## Wajah Hukum

## Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Orang Membuang Sampah Dari Kendaraan di Kota Jambi
Reza Iswanto 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Email: reza.iswanto@unbari.ac.id
Abstrak. Sampah merupakan permasalahan di dalam kehidupan masyarakat terutama pada masyarakat kota Jambi sehingga perlu dilakukan penanggulangan terkait dengan sampah itu sendiri. Untuk itu, seharusnya dilakukan pengaturan kembali terkait dengan sanksi  bagi  orang  yang  melakukan  pembuangan  sampah  dari  kendaraan.  Apabila  dilihat  dari  permasalahannya  maka  metode penelitiannya  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan penelitiannya  yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter dan teknik analisis  kualitatif.  Pengaturan sanksi denda terhadap orang  membuang sampah dari kendaraan diatur dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah  Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.  Kemudian Implikasi  sanksi pidana kerja sosial terhadap orang  membuang sampah dari kendaraan  yaitu  memberi efek  jera  juga  memberi pelajaran terhadap pelaku  dan  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  kerja  sosial  untuk  yang  akan  datang  adalah  sebaiknya  sanksi  pidana  kerja  sosial diberlakukan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor 5 Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  karena  merupakan  suatu upaya penanggulangan agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat kota Jambi yang membuang sampah dari kendaraannya.
Kata Kunci : Kebijakan, Pidana, Kerja, Sosial, Sampah
Abstract.  Garbage  is  a  problem  in  people's  lives,  especially  in  the  people  of  Jambi  city,  so  it  is  necessary  to  deal  with  waste related to the waste itself. For this reason, there should be a re-arrangement related to sanctions for people who dispose of waste from vehicles. When viewed from the problem, the research method is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research materials are primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques using documentary studies and qualitative analysis techniques. The regulation of fines for people throwing garbage from vehicles is  regulated  in  Article  46  paragraph  (3)  letter  c  Jambi  City  Regional  Regulation  Number  5  of  2020  concerning  Waste Management.  Then  the  implication  of  social  work  criminal  sanctions  for  people  throwing  garbage  from  vehicles,  namely providing a deterrent effect as well as giving lessons to perpetrators and the policy of formulating social work criminal sanctions for  the  future  is  that  social  work  criminal  sanctions  should  be  applied  in  Jambi  City  Regional  Regulation  Number  5  of  2020 concerning Management Garbage because it is an effort to overcome so that in the future there will be no more people in the city of Jambi who throw garbage from their vehicles.

## Keywords: Policy, Criminal, Work, Social, Garbage

## PENDAHULUAN
Sampah  merupakan  suatu  permasalahan  yang  selalu  dihadapi  oleh  masyarakat  karena  dengan  adanya  sampah tersebut  tidak  menutup  kemungkinan  akan  menimbulkan  berbagai  macam  masalah  dalam  kehidupan  masyarakat seperti penyebaran bau yang tidak sedap dari sampah, polusi udara yang diakibatkan dari pembakaran sampah sampai dengan  timbulnya  bencana  seperti  banjir  yang  diakibatkan  oleh  sampah  itu  sendiri.  Hal  yang  demikian  tentu  harus diperhatikan  demi  melindungi  masyarakat  dari  berbagai  macam  bahaya  yang  akan  timbul  dari  adanya  sampah tersebut.
Sebenarnya sampah jika diolah dengan baik akan memberi hasil yang baik pula terhadap masyarakat terutama masyarakat kota Jambi itu sendiri. Namun, terkadang masyarakat kota Jambi sendiri juga yang sukar untuk melakukan pengolahan  sampah  karena  mereka  berpikir  sampah  merupakan  suatu  kotoran  yang  tidak  dapat  diolah  untuk dipergunakan  kembali.  Pemikiran  yang  seperti  inilah  yang  selalu  ada  dalam  masyarakat  termasuk  juga  masyarakat kota Jambi sehingga di dalam pengelolaan sampah masih dapat dikatakan minim dan hanya orang-orang tertentu saja yang mau melakukan pengelolaan sampah seperti pemulung dan pengepul sampah.
Padahal  apabila  sampah  tersebut  dapat  diolah  oleh  masyarakat  kota  Jambi  maka  tidak  menutup  kemungkinan akan memberikan hasil yang memuaskan seperti tidak perlu lagi  membeli pupuk karena dengan adanya sampah yang berasal  dari  sayuran  atau  tumbuh-tumbuhan  dapat  dijadikan  pupuk  atau  kompos  untuk  tanaman  yang  ada  di  rumah. Tidak hanya itu saja, apabila sampah organik tersebut dapat diolah oleh masyarakat kota Jambi maka sampah organik tersebut  dapat  menjadi  bahan  bakar  pengganti  gas  elpiji  untuk  kompor  gas  yang  ada  di  rumah.  Apabila  dilihat  dari hasil yang telah diolah maka sampah tersebut tidak menjadi sia-sia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat kota Jambi.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Reza  Iswanto, Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Kerja  Sosial  terhadap Orang Membuang Sampah Dari  Kendaraan di  Kota Jambi
Namun,  hal  yang  demikian  masih  jauh  dari  pemikiran  masyarakat  kota  Jambi  sehingga  masih  banyak masyarakat kota Jambi membuang sampah yang seharusnya dapat dipergunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya  sendiri.  Selain  itu  juga,  masih  banyak  masyarakat  yang  membuang  sampah  tidak  pada  tempatnya  dan terkadang  juga  ada  masyarakat  yang  membuang  sampah  tidak  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah  kota  Jambi.  Padahal  jika  dilihat  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor 5  Tahun  2020  Tentang Pengelolaan  Sampah  telah  mengatur  terkait  perbuatan  yang  dilarang  dalam  hal  sampah.  Aturan  yang  lebih  spesifik lagi  dapat  dilihat  dalam  Pasal  28  Huruf  a  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor 5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan Sampah yang berisikan bahwa membuang sampah di luar tempat/lokasi yang telah ditentukan dan disediakan.
