## Jurnal Ilmu Huk
um
Journal of Law PADJADJARAN PADJADJARAN

## Editorial Khazanah
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014

## ROSCOE POUND
Roscoe Pound adalah salah satu pemikir hukum dunia yang nama dan pemikirannya selalu diperbincangkan dan diperhitungkan.¹ Ia adalah salah seorang pemuka aliran sociological jurisprudence dan pragma c legal realism. ² Roscoe Pound juga dikenal sebagai ﬁgur yang memiliki kecenderungan kuat untuk membuat klasiﬁkasi mengenai bahan-bahan  hukum  ( legal  material ).  Hal  ini  dapat  dipahami  karena  latar belakangnya  sebagai  sarjana  biologi,  sehingga  sebagian  pakar  menjuluki  Pound sebagai ﬁgur yang telah melakukan botanisasi hukum ( botanized law ).³ Selain itu, Pound juga banyak menggunakan teori-teori pemikir hukum lainnya di antaranya dari Rudolf Von Jhering (1818 – 1892) khususnya terkait dengan fungsi hukum sebagai sarana  untuk  melindungi  kepen ngan.⁴  Sehubungan  dengan  hal  ini,  Lyoid mengatakan sebagai berikut: “ According to Pound, law should realize and protect six social interests: common security, social ins tu ons (like family, religion and poli cal rights), sense of morality, social goods, economic, cultural and poli cal progress and protec on of an individual's life. The last of these 'social interests' Pound deems to be the most important. In order to realize those goals a new sociological jurisprudence, Pound argues, must be developed ”.⁵ Pound membedakan antara sociological jurisprudence dengan sociology of law . Is lah pertama merujuk kepada hal-hal yang bersifat prak k ( prac cal ), yaitu terkait dengan bagaimana hukum itu dilaksanakan sedangkan is lah kedua berhubungan dengan  masalah-masalah  teore s.⁶  Pound  ingin  mengubah  hukum  dari  tataran teore s ( law in book ) menjadi hukum dalam  kenyataan ( law in ac on ). Oleh karena itu sebagai pendukung aliran pragma c legal realism, Pound juga menyatakan bahwa
1 Roscoe Pound, Contemporary Juris c Theory , Claremont CA: Pamona College, 1940, hlm. 66.
2    Aliran  ini  berbasis  kepada  metode  penalaran  hukum  naturalis k  yang  menyatakan  bahwa  ilmu  hukum ( jurisprudence )  dapat  dianggap  sebagai  ilmu  pengetahuan  ( science )  apabila  menggunakan  metode-metode ilmiah atau paling  dak didasarkan kepada metode ilmu-ilmu empiris seper  sosiologi atau psikologi. Oleh karena itu ilmu hukum seja nya bersifat deskrip f. Metode ini antara lain digunakan oleh aliran Free Law , American Realism , Socialogical Jurisprudence , dan Scandinavian Realism . Lihat Jerzy Stelmach & Bartos Brozek, Methods of Legal  Reasoning ,  the  Netherlands,  Springer,  2006,  hlm.  3.  Lihat  juga  Mare   Leiboﬀ  &  Mark  Thomas, Legal Theories in Principle , Sydney: Thomson Lawbook Co, 2004, hlm. 212; Suri Ratnapala, Jurisprudence , Cambridge: Cambridge University Press, 2009, hlm. 207; Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence : An Introduc on to Legal Theory , Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm. 199.
3 Hari Chand, Modern Jurisprudence , Petaling Jaya: Interna onal Law Book Services, 2005, hlm. 195.
4 Ibid .
5 Lihat H. Lloyd, Introduc on to Jurisprudence , New York/Washington, 1972, hlm. 366. Lihat juga Roscoe Pound, Outlines of Lectures on Jurisprudence , Cambridge, 1943, hlm. 104.
6 Ibid ., hlm. 36-37.
Jurnal Ilmu Huk um

## Journal of Law
PADJADJARAN PADJADJARAN
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 414
hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukan hanya yang tertulis  dalam  undang-undang,  melainkan  apa  yang  dilakukan  oleh  aparat penyelenggara hukum dan atau siapa saja yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum  dengan  konsep  hukumnya,  yaitu  hukum  dapat  berperan  sebagai  sarana perubahan masyarakat ( law as a tool of social engineering ).⁷ Pemikiran Pound mulai dikenal,  bahkan  terkenal , di  Indonesia  setelah  salah  satu  tokoh  pemikir  hukum Indonesia yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Unpad, Mochtar Kusumaatmadja , memperkenalkan pemikirannya mengenai pembangunan hukum di Indonesia pada tahun 1970-an.

## 1. Sketsa Biograﬁs
Nama lengkapnya adalah Nathan Roscoe Pound. Dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1870 di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat, dari pasangan Stephen Bosworth Pound dan Laura Pound. Stephen Pound sendiri adalah seorang hakim. Sebelum terjun ke dunia hukum, Pound adalah doktor botani lulusan Universitas Nebraska (1888) dan sempat memimpin sebuah survei botani di Nebraska yang kemudian menghasilkan temuan spesies jamur langka yang kemudian dikenal dengan “roscoupondia”. Karya tulis  Pound  di  bidang  botani  tetap  dianggap  pen ng  dan  relevan  sampai  saat  ini. Pound juga meraih Master of Arts dari Universitas Nebraska (1889) dan kemudian melanjutkan  kuliah  hukum  di  Universitas  Harvard  (1889-1890).  Pound  dikenal sebagai  ﬁgur  pekerja  keras  yang  selalu  bekerja  16  jam  se ap  hari  dan  memiliki kekuatan  memori  yang  sangat  fenomenal    serta  diakui  pula  sebagai  seorang intelektual yang sangat ' curious '.
Pada  tahun  1901-1903,  Pound  diangkat  sebagai  anggota  Komisi  Banding padaMahkamah  Agung  Nebraska  dan  menghasilkan  sekitar  102  pendapat  hukum yang kerap dijadikan rujukan. Pound juga menduduki posisi sebagai anggota Komisi Uniﬁkasi  Hukum  untuk  Nebraska  (1904-1907).  Dia  juga  mengajar  di  beberapa fakultas hukum seper  Universitas Nebraska, Universitas Nothwestern, Universitas Chicago, dan Universitas Harvard. Pada tahun 1910, Pound diangkat sebagai Guru Besar  Hukum  di  Universitas  Harvard  dan  kemudian  diangkat  sebagai  Dekan  pada periode 1916-1936. Kepemimpinan Pound diakui sebagai masa keemasan Fakultas Hukum  Harvard  ( Harvard  Law  School's  golden  age ).  Pound  mendesain  sistem pendidikan hukum Fakultas Hukum Harvard sedemikian rupa supaya kondusif dalam mengimplementasikan  pemikiran  hukumnya  yang  berbasis  kepada  aliran sociological  jurisprudence .  Pound  dan  para  lulusan  Fakultas  Hukum  Harvard  ak f
KHAZANAH: A p La pulhayat , ROSCOE POUND
7 Roscoe Pound, Contemporary Juris c Theory, Op.cit ., hlm. 80.
Jurnal Ilmu Huk um

## Journal of Law
PADJADJARAN

## PADJADJARAN
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
415
memberikan  kontribusi  untuk  memperkuat  program New  Deal Presiden  F.D. Roosevelt.
Pada tahun 1936, Pound pensiun sebagai Dekan dan kemudian diangkat sebagai salah satu dari the ﬁrst Harvard roving professorship. Pada tahun 1938, dia diangkat sebagai Director of the Na onal Conference of Judicial Councils . Pound dianugerahi medali  oleh American  Bar  Associa on pada  tahun  1940  atas  jasa-jasanya  dalam mengembangkan  pemikiran  hukum  di  Amerika.  Pound  pensiun  dari  Universitas Harvard pada tahun 1947, tapi ia tetap mengajar di berbagai fakultas hukum dan mempublikasikan berbagai karya tulisnya. Dia meninggal pada tanggal 1 Juli 1964 di Cambridge,  Massachusetts.  Pound  mewariskan  sekitar  1000  karya  tulis  di  bidang hukum  termasuk  lima  volume  bukunya,  “Jurisprudence”  yang  ditulis  pada  tahun 1959 dan sekaligus merupakan magnum opus -nya Pound.

## 2. Teori Kepen ngan
Menurut  Pound,  hukum  adalah  kepen ngan-kepen ngan  tertentu  ( certain interests ),  yang  menurut  masyarakat  kepen ngan  tersebut  harus  dilindungi  oleh hukum. Lebih lanjut, Pound menyatakan bahwa  dak semua kepen ngan tersebut harus dilindungi oleh hukum. Ada sejumlah kepen ngan sosial yang bisa dilindungi melalui agama, moral dan este ka, dan bentuk perlindungan lainnya.⁸ Sehubungan dengan  fungsi  hukum,  ia  menyatakan  bahwa  fungsi  utamanya  adalah  untuk melindungi  kepen ngan,  yaitu  kepen ngan  umum,  kepen ngan  sosial,  dan kepen ngan  pribadi.⁹  Perlindungan  terhadap  ke ga  kepen ngan  tersebut  harus dilakukan  secara  seimbang.  Keseimbangan  yang  harmonis  inilah  yang  merupakan hakikat dari keadilan. Atas dasar ini, secara garis besar Pound membuat  ga kategori kepen ngan yaitu kepen ngan individual ( individual interests ), kepen ngan publik ( public interests ), dan kepen ngan negara sebagai penjaga kepen ngan masyarakat
( interest of the state as a guardian of social interest ).
Kepen ngan individual yang oleh Pound kemudian disamakan dengan hukum perdata  ( private  law )  adalah  tuntutan,  permintaan,  kehendak  dan  harapan  yang terkait  dengan  kepen ngan  dan  kehidupan  pribadi.  Dia  membagi  kepen ngan individual ini menjadi  ga kelompok yaitu pertama, kepen ngan pribadi ( personality interests ) misalnya kebebasan minat, kehormatan dan reputasi, perlindungan hak pribadi ( privacy ), dan kebebasan berkeyakinan dan berpendapat. Kedua, hubungan domes k ( domes c rela ons ) seper  perkawinan. Ke ga, kepen ngan yang bersifat
8 Hari Chand, Modern Jurisprudence , Op.Cit ., hlm. 196.
9 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung: Penerbit Manda Maju, 2003, hlm. 123.
KHAZANAH: A p La pulhayat , ROSCOE POUND

## Jurnal Ilmu Huk

## um

## Journal of Law
PADJADJARAN PADJADJARAN
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 416
substansi  ( interests  of  substance )  seper   kepemilikan  aset  ( property ),  kebebasan untuk berserikat ( freedom of associa on ), keberlangsungan pekerjaan ( con nuity of employment ).¹⁰
Kepen ngan publik yang oleh Pound disamakan dengan hukum publik adalah tuntutan,  permintaan,  kehendak,  dan  harapan  individu  yang  terkait  dengan kehidupan poli k. Oleh karena itu kepen ngan publik akan memiliki karakteris k dan relasi  dengan  kepen ngan  negara.  Sementara  itu  kepen ngan  sosial  dideﬁnisikan oleh Pound sebagai tuntutan, permintaan, kehendak, dan aspirasi masyarakat yang beradab  yang  ingin  diwujudkan  dalam  kehidupan  sosial  mereka.  Wujud  dari kepen ngan sosial antara lain jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, keamanan dan keter ban.¹¹
Dalam rangka memformulasikan beragam kepen ngan tersebut menjadi sebuah keseimbangan yang harmonis, Pound memperkenalkan konsep Social Engineering yang diakui oleh para pemikir hukum lainnya sebagai ide sentral dari keseluruhan pemikiran  Pound  mengenai  hukum.  Dengan  konsep Social  Engineering ,  Pound mengibaratkan  seorang  ahli  hukum  ( lawyer )  seper   seorang  insinyur  ( engineer ). Ke ka  seorang  insinyur  akan  membangun  sebuah  jembatan  misalnya,  maka pertama-tama  ia  akan  membuat  perencanaan  dan  kemudian  mengumpulkan material-material  yang  diperlukan.  Selanjutnya  sang  insinyur  akan  membuat penyesuaian-penyesuaian dengan memper mbangkan situasi faktual di lapangan. Seorang ahli hukum menurut Pound harus mampu menghasilkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kepen ngan masyarakat.¹²
Dengan konsep Social Engineering , ahli hukum dan hakim harus meninggalkan sikapnya  yang  kaku  ( rigid )  dalam  memahami  hukum  dan  harus  mengakomodasi perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat  sehingga  hukum  dapat menjembatani  terciptanya  kepuasan  dalam  pemenuhan  kepen ngan  dan  aspirasi masyarakat dan meminimalkan terjadinya friksi sosial. Dalam konteks inilah Pound kemudian  mendeﬁnisikan  kepen ngan  ( interests )  sebagai  tuntutan  ( claim ), kebutuhan  ( wants ),  dan  kehendak  ( desires )  serta  harapan  ( expecta ons )  dari masyarakat. Dengan konsep Social Engineering seorang ahli hukum atau hakim harus mampu menyeimbangkan konﬂik dan benturan kepen ngan di masyarakat menjadi sebuah keseimbangan dan harmony ( a happy balance ).¹³
10  Marre  Leiboﬀ and Mark Thomas, Legal Theories in Principle , Op.cit ., hlm. 214. 11 Ibid. 12  Suri Ratnapala, Jurisprudence ,, Op.Cit ., hlm. 208.
13  Roscoe Pound, Contemporary Juris c Theory , Op.Cit ., hlm. 69. Lihat juga M.D.A.Freeman, Lloyd's Introduc on to Jurisprudence , UK: Sweet & Maxwell, 2007, hlm. 675.
KHAZANAH: A p La pulhayat , ROSCOE POUND

## Jurnal Ilmu Huk
um

## Journal of Law
PADJADJARAN

## PADJADJARAN
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
417
Dalam  rangka  menjembatani  konﬂik  kepen ngan  menjadi  harmoni,  Pound menyarankan  agar  kepen ngan-kepen ngan  tersebut  dikemas  menjadi  bentuk tertentu yang memiliki  ngkat dan kualitas yang sama. Contoh, kebebasan pribadi adalah salah bentuk kepen ngan individual dan keamanan negara adalah wujud dari kepen ngan publik. Negara berkepen ngan untuk menjaga keamanan negara dari segala bahaya yang mengancamnya. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu negara akan  membatasi  kebebasan  pribadi  demi  keamanan  negara.  Situasi  ini  akan menyebabkan  seseorang  merasa  kebebasan  pribadinya  dibatasi  dan  hal  ini  akan menyebabkan  terjadinya  benturan  kepen ngan  ( clash  of  interests ).  Menghadapi situasi  ini  ahli  hukum  atau  hakim  harus  mencari  keseimbangan  nilai  dari  masing- masing pihak dan kemudian harus menemukan dan memutuskan seberapa besar kebebasan pribadi yang akan diberikan kepada warganegara sehingga negara aman dan kebebasan pribadi  dak dibatasi secara  dak patut.¹⁴
Menurut  Pound, benturan kepen ngan itu harus diletakkan dalam satu bidang yang sama, yaitu kepen ngan masyarakat. Dalam contoh di atas, kebebasan pribadi adalah bentuk dari kebebasan individual yang juga merupakan kepen ngan sosial, karena masyarakat juga berkepen ngan untuk memberikan kebebasan pribadi. Oleh karena  itu,  apabila  kita  menempatkan  kepen ngan  individual  dari  sisi  pandang masyarakat,  maka  ia  akan  menjadi  sebuah  kepen ngan  masyarakat  pula.  Negara berkepen ngan  untuk  menjaga  keamanan  negaranya.  Ini  merupakan  wujud  dari kepen ngan  publik  ( public  interests )  dan  masyarakat  berkepen ngan  pula  untuk menjaga  keamanan  negara.  Dengan  demikian,  kepen ngan  publik  menjadi kepen ngan  masyarakat  ( social  interests )  apabila  di  persepsi dari  sisi  masyarakat. Menurut Hari Chand, “ Pound wants us to look at every interest from the point of view of the society. Thus, Pound says, we can balance them ”.¹⁵

## 3. Social Engineering
Social  Engineering (rekayasa  sosial)  merupakan  konsep  sentral  dan  dominan  dari keseluruhan  bangunan  pemikiran  hukum  Roscoe  Pound.  Hal  ini  merupakan konsekuensi logis dari akar pemikiran Pound yang berbasis kepada sosiologi. Pound menjadikan  sosiologi  sebagai  fondasi  utama  dalam  menciptakan  teori  hukumnya yang  ide  utamanya  adalah  untuk  mentransfomasikan  hukum  dalam  tataran  ide menjadi hukum dalam tataran realitas ( to bring the law in books into direct contact with the law in ac on ). Hukum  dak boleh diisolasi dan terisolasi dari realitas sosial yang dinamis.¹⁶
14  Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence : An Introduc on to Legal Theory, Op.Cit ., hlm. 200. 15  Hari Chand, Modern Jurisprudence , Op.cit ., hlm. 199.
16  Marre  Leiboﬀ and Mark Thomas, Legal Theories in Principle , Op.cit .,hlm. 212.
KHAZANAH: A p La pulhayat , ROSCOE POUND
Jurnal Ilmu Huk um

## Journal of Law
PADJADJARAN PADJADJARAN
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 418
Pemikiran  hukum  Pound  yang  digolongkan  kepada  aliran sociological jurisprudence dimaksudkan  juga  sebagai  respons  terhadap  paham  posi visme hukum  dan  juga  metode-metode Common  Law yang  dominan  pada  permulaan sampai dengan akhir abad ke-20 yang dinilainya  dak responsif terhadap perubahan sosial dan  dak mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat akibat dari booming ekonomi  Amerika.¹⁷  Esensi  aliran sociological  jurisprudence dapat dipahami  dengan  mengetahui  apa  yang  menjadi  tantangan  aliran  tersebut. Tantangan  utamanya  adalah  kekakuan  hukum  dalam  bingkai  posi visme  yang menjadikan  hukum  terisolasi  dari  realitas  sosial.  Secara  demikian,  maka  aliran sociological jurisprudence akan dipahami sebagai upaya untuk menjaga hukum agar dak ter'kerangkeng' dengan pendekatan yang formalis k, mekanis k, dan analisis hukum ' rigid ' yang gagal untuk mengakomodasi perubahan yang diperlukan untuk menjadikan hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Pound kemudian mengusulkan adanya kerjasama yang erat ( inter-connected ac ons ) antara akademisi hukum, peradilan, dan profesi hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Inilah yang oleh Pound disebut sebagai Social Engineering .¹⁸ Is lah “ Social Engineering ” digunakan oleh Pound ke ka menjelaskan mengenai fungsi dan peran hukum dan ahli hukum ( lawyers ). Menurut Pound, ahli hukum itu harus berperan seper  seorang insinyur ( engineer ) ke ka yang bersangkutan akan mendirikan  sebuah  bangunan,  jembatan,  dan  sebagainya.  Dalam  hal  ini  seorang insinyur  akan  membuat  dan  menyiapkan  sebuah  perencanaan  ( planning )  yang kemudian  akan  diiku   dengan  pengumpulan  material-material  yang  diperlukan. Selanjutnya sang insinyur akan membuat sejumlah penyesuaian antara material yang terkumpul dengan perencanaan yang dibuat agar sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini Pound kemudian menganalogikan seorang ahli hukum dengan seorang insinyur ke ka yang bersangkutan akan membuat hukum. Ahli hukum harus memiliki perencanaan  yang  matang,  mampu  menginventarisasi  kebutuhan-kebutuhan masyarakat  dan  selanjutnya  ahli  hukum  tersebut  harus  mampu  melakukan penyesuaian-penyesuaian  dan  keseimbangan  dari  berbagai  kepen ngan  tersebut sehingga tercipta bangunan hukum yang kokoh dan fungsional.¹⁹
Konsep  “ Social  Engineering ”  didesain  sebagai  upaya  untuk  menciptakan keseimbangan  dan  harmoni  dari  konﬂik  kepen ngan  individual  yang  ada  di masyarakat  ( conﬂict  of  interests  of  individuals ).  Dengan  perkataan  lain,  konﬂik kepen ngan adalah objek utama dari operasi konsep Social Engineering -nya Pound.
17 Ibid . 18 Ibid . 19  Hari Chand, Modern Jurisprudence , Op. Cit ., hlm. 198.
KHAZANAH: A p La pulhayat , ROSCOE POUND
Jurnal Ilmu Huk um

## Journal of Law
PADJADJARAN PADJADJARAN
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
419
Konsep  ini  didasarkan  atas  pemikiran  bahwa  hukum  adalah  sarana  yang  dapat digunakan  untuk  membentuk  masyarakat  dan  mengatur  perilaku  manusia. Meminjam bahasa Mayneni, seorang pakar hukum dari India: “ It is an a empt to control the human conduct through the help of law ”.²⁰ Atas dasar ini maka Pound mengatakan,  “ Law  is  social  engineering which  means  a  balance  between  the compe ng  interests  in  society.  Like  an  engineer's  formulae,  laws  represent experience, scien ﬁc   formula ons of experience and logical developments of the formula ons,  also  inven ve  skill  in  conceiving  new  devices  and  formula ng  their requirements  by  means  of  a  developed  technique ”.²¹  Pound  menamai  konsep  ini dengan “ Theory of Social Engineering ”.
Dua kata yang digunakan dalam teori “ Social Engineering ” adalah pertama, kata “ social ” yang merujuk kepada kelompok individu yang membentuk suatu masyarakat dankedua, kata “ engineering ” yang berar  ilmu terapan yang digunakan oleh seorang insinyur  untuk  menghasilkan  produk  akhir  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  yang diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  tersebut.  Dengan mengkombinasikan kedua kata tersebut Pound berbicara mengenai fungsi dan peran seorang insinyur. Seorang insinyur akan menggunakan formula yang didasarkan pada eksperimen dan pengalaman yang berkelanjutan untuk menghasilkan suatu produk akhir  dengan  menggunakan  suatu  instrumen  atau  sarana  ( device ).  Selanjutnya, Pound menganalogikan pengalaman ( experience ) dengan hukum, instrumen dengan organ pemerintah, insinyur dengan hakim dan ahli hukum, dan produk akhir sebagai analogi  kebutuhan  manusia  ( the  wants  of  human  being ),  dan  masyarakat dianalogikan dengan sebuah pabrik. Menurut Pound, sebagaimana halnya seorang insinyur, hakim dan ahli hukum harus menerapkan hukum di ruang pengadilan yang memungkinkan  aspirasi  masyarakat  dapat  dipenuhi  dan  dilaksanakan.  Oleh karenanya Pound kemudian menyebut hukum sebagai a tool of social engineering . Pemikiran  Pound  lahir  sebagai  respons  ke ka  Amerika  mengalami  periode perubahan masyarakat yang sangat dahsyat, namun pada saat yang sama para ahli hukum justru sedang berkubang pada perilaku berpikir yang sta s, menempatkan hukum sebagai bintang yang tak pernah bergerak ( ﬁxed star ). Pound berpendapat bahwa dengan menganalogikan hukum sebagai sarana perubahan sosial maka ahli hukum  dan  hakim  harus  meninggalkan  sikapnya  yang  kaku  ( rigid )  dan  sebaliknya harus menjadikan hukum agar dapat beradaptasi dan mengakomodasi perubahan sehingga para ahli hukum dan hakim dapat membantu masyarakat untuk mencapai
nd 20  S.R. Mayneni, Jurisprudence (Legal Theory), 2  edi on, Asia Law House, Hyderabad, 2007, hlm. 511. 21  Sebagaimana diku p Mayneni, Ibid .
KHAZANAH: A p La pulhayat , ROSCOE POUND

## Jurnal Ilmu Huk
um

## Journal of Law
PADJADJARAN PADJADJARAN
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 420
kepuasan  maksimum  atas  aspirasi  dan  kebutuhannya  dengan  menekan  sesedikit mungkin adanya friksi dan konﬂik.²²
Menganalogikan  hakim  dan  ahli  hukum  dengan  peran  seorang  insinyur sebenarnya  dak bisa dipahami secara sederhana bahwa Pound sedang melakukan mekanisasi fungsi hukum. Menempatkan hukum dengan pendekatan mekanik yang cenderung  kaku  dan  an   sosial.  Pound  justru  ingin  menjadikan  hukum  sebagai medium  dinamis  yang  mampu  memfasilitasi  adanya  kohesi  sosial  dengan menggunakan  berbagai  macam  cara  (teknik)  yang  memungkinkan  semua  aspirasi masyarakat  dapat  terpenuhi  dan  terlaksana.  Dalam  hal  ini  Pound  menerapkan pendekatan yang beraneka segi ( mul -faceted ) dan pendekatan ber ngkat ( mul - staged ) yang dia sebut sebagai teori kepen ngan ( theory of interest ) untuk mencapai tujuan  dari  konsep Social  Engineering .  Untuk  mencapai  hal  tersebut,  Pound membuat pemetaan sebagai berikut: pertama, menemukan dan menetapkan apa yang  menjadi  kepen ngan  masyarakat  ( interest );  kedua,  menginventarisasi  dan mengklasiﬁkasi kepen ngan tersebut; dan ke ga, apabila ada konﬂik kepen ngan, maka dilakukan harmoni dan penyeimbangan.²³ Hal itu semua dilakukan dengan dan melalui hukum.
Jadi menurut Pound, tugas hakim, ahli hukum, dan legislator adalah melakukan “ Social  Engineering ”.  Dengan  melakukan  iden ﬁkasi  dan  proteksi  terhadap kepen ngan masyarakat, maka hukum akan menjamin adanya kohesi sosial. Pound mendeﬁnisikan kepen ngan ( interest ) sebagai tuntutan dan kehendak yang manusia baik secara individu maupun kelompok mengusahakannya untuk memperolehnya. Kepen ngan  tersebut  dilindungi  secara  hukum  dengan  memberikan  kepadanya status sebagai hak hukum ( legal right ). Tujuan utama dari konsep Social Engineering adalah: “ to construct as eﬃcient a structure of society as possible which requires the sa sfac on of wants with the minimum of fric on and waste of resources. It means Law  should  work  for  balancing  of  compe ng  interest  within  the  society  for  the greatest beneﬁt ”.²⁴ Menurut Hari Chand, konsep Social Engineering bertujuan: “ to enable the lawyer to think in terms of changing or moulding the law ”.²⁵

## 4. Harmonisasi dan Keseimbangan Kepen ngan
Salah satu pertanyaan kri s terkait dengan penerapan konsep “ Social Engineering ” dan  “teori  kepen ngan”  dari  Roscoe  Pound  adalah  bagaimana  caranya  untuk
22  Hari Chand, Modern Jurisprudence , Op. Cit .,hlm. 198 23  Marre  Leiboﬀ and Mark Thomas, Legal Theories in Principle , Op. Cit ., hlm. 213. 24  Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence : An Introduc on to Legal Theory , Op. Cit ., hlm. 200. 25  Hari Chand, Modern Jurisprudence , Op. Cit ., hlm. 198.
KHAZANAH: A p La pulhayat , ROSCOE POUND
Jurnal Ilmu Huk um

## Journal of Law
PADJADJARAN PADJADJARAN
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
421
mengharmonikan  berbagai  kepen ngan  yang  ada  di  masyarakat  yang  potensial melahirkan  konﬂik.  Dalam  hal  ini,  Pound  menawarkan  resep  berupa  transformasi beragam kepen ngan tersebut kedalam satu bentuk yang memungkinkannya untuk menempatkan  beragam  kepen ngan  tersebut  dalam  level  yang  sama.  Misalnya, kebebasan pribadi yang merupakan kepen ngan individu dan juga keamanan negara keduanya diklasiﬁkasikan sebagai kepen ngan publik ( public interest ). Negara dapat membatasi kebebasan pribadi untuk kepen ngan keamanan negara. Ke ka hal ini terjadi,  seorang  individu  merasa  bahwa  kebebasannya  dibatasi.  Konsekuensinya, terjadi  benturan  dua  kepen ngan,  individu  dan  negara.  Menurut  Pound,  ke ka terjadi benturan kepen ngan, maka hakim harus menyeimbangkan nilai dari masing- masing kepen ngan tersebut dan kemudian memutuskan seberapa besar kebebasan yang harus diberikan kepada individu yang dapat menjamin keamanan negara dan kebebasan individu  dak terbatasi secara  dak layak.²⁶
Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu kebebasan pribadi yang dianggap sebagai  kepen ngan  individual  juga  dapat  digolongkan  kedalam  kepen ngan masyarakat  ( social  interest ),  karena  masyarakat  berkepen ngan  juga  untuk memberikan  kebebasan  kepada  individu-individu.  Dalam  konteks  ini,  apabila kepen ngan  individu  dilihat  dari  sudut  pandang  masyarakat,  maka  kepen ngan individu  itu  menjadi  bagian  dari  kepen ngan  masyarakat.  Negara  berkepen ngan untuk  melindungi  keamanan  negara  yang  merupakan  bentuk  dari  kepen ngan publik. Masyarakat juga berkepen ngan untuk menjaga keamanan negara. Dalam hal ini, kepen ngan publik (negara) akan menjadi kepen ngan masyarakat apabila dilihat dari  sudut  pandang  kepen ngan  masyarakat.  Dengan  perkataan  lain,  Pound berpendapat  bahwa  untuk  menciptakan  harmoni  dan  keseimbangan  beragam kepen ngan  tersebut  harus  diletakkan  dari  sudut  pandang  kepen ngan masyarakat.²⁷
Ada  catatan  pen ng  terkait  dengan  harmonisasi  dan  penyeimbangan kepen ngan ini yaitu mengenai parameter yang digunakan. Dalam hal ini Pound  dak memberikan  parameter  yang  jelas.  Tidak  terlalu  mudah  untuk  membandingkan kualitas satu kepen ngan dengan kepen ngan lainnya. Disini menyangkut persoalan penggunaan  nilai  ( value )  ke ka  menentukan  suatu  kepen ngan  lebih  nggi  dari kepen ngan lainnya. Apabila  dak ditetapkan suatu parameter untuk menentukan nilai  dari  masing-masing  kepen ngan  tersebut,  maka  upaya  harmonisasi  dan penyeimbangan kepen ngan akan dilakukan secara arbitrer.
26 Ibid , hlm. 199. 27 Ibid .
KHAZANAH: A p La pulhayat , ROSCOE POUND

## Jurnal Ilmu Huk
um

## Journal of Law
PADJADJARAN

## PADJADJARAN
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 422

## 5. Jural Postulates
Secara harﬁah “ Jural Postulates ” kita terjemahkan menjadi postulat hukum. “ Jural ” berasal  dari  bahasa  la n  “ iur ”  yang  berar   hukum  atau  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan hukum, atau bisa juga diar kan sebagai hak dan kewajiban. Sedangkan “ postulate ” adalah suatu asumsi yang dianggap benar dengan sendirinya tanpa  perlu  pembuk an.  Dalam  pemikiran  Pound,  “ Jural  Postulates ”  digunakan untuk menguji dan mengevaluasi ke ka sebuah kepen ngan ( interest ) harus diakui atau dilindungi oleh hukum. “ Jural Postulates ” akan digunakan untuk menentukan nilai dari kepen ngan tersebut.
Menurut Pound: “ Jural postulates are generalised principles of the law at a given place and  me, they are not closed, and will con nue to develop and change as the new claims are brought into law ”.²⁸ “ Jural postulates ” ditemukan atau berada dalam hukum itu sendiri dan digunakan sebagai metode penalaran ( method of reasoning ) untuk menguji sebuah klaim kepen ngan baru. Pound mengajukan beberapa “ Jural Postulates ” antara lain sebagai berikut:
1.  Dalam  suatu  masyarakat  yang  beradab  ( civilised  society )  seseorang  harus memiliki  asumsi  bahwa  pihak  lain  dak  akan  secara  sengaja  melakukan penyerangan ( aggression ) kepada yang bersangkutan.
2.  Dalam suatu masyarakat yang beradab seseorang harus memiliki asumsi bahwa yang  bersangkutan,  untuk  sesuatu  yang  menguntungkan,  dapat  melakukan kontrol  terhadap  apa  yang  mereka  temukan,  atau  apa  yang  dihasilkan  oleh karyawannya, atau apa yang didapatkannya sesuai dengan tatanan sosial dan ekonomi yang berlaku.
3.  Dalam suatu masyarakat yang beradab seseorang memiliki asumsi bahwa yang terlibat suatu  ndakan, yang bersangkutan akan ber ndak secara ha -ha  dan dak akan melakukan  ndakan yang mendatangkan risiko bagi orang lain.
4.  Dalam suatu masyarakat yang beradab seseorang harus memiliki asumsi bahwa pihak lain yang mempertahankan sesuatu atau mempekerjakan agen-agennya, perbuatan tersebut  dak berbahaya ke ka digunakan oleh yang bersangkutan akan  tetapi  berbahaya  ke ka  digunakan  ditempat  lain,  namun  perbuatan tersebut  memiliki  kecenderungan  untuk  digunakan  secara  lintas  batas,  maka perbuatan tersebut harus dilakukan secara benar sebagaimana digunakan oleh yang bersangkutan.
Namun, Pound mengakui bahwa “ Jural Postulates ” ini  dak bersifat absolut, ia memiliki  nilai  yang  rela f.  “ Jural  Postulates ”  adalah  suatu  standar  ideal  yang senan asa mengiku  perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi, “ Jural Postulates ”
28  Marre  Leiboﬀ and Mark Thomas, Legal Theories in Principle , Op. Cit ., hlm. 215.
KHAZANAH: A p La pulhayat , ROSCOE POUND
Jurnal Ilmu Huk um

## Journal of Law
PADJADJARAN

## PADJADJARAN
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
423
menurut Pound adalah semacam pedoman untuk menciptakan masyarakat yang baik dan  beradab  dan  juga  untuk  melakukan  sintesis  antara  cita  dan  realita,  dan  juga semacam kekuatan dan akuntabilitas sosial dalam suatu masyarakat.

## 6. Kontribusi
Sebagaimana  halnya  kontribusi  aliran sociological  jurisprudence pada  umumnya, kontribusi pemikiran Pound juga terletak pada kajiannya mengenai interaksi antara hukum dan lingkungan sosialnya ( its social milieu ). Pound menekankan pada fungsi hukum yang dinamis dalam masyarakat. Dia sangat konsisten berpendirian bahwa nilai-nilai  sosial  terekspresikan  didalam  hukum  itu  sendiri.²⁹  Pemikiran  Pound  ini dapat  dikatakan  merupakan  sintesis  antara  posi visme  hukum  dan  ajaran  hukum alam. Meskipun demikian, keinginan Pound untuk 'menguli ' kelemahan posi visme hukum  yang  pendekatannya  bersifat  ' rigid '  dan  sempit,  mekanis k,  dan  kering ( infer le ), namun teori Social Engineering -nya justru menjadi hambatan atas kri k tersebut, karena teori Pound ini dianggap terlalu sosiologis.³⁰ Teori hukum Pound dapat  membantu  untuk  memahami  evolusi  hukum  secara  benar  dan  tepat. Penekanan  Pound  pada  kepen ngan  masyarakat  dalam  melakukan  harmonisasi kepen ngan merupakan hal yang sangat pen ng bagi ahli hukum dalam memahami suatu  sistem  hukum.  Diatas  itu  semua,  kontribusi  terbesar  Pound  adalah kemampuannya untuk mengiden ﬁkasi persoalan-persoalan hukum dan masyarakat secara tepat dan bukan pada respons dan jawaban yang disediakan untuk itu. Dengan bahasa yang pas Hari Chand mengatakan: “ ..his most important legacy was in the ques on he posed rather than the answer he provided ”.³¹

## 7. Kri k
Ada sejumlah kri k dialamatkan kepada Pound dengan teori “ Social Engineering ”- nya. Beberapa diantaranya adalah: 1.  Teori “ Social Engineering ”  dak bisa diaplikasikan kepada hukum, karena seorang insinyur  akan  membuat  perencanaan  untuk  sesuatu  yang  bersifat  tetap  dan mekanis k. Hal ini  dak bisa diterapkan dalam dunia hukum yang aplikasinya di dalam masyarakat yang sangat dinamis dan tunduk kepada berbagai perubahan. Namun,  kri k  ini  sebetulnya  dak  menangkap  esensi  dari  teori  “ Social Engineering -nya”  Pound.  Pound  dak  menginginkan  sebuah  masyarakat  yang kaku  dan  mekanis k.  Justru  yang  diinginkan  Pound  adalah  masyarakat  yang dinamis yang didesain secara tepat dengan memper mbangkan kebutuhan dan
KHAZANAH: A p La pulhayat , ROSCOE POUND
29 Ibid . 20 Ibid . 31 Ibid ., hlm. 202.

## Jurnal Ilmu Huk
um

## Journal of Law
PADJADJARAN PADJADJARAN
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 424
KHAZANAH: A p La pulhayat , ROSCOE POUND
aspirasi  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan.  Pound  dak  bermaksud menyamakan secara kaku tugas dan fungsi seorang insinyur dengan hakim dan ahli hukum.
2.  Fondasi  ﬁlosoﬁs  pemikiran  hukum  Pound  adalah  pragma sme.  Pound mendeﬁnisikan hukum dilihat dari fungsinya. Oleh karena itu, teori hukum Pound sebetulnya kurang sempurna, karena Pound menciptakan suatu ter b hukum tanpa melibatkan norma hukum. Meskipun Pound kerapkali berbicara mengenai norma absolut dari keadilan, tapi dalam kenyataannya Pound  dak mengakui norma  tersebut  atau  dia  mengacaukannya  dengan  norma  sosial  atau  norma budaya.
3.  Kri k  juga  dialamatkan  kepada  konsep  kepen ngan.  Apakah  kepen ngan ( interest ) itu, misalnya kepen ngan individual, fakta atau nilai? Apakah kita harus menerimanya sebagai suatu kepen ngan inidividual apapun bentuknya atau kita harus  melakukan  penilaian  sebelum  menerimanya  sebagai  suatu  bentuk kepen ngan?  Misalnya,  seorang  pencopet  menginginkan  jam  tangan  atau handphone yang  kita  miliki.  Apakah  kita  harus  mengakuinya  sebagai  sebuah kepen ngan hukum yang bersangkutan yang harus dilindungi?
4.  Konsep  harmonisasi  konﬂik  kepen ngan  juga  melahirkan  sejumlah  problem.
Misalnya, apakah kepen ngan buruh dan pemilik modal dapat dikompromikan atau direkonsiliasikan? Adalah sesuatu yang sulit untuk melakukan harmonisasi untuk  kepen ngan  yang  secara  faktual  dak  mungkin  direkonsiliasikan
( irreconcilable ). Misalnya, kepen ngan kelompok mayoritas versus minoritas.
5.  Memberikan  label  kepada  pemikiran  Pound  sebagai  salah  satu  bentuk  aliran sociological  jurisprudence adalah  kesimpulan  yang  keliru  dan  menyesatkan ( misleading ).  Pemikiran  Pound  lebih  tepat  digolongkan  sebagai  “ func onal jurisprudence ”, karena pemikiran Pound terutama berkaitan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat yang menempatkan hukum sebagai faktor dominan daripada determinasi sosial dari hukum.
6.   Konsep “ Social Engineering ” dianggap sebagai “ jurisprudence of despair ”, karena konsep tersebut cenderung mengorbankan keadilan sosial demi eﬁsiensi.