## ANALISIS PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DAN PENERAPANNYA PADA PENYUSUNAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
Fika Ayu Wanditha 1* , M. Yusuf John 2 1,2 Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia
* Email corresponding author: fikaditha@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the guidelines for the implementation of risk assessment prepared by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) by using risk management theory and to conduct a trial of the application of the analysis results in risk  assessment  activities  in  the  process  of  preparing  Regional  Revenue  and Expenditure  Budget  (APBD)  DKI  Jakarta  Province.  This  research  is  based  on  the results  of  coaching  activities  carried  out  by  the  Representative  Office  of  the  DKI Jakarta  Province,  namely  by  assessing  the  maturity  level  of  SPIP  implementation  in the  Provincial  Government  of  DKI  Jakarta  in  2015,  assessing  two  focus  elements  of risk assessment, namely risk identification and risk analysis that still get Zero value, namely in each work unit within the DKI Jakarta Provincial Government does not have a formal risk assessment guideline so that each work unit does not have a risk register and the results of risk analysis that can be used to make control action plans or risk management  plans  for  key  activities  formally  determined.  The  theory  used  in  this research  is  risk  management  theory  as  stated  by  Spikin  (2013).  This  study  uses  the Mixed-Method  method,  which  combines  quantitative  and  qualitative  research methods  by  means  of  observation,  in-depth  interviews,  reviewing  data  from  other documents or literature and questionnaires. The results of this study indicate that the risk  assessment  guidelines  that  have  been  prepared  by  BPKP  need  to  be  refined  in accordance  with  the  elements  of  risk  management  so  that  the  risk  assessment guidelines can be applied in the risk assessment activities in the process of preparing the DKI Jakarta Provincial Budget.
Keywords: Risk Assessment, Risk Management, Government

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuanuntuk  menganalisis  pedoman  pelaksanaan  penilaian  risiko yang  telah  disusun  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) dengan  menggunakan  teori  manajemen  risiko  serta  untuk  melakukan  uji  coba  atas penerapan  hasil  analisis  pedoman  tersebut  dalam  kegiatan  penilaian  risikopada proses  penyusunan  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi  DKI Jakarta.Penelitian  ini  didasari  atas  hasil  kegiatan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh BPKP  Perwakilan  Provinsi  DKI  Jakarta  yaitu  dengan  melakukan  penilaian  tingkat maturitas  penyelenggaran  SPIP  pada  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2015, menilaidua  fokus  unsur  penilaian  risiko  yaitu  identifikasi  risiko  dan  analisis  risiko yang masih mendapatkan nilai Nol, yaitu pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  belum  memiliki  pedoman  penilaian  risiko  yang ditetapkan  secara  formal  sehingga  masing-masing  unit  kerja  belum  memiliki  daftar risiko dan hasil analisis risiko yang dapat digunakan untuk membuat rencana tindak pengendalian  atau  rencana  penanganan  risiko  atas  kegiatan  utama  yang  ditetapkan secara  formal.Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  manajemen risiko  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Spikin  (2013).  Penelitian  ini  menggunakan metode  Mixed-Method,  yakni  pengkombinasian  metode  penelitian  kuantitatif  dan kualitatif  dengan  cara  observasi,  wawancara  mendalam,  telaah  data  dari  dokumen atau  literatur  lainnya  dan  kuesioner.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pedoman  penilaian  risiko  yang  telah  disusun  oleh  BPKP  perlu  dilakukan penyempurnaan sesuai dengan elemen manajemen risikosehinggapedoman penilaian risiko  tersebut  dapat  diterapkan  dalam  kegiatan  penilaian  risiko  pada  proses penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta.
Kata Kunci: Penilaian Risiko, Manajemen Risiko, Pemerintah

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  hasil  penilaian  tingkat  maturitas  penyelenggaran  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP)  pada  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakartadilaporkan  bahwa  Tingkat Maturitas  Penyelenggaraan  SPIP  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2015masih  berada  pada  tingkat “Berkembang” (BPKP, 2016).  Menurut penilaian terhadap dua sub unsur yaitu identifikasi dan analisis  risiko  masih  mendapatkan  nilai  Nol,  maksudnya  pada  setiap  unit  kerja  di  lingkungan Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  belum  memiliki  pedoman  penilaian  risiko  yang  ditetapkan secara  formal  sehingga  setiap  unit  kerja  belum  memiliki  daftar  risiko  dan  hasil  analisis  risiko yang dapat digunakan untuk membuat rencana penanganan risiko atas kegiatan utama.
BPKP  sebagai  pembina  penyelenggaraan  SPIP,  telah  menyusun  pedoman  teknis penyelenggaraan  SPIP  sebagaimana  dituangkan  dalam  Peraturan  Kepala  BPKP  Nomor  PER- 1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP.  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dapat  menggunakan  Pedoman  Pelaksanaan  Penilaian Risiko tersebut dengan tujuan untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP.
Namun  dalam  penelitian  ini  akandianalisis  terlebih  dahulu  pedoman  pelaksanaan penilaian risiko tersebut dengan menggunakan teori manajemen risiko dan melakukan uji coba hasil  analisis  tersebut  dalam  kegiatan  penilaian  risiko  pada  proses  penyusunan  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta karena proses tersebut melibatkan seluruh unit di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga nantinya dapat dilihat dari hasil  uji  coba  tersebut  apakah  hasil  analisis  pedoman  pelaksanaan  penilaian  risiko  tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan penilaian risiko pada penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  maka  memunculkan  pertanyaan penelitian yaitu: (1) Bagaimana hasil analisis pedoman pelaksanaan penilaian risiko yang telah disusun  oleh  BPKP  dengan  menggunakan  teori  manajemen  risiko?;  dan  (2)  Bagaimana penerapan  hasil  analisis  pedoman  pelaksanaan  penilaian  risiko  yang  telah  disusun  oleh  BPKP dalam kegiatan penilaian risiko, termasuk membuat daftar risiko dan hasil analisis risiko, pada proses penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta?
Dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis  pedoman  pelaksanaan  penilaian  risiko  yang  telah  disusun  BPKP  menggunakan teori  manajemen  risiko;  dan  (2)  untuk  melakukan  uji  coba  atas  penerapan  hasil  analisis pedoman  pelaksanaan  penilaian  risiko  dalam  kegiatan  penilaian  risiko,  termasuk  identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko,padapenyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta.
Ruang lingkup pembahasan materi dari penelitian ini adalah analisis langkah kerja pada pedoman  penilaian  risiko  terhadap  elemen  manajemen  risiko  dan  penerapan  hasil  analisis tersebut  dalam  kegiatan  penilaian  risiko  pada  prosespenyusunan  APBD  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Putra(2016) menunjukkan bahwa penerapan SPIP sudah memiliki pondasi yang cukup namun terdapat beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang Panjang untuk membangun SPIP secara keseluruhan melalui Penilaian  Risiko  yang  efektif  dan  efesien.Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Helma (2017)menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  SPIP  Pemerintah  Kota  Pariaman  telah terselenggara dengan baik, meskipun ada beberapa dari sub unsur SPIP yang belum maksimal diterapkan dan perlu usaha atau strategi peningkatan dalam penerapan SPIP tersebut.
Kedua  penelitian  sebelumnya  melakukan  evaluasi  penyelenggaraan  SPIP  termasuk  di dalamnya  unsur  penilaian  risiko  tanpa  menggunakan  pedoman  pelaksanaan  penilaian  risiko yang  telah  disusun  oleh  BPKP.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  kedua  penelitian  sebelumnya adalah  penelitian  ini  menganalisis  pedoman  pelaksanaan  penilaian  risiko  yang  telah  disusun oleh BPKP dengan elemen manajemen risiko agar dapat  diimplementasikan dalam melakukan penilaian risiko terhadap proses penyusunan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Dari kedua penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  instansi  pemerintahan  dalam  melakukan penyelenggaraan SPIP memerlukan peningkatan strategisalah satunya melalui penilaian risiko.

## TEORI MANAJEMEN RISIKO
Penelitian  ini  menggunakan  risk  management  theory  seperti  yang  dikemukakan  oleh Spikin  (2013).  Teori  ini  membahas  mengenai  perspektif  manajemen  risiko  terintegrasi  dan penerapan  manajemen  risiko  di  sektor  publik.  Manajemen  risiko  dimaksudkan  untuk mengidentifikasi,  menganalisis  dan  memitigasi  risiko  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan instansi serta memanfaatkan peluang yang memungkinkan tercapainya keberhasilan instansi.
Definisi  manajemen  risiko  adalah  suatu  proses  penilaian  atau  pengukuran  risiko  serta pengembangan strategi dalam pengelolaan risiko. Pemahaman terhadap sikap orang atas risiko dapat  digunakan  untuk  membantu  memahami  betapa  risiko  itu  sangat  penting  untuk  dapat ditangani  secara  baik.Menurut  AS/NZS  dalam  BPKP  (2014),  elemen-elemen  dalam  manajemen risiko dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 1.
Komunikasi  dan  konsultasi  sangat  erat  kaitannyapadaseluruh  tahapan  proses  manajemen risiko. Rencana komunikasi baik kepada pihak internal dan eksternal penting untuk dikembangkan pada tahap awal proses manajemen risiko. Sedangkan t ahap penetapan konteks merupakan tahap yang  menentukan  parameter  lingkup  kerja  internal  dan  eksternal  serta  kriteria  risiko.  Tahap  ini merupakan dasar untuk proses manajemen risiko yang selanjutnya.
Identifikasi Risiko merupakan tahap yang digunakan untuk memahami seluruh kegiatanyang dilakukan oleh entitas, baik yang sedang terjadi maupun yang akan dijalankan. Pada tahap ini akan menetapkan  apa,  kapan,  dimana,  bagaimana,  dan  mengapa  sesuatu  dapat  terjadi,  yang  dapat menghambat  pencapaian  tujuan  suatu  entitas.  Output  dari  kegiatan  identifikasi  risiko  pada  suatu entitas yang dilakukan secara menyeluruh adalah daftar risiko.
Analisis  risiko  dilakukan  setelah  melakukan  identifikasi  risiko.  Tahapan  ini  adalah tahap  untuk  mengukur  nilai  kemungkinan  (probabilitas)  terjadinya  risiko  dan  dampak terjadinya  kerusakan.  Hasil  penilaian  tersebut  menghasilkan  informasi  yang  dapat  digunakan untuk membuat rencana tindak pengendalian atau rencana penanganannya. Perhitungan tingkat risiko dapat menggunakan formula: Tingkat risiko = Kemungkinan terjadinya risiko x Dampak.
Dalam  menganalisis  probabilitas  dan  dampak  dari  risiko,dapat  menggunakan  skala 3,  skala  4,  atau  skala  5.  Contoh  penilaian  atas  kemungkinan  terjadinya  apabila menggunakan skala 5, dapat diuraikan sebagai berikut:

## Tabel 1. Skala Kemungkinan (Probabilitas) Terjadinya Risiko
No. Probabilitas Deskripsi 1 Sangat Jarang Kemungkinan sangat kecil atau keterjadian mendekati nol 2 Jarang Kemungkinan rendah atau kecil kemungkinannya 3 Kadang-kadang Kemungkinan terjadikurang dari 50% tetapi masih cukup besar 4 Sering Kemungkinan terjadi sekitar 50%
5 Sangat Sering Kemungkinan terjadi di atas 50% atau sangat banyak
Sedangkan  contoh  penilaian  atas  dampak  terjadinya  apabila  menggunakan  skala  5, dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2. SkalaDampak atau Pengaruh Risiko No. Pengaruh Deskripsi 1 Sangat Rendah Dampak terhadap strategi dan aktivitas operasi sangat rendah 2 Rendah Dampak terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah 3 Sedang Dampak terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang 4 Besar Dampak terhadap strategi dan aktivitas operasi besar 5 Sangat Besar Dampak terhadap strategi dan aktivitas operasi sangat besar
Profil dan peta risiko merupakan hasil dari kegiatan analisis. Setelah dilakukan penilaian terkait  kemungkinan  dan  dampak  dari  setiap  risiko,  maka  kegiatan  berikutnya  yaitu  dengan memprioritaskan  risiko  dilihat  dari  tingkat  risiko  yang  perhitungannya  berasal  dari kemungkinan dikalikan dengan dampak atau dapat dillihat melalui peta risiko.
Tingkat  risiko  menunjukkan  prioritas  atas  penanganan  risiko.  Apabila  tingkat  risiko semakin tinggi, maka harus memprioritaskan penanganannya. Namun apabila tingkat risikonya semakin rendah, maka tidak perlu memprioritaskan penanganannya serta dapat diabaikan. Hal tersebut  perlu  dikaitkan  dengan  biaya  (cost)  dan  manfaat  (benefit)  terhadap  kegiatan pengendalian yang akan diciptakan.
Evaluasi  Risiko  merupakan  tahapan  untuk  mengetahui  risiko  mana  saja  yang  memiliki tingkat prioritas dari mulai tertinggi hingga terendah serta untuk menentukan risiko mana saja yang  perlu  untuk  segera  ditindaklanjuti  dengan  penanganan  atau  risiko  yang  cukup  dengan pemantauan maka perlu dilakukan evaluasi risiko berdasarkan hasil kegiatan analisis risiko.
Tujuan  dari  perlakuan  atau  penanganan  risiko  yaitu  agardapat  menentukan  pilihan penanganan secara efisien dan efektif terhadap risiko. Penanganan terhadap risiko termasukproses memilih cara yang tepatdalammelakukan penanganan risiko beserta persiapan dan rencana dalam penerapannya.  Identifikasi  pilihan  dalam  melakukan  penanganan  risiko  dimulai  dengan  meninjau kembali tata carakegiatan dalampenanganan risiko.
Berikut ini adalah kegiatan penanganan risiko, antara lain: (1) Identifikasi pilihan penanganan risiko  diantaranya  menerima  risiko,  menghindari  risiko,  mengurangi  frekuensi  terjadinya  risiko, mengurangi dampak atau konsekuensi risiko, dan membagi risiko; (2) Evaluasi pilihan penanganan; (3)  Pemilihan  cara  penanganan;  (4)  Penyiapan  rencana  penanganan;  (5)  Implementasi  atau penerapan penanganan risiko; dan (6) Penilaian sisa risiko atau risiko residual.
Setelah langkah penanganan risiko, maka perlu dilakukan pemantauan dan riviu. Pemantauan merupakan pengamatan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap kinerja yang ditargetkan lalu dibandingkan dengan kinerja yang sebenarnya telah dilakukan. Sedangkan riviu yaitu pemeriksaan yang dilakukan  secara periodik  terhadap  keadaan sekarang  sertaberfokus  pada suatu  hal tertentu. Pada kegiatan manajemen risiko, pemantauan dan riviu sangat penting untuk dilakukan. Pemantauan dan  riviu  dilakukan  untuk  melihatapa  risikonya,  efektivitas  penanganan  risiko,  perencanaan manajemen risiko, sertapelaksanaan darisistem manajemen risiko secara menyeluruh.
Dalam  hal  manajemen  risiko,  kegiatan  pemantauan  dan  riviu  harus  dapat  mengevaluasi efektivitas  dan  berkontribusi  terhadap  perbaikan  proses  manajemen  risiko.  Kegiatan  pemantauan dan  riviu  harus dapat  mengevaluasi  potensi  terjadinya  fraud dan  bagaimana  organisasi mengelola risiko fraud.

## Prosedur penyusunan APBD pada Provinsi DKI Jakarta
Sistem  perencanaan  dan  penganggaran  terpadu  yang  tertuang  pada  Peraturan  Daerah Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  14  Tahun  2011  meliputitahapan  tata  cara penyusunan,  pengendalian  dan  evaluasi  atas  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJPD),  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  Rencana  Kerja Pembangunan  Daerah  (RKPD),  Rencana  Strategis  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Renstra SKPD),  Rencana  Kerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/  Unit  Kerja  Perangkat  Daerah    (Renja SKPD/UKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/UKPD (RKA-SKPD/UKPD), APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD (DPA-SKPD/UKPD)(Gubernur, 2011).
Kewenangan  dalam  proses  menyusun  dokumen  perencanaan  dilakukan  oleh:  (1) Bappeda, yaitu menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD; (2) SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD dan Renja SKPD; dan (3) UKPD menyusun rancangan Renja UKPD.
Sementara  kewenangan  untuk  penganggaran  dilaksanakan  oleh  Tim  Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang ketuanya adalah Sekretaris Daerah dan anggotanya antara lain Kepala  Bappeda,  Kepala  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  (BPKD),  para  Asisten  Sekretaris Daerahserta pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
Kegiatan  penganggaran  yang  dilakukan  oleh  Bappeda  Provinsi  DKI  Jakarta  selaku anggota TAPD dalam proses penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta adalah Penyusunan RKPD Provinsi  DKI  Jakarta,  Penyusunan  KUA  dan  PPAS,  Pembahasan  RKA-SKPD/UKPD  yang  telah disusun  oleh  SKPD/UKPD,  Penyusunan  rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  dan rancangan  Peraturan  Gubernur  tentang  penjabaran  APBD,  dan  Penetapan  Peraturan  Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

## Pedoman Penilaian Risiko
Berikut ini adalah langkah kerja penilaian risiko yang tertuang dalam Pedoman Penilaian Risiko yang disusun oleh BPKP (K. BPKP, 2012). Dua unsur pada tahapan penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisisperistiwa.Kedua unsur tersebut mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan pada tingkat perangkat daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan. Berikut ini akan  diuraikan  mengenai  langkah  kerjayang  perlu  dilakukan  bagi  Satgas  SPIP  dalam melaksanakan penilaian risiko, mulai dari proses mengidentifikasi risiko, menganalisis peristiwa risiko  sampai  denganmenghasilkan  peta  risiko,  sehingga  dapat  dijadikan  usulan  dalam pembuatan pedoman penilaian risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan belanja, yang dapat  diimplementasikan  pada  seluruh  unit  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta. Penerapan langkah-langkah berlaku atas setiap kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP dandiklasifikasikan sesuai konteks risiko.
Di  dalam  langkah  kerja  identifikasi  risiko  memuat  langkah  kerja  utama  untuk mendapatkan  Daftar  Risiko  untukmasing-masing  tindakan  dan  kegiatan  yang  terkait  dengan proses penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta,yang terdiri dari: (1) Libatkan para pihak yang melaksanakan  dan  terkait  jalannyakegiatan  yang  dinilai  risikonya;  (2)  Pastikan  bahwa  orang- orang yang terlibat tersebut mempunyaipengetahuan mengenai tujuankegiatan serta tugas dan fungsi  instansinya;  (3)  Berdasarkan  pemahaman  tentang  tujuan  kegiatan,proses  bisnis  dan pengendaliannya,  dan  AOI/TemuanAudit,  lakukan  identifikasi  risiko  yang  meliputi,peristiwa risiko,  pemilik  risiko,  sumber  dan  uraian  penyebabrisiko,  pengendalian  yang  ada  serta  sisa risiko;  (4)  Lakukan wawancara,  evaluasi  dokumen,  pengamatan  danpendekatan  lainnya  untuk menggali  peristiwa  risiko  yang  ada  dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan;  (5)  Buatkan  catatan- catatan tentang peristiwa risiko yang berhasildiidentifikasi; (6) Adakan rapat internal (diskusi panel  atau  Focus  Group  Discussion(FGD))  untuk  mematangkan  pengidentifikasian  risiko denganpendekatan  proses  bisnis.  Konfirmasikan  ulang  catatan-catatan  yangberkaitan  dengan risiko yang telah teridentifikasi dan mintakan masukan atas risiko-risiko baru yang sebelumnya belumteridentifikasi; (7) Dapatkan informasi tambahan yang sah/Identifikasi informasi/dokumen yang mendukung (SOP, Laporan Hasil Audit/Evaluasi, pemberitaan dalam media  masa)  bahwa  risiko-risiko  dimaksud  memang  mungkin  akan  terjadi;  (8)  Tentukan pemilik  risiko  atas  peritiwa  yang  kemungkinan  dapat  menghambat  pencapaian  tujuan  yang telah  berhasil diidentifikasi dalam tahapan  di  atas;  (9)  Identifikasi  faktor penyebab  terjadinya risiko;  (10)  Identifikasi  Kegiatan  Pengendalian  yang  sudah  ada  berkaitan  dengan  peristiwa risiko; (11) Tentukan sisa risiko atas peristiwa risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada; (12) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja.
Sedangkan  di  dalam  langkah  kerja  analisis  risiko  memuat  langkah  kerja  utama  untuk mendapatkan  Status  dan  Peta  Risiko,  yang  terdiri  dari:  (1)  Dapatkan  sisa  risiko  berdasarkan hasil  proses  Identifikasi  Risiko  yang  telah  dilakukan;  (2)  Lakukan  penilaian  atas  sisa  risiko tersebut denganmenggunakan kriteria penilaian atau referansi; (3) Lakukan penilaian kembali dengan  memperhatikanpengaruh  AOI  dan  temuan  BPK/APIP  terhadap  nilaikemungkinan  dan dampaknya;  (4)  Hitung  tingkat  risiko  dengan  mengalikan  nilaikemungkinan  dan  nilai dampaknya;  (5)  Berikan  penjelasan  tingkat  risiko  tersebut  secara  kualitatif  sehingga  akan menggambarkan  status  risiko  tersebut;  (6)  Klasifikasikan  risiko  berdasarkan  tingkatan preferensi  instansi  pemerintah  yaitu  tingkat  tinggi  (unacceptable),  dan  tingkat  rendah (acceptable);  (7)  Tuangkan  langkah-langkah  di  atas  dalam  Kertas  Kerja;  dan  (8)  Petakan hasilnya dalam suatu Peta Risiko.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  dilakukan  denganMixed-Method,  yakni  pengkombinasian  metode penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  dengan  cara  melakukan  observasi,  wawancara  mendalam  pada  sejumlah narasumber atau informan untuk mendapatkan pendapat atau data terkait penerapan pedoman penilaian  risiko  dalam  proses  penyusunan  APBD  pada  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  dan telaah  data  dari  dokumen  atau  literatur  lainnya.  Narasumber  atau  informan  merupakan beberapa  pihak  yang  dianggap  mempunya  kompetensi  terkait  penyusunan  APBDpada Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yaitu  Kepala  Bidang  Perencanaan  dan  Pendanaan Pembangunan  (Kabid  P3)  dan  Kepala  Subbagian  (Kasubbag)  Program  dan  Agggaran  pada Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta.
Sedangkan  pemilihan  pendekatan  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  kuesioner  dan  dalam  proses  analisis  perhitungan  tingkat  risiko.  Sesuai  dengan pendapat  Creswell(2008)  bahwa  penelitian  kuantitatif  merupakan  suatu  penyelidikan  tentang masalah  sosial  atau  masalah  manusia  yang  berdasarkan  pada  pengujian  sebuah  teori  yang terdiri  dari  variabel-variabel,  diukur  dengan  angka,  dan  dianalisa  dengan  prosedur  statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.
Penentuan  objek  penelitian  dilakukan  menggunakan  multiple  embedded  analysis,  yaitu pada  seluruh  unit  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  di  bawah  koordinasi  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Provinsi  DKI  Jakarta  selaku  perangkat  daerah yang  menyelenggarakan  fungsi  penunjang  urusan  pemerintahan  bidang  perencanaan  serta bidang penelitian dan pengembangan (Gubernur, 2016). Hal tersebut dilakukan karena  proses penyusunan APBD melibatkan seluruh unit di bawah koordinasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Sehingga  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  untuk  menindaklanjuti  salah  satu  saran  yang direkomendasikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam Laporan Penilaian Tingkat Maturitas  Penyelenggaraan  SPIP  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2015  yaitu  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta  agar  menetapkan  pedoman  penilaian  risiko  secara  formal  untuk  dapat diimplementasikan pada seluruh unit di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : (1) Observasi, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan  secara  langsung  ke  objek  penelitian  untuk  melihat  dari  dekat  kegiatan  yang dilakukan;  (2)  Kuesioner,  pengumpulan  data  dilakukan  untuk  mengetahui  pendapat  dan persepsi  dengan  memberikan  kuesioner  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  terhadap  proses penyusunan  APBDPemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta;  dan  (3)  Pedoman  wawancara  untuk menggali  lebih  dalam  mengenai  permasalahan  dalam  data  manajemen  risiko  pada  seluruh SKPD/UKPD  dengan  daftar  pertanyaan  yang  sesuai  dengan  fokus  penelitian.  Alat  bantu  yang
digunakan  berupa  alat  perekam,  kamera  dan  buku  catatan,  disamping  itu  peran  peneliti  juga merupakan instrumen penelitian yang penting dalam melakukan penelitian ini.
Teknik analisis data pada penelitian ini lebih menggunakan teknik content analysis,yaitu berisi  ringkasan  hasil  wawancara  mendalam.  Data  yang  terkumpul  dikelompokkan  dalam kategori  yang  sama  sesuai  dengan  topik  wawancara  atau  sesuai  pertanyaan  dalam  pedoman wawancara mendalam kemudian dilakukan analisis untuk membuat prediksi. Selain itu peneliti juga  melakukan  ringkasan  terhadap  peraturan  yang  terkait  dengan  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.Selainteknik  content  analysis,  penelitian  ini  juga  menggunakan  teknik  descriptive analysis.  Teknik  ini  dipakai  dalam  hal  untuk  menghitung  hasil  analisis  perhitungan  tingkat risiko.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menganalisis langkah kerja identifikasi dan analisis risiko sesuai pedoman penilaian  risiko  yang  telah  disusun  oleh  BPKP  dibandingkan  dengan  tahapan  yang  tertuang dalam  elemen  manajemen  risiko.  Sehingga  hasil  analisis  tersebut  akan  diterapkan  dalam kegiatan  penilaian  risiko  pada  proses  penyusunan  APBD  Provinsi  DKI  Jakarta  sesuai  dengan Sistem perencanaan dan penganggaran terpadu yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  14  Tahun  2011.  Penelitian  ini  menggunakan  metode telaah  dokumen,  observasi,  kuesioner,  dan  wawancara  mendalam.  Hasil  dari  metode  tersebut dikompilasi sehingga permasalahan akan terlihat lebih jelas.

## Analisis Langkah Kerja yang Tertuang dalam Pedoman Penilaian Risiko BPKP
Di dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap langkah kerja identifikasi dan analisis risiko dibandingkan dengan tahapan yang tertuang dalam elemen manajemen risiko. Di dalam  elemen  manajemen  risiko,  terdapat  tiga  tahapan  yang  termasuk  ke  dalam  proses Penilaian  Risiko,  yaitu  Identifikasi  Risiko,  Analisis  Risiko,  dan  Evaluasi  Risiko.  Analisis  ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen antara pedoman penilaian risiko yang telah disusun oleh BPKP dengan elemen manajemen risiko menurut teori manajemen risiko.
Langkah  kerja  identifikasi  risiko  pada  pedoman  penilaian  risikomemuat  langkah  kerja utama untuk mendapatkan Daftar Risiko untukmasing-masing tindakan dan kegiatan. Langkah pertama,  yaitumelibatkan  para  pihak  yang  melaksanakan  dan  terkait  jalannya  kegiatan  yang dinilai  risikonya.  Hasil  analisis  berdasarkan  elemen  manajemen  risiko  adalah  langkah  kerja pertama ini termasuk ke dalam tahapan Komunikasi dan Konsultasi.  Tahapan Komunikasi dan Konsultasi digunakan pada setiap tahapan di dalam elemen manajemen risiko, sehingga langkah pertama dalam pedoman ini sudah sesuai dengan elemen manajemen risiko.
Langkah  kedua,  yaitu  memastikan  bahwa  orang-orang  yang  terlibat  tersebut mempunyaipengetahuan  mengenai  tujuan  kegiatan  serta  tugas  dan  fungsi  instansinya.  Hasil
analisisberdasarkan elemen manajemen risiko adalahlangkah kerja kedua ini masih termasuk ke dalam  tahapan  Komunikasi  dan  Konsultasi.  Namun  dikarenakan  langkah  kerja  kedua  ini  masih berkaitan  dengan  langkah  kerja  pertama,  maka  langkah  kerja  kedua  ini  sebaiknya  digabung  saja dengan langkah kerja pertama agar sesuai dengan tahapan elemen manajemen risiko.
Langkah  ketiga,  yaitu  berdasarkan  pemahaman  tentang  tujuan  kegiatan,proses  bisnis dan pengendaliannya, dan AOI/TemuanAudit,lakukan identifikasi risiko yang meliputi,peristiwa risiko,  pemilik  risiko,  sumber  dan  uraian  penyebabrisiko,  pengendalian  yang  ada  serta  sisa risiko. Hasil analisis berdasarkan elemen manajemen risiko adalah pada langkah kerja ketiga ini terdapat  dua  tahapan  kegiatan  yang  berbeda,  yaitu  untuk  pemahaman  tentang  tujuan kegiatan,proses  bisnis  dan  pengendaliannya,  sertaAOI/TemuanAudit  termasuk  ke  dalam tahapan Penetapan Konteks. Tahapan ini dilakukan sebelum melakukan Penilaian Risiko sehingga langkah  ini  tidak  perlu  masuk  ke  dalam  langkah  kerja  identifikasi  risiko.Sedangkan  untuk melakukan identifikasi risiko yang meliputi,peristiwa risiko, pemilik risiko, sumber dan uraian penyebabrisiko,  termasuk  ke  dalam  tahapan  Identifikasi  Risiko  yang  hasilnya  akan  didapatkan setelah melakukan langkah-langkah kerja berikutnya. Pada tahap ini akan menetapkan apa, kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa sesuatu dapat terjadi, yang dapat menghambat pencapaian tujuan.
Langkah  keempat,  yaitu  melakukan  wawancara,  evaluasi  dokumen,  pengamatan danpendekatan lainnya untuk menggali peristiwa risiko yang ada dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil analisis berdasarkan elemen manajemen risiko adalah langkah kerja ini termasuk ke dalam tahapan Identifikasi Risiko. Sehingga langkah ini sudah sesuai dengan elemen manajemen risiko.
Langkah  kelima,  yaitu  buatkan  catatan-catatan  tentang  peristiwa  risiko  yang berhasildiidentifikasi. Hasil analisis berdasarkan elemen manajemen risiko adalahlangkah kerja ini  termasuk  ke  dalam  tahapan  Identifikasi  Risiko.  Sehingga  langkah  ini  sudah  sesuai  dengan elemen manajemen risiko.
Langkah  keenam,  yaitu  adakan  rapat  internal  untuk  mematangkan  pengidentifikasian risiko  denganpendekatan  proses  bisnis.  Konfirmasikan  ulang  catatan-catatan  yang  berkaitan dengan  risiko  yang  telah  teridentifikasi  dan  mintakan  masukan  atas  risiko-risiko  baru  yang sebelumnya  belumteridentifikasi.Hasil  analisis  berdasarkan  elemen  manajemen  risiko  adalah langkah kerja ini termasuk ke dalam tahapan Identifikasi Risiko. Sehingga langkah ini sudah sesuai dengan elemen manajemen risiko.
Langkah  ketujuh,  yaitu  dapatkan  informasi  tambahan  yang  sah/identifikasi informasi/dokumen yang mendukung (SOP, Laporan Hasil Audit/Evaluasi, pemberitaan dalam media  masa)  bahwa  risiko-risiko  dimaksud  memang  mungkin  akan  terjadi.  Hasil  analisis berdasarkan  elemen  manajemen  risiko  adalah  langkah  kerja  ini  termasuk  ke  dalam  tahapan Identifikasi Risiko. Sehingga langkah ini sudah sesuai dengan elemen manajemen risiko.
Langkah kedelapan, yaitu tentukan pemilik risiko atas peritiwa yang kemungkinan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah berhasil diidentifikasi dalam tahapan di atas. Hasil analisis  berdasarkan  elemen  manajemen  risiko  adalah  langkah  kerja  ini  termasuk  ke  dalam tahapan Identifikasi Risiko. Sehingga langkah ini sudah sesuai dengan elemen manajemen risiko.
Langkah  kesembilan,  yaitu  identifikasi  faktor  penyebab  terjadinya  risiko  Hasil  analisis berdasarkan  elemen  manajemen  risiko  adalah  langkah  kerja  ini  termasuk  ke  dalam  tahapan Identifikasi Risiko. Sehingga langkah ini sudah sesuai dengan elemen manajemen risiko.Langkah kesepuluh, yaitu identifikasi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada berkaitan dengan peristiwa risiko. Hasil analisis berdasarkan elemen manajemen risiko adalah langkah kerja ini seharusnya dilakukan pada tahapan Penanganan Risiko. Tahapan ini dilakukan setelah tahapan Evaluasi Risiko sehingga langkah ini tidak perlu masuk ke dalam langkah kerja identifikasi risiko.
Langkah  kesebelas,  yaitumenentukan  sisa  risiko  atas  peristiwa  risiko  jika  dihadapkan dengan  pengendalian  yang  sudah  ada.  Hasil  analisis  berdasarkan  elemen  manajemen  risiko adalah  langkah  kerja  ini  seharusnya  dilakukan  pada  tahapan  Penanganan  Risiko.  Tahapan  ini dilakukan setelah tahapan Evaluasi Risiko sehingga langkah ini tidak perlu masuk ke dalam langkah kerja  identifikasi  risiko.  Langkah  terakhir  dari  identifikasi  risiko,  yaitumenuangkan  langkah- langkah  di  atas  dalam  Kertas  Kerja.  Seluruh  langkah  kerja  perlu  dituangkan  ke  dalam  Kertas Kerja agar dapat terlihat setiap proses yang dilakukan.
Pembahasan selanjutnya mengenai langkah kerja analisis risiko pada pedoman penilaian risikoyang memuat langkah-langkah dalam rangka mendapatkanStatus dan Peta Risiko. Langkah pertama,  yaitu  dapatkan  sisa  risiko  berdasarkan  hasil  proses  Identifikasi  Risiko  yang  telah dilakukan.  Hasil  analisis  berdasarkan  elemen  manajemen  risiko  adalah  langkah  kerja  ini seharusnya  dilakukan  pada  tahapan  Penanganan  Risiko.  Tahapan  ini  dilakukan  setelah  tahapan Evaluasi Risiko sehingga langkah ini tidak perlu masuk ke dalam langkah kerja identifikasi risiko.
Langkah  kedua,  yaitu  melakukan  penilaian  atas  sisa  risiko  tersebut  dengan menggunakan  kriteria  penilaian  atau  referensi.  Hasil  analisis  berdasarkan  elemen  manajemen risiko  adalah  langkah  kerja  ini  juga  termasuk  dalam  tahapan  Penanganan  Risiko.  Tahapan  ini dilakukan setelah tahapan Evaluasi Risiko sehingga langkah ini tidak perlu masuk ke dalam langkah kerja identifikasi risiko.
Langkah  ketiga,  yaitu  melakukan  penilaian  kembali  dengan  memperhatikanpengaruh AOI  dan  temuan  BPK/APIP  terhadap  nilai  kemungkinan  dan  dampaknya.  Hasil  analisis berdasarkan  elemen  manajemen  risiko  adalah  sebelum  melakukan  langkah  kerja  ini  perlu dilakukan  langkah  kerja  untuk  mengukur  nilai  kemungkinan  dan  dampak  terjadinya  risiko dengan menggunakan  skala.  Penetapan  skala  tersebut  dapat  digunakan  oleh  unit  organisasi sesuai  dengan  kondisi  dari  masing-masing  unit  tergantung  kebijakan  dari  pimpinan organisasi.  Sehingga  apabila  skala  risiko  yang  akan  digunakan  semakin  tinggi,  maka  pilihan
pengendalian yang dapat dipilih akan semakin banyak juga. Di dalam elemen manajemen risiko, pengukuran nilai kemungkinan dan dampak termasuk ke dalam tahap Analisis Risiko. Sehingga langkah ini sudah sesuai dengan elemen manajemen risiko.
Langkah keempat, yaitu hitung tingkat risiko dengan mengalikan nilai kemungkinan dan nilai  dampaknya.  Hasil  analisis  berdasarkan  elemen  manajemen  risiko  adalah  perhitungan tingkat risiko dengan mengalikan nilai kemungkinan dan nilai dampaknya termasuk ke dalam tahap Analisis Risiko. Sehingga langkah ini sudah sesuai dengan elemen manajemen risiko.
Langkah  kelima,  yaitu  berikan  penjelasan  tingkat  risiko  tersebut  secara  kualitatif sehingga  akan  menggambarkan  status  risikotersebut.  Hasil  analisis  berdasarkan  elemen manajemen  risiko  adalah  langkah  kerja  ini  juga  termasuk  ke  dalam  tahap  Analisis  Risiko. Sehingga langkah ini sudah sesuai dengan elemen manajemen risiko.Langkah kerja ini dilakukan setelah melakukan perhitungan tingkat risiko.
Langkah  keenam,  yaitu  klasifikasikan  risiko  berdasarkan  tingkatan  preferensiinstansi pemerintah  yaitu  tingkat  tinggi  (unacceptable),  dan  tingkat  rendah  (acceptable).  Hasil  analisis berdasarkan elemen manajemen risiko adalah langkah kerja ini juga termasuk ke dalam tahap Analisis Risiko. Sehingga langkah ini sudah sesuai dengan elemen manajemen risiko.
Langkah  ketujuh,  yaitu  petakan  hasilnya  dalam  suatu  Peta  Risiko.  Hasil  analisis berdasarkan elemen manajemen risiko adalah langkah kerja ini juga termasuk ke dalam tahap Analisis Risiko. Sehingga langkah ini sudah sesuai dengan elemen manajemen risiko.
Langkah  terakhir  dari  analisis  risiko,  yaitu  tuangkan  langkah-langkah  di  atas  dalam Kertas Kerja. Seluruh langkah kerja perlu dituangkan ke dalam Kertas Kerja agar dapat terlihat setiap proses yang dilakukan.
Di  dalam  elemen  manajemen  risiko,  terdapat  tiga  tahapan  yang  termasuk  ke  dalam proses Penilaian Risiko, yaitu Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Evaluasi Risiko. Namun di dalam Pedoman Penilaian Risiko yang disusun oleh BPKP tidak tertuang langkah kerja mengenai Evaluasi  Risiko.  Tahapan  Evaluasi  Risiko  merupakan  tahapan  untuk  mengetahui  risiko  mana yang  memiliki  tingkat  prioritas  dari  mulai  tertinggi  hingga  terendah  serta  untuk  menentukan risiko mana saja yang perlu untuk segera ditindaklanjuti dengan penanganan atau cukup dengan pemantauan. Evaluasi risiko dilakukan berdasarkan hasil dari kegiatan analisis risiko.

## Penerapan Hasil Analisis dalam Kegiatan Penilaian Risiko pada Proses Penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta
Sesuai  dengan  hasil  analisis  langkah  kerja  dalam  pedoman  penilaian  risiko  BPKP  yang telah  dilakukan,  maka  proses  selanjutnya  adalah  penerapan  hasil  analisis  tersebut  ke  dalam kegiatan penilaian risiko pada proses penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan  langkah-langkah  penganggaran  dalam  sistem  perencanaan  dan penganggaran terpadu Provinsi DKI Jakarta, kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi DKI
Jakarta selaku anggota TAPD dalam proses penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta  antara lain Penyusunan  RKPD  Provinsi  DKI  Jakarta,  Penyusunan  KUA  dan  PPAS,  Pembahasan  RKA- SKPD/UKPD  yang  telah  disusun  oleh  SKPD/UKPD,  Penyusunan  rancangan  Peraturan  Daerah tentang  APBD  dan  rancangan  Peraturan  Gubernur  tentang  penjabaran  APBD,  dan  Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
Langkah  kerja  identifikasi  risiko  pada penyusunan  APBD  Provinsi DKI Jakarta memuat langkah  kerja  utama  untuk  mendapatkan  Daftar  Risiko  untuk  masing-masing  tindakan  dan kegiatan  yang  terkait  dengan  penyusunan  APBD  Provinsi  DKI  Jakarta.  Langkah  pertama,  yaitu melibatkan para pihak yang melaksanakan dan terkait jalannya kegiatan yang dinilai risikonya serta memastikan bahwa orang-orang yang terlibat tersebut mempunyai pengetahuan mengenai tujuan  kegiatan  serta  tugas  dan  fungsi  instansinya.  Penerapan  langkah  kerja  ini  dilakukan dengan  cara  observasi  dan  wawancara  dengan  Sekretaris  Bappeda  Provinsi  DKI  Jakarta, diketahui  bahwa  dalam  penyusunan  APBD  melibatkan  beberapa  pihak  yang mempunyaipengetahuan mengenai proses penyusunan APBD serta tugas dan fungsinya, antara lain  Kepala  Bidang  Perencanaan  dan  Pendanaan  Pembangunan  (Kabid  P3)  dan  Kepala Subbagian (Kasubbag) Program dan Agggaran pada Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
Langkah  kedua,  yaitu  melakukan  wawancara,  evaluasi  dokumen,  pengamatan  dan pendekatan  lainnya  untuk  menggali  peristiwa  risiko  yang  ada  dalam  pelaksanaan  suatu kegiatan. Penerapan langkah kerja ini berdasarkan wawancara dengan Kabid P3 dan Kasubbag Program dan Agggaran Bappeda Provinsi DKI Jakarta serta telaah dokumen berupa Peraturan Daerah tentang sistem perencanaan dan penganggaran terpadu, maka dapat diketahui peristiwa risiko yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta.
Langkah  ketiga,  yaitu  buatkan  catatan-catatan  tentang  peristiwa  risiko  yang  berhasil diidentifikasi. Penerapan langkah kerja ini dilakukan dengan melakukan kuesioner kepada pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi peristiwa risiko seperti terlihat pada tabel 3.
Tabel 3. Peristiwa risiko yang termasuk ke dalam kategori risiko operasional
No Program/Kegiatan Tujuan/Sasaran (Output/Outcome) Peristiwa Risiko 1 Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tersusunnya Dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Keterlambatan  ditetapkannya  Pergub tentang RKPD sebagai acuan Rancangan KUA & PPAS 2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tersusunnya KUA & PPAS tahun berikutnya Terlambat  atau  tidak  tercapainya kesepakatan  KUA  &  PPAS  antara legislatif  dan  eksekutif,  yang  akan berdampak pada keterlambatan
ditetapkannya Perda tentang APBD
Langkah  keempat,  yaitu  mengadakan  rapat  internal  (diskusi  panel  atau  Focus  Group Discussion(FGD))  untuk  mematangkan  pengidentifikasian  risiko  denganpendekatan  proses bisnis.  Konfirmasikan  ulang  catatan-catatan  yangberkaitan  dengan  risiko  yang  telah teridentifikasi  dan  mintakan  masukan  atas  risiko-risiko  baru  yang  sebelumnya belumteridentifikasi.  Penerapan  langkah  kerja  ini  dilakukan  dengan  mengadakan  rapat  pada tanggal 20 September 2018 dengan Kabid P3 dan Kasubbag Program dan Agggaran beserta staf Bappeda  Provinsi  DKI  Jakarta  mengenai  konfirmasi  ulang  atas  catatan-catatan  yangberkaitan dengan risiko yang telah teridentifikasi.Rapat lanjutan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2018. Di dalam rapat tersebut, dilakukan brainstorming dengan Kabid P3 dan Kasubbag Program dan Agggaran  beserta  staf  Bappeda  Provinsi  DKI  Jakartauntuk  memberikan  masukan  atas  risiko- risiko  baru  yang  sebelumnya  belumteridentifikasi.  Risiko-risiko  baru  hasil  dari  brainstorming yang dilakuan di dalam rapat terdapat pada tabel 4.
Tabel 4. Risiko-risiko baru hasil dari brainstorming
No Program/Kegiatan Tujuan/Sasaran (Output/Outcome) Peristiwa Risiko 1 Pembahasan RKA- SKPD/UKPD yang telah disusun oleh SKPD/UKPD Tersusunnya RKA- SKPD/UKPD Terdapat  ketidaksesuaian  antara  RKA- SKPD/UKPD  dengan  KUA,  PPAS,  dan dokumen  perencanaan  lainnya,  serta target  kinerja  dan  capaian  indikator, standar  satuan  harga,  standar  analisis belanja,serta sinkronisasi kegiatan prioritas antar SKPD 2 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD Tersusunnya  rancangan Peraturan Daerah tentang APBD  dan  rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD Terlambatnya persetujuan bersama antara DPRD  dengan  Gubernur  terkait  rancangan
Peraturan  Daerah  mengenai  APBD  yang seharusnya  ditandatangani  oleh  pimpinan
DPRD danGubernurselambat- lambatnyasatu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 3 Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD Ditetapkannya  Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD Terlambatnya penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mengenai APBD dan penjabarannya yang seharusnya ditetapkanselambat-lambatnya  tanggal  31
Desember pada tahun anggaran
sebelumnya
Langkah  kelima,  yaituDapatkan  informasi  tambahan  yang  sah  (valid)/Identifikasi informasi/dokumen yang mendukung (SOP, Laporan Hasil Audit/Evaluasi, pemberitaan dalam media masa) bahwa risiko-risiko dimaksud memang mungkin akan terjadi. Penerapan langkah
kerja  ini  dilakukan  dengan  wawancara.  Berdasarkan  informasi  yang  didapat  terkait  dengan kegiatan  dalam  proses  penyusunan  APBD  dan  didukung  dengan  adanya  SOP  maka  bisa dilakukan  evaluasi  bahwa  risiko-risiko  yang  telah  teridentifikasi  memang  mungkin  terjadi bahkan  sedang  terjadi  sekarang  ini.  Sampai  dengan  tanggal  rapat  terakhir  pada  tanggal  1 Oktober  2018,  belum  ada  penetapan  Pergub  tentang  RKPD.  Keterlambatan  tersebut  menjadi sejarah  sejak  Provinsi  DKI  Jakarta  menerapkan  good  governance.  Hal  itu  mengakibatkan keterlambatan  juga  pada  kegiatan  selanjutnya,  yaitu  kegiatan  penyusunan  rancangan  KUA  & PPAS.  Contoh  risiko  yang  sudah  pernah  terjadi  yaitu  pada  kegiatan  penyusunan  rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD di saat masa pemerintahan Gubernur sebelumnya pernah mengalami tidak adanya persetujuan dari DPRD sampai batas waktu yangditetapkan. Hal ini mengakibatkan kemungkinan risiko itu akan terjadi kembali sehingga perlu dimasukkan ke dalam peristiwa risiko.
Langkah  keenam,  yaitumenentukan  pemilik  risiko  atas  peritiwa  yang  kemungkinan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah berhasil diidentifikasi dalam tahapan di atas. Langkah  ketujuh,  yaituidentifikasi  faktor  penyebab  terjadinya  risiko.  Langkah  terakhir  dari identifikasi  risiko,  yaitutuangkan  langkah-langkah  di  atas  dalam  Kertas  Kerja.  Penerapan langkah kerja keenam sampai terakhir tertuang pada Appendix 1.
Pembahasan selanjutnya mengenai langkah kerja analisis risikopada penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta memuatlangkah-langkah analisis risiko dalam rangka mendapatkanStatus dan Peta Risiko.Langkah pertama, yaitu melakukan pengukuran nilai kemungkinan dan dampak terjadinya  risiko  dengan  menggunakan  skala.  Penerapan  langkah  kerja  ini  tertuang  pada Appendix 2.
Langkah  kedua,  yaitu  melakukan  penilaian  kembali  dengan  memperhatikanpengaruh AOI  dan  temuan  BPK/APIP  terhadap  nilaikemungkinan  dan  dampaknya.  Penerapan  langkah kerja  ini  dengan  melakukan  telaah  dokumen  berdasarkan  temuan  APIP  yang  tertuang  pada Laporan  BPKP  Perwakilan  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  LBA/-466/PW09/3/2016  tanggal  18 Oktober  2016  serta  Laporan  Hasil  Bimbingan  Teknis  Perencanaan  Pembangunan  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, maka proses penilaian risiko yang memadai perlu dilakukan dalam seluruh proses penyusunan APBD.
Langkah  ketiga,  yaitu  hitung  tingkat  risiko  dengan  mengalikan  nilaikemungkinan  dan nilai  dampaknya.  Langkah  keempat,  yaituberikan  penjelasan  tingkat  risiko  tersebut  secara kualitatif  sehingga  akan  menggambarkan  status  risikotersebut.  Langkah  kelima,  yaitu klasifikasikan  risiko  berdasarkan  tingkatan  preferensiinstansi  pemerintah  yaitu  tingkat  tinggi (unacceptable),dan  tingkat rendah  (acceptable).  Penerapan  langkah  kerja  ketiga,  keempat, dan kelima tertuang pada Appendix 2.
Langkah  keenam,  yaitu  petakan  hasilnya  dalamsuatu  Peta  Risiko.  Penerapan  langkah kerja ini berupa Peta Risiko terdapat pada tabel 5.
Tabel 5. Peta Risiko
Tingkat Kemungkinan Tingkat Dampak Sangat Kecil Kecil Sedang Besar Sangat Besar Uraian Kemungkinan 1 2 3 4 5 Sangat Sering 5 3 2 Sering 4 Kadang-kadang 3 5 Jarang 2 1 Sangat Jarang 1 4
Peta risiko tersebut menggambarkan status masing-masing risiko dalam diagram di atas dengan  menempatkan  kode  register  atau  nomor  urut  risiko  pada  bidang  atau  area  yang sesuai.Keterangan warna untuk status risiko, yaitu: (1) Sangat Tinggi dengan Merah; (2) Tinggi dengan  Oranye;  (3)  Sedang  dengan  Kuning;  (4)  Rendah  dengan  Biru;  dan  (5)  Sangat  Rendah dengan  Hijau.Langkah  terakhir  dari  analisis  risiko,  yaitu  tuangkan  langkah-langkah  di  atas dalam Kertas Kerja. Penerapan langkah kerja ini juga tertuang pada Appendix 2.
Pembahasan  terakhir  mengenai  langkah  kerja  evaluasi  risikopada  penyusunan  APBD Provinsi  DKI  Jakarta.  Langkah  pertama,  yaitu  melakukan  urutan  risiko  berdasarkan  tingkat prioritas dan tindak lanjut. Langkah terakhir evaluasi risiko, yaitu tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja.. Penerapan langkah kerja evaluasi risiko tertuang pada Appendix 3.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  melakukan  analisis  terhadap  langkah  kerja identifikasi  dan  analisis  risiko  dibandingkan  dengan  tahapan  yang  tertuang  dalam  elemen manajemen  risiko,  makapedoman  penilaian  risiko  yang  telah  disusun  BPKP  masih  diperlukan penyempurnaan.
Langkah kerja identifikasi risiko yang telahdilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut: (1) Libatkan para pihak yang melaksanakan dan terkait jalannya kegiatan  yang  dinilai  risikonya  serta  memastikan  bahwa  orang-orang  yang  terlibat  tersebut mempunyaipengetahuan  mengenai  tujuan  kegiatan  serta  tugas  dan  fungsi  instansinya;  (2) Wawancara, evaluasi dokumen, pengamatan danpendekatan lainnya untuk menggali peristiwa risiko  yang  ada  dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan;  (3)  Buatkan  catatan-catatan  tentang peristiwa risiko yang berhasildiidentifikasi; (4) Mengadakan rapat internal (diskusi panel atau Focus Group Discussion(FGD)) untuk mematangkan pengidentifikasian risiko denganpendekatan proses bisnis; (5)Dapatkan informasi tambahan yang sah (valid)/Identifikasi
informasi/dokumen yang mendukung (SOP, Laporan Hasil Audit/Evaluasi, pemberitaan dalam media  masa)  bahwa  risiko-risiko  dimaksud  memang  mungkin  akan  terjadi;  (6)  Menentukan pemilik  risiko  atas  peritiwa  yang  kemungkinan  dapat  menghambat  pencapaian  tujuan  yang telah  berhasil  diidentifikasi  dalam  tahapan  di  atas; (7) Identifikasi  faktor  penyebab  terjadinya risiko; dan (8) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja.
Sedangkan  untuk  langkah  kerja  analisis  risiko  yang  telahdilakukan  penyempurnaan berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut: (1)  Lakukan pengukuran nilai kemungkinan dan dampak terjadinya risiko; (2) Penilaian kembali dengan memperhatikanpengaruh AOI dan temuan BPK/APIP terhadap nilaikemungkinan dan dampaknya; (3) Perhitungan tingkat risiko dengan  mengalikan  nilaikemungkinan  dan  nilai  dampaknya;  (4)  Berikan  penjelasan  tingkat risiko  tersebut  secara  kualitatif  sehingga  akan  menggambarkan  status  risikotersebut;  (5) Klasifikasikan risiko berdasarkan tingkatan preferensiinstansi pemerintah; (6) Petakan hasilnya dalamsuatu Peta Risiko; dan (7) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja.
Tambahan  langkah  kerja  berdasarkan  hasil  analisis  yaitu  mengenai  langkah  kerja evaluasi risikodengan melakukan: (1) Lakukan urutan risiko berdasarkan tingkat prioritas dan tindak lanjut; dan (2) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja.
Sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengimplementasikan langkah kerja yang  sesuai  penyempurnaan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  langkah  kerja  tersebutdapat diterapkan dalam kegiatan penilaian risiko pada proses penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  pedoman  tersebut  seharusnya  masih  perlu dilakukan  penyempurnaan  untuk  dapat  diterapkan  dalam  kegiatan  penilaian  risiko  di lingkungan intansi pemerintah.
Dari  hasil  penelitian  ini,Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dapat  menggunakan  hasil analisis  pedoman  pelaksanaan  penilaian  risiko  untuk  dijadikan  sebagai  usulan  pedoman penilaian  risiko,khususnya  dalam  kegiatan  penilaian  risiko  pada  proses  penyusunan  APBD Provinsi  DKI  Jakarta,  sehingga  dapat  diterapkan  di  seluruh  SKPD/UKPD  dalam  rangka melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP.
Penelitian  ini  masih  memiliki  keterbatasan  yaitu  langkah  kerja  yang  sesuai penyempurnaan  hanyaditerapkan  dalam  kegiatan  penilaian  risiko  pada  proses  penyusunan APBD  Provinsi  DKI  Jakarta.  Sehinggauntuk  penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  ujicoba penerapannya  dalam  kegiatan  penilaian  risiko  pada  seluruh  proses  yang  terjadi  di  instansi pemerintah.

## APPENDIX 1 NAMA ENTITAS: BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA
KERTAS KERJA PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO
Tujuan Penyusunan  :Tersusunnya Daftar Risiko yang memuat peristiwa, pemilik, dan penyebab risiko Nama Kegiatan :Proses Penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta DAFTAR RISIKO Kode Risiko Pernyataan Risiko Pemilik Penyebab 1 Keterlambatan  ditetapkannya  Pergub  tentang RKPD sebagai acuan Rancangan KUA & PPAS Gubernur Kompleksitas  permasalahan  dalam  penyusunan  dokumen RKPD antara lain : a. Tuntutan  kualitas  dokumen  secara  maksimal  dengan waktu keseluruhan yang singkat; b. Kuantitas substansi yang harus melibatkan stakeholders; c. Banyaknya forum yang harus dilaksanakan; d. Mekanisme penyusunan yang selalu berubah. 2 Terlambat/tidak  tercapainya  kesepakatan  KUA &  PPAS  antara  legislatif  dan  eksekutif,  yang berdampak  pada  keterlambatan  penetapan Perda tentang APBD Gubernur Keterlambatan  kesepakatan  yang  melebihi  batas  waktu karena : a. Pembahasan  terhadap  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan dokumen perencanaan; b. Dinamika  pembahasan  rancangan  antara  Banggar  DPRD dengan TAPD.
Kode Risiko Pernyataan Risiko Pemilik Penyebab 3 Terdapat ketidaksesuaian antara RKA- SKPD/UKPD  dengan  KUA,  PPAS,  dan  dokumen perencanaan  lainnya,  serta  target  kinerja  dan capaian indikator, standar satuan harga, standar analisis  belanja,serta  sinkronisasi  kegiatan prioritas antar SKPD Kepala SKPD/UKPD  Kepala  SKPD/UKPD  tidak  mengikuti  Surat  Edaran  Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD/UKPD dikarenakan: a. Waktu penyusunan RKA-SKPD/UKPD yang terlalu singkat; b. Menyalin RKA-SKPD/UKPD tahun anggaran sebelumnya;
c. Kurang koordinasi dan komunikasi antar SKPD. 4 Terlambatnya  persetujuan  bersama  antara DPRD  dengan  Gubernur  terkait  rancangan Peraturan  Daerah  (Raperda)  mengenai  APBD yang  seharusnya  ditandatangani  oleh  pimpinan DPRD  danGubernur  selambat-lambatnya  satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran Gubernur DPRD  bersama  dengan  Gubernur  sampai  batas  waktu  tidak melakukan  penetapan  persetujuan  terkaitRaperdamengenai APBD karena dinamika pembahasan rancangan kegiatan 5 Terlambatnya penetapan  Peraturan  Daerah  dan Peraturan  Gubernur  mengenai  APBD  dan penjabarannya yang seharusnya ditetapkanselambat-lambatnya tanggal 31 Desember pada tahun anggaran sebelumnya Gubernur Menteri  Dalam  Negeri  menyatakan  hasil  evaluasi  terhadap rancangan  kegiatan  belum  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan di atasnyadan kepentingan umum

## APPENDIX 2 NAMA ENTITAS: BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA

## KERTAS KERJA PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISIKO
Tujuan Penyusunan  :Menetapkan status risiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran posisi
status/tingkat  dari  masing-masing  risiko  secara  visual  sesuai  dengan  areanya  sehingga  memudahkan  dalam  pengambilan keputusan
Nama Kegiatan :Proses Penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta STATUS RISIKO Kode Risiko Pernyataan Risiko Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko Penjelasan Klasifikasi Risiko Uraian Nilai Uraian Nilai (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)x(6) (8) (9) 1 Keterlambatan  ditetapkannya  Pergub tentang  RKPD  sebagai  acuan  Rancangan KUA & PPAS Jarang 2 Sangat Besar 5 10 Rendah Acceptable 2 Terlambat/tidak  tercapainya  kesepakatan KUA & PPAS antara legislatif dan eksekutif, yang  berdampak  pada  keterlambatan penetapan Perda tentang APBD Sangat Sering 5 Besar 4 20 Tinggi Unacceptable
Kode Risiko Pernyataan Risiko Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko Penjelasan Klasifikasi Risiko Uraian Nilai Uraian Nilai (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)x(6) (1) (2) 3 Terdapat  ketidaksesuaian  antara  RKA- SKPD/UKPD  dengan  KUA,  PPAS,  dan dokumen  perencanaan  lainnya,  serta target  kinerja  dan  capaian  indikator, standar  satuan  harga,  standar  analisis belanja,serta sinkronisasi kegiatan prioritas antar SKPD Sangat Sering 5 Sedang 3 15 Sedang Unacceptable 4 Terlambatnya persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur terkait rancangan Peraturan  Daerah  mengenai  APBD  yang seharusnya ditandatangani  oleh  pimpinan DPRD  danGubernur  selambat-lambatnya satu  bulan  sebelum  berakhirnya  tahun anggaran Sangat Jarang 1 Sangat Besar 5 5 Sangat Rendah Acceptable 5 Terlambatnya penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mengenai APBD dan penjabarannya yang seharusnya ditetapkanselambat-lambatnya  tanggal  31 Desember pada tahun anggaran sebelumnya Kadang- kadang 3 Sedang 3 9 Rendah Acceptable

## APPENDIX 3 NAMA ENTITAS: BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA

## KERTAS KERJA EVALUASI RISIKO
Tujuan Penyusunan  :Menetapkan status risiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran posisi
status/tingkat  dari  masing-masing  risiko  secara  visual  sesuai  dengan  areanya  sehingga  memudahkan  dalam  pengambilan keputusan
Nama Kegiatan :Proses Penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta URUTAN RISIKO Kode Risiko Pernyataan Risiko Penjelasan Tingkat Risiko Tingkat Prioritas Risiko Tindak Lanjut 1 Keterlambatan  ditetapkannya  Pergub  tentang  RKPD  sebagai acuan Rancangan KUA & PPAS Rendah Ketiga Cukup dilakukan pemantauan 2 Terlambat  atau  tidak  tercapainya  kesepakatan  KUA  &  PPAS antara  legislatif  dan  eksekutif,  yang  akan  berdampak  pada keterlambatan ditetapkannya Perda tentang APBD Tinggi Pertama Segera ditindaklanjuti dengan Penanganan Risiko 3 Terdapat ketidaksesuaian antara RKA-SKPD/UKPD dengan KUA, PPAS,  dan  dokumen  perencanaan  lainnya,  serta  target  kinerja dan  capaian  indikator,  standar  satuan  harga,  standar  analisis belanja,serta sinkronisasi kegiatan prioritas antar SKPD Sedang Kedua Segera ditindaklanjuti dengan Penanganan Risiko
Kode Risiko Pernyataan Risiko Penjelasan Tingkat Risiko Tingkat Prioritas Risiko Tindak Lanjut 4 Terlambatnya  persetujuan  bersama  antara  DPRD  dengan Gubernur  terkait  rancangan  Peraturan  Daerah  mengenai  APBD yang  seharusnya  ditandatangani  oleh  pimpinan  DPRD danGubernur selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran Sangat Rendah Kelima Cukup dilakukan pemantauan 5 Terlambatnya  penetapan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan Gubernur  mengenai  APBD  dan  penjabarannya  yang  seharusnya ditetapkanselambat-lambatnya tanggal 31 Desember pada tahun anggaran sebelumnya Rendah Keempat Cukup dilakukan pemantauan

## DAFTAR PUSTAKA
BPKP.  (2016).  Laporan  Penilaian  Tingkat  Maturitas  Penyelenggaraan  SPIP  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun 2015 Nomor LAP-401/PW09/3/2016 tanggal 13 September 2016.
BPKP,  K.  Peraturan  Kepala  BPKP  Nomor  PER-688/K/D4/2012  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah (2012).
BPKP, P. (2014). Tata Kelola, Manajemen Risiko, & Pengendalian Intern (1st ed.). Ciawi.
Creswel,  J.  W.  (2008).  The  Selection  of  a  Research  Approach.  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative, and Mixed Methods Approaches. https://doi.org/45593:01
Gubernur.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  14  Tahun  2011  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (2011).
Gubernur.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  5  Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (2016).
Helma,  F.  (2017).  Analisis  Penilaian  Tingkat  Maturitas  Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Pariaman). Dissertation Universitas Andalas.
Putra,  A.  (2016).  Analisis  Penilaian  Risiko  (Studi  Kasus  Pada  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP) Kota Padang Panjang). Dissertation Universitas Andalas.
Spikin, I.  C.  (2013).  Risk management  theory:  The  integrated  perspective  and  its application  in  the  public sector. Estado, Gobierno, Gestión Pública. https://doi.org/10.5354/0717-6759.2013.29402