## Konsolidasi Elit Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula
Fitri Aprillia Fokatea 1 , Wawan Mas'udi 2
1, 2 Magister Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (Corresponding author: fitri.afokatea@gmail.com)
Received: 11 November 2020; Accepted: 01 December 2020; Published: 08 December 2020

## Abstrak
Studi  ini  menekankan  pada  bagaimana  konsolidasi  elit  dilakukan  untuk  membentuk  dan mempertahankan  kekuasaan  bagi  sebuah  politik  keluarga  di Kabupaten Kepulauan  Sula.  Bermula dari  salah  satu  anggota  keluarga  yang  maju  dan  berhasil  dalam  Pilkada  sebagai  Bupati,  lalu menciptakan elit lokal Kepulauan Sula yang baru dan membentuk suatu politik keluarga yang dikenal dengan Keluarga Mus. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh  melalui  observasi  lapangan,  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menemukan bahwa ada beberapa jalur yang digunakan keluarga Mus untuk melanggengkan kuasa politiknya. Dua jalur utama sebagai sumber kekuasaan yakni melalui kooptasi kekuasaan di internal partai politik dan juga jalur birokrasi. Selain itu, dugaan adanya jalur sumber kekuasaan lain yaitu melalui pemekaran Pulau Taliabu yang juga akan dijelaskan.  Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  elit  lokal  di  Kepulauan  Sula  melalui  konsolidasi  kekuatan  dan  kekuasaannya telah menciptakan satu fenomena politik yakni hadirnya politik keluarga di Kabupaten Kepulauan Sula. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan di bidang politik dan pemerintahan, dan secara praktis memberikan pelajaran penting bagaimana elit lokal meraih kekuasaan politiknya.
Kata kunci: Elit Lokal; Politik Keluarga; Konsolidasi Elit.

## Abstract
This  study  emphasizes  on  how  elite  consolidation  is  carried  out  to  form  and  maintain  power  for family politics in the Sula Islands Regency. Starting from one of the family members who advanced and succeeded in the Pilkada as a Regent, then created a new local elite in the Sula Islands so that the sources of power could be managed to form a family politics known as the Mus Family. This research is descriptive using a qualitative approach, data obtained through field observations, in- depth interviews, and documentation. The results of the study found that there were several routes used by the Mus family to perpetuate their political power. Two main lines as a source of power, namely through the co-optation of power within political parties and also through the bureaucracy. Also, the alleged existence of another source of power through the expansion of Taliabu Island will be explained. Based on these findings, it can be concluded that the local elites in the Sula Islands through their consolidation of strength and power have created a political phenomenon, namely the presence of family politics in the Regency of Sula Islands. This research is expected to contribute to science in politics and government, and practically provide important lessons on how local elites gain political power.
Keywords: Local Elite; Family Politics; Elite Consolidation.
______________

## PENDAHULUAN
Pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada) 2018  adalah  tahun  politik  yang  kesekian kalinya  dilalui  oleh  para  elit  dalam berkontestasi memperebutkan posisi nomor wahid  di  ranah  lokal.  Momen  tersebut adalah  penentuan  dimana  babak  awal  dan akhir  dari  petualangan  para  elit  dan  aktor politik,  babak  awal  bagi  yang  terpilih  dan babak akhir bagi yang tidak terpilih. Namun dari  yang  terpilih,  diantaranya  tak  sedikit yang hanya melanjutkan “estafet kekuasaan” dari generasi sebelumnya, atau melanjutkan  kekuasaan  yang  dipegangnya sendiri. Harapan terbaik, seharusnya tahun tiap politik dijadikan momentum terjadinya regenerasi para aktor politik sesuai dengan mekanisme yang prosedural. Namun realita politik yang terjadi ialah justru menciptakan sebuah siklus atas langgengnya  kekuasaan  dari  generasi  ke generasi (Haryanto, 2014).
Fenomena  munculnya  sentimen dalam  politik  lokal  di  Indonesia  dipahami sebagai  hasil  kombinasi  tekanan  politik sentripugal (sentralisasi) pada masa Soeharto  dan  tekanan  politik  sentripetal (desentralisasi)  pasca-Soeharto  (Nordholt,
2005). Meskipun di awal-awal pelembagaan  desentralisasi  pola  ini  belum terlihat,  akan  tetapi  memasuki  dekade kedua  pasca  reformasi,  kecenderungan
pada  semakin  oligarkisnya  kekuasaan politik lokal semakin terlihat nyata. Secara teoritis,  para  keluarga/kerabat/kelompok politik  menggunakan  berbagai  modal seperti  yang  kita  kenal  kategorisasi  modal dari Bourdieu yaitu modal ekonomi, modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik, sebagai basis legitimasi kekuasaan. Mayoritas  studi  di  Indonesia  lebih  fokus pada  dua  hal  yakni;  (i)  fenomena  politis yang  terjadi  setelah  para  aktor  politik berhasil  mendapatkan  kekuasaan  dengan cara  sedemikian  rupa  sehingga  terciptalah oligarki, dan; (ii) proses-proses tata kelola politik pemerintahan yang mereka lakukan (kepiawian  mengelola  modal  politik) sebagai pejabat, pengusaha, ataupun bangsawan (Haryanto, 2014).
Terdapat  bias  antara  penggunaan istilah  politik  keluarga  dan  politik  dinasti (sering  digunakan  dalam  sistem  monarki). Walaupun  nanti  akan  tetap  muncul  istilah dinasti politik dikarenakan istilah ini sering digunakan  para  peneliti  lainnya  dalam menyebut  fenomena  politik  keluarga, dengan  maksud  pengertian  yang  serupa. Munculnya  fenomena  politik  keluarga sendiri  ditandai  oleh  keikutsertaan  suami, istri, anak dan kerabat lainnya dari petahana dalam  kancah  politik,  baik  itu  pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg), atau penempatan jabatan-
jabatan  penting  lainnya  (Purwaningsih, 2015; Dal Bo et al, 2009; Asako et al, 2015; Querubin,  2012).  Semakin  menguatnya politik  keluarga,  mengindikasikan  gejala apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai neopatrimonialistik, yaitu raja-raja kecil di daerah yang semakin memperluas kekuasaan  politiknya  melalui  jaringan kekerabatan (Sujarwoto 2016).
Kemunculan  elite  lokal  ini  menurut  Sidel (2005)  diakibatkan  oleh  sistem  pemilihan kepala  daerah  yang  semula  dipilih  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) namun  bergeser  ke  sistem  pemilihan  yang langsung  dipilih  oleh  rakyat.  Dalam konteks  Indonesia,  munculnya  keluarga politik  ini  diindikasikan  oleh  para  ahli sebagai akibat dari reformasi, desentralisasi,  dan  otonomi  daerah  yang menciptakan elite lokal atau local bossism (Bakti,  2014;  Bakar,  2016;  dan  Suaib, 2016).
Lebih  lanjut,  menurut  Clubok, Wilensky,  dan  Berghorn  dalam  Pasan (2013) bahwa dinasti dalam konteks politik kontemporer  muncul  dengan  berbagai bentuk, termasuk bentuk lebih halus dengan cara  mendorong  sanak  keluarga  elit  lama untuk  terus  memegang  kekuasaan  yang diturunkan  secara  demokratis  oleh  para pendahulu. Terdapat pula bentuk dinasti di era  modern  yaitu  dengan  mempersiapkan
anggota keluarga yang bersangkutan dalam sistem  pendidikan  dan  rekrutmen  politik secara  dini,  sehingga  muncul  berikutnya seakan-akan  karena  wajar  dan  rasional. Sedangkan  Querubin  (2012)  memahami bahwa  anggota  keluarga  yang  masih menjabat  di  pemerintahan  aktif  akan mempersiapkan  anggota  keluarga  yang memilki  kemampuan  menjadi  pemimpin, namun belum dikenal publik, yang mana ini merupakan  satu  strategi.  Pada  saat  ini terjadi,  maka  sistem  politik  sebenarnya telah menciptakan keberlangsungan dinasti itu sendiri (Wardhani, 2015).
Pemaknaan  politik  keluarga  secara perspektif memang beririsan dengan istilah dinasti  politik.  Dimana  makna  serupa ditemukan dalam pengertian para ilmuwan lainnya  tentang  dinasti  politik.  Kehadiran dinasti politik sendiri menurut Rossi (2009) telah  hadir  di  seluruh  dunia,  bahkan  di negara-negara  demokratis,  namun  hal  ini tidak  mencerminkan  ketidaksempurnaan sistem demokrasi negara tersebut. Terdapat korelasi  positif  antara  panjangnya  masa jabatan seseorang di lembaga pemerintahan dengan pendirian atau pembentukan sebuah dinasti  politik  di  pusaran  kekuasaan tersebut. Bertahannya elit karena memiliki kerabat  di  pemerintahan  pada  periode berikutnya  disebabkan  karena  pengenalan nama  keluarga  dapat  membentuk  dinasti
politik  dalam  suatu  lembaga  pemerintah. Masyarakat  cenderung  memilih  calon anggota  yang  nama  keluarga  dikenal sebelumnya.
Penggunaan politik keluarga sebagai  pintu  utama  dalam  rekruitmen politik  cukup  menjelaskan  bahwa  politik keluarga  ada  dimana  saja,  kapan  saja  dan digunakan  siapa  saja  selama  ada  kekuatan besar  untuk  mempengaruhi  sumber  daya. Tidak terkecuali yang terjadi di Kabupaten Kepulauan  Sula.  Gambaran  perjalanan politik  keluarga/klan/dinasti  politik  yang tergambar  diatas,  menggambarkan  secara gamblang  bahwa  bagaimana  keluarga dijadikan sumber rekruitmen politik utama adalah  sesuatu  yang  sah  dan  justru dijadikan  sebagai  strategi  paling  berhasil. Dalam  hal  ini,  ketika  seorang  anggota keluarga  memiliki  power  dan  berhasil menguasai  sumber  daya  yang  ada,  maka sangat  mungkin  dan  mudah  bagi  anggota keluarga  yang  lain  untuk  menjejakinya. Karena  berhasilnya  satu  anggota  keluarga dalam memegang pengaruh politik, diibaratkan  seperti  membuka  pintu  yang akan  dengan  mudah  membiarkan  anggota keluarga  yang  lain  untuk  masuk  dan menjadi  bagian  dari  elit  penguasa  itu sendiri.
Dalam perspektif teori elit, majunya kerabat  petahana  menyebabkan  sirkulasi
elit  hanya  terjadi  di  kalangan  keluarga penguasa dan menutup peluang bagi calon- calon alternatif di luar elit penguasa. Politik kekerabatan  ini  cukup  problematik  karena tidak  sesuai  dengan  semangat  demokrasi yang  memberikan  kesempatan  yang  sama kepada semua warganegara. Bahkan politik kekerabatan dianggap membajak demokrasi  (Purwaningsih,  2015).  Elit melibatkan  dirinya  dalam  beberapa  cara atau  jalan  agar  dapat  mempertahankan kekuasaan  dan  kekayaannya.  Bisa  melalui pemilu/pemilukada  dengan  jalur  partai yang mendukung keberadaan politik keluarga,  birokrasi  (post-elektoral),  dan hingga kendali kekuatan yang menggunakan  pintu  pemekaran  daerah baru.  Elit  yang  kemudian  muncul  di Kabupaten  Kepulauan  Sula,  ialah  dengan wajah politik keluarga.
Kekuatan  politik  yang  dibangun oleh  keluarga  Mus  ini  bisa  dikatakan sebagai sebuah oligarki baru yang hadir di tengah-tengah  Kabupaten  Kepulauan  Sula yang berumur masih muda saat itu. Politik keluarga ini dibangun oleh sang kakak yaitu Ahmad  Hidayat  Mus  saat  terpilih  sebagai Bupati  pertama  di  Kabupaten  Kepulauan Sula setelah mekar pada tahun 2003. Politik kekerabatan  ini  mulai  tercium  sejak  sepak terjang  kedua  adik  lelaki  Ahmad  Hidayat Mus  yaitu  Zainal  Mus  dan  Aliong  Mus.
Aliong yang kemudian mulus dan langsung melejit  menjadi  anggota  DPRD  Provinsi Maluku Utara dari fraksi Golkar di periode 2004-2009,  setahun  setelah  kakaknya menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan  Sula.  Disusul  saudara  lainnya, yaitu  Zainal  Mus  yang  menjadi  ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014.  Zainal  Mus  dan  Aliong  Mus sempat bertarung untuk  menjadi Bupati di Kabupaten pemekaran baru yaitu Kabupaten Taliabu. Walau akhirnya Zainal Mus  harus  menerima  kekalahan  dari saudaranya  sendiri  Aliong  Mus  yang terpilih sebagai Bupati pertama Kabupaten Taliabu.
Beberapa
peneliti telah mendiskusikan  lebih  lanjut  mengenai fenomena orang kuat lokal ini, seperti yang dilakukan oleh Smith (2012) dan Querobin (2012).  Namun,  mereka  lebih  menyoroti terbentuknya  politik  keluarga  atau  bahasa yang  lebih  digunakan  para  ilmuwan  ialah dinasti  politik  karena  penerapan  sistem pemilihan  umum.  Sementara,  karya  lain dari peneliti Indonesia seperti Purwaningsih  (2015)  lebih  memfokuskan penelitiannya pada aspek kualitas kandidat politik keluarga. Penelitian yang dilakukan Haryanto (2014) juga memberikan perhatian kepada aspek-aspek yang terdapat  di  dalam  modalitas.  Namun,
tulisan  ini  hanya  menawarkan  aspek  alur dan  strategi  konsolidasi  kekuatan  dari politik keluarga  yang terjadi di Kepulauan Sula.
Hadirnya fenomena politik keluarga Mus sebagai elit lokal di Kepulauan Sula ini terbilang  cukup  menarik.  Dimana  mereka bukanlah dari golongan bangsawan, pejabat ataupun mempunyai darah dari tokoh adat yang  mengalir  kental.  Satu-satunya  modal yang dimiliki ialah modal ekonomi dengan basis  sebagai  pengusaha  kayu.  Maka  dari sinilah pertanyaan-pertanyaan yang mengawali penelitian ini seperti bagaimana keluarga Mus mengkonsolidasikan kekuatan  keluarganya  dalam  menciptakan dan mempertahankan kekuasaan di Kepulauan  Sula?  Bagaimana  kendali kekuatan  yang  digunakan  sehingga  dapat memegang  power  sebagai  elit  lokal  di Kepulauan  Sula?  Pertanyaan-pertanyaan tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  titik awal  untuk  menjelaskan  kekuatan  politik keluarga dalam politik lokal di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dikarenakan  tipe penelitian  berupa  riset  yang  bersifat deskriptif  dan  cenderung  menggunakan analisis.  Menurut  Nawawi  (2007),  metode deskriptif  diartikan  sebagai  prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan  atau  obyek  yang  diteliti, seperti  individu,  lembaga,  masarakat  dan lain-lain,  pada  saat  sekarang  berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.  Lebih  lanjut,  penelitian  ini  juga mengambil  pendekatan  secara  studi  kasus yang  mana  pendekatan  ini  dilakukan  agar dapat  secara  intensif  dan  rinci  untuk memahami  satu  gejala  tertentu,  seperti bagaimana strategi elit lokal mempertahankan kekuasaannya.
Data  didapatkan  secara  langsung dari  sumber  terpercaya  dan  berkompeten dalam  menjawab  masalah  penelitian,  dan pemilihan  narasumber  ditentukan  secara purposive .  Wawancara  mendalam  dengan narasumber  menjadi  senjata  utama  dalam mengungkapkan  fenomena  yang  terjadi, narasumber yang dihadirkan cukup mewakili  suara  dari  masyarakat  karena datang dari beragam latar belakang, seperti; Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi Maluku Utara, Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawas Kebijakan, Komisi I DPRD  Kabupaten  induk  yaitu  Kabupaten Kepulauan  Sula  yang  mengurusi  tentang pemekaran,  Tokoh  akademisi  dari  STAI Kabupaten  Kepulauan  Sula,  Tokoh  dan warga  masyarakat.  Data  dianalisis  secara bertahap, mulai dari penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fenomena  kekuatan  keluarga  yang dimanfaatkan  sebagai  sumber  rekruitmen politik  utama  bukanlah  hal  baru  di Indonesia. Harahap (2016) dalam bukunya Klanisasi  Demokrasi  menjelaskan  dengan gamblang tentang politik klan yang dibawa oleh  Klan  Qahar  Mudzakkar  di  Sulawesi Selatan.  Buku  ini  mendefiniskan  Politik Klan sebagai praktik politik yang dijalankan oleh keluarga untuk memperoleh  kekuasaan.  Gambaran  lain politik  keluarga  yang  cukup  sensasional dalam  ranah  politik  lokal  di  Indonesia adalah  dinasti  politik  Atut  di  Banten. Bagaimana  Ratu  Atut  memanfaatkan dengan  baik  pengaruh  besar  ayahnya,  TB Chasan  Sochib,  yang  memiliki  ikatan emosional dengan rakyat Banten. Besarnya pengaruh  ayah  dari  Ratu  Atut  ini dikarenakan  hubungan  baiknya  dengan pemerintahan  dimana  TB  Chasan  Sochib mempunyai  massa  yang  sangat  banyak, sehingga  ia  disebut  tokoh  yang  berada diluar  lembaga  formal  pemerintahan  tapi mampu menciptakan sebuah pemerintahan bayangan  ( shadow  state ).  Bukan  hanya Ratu  Atut,  perlahan  generasi  dari  TB Chasan  Sochib  juga  mulai  terjun  ke  dunia politik  dengan  mulus.  sampai  disini  sudah terlihat jelas bahwa keluarga sebagai pintu masuk  rekruitmen  politik  adalah  “jalan
pintas” yang dibutuhkan para politisi guna mendapatkan  jabatan  politik  (Harahap, 2016).
Secara global, dinasti keluarga yang cukup mendunia di Amerika memunculkan klan  Kennedy.  Klan  Kennedy  sendiri merupakan  salah  satu  dinasti  politik pertama  era  modern  di  Amerika  yang berhasil  bertahan  hingga  saat  ini.  Hal  ini tercermin  ketika  Jhon  F.  Kennedy  (JFK) yang  kemudian  menjadi  satu-satunya  klan Kennedy yang berhasil menduduki jabatan presiden.  Keberhasilan  JFK  ini  tak  luput dari peran besar sang ayah, Joseph Patrick Kennedy sebagai duta besar Amerika untuk Inggris pada masa pemerintahan Roosevelt serta nama besar sang kakek John ‘Honey’ Fitzgerald  yang  pernah  menjabat  sebagai walikota Boston. Keberhasilan karir politik JFK  didukung  penuh  oleh  keluarga Kennedy,  baik  secara  finansial  maupun secara manajerial. Bahkan, kedudukan klan Kennedy saat ini dilanjutkan oleh generasi ketiga  yakni  anak  dari  JFK,  Caroline Bouvier Kennedy yang menjadi duta besar Amerika  untuk  Jepang  tahun  2013  dan Joseph P Kennedy III yang menjadi Dewan Perwakilan  Rakyat  AS  (Wardhani,  2015). Politik  keluarga  yang  dijalankan  oleh generasi  Kennedy  di  negara  maju  sendiri, dalam  budaya  politik  termasuk  dalam familisme  yang  berstatus  dalam  bentuk
prestasi  ( achieved  status ).  Hal  ini  terjadi karena  pada  umumnya  para  elit  terjun  ke dunia  politik  setelah  melewati  fase pengkaderan  politik,  baik  dalam  internal keluarga  maupun  eksternal  melalui  jalur aktivisme  maupun  partai  politik,  sehingga ketika  menjabat  sudah  mengerti  apa  yang harus dikerjakan (Djati, 2014).
Kepulauan  Sula  mulai  mengenal politik  secara  langsung  dan  formal  ialah pada tahun 2004, dimana diadakan Pilpres secara  langsung  untuk  pertama  kalinya, bertepatan dengan setahun Kepulauan Sula dimekarkan.  Hal  ini  menciptakan  daftar partai politik yang siap mendirikan cabang- cabang mereka di tanah Sula. Terlihat jelas pada  Pileg-Pilpres  (2004)  dan  Pilkada (2005),  Golkar  menjadi  partai  yang mendominasi. Kedigdayaan Golkar semakin  kuat  pasca  terpilihnya  Ahmad Hidayat  Mus  (AHM)  dalam  Pileg  yang mengantarkannya  menjadi  ketua  DPRD Sula.  Pilihan  AHM  pada  Golkar  tentu menjadi pilihan yang tepat saat itu, dimana selain kekuasaan Golkar dari pusat hingga akar rumput yang memang saat itu kuat di Sula,  AHM  juga  melakukan  pendekatan- pendekatan jalur pribadi kepada para tetua- tetua  Kepulauan  Sula  di  Ternate  yang notabenenya  adalah  para  kader  partai Golkar.
Setahun berselang setelah
pencapaiannya  sebagai  Ketua  DPRD, modal elekatbilitas besar tersebut menjadikan  AHM  maju  mencalonkan  diri sebagai  Bupati  Sula  hingga  kemudian terpilih  selama  dua  periode  berturut-turut (2005-2010,  2011-2015).  Hal  ini  yang kemudian menjadi kendaraan terbuka yang melaju kencang bagi keluarga Mus. Hal ini dibuktikan  juga  bahwa  Golkar  mampu mengantarkan para adik-adik AHM (Zainal Mus,  Aliong  Mus  dan  Alien  Mus)  untuk menduduki posisi yang sama di DPRD.
Untuk menembus perpolitikan lokal di Kepulauan Sula, keluarga Mus menggunakan  dua  jalur  efektif,  yaitu  jalur partai politik, dan birokrasi. Dua jalur yang efektif  ini  mengingatkan  kita  akan  konsep elit  yang  didefinisikan  oleh  Gaetano Mosca,  dimana  terbagi  dua  kelas  dalam memahami elit. Kelas  yang pertama,  yang biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan  dan  menikmati  keuntungan- keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan.  Sementara  kelas  yang  kedua jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh  yang  pertama,  dalam  masalah  yang saat ini kurang lebih legal, terwakili, serta mensuplai  kebutuhan  kelas  yang  pertama, paling  tidak  saat  kemunculannya,  dengan instrumen-instrumen  yang  penting  bagi
vitalitas  organisme  politik  (Varma,  2003). Partai politik dan birokrasi merupakan dua instrumen  utama  yang  jika  dikendalikan oleh  kelas  pertama  maka  mereka  dapat memegang  semua  fungsi  politik  dan memonopoli kekuasaan seperti tutur Mosca.
Baringtone  Moore  dalam  Ladiqi dan  Wekke  (2018)  menjelaskan  bahwa sebuah kelas penduduk kota yang besar dan independen  telah  menjadi  elemen  penting yang sangat diperlukan dalam pengembangan demokrasi. “ No
bourgeoisie, no democracy” adalah semboyan yang cukup terkenal dari Moore yang berarti bahwa demokrasi akan tumbuh dan berkembang jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif dalam proses demokratisasi. Kaum borjuis inilah yang tergambar dalam bentuk  profil  para  pengusaha  sukses  yang tidak  sedikit  mengucurkan  dana  untuk partai  politik.  Hal  ini  pula  terjadi  pada hubungan  keluarga  Mus  yang  berlatar pengusaha kemudian menjadi aktor penting bahkan utama dalam sebuah partai besar di Indonesia  pada  level  daerah.  Mus  sebagai profil  borjuis  di  Kepulauan  Sula  saat  itu dianggap  mapan  untuk  menjadi  salah  satu elit politik lokal di Sula. Inilah perahu awal bagi keluarga Mus yang akan mengembangkan karir politik mereka.

## Jalur Partai Politik
Keluarga  Mus  mengawali  karir politik mereka melalui pintu partai politik, Golkar.  Partai  berlambang  pohon  beringin ini  telah  menjadi  wadah  dari  sekurangnya lima anggota keluarga Mus dalam rangkaian pemilu di Kabupaten Kepulauan Sula dan Provinsi Maluku Utara sejak 2004, sebut  saja  Ahmad  Hidayat  Mus,  Aliong Mus,  Zainal  Mus,  Alien  Mus,  Nurrohmah Mus adalah anggota keluarga yang menjadi kader  loyal  dari  partai  ini,  walaupun kemudian Zainal Mus berpindah haluan ke PDIP  pada  tahun  2014.  Saat  pertama menjadi  bagian  dari  partai,  AHM  yang dengan  modal  finansial  yang  amat  besar waktu itu langsung memberi pengaruh bagi keadaan  partai  golkar.  Namun,  ada  yang menarik terkait proses bergabungnya AHM di  partai  Golkar.  Saat  itu  diketahui,  AHM mendatangi  beberapa  sesepuh  Sula  yang juga  sebagai  pengurus  Golkar  seperti Yamin Waisale, yang kemudian mempertemukannya  dengan  orang-orang berpengaruh  di  Golkar  seperti  Syamsir Andili  (Walikota  Ternate  saat  itu),  hingga ke Akbar Tandjung.
“... termasuk Yamin Waisale, orang ini  yang  membesarkan  dia  lewat memanipulasi  jalur  HMI.  Dia  ini yang mempertemukan AHM dengan Syamsir  Andili,  nanti  Syamsir Andili mempertemukan AHM dengan Akbar Tandjung, mereka ini yg  mengajari  AHM  menghafal
tujuan HMI, semangat HMI, ketemu dengan  Akbar  Tandjung  agar diyakinkan  bahwa  itu  kader.  Ini proses  manipulasi  kader  saja...” (Wawancara  dengan  Advokat  & Aktivis LSM Anti Korupsi Maluku Utara, tanggal 9 Mei 2018) Proses  manipulasi  pengkaderan  ini dilakukan  karena  golkar  adalah  partai jenjang kader. Artinya proses pengkaderan partai ini menggunakan jenjang yang harus sudah selesai diikuti semua orang, termasuk salah  satunya  masuk  sebagai  basis  kader HMI.  AHM  yang  diketahui  tidak  pernah ikut  HMI  sebelumnya  diminta  menghafal tujuan  dan  asas  organisasi  HMI  sehingga layak “dijual” untuk dipertemukan dengan Akbar  Tandjung.  Dari  sinilah  awal  mula AHM  masuk  dan  dibentuk  oleh  Golkar sehingga  menjadi  “produk  politik”  siap dipasarkan menuju Pilkada pertama di Sula.
Sebagai  pembuka  pintu  bagi  adik- adiknya, AHM dikatakan mampu memberi jalan  yang  mulus.  Ketika  para  adik  mulai menjadi kader dengan partai yang dipimpinnya  di  daerah,  mereka  mulai bermanuver dan mampu meniti karir politik lebih  tinggi  tanpa  menunggu  waktu  yang lama.  Pasca  terpilihnya  dia  sebagai  bupati Kepulauan Sula periode pertamanya 2005- 2010, AHM sudah menjabat sebagai ketua DPD  II  Partai  Golkar  Provinsi  Maluku Utara.  AHM  kembali  terpilih  sebagai bupati Kepulauan Sula di periode keduanya yaitu 2010-2015, pasca terpilih jadi bupati
di  periode  keduanya,  AHM  dilantik menjadi ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara.
Keberhasilan AHM dalam menguasai  posisi  sentral  di  partai  Golkar adalah  awal  dari  dominasi  keluarga  Mus pada  tubuh  partai  Golkar,  yang  kemudian memunculkan  stigma  baru  masyarakat terhadap  keluarga  Mus  yang  dikatakan membangun  “kerajaan  kecil”  di  partainya sendiri, sebelum membangun “kerajaannya” di Kepulauan Sula.
“...  di  partai  juga  dia  membangun itu.  Yang  pastinya  diproteksilah seluruh  kekuasaannya  itu,  untuk kepentingan  dia  dan  keluarga. Karena  struktur  dia  kuasai,  partai politik dia kuasai, pemerintahan dia kuasai dan juga dia tidak memberikan  peluang  bagi  orang lain untuk masuk dan berkompetisi lebih  jauh  disitu,  bisa  dikatakan cara  memimpinnya  agak  otoriter gitu...” (Wawancara
Advokat Maluku  Utara  dan  Kepsul,  tanggal 15 April 2018).
Berkembangnya  dinasti  politik  di daerah  tidak  terlepas  dari  peran  partai politik  yang  memberikan  ruang  bagi lahirnya  oligarki,  dimana  menyebabkan mekanisme  pencalonan  kandidat  tidak berjalan sebagaimana mestinya (Mukti dan Rodiyah,  2020).  Fenomena  memanfaatkan kepopuleran  nama  keluarga  dalam  ranah politik bukanlah hal yang tabu atau dilarang dalam  pelaksanaannya.  Memang  diakui, memanfaatkan kepopuleran nama keluarga
merupakan  peran  paling  signifikan  dalam melanggengkan  politik  keluarga.  Hal  ini seperti  dijelaskan  oleh  Dal  Bo  (2009), bahwa  keberlangsungan  dinasti  politik (dalam  hal  ini  adalah  politik  keluarga) disebabkan adanya kekuasaan dan pengaruh politik yang dapat
diakumulasikan  dan  diwariskan  kepada anggota keluarga. Sehingga dengan keberhasilan Mus membangun citra keluarganya,  masyarakat  akan  percaya bahwa  jika  seluruh  anggota  keluarga  akan membawa  dan  melakukan  hal  yang  sama dalam  politik  lokal  Sula  sebagai  seorang dari generasi keluarga Mus.

## Jalur Birokrasi
Melihat  dari  perspektif  historis, sangat  sulit  untuk  membuat  birokrasi  bisa terbebas  dari  politisasi,  karena  bisa  dilihat kecenderungan  adanya  kooptasi  penguasa negara terhadap institusi birokrasi. Konsep bureaucratic  polity yang  pertama  kali dikemukakan  oleh  Riggs  dalam  melihat kehidupan birokrasi di Thailand, kemudian digunakan  oleh  Harold  Crouch  untuk melihat  kasus  di  Indonesia  membuktikan kenyataan  tersebut.  Menurut  Crouch, kepentingan penguasa negara yang diwakilkan lewat institusi birokrasi mengalami penguatan bukan hanya karena ketidakberdayaan masyarakat dalam
mengontrol  birokrasi,  tetapi  juga  karena
ketidakmampuan birokrasi
untuk melepaskan diri dari cengkeraman penguasa  negara  Dengan  kata  lain, meskipun politisasi birokrasi bukan semata-mata identik dengan upaya mempolitiskan  birokrasi,  ia  juga  sarat dengan  usaha  menciptakan  masyarakat yang buta akan politik birokrasi (Tjokrowinoto, 2001)
Jalur  birokrasi  yang  digunakan keluarga  Mus  diketahui  merupakan  salah satu  jalur  pertahanan  pasca  memenangkan pilkada  tahun  2004  di  Kepulauan  Sula. Hingga  saat  ini,  terlacak  ada  dua  alasan kuat  mengapa  para  birokrat  di  Kepulauan Sula  dengan  mudah  dijadikan  alat  politik untuk  konflik  kepentingan  dan  tidak mampu  berbuat  apa-apa.  Dua  hal  tersebut adalah; (i) ketakutan akan tidak mendapatkan  jabatan  struktural  di  instansi (biasanya  untuk  golongan  IV/pimpinan); (ii)  adanya  ancaman  mutasi  yang  tidak mengikuti  arahan  pimpinan  (biasanya untuk golongan III kebawah).
“...  karena  orang  yang  melawan kebijakan  dia,  sudah  pasti  akan dipecat  secara  tidak  terhormat, banyak  sudah  kepala  dinas  itu. Sehingga  ada  ketakutan-ketakutan itu secara tidak langsung terhadap proses  itu.  Bahkan  kadis-kadis  itu dipakai untuk memproteksi kepentingan dia, misalnya
bawahan-bawahan  yang  melawan di  pindahkan,  dimutasi,  di  nonjob,
iya..  ditaruh  di  daerah  terpencil. Jadi  orang  takut...” (Wawancara Advokat  Maluku  Utara  &  Kepsul, tanggal 15 April 2018) Permasalahan profesionalisme birokrasi  pada  ajang  pemilihan  kepala daerah selalu menjadi persoalan di berbagai daerah  (Firman,  2017).  Pengendalian birokrasi  dinilai  sangat  ampuh  untuk menutup  akses  dan  mendulang  suara  pada pemilihan-pemilihan berikutnya baik untuk AHM  sendiri  maupun  pertarungan  adik- adiknya.  Mengingat  profesi  PNS  ini merupakan  salah  satu  pekerjaan  yang paling diminati dan banyak orang Sula dan keluarganya  bergantung  pada  profesi  ini. Hal ini karena rantai ekonomi di Kepulauan Sula tidak cukup baik.
Alur  yang  terbaca  dalam  proses kendali kekuasaan politik keluarga Mus di Kepulauan
Sula adalah rangkaian
hubungan antara birokrat-politisi-
masyarakat. Birokrat dan politisi mempunyai akses kekuasaan ( power ) untuk memberikan  izin,  memberikan  proteksi, membuat  dan  mengesahkan  peraturan, tetapi  tidak  mempunyai  dana  yang  cukup untuk membiayai kehidupan dan kepentingan  ideologinya.  Pebisnis  (dalam kasus IUP di Taliabu) tidak memiliki akses tersebut,  akan  tetapi  mempunyai  modal atau  uang  untuk  memperoleh  akses tersebut. Masyarakat yang memiliki tujuan tertentu  hadir  di  antara  ketiganya  dan
memperoleh akses dan objek dari kepentingan birokrat, politisi, dan pebisnis ( Nordholt dan Klinken, 2014).

## Lahan Baru Kekuasaan (Pemekaran)
Indonesia
memilih istilah ‘pemekaran’  untuk  menyebut  subdivisi distrik-distrik dan provinsi yang ada dalam rangka menciptakan unit-unit administratif baru. Pemekaran juga terjadi pada negara- negara lain seperti di Amerika Serikat yang disebut dengan redistricting , yaitu pembentukan  kembali  distrik-distrik  dan menyangkut  politik  pemilihan ( Nordholt dan  Klinken,  2014).  Pemekaran  yang merupakan  buah  dari  desentralisasi  ini, seharusnya  bisa  dilakukan  sesuai  dengan prinsip otonomi yang digagas dari awal dan memberi  hasil  yang  bisa  dinikmati  pasca pemekaran. Namun, Jeddawi (2009) menemukan  pemekaran  dilakukan  atas dasar  keinginan  segelintir  orang  yang disebut elit lokal. Secara spesifik,
Ramdhani (2019) menyatakan bahwasanya hasil  pemekaran  di  beberapa  daerah  tidak serta merta menghasilan pemerataan ekonomi  bagi  masyarakatnya,  bahkan cenderung  menghasilkan  dinasti  politik kekeluargaan.
Pemekaran Taliabu sendiri merupakan hasil pemekaran dari
Kabupaten  Kepulauan  Sula  yang  disahkan
dalam  sidang  paripurna  DPR  RI  pada  14
Desember 2012.
Penulis melihat pemekaran  ini  sebagai  salah  satu  sumber daya  untuk  konsolidasi  kekuatan  politik baru dari politik keluarga Mus. Tergambar jelas  motif  politik  yang  melatarbelakangi pemekaran  pulau  Taliabu  yang  terbilang cukup  tergesa-gesa.  AHM  menjadi  Bupati pada  tahun  2005,  setahun  berselang  isu pemekaran  Taliabu  sudah  santer  terdengar hingga  pada  terealisasikan  pada  tahun 2012. Uniknya, pertarungan politik memperebutkan  kekuasaan  di  Taliabu sendiri  hanya  diikuti  oleh  dua  pasangan calon  yakni  Zainal  Mus  dan  Aliong  Mus yang mana keduanya adalah kakak beradik keluarga  Mus.  Hal  ini  jelas  menguatkan asumsi  masyarakat  bahwa  Kabupaten Taliabu  memang  merupakan  lahan  yang disiapkan untuk keluarga Mus sendiri.
“...kompetisi  pertama  di  pulau Taliabu  ini  pertarungan  keluarga. Karena  yang  bertarung  cuma  dua kakak beradik. Berarti ini fenomena dalam  kajian  perebutan  kekuasaan baru  di  lahan  baru.  Arena  ini disiapkan oleh AHM. Karena agak unik memang kok cepat dimekarkan.
Padahal daerah induknya saja masih masuk daerah tertinggal.  Fasilitas  di  Sula  masih termasuk  daerah  tertinggal.  Sudah ada pemekaran
baru...”
(Wawancara Advokat Maluku Utara dan Kepsul, tanggal 15 April 2018) Salah  satu  kendala  Taliabu  untuk dimekarkan adalah masalah jumlah
penduduk  yang  belum  cukup  untuk memenuhi  persyaratan  sebagai  daerah pemekaran  baru.  Untuk  masalah  jumlah penduduk,  hal  ini  penulis  bertanya langsung  pada  ketua  tim  pemekaran Taliabu saat itu yang juga menjabat sebagai Asisten 3 di Kepulauan Sula, Bapak Salim Bahnan. Menurut beliau, salah satu kendala pemekaran  memang  benar  tentang  jumlah penduduk.  Hal  ini  juga  bahkan  sempat ditanyakan langsung oleh Kemendagri dan DPR  RI  ketika  dilakukan  uji  kelayakan. Jawaban  normatif  yang  disampaikan  tim pemekaran  melalui  Bupati  AHM  saat  itu adalah dengan mendatangkan dan membuka  peluang  bagi  imigran-imigran lokal dari daerah terdekat untuk berdomisili di  Taliabu  sehingga  diharapkan  mampu mencukupi  jumlah  penduduk  tersebut. Uniknya  ketika  penulis  mengkonfirmasi- kan ini pada salah satu LSM Anti Korupsi di  Maluku  Utara,  ditemukan  bahwa imigran-imigran lokal yang dikatakan akan didatangkan  hanyalah  berupa  nama  diatas kertas dan nama-nama tersebut diambil dari data  penduduk  kota  Sanana  (ibukota kecamatan  Kepulauan  Sula),  yang  artinya nama-namanya ada, tetapi wujud orangnya tidak  pernah  ada.  Inilah  salah  satu keganjilan  yang  ditemukan  dalam  proses pemekaran pulau Taliabu.

## KESIMPULAN
Kemampuan dan dominasi seseorang/kelompok  dalam  bentuk  politik keluarga  untuk  memperoleh  kekuatan  dan mengendalikan kekuasaan secara maksimal adalah suatu prestasi yang luar biasa dalam iklim perpolitikan lokal di level daerah. Hal demikian tentu saja menyangkut kemampuan keluarga tersebut untuk mengkooptasi  sumber-sumber  kekuasaan dan mengendalikannya. Relasi dan konsolidasi  yang  tercipta  kuat  antar keluarga sendiri menjadi penentu sehingga politik  keluarga  sebagai  transportasi  yang menjanjikan  untuk  menuju  karir  politik yang mapan.
Sebagai elit atau aktor yang sentral, Ahmad  Hidayat  Mus  memiliki  apa  yang disebut skill atau keahlian dalam melakukan  lobi  politik.  Selain  modalitas ekonomi  sebagai  modal  awal  masuk  ke kancah  politik,  keahlian  dalam  melakukan lobi  politik  seperti  pola  komunikasi  yang efektif  dapat  menghasilkan  kesepakatan yang menguntungkan. Indikasi yang terlihat  ialah  dengan  disetujuinya  Ahmad Hidayat  Mus  untuk  masuk  dan  menjadi kader  partai  Golkar  tanpa  melalui  proses berjenjang  kaderisasi  yang  sesuai  dengan aturan partai politik itu sendiri.
Pola  karir  politik  keluarga  yang dijalankan oleh anggota keluarga, terkesan
memiliki  kurikulum  basic  yang  mana kurikulum ini dibuat oleh central actor itu sendiri,  sehingga  untuk  mencapai  tujuan menguasai resources lecih  cepat  dan terarah.  Indikasinya  ialah,  dengan  melihat tabel  pola  karir  politik  masing-masing anggota  keluarga  dapat  terlihat  setiap jenjang  karir  politik  yang  dilalui  adalah sama persis dengan yang sebelumnya. Dan perjalanan pola karir ini dikatakan resource driven karena  terlihat  dari  rentang  waktu yang  sangat  singkat  dalam  menjadikan politik keluarga sebagai elit yang mendominasi.
Menggunakan  konsep  C.Wright Mills  tentang  keterkaitan  antar  institusi adalah  hal  yang  dilakukan  elit  untuk menciptakan dan mempertahankan dominasi  kuasanya,  maka  dalam  tesis  ini ditemukan  konsolidasi  tiga  institusi  besar; politik,  birokrasi,  dan  ekonomi  dalam menjalankan  kuasa  atas  politik  keluarga.
Konsolidasi  tiga  institusi  ini  tergambar pada bagaimana tiga strategi ini dimanfaatkan  oleh  elit  keluarga  untuk digunakan.  Singkatnya,  tiga  institusi  ini bukan  hanya  digunakan  sebagai  strategi, tapi  cara  pemanfaatannya  pun  berupa konsolidasi yang kuat.
Bila  dilihat  tahapan  prosesnya, penguasaan  partai  politik  adalah  jalan pertama yang dilakukan untuk menuju kursi
sebagai elit lokal Kepulauan Sula. Penguasaan  partai  politik  sendiri  dinilai cukup  berhasil  karena  internal  partai  pun dalam  beberapa  periode  jabatan-jabatan penting dikuasai oleh keluarga Mus sendiri, sehingga  proses  elektoralpun  bisa  menjadi fokus  partai  untuk  pemenangan.  Hingga pada  tahap  selanjutnya  yaitu  penguasaan birokrasi  (dengan  catatan  sudah  berhasil pada  tahapan  pertama),  dimana  keluarga Mus  dikatakan  memanfaatkan  sumber kekuasaan kedua ini melalui penyerapanpenyerapan  sumber  daya  baik materi  maupun  dukungan  masyarakat secara  penuh  melalui  kendali-kendali kebijakan ekonomi serta jabatan. Selain itu, indikasi  yang  lain  dapat  terlacak  melalui salah  satu  hidden  agenda  penyebab pemekaran  Taliabu  yang  terkesan  diburu- buru.

## REFERENSI
Asako,  Y.,  Iida,  T.,  Matsubayashi,  T.,  &
Ueda, M. (2015). Dynastic
Politicians:  Theory  and  Evidence from  Japan. Japanese  Journal  of Political Science, 16 (1), 5-32.
Bakar,  A.  (2016).  Politi  Dinasti  dan
Pelembagaan Partai Politik Pengalaman DPC PDIP dan Keluarga Banteng  di  Kepulauan  Selayar. Al Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Ketatanegaraan, 2 (1), 105-119.
Bakti,  Andi  Faisal.  (2014).  Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan, dalam Politik  Lokal  di  Indonesia .
Henk Schulte Nordholt dan Gerry van
Klinklen  (Eds.)  Jakarta:  KITLV- Yayasan Obor Indonesia.
Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2009). Political  Dynasties. The  Review  of Economic Studies, 76 (1), 115-142 Djati, W. R. (2014). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik  di  Aras  Lokal. Masyarakat: Jurnal Sosiologi , 203-231.
Firman,  F.  (2017).  Meritokrasi  Dan Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  Dalam  Pengaruh  Pilkada Langsung. The Indonesian Journal of Public  Administration  (IJPA),  3 (2), 88-105.
Harahap, U. H. (2016) Politik Keluarga di Sumatera  Utara  (Pola  Transformasi Aktor Lokal Di Sumatera Utara Pada
Masa  Orde  Baru  Dan  Reformasi) .
Tesis, Program Pascasarjana  Fisipol, Universitas Gadjah Mada.
Haryanto.  (2014). Klanisasi  Demokrasi: Politik  Klan  Qahhar  Mudzakkar  di
Sulawesi Selatan . Yogyakarta: Penerbit Polgov UGM. Jeddawi, M. (2009). Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis
Empiris) . Yogyakarta: Penerbit Total Media.
Ladiqi,  S.,  &  Wekke,  I.  S.  (2018). Gambaran  Demokrasi,  Demokrasi, dan  Perkembangan .  Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku.
Mukti,  H.  H.,  &  Rodiyah,  R.  (2020). Dynasty Politics in Indonesia: Tradition or Democracy?. Journal of Law  and  Legal  Reform,  1 (3),  531- 538.
Nawawi,  H.  (2007). Metode  penelitian bidang sosial . Gadjah Mada University Press.
Nordholt,  H.  S.  (2005).  Desentralisasi  di Indonesia:  Peran  Negara  Kurang Lebih Demokratis?” dalam J. Harris,
K.  Stokke  &  O,  Tornquist  (eds)
Politisasi  Demokrasi:  Politik  Lokal
Baru. Jakarta: Demos.
Nordholt, H. S., & Klinken, G. V. (2014).
Politik  Lokal  di  Indonesia .  Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Pasan,  E.  (2013).  Politik  Dinasti  Dalam Pemilihan Presiden Di Filipina Tahun
2001–2011. Jurnal Hubungan Internasional  Interdependence , 1 (3), 222-235. Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan  dan  Kualitas  Kandidat di Sulawesi Selatan. Jurnal Politik , 1 (1), 97-124.
Querubin,  P.  (2012).  Political  Reform  and Elite  Persistence:  Term  Limits  and Political Dynasties in the Philippines. In APSA 2012 Annual Meeting Paper .
Ramdhani,  H.  (2019).  Realitas  Elit  Politik
Lokal  dan  Persepsi  Masyarakat dalam  Proses  Pemekaran  Daerah. JPPUMA  Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 7 (2), 219-226. Rossi,  M.  (2009). The  Causes  of  Political Dynasties  in  Democratic  Countries . Unpublished manuscript.
http://economia. uniandes. edu. co/content/.../29957/.../Political_Dyn asties  _Rossi.  pdf  (accessed  on August 11, 2018).
Sidel, J. T. (2005). Bossism and democracy in  the  Philippines,  Thailand  and Indonesia:  towards  an  alternative framework  for  the  study  of  ‘local strongmen’.
In Politicising democracy (pp. 51-74). Palgrave Macmillan, London.
Smith,  D.  M.  (2012). Succeeding  in politics: dynasties in democracies (Doctoral  dissertation,
UC San Diego).
Suaib,  E.  (2016).  Fenomena  ‘Bosisme Lokal’di  Era  Desentralisasi:  Studi Hegemoni  Politik  Nur  Alam  Di
Sulawesi Tenggara. Jurnal
Penelitian Politik , 12 (2), 51-69.
Sujarwoto,  S.  (2016).  Desentralisasi, dinasti  politik  dan  kemiskinan  di
Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 1 (2), 1-6.
Tjokrowinoto,  M,  dkk.  (2001)  Birokrasi Dalam Polemik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Wardhani, M. A. (2015). Dinasti Politik di Amerika: Studi Kasus Dinasti Politik
Klan Kennedy .  Tesis,  Program  S2
Pengkajian  Amerika,  Universitas Gadjah Mada.
Varma, S. P. (2003). Teori Politik Modern . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.