Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## URGENSI PEMBERLAKUAN LEX SPORTIVA APABILA TERDAPAT UNSUR PIDANA PADA KASUS PENGATURAN SKOR OLAHRAGA SEPAKBOLA
Iqbal Hirzi Romadhon 1 , Slamet Suhartono 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: iqbal.hirzi07@gmail.com 1 , slamet@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
Along with the rapid growth of social, educational, cultural, and other aspects of people's life, there has also been an increase in many forms of crimes or infractions, one of which is score fixing in sports. As the world's parent organization of football, FIFA has its own constitution, rules, and legal system. It's called the Lex Sportiva. The normative legal research approach was utilized in this article. Whereas the normative legal approach is a technique that is carried out via research on library resources that are secondary data to solve and resolve the concerns of legal difficulties encountered. Fixing the score in a sports event is viewed as an issue that harms the public interest since it jeopardizes the integrity of  a  competition,  jeopardizes  societal  values  and  cultural  education  expressed  in  sports,  and jeopardizes  a  sport's  income.  Criminal  law  is  a  coercive  legislation  that  states  that  any  criminal activities that meet the criteria of a crime shall be prosecuted criminally. The collaboration of PSSI and the National Police in score setting is also regarded as vital in creating a healthy and clean Indonesian football environment. So that the PSSI statute has a clear position in the eyes of national law, both the distribution  of  authority  and  the  application  of  punishment  must  be  made  down  in  laws  and regulations that are consistent with the types of laws and regulations that exist in Indonesia.
Keywords: football, Lex Sportiva, Match Fixing.

## Abstrak
Seiring  dengan  pesatnya  perkembangan  aspek  sosial,  pendidikan,  budaya,  dan  aspek  kehidupan masyarakat  lainnya,  terjadi  pula  peningkatan  berbagai  bentuk  kejahatan  atau  pelanggaran,  salah satunya adalah pengaturan skor dalam olahraga. FIFA, badan pengatur sepak bola di seluruh dunia, beroperasi  berdasarkan  undang-undangnya  sendiri.  Pria  itu  dikenal  sebagai  Lex  Sportiva.  Esai  ini menggunakan  metodologi  penelitian  hukum  normatif.  Sebaliknya,  pendekatan  hukum  normatif adalah  strategi  untuk  memecahkan  dan  menyelesaikan  masalah  hukum  yang  dilakukan  dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan, yang merupakan data sekunder. Pengaturan skor dalam pertandingan  olahraga  dipandang  sebagai  isu  yang  merugikan  kepentingan  publik  karena membahayakan  integritas kompetisi, membahayakan  nilai-nilai  sosial  dan  pendidikan  budaya  yang diekspresikan  dalam  olahraga,  dan  membahayakan  pendapatan  olahraga.  Hukum  pidana  adalah peraturan perundang-undangan yang memaksa yang menyatakan bahwa setiap kegiatan kejahatan yang  memenuhi  kriteria  kejahatan  harus  dituntut  secara  pidana.  Kolaborasi  PSSI  dan  Polri  dalam penentuan skor juga dinilai penting dalam menciptakan lingkungan sepakbola Indonesia yang sehat dan  bersih.  Statuta  PSSI  membutuhkan  peraturan  perundang-undangan  yang  sejalan  dengan  jenis peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia agar memiliki kedudukan yang jelas di mata hukum nasional.
Kata Kunci: Lex Sportiva, Pengaturan skor, sepakbola

## PENDAHULUAN
Terlepas dari popularitas olahraga seperti bulu tangkis, bola basket, dan bola voli yang terus  berlanjut  di  kalangan  masyarakat  umum,  sepak  bola terus  mendapat perhatian  yang jauh lebih besar daripada olahraga lainnya di media massa elektronik seperti radio dan media
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
cetak  seperti  surat  kabar  dan  majalah.  Menurut  Nicholson,  sifat  tiga  dimensi  sepak  bola menjadi alasan utama mengapa sepak bola mendapat begitu banyak perhatian di media. Saya mengacu pada daya saing, ukuran fisik, dan fitur organisasi pada khususnya. Untuk alasan ini, sepak bola telah naik ke garis depan perhatian media.[1]. Olahraga Sepakbola di seluruh dunia dari  masa  ke  masa  menunjukkan  perkembangan  yang  pesat.  Meskipun  dalam perkembangannya,  ada  usaha  dan  tindakan  penyelewengan  oleh  pihak-pihak  dan  oknum- oknum  tertentu  untuk  membuat  olahraga  sepakbola  memiliki  beberapa  masalah  baik masalah di dalam lapangan ataupun masalah di luar lapangan. Jarang ada periode penurunan perkembangan  sepak  bola  dari  dulu  hingga  sekarang,  namun  ada  dinamika  yang  sesekali mengiringi perjalanannya, seperti isu kecurangan skor. Kompetisi sepak bola modern telah diubah dengan diperkenalkannya orang-orang yang berperan sebagai penjahat terorganisir, yang memanipulasi pertandingan dan memperbaiki skor[2].
Berdasarkan  pada  praktiknya,  pengaturan  skor  dalam  dunia  sepakbola  kadang  kala ada yang tidak dapat dapat dikatakan memenuhi unsur kejahatan atau kriminal dikarenakan motif  nya bukan  untuk mendapat  keuntungan  finansial berupa  uang,  tetapi  murni  strategi dari sebuah klub yang akan bertanding untuk menghindari lawan di pertandingan selanjutnya. Namun, hal ini merusak prinsip sportivitas dan fair play. Karena peran utama dan mendasar sepak  bola  bukan  hanya  sebagai  permainan  tetapi  sebagai  ruang  kelas  di  mana  pelajaran hidup yang penting seperti kerja tim, sportivitas, dan permainan yang adil dapat diajarkan[3].
Sebagaimana bila diketahui sepakbola adalah olahraga paling digemari di Indonesia, bahkan penggemar ataupun suporter klub sepakbola di Indonesia dikenal sangat fanatik saat mendukung tim kebanggaannya. Maraknya praktik kecurangan pertandingan sepak bola di Indonesia sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Karena masyarakat akan merasa ditipu dengan hasil akhir yang sudah ditetapkan sebelum pertandingan dimulai. Federation International  de  Football  Association  atau  yang  dapat  dikenal dengan  FIFA.[4]  FIFA,  badan pengatur sepak bola internasional, memiliki konstitusi, hukum, dan sistem hukumnya sendiri. Sistem  hukum  sepak  bola  benar-benar  independen  dari  otoritas  federal  atau  lokal.  Kode Disiplin Sepak Bola ditegakkan oleh Komisi Disiplin, Komisi Banding, dan akhirnya Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS)[5]. Hal ini selanjutnya didukung oleh teori di bidang olahraga yang dikenal dengan asas Lex Sportiva, yang menyatakan bahwa organisasi olahraga harus memiliki kewenangan  untuk  mengadopsi  peraturan  hukumnya  sendiri  untuk  mengatur  olahraga
tersebut.  Sebagai  contoh  statuta  FIFA  (skala  internasional)  dan  statuta  PSSI  (organisasi sepakbola skala nasional di Indonesia), contoh statuta yang disebutkan sebelumnya  adalah sebuah bentuk  aturan  hukum  yang  dibuat dan  diberlakukan  dalam  ruang  lingkup  olahraga sepakbola.  Tanpa  campur  tangan  hukum  nasional  atau  internasional,  organisasi  olahraga bertanggung  jawab  untuk  menegakkan  persyaratan  hukum  ini.  Apabila  terdapat  sebuah intervensi dari negara, maka anggota organisasi dari FIFA tersebut akan mendapat sanksi yang berat  dari  FIFA  yang  mengakibatkan  sebuah  kerugian  besar  bagi  industri  bisnis  dan perkembangan sepakbola yang ada di negara tersebut.
Saat  ini  dengan  memandang  praktik  pengaturan  skor  adalah  sebuah  penyakit  yang telah merugikan dan merasahkan masyarakat, sudah sepantasnya apabila negara ikut turut andil dalam menangani kasus pengaturan skor untuk menjamim ketertiban melalui peraturan hukum  yang  ada,  yakni  hukum  pidana  sebagai  hukum  publik.  Namun  dalam  penanganan kasus praktik pengaturan pertandingan yang melibatkan pihak di luar unsur keluarga sepak bola, seperti mafia dan bandar judi, negara harus menindak dan memperhatikan dapat atau tidaknya  posisi  Lex  Sportiva  dikesampingkan  tanpa  ada  unsur  intervensi  di  dalamnya. anggaran dasar organisasi sepak bola yang ada. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu  membina  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  warga  negaranya,  negara  harus menjaga  kedaulatannya  melalui  penegakan  hukum  nasional  sesuai  dengan  amanat konstitusinya[6].

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian standar untuk studi hukum. Yakni menggunakan  metode  pendekatan  hukum  normatif  dengan  mengandalkan  bukti  sekunder yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  untuk  mengidentifikasi,  menganalisis,  dan memberikan solusi atas tantangan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Pengaturan Skor Pada Olahraga Sepakbola
Penjahat  dengan  kepentingan  pribadi  mengubah  permainan  sepak  bola  saat  ini, terutama  dalam  hal  memanipulasi  hasil  pertandingan  dan  pengaturan  pertandingan. Pengaturan pertandingan dan manipulasi pertandingan adalah masalah global, persis seperti
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
virus kanker yang terus menyebar dan tidak membuat siapa pun selamat. Bahayanya bersifat universal dan ada di setiap belahan dunia[7].
Penyelidikan kasus kecurangan pertandingan membutuhkan pemahaman yang jelas tentang motivasi yang terlibat. Hukuman untuk perbuatan pelaku memerlukan pertimbangan tidak hanya kekhasan perbuatan sebagaimana dirinci dalam perbuatan, tetapi juga kondisi yang  lebih  luas  yang  timbul  dari  sisa  kitab  undang-undang  dan  konsep  dasar  hukum. ditoleransi,  karena  mereka  merupakan  elemen  yang  diperlukan  dari  kejahatan.  Namun demikian,  meskipun  pengaturan  skor  bertentangan  dengan  etika  olahraga  dan  melanggar nilai-nilai fair play dan prinsip-prinsip sportivitas yang terkandung dalam olahraga sepakbola itu  sendiri  serta  pelaksanaan  pembebanan,  hal  tersebut  tidak  termasuk  dalam  kategori kejahatan  atau  tindak  pidana  karena  motifnya  bukan  uang  melainkan  strategi  untuk menghindari atau memilih lawan di babak selanjutnya.
Akan tetapi apabila motif dalam kasus pengaturan skor  pada saat penyelidikan dan penyidikan  terdapat  fakta  lain  yang  melibatkan  antara  pihak  dalam  football  family  yakni official tim, pemain, jajaran wasit, tim pelatih, panitia penyelenggara, pengurus organisasi, dan  pihak  diluar  football  family  seperti  bandar  judi,  dan  mafia  dimana  dalam  praktiknya melakukan  sebuah  tindakan  didasari  untuk  mendatangkan  keuntungan  secara  pribadi bagi pihak-pihak tertentu dengan cara melakukan tindakan perbuatan suap. Suap itu sendiri tidak bermoral  dan  bertentangan  dengan  standar  Pancasila,  dan  merupakan  ancaman  bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Seperti yang terlihat dari skandal baru-baru ini, suap adalah masalah sosial utama yang perlu diselesaikan dengan cepat.[8].
Suap  digunakan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  individu,  karyawan,  atau otoritas yang disuap untuk mendapatkan keuntungan dalam urusan bisnis[9]. Perilaku curang, seperti menetapkan skor ini, adalah tindakan yang tidak jujur atau tidak adil dan berdampak merugikan  kepentingan  orang  lain.  Mereka  yang  melakukan  perilaku  ini  biasanya melakukannya  dengan  tujuan  yang  jelas  yaitu  melanggar  hukum  untuk  mendapatkan keuntungan  finansial.  Untuk  dianggap  sebagai  kejahatan  dan  dapat  dipidana,  suatu perbuatan atau kelalaian harus memenuhi kriteria kejahatan tersebut. Selain itu, suap terkait dengan  score  rigging  memenuhi  kriteria  undang-undang  dan  menjadi  tindak  pidana.  Salah satu dari sekian banyak arti lain yang dapat ditemukan dalam frasa “tindak pidana itu sendiri” adalah  “kejahatan”,  yang  mengacu  pada  suatu  perbuatan  yang  dilarang  karena  melanggar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
aturan  hukum  dan  mengandung  bahaya  hukuman  berupa  sanksi  bagi  siapa  saja  yang melanggar aturan. Dalam dan dari dirinya sendiri, kejahatan adalah apa yang dilarang oleh hukum dan ada hukuman sanksi.[10].
Tindak  pidana,  sebagaimana  didefinisikan  oleh  Muladi  dan  Dwidja  Priyanto,  adalah “suatu  peristiwa  yang  ditentukan  oleh  undang -undang  sebagai  suatu  peristiwa  yang menyebabkan dijatuhkannya suatu pidana”, demikian parafrasenya. Ada komponen obyektif dan  subyektif  untuk  perilaku  kriminal.  Perbuatan  atau  akibat  merupakan  contoh  aspek objektif, sedangkan motivasi pelaku merupakan contoh faktor subjektif. Unsur-unsur tersebut dirumuskan dengan menggunakan terminologi, maksud, dan tujuan. Jika tindakan tersebut memenuhi lima kriteria Simon untuk kriminalitas, kita dapat menyebutnya kriminal. Simon berpendapat  bahwa  kejahatan  terjadi  ketika  manusia  melakukan  perbuatan  yang  dapat dihukum  oleh  hukum,  bertentangan  dengan  hukum  itu  sendiri,  dilakukan  secara  tidak sengaja, dan dapat dijelaskan[11].
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1980  tentang  Tindak  Pidana  Suap,  disingkat  UU 11/1980, berkaitan langsung dengan perbuatan fiksasi skor oleh pihak-pihak tertentu yang tujuannya  untuk  memperoleh  keuntungan  uang  atau  immateriil.  Sebagaimana  dinyatakan dalam  Pasal  2  UU  11/1980  tentang  Tindak  Pidana  Suap,  “Barangsiapa  memberi  atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud membujuk orang itu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam menjalankan tugasnya, yang bertentangan dengan perbuatannya. wewenang atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum", diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  15.000.000.  Jika ditemukan  bukti  suap,  penegak  hukum  dapat  menggunakan  Pasal  3  UU  11/1980  tentang Tindak Pidana Suap untuk membawa pihak yang bertanggung jawab melakukan kecurangan ke pengadilan.
Kolaborasi  Pemberlakuan Lex  Sportiva Dengan  Sistem  Hukum  Pidana  Apabila  Terdapat

## Unsur Pidana dalam Kasus Pengaturan Skor Dalam Olahraga Sepakbola
Menurut teori  hukum dualis, hanya ada  dua  kategori hukum  yang berbeda: hukum domestik dan hukum internasional. Jelas bahwa undang-undang PSSI dan FIFA tidak memiliki tempat dalam penegakan hukum jika dilihat dari kacamata teori hukum dualis, karena tidak muncul di setiap tingkat struktur legislatif Indonesia. Namun, posisi FIFA sebagai Organisasi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Internasional  Non-Pemerintah  berarti  bahwa  FIFA  sendiri  tidak  tunduk  pada  hukum internasional (LSM). Menggunakan pendekatan pluralis terhadap hukum menghasilkan hasil yang bervariasi. Dengan bantuan teori hukum pluralis, kita sekarang memiliki sistem hukum ketiga, sistem hukum transnasional, yang berdampingan dengan hukum nasional dan hukum internasional. Legislasi transnasional adalah legislasi yang dibuat oleh kelompok selain negara (masyarakat  internasional)  yang  memiliki  efek  administratif  lintas  batas  negara  (Panjaitan 2011). Selain hukum publik internasional dan norma hukum nasional yang memiliki jangkauan internasional,  hukum  transnasional  juga  mencakup  norma  yang  termasuk  dalam  hukum publik dan hukum privat, bahkan hukum privat internasional, serta beberapa peraturan yang termasuk dalam kategori yang terdefinisi dengan baik. Ketika datang ke hukum sektor swasta, yang mencakup hukum internasional administratif dan aturan yang berlaku untuk perjanjian negara, serta hukum yang dihasilkan dari kontak hukum yang terjalin langsung antara pihak swasta.  Federation  Internationale  de  Football  Association  (FIFA)  adalah  organisasi  atau komunitas  internasional  yang  bukan  negara.  Seperti  setiap  negara,  FIFA  dibagi  menjadi cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kongres berfungsi sebagai badan legislatif tertinggi, sedangkan Komite Eksekutif dan Sekretariat Jenderal masing-masing adalah cabang eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif.  administratif.  Lex  Sportiva  di  tingkat  internasional  adalah  tatanan hukum  sui  generis,  dan  karena  FIFA  memiliki  lembaga  yudisial — Komisi  Disiplin — hukum tersebut dianggap sebagai bagian dari hukum transnasional[12].
Lex  Sportiva  adalah  komponen  dari  rezim  hukum  olahraga  global,  yang  dengan sendirinya didefinisikan sebagai tatanan hukum yang otonom atau independen dan bersifat internasional  dan  didirikan  oleh  organisasi  global  untuk  mengatur,  memantau,  mengelola, dan mengatur turnamen olahraga global dan berdaulat . Lex Sportiva, dalam definisinya yang paling mendasar, adalah badan legislasi yang mengatur olahraga dan dibuat, diterapkan, dan ditegakkan oleh institusi olahraga itu sendiri, tanpa masukan dari hukum positif nasional atau internasional.[6].
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), badan pengatur olahraga negara dan anggota  FIFA,  diberdayakan  oleh  undang-undang  Lex  Sportiva  untuk  menetapkan  dan menegakkan  peraturan  untuk  kompetisi  sepak  bola  di  Indonesia.  Statuta  PSSI,  turunan langsung dari statuta FIFA, telah memberlakukan aturan yang komprehensif yang mengatur peradilan yang menangani perselisihan dalam sepakbola Indonesia, khususnya melalui Komisi
Disiplin  dan  Kode  Disiplin,  yang  berisi  sanksi  untuk  semua  jenis  pelanggaran  termasuk manipulasi, dalam menanggapi isu match fixing di komunitas sepakbola indonesia. butir 72 Kode Disiplin PSSI Tahun 2018 membahas tentang Manipulasi Hasil Pertandingan Secara Ilegal dan memuat penjelasan sebagai berikut:
1. Setiap orang yang terlibat dalam komplotan untuk mengubah hasil pertandingan yang melanggar etika olahraga dan asas sportifitas dikenakan larangan seumur hidup dari segala kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola dan denda minimal Rp.
2. Apabila seorang ofisial pertandingan melakukan atau membantu persekongkolan untuk mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas, maka ia akan dikenakan denda sekurang-kurangnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) larangan seumur hidup dari semua kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola.
3. Ketiga, pemain yang terlibat dalam makar untuk mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas, dipidana dengan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) a hukuman larangan terlibat dalam kegiatan sepak bola selama sisa hidup mereka.
4. Apabila seorang ofisial atau pengurus pertandingan kedapatan bersekongkol untuk mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas, maka akan dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi yang melarang mereka untuk mengambil bagian lagi dalam kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola.
5. Klub  atau  badan  yang  terbukti  bersekongkol  untuk  mengubah  hasil  pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikenakan sanksi termasuk I denda paling sedikit  Rp.  500.000.000,  -  (lima  ratus  juta  rupiah);  (ii)  sanksi  degradasi;  dan  (iii) pengembalian penghargaan.
Akan  tetapi  perlu  diketahui  bahwa  pada  pasal  diatas  sanksi  yang  diberikan  hanya kepada  pelaku  di  ruang  lingkup  football  family  saja.  Menurut  Pasal  61  huruf  a,  b,  dan  c Undang-Undang  nomor  11  tahun  2022  tentang  Keolahragaan,  kewajiban  seorang olahragawan antara lain:
1. Menjunjung tinggi asas luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mengutamakan sikap sportif dalam segala usaha atletik.
3. Patuhi peraturan dan kode etik yang berlaku untuk setiap olahraga yang dipraktikkan dan/atau kariernya.
Setiap jenis olah raga yang ditekuni atau ditekuni sebagai karir ditentukan dalam Pasal 61 huruf a, b, dan c. Setiap peserta pertandingan sepak bola atau kegiatan yang berhubungan dengan  sepak  bola  wajib  mentaati  dan  mentaati  peraturan  PSSI,  termasuk  pemberlakuan kode disiplin melalui Komdis untuk setiap pelanggaran disiplin.
