## MENANGGULANGI MASALAH KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
Oleh: Purwanto
(Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta)

## Abstract
Problems of macro economy that related to people’s life are often called “twin problems”. The aimed problems are the poverty and unemployment matters. The two problems are very interesting to discuss in order to solve them. Poverty and unemployment happened in relation to the rate or the condition of economic growth, thus there are three important things should be concerned with in this efforts of overcoming the poverty, as following: firstly, the economic growth that offered benefit as great as possible for poor people. Secondly, the development of social community is by extending and stimulating the nature and potency of individual who were independent, creative, and innovative. It shall encourage the creation of partnership forms between middle economic society, stronger economic society toward poor society. This effort would not be conferred freely, however, by giving motivation, working program and the way to finish/ accomplish it. The expectation of this model aimed at forming autonomous society, free from dependence on other people. Thirdly, the system of clean and respected government, commitment to policies determined before.
Eventually, the problems of poverty and unemployment might be like tragedies of Indonesian people, tragedy of Indonesian economy, and there had not been effective medicine to recover our economic collapse. Liberal thoughts with their materialistic, egoistic, and greedy natures have dominated and defeated moralistic and brotherhood thoughts. Through economic reformation we shall build the unity of Indonesia to achieve the equality of rational and fair revenue. The economic reformation should be defined as the awareness of their mistakes and the awareness to correct them.
Keywords: poverty, unemployment

## A. Pendahuluan
1. Gambaran kemiskinan di

## Indonesia
Kemiskinan yang melanda perekonomian  Indonesia tahun 1997/1998 yang berkepanjangan sampai sekarang telah berpengaruh terhadap kondisi makro ekonomi secara signifikan, khususnya terhadap tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengaruh ini belum bisa teratasi, lebih diperparah lagi dengan datangnya bencana alam  besar berupa gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu. Peristiwa ini ibarat sudah jatuh masih tertimpa tangga. Secara statistik kemiskinan di Indonesia akan meningkat tajam. Kondisi perekonomian yang sudah parah diperburuk dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Tarif telepon dan Tarif dasar listrik secara otomatis di ikuti oleh kenaikan  harga atau bahasa klisenya dikatakan penyesuaian harga. Penyesuaian harga/kenaikan harga semakin memperbesar insiden kemiskinan terutama akibat kenaikan drastis harga-harga kebutuhan pokok dan komoditi lainnya. Sedangkan pendapatan masyarakat rendah sementara harga-harga melambung akibatnya daya beli masyarakat terseok- seok. Secara makro situasi ini juga dirasakan oleh pelaku-pelaku bisnis, perusahaan banyak yang jatuh (bangkrut). Bankrutnya perusahaan
bukan disebabkan  semata-mata oleh kelemahan manajemen, akan tetapi secara sistematis dan logis disebabkan meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, tak terkecuali termasuk beban utang perusahaan khususnya bagi perusahaan yang tergantung pada sumber-sumber daya (komponen) dari luar negeri (impor). Situasi ini berimplikasi; Pertama, muncul penetrasi/tekanan pada kesempatan kerja perkotaan yang semakin kecil. Kedua, melemahnya permintaan atas barang-barang/jasa yang berakibat tingkat produksi turun. Ketiga, tingkat produksi dan pendapatan dari sektor pertanian di pedesaan cenderung menurun secara drastis karena para petani tidak mampu mengimbangi/menyesuaikan kenaikan harga bahan pendukung pertanian seperti pupuk, obat-obat hama, dan nilai upah buruh tani. Keempat, Tekanan kesempatan kerja melemah dan maraknya PHK, berimplikasi pada meledaknya jumlah pengangguran. Kelima jumlah penduduk yang jatuh di bawah kemiskinan meningkat menjadi 79,5 juta jiwa. (BPS : 2001). Angka tersebut memang kurang realistis, disangkal oleh pakar ekonomi Mubiyarto mengatakan bahwa “BPS telah melakukan kekeliruan perhitungan penetapan angka kemiskinan, perhitungan mereka (BPS) didasarkan pada asumsi bahwa pendapatan rumah
tangga tetap (tidak naik) ketika pada tahu 1998  terjadi inflasi 78%. Padahal dalam kenyataannya pendapatan semua orang termasuk penduduk miskin seperti buruh tani juga naik kadang-kadang bisa lebih dari 100%, sehingga angka kemiskinan di Indonesia tahun 1998 disepakati hanya 49,5 juta jiwa atau 24,2%”. (Mubiyarto, Konggres ESEI ke VII Agustus 2003).

## 2. Indikator Pengukuran Kemiskinan
Pengukuran batas kemiskinan menurut perhitungan Biro Pusat Statistik (BPS) batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan). Kebutuhan makan digunakan ukuran/standar 2100 kalori  per hari. Ekuivalensinya menurut BPS sama dengan pendapatan sekitar Rp350.000,00 per bulan untuk warga perkotaan dan pendapatan sebesar Rp240.000,00 per bulan untuk warga pedesaan. Atau dalam ukuran internasional adalah  US$ 2 per hari warga perkotaan dan US$ 1 per hari bagi warga pedesaan. Sedangkan perhitungan batas kemiskinan  berdasarkan batasan dari BKKBN mengumumkan angka kemiskinan dari data keluarga yang diklasifikasikan menjadi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, keduanya   harus dikategorikan sebagai keluarga miskin. Alasan BKKBN ini
dikaitkan dengan Proyek Peluncuran Program JPS (Jaring Pengaman Sosial – Social Safety Net). Angka penduduk miskin versi BKKBN diperoleh dengan mengalikan angka keluarga miskin dengan angka rata-rata jumlah keluarga Indonesia saat itu rata-rata keluarga Indonesia adalah 4 / 5 jiwa.
Masalah angka kemiskinan menjadi suatu polemik yang berkepanjangan, fakta bisa dilihat tetapi usaha penanggulangan kemiskinan tidak pernah sampai pada sasaran. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) tetap berjalan sampai sekarang kemudian yang menjadi pertanyaan apakah penyampaiannya/penyalurannya sudah tepat sasaran? Menurut pengamatan kami belum tepat. Alasannya petugas garis depan yang menentukan/mendaftarkan masyarakatnya sebagai kelompok keluarga miskin bukan petugas profesional, dan umumnya diserahkan kepada jajaran perangkat desa terendah yaitu Kepala Dukuh,

## 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Teori ekonomi makro menyatakan bahwa ada implikasi positif  jika PDB naik berarti pendapatan nasional naik kemudian dampak positifnya kesejahteraan rakyat meningkat. Namun ketika pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menggunakan banyak tenaga kerja hal tersebut tidak menghasilkan
pendapatan per kapita. Berbeda jika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui pemberdayaan sumber daya produktif dan didukung dengan profesionalisme tenaga kerja maka kondisi ini akan menghasilkan peningkatan pendapatan per kapita serta akan diikuti secara garis lurus meningkatnya standar hidup rata- rata masyarakat. Diindikasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 1995/1996 dinilai masih cukup menggembirakan. Nilai tukar rupiah terhadap dollar dalam posisi aman dan  stabil dengan depresiasi berkisar antara 3 dan 4 persen. Faktor nilai tukar rupiah terhadap dollar dalam posisi relatif stabil ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak antara 7 sampai dengan 8 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi 7 – 8 persen tersebut ternyata tidak bisa dipertahankan, memasuki tahun 1997 krisis moneter dunia mulai menekan perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dollar merosot tak terkendali, inflasi puncak pada tahun 1998/1999 mencapai 78% lebih,  nilai tukar terhadap dollar mengalami depresiasi mendekati 80% lebih, akibatnya hampir seluruh kegiatan ekonomi terhenti PHK marak di mana- mana dan masih diperburuk situasi kacau yang hampir tidak pernah berhenti berawal dari proses penurunan penguasa pemerintahan orde baru dan akhirnya sampai sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat memprihatinkan.
Sebagai catatan pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 13,13%. (Mini Riandini)
Berikut ini gambaran menggeliatnya pertumbuhan Indonesia mulai tahun 1999 menurut Mini Riandini sebagai berikut. “Meskipun tidak lancar, kegiatan ekonomi mulai berjalan kembali di tahun 1999 hasilnya mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif, sebesar 0,79%. Di tahun 2000 inflasi turun menjadi 2,01% dan kurs menguat pada nilai Rp7.100,00. Kegiatan ekonomi mulai bergerak lebih cepat, laju pertumbuhan ekonomi menjadi 4,90%. ..... mulai tahun 2001 – 2002  diakui laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan, namun penurunan ini disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan program pengurangan subsidi di berbagai komoditi misalnya migas, tarif dasar listrik dan telepon. Pertumbuhan ekonomi pada semester pertama tahun 2003 bergerak sekitar 3,62% dan diharapkan pada akhir semester dua pertumbuhan ekonomi masih bisa dipertahankan pada level 4% seperti pertumbuhan tahun sebelumnya”.

## 4. Gambaran Tentang Pengangguran
Pandangan tentang pengangguran memang masih simpang siur. Secara kasad mata orang yang tidak bekerja adalah pengangguran, orang tidak
bekerja dan masih mencari pekerjaan juga pengangguran, orang yang jiwanya/karakternya pemalas dan tidak berusaha mencari pekerjaan adalah pengangguran.  Dari ketiga pernyataan tersebut, mana yang paling pas untuk pengertian pengangguran?
Berikut ini kami mohon dengan hormat menyitir penuh pendapat dan analisis tentang pengangguran dari Mubiyarto sebagai berikut: “ Satu kekeliruan yang lain dari para ekonom terutama yang belajar dari model-model ekonomi Neoklasik adalah melihat masalah kesempatan kerja sebagai masalah pengangguran seperti halnya fenomena pengangguran di negara yang sudah maju di  Dunia Barat. Pengangguran di negara-negara industri maju adalah “korban” perekonomian yang lesu, yang tidak tumbuh pada tingkatan rendah. Dengan bahasa teori ekonomi karena kurangnya “effective demand”. Karena semua orang yang bekerja harus bersedia dipotong upah/penghasilannya ( social security assurance”, maka ketika menganggur mereka dibayar cukup memadai oleh pemerintah untuk hidup (emploiment dole), agar tidak kelaparan atau tidak mampu memanaskan rumah di musim dingin. Dari kaca mata pemerintah pengangguran adalah  “beban ekonomi” dan suatu perekonomian yang mempunyai banyak tentu saja harus menyediakan dana besar untuk menghidupi mereka. Di Indonesia dan
banyak negara berkembang lain, kesempatan kerja yang lebih besar adalah kesempatan kerja mandiri (self- employment) bukan kesempatan kerja dengan upah (wage-employment). Jika masalah kesempatan kerja ini dilihat sebagai masalah pengangguran seperti di negara-negara industri (dan teori yang sudah tersedia memang hanya itu), maka pemecahannya adalah dengan pemberian iklim yang baik bagi pengembangan usaha, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja, atau dengan bahasa teori ekonomi Neoklasik “menyerap tenaga kerja” (labor absorption).
Berikut Pandangan Richard Jolly dkk, tentang pengangguran berdasarkan suatu survey literatur yang dikutip oleh Mubiyarto, Ia mengatakan :
“The danger of judging the employment situation in the third world by concept and measures of unemployment derived from the rich countries is increasingly recognized.
Employment growth is related to output either by assuming constant labour – output coefficients or by incorporating productivity assumptions in which the output – labour coefficients increased often steadily and usually exogenously over time.
In terms of relevance of analyzing developing country problem, a major weakness of the Harrod-Domar approach is its failure to distinguish
between the different sectors of a fragmented economy or to be concerned with the transfer of labour between them.
Closely related to unemployment is the whole question of income distribution particularly the level of income of the poorest section of the population. The provision of job for the unemployed is a necessary but by no means sufficient condition for achieving a more satisfactory distribution of income in a country.
One major practical problem of measuring employment is that an important section of the unemployed labour force is unremunerated. This is generally true of employment in the “informal sector” the mass of  small scale, tailoring, shoe repair, house building, beer brewing, food preparation, and trade.”  (Jolly et. al. 1973:9, 14,25,27).
Demikian kutipan-kutipan tersebut cukup untuk dicermati oleh para ilmuwan khususnya ekonom, yang ilmunya bersumber dari teori ekonomi Neoklasik Barat, bahwa masalah pengangguran di Indonesia setelah krisis moneter kini dianggap mencapai 40 juta jiwa tidak seharusnya di besar-besarkan. Kita tidak mengatakan bahwa masalah pengangguran tidak penting. Masalah pengangguran tetap penting dan urgen untuk ditangani. Tetapi yang lebih penting disadari adalah agar kita menahan diri menggunakan konsep-
konsep pengangguran dari negara- negara industri maju dengan asumsi konsep-konsep tersebut relevan dan realistis untuk menangani masalah pengangguran di negeri kita. Mungkin masih perlu dicermati lagi bahwa yang lebih penting  dan kasad mata adalah bagaimana cara mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan dalam pembagian pendapatan masyarakat, bukan masalah penganggurannya. Adalah berbahaya membesar-besarkan masalah pengangguran dan tanpa sadar melupakan masalah kemiskinan. Memang aneh kelihatannya tetapi nyata bahwa mereka yang menganggur dan mendaftarkan diri sebagai tenaga kerja dan atau yang membutuhkan pekerjaan ternyata banyak yang tidak miskin ( saat mendaftar banyak di antaranya mengendarai mobil/memiliki mobil), dengan kata lain banyak di antara mereka/pendaftar orang tuanya kaya. Tetapi ironisnya banyak orang yang bekerja penuh (lebih dari 35 jam per minggu) seperti buruh tani, petani, nelayan, :pengusaha” mikro, dan kecil semua hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka itulah yang di dalam literatur dikenal dengan istilah “the working poor” , bekerja penuh tetapi miskin. Inti sari permasalahan ini ternyata terletak pada masalah bagaimana para ekonom dalam memandang masalah kemiskinan dan pengangguran. Ternyata tidak cukup hanya melakukan perhitungan dan main prediksi, tetapi para ekonom disarankan
melakukan penelitian induktif-empirik di Indonesia. Sebab tanpa melakukan penelitian empirik tidak mungkin menemukan masalah-masalah yang nyata/riil, dan juga tidak akan menemukan solusi-solusi konkret terhadap masalah ekonomi yang dihadapi oleh negeri ini (Indonesia).

## B. Masalah Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia
Tidak sedikit para penentu kebijakan (Birokrat) dengan dukungan informasi dari     pakar-pakar ekonomi memandang bahwa masalah kemiskinan dan pengangguran akan terpecahkan manakala  ekonomi tumbuh dengan laju tinggi. Jika pandangan ini dianggap “benar” sekiranya akan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan kemiskinan dan khususnya pengangguran bergerak bagaikan deret kali.
Ada beberapa hal yang selama ini menjadi hambatan dalam pengentasan kemiskinan, antara lain:
1. Subsidi salah sasaran dan sama sekali tidak menyentuh kebutuhan pokok rakyat, tetapi yang menikmati justru kelompok-kelompok tertentu. Model ini telah berjalan sejak pemerintahan orde baru. Pemerintahan yang masuk kurun reformasi dibuat tidak berdaya jika mereka akan memutuskan kebijakan
ekonomi terkait dengan realitas pasar.
