RELASI AKTOR DALAM RUANG WACANA KEBIJAKAN KEBUDAYAAN DI BANYUWANGI
M. Hadi Makmur dan Ahmad Taufiq FISIP Universitas Jember, Jl. Kalimantan No. 37 Jember Email: makmur3@gmail.com

## Abstrak:
Tujuan  penelitian  untuk  mendeskripsikan  dampak  kebijakan  kebudayaan yang  sudah  diterapkan  terhadap  komunitas  seni  dan  tradisi  budaya Banyuwangi,  khusunya  Using,  untuk  mendiskripsikan  pola  relasi  antar pelaku  budaya  dengan  pemerintah  daerah,  dan  untuk  mengambarkan konstruksi  model  kebijakan  daerah  untuk  pelestarian  dan  pengembangan kebudayaan  lokal  Banyuwangi,  khusunya  Using.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif-kualitatif  dengan  analisis  trianggulasi,  analisis  isi,  dan permodelan  kebijakan.  Metode  untuk  memperoleh  data  dilakukan  melalui pengamatan,  wawancara,  dokumentasi,  studi  kepustakaan,  dan  FGD.  Hasil penelitian  menemukan  bahwa  kebudayaan  Using  menjadi  sebuah  entitas untuk terus diperebutkan dalam ruang representasi dari kepentingan masing- masing  pihak.  Terjadi  relasi  dari  masing-masing  aktor  dalam  sebuah  ruang yang  dinamis.  Dari  hasil  penelitian  terkait,  budaya  Using  di  Banyuwangi ditemukan  beberapa  kelompok  aktor,  yaitu  pihak  swasta,  pimpinan  daerah- Bupati,  pelaku  budaya  lokal,  tokoh  masyarakat,  dan  masyarakat  umum. Relasi  tersebut  merepresentasikan  secara  dialektik,  nilai  ekonomis,  politik, spiritualitas  serta  kebutuhan  replikasi  identitas  dan  fantasi-hiburan  warga masyarakat. Beberapa dampak dari kebijakan dan relasi yang muncul adalah dampak sosial, ekonomi dan bagi budaya dan bagi budaya Using sendiri.

## Abstract:
The  purpose  of  this  study  is  to  describe  the  impact  of  cultural  policies  that have  been  applied  to  the  arts  community  and  cultural  traditions  in Banyuwangi,  especially  Using,  and  also  to  describe  the  pattern  of  relations between  cultural  actors  and  local  governments  as  well  as  to  describe  the construction  of  a  model  of  regional  policy  for  the  preservation  and development of local culture in Banyuwangi, especially Using. This study is a descriptive-qualitative  research using triangulation analysis, content analysis and  policy  modeling.  Methods  for  obtaining  the  data  is  observation, interviews, documentation and study of literatures and FGD. The study found that  Using  culture  is  an  entity  to  continue  to  be  contested  in  the  space representation of the interests of each party. Occurred relation of each actor in a  dynamic  space.  From  the  results  of  research  related  to  Using  culture  in Banyuwangi found several  groups of actors, namely the private sector, local leader-Regent, local cultural actors, community leaders and the general public. This relation, represents dialectically, values of economy, politics, spirituality, needs  replication  of  identity,  and  fantasy-entertainment  for  community
members. Some impacts, policies and relationships that emerge are the social and economic impacts and for Using culture its own.

## Kata-kata kunci:
Kebijakan, budaya Using, konstruksi identitas, komodifikasi budaya

## Pendahuluan
Pemerintah daerah harus memiliki komitmen  untuk  melindungi  dan  meles- tarikan  berbagai  bentuk  budaya  di daerahnya.  Pelestarian  dan  pengem- bangan  kebudayaan  memiliki  tujuan untuk  menumbuhkan  pemahaman  dan perkembangan  masyarakat  terhadap  ke- budayaan,  meningkatkan  kualitas  kehi- dupan  masyarakat,  dan  menumbuhkan sikap  kritis  terhadap  fakta  sejarah  serta memperkokoh ketahanan bangsa.
Kebudayaan  sebagai  identitas  ko- munitas  bukan  hanya  dipahami  sebagai pembeda  dengan  komunitas  lain,  mela- inkan  sebagai  suatu  hal  yang  dapat digunakan  untuk  mengenal  kehidupan komunitas,  cara-cara  komunitas  menyu- sun  pengetahuan,  menampilkan  pera- saan,  dan  cara  mereka  bertindak.  Hal tersebut senada dengan pemikiran Taylor bahwa  kebudayaan  dapat  diartikan sebagai  pandangan  hidup  dari  sebuah komunitas  atau  kelompok. 1 Aspek  kebu- dayaan  sebagai  bagian  dari  pemba- ngunan  nasional  bukan  saja  dinilai  sebe- rapa  banyak  penghargaan  lencana kebudayaan  dan  pameran  unsur  kebu- dayaan,  melainkan  mengakui  eksistensi serta mengakomodasi kepentingan setiap komunitas  dan  budaya  lokal  dalam  ke- hidupan berbangsa.
1 G.  Ritzer  dan  D.J.  Goodman, Teori  Sosiologi Modern (Jakarta: Prenada Media, 2008)
Perubahan  sistem  pemerintahan sentralistik  menjadi  sistem  desentralistik, sebagaimana termaktub dalam UU No.32 tahun  2004,  membawa  konsekuensi  ter- jadinya  perubahan  terhadap  pengelolaan dan  pelestarian  budaya  bangsa.  Peru- bahan  sistem  pemerintahan  tersebut  me- nempatkan peran pemerintah yang semu- la  merupakan  operator  tunggal  dalam pelestarian  warisan  budaya,  selanjutnya menjadi  fasilitator,  dinamisator,  dan  ko- ordinator  dalam  pelestarian  budaya.  Di samping  itu,  otonomi  daerah  memberi- kan  peluang  kepada  masyarakat  untuk lebih  berperan  serta  dalam  upaya  peles- tarian  budaya,  dengan  harapan  bahwa sumber  daya  budaya  harus  dapat  mem- berikan  manfaat  yang  lebih  besar  bagi masyarakat.
Tetapi  di  sisi  yang  lain,  dampak dari otonomi daerah, dengan adanya tun- tutan  kemandirian  fiskal,  mendorong pemerintah  daerah  cenderung  berlomba- lomba bagaimana segala sesuatunya dita- rik  pada  ranah  untuk  meningkatkan pendapatan  daerah  (PAD).  Selain  itu, segala  entitas  sosial  termasuk  entitas  bu- daya  juga  ditarik  oleh  para  pihak  dalam pusaran  politik  praktis  kekuasaan  di tingkat daerah, sehingga kebijakan terten- tu  seringkali  digunakan  untuk  kepen- tingan  pencitraan  elit  politik  yang  se- dang  berkuasa  dan  untuk  memerta- hankan  tingkat  kepercayaan  publik terhadap  penguasa  eksekutif  dan  legis-
latif  suatu  wilayah.  Tak  jarang  kebijakan daerah  termasuk  kebijakan  terkait  kebu- dayaan  tersebut  menjadi  semacam  ajang perlombaan bagi kekuatan kekuasaan un- tuk  menunjukkan  secara  artifisial  iden- titas  mereka  terhadap  kepentingan kelompok  atau  komunitas  masyarakat tertentu,  termasuk  komunitas  budaya. Sehingga  dikawatirkan  kebijakan  daerah terkait  pengembangan  dan  pelestraian kebudayaan dibiaskan demi kepentingan ekonomi  dan  keuntungan  kekuasaan politik lokal, yang justru kontra porduktif dengan  maksud  pengembangan  dan  pe- lestarian kebudayaan itu sendiri.
Pada  penelitian  awal  ditemukan bahwa  seni  dan  tradisi  budaya  Using telah  menjadi  perhatian  dan  agenda penting  kebijakan  pemerintahan  daerah Kabupaten  Banyuwangi.  Muncul  dan berkembang tiga wacana dalam kebijakan kebudayaan  di  wilayah  Kabupaten  Ba- nyuwangi,  yaitu  rehabilitasi  dan  kontrol kebudayaan,  pembentukan  identitas  uta- ma/pusat  kebudayaan  dan  wacana identitas  dan  promosi  kebudayaan. Terdapat  tiga  bentuk  strategi  dan program  yang  telah  dijalankan  dalam Kebijakan kebudayaan pemerintah Kabu- paten  Banyuwangi,  yaitu  pengembangan pendidikan,  pembangunan  simbol  atau situs,  dan  penyiaran,  pementasan  dan pagelaran  karya  kebudayaan  lokal,  ter- masuk budaya Using.
Untuk mengetahui kontrusksi mo- del  kebijakan  daerah  untuk  pengem- bangan  dan  pelestarian  kebudayaan  di tingkat lokal di tengah dinamika ekonomi dan politik di tingkat lokal juga interaksi komunitas  kultural,  maka  selanjutnya perlu  diteliti  untuk  mengetahui  bagai- mana  dampak  kebijakan  kebudayaan terhadap  komunitas  kebudayaan,  juga relasi  antar  komunitas  juga  dengan pemerintah daerah.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  adalah kualitatif-deskriptif,  yang  dimaksudkan untuk  memahami  fenomena  tentang  apa yang  dialami  oleh  subyek  penelitian, sehingga  akan  terdeskripsikan  keadaan subyek  atau  obyek  penelitian  yaitu  kebi- jakan  pemerintah  daerah  dalam  meles- tarikan  dan  mengembangakan  budaya lokal  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tam- pak atau sebagaimana adanya.
Penelitian  ini  merupakan  pene- litian  studi  kasus,  dengan  wilayah  pene- litian di Kabupaten Banyuwangi, Sehing- ga  penelitian  ini  tidak  dimaksudkan  un- tuk  membuat  generalisasi,  namun  yang lebih  penting  adalah  untuk  menyam- paikan  kedalaman  informasi  yang  dipe- roleh. Oleh karena itu, pada penelitian ini tidak  menggunakan  istilah  populasi  dan sampel,  namun  menggunakan  informan. Subyek  penelitian  yang  akan  menjadi informan  dalam  penelitian  ditentukan secara  sengaja,  atau  dengan  kata  lain teknik  penentuan  informan,  adalah dengan  metode purposive (bertujuan) yang  dipilih  sesuai  dengan  masalah  dan tujuan  dalam  penelitian  tersebut, 2 yaitu orang  yang  menguasai  dan  memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. 3 Dalam penelitian  ini,  informan  yang  digunakan adalah  6  (enam)  informan  dari  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten Banyuwangi, 2 (dua) informan dari Dinas Pendidikan,  dan  3  (tiga)  informan  dari tokoh budaya dan pegiat kesenian tradisi Banyuwangi.
Metode  untuk  memperoleh  data yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini
2 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kualitatif  Kuantitatif dan  R  &  D, (Bandung:  CV.  Alfabeta,  2008),  hlm. 218.
3 Budi  Raharjo, Keuangan  dan  Akuntansi  untuk Manajer, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 12
dilakukan  melaui  pengamatan,  wawan- cara,  dokumentasi,  dan  studi  kepus- takaan.  Untuk  mendapatkan  keabsahan dan  kepercayaan  data,  peneliti  mela- kukan  trianggulasi  data  baik  secara metode  maupun  sumber.  Data  dianalisis dengan  menggunakan  teknik  analisis interaktif  model  Milles  &  Huberman, mulai  dari  reduksi  data  ( data  reduction ), penyajian  data  ( data  display ),  dan  pena- rikan  kesimpulan/verivikasi  ( conclusion drawing/verification ). 4

## Tinjauan Pustaka
1. Kebijakan dan Kebudayaan Kebudayaan  merupakan  identitas suatu  bangsa  yang  dapat  membedakan bangsa  tersebut  dengan  bangsa  lainnya. Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  32 mengamanatkan  bahwa  negara  mema- jukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  di tengah  peradaban  dunia  dengan  men- jamin  kebebasan  masyarakat  dalam  me- melihara  dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Menurut  aliran  komutarianisme, yang  dikumandangkan  oleh  Etzioni, 5 kebijakan  publik  dalam  masyarakat  mo- dern telah kehilangan sense of community, kebijakan  pembangunan  mengantarkan pada  sebuah  kondisi  masyarakat  yang teralienasi,  tercerabut  dari  kerangka  ke- percayaan  etis,  tradisi,  dan  solidaritas, karena  kebijakan  publik  lebih  menge- depankan  akomodasi  kehidupan  indi- vidualisme dan mekanisme pasar.
Pandangan  kelompok  ini,  dalam kebijakan  publik,  memberikan  pesan bahwa selayaknya kebijakan publik tidak saja  mengarah  pada  persoalan-persoalan pembangunan,  pertumbuhan,  ekonomi
4 Sugiyono, Metode Penelitian , hlm. 246
5 Wayne Parson, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 53.
tetapi  perlu  kebijakan  yang  mengarah pada  solidaritas,  persaudaraan  dengan perlindungan terhadap keberadaan tradi- si, seni dan produk budaya masyarakat.
Pandangan komutarianisme itu re- levan  jika  melihat  kebijakan  pemerintah yang  lebih  mengarah  kepada  pertim- bangan-pertimbangan  ekonomi  daripada kultural.  Kebijakan  terhadap  pelestarian dan  pengembangan  budaya,  misalnya, cenderung  sebatas  penyelengara  page- laran kegiatan kesenian atau tradisi lokal, yang  lebih  dimaknai  secara  ekonomis. Seperti yang disampaikan Lindsay bahwa kebijakan  saat  ini  telah  mengubah  dan merusak  budaya,  tradisi,  seni-seni,  me- lalui  campur  penanganan  yang  berle- bihan  dan  kebijakan  ke  arah  komodifi- kasi,  dan  tidak  ada  perhatian  yang  dibe- rikan  pemerintah  dalam  konteks  sub- stansi budaya. 6
Kebijakan pemerintah dalam peles- tarian  dan  pengembangan  budaya  lokal berubah menjadi pengelola kegiatan yang menentukan objek dan merubah agar se- suai dengan tuntutan pembangunan, yai- tu  peningkatan  pendapatan  daerah.  Da- lam kondisi ini, budaya, seni, dan tradisi yang  digelar  menjadi  sekedar  raga  tak berisi.  Komunitas  tradisi  dan  seni  lebih dipandang sebagai objek dan diharapkan menyesuaikan diri dengan tuntutan pem- bangunan yang konsumeristik.
Hal  ini  tentu  saja  tidak  sinergis dengan  Peraturan  Bersama  Menteri Dalam  Negeri  dan  Menteri  Kebudayaan dan Pariwisata No. 42 Tahun 2009/No. 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan  yang  menyatakan  bahwa kebijakan pemerintah dalam melestarikan
6 Jennifer  Lindsay, Cultural  Policy  And  The Performing  Arts  In  South-East  Asia ,  pada http://www.kitlvm- journals.nl/index.php/btlv/article/viewFile/173. Diakses pada 10 Naret 2011.
kebudayaan bangsa ditujukan ke arah pe- menuhan  hak-hak  asasi  manusia,  pe- majuan  peradaban,  persatuan,  dan  kesa- tuan,  serta  kesejahteraan  bangsa  Indo- nesia,  sehingga  perlu  dilakukan  peles- tarian  kebudayaan.  Terkait  peran  peme- rintah daerah, berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkokoh jatidiri bangsa,  martabat,  dan  menumbuhkan kebanggaan  nasional  serta  mempererat persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dalam bingkai Negara Kesatuan Republik  Indo- nesia.
Dalam  konteks  ini,  pemerintah menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam memelihara  dan  mengembangkan  nilai- nilai  budaya  yang  tumbuh  dan  ber- kembang  di  masyarakat  Indonesia.  Pada era  globalisasi,  pemerintah  berkewajiban melindungi  dan  melayani  masyarakat dalam  memelihara  dan  mengembangkan nilai-nilai  budayanya  agar  tidak  tergerus oleh  nilai-nilai  budaya  global  yang  tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bang- sa.
Kebudayaan  sendiri,  menurut  E.B. Taylor adalah kompleksitas yang  menca- kup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral,  hukum,  adat-istiadat,  dan  lain kemampuan-kemampuan  serta  kebiasa- an-kebiasaan yang didaptkan oleh manu- sia sebagai anggota masyarakat. 7 Dengan lain  perkataan,  kebudayaan  mencakup kesemuanya  yang  didapatkan  atau  dipe- lajari  oleh  manusia  sebagai  anggota  ma- syarakat.  Kebudayaan  terdiri  dari  segala sesuatu  yang  dipelajari  dari  pola-pola perilaku  normatif.  Artinya,  ia  mencakup segala cara atau pola berfikir, merasakan, dan bertindak.
7 Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada,  2004),  hlm. 172.
Sehingga  kebijakan  pemerintah, dalam  kontek  ini,  seharusnya  diarahkan untuk  mengembangkan  modal  sosial untuk  mengaktualisasikan  nilai-nilai  lu- hur  budaya  lokal  dalam  menghadapi derasnya  arus  budaya  global  dengan mendorong  terciptanya  ruang  yang  ter- buka  dan  demokratis  bagi  pelaksanaan dialog kebudayaan dan mendorong reak- tualisasi  nilai-nilai  kearifan  lokal  sebagai salah  satu  dasar  pengembangan  etika pergaulan sosial untuk memperkuat iden- titas nasional. 8 Sebab seperti yang Amar- tya  Sen  sampaikan  bahwa  keberhasilan kebijakan  pembangunan  sangat  ditentu- kan  oleh  kepercayaan  yang  bersumber dari norma budaya baik eksplisit maupun implisit. 9

## 2. Masyarakat Using dan Budayanya
Salah  satu  ciri  yang  dominan sebagai  pembeda  masyarakat  adat  etnik Using  dengan  etnik  non  Using  di  Ba- nyuwangi  adalah  bahasa  Using  yang dipakai  oleh  etnik  Using.  Di  samping penggunaan  bahasa  Using,  masyarakat Using  juga  mengembangkan  potensi  ke- senian  dan  kebudayaan  termasuk  adat istiadat  yang  mampu  ditelusuri  sebagai hasil  pewarisan  dari  leluhur  masyarakat Using,  yaitu  masyarakat  Kerajaan  Blam- bangan.
Latar  belakang  perkembangan  ba- hasa Using di Blambangan (dan sekarang di Banyuwangi), antara lain karena faktor sejarah  perkembangan  kekuasaan  Maja- pahit  yang  menguasai  Blambangan  pada 1295-1527.  Setelah  Majapahit  runtuh,
8 Bappenas, Pengembangan  Kebudayaan  yang Berlandaskan Pada Nilai-Nilai Luhur , http://www.Bappenas.Go.Id/Get-File- Server/Node/8403/. Diakses pada 1 Juli 2011. 9 Ahmad  Erani  Yustika, Ekonomi  Politik:  Kajian Teoritis  dan  Analisis  Empiris (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 326
Blambangan  sering  menjadi  perebutan kekuasaan  kerajaan-kerajaan  lain,  seperti Kerajaan Demak dan kerajaan-kerajaan di Bali (Kerajaan Gel-gel, Kerajaan Buleleng, dan Kerajaan Mengwi), sebelum akhirnya dikuasai  oleh  VOC  pada  1774.  Latar belakang sejarah Blambangan ini mengu- atkan  anggapan  bahwa  penggunaan  Ba- hasa Kawi yang digunakan dalam komu- nikasi waktu itu di Nusantara juga digu- nakan oleh masyarakat Blambangan. 10
Selain  bahasa  Using  sebagai bahasa  yang  memiliki  struktur  yang berbeda dengan bahasa Jawa dan bahasa- bahasa  lain  di  sekitarnya,  struktur  dan pola  kesenian  Using  berkembangan  de- ngan ciri-ciri yang berbeda bila dikaitkan dengan  kebudayaan  etnik  non-Using  la- innya.  Perkembangan  kebudayaan  Using itu  antara  lain  dihasilkan  dari  pola  pe- warisan  kebudayaan  Blambangan,  juga karena  faktor  akulturasi  budaya  dengan kebudayaan  non-Using  lainnya.  Hal  ter- sebut  dimungkinkan  terjadi  mengingat sejarah  perkembangan  peradaban  Using yang  terbentuk  oleh  faktor-faktor  sosio- kultural yang ada di Banyuwangi.
Faktor sosio-kultural tersebut dise- babkan  antara  lain  karena  keadaan  alam yang  demikian  sulit  menjadikan  Blam- bangan  menjadi  daerah  yang  terisolasi dari perkembangan daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Karenanya meskipun daerah- daerah  lain  telah  dikuasai  oleh  VOC, Blambangan  baru  dikuasai  oleh  Belanda pada  1774  setelah  peperangan  berke- panjangan  antara  putra-putra  Blamba- ngan.  Kemudian  demi  kepentingan  Be- landa dalam mengeksploitasi tanah jajah- an, Belanda membangun fasilitas-fasilitas perekonomian di bumi Blambangan.
10 Erika  Sujana, Etnis Jawa (Yogyakarta: Bentang, 2001), hlm. 36
Dalam rangka pembangunan kepentingannya  itu,  Belanda  menda- tangkan  penduduk  secara  besar-besaran dari luar Blmabangan. Program ini cukup berhasil  menambah  jumlah  penduduk Blambangan,  hingga  diuraikan  pada penduduk  Blambangan  pada  1750  hanya berjumlah  8.000  dan  pada  awal  abad  19 penduduk  Banyuwangi  mencapai  popu- lasi sebesar 200.000 orang. 11
Identitas budaya suatu masyarakat tertentu selalu menghadirkan pandangan streotipe.  Begitu  pula  halnya  dengan identitas  budaya  Using.  Masyarakat  U- sing  diprasangkai  sebagai  sosok  yang kasar  (tidak  punya  tata  krama),  longgar dalam nilai, terutama yang terkait dengan hubungan  antar  lawan  jenis,  dan  memi- liki  ilmu  gaib  destruktif  yang  disebut santet, pelet, sihir, dan sebangsanya. 12 Di samping  citra  negatif  tersebut,  masya- rakat  Using  juga  dikenal  memiliki  citra positif  yang  membuatnya  dikenal  luas dan  dianggap  sebagai  aset  budaya  yang produktif,  yaitu  (1)  ahli  dalam  bercocok tanam; (2) memiliki tradisi kesenian yang handal; (3) sangat egaliter, dan (4) terbu- ka terhadap perubahan. 13
Masyarakat  Using  bukan  hanya ulet  dan  mahir  dalam  bercocok  tanam, melainkan  juga  piawai  dalam  berke- senian.  Eksistensinya  membuat  Kabu- paten  Banyuwangi  menjadi  gudang produk-produk kesenian tradisional yang menjadi  kebanggaan  Provinsi  Jawa  Ti- mur.
11 Ibid., hlm. 47
12 Andang  Subaharianto,  “Mitologi  Buyut  Cili Dalam Pandangan Orang Using di Desa Kemiren Kabupaten  Banyuwangi”, Laporan  Penelitian (Jember:  Lembaga  Penelitian  Universitas  Jember. (Subaharianto, 1996), hlm. 3.
13 Ayu  Sutarto,  Ayu  “Etnografi  Masyarakat Using”, Laporan Penelitian (Surabaya: Dinas P dan K Provinsi Jawa Timur, 2003)
Produk-produk  kesenian  Using bukan  hanya  menghibur,  tetapi  juga banyak  mengandung  nilai  perjuangan dan perlawanan terhadap kekuatan asing yang  merugikan.  Banyak  sekali  pesan- pesan  mulia  yang  terkandung  dalam syair-syair  baik  yang  dilantunkan  dalam kendang  kempul  maupun  hadrah  Kun- tulan  Using  dan  dalam  seni  tari  tradi- sional  Using,  seperti  Gandrung  dan Seblang.  Jelasnya,  produk  budaya  Using memiliki  dua  warna,  yaitu  produk  bu- daya  yang  bercitra  agraris  dan  produk yang bercitra patriotik.
Masyarakat Using, meskipun men- jadi  pemeluk  Agama  Islam,  telah  meme- lihara  tradisinya  dengan  baik  dan  tidak mempertentangkan  nilai  agama  dengan tradisi.  Dalam  masyarakat  Using,  agama dan tradisi saling mengisi. Agama sering- kali  sebagai  kekuatan  yang  lebih  domi- nan  mewarnai  tradisi.  Akibatnya,  tidak sedikit  unsur-unsur  agama  maupun  ke- pentingan agama mewarnai produk kese- nian  Using.  Produk-produk  kesenian Using yang bercitra agraris dapat diman- faatkan sebagai perekat dalam kehidupan bertetangga  dan  bermasyarakat,  sedang- kan  yang  bercitra  patriotik  dapat  di- manfaatkan  untuk  membangun  nasiona- lisme.
Masyarakat  Using  dikenal  sangat kaya  akan  produk-produk  kesenian.  Da- lam  masyarakat  Using,  kesenian  tradi- sional masih tetap terjaga kelestariannya, meskipun  ada  beberapa  yang  hampir punah. Kesenian pada masyarakat Using merupakan  produk  adat  yang  mempu- nyai  relasi  dengan  nilai  religi  dan  pola mata  pencaharian  di  bidang  pertanian. Laku  hidup  masyarakat  Using  yang  ma- sih  menjaga  adat  serta  pemahaman  me- reka terhadap  pentingnya  kesenian  seba- gai  ungkapan  syukur  dan  kegembiraan
masyarakat petani telah menjadikan kese- nian Using tetap terjaga hingga sekarang.
Interaksi  budaya  antara  sisa-sisa penduduk Blambangan dengan para mig- ran  dari  Jawa  dan  Madura  membentuk struktur  dan  pola  kesenian  tradisional Using  di  Kabupaten  Banyuwangi,  antara lain  meliputi:  (1)  Seni  pertunjukan tradisional  Using  yang  berhubungan  de- ngan religi (animisme-dinamisme), antara lain  Seblang,  Singo  Barong,  dan Gandrung;  (2)  seni  pertunjukan  tradi- sional  Using  yang  berhubungan  dengan religi (Hindu-Bali), antara lain Bali-balian dan  Damarwulan;  (3)  seni  pertunjukan tradisional  Using  yang  berhubungan dengan  religi  (Islam),  antara  lain  Kun- tulan,  Mocoan  Lontar,  Mocoan  Campur- sari,  Rengganis/Praburara,  dan  Patrol Using;  (4)  seni  pertunjukan  tradisional Using  yang  berhubungan  dengan  kese- nian  Jawa,  antara  lain  Kendang  Kempul Campursari, Ketoprak, dan wayang kulit; (5)  seni  pertunjukan  tradisional  Using profan,  antara  lain  Angklung  Paglak (musik);  Tari  Tradisional  Using  Modi- fikasi  (ciptaan  pengembangan  modern); dan  Kendang  Kempul  Blambangan (musik).

## Gambaran Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten  Banyuwangi  memiliki luas wilayah 5.782,50 KM2. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunan dengan luas sekitar  82.143,63  ha  atau  14,21%;  se- dangkan yang dimanfaatkan sebagai dae- rah  permukiman  mencapai  luas  sekitar 127.454,22  ha  atau  22,04%.  Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Di  sam- ping  potensi  di  bidang  pertanian,  Kabu- paten  Banyuwangi  merupakan  daerah produksi tanaman perkebunan dan kehu-
tanan,  serta  memiliki  potensi  untuk  di- kembangkan  sebagai  daerah  penghasil ternak  yang  merupakan  sumber  pertum- buhan baru perekonomian rakyat. Angka kemiskinan  di  Kabupaten  Banyuwangi mengalami  penurunan  dibandingkan  ta- hun-tahun  sebelumnya.  Berdasar  PSE tahun  2005,  jumlah  penduduk  miskin  di Kabupaten Banyuwangi adalah sebanyak 463.196  atau  sejumlah  157.347  RTM. Adapun  berdasarkan  hasil  PPLS  tahun 2008,  jumlah  Rumah  Tangga  Miskin  di Kabupaten  Banyuwangi  sebesar  129.324 keluarga  dengan  jumlah  penduduk  mis- kin sebesar 312.395 jiwa.
Pluralitas  dalam  kehidupan  me- warnai  masyarakat  Kabupaten  Banyu- wangi.  Dari  sisi  keagamaan,  masyarakat Banyuwangi  terdiri  dari  Islam  dengan pemeluk  sebesar  1.386.633  jiwa  (95,33%), Hindu  sebanyak  35.958  jiwa  (2,47%), Protestan  sebanyak  16.503  jiwa  (1,13%), Katolik  sebanyak  9.016  jiwa  (0,62%),  dan pemeluk  agama  Budha  termasuk  Khong Hu  Chu  sebanyak  6.471  jiwa  (0,44%). Sementara  keragaman  etnis-etnis  yang ada,  jumlah  etnis  Jawa  paling  dominan, disusul etnis Using dan etnis Madura.

## Relasi  Aktor  dalam  Ruang  Kebijakan Kebudayaan
Kebudayaan  di  sini  menjadi  sebu- ah  entitas  untuk  terus  diperebutkan  da- lam  ruang  representasi  dari  kepentingan masing-masing  pihak.  Di  sini,  terjadi relasi  dari  masing-masing  aktor  dalam sebuah ruang yang dinamis. Bagi  bupati, sebagai  penguasa  atau  pimpinan  peme- rintahan daerah, kebudayaan Using diha- dirkan  sebagai  entitas  yang  memiliki makna  potensial,  baik  secara  politik maupun  ekonomi.  Secara  ekonomi,  bu- daya  yang  berkembang  di  Banyuwangi, seperti  budaya  Using,  menjadi  sumber potensial bagi perkembangan pendapatan
daerah  dan  pertumbuhan  ekonomi  dae- rah.  Sehingga  entitas  budaya  dikemas dan dipromosikan sedemikian rupa men- jadi  komoditas  yang  bisa  dinikmati  dan menarik  bagi  wisatawan  baik  dalam  ne- geri  maupun  luar  negeri.  Seperti  pada saat  kepemimpinan  Bupati  Azwar  Anas, keberagaman  budaya  Banyuwangi  dike- mas dalam program rutin tahunan dalam bentuk  Banyuwangi  Ethno  Carnival (BEC), yang diakuinya sangat besar sum- bangannya  bagi  penerimaan  daerah. Secara  politik,  bahwa  hampir  semua  bu- pati  di  Banyuwangi,  sejak  Masa  Bupati Supaat  sampai  Bupati  Azwar  Anas, berupaya  untuk  menunjukkan  pada  ma- syarakat  sebagai  konstituennya  akan  ke- pedulian  dan  perhatiannya  pada  budaya melalui  kebijakan  dan  program  mereka. Seni  dan  tradisi  Using  di  sini  sebagai sarana  bagi  pemimpin  untuk  menun- jukkan  akan  diri  mereka  sebagai  yang peduli dan membesarkan identitas buda- ya  “ wong Banyuwangi”  atau  setidaknya membuat  teridentifikasi  “kebanyuwangi- an”-nya.  Atas  hal  ia  patut  untuk  didu- kung  dan  mendapatkan  legitimasi  oleh kelompok  masyarakat  di  Banyuwangi, khususnya Using.
Bagi  pelaku  dan  pegiat  seni  dan tradisi  budaya,  kebudayaan  bagi  mereka lebih  sebagai  sarana  ekspresi  jiwa  dan spiritualitas  yang  menunjukkan  akan identitas  mereka  sebagai  sebuah  entitas kelompok  yang  hidup  di  Banyuwangi. Tetapi,  mereka  juga  tidak  berada  dalam realitas hidup yang hampa, sehingga seni dan  tradisi  yang  mereka  lakukan  hadir sebagai  bentuk  pertunjukan  yang  diper- tontonkan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  aundien.  Dalam  konteks  itu, mereka  membuat  kreasi  seni  dan  tradisi sebagai  pertunjukan  sebagai  pengakuan komunitas  mereka  sekaligus  menjadi  ko- moditas  yang  patut  untuk  mendapatkan
upah  dari  kreasi  dan  kehadiran  mereka. Bagi  masyarakat  Banyuwangi  bahwa pertunjukan  atau  even  budaya  yang  di- tonton  dan  dinikmati  menjadi  sarana pemenuhan  kebutuhan  akan  fantasi- hiburan sekaligus juga memperteguh diri sebagai  orang  Banyuwangi  atau  seti- daknya  sebagai  replikasi  identitasnya. Sementara  itu,  bagi  tokoh  masyarakat, kebudayaan Using merupakan ruang per- tarungan  antara  nilai.  Kehadiran  kebu- dayaan  sebagai  sarana  untuk  memer- tahankan  nilai-nilai  kedaerahan  atau loyalitas  yang  ada.  Sedangkan  bagi swasta,  kebudayaan  lebih  kuat  dimaknai sebagai  ruang  potensial  secara  ekonomi, yang  bisa  menjadi  peluang  yang  meng- hasilkan  keuntungan.  Sehingga  bagi  me- reka  bagaimana  sebuah  entitas  budaya seperti  budaya  Using  juga  bisa  dikem- bangkan  dan  dikemas  secara  baik  se- hingga  bisa  ditawarkan  kepada  “pasar” yang  bisa  mengundang  “konsumen”, yaitu  masyarakat  wisatawan  sebesar- besarnya.

## Dampak dari Kebijakan Pemerintah dan Relasi Aktor terhadap Budaya Using
Dari kebijakan dan program peme- rintah  daerah  Banyuwangi  serta  relasi kantor  yang  ada,  dari  hasil  penelitan  ini ditemukan beberapa dampak, yaitu dam- pak  sosial,  ekonomi  dan  bagi  budaya Using sendiri. Secara sosial, program dan kebijakan  pemerintah  daerah,  seperti BEC,  setidaknya  membawa  dampak  so- sial.  Dari  beberapa  budaya  lokal  yang direpresentasikan,  secara  bersama-sama memberi implikasi pada kehidupan sosial masyarakat.  Masyarakat  Banyuwangi yang sangat multietnis memerlukan ting- kat  toleransi  yang  sangat  tinggi  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Dengan  dia- dakannya  BEC  dan  Festival  Kuwung sejak 2010, misalnya, secara sosial sebagai
masyarakat  merasa  identitas  multi- kultural  Banyuwangi.  Seperti  dalam festival  Kuwung,  ruang  untuk  berperan dan  merepresentasikan  setiap  kelompok terwadahi  dalam  sebuah  wadah  masya- rakat Banyuwangi yang multikultur.
Implikasi  Budaya  dari  kebijakan, memromosikan Banyuwangi sebagai kota yang  memiliki  sejarah  yang  panjang  dan budaya yang sangat beragam, Kabupaten Banyuwangi  sebagai  sebuah  kota  yang sangat  antusias  menghadirkan  budaya lokal.  Hal-hal  yang  bernuansa  kelokalan dibangkitkan  kembali.  Kebijakan  peme- rintah  dengan  dukungan  semua  pihak menunjukkan  komitmen  untuk  mela- kukan  revitalisasi  budaya  yang  sesuai dengan  tuntutan  kekinian.  Kebudayaan menjadi  sesuatu  yang  bersifat  transfor- matif,  yang  terus  bergerak  membentuk modelnya  dari  waktu  ke  waktu.  Dalam kontek  yang  substantif,  kebijakan  dan relasi  yang  ada  menjadi  ruang  dialektik yang  melibatkan  sebagain  besar  para aktor untuk terus turut serta memikirkan dan merencanakan model pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Banyuwa- ngi.
Bagi  kehidupan  masyarakat  di zaman  sekarang  yang  “kapitalistik”, diakui  atau  tidak,  masyarakat  memer- lukan  uang  untuk  memenuhi  segala kebutuhannya.  Masyarakat  awam  yang tidak  berkepentingan  dengan  pelestarian budaya  secara  langsung  akan  tidak  pa- ham  jika  dijelaskan  tentang  wacana- wacana tentang pelestarian budaya. Oleh sebab  itu,  mereka  memerlukan  sesuatu yang  bersifat  nyata  dan  memberikan mereka manfaat terutama secara material. Di saat yang sama, mereka juga bisa turut serta  melestarikan  budaya  lokal.  Hasi- buan  yang  disitir  Juliawati  menyam- paikan bahwa kesanggupan suatu satuan budaya  untuk  memertahankan  kese-
jatiannya dalam pertemuan antar budaya yang  demikian  majemuknya  itu  sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya  derajat kesadaran  budaya  dan  tangguh  atau rapuhnya  tingkat  kesadaran  budaya masyarakat pendukungnya. 14 Kebijakan  terkait  budaya  di Banyuwangi  dari  sisi  ekonomi  dapat dilihat  seperti  dari  kegiatan  terkait budaya,  seperti  BEC,  festival  Kuwung, dan  Paju  Gandrung,  secara  langsung telah  memberikan  nilai  tambah  secara ekonomis,  setidaknya  di  lapangan  para pedagang  dapat  meningkatkan  pengha- silan  mereka.  Hal  ini  juga  diakui  oleh Bupati  Anas  bahwa  keberhasilan  Banyu- wangi  menurunkan  angka  kemiskinan dari  20  persen  menjadi  9  persen  adalah berkat srategi keroyokan dari banyak sek- tor,  termasuk  sumbangan  dari  sektor pariwisata. 15 Langkah  yang  ditempuh mulai  dari  penataan  wisata,  membuka destinasi  wisata  baru,  membuat  berbagai even  skala  nasional  dan  internasional yang mampu mengundang banyak wisa- tawan.  Seni  dan  tradisi  budaya  lokal  di- promosikan  secara  maksimal  dan  dapat menambah  nilai  jualnya.  Implikasi  ini sejalan  dengan  maksud  ekonomi  kreatif, di  mana  ekonomi  kreatif  merupakan sebuah  proses  peningkatan  nilai  tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa  kreatifitas,  keahlian,  dan  bakat individu  menjadi  produk  yang  dapat dikomersialkan.

## Penutup
Kebudayaan  di  sini  menjadi  sebu- ah  entitas  untuk  terus  diperebutkan  da- lam  ruang  representasi  dari  kepentingan masing-masing  pihak.  Di  sini  terjadi
14 Juliawati, Ruang  antar  Budaya, (Surabaya: Risalah Gusti, 2012), hlm. 36.
15 kompas.com, diakses pada 17 Agustus 2014.
relasi  dari  masing-masing  aktor  dalam sebuah ruang yang dinamis.
Dari hasil penelitian terkait budaya Using  di  Banyuwangi  ditemukan  bebe- rapa kelompok aktor, yaitu pihak swasta, pimpinan  pemerintah  daerah-Bupati,  pe- laku  dan  pegiat  budaya  lokal,  tokoh masyarakat,  dan  masyarakat  umum.  Re- lasi  para  aktor  dalam  ruang  kebudayaan hidup  dalam  konteks  yang  berkembang yaitu  otonomi  daerah  dan  globalisasi. Dari  relasi  tersebut  merepresentasikan secara  dialektik,  baik  ekonomis,  politik, nilai-spiritualitas  maupun  kebutuhan replikasi  identitas  sekaligus  kebutuhan fantasi-hiburan  warga  masyarakat.  Dari kebijakan  dan  program  pemerintah daerah  Banyuwangi  serta  relasi  kantor yang  ada,  dari  hasil  penelitan  ini ditemukan  beberapa  dampak,  yaitu dampak sosial, ekonomi dan bagi budaya Using sendiri.
Dari  hasil  sementara  penelitian  ini maka  beberapa  hal  yang  peneliti  sa- rankan,  yaitu  pada  pemerintah  daerah agar  pengembangan  budaya  Using  terus tetap  melibatkan  pelaku  budaya  Using. Perlu  ditemukan  sebuah  kebijakan  pe- lestarian dan pengembangan kebudayaan yang berbasis pada dinamika dan konteks sosial masyarakat. []

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Kabupaten
Banyuwangi. Laporan  Akhir  Indeks Pembangunan  Manusia  Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 Bappenas. Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan  pada  Nilai-nilai  Luhur. http://www.Bappenas.Go.Id/Get- File-Server/Node/8403/. Diakses pada 1 Juli 2011
Lindsay, Jennifer. Cultural Policy And The Performing  Arts  In  South-East  Asia , http://www.kitlv-
journals.nl/index.php/btlv/article/ viewFile/1735/2496.  Diakses  pada 10 Maret 2011.
Koentjoroningrat. Kebudayaan  Mentalitas
dan Pembangunan . Jakarta: Gramedia, 2002.
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2006.
Parson,  Wayne. Public  Policy,  Pengantar Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan. Jakarta: Prenada Media, 2005. Sari,  Dias  Mustika. Fungsi  Wangsalan Dalam Interaksi Sosial: Kajian Sosiolinguistik  terhadap  Masyarakat Bahasa  Using  di  Dusun  Genitri  Desa Gendoh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi . Skripsi
Fakultas  Sastra  Universitas  Jember,
1994.
Soekanto,  Soerjono. Sosiologi  Suatu
Pengantar . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,  2004.
Subaharianto, Andang. Mitologi Buyut Cili Dalam  Pandangan  Orang  Using  di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi . Laporan  Penelitian pada  Lembaga Penelitian Universitas Jember, 1996.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kualitatif Kuantitatif dan R & D . Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
Sutarto,  Ayu. Etnografi  Masyarakat  Using . Laporan  Penelitian  pada  Dinas  P dan K Provinsi Jawa Timur, 2003. Sutarto,  Ayu. Pendekatan  Kebudayaan dalam  Pembangunan  Provinsi  Jawa Timur . Jember: Kompyawida, 2004.
