ANALISIS PENATAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA JAYAPURA
Maranatha Siregar natexduadua@gmail.com
Westim Ratang
westim_ratang@yahoo.co.id
Syaikhul Falah sehufalah@gmail.com

## ABSTRACT
One of the problems that often arise  in the management of regional property  is the administration of regional property. In the implementation of the Asset Administration, it is often constrained in terms of reporting  the  assets  of  certain  Regional  Apparatus  Organizations.  This  is  because  there  is  no Standard Operating Procedure in terms of the Administration of these Assets, which causes delays in the preparation of Regional Government Financial Reports (LKPD). The causes of administrative side problems  are  incomplete  documents  and  unclear  deletion  findings,  financial  side  causes,  namely budget constraints, delegation and misuse of maintenance costs, causes of bureaucracy, namely the absence  of  a  legal  umbrella,  limited  responsibilities  of  BPKAD,  non-centralized  procurement  of vehicles,  causes  of  human  resources  namely  the  level  of  employee  mutation  and  limited  human resources  and  the  causes  of  limitations  in  the  use  of  regional  property  management  information systems, namely SIMDA BMD still using an off-line system and SIMDA BMD in the City Government of Jayapura has not been integrated into the financial department of BPKAD.
Keywords: Bookkeeping, Inventory, Reporting

## PENDAHULUAN
Sejak  diberlakukannya  (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah  Daerah,  2014)  tentang  Pemerintah  Daerah,  politis  dan  administratif menghadapi  pergeseran  fundamental.  Maka  penataan  manajemen  pemerintahan yang  dapat  bekerja  secara  lebih  efisien,  efektif  dan  ekonomis,  sangat  diperlukan untuk menghadapi perubahan pengelolaan pemerintah daerah tersebut Terdapat 12 masa  manfaat  asset  tetap  atau  asset  berwujud  yang  dibunyikan  dalam  Peraturan Pemerintah tahun 2010 demi kepentingan umum yaitu: (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin,  (3)  Gedung  dan  Bangunan,  (4)  Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan,  (5)  Aset  tetap lainnya  dan  (6)  Konstruksi  dalam  pengerjaan.  Aset  tanah  merupakan  aset  yang paling  rawan  terjadi  penyerobotan  dari  sekian  aset  yang  dimiliki  oleh  pemerintah
daerah tersebut.
Disebutkan  dalam  pasal  1  butir  11  UU  No  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara,  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  ialah  semua  barang  yang dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  APBD  atau  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang sah”.  Pada  hakekatnya  BMD  digunakan  dalam  penyelenggaraan  tugas  pokok  dan fungsi kementerian negara/lembaga/OPD.
Laporan  keuangan  yang  disusun  melalui  suatu  proses  akuntansi  atas transaksi  keuangan,  aset,  hutang,  ekuitas  dana,  pendapatan dan belanja,  termasuk transaksi  pembiayaan  dan  perhitungan  merupakan  pertanggungjawaban  atas pemakaian  barang  milik  daerah  wajib  dilaporkan  oleh  Pemerintah  melalui pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Salah  satu  komponen  yang  paling  strategis  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  ialah  Aset  Tetap.  Keberadaan  aset  tetap  sangat  mempengaruhi  kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan karena nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Penataan manajemen  aset  hanyalah  serangkaian  bagian  dari  sistem  pengelolaan,  sehingga dalam  penelitian  nantinya  tidak  bias  dengan  Pengelolaan  aset  daerah  diatur  dalam (PP  No.6/2006  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  2006)  tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan  (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang  Milik  Daerah,  2007).  Oleh  karena  itu,  sistem  pengendalian  intern  atas manajemen/pengelola  aset  tetap  daerah  harus  handal  untuk  mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Manajemen Asset
Secara umum dijabarkan sebagai serangkaian proses yang dikaitkan dengan identifikasi  aset  apa  yang  dibutuhkan,  bagaimana  cara  mendapatkannya,  cara membantu  dan  memeliharanya,  serta  cara  menghilangkan  atau  memperbaruinya sehingga aset tersebut secara efektif dan efisien dapat mewujudkan sasaran/objektif. Sedangkan  manajemen  aset  secara  khusus  diartikan  serangkain  disiplin,  metode, prosedur,  dan  tool  untuk  optimalkan  dampak  seluruh  bisnis  atas  biaya,  kinerja  dan uraian  resiko  (terkait  dengan  ketersediaan,  efisiensi,  umur  pakai,  dan  regulasi /keselamatan / taat pada aturan lingkungan hidup) dari aset fisik perusahaan.
Secara  tidak  langsung,  manfaat  dari  Manajemen  Aset  (Siregar,  2004)  itu sendiri adalah:
 Menolong  organisasi  untuk  mengamati  dan  menilai  kekayaan;  perkakas, perangkat keras dan lunak, peralatan kantor, peralatan mesin, mesin.
 Memudahkan  perusahaan  untuk  menyimpan;  daftar  kekayaan,  dokumen pembelian  secara  berturut-turut,  biaya-biaya,  jumlah,  lokasi,  digunakan  oleh siapa, pelayanan, inventaris dan perhitungan asuransi, akumulasi depresiasi dan nilai yang berlaku sekarang.
 Mempermudah  administrasi  dari  aset  dan  hubungannya  dengan  tugas pencatatan.
Perencanaan  aset  (asset  planning)  mencakup  konfirmasi  pelayanan  yang dibutuhkan oleh pelanggan dan memastikan bahwa aset yang diusulkan merupakan penanggulangan paling efektif untuk memenuhi keperluan pelanggan. Penciptaan/Pengadaan  aset  adalah  peningkatan  aset  di  mana  pembiayaan  dapat menjadi  alasan  yang  diharapkan  memberikan  manfaat  di  luar  tahun  buku
Pemanfaatan  aset  memiliki  peranan  penting  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan, pengendalian  aset  dan  biaya  yang  terkait  dengannya,  yang  merupakan  komponen terpenting  dalam  aset  dinamis  atau  jangka  pendek.  Penghapusan  aset  (asset disposal) ialah jika suatu asset sudah tidak mempunyai nilai ekonomis untuk dirawat atau direhabilitasi sehingga asset tersebut tidak lagi diperlukan.
Berdasarkan  definisi  dapat  diuraikan  bahwa  untuk  mendukung  suatu organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  kegiatan pengelolaan  suatu  barang  yang  memiliki  nilai  dan  manfaat  yang  dapat  digunakan disebut  dengan  Manajemen  Aset.  Dalam mengelola  aset,  setiap  proses  atau fungsi yang  ada  perlu  diawasi  oleh  organisasi  atau  kementerian  /  lembaga.  Pengawasan penhgelolaan  aset  selama  kehidupan  ekonomi  bertujuan  untuk  menjaga  aset  agar dapat membantu proses pencapaian tujuan individu atau organisasi pemilik aset.
Ada  lima  tujuan  pengelolaan  aset.  Tujuan-Tujuan  pengelolaan  aset  antara lain;
a.  kejelasan status kepemilikan aset
inventarisasi  kekayaan  daerah  dan  umur  aset,  optimalisasi  pemanfaatan  untuk menambah  pendapatan,  pengamanan  aset  dan  sumber  penyusunan  neraca, untuk  lebih  jelasnya  lihat  di  bawah  ini:  Kejelasan  kepemilikan  aset  status  Asset management  salah  satunya  dilakukan  dengan  cara  melakukan  legal  audit terhadap  suatu  aset,  sehingga  dapat  diketahui  secara  jelas  kepemilikan  aset tersebut. Hal ini untuk menghindarkan kepemilikan ganda dari satu aset.
b.  Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai asset
Aset  yang  sudah  diketahui  secara  jelas  status  kepemilikannya  dapat diinventarisasikan  sesuai  dengan  status  kepemilikannya.  Apabila  aset  itu  milik negara  maka  akan  di  inventarisasi  sebagai  kekayaan  negara,  apabila  aset  itu
milik  pemerintah  daerah  maka  aset  tersebut  akan  di  inventarisasi  sebagai kekayaan daerah. Selain itu akan diketahui masa pakai dan umur ekonomis dari aset tersebut.
c.  Optimasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan.
Aset yang berstatus idle capacity dapat dimanfaatkan dengan baik sesuaidengan peruntukkan  yang  ditetapkan  sehingga  dapat  diketahui  pemanfaatannya  untuk apa,  peruntukkan  dari  aset  tersebut  kepada  siapa,  danmampu  mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset.

## d.  Pengamanan aset
Aset  yang  dimiliki  oleh  individu  atau  pemerintah  dapat  diamankan  dengan  baik karena  telah  di  lakukan  inventarisasi,  sehingga  aset  tersebut  tidak  akan  mudah jatuh  ke  tangan  orang  lain.  Apabila  ada  yang  mengakui  memiliki  aset  tersebut maka dapat dibuktikan secara hukum.

## e.  Dasar penyusunan neraca
Aset  yang  sudah  diketahui  secara  jelas  kepemilikannya  akan  dapat diperhitungkan dalam dasar penyusunan neraca sebagai jumlah kekayaan yang dimiliki baik oleh negara maupun daerah.
Berdasarkan pendapat di atas secara umum tujuan dari pengelolaan aset ini adalah  membantu  suatu  entitas  (organisasi)  dalam  memenuhi  tujuan  penyediaan pelayanan  secara  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  mencakup  perencanaan,  panduan pengadaan, penggunaan, penghapusan aset dan pengaturan risiko serta biaya yang terkait selama siklus hidup aset.

## Penataan Aset Tetap
Dalam  rangka  mewujudkan tertib administrasi  terhadap pengelolaan  barang
daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2016) (pembaruan Permendagri No. 17 Tahun 2007). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
Pengelolaan  Aset  Tetap,  Pengelolaan  barang  milik  daerah  merupakan bagian  dari  pengelolaan  keuangan  daerah.  Selain  itu,  barang  milik  daerah merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  rangka  penyelenggaran  pemerintahan dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  barang  milik daerah  yang  baik  akan  mencerminkan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.
Pengelolaan  aset  negara  Pasal  1  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  PP  No.  27  Tahun 2014  adalah  tidak  sekedar  administrative  semata,  tetapi  lebih  maju  berfikir  dalam menangani  aset  negara,  dengan  bagaimana  meningkatkan  efisiensi,  efektifitas  dan menciptakan  nilai  tambah  dalam  mengelola  aset.  Oleh  karena  itu,  lingkup pengelolaan  aset  Negara  mencakup  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran, pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian, penghapusan,  pemindahtanganan,  penatausahaan,  pembinaan,  pengawasan,  dan pengendalian.

## Teori NPM (New Public Management)
Pergeseran  paradigma  dalam  ilmu  administrasi  publik  seperti  dalam pandangan  yang  dikemukakan  (Denhardt,  2003),  bahwa  administrasi  publik  telah berfungsi sebagai “the larger system of democratic governance”, yang memunculkan pemikiran  baru  yang  mengarah  kepada  perubahan  pola  penyelenggaraan
pemerintahan,  yaitu  dari  pola  tradisional  atau  konvensional  menjadi  pola  baru penyelenggaraan  pemerintahan  yang  melibatkan  kolaborasi  antara  pemerintah, dengan swasta dan masyarakat.
Para  pakar  berpandangan,  perubahan  pola  penyelenggaraan  pemerintahan seperti  itu  berawal  dari  konsep  pemerintah  (government)  menjadi  kepemerintahan (governance)  sebagai  wujud  interaksi  sosial  politik  antara  pemerintah  dengan masyarakat  dalam  menghadapi  berbagai  kontemporer  yang  demikian  kompleks, dinamis,  dan  beraneka  ragam.  Konsep  governmnet  menurut  (Keban,  2008), mengindikasikan  pengertian  dari  sisi  administrasi  publik  sebagai  birokrasi  klasik  ala Weber dengan fok us “struktur organisasi dan fungsi” atau prinsip-prinsip manajemen, sedangkan  yang  merupakan  lokusnya  adalah  pemerintahan  yang  bertujuan  untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (field research) peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  campuran/  kombinasi  (mixed  methodology). Mixed method menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian,  karena  peneliti  ini  memiliki  kebebasan  untuk  menggunakan  semua  alat pengumpul  data  sesuai  dengan  jenis  data  yang  dibutuhkan.  Sedangkan  kuantitatif atau  kualitatif  hanya  terbatas  pada  jenis  alat  pengumpul  data  tertentu  saja.  Mixed Methods  Research  adalah  suatu  desain  penelitian  yang  didasari  asumsi  filosofis sebagaimana metoda inkuiri.
Pendekatan  ini  melibatkan  asumsi-asumsi  filosofis,  aplikasi  pendekatan- pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran (mixing) kedua pendekatan tersebut  dalam  satu  penelitian.  Pendekatan  ini  lebih  kompleks  dari  sekadar mengumpulkan  dan  menganalisis  dua  jenis  data;  tetapi  juga  melibatkan  fungsi  dari
dua  pendekatan  penelitian  tersebut  secara  kolektif  sehingga  kekuatan  penelitian  ini secara keseluruhan lebih besar daripada penelitian kualitatif dan kuantitatif.
Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  Wawancara  Wawancara  dilakukan  dengan  informan  yang  dinilai memahami  tentang  penatausahaan  aset  tetap  kendaraan  dinas  melalui  Sistem Informasi  Manajemen  Barang  Milik  Daerah  (SIMDA  BMD)  pada  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset  Daerah Pemerintah Kota Jayapura. Selama proses wawancara berlangsung, penulis merekam hasil wawancara dengan menggunakan alat perekam dan membuat catatan-catatan.

## Tabel 4.1 Informan Wawancara dan Kode Informan
No. Kode Jobdesk 1 IP1 Kepala Inspektorat 2 IP2 Sekretaris BPKAD 3 IP3 Kepala Bidang Aset 4 IP4 Kasubbid Analisa Pengadaan dan Distribusi 5 IP5

## Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi

## Sumber: Diolah
Proses  pertama  dalam  menganalisis  data  hasil  wawancara  yaitu  menulis transkip  hasil  wawancara.  Tabel  4.1  merupakan  tabel  informan  dan  kode  informan. Pemberian  kode  informan  dimaksudkan  untuk  memudahkan  penyebutan  informan dan  penjagaan  kerahasiaan  indenitas  informan  yaitu  2  (dua)  huruf  dan  1  (satu) angka.  Kode  “IP”  menunjukkan  singkatan  dari  “informan  penelitian”.  Angka  1-5 menunjukkan urutan nomor informan berdasarkan waktu melakukan wawancara.
Hasil  transkip  wawancara  menunjukkan  tidak  semua  jawaban  informan
terkait  dengan  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu,  dilakukan proses reduksi data untuk memilih data yang memiliki kesesuaian dengan fokus dan masalah  penelitian.  Reduksi  data  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  tematik. Tahapan  reduksi  data  adalah  memberikan  kategori  dan  nama  tema  berdasarkan pada  kesamaan  makna  kategori.  Tiap  kategori  yang  telah  dikelompokan,  disusun membentuk  subtema.  Hasil  subtema  tersebut  kemudian  diklasifikasikan  ke  dalam tema-tema.  Tahapan  pasca  reduksi  data  adalah  menyajikan  data  dalam pembahasan.  Penyajian  data  dilakukan  dengan  memperhatikan  hasil  reduksi  data dan  kesadaran  akan  tulisan  yang  baik  dan  benar  sehingga  dapat  memastikan konsistensi  keterbacaan  penulisan  karya  tulis  ini.  Tabel  4.2  merupakan  tabel penyajian  data  dalam  penelitian  ini.  Penulisan  pembahasan  akan  disusun berdasarkan tabel penyajian data dalam penelitian ini. Penulisan pembahasan akan disusun berdasarkan tabel penyajian data di bawah ini.
Tabel 4.2 Penyajian Data No Tema
Subtema 1 Subtema 2
1 Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas
Pembukuan Pembukuan KIB Pedoman Pengelolaan BMD Pencatatan Bukti Kepemilikan SIMDA BMD Pencatatan sesuai spesifikasi Analisis data kendaraaan dinas Kodefikasi barang Dokumen kontrak Kelengkapan dokumen
Inventarisasi
Upaya penarikan Pembinaan Pengelolaan Kendaraan dinas Rekapitulasi kebutuhan kendaraan dinas Dokumen kendaraan hibah Pengamanan dan pengawasan Dokumen BKPB dan STNK Biaya pemeliharaan Pelaksanaan sensus Perencanaan kendaraan dinas Berita acara dan NPHD Buku inventaris dan induk inventaris Peran BPK dan Inspektorat Penghapusan Pengadaan dan pendistribusian E-Katalog Standar harga kendaraan dinas Pemusatan kendaraan dinas Pelaporan Pelaporan barang milik daerah

## Laporan pengurus barang
2 Penyebab Permasalahan Aset Tetap Kendaran Dinas Administrasi Ketidaklengkapan dokumen Ketidakjelasan temuan penghapusan Keuangan Keterbatasan Anggaran Pelimpahan dan penyalahgunaan anggaran biaya pemeliharaan Penunggakan pembayaran penjualan kendaraan dinas Birokrasi Ketiadaan payung hukum Keterbatasan tanggung jawab BPKAD Pengadaan kendaraan yang tidak terpusat Sumber Daya Manusia Tingkat mutasi pegawai Keterbatasan Sumber Daya Manusia Sistem Informasi SIMDA BMD masih menggunakan sistem off-line SIMDA BMD tidak terintegrasi dengan bagian keuangan
Sumber: Diolah
Penyajian  data  akan  dilakukan  sesuai  dengan  tabel  4.2  di  atas.  Untuk memudahkan penelusuran sumber data hasil wawancara, setiap data yang disajikan diberikan kode informan dan urutan baris dalam hasil transkip wawancara.

## Pembahasan
Seperti  telah  dijelaskan  dalam  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19 Tahun  2016)  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  bahwa salah  unsur  Penatausahaan  Pasal  1  merupakan  proses  melakukan  pembukuan, inventariisasi  dan  pelaporan  barang  miilik  daerah  sesuaii  dengan  ketentuan peraturan  perunndang-undangan.  Dalam pelaksanaan  Proses Penatausahaan  pada Pemerintah  Kota  Jayapura  sering  terkendala  pada  hal-hal  teknis  terkhususnya  di penerapannya di lapangan.
Penatausahaan  Aset  Tetap  berupa  Kendaraan  Dinas  Kota  Jayapura menggunakan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah
Badan  Pengelolaa  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Jayapura sebagai badan keuangan yang bertangggung jawab atas penatausahaan aset tetap berupa kendaraan dinas,  melakukan kegiatan penatausahaan aset tetap kendaraan dinas  dengan  melihat  permintaan  kebutuhan  kendaraan  dinas  dari  tiap-tiap  OPD
pada Pemerintah Kota Jayapura.
Penatausahaan  aset  tetap  kendaraan dinas menggunakan program  aplikasi SIMDA  BMD  dalam  melakukan  proses  pengelolaan  barang  milik  daerah  secara otomatis  dengan  memanfaatkan  pengelolaan  data  elektronik.  BPKAD  selaku pembantu  pengelola,  salah  satu  tugasnya  adalah  menggabungkan  daftar  barang inventaris  seluruh  OPD  di  Pemerintah  Kota  Jayapura.  Proses  penggabungan dilakukan  melalui  eksport  import  data.  Pertama,  pengurus  barang  OPD  datang  ke BPKAD  untuk  mengeksport  data,  lalu  petugas  SIMDA  melakukan  import  data. SIMDA BMD terdiri dari beberapa menu bar yang merupakan suatu rangkaian yang terkait dengan lainnya. Menu aplikasi tersebut antara lain:
a.  File  adalah  menu  yang  harus  dipilih  untuk  mongaktifkan  aplikasi  dengan  nama dan password;
b.  Parameter adalah menu  untuk melakukan maintenance data  parameter  yang  di isi  oleh  administrator.  Menu  ini  terdiri  dari:  (1)  data  umum  pemda;  (2)  unit organisasi;  (3)  ruang;  (4)  kode  barang;  (5)  kode  rekening;  (6)  kebijakan penyusutan dan umur, (7) kebijakan akuntansi dan; (8) copy data parameter.
c.  Data entry yang terdiri dari :
1) Perencanaan adalah menu pilihan untuk melakukan input data dan proses perencanaan kebutuhan.
2) Pengadaan  adalah  menu  pilihan  untuk  melakukan  input  data  dan  proses pengadaan barang.
3) Penggunaan  adalah  menu  inputan  surat  keputusan  penggunaan  aset yang ditetapkan oleh kepala daerah.
4) Penatausahaan  adalah  menu  untuk  inputan  melakukan  perubahan  data aset, pemindahan aset antara OPD dan nilai kapitalisasi aset tetap.
5) Penghapusan  adalah  menu  pilihan  untuk  melakukan  input  data penghapusan barang milik daerah.
d.  Laporan  adalah  menu  pilihan  untuk  melakukan  preview  output  dan  proses percetakan laporan.
Dilihat  dari  sistem  yang  terdapat  dalam  aplikasi  SIMDA  BMD  tidak  memiliki masalah,  apabila  pengguna  melakukan  proses  penginputan  database  benar  maka sistem  aplikasi  SIMDA  tersebut  akan  terus  berlanjut  hingga  hasil  akhir  berupa laporan KIB. Sistem pada aplikasi SIMDA BMD tidak akan berjalan apabila pengguna tidak  memiliki  database  yang  lengkap  pada  saat  melakukan  penginputan  data. Penginputan  database  yang  dilakukan  oleh  bendahara  barang  tiap-tiap  OPD  pada aplikasi  SIMDA  BMD  masih  menggunakan  sistem  off-line  dan  hasil  akhir  yang diserahkan  kepada  BPKAD  bagian  aset  dalam  bentuk  print  out.  Berdasarkan peraturan  SIMDA  BMD  dan  SIMDA  KEUANGAN  harus  terintegrasi  sehingga pengendalian  dan  pengawasan  aset  tetap  kendaraan  dinas  lebih  tertib  dan  tidak terjadi manpulasi data. Pada Pemerintah Kota Jayapura akses internet SIMDA BMD belum disosialisasikan oleh BPKAD sehingga bendahara barang tiap-tiap OPD masih menggunakan  sistem off-line.  Hal  ini  sesuai dengan pernyataan  wawancara  Kepala Inspektorat sebagai berikut:
“Terkait  sistem  “SIMDA  BMD”  sendiri  tidak  ada  masalah,  hanya  pada  waktu  online  setengah mati  kalau  data  base  yang  lama  harus  input  ulang,  karena  SIMDA  BMD  hanya  menginput  per tahun  dan  baru  digunakan  tahun  2015,  2016.  Sehingga  data  yang  lama  harus  diminta  di keuangan  dan  dimasukan  kembali  karena  tidak  bisa  otomatis.  Setelah  data  dimasukan kemudian  log  in  lagi,  karena  aplikasi  ini  up  date  terus  baru  bisa  digunakan  dan  masih menggunakan  sistem off –line, penginputan dilakukan di masing-masing OPD kemudian hasil akhir  berupa  print  out  yang  diserahkan  kepada  BPKAD  bagian  aset.  Sehingga  kemungkinan manipulasi  data  masih  bisa  terjadi  karena  baru  terintegrasi  degan  bagian  aset  belum  dengan SIMDA BMD Keuangan. (IP1-L256-269) “

## Proses Penatausahaan Aset Tetap

## Pembukuan
Pembukuan  ialah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  kuasa  pengguna/pengguna
(kepala OPD) dengan pengurus barang (bendahara barang) sebagai penerima aset tetap  kendaraan  dinas.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  pada  BPKAD Pemerintah  Kota  Jayapura  sudah  melakukan  kegiatan  pembukuan  yang didistribusikan oleh BPKAD.
Pemerintah  kota  jayapura  pada  tahun  2015  baru  menggunakan  aplikasi SIMDA  BMD  untuk  melakukan  penatausahaan  aset  tetap  kendaraan  dinas.  Proses penatausahaan aset tetap kendaraan dinas tidak hanya dilakukan oleh BPKAD tetapi dilakukan  di  OPD  yang  menerima  aset  tetap  kendaraan  dinas  dan  masing-masing bendahara  barang  di  OPD  melakukan  penginputan  aset  tetap  kendaraan  dinas kedalam  aplikasi  SIMDA  BMD  sesuai  dengan  spesifikasi  barang  dalam  hal  ini kendaraan dinas, karena itu merupakan kewajiban bendahara barang untuk mengisi KIB.  Selanjutnya  hasil  dari  proses  penginputan  pembukuan  yang  dilakukan  oleh bendahara  masing-masing  OPD  disampaikan  kepada  BPKAD  khusus  bagian  aset pada  Kasubbid  Analisa  Kebutuhan  dan  Inventarisasi.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan wawancara Kabid Aset sebagai berikut:
“Proses  penatausahaan  itu  yang  pertama  dilakukan  di  OPD  yang  bersangkutan,  mereka (bendahara barang) mencatat sesuai dengan spesifikasi barang dalam hal ini kendaraan dinas, kemudian  bendahara  barang  masing-masing  OPD  sampaikan  data  kepada BPKAD.” (IP3_L53- 56) ”
Hal  yang  sama  dikemukakan  oleh  Kasubbid  Analisa  Kebutuhan  dan Inventarisasi dalam kutipan wawancara sebagai berikut:
“OPD menginput data aset dimasing-masing OPD melalui SIMDA BMD, karena itu merupakan kewajiban bendahara barang unt uk mengisi KIB.” (IP5-L98-101)”

## Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Kesesusaian Pembukuan
No Kriteria Pembukuan Ada Tidak Sesuai Teknik 1. BPKAD memiliki daftar pengguna barang. 1
2. Pengurus barang mendaftar dan mencatat  barang  milik  daerah  ke  DPB (Daftar Barang Pengguna). 1 3. BPKAD  mencatatat  pengelolaan  dan kodefikasi barang. 1 4. Dokumen disimpan oleh Kepala BPKAD. 0 5. BPKAD memiliki KIB 1
6. Dokumen  berupa  kepemilikan  daerah berupa kendaraan disimpan oleh pengelola. 1 7. Dokumen kendaraan hibah. 0 8. Pengisian  KIB  oleh  pengurus  barang sudah lengkap dan benar. 0
9. Pengurus barang melakukan pendaftaran dan  pencatatan  sesuai  dengan  format KIB. 0 10. KIB  menggambarkan  semua  kendaraan dinas di masing-masing OPD. 0 11. Pengurus  barang  melakukan  koordinasi dengan  pembantu  pengelola  (bidang aset) dengan pencatatan dan pendaftaran  BMD  di  KIB  dalam  daftar BMD tepat waktu. 1 12. Pembantu pengelola (bidang aset) memiliki rekapitulasi KIB. 1 13. Pembantu pengelola (bidang aset) melakukan  pendaftaran  dan  pencatatan BMD  menurut  pengelola  barang  dan kodefikasi barang. 1 Jumlah Kriteria 8 5

## Sumber: Diolah
Tabel 4.3 merupakan hasil perhitungan presentase untuk melihat kesesuaian kriteria pembukuan penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui SIMDA BMD dengan  Permendagri  No.  19  Tahun  (2016).  Berdasarkan  hasil  analisis  kriteria pembukuan  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  13  kriteria  terpenuhi  dari  total  8 kriteria terkait pembukuan

## =
Presentase  yang  diperoleh  terkait  tingkat  kesesuaian  pembukuan  terhadap Pemendagri  No.19  Tahun  2016  diperoleh  hasil  bahwa  tingkat  kesesuaiannya terhadap peraturan sebesar 62% atau masuk dalam kategori “sesuai” dengan aturan. Penyebab ketidaksesuaian sebesar 38% disebabkan:
1.  Dokumen  kendaraan  hibah  tidak  lengkap  sehingga  sulit  untuk  melakukan pembukuan sesuai aturan, pengurus barang belum melakukan pendaftaran.
2.  Pengurus barang (bendahara barang OPD) belum melakukan pencatatan sesuai
dengan  format  KIB  dan  tidak  semua  KIB  menggambarkan  bukti  fisik  aset  tetap kendaraan dinas.
3.  Keterbatasan  Sumber  Daya  dalam  hal  ini  keterbatasan  Pengurus  Barang  pada masing-masing  OPD  yang  belum  dengan  fasih  menggunakan  aplikasi  SIMDA BMD sehingga proses pembukuan atau pencatatan ke dalam KIB dalam bentuk aplikasi menjadi lamban.

