## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DANA DEKONSENTRASI TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Effectiveness of Deconcentration Budget Policy toward Environmental Quality Improvement
Meidiza Dwi Orchidea a , Sri Mulatsih b , Yeti Lies Purnamadewi b
a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor  meidiza.do@gmail.com b Departemen  Ekonomi,  Fakultas  Ekonomi  Menejemen,  Institut  Pertanian  Bogor,  Kampus  IPB  Dramaga,  Bogor 16680
Abstract. One of the mechanisms for encouraging local governments to achieve national priority targets for environmental sector is  through  allocating  the  deconcentration budget of  environment  in  provincial  level.  According  to  Government  Regulation  No. 7/2008,  the  deconcentration  budget  allocation  for  the  region  should  be  in  accordance  with  finance  minister  recommendation indicators and environmental indicators. However, the allocation of deconcentration budget of environment is not yet considers such indicators. Consequently, even the allocation of deconcentration budget has been constantly increasing,  but the quality of environment has been decreasing. Therefore, the aims of this research are to analyze the factors that influence the allocation of deconcentration  budget  of  environment  in  province  and  to  analyze  the  effectiveness  of  deconcentration  budget  in  order  to improve environmental quality in Indonesia. This study uses panel data, with cross section data of 32 provinces in the period of 2009 to 2013. The research methods are descriptive analysis and analysis of panel data. The results indicated that indicators of fiscal  capacity,  numbers  of  industry,  sizes  of  land  cover,  and  numbers  of  complaints  on  environmental  case  have  a  significant effect  on  the  allocation  of  deconcentration  budget.  Results  also  showed  that  deconcentration  budget  has  influenced  the environmental quality improvement.

## Keywords: budget, deconcentration, environmental quality
(Diterima: 22-07-2016; Disetujui: 08-08-2016)

## 1. Pendahuluan
Permasalahan lingkungan saat ini sudah menjadi isu global karena dampak perubahan iklim sudah semakin terasa,  sehingga  isu-isu  lingkungan  saat  ini  telah menjadi  perhatian  pemerintah  Indonesia.  Adanya komitmen  pemerintah  Indonesia  kepada  dunia  dalam menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca  sebesar  26% dengan  usaha  sendiri  dan  mencapai  41%  dengan dukungan  internasional  pada  tahun  2020  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  Indonesia.  Pekerjaan  dan tugas pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan  Hidup  menjadi  semakin  berat.  Namun, sejak  era  otonomi  daerah,  kewenangan  pemerintah pusat  seringkali  terbatas  dan  terhambat,  karena  akses dan pengendalian sumber daya alam di transfer kepada pemerintah  lokal  (Marothia,  2010).  Menurut  Hartanti (2010), sejak adanya pembagian urusan pemerintahan, menyebabkan  kewenangan  yang  dimiliki  pemerintah pusat  menjadi  lebih  sedikit,  sementara  anggaran  yang harus  dikelola  pemerintah  pusat  terus  meningkat, maka  untuk  mengatasinya  yaitu  melalui  alokasi  dana dekonsentrasi.
Sejak  2006,  besarnya  dana  dekonsentrasi  bidang lingkungan  hidup  terus  mengalami  kenaikan.  Alokasi dana  tersebut  diharapkan  dapat  memenuhi  target indikator  kinerja  utama  di  bidang  pengelolaan lingkungan,  seperti  tercapainya  upaya  penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan
lingkungan, dan peningkatan kapasitas seperti sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan di daerah. Akan  tetapi,  penurunan  kualitas  lingkungan  terus terjadi.  Sejak  era  desentralisai  degradasi  lingkungan semakin  meningkat  (Ribot,  2003;  Bluestone,  2007). Walsh  (2008)  mengemukakan  bahwa  kebijakan desentralisasi  tidak  secara  otomatis  membentuk partisipasi  masyarakat  yang  lebih  baik  dalam meningkatkan  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Hasil penelitian D’Amato dan Valentini (2010) membuktikan  bahwa  kesejahteraan  penduduk  dapat meningkat  di  era  desentalisasi,  meskipun  kualitas lingkungan  memburuk.  Degradasi  lingkungan  di daerah  sejak  era  otonomi  yang  terjadi  di  Indonesia terlihat  dari  meningkatnya  eksploitasi  hutan.  Menurut data  statistik  pra  otonomi  daerah  (data  BPS  1997  – 1999)  laju  pertambahan  eksploitasi  hutan  sekitar  8% per  tahun,  namun  sejak  era  otonomi  daerah  berlaku (data  BPS  2000  –  2002)  laju  tersebut  melonjak menjadi 33.3% per tahun.
Kualitas  lingkungan  hidup  terus  mengalami penurunan  dari  tahun  ke  tahun.  Berdasarkan  Status Lingkungan  Hidup  Indonesia  (SLHI)  tahun  2013, kualitas  air  sungai  cenderung  menurun,  terlihat  dari peningkatan  persentase  titik  pantau  air  sungai  di Indonesia  dengan  status  tercemar  berat  dari  62%  di tahun  2009  menjadi  80%  di  tahun  2013,  pencemaran udara  yang  meningkat  di  perkotaan  yang  ditunjukan dengan konsentrasi CO dan NO 2 yang cenderung naik
di  tahun  2012,  serta  laju  deforestasi  yang  meningkat dari 0.45 juta (Ha) periode 2009-2011 mejadi 0.61 juta (Ha) di periode 2011-2012 (KLH, 2014a).
Kualitas  lingkungan  yang  rendah  seharusnya  dapat di  dukung  dengan  kapasitas  pengelolaan  lingkungan hidup  yang  baik.  Kapasitas  pengelolaan  lingkungan hidup  dinilai  dari  5  (lima)  aspek  yaitu  lembaga, anggaran, peraturan daerah, sumber daya manusia, dan sarana prasarana (KLH, 2013).
Berdasarkan  pasal  45  UU  No.  32  Tahun  2009, pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  menyediakan anggaran berbasis lingkungan hidup sebagai salah satu upaya  pengendalian  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan. Sayangnya, anggaran berbasis lingkungan hidup  yang  disediakan  daerah  belum  memadai  untuk mengimbangi laju tekanan terhadap lingkungan hidup yang  semakin  besar  (KLH,  2013).  Hasil  penelitian Manalu (2009) membuktikan bahwa alokasi anggaran memberikan  pengaruh  langsung  terhadap  perbaikan kualitas  lingkungan  hidup.  Alokasi  anggaran  fungsi lingkungan  hidup  yang  masih  minim  di  daerah  dapat mengakibatkan  kapasitas  pengelolaan  lingkungan
hidup  yang  rendah.  Berdasarkan  perhitungan  rasio Anggaran  Fungsi  Lingkungan  Hidup  terhadap  total Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) provinsi  tahun  2011  hingga  tahun  2013  pada  Gambar 1,  menunjukan  bahwa  Anggaran  Fungsi  Lingkungan Hidup  di  daerah  rata-rata  masih  berada  di  bawah  1% dari  total  APBD.  Menurut  Violeta  (2012),  indikator efektivitas  pendanaan  didasarkan  pada  rasio  biaya terhadap dampak lingkungan, jika semakin besar biaya yang  dikeluarkan  untuk  lingkungan  maka  dampak lingkungan  akan  menurun,  sehingga  dana  masyarakat (seperti  APBD  di  Indonesia)  yang  digunakan  akan lebih efisien, namun apabila biaya dampak lingkungan tidak  dimasukan  atau  ditetapkan  dalam  suatu program/kegiatan  pemerintah,  maka  dana  masyarakat yang  dikeluarkan  belum  efektif,  karena  meneurut Violeta  (2012),  anggaran  lingkungan  hidup  ( green budgeting )  merupakan  faktor  penting  dalam  ekonomi berkelanjutan.
Maka
seharusnya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mendanai lingkungan lebih besar.
Gambar 1. Rasio anggaran fungsi lingkungan hidup terhadap total APBD per provinsi Sumber : Kementerian Keuangan, 2014 (Data diolah)
Minimnya  alokasi  anggaran  fungsi  lingkungan hidup  di  daerah  mencerminkan  bahwa  masih rendahnya  komitmen  pemerintahan  daerah  untuk mengarusutamakan  kepentingan  lingkungan  hidup menjadi  agenda  prioritas  kebijakan  pembangunan daerah. Padahal, kebijakan lingkungan hidup termasuk bagian  dari  4  (empat)  pilar  Strategi  Pembangunan Nasional yaitu pro-environment , serta termasuk dalam 11  Prioritas  Nasional  yang  tertuang  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) 2010-2014.  Anggaran  berbasis  lingkungan  hidup  di daerah  yang  belum  memadai  dapat  menghambat tercapainya  sasaran  prioritas  nasional  tersebut,  oleh karena  itu  diperlukan  keberpihakkan  dari  pemerintah pusat,  khususnya  alokasi  anggaran  ke  daerah,  salah satunya melalui pendanaan dekonsentrasi.
Kementerian/Lembaga  wajib  menyusun  indikator teknis dan mempertimbangkan keseimbangan pendanaan  dalam  menentukan  besaran  alokasi  dana
dekonsentrasi  di  daerah  (PP  No.  7  Tahun  2008). Indikator  teknis  lingkungan  meliputi  pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, dan peningkatan  kapasitas.  Keseimbangan  pendanaan harus  dilakukan  secara  proporsional  agar  sebaran alokasi  dana  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan tidak  terkonsentrasi  pada  daerah  tertentu  saja  (PMK Nomor 156/PMK.07/2008). Atas dasar hal itu, menteri keuangan  merekomendasikan  bahwa  keseimbangan pendanaan  di  daerah  didasarkan  pada  dua  indikator yaitu  indikator  tingkat  Kemampuan  Fiskal  Daerah (KFD)  dalam  mendanai  urusan  penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah, dan indikator tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia  (IPM).  Dengan  demikian,  indikator  teknis kementerian  dan  indikator  dari  rekomendasi  menteri keuangan  ini  menjadi  dasar  pertimbangan  bagi
kementerian/lembaga  dalam  rangka  perencanaan alokasi anggaran kegiatan dekonsentrasi di daerah.
Namun,  besaran  alokasi  dana  dekonsentrasi lingkungan  hidup  belum  berdasarkan  indikator tersebut,  selama  tahun  2009  hingga  2011,  penetapan besaran  alokasi  pendanaan  dekonsentrasi  lingkungan hidup  ke daerah  masih dibagi sama rata  yaitu  sebesar Rp  500  juta  per  Provinsi.  Padahal  tiap-tiap  daerah memiliki  karakteristik  dan  permasalahan  lingkungan yang  berbeda-beda.  Pada  tahun  2012  dan  2013, alokasi  dana  dekonsentrasi  meningkat  tajam  dan pembagian  besar  alokasi  dana  dekonsentrasi  sudah mulai  berbeda-beda  tiap  daerahnya,  namun  apakah penetapannya telah mengikuti indikator yang disyaratkan.  Oleh  karena  itu,  perlu  dianalisis  apakah indikator  yang  direkomendasikan  menteri  keuangan dan  indikator  teknis  lingkungan  hidup  mempengaruhi besaran alokasi dana dekonsentrasi bidang lingkungan di  daerah  pada  tahun  2012  dan  2013,  serta  apakah kebijakan pendanaan dekonsentrasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas lingkungan di daerah.
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1)  Mengkaji implementasi  kebijakan  dana  dekonsentrasi  bidang lingkungan  hidup  dan  kualitas  lingkungan  hidup  di Indonesia  pada  tahun  2009  –  2013;  (2)  Menganalisis faktor-faktor  yang  mempengaruhi  besaran  alokasi dana dekonsentrasi bidang lingkungan di daerah pada tahun  2012  –  2013;  (3)  Menganalisis  efektivitas pelaksanaan  kebijakan  dana  dekonsentrasi  bidang lingkungan  hidup  terhadap  kualitas  lingkungan  hidup pada tahun 2009 – 2013.

## 2. Metode

## 2.1. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah data panel (panel pooled data) , terdiri dari data cross section 32 provinsi yang  mendapatkan  alokasi  dana  dekonsentrasi  dan data time series dalam periode 2009 – 2013.
Data  diperoleh  dari  Kementerian  Lingkungan Hidup  Republik  Indonesia  (KLH),  Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia,  Badan  Pusat  Statistik (BPS),  Kementerian  Kehutanan  Republik  Indonesia, Bappenas, Pemerintah Daerah, serta studi kepustakaan melalui  pengumpulan  data  yang  bersumber  dari  hasil kajian dan pelaporan, buku, jurnal, dan literatur.

