## SYÛRÂ DALAM PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID
_________  _________

## Nurkhalis
Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

## ABSTRACT
Shura  is  a  concept  that  has  equivalence  with  democracy. Shura is identical for one model of Islamic democracy that has not been  applied  into  the  formal  legal  life.    Nurcholish  Madjid  said that the Shura has been accepted by Muslims.  Generally, Shura is equal, or near as democracy had teach by the Western. The  scope of  application  of  Shura  concerned  in  world  affairs  only  and  not religious  affairs.  When  The  Prophet  Muhammad  life,  he  and  his follower  applied  the  Shura  on  every  things  except  the  God’s commandment . But after the he died, the caliphs are using agency deliberation  to  interpret  the  implementation  of  the  command- ments  of  God.  The  result  of  deliberation  constitution  is a  consen- sus  to  implement  it  in  according  to  the  needs  and  circumstances. The  Shura  decision  making  can  be  based  on  the  majorities, minorities and experts or professionalizes.
Kata Kunci : syûrâ, Islam

## A. Pendahuluan
Syûrâ merupakan suatu konsep yang memiliki ekuivalensi dengan  demokrasi  namun  terdapat  titik  kontroversial,  dalam adagium  demokrasi  menyatakan fox  populie  fox  dei (suara  rakyat adalah suara Tuhan). Sedangkan konsep syûrâ dinyatakan bahwa
revealation  is  Truth  Ultimed (wahyu adalah kebenaran tertinggi ) setiap keputusan tidak boleh menyimpang dari Al -Qur’ân dan
Ḥad ǐ th    yang  memerlukan  analogi  dan  interpretasi  yang  akurat bersandarkan al-hikmah yakni  kebenaran  akal  berperan  dalam skop ibahah (dibolehkan  syari’at).  Atas  dasar  argumen  tersebut,

## Nurkhalis
maka  konsep syûrâ tidak  mengakui  adanya  celah  untuk melakukan  intervensi  terhadap  rekayasa  manusia  dalam menentukan truth  valid  decisioning (keputusan  benar  dan  bulat) yang didasarkan pada alternatif mayoritas atau aklamasi. Hukum Islam  bersifat qath’i (fundamental)  tidak  boleh  dengan  suara mayoritas  diubah  menjadi  sebaliknya.  Kedudukan suara  mayoritas  tidak  mutlak  sebagai  satu-satunya  standar keputusan  tetapi  dipandang  mempunyai  ikatan  legitimasi  yang kuat yang diperoleh secara kuantitas yang berazaskan one man one vote . Syûrâ identik  dengan  satu  model  demokrasi  Islam  yang belum  diaplikasikan  ke  dalam  kehidupan  legal  formal.  Sehingga syûrâ yang  termaktub  dalam  Al-Qur’ân  masih  memerlukan interpretasi  komprehensif  agar  menjadi  konsep  aplikatif  dalam realitas.  Atau syûrâ membenahi  kerangka  sistematis  demokrasi menjadi  demokrasi  yang compatible dengan  nilai-nilai  Islam. Demokrasi  dikenal  dengan  arti consultation .  Sedangkan Syûrâ berarti permusyawaratan, hal musyawarah atau konsultasi. Istilah syûrâ berasal  dari  kata  kerja syâwara - yusyâwiru yang  berarti menjelaskan,  menyatakan  atau  mengajukan  dan  mengambil sesuatu.  Ensiklopedi  Islam. 1
Syûrâ tercantum  dalam  al  Qur’ân dalam surat Asy Syûrâ ayat 38 yang bunyinya: Wa amru hum syûrâ bayna  hum yang  secara  harfiah  diartikan  bahwa  urusan  bersama mereka pecahkan melalui musyawarah di antara mereka  sendiri.
Sementara praktek syûrâ legal diakui pada masa Rasûlullâh serta diikuti zaman khulafâurrasyid ǐ n yang dipandang sebagai masa formatif  dan  normatif  ideal  Islam,  setelah  itu  dianggap  tidak murni  lagi.  Syûrâ  yang  terjadi  pada  masa  Rasûlullâh dan khulafâurrasyid ǐ n dipersepsikan  sebagai  suatu  kejadian otentisitas  Islam  sebagai  modal  interpretasi  ummat.  Pada  masa Rasûlullâh,  syûrâ bukan  untuk  mengkritisi  wakyu  Allah  terutama dalam  aspek  mengimplementasikan  hukum syar‘ ǐ yah tetapi persoalan strategi jihad dan teknis ajaran Islam. Syûrâ mempunyai kaitan erat  dengan siyasah  Islam ketika  pemilihan  pengganti  Nabi yang  dipilih  secara  demokratis.  Dengan  demikian  kejadian  ini
1 Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam, Ensiklopedi  Islam ,  Jilid.1,  (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 18.
merupakan syûrâ pertama  yang  terjadi  dalam  suksesi  kepe- mimpinan Islam.
Dalam  memahami  wacana  demokrasi  dan syûrâ terdapat berbagai pernyataan intelektual baik dari Islam maupun dari Barat tetapi  pernyataan  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  penjelasan yang  mendetail  secara  kritis  dan  argumentatif  sehingga mengesankan  sebagai  suatu  premis  atau  asumsi  yang  cenderung spekulatif.  seperti  Taufiq  Al  Syawi  mengatakan  demokrasi merupakan  bentuk syûrâ versi  Eropa,  namun  tidak  sama  benar. 2 Sadek  Jawad  Sulaiman  mengakui syûrâ dalam  Islam  tidak berbeda  dengan  demokrasi. 3 Menurut  Salim  Ali  Al  Bahnasawi banyak  kesamaan,  di  samping  perbedaan  antara  Islam  dan demokrasi. 4 Abdu  Rashid  Moten  justru  menganggap  demokrasi adalah  merupakan  antitesis  dari  cara  hidup  Islam. 5 Pendapat  ini dipertegas lagi oleh Al Maududi bahwa Islam adalah antitesis bagi demokrasi  sekular  Barat. 6 Bernard  Lewis  menduga  antara  Islam dan  demokrasi  banyak variant (perbedaan). 7 Pendapat  ini didukung  oleh  John  L.Esposito  yang  menyatakan  ada  perbedaan antara  gagasan  Barat  dan  tradisi  Islam  mengenai  discourses demokrasi. 8 Sementara  Dawam  Rahardjo  menganalisis  ungkapan Mutawalli  dengan  menyimpulkan  bahwa syûrâ adalah    juga suatu    bentuk    demokrasi    tertentu. 9 Menurut  Haikal  sistem demokrasi  itu  sejalan  dengan  ajaran  Islam  walaupun  tidak  persis
2 Taufiq Al Syawy, Syura Bukan Demokrasi, Terj. Jamaluddin Z.S, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992 ), cet.11, hal. 21.
3 Charles Kurzman,(Ed) Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global, (Jakarta: Paramadina,2001), cet.1, hal. 128.
4 Salim Ali Al Bahnasawi, Wawasan Sistem Politik, terj. Mustolah Maufur,
(Jakarta: Pustaka Al Kautsar), cet. 1, hal. 113.
5 Abdu  Rashid  Moten, Political  Science  An  Islamic  Perspective, (London: ST.Martin’s Press.Inc., 1996), hal. 106
6 Abu  A’la  Al-Maududi, The  Islamic  Law  And  Constitution, (Lahore: Islamic Publication, 1997), hal. 132.
7 Bernard  Lewis, The  Midle  East:  A  Brief  History  Of  The  Last  2000  years, (New York:Taouchtone Book, 1997), hal. 380.
8 John  L.Esposito, Ancaman  Islam  ,  Mitos  Atau  Realitas  ?,  Terj. Al  wiyah Abdurrahman dan MISSI, (Bandung : Mizan, 1996), cet.3, hal. 217
9 Dawam  Rahardjo, Encyclopedi  Al  Qur  an;  Tafsir  Berdasarkan  Konsep- Konsep Kunci, (Jakarta: Paramadina,1996), cet.1, 452.

## Nurkhalis
sama. 10 Yusuf  Qardhawy  mengkritisi  sebenarnya  substansi demokrasi  adalah  sejalan  dengan  substansi  Islam. 11 Berbagai polemik  ini  telah  melahirkan  mis-konsepsi  pemahaman    demo- krasi    dan syûrâ yang    satu    sama    lain  saling  mengklaim  tanpa memberikan  argumen  secara  jelas  sedangkan  klaim  itu  sendiri masih  bersifat  postulat  subjektif.  Di  satu  sisi  pendapat  mengata- kan  ada  persamaan,  di  sisi  lain  mengakui  ada  persamaan  dan perbedaan.  Ada  pula  pendapat  yang  mengklaim  bahwa  antara demokrasi dan syûrâ ada perbedaan. Ataupun aplikasi demokrasi di  negara-negara  mayoritas  Islam  tidak  berhasil  menjawab keraguan  banyak  orang,  apakah  penerapan  demokrasi  dalam gerakan  Islam  bersifat  pragmatis,  akomodasi  taktis,  ataukah sebuah  posisi  prinsipil. 12 Di  lain  Pihak  demokrasi  masih merupakan  suatu  konsep  yang  pada  prinsipnya  masih diperdebatkan, kata W.B.Galli. 13 Ada pula penilaian lain terhadap demokrasi  seperti  kritisisme  Iqbal  yang  pada  faktanya  tertuju pada substansinya, yakni kepicikan dan kebobrokan yang inheren di  dalam  demokrasi. 14 Menurut  pengamatan  John  L.  Esposito, seperti yang diungkapkannya:
Pada  dasawarsa-dasawarsa  belakangan,  banyak  Muslim menerima  gagasan  demokrasi,  meskipun  berbeda  pendapat mengenai  makna  persisnya.  Banyak  yang  berupaya  menjelaskan bentuk  demokrasi  atau  partisipasi  politik  rakyat  dalam  Islam. Mereka  berupaya  memberikan  alasan  dan  legitimasi  Islami  yang berakar pada tradisi. Islamisasi demokrasi didasarkan pada proses reinterpretasi  modern  atas  konsep  tradisonal  Islam  mengenai konsultasi  politik  ( syûrâ ),  konsensus  komunitas  ( Ijma’ )  dan interpretasi  personal  (ijtihâd)   atau  reinterpretasi  untuk
10 Musdah  Mulia, Negara  Islam:  Pemikiran  politik  Husen  Haekal, (Jakarta: Paramadina,2001), cet.1, hal. 213.
11 Yusuf  Qardhawy, Fiqih  Daulah,  Dalam  Perspektif  Al  Qur  an  Dan  As Sunnah, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka, 1997), 195.
12 John L.Esposito, Ancaman… , hal. 185.
13 John. L.Esposito dan John O.Voll, Demokrasi Di Negara-Negara Muslim, Problem dan prospek, (Bandung: Mizan,1999), cet. 1, hal. 14.
14 Muhammad Kamal Hasan, Muslim Intelectual Responses to‛New Order‛ Modernization  In  Indonesia, (kuala Lumpur:Dewan  Bahas  Dan  Pustaka,1980),  hal. 54.

## Syura Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid
mendukung  gagasan  demokrasi  parlementer,  karena  dianggap pembaratan  dan  tidak  Islami,  banyak  aktivis  Islam  meng- Islamisasikan‛  (mengemukanan  alasan  Islami)  demokrasi  parle- menter  dan  menyerukan  demokrasi  dalam  rangka  menentang rezim yang sedang berkuasa. 15

## B. Pengertian Syûrâ
Istilah syûrâ berasal  dari  kata  kerja "syâwwara-yusyâwiru" , yang  berarti  menjelaskan,  menyatakan  atau  mengajukan  dan mengambil  sesuatu.  Bentuk-bentuk  lain  yang  berasal  dari  kata kerja syawwara adalah asyâra (memberi  isyarat), tasyâwara (berun- ding,  saling  bertukar  pendapat), syâwir (meminta  pendapat, musyawarah), dan mustasyir (meminta pendapat orang lain). Syûrâ atau  musyawarah  adalah  saling  menjelaskan  dan  merundingkan atau  saling  meminta  dan  menukar  pendapat  mengenai  suatu perkara. 16
Dari  pengertian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  " syûrâ " berarti  permusyawaratan,  hal  bermusyawarah,  atau  konsultasi dapat dilihat dalam surah asy- syûrâ ayat 38: نيذلاو وباجتسإ ﺍ مبهرل اوماقأو ةلاصلا مهرمأو ىروش مهنيب اممو مهانقزر نوقفني
Artinya:  " Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan Tuhannya  dan  mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka (diputuskan)  dengan  musyawarah  (syûrâ)  antara  mereka  dan mereka  menafkahkan  sebagian  dari  rezeki  yang  Kami  berikan kepada mereka" . (QS. Asy- syûrâ : 38).
Ayat  ini  mengandung  makna  bahwa  Islam  menghendaki segala  urusan  hendaklah  dimusyawarahkan.  Bermusyawarah merupakan  sifat  terpuji  bagi  orang  yang  melaksanakannya  dan akan  memperoleh  nikmat  dari  sisi  Allah  SWT,  karena  hal  itu bernilai ibadah. Al-Qurtubi (W. 9 Syawal 671 M), seorang mufasir yang  menukil  dari  Ibnu  Atiyah,  menulis:  Musyawarah  adalah salah  satu  kaidah syara’ dan  ketentuan  hukum  yang  harus ditegakkan.  Maka  barang  siapa  yang  menjabat  sebagai  kepala
15 John L.Esposito, Ancaman… , hal. 217.
16 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi… , hal. 18.

## Nurkhalis
negara,  tetapi  ia  tidak  bermusyawarah  dengan  ahli  ilmu  dan agama (ulama) haruslah ia dipecat. 17 .
Abu  Ja'far  Muhammad  bin  Jarir  at-Thabari  menafsirkan ayat  di  atas  dengan  mengatakan  bahwa  sesungguhnya  Nabi menyuruh bermusyawarah dengan umatnya tentang urusan yang akan dijalankan supaya mereka tahu hakikat urusan tersebut dan agar  mereka  mengikuti  jejaknya.  Namun  kewajiban  musyawarah bukan  hanya  dibebankan  kepada  Nabi  saja,  melainkan  juga kepada tiap orang mukmin. Perintah yang terkandung dalam ayat tersebut  juga  berlaku  dalam  masyarakat  modern  yang  ditandai dengan  munculnya  lembaga-lembaga  politik,  pemerintahan  dan masyarakat.  Lembaga -lembaga  tersebut  menjadi  subyek musyawarah  dengan  ketentuan  para  pemimpinnya  diberikan kewajiban  mengadakan  musyawarah  untuk  membicarakan masalah-masalah  yang  mereka  hadapi.  Taufiq  Asy-Syawy mengemukakan  bahwa Syûrâ adalah  suatu  sistem  yang  telah diwajibkan  oleh syari'ât Islam  supaya  menjadi  undang-undang masyarakat yang baik yang mampu menyerap dan melaksanakan misi dan visi masa depan mereka. 18
Men ge n ai   o bj e k  m u sy aw ar ah,  p ar a  muf asi r   ber bed a pendapat.  Menurut  Muhammad  Rasyid  Ridha,  objek  yang dimusyawarahkan  itu  hanya  berkaitan  dengan  urusan  dunia, bukan  urusan  agama.  Sebab  kalau  urusan  agama,  seperti keyakinan,  ibadah  dan  hukum-hukum  yang  telah  ditetapkan Allah  dimusyawarahkan,  itu  berarti  ada  campur  tangan  manusia di  dalamnya.    Padahal  masalah-masalah  itu  telah  disyari'âtkan oleh Allah SWT. 19
Akan  tetapi  menurut  at-Thabari,  Fakhruddin  al-Razi  dan Muhammad  ‘Abduh,  urusan  yang  dimusyawarahkan  bukan hanya  masalah-masalah  keduniaan,  melainkan  juga  masalah- masalah  keagamaan, 20 sebab  banyak  timbul  masalah  sosial, ekonomi,  politik,  pemerintahan,  keluarga  dan  sebagainya  yang
17 Nurcholish Madjid, Kaki Langit Peradaban Islam, ( Jakarta: Paramadina, 1997), cet. 1, hal. 18.
18 Taufiq Al Syawy, Syura… , hal. 777.
19 Suyuthi  Pulungan,  J, Fiqh  Siyasah ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
1999), hal. 221.
20 Suyuthi Pulungan, J, Fiqh… , hal. 221-222.
pemecahannya  memerlukan  jawaban  dari  agama. 21 Dalam penerapannya  pada  sistem  pemerintahan  Islam,  pelaksanaan musyawarah  dibentuk  dalam  sebuah  majelis  yang  sering  disebut dengan  istilah  majelis  syûrâ.  Ali  Abdul  H alim  Mahmud mengemukakan  bahwa  Majelis syûrâ merupakan  lembaga  yang menjembatani  antara  kepala  negara  (Badan  Eksekutif)  dengan rakyatnya.    Adapun syûrâ itu  sendiri  merupakan  bagian  kaidah syari'ât .  Selanjutnya  mengemukakan,  bahwa  siapa  yang  tidak bermusyawarah  dengan  ahli ilmu  pengetahuan dan  agama  maka ia  wajib  diturunkan  dari  jabatannya,  dan  hal  ini  tidak  perlu diperselisihkan. 22
Sehubungan  dengan  hal  ini,  Suyuthi  P ulungan mengatakan  bahwa  mengenai batasan ruang lingkup masalah yang  dimusyawarahkan  tidak  disebutkan  oleh  Nabi  Muhammad maupun  oleh  Al  Qur’ân.  Dalam  praktek  Nabi  hanya  memusya- warahkan  urusan  dunia.  Para  sahabat  kadang  bertanya  apakah keputusan  atau  pendapat  beliau  berdasarkan  petunjuk  wahyu, atau  inisiatif  beliau. 23 Bila  bukan  atas  petunjuk  wahyu,  maka mereka  menggunakan  haknya  untuk  berpendapat.  Perintah  Al Qur’ân  untuk  bermusyawarah  juga  hanya  digambarkan  secara umum.  Suyuthi  Pulungan  mendukung  pendapat  ‘Abd  al  Qadir ‘Audah yang menegaskan ada dua yang tidak boleh terjadi dalam musyawarah,  yaitu  memasalahkan  perintah  yang  sudah  jelas (qath’i)  ketetapannya  dalam  Al  Qur’ân  dan  Sunnah;  dan keputusan musyawarah tidak boleh bertentangan dengan perintah dan perundang-undangan dalam Al Qur’ân dan Sunnah. 24
Menurut  Muhammad  Imarah  Islam  membedakan  urusan keagamaan  di  satu  pihak,  dengan  urusan  duniawi  di  pihak  lain. Suatu  perbedaan  yang  menurutnya,  bukan  berdasarkan pemisahan  ( fashl ),  melainkan  berdasarkan  kekhasan  ( tamy ǐ z ). Imarah  selanjutnya  mengatakan  bahwa  Islam  jauh  dari  sistem
21 Imam  Komeini, Sistem  Pemerintahan  Islam, terj.  Muhammad  Anis, (Jakarta: Pustaka Zahara, 2002), hal. 139.
22 Ali  Abdul  Halim  Mahmud, Pertarungan  Antara  Alam  Fikiran  Islam  dan Alam Fikiran Barat , (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 51.
23 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran , (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 28.
24 Suyuthi Pulungan, J, MA, Dr, Fiqh… , hal. 221.

## Nurkhalis
teokrasi. Sejauh menyangkut autoritas politik, Imarah menyatakan bahwa  ini  absah  sejauh  berdasarkan syûrâ yang  dapat  dipertang- gungkan  secara  publik.  Artinya  dua  bidang  autoritas  politik  dan agama  harus  hidup  berdampingan,  meskipun  keduanya  tidak boleh disatukan dalam satu struktur. 25
Khalid  Ibrahim  Jindan  berpendapat  bahwa syûrâ mem- punyai  batasan  yang  melingkari  berlakunya  konsultasi  secara wajar.  Tidak  semua  permasalahan  dapat  dijadikan  materi konsultasi.  Misalnya,  ajaran-ajaran  Islam  pokok  yang  merupakan dasar-dasar agama tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan atau dimusyawarahkan.  Memusyawarahkan  validitas  ajaran-ajaran  itu justru dipandang sebagai tindakan kufûr dan bid’ah . Jika tidak ada tuduhan  (serangan)  terhadap  Islam  dari  non  Muslim,  maka seorang pemeluk Islam dapat kehilangan status keislamannya jika ia  mengajak  Muslim  lain  untuk  membahas  apakah  minum khamr atau  zina  itu  haram  atau  halal. 26 Selanjutnya,  jika  para  pemimpin dihadapkan  pada  situasi  dengan  berbagai  pilihan  yang  harus dipertimbangkan,  mereka  harus  mengadopsi  pilihan  yang  paling selaras dengan syari’ât . 27
Dengan  demikian,  dalam  Islam syûrâ merupakan  prinsip ut am a  y ang   h aru s  di j al an k an  u nt uk   d al am   me n yel e s ai k an masalah-masalah sosial, politik dan pemerintahan. Dalam syaraḥ had ǐ th  yang  termuat  dalam  kitab  Musnad  Imam  Ahmad  bin Hanbal,  menyatakan  bahwa syûrâ merupakan  permufakatan bersama terhadap suatu masalah yang datang, bila menimbulkan perbedaan  dianjurkan  untuk  diselesaikan  karena  Allah  tidak mempersempit  agama  Nya,  khilafah  Nya  dan  apa  saja  yang berhubungan  dengan  agama  Nya. 28 Selanjutnya  dalam  Shahih Bukhari  juga  ditegaskan syûrâ adalah  segolongan  orang  yang
25 John  l.  Esposito, Ensiklopedi  Oxford:  Dunia  Islam  Modern, terj.  Eva  Y.N, dkk, (Bandung: Mizan, 2002),  Jilid. 2, hal. 363.
26 Ibrahim  Jindan, Teori  Politik  Islam:  Telaah  Kritis  Ibnu  Taimiyah  tentang Pemerintahan Islam, terj. Masrohin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), cet.3, hal. 101-
102.
27 Khalid Ibrahim Jindan, Teori …, hal. 103.
28 Imam  Ahmad  Ibn  Hanbal, Musnad  Ahmad  Ibn  Hanbal ,  Jilid  1,  (Beirut: Dar al- Fikri, t.t.), hal. 27.

