## Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sanksi Pajak Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan
Lucy Adha Syahfiri 1 , Hermaya Ompusunggu 2
1,2) Universitas Putera Batam
1) lucysyahfitri@gmail.com , 2) hermayaompusunggu@gmail.com
*Corresponding Author
Diajukan : 20 Juli 2023 Disetujui : 20 Juli 2023
Dipublikasi : 1 Januari 2024

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  how  individual  taxpayer  compliance  at  KPP  Pratama  batam  is influenced by the influence of Account Representative Service Quality, Tax Sanctions and E-Filling taxpayer awareness. The population in this study were 400,034 individual taxpayers registered at KPP  Pratama  batam. The  analytical  method  in  this  study  is  multiple  linear  regression.  The sampling  technique  uses  proportional  random  sampling,  which  is  calculated  using  the  slovin formula so that a sample size of 100 respondents is obtained.  The data source used is primary data through  questionnaires,  while  the  data  analysis  technique  used  is  multiple  linear  regression analysis. The results of this study indicate that the Quality of Account Representative Services, Tax Sanctions and E-Filling have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance.
Keywords: Account Representative ; Tax ; taxpayer compliance

## PENDAHULUAN
Sistem  perpajakan  yang  berlaku  saat  ini  adalah  self  assessment,  yaitu  sistem  pemungutan  dan penghitungan pajak yang menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini menggambarkan bahwa sejumlah faktor, termasuk tingkat kepatuhan wajib  pajak,  sangat  mempengaruhi  hal  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sejumlah  faktor, termasuk pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesungguhan dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang ditunjukkan dengan pemahaman mereka tentang fungsi pajak dan kesungguhan mereka dalam membayar dan melaporkan pajak, dapat digunakan untuk mengukur kesadaran masyarakat. Meskipun mengikuti pendekatan self-assessment, namun perlu ada  konsekuensi jika  persyaratan  tersebut  tidak  dipenuhi.  ketentuan  yang mengendalikan sanksi dan  pelaporan  pajak  mendapatkan  ketentuan  yang  mengendalikan  sanksi  dan  aturan  yang  telah tercantum dalam UU KUP.(Hasani & Asalam, 2023)
Penting untuk terus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak agar pemungutan pajak dapat  dilakukan  secara  lebih  efektif.  Hal  ini  penting  karena  pendapatan  dari  sektor  perpajakan menjadi  sumber  pendapatan  negara  yang  signifikan,  yang  kemudian  dapat  digunakan  untuk membiayai  berbagai  program  dan  kebijakan  pemerintah  dalam  memajukan  perekonomian  dan kepentingan umum. Di Kota Batam, jumlah wajib pajak terus bertambah, namun perkembangan ini tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak, yang tentu saja berakibat pada kerugian negara. Tabel berikut ini menunjukkan tingkat kepatuhan pajak di Kota Batam:
Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
Sumber : KPP Pratama Batam Selatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015, Account Representative  (AR)  tersedia  sebagai  penghubung  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  bertugas membantu  setiap  Wajib  Pajak  dalam  melakukan  bimbingan/imbauan,  konsultasi,  analisis,  dan pengawasan.  Pegawai  yang  ditunjuk  dan  diakui  sebagai  Account  Representative  di  Kantor Pelayanan Pajak disebut Account Representative (AR). Tugas intensifikasi pajak dilakukan oleh Account  Representative,  yang  juga  memberikan  penyuluhan  dan  himbauan,  konsultasi,  analisis, dan  pengawasan  terhadap wajib  pajak.  Mereka  adalah  salah  satu  ujung tombak dalam  menggali potensi  penerimaan  negara  di  bidang  pajak Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel pengawasan Account Representative berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  (Ariesta & Suryaningsih, 2020)
Prinsip-prinsip  dasar  dan  praktik  pajak  diatur  oleh  undang-undang.  Sanksi  adalah  jenis hukuman  yang  diberikan  kepada  mereka  yang  melanggar  hukum.    Sanksi  diperlukan  untuk memastikan  bahwa  peraturan  atau  regulasi  tidak  dilanggar.  Sanksi  pajak  untuk  pelanggaran diperlukan agar undang-undang pajak dipatuhi. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, atau dipatuhi, sesuai  dengan  definisi  berikut  ini.    Dengan  kata  lain,  denda  pajak  berfungsi  sebagai  tindakan preventif  untuk  memastikan  bahwa  wajib  pajak  tidak  melanggar  peraturan  perpajakan.  Dengan menjatuhkan  hukuman  kepada  wajib  pajak  yang  ceroboh,  maka  wajib  pajak  yang  bersangkutan akan  jera  untuk  melakukan  kecurangan  atau  dengan  sengaja  mengabaikan  kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak juga akan lebih memilih untuk patuh dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya daripada harus menanggung sanksi yang diberikan  menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan diterima. (Wijayani, S, M, A, 2019)
E-Filling  adalah  formulir  online  elektronik  yang  dapat  disampaikan  melalui  internet. Memanfaatkan  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  secara  online  dan  real  time  berbasis  web, sebuah penyedia jasa telah bermitra dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan layanan aplikasi (Satria, 2018) penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Maulidina & Nurhayati, 2023)
Kesesuaian dengan peraturan perpajakan adalah faktor utama yang berhubungan erat dengan kepatuhan  wajib  pajak  individu.  Ketika  wajib  pajak  mematuhi  kewajiban  perpajakan  mereka dengan  baik,  hal  ini  berdampak  positif  pada  kelancaran  pembangunan.  Sebaliknya,  jika  tingkat kepatuhan rendah, hal ini dapat menghambat pembangunan. Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang berdampak luas. Salah satunya adalah  tarif  pajak  yang  diterapkan.  Jika  tarif  pajak  terlalu  tinggi  atau  tidak  adil,  hal  ini  dapat
Tahun WPOP yang Terdaftar SPT yang dilaporkan SPT yang tidak dilaporkan Tingkat Kepatuhan 2018 290.808 49.258 241.550 16,93% 2019 308.712 53.500 255.212 17,33% 2020 341.939 52.788 289.151 15,43% 2021 370.573 56.117 314.456 15,14% 2022 400.034 61.019 339.015 15,25%
mengurangi  motivasi  wajib  pajak  untuk  mematuhi  kewajiban  mereka  (Agustini  &  Widhiyani, 2019). Selain itu, sanksi pajak yang tegas dan efektif juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Ketika sanksi yang diberlakukan cukup berat, wajib pajak akan cenderung lebih patuh. Sosialisasi pajak juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika pemerintah memberikan informasi yang jelas dan terus-menerus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar  pajak,  ini  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan.  Penerapan  e-filing  atau penggunaan  sistem  elektronik  untuk  melaporkan  pajak  juga  dapat  mempengaruhi  kepatuhan (Impiyati & Saidah Napisah, 2022).
Dengan  menyediakan  kemudahan  dan  kenyamanan  dalam  proses  pelaporan  pajak,  wajib pajak cenderung lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban mereka. Selain itu, kualitas pelayanan dari petugas pajak atau akuntan pajak yang bertanggung jawab juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang baik, termasuk bantuan yang memadai dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan,  mereka  akan  lebih  termotivasi  untuk  mematuhi peraturan.  Pemeriksaan  dan  penagihan  pajak  yang  efektif  juga  dapat  mempengaruhi  kepatuhan. Jika wajib pajak tahu bahwa pelanggaran mereka akan ditindak secara tegas dan penagihan pajak akan dilakukan secara efisien, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.  Secara  keseluruhan,  faktor-faktor  ini  berkontribusi  pada  peningkatan  atau  penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan mengelola faktor-faktor ini guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan yang lancar. (Sulistyari dkk, 2022).

## STUDI LITERATUR
Penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha melayani kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Berikut ini adalah inti dari pelayanan publik: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas departemen- departemen  pemerintah  dan  organisasi-organisasi  yang  memberikan  pelayanan  publik. Meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  di  bidang  bantuan  publik.  Mendorong  penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan sehingga (Naufal Mallarangi et al., 2019).
Menurut teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor luar yang mempengaruhi pandangan wajib  pajak  dalam  mengevaluasi  perilakunya.  Mempengaruhi  bagaimana  seorang  wajib  pajak memandang  tindakan  wajib  pajak  lain  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  kepatuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. berdasarkan pengertian pembelajaran sosial Wajib Pajak dapat memperoleh pengetahuan praktis melalui pengalaman dan pengamatan langsung atas sanksi yang diterapkan fiskus pada Wajib Pajak yang melanggar hukum. sanksi yang diterapkan fiskus pada wajib pajak yang melanggar hukum Perpajakan (Pelayanan et al., 2013).
Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan situasi di mana Seseorang mematuhi suatu perintah atau serangkaian peraturan. Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu  perilaku  yang  didasari  oleh  pemahaman  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Seperti halnya wajib  pajak  yang  berusaha  memenuhi  kewajibannya,  seperti  membayar  pajak  tepat  waktu,  teori kepatuhan  dapat  menginspirasi  seseorang  untuk  lebih  patuh  terhadap  peraturan  yang  berlaku. Pembayaran pajak yang dilakukan tepat waktu dapat menguntungkan bagi wajib pajak itu sendiri karena  tidak  akan  dikenakan  denda  atas  keterlambatan  pembayaran  dan  juga  dapat  membantu negara (Fatmawati & Adi, 2022).
Oleh  karena  itu,  wajib  pajak  akan  mempercayai  sistem  e-filing  sebagai  sarana  untuk menyampaikan  tanggung  jawab  pajak  mereka  asalkan  mereka  merasa  aman  dan  privat  dalam menggunakannya.    Sesuai  dengan  hipotesis  TTF  yang  menyatakan  bahwa  keamanan  dan kerahasiaan  sistem  e-filing  merupakan  faktor  pendukung  yang  mendorong  wajib  pajak  untuk menggunakan e-filing (Chairani & Farina, 2021)
Penelitian  sebelumnya  di  dalam  literatur  telah  mengamati  berbagai  temuan  yang membantu spekulasi yang diusulkan dalam penelitian ini, yang meliputi penelitian yang dilakukan
oleh  (Adriani  &  Ramdan,  2020)  yang  mengamati  bahwa  penjualan  pajak  memiliki  dampak langsung  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Konsekuensi  dari  penelitian  ini  (Adriani  et  al.) menekankan  pentingnya  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  bagian  dari  administrasi perpajakan, pada saat yang sama dengan temuan yang berbeda dengan bantuan Ulyani (2017) yang menyoroti  pentingnya  penawaran  yang  sangat  memuaskan  yang  dilengkapi  dengan  bantuan pemasar  keuangan  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Pemasar  akuntansi  yang memberlakukan bisnis mutakhir perlu menawarkan penawaran yang kuat dan ramah lingkungan kepada  wajib  pajak  di  bawah  pengawasan  mereka.  Seorang  agen  akuntansi  yang  ahli  dan berorientasi  pada  layanan  perlu  memiliki  kemampuan  untuk  membujuk  kepatuhan  wajib  pajak. Selain itu, penelitian dengan menggunakan (Mardiasmo, 2018) menunjukkan bahwa konsekuensi pajak  memainkan  fungsi  penting  dalam  memastikan  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  undang- undang perpajakan. Konsekuensi pajak digunakan sebagai cara untuk memastikan kepatuhan pajak dengan  bantuan  wajib  pajak.  Karena  gaya  hidup  konsekuensi  yang  kuat  dan  kuat,  wajib  pajak diprediksi akan mematuhi undang- undang perpajakan. itu, penelitian yang dilakukan oleh Sutari dan Urumsa (2022) menemukan bahwa penerapan e-submitting berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak.  E-submitting  memberikan  kenyamanan  dan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  untuk melaporkan SPT secara elektronik. E-submitting yang dilakukan secara online dan real-time dapat meminimalisir  kesalahan  dan  meningkatkan  akurasi  SPT.  Hal  ini  juga  dapat  berdampak  pada kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Berdasarkan  temuan-temuan  tersebut,  spekulasi  yang diajukan dalam penelitian ini cukup beralasan. Layanan instruksi pajak yang baik, sanksi pajak, dan  penerapan  e-submitting  adalah  ide  untuk  mengarahkan  kepatuhan  wajib  pajak,  baik  secara pribadi  maupun  bersama-sama.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  ingin  melihat  hubungan antara variabel-variabel tersebut.

## Hipotesis
Adapun bentuk hipotesis penelitian dalam kerangka penulisan ini adalah sebagai berikut: H1: Kualitas Pelayanan Account Representative Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi.
H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. H3: Penerapan E-Filling Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. H4: Kualitas Pelayanan Account Representative, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Filling Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## Kerangka Pemikiran

## METODE
Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang disajikan berupa angka dan dianalisis menggunakan metode statistik (Ompusunggu dkk, 2022). Dalam pendekatan analisis ini, serangkaian pengujian dilakukan oleh peneliti untuk memverifikasi asumsi klasik. Pengujian tersebut  meliputi  uji  validitas,  uji  reliabilitas,  uji  normalitas,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji multikolinearitas. Selain itu, Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan yang berjumlah 400.034 orang.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, penelitian ini menggunakan total 100 responden yang  berasal  dari  KPP  Pratama  Batam  Selatan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, data dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan variabel yang relevan dan jenis respondennya. Setelah itu, data dianalisis dengan mentabulasikan informasi  sesuai  dengan  variabel  yang  terkait  dengan  semua  responden.  Selanjutnya,  data  dari setiap  elemen  yang  ada  dijelaskan  secara  rinci  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih mendalam.  Kemudian,  dilakukan  perhitungan  yang  relevan  untuk  menjawab  rumusan  masalah yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Langkah  terakhir  melibatkan  pengujian  hipotesis  yang  ada berdasarkan  data  yang  telah  dianalisis.  Melalui  pengujian  hipotesis,  peneliti  dapat  mengambil kesimpulan tentang keberlakuan atau penolakan hipotesis yang telah diajukan. Dengan demikian langkah yang dibuat dalam riset ini meliputi pengelompokkan data, penjabaran data, perhitungan statistik, dan pengujian hipotesis (Chandrarin, 2018).
Analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini diproses menggunakan perangkat lunak Statistika Program Service Solution (SPSS) versi 25 untuk platform Windows.

## HASIL
Uji Validasi Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Petugas Pajak No Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan 1 X1.1 0,336 0.197 Valid 2 X1.2 0,450 0.197 Valid 3 X1.3 0,423 0.197 Valid 4 X1.4 0,363 0.197 Valid 5 X1.5 0,297 0.197 Valid
Sumber: Data diolah SPSS Versi 25 (2023)
Uji Korelasi Pearson Product Moment atau r hitung X1.1 sebesar 0,336, X1.2 sebesar 0,450, X1.3 sebesar 0,423, X1.4 sebesar 0,363, X1.5 sebesar 0,297sedangkan r table 0,197. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel (X₁) sudah valid karena r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Maka seluruh item pernyataan dalam variabel kualitas pelayanan Account Representative (X₁) sudah valid karena telah memenuhi kriteria tersebut.
Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak No Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan 1 X2.1 0,324 0.197 Valid 2 X2.2 0,313 0.197 Valid 3 X2.3 0,450 0.197 Valid 4 X2.4 0,360 0.197 Valid
Sumber: Data diolah SPSS Versi 25 (2023)
Uji  Korelasi  Pearson  Product  Moment  atau  r  hitung  X2.1  sebesar  0,324,  X2.2  sebesar 0,313,  X2.3  sebesar  0,450,  X2.4  sebesar  0,360.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel sanksi pajak (X2) sudah valid karena r hitung lebih besar dari  nilai  r  tabel.  Maka  seluruh  item  pernyataan  dalam  variabel  sanksi  pajak  (X2)    sudah  valid karena telah memenuhi kriteria tersebut.
Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem E- Filling No Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan 1 X3.1 0,681 0.197 Valid 2 X3.2 0,219 0.197 Valid 3 X3.3 0,489 0.197 Valid 4 X3.4 0,225 0.197 Valid 5 X3.5 0,306 0.197 Valid 6 X3.6 0,413 0.197 Valid
Sumber: Data diolah SPSS Versi 25 (2023)
Uji  Korelasi  Pearson  Product  Moment  atau  r  hitung  X3.1  sebesar  0,681,  X3.2  sebesar 0,219, X3.3 sebesar 0,489, X3.4 sebesar 0,225, X3.5 sebesar 0,306, X3.6 sebesar 0,413, sedangkan r table 0,197. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel (X₃) sudah valid karena r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Maka seluruh item pernyataan dalam variabel penerapan sistem E-Filling (X₃) sudah valid karena telah memenuhi kriteria tersebut.
Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
No Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan 1 Y1 0,334 0.197 Valid 2 Y2 0,325 0.197 Valid 3 Y3 0,326 0.197 Valid 4 Y4 0,411 0.197 Valid 5 Y5 0,294 0.197 Valid 6 Y6 0,301 0.197 Valid
Sumber: Data diolah SPSS Versi 25 (2023)
Uji  Korelasi  Pearson  Product  Moment  atau  r  hitung  Y1  sebesar  0,334,  Y2  sebesar  0,3258,  Y3 sebesar  0,326,  Y4  sebesar  0,411,  Y5  sebesar  0,294,  Y6  sebesar  0,301  sedangkan  r  table  0,197. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  item  pernyataan  dalam  variabel  kepatuhan wajib  pajak  (Y)  sudah  valid  karena  r  hitung  lebih  besar  dari  nilai  r  tabel.  Maka  seluruh  item pernyataan dalam variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sudah valid karena telah memenuhi kriteria tersebut.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Tabel 6 Uji One Sample Kolmogrov Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 4.24258442 Most Extreme Differences Absolute .047 Positive .044 Negative -.047 Test Statistic .047 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Data diolah SPSS Versi 25 (2023)
Berdasarkan tabel 4.4  didapatkan nilai Asympsig. 2-tailed (0,200 > 0,05) dapat disimpulkan data penelitian  ini  berdistribusi  normal.  SPSS  akan  menampilkan  output  yang  berisi  p-plot  atau probability  plot  yang  menunjukkan  sejauh mana  data  cocok  dengan  distribusi  normal.  Jika  data cukup normal, titik-titik pada plot akan berada sekitar garis lurus yang mewakili distribusi normal
Uji Multikolinearitas
Tabel 7 Uji Multikolinearitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 1.709 .847 2.019  .046 Account Representative .350 .093 .302  3.769  .000 .305  3.280 Sanksi Pajak .411 .100 .521  4.094  .000 .121  8.282 E Filing -.013 .067 -.017  -.194  .847 .264  3.785
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sumber: Data diolah SPSS Versi 25 (2023) Berdasarkan tabel 4.6 variabel kualitas pelayanan account representative nilai VIF  (3.280< 10) nilai tolerance 0,305 > 0,10), variabel sanksi pajak nilai VIF  (8.282< 10) nilai tolerance 0,121 > 0,10), variabel e filling  nilai  VIF    (3.785<  10)  nilai  tolerance  0,264  >  0,10).  Semua  variabel  independen  tidak  ada  gejala multikolinearitas ditarik kesimpulan bahwa tidak mengalami gejala multikolinearitas

## Uji heteroskedastistas
Gambar 4.1 Scatterplot
Sumber: Data diolah SPSS Versi 25 (2023)
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memeriksa apakah varians residual dalam sebuah model regresi berbeda secara signifikan di sepanjang rentang nilai prediktor. Berdasarkan gambar diatas 4.3 diatas scatterplot yang dihasilkan menampilkan titik-titik yang menyebar secara tidak teratur dan titik-titik menyebar keatas maupun kebawah, artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
Uji Regresi Liner Berganda
Tabel 8 Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.486 2.848 1.224 .224 Kualitas Pelayanan Account Representative .066 .052 .073 1.273 .206 Sanksi Pajak .654 .096 .640 6.803 .000 E Filing .291 .130 .208 2.230 .028
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sumber: Data diolah SPSS Versi 25 (2023)
Berdasarkan rumus persamaan regresi linear berganda menyajikan korelasi variabel independen dan dependen secara parsial, maka:
Y= 3,486 + 0,066 X1+ 0,654 X2 + 0,291 X3  + e Nilai konstanta, yaitu 3,486 artinya apabila variabel kualitas pelayanan, account representative, sanksi pajak dan e-filling dianggap tidak memiliki perubahan maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi nilainya adalah 3,486.
Nilai koefisien pada variabel kualitas account representative yaitu 0,066 artinya apabila terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel account representative maka akan menambah kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,066
Nilai koefisien pada variabel sanksi pajak yaitu 0,654 artinya apabila terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel sanksi pajak maka akan menambah kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,654.
Nilai koefisien pada variabel e-filling yaitu 0,291 artinya apabila terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel e-filling maka akan menambah kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,291
Tabel 9 Uji Parsial (t) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.486 2.848 1.224 .224 Kualitas Pelayanan Account Representative .066 .052 .073 1.273 .206 Sanksi Pajak .654 .096 .640 6.803 .000 E Filing .291 .130 .208 2.230 .028
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sumber: Data diolah SPSS Versi 25 (2023)
Berdasarkan  tabel  diatas  variabel  kualitas  pelayanan  account  representative  memperoleh  nilai signifikan 0.206>0.05 dan nilai t hitung 1,273 < 1,66105. Dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kualitas pelayanan Account representative tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel sanksi pajak memperoleh nilai signifikan 0.00<0.05 dan nilai t hitung 6.803 > 1,66105. Dapat diambil kesimpulan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Variabel  e-filling  memperoleh  nilai  signifikan 0.028<0.05 dan nilai t hitung 2.230 > 1,66105. Dapat diambil kesimpulan bahwa variabel e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Tabel 10 Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1311.345 3 437.115 75.309 .000 b Residual 557.215 96 5.804 Total 1868.560 99
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
b. Predictors: (Constant), E Filing, Kualitas Pelayanan Account Representative, Sanksi Pajak
Sumber: Data diolah SPSS Versi 25 (2023)
Berdasarkan  tabel  diatas  didapatkan  nilai  f  hitung  104.256>3.94    dan  nilai  signifikansi  0,000  < 0,05.  Dapat  disimpulkan  variabel  kualitas  pelayanan,  account  representative,sanksi  pajak  dan  e filing secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Tabel 11 Uji Determinasi (R 2 )
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .838 a .702 .692 2.40922
a. Predictors: (Constant), E Filing, Kualitas Pelayanan Account Representative, Sanksi Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan  tabel  diatas  didapatkan  nilai  Adjusted  R  square  senilai  0,838  atau  83,8% Artinya kontribusi variabel independen dapalam penelitian ini 83,8%. Hal ini berarti sisa 16,2% dipengaruhi variabel lainnya seperti pengetahuan wajib pajak.

## PEMBAHASAN
Studi ini menemukan bahwa auditor yang membantu masyarakat dalam membayar pajak tidak berpengaruh  besar  terhadap  kepatuhan  mereka  terhadap  peraturan.  Studi  ini  juga  menemukan bahwa  auditor  yang  berpengalaman  dapat  membantu  orang  menghindari  kesalahan  pada  pajak mereka,  tetapi  tidak  membuat  perbedaan  besar  dalam  hal  apakah  mereka  mengikuti  aturan  atau tidak.  Penelitian  lain  menemukan  hal  yang  sama  tentang  kualitas  layanan  dari  auditor.  Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa orang-orang yang membantu dalam hal pajak dapat membuat perbedaan besar dalam hal apakah orang mengikuti aturan atau tidak. Bantuan yang baik dari orang- orang  ini  dapat  membuat  orang  lebih  mudah  membayar  pajak  dan  mengikuti  aturan.  Secara keseluruhan, penelitian ini mengatakan bahwa kualitas bantuan dari orang-orang ini tidak membuat perbedaan besar dalam hal apakah orang mengikuti peraturan atau tidak, meskipun penelitian lain telah menemukan hubungan positif antara kualitas bantuan dan mengikuti peraturan. Jadi, masih ada hal-hal lain yang mempengaruhi apakah orang mengikuti aturan pajak atau tidak.
Studi  ini  menemukan  bahwa  ketika  orang  dikenakan  biaya  tambahan  karena  tidak  mengikuti peraturan  pajak,  mereka  akan  lebih  cenderung  mengikuti  peraturan  tersebut.  Hal  ini  membantu mencegah mereka dari masalah dengan hukum dan memiliki reputasi yang buruk. Penelitian lain juga  menunjukkan  bahwa  hukuman  ini  memiliki  dampak  besar  pada  apakah  orang  mengikuti peraturan pajak atau tidak. Jadi, hukuman ini seperti penghalang yang menghentikan orang untuk melanggar  peraturan.  Menggunakan  SPT  elektronik  juga  membuat  perbedaan  besar  dalam  hal apakah orang mematuhi peraturan pajak atau tidak. Studi ini menemukan bahwa ketika orang dapat mengajukan pajak mereka secara online, itu tidak benar-benar mengubah apakah mereka mengikuti aturan atau tidak. Namun, mengajukan pajak secara online dianggap lebih mudah dan lebih murah, sehingga  lebih  banyak  orang  yang  melakukannya  dengan  benar.  Artinya,  mereka  bisa  mengisi
formulir  pajak  di  komputer  dan  mengirimkannya  ke  kantor  pajak  secara  online.  Jadi,  cara pengajuan pajak ini penting untuk memastikan orang mengikuti aturan.
Studi ini menemukan bahwa jika orang dihukum karena tidak membayar pajak, mereka cenderung mengikuti aturan dan membayar pajak tepat waktu. Studi ini juga menemukan bahwa menggunakan pengarsipan elektronik,  seperti melakukan  pajak  secara  online,  juga  dapat  membuat  orang  lebih cenderung membayar pajak mereka. Penelitian ini juga melihat bagaimana kualitas layanan yang diberikan oleh akuntan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Studi ini menemukan bahwa kualitas layanan tidak berdampak besar pada wajib pajak perorangan karena akuntan yang berpengalaman dapat  menemukan  kesalahan  dan  memastikan  orang-orang  mengikuti  aturan  pajak.  Hal  ini membantu  mencegah  masalah  seperti  peringatan,  denda,  dan  masalah  hukum,  dan  membuatnya lebih mungkin bahwa orang akan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan membayar pajak mereka.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sangat  penting  untuk  mengajari  orang-orang  tentang membayar pajak dan mengingatkan mereka akan tanggung jawab mereka. Pihak yang  membuat peraturan  harus  menemukan  cara  untuk  mengingatkan  orang-orang  tentang  membayar  pajak, sehingga lebih banyak orang yang akan melakukannya. Studi ini menemukan bahwa jika ada denda jika  tidak  membayar  pajak,  maka  hal  itu  benar-benar  membuat  perbedaan.  Orang  akan  lebih cenderung membayar pajak jika mereka tahu bahwa mereka bisa mendapat masalah atau memiliki reputasi yang buruk jika tidak membayar pajak. Didenda karena tidak membayar pajak benar-benar dapat  merusak  reputasi  seseorang  dan  menyebabkan  masalah  dalam  pekerjaan  atau  hubungan mereka.  Jadi,  untuk  menghindari  masalah  ini,  orang  biasanya  berusaha  membayar  pajak  dan mengikuti  aturan  yang  berlaku.  Studi  ini  juga  menunjukkan  bahwa  ketika  orang  tahu  tentang hukumannya, mereka cenderung mengikuti aturan dan membayar pajak mereka.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwasanya  Variabel  e-filling  memperoleh  nilai signifikan 0.028<0.05 dan nilai t hitung 2.230 > 1,66105. Dapat diambil kesimpulan bahwa variabel e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena wajib pajak orang pribadi banyak yang tidak memahami cara penggunaan e filing padahal e-Filing  memungkinkan  wajib  pajak  untuk  mengajukan  pajak  mereka  dengan  cara  yang  lebih mudah dan terjangkau. Mereka dapat mengisi formulir pajak secara elektronik melalui portal atau aplikasi yang disediakan oleh otoritas pajak. Proses ini dapat menghemat waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk mengisi formulir secara manual atau mengunjungi kantor pajak secara langsung. Dengan akses yang lebih mudah dan biaya yang lebih rendah, wajib pajak lebih cenderung untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan tepat.

## KESIMPULAN
Kami  mencari  banyak  informasi  dan  menemukan  beberapa  hal  penting.  Pertama,  kami  tidak menemukan  hubungan  yang  besar  antara  seberapa  baik  sebuah  layanan  dan  apakah  orang membayar pajak mereka. Namun kami menemukan bahwa memiliki seseorang yang mengetahui banyak hal tentang akuntansi dapat membantu orang membayar pajak dengan benar. Mereka dapat mencegah  terjadinya  kesalahan.  Kami  juga  menemukan  bahwa  ketika  ada  konsekuensi,  seperti denda, orang akan lebih cenderung membayar pajak. Namun, ketika orang menggunakan internet untuk melaporkan pajak mereka, tidak ada perbedaan besar apakah mereka membayar atau tidak. Mungkin beberapa orang mengalami kesulitan dalam menggunakan internet untuk melaporkannya. Hal-hal yang kami pelajari ini menunjukkan bahwa memiliki akuntan yang baik dan adanya sanksi dapat membantu memastikan orang-orang membayar pajak mereka. Kita perlu memastikan bahwa pelayanannya  bagus,  dan  orang-orang  yang  tahu  tentang  akuntansi  dapat  membantu.  Karyawan akuntansi yang terampil dan penegakan hukuman pajak yang kuat. Selain itu, upaya-upaya juga harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan wajib pajak dalam penggunaan mesin  penyerahan  digital  dalam  rangka  memanfaatkannya  secara  maksimal.  Elemen-elemen  ini harus  ditangani  dan  langkah-langkah  yang  sesuai  harus  diambil  untuk  meningkatkan  kepatuhan pajak  pria  atau  wanita.  Namun  demikian,  sangat  penting  untuk  diingat  bahwa  pandangan  ini hanyalah  salah  satu  bagian  dari  gambaran  yang  lebih  luas  dan  sebagai  tambahan,  studi  dapat dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dekat.

## REFERENSI
Adriani, A., & Ramdan, A. (2020). Analisis Pemeriksaan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2016-2018. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) , 1 (2), 79–85. https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.815
Agustini,  K.  D.,  &  Widhiyani,  N.  L.  S.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  E-Filing,  Sosialisasi Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. E-Jurnal Akuntansi , 1343. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p19
Ariesta, C., & Suryaningsih, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Penerapan Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Kosambi  - Tangerang. Jurnal ULTIMA Accounting , 5 (1), 36–54.
https://doi.org/10.31937/akuntansi.v5i1.141 Chairani, H., & Farina, K. (2021). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Serta Keamanan  Dan  Kerahasiaan  Terhadap  Penggunaan  E-Filing  Wajib  Pajak  Umkm. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis) , 7 (2), 71–84. https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.545
Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Empiris  Pada  SAMSAT  Kota Surakarta). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 11 (1), 883–890.
Hasani,  N.  A.,  &  Asalam,  A.  G.  (2023). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Pemahaman Perpajakan,  Sistem  Pelaporan  Menggunakan  E-Filling  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Non  Karyawan  (Studi  Kasus  Pada  KPP  Pratama Tasikmalaya Periode 2021) The Effect Of Fiscus S . 10 (2), 1239.
Impiyati,  P.,  &  Saidah  Napisah,  L.  (2022).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Dan  Kualitas Pelayanan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Riset  Akuntansi  Dan  Perbankan , 16 (2), 740–758. http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/546 Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan . Penerbit And.
Maulidina, D. N., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bandung Conference Series: Accountancy , 3 (1), 293– 309. https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6014
Naufal Mallarangi, Dahliah, & Amiruddin. (2019). Peran Account Representative dan Pemahaman terhadap  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pribadi  di  KPP  Pratama  Makassar  Utara. Center of Economic Student Journal , 2 (4), 25–33. Pelayanan, K., Perpajakan, S., & Masruroh, S. (2013). ( Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal ) . 2 (2009), 1–15.
Satria, E. W. (2018). Pengaruh Peran Sistem Elektronik E-Filling Terhadap Wajib Pajak Dalam Pelaporan  SPT  Tahunan  Terhadap  Kepuasan  Kerja  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Empiris Semarang Timur). Jurnal Ilmiah Komputer Akuntansi (KOMPAK) , 11 (1), 12–19. Wijayani, S, M, A, G. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak,  Dan  Penerapan  E-Filing  Pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen ,
1 (1), 101–141. http://journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/25 ssMardiasmo, 2019. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET .
Arifin,  Ompusunggu,  H.  2022.  Analisis  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam. Jurnal eCo-Buss, 5(1) : 1-2
Ulyani,  Thropy  Atika.  2017.    Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Atas  Penerapan  E-System  Dan Account  Representative  Terhadap  Kepatuhan (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kendari). Jurnal Akuntansi Vol. 1, No. 2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajak ( UU HPP).