## IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 17 PURWOREJO

## Muhamad Churdaini
(SMK Maarif NU 1 Bener Purworejo) churdaini@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  didasari  oleh  pentingnya  manajemen  berbasis  sekolah.  Sehubungan dengan hal  tersebut, penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  Impelentasi Manajemen Berbasis  Sekolah  untuk  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  di  SMP  Negeri  17  Purworejo. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Pengumpulan  data  menggunakan wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi,  dan  keabsahan  data  menggunakan  triangulasi, dan  teknik  analisis  data  meliputi  pegumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Penelitian  ini  menghasilkan  empat  kesimpulan:  (1)  Otonomi sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  SMP  N  17  Purworejo  sudah  berjalan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku.  (2)  Partisipasi  sekolah  dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 17 Purworejo yaitu dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah terkait. Partisipasi dilakukan dalam kegiatan perencanaan, penetapan kebijakan,  maupun  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah.  (3)  Kepemimpinan kepala  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  SMP  N  17  Purworejo  berjalan dengan baik. Kepala sekolah mampu melaksanakan perannya sebagai leader dan manajer secara seimbang. (4) Kerja tim sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikandi SMP N 17 Purworejo  yaitu  dilakukan  dengan  kekompakan  dan  kebersamaan  yang  kuat,  sehingga mampu mengatasi persoalan secara optimal.
Kata kunci : Manajemen Berbasis Sekolah, Mutu Pendidikan.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  aspek  yang  berfungsi  dan  berperan  dalam  menyiapkan  sumber  daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan memiliki peran strategis untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Namun demikian, pendidikan di Indonesia  belum  sepenuhnya  dapat  memenuhi  harapan  masyarakat.  Salah  satu permasalahannya  adalah  rendahnya  kualitas  proses  dan  hasil  pendidikan  pada  setiap jenjang  dan  satuan  pendidikan  yang  ada.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satunya adalah dengan penerapan Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  yang  dalam  praktiknya  lebih  dikenal  sebagai Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah  (MPMBS).  Secara  umum,  MPMBS diartikan  sebagai  model  manajemen  yang  memberi  otonomi  yang  lebih  besar  kepada sekolah  dan  mendorong  pengambilan  keputusan  partisipatif  yang  melibatkan  secara
langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. 38
Secara konseptual MBS atau MPMBS dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal  untuk  mengelola  struktur  penyelenggaraan  pendidikan  yang  terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan. Konsep ini menempatkan redistribusi kewenangan para pembuat kebijakan sebagai elemen paling mendasar, untuk meningkatkan  kualitas  hasil  pendidikan.  Pada  sisi  ini  MBS  merupakan  cara  untuk memotivasi  kepala  sekolah  untuk  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  kualitas  peserta didik.  Untuk  itu  sudah  seharusnya  kepala  sekolah  mengembangkan  program-program kependidikan  secara  menyeluruh  untuk  melayani  segala  kebutuhan  peserta  didik  di sekolah. 39 Lebih  lanjut  dikemukakan,  semua  personel  sekolah  harus  berperan  serta merumuskan  program  yang  lebih  operasional,  karena  merekalah  pihak  yang  paling mengetahui akan kebutuhan peserta didiknya.
Di  Indonesia,  pendekatan  MBS  di  samping  diposisikan  sebagai  alternatif,  juga sebagai kritik atas penyelenggaraan pendidikan yang selama ini tersentralisasi. Pendidikan sentralistis  tidak  mendidik  manejemen  sekolah  untuk  belajar  mandiri,  baik  dalam  hal manajemen  kepemimpinan  maupun  dalam  pengembangan  institusional,  pengembangan kurikulum,  penyediaan  sumber  belajar,  alokasi  sumber  daya  dan  terutama  membangun partisipasi  masyarakat  untuk  memiliki  sekolah.  Peningkatan  pengaruh  sekolah,  perlu dukungan  para stakeholder yang  meliputi  pemerintah  daerah,  komite  sekolah  (kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat), serta siswa. Pengambilan putusan bersama  di  kalangan stakeholder pada  level  sekolah  merupakan  kunci  utama  dalam melaksanakan MBS. 40
Kekuatan manajemen pendidikan diarahkan untuk lebih memberdayakan sekolah sebagai  unit  pelaksanaan  terdepan  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  di  sekolah.  Hal  ini dimaksudkan  agar  sekolah  lebih  mandiri  dan  bersikap  kreatif,  dapat  mengembangkan iklim  kompetitif  antarsekolah  di  wilayahnya,  serta  bertanggung  jawab  terhadap stakeholders pendidikan,  khususnya  orang  tua  dan  masyarakat  yang  di  era  otonomi  ini akan menjadi dewan sekolah. Dalam pelaksanaannya, manajemen pendidikan harus lebih terbuka, accountable, mengoptimalkan partisipasi orang tua dan masyarakat, serta dapat mengelola  semua  sumber  daya  yang  tersedia  di  sekolah  dan  lingkungannya  untuk
38 Nurkolis. Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi. (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 9.
