Nalar  Politik,  Kekuasaan,  Dan  Etika  Jawa  Refleksi  Konsep  Hasta  Brata  Tatanan Kehidupan Masyarakat Jawa Kontemporer
Mibtadin Universitas Sebelas Maret mibtadianisahmad@staff.uns.ac.id
Article History received 1/9/2021 revised 1/10/2021 accepted 1/11/2021

## Abstract
Javanese  culture  is  a  noble  value  order  as  a  form  of  embodiment  of  all  human  actions  in overcoming various problems related to life and life, both social, economic, cultural institutions, and  even  leadership  styles.  In  Javanese  political  ethics,  it  is  known  as  the  concept  of  hasta brata which is the essence of the noble values of culture as a form of depicting the ideal leader. The hasta brata teaching is one of the teachings in wayang kulit, its contents are about the eight elements  of  the  nature  of  bearinga,  samirana,  candra,  solar,  ocean,  kartika,  sky,  and  dahana, each of which has its own philosophical meaning, namely the teachings of character or ethics. Hasta  brata  is  a  political  way  that  prioritizes  ethics  and  social  systems  created  by  leaders  to provide  coolness  and  peace,  eradicate  crime,  be  wise,  patient,  friendly  and  gentle,  see, understand and live up to all the needs of their people, provide welfare and assistance to people in need. , able to accommodate everything that comes to him, whether pleasant or not, and can provide a lamp for the people.
Keywords: Political Reason, Javanese Ethics, Hasta Brata, Leadership

## Abstrak
Budaya  Jawa  merupakan  tatanan  nilai  yang  adiluhur  sebagai  bentuk  perwujudan  semua tindakan  manusia  dalam  mengatasi  berbagai  persoalan  yang  berkaitan  dengan  hidup  dan kehidupan,  baik  pranata  sosial,  ekonomi,  budaya,  bahkan  gaya  kepemimpinan.  Dalam  etika politik masyarakat Jawa dikenal sebagai konsep hasta brata yang merupakan sari pati dari nilai luhur  budaya  sebagai  bentuk  penggambaran  pemimpin  ideal.  Ajaran  hasta  brata  merupakan salah satu ajaran yang dalam wayang kulit, isinya tentang anasir delapan perwatakan sifat alam bantala,  samirana,  candra,  surya,  samudra,  kartika,  angkasa,  dan  dahana,  masing –masing mempunyai  makna  filosofi  tersendiri  yaitu  ajaran  budi  pekerti  atau  etika.  Hasta  brata  adalah cara berpolitik  yang mengedepankan etika, dan sistem sosial  yang  diciptakan pemimpin untuk memberi  kesejukan  dan  ketentraman,  membasmi  kejahatan,  bersifat  bijaksana,  sabar,  ramah dan  lembut,  melihat,  mengerti  dan  menghayati  seluruh  kebutuhan  rakytanya,  memberikan kesejahteraan  dan  bantuan  bagi  masyarakatnya  yang  memerlukan,  mampu  menampung segala  sesuatu  yang  datang  kepadanya  baik  yang  menyenangkan  maupun  yang  tidak,  dan dapat memberikan pelita bagi masyarakatnya.
Kata kunci: Nalar Politik, Etika Jawa, Hasta Brata, Kepemimpinan
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Budaya  Jawa  merupakan  tatanan  nilai  yang  adiluhur  sebagai  bentuk perwujudan  semua  tindakan  manusia  dalam  mengatasi  berbagai  persoalan  yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan (Damami, 2002: 8). Sedangkan unsur universal sebuah  kebudayaan  meliputi  tujuh  sistem:  (1)  sistem  religi,  (2)  sistem  organisasi masyarakat,  (3)  sistem  bahasa,  (4)  sistem  pengetahuan,  (5)  sistem  kesenian,  (6) sistem  mata  pencaharian,  serta  (7)  sitem  teknologi  dan  peralatan.  Semua  sistem kebudayaan  tersebut  terdapat  dalam  masyarakat  dari  tingkatan  primitif  hingga masyarakat dalam tingkatan modern, dan sistem budaya tersebut mengalami dinamika sebagai  akibat  pergaulan  antar  masyarakat  pendukungnya  dengan  kebudayaan  lain (Prabowo,  2003:  4).  Dengan  memperhatikan  tujuh  sistem  budaya  tersebut,  secara umum  wong  Jawa  memiliki  karakteristik  budaya  yang  khas  sesuai  dengan  kondisi sosial kemasyarakatannya.
Secara umum, budaya Jawa dapat dibagi menjadi dua: pertama, budaya lahir, dan  kedua,  budaya  batin  (Prabowo,  2003:  25).  Pertama,  budaya  lahir  merupakan segala hal yang terkait dengan kedudukan masyarakat Jawa sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Dalam hal ini budaya Jawa memiliki kaidah-kaidah yang dapat dengan  mudah  diindetifikasi  berdasarkan  ungkapan-ungkapan  budaya  sebagai manifestasi nilai-nilai budaya yang didukung oleh masyarakatnya. Kedua, budaya batin berhubungan  dengan  segala  sesuatu  yang  terkait  dengan  persoalan-persoalan  yang bersifat supranatural dan kekuatan-kekuatan adikodrati yang tidak dapat di empiriskan dan objektifkan (Mibtadin, 2016: 31).
Dalam  perjalanannya,  sejarah  Jawa  yang  yang  mulai  berkembang  sejak Kerajaan  Mataram  I  hingga  sekarang  ini,  banyak  konsep  budaya  Jawa  yang merupakan  bentuk  sinkretisme  budaya  pra  Hindu-Budha,  Hindu-Budha,  dan  Islam masih  dipertahankan  di  berbagai  aspek  seperti  pendidikan  formal,  berbagai  macam ideologi,  bahkan  perpolitikan  modern.  Nilai  budaya  Jawa  masih  erat  dalam  aspek tersebut. Dalam hal politik, pemikiran atau konsep budaya Jawa sangat berpengaruh di dalam  sebuah  kekuasaan.  Kekuasaan  merupakan  keseluruhan  kemampuan, hubungan,  atau  proses  yang  melahirkan  ketaatan  dari  pihak  lain  untuk  mencapai tujuan  yang  usdah  ditetapkan  oleh  pemegang  kekuasaan.  Kemampuan  tersebut sangat dipenagruhi oleh faktor budaya, dalam hal ini budaya Jawa, sekaligus menjadi variabel  penting  dalam  sebuah  pemahaman  perkembangan  politik  suatu bangsa atau masyarakat  yang  dipengaruhi  nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Dalam budaya  Jawa,  sebuah  kekuasaan  tidak  hanya  berorientasi  pada  cara  mempengaruhi pihak  lain,  tetapi  pada  kesetiaan  untuk  menjalankan  kewajiban,  rasa  ikhlas,  dan pengabdian  yang tumbuh  karena  adanya  pengaruh  sosial  kultural  budaya  Jawa  yang bersifat  adikodrati.  Begitu  pula  kriteria,  kemampuan,  dan  karakter  pemimpin dipengaruhi kondisi alam semesta sebagai ”jagat gede” yang bercorak spiritual.
Konsep  pemikiran  kekuasaan,  nalar  politik,  dan  gaya  pemimpin  yang berkembang  dalam  masyarakat  Jawa  secara  umum  didasarkan  pada  interaksi  antara kepentingan  dengan  nilai  lokal  sehingga  memunculkan  terbentuknya  sistem  politik budaya  Jawa.  Konsep  kepemimpinan  nasional  dewasa  ini  merupakan  bentuk representasi  pemikiran  budaya  Jawa  yang  adiluhng  yaitu  hasta  brata.  Konsep  ini disarikan  dari  nilai-nlai  luhur  budaya  Jawa  terutama  yang  ada  dalam  pewayangan Mahabarata  terutama  lakon  Wahyu  Mahkutarama  sebagai  bentukpenggambaran peimpin  yang  ideal.  Makalah  ini  ingin  memotret  antara  nalar  politik,  kekuasaan,  dan etika  Jawa  yang  dikaitkan  dengan  konsep  hasta  brata  serta  relevansinya  untuk kehidupan masyarakat Jawa modern dewasa ini .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Hasta Brata: Nuladha Lakuning Jagat
Hasta  berarti  delapan  sedang  brata  berarti  laku,  watak,  atau  sifat  utama  yang diambil dari sifat alam. Hasta brata adalah delapan laku, watak, atau sifat utama yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan pemimpin (Suseno, 2007: 7). Pengertian lain, hasta  brata  sebagai  ilmu  laku  delapan  perwatakan  alam,  bumi,  air,  angin,  samudra, rembulan, matahari, api, dan bintang yang dimiliki raja besar adil, berwibawa, arif dan bijaksana  yang  dulu  direpresentasikan  Pabu  Ramawijaya  ,  Prabu  Kresna,  dan  Prabu Parikesit.  Ajaran  hasta  brata  awalnya  adalah  pitutur  dan  wejangan  yang  diberikan Rama pada Prabu Gunawan Kudya Wibisana. Ajaran tersebut ada dalam Serat Rama Jarwa  Macapat,  tertuang  pada  pupuh  27  Pangkur,  jumlah  bait  35  buah  (Marwanto, 2000: 49)
Hasta  brata  adalah  simbol  alam  semesta,  yatu  delapan  laku  yang  mengambil simbol  alam,  tetapi  sejatinya  menyiratkan  keharmonisan  sistem  alam  semesta. Kedelapan  sifat  tersebut  adalah  manifestasi  keselarasan  yang  ada  pada  tata  alam semesta  ciptaan  Tuhan,  dan  manusia  harus  menyelaraskan  diri  dengan  tata  alam semesta  kalau  ingin  selamat  dan  terhindar  malapetaka.  Manusia  sebagai  ciptaan Tuhan,  bisa  selaras  dengan  alam  semesta,  maka  selaraslah  kehidupannya.  Dalam konsep  Islam  dikenal  sebagai  habl  min  Allah,  habl  min  nass,  dan  habl  min  alam. Karena  itu,  delapan  simbol  alam  itu  adalah  bantala  (bumi,  Dewa  Antaboga),  Dahana (geni,  Dewa  Brama),  tirta  (banyu,  Dewa  Baruna),  maruta  (angin,  Dewa  Bayu),  Surya (srengenge,  Dewa  Surya),  candra  (bulan,  Dewa  Candra),  kartika  (lintang,  Dewa Kuwera), dan mega (awan, Dewa Endra). Mengambil kedelapan simbol alam sebagai inti ajaran (core values) hasta brata, sebagai pedoman tingkah laku seorang pemimpin.
Secara  umum,  hasta  brata  dapat  diapahami  sebagai  cara  berpolitik,  etika,  dan sistem sosial yang diciptakan pemimpin untuk memberikan kesejukan dan ketentraman pada masyarakatnya, membasmi kejahatan dengan tegas tanpa pandang bulu, bersifat bijaksana,  sabar,  ramah  dan  lembut,  melihat,  mengerti  dan  menghayati  seluruh warganya,  memberikan  kesejahteraan  dan  bantuan  bagi  masyarakatnya  yang memerlukan, mampu menampung  segala  sesuatu  yang  datang kepadanya  baik  yang menyenangkan  maupun  yang  tidak,  gigih  dalam  mengalahkan  musuh  dan  dapat memberikan pelita bagi masyarakatnya. Seperti yang disebutkan di atas, konsep hasta brata  meneladani  laku  atau  perwatakan  8  (delapan)  anasir  alam  semesta  dalam kehidupannya  sehari-hari.  Pertama,  hambeging  surya  (wataknya  matahari)  yang maknanya  daya,  energi,  kekuatan  atau  power  pada  masyarakatnya.  Selain  itu perjalanan  matahari  sejak  terbit  di  timur  hingga  terbenam  di  barat  menunjukan  suatu perjalanan yang istiqomah (alon maton, alon- alon asalkelakon)’
Kedua,  hambeging  candra  (wataknya  bulan),  selalu  memberi  penerang  atau pepadhang  kepada  siapa  pun  saja  dan  menggambarkan  nuansa  keindahan  religius spiritual  yang  mengarah  selalu  bermusyahadah  atau  mengingat  Allah  kepada kebesaran  dan  keindahan-Nya.  Ketiga,  hambeging  kartika  (wataknya  bintang), menggambarkan kepribadian, maqom  atau  posisi,  bahkan  cita-cita  yang tinggi, kukuh dan bersifat tetap seperti bintang yang berada di langit. Keempat, hambeging samudra (wataknya  lautan),  luas  hati  dan  siap  menerima  keluhan  atau  menampung  beban orang  banyak  tanpa  perasaan  keluh  kesah.  Kelima,  hambeging  samirana  (wataknya angin),  selalu  meneliti  dan  menelusup  kemana-mana  sehingga  benar  mengetahui secara  persis  persoalan  yang  ada  di  masyarakat.  Keenam,  hambeging  dahana (watanya  api)  yang  selalu  menyelesaikan  masalah  dengan  adil  serta  tidak membedakan  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  (tan  pilih  kasih,  mbang  cindil mbang  ciladan).  Ketujuh,  hambeging  tirta  (wataknya  air)  ,  selalu  mengalir  ke  tempat yang lebih rendah dan bersikap andap asor anarogo atau rendah hati dalam kehidupan
sehari-hari.  Kedelapan,  hambeging  kisma  (wataknya  bumi),  maknanya  kaya,  suka berderma, kaya hati (lembah manah , legowo).
Sedangkan  dalam  versi  yang  lain,  menurut  Yasadipura  I,  konsep  hasta  brata merupakan delapan prinsip kepemimpinan berdasarkan sifat alam yang secara filosofis ditiru.  Pertama,  mahambeg  mring  kisma  (nuladha  lakuning  bumi),  bumi  sifatnya tenang,  anteb,  dan  dadi  sarana  panguripan,  pemimpin  harus  menjadi  sumber kebutuhan  hidup  bagi  siapapun,  dia  mengerti  apa  yang  dibutuhkan  masyarakatnya, dan  memberikan  kehidupan  kepada  siapa  saja  tanpa  pilih  kasih.  Serta  selalu memberikan  pelayanan  kepada  siapa  saja  tanpa  harus  pilih  kasih  dan  tidak menunjukkan sifat sombong. Kedua, mahambeg mrih warih (nuladha lakuning banyu), mengair  dari  tempat  yag  tinggi  ke  yang  lebih  rendah,  sejuk,  dan  menjadi  sarana panguripan sagungung dumadi. Pemimpin harus bisa menyatu dengan masyarakatnya sehingga  bisa  mengetahui  apa  yang  dibutuhkan  mereka,  selain  itu  mereka  juga mereasa nyaman, sejuk, dan damai karena bersama pemimpinnya.  Pemimpin adalah mitra  kerja  bagi  masyarakat  dalam  membangun  negara  ini,  tanpa  rakyat  pemimpin tidak  ada  yang  dipimpin,  karena  itu  jika  ingin  kekuasaannya  langgeng  maka  ia  harus dekat dan selalu ”mengalir” bersama rakyat.
Ketiga, mahambeg mring samirana (nuladha lakuning hawa), berwataka hadir dan menyapa  disetiap  tempat  tanpa  terkecuali  dan  adauntuk  siapa  saja.  Pemimpin  harus bisa  berada  di  semua  tempat,  strata  sosial,  dan  komunitas  bersikap  adil  tanpa pandang  bulu,  tanpa  diskriminatif,  dan  selalu  ada  untuk  mereka  yang  membutuhkan. Keempat,  mahambeg  mring  candra  (nuladha  lakuning  mbulan),  tenang,  sejuk,  dan memberikan  kebahagaian  kepada  alam  semesta.  Pemimpin  harus  mampu  menawan hati rakyatnya dengan sifat keseharian yang jelas, tegas, dan tidak adigang, adigung, adiguna,  kumalungkung,  ora  sapa  sira  sapa  ingsung,  sehingga  tidak  menimbulkan konflik  di  tengah  masyarakat.  Pemimpin  yang  baik  adalah  mereka  yang  menyejukan rakyatnya karena auranya memancarkan kebahagiaan, harapan, dan kehidupan baru.
Keenam,  mahambeg  mring  surya  (nuladha  lakuning  srengenge),  memberikan sinar  kehidupan,  kehangatan,  dan  pepadhang  kepada  alam  semesta,  pun  juga pemimpin  juga  harus  mampu  memberikan  energi  positif,  memberikan  petunjuk,  dan solusi  atas  semua  masalah  yang  dihadapi  raknyatnya.  Ketujuh,  mahambeg  mring samudra (nuladha lakuning segara), lautan luas tanpa tepi, setiap waktu menampung semua  hal  baik  sampah  ataupun  benda  lainnya,  dan  mengendapkan  semua didasarnya.  Pemimpin  seperti  lautan  yang  bisa  wening  pikirane,  meneb  rasane,  dan jembar  rasaning,  menampung  semua  aspirasi,  kritik  saran,  masukan,  hinaan, cemoohan, dan pujian dengan hati yang lapang, sabar, kasih sayang, dan pengertian terhadap rakyatnya.
Ketujuh,  mahambeg  mring  wukir  (nuladha  lakuning  giri),  sifatnya  yang  tegar,  teguh, dan  kokoh  serta  menjulang  tinggi  harus  menjadi  inspirasi  seorang  pemimpin  dengan keteguhan hatinya, kekuatan fisiknya, serta kokoh secara psikis sehingga tidak mudah menyerah  untuk  membela  kebenaran  untuk  rakyatnya.  Gunung  juga  sebagaimana pemimpin juga harus memberikan sanksi, karena ini berdampak baik bagi masyarakat banyak  seperti  letusan  gunung  yang  akhirnya  bisa  menyuburkan  tanah.  Kedelapan, mahambeg  mring  dahana  (nuladha  lakuning  geni),  yang  membawa  energi  positif, kehadirannya  membawa  kehidupan  baru,  hambrasta  mring  angkara.  Pemimpin  harus mmampu  memberikan  energi  poistif,  menghangatkan  hati,  membakar  semangat rakyatnya,  mengarahkan  kepada  kebaikan,  memerangi  kejahatan,  dan  memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar tercipta kehidupan yang baru.