## Inventarisasi
Menurut Permendagri No.19 Tahun 2016, inventarisasi merupakan kegiatan atau  tindakan  untuk  melakukan  perhitungan,  pengurusan,  penyelenggaraan, pengaturan,  pencatatan  data  dan  pelaporan  barang  milik  daerah  dalam  unit pemakian. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sendiri melakukan kegiatan inventarisasi aset tetap kendaraan dinas melalui prosedur:
a. Perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran,  karena  melalui  prosedur  ini BPKAD  dapat  melihat  berapa  jumlah  kebutuhan  aset  tetap  kendaraan  dinas yang  diperlukan  OPD  Pemerintah  Kota  Jayapura.  Standar  Sarana  dan Prasarana  yang  digunakan  BPKAD  untuk  pemenuhan  kebutuhan  aset  tetap kendaraan  dinas  Pemerintah  Kota  Jayapura  diatur  dalam  Permendagri  No.19 Tahun  2016  dan  Permenpan  No.  48  Tahun  2013.  Namun,  berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  pada  BPKAD  Kota  Jayapura,  belum  sepenuhnya menggunakan  Standar  dan  Sarana  Prasana  Operasional  dalam  Permendagri No.19  Tahun  2016,  yang  mengatur  untuk  pejabat  eselon  II,  eselon  III,  dan eselon IV jenis kendaraan apa yang harus dipakai, me reknya dan “cc-nya” yang diatur  juga  dalam  PP  No.  6  Tahun  2006.  Akan  tetapi,  faktor  keterbatasan anggaran  juga  mempengaruhi  sehingga  tidak  semua  pejabat  di  lingkungan Pemerintah Kota Jayapura mendapatkan kendaraan dinas.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris BPKAD dalam kutipan wawancara sebagai berikut;
“dalam  perencanaan  juga  kita  musti  kira-kira  kendaraan  yang  kita  butuhkan  di pemerintah  kota  itu  ada  berapa?  Misalanya  tahun  ini  mau  beli  berapa?  Memang  kalau kita sesuaikan dengan standar sarana dan prasarana pemerintah untuk pejabat eselon II, III,  dan  IV  ada  standar  yang  digunakan  untuk  kendaraan  apa  yang  mereka  harus  pakai misalnya  eselon  IV  motor  150  cc,  eselon  III  1.500  cc  dan  eselon  II  2.000  atau  2.500  cc tetapi kita juga menyesuaikan dengan k emampuan anggaran daerah.” (IP2-L11-19)
b. Pengadaan  dan  pendistribusian  aset  tetap  kendaraan  dinas  pada  Pemerintah Kota  Jayapura  berdasarkan  perintah  Walikota  harus  terpusat  melalui  BPKAD berdasarkan  surat  masuk  dari  sekretaris  atau  pimpinan  yang  kemudian  dibuat rekapitulasi kebutuhan kendaraan dinas berdasarkan permintaan OPD, kecuali kendaraan teknis seperti mobil pemadam kebakaran, mobil puskesmas keliling, mobil  keliling  di  DISPENDA  dan  beberapa  OPD  teknisi  lainya,  pengadaannya dikembalikan  pada  OPD  yang  bersangkutan  karena  OPD  tersebut  lebih mengetahui  sepesifikasi  dan  kebutuhan  dari  kendaraan  tersebut.  Namun, secara  aturan  OPD  tersebut  harus  tetap  memberikan  laporan  kepada  BPKAD dalam  hal  ini  bagian  pengadaan  dan  distribusi.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan informan sebagai berikut.
“Berdasarkan  surat,  memang  kita  tidak  turun  langsung  untuk  cek,  eselon  ini  belum dapat,  tapi  terkadang  kita  dapat  informasi  dari  sekretaris  atau  pimpinannya  langsung kalau  ini  belum  dapat,  makanya  kita  usulkan  kemudian  kita  rekap  baru  yang  bisa  kita adakan  kita  adakan  laporkan  ke  pimpinan  jadi  kepu tusan terakhir ada dipimpinan.” ( IP2- L37-42)
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Pemerintah  Kota  Jayapura sendiri  mempunyai  Perda  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Aset  Daerah  yang  baru disosialisasikan di bulan Agustus 2017.  Perdanya berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun  2016,  yang  mengatur  tugas  pengadaan  dan  pendistribusian  aset  tetap kendaraan  dinas.  Badan  Pengelola  dan  Keuangan  Aset  Daerah  Kota  Jayapura dalam  melaksanakan  tugasnya  bertanggung  jawab  dari  perencanaan  anggaran
untuk  pembelian  kendaraan  berdasarkan  petunjuk  dari  kepala  daerah  dengan melihat  permintaan  bahwa  OPD  minta  kendaraan  ini  untuk  kepentingan  ini  ketika disetujui  dibuat  dalam  bentuk  perencanaan  anggaran  dibeli,  kemudian  diserahkan kepada  pengguna.  Tanggung  jawab  BPKAD  sebagai  penyedia  barang  selesai  dan hanya menjadi pengawas untuk mengawasi aset tetap kendaraan dinas, menyimpan dokumen,  mengarsipkan  dan  administrasinya.  Pengguna  kendaraan  dinas bertanggung  jawab  untuk  perawatan,  pemeliharaan  sampai  dengan  penghapusan. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara Kabid Aset sebagai berikut.
“Kita  di  sini  punya  Perda  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Aset  Daerah  cuma  kemarin  koordinasi dengan  Kabag  Umum  itu  harus  direvisi  Perdanya  berdasarkan  Permendagri  No.19  Tahun 2016.  Perda  itu  mengatur  tugas  pengadaan  kendaraan,  kami  distribusikan  juga  berdasarkan petunjuk  kepala  daerah,  sehingga  tidak  menjadi  kewenangan  mutlak  kami  sebagai  penyedia untuk  mendistribusikan  baik  kami  maupun  kepala  BPKAD  tapi  kami  minta  petunjuk  kepala daerah.” (IP4-L91-98).
“Dari proses perencanaan sampai dengan pengadaan kami minta petunjuk dari kepala daerah berdasarkan  permintaan  bahwa  dinas  ini  minta  kendaraan  ini  untuk  kepentingan  ini,  setelah disetujui  kepala  daerah  kami  buat  dalam  perencanaan  anggaran,  kami  beli  setelah  kami  beli kendaraan  itu  kami  serahkan  kepada  pengguna,  tanggung  jawab  kami  sebagai  penyedia barang  selesai,  setelah  itu  kami  hanya  menjadi  pengawas  mengawasi  kendaraan  dinas, menyimpan  dokumen,  mengarsipkan  dan  administrasinya.  Pengguna  bertanggung  jawab untuk perawatan dan pemeliharaan tersebut sampai kepada penghapusan.” (IP-L61-67)
c. Proses Pembelian aset tetap kendaraan dinas pada Pemerintah Kota Jayapura menggunakan  E-Katalog,  yang  merupakan  Standar  Kebijakan  Harga  oleh Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP) berdasarkan Peraturan  Presiden  No.  106  Tahun  2014  dan  Peraturan  Presiden  No.  157 Tahun 2014.
E-Katalog  ini  sangat  berperan  penting  dalam  standar  penetapan  harga kendaraan  dinas,  yang  mana  harga  kendaraan  dinas  berlaku  sama  untuk  semua wilayah  Indonesia.  Dengan  demikian,  dapat  mengurangi  tindakan  korupsi  baik  dari pihak  pengadaan  dalam  ini  BPKAD  maupun  pihak  ke  tiga  dalam  ini  perusahaan, karena  ini  akan  jadi  temuan  BPK  ketika  ada  pihak  yang  ingin  manipulasi  harga kendaraan  dinas.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  wawancara  Kasubbid
Pengadaan dan Distribusi sebagai berikut:
“kita sekarang mengikuti aturan dari pusat dari KPP yang dimana sudah ada E Katalog untuk kendaraan  dinas,  jadi  kita  berpatokan  pada  E  Katalog  itu.  Dengan  demikian,  E  Katalog  itu keluar dengan harga mobilnya sekian itu yang kita pakai, kita tidak bisa bilang tolong harga mobilnya naik sedikit biar ada manipulasi, karena itu akan jadi temuan untuk BPK jadi bukan kami  saja  yang  akan  diperiksa  oleh  BPK  tapi  pihak  perusahaan  juga  akan  diperiksa.”  (IP4- L113-121)
d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ialah dokumen aset  tetap kendaraan dinas yang wajib dilaporkan oleh pengguna  kepada  BPKAD.  Pada  Pemerintah  Kota  Jayapura,  aset  tetap kendaraan dinas dapat diperoleh dengan cara pembelian langsung dari BPKAD dan  bantuan  dari  pusat  yang  disebut  hibah.  Jadi,  untuk  pembelian  aset  tetap kendaraan  dinas  secara  langsung  harus disertai  dokunen  berupa Berita  Acara Serah  Terima  Barang  (BAST)  dan  Kontrak,  dan  untuk  bantuan  hibah  harus disertai  dokumen  Berita  Acara  Serah  Terima  Barang  (BAST)  dan  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Dengan  adanya  dokumen  ini  maka  Pemerintah  Kota  Jayapura  dapat mengakuinya sebagai aset tetap milik Pemerintah Kota Jayapura.  Oleh karena itu,  dokumen  aset  tetap  kendaraan  dinas  yang  lengkap  dapat  menggunakan biaya  pemeliharan  yang  ada  pada  DPA  masing-masing  OPD  untuk pemeliharaan  kendaraan  baik  perpanjangan  STNK,  perawatan  mesin kendaraan  dan  bahan  bakar  kendaraan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan wawancara Kabid Aset sebagai berikut.
“OPD  menerima  bantuan  hibah  berupa  aset  tetap  kendaraan  dinas,  dokumennya  harus lengkap, ada berita acaranya, ada NPHD. Dengan demikian, berdasarkan berita acara dan NPHD kita akui sebagai barang milik Pemerintah Kota Jayapura.” (IP3- L74-78)
Terkait  peran  biaya  pemeliharaan,  hal  yang  sama  juga  dikemukakan  dalam wawancara Kabid Aset sebagai berikut.
“Yang bertanggung jawab tidak hanya BPKAD tapi OPD yang menerima kendaraan dinas
juga  harus  bertanggung  jawab  karena  mereka  adalah  pengguna  kendaraan  dinas. BPKAD hanya sebgai administrasi yang mencatat. OPD harus bertanggung jawab terkait pemeliharaan, perpanjang STNK.” (IP3-L108-110)
e. Penghapusan  barang  milik  daerah  berdasarkan  Permendagri  No.  19  Tahun 2016  adalah  tindakan  penghapusan  barang  pengguna/kuasa  pengguna  dan penghapusan  dari  daftar  inventaris  barang  milik  daerah.  Penghapusan  barang bergerak  seperti  aset  tetap  kendaraan  dinas  dapat  dilakukan  dengan pertimbangan  teknis,  yaitu:  secara  fisik  barang  tidak  dapat  digunakan  karena rusak berak dan tidak ekonomis bila diperbaiki. Penghapusan kendaraan dinas pada  Pemerintah  Kota  Jayapura  dilakukan  pada  kendaraan  dinas  yang  sudah berumur  diatas  10  (sepuluh)  tahun  pada  kendaraan  yang  sudah  tua,  sebelum melakukan  penghapusan  atas  aset  tetap  kendaraan  dinas,  kondisi  kendaraan terlebih  dahulu  di  cek,  kemudian  dibuatkan  SK  Penghapusan  dan  diajukan  ke DPRD.  Penghapusan  tersebut  diatas  dilakukan  setelah  mendapat  persetujuan kepala daerah dan penetapan oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara Kepala Inspektorat sebagai berikut.
“Kita cek lagi lalu kita SK-kan kemudian diajukan ke DPRD, jika ada persetujuan dihapus “Ok”  kita  lakukan  penghapusan  tapi  kita  cek  lagi  kondisi  kendaraan  tersebut,  apakah rusak  atau  tidak,  jika  diatas  10  (sepuluh)  tahun,  perawatan  sulit  kita  dum  saja  atau  kita jual ke yang bersangkutan dengan demikian tidak memberatkan biaya pemeliharaannya.” (IP1-L56-62)
Pemerintah  Kota  Jayapura  sedang  melakukan  upaya  penghapusan  aset  tetap kendaraan  dinas  dengan  membangun  kerjasama  dengan  Kantor  Pelayanan Kekayaan Negara dan Pelelangan (KPKNL). Jadi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  dan  Pelelangan  adalah  kantor  yang  mempunyai  kemampuan  dibidang penilaian  barang,  dimana  semua  jenis  barang  milik  daerah  Pemerintah  Kota Jayapura  yang  akan  dihapus  baik  kendaraan  dinas  maupun  aset  lainnya,  nilai jualnya  akan  ditentukan  KPKNL  dan  sekarang  dalam  tahap  evaluasi  berkas
STNK  dan  BKPB.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Kabid  Aset  dalam wawancara sebagai berikut.
“Kita sedang upayakan melakukan penghapusan, sekarang kami membangun kerja sama dengan KPKNL melakukan pelelangan, sekarang dalam tahap kita mengevaluasi berkas, berkas yang dimaksud adalah STNK dan BPKP.” (IP3-L22-26)
f. Pelaksanaan  sensus  aset  tetap  kendaraan  dinas  pada  Pemerintah  Kota Jayapura dilaksanakan oleh BPKAD dengan bantuan BPK dan Inspektorat Kota Jayapura  melalui  apel  kendaraan  dinas  untuk  mendapatkan  data  barang  yang benar  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  serta  akurat  (up  to  date),  harus melalui  sensus  barang  milik  daerah.  Tahap  persiapan  dan  pelaksanaan, dimana  masing-masing  pengguna/kuasa  pengguna  harus  melaksanakan pengisian formulir Buku Inventaris merupakan bagian dari pelaksanaan sensus asset tetap.. Tahun 2014 dilakukan pendataan kendaraan dinas dan ditemukan banyak  kendaraan  dinas  yang  tidak  tercatat  dan  bukti  fisik  di  lapangan  tidak ditemukan,  sehingga  menjadi  temuan  oleh  BPK.  Dengan  demikian,  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kembali melakukan penatausahaan aset tetap  kendaraan  dinas  dengan melakukan penarikan  kembali  kendaraan  dinas dari  pengguna  yang  sudah  pensiun  atau  mutasi,  selain  itu  BPKAD  juga melakukan  peningkatan  manjemen  aset.  Hal  ini  senada  dengan  tanya-jawab Kasubbid Pengadaan dan Distribusi sebagai berkut:
“Pernah diadakan sensus tahun 2014 untuk kendaraan dinas dan itu jumlahnya 375 (tiga ratus  tujuh  puluh  lima)  kendaraan  yang  terdata,  itu  yang  baik  dan  yang  masih  bisa digunakan  oleh  Pemerintah  Kota,  sedangkan  83  (delapan  puluh  tiga)  kendaraan  roda  2 (dua),  4  (empat)  dan  6  (enam)  sudah  rusak  berat,  jadi  total  kendaraan  Pemerintah  Kota saat itu 400 (empat ratus) lebih.” (IP4-L38-44)

## Pelaporan
Pelaporan ialah kegiatan yang dilakukan oleh kuasa pengguna/pengguna bersama  pengurus  barang  untuk  menyusun  laporan  kuasa  pengguna  barang
semesteran,  tahunan  dan  5  (liima)  tahun.  Teknis  pelaporan  dilakukan  secara berjenjang  dan  berkala  sesuai  dengan  periode  pelaporan  akuntansi.  Pembantu pengelola  (BPKAD)  megumpulkan  semua  laporan  pengguna  barang  dari  masing- masing  OPD  serta  dibuat  rekapitulasinya  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan penyusun neraca daerah. Hasil sensus barang dari setiap pemakai/kuasa pengguna, dicatat  ke  dalam  buku  inventaris  dan  disampaikan  kepada  pengelola  (Sekretaris Daerah),  selanjutnya  merekap  buku  tersebut  menjadi  buku  induk  inventaris  oleh pembantu  pengelola  (BPKAD).  Berdasarkan  interviu  Kepala  Inspektorat  sebagai berikut.
“Masing-masing  OPD  sebagai  penanggung  jawab  aset,  penanggung  jawab  anggaran  harus memberikan laporan yang riil, kepada bagian B PKAD.” (IP1-L89-92)
Berdasarkan hasil perhitungan presentase untuk melihat  kesesuaian kriteria pelaporan  penatausahaan  aset  tetap  kendaraan  dinas melalui SIMDA  BMD dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 sebagai berikut.

## Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Kesesusaian Pelaporan
No Kriteria Pelaporan Ada Tidak Sesuai Teknik 1. BPKAD memiliki daftar usulan barang yang dihapus. 0 2. Kepala  OPD  selaku  Pengguna  barang, sudah membuat dan menyampaikan laporan  atas  mutasi  kepada  pembantu pengelola barang. 1
3. Daftar  mutasi  barang  yang  dilaporkan  oleh pengguna kuasa barang sudah menjelaskan    alasan  penyebab  bertambah an berkurangnya BMD. 1 4. Pengguna/kuasa pengguna barang menyampaikan  laporan  pengguna  barang semesteran,  tahunan  dan  5  tahun  kepada pengelola BMD melalui
pembantu
pengelola BMD. 0 5. Mutasi barang bertambah dan barang yang bertambah dicatat secara tertib pada daftar mutasi barang. 0 6. Pembantu pengelola (bagian aset) memiliki rekapitulasi daftar mutasi barang. 1 7. Pembantu pengelola (bagian aset) memiliki daftar  usulan  barang  barang  yang  akan dihapus 0 8. Pelaporan BMD memiliki kelengkapan data
dan  ditandatangani  oleh  pejabat  yang berwenang.
9. Organisasi  pengelola  BMD  mengetahui BMD yang dikelolanya melalui laporan yang dibuat  oleh  pengurus,  kuasa  pengguna, pembantu, pengelola 1 10. Pembantu  pengelola  memilki  rekapitulasi daftar BMD 1 11. BMD  dalam  laporan  barang  milik  daerah dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. 0 12. Pelaporan BMD tepat waktu 0 13. Pelaporan BMD yang dibuat oleh pembantu pengelola tidak memiliki perbedaan dengan laporan BMD yang lainnya. 0 14. Laporan  yang  dibuat  oleh  pengelola memiliki  dasar  yang  kuat  dan  jelas  dalam penentuan biaya atau nilai sebuah BMD. 1 15. Laporan  BMD  atau  buku  induk  inventaris dapat dipaham semua pihak yang
membutuhkan informasi mengenai BMD. 1
16. BMD dan Laporan BMD dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. 0 17. Laporan  BMD  digunakan  sebagai  bahan untuk menyusun rencana pemerintah. 1 Jumlah Kriteria 9 8
Berdasarkan  hasil  analisis  kriteria  pelaporan  yang  telah  dilakukan  yaitu  17  kriteria terpenuhi dari total 9 kriteria terkait pelaporan

## =
Presentase  yang  diperoleh  terkait  tingkat  kesesuaian  pelaporan  terhadap Pemendagri  No.19  Tahun  2016  diperoleh  hasil  bahwa  tingkat  kesesuaiannya terhadap peraturan sebesar 53% atau masuk dalam kategori “cukup sesuai” dengan aturan.  Penyebab  ketidaksesuaian  sebesar  47%  disebabkan  pengguna/kuasa barang  tidak menyampaikan  laporan pengguna barang  kepada BPKAD,  pencatatan mutasi  barang  dan  kurang  tertib,  BPKAD  tidak  memiliki  daftar  usulan  barang  yang akan dihapus dan beberapa barang milik daerah berupa aset tetap kendaraan dinas
tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Total  keseluruhan  tingkat  kesesuaian  penatausahaan  aset  tetap  kendaraan dinas meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sebagai berikut;

## =
Total  presentase  yang  diperoleh  terkait  tingkat  kesesuaian  pembukuan, inventarisasi dan pelaporan terhadap Pemendagri No.19 Tahun 2016 diperoleh hasil bahwa  tingkat  kesesuaiannya  terhadap  peraturan  sebesar  70%  atau  masuk  dalam kategori “sesuai” dengan aturan dan penyebab ketidaksesuaian sebesar 30%.