Dengan  adanya peraturan daerah kota Jambi  tersebut maka sudah seharusnya masyarakat  kota Jambi mentaati peraturan itu karena peraturan dibuat bertujuan untuk melindungi masyarakat kota Jambi dari berbagai macam bahaya termasuk  juga  bahaya  yang  akan  ditimbulkan  dari  sampah  itu  sendiri.  Hal  yang  demikian  juga  sependapat  dengan pendapat  Jeremy  Bentham  yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  hukum  itu  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menjamin kebahagiaan  terbesar  kepada  setiap  manusia. 2 Oleh  karena  itu,  apabila  tujuan  hukum  telah  memberikan  penjaminan atau  melindungi  diri  masyarakat  dari  berbagai  macam  bahaya  termasuk  juga  bahaya  dari  adanya  sampah  tersebut maka sudah  seharusnya masyarakat dalam hal ini  Masyarakat Kota Jambi mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Jambi.
Apabila dilihat dari fakta di lapangan masih banyak juga masyarakat kota Jambi yang tidak menaati Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan pembuangan sampah. Bahkan yang  lebih  parahnya  lagi  ada  juga  masyarakat  kota  Jambi  yang  membuang  sampah  dari  kendaraannya  di  jalan  raya. Hal  yang  demikian  tentunya  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  Kota  Jambi  terkait  dengan  larangan  terhadap Masyarakat Kota Jambi yang membuang sampah dari kendaraan karena terkait dengan perbuatan tersebut telah diatur di  dalam  Pasal  28  Huruf  e  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  yang berisikan  bahwa  setiap  orang,  pelaku  usaha  dan  atau  badan  usaha  dilarang  membuang  sampah  dan/atau  kotoran lainnya dari atas kendaraan.
Pasal  28  Huruf  e  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  ini merupakan  peraturan  yang  bersifat  substantif  yang  mana  telah  dijelaskan  oleh  Satjipto  Rahardjo  terkait  dengan peraturan  yang  bersifat  substantif.  Adapun  penjelasan  tentang  peraturan  yang  bersifat  substantif  yang  pada  dasarnya yaitu suatu peraturan terkait dengan perbuatan yang boleh dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. 3 Untuk itu, Jika dilihat  dalam  Pasal  28  Huruf  e  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah maka  sudah  jelas  dalam  aturan  tersebut  mengatur  terkait  dengan  perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh masyarakat Kota Jambi yaitu membuang sampah dari atas kendaraan.
Dengan  adanya  pengaturan  umum  terkait  dengan  larangan  membuang  sampah  di  atas  kendaraan  maka pemerintah  Kota  Jambi  membuat  aturan  terkait  dengan  denda  apabila  masyarakat  Kota  Jambi  tetap  melakukan pembuangan sampah di atas kendaraannya. Adapun  sanksi denda yang tercantum di dalam Pasal 46 ayat (3) Huruf c Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu setiap orang dengan sengaja atau  terbukti  membuang  sampah  dari  kendaraan,  dikenakan  denda  minimal  Rp.  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah). Dengan  adanya  sanksi  denda  ini  maka  siapa  saja  atau  masyarakat  Kota  Jambi  yang  melakukan  perbuatan  yang dilarang dalam hal ini membuang sampah di atas kendaraan maka akan dikenakan sanksi denda tersebut karena sesuai dengan  perbuatannya  yang  telah  melanggar  pasal  28  huruf  e  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
Walaupun telah ada sanksi denda terhadap orang yang melakukan pembuangan sampah di atas kendaraan, akan tetapi sanksi denda tersebut dirasakan tidak memberikan efek jera sehingga dikhawatirkan nantinya akan diulangi lagi oleh pelaku yang sama Dalam melakukan perbuatan yang sama pula. Untuk mengantisipasi hal yang demikian maka sudah  seharusnya  diberlakukan  juga  sanksi  pidana  kerja  sosial  agar  masyarakat  kota  Jambi  khususnya  pelaku  yang melakukan  pembuangan  sampah  di  atas  kendaraannya  mendapatkan  pelajaran  dari  perbuatan  yang  mana  perbuatan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  atau  pelaku  tersebut  dapat  merugikan  orang  lain  dalam  menggunakan  kendaraan  di jalan raya.
Sebenarnya diadakan sanksi pidana kerja sosial ini bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih berfungsi di dalam masyarakat khususnya masyarakat kota Jambi. Tidak hanya itu saja, dengan adanya sanksi pidana kerja sosial ini  juga  lebih  manusiawi  sehingga  tidak  memberikan  stigma  yang  tidak  baik  terhadap  pelaku  atau  masyarakat  yang telah  melakukan  pelanggaran  dalam  membuang  sampah  di  atas  kendaraan.  Selain  itu  juga,  jika  diterapkan  sanksi pidana kerja sosial terhadap masyarakat kota Jambi khususnya orang yang membuang sampah di atas kendaraan akan memberikan pembinaan agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.
2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Sebuah Pengantar , (Yogyakarta : Liberty, 2008),     hal 80.
3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 77.
Reza  Iswanto, Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Kerja  Sosial  terhadap Orang Membuang Sampah Dari  Kendaraan di  Kota Jambi
Mengingat  masih  banyaknya  masyarakat  Kota  Jambi  yang  tidak  patuh  terhadap  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya terkait dengan pembuangan smapah di atas kendaraan dan akan berbahaya terhadap pengendara  lain  maka  sudah seharusnya diberlakukan sanksi pidana  kerja sosial  selain sanksi  denda  yang  ada  di  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dijabarkan  di  atas  maka  penulis  membuat  batasan  terkait  dengan  ruang lingkup  yang  akan  dikaji  dalam  negara  ini  sehingga  memudahkan  dalam  memahami  permasalahan  yang  sedang diteliti. Adapun ruang lingkup atau batasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : 1. Bagaimana  pengaturan  sanksi  denda  terhadap  orang  membuang  sampah  dari  kendaraan  dalam  Peraturan  Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah ?
2. Bagaimana implikasi sanksi pidana kerja sosial terhadap orang membuang sampah dari kendaraan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor  5  Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah ?
3. Bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana kerja sosial terhadap orang membuang sampah dari kendaraan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor  5  Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah yang akan datang ?
Apabila dilihat dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang dalam penelitian ini maka penulis membuat suatu tujuan yang akan dihasilkan dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk  mengetahui  pengaturan  sanksi  denda  terhadap  orang  membuang  sampah  dari  kendaraan  dalam  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk  memahami  implikasi  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  orang  membuang  sampah  dari  kendaraan  dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor  5  Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Untuk  menjelaskan  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  orang  membuang  sampah  dari kendaraan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor    5    Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  yang  akan datang.

## METODE
Metode penelitian digunakan  untuk mempermudah peneliti dalam melakukan suatu penelitian, dimana metode penelitian  ini  berkaitan  dengan  prosedur  atau  cara  yang  harus  dilakukan  peneliti  sehingga  dengan  adanya  metode penelitian  ini peneliti  harus menggunakan langkah-langkah  yang teratur dan sistematis di dalam mencari bahan atau sumber data yang diperlukan untuk disajikan dalam suatu penelitian.
Hal  yang  demikian  juga  sama  dengan  pendapat  Sukandarrumidi  yang  menyatakan  bahwa  metode  penelitian merupakan  cara  utama  yang  digunakan  peneliti  untuk  mencapai  tujuan  dan  menentukan  jawaban  atas  masalah  yang diajukan. 4 Jadi,  metode  penelitian  itu  merupakan  suatu  cara  cara  yang  digunakan  para  peneliti  dalam  memecahkan masalah yang sedang diteliti atau yang sedang dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Pendekatan
Penelitian  tentang  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  orang  membuang  sampah  dari kendaraan di Kota Jambi merupakan penelitian hukum normatif. Pada hakekatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang  telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. 5 Oleh karena itu, di dalam penelitian tentang  kebijakan formulasi sanksi pidana  kerja sosial terhadap  orang  membuang  sampah  dari  kendaraan  di  Kota  Jambi  ini,  peneliti  akan  mengkaji  norma  hukum  yang terdapat  di  dalam  Pasal  46  ayat  (3)  Huruf  c  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang Pengelolaan Sampah.
Berkaitan  dengan  penelitian  tentang  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  orang membuang  sampah  dari  kendaraan  di  Kota  Jambi  maka  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conseptualical  approach ). Pendekatan perundang-undangan merupakan  suatu pendekatan yang kajian  atau  analisisnya terkait dengan  semua peraturan perundang-undangan  yang berlaku  dalam hal ini termasuk juga Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
Dengan  melakukan  pendekatan  perundang-undangan  ini  maka  peneliti  perlu  memahami  berbagai  macam peraturan  perundang-undangan  selain  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan Sampah  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  orang  membuang  sampah  dari
4 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula , (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006), hal 111.
5 H.  Salim  HS,  Earliest  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi ,  (Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 13.
Reza  Iswanto, Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Kerja  Sosial  terhadap Orang Membuang Sampah Dari  Kendaraan di  Kota Jambi
kendaraan  di  Kota  Jambi.  Kemudian  pendekatan  kontekstual  ( conseptualical  approach )  yaitu  pendekatan  yang berpijak pada pandangan atau doktrin yang berkembang pada setiap ilmu termasuk juga dalam hal ini ilmu hukum. Dengan pendekatan konseptual ini, peneliti dapat mengkaji pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum terutama berkaitan dengan penggunaan sanksi pidana kerja sosial terhadap orang membuang sampah dari kendaraan di Kota Jambi.
2. Rancangan Kegiatan
Dalam  melakukan  suatu  penelitian  tentu  ada  rencana  kegiatan  sehingga  penelitian  tersebut  dapat terselesaikan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan  oleh  peneliti  itu  sendiri.  Rencana  kegiatan  di  dalam penelitian tentang kebijakan formulasi sanksi pidana kerja sosial terhadap orang membuang sampah dari kendaraan di Kota Jambi dilakukan selama 1 bulan yaitu bulan Mei sampai dengan Juni 2021 guna untuk mendapatkan hasil yang sesuai dalam penelitian ini.
3. Ruang Lingkup Atau Objek
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberi  batasan  terkait  dengan  apa  saja  yang  akan diteliti  oleh  peneliti.  Dengan  adanya  ruang lingkup ini maka peneliti hanya memfokuskan pada batasan di dalam penelitian  tersebut.  Adapun  ruang  lingkup  penelitian  tentang  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  kerja  sosial terhadap orang membuang sampah dari kendaraan di Kota Jambi ini yaitu mengkaji isi dari norma pada Pasal 46 ayat (3) Huruf c Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
Selanjutnya terkiat dengan objek, objek dalam penelitian yaitu suatu sasaran yang akan diteliti oleh peneliti melalui  cara  ilmiah.  Dalam  hal  ini  Marzuki  berpendapat  bahwa  objek  ilmu  hukum  adalah  hukum. 6 Dengan demikian,  objek  di  dalam  penelitian  tentang  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  orang membuang sampah dari kendaraan di Kota Jambi yaitu asas-asas hukum yang terdapat di dalam Pasal 46 ayat (3) Huruf c Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
4. Bahan Dan Alat Utama
Pada setiap melakukan penelitian tentu ada bahan yang digunakan untuk melakukan kajian penelitian. Bahan yang  biasanya  digunakan  dalam  suatu  penelitian  harus  sesuai  dengan  pokok  permasalahan  yang  sedang  diteliti seperti  dalam  hal  ini  yaitu  meneliti  tentang  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  orang membuang  sampah  dari  kendaraan  di  Kota  Jambi.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  yang  bersifat  normatif  ini bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 7
Bahan  hukum  primer  di  dalam  penelitian  hukum  normatif  berupa  peraturan  perundang-undangan, yurisprudensi,  traktat,  perjanjian-perjanjian  dan  sebagainya. 8 Jika  dikaitkan  dengan  penelitian  tentang  kebijakan formulasi sanksi pidana kerja sosial terhadap orang membuang sampah dari kendaraan di Kota Jambi maka bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitkan dengan pembuangan sampah dari kendaraan seperti Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
Kemudian bahan hukum sekunder di dalam penelitian hukum normatif berupa naskah akademis, rancangan undang-undang  dan  hasil  penelitian  para  ahli. 9 Untuk  itu,  di  dalam  penelitian  tentang  kebijakan  formulasi  sanksi pidana  kerja  sosial  terhadap  orang  membuang  sampah  dari  kendaraan  di  Kota  Jambi  maka  bahan  hukum sekundernya  menggunakan  rancangan  undang-undang  seperti  rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) terkait dengan  sanksi pidana kerja sosial  dan hasil penelitian para ahli berupa  buku maupun jurnal  yang telah dipublikasi.
Selanjutnya bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum  sekunder  yang  berasal  dari  kamus,  ensiklopedia,  majalah,  surat  kabar  dan  sebagainya. 10 Dalam  hal  ini, bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  dalam  penelitian  tentang  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  kerja  sosial terhadap orang membuang sampah dari kendaraan di Kota Jambi ini berupa surat kabar online yang ada di internet.
Alat utama di dalam suatu penelitian digunakan sebagai pendukung  untuk  mempermudah peneliti di dalam melakukan suatu penelitian. Namun, di dalam penelitian hukum normatif ini tidak sama alat utama yang digunakan seperti penelitian hukum empiris karena dalam penelitian hukum normatif tidak mengkaji terkait dengan penerapan di  lapangan  sehingga  alat  utama  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  berupa  dokumen  yang  berkaitan  dengan permasalahan pembuangan sampah dari atas kendaraan.
5. Tempat
Tempat di dalam suatu penelitian menunjukkan lokasi terkait dengan permasalahan sedang diteliti. Di dalam penelitian  hukum  normatif  ini  tidak  menggunakan  tempat  untuk  melakukan  pengkajian  terhadap  peraturan
6 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal 71.
7 H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, Op.Cit , hal 16.
8 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008),  hal 86.
9 H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, Op.Cit , hal 16.
10 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),  hal 106.
Reza  Iswanto, Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Kerja  Sosial  terhadap Orang Membuang Sampah Dari  Kendaraan di  Kota Jambi
perundang-undangan,  akan  tetapi  jika  dilihat  dari  judul  tentang  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  kerja  sosial terhadap  orang  membuang  sampah  dari  kendaraan  di  Kota  Jambi  maka  tempat  yang  diteliti  dalam  penelitian normatif ini yaitu Kantor Walikota Jambi. Namun, peneliti tidak sampai ke Kantor Walikota Jambi karena peneliti hanya  mengkaji  isi  norma  dalam  Pasal  46  ayat  (3)  Huruf  c  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020 Tentang Pengelolaan Sampah saja.
6. Teknik  Pengumpulan  Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif tentang kebijakan formulasi sanksi pidana kerja sosial  terhadap  orang  membuang  sampah  dari  kendaraan  di  Kota  Jambi  yaitu  menggunakan  studi  dokumenter. Digunakan studi dokumen ini karena mengkaji terkait dengan berbagai macam dokumen termasuk juga dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi Operasional Variabel Penelitian digunakan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah pada penelitian hukum normatif ini sebagaimana tercantum di dalam judul penelitian ini maka penulis memberikan batasan  dan  definisi  secara  singkat  tentang  yang  kata-kata  yang  dianggap  penting  dalam  penelitian  ini.  Adapun definisi  operasional  variabel  penelitian  dalam  penelitian  tentang  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  kerja  sosial terhadap orang membuang sampah dari kendaraan di Kota Jambi sebagai berikut :
a. Kebijakan Formulasi
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang  dikeluarkan oleh institusi atau pejabat yang berwenang dan keputusan  tersebut  berpayung  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  sebagai  dasar  terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang tersebut.
Jika  dikaitkan  dengan  kebijakan  formulasi  maka  kebijakan  formulasi  merupakan  suatu  upaya  yang dilakukan dalam merumuskan hukum pidana yang akan datang sesuai dengan nilai politik, filosofi dan kultural masyarakat  Indonesia  dan  dituangkan  dalam  perundang-undangan  dimana  yang  berwenang  dalam mengeluarkan upaya tersebut yaitu instansi atau pejabat yang berwenang seperti dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah maka yang mengeluarkannya adalah Walikota Jambi.
b. Sanksi Pidana Kerja Sosial
Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman berupa penderitaan kepada pelaku atas perbuatannya yang melawan hukum, dimana perbuatan tersebut  telah diatur dalam peraturan perundang-undangan/hukum tertulis. Selain itu juga, sanksi pidana diberikan kepada laku dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  agar  pelaku  tersebut  tidak  mengulangi  perbuatan  yang  sama  di kemudian hari.
Kemudian sanksi pidana kerja sosial merupakan salah satu alternatif dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum baik dalam hal tindak pidana maupun pelanggaran. Sanksi pidana  kerja  sosial  ini  merupakan  suatu  hukuman  berupa  perampasan  kemerdekaan  seseorang  dalam  kurun waktu  singkat.  Selain  itu  juga,  dalam  menerapkan  sanksi  pidana  kerja  sosial  ini  ada  syarat-syarat  tertentu sehingga  pelaku  yang  dijatuhkan  dengan  sanksi  pidana  kerja  sosial  ini  tidak  merasa  keberatan  dalam menjalankan pidana kerja sosial itu sendiri.
c. Sampah
Sampah merupakan  hasil yang tidak dapat digunakan lagi bagi manusia sehingga oleh manusia dibuang begitu saja. Selain itu juga, keberadaan sampah tidak bisa lepas dari aktivitas manusia itu sendiri karena sampah merupakan  sisa dari berbagai kegiatan manusia sehari-hari. Tidak hanya itu saja, dengan adanya  sampah  akan menimbulkan  banyak  polusi  udara  sehingga  sampah  tersebut  harus  menjadi  perhatian  pemerintah  khususnya dalam hal ini pemerintah Kota Jambi dalam melindungi masyarakat Kota Jambi dari bahaya polusi sampah. d. Kendaraan
Kendaraan  merupakan  suatu  sarana  yang  digunakan  oleh  setiap  manusia  untuk  menuju  suatu  tempat  ke tempat  lain  dalam  waktu  yang  singkat.  Selain  itu  juga,  pengertian  kendaraan  ini  juga  terdapat  dalam  Pasal  1 angak  7  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  yang  menjelaskan bahwa  kendaraan  adalah  suatu  sarana  angkut  di  jalan  yang  terdiri  atas  Kendaraan  Bermotor  dan  Kendaraan Tidak Bermotor.
e. Kota Jambi
Kota Jambi merupakan  sebuah kota yang berada di provinsi Jambi dan Kota Jambi dibelah oleh  Sungai Batanghari serta daratannya dihubungkan dengan jembatan Aur Duri. Jika dilihat dari sejarahnya, kota Jambi ini didirikan  pada  tanggal  28  Mei  1401,  kemudian  kota  Jambi  ini  resmi  menjadi  ibukota  provinsi  Jambi  pada
Reza  Iswanto, Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Kerja  Sosial  terhadap Orang Membuang Sampah Dari  Kendaraan di  Kota Jambi
tanggal  6  Januari  1957  berdasarkan   Undang-Undang  Darurat  Nomor  19  Tahun  1957  Tentang  Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. 11
8. Teknik Analisis
Berdasarkan  judul  penelitian  ini  yaitu  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  orang membuang  sampah  dari  kendaraan  di  Kota  Jambi  maka  teknik  analisis  yang  digunakan  yaitu  analisis  kualitatif. Analisis  kualitatif  pada  dasarnya  yaitu  suatu  analisis  yang  menjelaskan  dengan  menggunakan  kata-kata  atas temuan  yang dilakukan oleh peneliti. 12 Hal ini dikatakan demikian karena analisis  kualitatif lebih mengutamakan kualitas daripada data sehingga penjelasan terkait dengan masalah yang sedang dibahas  dalam penelitian ini yaitu kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  orang  membuang  sampah  dari  kendaraan  di  Kota  Jambi menjadi di pokok utama dalam penelitian kualitatif itu  sendiri sebab dipaparkan dalam bentuk kalimat yang akan dituangkan dalam pembahasan pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  Sanksi  Denda  Terhadap  Orang  Membuang  Sampah  Dari  Kendaraan  Dalam  Peraturan  Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah
Setiap  tingkah  laku  manusia  selalu  ada  aturan  hukum  yang  mengaturnya  sehingga  apabila  manusia  tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum maka akan dikenakan berbagai macam sanksi sesuai dengan  sanksi  yang  tercantum  di  dalam  aturan  hukum  tersebut  seperti  contoh  dalam  hal  ini  sanksi  denda  yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Diberlakukan sanksi  denda  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  guna  untuk memberikan  pelajaran  terhadap  orang  yang  melanggar  suatu  aturan  hukum  termasuk  jika  Peraturan  Daerah  Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah sehingga kedepannya tidak ada lagi orang yang melanggar aturan hukum (Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah) tersebut.
Untuk itu, penjatuhan sanksi denda hanya diberlakukan kepada orang yang tertentu saja yaitu orang yang tidak mentaati Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Pernyataan ini juga  sama dengan  pendapat  moeljatno  yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  setiap  perbuatan  yang  telah  dilarang  oleh  aturan hukum  dan  disertai  dengan  hukuman  berupa  sanksi  bagi  pelaku  yang  telah  melakukan  pelanggaran  dalam  aturan hukum  tersebut. 13 Dengan  demikian  sudah  jelas  bahwa  siapa  saja  yang  melanggar  aturan  hukum  termasuk  juga Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  maka  orang  tersebut  telah  dapat dijatuhkan  dengan  sanksi  pidana  sesuai  di  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang Pengelolaan Sampah itu sendiri.
Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah maka setiap orang  yang  membuang  sampah  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  berlaku  maka  orang  tersebut  dapat  dikenakan sanksi  danda  seperti  dalam  hal  orang  yang  yang  membuang  sampah  dari  atas  kendaraannya  sendiri.  Ini  telah menunjukkan bahwa dalam hal membuang sampah tidak boleh sewenang-wenang sebab ketika orang yang membuang sampah  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  atau  mau  sendiri  maka  dikhawatirkan  akan  merugikan  orang  lain  atau pengendara lain dibelakangnya.
Kondisi yang demikian ini sering terjadi di Jalan Raya ketika pengemudi baik sepeda motor maupun mobil sulit untuk  menemukan  tempat  sampah  maka  secara  otomatis  baik  pengemudi  maupun  penumpang  sepeda  motor  atau mobil  itu  membuang  sampah  secara  langsung  ditempat  yang  yang  tidak  ada  tempat  sampah  sehingga  sampah  yang dibuang tersebut menjadi berserakan di pinggir jalan. Dengan sampah yang berserakan di pinggir jalan tentunya selain merusak pemandangan di wilayah kota Jambi, dengan adanya sampah tersebut juga menyusahkan petugas kebersihan yang seharusnya mereka mengambil sampah dari bak sampah yang telah ditentukan, akan tetapi harus turun ke pinggir jalan untuk mengambil sampah yang dibuang tidak pada tempatnya.
Tidak hanya itu saja, belum lagi sampah tersebut merupakan sampah basah yang mana akan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga akan mengganggu pernapasan masyarakat disekitarnya dan juga pengendara sepeda motor maupun mobil yang melewati jalan tersebut. Bahkan yang lebih parahnya lagi, apabila sampah tersebut mengenai ban kendaraan sepeda motor orang lain akan mengakibatkan ban sehingga pengendara sepeda motor tersebut dapat jatuh dari motornya.
Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan dari orang yang membuang sampah dari atas kendaraannya yang mana dari perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain maka pemerintah membuat aturan terkait dengan pelarangan orang membuang sampah di atas kendaraan. Pelarangan ini telah diatur dalam Pasal 28 huruf e Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah yang berisikan bahwa setiap orang, pelaku usaha, dan atau
11 https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-jambi, Diunduh tanggal 5 Juli 2021.
12 H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, Op.Cit , hal 19.
13 Fitrotin Jamilah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , (Jakarta : Dunia Cerdas, 2014),  hal 45.
Reza  Iswanto, Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Kerja  Sosial  terhadap Orang Membuang Sampah Dari  Kendaraan di  Kota Jambi
badan usaha dilarang membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan. Dengan adanya pasal tersebut maka  sudah  jelas  setiap  warga  negara  kota  Jambi  tidak  boleh  membuang  sampah  di  atas  kendaraannya  demi mewujudkan kota Jambi yang bersih dari sampah.
Walaupun telah ada Pasal 28 huruf e Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan pelarangan warga kota Jambi untuk tidak membuang sampah di atas kendaraannya, akan tetapi pasal ini belum kuat jika diterapkan pada masyarakat kota Jambi karena Pasal 28 huruf e Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  ini  hanya  ketentuan  umum  saja  sehingga  harus  diperkuat  lagi dengan ketentuan khusus terkait dengan sanksi terhadap orang yang membuang sampah di atas kendaraan.
Adapun ketentuan lebih khusus terkait dengan sanksi jika orang tersebut melanggar Pasal 28 huruf e Peraturan Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  yaitu  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa sanksi  denda.  Penerapan  sanksi  administrasi  dengan  demikian  tidak  bisa  dipisahkan  dari  pembahasan/kajian  tentang tindak pemerintahan. 14 Untuk itu, pemerintah Kota Jambi membuat sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Kota Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  karena  merupakan  pembahasan  pemerintah  Kota  Jambi terkait  dengan  sampah  di  Kota  Jambi  terutama  sampah  yang  dibuang  oleh  pengendara  sepeda  motor  maupun  mobil dipinggir jalan.
