## PROBLEMATIKA  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KELOMPOK LESBIAN,  GAY,  BISEKSUAL,  DAN  TRANSGENDER  (LGBT)  DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL

## Putu Dian Adnyani, Dewa Gede Sudika Mangku
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail: dian.adnyani@undiksha.ac.id , dewamangku.undiksha@gmail.com

## Info Artikel

## Abstract
LGBT  or  Lesbian,  Gay,  Bisexual,  and  Transgender  are behaviors that are currently a hot topic of conversation in  the  international  community.  This  group  which symbolizes  itself  with  the  rainbow  flag  has  different views  in  term  of  sexual  orientation,  sexual characteristics, gender identity, and gender expression. It is still very difficult  to accept their existence in society at large, so they often experience discrimination in the form of harassment, violence, threats, and so on, against the  human  rights  of  every  human  being.  This  article aims  to  understand  more  deeply  about  how  the  legal protection for LGBT groups, especially legal protections from  the  perspective  of  the  Universal  Declaration  of Human Rights. The methoed used in the preparation of this scientific article is a qualitative descriptive method, therefore  the  approach  used  is  a  case  study  and literature  study  (library  research)  through  various literatures  in  the  form  of  journals,  websites,  e-books that are in accordance with the problems raised in this scientific article. The result of the research contained in this scientific article indicate that the LGBT group, who is  also  a  human  being,  has  the  same  rights  as independent  individuals  so  that  they  are  entitled  to legal protection from all violence, torture, and thearts are not in accordance with human values.

## Abstrak
LGBT  atau  Lebian,  Gay,  Biseksual,  dan  Transgender adalah  perilaku  yang  saat  ini  menjadi  perbincangan hangat  dalam  masyarakat  internasional.  Kelompok yang  melambangkan  diri  dengan  bendera  pelangi  ini memiliki  perbedaan  pandangan  dalam  hal  orientasi

## GANESHA LAW REVIEW
Volume 4 Issue 1, May 2022 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Masuk: 1 Januari 2022 Diterima: 3 Maret 2022 Terbit: 1 May 2022
Keywords: Protection, Human Right International, LGBT.
Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Subjek Hukum
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
seksual,  karakteristik  seksual,  identitas  gender,  dan ekspresi  gender  masih  sangat  sulit  diterima keberadaannya dalam masyarakat secara luas sehingga kerap  kali  mengalami  diskriminasi  berupa  pelecehan, kekerasan,  pengancaman,  dan  lain  sebagainya  yang bertetangan  dengan  hak  asasi  setiap  manusia.  Artikel ini  bertujuan  untuk  memahami  lebih  dalam  terkait bagaimana perlindungan hukum bagi kelompok LGBT khususnya  perlindungan  hukum  dari  perspektif Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia.  Metode  yang digunakan didalam penyusunan artikel ilmial ini adalah metode desktiptif kualitatif maka dari itu pendekatan yang  digunakan  adalah  studi  kasus  dan  studi kepustakaan  melalui  berbagai  literatur  baik  berupa jurnal,  website,  e-book  yang  sesuai  dengan permasalahan  yang  diangkat  dalam  artikel  ilmiah  ini. Hasil  dari  penelitian  yang  tertuang  didalam  artikel ilmiah ini menujukan bahwa kelompok LGBT yang juga merupakan  manusia  yang  memiliki  kesamaan  hak sebagai invididu yang merdeka sehingga berhak untuk memperoleh  perlindungan  hukum  dari  segala kekerasan, penyiksaan, dan ancaman yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
LGBT  (Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan  Transgender)  adalah  kelompok  individu yang memiliki pandangan yang berbeda terkait orientasi seksual (sexual orientation), indentitas  gender  (gender  identity),  ekspresi  gender  (gender  expression),  dan karakteristik  seksual  (sex  characteristics)  atau  yang  disingkat  dengan SOGIESC . Perilaku  kelompok  yang  menyimpang  dalam  hal  seksual  merupakan  suatu  hal  yang masih sulit untuk dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Istilah LGBT sendiri telah digunakan sejak tahun 1990n-an yang menggantikan istilah “Komunitas Gay” 1 karena istilah  LGBT  dianggap  memiliki  ruang  lingkup  atau  cakupan  pemahaman  yang  lebih merinci.
