## ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN
Oleh:
Muhammad Ansori Lubis Muhammad Siddiq Universitas Darma Agung, Medan
Email: ansoriboy67@gmail.com siddiq@gmail.com

## ABSTRACT
Forests are a gift from God Almighty as a source of natural wealth that provides versatile benefits that are absolutely needed by mankind throughout the ages. The responsibility  of  corporations  related  to  forest  destruction  criminal  acts  in  Law Number  41  of  1999  is  contained  in  Article  78  paragraph  (14)  which  states  that criminal acts as referred to in Article 50 if committed by and or on behalf of a legal entity or business entity, the prosecution and criminal sanctions shall be imposed the management, either individually or collectively, shall be subject to punishment in  accordance  with  the  respective  penalties  plus  1/3  (one  third)  of  the  sentence imposed  ".  Corporate  responsibility  in  Law  Number  41  of  1999  concerning Forestry.

## Keywords: Forest Destruction, Criminal Liability, Corporation

## ABSTRAK
Hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan  manfaat  serbaguna  yang  mutlak  dibutuhkan  oleh  umat  manusia sepanjang  masa.  Pertanggungjawaban  korporasi  terkait  dengan  tindak  pidana pengrusakan hutan dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 78 ayat (14) yang merumuskan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 50 apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan  dan  sanksi  pidananya  dijatuhkan  terhadap  pengurusnya,  baik  sendiri- sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing  ditambah  dengan  1/3  (seperti ga)  dari  pidana  yang  dijatuhkan”. Tanggung jawab korporasi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Kata Kunci: Pengrusakan Hutan, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sebagaimana dimaksud Pasal 50  apabila  dilakukan  oleh  dan  atau atas  nama  badan  hukum  atau  badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan  terhadap  pengurusnya,
baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama,  dikenakan  pidana  sesuai dengan  ancaman  pidana  masing- masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”. Tanggung jawab korporasi  pada Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  apabila  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  dan  atau  atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggujawab adalah pengurusnya,  baik  sendiri-sendiri maupun bersama sama, ini maksudnya  dapat  ditafsirkan  bahwa pengurus  atas  nama  pribadi  atau sendiri dapat diminta pertanggungjwaban  atau  pengurus yang  melakukan  secara  bersama- sama bisa diminta pertangggujawaban.  Oleh  karenanya bukan  badan  hukum  yang  bisa diminta  pertanggujawaban  dalam tindak  pidana  korporasi  ini,  hanya pada  pengurus  dari  badan  hukum yang bisa diminta pertanggungjwaban. Bentuk-bentuk kejahatan korporasi dapat diklasifikasilan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: a) Kejahatan  korporasi  dibidang ekonomi,  antara  lain  berupa perbuatan  tidak  melaporkan keuntungan  perusahaan  yang sebenarnya,  menghindari  atau memperkecil pembayaran pajak dengan  cara  melaporkan  data yang  tidak  sesuai  dengan keadaan  yang  sebenarnya, persengkongloan dalam penentuan  harga,  memberikan sumbangan  kampanye  politik secara tidak sah. b) Kejahatan  korporasi  dibidang sosial  budaya,  antara  lain; kejahatan  hak  cipta,  kejahatan terhadap buruh, kejahatan
narkotika dan psikotropika; dan c) Kejahatan korporasi yang menyangkut  masyarakat  luas. Hal  ini  dapat  terjadi  pada lingkungan  hidup,  konsumen dan pemegang saham.
Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia,  ternyata  yang  dapat dipertanggungjawabkan  tidak  hanya manusia,  tetapi  juga  korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum  pidana,  ternyata  terdapat bermacam-macam cara perumusannya  yang  ditempuh  oleh pembuat undang undang. Ada 3 (tiga) sistem  kedudukan  korporasi  dalam hukum pidana yakni:
1. Pengurus  korporasi  sebagai pembuat  dan  pengurus  yang bertanggungjawab 2. Korporasi  sebagai  pembuat  dan pengurus yang bertanggungjawab; 3. Korporasi  sebagai  pembuat  dan yang bertanggunjawab. Menurut  Muladi,  berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi  dan  memperhatikan  dasar pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang  maupun  kecendrungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal: 1. Korporasi mencakup baik badan  hukum  ( legal  entity ) maupun  non  badan  hukum seperti organisasi dan sebagainya; 2. Korporasi  dapat  bersifat  privat ( private  juridical  entity )  dan dapat  pula  bersifat  publik ( public entity );
3. Apabila diidentifikasikan bahwa tindak pidana lingkungan  dilakukan  dalam bentuk  organisasional,  maka orang  alamiah  ( managers, agents, employess ) dan korporasi  dapat  dipidana  baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ( bipunishmentprovision );
4. Terdapat kesalahan manajemen korporasi  dan  terjadi  apa  yang dinamakan breach of a statutory or regulatory provision ; 5. Pertanggungjawaban badan hukum  dilakukan  terlepas  dari apakah  orang  orang  yang bertanggungjawab  di  dalam badan  hukum  tersebut  berhasil diidentifikasikan,  dituntut  dan dipidana;
6. Segala  sanksi  pidana  dan tindakan  pada  dasarnya  dapat dikenakan  pada  korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.  Dalam  hal  ini  perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan corporate  death penalty dan corporate imprisonment yang mengandung pengartian larangan suatu  korporasi  untuk berusaha  di  bidang-bidang usaha  tertentu  dan  pembatasan pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha; 7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan; 8. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan  korporasi  untuk mengendalikan perusalaaan, melalui  kebijakan  pengurus atau  para  pengurus  ( corporate executive officers ) yang memiliki  kekuasaan  untuk memutuskan ( power of decision ) dan keputusan tersebut telah diterima ( accepred ) oleh korporasi tersebut. Dalam Undang Undang Nomor  41  Tahun  1999  jo.  Undang Undang  Nomor  19  Tahun  2004 tentang Kehutanan, pertanggujawaban  tindak  pidana korporasi  terdapat  pada  Pasal  78 angka (14) yang dirumuskan sebagai berikut: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat  (2),  dan  ayat  (3)  apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan  hukum  atau  badan  usaha, tuntutan  dan  sanksi  pidananya dijatuhkan  terhadap  pengurusnya,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,  dikenakan  pidana sesuai  dengan  ancaman  pidana masing-masing  ditambah  dengan 1/3  (sepertiga)  dari  pidana  yang dijatuhkan”.

## B. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis  unsur  unsur  tindak pidana  dalam  perusakan  hutan yang dilakukan korporasi. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis  pengaturan  hukum terkait  tindak  pidana  perusakan hutan yang dilakukan korporasi. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana  terhadap  korporasi  atas tindak pidana perusakan hutan.

## C. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan  adalah  jenis  penelitian hukum  normatif  (doktrinal)  yaitu penelitian  dilakukan  melalui  studi kepustakaan ( library research ). Pada penelitian  hukum  jenis  ini,  hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law  in  books )  atau  hukum dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma  yang  merupakan  patokan berprilaku  manusia  yang  dianggap pantas.
1. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif adalah bertujuan menggambarkan  secara  tepat  sifat- sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala atau  kelompok  tertentu  atau  untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
2. Jenis Data dan Sumber Data Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan.  Data  sekunder  antara lain  mencakup  dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian  yang  berwujud  laporan, dan sebagainya.  Ciri-ciri umum data sekunder adalah sebagai berikut:
1. Pada  umumnya  data  sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat  dipergunakan  dengan segera;
2. Baik  bentuk  maupun  isi  data sekunder,  telah  dibentuk  dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu,  sehingga  peneliti kemudian,  tidak  mempunyai
pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis  maupun  konstruksi data; 3. Tidak  terbatas  oleh  waktu  dan tempat.
Jenis  data  sekunder  yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri  dari  bahan-bahan  hukum seperti berikut:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat  terdiri  dari:  Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  1967  Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan jo. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  41 Tahun  1999  jo.  Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dan peraturan perundang  undangan  lain  yang brekaitan  dengan  penulisan karya ilmiah (skripsi). 2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu bahan yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer,  seperti  buku- buku,  hasil-hasil  penelitian, jurnal-jurnal, makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian. 3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu bahan yang memberikan petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder,
seperti  kamus  hukum,  kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa  Inggris  yang  berkaitan dengan penelitian.

## II. HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
A. TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN  HUTAN MENURUT UNDANG- UNDANG KEHUTANAN Pengertian Ilegal  Logging dalam peraturan perundang-undangan yang  ada  tidak  secara  eksplisit didefinisikan  dengan  tegas.  Namun terminologi illegal  logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu  dari  bahas  inggris.  Dalam The Contemporary  English  Indonesia
Dictionary,  illegal artinya  tidak  sah, dilarang,  atau  bertentangan  dengan hukum  atau  haram.  Dalam black’s Laws  Dictionary illegal  artinya
“forbidden by law;unlawful” artinya yang  dilarang  menurut  hukum  atau tidak  sah .  “Log” dalam  bahasa
Inggris  artinya  menebang  kayu  dan membawa ketempat gergajian.
Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.01/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional,  tanggal  22  Januari  2008, dalam  penyusunan  rencana  usaha pemanfaatan hutan ada beberapa ijin antara lain: a. Izin usaha pemanfaatan pemanfaatan  hasil  hutan  kayu dalam hutan (IUPHHK-HA);
b. Izin  usaha  pemanfaaatan  hasil hutan  kayu  restorasi  ekosistem dalam hutan alam (IUPPHHK- RE);
c. Izin  usaha  pemanfaatan  hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT);
d. Izin  usaha  pemanfaatan  hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR);
e. Izin  usaha  pemanfaatan  jasa lingkungan (IUPJL);
f. Izin  usaha  pemanfaatan  hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK).
Beberapa  perijinan  dalam bidang  kehutanan  yang  dapat  lihat pada  Undang-undang  Kehutanan antara lain:
1. Izin usaha pemanfaatan kawasan  Pasal  27  ayat  (1)  dan Pasal 29 ayat (1). 2. Izin  usaha  pemanfaatan  jasa lingkungan  Pasal  27  ayat  (2) dan  Pasal  29  ayat(2).  3.  Izin pemungutan  hasil  hutan  bukan kayu Pasal 27 ayat (3).
3. Izin  usaha  pemanfaatan  hasil kayu hutan Pasal 29 ayat (4).
4. Izin  pinjam  pakai  kawasan Pasal 38 ayat (3) dan (5).
5. Izin  pertambangan  Pasal  42 ayat (2), dan 6. Izin melakukan penelitian kehutanan di  Indonesia kepada peneliti asing Pasal 54 ayat (2).
Terkait  dalam  pemanfaatan hutan lindung, ada beberapa izin yang harus  dipenuhi,  yakni  Pasal  26  ayat (2)  Undang  Undang  Kehutanan, bahwa  pemanfaatan  hutan  lindung dilaksanakan melalui:
1.Perizinan  usaha  pemanfaatan kawasan.
2.Perizinan  usaha  pemanfaatan jasa lingkungan, dan
3.Izin  pemungutan  hasil  hutan bukan kayu.
Kemudian berkaitan dengan izin pada Pasal  26  ayat  (2)  tersebut,  maka dalam  Pasal  27  Undang  Undang Kehutanan  dijelaskan  beberapa  izin dalam pemanfaatan hutan lindung dan dapat  diberikan  kepada  siapa  ijin tersebut yang meliputi:
1. Izin usaha pemanfatan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  26  ayat  (2)  dapat  diberikan kepada:
a. Perorangan;
b. Koperasi.
2. Izin  usaha  pemanfaatan  jasa lingkungan  sebagaimana  dalam pasal  26  ayat  (2)  dapat  diberikan kepada:
a. Perorangan;
b. Koperasi;
c. Badan  Usaha  Milik  Swasta Indonesia (BUMS);
d. Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  atau  Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam  pasal  26  ayat  (2),  dapat diberikan kepada: a. Perorangan;
b. Koperasi.
Untuk  mengetahui  secara jelas  perbuatan  apa  yang  termasuk dalam  kategori  tindak  pidana  dalam bidang kehutanan maka akan dikaitkan  dengan  Undang  Undang Kehutanan.  Mengenai  perbuatan  apa saja yang dilarang terinci secara jelas dalam  Pasal  50  ayat  (3)  Undang Undang  Kehutanan  mendefinisikan paling  sedikit  13  katagori  aktivitas kejahatan  yang  terkait  dengan kehutanan  yang  dapat  dihukum minimal  selama  5  tahun  dan  denda antara Rp. 5 sampai dengan 10 miliar. Adapun bunyi dari Pasal 50 ayat  (3) tersebut adalah sebagai berikut: Setiap orang dilarang :
a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki  kawasan  hutan secara b. tidak sah;
c. merambah kawasan hutan;
d. melakukan  penebangan  pohon dalam  kawasan  hutan  dengan radius  atau  jarak  sampai dengan:
1. 500  (lima  ratus)  meter  dari tepi waduk atau danau; 2. 200  (dua  ratus)  meter  dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50  (lima  puluh)  meter  dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2  (dua)  kali  kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih  pasang  tertinggi  dan pasang  terendah  dari  tepi pantai.
e. membakar hutan; f. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan  di  dalam  hutan  tanpa memiliki  hak  atau  izin  dari pejabat yang berwenang; g. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima  titipan,  menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui  atau  patut  diduga berasal  dari  kawasan  hutan yang  diambil  atau  dipungut secara tidak sah; h. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi  atau  eksploitasi bahan  tambang  di  dalam kawasan  hutan,  tanpa  izin Menteri; i. mengangkut,  menguasai,  atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; j. menggembalakan  ternak  di dalam  kawasan  hutan  yang tidak  ditunjuk  secara  khusus untuk  maksud  tersebut  oleh pejabat yang berwenang;
k. membawa  alat-alat  berat  dan atau  alat-alat  lainnya  yang lazim  atau  patut  diduga  akan
digunakan  untuk  mengangkut hasil  hutan  di  dalam  kawasan hutan,  tanpa  izin  pejabat  yang berwenang;
l. membawa  alat-alat  yang  lazim digunakan  untuk  menebang, memotong,  atau  membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; m. membuang  benda-benda  yang dapat  menyebabkan  kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan n. mengeluarkan,  membawa,  dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan  satwa  liar  yang  tidak dilindungi undang-undang yang berasal  dari  kawasan  hutan tanpa  izin  dari  pejabat  yang berwenang.
Terkait  dengan  tindak  pidana terhadap hutan ini juga  diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun 1985 yakni pada Pasal 18 yang didalamnya  memuat  5  ayat  dalam merumuskan  perbuatan  apa  yang dapat  digolongkan  sebagai  tindak pidana  terhadap  hutan.  Adapun kelima  ayat  tersebut  pada  intinya mengatur secara rinci hal-hal sebagai berikut:
a. Mengerjakan/Menduduki hutan lindung
b. Membakar hutan lindung.
c. Menegrjakan/menduduki hutan (bukan hutan lindung)
d. Salah  penggunaan  kawasan hutan e. Melakukan  eksplorasi  dan eksploitasi hutanh tanpa persetujuan menteri f. Eksplorasi  dan  eksploitasi hutan  tidak  sesuai  dengan petunjuk menteri g. Penggunaan  alat-alat  yang dapat merusak hutan h. Penebangan pohon pelindung i. Kebakaran hutan karena kelalian j. Merusak/memindahkan  tanda batas k. Penggembalaan ternak dihutan l. Mengerjakan hutan oleh yang berhak  tetapi  tidak  sesuai dengan petunjuk menteri.
Selanjutnya  Undang-Undang Kehutanan  ada  mengatur  tentang tindak  pidana  dibidang  kehutanan yang  terkait  masalah  hasil  hutan. Mengenai  pengertian  hasil  hutan  itu sendiri dimuat dalam Pasal 1 ayat (13) yang menyatakan: ”Hasil hutan ialah benda-benda  hayat,  non  hayati,  dan turunannya, serta jasa yang bersal dari hutan”.
Selanjutnya menurut
penjelasan  pada  Pasal  4  Undang- Undang  Kehutanan  disebutkan  apa saja  yang  termasuk  dalam  kategori hasil hutan. Hasil hutan tersebut dapat berupa:
a. Hasil nabati beserta turunannya seperti  kayu,  bambu,  rotan, rumput-rumputan,  jamurjamur, tanaman  obat,  grtah-getahan, dan  lain-lain,  serta  bagian  dari tumbuh-tumbuhan  atau  yang dihasilkan oleh tumbuh- tumbuhan didalam hutan. b. Hasil hewani beserta turunannya  seperti  satwa  liar dan  hasil  penakarannya,  satwa baru,  satwa  elok,  dan  lain-lain hewan,  serta  bagiannya  atau yang dihasilkannya.
c. Benda-benda  non  hayati  yang secara ekologis merupakan satu
kesatuan  ekosistem  dengan benda-benda  hayati  penyusun hutan,  antara  lain  berupa sumber  air,  udara  bersih,  dan lain-lain  yang  tidak  termasuk benda-benda tambang.
d. Jasa  yang  diperoleh  dari  hutan antara  lain  berupa  jasa  wisata, jasa  keindahan  dan  keunikan, jasa perburuan, dan lain-lain e. Hasil  produksi  yang  langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan  mentah  yang berasal  dari  hutan,  yang merupakan  produksi  primer antara  lain  berupa  kayu  bulau, kayu gergajian, kayu lapis, dan kayu pulp.Termasuk juga benda-benda  tambang  yang berada  dihutan  juga  dikuasai oleh negara. Dalam Undang Undang Kehutanan  Nomor  41  Tahun  1999 telah diatur 3 (tiga) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan  tindak  pidana  atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan.  Ketiga  jenis  sanksi tersebut antara lain:
a. Sanksi  Administratif  (mulai dari  Pasal  80  ayat  (2)  Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999;
b. Sanksi Pidana (mulai dari Pasal 79  Undang  Undang  Nomor  41 Tahun 1999); dan
c. Tanggung  jawab  Perdata  dan ganti  rugi  (Pasal  80  Ayat  (1) Undang  Undang  Nomor  41
Tahun 1999).
Berhubung dalam hal ini lebih mengkaji pada sanksi pidana terhadap perbuatan pidana pengrusakan hutan,
maka penulis lebih memaparkan dan menjelaskan  tentang  sanksi  pidana saja. Sanksi atau hukuman pidana atas kejahatan (tindakan pidana) pengrusakan hutan sebelumnya dalam  Undang  Undang  Nomor  5 Tahun  1967  tentang  pokok-pokok kehutanan tidak ada diatur, sehingga tidak  ada  sanksi  pidana  yang  dapat diterapkan  kepada  para  pelaku  yang melanggar  ketentuan  yang  berkitan dengan kehutanan. Untungnya setelah muncul  peraturan  baru  menyangkut hutan  dan  kehutanan,  yakni  Undang Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang kehutanan, segala jenis sanksi pidana  bagi  oknum  oknum  atau pelaku  pidana  telah  diatur  di dalamnya, walaupun sudah mengatur sanksi  pidana  tapi  Undang  Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang kehutanan belum mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian  pertambangan  yang  telah ada  sebelum  berlakunya  Undang- undang  tersebut,  maka  keluar  lagi Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  kehutanan  dengan  ketentuan dijadikan  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  Undang  Undang Nomor  41  Tahun  1999.  Artinya ketentuan  dalam  Undang  Undang Nomor 41 Tahun 1999 tetap berlaku sampai sekarang.
Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam  Pasal  78  Undang  Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, merupakan salah satu dari upaya  perlindungan  hutan  dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari.

## B. PENGATURAN  HUKUM
TERKAIT TINDAK
PIDANA  PENGRUSAKAN HUTAN YANG DILAKUKAN KORPORASI Ketentuan umum yang memuat  beberapa  pengertian  tidak termuat  defenisi  tindak  pidana kehutanan.
Pasal  1  ayat  (1)  disebutkan pengertian kehutanan sebagai :
“ sebuah  sistem  pengurusan yang  bersangkut  paut  dengan hutan,  kawasan  hutan,  dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. ayat (2) disebutkan bahwa : “ hutan  adalah  suatu  kesatuan ekosistem  berupa  hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam. ” Tindak  pidana  kehutanan adalah segala bentuk tindakan/perbuatan yang dapat dipidana/dikenakan  hukuman  yang berkaitan  dengan  pengurusan  hutan,
kawasan  hutan  dan  hasil  hutan. Kaitan  yang  dimaksud  di  sini tentunya  dalam  artian  memberi dampak  negatif  terhadap  sistem pengurusan  hutan  dan  menyebabkan kerusakan  terhadap  hutan  sebagai sebuah ekosistem penyangga kehidupan. Berbicara mengenai tindak  pidana  kehutanan  sangat eratlah  kajiannya  dengan  kerusakan hutan. Dalam  berbagai  peraturan perundangan  di  bidang  kehutanan istilah “kerusakan hutan”ini mengandung pengertian yang bersifat dualisme.  Disatu  sisi,  perusakan hutan  yang  berdampak  positif  dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai  tindakan  yang  melawan hukum.
Di  sisi  lain,  perusakan  hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah  suatu  tindakannya  melawan hukum  dan  bertentangan  dengan kebijaksanaan/tanpa adanya persetujuan  pemerintah.  Kerusakan hutan  dapat  menimbulkan  dampak yang  bersifat  positif  dan  negatif didalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Diantara  sifat  negatifnya digolongkan sebagai tindakan melawan  hukum  dan  bertentangan dengan  undang-undang.  Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya yaitu: a. Kerusakan  hutan  dapat  terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan  subjek  hukum meliputi,  manusia  dan  atau badan hukum. b. Kerusakan  hutan  dapat  terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subjek hukum meliputi,  manusia  dan/atau badan hukum. c. Kerusakan  hutan  dapat  terjadi karena  ternak  dan  daya-daya alam (misalnya gempa bumi,letusan  gunung,  banjir, dan sebagainya). d. Kerusakan  hutan  dapat  terjadi karena  serangan  hama  dan penyakit pohon.
Lebih  lanjut  dipahami  bahwa makna  kerusakan  hutan  yang  dapat digolongkan  sebagai  tindak  pidana adalah  merupakan  suatu  bentuk perbuatan  yang  dilakukan  manusia
dan/atau  badan  yang  bertentangan dengan  aturan  didalam  hukum perundang-undangan  yang  berlaku, dan  tindak  pidana  perusakan  hutan yang  dilakukan  subjek  hukum sebelumnya telah dirumuskan didalam  undang  undang  yang mengandung ketentuan pidana khusus. Terkait  dengan  tindak  pidana pengrusakan  hutan  erat  kaitannya dengan  pelanggaran  yang  sering terjadi dalam bidang kehutanan antara lain:
a. Masalah Ilegal  logging atau lebih dikenal dengan penebangan hutan secara liar; b. Masalah surat perizinan dimana untuk  memperoleh  kayu  hasil hutan  tersebut  harus  disertai dengan  surat  perizinan  yang dikeluarkan  oleh  wewenang pemerintah yang bersangkutan; c. Mengenai masalah Surat Keterangan Hasil Hutan dimana setiap  kayu  hasil  hutan  yang akan dipergunakan untuk kepentingan dari yang bersangkutan haruslah memperoleh  atau  memiliki surat  keterangan  hasil  hutan yang  akan  dikeluarkan  oleh pemerintah setempat. Masalah Ilegal  Logging atau lebih  dikenal  dengan  penebangan hutan  secara  liar  yang  dilakukan tanpa  ijin  dari  instansi/pejabat kehutanan,  digolongkan  sebagai tindakan  yang  melawan  hukum. Termasuk, perbuatan penebangan liar dilakukan  subjek  hukum  yang  telah memperoleh  ijin  menebang  namun melampaui batas/target yang diberikan instansi/pejabat kehutanan. Dalam Inpres RI No. 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Penebangan  Kayu  Ilegal (Ilegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Lauser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah  Illegal Logging disamakan dengan  istilah  penebangan  kayu illegal, istilah iilegal logging disinonimkan  dengan  penebangan kayu  ilegal..  Ilegal  logging  identik dengan  istilah  “pembalakan  illegal” yang  digunakan  oleh Forest  Watch Indonesia (FWI)  dan Global  Forest watch (GFW) yaitu untuk menggambarkan  semua  praktik  atau kegiatan  kehutanan  yang  berkaitan dengan pemenenan, pengelolaan dan perdagangan  kayu  yang  tidak  sesuai dengan  hukum  Indonesia.  Lebih lanjut  FWI ilegal  logging menjadi dua yaitu:
1. Yang  dilakukan  oleh  operator sah yang melanggar ketentuan- ketentuan  dalam  ijin  yang dimilikinya.
2. Melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon  ditebang  oleh orang  yang  sama  sekali  tidak mempunyai  hak  legal  untuk menebang pohon.
Gambaran illegal  logging menurut  pendapat  ini  menunjukkan adanya rangkaian suatu kegiatan yang merupakan  suatu  rantai  yang  saling terkait,  mulai  dari  sumber  atau produser  kayu  ilegal  atau  yang melakukan  penebangan  kayu  secara ilegal  hingga  ke  konsumen  atau pengguna bahan baku kayu. Berdasarkan  beberapa  pengertian diatas,  maka  dapat  disimpulakan bahwa illegal logging adalah rangkaian  kegiatan  penebangan  dan pengangkutan kayu ketempat pengelolaan  hinnga  kegiatan  ekspor kayu yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak
sah  atau  bertentangan  dengan  aturan hukum yang berlaku.
Selanjutnya  terkait  masalah Surat  Perizinan  Pemanfaatan  hutan dan  penggunaan  kawasan  hutan, dalam  Pasal  26  ayat  (2)  Undang Undang Kehutanan disebutkan bahwa Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan  melalui  pemberian  izin usaha  pemanfaatan  kawasan,  izin usaha  pemanfaatan  jasa  lingkungan, dan  izin  pemungutan  hasil  hutan bukan kayu. Pemberian izin ini di atur juga  dalam  Pasal  33  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  34  Tahun 2002 jo Pasal 19 PP Nomor 6 Tahun 2007  jo  PP  Nomor  3  Tahun  2008 tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana  Pengelolaan  Hutan  Serta Pemanfaan Hutan, dinyatakan bahwa dalam  setiap  kegiatan  pemanfaatan hutan  yang  dilakukan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2), wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi : a. IUPK (Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan) b. IUPJL ( Izin Usaha Pemnafaatan Jasa Lingkungan) c. IUPHHK ( Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) d. IPHHK  (  Izin  Pemungutan
Hasil Hutan Kayu) dan
e. IPHHBK  (  Izin  Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu).
III. PERTANGGUNGJAWBA AN KORPORASI TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN HUTAN Menurut  Muladi,  hukum pidana  modern  yang  bercirikan orientasi  pada  perbuatan  dan  pelaku ( daad  dader  straafrecht ),  stelsel
sanksinya  tidak  hanya  meliputi pidana  ( straft,  punishment )  yang bersifat  penderitaan,  tetapi  juga tindakan  tata  tertib  ( maatregel, treatment )  yang  secara  relatif  lebih bermuatan pendidikan.
Dengan  adanya  sistem  dua jalur ini ( double track system ), maka membuka peluang bagi difungsikannya  sanksi  sanksi  yang bersifat  retributif dan teleogis  secara seimbang  dan  proporsional,  yang artinya  bahwa  tujuan  pemidanaan yang  bersifat  plural  dapat  tercapai, yakni  pencegahan  (umum  dan khusus),  perlindungan  masyarakat, memelihara  solidaritas  masyarakat dan pengimbalan atau perimbangan.
Berbicara tentang pertanggungjawaban  pidana,  maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban  pidana.  Tindak pidana  hanya  menunjuk  kepada dilarangnya suatu perbuatan.
Kata  pertanggungjawaban  itu berasal  dari  kata  bertanggungjawab, yaitu menurut Koesnadi Hardjasoemantri , bahwa  kesalahan pertanggungjawaban  dan  pidana merupakan ungkapan yang terdengar dan  digunakan  dalam  percakapan sehari-hari  baik  moral,  agama,  dan hukum.
Bertanggungjawab  atas  suatu tindak  pidana  berarti  bahwa  yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana  karena  tindakan  yang  telah dilakukannya itu. Suatu tindak pidana dapat  dikenakan  saksi  secara  sah apabila untuk tindakan tersebut sudah ada  aturannya  dalam  suatu  sistem hubungan tersebut dan sisitem hukum hukum itu berlaku atas tindaklan yang dilakukan itu. Dengan perkataan lain, tindakan  itu  tidak  dibenarkan  oleh
sistem  tersebut.  Inilah  konsep dasrnya. Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dan keadilan lazim diartikan kesamaan. Dalam penggunaan  saksi  pidana  sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Muladi mengatakan  bahwa  syarat-syarat penggunaan  saksi  pidana  secara optimal harus mencakup hal-hal: 1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota  masyarakat  secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat. 2. Penerapan asaksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang,  konsisten  dengan tujuantujuan pemidanaan. 3. Pemberantasan terhadap perbuatan  tersebut,  tidak  akan menghalangi  atau  merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan. 4. Perilaku tersebut dapat dipahami  melalui  cara  yang tidak  berat  sebelah  dan  tidak bersifat diskriminatif. 5. Pengaturannya  melalui  proses hukum  pidana,  tidak  akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. 6. Tidak ada pilaihan-pilihan yang beralaskan  dari  saksi  pidana tersebut,  untuk  menghadapi perilaku tersebut.
Prinsip  pertanggungjawaban korporasi  ( corporate  liability )  di
Indonesia  tidak  diatur  dalam  hukum pidana  umum,  melainkan  tersebar dalam  hukum  pidana  khusus  (tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam konotasi biologis yang alami ( natuurlijke persoon ) .
Berkaitan  dengan  hukum pidana, ada beberapa pertanyaan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: a. Apakah  suatu  korporasi  dapat menjadi  pelaku  tindak  pidana mengingat  korporasi  tidak dapat  bertindak  sendiri  kecuali melalui pengurus atau pegawainya  da  juga  korporasi tidak memiliki kalbu. b. Dalam hal bagaimana perbuatan  yang  dilakukan  oleh personel korporasi itu pertanggungjawaban  pidanaya dapat dibebankan hanya kepada korporasi;Atau  dengan  kata lain,  dalam  hal  bagaimana pertanggungjawaban  itu  dapat dibebankan  kepada  personel korporasi itu. Atau dengan kata lain pula, dalam hal bagaimana pertanggungjawaban  itu  dapat dibebankan baik kepada personel  korporasi  itu  maupun kepada korporasi yang bersangkutan. 2. Doktrin  atau ajaran,  atau teori, atau  prinsip  apa  yang  dapat dijadikan  landasan  pembenar untuk  dapat  membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. 3. Apa bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. J.  C.  Coffee  Jr.  dalam bukunya  yang  ditulis  tahun  1981 sebagaimana  dikutip  oleh  Frank  dan Lynch mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi ( corporate criminal responsibility ) telah  menjadi  suatu
issue yang  makin  menarik  perhatian akademisi  selama  bertahun-tahun. Masalah pertanggungjawaban pidana dari  suatu  korporasi  telah  menjadi perdebatan  yang  panjang  sejak ratusan  tahun  yang  lampau  dan ternyata  sampai  dengan  sekarang belum juga usai.
Membicarakan masalah korporasi/badan hukum sebagai pelaku  tindak  pidana  Mardjono Reksodiputro , menyatakan pula bahwa,  cara  berpikir  dalam  hukum perdata  dapat  diambil  alih  kedalam hukum  pidana.  Menurut  beliau  pada mulanya  dalam  hukum  perdata  juga terjadi  perbedaan  pendapat  apakah apakah  suatu  badan  hukum  dapat melakukan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatig  hendelen ). Namun,  melalui  asas  kepatutan ( doelmatigheid ) dan keadilan ( belijkneid ) sebagai  dasar  utama,
maka ilmu hukum perdata menerima bahwa  suatu  badan  hukum  harus dapat  dianggap  bersalah  merupakan perbuatan  melawan  hukum,  lebih- lebih dalam lalu lintas perekonomian.
Ajaran  ini  mendasarkan  diri  pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak hanya melakukannya atas  hak  atau  kewenangan  sendiri,
tetapi  atas  hak  atau  kewenangan badan  hukum  yang  bersangkutan. 1 Dengan  demikian,  maka  badan hukum  juga  tidak  dapat  melpaskan diri  dari  kesalahan  yang  dilakukan oleh  pengurus.  Kesengajaan  atau kelalaian  dari  pengurus  harus dianggap  sebagai  kesengajaan  dan
1 Dwidja  Priyatno, Kebijakan Legalisasi Ytentang Sistem Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Di
kelalian dari badan hukum sendiri. Menurut R.Ali Rido pertanggungjawaban  pidana  badan hukum  itu  ada,  jika  organ  itu bertindak  sedemikian  dalam  batas- batas suasana formal dari wewenangnya,  tetapi  organ  dalam menyelenggarakan  tugasnya  yang mengikat  badan hukum,  organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum dan  merupakan  perbuatan  melawan hukum  yang  mewajibkan  mereka untuk  mengganti  kerugian  secara pribadi  pula.  Jadi,  organ  yang merlakukan  perbuatan  itu  masih dalam  batas-batas  wewenangnya, disamping pertanggungjawaban badan  hukum,  orang  secara  pribadi mungkin saja harus bertanggungjawab sendiri atas perbuatan melanggar hukum. Menurut  Baarda  Nawawi Arief,  pakar  ilmu  pidana,  dikatakan bahwa  terdapat  pertimbangan  dalam pemberian  sanksi  pidana  kepada seseorang ataupun korporasi, diantaranya :
a. Penetapan  sanksi  dalam  suatu perundang  undangan  pidana bukanlah  sekedar  masalah teknis  perundang  undangan semata, meliankan ia merupakan bagian tak terpisahkan  dari  subtansi  atau materi perundang undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipamahi secara  komprehensif  dengan segala aspek persoalan substansi  materi  perundang Indonesia , Utomo, Bandung: 2004, hlm.75.
undangan  terhadap  kebijakan legislasi.  Persoalan  ini  perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan  dan  kemmapuan hukum pidana dalam menganggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kencederungan  dalam  produk kebijakanlegislasi bahwa hukum  pidana  hampir  selalu digunakan untuk menakuti atau mengamankan bermacam macam kejahatan yang mungkin  tumbul  diberbagai bidang. b. Sebagai  salah  satu  masalah sentral  dalam  politik  kriminal, sanksi hukum pidana seharusnya  dilakukan  melalui pendekatan  rasional,  karena jika  tidak,  akan  menimbulkan
“ The  Crisis  Of  Over  Criminal Law “ (krisis kemampuan batas dari hukum pidana). Pentingnya pendekatan  rasional  ini  telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi,  antara  lain  :  GP. Hoefnagels, Karl. O. Christiansen, J. Andenaes, Mc. Grath WT dan W. Clifford. c. Masalah kebijakan menetapkan jenis  sanksi  dalam  hukum pidana  tidak  terlepas  dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan  tujuan  pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur  sejauh  mana  jenis sanksi,  baik  yang  berupa
“pidana”  maupun  “tindakan” yang  telah  ditetapkan  pada tahap  kebijakan  legislasi  itu
2 Ibid , hlm.78.
dapat  mencapai  tujuan  secara efektif. Meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda beda,  namun  jelas  semua penetapan sanksi dalam hukum pidana  harus  tetap  berorintasi pada  tujuan  pemidanaan  itu sendiri.
Dalam keseluruhannya
perbuatan  organ  badan  hukum  dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu : 2
1. Perbuatan orang yang dilakukan  dalam  batas-batas wewenangnya,  badan  hukum terkait dan bertanggungjawab. 2. Perbuatan organ diluar wewenangnya  tetapi  kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi  atau  perbuatan  itu menguntungkan  badan  hukum.
Dalam  hal  ini  badan  hukum terikat. 3. Perbuatan organ diluar wewenangnya,  dengan  pihak ketiga  beritikad  baik  yang berakibat merugikan,badan hukum  tidak  terikat.  Mereka secara pribadi bertanggungjawab tanggung menanggung  dan  sepenuhnya terhadap pihak ketiga. Tindakan organ yang merupakan perbuatanmelanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya,  badan  hukum terikat dan bertanggungjawab. 4. Tindakan organ yang merupakan perbuatanmelanggar hukum diluar  wewenangnya,  badan hukum  tidak  terikat.  Organ secara pribadi bertanggungjawab tanggung
menanggung  dan  sepenuhnya terhadap pihak ketiga. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas- batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan  pribadi  dari  organ, badan  hukum  tetap  terikat. Namun disamping pertanggungjawaban badan hukum  mereka  secar  pribadi bertanggungjawab  pula.  Badan hukum  yang  telah  membayar ganti  kerugian  kepada  pihak ketiga,berhak menuntut kembali  kepada  organ  secra pribadi. 5. Perbuatan  organ  dalam  batas- batas  wewenagngnya  yang bertindak  lalai  (melalaikan kewajiban)  atau  kurang  hati- hati yang menimbulakan kerugian  bagi  badan  hukum, badan  hukum  tetap  terikat.
Disamping  badan  hukum.  ada pertanggungjawaban pribadi.
Sehubungan dengan korporasi yang  dijatuhi  hukuman,  ternyata dalam  praktik  belum  ada  putusan pengadilan  atau  yirisprudensinya.
Akan  tetapi  mengenai  kedudukan badan hukum/korporasi sebagai subjek  hukum  pidana,  telah  terdapat suatu  putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  tertanggal  1 Maret  1969,  Nomor  136/Kr/1996 dalam  perkara  PT.  Kosmo  dan  PT. Sinar  Sahara,  yang  menyatakan, “Suatu  badan  hukum  tidak  dapat disita”.  Pandangan  MA  tersebut menurut Setiyono tepat sekali, sebab yang dapat disita adalah barang atau benda, akan tetapi merupakan “subejk hukum”. Putusan MA itu 3 H. Setiyono, Kejahatan Korporasi ,
menbegaskan bahawa Badan Hukum Korporasi  merupakan  subjek  hukum dalam  hukum  pidana.  Dengan putusan  MA  tersebut  berarti  ada pengakuan  yuridis  bahwa  korporasi sebagi subjek hukum pidana.Walaupun demikian, pengertian  korporasi  sebagai  subjek tindak pidana tidak sebatas pengakuan yuridis. Perbedaan subjek tindak pidana dibedakan antara yang melakukan  tindak  pidana  (pembuat), dan  yang  bertanggungtjawab.  Oleh karena  itu  pengaturan  korporasi sebagai subjek tindak pidana tergantung  peda  cara  atau  sistem perumusan pertanggungjawaban pidana yang akan digunakan. 3 Meneganai masalah penahanan  terhadap  pelaku  tindak pidana  kehutanan  ini  hanya  dapat dikenakan  terhadap  tersangka  atau terdakwa  yang  melakukan  tindak pidana  dan  atau  percobaan  maupun pemberian  bantuan  dalam  tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara  lima  tahun  atau  lebih  (Pasal 21 ayat (4) KUHAP). Untuk itu perlu diketahui apa saja dari tindak pidana bidang  kehutanan  dan  konservasi yang masuk dalam kategori dimaksud.
Daftar  Tindak  Pidana  dalam Undang-Undang  No.  41  tahun  1999 tentang  Kehutanan  yang  pelakunya dapat ditahan yaitu:
a. Dengan  Sengaja  melakukan penambangan  dengan  pola pertambangan terbuka (Pasal 38 ayat  (4),  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp. Averroes Press, Malang: 2002, hlm. 14.
5.000.000.000,00  (lima  milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (6)); b. Dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan  hutan  (Pasal  50 (1)),  diancam  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00  (lima  milyar rupiah) (Pasal 78 (1)); c. Dengan  sengaja  melakukan kegiatan  yang  menimbulkan kerusakan hutan yang dilakukan  oleh  Setiap  orang yang  diberikan  izin  usaha pemanfaatan  kawasan,  izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan  hasil  hutan  kayu dan  bukan  kayu,  serta  izin pemungutan  hasil  hutan  kayu dan bukan kayu (Pasal 50 ayat (2)),  diancam  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00  (lima  milyar rupiah) (Pasal 78 (1)); d. Dengan  sengaja  mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki  kawasan  hutan secara  tidak  sah;  (Pasal  50  (3) huruf  a),  diancam  diancam dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp 5.000.000.000,00  (lima  milyar rupiah) (Pasal 78 (2));
e. Dengan  sengaja  merambah kawasan  hutan  (Pasal  50  (3) huruf  b),  diancam  diancam dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Pasal 78 (2)); f. Dengan  sengaja  melakukan penebangan pohon dalam kawasan  hutan  dengan  radius atau  jarak  sampai  dengan:500
(lima  ratus)  meter  dari  tepi waduk  atau  danau;    200  (dua ratus)  meter  dari  tepi  mata  air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;100  (seratus)  meter  dari kiri kanan tepi sungai;50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak  sungai;2  (dua)  kali kedalaman  jurang  dari  tepi jurang;130  (seratus  tiga  puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang  terendah  dari  tepi pantai(Pasal  50  (3)  huruf  c), diancam diancam dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Pasal 78 (2)); g. Dengan  Sengaja  membakar Hutan  (Pasal  50  (3)  huruf  d) diancam dengan pidana penjara paling  lama  15  (lima  belas) tahun dan denda paling banyak Rp.  5.000.000.000,00  (lima milyar  rupiah).  (Pasal  78  ayat (3));
h. Karena kelalaiannya membakar Hutan  (Pasal  50  (3)  huruf  d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda  paling  banyak  Rp. 1.500.000.000,00  (satu  milyar lima  ratus  juta  rupiah).  (Pasal 78 ayat (4));
i. Dengan  Sengaja  menebang pohon  atau  memanen  atau memungut hasil hutan di dalam hutan  tanpa  memiliki  hak  atau izin dari pejabat yang berwenang; (Pasal 50 (3) huruf e),  diancam  dengan  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  tahun  dan  denda
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00  (lima  milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (5)) j. Dengan  Sengaja  menerima, membeli atau menjual, menerima  tukar,  menerima titipan, menyimpan, atau memiliki  hasil  hutan  yang diketahui  atau  patut  diduga berasal  dari  kawasan  hutan yang  diambil  atau  dipungut secara  tidak  sah;  (Pasal  50  (3) huruf  f),  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00  (lima  milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (5)); k. Dengan  Sengaja  melakukan kegiatan  penyelidikan  umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan  tambang  di  dalam kawasan  hutan,  tanpa  izin Menteri; (Pasal 50 (3) huruf g), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00  (lima  milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (6));
l. Dengan  sengaja  mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan  yang  tidak  dilengkapi bersama-sama  dengan  surat keterangan  sahnya  hasil  hutan; (Pasal 50 (3) huruf H), diancam dengan  pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar  rupiah).  (Pasal  78  ayat (7);
m. Dengan  Sengaja  membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya  yang  lazim  atau  patut
4 Sutan Remy Sjahdeini,
Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi , Grafiti Pers, Jakarta: 2006, hlm.78.
diduga  akan  digunakan  untuk mengangkut  hasil  hutan  di dalam  kawasan  hutan,  tanpa izin  pejabat  yang  berwenang; (Pasal  50  (3)  huruf  j)  diancam dengan  pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00  (lima  milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (9)) Konsep  pertanggungjawaban pidana  korporasi  ini  dikenal  adanya beberapa  asas  utama  yang  menjadi dasar teori atau falsafah pembenaran dalam dibebankannya pertanggungjawaban  pidana  pada korporasi  yaitu:  Doktrin  Strict Liability  dan  Doktrin  Vicarious
Liability.
1. Pertanggungjawaban Mutlak
( Strict Liability ) Istilah dalam bahasa Indonesia oleh Sutan Remy Sjahdeini disebut pertanggungjawaban mutlak. 4 Salah  satu  pemecahan  praktis  bagi masalah pembebanan pertanggungjawaban  pidana  yang dilakukan  oleh  seseorang  yang bekerja dilingkungan suatu korporasi kepada  korporasi  tempat  seseorang bekerja  adalah  dengan  menerapkan doktrine  of  strict  of  liability , pertanggungjawaban  pidana  dapat dibebenkan  kepada  pelaku  tindak pidana  yang  bersangkutan  dengan tidak  perlu  dibuktikan  adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian)  pada  pelakunya.  Oleh karena menurut ajaran strict liability pertanggungjawaban  pidana  bagi pelakunya  tidak  dipermasalahkan,
maka strict  liability disebut  juga absolute liability . Menurut  sejarahnya,  prinsip tanggungjawab  yang  didasarkan adanya unsur kesalahan pada mulanya  dikenal  dalam  kebudayaan kuno dari Babylonia. Dalam bentuknya yang lebih modern, prinsip ini  dikenal  dalam  tahap  awal  dari hukum Romawi (abad kedua sebelum Masehi) termasuk didalamnya doktrin didalamnya mengnai “ culpa ”
dalam Lex Aquila menentukan bahwa kerugian  sebagi  kesalahan  seseorang baik  disengaja  atau  tidak,  secra hukum  harus  dibeeri  santunan. Prinsip ini kemudian menjadi hukum Romawi  Modern  seperti  terdapat dalam  Psala  1382  Code  Napoleon 1804 yang berbunyi : 5
“Any  act  whateve r  done  by  man which  causus  demage  to  another obliges  him  by  whose  fault  the damage was caused to repair it”.

## Dalam hukum pidana berlaku
asas :”actus non facit reum, nisi mens sit  rea” atau  “tiada  pidana  tanpa kesalahan”,  yaitu  yang  dikenal dengan sebagai doktrine of mens rea . Dalam perkembangan hukum pidana yang terjadi belakangan dikenal pula tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun  pelakunya  tidak  memili mens rea yang disyaratkan. Cukuplah apabila  dibuktikan  bahawa  pelaku tindak  pidana  telah  melakukan perbuatan ynag dilarang oleh 5 Dwidja  Priyatno, Kebijakan Legalisasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di Indonesia , Utomo, Bandung: 2004, hlm.107.
ketentuan  pidana  atau  atau  tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan  oleh  ketentuan  pidana. Tindak-tindak pidana yang demikian itu  disebut offences  of  strict  liability atau  sering  dikenal  juga  sebagai offence of absolute probibition.
Tentang  masalah  prinsip tanggung  jawab  mutlak  ini  E. Sefullah Wiradipradja, menyatakan : 6
Prinsip  tanggung  jawab  mutlak (no-fault  liability  or  liability  with out  fault) didalam  kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “absolute liability” . Dengan prinsip  tanggungjawab  mutlak dimaksudkan tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan  adanya  kesalahan. Atau  dengan  perkataan  lain,suati prinsip  tanggung  jawab  yang memandang  :kesalahan”  sebagai suatu  yang  tidak  relevan  untuk dipermasalahkan  apakah  pada kenyataannya ada atau tidak.
Barda Nawawi Arief menayatakan bahwa seiring dipersoalkan apakah strict liabil ity itu sama  dengan absolute  liability . Mengenai hal ini ada dua pendapat: 7
1. Mengatakan bahwa strict liability meupakan absolute liability .  Alasan  atau  dasar pemikirannya  ialah  bahwa dalam  perkara  strict  liability seseorang yang telah
melakukan  perbuatan  yang
6 Ibid , hlm. 65.
7 Barda Nawawai Arief,
Perbandingan  Hukum  Pidana ,  Rajawali Press, Jakarta: 1990, hlm. 31.
terlarang ( actus reus ) sebagaimana  yang  dirumuskan dalam  undang-undang  sudah dapatv  dipidana  tanpa  harus mempersoalkan apakah sipelaku mempunyai kesalahan( mens rea ) atau tidak. Jadi  seseorang  yang  telah melakukan tindak pidana menurut  rumusan  undang- undang  harus/mutlak  dapat dipidana. 2. Menyatakan bahwa strict liability bukan absolute liability ,  artinya  orang  yang telah  melakukan  perbuatan terlarang  menurut  undang- undang tidak harus atau belum tentu dipidana.
2. Pertanggungjawaban  Pengganti
( Vicarious Liability ) Ajaran kedua untuk memberikan pembenaran bagi pembebaban pertanggungjawaban pidana  kepada  korporasi  adalah doctrine  of  vicariouas  lability .
Doktrin  atau  ajaran  “ vicarious liability ” adalah pembebanan pertanggungjawaban  pidana  dan tindak pidana yang dilakuakn. Doktrin  ini  juga  dikenal dengan sisitem peretanggungjawaban pengganti dimana pertanggungjawaban  sesorang  tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tinadakan orang lain (a vicarious laiability  is  one  whwre  is  person, though without personal fault, is more liable  for  the  conduct  of  another) . Vicarious  liability menurut  Barda Nawawi Arief, diartikan “pertanggungjawaban hukum seseorang  atas  perbuatan  salah  yang dilakukan oleh orang lain” (the legal
responsibility  of  one  personfor  the wrongful  acts  of  another) . 8 Atau
8 Ibid , hlm. 40.
sering disingkat “pertanggungjawaban pengganti.” Pertanggungjawaban pengganti ( vicarious liability ), dimana  seseorang  dimungkinkan harus  bertanggung  jawab  atas perbuatan orang lain. Apabila teori ini diterapkan  pada  korporasi,  berarti korporasi dimungkinkan harus bertangggung  jawab  atas  perbuatan perbuatan  yang  dilakukan  oleh  para pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya,  atau  siapapun  yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut.  Doktrin  ini,  yang  semula dikembangkan  berkaitan  dengan konteks pertanggungjawaban
melawan  hukum  ( tortious  liability ) dalam  hukum  perdata,  dengan  ragu- ragu  telah  diambil  alih  kedalam hukum  pidana  terutama  apabila tindak  pidana  tersebut  adalah  jenis tindak  pidana  yang  merupakan absolute  liability  offences ( strict liabilty ),  yaitu  tindak  pidana  yang tidak mensyaratkan adanya mens rea bagi  pemidanaan  nya.  Doktrin pertanggung jawaban vicarious
sering kali dikeritik oleh mereka yang berpendirian  bahwa  doktrin  ini bertentangan dengan ketentuan moral yang berlaku dalam sistem keadilaan (Justice  system), yang  didasarkan pada  pemidanaan (punishment )  atas kesalahan  manusia (individual  fault) untuk  mempertanggung  jawabkan seseorang  karna  telah  melakukan perbuatan tertentu (yang dilarang oleh hukum)  atau  tidak  melakukan perbuatan  tertentu  (yang  diwajibkan oleh  hukum).  Teori  ini  secara  serius dianggap  menyimpang  dari  doktrin mens  rea  karena  teori  berpendirian bahwa  kesalahan  manusia  secara otomatis  begitu  saja  diatributkan
kepada  pihak  lain  yang  tidak melakukan kesalahan apapun. 9 Selanjutnya  seseorang  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan  orang  lain  adalah  dalam hal- hal sebagai berikut: 10
a. Ketentuan umum yang berlaku menurut common  law ialah, bahwa  seseorang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  secara vicorious untuk  tindak  pidana yang dilakukan oleh pelayan/buruhnya.  Jadi  dalam hal  ini  tetap  berlaku  prinsip mens rea . Perkecualian terhadap  ketentuan  hukum diatas, artinya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan  salah  orang  lain, adalah  dalam  tindak  pidana terhadap public nuisance (yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan ganguan substansial  terhadap  penduduk atau  menimbulkan  bahaya terhadap kehidupan, kesehatan, dan  harta  benda).  Dengan demikian  seorang  majikan  (X) dipertanggungjawabkan atas public nuisance yang disebabakan  oleh  pelayannya (Y) seklaipun dalam melakukan perbuatannya  itu  Y  tidak mematuhi petunjuk atau perintah X. Jadi, pada prinsipnaya  menurut  common law  seseorang  majikan  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan  (tindak  pidana)yang dilakukan  oleh  pelayannya. Namun  ada  perkecualiannya yaitu dalam hal publik nuisance dan juga criminal  libel. Dalam
9 Sutan  Remy  Sjahdeini, Op  cit ,
hlm.87.
kedua  tindak  pidana  ini, seorang majikan bertanggungjawab  atas  atas perbuatan pelayan/buruhnya sekalipun  secara  personal  dan secara  tidak  langsung  tidak bersalah. b. Menurut Undang-undang (statute law), vicarious liability dapat terjadi dalam hal sebagai berikut: 1. seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas  perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain,  apabila  ia  telah mendelegasikan (the delegation principle). 2. seorang  majikan  dapat dipertanggungjawabkan atas  perbuatan  yang  secra fisik/jasmaniah  dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila  menurut  hukum perbuatan  buruhnya  itun dipandang sebagai perbuatan  majikan  (the servant’s act is the master’s act in law). Jadi  apabila si pekerja  sebagai  pembuat meteril/fisik (auctor fisicus) dan majikan sebagi pembuat intelektual (auctor intellectualis). Berkaitan  dengan  penerapan ajaran pertanggungjawaban vikariouis dalam rangka pembebanan pertanggungjawaban  pidana  pada korporasi,  Eric  Colvin, dalam tulisannya  tahun  1999  sebagaimana dikutip  oleh  Clarkson  dan  Keating
10 Dwidja Priyatno, Op cit , hlm.102.
mengemukan “pertanggungjawaban vicarious korporasi  dikritik  bahawa doktrin tersebut bersifat baik underinclusive maupun overinclisive. Dikatakan underinclisive karena pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya melalui pertanggungjawaban  pidana  dari pihak  lain.  Sementara  itu,  tindak pidana menuntut adanya sutu bentuk kesalahan  yang  hanya  terdapat  pada pelaku  yang  merupakan  orang (manusia).  Apabila  tidak  terdapat unsur  kesalahan  pada  orang  yang bersangkutan,  maka  juga  tidak terdapat pertanggungjawaban korporasi dengan tidak mempersoalkan  tingkat  kesalahan dari korporasi tersebut. Sementara itu pertanggungjawaban  vikarious  juga bersifat overinclisive karena  apabila terdapat pertanggungjwaban seorang, maka  pertanggungjawaban  pidana korporasi  akan  mengikuti  sekalipun tidak  terdapat  unsur  kesalahan  pada korporasi. Keberatan umum terhadap pertanggungjawaban vikarious dalam hukum pidana berlaku bagi korporasi sebagaimana hal itu berlaku bagi para terdakwa (yang merupakan manusia). Karakteristik korporasi tidak memisahkannya  dari  pencelaan  dan dari  konsekuensi-konsekuensi  yang timbul sebagai akibat yang dilakukannya dakwaan pidana terhadap korporasi tersebut. Berkenaan  dengan  pendapat Eric  Colvin tersebut  diatas  Clarkson dan  Keating menegemukakan  salah satu  contoh overclusiveness dari doktrin pertanggungjawaban vicarious ,  yaitu  mungkin  suatu perusahaan  harus  bertanggungjawab atas dilakukannya suatu tindak pidana meskipun  perusahan  tersebut  telah
11 Sutan  Remy  Sjahdeini ,  Op  cit, hlm. 96.
memiliki  kebijakan-kebijakan  yang ajelas  dan  telah  mengeluarkan intruksi-intruksi yang jelas pula untuk mencegah jangan sampai dilakukannya perbuatan-perbuatan yang  melanggar  hukum (wrong doing) oleh  para  pegawainya. Menurut  Clarkson  dan  Keating hampir tidak dapat dibenarkan untuk membebankan tanggungjawab kepada  sebuah  perusahaan  atas perbuatan  perbuatan  yang  dilakukan oleh  para  pegawai  bawahan  yang melanggar peratuaran-peraturan perusahaan  dan  melakukan  tindak pidana. 11

## 3. Pertanggungjawaban  Deligasi
( Deligation Liability ) Pertanggugjawaban  deligasi merupakan salah satu alasan pembenar  untuk  dapat  mebebankan pertanggungjawaban  pidana  yang dilakukan  oleh  pegawai  korporasi. Menurt doktrin tersebut, alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban  pidana  kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seseorang  kepada  orang  lain  untuk melaksanakan  kewenangan  yang dimilikinya, misalnya saja dalam hal ini  pendelegasian  wewenang  dari seorang pemberi kerja, yang wewenang itu diperolehnya karena ia mempunyai  suatu  izin  usaha  kepada bawahannya. Pendelegasian wewenang  oleh  seorang  pemberi kerja kepada bawahannya merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya  pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerja itu atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu.
4. Pertanggungjawaban Identifikasi ( Identification Liability ) Doktrin  ini  merupakan  dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap  tindak  pidana.  Oleh  karena itu  telah  dikemukakan,  bahwa perusahaan  bertanggungjawab  atas tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pejabat  senior  di  dalam  perusahaan sepanjang ia melakukan dalam ruang lingkup  kewenangan  atau  dalam urusan tarnsaksi perusahaan. Perbuatan/delik  dan  kesalahan/sikap batin  pejabat  senior  dipandang sebagai  sikap  batin  dan  perbuatan perusahaan.  Unsur-unsur  tindaka pidana  dapat  dikumpulkan  dari perbuatan  dan  sikap  batin  dari beberapa  pejabat  senior.  Mengutip pendapat  dari  Michael  J.Allen mengatakan bahwa:
the corporation will only be liabel where the person identified with it was acting within the scope of this officeit  will  not  liabel  for  acts which  he  did  in  his  personal capacity , artinya  korporasi  hanya bertanggungjawab  jika  orang  di identifikasi  dengan  korporasi bertindak  dalam  ruang  lingkup jabatannya  korporasi  tidak  akan bertanggungjawab  atas  perbuatan yang  dilakukan  oleh  orang  itu dalam kapsitas pribadinya.
Dalam  menentukan  apakah seseorang berindak sebagai perusahaan  atau  hanya  sebagai karyawan  atau  agennya,  harus dibedakan  antara  mereka  yang mewakili  pikiran  perusahaan  dan mereka  yang  mewakili  tangannya. Perusahaan  dalam  banyak  hal  dapat disamakan  dengan  tubuh  manusia. Perusahaan  memiliki  otak  dan  pusat
syaraf yang mengendalaikan apa yang dilakukannya.  Ia  juga  memiliki tantgan  yang  memegang  alat  dan bertindak  sesuai  dengan  arahan  dari pusat  syaraf  itu.  Beberapa  orang dilingkungan perusahaan itu hanyalah karyawan  dan  agen  yang  tidak  lebih dari tangan yang melakukan pekerjaanya dan tidak dapat dikatakan  sikap  batin  atau  kehendak perusahaan.  Pihak  lain  merupaka
Direktur dan Manajer yang mewakili sikap  batin  yang  mengarahkan  dan mewakili  kehendak  perasaan  dan mengendalaikan apa yang dilakukan. Sikap  batin/keadaan  jiwa  para manajer ini merupakan sikap batin/keadaan  jiwa  perusahaan  dan diberlakukan demikian menurut undang-undang.  Oleh  karena  itu dalam  kasus  kasus  dimana  undang- undang  mensyaratkan  kesalahan seseorang dalam pertanggungjawaban dibidang kerugian/perdata,  mak  kesalahan manajer dipandang sebagai kesalahan perusahaan.  Demikian  juga  dalam bidang hukum pidana, mka kesalahan para  direktur  dan  manajer  itu dipandang sebagi kiesalahan perusahan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk tujuan-
tujuan  hukum,  pejabat  senior  adalah orang  orang  yang  mengendalaikan perusahaan  baik  sendiri  maupun bersama  pejabat  senior  lainnya.  Ia mewakili “sikap batin dan kehendak” perusahaan,  dan  ia  dibedakan  dari mereka  yang  “semata -mata  sebagai pegawai  dan  agen”  dari  perusahaan yang  harus  melaksanakan  petunjuk- petunjuk  dari  pejabat  senior.  Pada umumnya, para pengendali
perusahaan adalah “para direktur dan manajer”. 12

## A. Pembebanan Pertanggungjawaban Korporasi
Sehubungan  dengan  masalah pidana  dan  pemidanaan,  apa  dan bagaimana  pidana  dan  pemidanaan yang  tepat  dan  dapat  dijatuhkan terhadap korporasi, Sudarto menyatakan bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai sebjek hukum  pidana,  maka  pidana  yang dapat ditetapkan tetap akan mengingat  sifat  korporasi.  Mengenai kepada siapa pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi ini terdapat 3 (tiga) sistem yaitu: 13 1. Pengurus  korporasi  sebagai pembuat  dan  penguruslah yang bertanggungjawab
Dalam hal pengurus korporasi sebagai  pembuat  dan  penguruslah yang  bertanggung  jawab,  kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban  tertentu.  Kewajiban  yang dibebankan  itu  sebenarnya  adalah kewajiban  dari  korporasi.  Pengurus yang  tidak  memenuhi  kewajiban  itu diancam  dengan  pidana.  Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan  pidana.  Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu  pelanggaran,  melainkan  selalu penguruslah  yang  melakukan  delik itu, dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.
Ketentuan yang mengatur hal
12 Dwidja Priyatno, Op cit , hlm. 89.
13 Resokdipuro, Pertanggungjawaba n  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korporasi ,  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Semarang:1998, hlm. 9
tersebut  di  atas  diatur  oleh  KUH Pidana,  seperti  Pasal  169  KUH Pidana,  Pasal  398,  dan  399  KUH Pidana.
Pasal 169 KUH Pidana berbunyi:
1) Turut serta dalam perkumpulan yang  bertujuan  melak  kan kejahatan,  atau  turut  serta dalam perkumpulan lainya yang dilarang  oleh  aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara  paling  lama  enam tahun. 2) Turut serta dalam perkumpulan yang  bertujuan  melakukan pelanggaran,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama sembilan  bulan  atau  pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga. 14
Tindak  pidana  dalam  Pasal 169  KUH  Pidana  diatas,  merupakan tindak  pidana  kejahatan  terhadap ketertiban  umum,  yaitu  turut  serta dalam  perkumpulan  yang  terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri
perkumpulan/korporasi tersebut,  maka  ada  pemberatan pemidanaan,  yaitu  terhadap  pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana yaitu turut  serta  dalam  perkumpulan  yang terlarang  pidananya  lebih  berat  bila dibandingkan  dengan  bukan  pendiri ataupun pengurusnya. Dengan demikian yang dapat
14 Roeslan  Saleh, Tentang  Tindak- Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban Pidana, BPHN, Jakarta: 1984, hlm. 50.
dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri. Pasal  398  KUH  Pidana berbunyi:  Seseorang  pengurus  atau komisaris perseroan terbatas, maskapai  andil  Indonesia  atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan  diancaam  dengan  pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:
1. Jika  yang  bersangkutan  turut membantu  atau  mengizinkan untuk  melakukan  perbuatan yang  bertentangan  dengan anggaran  dasar,  sehingga  oleh karena itu seluruh atau sebagian besar  kerugian  diderita  oleh perseroan maskapai atau perkumpulan. 2. Jika yang bersangkutan dengan maksud  untuk  menangguhkan kepailitan  atau  penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan,  turut  membantu atau  mengizinkan  peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya. 3. Jika  yang  bersangkutan  dapat dipersalahkan  tidak  memenuhi kewajiban  yang  diterangkan dalam  Pasal  6  ayat  pertama Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang,  dan  Pasal  27  ayat pertama  Ordonansi  tentang Maskapai Andil Indonesia, atau bahwa  buku-buku  dan  surat- surat  yang  memuat  catatan- catatan dan tulusan-tulisan yang disimpan  menurut  pasal  tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah. Pasal tersebut tidak membebankan tanggung jawab pidana  pada  korporasinya,  tetapi kepada  pengurus  atau  komisarisnya, hal  serupa  juga  terdapat  dalam ketentuan  Pasal  399  KUHP,  yaitu merupakan  tindak  pidana  yang menyangkut pengurus atau komisaris  perseroan  terbatas  dan sebagainya  yang  dalam  keadaan pailit merugikan perseroannya. Ketentuan dalam KUHP tersebut jelas menganut subjek dalam hukum  pidana  adalah  orang,  hal tersebut  sebagaimana  ditegaskan dalam  ketentuan  Pasal  59  KUH Pidana.  Bila  dihubungkan  dengan tahap  perkembangan  korporasi, merupakan  tahap  pertama,  yaitu pertanggungjawaban
korporasi belum  dikenal,  karena  pengaruh yang  sangat  kuat  asas societes delinquere  non  potest, yaitu  bahwa badan-badan  hukum  tidak  dapat melakukan tindak pidana atau asas universitas  delinquere  non  potest, artinya badan hukum (korporasi) tak dapat dipidana.
2. Korporasi  sebagai  pembuat dan pengurus bertanggungjawab Dalam  hal  korporasi  sebagai pembuat  dan  pengurus  bertanggung jawab,  maka  ditegaskan  bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang  bertanggung  jawab  yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah  apa  yang  dilakukan  oleh alat perlengkapan korporasi menurut  wewenang  berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan  oleh  korporasi  adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum  tersebut. Orang  yang memimpin  korporasi  bertanggung
jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. 15
3. Korporasi  sebagai  pembuat dan  juga  sebagai  yang bertanggungjawab Korporasi  sebagai  pembuat dan  juga  sebagai  yang  bertanggung jawab  motivasinya  adalah  dengan memerhatikan perkembangan korporasi  itu  sendiri,  yaitu  bahwa ternyata  untuk  beberapa  delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak  cukup.  Dalam  delik  ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan  sebagai  hukuman  kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan  itu,  atau  kerugian  yang ditimbulkan  dalam  masyarakat,  atau yang  diderita  oleh  saingannya,  ke- untungan dan/atau kerugian itu adalah lebih  besar  daripada  denda  yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan  jaminan  yang  cukup bahwa  korporasi  tidak  sekali  lagi melakukan  perbuatan  yang  telah dilarang oleh undang-undang itu.
Ternyata dipidananya pengurus  saja  tidak  cukup  untuk mengadakan  represi  terhadap  delik oleh  atau  dengan  suatu  korporasi. 16
Karenanya  diperlukan  pula  untuk dimungkinkan  memidana  korporasi, dan  pengurus  atau  pengurus  saja. Pendapat  pendapat  yang  menyetujui tanggung akibat pidana dari korporsi, dapat dikemukakan sebagi berikut: 17

## a. Tanpa  tanggung  akibat  pidana
15 Ibid , hlm. 51.
dari  korporsi,  mak  akan terdapat kekosongan pemidanaan  jika  korporasi adalah  pemilik  atau  pemegang izin. b. Jelas,  bahwa  korporasi  adalah pelaku fungsional dan menerima  keuntungan  dari berbagai  kegiatan  termasuk yangt bersifat pidana. c. Pertimbangan  praktis  :  Tidak mudah  untuk  menelusuri  garis perintah  dalam  hal  terjadi kejahatan dalam korporasi; dan Pidana terhadap pengurus korporasi  tidak  mempengaruhi perbuatan korporasi. d. Selaras  dengan  perkembangan dalam hukum perdata.
Mengingat KUH Pidana menganut  sistem  dua  jalur  ( double track  sistem )  dalam  pemidanan, dalam  arti  disamping  pidana  dapat pula  dikenalkan  berbagai  tindakan kepada pelaku, maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Sesuai motif-motif  kejahatan  korporasi, sanksi  yang  bersifat  ekonomis  dan administratif  tanpaknya  lebih  sesuai diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian,  disamping  pidana  denda, korporasi dapat pula dijatuhi: a. Pidana tambahan seperti penutupan sebagian atau seluruh perusahaan, pengumuman  putusan  hakim, perampasan barang-barang tidak tetap, baik yang berwujud maupun  yang  tidak  berwujud;
17 Dwidja Priyatno, Op cit , hlm. 55.
atau b. Tindakan tata tertib penempatan perusahaan dibawah  pengampuan  atau pengawasan, kewajiban membayar  uang  jaminan  dan kewajiban  membayar  sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan. Tentang  hal  ini  Suprapto menyatakan  bahwa  hukuman  yang dapat  dikenakan  kepada  perusahaan (korporasi) adalah sebagai berikut: 18
a. penutupan  seluruhnya  atau sebagian perusahan siterhukum untuk waktu tertentu. b. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah  atau  dapat  diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu, dan c. Penempatan perusahaan dibawah  pengampuan  selama waktu tertentu. Sehubungan  dengan  sanksi yang  dapat  dikenakan  terhadap korporasi  Andi  Hamzah  menyatakan bahwa  untuk  sekarang  ini  terbuka kemungkinan menuntut pidana kepada  korporasi  yang  merusak hutan.  Begitupula  pencabutan  izin, lisensi, dan sebagainya oleh pemerintah daerah. Patut pula diingat bahwa  korporasi  itu  tidak  mungkin dipidana  badan,  oleh  karena  itu  jika ditentukan  bahwa  tindak  pidana tertentu dapat dilakukan oleh korporasi,  maka  tindak  pidana  itu harus  diancam  dengan  pidana alternatif yang berupa pidana denda. Kemudian, Muladi mengemukakan  bahwa  berkaitan dengan  pertanggungjawaban  pidana korporasi  dengan  memperhatikan
18 H. Setiyono, Op cit , hlm. 152.
dasar pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang  maupun  kecenderungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam hal  tindak  pidana  yang  merusak hutan,  maka  pertanggungjawaban korporasi  dalam  tindak  pidana lingkunagn hendaknya memperhatikan hal-hal: 1) Korporasi mencakup baik badan  hukum  ( legal  entity ) maupun  non  badan  hukum seperti organisasi dan sebagainya. 2) Korporasi  dapat  bersifat  privat ( privat  juridical  entity ) dan dapat  pula  bersifat  publik ( public entity ). 3) Apabila diidentifikkasikan bahwa tindak pidana lingkungan  dilakukan  dalam bentuk  organisasional,  maka orang alami dan korporasi dapat dipidana  bauk  sendiri-sendiri maupun bersama sama.
4) Terdapat kesalahan manajemen korporasi 5) Pertanggungjawaban bandan hukum  dilakukan  terlepas  dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab  di  dalam badan  hukum  tersebut  berhasil diidentifikasi,  dituntut,  dan dipidana. 6) Segala  sanksi  pidana  dan tindakan  pada  dasarnya  dapt dikenakan  pada  korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.  Dalam  hal  ini  perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan corporate  death penalty dan corporate imprisionment yang mengandung pengertian
larangan suatu  korporasi  untuk berusaha  dibidang-  bidang usaha tertentu dan pembatasan- pembatasan lain terhadp langkah-langkah korporasi dalam berusaha. 7) Penerapan sanksi pidana terhadp korporasi tidak menghapus kesalahan perorangan. 8) Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan  korporasi  untuk mengendaliakn perusahaan, melalui  kebijakan  pengurus atau  para  pengurus  ( corporate executive officers ) yang memiliki  kekuasaan  untuk memutuskan ( power of decision ) dan keputusan tersebut telah diterima ( accepted) oleh korporasi tersebut. 19 Badan hukum yang mempunyai kesalahan,  harus  menanggungnya dengan  kekayaan,  dan  selanjutnya adanya  pengetahuan  bersama  dari sebagian  anggota  dapat  dianggap sebagai  kesengajaan  badan  hukum itu.  Kesengajaan  bersyarat  dan kesalahan  ringan  setiap  orang  yang bertindak  untuk  korporasi  itu  jika dikumpulkan akan dapat ,merupakan kesalahan  besar  dari  korporasi  itu sendiri. 20 Sebagaimana halnya orang, badan  hukum  atau  korporasi  dapat mempunyai dasar untuk menghapuskan pidana, sebagai konsekuensi diterimanaya asas kesalahan pada korporasi. Pemahaman  tentang  hal  ini  dapat dikemukakn sebagi berikut:
19 Alvi  Syahrin, Bebarapa  Isi Hukum  lingkungan  Kepidanaan ,  Sofmedia, Medan: 2009,  hlm. 40
1) Dalam menilai pertanggungjawaban pidana terhadap  korporasi,  ternyata alasan alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) tetap berlaku  terhadap  korporasi, dengan  mendasrakan  pada ketiadaan  semua  kesalahan (afwezigheid van alle schuld).
2) Alasan-alasan  pemaaf  lain, seperti daya paksa (overmacht )
tidak  selalu  bisa  diambilkan dari  alasan  pemaaf natuurlijke persoon yang  bertidak  untuk dan atas nama korporasi. 3) Alasan  pemaaf  yang  berupa ketidakmampuan bertanggungjawab  yang  diatur dalam  Pasal  44  KUHP  dan pembelaan  terpaksa  (darurat) yang melampaui batas sebagiman  diatur  dalam  Pasal 49  ayat(2)  KUHP  tidak  bisa dimbil  alih  sebagai  alasan pemaaf korporasi, karena kedua jenis  alasan  pemaaf  korporasi, karena  kedua  jenis  alasan pemaaf ini mensyaratkan keadaan  jiwa  tertentu,  yang mutlak hanya dapat terjadi pada diri manusia. 21 Berdasarkan  pada  apa  yang telah  diuraikan  diatas  teranglah kiranya mengenai bagaimana pertanggungjawaban korporasi terkait masalah  pengrusakan  hutan  yang berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Dimana melalui rumusan  Pasal  78  dapat  diketahui siapa  yang  menjadi  pelaku  tindak pidana di bidang pengrusakan hutan, yakni  “setiap  orang”.  Setiap  orang dalam  ketentuan  pasal  ini  menunjuk
20 Ibid , hlm. 41.
21 H. Setiyono, Op cit , hlm.159.
pada  perorangan,  koperasi,  badan hukum  milik  swasta,  maupun  badan hukum  milik  negara  atau  pun  badan hukum milik daerah (termasuk dalam ketentun ini adalah “korporasi”).
Terkait Pemebebanan pertanggungjawaban  pada  korporsi ini dapat dilakukan bilamana korporsi yang bersangkutam tidak mempunyai izin  dalam  usaha  dan  pemanfaatan hasil  hutan,  maupun  terhadap korporasi  yang  telah  memiliki  izin dari  pejabat  yang  berwenang  namun dalam pelaksanaan kegiatannya menyalahi ketentuan dari perundang- undangan  maupun  melampaui  dari izin yang diberikan. Yang terpenting yang  perlu  diingat  dalam  hal  ini bahwa  dampak  yang  ingin  dicapai dalam  pemeberian  saksi  terhadap korporasi  tersebut  tidak  hanya mempunyai finansial impact. Karena itu dapat dikemukakan bahwa pidana mati,  pidana  kurungan  tidak  dapat dijatuhkan  pada  korporasi.  Sanksi yang dapat djatuhkan pada korporasi adalah pidana denda, pidana tambahan,  tindakan  tata  tertib,
tindakan  administratif  dan  sanksi keperdataan berupa ganti kerugian. 22

## KESIMPULAN
1. Unsur  unsur  tindak  pidana pengrusakan hutan menurut Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan perbuatan baik sengaja maupun  karena  kelalaian  yang mengakibatan  kerusakan  terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya.  Namun  ketentuan tersebut  khusus  pada  kawasan suaka  alam  dan  taman  nasional, taman  hutan  raya  dan  taman wisata; dan perbuatan baik sengaja
22 Ibid , hlm. 160.
maupun karena kelalaian mengambil,  menebang,  memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan  hasil  hutan. Rumusan definisi kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat  fisik  atau  hayatinya,  yang menyebabkan hutan tersebut terganggu  atau  tidak  dapat berperan sesuai dengan fungsinya. 2. Pengaturan  hukum  terkait  tindak pidana  pengrusakan  hutan  yang dilakukan  korporasi  adalah  pada Pasal  50  Undang  Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana dilarang: mengerjakan dan atau  menggunakan  dan  atau menduduki  kawasan  hutan  secara tidak  sah;  merambah  kawasan hutan;  melakukan  penebangan pohon  dalam  kawasan  hutan; membakar hutan; menebang pohon atau memanen atau memungut  hasil  hutan  di  dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari  pejabat  yang  berwenang; menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan,  atau  memiliki  hasil hutan  yang  diketahui  atau  patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak  sah;  melakukan  kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi  atau  eksploitasi  bahan tambang di dalam kawasan hutan,
tanpa  izin  Menteri;  mengangkut, menguasai,  atau  memiliki  hasil hutan  yang  tidak  dilengkapi bersama  sama  dengan  surat keterangan  sahnya  hasil  hutan; menggembalakan ternak di  dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara  khusus  untuk  maksud
tersebut oleh pejabat yang berwenang;  dan  membawa  alat- alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan  di  dalam  kawasan  hutan, menebaang, memotong, membuang  benda  benda  yang dapat  menyebabkan  kebakaran serta membahayakan kelangsungan  fungsi  hutan  ke dalam  kawasan  hutan  tanpa  izin pejabat yang berwenang; 3. Pertanggungjawaban korporasi terkait  dengan  tindak  pidana pengrusakan hutan dalam Undang Undang  Nomor  41  Tahun  1999
terdapat  pada  Pasal  78  ayat  (14) yang  merumuskan  bahwa  Tindak pidana  sebagaimana  dimaksud
Pasal  50  apabila  dilakukan  oleh dan  atau  atas  nama  badan  hukum atau  badan  usaha,  tuntutan  dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri  maupun  bersama- sama,  dikenakan  pidana  sesuai dengan  ancaman  pidana  masing- masing  ditambah  dengan  1/3 (sepertiga)  dari  pidana  yang dijatuhkan”. Tanggung  jawab korporasi  pada  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang
Kehutanan,  apabila  tindak  pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama  badan  hukum  atau  badan usaha, yang bertanggujawab adalah  pengurusnya,  baik  sendiri- sendiri maupun bersama sama, ini maksudnya dapat ditafsirkan bahwa pengurus atas nama pribadi atau sendiri dapat diminta pertanggungjwaban atau pengurus yang  melakukan  secara  bersama- sama bisa diminta pertangggujawaban. Oleh karenanya  bukan  badan  hukum yang bisa diminta
pertanggujawaban  dalam  tindak pidana  korporasi  ini,  hanya  pada pengurus  dari  badan  hukum  yang bisa diminta pertanggungjwaban.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ali,  Ahmad, Menguak  Tabir  Hukum (Suatu  Kajian  Philosophis dan  Sosiologis) ,  Chandra Prtama, Jakarta: 1996.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal, Pengantar  Metode  Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta: 2012.
Arief, Barda Nawawi, Tindak Pidana Perkembangan  Kajian  Cyber Crime  di  Indonesia ,  Raja Grafindo  Persada,  Jakarta:
2006. _____, Beberapa  Aspek  Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung: 2005. _____, Bunga  Rampai  Hukum
Pidana ,  Alumni,  Bandung: 1992. _____, Perbandingan Hukum Pidana , Rajawali Press, Jakarta: 1990. Hardjasoemantri,  Koenadi, Hukum Tata Lingkungan , Gajah Mada, Jakarta: 1992.
H.  S.  Salim, Dasar  Dasar  Hukum
Kehutanan ,  Sinar  Grafika,
Jakarta: 2005. Henry  Campbell, Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing  Co.,  St.  Paul, Minnessota, 1990.
Khakim,  Abdul, Pengantar  Hukum Kehutanan  Indonesia  Dalam
Era  Otonomi  Daerah ,  Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.
Marpaung,  Laden, Tindak  Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan,  dan  Satwa ,  Erlangga, Jakarta: 1995. Moeljatno, Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Dalam Hukum Pidana , Bina Aksara, Yogyakarta: 1983. Nurdjana, Korupsi  dan  Ilegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi , Pustaka Belajar,Yokyakarta: 2005. Pope, Strategi Memberantas Korupsi , Yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta: 2003.
Prasetyo,  Teguh  dan  Barkatullah,
Abdul  Halim, Politik  Hukum Pidana  Kajian  Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2005. Priyatno, Dwidja, Kebijakan Legalisasi  Tentang  Sistem Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi di Indonesia , Utomo, Bandung: 2004. Resokdipuro, Pertanggungjawaban
Pidana  Korporasi  Dalam Tindak  Pidana  Korporasi ,
Fakultas  Hukum  Universitas
Diponegoro, Semarang: 1998.
Saleh,  Roeslan, Perbuatan  Pidana dan  Pertanggung  Jawaban Pidana , Aksara Baru, Jakarta:
1983.
Setiyono,  H., Kejahatan  Korporasi , Bayu Media, Malang: 2005.
Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam
Hukum  Pidana  (Ide  dasar Double  Track  System  dan Implementasinya) ,  Rajawali Pers, Jakarta: 2002. Sjahdeini, Sutan Remy, Pertanggungjawaban  Pidana Korpor asi, Grafiti Pers, Jakrata: 2006. Soemartono,  Gatot  P., Hukum Lingkungan  Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 1996.
Soemetro,  P.,  dan  Prastyo,  Teguh,
Sari  Hukum  Pidana ,  Mitra Prasaja  Ofset,  Yogyakarta: 2002.
Soesilo,  R., KUHP  Serta  Komentar- Komentar  Lengkap  Pasal
Demi  Pasal ,  Politeia,  Bogor: 1988. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas  Indonesia  Press, Jakarta: 1986.
Suantoro, Aspek  Pidana  Dibidang Ekonomi, Ghalia  Indonesia, Jakarta: 1990.
Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum Pidana .  Alumni,  Bandung:
1986. Sudaryono  dan  Surbakti,  Natangsa, Buku Pegangan Kuliah Hukum  Pidana. Surakarta: Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2005. Sunarso,  Siswanto, Hukum  Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa , Rineka Cipta, Jakarta: 2005. Susanto, Statistik  Kriminal  Sebagai Konsruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya:  Suatu  Studi Kriminologi , Semarang:1990.
Supardjaja, Komariah Emong, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum
Pidana  Indonesia ,  Alumni,
Bandung: 2002.
Syahrin,  Alvi, Bebarapa  Isi  Hukum lingkungan Kepidanaan , Sofmedia, Medan: 2009. Tunggal,  Hadi  Setia, Himpunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang  Kehutanan , Harvindo, Jakarta: 2009.
Wiljatmo, S. Pengantar Ilmu Hukum, Lukman  Opset.  Yogyakarta: 1979.Sahetapy, Kejahatan
Korporasi ,  Eresco,  Bandung:
1994.
Zain, Alam Setia, Hukum Lingkungan Konservasi  Hutan ,  Rineka Cipta, Jakarta: 1994.

## B. Undang-Undang
Kitab Undang Hukum Pidana. Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan  Ketentuan  Pokok Kehutanan.
Undang  Undang  Republik  Indonesia
Nomor 41 Tahun 1999 jounto Undang  Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
C. Makalah Bawono, Bambang Tri dan Mashdurohatun, Anis, Penegakan  Hukum Pidana di Bidang  Illegal  Logging  Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya ,  Jurnal Hukum,  Vol.  XXVI,  No.  2. Agustus 2011. Muladi, Prinsip-prinsip Dasar Hukum  Pidana  Lingkungan Dalam  Kaitanrrya  Dengan Undang  Undang  No.  23 Tahun 1997, Makalah, Seminar Kajian dan
Sosialisasi  Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, (Semarang:  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, 1998). Syahrin,  Alvi, Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  Dalam Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (Medan: Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru Besar  Tetap  dalam  llmu Hukum/Lingkungan pada Fakultas  Hukum  Universitas
Sumatera  Utara,  Tanggal  20 Desember 2003).

## D. Internet
http://www.wikipedia.org/wiki/Pemb alakan_liar . http://library.usu.ac.id,/ Harahap, Nurasiah, Analisis  Hukum Tanggung  Jawab  PT    Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup . http://www.solusihukum.com/ Rusma na, Pertanggungjawaban Korporasi  Dalam  Tindak
Pidana Perikanan .
http:/www.blogspot.com/,email:fafa_ law@yahoo.com,/ Kotijah, Siti, Eksploitasi  Kawasan Hutan  di  Indonesia  Oleh
Korporasi .
http://www.blogspot.com/,  Suprapto,
Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Bidang Kehutanan . http://email
teguhsoedarsono@ymail.com Soedarsono, Teguh, Penegakan Hukum dan Putusan  Pengadilan  Kasus- Kasus Illegal Logging .