## Jurnal Sejarah dan Kebudayaan
Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam
Book Review
Miftakhuddin
Syamzan Syukur, Syamhi Muawwan, Syarifah Fauziah The Developments and Problems of Muslims in Australia
Rahmat, Nurwahidah

## Eksistensi Maccera Manurung dalam Perspektif Nilai Islam
Sitti Fatimah Dwi Putri

## Islam dalam Tradisi Pernikahan
Nuraeni
Sultan Abdul Qahir dalam Pengembangan Islam di Bima Kondisi Politik Persia pada Era Dinasti Qajar 1796-1834 M Arafah Paramasto
Rustam Hasyim, Oktosiyanti MT Abdullah, Siti Rahia H. Umar
Article
Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002

## P-ISSN: 2339-0921
E-ISSN: 2580-5762

## RIHLAH

## Jurnal Sejarah dan Kebudayaan
Editor in Chief
: Dr. Rahmat, M.Pd.
Managing Editor : Mastanning, S.Hum, M.Hum. Editorial Board : Nur Ahsan Syukur, S.Ag, M.Si. : Muh. Iqbal S.Hum, M.Hum. : Chaerul Munzir, S.Hum, M.Hum. : Lydia Megawati, S.Hum, M.Hum. : Muhammad Husni, S.Hum, M.Hum. : Zaenal Abidin, S.S., M.H.I. : Chusnul Chatimah Asmad, S.IP, M.M. : Muhammad Arif, S.Hum, M.Hum. Desain Grafis : Nur Arifin, S.IP. Secretariat : Safaruddin, S.Hum. Reviewers : Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A. : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.Ag. : Dr. Hj Syamzan Syukur, M.Ag. : Dr. Nasruddin Ibrahim. : Dr. Abd. Rahman Hamid. : St. Junaeda, M.Hum. : Dr. Syamhari, M.Pd. : Dr. A. Sukri Samsuri, M.Pd.
Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan  Humaniora  UIN  Alauddin  Makassar,  Jln.  Sultan  Alauddin  No.  36  Samata  Gowa Tlp. 0411-841879 Fax. 0411-822140 (Kampus II) E.Mail. rihlah@uin-alauddin.ac.id
Jurnal Rihlah terbit dua kali dalam setahun, bulan Juni dan bulan Desember berisi kajian tentang  Sejarah  dan  Kebudayaan,  baik  dari  hasil  penelitian  maupun  tulisan  ilmiah lainnya.
Penyunting  menerima  tulisan  yang  belum  pernah  diterbitkan  oleh  media  cetak  lain. Naskah    diketik  spasi  1  cm  pada  kertas  berukuran  A4  dengan  tulisan  berkisar  12-23 halaman.  Naskah  yang  masuk  dievaluasi  oleh  Dewan  Penyunting.  Penyunting  dapat melakukan  perubahan  pada  tulisan  yang  dimuat  untuk  keseraganan  format,  tanpa mengubah maksud dan konten tulisan.

## Daftar Isi
Rustam, Oktosiyanti, Rahia ............................................................... 69-103 Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002
Arafah Pramsto .......................................................................... 104-125 Kondisi Politik Persia pada Era Dinasti Qajar 1796-1834
Rahmat, Nurwahidah ......................................................................... 126-136
Sultan Abdul Qahir dalam Pengembangan Islam di Indonesia
Sitti Fatimah Dwi Putri  ..................................................................... 137-148

## Eksistensi Maccera Manurung dalam Perspektif Nili Islam
Nuraeni ................................................................................................ 149-158

## Islam dalam Tradisi Pernikahan
Syamzan, Syamhi, Syarifah  .............................................................. 159-167
The Developments and Problems of Muslims in Australia
Miftakhuddin ...................................................................................... 168-172
Historiografi Korupsi di Indonesia : Resensi Buku dalam Silang Sejarah Indonesia
Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia

## HISTORIOGRAFI KORUPSI DI INDONESIA: RESENSI BUKU KORUPSI DALAM SILANG SEJARAH INDONESIA

## Miftakhuddin
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta miftakhuddin.2018@student.uny.ac.id

## Abstract
This review aims to describe the contents of the book, analyze how the book reaches its  objectives,  and  how  the  author's  perspective  in  presenting  his  arguments  and ideas.  The  review  was  conducted  by  using  the  report  method  proposed  by  Bond (1964). Overall, this book has three weaknesses. Firstly, Carey's writings were not well-translated, so it might complicate nonscholar readers. Secondly, discussion in the first two chapters strays from  the topic of  "corruption". Thirdly, this book tends to more like an anthology book (it does not seem unified). However, each chapter was written  objectively  and  comparably.  In  terms  of  the  organization  of  its  ideas,  the script  of  Margana  and  Carey  appears  to  have  been  written  in  strict  rules  of historical  research,  both  heuristics,  criticism,  interpretation,  and  historiography. Moreover,  in  Chapter  IV,  the  construct  has  written  in  investigative  writing  by former journalist, Haryadi. It will make the readers' reasoning skills more analytical, critical and anticipatory. In conclusion, this book is a worthy reference for everyone who concerns on corruption issues in Indonesia, mainly due to its incisive analysis by experts and historians.
Keywords: Corruption,  Governance,  History  of  Indonesia,  Indonesian  local kingdom and Reformation.

## Abstrak
Review ini bertujuan mendeskripsikan konten buku, menganalisis bagaimana buku mencapai tujuannya, dan bagaimana perspektif penulis dalam menyajikan argumen dan  gagasannya.  Review  dituliskan  dengan  report  method  yang  diusulkan  Bond (1964). Secara keseluruhan, buku ini mempunyai tiga kelemahan. Pertama, tulisan Carey  tidak  diterjemahkan  dengan  baik,  sehingga  mungkin  akan  menyulitkan pembaca  umum.  Kedua,  pembicaraan  di  dua  bab  pertama  menyimpang  terlalu jauh dari “korupsi”. Ketiga, buku ini lebih seperti buku antologi, sehingga terkesan tidak menyatu. Namun demikian, setiap bab dalam buku ini ditulis secara objektif dan  berimbang.  Ditinjau  dari  organisasi  ide  pokoknya,  teks  dari  Margana  dan Carey  tampak  ditulis  mengikuti  kaidah  riset  sejarah  secara  ketat,  baik  heuristik,
Judul Korupsi  dalam  Silang  Sejarah  Indonesia:  dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi Penulis Peter  Carey,  Suhardiyoto  Haryadi,  &  Sri Margana Penerbit Komunitas Bambu Tahun 2017 ISBN 978-602-9402-88-9
Historiografi Korupsi di Indonesia:
Resensi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia
kritik,  interpretasi,  maupun  historiografi.  Terlebih  lagi  pada  Bab  IV  yang  ditulis dengan nuansa investigatif oleh mantan wartawan Haryadi, akan membuat daya nalar pembaca menjadi lebih analitis, kritis, dan antisipatif.
Kata Kunci: Korupsi, Pemerintahan, Sejarah Indonesia, kerajaan Indonesia dan Reformasi.

## Historiografi Korupsi di Indonesia
Membicarakan  sejarah  adalah  membicarakan  pengulangan  masa  lalu, termasuk  korupsi  di  Indonesia  dan  dinamika  yang  melingkupinya.  Peter  Carey, dalam  buku  ini , mengawali  ulasan  korupsinya  dengan  mengangkat  pengalaman koruptif Patih Danurejo IV, yang kalap karena melimpahnya arus uang di Jawa dari penyewa tanah Eropa tahun 1816. Carey melihat masa itu sama dengan Orde Baru, ketika  terjadi  lonjakan  harga  minyak  oleh  OPEC  tahun  1973,  dimana  korupsi malah melembaga.
Carey kemudian menghadirkan beberapa perbandingan untuk menegaskan keterulangan sejarah, termasuk model penanganan Diponegoro terhadap Danurejo dengan  model  penanganan  Ahok  terhadap  pejabat  korup  DKI  (hlm.  xix-xxi). Demikian  pula  model  penanganan  korupsi  zaman  Soekarno  melalui  aturan pelaporan harta, zaman Soeharto melalui operasi tertib, zaman Habibie melalui UU No. 28 Th. 1999, dan zaman Jokowi dengan Saber Pungli . Bahkan, ia mengingatkan muara dari korupsi di masa lalu, seperti Perang Jawa dan bubarnya VOC. Memang,  di  bagian  awal  ini,  Carey  ingin  memberi warning .  Bahwa  meski Indonesia  bisa survive sampai  sekarang,  hanya  masalah  waktu  saja  Indonesia  akan kandas jika masalah korupsi tidak diatasi  secara  reformatif. Sebab, demikian pula yang terjadi pada Inggris sepanjang  abad 17 sampai 18, dan Prancis  Lama  ( ancien regime )  menjelang  revolusi.  Hanya  saja,  Carey  menyatakannya  secara  implisit  dan hampir tidak kentara.
Namun demikian, menggunakan data faktual, valid, dan reliabel, buku ini mendeskripsikan secara kronologis betapa rentannya beberapa sistem pemerintahan terhadap  korupsi,  sejak  era  Daendels  sampai  isu  intoleransi  dan  politik  identitas sepanjang  2016-2017.  Daendels  menggunakan  sentralisasi  untuk  mematahkan korupsi  warisan  VOC,  dan  menghapus  warisan  budaya  kerajaan  tradisional bercorak  paternalis  dan  kolutif  (hlm.  109).  Karena  terbukti  efektif  mencekal korupsi  dan  melemahkan  kekuatan  politik  saingan  pemerintah  pusat  (hlm.  12), sentralisasi  diteruskan  Raffles  hingga  invasi  Jepang.  Wajah  baru  negara  modern sentralistik  pun  dikukuhkan  oleh  Demokrasi  Terpimpin  dan  Orde  Baru.  Hanya Habibie  yang  berani  “banting  setir”  menuju  desentralisasi  (era  Reformasi), yangmana  justeru  membuka  kran  korupsi  semakin  lebar  di  tingkat  daerah.  “ Hal baru belum tentu solusi baru ”, barangkali itulah yang hendak disampaikan penulis di akhir bagian ini; banyak pola-pola lama cenderung efektif untuk tatanan masyarakat baru.
Penulis  juga  berulang  kali  menyebut  Daendels  sebagai  revolusioner, radikalis,  dan  bertangan  besi  dalam  memimpin  Hindia-Belanda,  sehingga
Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia
“negaranya”  produktif,  dan  sistem  pemerintahannya  bertahan  ratusan  tahun. Disinilah  penulis  berusaha  meyakinkan  pembaca,  bahwa  salah  satu  pemecahan teknis  masalah  korupsi  adalah  keberanian  dan  ketegasan  melakukan  reformasi birokrasi. Tetapi, di sini penulis sangat terlihat mengagungkan-agungkan Daendels. Ditinjau dari materi dan alur tulisannya, nampaknya penulis masih terbawa dalam suasana intelektual penelitiannya mengenai Pangeran Diponegoro.
Meski  begitu,  pembahasan  Bab  I  tidak  langsung  menukik  pada  persoalan korupsi  seperti  bagian  Prakata  dan  Pengantar  Ahli,  tidak  juga  langsung  merujuk pada  efek  korupsi  terhadap  stabilitas  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Pembaca  yang terlalu ambisius mungkin akan kecewa jika berharap terlalu dini, karena Bab I lebih banyak  mengulas  relasi  politik  Daendels  dengan  masyarakat  Jawa.  Pembahasan korupsi  hanya  seputar  penghapusan  supremasi  hukum  keraton-keraton  Jawa  dan Madura, agar birokrasi terpusat di Batavia dan  tidak ada  korupsi di tingkat lokal. Selebihnya, Bab I mengulas perombakan administrasi pemerintahan oleh Daendels, dan  kontribusinya  yang  hebat  kepada  kerajaan-kerajaan  Jawa,  seperti:  pengenalan gaya  busana,  relasi  politis,  stratifikasi  sosial  baru,  dan  keunggulan  rute  Anyer- Panarukan (hlm. 2, hlm. 13-15, hlm. 31).
Perbandingan  pengalaman  Inggris  dengan  Indonesia  kontemporer  baru dibicarakan  di  Bab  II,  yang  secara  terang-terangan  disebutkan  Inggris  sebagai pembesar dunia dalam bidang ekonomi dan militer (hlm. 55), jatuh akibat korupsi, suap,  dan money politic .  Lantas  muncul  dua  ketakutan  sekaligus,  yakni  bencana militer (perang revolusi Amerika), dan krisis ekonomi yang mengakibatkan lepasnya koloni Inggris di Amerika, Eropa dan Asia. Lagi-lagi, Carey mengingatkan kita tidak perlu  menunggu  datangnya  ketakukan  semacam  itu  untuk  memberantas  korupsi secara masif, karena saat ini saja Tiongkok telah hadir sebagai negara adidaya baru, dan berambisi secara politis untuk menguasai Jalur Sutera Maritim.
Tesis  pokok  yang  dibangun  dalam  Bab  II  ialah  beberapa  “tawaran” kebijakan Inggris dalam mengatasi korupsi selama lebih dari 150 tahun, termasuk eksekusi  mati.  Namun  dalam  konteks  Indonesia,  penulis  menyediakan  alternatif yang  lebih  manusiawi,  seperti  pemiskinan  dan  penghapusan  hak  politik  seumur hidup (hlm. 83). Terlebih lagi, penghapusan korupsi di Inggris kala  itu  didukung revolusi mental Protestan Injili dan filsafat utilitarianisme 1 yang sangat berpengaruh terhadap pandangan elit politik (hlm. 63).
Tujuan riset komparatif penulis benar-benar tercapai melalui bab ini. Tapi gaya  bahasa  yang  khas  teks  terjemahan  sangat  mencolok  dan  menutupi  substansi argumen  dasar,  yaitu main  factor pemberantasan  korupsi  bukan  sekadar  kebijakan khusus, melainkan pemikiran umum dan budaya politik (hlm. 92). “ Revolusi mental adalah  suatu  keharusan ”,  demikianlah  ungkapan  penulis  di  bagian  kesimpulan  bab ini. Bab II ibarat jantung buku ini, yang memberi nafas dan menjawab tujuan riset di muka.
Berbeda  dengan  dua  bab  tulisan  Carey  sebelumnya,  Sri  Margana  melalui Bab III membicarakan historical perspective reasoning mengapa korupsi di Indonesia
1 Filsafat utilitarianisme: kebahagiaan terbesar adalah dari sebanyak mungkin orang .
Historiografi Korupsi di Indonesia:
Resensi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia
susah diberantas . Ia membongkar sebab musababnya, bahwa secara historis korupsi punya  legalitas  yang  sah  sebagai  budaya  dan  praktik  sosial.  Fokus  bahasan  pada determinisme  budaya  korupsi  dan  penyelidikan  akar  historisnya,  akan  mengajak pembaca  mencermati  sejumlah  fakta;  sejak  pra-kolonial,  korupsi  dan  perilaku kolutif serta nepotis telah menjadi konsep sosiologis yang resmi dan berjalan secara kolektif  (hlm.  109-111).  Baru  sejak  era  Hindia-Belanda  (pasca  VOC),  korupsi dianggap melanggar hukum.
Sedangkan  Bab  IV  secara  lebih  spesifik  menjurus  ke  Indonesia  modern. Sebagai penulisnya, Haryadi melalui BAB IV menelanjangi kerangka demokrasi dan pluralitas  yang  berantakan  sejak  era  Soekarno  hingga  penghujung  2017.  Ia menunjukkan bagian mana saja kelemahan dari setiap rezim, dengan mem- blow up berbagai  catatan  tentang  rasionalitas  dan  urgensi  menjadikan  Indonesia  sebagai negara  hukum  modern  yang  berangkat  dari  penyelesaian  masalah  supremasi, pluralitas, dan toleransi. Narasinya menggambarkan dengan jelas, bahwa hambatan Indonesia  menjadi  negara  hukum  modern  ialah political  leadership  matter , kecenderungan  etnosentrisme  dan  primordialisme,  dan  agenda  reformasi  yang tidak  komprehensif.  Mengutip  dari  Anderson,  ia  juga  mengusulkan  agar nasionalisme dipahami sebagai proyek bersama, bukan sebagai warisan (hlm. 189).
Adapun bagian terakhir buku ini, menyajikan potongan yang unik, karena berbentuk  cerpen  realistik  (nama  dan  lokasi  disamarkan)  tentang  keroposnya birokrasi  kita  sesudah  18  tahun  reformasi.  Menariknya,  walau  dalam  rupa demikian, narasi penulis tidak mengaburkan pesan bahwa di beberapa kementrian banyak  celah  korupsi  dana  proyek  ( kongkalikong )  dan  rekatnya  hubungan  feudal- arsitokrat  sebagai  tradisi  tidak  tertulis.  Bahkan  melalui  ilustrasi  pula,  Bab  V menunjukkan  dimana  letak  pintu  masuk  korupsi  dan  alasan  mengapa  itu  sulit terdeteksi (hlm. 208-212).
Apabila  keseluruhan  buku  ini  dibaca  secara  cermat,  kita  akan  memahami bahwasannya  korupsi  ialah  titik  kulminasi  dari  kompleksitas  masalah  ekonomi, politik,  sosial,  budaya,  bahkan  agama.  Kita  akan  menyadari  pula,  pemberantasan korupsi  di  Indonesia  bukan  persoalan  sepele.  Sebab  akar  korupsi  dan percabangannya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Disamping itu, fakta KPK pernah  bersinggungan  dengan  DPR  dan  Polri  beberapa  kali  (hlm.  86,  hlm.  155), menunjukkan pelaksanaan tugas KPK tidaklah mulus.
Sejauh  tulisannya  di  buku  ini,  Carey  berulang-ulang  mengutip  ungkapan Mahatma Gandhi; jarang orang menjadi baik hanya demi kebajikan, mereka menjadi baik karena  keadaan  mengharuskan .  Nampaknya  wajar  bila  ia  mengutip  berulang  kali, karena pengalaman Inggris dan Prancis telah membuktikan. Begitupun Indonesia menjelang kemerdekaan. Alih-alih membela kepentingan personal, mereka bahkan mengesampingkan  sisi  kedaerahan.  Hanya  ada  dua  pilihan;  merdeka  atau  mati. Artinya,  orang-orang  hanya  bersatu  dan  loyal  jika  negara  dan  dirinya  mendapat ancaman  serius.  Apakah  Indonesia  harus  menunggu  ancaman  tersebut?.  Itulah mengapa, Peter Carey di halaman dedikasi menulis: “ untuk generasi muda Indonesia
Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia
supaya mereka bisa mengambil inspirasi menjadi ujung tombak antikorupsi serta mengabdi kepada bangsa dan negara ”.
Buku ini memang menyajikan hampir segala hal tentang korupsi, tetapi ada beberapa  kelemahan. Pertama ,  tulisan  Carey  tidak  diterjemahkan  dengan  baik, sehingga konten dan konteksnya sulit dicerna jika hanya dibaca satu-dua kali, lebih- lebih  oleh  pembaca  umum  (bukan  akademisi).  Meski  penggunaan  diksi  cukup bagus, tapi kohesi dan koherensi tidak dipolakan dengan baik. Kedua , pembicaraan di dua bab pertama kerap menyimpang jauh dari garis besar korupsi . Pembahasan menjadi tidak fokus karena mengulas hal lain, seperti: pekerjaan Raden Saleh dan hubungannya  dengan  pemerintah  Hindia  Belanda  (hlm.  5-11),  dan  gaya  busana warisan era Daendels (hlm. 19-29). Ketiga , harus diakui, buku ini lebih seperti buku antologi  dari  tiga  orang,  sehingga  terkesan  seperti  tulisan-tulisan  yang  tidak menyatu. Tidak ada jembatan yang menghubungkan antar bab, kecuali ide tentang korupsi.
Namun demikian, menimbang substansi konten dan ketajaman analisis dari para penulisnya, buku ini layak menjadi rujukan bagi siapapun yang berdiskusi dan mendalami  isu  korupsi  di  Indonesia,  karena  setiap  bab  dalam  buku  ini  ditulis secara objektif dan berimbang. Ditinjau dari organisasi ide pokoknya saja, teks dari Sri  Margana  dan  Peter  Carey  tampak  ditulis  mengikuti  kaidah  penelitian  sejarah secara  lengkap,  baik  heuristik,  kritik,  interpretasi,  maupun  historiografi.  Oleh karena itu, akurasi data dalam buku ini sangat baik. Terlebih lagi pada Bab IV yang ditulis  dengan  nuansa  investigatif  oleh  mantan  wartawan  Suhardiyoto  Haryadi, akan membuat daya nalar pembaca menjadi lebih analitis, kritis, dan antisipatif.

## REFERENSI
Bond, F. F. (1964). An introduction to journalism: A survey of the fourth estate in all of its forms (2nd ed.). New York: Macmillan Pub.
Carey, P., Haryadi, S., & Margana, S. (2017). Korupsi dalam silang sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai era reformasi (2nd ed.). Depok: Komunitas Bambu.