Ms, Yusuf (2021) Ketentuan Perusahaan Pers Wajib Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Merupakan Doktrin  Hukum  Yang  Berbasis  Hukum  Positif. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia.  6 (7). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i7.3660 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 7, Juli 2021

## KETENTUAN PERUSAHAAN PERS WAJIB BERBADAN HUKUM PERSEROAN  TERBATAS  (PT)  MERUPAKAN  DOKTRIN  HUKUM  YANG BERBASIS HUKUM POSITIF

## Yusuf Ms
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta, Indonesia Email: yusuftheo@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  tuntutan  reformasi  1998,  adanya  kebebasan  pers,  atau  pendirian perusahaan pers tidak perlu menggunakan ijin dari pemerintah, karena hal itu akan menghambat  nilai-nilai  demokrasi.  Lahirnya  Pasal  9  ayat(1)  dan  (2)  UU  No  40 Tahun  1999    tentang  Pers,    yang  memberikan  kebebasan  setiap  warga  negara  dan negara  untuk  mendirikan  perusahaan  pers  berbadan  hukum  Indonesia.  Oleh karenanya,  DP  mengeluarkan  Peraturan  No  4/DP/III/2008  tentang  Standarisasi Perusahaan Pers Jo.Surat Edaran No 1/SE DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU pers dan  Standarisasi  perusahaan  pers.  Peraturan  DP  dimohonkan  diuji  materi  ke  MK, oleh  salah  seorang  pimpinan  penerbitan  yang  pada  akhirnya  ditolak  karena  tidak memenuhi  aspek  spesifikasi  permohonan.  Guna  mendapatkan  kesimpulan  yang memadai,  tulisan  ini  menggunakan  metode  penulisan  yuridis  normative-empiris, karena  selain  mengumpulkan  buku  ilmu  hukum,  jurnal  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  tema  itu.  Untuk  mendapatkan  gambaran  lengkap, Tulisan ini juga memasukkan  Putusan MK. No. 51 Tahun 2018 atas permohonan dari seorang Direkur Swara Resi yang beralmat di Mekarsari Depok untuk dianalisa beserta  bahan  lainnya.  Hasil  dari  penelitihan  itu  mendapatkan  jawaban,  Peraturan DP  No  4/DP/III/2008  Jo.  SE  No  01/SE  DP/I/2014  merupakan  sebuah  doktrin hukum  yang  dikuatkan  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)    No  51/PU- XVI/2018  yang  pokok intinya menolak permohonan pemohon sehingga menjadi hukum  positif.  Dengan  ditolaknya  permohonan  uji  materi  Peraturan  DP  dan    SE DP,  dapat  disimpulkan,  Dewan  Pers  sebagai  lembaga  negara  dapat  membuat peraturan  perundang-undangan  yang  dikuatkan  oleh  Putusan  MK,  sehingga peraturan  tersebut  sebagai  hukum  positif  yang  mengikat  kesemua  warga  negara Indonesia yang akan membuat usaha pers,  yakni Perseroan Terbatas (PT) jika hal itu dimaknai sebagai usaha pers yang bersifat komersial.
Kata Kunci: Ketentuan  Dewan  Pers  Perusahaan  Wajib  Berbadan  Hukum;  Pengujian Peraturan DP ke Mahkamah Konstitusi (MK)

## Abstract
One  of  the  demands  for  the  1998  reform,  the  existence  of  press  freedom,  or  the establishment  of  a  press  company  does  not  need  to  use  a  permit  from  the government,  because  it  will  obstruct  democratic  values.  The  birth  of  Article  9 paragraphs (1) and (2) of  Law No. 40 of 1999 concerning the Press, which gives
freedom  for  every  citizen  and  state  to  establish  a  press  company  with  an Indonesian  legal  entity.  Likewise  Article 15  paragraph  (1-7)  which  gives  the  role and function of the Press Council as a State institution has the right to make laws and regulations related to its main duties and functions. . Therefore, the DP issued Regulation No. 4 / DP / III / 2008 concerning Standardization of Press Companies Jo .. Circular Letter No. 1 / SE DP / I / 2014 concerning the implementation of the Press  Law  and  Standardization  of  press  companies.  It  is  requested  that  the  DP regulations  be  tested  for  material  to  the  Constitutional  Court,  by  one  of  the publishing  leaders  who  in  the  end  was  rejected  because  they  did  not  meet  the specification aspects of the petition. In addition, DP regulations are considered to be  general  in  nature  or  apply  to  every  citizen  and  country  that  will  establish  a press  company  must  be  an  Indonesian  legal  entity.  In  order  to  get  an  adequate conclusion,  this  paper  uses  the  juridical  normative  -  empirical  writing  method, because in addition to collecting books, journals and statutory regulations, it also analyzes  the  Constitutional  Court  Decision.  No.  51  of  2018  at  the  request  of  a Swara  Resi  Director  who  has  mercy  in  Mekarsari  Depok.  The  results  of  the research got the answer, DP Regulation No 4 / DP / III / 2008 Jo. SE No. 01 / SE DP  /  I  /  2014  is  a  legal  doctrine  that  is strengthened  by the  Constitutional  Court Decision  No.  51  /  PU-XVI  /  2018  which  basically  rejects  the  petition  of  the applicant.  With  the  rejection  of  the  application  for  judicial  review  of  the  DP  and SE DP Regulations, it can be concluded that the Press Council as a state institution can  make  laws  and  regulations  that  are strengthened  by the  Constitutional  Court Decision,  so  that  these  regulations  are  positive  laws  that  bind  all  Indonesian citizens  who  will  make  press  efforts,  namely  Terbtas  Company  (PT)  if  it  is interpreted as a commercial press business.
Keywords: Provisions  for  the  Company  Press  Council;  which  must  be  a  legal  entity; examination of DP regulations to the Constitutional Court (MK)

## Pendahuluan
Salah  satu  ciri  negara  demokrasi,  antara  lain  memberikan  ruang  kebebasan terhadap  proses  hukum  di  pengadilan,  sehingga  keputusan  hukum  dilahirkan  lewat proses  yang  independent  tanpa  ada  pengaruh  dan  intervensi  dari  pemerintah  atau kelompok  di  luar  pengadilan.  Selain  itu  masyarakat  juga  punya  kebebasan  untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat lewat berbagai saluran salah satunya pers (Manan & Harijanti, 2016) .
Isyarat  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  Pancasila  yang  terus  berproses  itu juga  dapat  dibaca  dalam  alinia  ke  empat  pembukaan  UUD  1945  yang    dikonkritkan dalam Pasal 1 Undang-undang 1945 (Budiardjo, 2010) .
Pembukaan  adalah  landasan  filosofis,  sementara  pasal-pasal  dalam  UUD  1945 merupakan konkritisasi terhadap filsafat yang terkandung dalam pembukaan itu (Bo’a, 2020) . Pasal 1 ayat (2) disebutkan, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang. Pengertian dari kalimat itu antara lain, semua yang dilakukan oleh pemerintah, perlu persetujuan raknyat lewat UU.
Penentuan  kelembagaan  pers  di  Indonesiapun  juga  ditentukan  lewat  UU  No  40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 9 menyebutkan:

## Merupakan Doktrin Hukum yang Berbasis Hukum Positif
1) “ Setiap waga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.”
Dengan demikian, negara memberikan hak kepada masyarakat untuk mendirikan perusahaan  pers,  dan  negara-pun  juga  dapat  mendirikan  perusahaan  pers.  Oleh karenanya,  baik  masyarakat  maupun  negara  dalam  mendirikan  perusahaan  pers  diatur oleh  peraturan  perundang-undangan  guna  meneguhkan,  Indonesia  sebagai  negara hukum.
Hadirnya UU No 40 Tahun 1999, salah satu buah reformasi tahun 1998, dimana sebagian  besar  masyarakat  menginginkan  kebebasan  pers  dan  pembuatan  perusahaan pers,  karena  di  masa  Orde  Lama  dan  Orde  Baru,  pembuatan  perusahaan  pers    tidak semudah dibanding paska tahun 1999.
Oleh  karenanya,  Pasal  9  ayat  1  dan  2  sebagai  jawaban  atas  tuntutan  masyarakat pers  yang  telah  lama  menginginkan  kebebasan  dalam  mendirikan  perusahan  pers. Namun  keinginan  kebebasan  itu  ternyata  tidak  mudah.  Banyak  pihak  yang menginginkan  pendirian  perusahaan  pers  dapat  dilakukan  melalui  badan  usaha Comanditaire  Venootshap /perseroan  komanditer  (CV),  Yayasan,  Koperasi,  Perseroan Terbatas (PT), dan Perusahaan Umum (Perum) serta Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Dewan Pers (DP) hanya menerima verifikasi perusahaan pers  yang berbadan hukum PT jika hal itu untuk kepentingan publik.
Bella  Resseina  dkk  menganalisis  bahwa  CV  adalah  lembaga  usaha  yang  juga Lembaga  berbadan  hukum  karena  disahkan  oleh  otoritas  hukum  Cq  Menkum  Ham, meskipun  pihak  ketiga  hanya  diperbolehkan  berhubungan  dengan  sekutu  aktif,  karena dinilai mempunyai tanggungjawab yang besar, yakni jika ada kerugian dalam berusaha, peserta aktif ikut bertanggung jawab atas kerugian itu.
Sementara  sekutu  pasif  tidak  dibebankan  untuk  menangung  kerugian  dari usahanya  yang  dijalankan  pengurus  komanditer,  karena   ia  tidak melakukan  hubungan dengan  pihak  ketiga.  Sekutu  komanditer  pasif  hanyalah  mempercayakan  modalnya kepada orang yang dipercaya yakni pengurus komanditer.
Oleh  Ida  Bagus  Abhimantara,  CV  adalah  sebagai  lembaga  usaha,  tetapi  tidak berbadan  hukum,  sehingga  CV  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  penjamin  utang  kepada pihak ketiga atau tidak dapat bertindak lebih luas dalam menjalankan usahanya, karena tidak ditemukan unsur subeyktif dalam pasal 1320 BW (Abhimantara, 2019) .
Setelah lahirnya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, banyak usaha pers dengan badan  hukum    atau  badan  usaha  CV,  Yayasan  dan  PT  karena  salahsatu  tuntutan reformasi mencabut ijin usaha pers dari Pemerintah Cq Departemen Penerangan.
