Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(4), 2023, 409-419 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/3323 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3323

## Membangun Gerakan Sadar dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dendy Eta Mirlana¹*, Sunarso², Abdul Halim³, Abu Kusno Sahuti 4 , Aulia Zalzabela Widyaningsih 5 , Uswatun Khasanah 6 1,2,3,4,5,6 Universitas Merdeka Malang, Malang, Indonesia
*Corresponding Author: dendy.mirlana@unmer.ac.id Info Artikel Diterima: 27/10/2023 Direvisi: 15/11/2023 Disetujui: 19/11/2023
Abstract . In  order  to  organize  a  good  and  integrated  population  administration  system,  accurate  and  valid population  data  is  needed  because  population  data  can  be  used  as  a  basis  for  development  planning,  both short and long term. There are still many people who are not aware of the importance of population documents and  the  accuracy  of  population  data  for  purposes  of  administering  public  services,  and  there  are  still  many people who do not understand population administration service procedures. Regarding community conditions like this, lecturers and students at Merdeka University, Ponorogo Regency Campus are trying to participate in community  service  activities  in  socializing  conscious  and  orderly  population  administration  movements  in  the Ponorogo Regency area. The aim of this activity is to increase public knowledge and awareness regarding the importance  of  population  documents  in  everyday  life,  the  public  understands  the  procedures  for  processing population  administration documents  and  the  public  is more  orderly  in  reporting  if  there  are changes  to  their population data. This method of implementing community service uses a participatory method, namely through lectures,  discussions  and  consultations,  which  allows  the  service  team  to  interact,  communicate  intensively, discuss and ask questions directly with the community. By building public awareness of orderly administration, especially population administration, population data can become more accurate and valid so that data in the Population Administration Information System becomes more perfect.
Keywords: Building, Movement, Awareness and orderly population administration.
Abstrak. Guna  melaksanakan  penataan  sistem  administrasi  kependudukan  yang  terintegrasi  dan  baik dibutuhkan  data  kependudukan  yang  valid  serta  akurat  sebab  data  kependudukan  dapat  dipakai  untuk dasar  pada  perencanaan  pembangunan  baik  jangka  panjang  dan  pendek.  Masih  banyaknya  masyarakat yang  belum  sadar  pentingnya  dokumen  kependudukan  dan  akurasi  data  kependudukannya  untuk keperluan  dalam  pengurusan  pelayanan  publik,  serta  masih  banyaknya  masyarakat  yang  kurang  faham terhadap  prosedur  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Terkait  kondisi  masyarakat  seperti  ini  maka dosen  dan  mahasiswa  Universitas  Merdeka  Malang  Kampus  Kabupaten  Ponorogo  berupaya  berpartisipasi melakukan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  mensosialisasikan  gerakan  sadar  dan  tertib administrasi  kependudukan  di  wilayah  kabupaten  ponorogo.  Tujuan  kegiatan  ini  adalah  menambah kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan di kehidupan sehari- hari, masyarakat memahami prosedur pengurusan dokumen administrasi kependudukan serta masyarakat bertambah  tertib  melaporkan  bila  adanya  perubahan  pada  data  kependudukan.  Metode  pelaksanaan pengabdian  masyarkaat  ini  mempergunakan  metode  partisipatif  yakni  dengan  diskusi,  konsultasi,  dan ceramah,  yang  memberikan  kemungkinan  pada  tim  pelayanan  dalam  melakukan  komunikasi,  interaksi secara  intensif,  melakukan  tanya  jawab  dan  diskusi  langsung  dengan  masyarakat.  Dengan  terbangunnya kesadaran  masayarakat  untuk  tertib  administrasi  terutama  administrasi  kependudukan  maka  data kependudukan  bisa  semakin  akurat  dan  valid  sehingga  data  dalam  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan semakin sempurna.
Kata Kunci: Membangun, Gerakan, Sadar dan tertib administrasi kependudukan .
How  to  Cite: Mirlana,  D.  E.,  Sunarso,  S.,  Halim,  A.,  Sahuti,  A.  K.,  Widyaningsih,  A.  Z.,  Khasanah,  U.
(2023). Membangun  Gerakan  Sadar  dan  Tertib  Administrasi  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil. Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 ( 4 ), 409-419. https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3323
Copyright (c) 2023 Dendy Eta Mirlana, Sunarso, Abdul Halim, Abu Kusno Sahuti, Aulia Zalzabela Widyaningsih,  Uswatun  Khasanah. This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan
Kegiatan  Sosialisasi  dan  Penyuluhan  tentang  membangun  gerakan sadar  dan  tertib  Administrasi  Kependudukan  (adminduk)  yaitu  kegiatan diskusi, kosultasi dan penjelasan terkait pelayanan adminduk dan pelayanan pencatatan  sipil  kemudian  di  lanjutkan  dengan  pendampingan  penerbitan Identitas  Kependudukan  Digital  (IKD)  atau Digital  ID  di  Universitas  Merdeka Malang PDKU Ponorogo. IKD ini adalah inovasi baru di bidang adminduk dari dirjen  dukcapil  yang  saat  ini  sedang  hangat-hangatnya  di  bicarakan  dan  di tunggu  kehadirannya  oleh  masyarakat.  Garakan  tertib  dan  sadar  adminduk adalah  sekumpulan  kegiatan  dalam  penataan,  penertiban dokumen maupun data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil  dan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan juga pendayagunaan hasil untuk  layanan  publik  juga  pembangunan  di  segala  bidang  yang  terkait. Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013  terkait  Administrasi  Kependudukan (Pemerintah  RI,  2013) ,  pokok-pokok  atau  substansi  yang  terkandung  di dalamnya  dinyatakan  bahwa  semua  pengurusan  yang  berhubungan  dengan adminduk  tidak  dipungut  biaya.  Informasi  ini  disampaikan  kepada  seluruh masyarakat mulai dari pusat sampai daerah khususnya di wilayah kabupaten ponorogo  yaitu  di  kecamatan,  desa/kelurahan  dan  RT/RW  pada  saat sosialisasi. Semua lapisan masyarakat harus menyadari pentingnya dokumen administrasi  kependudukan,  tidak  hanya  masyarakat  menengah  ke  bawah, tetapi  juga  masyarakat  menengah  ke  atas.  Kesadaran  masyarakat  turut memberikan  manfaat  optimal  dalam  pencatatan  kependudukan  (Ardhani, 2023).
Materi  yang  disampaikan  yaitu  terkait  prodesur  dan  syarat-syarat pengurusan  adminduk  terdiri  dari  KK,  KIA,  KTP-el  dan  lain-lain.  Selain  itu materi pencatatan sipil dinyatakan juga terkait dengan syarat penerbitan akta Pencatatan  Sipil.    Untuk  diketahui  terkait  pencatatan  sipil  sekarang menganut  asas  domisili.  Fokus  dan  basis  utama  dari  semua  masalah pembangunan  adalah  kependudukan.  Aktivitas  pembangunan  baik  memiliki sifat sektoral dan lintas sektor terarah berkaitan juga dengan kependudukan. Memiliki  arti  lain,  penduduk  adalah  subjek  juga  objek  pembangunan. Penduduk  yang  berkualitas  memunculkan  SDM  yang  unggul.  Besarnya jumlah  penduduk  mengakibatkan  bertambanhya  beban  ekonomi  dan menjadikan  berbagai  masalah  dalam  pembangunan,  bila  tidak  bisa diberdayakan dengan baik. Dukcapil Kab. Ponorogo melalui Kelurahan/Desa, Kecamatan,  RT/RW  dan  bekerja  sama  dengan  Universitas  Merdeka  (Unmer) Malang  PDKU  Ponorogo  (dosen  dan  mahasiswa)  melakukan  kegiatan  PkM terkait  Sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat  dengan  tema membangun  gerakan  sadar  dan  tertib  administrasi  kependudukan  maupun pencatatan  sipil  dilanjutkan  dengan  pendampingan  pelayanan  penerbitan Digital ID atau IKD.
Pelayanan  dokumen  kependudukan  merupakan  pelayanan  dasar  di masyarakat. Dalam rangka melakukan penataan adminduk yang terintegrasi dengan  baik  dibutuhkan  data  kependudukan  yang  valid  serta  akurat,  sebab data  kependudukan  ini  dapat  dipakai  untuk  dasar  pada  perencanaan pembangunan baik jangka panjang dan pendek. Dokumen kependudukan itu mencakup  KK,  KTP,  Akta  Kematian,  Akta  Kelahiran,  KIA  dan  lainnya. Sebagaimana  dalam  Permendagri  Nomor  73  Tahun  2022  tentang  Pencatatan Nama  Pada  Dokumen  Kependudukan,  pasal  satu  ayat  dua  disebutkan dokumen  kependudukan  adalah  dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti  autentik  yang  dihasilkan  dari  pelayanan  pendaftaran  Penduduk  dan pencatatan sipil. (Kementerian Dalam Negeri RI, 2022)
Pelayanan  dokumen  kependudukan  merupakan  salah  satu  pelayanan publik  dimana  Pelayanan  Publik  sebagaimana  di  jelaskan  oleh  Sy afi’i  dalam (Mirlana, 2022) yaitu pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat sejalan dengan yang masyarakat inginkan, relative dengan biaya lebih rendah, mutunya  relatif  bagus  dan  waktu  pengerjaannya  cenderung  cepat. Selanjutnya  Hardiyansyah  (Hardiyansyah,  2018)  mengatakan,  pelayanan publik  memberi  layanan  kebutuhan  organisasi,  masyarakat  ataupun perseorangan  dengan  kepentingan  terhadap  organisasi,  sejalan  dengan  tata
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(4), 2023, 409-419 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/3323 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3323
cara  dan  aturan  pokok  yang  ditujukan  dan  ditentukan  guna  memuaskan pihak  yang  menerima  layanan.  Berdasar  definisi  pelayanan  publik  yang dipaparkan  bisa  diambil  kesimpulan  bahwasannya  pelayanan  publik  ialah berbagai  wujud  pelayanan  dari  pemerintah  baik  yang  dilaksanakan  lembaga non  pemerintah  ataupun  pemerintah  terkait  sebagai  pemenuhan  kebutuhan masyarakat ataupun melaksanakan ketentuan yang sudah ditentukan dengan berbagai  sarana,  serta  perlengkapan  yang  ada  lewat  sesuatu  prosedur  kerja agar bisa menyediakan jasa pelayanan berbentuk jasa dan barang.  (Mirlana, 2022).
Pengaturan   terkait adminduk  hanya bisa  dilaksanakan  jika  didukung dengan  semua  stake  holder  termasuk  pelayanan   yang   profesional   dan kesadaran  masyarakat  itu  sendiri  terkait  adminduk.  Untuk  meningkatkan kesadaran dan tertib adminduk di Kabupaten Ponorogo maka Dinas Dukcapil Kabupaten  Ponorogo  melalui  Kecamatan,  Desa/Kelurahan  dan  RT/RW  tidak henti-hentinya  melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat terkait adminduk dan apa lagi saat ini adanya inovasi baru terkait Digital ID maka  Dinas  Dukcapil  bersama  Unmer  Malang  PDKU  Ponorogo  melakukan kerjasama  untuk  melaksanakan  pendampingan  penerbitan  Digital  ID  atau IKD  kepada  seluruh  dosen  dan  mahasiswanya  yang  selanjutnya  akan  di sosialisasikan kepada masyarakat sebagai PkM tahun 2023. Masih banyaknya data-data kependudukan yang kurang update disebabkan berbagai hal yakni (1).Kurangnya kesadaran warga terhadap pentingnya dokumen kependudukan  serta  akurasi  biodata  diri  di  dokumen  adminduk  untuk kehidupan  sehari-hari;  (2).Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang prosedur pembuatan dokumen kependudukan; (3).  Kurangnya  pengetahuan tentang  macam-macam  dokumen  kependudukan  dan  bagaimana  tatacara penerbitannya;  (4).Kurangya  pengetahuan  mengenai  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu.

## Metode Pelaksanaan
Aktivitas  pengabdian  ini  dilaksanakan  menggunakan  gabungan beberapa metode yaitu, ceramah, diskusi, konsultasi tentang pentingnya data kependudukan,  prosedur  pembuatan  dokumen  kependudukan,  macam- macam  dokumen  kependudukan  yang  harus  dimiliki,  SOP  Pelayanan adminduk  dan  Pencatatan  Sipil,  serta  pendampingan  penerbitan  IKD/  ID Digital.
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  di  rencanakan pelaksanaannya sekitar 4 (empat) bulan yaitu dengan rincian kegiatan sesuai dalam  rancangan  yang  terjadal  pada  lampiran.  Tahap  awal  sebelum  seluruh rancangan  program  dijalankan,  tim  pelaksana  pengabdian  serta  mitra  dan pegawai  dinas  dukcapil  mengkoordinasi  terkait  rancangan  anggaran  juga aktivitas,  waktu  penyelenggaraan  dan  sumber  daya  yang  diperlukan.  Hal tersebut  harus  dilaksanakan  supaya  seluruh  komponen  yang  ikut  serta mengetahui  target  dan  tujuan  penyelenggaraan  program  pengabdian  yang hendak  dilakukan.  Berlandaskan  masalah  mitra  yang  hendak  diselesaikan, ada  beberapa  pokok  permasalahan  yakni:  (1).  Kurangnya  kesadaran masyarakat  terhadap  pentingnya  dokumen  kependudukan  dan  akurasi biodata  diri  di  dokumen  adminduk  untuk  kehidupan  sehari-hari;  (2). Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  prosedur  pembuatan  dokumen kependudukan; (3). Penjelasan tentang macam-macam dokumen
Dendy Eta Mirlana, Sunarso, Abdul Halim, Abu Kusno Sahuti, Aulia Zalzabela Widyaningsih, Uswatun Khasanah
Membangun Gerakan Sadar dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kependudukan dan bagaimana tatacara penerbitannya; (4). Penjelasan terkait SIAK terpadu.
Kegiatan  Sosialisasi  dan  Penyuluhan  tentang  membangun  gerakan sadar  dan  tertib  Administrasi  Kependudukan  (adminduk)  yaitu  kegiatan diskusi, kosultasi dan penjelasan terkait pelayanan adminduk dan pelayanan pencatatan  sipil  kemudian  di  lanjutkan  dengan  pendampingan  penerbitan Identitas  Kependudukan  Digital  (IKD)  atau Digital  ID  di  Universitas  Merdeka Malang PDKU Ponorogo.

## Hasil dan Pembahasan
Luas wilayah kabupaten ponorogo yaitu sekitar 1.371,78 km² memiliki ketinggian  diantara  92  s/d  2.563  m  dpl,  terbagi  dua  subarea  yaitu  dataran tinggi  mencakup  Kecamatan  Ngrayun,  Ngebel,  Pulung,  Sooko,  sisa  adalah dataran  rendah.  Wilayah  kabupaten  ponorogo  ada  sekitar  14  (empat  belas) sungai  dengan  yang  panjangnya  4  s/d  58 km  menjadi  sumber  irigasi  untuk lahan pertanian dengan produksi padi dan hortikultura. Sebagian banyak dari luas yang ada mencakup perhutanan serta lahan sawah, sisa adalah ladang pekarangan.  Sedangkan  jumlah  desa  dan  penduduk  per  kecamatan  di kabupaten ponorogo dapat di lihat dalam Tabel 1 yaitu:
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 No. Kecamatan WNI KK Desa/ Kel L P L+P 1 Slahung 27.219 27.531 54.750 20.767 22 2 Ngrayun 31.274 30.496 61.770 22.261 11 3 Bungkal 19.280 20.033 39.313 14.943 19 4 Sambit 20.355 20.664 41.019 15.320 16 5 Sawoo 31.254 31.449 62.703 22.540 14 6 Sooko 12.212 12.478 24.690 9.312 6 7 Pulung 26.386 26.797 53.183 19.848 18 8 Mlarak 17.741 18.001 35.742 12.854 15 9 Jetis 15.895 16.078 31.973 11.688 14 10  Siman 23.778 23.848 47.626 17.242 18 11  Balong 23.766 24.499 48.265 17.951 20 12  Kauman 23.539 23.854 47.393 17.687 16 13  Badegan 17.170 17.168 34.338 12.292 10 14  Sampung 20.066 20.498 40.564 15.504 12 15  Sukorejo 29.232 29.742 58.974 21.889 18 16  Babadan 35.024 35.412 70.436 25.700 15 17  Ponorogo 38.216 38.788 77.004 27.706 19 18  Jenangan 30.717 31.153 61.870 22.965 17 19  Ngebel 10.901 10.932 21.833 7.873 8 20  Jambon 23.804 23.771 47.575 17.378 13 21  Pudak 4.728 4.744 9.472 3.477 6 Jumlah 482.557 487.936 970.493 357.197 307
Sistem  adminduk  adalah  sistem  yang  mengatur  segala  kegiatan administrasi  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  kependudukan.
Pengelolaan kependudukan ada tiga macam, yaitu pendaftaran kependudukan  (dafduk),  pencatatan  sipil  (pencapil),  dan  pengelolaan informasi.  Ketiga  subsistem  tersebut  semuanya  mempunyai  arti  dan  definisi yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai operasionalnya.
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(4), 2023, 409-419 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/3323 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3323
Pengelolaan  kependudukan  merupakan  permasalahan  yang  sangat mendesak dalam masyarakat saat ini. Dalam pemilu presiden, pilkada, pemilu legislatif,  pengurusan  kendaraan,  pengurusan  tanah,  dan  lain-lain  selalu terkait dengan data kependudukan. Jika kita berdomisili di suatu daerah, KTP merupakan  tanda  bukti  domisili  yang  harus  kita  miliki.  Persoalan kependudukan  seringkali  memunculkan  banyak  persoalan,  diantaranya adalah  persoalan  daftar  pemilih  tetap  (DPT)  sekarang  ini  merupakan persoalan yang agak pelik dalam pemilu. Situasi ini terkadang dimanfaatkan oleh  partai  politik  untuk  menghangatkan  suasana.  Tentu  saja  DPT  erat kaitannya dengan data kependudukan, bila data kependudukan akurat serta terkini  maka  DPT  tidak  menjadi  permasalahan.  DPT  tersebut  hal  mudah, cukup  scan  KK  setiap  penduduk  kemudian  akan  didapatkan  DPT  yang akurat.  Hal  tersebut  tentu  memerlukan  perhatian  seluruh  pihak  (stake holder).
Gambar 1. Koordinasi Awal PKM di Dinas Dukcapil Kab. Ponorogo
Sistem  informasi  kependudukan  yang  handal,  terkini,  akurat  harus dimaksimalkan.  Adanya  teknologi  sekarang  ini,  tentunya  hal  tersebut  tidak lagi  menjadi  permasalahan  yang  sulit  untuk  negara  kita.  Bila  kita menciptakan  sistem  informasi  yang  terintegrasi,  maka  kita  bisa  mengolah data  kependudukan  dengan  akurat  maupun  cepat.  Misalnya,  jika  Komisi Pemilihan  Umum  memerlukan  data  DPT,  cukup  minta  ke  Dinas  Dukcapil guna  memperoleh  data  terkini.  Tidak  sulit  sebab  semua  elemen  saling mendukung.
Tabel 2. Hasil survei awal dan gambaran dari mitra saat kegiatan Mitra Hasil Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo  menyambut  baik  program  yang  telah  di  tawarkan dengan tema kegiatan Membangun Gerakan Sadar dan Tertib Administrasi  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  melalui Pendampingan  Penerbitan  Identitas  Kependudukan  Digital (IKD)/  ID  Digital  yang  akan  diselenggarakan  oleh  Prodi  Ilmu Administrasi  Negara  Universitas  Merdeka  Malang  Kampus Ponorogo.
Nomor  KTP  kita  bisa  digunakan  untuk  nomor  unik  bagi  beberapa kepentingan,  seperti  administrasi  pajak  kendaraan  bermotor,  pajak penghasilan,  kepemilikan  rumah,  serta  lainnya.  Dengan  mengintegrasi  data secara  nasional,  lalu  tidak  akan  terjadinya  individu  yang  mempunyai  KTP ganda.  Sebab  kita  akan  mempunyai  ID  unik  yang  bisa  dipergunakan  di seluruh Indonesia. Jika kita berpindah antar wilayah di Indonesia, kita hanya perlu  mendaftar  ke  dinas  kependudukan  terdekat.  Dinas  kependudukan
tersebut kemudian akan melakukan pembukaan database kependudukan kita dan mengubah alamat rumah agar data kependudukan kita segera terupdate. Tentunya hal tersebut amat efektif bila kita melakukannya secara konsisten. Gagasan  pembentukan  sistem  administrasi  yang  bisa  menangani  semua permasalahan  kependudukan,  mencakup  pengelolaan  data  informasi kependudukan,  pencapil,  dafduk,  layak  mendapat  perhatian  guna mewujudkan.  Terwujudnya  sebuah  sistem  yang  baik  amat  diinginkan masyarakat.  Sejak  kemerdekaan  hingga  saat  ini  permasalahan  pengelolaan kependudukan seolah-olah saling tumpang tindih, tidak adanya kaitan pada pengelolaan  antar  keberadaan  penduduk  dan  kebutuhan  lainnya  yang sebenarnya bertumpu pada jumlah penduduk.
Gambar 2. Kegiatan di Mall Pelayanan Publik Dinas Dukcapil Table 3. Hasil survei awal dan gambaran dari mitra saat kegiatan
Mitra Hasil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Ponorogo Masih  banyaknya  Permasalahan-permasalahan  tentang data  kependudukan,  dikarenakan  masih  rendahnya kesadaran masyarkat terhadap akurasi data kependudukannya.  Misalnya  data  pendidikan  masih banyak belum di update berdasarkan pendidikan terakhir, nama  tidak  sama  dengan  dokumen-dokumen  yang  miliki, dan  masih  banyak  lagi  permasalahan  terkait  data kependudukan  yang  selama  ini  di  temui  dalam  pelayanan di dinas Dukcapil. Dengan Program kerja sama ini harapan dari  pengabdi  bisa  membantu  mengurangi  permasalahan yang  mitra  keluhkan  sehingga  data  kependudukan semakin valid dan update. Walaupun  selama ini  Dinas Dukcapil Kabupaten Ponorogo melalui  Kecamatan,  Desa/Kelurahan  dan  RT/RW  tidak henti-hentinya telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait adminduk dan apa lagi  saat  ini  adanya  inovasi  baru  terkait  Digital  ID  tetapi masih belum menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sebagaimana  dalam  penelitian  Listiyono  et  al.  (2021)  tentang Implementasi  Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi  dalam  percepatan kepemilikan  akta  kelahiran  di  Kabupaten  Langkat  pada  umumnya  belum optimal,  dilihat  dari masyarakat  sebagai  sasaran  dari  kebijakan  GISA  belum sepenuhnya  berperan  aktif  dalam  melaporkan  peristiwa  kelahiran  secara sadar.  Pencapaian  target  kepemilikan  akta  kelahiran  masih  di  bawah  target nasional. Kendala/Hambatan yang timbul dalam Implementasi GISA, terletak pada  tahap  sumber  daya,  sarana  dan  prasarana,  struktur  birokrasi.  Aparat Dinas  hanya  melalukan  sosialisasi  GISA  terhadap  Camat  dan  Kepala
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(4), 2023, 409-419 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/3323 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3323
Desa/Lurah,  sehingga  penyampaian  informasi  belum  diterima  sepenuhnya oleh masyarakat serta tidak ada kegiatan rapat rutin terkait kebijakan GISA.
Selanjutnya  Limbong  (2022)  dalam  penelitiannya  mengenai  Evaluasi Program  Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi  Kependudukan  (GISA)  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sibolga  belum  terpenuhi dengan  baik.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih  terdapat  kekurangan  dalam pelaksanaan  evaluasi  program  GISA  di  Kota  Sibolga.  Semua  lapisan masyarakat harus menyadari pentingnya dokumen administrasi kependudukan,  tidak  hanya  masyarakat  menengah  ke  bawah,  tetapi  juga masyarakat  menengah  ke  atas.  Kesadaran  masyarakat  turut  memberikan manfaat optimal dalam pencatatan kependudukan (Ardhani, 2023).
Sosialisasi GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi) melalui Grup WhatsApp  Ibu-Ibu  PKK  RT  005  RW  001  Kelurahan  Krobokan,  Kecamatan Semarang  Barat,  Kota  Semarang  telah  membuktikan  bahwa  pemahaman masyarakat  mengenai  program  GISA  baik,  mengingat  mayoritas  penduduk telah  memiliki  dokumen  kependudukan,  meski  beberapa  penduduk  masih belum melakukan pembaharuan terhadap data-data administrasi kependudukan  mereka.  Ketercapaian  dari  hasil  penyuluhan  dinilai  telah cukup baik, mengingat pasca dilaksanakannya kegiatan penyampaian materi, terdapat  warga  yang  secara  langsung  melakukan  kegiatan  konsultasi mengenai  masalah  kependudukan  mereka.  Di  sisi  lain,  secara  kumulatif, terbukti  berdasarkan  evaluasi  yang  telah  dilaksanakan  bahwa  terdapat pemahaman  peserta  penyuluhan  mengenai  peningkatan  tujuan  program GISA,  manfaat  turut  mengimplementasikan  program  GISA,  urgensi  dari program  sadar  kepemilikan  dokumen  kependudukan,  radar  pemutakhiran data kependudukan, dan sadar pemanfaatan data kependudukan (Atikasari & Karsinah, 2022).
Penerapan  SIAK  tentang  pengelolaan  KTP-El  belum  maksimal,  karena masih ada beberapa kendala dan belum memiliki Peraturan Khusus di kantor kecamatan  Kota Medan  Baru  Kota Medan,  sehingga  ada  masih  banyak  yang perlu  dibenahi  Ini  ditinjau  dari  4  model  implementasi  kebijakan  menurut Edward  III,  yaitu  komunikasi,  disposisi  /sikap,  sumber  daya,  dan  struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, peneliti juga mendapatkan pemahaman baru bahwa dalam penerapan SIAK pada manajemen layanan negara KTP-El yang baik  tetapi  akan  menjadi  aparatur  yang  baik  tidak  hanya  menjalankan kegiatan  administrasi  kependudukan,  tetapi  juga  perlu  memperhatikan  dan peduli untuk kebutuhan publik (Purba et al., 2019).

## 1.  Administrasi Kependudukan (adminduk)
Semua  penduduk  diwajibkan  melaporkan  kejadian  kependudukan maupun  penting  yang  terjadi  pada  lembaga  pelaksana.  Karena,  semua kejadian  penting  yang  terjadi  memberikan  akibat  pada  perubahan  ataupun penerbitan data di KK, KTP, serta Surat Keterangan Kependudukan yang lain yang  mencakup  perubahan  alamat,  pindah  datang,  ataupun  status  tinggal terbatas  menjadi  tinggal  tetap.  Dengan  demikian  adminduk  merupakan sekumpulan  kegiatan  penataan  juga  penertiban  pada  penerbitan  data kependudukan  dan  dokumen  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan sipil,  pengelolaan  informasi  administrasi  kependdukan  dan  penadayagunaan hasil untuk layanan publik maupun pembangunan di segala bidang.
Dokumen Kependudukan  pada dasarnya mencakup  biodata kependudukan,  KTP,  Surat  Keteranga  Kependudukan,  KK,  Akta  Pencatatan Sipil  dan  lainnya.  Dokumen  Kependudukan  ialah  dokumen  resmi  yang
Dendy Eta Mirlana, Sunarso, Abdul Halim, Abu Kusno Sahuti, Aulia Zalzabela Widyaningsih, Uswatun Khasanah
Membangun Gerakan Sadar dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dikeluarkan  lembaga  penyelenggara  yang  berkekuatan  hukum  menjadi  alat bukti  autentik  yang  didapatkan  melalui  layanan  pencatatan  sipil  dan pendaftaran  penduduk.  Administrasi  kependudukan  (adminduk)  adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data  Kependudukan  melalui  Pendaftaran  Penduduk,  Pencatatan  Sipil, pengelolaan  informasi  administrasi  kependudukan  serta  pendayagunaan hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan  pembangunan  sektor  lain  (Ardhani, 2023).