Adapun  sanksi  denda  ini  terdapat  di  dalam  Pasal  46  ayat  (3)  huruf  c  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5 Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  yang  mana  isinya  yaitu  setiap  orang  dengan  sengaja  atau  terbukti membuang  sampah  dari  kendaraan,  dikenakan  denda  minimal  Rp.  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah).  Dengan demikian,  apabila  ada  masyarakat  Kota  Jambi  yang  ketahuan  membuang  sampah  di  atas  kendaraannya  maka oleh pemerintah  Kota  Jambi  terhadap  masyarakat  kota  Jambi  tersebut  akan  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  sanksi denda minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

## Implikasi Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Orang Membuang Sampah Dari Kendaraan Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor  5  Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah
Apabila  dilihat  dalam  Pasal  46  ayat  (3)  huruf  c  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang Pengelolaan Sampah tersebut yang berbunyi yaitu setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan denda minimal Rp. 500.000,- (lima ratus  ribu rupiah). Dalam  hal ini sudah  terkandung bahwa Siapa  saja  yang  membuang  sampah  dari  atas  kendaraannya  maka  akan  dikenakan  sanksi  berupa  denda.  Diberikan sanksi administrasi berupa denda terhadap orang yang melakukan perbuatan membuang sampah di atas kendaraannya merupakan  teguran  kepada  pengendara  sepeda  motor  maupun  mobil  untuk  tidak  sewenang-wenang  di  dalam membuang sampah.
Sebenarnya  walaupun  tidak  ada  sanksi  denda  terhadap  orang  yang  membuang  sampah  di  atas  kendaraannya tersebut memang sudah kewajiban masyarakat kota Jambi untuk melestarikan lingkungan kota Jambi yang bersih dari berbagai  macam  sampah.  Hal  yang  demikian  juga  telah  diprogramkan  oleh  pemerintah  kota  Jambi  terkait  dengan melestarikan lingkungan kota Jambi yang bersih sehingga Kota Jambi mendapatkan penghargaan piala Adipura terkait dengan kebersihan. Oleh karena itu, dengan adanya program ini maka pemerintah kota Jambi memberlakukan sanksi administrasi berupa denda terhadap Siapa saja yang melakukan pembuangan sampah di atas kendaraan.
Walaupun  telah  ada  pelarangan  terkait  dengan  pembuangan  sampah  tidak  boleh  dilakukan  di  atas  kendaraan, akan  tetapi pada fakta dilapangan masih banyak juga masyarakat Kota Jambi membuang  sampah dari  kendaraannya seperti  sampah  makanan,  bungkus  rokok,  sampah  air  minum  dan  sebagainya.  Hal  yang  demikian  apabila  dikaitkan dengan isi Pasal 46 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah maka sudah jelas belum efektif di dalam penerapannya sehingga harus dibutuhkan kerjasama antara pemerintah Kota Jambi dengan Masyarakat Kota Jambi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan Kota Jambi yang bebas dan bersih dari sampah.
Selain itu juga, adanya sanksi administrasi berupa denda tidak memberikan dampak yang begitu besar terhadap orang  yang  memiliki  uang  karena  dengan  hanya  membayar  Rp.  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  saja  orang  yang mempunyai  uang  tersebut  yang  telah  melakukan  pembuangan  sampah  dari  kendaraannya,  bebas  begitu  saja  tanpa mendapat  pelajaran  atas  perbuatan  yang  dilakukannya.  Seharusnya  hukum  memberikan  suatu  pelajaran  berupa  efek jera terhadap si pelakunya sehingga di kemudian hari pelaku itu tidak mengulangi perbuatan yang sama. Tidak hanya itu  saja,  dengan  adanya  sanksi  yang  tidak  dilakukan  secara  maksimal  oleh  pemerintah  kota  Jambi  juga  tidak memberikan efek jera terhadap pengendara sepeda motor maupun mobil sehingga cukup sulit untuk menerapkan Pasal 46  ayat  (3)  huruf  c  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  dan  tidak mendukung program yang telah diadakan oleh pemerintah kota Jambi.
14 Sri  Nur  Hari  Susanto,     “Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi:  Suatu  Pendekatan  Komparasi”, Adminitrative Law & Governance  Journal Vol 2, no.1, (Maret 2019) : 128.
Reza  Iswanto, Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Kerja  Sosial  terhadap Orang Membuang Sampah Dari  Kendaraan di  Kota Jambi
Namun  sebaliknya,  dengan  adanya  sanksi  administrasi  sebesar  Rp.  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  ini terhadap  orang  yang  perekonomiannya  dikategorikan  menengah  ke  bawah  akan  merasa  berat  untuk  melakukan pembayaran  denda  administrasi  tersebut.  Dengan  adanya  keberatan  dari  masyarakat  Kota  Jambi  yang perekonomiannya menengah ke bawah maka pemerintah Kota Jambi harus mengeluarkan solusi agar masyarakat kota Jambi  tetap  dapat  menjalankan  hukuman  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kota  Jambi  terkait  dengan  perbuatannya yang telah membuang sampah dari kendaraan miliknya. Hal ini dikatakan demikian karena suatu hukum dibuat untuk memberikan  perlindungan  kepada  masyarakatnya  termasuk  juga  dalam  hal  ini  masyarakat  kota  Jambi  sehingga pemerintah  kota  Jambi  sudah  seharusnya  memikirkan  sanksi  pidana  yang  sesuai  dengan  perbuatan  orang  yang melakukan pembuangan sampah dari kendaraan selain sanksi administrasi.
Apabila  dilihat  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  yaitu  melakukan  pembuangan  sampah  dari kendaraannya  maka  sanksi  pidana  yang  sesuai  dengan  perbuatan  tersebut  berupa  sanksi  pidana  ringan  selain  pidana denda  seperti  sanksi  pidana  kerja  sosial.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  isi  dalam  Draft  Rancangan  Undang-Undang Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Tahun  2010  yang  menjelaskan  bahwa  apabila  pengambilan kekayaan  atau  pendapatan  tidak  memungkinkan,  maka  pidana  denda  yang  tidak  dibayar  tersebut  diganti  dengan pidana kerja sosial.
