## ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya
ISSN:2654-2587 ( Print ); ISSN:2654-735X ( Online ) Volume 6, Nomor 2, Tahun 2023, Hal. 116 – 126 Available online at: http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/alfabeta

## Research Article
Noktah Merah di Serambi Mekah

## (Koflik Aceh dalam Tanah Surga Merah)
Muh. Fatoni Rohman 2 , Alpi Anwar Pulungan 2
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Brawijaya 12 muh_fatoni@ub.ac.id 1 , alpi.anwar.2102118@students.um.ac.id 2 Informasi Artikel ABSTRACT Submit: 13– 08 – 2023 Diterima: 13 – 09 – 2023 Dipublikasikan: 20 – 10 – 2023 Literature should not only serve as a form of entertainment and a tool  for  individual  contemplation.  Literature  should  also  be capable  of  sparking  creative  critical  movements,  especially  in response to the current social conditions. The history of Indonesia is filled with various social conflicts, both horizontal and vertical in nature. One of these conflicts is explored by Arafat Nur in the novel "Tanah Surga Merah" (TSM). TSM is a novel that takes the Aceh conflict as its creative inspiration. Arafat Nur captures the blossoming  of  conflicts  in  Aceh  before  and  after  the  Helsinki Agreement,  a  peace  agreement  signed  by  conflicting  parties  in Aceh in 2005 in Helsinki, Finland. TSM is descriptively analyzed to uncover data related to the Aceh conflict and its surrounding circumstances. Based on this study, several findings are identified: (1) the Aceh conflict is not a conflict rooted in a single cause and is not mono-perspective, (2) in the context of reconciliation, the data in the novel that has been analyzed can serve as a narrative bridge  for  the  conflict,  as  it  provides  narratives  from  various conflicting parties. Keywords : conflict, reconciliation, sociological literature Penerbit ABSTRAK Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Universitas Insan Budi Utomo, Malang, Indonesia. Sastra  seharusnya  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  media  hiburan dan  alat  kontemplasi  individu  saja.  Sastra  juga  harus  mampu memantik  pergerakan  kritis  kreatif,  terutama  guna  menyikapi kondisi  sosial  masyarakat  hari  ini.  Sejarah  bangsa  Indonesia dipenuhi  dengan  beragam  konflik-konflik  sosial,  baik  berupa konflik horizontal maupun konflik vertikal. Satu di antara konflik tersebut  diangkat  oleh  Arafat  Nur  dalam  novel  Tanah  Surga Merah  (TSM).  Novel  TSM  merupakan  novel  yang  menjadikan konflik  Aceh  sebagai  ide  pengkaryaan.  Arafat  Nur  memotret bunga-bunga  konflik  di  Aceh  sebelum  dan  seduah  perjanjian Helsinski. Sebuah perjanjian perdamaian yang ditandangani oleh pihak-pihak yang berkonflik di Aceh pada tahun 2005 di Helsinki Finlandia.  Novel  TSM  secara  deskriptif  dianalisis  guna menemukan data-data terkait konflik Aceh dengan segala situasi yang  melingkupinya.  Berdasarkan  Kajian  tersebut  ditemukan beberapa  temuan  kajian  yaitu  (1)  konflik  Aceh  bukanlah merupakan  konflik  yang  dilatarbelakangi  banyak  hal dan  bukan konflik  mono  perspektif,  (2)  Dalam  konteks  rekonsiliasi,  data dalam  novel  yang  telah  dikaji  dapat  dijadikan  sebagai  jembatan
Muh.  Fatoni  Rohman  dan  Alpi  Anwar  Pulungan–  Noktah  Merah  di  Serambi  Mekah (Koflik Aceh dalam Tanah Surga Merah) 117
narasi  konflik,  karena  menyediakan  narasi-narasi  dari  beragam pihak yang berseteru.
Kata Kunci : konflik, rekonsiliasi, sosial budaya.

## PENDAHULUAN
Sastra,  selain  sebagai  karya  tulis  manusia  yang  indah  ( belles  letter ),  memiliki  fungsi sebagai dulce  et  utille sebagai  mana  diungkapkan  oleh  Horatio/Horace  (Teeuw,  2017:51; Welleck dan Warren, 1989: 25) atau susastra dalam konsep Jawa dan Melayu Kuno (Teeuw, 2017:23;  Zoetmulder,  2011:1052).  Horatio  mendadarkan  konsepsi  bahwa  sastra  harus  bisa memberikan dua fungsi yaitu mendidik dan menghibur. Dua fungsi tersebut meletakan sastra sebagai  media  edukasi  sosial,  yang  pemaknaannya  sangat  terbatas.  Salah  satu  keterbatasan pengertian tersebut adalah apabila mendudukan fungsi sastra dalam konstelasi konflik.
Ragam  pengertian sastra yang hanya “bertumpu  pada keindahan fisik” tentu  tidak akan cukup berperan sebagai  pereda konflik di  masyarakat.  Apalagi jika hanya menjadikan sastra sebagai  bacaan  penghibur  dan  alat  kontemplasi  indiviual.  Seharusnya  sastra  juga  mampu membuat  masyarakat  bergerak  menjadi  lebih  baik,  baik  secara  individu  maupun  memupuk kesadaran  bermasyarakat.  Fungsi  pergerakan  ini  disebutkan  oleh  Teeuw  (2017:51)  dengan istilah “ movere” .
Sastra  adalah  produk  masyarakat,  dan  pengarang  merupakan  anggota  masyarakat.  Hal tersebut  menjadikan  relasi  antara  pengarang  dengan  kehidupan  masyarakat,  latar  belakang unsur sosial dan sejarah tidak dapat dihindarkan. Hal ini tidak lepas dari kedudukan sastrawan yang  merupakan  bagian  dari  masyarakat  (Jdanov  dalam  Eskarpit,  2008:8;  Junus  (b)1986:2). Horatio  menyatakan  bahwa  tugas  utama  sastrawan  adalah  sebagai  penyampai docere dan delectere (dalam Teeuw, 2017:51). Implementasi fungsi sastra dalam masysrakat, tentu sangat terkait  dengan  bagaimana  seniman,  sebagai  anggota  masyarakat,  menyadarkan  masyarakat tentang konsep hidup bermasyarakat.
Selain secara eksternal seperti yang telah disampaikan, fungsi sastra secara internal adalah media  yang  digunakan  untuk  mengungkapkan  ekspresi  seorang  sastrawan.  Ekspresi  tersebut bisa berupa pendapat, imajinasi, atau ungkapan terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan pengarang. Dengan fungsi dulce at utile dan movere seharusnya sastra mampu berperan dalam upaya  pemecahan  konflik.  Peran  tersebut  sangat  terbuka,  karena  sastra  mampu  menjadi “jembatan antara” pihak yang terlibat dalam konflik. Jembatan yang mampu menghubungkan narasi pelaku konflik.
Relasi  triangual  antara  sastra-masyarakat-konflik  tergambar  nyata  dalam  berapa  karya penulis Indonesia. Satu di antaranya yang akan dijadikan obyek materi dalam tulisan ini yaitu novel yang berjudul: Tanah Surga Merah karya Arafat Nur. Pemilihan karya tersebut berdasar pada  ragam  konflik  yang  diangkat  sebagai  dasar  penulisan  novel  tersebut  yaitu  konflik horizontal antar masyarakat, dan konflik vertikal antara negara dengan masyarakat.
Konflik  adalah  perseteruan  pelanggar  dan  korban  dikarenakan  pelanggaran  aturan  atau norman yang berlaku. Setiap konflik harus dicari jalan keluar supaya tidak menjadi lingkaran kekerasan  yang  tidak  pernah  putus.  Penyelesaian  konflik  ini  biasa  disebut  denga  resolusi konflik.  Alif  (2015:260)  menyebutkan  bahwa  tahapan  awal  sebuah  resolusi  konflik  adalah penghentian  konflik  dan  penemuan  kesepakatan  dan  kesepahaman  antar  pelaku.  Salah  satu bentuk  kesepakatan  tersebut  adalah mendudukan kembali  posisi  pelaku  konflik  guna menemukan  kesepahaman  dan  titik  temu  konflik.  Kesepahaman  tersebut  akan  mengurangi intensitas pertentangan kepentingan para pelaku.
Kesepakatan sebagai resolusi konflik akan terjadi ketika masing-masing pihak menyadari perlunya  mekanisme  guna  mengakhiri  konflik,  meskipun  tidak  mengakhiri  konflik  secara penuh. Hal  ini dikarenakan perubahan orientasi hubungan tidak secara otomatis akan diikuti oleh perubahan-perubahan di level struktur keyakinan kedua belah pihak (alif, 2015:262). Di
antara  sekian  banyak  jenis  resolusi  konflik,  salah  satu  jenis  resolusi  konflik  yang  dianggap berhasil menyelesaikan masalah konflik horizontal berscala besar adalah rekonsiliasi.
Rekonsiliasi  adalah salah satu  cara  penyelesaian konflik yang dimulai di  Afrika Selatan pada tahun 1990. Konsep rekonsiliasi ini berjalan effektif setelah Afrika Selatan mengadakan pemilihan  umum  yang  demokratis  pada  tanggal  27  April  1994.  Dilihat  dari  sudut  pandang psikologis rekonsisliasi merupakan peritiwa interpersonal yang membutuhkan komitmen kedua belah pihak (korban dan pelanggar) untuk menghentikan konflik dengan melakukan pemaafan dan memperbaiki hubungan yang harmonis (Verdoleagee, 2008:1; Afif 2015:229-230). Jones (2006:377)  menyederhanakan  konsep  dan  tujuan  rekonsiliasi  itu  dengan  menyatakan  bahwa rekonsiliasi  adalah  cara  untuk  memperbaiki  hubungan  sosial  dan  perdamaian  daripada menuntut retribusi kepada pelanggar ( offenders ).
Keberhasilan  sebuah  rekonsiliasi  dapat  ditempuh  apabila  terdapat  kesepakatan  dalam penyelesaian konflik dan membangun hubungan baru yang lebih damai. Kelman (dalam Alif, 2015:  236)  menyatakan  bahwan  keberhasilan  itu  ditentukan  oleh  kemampuan  kedua  belah pihak dalam memanfaatkan sumber daya psikologis, potensi dalam hubungan, serta sistem nilai yang berlaku di antara mereka. Kelman juga menjelaskan proses rekonsiliasi dianggap berhasil apabila terjadi tiga proses utama, yaitu: (1) Kesukarelaan; (2) Identifikasi; dan (3) Internalisasi. Todung Mulya Lubis (20 Nov 2014) menyatakan bahwa proses rekonsiliasi memerlukan tiga tahapan yang harus dilakukan oleh pihak yang berkonflik, yaitu: (1) Pengungkapan kebenaran; (2) Pemaafan: dan (3) Penyembuhan.
Abrams  (dalam Teeuw,  2017:49)  mengungkapkan  bahwa  penelitian  sastra  berperspektif sosiologi sastra dilakukan dengan menggunakan  tiga perspektif yaitu pengarang, karya, dan pembaca.  Pernyataan  tentang  hubungan  antara  pengarang  dengan  alam  atau  lingkungan sekitarnya tersebut  sudah lama muncul. Istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan hubungan tersebut adalah mimetik . Mimetik berasal dari bahasa Yunani mimesis yang berarti tiruan.  Istilah  ini  digunakan  oleh  Plato  dan  Aristoteles  untuk  menjelaskan  hubungan  antara karya seni dan realita (Teeuw, 2017:219; Luxemburg, 1989:15).  Teori ini menyatakan bahwa sastra  merupakan  imitasi  dari  alam.  Abrams  (dalam  Teeuw,  2017:  50)  Mimetik  adalah pendekatan sastra yang lebih  menitik beratkan kepada semesta  ( Universe ), Pendekatan yang menitik beratkan pada pencipta sastra  ( artis ) disebut  pendekatan  ekspresif, pendekatan yang menitikberatkan pada pembaca ( audience ) adalah pendekatan reseptif.
Hubungan  antara  alam  dan  karya  sastra  juga  diungkapkan  oleh  Junus  (1985:3)  yang menyatakan bahwa sastra (imajinasi) tidak bisa dipisahkan dengan realitas (peristiwa). Junus (1985:4-5) menyatakan bahwa peritiwa yaang menjadi dasar penciptaan suatu karya sastra tidak berarti peristiwa nyata dengan pelakunya yang kongkret. Namun bisa juga berhubungan dengan suatu peritiwa yang lebih umum karena banyak orang yang terlibat dalam peristiwa itu.
Pengkajian karya sastra dengan pendekatan sosiologi sastra mengharuskan penghadiran relasi  antara  sastra  dengan  masyarakat  sebagai  agen  pembentuknya.    Karya  sastra,  dalam wacana relasional tersebut, merupakan produk dialogis sastrawan dengan dunia di sekitarnya. Berdasar hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk menggali keterkaitan sastra dengan realitas, sebagai pijakan awal pengkajian.
Secara formal tujuan tulisan ini adalah untuk mencari jejak-jejak kebermanfaatan karya sastra,  terutama  pada  bidang  yang  selama  ini  “dianggap  jauh”  dari  fungsi  sebuah  karya. Masyarakat cenderung memandang karya sastra hanya sebagai asupan pengisi waktu luang dan ungkapan ekspresional semata. Padahal seharusnya karya sastra merupakan media yang dapat bermanfat  baik  bagi  personal  (pribadi)  mapun  bagi  komunal  (masyarakat).  Salah  satu  dari manfaat  tersebut  adalah  karya  sastra  merupakan  sarana  pengungkapan  kebenaran,  terutama apabila sebuah “narasi kebenaran” hanya dibuat dan dimiliki oleh satu pihak saja.
Pernyataan  awal  yang  dibangun  sebagai  kerangka  pijak  adalah  novel  terpilih  yaitu: Tanah Surga Merah [selanjutnya disebut TSM]. Dasar pemilihan tersebut kemudian diperkuat temuan bahwa ketiga novel di atas diikat oleh sebuah narasi tentang konflik yang membawa nama agama. Guna mengetahui hal tersebut maka perlu dijabarkan keterangan mengenai novel TSG.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  teks (wacana)  sastra  berwujud  novel.  Penggunaan  corak  perspektif  penelitian  sastra  sosiologis dipilih  karena  dua  hal  (1)  sastra  merupakan  sebuah  cermin  proses  sosial  ekonomi;  (2)  teks sastra sebagai bahan penelitian yang diarahkan untuk menguraikan strukturnya dan digunakan untuk memahami gejala sosial (Darmono, 2002:2-3; Endraswara, 2011:95).
Sumber data tulisan adalah novel Tanah Surga Merah karya Arafat Nur. Data berupa teks dalam novel yang berkaitan dengan (1) kondisi sosial budaya, (2) pelaku dan penyebab konflik  dan  (2)  proses  rekonsiliasi.    Sumber  data  dibaca  secara  intensif,  dikodifikasi, diklasifikasi, dan dianalisis kemudian diinterpretasi.
Pengumpulan data penelitian dari sumber data dilakukan dengan mengarah pada dua fokus  penelitian  berupa  (1)  kutipan-kutipan  novel  yang  menggambarkan  kondisi  sosial masyarakat, (2) kutipan-kutipan novel yang menggambarkan rekonsiliasi konflik sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Novel TSM merupakan novel yang ditulis oleh Arafat Nur dan terbit pada tahun 2017. Arafat Nur adalah penulis kelahiran Aceh yang seringkali mengangkat tema tentang kehidupan masyarakat  Nangroe  Aceh  Darussalam,  baik  ketika  konflik  RI  dengan  GAM,  atau  setelah konflik tersebut selesai.
Konflik politik Aceh (NAD) bukan sekadar latar novel TSM, tetapi juga inti cerita. TSM menceritakan  kehidupan  seorang  mantan kombatan tentara  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM). Novel ini mencoba melihat benturan kepentingan yang terjadi di Aceh pra dan pasca perjanjian damai Helsinksi. Benturan itu tidak hanya terjadi secara vertikal antara apparatus hegemonic (pemerintah) dengan GAM, tetapi juga konflik horizontal antar mantan kombatan GAM. Novel TSM mengungkap benturan-benturan kepentingan dan karakter, dengan amunisi konflik politik lokal, bukan hanya membuat naskah ini sebagai naskah novel politis tetapi juga memberi humor yang baik  (Dewan Juri Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2016 ).
Ungkapan  Dewan  Juri  pada  paragraf  di  atas  merupakan  tulisan  singkat  yang  mampu menggambarkan  dengan  tepat  isi  dari  novel  TSM.  Novel  ini  tidak  hanya  berkisah  seputar kehidupan  seorang  mantan  “kombatan”  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  semata,  tetapi  juga menghadirkan  beragam  narasi  seputar  konflik  di  serambi  Mekah  yang  sudah  dimulai  sejak medio 1960an.
Konflik  Aceh  merupakan  konflik  panjang  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan “Sebagian” masyarakat Aceh yang menghendaki kemerdekaan. Konflik ini terbagi menjadi dua masa  yang  berbeda  dengan  tujuan  dan  bentuk  yang  berbeda.  Konflik  Aceh  yang  pertama dimulai dengan terbentuknya Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang dipada tahun 1953, yang  dipimpin  oleh  Teungku  Daud  Beureueh  seorang  ulama  kharismatik  Aceh.  Ketegangan semakin meruncing ketika Teungku Daud Beureueh menderklarasikan bahwa Aceh merupakan bagian dari Darul  Islam  (DI), dan melakukan bai’at  pada  Imam Daulah  Islamiah (DI) yaitu Kartosoewirdjo  (Tempo,  2011:5;  Gunawan,  2000:53;  van  Dijk,1983:79).    DI/TII  Aceh  ini berakhir pada tahun 1962, dengan “turun gunungnya” Teungku Daud Beureueh, kembali ke pangkuan Indonesia.
Konflik kedua Aceh terjadi tahun 1973-2005. Konflik ini dimulai Ketika para mantan pasukan DI/TII melakukan konsolidasi dan memutuskan untuk menghidupkan cita-cita Daulah Islamiah yang sempat terhenti dengan ditangkapnya Imam Kartosoewirdjo pada tahun 1962. Pada peristiwa kedua ini terjadi peralihan oreintasi Gerakan, karena terjadi perbedaan pendapat antara  Daud  Beureueh  dengan  salah  satu  orang  kepercayaannya  yaitu  Hasan  Tiro.  Daud Beurueh  bersikeras  ingin  menidirikan  Negara  Indonesia  yang  bersyari’at  Islam,  sedangkan Hasan  Tiro  menginginkan  kemerdekaan  Aceh  dengan  mendirikan  organisasi  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM) (Solahudin, 2011:102).
Konflik kedua ini merupakan salah satu konflik terlama dalam sejarah negara Indonesia. Pertentangan senjata ini berakhir dengan ditandatanginya perjanjian Helsinski pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinski Finlandia. Nezar Patria pada unggahan sosial medianya (Facebook, 2020) mengingat momen penandatangan perjanjian ini dengan sebuah catatan Panjang, yang di antanya adalah sebagai berikut.
Sebagaimana diungkapkan oleh Nezar Patria di atas, upaya untuk mengakhiri konflik Aceh merupakan upaya yang telah lama dicangankan oleh beberpa Presian RI pasca Reformasi. Upaya ini telah dilakukan oleh presiden keempat RI yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan baru  terwujud  pada  masa  kepemimpinan  presiden  Soesilo  Bambang  Yudhoyono.  Tonggak perdamaian Aceh adalah lahirnya kesepakatan Helsinki Finlandia.
Salah  satu  kesepakatan  pada  butir  MoU  Helsinki,  adalah  Gerakan  Aceh  Merdeka (GAM)  diharuskan  untuk  membubarkan  3000  pasukannya  dan  menyerahkan  minimal  840 pucuk  senjata.  Begitu  juga  dengan  pihak  TNI/POLRI  harus  menarik  pasukannya  dari  Aceh. Kegiatan  tersebut  efektif  karena  kesediaan  kedua  pihak  untuk  tunduk  pada  mekanisme pengaturan  dan  pengawasan  oleh Aceh  Monitoring  Mission (AMM),  sebuah  lembaga  yang dibentuk Uni Eropa dan Negara-Negara ASEAN untuk memantau perjanjian damai di Aceh. Proses  penyerahan  senjata  oleh  GAM  dilakukan  dalam  empat  tahap,  dimulai  sejak  15 September  sampai  15  Desember  2005.  Begitu  juga  dengan  penarikan  pasukan  non-organik dilakukan bersamaan dengan pelucutan senjata. Totalnya, sebanyak 840 pucuk senjata GAM telah dihancurkan dan 31.681 pasukan non-organik TNI/POLRI telah ditarik dari Aceh (Anto dan Pemilianna Pardede, 2007:13). Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut.
121
Di  saat  yang  bersamaan  muncul  polemik  yang  mempersoalkan  jumlah  senjata  GAM yang sesungguhnya dalam  rapat tertutup  antara  Badan  Intelejen  Negara  (BIN) dan Komisi  I DPR di Jakarta. Mereka meyakini bahwa jumlah senjata GAM sebanyak 1.680 atau dua kali lipat dari jumlah yang disebutkan di butir perjanjian. Senjata-senjata yang masih berada di tanga masyarakat sipil biasanya disembunyikan di bawah tanah di hutan. (Acehkitacom, 2018).
Apa yang ditakutkan oleh BIN ternyata benar adanya. novel TSM mengungkap bagaimana senjata yang tidak diserahkan pada perjanjian damai dahulu, sebagaimana kutipan berikut.
Pada  saat  penyerahan  senjata  kepada  AMM  pada  2005  lalu  banyak  kombatan  GAM tidak menyerahkannya karena masih takut dan tidak percaya. “Kombatan” adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pasukan GAM yang sedang melakukan gerilya. Tujuh tahun kemudian, yakni pada tahun 2012 terkumpul 973 pucuk senjata yang diserahkan warga secara sukarela (Serambinews.com, 2012). Bahkan pada tahun 2019 Kodam Iskandar Muda berhasil mengumpulkan 174 pucuk senjata dan 7.332 butir muhandak (Inews.id, 2019).

## Kuasa dan Celaka
Salah  satu  butir  perjanjian  Helsinki  yang  menyebutkan  bahwa,  rakyat  Aceh  berhak untuk  membentuk  partai-partai  politik  lokal  yang  memenuhi  persyaratan  nasional.  Butir kesepakatan ini membuat rakyat Aceh memiliki hak untuk memilih dan menentukan pejabat- pejabat  yang  menduduki  posisi  eksekutif  dan  legistlatif  dalam  pemerintahan  Aceh.  Pasca pejanjian  tersebut,  Masyakat  Aceh  telah  menggelar  beberapa  kali  pemilihan  umum  yakni PILKADA    2006  dan  2012,  dan  Pemilu  legistlatif  tahun  2009.  Pemerintah  Indonesia memberikan kesempatan kepada para mantan kombatan GAM untuk membentuk partai politik local Aceh. Pembentukan partai lokal ini pada kenyataanya malah mebuat tensi politik di Aceh meningkat.    Pada  tahun-tahun  pemilu  tersebut  marak  dijumpai  berbagai  tindak  kekerasan. Begitu  juga  dengan  pemilihan  umum  legislatif  2014  yang  kerap  diwarnai  tindak  kekerasan, intimidasi,  teror  dan  pembunuhan  ( Police  Brief  Aceh  Election ,  2014:1).  Novel  TSM  dengan jelas menggambarkan tindak kekerasan tersebut seperti pada kutipan berikut.
Kutipan  di  atas  merupakan  gambaran  dari  kehidupan  Murad,  eks  kombatan GAM yang kembali di Aceh setelah lima tahun bersembunyi. Murad menjadi buronan Partai Merah  karena  dituduh  membunuh  anggota  dewan  dan  tokoh  penting  Partai  Merah,  serta menjadi dalang dibalik berdirinya Partai Jingga. Partai Merah yang diungkapkan pada novel TSM  sangat  mirip  identitasnya  dengan  Partai  Aceh  dan  sedangkan  Partai  Jingga  merupakan gambaran dari Partai Nasional Aceh. Keduanya merupakan dua partai lokal paling berkuasa di Aceh, yang kerap berselisih paham bahkan tak jarang terlibat dalam tindak kekerasan. Sebut saja  26  kasus  kekerasan  pemilu  di  kabupaten  Aceh  Utara,  dengan  rincian  16  kasus  yang dilakukan oleh OTK, 8 kasus oleh partai lokal (4 kasus oleh PA dan 4 kasus oleh PNA) dan 1 kasus oleh Caleg PA serta 1 kasus oleh Caleg Partai Nasional Aceh.
Beberapa kutipan di atas merupakan gambaran yang terjadi PILKADA Aceh. Pemilihan legislatif atau Kepala daerah kerap kali melahirkan berbagai tindak kekerasan dan terus terjadi secara  berulang-ulang.  Rangkaian  kekerasan  tersebut  mulai  dari  intimidasi,  pembakaran, penembakan,  pengrusakan,  penculikan,  penganiayaan,  dan  pembunuhan  yang  membabi  buta dan  kejam.  Rangkaian  kekerasan  menjelang  pemilu  tidak  hanya  terjadi  di  satu  tempat  tetapi menyebar ke berbagai daerah di wilayah Aceh. Kasus paling dominan adalah intimidasi dan kampanye hitam. Kasus tebanyak terkat intimidasi dan kampanye hitam terjadi di Aceh Utara yang mencapai 22 kasus dan Banda Aceh yang umumnya berbentuk kampanye hitam sebanyak 20 kasus ( Police Brief Aceh election , 2014:5-7).
Secara  keseluruhan,  ada  sepuluh  partai  lokal  yang  didirikan  di  Aceh,  pasca  perjanjian damai. Dari sepuluh partai tersebut tetapi hanya enam yang memenuhi kriteria dalam pemilihan legislatif  tahun  2009.  Enam  partai  yang  lolos  kriteria  adalah  Partai  Aceh  (PA),  Partai  SIRA (Suara  Independen  Rakyat),  Partai  Rakyat  Aceh  (PRA),  Partai  Bersatu  Aceh  (PBA),  Partai Aceh  Aman Seujahtera  (PAAS), dan Partai Daulat  Aceh (Missbach, 2012:265). Partai  Aceh adalah partai paling berkuasa di Aceh. Mereka menduduki tempat-tempat penting terhormat di pemerintahan, baik sebagai kepala pemerintah, pejabat dan anggota Dewan. Dulunya partai ini bernama  Partai  Gerakan  Aceh  Merdeka  (Partai  GAM),  kemudian  pernah  berubah  menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM). Dalam pemilu 2009, Partai Aceh meraih suara mayoritas di provinsi Aceh dengan menguasai 47% kursi yang tersedia. Partai ini sendiri dipimpin oleh elite-elite GAM  seperti  Muzakir  Manaf  (Panglima  Gerakan  Aceh  Merdeka),  Kamaruddin Abubakar  (Wakil  Panglima  GAM),  Sarjani  Abdullah  (Panglima  GAM  di  Pidie)  dan  Darwis Jeunieb (Panglima Gam di Batee Lliek) (Aceh Tribunnews, 2019).
Banyaknya partai lokal yang harus “bertarung” pada proses politik membuat gesekan antar partai kerap kali terjadi. Arafat Nur menggambarkan “gesekan-gesakan” tersebut dalam novel TSM. Eskalasi “gesekan” tersebut semakin  meningkat terutama menjelang pemilu. Gesakan antar  partai  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  salah  satunya  adalah  atau  pelanggaran kampanye seperti kutipan berikut;
Kutipan 1 dan 2 memperlihatkan bagaimana konflik dan pelanggaran kampanye di Aceh khususnya  menjelang  Pemilu  2014.  Berbagai  ancaman  dan  tindak  kekerasan  terjadi  kepada Partai Jingga (Partai Nasional Aceh) yang merupakan lawan dari Partai Merah (Partai Aceh). Seperti yang diungkapkan oleh Karo Penmas Polri Brigjen pol Boy Rafli Amar (Merdeka.com, 12/11/2019) bahwa mendekati pemilu, Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh sering bersaing dengan  cara  kekerasan.  Kedua  partai  tersebut  akan  saling  menuding  dan  menuduh  siapa pelakunya.
Sedangkan  kutipan  (3  dan  4)  memperlihatkan  kerusuhan  menjelang  pemilu.  Lembaga Bantuan  Hukum  (LBH)  Banda  Aceh  dan Aceh  Institute, mengungkapkan  bahwa  terjadi  37 pelanggaran  pemilu  di  Aceh.  Beberapa  kasus  kekerasan  yang  terkemuka  yaitu  (1)  kasus penembakan  yang  menewaskan  Faisal,  seorang  Caleg  dari  PNA  Aceh  Selatan.  Faisal diberondong  peluru  ketika  mengendarai  mobil  dalam  perjalanan  pulang  ke  rumahnya,  (2) pelemparan  peledak  ke  kantor  Partai  Aceh  Kecamatan  Lueng  Bata,  Kota  Banda  Aceh,  (3) Pembakaran posko Partai Gerindra di Pidie, (4) Penembakan posko PNA di Aceh Barat Daya, dan (5) pembakaran posko Partai Aceh di sungai Paoh, Kota Langsa. Adapun Target korban kekerasan  politik  sendiri  yaitu  52%  adalah  pengurus  atau  Caleg,  44%  tim  sukses  dan  4% masyarakat  pemilih.  Sedangkan  waktu  kejadiannya  sendiri  itu  paling  banyak  terjadi  antara pukul 00:00 sampai 06:59 yaitu sebanyak 21 kejadian. Untuk pelakunya sendiri yang paling dominan adalah OTK (orang tak dikenal). Kabupaten Aceh Utara menempati rangking tertinggi dalam hal kekerasan pemilu yaitu terdapat 26 kasus, terdiri dari 16 kekerasan oleh OTK, 8 kasus
*Pastikan: Header from top dan footer from bottom = 1,25 cm
oleh  pendukung  partai  lokal  (4  kasus  oleh  PA  dan  4  kasus  oleh  PNA)  ( Policy  Brief  Aceh Election , 2014: 1-4).
Dalam novel ini juga disebutkan bagaimana partai lain sulit untuk bergerak, seperti pada kutipan berikut;
Kutipan di atas memperlihatkan bagaimana partai lain selain Partai Merah sulit untuk bergerak sekalipun itu adalah Partai Jingga. Kampanye hitam, intimidasi, tindak kekerasan dan teror yang dilakukan oleh Partai Merah (Partai Aceh) membuat hak kebebasan pilihan politik di Aceh terancam. Beberapa partai politik nasional (seperti PKB, PBB, PKS, Partai Nasdem, PPP dan partai lainnya) cenderung tidak menggunakan kampanye terbuka untuk menghimpun masyarakat. Karena ketakutan masyarakat dengan ancaman, peringatan dan pemantauan dari pihak yang membahayakan ( Policy Brief Aceh Election , 2014:1-4).

## KESIMPULAN
Tulisan sederhana terhadap novel Tanah Surga  Merah ini menghasilkan sebuah temuan yang menarik yaitu konflik yang terjadi di Negeri Serambi Mekah ini tidak hanya didasarkan oleh kepentingan politik saja, tetapi juga diiringi dengan beragam motif (ekonomi, sosial, dll). Temuan  yang  lain  adalah  bagaimana  Arafat  Nur,  sebagai  pengarang,  mencoba  untuk mengangkat sudut konflik yang lain, yaitu konflik antara mantan kombatan, serta konflik antar peserta pemilu di Aceh.
Dalam konteks rekonsiliasi, data dalam novel yang telah dikaji dapat dijadikan sebagai jembatan narasi konflik. Jembatan naratrif ini dapat digunakan sebagai bahan kajian, terutama bagi generasi pembaca sejarah yang rata-rata bukan pelaku sejarah. Dengan kemunculan ragam pandangan  tersebut,  maka  kebenaran  akan  sebuah  konflik  dapat  dilihat  dari  beragam  sudut pandang pelaku konflik. Dari sini, diharapkan para pembaca sejarah dapat mengambil sebuah narasi yang melihat konflik dari beragam sudat pandang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  diucapkan  untuk  jajaran  pimpinan  Fakultas  Ilmu  Budaya  yang mengalokasikan  dana  penelitian  yang  menjadi  dasar  artikel  ini.  Ucapan  terima  kasih  juga dihaturkan  kepada  mas  Alpi  Anwar  Pulungan  atas  bantuannya  dalam  mencari  data  dan informasi terkait Aceh dan GAM.

## RUJUKAN
Alif,  Afthonul.  2015. Pemaafan,  Rekonsiliasi  dan  Restorative  Justice.  Diskursus
Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya. Yogayakata: Pustaka Pelajar
Alwi, Hasan, dkk. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Jakarta: Penerbit Gramedia dan Pusat Bahasa
125
*Pastikan: Header from top dan footer from bottom = 1,25 cm
Anto,  J  dan  Pemilianna  Pardede  (Ed).  2007. Meretas  Jurnalisme  Damai  di  Aceh .  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Arafat Nur,
2014. Twitter,
diakses pada 14 September 2020. https://twitter.com/arafat_nur/status/456585483829518336?s=08
Van Dijk, Cornelis. 1983. Darul Islam Sebuah Pemberontakan. Jakarta: Grafiti Eagleton,  Terry.  2010. Teori  Sastra  Sebuah  Pengantar  Komprehensif (Terjemahan Harfiah Widiawati,dkk). Yogyakarta: Jalasutra.
Endraswara,  Suwardi.  2011. Metodologi  Penelitian  Sosiologi  Sastra .  Jakarta:  Buku Seru.
Eskarpit,  Robert.  1958. Sosiologi  Sastra (Terjemahan  Ida  Sundari  Husen,  2008).
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Fasya, Teuku Kemal. 2011. Realitas Konflik yang Terpilin-Pilin , diakses pada 15 September 2020. https://issuu.com/koran_jakarta/docs/edisi_1101_-_22_juli_2011
Hasan, Nurdin. 2015. Din Minimi dan 120 Anak Buahnya Menyerahkan Diri , diakses pada 14 September 2020. https://www.benarnews.org/indonesian/berita/din-minimi- menyerahkan-diri-12292015104044.html
Indrawan, Angga. 2016. 70 Anggota Din Minimi Terima Amnesti , diakses pada 17 September 2020. https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/07/21/oanyrj365-70-anggota-din- minimi-terima-amnesti
iNews.id. 2019. KSAD Apresiasi Kodam IM & Masyarakat Aceh Soal Penyerahan Senjata Sisa Konflik ,  diakses  pada  14  September  2020.  https://www.inews.id/news/nasional/ksad- apresiasi-kodam-im-masyarakat-aceh-soal-penyerahan-senjata-sisa-konflik
Jones, Adam. 2006. Genocide a Comprehensive Introduction . New York: Routledge Junus,  Umar.  1986. Sosiologi  Sastera  Persoalan  Teori  dan  Metode .  Kuala  Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
KIP Aceh, 2016. Data Fakta Pilkada Aceh 2006 dan 2012 , diakses pada 16 September 2020. https://kip.acehprov.go.id/data-fakta-pilkada-aceh-2006-dan-2012/
Kompas,  20  November  2014.  Todung  Mulya  Lubis. Luka  Kemanusiaan  yang  Belum Sembuh .
Luxemburg, Jan van, dkk. 1989. Pengantar Ilmu Sastra (Terjemahan  Dick Hartoko) .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Merdeka.com.  2014. Polisi  Sebut  Partai  Lokal  Aceh  Masih  Sering  Bersaing  Gunakan Kekerasan ,  diakses  pada  18  September  2020.  https://www.merdeka.com/politik/polisi- sebut-partai-lokal-aceh-masih-bersaing-gunakan-kekerasan.html
Missbach, Antje. 2012. Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran tentang Konflik Separatis di Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Ombak. Nur, Arafat. 2016. Tanah Surga Merah . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Razali,  Habil.  2018. Kilas  Balik  Helsinki:  Selamat  Tinggal  Istri  Kedua ,  diakses  pada  15 September 2020. https://acehkita.com/kilas-balik-helsinki-selamat-tinggal-istri-kedua/ Renaldi, Aldi. 2017. Ada Kemungkinan Senjata Bekas GAM Kini Dikuasai Sindikat Narkoba, diakses  pada  17  September  2020.  https://www.vice.com/id_id/article/8x4p7z/ada- kemungkinan-senjata-bekas-gam-kini-dikuasai-sindikat-narkoba
Serambinews.com. 2017. PNA Akan Jadi Partai Nanggroe Aceh, diakses pada 17 September 2020. https://aceh.tribunnews.com/2017/05/10/pna-akan-jadi-partai-nanggroe-aceh Setyadi,  Agus.  2015. Ini  Din  Minimi,  Pimpinan  Kelompok  Bersenjata  Paling  Dicari  dan Akhirnya Menyerah , diakses  pada 16 September 2020.  https://news.detik.com/berita/d- 3106388/ini-din-minimi-pimpinan-kelompok-bersenjata-paling-dicari-dan-akhirnya- menyerah
Sumardjo, Jacob. 1983. Pengantar Novel Indonesia. Jakarta: PT. Karya Unipress Teeuw, A. 1988. Sastra dan Ilmu Sast ra. Jakarta: Pustaka Jaya
*Pastikan: Header from top dan footer from bottom = 1,25 cm
Tempo.co. 2012. Kubu Irwandi Daftarkan Partai Lokal Baru , diakses pada 17 September 2020. https://nasional.tempo.co/read/399333/kubu-irwandi-daftarkan-partai-lokal-baru
The Aceh Institute. Aceh Election Policey Brief: Dominasi Kekerasan Dalam Pemilu di Aceh , diakses  pada  16  September  2020.  https://acehinstitute.org/publikasi/buku/dominasi- politik-kekerasan-dalam-pemilu-di-aceh.html
Tohari, Ahmad. 2014. Proses menjadi Penulis/Pengarang. Makalah (Tidak diterbitkan). Dipresentasikan dalam acara Bulan Bahasa FIB UB  tanggal 29 Desember 2014
Verdoleage,  Annelies.  2008. Reconciliation  Discourse:  the  Case  of  the  Truth  and reconciliation commission. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins (ebook) Publishing Company
Viva.co.id. 2010. Penyerang Polsek di Sumut Kelompok Terlatih , diakses pada 17 September 2020. https://www.viva.co.id/berita/nasional/178820-penyerang-polsek-adalah-orang- orang-terlatih
Wahid, Abdurahman. 1997. “Memahami Kaum Muda”  dalam Zein, A. Helmi Faishal dan Nurhakim (ed). Dinamika Kaum Muda IPNU dan Tantangan Masa Depan . Jakarta: Penerbit PP. IPNU
Welleck,  Rene  dan  Austin  Warren.  1989. Teori  Kesusastraan (Terjemahan  Melani Budianta). Jakarta: PT. Gramedia
Zoetmulder,  P.J  dan  S.O.  Robson.  2011. Kamus  Jawa  Kuno  Indonesia (Terjemahan Darusuprapta dan Sumarti Suprayitna). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.