## Syura Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid
berwenang yang membuat ijma' (konsensus) untuk menghendaki terjadinya perbaikan bagi kemaslahatan umat. 29
Dalam penerapan syûrâ , setiap orang yang ikut bermusya- warah  berusaha  menyampaikan  pendapat  yang  baik  sehingga diperoleh  pendapat  yang  dapat  menyelesaikan  persoalan  yang dihadapi.  Penyampaian  pendapat  dan  saling  tukar  pikiran dimaksudkan  mencari  mufakat  bersama  serta  mencari  solusi terbaik  dalam  mengatur  negara  maupun  menyelesaikan  masalah sosial.
Dalam  lintasan  sejarah  Islam,  perkembangan syûrâ ber- beda  di  antara  beberapa  periode,  baik  pada  masa Nubuwwah ,
Khulafâ al-Rasyid ǐ n , maupun sesudahnya.  Praktek syûrâ sudah ada sejak  masa  Nabi  Muhammad  SAW,  dan  diterapkan  oleh Khulafâ al-Rasyid ǐ n dalam  mengambil  kebijakan  pemerintahan. 30 Untuk memahami  sejarah  perkembangan syûrâ ,  berikut  akan  dijelaskan praktek syûrâ sejak masa Nabi s.a.w sampai masa pasca Khulafâ al- Rasyid ǐ n .
C. Konsep Syûrâ Nurcholish Madjid
Syûrâ (musyawarah),  perkataan  yang  secara  etimologis berarti ‚saling memberi isyarat ‛tentang apa yang benar dan baik; jadi  bersifat ‚reciprocal‛ dan ‚mutual‛ . 31 Musyawarah  menurut ajaran  al  Qur’ân  mempunyai  akar  yang  jauh  dalam  pandangan kemanusiaan. 32 Musyawarah  merupakan  perintah  Tuhan  yang langsung  diberikan    kepada  Nabi  Muhammad  s.a.w  sebagai teladan  untuk  umat. By  definition, musyawarah    ( musyawarah ) adalah  suatu    proses  pengambilan  keputusan  dalam  masyarakat yang  menyangkut  kepentingan  bersama. 33 Perintah  Allah  untuk bermusyawarah itu, yaitu mengikutsertakan orang banyak dalam membuat keputusan-keputusan. 34
29 Imam  Bukhari, Shahih  Bukhari ,  Jilid  4,  (Beirut:  Alam  Kuttab,  t.t.),  hal.
2883.
30 Asy-Syawi Taufiq Muhammad, Syura: Bukan… , hal. 67.
31 Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, (Jakarta: Paramadina, 1999), cet. 1, hal. 107
32 Madjid, Masyarakat Religius, (jakarta: Paramadina,1997), cet. 1, hal. 18.
33 Madjid, Masyarakat Religius…, hal. 8..
34 Madjid, Cendekiawan  Dan  Religiusitas  Masyarakat,  Kolom-Kolom  Di Tabloid Tekad, (Jakarta: Pramadina, l999), cet.1, hal. 27.

## Nurkhalis
Mula-mula  adalah  Nabi  Muhammad  sendiri,  seorang utusan  Tuhan  (Ras ǔ l  Allah, Ras ǔ lullâh ),  yang  bertindak  sebagai pemutus  perkara  dan  pelerai  pertikaian  yang  terjadi  dalam masyarakat. Keputusan itu berdasarkan wahyu atau, kebanyakan, mengikuti  kebijaksanaan  beliau  sendiri,  malah  tidak  jarang melalui  musyawarah  dengan  para  Sahabat  beliau.  Para  pengikut beliau,  yakni  para  Sahabat,  meyakini  dan  mengetahui  bahwa kebijaksanaan  apa  pun  yang  diberikan  Nabi  adalah  berdasarkan suatu hidayah Allah,  tidak  saja  berdasarkan  wahyu,  tapi  juga nampak  sebagai  kebijaksanaan  beliau  sendiri.  Kebijaksanaan melalui  musyawarah  pun  mempunyai  nilai  keIlahian,  meskipun nilai  keIlahiannya  lebih  terletak  pada  kenyataan  bahwa  perintah musyawarah  telah  dijalankan,  bukan  pada  ‚materi‛  keputusan yang  dihasilkannya.  Hanya  dalam  beberapa  peristiwa  saja  Nabi mengambil  keputusan  tanpa  musyawarah,  yaitu  ketika  beliau telah  yakin  betul  tentang  apa  yang  terbaik,  yang  harus dilakukan. 35
Watak partisipasif dan egaliter masyarakat pimpinan Nabi, di  luar  masalah-masalah    yang    termasuk    ke  dalam    lingkup tugas    kerasulan  ( risâlah )  beliau,  dapat  dilihat  dari  prinsip musyawarah  yang  diperintahkan  Tuhan  kepadanya  untuk dilaksanakan. Musyawarah itu beliau lakukan misalnya menjelang dan  dalam  menghadapi  Perang  Uhud.  Beliau  berpendapat, sebaiknya  bertahan  dalam  kota,  tetapi  suara  mayoritas,  yang datang  terutama  dari  kalangan  muda  sangat  antusias  karena pengalaman  menang  dalam  Perang  Badar,  menghendaki menyonsong  musuh  dari  Mekkah  itu  di  luar  kota.  Nabi  tunduk kepada  suara  mayoritas  itu,  bahkan  ketika  sebagian  dari  mereka berubah  pendirian,  dan  ingin  kembali  pada  pendapat  Nabi sendiri,  Nabi  justru  menolak  dan  bertahan  kepada  keputusan bersama  berdasarkan  suara  mayoritas. 36 Ras ǔ lullâh  di  Madinah bukanlah  seorang  penguasa  otokratik,  melainkan  hanya menempati  posisi  sebagai  yang  pertama  dari  yang  sama    ( first among equal, primus inter pores). 37
35 Madjid, Kaki Langit Peradaban Islam, (Jakarta: Paramadina, 1997), cet.1, hal. 67-68.
36 Madjid, Islam Agama Peradaban Membangun dan Relevansi Doktrin dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina,1995), cet. 1, hal.122. 37 Madjid, Islam Agama Peradaban… , hal. 123.

## Syura Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid
Penyertaan  mereka  (sahabat-sahabat  beliau)  dalam  proses pengambilan  keputusan  yang  menyangkut  kepentingan  bersama adalah atas  dasar  persamaan hak  dan  kewajiban  serta  kesetaraan dalam  harkat  martabat  sebagai  manusia.  Tidak  perlu  lagi dikatakan  bahwa  penyertaan  anggota  masyarakat  itu  oleh  Nabi tidak  berlaku  di  bidang-bidang  keagamaan  murni—hal  mana adalah hak prerogatif beliau selaku Utusan Allah dengan petunjuk langsung dari Allah sendiri—melainkan dalam bidang keduniaan yang  menjadi  wewenang  beliau  sebagai  seorang  pemimpin masyarakat. 38
Suatu  keputusan  yang  diambil  oleh  para  pembesar Sahabat,  lebih-lebih  lagi  para  Khalifah  yang  empat  ( alKhulafâ’  al Rasyid ǐ n ), akan dipandang sebagi bagian dari sunnah suci sendiri, sekalipun  dilakukan  tanpa  acuan  langsung  kepada  kitab  suci. Konvensi  ummat  Islam  klasik  itu  kelak  memperoleh  tempatnya yang  permanen  dalam  metodologi  Islam  dengan  merujuk  para pelakunya sebagai ‚Ummat Klasik yang Saleh‛ ( al salaf al Shalih ). 39 Musyawarah  tidak  hanya  merupakan  wujud  rasa kemanusiaan,  karena  didasari  oleh  sikap  penghargaan  kepada sesama  manusia.  Tetapi  juga  merupakan  wujud  rasa  ketuhanan dan  takwa,  karena  rasa  ketuhananlah  yang  menjadi  pangkal kerendah-hatian, karena keinsyafan bahwa di atas setiap masing- masing  pribadi,  betapa  pun  hebatnya  pribadi  itu,  ada  Dia  Yang Maha  Tinggi,  yaitu Allah  SWT,  sehinga  tidak  dibenarkan  adanya klaim supremasi dan superioritas mutlak pribadi manusia. 40
Dengan  demikian  hubungan  timbal  balik  antara mengajukan  gagasan  dan  mendengar  gagasan  itulah  yang melahirkan  prinsip  musyawarah,  baik  yang  dilaksanakan  secara langsung  antar  perseorangan  dalam  pergaulan  sehari-hari maupun secara tidak  langsung  melalui  mekanisme  dan   pelem- bagaan  yang  dipilih  dan  ditetapkan  bersama.  Sungguh,  menurut agama, ra’sul  hikmah  al-masy ǔ rah (pangkal  kebijak-sanaan  ialah
38 Madjid, Masyarakat Religius…, hal.27.
39 Madjid, Kaki  Langit  Peradaban  Islam, (Jakarta:  Paramadina,  1997), cet.1 esia, (Jakarta: Paramadina, 1995),cet.1, hal. 69.
40 Madjid, Islam Kemodernan Dan Ke Indonesiaan, (Bandung: Mizan, 1995), cet. 8, hal. 60 .

## Nurkhalis
musyawarah).  Bahkan  Ras ǔ lullâh  pun,  dalam  urusan  kemasyara- katan,  diperintah  Allah  untuk  menjalankan    musyawarah    dan untuk bersikap teguh melaksanakan hasil musyawarah itu dengan bertawakkal  kepada Allah.  Maka,  sejalan  dengan  itu,  masyarakat kaum  beriman  sendiri  dilukiskan  dalam  Kitab  Suci  sebagai masyarakat  yang,  dalam  segala  perkaranya,  membuat  keputusan melalui musyawarah. Masyarakat pimpinan Nabi, demikian pula masyarakat  pimpinan  empat  khalifah  yang  bijaksana,  adalah masyarakat yang ditegakkan di atas dasar prinsip musyawarah. 41 Dalam  hal  ini  Nabi  s.a.w  bersabda,  ‚Kalimat  kearifan  ( al  hikmah ) adalah  barang  hilangnya  orang  beriman,  maka  di  mana  pun  ia temukannya, ia adalah lebih berhak kepadanya‛. 42
Nurcholish  Madjid  mengutip  Robert  N.  Bellah  yang mengatakan tidak lagi dapat dipersoalkan bahwa di bawah (Nabi) Muhammad,  masyarakat  Arab  telah  membuat  lompatan  jauh  ke depan  dalam  kecanggihan  sosial  dan  kapasitas  politik.  Ketika struktur yang sudah terbentuk di bawah Nabi dikembangkan oleh para  khalifah  pertama  untuk  menyediakan  prinsip  penyususnan suatu  emperium  dunia,  hasilnya  ialah  sesuatu  yang  untuk  masa dan  tempatnya  sangat  modern.  Ia  modern  dalam  hal  tingginya tingkat  komitmen,  keterlibatan  dan  partisispasi  yang  diharapkan dari kalangan rakyat jelata sebagai anggota masyarakat. Ia modern dalam  keterbukaan  kedudukan  kepemimpinannya  untuk  dinilai kemampuan  mereka  menurut  landasan-landasan  universalistis dan  dilambangkan  dalam  usaha  melembagakan  kepemimpinan tertinggi  yang  tidak  bersifat  turun-temurun.  Nurcholish  Madjid mengutip  pula  dari  Robert  N.  Bellah  menyatakan  masyarakat Muslim  klasik  itu  ‚modern‛  (terbuka,  demokratis,  dan partisipatif),  dan  bahwa  keadaan  itu  berubah  total  setelah tampilnya dinasti Bani Umayyah. 43
Semangat syûrâ menuntut  agar  setiap  orang  menerima kemungkinan  terjadinya ‚partial  functioning  of  ideals‛ ,  yaitu pandangan  dasar  bahwa  belum  tentu,  dan  tidak  harus,  seluruh
41 Madjid, Islam Kemodernan …, hal. 58-59.
42 Madjid, Cendekiawan dan Religiusitas…, hal.182.
43 Madjid, Cita-cita  Politik  Islam  Era  Reformasi, (Jakarta:  Paramadina, 1999),cet.1, hal. 106.

## Syura Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid
keinginan  atau  pikiran  seseorang  atau  kelompok  akan  diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Korelasi prinsip itu ialah kesediaan untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu kompromi atau ishlâh. Korelasinya yang lain ialah seberapa jauh kita dewasa dalam  mengemukakan  pendapat,  mendengar  pendapat  orang lain,  menerima  perbedaan  pendapat,  dan  kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. 44
Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing- maing pribadi atau kelompok bersangkutan mempunyai  kesediaan  psikologis  untuk  melihat  kemungkinan orang  lain  benar  dan  diri  sendiri  salah,  dan  bahwa  setiap  orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beriktikad baik. 45 Jika  potensi  setiap  orang  untuk  benar  dan  baik mengakibatkan  adanya  hak  untuk  memilih  dan  menyatakan pendapat,  maka  potensi  setiap  orang  untuk  salah  dan  keliru— karena  manusia  memang  lemah,  walaupun  fitrahnya  adalah baik—mengakibatkan  adanya  kewajiban  untuk  mendengar pendapat orang lain itu. 46
Musyawarah  pada  hakikatnya  tidak  lain  ialah  interaksi positif  sebagai  individu  dalam  masyarakat  yang  saling  memberi hak  untuk  menyatakan  pendapat,  dan  saling  mengakui  adanya kewajiban  mendengar  pendapat  itu.  dalam  bahasa  lain,  musya- warah  adalah  hubungan  interaktif  untuk  saling  meningkatkan tentang  kebenaran  dan  kebaikan  serta  ketabahan  dalam  mencari penyelesaian  masalah  bersama,  dalam  suasana  persamaan  hak dan kewajiban antar warga masyarakat. 47
Karena  itu  musyawarah  bukanlah  sekadar  prosedur  yang baik  saja  seperti  demokrasi  Barat,  tetapi  mengandung  dalam dirinya  kerangka  pembenarannya    sendiri  berkaitan  dengan makna  dan  tujuan  hidup  manusia,  yaitu  mencapai  perkenan Tuhan. Pemahaman dan apalagi pelaksanaan prinsip musyawarah yang  hanya  menghasilkan  ‚kebaikan  negatif‛  (tidak  fanatik, toleran,  dan  terbuka)  akan  hanya  berujung  kepada  pengulangan
44 Madjid, Cita-cita Politik…, hal. 106.
45 Madjid, Islam  Kemodernan …, hal.108-109.
46 Madjid, Cendekiawan dan Religiusitas…, hal.108.
47 Madjid, Cendekiawan dan Religiusitas…, hal.29-30.

## Nurkhalis
jalan buntu demokrasi prosedural di Barat, yang kritik kepadanya kini  menjadi  agenda  para  pemikir  kemanusiaan  kontemporer. 48 Prinsip  musyawarah  ini  mendasarkan  motivasi  teologis  untuk penerimaan paham demokrasi. 49
Praktek syûrâ dalam  Islam  di  antaranya  seperti  yang diterapkan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  ketika  bermusyawarah dalam Perang Uhud. Ketika itu, Nabi membuat keputusan untuk menghadapi  serangan  musuh  dengan  cara  keluar  dari  Madinah. Pada  dasarnya  Nabi  lebih  cenderung  untuk  tidak  keluar  dari Madinah,  namun  karena  musyawarah  menetapkan  demikian, maka  Nabi  tetap  menjalankannya.  Nabi  mengikuti  pendapat  dan hasil  musyawarah  dengan  teguh  dan  setia,  meskipun  di  tengah jalan  menuju  medan  pertempuran  itu  mereka  ingin  menarik kembali  pendapat  mereka,  dan  memberi  kebebasan  kepada  Nabi mengubah  keputusan  sesuai  dengan  pendapat  beliau  sendiri. Bahkan  meskipun  sepertiga  dari  pasukan  Nabi,  di  bawah pimpinan  Abdullah  Ibn  'Ubbay  yaitu    kepala  kaum  munafik Madinah menarik diri dan kembali ke Madinah, karena kebetulan mereka  ini  juga  berpendapat  lebih  baik  bertahan  di  dalam  kota. Usul untuk meminta bantuan orang-orang Yahudi yang waktu itu adalah sekutu orang-orang Muslim, juga tidak disetujui Nabi. 50 Karena itu ‚musyawarah‛ (dari bahasa Arab, musyawarah, dengan makna asal sekitar (‚saling memberi isyarat‛). Keinsyafan akan  makna  dan  semangat  musyawarah  menghendaki  atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus  menerima  kemungkinan  kompromi  atau  bahkan  ‚kalah suara‛.  (Nabi  Muhammad  saw,  misalnya,  dalam  musyawarah tersebut  dalam  menentukan  strategi  menghadapi  serbuan  kaum kafir  Makkah  mengalami  kekalahan  suara,  dan  beliau  dengan tulus  serta  teguh  menerima  keputusan  orang  banyak  dan  dalam proses  pelaksanaannya  beliau  menolak ‚Second  Thought‛ yang dikemukakan oleh sementara sahabat. 51
48 Madjid, Masyarakat Religius…, hal. 22.
49 Madjid, Cendekiawan dan Religiusitas…, hal. 107.
50 Madjid, Kaki Langit <, hal. 68.
51 Madjid, Cita-cita Politik…, hal.106.

## Syura Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid
Ada policy Nabi  untuk melakukan syûrâ seperti  dilakukan pada  Perang  Uhud  dan  mengabaikan syûrâ pada  peristiwa Hudaibiyah  karena  persoalan  tegang  dan  genting  nya  suasana. 52 Sedangkan  kebijaksanaan  Nabi  tanpa  musyawarah  ini  ialah  yang dilakukan  Nabi  dalam  peristiwa  Hudaibiyah.  Hal  ini  mungkin disebabkan oleh tegang dan genting nya suasana. Nabi mengambil inisiatif untuk membuat perjanjian dengan lawannya, orang-orang Makkah,  yang  isi  perjanjian  itu  sepintas  lalu  seperti  lebih menguntungkan  lawan,  sebagaimana  juga  dilihat  oleh  sebagian para  Sahabat,  khususnya  ‘Umar  Ibn Al Khaththab.  Yang  tersebut terakhir  melompat  ke  arah  Abu  Bakar  dan  berkata  dengan  nada protes,  ‚Bukankah  dia  (Muhammad)  seorang Utusan  Tuhan,  dan kita  ini  orang-orang  Muslim,  sedangkan  mereka  (orang-orang Makkah)  itu  kaum  polytheist?‛  Abu  Bakar  menjawab,  ‚Ber- peganglah  erat  kepada  apa  yang  dia  (Muhammad)  katakan, karena  Aku  bersaksi  bahwa  dia  adalah  Utusan  Tuhan!‛  Umar menyahut, ‚Aku pun begitu pula.‛ Tapi kemudian Umar pergi ke tempat  Nabi  dan  mengajukan  pertanyaan  serupa,  yang  dijawab Nabi, ‚Aku adalah hamba Allah dan Utusan-Nya. Aku tidak akan melakukan  sesuatu  yang  berlawanan  dengan  perintah-Nya,  dan Dia  (Tuhan)  tidak  akan  membiarkan  diriku  kalah.‛  Umar kemudian  terdiam  dan  menerima  isi  perjanjian  yang  dilihatnya menguntungkan lawan itu. 53
Dalam  kasus  Perang  Hudaibiyah  mengingat  dalam keadaan  genting  tidak  dimungkinkannya  diadakan  musyawarah, maka  musyawarah  diabaikan.  Namun  dalam  hal  lain,  Nabi bersabda, ‛Hendaknya kamu mengikuti bagian terbesar manusia‛ (yakni,  dalam  membuat  keputusan  melalui  musyawarah,  jika tidak  diperoleh  konsensus  atau ijma’ ).  Berhubungan  dengan  ini,
Beliau  juga  bersabda,  ‚Tangan  (kekuasaan)  Allah  beserta jama’ah (kelompok  terbesar  masyarakat)‛. 54 Musyawarah  sebagai  dite- ladani  kan  oleh  Nabi  saw  mengundang  partisipasi  yang  egaliter dari semua anggota masyarakat, sekalipun dalam kenyataan tentu terdapat variasi pelaksanaan tekhnisnya. 55
52 Madjid, Kaki Langit…,, hal. 68. 53 Madjid, Kaki Langit…,, hal. 68-69 54 Madjid, Islam Agama Kemanusiaan…, hal. 197.
55 Madjid, Masyarakat Religius…, hal. 18

## Nurkhalis
Syûrâ harus  dipahami  dalam  rangkaiannya  dengan  ajaran tentang  kemanusiaan  primordial  yang  suci  dan  benar.  Dengan prinsip musyawarah  seluruh  pandangan etika  dan  moralitas  dari agama harus dijadikan bahan rujukan, dalam semangat kesadaran Ilahi atau orientasi makna hidup transedental. 56
Dalam  hal  ini  juga  para  khalifah  itu  membuat  keputusan ( decision making process )  seperti  dituturkan  oleh  Syaikh  Muham- mad al Hudlari Beg: ‚Kedua pemimpin senior ( al Syaykhân , yakni Abu Bakar dan Umar) itu, bila mengajak musyawarah sekelompok orang,  mereka  mengajukan  suatu  pendapat  yang  diikuti  umum dan  tidak  seseorang  yang  menyalahinya.  Cara  mengemukakan pendapat seperti ini disebut konsensus ( ijma’ )‛. 57
Sistem  kekhalifahan  pertama  terjadi  atas  suatu  prinsip pemilihan  umum  yang  pada  dasarnya  terbuka  untuk  siapa  saja yang  memenuhi  syarat. 58 Nurcholis  Madjid  mengutip  Hamid Enayat  menyatakan  bahwa  teori  Islam  tradisional  tentang  politik sangat  memperhatikan  otoritas ahl  al-hall  wa  al‘aqd (mereka  yang berhak  menguraikan  dan  menyimpulkan),  juga  disebut ahl  al- syûrâ (para pelaksana musyawarah). Jika ditilik bagaimana konsep itu  mengambil  bentuk-bentuknya  yang  historis,  maka  konsep  itu tidak lain menunjuk kepada kaum elite politik dalam masyarakat bersangkutan.  Empat  khalifah  yang  pertama  ( al-khulafa’  al Rasyidin ) dipilih dan diangkat melalui kesepakatan kaum elit itu. 59
Hal  ini  seperti  yang  terjadi  pada  pertemuan  para  sahabat Nabi  di  balai  pertemuan  milik  klan  Banu Sa’idah dari  kalangan kaum  Anshar  (terkenal  dengan  ‚peristiwa Saqifah  banu  Sa’idah ).
Musyawarah  itu  sendiri  diselesaikan  oleh  ‘Umar  yang  dengan keterangannya  menyatakan bay’ah atau  janji  setia  kepada  Abu
Bakar  sebagai khalifah atau pengganti Nabi. 60
Dalam  kesempatan  pertama berbai`at secara  umum (publik),  sebagian  besar  anggota  masyarakat  Islam  menyatakan dukungan  dan  kesetiaan  mereka  kepada  khalifah  pertama  itu.
56 Madjid, Masyarakat Religius…, hal. 22.
57 Madjid, Islam  Agama  Peradaban,  Membangun    Dan  Relevansi  Doktrin Dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina,1995), cet.1, hal. 123.
58 Madjid, Islam Kemodernan …, hal. 63.
59 Madjid, Cita-cita politik …, hal.10. 60 Madjid, Masyarakat Religius…, hal. 33-34.

## Syura Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid
Namun  kemudian  terjadi  perbedaan  pendapat  sehingga  kejadian itu  masih  tetap  meliputi  udara  politik  Madinah,  antara  lain dibuktikan  oleh  kenyataan  bahwa  ‘Ali  Ibn  Abi  Thalib  tidak bersedia  memberikan bay’ah kepada  Abu  Bakar  sampai  enam bulan kemudian, setelah wafat istrinya, Fatimah, putri Nabi Saw. Dengan  tindakan  ‘Ali  Ibn  Abi  Thalib  tersebut  perbedaan  itu mereda,  sehingga  Abu  Bakar,  kemudian  ‘Umar,  dan  diteruskan kepada  ‘Utsman  selama  separuh  pertama  masa  jabatannya,  umat Islam  dapat  cukup  tenang  melaksanakan  program-program pembebasan  ( fath,  fut ǔ hât )  ke  kawasan-kawasan  sekitar  Arabia. Tetapi mulai dengan separuh kedua masa jabatan ‘Utsman sebagai khalifah,  perbedaan-perbedaan  muncul  semakin  tajam,  dan berakhir  dengan  peristiwa  tragis,  yaitu  pembunuhan  Khalifah, yang  kemudian  dikenal  sebagai:  Bencana  Besar‛  ( al-Fitnat  al- Kubra ). 61
Ekor  bencana  itu  telah  kita  ketahui  bersama.  Perlahan- lahan  muncul  beberapa  pengelompokan  politik  dengan programnya masing-masing. Sampai saat ini umat Islam mengenal adanya  golongan  Islam  yang  disebut  Syi’ah.  Perkataan  Syi’ah sendiri  artinya  ‚partai‛,  dalam  hal  ini  adalah  ‚partai  politik‛. Istilah  Syi’ah  yang  ada  sekarang  sebetulnya  kependekan  dari istilah  yang  lebih  panjang,  yaitu syi’at-u  ‘Ali ,  ‚partai  Ali‛,  yang terdiri  dari  pendukung  khalifah  keempat  itu.  Dan  Sesungguhnya ‚partai ‘Ali‛ hanyalah salah satu dari sekian banyak partai politik saat  itu,  yang  penting  lainnya  ialah  ‚partai  ‘Utsman‛  atau syi’ah Utsman yang  umumnya  terdiri  dari  Kaum  Muslimin  dan  klan Banu  Umayyah,  klan  Utsman  sendiri,  lalu  muncul  ‚partai-partai ‚atau  syi’ah-syi’ah    yang  lain,  baik  yang  dengan  jelas  meng- gunakan istilah itu atau tidak. 62
Secara  historis, syûrâ dalam  konteks  kebijakan  umum pertama sekali dipraktekan oleh Nabi selama Perang Uhud, yaitu ketika  mayoritas  umat  Islam  waktu  itu  memintanya  untuk menghadapi  musuh  dari  luar  kota.  Sedangkan  pada  zaman al - Khulafâ' al - Rasyid ǐ n , musyawarah pertama kali dilakukan di rumah Banu  Sa'idah,  sesaat  setelah  wafatnya  Nabi  Muhammad  Saw.
61 Madjid, Masyarakat Religius…, hal. 34.
62 Madjid, Masyarakat Religius…, hal. 34.

## Nurkhalis
Musyawarah  menghasilkan  terpilihnya  Abu  Bakar  sebagai khalifah  pertama.  Atas  terpilihnya  Abu  Bakar  ini,  kemudian dengan  inisiatifnya  memberitahukan  dalam  bai'atnya  sebagai khalifah  mendeklarasikan  secara  kategoris  bahwa  dia  menerima mandat  dari  rakyat  yang  memintanya  untuk  mengimplemen- tasikan  al-Qur'ân  dan  Sunnah  selama  dia  meng-implementasikan nya,  dia  harus  didukung.  Tetapi  jika  dia  melakukan  kesalahan fatal,  dia  harus  diberhentikan  dari  kekhalifahan.  Hal  ini  berarti bahwa  negara  Islam  mempersyaratkan  kesepakatan  umat  Islam, dan    hal  ini  dapat    diklasifikasikan  sebagai  demokratis.  Model demokrasi  dapat  disesuaikan  menurut  keadaan  di  mana  umat Islam  berada,  dan  karena  alasan  ini,  ijtihad  mempunyai  peran penting di masyarakat. 63
Nurcholis  Madjid  mengutip  Robert  N.  Bellah  yang  me- nyatakan  pada  masa Khulafâ  al-Rasyid ǐ n, kepemimpinan ditetapkan melalui proses pemilihan terbuka. Dengan cara apapun pemilihan  itu  dilakukan  dalam  kenyataan  sejarahnya,  sesuai dengan  keadaan. 64 Dengan  ukuran-ukuran  universalitas,  di- maksudkan  lawan  ukuran-ukuran  particularistic  dan  askriptif seperti  kekerabatan  dan  keturunan.  Sistem  kekhalifahan  pertama terjadi  atas  suatu  prinsip  pemilihan  umum  yang  pada  dasarnya terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat. 65
Pergantian dari masa al Khulafâ’ al Rasyid ǐ n ke masa Dinasti Umayyah  dipandang  oleh  Robert  N.  Bellah  sebagai  kegagalan sistem Islam yang menghendaki pemilihan politik tertinggi secara terbuka dan demokratis, dan berubah menjadi sistem penunjukan atau yang menyerupai itu secara tertutup dan autoriter. 66

## F. Kesimpulan
Nurcholis Madjid menyatakan Syûrâ (musyawarah) berarti ‚saling  memberi  isyarat  ‛tentang  apa  yang  benar  dan  baik;  jadi
63 Ahmad  Syafi’i  Ma’araif, Islam  dan  Masalah  Kenegaraan:  Studi  tentang Percaturan dalam Konstituante, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 50.
64 Madjid, Islam  Agama  Kemanusiaan  ,  Membangun  Tradisi  Dan  Visi  Baru Islam Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1995), cet. 1, hal.189.
65 Madjid, Islam Kemodernan …, hal. 63.
66 Madjid, Islam Agama Peradaban…, hal.123-124.
bersifat ‚reciprocal‛ dan ‚mutual‛ .  Musyawarah    ( musyawarah ) adalah  suatu    proses  pengambilan  keputusan  dalam  masyarakat yang  menyangkut  kepentingan  bersama.  Perintah  Allah  untuk bermusyawarah itu, yaitu mengikutsertakan orang banyak dalam membuat  keputusan-keputusan.  Kemudian    Nurcholis  Madjid mengatakan ra’sul  hikmah  al-masyurah (pangkal  kebijaksanaan ialah musyawarah).
Kebijaksanaan apa pun yang diberikan Nabi dalam pelak- sanaan syûrâ adalah  berdasarkan  suatu hidayah Allah,  tidak  saja berdasarkan  wahyu,  tapi  juga  nampak  sebagai  kebijaksanaan beliau  sendiri.  Kebijaksanaan  melalui  musyawarah  pun mempunyai  nilai  keIlahian,  meskipun  nilai  keIlahiannya  lebih terletak  pada  kenyataan  bahwa  perintah  musyawarah  telah dijalankan,  bukan  pada  ‚materi‛  keputusan  yang  dihasilkannya. Hanya dalam beberapa peristiwa saja Nabi mengambil keputusan tanpa  musyawarah,  yaitu  ketika  beliau  telah  yakin  betul  tentang apa yang terbaik, yang harus dilakukan.
Menurut  Nurcholis  Madjid,  musyawarah  ( syûrâ) pada hakikatnya  tidak  lain  ialah  interaksi  positif  sebagai  individu dalam  masyarakat  yang  saling  memberi  hak  untuk  menyatakan pendapat,  dan  saling  mengakui  adanya  kewajiban  mendengar pendapat  itu.  dalam  bahasa  lain,  musyawarah  adalah  hubungan interaktif  untuk  saling  meningkatkan  tentang  kebenaran  dan kebaikan  serta  ketabahan  dalam  mencari  penyelesaian  masalah bersama,  dalam  suasana  persamaan  hak  dan  kewajiban  antar warga masyarakat.
Sistem  kekhalifahan  pertama  terjadi  atas  suatu  prinsip pemilihan  umum  yang  pada  dasarnya  terbuka  untuk  siapa  saja yang  memenuhi  syarat.  Nurcholis  Madjid  mengutip  Hamid Enayat  menyatakan  bahwa  teori  Islam  tradisional  tentang  politik sangat  memperhatikan  otoritas ahl  al-hall  wa  al‘aqd (mereka  yang berhak  menguraikan  dan  menyimpulkan),  juga  disebut ahl  al- syûrâ (para pelaksana musyawarah). Jika ditilik bagaimana konsep itu  mengambil  bentuk-bentuknya  yang  historis,  maka  konsep  itu tidak lain menunjuk kepada kaum elite politik dalam masyarakat bersangkutan.  Empat  khalifah  yang  pertama  ( al-khulafa’  al Rasyidin ) dipilih dan diangkat melalui kesepakatan kaum elit itu.

## Nurkhalis

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Al-Maududi, Khilafah  dan  Kerajaan ,  terj.  Muhammad  Al-Baqir, Bandung: Mizan, 1985
Al-Maududi, Hukum  dan  Konstitusi  Sistem  Politik Islam ,  (Bandung: Mizan, 1990).
Andrian,  Charles  F., Kehidupan  Politik  dan  Perubahan  Sosial, terj. Lukman  Hakim,  Yogyakarta:  Tiara  Wacana  Yogya,  1995, cet. 2.
Asy-Syawy  Taufiq  Muhammad, Syura:  Bukan  Demokrasi, terj. Djamaluddin ZS, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqashid  Syar ǐ ’ah,  Menurut  Al  Syatibi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Azyumardi  Azra, Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat Madani , Jakarta: Prenanda Media, 2003.
Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam, Ensiklopedi  Islam ,  Jilid  3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
Esposito,  John  L.  dan  John  O.  Voll ,  Demokrasi  Di  Negara-Negara Muslim, Problem dan Prospek , Bandung: Mizan.
-----, Ensiklopedi  Oxford:  Dunia  Islam  Modern, terj.  Eva  Y.N,  dkk, Bandung: Mizan, 2002.
Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam, Mizan:
Bandung.
Fathi  Osman,  ‚Bay’ah  Al  Imam:  Kesepakatan  Pengangkatan Kepala  Negara  Islam‛  dalam  Mumtaz  Ahmad  (Ed), Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Bandung: Mizan, 1996.
Hasjmy, Dustur  Dakwah  Menurut  Al-Qur’an ,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1994.
Imam  Ahmad  Ibn  Hanbal, Musnad  Ahmad  Ibn  Hanbal ,  Jilid  1, Beirut: Dar al- Fikri, t.t.
Imam Bukhari, Shahih Bukhari , Jilid 4, Beirut: Alam Kuttab, t.t.
Iqbal, Hakim Javid, ‚Konsep Negara dalam Islam‛ dalam Mumtaz Ahmad (ed), Masalah - Masalah <, Bandung: Mizan, 1996.
Jindan,  Khalid  Ibrahim, Teori  Politik  Islam:  Telaah  Kritis  Ibnu Taimiyah  tentang  Pemerintahan  Islam, terj.  Masrohin,
Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
Komeini, Sistem Pemerintahan Islam, terj. Muhammad Anis, Jakarta: Pustaka Zahara, 2002.
Laode Ida, NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru, (Jakarta:
Erlangga, 2004
Mahmud, Ali Abdul Halim , Pertarungan Antara Alam Pikiran Islam dan Alam Pikiran Barat , (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
Ma’araif,  Ahmad  Syafi’i, Islam  dan  Masalah  Kenegaraan:  Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, (Jakarta: LP3ES, 1987)
Musdah  Mulia, Negara  Islam:  Pemikiran  Politik  Husein  Haikal, Jakarta: Paramadina.
Nata,  Abudin, Metodologi  Studi  Islam, (Jakarta:  RajaGrafindo
Persada, 2004)
Remantan, M. Daud, Rumusan Seminar Sehari tentang Sistem Politik Islam , Banda Aceh: Fak. Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 1987.
Rosyada,  Dede, Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial ,  Jakarta:  Rajawali
Pers, 1993.
Syalabi, Sejarah  dan  Kebudayaan  Islam  1, Jakarta:  Al  Husna  Zikra, 2000.

## Nurkhalis
Subhani,  Ja’far ,  Ar-Risalah  (Sejarah  Kehidupan  Rasulullah) ,  terj. Muhammad  Hasyim  dan  Meth  Kieraha,  Jakarta:  Lentera Basritama, 1996.
Thaha,  Abdul  Azis, Islam  dan  Negara  Dalam  Politik  Orde  Baru , Jakarta: Gema Insani Press, 1996.