## KEBERADAAN KASTA DALAM MASYARAKAT ADAT DI SUMBA TIMUR DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA
Elsy Sonastry Rambu Amma 1 *, David Y. Meyners 2 , Hernimus Ratu Udju 3
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Email: elsiamma78@gmail.com
*Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 28-05-2023 Direvisi : 09-06-2023 Disetujui  : 09-06-2023 Hasil  Penelitian  ini  menunjukan  bahasa  sistem  Maramba/Ata (Raja/Budak)  di Kampung Raja Prailiu sudah ada sejak zaman dahulu hingga  saat  ini,  karna  adanya  sistem  Maramba/Ata  (Raja/Budak) sehingga  adanya  kontraversi  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) yang memiliki aturan dan mekanisme  adat  tersendiri  sehingga  belum  adanya  pembebasan  Hak Asasi  Manusia  yang  utuh  dalam  hal  ini  belum  adanya  kemerdekaan pikiran, hati nurani dan beragama.
Keberadaan  kasta  ini  masih  sangat  kental  sehingga  membuat pemerintah  masih  sangat  sulit  untuk  merespon  masyarakat  adat  dan membuat  pemerintah  masih  kesulitan  untuk  melakukan  penyuluhan kemasyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak  kepada  masyarakat  adat  di  Kampung  Raja  Prailiu,  Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis/Empiris.

## ABSTRACT
The result of this study indicate that Maramba/Ata (King/Slave) system in  Raja  Prailiu  Village  has  existed  since  ancient  times  until  now, because  of  the  Maramba/Ata  (King/Slave)  system  so  that  there  is  a contradiction  with  Human  Rights  (HAM).  Which  is  regulated  in  Law number  39  of  1999  concerning  Human  Rights.  The  Maramba/Ata (King/Slave)  system  has  its  own  costomary  rules  and  mechanisms  so that there is no complete liberation of human rights, in this case there is no freedom of thought, consciens and religion. The  existence  of  this  caste  is  still  very  strong,  making  it  very  difficult for  the  government  to  respond  to  indigenous  peoples  and  making  it difficult for the government to conduct outreach to local communities.
Kata kunci : Hak Asasi Manusia;  Sistem  Maramba/Ata
(Raja/Budak);
Masyarakat Adat.
Keywords: Human Rights; Maramba/Ata System (King/Slave); Culture.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Dinamika  kehidupan  masyarakat  dikendalikan  atau  diatur  oleh  hukum,  dan  yang seharusnya  terjadi  adalah  keselarasan  antara  tujuan  hukum  dan  penerapan  hukum  di Indonesia  (Sunarso  &  SH,  2023).  Salah  satu  tujuan  mulia  bangsa  Indonesia  adalah menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  (HAM).  Sebagaimana  Pasal  28A  amandemen kedua  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan  tegas menyebutkan  bahwa,  “setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan hidup dan kehidupannya (Syahrin, 2018). Kemudian dalam Pasal 28I ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk tidak dituntut atas dasar hukum dan yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Nurhayati, 2020).”
Pasal  28i  Ayat  (2)  menyatakan  “setiap  orang  bebas  dari  perlakuan  diskriminatif atas  dasar  apapun  dan  berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan  yang bersifat  diskriminatif  itu  (Anggraini,  2022).”  Hak  ini  adalah  hak  yang  hakiki,  maka perlakuan  yang  menurunkan  derajat  sesama  manusia  oleh  orang  lain  (berupa perhambaan)  atau  pada  hakekatnya  berupa  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  apabila dilakukan  sewenang-wenang  tanpa  adanya  alasan  pembenar  yang  sah  dari  ketentuan hukum  yang  berlaku  oleh  golongan  penguasa  (bangsawan)  dan  (berupa  perlakuan diskriminatif).
Wilayah  Timur  Pulau  Sumba,  Nusa  Tenggara  Timur  menjadi  satu  dari  sekian banyak wilayah di Indonesia yang memiliki kehidupan tradisional dan masih memegang nilai-nilai kepercayaan lokal (Gultom, Pramini, & Novalina, 2022).
Sistem  Maramba-Ata  merupakan  kasta/stratifikasi  sosial  yang  berlaku  di  Sumba Timur dalam relasi sosial budaya seperti raja harus ditaati perintahnya oleh para hamba yang  dikuasainya  (Arifin  &  Lestari,  2019).  Kedudukan  manusia  dalam  hukum  dan budaya  sangat  erat  hubungannya  dengan  Hak  Asasi  Manusia  yang  dimiliki  oleh manusia.  Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak  dasar  atau  hak  pokok  anugrah  Tuhan  Yang Maha Esa (Aswandi & Roisah, 2019). Manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa secara  kodrati  dianugrahi  hak  dasar  tertentu,  tanpa  perbedaan  antara  satu  dengan  yang lainnya.  Negara  sebagai  pelaksana  kekuasaan  tentunya  akan  selalu  mewujudkan keadilan  dan  perlindunga  Hak  Asasi  Manusia  yang  menyeluruh  (Nafi,  Nurtjahyo, Kasuma, Parikesit, & Putra, 2016).
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia dinyatakan bahwa, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada  hakikat  dan  kebenaran  manusia  sebagai  mahkluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugerahnya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh Negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat dan martabat manusia.’’ Penegakan Hak Asasi Manusia dalam sistem maramba- ata  ini  jika  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia belum sejalan antara keberadaan hukum dengan penerapan hukum (Havinanda, 2020).

## Metode Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  yaitu metode  penelitian  yang  memungkinkan  penelitian  dilakukan  dengan  cara  turun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi di  lapangan    tentang  Keberadaan  kasta  dalam  Masyarakat  Adat  di  Kabupaten  Sumba Timur  dari  perspektif  hak  asasi  manusia  sehingga  memungkinkan  peneliti  untuk berhubungan langsung ke lapangan tempat objek penelitian tersebut.
Dengan  melakukan  wawancara  secara  langsung  ke  masyarakat  adat  setempat, untuk mengetahui seberapajauh permasalahan yang terjadi di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Keberadaan  Kasta  Dalam  Masyarakat  Adat  Di  Kecamatan  Kambera  Kelurahan Prailiu Kabupaten Sumba Timur Dalam Dalam Konteks Hak Asasi Manusia
Sebelum  masuk  dalam  pembahasan  dan  hasil  penelitian,  maka  peneliti memaparkan  data  mengenai  sistem  maramba-  ata  dalam  tradisi  masyarakat  adat  di Kecamatan Kambera Kelurahan Prailiu Kabupaten Sumba Timur ditinjau dari Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  yang  diperoleh penelitian langsung di lapangan (Begem, Qamar, & Baharuddin, 2019).
Penelitian  yang  dilakukan  di  Kecamatan  Kambera  Kelurahan  Prailiu  Kabupaten Sumba  Timur,  Kampung  Raja  Prailiu,  penulis  mendapatkan  data  sistem  Maramba-Ata yang sudah ada sejak lama, jelas terlihat bahwa sistem Maramba-Ata masih dianut oleh masyarakat luas dan  terkhususnya di Kampung Raja Prailiu mulai dari Zaman dahulu hingga  saat  ini,  dan  masih  banyak  lagi  bentuk  sistem  Maramba-Ata  yang  terjadi  di wilayah Kabupaten Sumba Timur yang belum diteliti oleh pihak peneliti.
Menurut  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  Rambu  Margaretha selaku  Maramba  (Raja)  di  Kampung  Raja  Prailiu  dalam  kehidupan  masyarakat  di Kampung Raja Prailiu, baik Maramba/Ata (Raja/Budak) memiliki hak dan kewajiban.

## A. Maramba
Ada  beberapa  hak  yang  dimiliki  oleh  Maramba  (Raja)  terhadap  Ata  (Budak), seperti;
1. Hak untuk mempunyai hamba
Seseorang  keturunan  Maramba  (Bangsawan),  khususnya  mereka  yang  masih memiliki  banyak  hamba  pusaka  atau  hamba  warian  dari  orang  tuanya.  Ketika  mereka menikah, hamba inilah yang mereka bawa kerumah mereka sendiri.
2. Hak untuk memerintah hamba
Sesesorang bangsawan mempunyai hak mutlak untuk memerintah hambanya, dan perintah  itu  harus  dilakukan  atau  harus  dituruti  mereka  para  hamba.  Kalau  mereka sebagai  hamba  tidak  menuruti  perintah  Raja  atau  Tuan  mereka,  mka  mereka  akan mendapatkan sanksi/hukuman.
3. Hak untuk menghukum hamba/Ata
Seseorang bangsawan mempunyai hak mutlak untuk menghukum hambanya, jika berbuat  kesalahan  atau  tidak  menuruti  perintah  tuannya  atau  melakukan  kesalahan, biasanya hamba tersebut dihukum dengan cara memberikan pekerjaan yang lebih berat lagi, bahkan tidak akan diberi makan. Hukuman tersebut harus diberikan dengan tujuan agar hamba yang melakukan kesalahan tidak mengulagi lagi perbuatannya atau jera.
4. Hak untuk menjual hamba
Seseorang  Maramba  (Raja)  mempunyai  hak  untuk  menjual  hambanya,  biasanya seorang Raja menjual hambanya karena memiliki hamba yang banyak, sehingga  ketika
ada  orang  yang  ingin  meminta  hambanya,  maka  ia  akan  menjualnya  (biasanya  hamba ini dijual kepada bangsawan yang masih ada hubungan keluarga/kerabat).
Sedangkan  kewajiban  Maramba  (Raja)  dalam  hubungan  dengan  Hamba  (Budak) nya,  yaitu  bertanggung  jawab  penuh    terhadap  hambanya.  Baik  ketika  hamba  sakit, hambanya  menikah,  meninggal  dunia,  maupun  ketika  hambanya  menghadapi  masalah dengan masyarakat.

## B. Ata
Berdasarkan Hasil wawancara peneliti (tgl 2 Agustus 2022) dari seorang Budak di Kampung Raja Prailiu atas nama “Kaliang” bahwa ada beberapa kewajiban para hamba seperti;
1. Kewajiban untuk menikah dengan yang sesama hamba
Dalam  hal  perkawinan,  bangsawan  perempuan  menikah  dengan  bangsawan  laki- laki, maka diantara hamba mereka pun harus menikah.
2. Kewajiban untuk menuruti perintah Raja
Seorang  Hamba  (Budak)  harus  patuh  dan  menuruti  semua  perintah  yang diperintahkan oleh Raja atau tuannya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang  dilakukan  pada  (tgl  02  Agustus  2022),  menurut  hasil  wawancara  peneliti  dengan “Tamu  Rambu Margaretha”  (Maramba/Raja) bahwa memang benar di  Kampung Raja Prailiu masih menganut sistem Maramba-Ata di mana Ata harus tunduk kepada Rajanya dan menaati segala perintah yang diberikan oleh Rajanya dan menurut hasil wawancara peliti dengan Ata/hamba hal itu dibenarkan oleh Tonda Mbiti, Lingga Adda, Taba lokat dan padjijiara sebagai Ata/Hamba di Kampung Raja Prailiu mereka selaku Ata/Hamba harus  menuruti  dan  menaati  perintah  Maramba/Raja  mereka  seperti  mereka  harus menikah dengan hamba lainnya yang di tentukan oleh Raja mereka, mereka juga harus menuruti sistem kawin paksa agar mereka bisa mempunyai keturunan yang selanjutnya akan menjadi Ata/Hamba demi memperbanyak jumblah Ata/Hamba.
Berdasarkan  hasil  wawancara  (tgl  04  Agustus  2022)  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti  dengan  pihak  Maramba  di  kampung  raja  prailiu  dalam  hal  ini  dengan  Umbu Remi Deta selaku Maramba, di Kampung Raja Prailiu:

## 1. Hak untuk kemerdekaan pikiran
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peniliti,  peneliti  menemukan bahwa pada kenyataannya masih terdapat ketidakselarasan antara yang tercantum dalam Undang-undang  Dasar  NKRI  Tahun  1945  Pasal  28I  Ayat  1  dengan  masyarakat  adat yang  bergolongan  Hamba/Ata  di  Kampung  Raja  Prailiu,  masyarakat  yang  berstatus Hamba/Ata  tidak  dapat  menyampaikan  pola  pikir,  gagasan,  dan  ide  karena  adanya perbedaan kasta sehingga masih terdapat pembatasan dalam pola pikir masyarakat adat di Kampung Raja Prailiu oleh Raja/Maramba. Contohnya pada saat mereka sedang ada dalam  forum  adat  di  mana  yang  mempunyai  kebebasan  untuk  menyampaikan pikiran/pendapat  adalah  Raja/Maramba,  sementara  mereka  yang  berstatus  Hamba/Ata tidak  mempunyai  kebebasan  atau  hak  untuk  menyampaikan  pikiran/pendapat  mereka dalam  hal  ini  dibenarka  juga  oleh  “Kabonju”  selaku  masyarakat  adat  yang  berstatus Ata/Hamba.

## 2. Hati Nurani
Berdasarkan hasil wawancara (tgl 05 Agustus 2022) yang dilakukan oleh peneli, peneliti menemukan bahwa masyrakat adat yang bergolongan Hamba/Ata masih belum bebas  dalam  hal  Pembebasan  Hati  Nurani  dikarenakan  masih  adanya  tuntutan  untuk melakukan  semua  hal  yang  dituntut  oleh  Raja/Maramba  yang  harus  dipatuhi  mereka, belum bebas dalam hal pembebasan hati nurani. Yang dimaksud dalam hal ini seorang Hamba/Ata yang harus menuruti/mematuhi  keinginan Tuannya (Raja/Maramba)  untuk menikahi  pasangan  yang  dipilih  oleh  Tuannya  (Raja/Maramba)  mereka  belum  bisa menikah dengan pilihan hati mereka dalam hal ini juga dibenarka oleh “Tonda Mbiti” selaku masyarakat adat yang berstatus Ata/Hamba.

## 3. Beragama
Peneliti juga menemukan bahwa di Kampung Raja Prailiu Masyarakat adat  yang berstatus Hamba/Ata belum bebas dalam memilih untuk beragama dikarenakan mereka semua  masih  harus  patuh  kepada  Maramba/Raja  mereka  untuk  menganut  agama  yang dianut  oleh  Maramba/Raja  mereka.  Seperti  Raja/Tuan  mereka  masih  menganut kepercayaan  leluhur  yaitu  kepercayaan  Marapu  maka  mereka  juga  harus  menganut kepercayaan  tersebut,  kepercayaan  Marapu  itu  sendiri  seperti  organisasi  penghayat kepercayaan  tapi  Masyakat  itu  adalah  Agama  budaya  mereka.  Agama  ini  memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang, pemeluk Agama Marapu percaya bahwa kehidupan di  dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman  mereka hidup kekal  di  dunia  roh,  yaitu di  surga Marapu  yang dikenal  sebagai  Prai  Marapu.  Upacara keagamaan  marapu  seperti  upacara  kematian  dan  sebagainya  sebagainya  selalu dilengkapi  dengan  penyembelihan  hewan  seperti  Ayam,  Kerbau,  Kuda,  Sapi  sebagai korban sembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun , Masyarakat Adat percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara atau ritual tersebut. Namun dibeberapa  kampung  adat  lain  yang  bestatus  Hamba/Ata  atau  Raja/Maramba    sudah menganut agama seperti Agama Kristen Protestan, bahkan terdapat ada  juga kampung Raja  yang  Maramba/Tuan    memberikan  kebebasan  kepada  Hamba/Ata  mereka  untuk menganut  kepercayaan  atau  Agama  lain  seperti  Agama  Kristen  Protestan,  Kristen Khatolik, Islam dll.
4. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
1. Identitas Budaya
Secara terminologi  Sistem  Maramba-Ata berasal  dari bahasa Sumba Timur  yang terdiri dari dari dua kata yaitu Maramba yang artinya Raja dan Ata yang artinya budak atau  hamba  (Felle  &  Kana,  2021).  Maka  dalam  arti  luas  Sistem  Maramba-Ata  adalah sitem  adat  raja-budak  yang sudah berlaku sejak zaman dahulu  sampai sekarang untuk mempertahakan stratifikasi sosial dan wilayah kekuasaan serta dalam menguasai harta maupun budak.
2. Hak Masyarakat Tradisional
Hak-hak masyarakat Tradisional tersebut antara lain hak atas pengetahuan,berpendapat,hati  nurani  beragama,  hak  atas  sistem  pengaturan  hidup
bersama  (hukum  adat  dan  lembaga  adat).  Mereka  berjuang  agar  hak-hak  tersebut dilindungi, dihormati, dan diakui oleh pemerintah (Susylawati, 2009).
5. Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

## 1. Perlindungan
Pemerintah  wajib  melindungi  setiap  hak  dari  masyarakat  termasuk  hak  dari Masyarakat  Adat.  Tradisi  budaya  dari  kelompok  Masyarakat  Adat  sekarang  perlu  di jaga dan di lestarikan sehingga tujuan hukum Negara Indonesia dalam melindungi hak setiap  Masyarakat  Indonesia  terjamin  termasuk  Hak  Masyarakat  Adat.  Dalam melindungi  Masyarakat  Adat  dan  tradisi  budaya  Masyarakat  Adat  dalam  upaya mewujudkan  tujuan  hukum  di  Indonesia  berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Dasar 1945.
2. Pemajuan
1) Pembentukan Komnas HAM.
2) Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi.
3) Adanya pengadilan Hak Asasi Manusia dan pengadilan
4) Dibentuknya KPP (Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM) untuk berbagai kasus HAM di Indonesia.
5) Dimasukannya rumuan hak asasi manusia dalam UUD 1945.

## 3. Penegakan
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  menyerasikan    hubungan nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejewantah dan  sikap  dan  tindakan  sebagai  rangkain  penjabaran  nilai,  tahap  akhir,  untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum  tidak  boleh  ditawar-tawar  tugas  utama  penegakan  hukum  adalah  mewujudkan keadilan.  Namun  dalam  implementasinya  tetap  harus  dengan  cara-cara  yang mencerminkan nilai-nilai kemanusian, oleh karena hukum itu sendiri harus difungsikan sebagai  sarana  memanusiakan  manusia.  Bukan  justru  dengan  cara  yang  bertentangan dengan  nilai-nilai  kemanusian  yang  bahkan  perampasan  hak  asasi  manusia.  Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah yang dapat menjamin kehidupan sosial Masyarakat yang lebih berkesejahtraan, berkepastian dan berkeadilan.
4. Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  hak  dasar  yang  secara  alamiah  melekat  pada diri setiap Manusia sejak ia dilahirkan dan bersifat mutlak.
a. HAM  tidak  perlu  di  berikan,  dibeli,  ataupun  diwarisi,  HAM  adalah  bagian  dari manusia secara otomatis.
b. HAM  berlaku  untuk  semua  orang  tanpa  memandang  jenis  kelamin,  ras,  agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
c. HAM  tidak  bisa  dilanggar,  tidak  seorang  pun  mempunyai  hak  untuk  membatasi atau  melanggar  hak  orang  lain.  Orang  tetap  mempunyai  HAM  walaupun  sebuah negara  membuat  hukum  yang  tidak  melindungi  atau  melanggar  HAM.  Faktor penghambat keberadaan kasta dalam masyarakat adat Sumba Timur.
6. Dampak  Keberadaan  Kasta  Dalam  Persamaan  Hak  Asasi  Manusia  Di Masyarakat Adat Sumba Timur Karna Adanya Sistem Kasta Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia
1. Sumber Daya Manusia;
2. Sumber Daya Budaya;
3. Responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumb Timur terhadap permasalahan keberadaan kasta yang dihadapi Masyakat Adat di Kabupaten Sumba Timur.
Faktor  yang  mempengaruhi  munculnya  perbedaan  kasta  yang  bertentangan dengan  Hak  Asasi  manusia  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  39  adalah  karena  masih  minimnya  sumber  daya  manusia  dalam  hal pemahaman terhadap Hak setiap warga Negara. Sejarah lahirnya Sistem Maramba-Ata ini ditandai dengan kasta yang sudah ada sejak pada zaman dahulu dimana pulau sumba mengenal  istilah  kasta  raja  (Maramba),  orang  Merdeka  (Kabihu)  dan  Budak  (Ata). Sampai  saat  ini  keberadaan  kasta  di  Kabuten  Sumba  Timur  masih  menjadi  Pro  dan Kontra dan yang menjadi faktor lain adalah minimnya pendidikan bagi Masyarakat adat sehingga  terjadinya  kurang  pemahaman  bagi  Masykat  adat,  sehingga  mereka  lebih mementingkan Adat dan Budaya.

## 7. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  di  lakukan  oleh  peneliti  dengan  “Kaliang” selaku  Tua  Adat  di  Kampung  Raja  Prailiu  menyatakan  bahwa  memang  benar  masih sangat minim sekali Pendidikan dan Pengetahuan bagi Masyrakat adat terlebih lagi pada masyarakat  adat  yang  bestatus  Ata/Hamba  dikarekan  bagi  mereka  yang  berstatus Ata/Hamba  belum  ada  pembebasan  yang  utuh  untuk  bersekolah,  dalam  hal  inilah minimnya Sumber Daya Manusia yang membuat mereka masih sulit untuk memahami Hak Setiap Warga Negara dan sulit memahami Hak Asasi Manusia. Untuk masyarakat yang bergolongan “Kabihu” atau masyarakat menengah, mereka bebas untuk bersekolah dan  mereka  bebas  untuk  menentukan  pilihan  hidup  karena  mereka  adalah  golongan orang merdeka atau golongan kedua yang bukan bestatus Maramba/Ata dan tidak terikat oleh apapun.
8. Sumber Daya Budaya
Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  Ata/Hamba  “Lingga Adda”menyatakan bahwa bahwa Sumber Daya Budaya di Kampung Raja Prailiu yang secara turun temurun dilakukan masih terdapat upacara adat  yang masih dianut sampai sekarang  yaitu  berupa  Upacara  Adat  Perkawinan  yang  dmana  salah  satunya    Upacara Adat yang sangat penting dalam kehidupan orang Sumba Khususnya di Kampung Raja Prailiu  ialah  upacara  perkawinan  adat  Sumba.  Dikatakan  penting,  karena  sesuai ketentuan Adat yang berlaku, selain Upacara Adat Perkawinan masih terdapat Upacara Adat  Kematian  yaitu  dalam  Upacara  Kematian  dan  Penguburan,  khususnya  bagi golongan  Maramba  yang  terdapat    di  Kampung  Raja  Prailiu  diadakan  secara  besar- besaran, dengan menyembelih  korban seperti kerbau, kuda, sapi,  babi,  dengan dihadiri puluhan  bahkan  ratusan  rombongan  adat  sebagai  jamuan  upacara  kematian.  Mayat dikubur dengan pakaian lengkap, dengan tumpukan kain, sarung, serta perhiasan seperti
emas  maupun  perak,  dan  diikuti  dengan  penarikan  Batu  Kubur  Hal  ini  dilakukan  oleh masyarakat  Sumba  khususnya  masyarakat  di  Kampung  Raja  Prailiu  merupakan perberian atau persembahan terakhir untuk kerabat atau keluarga yang meninggal.

## 9. Responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur
Keberadaan  Kasta  di  Kabupaten  Sumba  Timur  yang  masih  sangat  kental  sampai dengan  saat  ini  membuat  pemerintah  setempat  kesulitan  dalam  upaya  untuk  merespon terhadap  adanya  perbedaan  kasta,  keberadaan  kastapun  masih  menjadi  pro  dan  kontra untuk Mayarakat Sumba Timur.
Pemerintah  setempat  masih  berupaya  untuk  melakukan  penyuluhan  hukum  dan sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  yang  berwawasan  kurang  untuk memahami  pentingnya  HAM  agar  adanya  keseimbangan  antara  Hukum  Nasional  dan Hukum Adat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  mengenai  Keberadaan  Kasta  dalam  Masyarakat Adat  di  Kelurahan  Prailiu,  Kecamatan  Kambera,  Kabupaten  Sumba  Timur  yang  telah dilakukan  oleh  penulis,    maka  dapat  ditarik    Simpulan  dalam  penelitian  ini  bahwa, sistem Maramba/ata, dalam tradisi masyarakat adat di Kecamatan Kambera, Kelurahan Prailiu, Kabupaten Sumba Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  masih  terdapat  ketidak  selarasan  antara  yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 28I Ayat 1.
Identitas  Budaya,  Maramba-Ata  adalah  sistem  Raja/Budak  yang  sudah  ada  sejak zaman  dahulu  sampai  sekarang  untuk  mempertahan  stratifikasi  sosial  dan  wilayah kekuasaan serta dalam  menguasai  harta maupun budak.  Secara turun-temurun terdapat beberapa  upacara  adat  yang  masih  dianut  sampai  sekarang,  yaitu  upacara  adat: Perkawinan,  upacara  adat  kematian.  Keberadaan  Kasta  Masih  sangat  kental  sehingga membuat  pemerintah  masih  sangat  sulit  untuk  merespon  masyarakat  adat,  keberadaan kasta juga masih menjadi pro dan kontra.

## Bibliografi
Anggraini,  Meylani.  (2022).  HAK  ASASI  MANUSIA  DAN  KEWAJIBAN. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda , 9–18.
Arifin,  Ridwan,  &  Lestari,  Lilis  Eka.  (2019).  Penegakan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 12–25.
https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497
Aswandi,  Bobi,  &  Roisah,  Kholis.  (2019).  Negara  hukum  dan  demokrasi  pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (1), 128–145.
Begem,  Sarah  Sarmila,  Qamar,  Nurul,  &  Baharuddin,  Hamza.  (2019).  Sistem  Hukum Penyelesaian  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Berat  Melalui  Mahkamah Pidana Internasional. SIGn Jurnal Hukum , 1 (1), 1–17.
Felle, Jessica Tirza, & Kana, Sukri Armin. (2021). Analisis Pandangan Gereja Terhadap Praktik  Perbudakan  Dalam  Tradisi  Suku  Sumba. Jurnal  Teologi  Kontekstual Indonesia , 2 (1), 51–52.
Gultom,  Joni  Manumpak  Parulian,  Pramini,  Pramini,  &  Novalina,  Martina.  (2022). Spiritualitas  egaliter  mengantisipasi  eksklusivitas  budaya  di  lingkungan  gereja pada  wilayah  Sumba  Timur:  Refleksi  teologis  Filipi  2:  1-8. KURIOS  (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen) , 8 (1), 147–162.
https://doi.org/10.30995/kur.v8i1.482
Havinanda, Fahriza. (2020). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan  Dan  Dampaknya  Terhadap  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 1 (1), 106–121. https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3013
Nafi, Tien Handayani, Nurtjahyo, Lidwina Inge, Kasuma, Iva, Parikesit, Tirtawening, & Putra, Gratianus Prikasetya. (2016). Peran hukum adat dalam penyelesaian kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu. Jurnal Hukum & Pembangunan , 46 (2), 233–255.
Nurhayati, Yati. (2020). BUKU AJAR “Pengantar Ilmu Hukum.” Nusa Media.
Sunarso, H. Siswanto, & SH, M. H. (2023). Hukum pemerintahan daerah di Indonesia .
Sinar Grafika.
Susylawati, Eka. (2009). Eksistensi hukum adat  dalam sistem hukum di  Indonesia. Al- Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 4 (1), 124–140. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267
Syahrin,  M.  Alvi.  (2018).  Penerapan  Prinsip  Keadilan  Restoratif  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu. Majalah  Hukum  Nasional , 48 (1),  97–114.
https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114