Perilaku  berbeda  yang  terdapat  dalam  kelompok  LGBT  ini  kerap  kali menimbulkan terjadinya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh beberapa oknum karena  menilai  bahwa  LGBT  adalah sebuah tindakan  yang  menjijikan.  Meski  saat  ini sudah  ada  beberapa  negara  yang  mulai  menerima  keberadaan  kelompok  LGBT  dan memberikan perlindungan hukum kepada mereka tetapi dibeberapa dinegara didunia LGBT  masih  menjadi  fenomena  yang  sulit  untuk  diterima  sehingga  mengakibatkan kelompok  LGBT  hidup  dalam  ketakutan  karena  ancaman  diskriminasi  sosial  yang mereka terima, tak jarang juga tindakan diskriminasi yang berupa tindak kekerasan, penyiksaan, dan sebagainya mengancam keselamatan nyawa.
Berdasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of  Human  Right)  perilaku  LGBT  di  dalam  masyarakat  memang  tidak  memperoleh pengakuan,  karena  tidak  ada  pelegalan  terkait  hubungan  LGBT  tetapi  hanya
1 Fithry  Khairiyati “Tinjauan  HAM  Internasional Terhadap  Lesbian,Gay,  Biseksual,  dan  Transgender (LGBT)”, Kertha Semaya, 2021, hlm. 435-445.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
menyebutkan  pria  dan  wanita  sebagai  pasangan 2 .  Namun  jika  melihat  dari  segi diskrimansi berupa kekerasan, penyiksaan, dan ancaman yang diterima oleh kelompok LGBT  merupakan  tindakan  yang  ditujukan  kepada  seseorang  sebagai  individu  yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

## Deklarasi Universal  Hak Asasi Manusia
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) adalah  sebuah  pernyataan  yang  bersifat  anjuran  yang  diadopsi  serta  di  sahkan  oleh Majelis  Umum  PBB  di  Paris,  Perancis,  pada  10  Desember  1948.  Pengesahan  dari deklarasi ini dilatar belakangi dari berakhirnya Perang Dunia II dan peristiwa Holocaust (tindakan  pembantaian  yang  dilakukan  oleh  NAZI  Jerman  terhadap  kaum  Yahudi). Peristiwa tersebut menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap individu khusunya orang eropa untuk dapat mengakhiri segala kekejaman yang tidak sesuai dengan ajaran dan nilai kemanusiaan pada kala itu.
Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdapat pasal-pasal yang telah di terima dan di umumkan pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB di dalam isi dari  resolusi 217 A (III), adapun isi pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebanyak 30 poin penting berkaitan dengan segala hak-hak fundamental yang dimiliki oleh  setiap  individu  diseluruh  dunia  tanpa  terkecuali.  Deklarasi  terkait  hak  asasi manusia ini telah diratifikasi oleh banyak negara didunia.
Jika  dikaitkan  dengan  persoalan  perlindungan  hukum  bagi  kelompok  LGBT sangat  penting  untuk  dapat  menerima  kemunitas-komunitas  sosial  yang  terdapat dalam lingkungan masyarakat internasional. di dalam Deklarasi HAM tersebut secara jelas  telah  menyebutkan  mengenai  hak-hak  dasar  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang didunia termasuk mereka yang merupakan orang LGBT.
Apa Itu LGBT?
LGBT  (lesbian,  gay,  biseksual,  dan  transgender)  merupakan  suatu  pandangan atau perilaku yang menyimpang terhadap orientasi seksual, identitas gender, eskspresi seksual, dan karakteristik seksual yang dilakukan oleh seseorang (individu). Kelompok LGBT  memiliki  perbedaan  dalam  keinginan,  hasrat,  dan  romansa  yang  mana  jika biasanya seseorang akan menyukai lawan jenis (laki-laki dan perempuan) namun LGBT berbeda. Mereka dapat dibedakan dalam kelompok pria yang menyukai sesama pria, perempuan  yang  menyukai  sesama  perempuan,  kelompok  orang  yang  memiliki ketertarikan  kepada  keduanya  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  dan  mereka  yang merasa  memiliki  jenis  kelamin  yang  berbeda  dengan  yang  dimiliki  dalam  anatomi tubuhnya  seperti  seorang  laki-laki  yang  merasa  bahwa  dirinya  berjenis  kelamin perempuan  dan  perempuan  yang  merasa  bahwa  dirinya  berjenis  kelamin  laki-laki. Adanya perbedaan antara mereka yang tergolong kedalam LGBT dengan mereka yang heteroseksual  menimbulkan  perdebatan  sehingga  kerap  kali  kelompok  LGBT  yang merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat mengalami tindakan diskriminasi.
