## PENERAPAN KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI UPAYA
MEMINIMALISASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

## KABUPATEN BULELENG
Oleh :
Rosita Dewi 1 , I Nyoman Gede Remaja 2 , dan I Gede Surata 3 ( rositadewi8121997@gmail.com, nyomangederemaja@yahoo.co.id, gede.surata@unipas.ac.id )
Abstrak  : Awalnya  narkoba  merupakan  obat  yang  digunakan  sebagai  penghilang rasa  sakit,  namun  seiring  berkembanganya  zaman  narkoba  banyak  disalahgunakan sehingga  menimbulkan  berbagai  fenomena  terutama  dibidang  hukum.  Pemberian sanksi  hukuman  terhadap  pecandu  narkoba  tidak  cukup  untuk  mengatasi  tingginya kasus  penyalahgunaan  narkoba  dan  justru  menimbulkan  masalah  baru  seperti over capacity Lapas  dan  kemungkinan relaps yang  tinggi.  Sehingga  diperlukan  adanya sanksi tindakan yaitu rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut, penelitian  ini  meneliti:  Penerapan  Kebijakan  Rehabilitasi  Sebagai  Upaya Meminimalisasi  Tindak  Pidana  Narkotika  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  di  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan teknik wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penerapan kebijakan rehabilitasi di BNNK Buleleng kurang efektif. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan  rehabilitasi  di  BNNK  Buleleng  yaitu  minimnya  jumlah  personel,  sarana yang  kurang  memadai  serta  rendahnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  bahaya narkoba.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  BNNK  Buleleng  untuk  mengatasi kendala  penerapan  kebijakan  rehabilitasi  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu  melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
Kata Kunci : Narkoba, Rehabilitasi, BNNK Buleleng
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

## PENDAHULUAN
Narkoba  merupakan  singkatan  dari  Narkotika,  Psikotropika  dan  Bahan  Adiktif lainnya.  Narkoba  jika  ditelusuri  dari  sejarah  penggunaannya  sebenarnya  merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang telah dikenal sejak 50.000 tahun lalu dengan  sebutan  candu  yang  terbuat  dari  sari  bunga  opium  ( Papauor  Samnifertium ) dan  ditemukan  sekitar  2000  SM  oleh  bangsa  Sumeria  digunakan  untuk  membantu orang-orang  yang  sulit  tidur  dan  meredakan  rasa  sakit.  Kemudian  candu  ini berkembang  dan dimodifikasi dengan campuran amoniak yang dikenal dengan istilah morphin  dan  pertama  kali  ditemukan  oleh  seorang  dokter    yang  berasal  dari Westphalia  yaitu  Friedrich  Wilhelim  pada  tahun  1806.  Pada  tahun  1856  saat pecahnya perang saudara disana, morphin ini digunakan segai penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang.  Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Aulia Fadhli. 2018 : hlm 3). Narkoba jika ditelusuri dari sejarah penggunaannya sebenarnya merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang telah dikenal sejak 50.000 tahun lalu dengan sebutan candu yang terbuat dari sari bunga opium ( Papauor Samnifertium ) dan ditemukan sekitar 2000 SM oleh bangsa  Sumeria  digunakan  untuk  membantu  orang-orang  yang  sulit  tidur  dan meredakan  rasa  sakit.  Kemudian  candu  ini  berkembang    dan  dimodifikasi  dengan campuran amoniak yang dikenal dengan istilah morphin dan pertama kali ditemukan oleh  seorang  dokter    yang  berasal  dari  Westphalia  yaitu  Friedrich  Wilhelim  pada tahun  1806.  Pada  tahun  1856  saat  pecahnya  perang  saudara  disana, morphin ini digunakan segai penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang (Aulia Fadhli. 2018 : hlm 4).
Pemanfaatan  narkoba  sejak  awal  ditemukan  dan  dikembangnya  narkoba  pada dasarnya adalah untuk kepentingan medis dalam hal ini pengobatan,  namun seiring berjalannya  waktu  serta  berkembangnya  hubungan  internasional  yang  mana  di dalamnya  tidak  terlepas  dari  dunia  politik.  Narkoba  tidak  luput  menjadi  sasaran politik  oknum-oknum  yang  ingin  mendapatkan  keuntungan  dari  efek  adiktif  yang
terdapat  pada  narkoba,  menjadikan  narkoba  sebagai  lahan  bisnis  yang menguntungkan  dengan  menambah  zat-zat  adiktif  yang  berbahaya  tertentu  yang dapat  mengancam  kehidupan  masyarakat.  Awal  mulanya  penyalahgunaan  narkoba yang  tadinya  dimanfaatkan  sebagai  penghilang  rasa  sakit  kemudian  menjadi  obat yang membuat seseorang mengalami ketergantungan (Aulia Fadhli. 2018 : hlm 5).
Di  Indonesia,  pada  awalnya  narkoba  merupakan  permasalahan  kecil  dan pemerintah  orde  baru  pada  saat  itu  memandang  bahwa  masalah  narkoba  tidak  akan berkembang karena melihat dasar Indonesia yaitu Pancasila dan Agamais. Pandangan pemerintah  itu  telah  membuat  pemerintah  dan  seluruh  bangsa  Indonesia  lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba (Kusno Adi. 2019 : Hlm 7).  Pada awalnya  narkotika  hanya  digunakan  sebagai  alat  untuk  ritual  keagamaan  contohnya ialah dibuktikan dengan ditemukannya relief daun ganja di Candi Kendalisodo yang berada di Gunung Penanggungan, Mojokerto. Candi Kendalisodo adalah candi Syiwa bertingkat  tiga,  dimana  ditingkat  kedua  terdapat  pahatan  daun  ganja  yang  memiliki makna  dalam  ritual  keagamaan  pada  jaman  dahulu  (“Sejarah  dan  Budaya  Ganja  di Nusantara:  Ritual,  Pengobatan,  dan  Bumbu  Rempah  Makanan”,  melalui https://www.bbc.com/indonesia/, diakses  30  Juni  2021).  Selain  itu  narkoba  juga dipergunakan  untuk  pengobatan,  adapun  jenis  narkotika  pertama  yang  digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.
Keberadaan  narkoba  saat  ini  bagaikan  dua  belah  mata  pisau  yang  apabila digunakan  dengan  baik    dan  sesuai  prosedur  akan  memberikan  manfaat  yang  besar bagi  kehidupan  manusia,  bahkan  narkoba  dapat  digunakan  untuk  menyelamatkan nyawa seseorang, namun sebaliknya apabila narkoba ini disalahgunakan justru dapat memberikan  dampak  buruk  tidak  hanya  bagi  kesehatan  seseorang  dan  dapat menimbulkan  kematian  bahkan  bisa  menghancurkan  masa  depan  suatu  bangsa apabila  generasi  mudanya  larut  dalam  dunia  gelap  narkoba  ( Achmad  Dzulfikar Musakkir. 2016 : Hlm 3).
Pada  saat  ini  penyalahguna  narkotika  telah  merambah  kepada  kalangan  generasi muda  di  Indonesia,  begitu  pula  di  Kabupaten  Buleleng.    Penyebaran  narkotika menjadi sangat mudah pada anak, karena anak sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Pada awalnya seseorang mengonsumsi rokok diawali oleh orang-orang sekitar. Setelah itu mulai kecanduan rokok dan mulai mencoba-coba menggunakan narkoba. Meskipun pemerintah telah membuat peraturan yang sedemikan rupa guna mencegah dan  menanggulangi  baik  penyalahgunaan  maupun  peredaran  gelap  narkoba  dan aparat penegak hukum terutama kepolisian juga saling bekerja sama untuk menangani masalah ini, namun pada kenyataannya dimasyarakat masih saja marak terjadi kasus tindak pidana narkoba (Aulia Fadhli. 2018 : hlm 52).
Ketentuan  sanksi  yang  diatur  dalam  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  menganut double  track  system yaitu  berupa  sanksi    pidana dan sanksi tindakan. Pada perkembangan  hukum  modern  mengenal  istilah double track    system yang  bermakna  adanya    pemisahan    antara    sanksi    pidana    dengan sanksi  tindakan.  Perkembangan sistem  hukum  inilah  yang  memperkenalkannya tindakan  ( maatregel )  sebagai  alternatif  lain dari  pidana  pokok  terutama  pidana penjara.    Hal    ini    terjadi    dikarenakan    ketidakpercayaan  terhadap  keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi (Gita Santika Ramadhani. 2012 : Hlm. 5).
Salah  satu  bentuk  sanksi  tindakan  terhadap  pelaku  penyalahgunaan  narkoba ialah  rehabilitasi.  Namun  berdasar  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  hakim cenderung    menjatuhkan    sanksi    pidana  penjara  pada  pecandu (Badan  Narkotika Nasional  dan  Pusat  Penelitian  Kesehatan  Universitas  Indonesia.  2014:  Hlm  4). Akibatnya pecandu narkotika mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tanpa diberi    kesempatan    untuk    direhabilitasi,  sehingga  pelaksanaan  rehabilitasi  belum banyak  yang  bisa  direalisasi.  Kondisi  ini  mengakibatkan  timbulnya  masalah  lain seperti beban lembaga pemasyarakatan menjadi over capacity.
Pada  dasarnya  pecandu  narkoba  memiliki  sifat  adiksi  (ketergantungan) dengan tingkat relaps (kembali menggunakan narkoba)  yang tinggi, sehingga  tidak dapat    pulih    dengan    sendirinya.  Adiksi  merupakan  suatu  kondisi  ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang  yang  mengalaminya.  Sifat  adiksi  menimbulkan  tuntutan  dalam  diri penyalahguna  narkoba  untuk  menggunakan  secara  terus  menerus  dengan  disertai peningkatan dosis terutama setelah terjadinya ketergantungan secara fisik dan psikis serta terdapat pula ketidak mampuan untuk mengurangi atau menghentikan konsumsi narkoba  meskipun  sudah  berusaha  keras  (“Mengenal  Adiksi”,  melalui https://bnn.go.id/mengenal-adiksi/, diakses tanggal 16 Januari 2021).
Para pecandu perlu dibantu untuk disembuhkan. Pendekatan reaktif (menunggu setelah  terjadinya  gangguan  berupa  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkoba)  dan represif  (penegakan  hukum  seperti  upaya  paksa  yang  identik  dengan  penggunaan kekerasan) sudah diangap tidak sesuai lagi dengan kondisi nyata di masyarakat saat ini, aparat yang berwenang dituntut untuk berubah ke arah yang lebih proaktif dengan lebih  mengedepankan  dukungan  partisipasi  masyarakat  ( I  Putu  Hari  Sandy Mahayuda  dan  Putu  Sugi  Ardana.2020  :  Hlm  11).  Oleh  karena  itu  harus  ada paradigma baru dalam  penanganan  pecandu  narkoba. Aparat  penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa  rehabilitasi  demi  menyelamatkan  masa depan masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  dirumuskan  beberapa  masalah yangakan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :
1. Bagaimana  efektivitas  penerapan  kebijakan  rehabilitasi  sebagai  upaya meminimalisasi tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  di  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  menerapkan  kebijakan  rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng?
3. Apa  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng  untuk  mengatasi  kendala  penerapan  kebijakan  rehabilitasi  guna meminimalisasi  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris,  yang  meneliti  tentang penerapan  kebijakan  rehabilitasi  sebagai  upaya  meminimalisasi  tindak  pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dan kendala- kendala yang dihadapi dalam  menerapkan  kebijakan  rehabilitasi  terhadap  penyalahguna  narkoba  serta upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng untuk mengatasi kendala penerapan kebijakan rehabilitasi tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  pada  umunya  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat- sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  menggambarkan tentang  penerapan  kebijakan  rehabilitasi  dalam  meminimalisasi  tindak  pidana narkotika berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi dalam  menerapkan  kebijakan  rehabilitasi  terhadap  penyalahguna  narkoba  di Kabupaten    Buleleng  serta  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika Nasional  untuk  mengatasi  kendala  penerapan  kebijakan  rehabilitasi  narkotika  guna meminimalisasi tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  (  BNNK) Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu, antara  lain  kesesuaian  dengan  masalah  yang  diteliti.  Badan  Narkotika  Nasional
Kabupaten  Buleleng  yang  merupakan  satuan  tugas  yang  berada  dibawah  Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta  bertindak  sebagai  ujung  tombak  dalam  hal  penanganan  narkotika  di  wilayah hukumnya.  Oleh  sebab  itu,  lokasi  penelitian  ini  difokuskan  ke  Badan  Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama  dilapangan yaitu  baik  dari  responden  maupun  informan  (Soerjono  Soekanto.2007  :  hlm  141). Sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  bersumber  dari  penelitian  kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber  dari  data-data  yang  sudah  terdokumenkan  dalam  bentuk  bahan-bahan hukum.  Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan,  antara  lain:  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika;  Peraturan  Bersama  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia,  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Menteri  Sosial Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia,  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia Nomor:  01/PB/MA/III/2014,  Nomor:  03  Tahun  2014,  Nomor:  11  Tahun  2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014 /BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi;  Peraturan Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Penanganan  Tersangka  dan/atau  Terdakwa  Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan  Narkotika  ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi;    dan  Surat  Edaran
Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Penempatan Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan  Dan  Pecandu  Narkotika  Ke  Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan  hukum  primer  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer yang  ada  sehingga  dapat  dilakukan  analisa  dan  pemahaman  mendalam.  Contoh dari bahan hukum sekunder adalah pendapat para pakar/ahli, buku-buku/literatur hukum dan jurnal hukum.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  merupakan  pelengkap  yang sifatnya memberikan petujuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.
Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi di masyarakat.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan  Ashofa.  2014  ; Hlm  95).    Teknik  Wawancara  ada  3  cara  yaitu  wawancara  bebas,  wawancara terpimpin  dan  wawancara  bebas  terpimpin.  Wawancara  bebas  adalah  proses wawancara dimana pewawancara tidak secara sengaja mengerahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitiannya. Wawancara terpimpimpin adalah  suatu  wawancara    yang  menggunakan  panduan  pokok-pokok  masalah yang diteliti. Sedangkan wawancara bebas dan terpimpin, yaitu suatu wawancara
yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada  responden/informan  seacara  tertulis  tetapi  dalam  proses  tanya  jawab terjadi  pengembangan-pengembangan  pertanyaan  yang  masih  ada  kaitannya dengan permasalahan yang diteliti . Penelitian ini akan dilakukan dengan teknik wawancara  bebas  termpimpin.  Wawancara  dilakukan  dengan  informan  yaitu Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.
Analisis  data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam  pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Penelitian  hukum  empiris  mengenal  model-model  analisis  data  yaitu  analisis  data kualitatif dan analisis data kuantitatif.
a) Analisis data kualitatif
Analisis  data  kualitatif  ditetapkan  dalam  suatu  penelitian  yang  sifatnya eksplanatoris  dan  deskriptif.  Dalam  hal  ini,  data  yang  dikumpulkan  adalah  data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar  diukur  dengan  angka,  hubungan  antara  variabel  tidak  jelas,  sampel  lebih bersifat non-probabilitas , dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan  observasi.  Analisis  data  kualitatif  sering  juga  disebut  analisis  deskriptif kualitatif.
b) Analisis data kuantitatif
Analisis data kuantitatif diterapkan dalam penelitian yang sifatnya eksplanatoris, sifat  data  yang  dikumpulkan  berjumlah  besar,  mudah  diklasifikasikan  ke  dalam kategori-kategori,  data  yang  terkumpul  terdiri  dari  aneka  gejala  yang  dapat  diukur dengan  angka-angka,  hubungan  antara  variabel  sangat  jelas,  pengambilan  sampel dilakukan sangat cermat dan teliti, serta pengumpulan data menggunakan kuisioner.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/alamiah/riil ( natural setting ). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan ‘jumlah’.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang buruk terhadap mental, pada umumnya  terjadi  gangguan  psikotik,  gangguan  tidur,  depresi  berat,  cemas  (curiga berlebihan), gangguan tingkah laku, gangguan fungsi seksual, gampang tersinggung, depresi  atau  hiperaktif  atau  sering  murung,  terjadi  paranoid  hingga  gangguan  jiwa yang sulit disembuhkan. Selain itu dampak sosial lebih menonjol menjadikan pelaku penyalahgunaan  menjadi  anti  sosial  (jarang  berkumpul  dengan  keluarga  atau tetangga),  berkurangnya  motivasi  belajar  dan  bekerja  bahkan  sampai  cenderung melakukan perbuatan kriminal ( Heriadi Willy. 2015 : Hlm 59).
Kepala  BNNK  Buleleng,  I  Gede  Astawa  juga  menjelaskan  bahwa  panjatuhan sanksi  hukuman  berupa  penjara  tidaklah  cukup  untuk  dapat  mengatasi  dampak penyalahgunaan  narkoba  tersebut.  Hal  ini  karena  pemberian  sanksi  pidana  terhadap pelaku  penyalahgunaan  narkoba  tidak  akan  memberikan  efek  jera  yang  cukup terhadap  seorang  pecandu  untuk  melawan  keinginannya  kembali  menggunakan narkoba  setelah  keluar  dari  penjara.  Sifat  adiksi  dari  zat  narkoba  tersebut  telah mengubah pola pikir seorang pecandu untuk melakukan segala cara demi memenuhi keinginannya,  tidak  hanya  mengorbankan  materi  bahkan  keluarga.  I  Gede  Astawa menyatakan selain sifat adiksi terdapat juga sifat habitual (kebiasaan) dan lingkungan sekitar  yang  dapat  mendorong  seorang  mantan  pecandu  narkoba  untuk  kembali menggunakan  narkoba  ( relaps ).  Oleh  sebab  itu  upaya  rehabilitasi  dianggap  sangat dibutuhkan untuk memulihkan seseorang pada keadaan semula agar dapat menjalani fungsi  sosialnya  kembali  di  masyarakat  serta  memberikan  pengawasan  lebih  lanjut bagi pelaku penyalahguna narkoba.
1. Efektivitas Penerapan Kebijakan Rehabilitasi sebagai Upaya
Meminimalisasi  Tindak  Pidana  Narkotika  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  di  Badan  Narkotika  Nasional Kabupaten Buleleng
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasi  Rehabilitasi  Badan  Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng Ni Luh Sri Ekarini yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021 menyatakan bahwa dari 9 Kabupaten yang ada di Provinsi Bali pada tahun 2018 terdapat  tiga  Kabupaten  yang  dari  hasil  pemetaan  Badan  Narkotika  Nasional merupakan wilayah rawan peredaran gelap narkoba. Tiga wilayah tersebut antara lain Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.
Badan  Narkotika  Nasional  yang  disingkat  BNN  adalah  sebuah  Lembaga Pemerintah  Non  Kementerian  (LPNK)  Indonesia  yang  mempunyai  tugas melaksanakan  tugas  pemerintahan  di  bidang  pencegahan,  pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika,  prekursor  dan  bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional  dipimpin  oleh  seorang  kepala  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada Presiden. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun  2009  tentang  Narkotika.  Sebelumnya,  Badan  Narkotika  Nasional  merupakan lembaga  nonstruktural  yang  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  17 Tahun  2002,  yang  kemudian  diganti  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun 2007.  Sedangkan  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  atau  BNNK  merupakan satuan tugas yang berada dibawah Badan Narkotika Nasional yang berwenang dalam pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba  serta bertindak  sebagai  ujung  tombak  dalam  hal  penanganan  narkotika  di  wilayah hukumnya.
Ni  Luh  Sri  Ekarini  Kasi  Rehabilitasi  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng    menjelaskan  bahwa  awal  mula  pembentukan  Badan  Narkotika  Nasional Kabupaten  (BNNK)  berawal  dari  hasil  pemetaan  dari  BNN  Pusat  pada  tahun  2018
yang  mengindikasikan  Kabupaten  Buleleng  termasuk  dalam  daerah  rawan  tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sehingga sejak bulan Maret 2018 mulailah dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng dengan tiga orang personel yaitu satu orang dari instansi kepolisian yaitu I Gede Astawa selaku Ketua dan dua orang  berasal  dari  pemerintah  daerah  yang  menduduki  jabatan  sebagai  Kepala Subbagian  Umum  dan    Kepala  Seksi  Pencegahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat (P2M).
Pada  awal  pembentukannya  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  (BNNK) berlokasi di Desa Banjar tepatnya di Lovina. Namun karena tidak tersedianya lahan dan gedung perkantoran yang memadai Ketua BNNK Buleleng berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Sehingga dari hasil koordinasi tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  memberikan  dukungan  berupa  hibah  tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jalan Teleng, Banyuasri, Kec/Kab. Buleleng.
Ni  Luh  Sri  Ekarini  juga  menjelaskan  bahwa  dengan  hibah  tanah  dan  bangunan ini maka Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng dapat mengajukan pendirian  klinik  rehabilitasi  yang  diberi  nama  “Klinik  Pratama”  dan  penambahan personel  untuk  ditugaskan  di  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  (BNNK) Buleleng  guna  memaksimalkan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Badan  Narkotika Nasional  Kabupaten  Buleleng  dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana narkoba di Kabupaten Buleleng. Selain itu Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten  (BNNK)  Buleleng  juga  melayani  pembuatan  Surat  Keterangan  Bebas Narkoba  yang  mana  dulunya  dikeluarkan  oleh  Satuan  Narkoba  Polres  Buleleng. Sebelum  dibentuknya  klinik  ini  pecandu  narkoba  yang  hendak  mendapatkan rehabilitasi  harus  dikirimkan  ke  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Bali  guna mendapatkan  pelayanan  konseling  dan  rawat  jalan.  Namun  saat  ini  para  pecandu narkoba  yang  telah  lapor  diri  bisa  langsung  ditangani  di  Klinik  Pratama  untuk tindakan  rawat  jalan.  Sedangkan  untuk  rawat  inap  harus  mendapatkan  rujukan  dari BNNK guna mendapatkan tindakah lebih lanjut di Rumah Sakit Jiwa ( RSJ) Bangli
yang  saat  ini  merupakan  satu-satunya  rumah  sakit  yang  berwenang  untuk menyelenggarakan rehabilitasi di Provinsi Bali.
Hal  tersebut  juga  dibenarkan  oleh  Aiptu  Ketut  Budiana  selaku  Kepala  Urusan Administrasi  dan  Tata  Usaha  (Kaurmintu)  Satuan  Narkoba  Polres  Buleleng. Berdirinya  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  (BNNK)  Buleleng  ini  sangat membantu  Satuan  Narkoba  Polres  Buleleng  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana narkoba yang terjadi diwilayah hukum Polres Buleleng. Sebelum berdirinya BNNK ini pada tahun 2018, Satuan Narkoba Polres Buleleng mengalami kesulitan dalam hal penanganan  kasus  tindak  pidana  narkoba  yang  tidak  ditemukan  barang  bukti  pada pelaku namun dari hasil pemeriksaan urin di laboratorium menunjukkan hasil positif menggunakan  narkoba.  Sehingga  Satuan  Narkoba  Narkoba  Polres  Buleleng  harus berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali di Denpasar guna menempuh proses assement untuk mengetahui tingkat ketergantungan pecandu narkoba.  Hasil assement ini  juga  akan  menjadi  pertimbangan  penyidik  dalam menentukan  status  pelaku  tindak  pidana  merupakan  korban  penyalahguna  yang memerlukan rehabilitasi atau bahkan merupakan pengedar narkoba. Satuan Narkoba Polres  Buleleng  sebelum  adanya  BNNK  Buleleng  juga  membantu  dalam  hal rehabilitasi meskipun hanya sebagai perantara yang menghubungkan antara pecandu narkoba  yang  melaporkan  diri  dengan  pihak  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi (BNNP) Bali.
Adapun  tahapan  dalam  pelaksanaan  proses  rehabilitasi  pada  korban penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi tiga tahap, sebagai berikut:
a. Tahap  rehabilitasi  medis  (detoksifikasi),  tahap  ini  pecandu  diperiksa  seluruh kesehatannya  baik  fisik  dan  mental  oleh  dokter  terlatih.  Dokterlah  yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang di derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba  dan  berat  ringannya  gejala  putus  zat.  Dalam  hal  ini  dokter  butuh
kepekaan,  pengalaman,  dan  keahlian  guna  memdeteksi  gejala  kecanduan narkoba tersebut.
b. Tahap  rehabilitasi  nonmedis,  tahap  ini  pecandu  ikut  dalam  program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh  di  bawah  BNN  adalah  tempat  rehabilitasi  di  daerah  Lido  (Kampus Unitra),  Baddoka  (Makassar),  dan  Samarinda.  Di  tempat  rehabilitasi  ini, pecandu  menjalani  berbagai  program  diantaranya  program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
c. Tahap  bina  lanjut  ( after  care ),  tahap  ini  pecandu  diberikan  kegiatan  sesuai dengan  minat  dan  bakat  untuk  mengisi  kegiatan  sehari-hari,  pecandu  dapat kembali  ke  sekolah  atau  tempat  kerja  namun  tetap  berada  di  bawah pengawasan.
Peneliti  menentukan  efektif  tidaknya  penerapan  kebijakan  rehabilitasi  di  Badan Narkotika  Nasional  Kabupaten  (BNNK)  Buleleng  dengan  mengkaji  5  faktor  yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan  faktor  budaya  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  efektivitas  hukum menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

## 1. Faktor Undang-Undang
Menurut  I  Gede  Astawa  selaku  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng  dalam  wawancara  yang  peneliti  lakukan  menjelaskan  bahwa  Badan Narkotika  Nasional  Kabupaten  (BNNK)  Buleleng  melaksanakan  upaya  rehabilitasi didasari oleh aturan:
a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Pasal 54  dan Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b:
Pasal  54    menyatakan  bahwa  “Pecandu      Narkotika      dan      korban penyalahgunaan   Narkotika   wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”
Sedangkan Pasal Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b, menyatakan bahwa:
Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
1) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  Pecandu  Narkotika  tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
2) menetapkan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani pengobatan  dan  atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  Pecandu Narkotika  tersebut  tidak  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana Narkotika.
b. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11  Tahun  2014,  Nomor:  03  Tahun  2014,  Nomor:  PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  dalam  Lembaga Rehabilitasi, yaitu Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:
Pecandu    Narkotika    dan  Korban    Penyalahgunaan    Narkotika  yang    tanpa  hak dan  melawan  hukum  sebagai  Tersangka  dan/atau  Terdakwa  dalam penyalahgunaan    Narkotika    yang    sedang    menjalani    proses    penyidikan, penuntutan,  dan  persidangan  di   pengadilan  diberikan  pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.
c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan  Narkotika  ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi  yaitu  Pasal  4  Ayat (1), (2), (3) dan (4) yang menyatakan bahwa:
(1) Pecandu  Narkotika  dan Korban  Penyalahgunaan  Narkotika yang  tanpa hak dan  melawan  hukum  sebagai  Tersangka  penyalahgunaan  Narkotika  yang ditangkap    atau    tertangkap    tangan    tanpa    barang    bukti    Narkotika  dan terbukti  positif  menggunakan  Narkotika  sesuai  dengan  hasil  tes urine, darah,    dan/atau    rambut,    ditempatkan    di  lembaga    rehabilitasi  yang dikelola        oleh        pemerintah        setelah        dibuatkan        Berita        Acara Pemeriksaan    Hasil  Laboratorium    dan    Berita    Acara    Pemeriksaan  oleh Penyidik  dan  telah  dilengkapi  dengan  rekomendasi  hasil assesment Tim Assesment Terpadu.
(2)   Pecandu  Narkotika  dan Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  yang  tanpa hak    dan    melawan    hukum    sebagai    Tersangka    yang    ditangkap    atau tertangkap    tangan    dan    terdapat    barang    bukti    dengan    jumlah    tertentu serta  terbukti  positif  memakai  Narkotika  sesuai  hasil  tes  urine,  darah, rambut  dan/atau  DNA,  selama  proses  peradilannya  berlangsung  dalam jangka  waktu  tertentu  dapat  ditempatkan  di  lembaga  rehabilitasi  yang dikelola oleh  pemerintah,  setelah  dibuatkan  Berita  Acara  Pemeriksaan Hasil Laboratorium  dan  Berita  Acara  Pemeriksaan  oleh  Penyidik  Polri dan/atau  Penyidik  BNN  dan  telah  dilengkapi  dengan  rekomendasi  hasil assesment Tim Assesment Terpadu.
(3)   Pecandu  Narkotika  dan Korban  Penyalahgunaan  Narkotika yang  tanpa hak  dan  melawan  hukum  yang  ditangkap  atau  tertangkap  tangan dengan barang   bukti   melebihi   dari   jumlah   tertentu   sebagaimana dimaksud pada  ayat (2)  dan  positif  memakai  Narkotika  berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, setelah dibuatkan Berita Acara  Pemeriksaan Hasil  Laboratorium    dan    Berita    Acara    Pemeriksaan  oleh    Penyidik    dan telah dinyatakan  dengan rekomendasi  hasil assesment dari Tim Assesment Terpadu, tetap ditahan.
(4)   Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan      ayat      (3)      sesuai      dengan      ketentuan      peraturan      perundang- undangan.
d. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan  Dan  Pecandu  Narkotika Ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  Dan  Rehabilitasi  Sosial,  yaitu  poin  2 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e)  menyatakan:
Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan  b  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
1) Terdakwa  pada  saat  ditangkap  oleh  penyidik  Polri  dan  penyidik  BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimana ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
a) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram b) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram (8 butir) c) Kelompok Heroin :1,8 gram d) Kelompok Kokain :1,8 gram e) Kelompok Ganja : 5 gram f) Daun Koka : 5 gram g) Meskalin : 5 gram h) Kelompok Psilosybin : 3 gram i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram j) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram k) Kelompok Fentanil : 1 gram l) Kelompok Metadon : 0,5 gram m) Kelompok Morfin : 1,8 gram n) Kelompok Petidin : 0,96 gram
o) Kelompok Kodein : 72 gram p) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
3) Surat  uji  Laboratorium  positif  menggunakan  Narkotika  berdasarkan permintaan penyidik.
4) Perlu  Surat  Keterangan  dari  dokter  jiwa  psikiater  pemerintah  yang ditunjuk oleh Hakim.
5) Tidak  terdapat  bukti  bahwa  yang  bersangkutan  terlibat  dalam  peredaran gelap Narkotika.
e. Peraturan  Daerah  (Perda)  Provinsi  Bali  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yaitu Pasal 26 Ayat (1) dan (2):
1) Penanganan  terhadap  penyalahgunaan  Narkotika  dilaksanakan  melalui rehabilitasi
2) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a) tindakan  medik  untuk  melepaskan  pengguna  dari  ketergantungan terhadap Narkotika ;
b) tindakan terapi untuk melepaskan penyalahguna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
c) tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika; dan
d) tindakan  pascarehabilitasi  berupa  pemulihan  secara  terpadu  baik fisik, mental, maupun sosial.
Ditinjau  dari  kelima  aturan  yang  informan  sebutkan  di  atas  yaitu  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika;  Peraturan  Bersama  Ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor:  01/PB/MA/III/2014, Nomor:  03  Tahun  2014,  Nomor:  11  Tahun  2014,  Nomor:  03  Tahun  2014,  Nomor:
PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/ BNN tentang  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke dalam Lembaga Rehabilitasi; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Tersangka  dan/atau  Terdakwa  Pecandu Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan  Dan  Pecandu  Narkotika  Ke  Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial; dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi  Bali  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Fasilitas  Pencegahan  Penyalahgunaan Narkotika.  Kelima  peraturan  tersebut  mulai  dari  peraturan  tertiggi  hingga  terendah telah  mengatur  kebijakan  rehabilitasi  dengan  cukup  baik.  Meskipun  peraturan mengenai  penerapan  kebijakan  rehabilitasi  telah  diatur  dengan  cukup  baik,  namun dalam  proses  penegakkan  aturan-aturan  tersebut  juga  harus  di  dukung  oleh  faktor lainnya agar hukum dapat   dterapkan secara efektif.
2. Faktor Penegak Hukum
I  Gede  Astawa  menjelaskan  bahwa  sejak  awal  dibentuknya  Badan  Narkotika Nasional  Kabupaten  Buleleng  pada  tahun  2018,  BNNK  Buleleng  hanya beranggotakan tiga orang personel yaitu satu orang dari instansi kepolisian yaitu I Gede  Astawa.  selaku  Ketua  dan  dua  orang  berasal  dari  pemerintah  daerah  yang menduduki  jabatan  sebagai  Kepala  Subbagian  Umum  dan    Kepala  Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pelaksanaan tugas BNNK di Buleleng, Badan Narkotika Nasional Kabupaten  Buleleng  berkoordinasi  dengan  BNN  Pusat,  pemerintah  dan  instansi kepolisian  guna  mendapatkan  penambahan  personel  baik  sebagai  staf,  penyidik, konselor  maupun  asesor.  Sampai  dengan  saat  ini  jumlah  personel  di  Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng berjumlah 22 orang dengan rincian BKO Polri 4 orang, PNS BNN 6 orang, PNS Pemda 1 orang, Dokter 1 orang, Perawat 2 orang,  Satpam  4  orang, Driver 2  orang  dan  Pramu  Bakti  2  Orang.  Meskipun
demikian  jumlah  ini  tidak  sebanding  dengan  Daftar  Susunan  Pegawai  (DSP) sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  untuk  dapat  menangani  masalah-masalah berkenaan  dengan  narkoba  pada  masing-masing  satuan  di  Badan  Narkotika Nasinal Kabupaten Buleleng yang memiliki wilayah hukum terbilang cukup luas dengan  membawahi  9  kecamatan,  129  desa,  19  kelurahan,  551  dusun/banjar  dan 58 lingkungan yang ada di Kabupaten Buleleng.
Berikut merupakan Daftar Susunan Pegawai di Badan Narktoika Nasional
Kabupten Buleleng saat ini:
NO SATUAN ESELON DSP 1 Ka BNNK III A 1 2 Kasubbag Umum IV A 1 3 Bendahara Pengeluaran 1 4 Penata Laporan Keuangan 2 5 Pengadministrasian Umum 2 6 Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) IVA 1 7 Penyuluh Narkoba Ahli Pertama 2 8 Pengadministrasian Umum 2 9 Kasi Rehabilitasi IV A 1 10 Fasilitator Rehabilitasi 2 11 Pengadministrasian Umum 2 12 Kasi Pemberantasan IV A 1 13 Penyidik Pratama 2 14 Pengadministrasian Umum 2
Sumber  :  Data  Daftar  Susunan  Pegawai  (DSP)  di  Badan  Narkotika  Nasional
Kabupaten Buleleng.
Dari  tabel  Daftar  Susunan  Pegawai  diatas  I  Gede  Astawa  menjelaskan masih  banyak  jabatan-jabatan  yang  belum  terisi  di  Badan  Narkotika  Nasional Kabupaten Buleleng antara lain Kasubbag Umum dan penyidik pratama. Meskipun BNNK  telah  mendapat  bantuan  personel  baik  dari  BNN  Pusat,  Pemda  dari  Polri belum  bisa  melengkapi  Daftar  Susunan  Pegawai  secara  maksimal  karena terkendala dengan golongan sebagaimana yang telah ditentukan.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Sebagaimana  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  oleh  Kasi Rehabilitasi  Ni  Luh  Sri  Ekarini  bahwa  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng  berdiri  sejak  tahun  2018  dengan  menempati  lahan  dan  bangunan  yang pada  saat  itu  statusnya  masih  dalam  kepemilikan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buleleng.  Lahan  dan  bangunan  ini  dulunya  merupakan  rumah  dinas  yang kemudian  dialih  fungsikan  sebagai  Kantor  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng dengan kondisi gedung seadanya yang kemudian diperbaiki dan dirawat hingga  saat  ini.  Oleh  karena  hal  tersebut,  komposisi  bangunan  gedung  Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng bisa terbilang tidak sesaui dengan peruntukannya. Ruangan yang dulunya merupakan kamar saat ini digunakan untuk ruang  kerja  baik  itu  Ruangan  Kepala  BNNK  maupun  petugas  lainnya.  Ruangan tersebut tidak cukup untuk menampung seluruh petugas BNNK Buleleng. Secara terperinci sarana dan prasarana yang belum tersedia pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yaitu:
1. Gedung yang memadai;
2. Ruang tunggu;
3. Kursi pada ruang tunggu;
4. Toilet yang memadai;
5. Komputer;
6. Alat penyadap;
7. Lemari berkas .
Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala BNNK Buleleng, I Gede Astawa yang menyebutkan  bahwa  sebenarnya  perlu  adanya  renovasi/perbaikan  bagi  gedung BNNK  Buleleng  ini  agar  sesuai  dengan  fungsinya.  Sehingga  petugas  bisa menjalankan tugas secara maksimal dan masyarakat yang datang ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng  juga merasa nyaman. Selain itu, Kantor Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  juga  belum  memiliki  fasilitas ruang  tunggu  yang  sebenarnya  merupakan  ruangan  yang  wajib  ada  pada  gedung perkantoran  yang  sifatnya  pelayanan  kepada  masyarakat.  Demikian  juga keterbatasan  toilet  yang  ada  di  Kantor  BNNK  Buleleng,  dimana  bangunan  ini hanya  memiliki  dua  toilet  yang  satu  berada  di  dalam  ruangan  Kepala  BNNK Buleleng  dan  satu  diluar  yang  diperuntukkan  untuk  petugas  dan  masyarakat sehingga belum terdapat toilet yang terpisah untuk pria dan wanita seperti halnya kantor pelayanan publik pada umumnya.
4. Faktor Masyarakat
Jika ditinjau dari segi kepatuhan masyarakat. I Gede Astawa mengatakan bahwa masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng  masih  kurang  patuh  terhadap  hokum  dalam  hal ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Hal  ini dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  kasus  tindak  pidana  narkoba  yang  terjadi  di kabupaten Buleleng, yaitu:
NO JENIS DATA 2018 2019  2020 2021 (sampai Bulan Juni) Total 1 Pelaksanaan Rehabiltasi BNNK Buleleng 12 59 40 53 164 2 Kasus Tindak Pidana Narkoba di Sat Narkoba 55 48 53 22 178

## Polres Buleleng
Sumber  :  Data  Jumlah  Rehabilitasi  di  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng  dan  Rekap  Data  Kasus  Tindak  Pidana  Narkoba  di  Satuan Narkoba Polres Buleleng.
Dari data diatas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun masih banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Buleleng baik itu kasus yang ditangani oleh Badan Narktotika Nasional  Kabupaten Buleleng secara rehabilitasi maupun Satuan Narkoba Polres Buleleng dengan melalui proses pidana. Hal  ini  menunjukkan  ketidakpatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  dalam  hal  ini Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Penyebabnya  dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan dan  pemahaman  mengenai  narkoba  sehingga  kebijakan  rehabilitasi  belum  bisa terlaksana secara efektif. Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkotika di Buleleng ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkotika ini.  Kesadaran  masyarakat  di  Buleleng  tentang  memerangi  peredaran  narkotika sangatlah  rendah.  Pergaulan  bebas  generasi  muda  juga  menyebabkan  mudahnya narkotika  tersebut  sampai  disalahgunakan  (I  Gede  Santika  dan  I  Nyoman  Surata. 2019 : Hlm 55).
5. Faktor Budaya Masyarakat
Pada  masyarakat  Bali  terdapat  tradisi  minum-minuman  keras  (miras)  di kehidupan  sehari-hari  yang  sudah  menyatu  cukup  lama,  bahkan  minuman  keras seperti arak dan berem serta tuak merupakan  hal  yang  wajib  ada  pada  beberapa ritual keagamaan di Bali (Putu Vebby Diah Ardyanti, David HiskiaTobing. 2017 : Hlm  56).  Hal  ini  juga  terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  yang  merupakan salah  satu  kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Bali  bagian  utara.    Garry    R.  Collins menjelaskan  bahwa  salah  satu  faktor  mendorong  perilaku  minum  minuman beralkohol ini adalah kebudayaan serta lata belakang kehidupan seseorang.
I  Gede  Astawa  menyatakan  bahwa  budaya  minum  minuman  keras tradisional ini sangatlah dekat dengan kehidupan gelap narkoba. Dimana minuman keras  tradisional  tersebut  sebnenarnya  juga  merupakan  salah  satu  jenis  dari narkoba  yang  penggunaannya  masih  dalam  perdebatan.  Dimulai  dengan  budaya minum  minuman  keras  ini  biasanya  mendorong  seseorang  untuk  mulai mengonsumsi  narkotika  maupun  psikotropika  jenis  lainnya  dengan  dalih  berawal dari  hanya  ingin  coba-coba  hingga  mengalami  ketergantungan  terhadap  barang haram  tersebut.  Selain  sifat  adiksi  terdapat  juga  sifat habitual (kebiasaan)  dan lingkungan  sekitar  yang  dapat  mendorong  seorang  seseorang  untuk  terus menggunakan narkoba.
Ditinjau dari pembahasan kelima faktor penentu efetktivitas hukum di atas yaitu  faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  atau  fasilitas,  faktor masyarakat,  dan  faktor  budaya  masyarakat  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan kebijakan  rehabilitasi  narkoba  di  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng kurang efektif. Meskipun dari faktor hukumnya terbilang sudah cukup baik, namun masih  banyak  kekurangan  baik  dari  faktor  penegak,  faktor  sarana  atau  fasilitas, faktor  masyarakat,  dan  faktor  budaya  masyarakat,  sehingga  penerapan  kebijakan rehabilitasi  sebagai  upaya  meminimalisasi  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng kurang efektif.
2. Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  dalam  Menerapkan  Kebijakan Rehabilitasi Narkoba di Badan Narkotika Nasional  Kabupaten Buleleng Menurut  I  Gede  Astawa  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  petugas  dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi di Kabupaten Buleleng, yaitu:
1. Dari  segi  personel,  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  masih kekurangan anggota. Jika dilihat dari tingginya angka penyalahguna narkoba di  Kabupaten  Buleleng  dan  luasnya  ruang  lingkup  wilayah  Kabupaten
Buleleng  dengan  kondisi  personel  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng  yang  saat  ini  hanya  beranggotakan  22  orang  dan  khusus  untuk penanganan  rehabilitasi  hanya  terdapat  satu  orang  dokter  dan  dua  orang perawat  dirasa  tidak  cukup  untuk  meng- cover pelaksanaan  tugas  rehabilitasi yang diemban oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.
2. Dari segi sarana dan prasana, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng belum memiliki gedung perkantoran yang layak digunakan sebagai salah satu tempat pelayanan publik serta sarana-sarana yang belum memadai.
3. Dari  segi  masyarakat,  rendahnya  kesadaran  dan  pengetahuan  masyarakat tentang  narkoba  juga  mempersulit  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng  untuk  menerapkan  kebijakan  rehabilitasi.  Kesadaran  dan pengetahuan masyarakat mengenai narkoba khususnya dalam hal rehabilitasi sangatlah  penting  untuk  dapat  mengurangi  angka  penyalahguna  narkoba maupun menurunkan efek relaps bagi pecandu narkoba yang telah menjalani proses pidana dan kembali lagi di masyarakat. Karena   kebijakan rehabilitasi sebenarnya  sangat  penting  dilakukan  agar  pecandu  narkoba  yang  baru  saja keluar  dari  penjara  mendapatkan  pengawasan  lebih  lanjut  sehingga  tidak kembali  mengulangi  kesalahannya  atau  bahkan  menimbulkan  korban  baru dengan mengajak orang sekitarnya ikut mengonsumsi narkoba.
3. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional  Kabupaten Buleleng  untuk  Mengatasi  Kendala  Penerapan  Kebijakan  Rehabilitasi Guna  Meminimalisasi  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  di Kabupaten Buleleng
Kasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng  Ni Luh Sri Ekarini  menyatakan bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional  Kabupaten  Buleleng  dalam  menerapkan  kebijakan  rehabilitasi  guna
meminimalisasi  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten  Buleleng yaitu:
1. Mengajukan penambahan personel ke BNN Pusat.
Penambahan  personel  ini  bertujuan  untuk  memaksimalkan  penanganan rehabilitasi  terhadap  pelaku  penyalahguna  narkoba  sehingga  penerapan kebijakan rehabilitasi di Kabupaten Buleleng dapat berjalan dengan efektif.
2. Melakukan pengajuan sarana dan prasarana ke BNN Pusat.
Sarana  dan  prasarana  yang  memadai  adalah    salah  satu  faktor  penting  untuk mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Badan  Narkorkotika  Nasiona Kabupaten Buleleng. Pengajuan sarana prasana tersbut ialah perbaikan gedung agar  sesuai  dengan  peruntukan,  pembuatan  ruang  tunggu,  pembelian  kursi pada  ruang  tunggu,  pembuatan  toilet  yang  memadai,  penambahan  perangkat keras computer, penyediaan alat penyadap, dan lemari berkas . Dengan adanya sarana  dan  prasarana  yang  memadai  maka  akan  mendukung  pelaksanaan kebijakan rehabilitasi secara maskimal.
3. Melakukan  koordinasi  dan  kerjasama  dengan  instansi  terkait  seperti Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng,  Kepolisian  khususnya  Satuan Narkoba Polres Buleleng, dan Lapas Klas II B guna mendukung pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
4. Melaksanakan sosialisasi di masyarakat. Upaya sosialisasi ini juga merupakan bagian  terpenting  untuk  meningkatkan  kesadaran  dann  pengetahuan masyarakat  tentang  narkoba.  Sehingga  dapat  mencegah  seseorang  untuk menyalahgunakan  narkoba  dan  menambah  pengetahuan  masyarakat  tentang peraturan-peraturan mengenai rehabilitasi.
5. Membentuk  sinergitas  dengan  masyarakat  melalui  inovasi  Desa  Bersinar (Desa  Bersih  dari  Nakorba).  Program  ini  merupakan  terobosan  terbaru  dari Badan  Narkotika  Nasional  untuk  menjalin  kerjasama  dengan  masyarakat dengan  membentuk  suatu  desa  yang  terdapat  organisasi  yang  terdiri  dari
aparat  desa,  tokoh  masyarakat,  relawan,  bahkan  mantan  pecandu  narkoba untuk  ikut  melakukan  pengawasan  dan  pemantauan  terhadap  masyarakat sekitar  yang  sekiranya  terindikasi  menyalahgunakan  narkoba.  Serta melakukan bimbingan kepada pecandu narkoba yang telah selesai melakukan rehabilitasi  bahkan  pecandu  yang  baru  saja  keluar  dari  penjara  agar  tidak kembali menggunakan narkoba (relaps) dalam pergaulannya dimasyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  di  atas,  dapat  disimpulkan  hal-hal sebagai berikut sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan:
1. Penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana narkotika  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  di  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  kurang  efektif, hal ini karena meskipun peraturan mengenai rehabilitasi narkoba telah diatur dengan  cukup  baik,  namun  di  sisi  lain  terdapat  empat  faktor  lainnya  yang menjadikan penerapan kebijakan rehabilitasi narkoba ini kurang efektif yaitu faktor  penegak  hukum  masih  terbilang  minim,  faktor  sarana  atau  fasilitas yang masih kurang memadai, faktor masyarakat yang memiliki pengetahuan dan  kesadaran  yang  rendah  terhadap  bahaya  narkoba  serta  faktor  budaya masyarakat  yaitu  minum-minuman  keras  tradisional  yang  sangat  dekat hubungannya  dengan  narkoba  sehingga  membuat  penerapan  kebijakan rehabilitasi kurang efektif.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  menerapkan  kebijakan  rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, adalah:
a. Dari segi personel, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng masih kekurangan anggota.
b. Dari  segi  sarana  dan  prasana,  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng  belum  memiliki  gedung  perkantoran  yang  layak  digunakan sebagai  salah  satu  tempat  pelayanan  publik  serta  sarana-  yang  belum memadai.
c. Dari segi masyarakat, rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang narkoba juga mempersulit Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng untuk menerapkan kebijakan rehabilitasi.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng  untuk  mengatasi  kendala  penerapan  kebijakan  rehabilitasi  guna meminimalisasi  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten Buleleng, adalah:
a. Mengajukan penambahan personel ke BNN Pusat.
b. Melakukan pengajuan sarana dan prasarana ke BNN Pusat.
c. Melakukan  koordinasi  dan  kerjasama  dengan  instansi  terkait  seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Kepolisian khususnya Satuan
Narkoba  Polres  Buleleng,  dan  Lapas  Klas  II  B  Singaraja  guna mendukung  pelaksanaan  kebijakan  rehabilitasi  terhadap  pecandu narkoba.
d. Melaksanakan sosialisasi di masyarakat.
e. Membentuk  sinergitas  dengan  masyarakat  melalui  inovasi  Desa Bersinar (Desa Bersih dari Nakorba).

## 2. Saran-Saran
Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian ini, sebagai berikut:
1. Bagi  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng,  hendaknya  lebih memaksimalkan  pelaksanaan  kebijakan  rehabilitasi  terhadap  penyalahguna narkoba di Kabupaten Buleleng meskipun masih banyak kendala yang ditemui dilapangan demi menyelamatkan masa depan bangsa dan negara.
2. Bagi  masyarakat,  hendaknya  lebih  memperluas  pengetahuan  tentang    arti penting dan akibat dari narkoba sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya  penyalahgunaan  narkoba  dan  ikut  bersinergi  dengan  aparat  guna mencegah dan meminimasilir angka penyalalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Anton M. Mulyono. 2011 . Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Aulia  Fadhli.  2018. Napza  Ancaman,  Bahaya,  Regulasi,  dan  Solusi  dan Penanggulangan-nya . DIY: Gava Media.
A.R.  Sujono  dan  Bony  Daniel.  2011. Komentar  dan  Pembahasan  UU  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Jakarta: Sinar Grafika. Bambang Sunggono. 2013. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2004. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Fakultas  Hukum  Universitas  Panji  Sakti.  2020. Buku  Pedoman  Penulisan  Skripsi . Singaraja.
Hari Sasangka. 2013. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana . Bandung: Mandar Maju.
Hasan Sadly. 2012. Kamus Inggris Indonesia .Jakarta: Gramedia. Heriadi Willy. 2015. Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara . Yogyakarta: UII Press.
Iqbal Hasan, M. 2012. Metode Penelitian dan Aplikasinya . Jakarta: Ghalia Indonesia. Koentjaraningrat.  1994. Metode-metode  Penelitian  Masyarakat .  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Koentjaraningrat.  2015.  ” Kebudayaan,Mentalitas,  dan  Pembangunan” .  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.

## Jurnal
Chartika Junike Kiaking. 2017. ”Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika ” . Lex Crimen Vol. Vi/No. 1/Jan-Feb/2017.
Gita  Santika  Ramadhani.  2012.  “Sistem  Pidana  dan  Tindakan  “Double  Track System”  Dalam  Hukum  Pidana  di  Indonesia”.  Diponegoro  Law  Review. Volume 1. Nomor 4. Tahun 2012.
I  Gede  Santika  dan  I  Nyoman  Surata.  2019.”  Peran    Satuan    Narkoba  Kepolisian Resor  Buleleng  Dalam    Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng”. Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 2 Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
I  Nyoman  Gede  Remaja.2018.  “Penerapan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Bagian  dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara”. Kertha Widya  Jurnal  Hukum  Vol.  6  No.  1.  Singaraja:  Fakultas  Hukum  Universitas Panji Sakti.
I  Putu  Hari  Sandy  Mahayuda  dan  Putu  Sugi  Ardana.2020.  “Penyelesaian  Masalah Desa  dengan  Pendekatan Restorative  Juctice oleh  Bhayangkara  Pembina Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Buleleng”.Kertha  Widya  Jurnal  Hukum  Vol.  8  No.  2.  Singaraja:  Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Putu  Vebby  Diah  Ardyanti,  David  HiskiaTobing.  2017.  “Hubungan  Konsep  Diri dengan  Konformitas  pada  Remaja  Laki-Laki  yang  Mengonsumsi  Minuman Keras  ( Arak )  di  Gianyar  Bali”.  Jurnal  Psikologi  Udayana  Vol.  4  No.1: Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Udayana.

## Internet
“Kabupaten  Buleleng”,  melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_  Buleleng , diakses pada tanggal 2 Juli 2021.
“Mengenal  Adiksi”,  melalui https://bnn.go.id/mengenal-adiksi/ ,    diakses  tanggal  16 Januari 2021.
”Narkoba/NAPZA”,  melalui https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/, diakses  tanggal  2 Februari 2021.