## IMPLEMENTASI ASAS DISPENSASI KAWIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU PERSPEKTIF MASLAHAH
Massadi Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu Email: adjie.massadi@gmail.com

## Abstract
The  results  of  the  study  revealed  that  the  degree  of  election  of  marriage dispensation in the jurisdiction of the Religious High Court of Palu was motivated by  several  factors,  namely  the  pregnancy  occurrence,  parents'  concerns, economic,  matchmaking,  and  culture  when    was  about  to  get  married  and  still under-age so  it had to  firstly  apply for  dispensation  of  marriage to the  religious court  in  accordance  with  Act  No.  1  of  1974,  Article  7  Paragraph  (1)  and  (2) Concerning  Marriage  jo  Compilation  of  Islamic  Law  Article  15  Paragraphs  (1) and (2). The application of marriage dispensation was submitted to the court, then will  be  on  trial  and  judge’s  consideration  in  granting  marriage  dispensation which  was  not  bound  by  the  single  positive  law  yet  it  was  a  consideration  of justice,  legal  sociology  and  benefits  that  emphasized  the  implementation  of maslahah principle as well.
Keywords: Marriage Dispensation, Judge, Maslahah.

## Abstrak
Hasil  penelitian  menunjukkan  tingginya  elektabilitas  dispensasi  kawin di  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Palu  didorong  beberapa  faktor yakni  terjadinya  kehamilan,  kekhawatiran  orang  tua,  ekonomi,  perjodohan  dan budaya  ketika  akan  melakukan  pernikahan  masih  dibawah  umur  sehingga terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dan (2). Permohonan  dispensasi  kawin  yang diajukan ke pengadilan, kemudian  akan di sidangkan  dan  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  dispensasi  kawin  tidak terikat  dengan  hukum  positif  saja  namun  juga  pertimbangan  keadilan,  sosiologi hukum dan kemanfaatan yang mengdepankan implementasi asas  maslahah . Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hakim, Maslahah

## LATAR BELAKANG MASALAH
Manusia  merupakan  mahluk  bermasyarakat  sehingga  tidak  akan  bisa hidup tanpa hukum. Manusia dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat dan saling  ketergantungan  seperti  adanya  antara  ikan  dan  air  yang  berbeda  namun selalu  menyatu.  Seorang  filosof  Romawi,  Celcius,  kurang  lebih  20  abad  yang silam  menegaskan: ubi  societas  ibi  ius (dimana  ada  masyarakat  disitu  ada hukum). 1
Jiwa  interaktif  manusia  mempunyai  hubungan  bahwa  manusia  hanya dapat  berkembang,  kalau  hidup  dalam  polis.  Polis  terdiri  dari  unit-unit  kecil sebagai  bagian-bagiannya,  unit  kecil  tersebut  adalah  keluarga,  yaitu  yang  terdiri dari suami bersama dengan istri dan anak-anaknya. 2
Membentuk  dan  membangun  keluarga  merupakan  perintah  yang  telah ditetapkan  Allah.  Hikmahnya  tiada  lain  agar  terealisir  kesinambungan  hidup dalam  kehidupan  dan  agar  manuasia  berjalan  selaras  dengan  fitrahnya,  dan dilakukan  oleh  orang  yang  telah  mampu  secara  mental  dan  spiritual  untuk membina rumah tangga. 3
Perkawinan yang merupakan ikatan di antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik  dari segi  fisik,  asuhan keluarga, pergaulan, cara  berpikir (mental),  pendidikan  dan  lain  hal.  Dalam  pandangan  Islam,  perkawinan  adalah ikatan  sangat  suci  dimana  dua  insan  yang  berlainan  jenis  dapat  hidup  bersama dengan direstui agama, kerabat dan masyarakat. 4
Diciptakannya  berpasang-pasangan  merupakan  pola  hidup  yang ditetapkan  Allah  swt.,  bagi  makhluknya  sebagai  sarana  untuk  memperbanya (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup,  yang mana masing-masing pasangan  telah  diberi  bekal  oleh  Allah  swt.,  untuk  mencapai  tujuan  tersebut dengan sebaik mungkin. 5
Berpasangan  yang  dimaksud  di  atas  merupakan  salah  satu  sunnatullah yang  telah  diberikan  dan  diperintahkan  atas  seluruh  makhluknya,  (QS.  Adz- Dzariyat, 51:49.) dan (QS. Yasin 36; 36):
1 F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik , Jakarta, Bina Cipta, 1992.h.79.
2 Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan , Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 26.
3 M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Vol. IX. Jakarta :  Lentera Hati, 2005, Cet. IV, h.335
4 Enseklopedia  Pengetahuan  Al-Qur’an  dan  Hadis ,  (Jakarta:  Kamil  Pustaka,  2013),  h. 294-295.
5 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , (Cakrawala Publising, 2008), h. 196.
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  perkawinan,  yaitu  akad  yang sangat  kuat  atau mitssaqan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah 6 .
Indonesia  adalah  Negara  Hukum 7 ,  dalam  ketentuan  aturan  hukum perkawinan  diatur  dalam  bentuk  undang-undang  yaitu  undang-undang  nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  dan  peraturan  pelaksanannya  dalam  bentuk Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975.  Undang-undang  ini  merupakan hukum  materil  dari  pada  perkawinan,  sedangkan  hukum  formalnya  ditetapkan dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  tentang  Peradilan  Agama. Sedangkan aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan  agama  adalah  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  yang  telah ditetapkan  dan  disebarluaskan  melalui  Intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 8
Di  dalam  undang-undang  untuk  menjembatani  terwujudnya  perkawinan yang  sesuai  dengan  tujuan  dari  perkawinan,  maka  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  telah  menentukan  dan  menetapkan  dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16  (enam  belas)  tahun”,  dan  dalam  ayat  selanjutnya  menyatakan  bahwa  bila terdapat  penyimpangan  pada  Pasal  7  ayat  (1)  dapat  meminta  dispensasi  pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita. 9
Permohonan dispensasi  kawin  yang di  mohonkan ke Pengadilan Agama Donggala,  Pengadilan  Agama  Parigi,  Pengadilan  Agama  Buol  dan  Pengadilan Agama  Bungku  relatif  meningkat  setiap  tahun  pada  tahun  2017.  Di    Pengadilan Agama  Donggala  klas  Ib,  dari  perkara  yang  masuk  sebanyak  1003  (seribu  tiga)
6 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3.
7 Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Ke- III, Pasal 1 Ayat 2.
8 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 1
9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan dan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Tentang Kompilasi Hukum Islam.
perkara, 10 (sepuluh) perkara diantaranya adalah permohonan dispensasi kawin. 10 pada  Pengadilan  Agama  Parigi  klas  II,  dari  perkara  yang  masuk  sebanyak  436 (empat  ratus  tiga  puluh  enam)  perkara,  25  (dua  puluh  lima)  perkara  diantaranya adalah  permohonan  dispensasi  kawin 11 .  Pada  Pengadilan  Agama  Buol  dari perkara  yang  masuk  sebanyak  302  (tiga  ratus  dua)  perkara,  sementara  33  (tiga puluh  tiga)  perkara  diantaranya  adalah  permohonan  dispensasi  kawin. 12 Pada pengadilan  Agama  Bungku,  dari  perkara  yang  masuk  sebanyak  515  (lima  ratus lima) perkara, 17 (tujuh belas) perkara diantaranya adalah permohonan dispensasi kawin. 13 ,  yang  mana  perkara  dispensasi  kawin  menjadi  kewenangan  absolut Pengadilan Agama 14 .
Dispensasi  kawin  ialah  dispensasi  yang  diberikan  Pengadilan  Agama kepada  calon  mempelai  yang  belum  cukup  umur  untuk  melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing.  Pengajuan  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  dibuat  dalam bentuk permohonan ( voluntair) bukan gugatan. 15
Mewujudkan  keadilan  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, penegak  hukum  bukan  hanya  sekedar  berperan  memantapkan  kepastian  hukum, melainkan juga keadilan dan kemaslahatan. 16
Mengenai  hal  ini,  putusan  hakim  pada  hakekatnya  hanyalah  memilih skala  prioritas  dari  sekian  banyak  alternatif  hukum  dan  akibatnya  pada  setiap kasus  yang  dhadapi.  Dalam  memilih  skala  prioritas  tersebut  hakim  berpedoman pada asas atau kaidah hukum yang lazim dan diakui oleh ahli maupun masyarakat awam yakni memberikan berdasarkan asas hukum maslahat. 17
10 Laporan Perkara Pengadilan Agama Donggala Kelas IB Tahun 2017.
11 Laporan Perkara Pengadilan Agama Parigi Kelas II Tahun 2017.
12 Laporan Perkara Pengadilan Agama Buol  Kelas II Tahun 2017.
13 Laporan Perkara Pengadilan Agama Bungku Kelas II Tahun 2017.
14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 49 Tentang Peradilan Agama.
15 Ahrum  Hoerudin, Pengadilan  Agama  (Bahasan  Tentang  Pengertian,  Pengajuan Perkara  dan  Kewenangan  Pengadilan  Agama Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  No. 7  Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 11.
16 Binsar  Siregar, Hukum  Hakim  dan  Keadilan  Tuhan ,  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1995), h. 34.
17 Mukti  Arto, Penemuan  Hukum  Islam  Demi  Mewujudkan  Keadilan,  “Membangun Sistem  Peradilan  Berbasis  Perlindungan  Hukum  dan  Keadilan” (Yoqyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2017),  h. 226-245.
Sebagai  penyelesain  perkara,  putusan  itu  hanya  mengikat  atau  berlaku bagi para pihak atau terhukum saja, dan terutama bagian diktumlah yang mengikat para pihak atau terhukum,  baik  yang deklaratif  maupun  yang dispositive, artinya para pihak harus mematuhi dan melaksanakan bunyi diktum 18 .
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat 19 .  Hakim  dalam menyelesaikan  perkara  yang  diajukan  kepadanya  wajib  memperhatikan  dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan dan melaksanakan maslahat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Palu.  Pada  penelitian  ini  tidak  semua pengadilan  yang  ada  di  wilayah  hukum  pengadilan  tinggi  agama  palu  dijadikan sebagai  obyek  penelitian  yang  akan  dilakukan  namun  hanya  mengambil pengadilan  tinggi  agama  palu  yang  dianggap  sebagai  kawal  terdepan  mahkamah agung  yang  mewilayahi  pengadilan  dibawahnya  dan  ditambah  empat  pengadilan tingkat  pertama  yakni  1.  Pengadilan  Agama  Donggala,  2.  Pengadilan  Agama Parigi,  3.  Pengadilan  Agama  Buol  dan  4.  Pengadilan  Agama  Bungku  sebagai obyek utama yang dianggap oleh peneliti sudah mewakili kewilayahan pengadilan agama yang berada diwilayah hukum pengadilan tinggi agama palu. Sumber data pada penelitian kualitatif ini khususnya field research , sampel sumber data dipilih secara purposive . Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif,  dengan  ini menggunakan  pendekatan 20 multidisipliner, 21 teologis  normatif,  yuridis, sosiologis, dan filosofis.
Sumber data lapangan yaitu sumber data yang diperoleh selama penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi  Agama Palu,  yang meliputi 1.  Pengadilan Agama  Donggala,  2.  Pengadilan  Agama  Parigi,  3.  Pengadilan  Agama  Buol,  4.
18 Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum,  Sebuah  Pengantar (Cet.  IV;  Yoqyakarat: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 69-70.
19 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  Pasal  5  Ayat  (1)  Tentang Kekuasaan Kehakiman.
20 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 28.
21 Disebut multidisipliner karena menggunakan logika atau cara berpikir lebih dari satu ca- bang ilmu hukum. Lihat C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 (Bandung: Alumni, 1994 M), h. 124.
Pengadilan  Agama  Bungku,  wawancara  dengan  hakim,  terutama  kepada  hakim yang  menjadi  majelis  hakim  dalam  penanganan  perkara  dispensasi  kawin  di pengadilan  agama  masing-masing.  Selain  pedoman  observasi,  pedoman wawancara,  pedoman  dokumentasi  digunakan  pula  instrumen  tambahan  berupa pedoman  deskripsi  murni  dan  opini  yang  memberikan  gambaran  nyata  terhadap kondisi  terkini  ketika  melakukan  pengumpulan  data  baik  itu  pengamatan, wawancara  maupun  dokumentasi  yang  pada  pokoknya  memiliki  relevansi  tema judul penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Asas Dispensasi Kawin di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Palu  perspektif  Maslahah,  dalam hal  ini  mengambil  empat  pengadilan  sebagai  obyek  yakni  di  Pengadilan  Agama Donggala Kelas II B, Pengadilan Agama Parigi Kelas II, Pengadilan Agama Buol Kelas II dan Pengadilan Agama Bungku Kelas II, selama tahun 2017, maka dapat ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:
1. Pengadilan Agama Donggala
a. Dasar  Hukum dan sejarah Pengadilan Agama Donggala
1) Kepres Nomor. 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa Dan Pandan;
2) Keputusan Mentri Agama Nomor: 303 Tahun 1990 jo. Keputusan Mentri Agama Nomor: 250 Tahun 1997
3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/SK/II/1992 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 025/SK/IV/1997.
Pengadilan  Agama  Donggala  diresmikan  pada  tanggal  3  juli  1997 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1996 adalah Pengadilan Agama yang  mewilayahi  Dati  II  Donggala  yang  terdiri  dari  18  Kecamatan  yang merupakan  pemekaran  dari  Pengadilan  Agama  Palu  sebagai  akibat  terbitnya Undang-Undang No.4 tahun 1994 tentang pembentukan Kota Madya Palu.
Pada  Tanggal  23  Desember  2003  Pengadilan  Agama  Donggala  Yang semula  berkedudukan  di  Palu  dipindahkan  ke  Donggala  yang  mewilayahi Kabupaten  Donggala  yang  terdiri  atas  21  Kecamatan  dan  Kabupaten  Parigi Moutong  yang  terdiri  atas  8  Kecamatan,  dengan  luas  wilayah  keseluruhan 16.703,56 km 2 .
a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Donggala
Pengadilan  Agama  Donggala  mempunyai  visi  Yakni  “Mewujudkan Pengadilan  Agama  Donggala  yang  Bermartabat  dan  di  Hormati  untuk
memperkokoh  Landasan  Menuju  Peradilan  Yang  Agung”  dan  mepunyai    Misi sebagai berikut:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Donggala.
2. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Donggala.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Donggala.
Tabel I Statistik Perkara di Pengadilan Agama Donggala Kelas 1 B Periode Tahun 2017 No. Jenis Perkara Jumlah Perkara Diterima Perkara yang Di Putus Sisa perkara 1. Cerai Gugat 292 290 2 2. Ceari Thalak 86 85 1 3. Harta Bersama 3 3 0 4. PAW 1 1 0 5. Istbat Nikah 605 605 0 6. Dispensasi Kawin 10 10 0
Tingginya  angka  permohonan  perkara  dispensasi  kawin  di  Pengadilan Agama  Donggala  yang  banyak  diajukan  oleh  pemohon  dari  pihak  calon  pria, yakni  kedua  orang  tua,  dengan  rata-rata  usia  15  (lima  belas)  tahun  sampai  17 (tujuh  belas) tahun.  Sedangkan pihak mempelai  wanita diantara rata-rata usia 14 (empat belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun. 22

## 2. Pengadilan Agama Parigi
a. Sejarah Pengadilan Agama Parigi
Kabupaten  Parigi  Moutong  adalah  merupakan  salah  satu  wilayah Kabupaten  yang  berada  dibawah  Wilayah  pemerintahan  Provinsi  Sulawesi Tengah, terletak di  pesisir Teluk  Tomini  Provinsi  Sulawesi  Tengah dengan letak geografis  Posisi  0  50’LS  dan  120  68.2’  BT.  Sebelah  utara  berbatasan  dengan Kabupaten Toli-Toli dan Provinsi Gorontalo, sebelah timur dengan teluk Tomini, sebelah  selatan  dengan  Kabupaten  Poso  serta  sebelah  barat  berbatasan  dengan Kabupaten Donggala. Dengan luas wilayah 6.231,85 km2.
Sebelum  dibentuknya  Pengadilan  Agama  Parigi,  masyarakat  yang berada  di  wilayah  ini  mengajukan  perkaranya  ke  Pengadilan  Agama  Donggala
22 Rustam, Hakim Pengadilan Agama Donggala, wawancara, Donggala 15 Mei 2018
karena  memang  secara  geografis  wilayah  tersebut  masuk  dalam  yurisdiksi Pengadilan  Agama  Donggala.  Maka  atas  dasar  pemikiran  bahwa  pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang pelayanan hukum sangat dibutuhkan di daerah  ini,  sehingga  atas  dasar  saran  dan  masukan  dari  berbagai  pihak,  maka diajukanlah usulan pembentukan Pengadilan Agama Parigi ke Mahkamah Agung R.I. melalui Pengadilan Tinggi Agama Palu.
Pada  tanggal  24  Februari  2011,  Bapak  Presiden  Republik  Indonesia menandatangani  Kepres  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Pengadilan Agama  Parigi  beserta  15  Pengadilan  Agama  lainnya  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia.  Kemudian  peresmian  ke  16  Pengadilan  Agama  yang  baru  tersebut secara serentak oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. (Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.) pada tanggal 16 November 2011 di Labuan Bajo.
b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Parigi
Pengadilan  Agama  Parigi  mempunyai Visi  "Terwujudnya  Peradilan Agama Parigi yang Agung dan Bermartabat” dan mempunyai dan memiliki Misi sebagai berikut:
1. Memberikan  pelayanan  prima  (excellence  service)  kepada  semua stakeholder.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Mewujudkan management peradilan modern berbasis Teknologi Informasi.
4. Meningkatkan  profesionalisme  dan  kredibilitas  Aparatur  Pengadilan Agama Parigi.
5. Meningkatkan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  guna  mewujudkan  good governance.
Tabel I Statistik Perkara di Pengadilan Agama Parigi Kelas II Periode Tahun 2017 No. Jenis Perkara Jumlah Perkara Diterima Perkara yang Di Putus Sisa perkara 1. Cerai Gugat 275 274 1 2. Ceari Thalak 103 101 1 3. Perubahan identitas 1 1 0 4. Perwalian 3 3 0 5 Wali Adhol 1 1 0 6. PAW 1 1 0
7. Istbat 123 123 0 8 Poligami 1 1 0 9 Pengangkatan anak 1 1 0 10 Pembatalan nikah 1 1 0 11 Dispensasi Kawin 24 24 0
Memperhatikan  data  pada  table  tersebut,  peneliti  menilai  perkara menunjukkan  tingginya  perkara  yang  masuk  diterima  dan  diputuskan  oleh Pengadilan  Agama  Parigi  terutama  di  perkara  cerai  gugat  dan  cerai  thalak  serta perkara lainnya yakni istbat nikah. Sementara yang juga tinggi angka perkaranya adalah permohonan dispensasi kawin yang hanya dalam rentang waktu satu tahun, hal ini menunjukkan adanya kecendrungan meningkat setiap tahunnya.
Naiknya  angka  permohonan  perkara  dispensasi  kawin  di  Pengadilan Agama Parigi  yang diajuakn oleh para pemohon  baik dari pihak calon pengantin pria  dan/atau  kedua  orang  tua  calon  mempelai,  dengan  rata-rata  usia  14  (  empat belas)  tahun  sampai  15  (lima  belas)  tahun  untuk  wanita.  Sedangkan  pihak mempelai pria diantara rata-rata usia 16 (enam belas) tahun sampai 1 (tujuh belas) tahun. 23

## 3. Pengadilan Agama Buol
a. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Buol
Berdirinya  Pengadilan  Agama  Buol  pada  mulanya  merupakan  balai sidang  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Buol  Tolitoli  yaitu  tempat  untuk  sidang keliling  guna membantu masyarakat  pencari keadilan  yang berada di  Kecamatan Biau, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, Kecamatan Momunu, dan Kecamatan Paleleh, yang berjarak antara 160 sampai 250 Km, dengan ibukota Buol Tolitoli.
Seiring  dengan  telah  dimekarkannya  Buol  dari  kabupaten  induk menjadi  Kabupaten  sendiri  pada  tahun  1999  keberadaan  Pengadilan  Agama  di Kabupaten  tersebut  sangat  urgen  untuk  optimalisasi  pelayanan  dalam menyelesaikan  permasalahan  hukum  tertentu  yang  menjadi  kewenangan Pengadilan  Agama  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  yang  berada  di  wilayah Kabupaten tersebut.
Pada  tahun  2002  Pengadilan  Agama  Buol  secara  definitif  terbentuk berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  62  tahun  2002  tentang  pembentukan Pengadilan Agama bersama-sama dengan 12 Pengadilan Agama lain meliputi: 1. Pengadilan  Agama  Muaratebo  2.  Pengadilan  Agama  Sengeti  3.  Pengadilan
23 Jafar, Hakim Pengadilan Agama Parigi, wawancara, Parigi 07 Mei 2018
Agama  Gunung  Sugi  4.  Pengadilan  Agama  Blambangan  5.  Pengadilan  Agama Umpu. 6. Pengadilan Agama Depok 7. Pengadilan Agama  Bontan 8. Pengadilan Agama Cilegon. 9. Pengadilan Agama Sangatta. 10. Pengadilan Agama Buol. 11. Pengadilan  Agama  Bungku.  12.  Pengadilan  Agama  Banggai  Kepulauan. 13.Pengadilan Agama Tilamuta .

## b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Buol
Pengadilan Agama Buol mempunyai Terwujudnya Pengadilan Agama Buol Menuju  Peradilan Agama  Yang Agung dan  memiliki
Misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen  bebas dari campur tangan  pihak lain.
2. Memelihara hubungan antara instansi pemerintah dan instansi vertical.
3. Memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan berkeadilan kepada penc ari keadilan.
4. Membangun landasan yang handal dalam mewujudkan kualitas sumber daya  manusia demi kelancaran tugas dan fungsi instansi.
5. Meningkatkan kwalitas kerja dan transparansi Pengadilan Agama Buol.
Tabel Statistik Perkara di Pengadilan Agama Bungku Periode Tahun 2017 No. Jenis Perkara Jumlah Perkara Diterima Perkara yang Di Putus Sisa perkara 1. Cerai Gugat 143 149 15 2. Ceari Thalak 53 50 9 3. Harta Bersama 0 0 0 4. Pengesahan anak 0 0 0 5. Perwalian 0 0 0 6. Asal usul anak 0 0 0 7. Istbat 69 70 0 8. Dispensasi Kawin 33 32 1
Data  pada  table  tersebut,  peneliti  menilai  perkara  menunjukkan tingginya  perkara  yang  masuk  diterima  dan  diputuskan  oleh  Pengadilan  Agama
Parigi terutama di perkara cerai gugat dan cerai thalak serta perkara lainnya yakni istbat  nikah.  Sementara  yang  juga  tinggi  angka  perkaranya  adalah  permohonan dispensasi  kawin  yang  hanya  dalam  rentang  waktu  satu  tahun,  hal  ini menunjukkan adanya kecendrungan meningkat setiap tahunnya.
Naiknya  angka  permohonan  perkara  dispensasi  kawin  di  Pengadilan Agama Parigi  yang diajuakn oleh para pemohon  baik dari pihak calon pengantin pria  dan/atau  kedua  orang  tua  calon  mempelai,  dengan  rata-rata  usia  14  (  empat belas)  tahun  sampai  15  (lima  belas)  tahun  untuk  wanita.  Sedangkan  pihak mempelai pria diantara rata-rata usia 16 (enam belas) tahun sampai 1 (tujuh belas) tahun. 24
4. Pengadilan Agama Bungku
a. Sejarah Pengadilan Agama Bungku
Kabupaten   Morowali  merupakan  salah  satu  daerah  otonom  yang terbentuknya bersama dengan dua kabupaten lainnya di Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  1999  tentang  Pembentukan Kabupaten Morowali,  dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pengadilan  Agama  Bungku  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden Republik   Indonesia  Nomor  62  Tahun  2002  tanggal  28  Agustus  2002,  yang kemudian diresmikan pada tanggal  18 Maret  2003 oleh Dirjen Bimas   Islam dan Penyelenggaraan  Haji  di  Palu  Sulawesi  Tengah.  Pengadilan  Agama  Bungku merupakan  salah  satu  dari  Sembilan  lembaga  peradilan  Agama  yang  ada  di Sulawesi  Tengah  yang  berada  di  wilayah  yuridiksi  Pengadilan  Tinggi  Agama Sulawesi Tengah.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.45  tahun1957  pada  Pasal (berbunyi: Di tempat-tempat  yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/ MahkamahSyariyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hokum Pengadilan  Negeri.)  dan  Penetapan  Menteri  Agama  No.  5  Tahun  1958  sebagai Realisasi PP No. 45 tahun 1957.
b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bungku
Pengadilan Agama Bungku mempunyai Visi "Mendukung
Terwujudnya  Badan  Peradilan  Agama  Yang  Agung  Pada  Pengadilan  Agama Bungku." Dan mempunyai Misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan  peradilan  agama  yang  sederhana,  tepat  waktu,  biaya  ringan dan transparan
24 M. Jalaludin, Hakim Pengadilan Agama Buol, wawancara, Buol 15 April 2018
2. Melaksanan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis teknologi informasi.
Tabel Statistik Perkara Pengadilan Agama Bungku Periode Tahun 2017 No. Jenis Perkara Jumlah Perkara Diterima Perkara yang Di Putus Sisa perkara 1. Cerai Gugat 165 7 0 2. Ceari Thalak 117 12 0 3. Harta Bersama 1 1 0 4. Pengesahan anak 1 1 0 5. Perwalian 2 2 0 6. Asal usul anak 5 5 0 7. Istbat 247 247 0 8. Dispensasi Kawin 17 17 0
Tingginya jumlah perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bungku yang diajuakn oleh para pemohon baik dari pihak calon pengantin pria dan/atau kedua orang tua calon mempelai, ada pada nilai rata-rata pada usia 14  (  empat  belas)  tahun  sampai  15  (lima  belas)  tahun  untuk  calon  wanita sedangkan pihak mempelai pria diantara rata-rata usia 17 (tujuh belas) tahun . 25

## 1. Sebab-Sebab Dispensasi Kawin
Batas  usia  dalam  perkawinan  terkait  dengan  kematangan  sosial  suami isteri, dengan maksud bahwa tanggung jawab sosial suami isteri dalam batas usia tersebut  dapat  terselenggara  dengan  baik  di  dalam  membina  kesejahteraan keluarga dan pergaulan bermasyarakat.
Ada  beberapa  faktor  diajukannya  permohonan  dispensasi  kawin kepangadilan yakni sebagai berikut:
25 Andi  Fachrurrazi  K.L,  Hakim  Pengadilan  Agama  Bungku,  wawancara,  Bungku  10 April 2018

## a) Hamil
Dispensasi  Kawin  yang  diajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Agama adanya  pergaulan  bebas  yang  dilakukan  kedua  anak  yang  masih  dibawah  umur sehingga  salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  calon  wanitanya  sedang mengandung/hamil.
Calon  mempelai  laki-laki  dan  calon  mempelai  permpuan  dalam kesehariannya  rata-rata  masih  berstatus  siswa,  baik  ditingkat  SMA  sederajat  dan SMP Sederajat namun karena telah melakuan hubungan badan bersama pacarnya lalu  kemudian  mengalami  kehamilan  maka  mereka  memutuskan  untuk  berhenti melanjutkan pendidikannya.
Alasan  hamil  dalam  pengajuan  permohonan  Dispensasi  kawin kepengadilan  menjadi  urutan  pertama,  baik  yang  diajukan  oleh  pihak  laki-laki maupun  yang  diajukan  permohonan  Dispensai  Kawin  tersebut  oleh  perempuan dan biasanya usia kandungan sudah diantara dua bulan sampai enam bulan. 26
b) Kekhawatiran/Ketakutan
Semangkin majunya perkembangan teknologi, juga menuntut kemajuan dibidang  lain,  seperti  hiburan  dan  cara  pergaulan  para  anak  muda  dimasa  kini yang  tentunya  menjadi  perhatian  dari  pada  banyak  orang  tua.  Melihat pertumbuhan anak yang sulit diprediksi dan pertemanannya yang tidak  mudah di awasi tentu akan menimbulkan kekhawatiran.
Rasa khawatir terhadap keadaan anak dalam menjalani pertemanan dan membangun  komunikasi  dengan  teman-temannya  terutama  dengan  teman  laki- lakinya menjadi persoalan tersendiri yang perlu diatasi, ditambah seringnya anak tanpa memperhatikan ruang dan waktu dalam pergaulan sehingga hal yang untuk masa depan anak terabaikan.
Munculnya  rasa  kekhawatiran  dan  ketakutan  pada  orang  tua  terhadap perkembangan  anaknya,  terutama  yang  mempunyai  anak  perempuan  tentang kehidupan  dalam  pergaulan  dengan  teman-teman  sebayanya  tentu  akan membawanya  pada  situasi  kehidupan  yang  berbeda  yang  mengrah  pada  yang negative sehingga tidak  jarang akan jatuh pada pergaulan bebas jika hal  tersebut betul-betul lepas dari control orang tua.
Keadaan ini tentunya akan menjadi masalah tersendiri dikalangan orang tua  sehingga  untuk  mengakhiri  gerak  dan  langkah  anak  yang  menimbulkan kekhawatiran  orang  tua  akan  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  maka
26 Rustam, Hakim Pengadilan Agama Donggala, Wawancara, Donggala pada tanggal 14 Mei 2018.
perKawinan  pada  usia  dini  seolah  menjadi  penangkal  yang  baik  yang  tidak mampu utuk di hindari.
c) Ekonomi
Selain  dari  pada  pergaulan  bebas  dalam  hal  ini  sudah  terjadinya kehamilan pada pihak perempuan dan adanya rasa kekhawatiran yang mendalam, juga  yang  tidak  jarang  menjadi  persoalan/faktor  terjadinya  perKawinan  dini adalah masalah ekonomi.
Mempunyai latar belakang keadaan ekonomi yang rendah. Hal ini bisa mendorong  untuk  melakukan  perkawinan  usia  muda  dengan  tujuan  dan  harapan bahwa  dengan  terjadinya  perkawinan  akan  mengurangi  beban  ekonomi  keluarga yang dinilai kurang mampu.
Situasi keadaan orang tua yang tidak mampu, pekerjaan yang serabutan dan  pendapatan  yang  tidak  menentu  sehingga  dalam  memberikan  nafkah  dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terasa sulit karena keadaan ekonomi  yang tidak mampu  dan  kebutuhan  yang  tinggi  sehingga  mengakibatkan  untuk  meKawinkan anak-anaknya pada usia dini demi untuk mengurangi beban keluarga.
d) Budaya
Kuatnya budaya menjadikan salah satu penyebab terjadinya Kawin dini. katagori  perKawinan  dini.  Pada  tahun  2008  dari  dua  juta  lebih  pasangan  yang meKawin dibawah usia 16 (enam belas) tahun mencapai 35 persen
Fenomena  Kawin  di  usia  muda  sudah  banyak  ditemukan  di  Indonesia. Kendati banyak ditentang kebiasaan kawin muda masih banyak terjadi dibeberapa daerah  yang  dikenal  dengan  kebiasaan  awin  muda.  Ada  daerah  yang  anak gadisnya kawin rata-rata diusia 14-15 tahun, bahkan ada yang kawin setelah hari pertama mengalami menstruasi yang mana hal ini disampaikan dalam wawancara dengan bapak Amar Ma’ruf, hakim Pengadilan Donggala .
Berdasarkan  penelitian  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama Palu,  yakni  pengadilan  yang  dijadikan  tempat  mendapatkan  data  tentang terjadinya  dispensasi  kawin  yakni  Pengadilan  Agama  Donggala,  Pengadilan Agama  Parigi,  Pengadilan  Agama  Buol  dan  Pengadilan  Agama  Bungku mengindikasikan bahwa  kawin muda karena  adanya budaya dikalangan  keluarga tersebut  untuk  segera  menikahkan  anaknya  meskipun  masih  dalam  usia  yang muda.
Pertimbangan  yang  sangat  mencolok  dan  sangat  sering  dipergunakan pengadilan  agama  dalam  pertimbangan  untuk  mengabulkan  yakni  demi kemaslahatan  dan  keadilan  social  (social  justice),  bahwa  dengan  keadaan  seperti tersebut  tentunya  suatu  hal  yang  mustahil  untuk  dibiarkan  tanpa  adanya  alas
pijakan  yang  benar  secara  hukum,  yang  penting  juga  adalah  kaitannya  dengan kedudukannya ditengah masyarakat.
e) Perjodohan
Pada  praktiknya  yang  di  dahului  dengan  pertunangan  antara  laki-laki dan  perempuan  dari  kedua  belah  pihak  yang  dilakukan  pada  usia  yang  masih muda  karena  kebanyakan  dalam  hal  pertunangan  tanpa  minta  persetujuan  anak laki-laki  amaupun  perempuan  yang  masih  mempunyai  hubungan  kekerabatan, praktik  ini  biasa  dilakukan  untuk  menjaga  hubungan  keluarga  dan  agar  tali kekeluargaan tetap ada yang dalam hukum adat dikenal dengan endogamy dimana suatu perkawinan  seseorang hanya dapat/diperbolehkan kawin dengan seseorang yang berasal dari suku keluarga sendiri.
Kebanyakan masyarakat yang masih menganut sistem endogamy dalam praktik perkawinan dengan dalil untuk mempertahankan perkawinan dari keluarga sendiri  yang  masih  mempunyai  hubungan  kekeluargaan,  namun  juga  ada  yang mempraktikkan  perkawinan  dengan  di  luar  suku  sendiri  yang  disebut  dengan eleutherogami ,  hal  ini  terjadi  pada  orang  yang  tingkat  pendidikan  yang  sudah tinggi dan orang yang ada di perkotaan tetapi tidak menutup kemungkinan orang perkotaan  juga  masih  kawin  dengan  sesama  suku,  karena  pada  dasarnya perkawinan seseorang  menganut sistem endogamy.

## 2. Pertimbangan Hakim Pada Dispensasi Kawin.
Kalau dilihat setiap perkara permohonan dispensasi kawin dikarenakan beberapa  faktor  yang  diajukan  permohonan  oleh  para  Pemohon  ke  Penagdilan Agama  Bungku  seperti  calon  mempelai  wanita  sudah  mengalami  kehamilan  dan ini  yang menjadi  faktor paling banyak terjadi  diajukannya permohoan dispensasi kawin  karena  calon  mempelai  wanita  telah  hamil,  sedangkan  diantara  mereka sangat  akrab  sehingga  bila  dibiarkan  akan  menimbulkan  hal-hal  yang  tidak diinginkan oleh orang tua.
Sebagai  hakim  yang  sudah  bertugas  selama  3  (tiga)  tahun  7  (tujuh) bulan  sudah,  sekarang  bertugas  di  Pengadilan  Agama  Bungku,  dalam  melihat dispensasi  kawin  ini,  saya  pikir  ini  tergantung  pada  kasusunya,  pada  dasarnya anak dibawah umur masih belum layak membangun rumah tangga namun karena kondisi  darurat  dengan  pertimbangan  menghindari  mudharat  yang  lebih  besar sehingga mengenai permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan.
Pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Tentang  Perkawinan  jo Imtruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal 39,  demi  menghindari  kemadharatan  yang  lebih  besar  maka  akan  dijadikan
rujukan dalam mengabulkan dispensasi kawin, apalagi sikap orang tua yang tidak keberatan anaknya menikah dibawah umur.
Pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Tentang  Perkawinan, yang  membatasi  usia  minimal  untuk  melakukan perkawinan  yakni  usia  19  tahun bagi  calon  pengantin  pria  dan  16  tahun  bagi  calon  wanita,  memang  sudah  benar dan  sesuai  dan  sepakat  dengan  adanya  hal  yang  menyangkut  tentang  dispensasi kawin.
Menyikapi tingginya angka permohonan dispensasi kawin karena faktor pergaulan  bebas  menjadi  salah  satu  sebab  dispensasi  kawin,  kurangnya pendidikan  orang  tua  sehingga  tidak  berfikir  untuk  menyekolahkan  anaknya namun  segera  menikahkan  sekalipun  usianya  masih  belum  cukup  seperti  yang disyaratkan  oleh  undang-undang  nomor  1  tahun  1974,  pasal  7  ayat  (1)  dan  (2) Tentang Perkawinan.
Melihat  perkembangan  peningkatan  pernikahan  dini  maka  perlu sosialisasi peran BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan) yang  merupakan  organisasi  yang  bersifat  keagamaan  sebagai  mitra  kementrian agama  dan  instansi  terkait  lain  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  perkawinan umat  Islam  untuk  membina  dan  menganyomi  keluarga  perlu  diperkuat  perannya sehingga mampu memberikan penjelasan yang utuh tentang hidup berumahtangga dan beban tanggungjawab yang besar dan resiko kehamilan diusia muda sehingga akan mampu menekan angka perceraian.
Disisi lain mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal  7  ayat  (1)  dan  (2)  Tentang  perkawinan  belum  perlu  diakan  revisi  karena menurut  saya  ini  sudah  relevan  namun  melihat  hal-hal  yang  mana  lebih dikedepankan  untuk  kebaikan  anak  dan  menghindari  suatu  madharat  yang  lebih besar,  maka  demi  kepastian  hukum,  kemaslahatan  dan  ketertiban  bagi  masyarat yang  membutuhkan  perlindungan  maka  perkara  dispensasi  kawin  dapat dikabulkan. 27
Mayoritas  perkara  permohonan  dipensasi  kawin  yang  diajukan  ke Pengadilan  Agama  Buol,  yang  diterima  dan  diperiksa,  disidangkan  dan diputuskan  dengan  pertimbangan  dari  berbagai  macam  dalil-dalil,  baik  yang bersifat  undang-undang,  peraturan pemerintah, kompilasi hukum  islam,  dan dalil materi  berupa  ayat  al’quran  dan  hadis  serta  kaidah  fiqh  yang  relevan  dengan
27 Dwi  Reski  Wahyuni,  Hakim  Pengadilan  Bungku, Wawancara ,  Bungku  Tanggal  10 April 2018
perkara  tersebut,  selalu  dijadikan  rujukan  untuk  mempertimbangkan  berbagai bukti yang diajukan oleh para Pemohon.
Disisi  lain  juga  melihat  hal-hal  yang  mana  lebih  dikedepankan  untuk  kebaikan anak  dan  menghindari  suatu  madharat  yang  lebih  besar,  maka  demi  kepastian hukum,  kemaslahatan  dan  ketertiban  bagi  masyarat  yang  membutuhkan perlindungan maka perkara dispensasi kawin dikabulkan. 28
Sebagai hakim yang sudah bertugas selama 4 (empat) 8 (delapan) tahun dan  sudah  beberapa  kali  mutasi  hingga  sekarang  berada  di  Pengadilan  Agama Parigi,  dalam  melihat  dispensasi  kawin  ini,  saya  pikir  banyak  aspek  yang membuatnya belum siap membangun rumah tangga, karena faktor ekonomi yang belum  terencana  dengan  baik,  kematangan  psikologis  yang  berakibat  terjadinya perceraian,  apalagi  pendidikan  anak  tersebut  belum  selesai  namun  anak-anak sudah dihadapkan pada masalah perkawinan yang dimohonkan melalui dispensasi kawin.
Pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Tentang  Perkawinan, yang  membatasi  usia  minimal  untuk  melakukan perkawinan  yakni  usia  19  tahun bagi  calon  pengantin  pria  dan  16  tahun  bagi  calon  wanita,  perlu  lagi  diaadakan revisi,  namun  revisi  tersbut  hanya  menyangkut  pada  persoalan  usia  wanita dinaikkan  menjadi  18  (delapan  belas)  tahun,  dengan  usia  tersebut  diharapakan minimal  dapat  menyelesaikan  pendidikannya  terlebih  daluhu  baru  kemudian diperbolehkan untuk kawin, sementara usia pria tidak perlu lagi diadakan revisi.
Mayoritas  perkara  permohonan  dipensasi  kawin  yang  diajukan  ke Pengadilan  Agama  Parigi,  yang  diterima  dan  diperiksa,  disidangkan  dan diputuskan  dengan  pertimbangan  dari  berbagai  macam  dalil-dalil,  baik  yang bersifat  undang-undang,  peraturan pemerintah, kompilasi hukum  islam,  dan dalil materi  berupa  ayat  al’quran  dan  hadis  serta  kaidah  fiqh  yang  relevan  dengan perkara  tersebut,  selalu  dijadikan  rujukan  untuk  mempertimbangkan  berbagai bukti  yang  diajukan  oleh  para  Pemohon  yang  mengedepankan  perspektif maslahah
Disisi  lain  juga  melihat  hal-hal  yang  mana  lebih  dikedepankan  untuk kebaikan  anak  dan  menghindari  suatu  madharat  yang  lebih  besar,  maka  demi kepastian hukum, kemaslahatan dan ketertiban bagi masyarat yang membutuhkan perlindungan maka perkara dispensasi kawin dikabulkan. 29
28 Fatur Rahman, Hakim Pengadilan Agama Buol, Wawancara , Buol Tanggal 15 April 2018
29 Nor  Hasanuddin,  Hakim  Pengadilan  Agama  Parigi, Wawancara ,  Parigi  Tanggal  07 Mei 2018
Sikap dan perasaan orang tua dalam melihat persoalan dispensasi kawin yang  diajukan  ke  pengadilan,  terhadap  anak-anak  yang  telah  mengalami kehamilan,  pada  dasarnya  mempunyai  tekanan  bhatin  dan  rasa  malu  yang  tak terhingga namun hal itu harus dihadapi dan diselesaikan demi kebaikan dan masa depan buat anak-anak.
Sebagai hakim yang sudah bertugas selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan  dan  telah  3  (tiga)  kali  mengalami  mutasi  hingga  sekarang  berada  di Pengadilan  Agama  Donggala,  dalam  melihat  dispensasi  kawin  ini,  saya  pikir  ini sudah  merupakan  sebuah  solusi  diluar  perkawinan  yang  normal  pada  batas  usia minimal sesuai yang diperintahkan undang-undang.
Sementara  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Tentang Perkawinan,  yang  membatasi  usia  minimal  untuk  melakukan  perkawinan  yakni usia  19  tahun  bagi  calon  pengantin  pria  dan  16  tahun  bagi  calon  wanita,  tidak perlu  lagi  diaadakan  revisi  namun  yang  lebih  penting  dalam  hal  ini  adalah bagaimana  memperkuat steakholder terkait  untuk  memberikan  pemahaman  dan bimbingan mengenai usia nikah dan berbagai akibatnya. 30
Mayoritas  perkara  permohonan  dipensasi  kawin  yang  diajukan  ke Pengadilan  Agama  Donggala,  yang  diterima  dan  diperiksa,  disidangkan  dan diputuskan  dengan  pertimbangan  dari  berbagai  macam  dalil-dalil,  baik  yang bersifat  undang-undang,  peraturan pemerintah, kompilasi hukum  islam,  dan dalil materi  berupa  ayat  al’quran  dan  hadis  serta  kaidah  fiqh  yang  relevan  dengan perkara  tersebut,  selalu  dijadikan  rujukan  untuk  mempertimbangkan  berbagai bukti yang diajukan oleh para Pemohon.
Disisi  lain  juga  melihat  hal-hal  yang  mana  lebih  dikedepankan  untuk kebaikan  anak  dan  menghindari  suatu  madharat  yang  lebih  besar,  maka  demi kepastian hukum, kemaslahatan dan ketertiban bagi masyarat yang membutuhkan perlindungan maka perkara dispensasi kawin dikabulkan. 31

## Dampak Sosial Penetapan
Hakim selaku penyelenggara Negara di bidang yudikatif secara  yuridis dan  konstitusional  wajib  memberikan  perlindungan  hukum  dan  keadilan  melalui
30 Amar Ma’ruf, Hakim Pengadilan Agama Donggala, Wawancara , Donggala tanggal 14 Mei 2018.
31 Ruhana  Farid,  Hakim  Pengadilan  Agama  Donggala, Wawancara ,  Donggala  Tanggal 15 Mei 2018
putusan/penetapannya kepada pencari keadilan secara proporsional sesuai dengan kebutuhannya baik dari aspek fisical custady maupun legal custady .
Pada keadaan tersebut maka hakim secara ex offecio wajib memberikan perlindungan  hukum  dan  keadilan.  Tanggungjawab  ini  merupakan  kewajiban konstitusional  yang  pelaksanaannya  secara  terperinci  dan  jelas  telah  diatur  oleh undang-undang.
Putusan/penetapan  hakim  pada  hakekatnya  hanyalah  memilih  skala prioritas  dari  sekian  banyak  alternatif  fakta  hukum  dan  akibatnya  pada  setiap kasus yang dihadapi. Dalam pemilihan skala prioritas tersebut hakim berpedoman pada  asas  atau  kaidah  hukum  yang  lazim  dan  diakui  oleh  ahli  hukum  maupun masyarakat  sehingga  putusan/penetapan  tersebut  memiliki  dampak  social  bagi pihak yang berperkara.
Pada  penelitian  dilapangan  pada  perkara  dispensasi  kawin  diwilayah hukum  Penagadilan  tinggi  Agama  Palu  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama Donggala,  Pengadilan  Agama  Parigi,  Pengadilan  Agama  Buol  dan  Pengadilan Agama  Bungku  ditemukan  bahwa  hasil  produk  hukum  yang  berupa  penetapan pada umumnya diterima oleh para pemohon.
Bagi  para  pemohon  yang  pengajuan  perkara  permohonan  dispensai kawin  yang  ditolak  oleh  pengadilan  yakni  hakim  yang  memeriksa  perkara tersebut, belum ada yang mengajukan keberatan yakni melakukan tindakan diluar hukum  berupa  tindakan anarkis yang  mengakibatkan  ketegangan  fisik  antara pemohon  dengan  pihak  pengadilan,  maupun  tindakan  hukum  berupa  kasasi  ke Mahkamah Agung.
Para  pemohon  yang  mengajukan  permohonan  pada  pengadilan  dalam perkara  dispensasi  kawin  yang  dikabulkan  merasa  terpuaskan  dan  terpenuhi permohonannya  sehingga  memberikan  jalan  untuk  melanjutkan  urusannya  yang terkait  dengan  anaknya  yang  terhambat  untuk  melakukan  perkawinan  karena melanggar  batas  minimal  usia  perkawinan  yang  diperintahkan  undang-undang dapat  diatasi  selanjutnya  bisa  menikahkan  anaknya  di  kantor  urusan  agama dimana pemohon bertempat tinggal.
Permohonan  para  pemohon  yang  dikabulkan  maka  akan  mengahsilkan produk  hukum  berupa  penetapan.  Hasil  penetapan  tersebut  selanjutnya  akan diserahkan  kepada  Kantor  Urusan  Agama  agar  memproses  hajat  para  pemohon untuk  menikahkan  anaknya  yang  awalnya  ditolak  untuk  diijinkan  menikahkan kedua calon mempelai yang sempat tertunda.
Pada penelitian ini di Pengadilan Agama Donggala, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Buol dan Pengadilan Agama Bungku tidak menemukan adanya  pihak-pihak  terkait  yang  merasa  keberatan  atas  dikabulkannya/ditolak
permohonan  para  pemohon  dalam  perkara  dispensasi  kawin  dengan  melakukan penghalangan  dan  ancaman  untuk  menghambat  atau  membatalkan  rencana pernikahan, baik  kepada kedua orang tua mempelai maupun kepada kedua calon mempelai tersebut.
Dengan demikian bahwa segala proses yang dilalui dan produk hukum yang  dihasilkan  oleh  pengadilan  melalui  majelis  hakim  yang  memeriksa  perkara dispensasi  kawin  tersebut  telah  mampu  memberikan  rasa  keadilan  dan kemanfaatan hukum serta ketertiban bagi masyarakat, sehingga tujuan asas hukum dalam hal ini telah tercapai.

## Implementasi Asas Maslahah
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan  yang  dijadikan  rujukan  awal  dalam  memeriksa  dan  mengadili  serta memutus  perkara  implementasi  asas  dispensasi  kawin  di  wilayah  hukum pengadilan tinggi agama perspektif maslahah dalam pelaksanaannya tersebut telah efektif dan maksimal.
Penelitian ini selain melihat pada penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974,  Tentang  Perkawinan  pada  penerapan  secara  formil  tentang penerapan  pasal-pasal  yang  dijadikan  rujukan  dalam  memproses  permohonan pemohon dalam perkara dispensasi kawin bahwa selain dapat mengimplementasikan asas-asas maslahah, juga dapat memberikan pastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.
Dilihat  dari  setiap  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  ke pengadilan masih dalam usia yang sangat rendah/minim yakni masih di usia rata- rata 16 -17 tahun bagi pria dan antara usia 14-15 tahun pada wanita.
Dari  pertimbangan  yang  dituangkan  para  hakim  dalam  penetapan dispensasi kawin dengan melalui beberapa tahap pemeriksaan dalam buktian maka hampir  semua  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  yang  dimohonkan  oleh  para pemohon selalu dikabulkan yang mengedepankan perspektif maslahah.
Konsepsi  kemaslahatan  dimaksud  adalah  pemeliharaan  terhadap maksud  (tujuan)  hukum  yang  terdiri  dari  lima  hal,  yakni  pemeliharaan  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima  prinsip  itu  merupakan mas{lah{ah{{ dan  begitu  pula  setiap  sesuatu melalaikan  lima  prinsip  itu  merupakan mafsadah dan  menolaknya  merupakan mas{lah{ah{{ .
Berdasarkan  sudut  pandang  kekuatan  atau  skala  prioritas  ( min  h{aith quwwah fi> dhatiha ), maslahat terdiri dari:
a. Al-Daru>riyyat (primer/essensial)
Yaitu  kebutuhan  yang  selalu  dalam  kebutuhan  manusia.  Apabila kebutuhan  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  rusaklah  seluruh  tatanan  hidup manusia  di  dunia  dan  atau  akhirat. Ikhtila>l (kerusakan)  daruriyyat mengakibatkan ikhtila>l  mas{a>lih {  yang  lain  secara  menyeluruh. Kemaslahatan daruriyyat hanya dapat diraih jika mampu mencegah segala potensi  yang  merusak  perlindungan  terhadap  kemaslahatan  Agama,  Jiwa, Keturunan/Kehormatan, Akal dan Harta.
b. Al-Hajiyya>t (sekunder)
Yaitu  kebutuhan  yang  tidak  bersifat  essensial,  akan  tetapi  dibutuhkan untuk  merealisasikan mas{lah{ah{ secara  general.  Apabila hajiyyat tidak terpenuhi,  tidak  mengakibatkan ikhtila>l tatanan  hidup  manusia sebagaimana daruriyyat tetapi  akan  kehilangan  keleluasaan  yang menimbulkan kesulitan dan keterampilan bagi manusia. Ikhtila>l hajiyyat tidak  mengakibatkan ikhtila>l  daruriyyat ,  misalnya  adalah  perlu  adanya rukhs}ah (konsensi/perkenan  hukum)  ketika ’Azi>mah (regularitas)  sulit dikerjakan seperti menggabung dan meringkas sholat, serta berbuka puasa ramadhan bagi musafir.
c. Al-Tah{siniyyat / Tazniyyat / Takmiliyyat (tersier)
Yaitu kebutuhan  yang mengadopsi apa  yang sesuai dengan praktek (adat) yang  baik  untuk  menghindari  cara-cara  yang  tidak  disukai  akal  orang bijak,  tipe mas}lah}ah ini  mencakup  kebiasaan-kebiasaan  terpuji (etik/moralitas). Ikhtila>l  tah}siniyyat tidak  mengakibatkan ikhtila>l daruriyyat atau hajiyyat .  Contohnya  dalam  hal  ibadah  adalah t}aharah (kesucian)  atau  kesopanan  tertentu  dalam  menutup  bagian  tubuh  tertentu, dan dalam adat adalah etika ketika makan dan minum.
Kemaslahatan  yang  diperoleh  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  yang mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  kepengadilan  agama  dimana  para pihak  bertempat  tinggal  untuk  anak  para  pemohon  yang  akan  melakukan pernikahan  terhambat  oleh  batas  usia  minimal  untuk  menikah  seperti  yang syaratkan  oleh    hukum  positif  sebagaimana  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan (2) Tentang perkawinan yaitu batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 bagi wanita.
Pengadilan  Agama  tersebut  setelah  memeriksa  dan  mengadili  tentang perkara  dispensasi  kawin  yang  disebabkan  calon  mempelai  wanita  yang  telah mengandung  sudah  cukup  alasan  yang  kuat  bagi  majelis  hakim    dalam pertimbangannya  maka  demi  kebaikan  dan  masa  depan  anak-anak  tersebut sehingga  demi  penegakan  hukum  dan  kemaslahatan  bagi  permohonan  para
pemohon  dapat  dikabulkan  sehingga  hal  demikian  merupakan  suatu  maslahat yang bersifat daru>riyyat (primer / essensial).
Kaitannya  dalam  perkara  dispensasi  kawin  dengan  keadilan  adalah bahwa  keadilan  merupakan  bagian  dari  tujuan  hukum  dan  tujuan  hukum merupakan  muara  akhir  terhadap  proses  penyelesaian  perkara,  di  antara  teori tujuan  hukum  yang  berlaku  di  lingkungan  peradilan  agama  adalah  keadilan ( gerachtgkeit ), kemanfaatan ( zwegkmassigkeit ) dan kepastian hukum ( rechtsicherheit ).  Ketiga  hal  tersebut,  idealnya  harus  diperhatikan  secara berimbang  dan  professional,  meskipun  dalam  pelaksanaannya  sulit  untuk diwujudkan.  Sehingga  keadilan  harus  ditekankan  guna  memenuhi  kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan.
Mengenai konsep asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ( living law ), yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal  ini  harus  dibedakan  rasa  keadilan  menurut  individu,  kelompok  dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan  rasa  keadilan  masyarakat  yang  lainnya.  Jadi  dalam  mempertimbangkan putusannya,  seorang  hakim  harus  mampu  menggambarkan  hal  itu  semua  secara komprehensif dalam putusannya.
Mengenai  aspek  yuridis  merupakan  aspek  yang  pertama  dan  utama dalam putusan hakim dalam hal ini hakim yang pertama harus berpatokan kepada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hakim  harus  memahami  undang- undang  dengan  mencari  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  perkara  yang sedang  dihadapi.  Hakim  harus  menilai  apakah  undang-undang  tersebut  adil,  ada kemanfaatannya  atau  memberikan  kepastian  hukum  jika  ditegakkan,  sebab  salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan dan ketertiban pada masyarakat.
Menjalankan  tugas  dan  kewenangan  seorang  hakim  mampu  membuat kerangka  fikir  dalam  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan,  dengan  berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan yang berkembang ditengah- tengah  masyarakat.  Dalam  diri  seorang  hakim  yang  telah  mengemban  sebuah amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan,  maka  hakim  wajib  berpihak  pada  keadilan (moral  justice) dan mengenyampingkan hukum atau perundang-undangan (legal justice).
Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam  masyarakat (the  living  law) yang  tentunya  sesuai  pula  atau  merupakan pencerminan  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat (social  juctice).
Keadilan  yang  dimaksud  disini,  bukanlah  keadilan  prosedural  (formil),  namun harus  mencari  untuk  menciptakan  keadilan  substantif  (materiil)  yang  sesuai dengan hati nurani hakim.
Pada  hakikatnya  keadilan  adalah  memiliki  suatu  tujuan  yakni  untuk memberikan  kemanfaatan  atau  kebahagiaan  yang  sebenarnya  pada  sebanyak masyarakat, negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan  mayoritas  masyarakat,  hukum  itu  haruslah  menciptakan  suatu masyarakat yang humanis, yaitu masyarakat yang memperbesar kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat (the greatest happiness of the greatest number people) .

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Tingginya  angka  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  oleh  para pemohon  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Palu,  terutama  di Pengadilan Agama Donggala, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Buol dan Pengadilan Agama Bungku, menyangkut keberadaan Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974,  Pasal  7  aya  (1)  dan  (2),  Tentang  perkawinan,  Lembaran  Negara tahun  1974  Nomor  1,  yang  menyatakan  bahwa  ayat  (1)  Perkawinan  hanya diizinkan  bila  pihak  pria  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak wanita  sudah  mencapai  usia  16  (enam  belas)  tahun  dan  ayat  (2)  Dalam  hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
Pengajuan dispensasi kawin oleh para pemohon kemudian diperiksa dan di adili  oleh  Pengadilan  Agama  maka  ditemukan  beberapa  penyebab  dispensasi kawin  yakni  1.  Calon  mempelai  wanita  telah  hamil  sekitar  2  sampai  6  bulan,  2. Adanya kekhawatiran pihak orang tua terhadap sikap dan prilaku anaknya dalam pergaulan sehari-hari yang diluar batas kewajaran sehingga mendorong orang tua untuk  menikahkan  anak-anaknya.  3.  Budaya  masih  menjadi  pendukung  dalam persoalan  nikah  di  usia  dini.  4.  Alasan  akan  menambah  tali  silaturrahmi  atau memperkuat  kekerabatan  dan  pertemanan  maka  perkawinan  dini  karena perjodohan tidak jarang akan terjadi.

## B. Saran
Melihat  fenomina  dispensasi  kawain  yang  banyak  diajukan  di  wilayah hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Palu,  terutama  di  Pengadialan  Agama Donggala,  Pengadilan  Agama  Parigi,  Pengadilan  Agama  Buol  dan  Pengadilan Agama Bungku, menyangkut keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Pasal  7  aya  (1)  dan  (2),  Tentang  perkawinan,  Lembaran  Negara  tahun  1974 Nomor  1,  yang  menyatakan  bahwa  ayat  (1)  Perkawinan  hanya  diizinkan  bila pihak  pria  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun diperiksas dan diadili.
Demi  melihat  pada  keadaan,  kebaikan  dan  masa  depan  anak  yang  lebih baik maka akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Hakim sebagai perwujudan dari  Negara  atau  pemimpin  dalam  melaksanakan  kewajiban  dibidang  penegakan hukum harus memberikan konsep penegakan hukum yang mengedapankan bahwa menghindari  kemudharatan  lebih  baik  dari  pada  mengedepankan  kemaslahatan. Pada penanganan perkara dispensasi kawin yang dimohonkan oleh para pemohon, yakni hakim harus mampu dan berani melakukan penemuan dalam pembaharuan hukum  Islam  demi  tetap  tegaknya  keadilan  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Hakim  dalam  menangani  perkara  dispensasi  kawin  maka  demi tegaknya  kembali  fungsi  hukum  Islam,  yakni  yang  berfungsi  memberikan perlindungan  hukum  dan  keadilan  kepada  ummat  manuasia  secara  konkrit  demi terwujudnya maqasid al-syar’yah yang memberikan kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik , Jakarta, Bina Cipta.
Agus  Santoso, Hukum,  Moral  dan  Keadilan , Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Vol. IX. Jakarta :  Lentera Hati, 2005, Cet. IV.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , (Cakrawala Publising, 2008).
Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2007).
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D (Cet.  VI; Bandung: Alfabeta, 2009).
Salim HS dan Erlies Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet.  IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
Harun  Rasyid, Metode  Penelitian  Kualitatif  Bidang  Ilmu  Sosial  dan  Agama (Pontianak: t.p., 2000).
Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. IV; Yogyakarta: Rake Sarsin, 1992 M).
Lexy  J.  Moleong, Metodelogi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2009).
Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  PT  Grafindo  Persada, cetakan ke V. 2003.
Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif,.
Rahmadi  Usman, Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  pengadilan (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Ke- III.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 49 Tentang Peradilan Agama.
Enseklopedia Pengetahuan Al-Qur’an dan Hadis , (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013).
Laporan Perkara Pengadilan Agama Donggala Kelas IB Tahun 2017.
Laporan Perkara Pengadilan Agama Parigi Kelas II Tahun 2017.
Laporan Perkara Pengadilan Agama Buol  Kelas II Tahun 2017. Laporan Perkara Pengadilan Agama Bungku Kelas II Tahun 2017.