## 2.2. Metode Analisis Data

## Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan  implementasi  dana  dekonsentrasi lingkungan  hidup  dan  kualitas  lingkungan  hidup  di Indonesia  baik  secara  nasional  ataupun  per  provinsi. Analisis  deskriptif  dilakukan  dengan  membaca  tabel dan  grafik  untuk  melihat  kecenderungan  dari perkembangan data-data komponen atau variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

## Analisis Ekonometrika
Model ekonometrika yang digunakan adalah model regresi  data  panel.  Data  diolah  dengan  menggunakan software  EViews  7 dengan  bantuan Microsoft  Excel 2007 . Analisis ekonometrika dengan regresi data panel digunakan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  besaran  alokasi  dana  dekonsentrasi bidang  lingkungan  di  daerah  dan  menganalisis efektivitas  pelaksanaan  dana  dekonsentrasi  terhadap kualitas  lingkungan  hidup  di  daerah.  Dalam  regresi data  panel,  terdapat  tiga  teknik  pendekatan,  yaitu common effect, fixed effect , dan random effect . Dalam memilih pendekatan apa yang paling baik, maka perlu dilakukan beberapa pengujian (Widarjono, 2013). 1. Uji Pemilihan Estimasi Regresi Data Panel
a. Uji  Chow  yaitu  pengujian  untuk  memilih antara metode common effect atau fixed effect .
b. Uji  Hausman  yaitu  pengujian  untuk  memilih antara metode fixed effect atau random effect .
2. Uji Asumsi Klasik Pada  analisis  regresi  menggunakan  metode kuadrat terkecil atau OLS ( Ordinary Least Square ). Metode  OLS  paling  sering  digunakan  dalam analisis  regresi  karena  memiliki  beberapa  sifat- sifat  statistik  yang  menarik  dan  paling  sederhana untuk  menduga  koefisien  regresi  dari  model (Gujarati  dan  Porter,  2013).  Metode  kuadrat terkecil  akan  menghasilkan  estimator  yang mempunyai sifat tidak bias, linier, dan mempunyai varian  yang  minimum  ( Best  Linear  Unbiased Estimator – BLUE). Oleh karena itu dalam analisis regresi sebelum melakukan uji statistik maka perlu dilakukan  uji  asumsi  klasik,  dimana  data  telah terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas, tidak  terjadi  heteroskedatisitas,  dan  tidak  terjadi autokorelasi.
3. Uji Statistik
1) Uji R 2 (koefisien determinasi)
2) Uji F (simultan/serentak)
3) Uji t (pengujian parsial)
Model  regresi  data  panel  yang  digunakan  ada  2 (dua), yaitu fungsi dari faktor-faktor yang mempengaruhi  dana  dekonsentrasi  dengan  tarif  nyata (α) 10% dan fungsi dari efektivitas dana dekonsentasi terhadap kualitas lingkungan hidup dengan tarif nyata (α) 5%, sebagi berikut :
1) Faktor-faktor yang mempengaruhi dana dekonsentrasi terdiri dari variabel dependen yaitu dana  dekonsentrasi  lingkungan  hidup  dan  lima variable independen yaitu:
 Indeks  Pembangun  Manusia  (IPM),  mengukur pencapaian  keseluruhan  dari  satu  daerah  dalam tiga  dimensi  dasar  pembangunan  manusia,  yaitu lamanya  hidup,  pengetahuan  dan  status  standar hidup  yang layak. Pada daerah dengan IPM yang rendah,  dapat  dikatakan  termasuk  daerah  yang tertinggal, sehingga diperlukan intervensi
Pemerintah  Pusat  melalui  kewenangan  yang dimilikinya  untuk  dapat  membantu  menstimulasi pembangunan di daerah tersebut melalui
penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi.
 Kemampuan  Fiskal  Daerah,  yaitu  gambaran besaran  alokasi  dana  yang  dapat  digunakan  oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  di daerahnya  secara  leluasa  dan  fleksibel.  Daerah yang  memiliki  kemampuan  fiskal  yang  rendah, proporsi  anggaran  untuk  lingkungannya  juga masih rendah. Maka diperlukan insentif kebijakan transfer  pendanaan  ke  daerah  yang  salah  satunya adalah  dekonsentrasi.  Kemampuan  Fiskal  Daerah diproksi dengan Indeks Kapasitas Fiskal (IKF).
 Jumlah  Industri  (IND),  merupakan  proksi  yang digunakan  sebagai  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi pencemaran
lingkungan. Pendanaan dekonsentrasi lingkungan hidup terhadap  kegiatan  pengendalian  pencemaran diharapkan  dapat  mengawasi  industri-industri yang ada di daerah untuk taat terhadap baku mutu. Dekonsentrasi  dalam  mengendalikan  pencemaran industri  dilakukan  melalui  mekanisme  PROPER (Program Penilaian
Peringkat Kinerja Perusahaan),  sehingga  jumlah  industri  yang digunakan  berdasarkan  industri  yang  mengikuti PROPER.
 Luas  Tutupan  Lahan  (LTL),  yang  digunakan adalah  luas  penutupan  lahan  di  dalam  dan  luar kawasan hutan, berdasarkan hasil penafsiran Citra Landsat  7  ETM+  liputan  tahun  2012  dari Kementerian  Kehutanan.  Dekonsentrasi  dalam mengendalikan kerusakan lingkungan salah satunya  dilakukan  melalui  program  Menuju Indonesia  Hijau,  yakni  program  menambah tutupan  vegetasi  dalam  meningkatkan  kualitas lingkungan hidup di daerah. Oleh karena itu, luas tutupan  lahan  sebagai  proksi  dari  perubahan tutupan vegetasi.
 Jumlah  Aduan  Kasus  Lingkungan  Hidup  (KAS), adalah proksi yang digunakan dalam peningkatan kapasitas penegakan hukum lingkungan di daerah. Semakin  banyak  jumlah  kasus  lingkungan  yang diadukan  di  suatu  daerah,  maka  semakin  besar pembinaan  dan  pengawasan  yang  diperlukan, sehingga  kebutuhan  pendanaan  dekonsentrasi akan semakin besar.
Y_DEKON ijt =  α 0 +  β 1 IPM jt +  β 2 IKF jt +  β 3 IND jt + β 4 LTL jt + β 4 KAS jt + ε i ....................................................................... (1)
Keterangan : DEKON=  Besar  alokasi  dana  dekonsentrasi  di provinsi  j  tahun  ke-t  (Rp);  α 0 =  Konstanta  (intersep); β 1 ,  β 2 ,  β 3 ,  β 4 =  Koefisien  masing-masing  variable independen;  IPM jt =  Indeks  pembangun  manusia  di provinsi  j  tahun  ke  t;  IKF jt =  Indeks  kapasitas  fiskal daerah di provinsi j tahun ke t; IND jt = Jumlah industri di provinsi j tahun ke t; LTL jt = Luas tutupan lahan di provinsi j tahun ke t; KAS jt = Jumlah pengaduan kasus lingkungan di provinsi j tahun ke t; ε i = Error.
2) Efektivitas pelaksanaan kebijakan dana dekonsentrasi terhadap kualitas lingkungan terdiri dari  variable  dependen  yaitu  kualitas  lingkungan hidup dan tiga variable independen yaitu
 Realisasi Dana Dekonsentrasi, merupakan persentase  serapan  dana  dekonsentrasi  yang digunakan oleh daerah. Semakin baik penyerapan dana  dekonsentrasi,  berarti  daerah  tersebut  dapat memanfaatkan  dana  dekonsentrasi  dengan  baik untuk  mendukung  kebijakan  nasional  sehingga dapat meningkat kualitas lingkungan hidup.
 Kepadatan  Penduduk,  merupakan  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  lingkungan. Meningkatnya  jumlah  penduduk,  mendorong untuk lebih banyak menyediakan barang dan jasa demi  mempertahankan  atau  mempertinggi  taraf hidup  masyarakat,  yang  akan  menuntut  lebih banyak  sumber  daya  alam  yang  harus  digali  atau diambil persediaanya, sehingga mendorong dilakukan  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.
 Produk  Domestik  Regional  Bruto,  merupakan ukuran kinerja suatu perekonomian daerah secara agregat.  Berdasarkan  Teori  Kuznet,  pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan degradasi lingkungan. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi akan  semakin  banyak  barang  dan  sumber  daya yang diperlukan dalam proses produksi yang pada gilirannya  akan  mengurangi  tersedianya  sumber daya alam, sehingga akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup.
IKLH ijt =  α 0 +  β 1 RD jt +  β 2 LN_KPDT jt + β3LN_PDRBjt + ε i ............................................................................... (2)
Keterangan :
IKLH = Indeks kualitas lingkungan hidup di provinsi j tahun  ke  t;  α 0 =  Konstanta  (intersep);  β 1 ,  β 2 ,  β 3 ,  β 4 = Koefisien masing-masing variabel independen; RD jt = Realisasi  dana  dekonsentrasi  di  provinsi  j  tahun  ke  t; KPDT jt =  Kepadatan  penduduk  di  provinsi  j  tahun  ke t;  PDRBjt=  Produk  domestik  regional  bruto  di provinsi  j  tahun  ke  t;  ε i =  Error;  LN  =  Logaritma Natural.
a. Hasil dan Pembahasan
3.1. Implementasi Kebijakan Dana Dekonsentrasi dan Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia

## Dana Dekonsentrasi Lingkungan Hidup Nasional
Perkembangan  dana  dekonsentrasi  lingkungan hidup  nasional  dalam  kurun  waktu  2  (dua)  tahun terkahir mengalami peningkatan (Gambar 2). Peningkatan alokasi dana dekonsentrasi di tahun 2012 dan  tahun  2013,  dikarenakan  program  dan  kegiatan pengelolaan  dan  pengendalian  lingkungan  hidup semakin  meningkat  terutama  di  daerah,  terlebih  sejak komitmen Pemerintah dalam upaya menurunkan emisi gas  rumah  kaca  ditetapkan  dalam  PP  No  61  Tahun
2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK  dan  PP  No  71  Tahun  2011  tentang Penyelenggaraan  Inventarisasi  GRK  Nasional.  Pada tahun  2011,  Menteri  Lingkungan  Hidup  yang menjabat  pada  saat  itu,  mengambil  kebijakan  untuk meningkatkan alokasi dana dekonsentrasi ke daerah di tahun selanjutnya, dengan harapan dapat meningkatkan  kapasitas  daerah  dalam  pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian sasaran prioritas nasional tersebut. Hal ini juga
mempertimbangkan bahwa sejak era otonomi, sumber daya  alam  dan  lingkungan  telah  dikelola  oleh  daerah, sehingga  pemerintah  daerah  lebih  mengerti  dan memahami  kondisi  yang  ada  di  daerahnya.  Menurut Oosterveer dan Vliet (2010) keterlibatan daerah dalam pengelolaan lingkungan sangat penting karena mereka yang  lebih  memahami  potensi  sumber  daya  alam  dan permasalahan  lingkungan  yang  terjadi  di  daerahnya, sehingga  diharapkan  dengan  pelibatan  daerah  akan lebih efektif daripada kebijakan terpusat.
Gambar 2.  Dana dekonsentrasi lingkungan hidup nasional Sumber: KLH 2013

## Dana Dekonsentrasi Lingkungan Hidup Provinsi
Alokasi  dana  dekonsentrasi  ke  daerah  pada  tahun 2009  hingga  2012  hanya  dialokasikan  untuk  32 provinsi dengan besaran yang sama rata di tahun 2009 hingga  2011  yaitu  sebesar  Rp  500  juta  per  provinsi (Gambar  3).  Alokasi  yang  sama  rata  tersebut menunjukan  bahwa  penyebaran  dekonsentrasi  belum berdasarkan permasalahan yang terjadi di daerah. Pada
tahun  2012  dan  2013,  alokasi  dana  dekonsentrasi mengalami  peningkatan  yang  cukup  tajam  dari  tahun sebelumnya.  Pada  tahun  2012,  Kalimantan  Selatan mendapatkan  alokasi  terbesar  dan  Kepulauan  Riau mendapatkan  alokasi  terendah,  sedangkan  pada  tahun 2013  Jawa  Barat  mendapatkan  alokasi  terbesar  dan DKI  Jakarta  sudah  memperoleh  dana  dekonsentrasi dengan alokasi terendah.
Gambar 3.  Alokasi dana dekonsentrasi lingkungan hidup per provinsi Sumber: KLH 2013
Pengalokasian  dana  dekonsentrasi  di  daerah  yang mulai  berbeda-beda  pada  tahun  2012  dan  2013  telah mempertimbangkan  permasalahan  dan  kebutuhan  di
daerah  tersebut,  antara  lain  berdasarkan  kemampuan anggaran lingkungan hidup  daerah,  kepadatan penduduk,  aktivitas  perekonomian,  biaya  operasional,
dan  tingkat  pencemaran  serta  kerusakan  di  daerah. Tabel 1 menunjukan proporsi alokasi dana dekonsentrasi per regional pada tahun 2012-2013.
Pengalokasian  output  pencemaran  terbesar  di wilayah  Jawa  didasarkan  pada  potensi  pencemaran yang  tinggi  di  wilayah  tersebut  yang  dibuktikan dengan  nilai  IKLH  terendah  pada  parameter pencemaran air, serta aspek perekonomian yang pesat
dibidang industri. Alokasi pada output kerusakan yang tertinggi  di  wilayah  Papua  didasarkan  luas  wilayah dan tutupan lahan yang masih baik di daerah tersebut. Pengalokasian ouput peningkatan kapasitas terbesar di wilayah  Bali  Nusra  didasarkan  pada  nilai  IPM  dan KFD  yang  masih  rendah,  khususnya  daerah  Nusa Tenggara.
Tabel 1. Proporsi alokasi dana dekonsentrasi per regional berdasarkan output tahun 2012-2013
Regional Pencemaran Kerusakan Kapasitas % Sumatera 37.81 23.01 39.18 100 Jawa 46.60 19.75 33.65 100 Bali Nusra 28.05 17.92 54.02 100 Kalimantan 35.88 18.72 45.40 100 Sulawesi & Maluku 25.69 29.47 44.85 100 Papua 24.63 41.66 33.70 100 Sumber: KLH 2013 Kualitas Lingkungan Hidup Nasional
Berdasarkan Environmental  Performance  Index (EPI)  oleh Yale  University dan Columbia  University dari Joint  Reaserch  Center  of  the  European Commision ,  tahun  2012  Indonesia  berada  pada peringkat (ranking) ke  74  dari  132  negara,  dengan nilai  52,29  yang  berarti  kualitas  lingkungan  masih
berada  dalam  taraf  sedang  ( modest ).  Berdasarkan IKLH  secara  nasional  pada  tahun  2009  hingga  2011, IKLH  Indonesia  mengalami  kenaikan,  namun  dari tahun  2011  hingga  2013  terus  mengalami  penurunan (Gambar  4),  dan  nilainya  berada  di  bawah  66  yang berarti  kualitas  lingkungan  hidup  di  Indonesia  masih dalam kategori “kurang”.
Gambar 4.  Tren indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) nasional tahun 2009 – 2013 Sumber: KLH 2014b
Penurunan  IKLH  tahun  2012 dan  2013  disebabkan oleh  meningkatnya  aktivitas  industri  di  daerah, berdasarkan  data  PROPER  KLH  (2013)  jumlah perusahaan meningkat dari 303 perusahaan pada tahun 2009 menjadi 1.317 perusahaan pada tahun 2011-2012 dan menjadi 1.812 perusahaan pada tahun 2012 - 2013. Peningkatan  industri  tersebut  mendorong  terjadinya pencemaran  air  dan  udara  di  daerah,  sehingga mempengaruhi  penambahan  jumlah  sampel  yang diukur  pada  setiap  parameter  IKLH,  misalnya  pada sungai yang tadinya belum tercemar menjadi tercemar setelah  adanya  kegiatan  industri,  sehingga  kualitas lingkungan  menurun.  Pada  tahun  2011  hingga  2012,
indeks  parameter  udara  (IPU)  mengalami  penurunan. Pada tahun 2012 dan 2013, indeks parameter air (IPA) mengalami  penurunan  sedangkan  IPU  dan  indeks tutupan hutan (ITH) tetap.

## Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
IKLH  nasional  tahun  2011  hingga  2013  terus mengalami penurunan, hal ini juga terjadi pada IKLH per provinsi. IKLH terendah berada di pulau Jawa dan terus  menurun  dari  tahun  2011  hingga  2013,  antara lain    provinsi  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  dan  Banten, yang  memiliki  nilai  IKLH  di  bawah  50  yang  berarti dalam kategori “waspada”.

## Tabel 2. Klasifikasi Kategori Nilai IKLH
Kategori Nilai IKLH Unggul ≥ 90 Sangat Baik 82 < 90 Baik 74 < 82 Cukup 66 ≤ 74 Kurang 58 ≤ 66 Sangat Kurang 50 ≤ 58 Waspada ≤ 50 Sumber : KLH (2013)
IKLH  yang  rendah  di  daerah  Jawa  dikarenakan pulau Jawa menjadi pusat perekonomian dan memiliki jumlah  penduduk  terpadat,  sehingga  menjadi  faktor pendorong  penurunan  kualitas  lingkungan  di  pulau Jawa.  Perekonomian  di  pulau  Jawa  didominasi  oleh
akitivitas  industri,  menurut  data  BPS  tahun  2011 hingga  2013,  PDRB  pulau  Jawa  paling  tinggi  dari sektor  industri  pengolahan  yaitu  sebesar  27%  dan kepadatan  penduduk  di  pulau  jawa  mencapai  1100 jiwa  per  km 2 .  Peningkatan  aktivitas  industri  tersebut menimbulkan  pencemaran  air  dan  udara,  terbukti dengan  nilai  IKLH  pada  parameter  air  di  pulau  Jawa yang nilainya paling rendah dari provinsi lainnya yaitu sebesar  43.46  pada  tahun  2013  (KLH,  2014b). Disamping  itu,  kepadatan  penduduk  di  pulau  Jawa mempengaruhi  perubahan  lahan  yang  banyak  beralih untuk  tempat  tinggal  dan  lahan  komersil,  terbukti dengan nilai IKLH pada parameter tutupan hutan yang nilainya  paling  rendah  dari  provinsi  lainnya  yaitu sebesar  38.90  pada  tahun  2013  (KLH,  2014b). Sebaliknya,  provinsi  yang  memiliki  kategori  “baik” dengan nilai IKLH di atas 80 adalah Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua.
Gambar 5.  Indeks kualitas lingkungan hidup provinsi tahun 2009 – 2013

## Sumber: KLH 2014b
Gambar 6 dan Gambar 7 menunjukan bahwa daerah yang memiliki IKLH rendah memperoleh alokasi dana dekonsentrasi  yang  lebih  besar  pada  tahun  2012  dan 2013,  seperti  Riau,  Banten,  Jawa  Barat,  dan Kalimantan  Selatan,  kecuali  DKI  Jakarta,  karena dinilai DKI Jakarta telah mampu membiayai anggaran lingkungannya  secara  mandiri.  Sedangkan  untuk Provinsi Papua Barat dan Papua  mendapatkan alokasi
dana dekonsentrasi lebih besar dikarenakan mempertimbangkan  biaya  operasional  pada  wilayah tersebut yang lebih besar dari daerah lain. Sebaliknya, karena memiliki kualitas lingkungan hidup yang baik, Kepulauan  Riau,  Gorontalo,  dan  Maluku  Utara memperoleh  alokasi  dana  dekonsentrasi  yang  lebih sedikit dari daerah lain.
Gambar 6.  Alokasi dana dekonsentrasi tahun 2012 dan indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2011 di provinsi Sumber: KLH 2013 (data diolah)
Gambar 7.  Alokasi dana dekonsentrasi tahun 2013 dan indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2012 di provinsi Sumber: KLH 2013 (data diolah)
3.2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran  Alokasi  Dana  Dekonsentrasi  di  Daerah Tahun 2012 – 2013
Berdasarkan  hasil  pengujian  Chow  dan  Hausman, model yang tepat dalam analisis ini adalah model fixed effect (FEM).  Pada  pengujian  asumsi  klasik,  model pada  analisis  ini  mengandung  masalah  autokorelasi dan  heteroskedatisitas.  Namun  dalam  data  panel, menurut  Sumedi et  al. (2013)  masalah  autokorelasi masih  dapat  di  toleransi,  karena  dalam  data  panel dilakukan dengan pendekatan fixed effect dan random
effect (REM). Bila terdapat korelasi, pendekatan yang lebih  tepat  adalah  FEM,  disamping  itu,  dalam  data panel hampir selalu terjadi masalah serial correlation sehingga topik utamanya bukan menguji ada tidaknya hal tersebut, namun lebih pada pendekatan mana yang lebih  tepat,  apakah  FEM  atau  REM  (Sumedi et  al. 2013). Masalah heteroskedatisitas tidak dapat dihindari  dalam  analisis  data  panel,  sehingga  diatasi dengan  mengubah ordinary  least  square (OLS) menjadi generalized  least  square (GLS)  pada  model FEM  melalui cross  section  weights (Widarjono, 2013).
Tabel 3.  Hasil statistik model analisis faktor
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R 2 C 35.26330 12.32178 2.861868 0.0080 0.997 IPM -0.093579 0.096822 -0.966501 0.3424 IKF -0.794224 0.469825 -1.690470 0.1025 IND 0.041602 0.001035 40.20646 0.0000 LTL -4.301179 1.353470 -3.177890 0.0037 KAS 0.082841 0.029526 2.805721 0.0092 Sumber: Output Eviews
Nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  yaitu  antara  0 sampai  1.  Nilai  R 2 yang  semakin  mendekati  1 menunjukan  semakin  banyak  informasi  yang  mampu dijelaskan  oleh  variansi  variabel  independen  terhadap variabel dependennya (Gujarati, 2013). Nilai R 2 0.997 berarti seluruh variabel independen mampu menjelaskan  variansi  dari  variabel  dependen  sebesar 99.7%.  Nilai  probabilitas  (p-value)  F-statistik  adalah 0.000195 yang berarti nilai lebih kecil dari taraf nyata (α) 10%, seluruh variabel independen secara bersama- sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen. Pada uji t atau uji parsial yang terlihat pada Tabel 3 menunjunkan bahwa variabel kapasitas fiskal, jumlah  industri,  luas  tutupan  lahan  dan  jumlah  aduan kasus  lingkungan  berpengaruh  signifikan  terhadap besaran  alokasi  dana  dekonsentrasi  ke  daerah  pada tahun 2012-2013.
Indeks pembangun manusia (IPM) menggambarkan tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Variabel  IPM memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  besaran  alokasi dana  dekonsentrasi,  setiap  kenaikan  1  satuan  IPM, alokasi  dana  dekonsentrasi  menurun  sebesar  0.094
milyar  rupiah.  Walaupun  tidak  signifikan  atau memiliki  pengaruh  yang  kecil,  namun  hasilnya konsisten  dengan  penelitian  Swandewi  (2014)  yaitu kesejahteraan  masyarakat  tidak  berpengaruh  secara langsung terhadap dana perimbangan.
Indeks  kapasitas  fiskal  (IKF)  menggambarkan kemandirian daerah dalam menggali potensi fiskalnya. Variabel  IKF  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap besaran alokasi dana dekonsentrasi, setiap kenaikan 1 satuan  IKF,  alokasi  dana  dekonsentrasi  menurun sebesar 0,79 milyar rupiah. Hasilnya konsisten dengan peraturan  keseimbangan  pendanaan  (PP  No.  7  Tahun 2008 dan PMK Nomor 156/PMK.07/2008).
Banyaknya industri di daerah, berpotensi meningkatkan pencemaran di daerah tersebut, sehingga dibutuhkan lebih banyak pengawasan (Nizar, 2013),  sehingga  pendanaan  dekonsentrasi  yang dialokasikan  lebih  besar.  Jumlah  industri  (IND) memiliki  pengaruh  positif  terhadap  besaran  alokasi dana  dekonsentrasi,  setiap  kenaikan  1  industri  di daerah, alokasi dana dekonsentrasi  meningkat sebesar 0,042 milyar rupiah.
Luas  tutupan  lahan  (LTL)  memiliki  pengaruh negatif  terhadap  besaran  alokasi  dana  dekonsentrasi, setiap penurunan 1 ha luas tutupan lahan, alokasi dana dekonsentrasi  meningkat  sebesar  4,3  milyar  rupiah. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikembangkan, yakni  LTL  seharusnya  memiliki  pengaruh  positif, semakin baik tutupan lahan maka untuk mempertahankannya  alokasi  dana  dekonsentrasi semakin  besar,  seperti  pada  wilayah  Papua.  Namun, menurut  Suwarli et  al. (2012),  pendanaan  anggaran pemerintah  harus  di  tingkatkan  pada  wilayah  yang memiliki  tutupan  vegetasi  rendah.  Hal  tersebut  juga terlihat,  pada  alokasi  dana  dekonsentrasi  yang  lebih besar  di  wilayah  Riau  dan  Kalimantan  Selatan,  yang tutupan lahannya rendah akibat kerusakan lingkungan.
Jumlah  aduan  kasus  (KAS)  memiliki  pengaruh positif  terhadap  besaran  alokasi  dana  dekonsentrasi, setiap  kenaikan  1  aduan  kasus  maka  pemberian alokasi  dana  dekonsentrasi  meningkat  sebesar  0,083 milyar rupiah. Menurut Yenny (c2011) pengalokasian anggaran  diperlukan  guna  operasional  penanganan penyelesaian masalah lingkungan hidup lebih komprehensif,  karena  dalam  menangani  satu  kasus kejahatan  lingkungan  membutuhkan  dana  yang  tidak sedikit.
Hasil  di  atas  membuktikan  bahwa  faktor-faktor tersebut  memiliki  pengaruh  terhadap  pengalokasian besaran dana dekonsentrasi ke daerah. Oleh karena itu, perlu  dibuat  suatu  kebijakan  dalam  memformulasi rumusan  atau  kriteria  penentuan  alokasi  dana dekonsentrasi  ke  daerah  seperti  hal  nya  alokasi  dana alokasi  umum  (DAU)  yang  besaran  alokasinya dihitung  berdasarkan  perumusan,  yaitu  alokasi  dasar ditambah celah fiskal.
Tujuan dibuat perumusan alokasi dana dekonsentrasi lingkungan agar tepat sasaran dan target nasional  khususnya  dibidang  lingkungan  dapat tercapai,  karena  alokasi  dana  dekonsentrasi  yang diberikan  ke  daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan permasalahan  lingkungan  yang  terjadi  di  daerah tersebut.  Sesuai  dengan  PP  Nomor  7  tahun  2008, Kementerian/Lembaga  wajib  menyusun  indikator teknis dan mempertimbangkan keseimbangan pendanaan  dalam  menentukan  besaran  alokasi  dana dekonsentrasi di daerah.

## 3.3. Analisis Efektivitas Dana Dekonsentrasi terhadap Peningkatan  Kualitas  Lingkungan  Hidup  di
Daerah Tahun 2009 – 2013
Berdasarkan  hasil  pengujian  Chow  dan  Hausman, model yang tepat dalam analisis ini adalah model fixed effect (FEM).  Pada  pengujian  asumsi  klasik,  model pada analisis ini mengandung masalah heteroskedatisitas,  yang  diatasi  dengan  GLS cross section weight . Nilai R 2 0.896 berarti seluruh variabel independen mampu menjelaskan variansi dari variabel dependen  sebesar  89.6%.  Nilai  probabilitas  (p-value) F-statistik adalah 0.0000 yang berarti nilai lebih  kecil dari  taraf  nyata  (α)  5%,  seluruh  variabel  independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel  dependen. Pada  uji  t  atau  uji  parsial  yang terlihat  pada  Tabel  4  menunjunkan  bahwa  variabel realisasi dana dekonsentrasi, kepadatan penduduk dan PDRB  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas lingkungan di daerah pada tahun 2009-2013.
Tabel 4.  Hasil statistik model analisis efektivitas
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. R 2 C 315.1086 125.0824 2.519209 0.0130 0.896 RD 0.097419 0.034276 2.842219 0.0052 LN_KPDT 17.85898 4.175135 4.277462 0.0000 LN_PDRB -10.96521 4.249625 -2.580278 0.0110
Sumber: Output Eviews
Realisasi  dana  dekonsentrasi  (RD)  memiliki hubungan  positif  dengan  kualitas  lingkungan  hidup, setiap  kenaikan  1%  penyerapan  dana  dekonsentrasi maka  kualitas  lingkungan  akan  meningkat  sebesar 0.097.  Hasil  ini  mendukung  penelitian  Sitepu  (2007) bahwa  anggaran  lingkungan  memiliki  hubungan negatif terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dan  penelitian  Manalu  (2009)  yang  membuktikan bahwa  anggaran  memberikan  pengaruh  secara langsung  terhadap  pemulihan  kualitas  lingkungan hidup.
Kepadatan  penduduk  (KPDT)  memiliki  hubungan positif  dengan  kualitas  lingkungan  hidup,  setiap kenaikan  1  jiwa/km 2 kepadatan  penduduk  maka kualitas  lingkungan  akan  meningkat  sebesar  0.178. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang
dikembangkan,  yaitu  kepadatan  penduduk  memiliki hubungan negatif terhadap kualitas lingkungan.
Variabel PDRB memiliki  hubungan negatif dengan kualitas lingkungan hidup, setiap kenaikan Rp 1 triliun PDRB  maka  kualitas  lingkungan  akan  menurun sebesar  0.109.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian Andreoni  (2001),  Sitepu  (2007),  dan  Violeta  (2012). (catatan: dalam transformasi logaritma, slope koefisien di bagi 100 (Gujarati dan porter, 2013)).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian  dana  dekonsentrasi  telah  efektif mempengaruhi peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dibuktikan dengan signifikannya dana dekonsentrasi  terhadap  kualitas  lingkungan  hidup  di daerah.  Walaupun  secara  nasional  terlihat  bahwa kualitas  lingkungan  menurun  saat  dana  dekonsentrasi meningkat,  akan  tetapi  dari  pengujian  melalui  data
panel  hasilnya  signifikan,  hal  ini  karena  data  panel mencerminkan  data  per  provinsi  selama  5  (lima) tahun,  sehingga  dapat  terlihat  bahwa  dengan  adanya alokasi  dana  dekonsentrasi  ke  suatu  provinsi  dapat meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup  di  provinsi tersebut.  Berdasarkan  hal  itu,  kebijakan  dana dekonsentrasi  masih  dapat  dipertahankan,  namun dengan mempertimbangkan permasalahan atau kondisi  yang  terjadi  pada  daerah  melalui  indikator yang disyaratkan oleh menteri keuangan dan indikator teknis  lingkungan,  agar  keseimbangan  pendanaan  ke daerah merata dan sesuai dengan yang dibutuhkan.

## 4. Kesimpulan
1. Alokasi  kebijakan  dana  dekonsentrasi  lingkungan hidup pada tahun 2009 hingga tahun 2011 sama rata tiap  daerahnya,  namun  pada  tahun  2012  dan  tahun 2013  kebijakan  dana  dekonsentrasi  lingkungan hidup  mengalami  kenaikan  sehingga  tiap  daerah memiliki alokasi yang berbeda. Kualitas lingkungan hidup  di  daerah  menjadi  penentu  besaran  alokasi dana  dekonsentrasi  yang  diberikan.  Daerah  yang memiliki  kualitas  lingkungan  hidup  yang  rendah mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi yang lebih besar.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  besaran  alokasi dana  dekonsentrasi  lingkungan  hidup  di  daerah tahun  2012  –  2013  didasarkan  pada  indikator lingkungan  hidup  yang  diproksi  dengan  jumlah industri, luas tutupan lahan, dan jumlah aduan kasus lingkungan,  serta  indikator  rekomendasi  Menteri Keuangan  yang  diproksi  dengan  kapasitas  fiskal dan indeks pembangun manusia. Variabel kapasitas fiskal,  jumlah  industri,  luas  tutupan  lahan  dan jumlah  aduan  kasus  lingkungan  berpengaruh signifikan  dengan  tingkat  kepercayaan  (α)  10% terhadap  besaran  alokasi  dana  dekonsentrasi  ke daerah pada tahun 2012 – 2013.
3. Dana  dekonsentrasi  lingkungan  hidup  telah  efektif mempengaruhi  peningkatan  kualitas  lingkungan hidup  yang  dibuktikan  dengan  signifikannya realisasi  dana  dekonsentrasi  terhadap  kualitas lingkungan  hidup  di  daerah  tahun  2009  –  2013 dengan tingkat kepercayaan (α) 5%.

## 5. Saran
1. Berdasarkan indikator yang dipertimbangkan dalam mengalokasikan  dana  dekonsentrasi  ke  daerah, sebaiknya  dapat  dibuat  perumusannya,  seperti halnya  pada  alokasi  dana  perimbangan  lain, contohnya pada Dana Alokasi Umum.
2. Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat menambahkan  variabel-variabel  lain  yang  lebih spesifik  dalam  mempengaruhi  penurunan  kualitas lingkungan,  seperti  kendaraan  bermotor,  teknologi,
dan  sektor  dominan  dalam  aktivitas  perekonomian (pertanian  atau  non-pertanian)  yang  dianalisis berdasarkan provinsi.

## 6. Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih
disampaikan kepada Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  yang telah membiayai penelitian ini.

## Daftar Pustaka
[1] [BPS] Badan Pusat Statistik. [terhubung berkala]. http://bps.go.id/index.php
[2] [KLH]  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  2013.  Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2012. KLH, Jakarta.
[3] [KLH]  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  2014a.  Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2013. KLH, Jakarta.
[4] [KLH]  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  2014b.  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2013. KLH, Jakarta.
[5] Andreoni,  J.,  A.  Levinson,  2001.  The  simple  analytics  of  the environmental Kuznets curve. J. Public Econ. 80, pp. 269-286.
[6] Bluestone,  P.  S.  2007.  Government  fragmentation  and  the attainment of regional environmental quality. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Georgia State University, Atlanta.
[7] D’Amato,  A.,  E.  Valentini,  2010.  Enforcement  and environmental  quality  in  a  decentralized  emission  trading system. J. Regul. Econ . 40, pp. 141-159.
[8] Gujarati,  D.,  D.C.  Porter,  2013.  Dasar-dasar  Ekonometrika. Salemba Empat, Jakarta.
[9] Hartanti,  E.  2010 . Alokasi  dana  dekonsentrasi  Kementerian Pendidikan Nasional kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.
[10] Kementerian  Kehutanan,  2014.  Statistik  Kawasan  Hutan  2013. Kementerian Kehutanan, Jakarta.
[11] Kementerian Keuangan., 2014. Direktorat Jenderal Perimbangan  dan  Keuangan  (DJPK):  Rekomendasi  Menteri Keuangan  dalam  rangka  perencanaan  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan. [terhubung berkala].
http://www.djpk.depkeu.go.id/publikasi/dekonsentrasi-dan- tugas-pembantuan  [26 Mei 2014].
[12] Manalu, E. L. 2009. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  Indonesia.  Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
[13] Maqsuroh,  K.  2009.  Analisis  pemetaan  kinerja  fiskal  dan pengaruh transfer terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Skripsi. Sekolah Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
[14] Marothia,  D.  K.,  2010.  Decentralisation  of  natural  resources management  in  India:  An  institutional  perspective.  Ind.  J.  of Agri. Econ. 65(1), pp. 1-34.
[15] Nizar,  S.,  2013.  Pengawasan  terhadap  pencemaran  lingkungan oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Mojokerto  terkait kasus  pencemaran  limbah  industri  pengolah  karet  PT.  Bumi Nusa  Makmur . J.  Hukum  144(137),  pp.  1-18.  [terhubung berkala].
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/v iew/144/137 [15 Maret 2015].
[16] Oosterveer,  P.,  B.  V.  Vliet,  2010.  Environmental  systems  and local actors: Decentralizing environmental policy in Uganda. J. Environ.  Manag . 45,  pp.  284-295.  doi:10.1007/s00267-009- 9423-4.
[17] Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan  Dana  Tugas  Pembantuan  yang  disempurnakan  dengan PMK 248 Tahun 2010.
[18] Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
[19] Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
[20] Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[21] Ribot,  J.  C.,  2003.  Democratic  decentralisation  of  natural resources: Institutional choice and discretionary power transfers in  Sub-Saharan  Africa.  Public  Admin  Dev.  23,  pp. 53-65. doi: 10.1002/pad.259.
[22] Sitepu,  Y.  Y. 2007.  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  Indonesia.  Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
[23] Sumedi, P. Simatupang, B. Sinaga, M. Firdaus, 2013. Dampak dana  dekonsnetrasi  Kementerian  Pertanian  dan  Pengeluaran Daerah pada sektor pertanian terhadap kinerja pertanian daerah. J. Agro. Ekon . 31(2), pp. 97-113.
[24] Suwarli,  R.,  Sitorus,  E.  Widiatmaka,  Putri,  Kholil,  2012. Dinamika perubahan penggunaan lahan dan strategi ruang hijau (RTH) terbuka berdasarkan alokasi anggaran lingkungan daerah (Studi kasus Kota Bekasi). Forum pasca 35(1), pp. 37-52.
[25] Swandewi,  A,  2014.  Pengaruh  dana  perimbangan  dan kemandirian  keuangan  daerah  terhadap  keserasian  anggaran dan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. J. Ekon. Bis. 3(7), pp. 356-376.
[26] Violeta,  M.  C.,  2012.  An  empirical  study  on  key  indicators  of environmental  quality:  Green  budgeting  –  A  catalyst  for sustainable  economy  and  a  factor  for  institutional  change 14(32), pp. 485-500.
[27] Walsh,  T.  A.  2008.  Decentralization  and  natural  resources management:  New  opportunities  for  communities  in  the  upper Jeneberang  Watershed,  South  Sulawesi,  Indonesia.  Tesis. Sekolah Pascasarjana, University of Guelph, Canada.
[28] Widarjono,  A.,  2013.  Ekonometrika  Pengantar  dan  Aplikasi. Edisi Keempat. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
[29] Yenny,  A.  S.,  c2011.  Penggunaan  alternatif  penyelesaian sengketa  dalam  penyelesaian  kasus  lingkungan  di  Kalimantan Barat. [terhubung berkala].
http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/123/[Full] %20Penggunaan%20Alternatif%20Penyelesaian%20Sengketa
%20Dalam%20Penyelesaian%20Kasus%20Lingkungan%20Di %20Kalimantan%20Barat%20- %20Yenny%20AS,%20SH,%20MH.pdf [8 Januari 2015].