## ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN

## Felik Ginting
Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Universitas Satya Terra Bhinneka Email : felikginting@satyaterrabhinneka.ac.id

## Abstract
This research was conducted at the Regional Tax and Levy Management Agency of Medan City, North Sumatra. The aim of this research is to analyze the effectiveness of the advertising tax revenue budget and the realization of advertising tax budget revenues. Apart from that, it also analyzes the contribution of advertising tax to local revenue (PAD) in Medan City. So from this analysis it can be seen whether the advertising  tax  has  been  effective  in  achieving  the  predetermined  budget  and  has  made  a  good contribution to Medan City's PAD. The research method used in this research is descriptive, namely the results of interviews. Interviews were conducted to find out data on the advertising tax revenue budget and the realization of the advertising tax budget from 2010 to 2015. The data analysis technique used was  a  survey  to the  research  location,  namely  the Medan  City  Revenue  Service  office.  Realization  of advertising tax revenue in 2010 was 92.98% (very effective). Realization of advertising tax revenue in 2011  was  55.55%  (not  effective).  Realization  of  advertising  tax  revenue  in  2012  was  40.45%  (not effective).  Realization  of  advertising  tax  revenue  in  2013  was  35.32%  (not  effective).  Realization  of advertising tax  revenue in  2014  was  19.49%  (not  effective).  Realization  of  advertising  tax  revenue  in 2014 was 7.23% (not effective).

## Keywords: Budget, Realization, Original Regional Income (PAD), Advertisement Tax

## PENDAHULUAN
Salah satu agenda reformasi yang dirancangkan oleh pemerintah adalah yang menyangkut otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dilakukan dengan segenap kemampuan sumber  daya  dan  potensi  yang  ada  di  daerah  harus  dimanfaatkan    sebesar-besarnya  dengan  disertai kebijaksanaan maupun langkah-langkah yang tepat guna agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan maksimal.
Diterbitkanya  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah merupakan salah satu landasan Yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah  sesuai dengan amanat  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  Pemerintah  Daerah  yang  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  Pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan,  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  peran  serta masyarakat  dan  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang  dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab,  setiap  daerah  dituntut  untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanan otonomi daerah    adalah  dengan  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  keuangan  suatu  daerah  untuk menyelenggarakan  otonomi  daerah  atau  pemerintahan  sendiri.  Sumber  Keuangan  tersebut  salah  satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil  penerimaan  daerah  dan  salah satunya  diperoleh  dari  penerimaan   pajak  daerah.  Hasil  pajak  daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD. Penerimaan sektor Pajak Daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan memeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutannya yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang  ada,  serta  terus  diupayakan  menggali  sumber-sumber  pendapatan  baru  yang  potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai dengan ketentuan yang ada.
Sehubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Kemudian pada pasal yang sama ayat (2) dikatakan bahwa lain-lain PAD yang  sah adalah:
1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro
2. Pendapatan bunga
3. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan,  ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
Salah  satu  sumber  PAD  yang  mendapat  perhatian  khusus  adalah  pajak  daerah.    Menurut  Yani (2002), pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  pembangunan daerah.
Salah  satu  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  mempunyi  kontribusi  dan  potensi terbesar  di  kota  Medan  adalah  pajak  darah.  Pajak  daerah  merupakan  sumber  pendapatan  yang  dapat dikembangkan  berdasarkan  peraturan-peraturan  pajak  yang  ditetapkan  oleh  daerah  untuk  kepentingan pembiayaan  rumah  tangga  pemerintah  daerah  tersebut.  Secara  umum  pajak  adalah  pungutan  dari masyarakat  oleh  negara  (Pemerintah)  berdasarkan  Undang-Undang  yang  bersifat  dapat  dipaksakan  dan terhutang  oleh  wajib  pajak  agar  membayarnya  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung.  Hasil dari pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran  pemerintah  daerah.  Beberapa  macam  pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  kota  Medan diantaranya yaitu pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, pajak permanfaatan air bawah tanah, pajak sarang burung walet dan pajak parkir.
Terdapat satu jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang difokuskan oleh pemerintah kota Medan, yaitu pajak reklame. Bila dilihat dari kontribusinya bagi Pajak Daerah, Pajak Reklame sebagai salah satu  sumber  Pendapatan  Daerah  yang  berpotensi  untuk  ditingkatkan  dan  dapat  dilakukan  pemungutan secara efisien, efektif dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Medan.
Menurut Marihot P. Siahaan dan Ahmad Sofyan (2005), pemasukan dari pajak reklame di dapat dari  nilai  sewa  reklame  yang  dipasang  dengan  tarif  sewa  reklame  berdasarkan  dari  lokasi  pemasangan reklame,  lamanya  pemasangan  reklame,  dan  jenis  ukuran  reklame.  Pihak-pihak  yang  menggunakan jasa reklame  meliputi  bidang  pendidikan,  industri,  perhotelan,  hiburan,  bank  dan  lembaga  keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintahan.
Dalam mengatur penyelenggaraan pajak reklame di kota Medan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan  Daerah.  Dalam  perkembangan  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  tentang  Pajak  Reklame,  perda tersebut telah mengalami dua kali perubahan yaitu dalam kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2011. Pada Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame Nomor 2 Tahun 2004, Pembayaran Pajak Reklame dibayar pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).
Kemudian  dalam  perkembangannya,  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  Nomor  2  Tahun  2004 mengalami perubahan menjadi peraturan daerah Medan Nomor 11 Tahun 2011, dimana pembayaran pajak Reklame di bayar kepada Dinas Pendapatan.
Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan ( spending wisely ). Menurut  Mardiasmo  (2017)  efektivitas  adalah  ukuran  berhasil  atau  tidaknya  pencapaian  tujuan  suatu organisasi  mencapai  tujuannya.”  Efektivitas  bisa  mengakibatkan  peningkatan  pendapatan  daerah  Kota Medan sehingga terciptanya peningkatan pembangunan ekonomi.

## 1. TINJAUAN LITERATUR

## Pengertian Pajak
Pengertian Pajak menurut Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 10, adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, dikutip oleh buku karangan Mardiasmo, dalam  buku  yang  berjudul  Perpajakan, menyatakan bahwa  “Pajak  ialah iuran rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontra- prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan  dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

## Fungsi Pajak
Sebagai mana telah diketahui ciri- ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi, terlihat adanya fungsi. Fungsi pajak menurut Waluyo dalam bukunya ‘Perpajakan indonesia’ Edisi 9 (2007) adanya dua fungsi, yaitu:
1. Fungsi budgetair, yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi  sebagai  sumber  dana  yang  diperuntukan  bagi  pembiayaan  pengeluaran-  pengeluaran pemerintah.
Contoh: Dimasukkanya pajak dalam APBN.
2. Fungsi regular, yang disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan barang mewah.
3. Fungsi  alokasi,  yang  disebut  pula  sebagai  sumber  pembiayaan  pembangunan. Kas    negara  yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah dihimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.
4. Fungsi  distribusi,  yang  disebut  pula  sebagai  alat  pemerataan  pendapatan.  Wajib  pajak  harus membayar  pajak,  pajak  terus  digunakan  sebagai  biaya  pembangunan  dalam  segala  bidang. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata keseluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.

## Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi (Waluyo 2011) menjadi tiga yaitu
1. Official Assessment System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan besarnya pajak yang terhutang.
Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:
a. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
b. Wajib pajak bersifat pasif.
c. Uang pajak timbul setelah dikeluarkan sutar ketetapan pajak oleh fiskus.
2 .  Self Assessment System
Sistem  ini  merupakan  pemungutan  pajak  yang  member  wewenang,  kepercayaan,  membayar,  dan melaporkan diri sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Withholding System
Sistem  ini  merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  pihak  ketiga  untuk memootong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## Syarat Pemungutan Pajak
Seperti yang dikutip dalam buku Mardiasmo (2011), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang- undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.  Adil  dalam  perundang-  undangan  diantara  mengenakan  pajak  secara  umum  dan  merata,  serta disesuaikan  dengan  kemampuan  masing-  masing.  Sedangkan  adil  dalam  pelaksanaanya  yakni  dengan
memberikan  hak  bagi  Wajib  Pajak  untuk  mengajkan  keberatan,  penundaan  dalam  pembayaran  dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik dari negara maupun warganya.
2. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
3. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem  pemungutan  yang  sederhana  akan  memudahkan  dan  mendorong  masyarakat  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh udang- undang perpajakan yang baru.

## Pengelompokan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011), pajak dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :
1. Menurut golonganya
a.Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib  Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Pajak tidaak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
a.Pajak  Subjektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada  subjektif,  dalam  arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
b.  Pajak  Objektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal  pada  objektifnya,  tanpa  memperhatikan  keadaan  diri Wajib Pajak.
3. Menurut lembaga pemungutanya
a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## Asas- Asas Pemungutan Pajak
Menurut Waluyo (2007) untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas- asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.
Menurut Adam Smith dalam buku An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas- asas berikut:

## 1. Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus  sebanding  dengan  kemampuan  membayar  pajak  ( ability  to  pay )  dan  sesuai  dengan  manfaat  yang diterima.

## 2. Certainty
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

## 3. Convenience
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

## 4. Economy
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditunggu Wajib Pajak.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Undang-  undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah  menyatakan  bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Undang- undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan  antara  pusat  dan  Daerah  Pasal  1  angka  18  menyebutkan  bahwa  “Pendapatan  asli  daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.
Menurut  Helina  Rahman  (2005)  Pendapatan  asli  daerah  merupakan  pendapatan  daerah  yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam mengambil pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Dari pendapatan- pendapatan yang ada diatas maka penulis menyimpukan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut didapat
ISSN : 2088-6136 E-ISSN : 2721-9291
dari  sumber  yang  mempunyai  potensi  di  daerah  tersebut  contohnya  hasil  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut Undang- undang RI No.32 Tahun 2004 sumber- sumber pendapatan asli daerah yaitu: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
a. Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintahan daerah TK.I maupun pemerintahan TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jadi pajak daerah yaitu pungutan pajak yang  dilakukan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengelola dan membangun rumah tangganya.
b.  Hasil  retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  pemakaian  atau  karena memperoleh  jasa  pekerjaan,  usaha  atau  milik  daerah  untuk  kepentingan  umum,  atau  karena  jasa  yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi menurut penulis retribusi adalah pungutan yang dilakukan suatu daerah atas jasa atau izin yang telah diberikan pemerintah daerah.
c.  Hasil  perusahan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  adalah hasil  pendapatan  daerah  dari  keuntungan  yang  didapat  dari  perusahaan  daerah  yang  dapat  berupa  dana pembangunan  daerah dan merupakan  bagian untuk  anggaran  belanja  daerah  yang  disetor  ke  kas  daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
2. Dana perimbangan berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 19 yaitu “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan Desentralisasi”. Tujuan dari dana penimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan pada bagian fiskal yang  terjadi  antara  pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  UU  No.32  Tahun  2004  Pasal  159  sampai  162 menyebutkan bahwa dan perimbangan terdiri dari:
a.  Dana  Bagi  Hasil,  bersumber  dari  hasil  pajak  dan  sumber  daya  alam.  Dana  bagi  hasil  yang bersumber dari pajak yaitu: (1) Pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan  kehutanan.  (2)  Bea  perolehan  atas  hak  tanah  dan  bangunan  (BPHTB)  sektor  perdesaan,  perkotaan, perkebunan, pertambangan , dan kehutanan. (3) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, pasal 25, dan pasal 29
ISSN : 2088-6136 E-ISSN : 2721-9291
wajib pajak orang pribadi dalam negeri. sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu: (1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusanaan hutan (IHPH), provisi sumber daya  hutan  (PSDH),  dan  dana  reboisasi  yang  dihasilkan  dari  wilayah  daerah  yang  bersangkutan.  (2) Penerimaan Pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran ekplorisasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangutan. (3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan hasil  perikanan.  (4)  Penerimaan  pertambangan  minyak  yang  dihasilkan  dari  wilayah  daerah  yang bersangkutan.  (5)  Penerimaan  pertambangan  gas  alam  yang  dihasilkan  dari  wilayah  daerah  yang bersangkutan.  (6)  Penerimaan  pertambangan  panas  bumi  yang  berhasal  dari  penerimaan  setoran  bagian pemerintahaan, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
b. Dana alokasi Umum (DAU) adalah sejauh dana yang dialokasikan kepada
setiap daerah otonomi (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tuhuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah Otonomi dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
c.  Dana  alokasi  khusus  (DAK)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain- lain pendapatan daerah yang sah dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa  pendapatan  daerah  yang  sah  merupakan  seluruh  pendapatan  daerah  selain  PAD  dan  dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain- lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

## Pengertian Pajak Reklame
Pengertian tentang Pajak Reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat  26 dan 27 menyatakan:
1. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
2. Reklame  adalah  Reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan,  atau  media  yang  bentuk  dan  corak ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersial  memperkenalkan,  menganjurkan  mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, dedengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

## Objek Pajak Reklame
Menurut  Perda  No.  11  Tahun  2011  Tentang  pajak  reklame,  dalam  pasal  3  menyatakan  bahwa: Objek  Pajak  Reklame  adalah  semua  penyelenggaraan  Reklame.  Adapun  objek  pajak  pada  pasal  3  yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Reklame papan/ billboard yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainnya baik bersinar ataupun disinari.
2.  Reklame kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas plastik karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
3. Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
4.  Reklame  selebaran,  yaitu  reklame  yang  berbentuk  lembaran  lepas,  diselenggarakan  dengan  cara disebarkan,  diberikan  atau  dapat  diminta  dengan  ketentuan  tidak  untuk  ditempelkan,  diletakan  dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
5.  Reklame  berjalan,  termasuk  pada  kendraan,  yaitu  reklame  yang  ditempatkan  atau  ditempelkan  pada kendraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kenderaan atau dengan cara dibawa oleh orang. 6. Rekleme udara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat
7.  Reklame  film/slide  yaitu  reklame  yang  diselenggarakan  dengan  menggunakan  klise  berupa  kaca  atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk memperoyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
8. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
9. Reklame film/ slide; dan 10. Reklame peragaan.

## Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame
Menurut Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang pajak reklame, dalam pasal 4 menyatakan:
1.  Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
2.  Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan tersebut.
4. Dalam hal reklame diselenggarakan memalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.
5. Setiap  orang  pribadi  atau  badan  yang  akan  menyelenggarakan  reklame  di  daerah  wajib  pajak memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari wali kota.
6. Untuk memperoleh izin sebagai mana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan, diatur dengan peraturan Wali Kota.

## Pendaftaraan dan Pendataan
Menurut Perda No. 2 Tahun 2004 Tentang pajak reklame, dalam pasal 13 menyatakan dan pasal 14:

## Pasal 13
1.  Pendaftaran  dilakukan  terhadap  wajib  pajak  yang berdomisili  didalam  maupun  diluar  wilayah  daerah yang memiliki objek pajak didaerah
2.  Kegiatan  pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diawali  dengan  mempersiapkan  formulir pendaftaran diberikan kepada wajib pajak
3.  Wajib  pajak  wajib  mengisi  formulir  pendaftaran  dengan  jelas,  lengkap  dan  benar  serta mengembalikannya ke Dinas Pendapatan Daerah
4. Formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak secara berurutan yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi wajib pajak. pasal 14 :
1. Setiap wajib pajak harus mengsi SPTPD dan formulir lain yang disamakan dengan itu
2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
3. SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat- lambatnya 15 (Lima Belas) setelah berakhirnya masa pajak
4. Bentuk, isi dan tatacara pengisian dan penyampaian SPTDP ditetapkan oleh Kepala Daerah

## Kontribusi Pajak Reklame
Kontribusi  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  yang  dapat disumbangkan dari penerimaan reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan
pajak reklame dengan realisasi pendapatan asli daerah. Perbandingannya dapat dirumuskan sebagai berikut :
Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD =
Realisasi Pajak Reklame
X 100%

## Realisasi Pendapatan Asli Daerah

## Sumber : Fuad Bawasir (1999)
Setelah hasil perbandingan diperoleh maka dapat dilihat presentasenya apakah penerimaan pajak reklame  mempunyai  kontribusi  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  berdasarkan kriterianya.  Menurut  Fuad  Bawasir  (1999)  kriteria  untuk  mengetahui  kontribusi  pajak  reklame  dalam menopang pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :
a. Jika persentase antara 0% - 0,9%, dinyatakan bahwa relatif tidak mempunyai kontribusi.
b. Jika persentase antara 1% - 1,9%, dinyatakan bahwa kurang mempunyai kontribusi.
c. Jika persentase antara 2% - 2,9%, dinyatakan bahwa cukup mempunyai kontribusi.
d. Jika persentase antara 3% - 3,9%, dinyatakan bahwa mempunyai kontribusi
e. Jika persentase > 4% dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi.
Dengan  analisis  ini  kita  akan  mendapatkan  seberapa  besar  kontribusi  pajak  reklame  terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama empat tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak reklame dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Ruang lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  dibatasi  dari  tahun  2010-2015,  penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

## 3.2. Populasi dan Sampel
Populasi bukan sekedar subyek yang akan diteliti atau dipelajari tetapi menyangkut keseluruhan karakteristik atau ciri- ciri  subyek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah pajak reklame Kota Medan mulai dari berdirinya pajak daerah sampai sekarang.
Sampel  adalah  sebagian  dari  seluruh  individu  yang  menjadi  objek  penelitian.  Tujuan  penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  pajak  reklame  Kota  Medan  meliputi  tahun  2010-2015, anggaran  dan  realisasi  penerimaan  pajak  reklame  tahun  2010-2015,  dan  kontribusi  penerimaan  pajak reklame terhadap PAD tahun 2010-2015.
Pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  pengambilan  sampel Non  Probability  Sampling yaitu Proposive Sampling atau pengambilan sampel secara disengaja.

## 3.3. Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi Variabel merupakan batasan pokok permasalahan yang akan diteliti atau diamati. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk  apa yang telah ditetapkan oleh peneliti  untuk  dipelajari  sehingga  diperoleh  informasi  tentang  hal  tersebut,  sehingga  bisa  ditarik  suatu kesimpulan.
1. Pajak Reklame
Dalam  Undang  –Undang  No.  11  tahun  2011  disebutkan  bahwa  pajak  reklame  adalah  pajak  atas penyelenggaraan reklame.
2. Penerapan  Pajak Reklame
Penerapan  pajak  reklame  adalah  bagaimana  sistem  dan  posedur    penerapan    pajak  reklame  tersebut sudah  berjalan  dengan  baik  sehingga  pembayaran  pajak  mendapat  pelayanan  dengan  baik  dan  tidak membingungkan wajib pajak dalam membayarkan jumlah pajak reklame.
3. Kontribusi Pajak Reklame
Kontribusi  pajak  reklame  adalah  sejauh  mana  pajak  daerah  khususnya  pajak  reklame  memberikan kontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  sumber  penerimaan  yang  sangat  penting  bagi  pembiayaan  kegiatan pemerintah  dan  pembangunan  daerah  yang  harus  diupayakan  peningkkatannya  melalui  penggalian sumber- sumber penerimaan daerah.

## 3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data untuk keperluan penelitian. Data primer  diperoleh  dengan  menggunakan  teknik  wawancara  dan  data  sekunder  diperoleh  dengan menggunakan teknik dokumentasi.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh  dengan  menggunakan  teknik  dokumentasi.  Teknik  wawancara  dan  Teknik  dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data realisasi penerimaan pajak reklame dan data kontribusi penerimaan pajak reklame dari Dinas Pendapatan  Daerah Kota Medan dari tahun 2010-2015.

## 3.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan agar penelitian tersebut tercapai sesuai dengan yang dikendaki, untuk itu diperlukan data dan informasi yang mendukung penelitian.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif antara lain:
1. Mengumpulkan data mengenai target dan realisasi pajak reklame dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
2. Mengevaluasi penerapan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
3. Membandingkan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah (perda) No.11 Tahun 2011 tentang pajak reklame dengan pelaksanaan dilapangan dalam hal pemungutan pajak reklame kota Medan.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.
.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari Dinas Pendapatan Kota Medan diperoleh data  berupa  tabel  yang  berisi  data  Target  Pajak  Reklame  dan  Realisasi  Pajak  Reklame  dari  tahun  2010 hingga tahun 2015. Berikut dijelaskan pada tabel dibawah ini :
Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun Target Pajak Reklame (Rp) Realisasi  Pajak Reklame (Rp) Penyimpangan Pencapaian Target (Rp) Persentase Target Realisasi (%) 2010 30.000.000.000 27.893.631.575 (2.106.368.425) 92,98% 2011 48.161.250.000 26.757.363.691 (21.403.886.309) 55,55% 2012 64.161.250.000 25.954.919.442 (38.206.330.558) 40,45% 2013 69.161.250.000 24.432.613.444 (44.728.636.556) 35,32%
2014 35.308.417.000 10.709.910.917 (24.598.506.083) 19,49 % 2015 49.095.950.000 3.551.947.419 (45.544.002.581) 7,23 %
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan 2016
Adapun pengukuran nilai efektifitas secara terperinci berdasarkan kinerja keuangan KePmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2 Interpensi kriteria Efektivitas Presentase Kriteria >100% Sangat Efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup 60-80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif
Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996
Berdasarkan  tabel  di  atas dapat  dilihat  target  anggaran  dan  realisasi  anggaran penerimaan  pajak reklame di Dinas Pendapatan Kota Medan sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 secara berturut-turut.
Pada tahun 2010 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar  Rp. 30.000.000.000 dan  realisasi  pajak  diperoleh  sebesar  Rp.  27.893.631.575  sehingga  dapat  dihitung  tingkat  efektivitasnya adalah sebesar 92,98%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2010 adalah sangat efektif.
Pada tahun 2011 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar  Rp. 48.161.250.000 dan  realisasi  pajak  diperoleh  sebesar  Rp.  26.757.363.691  sehingga  dapat  dihitung  tingkat  efektivitasnya adalah sebesar 55,55%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2011 adalah tidak efektif.
Pada tahun 2012 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar  Rp. 64.161.250.000 dan  realisasi  pajak  diperoleh  sebesar  Rp.  25.954.919.442  sehingga  dapat  dihitung  tingkat  efektivitasnya adalah sebesar 40,45%.  Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2012 adalah tidak efektif.
Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar  Rp. 69.161.250.000 dan  realisasi  pajak  diperoleh  sebesar  Rp.  24.432.613.444  sehingga  dapat  dihitung  tingkat  efektivitasnya
adalah sebesar 35,32%.  Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2013 adalah tidak efektif.
Pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar  Rp. 35.308.417.000 dan  realisasi  pajak  diperoleh  sebesar  Rp.  10.709.910.917  sehingga  dapat  dihitung  tingkat  efektivitasnya adalah sebesar 19,49%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2014 adalah tidak efektif.
Pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar  Rp. 49.095.950.000 dan  realisasi  pajak  diperoleh  sebesar  Rp.  3.551.947.419  sehingga  dapat  dihitung  tingkat  efektivitasnya adalah sebesar 7,23 %. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2014 adalah tidak efektif.
Berdasarkan data penerimaan pajak reklame di Kota Medan yang sudah dianalisis sejak tahun 2010- 2015 dapat disimpulkan bahwa hanya tahun 2010 yang efektif. Sedangkan tahun 2011 hingga tahun 2015 tidak efektif. Hasil analisis yang diperoleh ada beberapa penyebab tidak tercapainya target ataupun tidak efektifnya pendapatan pajak reklame di Kota Medan yakni kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak reklame, minimnya pengawasan di lapangan dalam menertipkan reklame yang tidak membayar pajak, kurang  optimalnya  petugas  pajak  dalam  mensosialisasikan  pentingnya  pembayaran  pajak  reklame,  dan kurang optimalnya pendataan yang dilakukan dinas pendapatan terhadap reklame yang bisa dikenai pajak.

## Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
Pajak  Reklame  adalah  pajak  yang  dikenakan  secara  wajib  kepada  wajib  pajak  yang  mendirikan papan-papan reklame ditempat tertentu sesuai dengan aturan pajak reklame yang berlaku. Tarif pajak yang dikenakan juga berbeda tergantung lokasi, jenis dan ukuran reklame yang dibuat.
Untuk  menghitung  kontribusi  pajak  reklame  terhadap  PAD  dapat  menggunakan  rumus  sebagai berikut :
Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD =
Realisasi Pajak Reklame
X 100%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Berikut ini adalah data kontribusi realisasi pajak reklame pada meningkatkan PAD di Kota Medan yaitu:
Tabel 3

## Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah
Tahun Realisasi Pajak Reklame Realisasi PAD Persentase 2010 27.893.631.575 548.479.109.229 5,08 2011 26.757.363.691 1.110.469.593.763 2,40 2012 25.954.919.442 1.324.454.835.916 1,95 2013 24.432.613.444 1.578.247.819.724 1,54 2014 10.709.910.917 1.384.246.114.730 0,69 2015 3.551.947.419 1.413.442.053.247 0,91
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan
Adapun pemberian nilai kontribusi secara lebih terperinci dapat dibandingkan dengan Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327. Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun pada tabel berikut ini :

## Tabel 4
Interpensi Kriteria Kontribusi Presentase Kriteria Kontribusi Kriteria Kontribusi 0,00-10 % Sangat Kurang 10,10-20% Kurang 20,10-30% Sedang 30,10-40 % Cukup Baik 40,10-50% Baik Diatas 50 % Sangat Baik
Dari  hasil  perhitungan  yang  dilakukan  dan  sesuai  pada  tabel  diatas,  maka  dapat  disimpulkan mengenai  kontribusi  realisasi  penerimaan  pajak  reklame  dari  tahun  2010-2015  terhadap  PAD  di  Kota Medan dapat disimpukan sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi yang tidak pernah mencapai 10 persen terhadap PAD di Kota Medan dari tahun 2010-2015.
Dapat dilihat dari tabel 4 jumlah kontribusi realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya.  Pada tahun 2010  kontribusi penerimaan pajak reklame sekitar 5,08 persen. Pada tahun 2011 kontribusi penerimaan pajak  reklame  sebesar  2,40  persen.  Pada  tahun  2012  kontribusi  penerimaan  pajak  reklame  sebesar  1,95 persen. Pada tahun 2013 kontribusu penerimaan pajak reklame sebesar 1,54. Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak reklame sebesar 0,69 persen. Pada tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak reklame 0,91 persen.
Kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame terhadap PAD Kota Medan setiap tahun mengalamai penurunan. Sehingga Pajak reklame belum mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi PAD Kota Medan.
Dari data pada tabel 4 maka pemerintah Kota Medan diharapkan dapat lebih serius dan optimal dalam  meningkatkan  hasil  penerimaan  pajak  reklame  di  Kota  Medan.  Sehingga  pajak  reklame  dapat memberi kontribusi yang lebih baik terhadap PAD Kota Medan pada tahun berikutnya.
Penetapan target anggaran pajak reklame setiap tahunnya haruslah lebih realistis. Bukan sekedar direncakan,  tetapi  dievaluasi  setiap  tahunnya  dengan  baik.  Sehingga  ketika  target  anggaran  yang  tidak tercapai setiap tahunnya tidak perlu dinaikkan target anggaran pada tahun berikutnya.
Hasil  wawancara  pada  salah  satu  petugas  di  dinas  pengelolan  pajak  reklame  di  kota  Medan, penerimaan pajak reklame tidak pernah mencapai target atau belum optimal dikarenakan berbagai kendala. Salah satu kendalamya adalah masih banyaknya objek pajak yang tidak membayar pajak reklame. Kurang optimalnya pegawai dalam mensosialisasikan tentang aturan pajak reklame kepada wajib pajak. Kurangnya optimalnya  petugas  di  lapangan  terhadap  pemberian  sanksi  untuk  menertibkan  wajib  pajak  yang  tidak membayar pajak reklame. Pelayanan masih belum prima dalam mengelola pajak reklame.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil penelitian  yang diuraikan pada bab selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Pada tahun 2010 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar  Rp. 30.000.000.000 dan realisasi  pajak  diperoleh sebesar  Rp.  27.893.631.575 sehingga  dapat  dihitung tingkat  efektivitasnya adalah sebesar 92,98%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2010 adalah sangat efektif.
Pada tahun 2010  kontribusi penerimaan pajak reklame sekitar 5,08 persen terhadap PAD sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria yakni, sangat kurang memberi kontribusi terhadap PAD Kota Medan.
2.  Pada tahun 2011 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar  Rp. 48.161.250.000 dan realisasi  pajak  diperoleh sebesar  Rp.  26.757.363.691 sehingga  dapat  dihitung tingkat  efektivitasnya adalah sebesar 55,55%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2011 adalah tidak efektif.
Pada tahun  2011  kontribusi  penerimaan  pajak  reklame  sebesar  2,40  persen  terhadap  PAD  sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria yakni, sangat kurang memberi kontribusi terhadap PAD Kota Medan.
ISSN : 2088-6136 E-ISSN : 2721-9291
3.  Pada tahun 2012 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar  Rp. 64.161.250.000 dan realisasi  pajak  diperoleh sebesar  Rp.  25.954.919.442 sehingga  dapat  dihitung tingkat  efektivitasnya adalah sebesar 40,45%.  Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2012 adalah tidak efektif.
Pada tahun  2012  kontribusi  penerimaan  pajak  reklame  sebesar  1,95  persen terhadap  PAD  sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria, sangat kurang memberi kontribusi terhadap PAD Kota Medan.
4.  Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar  Rp. 69.161.250.000 dan realisasi  pajak  diperoleh sebesar  Rp.  24.432.613.444 sehingga  dapat  dihitung tingkat  efektivitasnya adalah sebesar 35,32%.  Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2013 adalah tidak efektif.
Pada tahun  2013  kontribusi  penerimaan  pajak  reklame  sebesar  1,54  persen terhadap  PAD  sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria, sangat kurang memberi kontribusi terhadap PAD Kota Medan
5.  Pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar  Rp. 35.308.417.000 dan realisasi  pajak  diperoleh sebesar  Rp.  10.709.910.917 sehingga  dapat  dihitung tingkat  efektivitasnya adalah sebesar 19,49%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2014 adalah tidak efektif.
Pada tahun  2014  kontribusi  penerimaan  pajak  reklame  sebesar  0,69  persen terhadap  PAD  sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria, sangat kurang memberi kontribusi terhadap PAD Kota Medan.
6.  Pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar  Rp. 49.095.950.000 dan realisasi  pajak  diperoleh  sebesar  Rp.  3.551.947.419  sehingga  dapat  dihitung  tingkat  efektivitasnya adalah sebesar 7,23 %. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2014 adalah tidak efektif.
Pada tahun  2015  kontribusi  penerimaan  pajak  reklame  sebesar  0,91  persen terhadap  PAD  sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria, sangat kurang memberi kontribusi terhadap PAD Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  Muhammad  Syam  Kusufi  (2013). Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Edisi  4.  Jakarta  : Salemba Empat. Agustian, Demi (2016).
Azhari Aziz Samudra (2015). Perpajakan Indonesia . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Burton, Richard. B.Ilyas, Wirawan (2001). Hukum Pajak. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
Bawazier, Fuad.2011. Reformasi Pajak di Indonesia .Jurnal Legislasi Indonesia,Vol.8, No.1: 1-12
Devano sony, Siti Kurnia Rahayu, 2006. Perpajakan , Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Mardiasmo (2013). Perpajakan . Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
Nugroho D, Riant, 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, lmplementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem Administrasi Manunggal  Satu Atap Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Walikota Medan No 38 Tahun 2014 Tentang Penataan Pajak Reklame
Periantara Diaz (2013). Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi. Mitra Wicana Media
Siahaan,  Marihot  Pahala  (2010). Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah .  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah