## WRA
Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2, Oktober 2021, 132-138 ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online)
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul: Faktor Pemahaman, Sanksi dan Tarif Memengaruhi?
Dena Denyntha 1 , Amir Hidayatulloh 2 * 1, 2, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
*Corresponding author: amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id DOI: https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112378 Diterima : 10 Mei 2021 Direvisi : 11 Agustus 2021 Disetujui : 17 Agustus 2021 Tersedia daring : 04 Oktober 2021
Abstract The purpose of the study was to analyze the influence of understanding factors, sanctions and tax rates on MSME taxpayer compliance. The population of this research is MSME actors in the Special Region of Yogyakarta with purposive sampling technique. Research respondents totaled 58. Data analysis used multiple linear regression. The results of this study are MSME taxpayer compliance is influenced by understanding and witnesses, while tax rates have no effect. This research provides implications both theoretically and practically. In theory, this study extends research on taxpayer compliance. Meanwhile, in practice this research provides information to the Directorate General of Taxes about the factors that affect taxpayer compliance, so that this information can be used as consideration in making policies.
Keywords :MSMEs; Tax understanding; Tax sanctions; Tax rates.

## Abstraksi
Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh faktor pemahaman, sanksi dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi penelitian ini pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Responden penelitian berjumlah 58. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh pemahaman dan saksi, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh. Penelitian ini memberikan implikasi baik secara teori maupun secara praktik. Secara teori, penelitian ini memperluas penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, secara praktik penelitian ini memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak tentang faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan.
Kata-kata kunci : UMKM; Pemahaman pajak; Sanksi pajak; Tarif pajak.
Cara Membuat Kutipan (APA 6 th style):
Denyntha, D., & Hidayatulloh, A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul: Faktor Pemahaman, Sanksi dan Tarif Memengaruhi?. Wahana Riset Akuntansi, Vol 9 (2), 132-138.
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License . Some rights reserved
PENDAHULUAN Selama empat tahun terakhir, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat dari sisi unit. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai sarana pengetasan kemiskinan, sumber devisa negara, maupun pemerataan tingkat ekonomi masyarakat kecil. Sehingga, UMKM berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)
sehari-hari (http://www.depkop.go.id, 2018). Data jumlah unit UMKM tahun 2015-2018 disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Jumlah UMKM Tahun 2015-2018 Sumber: Indonesia (http://www.depkop.go.id, 2018).
Gambar 1 menunjukan bahwa unit UMKM pada tahun 2015-2018 mengalami peningkatan. Bahkan, keberadaan UMKM mendominasi di Indonesia. Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perkembangan UMKM di daerah yang begitu pesat, misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Industri kreatif di DIY mengalami pertumbuhan yang pesat, dan bahkan pertumbuhan ekonomi di DIY didukung besar oleh keberadaan UMKM (98,4%). Hal ini disebabkan karena biaya hidup murah dan infrastruktur yang dibutuhkan mudah di jangkau (Silaban, 2019). Begitu pentingnya keberadaan UMKM di Indonesia, pemerintah juga memperhatikan dari sisi pajaknya. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan aturan untuk pajak UMKM yaitu (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) yang menggantikan (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) yang menurunkan tarif 1% menjadi 0,5%.
Dari sisi pajak, kontribusi UMKM masih dikatakan relatif rendah. Pada tahun 2018, UMKM hanya berkontribusi Rp5,7 trliun dari total penerimaan pajak sebesar Rp1.315,93 triliun (0,43%) (Mucglobal.com, 2019). Hal ini didukung oleh pernyataan (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019), perkembangan UMKM di Indonesia belum sebanding dengan kepatuhan para pelaku UMKM dalam membayarkan pajaknya. Hal ini juga dialami di DIY yang jumlah UMKM mencapai ratusan ribu, namun UMKM yang memiliki NPWP baru 25%. Sehingga, data ini mengidentifikasikan bahwa masih ada pelaku UMKM yang enggan membayarkan pajaknya. Dari lima kabupaten/kota di DIY, kabupaten Bantul adalah Kabupaten yang memiliki 48 ribu UMKM, namun hanya 16 ribu yang memiliki izin, dan masih banyak pelaku UMKM di kabupaten Bantul yang belum sadar pajak (Putra, 2016).
Beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten yang memiliki realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten/lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. data realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Persentase Ketercapaian Target Penerimaan Pajak Kota/Kabupatan Target Penerimaan (Rp) Penerimaan Pajak (Rp) % target Penerimaan % Penerimaan % tercapaian Target Sleman 599.500.000.000 648.000.000.000 100 108,2 8,2 Kota Yogyakarta 451.100.000.000 120.400.000.000 31 26,7 -4,3 Gunung Kidul 25.000.000.000 18.717.000.000 100 74,9 -25,1 Kulon Progo 20.567.755.168 13.051.387.774 70 63,4 -6,6 Bantul 70.900.000.000 40.621.663.414 100 42,7 -57,3
Sumber: (Aprita, 2020); (Rusqiyati, 2020); (Putri, 2020); (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2020);
(Syarifudin, 2020).
Adanya penurunan tarif pajak, diharapkan pelaku UMKM dapat memberikan kontribusi dalam kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga, penerimaan negara dari sektor pajak pun akan meningkat (Yuliyanah et al., 2018); (Prawagis et al., 2016); (Ananda et al., 2015). Selain itu, faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman pajak. Menurut (Mardiana & Ofasari, 2018), pemahaman tentang aturan pajak berbanding lurus dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sehingga, salah satu penyebab wajib pajak tidak patuh karena kurangnya pemahaman peraturan perpajakan (Imaniati, 2016); (Nayoan et al., 2016).
Penelitian ini termotivasi dai penurunan tarif pajak bagi UMKM yang semula 1 persen menjadi 0,5 persen. Sehingga, penelitian ini ingin mengetahui apakah penurunan tarif ini akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga termotivasi apakah pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga termotivasi apakah sanksi pajak yang ada dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Dalam suatu peraturan, konsekuensi adanya aturan yang tidak dilakukan adalah adanya pemberian sanksi. Pajak bersifat memaksa, sehingga apabila dilanggar maka wajib pajak akan menerima sanksi (Mardiana & Ofasari, 2018). Oleh karena itu, adanya sanksi diharapkan wajib pajak akan bersikap lebih patuh (Imaniati, 2016); (Pebrina & Hidayatulloh, 2020); (Fikrianoor et al., 2020); (Karnedi & Hidayatulloh, 2019); (Irmawati & Hidayatulloh, 2019); (Puspitasari et al., 2015); (Prajogo & Widuri, 2013). Oleh karena itu, tujuan penelitian untuk menganalis faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teori maupun secara praktik. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas atau mendukung penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dari sisi praktik penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib, sehingga informasi ini dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pertimbangan saat pengambilan keputusan.

## METODE PENELITIAN
Populasi penelitian ini adalah pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling , dengan kriteria (1) pelaku UMKM di Kabupaten Bantul, dan (2) memiliki NPWP. Pemerolehan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang sesuai dengan kriteria. Data penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang memenuhi kriteria.
Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independent (pemahaman, sanksi, dan tarif pajak) serta variabel dependen (kepatuhan wajib pajak UMKM). Definisi operasional dan pengukuran variabel disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Definisi dan Pengukuran Variabel Variabel Definisi Operasional Referensi Pengukuran Variabel Referensi Kepatuhan wajib pajak Sikap patuh wajib pajak terhadap aturan yang berlaku tanpa dipaksa oleh pihak manapun (Maharani et al., 2015) 10 item pertanyaan dengan menggunakan skala likert lima poin (Imaniati, 2016) Sanksi pajak Hukuman negatif yang diterima oleh wajib pajak ketika melanggar aturan perpajakan (Mardiasm o, 2016) 7 item pertanyaan dengan menggunakan skala likert lima poin (Alfiah, 2014) Pemahaman pajak Langkah yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Julianti & Zulaikha, 2014) 10 item pertanyaan dengan menggunakan skala likert lima poin (Imaniati, 2016) Tarif pajak Persentase atau jumlah yang disetorkan yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak yang sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak yang tercantum dalam undang-undang (Ananda et al., 2015) 4 item pertanyaan dengan menggunakan skala likert lima poin (Fatma et al., 2019)

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, penelitian ini melakukan analisis kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas) serta uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi responden dalam penelitian ini meliputi usia, pendidikan, omset per tahun, dan lama berdiri usahanya. Deskripsi responden secara rinci disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Deskripsi Responden
Jenis Kelamin Perempuan 42 Laki-Laki 16 Usia (Tahun) 20-30 14 31-40 22 41-50 13 51-60 8 >60 1 Pendidikan SD 2 SMP 5 SMA 21 D1/ D2/ D3 12 S1 16 S2/ S3 2 Omset Per Tahun 0-25 Juta 44 26-50 Juta 6 51-75 Juta 5 76-100 juta 3 Lama Berdiri 1-5 Tahun 20 6-10 Tahun 14 11-15 tahun 14 16-20 Tahun 5 >20 Tahun 5

## Sumber. Data diolah (2020)
Tabel 3 menujukan bahwa responden penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelami perempuan (42 responden), usia 31-40 tahun (22 responden), pendidikan SMA (21 responden), omset 0-25 juta per tahun (44 responden), dan telah berdiri 1-5 tahun (20 responden). Sebelum pengujian hipotesis, penelitian ini melakukan uji kualitas dan asumsi klasik. Penelitian ini memenuhi uji tersebut. Hasil analisis data disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel Koefisien Signifikasi Pemahaman Pajak 0,504 0,001 Sanksi Pajak 0,317 0,023 Tarif Pajak -0,192 0,447 Konstanta : 14,266 Adjusted R Square : 0,377 F Statistik : 12,500 Signifikasi : 0.000 Sumber: data diolah (2020)
Seperti yang ditunjukan Tabel 4, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor pemahaman dan sanksi pajak. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikasi pemahaman (0,001) dan sanksi pajak (0,023) yang lebih kecil dari 0,05. Akan tetapi, kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh tarif pajak. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikasi (0,447) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05.
Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin banyak pengetahuan tentang cara menghitung, mencatat, sampai melaporkan pajak maka mengindikan semakin baik pemahaman pajaknya, sehingga semakin paham pajak maka kepatuhan pajak pun semakin meningkat. Hal ini karena wajib pajak semakin paham pajak maka kendala yang dialami saat melakukan kewajiban semakin kecil atau bahkan tidak ada (Imaniati, 2016); (Nayoan et al., 2016). Sehingga, dari hasil ini pemerintah dalam hal Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan sosialisasi baik melalui media maupun secara langsung agar pemahaman wajib pajak semakin baik yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.
Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah adanya sanksi yang diberikan ketika wajib pajak melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggarnya. Oleh karena itu, pemberian sanksi pajak merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya (Purwanti et al., 2015), (Pebrina & Hidayatulloh, 2020);(Fikrianoor et al., 2020); (Irmawati & Hidayatulloh, 2019); (Karnedi & Hidayatulloh, 2019); (Puspitasari et al., 2015); (Prajogo & Widuri, 2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diharapkan dari hasil penelitian pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak bukan merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak beranggapan bahwa tarif yang diperlakukan ditunjukan untuk semua lapisan UMKM, sehingga dianggap tidak adil oleh wajib pajak yang akhirnya mendorong ketidakpatuhan (Yuliyanah et al., 2018). Selain itu, wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban, sehingga wajib pajak tidak memperhatikan besarnya tarif yang dikenakan (Mardiasmo, 2016); (Huda, 2015).

## SIMPULAN
Pemahaman dan sanksi pajak adalah faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga, wajib pajak yang semakin paham dengan aturan maka akan semakin patuh. Begitu juga, ketika wajib pajak melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi yang berat, maka wajib pajak tersebut akan lebih patuh dalam membayarkan pajaknya. Akan tetapi, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena wajib pajak menganggap bahwa tarif diperuntuhkan untuk semua lapisan, sehingga dianggap tidak adil. Selain itu, pajak juga merupakan suatu kewajiban, sehingga wajib pajak tidak melihat besarnya tarif pajak yang dikenakan.
Penelitian ini memberikan kontribusi baik dari sisi teori maupun sisi praktik. Dari sisi teori, penelitian ini memperluas penelitian terkait dengan kepatuhan pajak, sedangkan dari sisi praktik, penelitian ini memberikan informasi mengenai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga informasi ini dapat menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat suatu kebijakan.
Keterbatasan penelitian yaitu jumlah responden yang relatif sedikit. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah responden atau memperluas objek penelitian.
DAFTAR PUSTAKA Alfiah, I. (2014). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus,Lingkunga Pajak, Pengetahuan Perpajakan Pajak,Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan-Purwodadi . Universitas Muria Kudus.
Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 6 (2). Aprita, A. (2020). Lampaui Target, Realisasi Penerimaan Pajak di Sleman Capai Rp 648 M Lebih. Https://Jogja.Tribunnews.Com/ . https://jogja.tribunnews.com/2020/01/03/lampaui-target-
Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)
realisasi-penerimaan-pajak-di-sleman-capai-rp-648-m-lebih Fatma, F. D., Syamsu, M. N., & Hidayatulloh, A. (2019). Antecedent of E-SPT Use and It’s Impact on Taxpayer’s Compliance. Multi-Diciplinary International Conference University of Asahan , 343– 359. http://jurnal.una.ac.id/index.php/seminter2019/article/view/530/452 Fikrianoor, K., Utama, M. R., Ganinda, F. P., Nugroho, A. D., & Hidayatulloh, A. (2020). Whistleblowing System Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia : Apakah Risiko Sanksi Pajak Memoderasi ? Jurnal Reformasi Administrasi , 7 (2), 139–144. http://ojs.stiami.ac.id Http://www.depkop.go.id. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Http://Www.Depkop.Go.Id. http://www.depkop.go.id/data-umkm Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Semapelan). Jom FEKOM , 2 (2), 53.
Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro,
Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. Jurnal Nominal , 5 (2). https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730 Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan , 3 (2), 112–121. Julianti, M., & Zulaikha. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Se. Diponegoro Journal of Accounting , 3 (2), 1–15.
Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan , 12 (1), 1–9. https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001 Maharani, I. S., Kamaliah, & Safitri, D. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 2 (2), 34153. Mardiana, & Ofasari, D. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Akuntanika , 4 (2), 46–61. Mardiasmo. (2016). Perpajakan (2016th ed.). CV Andi.
Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers , September , 50–59.
Mucglobal.com. (2019). Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah . Https://Mucglobal.Com. https://mucglobal.com/news/read/1247/Kontribusi_Pajak_UMKM_Masih_Sangat_Rendah Nayoan, N., Hardi, H., & Hariyani, E. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Perubahan Tarifpp No. 46 Tahun 2013 Terhadapkepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 3 (1), 763–777.
Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 17 (1), 1–8. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2020). BKAD Kulon Progo Gelar Rapat Evaluasi PBB Tahun 2020 . Https://Kulonprogokab.Go.Id. https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7849/bkad-kulon- progo-gelar-rapat-evaluasi-pbb-tahun-2020#:~:text=Dalam laporannya%2C Kepala BKAD%2C Eko,Kapanewon Lendah menempati posisi teratas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak,Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Sidoarjo. Tax & Accounting Review, 3 (2), 1–12.
Prawagis, F. D., Zahroh, & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu. Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 10 (1). Purwanti, I., Utomo, R. B., & Maryani, D. (2015). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013. Prima Ekonomika , 6 (2), 57–70. Puspitasari, L., Zirman, & Rusli. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan). Jom Fekon , 2 (2), 1–15. Putra, Y. M. P. (2016). 45 Ribu UMKM Bantul Ditargetkan Kantongi Izin. Https://Nasional.Republika.Co.Id . https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/16/o2nfq9284-45-ribu-umkm- bantul-ditargetkan-kantongi-izin
Putri, A. (2020). Kesadaran Pembayaran Pajak Tinggi, Pendapatan PBB Gunungkidul Lampaui Target di Tengah Pandemi. Https://Pidjar.Com/ . https://pidjar.com/kesadaran-pembayaran-pajak-tinggi- pendapatan-pbb-gunungkidul-lampaui-target-di-tengah-pandemi/29125/ Rusqiyati, E. A. (2020). Pendapatan Daerah Yogyakarta Diperkirakan Tergerus Hingga Rp330 Miliar. Https://Www.Antaranews.Com/ . https://www.antaranews.com/berita/1464561/pendapatan- daerah-yogyakarta-diperkirakan-tergerus-hingga-rp330-miliar Silaban, M. W. (2019). Faktor Penyebab Pertumbuhan Industri Kreatif di Yogya Tinggi. Https://Bisnis.Tempo.Co . https://bisnis.tempo.co/read/1221592/faktor-penyebab-pertumbuhan- industri-kreatif-di-yogya-tinggi/full&view=ok Syarifudin, A. (2020, September 9). Hingga Akhir Agustus, Realisasi Pajak PBB-P2 di Bantul Capai Rp 40,6 Miliar. Https://Jogja.Tribunnews.Com . https://jogja.tribunnews.com/2020/09/09/hingga- akhir-agustus-realisasi-pajak-pbb-p2-di-bantul-capai-rp-406-miliar Yuliyanah, P. R., Noviany, D., & Fanani, B. (2018). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, serta Self Assesment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal. Multiplier , 3 (1), 11–29.