## Peran Institusi Lokal Dalam Pembentukan Habitus Siaga dan Pengembangan Mitigasi Bencana di Kawasan Gunung Kelud Kabupaten Kediri
Windiani 1 , I.B. Wirawan 2 dan Sutinah 3
1 Departemen  Studi  Pembangungan-  FBMT,  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember.  Surabaya,  E-mail: windianiits@gmail.com 2,3 Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya
Diterima: 12 Juli 2019 Direview: 26 Juli 2019 Diterbitkan: 31 Juli 2019
Hak Cipta © 2017 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH) *This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Subject Areas: Social

## Abstract
This study aims to explore the role of local institutions in the establishment of preparedness habitus and the development of disaster mitigation in Mount Kelud area of Kediri Regency using the structural-constructivist approach of Pierre Bourdieu. This research is qualitative research in nature so that the data collection is conducted by participant observation, document tracking, and in- depth interview. The results showed that local institutions that play a role in the formation of disaster prepared habitus and mitigation development in the Mount Kelud area are formal institutions e.g. BPBD of Kediri, District and Village, and informal institutions namely the Jangkar Kelud Community and the Village Disaster Preparedness Team. The research also found that collaborative roles between leaders and local leaders have contributed greatly to the formation of disaster preparedness habitus for residents of Mount Kelud Slopes. In the formation of preparedness habitus and disaster mitigation leaders and local leaders use the knowledge and local wisdom as capital value to develop the attitude of life "Harmony with Mount Kelud", and the principle of life 'Sitik Edang.
Keywords  :    Roles,  Local  Institutions,  Habitus,  Disaster  Preparedness,
Disaster Mitigation

## Pendahuluan/Latar Belakang
Studi Ilmu
Sosial dalam bidang kebencananaan berkembang pesat di berbagai negara termasuk di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. Berbagai  perspektif  dan  pendekatan  dikembangkan antara  lain  dalam  bidang  Antropologi  (Smith  & Hofman,  2004),  bidang  Sosiologi  (Lalone,  2012), Geografi  (Wisner,  2004;  Kelman,  2008).  Di Indonesia kajian tentang kebencanaan  dikembangkan antara  lain;  Ahimsa  Putra  Indiyanto,  ed,  (2012);
Sirimarok  (2013)  Sartohadi,  dkk  (2014),  Humaidi (2015), Pramono  (2016),  Arifin  dan  Chusairi  (2015), Devy,  dkk  (2017).  Meski  sudah  dikaji  secara  luas, namun  studi  yang  mengeksplorasi  peran  institusi lokal  dalam  pengelolaan  bencana  terutama  dalam pembentukan  habitus  siaga  dan  mitigasi  di  kawasan rawan  bencana  masih  terbatas  sehingga  dipandang penting,  menarik  dan  membuka  peluang  baru  untuk dilakukan.  Studi  ini  bertujuan  mengekplorasi  peran institusi  lokal  (formal  dan  informal)  dan  dinamika dalam  pengelolaan  bencana  terutama  dalam  upaya
Open Access
pembentukan  habitus  siaga  dan  mitigasi  bencana  di kawasan  gunung  Kelud  Kabupaten  Kediri  pasca erupsi tahun 2014. Studi ini menggunakan pendekatan  etnografi  dengan  perangkat  konseptual Habitus, Ranah dan Modal dari Pierre Bourdieu serta konsep  bencana  dan  pengelolaanya  dari  kajian terdahulu yang relevan.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  studi  ini dipandang  menarik  dan  penting  dalam  konteks kekinian:  Pertama,  kejadian  bencana  dalam  satu dasawarsa  semakin  meningkat  baik  skala  maupun intensitasnya  yang  menimbulkan  berbagai  kerusakan dan  korban  jiwa.  Berdasarkan  laporan  World  Risk Report  (2012)  dari  tahun  2002  hingga  2011  telah terjadi  4.130  bencana  di  seluruh  dunia  yang mengakibatkan  lebih  dari  1  juta  orang  meningggal dan  kerugian  material  yang  mencapai  US$  1,195 triliun.  Di  Indonesia,  berdasarkan  data  Litbang KOMPAS  (2016),  kerugian  ekonomi  akibat  bencana pada  periode  2004-2013  mencapai  Rp.  162,8  trilyun. Lima  tahun  terakhir  dampak  ekonomi  bencana  rata-
rata  Rp.  30  trilun  per  tahun.  Menurut  BNPB  (2016) selama  ini  pembangunan  di  Indonesia  belum memasukkan  variabel  pengurangan  risiko  bencana. Meski  sejak  tahun  2014  telah  memiliki  rencana induk, namun belum berjalan efektif dan pengurangan  risiko  bencana  (mitigasi)  belum terintegrasi  dalam  program  pembangunan  (Kompas, 14 Desember 2016).
Kedua, secara geografis posisi Indonesia yang terletak  di  antara  lempeng  Erusia  dan  lempeng Australia serta berada di jalur ring of fire (cincin api) telah  menempatkan  Indonesia  sebagai  negara  rawan bencana  alam  di  dunia.  Sebagian  besar  wilayah Indonesia,  memiliki  ancaman  bencana  gempa  bumi, tsunami,  letusan  gunung  berapi,  banjir,  dan  tanah longsor.
Merujuk  data  BNPB,  selama  tahun  2016, jumlah bencana tahun 2016 mencapai 2.151 kejadian, tertinggi  dalam  satu  dekade  terakhir  sebagaimana yang diilustrasikan dalam tabel 1.

## Tabel 1. Korban dan Kerusakan akibat Bencana (Sampai November 2016)
Jumlah Kejadian Korban Kerusakan (ribu rumah) Hilang dan meninggal (jiwa) Luka dan mengungsi (juta jiwa) Berat Sedang Ringan Terendam 2014 1.967 622 2.83 20.1 6.1 29.5 530.4 2015 1.677 259 1.22 5.2 3.8 16.2 180.3 2016 2.171 567 2.77 5.7 6.9 23.6 286.9 Sumber: Litbang Kompas, 14 Desember 2016
Di  propinsi  Jawa  Timur,  hampir  sebagian besar merupakan daerah rawan bencana. Berdasarkan data  yang  dilansir  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  (BPBD),  terdapat  32  dari  38  Kabupaten  di Jawa  Timur  (2016)  masuk  dalam  wilayah  rawan bencana  banjir,  longsor,  gempa  dan  tsunami, ditambah  7  gunung  berapi  aktif  di  Jawa  Timur  yang sewaktu waktu  meningkat aktivitasnya, yaitu gunung
Kelud  di  Kabupaten  Kediri-Blitar-Malang-Batu, gunung  Arjuno-Welirang  di  Malang,  gunung  Bromo di Probolinggo, gunung Semeru di Lumajang, gunung Ijen  di  Banyuwangi,  gunung  Raung  di  Jember  dan gunung Lemongan di Lumajang
Alasan  Ketiga,  realitas  atas  bencana  bersifat multidimensional.  Pemahaman masyarakat  atas bencana,  karakteristik  sosial  budaya,  kapabilitas
institusi  lokal,  struktur  sosial,  dan  pengetahuan  lokal turut  menentukan  sikap  dan  respon  masyarakat terhadap  bencana.  Merujuk  pemikiran  Oliver  Smith yang  mendefinisikan  bencana  sebagai  perjumpaan antara  kerentanan  sosial  ekonomi  suatu  masyarakat dan  kekuatan  destruktif  lingkungan  alamiah,  serta teknologi  yang  mengakibatkan  gangguan  pada pemenuhan  kebutuhan  individual  dan  sosial  (Oliver- Smith  &  Sussane  Hofman  2004:  3-4).  Ini  berarti bahwa  banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya bencana,  untuk  itu  upaya  mengatasi  bencana, melakukan  pencegahan  dan  pengurangan  resiko bencana  menuntut  keterlibatan  berbagai  pihak  dalam menghadapi bencana.
Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang Republik  Indonesia  No  24  tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana  dan  PP  No  21  tahun  2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana di tanah  air  telah  memberi  ruang  bagi  pengembangan tata  kelola  bencana  berbasis  kapasitas  lokal.  Model pengelolaan ini mensyaratkan keterlibatan bukan saja pemerintah  yang  direpresentasikan  melalui  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB),  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD),  namun juga masyarakat lokal, LSM/NGO, swasta dan pihak- pihak  yang  concern  terhadap  masalah  lingkungan kebencanaan  serta  pengelolaannya.  Dalam  konteks kekinian model pengelolaan yang hanya mengandalkan  peran  tunggal  (misalnya  hanya pemerintah  saja)  tidak  lagi  relevan,  mengingat bencana  yang  terjadi  pun  bersifat  kompleks  dan multidimensional, sehingga dibutuhkan peran, tanggung jawab, dan keterlibatan banyak pihak dalam pengelolaannya.  Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  diuraikan,  studi  ini  berupaya  mengeskplorasi peran  institusi  lokal  dalam  pengelolaan  bencana terutama  dalam  pembentukan  habitus  siaga  dan
mitigasi  bencana  dengan  wilayah  studi  di  kawasan Gunung  Kelud  Kabupaten  Kediri  pasca  erupsi  tahun 2014.

## Kajian Teoritis
Kajian ini menggunakan pendekatan konstuktivis  strukturalis  dari  Pierre  Bourdieu  (1984) sebagai  kerangka  teori  dan  metode  untuk  memahami kompleksitas  realitas  sosial  di  wilayah  studi  dengan perangkat  konseptual  Habitus,  Ranah  dan  Modal. Dasar  pertimbangan  menggunakan  pemikiran  Pierre Bourdieu  adalah  isu  dalam  kebencanaan  bukanlah realitas  yang  tunggal,  namun  kompleks.  Peristiwa bencana  dan  pengelolaannya  syarat  dengan  proses- proses  dan  dinamika  sosial  budaya;  termasuk  dalam pemahaman  dan  pemaknaan  atas  bencana,  respon masyarakat,  serta  dinamika  dalam  pengelolaan bencana terutama di wilayah rawan bencana.
Dalam  buku  (Habitus  X  Modal)  +  Ranah= Praktik, karya Richard Harker, dkk (2009) mengupas pemikiran  Pierre  Bourdieu  tentang  Habitus,  Ranah dan  Modal.  Bourdieu  (1979:  vii)  mendefinisikan habitus  sebagai  “suatu  sistem  disposisi  yang berlangsung  lama  dan  berubah-ubah  (durable, transposible disposition) yang berfungsi sebagai basis generatif  bagi  praktik-praktik  yang  terstruktur  dan terpadu  secara  objektif”  (Harker,  dkk,  2009:13). Rumus  ini  mengganti  setiap  relasi  sederhana  antara individu dan struktur dengan relasi antara habitus dan ranah yang melibatkan modal.
Dalam karyanya yang terkenal “La Distingtion”  yang  diterjemahkan  dalam  Bahasa Inggris  “Distingtion”,  Bourdieu  (1986)  menyatakan bahwa  habitus  merupakan  “the  mental  stuctures through  which  they  apprehend  the  social  world,  are esentially  the  product  of  an  internatialization  of  the structures  of  the  social  world”.  Habitus  dapat
dipahami secara dialektis-relasional, habitus merupakan  hasil  internalisasi  struktur  dunia  sosial atau struktur sosial yang dibatinkan yang diwujudkan (Bourdieu, 1986:468).
Menurut  Bourdieu,  habitus  adalah  ‘struktur- struktur  mental  atau  kognitif”  melalui  mana  orang berurusan dengan dunia sosial.  Habitus membimbing aktor  untuk  memahami,  menilai,  mengapresiasi tindakan  mereka  berdasarkan  pada  skema  atau  pola yang dipancarkan dunia sosial. Melalui skema-skema demikianlah  orang  menghasilkan  praktik-praktik mereka  maupun  merasakan  dan  mengevaluasinya. Secara dialektis habitus ‘produk internalisasi stuktur- struktur”  dunia  sosial.  Habitus  memproduksi  dan diproduksi  oleh  dunia  sosial.  Di  satu  sisi,  habitus adalah  suatu  ‘stuktur  yang  menstruktur”  yakni,  ia adalah  struktur  yang  menyusun  duina  sosial.  Di  sisi lain,  ia  adalah  suatu  ‘stuktur  yag  distrukturkan”; yakni  ia  adalah  stuktur  yang  disusun  oleh  dunia sosial. Praktiklah  yang  menengahi antara habitus dan dunia  sosial.  Di  satu  sisi  melalui  praktiklah  habitus diciptakan, di sisi lain dunia sosial diciptakan sebagai hasil dari habitus (Ritzer, 2014:482).
Ranah (Field) oleh Bourdieu diartikan sebagai jaringan relasi antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan  sosial  yang  hadir  terpisah  dari  kesadaran  dan kehendak  individual.  Ranah  merupakan  arena kekuatan yang didalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal) dan juga untuk  memperoleh  akses  tertentu  yang  dekat  dengan hierarki  kekuasaan.  Ranah  juga  merupakan  arena pertarungan  di  mana  mereka  yang  menempatinya dapat  mempertahankan  atau  mengubah  konfigurasi kekuasaan yang ada.  Struktur ranahlah yag membimbing dan memberikan strategi bagi penghuni posisi,  baik  individu  maupun  kelompok  untuk melindungi  dan  meningkatkan  posisi  mereka  dalam
kaiatannya  dengan  jenjang  pencapaian  sosial.  Apa yang  mereka  lakukan  berdasarkan  pada  tujuan  yang paling  menguntungkan  bagi  prodiuk  mereka  sendiri. Ranah  adalah  suatu  tipe  pasar  terbuka  yang kompetitif  tempat  jenis  modal  (ekonomi,  budaya, sosial,  simbolik)  dipergunakan  dan  disebarkan (Ritzer, 2014:484-485).
Dalam  ranah  menuntut  individu-individu untuk  memiliki  modal-modal  khusus  agar  dapat hidup  secara  baik  dan  bertahan  di  dalamnya.  Dalam ranah,  ‘pertarungan’  sosial  selalu  terjadi.  Mereka yang  memiliki  modal  dan  habitus  yang  sama  dengan kebanyakan  individu  akan  lebih  mampu  melakukan tindakan  mempertahankan  atau  mengubah  struktur dibandingkan  dengan  mereka  yang  tidak  memiliki modal.
Pengelolaan  bencana  di  kawasan  Gunung Kelud  dapat  dipandang  sebagai  ranah  dan  ruang beroperasinya habitus serta reproduksi  modal. Dalam ranah  tersebut  terdapat  relasi  yang  dinamis  antar aktor  dari  istitusi  lokal  yang  terlibat  dalam pengelolaan bencana, seperti masyarakat lokal, aparat pemerintah, dan LSM. Masing-masing pihak berusaha menguatkan dan mempertahankan posisinya dengan  berbagai  strategi.  Strategi  dalam  konteks studi  dimaksudkan  untuk  menjelaskan  cara  aktor- aktor dalam membangun kekuatanya dalam pengelolaan  bencana  khususnya  dalam  pembentukan habitus  siaga  dan  mitigasi  bencana  bencana  di kawasan  lereng  Kelud.  Bagaimana  strategi  yang digunakan dan sumber daya (modal) yang diperjuangkan  aktor-aktor  dari  istitusi  lokal  yang terlibat dalam membangun habitus siaga dan mitigasi bencana  inilah  yang  perlu  diuji  secara  empiris  di lapangan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi (Atkinson, dkk, 2001) untuk mengeskplorasi fenomena sosial budaya yang terjadi di wilayah studi. Penelitian  dilakukan  di  kawasan  rawan  bencana Gunung  Kelud  Kabupaten  Kediri  pasca  erupsi  tahun 2014.  Pegumpulan  data  dilakukan  menggunakan cara:  participant  obeservation,  penelusuran  dokumen dan  in  depth  interview  terhadap  22  informan  yang berasal  dari  institusi  pemeritah  daerah;  BPBD, Camat,  Kepala  Desa,  Koordiator,  dan  relawan  dari Komuitas  Jangkar  Kelud,  tokoh  Masyarakat,  tokoh adat,  tokoh  agama  (Islam:  NU,  Muhammadiyah, Kristen,  Hindu)    dan  warga  yang  tinggal  di  sekitar Gunung Kelud.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Keterlibatan  Institusi  Lokal  Dalam  Pengelolaan Bencana  Di  Kawasan  Gunung  Kelud  Kabupaten Kediri Pasca Erupsi 2014
Berdasarkan  hasil  eksplorasi  di  lapangan, institusi  lokal  yang  terlibat  dalam  pengelolaan bencana di kawasan Gunung Kelud Kabupaten Kediri pasca  erupsi  tahun  2014  meliputi  pemerintah  daerah yaitu  dari  Pemerintah  Kabupaten  Kediri,  Komunitas Jangkar Kelud, Tim Siaga Desa dan para relawan dari berbagai  organisasi profesi (PGRI), keagamaan (NU, Muhammdiyah,  Komuitas  Pemuda  Kristen,  Pemuda Katolik  dan  Komunitas  Hindu)  dan  kemasyarakatan;
PMR,  PMI,  Pramuka,  karang  taruna,  PKK  dan  lain- lain.  Tugas  dan  kewenangan  pengelolaan  bencana oleh  pemerintah  daerah  diselenggarakan  oleh  Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan  Bencana,  UU  No  21  tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia dan di di tingkat daerah diatur dalam perda masing-masing,  seperti  di  Kediri  diatur  dalam  Perda No  2  tahun  2015  tentang  tata  kelola  Organisasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kediri.
Dalam  pengelolaan  bencana  di  KRB  Gunung Kelud pasca erupsi tahun 2014, cenderung mengembangkan pola pengelolaan berbasis sinergitas antar stakeholder yaitu dengan membangun hubungan  kerjasama  (kolaborasi)  dengan  institusi lokal  yang  memiliki  komitmen  dalam  pengelolaan bencana.  Pola  kolaborasi  ini  melibatkan  para pemangku  kepentingan  yaitu  pemerintah-NGO  dan masyarakat  dengan  aktor-aktor  utama  (BPBD- Relawan  Komunitas  Jangkar  Kelud  dan  Tim  Siaga Desa)  dalam  tata  kelola  bencana.  Melalui  praktik kerjasama-kolaborasi  dari  institusi  lokal  yang  ada diharapkan  dapat  menghasilkan  sinergitas  yang produktif.
Tabel  berikut  merupakan  deskripsi  dari keterlibatan  institusi  lokal  baik  institusi  formal maupun  informal  yang  terlibat  langsung  dalam pengelolaan  bencana  di  kawasan  Gunung  Kelud Kabupaten  Kediri  pasca  erupsi  tahun  2014.  Tabel  2.

## Tabel 2. Keterlibatan Institusi Lokal Dalam Pengelolaa Bencana Di KRB Gunung Kelud Pasca Erupsi Tahun 2014
No Institusi Lokal Nama Institusi Keterlibatan 1 Pemerintah BPBD Kecamatan Pemerintahan Desa Merumuskan  visi  pengelolaan  bencana  dengan  melibatkan berbagai  stakeholder  dan  institusi  lokal  yang  berkecimpung dalam penanggulangan  bencana Merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  penanggulangan bencana  dan  penanganan  pengungsi  dengan  bertindak  cepat dan tepat, efisien.
Melakukan  fungsi  pengkoordinasian  pelaksanaan  kegiatan penanggulangan  bencana  secara  terencana,  terpadu  dan menyeluruh.
Memfasilitasi  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  pengurangan risiko  bencana,  membangun  kesiapsiagaan  masyarakat  dan megembangkan mitigasi bencana.
Pemerintah  desa  elaksanakan  menjalankan  fungsi  koordinasi, melaksanak  dan  mengembangkan  program  kegiatan  dalam pengelolaan bencana di KRB Gunung Kelud. 2 NGO (LSM) Komunitas Jangkar Kelud Memberikan  masukan  kepada  pemerintah  agar  pengelolaan bencana dapat bersinergi. Mendorong  pengembangan  model  pengelolaan  berbasis kolaborasi antar istitusi baik formal maupun non formal.
Menginisiasi  dan  mendorong  pemerintah  untuk  memperkuat kelembagaan  (institusi)  lokal  yang  ada  dengan  membangun jaringan  dengan  institusi  yang  memiliki  komitmen  dalam pengelolaan  bencana  mulai  level  lokal,  regional,  nasional hingga global. 3 Masyarakat Lokal Tim Siaga Bencana desa, relawan dari organisasi masyarakat,  tokoh  adat,  tokoh agama, organiasi kepemudaaa n Berpartisipasi  dalam  kegiatan  dalam  pendidikan,  pelatihan, simulasi  dan  kegiatan  dalam  membangun  kesiapsiagaan  dan pengembagan mitigasi Meyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan komuitas lokal terkait  pola pengelolaan  yang  lebih  sesuai dengan  kebutuhan masyarakat.
Sumber: Hasil in dept interview , 2018
Berdasarkan  identifikasi  peran  institusi  lokal dalam pengelolaan bencana, temuan data di lapangan menunjukkan  bahwa  Komunitas  Jangkar  Kelud merupakan  institusi  lokal  informal  yang  memiliki peran  penting  dalam  pengelolaan  bencana  di  KRB Gunung  Kelud.  Komunitas  Jangkar  Kelud  berdiri tahun  2008  merupakan  organisasi  independen  atau NGO yang lahir dari masyarakat lokal yang tinggal di sekitar  Gunung  Kelud.  Institusi  ini  mewadahi relawan  kebencanaan  seperti  relawan  dari  tim  siaga desa  di  wilayah  KRB  Gunung  Kelud,  relawan  dari ormas keagamaan, organisasi profesi (guru-guru) dan organisasi  kepemudaan  dari  tiga  wilayah  Kabupaten yaitu  Kediri,  Blitar  dan  Malang.  Hingga  saat  ini Komunitas  Jangkar  Kelud  dimotori  oleh  Mbah Darmo  sebagai  ketua  koordinator  dari  tiga  wilayah administratif.  Pengalamannya  dalam  penanganan bencana Gunung Kelud membuat Komunitas Jangkar Kelud  menjadi  salah  satu  intistusi  lokal  yang tangguh,  mandiri  dan  mejadi  andalan  masyarakat  di sekitar  Gunung  Kelud.  Pengalaman  berjejaring dengan  berbagai  organisasi  kebecanaan  di  tingkat
global  (Lokal-Nasional-Internasional)  seperti  UNDP, FAO,  Kappala,  MPBI,  Rekompak-Merapi,  Jalin Merapi  dan  sebagainya  menjadi  rekam  jejak  yang sangat diperhitungkan aktor-aktor yang terlibat dalam peneglolaan bencana di KRB Gunung Kelud.
Sementara,  institusi  formal  yang  berperan dalam  pengelolaan  bencana  di  KRB  Gunung  Kelud Kabupaten  Kediri  antara  lain  pemerintah  daerah  dan istitusi terkait yaitu BPBD, kecamatan dan pemeritah desa.  BPBD  Kabupaten  Kediri,  meskipun  memiliki legitimasi  yang  kuat  sebagai  institusi  yang  memiliki tugas  dan  kewenangan  dalam  penanggulangan bencana  di  satu  sisi,  namun  menghadapi  sejumlah hambatan  di  sisi  yang  lain.  Meskipun  Kabupaten Kediri  termasuk  salah  satu  daerah  rawan  bencana  di Jawa  Timur,  namun  keberadaan  istitusi  BPBD  baru berdiri di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kediri tahun  2015  melalui  Perda  No  2  Tahun  2015 Kabupaten  Kediri.  Sebagai  institusi  baru  di lingkungan  pemerintah  daerah  persoalan  masih terbatasnya jumlah SDM dan kapasitas SDM aparatur sipil  daerah  dan  satuan  tugas  pelaksana  di  lapangan
masih  sangat  terbatas.  Kondisi  ini  yang  membuat BPBD  menjadi  sangat  terbantu  dengan  keberadaan dan  pengalaman  Komunitas  Jangkar  Kelud  yang terlebih  dulu  berkecimpung  dalam  penegelolaan bencana  di  KRB  Gunung  Kelud.  Hal  ini  terungkap dari  hasil  eksplorasi  di  lapangan  melalui  in  dept iterview  bersama  Bapak  Dadik  Rahardjo,  Sie Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan  BPPD  Kabupaten Kediri:
“BPBD  Kabupaten  Kediri  ini  institusi  baru  di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kediri, terbentuk  tahun  2015.  Sudah  pasti  butuh  penguatan institusi.  Kami  merasa  sangat  terbantu  dengan Jangkar  Kelud  yang  dimotori  Mbah  Darmo.  Beliau punya  pengalaman  banyak  dalam  pengelolaan bencana  di  kawasan  Gunung  Kelud.  Punya  banyak jaringan.  Mbah  Darmo  juga  yang  mengenalkan  kami dengan  dengan  UNDP,  FAO,  UPN  Yogyakarta  dan bersama Jangkar Kelud kami menginisiasi pembetukan  Forum  Komunikasi  Pengurangan  Risiko Bencana  di  Kabupaten  Kediri  dengan  melibatkan organisasi  kemasayarakatan,  orgaisasi  keagamaan dan  organisasi  kepemudaan.  (Sumber:  in  depth interview tanggal 17 September 2018).
Data  empiris  tentang  keterlibatan  masyarakat dalam  pegelolaan  bencana  dapat  dianalisis  melalui respon dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi erupsi Gunung Kelud tahun 2014. Erupsi Gunung  Kelud  yang  terjadi  pada  tanggal  13-14 Februari 2014 telah menimbulkan dampak yang luas. Selain  abu  vulkanik  yang  menyebar  hampir menyelimuti  Pulau  Jawa,  material  vulkanik  seperti kerikil,  batu  dan  pasir  juga  merusak  bangunan  dan lahan  pertanian  di  wilayah  Kabupaten  Kediri,  Blitar dan  Malang.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari BPBD  Kabupaten  Kediri  (2017);  di  Kabupaten Kediri, terdapat 4 kecamatan terdampak erupsi Kelud
2014  yaitu  kecamatan  Puncu,  Kepung,  Ngancar,  dan Plosoklaten.  Empat  wilayah  ini  merupakan  daerah terdampak  langsung,  namun  besaran  dampak  yang dirasakan masyarakat berbeda-beda. Kecamatan yang mengalami  kerusakan  paling  parah  akibat  erupsi gunung  Kelud  yaitu  Puncu  dengan  jenis  kerusakan bagunan  kategori  berat  mencapai  8.622  dan  kategori sedang  mencapai  5.466  unit.  Dampak  kerusakan rumah  terparah  sebagian  besar  dialami  warga  desa Besowo  mencapai  1.842  unit.  Kerusakan  rumah kategori  berat  juga  dialami  warga  kecamatan  Puncu terutama  warga  desa  Puncu  dan  Asmorobangun. Selain  itu  kerusakan  rumah  kategori  berat  juga dialami warga di kecamatan Kepung terutama di desa Kebon  Rejo  dan  desa  Kampung  Baru.  Sementara kerusakan  sedang  terjadi  hampir  di  semua  wilayah terdampak  di  empat  kecamatan  yaitu  kecamatan Puncu,  Kepung,  Ngancar  dan  Plosoklaten.  Meskipun menimbulkan  kerusakan,  namun  tidak  ada  korban jiwa  (zero  victim)  dalam  proses  evakuasi  maupun dalam  barak  pengungsian.  Hal  ini  menujukkan kesiapsiagaan  masyarakat  dalam  menghadapi  erupsi Gunung Kelud dengan dampak yang ditimbulkanya.
Pasca erupsi tahun 2014, keterlibatan masyarakat  dalam  pengelolaan  bencana  di  kawasan Gunung Kelud adalah dengan terlibat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk penaggulangan  bencana  (membangun  kesadaran, kesiapsiagaa, pegurangan risiko bencana dan pencegahan  dan  mitigasi)  baik  yang  diinisiasi  oleh BPBD,  Komunitas  Jangkar  Kelud,  tokoh  adat maupun  dari  anggota  masyarakat.  Salah  satu  bentuk keterlibatan  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar Gunung Kelud Kabupaten Kediri seperti; Sugihwaras, Ngancar, Sempu, Wates, Kepung, Pojok dan  Damarwulan  dapat  diamati  dalam  berbagai kegiatan-kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  BPBD
bersama Komuitas Jangkar Kelud dalam membangun kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Berdasarkan dari data  yang  diperoleh  melalui  participant  observation dengan  ‘sinau  bareng’  bersama  Jangkar  Kelud  dan BPBD Kabupaten Kediri dalam kegiatan ‘Peningkatan  Kerjasama  Antar  Desa  Dalam Penanggulangan  Bencana”  (Sister  Village)  tahun 2018.
Dalam  kegiatan  yang  dilakukan  selama  16 April-29 April 2018, masyarakat (warga yang tinggal di  KRB  Gunung  Kelud;  Desa  Sempu,  Pojok, Segaran-Wates, Besowo, Damarwulan-Kepung) sangat antusius mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang  diselenggarakan  BPBD,  Jangkar  Kelud  dan fasilitator dari UNDP. Keterlibatan ini terlihat selama kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  berlangsung. Seperti  yang  disampaikan  salah  satu  informan  (Mas Sugeng,  32  tahun)  salah  satu  warga  dari  desa Besowo,  anggota  tim  siaga  bencana  (Tagana)  yang mengikuti  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  ‘Sister Village”  di  desa  Besowo  dan  Desa  Damarwulan Kecamatan Kepung tanggal 23-29 April 2018.
“Ya  kegiatan  seperti  ini  lho  yang  kami harapkan,  kita  sebagai  warga  yang  mengalami langsung  waktu  Kelud  meletus  diajak  ‘rembugan’, persiapannya  seperti  apa,  diajak  mikir  kebutuhannya apa,  fasilitas  yang  dimiliki  apa,  dan  rencananya seperti apa. Jadi kalau sewaktu-waktu Kelud  meletus lagi  bisa  siap-siap  dan  ‘ndak  gendadapan”  (Sumber: in dept interview, tanggal 25 April 2018).
