Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup ISSN: 2528-4002 (media online) ISSN: 2355-892X (print) Online: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/KesehatanMasyarakat

## KEBIJAKANRUANG TERBUKA HIJAU DALAM MENANGGULANGI POLUSI UDARA DI KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA
1 Hayati, 2 Eko PriyoPurnomo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, JurusanIlmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.
Email 1 Hayati.fisip17@mail.umy.ac.id, 2 eko@umy.ac.id

## ABSTRAK
Pertumbuhan  sebuah  wilayah  pada  saat  ini  terjadi  dengan  sangat  pesat,  baik  pada  sektor mobilisasi danur banisai penduduk serta infrastruktur yang di bangun oleh pemerintahan daerah setempat. Pertumbuhan yang terjadi membawa beberapa dampak, baik dampak yang baik untuk menyokong  perekonomian,  namun  juga  membawa  dampak  yang  buruk  bagi  lingkungan disekitarnya  misalnya  polusi  udara.Untuk  meminimalisir  polusi  udara  yang  disebabkan pertumbuhan yang pesat tersebut yaitu dengan memberlakukan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang  menyatakan  suatu  wilayah  perkotaan  diharuskan  untuk  memiliki  minimal  30%    Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari luas wilayahnya. Namun pada kenyataannya, sulit untuk mewujudkan dan memenuhi 30% wilayah perkotaan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Seperti Kabupaten Bantul Ruang Terbuka  Hijau (RTH)  saat ini masih berada pada angka 13,65%, walaupun telah diatur di dalam Peraturan Daerah sejak tahun 1992. Kemudian di Kabupaten Bantul dengan cara melakukan bentuk penggiatan intensif dan ekstensif.

## Kata Kunci :Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau. KabupatenBantul, Yogyakarta. Abstract
The  growth  of  an  area  at  this  time  is  happening  very  rapidly,  both  in  the  sector  of  population mobilization and urbanization and infrastructure built by the local government. The growth that occurred brought several impacts, both good impacts to support the economy, but also brought bad  impacts  on  the  surrounding  environment  such  as  air  pollution.  To  minimize  air  pollution caused by rapid growth, namely by implementing the Green Open Space (RTH) policy regulated in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning which states an urban area is required to have a minimum of 30% Green Open Space (RTH) ) of the area. . But in reality, it is difficult to realize  and  fulfill  30%  of  urban  areas  into  Green  Open  Space  (RTH).  Like  KabupatenBantul Green  Open  Space  (RTH)  is  currently  still  at  13.65%,  even  though  it  has  been  regulated  in  a Regional  Regulation  since  1992.Then  in  KabupatenBantul  by  doing  intensive  and  extensive forms of activities.
Keywords : Policy, Green Open Space. Bantul Regency, Yogyakarta.
Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup ISSN: 2528-4002 (media online) ISSN: 2355-892X (print) Online: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/KesehatanMasyarakat

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  sebuah  wilayah  pada saat  ini  terjadi  dengan  sangat  pesat,  baik pada  sector  mobilisasi  dan  urbanisasi penduduk  serta  infrastruktur.  Pertumbuhan ini  membawa  dampak  yang  baik  untuk menyokong  perekonomian,  namun  juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan  disekitarnya  misalnya  polusi udara.  Polusi  udara  tejadi  karen  a  adanya kerusakan  pada  komponen  udara  oleh kegiatan industry dan transporasi, kemudian didukung dengan ketimpangan dalam penataan  ruang  yang  menjadi  penyebab polusi  udara  terbesar  di  wilayah  perkotaan (Amalia,  2017).  Oleh  sebab  itu,  maka diaturlah  kebijakan  tentang  Ruang  Terbuka Hijau (RTH) di setiap wilayah perkotaan.
Strategi pemerintah dalam meminimalisir  polusi  udara  yaitu  dengan memberlakukan  kebijakan  Ruang  Terbuka Hijau (RTH)  yang diatur di dalamUndang  – Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  yang  menyatakan  suatu wilayah perkotaan diharuskan untuk memiliki  minimal  30%    Ruang  Terbuka Hijau (RTH) dari luas wilayahnya. Kemudian  juga  diatur  di  dalam  Peraturan Menteri  Nomor  5  Tahun  2008  mengenai pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH 30%  di  wilayah  perkotaan  sehingga  bias menjamin  keseimbangan  ekosistem  di  kota (Nurdiansyah, 2018). Adapun Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  merupakan  kawasan yang  terdiri  dari  unsur  dan  struktur  alami untuk keberlangsungan ekologis, dan sangat bermanfaat untuk pengendalian polusi udara serta  mendorong  kualitas  lingkungan  hidup masyarakat  di  perkotaan  (Al-hakim,  2014). Kemudian,  mitigasi  polusi  udara  terhadap lingkungan salah satunya dengan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang  berfungsi  untuk  mereduksi  gas Karbondioksida  atau  CO2  (Rawung,  2015)
(Zulkaidah, M, Hasan, & Sjamsu, 2019) dan di dukung oleh (Lestari, 2019) (Rambaradellangga,  Herlina,  &  Ariffin, 2018)  yang  menyatakan  RTH  sangat  efektif dalam menyerap gas karbondioksida.
Diketahui bahwa Polusi udara berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat  terlebih  lagi  pada  kesehatan pernafasan  (Mursinto  &  Kusumawardani, 2016),  (Astuti,  2017),  (Rosyidah,  2018), (Rahmawati & Nursalam, 2019).  Didukung pernyataan  berdasarkan  data  dari  Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masyarakat yang diindikasi  penyakit  dampak  polusi  udara tergolong  tinggi  (Rosyidah,  2018).  Polusi udara  juga  berdampak  pada  respon  imun manusia (Husaini, 2016). Selain itu dampak kesehatan  sangat  besar  disebabkan  oleh  gas yang dihasilkan kendaraan (Haruna,
Lahming,  Amir,  &  Asrib,  2019)  (Gusnita, 2005). Kabupaten Bantul
merupakan kawasan perkotaan Yogyakarta (KPY)  yang memiliki  luas  wilayah  508,1  km 2 dengan jumlah penduduk yang menghuni Kabupaten Bantul  mencapai  955.952  jiwa  (Rachmad, 2018).  Kabupaten  Bantul  adalah  salah  satu wilayah  yang  telah  menerapkan  kebijkan RTH  30%  dari  luas  wilayah.  Namun,  pada kenyataannya,  sulit  untuk  mewujudkan  dan memenuhi  30%  wilayah  perkotaan  menjadi Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH).  Seperti Kabupaten  Bantul  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH)  saat  ini  masih  berada  pada  angka 13,65%,  walaupun  telah  diatur  di  dalam Peraturan Daerah sejak tahun 1992. Menurut Krjogja.com  (2018)  menyatakan  bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bantul masih minim, dipengaruhi oleh  hargat  anah  yang  melambung  tinggi dan  diperkirakan  biaya  yang  digunakan untuk RTH tidaklah sedikit. Kemudian pada penelitian  ini  akan  focus  terhadap  masalah
Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup ISSN: 2528-4002 (media online) ISSN: 2355-892X (print) Online: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/KesehatanMasyarakat
minimnya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bantul.
Kebijakan  penertapan  Ruang  Terbuka Hijau  (RTH)  seluas  30%  dari  seluruh  luas wilayah,  namun  pada  realitanya  masih banyak  yang  belum  tercukupi.  Seperti  di Kabupaten  Bantul  yang  pada  saat  ini  masih pada  pencapaian angka  13%,  sehingga  pada penelitian  ini  diajukan  sebuah  pertanyaan yaitu “apakah permasalahan yang mengakibatkan  sulit  tercapainya  kebijakan 30% RTH di Kabupaten Bantul?”

## METODE PENELITIAN
Peneilitiaan  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif.  Data  penelitian  yang telah  dikumpulkan  melalui  wawancara dengan  narasumber,  serta  memanfaatkan penelitian  terdahulu  merupakan  teknik  yang digunakan  dalam  menyusun  penelitian  ini. Data  yang  didapat  melalui  penelitian terdahulu,  mengatakan  bahwa  polusi  udara disebabkan  oleh  berbagaimasalah  dan  salah satu  penyebab  terbesarnya  adalah  polusi yang  dihasilkan  kendaraan.Namun,  langkah terbaik  untuk  meminimalisir  polusi  udara yang  timbul  adalah  dengan  menerapkan kebijakan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH), yang  masing-masing  wilayah  diwajibkan untuk  memiliki  30%  RTH  dari  seluruh  luas wilayahnya.  Dikarenakan  Ruang  Terbuka Hijau (RTH) sangat efektif dalam mereduksi gas Karbondioksida atau CO2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ruang  terbuka  hijau  di  Kabupaten Bantul  masih  tergolong  minim,  yang didukung  oleh  data  yang  di  peroleh  dari hasil wawancara langsung terhadap narasumber bersangkutan di Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bantul  luas Ruang  Terbuka  Hijau  yang  ada  hanya sebesar 13,65%. Data tersebut menunjukkan kurangnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau
dari  angka  yang  ditetapkan  Sedangkan, kebutuhan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bantul sangat dibutuhkan, mengingat perkembangan  dan  pertumbuhan  penduduk yang  berkembang  dan  bertambah  sangat pesat. Menurut nara sumber yang bersangkutan  di  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Bantul,  permasalahan  yang dihadapi dalam pengimplementasian kebijakan  30%  luas  Ruang  Terbuka  Hijau dari  luas  wilayah  adalah  dipengaruhi  oleh harga  tanah  yang  melambung  tinggi  dan diperkirakan  biaya  yang  digunakan  untuk RTH  tidaklah  sedikit  dan  yang  menjadi masalah  besar  dalam  pengembangan  ruang terbuka hijau di Kabupaten Bantul mengenai biaya.  Dan  yang  menjadi  kendala  terbesar dalam  pengembangan  Ruang  terbuka  Hijau Kabupaten  Bantul  adalah  masalah  biaya. Dapat  disimpulkan  bahwa  luas  Ruang Terbuka  Hijau  public  keksisting  Kabupaten Bantul yang ada pada saat ini sebesar 1760,4 ha.  Sedangkan  luas  Ruang  Terbuka  Hijau yang  adahanya  770,9  ha.  Jika  di  tinjau berdasarkan PERMEN PU No 5 Tahun 2008 ataupun      Undang-Undang  Republik Indonesia  No  6  Tahun  2007  Tentang Penataan  Ruang,  menetapkan  bahwa  ruang terbuka  hijau  publik  yaitu  30%  dari  luas wilayah.  Maka  kondisi  tersebut  belum memenuhi standar yang ada.

## KESIMPULAN
Kesimpulan pada penataan dan
pengeloaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bantul melalui kebijakan, namun luasRuang Terbuka Hijau Kabupaten Bantul belum memenuhi standar yang di tetapkan di dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  5  Tahun 2008  mengenai  pedoman  penyediaan  dan pemanfaatan  RTH  30%.  Dan  kemudian peneliti  memberikan  beberapa  saran  dan masukan untuk stategi pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bantul.
Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup ISSN: 2528-4002 (media online) ISSN: 2355-892X (print) Online: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/KesehatanMasyarakat
1. Peningkatan  keterlibatan  masyarakat guna  untuk  memberikan  sosialisasi terkait  bahwasangat  berpengaruhnya ketika  kita  memperhatikan  RTH  di Kabupaten Bantul, dengan mengikutsertakan masyarakat pada penataan dan pengembangan RTH dapat menjadikan  itu  sebagai  salah  aspek penting  dalam  penataan  bentuk  RTH kedepannya.
2. Mengikut  sertakan  masyarakat  dan stakeholder yang berkaitan dengan RTH untuk  adanya  bantuan  penambahan biaya  dari  pihak  lain  seperti  swasta terkait  penyediaan  sarana  dan  prasaran saat  penataan  dan  juga  pengelolaan RTH di Kabupaten Bantul.
3. Membuat  peraturan  yang  berisikan tentang pemberian sanksi kepada mereka yang merusak lingkungan ataupun  prasarana  RTH  dan  juga membuat  peraturan  terkait  hal-hal  yang dibutuhkan  dalam  pengelolaan  RTH  di Kabupaten Bantul. Serta
mengembangkan  mutu  RTH  khususnya area taman serta trotoar jalan perkotaan.

## Daftar Pustaka
Al-hakim, A. H. (2014). Evaluasi Efektivitas Tanaman  Dalam  Mereduksi  Polusi Berdasarkan  Karakter  Fisik  Pohon Pada  Jalur  Hijau  Jalan  Pajajaran Bogor . 73. Amalia, R. D. (2017). Strategi Pengendalian
Pencemaran  Gas  Co  Dari  Aktivitas
Transportasi  Di  Kota  Batu  ,  Jawa
Timur Control Strategy Of Co Pollution From Transportation Activities In Batu , East Java .
Astuti,  S.  J.  (2017).  Tingkat  Pengetahuan Masyarakat  Tentang  Pengaruh  Polusi Udara  Terhadap  Penyakit  Ispa  Di Puskesmas  Perawatan  Betungan  Kota
Bengkulu. Journal of Chemical Information  and  Modeling , 8 (9),  1–58.
https://doi.org/10.1017/CBO978110741 5324.004 Gusnita, C. (2005). Polusi Udara
Kendaraan  Bermotor  sebagai  Bentuk Kejahatan  Tanpa  Korban  Chazizah .
(2009), 1–9.
Haruna, H., Lahming, L., Amir, F., & Asrib,
A.  R.  (2019).  Pencemaran  Udara Akibat Gas Buang Kendaraan Bermotor  Dan  Dampaknya  Terhadap Kesehatan. UNM Environmental Journals , 2 (2), 57. https://doi.org/10.26858/uej.v2i2.10092
Husaini. (2016). Dampak Pencemaran Udara Terhaadp  Respon  Imun. Journal  of Chemical  Information  and  Modeling , 53 (9),
1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO978110741
5324.004
Lestari,  E.  A.  P.  (2019).  Efektivitas  Ruang Terbuka Hijau Dalam Mereduksi Emisi Gas  Karbon  Di  Kota  Banjarmasin, Kalimantan  Selatan. Seminar  Nasional
Geomatika , 3 , 397. https://doi.org/10.24895/sng.2018.3- 0.979 Mursinto, D., & Kusumawardani, D. (2016). Estimasi Dampak Ekonomi Dari Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Di Indonesia. Jurnal Kesehatan Masyarakat , 11 (2), 163. https://doi.org/10.15294/kemas.v11i2.3 677 Nurdiansyah,  I.  (2018).  Evaluasi  Vegetasi Penyusun  Ruang  Terbuka  Hijau  Di Terminal Giwangan Yogyakarta. https://doi.org/10.1017/CBO978110741 5324.004
Rachmad, R. N. (2018). Analisis Kebutuhan Dan  Pengembangan  Ruang  Terbuka Hijau  (RTH)  Publik  Di  Wilayah  KPY Kabupaten Bantul .
Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup ISSN: 2528-4002 (media online) ISSN: 2355-892X (print) Online: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/KesehatanMasyarakat
Rahmawati,  N.,  &  Nursalam,  L.  O.  (2019). Dampak  penambangan  batu  bata terhadap  kondisi  fisik  lingkungan masyarakat desa kontumere kecamatan kabawo . 4 (2), 156–173.
Rambaradellangga,  A.,  Herlina,  N.,  & Ariffin.  (2018). Analisis  Kemampuan RTH  dalam  Mereduksi  Co  2  dan  Suhu Udara  Serta  Pengaruhnya  Terhadap Tingkat Kenyamanan Kampus Universitas Brawijaya Analysis Of The
Green  Space  Ability  To  The  Reduction Of  CO  2  and  Temperature  and  The Effecton  The  Comfort  Level  Of  Brawij .
6 (10), 2482–2490.
Rawung,  F.  C.  (2015). Efektivitas  Ruang
Terbuka  Hijau  (Rth)  Dalam  Mereduksi Emisi  Gas  Rumah  Kaca  (Grk)  Di Kawasan Perkotaan Boroko . 12 (2), 17–
32.
Rosyidah,  M.  (2018). Polusi  Udara  dan Kesehatan . (11), 5–8.
Zulkaidah,  W.,  M,  H.  K.,  Hasan,  A.,  & Sjamsu,  A.  S.  (2019). Pemilihan
Tumbuhan  Pesisir  Sebagai  Alternatif Tumbuhan  Penyerapan  Co2  Pada Pelestarian Lingkungan Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik – Universitas Halu Oleo Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik – Universitas Halu Oleo . 1 (2), 30–35.