## M K M I

## Media Kesehatan Masyarakat Indonesia
ISSN: 1412-4920 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkmi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro
DOI: 10.14710/mkmi.19.6.402-411

## Evaluasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada Pilar Pertama Stop BABS di Kabupaten Pekalongan
Anggun A’yunina 1* , Tri Joko 1 , Nurjazuli 1
1 Bagian Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang * Corresponding author : anggunayunina17@gmail.com
Info Artikel : Diterima 14 September 2020 ; Disetujui 13 Oktober 2020; Publikasi 1 Desember 2020

## ABSTRAK
Latar belakang: STBM merupakan program untuk mendukung mencapai SDG’s pada poin ke-6, dan STBM ini memiliki  5  pilar  dan  pada  pilar  pertama  STOP  BABS  merupakan  pintu  untuk  mencapai  kondisi  higienis  dan saniter. Kotoran  manusia/tinja  yang  dibuang  sembarangan  merupakan  sebuah  media  percepatan  penularan penyakit  karena  selain  dapat  mencemari  dan  mengkontaminasi  sumber  air  kemudian  menjadi  penyebab waterborne disease , serta terjadinya pencemaran ulang (rekontaminasi) pada sumber air dan makanan baik secara langsung maupun tidak. Capaian ODF Kabupaten pekalongan ini termasuk peringkat 3 terendah se-Jawa Tengah dan belum memenuhi target pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program STBM khususnya pilar pertama di kabupaten pekalongan berdasarkan aspek Input, Proses, dan Output.
Metode: Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitik  dengan  metode  kualitatif,  teknik  pengambilan sampel  yang  digunakan  yaitu purposive  sampling. Kemudian  teknik  pengumpulan  mengunakan  wawancara mendalam ( Indeptht Interview ) dan observasional kepada Informan utama Kepala Seksi dan 1 staff Seksi Kesling dan  Kesjaor  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pekalongan,  dan  Fasilitator  Kabupaten  Pekalongan,  dan  Informan Triangulasi Sanitarian di Puskesmas Kesesi 1, Puskesmas Wonopringgo, dan Puskesmas Doro 1.
Hasil: Hasil dari penelitian menunjukan pada aspek input kuantitas dan kualitas tenaga masih kurang, kekurangan dana untuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana sudah baik dan cukup, tidak adanya kebijakan daerah untuk mendukung  penciptaan  lingkungan  yang  kondusif,  dan  sosialisasi  sudah  cukup  dilakukan.  Pada  aspek  Proses menunjukan  belum  optimalnya  pelaksanaan  advokasi,  belum  terbentuknya  fasilitator  desa,  belum  optimalnya kerjasama lintas sektor, tidak dilakukan transect walk yang merupakan tahapan pemicuan, dan juga pelaksanaan monev yang belum maksimal. Kemudian output belum tercapai sesuai target yang ditentukan.
Simpulan : Pelaksanaan  program  STBM  pilar  pertama  di  Kabupaten  Pekalongan  belum  optimal  dan  masih memiliki kendala pada variabel man, money, methode, planning, organizing, dan actuating.
Kata kunci: Evaluasi, program STBM, BABS

## ABSTRACT
Title: Evaluation Program Of CLTS In The First Pillars Stop Open Defecation In Pekalongan District
Background: CLTS is a program to support achieving SDGs at point 6. It has 5 pillars and the first pillar is Open Defecation free which is the door to achieve hygienic and sanitary conditions. Human feces that are disposed of carelessly are a medium for accelerating disease transmission because it can contaminate water sources, causes waterborne  disease,  and  recontamination  of  water  and  food  sources,  either  directly  or  indirectly.  The  ODF achievement of Pekalongan Regency was among the 3rd lowest in Central Java and had not fit the government's target. The purpose of this study was to evaluate the STBM program, especially the first pillar in Pekalongan district based on the aspects of Input, Process, and Output.
Method: This research was a descriptive analytic study with qualitative methods, the sampling technique used was  purposive  sampling.  Then  the  collection  techniques  used  was  in-depth  interviews  and  observational interviews. The main informants of this study were the Head of Section and 1 staff of the Kesling and Kesjaor
Section at the Pekalongan District Health Office, and Pekalongan District Facilitators. Then the triangulation informants were sanitarian at Puskesmas Kesesi 1, Puskesmas Wonopringgo, and Puskesmas Doro 1. Result: The results of the study showed that in terms of input, the quantity and quality of labor was still lacking, lack  of  funds  for  physical  development,  facilities  and  infrastructure  were  good  and  sufficient,  there  was  no regional policy to support the creation of a conducive environment, and sufficient socialization was carried out. In terms of process, it showed that the implementation of advocacy had not been optimal yet, a village facilitator had not been formed, a cross-sector cooperation had not been optimal yet, a transect walk which was a triggering stage had not been done, and also the implementation of monev had not been maximized yet. Then the output had not been achieved according to the specified target.
Conclusion : The implementation of the first pillar CLTS program in Pekalongan Regency has not been optimal and still had constraints on the variables man, money, methods, planning, organizing, and actuating.
Keywords: Evaluation, CLTS Program, Open Defecation

## PENDAHULUAN
Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat  (STBM) adalah  program  pemerintah  untuk  menuntaskan masalah  penyakit  yang  disebabkan  oleh  lingkungan melalui  perubahan  perilaku  di  Indonesia  dan  juga merealisasikan program SDG’s poin ke-6 yaitu untuk menjamin akses universal air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.  Pada  Permenkes  RI  No.3  tahun  2014 tentang  STBM  menerangkan  bahwa  program  ini memiliki  5  pilar  yaitu  Stop  Buang  Air  Besar Sembarangan  (Stop  BABS),  Cuci  Tangan  Pakai Sabun  (CTPS),  Pengelolaan  Air  Minum  dan Makanan  yang  Aman  (PAMM-RT),  Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  (PS-RT),  dan  Pengelolaan Limbah  Cair  Rumah  Tangga  (PLC-RT).  Pilar pertama merupakan pintu menuju sanitasi total, Stop BABs  ini  menghimbau  masyarakat  untuk  memiliki akses buang air besar ke jamban yang sehat dengan merubah perilakunya. 1,2
STBM  menggunakan  pendekatan  pemicuan dengan  berfokus  pada  memicu  rasa  jijik  sehingga merasa  membutuhkan  perubahan  perilaku  menjadi lebih  baik  dan  peduli  dengan  kesehatan  masing- masing.  Buang  air  besar  (BAB)  merupakan  suatu kegiatan  manusia  untuk  membuang  kotoran  yang berasal  dari  pencernaannya.  Kotoran  manusia/tinja yang dibuang sembarangan merupakan sebuah media percepatan  penularan  penyakit  karena  selain  dapat mencemari  dan  mengkontaminasi  sumber  air kemudian  menjadi  penyebab waterborne  disease , serta  terjadinya  pencemaran  ulang  (rekontaminasi) pada sumber air dan makanan baik secara langsung maupun  tidak  seperti  lalat  biasanya  hinggap  pada tinja  dan  menularkannya  melalui  makanan  dan minuman manusia, dan juga menyebabkan kontaminasi di tanah. 3 M enurut studi yang dilakukan oleh  Water  Safety  Plan  (WSP)  menujukan  bahwa Indonesia  mengalami  kerugian  sebesar  $6,3  miliar atau  setara  dengan  Rp.  5,6  Triliun/tahun  akibat buruknya kondisi sanitasi dan hygiene. Berdasarkan penelitian sebelumnya di Padang kecamatan sukaraja menunjukan bahwa 8 orang positif kecacingan yang variabel  dominan  penyebabnya  adalah  BABS  dan tidak  cuci  tangan  pakai  sabun,  penelitian  lain  di negara  Kenya  bahwa  daerah  yang  telah  memiliki
status  bebas  BABs  prevalensi  kasus  diare  lebih rendah  dibandingan  daerah  yang  masih  banyak melakukan BABs. 4,5
Masyarakat kabupaten pekalongan masih banyak yang buang air besar sembarangan di sungai, bahkan masih  ada  yang  memanfaatkan  sungai  untuk kehidupan  sehari-hari  seperti  mencuci,  atau  hanya sekedar  bermain-main  dan  mandi  di  kali  yang tercemar  tinja  tersebut.  Penelitian  lain  telah dilakukan, berdasarkan hasil uji chi square diketahui  -value  sebesar  0,037  <  0,005,  terdapat  hubungan antara  faktor  lingkungan  (sumber  air  bersih, penggunaan  jamban,  dll)  dengan  kejadian  diare  di kecamatan  tirto  kabupaten  pekalongan.  Kejadian penyakit diare di Kabupaten pekalongan berdasarkan laporan  bidang  PMK,  kasus  diare  yang  ditangani pada  tahun  2019  yang  tercatat  adalah  sebanyak 10.692  kasus,  yang  mengalami  penurunan  kasus dari11.595 di tahun 2018.
Berdasarkan  data  yang  telah  di  rilis  oleh sekertariat STBM, sampai pada tahun 2015 sebanyak 62  juta  atau  sekitar  53%  penduduk  yang  ada  di pedesaan  belum  mencapai  kondisi  sanitasi  yang memadai  dan  34  juta  diantaranya  masih  melakukan praktik  buang  air  besar  tidak  pada  jamban  sehat. Kemudian  data  tentang  capaian  nasional  STBM tahun  2016  adalah  42,24%  meningkat  dari  rata-rata capaian  tahun  2015  yaitu  32,91%.  Cakupan  akses jamban di Indonesia berdasarkan laporan akses Open Defecation Free (ODF) tahun 2019 akhir menunjukan  akses  sebesar  78,92%,  Kabupaten Pekalongan  telah  memulai  program  STBM  sejak tahun  2015,  dan  pada  Agustus  2020  yang  selalu mengalami  peningkatan  persentase  cakupan  setiap tahunnya,  yaitu  ditahun  2018  sebanyak  77,37%, Tahun 2019 sebanyak 82,52% dan pada tahun 2020 bulan agustus sebesar 84,6%. Berdasarkan pemeringkatan  status  ODF,  kabupaten  Pekalongan menduduki  posisi  3  terendah  se-Jawa  Tengah. Kabupaten pekalongan memiliki 19 Kecamatan  dan 285  Kelurahan/Desa,  sampai  dengan  tahun  2019 terdapat  baru  1  kecamatan  yang  sudah  mencapai 100%  dan  terdapat  total  62  Desa/Kelurahan  yang telah  mencapai  ODF,  maka  masih  terdapat  223 Desa/Kelurahan yang belum mencapai ODF. Sesuai
PERMENKES  No.3  tahun  2014  dan  sesuai  dengan target  RPJMN  tahun  2015-2019  pada  akses penggunaan  jamban  sehat  pada  akhir  tahun  2019 harus sudah mencapai 100%.
Berdasarkan studi pendahuluan dengan salah satu petugas sanitarian puskesmas dikabupaten pekalongan  menyatakan  bahwa  masih  terdapat beberapa  kekurangan  dalam  pelaksanaan  program yaitu selain partisipasi masyarakat kurang, tetapi juga dana  dan  kerja  sama  lintas  sektor  oleh  pemangku kebijakan  yang  juga  merupakan  salah  satu  kendala belum  tercapainya  ODF  100%  di  Kabupaten Pekalongan.  Partisipasi  masyarakat  yang  kurang dinilai  dari  komitmen  yang  dibangun  oleh masyarakat  untuk  membangun  jamban  selalu  tidak segera  ditepati,  dan  partisipasi  kepatuhan  karena terdapat beberapa masyarakat yang realitanya sudah memiliki akses jamban namun selalu memilih untuk BAB  disungai  dengan  alasan  kenyamanan  dan praktis  maka  seharusnya  dibutuhkan  pelaksanaan pemicuan  yang  menyeluruh,  sedangkan  dana  yang tersedia  juga  terbatas  untuk  pelaksaan  pemicuan secara  merata.  Dan  pada  aspek  kerjasama  lintas sektor berdasarkan informan mengungkapkan kurangnya  dukungan  dari  pemerintah  desa  seperti camat dan kepala desa untuk pembangunan jamban. Berdasrkan  hal  tersebut  maka  dibutuhkan  evaluasi program  STBM  khususnya  pilar  pertama  Stop BABS.  Evaluasi  merupakan  salah  satu  upaya  yang dilakukan  untuk  mengawasi  dan  menilai  suatu keberhasilan  kinerja  dan  efektivitas  suatu  program dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan sebelumnya.  Evaluasi  program  merupakan  sebuah proses  yang  menentukan  hasil  yang  telah  dicapai beberapa  kegiatan  yang direncanakan  untuk mendukung  tujuan.  Evaluasi  Program  STBM  ini ditinjau  dari  awal  yaitu  mulai  dari  Input,  Proses, hingga  Output,  dengan  Evaluasi  program  ini  maka dapat  diketahui  bagaimana  serangkaian  program berjalan  dan  hasil  yang  didapatkan,  mungkinkah sudah  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  disepakati, adakah  hambatan  dan  kendala  yang  dihadapi. Sehingga hasil evaluasi mampu menjadi pertimbangan  untuk  perbaikan  program  di  masa mendatang. 6 Sejauh  ini  juga  belum  terdapat penelitian  mengenai  Evaluasi  STBM  pada  Pilar Pertama  Stop  BABS  di  kabupaten  Pekalongan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan peninjauan tersebut.

## MATERI DAN METODE
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif analitik,  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  untuk menafsirkan  kejadian  dan  sesuatu  yang  dilakukan, serta berusaha untuk menemukan dan menggambarkan  secara  naratif  kegiatan  yang dilakukan  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak sebagaimana  adanya.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  wawancara  mendalam  ( Indepht  Interview )
dan observasional. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan  data  adalah  Alat  bantu  seperti Tape Recorder,  camera,  buku  dan  pena, Pedoman wawancara  mendalam,  dan  Lembar  observasional yang  berisi checklist untuk  membantu  memahami data  terkait  fakta  yang  terlihat  yang  sehingga  dapat disajikan dan digambarkan.
Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang tidak  berdasarkan  statistic  namun  sesuai  dengan pertimbangan  peneliti  dari  populasi  yang  dianggap cukup  representative  untuk  mewakilinya,  karena tidak semua responden memikiki kriteria yang telah ditentukan  peneliti.  Subjek  penelitian  terdiri  dari Informan Utama yang memiliki informasi kompleks terkait  program  di  kabupaten  pekalongan  dengan kriteria  yaitu  telah  bekerja  di  bidang  kesehatan lingkungan minimal 4 tahun dan memahami tentang STBM  pilar  pertama  di  Kabupaten  Pekalongan, kemudian yang menjadi Informan triangulasi adalah pelaksana  program  dikabupaten  pekalongan  yaitu Sanitarian  Puskesmas  Kabupaten  pekalongan  yang memenuhi kriteria yaitu sudah memegang program di bidang  sanitarian  minimal  4  tahun,  memahami tentang  pelaksanaan  STBM  pilar  1,  dan  telah mengikuti pelatihan/refresh pelatihan khusus pelaksanaan  STBM  pada  1  tahun  terakhir  setelah selesainya  periode  target  RPJMN  2015-2019.  Yang menjadi informan utama adalah kepala seksi kesling dan  kesjaor  di  Dinkes  Kabupaten  Pekalongan,  1 orang  staff  kesling  dan  kesjaor  yang  memegang program  jamban,  dan  fasilitator  STBM  kabupaten pekalongan  yang  menjadi  koordinator  program STBM  di  Kabupaten  Pekalongan.  Dan  Informan triangulasinya  adalah  petugas  sanitarian  di  3 puskesmas  dari  total  27  puskesmas  di  Kabupaten Pekalongan  yaitu,  1  staff  bagian  sanitarian  di puskesmas  kesesi  1,  puskesmas  wonopringgo,  dan puskesmas Doro 1 di Kabupaten pekalongan.
Variabel  yang  di  teliti  dan  ditinjau  dalam  setiap aspek pada penelitian ini adalah:
1. Aspek Input (Masukan)
a. Man : Kuantitas, Kualitas, dan beban kerja.
b. Money :  Sumber  dana,  Pengalokasian  dana, dan Prosedur pengajuan dana.
c. Matherial : Ketersediaan transportasi, Ketersediaan  Wirausaha  Sanitasi  (WUSAN), dan Ketersediaan Media pemicuan.
d. Methode : Kesesuaian metode dengan pedoman,  SOP,  Ketersediaan  kebijakan daerah.
e. Market :  Promosi/Sosialisasi.
2. Aspek Process (Proses)
a. Planning :  Identifikasi  dan  analisis  situasi, penentuan tujuan dan target, advokasi.
b. Organizing : Pembentukan Fasilitator Kabupaten, Fasilitator desa.
c. Actuating :  Pencairan  suasana  dan  penjelasan istilah sanitasi, Pemetaan Wilayah, Penelusuran  Wilayah  ( Transect  Walk ),  Alur
kontaminasi tinja dan simulasi air terkontaminasi, Diskusi dampak dan penyusunan  rencana,  dan  Kerjasama  Lintas Sektor.
d. Controlling : Konsistensi dan poin monitoring dan evaluasi.
3. Aspek Ouput yaitu ketercapaian program STBM di  Kabupaten  Pekalongan  pada  pilar  Pertama Stop BABS atau Open Defecation Free (ODF). Langkah  pengolahan  dan  analisa  data  adalah pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder. Reduksi data dengan pemilihan dan menyederhanakan  data  yang  masih  kasar  dilakukan secara  terus  menerus  sehingga  menghasilkan  uraian yang  singkat,  mengkode,  dan  menelusur  tema sehingga analisis nya menajamkan, menggolongkan, membuang  yang  tidak  dibutuhkan,  mengarahkan serta mengorganisasi data dan ditarik kesimpulannya. Penyajian  data  dalam  bentuk naratif.  Dan verifikasi data  yaitu  menguji  kebenaran  dengan mempertajam dan menarik kesimpulan penelitian yang sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi pada Aspek Input 1. Sumber Daya Manusia (Man) Sumber daya menusia dalam bidang kesehatan merupakan  suatu  aspek  krusial  yang  tidak dapat digantikan oleh teknologi, tanpa adanya sokongan  SDM  maka  suatu  program  tidak memiliki hal yang bermakna. Aspek yang ditinjau dalam  variable  SDM  adalah  kuantitas,  kualitas, dan beban kerja. Berdasarkan pedoman pelaksanaan teknis STBM yang dikeluarkan oleh kemenkes  pada  tahun  2012,  bahwa  SDM  dalam program STBM harus memiliki kualitas, dimana peningkatan  kualitas  ini  berdasarkan  pada pelatihan  yang  telah  dilakukan.  Namun,  pada pedoman maupun peraturan menteri kesehatan RI Nomor.  03  tahun  2014  tentang  Sanitasi  Total Berbasis Masyarakat memang tidak disampaikan secara  tertulis  mengenai  standarisasi  jumlah untuk  melaksanakan  program  STBM  di  tingkat desa  maupun  kecamatan  hanya  disampaikan bahwa pemicuan dilakukan oleh tenaga kesehatan,  kader,  relawan,  dan/atau  masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM. Aspek kuantitas di dinas kesehatan kabupaten pekalongan  direspon  sudah  cukup  dengan  SDM berjumlah 6 orang yang setiap program dipegang oleh satu atau dua orang, Pada puskesmas hanya terdapat  2  tenaga  sanitarian  yang  dirasa  kurang cukup dikarenakan selain harus mengurus sanitasi di sejumlah desa wilayah kerja namun juga harus mengurus sanitasi gedung dan beberapa program lain.  Menurut  Khariza  (2015)  di  dalam penelitiannya  berpendapat  bahwa  kuantitas sumber  daya  man  usia  yang  mencukupi  sangat penting  agar  suatu  program  kesehatan  yang  ada menjadi  maksimal.  Dan  semakin  banyaknya
jumlah penduduk juga akan menuntut peningkatan kuantitas sumber daya manusia. Semua  sanitarian  tetap  di  puskesmas  sudah mendapatkan  pelatihan  tetapi  tenaga  honorer sanitarian  puskesmas  yang  turut  ikut  menjadi fasilitator belum mendapatkan pelatihan. Menurut pedoman stbm seorang fasilitator harus memiliki kemampuan dengan mengikuti pelatihan  pemicuan  sebagai  aspek Capacity Builing .  Menurut  Emy  Muliawati  (2016)  dalam penelitiannya  menjelaskan  terdapat  hubungan antara  variable  pelatihan  dengan  keberhasilan suatu  program  karena  dengan  adanya  pelatihan maka  dapat  menyeragamkan  kemampuan  dan pola pikir tenaga dalam organisasi. 7
2. Anggaran (Money)
Anggaran  adalah  suatu  representasi  angan dimasa depan pada individu, organisasi, maupun perusahaan  yang  berisi  rincian  rencana  tentang penggunaan  dan  perolehan  keuangan  yang disajikan secara formal dan berbentuk kuantitatif. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan utama sumber dana di Dinkes untuk mendukung pelaksanaan ODF berasal dari DAU, penggunaan anggaran  disesuaikan  dengan  Permenkes  No.3 tahun  2014  tentang  STBM  yaitu  untuk  kegiatan non-fisik  seperti  pelatihan,  sosialisasi,  monev, dan  menggaji  fasilitator  kabupaten.  Sedangan informan  triangulasi  mengatakan  sumber  dana pelaksanaan  ODF  ini  dari  BOK  puskesmas. Kedua  informan  mengatakan  memiliki  kendala dalam dana, terutama karena mindset masyarakat yang  masih  bergantung  dengan  bantuan  dari pemerintah,  lalu  anggaran  untuk  pemicuan  di desa  juga  terbatas  tiap  tahunnya  sehingga  untuk mencakup pemicuan secara menyeluruh membutuhkan waktu yang lama sesuai ketersediaan  anggaran.  Pihak  dinas  kesehatan mengatakan bahwa puskesmas memang meminta ada dana untuk pembangunan jamban, akan tetapi dinas kesehatan pun tidak mendapatkan dana dari pusat.  Dan  berdasarkan  pedoman  STBM kemenkes  dana  yang  ada  hanya  ditujukan untuk kegiatan  non  fisik  dan  tidak  dianjurkan  untuk fisik.  Terkecuali  memang  mendapatkan  dana bantuan  seperti  tahun  sebelumnya  mendapatkan dana untuk daerah locus stunting yang kemudian dana  nya  sebagian  untuk  membangun  jamban juga.  Dan  pada  tahun  ini  dinas  kesehatan mendapatkan  dana  bantuan  khusus  untuk membangun jamban sebesar 700juta namun tidak sempat  terpakai  karena  untuk  menangani  covid- 19  di  Kabupaten  Pekalongan.  Bantuan  lain  juga ada  dari  pemerintah  pada  tahun  2019  yang dialokasikan  pada  desa  locus  stunting  untuk pembuatan jamban.
Kendala  pada  variable  dana  ini  juga disampaikan pada penelitian yang dilakukan oleh Erwin  (2016)  bahwa  dana  juga  merupakan kendala  tidak  tercapainya  program Open
Defecation  Free. Dan  di  dukung  oleh  penelitian Agustinus  (2014)  bahwa  ketercapaian  program didukung  oleh  ketersediaan  dana  yang  mampu dialokasikan kepada masyarakat di timor tengah utara.
3. Sarana dan Prasarana (Matherial) Sarana dan prasarana yang dimaksud didalam penelitian  ini  adalah  tranportasi,  Wusan,  dan media dalam melakukan pemicuan pada program STBM khususnya pilar pertama stop babs. Pada aspek  saran  dan  prasarana,  Instansi  Dinas Kesehatan  menjawab  tidak  ada  kendaraan  dinas saat  mau  kelapangan  mereka  menggunakan kendaraan  sendiri  seperti  saat  membutuhkan banyak  bawaan  memakai  mobil  sendiri,  begitu juga dengan fasilitator kabupaten turun kelapangan  dan  mengunjungi  puskesmas  selalu menggunakan  kendaraan  pribadi.  Kemudian,  di puskesmas  tersedia  kendaraan  plat  merah  untuk turun  lapangan  meski  kadang  tidak  dipakai  dan memilih  untuk  menggunakan  kendaraan  pribadi saja.  Berdasarkan  wawancara  dengan  kedua informan  diatas  bahwa  memang  kendaraan pribadi  tersedia  ataupun  tidak  tersedia  bukan merupakan  kendala  yang  bermakna  bagi keberjalanan  program  STBM  pilar  pertama  di kabupaten  pekalongan.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  Entianopa  (2017) bahwa  sarana  dan  prasarana  untuk  pelaksanaan program  STBM  sudah  mencukupi  meskipun puskemas  Muara  Tembesi  tidak  memiliki kendaraan operasional khusus. 8 Wirausaha  Sanitasi  (Wusan)  merupakan teknik  pemasaran  sanitasi  yang  melibatkan penyedia material, pelaku wirausaha sanitasi dan sales  diseluruh  pelosok  desa/kelurahan  yang diharapkan  berdasarkan  pedoman  STBM  tahun 2012  mampu  mempercepat  peningkatan  akses terhadap  berbagai  pilar  sanitasi  total.  Dan  di kabupaten  pekalongan  keberadaan  WUSAN  ini memang  telah  ada  sebelumnya  namun  sekarang sudah  tidak  berjalan  dan  berguguran  karena pemarasan para WUSAN yang kurang di dukung, dan  juga  sedikit  masyarakat  yang  memakai jasanya.
Kemudian dalam aspek media pemicuan, baik informan  utama  ataupun  informan  triangulasi mengatakan  bahwa  sudah  mencukupi  karena media yang dibutuhkan sudah ada dan bisa untuk dijangkau karena mereka menggunakan peralatan yang  ada  di  daerah  pelaksanaan  pemicuan Sehingga tidak mengalami kendala dalam sarana dan  prasarana.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  di  Kabupaten  Mamuju  oleh Charles  Foeh  (2019)  bahwa  tidak  ditemukan kendala dalam penemuan media untuk pemicuan karena  sarana  prasarana  yang  ada  telah  tersedia dan dapat dijangkau oleh petugas. 9
4. Kebijakan dan SOP (Methode)
Dalam  melaksanakan  program  STBM  pilar pertama ini kabupaten pekalongan telah menggunakan  teknik  pemicuan  sesuai  dengan pedoman  yang  dikeluarkan  oleh  kemenkes. Namun  pelakasanaan  STBM  pilar  pertama  ini tidak didukung dengan adanya kebijakan daerah, sedangkan  dalam  pedoman  pelaksanaan  teknis sanitasi  total  berbasis  masyarakat  tahun  2012 terdapat  tiga  komponen  sanitasi  total  yang menjadi  landasan  strategi  pelaksanaan  untuk pencapaian pilar stbm. Di tiga komponen tersebut disebutkan bahwa adanya kebijakan dan peraturan  daerah  mengenai  program  sanitasi seperti SK bupati, PERDA, RPJMP, RENSTRA, dll  ini  masuk  dalam  komponen  penciptaan lingkungan  yang  kondusif.  Menurut  penelitian Chong,  dan  Abeysurya  (2016)  dalam  Vera Yulyani  dan  Christin  Angelina  (2019)  bahwa pemerintah  daerah  di  Indonesia  memiliki tanggung  jawab  utama  untuk  menyediakan layanan sanitasi, kepemimpinan, proses penganggaran,  keterlibatan  masyarakat,  dan ketersediaan  lahan  mempengaruhi  realisasi sanitasi yang baik. Pemerintah Indonesia melalui kemenkes  mengeluarkan  program  yang  dikenal sebagai  STBM,  tetapi  tanpa  strategi  dan komitmen  pemerintah  daerah  akan  sulit  untuk mencapai peningkatan akses sanitasi. 10
Ketersediaan  SOP  sebagai  acuan  dalam melaksanakan  kegiatan  suatu  program,  sesuai penelitian bahwa hanya satu dari tiga puskesmas yang  memiliki  SOP  dua  lainnya  mengatakan belum  membuat,  dan  tidak  memiliki  SOP, padahal  SOP  sangat  penting  dan  menjadi dokumen  yang  harus  dipenuhi  di  aktreditasi puskesmas.  Hal  ini  di  dukung  oleh  penelitian Sugiharti  (2016)  dalam  Ais  Dafitri  (2020) menjelaskan  bahwa dukungan  SOP  dan  regulasi sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan  cakupan desa ODF, artinya dengan adanya SOP akan lebih mudah untuk mencapai desa ODF. 11
5. Sosialisasi (Market)
Sosialisasi  yang  dilakukan  adalah  sosialisasi di sekolah-sekolah dasar oleh fasilitator kabupaten  dan  pihak  puskesmas,  Sosialisasi  ini mengenai pentingnya buang  air  besar  di  jamban dan  pengaruh  penyakit  diare  ataupun  penyakit lain  yang  disebabkan  oleh  buang  air  besar sembarangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan  pengetahuan  sejak  dini  mampu mendongkrak  pengetahuan  mereka  kedepannya. Dinkes  Kabupaten  Pekalongan  juga  melakukan pelatihan pembuatan jamban sehat dan sederhana. Pelatihan  pembuatan  jamban  yang  dilakukan dinas  kesehatan  merupakan  suatu  upaya  yang dilakukan  untuk  memperluas  akses  penggunaan jamban.  Percontohan  ini  dilakukan  di  satu  desa binaan per puskesmas dengan hanya membangun satu jamban saja. Pelatihan pembuatan jamban ini
di  ikuti  oleh  kader  kesehatan,  perangkat  desa terkait,  dan  beberapa  masyarakat  terpilih. Pelatihan pembuatan jamban ini sebagai alternatif pemecahan masalah agar masyarakat yang belum membangun  jamban  dapat  membangun  jamban sehat sederhana yang ramah lingkungan. Hal ini sesuai  dengan  pertanyataan  Meylis  Safriani (2019)  bahwa  masyarakat  di  Desa  Lueng  Baro belum  memiliki  sarana  sanitasi  yang  baik  dan kebiasaan masyarakat yang yang masih membuang  air  besar  sembarangan  sehingga dibutuhkan  pelatihan  pembuatan  jamban  yang mampu memperluas akses penggunaan jamban. 12

## Evaluasi pada Aspek Proses
1. Perencanaan (Planning) Tahap identifikasi masalah dan analisis situasi, penentuan  tujuan  dan  target  sudah  dilakukan. Setiap desa mendapat jadwal satu kali pemicuan setiap  tahun  agar  merata  namun  hal  itu disesuaikan  dengan  anggaran  yang  tersedia sehingga  dalam  setahun  terkadang  hanya pemicuan  di  5  desa  saja.  Maka  pelaksanaan pemicuan  belum  merata  dan  kurang.  Hal  ini  di dukung  oleh  penelitian  Widyanti  (2018)  bahwa untuk  dapat  merubah  perilaku  seseorang  harus dilakukan  pemicuan  berulang  kali  sampai masyarakat  merasa  terpicu  dan  ingin  berubah karena  pelaksanaan  pemicuan  yang  hanya dilakukan  satu  kali  belum  cukup  untuk  memicu masyarakat agar mau untuk berubah perilakunya dan  tidak  melakukan  praktik  buang  air  besar sembarangan. 13
Dalam  tahap  advokasi  semuanya  telah melaksanakan  advokasi  yaitu kepada  kecamatan ataupun kepada desa, kendala yang disampaikan pada  tahap  advokasi  adalah  advokasi  ini membutuhkan waktu yang lama sedangkan ketika advokasi  sudah  hendak  tercapai  malah  berganti dengan kepala desa yang baru sehingga advokasi tidak  tercapai.  Advokasi  sangat  penting  untuk dilakukan dalam perencanaan, hal ini di dukung oleh  pernyataan  Zainal  (2018)  bahwa  strategi advokasi  sangat  diperlukan  di  negara-negara berkembang  karena  seringnya  isu  kesehatan belum memiliki perhatian dari sektor-sektor lain diluar  kesehatan,  maka  untuk  menumbuhkan perhatian  dan  komitmen  sektor  lain  diluar kesehatan  diperlukan  advokasi.  Advokasi  juga mampu memberikan dukungan dalam pelaksanaan program. 14
2. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen  yang  memadukan  seluruh  sumber, baik SDM dan lainnya, variabel pengorganisasian terdiri  dari  pembentukan  fasilitator  kabupaten, pembentukan  fasilitator  desa,  dan  pembagian tugas  saat  pemicuan.  Pada  pengorganisasian berdasarkan wawancara dengan informan bahwa pemilihan  fasilitator  kabupaten  dipilih  oleh
pemerintah  pusat  dan  tidak  ada  campur  tangan pemerintah  daerah,  jadi  pemilihan  fasilitator kabupaten  itu  berdasarkan  tes  yang  dilakukan oleh pusat dan menjadi tenaga kontrak. Kemudian di kabupaten pekalongan tidak terdapat pembentukan  fasilitator  tingkat  desa,  Fasilitator desa  seperti  yang  dimaksud  di  dalam  pedoman pelaksanaan  teknis  stbm  oleh  kemenkes  tahun 2012 ini merupakan seorang Natural Leader yang merupakan anggota masyarakat yang diharapkan dapat  memotori  kegiatan  STBM  di  desa,  dan bertanggung jawab untuk melanjutkan intervensi STBM  di  desa.  Partisipasi  masyarakat  yang kurang  dalam kesediaan  menjadi  fasilitator  desa dikarenakan  tidak  ada  dukungan  dana  berupa bayaran.  Sehingga  ketika  ada  kebutuhan  untuk pemicuan  atau  monitoring  petugas  hanya melakukan  komunikasi  dengan  kepala  desa, bidan  desa,  atau  kader  kesehatan.  Berdasarkan penelitian oleh Farouk (2016) bahwa tersedianya fasilitator desa STBM sangat membantu keberjalanan  program  di  masyarakat  untuk memicu masyarakat agar berubah perilakunya. 15
Lalu  pada  aspek  pembagian  tugas  saat pemicuan,  berdasarkan  wawancara  mendalam dengan informan menyatakan bahwa pembagian tugas  ini  sudah  dilakukan  dengan  sumber  daya yang  ada,  karena  kurangnya  sumber  daya manusia kadang sanitarian juga harus melibatkan bagian  lain  seperti  promosi  kesehatan,  ataupun bidan  desa  sehingga  saat  pemicuan  pun masyarakat  mudah  untuk  dikendalikan.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Yossa  (2016)  Bahwa  pembagian  tugas  kerja  ini diperlukan karena seseorang memiliki kemampuan  yang  terbatas,  dan  dengan  adanya pembagian  tugas  membuat  orang  lebih  terampil dalam mendalami tugasnya, dan pembagian tugas juga merupakan kunci untuk kestabilan, kelancaran,  dan  keefienan  kerjanya,  sehingga mampu  meningkatkan  kinerja  pekerjanya  agar mampu mencapai tujuan. 16
3. Pelaksanaan (Actuating) Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah  pelaksanaan  tahap-tahapan  pemicuan yang  terdiri  dari  pencairan  suasana  dan menjelaskan  istilah-istilah  sanitasi,  pemetaan wilayah,  penelusuran  wilayah,  alur  kontaminasi tinja,  dan  simulasi  air  terkontaminasi,  diskusi dampak  dan  penyusunan  rencana  dengan masyarakat, dan kerjasama dengan lintas sektor. Berdasarkan  wawancara  dengan  informan triangulasi  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan pemicuan  bahwa  pelaksanaan  pemicuan  sudah cukup  baik  karena  semua  informan  sudah melakukan  pencairan  suasana  dan  istilah-istilah sanitasi  saat  sebelum  melakukan  pemicuan, kemudian  sudah  melakukan  pemetaan  wilayah dimana  pembuatan  pemetaan  wilayah  ini  dibuat atas  kerjasama  dengan  masyarakat  dan  kader
yang  hadir  dalam  pemicuan.  Manfaat  dari pemetaan  sanitasi  ini  merupakan  bahan  untuk perencanaan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi  desa  dimana  hal  itu  bisa  digunakan sebagai bahan untuk advokasi lintas sektor, lintas program, dan pemicuan oleh puskemas.
Begitu  juga  dengan  pelaksanaan  aspek  alur kontaminasi  tinja,  simulasi  air  terkontaminasi, dan  diskusi  dampak  dengan  masyarakat  sudah dilakukan semua oleh petugas. Alur kontaminasi dijelaskan dari saat orang buang air besar hingga feses tersebut akhinya mengkontaminasi manusia,  dan  simulasi  air  terkontaminasi  ini ditunjukan  dengan  air  dalam  gelas  yang  sudah terkontaminasi  dan  hendak  diminum,  kemudian pada  aspek  diskusi  dampak  dan  penyusunan rencana  ini  berisi  tentang  komitmen  masyarakat dan  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut  mencapai ODF  dengan  memiliki  akses  buang  air  besar  di jamban  sehat.  Namun  sayangnya  berdasarkan wawancara  dengan  informan  bahwa  semua informan  sudah  tidak  lagi  melakukan  transect walk  dikarenakan  masyrakat  yang  tidak  bisa patuh saat transect walk malah pulang kerumah, dan  karena  pemicuan  ini  dilakukan  merangkap dengan  program  posyandu  atau  yang  lain, sehingga  membuat  masyarakat  kerepotan  untuk melakukan  transect  walk.  Sangat  disayangkan bahwa  berdasarkan  pendapat  informan  pada pelatihan  yang  terakhir  kali  dilakukan  justru menekankan pada aspek transect walk karena hal ini  merujuk  pada  kejadian  nyata  dari  alur kontaminasi  feses.  Pentingnya  transect  walk  ini juga  didukung  oleh  penelitian  Adwibaraski (2019)  bahwa  kegiatan  transect  walk  ini merupakan suatu ajakan kepada masyarakt untuk berjalan  ketempat  mereka  melakukan  buang  air besar  sembarangan  dan  diharapkan  mereka terpicu  rasa  jijiknya  dan  malu.  Namun  apabila kondisi pemicuan tidak dibarengi dengan transect walk  juga  pertumbuhan  rasa  malu  dan  jijik kurang, dan hal ini dapat menjadi salah satu faktor masih  terdapatnya  masyarakat  yang  belum berubah perilakunya. 17
Kemudian pada aspek kerjasama dengan lintas sektor  semua  informan  mengatakan  sudah
melakukan kerjasama, dan mendapatkan bantuan dari lintas sektor, salah satu lintas sektornya yaitu dinas  PERKIM  LH  dan  bantuan  dana  CSR  dari instansi.  Namun  memang  tedapat  beberapa kelemahan yaitu kurangnya sokongan dari pihak kecamatan,  dan  juga  kepala  desa  yang  tidak tersadarkan  akan  pentingnya  pembangunan jamban  yang  mampu  memicu  masyarakat  agar buang air besar tidak di sembarang tempat. Selain itu  hasil  dari  pelatihan  stbm  yang  terakhir dilaksanakan  membuahkan  sebuah  keputusan dengan  menguatkan  kerjasama  lintas  sektor dengan bank-bank swasta. Kerjasama ini berupa pemberian pinjaman uang dengan system kredit, jadi  masyarakat  dapat  meminjam  dana  di  bank tersebut  khusus  untuk  pembangunan  jamban dengan  cicilan  yang  disepakati.  Kerjasama dengan  lintas  sektor  sangat  penting  untuk mencapai  ketercapaian  program,  hal  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliawati (2016) bahwa keberhasilan program yang telah di canangkan  oleh  pemerintah  mampu  terlaksana sesuai  dengan  target  sebelumnya  apabila  dalam melaksanakan kegiatan mendapat dukungan dari berbagai  pihak  baik  dari  sektor  pemerintah ataupun  swasta  dan  lembaga  terkait  dari masyarakat. 7
4. Pengawasan (Controlling)
Monitoring  dan  evaluasi  dalam  program  ini sudah  ada  sejak  tahun  pertama  pelaksanaan program  stop  BABS.  Sehingga  yang  ditinjau adalah  konsistensi  pelaksanaan  monitoring  dan evaluasi dalam program ini serta pencatatan dan pelaporan.  Berdasarkan  wawancara  mendalam dengan  informan,  bahwa  kedua  informan  utama dan  informan  triangulasi  mengatakan  tidak  ada monitoring  dan  evaluasi  khusus  untuk  program ini,  monitoringnya  bergabung  dengan  program kesehatan lingkungan yang lain, dengan menanyakan keberjalanan program sudah sejauh mana, proses dan kendala yang ditemui. Dimana di dinas kesehatan menjadwalkan setiap setahun sekali,  namun  banyak  yang  insidental  dan  di barengi  dengan  monitoring  program  yang  lain. Sedangkan  menurut  informan  triangulasi,  di Puskemas kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan  setiap  3  bulan  sekali  dengan menanyakan ke desa terkait yang sudah memiliki rencana  dan  komitmen  untuk  membangun jamban,  monitoring  ini  dilakukan  dengan menanyakan  ke  kepala  desa  ataupun  kepada kader  kesehatan,  kegiatan  ini  juga  terkadang dibarengi  dengan  pelaksanaan  program  lain. Kemudian  menurut  kedua  informan  utama maupun informan triangulasi sama-sama berpendapat  bahwa  tidak  ditemui  kendala ataupun  hambatan,  dan  kegiatan  monitoring evaluasi  sudah  cukup  untuk  dilakukan  dari  sisi konsistensi  nya,  namun  memang  kualitas  dari monitoring  ini  belum  maksimal  karena  petugas
hanya  memonitoring  komitmen  masyarakat  saat melakukan  kontrak  saat  pemicuan  namun  tidak dilakukan  peninjauan  lebih  lanjut  tentang perilaku atau biasa disebut dengan pendampingan pasca  pemicuan,  selain  itu  monitoring  ini  hanya dilakukan dari mulut ke mulut saja, dikarenakan monitoring ini tidak berinteraksi langsung dengan masyrakat  yang  bersangkutan  yaitu  dengan perantara  sedangkan  perantara  juga  belum  tentu menyampikannya  dengan  baik.  Hal  ini  juga didukung  oleh  penelitian  Charles  Foeh  (2019) bahwa  salah  satu  faktor  yang  membuat masyarakat  mau  untuk  merubah  perilakunya adalah karena kegiatan pemantauan dan evaluasi
yang  dillakukan  oleh  petugas  kesehatan  kepada masyarakat  membuat  mereka  merasa  tergugah bahwa perilaku BABS ini harus diubah. 9

## Evaluasi pada Aspek Output
Tabel 1. Capaian Open Defecation Free dan Kejadian Diare di Kabupaten Pekalongan
No Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Desa ODF Persentase Capaian ODF (%) Incident Rate 1 Buaran 10 10 100 6,03 2 Wiradesa 16 4 98,3 18,07 3 Bojong 22 14 98,27 19,52 4 Kedungwuni 19 6 95,62 11,59 5 Tirto 16 11 93,56 20,05 6 Petungkriyono 9 1 91,49 19,02 7 Talun 10 0 85,94 5,01 8 Wonokerto 11 2 84,97 10,43 9 Kajen 25 4 83,71 16,86 10 Karanganyar 15 1 82,19 7,59 11 Sragi 17 2 81,91 7,57 12 Siwalan 13 0 81,77 8,82 13 Wonopringgo 14 1 81,00 7,21 14 Karangdadap 11 0 80,50 5,62 15 Kandangserang 14 1 77,12 7,32 16 Kesesi 23 1 74,24 16,85 17 Paninggaran 15 0 72,21 7,32 18 Doro 14 1 71,27 16,84 19 Lebakbarang 11 3 67,93 22,75 285 62 84.56
Berdasarkan  Tabel  1  diatas  dapat  dilihat  bahwa cakupan Open  Defection  Free di  Kabupaten Pekalongan  sampai  dengan  bulan  Juli  tahun  2020 sebesar  84.56%,  dimana  dari  285  desa/kelurahan hanya  62  kelurahan  yang  sudah  melaksanakan deklarasi ODF. Sedangkan dari 19 Kecamatan baru 1 kecamatan saja yang  cakupannya sudah 100% yaitu kecamatan buaran.
Perilaku  buang  air  besar  sembarangan  ini  juga masih  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  yaitu  dari pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  yang  masih kurang  untuk  mengubah  perlaku  mereka  dan  juga kondisi  geografis  kabupaten  pekalongan  yang banyak  sebaran  sungai  dan  anak  sungai  dimana  hal itu semakin mendukung masyarakat untuk buang air besar  sembarangan,  hal  ini  juga  didukung  oleh penelitian yang dilakukan oleh Hadiati Sukma (2018) bahwa  sebagian  masyarakat  menganggap  bahwa buang  besar  di  sungai  lebih  praktis  dan  nyaman karena daerah tempat tinggal mereka di kelilingi oleh sungai,  dan  masyarakat  kurang  berminat  untuk membiasakan diri buang air besar di jamban. 18 Insiden  Rate  yang  ada  dikabupaten  pekalongan yang  tertinggi  terjadi  adalah  di  kecamatan Lebakbarang yaitu sebesar 22,75, dan yang terendah yaitu kecamatan Talun sebesar 5,01, berdasarkan hal ini memang belum dapat dipastikan hubungan jumlah desa  ODF  dengan  kejadian  diare.  Tetapi  telah
didapatkan  referensi  penelitian  yang dilakukan  oleh Dini  Fitra  (2015)  bahwa  terdapat  hubungan signifikan antara pembuangan tinja dengan kejadian diare di puskesmas kambang kecamatan lengayang. 17
Namun  juga  ada  penelitian  lain  yang  menjelaskab bahwa  dari  hasil  uji  statistic  yang  dilakukan  oleh Arimbawa (2016) didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara kepemilikan jamban dengan  kejadian  diare,  dan  pada  penelitian  yang dilakukan  ini  variabel  yang  paling  berpengaruh terhadap  kejadian  diare  adalah  kebiasaan  memasak air minum. 19

## SIMPULAN
Hasil  pelaksanaan  penelitian  Evaluasi  program STBM  pilar  pertama  memiliki  kekurangan  yang dapat  diuraikan  berdasarkan  beberapa  aspek  yaitu aspek  Input,  Proses  dan  Output.  Pada  aspek  Input (masukan)  variable Man pada  kuantitas  kekurangan sumber  daya  di  sanitarian  puskesmas,  dan  kualitas pegawai honorer yang juga menjadi fasilitator belum mendapatkan  pelatihan.  Variabel Money masih kekurangan  dana  untuk  menunjang  pelaksanan program.  Pada  variabel Matherial tidak  ditemukan kendala.  Pada  variabel Methode yaitu  tidak  adanya kebijakan  daerah  sehingga  pada  aspek  penciptaan lingkungan  yang  kondusif  belum  maksimal.  Lalu
pada variabel Market tidak ditemukan kendala karena proses sosialisasi dan pelatihan sudah dilakukan. Pada  aspek  proses  pelaksanaan  program  STBM pada pilar pertama stop BABS juga telah dilakukan evaluasi dan ditemukan hasil, Pada variabel Planning beberapa elemen sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi pada elemen advokasi memiliki kendala karena pergantian  kepala  desa  yang  akhirnya  harus mengulangi advokasi lagi. Pada variabel Organizing ada  elemen  yang  terlewat  yaitu  tidak  adanya pembentukan fasilitator desa dimana fasilitator desa ini  juga  mendukung  pelaksanaan  STBM  menjadi lebih  efektif.  Pada  variabel  Actuating  atau pelaksanaan  pemicuannya  tahapan  telah  dilakukan dengan  baik,  namun  pada    kerjasama  lintas  sektor kurang  terjalin  dengan  baik,  karena  kurangnya dukungan nyata dari kecamatan ataupun kepala desa, meskipun sudah ada kerjasama dengan bank swasta namun  tidak  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh masyarakat.  Kemudian  pada  pelaksanaan  transect walk  ini  tidak  dilakukan  karena  kondisi  tidak memungkin  untuk  tetap  dilakukan  dan  juga masyarakat tidak tertarik dan memilih untuk pulang. Pada  variabel  Controlling  baik  petugas  puskesmas maupun  petugas  di  dinas  kesehatan  sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan porsi  yang  telah  dijadwalkan  namun  petugas puskesmas  tidak  melakukan  monitoring  langsung dengan  masyarakat  terkait  namun  hanya  melalui kepala desa ataupun kader.
Pada aspek output didapatkan hasil bahwa capaian pilar  pertama  dikabupaten  pekalongan  sebesar 84,56%,  dimana  hal  ini  belum  mencapai  target pemerintah yang pada 2019 sudah mencakup 100%

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Zuin  V,  Delaire  C,  Peletz  R,  Cock-Esteb  A, Khush R, Albert J. Policy Diffusion in the Rural Sanitation  Sector:  Lessons  from  Community- Led Total Sanitation (CLTS). World Dev. 2019 Dec 1;124.
2.   Fajar  Nugraha  M.  Kebijakan  dan  Manajemen Publik  Dampak  Program  Sanitasi  Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Desa  Gucialit  Kecamatan  Gucialit  Kabupaten Lumajang. Kebijak dan Manaj Publik. 2015;3(2):44–53.
3.   Gazali  M,  Marwanto  A,  Rahmawati  U. Pelaksanaan Sanitasi Total
Berbasis
Masyarakat (STBM) terhadap Kejadian Infeksi Kecacingan  pada  Pekerja  Penyadap  Karet.  J Nurs Public Heal. 2018;6(2):67–78.
4.   Kafle  S,  Pradhan  B.  Situation  of  Water, Sanitation and Hygiene and Diarrhoeal Disease After  Open  Defecation  Free  Declaration  and Associated  Factors  of  Makwanpur  District, Nepal.  J  Nepal  Health  Res  Counc.  2018  Jul 5;16(2):160–4.
5.   Njuguna  J.  Effect  of  eliminating  open defecation  on  diarrhoeal  morbidity:  An
ecological study of Nyando and Nambale sub- counties, Kenya. BMC Public Health. 2016 Aug 4;16(1):712.
6.   Ryadi ALS. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ari A, editor. Makassar; 2016. 423 p.
7.   Muliawati  E.  Hubungan  Pendidikan  dan Pelatihan Jumantik dengan Keberhasilan Program PSN di Kelurahan Tanah Kalikending
Kota Surabaya. J Keperawatan Muhammadiyah [Internet]. 2017 Mar 28 [cited 2020 Jul 20];1(2).
Available
from: http://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/50 4/393
8.   Entianopa,  Marisdayana  R,  Andriani  L, Hendriani  V.  Analisis  Pelaksanaan  Program STBM  Pilar  Pertama  STOP  Buang  Air  Besar Semabarangan Ampelu Kabupaten Batanghari. J Kesehat Terpadu. 2017;1(2):49–53.
9.   Foeh  C,  Joko  T,  Hanani  Y.  Evaluasi Pelaksanaan  Pilar  Pertama  Stop  Buang  Air Besar  Sembarangan  pada  Program  Sanitasi Total  Berbasis  Masyarakat  di  Kabupaten Mamuju. J Kesehat Masyarkat. 2019;749–58.
10.   Yulyani V, Febriani CA, Sary L, Damayanti D. Merubah  Sikap  terhadap  Buang  Air  Besar Sembarangan  melalui  Program  Pemicuan: Kebijakan Nasional. J Dunia Kesmas. 2019;8(4):256–65.
11.   Dafitri  A,  Raharjo  BB.  Implementasi  Rencana Aksi  Daerah  Percepatan  Kabupaten  Demak Bebas  Buang  Air  Besar  Sembarangan.  J UNNES. 2020;4(1):23–32.
12.   Safriani  M,  Putri  ES.  Pelatihan  Pembuatan
Septic Tank Sehat sebagai Upaya Meningkatkan  Sanitasi  di  Desa  Lueng  Baro Kecamatan  Suka  Makmue  Kabupaten  Nagan Raya. J Karya Abdi Masy. 2019;3(2):312–9.
13.   Widyanti  MC.  Evaluasi  Proses  Aktualisasi Program STBM Pilar 1 BABS di Wilayah Kerja Puskesmas  Seririt  II  Tahun  2017.  J  Kesehat Lingkung. 2018;10(3):321–7.
14.   Zainal M. Implementasi Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial dalam Program Pembangunan  Bidang  Kesehatan.  J  Perspekt Komun. 2018;1(3).
15.   Davik  FI.  Evaluasi  Program  Sanitasi  Total Berbasis  Masyarakat  Pilar  Stop  BABS  di Puksesmas  Kabupaten  Probolinggo.  J  Adm Kesehat Indones. 2016 Dec 30;4(2):107.
16.   Yossa S, Zunaidah. Analisis Pengaruh Kemampuan Karyawan, Pembagian Tugas, dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  Cabang Palembang.  J  Manaj  dan  Bisnis  Sriwij. 2016;11(4).
17.   Dini  F,  Machmud  R,  Rasyid  R.  Hubungan Faktor  Lingkungan  dengan  Kejadian  Diare Balita di. J Kesehat Andalas. 2015 May 1;4(2).
18.   Pertiwi  HSI,  Raharjo  M,  Nurjazuli.  Hubungan Pengetahuan,  Sikap  BAB,  dan  Kepemilikan
Sepctic  Tank  dengan  Status  ODF  (Open defecation Free) di Kecamatan Candisari  Kota Semarang. J Kesehat Masyrakat. 2018;6(6). 19.   Arimbawa  IW,  Dewi  KAT,  Ahmad  Z  bin. Hubungan Faktor Perilaku dan Faktor Lingkungan  terhadap  Kejadian  Diare  pada Balita  di  Desa  Sukawati,  Kabupaten  Gianyar Bali tahun 2014. DOAJ. 2016;6(1):8–15.