INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18730-18741 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam terhadap Pinjaman Online di Era Modern
Dwi Syafarina 1 ✉ , Shofiyullah Muzammil 2
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: dwisyafarina56@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dapak pada munculnya inovasi baru di berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi, yaitu financial technology (fintech).  Salah satu layanan  fintech  ialah  peer  to  peer  (P2P)  lending  yang  menghubungkan  pemberi  pinjaman  dengan peminjam secara online. Banyak perusahaan penyedia dana yang berkedok meminjamkan uang secara cepat,  aman  dan  terpercaya  dengan  menerapkan  sistem  pengajuan  yang  sangat  mudah,  hanya mengunggah data pribadi dan uang akan segera cair. Namun, pada praktiknya pinjaman online menjadi masalah besar bagi Masyarakat, salah satunya disebabkan karena maraknya pinjaman online ilegal yang membahayakan, bunga yang tinggi dan penagihan pinjaman yang tidak sesuai dengan moral dan etika. Dengan metode tinjauan pustaka (literatur review), penulis akan menganalisis transformasi digital sektor keuangan, model bisnis dan kontroversi terkait pinjaman online, dan fenomena pinjaman online dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi pinjaman online menurut Ekonomi Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak sah menurut Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018  mengenai  layanan  pinjaman  berbasis  teknologi  informasi  karena  mengenai ketentuan  berdasarkan  prinsip  syariah,  para  pihak  atau  penyedia  layanan  tidak  boleh  bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu riba. Untuk masyarakat terutama seorang muslim sebaiknya lebih bijak dan berhati-hati lagi dalam memilih pinjaman berbasis teknologi, untuk memastikan agar terhidar dari yang namanya riba dan memastikan bahwa pinjaman tersebut sudah sesuai atau belum dengan syariat Islam. Kata Kunci: Keuangan Digital, Pinjaman Online, Hukum Ekonomi Islam

## Abstract
The  development of  information and  communication  technology  has  led to  the  emergence  of  new innovations in various fields including in the economic sector, namely financial technology (fintech).  One of the fintech services is peer to peer (P2P) lending that connects lenders with borrowers online. Many companies  that  provide  funds  under  the  guise  of  lending  money  quickly,  safely  and  reliably  by implementing  a  very  easy application  system,  only  uploading  personal  data and the  money  will  be disbursed  immediately.  However,  in  practice,  online  lending  has  become  a  big  problem  for  the community, one of which is due to the rise of illegal online loans that are dangerous, high interest rates and  loan  collection  that  are  not  in  accordance  with  morals  and  ethics.  Using  the  literature  review method, the author will analyze the digital transformation of the financial sector, business models and controversies related to online lending, and the phenomenon of online lending from the perspective of Islamic  economic  law.  The  result  of  this  study  is  that  online  loan  transactions  according  to  Islamic Economics are contrary to sharia principles and are not valid according to DSN-MUI Fatwa No.117/DSN- MUI/II/2018 regarding information technology-based loan services because regarding provisions based on sharia principles, the parties or service providers  must not conflict with sharia principles, namely usury.  For  the  community,  especially  a  Muslim,  they  should  be  wiser  and  more  careful  in  choosing technology-based loans, to ensure that they avoid usury and ensure that the loan is in accordance or not with Islamic law.
Keywords: Digital Finance, Online Loans, Islamic Economic

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berpengaruh pada timbulnya ide- ide inovatif baru dalam berbagai sektor, terutama dalam ranah ekonomi, seperti teknologi keuangan  ( fintech).  Fintech  adalah  hasil  inovasi  di  sektor  layanan  keuangan  yang memanfaatkan  teknologi  dalam  penyediaan  layanan  keuangan  (Imanuel,2017). Financial technology  adalah  penerapan  teknologi  dalam  struktur  keuangan  yang  menghasilkan inovasi berupa produk, layanan, teknologi, atau pola bisnis baru (Peraturan BI, 2017). Hal ini memiliki dampak pada stabilitas keuangan, sistem pembayaran, efisiensi, keamanan, dan kehandalan secara keseluruhan. Fintech sebagai hasil integrasi antara sektor keuangan dan teknologi,  telah  mengubah  model  bisnis  dari  cara  konvensional  yang  membutuhkan pertemuan langsung dan pembawaan uang tunai menjadi proses transaksi jarak jauh yang dapat dilakukan dalam hitungan detik (Suharyati et al., 2020).
Kemajuan  teknologi  dalam  ekonomi  domestik  diharapkan  akan  berperan  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  guna  menciptakan  kondisi  ekonomi  yang  lebih baik (Raden et al., 2019). Kehadiran teknologi telah mendukung lahirnya layanan keuangan yang lebih efisien, terutama yang berbasis teknologi informasi seperti model peer-to-peer
(P2P)  (Erna  Priliasari,  2013).  Industri financial  technology  P2P  menghubungkan  pemberi pinjaman  dan  peminjam  secara  daring.  Pada  tahun  2018,  perusahaan fintech  telah menyalurkan  kredit  sebesar  Rp  22  triliun  (Eka  Budiyanti,  2019).  Hingga  20  Januari  2023, sebanyak 102 perusahaan fintech lending  di Indonesia telah resmi dan terverifikasi oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  termasuk  Kredit  Pintar,  Kredivo,  dana,  Akulaku,  AdaKami, Easycash, dan banyak lainnya. Pertumbuhan pesat dalam pengetahuan teknologi informasi di masyarakat telah menjadi peluang bagi pelaku bisnis (OJK, 2023).
Pinjaman secara daring menjadi opsi favorit masyarakat karena dianggap lebih efisien, cepat,  dan  simpel  dalam  mengatur  transaksi  keuangan  (Aris,  2022).  Namun,  praktik pinjaman daring telah menjadi sumber masalah yang signifikan bagi masyarakat, terutama karena maraknya pinjaman daring ilegal yang berpotensi membahayakan (Amtricia, 2022). Kehadiran  pinjaman  daring  ilegal  menjadi  perhatian  serius  di  tengah  kemajuan  dan kontribusi positif industri financial technology peer to peer (P2P) yang legal di Indonesia. Hal ini menjadi godaan besar bagi individu dengan kesulitan finansial (Isnaini, 2021). Sasaran utama  dari  pinjaman  daring  ilegal  adalah  individu  yang  kurang  pemahaman  tentang keuangan, terdesak oleh kebutuhan mendesak akan uang, dan cenderung memiliki gaya hidup konsumtif. Ada berbagai taktik untuk memikat calon nasabah, yang akhirnya menjerat mereka  tanpa  pertimbangan  yang  matang,  meninggalkan  risiko  yang  besar  (Hendriyo, 2019).  Bahkan,  banyak  dari  mereka  yang  terjebak  pada  rentenir  karena  kurangnya pengetahuan finansial. Sejumlah besar masyarakat juga kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena prosedurnya yang lambat, rumit, dan syarat yang sulit untuk dipenuhi (Edi et al., 2019).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini, telah berhasil menindak 3.631 pinjaman daring ilegal. Pada periode yang sama, OJK mencatat penyaluran pinjaman daring secara nasional mencapai Rp 155,9 triliun hingga Desember 2020, menunjukkan minat besar masyarakat terhadap layanan ini (Thoha, 2022). Meskipun teknologi  seharusnya  mempermudah  transaksi  pinjaman  online,  kenyataannya  telah menimbulkan  sejumlah  permasalahan  seperti  praktik  penagihan  yang  tidak  lazim, penyebaran  data  pribadi  melalui  media  elektronik,  dan  penerapan  bunga  yang memberatkan peminjam (Agung et al., 2022). Praktik semacam itu umumnya dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman daring ilegal yang tidak terdaftar di OJK dan membuat aturan sendiri yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan (Rodes Ober et al., 2020).
Menghadapi maraknya pinjaman daring yang mengkhawatirkan, Ijtima Ulama Komisi Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  menghasilkan  beberapa  keputusan  terkait, termasuk fatwa terkait pinjaman. MUI  menyebutkan bahwa  prinsip  dasar pinjaman atau
utang  piutang  adalah  bentuk  akad  tabarru’  atau  kebajikan  atas  dasar  saling  tolong - menolong,  selama  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Namun,  jika penagihan utang dilakukan dengan ancaman fisik atau membuka rahasia seseorang yang tidak mampu membayar utang, hal tersebut diharamkan. Begitu pula dengan penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu, hal tersebut juga diharamkan (MUI, 2021). Pinjaman daring secara syariah memang diizinkan, namun dengan syarat-syarat yang tidak melanggar  aturan  syariah  sesuai  dengan  fatwa  Fatwa  DSN  No.117/DSN-MUI/II/2018. Pinjaman  daring  secara  syariah  juga  mengharuskan  peminjam  memiliki  pengetahuan mendalam tentang legalitas, prinsip syariah, dan konsekuensi lainnya (Ahmad et al., 2020). Secara prinsip, Islam telah mengatur pinjaman untuk melindungi umatnya dari belenggu hutang yang membebani (Agung, 2021). Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana  transformasi  digital  sektor  keuangan,  model  bisnis  dan  kontroversi  terkait pinjaman online, dan fenomena pinjaman online dari sudut pandang Ekonomi Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review untuk mengevaluasi secara kritis temuan, ide, atau pengetahuan yang ada dalam kajian literatur. Data dikumpulkan melalui  telaah dan analisis menyeluruh terhadap berbagai sumber,  seperti  buku, artikel, situs  web,  dan  penelitian  terkait  tema  yang  diteliti.  Data  yang  telah  terkumpul  dalam penelitian  ini  selanjutnya  akan  dianalisis  dengan  model  deskriptif.  Reduksi  data  adalah merangkum  dan  memilih  hal-hal  pokok  yang  terkait  dengan  penelitian.  Penyajian  data dilakukan dengan memaparkan data untuk kemudian ditelaah dan diinterpretasikan ulang agar didapatkan hasil yang lebih detail. Sedangkan langkah terakhir adalah menyimpulkan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transformasi Digital Sektor Keuangan
Transformasi  digital  merupakan  isu  besar  yang  telah  merambah  ke  segala  aspek kehidupan, termasuk di sektor keuangan. Para pelaku industri sedang berusaha keras untuk mempercepat proses transformasi digital di sektor keuangan. Ini berarti mengelola finansial dengan mengandalkan ekosistem digital dan teknologi terkini. Manfaat dari transformasi digital di sektor keuangan sangatlah besar, mulai dari peningkatan efisiensi, pengurangan kesalahan,  optimalisasi  alokasi  tenaga  kerja,  hingga  percepatan  proses  yang  diperlukan (Binus 2022). Perkembangan teknologi digital yang cepat telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal bertransaksi  pembelian,  penjualan barang/jasa,
dan  penggunaan  layanan  perbankan.  Faktor  seperti  teknologi  internet  dan  kepemilikan ponsel atau smartphone telah menjadi pendorong utama dari meningkatnya penggunaan layanan belanja dan keuangan secara digital (Tabitha et al., 2019).
Kemajuan teknologi  informasi telah mengubah cara  orang hidup di  seluruh  dunia. Perkembangan ini telah menghapus batas-batas antarnegara dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum dengan sangat cepat. Setiap inovasi teknologi selalu diikuti oleh regulasi hukum yang mendukungnya. Masyarakat saat ini yang dapat  disebut  sebagai  masyarakat  Postindustria  telah  mengalami  pergeseran  teknologi menuju  digitalisasi  yang  massif.  Namun,  saat  ini,  teknologi  informasi  juga  memiliki  sisi gelapnya  karena  selain  memberikan  manfaat  bagi  kemajuan  manusia,  juga  dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum (BPHN, 2008).
Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia. Era ini ditandai dengan penggunaan teknologi informasi yang merajalela  di  berbagai  bidang,  mengakibatkan  perubahan  mendalam  di  semua  sektor kehidupan. Revolusi industri 4.0 dikenal dengan otomatisasi penggunaan komputer dan peralatan  listrik,  menggantikan  era  revolusi  industri  3.0.  Perubahan  ini  terus  berlanjut sejalan  dengan  kemajuan  sains  dan  teknologi,  munculnya  sistem  fisik cyber  yang memungkinkan  interaksi  manusia  yang  terintegrasi  dengan  komputer  dan  kemampuan fisiknya (digitalisasi). Digitalisasi ini menjadi tonggak awal dari era revolusi industri 4.0 yang sedang  berlangsung  (Maftuhul,  2019).  Analisis  SWOT  terkait  implementasi  teknologi finansial terhadap layanan keuangan berbasis digital di Indonesia mengikuti perkembangan teknologi  dalam  sektor  keuangan  di  lembaga  perbankan.  Tujuannya  adalah  untuk memberikan layanan transaksi keuangan yang lebih aman, modern, dan praktis. Layanan keuangan digital termasuk sistem pembayaran, perbankan digital, asuransi digital online, pinjaman peer to peer (P2P), dan pendanaan kolektif (Chrismastianto, 2017).

## Pinjaman Online: Model Bisnis dan Kontroversi
Hingga  saat  ini,  aturan  khusus  telah  mengatur  praktik  peminjaman  daring  (pinjol) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  (POJK  No.  77/POJK.01/2016)  dan  Surat  Edaran  OJK Nomor  18/SE.OJK.02/2017  mengenai  Tata  Kelola  dan  Manajemen  Risiko  Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SE OJK No. 18/SE.OJK.02/2017).  Namun,  regulasi  ini  masih  belum  memberikan  perlindungan  hukum yang memadai bagi pengguna layanan pinjol. Banyak kritik yang mengemuka terutama terkait  sanksi  yang  hanya  berlaku  bagi  pinjol  yang  sudah  terdaftar.  Pasal  47  POJK  No.
77/POJK.01/2016  hanya  memuat  sanksi  administratif  seperti  peringatan  tertulis,  denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin bagi penyelenggara yang telah terdaftar. Namun, peraturan ini tidak merinci sanksi yang bisa diterapkan pada penyelenggara fintech yang belum terdaftar di OJK. Bahkan, sanksi tertinggi yang ada hanyalah pencabutan izin, yang  pada  akhirnya  masih  memungkinkan  penyelenggara fintech  untuk  beroperasi meskipun izinnya sudah dicabut (Farhan et al., 2022).
Ketersediaan  teknologi  telah  memfasilitasi  pembentukan  layanan  keuangan  yang lebih  efisien,  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  menggunakan  teknologi  informasi dalam  bentuk peer  to  peer  lending.  Model  peminjaman  dari  satu  individu  ke  individu lainnya ( P2P Lending) hadir sebagai opsi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman kecil dengan mudah dan tanpa proses pengajuan kredit yang rumit ke bank dengan syarat- syarat khusus. Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi dengan cepat dan fleksibel, tanpa batasan waktu dan lokasi. Berbeda dengan fasilitas kredit dari lembaga perbankan yang memerlukan proses pengajuan kredit khusus ke bank tertentu dan perjanjian kredit yang melibatkan jaminan (Priliasari, 2013).
Pinjaman  daring  memiliki  dampak  yang  besar  dan  penting  karena  masyarakat menyadari kemudahan transaksi tanpa perlu menyerahkan agunan atau jaminan khusus seperti yang diperlukan dalam pinjaman konvensional. Aplikasi yang mudah diunduh di berbagai  tipe  smartphone  Android/IOS  membuat  masyarakat  tertarik  pada  kemudahan meminjam secara daring. Namun, risiko terjebak dalam utang dengan bunga yang tinggi menjadi  ancaman,  dan  ketidakpembayaran  dapat  mengakibatkan  masalah  hukum berdasarkan  perjanjian sebelumnya (Gunawan, 2022). Keunggulan layanan keuangan ini terletak pada kemudahan pengajuan dana, di mana dalam waktu singkat dana pinjaman bisa  segera  diperoleh  tanpa  harus  mengunjungi  bank.  Namun,  masalah  muncul  terkait penyalahgunaan  data  pribadi  peminjam  tanpa  izin,  seperti  intimidasi  dalam  penagihan, penyebaran  informasi  pribadi  ke  kontak  yang  ada  di  dalam  telepon  peminjam,  bahkan hingga kasus pelecehan seksual (Raden, 2019).
Setiap hari, jumlah korban pinjaman online ilegal terus bertambah. Maraknya praktik ilegal  ini  disebabkan  oleh  kelemahan  dalam  regulasi,  mulai  dari  pengawasan  hingga penegakan hukum terhadap praktik pinjaman daring (Ratna et al., 2022). Perusahaan bisnis pinjaman secara online atau P2P Lending ilegal tentunya memiliki dampak negatif, seperti:
1. Bisnis pinjaman online illegal dapat dijadikan sarana untuk melakukan tidak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
2. Penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan. Sebagian besar masyarakat tidak  menyadari  bahwa  perusahaan financial  technology  mencatat  berbagai  data
pribadi yang termuat dalam gawai yang dimiliki pada saat mendaftar.
3. Kehilangan potensi penerimaan pajak. Potensi pajak dari bisnis financial technology illegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar dalam OJK.
4. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai bisnis financial technology sehingga sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan dan perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat bunga yang sangat tinggi.
5. NPL pinjaman online pada tahun 2018 mencapai 1,45 persen artinya bisnis financial technology legal saja telah memiliki risiko, maka yang illegal pun akan lebih berisiko.
6. Minimnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  legalitas  dari  perusahaan  bisnis financial technology sehingga banyak muncul laporan dari masyarakat sebagai korban dari  penagihan  utang  yang  tidak  beretika  oleh  pihak  perusahaan  bisnis financial technology (Budiyanti, 2019).
Maka,  dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  tersebut,  diperlukan  beberapa langkah  strategis.  Ini  termasuk  mendorong  pihak  terkait  untuk  membuat  regulasi  yang menguntungkan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun  kualitas,  membentuk  kerjasama  dengan  perusahaan  lain,  serta  memperkuat keamanan  sistem  internal  dengan  memanfaatkan  integrasi artificial  intellegence  dan blockchain (Fahmi, 2019).

## Pinjaman Online dalam Fikih Muamalah
Qar ḍ merujuk  pada  suatu  transaksi  peminjaman  dan  pengembalian  dana  tanpa adanya imbalan yang diharapkan. Dalam transaksi ini, peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan  jumlah  pinjaman  secara  sekaligus  atau  secara  dicicil  dalam  periode tertentu  dengan  nilai  yang  sama  (Wangsawidjaja,  2013).  Dalam  pandangan  Islam,  Qar ḍ dianggap sah apabila semua syarat dan prinsip yang diperlukan terpenuhi. Jika ada satu pun syarat atau prinsip yang tidak terpenuhi, maka transaksi Qar ḍ tersebut dianggap tidak sah. Dengan demikian, utang-piutang dianggap terjadi dalam konteks Qar ḍ ketika semua persyaratan dan prinsip dasar telah terpenuhi (Rozalainda, 2006). Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam terdiri dari hal-hal berikut (Asjmuni, 1997):
1. Secara prinsipil, semua jenis muamalah diperbolehkan, kecuali yang secara eksplisit dilarang  dalam  Al-Qur'an  dan  As-Sunnah.  Prinsip  ini  menunjukkan  bahwa  hukum Islam memberikan ruang yang luas bagi variasi bentuk dan jenis muamalah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
2. Dilakukan secara sukarela tanpa unsur-unsur paksaan.
3. Menjaga nilai-nilai keadilan.
4. Menghindari tindakan yang merugikan.
5. Mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian dalam bermasyarakat.
Larangan-larangan dalam Muamalah dalam Islam terdiri dari hal-hal berikut (Rachmat, 2001):
1. Maisyir, yakni transaksi yang mencakup perolehan keuntungan melalui perjudian atau dari kerugian orang lain.
2. Gharar,  adalah  muamalah  yang  melibatkan  ketidakjelasan  terkait  objek  transaksi, seperti barang yang tidak dapat diserahterimakan, ketidakjelasan mengenai harga dan waktu pembayaran.
3. Haram, yang mengindikasikan larangan melakukan transaksi terhadap barang atau hal  yang  diharamkan,  sehingga  transaksi  jual-beli  menjadi  tidak  sah  jika  obyeknya adalah khamr atau narkoba.
4. Riba, yaitu penambahan atau keuntungan dari aktivitas hutang-piutang dan jual-beli. Terdapat berbagai jenis riba dalam kehidupan sehari-hari yang harus dihindari, seperti riba jahiliyah dan riba nasiah yang terjadi dalam transaksi perbankan konvensional.
5. Bathil, transaksi yang dianggap tidak sah dan dilarang dalam Muamalah.

## Analisis Pinjaman Online dari Sudut Pandang Ekonomi Islam
Pada  dasarnya,  qar ḍ adalah  sebuah  perjanjian  saling  bantu-membantu  dalam melakukan kebaikan di antara  pihak yang meminjam (muqtarid) dan pemberi  pinjaman (muqrid). Di sisi lain, pinjaman daring adalah suatu layanan pinjaman uang yang tersedia secara online, dijalankan oleh perusahaan atau penyedia layanan. Peminjam hanya perlu memasukkan data diri untuk meminjam uang, dan dana akan secara otomatis dikirim ke rekening peminjam melalui proses transfer. Dalam transaksi ekonomi, ada beberapa prinsip yang menjadi acuan apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Beberapa prinsip transaksi dalam pandangan syariah meliputi:
Prinsip persaudaraan ( ukhuwah) menekankan  pentingnya nilai kebersamaan  dalam mendapatkan manfaat, sehingga transaksi syariah menghindari keuntungan yang didapat atas  kerugian  orang  lain.  Meskipun  perusahaan  pinjaman  daring  bertujuan  membantu memberikan  modal  atau  pinjaman  kepada  masyarakat,  namun  banyak  kasus  di  mana peminjam  merasa  dirugikan,  sehingga  transaksi  tersebut  dianggap  tidak  memberikan manfaat yang dirasakan oleh peminjam. Prinsip keadilan ( ‘adalah ) menegaskan pentingnya memberikan  hak  kepada  yang  berhak,  serta  tidak  melanggar  prinsip  muamalah  yang melarang  riba,  zalim,  maysir,  gharar,  dan  haram.  Dalam  analisis  kasus  pinjaman  daring,
terdapat ketidakadilan karena sistem pengembalian pinjaman yang menambah biaya selain biaya pokok pinjaman, yang merugikan peminjam dan hanya menguntungkan penyedia layanan pinjaman online.
Prinsip kemaslahatan ( maslahah) menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus membawa kebaikan baik secara duniawi maupun ukhrowi. Namun, analisis kasus pinjaman daring menunjukkan adanya kemudharatan akibat penagihan hutang yang tidak baik, yang merugikan peminjam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang baik, saling mengingatkan dan  menjauhi  perbuatan  yang  membawa  mudharat  demi  tercapainya  kemaslahatan bersama.  Prinsip  keseimbangan  dalam  transaksi  syariah  tidak  hanya  mengutamakan keuntungan perusahaan semata untuk pemilik saham, tetapi memperhatikan manfaat bagi semua yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun, pada kasus pinjaman daring, tidak ada keseimbangan karena peminjam dikenai biaya tambahan serta bunga yang dihitung dari jumlah pinjaman, dan ada denda jika pembayaran terlambat. Hal ini menguntungkan penyedia pinjaman dan merugikan peminjam. Prinsip universalisme dalam transaksi syariah dilakukan dengan perjanjian yang jelas dan untuk keuntungan bersama tanpa merugikan pihak lain. Namun, dalam kasus pinjaman online, penagihan yang tidak etis adalah salah satu  masalahnya.  Meskipun  pihak  penyedia  pinjaman  memiliki  hak  untuk  menagih, menyebarkan  informasi  pribadi  tidak  sesuai  dengan  etika.  Tindakan  ini  merugikan  satu pihak dan melanggar prinsip moral Islam.
Dalam  pinjaman  daring,  terdapat  beberapa  jenis  akad  yang  diperbolehkan  dalam teknologi keuangan. Pertama, akad Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan  pengelola  usaha  dengan  pembagian  keuntungan  sesuai  kesepakatan  dan  kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kedua, akad Musyarakah, kerja sama antara dua atau lebih pihak dalam usaha tertentu dengan kontribusi dana dan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Ketiga, akad Wakalah bi al ujrah, pelimpahan kuasa dengan imbalan upah. Terakhir, akad Qard, pinjaman dengan ketentuan pengembalian sesuai kesepakatan (Anwar et al., 2020). Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang telah diatur oleh Fatwa DSN No.117/DSN MUI/II/2018 mengenai  Pembiayaan  Ultra  Mikro  berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Fatwa  DSN-MUI  ini menyatakan  bahwa  praktik  pinjam-meminjam  melalui  aplikasi  financial  technology diperbolehkan,  asalkan  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  syariah  sebagaimana  dijelaskan dalam pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Namun, dalam praktik  layanan  pinjaman  online  dengan  menggunakan  akad  qar ḍ ,  terdapat  beberapa aspek  yang  tidak  sesuai  dengan  fatwa  tersebut.  Hal  ini  termasuk  biaya  transaksi  yang dikurangkan dari pinjaman, denda atas keterlambatan pembayaran, dan ketidaksesuaian
jumlah  bunga  yang  dihitung  sehingga  termasuk  dalam  bentuk  riba.  Meskipun  fatwa tersebut menjelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh melanggar prinsip syariah, khususnya mengenai riba.

## SIMPULAN
Praktik pinjaman online yang tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam dapat membawa dampak buruk bagi nasabah atau peminjam. Selain itu, teknologi juga mempengaruhi  praktik  pinjaman online  dan  model  bisnis  yang  digunakan  oleh perusahaan  penyedia  dana.  Transaksi  pinjaman online  menurut  Ekonomi  Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip persaudaraan, prinsip keadilan, prinsip kemashlahatan, prinsip keseimbangan, dan prinsip universalime. Penyelenggaraan layanan  pinjaman online  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  antara  lain terhindar  dari riba,  gharar,  maysir,  tadlis,  dharar,  zhulm,  dan  haram.  Oleh  karena  itu, sebagai umat Islam yang baik, kita harus bijak dalam memilih solusi keuangan yang sesuai dengan hukum Islam dan memberikan manfaat yang baik bagi kita secara material dan spiritual.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Agung. “Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta.” JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 11, no. 2 (2021): 108.
Abdurrahman, Asjmuni. Kaidah-Kaidah Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
Ananda,  Amtricia.  “Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Pinjaman  Uang  Elektronik  Shopee Paylater  Pada  Marketplace  Shopee.” Jurnal  Ekonomika  dan  Bisnis  Islam  5,  no.  2 (2022): 131 – 144.
Anwar, Ahmad Faridz, Nelly Riyanti, and Zainul Alim. “Pinjaman Online Dalam Perspektif
Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN- MUI/IX/2018.” Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan 21, no. 2 (2020): 119 – 136.
binus.ac.id. “Transformasi Digital Sektor Keuangan: Pengertian Dan Cara Penerapannya.”
Last modified 2022. Accessed October 24, 2023.
https://binus.ac.id/2022/04/transformasi-digital-sektor-keuangan-pengertian-dan- cara-penerapannya/#:~:text=Dalam  pengertiannya%2C  transformasi  digital sektor,Meningkatkan efisiensi.
bphn.go.id. Informasi  Dan  Teknologi,  2008.  https://www.bphn.go.id/data/documents/ pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf.
Budiyanti, Eka. “Upaya Mengatasi Bisnis Finansial Teknologi Ilegal.” Jurnal Info Singkat XI, no. No.04/II/Puslit (2019): 20.
Chrismastianto,  Imanuel  Adhitya  Wulanata.  “Analisis  Swot  Implementasi  Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis 20, no. 1 (2017): 133 – 144.
Durai,  Tabitha,  and  G  Stella.  “Digital  Finance  and  Its  Impact  on  Financial  Inclusion.”
Researchgate.Net 6, no. 1 (2019): 122 – 127.
Fahmi,  Much.  Maftuhul.  “Inspirasi  Qur’ani  Dalam  Pengembangan  Fintech  Syariah:
Membaca  Peluang,  Tantangan,  Dan  Strategi  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0.” UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang (2019): 1 – 13. https://pionir.uin- malang.ac.id/assets/uploads/berkas/ARTIKEL 29.pdf.
Farhan, Farhan, Fathul Hamdani, Ni Luh Vinna Puja Astuti, Hendar Amru Haekal Fiqry, and Maulidya  Rahmi  Aulia.  “Reformasi  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  Korban Pinjaman Online (Perbandingan Uni Eropa Dan Malaysia).” Indonesia Berdaya 3, no. 3 (2022): 567 – 576.
Hidayat, Agung, Nur Azizah, and Muannaif Ridwan. “Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam.” Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin 2, no. 1 (2022): 1 – 9.
Mas’ulah,  Isnaini.  “Legalitas  Pinjaman  Online  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.” Jurnal Hukum Ekonomi Islam 5, no. 2 (2021): 129 – 136.
Nasional,  Dewan  Syariah. Fatwa  DSN  MUI  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 2018.
Otoritas  Jasa  Keuangan. Perusahaan  Fintech  Lending  Berizin.  Jakarta,  2023. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-
technology/Documents/Penyelenggara  Fintech  Lending  Berizin  per  20  Januari 2023-1.pdf.
Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM 11, no. 3 (2020): 353.
Priliasari,  Erna.  “Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Transaksi  Pinjaman.”
Majalah Hukum Nasional 49, no. 2 (2013): 1 – 27.
R edaksi@mui.or.id. “Hukum Pinjol Dan Rekomendasi Ijtima Ulama MUI.” Mui.or.Id. Last modified  2021.  https://mui.or.id/berita/32194/hukum-pinjol-dan-rekomendasi- ijtima-ulama-mui/.
Rozalainda. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Raja Grafinfo Persada, 2006.
Suharyati,  and  Ediwarman.  “Edukasi  Fintech  Dan  Kewirausahaan  Bagi  Pelaku  Umkm Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.” Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia 2, no. 2 (2020): 219 – 228.
Supriyanto, Edi, and Nur Ismawati. “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web.” Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer 9, no. 2 (2019):
100 – 107.
Syafe’i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Thoha,  Aris  Badaruddin.  “Pinjaman  Online  Dalam  Tinjauan  Hukum  Islam.” Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer 20, no. 1 (2022): 80 – 94.
Wahyuni, Raden Ani Eko, and Darminto Hartono. “Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economu (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Mediu m Enterprise Provinve of Central Java.” Diponegoro Law Review 4, no. 1 (2019): 105 – 113.
Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno. “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam  Bentuk  Pinjaman  Online  Ditinjau  Dari  Etika  Bisnis.” Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (2019): 379 – 391.
Wangsawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013.
Wati, Ratna Kartika, and Soediro. “Kontroversi Pinjaman Online Ditinnjau Dari Perspektif Moral.” Kosmik Hukum 20, no. 3 (2022): 121 – 128.
Widi,  Hendriyo.  “Jerat  Massal  Tekfin  Ilegal.” Kompas.Id.  Last  modified  2019.  Accessed October  24,  2023.  https://www.kompas.id/baca/utama/2019/06/17/jerat-massal- tekfin-ilegal.
Widjaja, Gunawan. “Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (Pinjol) Di Jakarta.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 2 (2022): 89 – 93.