Korespondensi Penulis: Risky Febria Nurita Email: riski.febria@unmer.ac.id

## PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG PARTISIPATIF
Hikam Mambaul , Husein Muslimin , Riski Febria Nurita

## Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

## Abstrak
Partispasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang partisipatif merupakan suatu hal terpenting dalam menjalankan suatu demokrasi, partisipasi masyarakat disini harus diberikan wadah untuk menampung masukan- masukan yang nantinya bisa dipakai sebagai alasan kuat terbentuknya peraturan daerah. Oleh karena itu masyarakat hendaknya dilibatkan dalam pembentukan peraturan daerah agar menghasilkan sifat yang partisipatif. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah empiris, yaitu mendeskripsikan hasil data yang diperoleh melalui wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata mengenai Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif. Hasil penelitian ini didapatkan dengan cara mewawancarai anggota DPRD, pemerintah kota malang, dan masyarakat yang terlibat langsung mengenai pembentukan peraturan daerah yang partisipatif. Keterlibatan masyarakat merupakan cermin dari asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, walaupun sebagian dari masyarakat masih belum menyadari itu.

## Abstract
Community participation in the formation of participatory local regulations is an important thing in running a democracy, community participation here must be given a forum to accommodate inputs that can later be used as a strong reason for the formation of local regulations. Therefore, the community should be involved in the formation of local regula- tions in order to produce participatory properties. The research method used by the author is empirical, which is to describe the results of data obtained through interviews. The approach used is a sociological juridical approach that is to identify and conceptualize the law as a real and functional social institution in a real-life system regarding the Establishment of Partici- patory Regional Regulations. The results of this study were obtained by interviewing mem- bers of the DPRD, the malang city government, and the communities directly involved in the establishment of participatory local regulations. Community involvement is a mirror of the principle of openness in the establishment of legislation, although some of the public is still not aware of it.
Kata Kunci:
Pembentukan Peraturan Daerah, Partisipatif
Keywords:
Formation of Regional Regulation, Participatory

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020 ISSN PRINT xxx-xxx       ISSN ONLINE xxx-xxx Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/

## Volume 1, Issue 2, November 2020

## 1. Pendahuluan
Pada prinsipnya peraturan daerah adalah Instrumen Hukum yang secara yurdis formal diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan didaerah, dalam pembentukan peraturan daerah perlu adanya peran serta masyarakat atau partisipasinya sebagai bentuk dari demokrasi sebuah negara. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia 1945 menyatakan kebebasan masyarakat berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pemi- kiran dengan lisan dan tulisan atau menyatakan pendapat, partisipasi masyarakat dalam pemben- tukan peraturan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 96 ayat (1) berbunyi: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”.
Demokrasi dalam Sebuah negara ditandai oleh beberapa hal, yaitu adanya pemilihan umum, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat dan pelak- sanaan hukum (Sunarno, 2012). Negara demokrasi dapat diartikan bahwa negara yang diseleng- garakan berdasarkan kehendak rakyat dan ke- mauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut orga- nisasi, berarti negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat (Mahfud, 1999).
Istilah demokratis tidak hanya menyangkut tata kelembagaan baku seperti adanya pemilu, pembagian kekuasaan, distribusi kekuasaan, adanya kebebasan media dan partai politik, pem- batasan kekuasaan dalam periode waktu tertentu, dan sebagainya, melainkan lebih jauh, yakni bagai- mana demokrasi tetap dijalankan pada rentang waktu antara satu pemilu dengan pemilu selan- jutnya, sedangkan teori yang membahas tentang proses deliberasi secara normative adalah teori demokrasi deliberative. (Fahrul, 2013).
Istilah “ deliberasi’ berasal dari kata latin ‘ delibertaio’ yang lalu didalam bahasa inggris men- jadi ‘ deliberation’. Istilah ini berarti konsultasi, me- nimbang- nimbang, atau kita telah memiliki kosa kata politis ini dengan musyawarah Teori demo- krasi deliberative tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga negara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu.
Teori ini melontarkan pertanyaan bagaimana keputusan-keputusan politis diambil dan dalam kondisi-kondisi manakah aturan-aturan tersebut dihasilkan sedemikian rupa sehingga para warga negara mematuhi aturan-aturan itu, dengan kata lain model demokrasi deliberatif meminati per- soalan keshahihan keputusan-keputusan kolektif itu, model ini dapat secara memadai menjelaskan arti kontrol demokratis melalui opini publik. Opini-opini publik bisa jadi merupakan opini-opini mayoritas yang mengklaim legitimitas mereka.
Opini-opini itu juga dapat memiliki suatu bentuk yang logis dan koheren serta dianggap sah secara universal dan rasional, akan tetapi opini- opini mayoritas tidak niscaya identik dengan opini-opini yang benar. Bagi model demokrasi deliberatif adalah jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah opini-opini mayoritas itu ter- bentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warga negara dapat mematuhi opini-opini itu (Budi, 2009). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten- tang Pembentukkan Peraturan Perundang- Undangan mengamanatkan pentingnya Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pasal 39 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemben- tukan Peraturan Perundang-Undangan menya- takan bahwa Perencanaan penyususnan Peraturan Daerah Kabupataen/Kota dilakukan dalam Prolegda atau saat ini disebut dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara definitive yang dimaksud
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG PARTISIPATIF
Hikam Mambaul , Husein Muslimin , Riski Febria Nurita
dengan Program Legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, tepadu, dan sistematis.
Dalam pembentukan peraturan daerah yang sudah direncanakan dalam program pembentukan peraturan daerah perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam membentuk peraturan daerah, agar program pembentukan peraturan daerah yang sudah disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah bisa dipilah oleh masyarakat, guna untuk mengetahui aturan yang sedang dibutuhkan masyrakat se- hingga peraturan daerah yang dibuat bisa bersifat partisipatif dan untuk meminimalisir adanya aturan yang tidak dibutuhkan, dan bermanfaat bagi masyarakat daerah, yang menjadi pertanyaan adalah proses pembentukan Perda yang partisipatif seperti apa dan keikutsertaan masyarakat saat ini seperti apa di Kota malang.

## 2. Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan, Jenis pene- litian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis). Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang nantinya dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosioligis adalah mengiden- tifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sis- tem kehidupan yang nyata (Soerjono, 1986). Pen- dekatan yuridis sosiologis juga menekankan pene- litian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung pada obyeknya yang akan diteliti mengenai pembentukan peraturan daerah yang partisipatif.

## 3. Pembahasan

## 3.1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif
Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebar luasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan penge- sahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah harus berpedoman pada Per- aturan Perundang-Undangan.
Disamping itu, Peraturan Daerah akan lebih baik lagi jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang akan diaturnya dan diawali dengan pembentukan naskah akademis terlebih dahulu guna mengetahui keinginan atau kehendak masyrakat daerahnya.
Mengenai proses pembentukan peraturan daerah pada rancangan peraturan daerah bisa dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/ Walikota, hal ini diatur dalam pasal 40 Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pemben- tukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah pro- vinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 sampai dengan pasal 38 berlaku secara mutatis mu- tandis terhadap perencanaan penyusunan per- aturan daerah kabupaten/kota . Yang mana pada pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan “Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Ran- cangan Peraturan Daerah Provinsi diluar Prolegda Provinsi Untuk mengatasi keadan luar biasa, ke- adaan konflik, atau bencana alam; Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan keadaan tertentu lain- nya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020
disetujui Bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum”
Yang diperkuat oleh pasal 239 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Dalam ke- adaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Perda diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah karena alasan: Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; Menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain; Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui Ber- sama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; Akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda kabupaten/kota; dan Perintah dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi setelah program dan pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dan diperkuat kembali pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pemben- tukan Produk Hukum Daerah pasal 21 yang berbunyi: “Penyusunan Rancangan Perda Dapat Berasal Dari DPRD atau Kepala Daerah”.

## 3.2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Yang Diajukan Oleh Kepala Daerah
Proses Pembentukan Peraturan Daerah yang partisipatif di Kota Malang bisa melewati berbagai tahapan- tahapan yang disana sudah tertera dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemben- tukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerin- tahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pemben- tukan Produk Hukum Daerah, yang mana dalam setiap peraturan daerah yang akan dibuat pasti
membutuhkan tenaga ahli dari perguruan-per- guruan tinggi, dan organisasi-organisasi masya- rakat yang berkaitan dengan Peraturan Daerah yang akan dibuat guna mengetahui kendala-ken- dala dimasyarakat, kebutuhan-kebutuhan yang di- inginkan masyarakat, dan solusi terbaik atas ken- dala dan kebutuhan yang dialami masyarakat dae- rah, baik melalui naskah akademik yang dibuat oleh tenaga ahli dari perguruan tinggi maupun hasil dari focus group discussion (FGD) yang dilakukan oleh Pemerintah kepada organisasi-organisasi masyarakat, hal ini juga bisa disebut partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sehingga bersifat partisipatif.
Pembicaraan tahapan pertama dalam pem- bahasan rancangan peraturan daerah meliputi: Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna tentang penyampaian rancangan peraturan daerah yang berasal dari usul prakarsa Kepala Daerah, Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan panitia khusus terhadap rancangan peraturan dae- rah atau perubahan peraturan daerah yang berasal dari prakarsa DPRD.
Pembicaraan tahapan kedua dalam pemba- hasan rancangan peraturan daerah meliputi pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah, Pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah, jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi- fraksi. Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD, Pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah atas usul DPRD, Jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah
Pembicaraan tahapan ketiga dalam pemba- hasan Rancangan Peraturan Daerah meliputi pem- bahasan dalam rapat komisi gabungan atau rapat panitia khusus yang yang dilakukan Bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
Pembicaraan tahapan keempat dalam pemba- hasan Rancangan Peraturan Daerah meliputi Peng-
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG PARTISIPATIF
Hikam Mambaul , Husein Muslimin , Riski Febria Nurita
ambilan keputusan dalam rapat paripurna yang diawali dengan laporan hasil pembicaraan tahapan ketiga dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah, pendapat akhir fraksi, pengambilan ke- putusan, penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan
Rapat fraksi diadakan sebelum dilakukan pembicaraan tentang laporan hasil pembicaraan tahapan ketiga dalam pembahasan rancangan per- aturan daerah tentang pandangan akhir fraksi dan pengambilan keputusan. Apabila dipandang perlu panitia musyarwarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahapan ketiga dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan dalam rapat gabungan atau dalam rapat panitia khusus.

## Pertama, Proses Pembentukan Peraturan Daerah Yang Diajukan Oleh DPRD
Pembentukan peraturan daerah diawali dari usulan anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan pembentukan peraturan daerah yang diajukan pada pimpinan DPRD disampaikan secara tertulis guna mengajukan peraturan daerah yang inisiatif disertakan dengan naskah akademik terkait rancangan perda yang akan diajukan sesuai dengan peraturan diatasnya, hal ini sesuai dengan Peratauran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pasal 34 ayat (1). peraturan diatas sebenar- nya merupakan pedoman saat pengajuan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi namun berlaku muta- tis mutandis sesuai dengan pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Ten- tang Pembentukan Produk Hukum Daerah Ketika usulan peraturan daerah yang diajukan disepakati maka pengajuan peraturan daerah itu dimasukkan dalam list rancangan dan pengkajian peraturan daerah yang dilakukan oleh badan pembentukan peraturan daerah hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pemben- tukan Produk Hukum Daerah Pasal 36 ayat (1).
Setelah terbentuknya rancangan peraturan daerah maka akan diadakan sosisalisasi atau tahapan harmonisasi, pembulatan, pemantapan tentang rancangan peraturan daerah kepada akademisi ataupun organisasi masyarakat ataupun juga bisa langsung terjun kemasyarakat guna menperoleh pendapat masyarakat terkait rancang- an peraturan daerah yang akan diatur baik penda- patnya secara langsung melalui seminar, atau so- sialisai maupun pendapat secara tertulis dari masyarakat daerah, ataupun DPRD juga bisa men- sosialisasikan rancangan peraturan daerah kepada fraksi partainya guna mengadakan focus group dis- cussion (FGD) kepada anggota-anggota partainya, hal itu juga bisa dikatakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan daerah yang bersifat partisipatif, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 36 ayat (2).
Ketika pengajuan peraturan daerah itu sudah menjadi rancangan peraturan daerah dan sudah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah maka pimpimpinan DPRD berhak menyampaikan hasil dari rancangan peraturan daerah didalam rapat paripurna sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi:”Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi”.
Pada saat rancangan peraturan daerah itu sudah selesai dirancang maka akan diadakan lapor- an didalam rapat paripurna guna pengusul mem- berikan penjelasan terkait rancangan peraturan daerah sekaligus mengkoreksi apakah peraturan daerah yang dirancang itu sudah diatur atau belum diatur dalam peraturan daerah sebelumnya, fraksi dan anggota lainnya memberikan pandangan mengenai rancangan peraturan daerah, dan peng- usul peraturan daerah memberikan jawaban atas

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020
pandangan umum dari fraksi dan anggota DPRD lainnya. Didalam rapat paripurna pada saat proses pengajuan rancangan peraturan daerah bisa saja memutuskan usul rancangan peraturan daerah itu disetujui, disetujui dengan adanya perubahan, dan ditolak, apabila usul rancangan peraturan daerah itu disetujui dengan adanya perubahan pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah dan apabila telah selesai proses penyempurnaan rancangan peraturan daerah bisa diajukan kembali pada pimpinan DPRD.
Setelah melalui tahapan Rancangan Per- aturan Daerah dan rancangan itu sudah disiapkan oleh DPRD maka akan diadakan pembahasaan bersama Kepala Daerah, dan apabila dalam suatu masa atau waktu yang sama sidang DPRD dan Kepala Daerah Menyampaikan rancangan peratur- an daerah yang materinya sama maka yang akan dibahas ialah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Dae- rah yang diajukan Kepala Daerah dipergunakan untuk bahan pembandingan.
Pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan DPRD dismpaikan dengan surat penghantar dari Pimipinan DPRD kepada Kepala Daerah, yang mana isi dari surat pengantar itu merupakan latar belakang dan tujuan penyusun, sasaran yang ingin diwujudkan, materi pokok yang diatur yang menggambarkan subtansi Rancangan Peraturan Daerah yang akan diatur.

## Kedua, KeikutSertaan Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif
Keikutsertaan masyarakat Kota Malang dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang partisipatif ialah pada tahapan proses ran- cangan yang akan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan sekaligus pemantapan suatu
rancangan Peraturan Daerah di dalam suatu fo- rum terbuka guna mencari masukan masyarakat umum guna nantinya akan dipakai sebagai modal dasar kenapa peraturan daerah ini diadakan, dan sebagai bentuk nyata dari implementasi asas keterbukaan yang mana asas ini digunakan sebagi landasan saat akan membentuk suatu Peraturan Daerah.
Pada Pemerintahan Kota Malang sendiri juga gencar- gencarnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat lebih aktif lagi dalam par- tisipasinya terhadap Pemerintah Kota Malang sen- diri, yang mana didalamnya terdapat materi yang bisa membimbing masyarakat agar sadar akan hukum, mentaati hukum, dan mau mengawasi kinerja Pemerintahan agar timbul keterbukaan antara pemerintah terhadap masyarakat.
Keikutsertaan masyarakat dalam pem- bentukan Peraturan Daerah yang partisipatif ber- awal dari individu masyrakat akan sadar hukum- nya, hal ini merupakan faktor pemicu masyarakat dalam partisipasinya atau keikut sertaannya pada saat pembentukan Peraturan Daerah yang par- tisipatif. Beliau juga menyampaikan untuk peran serta atau keikut sertaan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah biasanya dila- kukan dalam forum terbuka pada sebagian masya- rakat yang berkaitan dengan suatu Peraturan Daerah yang dibentuk, baik itu dari kalangan akademisi yakni dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan untuk anggota DPRD biasanya juga membentuk Focus Group Discussion (FGD) guna membahas peraturan daerah ke partainya masing- masing. Untuk masukan- masukan masyarakat pada saat pembentukan Peraturan Daerah bisa saja dilakukan secara lisan atau langsung dalam sebuah seminar, maupun secara tulisan, yang nantinya bisa dijadikan sebagai pertimbangan pada saat proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah.
Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat terkendala karena adanya faktor pendidikan yang kurang merata, sehingga menyebabkan Pemerintah
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG PARTISIPATIF
Hikam Mambaul , Husein Muslimin , Riski Febria Nurita
sendiri merasa kebingungan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah untuk melibatkan masyarakat secara umum, maka dari itu Peme- rintah Kota Malang sendiri dalam membentuk suatu Peraturan Daerah yang partisipatif hanya melibatkan segelintir kecil dari masyrakat umum khususnya yang akan terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah yang partisipatif merupakan masyarakat yang berada pada perguruan tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat yang ber- sangkutan.
Keikutsertaan masyarakat itu bisa berasal dari ranah lingkungan pendidikan seperti perguru- an tinggi, yang mana Kepala Daerah dan DPRD bisa mengundang baik itu akademisi perguruan tinggi, maupun mengundang organisasi-organisasi mahasiswa yang ada dalam suatu perguruan tinggi guna memperoleh masukan-masukan dalam pem- bentukan peraturan daerah sesusai kebutuhannya, bisa juga mengundang organisasi-organisasi masyrakat yang berkecimpung dalam kehidupan sehari-hari masyrakat secara umum sehingga bisa menampung masukan-masukan masyrakat umum dan nantinya bisa disampaikan oleh organisasi masyarakat tersebut yang berkaitan dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk, untuk anggota DPRD juga bisa melakukan Focus Group Discussion (FGD) terhadap anggota-anggota partai yang berasal dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, maupun lingkup Kota Malang yang mana akan memberikan masukan-masukan terhadap Peraturan Daerah yang akan dibentuk.
Hal ini bisa dijadikan langkah efisien dari bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peratuan Daerah yang partisipatif, yang mana tidak meninggalkan asas keterbukaan dalam pemben- tukannya suatu Peraturan Daerah sehingga bersifat partisipatif, dikarenakan adanya banyak kendala pada saat ingin mewujudkan asas keterbukaan ini ketika melibatkan masyarakat secara umum yang disebabkan faktor utamanya ialah kecukupan pendidikan yang masih belum merata.
Namun berkaitan dengan langkah efisien di- atas karena adanya suatu kendala, Pemerintah Kota Malang berupaya akan terus membuat suatu upaya-upaya terhadap masyarakat umum guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya sadar akan hukum dan sadar arti penting dari partisipasi masyarakat terhadap suatu sistem pemerintahan, khususnya yang berada di perbatasan-perabatasan Kota Malang.
Pemerintah Kota Malang sedang gencar- gencarnya memberikan ilmu-ilmu melalui sosialisasi-sosialisasi yang bertujuan demi menjaga suatu demokrasi di daerah Kota Malang akan pentingnya sadar hukum dan nilai partisipasi masyarakat, didalam sosialisasi ini masyarakat juga bisa secara leluasa menyampaikan pendapat me- reka secara lisan maupun tertulis demi kebaikan daerahnya, hal ini dilakukan dikarenakan Peme- rintah Kota Malang tidak mau dan menghindari prespektif masyarakatnya merasa dikucilkan karena kurangnya pendidikan sehingga masukan- nya tidak akan bisa didengar, sehingga keikut ser- taan masyarakat secara umum dalam pembentukan Peraturan Daerah yang partisipatif bisa dilakukan secara bertahap dan lebih mengena ke masyarakat pada umumnya.

## 4. Simpulan
Dalam proses pembentukan suatu Peraturan Daerah yang partisipatif itu biasanya diawali dari adanya permasalahan yang mana berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat daerah, namun bisa saja pembentukan peraturan daerah itu berasal dari Kepala Daerah ataupun Anggota DPRD de- ngan insiatifnya sendiri karena Peraturan Daerah yang berkaitan sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan dengan catatan peraturan daerah ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan diatasnya.
Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang partisipatif berlandaskan pada aturan-

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020
aturan antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mana proses pembentukan Per- aturan Daerah dijelaskan secara detail mulai dari pengajuan Peraturan Daerah, penyusunan rancang- an Peraturan Daerah, pembahasan, sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan juga menjelaskan peran masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah yang partisipatif.
Keikutsertaan masyarakat dalam pemben- tukan Peraturan Daerah yang partisipatif meru- pakan unsur penting didalam pembentukan suatu Peraturan Daerah, karena masyarakatlah yang merasakan dalam kehidupan sehari-hari terkait Peraturan Daerah tersebut apakah relevan atau tidaknya suatu aturan, terutama mengenai hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat terkait kebabasan berpendapat juga berpengaruh demi memelihara daerahnya.
Fungsi partisipasi disini sangat dibutuhkan karena ketika pengajuan Peraturan Daerah Kepala Daerah atau DPRD juga harus melihat kehidupan masyarakatnya secara umum guna sebagai alasan atau pertimbangan yang kuat dalam pengajuan Peraturan Daerah. Partisipasi masyarakat disini juga berperan sebagai berdirinya dan berjalannya demokrasi dalam daerah dikarenakan masyarakat bisa secara bebas memberikan masukan secara lisan maupun tertulis, melakukan suatu kajian khusus dalam Pembentukan Peraturan Daerah atau biasa disebut Focus Group Discussion (FGD) terhadap Kepala Daerah dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang partisipatif, walaupun dalam prakteknya mempunyai kendala-kendala
dalam mengikut sertakan masyarakat secara umum dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang partisipatif.

## Daftarpustaka

## Buku
Farida Indrati S, Maria, (2014), Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan ,
Yogyakarta:Kanisius.
Handayani, Suci, (2006), Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi ,Surakarta:Kompip Solo.
Hardiman, Budi, (2009), Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.
MD, Mahfud, (1999), Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi,
Yogyakarta: Gama Media.
Pujo Darmo, M, (2019), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD dan Pemerintahan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah , Yogyakarta: Depublish.

## JURNAL
Fahrul Muzaqqi, Politik Deliberatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Analisis Structures and Meanings Atas PP RI No.28/2008 , Jurnal Konstitusi,Vol 10,No 1,Maret 2013.
Sunarno Danusastro, Penyusunan Program Legislasi Daerahyang Partisipatif, Jurnal Konstitusi,Vol 9,No 4,Desember 2012.
Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah , DIH Jurnal Ilmu hukum,Vol 10 No 19, Februari 2014.
Praptanugraha, Partisipasi Masyarakat Dalam pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Hukum,Vol 3 No 15, Juli 2008.