## IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
Yandry Deby Ratu Rory Charles R. Ngangi Melsje Yellie Memah

## ABSTRACT
This study aims to describe (1) implementation and (2) mechanism of land acquisition compensation for Manado-Bitung Toll Road development in North Minahasa Regency based on Law No. 2 Year 2012. The research was conducted on the object of Manado-Bitung Toll Road development of North Minahasa Regency. The  study  conducted  from  October  2017  to  April  2018.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive qualitative  method.  Determination  of  sample  method  used  purposive  sampling  method.  The  research  found that (1) in the process of land procurement implementation at the stages: (a) planning and (b) the preparation stage  were  not  implemented  properly.  Initial  data  not  available,  multiple  location  revision  fixes,  and  public consultations  not  implemented;  (c)  at  the  implementation  stage  by  task  force  A  and  task  force  B  are constrained by the absence of landowners, no land boundary markers, also at certain track terraces or point of the  middle  of  the  road  there  are  coordinate  differences,  lack  of  building  and  plant  appraisers,  and  land ownership issues; at stage (d) the delivery of the results has not yet been delivered as there are still areas of land that have not been released yet. As for (2) The mechanism for appraisal of compensation is found in stage (a)  Determination  of  Land  Appraisal  by  the  Chief  of  Land  Acquisition  Officer  in  the  implementation  of appraisal by appraissal person there is delay of nominative submission; at stage (b) deliberations that occur are  only  limited  to  the  determination  of  the  form  of  indemnity  and  not  the  determination  of  the  value  of  the indemnity.  Whereas  the  determination  of  compensation  value  based  on  deliberation  can  prevent  the occurrence of disagreement which will potentially the occurrence of dispute to the court can even cause riot, third stage (c) there is a consignment for compensation in court due to the existence of parcels that have no agreement in terms of the amount of compensation and still there dispute over land ownership.
Keywords: land procurement, consignment, Highway , Manado-Bitung , North Minahasa District.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  (1)  implementasi  dan  (2)  mekanisme  penilaian  ganti  rugi pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Manado-Bitung  di  Kabupaten  Minahasa  Utara  berdasarkan UU  No  2  Tahun  2012.  Penelitian  dilakukan  pada  objek  pembangunan  Jalan  Tol  Manado-Bitung  Kabupaten Minahasa  Utara.  Waktu  penelitian  berlangsung  dari  bulan  Oktober  2017  sampai  April  2018.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Penentuan  sampel  menggunakan  metoda purposive sampling . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada (1) proses implementasi pengadaan tanah pada tahapan:  (a)  perencanaan  dan  (b)  tahapan  persiapan  tidak  terlaksana  sebagaimana  mestinya.  Data  awal  tidak tersedia,  beberapa  kali  revisi  penetapan  lokasi,  dan  konsultasi  publik  tidak  dilaksanakan;  (c)  pada  tahapan pelaksanaan oleh satgas A dan satgas B terkendala dengan ketidak hadiran pemilik tanah, tidak terpasangnya patok batas bidang tanah, juga pada titik  tengah jalan sebagai as jalan  tertentu terdapat perbedaan koordinat, kurangnya tenaga penilai bangunan dan tanaman, serta permasalahan terkait kepemilikan tanah; pada tahap (d) penyerahan  hasil  ternyata  belum  dapat  diserahkan  karena  masih  ada  bidang-bidang  tanah  yang  belum dibebaskan. Sedangkan untuk (2) Mekanisme penilaian ganti rugi ditemukan pada tahap (a) Penetapan Penilai Tanah  oleh  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  ternyata  dalam  pelaksanaan  penilaian  oleh  Penilai  Tanah ( Appraisal ) terdapat  keterlambatan  penyerahan  nominative;  pada  tahap    (b)  musyawarah  yang  terjadi  hanya terbatas pada penetapan bentuk ganti rugi dan bukan penetapan nilai ganti rugi. Padahal penetapan nilai ganti rugi  berdasarkan  musyawarah  dapat  menghindarkan  terjadinya  ketidak  sepakatan  yang  akan  berpotensi terjadinya  sengketa  sampai  ke  pengadilan  bahkan  dapat  menimbulkan  kerusuhan,  tahap  ketiga  (c)  terjadi penitipan biaya ganti rugi (konsinyasi) di pengadilan karena adanya bidang tanah yang belum ada kesepakatan dalam hal besarnya ganti rugi dan masih adanya sengketa dalam hal kepemilikan tanah.
Kata kunci: pengadaan tanah, konsinyasi, jalan tol, Manado-Bitung, Kabupaten Minahasa Utara.

## Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan………………(Yandry Rory, Charles Ngangi, Melsje Memah)

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Tujuan
pembangunan
nasional
dilaksanakan  untuk  mewujudkan  tujuan nasional  seperti  termaktub  dalam  Pembukaan UUD  1945  alinea  IV,  yaitu  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan  keadilan  sosial  serta  mewujudkan  cita- cita  bangsa.  Pembangunan  dilaksanakan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya  dan  didalamnya  memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pelaksanaan  pembangunan  bersentuhan langsung  dengan  sumber  daya  yang  sangat berpengaruh  terhadap  hajat  hidup  orang banyak yaitu tanah. Tanah merupakan sumber daya  alam  yang  sangat  penting  untuk kehidupan  umat  manusia,  semua  kegiatan manusia  dan  pembangunan  memerlukan tanah.
Bagi  Bangsa  Indonesia  tanah  adalah karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  kekayaan  nasional,  hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi.  Pengelolaan  sumber  daya  tanah  harus dilaksanakan  dengan  aturan  dan  perencanaan yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan.  Perencanaan  dan  pengaturan mengenai  penguasaan  dan  kepemilikan  tanah serta  pengelolaannya  harus  dipersiapkan dengan matang demi tercapainya kemakmuran rakyat. Pembangunan
strategis untuk kepentingan  umum  yang  menjadi  perhatian pemerintah di  Provinsi Sulawesi  Utara  antara lain  :  Pembangunan  Jalan  Tol  Manado- Bitung, Pembangunan Waduk
Kuwil,
Pembangunan  Waduk  Lolak,  Pembangunan Kawasan  Ekonomi  Khusus  Kauditan  Bitung Kema.
Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung sedang diupayakan dan ditargetkan beroperasi pada  Tahun  2019.  Jalan  tersebut  diharapkan
nantinya  akan  meningkatkan  perekonomian antar  kabupaten  kota  khususnya  dalam pengembangan  Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK).  Disamping  itu  juga  di  Jalan  Tol Manado-Bitung  akan  menghubungkan  akses antara  daerah-daerah  di  Sulut  yang  akan kepelabuhan  internasional  Bitung,  yang  kini menjadi  salah  satu  primadona  dalam  bidang pelayaran,  yang  diharapkan  nantinya  akan memudahkan  masyarakat  untuk  ke  Bitung, karena jarak tempuh akan lebih cepat.
Upaya  dan  target  pembangunan  Jalan Tol Manado-Bitung menemui kendala dilapangan  yang  sifatnya  sangat  fundamental terkait  dengan  masalah  pembebasan  lahan. Permasalahan pembebasan lahan atau pengadaan  tanah  tersebut  lebih  disebabkan karena  adanya  perbedaan  harga  antara  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  dengan  yang diinginkan  oleh  masyarakat  pemilik  hak  atas tanah.
Pada  pra-penelitian  yang  dilakukan, ditemukan  bahwa  perencanaan  dan  persiapan terkait  pengembangan  Jalan  Tol  Manado- Bitung  yang  dilakukan  oleh  pemerintah mengalami  kendala  dalam  hal  pengadaan tanah.  Hal  tersebut  dapat  tergambarkan  dari telah  terjadinya  beberapa  kali  mengalami perubahan dalam penetapan lokasi pengadaan tanah  untuk  pembangunan.  Penyebabnya ialah  belum  ditemukannya  kata  sepakat terkait  ganti  rugi  antara  nilai  yang  ditetapkan oleh pemerintah dengan nilai yang diharapkan oleh pemilik lahan, sehingga untuk melanjutkan pembangunan yang telah direncanakan  maka  penetapan  lokasi  harus dipindahkan.  Namun  pemindahan  lokasi untuk  pembangunan  bukanlah  sebuah  solusi, karena meskipun telah melakukan pemindahan  lokasi,  masalah  nilai  ganti  rugi tetaplah  menjadi  masalah  klasik  yang  selalu ditemukan di lapangan.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan  diatas,  maka  peneliti  merasa perlu  untuk  melakukan  penelitian  tentang proses pengadaaan tanah untuk pembangunan jalan  tol  dalam  rangka  dalam  perencanaan wilayah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk
mengetahui  dan  menggambarkan  proses perencanaan  dan  penetapan  lokasi  dalam tahapan  perencanaan  dan  tahapan  persiapan, pelaksanaan  dan  penyerahan  hasil  pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Tol Manado- Bitung serta mengkaji proses ganti rugi lahan milik masyarakat.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimana implementasi pengadaan tanah  pada  pembangunan  Jalan  Tol Manado-Bitung  di  Kabupaten  Minahasa Utara berdasarkan UU No 2 Tahun 2012? 2. Bagaimana mekanisme ganti rugi pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung  di  Kabupaten  Minahasa Utara?

## Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini untuk:
1. Menganalisis  implementasi  pelaksanaan pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  pembangunan  Jalan  Tol  Manado- Bitung di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Menganalisis  mekanisme  penilaian  ganti rugi  dalam  pengadaan  tanah  pada pembangunan  Jalan  Tol  Manado-Bitung di Kabupaten Minahasa Utara.

## Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademik
a. Diharapakan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah, pengetahuan  dan  pengalaman  dalam mengkaji pengadaan tanah dalam pengembangan  Jalan  Tol  Manado- Bitung di Kabupaten Minahasa Utara.
b. Dapat  menambah  literatur  bahan  kajian penelitian terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Sebagai  gambaran  untuk  memecahkan masalah-masalah  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan  iventarisasi  dan identifikasi  dalam  tahapan  pengadaan tanah bagi kepentingan umum.
b. Sebagai bahan masukan kepada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  Utara dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan
umum.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif, di mana data dikumpulkan, dianalisis dan dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif menggambarkan  tanggapan  informan  terhadap pelaksanaan  ganti  rugi.  Untuk  mengetahui tanggapan informan maka peneliti menggunakan  pedoman  wawancara  yang  berisi pertanyaan-pertanyaan  penelitian.  Pertanyaan- pertanyaan  tersebut  didasarkan  pada  aspek- aspek  yang  diteliti.  Pada  penelitian  ini,  aspek- aspek  yang  diteliti,  yaitu:  pendekatan  dalam implementasi  pengadaan  tanah,  proses  ganti rugi,  penilaian  dalam  ganti  rugi,  bentuk  ganti rugi dan besaran ganti rugi.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada objek pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung Kabupaten  Minahasa  Utara.  Waktu  penelitian berlangsung  sejak  bulan  Oktober  2017  –  April 2018.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap yang meliputi:
1. Wawancara Mendalam
Wawancara  mendalam  dilakukan  oleh peneliti  melalui  tahapan-tahapan  sebagai berikut:
a. Planning : Wawancara mendalam dilakukan  oleh  peneliti  di  awali  dengan melakukan  perencanaan  dengan  beberapa langkah,  yaitu  penetapan  informan  yang diwawancarai, penetapan materi wawancara  dalam  bentuk  pertanyaan- pertanyaan,  penetapan  media  wawancara yaitu  berupa  alat  perekam  dan  alat  tulis-
Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan………………(Yandry Rory, Charles Ngangi, Melsje Memah)
menulis,  serta  penetapan  tempat  dan waktu untuk kegiatan wawancara.
b. Appointment : Setelah itu, peneliti melakukan  komunikasi  untuk  membuat janji  jadwal  pertemuan  dengan  informan, dengan terlebih dahulu peneliti menjelaskan  maksud  dan  tujuan  dari wawancara.
c. Implementation : Dalam melakukan wawancara  mendalam  dengan  informan, peneliti menggunakan pedoman
wawancara yang berisi pertanyaan- pertanyaan terkait dengan tujuan penelitian.  Peneliti  lebih  memilih  tidak menggunakan
pertanyaan-pertanyaan
secara  terstruktur  tetapi  tetap  mengacu pada  pedoman  wawancara  yang  berisi pertanyaan-pertanyaan besar sesuai dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian.
d. Pengamatan Berpartisipasi Pengamatan berpartisipasi dilakukan oleh peneliti  melalui  tahapan-tahapan  sebagai berikut:
2. Planning :  Dalam  tahap  perencanaan  ini, langkah  pertama  yang  dilakukan  oleh peneliti  ialah  menetapkan  tujuan  dari pengamatan  yaitu  berupa  informasi  yang dibutuhkan  oleh  peneliti.  Setelah  penetapan tujuan  telah  dilakukan,  maka  langkah selanjutnya ialah penetapan lokasi dan waktu pengamatan.  Lokasi  yang  menjadi  sasaran peneliti ialah di tempat-tempat berlangsungnya  kegiatan  yang  berkaitan dengan  pengadaan  tanah. Implemetation : Dalam  tahap  pelaksanaan  ini,  peneliti  lebih memposisikan  diri  sebagai  seorang insider . Pada  proses  pengamatan  berpartisipasi  ini, peneliti hanya mengamati situasi dan kondisi yang  berkaitan  dengan  pengadaan  tanah. Setiap  hal  terjadi  di  tempat  pengamatan, kemudian dicatat oleh peneliti.
3. Studi Dokumen
Pada  penelitian  ini,  peneliti  melakukan studi  dokumen  terhadap  semua  hal  yang terkait dengan penelitian ini, seperti dokumen  resmi  mengenai  Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,  serta  peraturan-peraturan  lainnya yang memiliki keterkaitan.

## Sumber Data
Data  yang  diperoleh  bersumber  dari  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  langsung  dari  lapangan  melalui informan yang telah ditentukan, sedangkan data sekunder  diperoleh  melalui  instansi  atau lembaga-lembaga terkait seperi Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Sulawesi  Utara, Balai  Jalan  Nasional  Propinsi  Sulawesi  Utara dan instansi lainnya.

## Informan Penelitian
Penentuan  sampel  dilakukan  secara purposive  sampling, yaitu  teknik  penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan  informan  dengan  teknik purposive sampling merupakan cara penentuan informan yang berdasarkan atas tujuan dan pertimbangan  peneliti  yang  berhubungan dengan  informan  yang  dianggap  memiliki informasi  dan  mengetahui  masalah  yang diteliti. Penentuan informan secara rinci dapat terlihat sebagai berikut:
1. Bapak Fredy A. Kolintama, ST, MSi, selaku Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional  Provinsi  Sulawesi  Utara/  Ketua Pelaksana  Pengadaan  Tanah  Jalan  Tol Manado-Bitung.
2. Bapak  Samsudin  Kono,  selaku  Sekretaris Pelaksana  Pengadaan  Tanah  Jalan  Tol Manado-Bitung.
3. Bapak  Adri  Rotinsulu,  SH,  selaku  ketua satgas  A  Pengadaan  Tanah  Jalan  Tol Manado-Bitung.
4. Ibu  Mareyke  Lukas,  SH,  selaku  Sekretaris Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado-Bitung.
5. Bapak  Rio  Yani  Mangimpis,  S.SiT,  selaku Kuasa  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah Jalan Tol Manado-Bitung.
6. Bapak  Weynni  Paulce  Davidson  Mawey, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado-Bitung.
7. Bapak  Darwadi  yang  bekerja  bagian inpeksi lapangan  di  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  SIH WIRAHADI  &  REKAN,  selaku  salah  satu Penilai  Tanah  pengadaan  tanah  Jalan  Tol Manado-Bitung.
8. Bapak  Jemi  Kalengkongan,  selaku  Hukum Tua  Desa  Maumbi  juga  sebagai  pemilik
tanah  terkena  kegiatan  pembangunan  Jalan Tol Manado-Bitung.
9. Perwakilan  masyarakat  yang  menolak  ganti rugi  pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Manado-
Bitung.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  data  yang  telah peneliti  kumpulkan  akan  dianalisis  melalui tahapan sebagai berikut:
1. Data  yang  telah  dikumpulkan,  selanjutnya disalin  dalam  bentuk  tertulis  berdasarkan masing-masing informan.
2. Setelah  itu,  peneliti  mengorganisasikannya dalam  satuan-satuan  teks  yang  saling berhubungan dari lintas informan.
3. Atas  dasar  satuan-satuan  teks  tersebut, selanjutnya  peneliti  melakukan  description, yaitu  menggambarkan  secara  rinci  mulai dari  lokasi  penelitian  yaitu  situasi  dan kondisi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan geografis, demografis, ekonomi dan sosial budayanya.
4. Setelah tahapan deskriptif selesai dilakukan, kemudian peneliti membangun sebuah tema berdasarkan sejumlah kecil masalah- masalah  (sub-kasus)  yang  diperoleh  dari pengumpulan  data  baik  melalui  wawancara mendalam, pengamatan berpartisipasi maupun studi dokumentasi. Tahap pertama, peneliti  mengidentifikasi  permasalahan  dan kompleksitas dari masing-masing sub-kasus yang  ada.  Tahap  kedua,  peneliti  membuat tema  pada  setiap  sub-kasus  yang  ada  untuk menemukan  tema  secara  umum.  Setelah analisis  tema  selesai  dilakukan,  maka diberikan penegasan ( assertion ) atau penafsiran  mengenai  makna  dari  kasus berdasarkan tema yang ada.
5. Berpijak pada sub-kasus yang telah dirangkum  dalam  sebuah  tema  yang  telah ada,  kemudian  peneliti  memberikan  makna terhadap  data  tersebut.  Data  yang  telah dimaknai  kemudian  dihubungkan  dengan pendapat  ahli,  teori,  serta  penelitian- penelitian  sebelumnya.  Data  yang  telah dideskripsikan, diklasifikasikan, dan ditafsirkan selanjutnya disajikan dan divisualisasikan  dengan  pemodelan  sebagai bentuk abstraksi dari data hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Daerah Penlitian