Gambar 3. Suasana Kegiatan PKM dalam Pendampingan Penerbitan dan Aktivasi IKD Kegiatan  diatas  adalah  dalam  rangka  Pendampingan  Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD)/ ID Digital yang pesertanya terdiri dari Dosen,  Tendik,  Mahasiswa-mahasiswi  PDKU  Ponorogo,  Guru  dan  TU  SMA Merdeka  Ponorogo.  Dengan  kegiatan  ini  semua  peserta  bisa mengakses  data kependudukannya  secara  Digital,  dan  bisa  mencetak  secara  mandiri  terkait KK  dan  KTP,  selain  itu  penduduk  dapat  mengetahui  apakah  data kependudukannya  sudah  terupdate  atau  belum,  jika  belum  segera  untuk mengupdate  data-datanya  sehingga  akan  di  peroleh  data  kependudukan semakin up date dan valid.
Tabel 1. Data Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Keterangan Jumlah Dosen, Tendik, Mahasiswa, Guru dan TU SMA Merdeka 200
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(4), 2023, 409-419 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/3323 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3323
Dalam  punyuluhan  dan  sosialisasi  ini,  banyak  peserta  menanyakan permasalahan  perbedaan  data  kepedudukan  dengan  data  indentitas  yang lain.  Permasalahan  tersebut  diantaranya,  permasalahan  beda  nama  antara dokumen  kependudukan  misalnya  KTP,  KK,  Akta  Kelahiran,  Surat  Nikah dengan  dokumen  lainnya  yang  dipunyai  misalnya  ijazah.  Pemasalahan  yang sering  ditemukan  dalam  pelayanan  adminiduk  masih  banyaknya  data pendidikan  yang  masih  belum  di  update  berdasarkan  pendidikan  terakhir, nama tidak sama dengan dokumen-dokumen yang miliki, dan masih banyak lagi  permasalahan  lainya  seperti  penduduk  usia  lanjut  yang  masih menggunakan  nama  tua  dan  biasanya  dulunya  gunakan  sesudah  menikah, hal  ini  yang  mengakibatkan  beberapa  masalah  untuk  pengurusan  dokumen kependudukannya.

## 2.  Output Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pelayanan adminduk di Indonesia saat ini terdapat kurang lebih ada 22 output pelayanan yang terbagi ke dalam tiga jenis, yakni berupa kartu, akta, dan  Surat.  a).  Output  dalam  bentuk  kartu  adalah  KIA,  KK,  KTP-el,  KIA,  KK, dan  lainnya.  b).  Output  yang  berupa  akta  di  antaranya  merupakan  akta perkawinan,  akta  kematian,  akta  pengakuan  anak,  akta  kelahiran,  akta perceraian  serta  lain-lain.    c).  sedangkan  output  yang  berupa  surat  yaitu surat keterangan pindah, surat keterangan kependudukan serta lain-lain.
Pelayanan  di  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  terdiri  dari  pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan Kependudukan yakni KTP-el, KK,  penerbitan  dan  perubahan  biodata  kependudukan,  pindah  keluar  dan datang antar kabupaten/kota, propinsi dan luar negeri. Sedangkan pelayanan pencatatan  sipil  yakni  pencatatan  pernikahan  dan  perceraian,  pencatatan kelahiran,  pencatatan  pengakuan,  pencatatan  kematian,  pencatatan perubahan  Nama  kewarganegaraan,  pengangkatan  anak,  kejadian  penting lainnya.
Pelayanan  adminduk  yang  dapat  dilayani  di  kecamatan  yakni perekaman  dan  aktivasi  KTP-el,  penerbitan  KK,  perubahan  biodata kependudukan  selain  (tanggal,  bulan  dan  tahun),  entry  data  anak  di  bawah satu  tahun,  pindah  keluar  dan  datang  antar  (kecamatan,  desa/kelurahan, RT/RW), peloporan kematian.

## Simpulan dan Tindak Lanjut
Secara  umum,  kegiatan  berlangsung  dengan  baik.  Peserta  mengikuti dengan  antusias  untuk  memahami  materi  yang  disampaikan  dengan  tema membangun gerakan sadar dan tertib adminduk, penjelasan terkait prosedur dalan  pelayanan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  serta pendampingan pembuatan Identitas Kependudukan Digitas (IKD) atau Digital ID. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, penyelenggaraan sepereti ini  perlu  dilaksanakan  secara  berkelanjutan  agar  khalayak  yang  dituju  atau masyarakat  benar-benar  terbangun  akan  kesadaranya  untuk  tertib administrasi  dalam  bidang  kependudukan  dan  pencetatan  sipil,  selain  itu peserta  faham  dan  mengetahui  prosedur  guna  melakukan  pengurusan dokumen  administrasi  kependudukan  dan pencatatan  sipil  kemudian  secara mandiri  mengurus  administrasi  kependudukannya  tanpa  melalui  pihak  lain, sebab  biaya  pelayanan  untuk  mendapatkan  dokumen  Adminduk  adalah gratis, pengurusannya juga mudah dan cepat.
Dendy Eta Mirlana, Sunarso, Abdul Halim, Abu Kusno Sahuti, Aulia Zalzabela Widyaningsih, Uswatun Khasanah
Membangun Gerakan Sadar dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Daftar Pustaka
Anggara, S. (2012) Perbandingan Administrasi Negara . Bandung: CV Pustaka. Ardhani,  N.  P.  (2023) Kenali  Manfaat  dan  Pentingnya  Tertib  Administrasi Kependudukan , Disdukcapil Surabaya . Available at: https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/06/12/kenali-manfaat-dan- pentingnya-tertib-administrasi-kependudukan/  (Accessed:  17  October 2023).
Ardyati,  R.,  Sri  Wahyuningsih  Yulianti  and  Resti  Dian  Luthviati  (2023) ‘Pengaruh  Media  Sosial  Terhadap Tingkat  Kesadaran  Masyarakat Tentang  Administrasi  Kependudukan  Sebagai  Upaya  Mendukung Program Gisa’, EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan , 1(2).
Atikasari,  H.  and  Karsinah,  K.  (2022)  ‘Urgensi  Gerakan  Indonesia  Sadar Administrasi  (  GISA  )  guna  Mewujudkan  Birokrasi  Ideal’, Bina  Desa , 4(1), pp. 149 – 156.
Fadhil,  M.  and  Ilham,  M.  (2019)  ‘Peranan  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalisasi Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar  Administrasi  Kependudukan  (Gisa)  Di  Kota  Bandung  Provinsi Jawa Barat’, Februari , 1(1), pp. 1 – 20. Hardiyansyah  (2018) Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Hayat (2017) Manajemen Pelayanan Publik . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kementerian  Dalam  Negeri  RI  (2018)  ‘Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
470/837/SJ  Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan’. Kementerian Dalam Negeri RI (2019) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun  2019  tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Secara Daring .
Kementerian  Dalam  Negeri  RI  (2022)  ‘Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  72  Tahun  2022  tentang  Standar  dan Spesifikasi  Perangkat  Keras,  Perangkat  Lunak,  dan  Blangko  Kartu Tanda  Penduduk  Serta  Penyelenggaraan  Identitas  Kependudukan Digital’.
Limbong,  L.  V.  S.  (2022)  ‘Evaluasi  Program  Gerakan  Indonesia  Sadar
Administrasi  Kependudukan  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan’, Profesional , 9(2), pp. 393 – 404. Available at: https://103.81.100.214/handle/123456789/29475. Listiyono,  L.,  H umaizi,  H.  and  Kusmanto,  H.  (2021)  ‘Implementasi  Program Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi  dalam  Percepatan  Kepemilikan Akta  Kelahiran  Usia  0- 18  Tahun’, Perspektif ,  10(2),  pp.  352 – 370.  doi: 10.31289/perspektif.v10i2.4469.
Mirlana,  D.  E.  (2019)  ‘Pelayanan  Publik  yang  Baik  dan  Berkualitas  serta Membahagiakan  dalam  Bidang  Administrasi  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil di Indonesia’, 22 Jurnal Ekonomika , 12(1), pp. 20 – 26. Mirlana, D. E. (2022) ‘Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Era New Normal di Dinas  Kepe ndudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ponorogo’, Mediasosian ,  06(01),  pp.  122 – 142.  Available  at:  https://ojs.unik- kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/2384.
Pemerintah  Indonesia  (2009) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik . Pemerintah RI (1945) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(4), 2023, 409-419 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/3323 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3323
1945 .
Pemerintah  RI  (2013) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2013  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan . Pemerintah  RI  (2019) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun  2019  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  Sebagaimana  Telah  Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 T entang  Administrasi
Kependudukan.
Purba,  J.  F. et  al. (2019)  ‘Implementation  of  the  Population  Administration information system in electronic Resident card management’, Perspektif , 8(2), pp. 77 – 83. Undang-Und ang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (2009) ‘Pelayanan Publik’. Jakarta, Indonesia.