## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3376/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelesaian Laporan Maladministrasi Bidang Pendidikan Di Kota Padang
Farah Fadila 1 , Lince Magriasti 2
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
2 Universitas Negeri Padang Article Info Abstract Article history: Received : 1 Juni 2022 Publish : 8 Juli 2022 This  study  is  based  on  a  large  number  of  public  reports  submitted  to  the  West  Sumatra  Ombudsman  about claims of maladministration in the Padang  City PPDB special education sector. The Ombudsman must address these issues in order to settle public complaints and prevent repeating instances of maladministration in the field of  PPDB  special  education.  This  study  was  conducted  to  investigate  the  function  of  the  Ombudsman  of  West Sumatra  in  completing  reports  on  maladministration  in  the  sector  of  education  in  Padang.  In  measuring  this role, the researcher employs the role theory of Dedi Mulyadi (2016); the indicators consist of the level of work in  terms  of  quality  and  quantity,  completion  according  to  target  and  time,  initiative  and  creativity,  and  the communication process; and the researcher seeks to identify the challenges faced by the Sumatran Ombudsman. West in the resolution of education-related reports of maladministration. This investigation was conducted at the Indonesian  Ombudsman  Representative  of  West  Sumatra  Province  and  the  Education  Office  of  Padang  City. This study employs a qualitative strategy and descriptive methodology. Interview and documentation-based data collecting  strategies.  The study's  findings  indicate  that  the  participation  of  the  West  Sumatran  Ombudsman  in the  completion  of  the  Padang  City  education  sector  report  as  a  whole  has  been  active,  albeit  not  to  its  full potential.  In  terms of quality,  the  Ombudsman has  fulfilled  one  of  his responsibilities,  namely  following  up  on reports of maladministration, and in terms of quantity, he has exceeded the established goal. This indicates that there are still many instances of poor administration in the education sector. From the perspective of the target, it is good because it exceeds the predetermined goal. From the perspective of the fast completion time related to
PPDB,  the  initiative  is good because  it  follows  the government's  rules regarding  PPDB  and uses  creativity  to facilitate work, and the communication process between the Ombudsman and the Department of Education has been  effective.  While  the  obstacles  faced  by  the  Ombudsman  of  West  Sumatra  in  completing  the  report  on maladministration in the field of education are internal factors consisting of existing regulations, if there is no Ombudsman, he or she must search for regulations pertaining to the field of education. Other obstacles include facilities and infrastructure, as the  PVL field lacks funds and infrastructure. The specifications and completion of recording equipment as well as the lack of human resources from the Padang City Education Office prevented the  distribution  of  schools  in  the  village,  prompting  the  Ombudsman  to  seek  assistance  in  other  domains.  In addition to the  aforementioned, external  variables  can be observed in individuals  who do  not  comprehend  the tasks of the Ombudsman and who do not read the legislation pertaining to education. Keywords: Role, Ombudsman, Education, PPDB. Info Artikel ABSTRAK
Article history: Diterima : 1 Juni 2022 Publis : 8 Juli 2022 Peneltian  ini  berdasarkan  pada  banyaknya  jumlah  laporan  masyarakat  yang  masuk  kepada  Ombudsman Sumatera  Barat  terkait  dugaan  maladministrasi  yang  terjadi  pada  bidang  pendidikan  khusus  PPDB  di    Kota Padang.  Permasalahan  tersebut  diperlukan  penyelesaian  oleh  Ombudsman  untuk  menyelesaikan  pengaduan masyarakat  serta  mencegah  terjadinya  maladministrasi  yang  berulang  di  bidang  pendidikan  khusus  PPDB.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  Ombudsman  Sumatera  Barat  dalam  penyelesaian laporan  maladministrasi  bidang  pendidikan  di  Kota  Padang.  Dalam  mengukur  peran  tersebut,  peneliti menggunakan  teori  peran  Dedi  Mulyadi  (2016)),  indikator  tersebut  terdiri  dari  tingkat  pekerjaan  dari  kualitas dan kuantitas,  penyelesaian  sesuai  target dan  waktu,  inisiatif  dan  daya kreatifitas, dan proses  komunikasi, serta untuk  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  Ombudsman  Sumatera  Barat  dalam  penyelesaian  laporan maladministrasi  bidang  pendidikan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera Barat  dan  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang.  Penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan  Kualitatif  dengan menggunakan  metode  Deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan dokumentasi.  Hasil penelitian  memperlihatkan  bahwa  Peran  Ombudsman  Sumatera  Barat  dalam  penyelesaian  laporan  bidang pendidikan  Kota  Padang  secara  keseluruhan  sudah  berjalan  walaupun  belum  maksimal.  Dari  kualitas Ombudsman sudah menjalankan salah satu tugasnya yaitu dengan menindaklanjuti laporan maladministrasi dan dari kuantitas sudah melebihi target yang sudah diterapkan. Ini berarti masih banyak ditemukan maladministrasi bidang  pendidikan.  Dari  target  sudah  baik  karena  melebihi  target  yang  sudah  ditentukan  dan  dari  waktu penyelesaian terkait PPDB cepat, inisiatif sudah baik dengan menjalankan aturan yang sudah dibuat pemerintah terkait  PPDB  dan  daya  kreatifitas  sudah  punya  yang  digunakan  untuk  memudahkan  pekerjaan,  dan  proses komunikasi  dilakukan  sudah  berjalan  baik  antar  Ombudsman  maupun  Dinas  Pendidikan.  Sedangkan  kendala yang  dihadapi  Ombudsman  Sumatera  Barat  dalam  penyelesaian  laporan  maladministrasi  bidang  pendidikan adalah  factor  internal  yang  terdiri  dari  regulasi  sudah  ada  akan  tetapi  apabila  tidak  ada  Ombudsman  harus mencari aturan terkait bidang pendidikan, kendala lainnya sarana dan prasarana dimana dari sarana kekurangan dana dan prasarana bidang PVL kekurangan spesifikasi dan penyelesaian alat rekam serta dari Dinas Pendidikan Kota  Padang  kekurangan  penyebaran  sekolah  di  kelurahan,  lainnya  dari  kendala  yaitu  SDM  yang  membuat Ombudsman  meminta  bantuan  pada  bidang  lain.  Selain  diatas  terdapat  faktor  eksternal  dimana  dilihat  dari masyarakatnya  yang  tidak  paham  tugas  Ombudsman  dan  mereka  tidak  membaca  regulasi  yang  terkait  khusus pendidikan.
