Mekanisme Perubahan Apbk Kota Subulussalam Tahun 2018 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Oleh:
Rispalman, SH., MH / Sitti Mawar, S.Ag., M.H. rispalman@ar-raniry.ac.id & sitimawar@yahoo.com

## ABSTRAK
Sebagai  Negara  yang  berdaulat  Indonesia  adalah  Negara  kesatuan  yang  dimana  pemerintah pusat  menyerahkan  kewenangannya  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan urusan pemerintahan. Aceh sebagai daerah istimewa melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 42 Ayat (1) Butir D tertulis “menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas,  disetujui,  dan  ditetapkan  bersama”  hal  ini  menjadi  suatu  permasalahan  di  kota subulussalam  karena  pengimplementasian  Pasal  42  Ayat  (1)  Butir  D  tersebut  tidak  ada dilaksanakan di kota subulussalam. Terkait dengan kasus yang terjadi dalam tahun anggaran 2018 yaitu Perubahan APBK yang terjadi tiga kali dalam satu tahun. Penelitian ini di format untuk  menjawab  permasalahan  sebagai  tujuan  penelitiannya  yaitu  bagaimana  perubahan APBK  kota  subulussalam  yang  dilaksanakan  oleh  Walikota.  Bagaimana  perubahan  APBK kota  subulussalam  di  tinjau  dari  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan  Aceh.  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  penulis  menggunakan  metode Normatif Yuridis . Dari hasil penelitian yang penulis teliti bahwa proses Penganggaran APBK kota Subulussalam sudah  sesuai dengan proses penganggaran dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang merujuk kepada Undang-undang Nomor 33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.  Namun  setelah  sidang  paripurna  bersama  DPRK,  tiba-tiba  Walikota  kembali mengeluarkan  perubahan  APBK  tampa  sepengetahuan  dan  persetujuan  DPRK.  hal  tersebut tentu  menyalahi  aturan,  sehingga  mengakibatkan  keputusan  perubahan  APBK  tersebut  tidak sah.
Kata Kunci : Perubahan anggaran, APBK Subulussalam

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang dimana sebagai suatu bentuk Negara berdaulat  yang  diselenggarakan  sebagai  satu  kesatuan  tunggal  dimana  pemerintah  pusat adalah  yang  tertinggi  dan  mempunyai  kekuasaan  yang  tidak  dibatasi,  kekuasaan  pemerintah pusat bisa menyerahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan  pemerintahan. 1 Dalam  hal  ini  pemerintah  pusat  bukannya  tidak  memiliki kewewenangan  sama  sekali  terhadap  pemerintah  daerah,  akan  tetapi  sebagian  dari kewewenangan  pemerintah  pusat  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah.  Wewenang  tetap yang  dimiliki  oleh  pemerintah  pusat  adalah  wewenang  mengenai  politik  luar  negeri, pertahanan,  keamanan,  keadilan,  moneter  dan  fiskal  nasional  serta  agama  adanya  otonomi
1 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia , (Sinar Grafika, 2006), hlm. 35.
daerah  melalui  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah,  dan Aceh  sebagai  daerah  yang  memiliki  Daerah  Istimewa,  melalui  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Di  provinsi  Aceh,  perkembangan  terhadap  otonomi  daerah  berlanjut  dengan ditetapkannya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh (selanjutnya  disebut  dengan  UUPA).  Melalui  UUPA  telah  diatur  tentang  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  yang  otonom  dan  seluas-luasnya  bagi  kesejahteraan  rakyat  Aceh. Institusi yang sangat penting dan menentukan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik  dan  demokratis,  khususnya  dalam  pengelolaan  anggaran  adalah  Pemerintah  Daerah (Pemda)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Kedua  institusi  ini  sangat dibutuhkan  untuk  mengemban  pelaksanaan  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah 2 . Pasal  42  ayat  (1)  butir  d  menyatakan  bahwa  “menyusun  dan  mengajukan  rancangan  qanun tentang  APBA  kepada  DPRA  dan  APBK  kepada  DPRK  untuk  dibahas,  disetujui  dan ditetapkan bersama”. 3 Berikut uraian lebih lengkap dalam pasal 42 Undang-undang momor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh :
Tugas dan Wewenang gubernur atau bupati/walikota sebagai berikut :
1. Gubernur atau bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang:
a. memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  berdasarkan  kebijakan  yang ditetapkan  bersama  antara  Gubernur  dan  DPRA  atau  bupati/walikota  dan DPRK;
b. mengajukan rancangan qanun
c. menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA, atau bupati/walikota dan DPRK;
d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama;
e. melaksanakan  dan  mengoordinasikan  pelaksanaan  syari’at  Islam  secara menyeluruh;
f. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA atau DPRK;
g. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Pemerintah;
2 Nila Trisna dan Nodi Marefanda , “Implementasi Akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat,” Jurnal Public Policy, Diakses Melalui http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/160/146
3 Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
h. memberikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  kabupaten/kota  kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
i. menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/ kabupaten/kota kepada masyarakat;
j. mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan
k. mewakili  daerahnya  di  dalam  dan  diluar  pengadilan  dan  dapat  menguasakan kepada  pihak  lain  sebagai  kuasa  hukum  untuk  mewakiinya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan, dan
l. melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
2. Gubernur  melakukan  konsultasi  dan  memberikan  pertimbangan  terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. 4
Dan  sebagaimana  yang  telah  tertulis  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  dalam  Pasal  42  ayat  (1)  butir  d  mengatur  tentang  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kota (APBK).  Dalam  pasal  tersebut  tertulis  bahwasanya  “menyusun  dan  mengajukan  rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama”. 5 Hal ini menjadi permasalahan dalam pemerintahan kota Subulussalam pada saat sekarang ini, karena pengimplementasian suatu aturan dari pasal 42 ayat (1) butir d Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tersebut tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya.
Jadi  seperti  contoh  kasus  yang  terjadi  bahwasanya  perubahan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Kota  (APBK)  tiga  kali  dalam  waktu  satu  tahun  tampa  persetujuan  DPRK, kebijakan perubahan anggaran kota subulussalam dilakukan hingga tiga kali melalui peraturan walikota  (PERWAL)  turut  dikritisi  oleh  beberapa  lembaga,  salah  satunya  yaitu  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kebijakan perubahan anggaran berdasarkan peraturan walikota telah melanggar aturan karena tampa pembahasan sebagaimana mestinya, yang dimana hal ini dapat berpotensi bancakan anggaran, dan sangat berpotensi terjadinya penyimpangan.
Perubahan APBK tanpa persetujuan DPRK sangat tidak dibenarkan secara aturan dan mekanisme  proses  penganggaran  karena  penyususan  dan  pembahasan  rencana  maupun
4 Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Teantang Pemerintahan Aceh.
5 Ibid., hlm. 2.
perubahan  anggaran  harus  di  bincangkan  dan  disetujui  oleh  lembaga  DPRK  sebagaimana dalam perundang-undangan.
Proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  yang  kemudian  dijabarkan  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah  (RKPD)  untuk  periode  1  tahun.  Berdasarkan  RKPD  tersebut,  Pemerintah  Daerah (Pemda)  menyusun  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA)  yang  akan  dijadikan  dasar  dalam penyusunan APBD. Kemudian Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  (PPAS)  untuk  selanjutnya  diserahkan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD).  Setelah  PPAS  telah  disetujui  DPRD,  maka  disusunlah  Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD. 6
APBD ditetapakan setiap tahun dengan pemerintahan daerah yang berlaku untuk tahun anggaran yang bersangkutan (januari sampai dengan desember). Dalam garis besarnya, siklus APBD adalah sebagai berikut :
1. Penyususnan RAPBD (Rancangan APBD)
2. Pembahasan RAPBD
3. Penetapan RAPBD menjadi APBD
4. Pelaksanaan APBD
5. Perubahan APBD
6. Pemeriksaan BPK (badan pemeriksa keuangan)
7. Perhitungan (pertanggung jawaban) APBD

## LANDASAN TEORI

## A. Pengertian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  dasar  pengelolaan keuangan  daerah  dalam  masa  satu  tahun  anggaran,  terhitung  mulai  tanggal  1  bulan  Januari sampai dengan tanggal 31 bulan Desember. 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  dan  ditetapkan  dengan peraturan  daerah.  Penyusunan  APBD  disesuaikan  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan
6 http://eprints.undip.ac.id/26746/1/pdf_belanja_modal_28diah_sulistyowati 29.pdf
7 Rojali  Abdullah, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  Dengan  pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung, (Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 152.
pemerintahan  dan  kemampuan  pendapatan  daerah,  dimana  dokumen  ini  berfungsi  otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 8
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  suatu  rencana  keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah.  Jadi,  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  dan  Kota  adalah  model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Qanun. 9
Dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh  yang merujuk  kepada  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  dimana  didalam  Undang-undang  ini menjelaskan bahwasanya APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu  tahun  anggaran  sesuai  dengan  Undang-undang  keuangan  negara. 10 dan  juga  Kota merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan kota dan semua belanja daerah dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  dalam  tahun  anggaran  tertentu.  Dengan  demikian, pemungutan  semua  penerimaan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani, daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan jumlah dan sasaran yang  ditetapkan  dalam  APBD  sehingga  APBD  menjadi  dasar  bagi  kegiatan  pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan daerah. 11

## B. Mekanisme Penganggaran dan bentuk APBD
Pemerintah  Daerah  perlu  menyusun  APBD  untuk  menjamin  kecukupan  dana  dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan  pemerintahan  dan  sumber  pendanaannya.  Pengaturan  kesesuaian  kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut.
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
3. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  provinsi  yang  penugasannya  dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.
8 Bastian Indra, Jurnal Akutansi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, September 2008.
9 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: asindo, 2005), hlm. 109.
10 Pasal  309  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .
11 HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 151.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.
Mekanisme atau struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah,  belanja  daerah,  dan  juga  pembiayaan  daerah.  Selisih  antara  pendapatan  dengan anggaran  belanja  daerah  mengakibatkan  terjadinya  surplus  atau  defisit  APBD. 12 Surplus anggaran , terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaraan belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang,  penyertaan  modal  (investasi)  daerah,  pemberian  pinjaman  kepada  pemerintah  pusat atau  pemerintah  daerah,  transfer  ke  dana  cadangan  dan  sisa  lebih  tahun  anggaran  berjalan. Defisit  anggaran ,  terjadi  apabila  anggaran  pendapatan  daerah  diperkirakan  lebih  kecil  dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup  defisit  tersebut  yang  diantaranya  bersumber  dari  sisa  lebih  perhitungan  anggaran lalu, penggunaan dana cadangan, penerimaan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. 13

## C. Evaluasi  Rancangan  Qanun  Tentang  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah)
Untuk  menghasilkan  laporan  pertanggungjawaban  Pemerintahan  Daerah  (termasuk laporan keuangan) yang baik, maka diperlukan sistem informasi akuntansi, sistem pengadilan manajemen,  dan  sistem  informasi  keuangan  daerah,  laporan  yang  dihasilkan  tidak  hanya untuk  Pemerintah  Daerah  akan  tetapi  juga  untuk  DPRD,  masyarakat,  Pemerintah  pusat  dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya. 14
Undang-undang Nomor 11 Tahun  2006 Tentang Pemerintahan Aceh merujuk kepada Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur mengenai evaluasi rancangan Peraturan Daerah atau Qanun yaitu Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD yang disetujui bersama dan rancangan  peraturan  Gubenur  tentang  penjabaran  APBD  sebelum  ditetapkan  oleh  Gubernur paling  lama  tiga  hari,  maka  disampaikan  kepada  menteri  untuk  dievaluasi,  dilampiri  dengan RKPD,  serta  KUA  dan  PASS  yang  disepakati  antara  Kepala  Daerah  dan  DPRD.  Kemudian menteri  melakukan  evaluasi  terhadap  rancangan  Peraturan  daerah  provinsi  mengenai  APBD dan  rancangan  Gubernur  tentang  penjabaran  APBD.  Evaluassi  tersebut  dilakukan  bertujuan
12 Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, (Jakarta: Indeks, 2007), hlm. 32.
13 Ibid.,
14 Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta  : Rajawali Pers, 2009), hlm. 15.
untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Daerah atau Qanun tentang APBD dan tentang Penjabaran  Gubernur  terhadap  APBD  dengan  ketentuan  peraturan  yang  lebih  tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PASS dan RPJMD. Hasil evaluasi akan disampaikan oleh menteri  kepada  Gubernur  paling  lama  15  hari  terhitung  sejak  rancangan  qanun,  evaluasi  ini disampaikan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apabila  penyampaian  evaluasi  tidak  disampaikan  dengan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi maka Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari setelah hasil evaluasi diterima. 15

## D. Pertanggungjawaban Akhir Tahun mengenai APBD
Setiap  akhir  tahun  anggaran  Pemerintahan  Daerah  wajib  membuat  perhitungan  APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD. Perhitungan  APBD  harus  menghitung  selisih  antara  realisasi  penerimaan  dengan  anggaran penerimaan  dan  realisasi  pengeluaran  dengan  anggaran  pengeluaran  serta  menjelaskan alasannya.  Alasan  harus  menetapkan  apakah  selisih  tersebut  disebabkan  oleh  faktor  yang terkendali atau tidak terkendali. 16
Pertanggung  jawaban  pelaksanan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) dilakukan  oleh  Kepala  Daerah  dengan  menyampaikan  rancangan  perda  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa  oleh  badan  pemeriksa  keuangan  (BPK)  paling  lambat  enam  bulan  setelah  tahun setelah  tahun  anggran  berahir.  Laporan  keuangan  ini  sekurang-kurangnya  meliputi  laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Laporan keuangan ini disusun dan disajikan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Standar akutansi pemerintah disusun oleh Komite Standar Akutansi Pemerintah. 17

## E. Prinsip  Good  Governance  Dalam  Penyusunan  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah)
Good Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Word Bank memberikan  defenisi good  governance sebagai  “ the  way  state  used  in  managing  economic and  social  resources  for  development  of  society” sedangkan  United  Nation  Development Program  (UNDP)  mendefenisikan Good  Governance sebagai  “ the  exercise  of  political, economic,an aministrative autority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini,
15 Pasal  314  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
16 HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 162.
17 Rozali Abdulla, Pelaksanaan Otonomi Luas, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), hlm. 152.
Word  Bank  lebih  menekankan  pada  cara  pemerintah  mengelola  sumberdaya  sosial  dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. 18
Prosedur penyusunan APBD, perumusan  strategi dan prioritas pembuatan APBD dan dasarnya  menjadi  wewenang  dan  tanggung  jawab  pihak  Pemerintah  Daerah  (eksekutif). Dalam  pelaksanaannya,  wewenang  dan  tanggungjawab  ini  dapat  diserahkan  kepada  orang- orang  kunci  di  instanti  teknis  yang  ada  di  Pemerintahan  Daerah,  dibawah  koordinator SEKDA.  Setelah  arah  dan  kebijaksanaan  umum  APBD  tersusun,  pemerintah  daerah menetapkan  menetapkan  strategi  dan  prioritas  pengelolaan  dengan  memfokuskan  pada indentefikasi  kondisi  ysang  ada,  isu  strategi,  kecenderungan  ke  depan.  Dalam  hal  ini  dapat pula  dilakukan  analisis  SWOT  ( Strongth adalah  kekuatan, weaknes  adalah kelemahan, opportunity adalah  peluang, threet adalah  tantangan)  dalam  kaitannya  dengan  pencapaian sastra  umum  APBD.  Dalam  proses  penyusunan  APBD  dan  sevisi  dengan good  financial governance yang  pertama-tama  harus  diperhatiakan  adalah  membentuk  APBD  yang  terasa demokratis  dengan  mengedepankan  unsur  peran  serta  masyarakat.  Element  masyarakat menjadi  penting  artinya  dalam  proses  pembuatan  APBD  disamping  Pemerintah  Daerah  dan DPRD dengan maksud untuk mempertajam substansi APBD sebagai perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan  kualitas  pelayanannya  terhadap  masyarakat.  Selanjutnya  perlu  dilandaskan  pula  bahwa dalam tahapan penyusunan APBD, Pemerintah Daerah (PEMDA) berfungsi sebagai penyusun rancangan APBD yang diusulkan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan. Untuk itu maka mulai  dari  penyusunan  rancangan  APBD,  Pemerintah  Dearah  harus  benar-benar  serius menumbuhkan  rasa  saling  pengertian  dan  kepercayaan  DPRD  dalam  menghadapi  kendala- kendala  yang  juga  sedang  dan  akan  dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  Daerah harus berperan aktif dan sungguh-sungguh dalam hal sebagai berikut 19 :
1. Menyerap  informasi  melalui  hasil  penelitian  dan  dengar  pendapat  dengan  DPRD maupun  langsung  dengan  masyarakat  tentang  rencana  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Untuk  menghindari  kemungkinan  terjadinya pembebanan  aspirasi  kegiatan  yang  berlebihan  atau  tidak  proposional  dan  tidak mungkin  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  daerah.  Maka  hendaknya  juga  menjelaskan
18 Ibid., hlm. 13
19 Soekarwo, Berbagai Masalah Keuangan Daerah, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 129.
secara  transparan,  bijak,  dan  dapat  dimengerti  masyarakat  tentang  masalah  dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.
2. Seketarik  Daerah  mengkoordinir  satuan  kerja  teknis  atau  dinas-dinas  terkait dibawahnya untuk mempersiapkan usulan-usaulan kegiatan dibidangnya.
3. Seketaris  Daerah  menyiapkan  bahan-bahan  rancangan  APBD  untuk  diusulkan kepada  masyarakat  melalui  DPRD  lengkap  dengan  sasaran  alokasi  anggaran  biaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## HASIL PENELITIAN

## A. Mekanisme perubahan APBK Kota Subulussalam
Berikut hasil wawancara penulis dengan narasumber yang berkaitan langsung terhadap masalah  penganggaran  yaitu  Wakil  Walikota  Subulussalam  bapak  Salmaza.  Beliau berpendapat  tentang  Proses  penganggaran  yang  berlaku  di  Kota  Subulussalam  pada  masa tahun anggaran 2018, dilakukan dengan tahap yang sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yang dimana berpedoman kepada perundang-undangan, adapun tahap demi tahap dalam penganggaran yang dilakukan di kota subulussalam sebagai berikut:
Tahap pertama yaitu Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota  (RAPBK).  Proses  penganggaran  APBK  di  Kota  Subulussalam  yaitu  dimulai  dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang diajukan oleh Kepala Daerah kepada pihak lembaga DPRK untuk dibahas bersama.
Tahap  kedua  yaitu  tahap  Pembahasan  RAPBK.  Dalam  pembahasan  antara  Kepala Daerah  dan  DPRK  mengenai  masalah  APBK  yang  ada  di  Kota  Subulussalam  adalah  akan membahas sekaligus menyepakati kebijakan umum APBK tersebut .
Tahap  ketiga  yaitu  Penetapan  RAPBK  menjadi  APBK.  Penetapan  RAPBK  menjadi APBK  di  kota  subulussalam  yaitu  hasil  pembahasan  RAPBK  menjadi  APBK  disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan.
Tahap  keempat  yaitu  tahap  Pelaksanaan  APBK.  Tahap  pelaksanaan  APBK  kota Subulussalam yaitu terhadap waktu yang digunakan adalah kurun waktu satu tahun anggaran berjalan  yang  dimulai  pada  1  januari  dan  berakhir  pada  31  desember  tahun  anggaran  yang bersangkutan.
Tahap  kelima  yaitu  tahap  Perubahan  APBK.  Perubahan  APBK  di  kota  subulussalam yaitu  Kepala  Daerah  atau  Walikota  mengajukan  tentang  perubahan  APBK  kepada  lembaga DPRK  beserta  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  anggaran  tersebut.  Lalu  diambil
keputusan  oleh  pihak  lembaga  DPRK  dan  perubahan  tersebut  akan  dibahas  dalam  forum sidang paripurna atas kesepakatan bersama. 20

## B. Mekanisme  Perubahan  APBK  Kota  Subulussalam  Ditinjau  Dari  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Langkah  pertama  dalam  proses  penganggaran  APBK  di  Kota  Subulussalam  yaitu dimulai  dari  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kota  yang  diajaukan  oleh Walikota kepada pihak lembaga DPRK untuk dibahas bersama. Dan langkah pertama dalam proses penganggaran menurut Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merujuk  kepada  Undang-undang  No  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. yaitu sebagai berikut Kepala Daerah pertama sekali menyusun  Rancangan  Kerja  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RKPBD)  sebagai  dasar menyusun  Rancangan  APBD,  kemudian  Kepala  Daerah  mengajukan  Rancangan  APBD kepada pihak lembaga DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
Dan  setelah  disahkan  atau  ditetapkan  mengenai  perubahan  APBK  tahun  2018  di sidang  paripurna  bersama  pihak  lembaga  DPRK,  kemudian  Walikota  melakukan  kembali perubahan APBK yang dibuat dalam bentuk PERWAL tampa sepengetahuan dan persetujuan dari  pihak  DPRK.  Sebagaimana  apa  bila  di  tinjau  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh  dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  penganggaran tentunya  harus  berdasarkan  kesepakatan antara  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak Legislatif  dan juga  pihak  Eksekutif.  Apabila  tidak  ada  kesepakatan  dari  salah  satu  pihak  tersebut  akan menyalahi  proses  penganggaran  yang  diatur  dalam  perundang-undangan,  sehingga mengakibatkan keputusan mengenai perubahan APBK tersebut tidak sah.
Karena perubahan APBK harus berdasarkan atas kesepakatan antara kedua pihak yaitu Legislatif dan Eksekutif , dan hanya dapat dilakukan sekali dalam tahun anggaran terkecuali dalam  keadaan  luar  biasa.  Keadaan  luar  biasa  yang  dimaksud  adalah  keadaan  yang menyebabkan estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 persen. 21
Dan  dalam  peraturan  bahwa  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) yang bisa di ubah saat keadaan tertentu  yaitu  perkembangan  yang  tidak  sesuai  dengan  asumsi  kebijakan  umum  APBD, keadaan yang menyebabkan harus melakukan pergeseran anggaran atau unit organisasi, antara
20 Salmaza, Wakil Walikota Subulussalam, Wawancara dilakukan pada tanggal 07 juli 2019.
21 Pasal 80 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
kegiatan,  dan  antara  jenis  belanja,  dan  yang  terahir  yaitu  keadaan  yang  menyebabkan  sisa lebih  perhitungan  anggaran  tahun  sebelumnya  harus  digunakan  untuk  pembiayaan  dalam tahun anggaran berjalan.
Dengan  adanya  ketiga  alasan  perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kota  (APBK)  tersebut,  maka  walikota  juga harus  mengajukan  rancangan  tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kota dengan  disertai  dengan  dokumen-dokumen  penting  pendukungnya,  atau  dokumen  tang berkaitan  langsung  dengan  masalah  APBK  tersebut,  diserahakan  kepada  pihak  lembaga DPRK, karena apabila suatu perubahan APBK tidak mengikuti mekanisme yang di tulis atau di atur dalam Peraturan tersebut maka perubahan tersebut tidak akan sah. 22
Sehingga sebagaimana masalah yang terkait tententang perubahan mengenai Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Kota  tersebut  harus  dicabut  atau  dibatalkan  karena  tidak  sesuai dengan  mekanisme  yang  diatur  di  dalam  perundang-undangan.  Sehingga  harus  di  batalkan dan  dicabut,  pencabutan  atau  pembatalan  qanun  tentang  perubahan  APBK  tersebut  akan dilakukan oleh Gubernur. 23

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian Indra, Jurnal Akutansi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, September 2008. Hanif  Nurcholis, Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah, (Jakarta: asindo, 2005)
HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
Nila Trisna dan Nodi Marefanda , “Implementasi Akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat,” Jurnal Public Policy, Diakses Melalui http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/160/146
Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, (Jakarta: Indeks, 2007)
Pamungkas  Bambang, Omnibus  Regulations,  Penganggaran  Akutansi  dan Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah,  Pokok  Pikir  Peraturan  Pemerintah, (Bogor: Kesatuan Press, 2014)
Pasal  309  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pasal  314  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
22 Rozali  Abdullah, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 284.
23 Pamungkas  Bambang, Omnibus  Regulations,  Penganggaran  Akutansi  dan  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pokok Pikir Peraturan Pemerintah, (Bogor: Kesatuan Press, 2014), hlm. 102.
Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal  80  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rojali  Abdullah, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  Dengan  pemilihan  Kepala  Daerah Secara Langsung, (Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2005)
Salmaza,  Wakil  Walikota  Subulussalam,  Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  07  juli 2019.
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia , (Sinar Grafika, 2006) Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)
Soekarwo, Berbagai Masalah Keuangan Daerah, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003)