## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## RELASI POLITIK DENGAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM
Oleh: Ahmad Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan Email: Asirahmad58@yahoo.co.id

## Abstrak
Upaya  mengubah  umat  manusia  dengan  pengetahuan  tentang  sikap  dan  perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai atau ideologi Islam hanya dapat dilakukan dengan dunia pendidikan.  Dengan  demikian,  pendidikan  Islam  merupakan  sebuah  proses  untuk mendekatkan  umat  manusia  pada  tingkat  kesempurnaannya  dan  mengembangkan  tingkat kemampuannya  yang  dipandu  oleh  ideologi  dan  akidah  Islam.  Sebagaimana tujuan pendidikan  Islam  adalah  untuk  menciptakan  manusia  yang  berkepribadian  Islami serta berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas Islam. Metodologi yang tidak berorientasi pada tercapainya  tujuan  tersebut  tentu  akan  dihindarkan,  sehingga  pendidikan  Islam  bukan semata-mata  melakukan transfer  of  knowledge ,  tetapi  memperhatikan  apakah  ilmu pengetahuan  yang  diberikan  itu  dapat  mengubah  sikap  dan  perilaku  atau  tidak.  Dalam kerangka  ini,  diperlukan  monitoring  yang  intensif  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat, termasuk pemerintah terhadap pola dan perilaku peserta didik, sejauh mana mereka terikat dengan konsepsi Islam berkenaan dengan kehidupan dan nilai-nilainya.
Kata kunci: Politik, Pendidikan Islam

## Abstract
Efforts to transform humanity  with knowledge of attitudes and behaviors that conform to Islamic values or ideology can only be done with education. Thus, Islamic education is a process to bring humanity closer to the level of its perfection and to develop the level of its ability which is guided by Islamic ideology and aqidah. As the goal of Islamic education is to  create  human  beings  who  are  Islamic  and  soulful  in  accordance  with  the  spirit  and breath of Islam. Methodology that is not oriented towards the achievement of these goals will  certainly  be  avoided,  so  that  Islamic  education  is  not  merely  transfer  of  knowledge, but  pay  attention  to  whether  the  given  science  can  change  attitudes  and  behavior  or  not. Within  this  framework,  intensive  monitoring  by  all  levels  of  society,  including  the government on the patterns and behavior of learners, to what extent they are bound by the Islamic conception of life and values.
Keywords : Politics, Islamic Education

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## Pedahuluan
Dalam  dunia  politik,  yang  sudah sedemikian  maju  pesat  seperti  saat  ini, yang kemudian ditandai dengan munculnya  berbagai  problematika  dalam segala  bidang  yang  hanya  mampu mengulang-ulangi praktek pendidikan yang  yang  datang  atau  dipengaruhi sepenuhnya oleh Barat. 1 Para cendikiawan atau  intelektual  muslim  yang  terkemuka seperti  Syed  Muhammad  Naquib  al  Attas mengemukakan  bahwa  saluran  yang melancarkan penyelundupan faham-faham asasi asing itu adalah sistem pembelajaran dan  pendidikan  yang  dikuatkan  oleh kekuatan  politik,  yang  dibantu  oleh golongan  para  guru  dan  golongan  penulis yang  menyamarkan  faham  itu  sebagai hasil sastra. 2
Jika  diibaratkan  dengan  benda, maka antara dunia pendidikan dan politik, baik dalam bentuk politik praktis maupun politik  secara  teoritis  secara  gamblang tidak  dapat  dipisahkan  antara  yang  satu dengan  yang  lainnya,  karena  politik  itu sendiri  yang  dapat  melahirkan  sebuah kebijakan.  Maju  atau  mundurnya  sebuah pendidikan  dalam  suatu  Negara,  begitu juga  sebaliknya, output pendidikan  yang berhasil dalam mencetak generasi penerus
1 Hizbut  Tahrir  Indonesia, Bunga  Rampai  Syariat Islam, (Jakarta: HTI, 2010).
2 An Nabhani, Taqiyuddin. 2001. Nizhâm al-Islâm . t.tp.: t.p.
bangsa  yang  jujur,  amanah  dan  dapat dipercaya,  maka  akan  melahirkan  pelaku- pelaku  politik  atau  politisi  yang  juga berkualitas,  sehingga  imbasnya  adalah tidak aka ada lagi  yang namanya korupsi, kolusi  maupun  nipotisme  yang  saat  ini meraja  lela  di  Negeri  ini.  Dengan demikian, relasi pendidikan dengan kebijakan  politik  dapat  dikatakan  sebagai sebuah relasi yang sama-sama mempunyai imbas  pada  kedua  pihak,  baik  imbas dalam  artian  yang  positif  ataupun  dalam bentuk imbas yang negative.

## 1. Peran  politik  dan  Negara  terhadap pendidikan Islam
Politik  memiliki  peran  yang  sangat signifikan  terhadap  perkembangan  dan kemajuan  dunia  pendidikan  di  Indonesia, setiap  perkembangan  pendidikan  diawasi oleh pemerintah daerah  yang diatur dalam pasal  59  ayat  1,  berkenaan  dengan evaluasi  terhadap  pengelola,  satuan,  jalur, jenjang  dan   jenis  pendidikan.  Pada  pasal tersebut  pemda  melakukan  pengawasan dan evaluasi terhadap satuan pendidikan.
Beberapa lembaga pendidikan, seperti  sekolah  umum  dan  sekolah  yang berbasis ke-Islaman, mereka telah diberikan  Bantuan  yang  berupa  Bantuan Operasional  Sekolah  atau  yang  disebut dengan  BOS  sejak  tahun  2009  kepada sekolah tingkat SD/MI/sederajad, maupun

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
SMP/MTs/sederajat. 3 Demikian juga dengan pendidikan pesantren dengan label pondok  pesantren  modern  yang  memiliki alumni  di  kursi  jabatan  elit  politik kalangan  atas,  bantuan  dari  pemerintah untuk  membangun  gedung  dan  peralatan lainnya  sangatlah  mudah.  Pengakuan  dari masyarakatpun  cukup  baik  terhadap pendidikan  yang  diajarkan  oleh  pondok pesantren yang dapat meluluskan alumninya  menjadi  orang-orang  besar ditanah air.
Berbeda  dengan  pondok  pesantren atau  sekolah  Islam  yang  tidak  memiliki hubungan  antara  pejabat-pejabat  tinggi ditanah  air.  Jika  ada  salah  satu  pesantren atau sekolah Islam yang tidak berkembang merupakan  salah  satu  efek  dari  kebijakan politik  pemerintahan  yang  dalam  tanda kutib  masih  membutuhkan  beberapa pembenahan di berbagai sisi.
Politik menjadi ujung tombak dalam perkembangan  pendidikan  di  Indonesia, pada  masa  sebelum  orde  baru,  banyak sekolah yang berlabel Islam atas perjuangan  organisasi  sosial  masyarakat, Misalnya  seperti  Nahdatul  Ulama  yang memiliki  lembaga  pendidikan  sekolah dasar  Nahdatul  ulama,  Muhammadiyah yang  memiliki  lembaga  pendidikan  tingat
3 Panduan  Bantuan  Oprasional  Sekolah  (BOS), (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010), hlm, 59.
SD  sampai  dengan  Perguruan  Tinggi  dan beberapa  organisasi  politik  lainnya  yang mempunyai label Islam.
Politik  bangsa  ini  telah  merambah keberbagai  bidang  ditanah  air  salah satunya  adalah  bidang  pendidikan  Islam melalui  beberapa  organisasi  partai  Islam yang  mengajarkan  akan  cinta  tanah  air dengan  landasan  sebuah  hadist  tentang Negara.  Jadi  cinta  tanah  air  dalam meperjuangkannya  melawan  penjajahan adalah sebagai dari iman.
Pancasila yang sebagai dasar Negara Indonesia  merupakan  salah  satu  lambang ke-Negaraan  yang  sudah  mempunyai aspek-aspek  ketuhaanan  terkhusus  untuk pendidikan  islam,  dimana  pendidikan islam  ini  harus  yakin  dan  percaya  bahwa Tuhan  itu  Esa  tidak  ada  tuhan  selain Allah.  Iman  dan  takwa  memiliki  unsur terpenting dalam tujuan pendidikan agama Islam.
Seseorang  akan  menjadi  baik  jika mengerti  dan  paham  dengan  agama.  Hal ini  pendidikan  Islam  menjadi  peran penting  untuk  merubah  perilaku  peserta didik melalui lembaga pendidikan pesantren  yang  berlandaskan  Al-Qur’an dan  As-Sunah  untuk  membentuk  manusia yang  berakal  budi  pekerti  yang  baik, karena  lembaga  ini  selain  mengajarkan aspek kognitif juga mendidik peserta didik untuk  menjadi  manusia  yang  bertakwa

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
atau  merambah  pada  aspek  afektif  dan psikomotorik.
2. Formolasi  hubungan  politik  dengan pendidikan
Pendidikan  dan  politik  adalah  dua elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap Negara, meskipun pendidikan dan politik  berposisi  sebagai  dua  elemen penting dalam sistem sosial politik, namun sering dikaji sebagai bagian yang terpisah. Tentu saja hal demikian tidak tepat karena pendidikan  dan  politik  bahu  membahu dalam  proses  pembentukan  karakteristik masyarakat. Lebih dari itu, satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi.
Lembaga  dan  proses  pendidikan berperan  penting  dalam  membentuk perilaku  politik  masyarakat  sehingga membawa dampak yang begitu besar pada karakteristik  pendidikan.  Artinya  ada hubungan  erat  dan  dinamis  antara pendidikan  dan  politik  di  setiap  Negara.
Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan  peradaban  manusia  dan menjadi perhatian para ilmuwan.
Gambaran yang jelas tentang keterkaitan  antara  pendidikan  dan  politik dapat  kita  telusuri  di  dalam  dunia  Islam, dimana  sejarah  peradaban  Islam  banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan umara  dalam  memperhatikan  persoalan pendidikan sebagai upaya untuk
memperkuat posisi sosial politik kelompok  dan  pengikutnya.  Pendidikan pada  masa  Islam  klasik  dengan  hasil kesimpulan  dalam  sejarah  perkembangan Islam,  Institusi  politik  ikut  mewarnai corak  pendidikan  yang  dikembangkan. Keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan.
Lembaga  pendidikan  merupakan salah satu konstilasi politik, peranan yang dimainkan  oleh  masjid  dan  madrasah dalam  mengokohkan  kekusaan  politik para penguasa dapat dilihat dalam sejarah. Disisi  yang  lain,  ketergantungan  pada uluran  tangan  para  penguasa  secara eonomis, membuat lembaga tersebut harus sejalan  dengan  nuansa  politik  yang berlaku.  Lembaga  pendidikan  Islam  yang menjadi  corong  pesan  politik,  menurut Rasyid  adalah  madrasah  Nizhamiyah  di Baghdad. 4 Dia menyimpulkan dari
4 Madrasah  Nizhamiyah  didirikan  oleh  penguasa Bani  Saljuk,  Nizham  Al-Mulk,  seorang  perdana menteri  dari  Alp  Arselan  dan  Malik  Syah  Pada tahun  457  H,  setengah  abad  setelah  berdirinya Universitas  Al-Azhar  di  Cairo.  Bani  Saljuk terkenal  sangat  fanatik  terhadap  madzhab  sunni. Madrasah  Nizhamiyah  didirikan  di  setiap  kota  di Irak  dan  Khurasan,  untuk  mengikis  paham  syi’ah Zaidiyah yang  dikembangkan oleh dinasti Buwaih sebelumnya dan dalam rangka menghadang paham islamiyah  yang  dipropagandakan  oelh  dinasti Fatimiyah  di  Mesir.  Selain  itu,  Tujuan  pendirian madrasah  oleh  Nizham  Al-Mulk  adalah  untuk mencetak  birokrat-birokrat  yang  akan  menduduki jabatan  kenegaraan,  atau  paling  tidak,  melalui lembaga  tersebut  akan  lahir  warga  negara  yang mengerti  akan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh pemerintah.  Singkat  kata,  madrasah  Nizhamiyah merupakan instrumen kebijakan politik yang salah satu  fungsi  utamanya  adalah  untuk  menanamkan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
analisis terhadap kasus madrasah
Nizhamiyah sebagaimana berikut:
“Kedudukan  politik  di  dalam  Islam  sama pentingnya  dengan  pendidikan,  tanpa otoritas politik, syari’at Islam sulit bahkan mustahil  untuk  ditegakkan,  kekuasaan adalah  sarana  untuk  mempertahankan syiar  Islam,  pendidikan  bergerak  dalam usaha menyadarkan umat untuk menjalankan  syari’at,  umat  tidak  akan mengerti syari’at tanpa adanya pendidikan, bila politik (kekuasaan) mengayomi  dari  atas,  maka  pendidikan melakukan pembenahan lewat arus bawah”.
Kutipan  di  atas  menegaskan  bahwa hubungan antara politik dan pendidikan di dalam  Islam  tampak  sedemikian  erat. Perkembangan kegiatan kependidikan banyak  dipengaruhi  oleh  para  penguasa dan para penguasa memerlukan dukungan institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Hal ini dapat dipahami,  karena  tujuan  pemerintahan Islam,  adalah  “menegakkan  kebenaran dan  keadilan.  Tujuan  itu  tidak  mungkin tercapai  kecuali  dengan  melaksanakan
dktrin  kenegaraan  yang  memperkuat  kerajaan. Patronase Nizam Al-Mulk tidak hanya menyangkut  masalah  keuangan  dan  pengadaan sarana,  tetapi  juga  kurikulum  dan  jabatan “profesorship”, guru besar (Rasyid, 1994: 7-8).
syari’at.  Syari’at  tidak  akan  berjalan  bila umat tidak memahami ajaran Islam”. 5
Selain  karena  faktor  religius  bahwa agama  Islam  sangat  menjunjung  aktivitas kependidikan, perhatian besar para pemimpin Islam terhadap masalah pendidikan  didorong  oleh  besarnya  peran lembaga  pendidikan  dalam  penyampaian misi-misi politik. Pendidikan sering dijadikan  media  dan  wadah  untuk menanamkan  ideologi  Negara,  Sjalabi mencatat  bahwa  Khalifah  Al-Makmun memolitisasi  majelis munazharah dalam rangka  menyebarkan  paham  Mu’tazilah sebagai  mazab  resmi  negara  waktu  itu melalui peristiwa Inquisisi, yaitu penyelidikan  atau  interogasi (Al-Mihna) terhadap para ulama dan pejabat penting. 6
Kepada  mereka  ditanyakan  apakah  Al-
5 Pada  periode  Mekkah,  rumah  Arqam  Ibn  Abi Arqam  berfungsi  sebagai  lembaga  pendidikan pertama  dalam  bentuk  yang  sederhana,  dimana nabi  mengajar  sahabat-sahabatnya.  Pada  periode Madinah,  aktivitas  pendidikan  berpusat  dimasjid- masjid.  Pada  periode  tersebut  Khalifah  Umar  Ibn Khattab  memerintahkan  Abu  Musa  Al-Asy’ari agar  setiap  suku  mendirikan  masjid  untuk memperluas  jaringan  pendidikan  Islam.  Khalifah- khalifah  Bani  Umayyah,  baik  yang  di  Damaskus maupun  di  Spanyol  berperan  penting  dalam membangun  cakrawala  pendidikan  Islam  (Sjalabi, 1973: 94).
6 Bila  ditinjau  dari  sisi  aqidah,  inquisisi  adalah usaha  pemurnian  pandangan  masyarakat.  Bagi golongan  Mu’tazilah  menganggap  bahwa  Al- Qur’an  itu  Qadim  adalah  kafir  karena  dengan demikian  itu  seseorang  telah  menjadikan  yang Qadim  ada  dua.  Kekufuran  harus  dihapus  dari pandangan  orang  Islam.  Pejabat  negara  dan  para ulama  yang  mengatakan  bahwa  Al-Qur’an  Qadim harus disingkirkan, karena mereka adalah termasuk orang kafir (Rasyid, 1994: 18).

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Qur’an  itu  Qadim  atau  Hadis  Melalui inquisisi  para  ulama,  pilar  penopang lembaga  pendidikan  dan  pengembangan ilmu  pengetahuan  secara  tidak  langsung dipaksa  menerima  paham  Mu’tazilah, ideologi resmi penguasa.
Pendidikan Islam tidak hanya berjasa  menghasilkan  para  pejuang  yang militan  dalam  memperluas  peta  politik, tetapi  juga  para  ulama  yang  berhasil membangun masyarakat yang sadar hukum.  Seiring  dengan  perluasan  peta politik  dan  pertambahan  pemeluk  Islam, juga terjadi perkembangan lembaga (intsitusi) pendidikan dalam jumlah maupun  varietasnya.  Di  dalam  sejarah Islam  tercatat  bahwa  pusat  pendidikan yang  pertama  kali  muncul  adalah  rumah Arqam Ibn Abi Arqam, yakni ketika Nabi berada  di  Mekkah. 7 Selanjutnya  pada masa  Bani  Umayah,  lembaga-lembaga pendidikan  Islam  tersebut  sudah  lebih
7 Pada  periode  Mekkah  pusat-pusat  pendidikan difokuskan di masjid-masjid. Masjid yang pertamakali  didirikan  adalah  masjid  Quba.  Di masjid  ini  diadakan  lingkaran-lingkaran  belajar (halaqah) sebagaimana  di  masjid  Nabi  di  Mirbad Madinah. Untuk menunjang proses pendidikan dan pengajaran  di  masjid  ini,  lalu  dibangunlah al- Suffah (semacam  beranda).  Di Al-Suffah ini Rasulullah  memberikan  pelajaran  kepada  sahabat dan melatih beberapa orang diantara mereka untuk menjadi  guru  yang  mempu  mengajar  beberapa pelajaran  yang  berlainan.  Diantara  para  sahabat yang  dilatih  di Al-Suffah tersebut  ialah  Abu Abdullah  Ibnu  Rowahah,  Ubadah  Ibnu  Shamit, dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah” (Rasyid, 1994: 25).
variatif  dengan  lahirnya  Kuttab 8 dan dijadikan rumah-rumah pembesar kerajaan sebagai tempat belajar.
Menurut Rasyid menyimpulkan bahwa  para  penguasa  Islam  senantiasa terlibat langsung dalam persoalan pendidikan. Pertama, karena Islam adalah agama  yang  totaliter jam’i ,  mencakup semua  aspek  kehidupan  seorang  Muslim mulai  dari  makan  dan  minum,  tatacara berumahtangga, urusan sosial kemasyarakatan,  sampai  pada  ibadat semuanya  diatur  oleh  syari’at. Kedua, karena  motivasi  politik,  sebab  politik  dan Agama  sulit  untuk  dipisahkan  dalam Islam.
Hubungan  pendidikan  dan  politik sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Plato 9 Sekolah  adalah  salah  satu  aspek kehidupan  yang  terkait  dengan  lembaga politik.  Ia  menjelaskan  bahwa  setiap budaya  mempertahankan  kontrol  atas pendidikan  di  atas  kelompok  elit  yang secara terus menerus menguasai kekuasaan  politik,  ekonomi,  agama  dan pendidikan. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas
8 Kuttab, menurut  Al-Thibawi, merupakan fenomena  yang  berkembang  pada  awal  abad  ke-8 M  di  penghujung  pemerintahan  Bani  Umayah. Kuttab  ini  berfungsi  sebagai  pusat  pendidikan anak-anak  kecil,  didirikan  untuk  menghindari mereka  dari  mengotori  masjid  (Dalam  Rasyid, 1994: 26).
9 al-Mawardi,  Imam, Al-Ahkâm  as-Sulthaniyyah , (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1996), 103.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
kependidikan dan aktifitas politik.
Keduanya  seakan  dua  sisi  dari  satu  koin, tidak mungkin terpisahkan.
Analisis Plato tersebut telah meletakkan  fundamental  bagi  kajian hubungan  politik  dan  pendidikan  di kalangan ilmuwan, hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui  tiga  aspek,  yaitu  pembentukan sikap  kelompok (group  attitude) , masalah pengangguran (unemployment), dan peranan  politik  kaum  cendikia (the political role of the intelligentsia).
Relasi pendidikan dengan pendidikan  tersebut  dapat  berbentuk sebagaimana berikut:

## 1. Pendidikan dan kelompok
Dalam  banyak  kasus,  hubungan kekuasaan  antar  berbagai  kelompok masyarakat  banyak  dipengaruhi  oleh kesempatan  belajar  dan  intensitas respons  mereka  terhadap  pendidikan. Ketika bangsa Indonesia baru merdeka, partai  politik  dan  lembaga  kenegaraan banyak  dikuasai  oleh  tokoh  sekuler berpendidikan  Barat  yang  tergabung dalam  organisasi  Nasionalis,  seperti Boedi  Oetomo  dan  Partai  Nasionalis Indonesia (PNI).
Kelompok masyarakat yang tertekan dan menjadi korban imperialisme budaya cenderung menginginkan sistem pendidikan
terpisah,  dalam  rangka  melindungi identitas kelompok mereka. Inilah yang terjadi  pada  sistem  pendidikan  Islam tradisional  di  Indonesia,  khususnya pesantren. Di bawah tekanan kelompok bahasa  dan  agama  minoritas,  beberapa pemerintah memenuhi tuntutan mereka, sementara yang lainnya memaksakan penyeragaman sistem pendidikan  dengan  harapan  dapat mengeliminasi bahaya laten perpecahan sosial.
2. Pendidikan dan dunia kerja
Pendidikan  dan  dunia  kerja memiliki hubungan yang sangat kompleks.  Salah  satu  inovasi  paling radikal yang disebabkan oleh pendidikan adalah meningkatnya ambisi  pribadi.  Pendidikanlah  yang membuat jutaan anak petani di negara- negara  berkembang  menilai  rendah profesi sebagai petani dan bertransmigrasi  ke  daerah  perkotaan untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang dinilai lebih menjanjikan, baik dari segi ekonomi maupun prestise sosial.
Masalah  pengangguran  menjadi ujian penting bagi pemerintah di negara berkembang.  Mereka  dituntut  untuk mengimbangi  keberhasilan  pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja. Di satu  pihak,  ekspansi  pendidikan  turut serta  melahirkan  instabilitas  karena

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
pendidikan  melahirkan  tuntutan  yang seringkali  tidak  dapat  dijawab  oleh sistem politik. Di pihak lain, tersedianya  pendidikan  yang  cukup diberbagai  jenjang  adalah  persyaratan yang  diperlukan  untuk  menciptakan stabilitas politik.
Hanya  dengan  sumber  daya manusia  yang  terlatih  dan  kesempatan kerja  yang  memadai  pemerintah  dan birokrasinya  dapat  memenuhi  tuntutan publik, dan hanya publik  yang terdidik yang dapat diminta turut serta
bertanggungjawab dalam pembangunan bangsa
(nation- building).
Keterkaitan  antara  pendidikan dan  politik  berimplikasi  pada  semua dataran,  baik  pada  dataran  filosofis maupun pada dataran kebijakan.
Misalnya  filsafat  pendidikan  di  suatu negara  seringkali  merupakan  refleksi prinsip  ideologis  yang  diadopsi  oleh negara tersebut. Di Indonesia, misalnya,  Filsafat Pendidikan Nasional adalah  artikulasi  pedagogis  dari  nilai- nilai  yang  terdapat  pada  pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Pada dataran kebijakan, sangat sulit memisahkan antara kebijakan- kebijakan  pendidikan  yang  dibuat  oleh pemerintah  di  suatu  negara  dengan
persepsi  dan  kepercayaan  politik  yang ada pada pemerintah tersebut.
Kebijakan pendidikan suatu pemerintahan merefleksikan dan terkadang merusak pandangannya terhadap  masyarakat  atau  keyakinan politik.  Sebagai  fungsi  pemerintahan, formulasi  kebijakan  secara  esensial, merupakan  bagian  dari  proses  politik, sebagai tuntutan-tuntutan publik terhadap  pemerintah  untuk  melakukan perubahan.
Pada  gilirannya,  implementasi dari suatu kebijakan pendidikan berdampak  pada  kehidupan  politik. Berbagai kebijakan pendidikan berdampak langsung pada akses, minat dan  kepentingan  pendidikan  para stakeholder pendidikan, terutama orangtua  dan  peserta  didik  serta masyarakat pada umumnya.
Implementasi kebijakan
pendidikan memiliki berbagai konsekuensi politik dengan memengaruhi  antara  lain  jenis  dan jenjang pekerjaan, mobilitas sosial, dan ide-ide  dan  sikap-sikap  masyarakat. Dinamika hubungan timbal balik antara pendidikan  dan  politik  dalam  suatu masyarakat  terus  meningkat,  seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Secara umum, signifikansi politik pendidikan dalam masyarakat
kontemporer meningkat dengan derajat perubahan  yang  sedang  berlangsung dalam masyarakat. Perubahan- perubahan  besar  yang  telah  dialami oleh  negara-negara  berkembang  dan perubahan-perubahan baik yang disengaja  atau  tidak  disengaja,  yang sedang berproses, semuanya memperlihatkan  hubungan  timbalbalik antara politik dan pendidikan.
Penjelasan  tersebut  paling  tidak menggambarkan  tiga  hal. Pertama, eratnya hubungan antara dunia pendidikan  dan  dunia  politik. Kedua, besarnya  pengaruh  hubungan  tersebut terhadap  tatanan  kehidupan  sosial politik  masyarakat. Ketiga, besarnya peran  persekolahan  modern  dalam keruntuhan kolonialisme.
Bukti  impresif  tentang  hubungan (antara  pendidikan  dan  politik)  dapat dilihat  pada  perjalanan  negara-negara jajahan menuju kemerdekaan.
Kontribusi  pendidikan  barat  terhadap keterpurukan  kolonialisme  barat  saat ini  cukup  dimengerti,  paling  tidak secara  sistematik.  Para  penghancur kolonialisme  adalah  para  pemimpin yang dididik oleh sekolah kolonial.
3. Ide Non-Political School
Meskipun hubungan atau keterkaitan antara politik dan pendidikan  begitu  kuat  dan  riil,  tidak semua orang mengakui dan mendukung  realitas  tersebut.  Banyak pihak  yang  resah  dengan  realitas tersebut  dan  menginginkan  upaya- upaya perubahan untuk meminimalisasi atau  mengikis  elemen-elemen  politik dalam dunia pendidikan. Mereka menginginkan  agar  pendidikan  dan politik  menjadi  dua  wilayah  yang terpisah dan tidak berhubungan.
Mereka percaya bahwa pemisahan antara politik dan pendidikan  dapat  dilakukan  untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan  dari  berbagai  kepentingan politik penguasa. Kecenderungan tersebut  memuncak  pada  tahun  1970- an,  khususnya  di  Amerika  Serikat. Pada  waktu  itu  ada  keinginan  untuk menciptakan  dinding  pemisah  antara karakteristik  sebuah  sistem  politik dengan kebijakan pendidikan.
Kecenderungan  itu  berkaitan  erat dengan  ideologi  dan  praktik-praktik politik.
Di berbagai negara, ada beberapa ilmuwan  pendidikan  dan  politik  yang mengabaikan  aspek-aspek  politik  dari pendidikan  dan  berpendapat  bahwa pendidikan dan politik perlu

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
dipisahkan.  Pandangan  ini  biasanya berangkat dari kekecewaan yang mendalam  terhadap  berbaga  realitas politik,  seperti  praktik-praktik  korupsi yang  dilakukan  oleh  partai-partai politik  pada  akhir  abad  ke-19.  Namun, karena minimnya kajian tentang persoalan ini, penjelasan tentang dasar- dasar pemisahan antara pendidikan dan politik  di  berbagai  negara  masih  sulit ditemukan.
Apapun latar belakang dan tujuan kemunculannya, kecenderungan pemisahan dan pengintegrasian pendidikan  dan  politik  merupakan persoalan penting yang perlu dicermati, baik oleh ilmuwan pendidikan maupun ilmuwan  politik.  Pemahaman  terhadap karakteristik hubungan antara pendidikan  dan  politik  adalah  suatu prasyarat  yang  diperlukan  untuk  dapat memahami  politik  pendidikan  sebagai suatu  bidang  kajian  akademik  dan beberapa mitos yang mengitarinya.
Ide  tentang non-political  school di  Amerika  mula-mula  dikembangkan dan disebarluaskan oleh para administratur sekolah dan para pendidik profesional yang ingin melindungi  pendidikan  publik  dari politik  lokal  dan  nasional  Amerika awal  abad  ke-19  yang  berwatak  korup dan  kejam.  Para  pendukung non-
polotical  school yang  kebanyakan terdiri  dari  para  pelaksana  dan  praktisi pendidikan dengan sengaja menciptakan  seperangkat  mitos  yang menggambarkan  pendidikan  sebagai suatu  fungsi  pemerintahan  yang  unik, yang  harus  dikeluarkan  dari  politik (taken  out  of  poiitics) dan  dijaga  oleh para  pendidik  sebagai  satu-satunya yang  dapat  mengamankan  kepentingan publik.
Pendidikan  menyangkut  proses transmisi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan  dan  pelatihan  untuk tenaga  kerja  dan  politik  berkenaan dengan  praktik  kekuasaan,  pengaruh dan  otoritas,  serta  berkenaan  dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumberdaya.  Karena  keduanya  syarat dengan  proses  pengalokasian  dan pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat,  maka  tidaklah  sulit  untuk memahami  bahwa  pendidikan  dan politik  adalah  dua  aktivitas  yang  akan terus terkait dan saling berinteraksi.
Lembaga-lembaga  atau agency yang menyelenggarakan aktivitas- aktivitas  pada  dua  sektor  kehidupan masyarakat ini akan saling memengaruhi, apapun karakteristik dan budaya  yang  dimiliki  oleh  suatu

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
masyarakat. Hal ini terjadi dalam setiap masyarakat, apapun tingkat perkembangannya,  sistem  politiknya dan ideologinya.
3. Hambatan  dunia  pendidikan  ke depan
Saat  ini  situasi  dimana-mana sungguh  berbeda.  Konsep  lama  bahwa pendidikan  tidak  ada  kaitan  dengan politik (apolitical) sudah dilupakan dan teriakan  bahwa  pendidikan  berada  di luar  politik  sudah  tidak  terdengar  lagi. Perubahan  ini  terjadi  karena  terutama kareana  terus  meningkatnya  politisasi terhadap pendidikan. Saat ini kebijakan pendidikan telah menjadi tema perdebatan  publik  dan  kompetisi  antar partai politik. Dalam kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden,
misalnya,  pendidikan  menjadi  salah satu isu sentral dalam materi kampanye atau  dalam  rumusan  visi  dan  misi  para kandidat.
Berbagai  isu  tentang  pendekatan pendidikan  sering  dipertarungkan  di arena publik. Di mana-mana guru-guru telah  tampil  sebagai  kelompok  militan yang  dengan  gigih  memperjuangkan hak-hak mereka. Di Indonesia misalnya,  Persatuan  Guru  Republik Indonesia  (PGRI)  yang  selama  masa orde  baru  menjadi  “anak  manis” penguasa, sekarang cukup kritis
terhadap berbagai kebijakan pendidikan  di  negeri  ini,  terutama kebijakan  yang  ada  kaitannya  dengan nasib dan profesi guru.
Perubahan  pemahaman  tentang hubungan  politik  dan  pendidikan  juga dipicu  oleh  hasil-hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  para  peminat  kajian politik  pendidikan.  Hasil-hasil  tersebut telah turut meyakinkan para profesional pendidikan bahwa berbagai proses dan institusi pendidikan bersifat politik.  Saat  ini  kita  menyaksikan pengakuan yang luas di kalangan guru, administratur pendidikan, dan di kalangan  masyarakat  luas,  bahwa tekanan-tekanan  dan  kekuatan  politik sangat  berpengaruh  terhadap  institusi dan kebijakan pendidikan.
Untuk dapat memahami berbagai persoalan  pendidikan  yang  ada  di tengah masyarakat tidak hanya diperlukan  dasar  pengalaman  dan pengetahuan  pendidikan,  tetapi  juga diperlukan  pengetahuan  tentang  aspek- aspek dan konteks politik dari persoalan-persoalan kependidikan tersebut.
4. Control Negara terhadap pendidikan Kehidupan  politik  Indonesia  saat ini  cenderung  materialistis.  Uang  dan jabatan  menjadi  motivasi  dan  tujuan akhir.   Dalam  pemilihan  ketua  partai

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
(kecuali sebagian kecil), bupati, gubernur, bahkan presiden uang menjadi faktor utama penentu keberhasilan.  Bukan  ilmu,  kapabilitas calon  dan  adab  atau  akhlak  yang  baik yang dimiliki sang calon.
Padahal ilmu dan adab pemimpin  politik  itu  menjadi  syarat utama  dalam  memimpin  masyarakat. Ulama  Melayu  terkemuka,  Syekh Ahmad  al  Fathani  mencirikan  sifat- sifat  yang  mesti  dimiliki  pemimpin politik. Diantaranya: sempurna anggota (indera),  baik  budi  pekerti,  baik kefahaman,  cerdik/bijaksana,  faham terhadap  sekalian  ilmu  terutama  ilmu berhitung dan ilmu tarikh, benar dalam perkataan dan menjauhkan kebohongan, elok perlakuan muamalat, berkelakuan yang lembut, dalam perjumpaan selalu memberikan kelapangan, tidak tamak pada makanan,  minuman  dan  perkawinan, menjauhi  bermain-main  dalam  segala urusan, mempunyai ketinggian himmah (cita-cita),  bersungguh-sungguh  pada membangun kerajaan, mencintai keadilan,  benci  kezaliman,  mempunyai hati  yang  tabah  dan  berani  dan mengetahui sekalian muslihat.”
Pentingnya  ilmu  politik  ini, dikemukakannya  oleh  Imam  Mawardi, pada  bicara  ilmu  siasat  (politik).  Yaitu
ilmu  memperbaiki  rakyat  dengan menunjukkan  mereka  itu  kepada  jalan yang  melepaskan  mereka  itu  daripada tiap-tiap  kekeruhan  pada  dunia  dan akherat,  sehingga  dengan  demikian, maka  hukumnya  ilmu  itu  wajib  atau fardhu kifayah.
Masalahnya,  dalam  ilmu  politik sekuler  saat  ini,  masalah  akherat  tidak dimasukkan  sebagai  urusan  Negara. Akherat  tidak  dijadikan  pertimbangan dalam  pengambilan  sebuah  keputusan politik  dan  inilah  awal  malapetaka politik  di  Indonesia  dan  Negeri-negeri Islam  lainnya.  Sehingga  suap,  ingkar janji,  kebohongan,  hasad,  tamak,  riya’ menjadi tontotan politik sehari-hari.
Padahal  dahulu  bila  para  ulama memberikan  nasehat  kepada  raja  atau sultan  selalu  diawali  dengan  nasehat agar  para  pemimpin  itu  mula-mula bertakwa  kepada  Allah,  taat  kepada Rasul-Nya dan seterusnya. Dulu, dalam sejarah  Islam,  Jendral  Abdullah  bin Husain,  ketika  menasihati  anaknya, maka  dia  menulis  agar  ingat  kepada Allah  SWT,  ingat  hari  pembalasan, orang  miskin  dan  sebagainya.  Apakah ada jenderal sekarang ini yang menasihati  anaknya  demikian,  Juga ketika  khalifah  Ali  bin  Abi  Thalib menasihati  kepada  gubernurnya.   Ia menasihatkan tentang pentingnya

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
ketakwaan kepada Allah SWT,
perhatian  kepada  orang  miskin,  jangan terpengaruh godaan dunia dan lain-lain.
Sehingga ketika berbicara masalah control sebuah Negara terhadap pendidikan, tentunya persoalan  ini  dapat  di  petakan  sebagai berikut:
1. Negara sebagai lembaga yang berwenang mutlak untuk menentukan arah pendidikan, sehingga  dengan  demikian  control Negara  terhadap  pendidikan  harus benar-benar  demi  kemajuan  dan perkembangan  Negara  dimasa-masa yang akan dating,
2. Lembaga pendidikan selaku lembaga  yang  bertanggung  jawab dalam  melaksanakan  pendidikan, mereka harusnya melakukan konsolidasi  dan  komunikasi  yang baik  terhadap  para  pelaku  dan penyelenggara Negara dalam memanjukan  kondisi  pendidikan yang ada,
3. Adanya  timbal  balik  yang  positif antara  lembaga  pendidikan  yang dicover  oleh  dinas  pendidikan  dan kementerian yang berhubungan dengan pendidikan.

## Penutup
Pendidikan  dalam  Islam  harus  kita pahami sebagai upaya mengubah manusia dengan  pengetahuan  tentang  sikap  dan perilaku  yang  sesuai  dengan  kerangka nilai atau ideologi Islam. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam merupakan  proses  mendekatkan  manusia pada tingkat kesempurnaannya dan mengembangkan  kemampuannya  yang dipandu oleh ideologi/ akidah Islam.
Secara  pasti,  tujuan   pendidikan Islam  adalah  menciptakan  SDM  yang berkepribadian  Islami,  dalam  arti,  cara berpikirnya  harus  didasarkan  pada  nilai- nilai Islam serta berjiwa sesuai dengan ruh dan  nafas  Islam.  Metode  pendidikan  dan pengajarannya juga harus dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap metodologi  yang  tidak  berorientasi  pada tercapainya  tujuan  tersebut  tentu  akan dihindarkan. Jadi, pendidikan Islam bukan semata-mata melakukan transfer of knowledge ,  tetapi  memperhatikan  apakah ilmu pengetahuan yang diberikan itu dapat mengubah sikap atau tidak.
Dalam  kerangka  ini,  diperlukan monitoring  yang  intensif  oleh  seluruh lapisan  masyarakat,  termasuk  pemerintah (negara),  terhadap  perilaku  peserta  didik, sejauh  mana  mereka  terikat  dengan konsepsi-konsepsi Islam berkenaan
dengan  kehidupan  dan  nilai-nilainya.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol. 4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Rangkaian selanjutnya adalah tahap merealisasikannya  sehingga  dibutuhkan program  pendidikan  dan  kurikulum  yang selaras,  serasi,  dan  berkesinambungan dengan tujuan di atas.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Khalidi, Mahmud. 1996. Hukm Islâm fî
Ra’sumâliyyah . Jordania: Maktabah al-Risalah Al-
Haditsah.
al-Mawardi,  Imam, Al-Ahkâm  as-
Sulthaniyyah , Beirut: Al- Maktab al-Islami, 1996.
an-Nabhani,  Taqiyuddin.  2001. Nizhâm al-Islâm . t.tp.: t.p.
Hizbut  Tahrir  Indonesia, Bunga  Rampai Syariat Islam, Jakarta: HTI, 2010.
Lasch,  Christhopher, The  Culture  of
Narcissism . New York: Warner Books, 1979.
Panduan  Bantuan  Oprasional  Sekolah (BOS),  Jakarta:  Depertemen Pendidikan  dan  Kebudayaan,
2010.
Thompson, John B, Studies in The Theory of  Ideology ,  London:  Polity  Press, 1984.