ANALISIS MODEL KELEMBAGAAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(BAPERTARUM-PNS)
Muhammad Yuda Alhabsyi
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang Email: boby_blue_99@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan model kelembagaan BAPERTARUM-PNS tersebut  realistis  dan  juga  kompetensi  dan  sumberdaya  pendukung  dan  penunjangnya memadai  untuk  menunjang  model  kelembagaan  bagi  BAPERTARUM-PNS.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif,      pengumpulan  data  dilakukan melalui  wawancara,    diskusi,  observasi  dan  studi  dokumentasi  dan  studi  pustaka. Rancangan uji data digunakan analisis deskriptif  dan analisis SWOT.Hasil dari penelitian ini  menunjukkan  bahwa:Terbukti  bahwa  analisis  model  kelembagaan  BAPERTARUM- PNS  tersebut  realistis.Permasalahan  dari  aspek  hukum  dengan  diversifikasi  strategi melalui penetapan status hukum kelembagaan BAPERTARUM-PNS pada dasarnya agar lembaga  tersebut  dapat  secara  otonom  melakukan  hak  dan  kewajiban  sebagai  subyek hukum  ( subjectum  juris )  dalam  pergaulan  hukum,  baik  secara  nasional  maupun internasional.Penelitian ini menyarankan agar menjadikan BAPERTARUM-PNS sebagai Badan  Hukum  Milik  Negara  (BHMN)  karena  memiliki  kualifikasi  yang  tepat  untuk menjaga kepentingan Pegawai Negeri Sipil sekaligus berperilaku sebagai korporat.
Kata kunci: Model Kelembagaan BAPERTARUM-PNS.

## Abstract:
The purpose of this research is to formulate the institutional model of BAPERTARUM- PNS is  realistic  and  also  the  competence  and  supporting  and  supporting  resources  are adequate to support institutional model for BAPERTARUM-PNS . The research method used  is  descriptive  method,  data  collection  is  done  through  interview,  discussion, observation  and  documentation  study  and  literature  study.  The  design  of  the  test  data used descriptive analysis and SWOT analysis.The results of this study indicate that:It is proven that the institutional model analysis of BAPERTARUM-PNS is realistic. Because at this time institutional BAPERTARUM-PNS is in a steady condition organically, but to face  the  problems  that  will  come  according  to  the  development  of  the  situation  and  the economy  continues  to  increase  Proven  competence  and  supporting  and  supporting resources  are  sufficient  to  support  institutional  model  for BAPERTARUM-PNS .  both nationally  and  internationally.This  research  recommends  to  make BAPERTARUM-PNS as Badan Hukum Milik Negara(BHMN) because it has the right qualification to keep the interest of Civil Servant as well as behave as a corporation.
Keywords :Institutional Model of BAPERTARUM-PNS
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.1, Februari 2019, Hal (85-96)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH

## I. PENDAHULUAN
Menurut  Syahyuti  kelembagaan adalah  sekumpulan  jaringan  dari  relasi sosial  yang  melibatkan  orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki  aturan  dan  norma,  serta memiliki  struktur.  Kelembagaan  dapat berbentuk  sebuah  relasi  sosial  yang melembaga (non formal institution), atau dapat  berupa  lembaga  dengan  struktur dan  badan  hukum  (formal  institution). Lalu,  lembaga  atau  dapat  juga  disebut ’organisasi’, adalah bentuk kelembagaan yang  formal,  dengan  ciri  memiliki struktur  yang  tegas  dan  diformalkan.
Lembaga menjalankan fungsi kelembagaan,  namun  dapat  satu  atau lebih fungsi sekaligus. Dalam penyaluran dana Taperum-PNS,  Pelaksana  Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS mempunyai  3  (tiga)  fungsi  layanan, yaitu: 1) Membantu  uang  muka  (BUM) pembelian  rumah  dengan  fasilitas KPR bagi PNS yang belum memiliki rumah. 2) Membantu sebagian biaya membangun  (BM)  rumah  bagi  PNS yang sudah memiliki tanah di daerah tempat bekerja. 3) Mengembalikan tabungan (PT) kepada PNS yang tidak memanfaatkan bantuan maupun pensiun. BAPERTARUM-PNS mempunyai  visi  menjadi  pengelola Taperum-PNS  yang  bereputasi  baik  dan dipercaya serta handal dalam pemupukan dan pengelolaan dana perumahan serta mempunyai misi memberikan kemampuan kepada Pegawai  Negeri  Sipil  dan  kepada masyarakat  yang  berpenghasilan  tetap dalam  pemilikan  rumah  yang  layak melalui  bantuan  pembiayaan  dari  dana tabungan  perumahan  Pegawai  Negeri Sipil.  Selain  itu  yang  melatar  belakangi
didirikannya BAPERTARUM-PNS, antara lain :
1) Sebagai  upaya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  Pegawai  Negeri  Sipil untuk memiliki rumah yang  layak.
2) Terbatasnya  kemampuan  Pegawai Negeri  Sipil  untuk  membayar  uang muka  pembelian  rumah  dengan fasilitas  Kredit  Kepemilikan  Rumah atau KPR.
3) Tabungan perumahan Pegawai Negeri  Sipil  dapat  membentuk  dana untuk  mengatasi  kendala  tersebut yang
merupakan kegotong- royongan  diantara  Pegawai  Negeri Sipil  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan antara Pegawai Negeri
Sipil.
Berdasarkan data-data dan kondisi  yang  penulis  lihat  di  lapangan, penulis  merasa  tertarik  untuk  mengkaji lebih  jauh  dan  menjadi  sangat  penting untuk  menganalisis  model  kelembagaan kantor Bapertarum-PNS. Sehingga penelitian  ini  diberi  judul Analisis Model Kelembagaan Badan Pertimbangan  Tabungan  Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS). II.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN
KERANGKA PEMIKIRAN
A. Deskripsi Teoritik 1. Pengertian Manajemen Menurut G.R. Terry (2010:16)    manajemen  adalah suatu  proses  atau  kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu  kelompok  orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional  atau  maksud- maksud yang nyata. Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan  maupun  seni.  Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana  mencapai  hasil  yang diinginkan  atau  dalam  kata  lain seni  adalah  kecakapan  yang diperoleh dari pengalaman,
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
pengamatan  dan  pelajaran  serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen. Menurut Mary Parker Follet  dalam  Handoko  (2000:8) manajemen merupakan seni dalam  menyelesaikan  pekerjaan melalui  orang  lain.  Definisi  ini mengandung  arti  bahwa  para manajer  mencapai  tujuan-tujuan organisasi  melalui  pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan  berbagai  tugas yang  mungkin  diperlukan,  atau dengan  kata  lain  dengan  tidak melakukan  pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. atau dengan kata lain dengan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Itulah  manajemen,  tetapi menurut Stoner bukan hanya itu saja.Masih banyak lagi sehingga tak  ada  satu  definisi  saja  yang dapat  diterima  secara  universal.
Menurut  James  A.F.  Stoner, manajemen  adalah  suatu  proses perencanaan,  pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian  upaya  anggota organisasi  dan  menggunakan semua  sumber  daya  organisasi untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan. 2. Manajemen Sumber Daya Manusia Menurut Hasibuan (2010:22),  manajemen  sumber daya  manusia  adalah  ilmu  dan seni  mengatur  hubungan  dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya  tujuan  perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut  Simamora  (2006:5), manajemen sumber daya manusia  adalah  pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan
pengelolaan  individu  anggota
organisasi atau kelompok pekerja. Menurut  Gary  Dessler, manajemen sumber daya manusia  adalah  kebijakan  dan praktik yang dibutuhkan seseorang  untuk  menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia  dari  posisi  seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan dan penilaian.  Sedangkan  menurut T.  Hani  Handoko  (2011:3), manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan  dan  penggunaan sumber  daya  manusia  untuk mencapai  baik  tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Dari  penjelasan  di  atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia  mempunyai  definisi sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan,  dan  pemutusan hubungan  kerja  dengan  maksud untuk mencapai tujuan organisasi  perusahaan  secara terpadu. Untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, BAPERTARUM-PNS melakukannya sejak proses rekrutmen. Penambahan pegawai  baru  dilakukan  melalui proses seleksi yang ketat dengan melihat latar belakang pendidikan  dan  pengalamannya. Sampai dengan bulan Desember 2012 jumlah karyawan BAPERTARUM-PNS  73  orang terdiri  dari  49  orang  laki-laki dan  24  orang  perempuan,  dari
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
73  karyawan,  sekitar  80%  nya memiliki latar belakang pendidikan dari perguruan tinggi. 3. Model Kelembagaan Pembangunan Lembaga merupakan  salah  satu perspektif tentang  perubahan  sosial  yang direncanakan  dan  dibina,  serta berkaitan dengan inovasi- inovasi  yang  berorientasi  pada perubahan sosial yang dilakukan melalui organisasi formal.Tujuannya  adalah  untuk membangun  organisasi  yang dapat  hidup  dan  efektif  serta dapat mendukung inovasi sebagai perubahan sosial. Proses yang terjadi dalam Pembangunan Lembaga ini bersifat generik. Dimana inovasi sosial  ini  tidak  dipaksakan dalam  tiap  sektor  masyarakat. Sehingga dalam model Pembangunan Lembaga ini, lembaga  ditempatkan  sebagai organisasi formal yang menghasilkan  perubahan,  dan melindungi perubahan serta jaringannya. Salah  satu  lembaga  yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia adalah Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang disingkat BAPERTARUM-PNS. Yaitu institusi  yang  diberi  mandate untuk menyalurkan dana tabungan  perumahan  pegawai negeri  sipil  yang  disingkat Taperum-PNS. Badan Pertimbangan Tabungan  Perumahan  Pegawai Negeri  Sipil  (BAPERTARUM- PNS) dibentuk berdasarkan Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  :  14  Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri
Sipil  jo.  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  :  46 Tahun  1994  tentang  Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  :  14 Tahun  1993  dengan  tujuan untuk mengelola Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS). 4. Reformasi Kelembagaan Reformasi  birokrasi  pada hakikatnya  merupakan  upaya untuk  melakukan  pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan  pemerintahan terutama  menyangkut  aspek- aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi  birokrasi  di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja  hirarkikal  dan  horizontal yang  seimbang,  diukur  dengan rasio  antara  volume  atau  beban tugas  dengan  jumlah  sumber daya disertai tata kerja formalistic dan pengawasan yang ketat. Penataan organisasi pemerintah  baik  pusat  maupun daerah  didasarkan  pada  visi, misi dan sasaran  strategis, agenda  kebijakan,  program  dan kinerja  kegiatan  yang  terencana dan diarahkan terbangunnya sosok  birokrasi  dengan  tugas dan pertanggungjawaban terbuka dan aksessif.Penyederhanaan tata kerja  dalam  hubungan  intra  dan antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia  usaha  yang  berorientasi pada  kriteria  dan  mekanisme
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
yang  impersonal  terarah  pada penerapan pelayanan prima. pemerintahan.Globalisasi tak  lepas  dari  kompetisi  dunia global  yang  makin  keras,  yang mensyaratkan  peningkatan  daya saing.Pemerintah  dituntut  untuk memberikan  pelayanan  yang lebih baik kepada setiap stakeholder nya.Efisiensi menjadi penting.Terminologi “Better, Cheaper, Faster, Easier” pun menjadi jargon utama.Efisiensi dalam pelayanan menjadi modal utama guna  memenangkan  kompetisi tersebut, utamanya dalam menggaet investor. 5. Penyebab  Lemahnya  Kinerja Pelayanan Publik Salah satu penyebab lemahnya kinerja pelayanan publik  terjadi  karena  birokrasi kita tenggelam dalam paradigma pelayanan  yang  mereka  buat sendiri,  yang  justru  cenderung mengabaikan  aspirasi  publik sebagai  obyek  pelayanan  itu sendiri.Padahal, belum optimalnya  peran  pemerintah dalam  memberikan  pelayanan yang  paripurna  berakibat  pada minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Selain itu, kemiskinan yang terus melembaga  juga  tak  dapat dilepaskan  dari  terhambatnya akses pelayanan yang seharusnya  ikut  dinikmati  dan dimanfaatkan  oleh  warga  yang berdiam di kantong-kantong kemiskinan, papar Alisjahbana.Ada  4  hal  yang menyebabkan  lemahnya  kinerja pelayanan publik. a.  Masalah kelembagaan dan manajemen pelayanan.
b.  Masalah  profesionalisme  dalam sikap,  managerial,  teknis dan administratif.
c.  Masalah keuangan pemerintah.
d.  Masalah radius pelayanan.
6. Pembaruan Birokrasi Alisjahbana juga mengatakan, empat masalah penyebab lemahnya kinerja pelayanan publik dapat diantisipasi melalui reaktualisasi pemerintahan, utamanya di tingkat  daerah,  dengan  strategi penguatan  pemerintah  daerah yang  tepat.  Strategi  penguatan tersebut bermanfaat dalam mempercepat proses sustainabilitas pemerintah daerah itu sendiri, yang mengurangi ketergantungan daerah pada bantuan dari pemerintah pusat maupun propinsi.  Strategi  ini  dijalankan melalui reaktualisasi kewenangan daerah, restrukturisasi kelembagaan pemerintah, reposisi dan relokasi  personil  yang  cermat, penataan  manajemen  keuangan, pemberdayaan  DPRD  sebagai fungsi  kontrol  eksekutif,  dan perbaikan manajemen pelayanan. Dalam kerangka demikian, perampingan kelembagaan pemerintah menjadi  keniscayaan,  meskipun reformasi kelembagaan itu bukan pekerjaan mudah.Sebagai langkah  awal,  pemerintah  perlu melakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan tugas- tugas  yang  diemban  oleh  dinas- dinas terkait.Evaluasi ini diarahkan untuk melihat permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas kelembagaan tersebut. Beberapa permasalahan  itu  di  antaranya: pertama, adanya beberapa
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
penugasan yang tumpang tindih, baik  antar  organisasi,  maupun antara  satuan  tugas  organisasi.
Kedua,  terdapat  ketimpangan antara  volume  kerja  dengan besaran struktur organisasi; ketiga,  terdapat  beberapa  satuan organisasi yang kurang didukung  oleh  sumber  daya (aparat,  anggaran  dan  sarana) yang  sesuai  kebutuhan;  dan keempat, koordinasi pelaksanaan tugas kurang optimal  karena  belum  adanya mekanisme kerja yang baku. Berangkat dari empat permasalahan tersebut, penataan kelembagaanyang dikembangkan  oleh  pemerintah daerah  harus  diletakkan  dalam kerangka peran pemerintah, yang terdiri atas fungsi pengaturan,  pelayanan  publik, dan pemberdayaan, guna meningkatkan profesionalitas lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Penataan tersebut juga  diwujudkan  dalam  model subsidiarity,  di  mana  masyarkat dilibatkan  secara  aktif  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada akhirnya, keseluruhan penataan kelembagaan  tersebut  ditujukan untuk  membangun  organisasi pemerintah daerah yang fleksibel,  tahan  banting  dan adjustable  atas setiap  perubahan situasi  yang  berkembang  di masyarakat. Organisasi itu nantinya  diharapkan  memiliki kepekaan  yang  tinggi  terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul kemudian,  sekaligus  mampu melakukan  lompatan  ke  depan untuk menjawab berbagai dinamika tersebut dan mewujudkan  tata  pemerintahan yang efektif, aspiratif dan efisien.

## B. Kerangka Berpikir
Kerangka  berpikir  yang  baik akan  menjelaskan  secara  teoritis pertautan  antara  variabel  yang  akan diteliti.  Jadi  secara  teoritis  perlu dijelaskan  hubungan  antara  variabel independen dan dependen.Bila dalam penelitian ada variabel moderator  dan  intervening,  maka juga  perlu  dijelaskan,  mengapa variabel  itu  ikut  dilibatkan  dalam penelitian.Oleh  karena  itu  pada setiap penyusunan paradigma
penelitian  harus  didasarkan  pada kerangka berpikir.
Model  Kelembagaan  Badan Pertimbangan  Tabungan  Perumahan Pegawai  Negeri  Sipil  dinilai  tidak jelas sehingga diperlukan perubahan mendasar dalam rangka optimalisasi penyediaan perumahan bagi pelayan publik  tersebut.  Dana  tabungan perumahan (Taperum) PNS berdasarkan  definisi  dan  unsur- unsur keuangan negara yang ditetapkan  oleh  UU  No.  17/2003 tentang Keuangan Negara, tabungan perumahan  PNS  termasuk  bagian dari  keuangan  negara.  Oleh  karena itu,  keuangan  negara  harus  dikelola secara  tertib,  ekonomis,  efisien  dan efektif, transparan, bertanggung jawab  dan  memperhatikan  rasa keadilan dan kepatutan, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Berdasarkan peraturan
tersebut,  yang  menjadi  ketua  adalah Presiden,  sedangkan  ketua  harian dipangku  oleh  Menteri  Perumahan
Rakyat.Sementara  anggota  terdiri dari  Menteri  Keuangan,  Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara serta  Kepala  Badan  Kepegawaian Negara.Diperlukan  perubahan  dasar hukum  pemungutan  Taperum,  dari
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
Keppres  menjadi  UU  atau  minimal Peraturan Pemerintah. Untuk lembaga seperti Bapertarum-PNS harus ada Peraturan  Presiden  yang  baru  untuk mengganti Keputusan Presiden (Keppres)  Nomor  14  tahun  1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai  Negeri  Sipil.  Rancangan Peraturan Presiden tersebut terutama ditujukan untuk memperbaiki produk Taperum-PNS sehingga fasilitas tersebut menarik bagi Pegawai  Negeri  Sipil  dan  benar- benar  dapat  membantu  pemenuhan kebutuhan  perumahan.  Mengenai pengelolaannya,    perlu  dilindungi regulasi selevel undang-undang (UU)  atau  peraturan  pemerintah (PP).  Tidak  sekedar  keputusan presiden (kepres) seperti implementasi  saat  ini.Peningkatan status  regulasi  itu  agar  pemungutan Taperum  dari  gaji  PNS  dapat diaplikasikan  secara  optimal,  sistem organisasi dan akuntabilitasnya jelas,  tertib  administrasi,  serta  audit kontrolnya baik, sehingga berpengaruh  juga  terhadap  kinerja pegawainya dan kepercayaan terhadap lembaga untuk kelangsungan karir kerja pegawai. Berdasarkan uraian diatas maka  kerangka  pikir  dapat  penulis gambarkan melalui bagan alir pemikiran  seperti  pada  gambar 2.1.Mulai  dari  Analisis  Model Kelembagaan BAPERTARUM-PNS sebagai  analisa  awal  dimulainya penelitian ini.Latar belakang penelitian yang meliputi 1).Mewujudkan  Visi dan Misi organisasi; 2).Status hukum kelembagaan  organisasi;  3).Kondisi keuangan  dan  asset  organisasi  yang semakin meningkat. Tahapan selanjutnya teridentifikasi  faktor-faktor  yang terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal, kedua faktor tersebut akan dianalisis menggunakan Matrik
SWOT,  hasilnya  akan  dipengaruhi oleh  Sumber  daya  pendukung  dan Sumber  daya  penunjang,  untuk  di analisa  kelayakan  nya.  Bila  layak maka  akan  di  implementasikan kedalam  Model  Kelembagaan  bagi BAPERTARUM-PNS.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang penulis maksudkan dalam penelitian ini  adalah  prosedur  atau  cara  yang digunakan untuk mengetahui, mempelajari  dan  mendapatkan  data serta  fakta-fakta  sebagai  jawaban dari  masalah  yang  dipertanyakan, agar  pelaksanaan  penelitian  dapat menghasilkan  produk  yang  dapat dipertanggung jawabkan. Agar
penelitian  yang  dilakukan  dapat menjawab  permasalahan  penelitian yang  diajukan,  tentunya  diperlukan penggunaan  metode  penelitian  yang tepat  sehingga  penelitian  dapat menggali data data yang dibutuhkan sesuai dengan topic penelitian.
Untuk menjawab
permasalahan  yang  sesuai  dalam penelitian  ini,  análisis  kualitatif terhadap  data  penelitian  dianggap lebih  sesuai  dengan  pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :
1. Analisis  kualitatif  lebih  adaptif dan lebih sesuai apabila menemukan  masalah  masalah yang lebih kompleks. 2. Analisis  kualitatif  lebih  peka dan luwes 3. Peneliti  terlibat  langsung  dalam permasalahan yang menjadi objek  penelitian,  dimungkinkan adanya hubungan antara responden dan peneliti. Pendekatan  kualitatif  adalah suatu proses penelitian dan pemahaman  yang  berdasarkan  pada metodologi  yang  menyelidiki  suatu fenomena sosial dan masalah manusia.  Pada  pendekatan  ini, peneliti  membuat  suatu  gambaran
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.1, Februari 2019, Hal (85-96)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
kompleks, meneliti kata-kata, laporan  terinci  dari  pandangan responden, atau melakukan wawancara  dan  diskusi  dengan responden,  dan  melakukan  studi pada situasi yang alami.Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan  bahwa  metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis maupun  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  diamati.Sementara itu menurut Sugiyono (2000:10), metode deskriptif adalah jenis penelitian  yang  dilakukan  terhadap variable  mandiri.  Artinya,  tanpa membuat perbandingan
atau menghubungkan  dengan  variable lain. Penelitian  kualitatif  dilakukan pada  kondisi  alamiah  dan  bersifat penemuan.Dalam penelitian kualitatif,  peneliti  adalah  instrumen kunci.Oleh karena itu, peneliti harus memiliki  bekal  teori  dan  wawasan yang  luas  jadi  bisa  bertanya, menganalisis,  dan  mengkonstruksi obyek  yang  diteliti  menjadi  lebih jelas.
Pelaksanaan penelitian meliputi  proses  membuat  percobaan atau  pengamatan  serta  memilih pengukuran-pengukuran variabel, memilih prosedur dan teknik sampling, alat-alat untuk mengumpulkan data kemudian membuat  coding  dan  editing,  serta memproses data yang telah dikumpulkan. Lalu dilakukan analisis data dengan analisis
swotyaitu metode perencanaan strategis yang  digunakan  untuk mengevaluasi  kekuatan  ( strengths ), kelemahan  ( weaknesses ),  peluang ( opportunities ), dan ancaman ( threats )  dalam  suatu proyek atau suatu  spekulasi  bisnis.  keempat faktor  itulah  yang membentuk akronim SWOT ( Strengths ,
Weaknesses , Opportunities , dan Threats ).

## IV. HASIL
PENELITIAN

## DAN
PEMBAHASAN Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang dan Ancaman dan faktor internal Kekuatan dan Kelemahan. Setelah dilakukan pendekatan kualitatif matriks SWOT dan  pendekatan  kuantitatif  analisis SWOT didapat hasil: Rekapitulasi Nilai Tertimbang Nilai Tertimbang Kekuatan = 4,72 Nilai Tertimbang Kelemahan = 4,20 - Selisih Positif (X) = 0,52 Nilai Tertimbang Opportunity = 3,40 Nilai Tertimbang Threat = 4,24 - Selisih Negatif (Y) =         - 0,84
Berdasarkan matrik tersebut di atas,  terlihat  bahwa  nilai  kekuatan dibanding  nilai  kelemahan  adalah sebesar  0,52.  Sedangkan    nilai peluang  dibanding  nilai  tantangan adalah sebesar -0,84. Dari perhitungan nilai tertimbang tersebut, maka posisi strategi Badan Pertimbangan  Tabungan  Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM¬PNS) pada Matrik SWOT Empat Kuadran dapat digambarkan sebagai berikut:
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
Gambar Diagram Hasil Analisis SWOT Dengan nilai tertimbang faktor  kekuatan-kelemahan  positif sebesar  0,52  dan  nilai  tertimbang faktor  peluang  dan  ancaman  negatif sebesar  -0,84  maka  posisi  strategi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan  Pegawai  Negeri  Sipil (BAPERTARUM-PNS) pada matrik SWOT Empat Kuadran terletak pada Kuadran  II  (positif,  negatif)  dengan strategi "Diversifikasi Strategi". Artinya:  Posisi  ini  menandakan sebuah  organisasi  yang  kuat  namun menghadapi  tantangan  yang  besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi Strategi,  yaitu  organisasi  dalam keadaan mantap namun menghadapi sejumlah  tantangan  berat  sehingga diperkirakan  roda  organisasi  akan mengalami  kesulitan  untuk  terus berputar  bila  hanya  bertumpu  pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya organisasi  disarankan  untuk  segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian  yang  telah  dilakukan, pembahasan  dan  uraian  pada  bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut,hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa: Terbukti bahwa analisis model kelembagaan BAPERTARUM-PNS tersebut
realistis.  Karena  pada  saat  ini kelembagaan BAPERTARUM- PNS  memang  dalam  kondisi  yang mantap  secara  organisasi,  akan tetapi  untuk  menghadapi  masalah yang akan datang sesuai perkembangan situasi dan ekonomi yang  terus  meningkat,  maka  akan semakin berat jika hanya mengandalkan  strategi  yang  ada saat ini pada lembaga ini. Terbukti  kompetensi  dan sumberdaya pendukung dan penunjangnya memadai untuk menunjang  model  kelembagaan bagi BAPERTARUM-PNS. Permasalahan  dari  aspek  hukum dengan diversifikasi strategi melalui  penetapan  status  hukum kelembagaan BAPERTARUM- PNS  pada  dasarnya  agar  lembaga tersebut dapat secara otonom melakukan  hak  dan  kewajiban sebagai  subyek  hukum  (subjectum juris) dalam pergaulan hukum, baik secara nasional maupun internasional. Penelitian  ini  menyarankan agar  menjadikan  BAPERTARUM- PNS  sebagai  Badan  Hukum  Milik Negara  (BHMN)  karena  memiliki kualifikasi yang tepat untuk menjaga kepentingan Pegawai Negeri  Sipil  sekaligus  berperilaku sebagai  korporat.  Bentuk  Badan Hukum  Milik  Negara  (BHMN) dipandang  akan  mampu  membawa kemajuan
BAPERTARUM-PNS
kedepannya
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.1, Februari 2019, Hal (85-96)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Alisjahbana,  Wirawan.  I.  B.,  2008,  Rumahku
Impianku Humas BAPERTARUM-PNS, Jakarta BAPERTARUM-PNS, 2003, 10 TAHUN Melayani  Pegawai  Negeri  Sipil  Melalui Tabungan  Perumahan,  PT.  Pro  Fajar, Jakarta BAPERTARUM-PNS, Laporan Akhir Penyusunan Peraturan di Bidang Pengawasan  ,  2011,  PT.  Sugitek  Patih Perkasa, Jakarta
Riduwan,  2011,  Skala  Pengukuran  Variabel- Variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung
Sugiyono,  2007,  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
______,  2009,  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung
Sulistyo,  Joko.  2012,  6  hari  jago  SPSS  17,  PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

## Dokumen Lembaga:
Arsip  Kantor  BAPERTARUM-PNS,  Wisma Iskandarsyah  Blok  C-3  Jl.  Iskandarsyah raya  Kay.  12  —14  Kebayoran  barn Jakarta-Selatan

## Karya Akademis:
Karimah,  Akhlakul  2012.Evaluasi  Program Bantuan  Uang  Muka  (BUM)  Kredit Pemilikan  Rumah  Bagi  Pegawai  Negeri Sipil  Di  DKI  Jakarta.  Skripsi  FISIP
Universitas Indonesia
Purwoko,  Gatut  D.  2010.Analisa  Atas  Akurasi Penyaluran Dana Pengembalian Tabungan  Perumahan  Kepada  Pegawai Negeri  Sipil  Melalui  PT  Bank  Rakyat Indonesia.  Tesis  Magister  Manajemen
Keuangan Universitas Pamulang.
Muttaqin,  Subakti  2012.Analisis  Kelayakan Pembukaan  Tourist  Information  Centre di  Kawasan  Wisata  Kotatua  Untuk Pengembangan Dan Pelayanan Informasi Pariwisata  Di  Provinsi  Jakarta.  Tesis Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Universitas Pamulang.

## Peraturan Perundang Undangan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 14  Tahun  1993  tentang  Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 46  Tahun  1994  tentang  Perubahan  Atas Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor : 14 Tahun 1993 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Undang-undang  Republik  Indonesia,  Nomor  17
tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

## Publikasi Elektronik:
Aza, Shiryuu (2012), desain penelitian, April 09, 2013 http://akank-
sutha.blogspot.com/2012/03/desain- penelitian.html Syahyuti  (2007),  Kelembagaan  dan  Lembaga dalam Pengembangan agribisnis Pedesaan, Desember 10, 2012 http://www.websyahyuti.blogspot.com/2 007/08/kelembagaan-dan-lembaga- dalam.html
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Alisjahbana (2008),  ReformasiKelembagaan Menuju  EfisiensiPelayanan  Pemerintah, November 15, 2012 http://www.2.alisjahbana08.wordpress.c om/2008/04/02/reformasi-kelembagaan- menuju-efisiensi-pelayanan-pemerintah/
Hirto,  Sahrory  (2012),  Reformasi  Birokrasi  di Indonesia  dalam  Perspektif  Perilaku, Oktober 07, 2012 http://www.birokrasi.kompasiana.com/2 011/10/04/reformasi-birokrasi- diindonesia-398477.html
Afriani,  Iyan  H.S.  (2009),  Metode  Penelitian
Kualitatif, Desember 25, 2012 http ://www.
penalaran-
unm.org/index.php/artikel- nalar/penelitian/116-  metode  penelitian-
kualitatif.html
Cokroaminoto,  (2010),  Sumber  Data  Dalam Penelitian, Desember 25, 2012 http://www.cokroaminoto.blogetery.com /2010/02/18/sumber-data-dalam penelitian/
Wikipedia, (2010), Analisis SWOT, Februari 18, 2013 http://www.id.wikipedia.org/wiki/Analisi s SWOT
Wikipedia, (2011), Lembaga Negara, Januari 15, 2013
http://www.id.wikipedia.org/wiki/Lemba ga negara
Scribd.com,  Pengertian  manajemen,  Maret  10, 2013 http://www.id.scribd.com/doc/4994224/p engertian-manajemen
Deviana,  Kariana.  (2012),  Manajemen  Sumber Daya manusia, Maret 10, 2013 http://www.karinadevianta.blogspot.com /2012/01/bab-10-manajemen-sumber- daya-manusia.html
Masaong,  Kadim.  Arfan  A.  Tilomi.  2011. Kepemimpinan berbasis multiple intelligence. Gorontalo: Alfabeta. Nawawi,  Hadari.  2006. Manajemen  Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang
Kompetitif .  Yogyakarta:    Gajah  Mada
University Press
Nurdin,  Muhammad.  2010. Kita  Menjadi  Guru Profesional . Yogyakarta: Ar-ruzzmedia
Prabu  Mangkunegara,  Anwar.  2012.  Evaluasi Kinerja  SDM.  Bandung:  PT.  Reflika Aditama
Robbins, P. Staphen. 2007. Manajemen . Jakarta: Indeks
Riduan.  2010. Metode  dan  Teknik  Menyususn Penelitian. Bandung: Alfabeta
Sanusi,  Anwar.  2011. Metodologi  Penelitian Bisnis . Malang: Salemba Empat
Sedarmayanti.  2009. Sumber  daya  manusia  an produktivitas kerja . Bandung: Mandar
Siagian,  Sondang  P.  2012. Manajemen  Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
Silaen,  Sakti.  2010. Statistik  untuk  Bisnis  dan Ekonomi .  Jakarta:  PT  Mitra  Wacana Media
Siswanto,  H.B.  2005. Pengantar  Manajemen.
Bandung: Bumi Aksara.
Subekhi, Akhmad dkk. 2012. Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia .
Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya
Sunyoto,  Danang.  2012. Manajemen  Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CAPS
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  kuantitatif dan R & D. Bnadung: CV. Alfabeta
. 2013. Metode Penelitian
Kombinasi . Bandung: Alfabeta
Sutrisno,  Edi.  2009. Manajemen  Sumber  Daya Manusia .  Jakarta:  PT  Kencana  Prenada Media Group
Umam,  Khaerul.  2010. Perilaku  Organisasi . Bandung: CV Pustaka Setia