Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun

## PENDAHULUAN
Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi  banyak  faktor  baik  ekonomi, politik,  kultur,  maupun  demografi. Penerapan  kebijakan  otonomi  daerah saat ini juga telah mendorong perkembangan  akuntansi  sektor  publik di  Indonesia  yang  terus  mengalami kemajuan pesat seiring dengan
diterapkannya  pelaksanaan  otonomi daerah  dan  desentralisasi  fiskal.  Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi
1 STIE GK Muara Bulian
daerah dan desentralisasi fiscal tersebut adalah untuk menciptakan good governance yaitu kepemerintahan yang baik.  Pemerintah  daerah  selaku  entitas pelaporan  keuangan  daerah  diwajibkan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban  berupa  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD  terdiri  dari  Laporan  Realisasi Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan. LKPD  disusun  oleh  Kepala  SKPKD selaku  PPKD  pada  setiap  tahun  untuk disampaikan  kepada  Kepala  Daerah dalam rangka pertangungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan

## PERBEDAAN PERILAKU ETIS PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAN BENDAHARA SKPD BERDASARKAN FAKTOR  INDIVIDUAL DALAM ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN

## SAROLANGUN
Eva Setiarini Damanik 1

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  obtain  empirical  evidence  related  to  significant differences  in  ethical  behavior  between  PPK  and  Treasurer  SKPD  based  on individual factors in the preparation of financial statements SKPD as measured by disclosure,  cost  and  benefit,  responsibility,  misstate,  and  timeliness  of  the preparation of financial statements SKPD. This study will examine whether there are significant differences in ethical behavior between PPK and SKPD Treasurer based on individual factors in the preparation of SKPD  financial statements that can be measured by disclosure, cost and benefit, responsibility, misstatement, and timeliness of SKPD financial report preparation. In this study, the disclosure, cost and  benefit,  responsibility,  misstate,  and  timeliness  variable  of  SKPD  financial statements  as  variables  will  be  measured  and  compared  between  two  sample groups (PPK and SKPD Treasurer) which have different individual factors (locus of  control,  long time,  gender,  equity  sensitivity,  educational  background  and  self efficacy. The results of data testing related to the analysis of individual factors of PPK and SKPD Treasurer at the Local Government of Sarolangun Regency in the ethics of preparation of financial statements SKPD There is no difference between PPK  and  SKPD  Treasurer  with  internal  locus  of  control  to  PPK  and  Treasurer SKPD  with  external  locus  of  control  in  ethics  of  preparation  SKPD's  financial statements to the Sarolangun Regency Government are expressed by the variable cost and benefit and timeliness.
Keywords: Role of PPK and Treasurer SKPD, Financial Statement Preparation Ethics, Financial Statement SKPD Sarolangun
Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun
Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  dan  laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan  daerahSatuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  sebagai entitas  akuntansi  memiliki  pelaku akuntansi  yang  terdiri  dari  Bendahara dan  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (PPK SKPD),  seperti  yang  dijelaskan  dalam Pasal  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor 58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
(1) Peran  PPK  dan  Bendahara  SKPD sangatlah  vital  untuk  mewujudkan administrasi  keuangan  yang  efektif atau  dengan  kata  lain  kemampuan dan kecakapannya dalam menjalankan fungsi akuntansi sangat menentukan dalam menyusun dokumen  laporan  keuangan  SKPD. Berbagai  sorotan  dan  tudingan terhadap perilaku etis pelaku akuntansi  pemerintahan  didalam etika  penyusunan  laporan  keuangan satuan  kerja  perangkat  daerah  perlu menjadi  perhatian  banyak  pihak. Untuk  mengubah  perilaku  yang tidak etis atau menciptakan perilaku yang  diinginkan,  hal  pertama  yang perlu  kita  ketahui  adalah  faktor- faktor  individual  apa  saja  yang mempengaruhi  perilaku  etis  pelaku akuntansi  tersebut  didalam  etika penyusunan laporan keuangan satuan  kerja  perangkat  daerah. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk memperoleh  bukti  empiris  terkait perbedaan perilaku etis yang signifikan antara PPK dan Bendahara SKPD berdasarkan faktor-faktor  individualnya  dalam etika  penyusunan  laporan  keuangan SKPD yang diukur dengan disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate , dan ketepatwaktuan  penyusunan  laporan keuangan SKPD. Menganalisis perilaku  etis  PPK  dan  Bendahara
SKPD  berdasarkan  faktor-faktor individual  yang  mencakup Locus  of Control ,  Lama  Menjabat, Gender, Equity  Sensitivity, Latar  Belakang Pendidikan dan Self Efficacy . 1) Menganalisis  perbedaan  faktor- faktor individual yang
mempengaruhi  perilaku  etis  PPK dan  Bendahara  SKPD  dalam penyusunan  laporan  keuangan
SKPD  yang  diukur  berdasarkan
Disclosure,  Cost  and  Benefit, Responsibility, Misstate dan Ketepatwaktuan Penyusunan Laporan Keuangan 2) Menganalisis  perbedaan  faktor- faktor individual yang
mempengaruhi  perilaku  etis  PPK dan  Bendahara  SKPD  dalam penyusunan  laporan  keuangan SKPD  yang  diukur  berdasarkan Disclosure,  Cost  and  Benefit,
Responsibility, Misstate dan Ketepatwaktuan Penyusunan Laporan Keuangan. Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  bukti  empiris  dan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Praktisi maupun Akademisi

