Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 154-160| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PERENCANAAN TATA RUANG TERBUKA HIJAU SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 27 TAHUN 2011
Ni Kadek Tisna Aristya Dewi, I Putu Gede Seputra, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Menurunnya  kualitas  dan  kuantitas  ruang  terbuka  hijau  yang  ada  di  daerah  perkotaan  telah  menyebabkan menurunnya  kualitas  lingkungan  hidup.  Oleh  karenanya,  perlu  dilakukan  penelitian  mengenai  Perencanaan Tata  Ruang  Terbuka  Hijau  khususnya  di Kota Denpasar yang telah diatur dalam Peraturan daerah Nomor 27 Tahun 2011. Penelitian ini  menganalisis perencanaan pemanfaatan Tata  Ruang Terbuka Hijau  dan mekanisme perubahan Tata Ruang Terbuka Hijau beralih fungsi menjadi Tata Ruang Permukiman. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini  adalah  metode  penelitian normative, dimana  pengumpulan data  hukum  dilakukan  dengan cara  mencatat  studi  pustaka,  studi  dokumen,  informasi  serta  penjelasan  yang  diperoleh  baik  dari  Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan-Peraturan  lainnya  yang  dapat  di  kaji  lebih  lanjut  yang berhubungan  dengan  pemasalahan  ini.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  sistematis  dengan mengelompokkan  bahan-bahan  hukum  untuk  mempermudah  dalam  menganalisis  penelitian.  Bahan  hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu. Bahan hukum  yang  diperoleh  selanjutnya  dilakukan  pembahasan  dan  pengelompokan  ke  dalam  bagian-bagian tertentu.  Hasil  penelitian  menemukan bahwa Ruang Terbuka Hijau  merupakan kawasan yang  didominasi oleh tumbuhan  yang  di  bina  untuk  fungsi  perlindungan.  Pola  pemanfaatan  ruang  sebagai  dasar  Pemerintah  Kota Denpasar  menetapkan  Ruang  Terbuka  Hijau  yakni  Permukiman  dan  Fasilitas  Umum.  Perubahan  pola pemanfaatan ruang  terbuka  hijau  mengalami alih  fungsi  berakibat  tidak  terwujudnya penataan  ruang  kawasan perkotaan secara optimal. Hal tersbut terjadi karena lemahnya kesadaran dari masyarakat Kota Denpasar.
Kata Kunci: Pemanfaatan; Peran Serta Masyarakat; Ruang Terbuka Hijau

## Abstract
The declining quality and quantity of green open space in urban areas has caused a decrease in the quality of the  environment.  Therefore,  it  is  necessary  to  conduct  a  research  on  the  Green  Open  Spatial  Planning, especially in Denpasar City the legal provisions of which has been regulated in Regional Regulation No. 27 of 2011.  This  research  analyzes  the  planning  for  the  use  of  Green  Open  Spatial  and  the  mechanism  for changing  the  Green  Open  Spatial  to change its  function  to  become Spatial  Settlement.  The  method used  in this  research  was  a  normative research method, in  which  legal  data  collection  was  carried out  by  recording library  studies,  document  studies,  information  and  explanations  obtained  both  from  the  Laws,  Government Regulations  and  other  Regulations  that  can  be  further  examined  which  related  to  this  problem.  Data analysis  in  this  research  was  carried  out  systematically  by  classification  of  legal  materials  to  facilitate  the analysis  work,  then  Legal  materials  obtained  are  then  subjected  to  discussion  and  grouping  into  certain sections.  The  results  found  that  the  Green  Open  Space  is  an  area  dominated  by  plants  that  are  built  for protection functions. The pattern of spatial use as a basis for the Denpasar  City Government  sets Green Open Spaces  namely  Settlements  and  Public  Facilities.  Changes  in  the  pattern  of  utilization  of  green  open  spaces have  changed  the  function  resulting  in  the  realization  of  optimal  urban  spatial  planning.  This  happened because of the weak awareness of the people of Denpasar City.