## Letak, Luas dan Wilayah Administrasi Pemerintahan
Minahasa  Utara  adalah  salah  satu Kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Utara. Ibukota  Kabupaten  Minahasa  Utara  adalah Airmadidi,  berjarak  sekitar  35  km  dari Manado,  Ibukota  Provinsi  Sulawesi  Utara. Adapun batas-batasanya adalah sebagai berikut :
a. Sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Sangihe Talaud,  Laut  Sulawesi dan Laut Maluku
b. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Kota
Bitung
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa
d. Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Kota Manado
Luas Kabupaten Minahasa Utara adalah 875,70  km 2 .  Sebagian  wilayah  Minahasa Utara  memiliki  topografi  berbukit-bukit  dan lereng,  diantaranya  terdapat  Gunung  Klabat (1.995  meter).  Kabupaten  Minahasa  Utara berdasarkan pembagian wilayah administrative  pemerintah  daerah  dibagi dalam  10  kecamatan  dan  131  desa/kelurahan dirinci  125  desa  dan  6  kelurahan.  Dipimpin seorang  bupati  tingkat  kecamatan  dipimpin oleh  camat  dan  pada  tingkat  desa/kelurahan dipimpin oleh seorang Hukumtua/lurah.
Tabel  1.  Luas  Wilayah  Menurut  Kecamatan  di Kabupaten Minahasa Utara, 2015 Kecamatan/ District Luas/Total Area km 2 % Kema 78,76 7,44 Kauditan 108,20 10,21 Airmadidi 86,66 8,18 Kalawat 39,03 3,68 Dimembe 166,43 15,71 Talawaan 82,51 7,79 Wori 90,7 8,56 Likupang Barat 104,29 9,85 Likupang Timur 290,84 27,46 Likupang Selatan 11,82 1,12 Jumlah / Total 1 059,24 100,00

## Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan………………(Yandry Rory, Charles Ngangi, Melsje Memah)
Dalam  Tabel  1  memperlihatkan  bahwa kecamatan  yang  paling  luas  wilayahnya  ialah Kecamatan  Likupang  Timur  dan  kecamatan yang memiliki wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Likupang Selatan.
Tabel  2.  Jumlah  Desa/Kelurahan  menurut  Kecamatan Tahun 2016 Kecamatan Desa Kelurahan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Kema 10 - 73 Kauditan 12 - 135 Airmadidi 3 6 81 Kalawat 12 - 100 Dimembe 11 - 83 Talawaan 12 - 80 Wori 20 - 129 Likupang Barat 20 - 90 Likupang Timur 18 - 83 Likupang Selatan 7 - 32 Jumlah / Total 125 6 886 Berdasarkan data dalam Tabel 2 Kecamatan  Wori  dan  Kecamatan  Likupang Barat  memiliki  jumlah  desa  yang  terbanyak yaitu  20  desa  sedangkan  Kecamatan  Airmadidi walaupun  jumlah  desanya  3  tapi  memiliki  6 kelurahan.

## Implementasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung
Pembangunan  Jalan  Tol  Manado-Bitung diharapkan  dapat  meningkatkan  perekonomian masyarakat Sulawesi Utara khususnya masyarakat  di  Kota  Manado  dan  Bitung  yang terdampak langsung dari pembangunan jalan tol tersebut.  Diharapkan  juga  akan  mempersingkat waktu  tempuh  angkutan  darat  dari  Manado  ke Kota  Pelabuhan  Bitung  dan  sebaliknya  dari Kota  Bitung  ke  Kota  Manado.  Jalan  Tol Manado-Bitung  direncanakan  dibangun  dengan jarak 39 km yang terbagi 4 tahap :
1. Tahap 1,  0-7  km,
2. Tahap 2, 7-14 km,
3. Tahap 3, 14-25,5 km,
4. Tahap 4, 25,5 – 39 km,
Proses  pengadaan  tanah  Manado-Bitung dilaksanakan  berdasarkan  Perpres  Nomor  36 Tahun  2005  Jo  Perpres  Nomor  65  Tahun  2006 didalamnya  antara  lain  mengatur  penentuan nilai  ganti  rugi  ditetapkan  oleh  Panitia Pengadaan Tanah yang dimusyawarakan
dengan  pemilik  tanah.  Setelah  diundangkan Undang-undang  No.  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum,  Perpres  71  Tahun  2012 Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres  40  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Jo Perpres No. 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71 Tahun  2012,    Perpres  No.  30  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012,  Perpres No. 148 Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan  Presiden  No.  71  Tahun  2012. Berdasarkan  Perpres  99  Tahun  2014  yang antara  lain  mengatur  tentang  proses  pengadaan tanah  yang  belum  selesai  sampai  dengan tanggal  31  Desember  2014,  pengadaannya diselesaikan  berdasarkan  tahapan  sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. Berdasarkan ketentuan tersebut, proses pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Manado-Bitung dilanjutkan  berdasarkan  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2012  Jo.  Perpres  No.  71  tahun  2012 beserta perubahannya melalui tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil.

## Tahapan Perencanaan
Instansi  yang  memerlukan  tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah berdasarkan Tata  Ruang  Wilayah,  Prioritas  Pembangunan yang  tercantum  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah,  Rencana  Strategis,  Rencana Kerja  Pemerintah  Instansi  yang  bersangkutan. Rencana  pembangunan  tersebut  disusun  dalam bentuk  dokumen  perencanaan  yang  dibuat  oleh instansi yang membutuhkan tanah.
Dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah disusun berdasarkan studi kelayakan ( Feasibility Study ) yang didahului Pra Feasibility  Study untuk  menilai  kelayakan proyek infrastrukur dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya  aspek  hukum,  teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan  dan  sosial.  Dokumen Feasibility Study memuat  hasil  survey  kelayakan  sosial ekonomi,  kelayakan  lokasi,  analisis  biaya  dan
manfaat  pembangunan  bagi  wilayah  dan masyarakat,  perkiraan  harga  tanah  dan  dampak lingkungan  dan  sosial.  Prosedur  penyusunan dokumen  pengadaan  tanah  adalah  sebagai berikut :

## Gambar 1 : Prosedur Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah
Dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah yang telah disahkan diserahkan kepada pemerintah  provinsi,  dan berdasarkan dokumen perencanaan  tersebut  pemerintah  provinsi bersama  instansi  yang  memerlukan  tanah mempersiapkan pengadaan tanah.

## Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah
Berdasarkan dokumen perencanaan, Gubernur  melaksanakan  tahapan  kegiatan persiapan  pengadaan  tanah  dengan  membentuk tim persiapan dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas  tim  persiapan  juga  dibentuk  sekretariat persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di  sekretariat  daerah  provinsi.  dalam  waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
Tim persiapan bertugas : a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan
b. Melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan
c. Melaksanakan  konsultasi  publik  rencana pembangunan
Berdasarkan wawancara dengan sekretaris  pelaksana  pengadaan  tanah  Jalan Tol  Manado-Bitung,  tahapan  persiapan diatas  tidak  dilaksanakan.  hal  ini  juga ditegaskan Hukum Tua Maumbi bapak Jemi Kalengkongan  yang  mengatakan  bahwa sewaktu  menjabat  hukum  tua  Desa  Maumbi
sejak  tahun  2013    kelanjutan  pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung  sudah  tidak  dilaksanakan konsultasi  publik    tetapi  sebelumnya  pada tahap  awal  rencana  pembangunan  Jalan  Tol Manado-Bitung sudah dilaksanakan sosialisasi  beberapa  kali  di  Kantor  Hukum Tua  Maumbi  yaitu  sekitar  tahun  2010,  dan pada tahun 2012 telah dibayarkan ganti rugi sebagian  masyarakat  yang  menerima melalui proses musyawarah dengan Panitia Pengadaan  Tanah    berdasarkan  nilai  jual objek pajak.
Penulis juga mendapatkan data hambatan  dan  kendala  yang  dilaporkan Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  Kepala Kantor  Wilayah  BPN  Prop.  Sulut  yang dilaporkan  tahun  2017  bahwa  salah  satu yang menjadi kendala keterlambatan pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Manado-Bitung konsultasi  publik  tidak  terlaksana  dengan baik sehingga masyarakat terindikasi terkena kegiatan  pengadaan  tanah  pembangunan Jalan  Tol  Manado-Bitung  umumnya  tidak mengetahui  rencana  pembangunan  lebih khusus  hal  hal  yang  berkaitan  dengan  hak dan  kewajiban  pemilik  tanah,  tahapan  dan proses  pengadaan  tanah,  penilaian  harga tanah,  insentif  yang  akan  diberikan  kepada pemegang  hak  dan  informasi  lainnya  untuk diketahui  masyarakat  terindikasi  terkena pembebasan  tanah.  Konsultasi  publik  yang diatur  dalam  UU  No.  2  tahun  2012  tidak diatur  Peraturan  presiden  (Perpres)  Nomor 36 Tahun 2005, dan dilakukan perubahannya Peraturan  presiden  (Perpres)  Nomor  65 Tahun 2006.
Gubernur menetapkan surat keputusan Penetapan Lokasi dalam tahapan persiapan pengadaan tanah. Dalam hal  setelah penetapan lokasi  pembangunan masih  terdapat  keberatan,  pihak  yang berhak  terhadap  penetapan  lokasi  dapat mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  setempat  paling  lambat  30 (tiga puluh) hari kerja sejak
dikeluarkannya
penetapan lokasi.
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  memutuskan diterima  atau  ditolaknya  gugatan  dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan………………(Yandry Rory, Charles Ngangi, Melsje Memah)
sejak  diterimanya  gugatan.  Pihak  yang keberatan  terhadap  putusan  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  dalam  waktu  paling lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  dapat mengajukan  kasasi  kepada  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia.  Mahkamah Agung  wajib  memberikan  putusan  dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari kerja  sejak  permohonan  kasasi  diterima. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap  menjadi  dasar diteruskan  atau  tidaknya  pengadaan  tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum.  Gubernur  bersama  Instansi  yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan  lokasi  pembangunan  untuk kepentingan  umum  dimaksudkan  untuk pemberitahuan  kepada  masyarakat  bahwa di  lokasi  tersebut  akan  dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum.
Beberapa kali revisi penetapan lokasi pembangunan  Jalan  Tol  Manado-Bitung merupakan salah satu penyebab keterlambatan  proses  pengadaan  tanah, seharusnya apabila perencanaan dan pendataan  awal  dilakukan  dengan  baik sesuai dengan kaidah-kaidah teknis sebagaimana  yang  telah  diatur  maka penetapan  lokasi  yang  merupakan  suatu keputusan  tentang  kepastian  keberlanjutan atas  objek  pembangunan  yang  telah direncanakan tidak akan mengalami beberapa kali perubahan. Menurut keterangan Bapak Samsudin Kono sebagai sekretaris Tim Pelaksana Pengadaan dimana  saat  itu  menjabat  Kepala  Seksi Pengaturan  Tanah  Pemerintah  di  Kantor Wilayah  BPN  Provinsi  Sulawesi  Utara bahwa  dalam  rentang  waktu  penetapan lokasi pertama tahun 2015 sampai penetapan  lokasi  kedua  tanggal  4  Januari 2016  pembayaran  ganti  rugi  baru  dapat dilaksanakan  pada  akhir  tahun  2016. Terdapat  ketidaksesuain  titik  koordinat terace  jalan  dengan  keadaan  dilapangan juga  ditemui,  titik  koordinat  diantara sungai  tidak  tersambung  sehingga  harus dilakukan revisi penetapan lokasi.

## Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Manado- Bitung yang dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014
pembebasannya belum mencapai 75%
sehingga  proses  pengadaan  tanahnya  yang semula  berpedoman  pada  Peraturan  Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005,
perubahannya    Peraturan  presiden  (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006  dilanjutkan sesuai UU No.  2  Tahun  2012  sebagaimana  yang  diatur dalam  Perpres  No.  99  Tahun  2012  Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 71 Tahun 2012, dalam pasal 123A (1) Proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat  (3)  yang  belum  selesai  sampai  dengan tanggal  31  Desember  2014,  tetapi  telah mencapai  75%  dapat  diperpanjang  proses pengadaannya  sampai  dengan 31  Desember 2015, dan ayat (4) dalam hal proses pengadaan tanah  sebagaimana  dimaksud    pada  ayat  (1) masih  terdapat  sisa  tanah  yang  belum  selesai sampai  dengan  tanggal  31  Desember  2015, pengadaannya diselesaikan berdasarkan tahapan sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Presiden ini. Pelaksana pengadaan tanah adalah lembaga pertanahan,  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Sulawesi  Utara sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah,
Pelaksana pengadaan
tanah
sebagaimana dimaksud dibantu oleh Sekretariat  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  yang bertugas  untuk  menyiapkan  administrasi pengadaan  tanah  paling  banyak  4  (empat) orang  terdiri  dari  pejabat  atau  staf  yang ditunjuk.
Tahapan  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum Jalan Tol Manado-Bitung meliputi :
a. Penyiapan Pelaksanaan
Penyiapan pelaksanaan harus dituangkan dalam rencana kerja :
Rencana Kerja memuat paling kurang :
1. Rencana pendanaan pelaksanaan;
2. Rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan;
3. Rencana kebutuhan tenaga pelaksanaan;
4. Rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksanaan;
5. Inventarisasi dan alternatif solusi faktor- faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan; dan
6. Sistem monitoring pelaksanaan.
b. Inventarisasi dan identifikasi
Inventarisasi  dan  identifiksi  subjek  dan objek  pengadaan  tanah  merupakan  pekerjaan inti  pelaksanaan  pengadaan  tanah  Jalan  Tol Manado-Bitung yang dikerjakan lembaga pertanahan dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Sulawesi  Utara. Setelah  proses  penyiapan  Ketua  Pelaksana pengadaan  tanah  membentuk  satgas  A  dan satgas B bersama satgas melakukan pemberitahuan  kepada  pihak  yang  berhak melalui  lurah/  kepala  desa  atau  nama  lain. Pemberitahuan dapat dilaksanakan secara langsung  dengan  cara  sosialisasi,  tatap  muka atau  surat  pemberitahuan  setelah  itu  Satgas melakukan  inventarisasi  dan  indentifikasi. Satgas  A  sebagimana  dimaksud  melakukan pengukuran  dan  pemetaan  bidang  per  bidang tanah meliputi :
1.Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah 2. Pengukuran bidang perbidang 3.Menghitung, menggambar bidang
perbidang dan batas keliling dan
4.  Pemetaan  bidang  perbidang  dan  batas keliling dilakukan dengan cara mengukur dan memetakan tanah Pihak yang Berhak di dalam keliling bidang tanah atau terace (Pasal 10 Perkabpn No. 5 Tahun 2012) Berdasarkan  wawancara  dengan  ketua satgas  A  yang  membidangi  inventarisasi  dan identifikasi  data  fisik  penguasaan,  pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Bapak Adri Rotinsulu,  SH  proses  pengukuran  keliling lokasi pengadaan tanah dilaksanakan bersamaan dengan pengukuran bidang perbidang.
Pengukuran  bidang  tanah  objek  pengadaan tanah mengikuti kaidah-kaidah pengukuran dan pemetaan kadastral meliputi perencanaan pengukuran, persiapan pengukuran, pelaksanaan  pengukuran,  pengolahan  data  dan pengolahan  hasil  pengukuran.  Perencanaan pengukuran  meliputi  kegiatan  rencana  kerja persiapan pengukuran, rencana waktu pelaksanan pengukuran, kebutuhan tenaga ukur, kebutuhan peralatan yang diperlukan,
kebutuhan  dana.  Persiapan  pengukuran  berupa persiapan  administrasi,  peralatan  dan  data bidang  tanah  lokasi  dimaksud.  Persiapan administarsi pengukuran dengan mempersiapkan  surat  tugas  pengukuran  dan penyampaian rencana waktu pelaksanaan pengukuran  kepada  pemerintah  desa  dan  pihak pemilik  tanah  objek  pengadaan  tanah  beserta dengan pihak pihak yang berkepentingan, yakni para  tetangga  yang  berbatasan.  Persiapan peralatan  pengukuran  dan  data  pengukuran yakni  mempersiapkan  alat  ukur  yang  akan digunakan  dan  data  pengukuran  berupa  peta- peta  pendaftaran  yang  ada  dikantor  pertanahan kabupaten minahasa utara yang menggambarkan  bidang-bidang  tanah  yang sudah terdaftar/bersertipikat yang telah terpetakan  dalam  data  base  komputerisasi kantor  pertanahan.  Pelaksanaan  pengukuran dilapangan  oleh  satgas  A  sesuai  kaidah  teknis pengukuran  dan  pemetaan  kadastral  harus didampingi  pemohon  dalam  hal  ini  instansi yang memerlukan tanah dan pemilik tanah serta tetangga yang berbatasan. Implementasi pengukuran  dilapangan  tidak  dapat  dilakukan sesuai dengan perencanaan pengukuran, sejogjanya  pengukuran  dimulai  dari  km  0 berurutan  mengikuti  terace  sampai  pada  km terakhir, pengukuran pengadaan tanah Jalan Tol Manado-Bitung  harus  menyesuaikan  dengan kondisi  dilapangan  terkait  kehadiran  pemilik tanah, tetangga berbatasan, pemerintah desa dan kepastian batas bidang tanah yang akan diukur. Pemilik  tanah  yang  akan  diukur  dalam prakteknya  kurang  berperan  aktif  untuk menghadiri  pelaksanan  pengukuran  padahal pemilik  tanah  berkewajiban  untuk  menunjuk batas  bidang  kepemilikan  tanahnya.  Tidak hadirnya pemilik tanah menyebabkan pengukuran  tidak  dapat  dilaksanakan  serentak, sehingga  proses  pengukuran  tidak  sistimatis tetapi  harus  lompat-lompat  dan  pengukuran harus  tertunda-tunda.  Kesadaran  pentingnya fungsi  kehadiran  pemilik  tanah  maupun tetangga  yang  berbatasan  saat  pelaksanaan pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  untuk keperluan  pengadaan  tanah  tidak  berbeda fungsinya  pada  pengukuran  pemetaan  kadastral yakni  dalam  rangka  kepastian  hukum  terkait data  fisik  bidang  tanah  dimaksud.  Asas
Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan………………(Yandry Rory, Charles Ngangi, Melsje Memah)
kontradiktur delimitasi atau persetujuan tetangga yang berbatasan sebagaimana disyaratkan  pada  pelaksanaan  pengukuran  dan pemetaan  dalam  rangka  pemberian  hak  juga berlaku untuk pengukuran dan pemetaan dalam rangka pengadaan tanah. Apabila pemilik tanah berserta  tetangga berbatasan hadir pada pelaksanaan  pengukuran,  batas  bidang  tanah yang akan diukur terjamin kepastian hukumnya, proses  pengukuran  dapat  berjalan  dengan  baik dan  hasil  pengukuranpun  tidak  akan  mendapat komplain.
Tidak  adanya  patok  batas  bidang-bidang tanah  dan  batas  pinggir  objek  pengadaan  tanah yang  akan  diukur  juga  menjadi  kendala keterlambatan penyelesaian pengukuran. Faktor penghambat  lain  berupa  tidak  terpasangnya tanda batas bidang-bidang tanah dan atau belum pastinya  batas  bidang  tanah  karena  bermasalah antar  pihak-pihak  bertetangga.  Penulis  juga menemukan  satu  kasus  dimana  ada  bidang tanah  yang  sudah  di  bayarkan  ganti  ruginya terhadap  objek  yang  masih  bermasalah,  hal  ini terkait  dengan  ketidak  hadiran  pemilik  tanah pada  saat  pengukuran,  dimana  bidang  tanah telah  dibayarkan  ganti  ruginya  tetapi  kemudian hari  mendapatkan  keberatan  dari  pihak  lain yang  mengklaim  bidang  tanah  tersebut  adalah miliknya  berdasarkan  sertipikat  hak  milik.  Hal ini terjadi dikarenakan patok batas bidang tanah yang  sudah  bersertipikat  tidak  terpasang dilapangan  dan  lebih  memiriskan  lagi  pemilik tanah bersertipikat tidak mengetahui persis letak bidang  tanah  sesuai  sertipikat  dimaksud. Bidang  tanah  dimaksud  pada  proses  penelitian ini  belum  dapat  diselesaikan  permasalahannya dan  dalam  proses  mediasi  oleh  PPK  dengan para  pihak  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa Utara.
Permasalahan lainnya terkait pelaksanaan pengukuran  dalam  rangka  pengadaan  tanah Jalan  Tol  Manado-Bitung  terkait  permasalahan pemilikan,  umumnya  untuk  bidang-bidang tanah yanag belum bersertipikat.
Proses pengolahan data berupa penghitungan  dan  penggambaran  bidang  per bidang  dan  batas  keliling  dilaksanakan  di Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi  Sulawesi  Utara.  Secara  umum  pada proses  penghitungan,  penggambaran  sampai
pada pemetaan bidang tanah pihak yang berhak didalam  batas  keliling  bidang  tanah  atau  trace terkendala  oleh  karena  batas  keliling  bidang tanah  atau  terace  tidak  terpasang  patok  tanda batas.    Pemasangan  patok  tanda  batas  keliling bidang  tanah  atau  terace  berserta  data  awal terkait  kepemilikan  bidang-bidang  tanah  dan batas-batas kepemilikan yang terindikasi terkena  pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Manado- Bitung  idealnya  telah  dipersiapkan  pada  proses perencanaan dan persiapan.
Selanjutnya  satgas  B  melaksanakan pengumpulan data paling kurang :
a. Nama,  pekerjaan,  dan  alamat  pihak  yang berhak;
b. Nomor  induk  kependudukan  atau  identitas diri lainnya pihak yang berhak;
c. Bukti  penguasaan  dan/  atau  kepemilikan tanah,  bangunan,  tanaman,  dan  atau  benda yang berkaitan dengan tanah;
d. Letak  tanah,  luas  tanah  dan  nomor identifikasi bidang;
e. Status tanah dan dokumennya;
f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
g. Penguasaan  dan/  atau  kepemilikan  tanah, bangunan,  dan/  atau  benda  lain  yang berkaitan dengan tanah;
h. Pembebanan ha katas tanah; dan
i. Ruang  atas  dan  ruang  bawah  tanah.  (Pasal
16 Perkabpn No. 5 Tahun 2012)
Hasil iventarisasi dan identifikasi diserahkan oleh ketua satgas kepada pelaksanan pengadaan  tanah  dengan  berita  acara  hasil inventarisasi  dan  identifikasi  dengan  lampiran daftar nominatif.
Menurut  keterangan  ketua  satgas  B, pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Manado-Bitung Mareyke  Lukas, SH bahwa “proses identifikasi dan  iventarisasi  terdapat  beberapa  kendala/ hambatan antara lain pemilik tanah tidak berada dilokasi  sehingga  kesulitan  mendapatkan  data yang  dibutuhkan.  Permasalahan  pemilikan bidang  tanah  objek  pengadaan  tanah  banyak bermunculan  pada  proses  identifikasi  dan iventarisasi  dilaksanakan,  sehingga  dari  hasil identifikasi  dan  iventarisasi  sampai  pada penyerahan  hasil  masih  ada  bidang  tanah  yang tidak diketahui pemiliknya. Adapun data subjek dan  objek  yang  terindikasi  akan  terkena kegiatan pengadaan tanah ini, semestinya sudah
ada  dan  diperoleh  datanya  pada  tahapan perencanaan pengadaan tanah.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Pejabat Pembuat  Komitmen  Jalan  Tol  Manado-Bitung Bapak  Weyni  Paulce  Davidson  Mawey,  ST dalam keterangannya menjelaskan bahwa “Keterlambatan  data  daftar  nominatif  dari satgas  B  khususnya  terkait  bangunan  dan tanaman yang ada diatas tanah maupun dibawah tanah  menjadi  salah  satu  faktor  keterlambatan proses  pembayaran  ganti  rugi, Apracial tidak dapat  melakukan  penilaian  apabila  belum mendapatkan daftar nominatiif hasil inventarisasi dan identifikasi”.
Bapak  Samsudin  Kono  sebagai  sekretaris pelaksana  pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Manado- Bitung  menjelaskan  bahwa  “Sesuai  UU  No  2 Tahun  2012    data  awal  terkait  kepemilikan bidang  tanah  yang  terindikasi  terkena  kegiatan pengadaan tanah sudah diketahui dan disediakan  instansi  yang  membutuhkan  tanah pada tahapan perencanaan, karena pada tahapan perencanaan tidak dibatasi waktu”.
Hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan di Kantor Kelurahan/ Desa, Kantor Kecamatan  atau  nama  lain,  dan  lokasi pembangunan  dalam  waktu  paling  kurang  14 (empat  belas)  hari  kerja.  ((Pasal  17  angka  (3) Perkabpn  No.  5  Tahun 2012).  Dalam hal  pihak yang  berhak  keberatan  atas  hasil  inventarisasi dan  identifikasi  dapat  mengajukan  keberatan kepada  ketua  pelaksanan  pengadaan  tanah dalam tenggang waktu pengumuman 14 (empat belas)  hari  kerja  tersebut,  apabila  diterima dilakukan  verifikasi  ulang  dan  perbaikan terhadap  peta  bidang  tanah  dan/  atas  daftar nominatif.  Hasil  inventarisasi  dan  identifikasi yang telah diumumkan dan tidak ada keberatan dari  pihak  yang  berhak,  menjadi  dasar penentuan  pihak  yang  berhak  dalam  pemberian ganti rugi.

## Penyerahan Hasil
Mengacu pada Peraturan Presiden No. 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum  Jo.  Perpres  No.  40  Tahun 2014 Jo. Perpres No.99 Tahun 2014 Jo. Perpres No.30 Tahun 2015 Jo. Perpres No.  148 Tahun 2015  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah
menyerahkan  hasil  Pengadaan  Tanah  kepada Instansi  yang  memerlukan  tanah  disertai  data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  110,  paling  lama  7  (tujuh)    hari  kerja sejak  pelepasan  hak  Objek  Pengadaan  Tanah. Walaupun  proses  ganti  rugi  pengadaan  tanah jalan  tol  Manado-Bitung  berjalan  sangat  alot dan  masih  ada  beberapa  bidang  tanah  yang belum  dibebaskan,  kegiatan  pembangunan  fisik sudah dapat dilaksanakan karena bidang-bidang tanah  yang  berada  disepanjang  terace  sudah dibebaskan  dan  secara  keseluruhan  sesuai  data terakhir kemajuan pelaksanaan pengadaan tanah jalan  tol  Manado-Bitung  tinggal  menyisahkan sebagian kecil bidang-bidang tanah yang belum terbayarkan, yaitu yang berada dilokasi tambahan sesuai data progres pengadaan tanah.
Mekanisme Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung
di Kabupaten Minahasa Utara
Penetapan  Penilai  Tanah  dan  Pelaksanaan Penilaian Ganti Kerugian
Ganti  rugi  pengadaan  tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jalan Tol Manado-Bitung sejak tahun 2012 dimulai dari  0  km  sd  7  km  dilaksanakan  oleh  Panitia Pengadaan  Tanah  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Presiden  No.  36  Tahun  2005,  dan untuk 14 km sd 39 km dan sisa dari 0 km sd 7 km  yang  tidak  selesai  dilanjutkan  sesuai  UU No. 2 Tahun 2012.
Proses yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi dimulai dari penetapan Penilai  Tanah  ( Appraisal )  oleh  Ketua Pelaksana  Pengadaan  Tanah  Kepala  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi  Utara  berdasarkan  penunjukan  dari Instansi  yang  memerlukan  tanah.    Penilai Pertanahan,  adalah  orang  perseorangan  yang melakukan  penilaian  secara  independen  dan professional  yang  mendapat  izin  praktek penilaian  dari  Menteri  Keuangan  dan  telah mendapat  lisensi  dari  lembaga  Pertanahan (BPN). Dalam  melaksanakan  tugasnya  Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua Pelaksana
Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan………………(Yandry Rory, Charles Ngangi, Melsje Memah)
Pengadaan  Tanah.  Penilaian  ganti  kerugian bidang per bidang tanah, meliputi :
a. Tanah;
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
c. Bangunan;
d. Tanaman;
e. Benda  yang  berkaitan  dengan  tanah;  dan/ atau
f. Kerugian lain yang dapat dinilai.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Darwadi yang bekerja bagian inpeksi lapangan di Kantor Jasa  Penilai  Publik  SIH  WIRAHADI  & REKAN  salah  satu  KJPP  yang  melaksanakan penilaian  pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Manado- Bitung,  menjelaskan  bahwa  “KJPP  SIH WIRAHADI  &  REKAN  penentuan  nilai  tanah dilakukan  melalui  survey  harga  pasar  meliputi harga  transaksi  jual  beli  yang  terjadi  dalam kurun  waktu  tertentu  dan  dilokasi  yang berdekatan  dengan  bidang  tanah  yang  dinilai, data  transaksi  berdasarkan  nilai  pasar  ini diambil sebanyak-banyaknya dan dengan ditentukan nilai rata-rata.
Penilaian  bangunan  sesuai  dengan  daftar nominatif  satgas  B,  bangunan  apa  saja terbangun  diatas  tanah  dan  dibawah  tanah, antara  lain  rumah,  pagar,  sumur  bor  dan  lain- lain  sesuai  spektifikasi  yang  ada.    Penentuan harga  bangunan  mengacu  pada  biaya  teknis bangunan yang dikeluarkan Masyarakat Profesi Indonesia (MAPPI).
Penentuan  nilai  tanaman  sesuai  jumlah, jenis  tanaman  dan  usia  tanaman  mengacu  pada penetapan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Nilai  ganti  rugi  sesuai  ketentuan  UU  No.  2 Tahun 2012 Terbagi dua yaitu  Fisik antara lain sebagaimana  tersebut  diatas  juga  faktor  non fisik  meliputi  biaya  pindah,  potensi  kehilangan pekerjaan  atau  usaha,  kerugian  emosional (solatium),  keterpaksaan,  BPHTB  dan  lain sebagainya.
Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai disampaikan kepada Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  dengan berita  acara  penyerahan  hasil  dijadikan  dasar musyawarah  untuk  menetapkan  bentuk  ganti kerugian.
Nilai  ganti  kerugian  Jalan  Tol  Manado- Bitung  dari  hasil  wawancara  dengan  apracial dan  masyarakat  penerima  ganti,  diatas  rata-rata
harga  pasar  dari  beberapa  transaksi  jual-beli yang  terjadi.  Apabila  dibandingkan  dengan ganti  rugi  yang  disepakati  tahun  2012 berdasarkan  musyawarah  antara  pemilik  tanah dan  panitia  pengadaan  tanah  sesuai  Peraturan Presiden  Nomor  36  Tahun  2005,  terdapat perbedaan signifikan. Sebagai contoh nilai ganti rugi  bidang  tanah  yang  berada  dipinggir  jalan dinilai  oleh  panitia  pengadaan  tanah  dengan memperhatikan nilai jual objek pajak Rp.250.000,-/m 2 ,  hasil  penilaian  dari Apracial tahun  2015  berdasarkan  perbandingan  harga pasar dinilai Rp.1.200.000/m 2 . Hal ini menunjukan  penilaian  yang  dilakukan  oleh apracial  diatas  rata-rata  harga  pasar  dan mendekati nilai penggantian wajar.
Penentuan nilai ganti rugi oleh pemerintah  berdasarkan  peraturan  perundangan yang  berlaku  dilaksanakan  untuk  memberikan ganti  rugi  yang  layak,  masih  banyak  juga keberatan  yang  diajukan  masyarakat  yang keberatan terhadap nilai ganti rugi.
Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
Musyarwarah  penetapan  bentuk  ganti kerugian  dilakukan  secara  langsung  untuk menetapkan  bentuk  ganti  kerugian  berdasarkan hasil  penilain  ganti  kerugian  oleh  tim  penilai. Bentuk Ganti Kerugian sesuai dengan peraturan adalah:
1. Uang;
2. Tanah pengganti;
3. Pemukiman kembali;
4. Kepemilikan saham;
5. Bentuk  lain  yang  disetujui  oleh  kedua belah pihak.
Berdasarkan Tabel 3 yang
menggambarkan progress pengadaan  tanah Jalan  Tol  Manado-Bitung  diatas  menunjukan kemajuan setelah proses musyawarah penetapan bentuk  ganti  rugi  disepakati,  dan  ditindak lanjutkan  dengan  pembayaran  uang  ganti  rugi dan  atau  bentuk  lainnya.  Data  yang  diperoleh Desa  Maumbi  masih  tersisa  satu  bidang  tanah yang belum dibayarkan ganti rugi karena masih bersengketa.  Desa  Watutumou  empat  bidang masih bersengketa, Desa Kawangkoan sementara  proses  musyawarah  tiga  bidang pelepasan  hak  tiga  bidang  proses  konsinyasi satu  bidang  dan  proses  revisi  peta  bidang  dan daftar  nominatif  satu  bidang.  Desa  Suwaan proses  konsinyasi  satu  bidang  dan  sengketa kepemilikan  tiga  bidang.  Kelurahan  Sukur sementara  dalam  proses  revisi  peta  bidang  dan daftar  nominatif  empat  bidang,  tidak  diketahui keberadaan  satu  bidang,  proses  pelepasan  hak empat bidang, rencana konsinyasi enam bidang, musyawarah  satu  bidang.  Kelurahan  Rap-Rap sementara  proses  revisi  peta  bidang  dan  daftar nominatif  satu  bidang,  rencana  konsinyasi empat  bidang.  Kelurahan  Airmadidi  Bawah dalam  proses  musyawarah  3  bidang,  proses pelepasan  hak  satu  bidang,  proses  kasasi  satu bidang, revisi peta bidang dan daftar nominative empat  bidang,  konsinyasi  9  bidang.  Kelurahan Airmadidi  Atas  dalam  proses  pelepasan  hak satu  bidang.    Desa  Tumaluntung  dalam  proses kasasi  tujuh  bidang  rencana  konsinyasi  satu bidang, musyawarah enam bidang proses revisi peta  bidang  dan  daftar  nominatif  satu  bidang, proses pelepasan hak tujuh bidang, diluar terace tiga  bidang  dan  dalam  proses  penilaian  satu bidang. Desa Paslaten proses pelepasan hak satu bidang,  rencana  konsinyasi  satu  bidang  dan yang  berada  diluar  terace  satu  bidang.  Desa Lembean  rencana  konsinyasi  dua  bidang, diusulkan  tidak  dimanfaatkan  satu  bidang. Desa  Karegesan  diusulkan  tidak  dimanfaatkan satu bidang. Desa Kauditan Satu tanah Pemprop satu  bidang  dan  Desa  Watudambo  Dua diusulkan tidak dimanfaatkan satu bidang.
Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah  dengan  pihak  yang  berhak  dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja sejak  hasil  penilaian  dari  penilai  disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan
bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  kerugian. Berdasarkan  hasil  penilaian  ganti  kerugian. Hasil  kesepakatan  dalam  musyawarah  menjadi dasar  pemberian  ganti  kerugian  kepada  pihak yang  berhak  yang  dimuat  dalam  berita  acara kesepakatan.
Dalam  hal  tidak  terjadi  kesepakatan mengenai  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan  kepada  pengadilan  negeri  setempat dalam waktu paling  lama 14 (empat belas) hari kerja  setelah  musyawarah  penetapan  ganti kerugian.  Pengadilan  Negeri  memutus  bentuk dan/atau  besarnya  ganti  kerugian  dalam  waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak diterimanya  pengajuan  keberatan.  Pihak  yang keberatan  terhadap  putusan  pengadilan  negeri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah  Agung  wajib  memberikan  putusan dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari kerja  sejak  permohonan  kasasi  diterima. Putusan  Pengadilan  Negeri/Mahkamah  Agung yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap menjadi  dasar  pembayaran  Ganti  Kerugian kepada  pihak  yang  mengajukan  keberatan. Dalam  hal  Pihak  yang  Berhak  menolak  bentuk dan/atau  besarnya  Ganti  Kerugian,  tetapi  tidak mengajukan  keberatan  dalam  waktu  tersebut, pihak  yang  berhak  dianggap  menerima  bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Rio Mangimpis,  S.SiT  sebagai  salah  satu  penerima kuasa  hukum  dari  Ketua  Pelaksana  Pengadaan Tanah  Jalan  Tol  Manado-Bitung  terkait permasalahan sengketa dan perkara menjelaskan bahwa “ Perkara yang terkait Jalan Tol  Manado-Bitung  terbagi  atas  perkara keberatan ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol  Manado-Bitung  dan  perkara  terkait  objek pengadaan tanah”.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Penanganan  Sengketa  dan  Perkara  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Sulawesi  Utara,  terdapat  beberapa  sengketa yang diadukan pihak-pihak yang terkait, adapun sengketa  terkait  keberatan  nilai  ganti  kerugian dan  sengketa  kepemilikan  yang  terdaftar  di Pengadilan Negeri Minahasa Utara.

## Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan………………(Yandry Rory, Charles Ngangi, Melsje Memah)
Berdasarkan  jumlah  bidang  tanah  yang digugat  terkait  keberatan  nilai  ganti  kerugian sebanyak  di  Pengadilan  Negeri  Airmadidi sebanyak  tiga  puluh  empat  perkara,  delapan belas  perkara  dalam  proses  persidangan  tiga perkara  proses  banding  enam  perkara  telah dicabut dan dua perkara telah ada putusan.
Salah satu perkara gugatan ganti rugi oleh Penggugat  Fedrik  August  Walewangko  dengan nomor  perkara  :  131/  Pdt.G/2016/PN  Arm  Jo. No.  2076  K/PDT/2017  mengajukan  gugatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Sulawesi  Utara Selaku  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung.
Dalam gugatannya disebutkan penggugat memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di di  Desa  Tumaluntung  Kecamatan  Kauditan Kabupaten  Minahasa  Utara,  didalam  kebun terdapat  tanaman-tanaman  dan  sebagian  tanah penggugat  akan  dilewati  pembangunan  Jalan Tol  Manado-Bitung  dan  telah  ditetapkan  nilai ganti  rugi  tanah  oleh  apracial  seratus  sebelas ribu  rupiah  per  meter  persegi,  sedangkan menurut  penggugat  nilai  pasar  tanah  kebun penggugat  tujuh  ratus  ribu  rupiah  per  meter persegi  terdapat  selisih  harga  nilai  ganti  rugi yang  cukup  besar.  Penggugat  memberikan  data pendukung  melalui  keterangan  para  saksi bahwa  terdapat  beberapa  bidang  tanah  yang berdekatan  dengan  tanah  milik  penggugat  dan telah  diganti  rugi  dengan  nilai  bervariasi. Terdapat  kebun  yang  berbatasan  dengan  kebun penggugat  yang  diganti  rugi  tahun  2014 dibayarkan  permeter  tiga  ratus  lima  puluh  ribu rupiah sampai Sembilan Ratus tujuh puluh ribu rupiah  permeter.  Gugatan  tersebut  dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tetapi ditolak ditingkat kasasi.

## Penitipan Ganti Kerugian
Penitipan  ganti  kerugian  dipengadilan adalah  proses  terakhir  yang  ditempuh  jika kesepakatan  terhadap  besaran  ganti  rugi  tetap ditolak  oleh  masyarakat  sekalipun  sudah berkekuatan hukum tetap.
Penitipan ganti kerugian dapat dilakukan apabila :
1. Pihak  yang  Berhak  menolak  bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian
berdasarkan  hasil  musyawarah  dan  tidak mengajukan keberatan ke pengadilan; 2. Pihak  yang  Berhak  menolak  bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atau
4. Objek  Pengadaan  Tanah  yang  akan diberikan Ganti Kerugian:
a. sedang  menjadi  Objek  perkara  di pengadilan;
b. masih dipersengketakan kepemilikannya.
c. diletakkan  sita  oleh  pejabat  yang berwenang; atau
d. menjadi jaminan di bank.
Secara  garis  besar  Konsinyasi  adalah penawaran  pembayaran  tunai  diikuti  dengan penitipan  di  Pengadilan  Negeri  tempat  di mana  lokasi  tanah  untuk  pembangunan tersebut  berada,  pelepasan  objek  pengadaan tanah;
Pelepasan  Objek  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan  Umum  yang  dimiliki  pemerintah dilakukan berdasarkan kepada ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah. Sedangkan  Pelepasan  Objek  Pengadaan  Tanah untuk  Kepentingan  Umum  yang  dikuasai  oleh pemerintah  atau  dikuasai  /  dimiliki  Badan Usaha  Milik  Negara  /Badan  Usaha  Milik Daerah dilakukan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012  dan  untuk  Pelepasan  Objek  Pengadaan Tanah  tersebut  semua  dilakukan  oleh  pejabat yang  yang  diberi  pelimpahan  kewenangan untuk itu.
Ganti Kerugian terhadap Pelepasan Objek
Pengadaan Tanah tersebut diatas tidak diberikan, kecuali :
1. Objek  Pengadaan Tanah yang  telah  berdiri bangunan  yang  dipergunakan  secara  aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. 2. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai  oleh  Badan  Usaha  Milik Negara/  Badan  Usaha  Milik  Daerah dan/atau
3. Objek Pengadaan kas desa.
Mengenai  Ganti  Kerugian  atas  Objek Pengadaan  Tanah  sebagaimana  dimaksud  pada huruf  a  dan  huruf  c  diberikan  dalam  bentuk tanah dan atau bangunan atau relokasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa;
1) Proses  pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Manado- Bidang mengacu pada UU No 2 Tahun 2012 jo.  Perpres  No.  71  Tahun  2012  meliputi tahapan  :  (a)  Tahapan  perencanaan  dan  (b) tahapan persiapan tidak terlaksana sebagaimana  mestinya.  Data  awal  terkait bidang-bidang tanah yang terindikasi terkena kegiatan  pengadaan  tanah  tidak  tersedia, terdapat  beberapa  kali  revisi  penetapan lokasi,  dan  konsultasi  publik  sebagai  syarat untuk  penetapan  lokasi  tidak  dilaksanakan. (c)  Tahap  pelaksanaan  oleh  satgas  A  dan satgas  B  terkendala  tidak  adanya  data  awal, ketidak  hadiran  pemilik  tanah,  dan  tidak terpasangnya  patok  batas  bidang  tanah  dan batas  keliling  objek  pengadaan  tanah,  juga pada titik terace tertentu terdapat  perbedaan koordinat  dengan  patok  terace  yang  ada dilapangan, kurangnya tenaga penilai bangunan  dan  tanaman  yang  professional, serta  permasalahan  terkait  kepemilikan tanah.  (d)  Penyerahan  hasil  belum  dapat diserahkan  secara  keseluruhan  karena  masih ada  bidang-bidang  tanah  yang  belum dibebaskan.
2) Mekanisme ganti rugi pada pengadaan tanah Jalan  Tol  Manado-Bitung  sejak  tahun  2012 sebagai berikut: (a) Penetapan Penilai Tanah oleh  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah Pembangunan  Jalan  Tol  Manado-Bitung berdasarkan  penunjukan  dari  Instansi  yang memerlukan  tanah.  Terdapat  keterlambatan penyerahan  nominatif  terkait  spesifikasi bangunan,  benda-benda  yang  ada  diatas/ dibawah  tanah  dan  tanaman  dikarenakan kurangnya  tenaga  yang  berkompeten.  (b)
Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian,  Banyaknya  gugatan  keberatan terhadap  nilai  ganti  rugi  dikarenakan  dalam proses musyawarah sebatas memberitahukan
nilai  ganti  rugi  dan  bentuk  ganti  rugi  tetapi tidak menjelaskan menyangkut hasil penilaian  oleh  penilai  tanah.  (c)  Penitipan Ganti  Kerugian,  karena  adanya  bidang- bidang  tanah  yang  bersengketa  sehingga uang  ganti  kerugian  harus  dititipkan  di pengadilan.

## Saran
Kompleksnya  permasalahan  pelambatan proses  pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Manado- Bitung penulis menyaranakan sebagai berikut : 1. Instansi yng memerlukan tanah berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Daerah mempersiapkan  perencanaan  pembangunan termasuk  perencanaan  pengadaan  tanah dengan matang sesuai dengan kaidah-kaidah teknis  yang  ada  mulai  tahapan  penentuan terace,  kebutuhan  dana,  kebutuhan  tanah, penyediaan  data  awal  subjek  dan  objek bidang  tanah  terindikasi  terkena  kegiatan pengadaan tanah dan pelaksanaan konsultasi publik  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  2 Tahun
2012 serta peningkatan profesionalitas Pelaksana Pengadaan Tanah.
2. Perlu dipertimbangkan revisi aturan pengadaan tanah khususnya mengenai mekanisme  musyawarah  bentuk  ganti  rugi diperluas
kewenangannya untuk memusyawarahkan  nilai  ganti  rugi  oleh Pelaksana Pengadaan Tanah atau tim khusus penanganan  musyawarah  nilai  ganti  rugi bagi pihak yang keberatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Minahasa Utara.  (2017).  https:  //  minutkab  .bps. go. id/. Diakses 21 April 2018.
Cresswel,  J.  (2013).  Penelitian  Kualitatif  dan Design  Riset.  Memilih  di  Antara  Lima Pendekatan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Harsono,  B.  (2003).  Hukum  Agraria  Indonesia (Hukum Tanah Nasional).

## Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan………………(Yandry Rory, Charles Ngangi, Melsje Memah)
Munif  A.    2011.    Perlindungan  Hukum
Terhadap Hak-Hak Rakyat Atas Tanah
Nugroho,  I.  d.  (2004).  Pembangunan  Wilayah,
Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES. Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan  Presiden  Repulik  Indonesia  No 65 Tahun 2006. Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jakarta. Rustiadi, S. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent  Press  dan  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia. Sirojuzilam, M. (2010). Regional: pembangunan, perencanaan dan ekonomi.
Medan: USU Press.
Soimin S.  2001.  Status Hak dan Pembebasan Tanah.    Edisi  Kedua.    Jakarta:    Sinar Grafika. Sumardjono, M. (2015). Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia .
Tarigan.  (2012).  Perencanaan  Pembangunan
Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara. UU No 2 Tahun 2012. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.  Http:  //  www.  bpn.  go.  id/ PUBLIKASI/  Peraturan-Perundangan/ Undang-Undang/  undang  -  undang  - nomor  -  2  –  tahun  –  2012  –  876. Diakses 21 April 2018.
Warokka  TD,  Zulkifli,  Simaniburuk  M. 2006.  Sengketa Tanah: Bentuk.