Abstrak— Minimnya perhatian kepada kelompok difabel tuna daksa  adalah  hal  paling  umum  yang  dapat  ditemui  di masyarakat.  Salah  satu  bentuk  minim  perhatian  tersebut adalah dari banyaknya fasilitas umum yang ada tampak tidak ramah bagi kelompok tuna daksa. Sulitnya akses dan minimnya ruang gerak cenderung membatasi kesempatan mereka untuk berpartisipasi  karena  faktor  ketidaknyamanan.  Ada  banyak fasilitas  yang  tersedia  dalam  lingkungan  masyarakat  umum, salah  satu  diantaranya  adalah  pelatihan  pengembangan keterampilan. Di Kota Madiun, partisipasi dari kelompok tuna daksa  dapat  dikatakan  kurang  karena  faktor  hambatan arsitektural yang telah disebutkan sebelumnya adalah hal yang paling  terlihat.  Melalui  pendekatan  arsitektur  inklusif, perancangan pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan tuna  daksa  di  Kota  Madiun  ini  akan  menghadirkan  sebuah kebebasan  akses  untuk  kelompok  tuna  daksa,  sehingga harapannya  mereka  dapat  mengeksplor  sebanyak  mungkin baik  dalam  konteks  lingkungan  ataupun  kemampuan  yang mereka miliki.
Kat a  Kunci—Tuna  Daksa,  Arsitektur  Inklusif,  Kebebasan Akses.

## I. PENDAHULUAN
ERLAKUAN  diskriminasi  di  lingkungan  masyarakat umum  masih  marak  kepada  kelompok  minoritas.  Salah satu  dari  kelompok  minoritas  tersebut  adalah  kelompok difabel  tuna  daksa.  Menurut  Ndaumanu  (2020)  yang dimaksud  tuna  daksa  adalah  kelompok  yang  mengalami kelumpuhan atau amputasi anggota gerak yang dialami baik sesudah lahir maupun saat lahir, dengan penyebab berbeda, penyebab dapat terjadi akibat terkena suatu penyakit maupun karena sebuah kecelakaan yang sempat menimpa. Akibat dari maraknya diskriminasi ini, hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan  menjadi  kurang  dapat  terpenuhi  [1].  Menurut Hamraie  (2017),  salah  satu  penyebab  dari  perlakuan diskriminasi  ini  adalah  perkembangan  masyarakat  yang pesat,  sehingga  aksesibilitas  bagi  kelompok  minoritas seringkali  terlupa.  Inilah  yang  mengakibatkan  ketidak seimbangan antara persamaan dan kesetaraan di masyarakat [2].
Kesetaraan  yang  berarti  sepadan  atau  seimbang  dalam KBBI,  memiliki  arti  yang  berbeda  dengan  persamaan  yang berarti  serupa  dan  tidak  berlainan.  Menurut  Lubis  (2008) dalam Utami et. al. (2018), istilah persamaan ini merugikan kelompok tuna daksa itu sendiri, karena fasilitas umum yang tersedia  cenderung  seadanya  dan  menganggap  semua pengguna itu sama, tanpa perlu modifikasi khusus, sehingga bisa jadi terdapat banyak kendala dalam aksesnya [3].
Kota  Madiun  terkenal  dengan  sebutan  Kota  Gadis,  atau Kota Perdagangan dan Industri. Ada banyak pelatihan yang tersedia  di  Kota  Madiun  dalam  sektor  yang  mendukung
perdagangan  dan  industrinya,  diantaranya  seperti  pelatihan mengolah  batik  pecel  dalam  industri  tekstil  dan  pelatihan komputer dalam bidang edit grafis untuk mendukung sektor perdagangan dan industri kreatif.
Dengan  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa hambatan arsitektural sangat terasa bagi tuna daksa (Gambar 1 dan Gambar 2). Hambatan arsitektural yang sering dialami oleh  tuna  daksa  adalah  antara  lain  sebagai  berikut:  (1) Perubahan jalur landai atau ramp yang mendadak, kurangnya jumlah ramp yang  sesuai  standar.  (2)  Tidak  tersedianya perabot yang mendukung, kurangnya manuver kursi roda. (3) Permukaan  jalan  yang  tidak  halus.  (4)  Letak  tombol  yang jauh dari jangkauan. (5) Pintu yang sulit dibuka.
Oleh  karena  itulah  penting  untuk  mempertimbangkan pendekatan  arsitektur  inklusif  sebagai  salah  satu  syarat penting untuk penyediaan kebebasan akses bagi tuna daksa.

## Arsitektur Inklusif Sebagai Pendekatan pada Perancangan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Tuna Daksa
Aulia Syadza Salsabila dan Fardilla Rizqiyah Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : fardilla1808@arch.its.ac.id
P
Gambar  1.    Salah  satu  contoh  terbatasnya  akses  bagi  tuna  daksa  dalam mengikuti pelatihan pra-kerja di Kota Madiun.
Gambar 2.  Bentuk lain dari diskriminasi arsitektural yang dialami tuna daksa.

## II. METODE DESAIN

## A. Arsitektur Inklusif
Arsitektur  inklusif  adalah  sebuah  pendekatan  yang membuat  sebuah  lingkungan  menjadi  lebih  baik  dalam merespon  keberagaman  manusia.  Scott  (2009)  dalam  Li Wong  (2014)  mengatakan  bahwa  pendekatan  arsitektur inklusif  juga  hadir  untuk  memberikan  keadaan  yang  dapat
menyesuaikan  penggunanya  dalam  mengakses  sebuah lingkungan  dengan  rasa  kesetaraan  bagi  masing-masing individu [4].
Pendekatan  ini  dipilih  untuk  mendesain  Pusat  Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan yang memiliki sasaran user dari  kelompok  minoritas  tuna  daksa  dalam  masyarakat umum,  yang  membutuhkan  perhatian  lebih  dalam  hal aksesibilitas yang layak di lingkungannya. Desain arsitektur inklusif  juga  dapat  memberi  kendali  penuh  pada penggunanya,  yang  dimana  kendali  penuh  ini  jarang
Gambar 3.  Robson square di vancouver.
Gambar 4.  Enabling village di Singapura.
Gambar 5.  Diagram force-based framework yang digunakan dalam perancangan.
didapatkan  oleh  kelompok  difabel  karena  kurangnya perhatian yang demokratis pada lingkungan mereka [5].
Arsitektur inklusif memiliki tujuan untuk menghilangkan barrier atau  hambatan  yang  justru  membuat  banyak  usaha yang sia-sia. Pendekatan ini bertujuan agar semua orang dari
banyak kelompok dapat berpartisipasi dalam mengaksesnya secara  adil  dan  setara  sehingga  muncul  rasa  percaya  diri dalam  eksplorasi  lingkungannya.  Adapun  menurut  Fletcher (2006)  dan  Boys  (2014),  terdapat  beberapa  prinsip  dalam arsitektur  inklusif,  diantaranya  adalah  (1)  Mementingkan
Gambar 6.  Contoh penggambaran konsep komunalitas.
Gambar 7.  Contoh penggambaran variasi dari banyak konsep komunalitas yang dapat terjadi dalam ruangan.
Gambar 8.  Denah lantai 1 dari massa utama.
Gambar 9.  Potongan massa utama.
Gambar 10.  Suasana ruang komunal yang berada diantara ramp dalam massa utama.
pengguna  sepanjang  proses  desainnya.  (2)  Menyediakan minimal  standar  kebebasan  akses  bagi  semua  kalangan. Karena  tidak  semua  kelompok  bisa  difasilitasi  kebebasan yang  penuh  dalam  porsi  yang  sama  banyak.  (3)  Tidak tersedianya  perabot  yang  mendukung,  kurangnya  manuver
kursi roda. (4) Menyediakan fleksibilitas dalam penggunaan rancangannya  yang  memungkinkan  kebebasan  banyak  cara dalam aksesnya. (5) Menyediakan lingkungan dan bangunan yang  dapat  mudah  dan  nyaman  dinikmati  oleh  semua kelompok pengguna [6].
Gambar 11.  Suasana ruang komunal yang berada diantara ramp dalam massa utama. Gambar 12.  Dimensi kursi roda dan jangkauan maneuver kursi roda. Gambar 13.  Lebar jangkauan pengguna kursi roda. Gambar 14.  Hasil perancangan meja komputer.
Gambar 15.  Hasil perancangan meja mencanting.
Gambar 16.  Dimensi dan bentuk dari perancangan meja pewarnaan.
Gambar 17.  Dimensi dan bentuk dari perancangan tiang jemur.
Gambar 18.  Dimensi dan bentuk dari perancangan bak pencucian kain.
Gambar  19.    Setting  ruangan  peletakan  perabot  bak  cuci  dan  meja pewarnaan.
Gambar 20. Setting ruangan dan peletakan perabot tiang jemuran pada ruang jemur pada massa bangunan.
Gambar 21.  Setting ruangan dan peletakan perabot meja pada ruang kelas.
Salah satu contoh penerapan arsitektur inklusif yang baik adalah  pada  Robson  Square  di  Vancouver  (Gambar  3). Desain  tangga  yang  dihadirkan  dapat  menyediakan  akses yang  baik  bagi  kelompok  masyarakat  umum  non-pengguna alat bantu gerak dan pengguna alat bantu gerak seperti kursi roda maupun kruk melalui desain ramp yang berada diantara anak  tangga.  Contoh  lainnya  adalah  koridor  bebas barrier atau  hambatan  yang  diterapkan  pada  Enabling  Village  di Singapura  (Gambar  4).  Singapura  yang  terkenal  dengan keramahan  aksesibilitas  bagi  warganya  dalam  tata  kelola desainnya semakin menunjukkan identitas itu pada bangunan ini. Penerapan desain arsitektur inklusif dengan memberikan bebas  hambatan  pada  bangunan  ini  bertujuan  untuk mempermudah  pergerakan  dan  akses  bagi  setiap  jenis penggunanya.  Desain barrier-free ini  diletakkan  di  area strategis,  landai,  serta  lorong  dan  area  koridor  yang  luas, sehingga penggunanya mudah untuk langsung mengakses.

## B. Force-Based Framework
Plowright  (2014)  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa terdapat  3  kerangka  berpikir  dalam  merancang  arsitektur, salah  satunya  adalah force-based  framework (Gambar  5). Framework ini  adalah  sebuah  kerangka  merancang  yang memperhatikan  setiap  aspek  yang  mempengaruhi  proses mendesain,  yang  pada  intinya  adalah  bagaimana  membuat forces yang mempengaruhi desain diolah dengan baik dalam proses  perancangannya.  Kerangka  berpikir  atau framework ini dapat melihat suatu kualitas dari sebuah aspek dan sudut pandang yang lebih baik daripada framework yang lain [7]. Penjabaran framework perancangan  ini  adalah  sebagai berikut:  (1) Main  issue dalam  perancangan  ini  adalah  soal kurangnya  area  aksesibel  bagi  tuna  daksa.  (2) Context, culture and needs adalah mencari hal prioritas yang ada pada situasi yang terjadi di Kota Madiun, yaitu kurang tersedianya sarana  pelatihan  tuna  daksa  yang  nyaman  untuk pengembangan  diri  tuna  daksa  dengan  penerapan  prinsip pendekatan  arsitektur  inklusif  baik  dalam  lingkungan bangunan  dan  desain  perabotnya.  Pelatihan  yang  akan diberikan  merespon culture yang  terjadi  di  Kota  Madiun, yaitu  pelatihan  pengolahan  Batik  Pecelan  dan  pelatihan komputer  sebagai  upaya  pengembangan  diri  di  bidang industri kreatif. (3) Propose forms adalah tentang bagaimana perancangan  dapat  merespon  kelebihan (assets) dan kekurangan (constraints) yang ada pada lahan. Assets berupa lokasi  strategis  lahan  yang  berada  di  dekat  Zona  Selamat Sekolah (ZOSS) dan dekat dengan pusat transportasi umum. Constraints berupa  arah  lahan  yang  menghadap  timur  dan terlalu banyak kebisingan / noise pada area depan lahan. (4) Assemble system merespon kriteria yang dibuat berdasarkan kebutuhan  dan  pertimbangan  dari  tahap propose  forms dan context, culture, needs.
Proposal perancangan  ini  berupa  pusat  pelatihan  dan pengembangan  keterampilan  tuna  daksa  yang  mudah  dan nyaman  diakses  bagi  kelompok  tuna  daksa  pengguna  alat bantu  gerak  maupun  kelompok  masyarakat  umum.  Dengan tambahan  perabot  yang  didesain  khusus  untuk  keamanan, kenyamanan, dan efisiensi dalam kegiatan pelatihan.

## III. KONSEP DESAIN
Perancangan  ini  memiliki  sebuah  konsep  utama  yang
mengangkat  kebebasan  akses  agar  dapat  banyak  dieksplor dan  dinikmati  oleh  penggunanya,  terutama  pada  kelompok tuna daksa yang menjadi sasaran utama pengguna. Sehingga rasa  bebas  tersebut  menghilangkan  rasa  ragu  dan kebingungan,  serta  mematahkan  keterbatasan  yang  biasa mereka temui dalam lingkungan lain. Sehingga memberikan sebuah pengalaman akses yang nyaman dan berbeda. Selain kebebasan  akses,  konsep  komunalitas  juga  diangkat  dalam konteks perancangan ini (Gambar 6).
Menurut Plowright (2019), sebuah komunalitas merupakan  penggambaran  tingkat  sosialitas  dalam  suatu ruang  [8].  Ini  terjadi  akibat  adanya  aktivitas  sosial  yang membuat  sebuah  tempat  menjadi  tempat  berkumpul  dan beraktivitas,  bukan karena  ruangan  itu  sendiri  yang  bersifat sosial.  Hal  yang  mendukung  sebuah  komunalitas  adalah tentang bagaimana kemampuan penggunanya bergerak yang mendukung  timbulnya  pertemuan  yang  berada  di  dalamnya [9]. Sebuah interaksi komunal yang dimaksud adalah  selain bagaimana  para  penggunanya  dapat  berkumpul  dalam  satu tempat  yang  memungkinkan  untuk  berinteraksi  antar pengguna,  juga  memungkinkan  untuk  berkumpul  dan menikmati  suasana  ruang  meski  tidak  saling  berbicara (Gambar 7). Oleh karena itu, salah satu yang menjadi kriteria rancang  utama  pada bangunan adalah kemudahan aksesibilitas.  Ruang  komunal  yang  akan  didesain  juga menyediakan  lingkungan  yang  dapat  mudah  diakses  dan dinikmati  oleh  semua  kelompok  pengguna,  sesuai  prinsip arsitektur inklusif.

## IV. HASIL RANCANGAN
Hasil  rancangan  yang  muncul  dalam  perancangan  ini dituangkan dalam bentuk Pusat Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Tuna Daksa. Yang dimaksud dengan pelatihan menurut  KBBI  adalah  proses,  cara,  perbuatan  melatih  yang bersifat  kegiatan,  atau  pekerjaan  melatih.  Sementara pengembangan  yang  berasal  dari  kata  dasar  kembang  atau berkembang,  menurut  KBBI  berarti  menjadi  besar  dan bertambah  sempurna.  Sehingga  Pusat  Pelatihan  dan Pengembangan  Keterampilan  ini  dimaksudkan  untuk menjadi  wadah  bagi  tuna  daksa  untuk  mengembangkan keterampilan  diri  mereka  melalui  pelatihan,  sehingga kemampuan mereka menjadi bertambah sempurna.
Pendekatan arsitektur inklusif yang digunakan ditunjukkan dengan penggunaan ramp sebagai jalur utama bagi pengguna dalam mengakses lantai atas dan perabot yang menyesuaikan kebutuhan  ketinggian  yang  cukup  bagi  tuna  daksa beraktivitas (Gambar 8). Tidak ada bentuk khusus dari desain perabotnya. Ini bertujuan agar para pengguna dari kelompok tuna  daksa  dapat  berupaya  sama  seperti  masyarakat  umum dan  mendapat  kesan  tegar  dari  desain  perabot  tersebut (Gambar  9).  Perancangan  ini  meletakkan  ruang  komunal diantara ramp agar  memudahkan  kegiatan  berkumpul  dan beristirahat. Pada desain ruang komunal, ramp dibuat dengan lebar 2meter dan kemiringan minimal 7 derajat (Gambar 10 dan  Gambar  11).  Setiap  sepanjang  1-1,5meter  terdapat landing  sepanjang  2  meter.  Dengan  standar  detail ramp seperti  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  11  di  halaman selanjutnya [9]. Menurut standar yang ditulis Neufert (1996) pada  Gambar  11,  jalur landing minimal  yang  harus disediakan dalam ramp adalah sepanjang 120 cm atau sama dengan 1,2 meter. Namun dalam perancangan ini, agar dapat
lebih leluasa dilewati, disediakan selebar 2 meter [9].
Perabot  dirancang  dengan  berdasar  prinsip-prinsip arsitektur inklusif seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Harapannya,  dari  beberapa  desain  perabot  yang  khusus  ini masyarakat  umum  dapat  lebih  memperhatikan  kebutuhan kelompok masyarakat minoritas seperti kelompok tuna daksa dalam  lingkungan  kerjanya  dan  tidak  memaksakan  fasilitas yang ada dalam lingkungan yang tidak sesuai standar umum pengguna  alat  bantu  gerak.  Perabot  yang  didesain  berupa meja  komputer,  meja  mencanting  batik,  meja  pewarnaan, tiang jemuran, serta bak cuci batik. Selain yang disebutkan, pengguna  tuna  daksa  masih  dapat  mengakses  perabot  yang lain  sama  seperti  masyarakat  pada  umumnya  (Gambar  16). Desain  khusus  perabot  ini  selain  memiliki  tujuan memudahkan efisiensi dan meminimalisir kecelakaan kerja, juga  dapat  menghemat  tempat  yang  berakibat  dengan tersedianya sirkulasi ruang yang baik bagi penggunanya.
Efisiensi  dan  penanggulangan  kecelakaan  kerja  butuh untuk  diperhatikan  dalam  perancangan  perabotan  yang digunakan,  karena  sebagian  besar  kegiatan  pelatihan berhubungan dengan api dan air yang dapat membahayakan apabila tidak diperhatikan dengan baik. Air yang berceceran akan  mengakibatkan  jalur  sirkulasi  menjadi  licin  dan  dapat memungkinkan penggunanya untuk terpeleset dan menyenggol satu sama lain. Serta penggunaan api yang tidak sesuai  dengan  jangkauan  pengguna  akan  membahayakan pengguna  dan  lingkungan  sekitarnya  yang  dapat  memakan lebih banyak lagi korban jiwa.
Sesuai dengan prinsip arsitektur inklusif, yaitu menyediakan  minimal  standar  kebebasan  akses  bagi  semua kalangan  dan  menyediakan  lingkungan  dan  bangunan  yang dapat  mudah  dan  nyaman  dinikmati  oleh  semua  kelompok pengguna,  desain  perabot  sebagian  besar  mengacu  kepada standar  perabot  yang  ditulis  oleh  Neufert  (1996)  dan diletakkan  pada  posisi  masing-masing  perabot  sekitar  2,5-3 meter.  Jarak  tersebut  memungkinkan  dua  kursi  roda  untuk bersinggungan  dan  mengakses  masing-masing  perabot.  Ini sesuai  dengan  penerapan  prinsip  tersedianya  manuver  yang cukup  bagi  akses  kursi  roda  (Gambar  12  dan  Gambar  13). Masih dengan memperhatikan jangkauan dari pengguna kursi roda yang memiliki ketinggian dari lantai ke pinggang sekitar 70 cm dan rentangan tangan sekitar 50-60 cm, lebar perabot juga  harus  menyesuaikan  pertimbangan  tentang  berapa jumlah  pengguna  yang  akan  menggunakan  dan  lebar  kursi roda atau kursi yang akan diletakkan bersama dengan perabot seperti meja dan sebagainya. Dan peletakkan tombol maupun gagang pintu harus tidak lebih dari tinggi 1-1,05 meter [9].
Pada desain meja pewarnaan dan tiang jemur pada Gambar 17, karena dibutuhkan ketinggian yang lebih agar kain yang digantung  tidak  menganggu  sirkulasi  pengguna,  maka dibutuhkan  katrol  untuk  mengangkat  kain  baik  untuk mengeringkan  maupun  memisahkan  kain  dari  air  pewarna sampai  dengan  tingkat  kepekatan  warna  yang  diinginkan
pengguna (Gambar 18). Sesuai standar Neufert (1996), desain meja komputer dibuat dengan ketinggian setinggi 70 cm agar kaki  penggunanya  dapat  masuk  dengan  leluasa  dan ketinggian  layar  komputer  masih  dalam  jangkauan pandangan  pengguna  kursi  roda.  Begitu  pula  dengan  letak keyboard dan mouse yang  masih  dalam  jangkauan  tangan pengguna  kursi  roda.  Desain  dari  perabot-perabot  yang dijelaskan dapat dilihat pada Gambar 14, Gambar 15, Gambar 16,  Gambar  17,  dan  Gambar  18.  Dan  setting  peletakannya terdapat pada Gambar 19, Gambar 20, dan Gambar 21.

## V. KESIMPULAN/RINGKASAN
Kurang  tersedianya  lingkungan  yang  ramah  akses  adalah sebuah  tantangan  bagi  kelompok  tuna  daksa.  Keterbatasan tuna  daksa  dalam  mengeksplor  sebuah  lingkungan  dengan baik  disebabkan  karena  kurang  diperhatikannya  prinsip arsitektur  inklusif  dalam  lingkungannya.  Sehingga  hal-hal seperti bekerja, bermain, berlatih, berkumpul, dan sebagainya menjadi  terganggu  dan  tidak  nyaman.  Arsitektur  inklusif sendiri hadir untuk menyediakan lingkungan bebas akses bagi tuna  daksa  dalam  berkegiatan  dalam  Pusat  Pelatihan  dan Pengembangan  Keterampilan  yang  dirancang  ini.  Dengan harapan selain mempermudah akses, juga dapat mempermudah  pengguna  tuna  daksa  dalam  berkegiatan apapun selama kegiatan pelatihan berlangsung di dalamnya. Arsitektur  inklusif  juga  dapat  menjamin  keamanan  dan kenyamanan  dalam  berkegiatan.  Selain  dalam  penerapan akses ruangan, arsitektur inklusif juga dapat diterapkan dalam perancangan perabot yang mendukung aksesibilitas penggunanya. Oleh karena itu, penerapan arsitektur inklusif sangat  penting  dalam  perancangan  Pusat  Pelatihan  dan Pengembangan Keterampilan Tuna Daksa di Kota Madiun.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  F.  Ndaumanu,  “Hak  penyandang  disabilitas:  Antara  tanggung  jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah,” J. HAM , vol. 11, no. 1, pp. 131–150, 2020.
[2]  A.  Hamraie, Building  Access:  Universal  Design  and  The  Politics  of Disability , 1st ed. Minneapolis, India: University of Minnesota Press, 2017.
[3]  E.  O.  Utami,  S.  T.  Raharjo,  and  N.  C.  Apsari,  “Aksesibilitas penyandang tunadaksa,” Pros. Penelit. dan Pengabdi. Kpd. Masy. , vol. 5, no. 1, pp. 83–101, 2018.
[4]  H.-L.  Wong,  “Architecture  Without  Barriers,”  Sheridan  College Institute of Technology and Advance Learning, Canada, 2014.
[5]  P.  Hall  and  R.  Imrie, Inclusive  Design:  Designing  and  Developing Accessible Environments , 1st ed. London: Spon Press, 2001.
[6]  J.  Boys, Doing  Disability  Differently:  An  Alternative  Handbook  on Architecture, Disability and Designing for Everyday Life , 1st ed. New York: Routledge, 2014.
[7]  Plowright  and  P.  D, Revealing  Architectural  Design:  Methods, Frameworks and Tools , 1st ed. Norfolk: Fakenham Prepress Solutions, 2014.
[8]  P.  D.  Plowright, Making  Architecture  Through  Being  Human:  A Handbook of Design Ideas , 1st ed. New York: Routledge, 2019.
[9]  E.  Neufert, Data  Arsitek;  Alih  Bahasa,  Sunarto  Tjahjadi,  Ferryanto , 1st ed. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.