Pidana  kerja  sosial  ini  juga  terdapat  di  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru  Indonesia. Adapun jenis sanksi pidana pokok  dalam Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2010 sebagai berikut :
1. Pidana penjara
2. Pidana tutupan
3. Pidana pengawasan
4. Pidana denda
5. Pidana kerja sosial.
Dengan  adanya  sanksi  pidana  kerja  sosial  ini  bagi  masyarakat  kota  Jambi  yang  telah  melakukan  pembuangan sampah  dari  kendaraannya  akan  dapat  melaksanakan  sanksi  pidana  tersebut  karena  sesuai  dengan  perbuatan  yang dilakukannya dan juga tidak membebani terhadap pengendara sepeda motor maupun mobil tersebut jika mereka tidak memiliki  uang  sebesar  Rp.  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk  memenuhi  sanksi  administrasi  berupa  denda tersebut yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
Kebijakan  Formulasi  Sanksi  Pidana  Kerja  Sosial  Terhadap  Orang  Membuang  Sampah  Dari  Kendaraan Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor  5  Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Yang Akan Datang
Dengan  adanya sanksi denda terhadap orang  yang membuang sampah dari  kendaraan sebagaimana  yang telah diatur  dalam  Pasal  46  ayat  (3)  huruf  c  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan Sampah   maka  dikhawatirkan  tidak  akan  efektif  di  dalam  penerapannya  sebab  tidak  semua  masyarakat  kota  Jambi memiliki  perekonomian  diatas  rata-rata  sehingga  akan  memberatkan  masyarakat  kota  Jambi  khususnya  pengendara sepeda  motor  maupun  mobil  dalam  membayar  sanksi  denda  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  kota  Jambi tersebut.  Jika  tidak  efektif  dalam  penerapan  terkait  dengan  sanksi  denda  tersebut  maka  sangat  disayangkan  terkait dengan  pencantuman  sanksi  denda  terhadap  orang  yang  membuang  sampah  dari  kendaraan  tersebut  di  dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah sebab suatu Peraturan dibuat harus ditegakkan dan diterapkan terhadap masyarakatnya terutama masyarakat kota Jambi itu sendiri.
Mengingat hal yang demikian maka sudah seharusnya selain diadakan sanksi denda di dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah tersebut juga diatur terkait dengan  sanksi  pidana  kerja  sosial  sehingga  bagi  masyarakat  kota  Jambi  terutama  pengendara  sepeda  motor  maupun mobil yang melakukan pembuangan sampah di atas kendaraannya dapat menjalankan hukuman tersebut, tanpa harus melakukan  pembayaran  sanksi  administrasi  berupa  denda  sebesar  Rp.  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah).  Hal  ini dinyatakan  demikian  karena  sesuai  dengan  tujuan  hukum  yaitu  selain  memberikan  efek  jera  juga  memberikan pelajaran  terhadap  si  pelaku  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  sehingga  kedepannya  pelaku  itu  tidak  mengulangi perbuatan yang sama.
Selain itu juga, dimasukkan sanksi pidana kerja sosial di dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  ini  sesuai  dengan  tahap  formulasi  dalam  membuat  suatu peraturan  terutama  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  karena  dalam  tahap  formulasi  ini  merupakan  tahapan  yang  paling strategis  di  dalam  melakukan  penanggulangan  terhadap  masyarakat  kota  Jambi  terkait  dengan  membuang  sampah pada  tempatnya.  Jika  tahapan  ini  tidak  dilakukan  dengan  sempurna  maka  akan  menimbulkan  hambatan  di  dalam penerapannya  seperti  contoh  jika  dilakukan  hanya  dengan  sanksi  denda  saja  maka  dikhawatirkan  tidak  semua
Reza  Iswanto, Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Kerja  Sosial  terhadap Orang Membuang Sampah Dari  Kendaraan di  Kota Jambi
masyarakat  kota  Jambi  yang  telah  melakukan  pembuangan  sampah  dari  kendaraannya  dapat  memenuhi  atau membayar sanksi denda tersebut.
Pada  dasarnya,  di  dalam  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  mengupayakan  terkait  dengan  pencapaian  tujuan melalui  kebijakan  kriminal  dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana  (penal).  Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya sanksi  pidana  kerja  sosial  ini  dicantumkan  di  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang Pengelolaan  Sampah  guna  untuk  mencapai  tujuan  hukum  yaitu  menjaga  kelestarian  dan  kebersihan  Kota  Jambi  dan memberikan pelajaran atau efek jera terhadap pengendara sepeda motor maupun mobil yang melakukan pembuangan sampah dari kendaraannya. Jika kondisi seperti ini telah dilakukan maka secara tidak langsung pemerintah Kota Jambi telah melakukan penanggulangan terkait dengan pembuangan sampah di sembarang tempat di Kota Jambi.
Diaturnya  sanksi  pidana  kerja  sosial  di  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang Pengelolaan  Sampah  ini  merupakan  pembentukan  suatu  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  baru  yang  mana  perbuatan tersebut  sebelumnya  belum  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  atau  pelanggaran,  dengan  diaturnya  sanksi  pidana kerja  sosial ini maka  perbuatan berupa pembuangan  sampah dari kendaraan tersebut merupakan suatu  tindak pidana atau  pelanggaran.  Hal  ini  juga  sama  dengan  pendapat  Sudarto  yang  menjelaskan  bahwa  suatu  perbuatan  yang  dapat dijadikan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang pidana dan dapat diancam  dengan  pidana. 15 Untuk  itu,  harus  ada  aturan  hukum  terlebih  dahulu  terkait  dengan  perbuatan  yaitu membuang sampah dari kendaraan dan harus ada ada sanksi pidana sehingga terhadap si pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum tersebut.
Selain itu juga, sanksi pidana kerja  sosial  yang dimaksud  dalam hal ini yaitu memberikan suatu sanksi berupa pekerjaan  sosial  seperti  membersihkan  sampah  di  pinggir  jalan  dan  di  tempat  umum  bersama  dengan  pekerja kebersihan  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi.  Hal  ini  dikatakan  demikian  karena  sanksi  pidana  kerja  sosial sebenarnya  telah  diadopsi  di  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  baru  Indonesia  (RKUHP). Sebenarnya  diadakan  sanksi  pidana  sosial  ini  guna  untuk  mengefektifkan  hukum  pidana  agar  dapat  diterapkan  di dalam kehidupan masyarakat oleh penegak hukum dan adanya sanksi pidana kerja sosial ini merupakan sanksi pidana yang lebih manusiawi sehingga terhadap siapa saja yang melakukan pembuangan sampah di atas kendaraannya tidak merasa  malu  dibandingkan  dengan  sanksi  pidana,  dimana  si  pelanggar  harus  dijatuhkan  hukuman  berupa  kurungan penjara.
Tidak hanya itu saja, dengan adanya  sanksi  pidana  kerja  sosial ini juga tidak membebani pelanggar jika tidak mempunyai  uang  karena  sanksi  pidana  denda  itu  harus  dibayar  oleh  si  pelanggar  yang  membuang  sampah  di  atas kendaraan.  Untuk  itu,  sanksi  pidana  kerja  sosial  ini  sebenarnya  lebih  membantu  kepada  si  pelanggar  agar mempermudah mereka untuk menjalankan sanksi  yang harus mereka  kerjakan  karena  sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan yaitu membuang sampah di atas kendaraannya. Walaupun bersifat tidak menimbulkan dampak yang besar  namun  sanksi  pidana  sosial  ini  jika  diterapkan  kepada  masyarakat  Kota  Jambi  maka  akan  menumbuhkan  rasa peduli  terhadap  lingkungan  sekitar  terkait  dengan  kebersihan  dan  menanamkan  pada  diri  setiap  masyarakat  Kota Jambi untuk selalu melestarikan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah.
Dengan  adanya  sanksi  pidana  kerja  sosial  ini  akan  memberikan  alternatif  kepada  pemerintah  kota  Jambi  dan juga  kepada  si  pelanggar  guna  untuk  menjaga  kenyamanan  dan  kebersihan  Kota  Jambi.  Selain  itu  juga,  Dengan adanya  tahapan  formulasi  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  tugas  dan  kewajiban  pemerintah  kota  Jambi  untuk memantau  dan  mengawasi  setiap  pengendara  sepeda  motor  maupun  mobil  yang  nantinya  jika  terjadi  pelanggaran terkait dengan pembuangan sampah dari kendaraan tersebut maka akan segera diterapkan  baik sanksi denda maupun sanksi  pidana  kerja  sosial  tersebut.  Diterapkan  sanksi  pidana  kerja  sosial  kepada  pengendara  sepeda  motor  maupun mobil terkait dengan pembuangan sampah dari kendaraannya guna untuk memberikan pelajaran kepada mereka agar tidak  membuang  sampah  sembarangan  dan  menghargai  pekerjaan  Dinas  Kebersihan  yang  bertugas  membersihkan sampah di pinggir jalan raya.
Tidak hanya itu saja, tahapan formulasi ini sebenarnya sangat erat dengan politik hukum pidana karena di dalam politik  hukum  pidana  menjelaskan  bahwa  usaha  untuk  mewujudkan  suatu  perundang-undangan  pidana  harus  sesuai dengan  keadaan  dan  situasi  pada  saat  itu  dan  untuk  yang  akan  datang.  Untuk  itu,  dengan  adanya  pengaturan  terkait dengan sanksi pidana kerja sosial ini jika dicantumkan di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi yang akan datang maka akan memberikan dampak baik dalam mencegah dan menanggulangi agar tidak terjadi lagi pembuangan sampah dari kendaraan  yang  dilakukan  oleh  pengendara  maupun  penumpang  sepeda  motor  atau  mobil.  Jika  diterapkan  sanksi pidana  kerja  sosial  ini  oleh  pemerintah  kota  Jambi  maupun  aparat  penegak  hukum  maka  selain  memberikan penderitaan  kepada  si  pengendara  maupun  penumpang  kendaraan  sepeda  motor  atau  mobil  tersebut,  sanksi  pidana kerja sosial ini juga merupakan sanksi yang masih bersifat manusiawi karena tidak membebankan begitu berat kepada pelakunya dalam menjalankan sanksi tersebut.
15 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1977),  hal 159.
Reza  Iswanto, Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Kerja  Sosial  terhadap Orang Membuang Sampah Dari  Kendaraan di  Kota Jambi

## SIMPULAN
1. Pengaturan  sanksi  denda  terhadap  orang  yang  membuang  sampah  dari  kendaraan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  adalah  diatur  di  dalam  Pasal  46  ayat  (3)  huruf  c Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  Terkait  dengan  sanksi  denda minimal  Rp.  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  kepada  setiap  orang  dengan  sengaja  atau  terbukti  membuang sampah  dari  kendaraan.  Pengaturan  sanksi  denda  ini  merupakan  salah  satu  sanksi  administrasi  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  kota  Jambi  di  dalam  menanggulangi  terjadinya  pembuangan  sampah  dari  kendaraan  yang dilakukan oleh pengendara maupun penumpang sepeda motor atau mobil di jalan raya.
2. Implikasi  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  orang  membuang  sampah  dari  kendaraan  dalam  Peraturan  Daerah Kota  Jambi  Nomor  5   Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  adalah  selain  memberi  efek  jera  juga  memberi pelajaran  terhadap  orang  yang  membuang  sampah  dari  kendaraan  sehingga  tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi dan  memberi  kemudahan  kepada  masyarakat  kota  Jambi  yang  telah  melanggar  larangan  untuk  tidak  membuang sampah dari kendaraan untuk menjalankan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.
3. Kebijakan formulasi sanksi pidana kerja sosial terhadap orang membuang sampah dari kendaraan dalam Peraturan Daerah  Kota  Jambi  Nomor   5   Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Sampah  yang  akan  datang  adalah  Sebaiknya sanksi pidana kerja sosial harus diberlakukan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor  5  Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Karena dengan adanya sanksi pidana kerja sosial tersebut secara tidak langsung, selain tidak memberatkan  bagi  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  juga  merupakan  suatu  upaya  penanggulangan  agar kedepannya  tidak  ada  lagi  masyarakat  kota  Jambi  terutama  pengendara  sepeda  motor  maupun  mobil  yang membuang sampah dari kendaraannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, H. Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 2009 HS, H. Salim, Earliest Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, 2017 Jamilah, Fitrotin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Jakarta : Dunia Cerdas, 2014 Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum : Sebuah Pengantar , Yogyakarta : Liberty, 2008 Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung : CV. Mandar Maju, 2008 Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1977 Sukandarrumidi, Metodologi  Penelitian:  Petunjuk  Praktis  untuk  Peneliti  Pemula ,  Yogyakarta  :  Gajah  Mada University Press, 2006

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Republik  Indonesia,  Draft  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Tahun 2010
Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

## Jurnal
Susanto, Sri Nur Hari,   “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”, Adminitrative Law & Governance  Journal Vol 2, no.1, (Maret 2019) : 128

## Website
https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-jambi