Dengan  dicabutnya  ijin  tersebut,  perusahaan  pers  tumbuh  besar  bagaikan  “bak jamur  tumbuh  dimusim  penghujan”.  Dimana  semua  pihak  rame-rame  mendirikan perusahaan  pers  melalui  CV,  Yayasan,  Koperasi  dan  PT  karena  mereka  menilai Lembaga itu masih dalam bingkai Pasal 9 ayat (2) UU Pers.
Pasal  9  ayat  (2)  yang  menyangkut  soal  “lembaga”,  oleh  Dewan  Pers  dimaknai lembaga hukum Indonesia berbentuk Perseraon Terbatas (PT) jika hal itu sebagai usaha pers  untuk  kepentingan  umum.  Hal  itu  merupakan  doktrin  atau  pendapat  ahli  berbasis
hukum. Namun karena sudah mendapat pengakuan dari MK (lihat putusan No 51 Tahun 2018) maka doktrin tersebut kini sudah menjadi hukum positif.
Doktrin  adalah  pendapat  seorang  ahli  hukum  yang  dapat  dijadikan  pijakan  atau dalil  oleh  hakim  untuk  memutuskan  sesuatu  dan  dapat  diikuti  oleh  hakim  berikutnya. Sedang hukum positif, hukum yang dibuat oleh lembaga perwalian rakyat/DPR bersama pemerintah,  dan  kemudian  dilaksanakan untuk  menciptakan  kepastian,  keteraturan  dan keadilan.  Namun  banyak  orang  tidak  puas,  karena  UU  yang  dihasilkan  oleh  lembaga resmi  dinilai  banyak  cacat,  seperti  koruptif  dan  mengandung  pesanan  terhadap  pasal- pasal  yang menguntungkan  para  pengusaha.  Para  ahli  hukum  berfikir  agar  para  hakim tidak  melaksanakan  atau  menggunakan  hukum  positif  semata,  jika  ingin  mendapat keadilan substantif. Tokoh hukum progresif, Satjipto Rahardjo yang menggagas, hukum progersif sebagai perlawan hukum positif yang statis dan tidak kreatif.
“Hukum  progresif  merupakan  kegiatan  aksi,  bukan  hanya  pada  tataran pelaksanaan  peraturan.  Orang  masih  dapat  membantu  mencari  keadilan  di  luar  dari mekanisme  peraturan  yang  tersedia.  Itulah  gunanya  para  ahli  hukum  mereformasi dari hukum yang status qua, menjadi lebih kreatif dan bermartabat untuk manusia” (Faizal, 2016) .
Animo  masyarakat  pers  mendirikan  perusahaan  pers  cukup  antusias,  sementara aturan dari Dewan Pers (DP) relatif ketat, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. DP  membuat tafsir Pasal 9 ayat (2) UU Pers, yakni hanya badan hukum PT yang dapat digunakan untuk usaha pers.
Sementara masyarakat pers masih ada yang menyakini, badan hukum seperti CV, Firna,  Koperasi  dan  yayasan  sebagai  yang  diatur  melalui  Undang-undang  Hukum Dagang (WvK) sampai saat ini sebagai hukum positif, terbuka juga untuk usaha bidang pers.  Ketentuan  itulah  yang  membuat  salah  satu  pemilik  media  web  atau  online  dan media cetak di Lampung melakukan permohonan uji materi ke MK untuk membatalkan Peraturan  yang  dibuat  DP  khususnya  peraturan  No.  4/Peraturan  DP/III/2008  tentang standari  sasi  perusahaan  pers  Jo.  Surat  Edaran  No  01/DP/  I/2014  karena    dinilai  telah melanggar  konstitusi  khususnya  Pasal  33  ayat  (1)  dan  ayat  (4),  Pasal  27  ayat  (2)  dan Pasal  28D  dan  pasal  28F  UUD  1945.  Atas  permohonan  itu,  MK  Mengeluarkan Keputusan  No  51/PUU-XIV/2018  yang  pada  intinya  menolak  gugatan  oleh  salah seorang  pemlik  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  penerbitan,  yang  tidak  menyebut perusahaan  pers,  sehingga  dinilai  layak  untuk  dijadikan  studi  kasus  dalam  membahas masalah kelembagaan pers.

## Metode Penelitian
Perbedaan  penafsiran  tentang  frasa  lembaga  berbadan  hukum  Indonesia  dalam Pasal  9  ayat  (2),  oleh  DP  dengan  penggugat,  dapat  didekati  melalui  metode  penelitan hukum.  Penelitian  hukum  mempunyai  banyak  ragam  dan  sifat  seperti  ekploratif, diskrptif, longitudinal dan berdasarkan bidang ilmu hukum yang ingin diteliti. Penelitian ini  menggunakan  metode  yuridis  normative-empiris.  Metode  yuridis  normative merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

## Merupakan Doktrin Hukum yang Berbasis Hukum Positif
keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya (Wulansari,  2017) .  Sementara  penelitian normatif,  menurut  Purnadi  Purbacaraka  dan  Surdjono  Sukanto, “gigevens  van  het recht” yakni data hukum yang sudah tersedia atau juga hukum positif, yakni penelitilah kepustakaan,  berupa  buku-buku  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  sebagai hukum  positif.  Kata  lain  dari  metode  normatif  juga  disebut  metode  doktrilenial (Soerdjono  Soekanto,  1985) .  Sedang  metode  penelian  empiris,  penelitian  yang menggambarakan  adanya  konflik  atau  tidak  dalam  masyarakat  atau  adanya  putusan hukum  atas  konflik  hukum  yang  di  bawa  ke  pengadilan  hingga  mendapatkan  putusan final.
Terjadinya  permohonan  oleh  salah  satu  pimpinan  perusahaan  penerbitan, menjadikan  konflik  hukum  antara  DP  dengan  penggugat.  Oleh  karenanya,  metode penulisannya menggunakan gabungan yuridis normative-empiris, sehingga penulis tidak hanya  sekedar  mengumpulkan  data  primer,  berupa  buku,  jurnal,  undang-undang  dan peraturan  Dewan  Pers  (DP).  Tetapi  juga  meneliti  putusan  (MK).  No  51  Tahun  2018. Pada  titik  tersebut  masih  ada  ruang  untuk  dianalisis,  mengapa  DP  membuat  aturan badan hukum harus berbentuk PT dan Apa dampak dari peraturan itu terhadap anggota masyarakat  yang  mempunyai  usaha  pers  di  luar  badan  hukum  PT  setelah  keluarnya Putusan  MK  No  51/PUU-XVI/2018.  Semua  bahan  dikumpulkan,  kemudian  disatukan dalam  tautan  narasi,  kemudian  dianalisis  untuk  mendapatkan  gambaran,  peraturan  DP yang  dikuatkan  oleh  putusan  MK  itu  awalnya  merupakan  doktrin  hukum  tetapi dikuatkan  MK  sehingga  sebagai  peneguhan  hukum  positif,  yang  sekaligus  belum mengakomodir hukum progesif yang saat ini sedang tumbuh diberbagai diskursus para ahli hukum di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Sejak  500  tahun  sebelum  masehi,  orang  -orang  Germania  sudah  mendiskusikan soal  hukum.  Hukum  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  setempat  karena  tanpa  ada aturan  atau  hukum  niscaya  kehidupan  di  masayarakat  sering  terjadi  chaos,  atau  akan terjadi penindasan satu dengan kelompok lainnya.
Isilah  ”Franka  Salis,  atau  lex  salica”  sudah  sering  diucapkan  oleh  para  tokoh masyarakat Eropa khususnya Germania, karena adanya hukum diyakini dapat membuat keteraturan  hidup  dalam  masyarakat.  Oleh  L.  J.  Van  Apeldoorn  disebutkan,  tujuan hukum  antara  lain  untuk  mengatur  pergaulan  hidup  masyarakat  secara  damai,  hukum menghendaki perdamain, keteraturan, kepastian dan baru akan muncul keadilan (LJ van Apeldorn, 2011) .
Dua bentuk keadilan dalam literatur Arestoteles, keadilan distributif dan keadilan comutatif.  Distributif  memberikan  bagian  kepada  seseorang  sesuai  dengan  jasa  yang dikerjakan atau sesuai dengan tanggungjawab yang dipikul. Sedang keadilan comutatif, keadilan  sama  rata  dari  masing-masing  anggota  masyarakat,  misalnya,  pemberian jumlah pagu kredit kepada pedagang kecil, masing-masig diberi jumlah pagu pinjaman yang  sama,  tanpa  mempertimbangkan  jasa  dari  masing-masing  anggota.    Arestoteles
menjelaskan  soal  dua  bentuk  keadilan,  sehingga  ada  yang  berpikir  esensi  hukum  bagi Arestoteles adalah keadilan.
Tujuan  hukum  yang  lain  dapat  dikutip  dari  pemikiran  Mochtar  Kusumaadmadja (Shidarta,  2020) .  Mochtar  menyamakan  fungsi  hukum  dan  tujuan  hukum.  Jika seseorang  ingin  melakukan  usaha  dibidang  jasa  dan  perdagangan  misalnya,  maka dibutuhkan kepastian dalam pengurusan ijin, maupun tempat untuk usaha itu.
Hukum dapat mengatur prosedur dan jumlah biaya yang  harus dibayarkan kepada negara  untuk  mendapat  ijin  usaha  dan  tepat  usahanya.  Sementara  jika  seseorang  akan melindungi  harta  dan  kekayaannya,  dibutuhkan  situasi  yang  tertib  dan  damai.  Tidak terjadi  caus  atau  penjarahan,  maka  hukum  dapat  mengatur  ketertiban  agar  orang  tidak mudah  melanggar  aturan  karena  akan  ada  sanksi  tegas  yakni  administrasi  hingga penjara.  Maka  hal  itu  oleh  Mochtar  disebutnya  fungsi  hukum  tak  jauh  beda  dengan tujuan hukum.
Kemudian bagaimana dengan tujuan hukum untuk  mencari keadilan? dalam teori hukum  positif  keadilan  akan  diperoleh  jika  semua  itu  di  dasarkan  pada  hukum  dan pasal-pasal  yang  telah  disusun  oleh  para  pembuat  undang-undang  yakni  DPR  dan pemerintah.  Namun  dalam  perkembangannya,  para  ahli  hukum  kini  mulai  mengkritisi, keadilan tidak akan diperoleh hanya melalui pengadilan yang hanya mendasarkan pada pasal-pasal dalam hukum itu.
Tuntutan  sebagian  masyarakat  agar  para  hakim  mengadili  suatu  tuntutan  tidak hanya sekedar meligitimasi tuntutan penuntut umum, tetapi juga seorang  hakim wajib menggali  keadilan  yang  tidak  hanya  di  dalam  pasal-pasal  namun  juga  di  dalam  norma masyarakat dan keyakinan dalam hakim itu sendiri.
Hakim  adalah  independent,  dimana  putusannya  tidak  dapat  diintervensi  oleh seseorang,  atau  kekuasaan  mana-pun.  Kekuasaan  kehakiman  yang  independen,  atau merdeka  salah  satu  syarat    tumbuh  dan  berkembangannya  demokrasi  di  suatu  Negara (Supraptiningsih,  2019) .  Indonesia  juga  menganut  sistem  peradilan  yang  independent. Pasal  24  ayat  (1)  UUD  RI  menyebutkan: “Kekuasaan  Kehakiman  merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
Dengan  demikian  jelaslah,  Indonesia  menganut  sistem  demokrasi  karena  salah satu  ciri  utamanya,  sistem  peradilan  terbuka  dan  tidak  dapat  diinentervensi  oleh siapapun termasuk oleh kekuasaan. Hal itu berbeda dengan negara sosialis komunis dan totaliter  dimana  kekuasaan  pengadilan  dibayang-bayangi  oleh  campur  tangan kekuasaan,  atau  para  hakim  tinggal  melegmitasi  dari  kemauan  kekuasaan.  Guna meneguhkan sistem peradilan yang fair, DPR bersama pemerintah membuat UU  No 48 Tahun  2009  tentang    kekuasaan  kehakiman.  Dimana  salah  satu  poinnya  memberikan kebebesan  hakim  untuk  memutus  suatu  kasus,  termasuk  kasus  sengeketa  peraturan Perundang-undangan, diputus secara indepenen agar nilai keadilan dapat dirasakan oleh para pencari keadilan. Pasal 28 UU kehakiman Tahun 2004  menyebutkan:
“Hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.
Pasal  tersebut  merupakan  terjemahan  dari  Pasal  24  UUD  tentang  kemerdekaan seorang  hakim,  yang  juga  di  konkritkan  lagi  pada  Pasal  1  UU  kehamkiman.  Hakim wajib menggali hukum dan keadilan di dalam masyarakat.
Hakim juga diharuskan untuk tidak tunduk pada pasal-pasal yang disodorkan oleh penunut  umum,  (Kejaksaan  Agung)  namun  seorang  hakim  diberi  kekuasaan  seluas- luasnya  untuk  mempertimbangkan  nilai  keadilan  yang  akan  dijatuhkan  dalam  suatu putusan.  Hal  itu  berarti  kekuasaan  kehakiman  independent  dan  terbuka,  bebas  dari intervensi manapun.

## 1. Dewan Pers Sebagai Lembaga Negara
Pengertian  lembaga  negara  dalam  Kamus  KBBI  online    disebutkan,  “Asal mula  yang  akan  menjadikan  sesuatu”.  Lembaga  juga  dapat  dimaknai  bentuk  atau acuan (Kemendikbud,  2019) .  Apapun  Namanya,  pada  intinya  sebuah  lembaga mempunyai  tugas  dan  fungsi  untuk  melaksanakan  sesuatu  atas  perintah  Undang- undang  maupun  peraturan  di  bawahnya.  Jemly  Asshiddiqie,    menyebutkan,  dalam bahasa Belanda dikenal, staat sorgaan , bahasa Inggis, dimaknai political institution , dan  di  Indonesia  lebih  dikenal  lembaga-lembaga  negara,  badan  negara,  atau  organ negara  yang  juga  dapat  disebut  sebagai  dewan  merujuk  ke  kata  lembaga (Akbar, 2013) . Dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara dapat di klasifikasi menjadi  tiga  klaster,  yakni  lembaga  tinggi  negara,  lembaga  negara  dan  lembaga negara yang dibuat di bawah Undang-undang.
Lembaga tinggi negara dalam pembentukannya sudah termaktub dalam UUD 1945 seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terdapat dalam Pasal 23 E ayat 1 menyebutkan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara  diadakan  saatu  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  yang    bebas  dan  mandiri.” Dengan  demikian,  BPK  lembaga  independent  yang  tak  dapat  diientervensi  oleh lembaga  lainnya  untuk  melakukan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  negara,  dan lembaga itu atas perintah dari UUD 1945.
Lembaga atas perintah UUD juga dapat ditemukan dalam Pasal  7A ayat (3-5) UUD  1945  tentang  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  dapat  mengadili pemberhentian  Presiden  atas  usulan  2/3  dari  Anggota  Dewan.  Sementara  lembaga yang dibuat oleh Undang-undang antara lain Dewan pers (DP)  dibuat lewat UU No 40 Tahun 1999 pada Bab V tentang  Dewan Pers. Pasal 15 ayat (1-7) memberi tugas dan fungsi Dewan Pers, sebagai tindak lanjut dari tugas pemerintah.
Sedang lembaga yang dibuat bukan dari UUD dan UU dapat juga dibuat oleh Presiden seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Penanggulangan Bencana dan badan lainnya. Pada intinya, Dewan Pers lembaga dibuat atas perintah UU pers. Dengan  demikian,  lembaga  atau  dewan  yang  dibuat  oleh  staat  sorgaan,  atau  oleh pemerintah  bersama  DPR  dapat  membuat  peraturan  lanjutan  terkait  dengan  tugas pokoknya sebagai penjaga demokrasi dibidang pers.

## 2. Dewan Pers Berhak Membuat Peraturan
Berhakkah  Dewan  Pers  membuat  peraturan?  Sebagai  lembaga  yang  dibuat oleh Undang-undang dan mempunyai fungsi dan tugas utamanya, dibenakan untuk membuat  peraturan  terkait  dengan  tugas  pokok  yang  dimandatkan  oleh  Undang- Undang itu.
Undang-undang  ada  penjelasan,  dan  jika  dalam  suatu  pasal  dimungkinkan untuk  ditindak  lanjuti,  biasanya  diatur  lebih  lanjut  melalui  peraturan  pemerintah. Khusus  dalam  UU  No  40  Tahun  1999    tentang  Pers,  sampai  saat  ini  tidak  lahir peraturan  pemerintah  sebagai  tindak  lanjut  dari  UU  itu.  Oleh  karenanya,  DP membuat  peraturan  dimaksudkan  bukan  sebagai  pengganti  peraturan  pemerintah tetapi  lebih  menegaskan  fungsinya  sebagai  penata  perusahaan  pers  dan  ikut meningkatkan  kualitas  wartawan.  Zaid  Afif  menyebutkan,  dalam  ketatanegaraan Indonesia, dibenakan lembaga negara membuat peraturan lebih lanjut terkait dengan tugas  pokoknya.  UUD  1945  bersifat  singkat  dan  supel,  hanya  terdiri  dari  37  pasal ditambah 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.
Oleh  karenanya,  agar  sistem  UUD  tidak  ketinggalan  zaman,  dan  jangan sampai    membuat  Undang-Undang  Dasar  yang  lekas  usang,    ketatanegaraan Indonesia    dimungkinkan  lembaga  negara  membuat.  Peraturan  Perudang-undangan salah  satu  bentuk  kebijaksanaan  tertulis  yang  bersifat    pengaturan  (relegen) (Afif,
2018) .
Pembuatan  peraturan  perundang-undangan  itu  dari  MPR  hingga  Direktorat Jenderal/Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen  (LPDN)  pada  lingkup nasional  dan  lingkup  kepala  daerah  tingkat  I  dan  tingkat  II.  Dengan  demikian, legalitas  lembaga  yang  dimiliki  karena  dibuat  oleh  UU,  DP  sesuai  dengan kewenangannya mengeluarkan Surat Keputusan No 4/Peraturan DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.
Salah satu poinnya antara lain, perusahaan pers badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan  usaha  pers  meliputi  perusahaan  media  cetak  media  elektronik, dan  kantor  berita,  serta  perusahaan  media  lainnya  yang  secara  khusus menyelenggarakan,  menyiarkan  atau  menyampaikan  informasi  secara  tegas. Peraturan  itu  kemudian  ditindak  lanjuti,  himbauan  Dewan  Pers  kepada  seluruh media yang akan mendaftarkan perusahannya, khususnya pers yang bersifat umum dan  komersial  diwajibkan  menggunakan  Perseroan  Terbatas.  (PT)  Artinya  jika perusahaan pers akan melakukan pendaftaran ke DP tidak dibenarkan dan diterima jika lembaganya bukan PT seperti CV, Koperasi dan Yayasan.
Bagir  Manan,  menyebutkan,  kemerdekaan  pers  setelah  pasca  reformasi  1998 tidak  dimaksudkan  membuat  usaha  pers  sebebas-bebasnya  tanpa  ada  batasan. Setelah  adanya  UU  No  4  Tahun  1999  usaha  penerbitan  tidak  lagi  membutuhkan Surat  ijin  Usaha  Penerbitan  (SIUP),  namun  di  media  yang  menggunakan  sarana gelombang  seperti  TV  dan  radio  masih  menggunakan  ijin  karena  keterbatasan frekuensi  milik  negara  untuk  kepentingan  publik.  Di  luar  TV,  Radio  dan  SIUP bermuncullah  usaha  yang  bergerak  dibidang  pers  lewat  web  dan  lain-lainnya.
Sehingga  banyaknya  sarana  pers  yang  berbentuk  web  itu  diperlukan  penataan dibidang kelembagaan pers (Manan & Harijanti, 2016) .
Tahun  2020  jumlah  perusahan  pers  berbasis  media  siber,  sudah  terdata  dan mendaftar  ke  Dewan  pers  lebih  dari  1.561  perusahaan  pers.  Tahun  2014  jumlah media  siber  hanya  211  perusahaan  pers.  Jumlah  perusahaan  pers  yang  belum mendaftar dan belum di data (ferifikasi) oleh Dewan Pers, tentunya lebih besar dari jumlah  itu,  karena  untuk  mendaftarkan  perusahaan  ke    DP    selain  melalui  online, juga  persyaratan  yang  cukup  ketat,  seperti  Nomor  Waib  Pajak  (NPWP),  berbadan hukum  (PT),  memuat  penaggungjawab  dan  alamat  secretariat    perusahaan  pers  itu (Fuqoha, Firdausi, & Sanjaya, 2019) . Data Pers Nasonal 2014 juga menyampaikan, sejumlah  567  media  cetak,  1.166  stasiun  radio,  dan    394  stasiun  televisi.  Jumlah perusahaan  pers  baik  dari  rado,  televisi  dan  media  cetak  mengalami  kenaikan  dari tahun sebelumnya (Fuqoha et al., 2019) .
3. Study Kasus Putusan MK No 51 Tahun 2018
Mahkamah  Kosntitusis  (MK)  telah  mengadili  perkara  pada  tingkat  pertama dan terakhir (final and binding) atas pengujian UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap  UUD  RI  1945  yang  diajukan  oleh  Nama  Ferdinan  Holomoan  Lumban Tobing SE dengan Jabatan Direktur CV Swara Resi Perusahaan Penerbit. Alamat Jl. Apel Blok U Nomor 1 Mekarsari Permai Cimanggis Depok 16952. Adapun Duduk Perkaranya  dapat  diresume  sebagai  berikut:  Pemohon  telah  mendaftarkan gugatannya  ke  MK  dan  diterima  dan  dicacat  pada  permohnan  No  51/PUU- XVI/2018.  Pemohon  merasa  dirugikan  hak-hak  konstitusionalnya atas  Pasal  1 ayat (2)  Pasal  9  ayat  (2)  dan  Pasal  18  ayat  (3)  UU  Pers  yang  oleh  pemohon  dinilai mengurangi hak  konstitusionalnya untuk melakukan usaha sesuai Paal 33 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D dan F. UUD 1945.
Dewan  Pers  secara  khusus  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE)  No  01/SE- DP/!/2014  tentang  Pelaksanaan  UU  Pers  dan  Standar  Perusahaan  Pers  yang diedarkan  ke  seluruh  wilayah  nasonal  pusat  dan  daerah,  akibatnya,  perusahaan penerbitan  dilarang  melakukan  peliputan  jurnalistik  yang  dilindungi  hukum khususunya dalam kebebasan pers termasuk untuk mencari atau mendapatkan iklan dan kegiatan yang terkait dengan pers. Bahkan DP juga memberikan  sanksi pidan terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum.
Terhadap  keberatan  pemohon,  MK  dalam  pertimbangannya,  pemohon  tidak secara  sepesifik  mencantumkan  sebagai  Direktur  CW  Swara  Resi  Perusahaan Penerbitan Pers, tetapi hanya sebagai Direktur  CV Swara Resi yang bergerak dalam bidang Penerbitan, sesuai akta notaris yang dibuat pada 28 November 2002.
MK dalam pertimbangannya juga menyampaikan, wadah untuk menyelenggarakan perusahaanpers  berdasarkan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 9 ayat (2)  UU  Pers,  perusahaan  pers  berbentuk  badan  hukum    Indonesia.  Ketentuan tersebut dikuatkan oleh Surat  Edaran DP No 01/SE-DP/I/2014 tentang  Pelaksanaan UU  Pers  dan  Standar  Perusahaan  Pers  yang  menyatakan,  perusahaan  pers  harus berbadan hukum Indonesia  berbentuk PT atau badan hukum lainnya yaitu Yayasan
atau  koperasi.  Dengan  demikian  setiap  orang  ingin  mendirikan  perusahaan  pers harus  menyebut  secara  khusus  dan  tidak  dapat  dicampur  dengan  usaha  lainnya, selain dibidang pers.
Ketentuan  itu  berlaku  secara  umum,  yakni  setiap  orang  warga  negara Indonesia  tanpa  kecuali  yang  ingin  mendirikan  perusahaan  pers  harus  berbadan hukum Indonesia, aquo, sehingga MK menilai tidak melanggar terhadap Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Setelah MK mempertimbangkan secara rinci dan wajar, dalam Amar  Putusannya  menyebutkan:  Mengadili,  menyatakan  permohonan  pemohon tidak  dapat  diterima.  Putusan  itu  dibacakan  oleh  Ketua  Anwar  Usman,  dan  empat anggota,  Aswanto,  rief  Hidayat,  Manahan  MP  Sitompul,  Suhartoyo,  pada  hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018.
Dalam  Putusan  MK    dapat  disarikan,  pertama,  pemohon    mempunyai  legal standing  dan    hak  konstitusional  sebagai  pemohon,  namun    tidak  secara  spesifik menyebutkan  sebagai  Direktur  Perusahaan    Swara  Resi,  Penerbitan  yang  bergerak dibidang Pers, Kedua, SE No 01/SE-DP/I/2014 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (2) UU  40  Tahun  1999  tentang  pers  yang  belaku  secara  umum  terhadap  setiap  orang warga  negara  Indonesia  ingin  bergerak  dibidang  pers  secara  khusus  dalam  akta pendiriannya  menyebutkan  hal  itu,    Ketiga,  MK  menilai  peraturan  dari  DP  yang dimohnan, tidak bertentangan Pasal 28 J UUD 1945.

## Kesimpulan
Dari  uraian  tema  Perusahan  Pers  wajib  berbadan  hukum    Indonesia,  utamanya menggunakan Perseroan Terbatas (PT) jika usaha itu dimaknai sebagai usaha komersial, dapat disimpulkan:
Pertama,  Indonesia  termasuk  salah  satu  negara  yang mengembangkan  demokrasi yang ditandai dengan independensi lembaga pengadilan dan kebebasan pers. Kebebasan pers sesuai amanat reformasi telah dituangkan melalui UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyebutkan, Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak  mendirikan  perusahaan  pers.  Setiap  perusahaan  pers  harus  berbentuk  badan hukum  Indonesia.  Saat  orde  lama  dan  orde  baru  berkuasa,  tidak  semua  warga  negara bebas mendirikan perusahaan pers karena ada ijin penerbitan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya Pasal 9 ayat (1) dan (2), surat ijin penerbitan tidak diperlukan lagi, sehingga perusahaan pers berkembang cukup pesat hingga ribuan perusahaan pers pasca  reformasi  itu.  Pasal  15  UU  Pers  mengatur  peran  dan  fungsi  Dewan  Pers.  Untuk mengatur  perusahaan  pers  yang  cukup  banyak,    DP  mengeluarkan  Peraturan No.4/DP/III/2008  tentang  Standarisasi  Perusahaan  Jo  Surat  Edaran  DP  No  01/SE DP/I/2014 Pelaksanaan UU Pers dan Standarsasi Perusahaan Pers.
Kedua, Peraturan DP yang dimaksudkan menata perusahaan pers dan melindungi pekerja jurnalistik agar dapat bekerja secara profesional dan mendapatkan perlindungan kesejahteraan, dilakukan uji materi dari salah seorang pimpinan perusahaan penerbit.
Ketiga, dari permohonan uji materi ke MK terhadap Pasal 9, ayat (1) dan (2) Pasal 15  UU  Pers  Jo  Peraturan  DP  No  4/DP/III/2008  Jo  SE  No  01/SE  DP/1/2014,  oleh
seorang  direkur  perbitan,  ditolak  oleh  MK  karena  dinilai  permohonanya  tidak  spesifik sebagai  perusahaan  per.  Selain  Dewan  Pers,  sebuah  lembaga  yang  mempunyai kewenangan untuk membuat Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BIBLIOGRAFI
Abhimantara, Ida Bagus. (2019). Kedudukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap)  Sebagai  Corporate  Guarantee. Notaire , 2 (3),  359–372. Google Scholar
Afif, Zaid. (2018). Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI. Dialog , 7 (September), 1–15. Google Scholar
Akbar,  Patrialis.  (2013). Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut  UUD  NRI  Tahun  1945 . Penerbit Sinar Grafika. Google Scholar
Bo’a,  Fais  Yonas.  (2020).  Peranan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Menjaga  Tegaknya Cita Hukum (Rechts Idee) Pancasila Dalam Bernegara. Arena Hukum , 13 (1), 97– 116. Google Scholar
Budiardjo,  Miriam.  (2010).  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik,  edisi  revisi,  cet.  IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama . Google Scholar
Faizal,  Liky.  (2016).  Problematika  Hukum  Progresif  Di  Indonesia. Ijtimaiyya:  Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 9 (2), 1–24. Google Scholar
Fuqoha, Fuqoha, Firdausi, Indrianti Azhar, & Sanjaya, Arga Eka. (2019). Perlindungan Hukum  Terhadap  Intervensi  Pemberitaan  Dalam  Kerangka  Kemerdekaan  Pers Nasional. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1), 75. Google Scholar
Kemendikbud.  (2019).  KBBI  -  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Google Scholar
LJ  van  Apeldorn.  (2011). Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta:  Pradnya  Paramita  Jakarta.
Google Scholar
Manan, Bagir, & Harijanti, Susi Dwi. (2016). Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Padjadjaran Journal of Law , 3 (3), 448–467. Google Scholar
Shidarta, Shidarta. (2020). Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembanan Hukum Teoretis ke  Pembentukan  Ilmu  Hukum  Nasional  Indonesia. Undang:  Jurnal  Hukum , 3 (2), 441–476. Google Scholar
Soerdjono  Soekanto,  Sri  Mamudji.  (1985). Penelitian  Hukum  Normatif .  CV  Rajawali. Google Scholar
Supraptiningsih,  Umi.  (2019).  Peradilan  Satu  Atap  Sebagai  Perwujudan  Kekuasaan Kehakiman  Yang  Merdeka. Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial , 2 (2),
291–310. Google Scholar
Wulansari,  R.  R.  Catharina  Dewi.  (2017).  The  Role  of  The  Government  in  The Recognition  of  Customary  Rights  to  Achieve  Economic  Development  of

## Merupakan Doktrin Hukum yang Berbasis Hukum Positif
Customary Law Communities. Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) , 1 (1), 109– 145. Google Scholar
Copyright holder: Yusuf Ms (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: