doi: 10.14710/mkts.v29i1.54406

## Pengaruh Kearifan Lokal dalam Penilaian Risiko Konstruksi
Santje Magdalena Iriyanto, Yannice Luma Marnala Sitorus *
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Kota Jayapura
*) nalaustj2006@gmail.com
Received: 18 Mei 2023 Revised: 13 September 2023 Accepted: 2 Oktober 2023

## Abstract
One  of  the  obstacles  to  construction  work  in  Papua  is  delays  in  implementation  due  to  obstruction  by indigenous  communities  at  the  project  site.  Understanding  the  implementation  of  construction  work  in  a traditional area, especially those related to local wisdom, is one of the risk knowledge which is the first step in risk conceptualization and is the aim of this research. A qualitative approach, which will elaborate on social and cultural meanings to explain one of the phenomena that occurs in the world of construction in Papua, and descriptive methods, are used in analyzing research data. The characteristics of the traditional territory where the project location is located also influence the construction risk value of a project. Based on the topographic characteristics of the region, there are four large groups of Papuan indigenous people, so there are differences in  the  construction  risk  values  faced  according  to  the  socio-cultural  characteristics  of  each  traditional community. Urban areas have a high construction risk and rural areas have a lower risk. The risk value of construction projects in Papua is also influenced by the type of construction project which will be related to the required land pattern.
Keywords: Construction risk knowledge, topographical characteristics, local wisdom

## Abstrak
Salah  satu  kendala  pada  pekerjaan  konstruksi  di  Papua  adalah  keterlambatan  waktu  pelaksanaan  akibat pemalangan oleh masyarakat adat di lokasi proyek. Memahami implementasi pekerjaan konstruksi pada suatu wilayah adat, khususnya yang terkait dengan kearifan lokal, merupakan salah satu pengetahuan risiko yang menjadi langkah awal dalam konseptualisasi risiko dan menjadi tujuan penelitian ini. Pendekatan kualitatif, yang  akan  mengelaborasi  makna  sosial  dan  kultural  untuk  menjelaskan  salah  satu  fenomena  yang  terjadi dalam  dunia  konstruksi  di  Papua,  dan  metode  deskriptif,  digunakan  dalam  menganalisis  data  penelitian. Karakteristik  wilayah  adat  di  mana  lokasi  proyek  berada  ikut  mempengaruhi  nilai  risiko  konstruksi  suatu proyek. Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, terdapat empat kelompok besar masyarakat adat Papua, sehingga ada perbedaan nilai risiko konstruksi yang dihadapi menurut karakter sosial budaya masing-masing komunitas  adat.  Daerah  perkotaan  memiliki  risiko  konstruksi  tinggi  dan  daerah  perdesaan  memiliki  risiko lebih rendah. Nilai risiko proyek konstruksi di Papua juga dipengaruhi oleh jenis proyek konstruksi yang akan terkait dengan pola lahan yang diperlukan.
Kata kunci: Pengetahuan risiko konstruksi, karakteristik topografi, kearifan lokal

## Pendahuluan
Kerugian  potensial  yang  umumnya  terjadi  pada bisnis  konstruksi  adalah:  risiko  keterlambatan ( delay risk ), risiko kecelakaan ( accident risk ), risiko pembengkakan biaya ( cost overrun risk ) dan risiko penurunan  mutu  ( defect  risk ).  Manajemen  risiko dalam kegiatan konstruksi sangat diperlukan untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan.  Manajemen  risiko  merupakan  suatu metode pengelolaan sistematis yang berkonsentrasi
pada mengidentifikasi dan mengendalikan area atau kejadian  yang  berpotensi  menyebabkan  terjadinya perubahan yang tidak diinginkan (Project Management  Institute,  2008).  Manajemen  risiko adalah  bagaimana  mengidentifikasi  risiko  dan menganalisis  untuk  dapat  menghilangkan  atau mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian dan menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Jika risiko terjadi, maka proyek tersebut bisa  mengalami  kerugian.  Mengidentifikasi  risiko

## Santje Magdalena Iriyanto, Yannice Luma Marnala Sitorus
bertujuan  untuk  mengetahui  potensi  risiko, mengetahui  lokasi  bahaya,  menunjukkan  suatu bahaya  pada  pengendali,  menunjukkan  suatu bahaya tidak akan menimbulkan akibat, dan sebagai analisis  lebih  lanjut.  Hasil  dari  identifikasi  risiko menjadi  bagian  dari  apa  yang  disebut  sebagai pengetahuan risiko.

## Gambar 1. Tahapan dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi risiko (Hansson & Aven, 2014)
Pengetahuan  risiko  atau  informasi  risiko  memiliki dua tujuan utama, yaitu (1) menggunakan penilaian risiko dan manajemen risiko untuk mempelajari dan menangani  risiko  kegiatan  tertentu  dan  (2) pengembangan risiko, terkait dengan konsep, teori, kerangka  kerja,  pendekatan,  prinsip,  metode  dan model  (Flage et  al. ,  2014).  Pengetahuan  risiko adalah tentang  memahami  dunia (dalam  kaitannya dengan  risiko)  dan  bagaimana  mengelolanya. Tahapan  pengambilan  keputusan  ditunjukkan dalam Gambar 1.
Penelitian  risiko  generik  sebagian  besar  bertujuan mendefinisikan ilmu risiko sedangkan kajian risiko untuk  mencari  solusi  atas  suatu  permasalahan (penilaian  dan  manajemen  risiko  proyek),  jika dilakukan  secara  ilmiah,  juga  berkontribusi memberikan  wawasan  baru,  seperti  misalkan memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang metode penilaian risiko tertentu dalam praktiknya.
Berkaitan dengan ketidakpastian yang diperhitungkan  sebagai  risiko,  unsur  tanah  atau lahan  merupakan  salah  satu  penyumbang  terbesar dalam  ketidakpastian  pada  pelaksanaan  konstruksi di  wilayah  adat  Papua.  Kejadian  pemalangan proyek  konstruksi  oleh  komunitas  adat  di  Papua biasanya dimasukkan pada kategori risiko keadaan kahar ( force major ) oleh pihak pemerintah sehingga anggaran  pembiayaannya  dimasukkan  pada  pos biaya tak terduga yang umumnya sebesar 10% dari total  anggaran.  Mengingat  kondisi  alam  di  Papua yang juga tidak terduga maka anggaran biaya untuk pos  tersebut  akan  tidak  mencukupi  untuk menyelesaikan masalah pemalangan sekaligus. Hal ini  cukup  memberatkan  pihak  kontraktor  karena aktivitas  pemalangan  ini  bukan  kejadian  yang sesekali muncul akan tetapi sering terjadi setiap kali pelaksanaan  konstruksi  di  Papua.  Rusim et  al. (2018)  menyatakan  bahwa  risiko  tinggi  terhadap
kinerja  biaya  konstruksi  dan  kinerja  waktu pelaksanaan  konstruksi  infrastruktur  jalan  di  Kota Jayapura,  salah  satunya  disumbangkan  oleh  aspek adat  budaya  setempat  (masalah  hak  ulayat).  Oleh karena  itu,  diperlukan  pengetahuan  risiko  terkait kearifan lokal di wilayah Papua, yang dapat menjadi masukan  bagi  pengambil  kebijakan,  selain  agar meringankan  beban  tanggung  jawab  kontraktor dalam  hal  pembiayaan  proyek,  juga  dalam  hal ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Suatu  proyek  konstruksi  akan  memerlukan  tanah atau  lahan  sebagai  ruang/tempat  perwujudannya/ pembangunannya,  sedangkan  setiap  jengkal  lahan di  wilayah  Papua  di klaim sebagai  tanah  adat, dimana  setiap  wilayah  adat  memiliki  tatanan budayanya  masing-masing.  Walaupun  telah  ada suatu  ketentuan  hukum  yang  berlaku  nasional dalam  hal  pelepasan  hak  milik  lahan  akan  tetapi akan diperlukan upaya elaborasi tentang ketentuan adat setempat terkait pembebasan lahan. Ketentuan adat atau dapat disebut juga sebagai kearifan lokal, dapat berbeda-beda mengingat ada sekitar 250 etnis Melanesia,  penduduk  asli  di  Provinsi  Papua, sehingga diperkirakan ada beragam tatanan budaya yang berlaku dalam hal pelepasan hak milik lahan.
Upaya  mengenali  karakteristik  tatanan  adat  atau kearifan lokal dalam hal pelepasan hak milik tanah merupakan  bagian  dari  pengetahuan  risiko (memahami  dunia  dalam  kaitannya  dengan  risiko) untuk  kemudian  mendukung  konseptualisasi  suatu upaya  untuk  meminimalisir  risiko  konstruksi  di wilayah  adat  Papua.  Menurut  KBBI,  kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu  yang  dibutuhkan  dalam  berinteraksi.  Kata lokal,  yang  berarti  tempat  atau  pada  suatu  tempat atau  pada  suatu  tempat  tumbuh,  terdapat,  hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau  terdapat  di  suatu  tempat  yang  bernilai  yang mungkin  berlaku  setempat  atau  mungkin  juga berlaku  universal  (Fahmal,  2006).  Pengertian kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata  kehidupan  masyarakat  seperti  melindungi  dan mengelola  lingkungan  hidup  secara  lestari  (UU No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup).  Kearifan  lokal menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut , bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul  dalam  suatu  komunitas  sebagai  hasil  dari interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya  dengan  masyarakat  serta  budaya  lain , sehingga  tidak  selalu  bersifat  tradisional  karena dapat mencakup kearifan masa kini.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji pengaruh  aspek  kearifan  lokal  suatu  wilayah terhadap  penilaian  risiko  dari  suatu  proyek konstruksi.  Penelitian  dilakukan  di  wilayah  Papua
Evidence Knowledge base Broad risk evaluation
Decision Decision maker’s review Experts Decision maker Fact-base Value-based

## Santje Magdalena Iriyanto, Yannice Luma Marnala Sitorus
yang memiliki wilayah adat yang luas, dihuni oleh berbagai  komunitas  adat  yang  memiliki  nilai-nilai budaya tersendiri.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  metode  analisis  deskriptif.  Pendekatan kualitatif  di  sini  akan  mengelaborasi  makna  sosial dan kultural untuk menjelaskan salah satu fenomena yang  terjadi  dalam  dunia  konstruksi  di  Papua. Pengetahuan risiko  konstruksi  yang terkait  dengan kearifan lokal dalam penggunaan lahan di wilayah adat, akan dideskripsikan dalam tampilan tabel dan narasi.  Data  untuk  mendukung  deskripsi  tersebut lebih banyak  berupa data sekunder  yang diperoleh dari  berbagai  sumber,  antara  lain  referensi  jurnal dan  media  massa  daring.  Data  yang  dikumpulkan adalah informasi seputar proyek-proyek konstruksi di wilayah adat Papua yang mengalami pemalangan oleh  komunitas  adat  di  kawasan  sekitar  lokasi proyek  pada  periode  waktu  tertentu.  Informasi proyek  yang  diperlukan  antara  lain  adalah    jenis proyek  konstruksi,  wilayah  tempat  lokasi  proyek berada,  karakteristik  komunitas  adat  di  kawasan sekitar  lokasi  proyek,  alasan  pemalangan  oleh komunitas  adat,  dan  upaya  penyelesaian  masalah pemalangan proyek.

## Hasil dan Pembahasan

## Penduduk asli Papua
Komunitas adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki  asal-usul  leluhur  (secara  turun-temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan daerah  sendiri  (AMAN,  Kongres  I  Tahun  1999, dalam Siscawati, 2014).  Penduduk asli Papua hidup dalam  sistem  kekerabatan  dengan  menganut  garis keturunan ayah (patrilineal) dengan budaya berasal dari  Melanesia,  dan  cenderung  menggunakan bahasa  daerah  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  alam laut, hutan dan pegunungan. Berdasarkan penelitian untuk  pemetaan  bahasa  di  Indonesia  yang dilaksanakan  oleh  Badan  Pengembangan  Bahasa dan  Perbukuan,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan,  sejak  tahun  1991  hingga  2019, diketahui  ada  326  bahasa  daerah  dari  Provinsi Papua (https://petabahasa.kemdikbud.go.id).
Sumber  lain  menyebutkan  terdapat  lebih  dari  253 etnik dengan bahasa, struktur sosial, tradisi, sistem kepercayaan/agama,  dan  kondisi  geografis  yang berbeda-beda  (Suryawan,  2014).  Mengacu  pada perbedaan topografi dan adat istiadat, penduduk asli Papua  dapat  dibedakan  menjadi  empat  kelompok besar,  yaitu  (Djojosoekarto et  al. ,  2008),  pertama adalah  penduduk  daerah  pesisir  dan  kepulauan,
berdiam  di  rumah  panggung  dengan  mata pencaharian  menokok  sagu  dan  menangkap  ikan. Kemudian penduduk daerah pedalaman yang hidup di daerah sungai, rawa, dan danau, yang umumnya bermata pencaharian menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan  hasil  hutan.  Selanjutnya penduduk daerah  pedalaman  di  lembah  dan  kaki  gunung, umumnya  bermata  pencaharian  berburu  dan mengumpulkan  hasil  hutan,  dan  yang  terakhir adalah penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian  berkebun  dan  berternak  secara sederhana.

## Gambar 2. Lima wilayah adat di Provinsi Papua
Secara garis besar dikenal ada lima wilayah adat di Provinsi Papua, yaitu (lihat Gambar 2): (1) Mamta di  bagian  utara  Provinsi  Papua.  (2)  Saereri  di kawasan  Teluk  Cenderawasih, Provinsi Papua.  (3) Me-Pago  di  bagian  timur  wilayah  dataran  tinggi Provinsi Papua. (4) La-Pago di bagian barat wilayah dataran  tinggi  Provinsi  Papua.  (5)  Ha-Anim  di bagian selatan Provinsi Papua.
Dikenal ada enam nilai budaya dasar yang berlaku umum di Papua, yaitu (Djojosoekarto et al. , 2012):
(1) Nilai tentang aset atau kekayaan: kekayaan lebih bersifat sosial, dan bukan ekonomi atau fungsional;
(2)  Nilai  tentang  pekerjaan:    aktivitas  kerja  bukan semata  aktivitas  ekonomis  tetapi  juga  aktivitas sosial budaya; (3) Nilai tentang waktu:  bagi orang Papua, waktu bukan peluang atau kesempatan untuk mengakumulasikan  suatu  aktivitas  sebagaimana pemahaman  peradaban  modern  saat  ini  sehingga serangkaian  jadwal  serta  pembagian  waktu  kerja yang terstruktur dianggap tidak terlalu penting; (4) Nilai  tentang  hubungan  sosial:    lebih  merupakan relasi berbasis kerangka suku dan klan, yang mana orientasi  kerjasama  lebih  berbasis  identitas kesukuan  dan  cenderung  kurang  terbuka  kepada pihak luar; (5) Nilai tentang tanah:  tanah terdiri dari tanah pribadi (biasanya sangat terbatas) yang boleh dijualbelikan  dan  diwariskan,  serta  tanah  adat (sebagian  besar  tanah  di  Papua)  yang  tidak dijualbelikan  dan  tidak  diwariskan.  Pemanfaatan tanah  lebih  merupakan  wewenang  komunal,  dan bukan  personal;  (6)  nNlai  tentang  jaminan  sosial: pertolongan atau bantuan yang diberikan seseorang kepada  orang  lain,  dipahami  sebagai  tindakan

## Santje Magdalena Iriyanto, Yannice Luma Marnala Sitorus
timbal  balik  yang  harus  dibalas  dengan  cara  yang seimbang. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan  pada  tiga  aspek  budaya  Papua,  yaitu: aset/kekayaan,  pekerjaan,  dan  waktu,  sedangkan tiga aspek lainnya tetap (lihat Tabel 1).

## Tabel 1. Transformasi budaya Papua
Aspek budaya Rigid Fleksibel Penumpukan modal  Pekerjaan  Waktu  Hubungan sosial  Tanah  Jaminan sosial 
Sumber: Djojosoekarto et al., 2012
Gambaran perubahan  yang terjadi,  dapat  dilihat  di kampung-kampung  yang  dekat  daerah  perkotaan yaitu:  mata  pencaharian  mulai  bervariasi,  seperti Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  pedagang,  dan karyawan.  Ada  konflik  tanah  adat  karena  sumber daya  alam  mulai  terbatas  akibat  pengaruh  dari perkembangan  kota.  Sedangkan  di  kampung- kampung  yang  jauh  dari  perkotaan,  adalah:  pola hidup subsistensi, mata pencaharian adalah  petani, berburu dan meramu hasil hutan, sumber daya alam masih  cukup  tersedia,  menjual  hasil  alam  pada pihak luar yang datang ke sana dengan harga murah akibat keterbatasan informasi, dan dapat menghabiskan  penghasilannya  untuk  keperluan sesaat (tidak menabung), (UNDP, 2005).

## Kepemilikan tanah di Papua
Tanah bagi masyarakat asli Papua, selain memiliki arti  ekonomis,  juga  memiliki  nilai  religius,  yaitu tanah  sebagai  ibu  mereka,  sehingga  dengan  cara apapun  harus  dipertahankan  dan  tidak  dapat diperjualbelikan.  Konsep  yang  mendasari  hukum adat  mengenai  tanah  adalah  konsep  komunalistik religius.  Karakteristik  religius  ini  tidak  sejalan dengan  kebutuhan  pembangunan  yang  sangat memerlukan  tanah  sehingga  sebagai  dampak  dari aktivitas  ekonomi,  dan  nilai–nilai  adat  mulai ditinggalkan dan tanah mulai diperjualbelikan demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan lagi nilai kekeluargaan yang sudah turun-temurun diwariskan oleh  leluhur.  Dalam  hal  penguasaan  tanah  ulayat dikenal dua bentuk sistem penguasaan/kepemilikan tanah, yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan individu  (kepemilikan  individu  bersifat  warisan keturunan).  Penguasaan  lahan  awalnya  dilakukan berdasarkan siapa yang pertama kali membuka dan mengerjakan areal hutan yang belum dikuasai oleh orang  lain.  Pada  suku  yang  lain,  awal  penguasaan wilayah  oleh  suatu  marga  didasarkan  pada  lokasi yang  pertama  kali  dijelajahinya  saat  berburu binatang  di  areal  hutan  yang  belum  dikuasai  oleh
marga  lain.  Begitu  suatu  areal  tidak  bertuan dikerjakan oleh suatu kelompok marga maka secara ulayat  lahan  tersebut  menjadi  milik  marga  yang bersangkutan  dan  penguasaan  ini  diwariskan kepada  keturunannya,  terutama  keturunan  lelaki. Semua suku secara adat memiliki aturan pembagian hak  penguasaan  tanah  dan  pengelolaannya  pada setiap keluarga (marga). Kekuasaan tersebut berada pada anak tertua  yang  berasal dari garis keturunan tertua.  Saat  ini  yang  terjadi  akibat  pengaruh kapitalisme  dari  luar,  umumnya  di  daerah perkotaan,  tidak  ada  lagi  penghargaan  pada  anak tertua  karena  setiap  anak  dalam  marga  tampil sebagai  pemimpin  dan  penentu  sehingga  merasa punya  hak  dalam  mengatur  tanah  ulayat  bahkan memperjualbelikannya.  Oleh  karena  itu,  konflik antar  suku  asli  yang  terjadi  di  Papua  lebih  sering disebabkan oleh masalah tanah (Done, 2018).

## Hukum dan lembaga adat di Papua
Tentang  sistem  politik  tradisional  di  Papua, Mansoben  (1995)  menyebutkan  ada  empat  sistem kepemimpinan,  yaitu:  (1)  sistem  kepemimpinan pria berwibawa ( bigman ), (2) sistem kepemimpinan ondoafi,  (3)  sistem  kerajaan,  dan  (4)  sistem kepemimpinan  campuran.  Kampung-kampung  di Papua  tempat  mayoritas  penduduk  asli  bermukim masih menerapkan sistem politik tradisional, selain sistem  politik  nasional.  Kepala  suku  dianggap sebagai pemimpin yang mengakomodasi kepentingan  suku-suku  tradisional  di  Papua  dan mewakili untuk berbicara dengan pihak luar seperti pemerintah atau organisasi non pemerintah. Sistem kepala  suku  diperkirakan  merupakan  budaya introduktif  yang  mulai  diterapkan  sejak  kehadiran Belanda.  Sistem  politik  ini  diterapkan  untuk mempermudah  komunikasi  dan  interaksi  antara Belanda dan orang-orang asli Papua yang dianggap mampu  untuk  mendukung  jalannya  kekuasaan Pemerintah Belanda. Saat itu diangkat orang-orang tertentu  dari  suku-suku  asli  yang  bisa  berbahasa melayu sebagai kepala suku (Done, 2018).
Di  pesisir  utara  wilayah  Mamberamo,  masyarakat adat terdiri dari kelompok-kelompok kerabat, yang saling bersaing satu sama lain sehingga jika terjadi perselisihan  antara  kerabat  dapat  menyebabkan perang  suku.  Sebagai  pimpinan  dari  kelompok- kelompok  kerabat  itu  adalah  salah  seorang  dari warga  mereka  yang  dituakan,  atau  karena  cakap berperang,  atau  sebagai  pemburu  yang  cekatan, yang  tidak  lain  sifatnya  adalah  merupakan primus interpares (kemampuan  individu).  Dikarenakan para  warga  masyarakat  lebih  senang  hidup menyendiri  di  hutan-hutan  maka  kurang  adanya kepatuhan  kepada  pimpinan  (Hadikusuma,  2014). Dalam  sejarah  peradaban  mereka,  penduduk  asli sendiri  sebenarnya  tidak  pernah  merasa  harus

## Santje Magdalena Iriyanto, Yannice Luma Marnala Sitorus
tunduk  pada  suatu  kekuasaan  tertentu  yang  lebih besar di luar masyarakat adatnya.
Banyaknya jumlah suku-suku atau masyarakat adat yang  berbeda  dengan  jumlah  masyarakat  adat  di wilayah  lainnya  di  Indonesia,  menunjukkan ketiadaan suatu otoritas kekuasaan yang dominan di sana.  Masyarakat  kampung  sebenarnya  tidak mengenal  eksistensi  negara  sebagai  kekuasaan supra  kampung  (Diamond,  2015;  Djojosoekarto et al .,  2012;  Suryawan,  2014).  Kampung  adalah bagian dari permukiman  yang menjadi bagian dari komunitas  adat  serta  tunduk  pada  aturan-aturan adat,  termasuk  dalam  pengelolaan  sumber  daya (Djojosoekarto et  al. ,  2012).  Oleh  karena  itu, kondisi politik dan pemerintahan di Papua menjadi relatif  kurang  stabil  bila  dibandingkan  dengan wilayah  lain  di  Indonesia  (Diamond,  2015; Suryawan, 2014).
Di  perkampungan  terdapat  beberapa  golongan masyarakat  dengan  karakteristik  sebagai  berikut (Sari et  al .,  2011):  Pertama,  kelompok elite kampung,  yaitu  kepala clan atau  marga  yang  kuat dan  sekaligus  menjadi  kepala  kampung. Jaringan kekeluargaan ‘diadopsi’ ke dalam struktur pemerintahan  kampung.  Kelembagaan  kampung umumnya terdiri dari pemerintah kampung (kepala kampung  memiliki  pengaruh  adat  yang  kuat)  dan Bamuskam/Baperkam.  Kedua,  kelompok  aktivis kampung,  merupakan  ‘orang-orang  kebanyakan’ yang  memiliki  jaringan  kekeluargaan  dengan  elite kampung,  atau  memiliki  keahlian  yang  spesifik yang  diperlukan  dalam  sebuah  program  (misal: dapat  berbahasa  Indonesia,  guru,  PNS,  bidan, suster) atau karena kedudukannya dalam organisasi gereja atau pelayanan publik yang ada.
Selanjutnya kelompok kebanyakan adalah kelompok orang-orang biasa, pada umumnya tidak memiliki  kontrol  terhadap  sumber  kekuasaan seperti kepala suku atau kerabat kepala suku, tetapi tetap  memiliki akses untuk  mengolah  ladang,  baik di marga terkuat atau di marga-marga biasa (hirarki rendah).  Termasuk  dalam  kalangan  ini  adalah warga dari suku lain di Papua yang menikah dengan anggota  marga  di  kampung  tersebut.  Terakhir kelompok  miskin/ marjinal adalah  kelompok  yang tidak  mampu  mengolah  lahan,  karena  faktor  usia maupun fisik (sakit), kelompok janda (semakin sulit jika  mereka  merupakan  pendatang  yang  menikah dengan  marga  asli  dan  memiliki  tanggungan  yang besar)  dan  tidak  memiliki  akses  terhadap  lahan karena mereka bukan anggota marga yang memiliki lahan.
Di  berbagai  tempat,  terutama  di  pegunungan  atau daerah  yang  belum  bercampur,  perbedaan  kelas antar  golongan  masyarakat  tidak  terlalu  tegas,
terutama  antara  kelompok  miskin  dan  kelompok kebanyakan. Selain empat kelompok di atas, orang Papua  di  luar clan atau  orang  luar  dianggap  tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan. Kekuasaan sangat  terpusat  di  kalangan  elite  kampung  dan kelompok  di  bawahnya  tidak  memiliki  suara  dan biasanya hanya mengikuti kelompok elite. Berdasarkan  kekuasaan  elite,  terdapat  dua  tipe konteks  relasi  elite  di  Papua.  Konteks  pertama adalah kampung yang memiliki satu elite yang kuat. Biasanya  hanya  terdapat  satu clan yang  kuat  dan terjadi  monopoli  kekuasaan  (contohnya:  kepala kampung  sekaligus  tetua  marga  terkuat).  Kedua, adalah kampung yang memiliki lebih dari satu elite yang kuat, atau terdiri dari dua atau lebih clan yang kuat (Sari et al ., 2011).
Pemimpin  suku  di  kampung  tidak  selalu  berhasil mempengaruhi  warganya  karena  setiap  keputusan harus  dicapai  lewat  pembicaraan  bersama  semua warga kampung. Pengambilan keputusan seperti ini bisa membuat frustasi, khususnya bagi pemerintah, karena  untuk  mencapai  kesepakatan,  pihak pemerintah  harus  sabar  berbicara  selama  berjam- jam  atau  berhari-hari  dengan  setiap  penduduk kampung yang punya pendapat (Diamond, 2014).
Komunikasi  lewat  dialog  merupakan  kebiasaan yang  ada  dalam  kehidupan  keseharian  penduduk asli.  Mereka  suka  berbicara  satu  sama  lain  dalam waktu  yang  lama  hanya  untuk  membahas  hal-hal yang  sebenarnya  dianggap  ringan  oleh  pihak  luar (Diamond,  2014).  Dialog  juga  digunakan  untuk menyelesaikan suatu konflik dalam komunitas adat Papua.  Peradilan  adat  misalkan  dilakukan  lewat dialog  terlebih  dahulu  untuk  mengetahui  duduk permasalahannya.
Keputusan  yang  diambil  kemudian  bukan  untuk menentukan  siapa  yang  benar  (menang)  dan  siapa yang salah (kalah) sebagaimana halnya  yang biasa diputuskan dalam peradilan negara tetapi lebih pada memberikan solusi terbaik bagi kedua  belah  pihak yang  bertikai  (Diamond,  2014;  Jamin,  2014). Bahkan  pertikaian  antar  kelompok  suku  di  Papua yang  dinyatakan  lewat  perang  antar  suku sebenarnya  dapat  diselesaikan  lewat  proses  dialog (peradilan adat). Mekanisme ini mulai hilang sejak masa pemerintahan Belanda dan masa pemerintahan  Indonesia  karena  adanya  ajaran agama dan aturan pemerintah yang melarang perang tersebut (Suryawan, 2011).
Pada  masa  otonomi  khusus,  ada  dua  jenis  hukum yang  berlaku  bagi  komunitas  adat  Papua  yaitu hukum  nasional  dan  hukum  adat.  Peradilan  adat adalah penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal. Pengakuan  peradilan  adat  dalam  UU  Otsus  Papua banyak  mengandung  kelemahan  dan  justru

## Santje Magdalena Iriyanto, Yannice Luma Marnala Sitorus
melemahkan eksistensi peradilan tersebut terutama ketika  berhadapan  dengan  kekuasaan  peradilan negara (Jamin, 2014).
Desa  adat,  atau  disebut  dengan  kampung  adat, merupakan  unit  pemerintahan  yang  dikelola  oleh masyarakat  adat  dan  mempunyai  hak  untuk mengurus  wilayah  dan  kehidupan  masyarakat  di desa adat. Implementasi desa adat ini masih belum diterapkan sepenuhnya walau telah ada peraturannya  dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014 karena terbentur pada masalah lain. Pengakuan desa adat baru dapat dilakukan bila telah ada antara lain penetapan  wilayah  adat  oleh  peraturan  daerah kota/kabupaten  dan  kemudian  oleh  provinsi sementara pemerintah kota/kabupaten dan provinsi masih  enggan  melakukan  penetapan  wilayah  adat tersebut.  Penentuan  batas-batas  wilayah  adat  di Papua  merupakan  hal  yang  sensitif  dan  bisa menimbulkan perang antar etnis bila menimbulkan ketidakpuasan  pada  salah  pihak  komunitas  adat yang  berbatasan  wilayah  adatnya.  Konflik  antar marga  pada  suatu  kampung  atau  pada  kampung yang bertetanggaan yang disebabkan oleh perebutan lahan ini sudah sering terjadi di Papua.
Dengan  adanya  otonomi  khusus,  Pemerintah Provinsi  Papua  berhak  menetapkan  peraturan- peraturan daerah yang bertujuan untuk melindungi dan  menyejahterakan  penduduk  asli  Papua sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundangan yang ada di atasnya. Peraturan Daerah Khusus  (Perdasus)  adalah  Peraturan  Daerah Provinsi  Papua  dalam  rangka  pelaksanaan  pasal- pasal tertentu  dalam  UU  21/2001.  Perdasus  dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP.
Peraturan  Daerah  Provinsi  (Perdasi)  adalah Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua  dalam  rangka pelaksanaan  kewenangan  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan.  Perdasi dibuat  dan  ditetapkan  oleh  DPRP  bersama-sama Gubernur  dan  menjadi  latar  belakang  munculnya ‘kearifan  lokal’  dalam  hal  pembebasan  lahan  oleh masyarakat adat setempat, yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah adat lainnya, dan berbeda antara  waktu  lampau  dan  masa  sekarang.  Terkait prosedur  pembebasan  lahan,  akan  memiliki  tradisi berbeda  antar  komunitas  adat  karena  akan dipengaruhi  juga  oleh  perkembangan  pada  daerah masing-masing.
Tatanan adat disebut sebagai kearifan lokal, karena berkaitan dengan nilai-nilai hidup  yang diterapkan pada  masa  sekarang  setelah  mengalami  gesekan dengan peradaban  modern,  dalam hal  pembebasan lahan,  memiliki  sifat  yang  dinamis.  Dinamisnya ketentuan  pembebasan  lahan  adat  (kearifan  lokal)
ini, yang terkadang sulit dipahami oleh pihak luar, dapat dilihat pada narasi berikut ini.

## Kasus-kasus pemalangan
Ketidakpastian dalam memberikan nilai suatu tanah adat  menjadi  bagian  dari  penilaian  risiko  suatu proyek konstruksi di wilayah Papua. Sebagai bagian dari  konseptualisasi  penilaian  risiko  konstruksi  di wilayah adat, perlu kajian atas karakteristik proyek konstruksi  yang  mengalami  keterlambatan  waktu dalam pelaksanaan akibat dipalang oleh warga adat setempat.  Berikut  ini  adalah  informasi  yang diperoleh dari berbagai media massa daring terkait pemalangan proyek konstruksi yang ada di provinsi Papua pada periode waktu tertentu (lihat Tabel 2).
Masyarakat  setempat  biasanya  akan  melakukan pemalangan  atau  pengerahan  massa  pada  lokasi yang  sedang  dilakukan  pembangunan  dengan menyuarakan  tuntutan  terhadap  hak  masyarakat adat kepada kontraktor pelaksana proyek konstruksi.  Apabila  kontraktor  tidak  bersedia memberikan  tuntutan  yang  diminta  maka  proyek pembangunan  tersebut  tidak  boleh  dilanjutkan. Dengan  terpaksa  kontraktor  harus  menghentikan sementara  proyek  yang  sedang  dikerjakan  sampai masyarakat  tersebut  mendapatkan  haknya.  Hal  ini sering  dikeluhkan  oleh  para  kepala  kantor  atau pimpinan  proyek  berkaitan  dengan  proyek-proyek pembangunan  di  Papua,  karena  dalam  dana pembangunan yang berasal dari anggaran pemerintah  tersebut  tidak  mengakomodir  biaya- biaya  jika  terjadi  kasus  pemalangan  oleh  warga setempat. Padahal biaya penyelesaian sangat besar atau signifikan menguras dana proyek
Terkadang  persengketaan  yang  terjadi  sulit dipahami  secara  logika.  Beberapa  kisah  berikut menunjukkan  bahwa  masih  diperlukan  elaborasi lebih  mendalam  tentang  kearifan  lokal  terkait pembebasan tanah adat. Seorang kepala kantor telah menyelesaikan hak atas  tanah adat  di mana  kantor didirikan  dengan  biaya  cukup  besar.  Akan  tetapi saat  kepala  kantor  tersebut  diganti  dengan  yang baru,  terjadi  lagi  pemalangan  kayu  pada  kantor tersebut  dengan  alasan  pemuka  adat  bahwa perjanjian  hanya  dilakukan  dengan  kepala  kantor yang  lama  dan  perlu  dilakukan  perjanjian  adat kembali  dengan  kepala  kantor  yang  baru (Kompasiana.com,  2021). Banyak terjadi sengketa hak atas tanah aset pemerintah terkait dengan klaim hak ulayat atau tanah adat di Papua padahal sudah bersertifikat  (Jubi.co.id,  2019).  Menurut  seorang pejabat  pemerintah,  hal  ini  bisa  terjadi  akibat  ahli waris (anak, cucu, cicit) menuntut ganti rugi tanah adat  padahal  kesepakatan  ganti  rugi  sudah diselesaikan  dengan  orang  tuanya  pada  masa lampau (Tarsisius, 2022).
Tabel 2 . Kejadian pemalangan proyek konstruksi di provinsi Papua periode 2017 - 2023
Jenis proyek konstruksi Lokasi kejadian Penyebab konflik Pembangunan jembatan dan jalan Trans Papua Wilayah Papua Salah satu alasan: banyak terjadi pemalangan di lokasi pekerjaan atau quarry karena permasalahan hak ulayat Pembangunan Kantor Bupati Jayawijaya di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya Pegunungan Tengah; daerah perkotaan Tuntutan agar pengusaha konstruksi OAP (Orang Asli Papua) diberikan proyek sesuai janji politik bupati pada tahun 2019 Pemalangan Pasar Mama-Mama Papua di Jl. Percetakan Kota Jayapura saat akan diresmikan Pesisir Utara; daerah perkotaan Pembayaran hak ulayat Suku Chaay Saiba, Keondoafian Kayo Pulau Pelebaran ruas Jalan Hom-hom ke Moai, Kabupaten Jayawijaya Pegunungan Tengah; daerah perkotaan Masyarakat setempat menilai pihak kontraktor pembangunan infrastruktur pelebaran jalan dan pengaspalan itu ukurannya tidak sesuai karena ada yang lebar dan kecil atau besar kecil Stadion Lukas Enembe, Sentani, Kabupaten Jayapura Pesisir Utara; daerah perkotaan Stadion Lukas Enembe dan arena Akuatik dipalang warga adat setempat karena permasalahan hak ulayat Pembangunan ikon pariwisata baru berupa Patung Yesus setinggi 33,3 meter di Pantai Base-G, Kota Jayapura. Pesisir Utara; daerah perkotaan Biaya pembebasan lahan di lokasi proyek sudah dibayarkan kepada pemilik hak ulayat, namun, masih ada pihak lain yang komplain. Akibat permasalahan hak ulayat (tanah bersama para warga masyarakat hukum adat) di lokasi proyek yang tidak kunjung selesai membuat pemda setempat memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut. Pembangunan ruas jalan Nendali – Bandara – Komba di Sentani, Kabupaten Jayapura Pesisir Utara; daerah perkotaan Dipalang warga terkait tuntutan hak ulayat Pembangunan pabrik kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Bio Inti Agrindo di Distrik Muting, Merauke Dataran rendah/rawa; daerah pedesaan Penolakan ini karena pembangunan pabrik tanpa memberitahu kepada masyarakat adat. Dari awal kesepakatan hanya menanam kelapa sawit, sekarang mereka bangun pabrik, sehingga masyarakat menolak; Dampak dari letak pabrik yang dibangun PT BIA tepat berada di atas kepala kali atau sumber air Kali Kao. Limbah pabrik akan mengalir menuju Kali Bian dan menyebabkan pencemaran terhadap ekosistem air dan masyarakat adat yang mengkonsumsi air tersebut. Normalisasi Sungai di Kabupaten Jayapura Pesisir Utara, daerah pedesaan Dipalang warga terkait tuntutan hak ulayat
Sumber: Arief, 2021; CNN Indonesia, 2021; Jubi.id , 2023; Kompasiana.com, 2021; Loen, 2019; Papuasatu.com, 2021; Papuaterkini.com, 2021; Pemerintah Provinsi Papua, 2017; Ramah, 2019; Ratna, 2018; Suminar, 2019; Tarsisius, 2022; Yewun, 2021
Cerita lainnya adalah seorang kontraktor yang telah melakukan perjanjian adat atas pembelian rawa atau danau  disana  untuk  dilakukan  pembangunan pemukiman akan tetapi kemudian dituntut kembali atas  ganti rugi  tanah  adat  karena rawa/danau telah berubah menjadi daratan setelah ditimbun. Pemuka adat setempat beralasan bahwa perjanjian sebelumnya  hanya  membeli  rawa  atau  danau, karena  sekarang  sudah  berubah  menjadi  lahan daratan, maka harus ada perjanjian baru untuk lahan daratan tersebut (Kompasiana.com, 2021). Masalah sengketa  lahan  yang  dianggap  tidak  logis  ini umumnya  terjadi  di  daerah  perkotaan  di  mana
terjadi  pembangunan  yang  pesat  dan  memerlukan sejumlah besar lahan.
Telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  di  daerah perkotaan  mulai  ada  konflik  tanah  adat  karena sumber  daya  alam  mulai  terbatas  akibat  pengaruh dari  perkembangan  kota.  Bahkan  konflik  terkait tanah  adat  ini  juga  terjadi  di  antara  anggota komunitas adat itu sendiri akibat setiap anak dalam marga  tampil  sebagai  pemimpin  dan  penentu sehingga merasa punya hak  dalam mengatur tanah ulayat bahkan  memperjualbelikannya. Suatu  objek tanah  adat  yang  sama  bisa  diperjualbelikan  oleh

## Santje Magdalena Iriyanto, Yannice Luma Marnala Sitorus
beberapa  pihak  yang  menganggap  paling  berhak kepada  warga  pendatang  atau  bukan  anggota masyarakat  adat  setempat.  Selain  merugikan  para pihak pembeli, yang kemudian biasanya membawa perkara  ini  hingga  ke  pengadilan  negara,  juga menimbulkan konflik  di antara anggota komunitas adat itu sendiri.
Ketidakjelasan  penetapan  hak  ulayat  wilayah  adat berikut batas-batasnya juga menyebabkan terjadinya  bentrokan  antara  Suku  Nafri  dan  Suku Enggros  akibat  permasalahan  hak  tanah  (CNN Indonesia,  2020).  Kedua  suku  yang  bertikai  ini memiliki wilayah adat yang letaknya berdampingan di wilayah Kota Jayapura. Penetapan batas wilayah hak ulayat biasanya ditandai dengan bukit, gunung, lembah,  dan  sungai,  yang  telah  ditentukan  sejak dahulu dan dinyatakan lisan secara turun temurun. Namun mungkin ada beberapa wilayah yang bentuk dan  batas-batasnya  sudah  mengalami  perubahan kondisi alam. Penyampaian yang hanya secara lisan dan adanya  perubahan  kondisi  alam  ini  berpotensi menjadi  penyebab  sengketa  batas  wilayah  hak ulayat.
Penyelesaian masalah sengketa tanah adat di lokasi proyek konstruksi jalan umumnya dibebankan pada pihak  kontraktor,  yang  menjadi  tanggung  jawab tidak tertulis, karena dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang menjadi dasar anggaran  pelaksanaan  proyek  pembangunan  jalan, tidak tercantum anggaran terkait pembebasan tanah hak  ulayat  masyarakat  adat  (Wijaya et  al. ,  2018; Rusim et al. , 2018). Biaya yang dikeluarkan untuk masalah  hak  ulayat  ini  biasanya  diambil  dari  pos dana  tidak  terduga  akan  tetapi  terkadang  tuntutan warga  setempat  terlalu  besar  sehingga  anggaran yang  diterima  oleh  kontraktor  tidak  mencukupi. Masih terkait dengan proyek konstruksi jalan, yang melintasi  sejumlah  wilayah  yang  masih  berupa hutan atau belum dihuni, sehingga terkadang tidak jelas  kepemilikan  lahan  adatnya  berikut  batas- batasnya, seorang kontraktor yang telah membayar sejumlah  ganti  rugi  tanah  adat  pada  suatu marga/keret  tertentu,  kemudian  dituntut  oleh marga/keret  lain  yang  merasa  lebih  berhak  karena menurut  mereka  lokasi  jalan  berada  di  atas  tanah miliknya.
Dalam  hal  ini  pihak  kontraktor  merasa  sangat dirugikan  karena  pemalangan  proyek  tetap  terjadi selama ganti rugi tanah adat belum dibayar padahal telah  mengeluarkan  sejumah  besar  biaya  untuk objek tanah adat yang sama dan di lain pihak tetap ada  tuntutan  penyelesaian  pekerjaan  konstruksi sesuai kontrak dengan pihak pemerintah (Wijaya et al. , 2018).  Upaya selanjutnya yang biasa dilakukan agar  proyek  konstruksi  dapat  diselesaikan  adalah negosiasi antara pihak kontraktor dengan kelompok
marga/keret  yang  melakukan  pemalangan.  Bila negosiasi  tidak  berhasil,  dilanjutkan  dengan mediasi,  yaitu  antara  pihak  pemerintah  atas permintaan  kontraktor  dan  kontraktor  itu  sendiri dengan  kelompok  marga/keret  yang  melakukan pemalangan. Bila mediasi tidak berhasil maka kasus diteruskan hingga ke sidang adat melalui Lembaga Masyarakat  Adat,  yang  biasanya  akan  memakan waktu yang lama (Wijaya et al. , 2018).
Berkaitan  dengan  hak  ulayat  masyarakat  hukum adat,  kadang  terjadi  kontradiksi  dengan  aturan umum  yang  berlaku,  seperti  misalkan  berkaitan dengan sengketa tanah adat yang harus diselesaikan melalui peradilan adat yang berstandar pada hukum adat  setempat.  Setelah  kasus  selesai,  hal  yang lumrah  kemudian  dilakukan  adalah  melakukan pendaftaran  tanah  adat  ke  kantor  pertanahan setempat  akan  tetapi  langkah  ini  ditolak  Lembaga Masyarakat Adat dengan alasan akan mendegradasi kewenangan pemimpin adat, dan sebagainya.
Terhadap  maraknya  sengketa  tanah  adat  ini, pemerintah daerah diminta untuk juga terlibat aktif dalam  penyelesaiannya  agar  kasus  pemalangan, yang menyebabkan jalannya pembangunan terhenti, dapat diminimalisir. Upaya  pemerintah  ini diharapkan  dilakukan  bahkan  sejak  awal  sebelum proyek konstruksi itu direncanakan, yaitu: 1) kepala daerah  menginternalisasi  pengakuan  hak  ulayat masyarakat  hukum  adat  ke  dalam  visi  misi;  2) pemerintah  daerah  memprioritaskan  anggaran untuk  mendukung  pelaksanaan  penelitian  sebagai cikal  bakal  pengakuan  hak  ulayat  masyarakat hukum  adat;  dan  3)  pemerintah  membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait penelitian  mengenai  keberadaan  hak  ulayat masyarakat hukum adat (Rahmadi, 2022).
Berdasarkan frekuensi kejadian pemalangan menurut  jenis  konstruksi  dan  lokasi  proyek  maka dapat  disimpulkan  bahwa  karakteristik  proyek konstruksi dan karakteristik  daerah mempengaruhi nilai  risiko  konstruksi.  Pada  proyek  pembangunan jalan, yang juga akan melalui beberapa wilayah adat sepanjang  kilometer  tertentu,  memiliki  potensi risiko  proyek  yang  lebih  tinggi  bila  dibandingkan dengan proyek konstruksi  yang memerlukan lahan yang  sifatnya  setempat  karena  berada  di  wilayah yang  lebih  jelas  kepemilikan  adatnya  dan  batas- batas wilayah adatnya serta melibatkan lebih sedikit komunitas adat, seperti misalkan proyek jembatan, bangunan gedung, atau dermaga.
Selain  itu  proyek  konstruksi  yang  melalui  atau berada  di  wilayah  permukiman  ‘padat’  dengan jumlah  anggota  komunitas  adat  lebih  banyak (berada di daerah perkotaan) juga memiliki potensi risiko  proyek  lebih  tinggi  bila  mengingat

## Santje Magdalena Iriyanto, Yannice Luma Marnala Sitorus
karakteristik  pemalangan  yang  terjadi  di  Papua. Dengan  demikian,  risiko  konstruksi  pada  proyek- proyek  yang  berada  di  wilayah  pesisir  Papua diperkirakan  akan  lebih  tinggi  dari  pada  yang berada  di  wilayah  pegunungan  dan  lembah  atau rawa  yang  memiliki  kepadatan  atau  jumlah penduduk cenderung lebih rendah.

## Kesimpulan
Bila  melihat  solusi  terkait  sengketa  tanah  adat seperti  yang  dikutip  dari  beberapa  referensi,  akan diperlukan  lebih  banyak  waktu  untuk  mencapai kesepakatan  agar  kemudian  setiap  pelaksanaan proyek  konstruksi  khususnya  di  Papua  sudah memperhitungkan  hak  ulayat  komunitas  adat  ini dalam anggaran biaya proyek. Sementara kepastian tersebut  belum  tercapai  maka  setiap  kontraktor pelaksana  proyek  konstruksi  di  Papua  sebaiknya sudah mempertimbangkan secara teliti setiap risiko konstruksi  khususnya  yang  terkait  dengan  aspek kearifan  lokal  dalam  hal  pembebasan  hak  milik tanah adat.

## Daftar Pustaka
Arief,  A.  M.  (2021).  Ini  Alasan  Pekerjaan  Jalan Trans  Papua  Tidak  Capai  Target. Bisnis.com, 02/09/2021 . https://ekonomi.bisnis.com/read/20210902/45/143 7162/ini-alasan-pekerjaan-jalan-trans-papua-tidak- capai-target
CNN  Indonesia.  (2020).  Bentrokan  Antar-suku Papua  Terkait  Tanah  Ulayat,  7  Luka-luka. CNN Indonesia , 11/09/2020 . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200911 112312-20-545280/bentrokanantar-suku-papua- terkait-tanah-ulayat-7-luka-luka
CNN Indonesia. (2021). Sempat Dipalang, Masalah Proyek  Stadion  Lukas  Enembe  Teratasi. CNN Indonesia, 27/08/2021 . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210827 171841-12-686469/sempatdipalang-masalah- proyek-stadion-lukas-enembe-teratasi
Diamond, J. (2014). Collapse, Runtuhnya Peradaban-peradaban Dunia . Jakarta: KPG.
Diamond,  J.  (2015). The  World  Until  Yesterday (Dunia  Hingga  Kemarin),  Apa  yang  Dapat  Kita Pelajari  dari  Masyarakat  Tradisional? Jakarta: KPG.
Djojosoekarto, A., Sumarwono, R., dan Suryaman, C. (2008). Kinerja Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Kemitraan  Bagi  Pembaruan  Tata  Pemerintahan  di Indonesia.
Djojosoekarto, Dr. Agung, et al. (2012). Nilai-Nilai Dasar  Orang  Papua  Dalam  Mengelola  Tata Pemerintahan (Governance), Studi Refleksif Antropologis . Yogyakarta:  Centre for Learning and Advancing Experimental Democracy and Indonesia Forestry and Governance Institute.
Done,  I.  A.  S.  (2018).  Pemetaan  Hak  Ulayat Berdasarkan  Perspektif  Masyarakat  Lokal. Tugas Akhir  Program  Sarjana .  Jayapura:  Universitas Sains dan Teknologi Jayapura.
Fahmal,  Muin  (2006). Peran  Asas-asas  Umum Pemerintahan  yang  Layak  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih . Yogyakarta: UII Press.
Flage, R., Aven, T., Baraldi, P., & Zio, E. (2014). Concerns, Challenges and Directions of Development  for  the  Issue  of  Representing Uncertainty  in  Risk  Assessment. Risk  Analysis,
34 (7), 1196–1207.
Hadikusuma,  H.  (2014). Pengantar  Ilmu  Hukum Adat Indonesia . Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.
Hansson,  S.  O.  and  Aven,  T.  (2014).  Is  Risk Analysis  Scientific? Risk  Analysis,  34 (7),  1173- 1183.
Jamin,  M.,  (2014). Peradilan  Adat,  Pergeseran
Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Jubi.id.  (2023).  Puluhan  warga  Hubikosi  palang akses  jalan  dari  Hom-hom  ke  Moai. Jubi.co.id, /01/2023 . https://jubi.id/lapago/2023/puluhan- warga-hubikosi-palang-akses-jalan-dari-hom-hom- ke-moai/
Kompasiana.com.  (2021).  Benarkah  Palang  Kayu Adat  Bisa  Menjadi  Penghambat  Pembangunan  di Papua? https://www.kompasiana.com/cakbrocakbro8056/6 068364ed541df48476fcc32/benarkah-palang-kayu- adat-bisa-menjadi-penghambat-pembangunan-di- papua?page=2&page_images=1
Loen,  A.  (2019).  Sengketa  Tanah  Hak  Ulayat  di Papua  jadi  Perhatian  KPK. Jubi.co.id  ,  22/7/2019 . https://arsip.jubi.id/sengketa-tanah-hak-ulayat-di- papua-jadi-perhatian-kpk/
Mansoben,  J.R.  (1995). Sistem  Politik  Tradisional di Irian Jaya . Jakarta: LIPI.
Papuasatu.com.  (2021).  Janji  Politik  Tak  Ditepati, Kontraktor  Asli  Wamena  Bersama  Rombongan Palang  Pembangunan  Kantor  Bupati  Jayawijaya.

## Santje Magdalena Iriyanto, Yannice Luma Marnala Sitorus
Papuasatu.com, 27/08/2021 .
https://papuasatu.com/peristiwa/janji-politik-tak- ditepati-kontraktor-asli-wamena-bersama- rombongan-palang-pembangunan-kantor-bupati- jayawijaya/
Papuaterkini.com. (2021). Sering
Dipalang, Pembangunan  Jalan  Nendali  –  Bandara  –  Komba
Tersendat. Papuaterkini.com,
27/07/2021 . https://papuaterkini.com/2021/07/sering-dipalang- pembangunan-jalan-nendali-bandara-komba- tersendat/
Pemerintah  Provinsi  Papua.  (2017).  Pemalangan Pasar Mama-Mama Papua. Papua.go.id, 01/02/2017 .    https://www.papua.go.id/view-detail- berita-4197/ada-pemalangan-peresmian-pasar- mama-papua-tetap-jalan.html
Project  Management  Institute.  (2008). A  Guide  to the  Project  Management  Body  of  Knowledge (PMBOK® Guide) – Fourth Edition . Pennsylvania:
Project Management Institute, Inc.
Rahmadi, A. (2022). Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat  Hukum  Adat  Terkait  Kebijakan Pelayanan  Pertanahan  di  Papua. Jurnal  Tugas Agraria , 5 (1), 17-32.
Ramah  (2019).  Balai  Wilayah  Sungai  Papua tandatangani  kontrak  proyek  senilai  Rp700  miliar. Jubi.co.id,  16/04/2019 .  https://arsip.jubi.id/balai- wilayah-sungai-papua-tandatangani-kontrak- proyek-senilai-rp700-miliar/
Ratna  (2018).  Marga  Mahuze  Milafo  Menolak Pembangunan  Pabrik  Kelapa  Sawit  PT.BIA. suaramerauke, 29/08/2018 . https://suara.merauke.go.id/post/524/marga- mahuze-milafo-menolak-pembangunan-pabrik- kelapa-sawit-ptbia.html
Rusim,  D.  A.,  Parung,  H.,  Latif,  R.  U.,  dan Tjaronge,  W.  (2018).  Analisis  Risiko  Terhadap
Waktu
Pelaksanaan pada Pembangunan Infrastruktur Jalan di Jayapura. Prosiding Seminar Nasional  Teknik  Sipil  2018  Fakultas  Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta , 193-199.
Sari, Y.I., Rahman, H., dan Manaf, D.R.S. (2011). Laporan Final Evaluasi PNPM RESPEK: Infrastruktur Pedesaan dan Kapasitas Kelembagaan . Bandung: Akatiga-Center for Social Analysis.
Siscawati,  M.  (2014).  Masyarakat  Adat  dan Perebutan Penguasaan Hutan. Wacana , 33 (XVI), 3- 23.
Suminar, A. (2019). Papua Hentikan Pembangunan Proyek Patung Yesus. suarasurabaya.net,
13/01/2019 . https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/Pa pua-Hentikan-Pembangunan-Proyek-Patung- Yesus/
Suryawan,  I  N.  (2014).  Desain  Besar  Penataan Daerah Dan Dinamika Identitas Budaya di Provinsi Papua Barat. Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin , 23 (3), 1-18.
Suryawan, I N. (Ed.). (2011). Tanah Papua di Garis Batas, Perspektif, Refleksi dan Tantangan . Malang: Setara Press.
Tarsisius,  M.  (2022).    Paulus  Waterpauw  Minta Warga  Tak  Ganggu  dan  Palang  Lahan  5  Proyek Strategis di Manokwari. Tribunnews, Senin/05-12- 2022 ,  https://papuabarat.tribunnews.  com/2022/ 12/05/paulus-waterpauw-minta-warga-tak-ganggu- dan-palang-lahan-5-proyek-strategis-di-manokwari
UNDP  (2005). Community  Livelihoods  and  Civil Society  Organisations  in  Papua,  Indonesia,  A Snapshot y Local Non-Government Organisations .
Wijaya, A.I., Permadi, I., dan Safif’I, R.I.R. (2018). Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  pada  Proyek Pembangunan Jalan di Papua Barat (Studi Kasus di Kabupaten  Sorong,  Papua  Barat). Jurnal  Hukum JATISWARA , 33 (03), 313-330.
Yewun,  M.  F.  (2021).  Pengusaha  OAP  Palang Kantor  Bupati  Jayawijaya  Tuntut  Pembagian Proyek.
Antaranews.com, 02/08/2021 . https://papua.antaranews.com/berita/644902/
pengusaha-oap-palang-kantor-bupati-jayawijaya- tuntut-pembagian-proyek