Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Ferdy Putra Ernawan 1 , Ahmad Sholikhin Ruslie 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: putraferdi28@gmail.com 1 , ruslie@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
This study aims to provide a limitation on the need for rules that limit the periodization of the term of office of DPR and DPD members. In many cases, people who have been in power for a long time abuse their  power.  Type  of  Research  This  type  of  research  is  normative  legal  research  or  library  research, namely research conducted using literature, either in the form of books, scientific journals, mass media and the internet as well as other references. There is a legal issue, so there needs to be a rule limiting the periodization of the term of office for  members  of the DPR and DPD. In many cases, people who have been  in  power  for  a  long  time  abuse  their  power.  Whoever  holds  power  and  no  matter  how  well  it  is executed, has the seeds of potential power or ability as Lord Acton's classic saying about power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely meaning, “ power tends to corrupt, and absolute power must  corrupt  absolutely ” .  undeniable.  Government  administrators  place  themselves  above  the  people and regard themselves as the source of all prevailing order. Revisions to the terms of office for the DPR and DPD need to be realized immediately, bearing in mind the urgency in terms of legal justice, the poor dimension of democracy, and leadership regeneration. In order to fulfill the need to realize an electoral system based on a democratic constitution
Keywords : Term Limitations, Members of DPR and DPD.

## Abstrak
Penelitin  ini  bertujuan  untuk  memberi  Batasan  perlu  ada  aturan  yang  membatasi  periodesasi  masa jabatan anggota DPR dan DPD. Dalam banyak kasus, orang yang sudah lama berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya.  Jenis  Penelitian  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian kepustakaan  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  kepustakaan,  baik  berupa  buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang. Ada persoalan hukum, sehingga perlu ada aturan yang membatasi periodesasi masa jabatan anggota DPR dan DPD. Dalam banyak kasus, orang yang sudah lama berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya. Siapapun yang memegang kekuasaan dan bagaimanapun baiknya dijalankan, memiliki benih kekuasaan atau kemampuan potensial sebagaimana pepatah klasik Lord Acton tentang “power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely ” yang diartikan, kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut.Sampai saat ini belum terbantahkan. Penyelenggara pemerintahan menempatkan diri mereka di atas rakyat dan menganggap diri mereka sebagai sumber segala tatanan yang berlaku.Perlu merevisi masa jabatan DPR dan  DPD  perlu  segera  direalisasikan,  mengingat  urgensi  dari  sisi  keadilan  hukum,  buruknya  dimensi demokrasi,  dan  regenerasi  kepemimpinan.  Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  untuk  mewujudkan sistem pemilu berdasarkan konstitusi yang demokratis.
Kata kunci: Pembatasan Masa Jabatan, Anggota DPR dan DPD.

## PENDAHULUAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Indonesia  seharusnya  menjadi  titik  acuan  utama  dalam  debat  demokratisasi  global, sebuah pencapaian yang luar biasa karena faktanya terjadi di negara yang sangat beragam etnis dan  agama  berjuang  untuk  pulih  dari  gangguan krisis  ekonomi  Asia. Pada  masa  itu,  Indonesia sering  digolongkan  sebagai  negara  demokrasi.  Pada  17  April  2019,  pemilu  paling  rumit  dalam sejarah berlangsung di Indonesia. Dalam pemilu 2019, yang disebut sebagai salah satu pemilu paralel  terbesar  di  dunia,  lebih  dari  80  persen  dari  190  juta  pemilih  terdaftar  di  lebih  dari 800.000 TPS di seluruh nusantara akan memberikan suara secara bersamaan untuk perwakilan dewan  provinsi,  anggota  parlemen,  dan  presiden.  Terlepas  dari  logistik  yang  rumit,  pemilu berlangsung tanpa kekerasan yang berarti. Jika berbicara tentang kualitas pemilu di Indonesia, ada  beberapa  hal  yang  menjadi  perhatian.  Isu  yang  sangat  kuat  adalah  penyelenggaraan pemilu,  khususnya  terkait  kapasitas  dan  otonomi  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang kompeten  menyelenggarakan  salah  satu  rangkaian  pemilu  terkompleks  di  dunia.  Menjadi kekuatan bahwa pemilu Indonesia masih berjalan dengan kekerasan terkait pemilu yang jarang terjadi,  meskipun  kekerasan  pasca  pemilu  pada  Mei  2019  sedikit  menodai  kinerja  tersebut. Secara keseluruhan, data V-Dem menunjukkan bahwa pemilu Indonesia berlangsung bebas dan adil, seperti yang diharapkan(Power et al., n.d.-a)
Membeli  suara  membawa  keuntungan  finansial  bagi  masyarakat  yang  tidak  dapat dilayani  oleh  negara.  Di  sisi  lain,  pembelian  suara  atau  patronase  lainnya  dapat  melemahkan motivasi dan perilaku pejabat dan pemilih terpilih. Secara khusus, membeli suara elektoral atau langkah-langkah  kebijakan  moneter  lainnya  meningkatkan  biaya  pemilu,  dan  politisi  mencoba menutup  biaya  ini  dengan  cara  tertentu  ketika  mereka  bertindak.  Hal  ini  pada  akhirnya mengarah  pada  korupsi  dan  ketertiban  umum.  Hal  ini  juga  menyebabkan  berkurangnya ketertiban  umum  dan  kurangnya  penyediaan  barang  publik  yang  paling  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Meningkatnya  korupsi  dan  kurangnya  barang  publik  yang  esensial  membuat masyarakat  tidak  puas  dan  kecewa  dengan  sistem  demokrasi.  Pandangan  optimis  ini menggambarkan  transisi  dari  "keteraturan  menjadi  ketidakteraturan".  Setelah  pemerintahan sentralis  yang  otoriter,  upaya  untuk  memaksakan  perubahan  ekonomi  dan  politik  tidak mungkin  berhasil  karena  sabotase  birokrasi,  politik  kekuasaan  yang  korup,  dan  visi  jangka
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pendek  dan  luas  tentang  masa  depan  bersama.  Dilihat  dari  merebaknya  kekerasan  etnis  dan agama  di  berbagai  wilayah  nusantara,  ketidakmampuan  menata  ulang  baik  militer  maupun ekonomi,  serta  mengontrol  KKN,  kalangan  pesimis  cenderung  mengklasifikasikan  Indonesia sebagai  negara  yang  “ gagal ”  atau  “ cacat ”.  meramalkan  disintegrasi  yang  semakin  dalam  yang pada akhirnya dapat menyebabkan. (Kambu, 2021)
Pemba l ha l sa l n  lemba l ga l nega l ra l menga l cu  pa l da l konsep  kekua l sa l a l n  nega l ra l ,  pembentuka l n lemba l ga l nega l ra l menga l cu pa l da l upa l ya l nega l ra l da l la l m menega l kka l n kekua l sa l a l n nega l ra l . Tujua l nnya l a l da l la l h  untuk  memba l ta l si  kekua l sa l a l n  nega l ra l mela l lui  pemba l gia l n  kekua l sa l a l n  seca l ra l vertika l l  da l n horizonta l l.  Kekua l sa l a l n  diba l ta l si  denga l n  ca l ra l memba l gi  kekua l sa l a l n  menja l di  ca l ba l ng-ca l ba l ng lemba l ga l nega l ra l ya l ng  pa l da l ha l keka l tnya l bersifa l t  check  a l nd  ba l la l nces  ya l ng  sa l ling menyeimba l ngka l n  da l n  menga l tur.  Denga l n  demikia l n,  kekua l sa l a l n  tida l k  terkonsentra l si  pa l da l lemba l ga l nega l ra l da l n a l da l kemungkina l n kesewena l ng-wena l nga l n da l ri mereka l ya l ng berkua l sa l .(Isra, 2010)
Pemba l ta l sa l n  kekua l sa l a l n  ini  dima l ksudka l n  untuk  mencega l h  penya l la l hguna l a l n  kekua l sa l a l n, da l n  pemusa l ta l n  kekua l sa l a l n  pa l da l sa l tu  lemba l ga l membuka l pelua l ng  terja l dinya l kesewena l ng- wena l nga l n  da l n  korupsi.  Postula l t  terkena l l  tenta l ng  ini  bera l sa l l  da l ri  Lord  A l cton  ya l ng menga l ta l ka l n “ power  tends  to  corrupt,  but  a l bsolute  power  corrupt  a l bsolutely ” kekua l sa l a l n  itu cenderung  korup,  da l n  kekua l sa l a l n  ya l ng  a l bsolut  cenderung  korup  seca l ra l a l bsolut.  Penga l tura l n lemba l ga l nega l ra l terbentuk pa l da l sa l a l t dila l kuka l nnya l peruba l ha l n terha l da l p Unda l ng-Unda l ng Da l sa l r Nega l ra l Republik  Indonesia l Ta l hun  1945  (sela l njutnya l disebut  Unda l ng-Unda l ng  Da l sa l r  Nega l ra l Republik Indonesia l ).(Indrayana, 2007)
A l da l lemba l ga l nega l ra l ya l ng  dikura l ngi  kekua l sa l a l nnya l ,  seperti  MPR,  a l da l lemba l ga l nega l ra l ya l ng diperkua l t da l n diperlua l s kekua l sa l a l nnya l , seperti Dewa l n Perwa l kila l n Ra l kya l t (DPR), da l n juga l lemba l ga l nega l ra l ya l ng  ba l ru.  dibentuk,  ya l itu  Dewa l n  Perwa l kila l n  Nega l ra l (DPD)  da l n  Ma l hka l ma l h Konstitusi  (MK).  Mela l lui  pa l rta l i  politik,  seba l ga l i  fungsi  rekrutmen  da l n  pemba l ha l rua l n  politik, seseora l ng  menga l la l mi  proses  politik  da l n  sia l p  menja l di  pemimpin.  Buka l n  ha l nya l untuk kepentinga l n pa l rta l i, teta l pi juga l untuk kepentinga l n ra l kya l t, ma l sa l la l h memilih pemimpin, ba l ik di interna l l  pimpina l n  pa l rta l i  ma l upun  di  kepemimpina l n  na l siona l l  ya l ng  lebih  lua l s.  Pa l rlemen,  kursi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
gera l ka l n  ra l kya l t,  meka l nisme  pemiliha l n  a l nggota l DPR  da l n  DPD,  dipilih  oleh  ra l kya l t.  Pemiliha l n umum  diselengga l ra l ka l n  setia l p  lima l ta l hun  seka l li  seca l ra l la l ngsung,  umum,  beba l s,  ra l ha l sia l ,  a l dil da l n  jujur.  Pa l rta l i  politik  mengikuti  pemiliha l n  pa l rlemen  untuk  a l nggota l DPR  da l n  DPRD, seda l ngka l n perora l nga l n mengikuti pemiliha l n.
Kondisi  keta l ta l nega l ra l a l n  ya l ng  ma l sih  menga l la l mi  kesenja l nga l n  a l nta l ra l da l s  sollen  denga l n da l s sein. Sa l la l h sa l tu contoh ya l kni terja l di kekosonga l n hukum tenta l ng periodisa l si ma l sa l ja l ba l ta l n a l nggota l DPR  tida l k  dia l tur  pa l da l BA l B  VII  Tenta l ng  Dewa l n  Perwa l kila l n  Ra l kya l t  Unda l ng-Unda l ng Da l sa l r  1945  NRI  da l ri  Pa l sa l l  19-22B  sa l ma l seka l li  tida l k  memba l ha l s  ma l sa l ja l ba l ta l n  DPR.  BA l B  VIIA l UUD  NRI  Pa l sa l l  22B-22C  sa l ma l seka l li  tida l k  memba l ha l s  periodisa l si  ma l sa l ja l ba l ta l n  DPD,  Unda l ng- Unda l ng  No.  7  Ta l hun  2017  tenta l ng  Pemiliha l n  Umum  (sela l njutnya l disebut  UU  Pemilu)  tida l k menga l tur sya l ra l t ca l lon legisla l tif ma l ksima l l suda l h bera l pa l ka l li periode menja l ba l t, Unda l ng-Unda l ng Nomor 2 Ta l hun 2011 Tenta l ng Peruba l ha l n A l ta l s Unda l ng-Unda l ng Nomor 2 Ta l hun 2008 Tenta l ng Pa l rta l i Politik, pa l rta l i pun tida l k menga l tur periodisa l si ma l sa l ja l ba l ta l n a l ka l n ka l der-ka l dernya l duduk di  pa l rlemen,  Unda l ng-Unda l ng  No.  27  Ta l hun  2009  Tenta l ng  Ma l jelis  Permusya l wa l ra l ta l n  Ra l kya l t, Dewa l n  Perwa l kila l n  Ra l kya l t,  Dewa l n  Perwa l kila l n  Da l era l h  da l n  Dewa l n  Perwa l kila l n  Ra l kya l t  Da l era l h, Unda l ngUnda l ng  No.  17  Ta l hun  2014  Tenta l ng  Ma l jelis  Permusya l wa l ra l ta l n  Ra l kya l t,  Dewa l n Perwa l kila l n  Ra l kya l t,  Dewa l n  Perwa l kila l n  Da l era l h  da l n  Dewa l n  Perwa l kila l n  Da l era l h  da l n  Dewa l n Perwa l kila l n Ra l kya l t Da l era l h, Unda l ng-Unda l ng No. 18 Ta l hun 2018 Tenta l ng Peruba l ha l n Kedua l A l ta l s Unda l ng-Unda l ng  No.  17  Ta l hun  2014  Tenta l ng  Ma l jelis  Permusya l wa l ra l ta l n  Ra l kya l t,  Dewa l n Perwa l kila l n Ra l kya l t, Dewa l n Perwa l kila l n Da l era l h da l n Dewa l n Perwa l kila l n Ra l kya l t Da l era l h, da l n ya l ng tera l khir Unda l ng-Unda l ng No. 13 Ta l hun 2019 Tenta l ng Ma l jelis Permusya l wa l ra l ta l n Ra l kya l t, Dewa l n Perwa l kila l n  Ra l kya l t,  Dewa l n  Perwa l kila l n  Da l era l h  da l n  Dewa l n  Perwa l kila l n  Ra l kya l t  Da l era l h (sela l njutnya l disebut  UU  MD3).  A l da l 4  (empa l t)  peruba l ha l n  UU  MD3,  tida l k  memba l ha l s  ma l sa l ja l ba l ta l n DPR da l n DPD. Pera l tura l n Dewa l n Perwa l kila l n Ra l kya l t Republik Indonesia l Nomor 1 Ta l hun 2014 Tenta l ng Ta l ta l Tertib (sela l njutnya l disebut Pera l tura l n DPR Tenta l ng Ta l tib), pa l da l Pa l sa l l 8 a l ya l t (4)  berbunyi:  “M a l sa l ja l ba l ta l n  A l nggota l a l da l la l h  5  (lima l )  ta l hun  da l n  bera l khir  pa l da l sa l a l t  A l nggota l ya l ng  ba l ru  menguca l pka l n  sumpa l h/ja l nji”. A l da l kekosonga l n  hukum,  oleh  ka l rena l itu  perlu  a l da l a l tura l n ya l ng memba l ta l si periodisa l si ma l sa l ja l ba l ta l n a l nggota l DPR da l n DPD.(Wahyudi, 2014)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Ma l sa l la l h tida l k a l da l nya l pemba l ta l sa l n periode a l nta l ra l DPR da l n DPD menja l di penting ka l rena l dipa l nda l ng  seba l ga l i  bentuk  penya l la l hguna l a l n  kekua l sa l a l n  da l ri  seja l ra l h  otorita l ria l nisme.  Da l la l m ba l nya l k  ka l sus,  mereka l ya l ng  suda l h  la l ma l berkua l sa l menya l la l hguna l ka l n  kekua l sa l a l nnya l .  Sia l pa l pun ya l ng memiliki kekua l sa l a l n, tida l k peduli sebera l pa l ba l ik diguna l ka l n, kekua l sa l a l n memiliki benih a l ta l u potensi  penya l la l hguna l a l n  kekua l sa l a l n,  ka l rena l kla l sik  Lord  A l cton  menga l ta l ka l n “ power  tends  to corrupt, but a l bsolute power corrupt a l bsolutely ” kekua l sa l a l n itu cenderung korup, da l n kekua l sa l a l n ya l ng  a l bsolut  cenderung  korup  seca l ra l a l bsolut    belum  da l pa l t  diba l nta l h.  Orga l n  a l dministra l si pemerinta l h bera l da l di lua l r itu. ra l kya l t da l n meliha l t dirinya l seba l ga l i sumber da l ri semua l ta l ta l na l n ya l ng  berkua l sa l ,  ungka l pa l n  L'eta l t  c'est  moi  ( Na l ga l ra l a l da l la l h  Sa l ya l ).  Tida l k  a l da l pengua l sa l ya l ng tunduk  kepa l da l ra l kya l t.  Na l mun,  ora l ng  tunduk  pa l da l otorita l s.  Pa l da l ha l l,  persoa l la l n  pemba l ta l sa l n ma l sa l ja l ba l ta l n tida l k ha l nya l berda l mpa l k pa l da l eksekutif teta l pi juga l legisla l tif.(Suriadinata, 2017) Fa l kta l ba l hwa l bebera l pa l a l nggota l DPR  tela l h  menja l ba l t  lebih  da l ri  sa l tu  periode menunjukka l n  beta l pa l tida l k  seha l tnya l demokra l si  kita l .  Oleh  ka l rena l itu,  regenera l si  perlu disega l rka l n  denga l n  memba l ta l si  ma l sa l ja l ba l ta l n  a l ga l r  kesempa l ta l n  ma l sya l ra l ka l t  untuk  menja l di a l nggota l Dewa l n  lebih  lua l s  da l n  mera l ta l .  Ini  bisa l menja l di  siklus  untuk  menca l ri  kela l hira l n pemimpin ba l ngsa l ya l ng ba l ru.
Penga l tura l n  pemba l ta l sa l n  ma l sa l periode  ja l ba l ta l n  Presiden  (eksekutif)  tida l k  ditera l pka l n pa l da l DPR  da l n  DPD.  Ha l l  tersebut  da l pa l t  diliha l t  pa l da l Pa l sa l l  172 – 179  da l la l m  UU  Pemilu  tenta l ng persya l ra l ta l n  menja l di  ca l lon  a l nggota l DPR  tida l k  menga l tur  ba l ta l sa l n  ma l sa l ja l ba l ta l n  untuk  menja l di a l nggota l DPR. Sa l ma l ha l lnya l DPD RI tida l k dia l tur periha l l ma l sa l ja l ba l ta l n, bisa l diliha l t pa l da l Pa l sa l l 182 UU  Pemilu  ya l ng  menga l tur  sya l ra l t  a l pa l sa l ja l ya l ng  ha l rus  dipenuhi  juga l tida l k  a l da l kla l usul pemba l ta l sa l n ma l sa l ja l ba l ta l n a l nggota l DPD. Da l pa l t disimpulka l n seseora l ng da l pa l t menca l lonka l n diri sepa l nja l ng hidupnya l .
Ma l hka l ma l h  Konstitusi  memba l ta l si  ma l sa l ja l ba l ta l n  ha l kim  konstitusi  denga l n  dua l periode, merujuk  pa l da l Pa l sa l l  22  Unda l ng-Unda l ng  No.  24  Ta l hun  2003  Tenta l ng  Ma l hka l ma l h  Konstitusi menga l ta l ka l n  ba l hwa l seca l ra l tega l s  “ ma l sa l ja l ba l ta l n  ha l kim  konstitusi  sela l ma l 5  (lima l )  ta l hun  da l n da l pa l t  dipilih  kemba l li  ha l nya l untuk  1  (sa l tu) ka l li  ma l sa l ja l ba l ta l berikutnya l ”.  Konsep  pemb a l ta l sa l n ma l sa l ja l ba l ta l n begitu penting, menja l di ironi a l pa l bila l a l nggota l DPR da l n DPD tida l k diba l ta l si ma l sa l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ja l ba l ta l nya l . Ma l ka l menera l pka l n ha l l ya l ng sa l ma l ya l kni pemba l ta l sa l n ma l sa l ja l ba l ta l n dua l periode pa l da l a l nggota l DPR da l n DPD.(Putra, 2014)
Fa l kta l ba l hwa l bebera l pa l a l nggota l DPR  tela l h  menja l ba l t  lebih  da l ri  sa l tu  periode menunjukka l n  beta l pa l tida l k  seha l tnya l demokra l si  kita l .  Oleh  ka l rena l itu,  regenera l si  perlu disega l rka l n  denga l n  memba l ta l si  ma l sa l ja l ba l ta l n  a l ga l r  kesempa l ta l n  ma l sya l ra l ka l t  untuk  menja l di a l nggota l Dewa l n  lebih  lua l s  da l n  mera l ta l .  Ini  bisa l menja l di  siklus  untuk  menca l ri  kela l hira l n pemimpin ba l ngsa l ya l ng ba l ru.
