## KEGADUHAN PEMBERLAKUAN PERDA NOMOR 37 TAHUN 2019  TENTANG RETRIBUSI ODTW DI KINTAMANI

## I Wayan Sedia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta wayansedia11@gmail.com
Abstrak - Pemberlakuan Perda nomor 37 tahun 2019 tentang retribusi Obyek Daya Tarik Wisata (OTDW) di Kintamani ditujukan untuk menindaklanjuti penataan obyek, menjaga ketertiban,  kenyamanan  pengunjung  sekaligus  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah kabupaten  Bangli.  Namun  dalam  pelaksanaannya  telah  mengundang  polemik berkepanjangan dari banyak pihak. Pro kontra terjadi tidak hanya dikalangan masyarakat luas, pedagang kecil, pengusaha wisata, namun juga kegalauan diinternal pemerintah daerah terutama  terkait  pemahaman  dan  penerapan  peraturan  tersebut.  Penerapan  perda  yang kurang  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dan  pelaku  pariwisata    dapat  menggangu kelancaran lalu lintas dan merugikan masyarakat pengguna jalan serta merugikan pengusaha pariwisata  yang  berusaha  di  Kintamani  dan  sekitarnya.Penelitian  ini  untuk  mengetahui tujuan diberlakukannnya perda di atas dan implikasinya  terhadap masyarakat khususnya pengusaha  yang  ada  di  Kintamani.  Penelitian  dengan  metode  wawancara,  observasi    dan dekumentasi disajikan secara naratif.
Kata kunci: perseteruan, retribusi, Kintamani
Abstract - The enactment of Regional Regulation number 37 of 2019 concerning Tourist Attractions (OTDW) levies in Kintamani is intended to follow up on object arrangement, maintain order, visitor comfort while increasing Bangli district original revenue. However, in its implementation, it has invited prolonged polemics from many parties. The pros and cons occur not only among the wider community, small traders, tourism entrepreneurs, but also internal turmoil within the local government, especially regarding the understanding and  application  of  these  regulations.  The  implementation  of  regulations  that  are  not  in accordance with the aspirations of the community and tourism actors can disrupt the smooth flow of traffic and harm road users and harm tourism entrepreneurs.
The implementation of local regulations that are not in accordance with the aspirations of the community and tourism actors can disrupt the smooth flow of traffic and harm road users and  harm  tourism  entrepreneurs  who  are  trying  to  do  business  in  Kintamani  and  its surroundings.  This  research  is  to  find  out  the  purpose  of  the  enactment  of  the  above regulation  and  its  implications  for  the  community,  especially  businessmen  in  Kintamani. Research  using  interview,  observation  and  documentation  methods  is  presented  in  a narrative manner.
Keywords : feud, retribution, Kintamani