Kelompok  LGBT  selalu  identik  dengan  perilaku  yang  menyimpang  dalam  hal seksualnya. Hal inilah yang menjadi perdebatan dalam masyarakat sehingga memecah masyarakat kedalam dua bagian, ada yang pro dan kontra. Penyimpangan dari tindakan kelompok  LGBT  ini  menimbulkan  lahirnya  budaya  baru  dalam  tatanan  sosial masyarakat sehingga mematik sebuah pandangan yang saling bertolak belakang dalam kehidupan masyarakat secara luas.
Dalam sejarahnya LGBT tidaklah lahir pada saar era globalisasi atau era indutsri
2 Fithry  Khairiyati  “ Tinjauan  HAM  Internasional  Terhadap  Lesbian,Gay,  Biseksual,  dan  Transgender (LGBT )”, Kertha Semaya, 2021, hlm. 435 -445.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
seperti saat ini, melainkan sudah ada sejak lama bahkan sejak abad ke-19 3 . Dahulu LGBT masih dianggap sebagai sebuah penyakit mental ( mental disorder ) yang dicetuskan oleh American Phyciatric Assosiation (APA) pada masa itu. Kemudian beralih lagi pada tahun 1952  terjadi  perkembangan  diagnosis  dan  riset  yang  memunculkan  diagnosis  asli terkait  fenomena  LGBT  dan Statistik  Manual  of  Mental  Health (DSM)  kemudian menetapkan LGBT sebagai sebuah penyakit gangguan kepribadian sosiopat, berlanjut di tahun 1968 LGBT dinyatkan sebagai penyimpangan seksual, dan lalu di tahun 1973 American Phyciatric Assosiation (APA) menyatakan LGBT sebagai penyakit mental, dan setelah  tahun  1973 American  Phyciatric  Assosiation (APA)  menghapus  LGBT  sebagai sebuah penyakit mental dan menyatakan bahwa perilaku LGBT adalah suatu hal yang biasa  saja 4 .  Penghapusan  LGBT  dari  daftar  penyakit  mental  ini  dikarenakan  terjadi pemberotakan  oleh  kaum  LGBT  karena  akibat  dari  diagnosis  tersebut  mereka dipandang sebagai orang dengan jiwa yang tidak sehat atau gangguan jiwa.
Pandangan  lain  tentang  perkembangan  LGBT  diungkapkan  oleh  Charles  W Socarides  MD  yang  merupakan  seorang  Psikiater  dan  Psikianalisis  di  Amerika 5 .  Ia mengungkapkan  pandangannya  bahwa  LGBT  tidaklah  terjadi  secara  alamiah  sejak seseorang  dilahirkan  kedunia.  Menurutnya  ada  faktor  lain  yang  menyebabkan seseorang  manjadi  LGBT,  salah  satunya  adalah  lingkungan  dan  wawasan  yang dimilikinya mendorongnya menjadi seorang LGBT.
Di tahun 1977 tepatnya di Kota San Fransico, Amerika Serikat untuk pertama kalinya seorang yang merupakan ‘gay’ menjadi pejabat sipil, ia adalah Harvey Milk yang memegang  posisi  sebagai  pengawas  kota 6 .  Selama  bertugas  Harvey  aktif  dalam mempromosikan  gerakan  untuk  mendorong  pengakuan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh kaum  LGBT.  Namun  upaya  yang  dilakukan  Harvey  justru  membawa  dampak  negatif karena  setahun  kemudian  Harvey  dibunuh  karena  keikutsertaannya  dalam mempromosikan pengakuan hak-hak kaum LGBT di San Fransisco.
Hingga saat ini keberadaan kaum LGBT masih terus menuai pro dan kontra, tidak sedikit dari kaum LGBT yang menjadi korban diskriminasi dalam masyarakat, hak-hak mereka  sebagai  manusia  seolah-olah  musnah  akibat  perbedaan  yang  mereka  miliki. Padahal  pada  dasarnya  perbedaan  itu  adalah  sesuatu  yang  alami  terjadi  dalam masyarakat. Seseorang yang merupakan orang LGBT tataplah manusia yang memiliki hak-hak  asasi  yang  sama  dengan  manusia  lainnya,  oleh  sebab  itu  menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap orang LGBT sangat penting karena mereka juga manusia yang berbeda hanya cara pandang mereka dalam konteks seksual.

## Awal Mula Gerakan Hak LGBT
Zaman  yang  terus  mengalami  perkembangan  ke  arah  yang  lebih  modern, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para aktivis LGBT juga semakin meningkat demi mengupayakan  keseteraan  dan  keadilan  bagi  mereka  sehingga  dapat  hidup  dengan damai  tanpa  dihantui  oleh  rasa  takut  karena  berbagai  ancaman  kekerasan  yang dilakukan oleh homofhobia dan transfobia dalam masyarakat.