Kata kunci: Peran, Ombudsman, Pendidikan, PPDB. This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:
Aldri Frinaldi Universitas Negeri Padang Email: aldri@fis.unp.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  jalan  atau  jembatan  bagi  seseorang  untuk  mewujudkan  potensi dirinya  melalui  proses  pembelajaran  yang  diperolehnya  (Fadia,  Siti,  dan  Nurul).  Masalah Kualitas Pendidikan Indonesia: 1617). Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menetapkan bahwa “setiap warga  negara  berhak  atas  pendidikan”.  Setiap  orang  berhak  memperoleh  pendidikan, sebagaimana  dapat  diamati.  Dengan  pendidikan  diyakini  dapat  dihasilkan  generasi  baru  yang cerdas dan cerdas. Dengan pendidikan, diyakini kesejahteraan warga akan terjamin. Jika sistem yang digunakan cacat, pendidikan tidak akan maju.
Kualitas pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Misalnya masalah di  bidang  manajemen  pendidikan,  kesenjangan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  di  kota  dan desa,  keterbatasan  dana  pemerintah,  bahan  ajar  yang  kurang  berkualitas,  dan  sistem  evaluasi yang lemah.
Demikian pula, pelaksanaan sektor pendidikan di Padang terhambat oleh rintangan. Hal ini disebabkan adanya perubahan peraturan pusat yang mengatur jumlah maksimal siswa per kelas yang  kini  memungkinkan  28  siswa  SD  dan  32  siswa  SMP  per  ruang  kelas,  sedangkan penambahan  ruang  kelas  sangat  minim  (Rencana  Dinas  Pendidikan  Kota  Pandang  2021). Menurut  Ayu  et  al.,  penyelenggaraan  pendidikan  pada  semua  jenjang,  baik  SD,  SMP,  SMA, dan  Perguruan  Tinggi  diawasi  oleh  pemerintah  untuk  menjamin  akses  pelayanan  pendidikan yang  murah,  merata,  dan  bermutu  di  setiap  wilayah.  Industri  pendidikan  rentan  terhadap masalah ketidakpuasan layanan. Dimana masyarakat sering menerima tuntutan uang, KKN, dan maladministrasi dalam penyelenggaraan bidang pendidikan.
Menurut  Sadjijono  dalam  (Haliq,  2017)  menjelaskan  maladministrasi  adalah  suatu tindakan  atau  perilaku  administrasi  oleh  penyelenggara  administrasi  negara  (pejabat  publik) dalam proses pemberian pelayanan umum yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku atau melakukan penyalahgunaan wewenang ( detournement de pouvior )  yang  atas  tindakan  tersebut  menimbulkan  kerugian  dan  ketidakadilan  bagi masyarakat, dengan kata lain melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan administrasi.
Banyak  permasalahan  yang  dilaporkan  pada  Ombudsman  salah  satunya  Penerimaan Peserta  Ddidik  Baru  (PPDB).  PPDB  ini  dilakukan  berdasarkan  secara  manual.  Karena  zaman saat  sekarang  sudah  berbasis  elektronik  maka  pelaksanaan  PPDB  dilakukan  secara  daring (online).  Karena  berbasis  online  maka  pelaksanaan  PPDB  dilakukan  dengan  menggunakan website  atau  link  yang  sudah  disediakan.  Penerapan  PPDB  dilakukan  dengan  menggunakan system  zonasi.  PPDB  dalam  system  zonasi  memiliki  tujuan  untuk  menghilangkan  sekolah favorit dan non favorit (Azari & Suryanef, 2019).
Walaupun  tujuan  menghilangkan  sekolah  unggulan  dalam  pelaksaan  PPDB,  namun ditemukan masalah dalam proses dalam pelaksanaanya. Dimana dalam setiap kelurahan masih banyak  tidak  memiliki  sekolah.  Selanjutnya  peserta  yang  mendaftar  meningkat  setiap  tahun. Siswa SD/ SMP yang ada dalam Kota Padang harus bersaing dengan siswa yang berada diluar Kota Padang dan siswa yang berasal dari SD swasta juga ingin masuk ke SMP Negeri.
Melihat  banyaknya  kasus  maladministrasi  dialami  oleh  masyarakat  khususnya  bidang pendidikan,  maka  dibutuhkan  sebuah  lembaga  yang  bertugas  dalam  mengawasi  jalannya pelayanan publik dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaranya. Lembaga ini digunakan untuk menampung aspirasi yang dikeluhkan oleh masyarakat dan terbentuklah Ombudsman. Ini sesuai  dengan  Kepres  Nomor  44  Tahun  2000  mengatakan  tujuan  Ombudsman  Nasional  ini dibentuk  untuk  membantu  menciptakan  dan  mengembangkan  kondisi  yang  kondisif  dalam memberantas  praktek  maladministrasi  serta  meningkatkan  perlindungan  masayarakat  agar memperoleh  pelayanan  pelayanan  publik,  keadilan,  dan  kesejahteraan.  Pada  tahun  2008 Ombudsman Nasional berganti menjadi Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki tujuan dalam  memaksimalkan  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  lembaga  yang  juga  terdapat  dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Pada  pasal  1  UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia mengatakan  bahwa  Ombudsman  adalah  lembaga  negara  yang  mempunyai  kewenangan mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  baik  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara negara  dan  pemerintahan  termasuk  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara, Badan  Usaha  Milik  Daerah  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara  serta  badan  swasta  atau perseorangan  yang  diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan  publik  tertentu  yang  sebagian atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan/  atau anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (UU  Nomor  37  Tahun  2008).  Untuk  memperluas kewenangan  yang  dilakukan  Ombudsman  maka  dibentuk  perwakilan  yang  terdapat  di  daerah, salah  satunya  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Barat.  Ombudsman  Republik  Indonesia Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat  terbentuk  pada  tanggal  12  Juli  2012.Ombudsman  RI Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat  berkedudukan  di  Ibukota  Provinsi,  tepatnya  di  Kota Padang (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah).
Peran  Ombudsman  di  bidang  pendidikan  terdapat  dua  yaitu  peran  sebagai  pencegah maladministrasi  bidang  pendidikan  dan  sebagai  pemeriksaan  di  bidang  pendidikan.  Peran tersebut terdapat pada tugas Ombudsman berdasarkan pada pasal 7 UU nomor 37 RI. Pertama peran  sebagai  pencegahan  maladministrasi  di  bidang  pendidikan  dan  kedua  sebagai  penerima dan  pemeriksaan  laporan  maladministrasi  di  bidang  pendidikan  (Mia,  Anjel  Puput  dan  Henni Muctar:  442).  Ombudsman  tidak  bisa  memberikan  sanksi  bagi  pelanggarnya,  akan  tetapi Ombudsman  hanya  bisa  memberikan  pengaruh  (magister  of  influnce)  bagi  pelanggar maladministrasi.
Ombudsman  RI  memiliki  beberapa  tugas,  salah  satunya  menyelesaikan  kasus maladministrasi.  Dalam  penyelesaian  laporan,  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera Barat menyelesaikan laporan yang dilaporkan oleh masyarakat dan menyelesaikan laporan atas prakarsa  sendiri.  Dalam  melakukan  penyelesaian  kasus  maladministrasi,  Ombudsman  RI Perwkilan  Provinsi  Sumatera  Barat  berpatokan  pada  peraturan  yang  digunakan.  Diantaranya UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia,  UU  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik,  dan  Peraturan  Ombudsman  Nomor  26  Tahun  2017  Tentang Tata  Cara  Penerimaan,  Pemeriksaan,  dan  Penyelesaian  Laporan.  Peraturan  ini  digunakan sebagai  acuan  dalam  rangka  proses  penyelesaian  laporan  maladministrasi.  Hal  ini  bertujuan membantu  menciptakan  dan  meningkatkan  upaya  pemberantasan  dan  pencegahan maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Peran  Ombudsman  dalam  penyelesaian  kasus  maladministrasi  adalah  melakukan tindalanjut terhadap dugaan maladministrasi pelayanan publik. Dalam melakukan tindaklanjut kasus  maladministrasi  khususnya  pendidikan,  Ombudsman  memiliki  dua  keasistenan  yaitu Bidang  Penerimaan  dan  Verifikasi  laporan  dan  Bidang  Pemeriksaan  Laporan.  Bidang penerimaan  dan  verifikasi  adalah  bidang  yang  bertugas  memberikan  konsultasi,  melakukan penerimaan  laporan,  pemeriksaan  administratif  dan  substantif  yang  berkaitan  dengan kewenangan  Ombudsman  untuk  menentukan  laporan  dapat  ditindaklanjuti  ke  tahap pemeriksaan.  Selanjutnya  Bidang  Pemeriksaan  memiliki  tugas  melakukan  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  Ombudsman  guna  memperoleh  data,  keterangan,  dan  dokumen  yang  berguna untuk pembuktian dugaan maladministrasi yang dilaporkan ke Ombudsman.
Ombudsman  memiliki  langkah  dalam  penyelesaian  laporannya.  Ada  beberapa  tahapan dalam penyelesaian laporan  yaitu tahapan penerimaan, klarifikasi, proses investigasi, mediasi, dan  rekomendasi.  Pada  tahapan  penerimaan  Ombudsman  menerima  laporan  maladministrasi yang dilaporkan masyarakat atau pelapor. Laporan ini bisa disampaikan secara langsung, surat, online,  maupun  telpon.  Pada  tahap  ini  pelapor  diminta  memenuhi  syarat  kelengkapan administrasi,  laporan  tertulis,  dan  Ombudsman  melakukan  seleksi  dokumen  dilakukan  pada rapat pleno pada tiap hari senin.
Selanjutnya  dilakukan  tahap  klarivikasi,  dimana  dilakukan  permintaan  penjelasan  dan keterangan  terhadap  laporan  yang  dilaporkan  oleh  pelapor.  Selain  proses  dan  tahapan
klarifikasi  yang  dilakukan  kepada  pelapor,  akan  tetapi  juga  dilakukan  kepada  pihak  terlapor untuk  mencari  tahu  kebenaran  kasus  yang  dilaporkan  dengan  tujuan  mengambil  kesimpulan terhadap  laporan  tersebut.  Tata  cara  klarifikasi  yang  dilakukan  Ombudsman  melakukan meminta keterangan lisan terlapor, meminta keterangan pelapor, dan meminta keterangan pihak yang terkait (Tarahesti & Zulkifli, 2017).
Kemudian  setelah  lanjut  pada  tahap  investigasi  dimana  dilakukan  upaya  penyelidikan, pencarian,  pemeriksaan,  pengumpulan  data  dan  informasi  ulang  digunakan  untuk  mengetahui kebenaran  dari  lapangan  yang  sebenarnya  terjadi.  Tata  cara  dilakukan  Ombudsman  tahap invertigasi  yaitu  dengan  pemanggilan  pihak  terlapor,  pemanggilan  pihak  pelapor,  dan melakukan  klarifikasi  atau  pemanggilan  kedua  belah  pihak.  Langkah  terakir  yang  dilakukan yaitu  dengan  rekomendasi  atau  tahap  kesimpulan.  Dimana  Ombudsman  memberikan  saran kepada  lembaga  terlapor  sebagai  bahan  evaluasi  bagi  birokrasi  publik  untuk  memperbaiki pelayanan yang sudah dilaksanakan (Sulemen & Wance, 2020).
Laporan itu banyak dilaporkan masyarakat pada sekolah dan dinas pendidikan yang ada di Kota  Padang.  Sekolah  dan  Dinas  Pendidikan  sering  dilaporkan  oleh  masyarakat  yang  ada  di Kota Padang. Ini dikarenakan Ombudsman berada di Ibukota Provinsi dan akses untuk melapor dekat.  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Barat  pada  tahun  bersangkutan  telah menyelesaikan  semua  laporan  pada  tahun  yang  sama  berdasarkan  proses  penyelesainnya. Namun,  Ombudsman  RI  Provinsi  Sumatera  Barat  menemukan  masalah  dimana  menentukan aturan yang sesuai dengan permasalahan. Selain itu sumber daya manusia  Ombudsman sedikit sehingga  banyak  kerja  yang  rangkap  dilakukan  oleh  Asisten  Ombudsman  dalam  melakukan tugasnya. Dan juga anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan beban kerja yang diterima asisten.
Tidak  hanya  dari  Ombudsman  sendiri,  masyarakat  yang  melapor  tidak  tau  tugas  dan kewenangan  dari  Ombudsman  sendiri.  Kadang  pelapor  yang  sulit  juag  menjadi  kendala  yang dihadapi oleh Ombudsman. Ombudsman harus menemukan cara untuk menangani masyarakat itu  sendiri.  Kemudian  dalam  penyelesaian  laporan,  para  pelapor  dan  terlapor  juga  tidak kooperatif.  Dimana  pelapor  tidak  memenuhi  syarat  yang  diinginkan  dan  terlapor  tidak menjalankan rekomendasi yang dilakukan oleh Ombudsman sendiri.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  penulis  ingin  melakukan  penelitian  tentang  bagaimana “Peran  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat  Dalam  Penyelesaian  Laporan Maladministrasi Bidang Pendidikan Di Kota Padang “.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik dan dengan kata-kata dan bahasa pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah. Penelitian  berlokasi  di  kantor  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Barat.  Cara  pengambilan informan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  cara purposive  sampling. Sumber  data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  yakni  melalui  wawancara,  pengamatan  langsung  dan  dokumentasi.  Teknik analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik digunakan peneliti dalam keabsahan data.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelesaian Laporan Maladministrasi Bidang Pendidikan Di Kota Padang
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan,  maka  dapat  dipaparkan  tentang  dua fokus  penelitian  yang  disesuaikan  berdasarkan  rumusan  masalah  yaitu  peran  Ombudsman Sumatera  Barat  dalam  melakukan  penyelesaian  laporan  pelayanan  publik  di  Kota  Padang bidang  pendidikan,  serta  kendala  yang  dihadapi  oleh  Ombudsman  Sumatera  Barat  dalam
melakukan penyelesaian laporan pelayanan publik di Kota Padang bidang pendidikan. Laporan yang  diselesaikan  oleh  Ombudsman  terdiri  instansi  kementrian,  dinas,  pemerintah  daerah, BUMN/BUMD,  lembaga  pendidikan,  kejaksaan,  rumah  sakit,  pertanahan,  dan  masih  banyak lagi  yang  termasuk  kedalam  kewenangan  Ombudsman.  Dalam  menyelesaikan  laporan masyarakat  terdapat  substansi  yang  diselesaikan  oleh  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi Sumatera Barat, diantaranya:
Tabel 1. Substansi Laporan Tahun 2019-2020 Substansi Laporan Persantase Laporan 2019 Persantase Laporan 2020 Agraria 15,83% 17,05% Kepegawaian 13,71% 11,06% Pendidikan 12,04% 16,59% Kepolisian 10,08% 10,14% Administrasi Kependudukan 4,56% 0,46% Tenaga Kerja 3,37% 2,30% Peradilan 3,17% 1,38% Pedesaan 3,15% 5,99% Perbankan 3,07% 2,30% Kesehatan 2,86% 4,15% PTSP 2,56% 0,92% Perhubungan 2,47% 1,84% Listrik 2,05% 1,38% Lembaga Pemasyarakatan 1,96% 0,92% Air Minum 1,94% 0,92% SDA dan Energi 1,89% 0% Informasi Publik 1,61% 0,46% Asuransi/ Jaminan Sosial 1,48% 0% Pemukiman/ Perumahan 1,43% 0,46% Pajak 1,37% 2,76% Kesejateraan Sosial 1,26% 12,90% Komisi/ Lembaga Negara 1,17% 0% Kejaksaan 1,04% 0,46% Lainnya 5,89% 0% Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman RI Sumbar 2019-2020
1. Peran Ombudsman RI Sumatera Barat
Berdasarkan  penelitian  dan  analisis  yang  telah  peneliti  lakukan  Peran  Ombudsman  RI Sumatera  Barat  Dalam  Penyelesaian  Laporan  Pelayanan  Publik  di  Kota  Padang,  peneliti akan menjelaskannya melalui beberapa indikator berikut:
a. Keberhasilan pekerjaan dari kualitas dan kuantitas
Jika  dilihat  dari  temuan  khusus  Ombudsman  sudah  melaksanakan  perannya  baik dari  kualitas  maupun  kuantitas.  Secara  kualitas  Ombudsman  hanya  sebatas menindaklanjuti laporan terkait PPDB, dimana berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 mengatakan  bahwa  salah  satu  tugas  Ombudsman  menindaklanjuti  laporan maladministrasi  pelayanan  publik.  Secara  kuantitas  cukup  banyak  laporan  tentang maladministrasi  bidang  pendidikan  khususnya  PPDB  Kota  Padang  yang  diterima  oleh Ombudsman. Pada tahun 2019 Ombudsman menerima 34 laporan dan tahun 2020 ada 79 laporan sudah diselesaikan oleh Ombudsman. Terlihat bahwa terjadi peningkatan dalam
jumlah  laporan  masyarakat  terkait  PPDB  di  Kota  Padang.  Seharusnya  Ombudsman Sumbar  bisa  mengurangi  laporan  dengan  melakukan  evaluasi  terhadap  kegiatan berlangsung PPDB saat selesai pelaksanaan PPDB.
Terlihat  dari  proses  laporan  masuk  dan  dilakukan  pengecekan  terhadap  laporan terkait  PPDB  Kota  Padang  sampai  konfirmasi  pada  pelapor  sudah  dijalankan  oleh Ombudsman Sumbar. Penyelesaian laporan PPDB dari PVL sampai penyelesaian sudah dilakukan  tindaklanjut  laporan  masyarakat.  Ini  sudah  sesuai  dengan  UU  Nomor  37 Tahun  2008  mengenai  Ombudsman  RI.  Apabila  masih  ada  kendala  mengenai  PPDB maka  tindaklanjut  berikutnya  diselesaikan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang  dan  ini tidak termasuk kedalam wewenang dari Ombudsman.
b. Penyelesaian Pekerjaan Sesuai Target dan Waktu Berdasarkan  target  yang  ditetapkan  oleh  Ombudsman  terkait  pendidikan  ternyata melebihi  perkiraan  yang  dilakukan  berdasarkan  tuturkan  oleh  Ibu  Dheka.  Target  yang ditetapkan  oleh  Ombudsman  230  target  pada  tahun  2020.  Akan  tetapi  laporan  yang dilaporkan  masyarakat  terrkait  PPDB  tahun  2020  melebihi  target  yang  berjumlah  314 laporan.  Ini  menandakan  bahwa  masih  terdapat  kelebihan  84  laporan  yang  masuk laporan.  Jadi  terlihat  bahwa  maladministrasi  yang  dilaporkan  masyarakat  terkait pendidikan  banyak  terjadi  dalam  pendidikan  khususnya  PPDB  di  Kota  Padang.  Ini menunjukan  bahwa  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang  menimbulkan  banyak  persoalan. Persoalan  yang  yang  terkait  itu  bagaimana  sistem  dan  alur  pelaksanaan  dalam penerimaan PPDB.
