Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN : 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal 1005 – 1019
ANALISIS PEMANFAATAN ALOKASI DANA PENDIDIKAN PADA APBD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MANUSIA SEKTOR PENDIDIKAN TAHUN 2011-2020
Oleh: Ridho Dwianto,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau Email: ridho.dwianto1910@grand.unri.ac.id
Syapsan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau
Hendro Ekwarso
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau
.Article Info Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  impact  of  allocating  the education expenditure budget in the Kuantan Singingi District Budget on improving  the quality of human development  in  the education sector, to find  out  what  factors  cause  the  low  growth  of  the  quality  of  human development in the Education sector in Kuantan Singingi Regency. Data collection  techniques:  documentation.  The  Data  Analysis  method  uses multiple  linear  regression  analysis.  The  results  showed  that simultaneously education expenditure consisting of employee expenditure, goods and services expenditure and capital expenditure had a significant effect  on  the  quality  of  human  development  in  the  education  sector. Partially only spending on goods and services has a significant effect on the  quality  of  human  development  in  the  education  sector.  Factors  that cause the low growth of the quality of human development in the education sector  are  due  to  the  disproportionate  distribution  of  the  education expenditure  budget,  the  small  expenditure  on  goods  and  services  while what  has  a  significant  effect  on  the  growth  of  the  quality  of  human development in the education sector is precisely only spending on goods and services. Efforts made to improve the quality of human development in  the education sector in  Kuantan Singingi Regency include  increasing the  education  expenditure  budget  in  the  regional  budget  every  year, allocating  proportional  education  spending  and  further  increasing  the expenditure on goods and services because it affects improving the quality of human development in the education sector.
Keyword : Employee Expenditure, Goods and  Services  Expenditure, Capital  Expenditure,  Quality of Human Development in the Education Sector

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  tiga  tantangan  di dalam  dunia  Pendidikan  hingga  saat  ini.  Adapun tiga  tantangan  tersebut  yaitu  pendidikan  nasional Indonesia diharapkan untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan Pendidikan yang telah dicapai akibat dari dampak krisis  ekonomi  yang  terjadi  hingga  saat  ini. Tantangan berikutnya, pendidikan nasional diharapkan  untuk  mempersiapkan  sumber  daya manusia  yang  berkompeten  agar  mampu  bersaing dalam  pasar  kerja  global  dalam  menghadapi  era
globalisasi.  Tantangan  ketiga  atau  terakhir diperlukannya melakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional agar dapat terwujudnya suatu pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah, dan peserta didik, serta mendorong  partisipasi  masyarakat  sejalan  dengan telah  diberlakukannya  otonomi  daerah  (Sumardi, 2005).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  Bab  II  Pasal  3,  menyatakan  bahwa pendidikan  nasional  memiliki  fungsi  untuk
mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap, kreatif, mandiri , dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Untuk memenuhi amanat Undang-Undang dalam  hal  penganggaran  anggaran  Pendidikan sebesar  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  pada  tahun  2009  telah mulai  dilakukan  dan  dijalankan  oleh  pemerintah. Dilakukannya  pengalokasian anggaran Pendidikan oleh pemerintah yang cukup besar sehingga  mutu Pendidikan di Indonesia semakin meningkat, dapat dijaga  dan  juga  menjadi  salah  satu  jalan  program pemerintah  dalam  pemerataan  pembangunan  di seluruh  daerah    yang  dimulai  dengan  melakukan pemerataan pendidikan di setiap daerah.
Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada  Amandemen  IV  Tahun  2002  sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28 C Ayat (1) UUD 1945, kemudian  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  bahwa  negara  memprioritaskan anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  dua puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN) , dan    juga  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.    Selain  pada  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  Amandemen  IV  Tahun  2002, anggaran  pendidikan    juga  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat satu
(1) tentang sistem pendidikan nasional bahwa dana pendidikan  selain  untuk  gaji  pendidik  dan  biaya pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal  20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  pada  sektor  Pendidikan , dan  minimal  20%  (dua  puluh  persen)  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Dalam  hal  penggunaan  anggaran Pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan guru  dan  dosen,  menuntaskan  wajib  belajar  9 (Sembilan) tahun dengan kualitas yang lebih baik, murah,  dan  terjangkau,  akses  mutu  dan  relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang lebih baik, serta mutu dan relevansi penelitian yang lebih baik.
Untuk besaran alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi  setiap tahunnya  terjadi  fluktuasi  atau  naik  turun  pada anggaran  pendidikan.  Naik  turunnya  anggaran pendidikan  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi mengikuti  total  anggaran  APBD  yang  disahkan setiap tahunnya. Anggaran pendidikan dialokasikan pada anggaran belanja yang berada di Dinas  Pendidikan,  Kepemudaan  dan  Olah  Raga Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Alokasi  anggaran pendidikan  yang  dialokasikan  yang  terdiri  dari belanja  pegawai,  barang  dan  jasa  dan  belanja modal. Untuk melihat alokasi anggaran pendidikan dari total APBD Kabupaten Kuantan Singingi serta rata-rata  pertumbuhan  anggaran  pendidikan  tahun 2011-2020 dapat dilihat bada tabel 1berikut ini.
Tabel 1.   Total Alokasi APBD  dan Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan di Kabupaten  Kuantan Singingi Tahun 2011- 2020
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kuantan Singingi 2021 Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa anggaran  untuk  fungsi  pendidikan  di  Kabupaten Kuantan Singingi lebih dari 20% yang diamanatkan  undang-undang  walaupun  terjadi
fluktuasi anggaran setiap tahunnya. Pada tabel 1 di atas  dapat  dilihat  dari  tahun  2011  sampai  dengan tahun  2015  terjadi  peningkatan  alokasi    anggaran pendidikan  secara  terus  menerus.  Namun  dari
Tahun Total Anggaran Belanja (APBD) Alokasi Anggaran   Belanja Pendidikan Rasio % Pertumbuhan 2011 962.872.892.180,35 324.888.834.015,00 33,74 2012 1.058.708.036.946,07 333.535.094.799,91 31,50 2,66 2013 1.364.156.935.134,29 413.992.183.738,49 30,35 24,12 2014 1.570.535.112.520,10 457.702.327.968,60 29,14 10,56 2015 1.585.886.765.414,00 575.777.832.704,00 36,31 25,80 2016 1.413.155.896.952,00 565.908.957.526,00 40,05 -1,71 2017 1.215.076.587.177,73 513.974.340.498,04 42,30 -9,18 2018 1.181.683.178.436,12 489.448.603.360,01 41,42 -4,77 2019 1.188.523.099.480,40 427.877.781.327,59 36,00 -12,58 2020 1.275.056.781.241,57 471.391.719.149,23 36,97 10,17 Total 12.815.655.285.482,60 4.574.497.675.086,87 35,69 5,01
tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2019  alokasi anggaran  pendidikan  terjadi  penurunan  dan  pada tahun  2020  alokasi  anggaran  pendidikan  kembali terjadi  kenaikan.  Rata-rata  alokasi  anggaran  dana pendidikan  tahun  selama  10  tahun  terakhir  dari tahun 2011-2020 adalah sebesar 35,69%. Sedangkan  untuk  rata-rata  pertumbuhan  alokasi anggaran  dana  pendidikan  tahun  2011-2020  atau dalam 10 tahun terakhir adalah sebesar 5,01%.
Dari  alokasi  anggaran  dana  pendidikan pada  tabel  1  tersebut  di  Kabupaten  Kuantan Singingi  dibagi  pengalokasiannya  untuk  belanja pegawai,  belanja  barang    dan  belanja  modal. Menurut  Permendagri  Nomor  64  tahun  2020, belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan  kepada  Kepala  Daerah,  wakil  Kepala Daerah,  pimpinan  dan  anggota  DPRD,  serta pegawai  ASN  dan  ditetapkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  Menurut  Lestyowati  (2004)  belanja pegawai  merupakan  semua  pengeluaran  Negara yang  dipergunakan  untuk  membiayai  kompensasi dalam  bentuk  uang  atau  barang  yang  diberikan kepada  pegawai  pemerintah  pusat,  pensiunan, anggota  Tentara  Nasional  Indonesia/Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  pejabat  negara baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri,  sebagai  imbalan  atas pekerjaan yang telah dilaksanakan  kecuali  pekerjaan  yang  berkaitan dengan pembentukan modal.
Belanja Barang dan jasa Menurut Hutabarat  (2013),  merupakan    suatu  belanja pengeluaran  dalam  membelanjakan  barang  atau
jasa  habis  pakai  yang  hanya  digunakan  di  dalam suatu instansi. Kemudian juga menurut Permendagri  Nomor  64  Tahun  2020,  Belanja barang  dan  jasa  adalah  belanja  yang  digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang atau jasa yang  nilai  manfaatnya  kurang  dari  12  (dua  belas) bulan,  termasuk  barang  atau  jasa  yang  akan diserahkan  atau  dijual  kepada  masyarakat,  pihak ketiga atau pihak lainya dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.
Terakhir  dari  alokasi  anggaran  dana pendidikan  adalah belanja modal.  Menurut Halim (2004),  Belanja  Modal  adalah  suatu  belanja Pemerintah  Daerah  yang  memiliki  manfaat melebihi  dari  satu  tahun  anggaran  dan  akan menambah  aset  atau  kekayaan  daerah  dan selanjutnya  akan menambah belanja yang bersifat rutin  seperti  biaya  pemeliharaan  pada  kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal adalah belanja  yang  digunakan  untuk  menganggarkan pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Permendagri Nomor 64 Tahun 2020). Pengadaan aset  tetap  tersebut  harus  memenuhi  kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan , digunakan  dalam  kegiatan  Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.
Untuk melihat alokasi anggaran pendidikan  dan  persentase  besaran  anggaran pendidikan  yang  terdiri  dari  belanja  pegawai, belanja  barang  dan  jasa  dan  belanja  modal  dari tahun  2011-2020  pada  APBD  Kuantan  Singingi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Besaran Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa dan Belanja Modal pada Alokasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011- 2020

## Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kuantan Singingi 2021
Dari  ketiga  alokasi  anggaran  pendidikan dapat  dilihat    di  atas  dapat  dilihat  bahwa  terjadi fluktuasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal dari alokasi anggraran pendidikan  pada  APBD  dalam  jangka  waktu  10
tahun terakhir dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Kemudian dapat dilihat alokasi anggaran pendidikan  yang  paling  tinggi  adalah  belanja pegawai dengan  rata-rata 80,71% dalam 10 tahun terakhir,  dan  yang  terendah  alokasi  anggaran
Tahun Belanja Pegawai % Belanja Barang dan jasa % Belanja Modal % 2011 266.792.463.339,00 82,12 28.633.917.589,00 8,81 29.462.453.087,00 9,07 2012 284.833.341.721,91 85,40 16.965.678.298,00 5,09 31.736.074.780,00 9,52 2013 333.441.752.660,00 80,54 19.089.778.329,49 4,61 61.460.652.749,00 14,85 2014 377.771.246.536,24 82,54 31.399.968.316,46 6,86 48.531.113.115,90 10,60 2015 483.921.865.785,00 84,05 20.935.272.852,00 3,64 70.920.694.067,00 12,32 2016 475.569.936.703,00 84,04 18.680.218.335,00 3,30 71.658.802.488,00 12,66 2017 402.031.826.262,98 78,22 47.608.851.539,00 9,26 64.333.662.696,06 12,52 2018 370.958.833.165,01 75,79 54.779.683.040,00 11,19 63.710.087.155,00 13,02 2019 352.183.699.310,59 82,31 26.645.322.017,00 6,23 49.048.760.000,00 11,46 2020 339.904.794.540,23 72,11 63.984.275.276,00 13,57 67.502.649.333,00 14,32 Jumlah 3.687.409.760.023,96 80,71 328.722.965.591,95 7,26 558.364.949.470,96 12,03
pendidikan  adalah  untuk  belanja  barang  dan  jasa dengan rata-rata 7,26% dalam 10 tahun terakhir.
Besarnya persentase belanja bidang pendidikan  tidak  selalu  menggembirakan  dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Apabila kita kaji  lebih  lanjut,  dilihat  dari  data  tabel  2  di  atas dapat dilihat bahwa belanja pendidikan yang besar tersebut  lebih  banyak  dihabiskan  untuk  belanja pegawai.  Padahal  untuk  meningkatkan  mutu
pendidikan,  seharusnya  proporsi  antara  belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta belanja modal  tidak  boleh  terlalu  timpang  antara  ketiga belanja tersebut.
Selanjutnya  untuk  melihat  pertumbuhan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan  belanja  modal  dari  alokasi  anggaran  dana Pendidikan  tahun  2011-2020  dapat  dilihat  pada Gambar 1.1 Grafik  berikut ini.
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kuantan Singingi 2021
Dari gambar 1.1 di atas dapat dilihat rata- rata  pertumbuhan  tertinggi  adalah  belanja  barang dengan  rata-rata  sebesar  27,87%  dalam  kurun waktu 10 tahun terakhir dan pertumbuhan alokasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 154,86%. Kemudiaan diikuti dengan belanja modal dengan  rata-rata  pertumbuhan  anggaran  belanja modal adalah sebesar 12,21% dalam kurun waktu 10  tahun  terakhir  di  mana  pertumbuhan  anggaran terbesar  terjadi  pada  tahun  2013  sebesar93,66%. Rata-rata  pertumbuhan  alokasi  anggaran  terendah adalah  belanja  pegawai  sebesar  3,53%  dalam jangka  waktu  10  terakhir  di  mana  pertumbuhan alokasi anggaran terbesar terjadi pada tahun  2015 sebesar 28,10% .
Selain  besaran  alokasi  anggaran  dana pendidikan  yang  harus  memenuhi  target  20% sesuai yang diamanatkan undang-undang, pemanfaatan  dana  pendidikan  yang  di  alokasikan harus  dimanfaatkan  secara  efektif    dan  tepat sasaran  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  penunjang
kegiatan.  Dengan  pemanfaatan  yang  efektif,  tepat sasaran  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  serta penggunaan  sesuai  dengan  program  yang  telah ditetapkan  akan  dapat  meningkatkan  mutu pendidikan.  Kemudian  untuk  melihat  besaran realisasi  anggaran  Pendidikan  di  Kabupaten Kuantan  Singingi  tahun  2011-2020  dapat  diihat pada tabel 3.
Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat  rata-rata realisasi  anggaran  dana  pendidikan    dari  tahun 2011-2020  adalah  sebesar  96,52%.    Sedangkan untuk  rata-rata  pertumbuhan  realisasi  dana pendidikan  dari  tahun  2011-2020  atau  dalam  10 tahun terakhir adalah sebesar 4,34%. Hal ini berarti pemanfaatan  alokasi  anggaran  pendidikan  di Kabupaten  Kuantan  Singingi  telah  di  manfaatkan dan terealisasi dengan efisien atau maksimal. Rata- rata  realisasi  dana  pendidikan  sebesar  96,52% merupakan realisasi belanja dana pendidikan yang terdiri  dari  realisasi  belanja  pegawai,  realisasi belanja barang serta realisasi belanja modal.
-100 0 100 200
Gambar 1.1 Pertumbuhan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa dan Belanja Modal Pada Alokasi Anggaran Pendidikan Kab. Kuantan Singingi Tahun 2011-2020
Pertumbuhan Belanja Pegawai
Pertumbuhan Belanja Barang
Pertumbuhan Belanja Modal

## Tabel 3. Realisasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011- 2020
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kuantan Singingi 2021 Selanjutnya  untuk  melihat  persentase realisasi Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa dan  belanja  modal  dari  realisasi  anggaran
pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2011-2020  dapat  dilihat  pada  gambar  grafik  1.2 berikut ini.

## Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kuantan Singingi 2021
Dari gambar 1.2 di atas dapat dilihat rata- rata realisasi belanja pegawai dalam 10 tahun dari alokasi  dana  pendidikan  pada  APBD  tahun  2011- 2020  adalah  sebesar  95,23%.  Untuk  rata-rata realisasi  belanja  barang  pada  alokasi  dana Pendidikan  dari  tahun  2011-2020  sebesar  103, 99%,  dan  rata-rata  realisasi  belanja  modal  pada
alokasi  dana  Pendidikan  tahun  2011-2020  adalah sebesar 102,35%.
Untuk  melihat  pertumbuhan  realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada alokasi dana Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi  dari  tahun  2011-2020  dapat  dilihat  pada gambar 1.3 grafik berikut ini.
Tahun Alokasi Anggaran Dana Pendidikan Realisasi Anggaran Dana Pendidikan Rasio % Pertumbuhan 2011 324.888.834.015,00 324.116.567.083,00 99,76 2012 333.535.094.799,91 321.543.263.926,00 96,40 -0,79 2013 413.992.183.738,49 382.897.445.475,00 92,49 19,08 2014 457.702.327.968,60 415.453.669.728,00 90,77 8,50 2015 575.777.832.704,00 516.948.910.065,80 89,78 24,43 2016 565.908.957.526,00 472.636.245.093,00 83,52 -8,57 2017 513.974.340.498,04 499.616.622.615,00 97,21 5,71 2018 489.448.603.360,01 477.573.160.468,00 97,57 -4,41 2019 427.877.781.327,59 525.680.130.232,00 122,86 10,07 2020 471.391.719.149,23 447.189.444.514,00 94,87 -14,93 Total 4.574.497.675.086,87 4.383.655.459.199,80 96,52 4,34
0 200 400
Gambar 1.2. Persentase Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa dan Belanja Modal dari Realisasi Anggaran Pendidikan Kab. Kuantan Singingi Tahun 2011-2020
Belanja Pegawai (%) Belanja Barang (%) Belanja Modal (%) -500 0 500 Gambar 1.3. Pertumbuhan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa dan Belanja Modal pada Alokasi Dana Pendidikan Kab. Kuantan Singingi
Pertumbuhan Belanja Pegawai
Pertumbuhan Belanja Barang
Pertumbuhan Belanja Modal
Pada gambar 1.3 grafik di atas dapat dilihat rata-rata  pertumbuhan  realisasi  belanja  pegawai, belanja  barang  dan  belanja  modal  pada  alokasi dana  Pendidikan  pada  APBD  Kuantan  Singingi dari tahun 2011-2020. Untuk rata-rata perumbuhan belanja pegawai sebesar 2,90%, kemudian rata-rata pertumbuhan belanja barang sebesar 22,70% serta rata-rata  pertumbuhan  belanja  modal  sebesar 15,03%.
Di  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi Salah  satu  misi  pemerintah  daerah  adalah mewujudkan  pembangunan  sumber  daya  manusia yang  memiliki  sumber  daya  saing.    Tujuan  dari misi  tersebut  adalah  meningkatkan  kualitas pembangunan  manusia.  Salah  satu  sasaran  dalam tujuan  meningkatkan  kualitas  pembangunan manusia adalah meningkatkan kualitas Pendidikan dengan  indikator  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
Mutu pendidikan menjadi salah satu unsur fundamental dalam menetapkan kemampuan suatu daerah  untuk  mengembangkan  tingkat  Indeks Pembangunan  Manusia  (Arofah  dan  Rohimah, 2019). Nilai mutu pembangunan merupakan indeks yang  mengukur  capaian  pembangunan  manusia berbasis  pada  komponen  dasar  kualitas  hidup manusia (United  Nations  Development  Program (UNDP) . Rendahnya  kualitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  akan  mengakibatkan  tingkat pengetahuan  dan  keterampilan  individu,  sehingga produktivitas yang dihasilkan akan rendah pula dan akan  berdampak  pada  pekerjaannya.  Dimensi pengetahuan dalam penghitungan mutu pembangunan  manusia  sektor  pendidikan  terdiri dari  2  indikator  yaitu  Harapan  Lama  Sekolah (HLS)  dengan  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS). Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  menghitung pendidikan  penduduk  dari  usia  7  tahun  ke  atas, sementara  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS) menghitung  dari  usia  25  tahun  ke  atas.  Kedua indikator  ini  diagregasikan  menjadi  indeks pendidikan dalam penghitungan.
Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  adalah lamanya sekolah yang diharapkan  akan dirasakan oleh  anak  pada  umur  tertentu  dimasa  mendatang (Yogi dkk, 2018) . Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan  lamanya  (tahun)  pendidikan  formal yang  diharapkan  akan  ditempuh  oleh  anak  pada umur tertentu di masa yang akan datang. Pada tabel 7 dapat dilihat untuk harapan lama sekolah menunjukan bahwa dari tahun 2011-2020, harapan  penduduk  usia  7-24  tahun  untuk meneruskan pendidikan meningkat menjadi 13,33 pertahun.  Hal  ini  sudah  melampaui  target pemerintah dalam wajib belajar 12 tahun. Untuk itu pemerintah  Kabupaten  harus  selalu  konsisten
dalam  menjalankan  program-program  bidang pendidikan agar target yang diinginkan tercapai.
Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  dihitung untuk penduduk yang telah berusia 7 tahun ke atas. Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  dapat  digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi pembangunan  sistem  pendidikan  di  berbagai jenjang  yang  ditunjukan  dalam  bentuk  lamanya pendidikan  yang  diharapkan  dapat  dicapai  oleh setiap anak.
Indikator  berikutnya  adalah  Rata-rata Lama  Sekolah    (RLS).  Rata-rata  Lama  Sekolah (RLS)  adalah  jumlah  tahun  yang  digunakan  oleh penduduk  dalam  menjalani  pendidikan  formal (Badan  Pusat  Statistik).  Kemudian  menurut  Yogi dkk  (2018),  Rata-rata  Lama  Sekolah    (RLS) merupakan  jumlah  tahun  yang  digunakan  oleh penduduk  usia  25  tahun  ke  atas  dalam  menjalani pendidikan  formal.  Penghitungan  rata-rata  lama sekolah  menggunakan  dua  batasan  yang  dipakai sesuai  kesepakatan  UNDP.  Dalam  menghitung Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  memiliki  batas maksimum 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Selanjutnya menurut Soharto (2021), Rata- rata  Lama  Sekolah  (RLS)  merupakan  rata-rata lamanya  (tahun)  penduduk  usia  25  tahun  ke  atas dalam  menjalani  dan  menempuh  pendidikan formal.
Kemudian Rata–rata Lama Sekolah (RLS) juga  di  artikan  sebagai  jumlah  tahun  belajar penduduk  pada  usia  15  tahun  ke  atas  yang  telah menyelesaikan  pendidikan  formal  (Wasista  dan Farqih 2020). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat memperlihatkan makin tingginya pendidikan yang dicapai  oleh  masyarakat  di  suatu  daerah.  Apabila Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  Semakin  tinggi maka  jenjang  Pendidikan  yang  ditempuh  atau dijalani juga akan semakin tinggi
Untuk  melihah  Angka  Harapan  Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta  pertumbuhannya  di  Kabupaten  Kuantan Singingi  dalam  jangka  waktu  10  tahun  terakhir dapat  dilihat  pada  gambar  1.4  dan  gambar  lima berikut ini.
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kuantan Singingi 2021

## Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kuantan Singingi 2021
Dari  gambar  1.4  dan  gambar  1.5 diagram dan  grafik  di  atas  dapat  dilihat  untuk  rata-rata pertumbuhan  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS) selama  10  tahun  terakhir  masih  berjalan  lambat atau hanya sebesar 1,70%.  Namun angka Harapan Lama  Sekolah  dalam  10  tahun  terakhir  selalu meningkat  dari  11,47  pada  tahun  2011  menjadi 13,33  pada  tahun  2020.  Untuk  pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) terbesar terjadi pada tahun  2015  sebesar  5,69%  dan  pertumbuhan Harapan Lama Sekolah terendah terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2020 sebesar 0,08%.
Untuk  angka  Rata-rata  Lama  Sekolah (RLS)  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  juga  terus meningkat  dari  tahun  2011  sampai  tahun  2020, namun  peningkatan  yang  terjadi  juga  relatif lambat.  Pada  tahun  2011  angka  Rata-ata  Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,46 dan sampai tahun 2020 berada  pada  angka  8,59.  Sementara  target pemerintah  daerah  yang  ingin  dicapai  dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 adalah 10,06 (BPS Kuantan Singingi). Kemudian padadapat dilihat untuk rata- rata  pertumbuhan  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS) di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  10  tahun  terakhir atau  dari  tahun  2011-2020  adalah  sebesar  1,60%. Rata-rata  Pertumbuhan  rata-rata  Lama  Sekolah (RLS)  Tertinggi  terjadi  pada  tahun  2014  sebesar 6,10%  dan  terendah  terjadi  pada  tahun  2015
sampai  dengan  tahun  2017  serta  tahun  2020 sebesar 0,12%.
Berdasarkan  dari  semua  data  tabel  di  di atas  dapat  kita  lihat  perbandingan  rata-rata pertumbuhan alokasi dana pendidikan yang terdiri atas  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  belanja modal  dengan  rata-rata  pertumbuhan  Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)  memiliki  perbedaan  yang  signifikan  atau tidak  sebanding.  Walaupun  terjadi  fluktuasi  atau naik  turun  alokasi  anggaran  pendidikan  setiap tahunnya namun cenderung meningkat akan tetapi pertumbuhan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu meningkat setiap tahunnya cenderung tidak signifikan.
Menurut Bado dan Hasbiah (2017) bahwa belanja  pemerintah  sektor  pendidikan  yang diproksi  dengan  3  (tiga)  variabel  yakni  Belanja Gaji, Belanja Barang, Jasa dan Modal dan Belanja Operasional  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Rata-Rata  Lama  sekolah  (RLS).  Dengan porsi  belanja  sektor  pendidikan  yang  meningkat mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap peningkatan  capaian  kinerja  pendidikan  yang diproksi  dengan  Rata-Rata  Lama  Sekolah  (RLS). Menurut  Silaban  (2017)  berdasar  hasil  penelitian menyatakan  bahwa  belanja  bidang  pendidikan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  memberikan pengaruh  dan  signifikan  terhadap  rata-rata  melek
1.39 1.38 1.44 5.69
1.34 3.51 0.08 0.38 0.08 1.70
2.95 0.26 6.10 0.12 0.12 0.12 1.34 3.25 0.12 1.60 0
5
10
Gambar 1.5. Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2020
Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
11.47 11.63 11.79 11.96 12.64 12.81 13.26 13.27 13.32 13.33
7.46 7.68 7.77 8.17 8.18 8.19 8.20 8.31 8.58 8.9 0 10 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gambar 1. 4 . Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2020
Harapan Lama Sekolah (HLS)
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
huruf  dan  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS). Kemudian  menurut  Andiny  dan  Sari  (2018) berdasarkan  hasil  penelitiannya  menyatakan bahwa  pengeluaran  pemerintah  sektor  Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan  Manusia.  khusus  untuk  IPM dimensi  pendidikan  dengan  indikator  Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Pada penelitian yang dilakukan mengambil lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi  Riau.  Dasar  dari  penelitian  ini  memilih lokasi  ini  karena  Kabupaten  Kuantan  Singingi merupakan  Kabupaten  yang  masih  baru  sehingga diperlukannya  perhatian  khusus  terhadap  mutu pendidikan dengan memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan baik dari APBD maupun dari APBN.  Data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah data dan dalam penelitian ini mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten  Kuantan  Singingi.    Alat  analisis  yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pertumbuhan  Mutu  Pembangunan  Manusia Sektor Pendidikan 1. Belanja  Pendidikan
Belanja  pendidikan  digunakan  untuk menunjang  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan pada  sektor  pendidikan.  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2003  Pasal  49  ayat  satu  (1)  tentang sistem pendidikan nasional bahwa dana pendidikan selain  untuk  gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  (dua  puluh persen)  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  pada  sektor  Pendidikan , dan minimal  20%  (dua  puluh  persen)  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja Pendidikan  pada  APBD  Kabupaten  Kuantan Singingi dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2011- 2020  rata-rata  35,  69%  atau  telah  melebihi  20% yang ditetapkan UU nomor 20 tahun 2003.
Dari  tabel  5  dapat  dilihat  pertumbuhan realisasi  anggaran  belanja  pendidikan  dalam  10 tahun  terakhir  dari  tahun  2011-2020  sebesar  4,34 persen.  Walaupun  belanja  pendidikan  dalam  10 tahun terakhir fluktuatif akan tetapi jika dilihat dari pertumbuhanya  cenderung  meningkat.    Rata-rata realisasi  belanja  pendidikan  dalam  10  tahun terakhir dari tahun 2011-2020 sebesar 95,83%.

## Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011- 2020

## Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi 2021
Dari  95,83%  realisasi  belanja  pendidikan pada  APBD  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dari tahun  2011-2020  tersebut  terdiri  dari  realisasi belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa  serta belanja modal.
a. Belanja Pegawai
Belanja  pegawai  yang  dimaksud  dalam penelitian ini adalah belanja pegawai untuk sektor
pendidikan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi  yang  terdiri  dari  guru  dan  non  guru. Belanja  pegawai  digunakan  untuk  membayarkan gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan guru dan  non  guru.  Adapun  realisasi  belanja  pegawai pada anggaran dana pendidikan dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.
Tahun Realisasi Anggaran Dana Pendidikan Rata-Rata Pertumbuhan 2011 324.116.567.083,00 2012 321.543.263.926,00 -0,79 2013 382.897.445.475,00 19,08 2014 415.453.669.728,00 8,50 2015 516.948.910.065,80 24,43 2016 472.636.245.093,00 -8,57 2017 499.616.622.615,00 5,71 2018 477.573.160.468,00 -4,41 2019 525.680.130.232,00 10,07 2020 447.189.444.514,00 -14,93 Total 4.383.655.459.199,80 4,34

## Tabel 6. Realisasi Belanja Pegawai pada realisasi Belanja Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2011- 2020

## Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi 2011-2020
Dari  tabel  6  di  atas  dapat  dilihat  rata-rata realisasi anggaran belanja pegawai dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2011-2020 sebesar 79,86 % dari total  realisasi  belanja  pendidikan.  Artinya  hampir 80%  belanja  pendidikan  pada  APBD  Kabupaten Kuantan  Singingi  hanya  digunakan  untuk  belanja pegawai  saja.  Realisasi  paling  tinggi  belanja pegawai  terjadi  pada  tahun  2012  sebesar  86,33%, sedangkan  realisasi  terendah  belanja  pegawai terjadi pada tahun 2019 sebesar 70,64%.

