Vol. 3 No. 4 (2023) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1739
Juridical Review of the Authority of the House of Representatives in Proposing the Dismissal of Constitutional Judges is Associated with the

## Principle of Legal Certainty and Does Not Abuse Authority in the General Principles of Good Government
Govin Genaro Sihotang * & Demson Tiopan
Faculty of Law, Maranatha Christian University, Bandung, Indonesia

## Abstract
This article discusses the authority of the House of Representatives in proposing the dismissal of Constitutional Court judges. This analysis is associated  with Article 23 of  Law Number  7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law  Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. This legal research is based on qualitative methodology using literature studies sourced from laws  and  regulations,  books,  and  scientific  journal  articles.  This  article  concludes  that  the  House  of  Representatives  is  only authorized to propose 3 (Three)  constitutional  judges in accordance  with applicable regulations and  is not authorized to propose the dismissal of Constitutional Court judges because there are no legal rules that can be based on the House of Representatives to propose the  dismissal  of Constitutional Court judges.  The reason for the House of Representatives  in proposing the  dismissal  is only based on certain political reasons, namely Aswanto as a constitutional judge often annuls the legal products of the House of Representatives, which is certainly the task of a constitutional judge to examine the law against the Constitution, associated with the General Principles of Good Governance, the steps of the House of Representatives are not in accordance with the principle of legal  certainty and the principle  of not abusing authority.  In this case, the  House  of Representatives should  not override its own products. This article discusses the authority  of the  House  of Representatives  in proposing the  dismissal of Constitutional Court judges. This analysis is associated with Article 23 of Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of  2003  concerning  the  Constitutional  Court.  This  legal  research  is  based  on  qualitative  methodology  using  literature  studies sourced from laws and regulations, books, scientific journal articles.
Keywords: Authority, house of representative, constitutional judge.

## 1. Introduction *
Indonesia  merupakan salah  satu negara demokrasi  yang  menganut sistem trias politika. Trias politika adalah sebuah ide  bahwa  sebuah  pemerintahan  yang  berdaulat  harus  dipisahkan  antara  dua  atau  lebih  kesatuan  kuat  yang  bebas. (Nugroho, 2014) Adapun definisi dari Trias Politika adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara  terdiri  dari  3  (tiga)  macam  kekuasaan,  yaitu  Legislatif,  Eksekutif  dan  Yudikatif.  Kekuasaan  Legislatif  yaitu membuat  undang-undang.  Kekuasaan  Ekesekutif  yaitu  melaksanakan  undang-undang.  Kekuasaan  Yudikatif  yaitu kekuasaan  mengadili  atas  pelanggaran  undang-undang.  (Daud  Busroh,  2010)  Prinsip  yang  digunakan  dalam  sistem trias  politika  adalah  prinsip  check  and  balance.  Prinsip  ini  bertujuan  untuk  mengatur  dan  membatasi  kekuasaan  dan dapat saling mengontrol agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu Lembaga yudikatif yang berwenang yg memutus  perkara  pengujian  materil  maupun  formil  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu Mahkamah Konstitusi.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  beberapa  waktu  ini  memberhentikan  Aswanto  dan  mengangkat  Guntur  Hamzah sebagai penggantinya ditengah  masa  jabatannya. Hal  ini  menuai pedebatan. Dewan Perwakilan  Rakyat  memutuskan untuk mencopot hakim Aswanto diawali dengan surat yang dikirim Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat tersebut menjelaskan perihal Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 96/PUU-XVIII/2020
* Corresponding author.
E-mail address : govin.genaro13@gmail.com
tentang  Pengujian  Pasal  87  huruf  a  dan  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  perubahan  ketiga Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi.  Surat  ini  kemudian  ditafsirkan  Dewan Perwakilan  Rakyat  sebagai  permintaan  konfirmasi.  Namun  Mahkamah  Konstitusi  berargumen  bahwa  surat  tersebut sekedar  konfirmasi  yang  sifatnya  menyampaikan  pemberitahuan  mengenai  keberlanjutan  waktu  jabatan  hakim Mahkamah  Konstitusi  yang  tidak  lagi  mengenal  adanya  periodesasi  terhadap  otoritas  lembaga  yang  mengusulkan (Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Mahkamah Agung).
Dalam sistem trias politika, Lembaga-lembaga negara memiliki kewenangannya masing- masing, namun kewenangan tersebut  saling  berkaitan.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  memiliki  beberapa  kewenangan  dan  hak  terhadap  Mahkamah Konstitutsi seperti terkait dalam hal pengusulan Hakim Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan terkait pengusulan Hakim Konstitusi namun apakah Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak dan kewenangan dalam pencopotan  Hakim  Konstitusi?    Seperti  salah  satu  contoh  kasus  yang  sedang  ramai  dibicarakan  oleh  publik  yaitu pemerhentian  hakim  Aswanto  sebagai  hakim  konstitusi.  Pemberhentian  Hakim  Konstitusi  tersebut  diusulkan  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  alasan  bahwa  Aswanto  kerap  menganulir  Undang-Undang  produk  Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mencopot Aswanto ini menimbulkan pro dan kontra dari sebagian  kalangan.  Sebagian  dari  kalangan  menganggap  bahwa  ini  adalah  bentuk  dari  pelanggaran  karena  dapat mencoreng  lembaga  Mahkmah  Konstitusi  yang  seharusnya  terbebas  dari  intervensi  lembaga  manapun  termasuk lembaga  pengusul.  Namun  dari  kalangan  lain  berpendapat  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  memiliki  hak  untuk mengusulkan pemberhentian hakim.
Terkait  pemberhentian  Hakim  Konstitusi,  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  sudah  mengatur  secara  jelas  dan tegas  tentang  pemberhentian  seorang  Hakim  Konstitusi.  Namun  apakah  pemberhentian  hakim  Aswanto  memenuhi unsur-unsur  dari  Pasal  23  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi?  dan  apakah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian hakim Aswanto? Kemudian dalam hal masa jabatannya Aswanto seharusnya habis  pada  Maret  2029  namun  harus  terputus  sebelum  waktunya  karena  usulan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Terkait dengan  pembahasan  diatas,  usulan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  menimbulkan  permasalahan  hukum  berupa inkonsistensi  dalam  penerapan  hukum  yang  berlaku,  karena  yang  berwenang  mengusulkan  dan  meminta pemberhentian hakim konstitusi yaitu hanya Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut mengesampingkan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan) Maka dengan itu penulis akan menguraikan dalam pembahasan selanjutnya.
Sejauh  penelusuran  penulis  berdasarkan  pendahuluan  tersebut,  penulis  belum  menemukan  kajian  tulisan  yang  sama mengenai  pembahasan  tersebut  dan  penulis  ingin  membahas  lebih  dalam  terkait  kewenangan  Dewan  Perwakilan Rakyat dalam  mengusulkan pemberhentian Hakim  Konstitusi  berdasarkan sistem  hukum  yang  berlaku di Indonesia, dengan  judul  “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam  Mengusulkan Pemberhentian Hakim Konstitusi  Dikaitkan  dengan  Asas  Kepastian  Hukum  dan  Tidak  Menyalahgunakan  Kewenangan  dalam  Asas  Asas Umum Pemerintahan yang Baik ”.

## 2. Research Method
Dalam  penulisan  jurnal  ini  penulis  memilih  menggunakan  metode  penelitian  dengan  pendekatan  yuridis  normatif. Dimana  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  (law  in  books)  atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Asikin,  2004)  Dalam  penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statue  approach)  dan pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Penelitian  hukum  ini  menggunakan  bahan  hukum.  Bahan  Hukum Primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Undang-Undang  Mahkamah  Konstisusi.  Bahan  hukum  ini didukung oleh bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, teori hukum, pendapat sarjana dan jurnal. Bahan hukum pelengkap lainnya yaitu bahan hukum tersier yang terdiri dari informasi hukum dan kamus hukum.

## 3. Results and Discussions
3.1. Analisis Bagaimana Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengusulkan Pencopotan Hakim Konstitusi Dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  lembaga  legislatif  merupakan  salah  satu  lembaga  tinggi  negara  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai beberapa fungsi utama  dalam  mejalankan  tugasnya.  Dintjau  dari  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  Dewan  Pewakilan  Rakyat
sebagai lembaga mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yang pertama fungsi legislasi yakni terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, kedua, fungsi pengawasan dan  yang ketiga  yakni  fungsi anggaran (budgeting)  yang secara  bersamaan  harus  mampu  dilaksanakan  dan  diwujudkan  dalam  setiap  langkah  yang  dilakukan  Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat. (Asmara, Risnain, Zunnuraeni, & Karyati, 2019) Dalam  melaksanakan  sistem  tata  pemerintahan  yang  baik  fungsi  pengawasan  merupakan  hal  yang  sangat  penting. Pengawasan merupakan upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Jadi pengawasan merupakan  suatu  kegiatan  atau  proses  yang  mengikuti  perkembangan  kegiatan  untuk  menjamin  ensure  jalannya program kerja dan dapat  diselesaikan secara sempurna accomplished (Syafiie, 2011).  Dapat  dikatakan bahwa fungsi pengawasan  ini  juga  memilliki  peranan  penting  dalam  menjamin  keberlangsungan  pemerintahan  yang  baik. Disamping  itu  fungi  pengawasan  ini  juga  didasari  dengan  adanya  teori  pemisah  kekuasaan,  tujuan  dengan  adanya teori  ini  agar  kekuasaan  lembaga  tidak  berpusat  pada  satu  titik  melainkan  membagi  menjadi  beberapa  cabang kekuasaan  negara,  hal  tersebut  bertujuan  agar  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  atau  penyalahgunaan  kekuasaan. Teori  tersebut  juga  berwujud  dengan  adanya  prinsip  check  and  balances  berupa  pengawasan.  (Hantoro,  Suhayati, Doly, Hairi, & Sibuea, 2018)
Perwujudan dari prinsip check and balances ini juga harus dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945.  (Fitri,  2019)  Hal  ini  dapat tercermin  dalam  pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  terhadap  cabang-cabang  kekuasaan  lembaga  tinggi  negara lainnya,  salah  satunya  adalah  Mahkamah  Konstitusi,  kinerja  dan  sikap  hakim  Mahkamah  Konstitusi  menjadi  titik tolak penilaian Dewan Perwakilan Rakyat. Penilaian tersebut dapat berujung kepada keputusan permberhentian salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Aswanto, Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan Aswanto dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, meski masa pensiunnya masih panjang. Alasannya, Aswanto disebut telah menganulir undang-undang produk Dewan Perwakilan Rakyat di Mahkamah Konstitusi.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Wuryanto melalui media bahwa Aswanto disebutnya sebagai hakim konstitusi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat. (CNN.2022) Sebagaimana kita  ketahui  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  1945.  Indonesia  adalah  negara hukum sehingga segala sesuatu harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menciptakan keadilan. Namun keputusan Dewan Perwakilan Rakyat ini tidak berdasarkan hukum yang ada.Tindakan Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  mengusulkan  pemberhentian  Aswanto  tersebut  tidak  sesuai    dengan  ketentuan konstitusi yang berlaku pada Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 yang  menegaskan “bahwa kekuasaan kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan” Pasal ini dapat diartikan bahwa ini merupakan landasan bagi independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Merdeka dalam arti bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya  terlepas  dari  pengaruh  pemegang  kekuasaan  yang  lain  dan  mandiri  dalam  arti  berkuasa  untuk  mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Subiyanto, 2012).
Hakim  Aswanto  pertama  kali  diangkat  menjadi  hakim  konstitusi  pada  21  Maret  2014.  Sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang  No  24  Tahun  2003  yang  mengatur  bahwa  masa  jabatan  hakim  konstitusi  selama  5  tahun,  hakim Aswanto  menjabat  sebagai  hakim  konstitusi  periode  pertamanya  hingga  21  Maret  2019.  Setelah  itu,  DPR memperpanjang masa jabatan hakim Aswanto untuk periode jabatan kedua, yaitu 2019 hingga 2024. Kemudian pada September  2020,  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  diubah,  salah  satu  substansi  yang  dimuat  dalam  Pasal  87 huruf  b  undang-undang  dimaksud  ialah  dihilangkannya  pengaturan  terkait  dengan  masa  jabatan  hakim  konstitusi selama  5 tahun  dan  diganti  dengan  masa  jabatan  selama  15 tahun  atau  berusia  70 tahun.  Dari  perubahan  salah  satu subtansi  tersebut  seharusnya  Aswanto  mengakhiri  jabatannya  pada  sebagai  hakim  Konstitusi  yaitu  pada  21  Maret 2029 atau setidak-tidaknya hingga 17 Juli 2029 saat genap berusia 70 (Tujuh Puluh) tahun.
Aswanto  diberhentikan  pada  bulan  9  tahun  2022  yang  kemudian  digantikan  oleh  Sekretaris  Jenderal  Mahkamah Konstitusi  Guntur  Hamzah  yang  dilantik  oleh  Presiden  pada  tanggal  23  November  2022.  Pelantikan  tersebut berdasarkan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  114/P  Tahun  2022  tentang  Pemberhentian  dan  Pengangkatan Hakim  Konstitusi  yang  Diajukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Berdasarkan  Undang-Undang  Mahkamah Konstitusi seharusnya Aswanto masih menjabat hingga memasuki usia pensiun.
Maka dari  itu, seharusnya pemberhentian  hakim  Mahkamah  Konstitusi  Aswanto harus didasarkan  kepada peraturan yang  berlaku.  Namun  fakta  yang  terjadi  tindakan  Dewan  Perwakilan  Rakyat tersebut  yang  tidak  didasarkan  kepada dasar hukum apapun,  hal  ini  merupan suatu perbuatan  inkonstitusional. Padahal sesuai ketentuan  konstitusi, Dewan Perwakilan  Rakyat  hanya  berhak  mengajukan  hakim  konstitusi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Dewan  Perwakilan Rakyat tidak tunduk pada ketentuan konstitusi maupun ketentuan prosedural yang terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal
87  huruf  b  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi.  Padahal,  siapapun,  termasuk  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  harus tunduk kepada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana amanat Konstitusi. Kemudian alasan Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  hanya  didasarkan  pada  alasan  yang  bersifat  politis  yakni  hakim  Aswanto seringkali  menganulir produk hukum Dewan Perwakilan  Rakyat. Hal tersebut tentunya sudah  merupakan tugas dan kewajiban dari seorang Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau sering disebut the guardian of constitution.
3.2. Analisis Bagaimana Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengusulkan Pencopotan Hakim Konstitusi Dikaitkan  dengan  Asas  Kepastian  Hukum  dan  Tidak  Menyalahgunakan  Kewenangan  dalam  Asas Asas  Umum Pemerintahan yang Baik
Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang  yang  menjadi  tugasnya  selaku  alat  administrasi  negara  dalam  melayani  warga  negara  harus  senantiasa memperhatikan  kepentingan  warga  negara.  Hukum  Administasi  Negara  sangat  penting  dan  dibutuhkan  dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Peran dari Hukum Administrasi Negara digunakan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan atau wewenang yang dilaksanakan penyelenggara pemerintahan.
Berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  penyelenggaran administrasi  pemerintahan  harus  didasarkan  pada  asas  legalitas,  asas  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan AUPB. Salah satu yang dikaitan dari asas tersebut mengenai kasus ini yaitu berkaitan dengan penerapan Asas  – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Menurut Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan bagian dari  asas-asas  hukum  yang  umum  yang  secara  khusus  berlaku  dan  penting  artinya  bagi  perbuatan-perbuatan  hukum pemerintahan.  Arti  penting  dari  keberadaan.  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  disebabkan  oleh  beberapa hal yaitu: (Solechan, 2019)
a) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku;
b) Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  merupakan  norma  bagi  perbuatan-perbuatan  administrasi Negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis;
c) Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  dapat  dijadikan  alasan  untuk  mengajukan  gugatan,  dan  pada akhimmya  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  dapat  dijadikan  "alat  uji"  oleh  Hakim  administrasi, untuk menilai sah atau tidaknya, atau batal atau tidakya keputusan administrasi Negara.
Adapun  pandangan  lain  terkait    Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik    menurut  Crince  le  Roy  yaitu  asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas  tidak  boleh  mencampuradukkan  kewenangan,  asas  kesamaan  dalam  pengambilan  keputusan,  asas  permainan yang  layak, asas keadilan atau kewajaran, asas  menanggapi pengharapan  yang wajar, asas  meniadakan akibat-akibat suatu  keputusan  yang  batal,  dan  asas  perlindungan  atas  pandangan  hidup  pribadi  (Azhar,  2015).  Dapat  disimpulkan bahwa  “Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  adalah  prinsip  yang  digunakan  sebagai  acuan  penggunaan wewenang  bagi  Pejabat  Pemerintahan  dalam  mengeluarkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan”.  Dalam  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  terdapat  beberapa  asas  yang  perlu  diperhatikan dan  diterapkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebelum  mengambil  kebijakan  untuk  menetapkan  pemberhentian  hakim konstitusi  Aswanto,  yaitu  dengan  memperhatikan  asas  kepastian  hukum  dan  asas  tidak  menyalahgunakan kewenangan.

## 3.2.1. Kaitan Dengan Asas Kepastian Hukum
Dalam  menjalankan  fungsi  dan  wewenangnya,  pejabat  pemerintahan  atau  penyelenggara  negara  wajib  menjadikan Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Baik,  menjadi  pegangan  sebagai  dasar  untuk  menciptakan  kesejahteraan.  Dalam Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  terdapat  beberapa  asas  yang  digunakan  pejabat  pemerintahan  salah satunya  yaitu  asas  kepastian  hukum.  Asas  kepastian  hukum  adalah  asas  yang  mengutamakan  landasan  ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan keadilan.
Selain itu adapun pendapat para ahli yaitu teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu “dalam asas kepastian hukum  yakni  suatu  yang  sangat  mendasar  dimana  hukum  harus  positif,  dilaksanakan  dan  dipatuhi.”  Kemudian pendapat  lain  dari  Utrecht  mengatakan  bahwasannya  asas  kepastian  hukum  memiliki  2  (dua)  definisi  yakni:  (R. Syahrani, 1999)
a) Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan.
b) Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah.
Pengertian lain menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus  dijalankan  dengan  cara  yang  baik.  Kepastian  hukum  menghendaki  adanya  upaya  pengaturan  hukum  dalam perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  pihak  yang  berwenang  dan  berwibawa,  sehingga  aturan-aturan  itu  memiliki aspek  yuridis  yang  dapat  menjamin  adanya  kepastian  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai  suatu  peraturan  yang  harus ditaati  (Manullang,  2019).  Dalam  arti  sempit  asas  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  negara  hukum  peraturan  adalah landasan utama dalam setiap kebijakan yang diselenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini jika dikaitkan dalam Asas Kepastian  Hukum,tindakan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dapat  dikatakan  sebagai  hal  yang  bertentangan  dengan  Pasal 10  ayat  1  huruf  a  Undang  Undang  Administrasi  Pemerintahan.  Dalam  aturan  tersebut  mewajibakan  pejabat  publik untuk taat pada asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum.
Pemberhentian hakim konstitusi dijelaskan di dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi  No 7  Tahun  2020  yang  menyatakan  bahwa  Hakim  konstitusi  dapat  diberlakukan  pemberhentian  secara  hormat  apabila meninggal  dunia,  terjadi  pengunduran  diri  dengan  inisiatif  sendiri  yang  ditujukan  kepada  Ketua  Mahkamah Konstitusi,  mencapai  usia  tujuh  puluh  tahunan,  sakit  badan  dan  rohani  secara  berkelangsungan  minimal  tiga  bulan yang berakibat tidak bisa  melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat  resmi  yang dikeluarkan oleh dokter. Di  sisi  lain,  diberhentikan  secara  tidak  hormat  terjadi  ketika  ia  dijatuhi  hukuman  penjara  berdasarkan  keputusan pengadilan  dengan  yurisdiksi  tetap  (inkracht)  untuk  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  ancaman  hukuman  penjara, karena melakukan perbuatan yang jahat, karena tidak hadir di persidangan lima kali secara urutan tanpa alasan yang kuat,  ingkar  terhadap  sumpah  dan  jabatan  sudah  menjadi  tugas  dan  kewajibannya,  dengan  sengaja  menghalang- halangi  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  keputusan  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan  dalam  Pasal  7B  (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melanggar larangan jabatan selaras dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 17, tidak lagi dipenuhi persyaratan hakim konstitusi dan melanggar pedoman perilaku hakim konstitusi serta kode etiknya. Dari uraian Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dalam  pemecatan  hakim  konstitusi  Aswanto  menimbulkan  permasalahan  hukum  dan  tidak  adanya  kepastian  hukum karena  hakim  konstitusi  Aswanto  tidak  memenuhi  satu  pun  unsur  yang  dilanggar  dalam  Pasal  23  Undang-Undang Mahkamah  Konstitusi  No  7  Tahun  2020.  Hal  ini  sangat  jelas,  bahwa  satu-satunya  prosedur  pemberhentian  hakim Mahkamah Konstitusi harus berdasarkan keputusan Presiden melalui permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi namun kenyataan yang terjadi Aswanto tidak diusulkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

## 3.2.2. Kaitan Dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
Kewenangan  adalah  hak  dan  kekuasaan  untuk  bertindak,  kekuasaan  membuat  keputusan,  memerintah  dan melimpahkan  tanggung  jawab  kepada  orang/badan  lain.  Adapun  pandangan  lain  arti  dari  wewenang,  menurut  H.D Stout  wewenang adalah pengertian  yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan,  yang dapat dijelaskan sebagai seluruh  aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan  perolehan  dan  penggunaan  wewenang-wewenang  pemerintahan  oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik (Hr, 2006).
Pengertian  asas  tidak  menyalahgunakan  kewenangan  secara  luas  menghendaki  agar  dalam  pengambilan  keputusan seorang  pejabat  didasarkan  pada  kewenangan  yang  diberikan  negara  kepadanya,  serta  digunakan  sesuai  dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini sering disebut asas larangan “detournement de pouvoir” atau asas larangan bertindak sewenang-wenang. Asas ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah maupun badan aparatur pemerintahan  tidak  boleh  bertindak  atas  sesuatu  yang  bukan  wewenangnya  atau  menjadi  wewenang  pejabat lain/badan  lain.  Jika  mengacu  kepada  Pasal  17  huruf  c  Undang-Undang  No.    30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan, ada 3 (Tiga) unsur larangan penyalahgunaan wewenang yaitu: (Sumeleh, 2017)
a) Larangan melampaui Wewenang;
b) Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
c) Larangan bertindak sewenang-wenang.
Untuk  mewujudkan  penyelenggara  negara  yang  mampu  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  secara  sungguh-sungguh dan  penuh  tanggung  jawab  perlu  adanya  asas-asas  umum  penyelenggaraan  negara  agar  dapat  tercipta  tata  kelola pemerintahan yang baik. Apabila penyelenggara negara bertindak bebas tanpa harus terikat secara sepenuhnya kepada undang-undang  maka  akan  membuka  peluang  untuk  bertindak  sewenang-wenang.  (Prawiranegara,  2021)  Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai salah satu lembaga pengisi jabatan hakim konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi sebagai penguji produk  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  lainnya  terhadap  Mahkmah
Sihotang et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2023, 3(4): 564–570
Konstitusi  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  berwenang  dalam  mengusulkan  pengangkatan  Hakim  Konstitusi. Kewenangan tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Undang- Undang yang berlaku.
Maka  dari  itu  seharusnya  ketika  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengajukan  seseorang  menjadi  Hakim  Mahkmah Konstitusi  bukan  berarti  Dewan  Perwakilan  Rakyat  harus  mendapatkan  jaminan  bahwa  produk  Dewan  Perwakilan Rakyat  harus  menyetujui  kepentingannya.  Usulan  hanya  bersifat  administratif  namun  ketika  sudah  menjadi  Hakim Mahkamah  Konstitusi,  seorang  Hakim  harus  terlepas  dari  intervensi  dari  pihak  lain  termasuk  yang  mengusulkan menjadi  Hakim  Mahkamah  Konstitusi.  Hal  ini  sangat  jelas  bahwa  adanya  kepentingan  politis  yang  dilakukan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan seseorang supaya keinginan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dipenuhi atau  disetujui.  Dalam  konteks  pencopotan  hakim  Aswanto  ini,  dapat  dipastikan  perbuatan  tersebut  perbuatan sewenang-wenang yang menyebabkan terkurasnya independensi Mahkamah Konstitusi.

## 4. Conclusion
Berdasarkan analisis  hukum  yang telah penulis  lakukan,  maka dapat disimpulkan  bahwa Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi dan tindakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan pengusulan pemecatan tersebut  merupakan tindakan  kesewenang-wenangan karena tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Tindakan dewan Perwakilan  Rakyat tersebut pun  menabrak ketentuan 24  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menjamin  eksistensi  kemerdekaan  lembaga  kekuasaan  kehakiman. Pemaknaan kemerdekaan itu tentu harus ditafsirkan terbebas dari kepentingan politik dari seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif  maupun  legislatif. Dengan praktik  kesewenang-wenangan Dewan Perwakilan Rakyat, maka terbilang jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi dijadikan acuan dalam mengambil suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyait  ini  menyampingkan  atau  membangkang  produk  Undang-Undangannya sendiri.  Karena,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Mahkamah Konstitusi.
Alasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemecatan ini hanya bersifat politis. Sebab, melihat pada pernyataan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang  Wuryanto, alasan pemberhentian Aswanto karena hakim konstitusi tersebut  kerap  menganulir  Undang-Undang  produk  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Dimana  tugas  seorang  Hakim Kontitusi adalah menguji produk buatan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar  1945.  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  sudah  sangat tegas  mengatakan  bahwa  hakim  konstitusi  wajib  menjaga  kemandirian  peradilan.  Jika  dikaitkan  dengan  Asas-Asas Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  peristiwa  pemberhentian  hakim  konstitusi  tersebut  sangatlah  jelas  bahwa  tindakan ini  bertentangan  dengan  prinsip  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  yaitu  asas  kepastian  hukum  dan  asas tidak  menyalahgunakan  kewenangan.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  sudah melampaui kewenangannya. Disamping itu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah mengatur jelas bahwa yang dapat memberhentikan Hakim Konstitusi yaitu Ketua Mahkmah Konstitusi melalui Keputusan Presiden.

## References
Asikin, Amirudin Zainal. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Asmara, Galang, Risnain, Muh, Zunnuraeni, Zunnuraeni, & Karyati, Sri. (2019). Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945. Jurnal  Kompilasi Hukum , 4 (2), 193–205.
Azhar,  Muhamad.  (2015).  Relevansi  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dalam  Sistem  penyelenggaraan administrasi Negara. Notarius , 8 (2), 274–286.
Daud Busroh, Abu. (2010). Ilmu Negara. Cet. Ke-7. Jakarta: PT Bumi Aksara .
Fitri,  Rizki  Rahayu.  (2019). Kajian  Yuridis  Kewenanganmajelis  Permusyawaratan  Rakyat  Dalam  Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional .
Hantoro, Novianto Murti, Suhayati, Monika, Doly, Denico, Hairi, Prianter Jaya, & Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. (2018). Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Hr, Ridwan. (2006). Hukum administrasi negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Manullang, Herlina. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia . Bina Media Perintis.
Nugroho, Wahyu Eko. (2014). Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gema Keadilan , 1 (1), 49–54.
Prawiranegara,  Khalid.  (2021).  Implementasi  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Pada  Pemerintahan Kabupaten Dompu. Lex Renaissance , 6 (3), 591–604.
Solechan, Solechan. (2019). Asas-asas umum pemerintahan  yang  baik dalam pelayanan publik. Administrative Law and Governance Journal , 2 (3), 541–557.
Subiyanto,  Achmad  Edi.  (2012).  Mendesain  Kewenangan  kekuasaan  kehakiman  setelah  Perubahan  UUD  1945. Jurnal Konstitusi , 9 (4), 661–680.
Sumeleh,  Elisa  J.  B.  (2017).  Implementasi  Kewenangan  Diskresi  dalam  Perspektif  Asas-asas  Umum  Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum , 5 (9).
Syafiie, Inu Kencana. (2011). Pengantar ilmu pemerintahan .
Syahrani, Riduan, & Hukum, Rangkuman Intisari Ilmu. (1999). R Syahrani, RII Hukum - 1999 . Bandung.