Pengaturan skor dalam olahraga merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan atau  pelanggaran  yang  muncul  seiring  dengan  pesatnya  kemajuan  di  bidang  sosial, pendidikan,  budaya,  dan  aspek  kehidupan  masyarakat  lainnya.  Pengaturan  skor  dalam sebuah pertandingan olahraga dipandang sebagai masalah yang merusak kepentingan umum dikarenakan akan membahayakan integritas dari suatu kompetisi, merusak nilai-nilai sosial, Pendidikan  dan  budaya  yang  telah  dicerminkan  dalam  olahraga,  serta  membahayakan ekonomi dari sebuah olahraga itu sendiri. Jelas dan terkenal bahwa sistem hukum nasional dan  sistem  hukum  transnasional  saling  bertabrakan  ketika  kompetisi  sepak  bola diperkenalkan  ke  suatu  negara  (hukum  olahraga).  Sistem  hukum  FIFA  terikat  oleh  hukum Indonesia tanpa syarat karena, menurut definisi, hukum Indonesia memiliki otoritas eksklusif. Olahraga  tidak  dapat  menghindari  yurisdiksi  negara  tempat  olahraga  tersebut  dimainkan, bahkan  jika  aturan  yang  mengaturnya  ditetapkan  oleh  organisasi  olahraga  internasional swasta. Atlet terikat oleh perangkat hukum yang sama seperti orang lain di negara mereka, termasuk  yang  mengatur  pembentukan  dan  pengoperasian  badan  hukum,  kesehatan  dan keselamatan,  kontrak,  pajak,  dan  ketenagakerjaan.  Pengaruh  dan  yurisdiksi  hukum  negara melekat dalam konteks organisasi sepak bola, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi  dan perizinan, dan  ini  memiliki  tujuan  yang baik  karena  pada  dasarnya  segala sesuatu  yang  dibentuk  diarahkan  untuk  mewujudkan  tatanan  kehidupan  yang  bermanfaat bagi kepentingan rakyat.[13].
Kepentingan negara mirip dengan kebutuhan, keinginan, atau pengutamaan aktivitas manusia oleh individu, organisasi, atau komunitas. Krasner, di sisi lain, menganggap negara sebagai kumpulan peran dan institusi yang mengejar tujuan mereka sendiri daripada menjadi
kaki  tangan  salah  satu  bagian  masyarakat.  Berdasarkan  apa  yang  telah  dibahas,  jelaslah bahwa  kepentingan  negara  merupakan  kebutuhan  sosial  dan  politik  bagi  individu  dan komunitas  dalam  suatu  masyarakat  yang  berusaha  memenuhi  kebutuhan  individu  dan kolektif.[14].  Dari  sudut  pandang  hukum  publik,  hukum  pidana  mempunyai  kewajiban tambahan untuk menjamin bahwa penegakan hukum pidana melayani kepentingan umum. Jadi,  karena  hukum  pidana  merupakan  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat memaksa, maka segala bentuk tindak pidana yang memenuhi unsur sebagai tindak pidana harus  diproses  secara  pidana.  Jika  bandar  taruhan  atau  mafia  dilibatkan  untuk  membantu memperbaiki permainan, tidak lagi hanya anggota keluarga sepak bola yang terlibat. Dengan demikian, perbuatan tersebut adalah pidana karena memenuhi semua syarat untuk tindak pidana suap.
Skandal calciopoli yang terjadi pada 1999 hingga 2005 terungkap pada 2006 berkat early  warning  system  (EWS)  yang  diterapkan  FIFA  bekerja  sama  dengan  Interpol  untuk memantau  pertandingan  sepak  bola.  Sistem  ini  membantu  pemerintah  Italia  menemukan kejanggalan  di  pasar  taruhan  sepak  bola  dan  kemungkinan  manipulasi  skor  pertandingan. Klub  dan  atlet  yang  terlibat  dalam  pengaturan  pertandingan  menghadapi  hukuman  berat. Ketika diketahui bahwa manajer umum Juventus, Luciano Moggi, telah menghubungi otoritas (FIGC) melalui telepon dalam upaya untuk mempengaruhi penunjukan wasit, tim diturunkan ke Serie B. PSSI, sebagai badan sepak bola Indonesia, dapat mengambil petunjuk dari FIFA dan FIGC[15].
Di  luar  dan  di  dalam  manajemen  organisasi  olahraga  sepak  bola,  suap  terkait pengaturan skor telah terjadi. Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia  belum  berhasil  menghentikan  kejahatan  ini.  Berbagai  faktor  diketahui  berperan dalam  masalah  ini.  Peraturan  perundang-undangan  sendiri  merupakan  faktor  yang  paling signifikan,  selain  kurangnya  kerjasama  antara  penegak  hukum  dan  PSSI.  Meskipun  hukum positif Indonesia tidak memasukkan pengaturan skor sebagai tindak pidana, komponen suap pengaturan  pertandingan  menunjukkan  bahwa  itu  adalah  tindakan  ilegal.  Sejauh  mana hukum pidana Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap[16], cukup memadai untuk memberantas tindak pidana pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola, dengan memperhatikan perlunya sanksi baik pidana maupun non pidana,  fasilitas  ,  dan  infrastruktur  untuk  menanggapi  tindakan  terhadap  pelanggar?  Agar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dapat  diintegrasikan  satu  sama  lain,  infrastruktur  dan  fasilitas  dalam  menangani  tindakan kriminal  pada  sektor  olahraga  sepakbola  sangat  penting  untuk  memerangi  kejahatan.  PSSI harus  membantu  Polri  membasmi  oknum-oknum  yang  memanipulasi  skor  olahraga, khususnya  sepak  bola.  Asosiasi  sepak  bola  Italia  dan  FIFA  sama-sama  telah  menciptakan sistem untuk memerangi pengaturan pertandingan, dan PSSI serta polisi dapat menggunakan metode  yang  sama  untuk  bekerja  sama  dan  menangkap  mereka  yang  bersalah  karena pengaturan  pertandingan.  yang  dapat  menjatuhkan  hukuman  pidana  selain  hukuman disipliner.  Karena  sering  diasumsikan  bahwa  ancaman  tindakan  disipliner  atau  tuntutan pidana akan menghambat pengaturan pertandingan.

## KESIMPULAN
Statuta  PSSI  tidak  selalu  dapat  menggantikan  hukum  nasional,  meskipun  statusnya sebagai Lex Sportiva. Negara dan PSSI dapat mempersiapkan masa depan legal standing PSSI sebagai  Lex  Sportiva  dalam  sistem  hukum  Indonesia  dengan  membentuk  pembagian kewenangan.  Untuk  melaksanakan  pembagian  kerja  ini,  PSSI  bisa  diberikan  kendali  penuh atas penyelenggaraan sepak bola Indonesia. Untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat di lapangan sepak bola di Indonesia, PSSI dan Polri harus bekerja sama untuk menentukan skor  akhir.  Statuta  PSSI  harus  memiliki  tempat  yang  jelas  di  mata  hukum  nasional,  dan  ini hanya  dapat  dicapai  melalui  penetapan  alokasi  kewenangan  yang  jelas  dan  penerapan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia. Untuk menangani kasus pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola, sistem peradilan nasional dapat menerapkan atau memberlakukan Lex Sportiva melalui undang-undang PSSI dan  Undang-Undang  nomor  11  tahun  1980  tentang  Tindak  Pidana  Suap.  Undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dijadikan acuan untuk menghukum pelaku dalam  lingkup  keluarga  sepak  bola,  bandar  judi,  dan  mafia  dengan  sanksi  pidana  jika perbuatannya menimbulkan ketakutan masyarakat. Statuta PSSI menghukum pelaku dalam keluarga sepakbola dengan sanksi administratif sesuai dengan asas Lex Sportiva yaitu sebagai undang-undang yang mengatur sepakbola.

## DAFTAR PUSTAKA
J. Wi jaksono, “Narasi Pemberitaan Kronologi Pengaturan Skor dalam Program Mata Najwa ‘PSSI  Bisa  Apa  Jilid  4:  Darurat  Sepak  Bola,’” Jurnal  Audiens ,  vol.  1,  no.  1,  2020,  doi: 10.18196/ja.1103.
W. Suarsa dan P. Utama, “Match Fixing Di Dunia Sepak Bola Indonesia; Pendekatan Pidana,” Jurnal  Kertha  Negara ,  vol.  8,  no.  11,  hlm.  1 – 15,  2020,  [Daring].  Available: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120925ATT523 03/20120925ATT52303E
B.  P.  Setyawan,  S.  Wahyudi,  dan  D.  P.  Yuris,  “Peran  Satuan  Petugas  Anti  Mafia  Bola Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing),” Soedirman Law  Review ,  vol.  2,  no.  1,  hlm.  109 – 117,  2020,  [Daring].  Available: http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/search/authors/view?firstName=Dessi &middleName=Perdani&lastName=Yuris&affiliation=&country=
N.  Fitria  Emily  dan  H.  Wibisono,  “LITERATURE  REVIEW:  HUBUNGAN  DYNAMIC  BALANCE TERHADAP RESIKO TERJADINYA CEDERA PADA PEMAIN SEPAK B OLA,” 2021.
F.  Anggriawan,  “Konflik  Kewenangan  Pemerintah  dan  Persatuan  Sepakbola  Seluruh Indonesia Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepakbola,” Jurnal Cakrawala Hukum , vol. 9, no. 2, Des 2018, doi: 10.26905/idjch.v9i2.2730.
S. Riyanto, “Penerapan Aza s Lex Sportiva Pada Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan  Negara  Kajian  Filsafat  Hukum  Mengenai  Benturan  Paham  Sejarah- Kebudayaan Dengan Paham Positivisme Dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional,” 2019.
A.  Rinaldy,  “KRIMINALISASI  MA TCH  FIXING  DALAM  PERTANDINGAN  SEPAKBOLA  DI INDONESIA  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  11  TAHUN  1980  TENTANG TINDAK  PIDANA  SUAP  Alexzander  Rinaldy  Dian  Adriawan  Daeng  Tawang  A  .  Latar Belakang Sepakbola menjadi salah satu olahraga favorit no,” Jurnal Hukum Adigama , vol. 1, no.
1,
hlm.
14, 2018, [Daring]. Available: https://www.kompasiana.com/luthfyavian/match-fixing-dalam-
A. Febriana dan V. Salsabila, “PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SUAP) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA,” 2020 .
A. I. Ismail dan C. A. Firman, “Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match  Fixing  (Pengaturan  Skor)  dikaitkan  dengan  Hukum  Positif  dan  Kode  Disiplin PSSI,” Prosiding Ilmu Hukum , vol. 3, no. 1, hlm. 31 – 35, 2017.
I.  Sari,  “PERBUAT AN  MELAWAN  HUKUM  (PMH)  DALAM  HUKUM  PIDANA  DAN  HUKUM PERDATA,” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara ,  vol.  11,  no.  1,  Sep  2020,  doi: 10.35968/jh.v11i1.651.
Y.  Kartika  dan  A.  Najemi,  “Kebijakan  Hukum  Perbuatan  Pelecehan  Seksual  (Catcalling) dalam Perspektif Hu kum Pidana,” PAMPAS: Journal of Criminal Law , vol. 1, no. 2, 2021, doi: 10.22437/pampas.v1i2.9114.
A. F. Rindiarto dan E. Rusdiana, “KAJIAN YURIDIS LEX SPORTIVA TERHADAP PEMIDANAAN PEMAIN SEPAKBOLA,” 2021.
N. E. Kristiyanto, “PERANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM MELINDUNGI HAK EKSLUSIF  (MEREK)  KLUB  SEPAK  BOLA  PROFESIONAL  DI  INDONESIA  (The  Role  of  the Ministry  of  Law  and  Human  Rights  in  Protecting  the  Exclusive  Rights  of Professional Football Clubs in Indo nesia),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure , vol. 21, no. 1, 2021, doi: 10.30641/dejure.2021.V21.075-090.
A. G. Mahardika, “Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia,” Jan 2021, doi: 10.4000/revus.425. M. Ajid Husain, “STАTUTА PSSI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA,” 2022.
A. I. Ramadhan dan H. Puspitosari, “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur),” Jurnal Riset Ilmu Hukum , vol. 2, no. 2, Nov 2022, doi: 10.51825/sjp.v1i2.