Dengan metode ‘sinau bareng’, yang diterapkan  fasilitator  dari  UNDP  dan  Jangkar  Kelud, masyarakat yang mengalami langsung dampak erupsi Kelud 2014, diajak untuk mendefinisikan, mengidentifikasi  kebutuhan  pengungsi,  melakukan assesment,  merencanakan,  dan  memutuskan  dalam
membagu  kerjasama  melalui  pembetukan  desa bersaudara  (sister  village).  Kegiatan  ini  merupakan upaya dalam mengembangkan mitigasi (pengurangan risiko  bencana)  dengan  menempatkan  pengungsi  di desa  bersaudara  yang  letaknya  di  luar  Kawasan Rawan  Bencana  (KRB)  Gunung  Kelud,  sehingga apabila  bencana  terjadi,  masyarakat  di  KRB  Gunung Kelud  tidak  panik,  bisa  melakukan  evakuasi  secara madiri  karena  sudah  memiliki  arah  dan  tujuan  yang jelas  kemana  mereka  harus  mengungsi.  Pola  ini mengadopsi  program  sister  village  yang  telah dikembangkan  di  KRB  Gunung  Merapi  pasca  erupsi tahun  2010.    Pembentukan  desa  bersaudara  ini bertujuan  menyatukan  dua  pasang  desa  atau  lebih dalam  suatu  hubungan  yang  dilembagakan.  Dalam mempersiapkan penerapan program ini, desa penyangga  turut  bekerja  sama.  Hal  ini  dikarenakan fasilitas dan sarana prasarana pendukung pengungsian  berada  di  desa  penyangga,  sehingga mereka  juga  turut  berperan  dalam  penyediaannya. Pemenuhan  kebutuhan  dasar  pengungsian  seperti tempat  penampungan,  tempat  logistik,  dapur  umum, dan  tempat  MCK  (mandi,  cuci,  kakus)  harus dipersiapkan dengan baik.

## Peran Tokoh-Tokoh Lokal
Pengelolaan  bencana  yang  dikembangkan institusi  lokal  di  kawasan  Gunung  Kelud  Kabupaten Kediri  antara  lain  dapat  dilihat  dari  peran  pemimpin dan  tokoh-tokoh  lokal  dalam  pembentukan  habitus siaga dan mengembangkan mitigasi berbasis komunitas  lokal  dalam  menghadapi  bencana.  Upaya ini  dilakukan  sebagai  langkah  strategis  dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi  bencana.  Upaya  ini  dilakukan  melalui mekanisme  kelembagaan  yang  ada  di  tingkat  lokal, dengan  melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan,
termasuk  pemimpin,  intelektual,  dan  tokoh-tokoh lokal  baik  dari  institusi  pemerintah,  tokoh  adat,  dan tokoh agama.
Mengikuti  pemikiran  Bourdieu  (1977:72), bahwa  habitus  merupakan  struktur  yang  distruktur oleh  dunia  sosial  (structured  structure).  Habitus merupakan seperangkat struktur mental yang bertahan  lama  dan  diperoleh  melalui  latihan berulang-ulang  Habitus  dilihat  dalam  diri  agen  yang kemudian  terwujud  dalam  praktik  kesiapsiagaan dalam konteks respons terhadap bencana. Untuk lebih memahami  pelaksanaan  latihan  menghadapi  bencana sebagai struktur dalam pembentukan habitus kesiapsiagaan.  Dari  hasil  eksplorasi  di  lapangan peneliti menemukan bahwa pembetukan habitus siaga bencana dan pengembangan mitigasi di KRB Gunung Kelud  Kabupaten  Kediri  dilakukan  melalui  kegiatan pendidikan  dan  pelatihan  (lokal  latih)  dalam menghadapi  bencana  di  kawasan  lereng  Gunung Kelud  yang  dilakukan  Tim  Siaga  bencana  desa (Sempu,  Besowo)  bersama  Komunitas  Jangkar Kelud.  Gambar  3  menujukkan  keikutsertaan  agen dalam  pelaksanaan  menghadapi  bencana  di  kawasan Gunung Kelud yang diselengagarakan oleh pemerintah  daerah  bersama  komunitas  “Jangkar Kelud” dalam pembentukan habitus siaga, membangun  kesiapsiagaan  dan  mitigasi  bencana  di KRB Gunung Kelud Kabupaten Kediri.
Mekanisme  mempertahankan  tatanan  sosial atau  reproduksi  sosial  cenderung  dominan  dalam masyarakat. Institusi keluarga memegang peran yang menentukan  dalam  memelihara  tatanan  sosial,  dalam reproduksi,  tidak  secara  biologis,  melainkan  juga melalui  pewarisan,  pendidikan,  investasi  ekonomi, dan  reproduksi  sosial,  artinya  reproduksi  struktur lingkup  sosial  dan  hubungan-hubungan  sosial. Selanjutnya  reproduksi  sosial  dapat  dijelaskan
melalui  berbagai  strategi  yang  digunakan  untuk mempertahankan  dan  mendapatkan  berbagai  bentuk modal.  Pelaku  akan  berusaha  mempertahankan  atau menambah  jenis  dan  besarnya  modal.  Usaha  mereka diarahkan  dalam  rangka  mempertahankan  dan memperbaiki  posisi  sosial.  Keluarga  menjadi  basis strategi  pokok.  Pertama  meliputi  strategi  investasi biologis, strategi pewarisan, dan strategi pendidikan.
Institusi  keluarga,  sebagaimana  dipikirkan Bourdieu (1994:142) menjadi tempat paling diinginkan  bagi  akumulasi  modal  dalam  berbagai jenisnya  dan  tempat  pewarisan  antargenerasi. Keluarga  adalah  subjek  utama  strategi-strategi repoduksi. Demikian pula dalam pewarisan nilai-nilai budaya  mitigasi  dan  siaga  bencana  antar  generasi. Aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan bencana di  KRB  Gunung  Kelud  menyadari  dan  mengakui bahwa keluarga menjadi tempat yang paling strategis untuk pewarisan nilai-nilai budaya mitigasi dan siaga bencana.  Sehingga  strategi  sebagaimana  digagas Bourdieu  (1994:142)  digunakan  aktor-aktor  yang terlibat dalam tata kelola bencana untuk mengembangkan  budaya  mitigasi  dan  siaga  bencana di  KRB  Kelud.  Strategi  ini  juga  dikembangkan  para pimpinan dari institusi pemerintah (BPBD, Kecamatan,  Desa),  tokoh  agama,  tokoh  adat,  tokoh pendidikan  dan  intelektual  dan  menjadikan  keluarga sebagai  salah  satu  strategi  untuk  mewariskan  nilai- nilai  yang  mendukung  dalam  pengembangan  budaya mitigasi bagi anak diterapkan.
Mengikuti  pemikiran  Bourdieu  (1994)  bahwa jika  keluarga  memegang  peran  penting  dalam memegang  dan  menentukan  tatanan  sosial,  maka keluarga  bisa  mejadi  basis  strategi  utama  dalam mengembangkan  budaya  mitigasi  dan  membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di kawasan Gunung Kelud. Pengalaman para
informan  dalam  membangun  budaya  mitigasi  dan kesiapsiagaan  yang  kuat  dalam  lingkup  institusi keluarga memberikan kontribusi  dalam pembentukan sikap  dan  perilaku  (habitus)  siaga  bencana  dalam masyarakat.    Argumen  ini  diperkuat  penuturan informan berikut ini.
“ Saya ini seorang guru dan sejak 2008 aktif di Jangkar Kelud bersama Mbah Darmo. Menurut saya strategi membangun budaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat di KRB Gunung Kelud ini ya  melalui  dunia  pendidikan.  Tentu  pendidikan dalam  arti  luas  ya,  mulai  dari  keluarga  sampai  ke sekolah-sekolah  dan  masyarakat.  Pendidikan  dalam keluarga  pasti  yang  utama,  karena  transfer pengetahuan  bisa  secara  langsung,  orang  tua otomatis  jadi  guru  bagi  anak-anaknya.  Pengetahuan tentang  bagaimana  hidup  di  sekitar  gunung  Kelud, bagaimana karakteristik Gunung Kelud. Mengajarkan  jangan  hanya  mau  enaknya  saja tinggal di sekitar Gunung Kelud karena lahan subur, nyaman,  ekonomi  berkembang,  wisata  alam  Gunung Kelud  berkembang,  tapi  anak-anak  perlu  diajarkan juga  bagaimana  kesiapan  jika  Gunung  Kelud ‘mbledhos’,  erupsi.  Kalau  sudah  gedhe  pasti  sudah paham,  tapi  yang  paling  penting  justru  untuk  anak- anak  seperti  anak-anak  TK,  SD  ini.  Karena  ini  akan mempengaruhi  sikap  dan  perilakunya  nanti  kalo sudah  dewasa,  nanti  ilmunya  bisa  diwariskan  pada keluarganya juga .”.
(In dept iterview, tanggal 26 April 2018 dengan Bu Mamik (Kepala Sekolah SDN I Besowo dan aktif dalam Komunitas Jangkar Kelud).
Pendapat serupa juga diungkap pakar gunungapi Mbah Rono (Dr. Surono), yang menyatakan pentingnya  membangun budaya mitigasi sejak  dini.  Dalam  Buku  ‘Belajar Membumi  Bersama
Mbah  Rono’  karya  Regina  Safri  (2015:34-35)  Mbah Rono menyatakan bahwa”
“ Teknologi  secanggih  apa  pun,  akhirnya menjadi percuma jika masyarakat di situ tak memiliki pendidikan  dan  kesadaran  akan  bencana  alam. Pengalaman  Gunung  Merapi  pada  Oktober  2010, sudah dipasang ‘system early warning’, namun pada 25 Oktober masih saja ada yang tak mau mengungsi. Jadi  apa  artinya  mengembangkan  teknologi  kalu manusianya  tak  mau  belajar?  Karena  teknologi secanggih  apapun  tetap  tak  mau  mereka  patuhi.  Itu makanya  sekali  lagi  saya  bilang  pendidikan  nomer satu.  Untuk  menghadapi  bencana  alam,  manusialah yang  harus  belajar,  bukan  karena  pengalaman. Manusialah  yang  wajib  memiliki  kesadaran,  lalu kesiapan,  kemauan  untuk  mau  mengerti  alam.  Wong tentara  mau  perang  dan  bunuh  orang  aja  perlu latihan  dan  belajar  kok,  apalagi  ini  menghadapi bencana  alam.  Saya  takutnya  tidak  semua  orang paham tentang kondisi alam kita ...”
“ Semestinya  ada  pendidikan  dini.  Mulai  dari keluarga,  dari  bangku  sekolah,  sudah  diajarkan muatan  lokal  tentang  mengenal  karakter  alam  kita. Para  siswa  dipaksa  untuk  mengetahui  alam, setidaknya paham dan mengenal alam sekitar tempat tinggal.  Karena  wajib  hukumnya  tahu  kondisi  dan karakter alam tempat kita tinggal ...”
Dalam pembentukan habitus siaga dan mitigasi bencana  para  pemimpin,  tokoh  lokal  dan  warga  di kawasan Gunung Kelud melalui mekanisme institusinya masih kuat bersandar pada kearifan lokal dengan  mengembangkan  sikap  hidup  “Harmoni bersama  Gunung  Kelud”,  dan  ‘Sitik  Edang”.  Bagi warga sekitar, Gunung Kelud  merupakan bagian dari kehidupan  sehari-hari  yang  tidak  dapat  dipisahkan secara  sosio-kultural.  Adanya  kearifan  lokal  tentang Mitos  Lembu  Suro  dan  Ritual  Larung  Sesaji  Kelud
menjadi  memori  kolektif  bagi  Warga  Lereng  Kelud akan  potensi  ancaman  di  balik  keberkahan  yang dinikmati  selama  ini  sekaligus  dapat  digunakan sebagai  mitigasi  kultural bagi  masyarakat. Selain itu, adanya  kepekaan  dan  kemampuan  membaca  tanda- tanda alam seperti suhu udara yang panas dan turunya hewan-hewan  dari  puncak  Gunung  Kelud  menjadi
pengetahuan  lokal  yang  terus  dikembangkan  dalam pembentukan  habitus  dan  menjadi  modal  bersama bagi  institusi  lokal.  Temuan  penelitian  tentang kearifan  lokal  dalam  pegelolaan  bencana  terutama dalam  pembentukan  habitus  siaga  dan  mitigasi bencana  bagi  warga  di  KRB  Gunung  Kelud Kabupaten Kediri disajikan dalam tabel 3.

## Tabel 3.  Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Bencana di KRB Gunung Kelud
Kearifan Lokal Makna Sumber dan Perkembangannya Mitos terkait Sumpah Lembu Syuro “Blitar  Dadi  Latar,  Kediri  dadi  Kali, Tulungagug dadi Kedung” Makna: Sebagai mitigasi kultural.
Pengigat  masyarakat  Blitar,  Kediri  dan Tulungagung, jika Gunung Kelud menunjukkan  tanda-tanda  akan  Erupsi. Masyarakat mengungsi untuk keselamatan  diri  dan  keluarga  agar terhindar  dari  dampak  material  yang dilontarkan  seperti  batu,  abu,  dan  lahar panas  dan  lahar  hujan.  panasGunung Kelud. Masyarakat Kediri-Blitar, ditemuka dalam Buku Cerita Rakyat Jawa Timur. Ritual Larung Sesaji Kelud setiap bulan Syuro dalam penanggalan Jawa Sebagai  Mitigasi  kultural  dan  pengingat masyarakat Blitar, Kediri dan Tulungagung, jika Gunung Kelud menunjukkan  tanda-tanda  akan  Erupsi. Masyarakat mengungsi untuk keselamatan  diri  dan  keluarga  agar terhindar  dari  dampak  material  yang dilontarkan  seperti  batu,  abu,  dan  lahar panas  dan  lahar  hujan.  panasGunung Kelud. Dikembangkan masyarakat Lereng Kelud, didukung Pemkab Kediri, BPBD, tokoh masyarakat, tokoh agama, relawan,  budayawan  dan  komunitas lokal. Pembangunan  P atung  Lembu  Syuro  di kawasan wisata Gunung Kelud Sebagai mitigasi fisik; untuk membangun  ingatan  sosial  ( memory collective )  masyarakat  dalam  melakukan pencegahan  dan  pengurangan  risko bencana. PemKab Kediri dan CSR Bank Jatim Sitik edang Sitik edang memiliki  makna dan konsep berbagi  dan  dalam  etika  kesetaraan ekologis  yaitu  perlunya  sikap  dan tindakan  menghormati  sejenak  makluk lain  (biotik,  nonbiotik)  dalam  hal  ini Gunung  Kelud  untuk  bekerja.  Setelah selama ini  memberikan keberkahan  bagi masyarakat sekitar bertahun-tahun hingga  puluhan  tahun.  Gunung  Kelud perlu  waktu  1-3  bulan  saja  untuk ‘ tandang gawe’ , miggirlah sejenak.
Pak  Dadik  (Staf  BPBD  Sie  Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kab. Kediri) Sebagai  ASN  Daerah  Kab  Kediri  dan bertugas  di  BPBD  sekaligus  sebagai
Warga Kediri merasa memiliki kewajiban  moral  untuk  mengembangkan nilai-nilai  saling  menghormati,  saling mengingatkan  tentag  prinsip  hidup saling  berbagi  dan  saling  menghormati antara  manusia  dengan  alam,  dalam konteks ini Gunung Kelud. Harmoni Bersama Kelud Sikap  hidup  yang  perlu  dikembangkan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan Gunung  Kelud,  baik  dalam  kondisi normal.  maupu  dalam  kondisi  sedang beraktivitas. Dikembangkan oleh Komunitas Janngkar  Kelud  yang  dimotori  oleh Mbah Darmo selaku koordiator
Sumber: sintesa dari wawancara dengan para Informan, 2018

## Dilema  Dalam  Ranah  Pengelolaan  Bencana  Di
KRB Gunung Kelud
Dalam menjalankan peranya dalam pembentukan  habitus  siaga  dan  pegembangan mitigasi becana di kawasan Gunug Kelud aktor-aktor dari  institusi  lokal  menghadapi  beberapa  dilema. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dilema  yang dihadapi  antara  lain,  di  satu  sisi  pola  pengelolaan bersifat  yang  bersifat  egaliter  terus  dikembangkan oleh  aktor  dari  BPBD  Kabupaten  Kediri,  NGO Jangkar Kelud  dan para Relawan, namun  di sisi lain, sikap  fatalis  masih  ada  terutama  terutama  orang- orang  berusia  tua  yang  masih  kokoh  dengan  tradisi dan  berorietasi  ke    masa  lampau,  tingkat  pendidikan relatif  rendah  (SD/Tidak  tamat  SD). Sikap  fatalis  ini masih mewarnai pola peneglolaan bencana di wilayah KRB  Kelud  seperti  yang  ditemukan  peneliti  melalui wawancara dengan informan berikut ini.
“Sing  angel  niku  nggih  ngadepi  tiyang-tiyang sepuh  sing  kekuh  kalih  tradisi,  sing  percayai  hal-hal yang gaib-gaib itu. Maksud kulo hubunganipun kalih meletusnya  Kelud  lho  nggih.  Kita  memang  percaya tentang  dunia  gaib,  tapi  terkait  meletusnya  Kelud, masyarakat  harus  disadarkan,  harus  dipahamkan kalau  Kelud  meletus  itu  fenomena  alam,  dan  cara kerja  alam  untuk  mencari  keseimbangan.  Sehingga
kita  perlu  mengenali  tanda-tandanya.  Wong  kita memang  tinggal  di  dekatnya  kok.  Jangan  sampai karena kekehnya pada hal-hal yang gaib, mistis dapat membuat  masyarakat  terjebak  pada  hal-hal  yang mistis,  sampai  kita  kehilangan  akal  sehat  dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau anak-anak  sekarang  lebih  gampang  menjelaskannya. Kasus Mbah Maridjan di Merapi sering saya gunakan untuk  contoh  perlunya mengatur  (mengelola) keselamatan,  perluya  kita  ‘menyingkir’  sejenak  kalo Kelud  mau  ‘tandang  gawe’.  Toh  kita  mau  dipindah juga  belum  tentu  mau,  wong  kita  kadhung  nyaman dengan  enaknya  tinggal  di  dekat  Kelud....  (in  dept interview  dengan  Mas  Romy,  Relawan  Jangkar Kelud Desa Damarwulan Kecamatan Kepung tanggal 26 April 2018).
Dilema  dalam  ranah  pengelolaan  bencana  di KRB  Gunung  Kelud,  juga  dialami  institusi  lokal seperti  BPBD,  Komunitas  Jangkar  Kelud  dan Komuitas  Siaga  Bencana  Desa.  Hasil  eksplorasi  di wilayah  studi  menemukan  beberapa  dilema  yang dialami aktor-aktor dari berbagai institusi lokal dalam proses pengelolaan bencana. Hasil identifikasi terkait dilema-dilema  yang  dialami  institusi  lokal  dalam pegelolaa  bencana  tertuang  dalam  tabel  Tabel  4.

## Tabel. 4. Dilema Yang Dialami Institusi Lokal Dalam Pengelolaan Bencana
Di KRB Gunung Kelud
Tahap Permasalahan Mitigasi 1. Cara pandang masyarakat terhadap bencana yang beragam
2. Komitmen legislatif untuk mendukug pengembangan program mitigasi masih rendah
3. Tumpang tindih kewenangan antar istansi/SKPD terkait
4. Dukungan anggaran yang masih minim
5. Masih terbatasnya desa-desa di KRB yang mengaplikasikan Sistem Informasi Desa (SID) terkait data demografi, geografi dan sumber daya yag dimiliki. Kesiapsiagaan 1. Kegiatan pelatihan utuk membangun kesipasiagaan aparat dan masyarakat masih sebatas program dan tidak mendapat jaminan untuk melakukan kegiatan secara berkelanjutan. 2. Pengaturan tentang evakuasi (protap) untuk warga terdampak masih minim, dan sistem peringatan dini tidak memadai
3. Infrastruktur seperti akses jalan untuk jalur evakuasi belum memadai
4. Sistem anggaran kurang mendukung Respon 1. Hambatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal
3. Hambatan dalam distribusi logistik karena infrastruktur yang tidak mendukung, keterbatasan
SDM 4. Minimnya pengetahuan, pengalamana dan keahlian aparat dan relawan dalam penanggulangan bencana Pemulihan 1. Keterbatasan anggaran, belum adanya payung hukum utuk pelaksanaan pemulihan dan
2. Miimnya kompetensi (keahlian) dalam penanganan bencana
3. Minimnya koordinasi dan komunitas serta hambatan struktural lainnya (pemerintah daearah- pemerintah pusat) Sumber: data primer hasil in dept interview dengan informan, 2017
Pengelolaan bencana sebagaimana yang diamanahkan  dalam  UU  No  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana dan PP No 21 Tahun 2008 tentang  Pedoman  Penyelenggaan  Penanggulangan Bencana  di  Indonesia  melalui  beberapa  tahap  yaitu; mitigasi,  kesiapsiagaan,  respons,  dan  pemulihan (Bevaola,  2014:  21).    Dilema-dilema  yang  dihadapi institusi lokal dalam pengelolaan bencana di kawasan Gunung  Kelud  Kabupaten  Kediri  pasca  erupsi  tahun 2014 antara  juga  ditemukan  dalam  berbagai  tahapan. Dalam  tahap  mitigasi;  adanya  cara  pandang masyarakat yang beragam terhadap bencana berimplikasi  pada  sikap  dan  respon  yang  beragam pula  terhadap  bencana.  Ada  yang  memandang bencana  sebagai  ‘takdir  Tuhan’,  ‘  bencana  sebagai musibah’,  ‘bencana  berhubungan  dengan  hal-hal yang  ghaib’  dan  bencana  sebagai  ‘ujian’.  Dari  sisi kelembagaan,  komitmen  legislatif  untuk  mendukung pengembangan  program  mitigasi  masih  rendah, adanya tumpang tindih kewenangan antar instansi/SKPD  terkait  serta  dukungan  anggaran  yang masih minim.
Dalam  tahap  kesiapsiagaan,  dilema  yang dihadapi  antara  lain;  Kegiatan  pelatihan  utuk membangun  kesipasiagaan  aparat  dan  masyarakat masih  sebatas  program  dan  tidak  mendapat  jaminan untuk  melakukan  kegiatan  secara  berkelanjutan, Pengaturan  tentang  evakuasi  (protap)  untuk  warga terdampak  masih  minim,  dan  sistem  peringatan  dini tidak memadai; Infrastruktur seperti akses jalan untuk
jalur  evakuasi  belum  memadai  dan  sistem  anggaran kurang mendukung.
Dalam  tahap  respon,  dilema  yag  dihadapi antara  lain;  Hambatan  koordinasi  dan  komunikasi dengan  instansi  terkait;  Pemanfaatan  teknologi informasi  belum  optimal;  hambatan  dalam  distribusi logistik  karena  infrastruktur  yang  tidak  mendukung, keterbatasan  SDM;  dan  minimnya  pengetahuan, pengalamana, dan keahlian aparat dan relawan dalam penanggulangan  bencana.  Sementara  dalam  tahap pemulihan,  dilema  yang  dihadapi  antara  lain; Keterbatasan anggaran, belum adanya payung hukum untuk pelaksanaan pemulihan dan minimnya kompetensi  (keahlian)  dalam  penanganan  bencana, serta  minimnya  koordinasi  dan  komunitas  serta hambatan  struktural  lainnya  (pemerintah  daerah- pemerintah pusat).

## Kesimpulan
Dalam  pengelolaan  bencana  ada  beberapa tahapan yang dilakukan antara lain; prevention/pencegahan, preparednes/kesiapsiagaan, reaction/tanggap  darurat,  dan  recovery/pemulihan. Pasca  erupsi  tahun  2014,  pengelolaan  bencana  di kawasan  Gunung  Kelud  Kabupaten  Kediri  lebh diarahkan  pada  upaya  pencegahan  (mitigasi)  dan membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi  bencana.  Upaya  ini  dilakukan  dengan melibatkan  berbagai  pihak  terutama  institusi  lokal yang  ada  di  Kabupaten  Kediri.  Hasil  penelitian menujukkan  bahwa  peran  institusi  lokal  dalam
pengelolaan  bencana  dalam  pembentukan  habitus siaga  dan  mitigasi  bencana  antara  lain:  institusi pemerintah  yang  meliputi  Badan  Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri,
Komunitas  Jangkar  Kelud  (NGO);  Komuitas  Siaga Bencana  dari  Ormas  Keagamaan  (Pemuda  NU, Muhammadiyah, GKJW, Hindu), tokoh agama, tokoh adat  dan  Komuitas  Siaga  Bencana  Desa  di  sekitar Gunung  Kelud  (Desa  Sempu,  Sugihwaras,  Ngacar, Pojok, Segaran, Besowo, dan Damarwulan).
Dalam  pengembangan  mitigasi  bencana  di kawasan  Gunung  Kelud  Kabupaten  Kediri  strategi yang  ditempuh  atara  lain  melalui  pendidikan  dan pelatihan di semua jenjang sekolah mulai TK sampai SLTA  serta  membangun  kerjasama  antar  institusi yaitu  dengan  mengembangkan  Desa  Bersaudara (Sister Village) yaitu mempersaudarakan antara desa- desa  pengungsi  dan  desa  penyangga  di  kawasan rawan  bencana  Gunung  Kelud.  Dalam  pembentukan habitus  siaga  dan  mitigasi  bencana  para  pemimpin, tokoh  lokal  dan  warga  di  kawasan  Gunung  Kelud melalui mekanisme institusinya masih kuat bersandar pada  kearifan  lokal  dengan  mengembangkan  sikap “Hidup bersama Gunung Kelud”, “Harmoni bersama ancaman”  dan  ‘Sitik  Edang”.  Bagi  warga  sekitar, Gunung  Kelud  merupakan  bagian  dari  kehidupan sehari-hari  yang  tidak  dapat  dipisahkan  secara  sosio- kultural. Adanya kearifan lokal tentang Mitos Lembu Suro dan Ritual Larung Sesaji Kelud menjadi memori kolektif  bagi  Warga  Lereng  Kelud  akan  potensi ancaman  dibalik  keberkahan  yang  dinikmati  selama ini  sekaligus  dapat  digunakan  sebagai  mitigasi kultural bagi masyarakat. Selain itu, adanya kepekaan dan  kemampuan  membaca  tanda-tanda  alam  seperti suhu  udara  yang  panas  dan  turunya  hewan-hewan dari  puncak  Gunung  Kelud  menjadi  pengetahuan lokal  yang  terus  dikembangkan  dalam  pembentukan
habitus  dan  menjadi  modal  bersama  bagi  institusi lokal.

## Daftar Pustaka
Arifin & Chusairi 2015, Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Daerah Terdampak Erupsi Kelud, Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial Vol. 04 No. 02, Agustus 2015 .
Atkinson, P., Coffey, A., Delamont, S., Lofland, J. and Lofland, L. 2001. Handbook of Ethnography , London: Sage.
Arsita Devy, Gaby Stefani, dkk, 2017,
Pengembangan Pariwisata Kelud Pasca Erupsi Tahun 2014, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No. 1, Hal.2077-2083 | 2082.
Bevaola Kusumasari, 2014, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, Penerbit Gava Media Yogyakarta.
Bourdieu, 1986 Distingtion: A Social Critique of The Judgement of Taste : Routledge & Kegan Paul L.td, London.
Bourdieu, 1994 “La Distingtion, Critique Sociale du Jugement ” (1979), by Les Edition de Minuit,
Paris dan diterbitkan dalam bahasa Inggris pertama tahun 1986 dengan judul: “Distingtion:
A Social Critique of The Judgement of Taste :,
Routledge & Kegan Paul L.td, London.
Denzin, Norman and Lincoln, Yvonna. 2009.
Handbook of Qualitative Research . Thousand Oaks, CA: Sage.
Harker, Richard, Cheelen Mahar & Chris Wilkes,
2009, (Habitus X Modal) + Ranah= Praktik:
Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu , Penerbit, Jalasutra, Yogyakarta.

## Humaidi, Alie, 2015, “Penanganan Bencana Berbasis
Perspektif Hubungan Antar Agama dan Kearifan Lokal yang dimuat dalam Analisa Journal of Social Science and Religion, Desember 2015, Vol.22 o0.02.
Indiyanto, Agus, Arqom Kuswanjono (ed), 2012,
Respons Masyarakat Lokal Atas Bencana: kajian Integratif Ilmu, Agama dan Budaya, Penrbit Mizan, Bandung.
Kelman & Mother, 2008, “Living with Volcanoes:
The Sustainable Livelihoods approach for volcano-related opportunities ”, dalam Journal of Volcanologi and Geothermal Research, 172,
189-198. 2008.
KOMPAS, 14 Desember 2016 , “Kaleidoskop 2016:
Lima Bencana Besar di Indonesia” Lalone, Mary, 2012, “ Neigbour Helping Neigbour: An Examination of Social Capital mobilization process for community resilence to enviroment disasters’ , dalam Journal of Aplaid Social,
SAGE Publication.
Pramono, Rudy, 2016, “Perspektif Sosiologis Dalam Penanggulangan Bencana”, Jurnal Masyarakat
& Budaya, Tahun 2016 Vol. 18 No. 1.
Ritzer, George, 2014, Teori Sosiologi Modern ,
Penerbit Kencana Prenadamedia, Jakarta. Safri, Regina, 2015, Belajar Membumi Bersama
Mbah Rono: Memahami Gunung Api, Gempa
Bumi, dan Fenomena Alam di Infonesia, Galangpress, Yogyakarta.
Sartohadi, dkk (2014), Kajian Strategi Penghidupan Masyarakat di areal Gunungapi Kelud Pasca Erupsi Tahun 2014: Studi kasus di Pandansari dan Puncu, dalam Bunga Rampai Penelitian; Pengelolaan Kegunungberapian Kelud pada Periode Krisis Erupsi 2014, ed Junun Sartohadi dkk, Penerbit Pustaka Pelajar.
Sirimorok, Nurhady, 2013, “Kajian Kebencanaan Dan Ekologi Politik”, dalam JURNAL WACANA: EKOLOGI POLITIK: Bencana dan Perubahan Iklim , no 29/Tahun XV/ 2013 , Penerbit, Insist ISSN: 1410-1298.
Smith, Oliver &, Susanna Hoffman, 2004; Theorizing Disaster: Nature, power and Culture dalam Catastrophe & Culture: The Anthropology of Disaster , Santa FE NM: School of American Research Press.
Wisner, P. Blaiki, Canon, I. Davis, 2004, At Risk: natural hazardd, People’s, Vulnarability and Disasters , London and New York, Routledge.
World Risk Report 2012, “Integrated Drought Management Programme, akses internet www.goegle//world-risk-report-2012 UU RI No 24 Tahun 2007 Tentang Penaggulangan Bencana .