Keywords: Utilization; Community Participation; Green Open Space

## I. PENDAHULUAN
Dalam  era  globalisai  saat  ini  sangat  diperlukannya  ketersediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH) khususnya pada daerah perkotaan, kesesuaian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan proporsinya yang  akan  diikuti  dengan  efektivitas  fungsi  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  yang  sangat  banyak memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  kota.  Perkembangan  kota  yang  sangat  pesat  menimbulkan beberapa masalah  yang  berkaitan  dengan  adanya ruang  terbuka hijau.  Permasalahan  penataan ruang
terbuka  hijau  hampir  ditemukan  pada  setiap  kota  di  Indonesia.Pada  penelitian Susilowati  &  Nurini (2013) dalam konsep human settlement ditemukan.
Pengembangan  Ruang  Terbuka  Hijau  yang  mengarah  pada  tercapainya  unsure nature (alam) dan  unsur society (masyarakat)  pada  setiap  tipologi  ruang  terbuka  hijau  yang  telah  terbentuk.  Salah satu  bentuk  konsep  pengembangan  ruang  terbuka  hijau  dilakukan  dengan  memaksimalkan  lahan melalui  media  tanam  berupa  pot-pot  tanaman  ( Susilowati  &  Nurini,  2013 ).  Penemuan  tersebut tentunya akan menjadi solusi dimana pengembangan ruang terbuka hijau saat ini juga bisa dilakukan meskipun  dengan  menggunakan  lahan  yang  sedikit.  eberadaan  ruang  terbuka  hijau  ini  tak  hanya menjadikan kota sekedar tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri sebagai tempat refreshing,  menjaga  ketersediaan  lahan,  sebagai  kawasan  resapan  air,  meningkatkan  keserasian lingkungan perkotaan, dan menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dengan lingkungan binaan. Hal  ini  didukung  dengan  hasil  penelitian Pratikto  (2012) yang  menyebutkan  Ruang  Terbuka  Hijau harusnya dipenuhi dengan taman hijau yang didominasi dengan berbagai jenis tanaman peneduh dan tanaman  hias,  yang  memberikan  kenyamanan  dan  ketenangan  bagi  pengunjung.  Sarana  yang  ada didesain dengan konsep taman yang meliputi taman kuliner, taman pertunjukan taman parkir, dan lain sebagainya Pratikto (2012) .
Pada saat ini telah terjadi banyak pelanggaran atau pengalih fungsian lahan di kota-kota besar dan  berdampak  terhadap  tata  ruang  kota  secara  menyeluruh.  Kondisi  ini  menyebabkan  masyarakat memerlukan  informasi  ruang,  yang  salah  satunya  yaitu  informasi  ruang  terbuka  hijau.  Dalam penelitian  oleh Utama  dkk.  (2018) Wahid  mengungkapkan  Ruang  yang  dalam  kehidupan  manusia dapat dianggap sebagai wadah untuk mewujudkan penataan ruang perkotaan secara baik dan optimal untuk mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup, bukan justru sebaliknya Utama dkk. (2018) . Hal  ini  menunjukan  akivitas  pembangunan  yang  dihasilkan  dari  perencanaan  tata  ruang  mestinya mencerminkan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  tanpa  harus  memberikan  dampak  negative  terhadap lingkungan sekitar.
Penataan  ruang  terbuka  hijau  dapat  menjadi  tempat  untuk  prosespembangunan  yang menggunakan  ruang.  Maka  penataan  ruang  akan  menjadi  arahan  dan  contoh  bagi  ide-ide  dalam kebijakan pembangunan yang teritorial, terpusat dan daerah. Dengan dibutuhkannya informasi ruang terbuka hijau maka dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar yang didalam regulasi tersebut ditentukan pada Pasal 37 ayat  (1)  huruf  e  dan  pada  Pasal  42.  Untuk  memperbaiki  mutu  lingkungan  hidup  untuk  menjamin kelanjutan kehidupan manusia yang akan datang maka salah satu usaha penting yang mesti dilakukan adalah  dengan  peningkatan,  pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHKP) dan pengembangan.
Apabila  telah  terpenuhinya  ruang  terbuka  hijau  secara  langsung  akan  memberikan  daya tampung  Ruang  Publik  yang  memadai.  Keberadaan  Ruang  Terbuka  Hijau  yang  cukup  akan membentuk lingkungan kota yang bersih, aman, lestari, indah dan nyaman. Menurut pasal 6 Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  Kawasan Perkotaan  (RTHKP)  menyatkan  bahwa,  macam-macam  dari  Ruang  Terbuka  Hijau  Kawasan Perkotaan  (RTHKP)  yang  diantaranya  yaitu  seperti:  Taman  Wisata  Alam,  Taman  Rekreasi,  Taman Kota dan Taman Lingkungan peruhaman dan pemukiman.
Pada  penelitian  sebelumnya, Susmitha  dkk.  (2016) yang  sudah  melakukan  penelitian  dengan sumber  data  yang  sama  menemukan  ruang  terbuka  hijau  yang  telah  menetapkan  sebagai  areal  yang dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) dan 42 ayat (1) Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Denpasar  saat  ini  belum  seutuhnya  beroperasi  dengan baik mengingat pelanggaran pembangunan pada ruang terbuka hijau  masih tetap saja semakin banayk dari  tahun  sebelumnya Susmitha  dkk.  (2016) .  Hasil  ini  membuktikan  bahwa  peraturan  daerah  saja tidak  cukup  untuk  mengawasi  maraknya  pembangunan  yang  tidak  memberikan  ruang  bagi  ruang terbuka  hijau.  Sedangkan  lebih  dahulu  pada  penelitian Dewi  &  Indrawati  (2013) menemukan  Pola Pemanfaatan  Ruang  dijadikan  dasar  oleh  Pemerintah  Kota  Denpasar  dalam  menetapkan  Ruang Terbuka  Hijau  dan  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Walikota  Denpasar  No.  188.45/303/HK/2010 tentang  Pemberian  Kompensasi  Pembayaran  Pajak  Bumi dan Bangunan yang Tanahnya Ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau ( Dewi & Indrawati 2013 ).
Berdasarkan kedua hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang relevan, implementasi dari hasil  penelitian Dewi  &  Indrawati  (2013) belum  berhasil  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini dibuktikan  oleh  hasil  penelitian  Susmitha,  Sudiarta  dan  Sarna  pada  tahun  2016  yang  menjumpai pengingkaran pembangunan terhadap ruang terbuka hijau masih sangat padat ditemukan di Denpasar. Terkait  dengan  kondisi  tersebut,  penulis  melakukan  penelitian  terhadap  Perencanaan  Tata  Ruang Terbuka  Hijau  Sesuai  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  27  Tahun  2011  yang  terbatas  pada perencanaan pemanfaatan Tata Ruang Terbuka Hijau dan mekanisme perubahan Tata Ruang Terbuka Hijau beralih fungsi menjadi Tata Ruang Permukiman.
Berasarkan  uraian  diatas  ada  berbagai  macam  permasalahan  yang timbul dari perencanaan tata  ruang  terbuka  hijau  sesuai  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  27  Tahun  2011  yang  dapat penulis  rumuskan  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  perencanaan  pemanfaatan  kawasan  Tata  Ruang Terbuka  Hijau?  (2)  Bagaimana  mekanisme  perubahan  Tata  Ruang  Terbuka  Hijau  beralih  fungsi menjadi Tata Ruang Permukiman?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, tetapi tidak mengkaji aspek terapan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Nomor 27 tahun  2011  tentang  Rencana  Tara  Ruang  Wilayah  Kota  Denpasar  Tahun  2011-2031 dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan Bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  buku  atau  literatur,  jurnal  hukum,  situs  web,  artikel-artikel, pendapat  terkait  dengan  penelitian  ini.  Pengumpulan  bahan  hukum,  dilakukan  dengan  cara  studi pustaka  dan  studi  dokumen  dari  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yaitu  dengan  cara membaca  dan  mencatat  informasi  serta  penjelasan  yang  diperoleh  baik  dari  Undang–Undang, Peraturan  Pemerintah  yang  di  dapatkan dari sumber hukum tersebut yang dapat dikaji lebih lanjut yang  terkait  dengan  penelitan  ini.  Kajian  data  dilakukan  secara  sistematik  terhadap  bahan-bahan hukum  tertulis.  Sistematisasi  berarti  membuat  pengelompokan  terhadap  materi-  materi  hukum tersebut untuk mempermudah pengkajian dalam penelitian. Materi hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan dan pengelompokan ke dalam sub-sub tertentu.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Pemanfaatan Kawasan Tata Ruang Terbuka Hijau
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  menyatakan  bahwa Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  ialah  areal  tumbuh  tanaman  baik  yang  disengaja  maupun  tidak disengaja  pada  lahan  yang  mempunyai  bentuk  menjulang  atau  bergerombol.  Ruang  terbuka  hijau kota  termasuk  salah  satu  instrument  dari  ruang  terbuka  ( open  space )  suatu  daerah  perkotaan  yang dpenuhi  oleh  vegetasi  dan tumbuhan.  Ruang  Terbuka  Hijau  Kota  termasuk  elemen  ruang  perkotaan yang  mempunyai  fungsi  sebagai  daerah  yang  lindungi.  Kawasan  hijau  kota  yang  terdiri  dari pertamanan kota, area hijau kota, area hijau rekreasi  kota,  area  hijau  hutan  kota,  area  hijau  kegiatan olahraga,  area  hijau  pekarangan.  Ruang  terbuka  hijau  diklasifikasikan  berdasarkan  status  kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya ( Fandeli dkk., 2004 ). Menurut Budiharjo  (1999) ,  Ruang  Terbuka  Hijau  ( open  space )  merupakan  bagian  dari  ruang yang mempunyai pengertian sebagai tempat yang bisa menunjang aktivitas tertentu dari masyarakat di suatu lingkungan yang tidak memiliki penutup dalam bentuk fisik ( Budiharjo, 1999 ). Ruang Terbuka Hijau  juga  mempunyai  bagian  atau  benda  lainnya  di  luar  tumbuhan,  yang  keberadaannya mencukupi  dan  menampung  fungsi  Ruang  Terbuka  Hijau  sesuai  dengan  tema  pengembangan  dari lahan Ruang Terbuka Hijau tersebut.
Lebih  lanjut Susilowati  &  Nurini  (2013) memberikan  pendapat  bahwa  Penataan  Ruang Terbuka Hijau (RTH), diartikan sebagai areal yang mempunyai instumen dan komponen alami yang harus  diwujudkan  dalam  rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dan  Rencana  Tata  Ruang  Regional  sebagai satu kesatuan sistem. Terdapat dua bagian Ruang Terbuka Hijau yaitu Ruang Terbuka Hijau Lindung dan  Ruang  Terbuka  Hijau  Binaan.  Areal  atau  daerah  yang  lebih  besar,  baik  dalam  bentuk  bagian memjalur  atau  liang  atau  mengelompok,  yang  sebagian  besar  dipenuhi  oleh  tanaman  yang  tumbuh secara alami atau tanaman budi daya misalkan (cagar alam yang ada di daratan dan hutan bakau) yang selanjutnya  disebut  dengan  ruang  terbuka  hijau  lindung,  sedangkan  areal  atau  kawasan  yang  lebih
luas, baik yang bentuk areal memanjang atau jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka atau universal, dengan bidang lahan yang sebagian  besar  dipenuhi  oleh  perkerasan buatan  dan  sebagian  kecil  tanaman  yang  selanjutnya  disebut  dengan  ruang  terbuka  hijau  binaan. Ruang terbuka binaan  ialah suatu cara yang dapat menghasilkan keseimbangan antara ruangan yang terbangun dengan ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi sebagai pusat udara kota, resapan air, pencegahan polusi udara dan perlindungan terhadap flora.
Dari  pendapat  diatas,  dapat  disimpulkan  ruang  terbuka  hijau  adalah  suatu daerah atau areal yang di dalamnya terdapat elemen dan stuktur alami yang dapat melakukan aktivitas ekologis, seperti penanggulangan  pencemaran  udara,  sirkulasi  iklim,  mengendalikan  tata  air,  dan  sebagainya.  Unsur alami inilah yang menjadi ciri tata ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, baik elemen alam berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya.
Bentuk  Ruang  Terbuka  Hijau  tergantung  pada  lahan  yang  tersedia  untuk  lahan  kota.  Bentuk Ruang Terbua Hijau meliputi:
1. Bergerombol  atau  menumpuk,  dimana  komunitas  vegetasinya  terkonsentrasi  pada  satu  areal dengan jumlah vegetasinya minimal 100 pohon dengan jarak yang tidak beraturan;
2. Menyebar,  dimana  kumpulan  vegetasinya  tumbuh  secara  menyebar  terpisah-pisah  dalam bentuk bergerombol-gerombol kecil;
3. Jalur,  dimana  kumpulan  vegetasinya  tumbuh  pada  areal  yang  berbentuk  jalur  lurus  atau melengkung, mengikuti bagaimana bentuk sungai, pantai saluran, jalan dan sebagainya. Di  lihat  dari  berbagai  keadaan  ekosistem  pada  umumnya,  apapun  sebutan  bagian-bagian ruang terbuka hijau kota tersebut hendaknya semua selalu mengandug tiga fungsi pokok ruang terbuka hijau yaitu ( Hasni, 2008 ): ekologis, ekonomis, sosial budaya .
Struktur  ruang  terbuka  hijau  ditentukan  oleh  keanekaragaman  vegetasi  yang  ditanam  atau komunitas  tumbuh-tumbuhan  yang  menyusun  ruang  terbuka  hijau,  struktur  tersebut  dapat  dibagi menjadi: berstrata dua dan berstrata banyak.
Mengingat pentingnya ruang terbuka hijau di daerah perkotaan maka kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berawasan lingkungan hidup tentu tidak lepas dari perencanaan hukum tata ruang. Melalui perencanaan tata ruang berbagai pemangku pengembangan bangunan antara pemerintah pusat dan  daerah,  antar  sektor  maupun  antar  pengemban  keperluan  dapat  dilakukan  dengan  searah. Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dapat  beralih  fungsi  harmonisasi  dan  penanggulangan  dengan menumbuhkan  kesadaran  bersama  mengenai  tujuan  dan  ideal  pembangunan  perkotaan  yang memperhatikan  keadaan  masa depan, pembangunan berwawasan ramah lingkungan.
Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kita sebagai masyarakat harus melihat berbagai aspek- aspek  yang  ada  di  dalamnya,  dimana  dasar  Pemerintah  Kota  Denpasar  menetapkan  Ruang  Terbuka Hijau sebagai berikut ( Dewi & Indrawati, 2013 ):
1. Permukiman,  pola  permukiman  di  Kota  Denpasar  merupakan  kombinasi  antara  permukiman tradisional dan permukiman baru yang menyatu dengan aktivitas perkotaan.
2. Fasilitas  Umum,  Sebaran  fasilitas  pendidikan,  kesehatan,  peribadatan  merupakan  kebutuhan untuk melyani warga Kota Denpasar dan penduduk pendatang atau penduduk di luar Kota. Aspek  yang  sangat  penting  dalam  pemanfaatan  ruang  yaitu  penatagunaan  tanah  yang merupakan bentuk  fisik  dari  ruang.  Oleh  karena  tanah  merupakan  aspek  yang sangat  penting  dalam hal  penataan  ruang  maka  perlu  di  perhatikan  bagaimana  susunannya  dengan  memperhitungkan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya yaitu berupa:
a. Aspek Politik
b. Aspek Hukum
c. Aspek Organisasi
d. Aspek Teknis
Dari memperhitungkan aspek-aspek tersebut maka manfaat ruang terbuka hijau paling banyak yang memberikan hasil yaitu dari adanya fungsi ekologis. Fungsi  ekologis  ini  memberikan  manfaat bagi  masyarakat  kota  sebagai  paru- paru kota apabila fungsi ekologis ini dapat berjalan dengan baik dan  pengelolaan  fungsi  ekologis  terkelola  dengan  baik  maka  dapat  member  kontribusi  bagi lingkungan  perkotaan  secara  seimbang  dan  lestari  hal  tersebut  dapat  membuat  kota  menjadi  lebih sehat dan sejuk, layak huni dan manusiawi.
Tak  kalah  penting  juga  kita  harus  memperhatikan  bagaimana  pembentukan  Ruang  Terbuka Hijau Kota  yang  mestinya disesuaikan dengan bentang  alam berdasarkan aspek yang terkandung di dalamnya misalkan aspek biografisnya dan struktur ruang kota  beserta dengan estetika kota. Hal ini seharusnya dapat menunjuukan bagaimana karakter alam dan atau budaya setempat yang mempunyai nilai ekologis, istorik, panorama yang sangat khas tingkat penerapannya di bidang teknologi.
Dari penjelasan pemanfaatan ruang terbuka hijau erat kaitannya dengan peran serta masyarakat kota.  Hal  tersebut  berpengaruh  besar  terhadap  keberadaan  ruang  terbuka  hijau  di  masa  yang  akan datang.  Apabila  perencanaan  tata  ruang  terbuka  hijau  dapat  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan perencanaan  Pemerintah  Kota  Denpasar  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  tahun  2011,  maka  akan berdampak positif untuk keberlanjutan kota Denpasar.

## Mekanisme Perubahan Tata Ruang Terbuka Hijau Menjadi Ruang Permukiman Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Dalam  penataan  ruang  tentu  sangat  di  perlukannya  kesadaran  masyarakat  pentingnya  keberadaan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. Selain juga ruang terbuka hijau banyak memberikan manfaat bagi masyarakat  kota,  namun  ruang  terbuka hijau juga  dapat  memberikan  kesan  yang  indah  dan lestari  di  tengah-tengah  kota  yang  padat  pemukiman.  Bahwa  Pemerintah  menyelenggarakan pengelolaan  penataan  ruang  degan  mengaitkan  posisi  masyrakat  dalam  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang juga dusebutkan secara jelas peran serta masyrakat dalam Pasal 65.  Untuk  mewujudkan  pendekatan  “ community  driven  paining ”,  pemerintah  wajib  mengupayakan agar  warga  masyarakat  yang  berkepentingan  dapat  mengetahui  Rencana  Tata  Ruang  (RTR)  di wilayahnya, oleh karena itu masyarakat harus berperan aktif untuk mendapatkan informasi mengenai RTR  melalui  Lembaran  Negara  untuk  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  (RTRWN)  dan Lembaran  Daerah  untuk  RTRW  Provinsi  dan  RTRW  Kabupaten  atau  Kota.  Jenis  peyebarluasan informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat berupa pemasangan peta RTRW yang bersangkutan pada  tempat  umum,  kantor  kelurahan  dan  atau  kantor  pemerintah  lainnya  yang  secara  fungsional mengetahui  RTR  tersebut  seperti  Kantor  Pekerjaan  Umum,  Badan  Pertanahan  dan  Lingkungan Hidup ( Wahid, 2016 ).
Bentuk  Hak,  Kewajiban  Pemerintah  dan  Peran  Masyarakat  dalam  Penataan Ruang Wilayah temuat dalam Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota  Denpasar  2011-2031  pada  Bab  IX Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112. Dengan demikian kita harus menyadari bersama bahwa tujuan yang mendasar dari pelaksanaan penataan ruang di masa yang akan  datang  yaitu  demi  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat  sehingga  dalam  penyelenggaraan pembangunan  berkelanjutan,  pembahasan  mengenai  ide-ide  masyarakat  dengan  segenap pemangkunya  harus  jelas  bagaimana  bentuk  serta  mekanismenya,  karena  semakin  tinggi  partisipasi masyarakat maka akan semakin meningkatnya kinerja penataan ruang.
Mekanisme  perubahan  tata  ruang  terbuka  hijau  menjadi  tata  ruang  permukiman.  Perubahan fungsi ruang terbuka hijau di daerah Denpasar seiring dengan berkembangnya  sarana  dan  prasarana perkotaan  yang  ada,  yang  mana  faktor  yang  berpengaruh  sangat  kuat  ialah  diakibatkan  oleh perkembangan teknologi. Dalam perkembangannya, maka kebijaksanaan pembangunan kota pertama- tama  harus  diarahkan  pada  “perlusan  horizon”  bagi  terselenggarakannya  kegiatan-kegiatan  ekonomi penduduknya ( Dirdjosisworo, 1978 ).
Pergeseran  pola  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  yang  mengalami  pengalih fungsian secara umum  dapat  menyebabkan  tidak  tercapainya  penataan  ruang  kawasan  perkotaan  yang  mengandung unsur  keserasian,  optimalisasi,  keselarasan  dan  keseimbangan  dalam  kehidupan  manusia  agar tercepainya  keselarasan  penataan  ruang  dan  pembangunan  daerah  kota.  Pergeseran  pola pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar berlanjut menerus menjalani peralihan fungsi yang dijelaskan sebagai berikut ( Riana et al., 2014 ):.
1. Perubahan fungsi
2. Perubahan blok peruntukan
3. Perubahan persyaratan teknis
Banyak  faktor-faktor  yang  mungkin  dapat  menyebabkan  perubahan  pengalih  fungsian  tanah kosong  atau  penggunaan  tata  guna  tanah  misalkan  seperti  perluasan  pembatas  kota,  pemudaan  di pusat kota; memperluas jaringan sarana prasana terutama jangkauan transportasi, serta perkembangan dan hapusnya kooerdinasi kegiatan tertentu ( Bourne, 1982 ).
Hal  tersebut  merupakan  faktor  utama  dari  tingginya  angka  Urbanisasi  karena  lokasi  Ruang Terbuka  Hijau  khususnya  Jalur  Hijau  Kota  Denpasar  sangat  strategis  untuk  melakukan  kegaiatan bisnis  dan  tempat  tinggal.  Hal  ini  dapat  di  dukung  melalui  informasi  dari  Dinas  Tata  Ruang  dan Perumahan selaku Pembina tidak melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap Satpol PP Kota Denpasar  yang  dimana  sebagai  pihak  penindak  yang  tidak  menjalankan  mekanisme  penindakan terhadap  pelanggaran  pemanfaatan  kawasan  Ruang  Terbuka  Hijau  sesuai  dengan  ketentuan  yang sudah  diatur,  baik  dalam  bentuk  tindakan  penyegelan  atau  penggusuran  langsung  dan  akibatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menurun.
Terkait  dengan  banyaknya  pengalih  fungsian  ruang  terbuka  hijau  menjadi  ruang  permukiman yang dikarenakan oleh beberapa faktor baik faktor masyarakat dan fisik kota maka atas kewenangan Pemerintah  Daerah melalui  Dinas  Penataan  Ruang  dan  Perumahan  untuk  melakukan  perubahan tata ruang  wilayah  yang  tidak  terlepas  dari  prinsip  dasar  dalam  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007 yaitu 30 persen luas wilayah kota harus berupa Ruang Terbuka Hijau (20 persen bersifat publik dan 10 persen bersifat privat).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perencanaan pemanfaatan ruang terbuka hijau di atur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH (20 persen bersifat public dan 10 persen bersifat privat). Pola pemanfaatan ruang sebagai dasar Pemerintah Kota Denpasar  menetapkan  Ruang  Terbuka  Hijau  yakni  dalam  bentuk  Permukiman  dan  Fasilitas  Umum. Guna  tercapainya  kemajuan  dan  pertambahan  wilayah  Kota  Denpasar  yang  berbudaya  maka dibutuhkan  adanya  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  sebagai  ukuran  ruang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota, Rencana tata ruang yang dimaskudkan merupakan acuan dalam menyatukan berbagai keperluan dibidang pembangunan yang menggunakan ruang di wilayah kota denapasar.
Mekanisme perubahan tata ruang terbuka hijau beralih  fungsi menjadi tata ruang permukiman sangat erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat akan diperlukannya eksistensi ruang terbuka hijau di  daerah  perkotaan.  Peran  serta  masyarakat  tersebut,  dilakukan  antara  lain  yaitu  seperti:  a) Partisipasi  dalam  pemanfaatan  ruang,  b)  Pastisipasi  dalam  penataan  rencana  tata  ruang  dan  c) Partisipasi  dalam  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Pergesaran  pola  pemanafaatan  ruang  terbuka hijau  yang  mengalami  pengalih  fungsian  menyebabkan  tidak  terciptanya  penataan  ruang  kawasan perkotaan  yang  mengandung  unsure  keselarasan,  optimalisasi,  keserasian  dan  keseimbang  terhadap penataan  ruang  dan  pembangunan  perkotaan.  Peluang  bisnis  di  kota  yang  sangat  menjanjikan mengakibatkan  masyarakat  desa  tergiur  untuk  melakukan  urbanisasi.  Selain  itu  karena  lokasi Ruang  Terbuka  Hijau  khususnya  Jalur  Hijau  Kota  Denpasar  sangat  strategis  untuk  melakukan kegaiatan bisnis.

## 2. Saran
Bagi  Pemerintah,  sebaiknya  pemerintah  Kota  Denpasar  menegakkan  nilai-nilai  tentang  seberapa perlunya  ruang  terbuka  hijau  di  daerah  perkotaan  dan  menambah  pengetahuan  masyarakat  terhadap regulasi  yang  di  berlakukan.  Bagi  Masyarakat,  sebaiknya  masyarakat  Kota  Denpasar  lebih  mentaati dan  menerapkan  peraturan  pemerintah  Kota  Denpasar  mengenai  tata  guna  lahan  dan  meningkatkan kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai pusat paru-paru kota.

## DAFTAR PUSTAKA
Bourne,  L.  S.  (1982). Internal Structure  of the  City: Readings on  Urban  Form,  Growth  and  Policy . Oxford University Press.
Budiharjo, E. (1999). Kota Berkelanjutan . Alumni.
Dewi,  A.  A.  S.  I.  P.,  &  Indrawati,  A.  A.  S.  (2013).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar Nomor  27  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Denpasar  Dalam  Hal Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  Di  Kota  Denpasar. Kertha  Negara:  Journal  Ilmu  Hukum ,
1 (5), 1–5. Dirdjosisworo, S. (1978). Segi-segi hukum tentang tata bina kota di Indonesia . PT Karya Nusantara. Fandeli, C., Kaharuddin, & Mukhlison. (2004). Perhutanan Kota .
Hasni. (2008). Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan . PT. Raja Grafindo Persada.
Pratikto,  D.  (2012).  Fungsi  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  terhadap  Desain  Pasar  Terban  Yogjakarta.
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Universitas Tunas Pembangunan Surakarta , 11 (5).
Riana, I. N., Widiastuti, & Primayatna, I. B. G. (2014). Kajian Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar. Ruang: Jurnal Lingkungan Binaan (Space: Journal of The Built Environment) , 1 (1).
Susilowati,  I.,  &  Nurini.  (2013).  Konsep  Pengembangan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  pada Permukiman Kepadatan Tinggi. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota , 9 (4), 429–438.
Susmitha,  N.  P.  P.  W.,  Sudiarta,  I.  K.,  &  Sarna,  K.  (2016).  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota Denpasar  Nomor  27  Tahun  2011  terkait  Bangunan  di  Ruang  Terbuka  Hijau  Kota  Denpasar. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum , 4 (5).
Utama, I. N. P., Resen, M. G. S. K., & Dahana, C. D. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar  Nomor  27  Tahun  2011  dalam  Pemanfaatan  Kawasan  Ruang  Terbuka  Hijau. Ketha Negara: Journal Ilmu Hukum , 6 (1), 1–15. Wahid, A. M. Y. (2016). Pengantar Hukum Tata Ruang (2nd ed.). PT Kharisma Putra Utama. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang