## PERGESERAN NILAI PILAR DEMOKRASI DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
Saeful Kholik Universitas Wiralodra
Email : saefulkholik21@ gmailcom

## ABSTRACT
In  a  government  organization,  the  expertise  of  the  law  making  is  most  accumulated.  It enables the law making process to be easily done by law the enforcers. This fact causes the role of government to be central. It also lead to an access of government organizations to become very powerful over the functions of organizations that exist within and outside the government.  Therefore,  to  avoid  concentration  of  power  in  the  hands  of  government organizations, the idea arises to hold a separation and division of powers. The emergence of a constitutional idea of a rule of law basically changes the power of the government. It makes  their  existence  is  not  too  dominant  to  see  the  Indonesian  government  system recognizing  regional  government  and  regional  autonomy  which  are  basically  capable  of impacting in the system of pillars of the democratic legal order. The shift of legislative and executive power within the framework of regional autonomy has indeed occurred with the dynamics of a structurally structured and infrastructural political life. It has an authority over each of the institution's committees. It acts an important function and even considered as the main function of the parliamentary institution. Important function is the legislative institution that is the institution legislators or institutions that determine the making of the law.
Keywords: Regional Autonomy, Legislative Power, Lawmaking .

## I. PENDAHULUAN
Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normative  yang mengatur dan menjadi  sebuah  pedoman  prilaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  yang didukung  oleh  sitem  sanksi  tersebut  terhadap  setiap  sebuah  penyimpangan  terhadapnya. Bentuk  bentuk  aturan  normative  tersebut  tumbuh  sendiri  dalam  aturan  masarakat  dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan dalam system organisasi kekuasaaan dalam bermasyarakat yang sangatlah bersangkutan.
Kompleksitas  terhadap  kemajuan  masyarakat  dan  kehidupan  memberikan  sebuah output yang mampu menkankan kepada perkembangan sebuah aturan dan pola-pola prilaku dalam  kehidupan  bersamyarakat,  Tentunya  dalam  sebuah  keteraturan  ini  kemudian melahirkan  sebuah  organisasi  yang  menunjukan  sebuah  perkembangan  menjadi    system organisasi organizational  imperative, Majunya  sebuah  masyarakat  terhadap  majunya
perkembangan  kecenderungan  masyrakatnya  untuk  mengikatkan  diri  kepada  system keorganisasian dan aturan yang terkait.
Dalam  system  pengorganisasian  yang  teratur  itu  pada  giliranya  tercipta  pula mekanisme yang tersendiri berkenaan dengan proses pembuatan hukum, penerapan hukum, dan  peradilan  terahdap  penyimpangan-pemyimpangan  hukum  dalam  masyrakat  yang semakin dan maju terhadap pengorganisasian tersebut.
Dengan demikian bukan saja dianggap setiap masyarakat seperti ada hukum seperti apa yang sudah dikatakan dalam pakar cesaero akan tetapi perlu dingat bahwa setiap tahapan perkembangan  masyarakat  yang  makin  kompleks  dan  maju  yang  akan  menyebabkan kompleksitas perkembangan hukum juga makin meningkat baik dari segi kuantitas mauoun segi kualitas.
Pemerintah pada pokoknya merupakan sebuah produsen hukum terbesar sepanjang sejarah.  Alasan  sederhana  adalah  pemerintah  dapatlah  menguasai  informasi  yang  paling banyak  dan  memiliki  akses  paling  luas  dan  besar  dalam  lingkunannya  untuk  dapatlah memperoleh sebuah informasi yang dibutuhkan dalam sebuah proses pembuatan hukum dan prakteknyalah  harus  sesuai  dengan  yang  di  idekan,  pemerintah  juga  yang  paling  tau  dan memahami untuk siapa berapa dan kapan dimana dan bagaimana hukum itu akan dibuat.
Dalam  sebuah  organisasi  pemerintah  keahlian  dan  tenaga  ahli  paling  banyak terkumpul  yang  memungkinkan  proses  pembuatan  hukum  itulah  dapat  dengan  mudah dikerjakan  oleh  para  penegak  hukum,  kenyataan  ini  mengakibatkan  peran  pemerintah menjadi  sentral  dan  dapatkah  pula  menimbulkan  sebuah  akses  organisasi  pemerintah menjadi  sangatkah  berkuasa  diatas  fungsi-fungsi  oraganisasi  yang  ada  didalam  maupun diluar  pemerintah,  Oleh  karena  itu  untuk  menghindari  pemusatan  kekuasaan  ditangan organisasi pemerintah munculah sebuah ide untuk mengadakan pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, Munculnya sebuah ide konstituasional gagasan Negara hukum pada dasarknya  berubah  membatasi  kekuasaan  pemerintah  agar  tidak  terlalu  dominan  melihat system  pemerintahan  indoensia  mengakui  pemerintahan  daerah  dan  otonomi  daerah  yang pada dasarnya mampu berdampak pada system pilar-pilar tatanan hukum secara demokrasi 1 .
Impelentasinya  banyak  system  pemerintahan  dan  demokrasi  dalam  era  otonomi daerah  mengalami  beberapa  kendala  yang  salah  satunya  dengan  menagkui  system
1 Soehino, Hukum Tata Negara , Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 28.
pemerintahan  otonomi  daearah  yang  memberikan  pembagian  kekuasaan  dan  pergeseran kekuasaan yang tidak terbatas inilah menjadi sebuah garis kordinasi yang kurang baik hal ini pula tidak terlepas dari sebuah system tatanan politik.
Dari  urian  diatas  penulis  menemukan  sebuah  nilai  nilai  pergeseran  yang  sangat berbuah  oleh  karena  itu  penulis  merumuskan  penelitian  dengan  judul: PERGESERAN NILAI PILAR DEMOKRASI DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  diatas  maka  penulis  mengangkat permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pergeseran kekuasaan legislative dan eksekutif dalam kerangka otonomi daerah?
2. Bagimanakah kelembagaan Negara sebagai supratruktur politik dalam kerangka system otonomi daerah?

## II. METODE
Penelitian  ini  akan  dikaji  dan  dijelaskan  serta  dianalisa  teori  hukum  yang  bersifat umum, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan  pergeseran  pilar-pilar  demokrasi.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis normatif yaitu penelitian atas peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni diantara perundang-undangan (horizontal).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Bagaimanakah Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dan Eksekutif Dalam Kerangka Otonomi Daerah
Permasalahan  yang  paling  utama  dan  pokok  dalam  pergeseran  nilai  Ilmu  Hukum Tata  Negara  dan  Politik  sepanjang  sejarah  terdapat  dalam  sebuah  mekanisme  hubungan antara Negara dan rakyat dalam suatu Negara dan bangsa, Kepentingan Negara dan bangsa bisaanya  diwakili  oleh  pemerintah  sedangkan  kepentingan  rakyat  yang  sifatnya diinstitusionalkan atau terlembagakan melalui sebuah parlemen baik parlemen yang bersifat Unikameral (Monokameral) ada juga yang bersfiat bicameral dan bahkan ada pula parlemen yang  bersifat  trikameral  seperti  Negara  china  namun  tak  menutupi  pula  seperti  negara
Indonesia yang memiliki karakter tersendiri dalam pemerintahan mengakui adanya otonomi daerah yang memang sering sekali pergeseran ini sangatlah terjadi.
Pentingnya  hubungan  di  antara  kedua  institusi  pemerintah  dan  parlemen  tersebut berkaitan  dengan  sebuah  penilaian  menegnai  sebuah  derajat  keterlibatan  rakyat  dalam sebuah  kekuasaaan  negeara  sebagai  ukuran  utama  dalam  pemahaman  mengenai  sebuah nilai-nilai demokrasi. Salah satu fungsi penting dan bahkan dianggap utama dari lemabaga perlemen adalah fungsi penting adalah lembaga legislatif yaitu lembaga pembuat undang- undang ataupun lembaga yang menentukan pembuatan hukum tersebut. Didalamnya yang terkait hak dan kewajiban inisitaif guna merancang dan merumuskan racangangan peraturan perundang-undangan serta membahas dan mengadakan amandemen dan modifikasi terhadap rancangan undang-undang, serta pengawasan pelaksanaan undang-undang itu kelak stelah dibubarkan.
Dalam mengamati berbagai masalah ketenagaraan sering kali seorang mengabaikan pertimbangan-pertimbangan historis yang berkaitan erat dengan dinamika perubahan yang seharusnya  diperhatikan.  Hal  demikianlah  yang  membuat  para  praktisi  hukum  membuat sebuah kebijakan dalam penanggulanga pergeseran tersebut 2 .
Akibat  dari  hal  tersebut  yang  dipandang  pemerintahan  awam  mengenai  masalah- masalah ketenagaraan, khususnya dalam memberikan penelian terhadap penilaian terhadap peran  pemerintahan  Indonesia,  Akibatnya  setiap  kali  dinamika  hubungan  antara  Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  pemerintah  pradigma  dalam  pandangan  masyarakat  dan  hanya perwakilan yang tidak dapat berjalan dengan baik dan membingungkan hal ini didasarkan oleh tumpang tindihnya peraturan dan saling mengambil alih kewenangan satu sama lainnya yang  mendeskripsikan  bahwa  DPR  tidaklah  berkedudukan  dengan  baik  dan  benar  sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Salah satu contoh pergeseran nilai terlihat dari sebuah pemerintahan yang dari system parlemen  kepada  sistem  pemerintahan  yang  memang  mengalami  sebuah  perubahan  yang sangat mendasar dalam perkembanganya menegnai peran parlemen hal ini bisa dilihat dari sebuah  kecenderungan  tercadinya  sebuah  pergeseran  peran  dari  eksekutif  ke  legislatif kecenderungan yang terjadi sekarang ini justru terjadi dari legislatif ke eksekutif seperti yang dikatakan oleh Ivo D. Duchacek.
2 Suny Ismail. Pergeseran Kekuasaaan Eksekutif , Calindra, Jakarta, 1965, hlm. 39.
“National  legislators  now  seem  to  have  lost  much  of  what  they  gained  in wrenching  the  law-initating  and  law-writing  monopoly  from  raoyal  and aristocratic excekutives.  Law making is now, at  best, a shared power. The executive  in  most  systems  has  become  to  dominant  source  of  legislation initiative and it retains the traditionally recognized role of excecuitng laws” 3 .
Para anggota parlemen nasional ternyata banyak kehilangan dibandingakan dengan apa  yang  mereka  miliki  sejak  lama  dalam  monopoli  inisiatif  pembuatan  dan  penyusunan Undang-Undang  dari  para  ekeskutif  pemimpin  yang  memiliki  sebuah  kewenangan tersendiri,  Pembuatan  undang-undang  saat  ini  sudah  menjadi  sebuah  pekerjaan  bersama antara  para  legislator  dan  para  eksekutif  dalam  semua  system  yang  sekarang  ini  pihak eksekutif telah menjadi cabang kekuasaan yang lebih dominan pengaruhnya dan peranannya sebagai  sumber  inisiatif  pembuatan  undang-undang  hal  inilah  sering  sekali  terjadi berbenturan dengan garis kordinasi satau sama lain di karenakan mempunya kewenangan satu sama lainya yang tidak sedikit pula dengan bertentanangan satu sama lain.

## 3.2. Bagaimanakah  Kelembagaan  Negara  Sebagai  Supratruktur  Politik  Dalam Kerangka System Otonomi Daerah
Untuk  memahami  pengertian  lembaga  atau  organ  Negara  secara  lebih  dalam,  kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai The concept of the state organ dalam bukunya General Theory of law and state . Hans Kelsen menguraikan bahwa whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ . Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hokum ( legal order ) adalah suatu organ.
Artinya,  organ  Negara  itu  tidak  selalu  berbentuk  organik.  Disamping  organ  yang berbentuk  organik,  lebih  luas  lagi,  setiap  jabatan  yang  ditentukan  oleh  hokum  dapat  pula disebut  organ,  asalkan  fungsi-fungsinya  itu  bersifat  menciptakan  norma  ( norm  applying ). These  functions,  be  they  of  a  norm  creating  or  of  a  norm  applying  character,  are  all ultimately aimed at the execution of a legal sanction.
Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga Negara yang memilih  para  wakilnya  melalui  pemilihan  umum  sama-sama  merupakan  organ  Negara dalam  arti  luas.  Demikian  pula  hakim  yang  mengadili  dan  menghukum  penajahat  dan terpidana  yang  menjalankan  hukuman  tesebut  di  lembaga  permasyarakatan,  adalah  juga merupakan  organ  Negara.  Pendek  kata,  dalam  pengertian  yang  luas  ini,  organ  Negara  itu
3 Ivo  D.  Duchaecek,  Power  Maps, Comperative  Politics  Of  Constitions  American Bibilographical Center , Santa Barbara, California, Oxfrod, 1973, hlm. 321.
identik  dengan  individu  yang  menjalankan  fungsi  atau  jabatan  tertentu  dalam  konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum ( public officies ) dan pejabat publik atau pejabat umum ( public officials ).
Dikatakan  oleh  Hans  Kelsen, An  organ , in  this  sense,  is  an  individual  fulfilling  a specific function. Kualitas individu itu sebagai organ Negara ditentukan oleh fungsinya. He is an organ because and in so far as he performs a law creating or law applying functions. Individu tersebut dapat disebut sebagai organ Negara, karena ia menjalankan fungsi  yang menciptakan  hokum  ( law  creating  functions )  atau  fungsi  yang  menerapkan  hokum  ( law applying functions ).
Disamping  pengertian  luas  itu,  Hans  Kelsen  juga  menguraikan  adanya  pengertian organ Negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materill. Individu dikatakan organ Negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu  ( he  personally  has  a  specific  legal  position ).  Suatu  transaksi  hukum  perdata, misalnya,  kontrak,  adalah  merupakan  tindakan  atau  perbuatan  yang  menciptakan  hukum seperti halnya suatu putusan pengadilan 4 .
Lembaga Negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga Negara saja ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaanya dari  Undang-undang,  dan  bahkan  ada  pula  yang  hanya  dibentuk  berdasarkan  keputusan presiden.  Hierarki  atau  ranking  kedudukannya  tentu  saja  tergantung  pada  derajat pengaturnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lembaga Negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan  yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang  merupakan  organ  undang-undang, sementara  yang  hanya  dibentuk  karena  keputusan  presiden  tentunya  lebih  rendah  lagi tingkatannya  dan  derajat  perlakuan  hukum  terhadap  pejabat  yang  duduk  didalam  nya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.
Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi Negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie . Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah  isinya;  organ  adalah  status  bentuknya  (Inggris: from, Jerman: vorm )
4 Kelsen, Hans. General Theory of Law And Sate , Harvad Universty, Press, Cambridge, hlm. 50.
sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  organ-organ  yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebut eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah 5 .
Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam UUD  1945,  terdapat  tidak  kurang  dari  34  organ  yang  disebut  keberadaanya  dalam  UUD 1945. Ke-34 organ atau lembaga tersebut adalah berikut ini:
a. Majelis  Permusyawahan  Rakyat  (MPR)  diatur  dalam  bab  III  UUD  1945  yang juga diberi judul “majelis permusyawahan rakyat”. Bab III ini berisi dua pasal, yaitu pasal 2 yang terdiri atas tiga ayat, pasal 3 juga terdiri atas tiga ayat
b. Presiden yang diatur keberadaany dalam bab III UUD 1945, di mulai dari pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai kekuasaan pemerintahan Negara berisi 17 pasal.
c. Wakil Presiden yang kebradaan nya diatur dalam pasal 4 yaitu pada ayat (2) UUD 1945.  Pasal  4  ayat  (2)  UUD  1945  itu  menegaskan, Dalam  melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.
d. Mentri dan kementrian Negara diatur tersendiri dalam Bab V UUD 1945, yaitu pada pasal 17 ayat (1), (2), dan ayat (3).
e. Mentri Luar Negeri sebagai mentri triumpirat yang oleh pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yaitu bersama-sama Dengan Mentri Dalam Negeri dan Mentri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
f. Menteri  Dalam  Negeri  sebagai triumpirat bersama-sama  dengan  mentri  luar negri dan mentri pertahanan menurut pasal 8 ayat (3) UUD 1945.
g. Menteri  pertahanan  yang  bersama-sama  dengan  Menteri  Dalam  Negeri ditentukan  sebagai  menteri triumpirat menurut  pasal  8  ayat  (3)  UUD  1945.
Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat saja terjadi konflik atau sengketa kewanangan konstitusional di antara sesame mereka, atau antara mereka dengan menteri lain atau lembaga Negara lainnya.
5 Huntington, Samuel.P, Gelombang Demokrasi Ketiga , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 77.
h. Dewan  Pertimbangan  Presiden  yang  diatur  dalam  pasal  16  Bab  III  tentang kekuasaan  Pemerintahaan  Negara  yang  berbunyi, Presiden  membentuk  suatu dewan  pertimbsngsn  yang  bertugas  memberikan  nasihat  dan  pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.
i. Duta seperti diatur dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
j. Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1).
k. Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan ayat (7) UUD 1945.
l. Gubernur Kepala Pemerintahan Daerah seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
m. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (3) UUD 1945.
n. Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan ayat (7) UUD 1945.
o. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
p. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabbupaten seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (3) UUD 1945.
q. Pemerintahan  Daerah  Kota  sebagaimana  dimaksud  oleh  pasal  18  ayat  (2),  (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945.
r. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945
s. Dewan Perwalikan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh pasal 18 ayat (3) UUD 1945.
t. Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti dimaksud oleh  pasal  18B  ayat  (1)  UUD  1945,  diatur  dengan  undang-undang.  Karena kedudukannya  yang  khusus  dan  diistimewakan,  satuan  pemerintahan  daerah yang bersifat khusus atau istimewa ini diatur sendiri oleh UUD 1945. Misalnya, status  pemerintahan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Pemerintahan  Daerah Otonomi  Khusus  Nangroe  Aceh  Darussalam  dan  Papua,  serta  pemerintahan Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.  Ketentuan  mengenai  kekhususan  atau keistimewannya itu diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pemerintahan daerah  yang  demikian  ini  peru  disebut  secara  tersendiri  sebagai  lembaga  atau organ yang keberadaanya diakui dan dihormati oleh Negara.
u. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  yang diatur dalam bab VII UUD 1945 yang berisi pasal 19 sampai dengan pasal 22B.
v. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang terdiri atas pasal 22C dan Pasal 220.
w. Komisi Penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang  menentukan  bahwa  pemilihan  umum  harus  diselenggarakan  oleh  suatu komisi  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri.  Nama  Komisi  Pemilihan Umum  bukanlah  nama  yang  ditentukan  oleh  UUD  1945,  melainkan  oleh Undang-undang.
x. Bank sentral yang disebut eksplisit oleh pasal 23D, yaitu Negara memiliki suatu bank  sentral  yang  susunan,  kedudukan,  kewenangan,  tanggung  jawab,  dan independenisnya diatur dengan undang-undang . Seperti halnya dengan Komisi Pemilihan Umum UUD 1945 belum menentukan bank sentral  yang dimaksud. Memang benar, nama bank sentral sekarang adalah bank Indonesia. Akan tetapi, nama bank Indonesia bukan nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh undnag-undang berdasarkan kenyataan yang diwarisi dari sejarah di masa lalu.
y. Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  yang  diatur  tersendiri  dalam  bab  VIIA dengan judul “Badan Pemeriksa Keuangan”, dan terdiri atas 3 pasal, yaitu pasal 23E (3 ayat), pasal 23F (2 ayat), Dan pasal 23G (2 ayat).
z. Mahkamah Agung (MA) yang keberadaanya diatur dalam bab IX, pasal 24 dan pasal 24 A UUD 1945.
aa. Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaanya dalam bab 9 pasal 24 dan pasal 24C UUD 1945.
bb. Komisi  Yudisial  yang  juga  diatur  dalam  bab  9,  pasal  24B  UUD  1945  sebagai auksiliary  organ  terhadap  Mahkamah  Agung  yang  diatur  dalam  pasal  24  dan pasal 24A UUD 1945.
cc. Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, yaitu dalam bab 12 tentang pertahanan dan keamanan Negara, pada pasal 30 UUD 1945
dd. Angkatan Darat (AD) diatur dalam pasal 10 UUD 1945
ee. Angkatan Laut (AL) diatur dalam pasal 10UUD 1945
ff. Angkatan Udara (AU) diatur dalam pasal 10 UUD 1945
gg. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang juga diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945.
hh. Badan-badan  lain  yang  fungsinya  terkait  dengan  kehakiman  seperti  kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh pasal 24 ayat (3) UUD 1945  yang  berbunyi: Badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang 6 .
Diantara  lembaga-lembaga  Negara  yang  disebutkan  dalam  UUD  1945,  ada  yang dapat  dikategorikan  sebagai  organ  utama  atau  primer  ( primery  constitusional  organs ),  da nada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang ( auxiliary state organs ). Untuk memahami  perbedaan  diantara  keduannya,  lembaga-lembaga  Negara  tersebut  dapat dibedakan dalam tiga ranah ( domain ) (i) kekuasaan eksekutif atau pelaksana, (ii) kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.
Dalam  cabang  kekuasaan  eksekutif  atau  pemerintahan  Negara  ada  Presiden  dan Wakil  presiden  yang  merupakan  satu  kesatuan  institusi  kepresidenan.  Dalam  bidang kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu Mahkamah agung dan Mahkamah konstitusi tetapi disamping keduannya ada pula komisi yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku hakim. Kebradaan  fungsi  Komisi  Yudisial  ini  bersifat  penunjang  ( auxiliary )  terhadap  cabang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum ( the enforcer of the rule of law ) tetapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman ( the enforcer of the rule of judicial ethics ).

## IV. PENUTUP

## 4.1.  Simpulan
Kelembagaan  suprastruktural  dalam  kelangka  pemerintahan  atau  otonomi  daerah pada  suatu  wilaayah  infrastruktur  politik  memiliki  sebuah  bentuk-bentuk  organisasi  yang sangatlah umum dalam kalangan masyarakat yang dapatlah dibagi dua yaitu kemsyarakatan dan dari partai politik yang sangat berkembang secara structural yang dimana memilki imbas yang sangat signifikan terhadap perubahan dan pembagian kewengan dalam system politik yang terkait dalam system pemerintahan daerah.
6 Attamimi Hamis S. Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraaan Pemerintahan Negara Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Pelita Ke- 1 Pelita Ke-IV , Disertasi Doktoral Hukum Tata Negara, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 1991, hlm. 109.
Pergeseran  kekuasaan  legislative  dan  eksekutif  dalam  kerangka  otonomi  daerah memang sudah terjadi dengan sdinamika kehidupan politik yang tersistem secara structural dan  infrastructural  yang  memilki  sebuah  kewenangan  setiap  komopenen  lembaga  tersbut namun contohnya suatu fungsi penting dan bahkan dianggap utama dari lemabaga perlemen adalah  fungsi  penting  adalah  lembaga  legislatif  yaitu  lembaga  pembuat  undang-undang ataupun lembaga yang menentukan pembuatan hukum tersebut

## 4.2. Saran
Indonesia adalah Negara hukum yang memang pada dasarnya dapatlah diatur dalam sebuah  nilai  konstitusi  hal  ini  memberikan  sebuah  gambaran  dan  aturan  kepada  lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan namun dengan  kehendak  dan  kebutuhan  nilai  social  dan  masyarakat  yang  begitu  dinamis  hal  ini berimbas  kepada  bergesernya  nilai  nilai  sebiah  demokrasi  dan  pergeseran  kekuasaan legisltaif dan eksekutif, oleh karena itulah kekuasaan legislatif dan eksekutif haruslah sesuai dengan  aturan  yang  sudah  ditetapkan  namun  apabila  kehendak  nilai  demokrasi  dan kekuasaan  mampu  untuk  menyeimbangkan  maka  perubahan  out  haruslah  disesuaikan dengan aturan hukum yang mengaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Attamimi  Hamis  S. Peran  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraaan  Pemerintahan  Negara  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Pelita Ke-1 Pelita  Ke-IV ,  Disertasi  Doktoral  Hukum  Tata  Negara,  Fakultas  Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 1991,
Huntington, Samuel.P, Gelombang Demokrasi Ketiga , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Ivo D. Duchaecek, Power Maps, Comperative Politics Of Constitions American Bibilographical Center , Santa Barbara, California, Oxfrod, 1973,
Kelsen, Hans. General Theory of Law and Sate , Harvad Universty, Press, Cambridge,
Suny Ismail. Pergeseran Kekuasaaan Eksekutif , Calindra, Jakarta, 1965,
Soehino, Hukum Tata Negara , Yogyakarta. Liberty, 1991,
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah