## PERAN JEJARING PENGELOLA SAMPAH MANDIRI (JPSM)
SEHATI DALAM PENINGKATAN KINERJA

## PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA
Hijrah Purnama Putra 1 ,  Rini Darmawati 2 , dan Ani Sumiarti 3
1 Program Studi Teknik Lingkungan, FTSP, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
2 Program Studi Arsitektur, FTSP, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
3 Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Sehati Kabupaten Sleman, Yogyakarta Email: hijrah@uii.ac.id

## ABSTRAK
Kuantitas  sampah  yang  diproduksi  terus  meningkat  setiap  tahunnya,  seiring  dengan peningkatan  jumlah  penduduk  di  suatu  wilayah.  Namun,  peningkatan  tersebut cenderung  tidak  sebanding  dengan  kemampuan  pengelolaannya.  Melalui  Jakstrada, ditargetkan pengelolaan 100% dapat dilakukan pada tahun 2025, namun membutuhkan peran  serta  masyarakat  yang  tinggi  agar  target  tersebut  dapat  tercapai.  Yogyakarta memiliki tingkat pertumbuhan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang tinggi,  khususnya  Kabupaten  Sleman  yang  hingga  saat  ini  telah  memiliki  147  lokasi, dengan bentuk kegiatan yang beragam, seperti bank sampah, sedekah sampah, TPS 3R dan  bentuk  pengelolaan  sampah  mandiri  lainnya.  Namun,  diakui  pertumbuhannya belum  merata  baik  ditingkat  kecamatan  (kapanewon)  maupun  kelurahan  (kalurahan). Berdasarkan  analisis  didapatkan  pengaruh  dari  peran  Jejaring  Pengelola  Sampah Mandiri  (JPSM)  Sehati  Kabupaten  Sleman  sebagai  organisasi  induk.  Sehingga pemetaan  lokasi,  potensi  dan  tantangan  penting  untuk  dilakukan,  sembari merestrukturisasi  organisasi  induk  agar  dapat  memberikan  performa  dalam  proses pembimbingan, koordinasi dan penghubung dengan berbagai stakeholder.
Kata kunci: Bank Sampah, TPS 3R, Sedekah Sampah, JPSM Sehati

## ABSTRACT
The  quantity  of  waste  produced  continues  to  increase  every  year,  along  with  the increase  in  the  population  in  a  region.  However,  such  improvements  tend  not  to  be comparable  to  their  management  capabilities.  Through  Jakstrada,  100%  management can  be  achieved  by  2025,  but  requires  high  community  participation  in  order  for  the target  to  be  achieved.  Yogyakarta  has  a  high  growth  rate  of  community-based  waste management  activities,  especially  Sleman  Regency  which  until  now  has  had  147 locations, with various forms of activities, such as waste banks, waste alms, TPS 3R and other  forms  of  independent  waste  management.  However,  it  is  recognized  that  the growth  has  not  been  evenly  distributed  at  the  sub-district  level  (kapanewon)  and  the village  (kalurahan).  Based  on  the  analysis  obtained  influence  from  the  role  of Independent Waste Management Network (JPSM) Sehati Sleman Regency as the parent organization.  So  that  mapping  the  location,  potentials  and  challenges  is  important  to do, while restructuring the parent organization in order to provide performance in the process of mentoring, coordination and liaison with various stakeholders.
Keywords: Waste Bank, TPS 3R, Alms Waste, JPSM Sehati

## “PERAN  JEJARING  PENGELOLA  SAMPAH  MANDIRI  (JPSM)  SEHATI…”  (HIJRAH  PURNAMA P., RINI DARMAWATI DAN ANI SUMIARTI)

## PENDAHULUAN
Kuantitas  sampah  yang  diproduksi  terus meningkat  setiap  tahunnya,  seiring  dengan peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah. Kependudukan  memang  menjadi  salah  satu faktor dengan urutan teratas dalam mempengaruhi  kuantitas  sampah,  disamping faktor  lain  seperti  ketersediaan  infrastruktur, pola hidup/gaya hidup, dan teknik pengemasan produk (Damanhuri dan Padmi, 2008; Damanhuri dan Padmi, 2016).
Peningkatan jumlah sampah ini, pada umumnya  cenderung  tidak  sebanding  dengan kemampuan pengelolaannya, terutama pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah,  mulai  dari  pendanaan  yang  minim, manajemen  yang  kurang  profesional,  sarana prasarana hingga aspek geografis wilayah yang sulit di akses (Haryono, 2002; Ahmed dan Ali, 2004;  Damanhuri,  2008b;  Dirjen  Cipta  Karya, 2010;  Meidiana  dan  Gamse,  2010;  Filho,  dkk. 2016; Putra, dkk. 2019). Akhirnya sampah pun menjadi  tantangan  hampir  di  setiap  wilayah  di Indonesia.
Yogyakarta  pun  tidak  luput  dari  permasalahan sampah  tersebut,  misalnya  tidak  terangkutnya sampah dari sumber yang telah terjadi beberapa kali,  sehingga  terjadi  penumpukan  sampah  di berbagai  sudut  kota.  Salah  satu  penyebabnya adalah akses menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)  Piyungan  Yogyakarta  yang  ditutup warga.  Pengelolaan  yang  tidak  maksimal, hingga  isu overload nya  di  lokasi  pengolahan mencuat  ke  permukaan  (Syamsiro,  2020; Purnomo,  2020).  Praktek  Kumpul-Angkut- Buang rasanya  tidak  lagi tepat untuk diterapkan,  perlu  langkah  strategis  untuk penerapan  konsep  lain  seperti  3R  ( Reduc e, Reuse dan Recycle ) menjadi kebutuhan saat ini (Asisten  Deputi  Pengolahan  Sampah,  2012; Raharjo dkk, 2015; Putra dkk, 2018, Putra, dkk. 2019).
Sebagai  TPA  Regional  yang  telah  beroperasi sejak  tahun  1996  ini,  TPA  Piyungan  setiap
harinya  menerima  sampah  dari  3  wilayah administasi,  yaitu  Kota  Yogyakarta  (53%), Kabupaten  Sleman  (34%)  dan  Bantul  (13%) (Putra  dan  Damanhuri,  2016).  Sebagai  ibukota provinsi, Kota
Yogyakarta pastilah mendapatkan  prioritas  pelayanan,  namun  jika dilihat  dari  jumlah  penduduk  sebagai  faktor utama dalam penghasil sampah, maka Kabupaten  Sleman  memiliki  angka  tertinggi dibandingkan  kabupaten  lainnya  (BPS  DIY, 2020).  Dengan  jumlah  penduduk  mencapai 1.075.575  jiwa,  Kabupaten  Sleman  memiliki potensi  sampah  mencapai  ±775,78  ton/hari, hingga  tahun  2018  baru  dapat  dikelola  sebesar 378,1  ton/hari  (48,74%)  yang  terbagi  menjadi pengurangan  19,73%  dan  penanganan  29,01% (DLH Sleman, 2019).
Sesuai  dengan  Jakstrada  (Kebijakan  dan Strategi  Daerah)  yang  tertuang  dalam  PerBup Sleman  No  33.2  Tahun  2018  tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, tahun 2025  ditargetkan  pengelolaan  sampah  telah mencapai  derajat  sempurna  (100%),  dengan aktivitas  pengurangan  (30%)  dan  penanganan (70%).  Dari  persentase  pengelolaan  yang  telah dilakukan  pada  2018  (48,74%),  masih  terdapat gap  yang  besar  untuk  aktivitas  pengurangan sebesar 10,27% dan 40,99% untuk penanganan sampah yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  pengelolaan sampah  baik  aktivitas  pengurangan  dan penanganan  sampah,  keduanya  membutuhkan peran  serta  masyarakat  untuk  mewujudkan keberhasilannya.  Gambar  1  adalah  gambaran aktivitas  yang  terdapat  dalam  kedua  bagian pengelolaan  tersebut  sesuai  dengan  UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kepentingan untuk melakukan pemetaan terhadap  prospek  pengelolaan  sampah  berbasis masyarakat  menjadi  sangat  penting  untuk dilakukan.
Gambar-1 : Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pengurangan dan penanganan sampah
Penelitian  sekaligus  pengabdian  ini  bertujuan untuk  memetakan  potensi  pengelolaan  sampah berbasis  masyarakat  di  wilayah  Kabupaten Sleman, dilanjutkan dengan pemetaan kebutuhan organisasi induk agar dapat menjalankan  tugasnya  dalam  pembimbingan, koordinasi dan penghubung berbagai stakeholder.  Sehingga  pengelolaan  sampah berbasis masyarakat memiliki kinerja optimal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  termasuk jenis  penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian kuantitatif non eksperimen yang
menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh berdasarkan hasil observasi lapangan, menyangkut kuantitas dari aktivitas pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  di wilayah studi. Berikut adalah alur kegiatan dari penelitian,  dan  Tabel  1  menunjukkan  model rekapitulasi yang digunakan.
1. Identifikasi  lokasi  pengelolaan  sampah berbasis masyarakat berbagai bentuk
kegiatan yang dibagi per wilayah Kapanewon  (Kecamatan)  dari  sumber sekunder;
2. Pengumpulan  data  menggunakan  metode observasi lapangan dilengkapi tools kuisioner  dan  form  wawancara  terstruktur. Namun pada publikasi ini tidak ditampilkan hasil tersebut secara mendetail, agar  fokus  pada  pemetaan  lokasi  dan restrukturisasi organisasi induk;
3. Teknik sampling juga menggunakan prinsip snow  ball  sampling ,  jika  hasil observasi  di  satu  lokasi  memberikan
gambaran untuk lokasi lain yang berpotensi untuk diobservasi.
4. Wawancara  dengan  pengurus  organisasi induk pengelola sampah berbasis masyarakat  (JPSM  Sehati)  di  Kabupaten Sleman, dalam rangka memetakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Peranan JPSM dihadirkan dalam pendekatan 5W + 1H.
5. Pengolahan  data  menggunakan  sistem rekapitulasi  berdasarkan  lokasi  dan  bentuk kegiatan, dilanjutkan analisis potensi pengelolaan dari sisi organisasi/ kelembagaan  berdasarkan  kebutuhan  saat observasi berlangsung.
Berikut  adalah  definisi  dari  masing-masing kegiatan  pengelolaan  sampah  dalam  rangka mengidentifikasi  kegiatan-kegiatan  tersebut  di masyarakat :
1. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan  sampah  yang  dapat  didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai  ekonomi  (PerMen  LH  No  13  Tahun 2012).
2. TPS  3R  (Tempat  Pengolahan  Sampah dengan  Prinsip  3R,  Reduce,  Reuse  dan Recycle)  adalah  tempat  dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang skala kawasan (PerMen PU No 03 Tahun 2013).
3. Sedekah  sampah  adalah  modifikasi  ulang dari  pengelolaan  sampah  berbasis  3R dengan  memberikan  sentuhan  teologi didalamnya  (Fatah,  dkk.  2013;  Muryanti, 2016; Muhibbah, 2018)

## “PERAN  JEJARING  PENGELOLA  SAMPAH  MANDIRI  (JPSM)  SEHATI…”  (HIJRAH  PURNAMA P., RINI DARMAWATI DAN ANI SUMIARTI)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi  lokasi  dan  kegiatan  pengelolaan sampah berbasis masyarakat
Kabupaten  Sleman  memiliki  luasan  total 57.482  Ha  atau  sekitar  18%  dari  luas keseluruhan  Propinsi  D.I.Yogyakarta,  terdiri dari  17  wilayah  Kapanewon  (Kecamatan),  86 Kalurahan  (Desa)  dan  1.212  Dusun.  Hingga 2019,  Kabupaten  Sleman  memiliki  penduduk sebanyak  1.075.575  jiwa,  dengan  tingkat kepadatan  tertinggi  mencapai  6.452  jiwa/km 2 (BPS  Sleman,  2020).  Beberapa  wilayah Kapanewon  dengan  kepadatan  tinggi  termasuk dalam kategori risiko persampahan tinggi (SSK Sleman, 2017).
Secara umum Yogyakarta, dalam periode 2003- 2011,  telah  terbentuk  117  kelompok  pengelola sampah  mandiri  dan  meningkat  menjadi  155 kelompok pada 2015. Data pun terus meningkat hingga  792  lokasi  pada  2018  (Merti  Boemi Lestari,  2011;  Putra  dkk,  2018;  Putra,  dkk. 2019).  Dari  jumlah  tersebut,  sebagian  besar berbentuk  bank  sampah  (62,5%)  (Putra  dkk, 2018). Selain bank sampah, keaktifan
masyarakat dalam mengelola sampah diwujudkan  dalam  bentuk  Tempat  Pengolahan Sampah  Berbasis  3R  (TPS  3R),  Sedekah Sampah  (SS),  Sekolah  Lingkungan  (SL)  dan bentuk-bentuk lainnya.
Kehadiran berbagai bentuk pengelolaan sampah  berbasis  masyarakat  ini,  diharapkan dapat  berkontribusi  positif  terhadap  sistem pengelolaan  sampah  di  Indonesia  (Putra,  dkk. 2019).  Perkembangannya  yang  signifikan, menandakan  sektor  ini  kemungkinan  besar mudah diterima oleh masyarakat. Namun, tetap diperlukan banyak referensi untuk memperlihatkan kinerjanya, memetakan masalah
dan menjawab tantangan operasionalnya.
Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan  dalam rangka  untuk  mengidentifikasi  jumlah  dan bentuk  kegiatan  pengelolaan  sampah  yang dilakukan  oleh  masyarakat,  didapatkan  147 lokasi  yang  tersebar  di  Kecamatan  di  wilayah Kabupaten  Sleman  dengan  berbagai  bentuk kegiatan,  seperti  BS,  SS,  TPS  3R  dan  PSM lainnya (Tabel 2).
Tabel -1 : Rekapitulasi Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sleman
No Kecamatan (Kapanewon) Total KPSM Bank Sampah Sedekah Sampah TPS 3R PSM* 1 Berbah 10 8 0 2 0 2 Cangkringan 3 3 0 0 0 3 Depok 36 26 5 1 4 4 Gamping 8 5 1 1 1 5 Godean 4 4 0 0 0 6 Kalasan 3 1 0 2 0 7 Minggir 10 8 0 1 1 8 Mlati 5 4 0 0 1 9 Moyudan 13 9 3 1 0 10 Ngaglik 12 8 1 3 0 11 Ngemplak 8 4 0 2 2 12 Pakem 2 1 0 1 0 13 Prambanan 3 2 0 1 0 14 Sayegan 6 5 0 1 0 15 Sleman 6 3 0 2 1 16 Tempel 10 6 2 2 0 17 Turi 8 5 1 0 2 Total 147 102 13 20 12
Keterangan : *PSM : Pengelolaan Sampah Mandiri (belum diketahui bentuk kegiatannya)
Sebagai  langkah  penguatan  organisasi  (JPSM Sehati) identifikasi  lokasi  dan kegiatan pengelolaan  sampah berbasis  masyarakat sangat  penting  untuk  dilakukan,  diantaranya adalah  untuk  menganalisis persebaran  kegiatan
berdasarkan  wilayah  administrasi  (Gambar  2), penguatan berbasis wilayah kerja dan pengelolaan personil yang terlibat akan menjadi masukan sebagai langkah restrukturisasi organisasi.
Gambar -2 : Sebaran Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sleman
Pada  Gambar  2  terlihat  bahwa  Kecamatan Depok  memiliki  tingkat  produktivitas  yang tinggi  dalam  hal  jumlah  kegiatan/lokasi, sedangkan  Kecamatan  Cangkringan,  Godean, Kalasan,  Pakem  dan  Prambanan  menunjukkan data  yang  bertolak  belakang.  Hal  tersebut menjadi  perhatian  bagi  pengelola  agar  akar permasalahan  dapat  diidentifikasi  dan  menjadi bahasan  untuk  ditingkatkan  pada  masa  yang akan  datang.  Jika  didetailkan  lebih  lanjut, terkait  per  kecamatan  hingga  kelurahan/desa masing-masing,  maka  dapat  diketahui  lebih rinci wilayah mana saja yang masih membutuhkan  koordinasi  agar  pengelolaan sampah  berbasis  masyarakat  menjadi  lebih baik.
Gambar  3  menunjukkan  persebaran  KPSM  di Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman yang secara  total  berjumlah  13  lokasi  (sesuai  Tabel 2).  Setelah  dipetakan  per  kelurahan,  ternyata penyebarannya  juga  tidak  merata  antara  satu kelurahan  dengan  kelurahan  lainnya.  Sehingga dengan  adanya  database  pendataan  diharapkan dapat  mempermudah  banyak  hal  teknis, diantaranya penentuan lokasi sosialisasi, kegiatan pendampingan, evaluasi dan monitoring, penyebaran batuan dan pendanaan, koordinasi dan kerjasama kewilayahan.
Dalam  konteks  kewilayahan,  JPSM  Sehati dapat  membagi  Kabupaten  Sleman  menjadi  3 wilayah utama yaitu :
1. Wilayah  Utara,  terdiri  dari  5  (lima) kecamatan  yaitu  Kecamatan  Turi,  Tempel, Sleman, Pakem dan Cangkringan;
2. Wilayah  Barat,  terdiri  dari  6  (enam) kecamatan  yaitu  Kecamatan  Sayegan, Moyudan,  Mlati,  Minggir,  Godean,  dan Gamping;
3. Wilayah  Timur,  terdiri  dari  6  (enam) kecamatan  yaitu  Kecamatan  Prambanan, Ngemplak,  Ngaglik,  Kalasan,  Depok  dan Berbah.
Gambar -3 : Sebaran KPSM di Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman
Pembagian ini untuk mempermudah
koordinasi,  sehingga  dalam  struktur  organisasi

## “PERAN  JEJARING  PENGELOLA  SAMPAH  MANDIRI  (JPSM)  SEHATI…”  (HIJRAH  PURNAMA P., RINI DARMAWATI DAN ANI SUMIARTI)
JPSM akan diperlukan koordinator wilayah dan koordinator  kecamatan.  Gambar  4  berikut adalah  sebaran  KPSM  jika  didasarkan  pada pembagian  wilayah  kerja  seperti  disampaikan di  atas.  Berdasarkan  pemetaan  tersebut,  dalam struktur organisasi JPSM juga diperlukan divisi pengurus  berbagai  bentuk  kegiatan,  seperti Divisi BS, Divisi TPS 3R, Divisi SS dan Divisi SL.
Kehadiran koordinator wilayah, kecamatan dan berbagai  divisi  akan  memperkuat  struktur organisasi inti, harapannya persentase pengurangan  dari  19,73%  naik  menjadi  30% pada tahun 2025. Sehingga tantangan keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah harapannya dapat terjawab dengan baik.
Gambar -4 : Sebaran KPSM berdasarkan wilayah kerja di Kabupaten Sleman
Arah  Pengembangan  Organisasi  Induk (JPSM  Sehati)  sebagai  Pengelola  Kegiatan Pengelolaan  Sampah  Berbasis  Masyarakat di Kabupaten Sleman
Berbagai  kegiatan  yang  telah  dilakukan  oleh masyarakat  selama  ini  berjalan  sendiri,  tanpa ikut  campur  organisasi  sebagai  perpanjangan tangan dari berbagai pihak yang berkepentingan.  Walaupun  sebenarnya  telah ada  organisasi  induk  tersebut,  yaitu  Jejaring Pengelola  Sampah  Mandiri  (JPSM)  Sehati Kabupaten  Sleman.  Namun,  keberadaannya masih memiliki gap, baik dari segi komunikasi, koordinasi  dan  peran  aktif.  Sehingga  dalam observasi lapangan menemukan banyak hambatan, diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Mengelola sampah menjadi kegiatan sampingan saja, pengurusannya pun selama ini  seadanya  saja,  karena  memang  fokus pada  pekerjaan  utama.  Rasa  memiliki organisasi  masih  rendah,  karena  dianggap
mengelola  sampah  adalah  aktivitas  sosial. Begitu  pula  dengan  kehadiran  organisasi induk,  walau  sebenarnya  prioritas  dan produktifitas menjadi sangat penting.
b. Ketergantungan  dengan  pemerintah  sangat tinggi,  porsi  dalam  mengharapkan  bantuan dapat  mempengaruhi  kinerja  organisasi. Diperlukan kerja yang ikhlas demi kemajuan organisasi, bukan karena penilaian  pihak  lain.  Kader/pengurus  harus memiliki  komitmen  pelayanan  agar  sistem pengelolaan  sampah  di  bawah  dapat berjalan dengan baik.
c. Rasa  memiliki  organisasi  yang  rendah, bergabung  dalam  kepengurusan  menjadi jalan pintas untuk mengembangkan
kegiatannya secara pribadi (aktivitas pengelolaan sampah milik pribadi pengurus).  Akhirnya  organisasi  hanya menjadi  pendorong  yang  tidak  adil,  dan bermunculanlah berbagai masalah didalamnya.
Berdasarkan  berbagai  permasalahan  tersebut, perlulah diberikan pertanyaan-pertanyaan mendasar  terkait  peranan  dari  JPSM  dalam pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  di wilayah  Kabupaten  Sleman,  Tabel  3  berikut adalah  pendekatan  5W  +  1H  dalam  menjawab peranan tersebut.
Tabel -2 : Peranan JPSM dalam Pendekatan 5W + 1H No Pendekatan Poin Bahasan 1 What (Apa?) Apa peran JPSM? JPSM sebagai forum komunikasi antar KPSM 2 Who (Siapa?) Siapa anggotanya? Siapa pengurusnya? Siapa pembinanya? Siapa mitranya? Apakah selama ini cenderung one man show ? 3 Why (Mengapa?) Pertanyaan yang kadang gagal untuk dijawab. Mengapa JPSM dibentuk? Untuk mengakomodir anggota, membantu dan meningkatkan produktifikat anggota, atau adanya kepentingan berbagai pihak? 4 Where (Dimana?) JPSM harus memiliki tempat, agar anggota
memiliki rumah untuk
“mengadu”, “berekspresi”,
“mengembangkan diri” 5 When (Kapan?) Kapan dibentuk? kapan harus mengembangkan diri? kapan memilih pengurus baru? dan lainnya 6 How (Bagaimana?) Bagaimana proses didalamnya? rekrutmen, sosialisasi, pengembangan anggota dll?
JPSM  dapat  berperan  dalam  berbagai  posisi diantaranya pembimbing, penghubung, koordinator,  dan  lainnya)  dalam  rangka meningkatkan  kapasitas  dan  kinerja  Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) di wilayah Kabupaten  Sleman.  Dengan  konsep  pentahalix (ABCGM,  Akademisi,  Bisnis, Community, Goverment dan  Media)  kerjasama  berbagai stakeholder ,  seperti  terlihat  pada  gambar  5 berikut,  disamping  pengembangan  JPSM  ke bawah  dalam  membina  kelompok-kelompok binaaannya.
Berdasarkan konsep pentahelix tersebut, diperlukan  arah  pengembangan  yang  dapat mendukung keberhasilan roda organisasi JPSM dalam perannya membangun sistem pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  yang lebih  baik.  Gambar  6  berikut  adalah  arah pengembangan JPSM Sehati Kabupaten Sleman yang direncanakan/dibagi dalam beberapa jangka waktu (pendek dan menengah).
Bermula  dari  berbagai  tantangan  yang  ada, diantaranya  adalah  kuantitas  dan  kualitas sampah  yang  cenderung  berubah  seiiring dengan  perkembangan  jumlah  penduduk  dan aktivitas yang dilakukannya, rendahnya kepedulian  masyarakat,  dan  akses  informasi yang  diharapkan  bersifat  positif  sebagai pendorong bagi akhlak yang ramah lingkungan. Diikuti  dengan  berbagai  kendala  organisasi, maka perlu dilengkapi database KPSM sebagai langkah awal seperti yang telah dijelaskan pada sub bab terdahulu di atas.
Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan berbagai  strategi  dalam  jangka  pendek,  seperti penguatan/restrukturisasi organisasi dan penguatan  anggota  serta  penyusunan  program kerja,  barulah  pada  jangka  menengah  dan panjang  berupa  pelaksanaan,  pendampingan dan  penguatan  kegiatan  kerjasama  berbagai
stakeholder dalam  lingkup  operasional  JPSM. Gambar  7  berikut  adalah  usulan  struktur organisasi  berdasarkan  pemetaan  kuantitas KPSM,  kendala  dan  tantangan  organisasi JPSM.
Gambar -5 : Peran JPSM dalam Konsep Pentahelix (gambar atas) dan Peran JPSM ke Bawah Melalui Kelompok Binaan (KPSM : Kelompok Pengelola Sampah Mandiri) dan Individu Pengurus (gambar bawah)

## KESIMPULAN
Berikut  adalah  kesimpulan  dari  penelitian terkait  peran  JPSM  Sehati  dalam  peningkatan kinerja pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta:
1. Hingga  2020,  Kabupaten  Sleman  telah memiliki  147  lokasi  KPSM  berbagai bentuk,  baik  BS,  SS,  TPS  3R  dan  PSM lainnya.  Namun,  belum  menyebar  merata di  setiap  wilayahnya  (kecamatan  dan kelurahan).  Sehingga  diperlukan  database

## “PERAN  JEJARING  PENGELOLA  SAMPAH  MANDIRI  (JPSM)  SEHATI…”  (HIJRAH  PURNAMA P., RINI DARMAWATI DAN ANI SUMIARTI)
yang  update  untuk  memetakan  dan mengetahui perkembangannya.
2. Analisis  menunjukkan  peran  JPSM  Sehati masih  rendah  dalam  peningkatan  kinerja KPSM  di  wilayah  Kabupaten  Sleman, diperlukan  inovasi  berupa  restrukturisasi dan penguatan kelembagaan.
3. Organisasi  JPSM  perlu  dilengkapi  dengan koordinator  wilayah  (utara,  barat,  dan timur),  koordinator  kecamatan  dan  divisi sesuai  bentuk  KPSM  yang  terdapat dimasyarakat,  seperti  divisi  bank  sampah, TPS  3R,  sekolah  lingkungan,  sedekah sampah dan divisi kerajinan daur ulang.
Gambar -6 : Arah Pengembangan JPSM Sehati Kabupaten Sleman
Gambar -7 : Rekomendasi Bentuk Struktur Organisasi JPSM Kabupaten Sleman

## UCAPAN TERIMA KASIH
Publikasi  ini  dihasilkan  atas  dukungan  dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia
melalui  Hibah  Pengabdian  Masyarakat  dengan No  Kontrak  25/Dir/  DPPM/80/Unggulan/III/ 2020.  Disampaikan  juga  terima  kasih  atas dukungan  pelaksanaan  kegiatan  dari  Jejaring Pengelola  Sampah  Mandiri  (JPSM)  Sehati Kabupaten Sleman serta berbagai KPSM dalam kegiatan
observasi selama kegiatan berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, S. A., Ali, M. (2004), Partnerships for solid waste management in developing countries: linking theories to realities, Habitat International, 28, 467–479 Asisten Deputi Pengelolaan Sampah, (2012),
Profil Bank Sampah Indonesia 2012, disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Bank Sampah 2-4 November 2012, Deputi Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta BPS DIY, (2020), Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam Angka 2020, diakses melalui http://diy.bps.go.id pada 20
Desember 2020
BPS Sleman, (2020), Kabupaten Sleman dalam
Angka 2020, diakses melalui http://sleman.bps.go.id pada 20 Desember 2020 Damanhuri, E. (2008b), A future prospect of municipal solid waste management in Indonesia, Keynote Lecture 5th Asian- Pasific Landfill Symposium di Sapporo, Jepang, 22-24 Oktober 2008 Damanhuri, E., Padmi, T. (2008), Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah, Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi
Bandung, Bandung
Damanhuri, E., Padmi, T. (2016), Pengelolaan Sampah Terpadu, Penerbit ITB, Bandung Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2010),
Rencana Strategis Sektor Persampahan 2010-2014, Kementerian Pekerjaan Umum, Indonesia DLH Sleman. (2019), Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sleman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Yogyakarta Fatah, A., Taruna, T., Purnaweni, H. (2013),
Pengelolaan Shodaqoh Sampah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Proseding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Filho, W.L., Brandli, L., Moora, H., Kruopiene, Stenmarck, A. (2016), Benchmarking approaches and methods in the field of urban waste management, Journal of Cleaner Production, 112, 4377-4386 Haryono, A.T. (2002), Kinerja layanan persampahan di Kota Yogyakarta, Tesis Program Studi Magister Teknik Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang Meidiana, C., Gamse T. (2010), Development of waste management practices in Indonesia, European Journal of Scientific Research, Vol.40 No.2, 199-210 Muhibbah, Z. (2018), Partisipasi Masyarakat melalui Program Sedekah Sampah di Pengajian Putri Yayasan Majelis Ta’lim At Taqwa Ngaliyan Indah Semarang, Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Muryanti. (2016), Shodaqoh Sampah :
Perempuan dalam Pengelolaan Sampah di Dusun Sukunan, Desa Banyuraden, Gamping, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Empirika Vol 1 No 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasaran dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Purnomo, C.W. (2020), Tak perlu kalut, TPA ditutup, Opini KR, Harian Kedaulatan Rakyat, 26 Desember 2020
Putra, H. P., & Damanhuri, E., (2016),
Performance and Operational of Landfill Piyungan as The Regional Landfill in Yogyakarta Special Region, Indonesia. Proceeding of The 9th Asia-Pacific Landfill Symposium. University of Hongkong. Hongkong Putra, H.P., Damanhuri, E., Sembiring, E.
(2019), Sektor baru pengelolaan sampah di Indonesia (studi kasus di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul)
Putra, H.P., Damanhuri, E., Sembiring, E.,
(2018), Integration of formal and informal sector (waste bank) in waste management system in Yogyakarta, Indonesia. Matec Web of Conferences 154: 02007 Raharjo, S., Matsumoto, T., Ihsan, T., Rachman, I., (2015), Community-based solid waste bank program for municipal solid waste management improvement in Indonesia:a case study of Padang city, Journal of Material Cycles and Waste Management, DOI 10.1007/s10163-015- 0401-z SSK Sleman. (2017), Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Sleman Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Yogyakarta Syamsiro, M. (2020), TPST Piyungan, Analisis KR, Harian Kedaulatan Rakyat, 24 Desember 2020