## I.   PENDAHULUAN
1.  Latar Belakang Kintamani sebagai salah satu destinasi  primadona  di  Bali,    menjadi tumpuan pendapatan
pemerintah kabupaten  Bangli    dan  masyarakat sekitarnya.  Kintamani  menjadi  kawasan yang  diminati  disaat  akhir  pekan,  bahkan sangat  padat  ketika  hari  raya  Idul  Fitri, Natal,Galungan,  Kuningan  dan  lainnya. Dengan  kondisi  itu,    transaksi  antara pengunjung dengan pedagang, dan pengusaha  wisata  pastilah  terjadi,  seperti pedagang  sovenir,  rumah  makan,  restoran dan  penginapan  serta  pengusaha  rekreasi dan wisata petualangan.
Animo  wisatawan  ke  Kintamani dan  gairah  para  pengusaha  pariwisata, mendorong  pemerintah  untuk  melakukan pungutan  retribusi  dengan  menerbitkan peraturan  daerah  (perda)  nomor  37  tahun 2019.  Melalui  perda  tersebut  pemerintah kabupaten  Bangli  menarik  dana  dari masyarakat  secara  konstitusional.  Untuk melancarkan pengutan, pemerintah menyebar  aparat  pengaman,  dan  petugas pungut  dengan  tiket  electronik  pada sejumlah titik strategis.
Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan mendapat perlawanan dari masyarakat dan pedagang terutama pengusaha pariwisata di Kintamani.  Sesuai  hasil  pengamatan penulis,  perlawanan  disebabkan  oleh tingginya tarif yang diberlakukan sehingga mengurangi  kunjungan  wisatawan  yang berpengaruh  terhadap  kuantitas  penjualan pedagang  dan  pengusaha  di  Kintamani. Komentar  dan  kritik  juga  datang  dari seorang  anggota  DPRD  kabupaten  Bangli yang  kecewa  dengan  penerapannya dilapangan  berbeda  dengan    aturan  yang ada.
Keberatan  terhadap  pemungutan tarif juga disampaikan oleh para pengguna jalan pada jalur Kintamani – Singaraja dan
Kintamani-Karangasem.  Mereka  tidak setuju dengan pungutan yang dilakukan di jalan  raya,  yang  merupakan  jalan  propinsi dengan  tujuan  yang  beragam.  Kemacetan dan gangguan lain terhadap pengguna jalan sering terjadi  ketika akhir pekan dan hari raya  keagamaan.  Kebijakan  ini  tidak relevan  dengan  kondisi  pandemi  covid-19 yang sedang dihadapi masyarakat sehingga mengundang  protes  pedagang  kecil  yang paling terdampak.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,
pengumpulan  data  melalui  wawancara, observasi dan dokumentasi  dianalisis dan disajikan secara deskripif.

## 2.  Rumusan masalah
Terlaksananya  perda  retribusi  nomor  37 tahun 2019 telah memunculkan penolakan dari  masyarakat  luas  dan  pengusaha. Pernyataan masalah ini akan penulis jawab melalui  pertanyaan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana  pelaksanaan  perda  retribisi ODTW di Kintamani?
2. Mengapa  pelaksanaan  perda  retribisi ODTW  menimbulkan  kegaduhan  di Kintamani?
3. Apa  Implikasi  dari  pelaksanaan  Perda retribusi ODTW di Kintamani ?

## 3.   Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  pelaksanaan  perda retribisi ODTW di Kintamani
2. Untuk mengetahui penyebab kegaduhan  yang  timbulkan  oleh pemberlakuan perda retribisi ODTW di Kintamani
3. Untuk  mengetahui    Implikasi  dari pelaksanaan  Perda  retribusi  ODTW  di Kintamani

## 4.  Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  bermanfaat  untuk menambah  wawasan  penulis,  dan  acuan bagi  peneliti  yang  meneliti  obyek  yang sama.  Dapat  menjadi    rujukan  dalam
mengevaluasi peraturan daerah  pemerintah kabupaten Bangli yang sedang
dilaksanakan  guna  menyusun  kebijakan berikutnya.

## 5.  Kerangka Teori
Teori  yang  penulis  gunakan  dalam pembahasan pertanyaan masalah diatas;
1. Teori  hegemoni  untuk  membahas pertanyaan  masalah  pertama  terkait penerapan peraturan daerah pemerintah kabuapten  Bangli,  kepada  pengusaha pariwisata  dan  masyarakat  luas. Menurut  Gramcsi hegemoni  adalah jenis  hubungan  kelas  sosial  khususnya kelompok-kelompok  dominan  yang mengamankan  posisi  mereka  atas  hak istimewa  dengan  cara  sebagian  besar melalui cara-cara konsensus.
2. Teori Relasi Kuasa pengetahuan, untuk membahas rumusan masalah kedua dan ketiga,  terkait kuasa pengetahuan yang dimiliki  oleh  pengusaha  hotel  dan restoran mengenai situasi ekonomi  dan situasi  pariwisata  saat  covid-2019, namun  kurang  dilibatkan  dalam pembuatan  Perda.  Foucault  (Storey 1993; 134), Kekuasaan bukanlah milik, melainkan  strategi.  Kekuasaan  adalah soal  praktik  yang  terjadi  dalam  suatu ruang lingkup tertentu- di mana dalam ruang  lingkup  tersebut  banyak  posisi trategis  berkaitan  antara  satu  dengan lainnya  dan  senantiasa  mengalami pergeseran.  Tidak  ada  pengetahuan tanpa  kekuasaan  dan  tidak  ada kekuasaan tanpa pengetahuan.

## II.   HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Pelaksanaan perda retribusi ODTW di Kintamani
Retribusi menjadi
andalan pemerintah  daerah  dalam  mencapai  dan meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Demikian  juga  halnya  dengan
pemerintah  kabupaten  Bangli,  menjadikan retribusi  sebagai  salah  satu  komponen penting  dalam  penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  APBD) disamping  komponen  lain  seperti  dana perimbangan  dan  tranfer  dana  pemerintah pusat  dan  dana  bagi  hasil  dari  pemerintah propinsi  Bali.  Retribusi  yang  merupakan hasil  kesepakatan  antara  eksekutif/  bupati dengan  legeslatif/  DPRD    wajib  didasari oleh kondisi riil dan kebutuhan masyarakat. Tidak elok jika retribusi tidak sesuai dengan aspirasi  yang  berkembang  dimasyarakat dan  menjadi  tugas  DPRD  sebagai  wakil rakyat  untuk  memastikannya.  Walaupun seringkali  karena  kepentingan  dan  situasi tertentu  kebijakan  yang  dibuat  berdasar keputusan  yang  didasari  oleh  voting  atau melalui  pemungutan  suara  terbanyak sehingga  DPRD  yang  minoritas  dipaksa menerima hasil akhirnya.
Perda nomor 37 tahun 2019 tentang retribusi ODTW Kintamani sebagai payung hukum terhadap pemungutan retribusi yang dilakukan  di  kawasan  Kintamani,  Bangli. Melalui  perda  tersebut  pihak  pemerintah daerah  kabupaten  Bangli,  dinyatakan  sah untuk melakukan pungutan kepada wisatawan  lokal  maupun  mancanegara. Sesuai  Perda  tersebut  besaran  pungutan yang dikenakan kepada wisatawan sebagai berikut,  untuk  orang  dewasa  berKTP Indonesia    sebesar  25,000  rupiah,  untuk anak-anak  20,  000  rupiah  dan  wisatawan mancanegara  dewasa    sebesar  50,  000 rupiah, anak-anak 30,000 rupiah. Ada pula biaya  tambahan  yaitu,  retribusi  parkir  bus 10,000  rupiah,  parkir  mobil  roda  empat 5,000  rupiah  dan  parkir  roda  dua  sebesar 2,000  rupiah.( detik  travel,  20  Februari 2019 ).  Dalam  penerapan  peraturan  diatas telah terjadi hegemoni dan pemaksaan atau kuersif oleh pemerintah kepada masyarakat.
Menurut  Gramcsi hegemoni  adalah  jenis hubungan kelas sosial khususnya kelompok-kelompok dominan yang mengamankan  posisi  mereka  atas  hak
istimewa  dengan  cara  sebagian  besar melalui  cara-cara  konsensus.  Artinya kelompok dominan
memaksakan persetujuan dari kelompok- kelompok yang didominasi dengan cara mengartikulasikan suatu  visi  politik,  suatu  idiologi,  yang mengklaim bisa berbicara untuk semua dan bergaung  dengan  keyakinan  yang  secara luas dipegang dalam bentuk politik populer (Gramcsi 197; Rupert 2009; 234).
Penguasaan  dan  dominasi  suatu rezim  terhadap  golongan  subordinan dilakukan  dengan  dua  strategi  penguasaan yaitu,  pertama  penguasaan  melalui  jalan pemaksaaan  dan  kekerasan (coercive ).
Yang  kedua,  penguasaan  lewat  jalan hegemoni  yaitu  menekankan  terhadap kepatuhan  dan  kesadaran  masyarakat. Hegemoni  ini  dilakukan  oleh  pemerintah Bangli  terutama  dengan  menggiring kepatuhan  masyarakat  melalui  peraturan daerah retribusi tentang Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

## 2.  Penyebab kegaduhan yang ditimbulkan oleh  perda retribisi ODTW di Kintamani
Besaran  pungutan  yang  dirasakan membebani para wisatawan dan pengusaha di  kawasan  kintamani  dimasa  covid-19. Selain pungutan resmi seringkali wisatawan  di  bebani  oleh  pungutan  tidak resmi  sehingga  akomulasi  biaya  yang dikeluarkan  oleh  wisatawan  makin  tinggi. Merujuk detik  travel,  20  Februari  2022, bahwa  bukan  rahasia  umum,  kalau  turis yang wisata ke Kintamani kerap mendapat perlakuaan  yang  tidak    menyenangkan dengan  pungutan  liar.  Sehingga  mereka harus  mengeluarkan  biaya  yang  lebih banyak untuk berwisata ke Kintamani.
Sesuai  peraturan  bupati  Bangli nomor  37  tahun  2019,  tentang  perubahan peraturan  Bupati  nomor  47  tahun  2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi, Tempat Rekreasi, dan Olah Raga Kabupaten Bangli dapat disampaikan sebagai berihut ;
1. Bagi  wisatawan  yang  melakukan kegiatan  wisata  di  kawasan  ODTW Kintamani,  dikenakan  tarif  retribusi sudah diatur dengan peraturan diatas,
2. Bagi  masyarakat  yang  hanya  sekedar melintas, mengunjungi sahabat, bersembahyang,  atau  kegiatan  non wisata lainnya, tidak dipungut retribusi,
3. Sesuai  dengan  sistem e-ticketing yang sudah diresmikan, setiap retribusi yang masuk  akan  langsung  di  transfer  ke rekening Kas Daerah Kabupaten Bangli sebagai  salah  satu  sumber  Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Bangli  dari sektor pariwisata,
4. Pendapan Asli Daerah yang berasal dari retribusi  Pariwisata,  digunakan  untuk pembangunan  fasilitas  publik  di Kabupaten  Bangli  khususnya  sektor Pariwisata,
5. Dengan mewabahnya virus covid-19 di seluruh  dunia  kita  memahami  terjadi penurunan  perekonomian  dunia,  maka Pemda Bangli telah melakukan pembebasan  retribusi  di  kawasan Kintamani  selama  2  tahun  yaitu  tahun 2020 s. d 2021,
6. Kami  sangat  mengapresiasi  kritik  dan saran dari masyarakat terhadap kebijakan  publik  di  Kabupaten  Bangli sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan  kami  dalam  mengambil keputusan  di  masa  yang  akan  datang. (detik travel, 20 Februari 2022).
Merujuk  pada  tarif  resmi  tersebut, Pemkab.  Bangli  mematok  harga untuk orang  dewasa  berKTP  Indonesia    sebesar 25,000  rupiah,  untuk  anak-anak  20,  000 rupiah dan wisatawan mancanegara dewasa sebesar  50,  000  rupiah,  anak-anak  30,000 rupiah.  Ada  pula  biaya  tambahan  yaitu, retribusi  parkir  bus  10,000  rupiah,  parkir mobil roda empat 5,000 rupiah dan parkir roda dua sebesar 2,000 rupiah.( detil tarvel,
20 Februari 2019 ).
Setelah  dilakukan  pengamatan banyak  masyarakat  bahkan  petugas  belum mengetahui  substansi  dari  Perda  tersebut secara  benar,  sehingga  menimbulkan kontroversi, perlawanan (counter hegemoni)  dan  kegaduhan  berbagai kalangan.  Hal  ini  dapat  disaksikan  ketika pemungutan retribusi dilakukan, dikenakan juga  kepada  masyarakat  yang  hanya melewati  Penelokan    menuju  Singaraja. Padahal  sesuai  peraturan,  yang  dipungut hanyalah  wisatawan  yang  berlibur  dan rekreasi di Kintamani.

## 3.  Implikasi dari pelaksanaan Perda retribusi ODTW di Kintamani
Dengan  penerapan  peraturan  ini, pengusaha pariwisata mengalami penurunan  kunjungan  kemudian  diikuti oleh  penurunan  pendapatan,  sehingga kesulitan  dalam  mengalokasikan  biaya operasionalnya  terutama  untuk  gaji karyawan.  Keluhan  senada  dari  pedagang kecil  mengeluh    sepi  pembeli  terutama pedagang  asongan  yang  setiap  hari menggantungkan  hidup  dan  harapannya pada  pengunjung  yang  datang  ke Kintamani.  Pada  sisi  lain  masyarakat  luas sebagai  pengguna  jalan  juga  keberatan karena merasa terganggu, dengan pemberlakuan peraturan
tersebut.
Wisatawan  harus  mengeluarkan  biaya rekreasi  lebih  banyak  dan  masyarakat penggunan jalan yang non wisatawan  harus behenti  sehingga  menghambat  perjalanan mereka menuju tempat tujuan.
Setelah  mencermati  situasi  yang sedang  terjadi  dan  mendengar  aspirasi masyarakat,  pemerintah daerah kabupaten Bangli, melakukan evaluasi dan revisi guna penyesuaian  terhadap  perda  nomor  37 tahun  2019  diatas  yang  diberlaku  1  Mei 2022.
Merujuk NusaBali. Com , penyesuaian  tarif  yang  berdasarkan  rapat besar dengan stakeholder kepariwisataan, tokoh  masyarakat  dan  spiritual  pada  20 April  2022.  Tokoh  masyarakat  dan
pengusaha  pariwisata  penting  dilibatkan karena merekalah yang memiliki pengetahuan  tentang  situasi  pariwisata yang  terjadi,  selera  dan  kondisi  pasar. Dalam hal ini terjadi relasi kuasa pengusaha antara penguasa, pengusaha dan masyarakat. Pengusaha mempunyai pengetahuan lebih banyak tentang pariwisata, oleh karenanya penting dilibatkan  dalam  seriap  proses  kebijakan pariwisata.  Senada  yang  disampaikan Foucault  (Storey  1993;  134),  Kekuasaan bukanlah milik, melainkan strategi.
Kekuasaan adalah soal praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu- di  mana  dalam  ruang  lingkup  tersebut banyak posisi trategis berkaitan antara satu dengan  lainnya  dan  senantiasa  mengalami pergeseran.  Tidak  ada  pengetahuan  tanpa kekuasaan  dan  tidak  ada  kekuasaan  tanpa pengetahuan.  Kekuasaan  diproduksi  oleh pengetahuan  dan  pengetahuan  khususnya ilmu pengetahuan menyediakan kekuasaan. Terkait  dengan  retribusi  terlihat  upaya pemerintah  sebagai  penguasa  menetapkan tarif  dan  kemudian  merubahnya  setelah adanya  protes  dari  pengusaha  dan masyarakat  yang  paham  dengan  kondisi pariwisata selama covid-19. Dalam hal ini pemerintah  menggunakan  kuasanya  untuk merubah  peraturan  dan  menimbulkan pengetahuan  baru  bagi  pengusaha  dan masyarakat.
Berdasarkan  aspirasi  pengusaha yang memiliki kuasa pengetahuan, pemerintah  mengklasifikasikan  kunjungan Wisatawan  di  bagi  tiga  katagori, mancanegara,  domestik  dan  lokal  Bali. Penyesuaian tarif yang diberlakukan 1 Mei 2022  sebagai  berikut;  Dewasa  domestik nyang  sebelumnya  25,000  rupiah  per- orang  menjadi  20,000  rupiah,  per-  orang sedangkan  anak-anak  yang  sebelumnya 20,000  rupiah  menjadi  15,000  per-orang. Untuk wisatawan lokal Bali sebesar 10,000 rupiah  per-  orang    dengan  menunjukan Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  dan
wisatawan  mancanegara  tetap  seperti semula yaitu 50,000 per- orang dewasa, 30, 000 untuk anak-anak.Penyesuain peraturan ini hanya berlaku untuk ODTW Kintamani.
Dengan penyesuaian Perda tersebut, kunjungan wisatawan meningkat, baik dari kalangan  domestik  maupun  mancanegara. Peningkatan  ini  memberikan  dampak positif bagi pedagang kecil dan pengusaha pariwisata  seperti  rumah  makan,  restoran dan  penginapan,  semakin  hari  jumlah kunjungan makin meningkat yang berimbas terhadap  perbaikan  pendapatan  mereka. Pada  aspek  lain,  pendapatan  pemerintah Bangli juga ikut meningkat baik dari hasil retribusi  maupun  dari  pajak  hotel  dan restoran.
Seiring  dengan  sosialisasi  terus menerus  dilakukan,  pengetahuan  petugas dan masyarakat tentang maksud dan tujuan Perda  dimaksud  semakin  baik  sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Masyarakat yang tidak berlibur  ke  Kintamani,  tidak  perlu membayar  retribusi  ODTW  Kintamani seperti ketika awal peraturan ini diterapkan.

## III. PENUTUP

## 1.  Simpulan
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan sebagai berikut;
1. Perda  nomor  37  tahun  2019  tentang retribusi  ODTW  Kintamani  sebagai payung  hukum  terhadap  pemungutan retribusi  yang  dilakukan  di  kawasan Kintamani,  Bangli.  Melalui  perda tersebut  pihak  pemerintah  daerah dinyatakan  sah  untuk  melakukan pungutan  kepada  wisatawan  lokal maupun  mancanegara.  Sesuai  perda tersebut  besaran  pungutan  yang dikenakan  kepda  wisatawan  sebagai berikut,  untuk  orang  dewasa  berKTP Indonesia  sebesar 25,000 rupiah, untuk anak-anak  15,  000  rupiah  dan
wisatawan mancanegara dewasa sebesar  50,  000  rupiah,  anak-anak 30,000  rupiah.  Ada  pula  biaya tambahan  yaitu,  retribusi  parkir  bus 10,000 rupiah, parkir mobil roda empat 5,000  rupiah  dan  parkir  roda  dua sebesar  2,000  rupiah.( detil  tarvel,  20 Februari 2019 )
2. Kegaduhan  yang  ada  di  masyarakat disebabkan  oleh  pungutan  yang diberlakukan dirasa mahal dalam situasi ekonomi  yang  masih  sulit.  Selain  itu dengan  pemberlakuan  perda  tersebut, mengganggu pengguna jalan raya antar Kabupaten  terutama  ke  Singaraja  dan ke Karangasem.
3. Diberlakukannya    Perda  ini  telah berimplikasi  penurunan  kunjungan wisatawan kemudian pendapatan masyarakat  otomatis    menurun, sehingga kesulitan dalam mengalokasikan  biaya  operasionalnya terutama untuk gaji karyawan. Keluhan senada  dari  pedagang  kecil  mengeluh sepi  pembeli  terutama  pedagang asongan yang setiap hari menggantungkan  harapannya  pada pengunjung yang datang ke Kintamani. Pada  sisi  lain  masyarakat  luas  sebagai pengguna  jalan  juga  keberatan  karena merasa terganggu, dengan pemberlakuan peraturan tersebut.
Wisatawan  harus  mengeluarkan  biaya rekreasi  lebih  banyak  dan  masyarakat penggunan  jalan  yang  non  wisatawan harus  berhenti  sehingga  menghambat perjalanan  mereka  menuju  tempat tujuan.

## 2.  Saran
Perda  nomor  37  tahun  2019  agar dijadikan  evaluasi  oleh  Bupati  dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam membuat  kebijakan  publik  berikutnya, sehingga  dampak  negatif  dapat  kita kurangi.  Dalam  hal  ini  peran  Dewan Perwakilan  Rakyat  sebagai  wakil  rakyat
mampu menyerap aspirasi, mengartikulasi, merumuskan  dan  memperjuangkannya sesuai  kondisi  keuangan  daerah  dan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
detik  travel,  20  Februari  2022, Cegah Pungli,  Ini  Tarif  Retribusi  Resmi  di Obwis Kintamani, Bangli.
Kumbara,  A.A.  Ngurah  Anom.  2021. Paradigma Teori-Teori Kajian Budaya. Denpasar: Swasta Nulus.
NusaBali.  Com ,  Tarif  Retribusi  Kawasan Wisata Kintamani Turun.
Perda  nomor  37  tahun  2019  tentang Retribusi  Obyek  Daya  Tarik  Wisata (ADTW) Kintamani.