fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com

## Analisis Pembangunan Kayutangan Heritage Dari Formulasi Sampai dengan Evaluasi Kebijakan, Serta Dampaknya Terhadap Masyarakat Kota Malang
Analysis of the Kayutangan Heritage Development form Formulation to Policy Evaluation, as well as it`s Impact on the People of Malang City
Oleh :
Retno Wulan Sekarsari 1)** ,  Langgeng Rachmatullah Putra 2)
1) 2) Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Email: sekarsari@unisma.ac.id **

## Abstract
This research is aimed at finding out and analyzing the optimization of the implementation of the Kayutangan  Heritage Policy in  Malang  City. The identification of problems in this research  is  related  to  perception,  trust,  support,  impact  on  the  implementation  of  the Kayutangan  Heritage  Policy  in  Malang  City.  This  research  uses  the  theoretical  basis  of Public  Policy  which  includes:  policy  formulation,  policy  implementation,  and  policy evaluation  and  policy  communication.  Apart  from  that,  this  research  also  uses  several supporting theories such as communication theory and development theory which are used in this research. This research uses a mixed research method (max method)  which focuses on  analyzing  and  evaluating  the  implementation  of  the  Kayutangan  Heritage  policy  in Malang City. The results of this research show the category of perception of the people of Malang City, regarding the construction of Kayutangan Heritage which received category A Very Good (49.35 points), in addition to the form of community support for  the construction of  Kayutangan  Heritage  amounting  to  (62  points)  and  the  impact  resulting  from  the construction of Kayutangan Heritage, In the social  media analysis, the impact was positive (52%), negative (15%)and neutral (33%).
Keywords : Optimization, Public Policy, and Public Perception..

## Abstrak
Penelitian  ini  ditujukkan  untuk  mengetahui  serta  menganalisa  tentang  optimalisasi diterapkanya Kebijakan  Kayutangan Heritage di Kota Malang. Identifikasi masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan persepsi, kepercayaan, dukungan, dampak atas diterapkanya Kebijakan  Kayutangan  Heritage  di  Kota  Malang.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan landasan  teori  Kebijakan  Publik  yang  didalamnya  memuat  :  formulasi  kebijakan, implementasi  kebijakan,  dan  evaluasi  kebijakan  serta  komunikasi  kebijakan.  Selain  itu penelitian  ini  juga  menggunakan  beberapa  teori  pendukung  seperti  teori  komunikasi  dan teori pembangunan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian inimenggunakan metode  penelitian  campuran  (max  metode)  yang  berfokus  untuk  menganalisis,  dan mengevaluasi diterapkanya kebijakan Kayutangan Heritage Kota Malang. Hasil penelitian ini  menunjukkan  kategori  persepsi  masyarakat  Kota  Malang,  terhadap  pembangunan Kayutangan  Heritage  yang  mendapatkan  kategori  A  Sangat  Baik  (49,35  poin),  selain  itu bentuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan Kayutangan Heritage sebesar (62 poin) serta  dampak  yang  ditimbulkan  dari  pembangunan  Kayutangan  Heritage,  yang  terdapat didalam analisis media sosial, dampak positif sebesar (52%), negatif (15%) dan netral (33%). Kata Kunci: Optimalisasi, Kebijakan Publik, dan Persepsi Masyarakat.

