Implementasi Pasal 22 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi
Zhafirah Aqilah Saufika zhafirahqilah262@gmail.com
Muhammad Amin Qodri m_aminqodri@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This empirical jurisprudence research is based on primary and secondary data obtained from primary sources with field research through structured interviews conducted in Jambi City, with the focus of research at KPP Pratama Jambi Telanaipura, then at the office of BAZNAS City Jambi as well as the area of Rt 24, Kel Kenali Big. Using qualitative methods presented in descriptive  form,  this  study  aims  to  investigate  to  what  extent  the  implementation  of  the policy of Article 22 is specific to the City of Jambi; related to whether the policy has been fully implemented  or  whether  there  are  obstacles  /  barriers  in  the  effort  to  implement  it.  The results of the  research show  that  both BAZNAS and KPP  Pratama  Kota  Jambi  have known and fulfilled the implementation of this policy by facilitating and implementing the policy in accordance with the regulations. However, the implementation of Article 22 in Jambi City is not maximum and has not been able to meet the government's expectations of reducing the double  burden  borne  by  the  Muslim  community  equally.  Evidence  of  the  lack  of  Muslim taxpayers who use their zakat as a component of reducing taxable income and many of those who are still unaware of the policy as well as some other factors make why the use of such policy is still minimal in Jambi City.
Keywords: Implementatiom; Zakat; Income zakat; Income Tax; Taxable income.

## Abstrak
Penelitian  hukum  yuridis  empiris  ini  bersumber  dari  data  primer  dan  sekunder  yang diperoleh dari sumber utama dengan penelitian lapangan melalui wawancara terstruktur yang  di  dilakukan  di  Kota  Jambi,  dengan  fokus  penelitian  di  KPP  Pratama  Jambi Telanaipura,  kemudian  di  kantor  BAZNAS  Kota  Jambi  serta  kawasan  Rt  24,  Kel.  Kenali Besar.  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif  yang  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif, penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  sejauh  manakah  penerapan  kebijakan  Pasal  22 tersebut  terkhusus  di  Kota  Jambi;  terkait  apakah  kebijakan  tersebut  sudah  diterapkan secara menyeluruh ataukah ada kendala/hambatan dalam upaya pengimplementasiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik BAZNAS maupun KPP Pratama Kota Jambi telah mengetahui  dan  memenuhi  pelaksanaan  kebijakan  ini  dengan  memfasilitasi  dan melaksanakan  kebijakan  tersebut  sesuai  dengan  peraturan.  Namun,  implementasi  Pasal 22  tersebut  di  Kota  Jambi  ini  belum  maksimal  dan  belum  mampu  memenuhi  harapan pemerintah  mengurangi  beban  ganda  yang  ditanggung  oleh  masyarakat  muslim  secara merata.  Terbukti  dari  tidak  banyaknya  wajib  pajak  muslim  yang  memanfaatkan  zakat mereka sebagai komponen pengurangan penghasilan kena pajak dan banyak dari mereka
Volume 4 Nomor 3 Oktober 2023 Halaman 425 – 435
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
yang  masih  belum  mengetahui  akan  kebijakan  tersebut  serta  beberapa  faktor  lain membuat mengapa pemanfaatan kebijakan tersebut masih minim di Kota Jambi.
Kata  kunci: Implementasi;  Zakat;  Zakat  Profesi;  Pajak  Penghasilan;  Penghasilan  Kena Pajak

## A. Pendahuluan
Umat  islam  diharuskan  untuk  memenuhi  beberapa  kewajiban  agama  sebagai  bentuk ketaatan kepada Tuhannya. Salah satu kewajiban tersebut ialah membayar zakat, berupa kewajiban  terkait  harta  dan  mengikat;  dimana  ini  bukanlah  sekedar  anjuran  melainkan perintah langsung  dari  Allah SWT.  Kewajiban  ini dikenakan  pada  setiap muslim mampu yang  mempunyai  sejumlah  harta  tertentu  dan  telah  memenuhi  batasan  nisab  untuk disumbangkan kepada orang yang berhak.
Pajak  merupakan  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  kepada  negara berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ditegakkan  tanpa  adanya  jasa pengembalian  langsung  atau  kontraprestasi,  dan  digunakan  untuk  membiayai  biaya publik. 1 Zakat dan pajak ini terlihat serupa,  karena keduanya merupakan tanggung jawab atas harta yang dikeluarkan dan dibayarkan.  Namun keduanya merupakan dua pungutan yang mempunyai ciri yang berbeda di mana zakat adalah tanggung jawab terhadap agama sedangkan pajak adalah tanggung jawab Yang diberikan oleh negara.
Pajak telah digunakan  oleh mayoritas negara di seluruh dunia sebagai salah satu alat utama untuk memenuhi kebutuhan mereka. 2 oleh karena itu, pajak jadi suatu kewajiban bagi  masyarakat  untuk  menjadi  sumber  utama  pemasukan  negara.   Namun  bagi masyarakat  beragama  islam  yang  tinggal  di  suatu  negara,  selain  dikenakan  penerapan pungutan  pajak  oleh  negaranya,  di  sisi  lain  mereka  memiliki  kewajiban  lain  yang  harus dipenuhi yakni kewajiban atas zakat.
Negara  Indonesia  yang  bukan  merupakan  Negara  Islam  namun  mayoritas  87%  dari warga  negaranya  menganut  agama  Islam,  hal  ini  berarti  hampir  sebagian  besar masyarakat  Indonesia  dibebankan  atas  dua  kewajiban  yaitu  membayar  zakat  sebagai kewajiban dalam agama dan juga membayar pajak sebagai ketaatan terhadap aturan yang berlaku  di  Indonesia.  Hal  ini  lah  yang  menjadikan  beban  bagi  umat  Islam  yang  ada  di Indonesia,  dimana  umat  Islam  di  Indonesia  menghadapi  masalah  mengenai  adanya penarikan ganda yakni zakat dan pajak. 3
1 Nanda Suryadi,  Zakat  Sebagai Pengurang Penghasilan Kena  Pajak, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah , Vol 4 No 2, 2021, hlm 1. 2 Ibid , hlm 124 3 Ibid .
Untuk  mengatasi  masalah  ini  maka  dilakukanlah  upaya  untuk  mencapai  titik  temu antara  pajak  dengan  zakat  agar  umat  Islam  dapat  memenuhi  kedua  kewajiban  mereka tanpa merasa memberatkan diri mereka. 4 Berdasarkan hal tersebut, diciptakan lah Pasal 22  Undang-Undang  pengelolaan  Zakat  yang  memberikan  ketentuan  bahwa:  “Zakat  yang dibayarkan  oleh  Muzaki  kepada  BAZNAS  atau  LAZ  dikurangkan  dari  penghasilan  kena pajak".
Zakat  yang  dapat  menjadi  pengurang  penghasilan  kena  pajak  ini  berupa  zakat  atas penghasilan  yang  dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak  orang  pribadi  pemeluk  agama  Islam dan/atau oleh Wajib Pajak  badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada  badan  amil  zakat  atau  lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh Pemerintah;  Di  jelaskan  oleh  bapak  Syamsir  Naim,  selaku  Ketua  BAZNAS  Kota  Jambi melalui  hasil  wawancara,  dapat  di  katakan  bahwa  BAZNAS  Kota  Jambi  terus  berusaha keras untuk mengoptimalkan potensi dan meningkatkan penerimaan zakat di Kota Jambi. Sementara ini BAZNAS Kota Jambi paling banyak menerima zakat penghasilan profesi dari ASN berkat instruksi dari walikota Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi Kota Jambi.
Melalui  wawancara  dengan  salah  satu  staf  bagian  umum  BAZNAS  Kota  Jambi  juga menyatakan bahwa setiap Muzaki yang membayar zakat penghasilan baik secara langsung maupun melalui perantara Instansi pasti selalu diberikan bukti setor pembayaran zakat. Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa bukti setor yang diterima oleh Muzaki tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang dibebankan kepada Muzaki. Bila sesuai dengan bunyi pasal tersebut,  bukti  setoran  inilah  yang  nanti  menjadi  syarat  bagi  para  Muzaki  yang  hendak mengajukan pengurangan penghasilan kena pajak mereka. Zakat yang dibayarkan Wajib pajak  Orang  Pribadi  atau  Badan  (Perusahaan)  dapat  menjadi  pengurang  perhitungan penghasilan  kena  pajak  (PKP)  pada  tahun  berkenaan,  sepanjang  dibayarkan  melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah seperti hal nya melalui BAZNAS Kota Jambi.
Setelah lebih dari 10 tahun diresmikannya Undang-undang tentang pengelolaan zakat ini,  disitulah  penulis  tertarik  untuk  meneliti  sejauh  manakah  penerapan  kebijakan  ini sudah  berjalan.  Apakah  sudah  terimplementasikan  secara  menyeluruh  pada  masyarakat islam  terkhusus  masyarakat  di  Kota  Jambi.  Karena  implementasi  suatu  kebijakan merupakan  titik  tertinggi  dari  suatu  peraturan  kebijakan  itu  dibuat;  bagaimana  suatu
4 Nanda Suryadi, Loc. Cit .
kebijakan yang diterbitkan dapat menjadi respon terhadap kesulitan yang tengah dihadapi masyarakat,  dilaksanakan  semaksimal  mungkin,  dan  dapat  mengatasi  permasalahan tersebut.  Diciptakannya  pasal  22  tersebut  tentu  ada  harapan  dari  pemerintah  dimana terbitnya kebijakan ini diharapkan masyarakat beragama islam sekaligus wajib pajak bisa merasakan  keringanan  terkait  kewajiban  ganda  mereka,  yakni  kewajiban  pembayaran zakat  juga  pajak.  Sehingga  tidak  muncul  lagi  anggapan  beban  ganda  yang  melekat  pada masyarakat islam di Indonesia. Namun hal ini bukanlah bagian yang mudah dalam tahap pengimplementasian ini.
Dapat  diketahui  bahwasanya  aturan  terkait  zakat  pengurang  penghasilan  kena  pajak ini  ditargetkan  teruntuk  masyarakat  islam  yang  memiliki  kewajiban  membayar  pajak penghasilan  tepatnya  para  wajib  pajak  muslim.  Kebijakan  ini  dibuat  agar  tidak  ada  lagi anggapan  beban  ganda  akibat  keharusan  dalam  membayar  pajak  penghasilan  serta kewajiban membayar zakat profesi. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam praktiknya banyak kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  bisa  dibilang  sulit  berjalan  atau  gagal  dalam implementasinya  sehingga  kebijakan  yang  diberikan  terkesan  hanya  hiasan  belaka.  Ini bisa  saja  disebabkan  oleh  banyak  hal  yang  mungkin  tidak  diperhatikan  pada  saat pelaksanaannya,  misalnya  ketidaksesuaian  budaya  masyarakat  setempat  ataupun ketidaksiapan  masyarkat,  dan  faktor  lainnya.  Pada  kenyataannya,  meskipun  kebijakan pasal 22 ini sudah berjalan lama, nyatanya tidak terimplementasikan seara optimal. Fakta yang terjadi di  dalam penerapannya ternyata tidak semua bisa memanfaatkan  kebijakan tersebut serta masih banyak dari masyarakat awam yang masih belum mengetahuinya.

## B. Pembahasan
1. Implementasi  dan  Mekanisme  Penerapan  Pasal  22  Undang-Undang  No  23

## Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi
Bagian  dari  zakat  maal  yang  wajib  dikeluarkan  yakni  zakat  penghasilan  atau  juga dikenal  sebagai  zakat  profesi,  dimana  zakat  ini  diwajibkan  bagi  pekerja  yang  menerima gaji  atau  penghasilan  rutin  bulanan  dari  pekerjaan  mereka  dan  telah  mencapai  nisab. Berdasarkan  wawancara Bapak  Syamsir  Naim selaku  ketua  BAZNAS  Kota  Jambi,  Penulis melihat bahwa dalam penerimaan  dana  zakat,  infak  dan  sedekah bisa  dilakukan dengan cara  menyerahkan  langsung  ke  Kantor  Badan  Amil  Zakat,  dengan  cara  mentransfer  ke rekening  Badan  Amil  Zakat  dan  juga  bisa  dijemput  langsung  oleh  petugas  Badan  Amil Zakat.
Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat
yang  disahkan  oleh  pemerintah  dapat  mengurangi  penghasilan  kena  pajak.  Zakat penghasilan  dapat  digunakan  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak,  tetapi  jika ditinjau  lebih  dalam,  ada  beberapa  kriteria  atau  persyaratan  yang  diperlukan  untuk menjadikannya  pengurang  penghasilan  kena  pajak.  Zakat  harus  dibayarkan  kepada lembaga resmi tertentu yang tercantum dalam peraturan ketentuan dirjen pajak. BAZNAS Kota  Jambi  adalah  lembaga  yang  memiliki  otoritas  resmi  untuk  mengelola  dan menyalurkan  zakat.  Orang-orang  yang  membayar  zakat  di  sana  dapat  meminta pengurangan  zakat terhadap penghasilan kena  pajak mereka dengan menyertakan bukti pembayaran zakat.
Semua  muzaki  yang  menyumbangkan  zakatnya  melalui  Baznas  Kota  Jambi  akan menerima Nomer Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang tercantum di dalam bukti setor zakat yang  diberikan  oleh  BAZNAS  kepada  setiap  muzaki.  Salah  satu  syarat  agar  zakat  dapat digunakan  sebagai  pengurang  dari  pengurang  penghasilan  kena  pajak  pada  pajak penghasilan adalah bukti setor zakat ini. Hal ini berkaitan dengan Pasal 23 Ayat 2 Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011,  yang  menyatakan  bahwa  bukti  setor  zakat  yang disebutkan pada Ayat 1 dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Undang-undang  pengelolaan  zakat  yang  mengatur  pengurangan  penghasilan  kena pajak  oleh  zakat  penghasilan,  yang  diatur  dalam  pasal  22,  telah  diketahui  oleh  BAZNAS Kota  Jambi  sendiri.  Hanya  saja  mengenai  implementasinya,  pihak  BAZNAS  menyatakan belum  melakukan  koordinasi  kerjasama  dengan  KPP  Kota  Jambi  hingga  saat  ini.  Dan belum ada upaya resmi untuk sosialisasi langsung ke masyarakat secara keseluruhan sejak ditetapkannya peraturan tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama Kota jambi.
Terkait  pemungutan  zakat  oleh  Baznas  Kota  Jambi  sudah  berjalan  dan  sudah dilaksanakan sesuai regulasi yang ada. Dalam penghimpunan zakat profesi, BAZNAS Kota bekerja  sama  dengan  pemerintah  daerah  Kota  Jambi  dalam  penghimpunan  zakat  para Aparatur Sipil Negara (ASN) mereka. Sejak perintah walikota nomor 03 tahun 2018 yang memberi  kewajiban  terhadip  seluruh  ASN  nya  yang  beragama  islam  nenyetorkan  zakat profesinya lewat lembaga penghimpun zakat, yakni BAZNAS Kota Jambi. Dimana BAZNAS Kota  ini  setiap  bulannya  mengumpulkan  dana  zakat  dari  instansi-instansi  daerah  Kota melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat di setiap instansi tersebut.
Selebihnya,  mengenai  mekanisme  penerapan  pasal  22  Undang-Undang  pengelolaan zakat  di  kota  Jambi,  berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  mengenai  prosedur pembayaran  pajak  sebagaimana  dikemukakan,  untuk  dapat  memperhitungkan  zakat penghasilan sebagai pengurangan penghasilan kena  pajak, muzaki harus melaporkannya
ke  dalam  laporan  pajak  penghasilan  akhir  tahun,  jika  mereka  memenuhi  syarat  untuk membuat  laporan  pajak  akhir  tahun.  Setiap  tahun,  wajib  pajak  orang  pribadi,  baik  yang bekerja  sebagai  pegawai  maupun  pemilik  bisnis  atau  pekerja  bebas,  harus  melaporkan SPT,  yang  menunjukkan  pembayaran  pajak  yang  telah  dilakukan,  baik  dari  pemotongan penghasilan  perusahaan  atau  dari  pajak  personal,  yang  telah  dibayarkan  kepada  negara dalam jangka waktu satu tahun. Dengan melampirkan fotokopi bukti pembayarannya pada saat pelaporan SPT Tahunan, zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Berbicara tentang pasal 22 Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, penting untuk diingat  bahwa  zakat  dimaksudkan  sebagai  pengurangan  penghasilan  kena  pajak,  bukan pengurangan  pajak  penghasilan.  Dengan  kata  lain,  yang  dikurangi  oleh  zakat  bukanlah nominal  pajaknya,  tetapi  objek  pajaknya  sendiri  namun  memang  pada  perhitungannya mampu  memengaruhi  nominal  dari  pajak  penghasilan.  Selain  itu,  ketentuan  ini  berlaku tidak  hanya  untuk  Wajib  Pajak  individu  pemeluk  agama  Islam,  tetapi  juga  untuk  zakat penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri kepada lembaga atau badan  zakat  yang  dibentuk  atau  diizinkan  oleh  pemerintah.  Dengan  demikian,  Badan usaha yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS juga dapat memanfaatkan insentif ini untuk  mengurangi  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan  oleh  pemilik  usaha  beragama Islam sebagai Wajib Pajak Badan.
Terkait pengimplementasian pasal 22 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat  Dalam  hal  penerapan  Pasal  ini,  khususnya  di  Kota  Jambi,  telah  diketahui  dan dilaksanakan  di  KPP  Pratama  Kota  Jambi.  Namun,  implementasinya  masih  kurang  dan tidak  mengalami  perkembangan  yang  signifikan  setiap  tahunnya.  Hal  tersebut dikonfirmasi  langsung  oleh  bapak  Chamdan  bahwa  tidak  semua  orang  membayar  zakat dan  tidak  semua  yang  membayar  zakat  mengklaim  di  SPT  tahunannya.  Dari  laporan selama  2020-2023  saja  diketahui  bahwa  yang  mengklaim  pengurangan  pajak  tersebut orang  yang  itu-itu  saja,  kurang  dari  8%  bahkan  cenderung  tidak  ada  penambahan. Ditambah lagi kebijakan tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak pribadi yang bekerja sebagai karyawan swasta.
Berdasarkan dari  kuisioner  yang  penulis sebar  kepada  50 orang  responden  sebagai perwakilan  masyarakat  tepatnya  para  wajib  pajak  muslim  kota  jambi,  98%  mengaku belum  pernah  memanfaatkan  zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  mereka, bahkan  angka  menunjukkan  hanya  satu  orang  responden  yang  penulis  dapati  sudah mememanfaatkan  zakatnya.  Sangat  disayangkan  sekali,  sebab  di  Kota  Jambi  sendiri persentase  masyarakat  yang  membayar  pajak  penghasilan  dan  masyarakat  yang
membayar zakat sangat tinggi, sayangnya hal tersebut tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat yang belum memanfaatkan zakat mereka serta tidak sedikit yang masih belum tahu terkait kebijakan tersebut. 90% dari responden mengaku belum ada diinfokan baik oleh  pihak  BAZNAS  Kota  ataupun  KPP  Pratama,  padahal  jika  mereka  mengetahuinya banyak dari mereka yang berminat untuk mencoba pengurangan penghasilan kena pajak menggunakan zakat ini sebab dirasa berguna dan diharapkan bisa diterapkan sepenuhnya.

## 2. Kendala Dalam Pengimplementasian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi
Pada realita di lapangan dapat ketahui bahwa beberapa wajib pajak sekaligus muzaki muslim sudah ada yang memanfaatkan insentif zakat pada pembayaran pajaknya di KPP Pratama  Kota  Jambi  namun  peraturan  mengenai  zakat  sebagai  pengurang  penghasilan kena  pajak  tersebut  belum  sepenuhnya  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa  faktor  yang  mungkin  menjadi  dasar  dari  kendala  dalam  pengimplementasian kebijakan tersebut sehingga tidak berjalan maksimal sesuai dengan yang di harapkan.
a. Kerja Sama Antara Kedua Pihak dan Sosialisasi Ke Masyarakat Yang Minim
Memang Baznas Kota Jambi masih belum terkodinir dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Kota  Jambi.  Hal  ini  sebagaimana  diakui  oleh  masing-masing  pihak  yang menyatakan  bahwa  memang  belum  ada  belum  ada  kolaborasi  khusus  mengenai penerapan  zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak.  Berdasarkaan penjelasan  dari  kedua  pihak,  dapat  dipahami  bahwa  sosialisasi  peraturan  zakat  di Kota  Jambi  ini  tidak  dilakukan  secara  bersamaan  dan  masing-masing  dari  mereka tidak  optimal  mensosialisasikannya.  Karena  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan oleh BAZNAS dan KPP Pratama Kota Jambi, masyarakat tidak cukup memahami peran mereka  sebagai  wajib  pajak  dan  muzaki.  Akibatnya,  banyak  orang  yang  tidak  tahu tentang adanya mekanisme zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
b. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat
Pada  fakta  di  lapangan  banyak  orang  yang  belum  tahu  tentang  kebijakan  tersebut. Hanya  segelintir  masyarakat  saja  yang  mengetahuinya,  itupun  diketahui  sendiri bukan  melalui  sosialisasi;  dengan  kata  lain,  hanya  masyarakat  yang  melek  hukum yang mengetahuinya. Bagi wajib pajak muslim yang paham akan hal ini, mereka akan dengan sendirinya menyertakan Bukti Setor Zakat pada saat pelaporan SPT Tahunan pajak, karena keuntungan akan dikembalikan kepada mereka.
Berdasarkan  data  kuisioner  yang  penulis  sebar  baik  itu  kepada  wajib  pajak  di  KPP Pratama  Kota  Jambi  maupun  pada  masyarakat  islam  yang  berdomisili  di  Rt  24,
Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi, 41 dari 50 orang responden menyatakan bahwa mereka  belum  tahu  adanya  kebijakan  terkait  zakat  sebagai  pengurang  penghasilan kena pajak tersebut. Ada juga yang sudah tau tetapi jumlahnya masih sedikit. Bahkan, 90% mengaku belum pernah diberitahu baik oleh pihak BAZNAS Kota ataupun pihak KPP.  Masyarakat  seolah  terkesan  harus  tahu  dengan  sendirinya  atau  mencari  tahu sendiri  terkait  informasi  adanya  kebijakan  tersebut.  Sedangkan  baik  pihak pemerintah,  BAZNAS  maupun  KPP  seharusnya  mempunyai  rasa  tanggung  jawab untuk  mensosialisasikannya  pada  masyarakat  agar  masyarakat  tahu  dan  paham terkait  kebijakan  tersebut.  Namun  karna  faktor  kurangnya  sosialisasi  membuat kurangnya pengetahuan masyarakat akan kebijakan itu.
c. Rendahnya Persentase Masyarakat Yang Memanfaatkan Kebijakan Meski pemerintah sudah mendukung penuh dan memfasilitasi melalui pihak BAZNAS
Kota juga KPP Pratama Kota Jambi, sayangnya hingga saat ini jumlah wajib pajak yang mengklaim pengurangan dengan zakatnya masih rendah. Bahkan cenderung tidak ada peningkatan progresif dilihat dari beberapa tahun kebelakang.
Selain  karena  masih  banyak  yang  belum  tahu  sehingga  tidak  banyak  yang memanfaatkannya,  penyebab  rendahnya  masyarakat  yang  menggunakan  kebijakan tersebut  disebabkan  adanya  peraturan  tak  tertulis  bahwasannya  meski  pasal  22 Undang-Undang  pengelolaan  zakat  ini  menyebutkan  bahwa  zakat  yang  dibayarkan melalui  BAZNAS  atau  LAZ  dapat  mengurangi  kewajiban  membayar  pajak  dari penghasilan  kena  pajak.  Pada  fakta  di  lapangan  tidak  semua  wajib  pajak  yang membayarkan  zakat  mereka  di  lembaga  resmi  seperti  hal-nya  BAZNAS  Kota  Jambi serta  merta  bisa  mengurangkan  penghasilan  kena  pajak  mereka.  Hasil  wawancara langsung  dengan  otoritas  KPP  Pratama  Jambi  membuktikan  hal  ini  dengan menyatakan bahwa secara sistem memang tidak disebutkan siapa saja yang bisa dan tidak  bisa  mengklaim  zakat  mereka.  Tetapi  pada  praktiknya  hanya  wajib  pajak muslim  non-ASN  saja  yang  nanti  nya  dapat  memanfaatkan  kebijakan  tersebut. Sedangkan apabila wajib pajak tersebut merupakan ASN maka pengajuannya akan di tolak  secara  formal.  Dengan  kata  lain,  meski  wajib  pajak  tersebut  sudah  mengikuti prosedur  dengan  membayarkan  zakat  di  BAZNAS  dan  menyertakan  bukti  setornya, wajib  pajak  yang  berstatus  ASN  tetap  tidak  akan  bisa  melakukan  pengurangan mereka.
Ini  adalah salah  satu  penyebab  mengapa  masih rendahnya  jumlah  masyarakat  yang memanfaatkan  kebijakan  tersebut.  Sebab  kebijakan  ini  hanya  bisa  dimanfaatkan sepenuhnya oleh wajib pajak badan atau pribadi muslim swasta saja. Padahal wajib
pajak  Kota  Jambi  paling  besar  berasal  dari  ASN  begitupula  Muzakinya  bahkan  di BAZNAS Kota Jambi, hampir seluruh muzaki mereka berasal dari ASN sedangkan dari masyarakat umum masih relatif minim.
d. Rendahnya Minat Masyarakat Umum Untuk Membayar Zakat di BAZNAS Kota Jambi Sebagian  besar  orang  Jambi  beragama  Islam  dan  bekerja  sebagai  pedagang, pengusaha, spesialis, dan wiraswasta lainnya. Jadi disamping para ASN sesungguhnya masyarakat umum Kota Jambi berpotensi besar terkait pengumpulan dana zakat oleh pihak  BAZNAS  Kota.  Namun  kenyataannya,  jumlah  masyarakat  umum  yang membayar zakat di BAZNAS Kota Jambi masih rendah. Peningkatan dana zakat profesi yang  ada  di  BAZNAS  Kota  tertolong  dari  adanya  instruksi  walikota  yang  membuat Pemerintah  Kota  Jambi  menjalin  kerjasama  dengan  BAZNAS  Kota  Jambi  terkait penghimpunan zakat profesi mereka.
Berdasarkan data yang di peroleh dari BAZNAS Kota Jambi, hingga akhir tahun 2022 jumlah  muzaki  BAZNAS  97%  adalah  ASN,  hanya  3%  saja  masyarakat  umum  yang menyetorkan  zakatnya  di  BAZNAS.  Hal  ini  menegaskan  masih  rendahnya  tingkat masyarakat  dalam  membayar  zakat  di  lembaga  amil  yang  sah.  Padahal  salah  satu syarat  agar  zakat  bisa  menjadi  pengurang  penghasilan  kena  pajak  adalah  harus membayar zakat di lembaga seperti BAZNAS dan memperoleh bukti setor. Namun bila jumlah  masyarakat  umum  yang  menjadi  muzaki  saja  masih  sedikit  tentu  sulit mengharapkan  adanya  peningkatan  masyarakat  yang  memanfaatkan  kebijakan tersebut.
e. Kurangnya Himbauan dari Pemerintah
Sementara  undang-undang  tentang  pengelolaan  zakat  dan  pajak  penghasilan  telah memfasilitasi  dan  mendukung  zakat  sebagai  pengurang  nilai  pajak,  akan  tetapi undang-undang  tersebut  hanya  menyatakan  sebuah  pernyataan  saja.  Pasal  22 Undang-undang  nomor  23  tahun  2011  ini  hanya  bersifat  pernyataan  yang  mana apabila  masyarakat  membayar  zakat  di  amil  zakat  yang  sah  boleh  mengurangkan penghasilan  kena  pajaknya;  kebijakan  tersebut  bukanlah  sebuah  perintah  mutlak melainkan  hanya  opsional  saja;  diserahkan  lagi  pada  masyarakat  apakah  mau  atau tidak.  Dalam  situasi  ini,  masyarakat  tidak  diharuskan  untuk  membayar  zakat  ke BAZNAS atau lembaga lainnya. Pemerintah Kota Jambi cuma mewajibkan ASN mereka membayar zakat di BAZNAS, sedangkan pada masyarakat umum hanya diberi anjuran saja.  Selain  itu,  tidak  ada  himbauan  lebih  lanjut  dan  upaya  gencar  dari  pemerintah pusat  atau  daerah  terkait  zakat.  Padahal  kebijakan  ini  lebih  bisa  dimanfaatkan  oleh masyarakat umum apabila banyak dari mereka yang tau

## C. Kesimpulan
Pasal  22  Undang-Undang  No.  23  tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. BAZNAS Kota Jambi telah melaksanakan kebijakan ini dengan memfasilitasi muzaki dengan memberikan Bukti Setor Zakat kepada mereka setelah mereka membayarkan zakatnya. Selain itu, KPP Pratama Kota Jambi juga telah  melaksanakan  kebijakan  tersebut  dengan  dengan  menjalankan  prosedur  sesuai ketentuan dan memfasilitasi pelampiran bukti setor zakat di dalam formulir laporan SPT tahunan.
Dapat  diketahui  bahwasannya  wajib  pajak  sudah  ada  yang  memanfaatkan  insentif zakat  pada  pembayaran  pajaknya  di  KPP  Kota  Jambi  namun  peraturan  mengenai  zakat sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  dirasa  belum  sepenuhnya  terlaksanakan dengan  baik.  Masih  banyak  yang  tidak  mengetahui  ketika  zakat  yang  telah  dibayarkan secara  sah  melalui  BAZNAS  dapat  dijadikan  pengurang  penghasilan  kena  pajak,  hal  ini dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  dari  masing-masing  pihak  yakni  BAZNAS  dan  KPP Pratama.  Padahal  jika  kebijakan  pengelolaan  zakat  tersebut  banyak  diketahui  banyak masyarakat dengan adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut bisa meringankan beban ganda yang dimiliki wajib pajak muslim.
Meski  tidak  dijelaskan  secara  langsung,  sayangnya  tidak  semua  wajib  pajak  muslim yang  membayar  zakatnya  di  lembaga  seperti  BAZNAS  bisa  mengklaim  pengurangan penghasilan kena pajak mereka. Pada realitas yang terjadi hanya wajib pajak yang bukan berstatus  ASN  saja  yang  bisa  megurangi  pajak  mereka.  Sedangkan  ASN  tidak  bisa memanfaatkan  pengurangan  pajak  penghasilan  mereka.  Padahal  di  dalam  pasal  22 tersebut  menyebutkan  bahwa  zakat  yang  dibayarkan  muzaki  di  lembaga  yang  sah  bisa mengurangi  penghasilan  kena  pajak.  Tidak  ada  ketentuan  lebih  lanjut  terkait  golongan atau kelompok tertentu yang boleh dan bisa megklaim zakatnya.
Pemerintah Kota Jambi telah berupaya meningkatkan pembayaran zakat profesi pada BAZNAS  Kota  namun  sayang,  hal  tersebut  tidak  memberi  pengaruh  besar  terkait implementasi  pasal  22  ini.  Sebab,  angka  masyarakat  umum  yang  menyetor  zakat  di BAZNAS  Kota  masih  sangat  minim.  ASN  membayar  zakat  di  BAZNAS  dan  memperoleh bukti setor zakat yang menjadi syarat pengurang penghasilan kena pajak namun tidak bisa dimanfaatkan,  sedangkan  masyarakat  umum  masih  banyak  yang  tidak  bayar  zakat  di BAZNAS. Alhasil, dapat disimpulkan terkait pengimplementasian Pasal 22 Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kota Jambi tersebut belum maksimal dan
belum  mampu  mewujudkan  harapan  pemerintah  untuk  mengurangi  beban  ganda  yang terjadi bagi masyarakat muslim khusunya wajib pajak secara merata.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan
Abror, Khoirul. Fiqh Zakat dan Wakaf , Percetakan Permata, Bandar Lampung, 2019.
Furqon, Ahmad. Manajemen zakat , CV Karya Abadi Jaya,  Semarang, 2015.
Hafidhuddin, Zakat dalam perekonomian modern . Gema insani, 2002
Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat , Litera Antar Nusa, Jakarta, 1991.
Ridwan,  Murtadho.  2016.  "Zakat  Vs  Pajak:  Studi  Perbandingan  Di  Beberapa  Negara
Muslim." ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf Vol.1.1.
Suryadi,  Nanda.  "Zakat  Sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak." Syarikat:  Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol.4. No. 2. 2021.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.