girik) is still recognized by the state, this can be seen in the field (Land object in Pengururan City) that the previous owner to his heirs currently still controls and manages the land. Likewise, there are no parties who claim to own the land as well as the local government still recognizes the basis of the land rights / land certificates. And it is better if the base of land rights / land certificates owned by the community should have been upgraded  to  a  Land  Certificate in  order to  get  more  definite    legal  protection  and  the land certificate can be said to be legally certified Keyword : Land of Girik, Land Certificate.

## ABSTRAK
Undang-undang khusus pertanahan didasarkan pada prinsip pemersatu hukum pertanahan di seluruh  negeri.  Dengan  kata  lain,  hanya  ada  satu  sistem,  yaitu  sistem  tetap,  yang  diperjelas dalam  Pasal  5  UU  Pokok  Pertanahan.  Kedudukan  dan  status  hak  alas  tanah  Tahun  1923 (Tanah girik)  Sebelum diperkenalkan pada tahun , Undang-Undang Pokok Pertanian tunduk pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  bukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Pokok  Pertanian  sebagai  Peraturan  Dasar  yang  berkaitan  dengan  Pertanahan  di  Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum preskriptif. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan  kualitatif  yang  menghasilkan  data  deskriptif  dan analisis  yang  disajikan  bersifat deskriptif. Hasil  dan  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Alas  hak  tanah/surat  tanah  tahun 1923 (Tanah Girik) tersebut masih diakui negara hal ini terlihat di lapangan (Objek tanah di Kota  Pengururan)  bahwa  pemilik  terdahulu  sampai  pada  ahli  warisnya  saat  ini  masih menguasai  dan  mengelola  tanah  tersebut  begitu  juga  tidak  ada  pihak  pihak  yang  mengaku ngaku memiliki tanah tersebut begitu juga pemerintahan setempat juga masih mengakui alas
hak  tanah/surat  tanah  tersebut.  Dan  sebaiknya  alas  hak  tanah/surat  tanah  yang  dimiliki masyarakat  tersebut  seharusnya  sudah  ditingkatkan  ke  Sertipikat  Tanah  agar  mendapatkan perlindungan  hukum  yang  lebih  pasti  dan  surat  tanah  tersebut  dapat  dikatakan  tersertifikasi secara hukum
Kata Kunci : Keabsahan Tanah Girik, Sertipikat Tanah.

## 1 . PENDAHULUAN
Undang-undang  khusus  pertanahan didasarkan pada  prinsip  pemersatu  hukum pertanahan  di  seluruh  negeri.  Dengan  kata lain,  hanya  ada  satu  sistem,  yaitu  sistem tetap,  yang  diperjelas  dalam  Pasal  5  UU Pokok Pertanahan.
“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan  ruang  angkasa  ialah  hukum  adat, sepanjang  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  nasional  dan  negara,  yang berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  dan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan  peraturan  perundangan  lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur unsur yang bersandar pada hukum agraria”
Dari  aturan  dan  aturan  transformasi ini,  maka  hanya  satu  sistem  hukum  yang berlaku untuk seluruh wilayah negara asal, bukan  aturan  hukum  Eropa  (BW)  atau aturan hukum umum. Selain ketentuan baru dalam  UUPA/PP  10  Tahun  1961  dan ketentuan  perundang-undangan  di  bawah BW, ada ketentuan adat,
yang interpretasinya  diberikan  oleh  Pasal  5 UUPA.
Semua  tentang  pertanahan  tunduk pada  BW  di  bawah  ketentuan  Staatblaad 1834-57  dan  pertanahan  tunduk  pada hukum  adat  istiadat  (dengan  pendaftaran dalam  beberapa  kasus)  tidak  merata  dan tidak  merata  atau  hak  ha  katas  tanah  adat yang terkadang juga tidak tertulis/ada bukti tertulis,  yang  semuanya  nantinya  akan diselenggarakan  dalam  sistem  Undang- Undang  Agraria  Dasar  dan  didaftarkan sesuai  ketentuan  Peraturan  Pemerintah Nomor 10 tahun 1961.
Pelaksanaan  transformasi  ini  sendiri bisa dikatakan sangat fantastis karena ingin menciptakan  pengembangan  penyatuan hukum  pertanian  di  tanah  air.  Ada  negara negara  yang  tetap  mempertahannya  rezim
hukum  pertanahannya  yang  lama  di samping  ketentuan  baru  tetapi  ada  juga negara  lain  seperti  Filipina  yang  berusaha untuk  memasukkan  sistem  hukum  Spanyol ke dalam sistem nasionalnya, lama sesudah berlakunya sistem baru pertanahannya.
Pasal 58 UUPA Pendaftaran hak hasil konversi  hak  yang  dilakukan  sebelum  24
September 1960 a. Berbadan hukum di bawah Overschrijvingsordonantie (S  1834-27) dan  masih  terdaftar  di  bawah Ordonansi.
b.  Terdaftar  dengan  Surat  Perintah Pertanian  Nomor  9  Tahun  1959  dan Surat  Perintah  S  1873-38  selanjutnya didaftarkan  dengan  Surat  Keputusan Departemen Pertanian Nomor 9 Tahun 1959.
c.  Terdaftar  dengan  Peraturan  Daerah Istimewa  Yogyakarta  dan  tempat tinggal  di  Surakarta  tetap  terdaftar menurut peraturan ini.
Dalam administrasi pendaftaran yang dilakukan menurut
Overschrijvingsordonnantie ,  hak-hak  yang berasal  dari  konversi  akan  disebut  dengan nama  UUPA  diikuti  dengan  keterangan dalam  tanda  kurung  dan  nama  hak  yang terdahulu dengan kata “bekas”.
Di  zaman  Hindia  Belanda  dahulu pemerintah  Hindia  Belanda  berusaha  agar Harta  benda  (tanah)  yang  tunduk  pada hukum  umum  (adat)  atau  mempunyai kepentingan bersama diubah menjadi harta benda  (tanah)  yang  disebut Agrarisches Eigendomsrecht (BW  Hak  Milik  Serupa) pada  KB  22  tanggal  11  April  1985, kemudian  diubah  dalam  S  1931  168. Peningkatan dengan S 1931 Nomor 168.
Dari ketentuan ini diberi kesempatan mereka  yang  memiliki  hak  milik  pribadi
(individueel  erfelijk  bezitsrech t)  dan  hak Bersama  (hak  ulayat)  untuk  dikonversi menjadi Agrarisch  Eigendomsrecht dengan syarat syarat:
a. Bahwa  sekurang  kurangnya  tiga perempat  dari  yang  berhak  atas  tanah tersebut berkeinginan dan cara pembagiannya tersebut disetujuinya’ b. Bahwa  yang  berhak  atas  pemakaian dari Hak Komunal tersebut mempunyai bagian dengan erfelijk individueel bezit ;
c. Bahwa atas tanah jabatan diletakkan di luar pembagian tersebut.
Kemudian lagi ketentuan pada S 1872
117 Jo S 1987 -234 dan ordonantie S.1931- 168  mengenai  “ Agrarisch  Eigendomsrecht ” (hak  ini  berbeda  dengan  Hak  Eigendom menurut  Pasal  570  BW)  yang  juga  dapat dialihkan kepada bukan bumi putera tetapi tidak dibebankan hak hak kebendaan selain dengan hipotik.
Disebutkannya  bahwa  setiap  bumi putera  yang  mempunyai erfelijk  individueel gebruiksrecht dapat  mengkonversi  hak tanahnya  itu  menjadai Agraris  Eigendom dengan  memajukan  permohonan  kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  Setempat  dengan melampirkan  gambar  tanahnya  dan  telah bebas  dari landrate atau  pajak  yang terhutang atas tanah tersebut.
Dari  kedua  produk  hukum  yang disebutkan  diatas,  maka  jelas  Pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk: a.  Menghancurkan  hak  ulayat  yang  ada sehingga  menjadi  hak  moral  pribadi dengan  mempercepat  proses  melalui adanya produk hukum.
b.  Kepemilikan  lahan  pertanian  ini  jelas bertujuan  untuk  menyalip  kelembagaan kelembagaan  hak  atas  tanah  adat  ke dalam  system  dengan  Lembaga  sesuai dengan sistem KUH Perdata Barat.
Meskipun  sudah  dikonversi  menjadi Agrarisch  Eigendomsrecht hak  hak  milik adat  tersebut,  namun  kewajiban  kewajiban yang melulu seperti landrate dan kewajiban kewajiban yang pernah ada yang dibebankan  kepada  tanah  tanah  adat, perpajakan  tetap  dibebankan  pada  tanah yang sudah dikonversi tersebut.
Dengan  demikian  sikap  dari  UUPA termasuk  ketentuan  konversinya  berbeda dengan  sikap  penjajahan  tersebut  dan memberikan  tempat  yang  terhormat kembali  kepada  Hukum  Adat  sebagai landasan  UUPA  sehingga  seluruh  tanah tanah  Tanah  yang  tunduk  pada  BW  atau hukum  adat  istiadat  diubah  menjadi  hak atas tanah di bawah sistem UUPA.
Untuk  memperlancar  pelaksanaan pendaftaran  konversi,  orang  yang  memiliki hak  milik  yang  tunduk  pada  BW  harus terlebih  dahulu  membawa  akta  hak  milik, akta  pos,  akta  sewa  ke  Kantor  Pertanahan (dan Pemeriksa) dan harus bermaterai dan ditandatangani  sebagai  terdaftar  kemudian dikonversi menjadi hak berdasarkan UUPA.
Keabsahan  surat  tanah  tahun  1923 (Tanah  girik)  sebelum  lahirnya    UUPA (Objek  tanah  di  Kota  Pengururan)  patuh kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah sebagai  pengganti  Peraturan  Pemerintah nomor  10  tahun  1961  tentang  Pendaftaran tanah  dan  juga  terhadap  Undang  Undang Pokok  Agraria  sebagai  peraturan  dasar mengenai Pertanahan di Indonesia.
Rumusan Masalah :
Bagaimana  kekuatan  dan  keabsahan hak  alas  tanah  tahun  1923  (tanah  girik) terhadap peraturan perundang undangan?
Tujuan Penelitian :
Untuk  mengetahui  kekuatan  dan keabsahan  hak  alas  tanah  tahun  1923 terhadap peraturan perundang undangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tanah sangat penting bagi kehidupan  masyarakat,  penting  untuk mengatur  keberadaannya,  dan  negara sebagai penguasa negara memiliki kewajiban  untuk  mengatur  hak  atas  tanah oleh karena itu dibentuklah UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
Teori adat
Teori kepemilikan tanah menyatakan  bahwa  tanah  tertanam  dalam milik bersama atau perusahaan ( beshickingrecht ).  Dalam  hal  ini,  setiap anggota  aliansi  dapat  mengolah  tanah dengan  terlebih  dahulu  membersihkannya, dan dengan penanaman yang berkelanjutan, tanah tersebut dapat menjadi milik pribadi.
Teori Hukum Nasional
Teori  hak  atas  tanah  didasarkan pada UUPA No. 5 Tahun 1960. Dalam hal ini, kepemilikan  tanah  yang  sah  di  Indonesia tertuang  dalam  Pasal  2  UUPA.  Ini  akan melumpuhkan  produk  pemerintah  Hindia Timur  Belanda  seperti  Agrarische  Wet, Agrarische  Besluit  dan  Buku  II  BW  yang mengatur tentang tanah menjadi tidak sah

## 3. METODE PELAKSANAAN
Metode  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  preskriptif.  Pendekatan yang  dipilih  adalah  pendekatan  kualitatif yang  menghasilkan  data  deskriptif  dan analisis yang disajikan bersifat deskriptif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan  dalam  konversi  UUPA  ini merupakan  penyesuaian  terhadap  hak  atas tanah  yang  pernah  menjadi  subyek  dari sistem  hukum  yang  lama,  yaitu  hak  atas tanah  menurut  hukum  perdata  Barat  dan diperkenalkannya  hak  atas  tanah  ulayat. baru  saja  menyelesaikan  tanah  yang  telah didaftarkan dan disertifikasi hak atas tanah, sehingga  jika  hanya  didaftarkan  atas  bukti hak  atas  tanah,  tanah  tersebut  telah dialihkan  tukar  menukar  (biasanya  diketik atau  dicap)  dengan  tanda  tangan.  Kepala
Kantor Pertanahan
sebagaimana disyaratkan  dalam  Pasal  18  PMA  2  tahun 1960 belum dapat dikatakan lengkap, hanya pada tahap awal pelaksanaan konversi.
Untuk  menggali  sikap  dan  filosofi transformasi  ini,  ada  5  prinsip dasar  untuk dapat  mempelajari  tujuan  dan  cara menghadapinya.
1. Prinsip p Nasionalitas s ; 2. Prinsip p pengakuan n hak  hak  tanah terdahulu u ;
3. Kepentingan n hukum m
4. Penyesuaian n kepada ketentuan konversi i ;
5. Status s quo 0 hak hak tanah terdahulu u
Ad.1 Prinsip Nasionalitas
a. Pasal  9  menyatakan  bahwa  hanya warga  negara  Indonesia  yang  dapat memiliki  hubungan  penuh  dengan bumi,  air,  dan  ruang  angkasa.  Badan hukum Indonesia juga mempunyai hak atas  tanah  di  Indonesia,  tetapi  untuk hak  milik  yang  ditetapkan  oleh  PP  38 Tahun 1963 hanya badan hukum yang :
A. Bank bank yang didirikan oleh Negara;
- IMA (S1939 Nomor 570)
- Indonesis  Verenigingen  (S1939-
570)
- BIN  (Badan  Industri  negara  (LN 1952 Nomor 21)
- BTN  (Bank  Tabungan  Negara (1955-137)
- BNI  (  Bank  Negara  Indonesia  (LN
1955 5 -2)
- Badan n Perusahaan  Produksi i Bahan  Makanan  dan  Pembukaan Tanah (LN 1969 Nomor 60 a )
- Bank  Umum  Negara a (LN  1959-
85)
- Bank g Dagang  Negara a (LN  1960- 39)
- Bank g Rakyat  Indonesia a (LN 1951-60 yo 1960-41)
- Bank g Pembangunan  Indonesia a (LN 1960 -65)
b.  Perkumpulan  koperasi  pertanian  yang didirikan  berdasarkan  Undang-undang
Nomor 79 Tahun 1958a; c.  Organisasi  Keagamaan  yang  ditunjuk oleh Menteri Pertanian setelah berdiskusi dengan Menteri Agama a ;
- Gereja .. Protestanf .. di
Indonesia bagian  Barat  dengan  SK  22/
DDA/69 a ;
- Gereja .. Roma .. Katolik, berdasarkan keputusan  Direktorat  Jenderal Agraria  dan  Transmigrasi  Nomor 1/DDAT/AGR/67 a ;
- SK .. 14/DDA/1972 yaitu perserikatan Muhammadiyah;
- SK .. 3/DDA/1972 yaitu Gereja .. Pentakosta di Indonesia a .
-
b. Organisasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh Menteri  Pertanian/Agraria  setelah berdiskusi dengan Menteri Sosial a .
2. Pengakuan hak sebelumnya
Ketentuan  peralihan  di  Indonesia mengambil  sikap  manusiawi  atau  humanis terhadap persoalan hak atas tanah yang ada sebelum  diundangkannya  UUPA,  yaitu  hak yang sudah diterapkan oleh BW dan hukum adat.  Semua  hak  ini  akan  melalui  otoritas konversi dalam sistem UUPA.
Keppres  32  Tahun  1979  ini  telah menetapkan sebagai berikut :
1.  HGU  HGU,  HGB  dan  HP merupakan  hasil konversi hak Barat dengan jangka waktu yang berakhir pada atau sebelum tanggal
24 September 1980 2. Pemilik lama yang memenuhi syarat dan mengusahakan serta menggunakan sendiri  tanah/bangunan  tersebut  akan diberikan  hak  baru  atas  tanah  tersebut, kecuali  dalam  hal  tanah  tersebut diperlukan  untuk  proyek  pembangunan untuk  kepentingan  umum,  dalam  hal  ini pemilik  akan  menjadi  dikompensasikan dengan  jumlah  yang  ditentukan  oleh dewan penilai.
3.  HGU  tanah  transformasi  hak  Barat  telah diduduki  oleh  rakyat  dan  dalam  hal penggunaan  lahan  dan  keamanan lingkungan  lebih  tepat  digunakan  untuk kegiatan  usaha  permukiman  atau pertanian,  akan  diberikan  hak  baru kepada masyarakat yang menempatinya.
4.  Tanah  bekas  tanah  desa  HGB  dan  Hak pakai asal usul konversi Hak Barat yang
telah  menjadi  desa  atau  diduduki  oleh rakyat,  akan  diprioritaskan  kepada masyarakat yang menempatinya, setelah memenuhi persyaratan yang menyangkut kepentingan mantan pemegang hak atas tanah tersebut. 5.  HGU,  HGB,  HP  sejak  asal  konversi  hak barat  yang  dimiliki  oleh  BUMN,  BUMD dan lembaga negara diberikan pertukaran hak atas tanah. 3. Kepentingan Hukum Kecuali  hak  atas  tanah  ulayat  yang masa konversinya belum berakhir sebagaimana  tersebut  di  atas,  bahkan dengan  adanya  Keputusan  Presiden  32 Tahun  1979  tentang  pernyataan  bahwa tanah BW lama telah berakhir, syarat-syarat Konversi telah berakhir dan tanah tersebut dikembalikan  menjadi  tanah  milik  negara, tetapi dalam prakteknya hak-hak sebelumnya  masih  diakui  hanya  dengan memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dialihkan kepada orang lain.
4. Penyesuaian kepada ketentuan konversi
Pasal  pasal  dari  ketentuan  konversi maupun  Surat  Keputusan  Menteri  Agaria maupun dari edaran edaran yang diterbitkan ada padanan dari hak hak tanah yang pernah tunduk kepada BW dan Hukum Adat  dengan  hak  hak  yang  diatur  oleh UUPA.
5. Status .. quo hak .. hak tanah terdahulu Pengalihan  tanah  lama  BW,  juga ketentuan S.1948 No.54 tentang perpanjangan  hak  atas  tanah,  baik  milik pribadi,  tanah  dan postal ,  tidak  dapat dilakukan,  juga  tidak  mungkin,  pemberian hak  atas  tanah  baru  akan  dikenakan  ke Buku Hukum Perdata.

## Gambar 1. Alas hak tanah tahun 1923 (Tanah Girik)
Keterangan  :  arti  dari  surat  tanah  tersebut  adalah  “  Keterangan  :  Pemberian  dari  Gereja Pangururan kepada Kenan Sinaga tanah beserta pekarangan dengan Luas 18 kali 50 Meter yang terletak di Kota Pangururan pada tanggal 25 September 1923.
Surat tanah di atas dapat dikatakan sebagai tanah  girik  yang  merupakan  tanah  yang status kepemilikannya berupa surat sebagai bukti  hak  kepemilikan  dan  sertifikat  tanah resmi belum diterbitkan. Kepemilikan tanah dengan bukti girik diturunkan dari generasi ke  generasi  atau  warisan  meskipun  ada yang mendapatkannya dari proses jual beli. Meskipun  girik  dapat  digunakan  untuk
membayar  Pajak  Bumi  Bangunan  (PBB) namun  belum  memperoleh  kekuatan hukum  yang  sempurna,  maka  dalam Undang  Undang  Dasar  Agraria  tidak mengakui girik dalam hak atas tanah
Status  girik  juga  merupakan  dokumen lama  dalam  hak  kepemilikan  penguasaaan tanah.
Surat  tanah/alas  hak  tersebut  diatas timbul  sebelum  adanya  Undang  Undang Pokok  Agraria  tahun  1960  dan  jauh sebelum  Negara  Indonesia  Merdeka  akan tetapi  sesuai  dengan  prinsip  nasionalitas diatas  bahwa  alas  hak  tanah/surat  tanah tersebut  diterbitkan  oleh  Badan  badan keagamaan  yang  dalam  hal  ini  diterbitkan oleh  Gereja  kepada  anggota/jemaat  gereja dengan ditandatangani pemuka agama/pendeta dan distempel/dicap. Dengan berlakunya UU Dasar Pertanahan tidak serta merta menghilangkan hukum adat atau
kepemilikan  tanah  sebelum  lahirnya  UU dasar  pertanahan.  Hak  dan  alas  hak  tanah tahun  1923  tersebut  masih  diakui keberadaannya  dan  menurut  undang- undang, dasar hak atas tanah harus diganti menjadi  yang  terbaru  bahkan  diharapkan sudah menjadi bentuk Sertipikat Tanah.
Peningkatan alas hak tanah tahun 1923 (tanah girik) menjadi sertipikat tanah dapat dilakukan dengan cara cara berikut:
Tanah  Girik  juga  dapat  diubah  menjadi Akta  Jual  Beli  (AJB)  yang  kemudian didaftarkan  sebagai  Sertifikat  Hak  Milik (SHM)  pada  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN)  terdekat.  Pemilik  tanah  dapat mengajukan peningkatan status kepemilikan  tanah  dari  sertifikat  hak  atas tanah menjadi SHM penuh untuk kepemilikan  tanah  individu.  Bagi  pembeli tanah  girik  harus  mengecek  status  girik agar  tidak  tertipu.  Verifikasi  kondisi  tanah girik  dilakukan  dengan  pemeriksaan langsung  di  kantor  BPN  atau  kantor  PPAT. Calon  pembeli  juga  dapat  mengkonfirmasi status  hak  atas  tanah  dengan  bukti pembayaran  PBB,  minimal  pembayaran pajak  PBB  selama  tiga  tahun  terakhir. Beberapa hal lain untuk memastikan bahwa tanah  girik  tidak  disengketakan  adalah
dengan meminta surat keterangan dari desa atau pemerintah kelurahan yang menyatakan  bahwa  tanah  tersebut  tidak pernah disengketakan.

## 5. SIMPULAN
Alas  hak  tanah/surat  tanah  tahun 1923  (Tanah  Girik)  tersebut  masih  diakui negara  hal  ini  terlihat  di  lapangan  (Objek tanah  di  Kota  Pengururan)  bahwa  pemilik terdahulu  sampai  pada  ahli  warisnya  saat ini  masih  menguasai  dan  mengelola  tanah tersebut beserta bangunan diatasnya begitu juga  tidak  ada  pihak  pihak  yang  mengaku ngaku memiliki tanah tersebut, pemerintahan setempat juga masih mengakui  alas  hak  tanah/surat  tanah tersebut dan sebaiknya alas hak tanah/surat tanah yang dimiliki masyarakat tersebut  seharusnya sudah  ditingkatkan  ke Sertipikat Tanah agar mendapatkan perlindungan  hukum  yang  lebih  pasti  dan surat  tanah  tersebut  dapat  dikatakan tersertifikasi secara hukum.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Landreform Indonesia, suatu studi perbandingan. PT Alumni Bandung Maasen  en  Hens  Agrarisch  Regeling  Voor Het  Gouvernements  gebeid  Van Jawa En Madoera, Drukkerij Ruygrok E C Batavia, 1934 Narcisa Pena, Registration Of Land Title and Deeds, 1982 Rex Bookstore
Parlindungan,  Pendaftaran  dan  Konversi Hak  atas  Tanah h ,  Penerbit  PT Alumni Bandung g
Parlindungan n ,  Pendaftaran  Tanah  di
Indonesia a , Mandar Maju, Bandung g .