## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI

## Tindak Pidana Mata Uang dalam Konteks Hukum Pidana dan Hukum Siber
Ahmad Sofian 1 , Bambang Pratama 2
1 Business Law Program, Faculty of Humanities, Bina Nusantara University, Jakarta, dan Sekretaris Jenderal MAHUPIKI, email : asofian@binus.ac.id 2 Business Law Program, Faculty of Humanities, Bina Nusantara University, email : bptama@binus.ac.id
INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Tindak pidana, mata uang, siber
Cara pengutipan: Ahmad Sofian & Bambang
Pratama. Tindak Pidana Mata Uang dalam Konteks Hukum Pidana dan Hukum Siber. JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 02 No 02 Edisi Oktober 2021
(hlm. 49-63)
Riwayat Artikel: Dikirim: 15 Agt 2021 Direview: 20 Agt 2021 Direvisi: 25 Agt 2021 Diterima: 03 Sep 2021 Penggunaan mata uang selain rupiah sebagai alat tukar yang alat pembayaran telah dipergunakan sebelum Indonesia dijajah bangsa asing. Ketika Indonesia merdeka, ada beragam mata uang yang berlaku, karena tidak serta merta pemerintah memiliki mata uang khusus, karena mata uang Belanda dan Mata uang Jepang masih berlaku. Baru kemudian pada Oktober 1946 diterbitkanlah ORI (Oeang Republik Indonesia) yang selanjutnya ditetapkan sebagai mata uang Rupiah (Rp). Di tahun yang sama juga diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana. Pada Pasal 9-13 undang-undang tersebut memberikan ancaman pidana bagi pengguna mata uang selain rupiah atau yang mirip rupiah. Meskipun telah ada undang-undang ini, pada tahun 2011, disahkan Undang-Undang No. 7 tahun 2011, undang-undang ini memberikan ancaman pidana penggunaan mata uang selain mata uang rupiah. Dalam perkembangannya bentuk uang tidak terbatas pada uang fisik, karena saat ini ada uang virtual atau uang kripto, yang ketentuannya cukup berbeda dengan pidana mata uang. Dengan melihat jenis mata uang secara fisik dan elektronik dari sudut pandang tindak pidana, maka tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keunikan dalam menerapkan undang-undang tindak pidana mata uang.

## DOI: 10.51370/jhpk.v2i2.56
Copyright © 2020 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan
Pembahasan tentang penggunaan tindak pidana mata uang yang ditinjau dari hukum pidana dan hukum siber hampir tidak pernah dilakukan. Padahal dalam praktik, mata uang konvensional perlahan mulai digantikan oleh “benda” lain sebagai alat tukar dan alat pembayaran. Sebut saja, koin dinar emas dan koin dirham perak digunakan
sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Demikian juga dengan uang digital yang digunakan dalam transaksi online yang semakin marak yang terjadi. Penggunaan uang atau benda lain yang bukan mata uang sebagai alat pembayaran ternyata masih menimbulkan persoalan hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, acapkali orang yang menggunakan benda yang bukan mata uang dipersangkakan dan akhirnya didakwa melakukan tindak pidana mata uang.
Dalam kajian literatur terdapat beragam pandangan terkait dengan koin dinar emas dan koin dirham perak maupun uang digital yang digunakan sebagai alat pembayaran. Ada yang menyebutnya sebagai mata uang, namun ada juga yang menyebutkannya bukan sebagai mata uang namun sebagai logam mulai atau uang kripto ( cryptocurrency) yang dipergunakan sebagai alat pembayaran atau alat transaksi. Tulisan ini mendiskusikan dimensi hukum pidana dan hukum siber terkait penggunakan alat pembayaran bukan rupiah dalam hukum positif Indonesia.

## 2. Konsepsi dan Tinjauan Literatur
Apabila ditinjau secara historis dalam peradaban manusia sebelum dikenalnya uang, manusia sudah mengenal bentuk pertukaran dengan cara barter. Kemudian dalam perkembangannya pada zaman Yunani Kuno 600 SM mata uang pertama kali yang dikenal adalah Drachma dengan nilai tukar 1 Drachma sama dengan 480 biji perak. Kemudian Drachma dibawa oleh Alexander Agung ke India hingga pada akhirnya sistem nilai tukar menjadi standar di wilayah Asia. 1 Suatu mata uang pasti memiliki domisili, hal ini untuk menghindari ‘ghost money’, karena terdapat bentuk uang yang bermacam-macam termasuk komoditi dari uang itu sendiri. 2 Hal inilah yang kemudian menimbulkan penilaian nilai ekstrinsik dari bentuk fisik uang.
Dalam hal penentuan nilai uang, secara umum, terdapat tiga jenis uang, yaitu: uang kartal, uang giral dan uang elektronik ( electronic money). Namun demikian secara umum hal yang terjadi dalam praktik adalah penentuan nilai intrinsik dari uang itu sendiri, sehingga valuasinya juga ditentukan oleh pasar seperti misalnya penentuan nilai dalam uang virtual atau uang kripto ( cryptocurrency). Hal ini sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena dalam peradaban Islam pada tahun 691 SM dibuat uang dengan berbahan dasar emas atau dikenal dengan sebutan Denarius atau Dinar. Akibatnya dalam hal penentuan nilai pada suatu mata uang digunakan oleh sebagian orang sebagai bentuk dari pertukaran (barter), selain sebagai alat pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Pada kondisi demikian apabila dibenturkan ke dalam hukum positif, maka akan timbul permasalahan hukum yaitu delik mata uang di dalam hukum pidana.

## 2.1. Konsepsi Mata Uang
Sebelum menjelaskan tentang konsepsi mata uang, maka pertama-tama perlu dijelaskan tentang uang itu sendiri. Uang memiliki posisi yang strategis dalam sistem ekonomi dan kedudukannya sangatlah kuat karena dijamin oleh undang-undang. Bahkan ada yang menyatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem
1 Chris Weber, (2005), Short History of International Currencies, The Weber Global Opportunities Report, (New York, U.S.). hlm: 3
2 L. Randall Wray, (2012), Introduction to an Alternative History of Money, Working Paper. 717. (Levy Economic Institute of Bard College, New York). hlm: 30-35.
ekonomi. Uang merupakan alat tukar yang standar, alat ukur nilai yang sah, dikeluarkan pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak atau logam lain yang dibentuk dan gambar tertentu. 3
Mata uang adalah satuan nilai yang ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah dalam suatu negara dan diterbitkan oleh bank sentral di negara tersebut. Dalam Black Law Dictionary disebutkan bahwa mata uang nasional ( national currency) adalah mata yang yang disahkan oleh pemerintah nasional dan diedarkan sebagai alat penukaran ( national currency: currency approved by national government and placed in circulation as a medium of exchange). Secara khusus juga disebutkan bahwa currency sebagai an item (such as a coin, government note, or banknote) that circulated as a medium of exchange. 4
Setiap negara memiliki mata uangnya tersendiri, walaupun ada beberapa negara yang memiliki jenis mata uang dengan sebutan sama, seperti misalnya Amerika, Singapura, Australi dan Kanada dengan sebutan dollar. Demikian juga dengan Iraq dan Bahrian menggunakan nama Dinar. Maroko dan Uni Emirate Arab menggunakan nama Dirham. Sedangkan Indonesia memiliki mata uang Rupiah dan Jepang memiliki mata uang Yen.
Dalam Undang-Undang Mata Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “uang adalah alat pembayaran yang sah”
Secara konseptual mata uang yang sah tersebut merupakan nota utang ( promoissort note) yang diterbtikan oleh bank sentral, termasuk pada saat suatu negara menerbtikan Surat Utang Negara (SUN) yang merupakan utang, dengan beban tambahan berupa bunga atas pokoknya. Dengan demikian, mata uang yang sah berperan pokok sebagai alat untuk penyelesaian utang dan kewajiban pembayaran keuangan lainnya. Sebagai mata uang yang sah, nota utang wajib diterima dalam setiap transaksi oleh setiap warga negara, atau orang yang bertransaksi di wilayah tersebut. Pada jaman modern seperti sekarang, mata uang yang sah dapat berbentuk koin logam tertentu, secarik kertas, atau elektronik/digital. Kedudukan uang sebagai legal tender yang dijamin oleh undang-undang menjadikan suatu mata uang yang sah adalah penerbitannya oleh bank sentral dan terdapat nilai nominal yang besarannya dan pemberlakuannya ditetapkan oleh pemerintah. Nilai nominal pada uang tidak terkait dengan nilai nyata benda pembuatnya. 5
Sampai saat ini status hukum mata uang atau juga disebut sebagai uang fiat, karena nilainya hanya ada atas dasar kepercayaan, yang beradar adalah nota utang, promissory note, tapi utang ini tidak akan pernah dibayarkan. Janji utangnya bodong. Yang ada nilai mata uang fiatnya yang malah semakin merosot. Jadi, di zaman
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (2001), Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pusataka), h. 1233
4 Bryant A. Garner (2000). Black's Law Dictioary. Eight Edition. USA : Thomson, 1990, h. 411
5 Amwaalina At-Thaahirah, Asatidzah Al-Munawar, Ustadz Muhammad Noor Bin Muhammad Deros, Ustad Amiruddin Bin Muhammad Zain, Ustadz Muhammad Faisal Bin Muhammad Ayub, penyelaras Bahasa Indonesia Zaim Saidi (2020). Hukum Mata Uang Fiat. (Jakarta : Pustaka Adina) h. 101
mutakhir ini promissory note telah berubah menjadi bank note yang tidak lagi dijamin oleh aset nyata, baik berupa emas, perak atau komoditas bernilai lainnya. 6

## 2.2. Penggunaan Koin Emas dan Koin Perak
Penggunaan koin emas dinar dan koin perak dirham di Indonesia, terutama untuk menunaikan zakat, sepenuhnya legal dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Sebagai benda, atau komoditi, koin mas dan koin perak tidak berbeda dengan benda lain yang legal dan halal. Hanya saja koin emas dan koin perak memiliki nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik secara ekonomi, yaitu termasuk ke dalam dalam kategori “barang berharga” atau perhiasan.
Penggunaan emas dan perak dalam kontek zakat telah diatur dalam dalam Undang- Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini menyebutkan :
“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Lalu dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a menyebutkan : “Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. emas, perak dan logam mulia lainnya”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (4) menyebutkan : “Syarat dan tata cara pneghitungan zakat mal dan zakat fitrah, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam”.
Jelaslah UU No. 23 Tahun 2011 memberikan landasan hukum yang sangat kokoh bagi peredaran dan penggunaan kembali koin emas dinar dan koin perak dirham. Tanpa kedua koin ini justru Undang-Undang Zakat tersebut tidak bisa dijalankan.

## 2.3. Uang Virtual/Uang Kripto/ Cryptocurrency
Dalam hukum positif, salah satu bentuk uang yang diakui adalah uang elektronik sebagimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (selanjutnya disingkat PBI Uang Elektronik). 7 Didalam PBI Uang Elektronik jenisnya yang dikenal hany ada dua, yaitu yang berbasiskan server dan yang berbasiskan chip. Apabila merujuk pada definisi yang dibuat oleh World Bank, uang kripto disebut dengan terminologi uang virtual/uang kripto ( cryptocurrency). 8 Pandangan pendapat World Bank juga disepakati oleh Bank Sentral Uni Eropa, 9 sehingga secara rumpun, uang kripto berbeda dengan uang elektronik ( fiat money). Dengan demikian maka uang elektronik berbeda dengan uang virtual. Akan tetapi apabila ditempatkan pada genus definisi, keduanya adalah uang digital.
Uang kripto nilainya sangatlah volatile karena sangat ditentukan oleh pasar dan tidak dijamin pemerintah. 10 Akibatnya di banyak negara pengaturan tentang uang kripto berbeda-beda ketika ditempatkan sebagai alat pembayaran. Dalam hukum positif saat ini, uang kripto bukanlah alat pembayaran yang sah. Namun demikian, dalam praktik
6 Muhammad Iqbal (2004), Dinar The Real Money : Dinar Emas, Uang dan Investasiku, (Jakarta : Gema Insani Press), h. 29-30
7 Lihat pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
8 https://documents1.worldbank.org/curated/en/455961468152724527/pdf/881640BRI0Box30WLEDGE NOTES0Jan02014.pdf, diakses 18 Agustus 2021.
9 European Central Bank, (2012), Virtual Currency Schemes, (Germany: European Central Bank). hlm: 13.
10 World Bank Group, (2018), Cryptocurrency and Blockchain, (Washington DC: World Bank). hlm: 21-23.
terdapat tindakan tukar menukar yang dilakukan oleh para pemilik uang kripto. Pada konteks ini tindakan tukar menukar uang kripto bisa dipersamakan dengan tindakan pertukaran aset atau barter.
Menempatkan uang kripto sebagai aset, maka alas hak kepemilikannya adalah hak kepemilikan ( property law). Namun demikian dalam hukum positif kepemilikan akan uang kripto tidaklah jelas. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa sistem kebendaan di negara penganut sistem hukum civil law seperti Indonesia hak kebendaan menganut sistem tertutup ( numerous clausus), 11 yaitu segala hak kebendaan dan tata cara kepemilikannya diatur oleh undang-undang. Akibatnya banyak ahli hukum di berbagai negara memasukan klaim kepemilikan atas uang virtual ke dalam keluarga hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. 12 Dengan demikian maka kedudukan uang virtual atau uang kripto adalah hak kebendaan atau aset, dimiliki oleh orang perseorangan, dengan nilai intrinsik yang ditentukan oleh pasar, dan bukanlah sebagai alat pembayaran yang sah ( legal tender).

## 3. Pembahasan
Tindak pidana mata uang berbeda dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam literatur hukum positif Indonesia, pembahasan tentang tindak pidana mata uang masih sangat terbatas, bahkan tesis, dan disertasi yang membahas masalah ini sangatlah langka. Penulis coba menelusuri jurnal online yang membahas masalah ini pun tidak banyak. Literatur yang banyak ditulis adalah tentang tindak pidana pencucian uang. Padahal dengan perkembangan mata uang elektronik, maka pengaturan tindak pidana mata uang tidak cukup hanya mengandalkan undang- undang yang ada termasuk undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
Undang-Undang No. 7 tahun 2011, tidak memberikan definisi tentang tindak pidana mata uang. Namun dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7/2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa kejahatan terhadap Mata Uang, semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan terutama dalam hal dampak yang ditimbulkannya yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.
Dalam paper ini penulis, memaparkan tiga jenis tindak pidana mata uang yang diatur dalam Pasal 9-13 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Pasal 244-252 KUHP, dan Pasal 33-41 Undang-Undang 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang no. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

## 3.1. Tindak Pidana Mata Uang dalam UU No. 1 Tahun 1946
Dalam memahami UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana maka tidak bisa dilepaskan dari situasi politik waktu itu. Kelahiran UU No. 1 Tahun 1946 dalam rangka melindungi kedaulatan Republik Indonesia dari perpecahan, membangkitkan semangat nasionalisme dan melindungi tumpah darah Indonesia. Ada tiga hal besar
11 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, (2000), Hukum Pedata: Hukum Benda (Liberty: Yogyakarta). hlm: 15.
12 Bambang Pratama (2016), Prinsip Moral sebagai Klaim pada Hak Cipta dan Hak untuk Dilupakan ( right to be forgotten). (veritas et Justitia: Universitas Katolik Parahyangan, Bandung). hlm: 329.
yang diatur dalam UU ini yaitu soal mata uang, soal bendera dan soal kabar bohong/kabar tidak pasti yang menimbulkan keonaran atau huru-hara. Selain itu, kelahiran UU No. 1 Tahun 1946 juga sebagai adaptasi terhadap KUHP peninggalan Belanda dan mengisi kekosongan KUHP tersebut.
Dalam konsideran lahirnya UU No. 1 tahun 1946 disebutkan “…perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang”. Kemudian di dalam Pasal 5 dinyatakan “Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku”. [4] Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan UU No. 1 tahun 1946 diundangkan untuk mengatasi keadaan-keadaan darurat yang timbul waktu itu. Selain itu, diundangkannya UU No. 1 tahun 1946 sebagai sebuah kebutuhan negara yang baru merdeka yang juga berhadapan dengan ancaman kedatangan Tentara Belanda yang membonceng sekutu. Oleh sebab itu, beberapa ketentuan dari UU No 1 tahun 1946 telah diatur secara lebih khusus dalam undang-undang yang dibuat setelahnya.
Secara ringkas isi ketentuan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 1. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
No. Pasal Tentang Keterangan 1. 1-8 Perubahan sejumlah frase yang ada di dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh- Indie, selain menegaskan juga tentang sejumlah pasal dalam wetboek tersebut yang tidak sesuai dengan sebuah negara merdeka harus dinyatakan tidak berlaku baik sebagian maupun seluruhnya. Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie telah diganti menjadi Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sejumlah frase pun diganti demikian juga sejumlah pasal telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Sejumlah undang- undang khusus juga telah lahir sehingga beberapa pasal dalam dalam KUHP tidak memiliki kekuatan mengikat atau tidak berlaku. Hal lain, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa pasal dinyatakan tidak berlaku, dan juga beberapa rumusan pasal dirubah sebagian. 2. 9-13 Mengatur tentang tindak pidana mata uang Tindak pidana mata uang yang diatur dalam Pasal 9-13 ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan Bab X tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas. Ada 8 pasal dimulai dari Pasal 244- 252. Secara lebih khusus lagi ketentuan tentang tindak pidana mata uang ada diatur dalam Pasal 33-41 UU No. 7/2011 tentang Mata Uang. Penekanan Pasal 33-41 UU No. 7/2011 adalah pada tidak digunakanya rupiah sebagai alat pembayaran atau menolak rupiah sebagai alat transaksi. Namun pemalsuan mata rupiah juga diatur dalam ketentuan di atas, termasuk merusak rupiah. 3. 14-15 Mengatur tentang menyiarkan kabar bohong, atau kabar tidak pasti atau yang berkelebihan yang Ketentuan ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan pasal 28 (2) UU No. 11/2008 tentang ITE juncto Pasal 45 a (1) UU No. 19/2016 Perubahan
(dapat) menimbulkan keonaran terhadap UU 11/2008. Hanya saja dalam UU ITE dan perubahannya dibatasi Ketika informasi yang disebarkan tersebut melalui sarana elekronik yang berbentuk dokumen elektronik dan atau informasi elektronik. 4 16 Penghinaan terhadap bendera kebangsaan Tentang Bendera telah diatur dalam UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam Pasal 24 telah diatur berbagai bentuk perbuatan yang dilarang terkait dengan bendera, sehingga Pasal 16 UU No. 1 tahun 1946 menjadi ketentuan yang lex generalis. 5 17 Menyatakan undang-undang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Jadi UU ini diberlakukan hanya untuk pulau Jawa dan Madura. Pemberlakuan UU No. 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia melalui UU No. 73 tahun 1958.
Sumber: diolah oleh penulis, 2021.
Dari uraian di atas, terlihat bahwa yang mengatur tentang tindak pidana mata uang adalah Pasal 9-13. Hal ini menunjukkan bahwa hanya ada 4 Pasal yang mengatur tentang tindak pidana mata uang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Berikut ini adalah isi dari Pasal 9-13 serta tafsir dari masing-masing pasal tersebut.

## Pasal 9
Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tinginya lima belas tahun.
Sebagai catatan dalam membaca Pasal 9, maka tidak bisa dilepaskan dengan membaca juga Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 karena pasal-pasal ini tentang tindak pidana mata uang. Pasal 9-13 adalah pasal-pasal yang senapas, sehingga harus dibaca secara keseluruhan pada saat akan menerapkan pasal tersebut. Hakekat pasal di atas pada prinsipnya ingin melindungi mata rupiah, dari berbagai perbuatan yang dilarang yaitu:
- Membuat mata uang selain rupiah rupiah (Pasal 9)
- Menggunakan mata uang kertas selain rupiah (Pasal 10)
- Menggunakan mata uang atau mata yang kertas yang tidak diterbitkan Pemerintah Indonesia (Pasal 11)
- Menerima pembayaran mata uang atau uang kertas (Pasal 12)
- Sebagai kejahatan mata uang atau uang kertas (Pasal 13)
Adapun secara singkat berikut ini adalah penjelasan tentang tafsir dari masing-masing pasal yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946.
Tabel 2. Tafsir Pasal Terkait Kejahatan Mata Uang Unsur Tafsir Pasal 9 - Unsur Subjektif: Barang siapa, dengan maksud Yang dibuat adalah semacam mata uang atau uang kertas, tentu semacam mata uang ditafsirkan sebagai (1) mirip dengan mata uang rupiah atau ada ciri-ciri sebagai mata
- Unsur Objektif: (1) Membikin semacam mata uang atau uang kertas, (2) untuk menjalankan atau menyuruh membayarkan, (3) sebagai alat pembayaran, pidana maksimum 15 tahun uang, ada negara yang menerbitkannya, dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai mata uang (2) mata uang lain, jadi ada mata uang yang diterbitkan/dibuat/dicetak. Jadi yang dibikin adalah yang mata uang atau uang kertas. Jika yang dibikin bukan mata uang atau uang kertas tidak memenuhi unsur pasal ini . Harus dibuktikan dahulu yang dibikin adalah sebagai mata uang. Jika dikaitkan dengan dinar/dirham, apakah ini mata uang atau bukan ? Bukankah dinar/dirham sebagai emas/perak yang dimaksudkan bukan sebagai mata uang, namun sesuatu yang punya nilai setara dengan harga emas/perak. Sedangkan mata uang apalagi uang kertas, nilainya tidak setara dengan nilai sesungguhnya dari bahan baku pembuatannya. Namanya mata uang tentu diterbitkan oleh sebuah negara tertentu. (2) untuk menjalankan, artinya setelah mata uang tersebut dibuat lalu digunakan atau ada orang lain yang menggunakan (3) lalu dipakai sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran ditafsirkan untuk membeli sesuatu barang/jasa atau mendapatkan sesuatu sebagai alat transaksi Pasal 10 - Unsur Subjektif: Barang siapa, dengan maksud - Unsur Objektif: (1) Menjalankan alat pembayaran yang sah mata uang kertas (2) padahal ia mengetahui atau patut menduga uang kertas itu bukan alat pembayaran yang diakui pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah atau dengan maksud menjalankan atau menyuruh menjalankan (3) pidana maksimum 15 tahun
Delik ini ditujukan terhadap perbuatan yang mengedarkan uang kertas selain uang rupiah. Tegas bahwa normanya mengedarkan mata uang kertas yang tidak diakui oleh pemerintah. Karena itu sebagai alat buktinya adalah uang kertas yang diedarkan sebagai alat bayar.
Apakah dinar/dirham dalam bentuk mata uang kertas ? Jika tidak, maka tidak memenuhi unsur pasal ini
Pasal 11 - Unsur Subjektif: Barang siapa, dengan maksud - Unsur Objektif: (1) Menjalankan sebagai alat pembayaran mata uang atau mata uang kertas yang tidak diakui oleh Pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah (2) dipidana maksimum 15 tahun Delik ini melarang menggunakan mata uang dari (negara) lain sebagai alat pembayaran yang sah, dimana mata uang tersebut tidak diakui atau dilarang dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah.
Jadi ada mata uang yang dijadikan sebagai alat pembayaran, sementara mata uang tersebut dilarang oleh pemerintah Indonesia untuk digunakan.
Jadi, harus dibuktikan lebih dahulu apakah dinar/dirham adalah mata uang ? Lalu apakah pemerintah Indonesia pernah melarang mata uang tersebut digunakan ?
Pasal 12 - Unsur Subjektif: Barang siapa, dengan maksud - Unsur Objektif: (1) Mata uang atau uang kertas (2)sebagai alat tukar, atau menerima, atau menjadikan hadiah, atau menyimpan, atau mengangkut (3) bukan sebagai alat pembayaran yang diakui sah oleh pemerintah Delik ini juga menyangkut pelarangan untuk menjadikannya mata uang atau uang kertas yang tidak diakui oleh pemerintah baik sebagai alat tukar, sebagai hadiah, menyimpan atau mengangkutnya. Apakah dinar dirham mata uang atau uang kertas ? Pasal 13 - Unsur Subjektif: Barang siapa, Menegaskan sebagai kejahatan mata uang, dan mata uang tersebut atau uang kertas tersebut dirampas
dengan sengaja (dengan maksud) - Unsur Objektif: Menegaskan perbuatan yang diatur dalam Pasal 9, 10, 11, 12
Secara umum pasal-pasal yang disebutkan di atas ditekankan pada persoalan digunakannya benda semacam mata atau uang kerjta sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian tindak pidana ini berbeda dengan tindak pidana pemalsuaan mata yang akan dibahas berikutnya. Wirjono Prodjodikoro memberikan contoh tentang penerapan pasal ini yaitu Ketika beredarnya di Kepulauan Riau uang Straits Dollar dan di Irian Barat uang Rupiah Istimewa. Mata uang seperti ini tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dan diancam dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1946. 13

## 3.2. Tindak Pidana Mata Uang dalam Pasal 244-252 KUHP
Dalam hukum pidana, semua bentuk pemalsuan digolongkan sebagai delik-delik kecurangan dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Dikaitkan asas territorial maka tindak pidana pemalsuan uang asas universalitas, artinya tindak pidana pemalsuan yang dimanapun dilakukan, oleh siapapun dan uang negara manapun berlaku hukum pidana Indonesia. Berikut ini akan diuraikan secara singkat saja tentang kualifikasi delik tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 244-252 KUHP.
Pasal 244 mengatur tentang siapa saja yang meniru atau memalsu mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu. Jadi, ketika seseorang mengumpul uang asing dan menggandakan atau memperbanyak (misalnya di fotocopi) lalu mengedarkan maka telah terpenuhilah unsur pasal ini. Namun jika dia hanya melakukan fotocopy selembar uang asing, dan bermaksud menyimpannya saja dan tidak mengedarkannya maka belum terpenuhi unsur pasal ini.
Dalam Pasal 245 ada dua macam delik yang diatur yaitu sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu yang dia sendiri memalsunya atau pada waktu diterima diketahuinya tidak asli atau dipalsu. Kedua, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas palsu.
Pasal 246 dan 247 di masa sekarang ini tidak terlalu penting karena mata uang koin sekarang ini dalam bentuk alumunium yang tidak bernilai. Dulu, pada jaman Hindia Belanda mata uang satu suku, satu rupiah dan satu ringgit dibuat dari perak asli, jadi mempunyai nilai materil. Pasal 248 ditiadakan berdasarkan stbld 1938 No. 593.
Pasal 249 mengatur tentang perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan uang tidak asli atau palsu. Misalnya seseorang menerima uang palsu dari orang lain dan dia tahu uang itu palsu, lalu mengedarkan uang tersebut atau membelanjakan uang tersebut. Namun jika orang tersebut tidak mengetahui uang tersebut adalah uang palsu dan
13 Wirjono Prodjodikor (2012), Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama), h. 177- 186
mengedarkannya atau membelanjakannya maka orang tersebut tidak bisa dipidana dengan pasal ini.
Pasal 250 KUHP secara khusus mengatur seseorang yang memiliki atau mempunyai persediaan bahan atau benda untuk memalsu uang. Dalam hal ini yang dilarang adalah mempunyai persediaan bahan atau benda untuk memalsu uang. Pada kondisi demikian, yang dilarang adalah membuat mempunyai persediaan untuk memalsu, meniru atau mengurangi nilai mata uang. Dengan kata lain dapat juga dikatakan sebagai delik persiapan melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang.
Pasal 250 bis, tidak secara khusus mengatur tentang jenis tindak pidana pemalsuan mata uang, tetapi mengatur tentang pidana tambahan yaitu berupa perampasan, baik mata uang yang dipalsukan maupun bahan untuk membuat uang palsu. Pasal 251, yang ingin dilindungi dari delik ini adalah agar penerima tidak tertipu mengira kepingan itu adalah uang. Pasal ini kurang penting sekarang ini karena mata uang (koin) sekarang tidak dibuat dari logam mulai. Pasal 252 tidak tidak mengatur delik yang dilarang dalam tindak pidana mata uang, namun mengatur pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 244-247 berupa pencabutan jabatan tertentu memilih dalam pemilihan yang diatur dalam peraturan tertentu, menjadi penasehat hukum, atau wali, wali pengawas.

## 3.3. Tindak Pidana Mata Uang dalam UU No. 7/2011
Tindak Pidana Mata Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 33-41 UU No. 7 tahun 2011 merupakan delik-delik yang melarang beberapa perbuatan yang secara singkat akan diuraikan di bawah ini. Pasal 33 mengatur perbuatan yang tidak menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran atau kewajiban lainnya misalnya transaksi perbankan, pembayaran hutang dan lain-lain. Demikian juga diancam pidana setiap orang yang menolak rupiah sebagai alat pembayaran atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan transaksi keuangan.
Pasal 34-37 memiliki kemiripan dengan tindak pidana pemalsuan, perusakan dan kepemilikan bahan-bahan untuk membuat rupiah. Misalnya Pasal 34 mengatur tentang perbuatan yang meniru rupiah dan atau mengedarkan rupiah tiruan. Pasal 35 merupakan delik yang melarang merusak dan atau menggunakan rupiah yang rusak.
Pasal 36 merupakan delik pemalsuan rupiah, menyimpannya atau
mengedarkannya/membelanjakannya. Pasal 37 selain melarang memiliki bahan-bahan untuk membuat rupiah, termasuk juga melarang terhadap perbuatan menyimpan, membeli, dan seterusnya terhadap mesin, peralatan, alat cetak yang digunakan untuk membuat rupiah palsu.
Pasal 38 mengatur tentang pemberatan pidana yang dilihat dari subjek hukumnya yaitu Pegawai Bank Indonesia atau Pegawai Percetakan Rupiah. Selain mengancam dengan pemberatan jika dilakukan secara terorganisir diikuti dengan dngan kejahatan terorisme atau yang mengganggu perekonomian nasional. Pasal 39 telah memasukkan kejahatan korporasi dalam tindak pidana mata uang. Ini menutup kelemahan dari undang-undang sebelumnya yang tidak menjadikan korporasi sebagai subjek hukum. Lalu Pasal 40 juga mengatur tentang pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dengan pengaturan yang lebih terukur, yaitu setiap pidana denda 100 juta disamakan dengan pidana kurungan 2 bulan. Pasal 41 mengatur tentang jenis tindak
pidana, dimana Pasal 33 dan 34 dikualifikasikan sebagai pelanggaran sementara Pasal 35-37 dikualifasikan sebagai kejahatan.

## 3.4. Tindak Pidana Uang Virtual
Tindak pidana atas uang virtual yang umum terjadi adalah pencurian atau illegal akses yang diikuti dengan pengambilan data elektronik, yaitu uang virtual itu. Ketentuan tentang akses illegal dan pengambilan data elektronik diatur di dalam pasal 30 dan pasal 32 UU-ITE. Penggolongan ke dalam UU-ITE karena bentuk dari uang virtual adalah data elektronik, sehingga segala tindakan pengambilan, pengubahan, serta rekayasa atas objek elektronik mengacu pada UU-ITE. Hal ini yang membedakan tindak pidana pada uang virtual dengan uang fisik seperti uang yang berbahan Emas dan Perak. Pelanggaran lainnya yang terkait dengan ketentuan di dalam mata uang adalah apabila uang virtual digunakan sebagai alat pembayaran selain Rupiah adalah ketentuan yang diatur di dalam UU Mata uang.
Kedudukan UU-ITE sebagai aturan yang mengatur tentang penggunaan data elektronik didasarkan pada alasan bahwa uang virtual bentuknya adalah data elektronik yang terdiri atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Oleh sebab itu pengaturannya di dalam UU-ITE bentuknya adalah umum dan mencakup segala macam bentuk data elektronik, terlepas apapun label yang diberikan atas suatu data elektronik. Sedangkan dalam aspek perijinan jual-beli uang kripto ketentuan yang dirujuknya adalah Undang-undang no. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Apabila mengacu pada undang-undang tersebut di atas, maka aspek pidananya juga lebih bertumpu pada penyelenggaraan sistem elektronik yang digunakan sebagai objek perdangangan berjangka komoditi. Dengan telah didapatkannya ijin oleh suatu perusahaan untuk melakukan suatu perdagangan berjangka komoditi, maka pertukaran atas uang virtual yang notabene disebut sebagia komoditi menjadi legal untuk dilakukan. Bagian inilah yang kemudian membedakan antara uang virtual dengan uang fisik yang dipertukarkan selain dari penggunaan Rupiah.

## 3.5. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Tindak Pidana Mata Uang
Asas lex specialis derogat legi generali memiliki makna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang bersifat umum. Asas ini sudah dikenal sejak zaman Kekaisaran Romawi sebagai buah pemikiran Aemilius Papinianus, seorang ahli hukum Romawi kelahiran Syria. Menurutnya kekhususan sebuah norma lebih diutamakan daripada norma yang bersifat umum. Menurutnya, aturan khusus lebih relevan dan kompatibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan subjek hukum yang tidak mampu atau kurang mampu dijangkau oleh ketentuan umum. Oleh sebab itu, ketika ada perbuatan yang diatur dalam ketentuan umum dan juga ketentuan khusus, terjadi konflik norma yang harus segera diselesaikan. 14
14 Ahmad Sofian, https://business-law.binus.ac.id/2021/03/12/penerapan-asas-lex-specialis-derogat- legi-generali-dalam-tindak-pidana-mata-uang/
Menurut Hans Kelsen, konflik norma ( allgemeine der normen) atau dalam Bahasa Inggris disebut the conflict rules, terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam norma lainnya tidak kompatibel/tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya. Dengan demikian konflik norma terjadi ketika objek yang diatur saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, karena itu harus diterapkan salah satu saja, sehingga norma lainnya harus dikesempingkan. 15
Dalam konteks hukum pidana, konflik norma juga terjadi ketika kedua norma tersebut mengatur perbuatan terlarang yang sama tetapi memiliki sanksi yang berbeda, atau mengatur perbuatan yang terlarang yang sama dan sanksi yang sama namun norma yang satu lebih khusus dibandingkan dengan norma yang lain. Oleh karena itu, asas lex specialis derogat lex generali digunakan untuk menyelesaikan konflik ini.
Menurut Hart, asas ini mengatur tentang pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam menentukan hukum mana yang berlaku dan diterapkan. Dengan kata lain memberikan batasan atas tindak represif oleh aparat negara atas dugaan adanya tindak pidana. Ancel menambahkan bahwa dalam tahap aplikasi, asas lex specialis derogat legi generali merupakan suatu asas yang mengatur kewenangan, bukan terkait dengan perumusan delik. Dia menambahkan bahwa asas ini merupakan suatu games- rules dalam penerapan hukum. Asas ini penting bagi penegak hukum, dalam menerapkan aturan hukum mana yang diberlakukan atas suatu peristiwa konkret tertentu yaitu aturan yang bersifat khusus. 16
Secara doktrin terdapat dua cara pandang dalam menentukan ketentuan khusus ini yaitu cara pandang logis ( logische beschouwing) dan cara pandang juridis (jurisdische beschouwing). Menurut Enschede dalam tulisannya yang berjudul “Lex specialis derogat legi generali” (1963), pandangan secara logis mengatakan bahwa suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, jika ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Pandangan ini juga disebut sebagai suatu logische specialiteit atau sebagai suatu kekhususan secara logis. 17
Sementara itu dalam pandangan yuridis, dikatakannya suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Pandangan ini juga disebut suatu jurisdische specialiteit atau systematische specialiteit, yang berarti kekhususan secara yuridis atau secara sistematis.
15 Hans Kelsen (2012), General Theory of Norms, (UK : Oxford Scholarship Online) h.120
16 Nurfaqih Irfani “Asas Lex Superior, Lex specialis, dan Lex Posterior : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, September 2020)
17 Bagir Manan (2004), Hukum Positif Indonesia : Suatu Kajian Teoritik, (Yogyakarta: FH UII Press) h. 123
Bagir Manan mantan Ketua Mahkamah Agung mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dan pedoman dalam menerapkan asas ini yaitu :
Pertama, ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Kedua, ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan lex generali. Ketiga, ketentuan lex specialis harus beraada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generali. Untuk yang bagian yang ketiga ini Bagir memberikan contoh, ketentuan specialis dan generalis ini memiliki genus yang sama, misalnya ketentuan perdata dengan ketentuan perdata, ketentuan pidana dengan ketentuan pidana.
Asas lex specialis derogat legi generali ternyata juga diatur dalam dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Pasal ini digunakan sebagai filter dalam menentukan validitas keberlakuan suatu peraturan ketika perbuatan pidana atau dugaan tindak pidana diatur dalam dua undang-undang yang berbeda dengan kadar aturan yang berbeda atau mungkin kadar sanksi yang berbeda pula, maka dipilihlah aturan yang khusus sebagai aturan yang valid. Dengan kata lain, aturan yang bersifat umum tidak memiliki validity lagi untuk diterapkan. 18

## 4.Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini adalah mata uang merupakan alat tukar yang sah dan ditentukan oleh undang-undang dengan nilai ekstrinsiknya dijamin oleh negara. Dalam praktik terdapat jenis uang yang nilai ekstrinsiknya ditentukan oleh pasar, yaitu pada uang dengan berbahan emas dan perak seperti Dinar dan Dirham, serta uang virtual/uang kripto/ virtual currency. Khusus bagi mata uang kripto dengan sifat dan bentuknya yang elektronik, maka pelanggaran pidananya lebih menitikberatkan pada aspek pencuriannya, bukan sebagai alat tukar seperti uang dengan bentuk fisik. Hal ini dikecualikan apabila alat pembayaran dari uang berbentuk fisik maupun elektronik apabila dilakukan selain Rupiah sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
Dalam tindak pidana mata yang uang yang diatur dalam hukum pidana Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena diatur dalam tiga perundang-undangan yang berbeda. Pasal 9-13 UU No. 1 tahun 1946 merupakan delik yang mengancam seseorang atau sekelompok orang yang melakukan “pembangkangan” terhadap keberadaan mata uang rupiah, dan membikin “semacam” mata uang atau uang kertas untuk menandingi rupiah sebagai alat pembayaran. Dengan kata lain setiap orang yang melakukan pembangkangan mata uang atau uang kertas sebagai alat pembayaran di luar rupiah, maka undang-undang ini digunakan.
Pasal 244-252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur tentang pemalsuan mata uang. Dalam konteks pemalsuaan mata uang tidak hanya terhadap uang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia tetapi juga uang negara lain yang dipalsukan di Indonesia atau uang negara lain lain yang dipalsukan lalu diedarkan di Indonesia.
18 Bagir Manan, op.cit
Sementara itu, tindak pidana mata uang yang ada dalam Pasal 33-41 Undang-Undang 7/2011 tentang Mata Uang merupakan delik yang melarang menggunakan mata uang selain rupiah dalam transaksi untuk tujuan pembayaran atau kewajiban lainnya. Undang-undang ini juga mengancam setiap orang yang menolak rupiah sebagai alat pembayaran. Ketentuan lainnya memiliki kemiripan dengan pasal-pasal yang ada dalam Pasal 244-252 KUHP seperti memalsu rupiah, meniru atau merusak rupiah.
Dari ketiga undang-undang yang mengatur tindak pidana mata uang tersebut, penggunaan koin dinar emas dan koin dirham perak tidak memenuhi kualifikasi delik sebagaimana diatur dalam ketiga undang-undang tersebut. Pembuatan koin dinar emas dan dirham perak bukan dimaksudkan sebagai mata uang, atau semacam mata uang, sehingga tidak merupakan pembangkangan terhadap rupiah sebaigamana dimaksudkan dalam Pasal 9-13 UU No. 1 tahun 1946. Koin dinar emas dan dirham perak merupakan logam mulia sebagai satuan berat untuk dipertukarkan dengan barang-barang yang memiliki nilai materiil sama dengan kedua logam mulai, jika ada selisih nilai materiil akan dikembalikan dalam bentuk rupiah.
Demikian juga penggunaan koin dinar emas dan dirham perak pun bukan dimaksudkan untuk memalsukan mata uang rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 244-252 KUHP, karena kedua logam mulia ini bukanlah mata uang. Demikian juga peredaran koin emas dinar dan koin perak dirham tidak juga memenuhi unsur Pasal 33-41 UU No. 7/2011 karena tidak memenuhi unsur mata uang sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

## Referensi Buku
Chris Weber, (2005), Short History of International Currencies, The Weber Global Opportunities Report, (New York, U.S.). European Central Bank, (2012),
Virtual Currency Schemes, (Germany: European
Central Bank).
Manan, Bagir (2004).
Hukum Positif Indonesia : Suatu Kajian Teoritik. Yogyakarta: FH
UII Press.
Moeljatno @002), Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineke Cipta.
Kelsen, Hans (2012). General Theory of Norms. UK : Oxford Scholarship Online L. Randall Wray, (2012), Introduction to an Alternative History of Money, Working Paper. 717. (Levy Economic Institute of Bard College, New York).
Prodjodikoro, Wirjono (2012), Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung : Refika
Aditama.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, (2000), Hukum Pedata: Hukum Benda (Liberty: Yogyakarta).
World Bank Group, (2018), Cryptocurrency and Blockchain, (Washington DC: World Bank).
Jurnal Bambang Pratama (2016), Prinsip Moral sebagai Klaim pada Hak Cipta dan Hak untuk Dilupakan ( right to be forgotten). (veritas et Justitia: Universitas Katolik Parahyangan, Bandung).
Enschede dalam Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak”, (Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21 Nomor 1, Maret 2021)
Irfani, Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex specialis, dan Lex Posterior : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, September 2020)
Website https://documents1.worldbank.org/curated/en/455961468152724527/pdf/881640BRI 0Box30WLEDGENOTES0Jan02014.pdf, diakses 18 Agustus 2021.
Sofian, Ahmad, “
Dugaan Tindak PIdana Mata Uang, Bagaiamana Tafsir Pasal yang Dipersangkakan ?” “https://business-law.binus.ac.id/2021/02/06/dugaan-tindak- pidana-mata-uang-bagaimana-tafsir-pasal-yang-dipersangkakan/
Sofian, Ahmad, “ Penerapan Asas Lex specialis Derogat Legi Generali dalam Tindak Pidana Mata Uang”, https://business-law.binus.ac.id/2021/03/12/penerapan- asas-lex-specialis-derogat-legi-generali-dalam-tindak-pidana-mata-uang/

## Peraturan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sebagaimana telah dirubah dalam UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara No. 127 Tahun 1958, Tambahan Lembara Negara No. 1660. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara No. 64 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5223