## IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI AUSTRALIA INDONESIA
INFRASTRUCTURE GRANTS FOR SANITATION/SAIIG DI KOTA
CIMAHI JAWA BARAT PADA TAHUN 2020-2021
𝐘𝐮𝐬𝐞𝐩 𝐆𝐢𝐧𝐚𝐧𝐣𝐚𝐫 𝟏 , 𝐈 𝐖𝐚𝐲𝐚𝐧 𝐀𝐝𝐢𝐭𝐲𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐤𝐞𝐬𝐚 𝟐
Universitas Jenderal Achmad Yani Email : yusep.ginanjar@lecture.unjani.ac.id

## Abstrak
Sesuai dengan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) dari United Nation nomor  sekian  tentang  “Air  Minum  dan  Sanitasi”,  Pemerintah  Kota  Cimahi melakukan  kerjasama  dengan  Pihak  Australia  untuk  mengimplementasikan pengadaan  air  bersih  yang  lebih  terstruktur.  Kerja  sama  yang  dilakukan  oleh kedua  pihak  ini  disebut  dengan Infrastructure  Grants  For  Sanitation meliputi drainase,  pembangunan  sektor  limbah,  dan  juga  pentahapan  sistem  air  limbah domestik.  Dengan  adanya  pengimplementasian  pengadaan  air  bersih  ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Kota Cimahi.
Kata Kunci : Sanitasi, Kerja sama, SAAIG, Cimahi

## Abstract
In  accordance  with  the  Millennium  Development  Goals  (MDGs)  of  the  United Nations number and the number about "Drinking Water and Sanitation", the City Government  of  Cimahi  collaborated  with  the  Australian  Party  to  implement  a more  structured  clean  water  supply.  The  cooperation  carried  out  by  the  two parties  is  called  the  Infrastructure  Grants  For  Sanitation  covering  drainage, construction  of  the  waste  sector,  as  well  as  the  phasing  of  the  domestic wastewater system. With the implementation of the provision of clean water, it is hoped that it can improve the welfare of the community in Cimahi City.
Keywords : Sanitation, Cooperation, SAAIG, Cimahi.

## PENDAHULUAN
Melalui  program global  MDGs secara  nasional  telah  disepakati  bahwa pemerintah  menetapkan  target  akses  terhadap  sanitasi  sebesar  62,4%  yang  harus tercapai  di  Tahun  2014.  Pada  perkembangannya  hingga  tahun  2015,  secara nasional capaian prosentase tersebut baru mencapai 60,5%, dari base line di tahun
2009  sebesar  51,2%.  Walaupun  belum  mencapai  sasaran,  fenomena  tersebut menunjukan  adanya  percepatan  pembangunan  sanitasi  secara  sungguh-sungguh dan  melibatkan  seluruh  lapisan  pemerintahan  untuk  mengejar  ketertinggalan Indonesia.  Salah  satu  upaya  ini  adalah  dengan  dicanangkannya  Program Percepatan  Pembangunan  Sanitasi  Permukiman  (PPSP)  yang  bertujuan  untuk menggutamakan pembangunan sanitasi di daerah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  pemerintah  Kota  Cimahi  telah  memiliki  modal yang  cukup  kuat  untuk  memperkuat  target  nasional.  Sejak  tahun  2011,  Kota Cimahi  mengikuti  PPSP  untuk  pelaksanaan  program  Percepatan  Pembangunan Sanitasi  Permukiman.  Pemerintah  Kota  Cimahi  telah  membentuk  Pokja  Air Minum  dan  Penyehatan  Lingkungan  (AMPL)  melalui  Keputusan  Walikota Cimahi  nomor  :  050/Kep401-Bappeda/2010  tanggal  13  Desember  2010  yang diperbaharui  melalui  Keputusan  Walikota  nomor  :  690/Kep121-Bappeda/2011 tanggal  24  Februari  2011.  Pokja  AMPL  ini  bertugas  antara  lain  Menyusun  buku putih sanitasi, membuat rencana strategis sanitasi, membuat rencana aksi sanitasi, informasi  mengenai  kegiatan-kegiatan  sanitasi  ( project  digest ),  penetapan prioritas  dan zonasi  ( priority setting  and sanitation  zoning ), dan tugas-tugas lain dalam  rangka  pembangunan  sanitasi  Kota  Cimahi.  Pada  tahun  2011  POKJA AMPL  Kota  Cimahi  telah  menyusun  Buku  Putih  Sanitasi,  buku  laporan  studi Environmental  Health  Risk  Assesment  (EHRA),  buku  laporan  Studi Pemberdayaan Masyarakat, Jender, dan Kemiskinan (PMJK), buku laporan Studi Layanan  Sanitasi  (SSA),  buku  laporan  Studi  Komunikasi  dan  Media,  serta  hasil penetapan prioritas dan zonasi sanitasi yang berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi.  Lebih  dari  itu,  pada  APBD  2015  pemerintah  Kota  Cimahi  telah mengalokasikan dana APBD lebih dari 5% untuk sektor sanitasi.
Secara  nyata,  SSK  periode  2011-2015  telah  membawa  perubahan  pada bidang  air  limbah,  persampahan  dan  drainase.  Pada  bidang  air  limbah,  tingkat pengelolaan  air  limbah  domestik  secara  on  site  mencapai  61,82%,  serta  dengan sistem  komunal  sebesar  0,24%.  Pada  bidang  persampahan  kuantitas  timbulan sampah  yang  dapat  dikelola  baru  mencapai  55%  dan  pada  bidang  drainase terdapat  42  titik  genangan.  Tentunya  data  tersebut  akan  menjadi base  line pada
perbaikan  kondisi  sanitasi  pada  SSK  yang  dimuktahirkan.  Selengkapnya informasi pada uraian tersebut dapat dilihat pada tabel.
Kondisi Sanitasi Kota Cimahi dan Target Pembangunan Sanitasi Kota
Cimahi 2015 Bidang Kondisi Sanitasi Target Pembangunan Sanitasi Air Limbah Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah domestik baru mencapai 63,14% dimana sistem on site sebesar 61,82% dan sistem off site skala komunal sebesar 0,24%.
Cakupan layanan air limbah domestic sebesar 75%. PHBS: 75% masyarakat berperilaku sehat, 80% tatanan keluarga sehat, 80% keluarga berlingkungan sehat, 80% keluarga berumah sehat, 80% keluarga menggunakan air bersih, 85% keluarga gunakan jamban sehat, 80% sekolah sehat, dan 80% kelurahan sehat.
Persampahan  Tingkat pelayanan persampahan melalui pembuangan ke TPPAS sebesar 18%, pengelolaan 3R sebesar 27,5%,
omposting plan sebesar
9,2% dan biogas sebesar 0,3%. Jumlah sampah yang terkelola baru sebesar 55%. Meningkatkan cakupan pelayanan sampah menjadi sebesar 75% Drainase Lingkungan Masih terdapat 42 titik genangan air di Kota Cimahi, dimana 12 lokasi di Cimahi Selatan, 13 lokasi di Cimahi Utara, dan 17 lokasi di Cimahi Tengah Bebas dari genangan banjir Tahun 2015

## Sumber : Berbagai sumber 2020
Kota Cimahi, dengan SSK sebelumnya telah berhasil meningkatkan akses pengelolaan  air  limbah  domestik  mencapai  63,14%,  sedikit  di  atas  rata-rata nasional  yang  mencapai  60,5%  di  tahun  2014.  Tentunya  fakta  tersebut  menjadi modal  nyata  yang  berharga  bagi  Kota  Cimahi  untuk  mendukung  program pemerintah dalam bidang sanitasi. Demikian pula dengan sektor persampahan dan drainase, pemerintah Kota Cimahi terus berusaha mensinergikan penyelenggaraan air  minum  dan  sanitasi  yang  dilakukan  di  tingkat  nasional,  provinsi,  kabupaten/ kota, dan masyrakat. Namun target di tahun 2019 dengan 100% perbaikan sanitasi tidak  tercapai  sehingga  pemeritah  pusat  mendorong  Pemerintah  Daerah  untuk
meningkatkan  pembangunan  sarana  bidang  penyehatan  lingkungan  permukiman melalui Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi/Program Australia-Indonesia  Infrastructure  Grants  for  Sanitation (SAIIG).
Melalui  program  ini  Pemerintah  memberikan  dana  hibah  untuk kabupaten/kota  yang  telah  melaksanakan  kegiatan  sektor  tersebut  dengan menggunakan  dana  APBD  pada  tahun  anggaran  berjalan.  Melalui Indonesia Infrastructure  Grants  for  Sanitation (SAIIG)  Kota  Cimahi  dapat  melanjutkan program  pengelolaan sanitasi  secara komprehensif, berkelanjutan  dan partisipatif untuk  mengimplementasikan  perencanaan  dan  pembangunan  sanitasi  dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kota Cimahi.

## PEMBAHASAN
Secara geografis wilayah Kota Cimahi merupakan lembah cekungan yang melandai  dari  utara  ke  selatan,  dengan  ketinggian  di  bagian  utara  ±  1,040  meter dpl  yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu dan di bagian selatan sekitar ± 685 meter dpl yang mengarah ke Sungai Citarum. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2001,  Kota  Cimahi  memiliki  luas wilayah 4.025,73 ha, dengan posisi geografis Kota Cimahi terletak pada koordinat 107031’15’’-  107034’30’’  Bujur  Timur  dan  6050’00’’-6056’00’’  6056’00’’ Lintang Selatan
Berdasarkan  UU  No.  9  Tahun  2001  tentang  pembentukan  Kota  Cimahi, luas Kota Cimahi secara administratif tercatat seluas 4025,73 Ha, dimana wilayah kota  ini  terbagi  atas  3  kecamatan  dan  15  kelurahan,  yaitu:  Kecamatan  Cimahi Utara  yang  meliputi  4  Kelurahan,  Kecamatan  Cimahi  Tengah  yang  meliputi  6 Kelurahan,  dan  Kecamatan  Cimahi  Selatan  yang  meliputi  5  Kelurahan.  Jumlah penduduk  kota  Cimahi  dalam  lima  tahun  terus  mengalami  peningkatan. Kecamatan  Cimahi  selatan  merupakan  kecamatan  dengan  jumlah  penduduk tertinggi  pada  tahun  2018,  penduduk  di  wilayah  ini  mencapai  630.193  jiwa. Kecamatan  Cimahi  Utara  memiliki  jumlah  penduduk  tertinggi  ke-2  dengan jumlah  penduduk  185.328  jiwa.  Peningkatan  jumlah  penduduk  mengakibatkan
semakin  beragamnya  pola  dan  tingkat  konsumsi  untuk  kebutuhan  dasar  serta kebutuhan lainnya dan tentu nya hal ini akan berakibat pada pengelolaan sanitasi.
Berdasarkan data  series sebelumnya,  serta  dengan  mempertimbangkan RTRW Kota Cimahi, maka tingkat pertumbuhan penduduk pada setiap kelurahan di  Kota  Cimahi  adalah  konstan  pada  setiap  kelurahan.  Kepadatan  penduduk merupakan  salah  satu  parameter  penting  dalam  penentuan  teknis  pengelolaan sanitasi di Kota Cimahi. Sebagai contoh teknis pengelolaan air buangan domestik serta  pengolahan  dan  tranportasi  sampah,  akan  ditentukan  dengan  sangat memperhatikan  kepadatan  penduduk  dan  ketersediaan  lahan.  Semakin  padat penduduk,  maka  ketersediaan  lahan  yang  dibutuhkan  untuk  pengolahan  limbah dan sampah akan semakin sulit di dapatkan. Selanjutnya semakin padat penduduk, maka  kerentanan  pencemaran  akan  semakin  meningkat,  dan  pada  akhirnya semakin padat penduduk maka penularan penyakit akan semakin mudah.
Badan Pusat Statistik, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan  memenuhi  standar  minimum  kebutuhan  dasar  yang  meliputi kebutuhan  makan  maupun  non  makan.  Penduduk  Miskin  adalah  penduduk  yang memiliki  rata-rata  pengeluaran  perkapita  perbulan  dibawah  garis  kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata  pengeluaran  perkapita  per  bulan  dibawah  Garis  Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Peningkatan  jumlah  penduduk  secara  tidak  langsung  dapat  meningkatkan tingkat  persaingan baik  pada saat  ini maupun  yang akan datang. Kompetisi akan semakin ketat dan lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menampung sumber daya  manusia  yang  ada.  Akibatnya  sumber  daya  manusia  yang  tidak  mampu berkompetisi  akan  tersisihkan.  Kemiskinan  yang  terjadi  membawa  dampak  baru pada  lingkungan  dan  sosial  dimana  lingkungan  kumuh  akan  muncul  serta meningkatkan  probabilitas  angka  kriminalitas.  Dari  banyak  keterkaitan  di  atas maka, disini akan fokus kepada keterkaitan kemiskinan dan kondisi sanitasi.
Minimnya  pendapatan  masyarakat  akan  berdampak  kepada  rendahnya kesadaran  masyarakat  terhadap  pembangunan  bidang  sanitasi.  Kemiskinan  akan
mendorong  mereka  untuk  fokus  kepada  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  dan  tidak memprioritaskan  fasilitas  sanitasi  yang  layak  (Rizki  dan  Saleh,  2007).  Sanitasi yang tidak layak seperti BABS, membuang sampah dengan prosedur yang kurang tepat,merupakan  contoh  tindakan  yang  dapat  menimbulkan  dampak  negatif terhadap  lingkungan.  Sanitasi  yang  tidak  memadai  berdampak  negatif  bagi kesehatan dan ekonomi, WHO menyatakan sanitasi, akses air bersih, dan layanan kebersihan  yang  memadai  berperan  penting  mencegah  penyakit  wabah  sekaligus mengendalikan  infeksi.  Tabel  berikut  mensajikan  data  mengenai  jumlah  KK miskin kota Cimahi pada tahun 2018.
Jumlah Keluarga miskin kota Cimahi tercatat pada data tahun 2018 yakni berjumlah  total  12.940  KK.  Dari  tiga  kecamatan  di  Kota  Cimahi,  kecamatan Cimahi  Selatan  menjadi  kecamatan  dengan  jumlah  Keluarga  miskin  tertinggi yakni berjumlah 2.512 KK. Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah keluarga miskin  terendah  ada  pada  kecamtan  Cimahi  Tengah  yakni  dengan  jumlah  1.941 KK.  Menurut  data  di  atas,  diketahui  bahwa  angka  kemiskinan  kota  Cimahi mendekati 10%, dan masih tergolong tinggi, karena data BPS menunjukan hingga september 2013  angka kemiskinan di  Kota rata-rata di  Indonesia  adalah  8% dari total penduduk Kota.
Jumlah  Indikasi  kebutuhan  biaya  pengembangan  sanitasi  untuk  5  (lima) tahun  ke  depan,  serta  besaran  biaya  sanitasi  didasarkan  program  pengembangan sektor  sanitasi  yang  telah  disusun  oleh  Kota  Cimahi  dalam  RPIJM.  Kebutuhan biaya ini menitikberatkan pada jenis program yang merupakan investasi sanitasi di kota Cimahi.
Ada  3  hal  yang  berkaitan  dengan  rencana  pendanaan  Kota  Cimahi  dan kota-kota  lain  yang  sedang  menyusun  dokumen  MP  pada  umumnya,  dalam mendanai program dan kegiatan sanitasinya, yaitu availability sumber pendanaan, staging  (pentahapan)  program  dan packaging (pemaketan)  program,  yang  perlu dipertimbangkan  sebagai  dasar  dari  strategi  pendanaan  bagi  pelaksanaan  MP. Strategi  pendanaan  yang  dimaksud  agar  target  MP  dapat  tercapai  secara  efektif dan  efisisen.  Lebih  dari  itu,  pembiayaan  sanitasi  tidak  hanya  berasal  dari  APBD Kota Cimahi namun dapat berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat, bahkan berasal
dari  APBN  yang  dikelola  oleh  satuan  kerja  pada  masing-masing  sub  sektor  dan program.
Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (SAIIG). Di Kota Cimahi sendiri, instansi teknis yang menagani permasalahan air limbah domestik dan  sampah  adalah  Dinas  pertamanan  dan  Kebersihan  (DPK)  Kota  Cimahi, sementara  untuk  drainase  pemukiman  ditangani  oleh  Dinas  PU  Detail  besaran biaya pengembangan sanitasi dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:
Grafik Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembagan Sanitasi
Kota  Cimahi  memiliki  prioritas  pendanaan  untuk  sub  sektor  air  limbah, disusul oleh drainase lingkungan dan persampahan. Kota Cimahi pada tahun 2020 akan  menggunakan  dana  penerusan  yang  bersumber  dari  APBN  dan  program Australia-Indonesia Infrastructure  Grants  for  Sanitation (SAIIG)  untuk sepenuhnya  membiayai  pembangunan  infrastruktur  air  limbah  khususnya  IPAL Kawasan  dengan  total  anggaran  Rp  26.728.000.000,00.  Sedangkan  untuk  sub sektor  persampahan,  fasilitas  dari  pemerintah  daerah  akan  digunakan  untuk peningkatan  sarana  dan  prasarana  persampahan  di  kota  Cimahi  seperti pembangunan  TPS,  pengadaan  kendaraan  pengangkut  sampah,  pembangungan transfer  depo.  pembanguna  ITF  pengadaan  gerobak  sampah,  peningkatan pengelolaan  sampah  dengan  sistem  3R  ( Reuse,Reduce,  Recycle )  melalui Pengolahan  Sampah  Organik  dan  Anorganik  dari  37%  menjadi  55%  dan tersedianya  masterplan  pengelolaan  sampah  kota  pada  tahun  2020.  Dana  yang berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN setelah di akumulasikan dari
tahun 2014-2018 untuk sektor persampahan adalah sebesar Rp. 57.012.000.000,00.
Untuk  sub  sektor  drainase  secara  umum  Kota  Cimahi,  dana  yang  berasal dari  APBD  Kota,  APBD  Provinsi  dan  APBN  serta  program  Australia-Indonesia Infrastructure  Grants  for  Sanitation (SAIIG)  di  akumulasikan  dari  tahun  2014- 2020  sebesar  Rp.  116.720.000.000,00.  Dana  tersebut  digunakan  untuk  kegiatan program pembangunan saluran drainase /gorong-gorong, perencanaan pembangunan saluran drainase /gorong-gorong, program pengembangan pengelolaan  dan  konservasi  sungai  danau  dan  SDA  lainnya,  Pembangunan kolam/sumur retensi/biopori, pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya, pembangunan saluran drainase sekunder dan rehabilitasi saluran  drainase  sekunder,  program  pengembangan  dan  pengelolaan  jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
Dari total kebutuhan pembangunan untuk subsektor air limbah pada tahun 2020  adalah  sebesar  Rp  1.060.800.000.  Dana  tersebut  berasal  dari  PAGU  DAK untuk pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Septiktan Komunal /MCK Plus. Lokasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Septiktan Komunal /MCK Plus berada di Kota Cimahi.
Beberapa indikator yang dibutuhkan untuk menentukan sistem pentahapan sanitasi dan sekaligus menentukan zona sanitasi adalah: kondisi tanah, kepadatan penduduk, apakah area termasuk tata guna lahan seperti Central Business District (CBD) atau bukan pada saat ini maupun yang akan datang (di Kota Cimahi istilah CBD diganti dengan Pusat Pelayanan Kota, merujuk pada draft RT/RW terbaru), apakah  area  tersebut  termasuk  area  beresiko  sedang/  tinggi/  sangat  tinggi  dan kondisi sub soil. Area yang digunakan sebagai dasar penentuan adalah kelurahan. Tiap  kelurahan  diseleksi  berdasarkan  indikator-indikator  dalam  diagram  di  atas sehingga nantinya akan muncul  pentahapan sistem air limbah domestik dari tiap kelurahan tersebut. Pentahapan sistem tersebut terdiri dari lima pentahapan yakni:
1. Sistem terpusat jangka panjang,
2. Sistem terpusat jangka menengah,
3. Sistem setempat berbasis rumah tangga,
4. Sistem  setempat  (stbm,  mck+)  dengan  potensi  peningkatan  ke  sistem setempat berbasis rumah tangga dan
5. Sistem  setempat  berbasis  rumah  tangga  dan/atau  masyarakat  dengan potensi peningkatan ke sistem terpusat jangka panjang.
Berikut  adalah  beberapa  indikator  untuk  menetapkan  zona  dan  petahapan sistem air limbah domestik :
1. Kepadatan  penduduk    proyeksi  untuk  5  tahun  mendatang,  dengan kategori yaitu:
a) Rural : di bawah 25 orang per ha.
b) Peri-urban : 25–100 orang per ha.
c) Urban low : 100–175 orang per ha.
d) Urban medium : 175–250 orang per ha.
e) Urban high : di atas 250 orang per ha.
2. Karakteristik  fisik  yakni  kondisi  tanah  yang  tidak  sesuai.  Data mengenai  kondisi  tersebut  didapatkan  dari  kondisi  erodibilitas, kerentanan  gerakan  tanah  dan  erosi  (Laporan  Fakta  dan  Analisa Penyusunan  Revisi  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  Kota  Cimahi Tahun Anggaran 2019). Penjelasannya adalah sebagai berikut :
a) Kondisi Erodibilitas
b) Kerentanan Gerakan
3.   Erosi  Jenis  pemanfaatan  lahan,  yakni  Pusat  Pelayanan  Kota  (PPK) pada masa kini dan masa yang akan datang.
a) Area Beresiko (Sedang/ Tinggi/ sangat tinggi)
b) Kondisi Sub Soil
Berdasarkan  pemaparan  diatas  di  atas  maka  zona  dan  pentahapan  sistem air limbah domestik di Kota Cimahi dapat ditetapkan sebagai berikut:
Penentuan Zona Sanitasi Dan Pentahapan Sistem Air Limbah Domestik di

## Kota Cimahi
Bagan pada  gambar di  atas menginformasikan indikator  yang dibutuhkan untuk  menentukan  zona  dan  pentahapan  sistem  persampahan  adalah  kepadatan penduduk dan  apakah area termasuk Central Business District (CBD) atau bukan pada  masa  yang  akan  datang  (di  Kota  Cimahi  istilah  CBD  diganti  dengan  Pusat Pelayanan  Kota,  merujuk  pada  draft  RT/RW  terbaru).  Hal  lain  yang  perlu  di perhatikan  pada  penetapan  zona  pengembangan  adalah  tahapan  persentase  dari tahap pengembangan persampahan Kota seperti terlihat pada tabel di bawah:
Tahapan Pengembangan Persampahan Kota Cimahi
Tabel  di  atas  menginformasikan  prosentase  sampah  terangkut  pada  tahun 2020  di  Kota  Cimahi  adalah  50%  dari  timbulan  sampah  yang  ada,  artinya  50% sampah dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Dua variabel ini akan mendapat perlakuan  yang  berbeda,  dimana  prosentase  sampah  yang  terangkut  akan  di tingkatkan  secara  bertahap  hingga  mencapai  100%  di  tahun  2021,  sementara sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat akan di kurangi hingga nihil (0%) pada  tahun  2020.  Target  ini  sesuai  dengan  visi  sanitasi  Kota  Cimahi,  yang mendukung universal akses. Selanjutnya, pengembangan di dasarkan pada tingkat kelurahan.
Dalam menciptakan sitem drainase yang baik, maka diperlukan perawatan sarana  dan  prasarana  drainase  agar  drainase  yang  ada  dapat  berfungsi  maksimal dan sebagaimana mestinya. Data mengenai kondisi sarana dan prasarana drainase kota Cimahi disajikan pada tabel.
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan Kota Cimahi
Sumber : Dinas pekerjaan umum Kota Cimahi tahun 2010 Keterangan: NA = Not Available (tidak tersedia) data.
Penduduk  Kota  Cimahi  yang  setiap  tahunnya  bertambah  tentunya  akan berakibat terhadap perubahan tata guna dan tutupan lahan. Tutupan lahan  dengan perkerasan  semakin  meningkat  karena  peningkatan  jumlah  pemukiman  yang cenderung mengurangi infiltrasi air hujan atau meningkatkan limpasan permukaan (run off). Perubahan sifat dan karakteristik aliran permukiman ini tentunya harus diikuti  dengan  penyesuaian  prasarana drainase .  Banyaknya  konversi  lahan  yang tidak diikuti dengan penanganan drainase yang tepat dan berwawasan lingkungan telah menimbulkan banyak masalah belakangan ini.
Persoalan  mengenai  air  limbah  domestik  memang  sering  terlupakan.  Hal tersebut  disebabkan  lapisan  masyarakat  tidak  memikirkan    saluran  sanitasi  dan penampungan  limbah  mereka  secara  baik  dan  benar.  Dalam  hal  tersebut pemerintah  pusat  mempunyai  upaya  untuk  mendorong  pemerintah  daerah  guna meningkatkan pembangunan sarana dalam bidang bidang penyehatan lingkungan permukiman    melalui  Program  Hibah  Australia-Indonesia  untuk  pembangunan Sanitasi/Program Australia-Indonesia  Infrastructure  Grants  for  Sanitation (sAIIG).
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  bahwa    program  ini    memberikan dana  hibah  untuk  kabupaten/kota  yang  telah  melaksanakan  kegiatan  sektor tersebut dengan menggunakan APBD pada tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu  program  program  ini  merupakan  langkah  strategis  yang  tepat  untuk  diambil. Sampai dengan saat  ini pemerintah kota Cimahi telah membangun paling sedikit 9.000 saluran sanitasi. Selain dari pada itu, Saat ini pemerintah kota cimahi tengah merampungkan  pembangun  sanitasi  komunal  untuk  400  rumah  di  dua  rukun warga (RW), di Kecamatan Cibabat.
Oleh  karenanya  program  sanitasi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan investasi  pemda  di  sektor  sanitasi.  Program  ini  juga  bertujuan  meningkatkan kesadaran  masyarakat  pada  sanitasi.  Dengan  hadirnya  program  ini  telah memberikan dampak yang cukup signifikan dimana masyarakat mulai menyadari arti  pentingnya  sanitasi  dan  pengelolaan  sampah  secara  baik  dan  benar  dan masyarakat sudah mulai mempedomani implementasi program ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan di atas jelas bahwa pengambilan kebijakan dalam implementasi  program sanitasi  Australia  Indonesia  Infrastructure  Grants  for Sanitation /sAIIG  di  Kota  Cimahi  pada  tahun  2020-2021  dengan  berbagai dinamikanya,  telah  memberikan  dampak  yang  cukup  signifikan  bagi  pemerintah dan  masyarakat  secara  umum  untuk  kualitas  hidup  dan  lingkungan  yang  lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2018. Kependudukan Kota Cimahi. Cimahi.
BAPPEDA  Kota  Ciamahi  Tahun  2020. Pemangku  Kepentingan  dalam Pembangunan  dan  Pengelolaan  Sanitasi  sub  Sektor  Persampahan Kota Cimahi.
Bappeda Kota Cimahi Tahun 2014 . Pembangunan dan Pengelolaan Sanitasi sub Sektor Drainase Kota Cimahi 2013.
Bhimo  Rizki  dan  Samsubar  Saleh,  2007. Ruang  Lingkup  Kajian.  Kajian penelitian  tentang  aksesibilitas  sanitasi  di  Provinsi  Jawa  Tengah . Universitas Diponegoro.
Creswell,  John  W,  2010 .  “Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif dan Campuran”, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
David  Ray.  2012. Jurnal  Prakarsa  Infrastruktur  Indonesia.  Pendekatan  INDII Terhadap Hibah Berbasis Hasil . Edisi 12. Jakarta.
Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Cimahi,  Tahun  2020. Sarana  dan Prasarana  Pengelolaan  Persampahan  Kota  Cimahi  Tahun  2020 . Cimahi.
Dinas pekerjaan umum kota cimahi tahun 2010. Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan Kota Cimahi.
https://sites.google.com/site/kelolakualitas/Diagram-Fishbone
Irma  Setiano.  2012.  Jurnal  Prakarsa  Infrastruktur  Indonesia. Kota  Surabaya dengan  Global  Partnership  on  Output-Based  Aid  (GPOBA)  dalam melakukan  peningkatan  pelayanan  ketersediaan  air  bersih  bagi masyarakat miskin perkotaan . Jakarta.
Kementrian  Pekerjaan  Umum  Bidang  Cipta  Karya  tahun  2020. Sistem  drainase perkotaan . Jakarta.
Liang  Gie.  Thoha  Miftah.  1978. Unsur-unsur  Administrasi .  Yogyakarta  :
Kencana.
Mardalis.  1995. Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal, Jakarta:  Bumi Aksara.
Moduto. 2000. Penyaluran Air Buangan (PAB ). Volume II. ITB.
Sabar. 2005. Pengantar Metodologi Penelitian . FKIP: Universitas Muria. Kudus.
Sudarwan Danim, 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif , Bandung : Pustaka Setia.
UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.