## TINJAUAN PUSTAKA
Etika  menjadi  perhatian  penting masyarakat  Indonesia  belakangan  ini, setelah  terjadinya  berbagai  degradasi moral  yang  terjadi  di  kalangan  praktisi maupun  akademisi,  dengan  tindakan- tindakan berupa korupsi dan penyelewengan-penyelewengan yang lain,  yang  otomatis  merupakan  suatu pelanggaran  terhadap  etika,  baik  etika profesi  maupun  etika  pada  umumnya. Perilaku  menurut  Hidayat  (2010) merupakan salah satu komponen sikap. Sikap  ( attitude )  adalah  pernyataan evaluative,  baik  yang  menyenangkan maupun  yang  tidak  menyenangkan, terhadap objek, individu, atau peristiwa.  Penelitian  ini  menggali
Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun
aspek  perilaku  dalam  penyelenggaraan laporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh kelompok  pejabat  penatausahaan  dan bendahara  di  masing-masing  SKPD. Aspek  ini  merupakan  hal  yang  sangat vital yang dapat mempengaruhi perilaku  etis  atau  tidak  etis  dalam penyelenggaraan  laporan  keuangan. Faktor-faktor individual terbukti merupakan  faktor  yang  signifikan untuk memprediksi perilaku etis seseorang  (Reiss  dan  Mitra,  1998). Bahkan menurut Bommer et. al. (1987) faktor  individual  adalah  merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku etis seseorang
Penelitian  ini  akan  meneliti  mengenai faktor-faktor  individual,  meliputi locus of  control ,  lama  menjabat,  gender,
equity sensitivity, latar belakang
pendidikan  dan self  efficacy. Agar pembaca laporan keuangan memperoleh  gambaran  yang  jelas, maka  laporan  keuangan  yang  disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim, dan di Indonesia prinsip  akuntansi  disusun  oleh  Ikatan Akuntansi Indonesia,yang pertama yaitu  Misstate  (  kecenderngan  untuk melakukan  salah  saji  dalam  laporan keuangan).Disclosure  (  pengungkapan
Laporan  Keuangan),Cost  and  benefit ,Responsibility  dan  yang  terakhir adalah ketepatan waktu

## Kerangka Pemikiran
Penelitian  ini  akan  menguji apakah terdapat perbedaan perilaku etis yang  signifikan  antara  PPK  dan Bendahara  SKPD  berdasarkan  faktor- faktor individual dalam etika penyusunan  laporan  keuangan  SKPD yang  dapat  diukur  dengan disclosure,
cost and benefit, responsibility, misstate , dan ketepatwaktuan penyusunan laporan keuangan SKPD. Pada  penelitian  ini  variabel disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate , dan ketepatwaktuan  penyusunan  laporan keuangan  SKPD  sebagai  variabel  yang akan  diukur  dan  diperbandingkan antara dua kelompok sampel (PPK dan Bendahara  SKPD)  yang  memiliki faktor-faktor  individual  yang  berbeda ( locus  of  control, lama  menjabat, gender, equity sensitivity, latar belakang pendidikan dan self efficacy ). Kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan  dalam  Gambar  2.1.  berikut ini :
Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

## METODE PENELITIAN
Populasi dari penelitian ini adalah  pegawai  yang  bekerja  pada fungsi  akuntansi  pada  SKPD  di Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)  yang  berjumlah  49  orang, Bendahara Penerimaan yang berjumlah
13 orang, Bendahara Pengeluaran yang berjumlah  50  orang  dan  Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berjumlah 61  orang  dengan  total  keseluruhan populasi yang berjumlah 173 orang.
Sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan purposive/judgement
sampling
Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung  dengan  menggunakan  Rumus
Slovin dengan hasil sampel sebesar 121 orang  dengan  rincian  untuk  PPK sebanyak 34 orang, Bendahara Penerimaan sebanyak 10 orang,
Bendahara  Pengeluaran  sebanyak  35 orang  dan  Bendahara  Pengeluaran
Pembantu sebanyak 42 orang .
Penelitian  ini  dilakukan  melalui survey dengan menggunakan questionaire. Untuk mendukung penelitian  ini  diperlukan  data  sekunder yang  berhubungan  dengan  obyek Faktor-Faktor Individual:
1. Locus of Control
2. Lama Menjabat
3. Gender
4. Equity Sensitivity 5. Latar Belakang Pendidikan 6. Self Efficacy
Perilaku Etis: Disclosure, Cost and Benefit, Responsibility, Misstate dan Ketepatwaktuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Perilaku etis antara  PPK dan
Bendahara
SKPD dengan internal locus of control terhadap PPK dan Bendahara SKPD dengan
external locus of control Perilaku etis antara PPK dan Bendahara SKPD senior dengan PPK dan Bendahara SKPD yunior Perilaku etis antara PPK dan Bendahara SKPD wanita dengan PPK dan Bendahara SKPD pria Perilaku etis antara PPK dan Bendahara SKPD yang termasuk benevolent dengan PPK dan Bendahara SKPD yang termasuk entitleds Perilaku etis antara PPK dan Bendahara SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dengan PPK dan Bendahara SKPD yang berlatar belakang non akuntansi
Perilaku etis antara PPK dan Bendahara SKPD dengan self efficacy tinggi terhadap PPK dan Bendahara SKPD dengan self efficacy rendah
Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun
penelitian.  Penelitian  ini  merupakan pengujian hipotesis (hypothesis testing) yang  menguji  hipotesis.  Kuesioner dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  lima bagian  pertanyaan  :  Bagian  pertama, berisi  tentang  data  responden;  Bagian kedua,  berisi  tentang  pernyataan locus of  control yang  dikembangkan  oleh Spector (1988) yang kemudian digunakan oleh Reiss dan Mitra (1998); Bagian ketiga,
berisi tentang pernyataan equity  sensitivity yang dikembangkan  oleh  Huseman  (1985) yang  kemudian  digunakan  oleh  Reiss dan  Mitra  (1998);  Bagian  keempat, berisi  tentang  pernyataan self  efficacy
yang dikembangkan oleh Jones
(198Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer.
Pengumpulan  data  akan  dilakukan melalui  survei  kuesioner  yang  diantar dan  diambil  sendiri  oleh  peneliti terhadap  fungsi  akuntansi  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Hal ini  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi kemungkinan  salah  interprestasi  dalam mengartikan  item-item  kuesioner  oleh responden  dan  menghindari  kuesioner diisi  oleh  orang  yang  tidak  kompeten.
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Lokasi penelitian  ini  dilakukan  terbatas  di Kabupaten Sarolangun6) yang kemudian  digunakan  oleh  Bandura (1997)  dan  Bagian  kelima,  berisi tentang pernyataan etika dalam penyusunan  laporan  keuangan  yang digunakan oleh Yulianty
Kuesioner  yang  digunakan  untuk mengumpulkan data perlu diuji validitas  dan  reliabilitas  dengan  tujuan agar kuesioner tersebut dapat menghasilkan  apa  yang  diharapkan 2005).  Penelitian  ini  menggunakan instrumen  yang  telah  digunakan  oleh penelitian-penelitian
sebelumnya,
sehingga  validitas  dan  reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Uji validitas  menggunakan  analisis  faktor dengan tujuan untuk mengetahui kevalidan  butir-butir  pertanyaan  untuk masing-masing  variabel  atau  untuk mengetahui  validitas  konstruk.  Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan  analisis  faktor  adalah  data matrik  harus  memiliki  korelasi  yang cukup  ( sufficient  correlation ).  Alat  uji yang digunakan untuk mengukur tingkat  interkorelasi  tersebut  adalah Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling  Adequacy (KMO  MSA)  dan nilai factor  loading . Kaiser-Meyer- Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy (KMO MSA) digunakan untuk menilai apakah  proses  pengambilan  sampel sudah  memadai  atau  belum.  Jika  nilai KMO  MSA  rendah  maka  dapat dipertimbangkan untuk membuang variabel atau butir pertanyaan tersebut. Nilai KMO MSA ( Measure of Sampling  Adequacy) yang  diharapkan lebih  besar  dari  0.50  sehingga  data yang  dikumpulkan  dapat  dikatakan tepat  untuk  proses  analisis  faktor. Factor loading digunakan untuk menilai  besarnya  hubungan  antara faktor dengan konstruknya. Nilai factor loading yang  diharapkan  adalah  lebih besar dari 0,40.
Uji  reliabilitas  dilakukan  dengan cara  menghitung  nilai  cronbach  alpha dari  masing-masing  instrumen  dalam suatu  variabel.  Nilai cut  off untuk menentukan
reliabilitas suatu instrumen  adalah  nilai cronbach  alpha lebih  dari  0.60.  Teknik  uji  normalitas yang  digunakan  adalah Kolmogorov- Smirnov .  Uji  normalitas  ini  dilakukan terhadap  distribusi  variabel disclosure (D), cost and benefit (C), responsibility (R), misstate (M)  dan  ketepatwaktuan (K). Kriteria dalam pengujian
normalitas  dalam  pengujian  ini  adalah jika p - value lebih  kecil  dari  tingkat signifikansi  penelitian  5%,  maka  data
Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun
variabel  terdistribusi  secara  tidak normal.  Jika p - value lebih  besar  dari tingkat  signifikansi  penelitian  5%,
maka  data  variabel  terdistribusi  secara normal Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  perbedaan  perilaku  etis  di antara  sampel  penelitian  berdasarkan faktor-faktor individual dengan menggunakan  uji  beda t-test .  Uji  beda t-test digunakan  untuk  menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan  memiliki  nilai  rata-rata yang  berbeda.  Dalam  uji  beda t-test , pengujian dilakukan dengan membandingkan  perbedaan  antara  dua nilai  rata-rata  dengan standart  error dari  perbedaan  rata-rata  dua  sampel yang tidak berhubungan tersebut. t-test yang dipakai adalah Independent Sample t- test, untuk menguji signifikansi  perbedaan mean dari  dua kelompok  sampel  yang  independen. Tes  ini  digunakan  untuk  menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teknik pengujian instrument untuk  penelitian  ini  terdiri  atas  Uji
Validitas  dan  Uji  Reliabilitas,  dengan menggunakan one  shoot  method ,  yaitu dengan menggunakan reliability analysis scale ( Cronbach’s Alpha ). Uji Validitas Pengambilan keputusan untuk uji
validitas adalah dengan melihat korelasi masing-masing indikator terhadap  total  skor  konstruk  yang menunjukkan hasil signifikan, sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  pertanyaan tersebut  valid.  nilai  signifikansi  untuk tingkat  korelasi  dari  masing-masing item pertanyaan pada variabel
disclosure adalah  sebesar  0,000-0,008
yang lebih kecil dari tingkat signifikansi  penelitian  5%,  sehingga dapat  dinyatakan  bahwa  item-item
pertanyaan  dalam  variabel  tersebut secara  statistik  valid  untuk  digunakan dalam penelitian ini.
Uji Reabilitas
Hasil uji reliabilitas untuk variabel disclosure menghasilkan
Cronbach’s  Alpha sebesar  0,790, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pengujian  instrument  untuk  variabel disclosure adalah  reliabel,  karena  nilai Cronbach’s  Alpha 0,790  >  0,60.  hasil uji  reliabilitas  untuk  variabel cost  and benefit menghasilkan Cronbach’s Alpha sebesar  0,776,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa pengujian instrument  untuk  variabel cost  and benefit adalah  reliabel,  karena  nilai Cronbach’s  Alpha 0,776  >  0,60.  hasil uji reliabilitas untuk variabel responsibility menghasilkan Cronbach’s  Alpha sebesar  0,714, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pengujian  instrument  untuk  variabel responsibility adalah  reliabel,  karena nilai Cronbach’s  Alpha 0,714  >  0,60.
hasil  uji  reliabilitas  untuk  variabel misstate menghasilkan Cronbach’s Alpha sebesar  0,808,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa pengujian instrument  untuk  variabel misstate adalah reliabel, karena nilai Cronbach’s  Alpha 0,808  >  0,60.  hasil uji reliabilitas untuk variabel ketepatwaktuan menghasilkan Cronbach’s  Alpha sebesar  0,832, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pengujian  instrumen  untuk  variabel ketepatwaktuan  adalah  reliabel,  karena nilai Cronbach’s Alpha 0,832 > 0,60

## Uji Normalitas
Hasil  pengujian  normalitas  data untuk  variabel disclosure,  cost  and benefit,  responsibility,  misstate dan ketepatwaktuan mengindikasikan bahwa  keseluruhan  data  variabel  tidak terdistribusi  secara  normal.  Hasil  ini diindikasikan  oleh  nilai asymp  sig.  (2-
Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun
tailed) yang  lebih  kecil  dari  5%,  yaitu
0,000  untuk disclosure ,  0,047  untuk
cost and benefit, 0,000 untuk responsibility ,  0,017  untuk misstate dan  0,001  untuk  ketepatwaktuan. Karena disclosure,  cost  and  benefit, responsibility, misstate dan ketepatwaktuan  mempunyai  data  yang terdistribusi  secara  tidak  normal,  maka dalam pengujian beda rata-rata menggunakan  alat  uji mann  whitney rank test .
HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam pengujian hipotesis, penelitian  ini  dapat  menggunakan statistic  parametric dengan  alat  uji independent-test jika  data  variabel terdistribusi  secara  normal,  akan  tetapi apabila  data  variabel tidak terdistribusi secara  normal,  penelitian  ini  akan
menggunakan statistic  non  parametric dengan alat uji mann whitney rank test . Atas  dasar  pengujian  normalitas di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa  data variabel disclosure,  cost  and  benefit, responsibility, misstate dan ketepatwaktuan mempunyai  data  yang terdistribusi secara tidak normal sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  pengujian  hipotesis  semua  data variabel  akan  menggunakan statistic non  parametric dengan  alat  uji mann whitney rank test .
Hasil  pengujian mann  whitney rank  test untuk  variabel disclosure,
cost and benefit , responsibility, misstate dan ketepatwaktuan berdasarkan  tingkat locus  of  control dapat  disajikan  dalam  tabel  4.11.
berikut ini.

## Tabel 1
Hasil Uji  Mann Whitney Rank Test Perilaku Etis Berdasarkan Tingkat Locus of Control DISCLOSUR E COST BENEFIT RESPONSIBILIT Y MISSTAT E KETEPAT- WAKTUAN Mann-Whitney U 1340.500 1558.500 1424.000 1181.000 1642.500 Wilcoxon W 3051.500 3269.500 3135.000 2892.000 3472.500 Z -2.191 -.989 -1.737 -3.040 -.537 Asymp. Sig. (2-tailed) .028 .323 .082 .002 .591 Tabel  1  di  atas  menunjukan tingkat signifikansi mann whitney rang test untuk  variabel disclosure sebesar 0,028, variabel cost and benefit sebesar 0,323,  variabel responsibility sebesar 0,082 , variabel misstate sebesar  0,002 dan  variabel  ketepatwaktuan  sebesar 0,591.
Analisis  uji mann  whitney  rank test di  atas  menunjukkan  bahwa variabel disclosure mempunyai signifikansi sebesar 0,028  yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  di antara internal locus of control dengan external  locus  of  control terdapat perbedaan  yang  signifikan  dalam  hal disclosure terkait dengan etika
penyusunan  laporan  keuangan  SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.  Berdasarkan  nilai mean rank mengindikasikan  bahwa  PPK  dan Bendahara  SKPD  dengan internal locus  of  control sebesar  66,16 lebih berperilaku  etis  di  banding  PPK  dan Bendahara  SKPD  dengan external locus  of  control sebesar  52,61  terkait dengan disclosure dalam etika penyusunan  laporan  keuangan  SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Variabel misstate
mempunyai  signifikansi  sebesar  0,002 yang  juga  mengindikasikan  bahwa antara internal locus of control dengan external  locus  of  control terdapat perbedaan  yang  signifikan  dalam  hal
Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun
misstate terkait dengan etika penyusunan  laporan  keuangan  SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.  Berdasarkan  nilai mean rank mengindikasikan  bahwa  PPK  dan
Bendahara  SKPD  dengan internal locus  of  control sebesar  68,82  lebih berperilaku  etis  di  banding  PPK  dan Bendahara  SKPD  dengan external locus  of  control sebesar  49,86 terkait dengan misstate dalam etika penyusunan  laporan  keuangan  SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan  tingkat  signifikansi 10%,  variabel responsibility yang mempunyai signifikansi 0,082, menunjukkan  bahwa  di  antara internal locus  of  control dengan external  locus of control juga terdapat perbedaan yang
signifikan  dalam  hal responsibility terkait dengan etika penyusunan laporan keuangan SKPD pada Pemerintah  Kabupaten  Sarolangun. Berdasarkan
nilai mean rank mengindikasikan  bahwa  PPK  dan
Bendahara  SKPD  dengan internal locus  of  control sebesar  64,77 lebih berperilaku  etis  di  banding  PPK  dan Bendahara  SKPD  dengan external locus  of  control sebesar  54,05 terkait dengan responsibility dalam  etika penyusunan  laporan  keuangan  SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.  Hasil  pengujian  tersebut mengindikasikan  bahwa  tidak  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  PPK dan  Bendahara  SKPD  dengan internal locus  of  control terhadap  PPK  dan Bendahara  SKPD  dengan external locus of control dalam etika penyusunan  laporan  keuangan  SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun  yang  dinyatakan  dengan variabel cost and benefit dan ketepatwaktuan..
Hasil  pengujian mann  whitney rank  test untuk  variabel disclosure, cost and benefit , responsibility, misstate dan ketepatwaktuan berdasarkan  lama  menjabat dapat disajikan dalam tabel 4.12. berikut ini Tabel 2 Hasil Uji Mann Whitney Rank Test Perilaku Etis Berdasarkan Lama Menjabat DISCLOSUR E COST BENEFIT RESPONSIBILIT Y MISSTAT E KETEPAT- WAKTUAN Mann-Whitney U 1582.500 1352.000 1558.000 1528.500 1077.500 Wilcoxon W 2485.500 4278.000 4484.000 4454.500 1980.500 Z -.077 -1.388 -.218 -.383 -2.980 Asymp. Sig. (2- tailed) .938 .165 .827 .701 .003 Tabel  2  di  atas  menunjukan tingkat signifikansi mann whitney rank test untuk  variabel disclosure sebesar 0,938, variabel cost and benefit sebesar 0,165,  variabel responsibility sebesar 0,827,  variabel misstate sebesar  0,701 dan  variabel  ketepatwaktuan  sebesar 0,003.
Analisis  uji mann  whitney  rang test di  atas  menunjukkan  bahwa variabel  ketepatwaktuan  mempunyai signifikansi sebesar 0,003  yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%.
Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  di antara  PPK  dan  Bendahara  SKPD senior dengan  PPK  dan  Bendahara SKPD  yunior terdapat  perbedaan  yang signifikan  dalam  hal  ketepatwaktuan terkait dengan etika penyusunan laporan keuangan SKPD pada Pemerintah  Kabupaten  Sarolangun. Berdasarkan nilai mean rank mengindikasikan  bahwa  PPK  dan Bendahara  SKPD  senior  sebesar  66,32 lebih  berperilaku  etis  di  banding  PPK dan  Bendahara  SKPD  yunior  sebesar
Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun
47,15 terkait  dengan  ketepatwaktuan dalam etika penyusunan laporan keuangan  SKPD  pada  Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Hasil  pengujian mann  whitney rank test  untuk  variabel disclosure,
cost and benefit , responsibility, misstate dan ketepatwaktuan berdasarkan gender dapat  disajikan dalam tabel 4.13. berikut ini.
Tabel 3 Hasil Uji Mann Whitney Rank Test Perilaku Etis Berdasarkan Gender DISCLOSUR E COST BENEFIT RESPONSIBILIT Y MISSTAT E KETEPAT- WAKTUAN Mann-Whitney U 1531.000 1574.000 1192.500 1560.500 1665.000 Wilcoxon W 3016.000 3059.000 2677.500 3045.500 3150.000 Z -1.085 -.842 -2.955 -.914 -.348 Asymp. Sig. (2- tailed) .278 .400 .003 .361 .728 Tabel  3  di  atas  menunjukan tingkat signifikansi mann whitney rank test untuk  variabel disclosure sebesar 0,278, variabel cost and benefit sebesar 0,400,  variabel responsibility sebesar 0,003,  variabel misstate sebesar  0,361
dan  variabel  ketepatwaktuan sebesar 0,728. Analisis  uji mann  whitney  rang
test di  atas  menunjukkan  bahwa variabel responsibility mempunyai signifikansi  sebesar  0,003  yang  artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%.
Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  di antara  PPK  dan  Bendahara  SKPD  pria dengan  PPK  dan  Bendahara  SKPD wanita terdapat perbedaan yang signifikan  dalam  hal responsibility
terkait dengan etika penyusunan laporan keuangan SKPD pada Pemerintah  Kabupaten  Sarolangun. Berdasarkan nilai mean rank mengindikasikan  bahwa  PPK  dan Bendahara SKPD wanita sebesar 67,87 lebih  berperilaku  etis  di  banding  PPK dan  Bendahara  SKPD  pria  sebesar 49,58 terkait  dengan responsibility dalam etika penyusunan laporan keuangan  SKPD  pada  Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Hasil  pengujian mann  whitney rank test untuk variabel disclosure, cost and benefit , responsibility, misstate dan ketepatwaktuan  berdasarkan  tingkat equity sensitivity dapat disajikan dalam tabel 4.14. berikut ini.
Tabel 4.
Hasil Uji Mann Whitney Rank Test Perilaku Etis Berdasarkan Tingkat Equity Sensitivity DISCLOSUR E COST BENEFIT RESPONSIBILIT Y MISSTATE KETEPAT- WAKTUAN Mann-Whitney U 1269.500  1147.000 1151.500 1234.500 997.500 Wilcoxon W 1935.500 1813.000 1817.500 1900.500 1663.500 Z -1.230 -1.946 -1.936 -1.426 -2.860 Asymp. Sig. (2- tailed) .219 .052 .053 .154 .004 Tabel  4  di  atas  menunjukan tingkat signifikansi mann whitney rank test untuk  variabel disclosure sebesar 0,219, variabel cost and benefit sebesar 0,052,  variabel responsibility sebesar
0,053,  variabel misstate sebesar  0,154
Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun
dan  variabel  ketepatwaktuan  sebesar 0,004.
Analisis  uji mann  whitney  rang test di  atas  menunjukkan  bahwa variabel cost  and  benefit mempunyai signifikansi  sebesar  0,052  yang  artinya sama  dengan  tingkat  signifikansi  5%.
Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  di antara  PPK  dan  Bendahara  SKPD benevolents dengan PPK dan Bendahara  SKPD entitleds terdapat perbedaan  yang  signifikan  dalam  hal cost  and  benefit terkait  dengan  etika penyusunan  laporan  keuangan  SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.  Berdasarkan  nilai mean rank mengindikasikan  bahwa  PPK  dan
Bendahara  SKPD benevolent sebesar 63,51 lebih  berperilaku  etis  di  banding PPK  dan  Bendahara  SKPD entitleds sebesar  50,36 terkait  dengan cost  and
benefit dalam etika penyusunan laporan keuangan  SKPD  pada  Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Variabel responsibility mempunyai  signifikansi  sebesar  0,053 yang  artinya  sama  dengan  tingkat signifikansi 5%. Hasil ini mengindikasikan  bahwa  di  antara  PPK dan  Bendahara  SKPD benevolents dengan  PPK  dan  Bendahara  SKPD entitleds terdapat  perbedaan  yang signifikan  dalam  hal responsibility terkait dengan etika penyusunan laporan keuangan SKPD pada Pemerintah  Kabupaten  Sarolangun. Berdasarkan nilai
mean rank
mengindikasikan  bahwa  PPK  dan Bendahara  SKPD benevolent sebesar 63,46 lebih  berperilaku  etis  di  banding
PPK  dan  Bendahara  SKPD entitleds sebesar 50,49 terkait dengan responsibility dalam  etika  penyusunan laporan keuangan SKPD pada
Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Variabel  ketepatwaktuan  juga mempunyai  signifikansi  sebesar  0,004 yang  artinya  memiliki  nilai  lebih  kecil dari  tingkat  signifikansi  5%.  Hasil  ini mengindikasikan  bahwa  di  antara  PPK dan  Bendahara  SKPD benevolents dengan  PPK  dan  Bendahara  SKPD entitleds terdapat  perbedaan  yang signifikan  dalam  hal  ketepatwaktuan terkait dengan etika penyusunan laporan keuangan SKPD pada Pemerintah  Kabupaten  Sarolangun. Berdasarkan nilai mean rank mengindikasikan  bahwa  PPK  dan
Bendahara  SKPD benevolent sebesar 65,34 lebih  berperilaku  etis  di  banding PPK  dan  Bendahara  SKPD entitleds sebesar 46,21 terkait dengan ketepatwaktuan dalam etika penyusunan  laporan  keuangan  SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Hasil  pengujian mann  whitney rank test untuk variabel disclosure, cost and benefit , responsibility, misstate dan ketepatwaktuan berdasarkan latar belakang  pendidikan dapat  disajikan dalam tabel 4.15. berikut ini.

## Tabel 5.
Hasil Uji Mann Whitney Rank Test Perilaku Etis Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
DISCLOSUR E COST BENEFIT RESPONSIBILIT Y MISSTATE KETEPAT- WAKTUAN Mann-Whitney U 965.000 939.000 780.000 816.000 971.000 Wilcoxon W 5718.000 5692.000 5533.000 5569.000 5724.000 Z -.384 -.566 -1.714 -1.440 -.342 Asymp. Sig. (2- tailed) .701 .571 .086 .150 .733
Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun
Tabel  5.  di  atas  menunjukan tingkat signifikansi mann whitney rank test untuk  variabel disclosure sebesar 0,701, variabel cost and benefit sebesar 0,571,  variabel responsibility sebesar
0,086,  variabel misstate sebesar  0,150
dan  variabel  ketepatwaktuan  sebesar 0,733. Berdasarkan  tingkat  signifikansi 10%, variabel responsibility mempunyai  signifikansi  sebesar  0,086 yang  artinya  memiliki  nilai  lebih  kecil dari tingkat signifikansi 10%.  Hasil ini mengindikasikan  bahwa  di  antara  PPK dan Bendahara SKPD yang mempunyai latar  belakang  pendidikan  akuntansi dengan  PPK  dan  Bendahara  SKPD yang mempunyai latar belakang pendidikan  non  akuntansi terdapat
perbedaan  yang  signifikan  dalam  hal responsibility terkait  dengan  etika
penyusunan  laporan  keuangan  SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.  Berdasarkan  nilai mean rank mengindikasikan  bahwa  PPK  dan Bendahara  SKPD  yang  mempunyai latar  belakang  pendidikan  akuntansi sebesar  70,86 lebih  berperilaku  etis  di banding  PPK  dan  Bendahara  SKPD yang mempunyai latar belakang pendidikan  non  akuntansi sebesar
57,04 terkait  dengan responsibility dalam etika penyusunan laporan keuangan  SKPD  pada  Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Hasil  pengujian mann  whitney rank test untuk variabel disclosure, cost and benefit , responsibility, misstate dan ketepatwaktuan  berdasarkan  tingkat self efficacy dapat disajikan dalam tabel 4.16. berikut ini.

## Tabel 6.
Hasil Uji Mann Whitney Rank Test Perilaku Etis Berdasarkan Tingkat Self Efficacy DISCLOSUR E COST BENEFIT RESPONSIBILIT Y MISSTATE KETEPAT- WAKTUAN Mann-Whitney U 1647.000 1550.500 1629.500 1677.500 1395.500 Wilcoxon W 3187.000 3090.500 3645.500 3693.500 2935.500 Z -.470 -.994 -.567 -.300 -1.859 Asymp. Sig. (2- tailed) .638 .320 .571 .764 .063 Tabel  6  di  atas  menunjukan tingkat signifikansi mann whitney rank test untuk  variabel disclosure sebesar 0,638, variabel cost and benefit sebesar 0,320,  variabel responsibility sebesar 0,571,  variabel misstate sebesar  0,764
dan  variabel  ketepatwaktuan  sebesar
0,063.
Berdasarkan  tingkat  signifikansi 10%, variabel ketepatwaktuan mempunyai  signifikansi  sebesar  0,063 yang  artinya  memiliki  nilai  lebih  kecil dari tingkat signifikansi 10%.  Hasil ini mengindikasikan  bahwa  di  antara  PPK dan Bendahara SKPD yang mempunyai self  efficacy tinggi dengan  PPK  dan Bendahara SKPD yang mempunyai self
efficacy rendah terdapat  perbedaan yang signifikan dalam hal ketepatwaktuan  terkait  dengan  etika penyusunan  laporan  keuangan  SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.  Berdasarkan  nilai mean rank mengindikasikan  bahwa  PPK  dan Bendahara SKPD yang mempunyai self efficacy tinggi sebesar  64,85 lebih berperilaku  etis  di  banding  PPK  dan Bendahara SKPD yang mempunyai self efficacy rendah  sebesar  53,37 terkait dengan  ketepatwaktuan dalam  etika penyusunan  laporan  keuangan  SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun

## SIMPULAN
Hasil  pengujian  data  terkait analisa  faktor-faktor  individual  PPK dan  Bendahara  SKPD  di  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sarolangun  dalam etika  penyusunan  laporan  keuangan SKPD  yang  telah  diperoleh  dan dipaparkan  dalam  bab  sebelumnya mendasari  pengambilan  kesimpulan dalam penelitian ini :
1. Tidak terdapat perbedaan antara PPK dan Bendahara SKPD dengan internal  locus  of  control terhadap PPK  dan  Bendahara  SKPD  dengan external locus of control dalam etika penyusunan laporan keuangan SKPD  pada  Pemerintah  Kabupaten Sarolangun  yang dinyatakan dengan variabel cost  and  benefit dan ketepatwaktuan . Perbedaan  hanya terdapat  pada  variabel disclosure, misstate dan  variabel responsibility.
Tidak adanya perbedaan disebabkan
PPK  dan  Bendahara  SKPD  hanya berpikir  bagaimana  cara  membuat laporan  keuangan  untuk  segera dilaporkan dan kurang memperhatikan  etika  penyusunan laporan  keuangan  yang  nantinya sangat  berpengaruh  terhadap  nilai informasi  laporan  keuangan  yang akan digunakan oleh instansi. 2. Tidak terdapat perbedaan antara PPK dan Bendahara SKPD senior dengan PPK  dan  Bendahara  SKPD  yunior dalam  etika  penyusunan  laporan keuangan  SKPD  pada  Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dinyatakan dengan variabel disclosure , cost and benefit,
responsibility dan misstate . Perbedaan  hanya  terdapat  pada variabel  ketepatwaktuan.  Perbedaan ketepatwaktuan  terjadi  disebabkan PPK  dan  Bendahara  SKPD  senior berdasarkan  lama  menjabat  ataupun pengalaman kerjanya lebih memahami Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  dan  menguasai aplikasi penyusunan laporan
keuangan  sehingga  menghasilkan laporan  keuangan  SKPD  lebih  tepat waktu  bila  dibandingkan  dengan PPK  dan  Bendahara  SKPD  yunior. Sedangkan  tidak  adanya  perbedaan disebabkan para PPK dan Bendahara  SKPD  dalam  penelitian ini hanya berpikir bagaimana laporan  keuangan  disusun  untuk segera dilaporkan tanpa memperhatikan  etika-etika  lainnya dalam pengungkapan laporan keuangan,  sementara  pada  sektor pemerintahan  kecenderungan  untuk memahami etika pelaporan
keuangan  sangatlah  kurang,  baik para  PPK  dan  Bendahara  SKPD senior  maupun  PPK  dan  Bendahara SKPD yunior.
3. Tidak terdapat perbedaan antara PPK dan  Bendahara  SKPD  pria  dengan PPK  dan  Bendahara  SKPD  wanita terhadap  etika  penyusunan  laporan keuangan  SKPD  pada  Pemerintah
Kabupaten Sarolangun yang dinyatakan dengan variabel disclosure, cost and benefit, misstate dan ketepatwaktuan. Perbedaan hanya terdapat pada variabel responsibility . Tidak terdapat perbedaan  tersebut  menunjukkan bahwa  pada  hakikatnya  pria  dan wanita itu sama didalam menyelesaikan  pekerjaan,  namun perbedaannya adalah pada kemampuan  yang  dimiliki  oleh masing-masing individu PPK
maupun  Bendahara  SKPD  ketika mereka menyusun laporan keuangan SKPD. 4. Tidak terdapat perbedaan antara PPK dan Bendahara SKPD yang merupakan benevolent dengan  PPK dan Bendahara SKPD yang merupakan entitleds terhadap  etika penyusunan laporan keuangan SKPD  pada  Pemerintah  Kabupaten Sarolangun  yang dinyatakan dengan
Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun
disclosure dan misstate .  Perbedaan hanya  terdapat  pada  variabel cost and  benefit,  responsibility dan ketepatwaktuan. Hal ini dapat disebabkan  karena  pada  sektor pemerintahan  pemberian reward kepada  PPK  dan  Bendahara  SKPD yang bekerja keras dengan PPK dan Bendahara  SKPD  yang  bekerja sekedarnya saja hampir dapat dikatakan  sama.  Oleh  karena  itu, berapapun jumlah input yang diberikan oleh seorang PPK ataupun Bendahara SKPD kurang lebih akan memperoleh  jumlah output atau reward yang  sama.  Perbedaan terjadi disebabkan PPK dan
Bendahara  SKPD  yang benevolent akan  merasa  adil  ketika inputs yang mereka berikan lebih besar daripada outputs yang mereka terima, sehingga respon yang mereka berikan  lebih  cepat  dibandingkan PPK  dan  Bendahara  SKPD  yang entitleds dalam penyampaian laporan  keuangan  SKPD  secara tepat  waktu  dengan  tujuan  agar informasi laporan keuangan tersebut lebih banyak bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan biaya yang dikeluarkan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. 5. Tidak terdapat perbedaan antara PPK dan  Bendahara  SKPD  yang  berlatar belakang pendidikan akuntansi
dengan  PPK  dan  Bendahara  SKPD yang  berlatar  belakang  pendidikan non akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan SKPD  pada  Pemerintah  Kabupaten
Sarolangun  yang dinyatakan dengan variabel disclosure , cost and benefit , misstate dan
ketepatwaktuan.
Perbedaan  hanya  terdapat  pada variabel responsibility . Tidak adanya  perbedaan  antara  PPK  dan
Bendahara  SKPD  yang  berlatar belakang pendidikan akuntansi
dengan  non  akuntansi  ini  dapat disebabkan  oleh  alasan  bahwa akuntansi sektor publik (pemerintah) masih  dalam  tahap  implementasi awal yang tentunya banyak membutuhkan  sosialisasi  kepada para PPK dan Bendahara SKPD dan dapat  pula  didasari  oleh  alasan bahwa  peraturan  teknis  pelaksanaan akuntansi pemerintah selalu mengalami perubahan untuk penyempurnaan sehingga membutuhkan  respon  yang  cepat dari  PPK  dan  Bendahara  SKPD untuk melakukan penyesuaian terhadap  peraturan-peraturan  yang mengalami perubahan tersebut. Namun, pada akhirnya penelitian ini menunjukkan  bahwa  PPK  dan Bendahara  SKPD  yang  berlatar belakang pendidikan akuntansi dengan  tingkat  pengetahuan  yang dimilikinya akan lebih cepat merespon segala perubahan akuntansi yang terjadi bila dibandingkan  dengan  PPK  dan Bendahara  SKPD  yang  berlatar belakang pendidikan non akuntansi.
6. Tidak terdapat perbedaan antara PPK dan Bendahara SKPD yang
mempunyai self  efficacy tinggi dengan  PPK  dan  Bendahara  SKPD yang  yang  mempunyai self efficacy rendah  terhadap  etika  penyusunan laporan keuangan SKPD pada
Pemerintah  Kabupaten  Sarolangun yang  dinyatakan  dengan  variabel disclosure , cost and benefit , responsibility dan misstate . Perbedaan  hanya  terdapat  pada variabel  ketepatwaktuan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  PPK  dan Bendahara  SKPD  yang  mempunyai kepercayaan  diri  yang tinggi  selalu berusaha  menyampaikan  laporan keuangan SKPD tepat pada
waktunya  bila  dibandingkan  dengan PPK  dan  Bendahara  SKPD  yang mempunyai  kepercayaan  diri  yang
Perbedaan  Perilaku  Etis  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendahara  SKPD  Berdasarkan Faktor  Individual dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sarolangun
rendah karena mereka merasa bahwa  informasi  laporan  keuangan akan  menjadi  tidak  relevan  jika waktu  penyampaiannya  terlambat dan  tentunya  akan  memperlambat pula PPKD didalam menyusun serta menyampaikan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  kepada  DPRD. Self efficacy yang rendah disebabkan  kurangnya  kepercayaan diri  dari  PPK  dan  Bendahara  SKPD akan  kemampuan  yang  mereka miliki dalam memahami dan menggunakan  aplikasi  di  bidang keuangan, sehingga diperlukan pelatihan  dan  sosialisasi  secara berkala guna meningkatkan kemampuan mereka dalam penyusunan laporan keuangan SKPDnya. Saran Penelitian ini sebaiknya juga dilanjutkan  dengan  menguji  pengaruh variabel-variabel yang mengalami perbedaan  terhadap  etika  penyusunan laporan  keuangan  tersebut,  sehingga akan  dapat  diketahui  secara  langsung pengaruh faktor-faktor individual tersebut  terhadap  etika  penyusunan laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvin  A.  Arens  dkk.  2006. Auditing dan  Jasa  Assurance .  Jilid  1.
Jakarta : Erlangga. Arifiyani, Hesti Arlich. 2012. Pengaruh  Pengendalian  Intern, Kepatuhan dan Kompensasi Manajemen  Terhadap  Perilaku Etis  Karyawan  (Studi  Kasus  PT. Adi  Satria  Abadi  Yogyakarta) . Jurnal Nominal, Volume I Nomor I : 5-21. Bandura,  Albert.  1997. Self  –  Efficacy. The  Exercise  of  Control,  W.  H. Freeman  and  Company,  United
States of America. Berninghausen, Jutta dan Brigit, Kerstan.  1992. Forging  New
Paths : Feminist Social Methodology  and  Rural  Women in  Java. Zed  Books  Limited. London and New Jersey. Bommer,  M.,  C.  Gratto,  J.  Gravander dan M. Tuttle. 1987. A Behavioral  Model  of  Ethical  and Unethical Decision Making. Journal of Business Ethics, Vol. 6 : 265-280.
Chaplin,  J.  P.  2006. Kamus  Psikologi Lengkap .  Jakarta  :  PT.  Raja
Grafindo. Fauzi, Achmad. 2001. Pengaruh Faktor-Faktor Individual terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi . Tesis Tidak  Dipublikasikan.  Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Febrianty.  2010. Pengaruh  Gender, Locus  of  Control,  Intellectual Capital,  dan  Ethical  Sensitivity Terrhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi pada Perguruan  Tinggi  (Survey  pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang) .  Jurnal  Ilmiah  Orasi
Bisnis, Edisi Ke-IV, November. Fontanella, Amy. 2010. Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan  dan  Pengetahuan Akuntansi  Pengguna  Terhadap Pemanfaatan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Volume  5  No.  2  Desember  :  22-
30.
Hamiseno, Erlina Winanti. 2010. Analisis Perbedaan Perilaku Etis Pelaku  Akuntansi  Berdasarkan Karakteristik Individu dalam Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (Studi  Kasus di  Kabupaten  Sukoharjo) .  Tesis Fakultas  Ekonomi  Universitas Sebelas Maret, Surakarta.