## FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 46/PUU-VIII/2010
Atikah Rahmi Sakdul
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: atikahrahmi@gmail.com

## Abstract
Registration of marriage is very important for the parties in the household, as  a  requirement  for  recognition  or  non-recognition  of  marriage  by  the  state. Registration  of  marriages  provides  authentic  evidence  against  a  person's  legal status through marriage publication book or marriage certificate. Marriages that are not listed will lead the legal status of the parties to the marriage are not clear. Pursuant  to  Article  43  of  Law  No.  1  in  1974,  the  children  born  of  the  marriage were  not  recorded,  did  not  receive  judicial  protection.  Constitutional  Court Decision  No.  46/PUU-VIII/2010  implicates  on  changing  values  in  society regarding  the  status  and  rights  of  children  outside  of  marriage.  The Constitutional  Court  makes  decision  as  two  sides  of  a  coin.  On  the  one  hand protect the rights of children outside of mating, but on the other hand the decision may  weaken  impressed  marriage  function  and  can  lead  to  the  institution  of marriage becomes less are not sacred .
Kata Kunci: Fungsi Pencatatan, Perkawinan, Perlindungan Anak .

## A. Latar Belakang
Wirjono Prodjodikoro (1991: 7), mengatakan bahwa sudah menjadi kodrat alam,  bahwa  dua  orang  manusia  dengan  jenis  kelamin  yang  berlainan,  seorang perempuan  dan  seorang  laki-laki,  ada  daya  saling  menarik  satu  sama  lain  untuk hidup  bersama.  Dalam  hal  ini  alam  pikiran  orang  tidaklah  mesti  atau  selalu ditujukan  pada  hal  bersetubuh  antara  dua  orang  manusia  tadi,  meskipun  pada umumnya dapat  dikatakan, hal  bersetubuh  ini  merupakan faktor pendorong  yang penting  untuk  hidup  bersama  tadi,  baik  dengan  keinginan  mendapatkan  anak turunannya  sendiri,  maupun  hanya  untuk  memenuhi  hawa  nafsu  belaka,  yang lazim dikenal dengan istilah perkawinan.
Hidup  bersama  berakibat  sangat  penting  di  dalam  masyarakat.  Akibat paling dekat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sekedar  menyendirikan  diri  dari  anggota-anggota  lain  dari  masyarakat.  Akibat lebih  jauh  ialah  kalau  kemudian  mereka  mempunyai  anak-anak,  dengan  anak- anaknya itu mereka merupakan keluarga tersendiri.
Berhubung  dengan  akibat  yang  sangat  penting  dari  hidup  bersama  inilah, maka  masyarakat  membutuhkan  suatu  peraturan  dari  hidup  bersama  ini,  yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup  bersama  itu.  Peraturan  inilah  yang  menimbulkan  pengertian  perkawinan, yaitu  suatu  hidup  bersama  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, sehingga terlihat jelas  bahwa  pengertian  perkawinan  adalah  lepas  dari  pengertian  hidup  bersama dipandang dari sudut ilmu biologi.
Literatur  ilmu  hukum  menyebutkan  ada  berbagai  pengertian  perkawinan diberikan  oleh  para  ahli  yang  melihatnya  dari  sudut  pandang  berbeda.  Seperti yang dijelaskan Sebagai bahan perbandingan, dapat dilihat beberapa defenisi per- kawinan yang diberikan para ahli, yaitu:
1. Subekti (1994: 23), mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama;
2. Ali  Afandi  (1997:  94),  mendefenisikan  bahwa  perkawinan  sebagai  suatu persetujuan kekeluargaan;
3. Soediman  Kartohadiprodjo  (1984:  36),  mendefenisikan  bahwa  perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi;
4. K.  Wantjik  Saleh  (1960:  14),  mendefenisikan  bahwa  perkawinan  sebagai ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  pasangan suami isteri.
Berdasarkan  pendapat-pendapat  yang  disebutkan  di  atas  dapat  dikatakan bahwa  perkawinan  tidak  hanya  mementingkan  aspek  perdata  (hanya  sebagai perikatan),  tetapi  juga  menyinggung  aspek  lain,  seperti  aspek  biologis,  aspek rohani, maupun aspek relegius. Berbeda misalnya dengan ketentuan yang terdapat dalam  Pasal  26  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  yang
menentukan  bahwa  undang-undang  memandang  soal  perkawinan  hanya  dalam hubungan-hubungan perdata.
Menurut  Subekti  (1994:  23),  bahwa  ketentuan  ini  hendak  menyatakan suatu  perkawinan  yang  sah,  hanyalah  perkawinan  yang  memenuhi  syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dapat dikesampingkan,  sehingga  suatu  perkawinan  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat menurut  KUHPerdata  dan  telah  dicatatkan  pada  lembaga  pencatat  perkawinan, merupakan  suatu  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  meskipun  bertentangan dengan peraturan agama.
Pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1974,  memberikan  definisi  mengenai  apa  yang harus  diartikan  dengan  pengertian  perkawinan,  yaitu  ikatan  lahir  bathin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Apabila  definisi  perkawinan  tersebut  di  atas  ditelaah,  maka  menurut Sudarsono (2005: 9-10), bahwa terdapat lima unsur di dalam perkawinan, yaitu:
1. Digunakannya kata “ikatan lahir bathin” mengandung arti bahwa dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, tetapi  kedua-duanya  secara  sinergi  dan  terpadu  erat.  Ikatan  lahir  merupakan ikatan  yang  dapat  dilihat  dan  mengungkapkan  hubungan  hukum  antara seorang  pria  dan  wanita  untuk  hidup  bersama  sebagai  suami  istri  (hubungan formal),  sedangkan  ikatan  bathin  merupakan  hubungan  yang  non  formal, sesuatu  ikatan  yang  tidak  tampak,  tidak  nyata,  yang  hanya  dapat  dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan  lahir,  sehingga  dijadikan  pondasi  dalam  pembentukan  dan  membina keluarga yang kekal dan bahagia.
2. Digunakannya kata ikatan “perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita”. Dengan demikian, undang-undang ini tidak melegalkan hubungan  perkawinan  antara  pria  dengan  pria,  wanita  dengan  wanita,  atau antara waria dengan waria. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogami (seorang pria dengan seorang wanita)
3. Digunakannya  ungkapan  “sebagai  suami  istri”  mengandung  arti  bahwa menurut  undang-undang,  persekutuan  antara  seorang  pria  dengan  wanita dipandang  sebagai  suami  istri,  apabila  ikatan  mereka  didasarkan  pada  suatu perkawinan yang sah.
4. Dalam  undang-undang  disebutkan  pula  tujuan  perkawinan  yaitu  untuk “membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal”,  artinya melarang  perkawinan  yang  temporal  atau  sementara  sebagaimana  yang berlaku dalam perkawinan mut’ah .
5. Berdasarkan “Ketuhanan  Yang Maha Esa”, menunjukkan bahwa perkawinan adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  perkawinan  tidak  lagi  dapat dipandang  hanya  sebagai  hubungan  individual  antara  pria  (suami)  pada  satu  sisi dengan wanita (isteri) pada sisi  lainnya (dalam pengertian hubungan  yang hanya bersifat  keperdataan),  tetapi  harus  dipandang  sebagai  ikatan  suci  (ikatan  lahir bathin)  yang  didasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Sidi Gazalba sebagaimana dikutip Mohd. Idris Ramulyo yang dijelaskan pada  bab  sebelumnya,  dikatakan  bahwa  tidak  merupakan  perkawinan  jika  ikatan lahir  bathin  tersebut  tidak  bahagia  atau  perkawinan  itu  tidak  kekal  dan  “tidak berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  (Mohd.  Idris  Ramulyo  1995:  44  dan 1996: 2). Berdasarkan uraian ini, maka dapat dikatakan bahwa fungsi pencatatan perkawinan memiliki hubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak. Oleh sebab  itu  perlu  dilakukan  kajian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  fungsi pencatatan perkawinan tersebut berhubungan dengan perlindungan terhadap anak baik  sebelum  ataupun  sesudah  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  mengkaji  pokok  permasalahan  sesuai  dengan  ruang lingkup  dan  identifikasi  masalah  melalui  pendekatan  yuridis  normatif.  Dalam penelitian  normatif  ini  penulis  melakukan  penelitian  asas-asas  hukum  yang bertitik  tolak  dari  bidang-bidang  tata  hukum  tertentu,  dengan  cara  mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan. Di dalam penelitian ini penulis mengamati terkait fungsi  pencatatan  perkawinan  tersebut  berhubungan  dengan  perlindungan terhadap  anak  baik  sebelum  ataupun  sesudah  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  tentang  gejala-gejala  sosial  yang  terkait  dengan  masalah  fungsi pencatatan  perkawinan.  Sumber  data  penelitian  berupa  bahan  hukum  primer,
bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Metode  pengumpulan  data dilakukan  menggunakan  teknik  studi  dokumen,  yang  dianalisis  dengan  meng- gunakan teknik analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Tujuan perkawinan dan syarat-syarat perkawinan
Tujuan  perkawinan  menurut  UU  No.  1  Tahun  1974  dapat  dilihat  pada redaksi  kalimat  terakhir  Pasal  1  yang  menyebutkan  bahwa  “...  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Selanjutnya  dalam  Penjelasan  Pasal  1,  disebutkan pula  bahwa  sebagai  Negara  yang  berdasarkan  Pancasila,  di  mana  Sila  yang pertamanya  ialah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  maka  perkawinan  mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian.
Penjelasan  Umum  UU  No  1.  Tahun  1974  tersebut  ada  disebutkan  bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami  isteri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi,  agar  masing-masing  dapat mengembangkan  kepribadiannya  membantu  dan  mencapai  kesejahteraan  sprituil dan  material.  Berhubung  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk keluarga  yang  bahagia  kekal  dan  sejahtera,  maka  undang-undang  ini  menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilaksanakan di hadapan (depan) sidang pengadilan.
Berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  1  dan  berikut  penjelasannya,  serta Penjelasan  Umum  UU  No.  1  Tahun  1974,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  tujuan perkawinan adalah:
a. membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;
b. membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal;
c. membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  didasarkan  pada  Ketuhanan  Yang Maha Esa;
d. melanjutkan keturunan;
e. sarana pengembangan kepribadian pasangan suami isteri; dan
f. sarana mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
Berbeda  halnya  dengan  UU  No.  1  Tahun  1974,  maka  tujuan  perkawinan yang  disebutkan  dalam  Pasal  3  KHI,  yaitu  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah tangga  yang sakinah , mawaddah dan rahmah (Saekan  dan  Erniati  Effendi  1997:
76).  Memperhatikan  ketentuan  pada  Pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  Pasal  3 KHI,  sebenarnya  terlihat  ada  persamaan  tentang  penyebutan  tujuan  perkawinan dalam kedua ketentuan tersebut, yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, hanya saja dalam KHI lebih menggambarkan bahwa rumah tangga (keluarga)  yang  bahagia  adalah  rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)
Konsepsi rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan rahmah sebenarnya diadopsi dari Al-Qur’an dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang diartikan:
“Dan di antara keterangan-keterangan (kekuasaan) Tuhan, diciptakan-Nya untuk kamu pasangan (isteri) dari diri (bangsa) kamu sendiri, supaya kamu tenang  ( sakinah )  bersama-sama  dengan  dia,  dan  dijadikannya  cinta  dan kasih  sayang  ( mawaddah  wa  rahmah )  di  antara  kamu,  sesungguhnya  hal yang demikian itu menjadi keterangan bagi kaum yang berpikir.”
Berdasarkan  konsepsi  rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah dan rahmah , maka tujuan utama dari perkawinan berdasarkan KHI adalah membentuk keluarga  yang  tenang  lahir  dan  bathin,  saling  mencintai  dan  saling  mengasihi dalam keluarga (Salmi Abbas 2003: 61).
Menurut  pandangan  Imam  Ghazali  sebagaimana  dikutip  Mohd.  Idris Ramulyo (1996: 27), dikatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dari 5 (lima) hal, sebagai berikut:
a. Memperoleh  keturunan  yang  sah  yang  akan  melangsungkan  keturunan  serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
b. Memenuhi tuntutan hidup naluriah kemanusiaan;
c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
d. Membentuk  dan  mengatur  rumah  tangga  yang  menjadi  basis  pertama  dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.
Pandangan  lain  dari  M.  Yunus  (1991:  1),  dikatakan  bahwa  tujuan perkawinan ialah menurut  perintah Allah untuk  memperoleh keturunan  yang sah dalam  masyarakat,  dengan  mendirikan  rumah  tangga  yang  damai  dan  teratur. Sedangkan  menurut  Sayyid  Sabiq  (1998:  9),  dijelaskan  bahwa  perkawinan merupakan  suatu  cara  yang  dipilih  Allah  sebagai  jalan  bagi  manusia  untuk beranak,  berkembang  biak  dan  kelestarian  hidupnya,  setelah  masing-masing pasangan  siap  melakukan  peranannya  yang  positif  dalam  mewujudkan  tujuan perkawinan.
Demikian pula menurut pendapat A. Rahman I Doi (1996: 206), dijelaskan bahwa  tujuan  perkawinan  yang  paling  besar  adalah  beribadah  kepada  Allah. Ibadah disini tidak hanya berarti upacara ritual belaka, seperti hubungan kelamin suami  isteri  melainkan  pada  hakekatnya  mencakup  berbagai  amal  yang  baik dalam seluruh aspek kehidupan.
Berbicara  mengenai  syarat  sah  perkawinan,  maka  pertama  sekali  harus merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. yang menentukan  bahwa  sahnya  perkawinan  jika  dilaksakan  menurut  agama  dan kepercayaan  orang-orang  yang  melangsungkan  perkawinan  tersebut,  serta  harus pula  dicatatkan.  Dengan  demikian,  sahnya  perkawinan  tetap  harus  didasarkan pada  hukum  (ajaran  agama),  selain  syarat  yang  diatur  dalam  UU  No.  1  Tahun 1974 (menurut hukum negara).
Syarat  perkawinan  berdasarkan  UU  No.  1  Tahun  1974  dapat  dibedakan dalam  2  (dua)  jenis,  yaitu  syarat  materil  dan  syarat  formil.  Sedangkan  syarat materil  juga masih  dapat dibedakan dalam dua jenis,  yaitu syarat  materil  absolut dan  syarat  materil  yang  relatif.  Syarat  materil  adalah  syarat  yang  mengenai  atau berkaitan  dengan  diri  pribadi  seseorang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinannya,  sedangkan syarat  formil  adalah  syarat  yang  berkaitan  dengan  tata  cara  (prosedur)  untuk melangsungkan perkawinan (Sudarsono 2005: 41-42).
Syarat  materil  absolut  merupakan  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap orang (calon pasangan suami isteri) yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat ini  melekat  (ada)  pada  diri  individu  setiap  calon  pasangan  suami  isteri  tanpa
memandang  dengan  siapa  dia  akan  melangsungkan  perkawinannya,  yang  terdiri dari:
a. persetujuan dari kedua calon mempelai;
b. dalam hal calon mempelai belum genap berusia 21 tahun, maka harus ada izin dari  orang  tua,  atau  izin  dari  salah  satu  orang  jika  salah  satu  dari  orang  tua telah  meninggal  dunia  atau  diletakkan  di  bawah  pengampuan,  atau  izin  dari wali  atau  orang  yang  memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai  hubungan darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas  selama  mereka  masih  hidup  dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
c. izin  dari  pengadilan  dalam  daerah  hukum  tempat  tinggal  orang  yang  akan melangsungkan perkawinan, dalam hal adanya perbedaan pendapat dari orang- orang yang tersebut pada angka 2 tersebut di atas; dan
d. calon mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun.
Syarat  materil  relatif  merupakan  syarat  yang  tidak  berlaku  umum  pada setiap pribadi seseorang  (individu)  yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi hanya  melekat  pada  pribadi  seorang  tertentu  yang  dilarang  kawin  karena  adanya larangan perkawinan bagi dirinya atau larangan bagi seseorang untuk mengawini seseorang  tertentu.  Syarat  materil  relatif  ini  diatur  dalam  Pasal  8  sampai  dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974, yang terdiri dari:
a. perkawinan dilarang antara dua orang yang:
1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2) berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara saudara,  antara  seorang  dengan  saudara  orang  tua  dan  antara  seorang dengan saudara neneknya;
3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6) mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang berlaku, dilarang kawin.
b. perkawinan dilarang apabila orang tersebut yang masih terikat tali perkawinan dengan  orang  lain,  kecuali  bagi  seorang  pria  dapat  kawin  lagi  (berpoligami) jika  telah  mendapat  izin  dari  pengadilan  atas  permintaan  pihak-pihak  yang bersangkutan  dengan  alasan  bahwa  isterinya  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  isteri;  atau  isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
c. perkawinan dilarang bagi  apabila kedua  calon  mempelai  tersebut  sebelumnya pernah  sebagai  pasangan  suami  dan  isteri  dan  sudah  dua  kali  kawin  cerai, kecuali  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu  dari  yang bersangkutan tidak menentukan lain.
d. seorang  wanita  yang  perkawinannya  terputus  baik  karena  perceraian  maupun karena suaminya meninggal dunia dilarang untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan pria lainnya sebelum dirinya melewati masa jangka waktu tunggu (masa iddah), yaitu:
1) selama  130  (seratus  tiga  puluh)  hari,  apabila  perkawinan  putus  karena suami meninggal dunia.
2) selama  3  (tiga)  kali  suci  bagi  yang  masih  berdatang  bulan  atau  dengan sekurang-kurangnya  90  hari  dan  bagi  yang  tidak  berdatang  bulan  ditetap- kan 90 hari, apabila perkawinan putus karena perceraian.
3) sampai  melahirkan,  apabila  perkawinan  terputus  pada  saat  dirinya  dalam keadaan hamil.
Syarat  formil  dalam  perkawinan  adalah  syarat  yang  berhubungan  dengan prosedur  atau  tata  cara  untuk  melangsungkan  perkawinan,  yang  harus  dipenuhi para  pihak  sebelum  perkawinan  berlangsung.  Syarat  formil  ini  diatur  secara khusus  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP  No.  9  Tahun  1975),  serta  beberapa  aturan  pelaksana  lainnya  yang  hanya berlaku  karena  status  seseorang  sebagai  anggota  dari  suatu  instansi  tertentu, seperti:
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
b. Keputusan  Menteri  Pertahanan  Keamanan/Panglima  Angkatan  Bersenjata Tanggal 3 Januari 1980 Nomor: Kep/01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI;
c. Petunjuk  Teknis  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Tanggal  31  Maret 1981  Nomor:  POL/JUKNIS/01/III/1981  tentang  Perkawinan,  Perceraian  dan Rujuk Anggota POLRI;
d. Peraturan  Jaksa  Agung  Tanggal  19  Mei  1982  Nomor:  PER/001/JA/5/1982 tentang Perkawinan dan Perceraian Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia.
Syarat  formil  ini  sekaligus  merupakan  tata  cara  perkawinan  yang  harus ditempuh  oleh  para  pihak  yang  berkepentingan  sebelum  dan  pada  saat dilangsungkan  perkawinan,  yang  berdasarkan  PP  No.  9  Tahun  1975  meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
a. Setiap  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  memberitahukan kehendak kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan  dilangsungkan.  Pengecualian  terhadap  jangka  waktu,  karena sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
b. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis  oleh calon  mempelai,  atau oleh orang tua atau wakilnya, yang memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan,  tempat  kediaman  calon  mempelai  dan  apabila  salah  seorang  atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suaminya terdahulu.
c. Pegawai  Pencatat  yang  menerima  pemberitahuan  kehendak  melangsungkan perkawinan,  meneliti  apakah  syarat-syarat  perkawinan  telah  dipenuhi  dan apakah  tidak  terdapat  halangan  perkawinan  menurut  UU  No.  1  Tahun  1974.
Selain itu, Pegawai Pencatat meneliti pula:
1) kutipan  akta  kelahiran  atau  surat  kenal  lahir  calon  mempelai.  Dalam  hal tidak  ada  akta  kelahiran  atau  surat  kenal  lahir,  dapat  dipergunakan  surat keterangan  yang  menyatakan  umur  dan  asal-usul  calon  mempelai  yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
2) keterangan  mengenai  nama,  agama/kepercayaan,  pekerjaan  dan  tempat tinggal orang tua calon mempelai;
3) izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974, apabila salah seorang calon  mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
4) izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri;
5) dispensasi  Pengadilan/Pejabat  sebagai  dimaksud  Pasal  7  ayat  (2)  Undang UU No. 1 Tahun 1974;
6) surat kematian isteri atau suami  yang terdahulu  atau dalam hal perceraian surat  keterangan  perceraian,  bagi  perkawinan  untuk  kedua  kalinya  atau lebih;
7) izin  tertulis  dari  Pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  HANKAM/ PANGAB,  apabila  salah  seorang  calon  mempelai  atau  keduanya  anggota Angkatan Bersenjata; dan
8) Surat  kuasa  otentik  atau  di  bawah  tangan  yang  disahkan  oleh  Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir  sendiri  karena  sesuatu  alasan  yang  penting,  sehingga  mewakilkan kepada orang lain.
d. Hasil penelitian yang dilakukan Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang  diperuntukkan  untuk  itu.  Apabila  ternyata  dari  hasil  penelitian  terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud UU No. 1 Tahun 1974 dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini,  keadaan  itu  segera  diberitahukan  kepada  calon  mempelai  atau  kepada orang tua atau kepada wakilnya.
e. Setelah  dipenuhinya  tata  cara  dan  syarat-syarat  pemberitahuan  dan  tidak adanya  sesuatu  halangan  perkawinan,  Pegawai  Pencatat  menyelenggarakan pengumuman  tentang  pemberitahuan  kehendak  melangsungkan  perkawinan dengan  cara  menempelkan  surat  pengumuman  menurut  formulir  yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat  yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
f. Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:
1) nama,  umur,  agama/kepercayaan,  pekerjaan,  tempat  kediaman  dari  calon mempelai  dan  dari  orang  tua  calon  mempelai;  apabila  salah  seorang  atau keduanya  pernah  kawin  disebutkan  nama  isteri  dan  atau  suami  mereka terdahulu; dan
2) hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
g. Perkawinan  dilangsungkan  setelah  hari  kesepuluh  sejak  pengumuman kehendak  perkawinan  oleh  Pegawai  Pencatat  dan  tata  cara  perkawinan dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  yang melangsungkan  perkawinan  serta  dilaksanakan  dihadapan  Pegawai  Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
h. Sesaat  sesudah  dilangsungkannya  perkawinan,  kedua  mempelai  menanda- tangani  akta  perkawinan  yang  telah  disiapkan  oleh  Pegawai  Pencatat berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku.  Akta  perkawinan  yang  telah  ditanda- tangani  oleh  mempelai  itu,  selanjutnya  ditandatangani  pula  oleh  kedua  saksi dan  Pegawai  Pencatat  yang  menghadiri  perkawinan  dan  khusus  bagi  yang melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  Islam,  ditandatangani  pula  oleh wali  nikah  atau  yang  mewakilinya.  Sejak  penandatanganan  akta  perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.
2. Akibat hukum perkawinan terhadap anak
UU  No.  1  Tahun  1974  tidak  hanya  mengatur  tentang  perkawinan,  tetapi juga  mengatur  masalah  hukum  yang  termasuk  dalam  lapangan  hukum  keluarga, seperti  hubungan  harta  benda  (kekayaan)  antara  suami  isteri  dalam  perkawinan, kedudukan anak dalam keluarga, hubungan hukum antara orang tua dengan anak (hak  dan  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak)  dan  termasuk  pula  masalah perwalian.  Seperti  yang  dikatakan  Subekti,  bahwa  hukum  kekeluargaan  adalah hukum  yang  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  yang  timbul  dari  hubungan kekeluargaan,  yaitu  perkawinan  dan  hubungan  dalam  lapangan  hukum  kekayaan antara suami isteri (Subekti 1994: 16).
Khusus terkait dengan anak, maka  akibat perkawinan terhadap anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sah  akan  menimbulkan  hubungan  hukum  atau
menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  orang  tua  dan  anak  secara  timbal  balik, yang  pengaturannya  terdapat  dalam  Pasal  45  sampai  dengan  Pasal  49  UU  No.  1 Tahun 1974. Adapun hubungan hukum antara orang tua dan anak, sebagai berikut:
a. kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  sebaik- baiknya,  dan  kewajiban  ini  berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri sendiri,  bahkan  kewajiban  ini  berlaku  terus  walaupun  perkawinan  antara kedua orang tua putus.
b. anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
c. jika  anak  telah  dewasa,  ia  wajib  memelihara  orang  tua  dan  keluarga  dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, jika mereka memerlukan bantuan.
d. anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan  perkawinan  ada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
e. orang  tua  mewakili  anak  mengenai  segala  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di luar pengadilan.
f. orang  tua  tidak  diperbolehkan  memindahkan  hak  atau  menggadaikan  barang- barang  tetap  yang  dimiliki  anaknya  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki.
g. salah  seorang  atau  kedua  orang  tua  dapat  dicabut  kekuasaannya  terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu  yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah  dewasa  atau  pejabat  yang  berwenang,  dengan  keputusan  pengadilan dalam  hal-hal:  sangat  melalaikan  kewajibannya  terhadap  anaknya  dan berkelakuan  buruk  sekali;  dan  walaupun  orang  tua  dicabut  kekuasaannya, mereka masih  tetap berkewajiban untuk  memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
3. Konsekuensi  yuridis  terhadap  fungsi  pencatatan  perkawinan  setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010
Pencatatan  perkawinan  sebagai  suatu  peristiwa  penting  yang  merupakan kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  akan  melangsungkan
perkawinan. Kewajiban pencacatan perkawinan dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) UU  No.  1  Tahun  1974,  dan  dalam  Penjelasan  Umum  UU  No.  1  Tahun  1974 ditentukan  bahwa  pencatatan  perkawinan  ini  merupakan  salah  satu  asas  dalam undang-undang UU No. 1 Tahun 1974 dan menyebutkan bahwa pencacatan tiap- tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan  pencatatan  peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.
Pencatatan  perkawinan  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan oleh seseorang  yang telah melangsungkan perkawinan, karena berdasarkan Pasal 3  UU  No.  23  Tahun  2006  ditegaskan  bahwa  setiap  penduduk  wajib  melaporkan peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa  penting  yang  dialaminya  kepada  Instansi Pelaksana  dengan  memenuhi  persyaratan  yang  diperlukan  dalam  Pendaftaran Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil.  Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  2  Perpres  No.  25 Tahun  2008,  ditegaskan  bahwa  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil bertujuan  untuk  memberikan  keabsahan  identitas  dan  kepastian  hukum  atas dokumen  penduduk,  perlindungan  status  hak  sipil  penduduk,  dan  mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.
Memperhatikan  ketentuan-ketentuan  di  atas,  maka  perkawinan  dengan pencatatan  perkawinan  merupakan  2  (dua)  peristiwa  yang  berbeda,  sehingga masalah  keabsahan  perkawinan  tidak  tergantung  kepada  persoalan  pencatatan perkawinan.  Sahnya  perkawinan  apabila  perkawinan  tersebut  dilaksanakan menurut  agama  atau  kepercayaan,  dengan  demikian  jika  menurut  agama  suatu perkawinan adalah sah, maka perkawinan tersebut sah secara yuridis.
Pencatatan  perkawinan  merupakan  kewajiban  untuk  dilaksanakan,  tidak menjadi  ukuran  sah  atau  tidak  sahnya  perkawinan,  karena  berdasarkan  Pasal  2 Perpres  No. 25 Tahun 2008,  pencatatan sipil  hanya bertujuan untuk  memberikan “keabsahan  identitas”  dan  “kepastian  hukum  atas  dokumen  penduduk”, “perlindungan status hak sipil penduduk”, dan “mendapatkan data yang mutahir, benar  dan  lengkap”,  jadi  tidak  untuk  menjadi  ukuran  atau  alasan  sahnya perkawinan (Tengku Erwinsyahbana 2012: 330).
Ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan dua pendapat yang berbeda.  Pendapat  pertama  mengatakan  bahwa  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  2  ayat
(2)  UU  No.  1  Tahun  1974,  merupakan  hal  yang  berbeda  dan  terpisah,  berarti perkawinan  sah  jika  telah  dilaksanakan  menurut  agama  dan  kepercayaannya, sedangkan  pencatatan  perkawinan  hanya  sebagai  persyaratan  administrasi  saja. Pendapat  kedua,  mengatakan  bahwa  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  2  ayat (2)  UU  No.  1  Tahun  1974,  merupakan  ketentuan  yang  bersifat  kumulatif  bukan alternatif.
Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 46/PUU-VIII/2010,  menafsirkan  bahwa  sahnya  perkawinan  hanya  di  dasarkan hukum  agama,  sementara  pencatatan  perkawinan  hanya  merupakan  persyaratan administrasi saja, yang berarti tidak merupakan syarat sah perkawinan.  Berdasar- kan  pertimbangan  ini,  maka  pencatatan  perkawinan  tidak  merupakan  syarat  sah suatu  perkawinan,  karena  syarat  sah  perkawinan  adalah  sesuai  syarat  atau ketentuan yang terdapat dalam ajaran agama, tetapi pencatatan perkawinan mutlak harus  dilaksanakan  demi  melindungi  hak-hak  para  pihak  dalam  satu  keluarga, yang terdiri dari suami, isteri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.
Melalui pencatatan perkawinan yang diikuti dengan terbitnya buku nikah, akan  dapat  membuktikan  bahwa  seseorang  memang  benar  sedang  terikat  dalam satu  ikatan  perkawinan,  sehingga  para  pihak  dapat  menuntut  hak-haknya  dan dituntut  untuk  memenuhi  kewajibannya  yang  tertuang  dalam  UU  No.  1  Tahun 1974. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dilakukan bukan bertujuan untuk membuktikan  sahnya  perkawinan  dalam  pengertian  sah  menurut  agama,  tetapi semata-mata  hanya  sebagai  pengakuan  (legalisasi)  dari  negara  bahwa  para  pihak dalam perkawinan memang benar terikat dalam suatu ikatan perkawinan, dengan kata lain untuk membuktikan identitas diri seseorang bahwa dirinya adalah benar suami  atau  isteri  dari  seseorang,  serta  untuk  membuktikan  status  seorang  anak sebagai anak dari pasangan suami isteri (Tengku Erwinsyahbana 2012: 330).
4. Perspektif perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan tidak tercatatkan  setelah  keluarnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 46/PUU-VIII/2010
Pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh setiap pasangan suami isteri, tetapi sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,
tidak  berarti  bahwa  tanpa  adanya  pencatatan  perkawinan,  maka  anak  akan kehilangan hak-hak perdata dari ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, merupakan putusan hasil uji materil terhadap Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974  yang diajukan oleh Aisyah (Machica Mokhtar), pasangan yang  dinikahi  siri  oleh  Moerdiono,  yang  walaupun  pernikahannya  secara  siri (tidak dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan), tetapi pernikahan secara sah telah  dilaksanakan  menurut  ajaran  agama  Islam,  sehingga  pernikahan  tersebut tidak dapat dikelompokan sebagai pasangan yang melakukan perzinahan.
Sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  46/PUU- VIII/2010, anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri, status hukumnya sama dengan anak luar kawin hasil zinah, yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya.  Hal  ini  membawa  konsekuensi,  anak  yang  lahir  dari  kawin  siri  dan  juga zinah, secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.
Dalam  akta  kelahiran  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri  tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama ..., hari ..., dan tanggal kelahiran ..., urutan  kelahiran,  nama  ibu  dan  tanggal  kelahiran  ibu  (menyebut  nama  ibu  saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007.
Konsekuensi  dari  tidak  adanya  hubungan  antara  ayah  dan  anak  secara hukum,  juga  berakibat  anak  luar  kawin  tidak  mendapat  warisan  dari  ayah biologisnya,  tetapi  Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010,  menyatakan  anak  yang  lahir  di  luar  kawin  mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tidak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu.
Implikasi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  tentunya  memiliki implikasi  positif  dan  negatif.  Dikatakan  positif  ketika  para  pelaku  nikah  siri  dan zinah  mendapatkan  haknya  untuk  mewaris,  sedangkan  sisi  negatifnya  bahwa  hal ini merusak tatanan hukum yang telah lama dilaksanakan. Dampak positif Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  terlihat  dari  penyataan  yang menyebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan  UUD  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang
dimaknai  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibukti- kan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum  ternyata  mempunyai  hubungan  darah  sebagai  ayahnya,  sehingga  ayat tersebut  harus  dibaca,  “anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  serta  dengan  laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Dampak negatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat  dinilai  melanggar  ajaran  Islam  dan  tatanan  hukum  Islam,  apabila  ada persepsi bahwastatus anak di luar nikah disamakan dengan status anak zinah, yang mempunyai akibat hukum: (a) tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya, anak hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya,  dan  bapaknya  tidak  wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut, walaupun secara biologis tetap merupa- kan  anaknya,  jadi  hubungan  yang  timbul  hanyalah  secara  manusiawi,  bukan secara  hukum;  (2)  tidak  ada  hak  saling  mewaris  dengan  bapaknya,  karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan; (3) bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah, dan apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang  perempuan  dan  sudah  dewasa  lalu  akan  menikah,  maka  ia  tidak  berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.
Selain dampak negatif seperti dijelaskan di atas, maka Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  yang  jika  dilihat  sisi  praktisi  notaris  yang berwenang  untuk  membuat  suatu  keterangan  waris,  hal  ini  agak  merepotkan, karena untuk membuat suatu keterangan waris diharuskan untuk menerima bukti- bukti  autentik  berupa  akta  kelahiran  yang  menyatakan  bahwa  anak  tersebut merupakan anak sah dari hasil perkawinan kedua orangtuanya. Ada kekhawatiran di  dalam  praktek  di  masyarakat,  tiba-tiba  akan  bermunculan  berbagai  kasus sehubungan  dengan  adanya  tuntutan  dari  anak-anak  luar  nikah  yang  tidak/belum pernah diakui pewaris, yang menuntut bagian dari warisan tersebut.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dapat  dikatakan  mencerminkan  prinsip persamaan  di  hadapan  hukum  ( equality  before  the  law )  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  yang  menentukan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil,  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian  hukum  yang  adil  terhadap  status  setiap  anak  yang  dilahirkan  dan  hak- hak  yang  ada  padanya,  termasuk  terhadap  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
Substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak bermaksud memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan perzinahan lalu dengan  mudah  mereka  mensahkan  anak  yang  dilahirkan  akibat  zinah  dengan merujuk  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  tetapi  Mahkamah Konstitusi selain ingin mewujudkan keadilan hukum, juga ingin melindungi hak- hak anak terhadap keadilannya.
Berbagai  kalangan  masyarakat  khususnya  Majelis  Ulama  Indonesia  tidak setuju  dengan  putusan  ini,  karena  jika  putusan  ini  untuk  status  anak  luar  nikah dalam konteks nikah siri (nikah yang tidak didaftarkan tetapi menurut agama sah), dalam implementasi  dapat  meluas jika hubungan keperdataan  yang dimaksudkan termasuk  pula  hubungan  perdata  yang  timbul  karena  perzinahan  dan  dikhawatir- kan adanya penyelewengan hukum terhadap ibu yang melahirkan anak luar nikah hasil zinah  yang tidak dinikahi,  lalu ingin  disahkan. Pokok permasalahan hukum mengenai  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  adalah  mengenai  makna hukum  ( legal  meaning )  pada  frasa  “yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan”  perlu memperoleh  jawaban  dalam  perspektif  yang  lebih  luas  dan  perlu  pula  dijawab permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.
Kajian  perspektif  yuridis  menyebutkan  tidak  tepat  dan  tidak  adil  jika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, dan tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki- laki  yang melakukan hubungan seksual  yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan  kelahiran  anak  tersebut  dibebaskan  dari  tanggungjawabnya  sebagai  seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan pula hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.
Anak merupakan karunia dari tuhan yang wajib dijaga dan dilindungi oleh kedua  orang  tua  biologisnya  dan  hukum  negara  tempat  dimana  anak  tersebut dilahirkan. Pengakuan negara mengenai perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak  anak  ditandai  dengan  lahirnya  UU  No.  39  Tahun  1999  dan  UU  No.  23 Tahun  2002,  yang  mempertegas  bahwa  hak-hak  anak  sebagai  salah  satu  bagian dari  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia,  sehingga  dimasukkanlah  hak  anak  ke bagian hak asasi manusia.
Kenyataan dalam praktiknya, sebagian besar undang-undang di  Indonesia hanya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak  yang mengacu pada anak- anak  yang  dilahirkan  akibat  adanya  suatu  pernikahan  yang  sah  menurut  hukum negara, sehingga terjadi pembedaan terhadap anak yang lahir dari hasil pernikahan yang  tidak  diakui  oleh  hukum  negara  atau  yang  sering  di  anggap  sebagai  anak yang tidak sah menurut hukum negara. Akibat hukum dari kebijakan diskriminatif ini maka secara hukum anak hanya mempunyai hubungan perdata hanya terhadap ibu  biologisnya  saja,  sedangkan  terhadap  ayah  biologisnya  anak  tidak  dapat menuntut  apa-apa,  karena  itu  secara  yuridis  tidak  diakui  mempunyai  hubungan perdata dengan ayah bilogisnya.
Mengingat  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  46/PUU- VIII/2010,  maka  anak  harus  diakui  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan ayah dan keluarga ayahnya, sehingga ayahnya dan  keluarga  ayahnya  wajib  memberikan  nafkah  terhadap  anak  tersebut.  Pokok pikiran utama  yang melandasi  Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal  43  ayat  (1)  UUP  pada  dasarnya  adalah  “tidak  tepat”  dan  “tidak  adil”  jika hukum  membebaskan  laki-laki  yang  melakukan  hubungan  seksual  yang menyebabkan  terjadinya  kehamilan  dan  kelahiran  anak  tersebut  dari  tanggung jawabnya  sebagai  seorang  bapak  dan  bersamaan  dengan  itu  hukum  meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayah, padahal pernikahannya sah secara hukum agama.
Permasalahan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatatkan sudah terjawab dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, karena berdasarkan putusan ini ditentukan
bahwa  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayah biologis- nya  yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi  dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa fungsi  pencatatan  perkawinan  merupakan  perbuatan  administrasi  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  dilakukan  oleh  instasi  yang berwewenang  (Kantor  Urusan  Agama  bagi  yang  beragama  Islam  dan  Kantor Catatan Sipil  bagi  yang  beragama selain  Islam)  yang ditandai  dengan penerbitan akta nikah dan buku nikah untuk kedua mempelai.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  berimplikasi terhadap  perubahan  nilai-nilai  dalam  masyarakat  mengenai  status  dan  hak-hak terhadap anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti dua sisi mata  uang.  Di  satu  sisi  melindungi  hak-hak  anak  luar  kawin,  tetapi  di  sisi  lain putusan  tersebut  terkesan  dapat  melemahkan  fungsi  perkawinan  dan  dapat menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang tidak sakral.

## 2. Saran
Sehubungan  dengan  pencatatan  perkawinan  dan  perlindungan  anak  yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatatkan masih terdapat permasalahan yuridis, maka  disarankan  agar  pemerintah  segera  merevisi  Pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  1 Tahun  1974  dan  mengeluarkan  kebijakan  yang  merumuskan  tanpa  pencatatan perkawinan  anak  tetap  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ayah  dan  keluarga ayahnya.  Kepada  para  pejabat  Lembaga  Pencatatan  Perkawinan  disarankan hendaknya  membantu  masyarakat  dengan  memberikan  kemudahan-kemudahan dan  tidak  melakukan  prosedur  yang  berbelit-belit  dalam  pelaksanaan  pencatatan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul Rahman I. Doi. 1996. Karakteristik Hukum Perkawinan Islam , Jakarta: Sri Gunting.
Ali  Afandi.  1997. Hukum  Waris , Hukum Keluarga , Hukum Pembuktian , Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Keempat.
Mahmud  Yunus.  1979. Hukum  Perkawinan  dalam  Islam ,  Jakarta:  Hidakarya Agung, Cetakan Kedelapan.
Mahmud  Yunus.  1991. Hukum  Perkawinan  dalam  Islam ,  Jakarta:  Hida  Karya Agung.
Mohd.  Idris  Ramulyo.  1995. Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam , Jakarta: Sinar Grafika.
Mohd.  Idris  Ramulyo.  1996. Hukum  Perkawinan  Islam,  Suatu  Analisis  dari Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam , Jakarta: Bumi Aksara.
Saekan dan Erniati Effendi. 1997. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Surabaya: Arkola.
Sayyid  Sabiq.  1998. Fikih  Sunnah  6 ,  Bandung:Alma’arif,  Alih  Bahasa  Moh. Thalib, Cetakan Kelimabelas.
Soediman  Kartohadiprodjo.  1984. Pengantar  Tata  Hukum  di  Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: RadaGrafindo Persada, Cetakan Keenam. Soerjono  Soekanto.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  UI-Press, Cetakan Ketiga.
Subekti. 1994. Pokok-pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, Cetakan Kedua- puluh Enam.
Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta: Rineka Cipta.
Sulistyowati  Sugondo.2005. Pokok-pokok  Pikiran  dan  Paradigma  Baru  Catatan Sipil Nasional, Jakarta: Komnas HAM.
Wantjik Saleh, K. 1960. Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia. Wirjono  Prodjodikoro. 1991. Hukum Perkawinan di  Indonesia , Bandung:  Sumur Bandung, Cetakan Kesembilan.

## Disertasi dan Jurnal:
Tengku  Erwinsyahbana.  2012.  “Perspektif  Hukum  Perkawinan  Antar  Agama yang Berkeadilan Dikaitkan dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum  Keluarga  Nasional”, Disertasi , Bandung:  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas Padjadjaran.
Salmi  Abbas.  2003,  “Perkawinan  Berbeda  Agama  dalam  Perspektif  Hukum Islam”, Media Hukum , Volume XII, Nomor-2.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Atikah Rahmi Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Lektor Nomor HP :  082164617373 E-mail :  atikahrahmi@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan
Nama :  Sakdul Pekerjaan :  Wiraswasta Jabatan :  - Nomor HP :  - E-mail :  sakdul71@gmail.com
Alamat Kantor  :   Labuhan Batu Utara