## Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur’ān:

## Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim

## M. Suryadinata
Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta m.suryadinata@uinjkt.ac.id
Abstract: This  article  analyses  the  interpretation  belonging  to  the  FPI  organization  on  the  leadership  of  non- Muslim in Islamic societies. Several Qur’ānic verses are used by FPI a center argument to refute non-Muslim to be a leader, as this refutation can be seen in Jakarta and other cities. FPI’s interpretation to ban non-Muslim as leader is looked textualist and coercive in manner. In fact, religion is not a determinant factor for indvidual’s work to totally work.
Keyword: Interpretation, Non-Muslim, FPI
Abstrak: Artikel  ini  menganalisis  penafsiran  FPI  mengenai  kepemimpinan  non-Muslim  dalam  masyarakat  Islam. Dalil-dalil  al-Qur’ān  digunakan  sebagai  landasan  FPI  untuk  tidak  menerima  pemimpin  non-Muslim.  Penafsiran FPI terhadap ayat-ayat larangan pemimpin non-Muslim cenderung tekstualis dan terkesan memaksa. Padahal status agama seseorang tidak menjadi faktor penentu totalitas kerja seorang pemimpin.
Katakunci: Penafsiran, Non-Muslim, FPI

## Pendahuluan
Berawal dari ceramah yang dilontarkan  Rhoma  Irama  di  salah  satu masjid  di  Kampung  Duren,  Jakarta  Barat, tentang kriteria pemimpin dalam Pemilukada (Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah)  DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta tahun 2012, maka  muncullah  tanggapan  pro  dan  kontra. Ia  menyampaikan  bahwa  dalam  Q.s.  al- Nisā‟/4:  104,  terkandung  larangan  memilih pemimpin  non-Muslim.  Menurut  Rhoma Irama, sanksi bagi orang Islam yang memilih pemimpin  dari  non-Muslim  akan  menjadi musuh  Allah.  Secara  tidak  langsung  hal  ini sebenarnya  berkonotasi  untuk  tidak  memilih Joko  Widodo  (Jokowi)  dan  Basuki  Tjahaja
Purnama  (Ahok), 1 karena  saat  itu  Jokowi- Ahok secara bersama-sama tengah mencalonkan  diri  dan  berkampanye  menjadi Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta. Tapi  sekaligus  pada  sisi  lain  merupakan kampanye  Rhoma  untuk  memilih  Foke (Fauzie  Bowo),  yang  saat  itu  merupakan lawan  Jokowi-Ahok,  dan  Foke  adalah seorang Muslim.
Sasaran  kampanye  tersebut  juga memiliki tujuan lain, yakni tertuju pada Ahok sebagai  wakil  gubernur,  karena  ia  adalah non-Muslim.  Pelarangan  tersebut  muncul didasari  kekhawatiran  kelak  Ahok  akan menggantikan posisi Jokowi sebagai
1 Abu, “Terus Ungkap Asal-Usul Jokowi-Ahok,” http://www.jpnn.com/read/2012/08/14/136783/Terus- Ungkap-Asal-Usul-Jokowi-Ahok-, diakses  Selasa,  14 Agustus 2012, Pukul 20.00 WIB.
gubernur,  jika  Jokowi  menjadi  presiden; sebagaimana  telah  terjadi  di  Solo,  Jokowi tidak  menyelesaikan  masa  jabatan  bupati karena  terpilih  menjadi  gubernur  Jakarta. Kekhawatiran  itu  menjadi  kenyataan,  sebab Jokowi  lalu  terpilih  menjadi  presiden  RI  ke- 7, maka semakin ramailah wacana penolakan terhadap non-Muslim sebagai kepala pemerintahan,  atau  pemimpin  publik  dalam masyarakat  Muslim  lainnya,  atau  dalam kasus-kasus  serupa.  Hal  ini,  misalnya, berlanjut  pada  kasus  ketika  Jokowi  (setelah menjadi  gubernur  DKI)  mengangkat  Susan Jasmine  Zulkifli  sebagai  lurah  Lenteng Agung,  Jakarta  Selatan,  pada  tahun  2013 silam.  Sebagian  tokoh  masyarakat  di  sana menolak hal tersebut dengan memolitisasi isu SARA,  terutama  karena  Susan  beragama Nasrani,  oleh  misalnya  Front  Pembela  Islam (FPI)  dan  Tim  Aksi  Damai  Lenteng  Agung. Mereka  mengunakan  ayat  al-Qur‟ān  yang sama,  dan  ayat-ayat  lainnya  yang  senada, sebagai  dalil  untuk  menolak  Susan  sebagai lurah di sana. 2
Sebenarnya  pelarangan  non-Muslim menjadi pemimpin tidak mencuat sejak kasus pencalonan  gubernur  Jokowi-Ahok,  Ahok, dan Susan, namun pembahasan mengenai hal
2 H.  Bawono,  “Lurah  Susan  dan  Kualitas Toleransi Umat Beragama,” http://news.detik.com/read/
2013/09/27/104335/2371044/471/9/lurah-susan-dan- kualitas-toleransi-umat-beragama; Erianto,  “Lurah Susan
di
Era
Jakarta Baru,”
http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/02/1914 385/Lurah.Susan.di.Era.Jakarta. Baru, diakses pada 10 Desember 2013, pukul 20.15 WIB.
ini  telah  lama  dan  jauh  dilakukan  oleh masyarakat Islam, bahkan telah ditulis dalam buku-buku  Islam  klasik.  Salah  satu  karya kontemporer  membahas  hal  ini  dapat ditemukan  dalam  buku Al-Qur’an  dan Kenegaraan: Tafsir al-Qur’an Tematik , yang menyatakan  salah  satu  syarat  pemimpin negara  adalah  beriman  dan  bertaqwa.  Dalam buku tersebut lebih dijelaskan lagi bahwa al- Qur‟ān telah memberikan panduan, yaitu Q.s. al-„Imrān/3:  28,  yang  menerangkan  bahwa orang-orang  beriman  dilarang  menjadikan orang  kafir  sebagai  pemimpin,  karena  yang demikian akan merugikan mereka sendiri dan kepentingan  umat  secara  umum. 3 Sementara di  kalangan  para  ulama  Indonesia  masalah tersebut  tentu  saja  sudah  menjadi  perhatian sejak  lama  pula,  terutama  bila  dikaitkan dengan  kondisi  Indonesia  sebagai  wilayah jajahan yang pemerintahannya dipimpin oleh para  kolonialis,  khususnya  Belanda  selama 3,5  abad.  Namun  masalahnya,  kasus  modern kini,  kepemimpinan  non-Muslim  tersebut tidak  dalam  penjajahan  melainkan  dalam suasana  kemerdekaan,  seperti  terjadi  pada kasus  Ahok  dan  Susan  telah  dijelaskan  di atas.  Dalam  masalah  ini  terdapat  sebagian ulama  memerbolehkan  kepemimpinan  non- Muslim,  tapi  sebagian  lain  tidak.  Hal  itu dikarenakan  perbedaan  cara  pandang  dalam
3 Muchlis  M.  Hanafi  (ed.), Al-Qur’an  dan Kenegaraan:  Tafsir  al-Qur’an  Tematik (Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Qur‟an, 2011), 191.
menginterpretasikan  ayat  al-Qur‟ān  yang berhubungan dengan persoalan tersebut.
Pada  saat  ini  muncul  salah  satu kelompok  melarang  non-Muslim  menjadi pemimpin dalam masyarakat Islam. Kelompok  tersebut  adalah  FPI  (Front Pembela  Islam.)  Makalah  ini  mencoba menelusuri  secara  detail  penafsiran  FPI terhadap    pemimpin  non-Muslim  dalam  al- Qur‟ān.  Sedangkan  untuk  pandangan  FPI digunakan  buku  rujukan  ditulis  oleh  Habib Rizieq,  berjudul Dialog  FPI Amar  Ma’ruf Nahi Munkar , 4 serta bahan lain yang terdapat dalam website yang  terkait  dengan  FPI.
Walaupun  demikian,  masalah  pelarangan kepemimpinan  non-Muslim,  juga  beberapa kitab  tafsir  al-Qur‟ān  terkait  dengan  tema tersebut, akan pula dirujuk oleh artikel ini.