39 Fadjar, A. Malik. School-Based Management . Penerjemah  Noryamin Aini, dkk.  (Jakarta: Logos, 2002), hlm. xv-xvi.
40 Ibid , hlm. xvi.
digunakan  seluas-luasnya  bagi  peningkatan  prestasi  siswa  dan  mutu  pendidikan  pada umumnya. 41
Pelaksanaan MBS secara efektif dan efisien menuntut seorang kepala sekolah yang memiliki pandangan luas tentang sekolah dan pendidikan. Wibawa kepala sekolah harus ditumbuhkembangkan dengan meningkatkan sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, keteladanan dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja yang kondusif.  Kepala  sekolah  dituntut  untuk  melakukan  fungsinya  sebagai  manajer  sekolah dalam  meningkatkan  proses  belajar  mengajar,  dengan  melakukan  supervisi  kelas, membina,  dan  memberikan  saran-saran  positif  kepada  guru.  Di  samping  itu,  kepala sekolah  juga  harus  melakukan  tukar  pikiran,  sumbang  saran,  dan  studi  banding antarsekolah untuk menyerap kiat-kiat kepemimpinan dari kepala sekolah lain.
Pelaksanaan  MBS  juga  menuntut  guru  untuk  berkreasi  dalam  meningkatkan manajemen kelas. Guru adalah teladan dan panutan langsung peserta didik di kelas. Oleh karena itu, guru perlu siap dengan segala kewajiban, baik manajemen maupun persiapan isi  materi  pelajaran.  Guru  juga  harus  mengorganisasikan  kelasnya  dengan  baik  mulai jadwal  pelajaran,  pembagian  tugas  peserta  didik,  kebersihan  dan  ketertiban  kelas, pengaturan  tempat  duduk  peserta  didik  dan  penempatan  media  pembelajaran  pada tempatnya.
Pada sisi lain, pelaksanaan MBS yang ideal harus sesuai dengan karakteristik MBS dan harus  melalui  tahap-tahap  pelaksanaan  MBS. Perencanaan  dan  persiapan  yang  baik dalam  pelaksanaan  MBS  akan  membantu  keberhasilan  program  tersebut.  Hal  itu  akan menghasilkan  mutu  pendidikan  yang  semakin  baik,  ada  kepedulian  warga  sekolah  dan tanggung jawab sekolah pun akan semakin meningkat.
Dari  beberapa  hasil  studi  MBS  Bank  Dunia  di  beberapa  negara  diperoleh kesimpulan  antara  lain:  (1)  hasil  studi  di  India,  Papua  Nugini,  dan  Chicago  menunjukkan bahwa  MBS  dengan  partisipasi  masyarakatnya  meningkatkan  kehadiran  siswa,  dan  (2) studi  di  Nikaragua  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  peningkatan  motivasi  guru  karena keterlibatannya  dalam  pengambilan  keputusan  di  MBS. 42 Selain  itu,  kehadiran  guru  dan siswa  secara  reguler  meningkatkan  perubahan  positif terhadap  pengalaman  belajar  para siswa.  Menurut  Fullan  dan  Watson,  terdapat  bukti  yang nyata  bahwa  keterlibatan  orang
41 Sidi,  Indra  Djati. Menuju  Masyarakat  Belajar  Menggagas  Paradigma  Baru  Pendidikan .    (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 19-20.
42 Nurkolis, Op.Cit ., hlm. 251-256.
tua  dan  masyarakat  berpengaruh  terhadap  pembelajaran  siswa,  namun  pada  sekolah- sekolah yang belum maju pengaruhnya masih terbatas. 43
Sedangkan,  hasil  studi  di  Indonesia  yang  dilaksanakan  oleh  Subakir  dan  Sapari mengenai pelaksanaan MBS di Jawa Timur, ditemukan beberapa sumber daya masyarakat maupun  pendidik.  Namun  demikian,  secara  umum  pelaksanaan  uji  coba  MBS  di  Jawa Timur berhasil dan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. 44 Manajemen sekolah khususnya manajemen keuangan pada umumnya sudah terbuka dan transparan walaupun partisipasi  masyarakat  masih  beragam.  Dalam  pembelajaran  terjadi  perubahan  yang cukup mendasar pada teknik dan metode pembelajaran.