A l da l nya l kekosonga l n  hukum  tenta l ng  penga l tura l n  ma l sa l ja l ba l ta l n  a l nggota l DPR  da l n  DPD. Da l ri  da l ta l di  a l ta l s,  ma l ka l peneliti  terta l rik  untuk  mengka l ji  lebih  menda l la l m  tenta l ng  “B a l ta l si Periodisa l si  Ma l sa l Ja l ba l ta l n  A l nggota l Dewa l n  Perwa l kila l n  Ra l kya l t  Da l n  Dewa l n  Perwa l kila l n  Da l era l h Republik Indonesia l .

## METODE PENELITIAN
penelitia l n  ini  merupa l ka l n  penelitia l n  hukum  norma l tif  a l ta l u  penelitia l n  pusta l ka l (Libra l ry Resea l rch),  ya l itu  penelitia l n  ya l ng  dila l ksa l na l ka l n  denga l n  mengguna l ka l n  litera l tur  (kepusta l ka l a l n), ba l ik  berupa l buku-buku,  jurna l l  ilmia l h,  media l ma l ssa l da l n  internet  serta l referensi  la l in  ya l ng releva l n  guna l menja l wa l b  berba l ga l i  rumusa l n  perma l sa l la l ha l n.  pendeka l ta l n  perunda l ng-unda l nga l n ka l rena l penulis  a l ka l n  menga l lisis  urgensi  pemba l ta l sa l n  ma l sa l ja l ba l ta l n  DPR  da l n  DPD  RI  ya l ng diberla l kuka l n  da l la l m  UU  MD3  da l n  UU  Pemilu.  Ketiga l ,  pendeka l ta l n  konseptua l l  (conceptua l l a l pproa l ch)  ditera l pka l n  ka l rena l mela l kuka l n  identifika l si  terha l da l p  prinsip-prinsip  ya l ng  suda l h  a l da l denga l n  persoa l la l n  pemba l ta l sa l n  ma l sa l ja l ba l ta l n  a l nggota l DPR  da l n  DPD  RI  sesua l i  demokra l si konstitusiona l l.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ba l ta l sa l n  kekua l sa l a l n,  perta l ma l denga l n  munculnya l nega l ra l hukum.  Ka l rena l ciri  kha l s rechsta l a l t  a l da l la l h  pemba l ta l sa l n  kekua l sa l a l n  da l la l m  penyelengga l ra l a l n  kekua l sa l a l n  nega l ra l .Istila l h sistem Rechtssta l a l t memiliki la l ta l r bela l ka l ng seja l ra l h ya l ng berbeda l , na l mun menga l ndung ga l ga l sa l n pemba l ta l sa l n  kekua l sa l a l n.  Ga l ga l sa l n  nega l ra l hukum  muncul  untuk  menghentika l n  kesewena l ng-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
wena l nga l n  kekua l sa l a l n  ya l ng  menga l ma l lka l n  sistem  a l bsolut  da l n  menga l ba l ika l n  otorita l s.  tenta l ng ha l k-ha l k  ra l kya l t  itu  sendiri,  a l rti  sebena l rnya l tentu  sa l ja l besa l rnya l keingina l n  ra l kya l t  untuk mewujudka l n  nila l i-nila l i  kea l dila l n.  Ga l ga l sa l n  pemba l ta l sa l n  kekua l sa l a l n  dia l ngga l p  mutla l k  diperluka l n ka l rena l pa l da l ma l sa l la l lu  semua l fungsi  kekua l sa l a l n  nega l ra l dipusa l tka l n  da l n  dipusa l tka l n  di  ta l nga l n sa l tu  ora l ng  ya l itu  ra l ja l a l ta l u  ra l tu  ya l ng  memimpin  nega l ra l seca l ra l turun-temurun.  Ba l ga l ima l na l pemerinta l ha l n  dija l la l nka l n  sepenuhnya l terga l ntung  pa l da l kehenda l k  priba l di  ra l ja l a l ta l u  ra l tu  ta l npa l penga l wa l sa l n  ya l ng  jela l s,  sehingga l konsekuensi  da l ri  meneka l n  ha l k  da l n  kebeba l sa l n  ra l kya l t  bisa l sa l nga l t  mengerika l n.  Pemba l ta l sa l n  dila l ksa l na l ka l n  oleh  hukum,  ya l ng  kemudia l n  menja l di  ga l ga l sa l n da l sa l r  konstitusiona l lisme  modern,  konsep  nega l ra l hukum  disebut  juga l nega l ra l hukum,  ya l itu nega l ra l ya l ng diba l ta l si oleh konstitusi.(Wiredarme et al., 2018a)
Da l la l m  konteks  ya l ng  sa l ma l ,  ga l ga l sa l n  nega l ra l demokra l si  disebut  juga l demokra l si konstitusiona l l, ya l ng menga l cu pa l da l konsep nega l ra l demokra l si konstitusiona l l. Upa l ya l pemba l ta l sa l n  kekua l sa l a l n  juga l dila l kuka l n  denga l n  menera l pka l n  model-model  pemba l ta l sa l n da l la l m  pengenda l lia l n  intern  kekua l sa l a l n  nega l ra l itu  sendiri,  ya l itu.  membeda l ka l n  da l n  memba l gi kekua l sa l a l n  nega l ra l menja l di  bebera l pa l fungsi  ya l ng  berbeda l .  Da l la l m  konteks  ini,  Montesquieu da l pa l t  dia l ngga l p  pa l ling  berpenga l ruh  da l la l m  pemikira l nnya l ,  memisa l hka l n  fungsi  kekua l sa l a l n denga l n  teorinya l tenta l ng  Tria l s  politica l ,  ya l itu.legisla l tif,  eksekutif  a l ta l u  a l dministra l tif,  da l n yudika l tif.
Pemba l ha l sa l n pemba l ta l sa l n kekua l sa l a l n era l t ka l ita l nnya l denga l n teori pemisa l ha l n kekua l sa l a l n da l n  teori  pemisa l ha l n  kekua l sa l a l n.  Pengguna l a l n  ungka l pa l n  pemisa l ha l n  kekua l sa l a l n,  pemisa l ha l n kekua l sa l a l n, pemisa l ha l n kekua l sa l a l n, da l n pemisa l ha l n kekua l sa l a l n seca l ra l umum merupa l ka l n doktrin pemisa l ha l n kekua l sa l a l n ya l ng diya l kini bera l sa l l da l ri Mostesquieu da l la l m Tria l s politca l -nya l . Na l mun da l la l m perkemba l nga l nnya l , perlu dibentuk ma l sa l ja l ba l ta l n di berba l ga l i lemba l ga l legisla l tif, eksekutif, da l n yudika l tif. (Power et al., n.d.-b)
DPR  a l da l la l h  lemba l ga l ya l ng  belum  meneta l pka l n  Periode  Dila l ta l r  bela l ka l ngi  tengga l t  ya l ng diberla l kuka l n untuk mencega l h kesewena l ng-wena l nga l n pengua l sa l , seja l ra l h perja l la l na l n Indonesia l tela l h  menya l ksika l n  dua l kera l ja l a l n  ya l ng  bia l sa l dikena l l  denga l n  Orde  La l ma l di  ba l wa l h  Presiden Soeka l rno da l n  Orde  Ba l ru  di  ba l wa l h  Presiden  Soeha l rto.  Kedua l nya l tida l k  memiliki  ba l ta l sa l n  ma l sa l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ja l ba l ta l n, da l n Bung Ka l rno da l n Suha l rto sa l ma l -sa l ma l "gila l kekua l sa l a l n" ( will to power ). Berda l sa l rka l n la l ta l r bela l ka l ng tersebut, ma l ka l perlu dia l tur ma l sa l ja l ba l ta l n a l nggota l DPR da l n DPD.
Jika l Presiden, Wa l kil Presiden, Gubernur, Wa l kil Gubernur, Bupa l ti, Wa l kil Bupa l ti, Wa l likota l da l n  Wa l kil  Wa l likota l diba l ta l si  ma l sa l ja l ba l ta l nnya l .  Sa l nga l t  tida l k  a l dil  a l pa l bila l a l da l a l nggota l DPR menja l ba l t  lebih  da l ri  dua l periode.Misa l lnya l Setya l Nova l nto  da l ri  pa l rta l i  Golka l r  menja l ba l t  empa l t periode  (1999-2004,  2004-2009,  2009-2014,  da l n  2014-2019)  wa l la l pun  Setya l Nova l nto tersa l ndung ka l sus E-KTP pa l da l periode keempa l t sa l a l t menja l ba l t seba l ga l i ketua l DPR RI.
Pemba l ta l sa l n ma l sa l ja l ba l ta l n a l nggota l DPR da l n DPD mendesa l k dila l kuka l n menginga l t kondisi DPR  RI  sa l a l t  ini.  Belum  a l da l kema l jua l n  bera l rti  da l ri  ta l hun  ke  ta l hun  terka l it  renca l na l legisla l si na l siona l l  ya l ng  berha l sil  menja l di  unda l ng-unda l ng,  sehingga l ma l sya l ra l ka l t  da l pa l t  mera l sa l ka l n da l mpa l knya l . inova l si da l n perba l ika l n sistem kerja l . Kondisi ini sena l da l denga l n pemikira l n Giova l nni Sa l rtori  ya l ng  menga l ta l ka l n  ba l hwa l perma l sa l la l ha l n  da l la l m  sistem  presidensia l l  buka l nla l h  pa l da l eksekutif, mela l inka l n pa l da l legisla l tif.(Benar, n.d.)

## Perlunya Pengaturan Hukum
Perlunya l penga l tura l n  hukum  mengena l i  pemba l gia l n  ma l sa l ja l ba l ta l n  a l nggota l DPR  tida l k dia l tur  berda l sa l rka l n  sistem  pemiliha l n  ya l ng  dia l da l ka l n  setia l p  5  ta l hun  seka l li.  Seba l ga l ima l na l diketa l hui, mengena l i pemiliha l n a l nggota l legisla l tif dia l tur da l la l m Unda l ng-Unda l ng Nomor 7 Ta l hun 2017  tenta l ng  Pemiliha l n  Umum  A l nggota l DPR,  DPD,  da l n  DPRD.  di  Indonesia l sendiri  mengena l i bera l pa l la l ma l ma l sa l ja l ba l ta l n legisla l tif da l pa l t menja l ba l t seba l ga l i a l nggota l dewa l n tida l k dia l tur da l la l m pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n Indonesia l . Sehingga l bera l pa l la l ma l pun seora l ng a l nggota l dewa l n duduk di kursinya l , tida l k a l ka l n menimbulka l n ma l sa l la l h.
Ka l ntor  Perwa l kila l n  Nega l ra l da l n  Ka l ntor  Perwa l kila l n  Nega l ra l .  A l da l 4  (empa l t)  a l ma l ndemen UU MD3 ya l ng tida l k menga l tur ja l ba l ta l n teta l p DPR da l n DPD bera l pa l periode. Pera l tura l n DPR No. 1 Ta l hun 2014 Tenta l ng Ta l ta l Tertib, pa l da l Pa l sa l l 8 a l ya l t menya l ta l ka l n: “M a l sa l ja l ba l ta l n A l nggota l a l da l la l h 5  (lima l )  ta l hun  da l n  bera l khir  pa l da l sa l a l t  A l nggota l ya l ng  ba l ru  menguca l pka l n  sumpa l h/ja l njiTerja l di kekosonga l n  hukum,  sehingga l diperluka l n  penga l tura l n  untuk  memba l ta l si  rota l si  ma l sa l ja l ba l ta l n a l nggota l DPR da l n DPD. (Kosandi, 2022)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Tida l k a l da l ketentua l n da l la l m UUD, UU MD3, ma l upun UU Pemilu ya l ng memperbolehka l n a l nggota l DPR da l n DPD untuk dipilih kemba l li pa l da l ja l ba l ta l n ya l ng sa l ma l ha l nya l untuk sa l tu ka l li ma l sa l ja l ba l ta l n. Oleh ka l rena l itu, ba l ta l sa l n periode tida l k dia l tur. Ta l k hera l n, ba l nya l k a l nggota l DPR da l n DPD ya l ng  terpilih  hingga l tiga l a l ta l u  empa l t  periode.( UNDANG-UNDANG  DASAR  NEGARA  REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 , n.d.)
A l kiba l tnya l ,  kekua l ta l n  kekua l sa l a l n  ja l ba l ta l n  ya l ng  tela l h  la l ma l sering  disa l la l hguna l ka l n. Meminja l m  teori  konstitusiona l l  kla l sik  A l ristoteles,  konsep  nega l ra l hukum  merupa l ka l n  ga l ga l sa l n ya l ng  bertenta l nga l n  denga l n  konsep  kekua l sa l a l n  ma l nusia l .  Sa l la l h  sa l tu  ciri  kha l s  Rechtssta l a l t ( Rechtssta l a l t )  dicirika l n  da l la l m  nega l ra l hukum  modern  denga l n  a l da l nya l pemba l ta l sa l n  kekua l sa l a l n penyelengga l ra l a l n  nega l ra l .  Pemba l ta l sa l n  kekua l sa l a l n  ini  dila l ksa l na l ka l n  denga l n  unda l ng-unda l ng, ya l ng kemudia l n menja l di ga l ga l sa l n da l sa l r konstitusiona l lisme modern. Pemisa l ha l n kekua l sa l a l n a l ta l u pemisa l ha l n kekua l sa l a l n merupa l ka l n sa l la l h sa l tu unsur terpenting da l ri ma l zha l b hukum perda l ta l a l ta l u teori eropa l kontinenta l l.
Pa l da l da l sa l rnya l konstitusi  menga l tur  ba l hwa l setia l p  wa l rga l nega l ra l berha l k  memperoleh kesempa l ta l n ya l ng sa l ma l da l la l m pemerinta l ha l n, terma l suk menja l di a l nggota l DPR da l n DPD. A l da l nya l kla l usul  ya l ng  memberika l n  kesempa l ta l n  ya l ng  sa l ma l kepa l da l wa l rga l nega l ra l untuk  berpa l rtisipa l si da l la l m  penyelengga l ra l a l n  pemerinta l ha l n  mengga l mba l rka l n  a l da l nya l dimensi  kea l dila l n  da l la l m penga l tura l n hukum. Menurut Titon Sla l met Kurnia l , da l la l m ra l ngka l kea l dila l n, hukum ha l rus da l pa l t menda l ma l ika l n nila l i individu da l n nila l i ma l sya l ra l ka l t seka l ligus, ya l ng penting ka l rena l individu sela l lu hidup bersa l ma l da l n sewa l ktu-wa l ktu tida l k mungkin hidup berda l mpinga l n.(Chaidir, 2007)
Nega l ra l Indonesia l a l da l la l h  nega l ra l hukum,  penega l sa l n  ba l hwa l Indonesia l a l da l la l h  nega l ra l hukum seba l ga l ima l na l tela l h ditega l ska l n di da l la l m konstitusi pa l da l Pa l sa l l 1 a l ya l t (3) UUD NRI 1945 ya l ng  berbunyi  seba l ga l i  berikut  “ Nega l ra l Indonesia l A l da l la l h  Nega l ra l Hukum ”.  Deng a l n  demikia l n, konsekuensi di da l la l m ketentua l n ini a l da l la l h ba l hwa l setia l p perila l ku peja l ba l t nega l ra l , kebija l ka l n da l n ra l kya l t  ha l rus  berda l sa l rka l n  denga l n  hukum.  Ketentua l n  tersebut  denga l n  tujua l n  a l ga l r  tida l k terja l dinya l kesewena l ng-wena l nga l n  da l n  a l roga l nsi  kekua l sa l a l n,  ba l ik  ma l sa l ja l ba l ta l n  ya l ng  tida l k  a l da l ba l ta l snya l ma l upun  kewena l nga l n  ya l ng  terla l lu  a l bsolut.  Ka l rena l di  da l la l m  nega l ra l hukum,  hukum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
menja l di  instrumen  penting  da l la l m  kehidupa l n  bernega l ra l a l pa l la l gi  jika l a l da l kekosonga l n  hukum ma l ka l perlu a l da l a l tura l n ya l ng menga l tur a l ka l n ha l l tersebut seperti ma l sa l ja l ba l ta l n DPR da l n DPD.
Da l la l m  teori  keda l ula l ta l n ra l kya l t,  ra l kya l t  sendirila l h  ya l ng  menja l di  sumber  kekua l sa l a l n.  Ja l di tida l k a l da l guna l nya l memiliki kekua l ta l n ya l ng tida l k memiliki ba l ta l s. Oleh ka l rena l itu eksekutif ha l rus meliba l tka l n  ra l kya l t,  ya l ng  tida l k  da l pa l t  digulingka l n,  da l n  kekua l sa l a l n  ra l kya l t  diwujudka l n  da l la l m pera l tura l n hukum.
Keda l ula l ta l n  ra l kya l t  ini  denga l n  demikia l n  merupa l ka l n  sumber  da l ri  sega l la l sumber kekua l sa l a l n  nega l ra l .  Oleh  ka l rena l itu,  sega l la l a l tura l n  da l n  kekua l sa l a l n  nega l ra l tida l k  boleh bertenta l nga l n  denga l n  kehenda l k  ra l kya l t.  Hukum  sebena l rnya l merupa l ka l n  perwujuda l n  da l ri kehenda l k  bersa l ma l ,  sehingga l kekua l sa l a l n  legisla l tif  dija l la l nka l n  oleh  ra l kya l t  da l n  unda l ng-unda l ng ya l ng tida l k disa l hka l n oleh ra l kya l t itu sendiri ba l ta l l.

## Buruknya Dimensi Demokrasi
DPR da l n DPRD memiliki keduduka l n ya l ng sa l nga l t penting seba l ga l i lemba l ga l a l spira l si ra l kya l t ya l ng sesua l i denga l n prinsip demokra l si. Demokra l si modern da l pa l t diwujudka l n mela l lui DPR da l n DPD  ya l ng  memiliki  keduduka l n  sa l nga l t  penting  untuk  menga l ta l sna l ma l ka l n  ra l kya l t.  Demokra l si memburuk  ketika l kekua l sa l a l n  berla l njut,  ini  mela l ngga l r  a l tura l n  demokra l si  ya l ng  membutuhka l n rota l si kekua l sa l a l n seca l ra l tera l tur. Ka l rena l itu, ma l sa l ja l ba l ta l n a l nggota l DPR da l n DPD ha l rus diba l ta l si. Ba l ta l s wa l ktu memiliki bebera l pa l a l spek. Di sa l tu sisi tentunya l terka l it denga l n kema l sla l ha l ta l n sosia l l, ka l rena l kebera l da l a l n  a l nggota l DPR  da l n  DPD  belum  dira l sa l ka l n  di  ma l sya l ra l ka l t,  na l mun  nya l ta l nya l ha l nya l memba l wa l kema l sla l ha l ta l n  ma l teril  ba l gi  ma l sya l ra l ka l t  menjela l ng  pemilu  federa l l.  Ka l ndida l t ba l nya l k  memberika l n  ba l ntua l n  kepa l da l ma l sya l ra l ka l t,  ya l ng  membua l t  dimensi  demokra l si  menja l di buruk jika l dima l kna l i seba l ga l i perebuta l n kekua l sa l a l n.
Kedua l ,  rea l lita l nya l ,  a l nggota l DPR  da l n  DPD  ja l ngka l pa l nja l ng  sema l kin  dibenci  ra l kya l t  da l n tida l k  menguta l ma l ka l n  kepentinga l n  ra l kya l t,  kecua l li  di  ka l la l nga l n  ra l kya l t  ya l ng  dibuta l ka l n  oleh fa l na l tisme. Juga l ta l mpa l knya l tida l k penting kepeka l a l n a l nggota l DPR da l n DPD ya l ng suda l h la l ma l a l ktif di  pa l rlemen  untuk  lebih  memperha l tika l n  a l ka l r  rumput.  Ketiga l ,  sungguh  ironis  ba l hwa l ha l nya l sedikit  a l nggota l Dewa l n  la l ma l ya l ng  menya l da l ri  kerumita l n  pengguna l a l n  a l ngga l ra l n  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kepentinga l n mereka l sendiri da l n kepentinga l n pa l rta l i mereka l . Seca l ra l umum, sema l kin la l ma l A l nda l menja l ba l t,  sema l kin  cerda l s  A l nda l da l la l m  mena l nga l ni  KKN  (korupsi,  kolusi,  da l n  nepotisme). Presiden  ke-16  A l merika l Serika l t  menya l ta l ka l n  ba l hwa l demokra l si  a l da l la l h  pemerinta l ha l n  da l ri ra l kya l t,  oleh  ra l kya l t  da l n  untuk  ra l kya l t129.  Da l la l m  kera l ngka l lemba l ga l pa l rlemen,  demokra l si diwujudka l n  oleh  DPR  da l n  DPD  ya l ng  a l nggota l nya l dipilih  oleh  da l n  untuk  ra l kya l t.  kepentinga l n ra l kya l t.  Oleh  ka l rena l itu,  DPR  da l n  DPD  memiliki  fungsi,  wewena l ng  da l n  ha l k  setia l p  lima l ta l hun seka l li  ya l ng  sa l nga l t  menentuka l n  penyelengga l ra l a l n  da l n  pemba l nguna l n  nega l ra l .  Oleh  ka l rena l itu, da l la l m pra l ktiknya l , demokra l si menja l la l nka l n keda l ula l ta l n ra l kya l t. (Maggalatung, 2015)
Pentingnya l demokra l si seba l ga l i la l nda l sa l n kehidupa l n berma l sya l ra l ka l t da l n berpemerinta l ha l n  bera l rti  ra l kya l t  memberika l n  kehenda l knya l da l la l m  urusa l n  kehidupa l nnya l , terma l suk  da l la l m  menila l i  kebija l ka l n  publik,  ka l rena l kebija l ka l n  publik  menentuka l n  kehidupa l n ra l kya l t.  Nega l ra l ya l ng  menga l nut  sistem  demokra l si,  oleh  ka l rena l itu,  a l da l la l h  nega l ra l ya l ng  dia l tur menurut  kema l ua l n  da l n  kema l ua l n  ra l kya l t.  Seca l ra l orga l nisa l toris,  demokra l si  bera l rti  ta l ta l nega l ra l ya l ng dila l ksa l na l ka l n oleh ra l kya l t sendiri a l ta l u a l ta l s persetujua l n ra l kya l t, ka l rena l keda l ula l ta l n bera l da l di ta l nga l n ra l kya l t.
Tentu  sa l ja l ,  mereka l ya l ng  terus  memega l ng  ja l ba l ta l n  publik  memiliki  lebih  ba l nya l k kesempa l ta l n  untuk  menya l la l hguna l ka l n  kekua l sa l a l nnya l .  Da l la l m  ka l ta l -ka l ta l Lord  A l cton,menga l ta l ka l n “ power  tends  to  corrupt,  but  a l bsolute  power  corrupt  a l bsolutely ” kekua l sa l a l n  itu  cenderung korup, da l n kekua l sa l a l n ya l ng a l bsolut cenderung korup seca l ra l a l bsolut. Ka l rena l ora l ng-ora l ng ya l ng suda l h  la l ma l menja l ba l t  mema l ha l mi  ja l la l n  memuta l r  birokra l si  a l ta l u  kerumita l n  renca l na l ,  di  sinila l h ba l ta l sa l n  ma l sa l berla l ku.  Kemudia l n,  ia l memperkua l t  prinsip-prinsip  demokra l si  denga l n  ba l ta l sa l n- ba l ta l sa l n itu. Da l la l m kehidupa l n demokra l si modern, peja l ba l t ya l ng dia l ngka l t mela l lui pemunguta l n sua l ra l la l ngsung sela l lu memiliki ma l sa l ja l ba l ta l n ya l ng terba l ta l s
Denga l n  a l da l nya l ba l ta l sa l n  ma l sa l ja l ba l ta l n  a l nggota l DPR  da l n  DPD,  sistem  demokra l si Indonesia l a l ka l n  menja l di  lebih  ba l ik  ka l rena l ha l kika l t  demokra l si  membutuhka l n  perga l ntia l n kekua l sa l a l n seca l ra l berka l la l . Sehingga l peja l ba l t sela l in PNS/Tenta l ra l tida l k da l pa l t terus menja l la l nka l n tuga l snya l .  Di  sisi  la l in,  juga l memba l ta l si  kema l mpua l n  mereka l untuk  menda l pa l tka l n  rua l ng  a l ta l u menca l ri cela l h da l la l m penya l la l hguna l a l n kekua l sa l a l n.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## Regenerasi Kepemimpinan
Nega l ra l ,  seba l ga l i  lemba l ga l ya l ng  melindungi  kehidupa l n  ma l nusia l ,  berkewa l jiba l n  untuk melindungi ha l k setia l p wa l rga l nega l ra l a l ta l s perla l kua l n ya l ng sa l ma l di depa l n hukum. Inti da l ri nila l i- nila l i hukum demokra l si modern ya l ng menja l di da l sa l r demokra l si konstitusiona l l a l nta l ra l la l in: A l sa l s kehenda l k  ra l kya l t  merupa l ka l n  da l sa l r  kekua l sa l a l n  da l n  suprema l si  hukum,  ya l ng  unsur-unsurnya l a l da l la l h suprema l si hukum, persa l ma l a l n di depa l n hukum da l n perlindunga l n ha l k a l sa l si ma l nusia l . Setia l p  ora l ng  mempunya l i  keduduka l n  ya l ng  sa l ma l da l la l m  hukum  da l n  bernega l ra l ,  ya l ng dia l kui  seca l ra l norma l tif  da l n  dila l ksa l na l ka l n  seca l ra l empiris.  Da l la l m  kera l ngka l a l sa l s  keseta l ra l a l n  ini, sega l la l sika l p da l n tinda l ka l n diskrimina l tif da l la l m sega l la l bentuk da l n ma l nifesta l sinya l dia l kui seba l ga l i sika l p  da l n  tinda l ka l n  ya l ng  dila l ra l ng,  kecua l li  tinda l ka l n  tertentu  ya l ng  sering  disebut  seba l ga l i tinda l ka l n  a l firma l tif.  da l era l h  Da l pa l t  juga l dia l rtika l n  seba l ga l i  kebija l ka l n  ya l ng  memberika l n keistimewa l a l n  kepa l da l kelompok  tertentu  untuk  mendorong  da l n  mera l ngsa l ng  kelompok ma l sya l ra l ka l t  tertentu  a l ta l u  kelompok  wa l rga l nega l ra l tertentu  untuk  ma l ju  sehingga l menca l pa l i tingka l t  pemba l nguna l n  ya l ng  sa l ma l da l n  seta l ra l denga l n  keba l nya l ka l n  kelompok.  Ora l ng  ya l ng  ja l uh lebih  ma l ju.  Da l la l m  ha l l  ini  persa l ma l a l n  di  depa l n  hukum  da l n  perlindunga l n  ha l k  a l sa l si  ma l nusia l ha l nya l da l pa l t dica l pa l i denga l n pemba l ta l sa l n ma l sa l ja l ba l ta l n a l nggota l DPR da l n DPD.
Ma l sa l ja l ba l ta l n a l nggota l DPR da l n DPD ya l ng tida l k tentu da l pa l t mengha l mba l t pemba l ha l rua l n kepemimpina l n di ka l la l nga l n a l nggota l DPR da l n DPD, sehingga l tida l k berkemba l ng seca l ra l signifika l n ba l hka l n  tida l k  sta l tis  a l ta l u  dina l mis.  Ba l ta l sa l n  Ma l sa l Ja l ba l ta l n  A l nggota l DPR  da l n  DPD  juga l da l pa l t mencega l h terja l dinya l Penya l la l hguna l a l n kewena l nga l n ka l rena l kekua l sa l a l n ya l ng la l ma l dipega l ng oleh seseora l ng  wa l la l upun  da l la l m  ha l l  ini  lemba l ga l legisla l tif  penga l mbila l n  keputusa l nnya l kolektif kolegia l l ka l rena l bisa l sa l ja l sua l ra l fra l ksi ma l yorita l s menya l la l hguna l ka l n kewena l nga l n oleh seba l b itu teta l p perlu diba l ta l si. (Suriadinata, n.d.)
Menginga l t  sa l a l t  ini  kekua l sa l a l n  DPR  suda l h  lebih  lua l s,  misa l lnya l kekua l sa l a l n  DPR  setela l h peruba l ha l n  menja l di  berta l mba l h  lua l s,  tida l k  ha l nya l berka l ita l n  denga l n  kekua l sa l a l n  legisla l tif membentuk unda l ng-unda l ng (legisla l si), a l ngga l ra l n, da l n penga l wa l sa l n, teta l pi juga l DPR mempunya l i ha l k interpela l si, a l ngket, menya l ta l ka l n penda l pa l t. Sela l in itu juga l DPR memiliki kewena l nga l n untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
memilih  3  (tiga l )  ha l kim  MK,  memilih  a l nggota l Ba l da l n  Pemeriksa l Keua l nga l n  (BPK),  memberika l n persetujua l n  ca l lon  ha l kim  a l gung  ya l ng  diusulka l n  oleh  Komisi  Yudisia l l  (KY)  untuk  diteta l pka l n seba l ga l i  ha l kim  a l gung  oleh  Presiden,  memberika l n  persetujua l n  terha l da l p  kekua l sa l a l n  Presiden untuk  membua l t  perja l njia l n  denga l n  nega l ra l la l in  ya l ng  menimbulka l n  a l kiba l t  pa l da l beba l n kekua l nga l n  nega l ra l ,  memberika l n  persetujua l n  menya l ta l ka l n  pera l ng,  memberika l n  persetujua l n membua l t perda l ma l ia l n denga l n nega l ra l la l in,serta l ha l k imunita l s da l n seterusnya l bisa l diliha l t pa l da l Pa l sa l l 80 UU MD3.Tida l k ha l nya l DPR merupa l ka l n instrument penting seba l ga l i lemba l ga l perwa l kila l n menja l di  a l la l t  kontrol  ba l gi  Presiden  seba l ga l i  penggera l k  roda l pemerinta l ha l n.(Wiredarme  et  al., 2018b)
Denga l n  pemba l ta l sa l n  a l nggota l DPR  da l n  DPD,  ha l k  konstitusiona l l  setia l p  wa l rga l nega l ra l untuk memilih a l nta l ra l la l in ha l rus diwujudka l n. Sela l in itu keuntunga l n a l ta l u keuntunga l n ya l ng a l ka l n diperoleh  a l da l la l h  pega l wa l i  ba l ru,  ide-ide  sega l r,  da l n  penuh  idea l lisme  untuk  memimpin  ba l ngsa l Indonesia l ke a l ra l h ya l ng lebih progresif da l n inova l tif. Siklus pemba l ha l rua l n sema l kin cepa l t, ka l der pa l rta l i da l n ka l der da l era l h non pa l rta l i sela l lu dipenuhi oleh genera l si muda l ya l ng sia l p berga l nti posisi kepemimpina l n. A l da l bibit ba l ru untuk pemimpin ba l ru denga l n sema l nga l t ba l ru.
Buruknya l pemba l ha l rua l n  kepemimpina l n  pa l rta l i  politik  ya l ng  ha l nya l bisa l menga l nda l lka l n pa l ra l petinggi  pa l rta l i  politik  tida l k  memberi  kesempa l ta l n  kepa l da l pemuda l pa l rta l i  untuk menca l lonka l n  diri  seba l ga l i  pena l seha l t.  Suda l h  sa l a l tnya l a l na l k-a l na l k  muda l ya l ng  belum  perna l h bertuga l s di dewa l n mula l i mengga l ntika l n ora l ng-ora l ng tua l ya l ng tela l h menja l ba l t dua l periode a l ta l u lebih di dewa l n.

## KESIMPULAN
Indonesia l menja l di  titik  a l cua l n  uta l ma l da l la l m  deba l t  demokra l tisa l si  globa l l,  sebua l h penca l pa l ia l n ya l ng lebih lua l r bia l sa l . Pemilu Indonesia l a l ka l n memberika l n sua l ra l seca l ra l bersa l ma l a l n untuk  perwa l kila l n  dewa l n  dewa l n  provinsi,  a l nggota l pa l rlemen,  da l n  presiden. Pemba l ha l sa l n lemba l ga l nega l ra l menga l cu pa l da l konsep kekua l sa l a l n nega l ra l , ya l ng pa l da l ha l keka l tnya l bersifa l t check a l nd  ba l la l nces  ya l ng  sa l ling  menyeimba l ngka l n  da l n  menga l tur.  Sa l la l h  sa l tu  contoh  ya l kni  terja l di kekosonga l n hukum  tenta l ng periodisa l si  ma l sa l ja l ba l ta l n  a l nggota l DPR. Tenta l ng  Pemiliha l n  Umum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
(sela l njutnya l disebut  UU  Pemilu)  tida l k  menga l tur  sya l ra l t  ca l lon  legisla l tif  ma l ksima l l. Bebera l pa l a l nggota l DPR  tela l h  menja l ba l t  lebih  da l ri  sa l tu  periode  menunjukka l n  beta l pa l tida l k  seha l tnya l demokra l si kita l . Oleh ka l rena l , regenera l si perlu disega l rka l n denga l n memba l ta l si ma l sa l ja l ba l ta l n a l ga l r kesempa l ta l n ma l sya l ra l ka l t. Ma l hka l ma l h Konstitusi menera l pka l n ha l l ya l ng sa l ma l ya l kni pemba l ta l sa l n ma l sa l ja l ba l ta l n  dua l periode  pa l da l a l nggota l DPR  da l n  DPD.  Ini  bisa l menja l di  siklus  untuk  menca l ri kela l hira l n pemimpin ba l ngsa l ya l ng ba l ru.

## DAFTAR PUSTAKA
Benar, Y. (n.d.). KASUS SETYA NOVANTO KORUPSI E-KTP DITINJAU DARI SUDUT PANDANG ACTUS HUMANUS DAN PRINSIP-PRINSIP REFLEKTIF DARI HATI NURANI .
Chaidir, E. (2007). Negara hukum, demokrasi, dan konstalasi ketatanegaraan Indonesia . Kreasi Total Media.
Indrayana, D. (2007). Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran . Mizan Pustaka. Isra, S. (2010). Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia . RajaGrafindo Persada.
Kambu, W. M. (2021). TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PASAL 28D AYAT 3 UNDANG-UNDANG DASAR 1945. LEX ET SOCIETATIS , 9 (1).
Kosandi, M. (2022). Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. Jurnal Politik , 1 (1), 5. Maggalatung, A. S. (2015). Indonesia negara hukum demokratis bukan negara kekuasaan otoriter .
Power, T., Warburton, E., & Di, D. (n.d.-b). Demokrasi di Indonesia-FINAL OFFSET PALING FINAL.indd . www.penerbitkpg.id
Putra, G. S. S. J. A. (2014). Membangun Politik Hukum Pemilu yang Demokratis dengan Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila. Masalah-Masalah Hukum , 43 (2), 197 – 203.
Suriadinata, V. (2017). PEMBATASAN PERIODISASI KEANGGOTAAN LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA , 1 (1), 78 – 94. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 . (n.d.).
Wahyudi, A. (2014). Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Wiredarme, W., Wibowo, G. D. H., & Kaharuddin, K. (2018a). PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DINAMIKA SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA KE DEPAN . Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI).