## PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN PERANG DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS DAERAH KONFLIK IRAK DAN SURIAH)

## PROTECTION OF WAR REPORTERS IN ARMED CONFLICT AREAS BASED ON
INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY OF THE IRAQ AND SYRIA CONFLICT)
Desia Rakhma Banjarani Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung desiarahma7@gmail.com

## Sri Sulastuti
Fakultas Hukum, Universitas Lampung tutiunila@yahoo.co.id

## Kisti Artiasha
Fakultas Hukum, Universitas Lampung kisti_artiasha@yahoo.com

## Abstrak
Pekerjaan wartawan di daerah konflik untuk menyampaikan fakta peperangan secara obyektif kerap kali  mengancam  nyawa.  Dalam  beberapa  perjanjian  internasional  telah  termuat  ketentuan  tentang perlindungan  terhadap  wartawan  yang  bertugas  di  daerah  konflik,  namun  terdapat  beberapa  hambatan untuk  menegakkan  ketentuan  perjanjian  internasional  tersebut.  Persoalan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  perlindungan  terhadap  wartawan  pada  konflik  bersenjata  berdasarkan pada perjanjian internasional dalam hukum humaniter? Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku  yang  melanggar  hukum  humaniter  (perang)  dengan  cara  “membunuh-menganiaya”  wartawan perang? Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) dengan  tipe  penelitian  deskriptif  analitis.  Data  yang  diperoleh  adalah  data  sekunder  yang  berasal  dari sumber  kepustakaan  seperti  literatur,  artikel  dan  situs-situs  internet.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa perlindungan  terhadap  wartawan  yang  bertugas  saat  konflik  dalam  hukum  internasional  diatur  dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, dan Statuta Roma.  Dalam  rangka  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  pelanggaran  HAM  terhadap  wartawan dalam hal ini yaitu ISIS, terdapat hambatan yurisdiksi yang diatur dalam Statuta Roma. Meskipun demikian, masih terdapat peluang pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM yang dilakukan ISIS terhadap wartawan, yaitu adanya tindakan dan langkah khusus dari Dewan Keamanan PBB.
Kata Kunci: Perjanjian, Wartawan, Perang.

## Abstract
The work of journalists in conflict zones to convey the facts of war objectively is often life-threatening. In several international treaties, provisions regarding the protection of journalists working in conflict areas have  been  included,  but  there  are  some  obstacles  to  enforcing  the  provisions  of  these  international agreements.  The  issue  to  be  discussed  in  this  research  is  how  is  the  protection  of  journalists  in  armed conflict based on international treaties in humanitarian law? And what about criminal liability for offenders who violate humanitarian law (war) by "killing - persecuting" war journalists?.
This  study  uses  a  normative  legal  problem  approach  (library  law  research)  with  a  descriptive analytical type of research. The data obtained are secondary data from sources such as literature, articles and  internet  sites.  The  results  showed  that  the  protection  of  journalists  who  served  during  conflicts  in
Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2019: hlm. 11-18. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
international  law  was  regulated  in  the  1907  Hague  Convention,  1949  Geneva  Convention,  Additional Protocol I of the 1977 Geneva Convention, and the Rome Statute. In the context of criminal responsibility for perpetrators  of  human  rights  violations  against  journalists  in  this  case,  ISIS,  there  are  jurisdictional obstacles  set  out  in  the  Rome  Statute.  Nevertheless,  there  are  still  opportunities  for  criminal  liability  for human rights violations committed by ISIS against journalists, namely the existence of specific actions and steps from the UN Security Council.
Keywords: Agreement, Reporters, War.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Desia  Rakhma  Banjarani,  Sri  Sulastuti,  Kisti  Artiasha,  “Perlindungan Terhadap  Wartawan  Perang  di  Daerah  Konflik  Bersenjata  Menurut  Hukum  Internasional  (Studi  Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah) ”, Jurnal Cepalo , 3 (1), (2019): 11-18.

## A. Pendahuluan
Keberadaan  wartawan 1 saat  ini  memiliki  peran  penting  dalam  memenuhi  hak  masyarakat  untuk mengetahui  dan  menegaskan  hak  asasi  manusia,  mengembangkan  pendapat  umum  berdasarkan  informasi yang tepat, akurat,dan seimbang. 2 Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, wartawan kerap kali diharuskan  untuk  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  mengungkap  fakta  dan  peristiwa  secara  langsung. Sehingga  dibutuhkan seorang  wartawan  yang  berani bertindak  dalam  menghadapi resiko-resiko  besar  yang mungkin saja akan mengancam jiwanya. Begitu pula terhadap wartawan perang yang berada atau ikut serta dalam  medan  pertempuran  yang  nantinya  mungkin  akan  menemui  berbagai  rintangan  yang  tidak  diduga sama sekali. 3
Dengan  adanya  kemajuan  teknologi  informasi  di  era  saat  ini,  semua  orang  dianggap  selalu  butuh informasi setiap saat dari berbagai sudut di dunia. Oleh karena itu, setiap negara di dunia seolah berlomba- lomba  untuk  memberitakan  berbagai  hal  yang  terjadi,  baik  secara regional,  nasional  maupun  internasional, termasuk pemberitaan tentang terjadinya suatu konflik dan perang. Setiap terjadinya suatu konflik, beberapa negara di dunia akan mengirim para wartawan pilihan mereka ke daerah konflik tersebut untuk memberikan informasi  yang  berkualitas  berdasarkan  fakta-fakta  obyektif  dengan  kualitas  berita  yang  lebih  menarik  dan lebih  cepat  untuk  dapat  disampaikan  kepada  masyarakat  maka  wartawan  diperlukan  terjun  langsung  ke daerah konflik tersebut.
Berita  dan  artikel  dalam  peperangan  yang  ditulis  oleh  wartawan  berisi  tentang  perincian  menit  dan peristiwa  yang  terjadi  dalam  peperangan  seperti  lokasi  geografis  di  mana  mereka  berada  yang menggambarkan tentang penderitaan setiap tentara yang gugur dalam peperangan dan kematian orang-orang yang  tidak  bersalah. 4 Dengan  kata  lain,  wartawan  dalam  peperangan  telah  menjadi  mata  dan  telinga  bagi masyarakat di seluruh dunia. Peran wartawan yang melaksanakan tugasnya di daerah konflik bukanlah tanpa adanya  resiko,  bukan  rahasia  umum  bila  pekerjaan  di  daerah  konflik  seperti  pekerjaan  wartawan  akan mengancam  nyawa  dan  jiwa  mereka.  Bahkan  kerap  kali  wartawan  yang  sedang  bekerja  di  daerah  konflik harus  mengalami  berbagai  pelanggaran  HAM  (hak  asasi  manusia)  seperti  luka-luka,  menjadi  tawanan perang, bahkan meninggal dunia di daerah konflik.
Salah satu daerah konflik yang memakan banyak korban adalah Suriah dan Irak, dimana sebagian besar konflik  di  daerah  tersebut  didalangi  oleh  pasukan  ( Islamic  State  of  Irak  and  Syiria) atau  ISIS. 5 Beberapa korban  dari  serangan  ISIS  diantaranya  adalah  wartawan,  bahkan  berdasarkan  laporan  Federasi  Wartawan Internasional tahun 2016, Irak adalah negara paling mematikan di dunia bagi wartawan  - dengan lebih dari
1 Wartawan merupakan profesi untuk memperoleh informasi dengan mendatangi sumbernya. Istilah yang di gunakan adalah meliput. Hasil liputan tersebut akan wartawan tulis, kemudian di serahkan redaktur kemudian di olah lagi dan di sajikan dalam bentuk tulisan di media cetak, radio, atau televisi. Sulistiono, Senangnya Menjadi Wartawan , Yogyakarta: Citra Aji Prama, (2012), hlm.2.
2 Ibid.
3 Zurriati, “Perlindungan  Terhadap  Wartawan  Perang  Ditinjau  Dari  Hukum  Humaniter  Internasional  (Suatu  Tinjauan  Terhadap Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Bagi Wartawan Perang Dalam Meliput Konflik Timor Timur)”, Tesis Universitas Andalas , Fakultas Hukum, hlm. 1.
4 Vishnu Prabhu K.S dan Dr. Laxmi Dhar Dwivedi, “Journalists’ Reporting Efforts, Techniques and Trends during War and Crisis Scenarios”, Global Media Journal , Vol 13, Issue 24, hlm.2.
5 ISIS  ( Islamic  State  of  Irak  and  Syiria) atau  Negara  Islam  Irak  dan  Syiria  adalah  gerakan  keagamaan  yang  berupaya  untuk menegakkan  pemerintahan  atau  negara  yang  berlandaskan  sistem  islam  (Khilafah  Islamiyah)  yaitu  kelompok  ekstremis  yang mengikuti ideologi garis keras Al-Qaidah dan berpedoman kepada prinsip-prinsip jihad global. Devi Aryani, “Fenomena Radikalisme Gerakan Isis di Indonesia”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta , (2015), hlm.10 .
300  wartawan  tewas  sejak  tahun  1990  hingga  2015. 6 Salah  satunya  wartawan  asal  Jepang  bernama  Kenji Goto yang dipenggal kepalanya pada Januari 2015. Lalu di tahun 2014, ISIS juga mengeksekusi mati James Foley  dan  Steven  Sotloff,  wartawan  asal  Amerika  Serikat. 7 Adapun  wartawan  perempuan  bernama  Ruqia Hassan yang diculik lalu dieksekusi mati oleh ISIS pada tahun 2016. 8
Setelah  mengungkapkan  pentingnya  keberadaan  wartawan  di  daerah  konflik  namun  keberadaan wartawan  di  daerah  konflik  justru  beresiko  tinggi  dan  mengancam  nyawa  bahkan  mengalami  pelanggaran HAM,  maka  dapat  terlihat  bahwa  diperlukan  adanya  perlindungan  bagi  wartawan  yang  melaksanakan tugasnya di daerah konflik. Kesadaran tentang pentingnya perlindungan keberadaan wartawan dalam daerah konflik bukan merupakan isu baru, dimana pembahasan tentang isu ini sudah berlangsung cukup lama yaitu sejak  era  Perang  Dunia  terbukti  dengan  terbentuknya  berbagai  bentuk  dari  perjanjian  internasional  yang memuat tentang perlindungan kepada wartawan.
Perjanjian internasional tentang perlindungan terhadap wartawan termuat dalam hukum humaniter atau hukum perang yang berisi sekumpulan aturan tentang tata cara berperang dan perlindungan terhadap korban perang. 9 Bila  wartawan  berada  dalam  suatu  wilayah  yang  sedang  berperang  atau  berkonflik  maka  dapat dipastikan  bahwa  wartawan  berada  dalam  perlindungan  hukum  humaniter.  Perlindungan  wartawan  dalam hukum  humaniter  termuat  dalam  berbagai  perjanjian  internasional  yang  disebut  sebagai  konvensi,  seperti Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat ( Respecting the Laws and Customs of War on Land ) dan Konvensi Jenewa III 1949 serta Protokol Tambahan I 1977. Dengan adanya hukum yang memberikan perlindungan terhadap wartawan maka tindakan ISIS yang melanggar  HAM  para  wartawan  dengan  menculik  dan  membunuh  mereka  merupakan  tindakan  yang melanggar hukum humaniter.
Pelanggaran  dalam  hukum  humaniter  atau  disebut  sebagai  kejahatan  perang  merupakan  kejahatan internasional  yang  menjadi  yurisdiksi  materil  dari Mahkamah  Pidana  Internasional atau International Criminal  Court (ICC). ICC  adalah  pengadilan  tetap  dan  independen  yang  dibentuk  untuk  melakukan penyelidikan  dan  mengadili  setiap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  terberat  terhadap  hukum  humaniter internasional,  seperti  kejahatan  perang,  kejahatan  kemanusiaan,  genosida  dan  tindakan  agresi. 10 Atas tindakan-tindakan  keji  ISIS  terhadap  wartawan  yang  melanggar  hukum  humaniter,  dapat  dikatakan  sudah seharusnya ICC sebagai pengadilan permanen untuk menghukum ISIS. Namun untuk memberikan hukuman kepada ISIS atas tindakannya yang melanggar hukum humaniter bukanlah perkara yang mudah.
Hal  tersebut  berkaitan  dengan  adanya  yurisdiksi 11 yang  membatasi  kinerja  ICC  untuk  menuntut  ISIS, yakni yurisdiksi teritorial. 12 Berdasarkan Statuta Roma, ICC dapat menjalankan yurisdiksinya atas siapapun (baik warga dari negara pihak Statuta Roma 1998 ataupun bukan warga) sepanjang kejahatan dilakukan di wilayah  Negara  Pihak  Statuta  Roma  1998  dan  ICC  juga  dapat  menjalankan  kewenangannya  terhadap kejahatan internasional di wilayah negara manapun (baik wilayah Negara Pihak Statuta Roma 1998 ataupun bukan  negara  pihak)  sepajang  pelakunya  adalah  warga  dari  Negara  Pihak. 13 Dalam  hal  ini  kejahatan  yang dilakukan ISIS berkisar diwilayah Irak dan Suriah dimana kedua negara tersebut belum meratifikasi Statuta Roma  sehingga  membuat  ICC  tidak  memiliki  yurisdiksi  atas  kedua  negara  tersebut.  Meskipun  demikian, bukan berarti menjadi ketidakmungkinan bagi ICC untuk menuntut ISIS berdasarkan Statuta Roma.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  persoalan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  perlindungan  terhadap  wartawan  pada  konflik  bersenjata  berdasarkan  pada  perjanjian internasional  dalam  hukum  humaniter?  Dan  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  dari  pelaku  yang
6 Human Right Watch, “Iraq”, Coutry Summary , January 2017, hlm. 4.
7 https://m.tempo.co/read/news/2015/06/25/115678140/korban-kekejian-isis-dari-wartawan-hingga-penderita-aids,  diakses  pada  25 Agustus 2017, jam 16:15 WIB.
8 http://global.liputan6.com/read/2405247/kisah-ruqia-hassan-jurnalis-cantik-yang-dieksekusi-mati-isis,  diakses  pada  25  Agustus 2017,  jam 16:19 WIB.
9 Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
(2006), hlm. 4.
10 Koalisi  Masyarakat  Sipil  untuk  Mahkamah  Pidana  Internasional, Mengenal  ICC  (Mahkamah  Pidana  Internasional) ,  Jakarta: IKOHI, (2009), hlm. 9.
11 Yurisdiksi  dalam  pengertian  hukum  berarti  hak/kekuasaan/kewenangan  suatu  negara  untuk  membuat,  mengatur  dan  menegakkan aturan  terhadap  orang,  benda,  dan  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  dalam  batas  teritorialnya.  Abdul  Muthalib  Tahar, Hukum Internasional dan Perkembangannya , Bandar Lampung: PKKPUU Unila, (2013), hlm. 92.
