## PAMPAS: Journal of Criminal

## Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak
Mufan Nurmi, Andi Najemi, Mohamad Rapik Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Author’s Email Correspond ence: mufan.16move@gmail.com

## ABSTRAK
Perumusan tindak pidana merupakan cara setiap negara dalam menanggulangi kejahatan dengan pendekatan hukum. Sekalipun peristiwa kekerasan anak itu bisa sama dan dengan kultur yang serupa,  Indonesia  dan  Malaysia  bisa  memiliki  konsep  yang berbeda  mengenai  perumusan  tindak  pidana  kekerasan terhadap  anak.  Dengan  melakukan  pendekatan  kompratif, artikel  ini  menelusuri  peraturan  perundang-undang  di  kedua negara  itu  serta  menganalisis  konsep-konsep  pengaturan  yang mereka berikan. Tujuannya adalah untuk melihat kelebihan dan kekurangan  masing-masing  konsep.  Hasilnya,  dalam  artikel  ini ditunjukkan  bahwa  pengaturan  perbuatan  dan  sanksi  di Indonesia dan di Malaysia memiliki beberapa persamaan seperti pengaturan mengenai batas usia anak, di samping juga memiliki beberapa perpedaan seperti dalam masalah kejelasan rumusan delik tindak kekerasan terhadap anak. Studi terhadap masalah ini menjadi  penting,  terutama  bagi  Indonesia.  Hasil  penelitian dengan pendekatan kompratif ini memungkinkan kedua negara, terutama  Indonesia,  meminjam  sejumlah  ide  penting  terkait perumusan tindak pidana kerasan terhadap anak.
Kata Kunci: Perumusan tindak pidana; perbandingan; tindak kekerasan terhadap anak.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-12-23
Accepted: 2021-12-31
Publish: 2021-12-31 KEYWORDS: Criminal Law, Comparison, Violence Against Children

## ABSTRACT
The formulation of a crime is a way for every country in tackling crimes with a legal approach. Despite the similariteis of the child abuse and culture Indonesia and Malaysia might share, they also have  different  concepts  regarding  the  formulation  of  criminal acts  against  children.  Applying  a  comparative  approach,  this article explores the laws and regulations in the two countries and analyzes the regulatory concepts they provide. The objective is to look  at  the  similarities  and  differences  of  each  concept.  The article demonstrates that the regulation of acts and sanctions in Indonesia  and  Malaysia  has  several  similarities,  such  as  the regulation regarding the age limit for children, as well as several differences, such as in the clarity of the formulation of offenses against children. The study of this matter is important, especially for  Indonesia.  The  results  of  this  comparative  approach  have allowed  both  countries,  especially  Indonesia,  to  borrow  a number of important ideas regarding the formulation of violent crimes against children.

## A. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  bagian  terpenting  dari  pembangunan  paradaban  manusia. Memiliki kedudukan sebagai manusia yang utuh dan memiliki peran yang utuh sebagai penerus  eksistensi  manusia,  namun dengan  posisi yang  rentan,  mereka  memiliki  hak
yang  sejatinya  mendapatkan  perlindungan.  Terkait  ini,  negara  sejatinya  telah memberikan  bentuk  perlindungan  terhadap  anak  dan  memberikan  hak-hak sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi. Dikatakan bahwa negara memberi garansi bahwa  setiap  anak  mendapatkan  kesempatan  maupun  kebebasan  agar  mereka dapat tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  lahir  dan  batin,  mental  maupun  maupun spiritual.  Perlindungan  akan  hak-hak  anak  oleh  negara  tersebut  harusnya  dilakukan secara  maksimal  dengan  tanpa  membedakan  satu  dengan  lainnya. 1 Dalam  konstitusi negara disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekeras an dan diskriminasi.” 2
Ada banyak alasan mengapa anak merupakan kelompok manusia yang harus mendapatkan  perlindungan.  Salah  satunya  adalah  posisi  anak  yang  rentan mendapatkan kekerasan dan ketidakadilan. Praktek kekerasan terhadap anak sudah menjadi isu klasik dan terjadi di semua negara di dunia. Karena itulah, negara-negara di  dunia  berupaya  mengambil  langkah  strtegis,  di  antaranya  dengan  melalui pengaturan hukum agar anak mendapatkan perlidungan yang maksimal dan seadil- adilnya.
Di Indonesia, terjadi peningkatan kasus menyangkut kekerasan terhadap anak mengalami  peningkatan  setiap  tahun.  Dari  tahun  2017-2020  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI)  mencatat  2017  terjadi  4.579  kasus  kekerasan,  pada  tahun 2018  kasus  kekerasan  terhadap  anak  meningkat  menjadi  4.885  kasus,  pada  tahun 2019 sebanyak 4369 kasus dan pada tahun 2020 mencatat 4734 kasus kekerasan. 3 Di tahun 2020 kekerasan terhadap anak meningkat signifikan, ini dipicu karena situasi pandemi covid-19. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPAI, Retno Listyarti. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, bahwa angka kekerasan terhadap anak, baik verbal maupun fisik selama pandemi corona (Covid0-19) meningkat. 4
Kasus kekerasan terhadap anak di Malaysia juga sering terjadi. Hal ini tercatat oleh data statistik yang dilansir dari Sinar Harian “Kes penderaan kanak -kanak pada tahun 2018 sebanyak 5.578, 2019  6.061, dan bagi tahun 2020 sehingga September 2020  tercatat  3.865, ” sebagaimana  dikemukakan  oleh  Timbalan  Menteri Pembangunan  Wanita  (KPWKM)  Siti  Zailah  Mohd  Yusoff  di  Dewan  Rakyat  (14-12- 2020).  Indonesia  pada  tahun  2016  pernah  menepatkan  posisi  tertinggi  kasus kekerasan  terhadap  anak  se  Asia-Tenggara,  berdasarkan  data  dari  UNIVEC. 5 Sama halnya  dengan  Malaysia pernah menempati posisi  kedua tertinggi kasus  kekerasan terhadap anak. Wakil Ketua Polisi Negara, Datuk Seri Hamid Bador, mengungkapan bagaimana  Kuala  Lumpur  telah  menjadi  negara  kedua  tertinggi  dalam  kasus kekerasan atas anak ini. 6
1 Mohamad Rapik, Bunga Permatasari “ Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia”. Undang:  Jurnal  Hukum ,  Vol.  3,  No.  2  2020,  hal    303  diakses  dari  https://ujh.unja.ac.id/ index.php/home/article/view/157  pada Tanggal 25 Januari 2021 Pukul 20:30 WIB.
2 Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3 https://www.kpai.go.id/berita/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-082020#.    Diakses pada tanggal  20 Januari  2021 Pukul 16.25 WIB.
4 https://radarbanyumas.co.id/kekerasan-terhadap-anak-naik-meningkat/. diakses pada tanggal 07 November 2021 pukul 22:00 WIB
5 https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/21/ofe0f9291 kekerasan-anak-di- indonesia-tertinggi-seasia-tenggara. Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 15.15 WIB.
6 https://www.bharian.com.my/berita/kes/2019/04/557328/kes-dera-kanak-kanak meningkat sedikit. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021 Pukul 16.40 WIB.
Secara  geografis,  Malaysia  merupakan  negara  yang  berhampiran  dengan Indonesia  dan  sering  diklaim  sebagai  dua  negara  serumpun.  Kendati  demikian, Indonesia dan Malaysia menganut sistem yang berbeda. Sementara di Indonesia berlaku system  hukum Civil  Law ,  di  Malaysia  berlaku  sistem Anglo  Saxon .  Perbedaan  system hukum  tersebut  disebabkan  karena  keduanya  memiliki  sejarah  hukum  berbeda. Indonesia  merupakan  bekas  jajahan  Belanda  sedangkan  Malaysia  adalah  jajahan Inggris. 7 Sekalipun  kedua  negara  ini  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  dengan maksud  untuk  menyediakan  perlindungan  terhadap  anak  dari  situasi  yang membahayakan, serta memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan social bagi  anak,  namun  keduanya  berbeda  sejauh  menyangkut  konsep  dan  pengaturan mengenai tindak pidana anak di negara masing-masing.
Melihat  undang-undang  Indonesia,  rumusan  mengenai  tindak  pidana  anak seperti  soal  kekerasan,  eksploitasi,  penelantaran,  diskriminasi  dan  perlakuan  salah terhadap anak tampaknya kurang memuaskan. Bahkan jenis tidak pidana tersebut tidak didefinisikan  sehingga  sulit  untuk  merumuskan  perbuatan  pidana  yang  ditujukan kepada  anak,  karena  lemahnya  unsur-unsur  dalam  rumusan  delik  tersebut.  Berbeda halnya dengan undang undang Malaysia yang menjelaskan dengan rinci bentuk rumusan delik  dari  konsep  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak  seperti  kekerasan  fisik, kekerasan  emosi  atau  spikis,  kekerasan  seksual  yang  dibagi  pula  menjadi  tiga  aspek yaitu  kekerasan  seksual  berupa  tindakan  sentuhan,  tidak  sentuhan,  dan  eksploitasi seksual. 8
Problematika  mengenai  perumusan  tindak  pidana  anak  mengharuskan  orang melihat konsep tersebut secara filosofis. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, artikel menerapkan  pendekatan  perbandingan  hukum  mengindentifikasi  persamaan  dan perbedaan 9 antara Indonesia dan Malaysia mengenai konsep kekerasan terhadap anak. Namun  tidak  berhenti  pada tahap  perbedaan  dan  persamaan  itu  saja,  artikel  ini  juga berupaya untuk memberi makna dan menarik suatu manfaat demi perbaikan hukum di Indonesia sejauh menyangkut tindak pidana kekerasan terhadap anak. Secara praktis, perbandingan  tersebut  dilakukan  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  dan menganalisis  suatu  permasalahan  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan, yurispridensi, dan dokumen-dokumen hukum di Indonesia dan Malaysia terkait dengan masalah tindak pidana kekerasan terhadap anak.
7 Kuswardani,  “Bentuk -Bentuk  Kekerasan  Domestik  dan  Permasalahannya  (Studi  Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia),” Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol 47, No. 4, 2017, hal. 425. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/325040460_bentuk-bentuk_kekerasan_ domestik_dan_permasalahannya_studi_perbandingan_hukum_  indonesia_dan_malaysia  pada tanggal 01 februari 2021 Pukul 15:20 WIB
8 Merujuk pada UNICEF: Analysis of Domestic Related to Law Violence against Children (June 2015) dikatakan bahwa dalam konvensi hak anak merumuskan konsep kekerasan terhadap anak sebagai kekerasan  yang  meliputi  kekerasan  fisik  dan  non  fisik,  pembunuhan  bayi,  penelantaran  dan kekerasan seksual. Kekerasan non fisik, yang termasuk kekerasan emosional, dapat mengambil banyak bentuk termasuk penghinaan, pengabaian, isolasi, penolakan, ancaman, ketidakpedulian emosional dan meremehkan, lihat https://www.unicef.org/protection/violence-against-children diakses pada tanggal 07 November 2021 Pukul 22:00 WIB
9 Sunarjati Hartono, Kapita Selecta Perbandingan Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.

## B. PEMBAHASAN
Sejak  diintrodusirnya  Konvensi  Tentang  Hak-Hak  Anak  oleh  Majelis  Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, perhatian terhadap dunia  anak-anak  mengalami  kemajuan.  Indonesia  yang  merupakan  anggota  konvensi lembaga  internasional  yang  ikut  menandatangani  konvensi  hak  anak  dengan  cepat meratifikasi  dan  mengesahkan  menjadi  hukum  positif.  Sebelum  itu  pemerintah Indonesia sudah menghasilkan undang-undang nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak. Selajutnya, pada tahun 1997 Indonesia mengeluarkan undang-undang nomor 3 tentang Pengadilan Anak. Setelah itu, pada masa reformasi semangat pemenuhan hak anak serta proteksi anak mendorong Presiden mengesahkan Konvensi Hak Anak selaku ketentuan hukum positif dan meratifikasinya pada 5 September 1990 lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
Ratifikasi  Kesepakatan  tersebut  mengharuskan  Pemerintah  Indonesia  untuk, secara hukum, memenuhi, melindungi serta menghormati hak tiap anak di Indonesia. Oleh sebab itu, demi memantapkan ratifikasi tersebut dalam upaya melindungi anak di Indonesia,  disahkanlah  undang-  undang  nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak yang saat ini sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang kemudian  menjadi  panduan  serta  payung  hukum  dalam  melaksanakan  tiap  aktivitas perlindungan  anak,  berikut  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  demi  melindungi  anak-anak.  Untuk  mencapai efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, Indonesia membentuk KPAI pada tahun 2002  yang  didahului  dengan  terbentunya  komisi  nasional  perlindungan  anak  pada tahun 1998.
Sama halnya dengan Indonesia, negara Malaysia juga meratifikasi Konvensi hak anak.  Pemerintah  Malaysia  telah  meratifikasi  Konvensi  hak  anak  pada  28  Desember 1994. Ini telah diikuti oleh pembuatan laporan Malaysia, MalaysiaN implementation of the convention on the Rights of the child, first country report pada bulan Januari 2007 menurut  laporan  ini  Jabatan  Kebajikan  Masyarakat  (JKM)  atau  Departemen Kesejahteraan  Sosial  itu  adalah  lembaga  pelaksana  yang  bertanggung  jawab  untuk memastikan  Konvensi  hak  anak-anak  diimplementasikan  dalam  semua  proses  dan manajemen prosedur kasus anak, selain JKM lembaga lain yang terlibat dalam realisasi implementasi  Konvensi  tentang  hak-hak  anak  adalah  Suruhanjaya  hak-hak  asasi manusia atau Komisi Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), Departemen Pendidikan Malaysia, Departemen Penjara Malaysia, Pemerintah Daerah dan Peradilan Negara Bagian. Sejak meratifikasi Konvensi hak-hak anak Malaysia telah membuat beberapa perubahan salah satunya dengan membuat akta perlindungan kanak-kanak tahun 1991 (akta 468) yang kemudian dicabut dan digantikan oleh akta kanak-kanak 2001 (akta 611) Akta 574 dan Akta 521 Keganasan Terhadap Rumah Tangga tahun 1994, untuk melindungi anak-anak dari kekerasan rumah tangga. Akta Kanak-Kanak 2001 baru mulai berlaku pada tanggal 1  Agustus  2002  meskipun  disahkan  pada  tahun  2001  akta  611  telah  menghapus  3 undang-undang  lainnya  yaitu  undang-undang  pengadilan  anak  1947,  Undang-undang Perlindungan Anak 1991 dan Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak 1973 dan  telah  memasukkan  Undang-undang  tentang  Perawatan  Perlindungan  dan Rehabilitasi  Anak-anak.  Kemudian  Akta  611  diperbaharui  pada  tahun  2016  (akta A1511)  maka  jadilah  Akta  Kanak  Kanak  611  (A1511).  Artinya  sebelum  meratifikasi Konvensi hak anak Malaysia telah memiliki undang-undang untuk perlindungan anak.
Menurut  Konvensi  Hak-hak  Anak (Convention  on  the  Right  of  Children) dalam Bagian I pasal 1 disebutkan bahwa: “Yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia  di  bawah  18  tahun.  Sekalipun  demikian,  ada  sedikit  perbedaan  mengenai penentuan  batas  usia  anak  di  berbagai  negara.  Di  beberapa  negara  seperti  Amerika Serikat  menetapkan  usia  anak  yaitu  antara  8-18  tahun,  Australia  menentukan  8-16 tahun, Inggris menentukan antara 12-16 tahun, Srilangka menetapkan batas 8-16 tahun, Jepang  dan  Korea  menetapkan  14-20  tahun,  Taiwan  menentukan  14-18  tahun, sementara Kamboja menentukan 15-18 tahun.  Di Indonesia sendiri, kategori usia anak termuat  dalam  pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak), bahwa anak adalah seorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. Serupa dengan Indonesia, Malaysia menentukan batas usia anak adalah 7- 18 tahun. 10
Perbandingan  peraturan  mengenai  tindak  kekerasan  terhadap  anak  antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia dapat dilihat dari undang mengatur masalah ini. Di  Indonesia,  undang-undang  anak  meliputi  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  dan  Undang- Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di Malaysia, ada Undang-Undang Persekutuan yang meliputi Akta 90 mahkamah juvana tahun 1947, Akta 106 perlindungan wanita dan gadis 1973, Akta 468 perlindungan kanak-kanak 1991, Akta 521 keganasan rumah tangga 1994, Akta 2001, Akta pindaan 2016 A1511, dan Akta 792 kesalahan-kesalahan seksual terhadap anak 2017. Tampak bahwa Malaysia lebih progresif  menyangkut  pengaturan  mengenai  perlindungan  anak.  Malaysia  sudah memulainya sejak tahun 1947 sedangkan Indonesia baru pada tahun 1979. Akan tetapi Indonesia  lebih  dahulu  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  pada tahun  1990,  sementara Malaysia baru pada tahun 1994.
Secara kelembagaan, di Indonesia memiliki KPAI yang sudah berdiri pada tahun 2002.  Sebelumnya,  pada  tahun  1998,  telah  dibentuk  Komisi  Nasional  Perlindungan Anak. KPAI sendiri dikenal sebagai Lembaga yang khusus menangani anak. Sedangkan di  Malaysia,  terdapat  lembaga  yang  terkait  penangan  anak  seperti  Jabatan  Kebajikan Masyarakat  (JKM)  atau  Departemen  Kesejahteraan  Sosial,  Suruhanjaya  hak-hak  asasi manusia atau Komisi Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), Departemen Pendidikan Malaysia, Departemen Penjara Malaysia, Pemerintah Daerah dan Peradilan Negara. Namun tidak ada  lembaga  yang  fokus  untuk  melakukan  pengawasan  perlindungan  anak  dan  tidak efektif dalam penyelenggaraan pengawasan.
1. Bentuk kekerasan terhadap anak antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia Undang-Undang  Perlindungan  Anak  mendefiniskan  kekerasan  sebagai  setiap tindakan ke atas anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
10 Hadi Setia Tunggal, Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) , Harvarindo, Jakarta, 2000, hal.3
pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum.  Pada  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  di  Indonesia,  perbuatan  kekerasan  terhadap  anak  diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 76A, 76B, 76C, 76D, 76D dan 76I. Malaysia, di sisi lain, mengatur masalah ini dalam Akta Kanak Kanak 611 (A1511) Bahagian V Kanak Kank yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan Bab 1.
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  mengatur  bahwa  pelaku  tindak  kekerasan terhadap  anak  di  Indonesia  dengan  frase “setiap  orang”.  Setiap merujuk  pada  orang perseorangan atau korporasi, yang berarti bahwa siapa saja baik dalam lingkup keluarga dan  bukan  keluarga  bisa  menjadi  pelaku.  Sementara  di  Malaysia  pelaku  tindak kekerasan terhadap anak lebih mengacu pada orang-orang yang ada di dalam cakupan rumah tangga yang meliputi ibu, bapak, saudara atau penjaganya.
Di Indonesia dalam rumusan delik terkait dengan tindakan kekerasan yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak  seperti pada pasal 76C. Menurut Pasal ini, siapapun  yang  melakukan  kekerasan  terhadap  anak  akan  diancam  dengan  ancaman pidana.  Sayangnya,  Pasal  ini  tidak  menyediakan  unsur-unsur  pasal  yang  dimaksud tentang tindak pidana kekerasan pada anak. Selain itu, merujuk pada rumusan Pasal 76D dan pasal 76E terlihat bahwa belum tersedianya rumusan yang memadai secara spesifik mengenai  jenis  tindak  pidana  kekerasan  pada  anak  maupun  kekerasan  seksual  pada anak.  Kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual  maupun  kekerasan  mental  tidak  diuraikan unsur-unsur deliknya secara rinci. Pun sama halnya dalam pasal 76B situasi perlakuan salah dan penlantaran pada anak tidak dirumuskan deliknya secara spesifik. Sedangkan di Malaysia dalam Akta Kanak Kanak 2001 rumusan delik yang terkait dalam tindakan kekerasan sudah dijelaskan secara terperinci, seperti pada Seksyen 17 (2) (a) dijelaskan bentuk tindakan kekerasan fisik ketika terlihat pada bagian tubuh seorang anak terluka akibat kekerasan yang disengaja. Hal ini juga sama pada Seksyen 17 (2) (c) mengenai rumusan  delik  kekerasan  seksual.  Pada  seksyen  ini  dijelaskan  dengan  rinci  rumusan kekerasan  seksual  yang  memuat  tiga  aspek  yaitu  kekerasan  seksual  yang  dilakukan secara langsung atau sentuhan fisik dan tindakan seksual yang tidak langsung.
Dalam pasal 76I UU no 35 Tahun 2014 makna eksploitasi dibatasi pada eksploitasi ekonomi  dan  eksploitasi  seksual.  Eksploitasi  ekonomi  ini  difahami  sebagai  tindakan penindasan terhadap anak yang menjadi korban  yang dilakukan oleh pihak lain demi mendapatkan  keuntungan  materiil.  Sedangkan  eksploitasi  secara  seksual  difahami sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak yang  berorientasi  pada  pada  semua  kegiatan  pelacuran  dan  pencabulan.  Berbeda dengan Indonesia, eksploitasi seksual anak-anak di Malaysia menurut Seksyen 17 (2) (b) Akta Kanak Kanak 2001 lebih kepada konteks pelacuran, dan tidak ada penjelasan lebih lanjut.
Secara  teoretis,  baik  Indonesia  maupun  Malaysia,  ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak masih belum sesuai, seperti pengklarifikasian bentuk tindak kekerasan terhadap anak pada kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual pada anak. Hal itu tidak dijelaskan unsur unsurnya dalam satu kesatuan pasal.

## 2. Perbandingan  sanksi  pidana  kekerasan  terhadap  anak  antara  Indonesia  dan Malaysia
Perumusan  sanksi  pidana  sebagaimana  terdapat  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Anak  menunjukkan  bahwa  Indonesia  menganut  teori  pendekatan retributive yaitu  hukuman/pemidanaan  sebagai  suatu  tuntutan  mutlak  untuk
mengadakan  pembalasan  ( vergelding) terhadap  orang-orang  yang  telah  melakukan perbuatan jahat. Dalam rumusannya terlihat bahwa dalam ancaman pidana digunakan sistim  ancaman  pidana  maksimum  dan  minimum.  Dalam  aspek  pelaku  atau  tindak pidana  disebutkan  “setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan”  artinya  orang  atau korporasi.
Aspek perbuatan artinya setiap tindak pidana ditentukan bobot kualitas ancaman pidananya  dengan  penyesuaian  kulifikasi  yuridis  dan  konsekuensi  yuridis.  Misalnya pasal  76A  memberikan  rumusan  delik  tindak  kekerasan  diskriminasi  terhadap  anak. Sedangkan ketentuan pidananya diatur pada pasal 77. Artinya setiap rumusan delik juga ditentukan  rumusan  pidananya.  Dari  rumusan  pidana  dapat  dilihat  juga  jenis  pidana tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pada pasal 76C, 76D dan Pasal 76E jika  pelaku  orang  tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.
Sanksi pidana tindak kekerasan terhadap anak di Malaysia diatur sebagai berikut:

## Seksyen 29
(1) If a child care provider believes on reasonable grounds that a child is physically or emotionally  injured  as  a  result  of  being  ill-treated,  neglected,  abandoned  or exposed, or is sexually abused, he shall immediately inform a Social Welfare Officer. (Sekiranya  pengasuh  kanak-kanak  percaya  dengan  alasan  yang  munasabah bahawa  kanak-kanak  cedera  dari  segi  fizikal  atau  emosi  akibat  dianiaya, diabaikan,  ditinggalkan  atau  terekspos,  atau  didera  secara  seksual,  dia  harus segera memberitahu kepada Pegawai Kebajikan Masyarakat)
(2) Any child care provider who fails to comply with subsection (1) commits an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both
(Mana-mana  pengasuh  kanak-kanak  yang  tidak  mematuhi  subseksyen  (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh denda tidak melebihi lima  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidak  melebihi  dua  tahun atau kedua-duanya.)

## Seksyen 31
(1) Any person who, being a person having the care of a child — (Mana-mana orang yang, sebagai orang yang mempunyai penjagaan anak)
(a) abuses, neglects, abandons or exposes the child or acts negligently in a manner likely to cause him physical or emotional injury or causes or permits him to be so abused, neglected, abandoned or exposed; or
(mendera,  mengabaikan,  meninggalkan  atau  mendedahkan  anak  atau bertindak dengan cuai dengan cara yang mungkin menyebabkan dia fizikal atau kecederaan emosi atau menyebabkan atau membenarkannya dianiaya, diabaikan, ditinggalkan atau terdedah; atau
(b) sexually abuses the child or causes or permits him to be so abused,
(mendera  kanak-kanak  itu  secara  seksual  atau  menyebabkan  atau membenarkannya berbuat demikian didera,)
(c) commits an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding fifty thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding twenty years or to both.
(melakukan  kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya)
(2) The Court shall, in addition to any punishment specified in subsection (1),
order the person convicted of an offence under that subsection —
Mahkamah  hendaklah,  sebagai  tambahan  kepada  hukuman  yang dinyatakan dalam subseksyen (1), memerintahkan orang yang disabitkan atas kesalahan di bawahnya subseksyen)
(a) to execute a bond with sureties to be of good behavior for such period and on such conditions as the Court thinks fit; and
(untuk melaksanakan ikatan dengan penjamin untuk berkelakuan baik apa-apa  tempoh  dan  dengan  syarat  yang  difikirkan  wajar  oleh Mahkamah; dan)
(b) to perform community service (untuk melaksanakan khidmat masyarakat)
(3) If a person who is ordered to execute a bond to be of good behaviour under subsection (2) fails to comply with any of the conditions of such bond, he shall be liable to a further fine not exceeding ten thousand ringgit or to a further imprisonment for a term not exceeding five years or to both.
(Sekiranya  seseorang  yang  diperintahkan  untuk  melaksanakan  ikatan menjadi  baik  tingkah  laku  di  bawah  subseksyen  (2)  gagal  mematuhi mana-mana  syarat  bon  tersebut,  dia  akan  dikenakan  denda  tidak melebihi  sepuluh  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  lebih  lama  selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.
(3A) The community service referred to in paragraph (2)(b) —
(Perkhidmatan masyarakat yang disebut dalam perenggan (2)(b))
(a) shall not be less than thirty-six hours and not more than two hundred forty hours in aggregate;
(hendaklah tidak kurang daripada tiga puluh enam jam dan tidak lebih daripada dua ratus empat puluh jam secara agregat)
(b) shall be performed within the period not exceeding six months from the date of the order; and
(hendaklah dilaksanakan dalam jangka masa tidak melebihi enam bulan dari tarikh pesanan; dan)
(c) shall be subject to such conditions as may be specified by the Court.
(hendaklah  tertakluk  kepada  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh Mahkamah.)
(3B)  Any  person  who  fails  to  comply  with  the  order  of  the  Court  to  perform community  service  under  paragraph  (2)(b)  commits  an  offence  and  shall  on conviction be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit.
(Mana-mana  orang  yang  gagal  mematuhi  perintah  Mahkamah  untuk melaksanakan  khidmat  masyarakat  di  bawah  perenggan  (2)  (b)  melakukan kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi  sepuluh  ribu ringgit.)
Malaysia dalam hal sistem pemidanaan menganut teori pemidanaan gabungan yaitu  penggebungan  dari  teori retributive (pembalasan)  dan  teori utilitarian (relative/tujuan). Dalam aspek pelaku pada seksyen 29 yaitu “setiap pengasuh yang melakukan  pelanggaran”  dan  pada  seksyen  31  yaitu  “setiap  orang”. Jenis
pemidanaan yaitu penjara atau denda, tagihan jaminan berperilaku baik, khidmar masyarakat dan denda lanjutan.
Sistematika  pemberian  pidana  pada  ketentuan  Akta  Kanak  Kanak  seksyen  31 yaitu denda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak  melebihi  dua  puluh  tahun  atau  kedua-duanya.  Kemudian  adanya  tagihan jaminan  dari  pengadilan  untuk  berperilaku  baik  dengan  jankga  waktu  yang dipertimbangkan oleh pengadilan dan melakukan khidmat masyarakat. Selanjutnya sanksi denda lanjut diterapkan ketika pelaku tidak mematuhi salah satu ketentuan undang-undang.
Berkaitan  dengan  sanksi  pidana  tindak  kekerasan  terhadap  anak  antara Indonesia (UU No 35 Tahun 2014) dan Malaysia (Akta Kanak Kanak 611 (A1511)) dapat dirumuskan beberapa hal untuk perbandingan yaitu:
a. Pengaturan  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak  baik  pengaturan  di Negara Indonesia maupun Negara Malaysia menggunakan model perumusan delik  model double  track (sitem  dua  jalur)  yaitu  antara  perbuatan  yang dilarang dengan ancaman pidananya dirumuskan secara terpisah.
b. Dalam  sistem  pemidanaan  Indonesia  menganut  teori retributive (pembalasan). Dan malasyia menganut sitem gabungan yaitu penggabungan teori retributiv (pembalasan) dan teori relative (tujuan).
c. Aspek pelaku pada UU No. 35 Tahun 2014 dibagi menajadi yaitu orang pada umumnya dan Orang Tua (bapak dan ibu), Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Pada Akta Kanak Kanak 611 (A1511) yaitu orang pada umumnya dan orang tua (bapak dan ibu) dan pengasuh
d. pada Akta Kanak Kanak 611 (A1511) sanksi tindak pidana dijelasakan secara spesifik dan  jelas  namun  rumusan  pidana  tidak  dirumuskan  dengan  jelas, dikarenakan tidak dihubungkannya antara pasal tindak pidana dengan pasal sanksi pidananya, dan tidak adanya perbedaan sanksi  pidana pada bentuk tindak  kekerasan  terhadap  anak;  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis  dan kekerasan seksual. Padahal seharusnya ada penyesuaian antara kualifikasi yuridis dengan konsekuensinya. Sebaliknya dengan UU No. 35 Tahun 2014, yang dalam perumusan tindak pidana belum spesifik dan jelas namun dalam perumusan  sanksi  pidananya,  setiap  tindak  pidana  dirumuskan  bobot kualitas ancaman pidananya.

## C. SIMPULAN
Persamaan  antara  Indonesian  dan  Malaysia  dalam  perumusan  tindak  pidana kekerasan terhadap dapat dilihat penentuan batas usia anak, yaitu belum berumur 18 tahun, sesuai dengan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh keduanya. Namun, dalam bentuk tindak kekerasan terhadap anak, Malaysia tampak lebih unggul karena menyediakan rumus delik yang lebih terperinci rumusan serta menyesuaikan dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Di Indonesia rumusan deliknya masih umum dan  tidak rinci.  Perbedaan  juga  dapat  dilihat  dari  sistem  pemidanaan,  di  mana  Indonesia menganut teori pembalasan ( retributive ) sedangkan Malaysia menganit teori gabungan ( Retributive  dan  relative ).  Akan  tetapi,  dalam  perumusan  sanksi  pidana  Indonesia menjelaskan secara rinci bobot kulitas ancaman antara pasal perbuatan dan pasal sanksi sedangkan  dimalaysia  tidak.  Sebagai  tambahan,  Indonesia  dan  Malaysia  sama-sama memiliki  Lembaga yang  menangani  masalah  anak.  Namun,  Indonesia memiliki  badan
khusus  yaitu  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  sedangkan  di  Malaysia, Lembaga terkait masalah ini bukanlah badan khusus.
Satu hal yang bisa diadaptasi dalam politik hukum di Indonesia adalah  terkait rumusan perbuatan tindak pidana yang mana rumusan delik dijelaskan dengan rinci dan sistem  pemidanaannya  yang  menggunakan  sistem  gabungan.  Tentu  dengan  tidak meninggalkan cita hukum Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila, serta cita-cita hukum Indonesia yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 Akta 611 (A1511) Akta Kanak Kanak 2016
Buku Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Arief, Barda Nawawi dan Muladi. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 2010,
Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana . Edisi Revisi Cet-11 Rajawali Pers,
Jakarta, 2014.
Atmasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana , Mandar Maju, Bandung, 1996.
Eddy  O.S  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana .  Edisi  Revisi  Cet-5,  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2016.
Hartono, Sunarjati. Kapita Selecta Perbandingan Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
1998.
Ibrahim,  Johnny. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Socialist Law , Nusa Media, Jakarta, 2014,
Saebani, Beni Ahmad, Syahrul Anwar, dan Ai Wati, Perbandingan Sistem Hukum Pidana , Pustaka Setia, Bandung, 2016
Saleh, Roeslan. Stelsel Pidana Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, 1987
Santoso, Thomas. Teori-teori kekerasan , (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2002
Statistik  Gender  Tematik, Mengakhiri  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  di Indonesia ,  Jakarta,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak, 2017.
Suciadi, Adi. “Perbandingan Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Malaysia Dengan Hukum Pidana Indonesia”, Skripsi Sarjana Hukum Univers itas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019
Suekanto, Soerjono, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
Suekanto,  Suerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum ,  IU  Press,  Jakarta,  1989.  Santoso, Thomas. Teori-teori kekerasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2002
Tunggal,  Hadi  Setia. Konvensi  Hak-Hak  Anak  (Convention  on  the  Right  of  the  Child) , Harvarindo, Jakarta, 2000.
Wiyono, R. Sistim Peradilan Pidana Anak  di Indonesia . Cet. Ke-1. Sinar Grafik, Jakarta, 2016.
Jurnal/ websiste Anjari,  Warih,  Fenomena  Kekerasan  Sebagai  Bentuk  Kejahatan  (Violence), E-Journal WIDYA Yustisia Volume 1 Nomor 1 April 2014.
Budiman,  Aris.  2006,  Kekerasaan  dalam  Budaya  Masyarakat,  available  from www.bkkbn.go.id
Iqbal, Muhammad, Nurul Arifah Binti Rafie, “ Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak terhadap Perlindungan Anak dari Kekerasan”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019.
Jauhari, Iman, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia”, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 47, No. 2, 2013.
Kuswardani,  “Bentuk -Bentuk  Kekerasan  Domestik  dan  Permasalahannya  (Studi Perbandingan  Hukum  Indonesia  dan  Malaysia),” Jurnal  Hukum  dan Pembangunan , Vol 47, No. 4, 2017.
Lestari, Raissa, “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on on The Rights of The Child) Di Indonesia, JOM FISIP Vol. 4 No. 2, 2017.
Praditama,  Sandhi,  Nurhadi,  Atik  Catur  Budiarti,  Kekerasan  Terhadap  Anak  Dalam Keluarga Dalam Prespektif Fakta Sosial
Rapik, Mohamad, Bunga Permatasari “ Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia”. Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 2020.

## Suciadi, Adi, “Perbandingan Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana
Malaysia Dengan Hukum Pidana Indonesia”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019
The Rights of The Child Di Indonesi a”, JOM FISIP Vol. 4 No. 2, 2017.
Umar, Nasaruddin, “Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia”, Tahkim Vol. IX No. 2, Desember 2013