Berangkat  dari  hasil-hasil  penelitian  yang  cukup  beragam  tersebut,  menimbulkan rasa ingin tahu peneliti tentang bagaimana pelaksanaan MBS di SMP Negeri 17 Purworejo. Sebagaimana  telah  diuraikan  bahwa  dari  beberapa  hasil  studi  mengenai  MBS,  terlihat pelaksanaan  MBS  yang  masih  beragam  dan  dari  hasil  observasi  sementara  peneliti  di lapangan,  hal  tersebut  dikarenakan  permasalahan  yang  diidentifikasikan  sebagai  berikut ada  kecenderungan  kurangnya  pengetahuan  kepala  sekolah,  guru,  orang  tua  murid,  dan masyarakat  tentang  pelaksanaan  MBS.  Kurangnya  pengetahuan  tersebut  mengakibatkan rendahnya partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam mendorong pelaksanaan MBS dalam praktek pengelolaan pendidikan di sekolah.
Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang melingkupi implementasi MBS, maka deskripsi faktual tentang kinerja kolektif penerapan MBS yang memberdayakan kepala sekolah, guru, siswa, pegawai TU, dan komite sekolah di SMP Negeri 17 Purworejo dalam konteks manajemen pendidikan merupakan fenomena yang  sangat  urgen  untuk  diungkap  melalui  penelitian.  Di  samping  itu  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  arah  dari  implementasi  MBS  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengangkatpermasalahan tersebut  ke  dalam  sebuah  penelitian  dengan  judul  “ Implementasi  Manajemen  Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP N 17 Purworejo ” .

## KAJIAN LITERATUR
1. Manajemen Berbasis Sekolah

## a. Pengertian MBS
Menurut  Mulyasa,  manajemen  berbasis  sekolah  merupakan  suatu  konsep  yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka
43 Ibid , hlm. 256.
44 Ibid , hlm. 248-249.
meningkatkan  mutu,  efisiensi  dan  pemerataan  pendidikan  agar  dapat  mengakomodasi keinginan  masyarakat  setempat  serta  menjalin  kerjasama  yang  erat  antara  sekolah, masyarakat,  dan  pemerintah. 45 Dalam  konsep  Mulyasa  tersebut,  terkandung  informasi bahwa MBS penekanannya pada pemberian otonomi atau kewenangan yang luas kepada sekolah dalam mengelola pendidikan.
MBS  mengacu  pada  manajemen  sumber  daya  di  tingkat  sekolah  dan  bukan  di suatu sistem atau tingkat yang sentralistik. Melalui MBS, sekolah diberi pengawasan lebih besar  atas  arah  yang  akan  dicapai  oleh  organisasi  sekolah  tersebut.  Dalam  komponen kurikulum,  misalnya,  sekolah  diberikan  otonomi  atas  kurikulum  yang  dikembangkan.  Di sini suatu kurikulum berbasis sekolah berarti bahwa masing-masing sekolah memutuskan bahan-bahan ajar apa akan digunakan, dan juga model pelaksanaan spesifik.
MBS  merupakan  bentuk  alternatif  sekolah  dalam  program  desentralisasi  bidang pendidikan,  yang  ditandai  dengan  otonomi  luas di  tingkat  sekolah,  partisipasi  mayarakat yang  tinggi  tanpa  mengabaikan  kebijakan  pendidikan  nasional.  Otonomi  diberikan  agar sekolah  dapat  leluasa  mengelola  sumberdaya  sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan  agar sekolah  lebih  tanggap  terhadap  kebutuhan  setempat.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  juga dituntut  lebih  memahami  pendidikan,  membantu,  serta  mengontrol  pengelolaan pendidikan. Sedangkan, kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula dilakukan  oleh  sekolah.  Dengan  demikian,  dalam  MBS,  sekolah  dituntut  memilki accountability ,  baik  di  hadapan  masyarakat  maupun  pemerintah.  Manajemen  berbasis sekolah bertujuan meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumberdaya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.
b. Karakteristik MBS
Manajemen  berbasis  sekolah  memiliki  karakteristik  yang  perlu  dipahami  oleh sekolah  yang  akan  menerapkannya.  Sekolah  yang  ingin  berhasil  dalam  menerapkan manajemen  berbasis  sekolah  harus  memiliki  karakteristik.  Karakteritik  manajemen berbasis  sekolah  bisa  diketahui  antara  lain  dari  bagaimana  sekolah  dapat mengoptimalkan  kinerja  organisasi  sekolah,  proses  kegiatan  belajar  mengajar, pengelolaan sumber daya manusia dan administrasinya.
c. Tahap-tahap MBS
45 Mulyasa,  E. Manajemen  Berbasis  Sekolah,  Konsep,  Strategi,  dan  Implementasi. (Jakarta:  Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 11.
Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah:  (1)  Melakukan  Sosialisasi;  (2)  Mengidentifikasi  Tantangan  Nyata  Sekolah;  (3) Merumuskan  Visi,  Misi,  Tujuan  dan  Sasaran  Sekolah  (Tujuan  Situasional  Sekolah);  (4) Mengidentifikasi  Fungsi-fungsi  yang  Diperlukan  untuk  Mencapai  Sasaran;  (5) Melakukan  Analisis  SWOT  ( Strength,  Weakness,  Opportunity,  and  Threat );  (6) Menyusun  Alternatif  Langkah  Pemecahan  Persoalan;  (7)  Menyusun  Rencana  dan Program  Peningkatan  Mutu;  (8)  Melaksanakan  Rencana  Peningkatan  Mutu;  (9) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan; dan (10) Merumuskan Sasaran Mutu.
Kesimpulan  yang  dperoleh  dari  uraian  di  atas  adalah  pelaksanaan  manajemen berbasis  sekolah  harus  melalui  tahap-tahap  yang  urut  dan  berkesinambungan. Keberhasilan melalui tahap-tahap ini akan membantu pencapaian keberhasilan program.
Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan  sekolah  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  menciptakan  kepala  sekolah, guru  dan  pengelola  pendidikan  yang  profesional.  Pelaksanaannya  juga  memerlukan seperangkat  kewajiban,  disertai  dengan  monitoring  dan  tuntutan  pertanggung jawaban yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa  sekolah selain  memiliki  otonomi juga memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat  sekolah.  Sekolah  juga  dituntut  mampu  menampilkan  pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab baik terhadap  masyarakat  maupun  pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.
Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah yang akan  menentukan  bagaimana  tujuan-tujuan  sekolah  dan  pendidikan  direalisasikan. Kepala sekolah juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja. Kinerja kepemimpinan  kepala  sekolah  dalam  kaitannya  dengan  manajemen  berbasis  sekolah adalah  segala  upaya  yang  dilakukan  dan  hasil  yang  dicapai  oleh  kepala  sekolah dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah di sekolahnya tersebut.

## 2. Mutu Pendidikan
a. Pengertian Mutu Pendidikan
Mutu  pendidikan  dapat  dilihat  dalam  dua  hal,  yakni  mengacu  pada  proses pendidikan  dan  hasil  pendidikan.  Proses  pendidikan  yang  bermutu  apabila  seluruh komponen  pendidikan  terlibat  dalam  proses  pendidikan  itu  sendiri.  Faktor-faktor  dalam proses  pendidikan  adalah  berbagai  input,  seperti  bahan  ajar,  metodologi,  sarana madrasah,  dukungan  administrasi  dan  sarana  prasarana  dan  sumber  daya  lainnya  serta penciptaan  suasana  kondusif.  Sedangkan,  mutu  pendidikan  dalam  konteks  hasil
pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh madrasah pada setiap kurun waktu tertentu.
Kualitas yang dimaksudkan dalam konteks pendidikan adalah kualitas dalam konsep relatif,  terutama  berhubungan  dengan  kepuasan  pelanggan.  Pelanggan  pendidikan  ada dua aspek, yaitu pelanggan internal dan eksternal.
Pendidikan  dikatakan  bermutu  atau  berkualitas  apabila:  (1)  Pelanggan  internal (kepala  madrasah,  guru  dan  karyawan  madrasah)  berkembang  baik  fisik  maupun  psikis. Secara  fisik  antara  lain  mendapatkan  imbalan  finansial.  Sedangkan  secara  psikis  adalah bila  mereka  diberi  kesempatan  untuk  terus  belajar  dan  mengembangkan  kemampuan, bakat dan kreatifitasnya. (2) Pelanggan eksternal, dibedakan menjadi tiga, yaitu pelanggan Eksternal  primer  (para  siswa)  dan  pelanggan  eksternal  sekunder  (orang  tua/wali,  para pemimpin pemerintahan dan perusahan), dan pelanggan eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas).
Mutu pendidikan adalah pendidikan yang mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan pada khususnya serta tujuan hidup pada umumnya. Peningkatan  mutu  pendidikan  bukanlah  upaya  sederhana,  melainkan  suatu  kegiatan dinamis  dan  penuh  tantangan.  Pendidikan  selalu  berubah  seiring  dengan  perubahan jaman.  Oleh  karena  itu  pendidikan  senantiasa  memerlukan  upaya  perbaikan  dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan kehidupan masyarakat.

## b. Ciri-ciri Mutu Pendidikan
Era globaliasi merupakan era persaingan mutu. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mulai  dari  tingkat  tinggi  harus  memperhatikan  mutupendidikan.  Lembaga  pendidikan berperan dalam kegiatan jasa pendidikanmaupun mengembangkan sumber daya manusia harus memilikikeunggulan-keunggulan yang diperioritaskan dalam lembaga pendidikantersebut.Transformasi menuju sekolah bermutu diawali dengan mengadopsidedikasi  bersama  terhadap  mutu  oleh  dewan  sekolah,  administrator, staf,siswa, guru dan komunitas. Proses diawali dengan mengembangkan visidan misi mutu untuk  wilayah  dan  setiap  sekolah  serta  departemen dalam  wilayah tersebut. 46 Visi  mutu difokuskanpada lima hal, yaitu: (1) Pemenuhan kebutuhan kostumer; (2) Keterlibatan total komunitas  dalam  program;  (3)  Pengukuran  nilai  tambah  pendidikan;  (4)  Memandang Pendidikan  sebagai  suatu  sistem;  (5)  Perbaikan  berkelanjutan  dengan  selalu  berupaya keras membuat outputpendidikan menjadi lebih baik.
46 Arcaro,  Jerome  S. Pendidikan  Berbasis  Mutu:  Prinsip-prinsip  Perumusan  dan  Tata  Langkah  Penerapan, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 85-89.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif kualitatif yang bersifat eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data yang dekriptif  yang  menggambarkan  keadaan  pelaksanaan  manajemen  berbasis  sekolah. Setting dan lokasi penelitian ini berada di SMP Negeri 17 Purworejo Alasannya, karena SMP Negeri 17 Purworejo  merupakan salah satu dari 43 SMP negeri  yang menjadi pilot project penerapan  SPMI,  yaitu Standar Penjamin  Mutu  Internal di  Kabupaten  Purworejo.
Lokasi  ini  penulis  pilih  sebagai  obyek  penelitian,  karena  penulis  merasa  tertarik  dengan masalah  penerapan  SPMI,  mendorong  penulis  ingin  mengetahui/melihat  bagaimana Imlementasi  MBS  (Manajemen  Berbasis  sekolah)  untuk  masa  depan  peningkatan  mutu pendidikan.  Adapun  Waktu  penelitian  ini  yaitu  berlangsung  antara  4  bulan,  yaitu  Juni sampai dengan Oktober 2019.
Subjek penelitian ini yaitu peneliti/penulis sendiri.  Sedangkan responden penelitian ini yaitu orang-orang yang berhubungan dengan manajemen berbasis sekolah di SMP N 17 Purworejo, seperti: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf, dan siswa.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara  yang  digunakan  peneliti  untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
Dalam  menguji  keabsahan  data  peneliti  menggunakan  tehnik  Triangulasi,  yakni teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  diluar  data untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai  pembanding  terhadap  data  itu.Itu  artinya melakukan validasi, dengan cara mengecek dokumen program dan bukti tertulis lainnya. 47 Dalam  penelitian  ini  menggunakan  Triangulasi  metode  yaitu  menggunakan  dua  strategi yaitu:  (1)  Pengecekan  terhadap  derajat  kepercayaan  penemuan  hasil  penelitian  dengan beberapa  tehnik  pengumpulan  data;  (2)  Pengecekan  derajat  kepercayaan  beberapa sumber data dengan metode yang  sama.
Langkah-langkah  yang  dilakukan  penulis  lakukan  untuk  menganalisis  data  yang sudah  diperoleh  dari  hasil  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  yaitu  dengan menggunakan  model  analisis  data  Miles  dan  Huberman  sebagaimana  yang  dikutip  oleh Sugiyono, yaitu reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan penarikan kesimpulan ( conclusion drawing/verification ). 48

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Otonomi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 17 Purworejo
47 Patton, Michael Quinn. Metode Evaluasi Kualitatif . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 280
48 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan , (Bandung: Alfabeta. 2009), hal. 254
Mutu  pendidikan  merupakan  hal  yang  penting  bagi  kemajuan  bangsa.  Mutu  pendidikan  senantiasa diupayakan bersama oleh sekolah. Peningkatan mutu pendidikan perlu disadari dan diupayakan bersama. Hal tersebut  karena  pendidikan  adalah  upaya  berkelanjutan,  yang  membutuhkan  waktu  dan  usaha  keras. Diperlukan perbaikan berkelanjutan untuk itu.
Kompleksitas problem pendidikan harus diatasi dengan strategi yang tepat. Melalui MBS diharapkan sekolah  akan  mampu  meningkatkan  mutu  pendidikan.    Para  personil  sekolah  harus  memahami  MBS  secara baik. Mutu pendidikan itu merupakan persoalan mikro pendidikan yang terkait dengan persoalan kemampuan guru, kesiapan sekolah dalam mendukung proses belajar dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan, dan partisipasi masyarakat pendukung pendidikan yang ada di wilayahnya disertai penataan manajemen.
Otonomi  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  SMP  Negeri  17  Purworejo  merupakan manifestasi  langkah  esensial   dari  otonomi  daerah.  SMP  Negeri  17  Purworejo  menerapkan  suatu  terobosan kebijakan  untuk  otonomi   pendidikan  yang  disebut  manajemen  berbasis  sekolah (school  based management). Melalui  otonomi  sekolah,  SMP  Negeri 17 Purworejo  dapat  lebih  optimal  dalam  memerankan dan memenuhi kebutuhan nyata sekolah.
Sebagaimana  dalam  Depdiknas,  bahwa  “Pemerintah  sekarang  telah berkomitmen, bahwa  pendidikan berkualitas  hanya  akan  nyata  terwujud,  bila  otonomi  daerah  berujung  pada   otonomi   sekolah  yang berbasiskan  manajemen  ( School  Based  Management)”. 49 SMP  Negeri  17  Purworejo  telah  menerapkan Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  dalam  upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Ini  berarti  telah mendukung pemerintah sebagaimana disampaikan.
Melalui MBS, SMP Negeri 17 Purworejo memiliki otonomi atau kemandirian dan mampu mengambil keputusan  sendiri  yang  melibatkan  secara  langsung  semua  warga  sekolah  sesuai  dengan  standar  pelayanan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Dalam bekerja, SMP Negeri 17 Purworejo memiliki prinsip efektif dan efisien. Oleh karena itu dalam pengambilan  keputusan  misalnya,  sekolah  melibatkan  seluruh  komponen  sekolah  serta  pelibatan  komite sekolah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  lapangan,  maka  otonomi  SMP  Negeri  17 Purworejo  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  terlihat  dari  kebijakan-kebijakan  yang  ada.  Sekolah menyusun dan  menetapkan sendiri visi, misi, tujuan dan sasaran. Sekolah melakukan penerimaan siswa baru sesuai  dengan  kriteria  yang  ditentukan  (daya  tampung,  kelayakan,  dan  proporsi  guru  :  siswa).  Sekolah mengadakan  kegiatan-kegiatan  yang  menunjang  peningkatan  pengetahuan,  sikap,  dan  keterampilan  siswa. Sekolah mengupayakan  fasilitas belajar yang memadai. Personil sekolah secara bersama-sama berkomitmen terhadap mutu. Mereka bekerja sebagai teamwork yang kompak.

## 2.  Partisipasi  Sekolah  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  di  SMP  Negeri  17 Purworejo
Partisipasi  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  SMP  Negeri  17 Purworejo dilakukan dengan menjaslin kerjasama dengan berbagai pihak atau stakeholder terkait.  Sekolah  menjalin  kerjasama  dengan  masyarakat  dalam  kerangka  Manajemen Berbasis  Sekolah.  Sekolah  memberikan  kesempatan  masyarakat  dalam  memberikan masukan bagi pertimbangan pengambilan keputusan sekolah.
SMP  Negeri  17  Purworejo  memberikan  layanan  pendidikan  yang  bermutu  bagi masyarakat  sesuai  dengan  konteks  yang  ada.  Partisipasi  sekolah  dalam  meningkatkan mutu  pendidikan  di  SMP  Negeri  17  Purworejo dilakukan  dengan melibatkan  stakeholder
49 Depdiknas. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah Buku I Konsep dan Pelaksanaan, (Jakarta: Depdiknas, 2002).
terkait. Mereka diikutsertakan dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan sekolah. Peran  serta  aktif  atau  partisipasi  tersebut  diperlukan  guna  membantu  penyelanggaraan pendidikan. Melalui pemberian ruang gerak yang cukup, diharapkan sekolah akan muncul kreativitas,  inovasi,  tanggung  jawab,  dan  upaya  yang  sungguh-sungguh  untuk mengembangkan sekolah.
SMP  Negeri  17  Purworejo  menerapkan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  dalam  usaha pencapaian  mutu  pendidikan.  Hal  tersebut  terbukti  dari  sekolah  yang  memberi  ruang gerak  cukup  dalam  menjabarkan  kurikulum.  Menurut  penulis,  SMP  Negeri  17  Purworejo akan memiliki  peluang  untuk  menjadi  “sekolah  unggul”,  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki. Apalagi jika sekolah bersedia mengikutsertakan masyarakat (stakeholder) terkait dalam pengambilan keputusan.
SMP  Negeri  17  Purworejo  memiliki  program-program  unggulan  yang  strategis.  Ini tentu  akan  membawa  pencapaian  mutu  pendidikan.  Manajemen  partisipatif  yang  telah dilakukan  juga  akan  mendorong  peran  serta  masyarakat  lebih  besar  terhadap  sekolah. Dengan  usaha  yang  dilakukan  oleh  Dewan  sekolah  (komite  sekolah)  dalam  memberikan pertimbangan-pertimbangan  pada  kebijakan-kebijakan  akan  membawa  dampak  positif juga.
SMP  Negeri  17  Purworejo  menentukan  kebijakan  sekolah  berdasar  pada  konteks yang  ada  (mengacu  kepada  ketentuan  nasional  dan  daerah),  kemudian  menetapkan  visi dan  misi  sekolah  dengan,  menganalisis  kebijakan  pendidikan,  melakukan  komunikasi dengan  pemerintah  pusat,  menyatukan  seluruh  komponen  sekolah.  Sekolah  terus membangun  kemitraan  dengan  lembaga  lain  yang  akan  membantu  dalam  peningkatan kualitas diri sekolah.

## 3.  Kepemimpinan  Sekolah  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  di  SMP  Negeri  17 Purworejo
Kepala  sekolah  memiliki  peran  penting  guna  kemajuan  sekolah.  Tidak  ada  kepala sekolah  yang  baik  tanpa  kepala  sekolah  yang  baik  pula.  Sebagai  pemimpin  pada  satuan pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan. Kepala sekolah  harus  bekerja  dengan  dilandasi  kompetensi  yang  memadai.  Tidak  sembarangan orang  menjadi  kepala  sekolah.  Kepala  sekolah  yang  baik  akan  mampu  membawa sekolahnya pada peningkatan mutu pendidikan.
Kepala  sekolah  di  SMP  Negeri  17  Purworejo  melaksanakan  tugas  berdasar  pada tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai  pemimpin  di  satuan  pendidikan.  Kepala  sekolah memiliki  dan  melaksanakan  kompetensinya.  Kendatipun  belum  benar-benar  optimal,
namun  ia  terus  melakukan  perbaikan  berkelanjutan.  Kepala  sekolah  terus  melakukan pembenahan sekolahnya guna peningkatan mutu.
Kepala  sekolah  di  SMP  Negeri  17  Purworejo  tidak  berpuas  diri  dengan  yang  sudah dimiliki.  Beliau  terus  memperbaiki  fasilitas  dan  proses  pembelajaran  yang  sudah  ada. Kepala  sekolah  juga  menjalankan  tugas  dalam  membina  hubungan  baik  dengan  semua personel  sekolah.  Kepala  sekolah  menerapkan  fungsi-fungsi  manajemen  dalam  aktivitas kerjanya,  meliputi  proses  menggerakkan,  mempengaruhi,  memberikan  motivasi  dan mengarahkan  orang-orang  di  dalam  organisasi/lembaga  pendidikan  terutama  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kepala  sekolah  di  SMP  Negeri  17  Purworejo  mampu  menyeimbangkan  peran sebagai  leader  dan  manajer  secara  baik.  Peran  kepala  sekolah  sebagai  manajer  dalam meningkatkan  mutu  pendidikan  di  SMP  Negeri  17  Purworejo  tidak  hanya  memfokuskan pada  pengelolaan  peserta  didik  saja,  namun  kepada  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam kegiatan  pendidikan  di  sekolah  seperti  tenaga  pendidik,  peserta  didik,  staf  dan  komite sekolah  juga  dikelola  dengan  sebaik-baiknya  bahkan  pendataan  mengenai  sarana prasarana sekolah pun sangat diperhatikan. Kepala sekolah mampu bekerja dengan orang dan bukan orang. Artinya, kepala sekolah tidak hanya berfokus pada menjalin hubungan yang baik dengan para personil sekolah, namun ia mampu mengelola administrasi, fasilitas sekolah, ataupun sumber daya keuangan, dan sumber daya sekolah lainnya.
Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  manajer,  kepala  sekolah  SMP  Negeri  17 Purworejo  memperhatikan  kualitas  pembelajaran.  Kepala  sekolah  memfasilitasi kelancaran pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengembangkan potensi mereka, seperti  mengirim guru untuk melakukan pelatihan, seminar, dan sebagainya.
Peran  Kepala  Sekolah  sebagai  leader  juga  terlihat  dari  pelaksanaan  kepemimpinan pendidikan.  Kepala  sekolah  memiliki  keterampilan  konseptual,  manusiawi,  dan  teknis. Kepala  sekolah  melakukan  perencanaan,  pengorganisasian,  pengawasan,  dan  evaluasi bagi kemajuan sekolah.

## 4. Kerja Tim Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 17 Purworejo
Kerja  tim  sangat  penting  bagi  kemajuan  pendidikan.  Kerja  tim  yang  kompak  akan memberikan  kontribusi  bagi  kelancaran  dan  kemudahan  proses  pembelajaran.  Kerja  tim
merupakan  usaha  bersama  yang  akan  membawa  hasil  optimal.  Kerja  tim  yang  saling bersinergi akan menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual.
Kerja  tim  di  SMP  Negeri  17  Purworejo  dilakukan  secara  kompak.  Mereka menjunjung  tinggi  asas  kekeluargaan  dan  kebersamaan  yang  harmonis.  Mereka  bekerja sama  satu  sama  lain  sebagai  satu  kesatuan  atau  sinergi  yang  akan  membantu meringankan pekerjaan. Kerja tim tersebut tentu akan menghasilkan energi positif.
Kerja  tim  di  SMP  Negeri  17  Purworejo  terkoordinasi  dengan  baik.  Kepala  sekolah sebagai  pemimpin  satuan  pendidikan  mampu  mengontrol  kinerja  mereka  sebagai  tim sukses yang kompak atau searah visi misi tujuan dan sasaran serta strategi sekolah. Usaha- usaha individual mereka merupakan manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja mereka.
Kontribusi per individu yang sangat baik dari para personil sekolah di SMP Negeri 17 Purworejo mampu menghasilkan kinerja yang lebih besar bagi kemajuan sekolah. Sinergi antar personil sekolah terbukti dari hasil kerja yang optimal. Sebagai satu kesatuan kerja, mereka  mampu  membawa  sekolah  pada  pencapaian  hasil  kerja  yang  memuaskan.  Kerja tim  organisasi  sekolah di  SMP  Negeri  17  Purworejo  dapat dikatakan  kompak  dan  searah dengan pencapaian visi miti tujuan dan sasaran (VMTS) sekolah.
Kerja tim di SMP Negeri 17 Purworejo didukung oleh kompetensi para personil atau SDM yang baik. Mereka memiliki Sense of Belonging and Sense of Responsibility terhadap sekolahnya.  Mereka  bekerja  dengan  berorientasi  pada  mutu  pembelajaran.  Kepala sekolah  sebagai  pemimpin  juga  mampu  memanfaatkan  segenap  sumber  daya  yang dimiliki (yang meliputi: man, money, material, machine, methode, minute, market ) secara baik.  Supervisi  juga  dilakukan  guna  membantu  kinerja  guru,  mengawasi,  mengevaluasi, dan meningkatkan mutu PBM.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Otonomi  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  SMP  Negeri  17  Purworejo sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sekolah menyusun dan menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, dan sasaran, serta tata tertib proses pembelajaran.
2. Partisipasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 17 Purworejo dilakukan  dengan  melibatkan  stakeholder  terkait.  Mereka  diikutsertakan  dalam merencanakan  dan  menetapkan  kebijakan  sekolah.  Peran  serta  aktif  atau  partisipasi tersebut diperlukan guna membantu penyelanggaraan pendidikan.
3. Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 17 Purworejo sudah baik. Kepala sekolah melaksanakan perannya sebagai pemimpin yang efektif.  Kepala  sekolah  mampu  menyeimbangkan  peran  sebagai  leader  dan  manajer. Kepala  sekolah  mampu  menggerakkan  seluruh  sumber  daya  yang  dimilikinya  serta mengoptimalkannya.
4. Kerja tim  sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di  SMP Negeri  17 Purworejo yaitu  dilakukan  secara  kompak  dan  menjunjung  tinggi  asas  kekeluargaan  serta kebersamaan. Sebagai sebuah tim kerja, mereka melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arcaro, Jerome S. (2007) Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan, Yogyakarta: Andi Offset.
Depdiknas.  (2002) Manajemen  Pendidikan  Berbasis  Sekolah  Buku  I  Konsep  dan Pelaksanaan, Jakarta: Depdiknas.
Fadjar,  A.  Malik.  (2002). School-Based  Management .  Penerjemah    Noryamin  Aini,  dkk.
Jakarta: Logos.
Mulyasa,  E.  (2002). Manajemen  Berbasis  Sekolah,  Konsep,  Strategi,  dan  Implementasi.
Jakarta: Remaja Rosdakarya.
Nurkolis.  (2003). Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Teori,  Model,  dan  Aplikasi. Jakarta: Grasindo.
Patton, Michael Quinn. (2006). Metode Evaluasi Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sidi,  Indra  Djati.  (2001). Menuju  Masyarakat  Belajar  Menggagas  Paradigma  Baru Pendidikan ).  Jakarta: Paramadina.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.