## ANALISIS  PENGARUH  KEPADATAN  PERMUKIMAN  TERHADAP PELAYANAN INFRASTRUKTUR DI KOTA BANDA ACEH
Fajar Mustika a,* , M. Isya b ,  Ashfa Achmad c a Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
b Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
c Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Corresponding author, email address : fajarmustika77@gmail.com

## A R T I C L E    I N F O                                A B S T R A C T
© 2018 Magister Teknik Sipil Unsyiah.All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Kota  Banda  Aceh  merupakan  kota  dengan  jumlah  penduduk  terbesar  dan  terpadat  di  Aceh. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016, jumlah penduduk Kota Banda Aceh yaitu 250.303  jiwa  dengan  luas  wilayah  61.36  Km 2 .  Jika  dibandingkan  dengan  kota  lainnya  di  Aceh,  Kota Banda  Aceh  memiliki  kepadatan  yang  tertinggi,  yaitu  4.470  jiwa/km 2 .  Pertumbuhan  penduduk  di  Kota Banda Aceh semakin tinggi antara lain akibat adanya migrasi dan perpindahan penduduk dari daerah lain. Migrasi  ini  menyebabkan  kebutuhan  tempat  tinggal,  dan  terus  meningkat  di  Kota  Banda  Aceh.  Secara umum  orang  cenderung  ingin  mendapatkan  tempat  tinggal  yang  nyaman  dengan  sarana  dan  prasarana yang ada. Berdasarkan pengamatan kondisi yang ada sekarang, tempat tinggal yang berada di pusat kota semakin  mahal,  sehingga  tidak  terjangkau  bagi  kalangan  tertentu.  Sebagian  orang  mencari  alternatif tempat  tinggal  di  daerah  pengembangan  Kota  Banda  Aceh,  dengan  harapan  bisa  mendapatkan  tempat tinggal dengan harga yang relatif lebih murah.

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP)
Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
P-ISSN: 8620-7567  E-ISSN: 2615-1340
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index
ISSN: 2088-9860
Journal homepage: http://jurnal.unsyiah.ac.id/aijst ISSN: 2088-9860
Journal homepage: http://jurnal.unsyiah.ac.id/aijst
Service  infrastructure  related  to  population  density  and  space  usage. This  is  due  to  the  increasingly  crowded  population  can  affect  the decrease in public spending per capita, so the quality of public services declined.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  effect  of settlement  density  on  infrastructures  service  in  Banda  Aceh  City.  The statistical  method  used  is  descriptive  analysis  and  Structural  Equation Modeling  (SEM)  analysis  through  AMOS  software.  This  research  was conducted  for  three  weeks  by  distributing  questionnaires  to  100 respondents who are head of household domiciled in Banda Aceh City. Based on the result of research, it is found that the density of settlement has  negative  effect  to  infrastructure  service.  This  is  indicated  by  the coefficient  value  of  -0,180.  The  more  dense  a  settlement  the infrastructure  service  in  the  settlement  is  less  good.  The  density  of settlements negatively affected the use of space with a coefficient value of -0,160. The higher the density of the settlements, the use of space is less  good.  Spatial  use  has  positive  and  significant  effect  on infrastructure service, with coefficient value of 0,471. The better the use of space in a settlement will be better also infrastructure services in the settlement.  Improving  the  quality  of  infrastructure  services  due  to  the use of space is very significant.
Article History:
Received 15 September 2018 Received in revised form 14 November 2018 Accepted 21 November 2018

## Keywords:
Structural Equation Modelling, infrastructure
Perkembangan  permukiman  pada  bagian-bagian  kota  tidaklah  sama,  tergantung  pada  karakteristik kehidupan masyarakat, potensial sumber daya (kesempatan kerja) yang tersedia, kondisi fisik alami, serta fasilitas kota yang terutama berkaitan dengan transportasi. Pengelompokan permukiman di wilayah Kota Banda  Aceh,  sebagian  besar  tersebar  di  daerah  pengembangan  kota,  menyebabkan  timbulnya  variasi- variasi atau kekhususan antara satu lingkungan permukiman dengan permukiman yang lain.  Oleh karena itu, pentingnya perencanaan infrastruktur yang dilakukan sedini mungkin. Dalam hal ini penelitian akan diarahkan  mencari  hubungan  antara  kepadatan  permukiman  dengan  pelayanan  infrastruktur  dengan mengambil studi kasus di kawasan Kota Banda Aceh.
Kajian  mengenai  keterkaitan  pelayanan  infrastruktur  perkotaan  dengan  kepadatan  pemukiman  dan penggunaan  ruang  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya.  Pranoto  (2007)  dalam penelitiannya  tentang  ketersediaan  infrastruktur  di  kawasan  pemukiman  kota  Semarang  menemukan bahwa  permukiman  yang  tingkat  ekonominya  rendah,  ketersediaan  infrastruktur  semakin  sedikit  dan kondisinya  buruk.    Semakin  tinggi  tingkat  kepadatan,  semakin  banyak  ketersediaan  infrastrukturnya. Ketersediaan  infrastruktur  itu  sendiri  akan  mendekati  titik  maksimal,  ketika  sudah  tidak  bisa  lagi melayani permukiman yang semakin padat, sehingga perlu melakukan perencanaan infrastruktur sebelum dan setelah permukiman itu padat.
Berdasarkan  uraian  di  atas  jelaslah  bahwa  pelayanan  infrastruktur  terkait  dengan  kepadatan penduduk dan penggunaan ruang. Penelitian ini, kembali menguji hubungan kausalitas antara pelayanan infrastruktur  perkotaan  dengan  penggunaan  ruang  dan  kepadatan  pemukiman  di  Kota  Banda  Aceh. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menempatkan penggunaan ruang sebagai variabel intervening atau variabel perantara antara kepadatan pemukiman dengan pelayanan infrastruktur. Penggunaan  model  analisis  dengan  menggunakan structural  equation  model (SEM)  juga  merupakan novelty  dari  penelitian  ini.  Penelitianini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  kepadatan  permukiman terhadap  pelayanan  infrastruktur  di  Kota  Banda  Aceh.  Lingkup  penelitian  ini  adalah  infrastuktur  yang ditinjau  meliputi  drainase,  air  bersih,  persampahan,  sanitasi,  dan  jaringan  jalan.  Metode  statistika  yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis Structural Equation Modelling (SEM) melalui software AMOS.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  kepada  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh mengenai pengaruh kepadatan permukiman terhadap pelayanan infrastruktur di Kota Banda Aceh

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1  Permukiman
Ari  dan  Antariksa  (2005)  berpendapat  bahwa  permukiman  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar manusia karena dalam menjalankan segala bentuk aktivitasnya, manusia membutuhkan tempat bernaung dan melindungi dirinya dari berbagai macam bahaya seperti hujan dan bahaya lainnya yang dapat muncul sewaktu-waktu.  Dalam  memilih  tempat  tinggal,  masyarakat tidak  selalu terpaku pada  kondisi  rumah  itu sendiri  tetapi  lebih  memperhatikan  kelengkapan  dari  fasilitas  kegiatan  dan  sosial  di  lingkungan  tempat tinggal serta kemudahan aksesibilitasnya.
Mulyati  (1995)  berpendapat  bahwa  permukiman  merupakan  sekelompok  rumah  yang  terorganisasi dalam suatu sistem sosial budaya dan religius yang tercermin pada fisik lingkungannya. Organisasi ruang yang terbentuk akan memperlihatkan hirarki ruang dari faktor teritorial yang diinginkan.
Achmad  et  al  (2015)  menyatakan  bahwa  Banda  Aceh  merupakan  kota  penting  di  Provinsi  Aceh. Posisinya  sebagai  pusat  perdagangan,  jasa,  pariwisata,  budaya,  dan  pendidikan  menyebabkan  kota  ini untuk terus berkembang baik dari segi lingkungan dibangun dan pertumbuhan penduduk. Perkembangan ini  telah  terjadi  melalui  upaya  rekonstruksi  karena tsunami .  Studi  ini  menganalisis  dan  menjelaskan perubahan  penggunaan  lahan  perkotaan  2005-2009  dan  memberikan  prediksi  sehingga  pemerintah  dan pengembang  dapat  lebih  baik  rencana  sesuai  dengan  kondisi  lokal  untuk  mencapai  pembangunan berkelanjutan.  Pengaruh  faktor  pendorong  pertumbuhan  kota penting  dalam  peraturan penyusunan  yang melibatkan  perencanaan  tata  ruang  daerah  untuk  pembangunan  masa  depan.    Berdasarkan  perubahan
LUC  (Land  Use/Cover)  antara  tahun  2005  dan  2009,  pertumbuhan  daerah built-up ,  rata-rata,  mencapai 19,85%  per  tahun.    Hasil  ini  disebabkan  karena  masyarakat  korban  bencana  banyak  yang  memerlukan fasilitas perumahan dan infrastruktur dan jumlah migran (yang meningkat) ke Banda Aceh. Probabilitas pertumbuhan  daerah built-up menjadi  semakin  kecil  dan  cenderung  stabil. Non  built-up  area juga semakin berkurang karena bagiannya yang digunakan untuk area built-up dan infrastruktur hijau. Badan air tidak berubah karena tidak dikategorikan sebagai daerah built- up atau non-built-up area .

## 2.2  Infrastruktur
Grigg  (2000)  berpendapat  bahwa  infrastruktur  merujuk  pada  sistem  fisik  yang  menyediakan transportasi,  pengairan,  drainase,  bangunan-bangunan  gedung  dan  fasilitas  publik  yang  lain  yang dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia  dalam  lingkup  sosial  dan  ekonomi.    Sistem infrastruktur  merupakan  pendukung  utama  fungsi-fungsi  sistem  sosial  dan  sistem  ekonomi  dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya  sistem  social  dan  sistem  ekonomi  masyarakat.    Untuk  menciptakan  suatu  lingkungan permukiman  yang  baik  maka  diperlukan  infratruktur  permukiman  dan  fasilitas  umum  permukiman. Adapun yang dimaksud dengan infrastruktur permukiman ialah jalan lokal, saluran drainase, pengadaan air bersih, pembuangan air kotor, persampahan, listrik dan telepon.
1. Drainase
Grigg  (2000)  berpendapat  bahwa  saluran  drainase  merupakan  prasarana  yang  melekat  dengan lingkungan  permukiman,  yang  gunanya  untuk  menjaga  agar  lingkungan  tidak  tergenang  oleh  air hujan  atau  air  bersih.  Air  hujan  yang  jatuh  di  suatu  daerah  perlu  dialirkan  atau  dibuang.  Caranya yaitu  dengan  pembuatan  saluran  yang  dapat  menampung  air  hujan  yang  mengalir  di  permukaan tanah tersebut. Sistem saluran di atas selanjutnya dialirkan ke sistem yang lebih besar.  Sistem yang paling  kecil  juga  dihubungkan  dengan  saluran  rumah  tangga  dan  sistem  bangunan  infrastruktur lainnya.
2. Air bersih
Grigg  (2000)  berpendapat  bahwa  air  bersih  adalah  kebutuhan  yang  sangat  vital  bagi  penduduk permukiman,  yang  kegunaannya  antara  lain  untuk  keperluan  air  minum,  mandi,  memasak,  dan termasuk  keperluan  industri.  Pengadaan  air  bersih  di  permukiman  merupakan  urusan  pemerintah lokal.  Untuk  kepentingan  manusia,  ketersediaan  air  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas  mutlak diperlukan.
3. Persampahan
Grigg (2000) berpendapat bahwa sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat  yang  merupakan  hasil  sampingan  dari  kegiatan  perkotaan  atau  siklus  kehidupan  manusia, hewan  maupun  tumbuh-tumbuhan.    Sumber  sampah  perkotaan  berasal  dari  permukiman,  pasar, kawasan  pertokoan  dan  perdagangan,  kawasan  perkantoran  dan  sarana  umum,  kawasan  industri, peternakan  hewan,  dan  fasilitas  umum  lainnya.  Pembuangan  sampah  di  kota-kota,  terutama  kota besar menjadi masalah yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh, karena berkaitan erat dengan keindahan  kota  dan  kesehatan  masyarakat.  Makin  besar  suatu  kota  dan  makin  maju  suatu  negara maka  masalah  sampahnya  makin  sulit,  karena  jumlah  sampah  yang  diproduksi  makin  besar. Kegiatan  pengelolaan  pembuangan  sampah  ini  dapat  dibagi  menjadi  tiga  yaitu  pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan. Jenis sampah perkotaan terdiri atas 2  (dua) yakni sampah organik dan sampah anorganik.
4. Sanitasi
Grigg  (2000)  berpendapat  bahwa  sanitasi  atau  air  limbah  adalah  air  bekas  yang  tidak  dapat dipergunakan  lagi  untuk  tujuan  semula  baik  yang  mengandung  kotoran  manusia  (tinja)  atau  dari aktifitas  dapur,  kamar  mandi  dan  cuci.  Sistem  pembuangan  air  limbah  domestik  terbagi  menjadi  2
(dua) macam sistem yakni sistem pembuangan air limbah setempat ( on site sistem ) dan pembuangan terpusat ( off site sistem ).
5. Jalan
Adisasmita  (2012)  berpendapat  bahwa  infrastruktur  jalan  merupakan  prasarana  transportasi  darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air. Dalam suatu kota, pola jaringan jalan biasanya terbentuk melalui  proses  yang  sangat  panjang  dan  merupakan  bagian  atau  kelanjutan  dari  pola  yang  ada sebelumnya.  Ketentuan  yang  berkaitan  dengan  sistem  perencanaan  jaringan  jalan  adalah  sebagai berikut:
a. secara umum sistem jaringan jalan dalam suatu kawasan harus menunjukkan adanya pola jaringan jalan yang jelas antara jalan-jalan utama dengan jalan kolektor, sehingga orientasi dari kawasan- kawasan fungsional yang ada dapat terstruktur;
b. fungsi penghubung dalam peranan jaringan jalan pada suatu kawasan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. penataan ruang jalan dapat sekaligus mencakup ruang-ruang antar bangunan dan termasuk untuk penataan elemen lingkungan, penghijauan, dan lain-lain; dan
d. pemilihan  bahan  pelapis  jalan  dapat  mendukung  pembentukan  identitas  lingkungan  yang dikehendaki, dan kejelasan kontinuitas pedestrian.

## 2.3 Infrastruktur Umum pada Suatu Kawasan
Pranoto  (2007)  menyatakan  bahwa  kondisi  sosial  ekonomi  akan  mempengaruhi  ketersediaan infrastruktur  pada  suatu  kawasan  permukiman.  Tingkat  ekonomi  yang  tinggi  pada  suatu  permukiman, infrastruktur  yang  tersedia  semakin  banyak  dan  lengkap.  Sebaliknya,  pada  permukiman  yang  tingkat ekonominya  rendah,  ketersediaan  infrastruktur  semakin  sedikit  dan  kondisinya  buruk.  Semakin  tinggi tingkat  kepadatan,  semakin  banyak  ketersediaan  infrastrukturnya.  Ketersediaan  infrastruktur  itu  sendiri akan  mendekati  titik  maksimal,  ketika  sudah  tidak  bisa  lagi  melayani  permukiman  yang  semakin  padat tersebut.  Sehingga  perlu  perencanaan  infrastruktur  sebelum  dan  setelah  permukiman  itu  padat.  Hasil penelitian  ini  dapat  dijadikan  acuan  dalam  memperhatikan  ketersediaan  infrastruktur  sejak  awal khususnya daerah yang kepadatannya masih rendah sebagai calon daerah berkembang. Sedangkan untuk daerah  dengan  kepadatan  sedang  dan  tinggi,  ketersediaan  infrastruktur  perlu  dibenahi  dan  ditingkatkan lagi mengingat sangat dimungkinkan daerah tersebut akan terus bertambah padat .

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1  Objek dan Lokasi Penelitian
Objek penelitian adalah sesuatu yang diamati dalam kegiatan penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah  faktor-faktor  kepadatan  penduduk,  dan  pelayanan  infrastruktur.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di wilayah Kota Banda Aceh dengan menulusuri seluruh kecamatan untuk memperoleh persepsi responden pada kuesioner penelitian. Secara administratif, Kota Banda Aceh terdiri dari 90 gampong, yang tersebar di 9 kecamatan.
Berdasarkan  perhitungan,  maka  berikut  ini  dapat  diuraikan  proporsi  sampel  pada  masing-masing kecamatan di Kota Banda Aceh, yang terangkum dalam Tabel 1.
Tabel 1 Jumlah Populasi dan Sampel No. Kecamatan Populasi Sampel 1 Baiturrahman 10.743 14 2 Kuta Alam 14.978 20 3 Meuraxa 6.394 9 4 Syiah Kuala 10.652 14
5 Lueng Bata 7.116 10 6 Kuta Raja 4.084 5 7 Banda Raya 6.446 9 8 Jaya Baru 7.161 10 9 Ulee Kareng 6.960 9 Jumlah 74.534 100

## 3.2  Definisi Operasional Variabel
Variabel  penelitian  adalah  suatu  atribut  atau  sifat  atau  nilai  dari  orang,  obyek  atau  kegiatan  yang mempunyai  variasi  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  ditarik  kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu variabel dalam penelitian dapat dibedakan sebagai berikut:
1. variabel  bebas  ( independent ),  merupakan  variabel  yang  mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab perubahan timbulnya variabel terikat; dan
2. variabel terikat ( dependent ), merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015).
Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan permukiman, sedangkan variabel terikat (Y) adalah pelayanan infrastruktur. Dari kedua variabel tersebut selanjutnya  perlu  dilakukan  definisi  operasional  variabel.  Definisi  operasional  variabel  ini  bertujuan untuk melekatkan maksud pada suatu variabel sesuai dengan ruang lingkup yang hendak diteliti

## 3.3 Perancangan Kuesioner
Kuesioner  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  memberi  seperangkat pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  kepada  partisipan  atau  responden  untuk  dijawabnya.  Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur  dan  tahu  apa  yang  bisa  diharapkan  dari  responden.    Selain  itu,  kuesioner  juga  cocok  digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah luas (Sugiyono, 2015). Kuesioner penelitian terbagi atas tiga bagian, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kuesioner bagian A
Kuesioner  ini  merupakan  karakteristik  responden.  Pengukuran  jawaban  sesuai  dengan karakteristiknya;
2. Kuesioner bagian B
Kuesioner  ini  merupakan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepadatan  permukiman  (variabel bebas). Pengukuran jawaban dengan menggunakan skala likert , dimana setiap jawaban dari pihak responden dapat diungkapkan dengan penilaian, seperti pada Tabel 2.
Tabel 2 Kategori JawabanVariabel Bebas No Kualifikasi Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2 Tidak Setuju (TS) 2 3 Kurang Setuju (KS) 3 4 Setuju (S) 4 5 Sangat Setuju (SS) 5
3.  Kuesioner bagian C.
Kuesioner  ini  berisi  pernyataan-pernyataan  yang  berhubungan  dengan  pelayanan infrastruktur (variabel terikat). Gambaran pelayanan infrastruktur dilingkungan responden didasarkan  pada  alternatif  pilihan  jawaban  yang  mereka  berikan  pada  masing-masing pernyataan. Setiap pilihan jawaban diberikan bobot berdasarkan skala likert dengan skor 1- 5 seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Kategori Jawaban Variabel Terikat No Kualifikasi Skor 1 Sangat Tidak Memadai (STM) 1 2 Tidak Memadai (TM) 2 3 Kurang Memadai (KM) 3 4 Memadai (M) 4 5 Sangat Memadai (SM) 5
Survei kuesioner ini dilakukan pada wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kuala, Lueng Bata, Kuta Raja, Banda Raya, Jaya Baru, dan Kecamatan Ulee Kareng, untuk memperoleh data  dari  para  responden  berdasarkan  persepsinya.    Adapun  langkah-langkah  dalam  melakukan  survei kuesioner dapat diuraikan sebagai berikut:
1. menyiapkan kuesioner untuk ditujukan kepada penduduk Kota Banda Aceh;
2. menginvetarisasi jumlah masyarakatyang akan menjadi responden;
3. mencari informasi mengenai waktu yang tepat untuk penyebaran kuesioner; dan menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner penelitian sesuai  dengan waktu  yang sudah direncanakan.
Setiap  estimasi  yang  akan  dilakukan,  harus  ditinjau  dengan  berpedoman  pada goodness  of  fit . Pengujian bertujuan untuk melihat kemungkinan adanya estimasi yang menganggu, yaitu nilai-nilai yang tidak  masuk  akal  atau  anomali.  Ada  beberapa  indeks  dihitung  untuk  menjelaskan fit dari  model  dalam proses fitting model , diantaranya CFI, RMSEA, SRMR, GFI dan AGFI. Syarat-syarat uji kesesuaian yaitu sebagai berikut:

## 1. Goodness of Fit Index (GFI)
Indeks  kesesuaian ( fit index )  ini  akan  menghitung  proporsi  tertimbang  dari  varian  dalam  matrik kovarian sampel yang dijelaskan oleh matriks kovarian populasi yang terestimasi. GFI merupakan ukuran non statistik yang nilainya berkisar dari nilai 0 ( poor fit ) sampai 1.0 ( perfect fit ). Nilai GFI tinggi  menunjukkan  fit  yang  lebih  baik  dan  berapa  nilai  GFI  yang  dapat  diterima  sebagai  nilai yang  layak  belum  ada  standarnya,  tetapi  banyak  peneliti  menganjurkan  nilai-nilai  di  atas  0,90 sebagai ukuran good fit (Ghozali, 2003).
2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) AGFI  adalah analog  dari  R 2 dalam  regresi  berganda.  AGFI  merupakan  pengembangan  dari  GFI yang  disesuaikan  dengan  ratio degree  of  freedom untuk proposed model  dengan degree  of freedom untuk model. Nilai yang direkomendasikan adalah > 0,90 (Ghozali, 2003).
3. Comparative Fit Index (CFI)
Nilai  CFI  yang  mendekati  1  mengidentifikasi  tingkat  kesesuaian  yang  tinggi.  Nilai  yang direkomendasikan  untuk  CFI  >  0,90.  Keunggulan  dari  indeks  ini  adalah  bahwa  indeks  ini besarnya  tidak  dipengaruhi  oleh  sampel  karena  itu  sangat  baik  untuk  mengukur  penerimaan sebuah model (Ghozali, 2003).
4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
RMSEA  merupakan  sebuah  indeks  yang  dapat  mengkompensasi chi  square  statistic dalam sampel  yang  besar.  Nilai  RMSEA  menunjukkan goodness  of  fit dapat  diharapkan  bila  model diestimasi  dalam  populasi.  Nilai  RMSEA  yang  direkomendasikan  adalah  lebih  kecil  atau  sama dengan 0,08. Nilai RMSEA yang kurang dari 0,05 mengindikasikan good fit model .  Sedangkan nilai  RMSEA  antara  0,08  sampai  0,1  mengindikasikan medio  fit  model (model  fit  yang  biasa- biasa  saja)  dan  nilai  RMSEA  yang  lebih  dari  0,1  mengindikasikan poor  fit  model .  Hasil  uji empiris RMSEA cocok untuk menguji strategi dengan jumlah sampel besar (Ferdinand, 2006).

## 5. Root Mean Square Residual (RMR)
RMR mewakili nilai rerata residual yang diperoleh dari mencocokkan matrik varian-kovarian dari model  yang  dihipotesiskan  dengan  matrik  varian-kovarian  dari  data  sampel. Standardized RMR mewakili nilai rerata seluruh standardized residuals , dan mempunyai rentang dari 0 ke 1. Model yang  mempunyai  kecocokan  yang  baik  ( good  fit )  akan  mempunyai  nilai standardized RMR  < 0,05 (Ghozali, 2003).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1   Karakteristik Responden
Analisis deskriptif pada bagian ini bermaksud untuk mengetahui karakteristik responden.Karakteristik  responden  ditujukan  kepada  penduduk  Kota  banda  Aceh,  dengan  jumlah sebanyak 100 responden, sebagaimana yang terangkum pada Tabel 4.

## Tabel 4.
Karakteristik Responden No. Karakteristik Responden Frekuensi Persentase 1 Jenis kelamin a Pria 47 47,00% b Wanita 53 53,00% Jumlah 100 100,00% 2 Umur a 15 – 20 Thn 8 8,00% b 21 – 25 Thn 6 6,00% c 26 – 30 Thn 6 6,00% d 31 – 35 Thn 22 22,00% e 36 – 40 Thn 19 19,00% f 41 – 45 Thn 20 20,00% g 46 – 50 Thn 10 10,00% h > 50 Thn 9 9,00% Jumlah 100 100,00% 3 Pendidikan terakhir a Tidak tamat SD 1 1,00% b Tamat SD 8 8,00% c SLTP/Sederajat 15 15,00% d SLTA/Sederajat 49 49,00% e D3 9 9,00% f S1 18 18,00% g S2 - 0,00% h S3 - 0,00% Jumlah 100 100,00%

## 4.2 Analisis Structural Equation Modelling (SEM)
Penggunaan structural  equation  modeling (SEM)  sebagai  alat  analisis  data  memerlukan  adanya analisis  konfirmatori  factor  yang  sering  juga  disebut  dengan confirmatory  factor  analysis (CFA).  CFA didesain  untuk  menguji  multimensionalitas  dari  suatu  konstruk  teoritis.  Analisis  ini  sering  juga  disebut menguji  validitas  konstruk  teoritis.  Dengan  kata  lain,  analisis  konfirmatori  menguji  apakah  indikator- indikator  yang  digunakan  dalam  setiap  variabel  penelitian  (konstruk)  dinyatakan  valid  untuk  mengukur konstruk tersebut.
Dalam  penelitian  ini,  variabel  penelitian  atau  konstruk  terdiri  dari  kepadatan  permukiman, penggunaan ruang dan pelayanan infrastruktur. Analisis konfirmatori dimaksudkan untuk menguji apakah indikator-indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  masing-masing  variabel  tersebut  dinyatakan  valid atau tidak. Analisis konfirmatori masing-masing variabel tersebut dijelaskan dalam sub bab berikut.
Variabel  kepadatan permukiman terdiri dari 4 (empat) item pernyataan. Masing-masing pernyataan didasarkan  pada  indikator-indikator  kepadatan  permukiman  yang  kemudian  disesuaikan  dengan  teori. Analisis faktor konfirmatori untuk variabel tersebut seperti ditunjukkan dalam Gambar 1

## Gambar 1
Hasil Confirmatory Factor Analysis Variabel Kepadatan Permukiman

## 4.3 Pembahasan
Kepadatan  permukiman  berpengaruh  negatif  terhadap  pelayanan  infrastruktur.  Hal  ini  ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar -0,180.  Semakin padat suatu permukiman maka pelayanan infrastruktur di  permukiman  tersebut  semakin  kurang  baik.  Namun  pengaruh  kepadatan  pemukiman  terhadap pelayanan infrastruktur tidak signifikan pada tingkat keyakinan 95 persen, ditunjukan oleh nilai p-value sebesar  0,059.  Pengaruh  signifikan  kepadatan  penduduk  terhadap  pelayanan  infrastruktur  hanya  pada keyakinan 90 persen.
Adanya  pengaruh  kepadatan  penduduk  terhadap  pelayanan  infrastruktur  sesuai  dengan  temuan penelitian  Asoka  et  al.  (2013)  dalam  penelitian  mereka  di  Nairobi  Kenya  yang  menyimpulkan  bahwa pertumbuhan  penduduk  dapat  berdampak  pada  pelayanan  infrastruktur  perkotaan.  Hal  ini  disebabkan jumlah  penduduk  yang  semakin  padat  dapat  berdampak  pada  penurunan  belanja  publik  per  kapita, sehingga kualitas pelayanan publik menurun (Nakamura & Tahira, 2015). Penelitian Garrido-Jeminez et al. (2016) juga menemukan hasil yang sama bahwa kepadatan penduduk yang  ditandai dengan semakin padatnya  perumahan  merupakan  diterminan  penting  bagi  pelayanan  perkotaan  sehingga  kualitas pelayanan publik menurun.
Adanya keterkaitan antara penggunaan ruang dengan pelayanan infrastruktur sesuai  dengan temuan penelitian  Kitila  (2015)  tentang  integrasi  sektoral  pelayanan  perkotaan  di  Ethiopia  yang  menyimpulkan bahwa  pelayanan  publik  saling  terintegrasi  satu  sama  lain,  dan  penggunaan  ruang  sangat  menentukan pelayanan  infrastruktur  di  perkotaan.  Muzondi  (2014)  juga  menemukan  bahwa  penggunaan  ruang  di daerah  perkotaan  tidak  hanya  terkait  dengan  kepadatan  penduduk  tetapi  juga  dapat  berdampak  pada pelayanan infrastruktur perkotaan .

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1   Kesimpulan
1.  Kepadatan permukiman di  Kota Banda Aceh relatif berbeda antara kawasan yang satu dengan kawasan yang lain Di satu sisi ada kawasan dengan penggunaan ruangan relatif baik dan di sisi lain juga ada kawasan dengan penggunaan ruang relatif kurang baik ditandai dengan keteraturan permukiman,  keamanan  permukiman,  rasa  nyaman  bertempat  tinggal  dan  kelancaran aksesibilitas dan mobilitas dalam kawasan permukiman.
2. Penilaian masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur di kota Banda Aceh relatif berbeda antara kawasan  yang  satu  dengan  kawasan  yang  lain  Namun  dampak  peningkatan  kepadatan
DOI: 10.24815/jarsp.vlil.12464
permukiman terhadap penurunan kualitas penggunaan ruang tidak signifikan atau tidak nyata.
3. Kepadatan permukiman berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pelayanan infrastruktur.  Semakin  padat  suatu  permukiman  akan  semakin  rendah  kualitas pelayanan infrastruktur di permukiman tersebut. Penggunaan ruang berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  pelayanan  infrastruktur.  Semakin  baik  penggunaan  ruangan  di suatu  permukiman  akan  semakin  baik  pula  pelayanan  infrastruktur  di  permukiman tersebut

## 5.2  Saran
1. Pemerintah  kota  Banda  Aceh  dipandang  perlu  meningkatkan  pelayanan  infrastruktur  guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Upaya peningkatan pelayanan infrastruktur pada kawasan permukiman dapat dilakukan dengan peningkatan  kualitas  penggunaan  ruang  dan  mengendalikan  tingkat  kepadatan  kawasan permukiman  itu  sendiri.  Kawasan  permukiman  yang  relatif  tidak  hanya  berdampak  pada penurunan  kualitas  penggunaan  ruang,  tetapi  juga  dapat  menurunkan  kualitas  pelayanan infrastruktur.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, A., Hasyim, S., Dahlan, B., & Aulia, D. N. (2015). Modeling of urban growth in tsunami-prone city using logistic regression: Analysis of Banda Aceh, Indonesia, Applied Geography 62, 237-246. Adisasmita, S. A. (2012). Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah , Graha Ilmu, Yogyakarta. Ari,  D,  dan  Antariksa  (2005). Studi  Karakteriktik  Pola  Permukiman  di  Kecamatan  Labang  Madura , Jurnal ASPI.
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , Rineka Cipta, Jakarta.
Asoka,  G.  W.  N.,  Thuo,  A.  D.  M.,  &  Bunyasi,  M.  M.  (2013).  Effects  of  Population  Growth  on  Urban Infrastructure  and  Services:  A  Case  of  Eastleigh  Neighborhood  Nairobi,  Kenya, Journal  of Anthropology & Archaeology, 1(1), 41-56.
Bayuprima,  I.  G,  R.  N.  (2015). Pengaruh  Ketersediaan  Fasilitas  Umum  Terhadap  Harga  Jual Perumahan di Kawasan Mangupura, Universitas Udayana, Denpasar.
Djemabut, B.C. (1986). Perumahan dan Permukiman , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Ferdinand, A.  (2006). Metode Penelitian Manajemen , Universitas Diponegoro, Semarang.
Garrido-Jimenez,  F. J.,  Magrinya-Torner,  F.,  &  del Moral-Avila, M.  C. (2016).  The  Relative  Length  of Roads  and  Housing  Density  as  Distinct  Determinants  of  Operating  Costs  for  Urban  Services: Evidence from Medium-Sized Spanish Cities, Journal Of Urban Technology . Ghozali, I. (2011). Structural Equition Modelling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Square PLS , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Grigg, N. (2000). Infrastructure Engineering and Mangement , John Wiley & Sons.
Halim, A. (2013). Analisis Investasi , Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
Kitila, A. W. (2015). Sectoral Integration of Urban Service Sectors of Dire Dawa, Ethiopia, East Africa, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 24(2), 137-147
Litman, T. (2017). Determining Optimal Urban Expansion, Population and Vehicle Density, and Housing Types for Rapidly Growing Cities, Transportation Research Procedia 2, 213-238.
Massikki,  M.  N.  (2005). Analisis  Ketersediaan  Sarana  dan  Prasarana  pada  Lingkungan  Permukiman , Majalah Ilmiah, Universitas Tadulako, Palu.
Mulyati,  A.  (1995). Pola  Spasial  Permukiman  di  Kampung  Kauman  Yogyakarta ,  Fakultas  Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Muzondi,  L.  (2014).  Urbanization  and  Service  Delivery  Planning:  Analysis  of  Water  and  Sanitation Management Systems in the City of Harare, Zimbabwe, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(2), 2905-2915
Nakamura,  K.,  &  Tahira,  M.  (2015).  Distribution  of  Population  Density  and  the  Cost  of  Local  Public Services: The Case of Japanese Municipalities, Working Paper No.231. Noor, J. (2012). Metodologi Penelitian, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Pranoto,  A.  B.  (2007). Hubungan  Kepdatan  Permukiman  dengan  Ketersediaan  Infrastrktur ,  Tesis, Magister Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang.
Riduwan,  dan  Sunarto.  (2014). Pengantar  Statistika  untuk  Penelitian  Pendidikan,  Sosial,  Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis , Alfabeta, Bandung.
Sayogja, dan Pujiwati, S. (1994). Sosiologi Pedesaan Jilid 2 , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Sudjana. (2005) Metode Statistika, Tarsito, Yogyakarta. Sugiyono. (2003). Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung. Sugiyono. (2015). Statistik Nonparametris untuk Penelitian , Alfabeta, Bandung.