## PERSPEKTIF NEGARA BERKEMBANG PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN TRANSFER TEKNOLOGI
Ayu Citra Santyaningtyas Universitas Jember Corresponding Author: e-mail: santyaningtyas@unej.ac.id

## ABSTRACT
The exploitation of the use of technological knowledge is at the heart of the development process. Developing countries usually acquire knowledge from developed  countries  rather  than  creating  it  themselves.  The  process  of acquiring  knowledge  and  technology  is  carried  out  by  means  of  technology transfer, namely by transferring patents for certain products. In this paper the  author  will  explain  the  meaning  of  technology  transfer  and  its  various types. It also addresses situations where there is a loss of confidentiality and elaborates on the effect this has on the obligations of parties to contracts in various jurisdictions. This article uses sociological juridical research methods and in this article also tries to deal with various intellectual property issues involved  in  technology  transfer  and  tries  to  analyze  things  from  the perspective of developing countries.
Keywords :  Transfer  of  technology  and  Knowledge,  Intellectual  property, Developing countries

## ABSTRAK
Eksploitasi  pada  penggunaan  pengetahuan  teknologi  merupakan  inti  dari proses  pembangunan.  Pada  negara  berkembang  biasanya  memperoleh pengetahuan  dari  negara  maju  daripada  menciptakannya  sendiri.  Proses perolehan  pengetahuan  dan  teknologi  dilakukan  dengan  cara  transfer teknologi  yaitu  dengan  melakukan  pengalihan  paten  atas  produk  tertentu. Pada  tulisan  ini  penulis  akan  mendedahkan  tentang  pengertian  transfer teknologi  dan  berbagai  jenisnya.  Ini  juga  menangani  situasi  di  mana  ada hilangnya kerahasiaan dan mengelaborasi pengaruhnya terhadap kewajiban para  pihak  dalam  kontrak  di  berbagai  yurisdiksi.  Artikel  ini  menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan pada artikel ini juga mencoba untuk menangani  berbagai  isu  kekayaan  intelektual  yang  terlibat  dalam  transfer teknologi  dan  mencoba  untuk  menganalisis  berbagai  hal  dari  perspektif negara berkembang.
Kata  Kunci :  Transfer  teknologi  dan  Pengetahuan,  Kekayaan  intelektual, Negara berkembang

## PENDAHULUAN
Pada saat ini penggunaan pengetahuan teknologi sangat berguna untuk menunjang  pembangunan  nasional.  Perkembangan  teknologi  yang  maju akan  menimbulkan  pesatnya  perekonomian  suatu  bangsa  dan  akan menimbulkan pendapatan perkapita bagi suatu Negara (Budiningsih, 2019).
Pengetahuan teknologi juga dapat disertai oleh masuknya sektor asing pada suatu  negara  khususnya  negara  berkembang,  terkadang  negara  maju memberikan  angin  segar  kepada  negara  berkembang  untuk  pemberian lisensi transfer teknologi dan pengetahuan.
Lisensi  transfer  teknologi  dan  pengetahuan  adalah  sarana  untuk memperoleh  pengetahuan  teknologi  asing  dapat  memainkan  peran  penting dalam  proses  pembangunan,  karena    dengan.  terdapatnya  percepatan pembangunan  di  negara-negara  berkembang  maka  kebutuhan  import teknologi tepat guna telah menjadi suatu keharusan untuk mempertahankan tingkat pembangunan.
Masalah  yang  sering  terjadi  pada  transfer  teknologi  atau  lisensi pengetahuan telah dianggap sangat penting yang mempunyai maksud untuk: mengembangkan  standar  ekonomi  negara  berkembang  dan  penyebaran pengetahuan  pada  negara  berkembang  (Lall,  1981).  Salah  satu  komponen dalam  pengalihan  lisensi  teknologi  dapat  melibatkan  masalah  pada  hak kekayaan  intelektual  dan  dapat  terjadi  pada  saat  mengadakan  perjanjian pengalihan lisensi teknologi.
Pengalihan lisensi teknologi biasanya terjadi didalam suatu paten pada produk tertentu, yang dipatenkan. Sistem paten telah diklaim sebagai salah satu cara untuk memfasilitasi transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Untuk proses pengalihan lisensi teknologi yang dipatenkan juga harus memperhatikan  hak eksklusif penerima paten agar tidak dieksploitasi secara komersial (Mukherjee & Bhattacharjee, 2004). Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengkaji berbagai mode transfer teknologi dan bagaimana kedudukan transfer teknologi pada negara berkembang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan karakteristik  datanya  berupa  informasi  nonnumerik  (Sugiyono,  2017). Penelitian  ini  juga  termasuk  ke  dalam penelitian  kepustakaan  atau  library research  dengan  sifat  data  yang  statis  (Sujarweni,  2014).  Sumber  datanya merupakan  data  sekunder  yang  berasal  dari  sumber  kepustakaan  seperti buku,  jurnal,  dan  artikel  (Simanjuntak,  2014).  Motode  analisisnya menggunakan analisis deskriptif.

## PEMBAHASAN A. Makna Transfer Teknologi?
Makna  dari  transfer  teknologi  sangat  bergantung  pada  tahapan perkembangan negara pembuat teknologi yaitu negara maju. Kata teknologi menunjukkan  formula  yang  diperoleh  untuk  menjamin  keluaran  suatu produk  yang  lebih  banyak  agar  produktif  dalam  menjalankan  suatu pekerjaan.  Kesenjangan  teknologi  antara  negara  berkembang  dan  negara maju  merupakan  memberikan  perbedaan  yang  sangat  besar  dalam pengetahuan yang tersedia diantaranya keterampilan praktis dan konseptual yang  terkandung  dalam  peningkatan  suatu  produk  dimasyarakat.  Untuk impor  teknologi  dari  negara  maju  ke  negara  berkembang  sering menggunakan istilah transfer pengetahuan.
Kumpulan  pengetahuan  yang  berguna  secara  ekonomi  serta  dapat mendukung produksi industri modern,  hanya dapat dilindungi oleh paten. Masalah penggunaan dan pelatihan pada suatu produk merupakan masalah yang  sangat  penting  pada  transfer  pengetahuan  yang  terjadi  di  negara berkembang.Untuk  mencapai  pelatihan  dan  pengajaran  dapat  dicapai melalui  program  pendidikan  formal  dan  melalui  pembelajaran  informal sambil  melakukan  dan  pelatihan  di  tempat  kerja.  Poin  ini  sangat  penting untuk perdebatan tentang transfer teknologi antara negara maju dan negara berkembang.
Transfer pengetahuan atau pengalihan lisensi teknologi yang ada pada dasarnya adalah barang publik dan disediakan untuk pengguna tambahan dengan biaya sosial marjinal mendekati nol, untuk melakukan pelatihan dan pengajaran  yang  berguna  untuk  menyerap  sumber  daya  alam  maupun manusia.
Pelatihan  keterampilan  dalam  penggunaan  teknologi  merupakan  inti dari  isu  transfer  teknologi.  Tingkat  pendidikan  pada  angkatan  kerja  telah diakui  secara  luas  dalam  literatur  pembangunan  ekonomi;  kaitan  antara pendidikan  dengan  tingkat  difusi  teknologi  baru  di  suatu  negara  telah ditetapkan  secara  empiris.  Selain  tingkat  Pendidikan,  maka  penggunaan transfer  teknologi  juga  memerlukan  kebijakan  regulasi  nasional  untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam tahap proses produksi lokal yang  menggunakan  teknologi.  Negara  maju  memberikan  istilah  untuk transfer teknologi bagi negara berkembang dengan istilah pengurasan otak agar  angkatan  pekerja  lebih  terampil  dan  profesional  dalam  bekerja  dan sejauh mana seseorang memiliki pengetahuan untuk mengimplementasikannya (Breitwieser & Foster, 2012).

## B. Mode Transfer Teknologi
Teknologi  yang  dialihkan  pada  pihak  ketiga  melalui  pengalihan  hak milik  atas  teknologi  tersebut  dengan  cara  pemberian  lisensi  pengguna. Teknologi  yang  dicakup  oleh  paten  memiliki  perlindungan  teritorial.  Pada prinsipnya,  paten  terpisah  harus  dikeluarkan  di  setiap  negara  untuk  satu penemuan yang sama dan hak eksklusif dalam setiap kasus berlaku untuk negara tersebut. Banyak pemegang paten yang ingin menggunakan invensi mereka  untuk  mengeksploitasi  penemuan  mereka  di  semua  negara. Pengalihan properti atau hak pengguna sehubungan dengan paten nasional mereka,  dengan  demikian,  merupakan  cara  klasik  untuk  mengeksploitasi penemuan tersebut.
Transfer  teknologi  berlangsung  dalam  banyak  cara  dan  seringkali menggabungkan  tidak  hanya  terjemahan  pengetahuan  teknologi  ke  dalam informasi tentang proses operasional tetapi juga unsur-unsur lainnya (Aitken et al., 1997). Di antara bentuk transaksi yang paling sederhana yaitu dengan menggunakan kontrak untuk layanan individu atau perusahaan konsultan untuk menyediakan elemen teknologi individu – misalnya, untuk melakukan desain  khusus  atau  tugas  rekayasa  proses,  untuk  memberikan  bantuan teknologi  selama  berbagai  fase  pendirian  dan  operasi  pabrik,  atau  untuk menyediakan layanan informasi teknis (Branstetter et al., 2006).
Transaksi lainnya termasuk perjanjian lisensi dan merek dagang yang mentransfer desain produk dan proses hak milik tertentu. Bentuk transfer teknologi yang paling umum digunakan adalah perjanjian lisensi perjanjian bantuan  teknis  paten  dan  perjanjian  paten  dan  perjanjian  pengetahuan (Cohen,  2010).  Di  antara  mode  transfer  teknologi  dan  lisensi  pengetahuan lainnya, yang paling populer adalah perjanjian layanan teknik, merek dagang dan waralaba (Gervais, 2007).

## C. Transfer Teknologi dan Negara Berkembang
Pada negara-negara maju, sistem paten memainkan peran yang sangat penting  dalam  mendorong  penemuan  kegunaan  industri  dengan  imbalan pengungkapan publik atas isi informasi lengkap dari suatu penemuan, yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat yang berkepentingan untuk lebih meningkatkannya atau mencari penggantinya, Negara melalui undang- undang  paten,  memberikan  hak  eksklusif  tertentu  kepada  pemilik  paten untuk  jangka  waktu  terbatas.  Kekhawatiran  ini  terutama  hak  untuk mengecualikan orang lain dari membuat, menggunakan dan menjual produk, teknik atau proses yang ditemukan di wilayah nasional di mana paten telah dikeluarkan.  Negara  mengatur  keberlakuan  hak  paten.  Paten  dapat dikeluarkan di negara asalnya tanpa dibatalkan di negara lain dengan alasan bahwa kebaruan paten telah diungkapkan sebelumnya.
Bagi  negara-negara  berkembang,  sejauh  ini  cara  yang  paling  penting untuk memperoleh teknologi adalah perjanjian pengetahuan (Correa, 2005). Transfer pengetahuan terjadi sebagian karena lisensi paten memiliki sedikit relevansi di negara berkembang dan sebagian karena hanya perusahaan yang sangat  kompetitif  dan  terkenal  yang  memiliki  dan  menggunakan  informasi industri  eksklusif  yang  dicari  sebagai  sumber  teknologi.  Pengetahuan menempati posisi antara bantuan teknis dan hak paten. Secara garis besar, know-how  agreement  terdiri  dari  empat  bagian:  (a)  resital  dan  ketentuan administrasi  hukum;  (b)  definisi,  pemberian  hak  dan  kewajiban  masing- masing  pihak;  (c)  imbalan  kepada  pemberi  lisensi  dan  faktor-faktor  yang mensyaratkannya, dan (d) layanan dan hal yang mungkin bersifat tambahan untuk pengetahuan, seperti hak merek dagang dan hak paten (Correa, 2000).

## D. Implementasi Transfer Teknologi di Indonesia
Perkembangan  kebijakan  tentang  transfer  teknologi  di  negara berkembang  bergantung  pada  kemampuan  masyarakat  untuk  menerima perkembangan  teknologi  dan  pengembangan  nasional  (Thalib  et  al.,  2019). Penguasaan  teknologi  adalah  kemampuan  untuk  menggunakan  teknologi secara  efektif  yang  dapat  dicapai  melalui  upaya  teknologi  untuk  tidak menutup informasi teknologi, seperti untuk mengaktualisasikan pengetahuan  teknologi  yang  diperoleh  untuk  memilih,  memadukan  serta mengadaptasi  teknologi  yang  ada  dengan  menciptakan  teknologi  baru (Khairandy, 1996).
Penciptaan teknologi baru tersebut untuk menilai dan memperoleh serta melaksanakan proses dan prosedur produksi barang, mengelola perubahan
produk,  proses  produksi,  pengaturan  prosedural  untuk  menciptakan teknologi baru.
Masalah  transfer  teknologi  merupakan  masalah  yang  selalu  dihadapi oleh  para  pengembang  di  negara  berkembang  karena  rata-rata  negara berkembang  mengarahkan  pembangunan  ekonominya  hanya  fokus  pada sektor  industri  yang  menjadi  tulang  punggung  perekonomian  nasional. Namun untuk melaksanakan pembangunan tersebut, sebagian besar negara berkembang  termasuk  Indonesia  menghadapi  beberapa  kendala  utama dalam alih teknologi yaitu: dana, tenaga ahli dan teknologi itu sendiri.
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  membutuhkan  technical  know- how dari luar negeri dengan cara menerima pengetahuan teknis gratis dari negara maju dan berasal dari institusi internasional. Pada perjanjian lisensi sebagai  salah  satu  alat  yang  digunakan  untuk  transfer  teknologi,  semakin banyak  investor  yang  berinvestasi  di  Indonesia. Perjanjian  lisensi  paten merupakan  salah  satu  bentuk  alih  teknologi  yang  dapat  dilakukan  untuk menutupi ketidaktersediaan teknologi yang dibutuhkan di dalam negeri.
Lisensi  yang  diberikan  oleh  pemegang  paten,  baik  eksklusif  maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang dilindungi untuk jangka waktu tertentu dan dalam batas tertentu kondisi. Perjanjian lisensi paten memiliki peran besar dalam memajukan bangsa ekonomi, yaitu sebagai fungsi kontrol dan pengawasan pemerintah di bidang teknologi, yang pada akhirnya akan berdampak pada penerapan teknologi transfer.
Hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu memberikan pengaturan  baru  perkembangan,  untuk  itu  alih  teknologi  harus  diatur dengan  undang-undang  Indonesia.  Regulasi  tentang  alih  teknologi  perlu diperhatikan dalam rangka masuknya teknologi baru di Indonesia.
Pengaturan hukum di bidang alih teknologi, khususnya yang berkaitan dengan paten diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten hanya mengatur tentang Invensi dan adanya perlindungan terhadap inventor pada transfer teknologi yaitu dengan cara melindungi penemu atau inventor yang memiliki hak atas paten teknologi mereka.
Pada  Undang-Undang  Paten,  kedudukan  penemu  yang  memiliki  hak paten  telah  mendapat  jaminan  dan  kepastian  hukum,  tetapi  dengan  tetap memperhatikan  bagaimana  teknologi  ditransfer  dengan  menggunakan perjanjian lisensi, walaupun tidak diatur secara rinci bagaimana perjanjian lisensi tersebut telah dilakukan.
Pentingnya  perlindungan  pada  peggunaan  transfer  teknologi  pada perjanjian lisensi karena terdapat dua alasan penting, yaitu:
1. Hak  eksklusif  untuk  menggunakan  atau  mengerjakan  suatu  Invensi dimiliki  oleh  pemilik  Invensi  penemuan,  tanpa  izin  dari  pemilik  hak karena tidak dapat melakukannya apapun dengan penemuannya.
2. Tidak semua pengetahuan (know-how) yang digunakan berguna untuk cara pengoperasiannya melalui suatu penemuan yang mengacu pada deskripsi pada dokumen paten.

## PENUTUP
Paten  dan  merek  dagang  adalah  sarana  untuk  mengontrol  dan mengatur hak atas kekayaan intelektual baik dalam arti  ekonomi maupun sosial.  Mereka  bukan  sarana  untuk  mentransfer  teknologi  kecuali  jika diartikan dalam hal produk jadi teknologi. Oleh karena itu, jika suatu negara ingin  meningkatkan  teknologinya,  ia  tidak  dapat  mentransfer  teknologi melalui paten atau merek dagang. Itu harus mengembangkan teknologinya sendiri.  Teknologi  yang  disewa  atau  dipinjam  melalui  paten  atau  merek dagang tidak dapat menjadi dasar pembangunan bangsa mana pun. Akses yang  mudah  ke  teknologi  menciptakan  disinsentif  bagi  program  penelitian dan  pengembangan  lokal.  Disinsentif  tersebut  menggunakan  biaya  tidak langsung, baik secara politik maupun sosial. Jika negara berkembang terus membeli teknologi, maka pembangunan negara berkembang akan terhenti. Negara-negara  berkembang  gagal  mengejar  ketertinggalan  dari  negara- negara maju atau bisa dikatakan negara-negara yang maju secara teknologi. Oleh  karena  itu,  negara-negara  berkembang  membutuhkan  perubahan mendasar dalam pandangan mereka terhadap masalah transfer teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aitken,  B.,  Hanson,  G.  H.,  &  Harrison,  A.  E.  (1997).  Spillovers,  foreign investment,  and  export  behavior. Journal  of  International  Economics ,
43 (1), 103–132. https://doi.org/10.1016/S0022-1996(96)01464-X Branstetter, L. G., Fisman, R., & Foley, C. F. (2006). Do Stronger Intellectual Property Rights Increase International Technology Transfer? Empirical Evidence  from  U.  S.  Firm-Level  Panel  Data. The  Quarterly  Journal  of Economics , 121 (1), 321–349. Breitwieser,  A.,  &  Foster,  N.  (2012). Intellectual  Property  Rights,  Innovation and  Technology  Transfer:  A  Survey  (publication) .  Vienna  Institute  for International Economic Studies. https://wiiw.ac.at/p-2646.html Budiningsih,  C.  R.  (2019).  INTELLECTUAL  PROPERTY  RIGHTS  ASPECT  IN TRANSFER OF TECHNOLOGY. Intellectual Property Rights Review , 2 (1), Article 1.
Cohen, W. M. (2010). Fifty Years of Empirical Studies of Innovative Activity and Performance. Handbook of the Economics of Innovation , 1 , 129–213. Correa, C. M. (2000). Intellectual  Property  Rights,  the  WTO  and  Developing Countries: The  TRIPS Agreement and Policy Options . Zed Books. Correa, C. M. (2005). Can the TRIPS agreement foster technology transfer to developing countries . Cambridge  University  Press. Gervais, D. J. (2007). Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to  Optimize  Economic  Development  in  a  TRIPS-Plus  Era .  Oxford University Press.
Khairandy,  R.  (1996).  Praktek  Perdagangan  Restriktif  dalam  Pengalihan Teknologi  Melalui  Kontrak  Lisensi. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM ,
3 (5), Article 5. https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss5.art3
Lall,  S.  (1981).  The  Patent  System  and the  Transfer  of  Technology  to  Less- Developed  Countries.  In  S.  Lall, Developing  Countries  in  the International  Economy (pp.  153–170).  Palgrave  Macmillan  UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-07680-2_6
Mukherjee,  S.,  &  Bhattacharjee,  S.  (2004).  Technology  Transfer  and  the Intellectual  Property  Issues  Emerging  from  It  –  An  Analysis  from  a Developing Country Perspective. JIPR Vol.09(3) [May 2004] , 9 (3), 260– 274.
Simanjuntak,  B.  A.  (2014). Metode  Penelitian  Sosial  (Edisi  Revisi) (1st  ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Sujarweni,  V.  W.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif  &  Kualitatif .  PT.Raja Grafindo Persada.
Thalib,  N.  A.,  Santoso,  B.,  &  Prananingtyas,  P.  (2019).  PROBLEMATIKA KETENTUAN  ALIH  TEKNOLOGI  MELALUI  LISENSI  PATEN  DI INDONESIA. Diponegoro Law Journal ,
8 (2), Article 2. https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25466