12 Yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul  di  dalam  batas-batas  teritorial  ini.  J.  G.  Starke, Pengantar  Hukum  Internasional  Edisi  Kesepuluh ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,
(2010), hlm.270.
13 Pasal 12 dan 13 Statuta Roma.
melanggar  hukum  humaniter  (perang)  dengan  cara  “membunuh-menganiaya”  wartawan  perang?  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  masalah  hukum  normatif  (penelitian  hukum  kepustakaan)  dengan  tipe penelitian  deskriptif  analitis.  Data  yang  diperoleh  adalah  data  sekunder  yang  berasal  dari  sumber kepustakaan seperti literatur, artikel dan situs-situs internet.

## B. Pembahasan

## 1. Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Menurut Hukum Internasional
Salah  satu  sumber  hukum  internasional  adalah  perjanjian  yang  berisikan  instrumen  yuridis  yang menampung  kehendak  dan  persetujuan  negara  atau  subjek  hukum  internasional  lainnya  untuk  mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang  mengikat  bagi  para  pihak  yang  membuatnya. 14 Perjanjian  dalam  hukum  internasional  dapat mencangkup  berbagai  aspek  seperti  ekonomi,  sosial,  budaya,  bahkan  hingga  peperangan.  Menurut  hukum internasional,  perjanjian  tentang  peperangan 15 disebut  sebagai  hukum  humaniter  yang  didalamnya  juga mengatur tentang perlindungan wartawan dalam daerah konflik bersenjata.
Secara umum perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap wartawan di daerah konflik  termuat  dalam  konvensi.  Konvensi  merupakan  suatu  instrumen  yang  biasanya  digunakan  dalam perjanjian-perjanjian multilateral baik terbatas maupun terbuka yang mengatur hal-hal yang dianggap sangat penting, dan biasanya hal-hal tersebut bukan hal yang sederhana dan diatur secara mendetail. 16 Dalam hal ini konvensi yang mengatur tentang perlindungan wartawan di daerah konflik termuat dalam hukum humaniter. Tujuan dari Hukum Humaniter adalah untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang menderita atau yang  menjadi  korban  dari  perang,  baik  mereka  yang  secara  nyata  dan  aktif  dalam  pertikaian  (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam pertikaian (penduduk sipil). 17
Selain  itu,  hukum  humaniter  hanya  berlaku  saat  suatu  konflik  bersenjata  terjadi  dan  untuk mengidentifikasi  keberlakuan  hukum  humaniter  maka  harus  dibedakan  antara  konflik  bersenjata internasional  dan  konflik  bersenjata  non-internasional. 18 Tidak  hanya  mengatur  tentang  tata  cara berperang yang  dimuat  dalam  hukum  Den  Haag, 19 tetapi  hukum  humaniter  internasional  juga  memberi  perlindungan terhadap korban dari perang tersebut yang termuat dalam hukum jenewa. 20
Pada hukum den haag perlindungan terhadap wartawan diatur dalam  Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat ( Respecting the Laws and Customs of War on Land ) Pasal 13 yang menyatakan: 21
“Individuals who follow an army without directly belonging to it such as newspaper correspondents and reporters, sulters and contractors, who fall into enemy's hands and whom the latter thinks fit to detain, are entiteld  to  be  treated  as  prisoners  of  war,  provided  they  are  in  possesion  of  certificate  from  the  military authorities of the army which they are accompanying”.
Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  seorang  jurnalis  (dengan  istilah: news  paper correspondent and reporters ), yang jatuh ke tangan salah satu pihak  berperang dan ditahan oleh salah satu pihak berperang tersebut maka ia diperlakukan ( treated )sebagai tawanan perang namun jurnalis tersebut juga dapat tidak dianggap sebagai tawanan perang. Untuk memenuhi syarat diperlakukan sebagai tawanan perang,
14 Boer  Mauna, Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan,  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika  Global ,  Bandung:  Alumni,  (2008), hlm. 82.
15 Perang  adalah  konflik  antar  satu  negara  dengan  negara  lain  negara  untuk  kontrol politik  atas  orang,  wilayah,  atau  sumber  daya. Eric  J.  Schnitzer,  Lieutenant  Colonel,  USAF, Perfecting  War:  Searching  for  the  Silver  Bullet ,  Alabama:  Maxwell  AFB,  (2005), hlm.275.
16 F.A. Whisnu Situni, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional , Bandung: Mandar Maju, (1989), hlm. 10.
17 Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: Raja Grafindo, (2005), hlm 3.
18 Roberta Arnold, International Humanitarian Law dan Human Rights Law , Boston: Martinus Nijhoff Publisher, (2008), hlm.357.
19 Hukum Den Haag ( The Hague Laws ) merupakan sumber hukum humaniter tertulis yang memiliki fokus pengaturan terhadap tata cara  peperangan  serta  jenis  persenjataan  yang  diperkenankan  untuk  dipakai  selama  masa  perang.Hukum  Den  Haag  lebih  terkait dengan peraturan mengenai cara dan sarana bertempur dan memusatkan perhatiannya pada tindakan operasi militer. C. De Rover, To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM , Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2000), hlm. 100.
20 Hukum Jenewa atau dalam bahasa inggris disebut The Geneva Laws yaitu hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang. Secara umum hukum jenewa merujuk pada sekelompok norma Hukum Humaniter Internasional  yang  lebih  terfokus  pada  kondisi  korban  perang.  Harry  Purwanto , “Hukum  Humaniter  Internasional  dan  Hukum  Hak Asasi Manusia”, Mimbar Hukum, Vol. 18, No. 2, (2006), hlm 189
21 Convention  (IV)  1907  respecting  the  Laws  and  Customs  of  War  on  Land  and  its  annex:  Regulations  concerning  the  Laws  and Customs of War on Land.
para  jurnalis  harus  memiliki  sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  pimpinan  angkatan  bersenjata  yang  mereka ikuti, dengan adanya sertifikat tersebut jika seorang jurnalis ditahan oleh pihak berperang maka jurnalis itu diperlakukan  sebagai  tawanan  perang,  sebaliknya  jika  jurnalis  tidak  memiliki  sertifikat  dari  salah  satu pasukan  bersenjata  maka  bila  jurnalis  ditahan,  maka  jurnalis  itu  dapat  diperlakukan  tidak  seperti  tawanan perang.
Untuk menegaskan kembali perlindungan terhadap wartawan yang terdapat dalam hukum den haag, maka hukum jenewa sebagai hukum yang melindungi korban perang kembali menyebutkan perlindungan terhadap wartawan  dalam  Pasal  4  Konvensi  III  Jenewa  1949  tentang  Perlakuan  terhadap  Tawanan  Perang  telah ditentukan  golongan-golongan  yang  dianggap  sebagai  tawanan  perang,  dimana  jurnalis  termasuk  dalam golongan ke-empat. Pasal 4 bagian A (4) dimana dinyatakan: 22
“Persons  who  accompany  the  armed  forces  without  actually  being  members  thereof,  such  as  civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the  armed  forces  which  they  accompany,  who  shall  provide  them  for  that  purpose  with  an  identity  card similar to the annexed model”.
Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  tidak  terdapat  banyak  perbedaan  dengan  Pasal  13 Konvensi IV Den Haag 1907 yang telah disebutkan sebelumnya, yakni keberadaan wartawan dalam konflik bersenjata  masih  diberikan  syarat  dengan  adanya  kartu  identitas  yang  dikeluarkan  oleh  salah  pihak berperang.  Namun  adapun  terdapat  perbedaan,  dimana  pada  Pasal  13  Konvensi  IV  Den  Haag  1907  istilah untuk  wartawan  adalah news  corespondents  and  reporters ,  sedangkan  dalam  Pasal  4  Konvensi  III  Jenewa 1949, istilah wartawan berubah menjadi war correspondents .
Selain itu,  penegasan tentang  perlindungan  wartawan juga  diatur  dalam  Protokol Tambahan  I  Konvensi Jenewa  1977 23 yang  mengatur  tentang  perlindungan  korban  pada  perang  internasional.  Dalam  Protokol Tambahan I perlindungan wartawan diatur secara tegas dalam sub bagian III Pasal 79 ayat (1), (2), (3). Pada ayat (1) menyebutkan bahwa status wartawan dalam konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil, sedangkan  dalam  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  wartawan  akan    dilindungi  di  bawah  konvensi  jenewa  dan protokol  ini,  asalkan  mereka  tidak  mengambil  tindakan  yang  dapat  mempengaruhi  dan  memberi  kerugian pada  orang-orang  sipil,  dan  tanpa  mengurangi  hak  sipil  sebagai  wartawan  perang  yang  ditugaskan  pada angkatan  perang.  Adapun  dalam  ayat  (3)  menjelaskan  tentang  syarat  wartawan  agar  dapat  bertugas  dalam konflik  bersenjata  yaitu  wartawan  harus  memiliki  kartu  tanda  pengenal  wartawan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah negara dari mana wartawan itu merupakan warganegaranya atau negara wartawan itu bertempat tinggal atau dimana kantor pemberitaan yang mempekerjakannya berada. 24

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku yang Melanggar Hukum Humaniter (Perang) terhadap Wartawan Perang
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  terlihat  dengan  jelas  bahwasannya  wartawan  dalam  konflik bersenjata  dilindungi  oleh  hukum  humaniter.  Namun  dengan  adanya  peraturan  tersebut  tidak  menutup kemungkinan dapat menjadikan wartawan sebagai korban dari konflik bersenjata. Hal tersebut dapat terlihat pada konflik di Irak dan Suriah yang didalangi oleh Islamic State of Irak and Syiria atau ISIS. Pada konflik tersebut telah banyak memakan korban jiwa, korban-korban tersebut salah satunya adalah wartawan. Sejak 2011 ISIS kerap kali melakukan penyerangan terhadap wartawan laki-laki maupun perempuan yang berasal dari  beberapa  negara,  bahkan  dilaporkan  sejak  tahun 2011  ISIS  telah  mengeksekusi  mati 17  wartawan  dan menculik  80  wartawan. 25 Bahkan  saat  para  wartawan tersebut  diculik,  ISIS  kerap  kali  melakukan  tindakan
22 Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949 and its commentary
23 Protokol  Tambahan  I  merupakan  pelengkap  dari  Konvensi  Jenewa  1949  yang  terdiri  dari  Protokol  Tambahan  I  dan  Protokol Tambahan  II,  meskipun  hanya  bersifat  pelengkap  Protokol  Tambahan  I  menjelaskan  secara  signifikan  tentang  perlindungan  bagi korban-korban perang seperti
warga sipil yang terluka maupun tewas.
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm,  diakses  pada  10  September  2016,  jam  20:11 WIB
24 Direktorat Jenderal  Administrasi Hukum  Umum Departemen Kehakiman Dan Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia, Protokol Tambahan  Pada  Konvensi-Konvensi  Jenewa  12  Agustus  1949  Dan  Yang  Berhubungan  Dengan  Perlindungan  Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian  Bersenjata  Internasional  (Protokol  I)  dan  Bukan  Internasional  (Protokol  II) ,  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2003), hlm. 110.
25 https://m.tempo.co/read/news/2015/06/25/115678140/korban-kekejian-isis-dari-wartawan-hingga-penderita-aids,  diakses  pada  25 Agustus 2017, jam 16:15 WIB.
kekerasan  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  hingga  berakhir  dengan  eksekusi  mati  pada  wartawan- wartawan tersebut.
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  wartawan  dalam  konflik  bersenjata  dilindungi oleh  hukum  humaniter,  bahkan  apabila  wartawan  telah  tertangkap  oleh  musuh  dalam  konflik  bersenjata maka  ia  harus  dilindungi  sebagai  masyarakat  sipil,  apabila  memenuhi  syarat  tertentu  maka  wartawan  akan ditetapkan sebagai tawanan perang yang memiliki hak-hak untuk dilindungi. 26 Namun apa yang terjadi pada wartawan  saat  konflik  bersenjata  di  Irak  dan  Suriah  yang  dilakukan  oleh  ISIS  telah  melanggar  ketentuan dalam hukum humaniter. Sehingga ISIS sebagai tersangka utamanya harus diadili atas kejahatan perang yang telah  ia  perbuat.  Satu-satunya  pengadilan  permanen  di  dunia  yang  memiliki  yurisdiksi  untuk  menghukum pelaku  kejahatan  perang  yang  melanggar  hukum  humaniter  adalah  Mahkamah  Pidana  Internasional  atau ICC. Dengan kata lain, ISIS dapat diadili oleh ICC atas kejahatan yang mereka perbuat.
Namun  untuk  memberikan  hukuman  kepada  ISIS  atas  tindakannya  yang  melanggar  hukum  humaniter bukanlah perkara yang mudah. Hal tersebut berkaitan dengan adanya yurisdiksi ICC yang membatasi kinerja ICC untuk menuntut ISIS, yakni yurisdiksi teritorial. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam perjanjian  internasional  yang  menjadi  tonggak  kerja  ICC  yaitu  Statuta  Roma. 27 Statuta  sendiri  merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional yang digunakan  sebagai instrumen dari perjanjian yang akan membentuk dan melandasi suatu organisasi internasional. 28
Berdasarkan Statuta Roma, ICC dapat menjalankan yurisdiksinya atas siapapun (baik warga dari negara pihak  Statuta  Roma  1998  ataupun  bukan  warga)  sepanjang  kejahatan  dilakukan  di  wilayah  Negara  Pihak Statuta  Roma  1998  dan  ICC  juga  dapat  menjalankan  kewenangannya  terhadap  kejahatan  internasional  di wilayah  negara  manapun  (baik  wilayah  Negara  Pihak  Statuta  Roma  1998  ataupun  bukan  negara  pihak) sepajang pelakunya adalah warga dari Negara Pihak. Dalam hal ini kejahatan yang dilakukan ISIS berkisar diwilayah Irak dan Suriah dimana kedua negara tersebut belum meratifikasi Statuta Roma sehingga membuat ICC tidak memiliki yurisdiksi atas kedua negara tersebut. Dengan tidak adanya yurisdiksi ICC pada Irak dan Suriah maka ISIS tidak dapat dilaporkan kepada ICC dan ICC tidak dapat begitu saja mengadili ISIS tanpa adanya  yurisdiksi.  Meskipun  demikian,  bukan  berarti  tidak  ada  cara  bagi  dunia  untuk  mengadili  ISIS  atas segala bentuk kehajatan yang mereka perbuat. Karena bagaimanapun, tujuan dibentuknya ICC adalah untuk meningkatkan  keadilan  distributif  sehingga  akan  tidak  adil  jika  ISIS  tidak  dapat  diadili  mengingat  korban ISIS yang tidak sedikit. 29
Berdasarkan  ketentuan  Statuta  Roma  1998,  ICC  memang  tidak  memiliki  yurisdiksi  bagi  pelaku kejahatan bukan warga negara dari negara pihak ratifikasi Statuta Roma, dan kejahatan yang tidak dilakukan di  negara  pihak.  Namun jika  kejahatan internasional dilakukan  oleh  bukan  warga  negara  dari  negara pihak ratifikasi Statuta Roma, dan kejahatan yang tidak dilakukan di negara pihak maka ICC tetap dapat mengadili pelaku  kejahatan  tersebut  berdasarkan  rujukan  Dewan  Keamanan  PBB, 30 sebagai  badan  yang  memiliki kewajiban  untuk  menjaga  perdamaian  dan  keamanan  dunia. 31 Sehingga  ICC  dapat  mengadili  dan menghukum  ISIS  namun  berdasarkan  rekomendasi  dari  Dewan  Keamanan  PBB.  Namun  hingga  saat  ini Penuntut Umum ICC belum juga melakukan penyelidikan terhadap ISIS atas berbagai tindak kejahatan yang mereka  perbuat,  sehingga  dapat  dikatakan  Dewan  Keamanan  belum  mengajukan  usulan  terhadap  Penuntut Umum ICC untuk menyelidiki ISIS.
Namun bukan berarti Dewan Keamanan diam saja atas kejahatan yang dilakukan oleh ISIS, dalam hal ini Dewan Keamanan telah mengeluarkan beberapa resolusi terkait atas berbagai kejahatan yang diperbuat oleh ISIS,  seperti  pada  16  Desember  2015  Dewan  Kemanan  mengeluarkan  resolusi  S/PRST/2015/25  tentang penyelidikan  perdagangan  orang,  wanita  dan  anak-anak  yang  dilakukan  oleh  ISIS.  Kemudian  pada  24
26 Pasal 45 dan Pasal 79 Bagian II Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa.
27 Statuta  Roma  adalah  perjanjian  internasional  yang  melandasi  pendirian  Pengadilan  Pidana  Internasional  (ICC)  yang  dibentuk berdasarkan  Konferensi  Internasional  di  Roma  pada  tahun  1998.  Dengan  tujuan  melaksanakan  yurisdiksinya  pada  kejahatan  yang paling  serius  dalam  pelanggaran  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  dan  humaniter. Coalition  for  the  International  Criminal Court  (CICC), Core  Crimes  Defined  in  the  Rome  Statute  of  the  International  Criminal  Court, New  York:  Sally  Eberhardt,  Media Liaison, (2017), hlm. 1.
28 F.A. Whisnu Situni, Op.Cit., hlm.48.
29 Heni Siswanto, Hukum Pidana Internasional Teori dan Praktik , Bandar Lampung: Aura, (2016), hlm.31.
30 Dewan Keamanan adalah badan utama dari PBB yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina sebagai anggota  tetap  Dewan  Keamanan.  Dewan  Keamanan  memiliki  tugas  khusus  dalam  bidang  perdamaian  dan  keamanan  internasional dimana  lima  negara  ini  memiliki  peranan  dalam  peperangan  melawan  fasisme.  Sri  Setianingsih  Suwardi, Pengantar  Hukum Organisasi Internasional , Jakarta: UI Press, 2004, hlm. 252.
31 Pasal 13 Statuta Roma.
APRIL 2015 Dewan Kemanan kembali mengeluarkan resolusi S/PRST/2015/10 tentang krisis kemanusiaan di  Suriah.  Lalu  pada  2015  Dewan  Kemanan  mengeluarkan  resolusi  SC/12090  tentang  saran  penyelidikan terhadap dana gelap yang digunakan ISIS serta penyelidikan pada anggota ISIS. Adapun Dewan Keamanan pada  akhirnya  membentuk  resolusi  21  Desember  2016  A/RES/71/248  untuk  mendirikan  suatu  Mekanisme Internasional  yang  adil  dan  independen  untuk  membantu  penyelidikan  dan  penuntutan  mereka  yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius di bawah hukum internasional yang dilakukan di Suriah sejak Maret  2011.  Resolusi  tersebut  dirancang  oleh  Liechtenstein  dan  disahkan  dengan  105  suara  negara  yang mendukung  dan  15  negara  menolak  dan  52  negara  abstain. 32 Sejauh  ini  dapat  terlihat,  bahwa  upaya  nyata Dewan  Keamanan  dalam  melakukan  penuntutan  terhadap  ISIS  belum  membuahkan  hasil  nyata  terkait dengan hukuman yang pantas diterima ISIS atas setiap kejahatan yang mereka lakukan.

## C. Penutup
Perlindungan wartawan yang bertugas saat konflik diatur dalam beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, bahkan pelanggaran  HAM  terhadap  wartawan  juga  termasuk  dalam  kategori  kejahatan  perang  yang  menjadi  salah satu yurisdiksi materil Statuta Roma. Statuta Roma merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional yang  telah  disepakati  oleh  negara-negara  di  dunia  dan  telah  menjelma  menjadi  suatu  hukum  yang  harus dipatuhi oleh negara-negara di dunia. Sebagai salah satu perjanjian yang telah menjadi hukum internasional, dalam  hal  ini  Statuta  Roma  juga  memiliki  kekuatan  yuridis  dalam  menegakkan  keadilan  dan  menghukum setiap  pelaku  kejahatan  tidak  beradab  yang  terjadi  di  belahan  dunia  manapun,  termasuk  kejahatan  perang yang dilakukan oleh ISIS. Sehingga kekuatan hukum yang dimiliki Statuta Roma tidak dapat diragukan lagi dalam  rangka  menghukum  ISIS  sebagai  pelaku  kejahatan  perang.  Atas  pelanggaran  HAM  dilakukan  ISIS terhadap  wartawan,  maka  ISIS  dapat  diadili  oleh  ICC  melalui  rujukan  oleh  Dewan  Keamanan  PBB berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma 1998.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Adnan  Buyung  Nasution  dan  Patra  M.  Zen.  (2006). Instrumen  Internasional  Pokok  Hak  Asasi  Manusia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Arnold, Roberta. (2008). International Humanitarian Law dan Human Rights Law . Boston: Martinus Nijhoff Publisher.
Coalition for the International Criminal Court (CICC). (2017). Core Crimes Defined in the Rome Statute of the International Criminal Court. New York: Sally Eberhardt, Media Liaison. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2003). Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan  Dengan  Perlindungan  Korban-Korban  Pertikaian-Pertikaian  Bersenjata  Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II) , Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Eric  J.  Schnitzer,  Lieutenant  Colonel,  USAF.  (2005). Perfecting  War:  Searching  for  the  Silver  Bullet . Alabama: Maxwell AFB. Haryomataram. (2005). Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: Raja Grafindo. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional. (2009). Mengenal ICC (Mahkamah Pidana Internasional) . Jakarta: IKOHI. Mauna, Boer. (2008). Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global . Bandung: Alumni. Rover,  C.  De. (2000). To Serve  and  To  Protect  Acuan  Universal  Penegakan  HAM , Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Siswanto, Heni. (2016). Hukum Pidana Internasional Teori dan Praktik . Bandar Lampung: Aura. Situni, F.A. Whisnu. (1989). Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional . Bandung: Mandar Maju.
Starke, J. G. (2010). Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh , Jakarta: Sinar Grafika. Sulistiono. (2012). Senangnya Menjadi Wartawan , Yogyakarta: Citra Aji Prama.
32 http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/syria/, diakses pada 3 November 2017, jam 11:02 WIB.
Tahar, Abdul Muthalib. (2013). Hukum Internasional dan Perkembangannya , Bandar Lampung: PKKPUU Unila.

## B. Jurnal dan Artikel
Devi  Aryani,  “Fenomena  Radikalisme  Gerakan  Isis  di  Indonesia”, Jurnal  Universitas  Muhammadiyah Surakarta , (2015). Harry  Purwanto , “Hukum  Humaniter  Internasional  dan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia”, Mimbar  Hukum, Vol. 18, No. 2, (2006) Human Right Watch, “Iraq”, Coutry Summary , January 2017.
Vishnu Prabhu K.S dan Dr. Laxmi Dhar Dwivedi, “Journalists’ Reporting Efforts, Techniques and Trends during War and Crisis Scenarios”, Global Media Journal , Vol 13, Issue 24.
Zurriati,  “Perlindungan  Terhadap  Wartawan  Perang  Ditinjau  Dari  Hukum  Humaniter  Internasional  (Suatu Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  Konvensi  Jenewa  1949  Mengenai  Perlindungan  Bagi  Wartawan Perang Dalam Meliput Konflik Timor Timur)”, Tesis Universitas Andalas , Fakultas Hukum.
C. Internet
http://global.liputan6.com/read/2405247/kisah-ruqia-hassan-jurnalis-cantik-yang-dieksekusi-mati-isis, diakses pada 25 Agustus 2017,  jam 16:19 WIB.
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/syria/, diakses pada 3 November 2017, jam 11:02 WIB. https://m.tempo.co/read/news/2015/06/25/115678140/korban-kekejian-isis-dari-wartawan-hingga-penderita- aids, diakses pada 25 Agustus 2017, jam 16:15 WIB.
https://m.tempo.co/read/news/2015/06/25/115678140/korban-kekejian-isis-dari-wartawan-hingga-penderita- aids, diakses pada 25 Agustus 2017, jam 16:15 WIB.
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm, diakses pada 10
September 2016, jam 20:11 WIB.

## D. Peraturan
Convention  (IV)  1907  respecting  the  Laws  and  Customs  of  War  on  Land  and  its  annex:  Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land.
Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949 and its commentary Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa Statuta Roma