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Undang-undang  Nomor  25
Tahun 2004  Tentang Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
pembangunan  untuk  menghasilkan  rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang,  menengah,  dan  tahunan  yang dilaksanakan leh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.
Dalam  usaha perencanaan pembangunan  ditingkat  daerah  berpedoman pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD),  serta tata  cara perubahan  RPJPD,  RPJMD,  dan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pengendalian  dan  evaluasi  pembangunan daerah  merupakan  suatu  proses  pemantauan dan  supervisi  dalam  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  pembangunan  serta menilai  hasil  realisasi  kinerja  dan  keuangan untuk  memastikan  tercapainya  target  secara ekonomis, efisien dan efektif.
Beberapa  tahun  terakhir,  perkotaan senantiasa  menjadi  salah  satu  daya  tarik untuk memicu terjadinya urbanisasi masyarakat, hal ini dilandasi dengan adanya daya  tarik  untuk  mendapatkan  penghidupan yang layak dan berbagai kemudahaan  di kota termasuk  lapangan  pekerjaan.  Kondisi  yang demikian,  mendorong  penggunaan  lahan yang  cukup  tinggi  termasuk  penguasaan lahan  oleh  sekelompok  penduduk  secara ilegal.  Dengan  pesatnya  perkembangan tersebut,  banyak  sebagian dari  lahan-lahan berkembang  menjadi  hunian sementara  yang cukup kumuh dan seringkali  bukan sebagaimana  arahan  RT/RW  yang  ada  di Kota tersebut.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional Tahun  2015-2019  mengamanatkan  bahwa pembangunan  dan  pengembangan  kawasan perkotaan melalui penanganan, kualitas lingkungan permukiman yaitu melalui peningkatan  kualitas  pemukiman  kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.
Melalui diterapkannya Perpres tersebut,  menjadi  salah  satu  langkah  dalam mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota  tanpa  kumuh  di  tahun  2019,  maka Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  menginisiasi untuk  melakukan  pembangunan  platform kolaborasi  melalui  Program  Kota  Tanpa Kumuh  (KOTAKU).  Program  KOTAKU  ini mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama untuk melakukan penanganan permukiman  kumuh  dalam  mewujudkan permukiman layak huni.
Melalui program  KOTAKU  ini, pemerintah   Kota   Malang  juga     berusaha memperbaiki  tata  kelola  kotanya  kearah  yang lebih  baik.  Kondisi  tata  kelola  Kota  Malang, tidak  sepenuhnya  sudah  berjalan  dengan  baik dan  tertata,  namun  sebagian  juga  terdapat beberapa  daerah  yang  memiliki     wilayah lingkungan  kumuh  di  Kota  Malang.  Hal  ini ditetapkan dalam Surat Keputusan  (SK) Walikota Malang,  Noomor 86 Tahun 2015 yang  didalamnya  terdapat  data  29  kelurahaan kumuh dan salah satunya Kelurahaan Kauman. Dari  segi   Historis   Kelurahaan    Kauman, merupakan salah satu  kawasan peninggalan
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
Kolonial Hindia Belanda. Hal ini  bisa dilihat dari berbagai macam peninggalan arsitektur dan tatanan lingkungan yang layaknya masa kolonial.  Dengan  potensi  warisan  historis yang  dimiliki  maka  perlu  dilakukan perbaikan dan pembangunan tata kelola kota yang sesuai dengan potensi daerah setempat.
Dalam menjawab hal tersebut, tahun 2021,  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahaan  Rakyat  (PUPR)  melakukaan penataan kawasan kumuh dikawasan Kayutangan Heritage di Kelurahaan Kauman.  Hal  ini  dilandaskan  dengan diterapkanya  program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU).
Buah  dari  penataan  tersebut,  sejak tanggal 22 April, 2018. Kawasan Kayutangan  Heritage  ditetapkan  oleh Pemerintah  Kota  Malang  sebagai  kawasan warisan  budaya  (Heritage)  yang  semakin dikenal  oleh  masyarakat.  Sejak  adanya  hal tersebut,  membawa  angin  segar  untuk menjadikan  kawasan  Kayutangan  Heritage sebagai daerah wisata. Tepatnya pada bulan Mei 2022 Pemkot Malang mulai melakukan pembangunan  di  Kawasan  Kayutangan Heritage. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan  perekonomian  masyarakat, yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  pada salah  satu  poin  dari  6  konsep  utama  yang akan  diwujudkan  dalam  langkah  sebagai berikut :
a. Penegakan Regulasi Cagar Budaya
b. Pengembangan  Destinasi  dan
PaketWisata Heritage
c. Pemberdayaan Masyarakat
d. Penguatan Peran Perguruan  Tinggi, komunitas media dan pelaku bisnis
e. Penguatan edukasi sejarah dan budaya disetiap jenjang pendidikan Namun, disamping tujuan yang ingin dicapai pemerintah, implementasi pembangunan Kayutangan Heritage ini dinilai telah menyalah gunakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang kurang mencerminkan keadilan.
Mulai  dari biaya  pembangunan kawasan Kayutangan yang menelan anggaran yang  cukup  besar,  Dua  puluh  tiga  milliar anggaran  yang  diperoleh  dari  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang (PUPR) Kota Malang yang sebelumnya akan dialokasikan  untuk  program  KOTAKU dengan  target  pembangunan  pemukiman kumuh tidak disesuaikan sebagaimana rencana  yang  ada.  Anggaran  tersebut dianggap  telah  disalah  gunakan  dengan melakukan  pembangunan  di  wilayah  Jalan Basuki Rahmat Kota Malang. Oleh sebab itu, adanya kebijakan pembangunan Kayutangan Heritage yang tidak  sesuai  ekspektasi publik, banyak menuai kontroversi di media sosial.
2. TINJAUAN TEORITIS

## 2.1. Kebijakan Publik
Kebijakan Publik menurutCarl J. Frederic dalam Agustino (2008) yang mendefinisikan  kebijakan  sebagai  serangkaian tindakan/  kegiatan  yang  diusulkan  seorang kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu lingkungan  tertentu,  yang  didalamnya  terdapat
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
Vol 18, nomor 2, Desember 2023 ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan  usulan  kebijakan  dalam  rangka mencapai tujuan tertentu..
Menurut  Dunn  (2003;105)  perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang  relevan  dengan  menetapkan  suatu kebijakan  guna  dimanfaatkan  pada  tingkat politik  dalam  rangka  pemecahan  suatu masalah. Adapun indikasi dari pada kebijakan ini adalah :
1. Pengelolaan informasi.
2. Penetapan alternatif-alternatif.
3. Penerapan sarana keputusan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan.
2.1.1 Evaluasi Kebijakan Publik
Menurut Nurcholis (2005:169)
evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan  diri  pada  disiplin  ketat  dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui  hasil  kegatan  atau  program yang  telah  direncanakan  dengan  evaluasi dapat  diketahui  hambatan  ataupunkendala yang  terjadi  dari  suatu  kegitan.  Wahab (2004:3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
a) Evaluasi tahap perencanaan
b) Evaluasi tahap pelaksanaan
c) Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

## 2.1.2 Komunikasi Kebijakan Publik
Kebijakan  ialah  suatu  rangkaian konsep dan asas yang menjadi  pedoman dan dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak  Istilah  ini  dapat  diterapkan  pada pemerintah,  organisasi  dan  kelompok  serta instansi-  instansi  lainnya.  Sedangkan
komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang  lain denganmenggunakan lambang-lambang  yang  bermakna  bagi  kedua pihak, dalam situasi yang tertentu komunikasi menggunakan  media  tertentu  untuk  merubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang  sehingga  ada  efek  tertentu  yang diharapkan. (LAN RI: 2021).
2.1.3 Stretegi Komunikasi dalam Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan

## Publik
Menurut (LAN RI:  2021) Keberhasilan kebijakan  bukan   semata-mata  dilihat  dari sisi teknokrasi tetapi juga dari aspek komunikasinya.  Banyak  pemangku  kebijakan yang  lebih  fokus  pada  substansi  kebijakan mulai dari perumusan dan pembuatan kebijakan namun  melupakan  aspek  komunikasinya. Harus digaris bawahi, sebaik apapun kebijakan jika  tidak  diikuti  oleh  komunikasi  yang  baik pasti akan membawa masalah. Ada 5 (lima) hal yang  menggambarkan kondisi hubungan komunikasi pemerintah  dan  masyarakat,  yaitu sebagai berikut:
1) Publik yang terfragmentasi
2) Pemerintah  masih  mengandalkan komunikasi satu arah
3) Kurang  memanfaatkan  komunikasi digital
4) Pemerintah kurang mampu meningkatkan partisipasi publik
5) Kurangnya koordinasi antara pemerintah/lembaga pemerintah dan para stakeholders.
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com

## 2.1.4 Peran Media Sosial dalam Kebijakan Publik
Kaplan & Haenlein (Soetjipto, 2013) mendefinisikan  media  sosial sebagai sebuah  kelompok  aplikasi  berbasis  internet yang  dibangun  di  atas  dasar  ideologi  dan teknologi web dan memungkinkan penciptaan  dan  pertukaran  user-generated content. Menurut Rulli Nasrullah (Rasyidah, 2017)  media  sosial  merupakan  suatu medium  internet  yang  digunakan  oleh beberapa  pengguna  media  sosial  untuk mempresentasikan dirinya dalam berinteraksi  dengan  pengguna  lainnya, berbagi  informasi  tentang  aktivitas  sehari- hari membentuk ikatan sosial secara virtual.
Menurut Tenia (Suyati, 2021) terdapat beberapa fungsi media sosial, diantaranya:
1. Mencari  berita,  informasi  dan pengetahuan
2. Mendapatkan hiburan
3. Komunikasi Online
4. Menggerakan masyarakat
5. Sarana berbagi

## 2.2 Komunikasi
Secara  bahasa  komunikasi  atau communication  berasal  dari  bahasa  latin yaitu “communis” yang artinya “sama” dan “communication” yang diartikan “membuat  sama”  berdasarkan  bahasa komunikasi  memiliki  makna  membawa kesamaan atau sepemikiran pada suatu pesan yang bisa dianut secara bersama. Secara luas komunikasi dapat diartikan sebagai “berbagi pengalaman”.
Secara   konseptualisasi   komunikasi
dibedakan  menjadi  3  konsep,  seperti  yang dikemukan  oleh  Johm  R.  Wenburg  dan William W, Wilmoth:
1. Komunikasi sebagai tindakan satu arah
2. Komunikasi sebagai interaksi
3. Komunikasi sebagai transaksi

## 2.2.1 Prinsip Komunikasi yang Efektif
Komunikasi merupakan  proses penting dalam  menjalin  hubungan  antara  komunikator dan penerima pesan.  Dalam proses komunikasi terdapat berbagai simbol-  simbol yang terbangun  secara  verbal  dan  non-  verbal  yang akan  dimaknai  oleh  penerima  pesan,  sehingga dalam  proses  ini  penerima  pesan  akan melakukan  penafasiran  padasimbol-  simbol yang  disampaikan  oleh  komunikator.  Dalam prosees  komunikasi  efektifitas  komunikasi antara  pemerintah  daerah  dengan  masyarakat sangat  diperlukan.  Dalam  hal  ini ada  beberapa yang  menjadi  prinsip  agar  komunikasi  terjadi secara efektif:
a. Respek
b. Empati
c. Dapat didengar
d. Rendah Hati

## 2.3 Perencanaan Pembangunan
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  adalah suatu  proses  penentuan  tindakan  masa  depan yang  tepat,  melalui  urutan  pilihan,  dengan sumber daya yang tersedia. Bintoro dalam Idris mengemukakan  beberapa  unsur  perencanaan pembangunan sebagai berikut:
1. Adanya kebijaksanaan atau strategi dasarrencana pembangunan
2. Adanya  kerangka  rencana  atau
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
kerangkamakro rencana
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan
4. Kerangka Kebijakan yang konsisten.

## 3. METODE PENELITIAN
Pendekatan      campuran (mix method)  akan  digunakan  dalam  penelitian ini,  yang  merupakan  kombinasi  dari  dua metode kuantitatif dan kualitatif.
Menggunakan  metode  campuran  bukan berarti menggunakan kedua metode sekaligus,  namun  disesuaikan  tergantung kebutuhan  dari  proses  kajian  yang  sedang dilakukan,  termasuk  karakteristik  data  di lapangan.  Penggunaan  metode  campuran dalam penelitian yang dilakukan diperlukan untuk  mencapai  tujuan  penelitian.  Hal  ini untuk  melihat  kondisi  yang  ada  di  daerah tersebut.  Dalam  penelitoian  ini  desain  mix method yang akan digunakan adalah desain eksplanatoris, tim peneliti akan menggunakan metode kuantitatif pada tahap awal  untuk  menggali  data  dan  melakukan analisa  data  setelahnya  akan  dilanjutkan menggunakan  metode  kualitatif  untuk memberikan  gambaran  dan  penjelasan- penjelasan terkait..
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.Persepi Masyarakat Terhadap
Pembangunan Kayutangan Heritage Sebagaimana  dikemukakan  dalam Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004 Tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional,  yang  disusul  dengan  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahaan  Daerah, mewajibkan
pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan  pembangunan  daerah  sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.  Perencanaan  pembangunan  disini merupakan  suatu  proses  perancangan  menuju arah yang lebih baik.
Pembangunan  Kayutangan  Heritage Kota Malang yang dilandaskan setelah, pemkot menerapkan  konsep  KOTAKU  (Kota  Tanpa Kumuh), dilakukan guna mencapai perubahaan tata  kelola  yang  baik,  dan  meningkatkan perekonomian masyarakat. Kayutangan Heritage  Mulai  dibangun  Pemkot  Malang, pada  Bulan  Mei  2022.  Yang  dalam  hal  ini pemkot  melakukan  pembangunan  dalam  III Zona. Pembangunan Zona I meliputi persimpangan Rajabali sampai dengan persimpangan  PLN,  Sedangkan  Zona  II meliputi persimpangan Rajabali sampai persimpangan  merdeka.  Sedangkan  Zona  III yang  diprediksi  selesai  pada  November  2022 betujuan untuk memberikan beberapa perubahaan  pada  penataan  jalur  industri, jaluran sanitase dan pengaspalan (Kompas.com, 2022).
Kayutangan Heritage dari segi wilayah merupakan  bagian  dari  Kelurahaan  Kauman. Dimana  berdasarkan  SK  Walikota  Malang Nomor  86  Tahun  2015  termasuk  kedalam  29 wilayah  kumuh  yang  diakibatkan  arus perpindahaan penduduk yang terjadi.  Selain itu potensi Kayutangan Heritage sangat mengarah kepada hal destinasi sejarah dan wisata. Yang dikarenakan wilayah ini dulunya  juga merupakan bekas kolonialisme Hindia Belanda.  Serta  wilayah  ini  pernah  menjadi pusat Kota Malang pada tahun 1914.
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
Vol 18, nomor 2, Desember 2023 ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
Pembangunan  Kayutangan  Heritage menjadi  daerah  wisata  dan  pelestarian sejarah,  tentu  menjadi  warna  baru  bagi Pemkot  Malang  dalam  mengembangkan daerahnya  terutama  disektor  perekonomian masyarakat.  Dalam  usaha  pembangunan guna  meningkatkan  perekonomian  publik, perlu untuk mengetahui tingkat strategis dari konsep  yang  ditawarkan.  Oleh  karena  itu peran  akademisi  sangat  dibutuhkan untuk mengambarkan  kondisi  pasca  diterapkanya kebijakan pembangunan Kayutangan Heritage.
Oleh  karena  itu  perlu  keterbukaan informasi  kepada  publik  atas  kebijakan pembangunan  yang  dilakukan.  Dalam  hal ini dilandaskan dengan  berlakunya Undang- undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dari Pemerintah  Kepada  Masyarakat.  Dengan diterapkanya  langkah  pembangunan  dan keterbukaan  informasi  publik,  maka  akan terbentuk suatu konsep kepercayaan, dukunga serta partisipasi publik dalam usaha mensukseskan  pembangunan  Kayutangan Heritage di Kota Malang.
4.1.1. Kepercayaan
Masyarakat Terhadap Potensi Pembangunan Kayutangan Heritage Kota Malang Setelah diterapkanya      konsep otonomi daerah di Indonesia. Yang dilandaskan  pada  Peraturan  Perundangan Nomor  32  Tahun  2004.  Yang  mana pemerintah pusat memberikan hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  untuk memajukan  daerahnya  masing-masing.
Salah satu usaha  yang paling umum dilakukan pemerintah  daerah  dibidang  pembangunan, khusunya infrastruktur.
Setelah dilakukanya pembangunan infrastruktur  oleh  pemerintah,  tentunya  akan membawa  dan  menimbulkan  stigma  baru dimasyarakat yang khususnya berkaitan dengan  kepercayaan  publik.  Kepercayaan publik  muncul  buah dari  Akuntabilitas negara kepada  rakyat  atas  program  yang  telah dilaksanakan.
Dalam mekanisme pembangunan
Kayutangan
Heritage Kota Malang, kepercayaan  publik  merupakan  salah  satu  hal yang  harus  dibangun  pemerintah  sebagai pelaksana  sistem  pemerintahaan.  Dengan adanya  tingkat  kepercayaan  publik  juga menjadi  bukti  dukungan  masyarakat  kepada pembangunan  yang  dilakukan.  Dalam  proses pembangunan  daerah  masyarakat  berperan sebagai  pelaksana  dari  pembangunan  yang terjadi. Yang mana jikala terjadi  kesamaan visi dan misi antara pemerintah dan masyarakat atas pembangunan  yang  dilakukan  maka,  proses tercapainya  pembangunan  akan  lebih  terarah dan fleksibel.
Gambar  1.  :  Kepercayaan  Masyarakat  Kota Malang,  dalam  Pembangunan  Kayutangan Heritage
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
Pada  tabel  diatas  kepercayaan masyarakat terkait pembangunan Kayutangan  Heritage,  yang  tertuang  di sembilan  unsur  pertanyaan  peneliti  kepada responden,  terdapat  berbagai  jawaban  dari responden,  dari  sembilan  unsur  tersebut ditarik  suatu  rata-rata  jawaban  yang memunculkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan Kayutangan  Heritage.  Dari  hasil  tingkat kepercayaan masyarakat atas pembangunan Kayutangan Heritage didapati hasil dengan kategori A (49,35 poin)  yang  memiliki  arti sangat  baik.  Dalam  hal  ini  dapat  diartikan responden  memiliki  kepercayaan  yang terhadap pembangunan
Kayutangan Heritage. 4.1.2. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan

## Kayutangan Heritage Kota Malang
Berdasarkan Undang-undang
Nomor  30  Tahun  2014,  Negara  Indonesia sudah  menerapkan  konsep  tata  kelola pemerintahaan yang baik atau Good Governance.  Dalam  usaha  penerapan  tata kelola  pemerintahaan  yang  baik  atau  Good Governance  terdapar  tiga  pilar,  stackholder yang  menjadi  landasan  penerapanya,  tiga pilar  tersebut  meliputi  pemerintah,  sektor swasta dan masyarakat (dilansir dari perpustakaan.kasn.go.id)
Berdasarkan pernyataan diatas masyarakat  atau  rakyat  menjadi  salah  satu kunci  keberhasilan  penerapan  tata  kelola yang  baik  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, pemerintah yang berfungsi  sebagai pelaksana program  harus  senantiasa
membangun dukungan dan partisipasi masyarakat  atas  upaya  yang dilakukan, terutama dalam hal pembangunan.
Ketika  dukungan  mengarah  kepada  hal yang  positif  maka  persetujuan  masyarakat  atas pembangunan  yang  dilakukan  akan  semakin kuat,  namun  sebaliknya  ketika  dukungan mengarah pada hal negatif, maka pembangunan yang sedang dilakukan mengalami penolakan.
Oleh karena itu dukungan  dan partisipasi masyarakat,  misalnya  dalam  hal  pembangunan Kayutangan  Heritage  menjadi  penanda  respon publik  kepada  pemerintah  atas  tindakan  yang dilakukan.
Gambar.2 : Dukungan masyarakat terhadap pembangunan Kayutangan
Heritage
Tabel : Persepsi Dukungan dan Partisipasi Warga terhadap KebijakanPembangunan
Kayutangan Heritage
Analisis Peneliti 2023 Pada  abel  diatas  menunjukkan  tingkat dukungan  terkait  dukungan  dan  partsipasi masyarakat  dalam  pembangunan  Kayutangan Heritage,  pada  tabel  diatas  yang  mendapatkan nilai persepsi A yang diartikan dengan predikat sangat baik yang artinya masyarakat percaya dan siap berpartisipasi dalam pembangunan Kayutangan Heritage Kota Malang.
4.1.3. Dampak Pembangunan Kayutangan  Heritage Terhadap

## Lingkungan
Setiap  proses  pembangunan  yang dilakukan    oleh    pemerintah    ataupun    pihak swasta  tentu  memberikan  efek  perubahaan lingkungan    yang    sangat    signifikan.    Oleh
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
Vol 18, nomor 2, Desember 2023 ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
karena itu  dalam  Peraturan  Presiden (Perpres)  Republik  Indonesia  Nomor  27 Tahun  1999  Tentang  Analisis  Dampak Lingkungan  Hidup,  pasal  3  ayat  2  yang isinya,  jenis  usaha  atau  kegiatan  wajib memiliki  analisis  memiliki  analisis  dampak lingkungan  hidup  yang  diterapkan  oleh menteri. Hal ini dimaksudkan guna menjaga stabilitas lingkungan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan, dampak  yang  dirasakan,  bisa  dirasakan secara  langsung,  ataupun  harus  menunggu beberapa  waktu  untuk  merasakan  dampak dari  proses  pembangunan  yang  sedang dilakukan.
Pada  umumnya  setiap  instansi  atau pihak yang bersangkutan juga mengharapkan dampak positif atas pembangunan  yang  dilakukan.  Namun  hal ini juga dipengaruhi oleh waktu terlaksananya pembangunan yang dilakukan.  Dalam  konteks  pembangunan Kayutangan Heritage, Pemkot Malang juga berusaha  membangun  dampak positif dalam kehidupan masyarakat lokal ataupun luardaerah Kota Malang.
Gambar.  3:  Persepsi  masyarakat  terhadap pembangunan Kayutangan Heritage
Tabel :  Persepsi  Warga terhadap  Dampak  Kebijakan  PembangunanKayutangan Indikator Indeks  Persepsi Nilai  Persepsi Mean  Jumlah  Nilai  rata-rata  Angka  Huruf Kategori 14 2,76 2,66 66.66 B Baik
15 2,3 16 2,53
17 3,06 Sumber  :  Analisis  Peneliti  Tahun  2023 Pada proses pembangunan
kayutangan
heritage       persepsi       terkait       dampak
pembangunan  mendapatkan  capaian  baik. Capaian  yang  didapatkan  tidak  terlepas  dari beberapa  aspek  yang  dirasa  memberikan dampak  negatif  dari  proses  pembangunan seperti  halnya  kemacetan  yang  muncul  akibat dari  pembangunan  yang  dilakukan,  selain  itu bisa  berasal  dari  proses  pembangunan  yang ternyata  memberikan  daya  tarik  dari  bagian luar kayutangan sehingga memberikan dampak kurang baik pada  kayutangan heritage bagian  dalam.  Mengetahui  persepsi  dampak pembangunan  akan  membantu  dalam  melihat sejauh  mana  dampak  yang  dirasakan  dari pembangunan  yang  sedang  dilakukan,  bila mendapatkan capaian baik, maka dampak yang dari  pembangunan  sudah  mendapatkan  atau menuju arah positif, hanya perlu memperhatikan  beberapa  aspek  lainnya  agar pembangunan  dapat  mengarah  pada  aspek lebihbaik.
4.2. Sentimen  Masyarakat  Terhadap Pembangunan  Kayutangan  Heritage di Media Sosial
Perkembangan  media  sosial  di dunia  membantu  manusia  dalam  hal penggalian  informasi,  pribadi,  ataupun informasi  publik  secara  efektif.  Selain  itu hal  ini  juga  menyebabkan  masyarakat mudah  mengetahui  dari  seluruh  prediksi dari  kebijakan  yang  di  implementasikan pemerintah kepada masyarakat khususnya pada  penerapan  Kebijakan  Pembangunan Kayutangan  Heritage  di  Kota  Malang, yang  dapat  diakses  dari  berbagai  lini seperti,  Whatssap,  Twitter,  Youtube, Instagram, dan lain sebagainya.
Selain  itu  dengan  adanya  media
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
sosial juga berfungsi sebagai salah satu media  transparansi  dan  akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Hall ini juga  didukung  dengan  diberlakukanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik yang berfungsi sebagai salah satu kabar positif terbukanya informasi pemerintah kepada rakyat.
Dalam  kajian  kali  ini,    peneliti menggunakan  data  media  sosial  sebagai salah satu objek data untuk melihat pola komunikasi  dan persepsi masyarakat atas pembangunan  Kayutangan  Heritage  Kota Malang.  Dalam  pengumpulan  datanya, dilakukan  sejak  15  Mei-25  Juni  2022, dengan menggunakan alatmediatoolkit.com dan  NodeXL.  Media  Node  XL  digunakan untuk mengetahui data masuk dari Twitter Gambar 4 : Hasil Analisis Data masuk dari Twitter
Sumber  :  Analisis  Peneliti  2023 Dalam hasil analisis data twiter kali
ini peneliti memanfaatkan bentuk media twiter yang  seperti  mini  blog,  yang  memberikan kesempatan  pada  penggunanya  untuk berpersepsi/  menggunakan  tweet  dengan jumlah  yang tak terbatas. Dalam penarikan data  kali  ini  didapatkan  167  jangkauan dalam  tweeter  terkait  persepsi  masyarakat atas  pembangunan  Kayutangan  Heritage Kota  Malang.  Pada  jangkauannya  terdapat
berbagai  prespektif,  yaitu  respon  positif, negatif, dan desimentral atau netral.
Menurut
Martono (2010:27) mengemukakan  bahwa  persepsi  masyarakat merupakan suatu cara dalam memandang suatu bentuk  permasalahaan  dan  sudut  pandang tertentu  dalam  mengamati  fenomena  yang terjadi.  Dari  persepsi  masyarakat  inilah  akan menghasilkan suatu penilaian terhadap permasalahaan yang terjadi dalam lingkungan yang bersangkutan.
Secara keseluruhaan mengenai persepsi masyarakat atas pembangunan Kayutangan  Heritage  di Kota  Malang menunjukkan  respon  yang  positif  yang  dapat dipahami  berdasarkan  diagram  lingkaran dibawah ini :
Gambar. 5 : Persepi Sentimen Masyarakat di Medsos Terkait Pembangunan Kayutangan Heritage
Sumber  :  Analisis  Peneliti  2023 Berdasarkan  data  dari  diagram lingkaran diatas, sebanyak 52% masyarakat  memberikan  respon  positif terhadap  pembangunan  dan  kebijakan terkait Kayutangan heritage, 33% memberikan  respoin  netral  dan  15% meberikan respon negative. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik
kesimpulan  bahwa,  pembangunan
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
kayutangan  heritage  dianggap  baik, walaupun  masih  terdapat  beberapa persen atas ketidak sesuaian
pembangunan yang dilakukan
Pemerintah KotaMalang.
Menurut  B.K.  Lewis  (2010) dalam  bukunya Media  and  Strategic Communication Attitudes
and Perception  Among  Cellege  Student mengatakan bahwa media sosial merupakan  suatu  label  yang  merujuk pada  suatu  bidang  teknologi  digital, yang  berpotensi  membuat semua orang terhubung antara satu dengan yang lain. Dalam  hal  ini,  mengenai  persepsi masyarakat di media sosial yang saling terhubung digambarkan  peneliti melalui hasil  olah  data  menggunakan metode Node XL berikut :
Gambar. 6: Sentimen masyarakat di Media sosial
Sumber:  Analisis  Peneliti  2023 Berdasarkan hasil  analitisdiatas mengambarkan  keterkaitan  antar  akun- akun  yang  memberikan   sentimen terhadap pembangunan  Kayutangan Heritage.  Keterkaitan  dalam  alur  jaringan menunjukkan subjek-subjek yang memberikan  respon  positiv  dan  negative sekaligus  mengetahui  sentimen  tersebut dibangun secara positif atau negatif.

## 4.2.1. Komunikasi Pemerintah Kota Malang
Menurut  Littlejohn  &  Foss  (2018) Komunikasi merupakan suatu bentuk penyampaian,  dan  perpindahaan  informasi serta  pemahaman  antara  dua  pihak  atau  lebih dalam  saluran  komunikasi  tertentu.  Dalam proses  pembangunan  Kayutangan  Heritage pembangunan  komunikasi  yang  baik  perlu dilakukan, antara pemerintah dan masyarakat. Dalam  pembangunan  Kayutangan  Heritage sebagian  masyarakat  sebagai  perwujudan program  KotaKu  (Kota  Tanpa  Kumuh),  yang menandakan  bentuk  upaya  pemerintah  dalam memberantas kawasan kumuh di Kota Malang melalui Kayutangan Heritage
Gambar  7  :  Hasil  Analisis  Data  Presentase Pembangunan Kayutangan Heritage
Sumber : Analisis Peneliti 2023 Data  ini  menunjukkan  presentasi komunikasi  yang  dibangun  Pemerintah  Kota Malang,  dalam  membina  komunikasi  publik sudah mengarah ke arah yang optimal. Hal ini dilengkapi  dengan  data  perspsi  positif masyarakat  pada  twiter  yang  sebesar  52  % positif.
4.3. Analisis Formulasi Pembangunan

## Kayutangan Heritage Kota Malang
Sebelum  lahirnya  suatu  kebijakan, terdapat  salah  satu  tahap  dari  diterapkanya kebijakan  publik,  yaitu  tahap  formulasi kebijakan. Tahap formulasi kebijakan merupakan  salah  satu  tahap  teknis  dalam penerapan kebijakan  publik,  yang  biasanya
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Tidak 8 26.7 26.7 26.7 Ya 22 73.3 73.3 100.0
Total 30 100.0 100.0
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
berisi  alternatif  penyelesaian  masalah kebijakan.
Menurut  Randel  B.  Ripley  (1985), dalam  proses  formulasi  kebijakan  terdapat beberapa  proses  formulasi  kebijakan,  yang diantaranya,  agenda  setting,  formulasi  dan legitimasi tujuan & program,  implementasi program,  evaluasi  program  dan  keputusan tentang masa depan kebijakan  dan program.
Dalam  agenda  yang  pertama  yang merupakan  agenda  setting  atau  dikenal dengan  proses  `input`  suatu  case  atas kebijakan  yang  diterapkanya.  Makna  kata input  disini,  biasanya  berkaitan  dengan sikap  aktif  dan  partisipatif  atas  kebijakan kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah. Dalam  kasus  diterapkanya Kebijakan Kayutangan Heritage, tingkat keaktifan dan partisipasi  masyarakat  dapat  digambarkan melalu tabel berikut :
Gambar  8:  Partisipasi  Masyarakat dalam pembangunan Kayutangan Heritage
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid Tidak 18 60.0 60.0 60.0 Ya 12 40.0 40.0 100.0 Total
30 100.0 100.0
Sumber  :  Analisis  Peneliti  2023 Berdasarkan  data  tersebut  dapat  ditarik
kesimpulan mengenai tingkat pelibatan  masyarakat  dalam  pembangunan Kayutangan Heritage `masih kurang`  hal ini disebkan  oleh  kuranganya  kemampuan dalam pemanfaatan teknologi di masyarakat, terutama masyarakat sekitar wilayah tersebut.
Dalam  usaha  peningkatan  partisipasi masyarakat  atas  pembangunan  Kayutangan Heritage,  salah satulangkah yang bisa ditempuh  adalah  melakukan  `sosialisasi` dengan  menegaskan  perwujudan The  Future Of  Malang dalam  pembangunan  Kayutangan Heritage  sebagai  pilot  project  peningkatan perekonomian masyarakat.

## 4.4. Pengembangan Kayutangan Heritage melalui PEST Analysis Model
Menurut  Mahadiansar  dan  Aspariyana (2020) model analisis PEST merupakan model analisis terhadap kekuatan eksternal organisasi ataupun diluar sebuah program yang mempengaruhi  dari  hasil  yang  di  inginkan, yang  didalamnya  meliputi  faktor  politik, ekonomi, sosial, dan teknologi.
Dalam pembangunan Kayutangan Heritage,  secara  lebih  rinci  jikala  kita menggunakan analisis PEST sebagai berikut :
a) Political  Situations,  merupakan  faktor politik  atas  pembangunan  Kayutangan Heritage. Dalam  hal  ini  berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dan mendukung pembangunan kayutangan heritage :
- Undang-Undang  Nomor  14  tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik
- Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  70  tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 72 Tahun  2019  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
Vol 18, nomor 2, Desember 2023 ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
b) Economic
Situation, disini berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat setelah pembangunan  Kayutangan  Heritage diterapkan. Berdasarkan hasil observasi peneliti,  rata-rata  masyarakat  yang berkunjung  dikawasan  Kayutangan Heritage, masih berfokus di sebantaran jalan  tanpa  masuk  kedalam  kampung wisata. Yang  mengakibatkan terjadinya ketimpangan ekonomi antara masyarakat  didalam  lokasi wisata  dan luar  lokasi,  yang  wisata  Kayutangan Heritage Kota Malang.
c) Sosicial  Situations,  atau  situasi
sosial masyarakat dalam pembangunan Kayutangan  Heritage,  memiliki potensi yang  sangat strategis dan  besar.
Berdasarkan  hasil  analisis  peneliti, sekitar 83  %  dari  seluruh  populasi penduduk  adalah  usia  produktif,  yang  hal ini  menjadi  bekal  pemerintah  untuk memajukan kawasan Kayutangan Heritage.
d) Technolgy Situations, dalam pembangunan  Kayutangan  Heritage, dapat  diklasifikasikan  dalam  dua  hal berikut :
- Hard Technology, merupakan struktur  perlengkapan  fisik  yang mendukung pelayanan publik.
Dalam  pembangunan  Kayutangan Heritage ditunjau dari hal tersebut, yangdidasarkan observasi peneliti, masih  kurangnya  sarana  toilet umum,  tempat  sampah.  Selain  itu di bidang prasarana, perbaikan tata letak parkiran perlu diwujudkan,
dengan  mencanangkan  sistem  E- Parking  yang  terpusat, sehingga dapat memperbaiki tata kelola pembangunan KayutanganHeritage. - Soft Technology, dalam konteks ketrampilan  stackholder  yang  berada di ruang lingkup Kayutangan Heritage, masih memerlukan dukungan  dan  peran  pemerintah, misalnya pengadaan pelatihan management pelayanan, promosi, dan pemasaran  produk  yang  dikhususkan kepada pelaku UMKM setempat.
4.5. Analisis  Implementasi  dan  Evaluasi

## Kebijakan Kayutangan Heritage
Dalam  proses  analisis  kebijakan  elite, menurut Thoha (2008), merumuskan beberapa model  analisis  kebijakan  secara  elite,  dibagi berdasarkan tiga tingkatan  yang pertama elite politic,  sebagai  pengarahaan  dan  penetapan kebijakan,  pejabat  atau  administrator  sebagai pelaksana kebijakan, dan masa atau masyarakat sebagai sasaran kebijakan.
Pada  kasus  pembangunan  Kayutangan Heritage,  mengimplementasikan  kebijakan Top-Down.  Hal  ini  dilandaskan  dari  proses lahirnya  kebijakan  yang  langsung  dari pemerintah elite dan diusung oleh elite politic sehingga  bersifat  secara  sentralistik  atau terpusat.
4.5.1. Evaluasi Kebijakan Kayutangan

## Heritage
Dalam  proses  penerapan kebijakan publik,  evaluasi  kebijakan  merupakan  faktor akhir  setelah  implementasi  kebijakan.  Dalam hal  Kebijakan  Pembangunan  Kayutangan Heritage, dilandaskan dengan kriteria evaluasi kebijakan  yang  dikemukakan  William  Dunn
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
(2003, p.608) sebagai berikut :
-  Efektivitas  kebijakan,  merupakan
faktor yang menjadi acauan
tercapainya kebijakan publik.
Dalam  pembangunan  Kayutangan Heritage,  berdasarkan  observasi peneliti, untuk mencapai
tujuannya, masih terdapat beberapa ketimpangan
dibidang perekonomian, yang kalah bersaing antara  UMKM  lokal  dan  café-café yang  berdiri  disepinggir  jalan Kayutangan  Heritage,  sehingga memicu  timbulnya  ketimpangan perekonomian dimasyarakat.
- Efisiensi  dan kecukupan  kebijakan. Merupakan    faktor pemanfaatan
sumberdaya    secara   tepat    guna mencapai    hasil    yang    optimal. Dalam  pembangunan  Kayutangan Heritage, penerapan efisiensi          kurang diperhatikan, terutama dalam usaha peningkatan  kualitas  SDM  lokal. Hal  ini  bisa    dilakukan    dengan pengadaan       Workshop        atau pelatihaan           yang          dapat meningkatkan soft skill publik.
- Perataan  dampak  Kebijakan,  dalam case  pembangunan    Kayutangan Heritage masih terdapat ketimpangan dampak      atas pembangunan Kayutangan Heritage. Ketimpangan   ini  terjadi    antara pedagang  UMKM    yang    berada didalam  kampung  yang  cenderung sepi pengunjung,    dibandingkan
café-café disepanjang jalan Kayutangan Heritage (Observasi
peneliti 2023)
- Responsivitas  Kebijakan,  hal  ini berkaitan  dengan  sikap  dan  respon pemerintah mengenai alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam Pembangunan  Kayutangan  Heritage sudah  lumayan  baik,  namun  harus dimaksimalkan, terutama dalam mengatasi ketimpangan perekonomian yang terjadi, serta peningkatan pengembangan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Ketepatan  Kebijakan,  pembangunan Kayutangan  Heritage,  merupakan  salah satu  langkah  yang  tepat  serta  potensial yang  dibangun  pemkot  Malang,  karena ditinjau  dari  segi  historical  wilayah  ini merupakan  peninggalan  Hindia  Belanda, dan  Bekas  Alun-alun  Kota  Malang  1974, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan  disektor  destinasi  wisata, edukasi  dan  pelestarian  sejarah  di  Kota Malang
Berdasarkan hasil analisis evaluasi kebijakandiatas  dapat  ditarik  kesimpulan, bahwa  pembangunan  Kayutangan  Heritage masih  perlu  diperbaiki,  dengan  melibatkan seluruh stackholder yang potensial mendukung  peningkatan  kualitas  Kayutangan Heritage
5. PENUTUP

## Kesimpulan
Pembangunan  Kayutanga  Heritage merupakan salah satu agenda perwujudan The Future Of Malang. Dalam usaha pembangunan
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
Kayutangan  Heritage  mendapatkan  indeks persepsi masyarakat dalam kategori `sangat baik` dengan indikator kepercayaan masyarakat  (49,35  poin),  dukungan  dan partisipasi  sebesar  (62  poin).  Sedangkan dalam  hal  lain,  khususya  terkait  dampak Pembangunan  Kayutangan  menunjukkan prediksi `Baik` dengan skor (66,66).
Dalam  pembangunan  Kayutangan Heritage juga, terdepat sentimen
masyarakat  yang  berfungsi  sebagai  tanda respon publik kepada masyarakat. Dalam hal sentimen  masyarakat  cenderung  mengarah ke  respon  positif  (52%),  respon  negatif (15% ) dan sisanya netral (33%). Dalam hal model  komunikasi  publik  di  Kota  Malang menggunakan model linier yang diterapkan secara  efektif,  miskipun  informasi  yang disampaikan  masih  bersifat  minoritas. Selain itu dalam pembangunan Kayutangan Heritage  sudah  melibatkan  partisipasi masyarakat didalamnya, walaupun partisipasi yang dilakukan masih cenderung
minim Saran
Untuk  membenahi  kekurangan  atas
didirikanya Kayutangan Heritage, Pemerintah Kota Malang  harus peningkatan
sosialisasi  melalui  media  sosial,  kedua membina kerjasama dengan tokoh masyarakat  dan  kelurahan  dalam  hal keamanan. Ketiga membentuk “Juru Bicara”  dan  “Pemandu  wisata”  yang berfungsi memperkenalkan setiap sudut dan potensi Kayutangan Heritage Kota Malang Keempat  menerapkan  konsep parkir yang melibatkan masyarakat dan kelurahaan  guna meningkatkan
perekonomian atau dengan sistem pengelolaan parkir yang tersentral.
Kelima, meningkatkan Responsivitas  pemerintah  dalam  usaha penentuan alternatif  penyelesaian masalah, seperti  masalah  ketimpangan  pedagang lokal  dan  café-café didepan  jalan Kayutangan  Heritage  dengan  kebijakan publik yang efisien dan signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dunn,  William,  N.  2003  (1994).Public  Policy Analysis:
An Introduction New Jersey:Pearsons  Education.  Edisi  Bahasa
Indonesia  diterjemahkan  dariedisi  kedua (1994)  diterbitkan  sejak  1999  dengan judul  pengantar  Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dunn,William  N.  2003.  Pengantar  Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta,GadjahMada University Press. Wahab, Solihin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan.Jakarta:  Bumi  Aksara. Winarno,
Ndrah,Taliziduhu.    2005.    Kybernologi    I dan II.  Jakarta. Rineka  Cipta.
Pembagunan.
Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Alamsyah, Arni Muhammad.(2008). Komunikasi Organisasi.  (h.7).  Jakarta:  Bumi  Aksara.
Brogan,  C.  (2010).  Social  Media  101 :Tactic  and  Tips  to  Develop  Your Business Mustari,
Nuryanti.       (2012). Pemahaman Kebijakan
Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.
Yogyakarta: Leutikaprio.
Mustofa,  M.Lutfi.  (2012).  Monitoring  dan Evaluasi;  Konsep  dan  Penerapannyabagi Pembinaan Kemahasiswaan.  Malang:
UINMaliki Press. Petunjuk Teknis Monitoring Isu dan ManajemenKrisis.
Kamal.(2016).  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan
Aplikasi.  Bandung:  Media  Citra  Mandiri Press.
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id ejournalwiraraja.com
Vol 18, nomor 2, Desember 2023 ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
Patarai, Muhammad Idris. 2016 Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah  Pengantar).Makasar:  De  La Macca. Susanto,  Eko  Harry.  (2018).  Komunikasi Manusia:  Teori  dan  Praktik  dalam Penyampaian Gagasan. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. Mulyani, Lalu.,dkk. (2019). Potensi Kampung Heritage Kayutangan: sebagaiDestinasi Wisata di Kota Malang.Malang: Deazha.
Rogers,  E.  M.,  &  Dearing,  J.  W.,  Agenda- Setting  Research:  Where  has  it  been?
Where  is  it  going?!,  Communication
Yearbook, 11,1988, p. 555-594).
Ridhoi Ronal, dkk. 2021. Kawasan
Kayutangan  Malang  dalam  Lintas Sejarah  .  Malang:  Universitas  Negeri Malang