## KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA TERJADI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT

## Dija Hedistira
E-mail: hedistiradija@yahoo.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pujiyono E-mail: satryo_solo@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to analyze the ownership and mastery of a fiduciary collateral object, in cases that often occur today, many disputes between creditors and debtors in fiduciary collateral agreements are caused because creditors assume that with executive rights as fiduciary recipients, the fiduciary collateral object legally owned by creditors and creditors the right to take and sell fiduciary collateral objects when the debtor defaults unilaterally, as well as the debtor who considers that the fiduciary collateral object is owned by him because the object is registered on his name, so that the debtor can use the object free as giving to a third party or selling the object of fiduciary guarantee unilaterally. the author uses a normative juridical approach, and deductive analysis method based on the Civil Code and fiduciary law applicable in Indonesia, Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The conclusion of the discussion is the ownership of the object of the Fiduciary Guarantee is owned by the debtor in accordance with the Law, mastery of the object of collateral controlled by the debtor for economic benefits, the procedure of execution The object of Fiduciary Guarantee is carried out in accordance with the Fiduciary Guarantee Act, an alternative mediation in resolving the dispute. There needs to be clarity in the use of language in making a law, so as not to conflict with each other between Article one and the other Articles.
Keywords: Ownership; Mastery; Object of Fiduciary Guarantee; Debtor; Creditors.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang kepemilikan dan penguasaan suatu objek jaminan fidusia, dalam kasus yang saat ini sering terjadi, banyak sengketa antara kreditur dan debitur dalam perjanjian  jaminan  fidusia  disebabkan  karena  kreditur  beranggapan  bahwa  dengan  adanya  hak eksekutorial sebagai penerima fidusia, maka objek jaminan fidusia tersebut secara sah dimiliki oleh kreditur  dan  kreditur  berhak  mengambil  dan  menjual  objek  jaminan  fidusia  saat  debitur  cidera  janji (wanprestasi) secara  sepihak,  begitupun  dengan  debitur  yang  menganggap  bahwa  objek  jaminan fidusia  tersebut  dimiliki  olehnya  karena  objek  tersebut  terdaftar  atas  namannya,  sehingga  debitur dapat mempergunakan objek tersebut secara bebas seperti menyerahkan kepada pihak ketiga atau menjual  objek  jaminan  fidusia  tersebut  secara  sepihak.  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif, dan metode analisis deduktif yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum jaminan fidusia yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kesimpulan pembahasan adalah Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia dimiliki oleh debitur sesuai Undang-undang, penguasaan objek jaminan dikuasai debitur untuk manfaat ekonomis, prosedur eksekusi Objek Jaminan Fidusia dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, alternatif  secara  mediasi  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi.  Perlu  ada  kejelasan  dalam penggunaan  bahasa  pada  pembuatan  suatu  Undang-Undang,  agar  tidak  saling  bertentangan  antar Pasal satu dengan Pasal yang lainnya.
Kata Kunci: Kepemilikan; Penguasaan; Objek Jaminan Fidusia; Debitur; Kreditur.
ISSN 2337-4640 (Printed)   2715-5676 (Online)

## A. Pendahuluan
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional suatu Negara dalam rangka mencapai masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembangunan nasional tersebut terdiri atas satu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi aspek kegiatan masyarakat sebagai tugas pemerintah untuk melaksanakan tujuan pembangunan nasional. Kebutuhan  masyarakat  setiap  harinya  dalam  perkembangan  pembangunan  ekonomi,  semakin meningkat sehingga masyarakat terdorong semakin konsumtif yang juga perilaku konsumtif tersebut berelevansi dengan produktifitas. Sehingga timbulah pemikiran bagaimana memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setiap harinya dan bagaimana dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif sedangkan  ekspenditur  masyarakat  yang  sering  kali  tidak  seimbang  dengan  pendapatannya, Kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi secara tunai, dengan minimnya pendapatan masyarakat sedangkan kebutuhan masyarakat yang cukup banyak memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana atau uang yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut diperoleh dengan peminjaman atau kredit melalui lembaga pembiayaan atau kredit perbankan.
Peminjaman atau kredit melalui lembaga pembiayaan atau perbankan seperti yang disebutkan sebelumnya dalam prosedurnya selalu mengikutsertakan collateral (jaminan/agunan), Berdasarkan Pasal 504 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.  Mengenai  benda  tidak  bergerak,  diatur  dalam  Pasal  506-Pasal  508  KUH  Perdata. Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam Pasal 509-Pasal 518 KUH Perdata, “Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (“ onroerend ”) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh Undang- Undang. Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan, Dalam jaminan terkhususkan jaminan benda  bergerak  dalam  hukum  positif  dikenal  adanya  istilah  fidusia.  Dengan  lahirnya  Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia objeknya adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Prof. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan 1977: 15-116). Timbulnya jaminan fidusia banyak diakibatkan adanya hak atas tanah atau barang tertentu yang tidak dapat dijaminkan dengan hipotik atau hak tanggungan. Fidusia sebagai salah satu jaminan adalah unsur pengamanan kredit bank, yang muncul dengan diawali oleh perjanjian kredit bank. Hal ini dikarenakan perjanjian fidusia adalah perjanjian yang bersifat assessor (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008: 125).
Fidusia merupakan pengalihan suatu hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat dijadikan objek jaminan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang difidusiakan tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda. Jaminan Fidusia Biasanya terjadi karena pemilik benda  tersebut  membutuhkan  sejumlah  uang,  dan  sebagai  jaminan  atas  pelunasan  utangnya tersebut debitor menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Penyerahan Hak Milik untuk penjaminan telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya meliputi inventaris perusahaan, barang perniagaan, hasil pertanian, namun juga barang-barang rumah tangga, dan sebagainya. Masyarakat Indonesia yang umumnya terdiri dari rakyat kecil dan pengusaha adalah golongan (ekonomi) lemah dihadapkan pada suatu tantangan, dimana tendensi untuk  mencari  kredit  sangat  tinggi.  Tanah,  bangunan  (rumah),  barang-barang  rumah  tangga, dan lain sebagainya dengan mudah dapat diperoleh dan dijaminkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktifnya (Mariam Darus Badrulzaman, 1991: 102).
Praktiknya  dalam  perjanjian  kredit  yang  melahirkan  jaminan  fidusia,  terdapat  banyak perselisihan atau sengketa antara kreditur dan debitur, dimana sengketa tersebut tidak semata- mata terjadi hanya karena pemahaman teknis, masalah di atas disebabkan karena masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian Jaminan Fidusia, masih belum mengetahuai betapa pentingnya
hakikat kepemilikan dan penguasaan suatu objek jaminan fidusia, merasa memiliki dan menguasai Objek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar kepemilikan hak istimewa ( Droit de Preference ) pada kreditur (Penerima Fidusia), dan adanya keistimewaan kepemilikan atas nama surat kepemilikan yang dimiliki debitur, sehingga masing-masing pihak tidak saling menghormati hak dan tanggung yang  mereka  miliki  dan  yang  harus  mereka  jalani.  Berdasar  uraian  di  atas,  artikel  ini  hendak menjelaskan tentang bagaimana kepemilikan dan penguasaan objek jaminan fidusia.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dengan  menggunakan sumber-sumber kepustakaan dalam bidang yang terkait dengan penelitian ini. Dalam tulisan ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  di  dasarkan  pada  hukum  Jaminan  Fidusia yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  No. 42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Selanjutnya  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan adalah literatur-literatur, hasil-hasil publikasi, dan penelitian sebelumnya dalam bidang yang terkait, analisis dilakukan dengan menggunakan metode silogisme atau deduktif.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasar  KUH Perdata dalam praktik perjanjian  hutang-piutang  antara debitur  dan  kreditur yang  melahirkan  jaminan  fidusia,  sering  terjadi  sengketa  kepemilikan  dan  kuasa  untuk  berbuat pada  Objek  Jaminan  Fidusia,  dimana  dari  sisi  kreditur  Objek  Jaminan  Fidusia  tersebut  untuk pelunasan hutang debitur karena itu hak penuh dan istimewa yang dimiliki kreditur untuk melakukan eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut, tetapi juga dari sisi debitur objek jaminan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya dan debitur merasa bahwa Objek Jaminan Fidusia tersebut secara sah dimiliki olehnya karena surat atau akta kepemilikan Objek Jaminan Fidusia tersebut atas nama dirinya, untuk itu disini penulis menjelaskan bagaimana sebenarnya kepemilikan dan penguasaan Objek Jaminan Fidusia secara rinci dan konkrit dari kedua aspek hukum. Undang-Undang melengkapi manusia dengan berbagai hak dan fungsinya sebagai subjek hukum  sekaligus  membagi  segala  hak  manusia  menjadi  dua  yaitu:  Hak  Kebendaan  dan  Hak Perseorangan (Hukum Perikatan). Hak Kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan disebut juga hak mutlak atau hak jamak arah (Subekti, 2005: 60).
Dengan demikian, hak kebendaan melahirkan hak penuntutan kebendaan ( actions in rem ). Yang termasuk dalam hak ini adalah Hak Milik guna bangunan, hak pakai dan sebagainya, Hak Perseorangan adalah hak yang memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Hak Perseorangan harus dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak tertentu saja. Dengan demikian Hak Perseorangan melahirkan hak penuntutan perseorangan ( actions in personam ). (Arus Akbar, 2011: 16).
Hukum Kebendaan mempunyai sistem tertutup ( close system), artinya seseorang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan ( zakelij recht ), selain yang diatur dalam Buku II Burgelijk wetboek (KUH Perdata), Undang-Undang lainnya atau yurisprudensi. Jadi orang hanya dapat mengadakan hak kebendaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Artinya jumlah hak-hak kebendaan terbatas (limitatif) pada apa yang hanya disebut dalam Undang-Undang atau setidaknya yurisprudensi. (Rachmadi Usman, 2011: 3-4).
Hak Kebendaan di dalamnya pula berlaku asas prioritas, artinya bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian. Dengan begitu, saat kelahiran hak  itu  memegang  peranan  penting,  karena  yang  lahir  lebih  dahulu  akan  dibayar  paling  awal, sedang yang belakangan harus menunggu yang ada di depannya. Misalnya: A memiliki sebidang tanah yang telah dijaminkan pada B sehingga lahir hak tanggungan I, kemudian dijaminkan lagi kepada C dengan hak tanggungan II, maka hak kebendaan yang dimiliki oleh B akan diprioritaskan
dibandingkan dengan hak kebendaan yang dimiliki oleh C karena hak kebendaan yang dimiliki oleh B lahir terlebih dahulu. Contoh pada hak perorangan: A mempunyai hak pinjam pakai atas rumah milik B, kemudian B memberikan pinjam pakai pada C, maka hak yang dimilki oleh A dan C adalah sederajat. Bagaimanapun keadaanya antara Hak Kebendaan dan Hukum perikatan tidak bisa saling melompati satu sama lain, artinya Hak Milik suatu benda tetaplah sesuai dengan nama yang tertera pada Akta atau surat kepemilikannya, dan dengan Hukum Perikatan (Hak antar pihak), maka  Hak  Kebendaan  berupa  Hak  Milik  akan  beralih  sesuai  dengan  prosedur  dan  mekanisme Sahnya dan tidak bertentangan dengan Hukum atau sifat Hak Kebendaan itu sendiri, kreditur dalam perjanjian hutang-piutang yang melahirkan Jaminan Fidusia, hanya mendapatkan Hak Kebendaan yang lahir dari Hak Perseorangan (Hukum Perikatan) berupa droit de suite dan droit de preference, bukan hak kepemilikan atas benda, droit de suite dan droit de preference artinya Hak kebendaan tersebut hanya sebatas untuk melengkapi Hukum Perikatan yang antar pihak telah buat dalam pokok  perjanjian  hutang-piutang,  sehingga  kreditur  hanya  memiliki  wewenang  atas  benda  saat debitur wanprestasi (dengan prosedur dan mekanisme).
Dapat  disimpulkan  juga  bahwa  Hak  Kebendaan  seseorang  bisa  juga  diperoleh  dari  upaya seseorang memiliki benda tersebut dimana benda tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh siapapun, atau peralihan Hak Kebendaan (Hak Milik) karena hibah, waris, transaksi. Dan juga karena Hak Kebendaan yang lahir karena sebab adanya Hak Perseorangan (Hukum Perikatan) sebelumnya (Hak Kebendaan Jaminan).
Jika kita membaca tentang definisi Jaminan Fidusia, kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana kepemilikan dan penguasaan Objek Fidusia yang sesungguhnya, apakah dalam jaminan fidusia Hak Milik debitur atas benda yang dijaminkan itu beralih kepada kreditur ? menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah “pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Dan apabila dikaitkan dengan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia pasti akan membuat kita menjadi lebih bingung karena menurut Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan “setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji batal demi hukum” lalu dimana sebenarnya  titik  singgung  dua  ketentuan  Pasal  tersebut?  penyerahan  Hak  Milik  dalam  jaminan fidusia dikenal istilah constitutum  possessorium yang artinya penyerahan Hak Milik dari debitur kepada kreditur dimana benda yang diserahkan Hak Miliknya tetap berada dalam penguasaan nyata dari debitur (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981: 70).
Sedangkan pendapat tentang peralihan Hak Milik dalam jaminan fidusia digolongkan ke dalam dua aliran yaitu menurut aliran klasik yang menyebutkan bahwa fidusia merupakan peralihan Hak Milik yang sempurna namun digantungkan pada syarat tangguh ( opschortende voorwaarde ) yang artinya Hak Milik secara sempurna akan diperoleh saat debitur cidera janji, sedangkan menurut aliran modern peralihan Hak Milik dalam fidusia bersifat terbatas, sehingga akibatnya hanya melahirkan hak jaminan dan bukan sebagai Hak Milik (Mariam Darus Badrulzaman, 2010: 97). Ketentuan batal terhadap janji untuk memiliki benda jaminan ( verval beding ) merupakan asas yang berlaku secara umum, tidak hanya dikenal dalam Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun juga dikenal dalam  lembaga  jaminan  lainnya  seperti  juga  Hak  Tanggungan  (vide  Pasal  12  Undang-Undang No 4 tahun 1996) maupun Gadai (vide Pasal 1154 KUH Perdata) sehingga tidak mungkin terjadi peralihan Hak Milik yang sempurna dari debitur kepada kreditur dalam perjanjian jaminan. (D.Y. Witanto,  2015:  285).  Sebagai  bukti  kita  dapat  mengambil  contoh  dalam  hal  kreditur  (Penerima Fidusia) jatuh pailit, maka benda jaminan fidusia tidak akan masuk kedalam budel pailit, atau dalam hal kewajiban-kewajiban yang timbul atas kepemilikan benda, tidak akan beralih kepada Penerima Fidusia seperti pembayaran pajak kendaraan yang tetap menjadi kewajiban si debitur meskipun kendaraan  tersebut  telah  menjadi  benda  fidusia.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  tidak  terjadi peralihan Hak Milik yang sempurna dalam jaminan fidusia.

## D. Simpulan
Menurut  KUH  Perdata  dan  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia, kepemilikan  atas  Objek  Jaminan  Fidusia  secara  yuridis  sepenuhnya  dimiliki  oleh  Pemberi Fidusia (debitur), dan dikuasai ( bezit ) pula oleh Pemberi Fidusia (debitur), sesuai dengan asas constitutum possessorium, karena benda Objek Jaminan Fidusia tersebut dibutuhkan oleh debitur untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, manfaat benda Objek Jaminan Fidusia untuk debitur adalah manfaat secara ekonomis, dimana kemanfaatan secara ekonomis tersebutlah yang menjadi dasar  debitur  untuk  dapat  membayar  hutang  kepada  Penerima  Fidusia  (kreditur),  dan  sesuai unsur dasar kebendaan pada Objek Jaminan Fidusia yang ada pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kepemilikan atas Objek Jaminan Fidusia, hanya dapat dimiliki oleh kreditur apabila terjadi wanprestasi kepada perjanjian pokok hutang-piutang tersebut yang dilakukan oleh debitur. Sesuai prosedur non -litigasi (Hak Eksekutorial kreditur) atau litigasi (Pengadilan).

## E. Saran
Perlu adanya kejelasan dalam penggunaan bahasa pada pembuatan suatu Undang-Undang, terutama pada Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena substansi kedua pasal tersebut saling bertentangan sehingga menimbulkan kerancuan hukum dan multitafsir hukum, agar tidak terkesan saling bertentangan antara Pasal satu dengan Pasal yang lainnya, karena menurut Syarat-syarat bahasa dalam membuat Perundang-Undangan, bahasa di dalam Undang-Undang harus terhindar dari kiasan, atau sesuatu yang implisit.

## F.  Daftar Pustaka
Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. 2011. Pokok-Pokok Hukum Bisnis . Jakarta: Salemba Empa D.Y. Witanto. 2015. Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi) . Bandung: CV. Mandar Maju Gunawan Widjaja. 2005. Penyelesaian Sengketa Seri Hukum Bisnis . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2008. Jaminan Fidusia . Jakarta: Raja Grafindo
Iswi Hariyani, S.H., M.H.. 2010. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Cetakan ke-1 . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Mariam Daruz Badrulzaman. 1991. Perjanjian Kredit Bank . Bandung: Citra Aditya
Mariam Darus Badrulzaman. 2010. Mencari Sistim Hukum Benda Nasional . Bandung: Alumni Mulyono Teguh Pudjo. 2006. Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial. Edisi Keempat, Cetakan Keempat . Yogyakarta: Penerbit BPFE
Philipus M Hadjon. 2007. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Peradaban Pujiyono. 2013. Pentingnya Mediasi Perbankan. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Sri Soedewi Masjhoen Sofwan. 1977. Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia  di  dalam  Praktek  dan  Perkembangannya  di  Indonesia . Yogyakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Gajah Mada
Subekti,S.H. 2005. Pokok-pokok Hukum Perdata . Bogor: PT Intermasa
Rachmadi Usman. 2011. Hukum Kebendaan. Edisi 1 . Jakarta: Sinar Grafika
Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, dan Nusya A. 2012. Kamus Lengkap Mencakup Istilah Hukum & PerUndang-Undangan Terbaru. cetakan pertama . Jakarta: Visimedia Salim H.S. 2013. Hukum Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika
Titik Triwulan Tutik. 2006. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Cetakan pertama . Surabaya: Prestasi Pustaka
Eva Andari  Ramadhina.  2017.  Penerapan Asas  Jaminan  Fidusia  dan  Perjanjian  pada  Pendaftaran Jaminan  Fidusia  dalam  Pembiayaan  Konsumen  (Studi  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG). Jurnal Privat Law Volume 5 Nomor 1. Edisi Januari-Juni 2017 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif