## PENGELOLAAN KONFLIK RUMAH IBADAH MELALUI PENDEKATAN STRUKTURAL DAN KULTURAL: KASUS PENDIRIAN VIHARA TRI DHARMA DI KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG

## CONFLICT MANAGEMENT ON HOUSES OF WORSHIP WITH STRUCTURAL AND CULTURAL APPROACH: THE CASE OF TRI DHARMA VIHARA ESTABLISHMENT AT KEDAMAIAN BANDAR LAMPUNG

## Daniel Rabitha
Balai Penelitian dan Pengambangan Agama Jakarta Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulogebang Cakung Jakarta Timur email: mrabitha@gmail.com
Naskah diterima 20 September 2014. Revisi 25 – 1 Oktober 2014. Disetujui 19 November 2014

## Abstract
The  houses  of  worship  establishment  is  frequently  being  the  cause  of  conflicts  among  religious communities. Hence, it is important to know the management of the houses of worship establisment to avoid conflict. This research is a case study of setting upTri Dharma Vihara in Kelurahan Kedamaian, Kota  Bandar  Lampung.  The  study  concluded  that,  the  case  is  one  example  in  understanding  the conflict  management  mechanisms  of  houses  of  worship  establishment  in  Bandar  Lampung  city.  It  is shown  that  the  government  interfere  through  PBM  number  9  and  8  of  2006  is  a  planning  step  to constructively  manage  conflict  of  houses  of  worship  establishment.  This  conflict  resolution  through PBM  is  done  structurally  and  culturally.  In  structural  context,  the  resolution  can  be  seen  from organizing effort of the parties related to conflict resolution. In cultural context, the parties related to conflict resolution have done facilitating efforts to resolve the conflict.
Keywords: Conflict management, the houses of worship establishment, vihara, monastery, Lampung.

## Abstrak
Pendirian  rumah  ibadah  sering  menjadi  faktor  penyebab  munculnya  konflik  antar  umat  beragama,  karena  itu penting  diketahui  pengelolaan  pendirian  rumah  ibadah  agar  tidak  menimbulkan  konflik.  Penelitian  ini merupakan  studi  kasus  pendirian  Vihara  Tri  Dharma  di  Kelurahan  Kedamaian,  Kota  Bandar  Lampung. Penelitian  menyimpulkan  bahwa,  kasus  pendirian  Vihara  Tri  Dharma  menjadi  salah  satu  contoh  dalam memahami  mekanisme  pengelolaan  konflik  pendirian  rumah  ibadah  di  kota  Bandar  Lampung.  Hal  itu ditunjukkan oleh andil pemerintah  melalui PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 merupakan langkah perencanaan dalam  mengelola  konflik  pendirian  rumah  ibadah  secara  konstuktif.  Dalam  pengelolaan  konflik  tersebut, penanganan konflik melalui PBM dilakukan secara struktural dan kultural. Secara strukural jelas terlihat pada pengorganisasian  dari  pihak-pihak  terkait  dalam  penyelesaian  konflik.  Secara  kultural  terlihat  pada  upaya fasilitatif dari pihak-pihak terkait melalui musyarawah dalam penyelesaian konflik.
Kata Kunci : Manajemen konflik, pendirian rumah ibadah, vihara, lampung

## PENDAHULUAN
Lampung  merupakan  salah  satu  propinsi  yang  menjadi  sasaran  transmigrasi  pada  era  Orde Baru  (Orba).  Tidak  hanya  itu,  Lampung  juga  menjadi  wilayah  yang  kali  pertama diterapkannya  kolonisasi  (sebutan  transmigrasi  era  pemerintahan  Belanda)  pada  1902.
Sehingga tak heran jika banyak wilayah di  Lampung  yang mengambil nama daerah di Jawa (Gadingrejo,  Pringsewu,  Kalirejo,  Pringkumpul,  dan  sebagainya).  Saat  itu,  pemerintahan kolonial  Belanda  dipimpin  oleh  Alexander  W.F.  Idenburg  (menjadi  menteri  Urusan  Daerah Jajahan; 1902-5, 1908-9, 1918-9, dan menjadi Gubernur Jenderal; 1909-16) dan menerapkan politik etis (Ricklefs 2008), yang mengandung tiga prinsip yakni, pendidikan, pengairan dan perpindahan  penduduk  (kolonisasi).  Kolonisasi  atau  transmigrasi  ini  dahulu,  baik  sejak zaman Belanda sampai Orde Baru merupakan sebuah itikad baik dari pemerintah terkait dan membawa perkembangan yang baik dari Jawa ke luar Jawa.
Namun tak hanya mendatangkan hal positif, transmigrasi di Lampung diindikasikan juga menjadi  salah  satu  sebab  terjadinya  konflik  antara  pendatang  (sebutan  transmigran)  dengan pribumi. Salah satu efek yang terlihat dari transmigrasi menurut peneliti adalah adanya titik- titik daerah transmigran yang cenderung eksklusif. Hal ini mengurangi keakraban antar etnis penduduk  di  Lampung.  Kasus  yang  baru  saja  terjadi  di  Lampung  Selatan  (desa  Balirunaga- warga  Bali  dengan  Kalianda-warga  Lampung)  misalnya,  menjadi  fakta  adanya  pekerjaan rumah besar dalam sistem transmigrasi. Konflik di Lampung Selatan tersebut mendatangkan kerugian  besar  bagi  daerah  dan  masyarakatnya.  Terlebih  jika  konflik  tersebut  dibubuhi dengan  muatan  agama  dan  memang  sangat  potensial  terjadi  (warga  Bali  notabene  hindu dengan Lampung yang notebene islam).
Selain  itu,  hal  yang  terkait  langsung  dengan  persoalan  keagamaan  yang  menimbulkan konflik  di  Lampung  diantaranya  adalah,  munculnya  aliran  sempalan  atau  penodaan  agama dan  kasus-kasus  pendirian  rumah  ibadah.  Pada  isu  pendodaan  agama,  MUI  Lampung  telah menetapkan terdapat  sebanyak 16 paham  yang dipandang sesat. Pada kasus-kasus  pendirian rumah  ibadah,  yakni  kasus  renovasi  pembangunan  gereja  Katolik  di  kecamatan  Tanjung Senang  Kota  Bandar  Lampung,  kasus  pendirian  gereja  GKSBS  di  Kotabumi  Kabupaten Lampung  Utara,  dan  kasus  pendirian  Vihara  Tri  Dharma  di  kota  Bandar  Lampung, kecamatan  Kedamaian,  kelurahan  Kedamaian.  Kedua  persoalan  keagamaan  ini  merupakan beberapa diantara sumber kerawanan dari pemeliharaan kerukunan umat beragama (lampiran KMA  nomor  84  tahun  1996;  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kerawanan Hidup Umat Beragama).
Kasus-kasus  pendirian  rumah  ibadah  cukup  mewarnai  hampir  pada  setiap  daerah  di Indonesia.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  terkaitpun  terhadap  kasus-kasus  pendirian rumah  ibadah  cukup  beragam.  Ada  kasus  yang  tentu  berhasil  ditindaklanjuti  dan  ada  kasus yang belum memperoleh titik temu antara pihak bertikai. Penyelesaian beberapa kasus dinilai sebagian  kalangan  cenderung  lamban  (misal,  kasus  gereja  Yasmin  Bogor  atau  kasus
pendirian  rumah  ibadah  Vihara  Tri  Dharma  di  Lampung).  Kata  “lamban”  disini mengisyaratkan  ada  persoalan  pada  proses  penyelesaian  konflik  tersebut,  atau  memang “lamban”  adalah  sebuah  konsekuensi  logis  dari  penerapan  musyawarah  untuk  mencapai mufakat.
Pemerintah, terkait dengan pendirian rumah ibadah, sudah mengeluarkan peraturan yang dapat  dijadikan  pedoman  (PBM  Nomor  9  dan  8  tahun  2006;  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  dalam  memelihara  kerukunan  umat  beragama, Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama,  dan  Pendirian  Rumah  Ibadah).  Hal  ini merupakan  perencanaan  dan  sekaligus  upaya  preventif  yang  sudah  dilakukan  pemerintah. Meskipun  dalam  proses  penerapannya  banyak  menuai  pro  dan  kontra,  tetap  peraturan  ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tak terkecuali Lampung. Namun  apakah  pedoman  ini  menjadi  acuan  dalam  penyelesaian  konflik  pendirian  rumah ibadah  di  Lampung?  Tentu  saja  kemungkinan  besar  PBM  ini  menjadi  acuan.  Namun bagaimana penerapannya? Ini adalah pertanyaan yang sarat dengan relativitas.
Sebuah kajian kritis pada sisi materi hukum terhadap PBM Nomor 9 dan 8/2006 pernah dilakukan oleh Viona Wijaya (2013). Wijaya mengawali kajiannya dari fakta adanya insiden pendirian  rumah  yang  terjadi  di  beberapa  daerah  di  Indonesia,  dan  hal  ini  karena  PBM dipandang  diskriminatif  dan  tidak  sesuai  dengan  konstitusi.  Hasil  penelitian  tersebut menunjukan  bahwa,  materi  hukum  dalam  PBM  tidaklah  bermasalah.  Hal-hal  yang  diatur dalam  PBM  tidak  melanggar  konstitusi  mengenai  larangan  pembatasan  HAM  (Hak  Asasi Manusia),  karena  pendirian  rumah  ibadah  tidak  termasuk  sebagai  Hak  Asasi  Manusia. Pendirian  rumah  ibadah  termasuk  dalam  wilayah  forum  eksternum  yang  dapat  dibatasi  dan diatur demi ketertiban umum.
PBM  mengindikasikan  adanya  keinginan  dari  pemerintah  bersama  masyarakat  untuk mengatasi urusan pemerintahan, yakni pengaturan ketertiban umum (termasuk salah satunya pendirian rumah ibadah).  Masalah pendirian  rumah ibadah pada beberapa kasus  disebabkan diantaranya  karena  persoalan  penerapan  PBM  di  daerah,  yang  tentu  dilakoni  oleh  aparatur pemerintah daerah dan pihak lainnya. Mengapa? Karena hal ini merupakan faktor yang sarat dengan  relativitas  ‘kemampuan’  aparatur  daerah.  Hal  ini  berarti,  kemungkinan  terdapat persoalan manajerial terhadap pendirian rumah ibadah.
Sementara  pada  sisi  lain,  rumah  ibadah  sangatlah  dibutuhkan  umat  tertentu  untuk melakukan  ibadah.  Seperti  umat  Kristiani,  yang  harus  mengunjungi  gereja  sesuai kepercayaannya.  Meskipun  ibadah  tak  hanya  bisa  dilakukan  di  rumah  ibadah  atau  bisa dilakukan  dimana  saja  untuk  Muslim,  namun  tidak  seluruhnya  untuk  umat  dan  agama  lain.
Selain itu, rumah ibadah bagi umat agama dijadikan sebagai sarana bertemu antar umat yang murah.  Sehingga,  penindakan  secara  tidak  lamban  perlu  dilakukan  oleh  pihak  terkait (Pemerintah  Daerah,  Kementerian  Agama,  Majelis  Agama,  Ormas  Keagamaan,  dan  Umat agama yang berselisih) guna mengurangi kecenderungan tidak terlayaninya kebutuhan religi umat beragama di Indonesia.
Oleh  karena  itu,  peneliti  hendak  memahami  kasus  pendirian  Vihara  Tri  Dharma  di kelurahan  Kedamaian  Propinsi  Lampung  yang  terjadi  pada  tahun  2006  dan  selesai ditindaklanjuti  pada  2010.  Permasalahan  pokok  yang  hendak  dipahami  dalam  penelitian  ini adalah  mekanisme  pengelolaan  (manajemen)  konflik  pendirian  Vihara  Tri  Dharma  di kelurahan Kedamaian kota Bandar Lampung.
Hasil  penelitian  ini  selanjutnya  diharapkan  dapat  berguna  sebagai entry  point (bahan rujukan) bagi pembuat kebijakan Kementerian Agama dalam: memberikan informasi tentang upaya pengelolaan yang dilakukan oleh beberapa komunitas terkait dengan pendirian rumah ibadah.

## Kerangka Konsep

## Konflik
Konflik menurut Mcdougal (1908) seorang ahli Psikologi Sosial, adalah bawaan insting dari masing-masing  individu.  Dia  berpendapat  bahwa,  setiap  individu  terlahir  dengan  beberapa insting  yang  di  antaranya  adalah  adanya  kegarangan  (kesukaan  berkelahi  atau pugnacity ), serakah  ( acquisitiveness ),  dan  melindungi  diri  ( self  protection ).  Ketiga  insting  ini  dapat menggambarkan mengapa individu akrab dengan wilayah atau tindakan konflik. Lain halnya dengan Mc Dougal, Park dan Burgess (dalam Himes 1980) lebih melihat konflik disebabkan tidak  hanya  dari  faktor  internal  individu,  melainkan  faktor  luar  individu,  seperti  perasaan rasial,  perbedaan  kebudayaan,  dan  pada  akhirnya  berkontribusi  terhadap  organisasi, penyatuan, dan kehidupan manusia. Sesuai pendapat ini, konflik bermanifestasi dalam bentuk apapun,  sesuai  dengan  stimulasi  lingkungan  (paling  tidak  pada  aspek  sosial  dan  budaya), seperti  sumber-sumber  yang  dipandang  rawan  dalam  persoalan  keagamaan,  diantaranya pendirian rumah ibadah.
Swanstrŏm dan Weissmann (2005) mendefinisikan konflik sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih pihak berusaha mendapatkan sumber daya langka yang sama dan waktu yang sama.  Konflik  memiliki  siklus  tertentu,  karena  sifatnya  yang  dinamis.  Oleh  karena  itu, pemahaman  mengenai  siklus  konflik  perlu  dipelajari  guna  mengetahui  bagaimana,  di  mana,
dan  kapan  menempatkan  strategi  dan  pengukuran  yang  tepat,  baik  dalam  rangka  mencegah dan mengelola konflik.
Mudzhar (dalam  Isre 2003)  menyebutkan, bahwa konflik sosial  adalah suatu  keadaan di mana  sekelompok  orang  dengan  identitas  yang  jelas,  terlibat  pertentangan  secara  sadar dengan  suatu  kelompok  lain  atau  lebih,  karena  mengejar  tujuan-tujuan  bertentangan,  baik dalam nilai maupun dalam klaim terhadap status, kekuasaan, atau sumber-sumber daya yang terbatas  dan  dalam  prosesnya  ditandai  oleh  adanya  upaya  pihak-pihak  yang  terlibat  untuk saling  menetralisasi,  mencederai,  atau  bahkan  mengeliminasi  posisi  atau  eksistensi  lawan. Jadi  menurutnya,  konflik  bukanlah  kompetisi  atau  ketegangan,  meskipun  keduanya  dapat menjadi cikal bakal konflik.
Lebih  lanjut,  Danie  Druckman  (1993)  dalam  “ Conflict  Resolution  Theory  and  Practise: Integration  and  Application ”  menyebutkan  dalam  tulisannya  tentang  “An  Anylytical Research  Agenda  for  Conflict  and  Conflict  Resolution”,  bahwa  konflik  memiliki  beberapa tipe yang didasarkan dari sumbernya, yakni;
1. Konflik kepentingan ( conflict of interest ), yakni perbedaan dalam hasil antara satu dengan yang  lain  dan  sering  terwujud  dalam  sebuah  kompetisi  untuk  memperoleh  sumber  daya dan keuntungan.
2. Konflik  pemahaman  ( conflict  of  understanding ),  yakni  ketidaksepakatan  antara  satu dengan yang lain atas cara-cara tertentu dalam proses menuju kesepakatan.
3. Konflik  ideologi  atau  ideologi  yang  bertentangan  ( conflict  of  ideology/conflicting ideology ),  yakni  pertentangan  karena  disebabkan  karena  perbedaan  ideologi  atau keyakinan.
Hasil  beberapa  kajian  menunjukkan  bahwa,  konflik  kepentingan  yang  terkait  dengan perbedaan  ideologi  akan  lebih  sulit  diselesaikan  dibandingkan  dengan  konflik  yang  tidak berasal dari perbedaan ideologi (Isre 2003).
Sesuai  dari  pendapat  pakar  di  atas  tentang  konflik,  konseptualisasi  dari  konflik  sesuai dengan  arah  dari  penelitian  ini  adalah situasi  di  mana  individu  atau  kelompok  mengalami pertentangan  dan  dilema  terhadap  wilayah  mikro  (perasaan  rasial)  dan  makro  sosial (politik, ekonomi, budaya, agama), bersifat manifes dan laten, dapat memberikan kontribusi negatif (kekerasan) dan positif (damai), serta dapat dicegah, dikelola, dan dipecahkan . Pada penelitian ini persoalan agama menjadi prioritas yang dikaji dan dipahami, namun demikian tetap didukung dari wilayah makro sosial lainnya (budaya, politik, demografi, dan ekonomi).

## Manajemen (Pengelolaan) Konflik Keagamaan
Untuk  mengelola  konflik,  baik  dalam  kelompok  maupun  antar  kelompok,  sejumlah  kontrol sosial  baik  formal  dan  informal  dapat  digunakan  untuk  menegakkan  aturan  dan  regulasi hukum  (Johnson  2008).  Teori  manajemen  konflik  mendasarkan  pada  adanya  kekerasan sebagai  akibat  dari konflik  adalah sebuah konsekuensi  yang dapat  dihilangkan, dengan cara mengatasi perbedaan nilai-nilai dan kepentingan yang ada di antara masyarakat (Miall 2004). Manajemen  konflik  merupakan  sebuah  upaya  menyelesaikan  konflik  dengan  melakukan kompromi-kompromi  dengan  keadaan,  seperti  hubungan  sejarah  dari  konflik  dan  fenomena politik  yang  diperankan  oleh  aktor-aktor  politik  yang  berpengaruh.  Manajemen  konflik memungkinkan  terbentuknya  sebuah  lembaga  yang  mampu  membimbing  konflik  ke  jalur yang konstruktif. Dalam hal ini Bloomfield dan Reily (1998) dan Miall (2004)  mengatakan bahwa:
Conflict  management  is  the  positive  and  constructive  handling  of  difference  and divergence.  Rather  than  advocating  methods  for  removing  conflict,  [it]  addresses  the more realistic question  of  managing conflict: how to  deal  with it in  a constructive way, how to bring opposing sides together in a cooperative process, how to design a practical, achievable, cooperative system for the constructive management of difference.
Lain  halnya  dengan  Bloomfield  dan  Reily  yang  lebih  memandang  manajemen  konflik dilakukan  dengan  pendekatan  yang  konstruktif  dan  lebih  sensitif  pada  realitas  konflik  yang terjadi.  Bessel  (dalam  Colleta  dkk.  2001)  berpendapat,  bahwa  berfungsinya  negara, menghargai  hak  asasi  manusia,  sistem  ekonomi  yang  berdasarkan  pada  keadilan,  dan berorientasi sosial adalah karakteristik dari kohesi sosial  yang merupakan kondisi tepat bisa lakukannya  manajemen  konflik.  Namun,  meskipun  karakteristik  ideal  tadi  dapat  terpenuhi, tetap saja konflik dapat terjadi secara berkala. Jika saja, karakteristik dari kohesi sosial tidak ada, maka konflik sosial yang akan terjadi cenderung ke arah yang merusak. Oleh karena itu, manajemen dari konflik sosial sangat efektif ketika kohesi sosial meningkat.
Nimer (2013) mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik dengan cara  damai dan konstruktif,  yakni  mekanisme  internal  kelompok,  mekanisme  antar  kelompok,  dan mekanisme  di  luarnya  (ekstra).  Pada  mekasnisme  internal  kelompok,  pengembangan  etika, spiritualitas,  dialog  dan  pergaulan  multikultural,  serta  peran  ketokohan  merupakan  hal  yang mendukung  perdamaian  dan  penyelesaian  masalah  secara  nirkekerasan  (tanpa  kekerasan). Pada  mekanisme  antar  kelompok,  interaksi  antara  komunitas  beda  agama  (muslim-kristen) menjadi  sebuah  hal  yang  penting  dalam  mewujudkan  damai.  Perwujudan  dari  adanya interaksi  ini dapat  terlihat  melalui konsultasi dan dialog  antar  agama, seperti adanya FKUB (Forum  Kerukunan  Umat  Beragama)  atau  pembentukan  organisasi  antar  iman.  Pada
mekanisme  ekstra,  dapat  terwujud  dalam  sistem-sistem  bentukan  Negara.  Ciri-ciri  dari efektifnya mekanisme ekstra adalah adanya perlakuan yang adil terhadap agama-agama yang ada,  status  agama  yang  otonom  atau  semi  otonom,  tidak  mencampuri  urusan  internal  dari setiap  komunitas.  Sistem  bentukan  Negara  ini  akan  jauh  lebih  baik  ketika  adanya  upaya menjalin  kerjasama  antara  Negara.  Dan  yang  terakhir  dari  unsur  pendukung  mekanisme ekstra adalah keberadaan masyarakat imigran.
Sedangkan  menurut  Robinson  dan  Clifford  (Liliweri  2005),  manajemen  konflik merupakan  tindakan  konstruktif  yang  direncanakan,  diorganisasikan,  digerakan,  dan dievaluasi  secara  teratur  atas  semua  usaha  demi  mengakhiri  konflik.  Manajemen  konflik harus  dilakukan  sejak  pertama  kali  tumbuh.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kemampuan  dalam melacak  faktor  positif  pencegah  konflik  daripada  melacak  faktor  negatif  yang  mengancam konflik.
Terdapat beberapa model dari manajemen konflik yang berkembang (Liliweri 2005);

## 1. Model Thomas-Kilmann
Model  ini  tergantung  dari  situasi  natural  dari  konflik  yang  terjadi.  Dalam  model  ini diterapkan  pengelolaan;  bersaing  ( competing ),  akomodasi,  menghindari  ( avoiding ), kolaborasi, dan kompromi.
2. Model akulturasi Colleen Ward
Model  ini  sangat  ditentukan  dari  faktor  kognitif  manusia.  Artinya,  setiap  etnik  yang berkeinginan untuk hidup bersama harus dalam masyarakat yang beragam dan harus aktif mengubah peta kognitifnya.
3. Model Pelled
Model  ini  menerangkan  dampak  dari  keberagaman  dan  konflik  terhadap  hasil  kerja kelompok. Model ini memiliki 7 unsur, yakni; visibility demographic diversity (keragaman anggota  kelompok), job  relatedness  of  demographic  diversity (keragaman  tugas  yang dapat  diukur,  seperti;  kematangan  organisasi,  tingkat  pendidikan  anggota,  latar  belakang fungsional), group longevity (lamanya waktu dari anggota untuk bertahan dalam kesatuan kelompok),  konflik  afektif,  konflik  substantive, turn  over (pergantian;  sejauhmana individu memutuskan untuk meninggalkan keanggotaan), dan task performance (tampilan kerja sangat menentukan dalam proses kerjasama).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  operasionalisasi  dari  manajemen  konflik  keagamaan  dalam penelitian  ini  adalah metode  yang  bertujuan  membatasi  atau  menghindari  kekerasan (nirkekerasan)  bernuansa  agama  melalui  atau  mendorong  pihak-pihak  yang  terlibat  agar
berperilaku  positif  (bersifat  fasilitatif  dan  musyawarah  untuk  mufakat),  juga  direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, dan dievaluasi.

## Pedoman Pendirian Rumah Ibadah
Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  atau  lebih  sering  singkat menjadi  PBM  nomor  9  dan  8  tahun  2006  adalah  tentang  “Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah”. Peraturan ini  menjadi  rujukan  penting  dalam  mengkaji  pendirian  rumah  ibadah,  selain  persoalan kultural daerah penelitian. Pada peraturan tersebut, terdapat pedoman baku dalam mendirikan rumah ibadah bagi umat beragama di  Indonesia. Pedoman tersebut terdapat pada lampiran I (pertama) PBM nomor 9 dan 8/2006, Bab IV, pasal 13 sampai dengan pasal 17. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut (Balitbang Kemenag 2007);
Pasal 13:
1. Pendirian  rumah  ibadah  didasarkan  pada  keperluan  nyata  dan  sungguh-sungguh berdasarkan  komposisi  jumlah  penduduk  bagi  pelayanan  umat  beragama  yang bersangkutan di wilayah kelurah/desa.
2. Pendirian  rumah  ibadah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1,  dilakukan  dengan  tetap menjaga  kerukunan  umat  beragama,  tidak  mengganggu  ketentraman,  dan  ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Dalam  hal  keperluan  nyata  bagi  pelayanan  umat  beragama  di  wilayah  kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau propinsi.
Pasal 14:
1. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
a. Daftar  nama  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  pengguna  rumah  ibadah  paling  sedikit  90 (sembilan  puluh)  orang  yang  disahkan  oleh  pejabat  setempat  sesuai  dengan  tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1.
b. Dukungan  masyarakat  setempat  paling  sedikit  60  (enam  puluh)  orang  yang  disahkan oleh Lurah/Kepala Desa.
c. Rekomendasi  tertulis  Kepala  Kantor  Departemen  Agama  (sekarang  menjadi Kementerian Agama) Kabupaten/Kota.
3. Dalam persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf a terpenuhi, sedangkan huruf b  belum  terpenuhi,  pemerintah  daerah  berkewajiban  memfasilitasi  tersedianya  lokasi pembangunan rumah ibadah.
Pasal 15:
Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf d, merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tulis.
Pasal 16:
1. Permohonan  pendirian  rumah  ibadah  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  14,  diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah.
2. Bupati/Walikota  memberikan  keputusan  paling  lambat  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
Pasal 17:
Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.
Jika ditemukan sebuah perselisihan dalam prosesnya, pada PBM tersebut juga disertakan upaya  penyelesaiannya  pada  Bab  VI  tentang  “ Penyelesaian  Perselisihan ”,  pasal  21,  yakni “ Perselisihan  akibat  pendirian  rumah  ibadat  diselesaikan  secara  musyawarah  oleh masyarakat  setempat.  Dalam  hal  musyawarah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak dicapai,  penyelesaian  perselisihan  dilakukan  oleh  bupati/walikota  dibantu  kepala  kantor Kementerian  Agama  kabupaten/kota  melalui  musyawarah  yang  dilakukan  secara  adil  dan tidak  memihak  dengan  mempertimbangkan  pendapat  atau  saran FKUB kabupaten/kota. Dalam  hal  penyelesaian  perselisihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak,  dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat ”.
Secara  prosedural,  negara  dalam  hal  ini  berhak  melayani  seluruh  umat  beragama, terutama dalam pengadaan bangunan rumah ibadah. Prosedur ini (pedoman pendirian rumah ibadah)  menjadi  salah  satu  rujukan  yang  bisa  diberikan  negara  bagi  umat  beragama  di Indonesia dalam hal tata cara pendirian rumah ibadah.
Salah  satu  kebijakan  Kementerian  Agama  yang  dijadikan  sandaran  dalam  penelitian  ini adalah  lampiran  KMA  (Keputusan  Menteri  Agama)  nomor  84  tahun  1996  yakni  tentang “ Petunjuk  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kerawanan  Kerukunan  Hidup  Umat  Beragama ”. Dalam KMA tersebut disebutkan bahwa sumber-sumber kerawanan adalah; pendirian tempat
ibadah,  penyiaran  agama,  bantuan  luar  negeri,  perkawinan  berbeda  agama,  perayaan  hari besar  keagamaan,  penodaan  agama,  kegiatan  aliran  sempalan,  dan  aspek  non  agama  yang mempengaruhi  (kepadatan  penduduk,  kesenjangan  sosial  melalui  kegiatan  agama,  adat istiadat, dan budaya daerah yang beraneka ragam, ekonomi, pelaksanaan pendidikan, gerakan separatis penyusupan maupun internasional yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan sosial keagamaan),  dan  lemahnya  pengawasan  dan  penegakan  hukum  dalam  melaksanakan  KMA yang mengatur kedelapan poin di atas.
Sehingga operasionalisasi konsep dari manajemen konflik pendirian rumah ibadah dalam tulisan  ini  adalah, metode  yang  bertujuan  membatasi  atau  menghindari  kekerasan (nirkekerasan) dalam pendirian rumah ibadah dengan berpedoman pada PBM nomor 9 dan 8  tahun  2006,  mendorong  pihak-pihak  yang  bertentangan  agar  berperilaku  positif  (bersifat fasilitatif dan musyawarah untuk mufakat), direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, dan dievaluasi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan studi kasus dari pendirian Vihara Tri Dharma kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Penelitian dengan pendekatan studi kasus ini dilakukan pada 2013 di Propinsi  Lampung,  Kota  Bandar  Lampung.  Kota  Bandar  Lampung  adalah  ibu  kota  dari Propinsi Lampung, memiliki 20 kecamatan dan 126 kelurahan.
Kecamatan  Kedamaian  (dahulu  masuk  kedalam  wilayah  administrasi  kecamatan Tanjungkarang  Timur)  menjadi  wilayah  penelitian,  karena  kasus  pendirian  rumah  ibadah yang  dikaji  berasal  dari  daerah  tersebut.  Pemerintahan  kecamatan  Kedamaian  terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2012, tentang “ penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan ”.
Kelurahan Kedamaian adalah wilayah sasaran penelitian. Kelurahan Kedamaian terdiri dari  2  Lingkungan  (LK)  dan  18  Rukun  Tetangga  (RT)  (BPS  Lampung  2013).  Berdasarkan data statistik, agama Islam merupakan agama mayoritas di kelurahan Kedamaian dan agama Budha  menjadi  agama  kedua  terbanyak  di  kelurahan  tersebut.  Sehingga  wajar  saja  jika terdapat  keinginan  warga  yang  beragama  Budha  menginginkan  adanya  Vihara  di lingkungannya. Sementara data  yang diperoleh peneliti, pada Kota Bandar Lampung Vihara hanya berjumlah 6 bangunan dan belum termasuk pada kecamatan Kedamaian.
Seiring dengan hal di atas, umat Budha pada kelurahan Kedamaian berupaya mendirikan vihara  Tri  Dharma.  Namun  menemui  sejumlah  penolakan  oleh  pihak-pihak  tertentu.
Sejumlah  rentetan  mekanisme  upaya  pendirian  vihara  tersebut  memiliki  dinamika  tersendiri dan menjadikan peneliti berusaha memahami kasus pendirian rumah ibadah tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Kasus Pendirian Vihara Tri Dharma
Selama    kurang  lebih  3  bulan  surat  permohonan  ditindaklajuti  oleh  ketua  lingkungan  (LK/ Lingkungan;  umumnya  yang  kita  kenal  adalah  Rukun  Warga  atau  RW).  Hal  ini merupakan perolehan  waktu  yang  cukup  lama  jika  tidak  adanya  permohonan  pendirian  rumah  ibadah yang lain. Namun bisa saja karena keterbatasan dari aparatur mengorganisasikan anggotanya atau  memang  waktu  yang  ideal  dalam  membentuk  tim  sosialisasi  pendirian  vihara  tersebut adalah  3  bulan.  Ternyata  setelah  ditelusuri  peneliti,  memang  perolehan  waktu  pembentukan tim ini sangatlah tentatif, tergantung dari kesiapan pihak-pihak yang diajak berpartisipasi.
Setelah  menemukan  angka  sikap  dari  masyarakat,  proses  dilanjutkan  dan  memerlukan waktu  cukup  lama  sekitar  3  bulan.  Reaksi  penolakan  muncul  pada  Mei  sampai  dengan Agustus  2007.  Masyarakat  yang  tidak  setuju  kemungkinan  besar  berasal  dari  angka  tidak setuju dan ini terjadi pada masyarakat sekitar masjid Al-Amin. Penolakan ini bisa saja tidak terjadi jika peranan dari tim sosialisasi pembangunan vihara Tri Dharma mengajak kelompok masyarakat yang tak setuju dan tak berpendapat berdialog.
Hampir  setahun,  Juni  2007  –  Juni  2008  persoalan  pendirian  Vihara  Tri  Dharma  sejak adanya upaya penolakan sampai dikeluarkannya rekomendasi dari pemerintahan kota Bandar Lampung.  Selanjutnya,  pada  Juli  2008  dikeluarkan  rekomendasi  dari  Kementerian  Agama Kota  Bandar  Lampung.  Dalam  hal  ini,  keluarnya  surat  rekomendasi  antar  pemerintahan memerlukan waktu kurang lebih sebulan. Namun  yang patut dipertanyakan adalah mengapa pautan waktu pasca penolakan oleh masyarakat dibandingkan dengan persoalan administratif oleh  pemerintah  daerah  terpaut  jauh?  Tampaknya,  penyesuaian  kultural  jauh  memerlukan waktu  yang  relatif  lama,  dibandingkan  dengan  persoalan  struktural  (mengeluarkan  surat rekomendasi).  Hal  ini  tentu  mengindikasikan  penyesuaian  kultural  lebih  banyak  variabel yang memerlukan adaptasi. Hal inilah yang cenderung terjadi pada hampir setiap kasus-kasus pendirian  rumah  ibadah  di  berbagai  wilayah  Indonesia,  kemungkinan  juga  tidak  menutup kemungkinan pada persoalan selain pendirian rumah ibadah.
Pada  Maret  2009,  pemerintah  daerah  (DPRD)  menghimbau  pihak  terkait  pendirian vihara menangguhkan pembangunan karena gejolak sosial yang terjadi. Namun tidak sampai sebulan,  muncul  pernyataan  atas  nama  masyarakat  kedamaian  akan  persoalan  pendirian
vihara  Tri  Dharma  telah  diselesaikan  secara  kekeluargaan.  Hal  ini  mengartikan  bahwa, terdapat  pendekatan  yang  aktif  dilakukan  oleh  panitia  pembangunan  dengan  pihak  yang menolak. Ini merupakan aksi yang sarat dengan pendekatan kultural.
Pada  Agustus,  dua  kantor  pemerintahan  yang  terkait  dengan  pendirian  Vihara  Tri Dharma  mengeluarkan  rekomendasi.  Ini  berarti  pada  dua  unsur  pemerintahan  ini  tidak  ada persoalan. Namun pada September dan Oktober terjadi lagi aksi penolakan oleh masyarakat dan  tidak  main-main,  kelompok  masyarakat  ini  mengatasnamakan  kota  Bandar  Lampung, tidak lagi wilayah kelurahan Kedamaian. Aksi penolakan ini bisa saja disebabkan karena ada pendekatan  yang  dilakukan  tidak  menyertakan  seluruh  tokoh  adat  dan  masyarakat  kota Bandar  Lampung.  Atau  cara  pendekatan  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  adat  orang Lampung.  Namun  pada  November,  muncul  kelompok  masyarakat  atas  nama  kelurahan Kedamaian  menyatakan  persoalan  vihara  Tri  Dharma  telah  selesai  diatasi.  Dan  mereka menyatakan ini didepan aparatur keamanan (Babinkantibmas dan Babinsa) dan daerah (Lurah Kedamaian).  Namun  tidak  berselang  lama  di  awal  tahun  Januari  2010,  aksi  penolakan kembali terjadi. Hal ini mengindikasikan ada persoalan asertifitas (keterbukaan sikap),  yang menyebabkan orang perorang yang tidak terbuka menyampaikan aspirasi mereka secara lugas dan  jujur.  Ini  merupakan  persoalan  individual  yang  kemudian  menyebar  menjadi  persoalan kelompok.  Bilamana,  tim  pendirian  dan  sosialisasi  peka  terhadap  individu-individu  yang seperti  ini,  dapat  dengan  mudah  dan  cepat  menyelesaikan  persoalan  pendirian  vihara  Tri Dharma yang cenderung berlarut-larut.

## Penanganan Kasus Pendirian Vihara Tri Dharma
Pendirian  Vihara  Tri  Dharma  berusaha  ditangani  oleh  beberapa  pihak  terkait.  Terdapat  7 (tujuh)  tahapan  dalam  penanganan  kasus  pendirian  Vihara  Tri  Dharma.  Penanganannya adalah sebagai berikut:
1. Melakukan  rapat  koordinasi  Badan  Kesbang  dan  Politik  bersama  jajaran  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  Propinsi  Lampung  dan  FKUB  Kota  Bandar Lampung. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama peserta rapat, diputuskan untuk segera membentuk tim bersama yang terdiri dari Badan Kesbangpol Propinsi Lampung, Kanwil Kemenag,  dan  FKUB  propinsi  Lampung,  guna  mengidentifikasi  permasalahan  dan potensi konflik sosial terkait dengan pembangunan Vihara Tri Dharma.
2. Pembentukan  tim  pemantauan,  evaluasi,  dan  Fasilitasi  Penanganan  Permasalahan Pembangunan (disingkat; PEF3P) Vihara Tri Dharma di Bandar Lampung. PEF3P terdiri dari Kepala Kesbangpol  selaku ketua, ketua  FKUB propinsi  selaku  wakil  ketua, kepala
Bidang  Kesatuan  Bangsa  pada  Bakesbang  dan  Politik  selaku  sekretaris,  dan  unsur anggota  yang  terdiri  dari  ketua  MUI  propinsi,  ketua  Walubi  propinsi,  perwakilan  NU propinsi,  Pastur  perwakilan  tokoh  Katolik,  Kanwil  Kemenag  propinsi,  dan  unsur  staf Kesbangpol daerah propinsi Lampung.
3. Dilakukannya rapat tim koordinasi tim PEF3P Vihara Tri Dharma.
4. Dilakukannya  rapat  dengar  pendapat  antara  tim  PEF3P  Vihara  Tri  Dharma  di  Bandar Lampung  dengan  kelompok  masyarakat  yang  mengajukan  keberatan  atas  rencana pembangunan  Vihara  Tri  Dharma  di  kelurahan  Kedamaian,  kecamatan  Tanjungkarang Timur.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pokok  persoalan,  yakni  memperoleh faktor penyebab penolakan, konfirmasi dugaan manipulasi berkas persyaratan dukungan warga  setempat,  dan  laporan  tindakan  sepihak,  serta  gratifikasi  di  dalam  pengajuan kelengkapan  persyaratan  dukungan  masyarakat.  Pada  kegiatan  ini  ditemukan  sejumlah masalah,  yakni  belum  terciptanya  kesamaan  persepsi  dalam  implementasi  peraturan perundang-undangan di bidang kehidupan beragama, belum tersedianya pranata pelaksan kerukunan  dalam  kehidupan  beragama,  dan  cara  pandang  yang  berbeda  antara  sesama pemeluk agama tentang hakikat pengamalan ibadah.
5. Dilakukannya  rapat  dengar  pendapat  antara  tim  PEF3P  Vihara  Tri  Dharma  dengan panitia  pembangunan  Vihara  Tri  Dharma.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi dan klarifikasi atas;
a. Keberadaan  umat  agama  lain  (Katolik,  Kristen,  dan  Islam)  dalam  berkas “masyarakat  pengguna  rumah  ibadah  (agama  Budha)” dan  temuan  beberapa masyarakat pengguna rumah ibadah yang berasal dari luar lokasi.
b. Temuan  2  (dua)  orang  belum  cukup  umur  pada  berkas  “ dukungan  masyarakat setempat ”.
c. Pengesahan  berkas  masyarakat  pengguna  rumah  ibadah  dan  berkas  dukungan masyarakat setempat oleh pejabat sesuai dengan tingkat dan wewenangnya.
d. Tindakan  klaim  sepihak  pada  surat  undangan  sosialisasi  dan  dugaan  pemalsuan tanda tangan dukungan masyarakat setempat.
e. Dugaan  manipulasi  persetujuan  di  dalam  berkas  “ dukungan  masyarakat  sekitar ” pada sosialisasi di mushola Al-Amin dan mushola Izzatul Islam.
6. Dilakukannya  kunjungan  lapangan  tim  PEF3P  Vihara  Tri  Dharma  ke  Kelurahan Kedamaian.  Kegaitan  tersebut  menghasilkan  bahwa  bangunan  Vihara  Tri  Dharma dikelilingi oleh rumah ibadah dan fasilitas umat Muslim sekitar (Mushola Izzatul  Islam dan  Masjid  Cirebon  di  bagian  Timur,  Mushola  Al-Amin  di  bagian  Timur,  Masjid  Al-
Mutaqien  dan  Mushola  Al-Jannah  di  bagian  Utara,  serta  komplek  pemakaman  umat Islam di bagian Barat).
7. Dilakukannya  pertemuan  koordinasi  tim  PEF3P  Vihara  Tri  Dharma  dengan  institusi terkait,  seperti  Inspektorat  Kota  Bandar  Lampung,  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Bandar  Lampung.  Pertemuan  ini  menghasilkan,  bahwa  pengajuan  permohonan rekomendasi  pembangunan  Vihara  Tri  Dharma  di  Kelurahan  Kedamaian  adalah  kali pertama sejak diterbitkannya PBM nomor 9 dan 8/2006; tidak adanya Juknis (Petunjuk Teknis) atau Juklak (Pentunjuk Pelaksanaan) tentang mekanisme dan prosedur pendirian rumah  ibadah  menyebabkan  tidak  adanya  panduan  baku  bagi  jajaran  Kantor  Kemenag kota  dalam  menelaah  permohonan  rekomendasi,  sehingga  hal  ini  menjadi  keterbatasan dalam  menafsirkan  dan  melaksanakan  kewenanagan  kelembagaan  dalam  memproses pengajuan permohonan rekomendasi.
Kantor Kemenag kota telah membentuk  tim  verifikasi dan pemeriksaan secara faktual berkas  persyaratan  permohonan,  yang  menyimpulkan  bahwa  rasio  pendirian  rumah  ibadah agama Budha di kota Bandar Lampung masih memungkinkan untuk dilakukan, karena pada saat  tersebut  rumah  ibadah  umat  Budha  hanya  berjumlah  6  unit.  Selain  itu,  Koramil Tanjungkarang Timur pada 29 April 2010, menyampaikan bahwa Iklim Kantibmas dan sosial kemasyarakatan  di  Kelurahan  Kedamaian  berjalan  kondusif.  Hanya  saja  perlu  diwaspadai adanya  mobilisasi  kekuatan  dari  luar  Bandar  Lampung  oleh  kelompok  masyarakat  yang menolak,  namun  hal  ini  tidak  terjadi  sampai  pemantauan  terakhir  dilakukan.  Dari  hasil penyelidikan  Polsek  Tanjungkarang  ditemukan  bahwa,  penyebab  penolakan  terhadap pembangunan  adalah  adanya  kecemburuan  sosial  pada  sebagian  kelompok  masyarakat  dan saat  ini  telah  dapat  diselesaikan  secara  kekeluargaan.  Sebagian  besar  masyarakat  pada kelurahan  Kedamaian  sesungguhnya  menerima  dan  tidak  mempersoalkan  pembangunan Vihara Tri Dharma. Potensi gangguan Kantibmas berasal dari luar kelurahan Kedamaian.
Sesuai  dengan  hal  di  atas,  ada  tiga  asumsi  dalam  mengakhiri  konflik  melalui  metode manajemen konflik, yakni;
a. Kalah-kalah, yakni setiap orang yang terlibat dalam konflik akan kehilangan tuntutannya jika konflik terus berlanjut.
b. Kalah-menang, yakni salah satu pihak pasti kalah karena dia kehilangan tuntutannya, dan pihak  lain  pasti  menang.  Indikasi  selanjutnya  adalah  jika  pihak  yang  kalah  kurang menerima  keputusan  dengan  sepenuh  hati,  maka  di  kemudian  hari  akan  timbul  konflik baru.
c. Menang-menang,  yakni  dua  pihak  sama-sama  menang.  Ini  terjadi  jika  kedua  pihak kehilangan  sedikit  tuntutannya,  namun  hasil  akhirnya  memuaskan  kedua  pihak.  Jika kedua pihak menerima keputusan dengan lapang dada, maka akan mencegah timbulnya konflik yang bersumber dari masalah yang sama.
Penyelesaian  kasus  pendirian  Wihara  Tri  Dharma  merupakan  bagian  dari  mekanisme pengelolaan  (manajemen)  konflik  pendirian  rumah  ibadah  yang  dilakukan  oleh  berbagai pihak  (Pemerintah  Daerah,  FKUB,  dan  masyarakat)  di  kota  Bandar  Lampung.  Kasus pendirian  Vihara  Tri  Dharma  merupakan  salah  satu  contoh  adanya  sebuah  mekanisme pengelolaan  konflik  yang  sudah  direncanakan  oleh  pemerintah.  Salah  satu  bagian perencanaannya adalah lahirnya PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Hal ini berarti, pemerintah telah jauh hari mempersiapkan penanganan pendirian rumah ibadah.
PBM  ini  menjadi  pedoman  dalam  mengelola  konflik  pendirian  rumah  ibadah. Pengelolaan  konflik  pendirian  rumah  ibadah  melalui  PBM  ini  tak  hanya  bersifat  struktural, melainkan  juga  bersifat  kultural.  Secara  struktural  dibuktikan  dari  adanya  upaya  koordinasi terstruktur  dari  aparatur  atau  pihak-pihak  terkait.  Adapun  secara  kultural  dibuktikan  dari adanya upaya pihak terkait dalam menyelesaikan pokok persoalan dengan musyawarah.
Jika  dikaitkan  dengan  model  manajemen  konflik  Thomas  Kilmann,  penyelesaian konflikVihara Tri Dharma ini ada kemiripannya, yakni konflik yang terjadi cenderung sangat natural.  Terdapat  kelompok  yang  menolak  dan  kemudian  bersaing,  sehingga  menyebabkan pendirian  Vihara  ini  lamban  didirikan.  Pemerintah  berusaha  mengakomodasi  sejak  awal dengan  menjalankan  apa  yang  telah  dituangkan  dalam  PBM  nomor  9  dan  8/2006.  Upaya yang  dilakukan  pemerintah  ini  dan  masyarakat  yang  peduli  adalah  bagian  dari  usaha menghindari konflik yang akan merugikan banyak pihak. Pemerintah daerah bersama dengan pihak  terkait  berusaha  memadukan  segenap  kepentingan  dengan  didasarkan  pada  data-data, peraturan, dan kepentingan pihak-pihak tertentu. Tentu jalan yang ditempuh pemerintah dan pihak terkait adalah dengan jalan musyawarah.
Tentu  keefektifan  sebuah  mekanisme  manajemen  konflik  tidak  bisa  dibuktikan  secara umum, melainkan melalui kasus per kasus. Salah satunya adalah kasus pendirian Vihara Tri Dharma  ini.  Sebuah  mekanisme  manajemen  konflik  pada  kasus  tersebut  dipahami  peneliti memiliki  keefektifan.  Pertama,  tidak  adanya  kekerasan.  Kedua,  adanya  upaya  fasilitatif melalui musyawarah dari pihak-pihak terkait dan ini merupakan usaha konstruktif.
Meskipun  peneliti  memahami  kasus  ini  efektif  dalam  pengelolaan  konfliknya  pada skala  umum,  tetap  peneliti  masih  menyangsikan  adanya  kekurangan  atau  ketidakefektifan dari segi waktu penyelesaian konflik. Seharusnya perolehan waktu penyelesaian konflik pada
kasus  ini  dapat  diselesaikan  secara  cepat  atau  tidak  mengulur-ulur  waktu.  Hal  ini  penting karena,  adanya  rumah  ibadah  merupakan  bagian  dari  eksistensi  dari  umat  beragama  dan  itu juga  merupakan  bagian  pelayanan  yang  diberikan  oleh  negara.  Namun  peneliti  menyadari, bahwa  konsekuensi  dari  penyelesaian  secara  kultural  melalui  musyawarah  atau  kompromi memerlukan adanya adaptasi terhadap beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah persoalan waktu.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa,  pendirian  Vihara  Tri  Dharma  menjadi  salah  contoh kasus  dalam  memahami  mekanisme  pengelolaan  (manajemen)  konflik  pendirian  rumah ibadah di kota Bandar Lampung. Andil pemerintah melalui PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 merupakan  langkah  perencanaan  dalam  mengelola  konflik  pendirian  rumah  ibadah  secara konstuktif dan menuntut kelihaian aparatur daerah dalam menafsirkan aturan dan mengelola sumber daya manusia yang terkait. Dalam pengelolaan konflik tersebut, penanganan konflik melalui  PBM  dilakukan  secara  struktural  dan  kultural.  Secara  strukural  jelas  terlihat  pada pengorganisasian  dari  pihak-pihak  terkait  dalam  penyelesaian  konflik.  Dan  secara  kultural terlihat  pada  upaya  fasilitatif  dari  pihak-pihak  terkait  melalui  musyarawah  dalam penyelesaian konflik.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan dua hal:
1. Musyawarah  tetap  menjadi  pendekatan  kultural  yang  efektif  dalam  penyelesaian  kasus pendirian rumah ibadah.
2. Perlu penambahan poin batasan waktu proses pendirian rumah ibadah di PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Litbang dan Diklat. 2007. Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006: Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  Dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama, Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama,  dan  Pendirian  Rumah  Ibadah . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
Himes, S., Josep. 1980. Conflict and Conflict Management . Athens: University of Gerogia Press.
Isre,  Soleh,  Moh.  2003. Konflik  Etno  Religius  Indonesia  Kontemporer .  Jakarta:  Badan Litbang  dan  Diklat:  Puslitbang  Kehidupan  Beragama:  Bagian  Proyek  Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama.
Johnson, Paul, Doyle. 2008. Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach. Chapter14:  Conflict and Competition: Analyctical Theories at the Macro Level . New York: Springer Science and Bussines Media.
Liliweri, Alo. 2005. Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur . Yogyakarta: LKiS.
Miall,  Hugh.  2004.  “Conflict  Transformation:  A  Multi-Dimentional  Task.”  Dalam Transforming Ethnopolitical Conflict: A Berghof Handbook , diedit oleh Alex Austin dkk (eds).  Wiesbaden: Berghof Research Center For Constructive Conflict Management.
Nimer,  Abu,  Mohammed.  2010. Nirkekerasan  dan  Bina  Damai  Dalam  Islam:  Teori  dan Praktik . Jakarta: Pustaka Alvabet.
Ricklefs, C., M. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 . Edisi keempat. Jakarta: Serambi.
Weissmann,  S.,  Mikael.,  Swanstrὁm,  P.,  L.,  Niklas.  2005. Conflict,  Conflict  Prevention, Conflict Management and Beyond: A Conseptual Exploration . Massachusetts Ave. NW: Central  Asis  Caucasus  Institute;  Silk  Road  Studies  Program  –  A  Joint  Translantic Research and Policy Center John Hopkins University-SAIS.
Wijaya, Viona. 2013. “Kajian Kritis Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri  Nomor  9  tahun  2006  dan  nomor  8  tahun  2006.”  Tugas  Akhir  mahasiswa. Bandung: Universitas Padjajaran.