Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2, Des 2020, Hal.10-19 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS

## Aryo Fadlian
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Hukum Pidana merupakan hukum publik yang digunakan untuk membatasi  tingkah laku manusia menjaga  ketertiban  umum.  Penegakanya  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pihak-pihak  yang berwenang    yang  di  atur  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Teori  Pertanggungjawaban  Pidana merupakan teori terpenting  dalam ilmu hukum pidana karena      dalam menerapkan ilmu hukum pidana  tidak  akan  terlepas  dari  teori  pertanggungjawaban  pidana  maka  daripada    itu  penulis mengangkat  pertanggungjawaban  pidana  dalam  suatu  kerangka  teoritis.  Metode  yang  digunakan penulis adalah yuridis normative , menggunakan litaratur dari kepustakaan dan penilitian qualitative. Pertanggung  jawaban  dalam  hukum  pidana  dapat  diartikan  sebagai  pertanggungjawaban  pidana, dalam  Bahasa  belanda torekenbaarheid ,  dalam  Bahasa  inggris  criminal  responsibility  atau criminalliabilit y.  Pertanggungjawaban  pidana  adalah  mengenakan  hukuman  terhadap  pembuat karena  perbuatan  yang  melanggar  larangan  atau  menimbulkan  keadaan  yang  terlarang. Pertanggungjawaban  pidana  karenanya  menyangkut  proses  peralihan  hukuman  yang  ada  pada tindak pidana kepada pembuatnya. Syarat pertanggungjawaban pidana ada tiga yaitu : dolus (dengan sengaja)  melakukan  tindak  pidana,  culpa(lalai)  sehingga  dengan  kelalaiannya  terjadi  perbuatan pidana,  tidak adanya alas an penghapusan pidana. Dari pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang tepenting dan mendasar dalam keilmuan hukum pidana. Asas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana mislanya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder should: Actus non factim reum nisi mens sis rea ).

## Kata kunci : Teori, Pertanggungjawaban, Pidana

## ABSTRACT
Criminal  law  is  a  public  law  that  is  used  to  limit  human  behavior  to  maintain  public  order. Enforcement  is  carried  out  by  the  government  and  the  authorized  parties  regulated  by  laws  and regulations.  The  theory  of  criminal  responsibility  is  the  most  important  theory  in  the  science  of criminal law because in applying the science of criminal law it will not be separated from the theory of  criminal  responsibility,  therefore  the  author  raises  criminal  responsibility  in  a  theoretical framework. The method used by the author is normative juridical, using literature from literature and qualitative research. Accountability in criminal law can be interpreted as criminal liability, in Dutch torekenbaarheid, in English criminal responsibility or criminal liability. Criminal liability is imposing  punishment  on  the  maker  for  an  act  that  violates  a  prohibition  or  creates  a  prohibited condition. Criminal liability therefore involves the process of transferring the existing punishment for  a  crime  to  the  maker.  There  are  three  conditions  for  criminal  liability,  namely:  dolus (intentionally) committing a crime, culpa (negligence) so that by negligence a criminal act occurs, there is no reason for the abolition of the crime. From the discussion above, the writer concludes that criminal responsibility is the most important and fundamental theory in criminal law science. The  correlated  principle  of  criminal  liability  is  the  basic  principle  of  criminal  law,  for  example, “cannot be punished if there is no mistake (geen straf zonder should: Actus non factim reum nisi mens sis rea).
Keyword : Theory, Acountability, Criminal

## A. PENDAHULUAN
Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang – undang (wetboek) yang dinamakan Kitab Undang – undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan – aturan pidana yang ada di luar wetboek inisemuanya  tunduk  pada  system  yang  dipakai  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana, hal ini tercantum pada Pasal 103 KUHP 1 . Istilah hukum pidana  sering  digunakan  sebagai  terjemahan  dari  perkataan Straf dalam  Bahasa Belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah  hukuman  cenderung  diikuti  oleh  kalangan  praktek  dan  masyarakat  awam sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara.
Menurut Chairul  Chuda tindak  pidana  adalah  perbuatan  atau  serangkaian perbuatan  yang  padanya  dilekatkan  sanksi  pidana.  Selanjutnya,  menurut Chairul Chuda  bahwa  dilihat  dari  istilahnya,  hanya  sifat-sifat  dari  perbuatan  saja  yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana  tersebut  menjadi  bagian  dari  persoalan  lain  yaitu  pertanggungjawaban pidana. 2
Moeljatno mengatakan  bahwa  pengertian  Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perkembangan  hukum  di  negara  Indonesia  khususnya  hukum  pidana  lebih cenderung  mengarah  kepada  spesialisasi  pengaturan  hampir  di  segala  segi kehidupan  manusia.  Perkembangan  pranata  hukum  ini  berpotensi  selalu menciptakan suatu legal explosion yaitu suatu hukum yang meluas, meningkatkan pengaturannya  dalam  berbagai  bidang,  yang  cenderung  selalu  menggantikan mekanisme  kontrol  lain  yang  ada  dalam  suatu  masyarakat.  Pranata  hukum  ini terkadang selalu melampaui lingkup tanggung jawab keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam  pengaturan  tentang  kumpul  kebo  yang  diskriminalisasi  dalam  rancangan
1 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 17 2 Ibid, hlm.193
kitab  undang-undang  hukum  pidana  baru,  pengaturan  tentang  kekerasan  dalam rumah tangga yang cenderung mencampuri aspek aspek privasi kehidupan rumah tangga dan sebagainya. 3
Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasikan di dalam sebuah Kitab Undang-Undang. Di dalam perkembangannya banyak hukum yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum pidana yang tertulis juga  dikodifikasikan  itu  tertera  ketentuan-ketentuannya  di  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda. 4 Penerapan  dalam  hukum  pidana  atau  suatu  perundang-undangan  yang berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan pidana dilakukan. Berlakunya suatu hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. 5 Hukum  pidana  itu  bukanlah  merupakan  suatu  hukum  yang  mengandung  norma- norma  yang  baru,  tetapi  melainkan  hanya  mengatur  tentang  pelanggaran- pelanggaran  dan  kejahatan-kejahatan  terhadap  suatu  norma-norma  hukum  yang didalamnya mengatur mengenai kepentingan umum. 6
Oleh  karena    itu  dalam  ditemukanya  fenomena-fenomena  tersebut  maka  hal-hal tersebut  yang  melatarbelakngi  penulis  berinisiatif  untuk    membahas    hal  yang dianggap  perlu  terkait  judul  artikel  ilmiah  ini.  Sehingga  memberikan  manfaat pembaca  untuk  menelaah,  memahami  mengenai  “Pertanggungjawaban  Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis.

## B. METODE PENELITIAN
Metode    Penelitian  yang  dipakai  oleh  penulis  yaitu  metode  penelitian  Yuridis Normatife. Dengan menggunakan Sumber hukum Primer, Sumber hukum Skunder dan  sumber  hukum  tersier.  Dengan  mengumpulkan  pendapat-pendapat  para ahli/pakar, literatur pada kepustakaan, peraturan perundang undangan.
3 M. Said Saile, PenyidikanTindak Pidana Tertentu, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm.1
4 R. Abdoel Djamali , pengantar hukum Indonesia, PT raja grafindo persada, Jakarta 2016, hlm.172
5 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,2017, hlm.36
6 C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta,1986,hlm.257

## C. PEMBAHASAN

## 1. Istilah Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggung  jawaban  dalam  hukum  pidana  dapat  diartikan  sebagai pertanggungjawaban  pidana,  dalam  Bahasa  belanda torekenbaarheid ,  dalam Bahasa inggris criminal responsibility atau criminalliabilit y.
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  mengenakan  hukuman  terhadap  pembuat karena  perbuatan  yang  melanggar  larangan  atau  menimbulkan  keadaan  yang terlarang.  Pertanggungjawaban  pidana  karenanya  menyangkut  proses  peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.
Meninjau  perumusan Simons strafbaarfeit  harus  merupakan,  perbuatan  manusia, perbuatan itu adalah wederrechtelijke (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaar), dan  orang  itu  dapat  di  permasalahkan 7 .  Mempertanggungjawabkan  seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan  pidana  secara  subjektif  terhadap  pembuatnya.  Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai  faktor  penentu  pertanggungjawaban  pidana  dan  tak  hanya  dipandang sekedar  unsur  mental  dalam  tindak  pidana. 8 Seseorang  dinyatakan  mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. 9
Untuk  dapat  mengenakan  pidana  pada  pelaku  karena  melakukan  tindak pidana,  aturan  hukum  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  berfungsi  sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.  Pertanggungjawaban  pidana  yang  menyangkut  masalah  pembuat  dari tindak  pidana,  aturan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  regulasi
7 M. Holyone N Singadimedja,, Oci senjaya, Margo Hadi Pura, Loc.Cit.
8 Chairul  Huda, Dari Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4
9 Admaja  Priyatno, Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Koorporasi Di Indonesia , Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15
mengenai  bagaimana  memperlakukan  mereka  yang  melanggar  kewajiban.  Jadi perbuatan  yang  dilarang  oleh  masyarakat  itu  dipertanggungjawabkan  pada sipembuatnya,  artinya  hukuman  yang  objektif  terhadap  hukuman  itu  kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjwaban pidana tanpa adanya kesalahan dari  pihak  yang  melanggar  tidak dapat  dipertanggungjawabkan.  Jadi  orang  yang tidak  mungkin  dipertanggungjawabkan  dan  dijatuhi  pidananya  kalau  tidak melakukan  perbuatan  pidana.  Tetapi  meskipun  dia  melakukan  perbuatan  pidana tidak selalu dia dapat dipidana.
Van Hamel , mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:
(a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
(b)  Menyadari  bahwa  perbuatannya  itu  tidak  dibenarkan  atau  dilarang  oleh masyarakat, dan
(c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. 10
Menurut Mulyatno, istilah  hukuaman  yang  berasal  dari  kata straf dan  istilah dihukum,  yang  erasal  dari  perkataan wordt  gestraf adalah  istilah-istilah  yang konvensional. 11 Beliau  tidak  setuju  dengan  istilah  tersebut,  dan  menggunakan pidana untuk menterjemahkan isitlah straf, dan sitilah diancam dengan pidana untuk menggantikan  istilah  wordt  gestraf.  Menurutnya  kata  straf  itu  diterjemahkan dengan hukuman, maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum  pidana  maupun  hukum  perdata.  Hukuman  adalah  hasil  atau  akibat  dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.
2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana
10 Ibid
11 Muladi, Pidana Dan Pemidanaan , Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana , Bandung, Alumni, 1984, hlm. 1
a. Dengan sengaja ( dolus )
Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan  perbuatan  yang  dilarang  atau  diperintahkan  oleh  Undang- undang”.  Dalam  Memori  Van  Toelichting  (Mvt)  Menteri  Kehakiman sewaktu  pengajuan  Criminal  Wetboek  tahun  1881  (  yang  menjawab Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  1915),  dijelaskan:  “ sengaja”  diartikan  :”  dengan  sadar  dari  kehendak  melakukan  suatu kejahatan  tertentu”.  Menurut  teori  pengetahuan  atau  teori membayangkan,  manusia  tidak  mungkin  dapat  menghendaki  suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena  itu  tindakan  yang  bersangkutan dilakukan  sesuai dengan bayangan  terlebih dahulu telah diabuat. Teori menitikberatkan pada  apa  yang  diketahui  atau  dibayangkan  sipembuat  ialah  apa  yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori  kehendak,  sengaja  adalah  kehendak  untuk  mewujudkan  unsur- unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (voorhomen) dan dengan rencana terlebih dahulu (meet voorberacterade). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoabaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat  untuk  itu  telah  ternyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.
Adapun  pembagian  jenis  sengaja  yang  secara  tradisional  dibagi  tiga jenis yaitu antara lain:
1) Sengaja sebagai maksud ( opzet als oogemark )
2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian ( opzet met bewustheid van zakerheid of noodzakelijkheid )
3) Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  seklai  terjadi  ( opzet  met
warschijkheidbewustzjin )
b. Kelalaian ( culpa )
Undang-undang  tidak  memberikan  definisi  yang  dimaksud  dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt ( Memori van toelichting ) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan  kebetulan.  Hazewinkel  Suringa  mengatakan  bahwa  delik  culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian  itu  terletak  antara  sengaja  dan  kebetulan.  Dalam  Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya,  sedangkan  siapa  karena  salahnya  (culpa)  melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harusmempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang  ada  dua  macam,  yaitu  delik  kelalaian  yang menimbulkan  akibat  dan  yang  tidak  menimbulkan  akibat,  tetapi  yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat,  dengan  kelalaian  atau  kekurang  hati-hatian  itu  sendiri  sudah diancam dengan pidana.
c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana
Salah  satu  untuk  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal  yang  menghapuskan  atau  memberatkan  pengenaan  pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian  umum  yang  terdapat  dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari  dua  buku  sebagaimana  terdapat  dalam  buku  kedua  (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran ( yang berlaku secara
khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

## D. PENUTUP
Dari pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang tepenting dan mendasar dalam keilmuan hukum pidana. Asas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana mislanya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder should: Actus non factim reum nisi mens sis rea ). Untuk menerapkan hukum pidana tidak bisa mengindahkan pertanggungjawaban pidana, sulit untuk bisa diterapkan pidan ajika tidak memahami pertanggungjawaban pidana karena pidana merupakan pertanggungjawaban  yang seseorang lakukan yang mengandung unsur kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Ahmad  Mujahidin, Pembaharuan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan (ed.). , Hukum Perceraian , Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama ,  Cet  IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek , Bandung: Mandar Maju, 2001.
Moh.  Taufik  Makarao, Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata, Jakarta:  Rineka Cipta, 2009.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Edisi  Revisi,  Cetakan  Ke-14, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum  Cara  Perdata Dalam Teori Dan Praktek , Bandung: Mandar Maju, 2009.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 2006.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Press, 2019.
Sri  Wardah  dan  Bambang  Sutiyoso, Hukum  Acara  Perdata  dan Perkembangannya di Indonesia , Yogyakarta: Gama Media, 2007.
Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan Kembali , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## 2. Jurnal
Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Elvira Dewi Ginting, “Realisasi  Persidangan  Melalui  Media  Elektronik  ( e-litigation )  di Pengadilan  Agama  (Studi  Tentang  PERMA  No.  1  Tahun  2019  dan Pelaksanaannya  di  Pengadilan  Agama  Rantauprapat” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam , Vol 8, No 2 (2020).
Annisa, “Analisis Hukum E-litigasi Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi  dan  Persidangan  Di  Pengadilan  Secara  Elektronik Dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  Agama”, Jurnal  Negara  dan Keadilan , Vol 9, No 2 (2020).