## PENGARUH EVALUASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH DI PEMERINTAH ACEH
Abd. Aziz 1 , Akmal Riza 2 , Anwar 3
1) Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
2) Staf Pengajar Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3) Staf Pengajar Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Abstract :  The  purposes  of  this  research  were  to  determine  the  effect  of  the  evaluation  of  budgeting and budget goal clarity  on  management performance financial of regions both simultaneously and partially.  Population  studies  were  conducted  in  48  SKPA  using  purposive  sampling  technique amounted to 144 (respondents) who are officers working within the Aceh Government. The analytical method used is multiple linear regression with hypothesis testing. The results showed that, the budget evaluation and budget goal clarity either simultaneously or partially significant effect on management performance financial of regions.
Keywords : Budget evaluation, budget goal clarity, management performance financial of regions

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan  daerah  yang  diatur  dalam  PP  No. 105/2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban daerah  yang  dituangkan  dalam  kerangka Anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD)  dalam  suatu  rencana  keuangan tahunan  daerah  yang  ditetapkan  berdasarkan peraturan  daerah.  Pengelola  keuangan  daerah selaku  pejabat  dan  atau  pegawai  daerah  yang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu.
Anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan  dan  penting  di  lingkup  pemerintahan karena  dampaknya  terhadap  akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat. Adanya  perubahan  dalam hal pertanggungjawaban dari pertanggungjawaban vertikal ke per tanggungjawaban  horizontal  menuntut  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran.  Akuntabilitas  melalui  anggaran meliputi  penyusunan  anggaran  sampai  dengan pelaporan anggaran.
Penerapan  anggaran  bertujuan  untuk
dapat  meningkatkan  efisiensi  pengalokasian sumber  daya  dan  efektivitas  penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sehingga dengan  adanya  anggaran  berbasis  kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung  peningkatan  tranparansi  dan akuntabilitas manajemen sektor publik.
Pendekatan  anggaran  kinerja  disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang  terdapat  dalam  anggaran  tradisional, khususnya  kelemahan  yang  disebabkan  oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk  mengukur  kinerja  dalam  pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2006:84).
Penganggaran  berbasis  kinerja  juga diatur  dalam  Permendagri  No.  13/2006  dan diubah  lagi  dengan  Permendagri  No.  59/2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.  Dalam  peraturan  ini,  disebutkan tentang  penyusunan  Rencana  Kerja  dan Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (RKA-SKPD).  Rencana  kerja  daerah  dalam RKA-SKPD  untuk  memenuhi  kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas.  Dimana  anggaran  berbasis kinerja  menuntut  adanya  hasil  yang  optimal atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif serta pengeluaran  yang  dialokasi  sesui  dengan kejelasan sasaran  anggaran yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Sistem  penganggaran  yang  berorientasi pada  output  organisasi  dan  berkaitan  sangat erat  dengan  visi,  misi  dan  rencana  strategis organisasi (Bastian, 2006:171). Anggaran yang tidak  efektif  dan  tidak  berorientasi  pada kinerja  akan  menggagalkan  perencanaan  yang telah  disusun.  Lebih  lanjut  menurut  Bastian (2006:275), pengukuran kinerja secara berkelanjutan  akan  memberikan  umpan  balik, sehingga  upaya  perbaikan  secara  terus menerus  akan  mencapai  keberhasilan  di  masa mendatang.
Pemerintah  Aceh  telah  menerapkan anggaran  berbasis  kinerja  dalam  penyusunan anggaran sejak tahun 2005. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diharapkan  anggaran  yang  disusun  oleh pemerintah  dapat  diwujudkan  dengan  baik sesuai  sasaran  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai serta  pemerintah  daerah  perlu  melakukan evaluasi  dalam  proses  penganggaran  pada masing-masing perangkat daerah.
Selama  lima  tahun  terakhir  pada  SKPA Pemerintah Aceh masih mengalami penurunan tingkat  realisasinya  dibandingkan  belanja daerah yang sering meningkat setiap tahunnya sehingga  peran  pengelola  keuangan  daerah harus  lebih  memperhatikan  tingkat  realisasi dari  pendapatan  daerah.  Hal  ini  juga  belum meningkatkan  kinerja  pengelolaan  keuangan daerah  pada  SKPA  di  Pemerintah  Aceh, berdasarkan  hasil  pemeriksaan  laporan  audit oleh  Badan  pemeriksaan  Keuangan  Republik Indonesia  (BPK  RI)  terhadap  Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)
Pemerintah  Aceh  TA  2011-2013  memperoleh opini  Wajar  dengan  pengecualian  (WDP) (www.bpk.go.id). Sehingga harus ditingkatkan kompetensi dalam penyusunan langkah strategis  dan  recana  untuk  meningkat  opini dalam mengelola keuangan daerah.
Munawar  (2006)  menjelaskan  evaluasi penganggaran  merupakan  salah  satu  penilaian yang  dilakukan  terhadap  anggaran  yang  telah disusun  dan  mengetahui  seberapa  besar penyimpangan  yang  telah  terjadi  dapat ditelusuri  sampai  kepada  para  pelaksanaan anggaran yang bertanggung jawab. Pemerintah daerah  selalu  mengevaluasi  setiap  proses angggaran  agar  tepat  sasaran  sesuai  dengan perencanaan  sebelumnya  sehingga  terciptanya akuntanbilitas publik.
Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap
kinerja  aparatur  pemerintah  daerah.  Hal  ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran  mereka  selalu  melakukan  evaluasi kegiatan-kegiatan  yang  telah  diprogramkan, namun  pada  saat  pelaksanaan  mereka  tidak melakukan  evaluasi  terhadap  kegiatan  yang telah  dilakukan  sehingga  membuat  kinerja mereka menjadi rendah (Munawar, 2006).
Hasil penelitian tentang evaluasi anggaran  terhadap  kinerja  SKPD  yang dilakukan  oleh  Jalaluddin  dan  Bahri  (2009) mereka menemukan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah.  Hal  ini  terjadi  karena  evaluasi anggaran  yang  dilakukan  atas  penyimpangan yang  telah  dilakukan  sebuah  organisasi  atau instansi  kurang  terdeteksi  dengan  baik, evaluasi  ini  hanya  dilakukan  oleh  pejabat kalangan  tertentu  saja  sehingga  kompetensi dalam  melakukan  evaluasi  sangatlah  kurang (Kennis,  1979).  Akibat  kurang  terdeteksinya anggaran  yang  dapat  dicapai  dan  belum dicapai.
Keberhasilan pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh kualitas proses penganggaran karena  pengukuran  kinerja  merupakan  mata rantai  yang  berkesinambungan  dengan  proses penganggaran. Kenis (1979) mengatakan salah satu  karakteristik  sistem  penganggaran  adalah kejelasan  sasaran  anggaran.  Menurut  Kenis (1979)  kejelasan  sasaran  anggaran  merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut  dapat  dimengerti  oleh  orang  yang bertanggungjawab  atas  pencapaian  anggaran tersebut.
Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada  aparat  untuk  menyusun  anggaran  sesuai dengan  sasaran  yang  ingin  dicapai  instansi pemerintah.  Kejelasan  sasaran  anggaran  akan membantu  pegawai  untuk  mencapai  kinerja yang  diharapkan,  dimana  dengan  mengetahui sasaran  anggaran  maka  tingkat  kinerja  dapat tercapai. Adanya  sasaran  anggaran  yang  jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung  jawabkan  keberhasilan  atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka  untuk  mencapai  sasaran    yang  telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran  akan  menyebabkan  pelaksanaan anggaran  menjadi  kurang  tepat.  Hal  ini  akan menyebabkan  pelaksanaan  anggaran  tidak termotivasi  untuk  mencapai  kinerja  yang diharapkan (Kenis, 1979).
Menurut  Dessler  (2000:268)  analisis kinerja  perlu  dilakukan  untuk  memverifikasi bahwa ada kemerosotan kinerja dan menetapkan apakah kemerosotan ini sebaiknya diperbaiki  melalui  pelatihan  atau  melalui sarana  lain.  Michael  dan  Troy  (2000) menjelaskan  untuk  mengukur  kinerja  sebuah pemerintah  lokal  dalam  perbandingannya dengan  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan maka  diperlukan  akuntabel  oleh  pemerintah lokal.  Namun  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah para pembuat kebijakan dan profesional harus  merumuskan  visi  dan  tujuan  dari rencana strategis mereka dengan menggunakan  input  dari  masyarakat/publik. Jika  input  dari  masyarakat  ini  tidak  di akomodasi  maka  akanmengundang  kritikan, walaupun pemerintahan lokal sudah
melaksanakan secara efisien sekalipun.
Pengukuran  kinerja  tentunya  tidak  sebatas pada  masalah  pemakaian  anggaran,  namun lebih  dari  itu.  Pengukuran  kinerja  mencakup berbagai  aspek  sehingga  dapat  memberikan informasi  yang  efisien  dan  efektif  dalam pencapaian kinerja tersebut.
Hasil  penelitian  sebelumnya  tetang kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap  kinerja yang dilakukan oleh Bangun (2009), kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, kemudian penelitian Sari et al.  (2009)  dan  Nadirsyah  et  al.  (2012) menemukan  hal  yang  sama  yakni  kejelasan tujuan  anggaran  berpengaruh  terhadap  sikap aparat dalam menilai kinerja SKPD pemerintah daerah.
Penelitian,  ini  bertujuan  untuk  melihat pengaruh  evaluasi  anggaran  dan  kejelasan sasaran anggaran secara baik simultan maupun parsial terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada SKPA di Pemerintah.

## KAJIAN KEPUSTAKAAN

## Pengaruh  Evaluasi  Anggaran  terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Evaluasi anggaran dilaksanakan sebagai dasar penilaian kinerja unit kerja. Kenis (1979) menyimpulkan  bahwa  evaluasi  anggaran dengan kinerja memiliki kecenderungan hubungan  yang  lemah.  Manajer  memberi reaksi  yang  tidak  menguntungkan  untuk menggunakan anggaran dalam evaluasi kinerja dalam  suatu  gaya  punitif  (meningkatkan ketegangan kerja, menurunkan kinerja
anggaran).  Kecenderungan  hubungan  antar variabel menjadi lemah.
Munawar  (2006)  menemukan  bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku  aparat  pemerintah  daerah  Kab. Kupang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan  evaluasi  kegiatan-kegiatan  yang telah  diprogramkan  dan  pada  pelaksanaan anggaran,  mereka  juga  melakukan  evaluasi terhadap  kegiatan  yang  telah  dilakukan sehingga  kinerja  mereka  menjadi  lebih  baik. Berdasarkan  landasan  teori  dan  temuan empiris  di  atas,  karena  evaluasi  anggaran diharapkan  akan  meningkatkan  kinerja  para individu  yang  terlibat  di  dalamnya,  Dengan demikian, evalusi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

## Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran  adalah  sejauh  mana  tujuan anggaran ditetapkan  secara  jelas  dan  spesifik  dengan tujuan  anggaran  dapat  dimengerti  oleh  orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran  anggaran  tersebut.  Locke  (1968) menyatakan  bahwa  mencantumkan  sasaran anggaran  secara  spesifik  agar  lebih  produktif dibandingkan  dengan  tidak  adanya  sasaran yang  spesifik  dan  akan  mendorong  pegawai melakukan yang terbaik.
Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran  kinerja  suatu  unit  kerja  organisasi dinilai baik secara finansial. Sasaran anggaran yang  jelas  akan  memudahkan  aparat  untuk menyusun  target-target  anggaran.  Selanjutnya target-target  anggaran  yang  disusun  akan sesuai  dengan  sasaran  yang  akan  dicapai  oleh pemerintah  daerah,  sebaliknya  apabila  tidak adanya kejelasan sasaran anggaran aparat akan memiliki sedikit informasi mengenai keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan organisasi  untuk  mencapai  tujuan  dan  target- target telah ditetapkan sebelumnya.
Nurhalimah  et  al.  (2013)  menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur perangkat daerah. Hal ini menegaskan bahwa  dengan  adanya  kejelasan  sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau
kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk  mencapai sasaran dengan tujuan yang  telah  ditetapkan  sehingga  berimplikasi pada peningkatan kinerja.

## Hipotesis Penelitian
1. Evaluasi  Anggaran  dan  kejelasan  sasaran anggaran  secara  simultan  berpengaruh terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan daerah.
2. Evaluasi  Anggaran  berpengaruh  terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
3. Kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah pegawai yang memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan,  penatausahaan  keuangan  dan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBA  pada 48    Satuan  Kerja  Perangkat  Aceh  (SKPA)  di lingkungan pemerintah  Aceh.
Untuk  melakukan  pengambilan  sampel, dilakukan penganbilan secara purposive sampling yaitu  aparat  yang  telah  bekerja  di atas  lima  tahun  dan  aparat  yang  hanya menangani masalah
keuangaan
(pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah),  dimana  setiap  SKPA  diambil  3  (tiga) orang  (responden)  yang  mewakili  SKPAnya masing-masing  yaitu  PA,  KPA,  Bendahara, PPTK  dan  atau  Pejabat  Penatausahaan Keuangan  (PPK-SKPA)  yang  berjumlah  144 orang.

## Operasionalisasi Variabel Penelitian 1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Penilaian hasil kerja yang  dapat dicapai oleh  SKPA  dilingkungan  Pemerintah  Aceh dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan yang dilimpahkan kepadanya selama suatu  periode  tertentu  sesuai  dengan  aturan yang  berlaku.  Indikator  atau  elemen  dan  alat ukur  yang  digunakan  dengan  melihat  antara lain:  tingkat  pencapaian  APBA  pada  masing- masing  SKPA  Pemerintah  Aceh,  adanya keselarasan antara laporan dengan pelaksanaan yang efisien, efektif, dan transparan, tersedianya  aplikasi  dalam  penyiapan  laporan keuangan.  Skala  yangdigunakan  adalah  skala interval.
2. Evaluasi Anggaran Evaluasi penganggaran merupakan tindakan  yang  diperbuat  untuk  menyelidiki penyimpangan  atas  anggaran  ke  sebuah
organisasi  yang  terlibat  dan  digunakan  untuk dasar  penilaian  kinerja  organisasi  tersebut. Evaluasi  penganggaran  bisa  dilihat  dari laporan  anggaran  dibandingkan  dengan  yang sebenarnya  terjadi  (Kenis  (1979).  Indikator atau  elemen  dan  alat  ukur  yang  digunakan dikembangkan  dari  PP  No.  58/2005  dan Permendagri No.13/2006 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59/2007.  Skala  yang  digunakan  adalah  skala interval.

## 3. Kejelasan Sasaran Anggaran
Luasnya  sasaran  anggaran  yang  telah dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dapat dipahami  oleh  pihak  yang  bertanggung  jawab terhadap  pencapaiannya.  Sasaran  anggaran yang  telah  disetujui  harus  jelas  dan  dapat dipastikan  mengenai  target  yang  ingin  dicapai Locke  dan  Latham  (1984).  Indikator  atau elemen  dan  alat  ukur  yang  digunakan dikembangkan  dari  Peraturan  Pemerintah  No. 58/2005  dan  Permendagri  No.13/2006  yang telah  diperbaharui  dengan  Permendagri  No. 59/2007.  Skala  yang  digunakan  adalah  skala interval.

## Metode Analisis
Metode  analisis  data  penelitian  untuk menguji  pengaruh  variabel  bebas  (independen variable)  terhadap  variabel  terikat  (dependen variable),  dengan  analisis  regresi  linear berganda.  Persamaan  model  regresi  berganda dalam  penelitian  ini  dapat  diformulasikan sebagai berikut:
= + + + � Keterangan: Y :  Kinerja pengelolaan keuangan daerah a
:   Konstanta
− :  Slope regresi atau koefisien regresi X X 1 :   Evaluasi anggaran X 2 :   Kejelasan sasaran anggaran e :   Kesalahan ( error term )

## Kualitas Data
Kualitas  data  yang  diperoleh  dari penggunaan instrumen penelitian untuk menguji kuesioner dapat dievaluasi melalui uji validitas (uji pearson product-moment coefficient  of  correlation yakni  seluruh pertanyaan  dinyatakan  valid  jika  memiliki tingkat signifikan alpha dibawah 5%. Serta uji reliabilitas (uji kehandalan) berdasarkan
koefisien cronbach alpha yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.

## Uji Asumsi Klasik
Dengan  menggunakan  model  regresi linear  berganda  pada  pembahasan  analisis data,  maka  dilakukan  pengujian  asumsi  klasik terlebih  dahulu.  Dimana  dalam  hal  ini  ada  3 jenis  asumsi  yang  digunakan,  yaitu:  Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Heterokedastisitas.

## Rancangan Pengujian Hipotesis
Tehnik  analisis  data  pada  pengujian hipotesis  menggunakan  pengujian  analisis regresi linier berganda yang merupakan tehnik statistik  yang  digunakan  untuk  menguji pengaruh antara dua varabel dan untuk melihat pengaruh baik secara simultan maupun parsial. Langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  untuk menguji hipotesis:
(a) Untuk  mengetahui  kekuatan  hubungan antara  variabel  bebas  dengan  variabel terikat  digunakan  korelasi  (R)  semakin besar R semakin kuat pula hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.
(b) Mencari besarnya nilai determinasi atau R 2 yang merupakan koefisien yang
menunjukkan  kuat  tidaknya  pengaruh antara  variabel  independen  (X)  terhadap variabel  dependen  (Y).  Untuk  menentukan besarnya nilai koefisien determinasi tersebut  dilakukan  dengan  menguadratkan nilai koefisien korelasi
(c) Uji  simultan  (uji  F),  yaitu  untuk  menguji apakah  variabel  independennya  secara simultan  berpengaruh  terhadap  variabel dependen.  Pengujian statistik  ini  dilakukan pada  tingkat  keyakinan  95%  (tingkat signifikan  0,05).  Dimana  jika  P<0,05  dan b>a maka Ha diterima dan menolak Ho dan sebaliknya.  Pengujian  ini  juga  dapat dilakukan jika F hitung > F tabel maka Ha diterima dan sebaliknya untuk menolak Ho.
(d) Pengujian  secara  parsial  (uji  t)  yaitu  untuk menguji  pengaruh  variabel  independennya secara  parsial  terhadap  variabel  dependen dapat  dilakukan  dengan  membandingkan antara  nilai  probabilitas  (sig)  t  >α  (0,05) Keputusan  diambil  berdasarkan  tingkat signifikansi 5%.
Apabila tingkat signifikansi  di  bawah  5%,  maka  H 0 diterima  sedangkan  H a ditolak  dan  begitu juga  sebaliknya.  Pengujian  ini  juga  dapat
dilakukan  jika  t  hitung  >  t  tabel  maka  Ha diterima dan sebaliknya untuk menolak Ho.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Validitas
Hasil pengujian validitas dengan menggunakan  uji  Korelasi Product  Moment syarat  minimum  suatu  item  dianggap  valid adalah  nilai r ≥  0,50  (taraf  signifikansi  5%) (Sugiyono, 2009:116). Dengan bantuan program Statistical  Product  and  Service Solution (SPSS)  dapat  dilihat  bahwa  untuk item  pertanyaan  variabel  evaluasi  anggaran memperoleh  nilai “ sig  r ” berkisar  antara 0,000-0,000  yang  dapat  disimpulkan  bahwa untuk  item  pertanyaan  variabel  evaluasi anggaran  seluruhnya  dinyatakan  valid,  karena semua  nilai sig r  variabel  tersebut  berada  di bawah  0,5  (5%).  Untuk  item  pertanyaan variabel kejelasan sasaran anggaran memperoleh  nilai r hitung  berkisar  antara 0,000-0,000  dengan  demikian  seluruh  item pertanyaan variabel kejelasan sasaran anggaran  dinyatakan  valid.  Untuk  item pertanyaan  variabel  ketiga  yaitu  variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah memperoleh  nilai sig r  berkisar  antara  0,000- 0,000 dengan demikian seluruh item pertanyaan  dinyatakan  valid  dan  dapat diikutsertakan  dalam  analisis  selanjutnya karena  nilai sig r  seluruh  item  pertanyaan berada di bawah 0,5.

## Hasil Uji Realibilitas
Hasil analisis reliabilitas dapat diketahui bahwa  alpha  untuk  masing-masing  variabel yaitu  variabel  evaluasi  anggaran  diperoleh nilai alpha sebesar 0.902 yang berarti variabel tersebut  dinyatakan  handal,  variabel  kejelasan sasaran anggaran diperoleh nilai alpha sebesar 0.912  dengan  demikian  variabel  tersebut dinyatakan  handal,  variabel  ketiga  kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel terikat  memperoleh  nilai  alpha  sebesar  0,951 dengan  demikian  variabel  tersebut  dinyatakan handal. Dengan demikian pengukuran reliabilitas  terhadap  semua  variabel  penelitian menunjukkan pengukuran keandalan
memenuhi kredibilitas cronbach alpha sebagaimana  yang  disyaratkan  oleh  Sekaran (2006:40)  yaitu  tingkat  keandalan  data  dalam kisaran  0,60-0,70  bisa  diterima  dan  >0,80 adalah baik.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

## Pengujian Normalitas
Uji  normalitas  untuk  menguji  regresi disyaratkan  agar  data  yang  dipakai  normal. Untuk  mengetahui  normalitas  distribusi  data dilakukan  dengan  cara  melihat  nilai  residual pada  model  regresi  yang  akan  diuji.  Variabel residual yang terdistribusi normal akan terletak di  sekitar  garis  horizontal  (tidak  berpencar jauh dari garis diagonal).

## Pengujian Multikolinearitas
Hasil  pengujian  ditunjukkan  dapat bahwa  semua  indikator  dalam  penelitian  ini telah  bebas  dari  adanya  variabel  pengganggu yang dapat mengurangi validitas hasil penelitian, karena diperoleh
nilai multikulinearitas  berdasarkan  nilai Variance Inflating Factor (VIF) lebih kecil dari nilai 10.

## Pengujian Heterokesdasitas
Salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heterokesdasitas  dapat  dilakukan  dengan  uji Glejser  bahwa  tingkat  signifikansi  masing- masing  variabel  independent  diatas  5%,  maka dapat disimpulkan bahwa asumsi heterokesdasitas dapat ditolak, hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung < t tabel pada tingkat signifikansi α = 5%.
Hasil Pengujian Hipotesis
Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara simultan  dan  parsial  terhadap  Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Hasil  pengujian  hipotesis  merupakan jawaban  untuk  ketiga  hipotesis  penelitian  ini, maka hasil tersebut terlihat pada Tabel 1.1.

## Tabel 1.1
Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
= , + , − , + , � Variabel Penelitian Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig
B Std. Error Beta 1  (Constant) 20,541  4,854 4,232 0,000 Evaluasi Anggaran 5,995 0,127 0,339 4,641 0,000 Kejelasan Sasaran Anggaran 0,643 0,100 0,468 6,416 0,000 R : 0,726 R Square : 0,528 Adjusted R Square : 0,521 F Hitung : 78,785
Sig. F : 0,000 Dependent Variabel (Kinerja  Pengelolaan  keuangan daerah).
Sumber: Data primer hasil olahan program SPSS
a. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama ( Ha ) Berdasarkan  Tabel  1.1,  Hasil  uji  F (Anova) probability sebesar 0,000 berdasarkan nilai P  value (nilai  signifikansi)  <  0,05  maka Ha diterima  ( Ho ditolak).   Artinya  variabel bebas  yakni  evaluasi  anggaran  dan  kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  terikat  yakni kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Nilai � � diperoleh  sebesar 0,528.  Nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa seberapa  besar  pengaruh  evaluasi  anggaran dan  kejelasan  sasaran  anggaran secara keseluruhan  terhadap  kinerja  pengelolaan keuangan daerah.
Dimana nilai � � (0,726) 2 sebesar 0,528
menunjukkan  bahwa  evaluasi  anggaran  dan kejelasan  sasaran  anggaran  pada  SKPA  di Pemerintah Aceh berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan  keuangan  daerah  sebesar  52,8%. Sedangkan sisanya sebesar 47,2% dipengaruhi oleh  faktor-faktor  diluar  dari  pada  penelitian ini.
b. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua ( Ha )
Berdasarkan Tabel 1.1, evaluasi anggaran  memiliki  nilai  koefisien  regresi positif sebesar 5,995. Nilai tersebut menunjukkan  bahwa,  setiap  kenaikan  pada variabel  evaluasi  anggaran  sebesar  1  satuan atau 100%, maka kinerja pengelolaan keuangan daerah pada SKPA Pemerintah Aceh akan  meningkat  sebesar  599,5%.  Selanjutnya karena  nilai  probability  0,000  berdasarkan nilai P  value (nilai  signifikansi)  <  0,05  maka H a2 diterima  (H 02 ditolak).  Artinya,  evaluasi anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
c. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga ( Ha ) Berdasarkan Tabel 1.1, kejelasan sasaran  anggaran  memiliki  nilai  koefisien regresi  positif  sebesar  0,643.  Nilai  tersebut menunjukkan  bahwa,  jika  nilai  variabel kejelasan  sasaran  anggaran  naik  sebesar  1 satuan  atau  100%,  maka  kinerja  pengelolaan keuangan  daerah  pada  SKPA  di  Pemerintah Aceh  akan  naik  sebesar  64,3%.  Selanjutnya karena  nilai  probability  0,000  berdasarkan nilai P  value (nilai  signifikansi)  <  0,05,  maka Ha diterima  (maka Ho ditolak).  Artinya, kejelasan  sasaran  anggaran  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara simultan  terhadap  Kinerja  Pengelolaan Keuangan Daerah
Hasil  penelitian  pengaruh  evaluasi anggaran  dan  kejelasan  sasaran  anggaran secara  simultan  terhadap  kinerja  pengelolaan keuangan  daerah  pada  SKPA  di  Pemerintah Aceh  dapat  dilihat  dari  nilai R Square adalah 0,528.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  variabel- variabel  bebas  memiliki  pengaruh  terhadap variabel  terikat  sebesar  52,8%.  Sedangkan 47,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar  dari  pada  penelitian  ini  seperti  halnya partisipasi penganggaran, umpan balik anggaran,  tingkat  kesulitan  pencapaian  tujuan anggaran,  pengendalian  akuntansi,  sistem pelaporan, ketepatan skedul, dan struktur/desentralisasi yang tidak di masukkan dalam  model  penelitian  (seperti  dalam review penelitian terdahulu). Dimana evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran dapat menjelaskan  varian  nilai  kinerja  pengelolaan keuangan daerah.
Semua  variabel  yang  diteliti  ikut berpengaruh  terhadap  kinerja  pengelolaan keuangan  Pemda.  Fluktuasi  kinerja  dalam mengelola  keuangan  daerah  baik  itu  kenaikan atau  penurunan  dipengaruhi  oleh  evaluasi anggaran  dan  kejelasan  sasaran  anggaran. Dimana  semakin  tinggi  tingkat  evaluasi anggaran yang dilakukan dan tingkat kejelasan atau  ketepatan  sasaran  suatu  anggaran  pada masing-masing SKPA maka akan meningkatkan  kualitas  atau  ketepatan  kinerja dalam  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah yang lebih baik.
Pengaruh Evaluasi  Anggara terhadap

## Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa, evaluasi anggaran yang baik pada setiap SKPA di Pemerintah Aceh berfungsi sebagai jaminan untuk  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah yang  tepat  dan  terarah  yang  lebih  baik. Pengelolaan  keuangan  yang  baik  harus mengevaluasi  setiap  program  kegiatan  dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan  untuk  memberi  fungsi  dari sistem keuangan pemerintah daerah yang baik. Sehingga  suatu  kegiatan  tanpa  evaluasi  terus menerus akan mengakibatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah akan berdampak
buruk terhadap anggaran Pemda.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  evaluasi anggaran dilaksanakan sebagai dasar penilaian kinerja  unit  kerja.  Dimana  evaluasi  anggaran dengan kinerja memiliki kecenderungan hubungan  yang  lemah,  menurut  Kenis  (1979) manajer memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam  evaluasi  kinerja  suatu    intansi  dalam suatu gaya punitive (meningkatkan ketegangan kerja, menurunkan kinerja anggaran).
Evaluasi anggaran harus selalu dilakukan  oleh  aparatur  pemerintahan  untuk meningkatkan  anggaran  sesuai  dengan  yang direncanakan  sebelumnya.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  Jalaluddin  dan  Bahri  (2009) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPK setempat. Namun  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiyani (2009)  menemukan  bahwa  evaluasi  anggaran tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kinerja  aparat  Pemerintah  daerah.  Selanjutnya penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari  et  al.
(2009)  mereka  menemukan  bahwa  evaluasi anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  sikap aparat  dalam  menilai  kinerja  pemerintah daerah.
Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan
Daerah
Hasil penelitian kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada  SKPA  di  Pemerintah  Aceh.  Semakin tinggi  kejelasan  sasaran  anggaran  yang dihasilkan aparatur dalam mengelola anggaran Pemerintah  daerah,  maka  akan  meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah setempat.  Hal  ini  dikarenakan  aparatur  pada masing-masing  SKPA  sudah  baik  dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran  kinerja  suatu  unit  kerja/instansi dinilai baik secara financial . Sasaran anggaran yang  jelas  akan  memudahkan  aparatur  untuk menyusun  target-target  anggaran.  Selanjutnya target-target  anggaran  yang  disusun  akan sesuai  dengan  sasaran  yang  akan  dicapai  oleh Pemerintah  daerah,  sebaliknya  apabila  tidak adanya  kejelasan  sasaran  anggaran  aparatur akan  memiliki  sedikit  informasi  mengenai
keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
Locke dan Schweiger (1979) berpendapat  bahwa  kejelasan  tujuan  dapat meningkatkan  kinerja  manajerial,  sedangkan kurangnya kejelasan mengarah pada kebingungan dan ketidakpuasan para pelaksanaan,  yang  berakibat  pada  penurunan kinerja.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya sasaran  anggaran  yang  jelas  diharapkan aparatur  Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini masing-masing  SKPA  mampu  meningkatkan kinerjanya  sesuai  dengan  target  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  Bangun (2009) menemukan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial  SKPD.  Penelitian  Jalaluddin  dan Bahri  (2009)  menemukan  bahwa  kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPK  setempat.  Penelitian  Sari  et  al.  (2009) menemukan kejelasan tujuan anggaran berpengaruh  terhadap  sikap  aparat  dalam menilai  kinerja  pemerintah  daerah.  Penelitian Nadirsyah  et  al.  (2012)  menemukan  bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap  kinerja  manajerial  SKPD.  Penelitian Pratiwy  (2013)  menemukan  bahwa  kejelasan sasaran  anggaran  berpengaruh  signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra.  2006. Sistem  Akuntansi  Sektor Publik, Edisi  2.  Jakarta:  Salemba
Empat.
DEPUTI IV BPKP. 2005. Pedoman
Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi) . Jakarta: BPKP.
Dessler,  Gary.  2000. Manajemen  Personalia . Terjemahan  Agus  Darma . Jakarta:
Erlangga. Herawati,  Netty.  2011.  Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi.
13(2): 9-27.
Halim,Abdul.  2004. Akuntansi  Sektor  Publik. Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  Abdul  dan  Syukriy  Abdullah.  2006. Hubungan  dan  Masalah  Keagenan  di
Pemerintahan  Daerah:  Sebuah  Peluang Penelitian  Anggaran  dan  Akuntansi. Jurnal  Akuntansi  Pemerintah 2(1):  53- 64.
Ivancevich, J. M. 1976. Effects of Goal Setting on  Performance  and  Job  Satisfaction.
Journal  of  Applied  Psychology, 6(1): 605-412.
Jalaluddin  dan  Dafi  Bahri.  2009.  Pengaruh Partisipasi  Anggaran,  Kejelasan  Tujuan Anggaran dan Evaluasi  Anggaran terhadap  Kinerja  Aparat  Pemerintah Daerah  (Studi  Empiris  pada  Satuan Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD)  Kota Banda  Aceh). Jurnal  Telaah  &  Riset Akuntansi, 2(1): 44-53.
Kenis, Izzetin. 1979. Effect of Budgetary Goal Characteristics  on  Managerial Attitudes and  Performance. The  Accounting Review , LIV(4): 707-721. Lembaga Administrasi Negara. 2003. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Locke,  E.A.,  dan  Latham,  G.  P.  1984.  Goal- setting:  A  motivational  technique  that works. Organizational Dynamics 8(2): 68-80. Locke,  E.,  Latham.,  1984. Goal  Setting : A Motivational  Technique  that  Works.
New Jersey: Prentice Hall.
Locke,  E.  A.  1968.  Toward  a  theory  of  task performance and incentives. Organizational  Behavior  and  Human
Performance, (3):157 – 189.
Luthan,  Fred.  1989.  Organizational  Behavior.
International Edition, New york, Seventh Edition. McGraww-Hill.
Mia,  L.  1989.  The  Impact  of  Participation  in Budget  Setting  and  Job  Difficulty  on Managerial  Performance  and  Work Performance: A Research Note
Accounting  Organizational  and  Society,
14(4): 347-357. Milani,  Kenneth.  W.  KEN.  1975.  The
Relationship of Participation in Budget- Setting to Industrial Supervisor Performance  and  Attitudes:  A  Field Study. The  Accounting  Review, 50(2): 274-284.
Michael,  W.S.  dan  Troy  A.  2000.  Finacial

## Performance  Monitoring  and  Custumer
Oriented  Government:  A  Case  Study. Journal of Public Budgeting Accounting &Financial Management, 12(1):87-105. Mardiasmo.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta. Penerbit Andi
Mahsun,  Mohammad .  2006. Pengukuran Kinerja  Sektor  Publik .  Yogyakarta:
BPFE .
Munawar. 2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan  Anggaran  terhadap  Perilaku, Sikap,  dan  Kinerja  Aparat  Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Politeknik Negeri Kupang. Nadirsyah,  M.  Rizal  Yahya,  dan  Gunawan. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Tengah. Jurnal Ekonomi
dan
Pembangunan . 3(1): 63-71 Nurhalimah, Darwanis, dan Syukriy Abdullah.
2013.  Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran  terhadap  Kinerja  Aparatur Perangkat  Daerah  di  Pemerintah  Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2(1): 27- 36 Pemerintah Aceh. 2007. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan  Tata  Kerja  Dinas,  Lembaga  Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam .  Banda
Aceh.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara.
____________.    Undang-Undang    Nomor  1 Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara.
____________.  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara ____________.  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
___________  .  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah . ____________.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 105  tahun  2000  tentang Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban  Keuangan
Daerah .
____________.  Peraturan  Pemerintah  Nomor
58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
____________.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 41Tahun  2007  tentang Organisasi
Perangkat Daerah.
____________.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  Nomor  13  Tahun 2006  tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
____________.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  Nomor  59  Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . ____________.  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran  dan  Evaluasi  Kinerja  atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara.
Sari, Vivi Etika, Yunilma, Y dan Resti Yulistia M.    2009.  Pengaruh  Budgetary  Goal Characteristics  terhadap  Sikap  Aparat dalam  Menilai  Kinerja  Pemerintah Daerah  Kota  Payakumbuh.  Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, E- Journal  Universitas  Bung  Hatta,  4(1): 101-125.
Sekaran,  Uma  dan  Roger  Bougie.  2010.
Research  Methods  for  Business. Fifth Edition.  West  Sussex:  John  Willey  &
Son Ltd.
Steer,  R.M.  1975.  Task – Goal  Attributes, Achievemen,
and Supervisory Performance. Organizational  Behavior and Human Performance, 16: 392-403.
Umar,  Husein.  2003. Metode  Riset  Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. www.bpk.go.id Yusfaningrum.  K.dan  I.  Ghozali.  2005.
Analisis  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran terhadap  Kinerja  Manajerial  melalui Komitment  Tujuan  Anggaran  dan  Job Relevant  Information  (JRI)  Sebagai
Variabel
Intervening. Simposium Nasional  Akuntansi  VIII ,  Solo,  15-16
September; 656-6.