Etika Jawa, Kekuasaan, dan Relevansi Hasta Brata dalam nalar Berpolitik Masyarakat Dewasa ini
Etika  Jawa  merupakan  ajaran  hidup  yang  umum  dipakai  dan  berlaku  di masyarakat  Jawa.  Ilmu  dalam  etika  Jawa  adalah  ilmu  yang  mempelajari  mengenai adat istiadat, pandangan hidup serta nilai-nilai filsafat yang sedang berlangsung dalam kehidupan  bermasyarakat.  Menurut  Magnis  Suseno,  etika  Jawa  merupakan pandangan  hidup  yang  berdasarkan  moral,  hati  nurai  serta  rasa  pada  penekanan dimensi  dengan  keselarasan  antara  manusia  dengan  semesta  atau  lingkungan. Masyarakat  Jawa  tidak  mengenal  baik  dan  jahat  melainkan  bertindak  karena ketidaktahuan, jika ada yang bertindak merugikan orang lain itu dianggap orang yang belum mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Konsep etika Jawa sangat luas, termasuk dalam hal politik, sistem sosial, dan kekuasaan  yang  menekankan  keharmonisan,  keselarasan  dalam  setiap  dimensi kehidupan salah satunya dimensi dengan alam. Orang Jawa yang ideal adalah orang Jawa  yang  mendahulukan  kewajibannya  terlebih  dahulu  daripada  menuntut  hak, termasuk mereka yang  menjadi pemimpin. Kerukunan dalam masyarakat Jawa adalah mendahulukan  keharmonisan  sosial  daripada  pribadi,  artinya  semakin  besar  lingkup komunitasnya semakin mengecil kepentingan kelompok yang ada di dalamnya. Prinsip kerukunan  dalam  masyarakat  Jawa  di  mana  keadaan  rukun  adalah  dimana  semua pihak  berada  dalam  kedamaian,  suka  bekerjasama,  saling  asah,  asih  dan  asuh.  Hal inilah  yang  menjadi  harapan  masyarakat  jawa  baik  dalam  hubungan  keluarga, kehidupan  sosial,  rukun  tetangga  dan  rukun  dalam  masyarakat.  Kerukunan  dilandasi dengan  adanya  saling  percaya  antar  pribadi.  Adanya  keterbukaan  pada  siapa  saja, adanya  bertanggung  jawab  dan  merasa  adanya  saling  ketergantungan  atau  rasa kebersamaan. Prinsip kerukunan hidup adalah mencegah terjadinya konflik karena bila terjadi  konflik  bagi  masyarakat  jawa  akan  berkesan  secara  mendalam  dan  selalu diingat atau sukar untuk melupakan (Wijasa, 1997: 45).
Kekuasaan  dalam  etika  Jawa  merupakan  hal  yang  penting  karena  menjadi media  untuk  membangun  masyarakat  ideal  dan  negara  yang  makmur  baldatun thayibatun  warabun  ghafur.  Secara  umum,  kekuasaan  merupakan  hasil  dari  interaksi sosial.  dalam  ilmu  sosial,  terciptanya  aspek  kekuasaan  itu  lahir  dari  ketidaksamaan antar-kelas social dalam strukturisasi masyarakat. Menurut Andi Beteille, ketidaksamaan  tersebut  bersumber  dari  status  dan  organisasi,  dimana  status membedakan  ada  yang  tinggi  dan  rendah,  sedangkan  organisasi  berdasarkan  pada sebuah tugas dan wewenang.
Menurut  Laswell  dan  Kaplan,  kekuasaan  merupakan  kemampuan  dari  pihak penguasa  untuk  mempengaruhi  pihak  lain  demi  tercapainya  sebuah  ketetapan  yang telah  dibuat  penguasa  (AMS,  1992:  82).  Menurut.  Maclver,  kekuasaan  dalam masyarakat  selalu  berbentuk  seperti  piramida  (Aris,  1999:  67).  Hal  ini  didasarkan karena  kekuasaan    membuktikan  dirinya  lebih  unggul  daripada  yang  lain  karena golongan  yang  berkuasa  relatif  lebih  kecil  daripada  golongan  yang  dikuasai.  Carter mengemukakan ada dua ciri dalam sebuah kekuasaan, yaitu kepatuhan sukarela dan terpaksa.  Dalam  kebudayaan  Jawa,  kekuasaan  merupakan  hasil  dari  kemampuan penguasa  memusatkan  kosmis  dalam  dirinya  sendiri  dan  kekuasaannya  bersifat matempiris  (AMS,  1992:  83).  Kekuasaan  dalam  budaya  Jawa  tidak  didasarkan  pada langkah  secara  empiris  melainkan  bersifat  spiritual  yang  tidak  hanya  karena  gejala khas  sosial  saja,  juga  berpedoman  pada  aspek  kultural  spiritual  yang  berarti  bagi masyarakat.
Kepemimpinan  budaya  Jawa  tidak  terlepas  dari  banyaknya  mitos  yang  ada. Salah satunya adalah pada pimpinan keraton Mataram yang telah dibagi menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta yang meyakini adanya hubungan dengan kekuatan gaib dari Kanjeng  Ratu  Kidul  (Indraswara,  2013:  30).  Hal  ini  sering  diperingati  dengan  adanya
beberapa ritual. Terkadang mitos dijadikan sebagai tumpuan gaib pemimpin Jawa agar legitimasinya  lebih  bisa  dipercaya.  Setiap  jenis  kepemimpinan  dan  etnis  memiliki  ciri tersendiri,  dan  mengalami  perubahan  dari  waktu  ke  waktu  mengikuti  perkembangan zaman.  Dasar  pemikiran  masyarakat  Jawa  lebih  terpusat  pada  hal  yang  bersifat tradisional,  sehingga  pada  kepemimpinannya  dalam  hal  politik  pun  berbeda  dari kepemimpinan etnis lainnya
Salah  satunya  dalam  hal  sukesi,  kepemimpinan  Jawa  memiliki  kekhasan tersendiri  dengan  ciri-ciri:  pertama,  pengganti  pimpinan  harus  trahing  kusuma rembesing  madu,  keturunan  sangat  dipertimbangkan,  dimana  trah  menjadi  syarat utama dalam dunia pimpinan Jawa. Kedua, dipilih pemimpin sebelumnya dengan cara ditunjuk berdasarkan beberapa kriteria, yang ditunjuk tersebut harus sendika dhawuh, yaitu  harus  mengikuti  perintah  sehingga  tidak  boleh  menolak.  Ketiga,  tanpa  ada periodisasi  kepemimpinan  selama  yang  bersangkutan  masih  dalam  keadaan  sehat. Dasar  pemikiran  hadirnya  kekuasaan  Jawa,  tidak  terlepas  dari  aspek  kepemimpinan. Kekuasaan  merupakan  sebuah  identitas  diri  yang  terkadang  terpoles  dengan  agama, ras,  dan  sejumlah  hal  (Utomo,  2003:  41).  Kekuasaan  dibingkai  tindakan  politik,  yang berusaha  menguasai  orang  lain.  Kunci  politik  dan  kekuasaan  adalah  hegemoni  pada orang  lain.  Di  dalam  kekuasaan  dan  kepemimpinan  ada  upaya  menaklukkan  orang lain.  Kekuasaan  sosok  seorang  penguasa  dalam  pemikiran  Jawa  juga  dipahami sebagai  sosok  yang  memusatkan  takaran  kekuatan  kosmis  yang  cukup  besar  dalam dirinya  (Sumbullah,  2012:  14).  Seorang  penguasa  yang  dianggap  berhasil  diukur berdasarkan  besar  kecilnya  monopoli  kekuasaan  yang  dipegang  olehnya.  Selain  itu, kekuasaan  seorang  penguasa  juga  dapat  dilihat  dari  kesuburan  tanah  dan  ada tidaknya bencana alam. Hal tersebut berdasarkan dari kekuatan kosmis yang berpusat pada diri raja sehingga tidak ada kekuatan lain, termasuk kekuatan alam.
Pada  jaman  pra-Islam,  raja  sebagai  penguasa  dalam  sebuah  kekuasaan politik  dipandang  sebagai  perwujudan  dari  sosok  dewa.  Islam  yang  sudah membendung seluruh Jawa dengan menolak pandangan tersebut belum berhasil dan masih bertahan di beberapa kalangan hingga saat ini. Hal tersebut dipengaruhi Hindu yang  memandang  sistematika  manusia  dalam  bentuk  hierarkis  (Aris,  1999:  23). Penguasa  dunia  dan  kaum  priyayi  mendapatkan  pandangan  yang  tinggi  dan  halus, mengarah pada kebenaran dan keadaan yang menguntungkan dibandingkan manusia yang  memiliki  tingkatan  rendah.  Pemikiran  yang  demikian  menjadikan  ningrat  dan priyayi  berorientasi  ke  keraton  dengan  menekankan  sikap  hormat  sebagai  langkah awal  perjalanan  manusia  mendekati  Tuhannya,  sebagai  kawula  Gusti.  Pandangan masyarakat  Jawa  memang  berakar  jauh  ke  masa  lalu,  bahkan  mereka  sudah mengenal  Tuhan  sebelum  datangnya  agama-agama  yang  berkembang  sekarang  ini. Semua agama yang datang diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa tanpa adanya pertentangan  antara  agama  dan  keyakinan.  Mereka  menganggap  semua  agama  itu baik,  sedaya  agami  niku  sae  (Subqi,  2018:  42).  Pada  hakikatnya,  kenyataan  terkait kekuasaan selalu bertentangan dengan kenyataan yang ekuivalen dalam tradisi Jawa hingga diperoleh hubungan timbal balik dan penyesuaian tradisi (Ali, 1986: 51).
Paham  kekuasaan  Jawa  merupakan  sebuah  paham  yang  berasal  dari pemikiran yang bersifat adikodrati dan transendental, dimana sumber kekuasaan tidak berasal dari hubungan antar-manusia melainkan dari Tuhan, sehingga segala hal yang mendukung kekuasaan juga bersifat adiduniawi dan spiritual (Suyanto, 2005: 72). Hal tersebut  berasal  dari  pernyataan  Anderson,  budaya  kekuasaan  Jawa  memiliki  nilai tradisi  (Indrasawara,  2013:  26).  Terdapat  dua  karakteristik  turunan  dari  pernyataan Anderson, yaitu kekuasaan yang cenderung sentralis dan adikodrati. Kekuasaan yang cenderung  sentralis  didapatkan  dalam  pengambilan  sebuah  keputusan  elite  politik  di tingkat  paling  atas  sehingga  perlu  adanya  kontrol  yang  ketat.  Adikodrati  adalah kekuasaan  berasal  dari  alam  kodrati  sehingga  tidak  memiliki  moral  secara  horizontal
dan  berakibat  tidak  adanya  pertanggungjawaban  dalam  sebuah  keputusan  kepada masyarakat secara keseluruhan.
Menurut  Anderson,  ada  empat  konsep  kekuasaan  dari  pemikiran  budaya Jawa,  yaitu  konkrit,  homogen,  jumlah  kekuasaan  di  alam  semesta  tetap,  dan kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahan (Wicaya, 2013: 59). Pertama, kekuasaan bersifat  konkrit,  yaitu  sebuah  penjelas  bahwa  kekuasaan  itu  memang  ada  dan keberadaannya  diturunkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  melalui  wakilnya.  Kekuasaan bukanlah  suatu  anggapan  teoritis  saja,  melainkan  memang  realita.  Dalam  pemikiran tradisional Jawa,  tidak ada sebuah garis batasan antara zat organik dan non-organik, karena segala sesuatunya dipangku oleh kekuasaan yang kasat mata(Aris, 1999: 62). Kekuasaan  dianggap  sebagai  daya  yang  mengaitkan  paham  animisme  desa  dengan pateisme  metafisik  perkotaan  (Indraswara,  2013:  46).  Kedua,  kekuasaan  bersifat homogen, kekuasaan itu sama jenisnya dan berasal dari sumber yang sama. Konsep hasta  brata  ini  berbeda  dengan  konsep  kekuasaan  teori  Barat  yang  memandang kekuasaan ini heterogen yang kekuasaannya berdasarkan pada status sosial, senjata, kepandaian, jumlah penduduk, dan lain-lain (Wicaya, 1991: 51).
Ketiga,  dalam  hasta  brata  bahwa  jumlah  kekuasaan  di  alam  semesta  tetap, masyarakat  Jawa  memandang  alam  semesta  tidak  bertambah  luas  dan  sempit,  yang berpindah  hanyalah  konstelasi  dan  tata  letaknya  saja.  Dalam  praktik  politik,  terdapat konsekuensi  dari  paham  ini  yaitu  adanya  konsentrasi  kekuasaan  pada  suatu  tempat. Seiring  berkembangnya  zaman,  konsep  pemahaman  ini  bisa  dipengaruhi  adanya perkembangan teknologi, sehingga kekuasaan terus bertambah. Keempat, kekuasaan tidak  mempersoalkan  keabsahan,  tidak  adanya  permasalah  yang  membahas  terkait darimana itu sebuah kekuasaan. Masyarakat Jawa tidak mengenal sah dan tidak sah. Dalam  hal  ini,  masyarakat  Jawa  tidak  memberlakukan  ungkapan  seperti  kekuasaan berdasarkan kekayaan adalah sah, sebaliknya kekuasaan berdasarkan senjata adalah tidak sah. Kekuasaan dalam konsep pemikiran masyarakat Jawa adalah terkait konkrit dan ada.
Masyarakat  Jawa  menyadari  bahwa  kedudukan,  kekuasan,  dan  nalar politiknya  dalam  kehidupan  di  dunia  ditentukan  adanya  faktor  esensial  imanen  yang disebut  sebagai  ”kewahyon”  atau  titah  pinilih  pinesthi  bentuk  takdir  yang  telah ditentukan  Allah  Swt  sebelum  manusia  lahir.  Karena  itu,  dalam  masyarakat  Jawa dikenal  adanya  konsep  ”ratu  adil”  taitu  konsep  kekuasaan  yang  dikaitkan  kekuatan kosmis,  adi  kodrati,  dan  bersifat  transenden  (Aris,  1999:  27).  Seluruh  konsep kekuasaan  dalam  masyarakat  Jawa  pada  dasarnya  bersumber  dari  krenteg  dan kesakten  yang  digunakan  dalam  prinsip  etika  untuk  memayu  hayuning  pribadi, keluaga, bangsa, dan bawana. Makna kesakten tidak hanya sempit sebagai kekuatan yang  luar  biasa,  tetapi  dipahami  sebagai  lain  yaitu kemampuan  untuk  menyelaraskan kekuatan  kosmis  dan  non  kosmis  untuk  menggerakan  nalar  politik,  kekuasaan,  dan kepemimpinan  dalam  bentuk  sistem  kenegaraan.  Sistem  kepemimpinan  dalam masyarakat Jawa memlii karakter yang universal seperti harus berlaku adil paramarta tan pilih kasih, murah hati luber, dan bijaksana atau wicaksana ebagaimana pengaruh dari  k onsep  kosmis  alam  semesta  yang  diserap  melalui  kesadaran  dan  ”kesaktian” para pemimpin.
Dalam  konsep  masyarakat  Jawa,  gaya  kepemimpinan  tersebut  tercermin pada  hasta  brata  dimana  pemimpin  haris memiliki karakteristik khusus  seperti kreatif, inovatif, transformatif, kharisma, dan bijaksana. Karena itu, pemimpin yang ideal dalam masyarakat  Jawa  kontemporer  ini  adalah  yang  bisa  menjadi  lokomotof  perubahan, membawa  perdamaian,  dan  transformasi  nasional  secara  cerdas  dan  berintegritas. Pemimpin  yang  melayani,  memberdayakan,  menyejahterakan  warga  masyarakatnya, yang selalu hadir ”ada dan berada” bersama rakyatnya dengan mengedepankan watak yang  jujur,  merakyat,  dan  sederhana.  Pemimpin  ideal  dalam  konsep  etika  dan  nalar politik  masyarakat  Jawa  adalah  mereka  yang  mampu  mentransformasikan  delapan
laku  kosmis  dalam  parktik  kepemimpinan  nasional  dewasa  ini  sebagai  bentuk implementasi  hasta  brata  yaitu  berwatak  seperti  bantala,  samirana,  candra,  surya, samudra, kartika, angkasa, dan dahana.

## SIMPULAN
Budaya  Jawa  merupakan  tatanan  nilai  yang  adiluhur  sebagai  bentuk perwujudan  semua  tindakan  manusia  dalam  mengatasi  berbagai  persoalan  yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan, baik pranata sosial, ekonomi, budaya, bahkan gaya  kepemimpinan.  Dalam  etika  Jawa  dikenal  sebagai  konsep  hasta  brata  yang merupakan  sari  pati  dari  nilai  luhur  budaya  sebagai  bentuk  penggambaran  pemimpin idel. Ajaran hasta brata merupakan salah satu ajaran yang dalam wayang kulit, isinya tentang  anasir  delapan  perwatakan  sifat  alam  bantala,  samirana,  candra,  surya, samudra,  kartika,  angkasa,  dan  dahana,  masing –masing  mempunyai  makna  filosofi tersendiri  yaitu  ajaran  budi  pekerti  atau  etika  termasuk  dalam  kepemimpinan  dan memegang  kekuasaan.  Sebab  etika  adalah  bagian  dari  pendidikan  Islam,  karena pendidikan  Islam  mengajarkan  karimah,  dengan  demikian  ajaran    ini  masih  relevan dijadikan dasar hidup guna menata kehidupan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  F.  (1986). ”Refleksi Paham "Kekuasaan  Jawa”  dalam Indonesia  Modern.  Jakarta: PT Gramedia.
AM,  S.  (1992).  “Konsep  Kekuasaan  dalam  Tradisi  Budaya  Jawa”.  dalam  Jurnal Cakrawala Pendidikan, Vol 1, No 02.
Aris. (1999). Gkonsep Kekuasaan Dalam Budaya Jawa, UIN Sunan Ampel Surabaya,
Aqidah Filsafat Islam. Surabaya: Digital Library UIN Sunan Ampel.
Damami, M. (2002). Makna Agama dalam Masyarakat Jawa, Yogyakarta: LESFI. Imam, Subqi, 2018, Islam dan budaya Jawa, Surakarta: Taujih. Indraswara, DS, 2013, Falsafah Kepemimpinan Jawa, Yogyakarta: NARASI. Isbodroini,  Suyanto  GD,  2005,  “Paham  Kekuasaan  Jawa:  Pandangan  Elit  Kraton Surakarta dan Yogyakar ta”, dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Vol 01, No 05. Marwanto, Budhy Moehanto, 2010, Apresiasi Wayang, Surakarta: CV Cendrawasih. Prabowo,  Dhanu  Priyo,  dkk,  2003,  Pengaruh  Islam  dalam  Karya-karya  Ronggo Warsito, Yogyakarta: Narasi.
Sumbullah, Umi, 2012 , “Islam Jawa dan Akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi, dan Ketaatan Ekspresif”, dalam Jurnal el-Harokah, Vol 2, No 1. Susetya, Wawan, 2002, Kepemimpinan Jawa, Yogyakarta : Narasi. Tim Sena Wangi, 1999, Ensiklopedi Wayang Indonesia, Jakarta: Sena Wangi. Utomo, W W, 2013, Budaya Politik dalam Etnis Jawa, Medan: IAIN Sumatera Utara. Wicaya, J, 1991, Konsep Kekuasaan Jawa dalam Kehidupan Sosial Politik Indonesia,
Yogyakarta: Pustaka Media.
Wiyasa,  T,  1997,  Mengungkap  dan  Mengenal  BudayaJjawa,  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita.