## ETIKA DAN KODE ETIK MUJTAHID
Oleh

## Naili Velayati
Wahyu  Allah  SWT  yang  diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad  saw,  telah berhenti  dengan  wafatnya  beliau.  Sementara  itu  di  lain  sisi,  masalah-masalah kehidupan  manusia  semakin  muncul  dan  bervarian.  Kemungkinan  juga  terjadi problematika yang secara khusus belum ada hukumnya, karena tidak diatur secara rinci dan jelas di dalam nash (al-Qur’an maupun Sunnah).
Dalam  keadaan  seperti  ini  Allah  memberikan  kebebasan  kepada  manusia untuk  menggunakan  akal  pikirannya.  Berusaha  dengan  sungguh-sungguh  untuk menemukan  hukum  mengenai  suatu  kasus  yang  belum  disebutkan  dengan  jelas hukumnya dalam nash ini disebut dengan ijtihad.
Ijtihad  ini  tidak  dilakukan  serta  merta  karena  ingin  menentukan  hukum yang  bersifat  universal  dalam  nash.  Akan  tetapi  banyak  persyaratan-persyaratan yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  mujtahid  baik  dari  segi  keilmuannya,  maupun dalam  hal  ranah  yang  diperbolehkan  untuk  berijtihad.  Hal  ini  perlu  agar  tidak terjadi penafsiran-penafsiran yang melenceng dari aturan syari’at. Maka salah satu fungsi  ijtihad  adalah  untuk  mencapai  kemaslahatan  dan  ketenangan  dalam muamalah.
Maka dengan adanya makalah ini penulis mengajak kepada para pembaca untuk memahami konsep ijtihad itu sendiri. Namun karena keluasan materi, maka penulis membatasi pembahasan tema pada etika dan kode etik mujtahid.  Dengan beberapa  sub  tema  yang  telah  disiapkan  penulis,  diharapkan  mampu  memahami ijtihad dari beberapa pokok penting terkait dengan hal tersebut.

## PEMBAHASAN
Sebelum berbicara lebih jauh tentang etika dan kode etik mujtahid, terlebih dahulu kita ketahui pengertian dari ijtihad itu sendiri. Kata ijtihad secara etimologi berarti  bersungguh  sungguh  dalam  menggunakan  tenaga  baik  fisik  maupun pikiran.  Ijtihad  menurut  ulama  ushul  ialah  usaha  seorang  yang  ahli  fiqh  yang menggunakan  seluruh  kemampuannya  untuk  menggali  hukum  yang  bersifat amaliah  /  praktis  dari  dalil  dalil  yang  terperinci. 1 Sementara  itu,  sebagian  ulama yang  lain  memberikan  definisi  ijtihad  adalah  usaha  mengerahkan  seluruh  tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum shara` maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya. 2

## A. Kualifikasi Mujtahid
Sekalipun  ijtihad  bukan  persoalan  mudah,  bukan  berarti  ijtihad  telah tertutup.  Sebab  tidak  ada  yang  memiliki  otoritas  untuk  melarang  seseorang untuk berijtihad, bahkan problem keumatan yang dewasa ini terus bermunculan tidak  bisa  didiamkan  begitu  saja,  al-qur'an  berkali-kali  memotivasi  umat manusia untuk menggunakan akalnya (ber-ijtihad). 3
Oleh  karena  itu,  masalah  ijtihad  bukan  masalah  mau  dan  tidak  mau, tetapi lebih bersifat akademis: mampu atau tidak mampu. Menyuruh berijtihad pada orang  yang tidak memiliki kapasitas yang memadai sama halnya dengan mengacaukan  sistem  hukum  Islam.  Sebab  untuk  kegiatan  yang  wahid  ini diperlukan beberapa kriteria sebagai garansi (jaminan) hasil sebuah pemikiran yang benar-benar otoritatif.
Nadiyah  Syarif  al-Umari  mengelompokkan  syarat-syarat  ijtihad  ke dalam dua kategori sebagai berikut: 4
1. Persyaratan umum ( al-shurut al-'ammah ) , meliputi:
a. Islam
1 Jaih Mubarak, Metodologi Ijtihad Hukum Islam , (Jakarta: UI Press, 2002), 11.
2 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 72.
3 Al-Baihaqi, Metodologi Ijtihad Sayyidina Umar, (Yogyakarta : Qalam, 2005), 31.
4 Nadiyah Syarif al-Umari, Al-Ijtihad fi al-Islam , (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 85.
b. Baligh
c. Memiliki daya nalar yang kuat
2. Persyaratan khusus (al-shurut al-Tah}iliyah) yang dibagi dua macam:
a. Persyaratan pokok (al-shurut al-Asa>siyyah) yaitu kecakapan dasar yang meliputi:
1) Mengetahui  al-Qur'an  (tidak  harus  hafal)  sebagai  referensi  utama sumber  hukum  Islam,  terutama  ayat-ayat  hukum  dan  ulum  al-Qur'an (Asbab  al-Nuzu>l,  naskh  mansu>kh,  makkiyah  dan  madaniyah, muh}kamat dan mutashabbih). Paling  tidak  mengetahui  letaknya sehingga ketika dibutuhkan dapat segera merujuknya.
2) Memahami sunnah (baik yang qauli , fi'li> dan taqriri ) terutama hadis ahkam . Persyaratan  ini  di  anggap  penting  mengingat  posisi  sunnah sebagai  sumber  hukum  Islam  setelah  al-Qur'an  memiliki  fungsi penjelas. Untuk itu mengetahui makna hadis dan susunan petunjuknya merupakan hal yang tak bisa dihindari. Demikian juga tentang kualitas sanad dan matan sehingga terhindar dari ketidak validan data.
3) Menguasai  bahasa  Arab,  nyaris  tidak  ada  pertentangan  dikalangan ulama' us}u>l bahwa  penguasaan  bahasa  mutlak  adanya,  seperti nahwu, sharf, balaghah, dan lain sebagainya. Tak dipungkiri lagi oleh ulama'  bahwa  al-qur'an  diturunkan  menggunakan  bahasa  Arab. Setidaknya  menurut  al-Ghazali,  mujtahid  mampu  mengetahui  kitab bangsa  arab  dan  kebiasaannya,  karena  al-qur'an  diturunkan  dalam konteks tradisi bangsa Arab. 5
4) Mengetahui us}u>l  fiqh, mujtahid  dituntut  menguasi  ketentuan  yang berlaku  dalam us}u>l  fiqh sehingga  mampu  memahami  petunjuk- petunjuk ataupun pertentangan dalil-dalil dan cara menyelesaikannya.
5) Mengetahui  tema-tema  penting  yang  telah  disepakati  para  sahabat (ijma’). Hal  ini  dimaksud  dimaksudkan  agar  hasil  ijtihadnya  tidak
5 Abi  Hamid  Muhammad  Bin  Muhammad  al-Ghazali, Al-Mustasfa  Min  'Ilm  al-Us}u>l Juz  II, (Beirut: Dar Ihya' al-Thurath al-'Arabi, tt.), 77.
bertentangan,  namun  bila  mengandaikan ijma’ bukan  sebagai  dasar hukum, maka tidak perlu.
b. Persyaratan pelengkap (al-Shurut al-takmiliyyah) meliputi:
1) Mengetahui hukum asal suatu perkara.
2) Mengetahui maksud hukum syari'at.
3) Mengetahui  kaidah-kaidah  umum  hukum  Islam,  misalnya  kaidah al- yaqi>n la yuzalu bi al-shak, al-z}araru yuzalu.
4) Mengetahui tempat-tempat khilafiyah atau perbedaan pendapat.
5) Mengetahui tradisi yang membumi di suatu tempat.
6) Mengetahui ilmu logika.
7) Memiliki sifat adil.
8) Memiliki sifat wara' dan 'iffah .
Sedangkan menurut Nasrun Rusli yang mengutip pendapat al-Syaukani, syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid adalah sebagai berikut: 6
1. Mengetahui  al-Qur'an  dan  Sunnah,  terutama  yang  berhubungan  dengan hukum.
2. Mengetahui ijma’ sehingga  tidak  mengeluarkan  fatwa  yang  berbeda.  al- Syaukani  tidak  menempatkan ijma’ secara  ketat,  hanya  bagi  mereka  yang berkeyakinan bahwa ijma’ sebagai sumber hukum.
3. Mengetahui bahasa Arab.
4. Mengetahui ilmu us}u>l fiqh, ilmu ini sangat pokok bagi seorang mujtahid karena  dengan  ilmu  ini  mujtahid  akan  bergerak  atau  ber-ijtihad  merespon segala persoalaan yang muncul.
5. Mengetahui naskh mansu>kh.
Bagi  al-Ghazali setidaknya dibutuhkan dua syarat  bagi  mujtahid  yaitu:
(a)  mengetahui  ilmu syara' yang  memadai sehingga  memungkin memperlakukan teks dengan benar, (b) memiliki sifat 'adil dan menjauhkan diri dari ma'as}i. 7 Sedangkan al-Shatibi, untuk sampai ke derajat mujtahid seorang
6 Nasrun  Rusli, Konsep  Ijtihad  al-Syaukani:  Relevansi  Bagi  Pembaharuan  Hukum  di  Indonesia, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), 98.
7 Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa Min 'Ilm al-Us}u>l, Juz II, 92.
faqih harus  memiliki  dua  sifat  yaitu:  (a),  mampu  memahami  maksud-maksud syari’at (maqa>sid  al-Shari'ah) dan  (b)  sanggup  meng istimbat -kan  hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap maqa>sid al-Shari'ah. 8 Demikian pula yang di sampaikan oleh Abu Zahrah yang tidak jauh berbeda syarat-syarat seorang mujtahid. 9
Dari  sekian  persyaratan  yang  diajukan  oleh  ulama'  ada  beberapa  hal yang  secara  umum  harus  selalu  ada  yaitu:  pertama,  penguasaan  bahasa  Arab. Karena  sumber  hukum  Islam  menggunakan  bahasa  Arab,  maka  pendekatan kebahasaan mutlak adanya.
Kedua,  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  tentang  al-Qur'an  dan sunnah,  sebab  keduanya  merupakan  cantolan  hukum  yang  resmi.  Ketiga, mengetahui us}u>l fiqh , sebab us}u>l fiqh merupakan dasar untuk memahami ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan hukum. Atas dasar itulah us}u>l fiqh disebut  sebagai  kerangka  berpikir,  metode  dan  teori-teori  yang mempelajari ajaran Islam.
Dalam perspektif pakar us}u>l al-fiqh, persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan  untuk  menjamin  kualitas  hasil  pemikiran  (ijtihad)  sehingga  tidak keluar dari bingkai agama. Karenanya status mujtahid hanya diberikan kepada siapapun  yang  memenuhi  kualifikasi  tersebut.  Siapapun  bagi  al-Tayyib  al- Khuderi  sebagaimana  dikutip  Satria  Efendi,  bahwa  mereka  yang  telah memenuhi kreteria di atas dipersilahkan berijtihad. 10
8 Al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Us}u>l al-Syari'ah, Juz IV (Beirut: Dar al-al-Fikr, tt), 117.
9 Muhammad Abu Zahrah,. Us}u>l al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt), 68. Abu Zahrah dan kelompok ahl sunnah syarat mujtahid meliputi:
a. Mengetahui bahasa Arab.
b. Mengetahui al-kitab, sunnah, qiyas dan ijma’ .
c. Mengetahui naskh mansu>kh dan 'a>m dan khas.
d. Mengetahui tujuan hukum Islam
10 Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 53.

## B. Etika dan Kode Etik Mujtahid
Sejumlah kualifikasi di atas sekaligus merupakan kode etik yang harus selalu  dipedomani  oleh  seorang  mujtahid.  Hal  ini  sejalan  dengan  pengertian kode etik itu sendiri, yaitu norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi  yang  mengarahkan  dan  memberi  petunjuk  kepada  anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.
Menurut  para  ahli  maka  etika  tidak  lain  adalah  aturan  prilaku,  adat kebiasaan  manusia  dalam  pergaulan  antara  sesamanya  dan  menegaskan  mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah- kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.
Kode  etik  profesi  merupakan  produk  etika  terapan  karena  dihasilkan berdasarkan  penerapan  pemikiran  etis  atas  suatu  profesi.  Kode  etik  profesi adalah  rumusan  norma  moral  manusia  yang  mengemban  profesi  dan  menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi.  Kode etik profesi  merupakan upaya  pencegahan  berbuat  yang  tidak  etis  bagi  anggota. 11 Dalam  konteks  ini, sejumlah  kualifikasi  mujtahid  di  atas  dibuat  agar  produk  hukum  yang dihasilkan  oleh  seorang  mujtahid benar-benar  bisa  dipertanggungjawabkan, baik  secara  ilmiah  maupun  secara  moral  agama.  Meski  mujtahid bukanlah profesi  yang  berorientasi  materi,  namun  kualifikasi  serta  kode  etik  yang ditetapkan oleh usu>liyyu>n hampir tidak dibantah oleh para mujtahid.
Selain  itu  dalam  kesempatan  dan  diskusi  yang  telah  dilakukan  ada beberapa etika dan kode etik mujtahid yang dapat dipaparkan, yaitu: 12
1. Sebuah  Ijtihad  tidak  dapat  menggugurkan  hasil  ijtihad  yang  sudah dilakukan.
2. Seorang mujtahid harus memiliki kepribadian yang baik.
11 Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), 86- 87.
12 Diskusi  kelas  yang  dilaksanakan  oleh  mahasiswa  Pascasarjana  IAIN  Sunan  Ampel  tanggal  25 Juni 2013.
3. Memiliki  integritas  (keutuhan  pribadi)  moral  yang  luhur,  dalam  bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik.
4. Seorang mujtahid harus mengetahui kondisi masyarakat dan masa pada saat itu juga.
5. Seorang mujtahid harus pula mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat.
6. Hasil ijtihad harus sesuai dengan kebutuhan pada saat itu.
7. Memiliki sifat wara' dan 'iffah .
8. Dapat menghormati hasil ijtihad ulama yang lain.
Demikian  etika-etika  atau  akhlak  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang mujtahid  dalam  memberikan  istinbat  hukum.  Persyaratan  ini  perlu  diketahui agar hasil ijtihad  yang dihasilkan proporsional, tidak melahirkan sesuatu yang kontroversial  dan  tentunya  tidak  melahirkan  otoritarianisme  baru  dalam wacana hukum Islam.

## C. Aturan Ijtihad sebagai Regulasi Penjaminan Hasil Pemikiran Hukum
Ijtihad tidak serta merta dapat dilakukan oleh siapapun dan bagaimanapun kondisinya.  Tidak  hanya  syarat  mujtahid  yang  ketat,  proses  ijtihadnya  pun memiliki aturan yang harus diperhatikan. Sangat mungkin sekali terjadi kesalahan dalam berijtihad jika tidak mengetahui aturan dan prosedur tersebut. Maka penulis mencoba untuk menjelaskan aturan secara berurutan dalam proses ijtihad yang di sadur dari Masykur Anhari. 13
1. Dalil Mantuq
2. Dalil Mafhum
3. Perbuatan-perbuatan Nabi
4. Taqrir Nabi
5. Qiyas
6. Baraah As}liyah
7. Menasakh
8. Tawaqquf
9. Menggunakan dalil yang lebih rendah tingkatannya
13 Masjkur Anhari, Ushul Fiqh , (Surabaya: Diantama, 2008), 131.
Dalam  melaksanakan  aktivitas  ijtihad,  seorang  mujtahid  merujuk  pada sumber-sumber utama shariah,  yang dalam  mazhab hukum  Sunni  meliputi  al- Qur’an,  sunnah, ijma’ (konsensus  para  mujtahid)  dan qiya>s (analogi). Keempatnya  merupakan  sumber  hukum  Islam  yang  disepakati,  sedangkan sumber  hukum  Islam  lainnya  yang  masih  diperselisihkan  ialah istih}sa>n , al- Maslah}ah}  al-Mursalah , ‘Urf , al-Istis}ha>b , shar’u  man  qablana >,    serta qawl (maddhab) s}ah}ab>y . 14
Dari sekian banyak sumber tersebut,  al-Qur’an dan sunnah menempati peringkat  paling  atas  sebagai  sumber  hukum  Islam.  Sedangkan  lainnya merupakan  sumber  hukum  sekunder.  Sumber-sumber  sekunder  ini  mengubah hukum yang kaku menjadi lebih luwes dan lebih jauh melukiskan sifat shariah yang dapat menyesuaikan diri dan toleran.
Al-Qur’an merupakan dasar keabsahan dan ketentuan-ketentuan hukum dalam  Islam.  Sebagai  kitab  tuntunan,  al-Qur’an  menetapkan  parameter minimum  dan  maksimum  di  mana  suatu  masyarakat  muslim  boleh menjalankan  aktivitas  hukum  dan  etikanya.  Parameter-parameter  hukum  yang ditetapkan oleh al-Qur’an sedikit sekali; hanya tujuh puluh ketentuan mengenai masalah  keluarga,  tujuh  puluh  mengenai  masalah  sipil,  tiga  puluh  mengenai hukum pidana, tiga belas mengenai  yuridiksi dan prosedur, sepuluh mengenai hukum  konstitusional,  dua  puluh  lima  mengenai  hubungan  internasional,  dan sepuluh mengenai masalah-masalah ekonomi dan finansial. 15
Sunnah Nabi menggambarkan bagaimana ketentuan yang hanya sedikit ini  dapat  benar-benar  diaktualisasikan  dalam  suatu  komunitas.  Dengan demikian  parameter  hukum  dan  etika,  bersama  dengan  contoh  paling  baik tentang  cara-cara  untuk  mengubah  mereka  menjadi  realitas  yang  hidup, membentuk  inti  shariah  yang  tak  dapat  diubah-ubah.  Di  luar  parameter- parameter  terbatas  ini,  shariah  sepenuhnya  terbuka.  Dia  dapat  dikembangkan
14 Abdul Wahab Khallaf, ‘ Ilm Us}u>l Fiqh (Mesir : Da>r al-Rashi>d, 2008), 20.
15 Ziauddin Sardar, Masa Depan Islam , terj. Rahmani Astuti, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1987), 113.
dan  dibentuk  sesuai  dengan  tuntutan  masyarakat  dan  zaman  lewat  sejumlah sumbernya yang lain. 16
Selanjutnya,  sumber  hukum  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pola  pikir ijtihad  yang  bersifat  sekunder  ada  beberapa  macam.  Sumber  hukum  tersebut berbeda  antara  ulama  satu  dengan  ulama  yang  lain,  maka  tak  ayal  jika  hal tersebut  masih  diperselisihkan.  Akan  tetapi  dengan  merujuknya  seorang mujtahid  kepada  sumber-sumber  di  atas,  maka  kualitas  produk  hukumnya dapat mendekati kualitas kebenaran.

## D. Bukti Otoritas dalam Bidangnya
Ada  beberapa  bukti  yang  menunjukkan  bahwa  ijtihad  memiliki  peranan dan  otoritas  penting  dalam  penetapan  hukum  Islam.  Bukti-bukti  ini  dijadikan sebagai  dasar  kewenangan  oleh  para  ulama  mujtahid  untuk  terus  menggunakan akal pikirannya. Akan tetapi kebolehan ini harus sesuai dengan etika dan kode etik ijtihad  itu  sendiri.  Maka  di  bawah  ini  penulis  sebutkan  beberapa  bukti  yang mendukung terhadap kedudukan ijtihad.
1. Landasan yang pertama adalah al-Qur’an surat an-Nisa ayat 59, yaitu:

       
 
 
 
              

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
16 Ziauddin Sardar, Masa Depan Islam , 115.
Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa ketika terjadi sebuah permasalahan yang membutuhkan jawaban, maka ia harus berpedoman kepada al-qur’an dan al- hadis. Akan tetapi, jika di dalam keduanya tidak ada nash  yang secara terperinci menjelaskan  permasalahan  tersebut,  maka  harus  tetap  dicarikan  sebuah  solusi, yakni dengan melakukan ijtihad.
2. Kedua adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sangat terkenal sekali dan seringkali dijadikan sebagai hujjah atas dasar dibolehkannya ijtihad, yaitu;
(TIRMIDZI  -  1249):  Telah  menceritakan  kepada  kami  Hannad,  telah menceritakan  kepada  kami  Waki'  dari  Syu'bah  dari  Abu  'Aun  Ats  Tsaqafi dari Al Harits bin Amr dari seseorang dari kalangan sahabat Mu'adz bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu  beliau  bertanya:  "Bagaimana  engkau  memutuskan  hukum?"  ia menjawab;  Aku  memutuskan  hukum  dari  apa  yang  terdapat  di  dalam kitabullah.  Beliau  bertanya  lagi:  "Jika  tidak  ada  di  dalam  kitabullah?"  ia menjawab;  Dengan  sunnah  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam.  Beliau bertanya: "Jika tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?"  Ia  menjawab;  Aku  akan  berijtihad  dengan  pendapatku.  Beliau mengatakan:  "Segala  puji  bagi  Allah  yang  telah  memberi  taufiq  kepada utusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."
3. Dalil  aqli  (Rasio)  juga  menjadi  dasar  atau  bukti  atas  otoritas  ijtihad. Sebagaimana  diketahui,  bahwa  agama  yang  dibawa  Nabi  Muhammad  adalah agama  yang  terakhir,  yang  akan  berlaku  untuk  sepanjang  masa.  Namun kejadian-kejadian  yang  dihadapi  oleh  manusia  cukup  banyak  dan  akan  terus bermunculan, dan semua peristiwa itu memerlukan ketentuan hukum.
Andaikata  ijtihad  tidak  dibenarkan  dalam  menetapkan  suatu  hukum, sedangkan  nas-nas  yang  ada  terbatas  jumlahnya.  Maka  manusia  akan mengalami  kesulitan  dalam  menetapkan  hukum  mengenai  suatu  peristiwa. Oleh karena itu manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk menggunakan akal pikirannya dalam menentukan hukum yang juga selaras dengan nash. 17
17 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 40.

## E. Keharusan untuk Mendapatkan Hukum yang Ideal
Aktifitas  ijtihad tetap  dibutuhkan  pada  setiap  masa,  karena  gerak  laju masa  meniscayakan  adanya  perubahan-perubahan  yang  harus  disikapi  secara bijak oleh shariah. Untuk itu perlulah kita mengetahui pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah terkait dengan ide perubahan dan pembaruan ini, misalnya, dalam karyanya yang berjudul I’lam al-Mauqi’i>n menulis :
دئاوعلاو تاينلاو لاوحلأاو ةنكملأاو ةنمزلأا يرغت بسيح اهفلاتخاو ىوتفلا يرغت
Artinya:  Berubahnya  suatu  fatwa  itu  sejalan  dengan  berubahnya  waktu, domisili, kondisi, motif perbuatan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. 18
Berdasarkan  argumen  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa  perubahan adalah  suatu  keniscayaan.  Oleh  sebab  itu  tidak  masuk  akal  bila  muncul anggapan  bahwa  suatu  masa  bisa  jadi  vakum  dari  seorang  mujtahid,  yang  itu artinya  aktifitas  ijtihadnya  juga  vakum.  Seandainya  pada  suatu  masa  vakum dari  aktivitas  ijtihad,  lantas  siapakah  yang  akan  mengawal  perubahan- perubahan agar sejalan dengan hukum Tuhan?
Menurut  Wael  B.  Hallaq,  mengutip  pendapat  Al-Suyuti  menolak anggapan  bahwa  boleh  saja  pada  suatu  masa  terjadi  kevakuman  aktifitas ijtihad.  Menurut  al-Suyuti,  Islam  adalah  agama  yang  senantiasa  dipenuhi kebaikan.  Kebaikan  itu  diwujudkan  Allah  dengan  mengutus  mujtahid secara berkesinambungan  pada  setiap  abad,  sehingga  praktik  ijtihad tidak  pernah terputus  sepanjang  masa. 19 Ijtihad  adalah  suatu  hak  yang  mutlak  diperlukan dalam  masalah-masalah  hukum,  sebab  ijtihad  merupakan  satu-satunya  sarana yang  bisa  digunakan  kaum  muslimin  untuk  menentukan  seberapa  jauh tindakan-tindakan mereka dapat diterima oleh Tuhan. 20
18 Ibn  al-Qayyim  Al-Jawziyyah, I’lam  al-Mawqi’in  ‘an  Rabb  al-‘Alami>n ,  Juz  3,  (Kairo  : Maktabah al-Kulliya>t al-Azhariyyah, 1968), 3.
19 Ilyas Supena dan M. Fauzi, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam , (Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2004), 204.
20 Wael  B.  Hallaq, Melacak  Akar-Akar  Kontroversi  dalam  Sejarah    Filsafat  Pemikiran  Hukum Islam , terj. Abdul Basith Junaidy, (Surabaya : Srikandi, 2005), 89.
Mula-mula  yang  harus  kita  dudukkan  dalam  pembahasan  ini  ialah apakah yang dimaksud hukum yang ideal? Dalam konteks kajian hukum Islam, menurut  penulis,  hukum  yang  ideal  adalah  hukum  yang  sejalan  dengan kebutuhan  dan  kebaikan  manusia  dan  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan hukum  Islam.  Nilai-nilai  tersebut  oleh  pakar  hukum  Islam  selalu  menjadi pertimbangan  utama  dalam  menetapkan  hukum  Islam.  Karena  itu,  hukum Islam  bersifat  fleksibel,  dan  adaptable  dengan  segala  perubahan  selama  itu membawa kemaslahatan bagi manusia.
Oleh  sebab  itu,  ijtihad  ini  merupakan  usaha  untuk  menemukan  hukum ideal  yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan obyek (wilayah)  ijtihad  itu  sendiri  yang  oleh  Usuliyyun  dibatasi  pada  hal-hal  yang belum diatur secara eksplisit oleh nash. Atau sesuatu itu telah diatur oleh nash, tapi tidak secara qat}’iy (pasti), dengan kata lain boleh berijtihad pada hal-hal yang cakupan teksnya masih memungkinkan adanya perdebatan ( z}anny ). 21
Dalam  konteks  kajian  filsafat  hukum,  fleksibilitas  hukum  Islam  ini memiliki  kemiripan  dengan  mazhab  sejarah.  Friedrich  von  Savigny,  pendasar dari  mazhab  sejarah,  mempunyai  pandangan  bahwa  tidak  masuk  akal  jika terdapat hukum yang berlaku universal dan pada semua waktu. Hukum sangat bergantung atau bersumber pada jiwa rakyat dan yang menjadi isi dari hukum itu  ditentukan  oleh  pergaulan  hidup  manusia  dari  masa  ke  masa.  Hukum menurut pendapatnya berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya  tampak  dalam  tingkah  laku  semua  individu  kepada masyarakat  yang  modern  dan  kompleks  di  mana  kesadaran  hukum  rakyat  itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya. 22
Untuk  mendapatkan  hukum  ideal  sebagaimana  telah  digambarkan, peran  mujtahid  sangat  dibutuhkan.  Seorang  mujtahid bertugas  mengawal hukum Islam agar tetap fleksibel, namun tanpa harus mengorbankan kebakaan dengan menerjang paramater-parameter  yang bersifat  pasti dan tidak berubah.
21 Abdul Wahab Khallaf, ‘ Ilm Us}u>l Fiqh , 201.
22 Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi, Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum ,  (Bandung  :  Citra Aditya Bakti, Cet. X, 2007), 22.
Qodri  Azizi  menulis,  ”dalam  praktiknya,  ijtihad  semestinya  merupakan tuntutan realitas empirik (kasus yang memang menuntut untuk dijawab dengan ijtihad), bukan pemaksaan atau kewajiban deduktif”. 23
Berkenaan  dengan  keadaan  seperti  di  atas,  maka  ijtihad  pada  masa sekarang  ini,  menurut  Yusuf  Qardhawi  sebagaimana  dikutip  Fathurrahman Djamil, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu ijtiha>d intiqa>’i atau ijtiha>d tarji>hi dan ijtiha>d insha>’i atau ijtiha>d ibdtida>’ .
Ijtiha>d  intiqa>’i adalah  ijtihad  yang  dilakukan  seseorang  atau sekelompok  orang  untuk  memilih  pendapat  ahli  fikih  terdahulu  mengenai masalah-masalah  tertentu,  sebagaimana  tertulis  dalam  berbagai  kitab  fikih; kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang.
Sedangkan yang dimaksud ijtiha>d insha>’i adalah usaha menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh  para  ahli  fikih  terdahulu.  Dalam  ijtihad  ini  diperlukan  pemahaman  yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru  yang akan ditetapkan hukumya. Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus baru itu, sulit bagi mujtahid munshi’ untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar. 24
23 A. Qodri Azizi, Reformasi Bermazhab; Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad Saintifik Modern (Jakarta: Teraju, Cet. V, 2006) , 86.
24 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 166-170.

## KESIMPULAN
Dari  pemaparan  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  ijtihad  adalah usaha  serius  yang  bertujuan  untuk  menemukan  hukum  Tuhan,  baik  dari  wahyu atau  sumber-sumber  hukum  lainnya,  dan  dengan  cara-cara  tertentu  yang  diakui keabsahannya. Keabsahan ijtihad oleh Usuliyyun dilabuhkan pada beberapa dalil, baik  al-Qur’an  maupun  hadis,  dan  yang  paling  populer  ialah  hadis Mu’ad  bin Jabal yang oleh Rasul diutus ke Yaman untuk menjalankan misi dakwah.
Ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi seorang mujtahid. Kualifikasi tersebut  secara  garis  besar  meliputi  dua  hal,  yakni  cerdas  intelektual  dan  cerdas spiritual.  Cerdas  intelektual  meliputi  penguasaan  terhadap  ayat  ahkam,  hadis ahkam, pengetahuan tentang nasakh mansu>kh , bentuk-bentuk penalaran deduktif ( qiya>s ), penguasaan bahasa arab, us}u>l fiqh , pengetahuan tentang hal-hal yang telah  menjadi  konsensus  ( ijma’ )  ulama,  serta  tujuan  umum  shariat.  Sedangkan cerdas spiritual  ialah seorang mujtahid  adalah seorang  yang adil, terjauhkan dari dosa dan hal-hal yang dapat merusak kewibawaannya.
Dalam  mempraktikkan  ijtihad,  seorang  mujtahid  merujuk  pada  sumber hukum,  antara  lain;  al-Qur’an,  sunnah.  Keduanya  merupakan  sumber  hukum primer, dan sebagai sumber hukum sekunder adalah ijma ’, qiya>s , mas}lah}ah al- Mursalah , ‘Urf , istih}sa>n , shar’u man qablana , dan qaul s}aha>by . Selanjutnya, dalam  menemukan  suatu  hukum  seorang  mujtahid harus  mempertimbangkan situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Zahrah, Muhammad. Us}u>l al-Fiqh . Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.
Anhari, Masjkur. Ushul Fiqh . Surabaya: Diantama, 2008.
Azizi,  A.  Qodri. Reformasi  Bermazhab;  Sebuah  Ikhtiar  menuju  Ijtihad  Saintifik Modern . Jakarta: Teraju, Cet. V, 2006.
Baihaqi (al). Metodologi Ijtihad Sayyidina Umar . Yogyakarta : Qalam, 2005.
Djamil,  Fathurrahman. Filsafat  Hukum  Islam .  Jakarta  :  Logos  Wacana  Ilmu, 1997.
Efendi, Satria. Ushul Fiqh . Jakarta: Prenada Media, 2005.
Ghazali  (al),  Abi  Hamid  Muhammad  Bin  Muhammad. Al-Mustasfa  Min  'Ilm  al- Us}u>l Juz II, Beirut: Dar Ihya' al-Thurath al-'Arabi, tt.
Hallaq,  Wael  B. Melacak  Akar-Akar  Kontroversi  dalam  Sejarah    Filsafat Pemikiran  Hukum  Islam ,  terj.  Abdul  Basith  Junaidy.  Surabaya  :  Srikandi, 2005.
Hasan, M. Ali. Perbandingan Mazhab . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
Jawziyyah  (al),  Ibn  al-Qayyim. I’lam al-Mawqi’in ‘an Rabb al-‘Alami>n , Juz 3. Kairo: Maktabah al-Kulliya>t al-Azhariyyah, 1968.
Khallaf, Abdul Wahab. ‘ Ilm Us}u>l Fiqh . Mesir: Da>r al-Rashi>d, 2008.
Mubarak, Jaih. Metodologi Ijtihad Hukum Islam . Jakarta: UI Press, 2002.
Muhammad, Abdul Kadir. Etika Profesi Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Rasjidi,  Lili  dan  Ira  Thania  Rasjidi. Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum . Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. X, 2007.
Rusli, Nasrun. Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia . Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Sardar,  Ziauddin. Masa  Depan  Islam ,  terj.  Rahmani  Astuti.  Bandung  :  Penerbit Pustaka, 1987.
Shatibi (al). Al-Muwafaqat fi Us}u>l al-Syari'ah, Juz IV. Beirut: Dar al-al-Fikr, tt.
Supena,  Ilyas  dan  M.  Fauzi, Dekonstruksi  dan  Rekonstruksi  Hukum  Islam . Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2004.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Umari (al), Nadiyah Syarif. Al- Ijtiha>d fi al-Islam . Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.