p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2023 (15)2:345-353 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS

## Strategi Pengelolaan Kekayaan (Aset) Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemda Kotawaringin Barat
Tiur Roida Simbolon 1 , Alexandra Hukom 2 , Feby Adila Indria Sutrisno 3 , Ana Lesdiana 4 , Novia Fransiska 5 , Ella Priskila 6 123456
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (Diterima 30-10-2023; Disetujui 27-11-2023)
E-mail: tiur.roida@feb.upr.ac.id

## Abstract
The goal of this research was to investigate and assess regional asset management at the West Kotawaringin Regional Asset and Financial Management Agency (BPKAD). The purpose of this research is to better understand the significance of regional asset management in the context of regional financial management, as well as how regional asset management may help to promote local revenue (PAD) and development in the area. Furthermore, this study intends to examine the stages of regional asset management, from acquisition/receipt through disposal, as well as the performance of local governments in managing regional assets. This work was written utilizing a qualitative descriptive methodology, which is a sort of qualitative research.The goal of this research is to get a better knowledge of regional asset management and the significance of regional development. The findings of this study are also expected to provide recommendations and input to the West Kotawaringin Regional Asset and Financial Management Agency in order to improve the effectiveness and efficiency of regional asset management and support the achievement of regional development goals.
Keywords: Local Asset Management, Investment Program, Accountability
PENDAHULUAN
Pengelolaan real estate/investasi daerah merupakan bagian dari pengelolaan ekonomi daerah, dimana kekayaan daerah merupakan barang material yaitu. semua barang yang diperoleh atau diperoleh atas beban APBD, yang berasal dari perolehan lain yang sah (Rahman et al, 2020). Barang milik daerah/barang milik daerah terdiri dari barang bergerak dan barang tetap. Harta bergerak meliputi kendaraan niaga seperti sepeda motor dan mobil. Aset tetap meliputi tanah, bangunan, fasilitas, dll. Keberadaan kekayaan daerah juga mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pemerintah kota sehingga sangat mempengaruhi kegiatan pemerintah kota. Aset tetap atau real estate daerah (BMD) merupakan aset daerah yang dapat menjadi jaminan pembangunan dan yang apabila dikelola dan dipelihara dengan baik dapat memberikan manfaat bagi banyak penduduk daerah tersebut (Aituaraw, 2021).
Menurut Klausul 28 Keputusan Pemerintah Nomor 2020, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diterima atas biaya APBD atau perolehan lain yang sah. Kehadiran kepemilikan daerah sangat penting karena kepemilikan daerah memiliki pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengelolaan cagar budaya provinsi meliputi perencanaan dan kebutuhan anggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, evaluasi, pengangkutan, pemusnahan, pembongkaran, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian (Sari dan Nahar, 2019). Tujuan Badan Pengelola Kekayaan dan Perekonomian Daerah Kotawaringin Barat adalah untuk mengatur pengelolaan kekayaan daerah berdasarkan sistem otonomi daerah, agar sumber daya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlindungan pusaka daerah dalam rangka perlindungan pusaka daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) didirikan di Wilayah Administratif Kotawaringin Barat dengan Keputusan Daerah No. 1 Pemerintah Daerah Administratif Kotawaringin Barat. Namun, Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang perangkat daerah. Peraturan Nomor 18 Tahun 2008 membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Wilayah Administrasi Kotawaringin Barat, yang menggantikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKD) di daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2023 (15)2:345-353 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
Tata Kerja Dinas Kabupaten Kotawaring Barat, pada bulan Juli 2008, Departemen Keuangan dan Sekretaris Daerah Dinas Pendapatan Daerah dilebur menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kotawaring Barat ( DPKD). ). Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah, mengendalikan perangkat daerah di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan.
METODE Tulisan ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan uraian dan penjelasan obyektif mengenai fenomena yang diamati dari obyek penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.

## HASIL DAN DISKUSI
Hasil Hasil dari penelitian mengenai "Strategi Pengelolaan Kekayaan (Aset) Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemda Kotawaringin Barat" adalah sebagai berikut:
a) Identifikasi Aset Daerah: Survei ini berhasil mengidentifikasi aset daerah yang dimiliki oleh Pemda Kotawaringin Barat, antara lain tanah, bangunan, gudang dan sumber daya lainnya. Identifikasi ini merupakan langkah awal yang penting dalam pengelolaan investasi daerah.
b) Penilaian Kondisi dan Kinerja: Survei ini digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja aset daerah. Termasuk di dalamnya pengkajian terhadap pemeliharaan, pengoperasian dan penggunaan aset, termasuk kajian terhadap kelayakan dan produktivitas aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
c) Analisis hambatan dan tantangan. Studi ini juga menganalisis hambatan dan tantangan pengelolaan investasi daerah. Ini termasuk masalah tata kelola, peraturan, kepegawaian dan keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja otoritas lokal dalam mengelola aset daerah.
d) Penyusunan Strategi Pengelolaan Aset: Temuan penelitian ini memberikan rekomendasi strategi pengelolaan aset daerah yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat. Strategi ini mencakup langkah-langkah pengelolaan aset yang efisien dan efektif, termasuk akuisisi, pemeliharaan, penambahan nilai, dan optimalisasi aset.
e) Rekomendasi Kebijakan: Kajian ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kotawring Barat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah. Rekomendasi ini termasuk mis. meningkatkan regulasi, meningkatkan kapasitas staf, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan aset. Dengan menerapkan strategi pengelolaan aset daerah yang direkomendasikan dan mengatasi hambatan yang teridentifikasi, diharapkan Pemda Kotawaringin Barat dapat meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah. Hal ini akan berdampak positif terhadap efisiensi, keberlanjutan dan peningkatan pelayanan publik yang diberikan kepada warga oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat.

## Pembahasan
Kondisi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kobar Berdasarkan temuannya, BPK menyatakan bahwa pengelolaan investasi di kawasan Kobar belum sepenuhnya terselesaikan dan harus dimonitor lebih lanjut oleh BKAD untuk mengoptimalkan pengelolaan investasi di kawasan tersebut, meskipun kesimpulannya adalah sebagai berikut:
1. Kabupaten Kobar masih kurang optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah 2. Kapasitas pengelolaan daerah Kabupaten Kobar belum sepenuhnya memadai
3. Pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kobar masih belum tertata
4. Pemanfaatan barang milik daerah yang tidak wajar
5. Masih banyak aset daerah yang tidak terpakai atau kurang dimanfaatkan
6. Masih banyak aset daerah di wilayah Kobar yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh badan/perorangan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kabupaten Kobar masih banyak memiliki aset teritorial berupa tanah yang belum bersertifikat atau belum bersertifikat
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2023 (15)2:345-353 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa kondisi kekayaan milik Kabupaten Kobar kurang terkelola secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gagalnya pengelolaan perekonomian daerah sehingga keterampilan dan talenta tetap dibutuhkan. Selain itu, sistem pengendalian intern masing-masing OPD tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Sehingga penyelesaian OPD tidak sejalan dengan BKAD di Kabupaten Kobar.
Kondisi pengelolaan kekayaan (aset) daerah di Pemerintah Daerah (Pemda) Kotawaringin Barat merupakan aspek yang penting untuk dipelajari guna memahami tantangan dan potensi yang ada dalam pengelolaan aset daerah. Dalam menjawab pertanyaan ini, akan dijelaskan tentang kondisi saat ini, termasuk sumber daya yang dimiliki Pemda Kotawaringin Barat, sistem pengelolaan aset, serta permasalahan yang dihadapi. Pemda Kotawaringin Barat adalah sebuah wilayah otonom yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset-aset daerah yang dimiliki. Aset daerah meliputi tanah, bangunan, infrastruktur, dan barang milik daerah lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan strategis. Pentingnya pengelolaan aset daerah yang baik adalah untuk memaksimalkan manfaat dan nilai ekonomi dari aset tersebut, serta mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara efektif. Pemda Kotawaringin Barat memiliki berbagai sumber daya aset yang meliputi tanah, bangunan, infrastruktur, dan barang milik daerah lainnya. Tanah yang dimiliki oleh Pemda dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seperti pembangunan infrastruktur, pemukiman, dan usaha komersial. Bangunan dan infrastruktur juga merupakan aset yang penting dalam mendukung pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Selain itu, barang milik daerah seperti kendaraan dan peralatan juga menjadi bagian dari aset yang dikelola.
Pengelolaan aset daerah di Pemda Kotawaringin Barat saat ini didasarkan pada sistem yang terorganisir, melibatkan berbagai unit terkait seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta unit kerja terkait lainnya. Sistem ini mencakup proses pendaftaran, inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan, dan pemutakhiran data aset. Pemda juga memiliki peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan aset yang mengatur pemakaian, pengalihan, dan pemeliharaan aset daerah. Meskipun terdapat upaya dalam pengelolaan aset daerah, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemda Kotawaringin Barat. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:
a) Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan aset daerah secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan pengabaian dalam pemeliharaan dan peningkatan nilai aset daerah.
b) Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam pengelolaan aset. Kurangnya jumlah personel yang berkualifikasi dan anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan aset.
c) Tantangan dalam pemantauan dan pengendalian aset. Dalam wilayah yang luas, memantau dan mengendalikan aset secara efektif menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pemeliharaan dan penggunaan aset yang optimal.
d) Risiko penyalahgunaan aset dan korupsi. Pengelolaan aset yang kurang transparan dan rentan terhadap praktik korupsi dapat menyebabkan kerugian keuangan bagi Pemda dan merugikan masyarakat. Dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, Pemda Kotawaringin Barat dapat mengambil langkah-langkah strategis seperti:
a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan aset daerah melalui sosialisasi, pelatihan, dan edukasi kepada stakeholders terkait.
b. Meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan aset melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
c. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen aset untuk mempermudah pemantauan, pemeliharaan, dan pengendalian aset.
d. Menerapkan tata kelola yang baik, termasuk kebijakan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan aset.
e. Mengoptimalkan kolaborasi antara unit terkait dalam pengelolaan aset, termasuk koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi terkait lainnya. Dalam kesimpulannya, kondisi pengelolaan kekayaan (aset) daerah di Pemda Kotawaringin Barat saat ini memiliki potensi yang besar, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2023 (15)2:345-353 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
meningkatkan pengelolaan aset daerah agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

## Prinsip Dasar Pengelolaan Kekayaan Daerah Perencanaan
Sebagai pihak yang menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah harus memperoleh hasil atau kekayaan yang diperlukan dengan cara yang benar. Oleh karena itu, pemerintah kota harus menentukan kriteria aset tetap dan memperoleh barang atau aset melalui lelang terbuka. Kekayaan mencakup 2 bagian yaitu:
a) Kekayaan yang ada (sudah ada) sejak awal daerah. Misalnya tanah, kayu, mineral, gunung, danau, pantai dan lautan, sungai dan peninggalan sejarah.
b) Kekayaan yang bisa diperoleh dan dibangun secara mandiri. Misalnya jalan, jembatan, mobil dan barang modal lainnya.
Penerapan Pengelolaan investasi daerah harus berhubungan dengan standar tanggung jawab publik, khususnya tanggung jawab kejujuran, tanggung jawab hukum, tanggung jawab proses dan tanggung jawab politik. Untuk menjamin kelancaran pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pengawasan yang ketat mulai dari tahap perencanaan hingga penjualan aset. Partisipasi masyarakat dan pengawas internal DPRD sangat penting dalam proses penertiban ini. Keterlibatan auditor internal dalam pemeriksaan membantu untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur pemerintah daerah dan standar yang berlaku dan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan dan pengelolaan aset daerah. 1. Tanggung jawab
2. Kejujuran
3. tanggung jawab hukum.
4. Kewajiban proses
5. Tanggung jawab politik
Pengawasan
Diperlukan pengawasan yang akurat mulai dari perencanaan hingga penjualan properti. Dalam skenario ini, keterlibatan masyarakat dan pengawas internal DPRD menjadi sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam pemeriksaan aset daerah sangat penting dalam menilai kepatuhan terhadap prosedur dan standar kotamadya yang berlaku. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam perencanaan dan pengelolaan kekayaan daerah, perlu dilakukan pengawasan yang ketat secara terus menerus. Oleh karena itu, peran auditor internal dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan saat ini sangat penting dalam pengelolaan aset daerah.
Pengelolaan kekayaan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melindungi, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan daerah secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kotawaringin Barat, sebuah kabupaten di Indonesia, prinsip dasar pengelolaan kekayaan daerah menjadi hal yang krusial dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan dengan baik dan diikuti oleh semua pemangku kepentingan terkait agar pengelolaan kekayaan daerah dapat berjalan secara optimal.

## Transparansi
Transparansi merupakan prinsip dasar yang penting dalam pengelolaan kekayaan daerah di Kotawaringin Barat. Pemerintah daerah harus menjalankan prinsip ini dengan membuka akses informasi yang jelas dan mudah diakses kepada publik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah:
a. Publikasi Informasi Keuangan: Pemerintah daerah perlu menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan laporan keuangan yang transparan dan dipublikasikan secara teratur.
b. Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan: Proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara terbuka dan adil. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2023 (15)2:345-353 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
dengan transparansi, termasuk pengumuman tender, evaluasi yang obyektif, dan publikasi hasil pengadaan.
c. Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan: Pemerintah daerah harus memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, pertemuan terbuka, atau forum diskusi yang melibatkan masyarakat secara luas.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah prinsip dasar penting yang menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab secara jelas terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga akuntabilitas:
a) Pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu: Pemerintah daerah harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Laporan tersebut harus memuat informasi yang relevan, terpercaya, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
b) Audit Independen: Pemerintah daerah harus menjalankan audit independen terhadap pengelolaan kekayaan daerah. Audit ini dilakukan oleh pihak eksternal yang memiliki otoritas dan independensi dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan aset daerah.
c) Pengawasan Internal yang Efektif: Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Hal ini meliputi penetapan kebijakan dan prosedur yang jelas, penerapan mekanisme pengendalian intern, serta pelatihan dan pemantauan yang terus-menerus.

## Partisipasi Publik
Partisipasi publik merupakan prinsip dasar yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kekayaan daerah. Pemerintah daerah di Kotawaringin Barat perlu mengimplementasikan langkah-langkah berikut untuk mendorong partisipasi publik: a. Penyediaan Informasi yang Mudah Dipahami: Pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi ini dapat diberikan melalui berbagai media seperti situs web, brosur, atau pertemuan langsung dengan masyarakat.
b. Mekanisme Partisipasi Publik: Pemerintah daerah harus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan kekayaan daerah. Mekanisme partisipasi ini dapat berupa forum konsultasi, pertemuan masyarakat, atau penyusunan tim independen yang melibatkan perwakilan masyarakat.
c. Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah daerah perlu mendorong pemberdayaan masyarakat dalam hal pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan dukungan kepada masyarakat agar mereka memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan aktif dalam pengelolaan kekayaan daerah.
Pengelolaan kekayaan daerah di Kotawaringin Barat harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Prinsip-prinsip ini akan memastikan bahwa pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Penerapan prinsip dasar ini membutuhkan kerjasama dan komitmen dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengikuti prinsip dasar pengelolaan kekayaan daerah ini, diharapkan kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan, dan kekayaan daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kotawaringin Barat.
Strategi Terkait Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
Rekognisi Serta Pendataan Nilai Dan Potensi Aset Kawasan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kekayaan daerah, pemerintah harus melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi kekayaan daerah. Kegiatan ini sangat penting dalam penyusunan neraca kekayaan daerah dan laporan untuk informasi publik. Agar operasi ini efektif, dewan harus menggunakan auditor secara independen.
Perlu Adanya Sistem data Manajemen Aset Daerah.
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2023 (15)2:345-353 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
Sistem ini sangat berguna untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang memuat informasi tentang kekayaan daerah. Selain itu, sistem ini juga menjadi dasar pengembangan perangkat yang berkaitan dengan penyusunan APBD dan penentuan keinginan memperoleh modal. Pengawasan Dan Penanganan Penggunaan Aset Daerah.
Penggunaan aset daerah ini harus dikontrol secara ketat untuk meminimalkan gangguan dan kelambanan pengelolaan. Peran masyarakat dapat membantu meningkatkan fungsi pengawasan. Kesalahan masyarakat dan DPRD diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah kota berupa perbaikan perencanaan aset daerah.
Keterlibatan jasa penilai
Pengumpulan data tahunan dan penilaian layanan sangat penting untuk pertumbuhan aset daerah. Dalam evaluasi pengelolaan investasi daerah, tanggung jawab layanan evaluasi adalah: a) Identifikasi kekayaan daerah dan inventarisasi kekayaan daerah.
b) Berikan informasi tentang status hukum properti
c) Menilai aset daerah, baik yang terealisasi maupun yang belum terealisasi. a) analisis investasi atau pengaturan keuangan
d) memberikan jasa konsultasi pengelolaan usaha yang berkaitan dengan kekayaan daerah.
Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kinerja melalui pengelolaan kekayaan (aset) daerah adalah suatu aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, kami akan menjelaskan berbagai strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kinerja mereka melalui pengelolaan kekayaan (aset) daerah. Strategi ini mencakup langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kekayaan daerah dan mengoptimalkan manfaatnya bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Langkah pertama dalam strategi pengelolaan kekayaan (aset) daerah adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi aset-aset yang dimiliki oleh Pemda Kotawaringin Barat. Identifikasi ini harus mencakup semua jenis aset, termasuk tanah, bangunan, infrastruktur, sumber daya alam, dan aset finansial. Inventarisasi yang komprehensif akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi aset yang ada dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis. Setelah identifikasi dan inventarisasi aset dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian nilai aset dan menyusun kebijakan pengelolaan yang sesuai. Penilaian nilai aset dilakukan untuk mengetahui nilai aktual dari aset-aset yang dimiliki oleh Pemda Kotawaringin Barat. Selanjutnya, berdasarkan penilaian tersebut, perlu disusun kebijakan pengelolaan yang komprehensif dan terintegrasi yang mencakup penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan aset secara optimal.
Untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan aset yang efektif, Pemda Kotawaringin Barat perlu meningkatkan kapasitas internal mereka dalam hal pengelolaan aset. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan pegawai yang terkait dengan aset daerah, termasuk keahlian dalam manajemen keuangan, manajemen risiko, penilaian aset, dan penggunaan teknologi informasi yang relevan. Peningkatan kapasitas ini akan memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan secara profesional dan efisien. Strategi selanjutnya adalah pengoptimalan pemanfaatan aset daerah. Pemda Kotawaringin Barat perlu mengidentifikasi potensi pemanfaatan yang lebih baik dari aset-aset yang dimiliki. Misalnya, aset tanah yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, investasi, atau pengembangan industri. Selain itu, aset finansial dapat dikelola dengan bijak melalui investasi yang menguntungkan dan diversifikasi portofolio.
Pemda Kotawaringin Barat juga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah melalui kolaborasi dengan pihak eksternal. Kerjasama dengan sektor swasta, lembaga keuangan, masyarakat, dan lembaga donor dapat memberikan akses ke sumber daya tambahan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan aset. Melalui kemitraan ini, Pemda dapat mengoptimalkan potensi aset dan memperluas jangkauan program pembangunan. Penerapan
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2023 (15)2:345-353 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
teknologi informasi dan sistem informasi manajemen aset (SIMA) dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Pemda Kotawaringin Barat perlu mengadopsi solusi teknologi yang relevan untuk memantau, melacak, dan mengelola aset secara efektif. SIMA dapat membantu dalam pengelolaan inventaris aset, pemeliharaan, pemantauan kondisi aset, manajemen kontrak, dan pelaporan kinerja aset. Terakhir, Pemda Kotawaringin Barat harus melaksanakan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan aset daerah. Proses ini melibatkan pemantauan kinerja aset, penilaian kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan aset, identifikasi risiko, dan pelaporan yang transparan kepada pihak yang berkepentingan. Evaluasi rutin akan membantu Pemda untuk mengidentifikasi kekurangan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aset.
Dalam kesimpulannya, strategi pengelolaan kekayaan (aset) daerah oleh Pemda Kotawaringin Barat harus melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi aset, penilaian nilai, kebijakan pengelolaan, peningkatan kapasitas, pengoptimalan pemanfaatan, kolaborasi eksternal, penggunaan teknologi informasi, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan mengadopsi strategi ini, diharapkan Pemda dapat meningkatkan kinerja mereka dalam mengelola aset daerah dengan efektif, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kotawaringin Barat.
SIMPULAN Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan: Pada dasarnya kekayaan daerah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) Kekayaan yang (sudah ada) sejak adanya wilayah. 2) Aset yang dimiliki melalui akuisisi dan aset yang dibangun sendiri. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi suatu daerah. Potensi ekonomi mengandung arti bahwa di masa yang akan datang dapat diperoleh manfaat ekonomi dan keuangan yang dapat mendukung peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang optimal untuk mengelola aset daerah. Strategi optimalisasi pengelolaan investasi daerah meliputi:
1. Menentukan dan memetakan nilai dan potensi kekayaan daerah
2. Perlunya sistem informasi pengelolaan investasi daerah
3. Pemantauan dan pengendalian penggunaan kekayaan daerah
4. Partisipasi dalam layanan penilaian ( Assessment )
UCAPAN TERIMA KASIH Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada sponsor, pendonor dana, pembimbing, atau pihak-pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR RUJUKAN
Aituarauw, I. F. A. (2021). Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau , 1 (2), 99– 110. https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.1998 Adhitama, M. O. (2019). Strategi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(2), 115–121. Aprianti, R. R., & Rachmina, D. (2018). Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i-.22695.
Arifuddin, Indrijawati, A., & Mansur, I. (2019). Mediation of asset optimization on the effect of asset inventory and quality of human resources in the quality of regional government financial reports in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Asnawi, M., Matani, C., & Patma, K. (2019). Pendampingan Klinik Pengelolaan Barang
Milik Daerah (BMD)/ Manajemen Aset. The Community Enggagement Journal, 2(1), 1– 8.
Ekayanti, S. M., Rifa, A., & Irwan, M. (2018). Determinants Effectiveness Fixed Asset Management of District Government on the Island of Lombok. International Journal of Business Management and Economics Research (IJBMER).
Eliza, Y., Putri, V., Hasbullah, H., & Luthfi, M. (2019). The Effect of Motivation, Competence and Work Environment to the Management of Goods as a Regional Asset Manager in Padang City. International Journal of Management Excellence. https://doi.org/10.17722/ijme.v13i3.1116.
Eriadi, Erlina, Muda, I., & Abdullah, S. (2018). Determinant analysis of the quality of local government financial statements in north Sumatra with the effectiveness of management of regional property as a mediator. International Journal of Civil Engineering and Technology
Giglio, J. M., Friar, J. H., & Crittenden, W. F. (2018). Integrating lifecycle asset management in the public sector. Business Horizons. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.03.005. Hartanto, N. (2019). Implementasi PP. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. Jo
Kusnawati, E. F., Faculty of Economics and Business, U. B. K. A., Yuan Ze University, T. A., & Djumilah Hadiwidjojom Faculty of Economics and Business, U. B. (2019). Effectiveness Of Asset Management In The Public Sector With the Application of Asset Management, Accountability, Monitoring and Evaluation, and Quality of Human Resources (Case Study in Government of Blitar City-East Java). Journal of Applied Management (JAM), 17(30), 567–575.
Lantemona, I., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill.” https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15374
Mulyani, E., Rachmina, D., & Kusnadi, N. (2019). Strategi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah
Provinsi Banten. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i1.24658.
Museliza, V. (2018). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada Bpkad Kota Pekanbaru. Jurnal El-Riyasah. https://doi.org/10.24014/jel.v8i1.4407. Merisa Oktaria, Rinto Alexandro. (2020). PENGARUH INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN DEALER HONDA UTAMA PUTRA DI PANGKALAN BUN. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24675.
Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8 (2), 160–170. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842 Rahman, H., Heriyanto, M., & Sukirno Putro, T. (2020). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmu Administrasi
Negara , 16 (1),
124–130.
Retrieved from http://jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/view/327 Rahmasari, A. G. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto). Jurnal Akuntansi AKUNESA , 9 (3), 77–86. https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n3.p77-86 Rahmawati, A., Dewi, K., Nugraheni, A. P., & Tidar, U. (2020). The management of assets / regional owned goods in labor department of Magelang city. Jurnal Ilmiah MEA , 4 (3), 761–776.
Romera, A. S. (2018). Local Performance Analysis in Increasing the Opinion of Audit Board for Local Finance Report at Mappy Regency Papua Province. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah , X , 89–100. Sari Hadiyanti, A., & Nahar, A. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kutai Kartanegara. Ekonomia , 2 , 82– 97. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/290030329.pdf
Suparman, N., & Sangadji, A. D. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial. https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3777.