Dilihat  dari  waktu  penyelesaian  laporan  bidang  pendidikan  khusus  PPDB  realtif cepat  karena  laporan  terkait  PPDB  dikategorikan  ringan.  Ini  dibuktikan  dengan  waktu yang  dibutuhkan  dalam  penyelesaian  laporan  terkait  bidang  pendidikan  khusus  PPDB hanya  beberapa  hari  sudah  selesai.  Ini  telah  sesuai  dengan  salah  satu  sifat  peran Ombudsman dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman yaitu akuntabilitas dimana  semua  laporan  masyarakat  terkait  PPDB  sudah  dilaksanakan  dengan  tanggung jawab dan mampu diselesaikan. Jadi penyelesaian laporan yang dilakukan Ombudsman Sumbar  terkait  penyelesaian  pekerjaan  sesuai  target  dan  waktu  sudah  dilaksanakan berdasarkan kewenangan Ombudsman Sumbar.
c. Inisiatif dan Daya Kreatifitas
Berdasarkan  inisiatif  Ombudsman  Sumbar  hanya  menjalankan  berdasarkan  aturan dan  UU  yang  terkait.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Yefri  hanya  menjalankan sesuai  aturan.  Apabila  Ombudsman  Sumbar  dalam  penyelesaian  laporan  terkait  PPDB menemukan  masalah  diluar  yang  diatur  dalam  peraturan  tersebut  maka  Ombudsman Sumbar  tidak  memiliki  kewenangan.  Langkah  lanjutnya  Ombudsman  Sumbar  bisa menggunakan  aturan  yang  berkaitan  dengan  pendidikan.  Walaupun  begitu  semua laporan terlaksana.
Berdasarkan  daya  kreatifitas  Ombudsman  Sumbar  memiliki  strategi  khusus  selain peraturan  yang  berlaku.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Dheka  strategi  digunakan selain  dengan  undang-undang.  Daya  kreatifitas  diperlukan  untuk  mempermudah  tugas dalam  menindaklanjuti  laporan  bidang  pendidikan  khusus  PPDB.  Dalam  bidang pendidikan  dikategorikan  ringan.  Jadi  penyelesaian  laporan  terkait  PPDB  dapat diselesaikan walaupun tidak dituliskan dalam aturan yang berkaitan dengan pemdidikan.
d. Proses Komunikasi
Berdasarkan  wawancara  pada  penemuan  umum  terlihat  bahwa  Ombudsman memiliki komunikasi yang sangat baik antara asisten Penerimaan dan Verifikasi laporan dan  asisten  Penyelesaian  Laporan.  Bidang  Penerimaan  dan  Verifikasi  Laporan  adalah pintu  masuk  sebuah  laporan.  Bidang  ini  yang  memeriksa  syarat  formil  dan  syarat materiil.  Setelah  semua  tersaring  dan  sesuai  syarat  formil  dan  materiil  maka  masuk  ke tahap bidang penyelesaian laporan.
Ombudsman  juga  melakukan  komunikasi  dengan  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dheka bahwa Ombudsman Sumbar melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang dilakukan sebelum dan saat kegiatan PPDB sedang berlangsung. Setelah kegiatan PPDB terlaksana tidak ada lagi komunikasi yang terjadi antara Ombudsman Sumbar dan Dinas Pendidikan Kota Padang. ini berarti bahwa  proses  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Ombudsman  masih  kurang  dan  belum maksimal.  Seharusnya  Ombudsman  Sumbar  juga  melakukan  komunikasi  dengan Dinas Pendidikan yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya.
Apabila  dalam  proses  PPDB  terjadi  kendala  maka  pihak  Ombudsman  akan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait masalah yang dilaporkan. Bahkan pihak dari Dinas  Pendidikan  pernah  ditegur  oleh  Ombudsman  terkait  tidak  adanya  kontak pengaduan  terkait  PPDB.  Ombudsman  Sumbar  tidak  bisa  membuat  sanksi  akan  tetapi hanya  bisa  memberikan  saran  dengan  meminta  Dinas  Pendidikan  Kota  untuk  membuat kontak  pengaduan.  Saran  tersebut  dijalankan  oleh  Dinas  Pendidikan.  Tidak  hanya  itu Dinas  Pendidikan  juga  membuat  akun  lain  terkait  informasi  dari  PPDB  dan  informasi tambahan lainnya.
2. Faktor Penghambat Dalam  penyelesaian  laporan  maladministrasi  pelayanan  publik  di  Ombudsman ditemukan penghambat yang dapat menganggu penyelesaian. Faktor penghambat itu terbagi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Factor internal terdiri dari regulasi, factor sarana dan  prasarana,  dan  factor  sumber  daya  manusia.  Sedangkan  factor  eksternal  terdiri  dari masyarakat.  Berikut  ini  penjelasan  faktor  yang  dapat  menghambat  dalam  penyelesaian laporan masyarakat khususnya bidang pendidikan, yaitu:
a. Faktor Internal
Faktor  internal  yaitu  faktor  yang  berasal  dari  dalam  organisasi.  Pada  Ombudsman Sumbar memiliki penghambat diantaranya faktor regulasi, faktor sarana dan prasaranan, dan faktor sumber daya manusia. Berikut ini penjelasan faktor penghambarnya yaitu:
1) Faktor Regulasi
Secara  regulasi  Ombudsman  dalam  menyelesaikan  permasalahan  terkait Maladministrasi  dalam  PPDB  di  Kota  Padang  tahun  2020  hanya  berpatok  pada kebijakan  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  Perwako  Nomor  42  Tahun  2020  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Peserta  Didik  Baru.  Berdasarkan  wawancara  dengan  pihak Ombudsman  Sumbar  dalam  penyelesaian  masalah  Maladministrasi  bidang  pendidikan khususnya  PPDB  Ombudsman  Sumbar  tidak  membuat  regulasi  yang  berkaitan  dengan PPDB.    Jika  dilihat  dari  UU  Nomor  37  Tahun    2008    Dinas  Ombudsman  sudah menjalankan tugasnya dan kewenangan Ombudsman Sumbar hanya sampai tindaklanjut saja. Masalah lebih lanjut Dinas Pendidikan saja yang melaksanakan masalah yang ada. Jadi  apapun  masalah  yang  berada  diluar  Perwako  Nomor  42  Tahun  2020  tentang  Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru Ombudsman Sumbar tidak bisa berbuat lebih.
2) Faktor Sarana dan Prasarana
Dari  faktor  prasarana  Ombudsman  Sumbar  hanya  memanfaatkan  prasarana  yang dimiliki.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Dheka  yang  bekerja  di  bidang penyelesaian  laporan  mengatakan  kekurangan  alat  perekam  suara.  Padahal  di  zaman teknologi  yang  canggih  ini  seharusnya  bisa  memanfaatkan  perangkat  komunikasi  yang dimiliki  bidang  penyelesaian  seperti  HP  yang  digunakan  untuk  merekam  suara  untuk keperluan  investigasi.  Selain  bisa  digunakan  rekaman  video  untuk  merekam  kegiatan saat  proses  penanganan  maladministrasi  terkait  PPDB.  Hal  ini  bisa  menjadikan  bukti yang diperlukan dalam penyelesaian laporan terkait PPDB lebih kongkrit.
Kemudian  dari  bidang  PVL  masih  memiliki  menggunakan  prasarana  berupa  alat komunikasi  yang  masih  terbatas.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Rendra  yang mengatakan peningkatan alat komunikasi. Ini terlihat bahwa alat komunikasi dibutuhkan untuk  memaksimalkan  kegiatan  dalam  proses  penerimaan  laporan  PPDB  yang  bisa
selain  datang  langsung.  Untuk  saat  ini  selain  hanya  menggunakan  HP  bisa  juga digunakan media media online lain seperti, zoom, whatsapp, dan aplikasi lain yang bisa digunakan melakukan pelaporan terhadap maladministrasi terkait PPDB ini.
Selain  Ombudsman  Sumbar,  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang  juga  mengalami hambatan.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Tressy  penghambatnya  terletak  pada kurang  mereta  penyeberan  sekolah  yang  ada  disetiap  kelurahan  di  Kota  Padang.  untuk melakukan  pemrataan  tanpa  adanya  sekolah  unggulan  seharusnya  sudah  dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. ini menandakan bahwa Dinas Kota Padang belum siap  melaksanakan  kegiatan  pendidikan  khususnya  PPDB.  Hal  ini  menimbulkan persaingan  untuk  memasuki  sekolah  negeri  semakin  ketat  dan  menimbulkan keterbatasan dalam daya tamping siswa yang ada di Kota Padang.
3) Faktor Sumber Daya Manusia Pada bagian SDM Ombudsman Sumbar bisa meminta bantuan kepada bidang yang tidak  bekerja  diluar  lingkup  kerjanya.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Rendra Catur  Ombudsman  Sumbar  meminta  bantuan  diluar  bidang.  Ini  mengakibatkan  jumlah beban  kerja  saat  pelaksanaa  PPDB  jadi  bertambah.  Hal  ini  menimbulkan  tidak maksimalnya  kinerja  dalam  proses  penyelesaian  seperti  hanya  meminta  informasi  dai Dinas tanpa di cek langsung dilapangan. Tetapi Ombudsman dari semua ini Ombudsman mampu menyelesaikan laporan terkait PPDB secara tuntas.
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Biasanya faktor penghambat dari penyelesaian  laporan  di  Ombudsman  Sumbar  adalah  dari  masyarakat.  Berdasarkan wawancara  dengaan  Ibu  Dheka  yang  mengatakan  bahwa  masyarakat  tidak  paham kewenangan Ombudsman. Seharunya agar semua bisa dipahami Ombudsman harus  gencar memberikan  sosialisasi  terkait  tugas  dan  kewenangan  Ombudsman.  Kemudian  berikan pemahaman terkait laporan mengenai PPDB baik itu dari proses laporan, waktu, dan aturan yang berkaitan dengan PPDB ini.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  peneliti  menarik  kesimpulan bahwa  (a)  Peran  Ombudsman  Sumatera  Barat  dalam  penyelesaian  laporan  maladministrasi pelayanan  publik  di  Kota  Padang  pertama  keberhasilan  pekerjaan  dari  kualitas  dan  kuantitas disimpulkan  bahwa  Jika  dilihat  dari  waktu  penyelesaian,  Ombudsman  sudah  melakukan penyelesaian dengan waktu yang cepat. Karena bidang pendidikan khusus PPDB dikategorikan ringan.  Selanjutnya  jika  dilihat  dari  target  Ombudsman  sudah  mampu  menyelesaikan  laporan bidang pendidikan khusus PPDB diatas target yang ditetapkan.
Kedua,  penyelesaian  pekerjaan  sesuai  waktu  dan  target.  Jika  dilihat  dari  waktu penyelesaian,  Ombudsman  sudah  melakukan  penyelesaian  dengan  waktu  yang  cepat.  Karena bidang  pendidikan  khusus  PPDB  dikategorikan  ringan.  Selanjutnya  jika  dilihat  dari  target Ombudsman  sudah  mampu  menyelesaikan  laporan  bidang  pendidikan  khusus  PPDB  diatas target yang ditetapkan.
Ketiga, Berdasarkan inisiatif Ombudsman Sumbar hanya menjalankan berdasarkan aturan dan UU  yang terkait. Sedangkan dilihat dari daya kreatifitas terdapat strategi  yang digunakan memudahkan penyelesaian laporan caranya berbeda sesuai dengan aturan yang terkait tentang PPDB.  Keempat  proses  komunikasi.  Ombudsman  Sumbar  memiliki  komunikasi  yang  sangat baik  antara  asisten  Penerimaan  dan  Verifikasi  laporan  dan  asisten  Penyelesaian  Laporan. Selain  komunikasi  yang  baik  dilakukan  sesame  pegawai,  Ombdsman  Sumbar  juga  menjalin berkomunikasi dengan Dinas Kota Padang.
serta  (b)  Faktor  penghambat  yang  ditemukan  dalam melaksanakan  peran  Ombudsman  RI Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  penyelesaian  laporan  di  Kota  Padang  yakni pertama,  faktor  regulasi,  Ombudsman  hanya  menjalakan  apa  yang  sudah  ditetapkan  dari Perwako Nomor 42 Tahun 2020.
Kedua,  dari  faktor  prasarana  Ombudsman  memiliki  kekurangan  yaitu  alat  rekam  untuk menemukan  bukti  di  lapangan.  Ketiga,  Ombudsman  memiliki  kekurangan  sumber  daya manusia akan tetapi tidak bisa diatasi dengan meminta bantuan kepada bidang lain. Kemudian, faktor  eksternal  disimpulkan  bahwa  masyarakat  tidak  mengerti  system  dan  regulasi.  Serta keinginan cepat dapat penyelesaian laporan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya  penulis  dapat  menyeselaikan  artikel  ini.  Selama  penulisan  skripsi  ini  pertama penulis  ucapkan  terimakasih  kepada  diri  sendiri  karena  telah  mampu  berjuang  menyelesaikan skripsi  ini  selain  itu  penulis  berterimakasih  tentunya  kepada  pihak-  pihak  yang  tidak  dapat disebut satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu dengan ketulusan hati  penulis ucapkan terimakasih atas semua bimbingan, dukungan, motivasi, dan do’a  semoga kebaikan tesebut menjadi amal jariyah dan diberikan imbalan yang setimpal dari Allah. Aamiin.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Azari,  A.,  &  Suryanef.  (2019). Pelaksanaan  Sistem  Zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/ 2020 Di Kota Padang. Journal Of Civic Education . Fadia,  Siti  Nurul  Fitri.  (2021). Problematika  Kualitas  Pendidikan  di  Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 5 Nomor 1. Haliq, A. (2017). Analisis Kasus Mal Administrasi Di Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan Tahun 2013-2015. As-Siyasah , Vol. 2 , No .
Mulyadi, D., Gedeona, H. T., Afandi, M. N., Jubaedah, E., & Yustiono, E. (2016). Administrasi publik  untuk  pelayanan  publik :  (konsep  &  praktik  administrasi  dalam  penyusunan SOP, standar pelayanan, etika pelayanan, inovasi untuk kinerja organisasi) . Alfabeta. Rencana Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2021 Sulemen,  S.,  &  Wance,  M.  (2020). Peran  Ombudsman  Sebagai  Lembaga  Pengawasan Pelayanan  Publik  Di  Kabupaten  Halmahera  Selatan  Provinsi  Maluku  Utara . Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) , Volume 08 . Pratiwi. A.A. Ayu Inten. (2019). Bentuk-Bentuk Maladministrasi Pendidikan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018 di Kota Denpasar. Vol7 Nomor 2. Tarahesti, & Zulkifli. (2017). Mekanisme Kinerja Ombudsman Riau (Mekanisme Penanganan Laporan Masyarakat Di Kota Pekanbaru). Publika , Volume 3 N . Mulyadi,  Dedi. Administrasi  Publik  Untuk  Pelayanan  Publik  (konsep,  &  praktik  administrasi dalam  penyusunan  SOP,  standar  pelayanan,  etika,  pelayanan,  inovasi,  untuk  kinerja Organisasi). Bandung. 2016: Alfabeta. Moleong, J. Rexy. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). 2017: Rosda.
Mia,  Anjela  Puput  dan  Henni  Muchtar.  (2020). Peran  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera Barat Sebagai Pengawas Bidang Pendidikan (Studi Kasus Maladministrasi Pelayanan Pendidikan di Kota Padang Tahun 2019). Journal Of Civic Education.Volume 3 Nomor 4.
Laporan Tahunan Ombudsman RI Sumatera Barat Tahun 2019/ 2020. UU Nomor 37 Tahun 2008 UU 1945 Pasal 31 Ayat 1 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah