## ‘
Penegakan Hukum Luar Biasa Atas Kejahatan Ekosida Sebagai Extraordinary Crime Dalam Konsep Hukum Lingkungan Internasional
Siti Khairunnissa a , Fajar Khaify Rizky b , Siti Nurahmi Nasution c , Boy Laksamana d a Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Email: sitikhairunnissa@usu.ac.id
b Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Email: fajarkhaifirizki@usu.ac.id
c Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Email: siti.nstnurahmi@gmail.com d Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Email :bylaks@ymail.com
Article Info Abstract
Article History:
Received   : 08-07-2022
Revised     : 15-11-2022 Accepted : 30-11-2022 Published  : 30-11-2022
Keywords: Extraordinary Law Enforcement Ecocide
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  law  enforcement  against the crime of ecocide as extraordinary crime. Second, law enforcement review  against  ecocides  in  various  regulations  and  various  court decisions in Indonesia Third, to analyze the concept of international environmental  law  in  the  extraordinary  enforcement  law  against ecocide  crimes  (Extraordinary  Crime)  The  research  method  used  by researchers is normative juridical approach. This means that the legal material used as a study is secondary data.
International Environmental Law Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 08-07-2022
Direvisi      : 15-11-2022 Disetujui : 30-11-2022 Diterbitkan : 30-11-2022

## Kata Kunci:
Penegakan hukum Luar Biasa Ekosida
Hukum Lingkungan Internasional
Tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai  kontribusi    untuk  menganalisa penegakan  hukum  luar  biasa  terhadap  kejahatan  ekosida  sebagai extraordinary  crime  yang  telah  berkembang.  Kedua,  Peninjauan penegakan  hukum  terhadap  ekosida  dalam  berbagai  peraturan  dan berbagai  keputusan  pengadilan  di  Indonesia  Ketiga,.untuk  menganalisa konsep  hukum  lingkungan  internasional  dalam  penegakan  hukum  luar biasa  terhadap  kejahatan  ekosida  ( Extraordinary  Crime ).  Metode penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  menggunakan pendekatan yuridis normatif. artinya bahan hukum yang dipakai sebagai kajian adalah data sekunder.

## PENDAHULUAN
Hak atas lingkungan hidup baik dan sehat diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”. 1 Hak  atas  lingkungan  hidqup  sebagaimana  amanat  UUD  1945  dengan  cara
1 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”(1945)
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Sebagaimana lingkungan yang baik dan  sehat  menjadi  hak  konstitusional  setiap  warga  negara,  maka  sebagai  tindak  lanjut dibentuk  berbagai  perundang-undangan  dalam  rangka  menjaga,  mengelola  dan  melestarikan lingkungan hidup.
Eksploitasi  terhadap  lingkungan  dan  sumber  daya  alam  secara  berlebihan  dan menyebabkan kematian dan kerugian  bagi manusia dan makhluk hidup disebut ekosida atau kejahatan  lingkungan  dalam  hukum  lingkungan  internasional.  Salah  satu  muatan  peraturan yang penting adalah mengenai kejahatan lingkungan atau tindak pidana lingkungan hidup. 2
Proposal  tentang  kejahatan  ekosida  diajukan  ke  PBB  oleh  Pihak  swasta,  pada  bulan Maret  2010,  oleh  pengacara  bumi  dari  Inggris  yaitu  Polly  Higgins,  mengajukan  proposal untuk melakukan amandemen statuta Roma kepada PBB bahwa eksosida perlu diakui sebagai kejahatan internasional yang kelima melawan perdamaian dunia. 3
Polly Higgins, seorang pengacara publik Inggris, memberikan definisi ekosida sebagai kehancuran yang luas, kerusakan atau hilangnya ekosistem dari suatu wilayah, baik oleh agen manusia atau sebab  yang lain, sehingga kenikmatan damai oleh penduduk sangat berkurang. Konsep  kerusakan  secara  massal  dan  perusakan  ekosistem  atau  ekosida  di  tingkat  global mendapatkan  dukungan  kongkret  seperti  Vanuatu  dan  Maladewa  yang  menyatakan pertimbangan serius tentang hal ekosida di sidang Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2019. 4 Ada empat kejahatan yang ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC)  yaitu kejahatan  kemanusiaan,  genosida,  kejahatan  perang  dan  agresi.  Setiap  kejahatan  ini mempengaruhi kehidupan manusia.
Kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  terjadi  di  Indonesia  terus  meningkat  dan peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Berbagai  bentuk  kerusakan  dan  pencemaran  yang  dapat diidentifikasi adalah banjir, longsor, kebakaran hutan, kerusakan terumbu karang, pencemaran udara  dan  air  dan  sebagainya.  Kebakaran  hutan  dan  banjir  merupakan  salah  satu  bencana ekologis. Bencana ekologi merupakan suatu peristiwa alam atau bencana karena keikutsertaan manusia  secara  sistemik,  destruktif  dan  masif  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  hidup,
2 Ashabul  Kahfi,  “Kejahatan  Lingkungan  Hidup” Jurnal  Al-Daulah 3,  no.  2  (2014):  208, https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1437.
3 “ Legally Binding Treaty On Business And Human Rights : “Mendesak Tanggung Gugat Korporasi & Tanggung Jawab  Negara  Atas  Kejahatan  Ekosida,”  WALHI,  27  Mei  2019, https://www.walhi.or.id/index.php/legally- binding-treaty-on-business-and-human-rights-mendesak-tanggunggugat-korporasi-tanggung-jawab-negara-atas- kejahatan-ekosida
4 Hariadi Kartodihardjo, “Ekosida Sebagai Kejahatan Kelima” 27 Juli 2020, https://www.forestdigest.com/detail/691/ekosida-sebagai-kejahatan-kelima
kerugian ekonomi, konflik agraria, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan korban jiwa. 5
Pada  konteks  Indonesia,  kejadian  bencana  ekologis  dari  praktik  kejahatan  lingkungan  hidup dari  tahun  ke  tahun  tidak  menunjukkan  penurunan  dan  bahkan  jumlah  korban  yang meningkat. 6
Pasal  28  ayat  (1)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup sejahtera,  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal    dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik dan sehat. 7 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah diberlakukan sanksi pidana kepada perusak lingkungan. Pasal 97 UUPPLH menyatakan tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Dalam  pasal  97  UUPPLH  tidak  menjelaskan  secara  rinci  yang  termasuk  kejahatan lingkungan.  Pengkategorian  kejahatan  tersebut  membawa  beberapa  konsekuensi  dalam penegakannya,  yakni:  pertama,  adanya  konsep  percobaan  dan  penyertaan  dalam  setiap deliknya;  kedua,  penghitungan  kadaluarsa  yang  lebih  lama  daripada  pelanggaran;  ketiga, ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara. 8
Oleh  karena  itu,  perlu  sebuah  kerangka  hukum  lingkungan  internasional  di  luar yuridiksi  Indonesia.  Sehingga  efektif  dalam  menghukum  kejahatan  ekosida.  Rezim  hukum saat ini memberikan peluang bagi negara dan perusahaan untuk merampas lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan impunitas. Kerusakan besar dan kehancuran ekosistem, seperti penebangan  hutan  Amazon,  tumpahan  minyak  jauh  Horizon,  bencana  nuklir  Fukushima, eksploitasi pasir Athabasca, dan ekstraksi tambang oleh Freeport Mc Moran di Papua dalam waktu jangka panjang merupakan kejahatan internasional. 9
Ketidakadilan tersebut telah menimbulkan pergerakan baru bagi para ahli hukum dan warga  negara  menyatakan  kodifikasi  ekosida  sebagai  kejahatan  kelima  terhadap  perdamaian yaitu genosida, kejahatan agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan yang terakhir  adalah  ekosida.  Inisiatif  dalam  penegakan  hukum  luar  biasa  terhadap  kejahatan ekosida  sebagai extraordinary  crime merupakan  bentuk  perlindungan  yang  harus  diberikan
5 M.Ridha  Saleh,  “Bencana  Ekologis  Makin  Parah,  Momentum  Proposal  Ekosida,”    Mongabay  Situs  Berita Lingkungan, 25 Januari 2021, https://www.mongabay.co.id/2021/01/25/bencana-ekologis-makin-parah- momentum-proposal-ekosida/
6 Khalisah Khalid, “Darurat Ekologis” 28 Januari 2021, https://www.walhi.or.id/darurat- ekologis#:~:text=Darurat%20Ekologis%20%7C%20WALHI&text=Banjir%20besar%20yang%20terjadi%20di,e konomi%20yang%20harus%20ditanggung%20warga .
7 Undang – Undang Dasar 1945.
8 Indah  Dwiprigitaningtias,  “Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  Dalam  Menjaga  Pelestarian  Lingkungan  Hidup”, Jurnal Dialektika Hukum 1, No. 2 , (2019):199-223, https://doi.org/10.36859/jdh.v1i2.506.
9 M. Ridha Saleh, dkk,  “ Ecocide Memutus Impunitas Korporasi ”, Ed. Eko Cahyono, (Jakarta: Walhi, 2019),
39.
oleh negara berupa penegakan hukum terhadap setiap perbuatan yang dikategorikan kejahatan ekosida sebagai kejahatan luar biasa.
Peran  rancangan  hukum  lingkungan  internasional  semakin  penting  sebagai  sumber hukum baru pembentukan hukum lingkungan terutama pada kejahatan ekosida dalam masalah penegakan  hukum.  Peranan  hukum  lingkungan  internasional  dalam  pembentukan  hukum bersifat  umum,  melalui  konvensi  –  konvensi  internasional,  mendorong  proses  pembentukan kaidah  –  kaidah  hukum  yang  bersifat  universal.  Pembentukan  kaidah  hukum  lingkungan internasional  yang  bersifat  universal  ini  diharapkan  dukungan  lebih  banyak  negara  sebagai ketentuan payung ( umbrella provisions ).
Menurut  Mertokusumo,  penegakan  hukum  lingkungan  memperhatikan  ketiga  unsur yaitu  kepastian,  kemanfaatan,  dan  keadilan.  Artinya  ketiganya  harus  mendapat  perhatian secara  proposional  seimbang  dalam  penanganannya,  meskipun  di  dalam  praktik  tidak  selalu mudah  dilaksanakan. 10 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. 11
Hukum  lingkungan  yang  bersifat use-oriented adalah  produk  hukum  yang memberikan hak kepada masyarakat internasional untuk mengeksploitasi lingkungan sumber daya  alam  tanpa  membebani  kewajiban  untuk  menjaga,  melindungi  dan  melestarikan lingkungan.  Oleh  karena  itu,  pentingnya  penanganan  kejahatan  ekosida  sebagai  bentuk kejahatan  yang  luar  biasa  ( extraordinary  crime )  dan  penegakan  hukumnya  dengan  hukum yang  luar  biasa  ( extraordinary  law )  untuk  diakui  dalam  ketentuan  hukum  lingkungan internasional yang sudah mendapat dukungan dari berbagai negara yang mengalami kejahatan ekosida.
Adapun  rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini  adalah  sebagai  berikut:  pertama, bagaimana  perumusan  penegakan  hukum  luar  biasa  terhadap  kejahatan  ekosida  sebagai extraordinary crime .  Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap ekosida dalam berbagai peraturan dan berbagai keputusan pengadilan di Indonesia? Ketiga, bagaimana konsep hukum lingkungan  internasional  dalam  penegakan  hukum  luar  biasa  terhadap  kejahatan  ekosida extraordinary crime ?.
10 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika,2005),  66.
11 Takdir  Rahmadi, Hukum  Pengelolaan  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun ,  (Surabaya,:  Airlangga  University Press, 2003), 131.
Adapun  tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk  menganalisis  pemahaman  dalam perumusan  penegakan  hukum  luar  biasa  terhadap  kejahatan  ekosida  sebagai extraordinary crime yang telah berkembang, meninjau penegakan hukum terhadap ekosida dalam berbagai peraturan  dan  berbagai  keputusan  pengadilan  di  Indonesia  serta  untuk  menganalisis  konsep hukum  lingkungan  internasional  dalam  penegakan  hukum  luar  biasa  terhadap  kejahatan ekosida extraordinary crime .
Adapun  teori  yang  digunakan  untuk  menganalisis  rumusan  permasalahan  dalam tulisan  ini  adalah  Teori detterence (deterensi). Teori  deterensi  dapat  didefinisikan  sebagai suatu pencegahan terhadap perilaku yang tidak dikehendaki secara sosial dengan memberikan rasa takut dari suatu hukuman. Sedangkan detterence dalam pengertian luas ialah menyangkut efek  –  efek  moral  dari  hukuman  pidana.  Dalam  pengertian  luas  ini, deterence tidak  hanya termasuk  rasa  takut  terhadap  pelanggar  hukum  yang  potensial,  tetapi  pengaruh  lain  yang dibuat dengan cara memberlakukan dan pengenaan atau pembedaan hukum. 12
Oleh  karena  itu  kejahatan  ekosida  baru  berkembang,  sehingga  implikasi  teori detterence harus  berkembang  untuk  meningkatkan  risiko  penangkapan  dan  hukuman  di masyarakat  menghalangi  anggota  masyarakat  secara  keseluruhan  dari  melakukan  kejahatan lingkungan  Dengan  demikian,  hukuman  dimaksudkan  untuk  mencegah  anggota  masyarakat dari melakukan kejahatan lingkungan.
Metode  penelitian  yaitu  yuridis  normatif  adalah  metode  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  belaka. 13 Penelitian  ini merupakan  penelitian  yuridis  normatif  tentang  penegakan  hukum  luar  biasa  terhadap kejahatan  ekosida  sebagai extraordinary  crime dalam  konsep  hukum  lingkungan internasional.  Sifat  penelitian  yang  dipakai  dalam  menganalisis  masalah  yang  dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.

## PERUMUSAN  PENEGAKAN  HUKUM  LUAR  BIASA  TERHADAP  KEJAHATAN EKOSIDA SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME
Faktor  yang  mempengaruhi  tegak  atau  tidaknya  hukum  yaitu  salah  satunya  faktor penegakan  hukum.  Pada  hakikatnya,  penegakan  hukum  merupakan  bagian  integral  dari  upaya
12 Sanford H. Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice , (London: Collier Macmillan, 1983),  485.
13 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat .  (Jakarta:  Raja Grafindo, 2001) , 1-2.
pembangunan dan meningkat kualitas lingkungan hidup terutama perlindungan dari adanya kejahatan ekosida.  Perumusan  penegakan  hukum  luar  biasa  dapat  dilakukan  dengan  memperluas yuridiksi  pengadilan  kriminal  internasional/ international  criminal  court (ICC)  bagi pelanggaran  dibidang  lingkungan  hidup,  sosial  dan  HAM.  Hukum  internasional  sampai  saat ini tidak mengikutsertakan kejahatan lingkungan hidup sebagai ancaman perdamaian di dunia.
Pengaturan  kejahatan  lingkungan  dalam  Statuta  Roma  tahun  1998 14 dalam  Pasal  8 paragraf  (iv)  dijelaskan  bahwa:  secara  sengaja  melancarkan  suatu  serangan  dengan mengetahui  bahwa  serangan  tersebut  akan  menyebabkan  kerugian  insidental  terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau  kerusakan  yang  meluas,  berjangka  panjang  dan  berat  terhadap  lingkungan  alam  yang jelas-jelas  terlalu  besar  dalam  kaitan  dengan  keunggulan  militer  keseluruhan  secara  konkret dan langsung dan yang dapat diantisipasi. Indonesia sendiri telah memiliki beberapa regulasi terkait  perlindungan  lingkungan  hidup,  salah  satunya  adalah  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH).  Undang- undang  tersebut  dilengkapi  dengan  mencantumkan  ketentuan  pidana  bagi  pelaku  perusakan maupun pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 41 hingga Pasal  48, bahwa  seluruh tindak pidana terhadap lingkungan hidup  adalah merupakan kejahatan, dan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya cukup berat karena bersifat kumulatif, yaitu  dapat  dijatuhi  pidana  penjara  dan  denda  secara  bersamaan.  Sanksi  terberat  adalah penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000,-, sedangkan batasan minimalnya tidak  diatur.  Dan  apabila  pelaku  adalah  korporasi,  maka  ancaman  pidana  denda  diperberat dengan sepertiga. Dimana kata kejahatan disini adalah ekosida.
Penegakan  hukum  terhadap  pihak  yang  melakukan  kejahatan  lingkungan,  Undang- Undang (UU) di Indonesia belum sepenuhnya melindungi korban kejahatan lingkungan oleh korporasi.  Setiap negara  wajib mengajukan  amandemen terkait ekosida dalam  Statuta Roma dimana memerlukan waktu 3 bulan sebelum pertemuan para negara pihak Statuta Roma.
Ada  beberapa  negara  yang  memiliki  undang-  undang  dimana  pasal  mengatur ekosida. Salah satu negara nya adalah Rusia dengan Article 358 in The Criminal Code Of The Russian Federation Number 63-Fz of June 13 , 1996 menyatakan bahwa massive destruction of  the  animal  or  plant  kingdoms,  contamination  of  the  atmosphere  or  water  resources,  and also  commission  of  other  actions  capable  of  causing  an  ecological  catastrophe  shall  be
14 Statuta Roma Tahun 1998
punishable  by  deprivation  of  liberty  for  a  term  of  12  to  20  years. Dalam  pasal  tersebut menyatakan  bahwa  ekosida  merupakan  penghancuran  besar-besaran  hewan  atau  tumbuhan, pencemaran  atmosfer  atau  sumber  daya  air,  dan  juga  melakukan  tindakan  lain  yang  dapat menyebabkan  kerusakan  ekologi  dan  akan  dihukum  dengan  perampasan  kebebasan  untuk jangka waktu 12 sampai 20 tahun.
Pengakuan korporasi transnasional multinasional sebagai subjek hukum internasional merupakan  isu  yang  diperdebatkan,  pengakuan  subjek  hukum  internasional  berdampak  pada tanggung  jawab  korporasi  dalam  kegiatannya  di  hadapan  hukum  internasional. 15 Terutama dalam  hal  kerusakan  lingkungan  yang  ditimbulkan,  yaitu  kejahatan  ekosida  sebagai  akibat dari  pengakuan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  internasional  menandakan  penerimaan kepribadian  dan  tanggung  jawab  dalam  hal  kewajiban  untuk  mematuhi  dan  menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal. 16
Analisis dalam tulisan ini, bahwa ekosida dapat  disebut dengan  kejahatan  tanggung jawab mutlak ( crime of strict liability ) dimana pelaku yang melakukan kejahatan lingkungan dapat  diminta  pertanggungjawaban.  Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  lingkungan  yaitu ekosida  dapat  dilakukan  dengan  cara  penegakan  hukum  luar  biasa  dikarenakan  kejahatan korporasi dan ekosida sebagai pelanggaran berat HAM.

## PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  EKOSIDA  DALAM  BERBAGAI  PERATURAN DAN BERBAGAI KEPUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA
Ekosida tidak hanya dibatasi  pada aksi  suatu negara, tetapi  kerja  sama  antar negara yang  menyebabkan  kerusakan  lingkungan.  Hal  ini  terjadi  karena  terdapat  peraturan  tentang pemberian  izin  pengoperasian  bisnis  secara  internasional  dalam  merusak  planet 17 .  Hukum, aturan  dan  konvensi  internasional  menginformasikan  konsepsi legal mengenai  kerusakan. Persoalan utama adalah legalitas dan pembagian aktivitas menjadi kategori legal dan illegal .
Konsepsi kerusakan diberikan oleh gagasan – gagasan mengenai hak- hak manusia. Kerusakan  lingkungan  yang  difasilitasi  oleh  negara,  perusahaan  dan  aktor  –  aktor  lainnya. 18 Undang- undang terkait perlindungan korban saat ini  hanya fokus pada kasus kejahatan berat, seperti  pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  berat,  terorisme,  narkotika,  korupsi,  dan
15 Adeola, F. O,  “Cross-National Environmental Injustice and Human  Rights Issues:  A Review of Evidence in the Developing World”, Sage Journal 43, Issue 4, (2000),  https://doi.org/10.1177/00027640021955496.
16 Malcolm N Shaw. In International Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
17 Polly  Higgins, Eradicating  Ecocide:  Exposing  the  Corporate  and  Political  Practice  Destroying  The  Planet And Proposing The Laws Needed to Erdicate Ecocide , (London: Shepheard-Walwyn, 2010).
18 Mangai Natarajan, Kejahatan dan Pengadilan Internasional , (Bandung : Nusamedia.2019).
perdagangan  orang,  tapi  belum  mencakup  korban  aksi  tindak  perusahaan  yang  mencemari lingkungan.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur  tentang  mekanisme  kejahatan  HAM  berat,  tidak  ada  aturan  tegas  mengenai eco- crimes . 19 Konteks pelanggaran HAM berat menurut  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengatur kejahatan dan kejahatan genosida terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Penyimpangan makna  yang terkandung dalam Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2000  menyebabkan  Indonesia  saat  ini  belum  meratifikasi  Statuta Roma Tahun 1998 sehingga penafsiran sepihak tentang Indonesia menjadi kelemahan dalam penegakan kejahatan lingkungan.
Terkait  penegakan  hukum  terhadap  korporasi  yang  melakukan  kejahatan  dibidang lingkungan hidup  dan  sumber daya  alam memang tidak  mudah karena merupakan kejahatan sangat  terorganisir,  sehingga  begitu  sulit  untuk  diungkap.  UUPPLH  menyebutkan  larangan- larangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang perorangan, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Dalam Pasal 69 UUPPLH yang menyatakan 20 :
a. Melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan/  atau  perusakan lingkungan hidup;
b. Memasukkan  B3  yang  dilarang  menurut  peraturan  perundang-undangan  ke  dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Memasukkan  limbah  yang  berasal  dari  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyususn amdal; dan/atau
j. Memberikan  informasi  palsu,  menyesatkan,  menghilangkan  informasi,  merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
19 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
20 Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Tantangan  bagi  Indonesia  dalam menghadapi  kejahatan  ekosida  yaitu  pengumpulan data  karena  kesulitan  akses  mencapai  lokasi  dana  sarana  prasarana  yang  tidak  memadai. Wilayah  kering  dan  jauh  dari  akses  transportasi.  Untuk  beberapa  lokasi,  jaraknya  bisa mencapai  8-10  jam  jalan  darat  atau  menyeberang  dengan  perahu.  Selain  itu,  sulit  mendapat bukti  terkait  tindakan  yang  dilakukan  pemilik  perusahaan  untuk  mendapatkan  bukti  apakah kejahatan ini disengaja atau tidak. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh Indonesia antara lain :
a. Membuat  draft  hukum  terkait  konsep  ekosida  dan  memasukkannya  ke  dalam Program  Legislasi  Nasional  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Pemerintah sebagai benteng dan tameng HAM harus serius menanggapi persoalan ini;
b. Menggunakan  metode Omnibus  Law untuk  menghimpun  semua  PPU  terkait menjadi  sebuah  RUU  tunggal  bernama  RUU  Ekosida.  Hal  ini  sebagai  dalih tandingan terhadap argumentasi pemerintah yang mengatakan menggunakan metode omnibus  agar  terciptanya  efisiensi  dan  harmonisasi  dalam  PPU  demi  menciptakan iklim yang baik bagi investasi;
c. Melakukan amendemen konstitusi dengan memasukkan istilah ekosida didalamnya. Hal  ini  akan  menjadikan  Indonesia  contoh    bagi  negara-negara  lain  terkait komitmen  dalam  melakukan  perlindungan  lingkungan  hidup.  Jika  ekosida  telah tercantum  secara  eksplisit  di  dalam    konstitusi,  dapat  menjadi  indikasi  penegakan hukum yang lebih serius.
d. Membentuk  peradilan ad-hoc terkait  ekosida  yang  dasar  hukumnya  termaktub dalam RUU Ekosida.
Ekosida memiliki akar kata yang sama dengan genosida yang telah lebih dulu diatur pemidanaannya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).
KONSEP  HUKUM  LINGKUNGAN  INTERNASIONAL  DALAM  PENEGAKAN HUKUM  LUAR  BIASA  TERHADAP  KEJAHATAN  EKOSIDA  ( EXTRAORDINARY CRIME )
Keberadaan  teori  dan  peraturan  perundang-undangan  belum  mampu  memberikan kepuasan pencari keadilan. Korporasi sebagai non state factor yang telah memiliki immunity, yaitu  kekebalan  hukum  atas  berbagi  kejahatan,  dan  tidak  ada  usaha  untuk  memprosesnya secara hukum dengan maksimal. Sebagai contoh, kasus kejahatan dibidang lingkungan hidup
yang  terjadi  di  Indonesia,  apabila  terjadi  pencemaran  lingkungan  diduga  kuat  ditimbulkan berbagai kinerja korporasi. Biasanya yang dirugikan adalah korban atau organisasi masyrakat. Upaya hukum dilakukan mayarakat dengan class action atau legal standing.
Berdasarkan  perkembangan  kejahatan,  tidak  hanya  kejahatan  konvensional  tetapi juga perkembangan inkonvensional, maka pengertian korban kejahatan diperluas. Pengertian korban  kejahatan  tidak  hanya  sebatas  pembunuhan,  pemerkosaan,  penganiayaan  tetapi menyangkut  korban  kejahatan  inkonvesional  atau  korban  kejahatan  HAM  yang  harus diperluas dalam hukum lingkungan internasional. 21
Apabila  hak  asasi  manusia  dipandang  hak  hukum,  maka  akan  mempunyai  dua konsekuensi, yaitu:
a. Kewajiban  penanggung  jawab  (pihak  yang  dibebani  kewajiban)  untuk menghormati dan tidak melanggar hak;
b. Reparasi dari kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi 22 .
Beberapa konsep menyebut eco-crime bukan hanya sebagai kejahatan internasional, konseptualisasi eco-crime telah  beranjak  dari  kejahatan  genosida  konvensional  yang  diatur dalam  Konvensi  PBB  1948  tentang  Anti-Genocide,  ekosida  telah  menjadi  kejahatan  baru. Sebelum  pelakunya  bukan  hanya  negara  tetapi  juga  korporasi  pelakunya  sehingga  perlu pengakuan.  Secara  konseptualisasi,  dalam  konsep  ekosida  untuk  menghancurkan  kelompok tertentu secara tidak langsung melalui cara perusakan lingkungan.
Di  bawah  mekanisme  PBB,  berbagai  lembaga  dilakukan,  termasuk  Komite  Hukum di bawah Majelis Umum dan Komisi Hukum Internasional mencoba membuat definisi antara kejahatan  dan  hubungannya  dengan  perusakan  lingkungan.  Beberapa  elemen  kejahatan, termasuk aspek formal dan material diminta pertanggungjawaban kejahatan lingkungan yang dibahas selama lebih dari 40 tahun di tingkat internasional. 23
Dalam  perkembangannya,  muncul  prakarsa  agar  PBB  memasukkan  ekosida  ke dalam  Statuta  Roma.  Adapun  untuk  saat  ini  jenis  kejahatan  internasional  yang  diharamkan menurut Statuta Roma adalah: (1) kejahatan kemanusiaan; (2) genosida, (3) kejahatan perang, dan  (4)  agresi.  Pasal  25  tentang  tanggung  jawab  pidana  perorangan  dalam  Statuta  Roma dijelaskan  tidak  ada  ketentuan  dalam  Statuta  ini  yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab
21 Muhammad  Topan, Kejahatan  Korporasi  di  Bidang  Lingkungan  Hidup  :  Perspektip  Viktimologi  dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia .( Bandung : Nusamedia, 2019).
22 Dikdik  M.  Arief  Mansur  &  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Antara  Norma  dan Realita , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
23 Anja Gauger dkk, The Ecocide Project: ‘Ecocide is the Missing 5th Crime Against Peace ’, (London: Human Rts. Consortium, 2013).
pidana  individual  akan  mempengaruhi  tanggung  jawab  negara  berdasarkan  hukum internasional.
Pada  1996,  ekosida  pernah  diusulkan  masuk  sebagai  kajahatan  kelima,  tapi dikeluarkan  dari  draf  lantaran  dinilai  belum  didefinisikan  dengan  baik.  Wacana  itu  kembali bergaung  dalam  percakapan  publik  internasional.  Prakarsa  datang  dari  lembaga  non- pemerintah di  Belanda, Stop  Ecocide Foundation . Stop  Ecocide Foundation mengumpulkan 12 anggota panel ahli dari berbagai negara dan merumuskan ekosida ke dalam definisi, yang berbunyi:  “Tindakan  melanggar  hukum  atau  ceroboh  yang  dilakukan  dengan  pengetahuan bahwa  ada  kemungkinan  besar  kerusakan  lingkungan  yang  parah  dan  meluas  atau  jangka panjang yang disebabkan tindakan tersebut.
Penyusunan definisi ini dimaksudkan sebagai keinginan politik untuk menghasilkan jawaban nyata atas krisis iklim. Redaksi kalimat dalam definisi itu mengandung upaya hukum terhadap  pihak-pihak  yang  terbukti  melakukan  kejahatan  terhadap  lingkungan,  di  antaranya seperti  pembakaran  hutan,  pencemaran  sungai,  penumpahan  minyak,  atau  kerusakan ekosistem esensial yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, ekologi, budaya, dan ekonomi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  mengambil  kesimpulan sebagai  berikut:  ekosida  dapat  disebut  dengan  kejahatan  tanggung  jawab  mutlak  ( crime  of strict  liability )  dimana  pelaku  yang  melakukan  kejahatan  lingkungan  dapat  diminta pertanggungjawaban.  Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  lingkungan  yaitu  ekosida  dapat dilakukan  dengan  cara  penegakan  hukum  luar  biasa  dikarenakan  kejahatan  korporasi  dan ekosida sebagai pelanggaran berat HAM.
Tantangan  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  lingkungan ekosida  yaitu  sarana  dan  prasarana  serta  dukungan  masyarakat  dalam  proses  penegakan hukum itu terjadi. Walaupun untuk hukum nasional sendiri belum spesifik mengatur ekosida. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pada Pasal 25 angka 4 pada Statuta Roma belum dapat  menjangkau  seluruh  aspek  pelaku  kejahatan  lingkungan  terkait  ekosida  dimana  tidak ada  ketentuan  dalam  Statuta  Roma  ini  yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  pidana individual  yang  akan  mempengaruhi  tanggung  jawab  Negara  berdasarkan  hukum internasional.  Dalam  konteks  pertanggungjawaban  individu,  hal  ini  menunjukkan  bahwa pembatasan  penuntutan  pelaku  kejahatan  ekosida  hanya  pada  kejahatan  perang  mempersulit pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan, baik terhadap individu maupun korporasi
multinasional/transnasional.  Ini  merupakan  ancaman  nyata  yang  membutuhkan  komitmen internasional dalam proses amandemen Statuta Roma 1998 dan memperkuat komitmen politik internasional  terhadap  pelestarian  lingkungan  agar  tidak  ada  impunitas  bagi  pelaku  ekosida dalam dimensi hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiprigitaningtias,  Indah.  “Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  Dalam  Menjaga  Pelestarian Lingkungan  Hidup”. Jurnal  Dialektika  Hukum 1,  No.  2  ,  (2019):199-223. https://doi.org/10.36859/jdh.v1i2.506 .
Gauger,  Anja dkk. The Ecocide Project: ‘Ecocide is the Missing 5th Crime Against Peace’ . London: Human Rts. Consortium. 2013.
Hamzah, Andi. Penegakan Hukum Lingkungan . Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
Higgins,  Polly. Eradicating  Ecocide:  Exposing  the  Corporate  and  Political  Practice Destroying  The  Planet  And  Proposing  The  Laws  Needed  to  Eradicate  Ecocide . London: Shepheard-Walwyn. 2010.
Kadish, Sanford H. Encyclopedia of Crime and Justice . London: Collier Macmillan. 1983.
Kahfi,  Ashabul.  “Kejahatan  Lingkungan  Hidup”. Jurnal  Al-Daulah 3,  no.  2  (2014):  208. https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1437 .
Kartodihardjo,  Hariadi.  “Ekosida  Sebagai  Kejahatan  Kelima”.    27  Juli  2020. https://www.forestdigest.com/detail/691/ekosida-sebagai-kejahatan-kelima.
Khalid,  Khalisah.  “Darurat  Ekologis”.  28  Januari  2021. https://www.walhi.or.id/darurat- ekologis#:~:text=Darurat%20Ekologis%20%7C%20WALHI&text=Banjir%20besar %20yang%20terjadi%20di,ekonomi%20yang%20harus%20ditanggung%20warga .
“Legally  Binding  Treaty  On  Business  And  Human  Rights:  “Mendesak  Tanggung  Gugat Korporasi  &  Tanggung  Jawab  Negara  Atas  Kejahatan  Ekosida,”  WALHI.  27  Mei 2019. https://www.walhi.or.id/index.php/legally-binding-treaty-on-business-and- human-rights-mendesak-tanggunggugat-korporasi-tanggung-jawab-negara-atas- kejahatan-ekosida .
Mansur,  Dikdik  M.  Arief  &  Elisatris  Gultom. Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan Antara Norma dan Realita . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Natarajan, Mangai. Kejahatan dan Pengadilan Internasional . Bandung : Nusamedia.2019.
O, Adeola, F. “Cross-National Environmental Injustice and Human Rights Issues: A Review of  Evidence  in  the  Developing  World”. Sage  Journal 43.  Issue  4.  (2000). https://doi.org/10.1177/00027640021955496 .
Rahmadi, Takdir. Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun . Surabaya: Airlangga University Press. 2003.
Saleh, M.Ridha. “Bencana Ekologis Makin Parah, Momentum Proposal Ekosida”.  Mongabay Situs Berita Lingkungan. 25 Januari 2021.
https://www.mongabay.co.id/2021/01/25/bencana-ekologis-makin-parah- momentum-proposal-ekosida/ .
Saleh,  M.  Ridha  dkk. Ecocide  Memutus  Impunitas  Korporasi ,  Ed.  Eko  Cahyono.  Jakarta: Walhi. 2019.
Shaw, Malcolm N. In International Law . Cambridge: Cambridge University Press. 2008.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Raja Grafindo. 2001.

## Statuta Tahun 1998
Topan,  Muhammad. Kejahatan  Korporasi  di  Bidang  Lingkungan  Hidup  :  Perspektip Viktimologi  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Bandung  : Nusamedia, 2019.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.