Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Fenomena Milenial dan Syari’at Islam di Aceh
Vatta Arisva 1 , Miftahul Jannah 2 , Nahdia Asyifah 3
1, 2, 3 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta vattaarisva94@gmail.com 1 , miftahuljannahamif6@gmail.com 2 , nahdiaasyifa20@gmail.com 3

## Abstrak
A  concert  in  Aceh  which  was  held  in  an  event  entitled  Seulawah  Expo,  attracted  the attention of many parties. The reason is that many young people are mixed between men and  women,  although  the  organizing  committee  has  given  a  fence  of  boundaries between  men  and  women.  This  is  the  attraction  of  this  research,  because  the  incident occurred  in  Aceh,  known  as  the  Porch  of  Mecca.  Therefore,  it  gives  birth  to  the following  research  questions.  First,  what  is  the  view  of  Acehnese  millennials  in understanding  Islamic  shari'a?  Second,  how  does  the  moral  perspective  see  the phenomena  among  Aceh's  millennials?  This  qualitative  research  uses  a  descriptive analysis  method  of  Islamic  sharia  phenomena  that  occurred  in  Aceh.  While  the  data source  is  in  the  form  of  secondary  data,  so  as  to  produce  the  following  conclusions: First,  the  understanding  of  Islamic  law  among  millennials  can  be  shared  with  three forms  of  groups,  some  still  understand,  some  do  not  understand  and  some  do  not understand  indifferent  attitudes.  It  is  also  based  on  maturity  or  maturity  and  social control of the values that live in society. Second, that technological developments on the influence of culture and values among millennials are very worrying. Where based on the phenomenon found, it has injured islamic sharia values in Aceh, which has caused moral degradation of millennials with the argument of freedom.

## Keywords: Sharia Islam, Millennial, dan Moral

## 1. PENDAHULUAN
Sebuah teguran dari salah satu kelompok yang mengatasnamakan “Santri Aceh” belum  lama  ini  viral  di  beberapa  media  sosial  (berita  online  Instagram),  betapa  tidak, hal  ini  berkaitan  dengan  salah  satu event konser  yang  baru  saja  digelar  dengan  tajuk “Bhayangkara  Seulawah  Expo”  diselenggarakan  dalam  memperingati  HUT Bhayangkara.  Masalahnya  terletak  pada  fenomena  bercampur  baurnya  antara  laki-laki dan  perempuan  di  dalam  satu  lokasi  yang  dihadiri  oleh  kaum  muda  dan  mudi  Aceh, bahkan  ada  yang  dari  luar  Aceh  berdatangan  hanya  untuk  melihat  aksi  panggung  dari salah satu band favorit mereka (Redaksi, 2022).
Bercampur  baurnya  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  kegiatan  acara tersebut,  bagi  sebagian  kalangan  masyarakat  dirasa  sangat  merendahkan  nilai-nilai syariat  Islam,  sehingga  menimbulkan  rasa  kekecewaan  terhadap  para  pihak  dari penyelenggara event ,  walaupun  panitia  dari  kegiatan  ini  telah  meletakkan  pagar pembatas  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Berangkat  dari  rasa  kekecewaan  tersebut, masyarakat  yang  mengatasnamakan  “Santri  Aceh”  mengutarakan  komplainnya  yang beredar di beberapa media  massa koran maupun media online . Perihal ini bukan tanpa
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
alasan,  mengingat  Aceh  sangat  dikenal  dengan  Syari’at  Islamnya  yang  telah  lama diterapkan dan diperkuat penerapannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintah  Aceh,  yang  lahir  setelah  musibah  tsunami  yang  melanda  sebagian wilayah Aceh serta kesepakatan Memoriam of Understanding (MoU) di Helsinki, yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (RI-GAM).
Syari’at  Islam  di  Aceh  telah  berjalan  hampir  16  tahun  dari  semenjak diberlakukannya  undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tersebut.  Namun,  berlakunya syari’at Islam dalam sejarah Aceh telah dimulai dari semenjak masa kesultanan hingga sampai  pada  dilegalkan  secara  sepenuhnya  oleh  Pemerintah  Indonesia  berdasarkan Otonomi  Khusus  Daerah  Aceh.  Dengan  demikian,  bagi  masyarakat  Aceh  hidup  dalam ketentuan syari’at bukanlah hal yang baru. Hal ini dikarenakan hukum yang berlaku di Aceh  terbagi  kedalam  tiga  bentuk.  yaitu  syari’at  Islam,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Negara (Fadhlullah, 2019)
Sejauh  perkembangan  zaman  dan  teknologi,  telah  banyak  mempengaruhi kehidupan  sosial  masyarakat  di  Aceh,  terutama  pandangan  kaum  milenial  Aceh terhadap syariat Islam yang berlaku. Seolah-olah syari’at Islam di Aceh berjalan seperti air  laut  yang  pasang  surut,  bahkan  mirisnya  semakin  tinggi  angka  pelanggaran  yang dilakukan terhadap  syariat.  Terdapat  beberapa  kasus  yang  terjadi  di  Aceh  yaitu gowes ibu-ibu  muda  dengan  pakaian  yang  dianggap  melanggar  ketentuan  syariat,  karena  ada sebagian  dari  mereka  yang  tidak  memakai  jilbab.  Hal  tersebut  menyebabkan  viral  di media  sosial  dan  harus  membuat  surat  permohonan  maaf  (Nasution,  2020;  Noviandi, 2020).
Kasus lain juga terjadi di bulan Ramadhan, ketika para remaja  ABG (anak baru gede ) melakukan perbuatan  tidak senonoh dengan beberapa temannya di dalam mobil, sehingga digerebek oleh warga setempat, karena mencurigakan dan dianggap melanggar syari’at  Islam  (Arsyam,  2020;  Yunita,  2020).  Banyak  kasus  lain  yang  menimpa  kaula muda  mulai  dari  khalwat,  mabuk,  judi  bahkan  zina.  Belum  lama  ini  juga  terjadi maraknya  kaum  muda  dan  mudi  nonton  konser  yang  bercampur  baur  antara  laki-laki dan  perempuan,  sebagaimana  yang  terlihat  juga  pada instastory beberapa  anak  muda yang datang dan nonton konser tersebut.
Berangkat  dari  beberapa  fenonema  yang  terjadi  belakangan  di  Aceh,  perlu diketahui  bahwa  pergeseran  kehidupan  yang  terus  berubah-ubah.  kondisi  ini  didukung oleh  teknologi  yang  canggih  dan  mumpuni,  tidak  menutup  kemungkinan  juga  akan merubah setiap tingkah laku, etika dan moral setiap masyarakat. bisa dikatakan sebagai fenomena  modernisasi.  Namun,  apabila  tidak  dibarengi  dengan  bekal  akan  ilmu pengetahuan,  agama  dan  ajaran  terhadap  etika.  Maka  akan  berdampak  pada  degradasi moral terhadap remaja dan bahkan terhadap anak muda yang berumur antara 20 sampai 30 tahun sebagai umur produktif.
Etika  dan  moral  sebagai  pondasi  awal  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  ketika berinteraksi dengan sosialnya sebagai akal budi terhadap dirinya, sehingga dia menjadi
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
pribadi yang baik. Namun sebaliknya, ketika seseorang yang tidak memiliki etika dalam berinteraksi  sosial  dan  melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik,  maka  dapat  dikatakan sebagai  seorang  yang  tidak  bermoral  (Putra,  2021).  Pengaruh  inilah  yang  dalam pandangan agama sangat diperhatikan, sehingga seseorang dapat beretika dan bermoral yang baik.
Penanaman etika dan moral itu diajarkan sejak kecil didalam keluarga, sehingga ketika  tumbuh  dewasa  dapat  tertanam  dengan  baik  dan  menjadi  karakter  seseorang dalam berinteraksi sosial. Dengan adanya karakter yang baik, para remaja yang tumbuh tidak  terpengaruh  oleh  arus  modernisasi  dan  globalisasi  dan  tetap  menikmati kompleksitas perkembangan teknologi yang modern serta menempatkan pada posisinya masing-masing (Hafifuddin, 2016).
Melihat  beberapa  kasus  yang  telah  disebutkan  di  atas,  itu  terjadi  dan  melanda kaula muda sebagai generasi milenial di Aceh. Dimana masyarakat Aceh sangat dikenal sebagai  wilayah  yang  sangat  kental  akan  ajaran  agamanya  dan  penerapan,  serta penegakan  terhadap  syariat  Islam.  Dengan  demikian,  berdasarkan  penjelasan  terhadap permasalahan  di  atas,  peneliti  ingin  mengkaji  terkait  milenial  dan  pengaruh  syariat Islam  di  Aceh.  Adapun  pertanyaan  penelitiannya, Pertama .  Bagaimana  pandangan milenial  Aceh  dalam  memahami  syari’at  Islam? Kedua ,  bagaimana  perspektif  moral melihat fenomena sosial dikalangan milenial Aceh?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## a. Syariat Islam di Aceh
Berlakunya  syariat  Islam,  ditandai  dengan  diundangkan  Peraturan  Nomor  11 Tahun 2006, dalam aturan tersebut menegaskan tentang pemberian kewenangan kepada pemerintah  Aceh  untuk  mengatur  serta  melaksanakan  penegakan  syariat  Islam  yang diharapkan  secara  kaffah  dapat  berlaku  dan  berjalan  di  Aceh.  Terhadap  pelaksanaan syariat Islam melindungi kebebasan beragama bagi pemeluknya. Ini sejalan dengan azas teritorial  dan  status  agama  berdasarkan  kependudukan  warga,  sebagaimana  juga  yang terdapat  dalam  qanun  jinayah  Aceh.  Dimana  warga  asing  atau  yang  bukan  beragama Islam,  harus  menghargai  aturan  hukum  Islam  di  Aceh  dan  boleh  menjalankan  ibadah menurut kepercayaan mereka (non-Islam). Bahwa adanya kebebasan beragama dan hak memilih  untuk  tunduk  dan  patuh  pada  nilai  dan  aturan  hukum  yang  berlaku,  bagi masyarakat  non  muslim  boleh  memilih  antara  untuk  mengikuti  Qanun  atau  hukum positif Negara (Marzuki, 2011).
Sebagai wilayah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam proses penerapan  syariat  Islam  berbagai  kendala  didapati.  Mulai  dari  sistem,  tatanan  dalam pemerintahannya, serta persetujuan dan penolakan. Namun, dalam pelaksanaan tersebut, pengharapan  terhadap  saran  dan  solusi  dalam  pelaksanaan  syariat  Islam  terus  terbuka. Syariat  Islam  yang  diterapkan  secara  formil  dalam  berkehidupan  di  masyarakat  terus dijalankan dengan pencarian akan format pelaksanaannya, walaupun syariat Islam telah
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
dijalankan  secara  individual  masyarakat  Aceh  (Bahri,  2012).  Sebagaimana pemahamannya,  bahwa  syariat  Islam  merupakan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh Allah untuk dijalankan.  Fiqh, merupakan pemahaman hukum sebagai ketentuan dalam menjalankan  syariat  Allah.  Sehingga,  syariat  Islam  di  Aceh  dikonsepkan  dengan pembagian kepada aqidah, ibadah, muamalah, jinayah, dan akhlak (Bahri, 2013).
Dalam  pandangan  yang  berbeda,  bahwa  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh diberlakukan  atas  dasar  politik  kenegaran.  Sebagaimana  yang  telah  disinggung  diatas, bahwa  Aceh  telah  menjadi  bagian  wilayah  Republik  Indonesia,  namun  terjadi pergerakan  akan  pemisahan  untuk  mendirikan  negara  sendiri  atas  kedaulatan  dengan penerapan hukum Islam. Kemudian, berdasarkan kesepakatan damai antara pemerintah pusat  (RI)  dengan  Grakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  pada  tahun  2005,  selain  ingin memberikan  rasa  nyaman  secara  psikologis  bagi  masyarakat  yang  berada  di  wilayah konflik,  juga  pemberian  akan  pelaksanaan  syariat  Islam  dilakukan  untuk mengedepankan  perdamaian  dan  persatuan  dalam  kenegaraan  Republik  Indonesia (Berutu, 2016).
Penerapan akan pelaksanaan syariat Islam dalam kasus jinayah, dalam beberapa tahun  terakhir  terjadi  peningkatan.  Hukuman  yang  seharusnya  dapat  memberi  efek kepada  masyarakat  umum,  dalam  kenyataannya  tidak  mendapatkan  perhatian. Kesadaran  dan  budaya  hukum  masyarakat  Aceh  masih  kurang,  serta  implementasi syariat  Islam  di  Aceh  terkendala  oleh  beberapa  hal,  seperti  kurangnya  anggaran  untuk sosialisasi  dan  kurangnya  sumber  daya  manusia  diberbagai  daerah  yang  membuat penerapan syariat Islam terkendala dalam pengemplementasiannya (Melayu, 2021).

## b. Milenial dan Moral
Dalam  perkembangan  teknologi  dan  pergeseran  nilai,  terdapat  kesenjangan antara  hukum  dan  moral,  Seharusnya  dalam  Islam  antara  moral  dan  hukum  berjalan seiringan.  Walaupun  dalam  beberapa  pandangan  barat  memisahkan  antara  moral  dan hukum, namun dalam pelaksanaannya bahwa hukum akan menciptakan tatanan moral, juga  dalam  Islam  antara  akal  sebagai  hukum  dan  moral  sebagai  agama  tidak  mungkin dipisahkan,  sebagaimana  pengutusan  Nabi  kedunia  terutama  untuk  menyempurnakan Akhlak (Taufik, 2020).  Hubungan keduanya dapat dilihat berdasarkan pengaruh moral terhadap  hukum  dan  juga  sebaliknya.  Dalam  hukum,  moral  dapat  berfungsi  sebagai landasan  etik,  sumber  hukum,  evaluasi,  justifikasi  hukum  terhadap  perbuatan  dan kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum.  Sedangkan  terhadap  moral,  hukum  berfungsi sebagai  pengatur,  penguatan  terhadap  nilai,  dapat  memperkaya  moralitas  baru  yang hidup  ditengah  masyarakat,  serta  bentuk  tanggung  jawab  moral  individu  terhadap masyarakat umum (Luthan, 2012).
Sebagai  salah  satu  wilayah  yang  memberlakukan  hukum  Islam  secara menyeluruh,  bahwa  Syariat  Islam  sebagai  landasan  hukum  di  Aceh  dibentuk berdasarkan  pada  kaidah  moralitas  masyarakat  Aceh  (Gunawan,  2018).  Namun,
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
perkembangan  teknologi  berbasis  jejaring  sosial  melalui  internet,  telah  membawa generasi  milenial  pada  kenyataan  dunia  yang  bebas  tanpa  batas.  Terjadinya  degradasi moral  dan  etika,  dimana  pengaruh  media  sosial  serta  akses  yang  sangat  cepat  dan berbagai  macam  kejahatan  seperti  bully,  penculikan  dan  penipuan,  serta  perzinahan dengan  bentuk  jual  diri  dan  sebagainya  terjadi  melalui  jejaring  sosial  ini  (Fahrimal, 2018).
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  diperlukannya  pengetahuan  terhadap moral yang dapat membawa para generasi milenial bijak dalam bersikap dan bertindak, baik  dalam  kehidupan  nyata  ataupun  dalam  kehidupan  dunia  maya.  Sehingga,  dengan adanya  pengetahuan  terhadap  etika  dan  moral  dapat  dipatuhinya  norma-norma  hukum yang  hidup  di  masyarakat  (Aufa,  2022).  Dampak  dari  perkembangan  teknologi  yang disalah  gunakan  oleh  generasi  muda,  yaitu  perjudian,  dimana  akses  yang  didapatkan dengan tidak terbatas melalui gawai yang sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia di era milenial ini. Perkembangan dan dampak teknologi bagi generasi milenial seringkali  disalahgunakan  untuk  kegiatan  yang  tidak  baik,  sehingga  bertentangan dengan  norma  atau  aturan  hukum  dan  aturan  nilai  yang  menjadi  norma  dalam bermasyarakat (Iskandar, 2022).

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif  (Rukin, 2019).  Yaitu  suatu  penelitian  atau  riset  yang  bersifat  mendeskirpsikan  terhadap  suatu temuan  atau  kasus,  sebagaimana  yang  dikutip  menurut  Bogdan  dan  Taylor  “ bahwa penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  prosedur  dalam  melakukan  penelitian  untuk mendapatkan hasil berupa data deskriptif yaitu kata-kata tertulis, lisan dari seseorang dan perilaku sosial yang diamati ” (Moleong, 2002; Suwendra, 2018).
Sebagai  penelitian  sosio-legal,  yaitu  penelitian  dengan  melihat  efektifitas  dari pada  suatu  aturan  hukum  yang  belaku,  dilakukan  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui  wawancara,  observasi,  dan  kuisioner  (Marzuki,  2005).  Dalam  penelitian  ini, studi  kasus  terhadap  beberapa  fenomena  tentang  syariat  Islam  di  kalangan  milenial Aceh  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner  online  yang  kemudian  diteruskan melalui  media  whatsApp  group  yang  di  isi  oleh  30  responden  secara  acak.  Adapun sumber  datanya  berupa  dokumentasi,  web  news  atau  berita  online  lainnya,  serta deskripsi  terhadap  jawaban  yang  telah  diberikan  melalui  kuesioner  yang  telah disebarkan  melalui  online.  Data  sekunder  merupakan  data  utama  dalam  penelitian  ini, berupa  buku,  jurnal  dan  artikel  ilmiah  lainnya.  Setelah  semua  data  terkumpul  lalu dianalisis dan dituangkan dalam bentuk tulisan ini (Creswell, 2016; Sardjono, 2019).
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## a. Pemahaman Milenial terhadap Syariat Islam
Sejauh  perkembangan  dan  perjalanannya  dalam  sejarah  Syariat  Islam  di  Aceh terus  mengalami  pembaharuan,  baik  dari  segi  pemberlakuan  secara  Undang-Undang ataupun dari segi penerapannya di tengah masyarakat.  Syariat Islam bukan  merupakan hal  yang  baru  di  Aceh,  karena  penerapannya  sudah  dilaksanakan  dan  dijalankan  di tengah  masyarakat  Aceh  jauh  sebelum  Indonesia  merdeka,  yaitu  dimasa  kesultanan Aceh,  sangat  melekatnya  adagium  “ Adat  Bak  Poe  Teumereuhom,  Hukom  Bak  Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Nibak Laksamana ” (Red: Aceh), kemudian jika  di  bahasa  Indonesiakan  berbunyi  “Ketentuan  adat  berada  pada  tangan Penguasa/Raja  (eksekutif),  ketentuan  agama  berada  pada  tangan  wali  al-mulk (yudikatif)/penasehat  agama  (Islam),  ketentuan  hukum  berapa  pada  para  cendikiawan (legislatif), dan ketentuan adab atau tata krama dijalankan dengan kearifan.
Setelah  melewati  perjalanan  panjang,  barulah  Aceh  dapat  menerapkan  hukum Islam  yang  diharapkan  secara  kaffah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintah  Aceh,  yang  dikenal  dengan  sebutan  (UUPA).  Namun,  dalam pelaksanaan syariat Islam di  Aceh terkesan masih jauh dengan  yang  harapkan.  Hal ini dapat  dilihat  selama  berlakunya  syariat  Islam,  maka  semakin  banyak  juga  masyarakat yang melanggarnya seperti zina, judi, khalwat, dan khamar.
Pengaruh  perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  seharusnya  dapat berjalan  beriringan  dalam  melengkapi  adat  budaya  serta  syari’at  Islam  di  Aceh, dirasakan  semakin  terasa  merosot.  Menjadi  perhatian  bersama  belakangan  ini, dikalangan  anak  muda  atau  milenial  Aceh  telah  banyak  yang  meninggalkan  budaya syariat  Islam  yang  sudah  dibiasakan  sejak  dulu,  seperti  tata  cara  berpakaian,  adat  dan tata  krama.  Pergeseran  nilai  agama,  adat dan  budaya  di  Aceh  sangat  dipengaruhi  oleh perkembangan  dunia  secara  global,  akses  terhadap  dunia  luar  sangat  cepat  melalui teknologi  dan  informasi,  kekhawatiran  terhadap  pengaruh  luar  inilah  yang  sedang melanda generasi Aceh saat ini.
Perkembangan  saat  ini  disebut  sebagai  perkembangan  abad  milenial, perkembangan  terhadap  teknologi  dan  tumbuh  kembangnya  generasi  dengan  umur produktif  sudah  sangat  signifikan.  Perihal  ini  dapat  ditandai  dengan  adanya  perubahan dan  pergeseran  terhadap  pola  fikir  yang  terus  berkembang  sesuai  zaman,  walaupun manusia  yang  hidup  saat  ini  memiliki  umur  atau  tahun  kelahiran  yang  berbeda  (Putra, 2021).  Terhadap  perkembangan  dan  pemikiran  manusia  ada  yang  membagikannya kedalam  beberapa  kelompok  berdasarkan  tahun  kelahiran,  seperti  generasi Tradisional (1922-1945),  generasi Baby  Boomers (1946-1964),  generasi X/Baby  Buster (1965- 1980), generasi Y/Milenial (1980-1994), generasi Z (1995-2010), generasi Alpha (2011- 2025).
Perubahan zaman sebagai transisi terhadap perubahan kelompok masyarakat dari generasi  ke  generasi,  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas,  hal  ini  juga
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
mempengaruhi  perubahan  akan  tradisi,  budaya  dan  teknologi,  seperti  generasi  X  atau yang  dikenal  dengan baby  buster yang  bertransisi  ke  generasi  Y  dan  Z.  Tumbuh  dan dewasanya  generasi  Y  dan  Z  tersebut,  seiring  dengan  tumbuh  dan  berkembangnya teknologi, tradisi dan budaya di masyarakat.
Generasi Y dan  Z   ini dikenal dengan generasi atau era milenial, dengan tahun kelahiran  1980  hingga  dengan  2010,  yang  memiliki  umur  relatif  muda  sebagai  usia produktif dengan rentan umur 15 sampai dengan 35 tahun. Generasi milenial yang lahir ditengah  perkembangan  teknologi,  sangat  mempengaruhi  tingkah  laku  dan  kebiasan sosialnya  di  tengah  masyarakat,  yang  juga  mempengaruhi  nilai  dan  moral  sebagai identitasnya (Aufa, 2022).
Pengaruh  perkembangan  teknologi  dewasa  ini,  bagi  kalangan  milenial  sangat berdampak  pada  permasalahan  nilai  dan  moral.  Dengan  keterbukaan  informasi  dan akses internet melalui alat komunikasi gawai/gadget yang dimiliki setiap orang dengan mengikuti  pengaruh  perkembangan  yang  tidak  baik  telah  mengikis  nilai  budaya  dan identitas  diri  serta  kedewasaan  mental  (Rudiwantoro,  2018).  Pengaruh  perkembangan teknologi  tersebut  dikalangan  anak  muda  Aceh  serta  pemahamannya  terhadap  syariat Islam  yang  berlaku  dalam  menjaga  nilai  dan  tatanan  kehidupan  sosial  perlu  diketahui lebih lanjut.
Syariat Islam dan pemahaman milenial berdasarkan jawaban dari kuesioner yang telah  disebarkan,  dapat  digolongkan  ke  dalam tiga  bentuk  jawaban  (Kuesioner,  2022). Pertama ,  masih  banyak  dari  masyarakat  paham  dan  sadar  akan  adanya  penerapan syariat Islam, terutama kalangan orang tua dan kaum milenial yang  sudah berkeluarga atau  umur  yang  matang.  Namun  dalam  pemberlakuannya,  masyarakat  berharap keseriusan  pemerintah  dalam  menjalankan  dengan  menindak  pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, masyarakat juga diberikan kebebasan sosial untuk mengontrol terhadap berjalannya  syariat  Islam  di  Aceh  berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku  di  daerah mereka. Kedua ,  pemahaman  milenial  terhadap  syariat  Islam  dirasakan  masih  kurang. Bagi para kalangan milenial yang baru beranjak dewasa, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi  dari  pemerintah  dan  pejabat  setempat  tentang  syariat  Islam  yang  berlaku  di Aceh  berdasarkan  aturan  dan  sanksi  yang  berlaku  bagi  pelanggarnya.  Disisi  lain, pengaruh  sosial  masyarakat  berdasarkan  perkembangan  teknologi  juga  membuat masyarakat acuh tak acuh terhadap kontrol sosial. Ketiga , bagi milenial yang lahir diatas tahun  2004 masih tidak  paham akan  syariat  Islam  yang  berlaku  di  Aceh,  banyak  yang mengatakan bahwa syariat Islam bagaikan  mati suri ditengah pemberlakuannya.
Berdasarkan  tiga  gambaran  tersebut  di  atas,  dapat  kita  pahami  bersama  bahwa pengaruh  syariat  Islam  masyarakat  milenial  dewasa  ini  dirasakan  sangat  lemah,  baik secara  sosialisasinya  maupun  penerapannya.  Bahkan  syari’at  Islam  terasa  terkikis eksistensinya  oleh  perkembangan  teknologi  yang  mempengaruhi  budaya  dan  nilai ditengah masyarakat sekarang ini, sehingga diharapkan penerapan syari’at Islam dengan pembaharuan dan ketegasan dari pihak pemerintah untuk menjalankan syariat islam dan
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
menerapkan  sanksi  hukum  yang  jelas  bagi  setiap  pelanggarnya  dengan  tanpa  melihat latarbelakang yang mempengaruhi kinerja dari hukum atau aturan syariat Islam.

## b. Perspektif Moral terhadap Fenomena Syariat Islam di Aceh
Pemuda  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  melakukan  penegakan syariat  Islam  di  Aceh,  karena  pemuda  bisa  memulai  perubahan  dan  mampu  mewarnai tatanan  kehidupan  masyarakat.  Generasi  muda  merupakan  generasi  yang  sedang menjalani  giliran  dalam  mengelola  masyarakat,  sebagai  generasi  muda  sekarang  ini disebut  dengan  generasi  milenial  (Putra,  2021).  Apalagi  dalam  menjalankan  syariat Islam,  sangat  dibutuhkan  peran  pemuda  yang  beretika  dan  moral  sehingga  bisa meningkatkan  efektifitas  dari  penerapan  dan  perkembangan  syariat  Islam  itu  sendiri. Moral  merupakan  watak  atau  tabiat  khusus  seseorang  untuk  berbuat  sopan  dan menghargai  pihak  lain  yang  tercermin  dalam  perilaku  dan  kehidupannya  (Qorub  & Zaini, 2020).
Menurut  Havinghurts,  moral  bersumber  dari  adanya  suatu  tata  nilai,  yang merupakan  suatu  objek  rohani  atas  suatu  keadaan  yang  diinginkan.  Maka  kondisi atau potensi  internal  kejiwaan  seseorang  untuk  dapat  melakukan  hal-hal  yang  baik  sesuai dengan  nilai  ( value )  yang  diinginkan  itulah  yang  disebut  moral.  Dengan  demikian perkembangan  moral  individu  sangat  berkaitan  dengan  perkembangan  sosialnya, pengaruh kuat dari perkembangan kognitif, afektif dan konatifnya (Laili & Nida, 2013).
Sebagai  generasi  milenial,  yang  tumbuh  ditengah  perkembangan  teknologi  dan pengaruhnya, tatanan akan nilai sebagai moral sangat diperhatikan dengan pengharapan yang  baik  terhadap  syariat  Islam  yang  diterapkan.  Namun,  realita  yang  terjadi  di lapangan  sangat  bertentangan  dengan  nilai-nilai  syariat  Islam  yang  telah  ditetapkan, kasus-kasus  yang  bertentangan  dengan  moral  dan  syariat  Islam  banyak  dimotori  oleh kaum milenial, seperti kasus narkoba, kriminalitas, pergaulan bebas yang menyebabkan sex bebas dan lain sebagainya (Ningrum, 2015).
Salah  satu  contoh  kasus  sebagai  bukti  permasalahan  degradasi  moral  di  Aceh pada  milenial  dapat  dilihat  baru  baru  ini  pada  tahun  2022,  ketika  diadakannya  konser oleh  Bhayangkara  Seulawah  Expo,  disana  terlihat muda-mudi  ikut  memeriahkan  acara tersebut, namun yang disayangkan lagi-lagi praktik khalwat terjadi, yaitu bercampurnya perempuan dan laki-laki (Redaksi, 2022). Kemudian terjadinya ikhtilat yaitu perbuatan bermesraan  seperti  bercumbu,  bersentuh-sentuhan,  pelukan,  berciuman  antara  laki-laki dan  perempuan  yang  bukan  pasangan  suami  istri  (Republika,  2019).  Beberapa  kasus tersebut, seolah dapat mengisyaratkan bahwa degradasi moral terjadi pada syariat Islam di Aceh yang banyak dilakukan oleh milenial.
Sebagai  provinsi  yang  berlandaskan  Islam,  Aceh  sendiri  sudah terkenal  dengan daerah  bersyariat  Islam.  Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  telah  dilaksanakan masyarakat Aceh jauh sebelum syariat Islam itu diformalkan dalam aturan pemerintah. Elaborasi nilai-nilai Islam kedalam adat dan budaya Aceh telah menjadikan masyarakat
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Aceh berabad-abad eksis sebagai masyarakat yang religius. Pada penerapannya, syariat Islam  memang  tidak  terlepas  dari  unsur politis.  Formalitas  syariat  Islam  disetujui  oleh pemerintah  pusat.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  upaya  pemerintah  pusat  dalam  meredam konflik Aceh, sehingga secara umum masyarakat Aceh lega dan dan menyambut dengan antusias  (Ikromatoun,  2016).  Namun  pada  realitanya,  ekspektasi  tak  selalu  sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sekarang nilai-nilai syariat Islam seakan luntur di tangan generasi milenial.
Kemudian  merebaknya  program  dari  pemerintah  yang  berkaitan  dengan formalisasi  syariat  Islam.  Contohnya  secara  tiba-tiba  pemerintah  mencanangkan  kota Banda  Aceh sebagai objek wisata Islami. Namun, pasca Tsunami masyarakatnya tidak terlebih dahulu dipersiapkan sebagai masyarakat yang mencitrakan objek wisata Islami. Beberapa  tahun  sebelumnya  isu  syariat  Islam  hanya  sebatas  razia  pakaian  yang dilakukan  oleh  petugas  Wilayatul  Hisbah.  Saat  inipun  dapat  kita  saksikan  bahwa persoalan  pemberlakuan  syariat  Islam  sebenarnya  lebih  banyak  pada  persoalan formalisasi,  ketimbang  substansi.  Hasil  rekap  kuesioner  atas  sebagian  kritik  dari responden yang telah penulis wawancarai secara online (Kuesioner Juli-Agustus, 2022).
Khamami Zada dalam tulisannya juga mengatakan bahwa telah terjadi politisasi pemberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh  sepanjang  tahun  1993-2014.  Namun  masyarakat sebagian besar hanya diam seribu bahasa, seakan menerimanya begitu saja, seakan tidak ada  masalah  (Zada,  2014).  Tetapi  sebenarnya  terjadi  perlawanan  secara  sembunyi- sembunyi, maupun terang-terangan. Dapat kita saksikan praktik khalwat yang dilakukan oleh  anak-anak  muda  Aceh  baik  di  taman  maupun  di  jalan,  juga  seperti  yang  dapat ditemui  disepanjang  bantaran  jalan  Alue  Naga  dan  Ulee  Lheu  yang  duduk  berpacaran sampai  maghrib,  serta  berboncengan  antara  laki-laki  dan  perempuan  non-mahram sambil  berpelukan,  Ini  merupakan  bentuk  perlawanan  yang  nyata  atas  pemberlakuan syariat Islam di Aceh.
Pasca  Tsunami  Aceh  memasuki  fase  rehabilitas  secara  besar-besaran,  pusat perbelanjaan  seperti  Mall,  penginapan  hotel,  akses  jalan  raya  mulai  dibangun  dan bantuan  dari  berbagai  daerah  ikut  meramaikan  pembangunan  Aceh.  Oleh  karena  itu, tidak  heran  jika  pengaruh  globalisasi,  budaya  asing  dan  modernisasi  ikut  tumbuh  di Aceh  pasca  tsunami.  Perubahan  ini  ikut  menyinggunng  ruang  publik  Islam  di  Aceh, fenomena  gaya  hidup  masyarakat  yang  kini  sangat  konsumtif,  para  perempuan  yang sebelumnya sangat terbatas kehadirannya di ruang publik, kini terbiasa tampil di ruang publik,  bahkan  sebagian  dari  mereka  sering  menggunakan  busana  yang  tidak  sesuai dengan  tatanan  nilai  dalam  Islam.  Mereka  juga  sering  terlihat  berpergian  dengan  laki- laki  yang  bukan  mahram,  kehadiran  interaksi  lawan  jenis  di  ruang  publik  memicu praktik zina juga semakin bertambah pasca tsunami (Kloos, 2013).
Peneliti sebagai orang Aceh sendiri juga melihat potret perempuan Aceh saat  ini semakin  bebas  tampil  di  ruang  publik.  Standar  busana  Islam  yang  ditetapkan berdasarkan  syariat  Islam  kini  bergeser  menjadi  lebih  trendi.  Sebagian  kalangan
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
perempuan menggunakan celana ketat dan kerudung tidak menutup dada, tentu hal ini sangat  bertentangan  dengan  aturan  syariat  Islam  yang  mengharuskan  perempuan Aceh berbusana  Islami  dengan  baik,  bahkan  beberapa  dari  mereka masih  berada  di luar dan duduk di cafe hingga larut malam.
Perihal  tersebut  diatas  cukup  mencerminkan  fenomena  syariat  Islam  di  Aceh saat ini, sehingga kegelisahan atas beberapa fenomena milenial terhadap syariat Islam di Aceh  ditanggapi  dengan  diterbitkan  kebijakan  oleh  pejabat  publik  sebagai  contoh, Peraturan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Penegakan  Syari’at  Islam dan  Pemakaian  Busana  Islami  Di  Kabupaten  Aceh  Barat,  instruksi  Walikota  Banda Aceh dengan Nomor 2 Tahun 2015 menyangkut tentang pembatasan jam kerja malam bagi  perempuan  dan  juga  Instruksi  Bupati  Bireuen  Nomor  870/instr/2017  yang  berisi: melarang pekerja perempuan di kafe lebih dari pukul 21.00 WIB, melarang warung atau kafe  melayani  pelanggan  perempuan  di  atas  pukul  21.00,  kecuali  dengan  muhrimnya (suami  atau  saudara  yang  haram  dinikahi),  serta  himbauan  bersama  Walikota Lhokseumawe tentang larangan duk phang (duduk berboncengan mengangkang).
Berdasarkan  kejadian  dan  fenomena-fenomena  yang  terjadi  di  Aceh  terhadap penerapan  syariat  Islam  oleh  kaum  milenial  sebagai  generasi  penerus  bangsa,  maka berdasarkan rekomendasi dari hasil wawancara dan telaah yang dilakukan dalam artikel ini,  diharapkan  kepada  semua  pihak  pemerintah  lebih  mengedepankan  dan memperbanyak edukasi syariat Islam di kalangan Muda Aceh dengan memperkenalkan aturan  dan  norma  hukum  berdasarkan  Syariat  Islam  yang  telah  diberlakukan  di  Aceh, serta  peran  ulama  dan  masyarakat  dalam  mengontrol  kehidupan  sosial  ditengah gempuran  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  dengan  mengedepankan  nilai budaya akan syariat Islam.

## 5. PENUTUP
Berdasarkan pemaparan terhadap fenomena milenial dan syariat Islam di Aceh, dapat disimpulkan bahwa.
a. Pemahaman akan syariat Islam dikalangan milenial Aceh terus terjadi penyusutan, perihal  ini  dapat  dilihat  berdasarkan  tingkat  kedewasaan  dan  peranan  pendidikan serta  kontrol  sosial  di  suatu  tempat.  Di  mana  berdasarkan  temuan  terhadap pemahaman milenial tersebut, dapat dikelompokkan  dalam tiga kategori. pertama, kelompok  dewasa  yaitu  kalangan  milenial  yang  masih  paham  akan  adanya  syariat Islam  yang  diberlakukan,  sehingga  masih  tertanam  rasa  malu  untuk  melakukan perbuatan  yang  dapat  melanggar  syariat  Islam,  serta  peranan  nilai  yang  masih melekat sebagai kontrol sosial masyarakat. Kedua , pemahaman akan syariat Islam dikalangan  milenial  dirasakan  masih  kurang,  ini  golongan  kelompok  dewasa dengan  rentan  umur  20-25.  Hal  ini  ditandai  dengan  kurangnya  sosialisasi  dan penerapan  syariat  Islam  yang  dijalankan  dengan  tanpa  penerapan  yang  tegas  dan jelas,  sehingga  banyak  dari  kalangan  milenial  tidak  peduli  terhadap  syariat  Islam
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
yang berlaku di Aceh. Ketiga , golongan  kelompok remaja umur 20 tahun, dimana tidak  sedikit  dari  kalangan  milenial  yang  tidak  paham  akan  ada  dan  berlakunya syariat Islam di Aceh. Banyak dari para milenial yang berumur di bawah 17 tahun, dipengaruhi  oleh  sosial  media  dan  perkembangan  zaman  serta trend milenial sekarang,  yang  mereka  pelajari  melalui  media  sosial.  Perihal  ini  tentunya  sangat mempengaruhi nilai akan norma dan budaya yang hidup dimasyarakat.
b. Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  dan  keterbukaan  atas  kebebasan  di ruang  publik  telah  membawa  dampak  begitu  besar  di  kalangan  masyarakat, terutama  generasi  milenial  di  Aceh.  Sebagaimana  belakangan  ini,  banyak  ditemui fenomena-fenomena  yang  dianggap  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Islam  yang hidup  di  tengah  masyarakat.  Kelakuan-kelakuan  yang  dipandang  tidak  sepatutnya tersebut, juga dianggap mencederai nilai moral. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik akan kebebasan yang diadopsi dari nilai dan tata kehidupan masyarakat luar Aceh, dilakoni  dengan  begitu  saja  tanpa  memfilter  terlebih  dahulu  akan  dampak  dan resiko yang akan didapati ketika nilai-nilai Islam yang telah lebih dahulu hidup dan berkembang  di  tengah  masyarakat  dikesampingkan.  Perihal  ini  dapat  dipahami sebagai  degradasi  moral  di  kalangan  milenial  dengan  argumentasi  kebebasan. Apabila  perkembangan  teknologi  tidak  dibarengi  dengan  pendidikan  akhlak  dan nilai sosial yang baik, serta kedewasaan akan bermedia sosial, maka hukum Islam dengan  ketentuan  syariat  yang  diterapkan  di  Aceh  akan  melemah,  bahkan menciderai nilai Islam yang telah dianut dan berkembang di Aceh. Oleh karena itu, sosialisasi  dari  pemerintah  dan  kontrol  sosial  dari  masyarakat  adalah  hal  yang sangat diperlukan saat ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arsyam,  I.  (2020). 6  Fakta  Artis  TikTok  Miftahul  Husna  ’Mia  Khalifa’-nya  Aceh,
Pernah Digerebek di Atas Mobil Bergoyang . TribunNews.Com.
https://makassar.tribunnews.com/2020/08/06/6-fakta-artis-tiktok-miftahul- husna-mia-khalifa-nya-aceh-pernah-digerebek-di-atas-mobil-bergoyang?page=3
Bahri, S. (2012). Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Kesatuan
Republik Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 12 (2), 358–367. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.62
Bahri,  S.  (2013).  Konsep  Implementasi  Syariat  Islam  di  Aceh. Kanun:  Jurnal  Ilmu Hukum , 15 (60), 313–337.
Berutu,  A.  G.  (2016).  Penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh  dalam  Lintas  Sejarah.
Istinbat:Jurnal Hukum , 13 (2), 163–188. https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/290
Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuatitatif, dan Mixed (4th ed.). Pustaka Pelajar.
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Fadhlullah, N. (2019). Etnonasionalisme  dan Positivisasi Hukum Islam di Aceh Pasca Konflik . UIN Sunan Kalijaga.
Fahrimal,  Y.  (2018).  Netiquette:  Etika  Jejaring  Sosial  Generasi  Milenial  dalam  Media Sosial. Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan , 22 (1), 69–78.
Gunawan,  H.  (2018).  Karakteristik  Hukum  Islam. Jurnal  Al-Maqasid , 4 (2),  105–125. DOI: https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1429
Hadi  Iskandar,  D.  (2022).  Penyuluhan  Hukum  Terkait  Judi  Online  Bagi  Generasi
Milenial  (Studi  di  Kota  Banda  Aceh). Jurnal  Pengabdian  Masyarakat:  Darma Bakti Teuku Umar , 4 (1), 75–87. DOI: https://doi.org/10.35308/baktiku.v4i1.4488
Hafifuddin.  (2016).  Pembentukan  Karakter  Islam  dalam  Bingkai  Pelaksanaan  Syariat Islam  di  Aceh. Sarwah:  Jurnal  Pencerah  Intelektual  Muslim , XV (1),  71–78. https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/sarwah/article/view/5
Hasnul  Arifin  Melayu,  D.  (2021).  Syariat  Islam  dan  Budaya  Hukum  Masyarakat  di Aceh. Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 23 (1), 55–71. DOI: 10.223773/jms.v23i1.9073
Ikromatoun,  S.  (2016).  Respon  Masyarakat  Aceh  Terhadap  Aturan  Dan  Implementasi Syariat  Islam  Pasca  Tsunami. Jurnal  Sosiologi  Reflektif , 11 (1),  1–20. https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1261
Kemas Ridho Aufa, H. M. S. (2022). Moralitas Pemuda Dalam Realitas Keluarga di Era Milenial:  Upaya  Kontrol  Sosial  Terhadap  Dekadensi  Moral  Pemuda. Community , 8 (1), 1–10. DOI: https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i1.4951
Kloos, D. (2013). Strengthening Local Leadership: Sharia, Customs, and The Dynamics of  Vigilante  Violence  in  Aceh”,  dalam  Kees  van  Dijk  (ed),  Regime  Change,
Democracy and Islam: The Case of Indonesia, . Universitas Leiden.
Kuesioner.  (2022). Rekap  Jawaban  Wawancara  Melalui  Kuesioner  Online  yang dibagikan selama Bulan Juli-Agustus .
Laili, F., & Nida, K. (2013). Intervensi Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg dalam  Dinamika  Pendidikan  Karakter. Edukasia:  Jurnal  Penelitian  Pendidikan Islam , 8 (2), 271–290. DOI: http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v8i2.754
Luthan,  S.  (2012).  Dialektika  Hukum  dan  Moral  dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum.
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 19 (4), 506–523.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art2
Marzuki.  (2011).  Syariat  Islam  di  Aceh:  Sebuah  Model  Kerukunan  dan  Kebebasan
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Beragama. Jurnal Media Syariah , 13 (1), 99–107. DOI: http://dx.doi.org/10.22373/jms.v13i1.1745
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Kencana.
Moleong, L. J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosda Karya.
Nasution,  A.  F.  (2020). Sekelompok  Pesepeda  di  Banda  Aceh  ini  Dililai  Langgar Syariat Islam . Urbanasia.Com. https://www.urbanasia.com/sekelompok- pesepeda-di-banda-aceh-ini-dinilai-langgar-syariat-islam-U15825
Ningrum,  D.  (2015).  Kemerosotan  Moral  Di  Kalangan  Remaja:  Sebuah  penelitian Mengenai Parenting Styles dan Pengajaran Adab. UNISIA , XXXXVII (82).
Noviandi,  Z.  (2020,  July). Heboh  Pesepeda  Berbaju  Seksi  Keliling  Banda  Aceh, Langgar Syariat Islam . KumparanNews. https://kumparan.com/kumparannews/heboh-pesepeda-berbaju-seksi-keliling- banda-aceh-langgar-syariat-islam-1tkbgxwI0UH/full
Putra, I. D. G. D. (2021). Menghadapi Degradasi Etika dan Moral sebagai Problematika Generasi  Milenial  dengan  Perspektif  Pendidikan  Agama  HIndu. Guna  Widya: Jurnal Pendidikan Hindu , 8 (1), 46–64. http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/GW
Qorub,  M.,  &  Zaini,  M.  (2020). Integrasi  Etika  dan  Moral;  Spirit  dan  Kedudukannya dalam Pendidikan Islam (Cetakan Pe). BILDUNG.
Redaksi.  (2022,  July). Inong-Agam  Bercampur,  Santri  Aceh  Minta  Polda  Aceh  Tegur EO  Konser  Musik  Bhayangkara  Seulawah  Expo .  Kontras  Aceh.Net. https://www.kontrasaceh.net/2022/07/20/inong-agam-bercampur-santri-aceh- minta-polda-aceh-tegus-eo-konser-musik-bhayangkara-seulawah-expo/
Republika.  (2019). Pasangan  Muda-Mudi  di  Aceh  Terancam  Hukuman  Cambuk  30 Kali .
Rudiwantoro,  A.  (2018).  Langkah  Penting  Generasi  Milenial  Menuju  Kebebasan
Finansial Melalui Investasi. Jurnal Moneter , 5 (1). DOI: https://doi.org/10.31294/moneter.v5i1.2502
Rukin, D. (2019). Metode Penelitian Kualitatif (Cetakan Pe). Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kualitatif/GyW yDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+kualitatif&printsec=frontcover
Sardjono,  P.  A.  (2019). Riset  Hukum:  Sebuah  Novel  tentang  Penelitian  Hukum (Y. Srihayati (ed.)). raja Grafindo Persada.
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Suwendra,  I.  W.  (2018). Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Ilmu  Sosial,  Pendidikan Kebudayaan, dan Keagamaan . Nilacakra. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kualitatif_dala m_I/8iJtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+kualitatif&printsec=frontc over
Taufik,  N.  (2020).  Syariah:  antara  Hukum  dan  Moral. Al-Risalah , 20 (1),  86–97. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.15782
Yunita, P. (2020). Diduga Gituan di Mobil, Miftahul Husna Si Artis Tiktok Dada Jumbo Diciduk  Polisi  Lagi .  MataIndonesiaNews.Com.  https://www.minews.id/gaya- hidup/diduga-gituan-di-mobil-miftahul-husna-si-artis-tiktok-dada-jumbo- diciduk-polisi-lagi?Novia&utm_campaign=Gaya-
Hidup&utm_medium=social&utm_source=kaskus
Zada,  K.  (2014).  Politik  Pemberlakuan  Syari’at  Islam  Di  Aceh  dan  Kelantan  (1993- 2014). Al-Ihkam:Jurnal  Hukum  &  Pranata  Sosial , 10 (1),  42–70.  DOI  : 10.19105/al-ihkam.v10i1.588