2. Proyek dana pengentasan kemiskinan salah target dan sasaran, hal ini disebabkan lemahnya sistem audit.
3. Proyek dana pengentasan kemiskinan yang berupa stimulan distribusinya tidak didukung oleh sistem pengawasan yang ketat dan sistem informasi yang akurat. Parahnya yang memanfaatkan justru kelompok-kelompok siluman yang mengaku sebagai pengusaha kecil.
4. Adanya kebocoran dana secara sistematis, kasarnya terjadi korupsi terselubung dan sulit dideteksi.
5. Pendataan dan rekruitmen keluarga miskin tidak dilakukan oleh tenaga profesional (sesuai bidangnya), banyak kasus pendataan dilakukan oleh jajaran pemerintah desa dan praktiknya yang menjalankan tugas adalah para Kepala Dukuh dan para Ketua RT setempat.

## C. Usaha Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
Kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan masalah menanggulangi kemiskinan dan pengangguran terkesan tidak efektif belum benar-benar menyentuh ke elemen masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan. Sehubungan dengan itu perlu kiranya melakukan reformasi ekonomi. “Reformasi ekonomi berarti meninjau
kembali kebijakan keliru yang mengakibatkan berbagai masalah ekonomi dan sosial yang dirasakan berat oleh masyarakat.” (Mubiyarto, Konggres ESEI ke VII Agustus 2003).
Krisis moneter bersumber pada kekeliruan kebijakan dalam negeri, walaupun kita sadari ada faktor lain yang ikut berpengaruh dan memperburuk keadaan ini. Tetapi secara umum faktor pemicu utama adalah kekeliruan kebijakan ekonomi dalam negeri. Terjadinya kekeliruan ini disebabkan oleh pemerintah yang terlena oleh pujian dunia bahwa Indonesia termasuk 1 dari 8 negara  yang mengalami sebutan/ predikat “ Keajaiban Asia Timur”, dan sebutan lain Indonesia sebagai “Macan Asia”  padahal pujian dunia terhadap Indonesia itu tidak didasari oleh data yang akurat.
Reformasi ekonomi mempunyai tujuan ganda yaitu usaha memaksimumkan dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan menghapus berbagai penyelewengan, korupsi, ketidakadilan ekonomi dan diskriminatif dalam berbagai bentuk, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, bersih, menuju masyarakat adil dan makmur. Mubiyarto menegaskan bahwa “Reformasi ekonomi/pembaharuan ekonomi harus dilakukan tidak saja untuk mengatasi krisis, tetapi yang lebih penting adalah untuk banting stir menerapkan sistem ekonomi yang menjamin pembagian hasil
pembangunan yang lebih adil dan merata.”
Kemiskinan dan pengangguran secara klasik sering digantungkan dan tidak sekedar dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai elemen- elemen pendukungnya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan menciptakan keadilan nyata kepada masyarakat papan atas sampai masyarakat kecil. Pemberdayaan SDM akan mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi masyarakat untuk beralih pandang dari orang upahan (wage employment) menuju manusia mandiri (self employment). Dengan kata lain usaha mengentaskan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran dapat juga dilakukan dengan :
1. Menggali dan memotivasi diri (self motivation) seluruh potensi diri dengan pemberdayaan masyarakat, menciptakan kemitraan dari ekonomi kuat kepada ekonomi lemah dengan memberikan dorongan tidak langsung berupa balikan, program, stimulan dan motivasi. Sehingga masyarakat bawah mampu menangkap peluang, memiliki usaha, kreatif dan inovatif untuk melepaskan diri dari sifat wage employment menuju masyarakat mandiri (self employment).
2. Pengentasan kemiskinan dengan model Proyek Desa Tertinggal, model
JPS ( Jaring Pengaman Sosial/Social
Safety Net) untuk jangka waktu panjang hendaknya perlu dipertimbangkan/direkomendasikan tidak menjadi model pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Sebab cara ini menjadikan masyarakat memiliki sifat ketergantungan pada pihak lain, terlena, menjadi dan menutup daya cipta, tidak kreatif dan tidak inovatif.
3. Sementara itu usaha pengentasan kemiskinan tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi kita pun seluruh rakyat baik miskin, menengah maupun kaya harus saling membantu mengurangi kemiskinan. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan menggali dan mengaktifkan seluruh kelebihan atau potensi diri kita masing-masing. Dalam arti tidak ada manusia dilahirkan tanpa punya kelebihan apapun juga, hanya saja kita perlu sedikit melakukan perubahan sikap/strategi hidup untuk memberdayakan potensi/kemampuan diri sekecil apapun. Kemudian pemberdayaan rakyat miskin tidak dengan cara memberi barang/uang, tetapi mereka dibiasakan dengan ditawari semacam program serta dibantu strategi penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan peribahasa berikan kail bukan diberi ikannya.

## D. Kesimpulan
Pada tahun 2003  - 2004 ini memang bila dilihat dari data BPS, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia belum dapat mencapai angka 6% dan baru mencapai 3,6%. Tetapi angka kemiskinan semakin membesar dan benar-benar belum dapat dipulihkan. Hal ini kita menyadari bahwa konsentrasi pemerintah baru menggarap infrastruktur (kebijakan makro). Permasalahan lama belum tuntas masih diperburuk timbulnya bencana alam gempa bumi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara dengan kekuatan 8,9 S.R. dengan gelombang Tsunaminya semakin memperburuk keadaan. Tetapi semua ini bukan berarti bahwa iklim ekonomi di Indonesia sangat buruk untuk investasi, penciptaan kesempatan kerja dan ataupun bentuk- bentuk lain seperti menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan lain-lain.
Terkait dengan masalah ini para pemikir ekonomi, khususnya ekonom Indonesia untuk segera melakukan perubahan/reformasi ekonomi dan secara maksimal menyumbangkan pendapatnya kepada pemerintah untuk meminimumkan kesalahan yang telah terjadi bertahun-tahun sebelum ini. Sekiranya penerapan Teori Ekonomi Neoklasik Barat tidak saja tidak tepat bagi negeri ini, tetapi justru telah menjerumuskan ekonomi kita. Pemikiran- pemikiran ekonomi liberal yang materialistik, egois, dan serakah, kini
sangat dominan mengalahkan pemikiran- pemikiran moralistik dan kekeluargaan. Dan karena itu reformasi ekonomi harus dimaknai sebagai kesadaran atas kekeliruan-kekeliruan dan dengan hati yang rendah siapapun yang menjadi pejabat pemerintah bersedia mengoreksi diri dan lego legowo dikoreksi oleh pihak lain.
Kita boleh tetap optimis bahwa ekonomi negeri kita akan meningkat dan jumlah kemiskinan di Indonesia akan berkurang terus menerus secara perlahan-lahan, asalkan pemerintah, kelompok ekonomi menengah dan kelompok ekonomi atas saling bahu membahu satu dengan yang lain.

## Daftar Pustaka
Masri Singarimbun dan DH Penny, (1976). Penduduk dan Kemiskinan di pedesaan Java, Jakarta, Bhatara
Mubiyarto, (1999). Reformasi Sistem Ekonomi. Yogyakarta, Aditya Media ------------ , (2000). Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta, BPFE
------------ ,(2003). Kemiskinan,  Pengangguran, dan Ekonomi Indonesia (sebuah makalah disampaikan pada Konggres ESEI ke VII. 4 Agustus 2003)
Mini Riandini. (2003). Menaggulangi Masalah Kemiskinan di Indonsia dalam perspektif Ekonomi, (Makalah Seminar PPI Perancis ke VII, Desember 2003)