## POTENSI DAN PETA KONFLIK PADA PILKADA ACEH TAHUN 2017
Mumtazinur Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh mumtazinur@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
This article is an effort to explain the potention of conflict and the correlation to the map of conflict. It begins by a brief several  cases of violence or riots that occurred before the election.  this  paper  also  describes  the  forms  of  violence  that  occurred  during  regional elections in Aceh. besides, this paper also tries to provide a solution to the conditions that occur or as a preventative measure for similar cases in the future

## Keywords : Election, Conflict, Violance, riots

## ABSTRAK
Tulisan  ini  merupakan  upaya  untuk  menjelaskan  potensi  konflik  dan  kaitannya  dengan peta  konflik. Dimulai dari  sekilas beberapa kasus kekerasan atau  kerusuhan yang terjadi menjelang  pemilu.  Makalah  ini  juga  memaparkan  bentuk-bentuk  kekerasan  yang  terjadi pada pemilihan kepala  daerah di Aceh. Selain itu, tulisan ini juga  mencoba memberikan solusi  atas  kondisi  yang  terjadi  atau  sebagai  langkah  preventif  untuk  kasus  serupa  di kemudian hari
Kata Kunci: Pemilu, Konflik, Kekerasan, Kerusuhan

## Pendahuluan
15  Februari  2017  yang  lalu  menjadi  hari  yang  penting  bagi  masyarakat  Indonesia yang kembali  melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Pemilihan ini berlangsung di  101  daerah,  7  Provinsi  dan  94  Kabupaten/kota  di  Indonesia.  Pemilihan  ini  merupakan momen  penting  bagi  bangsa  Indonesia  sebagai  bentuk  perayaaan  Demokrasi  yang merupakan bagian dari hak konstitusional sebagai warga negara.
Pilkada sebagai bagian dari proses demokratisasi bangsa Indonesia sekaligus menjadi ajang bagi rekruitmen politik yaitu rakyat menyeleksi tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai  kepala  daerah,  baik  sebagai  Gubernur/wakil  Gubernur,  Bupati/wakil  bupati,  atau sebagai  walikota/wakil  walikota.  Kepala  daerah  yang  nantinya  terpilih  akan  mengemban
jabatan plitik    yang  bertugas dan  bertanggung  jawab untuk  menjalankan roda pemerintah sebagi bagian dari perjalanan demokrasi bangsa Indonesia.
Selain  itu  pilkada  juga  menjadi  momentum  bagi  masyarakat  untuk  memilih  dan menentukan  sendiri  kepala  daerah  yang  diharapkan  dapat  membawa  perubahan.  Tidak hanya itu pemilihan ini sekaligus menjadi ajang pembelajaran politik bagi masyarakat pada umumnya dan terutama bagi pemuda atau pemilih pemula. Menumbuhkan antusiasme dan kepedulian  masyarakat  menjadi  salah  satu  hal  yang  diharapkan  dari  adanya  pesta demokrasi ini.
Momentum  perayaan  pilkada  pada  satu  sisi  menunjukkan  bentuk    antusiasme masyarakat, persiapan pemilihan oleh panitia, persiapan dari para pasangan calon, keriuhan dan kemeriahan kampanye dan baliho-baliho dan lain sebagainya. Namun, pada sisi  yang lain  pemilihan  ini  juga  berpotensi  atau  rawan  konflik  yang  ditengarai  dapat  menganggu stabilitas keamanan selama pilkada berlangsung.
Potensi kekerasan dan konflik  merupakan ancaman  yang dapat dan sangat mungkin terjadi  dalam  konteks  interaksi  sosial  bermasyarakat.  Kehidupan  sehari-hari  masyarakat pun  tidak  terlepas  dari  potensi  konflik  maupun  kekerasan  yang  terjadi  dengan  berbagai latar belakang dan faktor pemicu. Nuansa pilkada yang berlangsung pun tak terhindar dari potensi rawan kekerasan maupun konflik, mengigat pemilu didasari oleh ; persaingan antar pasangan calon serta berbagai faktor lain dapat mendasari timbulnya konflik selama proses pemilihan.
Pada  pilkada  2017  ini  potensi  terjadinya  konflik  cenderung  tinggi.  Hasil  survey Bawaslu  (Badan  Pengawas  Pemilu)  di  sejumlah  wilayah  menunjukkan  potensi  konflik yang cukup  memungkinkan terjadi terutama di tiga provinsi  yang cukup  menjadi  sorotan yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat. 1 Tak mengherankan mengingat ketiga daerah tersebut notabene merupakan daerah yang mempunyai sejarah panjang terlibat konflik.
Provinsi  Aceh  menjadi  daerah  yang  paling  banyak  menggelar  pemilihan  kepala daerah  serentak  pada  tahun  ini.  Dari  101  daerah  di  Indonesia  yang  menyelenggarakan
1 Dheri  Agriesta  dalam  “ Potensi  Kekerasan  dan  Konflik  Pilkada  Cenderung  Tinggi  “ melalui www.metrotv.com diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
pilkada,  21  daerah  berada  di  provinsi  Aceh.  Pagelaran  ini  akan  menjadi  yang  terbesar dengan  memilih  1  gubernur,  20  bupati  dan  walikota.  21  daerah  dengan  rincian  satu provinsi akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 16 kabupaten menggelar pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati,  sementara  4  kota  akan  melangsungkan  pemilihan walikota dan wakil walikota. 2
Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa  di  Aceh  setidaknya  ada  empat  kabupaten  yang dianggap  rawan  konflik  oleh  Bawaslu  yaitu  Aceh  Pidie,  Aceh  Utara,  Bireuen,  dan  Aceh Timur. Jenis pelanggaran dan kekerasan yang muncul hingga saat ini dan dapat  mengarah pada potensi konflik pun beragam. Kekerasan yang terjadi berupa Pembakaran alat peraga, perusakan posko salah satu paslon (pasangan calon), penyerangan mobil tim sukses paslon, hingga pemukulan salah satu paslon.
Ada  beberapa  fakta  yang  menarik  terkait  dengan  Aceh  sebagai  daerah  pemilihan terutama  Aceh Utara  yang  menjadi  studi kasus untuk penelitian  ini. Pertama, Aceh Utara merupakan  salah  satu  daerah  yang  masuk  kategori  rawan  konflik  sebagaimana  yang disebutkan  oleh  Bawaslu.    Selain  itu,  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  meyatakan bahwa  Aceh  Utara  masuk  sebagai  salah  satu  daerah  paling  miskin  di  Aceh  diikuti  oleh Aceh Timur, Bireuen, dan Sigli. 3
Fakta-fakta tersebut diatas dapat memperkuat latar belakang mengapa daerah-daerah tersebut rawan atau berpotensi konflik pada proses penyelenggaraan pilkada. Lebih  lanjut potensi  konflik  ini  dapat  dilihat  dari  pendekatan  kesejahteraan  untuk  menjelaskan keterkaitan antara aspek ekonomi dan potensi kerawanan konflik.
Faktor  minimnya  kesejahteraan    atau  tingkat  ekonomi  masyarakat  disinyalir  dapat menjadi  pemicu  timbulnya  konflik  terutama  dalam  proses  penyelenggaraan  pemilihan umum.  Masyakarat  miskin  dalam  konsep  ini  dianggap  sebagai  yang  mudah  diprovokasi. Mereka  akan  mudah  diprovokasi  dikarenakan  kondisi  ekonomi  yang  mendesak  sehingga mereka rela melakukan apapun demi memenuhi kebutuhan pribadi.
2 Data  KPU  dalam “Daerah  di  Aceh  terbanyak  ikut  Pilkada  Serentak  2017” melalui www.m.viva.co.id diakses pada tanggal 23 Maret 2017.
3 Irwan Saputra dalam “Aceh Utara Daerah Paling Rawan Konflik dan Kecurangan Pilkada” melalui www.modusaceh.co diakses pada tanggal 24 Maret 2017.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada penyelenggaraan pesta demokrasi kerap kali  diwarnai  dengan  pelanggaran-pelanggaran  seperti  intimidasi  maupun money  politic . Praktik-praktik  curang  tersebut  kerap  menargetkan  masyarakat  miskin  sebagai  sasaran karena  dianggap  akan  lebih  mudah  untuk  diintimidasi.  Apalagi  jika  memberikan  uang sebagai  bentuk  balas  budi  yang  notabene  menjadi  hal  yang  penting  bagi  masyarakat tersebut.
Tidak  hanya  itu,  bentuk  kekerasan  juga  sangat  memungkinkan  terjadi  selama penyelenggaraan pilkada seperti yang terjadi di beberapa daerah di Aceh terutama di Aceh Utara yang  berupa kekerasan psikis.  Kekerasan  yang terjadi selama kampanye cenderung meningkat  dengan  persentase  49%  kasus  kekerasan  terjadi  di  masa  persiapan,  dan  51% kasus terjadi selama masa kampanye. 4
Beberapa  kasus  kekerasan  yang  terjadi  yaitu  pertengkaran  antara  anggota  timses paslon Bupati Fakhrurazi-Mukhtar Daud dengan anggota timses paslon paslon Partai Aceh yang terjadi pada 24 Oktober lalu. Pertengkaran dilatarbelakangi oleh pengibaran bendera Partai Aceh di desa tersebut yang berujung pada bentrokan.
Kasus  Joni  pada  Desember  lalu  juga  menyita  perhatian  masyarakat  terkait  dengan kasus  pemukulan  Di  Leubok  Mane,  Aceh  Utara  yang  melibatkan  simpatisan  salah  satu paslon dengan simpatisan lainnya. Kasus ini kemudian berlanjut pada dengan penyerangan terhadap rumah Joni di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara.
Beberapa  kasus  kekerasan  lain  yang  pernah  terjadi  sepanjang  2017  seperti Penembakan  posko  calon  Bupati  (Ridwan  Abubakar)  di  Aceh  Timur  oleh  OTK  pada tanggal  24  Agustus  2016,  Pengeroyokan  Ketua  PPS  Aceh  Timur  oleh  tim  sukses  bakal calon  Bupati  Aceh  Timur,  Serta  pemukulan  anggota  KIP  Bener  Meriah  oleh  Ketua  KIP Bener Meriah tanggal 7 September 2016. 5
Adanya  kasus-kasus  tersebut  menunjukkan  Aceh  merupakan  daerah  yang  sangat dinamis  bahkan  cenderung  sangat  konfliktual  pada  proses  penyelenggaran  pilkada  2017
4 “Kekerasan Selama Proses Pilkada 2017 , Terbanyak di Aceh “ dalam www.bbc.com diakses tanggal 24 Maret 2017.
5 Sarah  Nuraini  Siregar  dalam “Masalah  Keamanan  Pilkada  Aceh  2017  :  Pengalaman  dan Pembelajaran Pilkada Aceh 2006 dan 2012” melalui www.politik.lipi.go.id diakses tanggal 24 Maret 2017.
lalu. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat penetapan paslon terpilih pasca  putusan  MK  belum  diputuskan,  sehingga  potensi  atau  ancaman  konflik  masih mungkin terjadi. Hal ini menjadi mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peta konflik di Aceh pada pilkada 2017.

## Penyelenggaraan Pilkada dan Potensi konflik di Aceh
Membahas  mengenai  proses  penyelenggaraan  pilkada  dan  keterkaitannya  dengan konflik  pilkada,  maka  Aceh  pada  umumnya  dan  Aceh  Utara  pada  khususnya  sangat berpotensi  sebagai  daerah  rawan  terjadinya  konflik  selama  pilkada  berlangsung.  Kondisi tersebut bukanlah tanpa alasan  mengingat notabene  Aceh  merupakan daerah di Indonesia yang mempunyai catatan panjang konflik berkepanjangan.
Aceh merupakan sebuah wilayah yang terletak di ujung paling utara pulau Sumatera. Sepanjang  sejarah  perjalanannya,  Aceh  tidak  pernah  terlepas  dari  konflik.  Dimulai  dari zaman  penjajahan  Belanda  yang  telah  memaksa  masyarakat  Aceh  mengangkat  senjata untuk  mengusir  para  kolonial.  Selanjutnya,  konflik  gelombang  pertama  ditandai  dengan terjadinya  gejolak  pada  tahun  1953  dibawah  pimpinan  Teungku  Daud  Beureueh.  Lalu, pada tahun 1976 terjadi gelombang gejolak kedua  yang dipimpin oleh Hasan  Ditiro  yang memberi komando dari Swedia.
Gerakan pertama  yang dipimpin oleh Daud Beureueh  ini  menuntut adanya otonomi daerah agar diberi status khusus sebagai wilayah yang berlaku syariat Islam yang tak juga diakomodir  oleh  pemerintah  di  Jakarta.  Maka  pada  pergerakan  yang  kedua,  ada  tiga perbedaan  fundamental  dari  gelombang  pergerakan  pertama. Pertama ,  gerakan  ini  tidak dipimpin  oleh  ulama. Kedua ,  isu  negara  Islam  menjadi  tidak  dominan. Ketiga ,  melihat kemerdekaan dari Indonesia lebih penting daripada Islamisasi di Indonesia. Etnisitas Aceh dipandang lebih signifikan. 6
Gerakan  kedua  tersebut  semakin  berkembang  sejak  terbentuk  pada  tahun  1976  dan sekarang  ini dikenal sebagai Gerakan  Aceh Merdeka (GAM). Konflik  Aceh antara GAM dan Pemerintah RI sendiri telah  berlangsung dalam kurun waktu 30 tahun. Selama kurun
6 John  Braithwaite,  2010. Anomie  and  Violence  :  Non-truth  and  reconciliation  in  Indonesian peacebuilding . Canberra : The Australian National University Press. Hal. 353.
waktu tersebut, banyak dari masyarakat sipil maupun dari TNI yang telah menjadi korban. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dari segi  materiil, fisik, tetapi juga kondisi psikis bagi  masyarakat  Aceh  selaku  korban  konflik.  Berbagai  upaya  resolusi  konflik  pun dilakukan  oleh  kedua  pihak  yang  bertikai  untuk  mengakhiri  konflik  yang  telah  berlarut- larut tersebut.
Tantangan  terbesar  yang  dihadapi  Aceh  paska  perjanjian  damai  tahun  2005  yaitu bagaimana mempertahankan dan menjaga perdamaian yang telah diraih agar tetap terbina dan  berlangsung  lama (long-lasting  peace). Tahapan  ini  membutuhkan  kerjasama  dari semua elemen terutama masyarakat sebagai komunitas terbesar agar proses Peacebuilding dapat berjalan dengan baik dan memenuhi harapan semua pihak. 7
Uraian singkat diatas sedikit banyak memberikan gambaran bagaimana kondisi Aceh yang  senantiasa  berada  dalam  suasana  yang  cukup  konfliktual.  Beberapa  pendapat masyarakat  bahkan  beranggapan  kondisi  inilah  yang  kemudian  mempertegas  mengapa Aceh  selalu  menjadi  daerah  yang  rawan  konflik  tak  terlepas  juga  dari  potensi  rawan konflik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sekalipun.
Sedikit menguraikan mengenai konflik, maka konflik menurut Daniel Webster dapat diartikan  sebagai  Persaingan  atau  pertentangan  antara  pihak-pihak  yang  cocok  satu  sama lain. 8 Konflik politik merupakan salah satu jenis konflik yang sering terjadi. Konflik politik dapat  diartikan  sebagai  konflik  yang  terjadi  karena  pihak-pihak  yang  terlibat  konflik berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang sama pada jumlahnya terbatas dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan atau ideologinya. 9
Berbicara  mengenai  Aceh  dalam  konteks  potensi  Konflik  dalam  penyelenggaraan pilkada, maka BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu ) telah melakukan pemetaan dengan membuat  Indeks  Kerawanan  Pemilu  (IKP)  terhadap  101  daerah  yang  akan  menggelar pilkada  pada  15  Februari  2017.  Tiga  dimensi  yang  diukur  dalam  IKP  adalah penyelenggaraan,  kontestasi,  dan  partisipasi.  Hasilnya  ada  tingkat  kerawanan  tinggi,
7 Mumtazinur, 2011. Kesenian Aceh dan Rekonsiliasi Paska Konflik . Universitas Gadjah Mada (Tesis)
8 Peg Pickering, How to Manage Conflict, Jakarta : Erlangga, 2000.
9 Wirawan, 2010, Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, aplikasi, dan penelitian , Jakarta : Salemba Humanika, hal.67.
sedang, rendah. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi di antaranya Papua Barat, Aceh, dan  Banten.  Selain  tiga  wilayah  tersebut,  yang  lain  dikategorikan  rawan  sedang  dan rendah.10

## Tabel 1. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)
Sumber : Data Bawaslu dalam www.ksp.go.id
Aceh memiliki tingkat kerawanan dari segi penyelenggara dan kontestasi. Penyelenggaraan berkaitan  dengan  integritas  penyelenggara,  profesionalitas,  dan  kekerasan  terhadap penyelenggara.  Sementara  kontestasi  berhubungan  dengan  pencalonan,  kampanye,  dan kontestan.  Selain  itu  disebutkan  pula  bahwa  potensi  kerawanan  dalam  partisipasi  atau keterlibatan warga  juga  mungkin terjadi.  11 Hal  ini  juga dipertegas oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang  menambahkan bahwa  tiga hal yang juga perlu mendapat perhatian agar bisa meminimalisasi konflik, yaitu penyelenggara yang  tidak  profesional,  tidak  independen,  dan  tidak  tegas.  Kemudian  mobilisasi  yang dilakukan  elite  politik  lokal  dan  potensi  konflik  yang  bersumber  pada  regulasi  yang multitafsir.12
Bentuk-Bentuk Konflik Pada Penyelenggaraan Pilkada di Aceh Utara Tahun 2017
10 Ibid
11 Ibid
12 Ibid
Konflik dapat diartikan sebagai suatu benturan atau pertentangan yang terjadi karena beberapa  faktor  penyebab  seperti  ekonomi,  perbedaan  atau  keberagaman,  kelangkaan terhadap sumber daya, dan lain sebagainya. Dunia politik pun tak ayal dapat menjadi salah satu  penyebab  konflik  dilingkungkan  sosial  baik  vertikal  maupun  horizontal.  Konflik politik  diartikan  sebagai  konflik  yang  terjadi  karena  adanya  perbedaan  kepentingan  yang berkaitan  dengan  kekuasaan.  Contohnya  konflik  yang  melibatkan  pendukung  antar  partai politik atau simpatisan.
Konflik  politik  yang  terjadi  selama  pelaksanaan  pilkada  di  Aceh  Utara  tahun  2017 tercatat  terjadi  secara  fisik  maupun  non-fisik.    Kekerasan  fisik  dapat  berupa  kekerasan, penyerangan,  atau  bahkan  pengrusakan  posko  maupun  alat  peraga.  Sedangkan  kekerasan non-fisik  atau  verbal  dapat  berupa  ancama  atau  intimidasi  terhadap  masing-masing kelompok.

## A. Agresi Verbal atau Konflik Non-Fisik

## Ancaman dan Intimidasi
Konflik  verbal  atau  konflik  non-fisik  juga  ikut  mewarnai  selama  proses  pilkada. Salah  satu  bentuk  konflik  yang  terjadi  yaitu  konflik  verbal  dalam  bentuk  ancaman  dan intimidasi.  Seperti  yang  terjadi  pada 8  September  2016,  di  Desa.  Alue  Ie  mameh  Kec. Kuala  Kabupaten  Nagan  Raya  diduga  telah  terjadi  pengancaman  yang  oleh  4  orang anggota KPA dari Kab. Aceh Utara dan Kab. Pidie Jaya terhadap seorang anggota Timses Cabup Kab. Nagan raya yang juga bekas anggota KPA Nagan Raya. Pengancaman terjadi karena anggota timses tersebut dianggap berkhianat dan tidak lagi mendukung lagi Cabup yang diusung PA dan KPA di Pilkada mendatang. Kasus serupa juga terjadi pada  tanggal 22  Oktober  2016,  di  Meulaboh  Kabupaten  Aceh  Barat,  terjadi  dugaan  intimidasi  yang dilakukan  Timses  pemenangan  balon  Bupati  Ramli.  MS  usungan  Partai  Aceh,  kepada seorang  warga  yang  mendukung  balon  Bupati  HT.  Alaidinsyah,  yang  diusung  koalisi  8 partai  politik  di  Aceh  Barat.  Dilaporkan  sekitar  25  orang  Timses  balon  PA  memaksa mengganti  spanduk  pasbalon    Alaidinsyah-H.  Kamarudin  dengan  spanduk  Pasbalon Ramli.MS-Bantah  Puteh  dan  mengajak  warga  hanya  mendukung  pemenangan  Pasangan
baka  calon  Ramli.MS-Bantah  dari  PA  saja. 13 Meskipun  konflik  berupa  ancaman  dan intimidasi  ini  tidak  terjadi  secara  langsung  di  wilayah  Aceh  Utara,  namun  diduga  masih berkaitan  satu  sama  lain  karena  berkaitan  dengan  salah  satu  partai  yang  merasa  dibelot oleh mantan pendukungnya.

## Pertengkaran
Salah  satu  bentuk  konflik  verbal  yang  terjadi  selama  penyelenggaran  pilkada  di Aceh  utara  tahun  2017  tercatat  dalam  bentuk  pertengkaran  atau  adu  mulut  antar  para simpatisan  masing-masing  pasangan  calon.  Seperti  yang  terjadi  pada  tanggal 24  Oktober 2016  di  Desa  ceumpeudak  Kecamatan  Jambo  Aye  Kabupaten  Aceh  Utara  terjadi pertengkaran  antara  anggota  Timses  Paslon  bupati  Fahrurazi  –  Muktar  Daud,  dengan anggota  Timses  paslon  Partai  Aceh  (PA).  Pertengkaran  dilatarbelakangi  tindakan pelarangan  anggota  Timses  Paslon  bupati  Fahrurazi  –  Muktar  Daud,  terhadap  anggota Timses PA  yang  mengibarkan bendera   Partai  Aceh di desa tersebut. Tetapi pertengkaran tidak berkembang menjadi bentrokan fisik, karena kesigapan aparat polsek setempat. 14

## B. Agresi Fisik atau Konflik Fisik
Beberapa  fakta  menunjukkan  bahwa tingkat kekerasan selama pilkada di kawasan Aceh  Utara  jauh  menurun  dari  intensitas  dibandingkan  dengan  pilkada  pada  periode sebelumnya yang menunjukkan lebih banyak kasus kekerasan. Namun, kendatipun begitu masih ditemukan beberapa kasus kekerasan fisik seperti berikut ini:

## Pemukulan
Pada  tanggal  24  Desember  2016  terjadi  kericuhan  di  Gampong  leubok  Mane, Kecamatan  Langkahan,  Aceh  Utara.  Kericuhan  ini  melibatkan  pasangan  pendukung  dari Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA).  Kericuhan antar dua kubu itu bermula dari  adu  mulut  antara  simpatisan  Partai  Aceh  dengan  simpatisan  PNA  Pendukung Pasangan  Fakhrurazi  dan    Muktar  Daud  (FATAR),  sehingga  berunjung  pada  pemukulan
13 Maya Dara Puspita” Maraknya Kasus Kekerasan di Aceh Jelang Pilkada 2017 dan Potensi Dampaknya” dalam http://www.acehhariini.com, diakses tanggal 22 Oktober 2017
14 Ibid
terhadap dua simpatisan PNA. Pemukulan itu terjadi saat simpatisan PNA-FATAR sedang melakukan pembenahan Posko pemenangan Irwandi–Nova dan Fakhrurrazi–Mukhtar tiba- tiba 2 oknum pendukung PA datang ke posko tersebut. Dan disitulah terjadi kericuan yang akhirnya terjadi pemukulan terhadap pendukung PNA-FATAR.15

## Penyerangan
Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat yaitu kasus penyerangan rumah Joni di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Kasus penyerangan yang terjadi merupakan kelanjutan  dari  kekerasan  pemukulan  yang  terjadi  sebelumnya  yang  melibatkan pasangan pendukung dari Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA). Ribuan simpatisan Fachrurrazi H.  Cut  dan  Mukhtar  Daud  (FATAR),  Paslon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Aceh  Utara  nomor  urut  4, mengepung  rumah  ketua  tim  pemenangan  Partai  Aceh  (PA)  M.  Jhoni  di  Desa  Matang  Drien, Kecamatan Tanah Jambo  Aye, Kabupaten  Aceh  Utara   Pengepungan  itu terjadi paska pemukulan terhadap  Fadlon  (35),  merupakan  timses  Partai  Nasional  Aceh  (PNA),  yang  dipukul  oleh  tim sukses Partai Aceh (PA). Penyerangan ini diduga sebagai bentuk balasan atas pemukan yang dilakukan  kepada  rekan  mereka.  Namun,  kasus  penyerangan  ini  tidak  berlanjut dikarenakan tim Polres Aceh Utara langsung menuju lokasi dan mengamankan tiga orang pelaku. 16

## Kesimpulan
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2017 menjadi momen penting bagi seluruh masyarakat Indonesia dan tak terkecuali bagi masyarakat Aceh yang juga  turut    melaksanakan  pilkada.  Momentum  ini  tak  hanya  menjadi  bagian  dari  proses demokratisasi di Indonesia, namun sekaligus juga menjadi ajang untuk menentukan calon- calon pemimpin yang penting bagi masa depan bangsa.
Namun pilkada yang diidentikkan sebagai pesta rakyat tak serta merta berjalan lancar dan  kondusif.  Potensi  konflik  kerap  muncul  dalam  proses  penyelenggaraan  pilkada  di Indonesia terutama di Aceh. Dalam konteks ini, Aceh Utara menjadi salah satu kabupaten
15 “ penjelasan jubir pa soal pemukulan simpatisan pna ” dalam www.acehportal.com, diakses tanggal 22 Oktober 2017.
16 “ eks gam timses irwandi yusuf barisan fatar kepung rumah Jhoni” dalam www. modusaceh.com, diaskses tanggal 22 Oktober 2017
di  Aceh  yang  dikategorikan  sebagai  daerah  rawan  konflik.  Berkaca  pada  pelaksanaan pilkada  periode  sebelumnya,  pelaksanaan  pilkada  di  Aceh  utara  pun  diwarnai  sejumlah konflik  yang  melibatkan  kandidat  atau  bahkan  simpatisan  dari  masing-masing  pasangan calon.  Adapun  konflik  yang  terjadi  selama  pelaksanaan  pilkada  ini  dapat  kita  petakan kedalam  faktor  penyebab  konflik,  bentuk  konflik  yang  terjadi,  dan  solusi  yang  dapat ditawarkan untuk pelaksanaan pilkada periode berikutnya.
Konflik  yang  terjadi  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yaitu  faktor  perebutan kekuasaan, faktor rekaman konflik, faktor eksistensi, faktor regulasi, dan faktor rendahnya kesadaran berpolitik. Diantara faktor-faktor yang diuraikan tersebut faktor rekaman konflik menjadi yang paling penting mengingat pelaksanaan pilkada pada tahun 2012 sebelumnya sangat kompetitif dan konfliktual.
Sedangkan bentuk konflik yang terjadi dalam bentuk konflik fisik (non-verbal) serta konflik  non-fisik  (konflik  verbal).  Konflik  fisik  yang  terjadi  dalam  bentuk  penyerangan serta pemukulan  yang  melibatkan simpatisan  masing-masing pasangan  calon. Dibeberapa kabupetan  lain  pun  konflik  kekerasan  fisik  kerap  terjadi  terutama  yang  melibatkan pendukung  paslon.  Sedangkan  konflik  verbal  terjadi  dalam  bentuk  ancaman  serta intimidasi.
Adapun  solusi  yang  dapat  ditawarkan  untuk  penyelenggaran  pilkada  periode berikutnya yaitu perlunya pembentukan dan penguatan regulasi atau undang-undang yang jelas  dan  tegas.  Hal  ini  menjadi  penting    mengingat  salah  satu  penyebab  konflik dikarenakan  kurang  jelasnya  regulasi  yang  berlaku  dan  saling  tumpang  tindih.  Selain  itu perlu  diterapkan  penghargaan  dan  juga  hukuman  bagi  pihak-pihak  yang  ambil  bagian dalam  pilkada  sebagai  bagian  dari  bentuk  persuasi  untuk  menciptkan  pilkada  yang kondusif.  Penegakan  hukum  terpadu  (GAKKUMDU)  pun  perlu  diperkuat  kembali mengingat  banyak  sekali  unsur  yang  dilibatkan  yang  cukup  signifikan  bagi  terciptanya pelaksanaan  pilkada  yang  tertib  dan  aman.  Penguatan  partai  politik  secara  akar  rumput juga  dapat  menjadi  solusi  bagi  terciptanya  stabilitas  politik  dalam  konteks  bernegara  dan berdemokrasi.
Saran-saran
Peneliti  menyadari    bahwa  penelitan  ini  masih  jauh  dari  sempurna  dan  masih banyaknya  kekurangan  dalam  pembahasannya.  Sehingga  penulis  mengharapkan  adanya penyempurnaan  dari  peneliti-peneliti  berikutnya  yang  tertarik  untuk  meneliti  terkait dengan  pilkada  dan  konflik.  Bagi  peneliti  berikutnya  dapat  juga  mengembangkan  secara lebih  terperinci  apa  yang  belum  dimuat  dalam  penelitian  ini  seperti  faktor  yang  spesifik dalam konflik pilkada untuk kasus Aceh. Atau dapat juga memfokusnya pada bentuk solusi yang  dapat  ditawarkan  untuk  meminimalisir  potensi  konflik  bagi  daerah-daerah  rawan konflik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Azwar, Saifuddin,  1998, Metodologi Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset Bardan, Ibrahim, 2008, Resolusi Konflik dalam Islam, Banda Aceh : Aceh Institute
Braithwaite,  John,  2010. Anomie  and  Violence  :  Non-truth  and  reconciliation  in Indonesian peacebuilding . Canberra : The Australian National University Press Galtung,  Johan,  2007  ,  “ Peace  by  Peaceful  Conflict  Transformation-The  Transcend Approach ” dalam Handbook of Peace and Conflict Studies ,New York : Routledge.
Nazir, Muhammad,1998, Metode Penelitian , Jakarta : Ghafia Indonesia
Nivada,  Aryos,  2015, Rekam  Jejak  Pemilu  2014:  Pengalaman  dan  Pembelajaran  dari Aceh , Banda Aceh : Dialeksis Publishing.
Neuman,  Sigmund,  1963,    ” Modern  Political  Parties “,  dalam Comparative  Politics  :  A Reader , diedit oleh Harry Eckstein dan David E.Apter, London :  The Free Press of Glencoe.
Pickering, Peg , 2000, How to Manage Conflict, Jakarta : Erlangga.
Sugiono, 1999, Metode Penelitian Bisnis, Bandung :CV Alfabeta
Supriyanto,  Didik,  2013, Menata  Ulang  Jadwal  Pilkada  Menuju  Pemilu  Nasional  dan Pemilu Daerah, Jakarta : Yayasan Perluden.
Wirawan, 2010, Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika
Laswell, Harold D.,  dan Abraham Kaplan,1950,  “ Power and society “, New Haven : Yale University Press
Lijphart, Arend, 1995. “Electoral Systems and party Systems ”, Oxford : Oxford University Press
Leedy,  Paul  D,  1997,  , Practical  Research,  Planning  and  Design ,  New  Jersey  :  Prentice Hlml,inc,
Periasamy , Amikavathi, 2000, Integration as a form of curriculum reform :The teaching of environmental  Education  in  KBSM  Geography  in  a  Malaysian  Context ,  Doctoral Thesis in University of Queensland
Wirawan, 2010, Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, aplikasi, dan penelitian , Jakarta : Salemba Humanika
Fadjri  Alihar ,”Disparitas  Regional  dan  Konflik  Pilkada  Aceh  2012” dalam ejournal.politik.lipi.go.id, diakses tanggal 10 Oktober 2017
Gurr,  Ted “Psychological  Factors  in  Civil  Violence”, World  Politics,  Vol.  20,  No.2, January 1968
Prayudi “  Perilaku  Politik  Kekerasan  di  Aceh  Menjelang  Pemilu  “ ,dalam  Jurnal  INFO Vol.  VI,  No.  05/I/P3DI/Maret/2014,  Pusat  Pengkajian,  Pengolahan  Data  dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
-------------, Pilkada  dan  Antisipasi  terhadap  potensi  konflik ,dalam  Jurnal  INFO Vol.VII,NO.21/I/P3DI/November/2015,  Pusat  Pengkajian,  Pengolahan  Data  dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
Refia  Juniarti  Hendrastin  dan  Budi  Purwoko, Studi  Kasus  Dinamika  Psikologis  Konfli Interpersonal  siswa  merujuk  teori  segitiga  ABC  Konflik  Johan  Galtung  dan Kecenderungan penyelesaianannya pada siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK Mahardika Surabaya , dalam Jurnal BK UNESA. Volume 04 Nomor 02 Tahun 2014
Czyz , Magdalena Anna, 2006. Applying the ABC Conflict Triangle to the Protection of Children’s Human  Rights  and  the  Fulfillment  of  their  Basic  Needs:  A  Case  Study  Approach.  Thesis. (Online). (http://epu.ac.at/ fileadmin/downloads/ research C y .pdf). Diakses pada tanggal 12 September 2017
Dheri Agriesta dalam “ Potensi Kekerasan dan Konflik Pilkada Cenderung Tinggi “ melalui www.metrotv.com diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
Donald  Rothchild  And  Chandra  Lekha  Sriram,  dalam  “ Conflict  Prevention” melalui www.sais-jhu.edu, diakses tanggal 24 Maret 2017
Heriyanto Hermansyah dalam “Kemesraan Sentra Gakkumdu “ melalui www.kompasiana.com, diakses tanggal 04 Oktober 2017
Irwan  Saputra  dalam “Aceh  Utara  Daerah  Paling  Rawan  Konflik  dan  Kecurangan Pilkada” melalui www.modusaceh.co diakses pada tanggal 24 Maret 2017
Johan  Galtung  dalam  http://id.  scribd.com/doc/65634253/Teori-Konflik,  diakses  pada  12 September 2017
Maya Dara Puspita” Maraknya Kasus Kekerasan di Aceh Jelang Pilkada 2017 dan Potensi Dampaknya” dalam http://www.acehhariini.com, diakses tanggal 22 Oktober 2017.
Ridwan  Hadi ,  “Lex  Specialist’Pilkada  Aceh”, dalam  www.aceh.tribunnews.com,  diakses tanggal 09 Oktober 2017
Sarah Nuraini Siregar dalam “Masalah Keamanan Pilkada Aceh 2017 : Pengalaman dan Pembelajaran Pilkada Aceh 2006 dan 2012” melalui www.politik.lipi.go.id diakses tanggal 24 Maret 2017.
Teuku Rahmad Danil Cotseurani, “ Pilkada Aceh 2017; Politik dan Kepentingan Proyek” dalam www.kompasiana.com, diakses tanggal 14 Oktober 2017
Windy  Siska,” Regulasi  Pilkada  2017  Lebih  baik  dari  tahun  2015 ”,  dalam http://sumeks.co.id, diaksses tanggal 04 November 2017
Data  KPU  dalam “Daerah  di  Aceh  terbanyak  ikut  Pilkada  Serentak  2017” melalui www.m.viva.co.id diakses pada tanggal 23 Maret 2017
“Kekerasan  Selama  Proses  Pilkada  2017 ,  Terbanyak  di  Aceh  “  dalam  www.bbc.com diakses tanggal 24 Maret 2017.
“Sentra  Gakkumdu  untuk  Maksimalkan  Sanksi  Pidana  Dalam  Pilkada”  dalam www.jpn.com, diakses tanggal 04 Oktober 2017.
“Politik  &  Pilkada  Aceh  2017:  Suatu  Rivalitas  dan  Integritas” dalam Analisis  Situasi Jaringan Survey Inisiatif , Edisi 13, Oktober 2016, Aceh: JSI
“ Sekilas  tentang  sejarah  pilkada  di  Indonesia  dari  zaman  ke  zaman “,  dalam www.cirebontrust.com, diakses pada 08 Oktober 2017.
“ Menangkal  potensi  konflik  Pilkada  Serentak  2017  “ dalam  www.ksp.go.id,  diakses tanggal 09 Oktober 2017.
Pilkada Aceh, Jaminan Keamanan Rendah ,” dalam www.waspada.com diakses tanggal 09 Oktober 2017
“ Penjelasan  Jubir  PA  SoaL  Pemukulan  Simpatisan  PNA ”  dalam  www.acehportal.com, diakses tanggal 22 Oktober 2017
“ Eks  GAM    Timses  Irwandi  Yusuf  Barisan  FATAR  Kepung  Rumah  Jhoni” dalam  www. modusaceh.com, diaskses tanggal 22 Oktober 2017
“ Urgensi  Pembentukan  Badan  Peradilan  Khusus  Pemilu/Pemilukada”, dalam www.kompasiana.com, diakses tanggal 1 November 2017
“Peneliti:  Gakkumdu  di  Aceh  Jangan  Terkesan  'Mandul' ,  dalam  www.portalsatu.com, diakses tanggal 1 November 2017
“Catatan  Diskusi  Proyeksi  Pilkada    Aceh  2017  dan  Masa  Depan  Demokrasi  Lokal  “, dalam www.lipi.go.id, diakses tanggal 14 November 2017.
“ Kontroversi  Payung  Hukum  Pilkada  di  Aceh “,  dalam  www.tribunnews.com,  diakses tangal 15 November 2017

## Tesis
Mumtazinur,  2011. Kesenian  Aceh  dan  Rekonsiliasi  Paska  Konflik .  Universitas  Gadjah Mada Yogyakarta.

## Wawancara
Wawancara  dengan  M.Rizwan  H.Ali  Kepala  Bidang  Hukum  dan  Pengawasan  KIP  Aceh Utara tanggal 26 Agustus 2017  Bertempat di Kantor KIP Aceh Utara
Wawancara  dengan  AryosNivada,  Peneliti  Jaringan  Survey  Inisiatif  pada  tanggal  16 Agustus 2017 Pkl.14.00 WIB bertempat di Kantor JS di Lamdingan, Banda Aceh .
Wawancara    dengan  Kasubbag  Pers  Polres  Aceh  Utara    pada  tanggal  27  Agustus  2017 Pkl.14.00 WIB bertempat di Polres Aceh Utara di Lhoksukon