## Penyebab Permasalahan Aset Tetap Kendaraan Dinas Kota Jayapura
Permasalahan  aset  tetap  kendaraan  dinas  pada  Pemerintah  Kota  Jayapura mengakibatkan  kerugian  ekonomi  sebesar  Rp.6.628.610.300,00.  Dengan  demikian dapat  memberikan  dampak  negatif  ekonomi  yaitu  pemborosan  anggaran  karena penggunaan  kendaraan  dinas  tidak  tepat  sasaran.  Sebaliknya  apabila  dilakukan peningkatan penatausahaan aset tetap kendaraan sebaik mungkin akan memberikan pengaruh  postif  terhadap  aset  tetap  kendaraan  dinas  yang  ada  pada  Pemerintah Kota  Jayapura  maka  dapat  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah Kota  Jayapura.  Kegiatan  ini  dimaksud  mendapatkan  informasi  yang  tepat,  lengkap dan  muktahir  mengenai  kekayaan  aset  wilayah  yang  dikuasai  pemerintah  daerah. Berdasarkan  hasil  hasil  analisis  wawancara  yang  dilakukan,  ringkasan  temuan penelitian  terkait  permasalahan  yang  dihadapi  BPKAD  dalam  penatausahaan  aset tetap  kendaraan  milik  Pemda,  yang  menjadi  penyebab  permasalahan  dalam penatauasahaan aset tetap kendaraan dinas melalui SIMDA BMD sebagai berikut:

## Administrasi
Ketertiban  administrasi  harus  disadari  oleh  pengguna  aset  tetap  kendaraan dinas  agar  membantu  BPKAD  dalam  penatausahaan  aset  tetap  kendaraan  dinas Pemerintah  Kota  Jayapura  dalam  pelaporan,  peneliti  menemukan  administrasi kendaraan  dinas  pada  Pemerintah  Kota  Jayapura  belum  tertib,  disebabkan  oleh beberapa  faktor  sebgai  berikut:  Ketidaklengkapan  Dokumen  Penunjang  Laporan Aset. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi sebagai berikut.
“Hibah ini yang masih menjadi kendala bagi kami juga, seringkali dokumen-dokumennya tidak lengkap,  kadang  tidak  ada  Karena  sering  teman-teman  di  OPD  mendapat  bantuan  kedaraan dari  kementerian  atau  pemerintah  pusat  mereka  sendiri  yang  mengurusnya  ke  sana,  mereka yang  memperjuangkannya  setelah  mendapat  bantuan  mereka  tidak  melaporkannya  ke  BPKD dalam hal ini BPKAD.” (IP4-L189-195)

## Keuangan
Peneliti  menemukan  bahwa  kondisi  anggaran  pada  Pemerintah  Kota Jayapura  memiliki  pengaruh  terhadap  proses  penatausahaan  aset  tetap  kendaraan dinas.  Kondisi-kondisi  keuangan  yang  menyebabkan  permasalahan  penatausahaan aset tetap dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

## a.  Keterbatasan Anggaran
Seperti  yang  diketahui  berdasarkan  aturan  Standar  Sarana  dan  Prasarana Operasional  yang  seharusnya  semua  pejabat  eselon  pada  Pemerintah  Kota Jayapura  harus  memiliki  kendaraan  dinas  dalam  melaksanaakan  tugas,  belum bisa  terpenuhi  oleh  BPKAD  karena  keterbatasan anggaran.  Hal  tersebut  sesuai dengan pernyataan wawancara Kepala Inspektorat sebagai berikut;
“Jadi  setiap  tahun  kita  rencanakan  ,  biasanya  kita  punya  data  base  setiap  pejabat,  yang mana  setiap  pejabat  itu  harus  punya  kendaraan  dinas  ada  juga  kendaraan  operasional. Sesuai aturan juga pejabat eselon IV harus punya kendaraan dinas, kalau kita ikut semua yang  sesuai  aturan  kita  tidak  punya  sumber  dana  yang  besar  untuk  menyelesaikan semua.” (IP1-L172-179)

## b.  Pelimpahan dan Penyalahgunaan Anggaran Biaya Pemeliharaan
Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara Kabid Aset sebagai berikut.
“ada  tunggakan-tunggakan  kendaraan  yang  seharusnya  dibayar  OPD  bukan  BPKAD  tapi ujung-ujungnya  dibuang  di  BPKAD  sedangkan  BPKAD  tidak  ada  anggaran  untuk  itu, anggaran  untuk  pemeliharaan  ada  di  masing-masing  OPD,  seharusnya  OPD  yang bertanggung  jawab,  makanya  dalam  DPA  dianggarkan  ada  biaya  pemeliharaan,  biaya pengurusan STNK disini yang biasa OPD lalai.” (IP3-L113-120)

## c.  Penunggakan pembayaran penjualan kendaraan dinas
Berdasarkan  penelitian  ditemukan  ada  sejumlah  kendaraan  dinas  mengalami penunggakan  pembayaran  dikarenakan  pemindatangan  aset  tetap  kendaraan yang  tidak  termonitor  dan  belum  melakukan  TP-TGR  yang  ditetapkan  oleh peraturan  perundang-undangan  sehingga  menjadi  temuan  dan  catatan  di  SK Penjualan kendaraan dinas ada pegawai yang mencicil tapi macet. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara Kepala Inspektorat sebagai berikut.
“Selama ini yang menjadi temuan dan catatan di SK Penjualan kendaraan dinas, ada yang dicicil berapa  kali  ada yang sedikit macet, itulah yang menjadi catatan dan  angkanya  ada di BPKAD, setiap tahun ini yang mejadi catatan.” (IP1-L163-167)

## Birokrasi

## a.  Ketiadaan Payung Hukum
Sampai  saat  ini  Pemerintah  Kota  Jayapura  belum  memiliki  Peraturan  Walikota sendiri yang dapat membuat aturan khusus terhadap penatausahaan aset tetap kendaraan  kantor.  Dengan  tidak  adanya  peraturan  khusus  menyebabkan penyalahgunaan  aset  tetap  kendaraan  dinas  di  luar  jam  dinas  atau  digunakan tidak  tepat  waktu  sehinngga  dapat  menimbulkan  kerusakan.  Sesuai  dengan pernyataan wawancaran Kasubbid Pengadaan dan Distribusi sebagai berikut.
“Pengunaan kendaraan dinas ini harus dibuat aturan khusus dalam hal ini mungkin kita buat  Perwal  yang  mengatur  tentang  jam  operasional  kendaraan-kendaraan  dinas,  jadi jam-jam  tertentu  kendaraan  dinas  boleh  keluar,  seperti  contoh  jam  kerja  sampai  jam  5 sore lewat dari jam ini mobil-mobil dinas tidak boleh berkeliaran dengan ini mungkin bisa tertib.” (IP4-L291-298).

## b.  Keterbatasan Tanggung Jawab BPKAD
Dalam  hal  perencanaan  dan  pengadaan  aset  tetap  kendaraan  dinas  pada Pemerintah  Kota  Jayapura,  BPKAD  mendapat  warning  khusus  dari  BPK  terkait pelaksanaan perencanaan, dikarenakan belum mampu melakukan perencanaan selama  5  (lima)  tahun,  perencanaan  selama  ini  hanya  dilakukan  berdasarkan surat  pemintaan  terakit  kemampuan  anggaran.  Seperti  penyataan  wawancara Kabid Aset sebagai berikut.
“Pada  saat  pemeiksaan  BPK  tahun  2013,  ada  sedikit  warning  masukan  dari  BPK  kepada kami  sehingga  pelaksanaan  kalau  bisa  harus  direncanakan,  perencanaan  5  (lima)  tahun kedepan, misalnya: motor saya mau pengadaan 100 (seratu) unit bearti setiap tahun 20,20, 20 sampai dengan 100 (seratus) unit, begitu juga dengan mobil, tapi saya katakan kepada BPK  bahwa  kita  selalu  mengadakan  pengadaan  berdasarkan  permintaannya  sekian  itu yang kita beli dan kembali kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam hal ini  ketersediaan  dana  yang  tersedia.  Tapi  BPK  katakan  tidak  bisa  begitu  harus  ada perencanaan 5 (lima) tahun.” (IP4-L50-60)

## c.  Pengadaan kendaraan yang tidak terpusat
Pengadaan  kendaraan  yang  tidak  terpusat  menyebabkan  masalah  dalam kelengkapan  dokumen  aset.  Dengan  demikian,  membuat  BPKAD  sulit  untuk mempertangungjawabakan semua dokumen aset tetap kendaraan dinas, karena sebagian  OPD  melakukan  pengadaan  sendiri  ke  pusat  tanpa  melaporkan  atau menyerahkan bukti berupa dokumen kepada BPKD sebagai pembantu pengelola aset tetap kendaraan dinas. Hal itu sesuai dengan wawancara Sekretaris BPKAD sebagai berikut.
“kalau pengadaan kendaraan biasanya di sini, tapi ada beberapa OPD yang mengadakan kendaraan dan itu kita minta untuk mereka selesai mengadakan kendaraan harus  melapor dengan  memberikan  BPKB  kendaraan  itu  sehingga  kita  bisa  mengetahui  kendaraan  ini yang dibeli di tahun ini ada di sini dan dokumen BPKB itu memang kita yang minta untuk disimpan di keuangan (BPKAD), sehingga kita bisa mengetahui kendaraan yang diadakan diluar  BPKAD,  ada  yang  kadang  mereka  beli  sendiri  tapi  datang  tanya  di  sini  sedangkan dokumen belum kamu berikan ke sini (BPKAD) tapi datang tanya di sini.” (IP2-L89-90).

## Sumber Daya Manusia
a.  Tingkat mutasi pegawai
Tingkat  mutasi  pegawai  yang  terjadi  di  birokrasi  Pemerintah  Kota  Jayapura menyebabkan  penatausahaan  aset  tetap  kendaraan  dinas  menjadi  tidak  tertib karena  pada  saat  terjadi  mutasi  pegawai  kendaraan  dinas  juga  ikut  mutasi  dan hanya pegawai yang memiliki kesadaran saja yang mau melapor ke BPKAD. Hal tersebut  sama  dengan  pernyataan  wawancara  Kepala  Inspektorat  sebagai berikut.
“Terkadang ini menjadi masalah juga karena birokrasi di sini melakukan mutasi pegawai, hal ini menyebabkan pencatatan tidak tertib, ketika pegawai di dinas A pindah ke dinas B, kendaraan  itu  ikut  dibawah  saat  pindah  ke  dinas  C  kendaraan  ikut  pindah  juga.  Kejadian seperti  ini  yang  belum  terukur  pencatatan  di  KIBnya,  sehingga  kita  sering  sarankan kepada pimpinan OPD agar melakukan pencatatn dengan baik.” (IP1-L101-107).

## b.  Keterbatasan keahlian manusia
Keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan penatausahaan aset  tetap  kendaraan  dinas  masih  rendah,  dalam  penggunaan  aplikasi  SIMDA BMD di masing-masing OPD dikarenakan ada sebagian bendahara barang yang bisa mengoperasikan komputer dan ada yang tidak bisa menggunakan komputer sehingga memperlambat  penyelesaian laporan KIB aset  tetap kendaraan dinas, yang seharusnya BPKAD hanya menerima data terpaksa harus menginput ulang KIB  dari  OPD  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  wawancara  Sekretaris  BPKAD sebagai berikut.
“sumber daya untuk bendahara barang di masing-masing OPD juga sangat terbatas sudah dikasih  tugas  untuk  menginventaris  barang  tapi  kenyataan  BPKAD  yang  kejar-kejar bahkan  KIBnya  kami  yang  buat,  padahal  itu  tugas  bendahara  barang  di  OPD.  (IP2-L172- 177).

## Sistem Informasi
Peneliti  menemukan  bahwa  sistem  informasi  “SIMDA  BMD”  yang  dipakai  oleh Pemerintah  Kota  Jayapura  dalam  kegiatan  tata  usaha  aset  tetap  sarana  dinas memiliki  keterbatasan  sehingga  memperlambat  pelaporan  aset  tetap,  disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

## a. SIMDA BMD masih menggunakan sistem off-line
SIMDA  masih  menggunakan  sistem  off-line,  metode  koneksi  aplikasi  SIMDA BMD  versi  2.7  antara  BPKAD  dan  OPD  masih  secara  off-line,  di  mana  BPKAD menyiapkan  server  dan  beberapa  Clinet  OPD  menginput  data  ke  BPKAD. Dengan  demikian,  setiap  bendahara  barang  OPD  menginput  barang  di  SIMDA BMD dan diharuskan menyerahkan laporan ke petugas SIMDA BMD di BPKAD bagian aset.

## b.  SIMDA BMD tidak terintegrasi dengan bagian keuangan.
Pada Pemerintah Kota Jayapura belum terintegrasi ke bagian keuangan, hanya di  bidang  aset  pada  BPKAD  sehingga  SIMDA  masih  kurang  optimal penggunaannya  karena  data  yang  didapat  belum  sepenuhnya  update  sesuai laporan  keuangan.  Data  yang  didapat  seringkali  kurang  akurat  karena  SIMDA BMD  tidak  dapat  diakses  secara  onliene  sehingga  kurang  cepat  dalam pengaksesan informasi. Dari pernyataan Kepala Inspektorat sebagai berikut.
“Setelah data dimasukan kemudian log in lagi, karena aplikasi ini up date terus baru bisa digunakan  dan  masih  menggunakan  sistem  off –line,  penginputan  dilakukan  di  masing- masing  OPD  kemudian  hasil  akhir  berupa  print  out  yang  diserahkan  kepada  BPKAD bagian  aset.  Sehingga  kemungkinan  manipulasi  data  masih  bisa  terjadi  karena  baru terintegrasi dengan bagian aset belum dengan SIMDA BMD K euangan”. (IP1-L263-269).

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menelaah  tentang  analisis  penatausahaan  asset  tetap kendaraan  melalui  system  manajemen  BMD  dan  pemicu  masalah  Aset  Tetap Kendaraan  Dinas  Badan  Pengelolah  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Pemerintah  Kota Jayapura.  Berdasarkan  hasil  analisis  pada  bab  sebelumnya,  maka  kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

## Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Kota Jayapura
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, tingkat kesesuaian kegiatan
tata  kelola  aset  tetap  kendaraan  dinas  di  Pemerintah  Kota  Jayapura  terdiri  dari pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan  sebesar  70%  atau  masuk  dalam  kategori “sesuai”  dengan  peraturan.  Teknik  yang  digunakan  ialah  analisis  deskriptif presentase  dengan  acuan  Permendagri  No.  „19  Tahun  2016  tentang  Pedoman Teknik Tata Kelola BMD. Aspek- aspek yang masih belum sesuai sebesar 30% ialah dokumen kendaraan hibah tidak lengkap, pencatatan KIB belum sesuai, pencatatan mutasi  kurang  tertib,  BPKAD  tidak  memiliki  daftar  usulan  barang  yang  dihapus  dan beberapa harta tetap transportasi dinas tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## Penyebab  Permasalahan  Penatausahaan  Aset  Tetap  Kendaraan  Dinas  Kota Jayapura
Permasalahan  penatausahaan  aset  tetap  kendaraan  dinas  dilihat  dari  5 (lima) sisi, yaitu manajemen (administrasi), keuangan, birokrasi, SDM dan terbatasan penggunaan  SIMDA  BMD.  Penyebab  permasalahan  pada  bagian  administrasi  yaitu ketidaklengkapan  berkas  dan  ketidakjelasan  temuan  penghapusan,  penyebab  sisi keuangan  yaitu  terbatasnya  anggaran,  pelimpahan  dan  penyalahgunaan  anggaran biaya  pemeliharaan,  penyebab  sisi  birokrasi  yaitu  tidak  adanya  payung  hukum, tanggung jawab BPKAD terbatas, Pengadaan kendaraan yang tidak tepat, penyebab sisi  sumber  daya  manusia  yaitu  tingkat  perpndahan  pegawai  dan  keterbatasan sumber  daya  manusia  dan  penyebab  keterbatasan  penggunaan  sistem  informasi manajemen barang milik daerah yaitu SIMDA BMD masih menggunakan sistem off- line  dan  SIMDA  BMD  pada  Pemerintah  Kota  jayapura  belum  terintegrasi  ke  bagian keuangan BPKAD.

## DAFTAR PUSTAKA
Denhardt, J. V. and R. B. D. (2003). The New Public Service .
Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan
Isu .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, (2007).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, (2016).
PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (2006).
Siregar, D. D. A. H. (2004). Manajemen Aset .
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (2014).