## Syarat Pemimpin Ideal dalam Islam
Sebelum  lebih  jauh  mendiskusikan tentang  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi pemimpin  menurut  Islam,  penulis  ingin menjelaskan  secara  singkat  tentang  istilah pemimpin dalam al-Qur‟ān, sebagai landasan dan sumber utama ajaran Islam. Dalam buku Al-Qur’an  dan  Kenegaraan:  Tafsir  al- Qur’an  Tematik, kata pemimpin dalam  al- Qur‟ān  terdapat  dalam  enam  macam,  yaitu khalīfah,  amīr,  ūlū  al-amr,  imām,  sulṭān,
4 Al-Habib  Muhammad  Rizieq  bin  Husein Syihab, Dialog  FPI  Amar  Ma’ruf  Nahi  Munkar: Menjawab  Berbagai  Tuduhan  terhadap  Gerakan Nasional  Anti  Ma’siat  di  Indonesia (T.p.:  Pustaka Ibnu Sidah, 2008.).
mulk dan awliyā’. 5 Kesemua  kata  tersebut memunyai  makna  yang  sepadan,  tapi sekaligus  perbedaan  dari  segi  penafsiran. Oleh  karenanya,  penulis  hanya  akan  fokus pada  tema  kepemimpinan  dalam  al-Qur‟ān saja.  Masih  merujuk  pada  buku  yang  sama, juga  dijelaskan  bahwa  pemimpin  adalah seseorang  yang  dipilih  oleh  rakyat  demi mengatur dan mengurus kepentingan bersama,  dan  dipercaya  menjadi  seorang pemimpin,  yaitu  harus  bisa  menjalankan kewajibannya.  Seseorang  yang  dinobatkan sebagai  pemimpin  negara  memunyai  tugas dan  kewajiban  antara  lain:  memelihara agama, ketahanan dan keamanan, menegakkan hukum, serta mengatur keuangan  negara.  Sedangkan  kriteria  yang harus dimiliki oleh pemimpin sebagai berikut di  bawah—dalam  mana  syarat  tersebut dilandaskan  pada  dalil  al-Qur‟ān  yang berkaitan.

## Beriman dan Bertaqwa
Sebagai  seorang  pemimpin  negara hendaknya  mereka  harus  beriman  dan bertaqwa. Seorang pemimpin dalam menjalankan  kepemimpinannya,  haruslah memunyai  landasan  keiman  dan  ketaqwaan. Agar mereka selalu mengingat, bahwa segala
5 Muḥammad  „Abd  al-Jawwād, Trik  Cerdas Memimpin  Cara  Rasulullah, terj.  Abdurrahman  Jufri (Solo:  Pustaka  Iltizam,  2009),  10;  Wahbah  al-Zuhaylī, Fiqh  al-Islāmī  wa  ‘Adillatuhu (Beirut:  Dār  Al-Fikr, 1984), 661; „Abd  al-Raḥmān  ibn  Khaldūn, Muqaddimah (T.p.:  Maktabah  al-Tijāriyyah  al-Kubs, t.t), 191.
suatu perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. 6
Melihat  negara  Indonesia  mayoritas dihuni  masyarakat  Muslim,  seharusnya  yang memimpin  juga  orang  Muslim.  Kalau  tidak, yang  demikian  akan  merugikan  mereka sendiri,  baik  dalam  urusan  agama  ataupun kepentingan  umat.  Hal  ini  terutama  jika kepentingan  orang  kafir  lebih  diutamakan dari  kepentingan  kaum  Muslim  sendiri sehingga membantu tersebar kekafiran. 7

## Sehat Jasmani dan Rohani, Jujur serta Memiliki kemampuan
Syarat lainnya yaitu kuat, sehat jasmani dan  rohani  atau  sehat  fisik  dan  mental,  serta jujur dan berani. Kemudian  ia juga  memiliki kemampuan,  seperti  berilmu  dan  memiliki wawasan yang luas.
Hal tersebut terkandung dalam surat al- Qaṣaṣ  ayat  26,  yang  menjelaskan    secara singkat  bahwa  orang  yang  paling  baik dipekerjakan  adalah  orang  yang  kuat  lagi terpercaya.  Selanjutnya  ayat  lain  juga menjelaskan  hal  serupa,  yaitu  surat  al-
6 Muchlis  M.  Hanafi  (ed.), Al-Qur’an  dan Kenegaraan , 190. Lih. juga al-Mawardī, Al-Aḥkām  al- Sulṭāniyyah (Beirut:  Dār  al-Fikr,  1980),  6;  M.Quraish Shihab, Tafsir  al-Mishbah  Pesan:  Kesan  dan Keserasian  al-Qur’an, Volume  2  (Ciputat:  Lentera Hati,  2000),  458;  Sayyid  Quṭb, Tafsīr  fī  Ẓilāl  al- Qur’ān, terj. As‟ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),  54;  Ibn  Katsīr, Ringkasan  Tafsir  Ibnu  Katsir, terj.  M.  Nasib  Ar-Rifa‟i  (Jakarta:  Gema  Insani,  1999), 740-741;  Jalāluddīn  al-Maḥallī  dan  Jalāluddīn  al- Suyūṭī, Tafsir  Jalalain,  Berikut  Asbabun  Nuzul  Ayat , terj.  Bahrun  Abubakar,  cet  4  (Bandung:  Sinar  Baru Algesindo, 2006), 343.
7 Muchlis  M.  Hanafi  (ed.), Al-Qur’an  dan Kenegaraan, 191-2.
Baqarah  ayat  247.  Kisah  tersebut  memunyai tiga  kandungan  secara  garis  besar  yaitu:  a) Memunyai kekuatan fisik, memiliki kesehatan  jasmani  dan  rohani  sehingga mampu  untuk  melaksanakan  tugas-tugasnya sebagai pemimpin negara, b) Menguasai ilmu pengetahuan  yang  luas  c)  Bertaqwa  kepada Allah agar mendapatkan taufiq.

## Adil dan Profesional
Calon pemimpin negara adalah seorang  yang  adil  dan  proporsional.  Ciri-ciri pemimpin yang adil yaitu memiliki integritas moral  yang  tinggi,  menjauhkan  diri  dari melakukan  dosa,  selalu  memihak  pada kebenaran, serta menghindari perbuatan yang hina. 8 Sedangkan  yang  dimaksud  profesional adalah  pemimpin  negara  yang  betul-betul memunyai keahlian, kecakapan, dan kemampuan  untuk  menjalankan  tugasnya sebagai seorang pemimpin negara. 9

## Bertangungjawab dan Amanah
Pemimpin  negara  harus  memiliki tangung  jawab,  dan  menyeimbangkan  antara hak  dan  kewajibannya.  Ada  dua  wilayah sebagaimana  dijelaskan  oleh  tim  penulis tafsir dengan mengutip pandangan Muḥammad  Yūsuf  Mūsā,  yaitu  pertama menjelaskan  dan  memelihara  agama,  dan kedua meluruskan orang-orang yang
8 Muchlis  M.  Hanafi  (ed.), Al-Qur’an  dan Kenegaraan, 195.
9 Muchlis  M.  Hanafi  (ed.), Al-Qur’an  dan Kenegaraanh, 197.
menyimpang  dari  agama.  Adapun  amanah telah dijelaskan dalam al-Nisā‟ ayat 58,
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Mahamelihat.
Dari  ayat  ini  sudah  jelas  bahwa prinsip  amanah  menjadi  pondasi  dari  calon seseorang  yang  ingin  menjadi  pemimpin  di suatu negara.

## Berani dan Tegas
Di  samping  kempat  syarat  di  atas, keberanian  dan  ketegasan    juga  harus dimiliki  seorang  pemimpin,  karena  ia memunyai tugas melindungi dan memertahankan  dari  pihak  musuh,  bahkan mereka  dituntut  untuk  berani  bertindak kepada  siapa  pun,  termasuk  rakyatnya.
Firman  Allah  yang  menjelaskan  hal  tersebut pada Q.s. al-Mā‟idah/5: 54,
Hai  orang-orang  yang  beriman, barangsiapa  di  antara  kamu  yang murtad  dari  agamanya,  maka  kelak Allah  akan  mendatangkan  suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan  mereka  pun  mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap  keras  terhadap  orang- orang  kafir,  yang  berjihad  di  jalan Allah,  dan  yang  tidak  takut  kepada celaan  orang  yang  suka  mencela.
Itulah  karunia  Allah,  diberikanNya kepada siapa yang dikehendakiNya, dan Allah Mahaluas (pemberianNya), lagi Mahamengetahui .
Dengan  demikian  pemimpin  dituntut untuk berani dan tegas, serta tidak menghiraukan celaan dari siapa pun, kapanpun  dan  dalam  bentuk  apapun,  serta melaksanakan tugas sesuai dengan nilai-nilai Ilahi.

## Cinta Kebenaran dan Musyawarah
Seorang  pemimpin  negara  harus memiliki sifat cinta kebenaran dan musyawarah.    Ia  memandu  rakyat  untuk mencapai  kebahagiaan  lahir  dan  batin,  dunia dan  akhirat.  Lalu  ia  juga  mencurahkan segenap  pemikirannya  untuk  membangun bangsa  dan  negara,  sehingga  selaras  antara perkataan  dan  perbuatan.  Semua  hal  yang dijalankan harus berdasarkan kepada musyawarah. 10
10 Muchlis  M.  Hanafi  (ed.), Al-Qur’an  dan Kenegaraan, 200.  Sebagian  sarjana  Islam  memunyai pandangan  yang  berbeda  dalam    persoalan    kriteria pemimpin dalam Islam dan semua mengarah pada satu tujuan  agar  pemimpin  mampu  untuk  memimpin,  dan secara  garis  besar  ada  dua  unsur  yang  terkait  di dalamnya yaitu orang yang memimpin dan orang yang dipimpin.  Tugas  dan  tanggung  jawab seorang pemimpin  ialah  mengarahkan,  menuntun,  memotivasi orang  yang  dipimpinnya  untuk  berbuat  sesuai  dengan tujuan yang  ingin  dicapai.  Sementara  tugas  dan tanggungjawab orang yang dipimpin adalah mengambil  bagian  aktif  dalam  rangka memuluskan pekerjaan  yang  dimandatkan  oleh  pimpinannya. Ini dengan  alasan  agar  pemimpin  dapat  memberikan komando yang terarah, terkontrol dan terkendali di satu sisi,  sementara  di  sisi  yang  lain  supaya  yang  dipimpin dapat  mengambil  inisiatif  guna  mencapai  tujuan  yang ditetapkan.  Lih.  Rahman  Shaleh,  “Referensi  Islam
Dari beberapa prasyarat kepemimpinan ideal ini lalu menjadi perdebatan di kalangan cendekiawan.
Prasyarat  ini  menjadi  acuan FPI,  dan berikut di bawah penjelasan FPI mengenai kepemimpinan.

## Penafsiran FPI terhadap Ayat-Ayat
Pemimpin Non-Muslim
Dengan  berlandaskan  pada  kerja amr ma‘rūf  nahy  munkar (suruhan untuk perbuatan baik dan larangan perbuatan jahat), para  pegiat  FPI  yang  dinakhodai  oleh  Habib Rizieq menolak non-Muslim menjadi pemimpin  dalam  masyarakat  Muslim.  Akan tetapi,  sebagaimana  akan  terbaca  di  bawah, penafsiran  yang  digunakan  oleh  mereka cenderung  tekstualis,  dan  mereka  lebih menginginkan  agar  hukum  negara  sejalan dengan  hukum  Ilahi,  dan  apabila  hukum tersebut  tidak  sejalan  maka  tidak  perlu dipatuhi.
Bagi  FPI,  maksud  hukum  Ilahi tersebut  adalah  berdasarkan  bunyi  secara tekstual  dari  ayat  al-Qur‟ān.  Maka  bagi  FPI, konsep  pemimpin  yang  harus  memimpin negara  dan  masyarakat  haruslah  didasarkan pada sebuah landasan hukum yang berdasarkan ayat-ayat  al-Qur‟ān.  FPI dengan diwakili  oleh  Instruksi  Dewan  Pimpinan Pusat  menguraikan  secara  gamblang  ayat
dalam  Memilih  Pemimpin,” Jurnal  Konsitusi, PPK Fakultas  Syari‟ah  IAIN  Antasari,  Vol.  2  No.  1    (Juni 2009), 70.
yang  berkaitan  dengan  persoalan  di  atas. Dalam  menguraikan  ayat  tersebut  DPP  FPI membagi menjadi beberapa kategori, 11 antara lain sebagai berikut:
a)  Al-Qur‟ān  melarang  menjadikan orang  kafir  sebagai  pemimpin,  berdasarkan Q.s. Ālu „Imrān/3:28, b) Al-Qur‟ān melarang menjadikan  orang  kafir  walaupun  kerabat sendiri, Q.s.  al-Tawbah/58:  23;  Q.s.  al- Mujādalah/58:  22, c)  Al-Qur‟ān  melarang menjadikan  orang  kafir  teman  setia, Q.s. Ālu „Imrān/3:  118, d)  Al-Qur‟ān  melarang  saling tolong menolong dengan kafir yang merugikan  umat  Islam, Q.s.  al-Tawbah/4:  16, e)  Al-Qur‟ān  melarang  menaati  orang  kafir untuk menguasai Muslim, Q.s. Ālu „Imrān/3: 14-15,  f)  Al-Qur‟ān  melarang  beri  peluang kepada non-Muslim sehingga bisa menguasai umat  Islam,  Q.s.  al-Nisā‟/04:  141, g) Al- Qur‟ān    memvonis  munafiq  kepada  orang Muslim  yang  menjadikan  kafir  pemimpin, Q.s.  al-Nisā‟/04:  13-14, h) Al-Qur‟ān
11 Dalam mengambil dan menjelaskan pembahasan  ini  semua  yang  berkaitan  dengan persoalan kepemimipin non-Muslim dalam masyarakat Islam,  pada  dasarnya  penulis  melihat  hal  ini  sebagai respon  FPI  terhadap  pemimpin  non-Muslim  di  daerah mayoritas Muslim, salah satunya di Solo pasca Jokowi maju  sebagai  calon  gubernur  DKI  Jakarta  pada  tahun 2012,  serta  anjuran  kepada  warga  Jakarta  untuk  tidak memilih pasangan Jokowi-Ahok, karena Ahok (wakilnya)  adalah  non-Muslim  yang  diyakini  nanti akan mengantikan posisi Jokowi seperti yang terjadi di Solo.  Dalil-dalil  serta  cara  memahami  FPI  terhadap ayat ini disampaikan langsung oleh pengurus DPP FPI yang  diamanatkan  kepada  seluruh  pengurus  dan pengikut  FPI,  ditetapkan  di  Jakarta  pada  21  Jumadil
Akhir 1433/ Agustus 2012. Lih.
http://www.fpi.or.id/2015/09/5-pilar-kepemimpinan- islam.html, diakses  pada  hari  Selasa  23  April  2014, pukul 20.30 WIB.
memvonis  zalim  kepada  orang  Muslim  yang menjadikan kafir pemimpin, Q.s. al- Mā‟idah/05: 51, i) Al-Qur‟ān memvonis fasiq kepada orang Muslim yang menjadikan kafir pemimpin,  Q.s.  al-Mā‟idah/5:  80-1, j)  Al- Qur‟ān  mengancam  adzab  kepada  orang Muslim  yang  menjadikan  kafir  pemimpin, Q.s.  al-Mujādalah/58:  14-5, k)  Al-Qur‟ān mengajari  sasan  berdoa  agar  umat  Islam selamat  dari  sasaran  fitnah  orang  kafir,  Q.s. al-Mumtaḥanah/60: 05.
Ayat-ayat  yang  diuraikan  di  atas,  oleh FPI,  dipahami  sebagai  ayat  konstitusi  dalam persoalan  memilih  pemimpin,  terutama terkait dengan kepemimpinan yang terjadi  di kota  Solo  dan  Bangka  Belitung.  Menurut FPI, persoalan seperti ini tidak pernah terjadi di  masa  Orde  Lama  ataupun  Orde  Baru, karena  rezim  yang  berkuasa  pada  masa  itu sangat memerhatikan proporsionalitas.
Sehingga  seseorang  tidak  akan  menjadi pemimpin  di  suatu  daerah,  kecuali  jika seagama  dengan  mayoritas  agama  di  daerah tersebut. Hal ini bukan merupakan diskriminasi,  akan  tetapi  itu  dilakukan  agar tidak  melanggar  SARA,  dan  demi  menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat. 12 Pemahaman  ayat  di  atas
12 DPP  FPI,  „‟Mengapa  Harus  Memilih Pemimpin  Muslim:  Inilah  Alasan  FPI,” suara- islam.com. diakses  pada  23  April  2014.  Sebenarnya terkait  dengan  persoalan  ini  ulama  fiqh  di  dunia memunyai dua perbedaan, sebagian ada  yang  menolak seperti al-Jasysyāsy, Ibn al-„Arabī dan yang lain. Akan tetapi  sebagian  yang  lain  ada  yang  memerbolehkan pemimpin  non-Muslim  dalam  masyarakat  Islam,  dan ini  telah  terjadi  di  negara  Muslim  seperti  Nigeria  dan
menganjurkan  kepada  umat  Islam,  bahwa wajib memberitahukan masyarakat agar tidak memilih pemimpin  non Muslim,  dan dianjurkan  untuk  memilih  pemimpin    yang seagama.
Imam  Besar  Front  Pembela  Islam (FPI),  Habib  Rizieq  Syihab,  menegaskan bahwa masalah kepemimpinan adalah sesuatu  yang  sangat  penting  sekali  dalam ajaran Islam. Ia menjelaskan bahwa:
Saidina Utsman r.a. pernah mengatakan sesungguhnya Allah Swt. mengokohkan  sejumlah  urusan  dengan kekuasaan  yang  tidak  Allah  kokohkan dengan Alquran. Imam Ghazaly menjabarkan  apa  yang  disampaikan Saidina  Utsman  tersebut  dalam  salah satu  kitabnya,  dijelaskannya  bahwa agama itu adalah pondasi dan penguasa itu penjaganya, apa-apa yang tidak ada pondasinya maka akan rubuh, dan apa- apa  yang  tidak  ada  penjaganya  maka akan hilang.
Kemudian ia juga membacakan sebuah kitab  berjudul Rūḥuddīn  al-Islāmī karya Syekh  Afif  Abdul  Fatah  Tabarah.  Dalam kitab  tersebut  dijelaskan  bahwa  khilafah dalam ajaran Islam itu merupakan kepemimpinan  umum  dalam  urusan  agama dan  dunia  yang  mewakili  Nabi  dalam
Senegal  yang  dipimpin  ulama  yang  menghendaki pemimpin  non-Muslim  dalam  masyarakat  yang  dihuni mayoritas  Muslim.  Ulama  tersebut  adalah  al-Asmawī dan  „Abdullāh  Aḥmad  al-Na„īm.  Bahkan  al-Na„īm mengatakan  bahwa  ayat  pelarangan  pemimpin  non- Muslim  tidak  relevan  di  masa  sekarang.  Sedangkan ayat yang mereka kutip sebagai pembolehan pemimpin non-Muslim adalah Q.s. al-Ḥujurāt ayat 13.  Lih. H.M. Mujar  Ibnu  Syarif,  “Memilih  Presiden  Non-Muslim  di Negara  Muslim  dalam  Perspektif  Hukum  Islam,” Jurnal Konsitusi, PPK Fakultas Syari‟ah IAIN Antasari Vol. 2 No. 1  (Juni 2009), 86-103.
mengurus  umat.  Ia  lebih  lanjut  menafsirkan bahwa,  “Sehingga  sudah  lebih  jelas  lagi bahwa  kepemimpinan  itu  tidak  boleh diberikan  kepada  orang  di  luar  Islam  yang tidak  punya  iman  kepada  Nabi  Muhammad Saw.”  Oleh  karena  itu,  ia  mengajak  umat Islam untuk lebih serius memikirkan kepemimpinan, “Jangan  tabu bicara masalah politik  kekuasaan  yang  sesuai  aturan  Islam.” Menurutnya,  persatuan  umat  Islam  penting diawali  dengan  persatuan  para  ulamanya, “Mari  ikhlaskan  niat  untuk  mencari  ridho Allah,  bulatkan  tekad  bahwa  kepemimpinan itu wajib ditangan seorang muslim, dan mari bangun sistem yang kuat untuk kepemimpinan kaum muslimin.” 13
Penafsiran  seperti  ini,  sebagaimana penulis  kutip  pendapat  Mujar  Ibnu  Syarif, pada dasarnya sejalan dengan penafsiran dan pandangan  ulama  kenamaan  sebut  saja:  al- Jasysyāsy,  al-Alūsī,  Ibn  „Arabī,  Kiyā‟  al- Ḥaratsī, Ibn Katsīr, al-Ṣābūnī, al-
Zamakhsyarī,  „Alī  al-Says,  Ṭabāṭabā‟ī,  al- Qurṭūbī,Wahbah al-Zuhaylī, al-Syawkānī, al- Ṭabarī,  Sayyid  Quṭb,  al-Mawardī,  al-
Juwayniī, „Abd al-Wahhāb Khallāf,
Muḥammad  Ḍiyā‟  al-Dīn  al-Rays,  Ḥasan  al- Bannā, Ḥasan  Ismā„īl  Hudaybī, al-Mawdūdī, dan  Taqī  al-Dīn  al-Nabhānī. 14 Kendati
13 Farhan,  “Habib  Rizieq  Ingatkan  Betapa
Pentingnya Kepemimpinan Islam,” http://www.fpi.or.id/2015/11/habib-rizieq-ingatkan-
betapa-pentingnya.html ,  diakses  tanggal  20  Februari 2014 Pukul 20.00 WIB.
14 H.M. Mujar Ibnu Syarif, “Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim,” 88.
demikian,  FPI  menjadikan  dalil  di  atas sebagai  larangan  pemimpin  non-Muslim, tanpa memerhatikan sisi lain dari makna ayat tersebut.
Penafsiran FPI terhadap Ayat-Ayat Mengenai  Ketaatan  terhadap  Pemimpin atau Pemerintah Non-Muslim.
Sebelum  menguraikan  pembahasan ini,  penulis  ingin  menjelaskan  secara  detail sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. FPI sangat menolak  pemimpin  non-Muslim,  mereka beralasan  bahwa  ketika  pemimpin  tidak sesuai  dengan  ajaran  Islam  maka  tidak  perlu dikuti  dan  dihiraukan.  Namun  penulis  ingin menyampaikan dalam pembahasan ini, bagaimana  sikap  FPI  terhadap  anjuran menaati  pemimpin.  Hal  ini  dijelaskan  dalam al-Qur‟ān  yang  menggunakan  kata ūlū  al- amr sebagaimana ayat berikut ini.
                                                                
                                                                                                                                                           15 
Pada  ayat  tersebut  dianjurkan  untuk menaati  Allah,  Rasulullah  dan  pemimpin.
15 Q.s. al-Nisā‟/4: 5.
FPI  memberikan  penafsiran  bahwa  dalam ayat  tersebut,  kata  „taatilah‟  adalah  untuk Allah, kemudian untuk Rasulullah, sedangkan  untuk  kategori  ketiga,  yaitu ūlū al-amr, ia menafsir secara berbeda. Bagi FPI, ūlū  al-amr bisa  diartikan  ulama  dan  umara.
Kata tersebut hanya di- ‘aṭf -kan (digabungkan)  pada  kata  sebelumnya.  Ini adalah isyarat Ilahiah, bahwa taat pada Allah dan  Rasulullah  adalah  bersifat  mutlak, sedangkan  untuk ūlū  al-amr tergantung  jika sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah. 16 Ketika  berbicara  konteks Indonesia, maka ada dua hukum yaitu hukum agama  dan  negara.  Bagi  FPI,  hukum  agama wajib  diikuti,  sedangkan  hukum  negara sifatnya  tidak  mutlak.  Jika  sesuai  dengan syari„ah  Islam  maka  wajib  dikuti,  jika  tidak, wajib diingkari. 17
Term Kufr dalam  al-Qur’ān:  Sebuah

## Pendekatan Semantik
Secara  etimologis,  semantik  adalah disiplin  ilmu  yang  berhubungan  dengan fenomena  makna  dalam  pengertian  yang lebih luas dari kata. Saking luasnya sehingga hampir  apa  saja  yang  mungkin  dianggap memiliki makna merupakan obyek semantik. 18 Dalam  kajian  semantik  perlu
16 Al-Habib    Muhammad  Rizieq  bin  Husein Syihab, Dialog FPI Amar Ma’ruf Nahi Munkar, 234.
17 Al-Habib    Muhammad  Rizieq  bin  Husein Syihab, Dialog FPI Amar Ma’ruf Nahi Munkar, 234.
18 Toshihiko  Izutsu, Relasi  Tuhan  dan Manusia:  Pendekatan  Semantik  terhadap  Al-Qur’an , terj.  Agus  Fahri  Husein  dkk.  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, Cet. I, 1997), 2.
dibedakan  antara  makna  dasar  dan  makna relasional.  Makna  dasar  adalah  sesuatu  yang melekat  pada  kata  itu  sendiri,  yang  selalu terbawa  di  manapun  kata  itu  diletakkan. Misalnya,  term kafara secara  tepat  dan mendasar  berarti  „tidak  bersyukur.‟  Hal  ini benar-benar  berlawanan  dan  menjadi  lawan dari  term syakara. Ini  adalah  makna  lazim dari  kata  kerja kafara dalam  konteks  bahasa Arab  yang lebih luas. Makna dasar dari kata kerja  ini  sendiri  tidak  berubah  baik digunakan  oleh  orang  Arab  Muslim  maupun non  Muslim;  kata  ini  dikenal  oleh  seluruh masyarakat  penutur  bahasa  Arab.  Selain  itu, makna  dasar  dari  kata  ini  tetap  begitu  sejak masa pra-Islam hingga sekarang. 19
Sedangkan  makna  relasional  adalah sesuatu  yang  konotatif  yang  diberikan  dan ditambahkan  pada  makna  yang  sudah  ada dengan  meletakkan  kata  itu  pada  posisi khusus,  dalam  bidang  khusus,  berada  pada relasi  yang  berbeda  dengan  semua  kata-kata penting lainnya dalam sistem tersebut. Dalam perkembangan  sejarah,  terjadilah  pergeseran makna,  bagaimana  kata  kerja kafara atau bentuk  nominalnya kufr menyimpang sedikit dari  makna  aslinya  „tidak  bersyukur‟  dan menjadi  semakin  lebih  dekat  pada  makna
19 Toshihiko  Izutsu, Relasi  Tuhan  dan Manusia:  Pendekatan  Semantik  terhadap  Al-Qur’an , 12, 14.
„tidak percaya‟ sebagai bentuk pengingkaran dari konsep iman. 20
Oleh  Toshihiko  Izutsu  term kufr (tidak  percaya)  dan  orangnya  disebut kāfir merupakan istilah kunci dari seluruh pemikiran  Qur‟ān,  yang  lawan  katanya adalah  term īmān (percaya)  dan  orangnya disebut mu’min . 21 Berangkat dari pendekatan semantik  dalam  menganalisis  term kufr , maka  makna  yang  terkandung  di  dalamnya bersifat  definit,  yaitu  setiap  manusia  yang tidak  pandai  bersyukur,  tidak  memiliki pendirian yang kuat (dalam konteks kebaikan),  ragu  terhadap  kehebatan  Tuhan semesta alam, tertutup, memonopoli kebenaran,  dan  tidak  percaya  terhadap keandalan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sama sekali  istilah kufr dalam  al-Qur‟ān  itu  tidak menunjuk  pada  sebuah  agama,  melainkan pada  prilaku  atau  praktik  keagamaan  setiap pemeluknya  yang  jauh  dari  nilai-nilai  ajaran yang terkandung dalam sebuah agama.
Dalam buku Al-‘Adālah al- Ijtimā‘iyyah  fī  al-Islām (Keadilan  Sosial dalam  Islam)  karya  Sayyid  Quṭb  (1906- 1966),  yang  dikutip  oleh  Munawir  Sjadzali, dikatakan bahwa tolak ukur sebuah
20 Toshihiko  Izutsu, Relasi  Tuhan  dan Manusia:  Pendekatan  Semantik  terhadap  Al-Qur’an , 12, 15. 21 Toshihiko  Izutsu, Konsep  Kepercayaan dalam  Teologi  Islam:  Analisis  Semantik  Iman  dan Islam ,  terj.  Agus  Fahri  Husein  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, Cet. I, 1994), h. 7-8. Lih. juga bukunya yang lain, Konsep-Konsep Etika Religius dalam Qur’an , terj. Agus Fahri Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. I, 1993), 143-4.
pemerintahan yang baik adalah kesejahteraan dan  keadilan  sosial,  dan  dalam  banyak  hal tidak  mengenal  fanatisme  ras,  kedaerahan, dan  keagamaan.  Terdapat  persamaan  hak antara  pemeluk  berbagai  agama. 22 Dari  sini dapat  dipetik  sebuah  pemahaman,  bahwa sebuah tata negara harus sesuai syari„at Islam sesungguhnya,  yaitu  dari  sisi  kesejahteraan dan  keadilan  sosial,  serta  permusyawaratan dan perwakilan. Terlepas sistem pemerintahannya  seperti  apa,  dan  dipimpin oleh manusia  yang beragama  Islam atau non Islam.  Hal  ini  karena  sama  saja  tidak  berarti apa-apa  ketika  sebuah  negara  dipimpin  oleh seorang  Muslim  tapi  jauh  dari  nilai-nilai syari„at  sesungguhnya,  seperti  tidak  korupsi, menegakkan keadilan, dan kesejahteraan bagi semua kalangan.
Berdasarkan pemikiran di atas selanjutnya  kita  harus  membedakan  hal  atau aspek  apa  saja  yang  menjadi  pokok  ajaran dari  agama-agama,  termasuk  aspek  dari prilaku  manusianya  dari  setiap  pemeluk agama-agama.
Semua  agama  mengajarkan  dan menjunjung tinggi kebaikan, etika, menegakkan  keadilan,  memberikan  rasa damai  dan  kemakmuran.  Namun  ketika berbicara  dari  aspek  prilaku  manusia  dari setiap  pemeluk  agama-agama  tentulah  tidak semuanya  baik  dan  benar  sesuai  ajaran
22 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara: Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran (Jakarta:  UI-Press, 1993), 149-50.
agama,  tidaklah  semua  orang  yang  ber-KTP Islam  adalah  pasti  berprilaku  sesuai  ajaran agama.
Penafsiran  FPI  dalam  Kacamata  Khaled Abou El-Fadl dan Abdullah Saeed
Penafsiran  yang  dilakukan  oleh  FPI terhadap  ayat  yang  dijelaskan  di  atas  bisa dikategorikan  tekstualis.  Kalau  kita  merujuk terhadap penilaian Abdullah Saeed, penafsiran  tekstualis  adalah  penafsiran  yang terlihat  jelas  sekali  memercayai  isi  teks  ayat tanpa  memertimbangkan  sisi  makna  lain, seperti asbāb  al-nuzūl (sebab-sebab  atau landasan  turun  ayat.)  Kemudian  di  samping itu, Saeed juga berpandangan, orang tekstualis adalah orang  yang menolak sosial- sejarah  al-Qur‟ān  serta  memercayai  tafsir klasik sebagai tafsir yang otoritatif. 23
Adapun  penilaian  Khaled  Abou  El- Fadl  terhadap  penafsiran  yang  seperti  ini justru terjebak dalam otoritarianisme. Maksudnya  individu  dan  institusi  ( reader ), mencoba  mengambil  alih—untuk  tidak
23 Abdullah  Saeed, Interpreting  the  Qur’an: Towards a Contemporary Approach (Oxford:
Routledge,  2006),  50.  Dalam  persoalan  tekstualis  ada tiga yang digarisbawahi dan yang menjadi acuan Saeed yaitu penafsiran yang selalu berpedoman, pertama , ada teks  yang  sudah  disajikan  dan  ditetapkan  sebagai fondasi  yang  obyektif  dalam  memahami  al-Qur‟ān . Kedua ,  beberapa  ayat  dan  Ḥadīts  banyak  yang menyatakan  kalau  Islam  sudah  menjadi  agama sempurna,  secara  syari„ah  baik  berkaitan  dengan individu dan sosial sedangkan yang ketiga ,  penafsir al- Qur‟ān  yang  cenderung  tekstualis  tidak  memerlukan hubungan  dan  konfirmasi  dari  nalar  pemikiran  lebih mendalam.  Mereka  percaya  pada  isi  teks  tersebut  dan paten dalam satu makna. Ketiga prinsip ini dianut oleh penafsiran FPI.
menyebutnya  merampas—otoritas  Tuhan ( Author ),  semisal  menempatkan  dirinya  atau lembaganya  sebagai  satu-satunya  pemilik absolut,  sumber  otoritas  kebenaran  dan menafikan  pandangan  yang  dikemukan  oleh penafsir lainnya.
Di  sini  terjadi  proses  perubahan secara 24 instan  yang  sangat  cepat  dan mencolok, yaitu metamorphosis, atau menyatu reader dengan author .  Dalam  arti, reader tidak  peduli  pada  keterbatasan- keterbatasan  yang  melekat  dalam  diri  dan institusinya  menjadi  Tuhan  ( Author )  yang tidak  terbatas.  Tidak  berlebihan  jika  sikap otoritarianisme  seperti  ini  dianggap  sebagai tindakan  despotisme  dan  penyelewengan yang nyata dari nalar kebenaran Islam.
Agar  selamat  dari  otoritarianisme, maka  ia  mengajukan  relasi  antara  teks  ( text ) atau nas, penulis atau pengarang ( author ) dan pembaca ( reader ) dalam dinamika pergumulan  pemikiran  Islam.  Seharusnya kekuasaan  (otoritas)  adalah  mutlak  menjadi hak  Tuhan.  Hanya  Tuhanlah  ( Author )  yang tahu  apa  yang  sebenarnya  Ia  kehendaki. Manusia ( reader ) hanya mampu memosisikan  dirinya  sebagai  penafsir  atas maksud teks yang diungkapkan Tuhan. 25
24 Khaled  Abou  El-Fadl, Speaking  in  God’s Name:  Islamic  Law,  Authority  and  Women (Oxford: Oneworld Publication, 2003), 50.
25 Khaled  Abou  El-Fadl, Speaking  in  God’s Name, 51.  El-Fadl  memberikan  kriteria,  agar  penafsir tidak  terjerumus  dalam  otoritarianisme  terdapat  5 (lima)  syarat  yang  harus  dipenuhi  wakil  Tuhan: kejujuran ( honesty ), kesungguhan ( diligence ), kemenyeluruhan ( comprehensiveness ), rasionalitas

## Simpulan
Dari  pembahasan  di  atas,  terlihat dengan  jelas  bahwa  penafsiran  FPI  tentang kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat  Islam  secara  konsitusi  tidak diperbolehkan. Bahkan menurut FPI kepemimpinan  non-Muslim  wajib  ditentang seperti  walikota  Solo,  lurah  Lenteng  Agung, dan  lain  sebagainya.  Sehingga  menurut  FPI, orang Islam yang mendukung kepemimpinan mereka divonis zalim, fasiq dan munafiq.
Penafsiran  yang  dikemukakan  oleh FPI  di  atas  cenderung  tekstualis.  Pasalnya tidak  memerhatikan  makna  lain,  dan  hanya percaya  pada  teks  semata.  Penafsiran  yang seperti  ini  justru  bersifat  memaksa  dan tergolong  ideologis,  yang  kemudian  jatuh dalam jurang otoritarianisme.
( reasonableness ), dan pengendalian diri ( self- restraint .)  Mengunakan  penilaian  ini,  maka  FPI  tidak memenuhi syarat di atas.

## Daftar Pustaka
Fadl,  Khaled    Abou  El, Speaking  in  Gods  Name:  Islamic  Law,Authority  and  Women. Oxford:  Oneworld  Publication, 2003.
Hanafi,  Muchlis  M., Al-Qur’an  dan  Kenegaraan:  Tafsir  al-Qur’an  Tematik. Jakarta:  Lajnah  Pentashihan  al-Qur‟an, 2011.
Ibn Katsīr, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, terj. M. Nasib Ar-Rifa‟i. Jakarta: Gema Insani, 1999. Ibn Khaldūn, „Abd al-Raḥmān, Muqaddimah. T.p.: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubs, t.t. Izutsu,  Toshihiko, Konsep-konsep  Etika  Religius  dalam  Qur’an ,  terj.  Agus  Fahri  Husein.  Yogyakarta:  Tiara  Wacana, Cet. I, 1993.
-------, Konsep  Kepercayaan  dalam  Teologi  Islam:  Analisis  Semantik  Iman  dan  Islam ,  terj.  Agus  Fahri  Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. I, 1994.
-------, Relasi  Tuhan  dan  Manusia:  Pendekatan  Semantik  terhadap  Al-Qur’an ,  terj.  Agus  Fahri  Husein  dkk. Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. I, 1997.
Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī, Tafsir Jalalain, Berikut Asbabun Nuzul Ayat , terj. Bahrun Abubakar, cet 4. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.
al-Jawwād, Muhammad „Abd, Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah, terj. Abdurrahman Jufri. Solo: Pustaka Iltizam, 2009. al-Mawardī, Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah. Beirut: Dār al-Fikr, 1980. Saeed, Abdullah, Interpreting the Qur’an: Towards a Coontemporary Approach . Oxford: Routledge, 2006. Shaleh, Rahman, “Referensi Islam dalam Memilih Pemimpin,” Jurnal Konsitusi, PPK Fakultas Syari‟ah IAIN Antasari Vol 2 no 1  (Juni 2009.) Shihab,  M.Quraish, Tafsir  al-Mishbah:  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  al-Qur’an, Volume  2.  Ciputat:  Lentera  Hati, 2000.
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran . Jakarta: UI-Press, 1993. Syarif, H.M. Mujar Ibnu, “Memilih  Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Konsitusi, PPK Fakultas Syari‟ah IAIN Antasari Vol 2 no 1  (Juni 2009.) Syihab,  Al-Habib  Muhammad  Rizieq  bin  Husein, Dialog  FPI  Amar  Ma’ruf  Nahi  Munkar:  Menjawab  Berbagai Tuduhan terhadap Gerakan Nasional anti Ma’siat di Indonesia . T.p: Pustaka Ibnu Sidah, 2008. Quṭb, Sayyid, Tafsīr fī Ẓilāl al-Qur’ān, terj. As‟ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2002. al-Zuhaylī, Wahbah, Fiqh al-Islāmī wa ‘Adillatuhu. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.