Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023
Accepted: 28-4-2023
Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam
Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara
Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, Aminuddin Ilma e-ISSN : 2621-4105

## Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara

## Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, Aminuddin Ilmar
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia nissfeb29@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  hukum  alat  bukti  elektronik  dalam pemeriksaan  bukti  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kota  Makassar  dan  menganalisis  kendala yang  dihadapi  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kota  Makassar  dalam  pemeriksaan  alat  bukti elektronik.  Bukti  Elektronik  merupakan  wujud  implementasi  era  digitalisasi  yang  kemudian diharapkan  mampu  mengikuti  perkembangan  zaman.  Penerapan  informasi  elektronik  di lingkungan  peradilan  dinilai  mampu  mewujudkan  visi  dan  misi  Mahkamah  Agung  sebagai lembaga  peradilan  Indonesia.  Urgensi  penerapan  alat  bukti  elektronik  dalam  proses  peradilan  di Indonesia  tentunya  untuk  mengetahui  keefektifannya  baik  dari  segi  semua  penyelenggara  proses maupun  aturan  yang  berlaku.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  metode  penelitian empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemeriksaan alat bukti elektronik di Pengadilan Tata Usaha  Negara  belum  optimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  yaitu,  belum  ada  aturan hukum  yang  mengatur  secara  khusus  terkait  prosedural  pembuktian  alat  bukti  elektronik,  tidak tersedianya  Lembaga  yang dapat  membantu  menentukan autentikasi dari alat bukti dengan biaya yang  murah,  serta  tidak  terpenuhinya  faktor-faktor  efektivitas  hukum  yang  ada  seperti;  faktor hukum; faktor penegekan hukum; dan faktor sarana dan prasana.
Kata kunci : Alat Bukti Elektronik; Pemeriksaan Alat Bukti; Efektivitas Hukum

## Abstract
This study aims to analyze the legal effectiveness of electronic evidence in examining evidence at the Makassar City State Administrative Court and to analyze the obstacles faced by the Makassar City State Administrative Court in examining electronic evidence. Electronic Evidence is a form of implementing  the  digitalization  era  which  is  then  expected  to  be  able  to  keep  up  with  the  times. The  application  of  electronic  information  in  the  judicial  environment  is  considered  capable  of realizing  the  vision  and  mission  of  the  Supreme  Court  as  an  Indonesian  judicial  institution.  The urgency  of  applying  electronic  evidence  in  the  judicial  process  in  Indonesia  is  of  course  to determine  its  effectiveness  both  from  the  point  of  view  of  all  process  organizers  and  applicable rules. The research method used is empirical research method.The results of the study concluded that the examination of electronic evidence at the State Administrative Court was not optimal. This is  caused  by  several  things,  namely,  there  are  no  legal  regulations  that  specifically  regulate procedural  proving  of  electronic  evidence,  the  unavailability  of  institutions  that  can  help determine  the  authentication  of  evidence  at  low  cost,  and  the  non-fulfillment  of  existing  legal effectiveness  factors.  as;  legal  factors;  law  enforcement  factor;  and  facilities  and  infrastructure factors.
Keywords: Electronic Evidence; Examination of Evidence; Legal Effectiveness
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023
Accepted: 28-4-2023
Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  peradilan  elektronik  adalah  jawaban  atas  tantangan  zaman  modern, dan  mewujudkan  cita-cita  Mahkamah  Agung  dalam  menciptakan  peradilan  yang sederhana,  cepat,  dan  murah.  Pelaksanaan  asas  ini  dimaksudkan  agar  proses peradilan  dapat  diakses  oleh  semua  orang  tanpa  kecuali  guna  memudahkan terwujudnya  proses  hukum  yang  tidak  diskriminatif.  Begitu  juga  dengan  adanya alat  bukti  elektronik  dalam  pemeriksaan  alat  bukti  di  PTUN  yang  dapat memberikan kemudahan bagi berbagai pihak. 1 Berangkat dari asas tersebut maka menjadi salah satu pertimbangan yang kemudian menuntut reformasi administrasi dan peradilan untuk  mengatasi  kendala dalam proses penyelenggaraan peradilan, serta termasuk tuntutan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan peradilan di pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu  kedua  pertimbangan  tersebut  sangat  kuat  sebagai  alasan  diundangkannya Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Peradilan. 2
Penggunaan  teknologi  berdampak  nyata  bagi  kemakmuran  dan  kemajuan peradaban manusia, namun dampak negatifnya ialah sulit dibuktikan karena tidak efektif  melawan  hukum  dan  alat  bukti  elektronik  sangat  lemah  karena  mudah dipalsukan  dan  hal  ini  hanya  dipahami  oleh  orang-orang  tertentu  saja. 3 Sebagaimana diketahui, alat bukti elektronik telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  Pasal 5  yang menyebutkan  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik dinyatakan sah apabila  menggunakan Sistem  Elektronik sesuai  dengan ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.  Aturan  ini  juga  didukung  oleh  visi  misi Mahkamah Agung yaitu, “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Hebat” dengan  mendukung  penerapan  Informasi  Elektronik  modern  berbasis  IT  yang terintegrasi.
Adapun  suatu  alat  bukti  elektronik  yang  dapat  diterima  ialah  yang  sesuai dalam Pasal 1 ayat (1) UU ITE. Dalam UU ITE telah mengatur bahwa alat bukti elektronik  ialah  sekumpulan  data  elektronik  berupa  tulisan,  suara,  atau  gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teleks, dan lain sebagainya yang telah diolah dan dapat dipahami oleh orang yang memiliki kredibilitas untuk itu. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan di  Peradilan  Secara  Elektronik  mencoba  menata  secara  sederhana  dan  efisien prosedur  teknis  perkara  perkara  di  lingkungan  Mahkamah  Agung  dengan  media elektronik  di  persidangan  (E-Litigation).  hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  2  ayat  (4)
1 Adri Sabila Ula, “Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).
2 Elfran.  Salim,  Agus;  Bima,  “Persidangan  Elektronik  (E-Litigasi)  Pada  Peradilan  Tata  Usaha Negara,” Paulus Law Journal 2 Nomor 1 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.51342/plj.v2i1.150.
3 Valencia Prasetyo Ningrum and Yuliya Safitri, “Sistem Pembuktian Elektronik Pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Electronic Evidence System in the Procedural Law of the State Administrative Court” 2, no. 08 (2022): 1357–67, https://doi.org/10.36418/comserva.v2i08.475.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023
Accepted: 28-4-2023
Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam
Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara
Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, Aminuddin Ilma e-ISSN : 2621-4105
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas peradilan  sederhana,  cepat,  dan  murah.  Peradilan  diselenggarakan  berdasarkan asas  tersebut,  dimaksudkan  agar  proses  peradilan  itu  dapat  diakses  oleh  seluruh masyarakat  tanpa  kecuali  dan  memudahkan  mewujudkan  proses  hukum  yang tidak  diskriminatif  sesuai  dengan  prinsip equality  before  the  law . 4 Namun kemudian,  hal  yang  menjadi  perhatian  bersama  adalah  bagaimana  mengetahui keaslian alat bukti  elektronik  yang seharusnya dapat  diakses dengan mudah oleh orang  lain.  Selain  bentuk  pengesahan,  apakah  regulasi  tersebut  bermanfaat  bagi masyarakat  atau  tidak  juga  menjadi  pertimbangan.  Proses  pembuktian  bukti elektronik diatur oleh PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan  Transaksi  Elektronik  dan  ISO  27037-2012.  Dalam  PP  No.  82  Tahun  2012 Bab  I  Pasal  1  telah  diatur  jenis-jenis  alat  bukti  elektronik  dan  lembaga  yang bertanggung  jawab  dalam  proses  pembuktian,  sebagaimana  dalam  Pasal  1  ayat (18)  yang  mengatur  bahwa,  sertifikat  elektronik  memuat  tanda  tangan  elektronik dan identitas  yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi keandalan.
Adapun  terkait  implementasi  dari  penerapan  Pasal  tersebut  telah  sering dikaji dari aspek pidana maupun perdata, namun sangat jarang terdapat penelitian yang  mengarah  kepada  aspek  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  hukum  penerapan  alat bukti  elektronik  dan  kendala  yang  dihadapi  di  PTUN  Makassar  dalam pemeriksaan alat bukti elektronik.
Penelitian  ini  berangkat  dari  beberapa  penelitian  sebelumnya  oleh  Adri Sabila ‘Ula (2021), hasil penelitian yakni penerapan persidangan secara elektronik di  Pengadilan  Agama  Cirebon  belum  efektif,  karena  indikator  untuk  mengukur efektivitas  penerapan  persidangan  secara  elektronik  hanya  terpenuhi  tiga  faktor, yaitu,    faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  dan  prasarana,  yang dapat  dikatakan  efektif. Pengadilan  Agama  Cirebon  sudah  melakukan  beberapa upaya  dalam  menerapankan  persidangan  secara  elektronik,  diantaranya mempersiapkan  hakim  yang  professional,  melakukan  sosialisasi  secara  berkala kepada  masyarakat  terkait  pelaksanaan  persidangan  secara  elektronik,  sosialisasi yang dilakukan memalui media cetak maupun media online, menyediakan fasilitas untuk  pelaksanaan  persidangan  secara  elektronik,  mempersiapkan  sumber  daya manusia  yang  unggul  untuk  mengoprasikan  aplikasi  persidangan  elektronik, melakukan  evaluasi  dan  pembaharuan  dalam  penerapan  aplikasi  persidangan secara  elektonik,  dan  bekerjasama  dengan  pos  bantuan  hukum  dalam merealisasikan persidangan secara elektronik . 5
Penelitian  selanjutnya  dari  Safitri  Wikan  (2022),  hasil  penelitiannya  yakni keefektifan  pembuktian  alat  bukti  elektronik  dalam  sistem  peradilan  pidana  di
4 Irwansyah, Kajian Ilmu Hukum , ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).
5 Ula, “Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik.”
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023
Accepted: 28-4-2023
Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam
Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara
Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, Aminuddin Ilma e-ISSN : 2621-4105
Indonesia  sangat  ditentukan  oleh  Penyidik  Kepolisian  bersama  sama  dengan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  bidang  Teknologi  Informasi  sebagai  garda terdepan penegakan. Transaksi Elektronik sebagai lex imperior atau lex specialist derogate legi genaralis dalam upaya pengungkapan suatu perbuatan pidana cyber crime di  dasarkan pada alat bukti elektronik  yang telah memenuhi  syarat materil dan  syarat  formil  bagi  alat  bukti  elektronik  untuk  menjamin  keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya sebagai alat bukti yang sah. 6
Penelitian  selanjutnya  dari  Safitri  Indriani  (2020),  hasil  penelitian  yakni harus  adanya  peraturan  baru  yang  mengatur  lebih  jelas  mengenai  pembuktian transaksi  elektronik  yang  didukung  dengan  adanya  pengawasan,  perlindungan hukum,  perizinan  bagi  pelaku  usaha,  serta  keamanan  dalam  bertransaksi elektronik. 7
Penulisan  ini  berfokus  pada  implementasi  dari  penerapan  alat  bukti elektronik dalam lingkup Tata Usaha Negara. Di mana hal ini dilakukan, dengan mengkaji dan menganalisis efektivitas hukum dari penerapan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan bukti di PTUN Makassar. Hal ini didorong dengan kemajuan zaman yang dianggap mampu mempermudah kinerja manusia itu sendiri, namun, apakah  hal  tersebut  membawa  manfaat  khusus  atau  hanya  mempersulit  menjadi hal yang perlu dianalisa.

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  berfungsi  untuk melihat  hukum  sebagai  fakta  yang  hidup  dalam  masyarakat. 8 Dan  analisis  data adalah  analisis  atau  penelaahan  terhadap  suatu  hasil  pengolahan  data  dan didukung  melalui  hasil  wawancara  serta  kaidah  atau  teori  yang  ada  dan memberikan kajian yang mampu menyanggah, menilai, mengevaluasi, menambah atau  memberikan  kritik  yang  pada  gilirannya  menghasilkan  sebuah  kesimpulan dari  hasil  penelitian.  Penelitian  ini  dilakukan  di  PTUN  Kota  Makassar.  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum sebagaimana mestinya, bahwa norma itu benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi. Efektif berasal dari kata ‘efektif’ yang mengandung arti tercapainya keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Efektivitas  selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual yang dicapai. 9
6 Safitri Wikan N S, “Efektivitas Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Jantera Hukum Borneo 5 (2022): 30–52.
7 Safitri  Indriani,  “Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Pembuktian  Dalam  Transaksi  Elektronik” (Brawijaya, 2020).
8 Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Hukum) (Yogyakarta: Buana Mitra Partners, 2020).
9 Nur Fitriyani, “Efektivitas Hukum,” Al-Razi : Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan 18 Nomor 2, no. Vol. 18 No. 2 (2018): Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan (2018).
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023
Accepted: 28-4-2023
Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam
Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara
Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, Aminuddin Ilma e-ISSN : 2621-4105
Berkaitan  dengan  efektivitas  hukum,  dalam  pandangan  realisme  hukum tentu  saja  menempatkan  etika  sebagai  acuan  utama  untuk  menjunjung  tinggi hukum  yang  bermartabat.  Hal  ini  dikarenakan  posisi  hukum  tersebut  dianggap sebagai  serangkaian  rekaman  ide-ide  yang  tumbuh  dan  kemudian  berkembang pesat  di  masyarakat.  Tidak  hanya  itu,  bahkan  masyarakat  sebelum  hadir  di wilayah hukum tersebut sudah mengetahui tentang aspek hukum secara general. 10
Soerjono Soekanto mendefinisikan efektivitas hukum sebagai tindakan atau kenyataan  hukum  yang  dapat  diketahui  jika  seseorang  menyatakan  suatu  aturan hukum  berhasil  atau  gagal  mencapai  tujuannya,  hal  ini  didasarkan  pada  dampak dari  suatu  tindakan  atau  perilaku  tertentu  sesuai  dengan  tujuannya  atau  tidak. Untuk  menentukan  efektif  atau  tidaknya  suatu  peraturan,  Soekanto  membaginya menjadi lima faktor  yaitu; faktor hukum; faktor penegakan hukum; faktor sarana dan prasarana; dan faktor masyarakat. 11
Berdasarkan hasil wawancara dengan  beberapa Hakim di PTUN Makassar, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan alat bukti elektronik dalam  proses  persidangan.  Hambatan  tersebut  seperti,  Hambatan  Pembuktian dalam  Hukum  Acara  Tata  Usaha  Negara;  Autentikasi  Bukti  Elektronik;  Tanda tangan  elektronik;  Beragam  Sikap  Hakim  Dalam  Melihat  Alat  Bukti  Elektronik. Hal ini tentunya mempengaruhi efektifitas hukum dari aturan mengenai penerapan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan alat bukti di PTUN Kota Makassar.
3.1 Efektivitas Hukum Penerapan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Alat Bukti Di PTUN Kota Makassar
Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi yang bertujuan  menciptakan  aspek  ketertiban,  keamanan,  keadilan  serta  kesejahteraan bagi  warganya.  Hal  ini  sesuai  dengan  arahan  Undang-Undang  Dasar  yang menjamin  kehidupan  rakyat  Indonesia  dengan  keadilan,  utuh  dan  berdaulat. Namun konsekuensi dari itu semua ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu, di Indonesia terdapat Pancasila. Hal  ini  bermakna  bahwa  Pancasila  sebagai rule  of  law yang  menjadi  pedoman Indonesia dalam  berbagai  aspek  yang harus dipatuhi serta dijalankan oleh warga negaranya.  Lebih  dari  itu,  Pancasila  juga  menjadi  pedoman  penegakkan  hukum sebagaimana  yang terdapat pada sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 12 Indonesia merupakan negara yang menjadikan aspek hukum sebagai landasan  keadilan  dan  kesejahteraan  sebagai  prioritas  utama  dalam  mengayomi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu lembaga yang
10 Christina  Bagenda,  “Filsafat  Realisme  Hukum  Dalam  Perspektif  Ontologi,  Aksiologi,  Dan Epistemologi,” Jurnal Ius Constituendum , n.d., https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777.
11 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2008).
12 dan  Hana  Hanifia  Yusrima  Latifa  Hanum  Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  Prijo  Dwi  Atmanto, “‘Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia,’” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 1 (2019): 30, https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1532.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023
Accepted: 28-4-2023
Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam
menjadi  tempat  untuk  memberikan  rasa  keadilan  di  masyarakat  ialah  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 13
Hukum  sebagai  salah  satu  instrumen  subsistem  kemasyarakatan  di Indonesia  tentunya  diharapkan  dapat  berlaku  dan  bekerja  secara  optimal  di masyarakat. Optimalisasi hukum tersebut tentu berjalan sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang  sama  pentingnya  dengan  pembuatan  hukum,  penemuan  hukum,  hingga penegakan  hukum.  Bekerjanya  hukum  di  masyarakat  diharapkan  agar  hukum bekerja  sesuai  dengan  fungsinya    untuk  menghadirkan  ketertiban  yang  adil 14 Jimmly Asshidique menjelaskan bahwa gagasan  negara hukum  dibangun  dengan mengembangkan aparatur hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan  berkeadilan,  dikembangkan  dengan  menata  suprastruktur  dan  infrastruktur lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan sosial secara tertib dan teratur. Berangkat dari  hal  tersebut,  sudah  sepatutnya  aturan  yang  dibuat  harus  fungsional  dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 15
Hukum  merupakan  alat  rekayasa  sosial  yang  digunakan  untuk  mengubah pola  dan  tingkah  laku  masyarakat  menjadi  sesuai  dengan  peraturan  yang dikehendaki  oleh  hukum. 16 Perubahan  sosial  dalam  hubungannya  dengan  sektor hukum  merupakan  salah  satu    kajian  penting  dari  disiplin  Sosiologi  Hukum. Hubungan  antara  perubahan  sosial  dan  sektor  hukum  tersebut  merupakan hubungan  interaksi,  dalam  arti  terdapat  pengaruh  perubahan  sosial  terhadap perubahan  sektor  hukum  sementara  di  lain  pihak  perubahan  hukum  juga berpengaruh  terhadap  suatu  perubahan  sosial. 17 Dalam  hal  ini,  untuk  mengukur efektivitas  hukum  dari  implementasi  aturan  yang  dikeluarkan,  teori  Soerjono Soekanto  sangat  mudah  dipahami  dan  direlevansikan  kepada  permasalahan- permaslahan yang terjadi.
Soerjono Soekanto menerangkan faktor-faktor yang dapat menjawab efektif tidaknya  suatu  negara  hukum. 18 Pertama-tama  adalah  Faktor  Hukum.  Faktor hukum  sendiri  sebenarnya  bercermin  pada  peraturan-peraturan  yang  ada,  sifat suatu  peraturan  tentunya  ditujukan  untuk  memberikan  solusi  terkait  keresahan yang terjadi. 19 Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas faktor hukum atau perundang-undangan ini  adalah; Peraturan  yang ada mengenai  bidang kehidupan
13 Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Prijo Dwi Atmanto.
14 Alwin  Ahadi,  “Efektivitas  Hukum  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum:  Relasi  Urgensi  Sosialisasi Terhadap  Eksistensi  Produk  Hukum,” Jurnal USM Law Review 5, no.1 (2022): 113, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.
15 Jimly Asshidiqie, “Gagasan Negara Hukum,” Artikel Pengadilan Negeri Gunung Sitoli , 2012.
16 Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” Tarbiyatul Bukhary Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains Vol. VI Ed (2022).
17 Nazaruddin  Lathif,  “Teori  Hukum  Sebagai  Sarana  Alat  Untuk  Memperbaharui  Atau  Merekayasa Masyarakat,” Palar Pakuan Law Review 3, No. 1 (2017), https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.
18 Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .
19 Taruna Prakarsa, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional,” USM Law Review 5 Nomor 2 (2022), https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5717.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023
Accepted: 28-4-2023
Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam
Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara
Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, Aminuddin Ilma e-ISSN : 2621-4105
tertentu  cukup  sistematis;  Peraturan-peraturan  yang  ada  mengenai  bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada konflik; Secara  kualitatif  dan  kuantitatif  peraturan  yang  mengatur  bidang  kehidupan tertentu  sudah  cukup;  Penerbitan  peraturan  tertentu  sesuai  dengan  persyaratan yuridis yang ada.
Adapun  aspek  yuridis,  alat  bukti  elektronik  ini  telah  diatur  dalam  UU  ITE dan UU PTUN serta PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang  Tata Usaha  Perkara dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik.  Namun,  sumber  dari  PTUN Kota  Makassar  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  aturan  khusus  yang  mengatur tentang  tata  cara  pembuktian  keaslian  barang  bukti  elektronik.  Hal  ini  kiranya memerlukan  pembaharuan  dari  segi  hukum  acara  tata  usaha  negara.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  mempermudah  akses  penyelenggaraan  peradilan  yang  sesuai dengan  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Selain  itu,  untuk membuktikan  keabsahan  barang  bukti  elektronik  diperlukan  ahli  forensik  yang memiliki kapabilitas yang memadai dibandingkan dengan ahli dari luar (Polri dan Kominfo).
Faktor  kedua  adalah  faktor  penegakan  hukum,  yaitu  adanya  tuntutan peningkatan  kinerja  pemerintahan,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan tugas  pemerintahan,  sangat  diharapkan  oleh  masyarakat.  Hal  ini  kemudian diharapkan  dari  faktor  penegakan  hukum 20 .  Penegakan  hukum  adalah  kegiatan penyelarasan  hubungan  nilai-nilai  yang  dituangkan  dalam  aturan  dan  sikap  yang sesuai sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan  memelihara  ketenteraman  sosial  dalam  masyarakat. 21 Faktor  penegakan hukum  menjadi  penting  dalam  menentukan  efisien  atau  tidaknya  suatu  produk hukum. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu sejauh  mana  kewenangan  aparat  menurut  peraturan  dan  perundang-undangan yang ada, kemudian sikap dan perilaku seperti apa yang dapat menjadi cerminan masyarakat,  serta  relevansi  kewenangan  dan  kewenangan.  peran  petugas  dalam melaksanakan  tugas  dalam  rangka  memberikan  batasan.  bertentangan  dengan otoritas mereka. 22
Menurut  Soerjono  Soekanto,  persoalan  yang  mempengaruhi  efektifitas hukum tertulis dari segi aparaturnya akan tergantung pada hal-hal sebagai berikut; Sejauh  mana  petugas  terikat  dengan  peraturan  yang  ada;  Sejauh  mana  petugas diperbolehkan memberi hikmat; Contoh apa yang harus diberikan petugas kepada masyarakat;  Sejauh  mana  tingkat  sinkronisasi  penugasan-penugasan  yang diberikan  kepada  petugas  sehingga  memberikan  batasan  yang  tegas  terhadap kewenangannya.
20 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta: Kencana, 2014).
21 Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .
22 Prakarsa, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional.”
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023
Accepted: 28-4-2023
Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam
Dalam  hal  ini,  hakim  memiliki  peran  penting  sebagai  penegak  hukum. Sumber  PTUN  Kota  Makassar  menjelaskan,  Hakim  saat  menerima  alat  bukti didasarkan  pada  keyakinan  dengan  mempertimbangkan  beberapa  asas.  Adapun proses  pembuktiannya  diawali  dengan  penentuan  daerah  pembuktian  sesuai dengan Pasal  107 UU PTUN. Namun,  dalam perkara ini menurutnya, untuk saat ini  beberapa  hakim  belum  secara  bersamaan  menafsirkan  penerapan  alat  bukti elektronik  dalam  pemeriksaan  alat  bukti  karena  belum  ada  pembaharuan  hukum acara TUN terkait hal tersebut.
Faktor  ketiga  adalah  faktor  sarana  dan  prasarana.  Sarana  atau  sarana tersebut  jelas  merupakan  bagian  yang  turut  mendukung  kelancaran  tugas  aparat penegak  hukum  di  tempat  atau  lokasi  kerjanya.  Unsurnya  adalah  ada  tidaknya infrastruktur; tidak memadai atau kurangnya infrastruktur; dan infrastruktur yang ada baik atau buruk.
Dalam hal ini, untuk memperkuat pembuktian suatu bukti elektronik, hakim membutuhkan  badan  lain  yang  lebih  memiliki  kredibilitas.  Badan  ini  dikenal dengan Ahli Forensik. Dalam kasus ini, PTUN Makassar sendiri belum memiliki ahli forensik untuk memeriksa keaslian barang bukti elektronik karena kurangnya fasilitas  sumber  daya  manusia  serta  anggaran  yang  tidak  memadai  untuk menghadirkan  ahli  forensik  tersebut.  Dengan  demikian,  unsur  dibutuhkan tidaknya  infrastruktur  terjawab  dimana  saat  ini  belum  ada  infrastruktur  yang memadai untuk mendukung hal tersebut.
Faktor  keempat  adalah  faktor  masyarakat.  Seperti  kita  ketahui,  untuk mengukur  seberapa  efektif  suatu  implementasi  suatu  undang-undang  adalah dengan  melihat  kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  terhadap  suatu  aturan  atau peraturan  perundang-undangan. 23 Dalam  faktor  masyarakat  terdapat  beberapa unsur  yang  mengukur  efektivitas  tergantung  dari  kondisi  masyarakat,  sebagai berikut: Pahami aturan yang ada; Penyebab orang tidak mematuhi peraturan yang ada; Penyebab masyarakat mematuhi peraturan yang ada.
Berdasarkan  unsur-unsur  di  atas,  menurut  sumber  dari  PTUN  Kota Makassar,  masyarakat  masih  sangat  awam  dalam  pemeriksaan  alat  bukti elektronik.  Meskipun  memahami  konsep  persidangan  elektronik  itu  sendiri, namun  dalam  mengumpulkan  alat  bukti,  masyarakat  masih  meyakini  bahwa pemberian alat bukti dilakukan secara umum atau konvensional.
Adapun  sosialisasi  langsung  kepada  masyarakat,  menurut  sumber  PTUN Kota  Makassar,  belum  pernah  dilakukan.  hal  ini  karena  keterbatasan  anggaran, dan beberapa hal lainnya. Adapun untuk sosialisasi langsung kepada masyarakat, menurut  sumber  dari  PTUN  Kota  Makassar  hal  ini  belum  pernah  dilakukan.  hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran, dan beberapa hal lainnya. Selain itu, tidak perlu  adanya  sanksi  penggunaan  alat  bukti  elektronik  bagi  pihak  yang  ingin
23 Prakarsa.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023
Accepted: 28-4-2023
Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam
Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara
Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, Aminuddin Ilma e-ISSN : 2621-4105
menggunakan  atau  tidak  menggunakannya  karena  hal  tersebut  merupakan  hak pihak  yang  digugat  atau  tergugat.  Namun  diperlukan  sanksi  yang  mengatur tentang pemalsuan alat bukti elektronik yang diserahkan kepada Hakim.
Faktor kelima adalah Faktor Budaya. Faktor budaya lebih lanjut membahas budaya  sebagai  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  mengenai  perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Terkadang keberadaan tradisi atau kebiasaan dapat menggeser  aturan  atau  peraturan  yang  ada.  Faktor  budaya  dapat  dilihat  dengan adanya perlakuan atau tradisi masyarakat setempat yang dianggap sebagai aturan, baik  berupa  kebiasaan  buruk  maupun  kebiasaan  baik  yang  bertentangan  dengan peraturan yang ada.. 24
Berdasarkan  survey  yang  dilakukan Program  for  International  Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD),  Indonesia  berada  di  peringkat  62  dari  70  negara  yang memiliki  tingkat  literasi  (minat  baca)  rendah.  Hal  ini  membuktikan  masih rendahnya  minat  membaca  masyarakat  Indonesia.  Jadi,  rasa  ingin  tahunya  juga rendah terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. 25
3.2      Kendala  Penerapan  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam  Pemeriksaan  Alat Bukti di Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam  penerapan  suatu  aturan  hukum,  seringkali  tidak  sejalan  dengan tujuan  yang  diharapkan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kendala-kendala  dalam pelaksanaannya,  yang  dimana  ketidaksesuaian  aturan  yang  dikeluarkan  dengan penerapan aturan tersebut belum sesuai dengan standar.
Adapun  penerapan  alat  bukti  elektronik  di  PTUN  Makassar  juga  masih memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Sumber dari PTUN Makassar menjelaskan  beberapa  kendala  terkait  penerapan  alat  bukti  elektronik  di  PTUN Makassar  antara  lain  yaitu;  kendala  pembuktian  dalam  hukum  acara  tata  usaha negara; autentikasi alat bukti elektronik; tanda tangan elektronik; dan sikap hakim yang beragam dalam memaknai alat bukti elektronik.
Kendala pembuktian dalam hukum acara tata usaha negara dapat dilihat dalam  penerapan  alat  bukti.  Alat  bukti  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  dipakai untuk  membuktikan.  Adapun  pembuktian  adalah  tahap  yang  memiliki  peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan  dapat  dikatakan  sebagai  sentral  dari  prosespemeriksaan  di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan ( rechtoepasing ) maupun yang ditemukan ( rechtvinding ) dalam suatu perkara tertentu. 26
24 Prakarsa.
25 Larasati Utami, “Tingkat Literasi Indonesia Di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara,” 2021, https://perpustakaan.kemendagri.go.id/?p=4661.
26 Trio Yusandy, “Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata  Indonesia,” Serambi  Akademica  Jurnal  Pendidikan,  Sains,  Dan  Humaniora Vol.  7,  No  (2019), https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.152.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023
Accepted: 28-4-2023
Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam
Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara
Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, Aminuddin Ilma e-ISSN : 2621-4105
Reformasi hukum acara Tata Usaha Negara harus segera dilakukan dengan memasukkan  alat  bukti  elektronik  dan  mengubah  sistem  pembuktian  dari  sistem pembuktian  tertutup  menjadi  sistem  pembuktian  terbuka,  sehingga  dapat mengakomodasi  perkembangan  alat  bukti  khususnya  alat  bukti  elektronik. Menurut  sumber  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kota  Makassar, permasalahan terbesar dalam pelaksanaan atau pembuktian alat bukti elektronik di persidangan  adalah  belum  diaturnya  pembuktian  dan  pembuktian  dalam  hukum acara  sebagai  hukum  formal.  Namun  pengaturan  terhadap  alat  bukti  elektronik hanya diatur dalam aspek hukum materiil saja.
Dalam  menentukan  autentikasi  bukti  elektronik,  keaslian  yang  dimaksud adalah  keaslian  formil  dari  alat  bukti  elektronik,  yaitu  menurut  bentuk  yang ditentukan  undang-undang,  termasuk  media  dan  format  tertentu.  Kedua, bacaannya,  yaitu  apakah  pembuktiannya  sudah  terbaca,  pencatat  waktunya  dan jaminan bahwa waktunya sudah ditulis dengan benar (time-stamping). Selanjutnya keamanan dokumen dan substansinya yaitu apakah data history dokumen tersebut benar dan telah terpelihara dengan baik. Untuk membuktikan keabsahan alat bukti elektronik  diperlukan  suatu  badan  khusus  yang  memiliki  kredibilitas  di bidangnya.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  Ahli  Forensik.  Dimana  saat  ini PTUN Makassar belum memiliki Ahli Forensik tersebut.
Tanda  tangan  elektronik  menjadi  salah  satu  Kendala  penerapan  alat  bukti elektronik.  Di  era  digital,  beberapa  hal  menjadi  mudah  didapatkan.  Misalnya apabila  bertransaksi  dengan E-Commerce maka  barang  yang  dipesan  melalui ponsel  langsung  datang  ke  konsumen.  Begitu  pun  proses  penandatanganan dokumen  yang  beralih  ke  digital.  Untuk  melindungi  kegiatan  transaksi  digital, maka pemerintah telah mengatur pada UU ITE dan turunan lainnya. 27 Penggunaan tanda  tangan  elektronik  dalam  perjanjian  kontrak  elektronik  dapat  menimbulkan permasalahan  tersendiri,  karena  secara  hukum  hal  ini  hanya  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.  Penggunaannya  dalam  berbagai  konteks  baik menurut  undang-undang  maupun  menurut  kebiasaan,  suatu  tanda  tangan melambangkan persetujuan atau pengesahan suatu pasal, atau penandatangan telah secara  sadar  mengetahui  bahwa  tanda  tangan  itu  mempunyai  akibat  hukum. Adapun tanda tangan elektronik, mereka dapat memberikan celah hukum di mana hal ini rentan terhadap pemalsuan.
Beragam  sikap  hakim  dalam  melihat  alat  bukti  elektronik  juga  menjadi kendala  penerapan  alat  bukti  elektronik.  Berdasarkan  sumber  dari  PTUN  Kota Makassar, menjelaskan,  bentuk  sosialisasi  terkait penerapan alat bukti  elektronik telah dilakukan kepada badan atau badan khusus yang melibatkan hakim. Adapun bagaimana hakim memaknai hal tersebut, masih terdapat keragaman karena belum
27 Rizki Dermawan, “Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemi (Utilization If Certified  Digital  Signatures  in  the  Pandemic  Era),” Jurnal  Hukum  Lex  Generalis Vol.2.  No.  (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.95.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023
Accepted: 28-4-2023
Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam
ada  format  khusus  yang  mengatur  secara  formal  prosedur  penerapan  bukti elektronik,  belum  ada  aturan  khusus  yang  mengatur  ketentuan  prosedural  bukti elektronik dan bagaimana pengelolaan lebih lanjut alat bukti elektronik.

## 4. PENUTUP
Penerapan  alat  bukti  elektronik  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kota Makassar, dapat dikatakan belum efektif. Alat bukti elektronik masih memerlukan upaya  pembenahan  baik  dari  segi  aturan  maupun  prosedur  pelaksanaan pemeriksaan bukti elektronik, sehingga pemeriksaan barang bukti elektronik dapat dilaksanakan  dengan  baik  di  pengadilan.  Adapun  kendala  dalam  prosedur pemeriksaan  barang  bukti  elektronik  cukup  jelas,  sehingga  dapat  dikaji  solusi terbaik  sebagai  solusi  dari  permasalahan  kendala  tersebut.  Seperti  halnya menyediakan  lembaga  untuk  menentukan  autentikasi  yang  kiranya  dapat bekerjasama  dengan  PTUN,  atau  dapat  memanfaatkan  dengan  baik  tenaga  ahli eksternal  yang  ada  (dalam  hal  ini  kepolisian  dan  Kementerian  Komunikasi  dan Informasi),  sehingga  dapat  menekan  anggaran  dan  membantu  meningkatkan kredibilitas  instansi  yang  ada.  Serta  dilakukan  pembaharuan  hukum  acara  Tata Usaha  Negara  agar  dapat  mengatur  secara  khusus  aturan  mengenai  prosedural penerapan alat bukti elektronik serta prosedural pembuktiannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahadi,  Alwin.  “Efektivitas  Hukum  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum:  Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” Jurnal USM Law Review 5, no.1 (2022): 113. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.
Asshidiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum.” Artikel Pengadilan Negeri Gunung Sitoli , 2012.
Bagenda,  Christina.  “Filsafat  Realisme  Hukum  Dalam  Perspektif  Ontologi, Aksiologi,  Dan  Epistemologi,.” Jurnal Ius Constituendum , n.d.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777. Dermawan,  Rizki.  “Pemanfaatan  Tanda  Tangan  Digital  Tersertifikasi  Di  Era Pandemi (Utilization If Certified Digital Signatures in the Pandemic Era).” Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2. No. (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.95.
Fitriyani,  Nur.  “Efektivitas  Hukum.” Al-Razi :  Ilmu  Pengetahuan  Dan Kemasyarakatan 18  Nomor  2,  no.  Vol.  18  No.  2  (2018):  Al-Razi :  Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan (2018).
Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan . Jakarta: Kencana, 2014. Indriani, Safitri. “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik.” Brawijaya, 2020.
Irwansyah. Kajian  Ilmu  Hukum .  Edited  by  Ahsan  Yunus.  Yogyakarta:  Mirra Buana Media, 2020.
———. Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  Dan  Praktik  Penulisan  Hukum) . Yogyakarta: Buana Mitra Partners, 2020.
Lathif,  Nazaruddin.  “Teori  Hukum  Sebagai  Sarana  Alat  Untuk  Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” Palar Pakuan Law Review 3, No. 1 (2017).
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023
Accepted: 28-4-2023
Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam
Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara
Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, Aminuddin Ilma e-ISSN : 2621-4105
https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.
Ningrum, Valencia Prasetyo,  and Yuliya Safitri. “Sistem  Pembuktian Elektronik Pada  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Electronic  Evidence System in the Procedural Law of the State Administrative Court” 2, no. 08 (2022): 1357–67. https://doi.org/10.36418/comserva.v2i08.475.
Orlando,  Galih.  “Efektivitas  Hukum  Dan  Fungsi  Hukum  Di  Indonesia.” Tarbiyatul  Bukhary  Jurnal  Pendidikan,  Agama  Dan  Sains Vol.  VI  Ed (2022).
Prakarsa,  Taruna.  “Efektivitas  Pengelolaan  Zakat  Badan  Amil  Zakat  Nasional.” USM Law Review 5 Nomor 2 (2022). https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5717.
Salim,  Agus;  Bima,  Elfran.  “Persidangan  Elektronik  (E-Litigasi)  Pada  Peradilan Tata  Usaha  Negara.” Paulus  Law  Journal 2  Nomor  1  (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.51342/plj.v2i1.150.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Ula,  Adri  Sabila.  “Efektivitas  Penerapan  Persidangan  Secara  Elektronik.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
Utami, Larasati. “Tingkat Literasi Indonesia Di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara,” 2021. https://perpustakaan.kemendagri.go.id/?p=4661.
Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  Prijo  Dwi  Atmanto,  dan  Hana  Hanifia  Yusrima Latifa  Hanum.  “‘Politik  Hukum  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Di Indonesia,.’” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  1  (2019):  30. https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1532.
Wikan N S, Safitri. “Efektivitas Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Jantera Hukum Borneo 5 (2022): 30–52. Yusandy,  Trio.  “Kedudukan  Dan  Kekuatan  Pembuktian  Alat  Bukti  Elektronik Dalam  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia.” Serambi  Akademica  Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora
Vol. 7, No (2019). https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.152.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Perkara  dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik