ISSN-e : 2614-0063

## Pengalaman  Apoteker  dalam  Penemuan  Resep  Palsu  di  Apotek  di  Daerah Istimewa Yogyakarta
Pharmacist  Experience  in  Discovering  Forged  Prescriptions  in  Pharmacies  in  the Special Region of Yogyakarta
Muvita  Rina  Wati 1* ,  Istiqomah  Dwi  Oktaviani 2 ,  Ahmad  Fahmy  bin  Yahya 2 ,  Bondan Ardiningtyas 1 , Anna Wahyuni Widayanti 1 1 Departemen Farmasetika, Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada
2 Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada
Corresponding author: Muvita Rina Wati: Email: muvita.rina.w@mail.ugm.ac.id
Submitted: 25-03-2023 Revised: 30-03-2023 Accepted: 03-04-2023

## ABSTRAK
Apotek menjadi sumber perolehan narkoba oleh 2,1% responden survei yang dilakukan oleh BNN dan LIPI pada tahun 2019. Salah satu cara bagi penyalahguna obat untuk mendapatkan obat – obatan adalah menggunakan resep palsu. Oleh karenanya kecermatan apoteker dalam skrining resep dibutuhkan  untuk  menekan  jumlah  kasus  penyalahgunaan  obat – obatan.    Penelitian  mengenai pemalsuan resep telah dilakukan di berbagai negara maju, namun penelitian serupa di Indonesia belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola, ciri-ciri, dan pengalaman apoteker di apotek wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menyikapi temuan resep palsu. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  observatif  dengan  metode  survei  menggunakan  instrumen penelitian berupa kuisioner. Sebanyak 152 apoteker apotek di DIY terlibat sebagai responden dan mengisi  kuisioner  baik  secara  daring  menggunakan  Google  Formulir  maupun  secara  luring  pada rentang waktu November hingga Desember 2019. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  informasi  sebagian  besar  responden  (85%)  pernah menemukan resep palsu yang dapat diidentifikasi  dengan ciri-ciri antara lain tulisan dokter tidak sama dengan biasanya (60%), jumlah obat yang tidak rasional/ ditambah ‘iter’ (59%), tidak adanya SIP (41%), cap basah (44%), dan tanda tangan dokter (32%). Adapun golongan obat yang terbanyak tertulis pada resep palsu antara lain golongan psikotropika, disusul oleh golongan obat lain yaitu OOT,  narkotika,  antibiotika,  dan  obat  keras  lainnya  yaitu  misoprostol  dan  levonogestrel.  Dalam mengidentifikasikan  resep  palsu,  apoteker  membutuhkan  suatu  pedoman,  pelatihan,  dan pembinaan.  Selain  itu  pengawasan  dan  saluran  pelaporan  yang  jelas  diperlukan  agar  pemalsuan resep dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan serius melibatkan asosiasi profesi (IAI), Dinas Kesehatan, dan POM.
Kata kunci: resep palsu; apotek; apoteker; Daerah Istimewa Yogyakarta

## ABSTRACT
Pharmacies were a source of narcotics and other addictive agents by 2.1% of respondents to a survey conducted by BNN and LIPI in 2019. One way for drug abusers to obtain drugs is to use forged prescriptions. Therefore, the accuracy of pharmacists in prescription's screening is needed to reduce the prevalence of drug abuse. Research on prescription counterfeiting has been carried out in various developed countries, but similar research has never been conducted in Indonesia. This study aims to determine the patterns, characteristics, and experience of pharmacists in the Special Region of Yogyakarta (DIY) pharmacy in responding to counterfeit prescription findings. This research is an observational study with a survey method using a research instrument in the form of a questionnaire. A total of 152 pharmacists in DIY were involved as respondents and filled out questionnaires both online using the Google Form and offline from November to December 2019. The research data were analyzed  descriptively.  Based  on  the  results  of  the  study,  most  of  respondents  (85%)  had encountered  counterfeit  prescriptions.  They  were  identified  by  the  following  characteristics, including the doctor's writings that were not the same as usual (60%), the amount of medicine was irrational/added with 'iter' (59%), absence of doctor’s registration number (41%), stamp (44%), and doctor's  signature  (32%).  The  most  common  drug  classes  written  on  fake  prescriptions  include psychotropics,  followed  by  other  drug  classes,  namely  drugs  that  are  often  abuse,  narcotics,
antibiotics,  and  other  ethical  drugs  (misoprostol  and  levonogestrel).  In  identifying  counterfeit prescriptions, pharmacists need a guideline, training, and coaching. In addition, clear supervision and reporting  channels  are  needed  so  that  prescription  counterfeiting  can  be  reported  and  seriously followed up by involving Indonesian Pharmacist Association (IAI), Health Office (Dinas Kesehatan), and Indonesia Food and Drug Administration (POM).
Keywords: forged prescription, counterfeit prescription, pharmacist, pharmacy, Special Region of Yogyakarta
PENDAHULUAN Pengkajian dan pelayanan resep merupakan bagian dari kegiatan farmasi klinis yang  diselenggarakan  apotek  dalam  pelayanan kefarmasian 1,2 .  Resep  yang  diterima  di  apotek terlebih  dahulu  akan  melalui  proses  skrining administratif,  farmasetis,  dan  klinis.  Apabila menemukan hal – hal yang meragukan apoteker dapat menghubungi penulis resep. Dalam kajian administratif,  apoteker  melakukan  telaah  atas kejelasan informasi pasien dan identitas penulis resep. Adapun yang dimaksud dengan informasi pasien  antara  lain  nama,  umur,  jenis  kelamin, dan  berat  badan  pasien.  Sedangkan  informasi penulis  resep  meliputi  nama  penulis  resep, nomor  Surat  Ijin  Praktik  (SIP),  alamat,  nomor telepon,  serta  paraf  penulis  resep  yang dibubuhkan pada penulisan setiap sediaan yang diresepkan.  Kajian  administratif  menentukan keabsahan  resep  untuk  dilayani  di  pelayanan kefarmasian 1 . Pada  proses  kajian  administratif  resep, apoteker berhadapan dengan masalah legalitas resep.  Pemalsuan  resep  dokter  atau  resep salinan  palsu  merupakan  salah  satu  tantangan dalam skrining administratif yang membutuhkan  kecakapan  apoteker  dalam skrining resep. Pemalsuan resep marak menjadi modus  untuk  mendapatkan  obat  keras, khususnya  narkotika,  psikotropika,  dan  bahan aditif  lainnya.  Kehati-hatian  apoteker  dalam skrining  resep  dibutuhkan  untuk  menekan jumlah  kasus  penyalahgunaan  obat-obatan 3 . Pemalsuan  resep  atau  penggunaan  resep salinan  palsu  juga  telah  menjadi  perhatian pemerintah,
salah
satunya dengan diselenggarakannya Workshop Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap  Narkoba  (P4GN)  oleh  Badan  Narkotika Nasional Kabupaten Bantul 4 . Penelitian  yang  dilakukan  di  Amerika Serikat  pada  tahun  2015  tentang  pasar  obat illegal  menyatakan  bahwa  modus  yang  sering digunakan     oleh     penyalahguna    obat    untuk
mendapatkan  obat  melalui  resep  palsu  adalah dengan  mencuri  blangko  resep  dari  dokter, membuat  formulir  resep  palsu  atau  salinan formulir  asli,  dan  mengubah  resep  aslinya 5 . National  Health  Service /NHS  (2021),  Inggris, manyatakan  bahwa  resep  palsu  dapat  berupa blangko  resep  asli  yang  dicuri,  diubah  oleh individu  yang  tidak  berwenang  menuliskan resep  misalnya  dengan  meningkatkan  dosis, jumlah, dan jenis item yang tertulis pada resep, tidak bertanda tangan penulis resep yang resmi, serta  dapat  juga  berupa  blangko  resep  palsu 6 . Motif  yang  mendasari  pemalsuan  resep  di masyarakat antara lain karena pemalsuan resep merupakan jalur alternatif yang terjangkau oleh penyalahguna obat. Selain itu diperkuat dengan lemahnya kemampuan apoteker dalam membedakan resep yang asli dan yang palsu 7 . Survei yang dilakukan oleh BNN dan LIPI pada  tahun  2019  menyatakan  bahwa  apotek merupakan  sumber  perolehan  narkoba  yang biasa  digunakan  oleh  sebanyak  71.677  (2,1%) responden  yang  menggunakan  narkoba  dalam setahun  terakhir  (waktu  pelaksanaan  survei). Apotek juga menjadi sumber perolehan narkoba pertama  kali  bagi  sebagian  kecil  responden. Hasil  wawancara  terhadap  penghuni  panti rehabilitasi di Yogyakarta pada tahun yang sama menyatakan  memeroleh  narkoba  dari  apotek menggunakan resep dokter. Pengguna narkoba mengeluh atau berpura-pura pusing, stres, tidak bisa  tidur,  mudah  capek  dan  keluhan  lainnya sehingga  dokter  meresepkan  obat  tersebut kemudian  ditebus  di  apotek.  Sebelum  ditebus, resep  tersebut  digandakan  agar  dapat digunakan  untuk  menebus  obat  yang  sama  di apotek lain jika persediaan obat nantinya habis 8 . World  Drug  Report ,  2019,  menyatakan bahwa  pada  tahun  2017,  terdapat  sekitar  271 juta  orang  atau  sekitar  5,6%  penduduk  dunia berusia  16-64  tahun  telah  menyalahgunakan obat  setidaknya  satu  kali  dalam  setahun. Kematian  yang  diakibatkan  penyalahgunaan obat   mencapai  452.000  jiwa  di  seluruh  dunia
dengan  kontribusi  terbesar  berasal  dari golongan      opioid  (19,1%),    kokain    (1,9%), Amfetamin  (1,2%),  dan  obat-obatan  lainnya (9,6%) 9 . Di Indonesia, berdasarkan data Survei Prevalensi  Penyalahgunaan  Narkoba  Tahun 2019,  tercatat  bahwa  pada  tahun  2019 sebanyak 3.419.188 orang berusia antara 15-64 tahun  menggunakan  narkoba  dalam  kurun waktu  setahun  terakhir  dari  waktu  survei. Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  menjadi urutan kelima tingkat penyalahgunaan narkoba di  antara  34  provinsi  di  Indonesia  dengan prevalensi  sebesar  3,60%  atau  setara  dengan 29.132 jiwa berusia 15-64 tahun 8 . Penelitian  mengenai  resep  palsu  atau forged  prescription telah  banyak  dilakukan  di luar negeri, antara lain oleh Karen Blumenschein  di  Amerika  Serikat  (1997) 10 , Olivia  Boeuf  di  Prancis  (2007) 11 ,  dan  Lapeyre- Mestre  di  Belgia,  Belanda,  Spanyol,  Italia, Prancis,  dan  Swedia  (2014) 12 .  Peneliti menyadari  belum  adanya  penelitian  serupa  di Indonesia.  Melalui  penelitian  ini,  peneliti menemukan  pola  penemuan  resep  palsu, mengetahui ciri-ciri resep palsu, dan mengetahui pengalaman apoteker di DIY dalam menyikapi kasus resep palsu. Hasil penelitian ini memberikan gambaran situasi kasus pemalsuan resep dan dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk meningkatkan kewaspadaan  apoteker  dalam  berpraktik, menyusun regulasi, meningkatkan pengawasan penyalahgunaan  obat,  dan  meningkatkan kewaspadaan  masyarakat  terhadap  peredaran resep  palsu  sebagai  salah  satu  sumber peredaran  obat – obat  yang  sering disalahgunakan.

## METODE
Desain  penelitian  merupakan  penelitian kuantitatif  observasional  dengan  analisis deskriptif.
Instrumen
yang digunakan merupakan  kuesioner  yang  telah  melalui  uji content  validity dan face  validity .  Pengambilan data  dilakukan  pada  bulan  November  2019 melibatkan 152 apoteker yang bekerja di apotek wilayah  DIY.  Penelitian  ini  telah  mendapatkan persetujuan  komite  etik  Fakultas  Kedokteran, Kesehatan  Masyarakat,  dan  Keperawatan
Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) dengan nomor referensi KE/FK/1327/EC/2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Demografi Responden Sebanyak 152 responden yang merupakan  apoteker  yang  bekerja  di  apotek wilayah DIY. Pengambilan data dipilih di lokasi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta karena merupakan  kabupaten/kota  dengan  jumlah apotek terbanyak di DIY. Tabel I menunjukkan profil  demografi  apotek  yang  merupakan tempat kerja responden penelitian.
Distribusi  apotek  responden  yang mengikuti  penelitian yaitu sebanyak 69 (45%) berlokasi  di  Kota  Yogyakarta  dan  83  (65%) berlokasi  di  Kabupaten  Sleman.  Berdasarkan lama operasional apotek, responden terbanyak berasal dari apotek yang telah beroperasi lebih dari  10  tahun  yaitu  sebanyak  64  (42%), merupakan  apotek  yang  melayani  selama <24  jam  dalam  sehari  (51%),  dikunjungi  oleh <=100  pasien  per  hari,  dan  melayani resep <=10 resep per hari. Profil ini meyakinkan peneliti  bahwa  responden  dapat  memberikan data  yang  representatif  untuk  penelitian ini.
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah apoteker apotek, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 bahwa penyerahan dan pelayanan  obat  berdasarkan  resep  dokter dilaksanakan oleh seorang apoteker 13 . Tabel  II  menunjukkan  karakteritik  demografi responden  yang  didominasi  oleh  apoteker dengan pendidikan terakhir pendidikan profesi apoteker.  Apotek  sebagai  fasilitas  pelayanan kefarmasian  harus  memiliki  seorang  apoteker sebagai penanggung jawab. Dalam pelaksanaan tugasnya, apoteker penanggung jawab tersebut dapat  dibantu  oleh  apoteker  pendamping 14 . Mayoritas  responden  dalam  penelitian  ini menjabat sebagai apoteker pemegang SIA (Surat Ijin Apotek) yang bertindak sebagai penanggung jawab  apotek.  Peneliti  mendapatkan  informasi mengenai resep palsu dari apoteker – apoteker yang berpengalaman, sehingga lama berpraktik di  apotek  menjadi  salah  satu  pertanyaan kuesioner.  Lama  berpraktik  diharapkan merepresentasikan  pengalaman,  pengetahuan, dan
ketrampilan apoteker
dalam mengidentifikasi resep palsu. Sebagian responden  berpraktik  >10  tahun  di  apotek (19%),  dan  sebagian  besar  sisanya  berpraktik
<5 tahun di apotek (57%) dan antara 5-10 tahun
(24%).
Pola Temuan Resep Palsu Penemuan  resep  palsu  oleh  apoteker  di apotek wilayah DIY ditampilkan pada Tabel III. Pola  temuan  resep  palsu  menggali  lebih  lanjut mengenai  frekuensi  penemuannya,  siapa  yang dituliskan  sebagai  penulis  resep,  dan  jenis blangko resep  yang digunakan  untuk memalsukan resep.
Berdasarkan  Tabel  III,  sebagian  besar responden  (85%)  pernah  menemukan  resep palsu.  Meskipun  sebanyak  59%  menyatakan tidak  setiap  bulan  menemukan  resep  palsu, sebagian  (27%)  mengaku  menemukan  resep palsu sebanyak 1-3x per bulan. Adapun sebagai
penulis  resep  yang  paling  banyak  tercantum pada  resep  palsu  adalah  dokter  spesialis kejiwaan.  Sebagai  penulis  resep  pada  resep palsu, juga terdapat profesi perawat dan bidan. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan (Permenkes) No. 9 tentang Apotek Tahun 2017, definisi  resep  terbatas  pada  permintaan  yang berasal  dari  dokter,  dokter  gigi,  dan  dokter hewan 2 .  Perawat  dalam  hal  ini  tidak  memiliki kewenangan  untuk  menulis  resep.  sedangkan bidan,  sebagaimana  perawat,  tidak  memiliki kewenangan untuk menulis resep, namun bidan praktik  mandiri  memiliki  kewenangan  untuk mengelola sediaan farmasi dan BMHP terbatas
Tabel I. Profil Demografi Apotek Tempat Kerja Responden di Kota Yogyakarta dan
Kabupaten Sleman Profil Apotek Responden Jumlah Persentase Lokasi Kota Yogyakarta 69 45% Kabupaten Sleman 83 55% Lama Beroperasi <5 tahun 48 32% 5-10 tahun 40 26% >10 tahun 64 42% Jam Buka Apotek < 24 jam 77 51% 24 jam 75 49% Jumlah Kunjungan Pasien per hari ≤100 96 63% >100 56 37% Jumlah Resep yang Masuk per hari ≤10 105 69% 10 sd 50 44 29% >50 3 2% Tabel II. Data Demografi Responden Data Apoteker Jumlah Persentase Pendidikan Terakhir Pendidikan Profesi Apoteker 142 93% Magister (S2) 10 7% Jabatan di Apotek Apoteker Pemegang SIA 82 54% Apoteker Pendamping 70 46% Lama Praktik <5 tahun 87 57% 5-10 tahun 36 24% >10 tahun 29 19%
pada  jenis  diperlukan  untuk  pelayanan antenatal ,  persalinan  normal,  penatalaksanaan bayi  baru  lahir,  nifas,  keluarga  berencana,  dan penanganan awal kasus kedaruratan kebidanan dan  bayi  baru  lahir.  Bidan  dapat  memeroleh obat dan BMHP dari apotek menggunakan surat pesanan obat dan BMHP 15 . Jenis  blangko  atau  formulir  yang  paling banyak digunakan dalam pemalsuan resep yaitu blangko  resep  dokter  praktik  mandiri  (69%). Selain  berasal  dari  blangko  resep  dokter  yang berasal  dari  unit – unit  pelayanan  kesehatan, blangko resep yang dipalsukan juga menggunakan  salinan  resep  apotek.  Salinan resep semestinya ditulis berdasarkan resep asli dan  diparaf  oleh  apoteker.  Kegunaan  dari salinan  resep  antara  lain  menggantikan  resep asli  untuk  obat – obat  yang  dapat  diulang berdasarkan tanda ” iter ” yang dituliskan dokter serta maupun obat yang belum ditebus dengan resep aslinya 1 .
Ciri-Ciri Resep Palsu Ciri – ciri  resep  palsu  yang  didapatkan oleh  apoteker  di  apotek  bervariasi  dari kelengkapan  bagian  resep,  tulisan  pada  resep, dan  rasionalitas  jenis  dan  jumlah  obat  yang diresepkan.  Berdasarkan  Tabel  IV,  apoteker dapat  mengidentifikasi  resep  palsu  karena perbedaan tulisan tangan dengan tulisan dokter tersebut biasanya (60%). Hal ini membutuhkan pengalaman  apoteker dalam  berpraktik sehingga dapat mengenali tulisan asli dokter – dokter yang resepnya sering dilayani di apotek tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan di Amerika Serikat mengonfirmasi informasi yang sejalan dengan penelitian ini. Singh et al . (2013) menemukan  ciri – ciri  resep  palsu  antara  lain; resep ditulis menggunakan lebih dari satu jenis tinta,  serta  terdapat  kekurangan  singkatan medis yang umum 16 . United States Departement of Justice (USDOJ) juga merilis informasi ciri-ciri resep   yang   serupa   yaitu   tulisan   resep   yang
Tabel III. Pola Temuan Resep Palsu Pola Resep Palsu Jumlah Persentase Pengalaman Penemuan Resep Palsu Pernah 129 85% Tidak pernah 23 15% Frekuensi Temuan Resep Palsu Tidak selalu ada setiap bulannya 90 59% 1-3x per bulan 27 18% 1-3x per minggu 7 5% >3x per minggu 5 3% Individu yang Sering Dicantumkan Sebagai Penulis Resep Palsu Dokter spesialis kejiwaan 83 55% Dokter Umum 72 47% Salinan Resep Apotek (tanpa nama dokter) 18 12% Dokter Spesialis Penyakit Dalam 12 8% Bidan 8 5% Dokter Spesialis Saraf 6 4% Dokter Gigi 5 3% Perawat 2 1% Spesialis anak 1 1% Blangko Resep yang Digunakan Dokter Praktik Mandiri 105 69% Rumah Sakit 52 34% Klinik 33 22% Salinan Resep Apotek 32 21% Puskesmas 16 11%
terlalu mudah dibaca, resep ditulis dengan tinta warna  atau  tulisan  tangan  berbeda,  dan menggunakan singkatan standar yang sesuai 17 . Ciri  lain  yang  dikenali  dari  resep  palsu adalah menambah jumlah obat yang diresepkan atau  memberikan  tambahan iter pada  resep (59%).  Cara  ini  juga  terbilang  sangat  mudah dilakukan  pada  blangko  resep  asli  dokter. Sebagai contoh obat yang tertulis sebanyak 10 tablet, No. X, dapat ditambah hingga tertulis No. XXX, sehingga penebus resep bisa mendapatkan 30  tablet.  Menambahkan iter juga  mudah dilakukan, misal dengan menambahkan tulisan iter 1x di samping tulisan R/, penebus resep bisa mendapatkan  obat  sebanyak  dua  kali penebusan  atau  dua  kali  jumlah  yang sebenarnya  diresepkan.  Penambahan  jumlah XX,  tanda iter ,  dapat  diidentifikasi  dari perbedaaan  jenis  tinta,  gaya  penulisan, ketebalan  penulisan  huruf,  maupun  dengan dikonfirmasi  ke  penulis  resep  tentang kebenaran  informasi  yang  tertulis  pada  resep. Aturan  pakai  yang  tidak  rasional  juga disampaikan oleh 25% responden penelitian ini. Temuan  ini  sejalan  dengan  informasi  yang menyebutkan  bahwa  ciri  resep  palsu  dapat ditemukan dari jumlah, aturan pakai atau dosis berbeda dari penggunaan medis biasanya 16,17 . Pada  aspek  kelengkapan  resep,  tidak adanya nomor SIP dokter, nomor SIP yang tidak berlaku,  serta  tidak  ada  paraf  dokter,  dapat menjadikan  suatu  resep  tidak  sah.  Kondisi  ini lebih  jelas  bagi  apoteker  untuk  memutuskan menolak  melayani  resep  yang  diduga  palsu.
Sebagaimana  tercantum  pada  Permenkes Nomor  73  tahun  2016  tentang  Standar Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek,  pengkajian administratif resep mensyaratkan adanya nama penulis resep, nomor SIP yang berlaku, alamat dan  nomor  telepon,  serta  paraf  penulis resep 1 . Ciri  resep  palsu  lain  yang  berkaitan dengan  farmasi  klinis  adalah  melakukan skrining  terhadap  kombinasi  obat  (regimen) dan  aturan  pakai  yang  rasional.  Dalam hal  ini,  apoteker  memerlukan  keterampilan farmasi klinis yang mumpuni agar dapat  mengidentifikasi  pemalsuan  resep. Pertimbangan  klinis  yang  dapat  menjadi indikator  rasionalitas  resep  antara  lain ketepatan indikasi dan dosis obat, aturan, cara, dan  lama  pemakaian  obat,  duplikasi  dan/atau polifarmasi,  reaksi  obat  yang  tidak  diinginkan, kontraindikasi, dan interaksi obat 1 . Jenis – jenis  obat  yang  sering  dituliskan pada  resep  palsu  ditampilkan  pada  Tabel  V. Golongan  obat  yang  paling  banyak  diminta dengan  resep  palsu  adalah  psikotropika (alprazolam,  diazepam,  clonazepam,  dan kombinasi metamizole – diazepam) dan obat – obat tertentu yang sering disalahgunakan/OOT (trihexifenidil,  amitriptilin,  tramadol).  Pola yang  serupa  ditemukan  pada  penelitian  di Australia  dari  kurun  waktu  1995  hingga 2007, yang menemukan bahwa obat golongan benzodiazepin antara lain alprazolam,  diazepam,  oxazepam,  temazepam, flunitrazepam,  dan  clonazepam,  adalah  obat
Tabel IV. Ciri Resep Palsu yang Ditemukan di Apotek Ciri Resep Palsu Jumlah Persentase Tulisan dalam resep tidak sama dengan tulisan dokter biasanya 91 60% Jumlah yang tidak wajar/ ditambah iter (tanda pengulangan dalam resep) 89 59% Tidak ada SIP dokter 62 41% Tidak ada cap basah 67 44% Blangko resep berbeda dari biasanya 52 34% Tidak ada tanda tangan dokter 48 32% Aturan pakai yang tidak rasional 38 25% Kombinasi obat dalam resep tidak sesuai dengan diagnosis/ keluhan pasien 38 25% SIP dokter tidak terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia 19 13% Informasi penulis resep tidak sesuai (nomor telepon, alamat) 3 2% Cara penulisan salah 3 2% Resep dilipat-lipat seperti sudah lama 1 1% Blangko resep fotokopian 1 1%
yang paling banyak diminta dengan resep yang dipalsukan 18 .Temuan ini konsisten dengan data Tabel III, bahwa penulis resep pada resep palsu yang  paling  banyak  tertulis  pada  resep  palsu adalah  dokter  spesialis  kejiwaan.  Merupakan kewenangan  dokter  spesialis  kejiwaan  untuk memberikan  terapi  obat – obat  psikotropika dan  OOT  sebagai  terapi  penyakit – penyakit kejiwaan seperti ansietas, depresi, dan berbagai gangguan  perilaku.  Selain  diresepkan  oleh dokter  spesialis  kejiwaan,  obat – obat  tersebut juga  dapat  diresepkan  oleh  dokter  umum  dan spesialis saraf untuk mengatasi gangguan nyeri (tramadol,  amitriptilin,  diazepam),  gangguan saraf  (amitriptilin),  dan  insomnia  (diazepam, alprazolam) 19,20 . Golongan  lain  yang  banyak  diresepkan adalah  narkotika,  yaitu  codein  (22%).  Codein merupakan  narkotika  golongan  III  yang memiliki  potensi  adiktif  rendah 21 .  Meskipun demikian, tetap berpotensi disalahgunakan dari indikasi utamanya sebagai antitusif dan pereda nyeri. Jenis narkotika yang beredar di apotek di Indonesia  terbatas  pada  beberapa  bahan  aktif, yaitu  codein  tablet  dan  sirup,  morfin  tablet, fentanil injeksi dan patch , serta petidin injeksi. Jenis  narkotika  yang  beredar  di  apotek  tidak seberagam  jenis  psikotropika,  dan  codein merupakan yang paling awam diresepkan. Pola
yang  sama  ditemukan  pada  penelitian  di Australia  yang  menyebutkan  bahwa  golongan opiat yaitu oxycodon menjadi obat yang paling banyak dituliskan pada resep palsu pada tahun 2007,  sedangkan  codein,  morfin,  dan  petidin menjadi  obat – obat  yang  kedua  terbanyak paling diresepkan setelah golongan benzodiazepine  pada  kurun  waktu  penelitian tahun 1995 hingga 2007 18 . Selain narkotika, antibiotik  juga tercatat sebagai obat yang sering dituliskan pada resep palsu.  Antibiotika  dewasa  ini  diperketat peredarannya  sejak  kewaspadaan  terhadap resistensi  antimikrobial  digaungkan.  Penulisan antibiotika  pada  resep  palsu  kemungkinan adalah upaya memudahkan menebus antibiotik untuk pengobatan sendiri/swamedikasi. Pemalsuan  resep  yang  menuliskan  antibiotik juga  dilakukan  oleh  calon  tenaga  kesehatan yang  belum  memiliki  wewenang  untuk menuliskan resep, sebagaimana dipublikasikan oleh  BMJ  yang  terbit  tahun  2019 22 .  Obat  lain seperti misoprostol dan levonogestrel juga tidak luput  dari  permintaan  pada  resep  palsu. Misoprostol  memiliki  indikasi  untuk  terapi tukak  lambung  dan  tukak duodenum .  Namun karena memiliki efek memicu kontraksi uterus sehingga  dapat  memicu  abortus,  misoprostol banyak dipromosikan secara ilegal sebagai obat
Tabel V. Obat yang Sering Dituliskan pada Resep Palsu Golongan dan Nama Obat Jumlah Persentase Psikotropika: Alprazolam 106 70% Diazepam 73 48% Clonazepam 18 12% Antalgin/Methamphyron + Diazepam 20 13% Narkotika: Codein 34 22% Obat – Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT): Trihexyphenidyl (THP) 54 36% Tramadol 61 40% Amitriptyline 1 1% Antibiotika Amoxicillin 30 20% Cefadroxil 5 3% Cefixime 9 6% Metronidazole 1 1% Obat Keras Lainnya: Misoprostol 21 14% Levonorgestrel 5 3%
penggugur  kandungan.  Alasan  ini  diduga mendasari  maraknya  pemalsuan  resep  berisi misoprostol 23 .  Adapun  levonogestrel  memiliki indikasi sebagai kontrasepsi darurat yang dapat digunakan  untuk  mencegah  kehamilan  bila digunakan sebelum 72 jam pasca intercourse 24 . Namun  obat  ini  ramai  diberitakan  di  media sosial sebagai obat penggugur kandungan 25 . Hal ini  kemungkinan  menjadi  motif  memalsukan resep  agar  dapat  mendapatkan  obat  melalui jalur legal (apotek).

## Pengalaman  Apoteker  Menyikapi  Resep Palsu
Untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman apoteker dalam menyikapi temuan resep  palsu,  peneliti  menggali  beberapa informasi  yang  ditampilkan  pada  Tabel  VI  dan Tabel VII.
Berdasarkan tingkat kesulitan, mayoritas responden menyampaikan  bahwa  merasa sulit dalam mengidentifikasi resep palsu (93%). Bila melihat kembali ke Tabel V, beberapa item yang merupakan ciri resep palsu dapat diidentifikasi berdasarkan ketrampilan
klinis
dan pengalaman  apoteker  bersinggungan  dengan tenaga  medis  (penulis  resep).  Kesulitan mengidentifikasi resep palsu dapat disebabkan karena  kurangnya  pengalaman,  berkaitan dengan  masa  kerja  apoteker  dan  pengalaman berinteraksi  dengan  tenaga  medis.  Apotek dengan  jumlah  pelayanan  resep  yang  sedikit juga  relatif  lebih  sedikit  menemukan  resep palsu.  Hal  ini  memengaruhi  pangalaman apoteker  yang  bekerja  di  dalamnya  dalam menangani resep palsu. Sebagai langkah untuk memastikan  keaslian  resep,  apoteker  dapat menghubungi  penulis  resep 1 ,  namun  demikian pada  Tabel  VI  disampaikan  bahwa  kendala terbesar untuk konfirmasi keaslian resep adalah tidak  adanya  nomor  telepon  penulis  resep (55%) dan nomor telepon yang sulit dihubungi (44%).
Apoteker yang berhasil mengidentifi-kasi ataupun  mencurigai  suatu  resep  adalah  palsu, seluruhnya  memutuskan  untuk  tidak  melayani permintaan obat. Adapun cara penolakan resep yang  disampaikan  oleh  responden  antara  lain; menyampaikan  bahwa  obat  tidak  tersedia (89%), menyarankan untuk kembali berkonsultasi dokter (39%) dalam hal ini untuk mendapatkan alternatif obat yang lebih mudah didapatkan, atau secara langsung menyampaikan  bahwa  resep  adalah  palsu
sehingga tidak dapat dilayani (2%). Penolakan untuk melayani resep bukan tanpa risiko, pada Tabel  VI  ditampilkan  beberapa  pengalaman tidak  menyenangkan  yang  dialami  apoteker setelah  menolak  resep  palsu,  mulai  dari pemaksaan  atau  desakan  untuk  melayani  obat tersebut (4%), kekerasan verbal berupa makian dan  ancaman  (62%),  hingga  kekerasan  fisik seperti pukulan atau sejenisnya (1%). Meskipun demikian,
sebagian besar responden menyatakan  tidak  terdampak  atas  penolakan resep yang dilakukan (61%).
Tabel  VII  menyajikan  pengalaman apoteker dalam melaporkan temuan resep palsu di pelayanan apotek. Sebagian besar responden mengaku  tidak  pernah  melaporkan  temuan resep  palsu  (66%).  Sebagian  responden  yang mengaku  tidak  melapor  memiliki  beberapa alasan  antara  lain,  tidak  tahu  kemana  temuan harus dilaporkan (44%), tidak mau mengambil risiko (18%), dan beberapa alasan seperti sudah biasa terjadi, sibuk, tidak merasa dirugikan, dan tidak mendokumentasikan bukti resep palsu. Di antara  responden  yang  pernah  melapor menyampaikan  bahwa  laporan  ditujukan  ke beberapa  instansi  antara  lain,  Ikatan  Apoteker Indonesia/IAI (16%), Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota  (5%),  Badan  Pengawas  Obat dan  Makanan/BPOM  (4%),  Kepolisian  (2%), Badan Narkotika Nasional/BNN (1%), dan Dinas Kesehatan  Provinsi  DIY  (1%),  sebagian  kecil menyampaikan  bahwa  temuan  disampaikan langsung  ke  fasilitas  kesehatan  penulis  resep (2%)  dan  disebarkan  ke  komunitas  apoteker melalui  grup  Whatsapp  (2%).  Data  ini menunjukkan bahwa apoteker di apotek belum mengetahui secara pasti kemana temuan resep palsu dilaporkan.
Secara formal Indonesia belum memiliki saluran  pengaduan  atas  temuan  resep  palsu. Sebagian  apoteker  melaporkan  temuan  resep palsu  ke  BPOM.  Namun  demikian  apabila mengacu  pada  Permenkes  Nomor  73  Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek,  kewenangan  BPOM  dalam  fungsi pengawasan  pelaksanaan  standar  pelayanan kefarmasian  di  apotek,  adalah  melakukan pemantauan,  pemberian  bimbingan,  dan pembinaan  terhadap  pengelolaan  sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai  (BMHP).  Sedangkan  Menteri  Kesehatan, Kepala  Dinas  Kesehatan  Provinsi,  dan  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab  atas  pengawasan  dan  pembinaan
terhadap  pelayanan  kefarmasian.  Penemuan resep  palsu  merupakan  bagian  dari  pelayanan farmasi  klinis  dalam  lingkup  pelayanan kefarmasian, semestinya laporan dapat disampaikan  ke  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/ Kota.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  dalam melaksanakan  fungsi  pengawasan,  melibatkan organisasi profesi, dalam hal ini IAI 1 . Peran IAI perlu dioptimalkan untuk menjadi lini pertama dalam pengaduan temuan resep palsu, misalnya dengan membentuk tim khusus yang berkoordinasi  dengan  pihak  yang  berwenang. Selain  itu,  IAI  juga  dapat  berperan  dalam membina, meningkatkan kapasitas, dan mengawasi  anggotanya  untuk  dapat  memutus rantai peredaran resep palsu. Di sisi lain, Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota,  Dinas  Kesehatan Provinsi,  dan  Kementrian  Kesehatan  perlu menyusun  regulasi  yang  menjamin  legalitas resep yang beredar, meningkatkan kewaspadaan  tenaga  kesehatan  dan  tenaga
kefarmasian, dan membuka jalur pelaporan dan tindak lanjut atas temuan resep palsu. Belum  adanya  peraturan  yang  spesifik dan alur penanganan yg baku atas temuan resep palsu,  diduga  merupakan  sebab  bervariasinya tanggapan  atas  laporan  yang  dilayangkan  oleh apoteker  ke  berbagai  instansi.  Tabel  VII menunjukkan data tentang respon tindak lanjut atas laporan temuan resep palsu. Sebagian besar apoteker  yang  pernah  melapor,  menjawab bahwa  laporannya  ditindaklanjuti.  Adapun bentuk  respon  tindak  lanjut  atas  laporan tersebut antara lain; dijanjikan akan dibuatkan regulasi terkait, laporan akan dipertimbangkan, dan  pemberian  informasi  himbauan  untuk menolak  melayani  resep  palsu.  Informasi mengenai temuan resep palsu dalam pelayanan sepatutnya  dibuatkan  regulasi  serta  tindak lanjut atas laporan secara terstruktur. Langkah ini dapat meningkatkan kewaspadaan apoteker dalam       pelayanan      dan     menekan        angka
Tabel VI. Pengalaman Apoteker dalam Menyikapi Resep Palsu Kategori Subkategori Jumlah Persentase a. Tingkat Kesulitan Mengidentifikasi resep Palsu Sangat Sulit 0 0% Sulit 93 61% Mudah 34 22% Sangat Mudah 2 1% b. Kendala dalam mengonfirmasi resep palsu Nomor telepon dokter sulit dihubungi 67 44% Nomor telepon dokter tidak tercantum dalam resep 84 55% Resep ditebus bukan oleh pasien sendiri 65 43% Respon dokter lama 27 18% Nama dokter tidak jelas 1 1% Tidak ada kendala 16 11% c. Keputusan untuk melayani resep Melayani 0 0% Tidak melayani 152 100% d. Cara menolak melayani resep Menyampaikan bahwa obat tidak tersedia 135 89% Menyarankan pasien untuk kembali ke dokter 59 39% Menyampaikan bahwa resep palsu, tidak dapat dilayani 3 2% e. Dampak yang diterima atas penolakan resep Tidak ada 92 61% Kekerasan verbal, ancaman, atau teror 62 41% Pasien mendesak untuk dilayani/ dicarikan ke apotek lain 6 4% Kekerasan fisik (pukulan dan sejenisnya) 1 1%
penyalahgunaan  obat  khususnya  psikotropika, narkotika, dan obat – obat tertentu yang sering disalahgunakan.
Apoteker  sebagai  tenaga  kesehatan, memegang  peran  penting  dalam  pengendalian penyalahgunaan  resep,  termasuk  pemalsuan resep. Untuk meningkatkan kapasitas apoteker dalam meminimalisir pemalsuan resep, apoteker  di  apotek  perlu  mendapatkan pelatihan dan pedoman agar dapat mengidentifikasi,  mendokumentasikan  bukti, dan  melaporkan  dengan  lengkap  atas  temuan resep  yang  terindikasi  palsu.  NHS  Inggris sebagai  contoh,  telah  merilis  pedoman
identifikasi  resep  palsu,  apa  yang  harus dilakukan  bila  menemukan  resep  palsu,  serta kontak email dan telepon saluran pelaporan. Hal serupa  juga  dilakukan  oleh  Australia  dan Amerika  dengan  menyediakan  panduan  dan saluran pelaporan temuan resep palsu 6,26,27 . Meskipun  mendapatkan  informasi  yang banyak  seputar  temuan  resep  palsu  di  apotek, penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan antara  lain  pada  wilayah  pengambilan  sampel penelitian,  generalisasi  hasil  penelitian,  dan belum  adanya  penelitian  kualitatif.  Lingkup penelitian  ini  yaitu  DIY,  namun  pengambilan data hanya dilakukan oleh peneliti di Kabupaten
Tabel VII. Pengalaman Apoteker dalam Melaporkan Temuan Resep Palsu
Kategori Subkategori Jumlah Persentase a. Pengalaman melaporkan resep palsu Pernah melapor 28 18% Tidak Pernah Melapor 101 66% b. Alasan tidak melapor Tidak tahu kemana harus melaporkan 67 44% Tidak mau mengambil risiko 27 18% Informasi sudah jamak beredar di grup Whatsapp anggota IAI 11 7% Tidak mendokumentasikan bukti fisik resep 3 2% Alasan lain: sibuk, bukan prioritas, belum paham peraturannya, tidak merasa dirugikan, kejadian yang sudah sering berulang 10 7% c. Tempat pelaporan resep palsu Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) 24 16% Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 4 3% Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 5 3% Kepolisian 2 1% Badan Narkotika Nasional (BNN) 1 1% Dinas Kesehatan Provinsi DIY 1 1% Instansi praktek dokter terkait 2 1% Berbagi informasi dalam grup Whatsapp apoteker 2 1% d. Respon tindak lanjut atas pelaporan temuan resep palsu Ada Respon Tindak Lanjut 23 15% Tidak Ada Respon Tindak Lanjut 5 3% e. Bentuk Respon Atas Laporan Resep Palsu Dijanjikan untuk dibuatkan regulasi 11 7% Dijanjikan untuk dipertimbangkan 9 6% Diberikan informasi, peringatan untuk kehati- hatian, dan himbauan untuk menolak resep tersebut 5 3% Dibuatkan informasi peringatan/pengumuman di website 1 1% Didiskusikan dalam grup anggota IAI 1 1%
Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai kabupaten yang  memiliki  jumlah  apotek  terbanyak  dan temuan  beberapa  kasus  penyalahgunaan psikotropika dan
narkotika tertinggi berdasarkan  pemberitaan  media  massa.  Tidak tercakupnya  tiga  kabupaten  lain  di  DIY  yaitu Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sangat memungkinkan  apabila  hasil  penelitian  tidak dapat digeneralisasi pada kabupaten yang tidak turut  menjadi  sampel  penelitian  ini,  dan  lebih luas lagi belum dapat merepresentasikan situasi di  daerah  lain  di  Indonesia.  Selain  itu,  dalam proses  membangun  instrumen  idealnya didasarkan  pada  penelitian  kualitatif  untuk melihat  lebih  dekat  dan  mendetail  mengenai pengalaman  apoteker  dalam  penemuan  resep palsu.  Akan  tetapi  penelitian  ini  tidak  diawali dengan  proses  penelitian  kualitatif,  melainkan hanya  melakukan content  validity dan face validity
kuisioner
sebagai instrumen pengambilan data.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh informasi  sebagian  besar  apoteker  memiliki pengalaman  menemukan  resep  palsu  yang dapat diidentifikasi dengan ciri-ciri antara lain blangko  resep  dan  tulisan  dokter  yang tidak sama dengan biasanya, jumlah obat tidak rasional,  dan  ketidaklengkapan  bagian-bagian resep.  Adapun  golongan  obat  yang  terbanyak tertulis  pada  resep  palsu  antara  lain  golongan psikotropika,  sebagian  kecil  menuliskan golongan  obat  lain  yaitu  OOT,  narkotika, antibiotika,  dan  selain  itu  juga  sebagian  obat golongan  obat  keras  yang  diindikasikan  untuk sistem reproduksi wanita (misoprostol, levonogestrel).  Dalam  mengidentifikasikan resep  palsu,  apoteker  membutuhkan  suatu pedoman, pelatihan, pembinaan, serta pengawasan  dari  berbagai  pihak  agar  dapat optimal  memutus  rantai  peredaran  terlarang yang didapatkan melalui resep palsu. Selain itu temuan  resep  palsu  perlu  diatur  dalam peraturan  yang  spesifik  dan  dibuatkan  jalur pengaduan  sehingga  apoteker  di  apotek  dapat mengadukan  dengan  mekanisme  pelaporan yang  jelas  dan  dapat  disusun  rencana  tidak lanjut  yang  sistematis  sebagaimana  telah berlaku  di  berbagai  negara  seperti  Inggris, Amerika Serikat, dan Australia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih kepada  Fakultas  Farmasi  UGM  yang  telah mendanai,  memberikan  ijin,  dan  dukungan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.  Kepada  Ikatan  Apoteker  Indonesia, Pengurus Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh apoteker  Kota  Yogyakarta  dan  Kabupaten Sleman yang berperan serta pada penelitian ini hingga  penelitian  dapat  diselesaikan  dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di Apotek .; 2016. 2. Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Apotek .; 2007. 3.
Sekarani  R.  Apotek  Diminta  Waspada Resep  Palsu  -  Harianjogja. Harian  Jogja .
https://jogjapolitan.harianjogja.com/rea d/2017/09/28/514/855090/apotek- diminta-waspada-resep-palsu.  Published
2017. 4.
Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Bantul.  Atasi  pembelian  Obat  dengan
Resep  Salinan  Palsu,  BNNK  Bantul Rangkul Para Apoteker. Published online 2022:1. https://bantulkab.bnn.go.id/ atasi-pembelian-obat-resep-salinan- palsu-bnnk-bantul/
5. Chapman  M,  Dyous  C,  Francis  K,  et  al. Research  on  Illegal  Prescription  Drug Market  Interventions  Final.  Published online 2015.
6.
NHS. Spotting  a  Forged  or  Fraudulent Prescription .; 2021. https://www.england.nhs.uk/south/wp- content/uploads/sites/6/2021/08/202 1-22-forged-prescriptions-guidance.pdf 7. Nugroho  DYFN.  Membangun  Sistem Pembuatan  Resep  Untuk  Mencegah Pemalsuan dengan Tehnik Code Generator  Berbasis  Web. J  Sarj  Tek Inform . 2013;1 No 1(Juni 2013):150-161. http://journal.uad.ac.id/index.php/JSTIF /article/view/2518/1562
8. PUSLITDATIN  BNN. Infografis  Survei Prevalensi      Penyalahgunaan      Narkoba
Tahun  2019 .  Pusat  Penelitian,  Data,  dan Informasi  (PUSLITDATIN)  Indonesia, Badan  Narkotika  Nasional  Republik;
2019.
9.
GBD  2017  Risk  Factor  Collaborators. Global, regional, and national comparative  risk  assessment  of  84 behavioural, environmental and occupational,  and  metabolic  risks  or clusters  of  risks  for  195  countries  and territories  ,  1990 – 2017:  a  systematic analysis  for  the  Global  Burden  of  Dis. www.thelancet.com . 2018;392(November  10,  2018):1953. doi:10.1016/S0140-6736(18)32225-6
10. Blumenschein  K.  Prescription  Drug Diversion : Fraudulent Tactics Utilized in the  Community  Pharmacy. Am  J  Pharm Educ . 1997;61:186.
11. Boeuf,  Olivia;  Lapeyre-Mestre  M.  Survey of  Forged  Prescriptions  to  Investigate Risk  of  Psychoactive  Medications  Abuse in  France.  Risk  of  Psychoactive Medication Abuse in France. Off J Int Soc Pharmacovigil  [ISoP] .  2007;30(March 2007):265-276.
12. Lapeyre-Mestre  M,  Gony  M,  Carvajal  A, Macias D, Conforti A, D’Incau P, Heerdink
R,  Van  der  Stichele  R  BU.  A  European community  pharmacy-based  survey  to investigate patterns of prescription fraud through identification of falsified prescriptions.
Eur Addict Res . 2014;20(June  2014):174-182.  doi:doi: 10.1159/000356812 13. Presiden  RI. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .; 2009.
14. Presiden  RI. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Pekerjaan Kefarmasian .; 2009.
15. Kemenkes RI. Peraturan
Menteri Kesehatan  No.  28  Tahun  2017  Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan .; 2017. 16. Singh  N,  Fishman  S,  Rich  B,  Orlowski  A. Review  Article  Prescription  Opioid
Forgery : Reporting to Law Enforcement and Protection of. Pain Med . 2013;144:792-798.
17. U.S. Department of Justice. A Pharmacist’s
Guide to Prescription Fraud. www.deadiversion.usdoj.gov.  Published 2020. https://www.deadiversion.usdoj.gov/G DP/(DEA-DC-2)  A  Pharmacist  Guide  to
Prescription Fraud.pdf
18. Rodwell L, Ringland C, Bradford D. What do  police  data  tell  us  about  criminal methods  of  obtaining  prescription d rugs ? Crime Justice Bull . 2010;139(Januari 2010):6, 8. 19. Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika .; 2017. 20. BPOM  RI. Peraturan  Badan  Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Obat  - Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan .; 2019. 21. Kemenkes
RI. Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika .; 2019. 22. Dyer  C.  Trainee  GP  is  given  written warning for faking antibiotic prescription. thebmj .  2019;365(29  May 2019):2370. https://www.bmj.com/ content/365/bmj.l2370
23. BPOM  RI.  2019  Penjelasan  BPOM  RI tentang Peredaran OK yang dijual daring. Published online 2019:1. https://www.pom.go.id/new/view/mor e/klarifikasi/97/PENJELASAN-BPOM- RI-TENTANG-PEREDARAN-OBAT- KERAS-YANG-DIJUAL-ONLINE- DARING.html 24. PIONAS. Levonorgestrel. www. pionas.pom.go.id. Published 2015. https://pionas.pom.go.id/monografi/lev onorgestrel 25. Kompas.com. Ramai soal Obat Penggugur Kandungan,  Dokter  Jelaskan  Bahayanya. www.kompas.com. Published 2021. https://www.kompas.com/tren/read/2 021/02/11/120500265/ramai-soal- obat-penggugur-kandungan-dokter- jelaskan-bahayanya?page=all 26.
NSW. Lost, stolen or forged prescriptions. www.health.nsw.gov.au. Published 2023. https://www.health.nsw.gov.au/pharma
ceutical/Pages/lost-stolen- prescriptions.aspx 27. Florida  Board  of  Pharmacy.  DEA Guidelines      to       Prescription        Fraud. www.floridaspharmacy.gov.  Published 2013. https://floridaspharmacy.gov/ latest-news/dea-guidelines-to-
prescription-fraud/