## Determinasi Potensi Penghasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pendekatan Overlay (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Balangan)
Brilliant Adin Rijjal 1 , Novi Dirgantari 2 12) Universitas Muhammadiyah Purwokerto
1) brilliantrijjal@gmail.com , 2) novidirgantari@ymail.com
*Corresponding Author Diajukan : 9 Januari 2024 Disetujui : 22 Januari 2024 Dipublikasi
: 1 Juli 2024

## ABSTRACT
One of the regions in Indonesia that is facing the threat of a regional financial drought in the future is South Kalimantan Province. 50% of the region depends on income from coal mining which is estimated  to  only  be  available  until  2030.  The  aim  of  this  research is  to  determine  the  types  of regional taxes and levies that have potential for regional original income. The data analysis method is  overlay  analysis  through  three  stages,  namely  growth  analysis,  contribution  analysis  and classification analysis of types of regional taxes. The results of this research are (1) analysis of the growth of most types of regional taxes in Balangan Regency including unsuccessful criteria. (2) analysis of the contribution of most types of regional taxes in Balangan Regency to local revenue includes very poor criteria. (3) Overlay analysis of the classification of potential regional taxes for Balangan Regency for 2021-2022 shows that the type of tax included in the developing category is advertising. Conclusion There are no types of taxes included in the prime category, there are no potential taxes, only advertising tax is developing. Meanwhile, the types of taxes that fall into the underdeveloped category include hotel taxes, restaurant taxes, catering/catering services taxes and the like, taxes on massage parlors, reflexology, steam baths/spas, and fitness centers, street lighting taxes, parking taxes, taxes swallow's nest, ground water tax, tax on non-metallic minerals and other rocks,  PBB  P2  (Rural  and  Urban  Land  and  Building  Tax),  and  BPHTB-Transfer  of  Rights  tax means that the ratio of growth and contribution to the average tax is small. The results of the overlay analysis calculation show that most types of regional taxes in Balangan Regency are identified as developing and underdeveloped.
Keywords: overlay analysis, type of local tax, potential taxes, Government, coal mining

## PENDAHULUAN
Dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2022  Pemerintah  daerah  dituntut  sesuai  kewenangannya  dalam  meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan yang menjadi hak dan kewajiban bagi pemerintah daerah dengan wewenangnya untuk dikelola dan di optimalkan (Fajriana,  Effendy,  and  Suryantara  2022).  Upaya  yang  dapat  dilakukan  guna  menambah peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dengan  berusaha  mencari,  mengembangkan,  dan  menggali sumber sumber baru. Dan juga dari kegiatan yang sudah ada efisiensi sumber daya dan efektifitas kegiatan harus selalu ditingkatkan. Dalam permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah terdapat adanya  permasalahan seperti  penerimaan pajak dan  retribusi  daerah tidak  terlalu efektif.  Hal  ini disebabkan kurangnya peningkatan sumber potensi pendapatan asli daerah. Dan hanya bergantung pada dana perimbangan oleh pemerintah pusat untuk daerah (Asmawati et al. 2019).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2188
Meskipun  demikian,  terdapat  permasalahan  terkait  penggalian  potensi  PAD  yang  masih dihadapi  oleh  banyak  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia  yaitu  dalam  memanfaatkan  sumber  PAD tidak maksimal serta tidak ada potensi yang signifikan dalam menghasilkan pendapatan (sitikar and Syarvina 2024). Hal ini sejalan dengan teori Keynesian yang berpendapat bahwa jika pengeluaran pemerintah  meningkat  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  atau  (PAD), pengeluaran meningkat menciptakan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi (Tajuddin and Kessi  2024).  Data  dari  Direktorat  Perimbangan  Keuangan  Daerah  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah baru mencapai 24,2%. Sementara itu, Dana Bagi Hasil dari berbagai sektor mencapai 66,1%, dengan dominasi Pajak Penghasilan dari daerah di Pulau Jawa serta tambang Batubara, nikel, minyak bumi, dan sejenisnya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan sumber pembiayaan APBD, yang dapat menjadi ancaman potensial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2023).
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  kajian  komprehensif  untuk  mengidentifikasi  sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah.  Tujuannya  adalah  untuk  mengevaluasi  sektor  mana  yang  memiliki  potensi pengembangan  di  daerah,  sehingga  keberlanjutan  keuangan  daerah  dapat  terjaga  dengan  baik. Dengan  konsistensi  keberlanjutan  keuangan  daerah,  diharapkan  dapat  mendukung  proses perwujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2023).
Salah  satu  daerah  yang  menghadapi  tantangan  keberlanjutan  keuangan  di  masa  depan adalah Provinsi Kalimantan Selatan, terutama Kabupaten Balangan yang bergantung lebih dari 50% pada Pendapatan Bagi Hasil dari tambang batubara. Pada Kabupaten Balangan, yang merupakan penerima terbesar dana bagi hasil tambang di Kalimantan Selatan, sebesar 4,9 triliun untuk tahun 2024, mulai mencari alternatif sumber Pendapatan lain di luar sektor tambang. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan Bupati Kabupaten Balangan, yang menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan keuangan dan pembangunan di masa depan (Safitri and Sopiana 2023).
Sebagai  daerah  yang  memiliki  luas  kawasan  tambang  5  terbesar  di  Indonesia  dan diperkirakan ketersediaan batubara yang layak untuk dikelola dalam skala industri hanya sampai tahun  2030,  maka  Balangan  menjadi  salah  satu  objek  riset  yang  tepat.    Penelitian  dengan menggunakan obyek pemerintah daerah yang berada di wilayah pertambangan seperti kabupaten Balangan  ini,  mencoba  untuk  memberikan  bukti  empiris  terkait  pengelolaan  potensi  pajak  non tambang yang risetnya masih sangat sedikit dijumpai di Indonesia.  Diharapkan hasil riset ini akan memberikan kontribusi secara teoritis mengenai model pengelolaan potensi pajak non tambang di wilayah-wilayah  tambang  lainnya  di  Indonesia,  yang  tentu  memiliki  perbedaan  karakteristik dengan daerah non tambang. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan model overlay  perhitungan  potensi  sumber  pendapatan  daerah  tergantung  pada  karakteristik  geografis masing masing daerah (Tri Darmawanto and Mufidah 2023).
Identifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis overlay, metode yang bertujuan untuk menilai tingkat kontribusi potensial dari berbagai sumber PAD (Rais dkk., 2019). Secara regulatif, Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Komponen  pembentuk  PAD  mencakup  Pajak  daerah,  Retribusi  daerah,  Hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lainnya yang sah, seperti hasil penjualan kekayaan daerah,  hasil  pemanfaatan  kekayaan  daerah,  jasa  giro,  pendapatan  bunga,  tuntutan  ganti  rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan, dan bentuk lain akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
Penerimaan PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi, yang merupakan penerimaan rutin untuk  setiap  daerah,  tergantung  pada  potensi  dan  cara  pengelolaan  masing-masing  daerah. Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan  daerah.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang pemerintah  daerah  menyebutkan  bahwa  PAD  berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD yang sah. Pendapatan ini digunakan untuk
melaksanakan  pembangunan  di  tingkat  daerah  guna menyediakan  pelayanan  kepada masyarakat dan mencerminkan kemandirian suatu daerah (Fabiany 2021).
Pengkajian  mengenai  kontribusi  pajak  dan  retribusi  menggunakan  pendekatan  overlay telah  dilakukan  di  beberapa  daerah  di  Indonesia.  Penelitian  oleh  Maulana  dkk  (2023)  di  daerah Serang mengidentifikasi jenis pajak daerah yang memiliki potensi signifikan bagi perkembangan daerah  Kabupaten/Kota,  antara  lain  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Maulana et al. 2023).
Sebaliknya, penelitian oleh Rais (2019) di Kabupaten BauBau menunjukkan bahwa sektor pajak  dan  retribusi  yang  termasuk  kategori  prima  melibatkan  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak reklame, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Kategori berkembang mencakup pajak hiburan serta pajak mineral bukan logam dan  batuan.  Namun,  terdapat  perbedaan  signifikan  antara  hasil  analisis  tahun  2015  dan  2016, menunjukkan dinamika perubahan dalam kontribusi sektor pajak dan retribusi. Lalu pada penelitian terbaru  oleh  Tri  Darmawanto  (2023)  menunjukkan  bahwa  hasil  overlay  pertumbuhan  dan kontribusi kategori prima pada tahun 2017, 2018, dan 2021 lalu kategori potensial pada tahun 2018 dan 2020.
Disisi  lain,  penelitian  oleh  Lukypa,  Manan,  &    Sujadi  (2023)  di  Lombok  Utara  dengan metode overlay menunjukkan hasil klasifikasi potensi pajak daerah yang rata-rata termasuk dalam kategori prima. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi poin fokus, dengan jenis pajak seperti hotel, restoran, dan penerangan jalan  teridentifikasi  sebagai  potensial.  Meskipun  ada  variasi  hasil  di  berbagai  penelitian, kesemuanya mencerminkan keragaman potensi pajak dan retribusi di daerah-daerah tersebut, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial serta karakteristik setiap daerah di Indonesia.

## STUDI LITERATUR

## Teori Tipologi Klassen
Sesuai dengan teori ini yang dikemukakan oleh Klassen memandang bahwa setiap daerah memiliki karakteristik  yang  berbeda-beda,  ditentukan  oleh  perbedaan  letak  geografis,  demografi,  kondisi sosial  ekonomi  Masyarakat  ,  politik  dan  sebagainya.    Dampak  dari  perbedaan  tersebut  akan tercermin  dalam  sektor,  sub  sektor  perekonomian,  jenis  usaha  yang  mendominasi,  komoditas prioritas ataupun unggulan suatu daerah.  Salah satu yang paling menonjol dari perbedaan tersebut adalah terkait dengan  pertumbuhan dan key driver pertumbuhan ekonomi daerah yang akan terlihat dalam struktur potensi sumber pendapatan asli daerah.  Semakin besar peranan suatu sektor atau sub sektor dalam membentuk pertumbuhan ekonomi daerah,maka akan semakin unggul pula sektor atau subsektor tersebut kedudukannya dalam pembentukan variabel ekonomi regional (Hendrawan 2020).
Dalam  tipologi  Klassen  ini,  juga  dikemukakan  mengenai Quadran membagi  wilayah  menjadi empat kelompok.  Kelompok pertama adalah daerah yang memiliki sektor pendorong yang cukup maju  dan  mampu  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  cepat,  kelompok  kedua  memiliki  sektor pendorong  perekonomian  yang  berpotensi  berkembang  pesat  dan  menghasilkan  pertumbuhan ekonomi  yang  cepat,  kelompok  ketiga  memiliki  sektor  pendorong  perekonomian  daerah  yang berpotensi berkembang pesat namun laju pertumbuhannya terhambat sehingga tidak menghasilkan pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang  cepat/  stagnan.    Kelompok  terakhir  yaitu  memiliki  sektor pendorong perekonomian daerah yang relatif sedikit sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggal (Hendrawan 2020).

## Pajak Daerah
Definisi Pajak Daerah mengacu pada kontribusi wajib kepada Daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan secara memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak tersebut tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak dan digunakan untuk memenuhi keperluan Daerah
dengan tujuan mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Nooraini, Afif, and Yahya 2018). Menurut buku Mardiasmo yang berjudul Perpajakan (2013) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontrapretasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukan  dan  yang  digunakan untuk  membayar  pengeluaran  umum  (Loong,  Runtu,  and  Kalalo  2017).  Jenis-jenis  Pajak Kabupaten/Kota  melibatkan  berbagai  sektor,  termasuk  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Noerman Syah, Widianto, and Purwitasari 2019). Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  2022,  jenis  pungutan pajak  oleh pemerintah  provinsi  melibatkan  PKB  (Pajak  Kendaraan  Bermotor),  BBNKB  (Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor), PAB (Pajak Air Tanah), PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), PAP (Pajak Air Permukaan), Pajak Rokok, serta Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan). Sementara itu, pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota mencakup PBB- P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  Bangunan),  PBJT  (Pajak  Bea  Jual  Tanah),  Pajak  Reklame,  PAT  (Pajak  Air  Tanah),  Pajak MBLB,  Pajak  Sarang  Burung  Walet,  Opsen  PKB,  dan  Opsen  BBNKB  (Pemerintah  Republik Indonesia 2022).

## Retribusi Daerah
Retribusi Daerah didefinisikan sebagai "Pungutan Daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan" (Nashrullah 2023). Jenis-jenis Retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Pasal 87 terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh syamsul (2020)  yang menganalisis pendapatan asli daerah (PAD) pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten  Baggai  Laut  menunjukan  enam jenis  retribusi  daerah  yang tergolong  prima  retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan,  retribusi  pelayanan  pasar,  retribusi  pelayanan  kesehatan, retribusi  pelayanan  jasa  kepelabuhanan,  retribusi  izin  usaha  perikanan,  dan  retribusi  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  (Syamsul  and  Irma  2020).  Objek  retribusi  melibatkan  penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa, serta pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh  Pemerintah  Daerah.  Wajib  membayar  retribusi  mencakup  orang  pribadi  atau  badan  yang menggunakan  atau  menikmati  layanan  barang,  jasa,  dan/atau  perizinan.  Pengaturan  Retribusi Daerah juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pungutan  daerah  untuk  membayar  jasa  atau  izin  tertentu  yang  disediakan  atau  diberikan  oleh Pemerintahan  Daerah  demi  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Pihak  yang  wajib  membayar retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

## Analisis Overlay
Analisis  overlay,  seperti  yang  dijelaskan oleh  Hendra  Perdana (2019),  merupakan  metode yang memadukan alat analisis dengan tujuan menyaring hasil analisis terbaik untuk menentukan sektor unggulan yang layak dikembangkan dalam perekonomian. Terdapat empat kriteria penilaian dalam analisis overlay (Hendra Perdana 2019). Pertama, kegiatan yang menunjukkan pertumbuhan positif dan kontribusi positif dianggap sebagai pilihan utama karena memiliki dampak positif yang signifikan. Kedua, kegiatan dengan pertumbuhan positif namun kontribusi relatif kecil disarankan untuk  meningkatkan  kontribusinya  agar  menjadi  lebih  dominan  secara  keseluruhan.  Ketiga, kegiatan dengan pertumbuhan negatif namun kontribusi besar masih dianggap relevan, sedangkan keempat,  kegiatan  dengan  pertumbuhan  dan  kontribusi  negatif  menandakan  bahwa  kegiatan tersebut tidak memiliki potensi baik dari segi pertumbuhan maupun kontribusi, dan mungkin perlu dipertimbangkan ulang dalam strategi pengembangan ekonomi (Supriyanto and Rumagit 2022).

## METODE

## Obyek Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Balangan,  Provinsi Kalimantan  Selatan.  Kabupaten  Balangan  dipilih  untuk  mencari  sumber  pendapatan  yang  baru, untuk menggantikan ketergantungan pada sektor tambang Batubara yang diperkirakan habis pada tahun 2030. Populasi penelitian mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab  atas  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  di  Kabupaten  Balangan.  Dalam  penelitian  ini, pengambilan  sampel  menggunakan  metode  sampel  jenuh,  di  mana  semua  data  laporan  jumlah penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dari  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Balangan  tahun  2021  dan  2022  diikutsertakan.  Sedangkan  data  tahun  2023  tidak diikutsertakan, karena masih dalam proses audit dan belum dipublikasikan.

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap pajak dan retribusi daerah yang memiliki potensi kontribusi tertinggi terhadap Pendapatan Asli  Daerah  (Wiarta  et  al. 2021).  Dalam  buku  yang  berjudul Metodologi  Penelitian  Kuantitatif, menurut  Sugiyono  (2009) menjelaskan  penelitian  kuantitatif  merupakan  metode penelitian  yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  penelitian  adalah  sebagai  instrumen  kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan  triangulasi  (gabungan,  analisis  data  bersifat  induktif/  kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdullah et al. 2022). Mengingat ciri khas  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  berbeda-beda,  setiap  daerah  memiliki  perbedaan  dalam  hal sumber pajak dan retribusi daerah yang berperan signifikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.  Faktor-faktor  seperti  kondisi  geografis  dan  demografis  setiap  daerah  juga  turut mempengaruhi dinamika ini (Rais et al. 2019).  Oleh karena itu, pendekatan studi kasus digunakan juga dalam penelitian ini.  Selain itu, dalam penelitian ini, teknik pendekatan overlay diterapkan pula  dalam  studi  kasus  untuk  mengevaluasi  sumber  pajak  dan  retribusi  yang  memiliki  potensi paling tinggi. Pendekatan overlay digunakan untuk menyaring hasil analisis dan menentukan sektor pajak dan retribusi yang layak dikembangkan dengan lebih optimal.

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diambil  dari  BPS  dan Bappeda  Kabupaten  Balangan  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Sedangkan  pengumpulan  data dilakukan meliputi ;
1. Studi Pustaka
Dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang  diambil dari literatur maupun buku- buku,  artikel  ilmiah  serta  penelitian  sebelumnya  yang  dapat  menjawab  pertanyaan penelitian.
2. Wawancara
Dilakukan wawancara dan Hasil wawancara hanya untuk mengkonfirmasi data yang ada dalam  LKPD.  Responden  yang  diwawancarai  antara  lain  adalah  Litbang  Bappeda Kabupaten Balangan (Bukit and Putri 2018).
3. Dokumentasi Dilakukan dengan cara mengambil data sekunder yang berisi data jenis pajak dan retribusi daerah Kabupaten Balangan, yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021 dan 2022 yang telah diaudit.
Teknik Analisis Data
1. Analisis Pertumbuhan Pajak/Retribusi
𝑔𝑋𝑖 = 𝑋𝑖 𝑡 −   𝑋𝑖 (𝑡−1) 𝑋𝑖 (𝑡−1) × 100 %
Keterangan :
gXi = Pertumbuhan pajak/retribusi jenis tertentu 𝑋𝑖 𝑡 = Jumlah penerimaan pajak/retribusi tahun tertentu 𝑋𝑖 (𝑡−1) =
Penerimaan pajak/retribusi tahun sebelumnya

## 2. Analisis Kontribusi Pajak/Retribusi terhadap PAD
𝑤𝑋𝑖 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ ( 𝑃𝐴𝐷) × 100% Keterangan : wXi =
Kontribusi pajak/retribusi jenis tertentu terhadap PAD

## 3. Analisis Overlay
Pendekatan  analisis  overlay  digunakan  dalam  perhitungan  dan  identifikasi  jenis  pajak daerah  atau  retribusi  daerah  yang  memiliki  potensi  signifikan  untuk  tujuan  mengklasifikasikan kondisi berdasarkan kontribusi dan pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini bertujuan untuk menentukan sektor atau kegiatan ekonomi yang memiliki potensi berdasarkan kriteria  pertumbuhan  dan  kontribusi,  membantu  dalam  pengambilan  keputusan  terkait pengembangan sektor-sektor tertentu guna optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
Tabel 1. Matriks Analisis Overlay Kombinasi gXi dan wXi wXi ≥ 1 (tinggi) wXi < 1 (rendah) gXi ≥ 1 (tinggi) Prime Berkembang pXi < 1 (rendah) Potensial Terbelakang Sumber: Lukypa (2023) Keterangan : Prima = Penerimaannya prima dan sangat potensial Potensial = Penerimaannya potensial Berkembang = Penerimaannya berkembang atau masih ada potensi untuk dikembangkan Terbelakang = Penerimaannya terbelakang atau kurang potensial
Metode analisis overlay dalam penelitian ini menggunakan kriteria matriks yang terdiri dari  empat  klasifikasi  utama  untuk  jenis  pajak  daerah  (Abdul  Manan  and  Siti  Sriningsih  2022). Pertama, pajak dianggap sebagai Prima jika pertumbuhan dan rasio kontribusinya terhadap jenis pajak daerah keduanya lebih besar atau setidaknya sama dengan satu. Kedua, pajak dikategorikan sebagai Potensial apabila rasio pertumbuhannya lebih kecil atau setidaknya sama dengan satu, dan rasio kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau setidaknya sama dengan satu. Selanjutnya, Pajak Berkembang terjadi ketika rasio kontribusinya terhadap rata- rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau setidaknya sama dengan satu. Terakhir, Pajak Terbelakang  diidentifikasi  jika  rasio  pertumbuhan  jenis  pajak  daerah  dan  rasio  kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah keduanya lebih kecil atau setidaknya sama dengan satu, seiring dengan upaya untuk mengevaluasi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Lukypa, Manan, and Sujadi 2023).

## HASIL
Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-2022.
Tabel 2. PAD Kabupaten Balangan Jenis Pendapatan 2020 2021 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 86.176.610,15 130.505.127,09 92.728.623,21 Pajak daerah 13.378.574,07 11.417.071,56 12.308.860,39 Retribusi daerah 1.675.985,56 1.890.123,56 1.908.662,41 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.827.731,26 12.391.951,41 13.573.275,48 Lai-lain PAD yang sah 61.294.319,27 104.805.980,56 64.937.824,94 Dana Perimbangan 807.955.454,03 717.757.007,98 1.467.558.528,22 Bagi hasil pajak 329.189.779,94 50.887.405,28 994.362.274,69 Bagi hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam … … … Dana alokasi umum 352.411.306,00 206.578.127,38 345.185.535,24 Dana alokasi khusus 126.354.368,09 406.291.475,33 128.010.718,30 Lain-lain Pendapatan yang Sah 277.038.927,29 237.155.512,89 230.011.987,69 Pendapatan Hibah 18.000.810,00 6.944.296,37 6.537.075,08 Dana Darurat/ 0 0 0 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainya 59.906.832,44 59.672.919,14 102.303.371,17 Dana penyesuain dan otonomi daerah 180.919.681,50 150.617.764,92 121.169.306,24 Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainya 0 0 0 Lainya 18.211.602,35 19.880.532,46 2.335,20 Jumlah/Total 1.171.170.991,47 1.085.377.647,96 1.790.299.139,12
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020-2022
Berdasarkan  Sumber  data  Badan  Pusat  Statistik  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) periode tahun 2020-2022 yang disajikan dalam tabel dapat diketahui jumlah pendapatan pada tahun
2022 mencapai angka 1.790.299.139,12 lebih tinggi dibandingkan tahun lainnya yang menandakan kenaikan pada tahun tersebut.

## Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Balangan Periode 2020-2022
Rekapitulasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Balangan Periode 2020-2022 disajikan sebagai berikut:
Tabel 3. Penerimaan Pajak Kabupaten Balangan 2020-2022
Pajak Penerimaan 2020 2021 2022 Pajak Hotel 7.714.500 11.138.000 12.252.950 Pajak Losmen - - - Pajak Restoran 6.329.806.475 161.757.538 219.134.220 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - 4.579.800.400 3.640.871.163,50 Pajak Hiburan 1.740.000 - - Pajak Pagelaran Kesenian /Musik/Seni/Tari/Busana - - - Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa Dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) - 1.035.000 645.000 Pajak Reklame 27.090.876 80.660.439,50 67.817.004 Pajak Penerangan Jalan 3.433.415.060 3.642.369.005 4.348.303.424 Pajak Parkir 16.499.400 14.410.340 14.298.680 Pajak Sarang Burung Walet - - 850.000 Pajak Air Tanah 6.292.175 4.310.100 2.374.400 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainya 1.619.432.264 859.467.280 2.082.725.784 PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) 713.724.182 657.250.112 652.815.868 Bea Perolehan  Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1.222.859.135 - - BPHTB-Pemindahan Hak - 1.404.873.350 1.266.771.900 BPHTB-Pemberian Hak Baru - - - Jumlah 13.378.574.067 11.417.071.564,50 12,308,860,393,50 Sumber: LHP LKPD Balangan
Data mengenai Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Balangan diperoleh melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2020 hingga 2022, yang disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Tugas utama Badan Pemeriksa Keuangan melibatkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh berbagai entitas, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dengan demikian, data yang diakses dari LHP LKPD menjadi sumber  informasi  yang  akurat  dan  terpercaya  mengenai  penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten Balangan.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2188

## Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2022
Analisis pertumbuhan pajak daerah bertujuan untuk memahami tingkat pertumbuhan dari setiap jenis pajak daerah selama periode 2020-2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar  jenis  pajak  daerah  di  Kabupaten  Balangan  mengalami  tingkat  pertumbuhan  yang  tidak memuaskan.  Lebih  rinci,  hasil  analisis  pertumbuhan  pajak  daerah  untuk  periode  2020-2021  di Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kabupaten Balangan
Pajak Pertumbuhan 2020 2021 2022 Rata-Rata Pajak Hotel -0,44 % 0,44 % 0,10 % 0,3 % Pajak Losmen - - - - Pajak Restoran -0,04 % -0,97 % 0,35 % -0,82 % Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - - -0,21 % -0,7 % Pajak Hiburan -0,21 % - - -0,7 % Pajak Pagelaran Lesenian/Musik/Seni/Tari/Busana - - - - Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa Dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) - - -0,38 % -0,13 % Pajak Reklame -0,04 % 1,98 % -0,16 % 1,88 % Pajak Penerangan Jalan -0,01 % 0,06 % 0,19 % 0,11 % Pajak Parkir -0,21 % 0,13 % -0,01 % -0,34 % Pajak Sarang Burung Walet - - - - Pajak Air Tanah 0,23 % -0,32% -0,45% -0,24 % Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainya 0,00 % 0,47 % 0,76 % -0,21 % PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) 0,16 % -0,08 % -0,01 % 0,08 % Bea Perolehan  Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) -0,20 % - - -0,7 % BPHTB-Pemindahan Hak - - -0,10 % -0,03 % BPHTB-Pemberian Hak Baru - - - - Sumber: Data diolah (2022)
Pada  tahun  2020,  sebagian  besar  jenis  pajak  daerah  di  Kabupaten  Balangan  mengalami pertumbuhan  negatif  atau  mengalami  penurunan  penerimaan.  Situasi  ini  berbeda  dengan  tahun 2021, dimana terjadi pertumbuhan positif atau peningkatan penerimaan pada beberapa jenis pajak, termasuk pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya. Meskipun masih terasa dampak pandemi Covid-19, terutama pada sektor hiburan yang memiliki pertumbuhan nol dalam penerimaan pajak, tahun 2021 menunjukkan tanda- tanda  pemulihan.  Pada  tahun  2022,  sektor  yang  terdampak  mulai  pulih,  dengan  kenaikan penerimaan  terutama  pada  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  lainnya  sebesar  0,76%. Pertumbuhan  penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten  Balangan  periode  2020  hingga  tahun  2021 cenderung fluktuatif, dipengaruhi oleh kurangnya optimalisasi potensi di Kabupaten Balangan dan dampak  pandemi  Covid-19  yang tidak  dapat  diprediksi.  Oleh  karena itu,  pemerintah  Kabupaten Balangan perlu terus berupaya meningkatkan potensi pajak yang dapat dikembangkan lebih lanjut serta  memulihkan  potensi  yang  terdampak  oleh  faktor-faktor  tersebut.  Upaya  optimal  dalam pemungutan pajak juga perlu terus dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2188

## Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Balangan Pada Tahun 2022
Analisis  kontribusi  bertujuan  untuk  mengukur  seberapa  besar  kontribusi  sektor  pajak daerah  Kabupaten  Balangan  terhadap  total  pendapatan  daerah  selama  periode  2020-2022.  Hasil analisis kontribusi pajak daerah Kabupaten Balangan sebagai berikut :
Tabel 5. Kontribusi Penerimaan Pajak Kabupaten Balangan
Sumber: Data diolah (2022)
Pada tahun 2022, hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa sektor pajak reklame dan pajak BPHTB-pemindahan hak memiliki kontribusi yang sama, masing-masing sebesar 0,01% dan 0,10%.  Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  setiap  jenis  pajak  daerah memberikan  kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Namun,  ditemukan  bahwa sebagian  besar  jenis  pajak  di  Kabupaten  Balangan  memiliki  kontribusi  yang  sangat  rendah. Penyebab rendahnya kontribusi ini dapat diidentifikasi melalui rendahnya penerimaan jenis pajak tertentu  di  daerah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dapat  disarankan  untuk  melakukan  pembangunan infrastruktur yang dapat menarik lebih banyak obyek pajak atau retribusi, meningkatkan investasi di  daerah,  dan  meningkatkan  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  untuk  dapat  lebih  efektif dalam  mengelola  dan  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  (Suhandi  and  Hakin  2021).  Perluasan basis  pajak  dan  peningkatan  investasi  dapat  menjadi  strategi  yang  efektif  untuk  meningkatkan kontribusi  pajak  daerah,  sehingga  dapat  mendukung  Pemerintah  Kabupaten  Balangan  dalam mencapai target pendapatan daerah dan memastikan keberlanjutan keuangan daerah.
Pajak Kontribusi 2022 Pajak Hotel 0,00% Pajak Losmen - Pajak Restoran 0,02% Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 0,30% Pajak Hiburan - Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Seni/Tari/Busana - Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa Dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) 0,00% Pajak Reklame 0,01% Pajak Penerangan Jalan 0,35% Pajak Parkir 0,00% Pajak Sarang Burung Walet 0,00% Pajak Air Tanah 0,00% Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainya 0,17% PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) 0,05% Bea Perolehan  Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - BPHTB-Pemindahan Hak 0,10% BPHTB-Pemberian Hak Baru Jumlah 1,00%

## PEMBAHASAN

## Analisis Overlay
Analisis  Overlay  digunakan  untuk  mengklasifikasikan  potensi  pajak  daerah  Kabupaten Balangan  pada  periode  2020-2022  dengan  menggunakan  rumus  matriks  analisis  Overlay.  Hasil penelitian menunjukkan klasifikasi potensi pajak daerah Kabupaten Balangan sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Analisis Overlay Analisis Overlay Pajak Kabupaten Balangan tahun 2022
Sumber: Data diolah (2022)
Pada tahun 2022, tidak ada jenis pajak yang termasuk dalam kategori prima, dan kategori potensial juga tidak teridentifikasi. Pajak yang termasuk dalam kategori berkembang hanya Pajak Reklame, yang berarti memiliki pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya rendah secara rata-rata. Sementara itu, jenis pajak yang paling banyak masuk dalam kategori terbelakang melibatkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya, Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya, PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), serta pajak BPHTB-Pemindahan Hak.  Temuan ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  dari  (Konte  and  Vincent  2021)  yang  melakukan  penelitian  di beberapa  kawasan  tambang    di  Afrika,  bahwa  pemerintah  daerah  ( municipal )  yang  berada  di kawasan  kaya  sumber  daya  alam  tambang,  cenderung  mengabaikan  penggalian  sektor  di  luar tambang  .    Sehingga  pendapatan  daerahnya  ( local  revenue )  nyaris  75%  didominasi  dari  sektor tambang.  Demikian pula dukungan hasil penelitian terdahulu dari (Lundstol and Raballand 2015) yang  melakukan  penelitian  di  Zambia,  ada  kecenderungan  kurangnya political  will dan  desain fiskal yang menggali sektor non tambang pada pemerintah daerah di kawasan tambang.  Penelitian lebih lanjut dari (Swoczyna and Karaczun 2023)cjuga menunjukkan hasil yang mendukung temuan tersebut.  Terdapat ketergantungan pendapatan berasal dari sektor tambang dibanding sektor lain di Polandia.
Pajak Klasifikasi Potensi Pajak Daerah Tahun 2022 Pajak Hotel Terbelakang Pajak Losmen - Pajak Restoran Terbelakang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Terbelakang Pajak Hiburan - Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Seni/Tari/Busana - Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa Dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) Terbelakang Pajak Reklame Berkembang Pajak Penerangan Jalan Terbelakang Pajak Parkir Terbelakang Pajak Sarang Burung Walet Terbelakang Pajak Air Tanah Terbelakang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainya Terbelakang PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) Terbelakang Bea Perolehan  Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - BPHTB-Pemindahan Hak Terbelakang BPHTB-Pemberian Hak Baru -
Secara  teori  Tipologi  Klassen,  terlihat  bahwa  semakin  satu  sektor  mendominasi  ,  maka akan semakin lemah peranan sektor lain dalam mendorong perekonomian daerah.  Sesuai dengan teori Klassen, rerata sumber pajak non tambang di Kabupaten Balangan masuk dalam kelompok atau quadran 3 dan 4, yaitu sektor yang berpotensi namun terhambat dan sektor yang mengalami ketertinggalan.  Dominasi sektor pertambangan yang menghasilkan pendapatan bagi hasil cukup besar  ,  mengakibatkan  daerah  menjadi  tergantung  terhadap  sumber  daya  alam  ini  (Hendrawan 2020). Konsekuensinya sektor lain hanya mampu menjadi sektor pelengkap di quadran 3 dan 4 saja.
Berdasarkan klasifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Balangan disarankan untuk mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari jenis pajak daerah yang masuk dalam kategori berkembang dan terbelakang. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi pajak  dapat  dicapai  dengan  maksimalisasi  potensi  dan  pengelolaan  yang  efektif.  Fokus  pada industri budaya dan kreatif dapat menjadi langkah positif, dengan mempertimbangkan kemampuan SDM,  kepadatan  penduduk,  dan  inovasi  sebagai  potensi  pendukung  setiap  jenis  pajak  daerah. Pembangunan infrastruktur, tata kelola lembaga, pengembangan pasar, serta faktor lingkungan dan toleransi perlu menjadi perhatian bersama untuk menciptakan sinergi dalam upaya pembangunan daerah (Wu et al. 2022).

## KESIMPULAN
Analisis overlay pada klasifikasi potensi pajak daerah Kabupaten Balangan untuk periode 2020-2022  menunjukkan  bahwa  jenis  pajak  yang  tergolong  dalam  kategori  prima  dan  potensial tidak teridentifikasi. Jenis pajak yang tergolong dalam kategori berkembang hanya Pajak Reklame. Artinya sejalan dengan teori pajak berkembang yaitu penerimaan nya mengalami perkembangan dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan kedepannya. Sementara jenis pajak yang masuk dalam  kategori  terbelakang  mencakup  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  jasa  boga/katering  dan sejenisnya, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya, PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), serta pajak  BPHTB-Pemindahan  Hak  artinya  rasio  pertumbuhan  dan  kontribusinya  terhadap  rata  rata pajak  kecil.  Hasil  perhitungan  analisis  overlay  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  jenis  pajak daerah di Kabupaten Balangan teridentifikasi sebagai berkembang dan terbelakang. Oleh karena itu,  diperlukan  upaya  peningkatan  agar  jenis  pajak  tersebut  dapat  mencapai  potensi  yang  lebih tinggi,  bahkan  mencapai  kategori  prima.  Langkah-langkah  peningkatan  ini  dapat  melibatkan optimalisasi  penerimaan  pajak  dari  sektor-sektor  tertentu  melalui  kebijakan  yang  tepat,  serta peningkatan sarana dan infrastruktur penunjang sektor pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD).  Upaya  ini  dapat  mencakup  peningkatan  efisiensi  dalam  pengumpulan  pajak, pemberian  insentif,  dan  pembenahan  infrastruktur  yang  dapat  mendukung  pertumbuhan  sektor- sektor yang berpotensi menjadi sumber pajak unggulan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan hasil.  Antara lain lain belum mengulas lebih lanjut faktor penyebab minimnya potensi pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor non tambang, dan hanya menggunakan data satu tahun yaitu 2022  saja  sebagai  dasar  perhitungan  overlay,  dan  penerapan  pengukuran  overlay  yang  perlu dikembangkan secara spesifik, sebagai contoh hasil analisis overlay yang mengkategorikan lagi ke dalam sumber pajak jenis jasa atau pengelolaan kekayaan daerah.  Oleh karena itu disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah tahun pengamatan/observasi yang lebih lama dan menyesuaikan lagi kategori pajak yang menjadi objek dengan peraturan perundang undangan terbaru  yaitu  Undang-Undang  Hubungan  Pusat  dan  Daerah  No.1  Tahun  2022,  yang  lebih memberikan wewenang bagi daerah dalam menentukan sumber pendapatan asli daerah. Dengan peraturan    serta  mengaitkan  antara  sumber-sumber  PAD  yang  ada  dengan  sejumlah  kebijakan daerah mengenai PAD guna melihat faktor pengaruh desain fiskal dan political will .  Hal ini sesuai dengan temuan dari Lunstol,Gael dan Fuyya (2013) yang menemukan adanya keterkaitan antara terbatasnya  sumber  pendapatan  asli  daerah  di  kawasan  tambang  dengan  kedua  faktor  tersebut. Demikian pula dengan penelitian dari Swoczyna dan Zbigniew (2023) yang melakukan penelitian di Polandia.

## REFERENSI
Abdul Manan, and Siti Sriningsih. 2022. “Analisis Pemetaan Potensi Dan Optimalisasi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah.” Journal of Economics and Business 8(1):14–26. doi: 10.29303/ekonobis.v8i1.90.
Abdullah, Karimuddin, misbahul jannah, Ummul Aiman, Suryadin Hasda, Zahara Fadila, Taqwin, Ketut Ardiawan  Ngurah,  and  Melida  Eka  Sari.  2022. METODOLOGI  PENELITIAN  KUANTITATIF . edited by N. Saputra. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012).
Asmawati, Asmawati, Amran Saragih, Nora Januarti Panjaitan, and Christina Kumala. 2019. “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar.” Owner 3(2):339– 49. doi: 10.33395/owner.v3i2.145.
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan.  2023.  “Warta  Pengawasan  Kawal  Akuntanbilitas Keuangan Dan Pembangunan.” Bpk.Go.Id 1–80. Retrieved January 3, 2024
(https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/2023/wp2th2023.pdf).
Bukit,  Pantun,  and  Hana  Tamara  Putri.  2018.  “Analisis  Potensi  Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.” Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi 18(3):468. doi: 10.33087/jiubj.v18i3.513.
Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan.  2023.  “Peraturan  Presiden  Tentang  Rincian  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja Negara  Tahun  Anggaran  2024.” Djpk.Kemenkeu.Go.Id 1–1.  Retrieved January 3, 2024 (https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/09/Penyampaian-Rincian- Alokasi-Transfer-ke-Daerah-TA-2024-1.pdf).
Fabiany,  Nyayu  Fadilah.  2021.  “ANALISIS  SEKTOR  UNGGULAN  PEREKONOMIAN  DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.” Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan 10(03):619–32. doi: 10.22437/jmk.v10i03.15775.
Fajriana,  Fajriana,  Lukman  Effendy,  and  Adhitya  Bayu  Suryantara.  2022.  “ANALISIS  KINERJA PEMUNGUTAN  PAJAK  DAERAH  KOTA  DAN  KABUPATEN  DI  NUSA  TENGGARA BARAT.” Jurnal Aplikasi Perpajakan 3(1). doi: 10.29303/jap.v3i1.24.
Hendra  Perdana,  Dini  Adiyatin,  Neva  Satyahadewi,.  2019.  “ANALISIS  OVERLAY  UNTUK MENENTUKAN  POTENSI  SEKTOR  EKONOMI  UNGGULAN  DALAM  PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Kasus Dengan PDRB Kota Pontianak).” Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya 8(4). doi: 10.26418/bbimst.v8i4.36746.
Hendrawan,  Andi.  2020.  “POTENSI  DAERAH  DAN  DAYA  SAING  DAERAH  BERDASARKAN ANALISIS  TIPOLOGI  KLASSEN.” Jurnal  Litbang  Sukowati :  Media  Penelitian  Dan Pengembangan 4(1):16. doi: 10.32630/sukowati.v4i1.154.
Konte, Maty, and Rose Camille Vincent. 2021. “Mining and Quality of Public Services: The Role of Local Governance and Decentralization.” World Development 140:1–19. doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105350.
Loong,  Jessica  Lianita  Agnelleide,  Treesje  Runtu,  and  Meily  Y.  B.  Kalalo.  2017.  “ANALISIS TINGKAT  PERTUMBUHAN  PENERIMAAN  PAJAK  PENGAMBILAN  BAHAN  GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.” GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI 12(2). doi: 10.32400/gc.12.2.17615.2017.
Lukypa, Jihan, Abdul Manan, and Sujadi. 2023. “Analisis Overlay Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan  Asli  Daerah   Lombok  Utara  Tahun  2017-2021.” JISHUM  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora) 1(4):901–16.
Lundstol,  Olav,  and  Gael  Raballand.  2015.  “Low  Government  Revenue  from  the  Mining  Sector  in Zambia and Tanzania: Fiscal Design, Technical Capacity or Political Will?” International Centre for Tax and
Development 1–44. Retrieved January 8, 2024
(https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/10130/ICTD_WP9.pdf).
Maulana, Rahmat, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ali Ramdhani, and M. Robbi Qawi. 2023. “Analisis Proyeksi Target Capaian Pajak Daerah Berbasis Potensi Wilayah.” Sawala : Jurnal Administrasi Negara 11(1):67–80. doi: 10.30656/sawala.v11i1.6554.
Nashrullah,  Jauhar.  2023.  “PENYEDERHANAAN  JENIS  PAJAK  DAN  RETRIBUSI  DAERAH DALAM  RANGKA  MENINGKATKAN  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH.” At-Tanwir  Law Review 3(2):153. doi: 10.31314/atlarev.v3i2.2233.
Noerman  Syah,  Asrofi  Langgeng,  Andri  Widianto,  and  Elisa  Purwitasari.  2019. “Analisis  Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya Terhadap Produk Domestik Regional  Brutto  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kota  Tegal.” Owner 3(1):46.  doi: 10.33395/owner.v3i1.84.
Nooraini, Afni, &. Afif, and Syarifudin Yahya. 2018. “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR ).” JE & KP 5(1):89–104.
Pemerintah Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah . Indonesia.
Rais, Muhammad, R. Program, Studi Akuntansi, and Fakultas Ekonomi. 2019. “ANALISIS OVERLAY TERHADAP  POTENSI  PAJAK  DAERAH  SEBAGAI  SUMBER  PENDAPATAN  ASLI DAERAH  (PAD)  KOTA  BAUBAU.” Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Manajemen 2:2684–9283.  doi: 10.35326/jiam.v2i1.
Safitri, Rahmi, and Yunita Sopiana. 2023. “Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral Dan Batubara Terhadap Dana Perimbangan, Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten  Penghasil  Minerba  Yang  Ada  Di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Tahun  2016-2020).” JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan 6(2):824. doi: 10.20527/jiep.v6i2.11064.
sitikar, benny, and wahyu Syarvina. 2024. “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dibadan Pendapatan Daerah Kota Medan.” Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan 2(1):1–20.
Suhandi,  Suhandi,  and  Nisrina  Hakin.  2021.  “ANALISIS  OVERLAY  SEKTOR  UNGGULAN
PROVINSI BANTEN.”
Jurnal Bina Bangsa
Ekonomika 14(2):268–80. doi: 10.46306/jbbe.v14i2.75.
Supriyanto,  Supriyanto,  and  Merry  Christie  Natalia  Rumagit.  2022.  “Overlay  Analysis  of  Potential Economic  Sectors  of  Minahasa  Regency  in  2017-2021.” Journal  of  International  Conference Proceedings 5(2):489–98. doi: 10.32535/jicp.v5i2.1711.
Swoczyna, Bernard, and Zbigniew Karaczun. 2023. “A Mainstay of Budget? Coal Mining as a Source of  Revenue  for  Polish  Local  Governments.” Energy Policy 180:113658. doi: 10.1016/j.enpol.2023.113658.
Syamsul, Syamsul, and Irma Irma. 2020. “PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD): PAJAK DAERAH DAN  RETRIBUSI  DAERAH  DI  KABUPATEN  BANGGAI  LAUT.” GOING  CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI 15(4):553. doi: 10.32400/gc.15.4.30137.2020.
Tajuddin, Imran, and Andi Muhammad Fara Kessi. 2024. “Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Daerah Di Kota Makassar Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” Jesya 7(1):575–87.  doi: 10.36778/jesya.v7i1.1385.
Tri Darmawanto, Agus, and Annisa Mufidah. 2023. “ANALISIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANA TIDUNG.” JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN 1(2):1–10.
Wiarta, Iqra, Rahmi Handayani, Arman Syafa`at, and Aulia Yunica Harly. 2021. “Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pada Pajak Daerah Kota Jambi.” J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) 6(2):497. doi: 10.33087/jmas.v6i2.317.
Wu, Dandan, Yang Wu, Xinxin Ni, Yuandan Sun, and Renfeng Ma. 2022. “The Location and Built Environment  of  Cultural  and  Creative  Industry  in  Hangzhou,  China:  A  Spatial  Entropy  Weight Overlay Method Based on Multi-Source Data.” Land 11(10):1695. doi: 10.3390/land11101695.