Salah satu peristiwa yang dijadikan sebagai simbol dari perlawanan kaum LGBT terhadap segala diskriminasi yang mereka terima yakni peristiwa pemberontakan di Stonewall yang terjadi pada 28 Juni 1969 di New York City, Amerika Serikat. Pada saat itu perbuatan  homosesksual  dianggap  sebagai  tindakan  amoral  dan  ilegal,  akibatnya terjadi ketidakadilan secara terus-menerus yang dialami oleh kaum LGBT mulai dari
3 Meilanny Budiarti Sa ntoso. “ LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ”, hlm. 222.
4 Meilanny Budiarti Santoso. “ LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ”, hlm. 222.
5 Meilanny Budiarti Santoso. “ LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ”, hlm. 222
6 Algiva  Dika  Satria  Aprilio  “Ti njauan  HAM  Internasional  Terhadap  Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan Transgender (LGBT).
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
menerima  perlakuan  tidak  manusiawi,  kekerasan,  penahanan  secara  paksa  dan sebagainya.  Aksi  pemberontakan  di  Stonewall  ini  menjadi  bukti  perlawanan  yang dilakukan oleh kaum LGBT, gerakan ini kemudian mengakibatkan semakin tingginya solidaritas  kaum  LGBT  di  seluruh  dunia  dalam  upaya  mencari  keadilan  secara internasional.
Perjuangan untuk memperoleh keadilan atas keseteraan dan kesamaan di dalam masyarakat secara universal juga masih terus berlanjut hingga saat ini. Meski zaman telah modern bukan berarti kaum LGBT dapat diterima dengan mudah, masih terdapat berbagai pandangan dan pendapat yang pro kontra di dalam masyarakat internasional terkait keberadaan kaum LGBT ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  dapat  mengumpulkan  berbagai informasi dan materi yang tertuang didalam artikel jurnal ini adalah metode deskripsif kualititaf yakni metode penelitian yang mampu menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat,  sehingga  untuk  pendekatannya menggunakan  studi  kasus  dan  studi  kepustakaan  melalui  berbagai  literatur  baik  itu berupa jurnal ilmiah, website, ebook, dan sebagainya yang berkaitan dan sesuai dengan permasalahan  yang  angkat  dalam artikel  ilmiah  ini. Maka  berikut  adalah pemaparan dari  hasil  penelitian  terkait  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  kelompok  LGBT dalam pandangan Deklarasi Hak Asasi Manusia berdasarkan pada informasi yang telah diperoleh terkait dengan permasalahan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  dari  adanya  kelompok  sosial  atau  komunitas  LGBT  dalam masyarakat secara internasional telah terjadi secara bertahap hingga sampai pada fase era  modern  seperti  saat  ini.  Meski  keberadaan  kelompok  LGBT  telah  ada  sejak lama namun itu tidak berarti bahwa keberadaan mereka dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat internasional. Hingga saat ini masih banyak perdebatan terkait isu sosial mengenai  keberadaan  kelompok  LGBT  dalam  masyarakat,  masyarakat  internasional seolah terbagi kedalam dua kubu yakni kubu yang pro dan kubu yang kontra terhadap fenomena LGBT.
Pada satu sisi kelompok masyarkat yang pro atau mendukung keberadaan LGBT agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai melihat LGBT sebagai suatu budaya yang normal atau biasa saja ditengah globalisasi yang menuntut orang untuk berfikir  secara  realistis.  Sedangkan  pada  kelompok  masyarakat  yang  kontra  atau menolak  keberadaan  LGBT  memandangnya  sebagai  suatu  penyimpangan  yang didalamnya  terkandung  perbuatan  amoral  sehingga  sangat  perlu  untuk  ditekan perkembangannya

## Pandangan HAM Internasional Terhadap Hak LGBT
Tindakan  diskrimanasi  yang  terus-menerus  menghantui  kaum  LGBT  memang manjadi sebuah permasalahan tersendiri dalam masyarakat. LGBT sebagai minoritas dalam  masyarakat  memang  memerlukan  perlindungan  hukum  yang  jelas  mengingat setiap manusia memiliki hak-hak dasar seperti yang telah dijelaskan dengan detail di dalam  Universal  Declaration  of  Human  Right  (UDHR/Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia). Deklarasi terkait kemanusiaan ini telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia dengan tujuan agar dapat menjaga ketertiban dan tercapainya keadilan dan kesetaraan bagi semua umat manusia.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
Seperti apa yang telah dimuat dalam poin 1 hingga poin 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia  yang  menjelaskan  tentang  setiap  manusia  memiliki  hak-hak  sama  dan  lahir sebagai manusia yang merdeka 7 , pada pasal 5 diatur mengenai setiap orang berhak atas pembebasan  dari  penyiksaan  dan  kekejaman,  dan  di  dalam  poin  ke-29  menjelaskan mengenai  setiap  orang  dalam  melaksanakan  hak  dan  kebebasannya  harus  sesuai dengan segala ketentuan yang ada dan menghormati hak yang dimiliki oleh orang lain pula 8 . Pasal-pasal tersebut secara jelas memberikan pemahaman bahwa setiap orang berhak atas bebas dari berbagai jenis diskrimanasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Namun pada apa yang terjadi dilapangan masih banyak kaum LGBT mengalami penindasan  oleh  mereka  yang  merupakan  kelompok  homofhobia  dalam  masyarakat yang  menganggap  perilaku LGBT  harus di  musnahkan  karena  merupakan  perbuatan yang  menyimpang dari  realita  sosial.  Di  beberapa  negara  LGBT  mendapat  perlakuan yang  jauh  dari  kata  layak.  PBB  sebagai  organisasi  internasional  yang  mempunyai pengaruh besar sudah memulai upaya dalam memberikan perlindungan dan jaminan keamanan  bagi  kaum  LGBT,  upaya  ini  sudah  dimulai  bahkan  sejak  tahun  2000-an, kemudian  di  tahun  2016  tepatnya  pada  tanggal  30  Juni  PBB  mengadopsi  resolusi tentang  perlindungan  terhadap  kekerasan  dan  diskriminasi  berdasarkan  orientasi seksual dan identitas gender 9 . Resolusi ini kemudian disetujui oleh 23 negara, ditolak oleh 18 negara, dan 16 negara tidak memberikan tanggapan baik menerima ataupun menolak resolusi tersebut. Dari 193 negara anggota PBB sejauh ini sudah ada 76 negara yang  menerima  keberadaan  kaum  LGBT  dan  sebanyak  20  negara  telah  melegalkan pernikahan sesama jenis. Hal ini memperlihatkan hasil yang cukup signifikan dari upaya yang dilakukan oleh PBB dalam menyuarakan hak-hak dari kaum LGBT.
Penekanan kembali tentang Hak Asasi Manusia dikuat lagi oleh pendapat dari Daniel Lev yang mengungkapkan bahwasanya HAM itu secara sama melekat pada diri setiap  manusia,  karena  umat  manusia  mempunyai  spesies  biologis  yang  merupakan satu  kesatuan  dasar,  sehingga  oleh  karena  kesamaan  tersebut  segala  perbedaan- perbedaan yang ada menjadi tidak berarti 10 . Pada dasarnya hak asasi mengandung dua pengertian  mendasar  yaitu  keseteraan  dan  kesamaan  dari  setiap  manusia  yang bermartabat.
Di beberapa negara yang ada didunia tindakan LGBT sangat dilarang dan dapat digolongkan  kedalam  tindak  kejahatan.  Salah  satunya  negara  Zimbabwe  yang mengancam para kaum LGBT dengan memegal kepalanya. Bahkan Presiden Zimbabwe, Robert  Mugabe  mengungkap  pernyataan  kontroversial  terkait  keberadaan  LGBT dinegaranya  bahwa  “ hewan-hewan  dihutan  lebih  baik  daripada  orang-orang  ini ”,  ia bahkan menantang pasangan LGBT untuk mengurung diri mereka dirumah selama lima hari  dan  meminta  mereka  untuk  mempunyai  anak,  jika  tidak  maka  kepalanya  akan dipenggal 11 . Hal ini menunjukkan betapa sulitnya situasi yang dialami oleh para LGBT
7 Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini “ Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional ”, e -journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, 2020, hlm. 167.
8 Qothurunnada, K. (2021, oktober 12). Deklarasi Universal HAM : Sejarah dan Pasal. Diambil kembali dari www.detikedu.com: https://www.detikedu.com/deklaras-universal-ham-sejarah-dan-pasal/ , diakses pada Mei 2022.
9 Algiva  Dika  Satria  Aprilio  “ Tinjauan  HAM  Internasional  Terhadap  Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan Transgender (LGBT).
10 Dewa Gede Sudika Mangku “ Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya : Dalam Perspektif ASEAN ”, hlm. 61.
11 Fithry  Khairiyati  “ Tinjauan  HAM  Internasional  Terhadap  Lesbian,Gay,  Biseksual,  dan  Transgender (LGBT)”, Kertha Semaya, 2021, hlm. 435-445
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
dalam  menjalani  kehidupannya  dengan  segala  tekanan  dan  diskriminasi  yang  harus mereka alami setiap harinya. Selain negara Zimbabwe, Singapura menjadi negara yang juga melarang perbuatan homoseksual namun tidak sekejam kebijakan yang diterapkan Zimbabwe.
Ada  negara  yang  menolak  keras  keberadaan  kaum  LGBT,  tentunya  adapula negara  yang  menerima  keberadaan  mereka.  Salah  satunya  ialah  China  yang  telah menerima  keberadaan  kelompok  LGBT,  bahkan  pernikahan  sesama  jenis  di  China dianggap sebagai hal yang biasa karena hal ini sudah menjadi suatu bagian budaya yang secara tidak langsung diakui keberadaanya.
Adanya  pro  dan  kontra  terkait  kelompok  LGBT  yang  menyebabkan  sulitnya menerapkan  peraturan  universal  untuk  melindungi  mereka  sebagai  manusia  yang merdeka.  Hal  yang  memicu  kesulitan  tersebut  adalah  faktor  hukum  yang  berlaku disuatu negara dan budaya yang berkembang dalam negara tersebut. Negara dengan tingkat  penduduk  religius  tinggi  cendurung  akan  sulit  menerima  keberadaan  kaum LGBT sedangkan hal sebaliknya terjadi pada negara dengan penduduk religius rendah yang cenderung menganggap LGBT adalah sebuah hal yang biasa saja.
Deklarasi  Montreal  menjadi  dokumen  yang  diadopsi  oleh  Konferensi Internasional  tentang  HAM,  deklarasi  ini  menguraikan  mengenai  hak-hak  yang berkaitan  dengan  kaum  LGBT  dan  menuntut  agar  dijamin  secara  universal,  dengan tujuan  untuk  menghentikan  segala  diskriminasi  kepada  kaum  LGBT  dan  menentang setiap perbuatan homofhobia dan transfhobia di dunia.
Dalam  pandangan  HAM  Internasional  perlindungan  hukum  bagi  kaum  LGBT adalah  suatu  keharusan  karena  pada  dasarnya  setiap  orang  berhak  atas  hak-hak dasarnya  yang  sebagaimana  telah  dijelaskan  melalui  30  pasal  di  dalam  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terlepas dari perbedaan yang dimilikinya. Karena pada hakikatnya HAM melindungi manusianya dari berbagai diskriminasi dan segala bentuk tindakan yang merujuk pada ketidakadilan bukan melindungi perbuatan dari manusia tersebut.  Sehingga  atas  dasar  tersebut  kaum  LGBT  tetap  berhak  atas  perlindungan hukum yang layak karena mereka juga manusia.
Perbedaan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  bukan  sebuah  alasan  yang  konkret untuk  dapat  bertindak semena-mena  terhadap  mereka  terlepas  dari  bagaimana  cara kaum LGBT memandang hubungan seksual mereka tetaplah manusia. Dan dari sudut pandang manapun tindakan diskriminasi tidak dapat dibenarkan.

## KESIMPULAN
LGBT  atau  Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan  Transgender  adalah  kelompok  yang memiliki  orientasi  dan  karakteristik  seksual,  idenditas  dan  ekspresi  gender  yang berbeda.  Berbeda  dengan  orang-orang  heteroseksual  pada  umumnya  kaum  LGBT memiliki  ketertarikan  yang  berbeda  seperti  laki-laki  yang  tertarik pada  sesama  laki- laki,  perempuan  yang  tertarik  pada  sesama  perempuan,  seseorang  yang  memiliki ketertarikan  kepada  keduanya  baik  laki-laki  dan  perempuan,  ada  seseorang  yang melihat dirinya sebagai individu yang memiliki gender (jenis kelamin) berbeda dari apa yang ada pada anatomi tubuhnya. Perbedaan pandangan ini dianggap sebagai sebuah penyimpangan  yang  merujuk  pada  tindakan  amoral  sehingga  banyak  masyarakat memandang kaum LGBT sebagai kelompok yang menjijikan dan menganggap bahwa keberadaan kaum LGBT sebagai penyebab timbulnya penyakit kelamin, HIV/AIDS, dan mengancam  populasi  manusia  dimasa  yang  akan  datang  sehingga  itu  masyarakat khususnya homofhobia dan transfobia menjadikan mereka sebagai objek diskriminasi. Padahal  kita  ketahui  bahwa  penyebab  tingginya  kasus  HIV/AIDS  disebabkan  karena penggunaan jarum suntik dan selain itu perilaku hypersex dan freesex juga memiliki resiko yang berbahaya meskipun mereka memiliki orintasi seksual yang normal.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
Sulitnya  kaum  LGBT  diakui  dan  diterima  dalam  masyarakat  menyebabkan timbulnya  berbagai  permasalahan  yang  mangacu  pada  pelanggaran  atas  Hak  Asasi Manusia. Akibat rasa tidak suka yang dimiliki oleh masyarakat khususnya mereka yang merupakan  homofhobia  dan  transfhobia  terhadap  kaum  LGBT  menyebabkan diskriminasi  terhadap  kaum  homoseksual  tidak  dapat  dibendung.  Kekerasan, penyiksaan,  dan  acaman  menjadi  momok  tersendiri  bagi  kaum  LGBT  yang  berani mengekspos diri pada publik. Bahkan di beberapa negara LGBT digolongkan sebagai sebuah  kejahatan  dengan  hukuman  yang  sangat  berat,  dan  ada  pula  negara  yang menerima keberadaan kaum LGBT sebagai sebuah bagian dari keberagaman budaya.
Deklarasi Montreal adalah dokumen hukum resmi yang menguaraikan hak-hak dasar bagi kaum LGBT yang menuntut agar dapat berlaku secara universal agar dapat menghentikan diskrimanasi kepada kaum LGBT yang ada didunia. Perjuangan panjang dari  kaum  LGBT  dalam  upaya  mendapatkan  keadilan  dan  kesetaraan  dimasyarakat bukanlah  sesuatu  yang  mudah,  mengingat  berbedaan  hukum  disuatu  negara  dan budaya  negara  tersebut  menjadi  faktor  utama  sulitnya  PBB  sebagai  organisasi internasional  untuk  dapat  menyuarakan  hak-hak  kaum  LGBT.  Pada  negara  yang memiliki penduduk dominan religius seperti Arab Saudi dan sebagainya akan sangat sulit bagi LGBT untuk dapat diterima, berbeda dengan negara dengan penduduk religius rendah akan menganggap LGBT sebagai suatu hal yang biasa saja.
Jika  ditelisik  kedalam  isi  dari  Universal  Declaration  of  Human  Right (UDHR/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) secara jelas sudah memaparkan terkait hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai individu yang merdeka. Seperti yang terdapat didalam poin 1 hingga poin 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjelaskan  mengenai  setiap  orang  memiliki kebebasan  yang  sama dan  lahir  secara merdeka,  kemudian  dalam  poin  ke-29  menyebutkan  bahwa  menghormati  hak  dan kebebasan  orang  lain  adalah  suatu  kaharusan  bagi  setiap  manusia  tanpa  terkecuali. Maka  atas  dasar  tersebutlah  segala  bentuk  tindakan  diskriminasi  yang  ditujukan kepada kaum LGBT adalah merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Karena kita ketahui bersama bahwa orang-orang LGBT juga merupakan manusia yang secara biologis sama dengan manusia heteroseksual dalam masyarakat, oleh sebab itu tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan diskriminasi yang ditujukan terhadap mereka.
LGBT juga manusia dan Hak Asasi Manusia diciptakan untuk dapat melindungi setiap  hak  dan  kebebasan  individu  terlepas  dari  perbedaan  yang  mereka  miliki. Penyimpangan seksual adalah sebuah bentuk tindakan yang dilakukan oleh sesorang, jadi meskipun secara tindakan atau perilaku mereka berbeda tetapi hak mereka untuk mendapat perlindungan hukum tetap berlaku selama masih hidup.
Di  dalam  perspektif  Hak  Asasi  Manusia  tindakan  diskriminasi  yang menyebabkan terganggunya hak dan kebebasan seseorang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun juga tidak peduli apapun alasannya. Karena HAM memandang setiap manusia itu sama dan memberikan perlindungan yang sama pula.

## SARAN
Sebagai  generasi  muda  yang  juga  merupakan  bagian  dari  masyarakat internasional  sangat  penting  untuk  dapat  bersikap  dan  berpikir  secara  terbuka  dan luwes.  Melakukan  diskriminasi  kedapa  kaum  LGBT  bukanlah  suatu  tindakan  yang mencerminkan  diri  sebagai  manusia  yang  teredukasi.  Pemikiran  sempit  yang menyebabkan  tumbuhnya  keinginan  dalam  diri  agar  segala  sesuatu  berjalan  sesuai dengan apa dipikirkan.
Diskriminasi  kepada  kaum  LGBT  sudah  seharusnya  dihentikan,  perbedaan bukanlah alasan untuk dapat menyiksa orang lain dengan berbagai tindakan yang tidak
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
manusiawi.  Sesuai  dengan  yang  termuat  di  dalam  Deklarasi  Universal  HAM  yang memuat  30  poin  penting  terkait  hak-hak  dasar  setiap  manusia.  Meskipun  di  dalam UDHR  tidak  memuat  secara  jelas  terkait  hubungan  sesama  jenis  hanya  menjelaskan mengenai  pasangan  antara  laki-laki  dan  peremppun  tetapi  perbuatan  keji  yang ditujukan oleh LGBT lebih tidak sesuai lagi dengan apa yang termuat dalam 30 poin dari UDHR tersebut.
Cara agar dapat menghentikan tindakan diskriminasi terhadap LGBT ini adalah dengan dimulai dari yang paling mendasar, yaitu dari dalam diri sendiri. Menanamkan pemahaman di dalam diri bahwa perbedaan adalah sesuatu yang umum terjadi di dalam kehidupan  bermasyarakat,  meningkatkan  sifat  menghormati  dan  toleransi  kepada orang  lain  terlepas  siapa  dan  bagaimana  orang  tersebut.  Serta  melalui  banyak  cara sederhana  lainnya  agar  dapat  menghentikan  diskriminasi  kepada  kaum  LGBT  dan memberikan  mereka  hak  atas  hidup  dengan  damai.  Ketidaksukaan  yang  kita  miliki cukup  kita  rasakan  sendiri  jangan  melampiaskannya  kepada  oranglain  karena  biar bagaimanapun juga orang LGBT tetaplah manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha  Esa.  Mampu  merangkul  mereka  sehingga  dapat  kembali  normal,  karena  tidak dipungkiri  banyak  orang  LGBT  mengalami  depresi  akibat  situasi  yang  mereka  alami maka  sudah  menjadi  kejawiban  kita  sebagai  sesama  manusia  untuk  memanusiakan sesama manusia bukannya justru menghakimi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilia, A. D. (t.thn.). Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT).
Arianta,  K,Dkk.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kaum  Etnis  Rohingya  Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Internasional. Komunitas  Yustitia  Universitas Pendidikan Ganesha , 167.
Khairiyati,  F,Dkk.  (  2021).  Tinjauan  HAM  Internasional  Terhadap  Lesbian,  Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Kerta Semaya , 435-445.
Mangku, D. G. (t.thn.). Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Dalam Perspektif ASEAN. 61-66.
Santoso, M. B. (t.thn.). LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 154-272.
Amenstypedia.  (2021,  Juni  22). Serba-serbi  Hak  LGBTQIA+ .  Diambil  kembali  dari amnesty.id: https://amnesty,id/serba-serbi-hak-lgbtqia+
Martin, E. (2012, November 3). Salahkah Dengan Transgender? Diambil kembali dari kompasiana.com: https://kompasiana.com/salahkah-dengan-transgender?
Wikipedia. ( 2022, Januari 27). Deklarasi Montreal . Diambil kembali dari wikipedia.org: https://wikipedia.org/deklarasi-montreal
Wikipedia.  (2022,  Mei  5). LGBT .  Diambil  kembali  dari  wikipedia.org: https://wikipedia.org/lgbt
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum  tentang  Penyelesaian  Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Internasional. Jurnal  Komunitas Yustisia , 1 (1), 93-111.
Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court  (ICC)  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Rohingnya  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 208-219.
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus  Pelanggaran  Ham  Etnis  Rohingya:  Dalam  Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2).
Mangku,  D.  G.  S.  (2010).  Pelanggaran  terhadap  Hak  Kekebalan  Diplomatik  (Studi  Kasus Penyadapan  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI)  di  Yangon  Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). Perspektif , 15 (3).
Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And  Papua  New  Guinea  According  to  Stephen  B.  Jones  Theory. Veteran  Law Review , 1 (1), 72-86.
Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  kepada  Etnis  Rohingya  di Myanmar. Perspektif Hukum , 21 (1), 1-15.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Itasari,  E.  R.  (2015).  Travel  Warning  in  International  Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law , 6 (4).