Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Terakreditasi Jurnal Sinta 5, Volume 18 Nomor 2, Mei 2022 : 355 - 366

## STRATEGI PENATAAN RUANG BERBASIS MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DANAU TONDANO KABUPATEN MINAHASA

## COMMUNITY-BASED SPATIAL PLANNING STRATEGY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LAKE TONDANO, MINAHASA DISTRICT
Elro Sorongan (1) , Denny Karwur (2) , Johny A. F. Kalangi (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi : gryngan@gmail.com Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : 16 Maret 2022 Disetujui diterbitkan : 28 Mei 2022

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  community-based  spatial  planning  strategies  in  the  sustainable development  of  Lake  Tondano,  Minahasa  Regency.  The  method  used  in  this  study  is  a  quantitative descriptive method which aims to describe the systematics, accuracy, accuracy, conditions and potentials including spatial problems in the management of sustainable development of Lake Tondano in Minahasa Regency. The sample used in this study amounted to 30 people with a sampling technique that is purposive sampling. Data collection was carried out by means of interviews, questionnaires and documentation which were analyzed using SWOT analysis, namely identifying external factors and internal factors regarding community-based spatial planning in the sustainable development of Lake Tondano in Minahasa Regency. The results of this study indicate that in the spatial planning process for the sustainable development of Lake Tondano in Minahasa Regency, there is no policy or local government regulation that specifically regulates  it.  The  priority  strategy  in  order  to  organize  community-based  space  in  the  sustainable development of Lake Tondano, Minahasa Regency is to formulate a policy on spatial planning for saving and managing Lake Tondano.
Key Words: Spatial Planning; Sustainable Development; Lake Tondano

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  strategi  penataan  ruang  berbasis  masyarakat  dalam pembangunan  berkelanjutan  Danau  Tondano  Kabupaten  Minahasa.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kuantitatif  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  sistematika, kecermatan, keakuratan, tentang kondisi serta potensi termasuk permasalahan tata ruang dalam pengelolaan pembangunan  berkelanjutan  Danau  Tondano  di  Kabupaten  Minahasa.  Sampel  yang  digunakan  pada penelitian  ini  berjumlah  30  orang  dengan  teknik  pengambilan  sampel  yaitu  purposive  sampling. pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  kuisioner  dan  dokumentasi  yang  dianalisis menggunakan analisis SWOT yaitu mengidentifikasi faktor eksternal dan faktor internal tentang penataan ruang  berbasis  masyarakat dalam  pembangunan  berkelanjutan  Danau  Tondano  di  Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam proses penataan ruang untuk pengembangan berkelanjutan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa belum ada kebijakan atau Peraturan Pemerintah Daerah secara spesifik mengaturnya. Strategi prioritas dalam rangka untuk menata ruang berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa yaitu dengan merumuskan kebijakan tentang penataan ruang penyelamatan dan pengelolaan Danau Tondano.
Kata Kunci: Penataan Ruang; Pembangunan Berkelanjutan; Danau Tondano
Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat..……………………….….(Elro Sorongan, Denny Karwur, Johny Kalangi)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pertumbuhan  dan  perkembangan  suatu wilayah pada dasarnya berubah seiring berjalannya waktu.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  terjadinya pembangunan  yang  sangat  cepat  dan  pesat sehingga  menuntut  pemerintah  untuk  membuat tindakan  antisipasi  terhadap  perubahan  yang berjalan  serta  dampak  yang  menyertai  perubahan tersebut.  Perkembangan  wilayah  diikuti  oleh peningkatan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi serta pemanfaatan dan fasilitas pendukung di mana dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  kegiatan penataan ruang terutama dalam aspek perencanaan ruang  untuk  mengantisipasi  segala  bentuk Kecenderungan perkembangan yang terjadi.
Oleh  sebab  itu  tata  ruang  membutuhkan perencanaan  dimana  peran  perencanaan  sangat dibutuhkan  dalam  menciptakan  kondisi  yang seimbang dan berkesinambungan antara kebutuhan serta ketersediaan yang mencakup aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah  ditetapkan.  Dalam  perencanaan  tersebut terdapat unsur-unsur yang perlu untuk diperhatikan yang  meliputi  unsur keinginan  dan  cita-cita;  unsur tujuan  dan  motivasi;  unsur  sumber  daya  (alam, manusia,  modal  dan  informasi);  unsur  upaya  hasil guna dan daya guna; serta unsur ruang dan waktu.
Penataan  ruang  diatur  dalam  peraturan pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2021  tentang  penyelenggaraan  penataan  ruang.  Di mana dalam peraturan pemerintah tersebut pengaturan penataan ruang diselenggarakan bertujuan  untuk  mewujudkan ketertiban  dalam penyelenggaraan  penataan  ruang;  memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawab  serta  hak  dan  kewajiban  dalam penyelenggaraan penataan ruang serta mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  pemangku kepentingan  dalam  penyelenggaraan  penataan ruang.  Pengaturan  penataan  ruang  dilakukan melalui penyusunan dan penetapan pedoman yang memuat  norma  standar  prosedur  dan  kriteria bidang penataan ruang.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, penataan ruang menyangkut  juga  dalam  penataan  wilayah termasuk  dalam  proses penyelamatan  danau  yang berada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia  nomor  60  tahun  2021  tentang penyelamatan  danau  prioritas  nasional.  Hal tersebut dikarenakan Danau merupakan bagian dari ekosistem  sumber  daya  air  sumber  air  yang memiliki nilai ekonomis ekologis, sejarah, budaya dan  hubungan  yang  erat  dengan  kehidupan masyarakat  di  Indonesia.  Hal  ini  juga  dilakukan dikarenakan  kondisi  beberapa  danau  di  Indonesia saat  ini  telah  mengalami  tekanan  dan  degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau,  penurunan  kualitas  air,  penurunan  sumber daya alam dan keanekaragaman hayati peningkatan erosi atau sedimentasi pendangkalan dan punahnya jenis  biota  endemik,  yang  menjadi  ancaman  bagi kelestarian  fungsi  danau  dan  mengakibatkan kerugian bagi kehidupan masyarakat. Penyelamatan Danau diperlukan untuk percepatan pengendalian  kerusakan,  menjaga,  memulihkan, dan  mengembalikan  kondisi  dan  fungsi  danau, perlu dilakukan koordinasi sinergi sinkronisasi dan harmonisasi  antar  kementerian  dan  lembaga  serta pemerintah  daerah  serta  pemangku  kepentingan secara terpadu melalui penyelamatan danau.
Salah  satu  danau  yang  menjadi  prioritas nasional dalam  proses  penyelamatan  yaitu  Danau Tondano yang berada di Kabupaten Minahasa. Danau Tondano  yang  berada  di  Kabupaten  Minahasa terletak  di  wilayah  provinsi  Sulawesi  Utara  yang tentunya  memiliki  aturan  tentang  penataan  ruang. Dalam  peraturan  daerah  provinsi  Sulawesi  Utara Nomor  1  Tahun  2014  tentang  rencana  tata  ruang wilayah provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2034 menjelaskan  bahwa  perencanaan  penataan  ruang wilayah  merupakan  arahan  lokasi  investasi Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama  dengan  masyarakat  serta  dunia usaha  yang  meliputi  struktur  ruang,  pola  ruang serta  pedoman  pengendalian  pemanfaatan  ruang wilayah  di  provinsi  Sulawesi  Utara  sebagai penjabaran  dari  strategi  dan  arahan  kebijakan pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
Penataan  ruang  merupakan  suatu  sistem proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  di  mana penataan ruang provinsi bertujuan untuk mewujudkan  Provinsi  Sulawesi  Utara  sebagai pintu  gerbang  Indonesia  ke  kawasan  Asia  Timur dan  Pasifik  yang  nyaman  aman,  produktif  dan berkelanjutan  dengan  berbasis  pada  kelautan perikanan, pariwisata, dan pertanian yang berdaya saing  serta  mengutamakan  pembangunan  yang berwawasan lingkungan.
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Terakreditasi Jurnal Sinta 5, Volume 18 Nomor 2, Mei 2022 : 355 - 366
Pelaksanaan  penataan  ruang  sebagai bagian  dari  perencanaan  pembangunan  daerah dikarenakan  sebagai  suatu  arahan  dan  batasan dalam kegiatan pembangunan dimana pembangunan  yang  dilakukan  di  suatu  wilayah provinsi maupun kabupaten masih sering dilakukan  tanpa  mengikuti  rencana  tata  ruang sehingga  tidak mempertimbangkan  daya  dukung lingkungan  dan  memperhatikan  kerentanan  wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Rencana pembangunan yang semula diharapkan dalam jangka panjang  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi suatu daerah atau wilayah namun banyak yang tidak tercapai karena tidak adanya dukungan dari sumber daya  alam  dan  daya  dukung  lingkungan  demi terwujudnya  kegiatan  pembangunan  daerah  titik pemanfaatan  ruang  seharusnya  dilakukan  dengan pengelolaan  kegiatan  pembangunan  yang  dapat menjaga  keseimbangan  antara  pemanfaatan, keberlanjutan, ketersediaan keberadaan dan kegunaan  sumber  daya  alam  serta  lingkungan hidup  dengan  tetap  menjaga  fungsi  daya  dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan masa kini tanpa mengurangi peluang perkembangan di masa depan yang tentunya menitikberatkan terhadap perkembangan dengan memperhatikan masyarakat sekitar.
Salah satu kebijakan penataan ruang yaitu pada  peningkatan  fungsi  ruang  pada  kawasan dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya, aksesibilitas  pemasaran  produksi  dan  kualitas sumber  daya  manusia  serta  bertujuan  untuk meningkatkan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan dan  pengembangan  penataan  ruang  berdasarkan potensi-potensi  yang  dimiliki.  Penataan  ruang  ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat, di mana keberlanjutan terhadap pembangunan yang dilakukan  secara  terus-menerus  harus  melibatkan masyarakat  dimana masyarakat  merupakan  motor penggerak yang dapat membantu dan bekerjasama dengan pemerintah untuk pembangunan dalam hal penataan ruang khususnya Danau Tondano.
Oleh sebab itu dalam proses pembangunan yang  dilakukan  dengan  penataan  ruang  yang melibatkan  masyarakat  dalam  pembangunan berkelanjutan Danau Tondano, dibutuhkan strategi yang bertujuan untuk menata ruang yang berada di lingkungan  Danau  Tondano  yang  mencakup ekosistem, air, serta danau itu sendiri agar nantinya
pemanfaatan  tersebut  dapat  bermanfaat  terutama bagi masyarakat sekitar dan dapat menjadi sarana pariwisata  untuk  menunjang  Pendapatan  Asli Daerah  khususnya  Kabupaten  Minahasa  dari pengelolaan penataan ruang dalam hal pembangunan berkelanjutan Danau Tondano yang berbasis masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas,  Danau  Tondano  menjadi  salah satu  prioritas  program  pemerintah  dalam  rangka penyelamatan danau sehingga dibutuhkan strategi atau langkah-langkah khusus untuk penataan ruang khususnya  pembangunan  berkelanjutan,  Oleh sebab  itu  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul: “Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa”.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah bagaimana strategi penataan ruang berbasis masyarakat  dalam  pembangunan  berkelanjutan danau Tondano Kabupaten Minahasa?. Berdasarkan latar  belakang  masalah  dan  rumusan masalah  yang  telah  diuraikan  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisa  strategi  penataan ruang  berbasis  masyarakat  dalam  pembangunan berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya pembangunan  dan  menjadi  bahan  referensi  ilmu pengetahuan  dalam  penerapan  ilmu  pengetahuan yang  berhubungan  dengan  penataan  ruang khususnya danau Tondano.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas, rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah bagaimana strategi penataan ruang berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan danau Tondano Kabupaten Minahasa?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi penataan ruang berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa.

## Manfaat Penelitian
Adapun  penelitian  yang  dilakukan  hendak memberikan  suatu  manfaat  baik  secara  Teoritis maupun Praktis.
Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat..……………………….….(Elro Sorongan, Denny Karwur, Johny Kalangi)
1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah  ilmu  pengetahuan  khususnya  dalam bidang  pengelolaan  sumber  daya  pembangunan dan  menjadi  bahan  referensi  ilmu  pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan yang berhubungan  dengan  penataan  ruang  khususnya danau Tondano.
2. Manfaat Praktis Memberikan arah pijakan dalam menentukan  perencanaan,  kelembagaan,  dan regulasi, serta sinergitas antar pemangku kepentingan  tingkat  Pusat  dan  daerah    terkait Strategi Penataan Ruang dalam tata-kelola Danau Tondano berkelanjutan, berupa penyusunan kebijakan Penataan Ruang Danau Tondano dalam bentuk  usulan  dari  Pemerintah  Daerah  Provinsi Sulawesi  Utara  melalui  penyusunan  Rancangan Peraturan  Daerah  tentang  Tata  Kelola  Danau Tondano Kabupaten Minahasa.

## METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten  Minahasa,  Kabupaten  Minahasa. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  kurang  lebih  3 (tiga) bulan, yang dimulai dari proses penyusunan proposal, proses pembimbingan, penelitian lapangan,  analisis  data  hasil  penelitian,  penyajian hasil  penelitian  dan  ujian  hasil  penelitian  dalam bentuk karya ilmiah tesis.
Rancangan Penelitian penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan mengumpulkan  data-data  yang  dibutuhkan  untuk penelitian.  Penelitian  kualitatif  bermaksud  untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan tentang pokok  penelitian  sesuai  dengan  pandangan  dari peneliti  dimana  penelitian  kualitatif  berhubungan dengan  ide  persepsi,  pendapat,  kepercayaan terhadap subjek penelitian yang tidak dapat diukur dengan angka (Basuki, 2006). Sedangkan penelitian
kuantitatif digunakan untuk menganalisis  fokus  data-data  yang  diperoleh berupa  angka-angka  yang  selanjutnya  diolah menggunakan metode statistik yang diperoleh dari sampel penelitian.
Variabel dan Definisi Operasional Penelitian Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Strategi  Penataan  ruang,  sistem  proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan  ruang  dalam  pembangunan berkelanjutan  Danau  Tondano  dengan memperhatikan  faktor  pendukung  dan penghambat 2. Pembangunan berkelanjutan
Danau
Tondano, langkah strategi yang diambil oleh pembuat  kebijakan  untuk  membangun Danau Tondano secara berkelanjutan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu seluruh  pihak  yang  berkaitan  dengan  penataan ruang  danau.  Teknik  pengambilan  sampel, diperoleh menggunakan teknik purposive sampling yaitu  teknik sampling non-random dimana  peneliti  menentukan  pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus dan permintaan  lokasi  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan  penelitian.  Dalam  penelitian  ini diperoleh  30  sampel  termasuk  dengan  yang diwawancarai diberikan kuesioner.

## Sumber Data dan Jenis Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
a. Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  informan  serta  responden melalui daftar kuesioner yang diajukan kepada responden  guna  memperoleh  data  tanggapan responden mengenai faktor strategis eksternal dan faktor strategis internal.
b. Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Kabupaten Minahasa,  Balai  Sungai  Sulawesi  I  yang berkedudukan  di  Kota  Manado  Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa, Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa, Dinas Pekerjaan Umum/Penataan Ruang Kabupaten Minahasa, dan  kelompok  masyarakat  peduli  Danau Tondano  yang  daerah  pemukiman  sekitar maupun  yang  tinggal  di  luar  Danau  Tondano Kabupaten Minahasa.
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Terakreditasi Jurnal Sinta 5, Volume 18 Nomor 2, Mei 2022 : 355 - 366

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara,  FGD,  kuesioner  dan  dokumentasi untuk  memperoleh  data  –  data  kualitatif.  Data kuantitatif  diperoleh  dengan  cara  kuesioner, melalui  Data  EFAS  dan  IFAS  yang  diperoleh sebelumnya,  selanjutnya  dibuatkan  kuesioner atau matriks  Faktor  Strategi  Eksternal  (peluang dan  ancaman)  serta  Faktor  Strategi  Internal (kekuatan  dan  kelemahan)  dalam  bentuk  tabel dengan  memberi  bobot,  rating  dan  skor  pada masing-masing  faktor  strategi.  Kuesioner  yang dimaksud,  yaitu  melalui  teknik  pengumpulan data  yang  dilakukan  dengan  cara  memberi seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis kepada  responden  untuk dijawab  menggunakan skala likert dan dokumentasi.

## Teknik Analisa Data
Analisa  data  dibagi  sesuai  dengan pendekatan  yang  diambil  yaitu  pendekatan kualitatif  dan  pendekatan  kuantitatif.  Menurut Miles  dan  Huberman  (1992),  analisis  kualitatif terdiri  dari  teknik  analisa  data  terdiri  tahap reduksi  data,  display  data  dan  kesimpulan  atau verifikasi.  Untuk  analisa  data  kuantitatif menggunakan analisis SWOT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Obyek Penelitian
Kabupaten  Minahasa  memiliki  luas wilayah sebesar 121,043.31 ha yang terdiri dari 25
Kecamatan titik Kecamatan Tombariri/Tombariri  Timur  memiliki  luas wilayah  terbesar  yaitu  15,840.89  ha  sedangkan Kecamatan Kawangkoan memiliki luas wilayah terkecil yaitu 1,325.21 ha. Kabupaten Minahasa merupakan  salah  satu  daerah  yang  ada  di Sulawesi  Utara  dengan  letak  daerah  menurut garis  lintang  dan  bujur  adalah  1 0 22’  44” LU/124 0 33’52”  BT  ke  1 0 01’11”  LU/  124 0 54’ 45”  BT  ke  125 0 04’  21’  BT/  1 0 20;  25”  LU. Kabupaten  Minahasa  pada  umumnya  berbukit, bergunung,  dan  dataran  yang  agak  luas  hanya sekitar Danau Tondano. Batas wilayah kabupaten Minahasa terdiri dari:
a. Sebelah  utara  dengan  Kabupaten  Minahasa Utara;
b. Sebelah timur dengan laut Maluku;
c. Sebelah  selatan  dengan  Kabupaten  Minahasa Tenggara;
d. Sebelah barat dengan laut Sulawesi..
e. Pada  bagian  tengah  wilayah  kabupaten Minahasa terdapat wilayah kota Tomohon
Danau Tondano menjadi sumber kehidupan  bagi  masyarakat  yang  ada  di  sekitar dan  serta  menjadi  objek  pariwisata.  Danau Tondano adalah danau terluas di provinsi Sulawesi Utara,  Indonesia.  Dana  Tondano  berada  di  antara pegunungan  lembean,  gunung  Kaweng,  Bukit Tampusu  dan  gunung  Masarang.  Danau  Tondano dilingkari dengan jalan provinsi dan menghubungkan  Kota  Tondano  ke  Kecamatan Tondano Timur Kecamatan Eris, kecamatan kakas, kecamatan  Remboken  dan  Kecamatan  Tondano Selatan.  Danau  Tondano  merupakan  danau penghasil ikan tawar di mana luas Danau Tondano mencapai  4.278ha/42,78 km³,  dan  terdapat  pulau kecil  bernama  Likri  (depan  desa  Tandengan  satu kecamatan Eris) dan pulau babi, dinamakan pulau babi karna setiap kali ombak menerpa salah satu bagian di pulau itu, selalu terdengar suara seperti seekor babi yang berteriak.

## Hasil Analisis
Kondisi  wilayah  Danau  Tondano  sangat kompleks ditinjau dari aspek pengelolaan sumber daya  dan  lingkungan  terutama  dihubungkan dengan  kegiatan  pengembangan  pembangunan kepariwisataan  yang  berkelanjutan.  Potensi- potensi  yang  dimiliki  oleh  Danau  Tondano sangatlah  baik,  unik,  karena  apabila  tidak dilindungi  sangat  berpotensi  konflik  baik  antar warga  masyarakat  yang  berdomisili  di  sekitar Danau Tondano.
Penataan guna penyusunan suatu kebijakan  penataan  ruang  dan  pelaksanaan pengelolaan secara berkelanjutan Danau Tondano menjadi fokus dalam penelitian ini yang dilakukan di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan  sampel  pegawai  pemerintah  dan masyarakat Kabupaten  Minahasa  berjumlah  30 orang.  Sebagai  responden  termasuk  tim  pakar dalam  hal  ini  Pegawai  pemerintah  kabupaten, pemerintah  desa  dan  masyarakat  peduli  Danau Tondano.
Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat..……………………….….(Elro Sorongan, Denny Karwur, Johny Kalangi)
Hasil  analisis  atau  kajian  faktor  eksternal dan  internal  ditujukan  untuk  mengetahui existing condition ( kondisi  saat  ini)  dari  aspek  sumber daya  alam,  sosial  ekonomi,  pendanaan,  hukum dan  kelembagaan  baik  dalam  dan  luar  dari pengelolaan Danau Tondano Kabupaten Minahasa.  Faktor-faktor  eksternal  dan  internal ini  diidentifikasi  berdasarkan  hasil  wawancara dan  pengisian  kuesioner  oleh  responden  yang memiliki  kompetensi  di  bidangnya  masing- masing  berkaitan  dengan  danau.  Responden  yang terlibat  terdiri  dari  unsur  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  akedemisi,  dan  masyarakat lokal.

## Faktor Eksternal
Hasil identifikasi faktor eksternal menunjukkan  faktor  eksternal  ini  dibagi  ke dalam  dua  kelompok,  yaitu  peluang  dan ancaman. Peluang  adalah existing condition dari segi  eksternal  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk peningkatan  kebijakan  berbasis  masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan Danau Tondano.  Sedangkan  ancaman  adalah existing condition dari  segi  eksternal  yang  harus diantisipasi  dan  ditanggulangi  agar  tujuan kebijakan  dalam  peningkatan  pengelolaan  Danau Tondano dapat tercapai.
1) Peluang  dalam  Strategi  Penataan  Ruang Berbasis Masyarakat.
a) Kebijakan Nasional mendorong investasi di daerah.
b) Kebijakan  pemerintah  dalam  pemberian otoritas pembangunan berkelanjutan.
c) Meningkatnya  kebutuhan  pasar  lokal  dan internasional  terhadap  hasil  sumber  daya alam.
d) Kebijakan pemerintah pusat untuk membentuk kelembagaan dalam penataan ruang berbasis masyarakat dalam pengelolaan Danau Tondano.
2) Ancaman  dalam  Strategi  Pengelolaan  Danau dalam Pembangunan Berkelanjutan.
a) Belum  ada  penetapan  batas  Danau Tondano  yang  disepakati  sesuai  penataan ruang.
b) Masih  lemahnya  respon  pengawasan pemanfaatan Danau.
c) Adanya konflik kepentingan antar stakeholer dalam  program  pengelolaan Danau Tondano.

## Faktor Internal
Faktor  internal  dibagi  ke  dalam  dua kelompok, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dalam  hal  ini  adalah existing  condition dari  segi internal yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan penyelamatan  Danau  Tondano  sebagai  danau prioritas  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Sedangkan kelemahan adalah existing condition dari segi internal yang  harus  diantisipasi  agar  tujuan  peningkatan penyelamatan  Danau  Tondano  tercapai  sesuai kebijakan dalam penyelamatan pengelolaan danau di Indonesia.
1) Kekuatan  dalam  Penyelamatan  Danau  untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam
e) Sumber  daya  alam dan  jasa  lingkungan Danau  Tondano  yang  besar  dalam pengelolaan berdasarkan penataan ruang.
f) Posisi  geografis  Danau  Tondano  yang cukup strategis.
g) Adanya  program  dari  pemerintah  untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan danau.
2) Kelemahan  dalam  Penyelamatan  Danau Tondano
a) Permasalah Lingkungan
Permasalahan  yang  terjadi  di  Danau Tondano antara lain:
a. Banjir: Terjadi banjir yang memasuki areal pemukiman dan sawah;
b. Sedimentasi: Terjadi sedimentasi yang cukup  intensif  ke  Danau  sehingga terjadi percepatan pendangkalan kedalaman danau;
c. Kualitas Air:  Terjadinya  pencemaran antara  lain:  Sistim  Budidaya  ikan dengan  cara  perikanan  jaring  tancap, Penggunaan Pupuk secara tidak terkendali,  Peternakan  di  areal  Danau, Limbah  Rumah  Tangga  dan  Sarana Sanitasi  yang tidak  terkendali  dimana Danau  dijadikan  tempat  pebuangan tinja.
d. Eutrofikasi: keberadaan tanaman gulma enceng  gondok  dalam  badan  air  danau sehingga mengurangi penetrasi cahaya sehingga terjadinya proses eutrifikasi di perairan mengakibatkan perubahan struktur biomasa-kimia perairan,
e. Sempadan  Danau :  Okupasi  sempadan Danau  dan pesisir  danau  dijadikan pemukiman  oleh  mayarakat  dan pengusaha pariwisata hotel dan restoran .
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Terakreditasi Jurnal Sinta 5, Volume 18 Nomor 2, Mei 2022 : 355 - 366
f. Tata  Ruang:  Pemanfaatan  Ruang kawasan sekitar danau oleh masyarakat yang tidak seuai peruntukannya,  karena  belum  ada Peraturan  Daerah  tentang  Tata Ruang  Danau  dan  Pengelolaan Danau Berkelanjutan.
b) Lemahnya koordinasi antar lembaga Koordinasi  antar  lembaga  dalam mengelola  Danau  Tondano  masih  lemah dan tidak  jelas  karena  masing-masing lembaga  menjalanlan  perannya  sendiri- sendiri bukan berdasar kebijakan bersama.  Kelemahan  ini  menyebabkan kurangnya integrasi perencanaan
pengelolaan pembagunan secara berkelanjutan.
c) Kontrol Pendanaan yang lemah
d) Belum  adanya  Undang-undang  yang khusus  mengenai  Pengelolaan  Danau sehingga  peraturan  turunan  seperti peraturan  daerah  khusus  mengatur tentang  Danau  belum  dapat  terealiasi. Karakteristik  Danau  Tondano  sangat komples  menyebabkan  penanganannya perlu  secara  terintegrasi  dengan  pihak terkait lainnya

## Evaluasi Faktor Eksternal dan Internal
Berdasarkan  analisis,  alternatif  strategi yang dapat dipilih untuk peningkatan penyelamatan  dan  pengelolaan  Danau  Tondano secara terpadu dan berkelanjutan  terdiri dari 10 pilihan. Strategi-strategi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
Strategi
Strenght–Opportunities

## (S-O) Kekuatan –Peluang
Kolom  strategi  S  –  O  adalah  strategi yang  menggunakan  kekuatan  untuk  mengambil keuntungan  dari  peluang  yang  ada.  Strategi tersebut antara lain:
1) Pelaksanaan program Pengelolaan SDA dan jasa lingkungan danau
Strategi  ini  memanfaatkan  kekuatan  SDA dan  jasa  lingkungan  danau  yang  besar  dan adanya  program  dari  pemerintah  daerah  untuk pembangunan danau serta memanfaatkan peluang kebijakan nasional mendorong
investasi, kebijakan pemerintah dalam pemberian otoritas penyelamatan dan pengelolaan wilayah  danau  dan  meningkatnya  kebutuhan masyarakat  terhadap  jasa  lingungan  dan  hasil sumber daya alam.
Sumber  daya  alam  dan  jasa  lingkungan merupakan bagian dari potensi yang dimiliki oleh Danau  Tondano.  Program  pengelolaan  SDA  dan jasa  lingkungan  dilaksanakan  dengan  mengacu pada  Peraturan  Presiden  Nomor  60  Tahun  2021. Pada  peraturan  tersebut  pemerintah  daerah  telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan  untuk  mencapai  dan  meningkatkan pengelolaan sumber daya danau secara berkelanjutan.  Pengelolaan  secara  berkelanjutan adalah suatu upaya pemanfaatan sumber daya alam dan  jasa  lingkungan  yang  terdapat  di  Danau Tondano  untuk  kesejahteraan  manusia,  artinya pemanfaatan  tidak  hanya  dilakukan  untuk memenuhi  kebutuhan  saat  ini  saja,  tetapi  juga menjamin  generasi  yang  akan  datang.  Kegiatan- kegiatan  tersebut antara  lain  :  pembangunan struktur  dan  infrastruktur  secara  berkelanjutan dan  berbasis  masyarakat,  sosialisasi  peringatan dini  bencana  alam, manajemen  kawasan pesisir danau secara terpadu, rencana tata ruang pesisir danau  secara  terpadu,  pengelolaan  kawasan konservasi danau sebagai reservoir, pengendalian pencemaran, bersih danau, rehabilitasi ekosistem danau, pembuatan daerah perlindungan  dan  pengelolaan  danau  serta kawasan  konservasi  cagar  alam  danau  sebagai daerah penyanggah dan identifikasi pencemaran perairan danau.
Program  pengelolaan  SDA  dan  jasa lingkungan  Danau  Tondano  juga  dilaksanakan guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan peningkatan  pendapatan  daerah  sebagai  hasil sumber  daya  alam  dan  jasa  lingkungan  yang semakin  meningkat.  Kebutuhan  ini  merupakan peluang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pemanfaatan  jasa  lingkungan  untuk  kegiatan pariwisata,  budidaya  perairan,  yang  apabila dikembangkan secara optimal mampu memberikan kontribusi  terhadap  peningkatan  perekonomian masyarakat sekitarnya.
2) Peningkatan kerja sama antar Kabupaten Peningkatan kerja sama kabupaten bertetangga  dalam  wilayah  Provinsi  Sulawesi Utara sangat penting guna meningkatkan dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan
Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat..……………………….….(Elro Sorongan, Denny Karwur, Johny Kalangi)
potensi  dalam  program  penyelamatan  danau. Mengingat  danau  Tondano  memiliki  posisi geografis cukup strategis sebagai bagi perdagangan barang  dan  jasa  dari  memiliki  sumber  daya  air untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam pengelolaan  air  minum  serta  usaha  pertanian  dan perikanan serta kelistrikan.
3) Penataan  ruang  dan  Zonasi  Perairan  Danau Tondano
SDA  dan  jasa  lingkungan  Danau  Tondano yang besar serta posisi geografis yang cukup tinggi merupakan  kekuatan  yang  dimiliki  Danau Tondano Kabupaten Minahasa. Kekuatan internal ini  perlu  ditingkatkan  nilainya  untuk  menjadi kekuatan  utama  dengan  cara  melakukan penataan ruang dan zonasi wilayah perairan dan sempadan danau terhadap pemanfaatan SDA dan jasa lingkungan Danau Tondano tersebut.
Penataan  ruang  dan  zonasi  perairan bertujuan untuk menentukan lokasi atau wilayah yang  dijadikan  sebagai  tempat  penangkapan ikan,  budidaya  perairan,  wisata  dan  konservasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan konflik pengelolaan. Sebelum dilakukan penataan ruang, perlu diidentifikasi terlebih dahulu potensi dan keunggulan  danau tersebut  sehingga  pemanfaatan ruang  wilayah  dapat  disesuaikan  dengan  rencana Tata  Ruang  Nasional,  didasarkan  pada  potensi danau yang bersangkutan.
Kebijakan  pemerintah  dalam  mendorong investasi  dan  pemberian  otonomi  daerah  menjadi motivasi  pada  pelaksanaan  strategi  ini.  Dengan penataan ruang wilayah, maka calon investor akan lebih  tertarik  menginvestasikan  dana  karena melihat  prospek  yang  cukup  menguntungkan. Begitu  juga  dengan  pemberian  otonomi  daerah akan  membuat  pemerintah  daerah  menjadi  lebih leluasa  menggunakan  perannya  dalam  mengatur kepentingan pengelolaan daerah masing-masing.
4) Penetapan Batas wilayah yang disepakati (S2, O4, O5)
Batas  wilayah  darat  dan    perairan  bagian timut  dan  bagian  barat  ditetapkan  terutama berkaitan  dengan  masih  banyak  segmen  kawasan pesisir  Danau  Tondano  yang  belum  ditetapkan yang  berkaitan  dengan  batas  desa  dan  kelurahan, hal  ini  memiliki  dimensi  strategis  kewilayahan terutama  penataan  ruang  danau  yang  berdampak sangat luas terhadap keamanan dan kesejahteraan. Penetapan  batas  wilayah    ini  memanfaatkan
peluang  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Minahasa  untuk  mendapatkan  dukungan  yang besar  dari  pemerintah  pusat,  menetapkan  batas- batas  kewenangan  dalam  pengelolaan  Danau Tondano. Penyelesaian permasalahan batas wilayah juga harus dilakukan dengan peningkatan intensitas dialog antara desa dan kelurahan melalui kerja  sama  kelembagaan  tingkat  desa  dan kelurahan  sebelum  di  lakukan  musyawarah pembangunan  sebagai  upaya-upaya  terwujud kepastian garis batas wilayah antar desa kelurahan pesisir Danau Tondano.

## Strategi  Strength-Threats  (S-T)  Kekuatan- Ancaman
Strategi  S-T  merupakan  strategi  untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Danau Tondano  dilakukan  dengan  cara  menghindari ancaman. Strategi yang dapat dilakukan adalah:
1) Strategi Penetapan Batas wilayah Danau Strategi ini berusaha untuk meningkatkan nilai posisi  geografis  sebagai  kekuatan  internal  yang dimiliki  oleh  Danau  Tondano  dengan  fungsi-fungsi lingkungan  yang  terpelihara  tersebut,  dengan  cara mengatasi  ancaman berupa belum  adanya batas  dea dan  kelurahan  yang  belum  disepakati  bersama  dan masih  lemahnya  respon  pengawasan  wilayah perbatasan  desa  dan  kelurahan.  Strategi  ini  juga ada di dalam strategi SO, namun dilihat dari faktor yang berbeda.
2) Penetapan Batas antar Desa dan Kelurahan Penetapan batas merupakan sebuah kepastian hukum  yang  dapat menunjang  berbagai kegiatan  yang  terkait  dengan  kewenangan pengelolaan  danau  di  bidang  sumber  daya  alam, sosial  ekonomi,  hukum  dan  kelembagaan  seperti perikanan,  pariwisata,  pelayaran,  pertambangan, serta peraturan yang mengawasi kegiatan di bidang tersebut agar tidak terjadi kesalahan wewenang dan tindakan  illegal  yang  menyebabkan  kerugian negara.
Strategi
Weakness-Opportunities (W-O)

## Kelemahan-Peluang
Strategi  W-O  dalam  konteks  peningkatan pengelolaan  Danau  Tondano  terbagi  menjadi  dua definisi, yang pertama adalah strategi W-O untuk mengatasi  kelemahan  yang  dimiliki  dengan memanfaatkan  berbagai  peluang  yang  ada.  Dan yang  kedua,  strategi  W-O  untuk  memanfaatkan peluang  yang  ada  dengan  cara  mengatasi kelemahan-kelamahan yang dimiliki.
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Terakreditasi Jurnal Sinta 5, Volume 18 Nomor 2, Mei 2022 : 355 - 366
1) Pembangunan sistem dan sinergi kelembagaan pengelolaan Danau Tondano berkelanjutan.
Meskipun  sebelumnya  sudah  terdapat lembaga-lembaga  yang  mempunyai  kewenangan pengelolaan  seperti  Pekerjaan  Umum,    Dirjen Sumber Daya Air, Balai Sungai serta dinas instansi terkait,  namun  lembaga  yang  ada  belum sepenuhnya mampu mengakomodir permasalahan di  Danau  Tondano  tersebut  dan  masih  banyak lembaga-lembaga lainnya yang memiliki wewenang  tumpang  tindih  dan  kurang  berfungsi dengan  sinkronisasi  yang  baik.  Akibatnya  sulit melakukan  koordinasi  dalam  pelaksanaan  di lapangan.
Dengan  adanya  komitmen  yang  kuat  dari pemerintah maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan  membentuk  kelembagaan  baru  yaitu Badan Pengelolan Danau.. Berdasarkan Peraturan Presiden  No  60  Tahun  2021  disebutkan  bahwa dalam  pengelolaan  perlu  kelembagaan  yang  dan merupakan wadah koordinasi non struktural yang berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden. Kelembagaan pengelolaan Danau Tondano  dilaksanakan  oleh  tim  koordinasi  yang telah dibentuk yang terdiri dari ketua Menteri yang mengkoordinasikan  kebijakan  pengelolaan  Danau Tondano.
Dengan  adanya  kelembagaan  baru  ini, diharapkan lembaga tersebut mampu menjalankan wewenangnya  sesuai  dengan  fungsinya  dan mampu  bersinergi  dalam  sistem  pengelolaan Danau  yang terintegrasi  sehingga  terwujud pengelolaan yang efektif dan efisien.
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana
Wilayah
Strategi yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan berupa belum tersedianya saran jalan dan  sempadan  danau,  tanggung  penangkal ombak pada saat musim tertentu, serta pintu air outlet  dan  inlet.  Terbangunnya  sarana  dan prasarana  disebabkan  terbatasnya  anggaran sehingga  prasarana  ekonomi  dan  sosial  untuk meraih  peluang  pertumbuhan  investasi,  otoritas wilayah dan peningkatan taraf hidup masyarakat terutama pada aspek sosial dan ekonomi, masih tersendat.
Upaya  untuk  mengatasi  kelemahan tersebut  adalah  dengan  pembangunan  sarana  dan prasarana  wilayah  baik  dari  aspek  ekonomi  dan sosial.  Pada  aspek  ekonomi  perlu  dilakukan pengembangan  infrastruktur  transportasi  dari
pesisir  Danau  Tondano    secara  kontinyu, pembangunan sarana pelabuhan guna mendukung aliran  barang  dan  jasa,  pengembangan  sarana listrik  dan  air  bersih,  penyediaan  fasilitas komunikasi, pengembangan infrastruktur ekonomi seperti  pasar  sebagai  pusat  perdagangan  serta pengembangan lembaga perbankan atau keuangan lainnya  yang  menjadi  sarana  kelancaran  pelaku ekonomi untuk melaksanakan usahanya.
Pada  aspek  sosial  perlu  dilakukan peningkatan kualitas manusia dengan pengembangan  pendidikan  formal  dan  informal serta pembinaan dalam kegiatan perekonomian dan sosial  sehingga  memiliki  informasi  dan  wawasan yang memadai untuk peningkatan taraf hidupnya. 3) Peningkatan kekuatan sistem pendanaan Sistem  pendanaan  perlu  diperkuat  untuk mengatasi  kontrol  pendanaan  yang  lemah  dengan cara pembuatan alokasi anggaran untuk pelaksanaan  program-program  pembangunan  dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran  tersebut  yang  melibatkan  lembaga- lembaga independent demi penegakan akuntabilitas publik.

## Pembahasan
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan  konstitusional  mengamanatkan  bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Ruang wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai  kesatuan  wadah  yang  meliputi  ruang  darat , ruang  laut,  dan  ruang  udara,  termasuk  di  dalam bumi,  maupun  sebagai  sumber  daya,  perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana,  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dan dikelola  secara  berkelanjutan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Penyelenggaraan  tata  ruang  di  Indonesia telah  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  (UUPR). UUPR  mengatur  bahwa  masing-masing  daerah harus  menetapkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Provinsi  maupuan  kabupaten/kota. Penetapan  RTRW  ini  sangat  terkait  dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan pertanian  pangan  yang  berkelanjutan,  serta penyelamatan kawasan hutan.
Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat..……………………….….(Elro Sorongan, Denny Karwur, Johny Kalangi)
Berbagai  permasalahan pembangunan saat  ini muncul  akibat  adanya  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan yang bersifat sektoral.  Oleh  karena  itu,  berbagai  upaya dilakukan  agar  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara terintegrasi  antar  sektor  maupun  antar  wilayah. Salah satu yang disodorkan adalah suatu sistem kerja terintegrasi pada aras perencanaan. Sistem kerja  tersebut  dikenal  dengan comprehensive planning . Perencanaan yang bersifat comprehensive ini adalah suatu sistem perencanaan yang pelaksanaannya
memperhatikan kebutuhan, tujuan dan kepentingan dari sektor yang lain.
Selain perencanaan pembangunan wilayah tentunya harus ada bukti nyata dalam hal pengembangan  terutama  pada  penataan  ruang. Undang-undang  nomor  26  Tahun  2007  tentang penataan  ruang  mengamanatkan  pentingnya penataan  ruang  untuk  memadukan  perencanaan antar  wilayah,  antar  sektor  dan  antar  pemangku kepentingan  serta  peran  aktif  masyarakat  dalam penyelenggaraan penataan ruang di masyarakat. Dasar  hukum  penyelenggaraan  tata  ruang  di Indonesia  diatur  melalui  Undang-Undang  Nomor 26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang (selanjutnya  disebut  UU  Penataan  Ruang)  yang disahkan  di  Jakarta  pada  tanggal 26  April  2007. Arah  pengaturan  dari  UU  ini  adalah:  -  Untuk memperkukuh  ketahanan  nasional  berdasarkan wawasan  nusantara,  demi  menjaga  keserasian dan  keterpaduan  antardaerah  dan  antara  pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan, - Penyelenggaraan penataan ruang yang  komprehensif,  holistik,  terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan  faktor  politik,  ekonomi,  sosial, budaya,  pertahanan,  keamanan,  dan  kelestarian lingkungan  hidup;  -  Penataan  ruang  yang  dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan keterpaduan penggunaannya; - Memberi perlindungan terhadap fungsi  ruang  dan  pencegahan  dampak  negatif terhadap  lingkungan  hidup  akibat  pemanfaatan ruang;  dan  -  Penataan  ruang  didasarkan  pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga)  kegiatan  yang  saling  terkait,  yaitu:
perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  melalui produk  rencana  tata  ruang  berupa  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang  secara  hieratki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP),  dan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten/Kota  (RTRW  Kab/Kota).  Ketiga rencana tata  ruang  tersebut  harus  dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan  pembangunan  berkelanjutan  di wilayah  Indonesia.  Sebagai  UU  utama  (core) dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang,  maka UU  Penataan  Ruang  ini  diharapkan  dapat mewujudkan  rencana  tata  ruang  yang  dapat mengoptimalisasikan  dan  memadukan  berbagai kegiatan  sektor  pembangunan,  baik  dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan.
Penyelenggaraan penataan ruang ditujukan  untuk  mewujudkan  ruang  nusantara yang aman nyaman produktif dan berkelanjutan. Tata  ruang  yang  berkelanjutan  memiliki  peran penting untuk mengatur ruang hidup masyarakat/sosial, tempat berusaha/ekonomi, serta menjaga  kelestarian  alam/lingkungan.  Melalui proses  penataan  ruang  tersebut  perlu  dilakukan langkah  strategis  dimana  pemerintah  pusat  dan daerah  harus  bersinergi  dan  berkolaborasi  untuk mempercepat  penyelesaian  produk  rencana  tata ruang  wilayah  provinsi  kabupaten/kota,  rencana detail tata ruang kota/kawasan perkotaan Kabupaten,  serta  rencana  tata  ruang  kawasan strategis nasional yang belum tuntas semua dibuat sebagai  acuan  bersama  pengembangan  wilayah daerah termasuk dalam pengembangan berkelanjutan  danau  yang  berada  di  Indonesia khususnya  Danau  Tondano  di  Kabupaten Minahasa sebagai salah satu sasaran penyelamatan danau prioritas nasional. Pembangunan Daerah di Kabupaten berkembang pesat tanpa didukung atau terkendali  karena  ketiadaan  rencana  detail  tata ruang sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan  ruang.  Pemerintah  pusat  perlu memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis kepada  pemerintah  daerah  baik  provinsi  dan kabupaten  dimana  bantuan  teknis  tersebut meliputi  ketersediaan  anggaran  tenaga  ahli perencana  dan Geographic  Information  System
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Terakreditasi Jurnal Sinta 5, Volume 18 Nomor 2, Mei 2022 : 355 - 366
(GIS).  Bimbingan  teknis  mencakup  proses pembinaan  penyusunan  tata  ruang  seperti sosialisasi, klinik, pendampingan dan konsultasi/asistensi.
Rencana  tata  ruang  akan  memiliki kekuatan pengaturan dan pengendalian, merancang  Upaya  mitigasi  adaptasi,  dan antisipasi  karena  aktivitas  investasi,  elastisitas pemetaan  daerah  beresiko  dalam  proses  revisi tata  ruang  secara  periodik  serta  tetap  dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus  mengintegrasikan  dan  menyelaraskan antara  RTRW  nasional  provinsi  dan  kabupaten kota.  Pemerintah  perlu  mengevaluasi  terlebih dahulu  antara  kondisi  perkembangan  provinsi kabupaten kota terkini dengan rencana penataan ruang  yang  sudah  ada  titik  berbagai  temuan penyelenggaraan tata ruang dan tumpang tindih pengaturan pemanfaatan ruang di lapangan perlu untuk dicarikan solusi.
Proses penyelenggaraan tata ruang perlu untuk diperhatikan  dan  perlu  ada  pengaturan tentang penetapan sanksi bukan hanya sekedar sanksi administrasi atas pelanggaran tata ruang yang  selama  ini  berjalan  kurang  baik  dan seringkali  tidak  tegas  ditegakkan  titik  proses pelanggaran  tata  ruang  yang  berjalan  seiring waktu  terlihat  dibiarkan dan  baru  ditindak ketika sudah terlanjur masif sehingga mengakibatkan penindakan pelanggaran kurang berhasil.
Penataan  ruang  juga  perlu  dilakukan pada  bagian  pembangunan  berkelanjutan  di bagian  danau.  Danau  di  Indonesia  memiliki multifungsi  mulai  dari  sumber  air  minum, irigasi,  perikanan,  transportasi,  pembangkit listrik, pariwisata, hingga pusat tumbuh budaya dan kearifan. Bahkan di beberapa wilayah, danau telah  menjadi  icon  pembangunan,  karena perekonomian wilayah tumbuh dari keberadaan danau  dan  menjadi  kebanggaan  masyarakat setempat.  Namun  demikian  kondisi  Danau  di Indonesia  terus  menurun,  hal  ini  banyak disebabkan  oleh  kesalahan  dalam  pengelolaan khususnya karena belum terintegrasinya rencana pengelolaan  danau  kedalam  rencana  penataan ruang  wilayah  (RTRW)  maupun  rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Oleh  sebab  itu  penyempurnaan  RTRW dengan memasukkan RP Danau akan menyelamatkan  ekosistem  danau  dikarenakan memungkinkan  pengurangan  erosi,  sedimentasi dan  pengurangan  limbah  dengan  pendekatan penataan ruang yang ketat sehingga penggunaan lahan  di  sekitar  danau  dan  di  sepanjang  daerah aliran  sungai  yang  bermuara  ke  danau  dapat diatur  dengan  memperhatikan  keseimbangan antara faktor ekonomi dan lingkungan. Selain itu persoalan  daerah  tangkapan  air  danau  adalah sebagian  besar  daerah  tangkapan  air  danau merupakan areal penggunaan lain yang digunakan sebagai lahan pertanian intensif. Hal ini  Tentunya  menjadi  sumber  sedimentasi  dan erosi,  dimana  ekosistem  danau  merupakan bagian dari sistem daerah aliran sungai (DAS).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Melalui hasil penelitian Kebijakan Penataan  Ruang  Berbasis  Masyarakat  dalam Pembangunan  Berkelanjutan  Danau  Tondano Kabupaten Minahasa disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam proses penataan ruang untuk pengembangan berkelanjutan Danau Tondano di  Kabupaten  Minahasa  belum  ada  kebijakan atau  Peraturan  Pemerintah  Daerah  secara spesifik mengaturnya.
2. Tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder sebagai  strategi  Penataan  Ruang dalam
pengelolaan
Danau Tondano sangat bermanfaat  untuk  menjamin  keberlanjutan pembangunan  berkelanjutan:  (a)  Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Minahasa  memiliki  peran strategis  dalam  pengambilan  keputusan  dan sangat menentukan dalam program pembangunan  keberlanjutan.  (b)  Pemerintah dan  Masyarakat  lokal  menentukan  dan menetapkan kawasan strategi Danau Tondano sebagai kawasan Konservasi Danau Tondano, Kawasan  Pemukiman,  Kawasan  Pariwisata dan  Kawasan  Pemanfaatan  Perairan.  (c) Masyarakat/LSM  dapat  menjalankan  fungsi intermediasi  dengan stakeholder lainnya dalam menetapkan kebijakan melalui Rancangan  Peraturan  Daerah  Perlindungan dan  Pengelolaan  Danau  Tondano  Kabupaten Minahasa.
Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat..……………………….….(Elro Sorongan, Denny Karwur, Johny Kalangi)
3. Kebijakan  pembangunan  wilayah  pesisir Danau Tondano yang dilaksanakan selama ini memperlihatkan  kondisi  wilayah  pesisir  tidak berkelanjutan  yakni  mengalami  kerusakan ekologi,  pertumbuhan  ekonomi  yang  lambat, dan  keadaan  sosial  yang  tidak  merata  serta rawan konflik. Kebijakan menunjang program penyelamatan dan pengelolaan Danau Tondano  melalui  pengembangan  sarana  dan prasarana,  pariwisata  dan budidaya  perikanan berkelanjutan yang disepakati oleh stakeholder merupakan trade-off dari peningkatan kualitas ekologi,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  kualitas sumberdaya manusia dan memberikan dampak yang optimal terhadap kondisi wilayah Danau Tondano di masa mendatang.
4. Strategi implementasi kebijakan pembangunan sarana prasarana dan pengembangan
pariwisata serta budidaya perikanan berkelanjutan  adalah  pengembangan  dan penerapan  sistem  berbasis  masyarakat  secara berkesinambungan yang adaptif dan ekonomis, secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan  lingkungan  dengan  melakukan perbaikan  kualitas  perairan,  dan  penetapan kawasan  konservasi  Danau.  Aspirasi  dan preferensi stakeholder
dalam bentuk
konsensus  bersama  antar  stakeholder  melalui forum diskusi merupakan jaminan kemudahan implementasi  kebijakan  yang  telah  dikaji dalam penelitian ini.
Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian disarankan:
1. Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  perlu untuk  mengeluarkan  kebijakan  tentang penataan  ruang  secara  khusus  untuk pembangunan berkelanjutan Danau Tondano
2. Dalam  proses  perencanaan  pembangunan berkelanjutan Danau Tondano perlu dilakukan penentuan prioritas kegiatan yang memberikan dampak yang relatif lebih besar terhadap aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara  bersama-sama.  Dampak  tersebut harus  terukur  dalam  suatu  periode  waktu dengan  indikator  yang  disepakati  bersama oleh stakeholder .
3. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana,  pariwisata,    dan  budidaya perikanan  serta  menetapakan  kawasan konseravasi  berkelanjutan  yang  terpilih merupakan trade-off dari preferensi stakeholder terhadap aspek ekonomi, ekologi,  dan  sosial  wilayah  pesisir  dan perairan Danau Tondano di masa mendatang,  secara  khusus  Pemerintah menatapkan  Pulau  Likri  dan  kawasan perairan sekitarnya ditetapan sebagai
Kawasan Konservasi Danau secara berkelanjutan dan dikelola berbasis masyarakat.
4. Dengan demikian dalam pelaksanaan kebijakan  dan  evaluasinya  perlu  pula partisipasi stakeholder secara bersama-sama. Evaluasi  kebijakan  ditujukan  untuk  aspek- aspek  masukan,  proses,  keluaran,  hasil, manfaat, dan dampaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki,  S.  2006.  Metode  Penelitian.  Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Miles,  M.  B.  &  Huberman,  M.  1992.  Analisis
Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Daerah Aliran Sungai Tondano
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang,  Lembaran  Negara  RI Tahun  2007  Nomor  68,  dan  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725.