## b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja  barang  dan  jasa  untuk  sektor pendidikan  digunakan  untuk  menunjang  aktifitas pendidikan baik untuk administrasi kantor maupun untuk  proses  belajar  mengajar  disekolah.  Adapun realisasi  belanja  barang  dan  jasa  pada  anggaran belanja  pendidikan  dapat  dilihat  pada  tabel  7 berikut ini.

## Tabel 7. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada realisasi Belanja Pendidikan di Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2011- 2020

## Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi 2021
Dari  tabel  7  di  atas  dapat  dilihat  rata-rata realisasi  belanja  barang  dan  jasa  dari  realisasi anggaran  belanja  pendidikan  dalam  10  tahun  dari tahun  2011-2020  adalah  sebesar  7,62%.  Artinya proporsi  untuk  belanja  barang  dan  jasa  dari anggaran belanja pendidikan pada APBD Kabupaten Kuantan  Singingi dalam 10 tahun dari tahun 2011-2020 rata-rata hanya sekitar 7,62% dari
total realisasi belanja pendidikan. Realisasi belanja barang  dan  jasa  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2020 sebesar  13,41%,  sedangkan  realisasi  belanja barang  dan  jasa  terendah  terjadi  pada  tahun  2016 sebesar 3,40%.
c. Belanja Modal
Tahun Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Rata-rata (%) 2011 324.116.567.083,00 266.792.463.339,00 83,31 2012 321.543.263.926,00 284.833.341.721,91 86,33 2013 382.897.445.475,00 333.441.752.660,00 82,04 2014 415.453.669.728,00 377.771.246.536,24 82,07 2015 516.948.910.065,80 483.921.865.785,00 83,09 2016 472.636.245.093,00 475.569.936.703,00 82,32 2017 499.616.622.615,00 402.031.826.262,98 78,64 2018 477.573.160.468,00 370.958.833.165,01 75,92 2019 525.680.130.232,00 352.183.699.310,59 70,64 2020 447.189.444.514,00 339.904.794.540,23 74,23 Total 4.383.655.459.199,80 3.687.409.760.023,96 79,86 Tahun Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan Realisasi Anggaran Belanja Barang Rata-Rata (%) 2011 324.116.567.083,00 28.171.882.025,00 8,69 2012 321.543.263.926,00 14.746.359.069,00 4,59 2013 382.897.445.475,00 17.874.618.775,00 4,67 2014 415.453.669.728,00 29.618.076.072,00 7,13 2015 516.948.910.065,80 18.670.784.847,80 3,61 2016 472.636.245.093,00 16.048.518.288,00 3,40 2017 499.616.622.615,00 46.344.239.682,00 9,28 2018 477.573.160.468,00 52.987.979.444,00 11,10 2019 525.680.130.232,00 54.286.977.790,00 10,33 2020 447.189.444.514,00 59.988.910.942,00 13,41 Total 4.383.655.459.199,80 338.738.346.934,80 7,62
Adapun  realisasi  belanja  modal  pada realisasi  anggaran  belanja  pendidikan  dari  tahun 2011-2020 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.
Tabel  8.  Realisasi  Belanja  Modal  pada  realisasi  belanja  Pendidikan  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi Tahun 2011- 2020

## Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi 2021
Dari  tabel  8  di  atas  dapat  dilihat  rata-rata realisasi  belanja  modal  dari  realisasi  anggaran belanja  pendidikan  dalam  10  tahun  dari  tahun 2011-2020  sebesar  12,52%.  Artinya  proporsi realisasi  untuk  belanja  modal  dari  realisasi anggaran belanja pendidikan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2011-2020 rata-rata  hanya  sekitar  12,52%  jauh  lebih  rendah dibandingkan  dengan  proporsi  belanja  pegawai namun lebih besar dari belanja barang dan jasa.

## Pembahasan
Analisis  Dampak  Pengalokasian  Anggaran Belanja  Pendidikan  Terhadap  Peningkatan
Mutu Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan 1. Dampak  Anggaran  Belanja  Pendidikan Terhadap  Nilai  Ujian  Nasional  (UN) SMP/MTs dan SD/MI
Alokasi  anggaran  belanja  pendidikan memberikan  dampak  terhadap  hasil  nilai  Ujian Nasional  (UN)  tingkat  SMP/MTs  di  Kabupaten Kuantan  Singingi.  Dari  hasil  dapat  dilihat  ketika anggaran  pendidikan  di  Kabupaten  Kuantan Singingi  dari  tahun  2011-2020  terjadi  fluktuasi tetapi cenderung meningkat, akan tetapi nilai Ujian Nasional  (UN)  tingkat  SMP/MTs  di  Kabupaten Kuantan  Singingi  juga  terjadi  fluktuasi  tetapi cenderung  menurun.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pertumbuhannya  yang  -0,22  dalam  10  tahun terakhir.
Kemudian alokasi anggaran belanja pendidikan  juga  memberikan  dampak  terhadap hasil nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SD/SMP di Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Dari  hasil  data
penelitian dapat dilihat ketika anggaran pendidikan di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dari  tahun  2011- 2020  terjadi  fluktuasi  cenderung  meningkat, sedangkan  nilai  Ujian  Nasional  (UN)  tingkat SD/MI di Kabupaten Kuantan Singingi juga terjadi fluktuasi  cenderung  menurun  pula  dengan pertumbuhan -0,72% dalam 10 tahun terakhir.
Terjadinya fluktuasi Nilai Ujian (UN) baik SD/MI  maupun  tingkat  SMP/MTS  disebabkan oleh  masih  adanya  pemanfaatan  anggaran  belanja pendidikan yang tidak tepat sasaran.
2. Dampak  Anggaran  Belanja  Pendidikan terhadap  Guru  Kualifikasi  S1/D-IV  dan Bersertifikat
Anggaran belanja pendidikan juga memberi  dampak  terhadap  mutu  guru  yang nantinya  akan  berdampak  terhadap  mutu  siswa dalam meningkatkan mutu pembangunan manusia sektor  pendidikan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil data  penelitian  untuk  guru  tingkat  SD/MI persentase  guru  yang  berkualifikasi  S1/D-4  lima tahun  terakhir  dari  tahun  2016-2020  terus meningkat dari 76,90% pada tahun 2016 dan pada tahun  2020  meningkat  menjadi  87,99%  dengan rata-rata  pertumbuhan  sebesar  3,43%,  sedangkan persentase  guru  tingkat  SD/MI  yan  bersertifikat terjadi fluktuasi namun cenderung menurun selama lima  tahun  terakhir  dari  49,50% pada  tahun  2016 dan pada tahun 2020 turun menjadi 48,31% dengan rata-rata  pertumbuhan  -3,32%.  Persentase  jumlah guru  SD/MI  yang  berkualifikasi  S1/D-4  dan bersertifikat di Kabupaten Kuantan Singingi telah di  atas  70%  dan  separuhnya  telah  bersertifikat sehingga  telah  memenuhi  standar  minimal
Tahun Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan Realisasi Anggaran Belanja Modal Rata-Rata (%) 2011 324.116.567.083,00 25.920.997.967,00 8,00 2012 321.543.263.926,00 29.198.474.809,00 9,08 2013 382.897.445.475,00 50.912.785.800,00 13,30 2014 415.453.669.728,00 44.867.047.444,00 10,80 2015 516.948.910.065,80 68.738.707.566,00 13,30 2016 472.636.245.093,00 67.536.897.130,00 14,29 2017 499.616.622.615,00 60.360.786.505,00 12,08 2018 477.573.160.468,00 62.032.979.356,00 12,99 2019 525.680.130.232,00 100.042.326.842,00 19,03 2020 447.189.444.514,00 55.255.676.455,00 12,36 Total 4.383.655.459.199,80 564.866.679.874,00 12,52
berdasarkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2013.
Begitu juga untuk guru tingkat SMP/MTs yang  berkualifikasi  S1/D-4  dan  bersertifikat  juga telah memenuhi standar minimal 70% berdasarkan Permendikbud  Nomor  23  tahun  2013.  Persentase guru  SMP/MTs  yang  berkualifikasi  S1/D-4 bersertifikat  terjadi  fluktuasi  namun  cenderung menurun dilihat dari rata-rata pertumbuhan sebesar -1,60%  di  mana  tahun  2016  guru  yang berkualifikasi  S1/D-4  sebesar  82,70%  terjadi fluktuasi  hingga  pada  tahun  2020  turun  menjadi 77,52%.  Kemudian  persentase  guru  tingkat SMP/MTs yang bersertifikat turun sampai 32,37% pada  tahun  2020  di mana  pada  tahun  2016 masih sebesar  54,64%.  Hal  ini  disebabkan  banyaknya guru yang telah pensiun namun terjadi moratorium penerimaan  CPNS  yang  menyebabkan  tidak adanya pengganti guru yang telah pensiun.

## 3. Dampak  Anggaran  Belanja  Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI di Kabupaten  Kuantan  Singingi  dalam  5  tahun terakhir  dari  tahun  2016-2020  terjadi  fluktuasi cenderung menurun sama halnya dengan anggaran belanja pendidikan yang juga cenderung menurun. Nilai APK tingkat SD/MI pada tahun 2016 sebesar 109,95%  dan  pada  tahun  2020  turun  menjadi 102,79%  dengan  rata-rata  pertumbuhan  -1,67%. Begitu  juga  dengan  APK  tingkat  SMP/MTs cenderung  menurun  di  mana  tahun  2016  sebesar 95,51%  dan  pada  tahun  2020  nilai  APK  menjadi 89,06% dengan rata-rata pertumbuhan -1,73%.
Jadi Anggaran belanja pendidikan memberikan  dampak  terhadap  Angka  Partisipasi Kasar.  Ketika  anggaran  belanja  pendidikan menurun dalam 5 tahun terakhir dari tahunn 2016- 2020  nilai  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  di Kabupaten  Kuantan  Singingi  juga  mengalami penurunan  baik  untuk  tingkat  SD/MI  maupun untuk tingkat SMP/MTs.
Berdasarkan hasil penelitian hasil peningkatan  nilai  APK  tersebut  menunjukkan tingkat  partisipasi  masyarakat  terhadap  aktifitas bersekolah  tingkat  dasar  yang  meningkat,  namun demikian dari aspek manajemen Pendidikan masih menghadapi masalah kurangnya sosialisasi terhadap  orang  tua  murid  untuk  meningkatkan kesadaran penduduk untuk berpartisipasi memasukkan  anaknya  ke  jenjang  Pendidikan SD/MI  sesuai  umur  sekolah  SD/MI.  Disisi  lain masih tingginya APK juga disebabkan oleh  belum akuratnya data kependudukan sehingga berpengaruh  pada  belum  optimalnya  manajemen Pendidikan  terutama  untuk  jenjang  Pendidikan SD/MI.
Dari  hasil  juga  menunjukkan  bahwa
adanya  penurunan  tingkat  partisipasi  penduduk untuk  bersekolah  tingkat  menengah  pertama SMP/MTs di Kabupaten Kuantan Singingi. Namun data  tersebut  juga  dapat  mengindikasikan  bahwa rendahnya APK dari jenjang Pendidikan SMP/MTs  dapat  disebabkan  oleh  adanya  lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan sekolah diwilayah tersebut atau juga karena putus sekolah.

## 4. Dampak  Anggaran  Belanja  Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM)
Anggaran belanja pendidikan memberikan dampak terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kuantan Singingi. Dilihat dari  hasil data  penelitian,  untuk  Angka  Partisipasi  Murni (APM)  tingkat  SD/MI  di  kabupaten  Kuantan Singingi  dari  tahun  2016-2020  mengalami fluktuasi  cenderung  menurun  di  mana  pada  tahun 2016  sebesar  98,72%  hingga  tahun  2020  turun menjadi  96,4%  dengan  rata-rata  pertumbuhan  - 0,59%.  Begitu  juga  dengan  Angka  Partisipasi Murni  (APM)  tingkat  SMP/MTs  juga  terjadi fluktuasi  cenderung  menurun  pula  di  mana  pada tahun  2016  sebesar  86,71%.  Hingga  tahun  2020 menjadi sebesar 72,41% dengan rata-rata pertumbuhan -4,41%.
Terjadinya  penurunan  Angka  Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/MTs disebabkan karena  terdapat  siswa  yang  bersekolah  pada jenjang  SMP/MTs  tetapi  tidak  sesuai  dengan kelompok  usia  berdasarkan  jenjang  pendidikan tersebut  dan  juga  masih  terdapat  anak  putus sekolah pada jenjang SD/MI.

## 5. Dampak  Anggaran  Belanja  Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Dari  data  hasil  data  penelitian  lima  tahun terakhir  tahun  2016-2020  Angka  Partisipasi Sekolah  (APS)  baik  tingkat  SD/MI  maupun Tingkat SMP/MTs di Kabupaten Kuantan Singingi terjadi fluktuasi namun cenderung menurun.  APS untuk  tingkat  SD/MI  pada  tahun  2016  sebesar 98,72%  kemudian  fluktuatif  hingga  tahun  2020 menjadi  96,4%  dengan  rata-rata  pertumbuhan  - 0,74%. APM untuk tingkat  SMP/MTs pada tahun 2016  sebesar  86,71%  kemudian  fluktuatif  hingga tahun  2020  sebesar  72,41%  dengan  rata-rata pertumbuhan  -3,22%.  Ini  sama  halnya  dengan anggaran  belanja  pendidikan  di  Kabupaten Kuantan  Singingi  yang  juga  fluktuatif  cenderung menurun  dalam  lima  tahun  terakhir  dari  tahun 2016-2020.  Jadi  belanja  pendidikan  memberikan dampak  terhadap  APS  di  Kabupaten  Kuantan Singingi.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Makin  tinggi  Angka  Parti  Sekolah  (APS)  berarti makin  banyak  anak  usia  sekolah  yang  bersekolah
di  suatu  daerah.  APS  yang  tinggi  menunjukkan terbukanya  peluang  yang  lebih  besar  dalam mengakses pendidikan secara umum

## 6. Dampak  Anggaran  Belanja  Pendidikan terhadap Angka Putus Sekolah (APTS)
Angka  Putus  Sekolah  di  Kabupaten Kuantan Singingi dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020  mengalami  penurunan  baik  untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs. Hal ini dapat  dilihat  dari  rata-rata  pertumbuhan    untuk APTS  tingkat  SD/MI  sebesar  -36,75  dan  tingkat APTS  SMP/MTs  sebesar  -13,49.  Hal  ini menujukan  kinerja  pemerintah  daerah  sudah berhasil dalam menurunkan Angka Putus Sekolah (APTS)  untuk  tingkat  SD/MI  maupun  untuk tingkat SMP/MTs di Kabupaten Kuantan Singingi. Walaupun anggaran belanja Pendidikan cenderung menurun  akan  tetapi  APTS  bisa  ditekan  oleh pemerintah,  hal  ini  juga  menunjukan  penggunaan anggaran  belanja  Pendidikan  sudah  tepat  sasaran dalam  menekan  Angka  Putus  Sekolah  (APTS)  di Kabupaten Kuantan Singingi.

## 7. Dampak  Anggaran  Belanja  Pendidikan terhadap Angka Kelulusan (AK)
Untuk  angka  kelulusan  untuk  tingkat SD/MI maupun SMP/MTs dalam 5 tahun terakhir rata-rata  sudah  mencapai  100%.  Walaupun anggaran  belanja  Pendidikan  dalam  5  tahun terakhir fluktuatif cenderung menurun akan tetapi Angka  Kelulusan  baik  tingkat  SD/MI  maupun SMP/MTs bisa mencapai 100%. Angka kelulusan sangat  dipengaruhi  oleh  mutu  pembelajaran  yang baik, sarana dan prasarana sekolah, maupun social ekonomi  yag  meliputi  Pendidikan  orang  tua, pekerjaan orang tua dan pendapatan orang tua.
8. Dampak  Anggaran  Belanja  Pendidikan terhadap Harapan Lama Sekolah (HLS) Anggaran belanja pendidikan juga memberi  dampak  terhadap  angka  Harapan  Lama Sekolah (HLS). Ketika anggaran belanja pendidikan  dalam  10  tahun  terakhir  dari  tahun 2011-2020  fluktuatif  cenderung  meningkat  angka Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  juga  selalu meningkat bahkan setiap tahun dengan pertumbuhan  1,70%.  Angka  Harapan  Lama Sekolah  (HLS)  tahun  2011  sebesar  11,47%  terus meningkat  sampai  tahun  2020  sebesar  13,33%. Untuk  itu  pemerintah  perlu  meningkatkan anggaran pendidikan setiap tahunnya pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS).
9. Dampak  Anggaran  Belanja  Pendidikan terhadap Harapan Lama Sekolah (HLS)
Anggaran belanja pendidikan juga memberi  dampak  terhadap  angka  Rata-rata  Lama Sekolah (RLS). Ketika anggaran belanja pendidikan  dalam  10  tahun  terakhir  dari  tahun 2011-2020  fluktuatif  cenderung  meningkat  angka Rata-rata  Lama  Sekolah  (HLS)  juga  selalu meningkat bahkan setiap tahun dengan pertumbuhan  1,60%.  Angka  Rata-rata  Lama Sekolah  (RLS)  tahun  2011  sebesar  7,46%  terus meningkat  sampai  tahun  2020  sebesar  8,59%. Untuk  itu  perlu  perhatian  pemerintah  dalam meningkatkan anggaran pendidikan setiap tahunnya pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi untuk  meningkatkan  Harapan  Lama  Sekolah (HLS).
Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pertumbuhan  Mutu  Pembangunan  Manusia Sektor Pendidikan
Anggaran  belanja  pendidikan  memberi pengaruh  terhadap  pertumbuhan  pembangunan manusia  sektor  pendidikan.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  hasil  regresi  dalam  penelitian  ketika  secara simultan  atau  bersama-sama  belanja  pendidikan memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  mutu pembangunan manusia sektor pendidikan. Namun pertumbuhan pembangunan manusia sektor pendidikan  tersebut  di  Kabupaten  Kuantan Singingi  masih  rendah  hanya  1,65%  dalam  10 tahun dari 2011-2020.
Ketika  dilihat  secara  parsial  di  mana belanja  pendidikan  yang  terdiri  dari  belanja pegawai,  belanja  barang  dan  jasa  serta  belanja modal,  dari  hasil  regresi  yang  berpengaruh signifikan  hanya  belanja  barang  dan  jasa. Sedangkan belanja pegawai dan dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan.
Dilihat  dari  proporsi  ketiga  belanja tersebut pada realisasi anggaran belanja pendidikan dapat dilihat bahwa belanja barang dan jasa hanya sekitar 7,62% atau yang paling kecil dibandingkan belanja pegawai sebesar 79,86% dan belanja modal 12,52%.  Walaupun  sebagian  besar  belanja pendidikan  habis  untuk  belanja  pegawai  dan  juga belanja  modal  akan  tetapi  tidak  berpengaruh terhadap pertumbuhan mutu pembangunan manusia sektor pendidikan.
Oleh  sebab  itu  faktor  yang  menyebabkan masih rendahnya pertumbuhan mutu pembangunan manusia  sektor  pendidikan  disebabkan  karena alokasi  anggaran  belanja  pendidikan  yang  belum proporsional.  Masih  kecilnya  proporsi  belanja barang dan jasa dibandingkan belanja pegawai dan belanja  modal  pada  anggaran  belanja  pendidikan, sedangkan  dari  hasil  penelitian  yang  memberi pengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  mutu pembangunan  manusia  sektor  pendidikan  hanya
belanja barang dan jasa.

## 4. KESIMPULAN
Berdasar hasil penelitian dan pembahasan maka bisa disimpulkan yaitu:
a. Berdasarkan  hasil  regresi  linier  berganda, secara simultan belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap mutu pembangunan  manusia  sektor  pendidikan. Alokasi  dana  untuk  pendidikan  berdampak terhadap  mutu  pembangunan  manusia  sektor pendidikan  di  mana  setiap  dana  untuk pendidikan  di  naikkan  akan  berdampak naiknya  mutu  pembangunan  manusia  sektor pendidikan.  Walaupun  secara  keseluruhan belanja  untuk  sektor  pendidikan  memberikan dampak terhadap mutu pembangunan manusia sektor pendidikan namun secara item pembagian yang memberikan dampak terhadap  mutu  pembangunan  manusia  sektor pendidikan hanya belanja barang dan jasa saja.
b. Anggaran belanja pendidikan memberi
pengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan manusia sektor pendidikan.
Namun pertumbuhan  mutu  pembangunan  manusia sektor pendidikan dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2011-2020 masih sangat rendah sebesar 1,65%.  Masih  rendahnya  pertumbuhan  mutu pembangunan  manusia  sektor  pendidikan disebabkan  karena faktor pembangian belanja pendidikan  yang  belum  proporsional  antara belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa  dan belanja  modal.  Anggaran  belanja  pendidikan sebagian  besar  dihabiskan  untuk  belanja pegawai (79,86%) dan belanja modal
(12,52%),  akan  tetapi  kedua  belanja  tersebut tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan mutu pembangunan  manusia  sektor  pendidikan. Sedang  belanja  barang  dan  jasa  mendapatkan proporsi  terkecil  hanya  sebesar  (7,62%)  akan tetapi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan  mutu  pembangunan  manusia sektor pendidikan.

## 5. REFERENSI
Arifa, Fieka Nurul dan Prayitno, Ujianto Singgih. 2019. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program  Pendidikan  Profesi  Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia . Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI . Jakarta Arofah,  Irvana  dan  Rohimah,  Siti.  2019. Analisis Jalur  Untuk  Pengaruh  Angka  Harapan
Hidup,  Harapan  Lama  Sekolah,  Rata- rata  Lama  Sekolah    Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia Melalui
Pengeluaran Rill  Per Kapita di Provinsi Nusa  Tenggara  Timur .  Jurnal  Saintika Unpam. Pamulang Andiny, Puti dan Sari, Merlindiana Gus Puja. 2018. Analisis Pengaruh Pengeluaran
Pemerintah  Sektor  Pendidikan  dan Sekotr  Kesehatan  Terhadap  Indeks
Pembangunan di Kota Langsa . Fakultas Ekonomi Universitas Samudera. Arbangi dkk. 2016. Manajemen Mutu Pendidikan . Kencana. Jakarta Ariefianto,  Moch.  Doddy.  2012. Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews . Jakarta: ERLANGGA Artaningtyas  dkk.  2011. Analisis  Faktor  Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah . Buletin Ekonomi Badan Pusat Statistik . 2020 . Indikator
Pembangunan  Manusia  dan  Gender Kabupaten  Kuantan  Singingi  2020 .
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi . Teluk Kuantan Bado,  Basri  dan  Hasbiah,  Sitti.  2017. Analisis Pertumbuhan Belanja Sektor Pendidikan Terhadap  Capaian  Rata-Rata  Lama Sekolah  di  Sulawesi  Selatan .  Fakultas Ekonomi  Universitas  Negeri  Makasar. Makasar Becker, G. S. and Chiswick, B. R. 1966. Education and  the  distribution  of  earnings. American Economic Review 56 (2): 358– 369. Duma,  Enike  T.Y.  2020. Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan  Dan  Ekonomi  Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) Kota Kupang .Ekopem Universitas Timor. Dewi,  Fitriani  Kusuma.  2016. Pengaruh  Alokasi
Belanja  Rutin  dan  Belanja  Modal  pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi  Jawa  Tengah  (2012-2016) .
STIE YKPN
Elfindri,  Hendro  Ekwarso  dan  Zamzami.  2019.
Ekonomi  pembangunan  Daerah .  PT. Rajagrafindo Persada. Depok Fahmi.  2015. Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  di  Provinsi  Papua  Tahun  2011- 2015 .  Fakultas  Ekonomi  Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
Frank, R. H., & Bernanke, B. S. (2007). Principles of Microeconomics (3rd ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
Ghozali,  H.  Imam.  2016. Aplikasi  Analisis Multivariat dengan Program SPSS . Edisi Ketiga.  Semarang  :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro Gujarati,  Damodar.  2003. Ekonometrika  Dasar .
Terjemah Sumarno Zein. Jakarta:
Erlangga
Habeahan. (2015). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera
Utara)  Periode  2004-2013. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Hutabarat,  Pardamean.  2013. Pengaruh  Belanja Pegawai,  Belanja  Barang,  Belanja Modal  dan  Jumlah  Penduduk  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Utara. Universitas Sumatera Utara . Medan Halim,  Abdul.  2004 .  Akuntansi  Sektor  Publik: Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta: Salemba Empat.
Jhingan, M. L. (2016). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajagrafindo
Persada. Kementerian  Dalam  Negeri.  2020. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2021 . Kemendagri. Jakarta Khusaini,  Mohd.  2018. Keuangan  Daerah . Malang. UB Press. Keskin,  Abdullah.  2011. Ekonomik  Kalkınmada Beşeri  Sermayenin  Rolü  Ve  Türkiye .
Atatürk  niversitesi  ktisadi  ve  dari Bilimler Dergisi. Cilt: 25. SayAD, 3- 4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayan Indonesia. 2021. Peraturan Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentangPetunjuk Operasional Dana
Alokasi  Khusus  Fisik  Reguler  Bidang Pendidikan  Tahun  Anggaran  2021 .
Jakarta Kementerian  Dalam  Negeri.  2020. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  tahun 2020. Peraturan  Kementerian  Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2021 . Jakarta
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 86/PMK.02/2009 Tentang Alokasi
Anggaran  Belanja  Fungsi  Pendidikan Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara . Jakarta Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 84/PMK.07/2009 Tentang Alokasi
Anggaran  Belanja  Fungsi  Pendidikan Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah . Jakarta https://journals.unihaz.ac.id/index.php/pareto/arti cle/view/1022 . Di Akses pada tanggal 10 Pebruari 2020 Laisina,  C.,  et  al.  2015 .  Pengaruh  Pegeluaran Pemerintah  di  Sektor  Pendidikan  dan Sektor  Kesehatan  Terhadap  PDRB Melalui  Indeks  Pembangunan  Manusia di Sulawesi Utara . Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.  15.  No.4  ISSN  :  2302- 2663 Muliza,  Zulham  dan  Seftarita.  2017. Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan,  Tingkat  Kemiskinan  dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh . FEB Unsyiah. Banda Aceh
Menteri  Keuangan  Indonesia.  2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011  tentang  klasifikasi Anggaan . Jakarta Nadrizoh  dkk.  2018. Hak  Warga  Negara  Dalam Memperoleh  Pendidikan  Dasar  di Indonesia .  Universitas  Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta Presiden  Republik  Indonesia.  2003. Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional .Sekretariat Negara. Jakarta Presiden  Republik  Indonesia.  2004. Undang- undang  Republik  Indonesia  nomor  33 tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah .  Sekretariat Negara. Jakarta Presiden  Republik  Indonesia.  1999. Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi
Manusia. Sekretariat Negara. Jakarta Presiden  Republik  Indonesia.  1999. Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan
Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran  Negara  RI  Tahun 2019,  No.  6322.  Sekretariat  Negara. Jakarta
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran  2016 .  Teluk
Kuantan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi.
2019. Peraturan  Daerah  Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran
2018 . Teluk Kuantan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi. 2020. Peraturan  Daerah  Kabupaten
Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran 2019 . Teluk Kuantan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kuantan
Singingi Nomor  2  Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Tahun  Anggaran  2020 .  Teluk Kuantan Priyono.  2021. Analisis  Regresi  dan  Korelasi
Untuk  Penelitian  Survei  (Panduan Praktis  Olah  Data  dan  Interpretasi  : Dilengkapi  Cara  Perhitungan  Secara Manual) . Guepedia. Indonesia Purwananti, Y. Sedya. 2016. Peningkatan Kualitas
Pendidikan  Sebagai  Pencetak  Sumber
Daya Manusia Handal . STKIP PGRI.Tulung Agung.
Silaban, Lasta M. 2017. Pengaruh Alokasi Belanja Pendidikan  Terhadap  Angka  Melek Huruf  dan  Rata-rata  Lama  Sekolah Kabupaten  Sorolngun  Periode  2006- 2015 . Universitas Jambi. Jambi Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:  PT Alfabet.
Sarnoto,  A.  Zain  dan  Nugroho,  Taufik.  2015.
Dimensi Mutu Dalam Pendidikan
Sekolah . Institut PTIQ. Jakarta Sasana, Hadi. 2012. Pengaruh Belanja Pemerintah
Daerah  Dan  Pendapatan  Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi  Jawatengah) .  Media  Ekonomi Dan Manajemen, 25(1). Suliyanto.  2011. Ekonometrika  Terapan  :  Teori dan  Aplikasi  dengan  SPSS .  Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.Yogyakarta Sanusi,  Achmad.  (1994). Strategi  Operasional
Peningkatan  Mutu  Wajar  9  Tahun  dan Pendidikan  Luar  Sekolah  di  Desa Tertinggal. Bandung: IKIP Bandung. Todaro, Michael P, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga , Erlangga, Jakarta.
Wasista, dan Farqi, Reyhan. 2020. Analisis Pengaruh  Rata  Lama  Sekolah,  Angka Harapan  Hidup,  Dan  Pengeluaran Perkapita Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja  Perempuan  Pada  Sektor  Formal Di Indonesia . Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Malang Zebua,  Willman  Fogati.  2014. Pengaruh  Alokasi Belanja  Modal,  Belanja  Barang  Dan Jasa,  Belanja  Hibah  Dan  Belanja Bantuan  Sosial  Terhadap  Kualitas Pembangunan  Manusia  (Studi  Pada Kabupaten  Dan  Kota  Di  Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013). Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Universitas Brawijaya