## JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik
Volume  4 Nomor 2, September  2022
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko
Yayang Amelisa Pratiwi 1 , Faizal Anwar 2 , Sri Indarti 3 , Rekho Adriadi 4 1,2,3,4 Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu E-mail: yayangamelisa29@gmail.com
Abstract: The  big  goal  of  the  State  of  Indonesia  is  the  welfare  of  the community,  to  realize  this  it  is  important  to  have  supporting  facilities. One  of  the  facilities  that  can  support  the  realization  of  this  is  the existence  of  Village  Owned  Enterprises  (BUMDes).  BUMDes  as  a village economic strengthening that is engaged in social and economic fields  and  as  a  service  provider  to  rural  communities,  especially regarding the business sector. This research is to see how the impact of BUMDes  on  the  welfare  of  the  community  in  Air  Buluh  Village,  Ipuh District,  Mukomuko  Regency.  The  research  method  used  in  this descriptive  qualitative  research,  primary  and  secondary  data  sources. The  results  of  the  study  show  that  the  more  small  and  medium enterprises are growing, the average family member has a high school education, the village community gets adequate health services.
Keywords : Village Owned Enterprises, Community Welfare
Abstrak: Tujuan  besar  Negara  Indonesia  adalah  mensejahterahkan masyarakat,  untuk  mewujudkan  hal  tersebut    penting  adanya  sarana pendukung. Salah satu sarana yang dapat mendukung terwujudnya hal tersebut  adalah  adanya  keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).  BUMDes  sebagai  penguatan  ekonomi  desa  yang  bergerak di  bidang  sosial  dan  ekonomi  dan  sebagai  penyedia  layanan  terhadap masyarakat  desa  utamanya  mengenai  bidang  usaha.  Penelitian  ini untuk  melihat  bagaimana  dampak  BUMDes  pada  kesejahteraan masyarakat di  Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  deskriptif  kualitatif, sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin  banyak  usaha  kecil  menengah  semakin  tumbuh,  anggota keluarga rata-rata berpendidikan SMA, masyarakat desa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai .
Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa, Kesejahteraan Masyarakat

## PENDAHULUAN
Pembangunan  pada  hakekatnya  bertujuan  membangun  kemandirian,  termasuk pembangunan  pedesaan.  Salah  satu  misi  pemerintah  adalah  membangun  daerah pedesaan  yang  dapat  dicapai  melalui  pemberdayaan  masyarakat  untuk  meningkatkan produktivitas  dan  keanekaragaman  usaha  pedesaan,  ketersediaan  sarana  dan  fasilitas untuk  mendukung  ekonomi  pedesaan,  membangun  dan  memperkuat  institusi  yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan  daerah  dan  pedesaan  sebagai  tulang  punggung  ekonomi  regional  dan nasional (Dimas, 2019).
Kemajuan  ekonomi  nasional  hanya  akan  tercapai  jika  terdapat  iklim perekonomian  yang  baik  di  tingkat  provinsi.  Kemajuan  ekonomi  di  tingkat  provinsi  akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang  berimbas  pada  kesejahteraan  masyarakat  luas.Hal  ini  akan  menjamin penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  untuk  diterapkan  di  semua  tingkat pembangunan  dan  keputusan  berdasarkan  kebutuhan  nyata  dari  masyarakat. Pembangunan  pedesaan  merupakan  salah  satu  cara  dalam  upaya  mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Diantika, 2013)
Pengembangan  basis  ekonomi  di  pedesaan  sudah  semenjak  lama  dijalankan oleh  pemerintah  melalui  berbagai  program.  Namun  upaya  itu  belum  membuahkan  hasil yang  memuaskan  sebagaimana  diinginkan  bersama.  Salah  satu  faktor  yang  paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas  dan  inovasi  masyarakat  desa  dalam  mengelola  dan  menjalankan  mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan  efektif  dan  berimplikasi  pada  ketergantungan  terhadap  bantuan  pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian (Sandiasa, 2017: 64).
Berdasarkan  asumsi  itulah  maka  sudah  seharusnya  eksistensi  desa mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari  pemerintah  pusat  dengan  lahirnya  kebijakan- kebijakan  terkait  dengan  pemberdayaan  ekonomi  yang  dilakukan  dengan  cara menghimpun  dan  melembagakan  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Oleh  karena  itu pemerintah  menerapkan  pendekatan  baru  yang  diharapkan  mampu  menstimulus  dan menggerakkan  roda  perekonomian  di  pedesaan  adalah  melalui  pendirian  kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes  )  sebagai  salah  satu  program  andalan  dalam  meningkatkan  kemandirian perekonomian desa (Diantika, 2013)
BUMDes    lahir  sebagai  suatu  pendekatan  baru  dalam  usaha  peningkatan ekonomi  desa  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  Pengelolaan  BUMDes sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  masyarakat  desa,  yaitu  dari  desa,  oleh  desa,  dan  untuk desa. Cara kerja BUMDes  adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional,  namun  tetap  bersandar  pada  potensi  asli  desa.Hal  ini  dapat  menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes  akan berfungsi sebagai pilar  kemandirian  bangsa  yang  sekaligus  menjadi  lembaga  yang  menampung  kegiatan ekonomi  masyarakat  yang  berkembang  menurut  ciri  khas  desa  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Yanuardi, 2013).
Pemerintah desa berharap dengan hadirnya BUMDes  ini dengan unit-unit usaha yang  ada  di  dalamnya  dapat  membantu  warga  dalam  meningkatkan  kesejahteraan hidupnya  melalui  pembangunan-pembangunan  ekonomi  desa  secara  utuh.Selain  itu semakin  majunya  BUMDes    dikhawatirkan  menimbulkan  perilaku  bisnis  bagi pengelolanya  yang  hanya  mengejar  keuntungan  semata  dan  melupakan  tujuan  utama dari BUMDes  sendiri yaitu mensejahterakan masyarakatnya.
Desa  Air  Buluh,  Kecamatan  Ipuh,  Kabupaten  Mukomuko  merupakan  desa  yang sudah mempunyai BUMDes  dan telah berjalan selama lima tahun. Kebutuhan dana bagi pengembangan  Desa  Air  Buluh  diperoleh  dari  keuntungan  badan  usaha  milik  desa (BUMDes ) Air Buluh.BUMDes  Desa Air Buluh mempunyai unit-unit usaha di dalamnya Salah  satu  diantaranya adalah  dengan  adanya BUMDes    Maju  Bersama  yang  bergerak di    bidang  kredit  mikro  atau  simpan  pinjam,kontraktor  pengadaan  sirtu(pasir  dan batu),dan  masih  banyak  unit-unit  usaha  yang  ada  di  dalamnya  namun  belum  semua berjalan dengan efektif.
BUMDes  Air Buluh secara resmi berdiri pada tahun 2016. Pendirian BUMDes  Air Buluh  diprakarsai  oleh  masyarakat  desa  Air  Buluh  bekerja  sama  dengan    Pemerintah Kabupaten  Mukomuko  dan  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Provinsi  Bengkulu.  Selanjutnya BUMDes  Air Buluh ini cukup berkembang dan mampu untuk memberikan dampak bagi kesejahteraan  masyarakat  desa,  seperti  dmpak  terhadap  kesehatan,  pendidikan,  dsan dampak terhadap ekonomi. Pada awalnya modal BUMDes  kurang lebih dari 50.000.000 dan setelah berjalannya BUMDes  tersebut terjadi peningkatan sebanyak 250.000.000,00 dari  tahun  2017-2020.  Berangkat  dari  titik  tolak  tersebut  penulis  merasa  perlu  untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam penelitian yang berjudul Dampak Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes  )  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai  kata-kata  lisan  maupun  tertulis,  dan  tingkah  laku  yang  dapat  diamati  dari orang-orang  yang  diteliti  dengan  penjelasan  secara  terperinci  tentang  permasalahan yang  berhubungan  dengan  teori  dan  data  yang  ada,  sehingga  mendapat  suatu kesimpulan”  (Suyanto,2005  :  166).  Sedangkan  penelitian  deskriptif  dalam  hal  ini mengidentifikasi  lingkungan  internal  dan  eksternal  Desa  Air  Buluh  sehingga  dapat menemukan  dampak  adanya  kebijakan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes  )  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penulis  memilih  lokasi  penelitian  di  Desa  Air  Buluh   Kecamatan Ipuh  Kabupaten Mukomuko. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi. yang kaya  dengan  data-data  penunjang  untuk  penelitian  ini  sehingga  dapat  membantu permasalahan yang ada dilokasi penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  meliputi  observasi  yang  bertujuan  untuk menggali  data  dari  sumber  data  yang  berupa  peristiwa,  tempat  atau  lokasi,  dan  benda serta rekaman gambar dimana observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak  langsung.  Dengan  teknik  observasi,  memungkinkan  peneliti  untuk  mengamati  dari dekat  masalah  yang  akan  diteliti.  Teknik  wawancara  digunakan  peneliti  untuk  bertukar informasi  maupun  suatu  ide  dengan  cara  tanya  jawab  sehingga  dapat  dikerucutkan dalam  sebuah  kesimpulan  dan  menggali  data  terkait  dampak  BUMDes  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Air  Buluh  Kecamatan  Ipuh  Kabupaten MukoMuko.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dampak  kebijakan  publik  merupakan  sebuah  studi  evaluasi  terhadap  suatu kebijakan  pemerintah  yang  sudah  diimplementasikan  kepada  sasaran  kebijakan.Dalam setiap  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pasti  memiliki  tujuan-tujuan.  Dengan adanya  kebijakan  yang  dikeluarkan  diharapkan  akan  membuat  keadaan  masyarakat menjadi  lebih  baik.  Setiap  kebijakan  pasti  menimbulkan  suatu  dampak  bagi  sasaran kebijakan.  Begitu  pun  dengan  kebijakan  BUMDes    bagi  kesejahteraan  masyarakat  di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh  Kabupaten MukoMuko.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari kebijakan  dapat  diketahui  dengan  cara  mengevaluasi  kebijakan  tersebut  setelah diimplementasikan.
Kebijakan  BUMDes    ini  dikeluarkan  dengan  tujuan  salah  satunya  adalah  untuk
mensejahterakan  masyarakat  desa.  Bentuk  dari  BUMDes    ini  adalah  suatu  lembaga ekonomi  yang  dikelola  seluruhnya  oleh  masyarakat  desa.  Dengan  kebijakan  ini, diharapkan  dapat  member  dampak  di  bidang  ekonomi,  kesehatan,  dan  pembangunan yang berorientasi  pada masyarakat.
Dengan adanya modal usaha ini, pengangguran di Desa Air Buluh berkurang. Hal ini dikarenakan  kebutuhan  akan  modal  usaha  untuk  persawahan  dan  usaha  sampingan serta  mengembangkan  usaha  lainnya  tercukupi,  masyarakat  sekarang  mudah mendapatkan modal usaha untuk mengembangjan usahanya.  Hal ini juga menimbulkan peningkatan banyaknya warga yang berpencaharian sebagai petani dan peternak. Tidak hanya  di  bidang  persawahan  dan  peternakan  ya,  usaha  perikanan  pun  tercipta  dan setiap  tahun  terus meningkat,  sampai  sekarang  sudah terdapat  60%  warga mempunyai usaha  perikanan.  Dengan  demikian  pengembangan  BUMDes    di  pedesaan  telah membuka peluang usaha bagi masyarakat yang mampu untuk menerima memanfaatkan peluang usaha tersebut.
Dengan adanya unit usaha UKM Maju Bersama, mata pencaharian masyarakat tidak lagi  terbatas  pada  sektor  primer  yaitu  petani  dalam  memenuhi  kebutuhan  keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Suatu peluang usaha akan  menjadi  sumber  pendapatan  yang  memberikan  tambahan  penghasilan  kepada masyarakat  jika  mampu  menangkap  peluang  usaha  yang  potensial  dikembangkan menjadi  suatu  kegiatan  usaha  yang  nyata.  Dengan  demikian  kemampuan  masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri.
Modal  usaha  merupakan  salah  satu  kebutuhan  untuk  meningkatkan  usaha masyarakan  dan  meningkatkan  penghasilan  masyarakat.  Jika  tidak  ada  modal  usaha, kebutuhan  masyarakat  untuk  hidup  sehat  dan  gizi  yang  cukup  akan  terganggu  karnah pendapatan  masyarakat  yang  kecil.  Hal  tersebut  tentunya  akan  mengakibatkan kesehatan  masyarakat  akan  kurang  baik.  Pada  saat  sebelum  adanya  BUMDes    hal tersebut  sudah  menjadi  pemandangan  yang  sudah  biasa  di  Desa  Air  Buluh,  tetapi sekarang sudah tidak terlihat. Melalui BUMDes  dengan unit usaha UKM Maju Bersama, masyarakat yang sebelum adanya BUMDes  mengalami kekurangan tambahan gizi dan kesehatan  yang  cukup  sekarang  kebutuhan  akan  gizi  dan  kesehatan  tercukupi  dalam hidup sehari-hari.
Selain  masalah  kebutuhan  modal  usaha  untuk  pertanian  dan  kebutuhan masyarakat  untuk  hidup  sehat  serta  gizi  yang  cukup,  kebutuhan  pendidikan  yang  baik
dibidang  pengetahuan  dan  wawasan  sangat  juga  harus  di  pertimbangkan.  Karena rendahnya  tingkat    pendidikan  dan  pengetahuan  mempunyai  dampak  yang  negative terhadap  kemajuan  dan  perkembangan  desa,  pendidikan  merupakan  salah  satu kebutuhan  untuk  meningkatkan  kemajuan  masyarakan  dan  meningkatkan  penghasilan dan  kesehatan  masyarakat.  Jika  tingkat  pendidikan  rendah  maka  akan  mempengaruhi masyarakat  untuk  mengembangkan  usaha  dan  hidup  sehat  dan  gizi  yang  cukup.  Hal tersebut  tentunya  akan  mengakibatkan  kemajuan  masyarakat  akan  kurang  baik.  Pada saat  sebelum  adanya  BUMDes  hal  tersebut  sudah  menjadi  pemandangan  yang  sudah biasa  di  Desa  Air  Buluh,  tetapi  sekarang  sudah  tidak  terjadi  lagi.  Melalui  BUMDes dengan  unit  usaha  UKM  Maju  Bersama,  masyarakat  yang  sebelum  adanya  BUMDes mengalami  kekurangan  pengetahuan  sekarang  kebutuhan  akan  pengetahuan  untuk mengembangkan usahanya dan pengetahuan untuk hidup sehat telah tercukupi.

## PEMBAHASAN
Pembangunan  merupakan  usaha  perubahan  untuk  menuju  keadaan  yang  lebih baik. Salah satu misi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi negara  adalah  melalui  pembangunan  pedesaan.  Pembangunan  desa  memegang peranan  penting  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dan  pada  hakikatnya bersinergi  terhadap  pembangunan  daerah  dan  nasional.  Dengan  kata  lain, sesungguhnya  makna  pembangunan  negara  dan  bangsa  adalah  pembangunan  desa sebagai wajah yang nyata, bersifat lokalitas dan patut dikedepankan.
Membangun  daerah  pedesaan  dapat  dicapai  melalui  pemberdayaan  masyarakat untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  keanekaragaman  usaha  pedesaan,  ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah untuk memberi peluang  bagi  kemampuan  daerah  dan  pedesaan  sebagai  tulang  punggung  ekonomi regional dan nasional. Wujud dari pembangunan desa  adalah adanya berbagai program dan  proyek  pembangunan  yang  bertujuan  menciptakan  kemajuan  desa.  Dengan demikian, program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  sangat  erat  kaitannya  dengan  partisipasi  masyarakat desa  guna  kelancaran  dalam  proses  pembangunan  serta  adanya  ketepatan  sasaran tujuan  pembangunan.  Keterlibatan  masyarakat  akan  terlihat  dari  inisiatif  masyarakat dalam  pembangunan  baik  dalam  bentuk  pikiran,  tenaga,  maupun  bantuan  moril.  Dalam
usaha memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan desa, pemerintah perlu membentuk sebuah lembaga yang menjadi wadah bagi kegiatan masyarakat tersebut.
Kelembagaan  sebagai  organisasi  biasanya  merujuk  pada  lembaga-  lembaga formal  seperti  departemen  dalam  pemerintah,  koperasi,  bank  dan  sebagainya. Keberadaan  lembaga  di  pedesaan  memiliki  fungsi  yang  mampu  memberikan  energi sosial  yaitu  sebuah  kerjasama  diantara  segenap  komponen,  karena  kerja  sama  mutlak dibutuhkan dalam kelembagaan yang mengarah pada pembangunan. Kerja sama antara seluruh  elemen  ini  menjadi  sebuah  keharusan.  Hal  ini  merupakan  kekuatan  internal masyarakat  dalam  mengatasi  masalah-masalah  mereka  sendiri.  Peran  kelembagaan sangat  penting  dalam  mengatur  sumberdaya  dan  distribusi  manfaat,  untuk  itu  unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa.
Dengan  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  berkaitan  dengan  kelembagaan perekonomian  yang  dikeluarkan  pemerintah  yang  berorientasi  terhadap  pembangunan desa,  membantu  pemerintah  desa  beserta masyarakatnya  dalam  menjalankan kegiatan membangun  desa.  Kegiatan  tersebut  sebagai  pembelajaran  masyarakat  dalam mengelola  suatu  kebijakan.  Berbagai  program  pembangunan  yang  diorientasikan  pada desa  melalui  lembaga  perekonomian  sudah  banyak  dan  telah  lama  diimplementasikan oleh pemerintah namun belum membuahkan hasil yang memuaskan. Hingga pada tahun 2004  dibentuklah  kebijakan  pemerintah  yang  berbetuk  lembaga  perekonomian  untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu BUMDes  (Badan Usaha Milik Desa).
BUMDes    merupakan  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan pemerintah  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  Pembentukan  BUMDes    didasarkan  pada kebutuhan,  potensi  dan  kapasitas  desa  sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes  adalah atas prakarsa masyarakat desa  dan   terdapat  intervensi  dari  pemerintah  desa.  Pemerintah  pusat  hanya  mendanai pembentukan  BUMDes    dan  melakukan  pengawasan.  Keterlibatan  pemerintah  desa sebagai  pendiri  BUMDes    bersama  masyarakat  diharapkan  mampu  memenuhi  Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  perlindungan  atas  intervensi yang  merugikan  dari  pihak  ketiga  (baik  dari  dalam  maupun  dari  luar  desa).  Pemerintah desa  harus  ikut  berperan  pada  pembentukan  BUMDes    sebagai  badan  hukum  yang berpijak  pada  tata  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  serta  sesuai  dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.
BUMDes    juga  merupakan  perwujudan  partisipasi  masyarakat  desa  secara keseluruhan,  sehingga  tidak  menciptakan  model  usaha  yang  dikuasai  oleh  kelompok tertentu  di  tingkat  desa.  Artinya,  tata  aturan  yang  terwujud  adalah  mekanisme kelembagaan  yang  solid.  Penguatan  kapasitas  kelembagaan  akan  mengarah  pada adanya  tata  aturan  yang  mengikat  seluruh  anggota.  Dengan  adanya  BUMDes diharapkan  mampu  meningkatkan  pembangunan  yang  berdampak  bagi  peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang nantinya akan menjadi kesejahteraan nasional.
Desa Air Buluh merupakan salah satu desa yang sudah memiliki BUMDes   sejak tahun  2016.  Perencanaan  dan  pembentukan  BUMDes    UKM  Maju  Bersama  ini  adalah atas prakarsa dari seluruh masyarakat karena melihat kondisi yang dialami mereka yaitu keterpurukan  akibat  kekurangan  modal  usaha  yang  melanda  desa  mereka.  Pendirian BUMDes    ini  mendapatkan  dana  dari  pemerintah  kabupaten  setelah  mengajukan proposal.  Kemudian  dana  tersebut  dikelola  seluruhnya  oleh  masyarakat  desa  dan terdapat intervensi dari pemerintah desa. Seperti yang dikemukakan oleh Midgley (1995) yaitu  “Ada  beberapa  aspek  dalam  pembangunan  desa,  diantaranya  mementingkan proses  dan  adanya  intervensi  dari  pemerintah.”  Intervensi  yang  dimaksud  disini  adalah adanya  perlindungan  hukum  yang  mengatur  tentang  BUMDes    dan  pengawasan  dari pemerintah  desa  Air  Buluh  terhadap  kegiatan-kegiatan  BUMDes    di  desa  Air  Buluh. Meskipun  seluruhnya  dikelola  oleh  masyarakat,  namun  keterlibatan  pemerintah  desa juga  diperlukan  dalam  pengelolaan  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan masyarakat  desa.  Pemerintah  desa  juga  ikut  andil  dalam  melihat  potensi  desa  untuk dikembangkan masyarakat sehingga menjadi unit-unit BUMDes  Maju Bersama.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dikemukakan  diatas.  Skripsi  ini  membahas tentang  Bagaimanakah  Dampak  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes    UKM  Maju Bersama)  dalam  meningkatkan    kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Air  Buluh  Kec.Ipuh Kab.Mukomuko. Dari permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Dilihat  dari  hasil  pembahasan  di  atas  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Air Buluh,Dampak dari keberadaan BUMDes di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko  selama  kurang  lebih  4  tahun  pada  masyarakat  sangat  baik.  BUMDes memberikan  sebuah  dmpak  tidak  hanya  kepada  masyarakat  namun  juga  berdampak untuk  pemeritah  desa,  pelaksanaa  BUMDes  memberikan  keuntungan  materi  sehingga dapat  meningkatkan  pendapatan  desa,  dengan  pendpatan  desa  yang  bertambah  akan melaksanakan pembangunan yang sebelumnya tidak terlaksana karena pendanaan yang kurang. Perkembangan unit BUMDes sangat baik, dapat terlihat dengan asset-aset yang
dimiliki BUMDes terus bertambah. Oleh sebab itu apabila BUMDes dikelola dengan baik maka berdampak dengan alur tata kelola Dana Desa akan berdampak dengan baik juga ( Darmi,  T.,  &  Mujtahid,  2019).  Selain  itu,  akan  berdampak  dengan  tata  kelola pemerintahan yang baik ( Darmi, T. (2016).
BUMDes  memeberikan  kesejahteraan  terhadap  perekonomian  masyarakat, pendidikan,  kesehatan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kreatifitas  masyarakat  dapat disalurkan  melalui  BUMDes  untuk  terus  meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  di Desa  Air  Buluh  Kecamatan  Ipuh  Kabupaten  MukoMuko  baik  dari  tingkat  ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat sudah dapat dikatakan mengalami peningkatatan bahkan  masuk  dalam  kategori  sejahtera  dan  baik.  dan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes  UKM ) telah        berdiri  dari tahun 2016 di Desa Air Buluh sudah memiliki dampak yang  memaksimal,  perannya  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,seperti yang  tercantum  dalam  UU  No.6  Tahun  2014.  Kesejahteraan  yang  suda  merata  bagi masyarakat di  Desa Air Buluh yang telah diuraikan.

## DAFTAR RUJUKAN
Coristya,  Heru,  Suwondo.  “Keberadaan  BUMDes    sebagai  Penguatan  Ekonomi  Desa (Studi  di  Desa  Landungsari,  Kecamatan  Bau,  Kabupaten  Malang,” Jurnal Administrasi Publik (JAP,) Volume I Nomor 6.
Darmi, T., & Mujtahid, M.M. ( 2019). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam
Mengentaskan Kemiskinan. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS). Vol 3, No 1. Pp. 547 – 566.
Darmi,  T.  (2016).  Penerapan  Prinsip  Good  Governance  Untuk  Layanan  Publik.  Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol 4, No 2. Pp. 97-102
Departemen  Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan (PKDSP).  2007. Buku  Panduan  Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes ) . Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
Dr.Ni'matul Huda, S. M. (2015). Hukum Pemerintahan Desa . Malang: Setara Press
Dunn,  William.  1998. Pengantar  Analisa  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta  :  Gajah  Mada Uiversity Press.
Fitriska,  K.  (2003).  Strategi  Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  di  Desa  Lancang  Kuning Kecamatan Bintan Utara. Naskah Publikasi , (130563201023), 1 –21
.
Ginandjar  Kartasasmita.  1996. Pembangunan  untuk  rakyat  :  Memadukan  Pertumbuhan Dan Pemerataan . Jakarta : PT.Pustaka Cidesindo
Harry  Hikmat.  2001. Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat .  Bandung  :  Humaniora  Utama Press
Kurniawan,  Ade  Eka.  2016.  “ Peranan  Badan  Usaha  MilikDesa  (BUMDes  )  Dalam Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  (Desa  Lanjut  Kecamatan  Singkep  Pesisir Kabupaten LinggaTahun 2015)”, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Maryunani.  2008. Pembangunan  BUMDes    dan  Pemberdayaan  Pemerintah  Desa. Bandung : CV Pustaka Setia.
Mubyarto.  1997. Ekonomi  Rakyat,  Program  IDT  dan  Demokrasi  Ekonomi  Indonesia . Yogyakarta: Aditya Media
Muhammad,  S.  2012. Strategi  Pemerintahan:  Manajemen  Organisasi  Publik .  Jakarta: Erlangga.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  4 Tahun  2015,  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan  dan  Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan  FE  Brawijaya.  (2007). Buku  Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ). PP RPDN.
Rizka  Hayyuna.  2016.  “ Inisiasi  Pembentukan  BUMDes    Bersama  untuk  Meningkatkan Perekonomian Desa ”. Di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.
Steiner,  G.  A.,  &  Miner,  J.  B.  1997. Kebijakan  dan  Strategi  Manajemen  (edisi  kedua).
Jakarta : Erlangga
. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung : Alfabeta.
Zulkarnaen,  R.  M.  2016.  Pengembangan  Potensi  Ekonomi  Desa  Melalui  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes  )  Pondok  Salam  Kabupaten  Purwakarta. Jurnal  Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, 5(1), 1 –4.