## Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Kasus  Tindak  Pidana
Penjambretan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Rahmad Masturi Universitas Megarezky Makassar, Indonesia
rahmad.masturi@gmail.com

## Abstrak
Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Komisioner Bidang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Indonesia setiap tahunnya terdapat  sekitar  7.000  anak  berhadapan  dengan  proses  peradilan  setiap  tahun.  Anak  yang terkena kasus hukum diduga sering tidak mendapatkan keadilan oleh hukum melalui oknum aparatnya. Dalam melakukan   perlindungan Anak yang berhadapan dengan   hukum,   proses penyelesaiannya  diharuskan      melibatkan    semua  pihak  yang  meliputi  peran  orang  tua, keluarga, masyarakat,   pemerintah,   lembaga   negara   lainnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana penjambretan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk keperluan penelitian  ini  adalah  Penelitian  Kepustakaan  Penelitian,  observasi  dan  wawancara.  Hasil Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  aturan  hukum  tindak  pidana  anak  dalam  kasus penjambretan yang mengakibatkan korban luka berat orang lain tersebut dikaitkan dengan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak menurut UU SPPA. Bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana bagi pelaku  tindak  pidana  yang  berumur  15  tahun  ke  atas.  Bahwa  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  anak  dalam  UURI  Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun  2014  yaitu  dengan  cara memberikan hak-hak anak. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penjambretan yang mengakibatkan korban luka berat berasal dari faktor internal dan eksternal.
Keywords : Perlindungan Hukum, Kasus Tindak Pidana, Perlindungan Hukum Anak Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Anak  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  memiliki  hak  asasi  sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 1
1 Eka  Tjahjanto.  Implementasi  Peraturan  PerUndang-undangan  Ketenagakerjaan  Sebagai Upaya  Perlindungan  Hukum  terhadap  Eksploitasi  Pekerja  Anak.Tesis.  Program  Pasca  Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang, 2008.Hal. 53

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan  suatu  bangsa  dalam  melaksanakan  pembangunan. 2 Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang 3 . Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) berbunyi bahwa:
Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  atas  pelindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.Oleh  karena  itu,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati  sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. 4
Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang  ditandai  dengan  adanya  jaminan  perlindungan  dan  pemenuhan  Hak  Anak  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  beberapa  ketentuan peraturan  perundang-undangan  baik  yang  bersifat  nasional  maupun  yang  bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak- Hak Anak). 5 Menurut data dari Departemen Sosial, jumlah kasus ABH cenderung meningkat dari tahun  ke  tahun.  Pada  2015  terdapat  setidaknya  6.500  kasus  ABH,  dan  meningkat  pada tahun  2018  menjadi  6.704  kasus.  Namun,  baru  sedikit  sekali  jumlah  ABH  yang  dapat tertangani secara baik dan sesuai dengan kebijakan perlindungan anak.
Menurut Komisioner Bidang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Apong Herlina,  di  Indonesia  setiap  tahunnya  terdapat  sekitar  7.000  anak  berhadapan  dengan proses  peradilan  setiap  tahun.  Yang  menguatirkan  adalah  dari  jumlah  itu,  sekitar  90% (Sembilan  puluh  persen)  diproses  dan  berakhir  secara  hukum  formal,  dengan  vonis kurungan penjara. Berarti, hanya sekitar 10 persen saja kasus ABH yang mungkin selama ini  telah  diselesaikan  secara  pantas  sesuai  dengan  norma  perlindungan  anak  yang berhadapan dengan hukum. 6
Anak yang terkena kasus hukum  diduga sering tidak mendapatkan keadilan oleh hukum melalui oknum aparatnya. 7 Situasi ini berkembang  menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Masih ingat kasus AAL?, hanya karena dianggap mencuri sepasang sandal jepit di Palu, Sulawesi Tengah, ia harus menjalani sidang di peradilan. Juga kasus meninggalnya kakak beradik berusia 17 tahun dan 14 tahun di tahanan polsek Sijunjung Sumatera Barat, setelah tubuh mereka penuh luka dan memar ketika menjalani pemeriksaan. Kasus serupa juga terjadi di Jawa Timur, HDF meninggal di Lapas Tulungagung Jawa Timur, dia tewas karena dikeroyok sesama tahanan. Peristiwa lain adalah kematian RF (17) yang ditahan di Poltabes Surabaya, dia meninggal setelah dikeroyok oleh tahanan orang dewasa dalam satu
2 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hal.29
3 Bagong  Suyanto,  Pekerja  Anak  dan  Kelangsungan  pendidikannya,  Airlangga  University Press,2003, hal.21
4 Penjelasan UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 5 Maidin Guitom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia), Refika Aditama, 2010, Halaman 59.
6 (http://antoniuswiwankoban.wordpress.com) diakses pada tanggal 27 mei 2023
7 Ahmad  Fadil,  Hakikat  Ketenagakerjaan  dalam  mewujudkan  hubungan  industrial  yang berkeadilan(Nature  of  Employment  in  the  making  Industrial  Relatins  Equitable),  Disertasi, Universitas Muslim Indonesia, 2014.
selnya. Beberapa bulan yang lalu di Sragen, menyerat anak berinisial RS juga karena dituduh melakukan pencurian sandal jepit dan harus mendapat hukuman percobaan 2 (dua) bulan. 8 Konsepsi  perlindungan  anak  meliputi  ruang  lingkup  yang  luas  dalam  arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang  dapat  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangannya  dengan  wajar,  baik  secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati  bahwa  dalam  situasi  dan  proses  terhadap  anak  dalam  kasus  apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: 9
a.   Bahwa  anak-anak  harus  dijunjung  tinggi  oleh  setiap  orang  dengan  tidak  lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
b.   Bahwa  perlindungan  anak  dalam  arti  hak-hak  dan  kebutuhannya  secara  optimal bertanggungjawab,  merupakan  usaha  bagi  kepentingan  masa  depan  anak  dan pembinaan generasi mendatang.
Perlindungan  terhadap  anak  bukanlah  hal  yang  baru,  sebenarnya  perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak yang hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.
Kejahatan adalah perbuatan immoril dan anti-sosial yang tidak dikehendaki oleh kelompok  pergaulan  yang  bersangkutan  dan  secara  sadar  ditentang  oleh  pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan. 10 Maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat kini telah menjadi fenomena sosial. Hampir setiap hari  pasti  terdapat  pemberitaan  tentang  tindak  kejahatan,  baik  melalui  media  cetak maupun elektronik. Kebanyakan dari jenis-jenis kasus kejahatan tersebut yang memiliki frekuensi  tinggi  di  dalam  masyarakat  yakni  kejahatan  konvensional  atau  biasa  disebut dengan kejahatan warungan..
Salah  satu  jenis  kejahatan  konvensional  yang  sangat  meresahkan  masyarakat adalah  kejahatan  jalanan  ( street  crime ),  seperti  penjambret,  perampokan,  pencurian, pencurian sepeda motor (curanmor), narkoba, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lainnya.   Banyaknya  kasus  kejahatan  jalanan  yang  melingkupi masyarakat  tentu  saja  akan  sangat  berpengaruh  pada  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  kejahatan-kejahatan  inilah  yang  paling  dekat  dengan masyarakat dan apabila dibiarkan akan menimbulkan ketakutan dan perasaan tidak aman dalam masyarakat. Selain itu, dengan adanya kejahatan tersebut akan sangat berpengaruh pula terhadap produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Untuk itulah, masyarakat membutuhkan suatu penanganan dan penindakan secara hukum yang dapat melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan kejahatan tersebut.
Kejahatan  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  tentu  bukan merupakan  hal  yang  baru  terjadi.  Dewasa  ini  banyak  kejadian-kejadian  kriminal  seperti pencurian,  penjambretan  ataupun  pemerasan  dilakukan  oleh  seorang  anak.  Batasan tentang  kenakalan  anak  ditekankan  terhadap  perilaku  anak  yang  merupakan  perbuatan yang melanggar norma, tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena  tidak  etis  rasanya  apabila  pelaku  anak  disebut  dengan  penjahat  anak  bukan
8 Bambang  Sukoco,  2016. Pendekatan  Restoratif  Justice  Sebagai  Upaya  Penyelesaian Cybercrime Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah) , Law and Justice UMS Volume 1(1):54-64 9 Nursariani  Simatupang  dan  Faisal  (II).  2018. Hukum  Perlindungan  Anak .  Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 20
10 R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 31. Jakarta. PT Internasa. 2003
kenakalan  anak  karena  mengingat  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.
Kejahatan pencurian dengan kekerasan  kian marak terjadi dalam tiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban luka-luka bahkan hingga memakan korban jiwa, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Jambret menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses melalui laman Badan Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia,  didefinsikan  sebagai: renggut;  rebut,  sedangkan  menjembret  adalah merebut atau merenggut barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa.
Terhadap tindak Pidana Penjamberetan atau Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP" Ayat ( 1 ) nya " dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun  di  hukum  pencurian  yang  didahului  disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  kepada  orang  dengan  maksud  mempersiapkan  atau  mempermudah pencurian itu atau jika kepergok supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di ambilnya tetap tinggal ditangannya. Ayat ( 2 )nya " Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan ;
-   Jika  perbuatan  itu  dilakukan  pada  malam  didalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalam umum atau dalam kereta api atau trem yaiig sedang berjalan;
-   Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
-   Jika  bersalah  masuk  ketempat  melakukan  kejahatan  itu  dengan  pembongkaran  atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
-   Jika perbuatan menimbulkan akibat berat pada seseorang;
-   Dijatuhkan  hukuman  penjara  selama-lamanya  lima  belas  tahun,  jika  perbuatan  itu menimbulkan mati seseorang;
Berdasarkan data tindak kejahatan yang terangkum sejak Januari hingga Februari 2016  di  tingkat  Polda  Sulawesi  Selatan 11 ,  angka  kriminal  di  Kota  Makassar  tercatat pencurian dengan pemberatan pada triwulan pertama sebanyak 268 kasus, triwulan dua 281  kasus.  Kemudian  pencurian  dengan  kekerasan  pada  triwulan  pertama  145  kasus, triwulan dua 162 kasus. Sedangkan pencurian kendaraan bermotor pada triwulan pertama 288 kasus dan triwulan dua 289 kasus. Pada Januari hingga Agustus 2017, kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 595 laporan dan 615 tersangka. Terakhir, kasus pencurian sepeda  motor  sebanyak  315  laporan  dan  338  tersangka.  Secara  keseluruhan  sebanyak 1.253  laporan  dan  1.330  tersangka.     Memasuki  Juni  hingga  Agustus  2018,  pencurian dengan kekerasan sebanyak 90 laporan dan 95 tersangka, pencurian dengan pemberatan 215 laporan dan 238 tersangka. Terakhir, pencurian sepeda motor sebanyak 72 laporan dan 72 tersangka. Secara keseluruhan, sebanyak 394 laporan dan 432 tersangka.
Masih dalam catatan kepolisian, dari 55 pelaku, 70 persen adalah anak-anak yang usianya rata-rata 15 hingga 17 tahun. Untuk pelaku yang masih di bawah umur tercatat 52 orang.  Mereka  dikatakan  termotivasi  melakukan  tindak  kriminal  karena  persoalan ekonomi, pengangguran, pengaruh narkoba serta minuman keras.
Seperti  yang  menimpa  Nirmala,  mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin di Jalan Jipang, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sabtu  (11/8) malam. Naas, perempuan  berusia  23  tahun  ini  tewas  usai  terjatuh  dari  sepeda  motornya.  Padahal, selangkah lagi Nirmala bakal meraih gelar sarjana.
Demikian  pula  yang  dialami  Adinda  Ramadhani  (20),  dia  sama  sekali  tidak menyangka  bakal  menjadi  korban jambret sadis  di Makassar,  Sulawesi  Selatan  (Sulsel). Wajahnya  sampai  terluka  karena  terseret  di  aspal  akibat  terjatuh  dari  kendaraan  usai
11 https://kabar.news/index.php/teror-pembegal-yang-tak-pernah-selesai , diakses tanggal 2o April 2023
'melawan' pelaku dari atas motor. Saat itu, Rabu (11/3) sekitar pukul 23.00 Wita, seperti biasanya,  Dinda  sapaan  akrab  korban  berkendara  seorang  diri  saat  pulang  dari  mal tempatnya bekerja. Namun ketika melintas di depan sebuah cafe, Jl Perintis Kemerdekaan, dua orang jambret yang saling berboncengan tiba-tiba mendekat mengincar ponsel yang disimpan Dinda di dashboard motor miliknya.
Sadar  ada  pelaku  kejahatan  dari  sisi  kirinya,  Dinda  melawan  dengan  cara menghindarkan  motor  miliknya  dari  motor  pelaku.  Namun  pelaku  yang  dibonceng memegang stir motor Dinda agar dia tak menjauh.  Tapi tangan orang tersebut memegang stir motor dan membanting turun ke aspal.   Alhasil dia jatuh dan terpental di aspal lumayan jauh terpental dan mukanya bersentuhan dengan aspal menyebabkan luka parah.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  yang  ditujukan  untuk  melukai  atau mencelakakan  individu  lain  yang  tidak  menginginkan  datangnya  tingkah  laku  tersebut biasanya  disebut  dengan  kejahatan  agresif.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  kejahatan agresif mencakup empat faktor tingkah laku, yaitu: 12 a. Tujuan untuk melukai atau mencelakakan b. Individu yang menjadi pelaku c. Individu yang menjadi korban, dan
d. Ketidakinginan si korban menerima perilaku si pelaku
Jika ditekankan pada ciri-ciri atau karakter tindakan sebagai suatu yang disengaja, maka perilaku  agresif dapat didefinisikan sebagai suatu  bentuk perilaku  yang dirancang untuk  merusak  atau  melukai  kehidupan  orang  lain.  Dalam  hal  ini,  pihak  korban  tentu terdorong atau termotivasi untuk menghindarkan diri dari perlakuan yang demikian. 13 Pada umumnya istilah aggresif dapat dibedakan menjadi: 14
a. Offensive aggression yakni, agresif yang tidak secara langsung disebabkan oleh perilaku orang lain.
b. Retaliatory aggression yakni agresif yang merupakan respon terhadap provokasi orang lain.
Berdasarkan pada niatnya aggresif dibedakan menjadi: 15 a. Instrumental aggression yakni, terjadi ketika aggresif adalah niat untuk mencapai tujuan tertentu (seperti pembegalan)
b. Angry aggression yakni perilaku agresif yang melibatkan keadaan emosional seseorang yang sedang marah (seperti dalam perkelahian)
Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang  dapat  menimbulkan  akibat  hilangnya  jiwa.  Dalam  hal  ini  ada  perbuatan  yang mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu   dilakukan  dengan  sengaja, maksudnya  adalah  kehendak  maupun  niat atau  tujuan menghilangkan  jiwa  orang  lain 16 . Tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain itu oleh pembentuk undang-undang  telah  diatur  dalam  Pasal  359  KUHP  yang  rumusannya  di  dalamnya berbunyi sebagai berikut : Barangsiapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  satu  tahun  atau  dengan  pidana kurungan selama- lamanya Sembilan bulan.”
Jika pembunuhan yang didahului, disertai, diikuti oleh tindak pidana lain itu berupa pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (moord) , maka yang terjadi adalah tindak
12 Nursariani  Simatupang  dan Faisal (I). 2017.  K riminologi (Suatu Pengantar) . Medan CV. Pustaka Prima, hlm. 64 13 ibid 14 ibid 15 ibid 16 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana , hlm. 108
pidana pembarengan tindak pidana, yaitu moord yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam bentuk pembarengan (samenloop) . 17
Terdapat perbedaan antara Pasal 339 KUHP dan Pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu: Pasal 365 ayat (1) KUHP perbuatan kekerasan yang dilakukan ini untuk mempermudah dan mempersiapkan  dalam  perbuatan  pencurian,  perbuatan  kekerasan  juga  dapat menimbulkan  matinya  orang  lain.  Pasal  365  ayat  (3)  KUHP,  kematian  seseorang  tidak dikehendaki melainkan akibat saja. Sedangkan perbuatan pada Pasal 339 KUHP kekerasan ini  dipersiapkan  atau  mempermudah  tindak  pidana  lain  dan  kematian  seseorang  itu dikehendaki. 18
Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dikategorikan sebagai pelaku: 19 a. Orang yang melakukan b. Orang yang turut melakukan c. Orang yang menyuruh melakukan d. Orang yang membujuk melakukan
e. Orang yang membantu melakukan
Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan pelaku dianggap sebagai orang yang  menimbulkan  kerugian  bagi  korban,  keluarga  korban,  dan  masyarakat.  Walaupun demikian pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.
Tujuan  dan  dasar  pemikiran  perlindungan  hukum  terhadap  anak  tidak  dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. 20 Sebagaimana juga disebutkan di  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UURI  Nomor  1  tahun  2016 tentang  perubahan  kedua  atas UURI Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak memberikan  pengaturan  yang  jelas  dan  komprehensif  tentang  perlindungan  anak  yang pada  pokoknya  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  dan  melindungi  hak-haknya  agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dewasa  ini  di  Indonesia,  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum merujuk ke dalam UU No. 11 tahuan 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelumnya terkait  peradilan  yang  melibatkan  anak  merujuk  kepada  UU  No.  3  Tahun 1997  tentang Pengadilan Anak. Disahkannya UU No. 11 tahun 2012, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi.
Substansi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  11  tahun  2012  ini,  antara lain,    adalah  mengenai    penempatan    Anak    yang    menjalani    proses    peradilan    dapat ditempatkan  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  Menurut  Wagiati  Soetodjo (2008:70),    substansi  yang    paling  mendasar      dalam    Undang-Undang      ini      adalah pengaturan   secara   tegas  mengenai keadilan restoratif  dan  diversi  yang  dimaksudkan untuk    menghindari    dan    menjauhkan    anak    dari  proses    peradilan    sehingga    dapat menghindari    stigmatisasi    terhadap    anak    yang    berhadapan  dengan  hukum  dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
Anak  berhadapan  hukum  baik  itu  sebagai  Anak  pelaku,  Anak  saksi  maupun Anak  korban sering   mengalami   penderitaan   secara   fisik   juga   mengalami   penderitaan secara   psikis   yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Oleh karena hal tersebut terkadang penderitaan yang  dialami  oleh  Anak  Berhadapan  Hukum  tidak  ringan dan    membutuhkan    waktu    yang    tidak  singkat  untuk  bisa  memulihkannya,  maka
17 Ibid hal.109
18 Ibid hal.110
19 Nursariani Simatupang dan Faisal (I). Op.Cit., hlm. 136
20 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. Hal. 43
pemerintah memberikan perlindungan terhadap korban yang   diimplementasikan   dalam peraturan   perundang-undangan   sebagai   produk   hukum   yang memihak kepentingan Anak.  Dalam  konteks  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, adanya  upaya  preventif  maupun  represif  yang  dilakukan,  baik  oleh masyarakat  maupun pemerintah    (melalui    aparat    penegak    hukumnya),    seperti    pemberian perlindungan/pengawasan dari  berbagai  ancaman  yang  dapat  membahayakan  nyawa korban,    pemberian    bantuan    medis,  maupun    hukum    secara    memadai,    proses pemeriksaan    dan    peradilan    yang    fair    merupakan    salah  satu  perwujudan  dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. 21
Dalam  melakukan   perlindungan   Anak    yang    berhadapan   dengan   hukum, proses penyelesaiannya   diharuskan   melibatkan   semua   pihak   yang   meliputi   peran orang      tua,  keluarga,      masyarakat,      pemerintah,      lembaga      negara      lainnya      yang berkewajiban   dan bertanggungjawab   dalam   peningkatan   kesejahteraan   anak,   serta perlindungan   khusus terhadap anak yang bersangkutan.
Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan restorative  justice  membawa  dampak  yang  positif  terhadap  penanganan  perkara  anak. Undang-Undang  Nomor  11    Tahun    2012    tentang    Sistem    Peradilan    Pidana    Anak memisahkan  dan  mengatur  secara  tegas tegas  tentang  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  yang  meliputi  anak  yang  berkonflik  dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Peradilan  Pidana  Anak  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  pengadilan  dan dalam menjalankan  putusan  pengadilan  di  Lembaga  Permasyarakatan  Anak  wajib  dilakukan oleh  pejabat-pejabat terdidik khusus atau  setidaknya mengetahui tentang masalah  Anak Nakal. Perlakuan   selama   proses   Peradilan   Pidana   Anak   harus   memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa  mengabaikan  terlaksanan  keadilan  dan  bukan  membuat  nilai  kemanusiaan  anak menjadi lebih rendah. 22
METODE
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang  akan  mengkaji  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  kasus tindak pidana penjambretan yang mengakibatkan korban luka berat.
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan Penelitian yang mencari dan mengumpulkan data teoritis untuk menyelesaikan pokok permasalahan berupa sumber sumber dari buku, peraturan perundang  undangan,  arsip  dan  dokumen  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang menjadi  obyek  penelitian.  Observasi  Penelitian  dengan  cara  ini  dilakukan  dengan mengadakan  pengamatan  secara  langsung  mengenai  apa  yang  terjadi  dilapangan  untuk membantu kelancaran penyusunan penulisan hukum. Wawancara/Interview melalui tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan tertentu. 23 Penelitian hukum dilakukan Polrestabes MAkassar dengan populasi adalah pelaku tindak pidana anak di Polrestabes kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah tindak pidana  anak  dalam  kasus  penjambretan  yang  mengakibatkan  korban  luka  berat  di Polrestabes kota Makassar.
21 Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan Penentuan, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 109
22 Muhammad  Joni,  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dalam Perspektif Konvensi Hak Anak , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 135.
23 Bambang Sunggono; Metode p enelitian Hukum; Raja Grafindo Persada; Jakarta; 2003; Hal. 121.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Penjambretan yang Mengakibatkan Korban Luka
Perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak menjadi korban  penyalahgunaan  wewenang  selama  proses  pidana  berlangsung.  Indonesia  sudah memiliki  beberapa  peraturan  yang  menunjukkan  adanya  relevansi  yang  cocok  terhadap konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 24
Tujuan  diberikannya  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  kejahatan  adalah  untuk menghormati hak asasi pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan  raga  anak,  tetapi  mencakup  pula  atas  semua  serta  kepentingannya  yang  dapat menjamin pertumbuhan secara . 25 wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan  dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya. 26
B.  Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penjambretan yang  Menyebabkan  Korban  Luka  Berat,  Dikaitkan  Dengan  Konsep  Diversi  Dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Di  Indonesia,  penyelenggaraan  proses  hukum  dan  peradilan  bagi  pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi saat ini sudah ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan,  penahanan,  penyidikan,  dan  pemeriksaan  di  persidangan,  sampai  dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah diakomodir dalam UU SPPA.
Khusus  mengenai  sanksi  terhadap  anak  dalam  UU  Pengadilan  Anak  ditentukan berdasarkan  perbedaan  umur  anak,  yaitu  bagi  anak  yang  masih  berumur  8  (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang  tuanya,  ditempatkan  pada  organisasi  sosial,  atau  diserahkan  kepada  Negara, sedangkan  terhadap  anak  yang  telah  mencapai  umur  di  atas  12  (dua  belas)  sampai  18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Dalam kasus anak, karena anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun maka sanksi yang dijatuhkan dapat saja berupa pidana.
Sedangkan menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.
a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):
1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
24 Melva Christien Manurung. 2018. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diduga Pelaku  Pencurian  Dengan  Kekerasan  Yang  Ditembak  Mati  Oleh  Polisi.” Skripsi .  Universitas Lampung,hal 12
25 Romli Atmasasmita, et.al., Peradilan Anak di Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 1997, hal.
85
2) Penyerahan kepada seseorang;
3) Perawatan di rumah sakitjiwa;
4) Perawatan di LPKS;
5) Kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh pemerintah atau badan swasta;
6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7) Perbaikan akibat tindak pidana.
b. Sanksi Pidana
Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):
Pidana Pokok terdiri atas:
1) Pidana peringatan;
2) Pidana  dengan  syarat,  yang  terdiri  atas:  pembinaan  di  luar  lembaga,  pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
3) Pelatihan kerja;
4) Pembinaan dalam lembaga;
5) Penjara. Pidana Tambahan terdiri dari:
1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2) Pemenuhan kewajiban adat.
Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun  melakukan  atau  diduga  melakukan  tindak  pidana,  Penyidik,  Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk : (lihat Pasal 21 UU SPPA)
a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

## C.   Kendala-Kendala  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Menurut  UURI  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan  hukum  terhadap  Anak  di  Indonesia  masih  membutuhkan  kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi pelaku kejahatan dalam konteks ini anak sebagai pelaku penjambretan yang menyebabkan korban meninggal dunia..    Sebagaimana yang penulis telusuri bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Hak Anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak Anak). Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses  peradilan,  melainkan  mencakup  segala  hal  atas  kebebasan  si  anak  untuk memperoleh  perlakuan  yang  layak  seperti  warga  negara  lainnya.  Makin  meningkatnya suasana  kekerasan  dan  ketidaktentraman  dalam  lingkungan  kehidupan  sehari-hari  di dalam suatu kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam risiko yang sangat gawat. Di mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya. Karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas.
Secara  teoritis  terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi  faktor  penyebab  dan membutuhkan  penjabaran  belum  terimplementasinya  dengan  baik  perlindungan  hukum bagi anak pelau tindak pidana kejahatan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:
1. Subtansi Hukum
Perlu digaris bawahi bahwa suatu substansi hukum yakni peraturan perundang- undangan  harus  jelas  dan  tegas,  hal  itu  diperlukan  agar  penegak  hukum  tidak  perlu melakukan interpretasi atau penafsiran yang beragam, yang tentunya hal ini mendorong penegakan  supremasi  hukum.  Sebaiknya  jika  substansi  suatu  peraturan  perundang- undangan bias dan tidak tegas, tentu hal tersebut membuka peluang bagi penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikirnya masing-masing, hal ini yang kemungkinan  membuka  ruang  dan  celah  terjadinya  misinterpretasi  yang  mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Apalagi kalau menurut penegak hukum itu aturan hukumnya sama  sekali  tidak  di  atur  dalam  UURI  itu,  tentunya  mencari  landasan  hukum  lain  yang menurutnya  lebih  tepat  diterapkan  dalam  peristiwa  itu.  Demikian  juga  halnya  UURI Perlindungan Anak yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak maka diperlukan adanya keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda  derajatnya.  Sebab  ketidakcocokan  antara  aturan  hukum  bisa  terjadi  misalnya antara UURI yang yang bersifat secara khusus dengan UURI yang bersifat secara umum, antar UURI yang derajatnya “lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara UURI yang  berlaku  terdahulu  dengan  yang  berlaku  sekarang.  Variabel  tersebut  dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum dalam konteks ini perlindungan hukum karena tujuan  dibentuknya  suatu  peraturan  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk  itu  maka  demi  menghindari  agar  jangan  sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan pembentukan dari UURI itu sendiri.
Dalam konteks ini penulis menyoroti aturan hukum antara peraturan hukum yang dalam  hal  ini  UURI  No  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak,  paradigma  yang terbangun bahwa fungsi UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus  berfungsi  sebagai  suatu  alat  rekayasa  maka  dalam  hal  UURI  No.  35  Tahun  2014 tentang  perlindungan  anak  harus  fokus  pada  upaya  perlindungan  hukum  tidak  hanya sebatas  penindakan  dalam  ranah  praktis  tetapi  memiliki  suatu  konsep  yang  mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, Bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus terejawantahkan, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup  pendidikan,  Non  government  organisation  (NGO),  pemerintah  daerah  maupun pusat. 27
Terkait  perlindungan  anak  di  Indonesia,  kita  telah  memiliki  beberapa  terobosan seperti  meratifikasi  kenvensi  hak  anak  yang  dideklarasikan  pada  tanggal  20  November 1989 melalui Sidang Majelis Umum PBB (Suyono, 1994), UURI Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 dan dibentuknya suatu badan independen yaitu Komisi Perlindungan Anak. Dari segi substansi atau perundang-undangannya memang ada beberapa polemik terutama mengenai kebebasan anak dalam memilih agama sesuai bunyi pasal 86 UURI Perlindungan Anak dengan pasal 28 UURID 1945 yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial  review,  namun  berdasarkan  Putusan  MK  No.018/  PUURI-III/  2005  Mahkamah Konstitusi  sebagaimana  dipublikasikan  dalam  Jurnal  Konstitusi  (2006),  menyatakan
27 John Rawls, 2019 (Cetakan ketiga), A Theory Of Justice “TEORI KEADILAN” Dasar -Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara , Yogjakarta : Pustaka Pelajar.
permohonan uji materil pasal 86 tersebut tidak dapat diterima. Bila kita cermati baik dari segi  yuridis  maupun  sosiologis  memang  tidak  ada  pertentangan  dari  faktor  substansi hukumnya  baik  terhadap  perundang-undangan  diatasnya  maupun  ketentuan  terkait perlindungan anak yang telah ada sebelumnya.
Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka awal dari penegakan hukum berpedoman  dan  mengacu  pada  adanya  ketentuan  perundang-undangan  yang  telah dinyatakan  berlaku.  Dari  UURI  inilah  penegak  hukum  bekerja,  dengan  demikian  UURI sebagai pedoman dan panduan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Adakalanya suatu peraturan  perundang-undangan  telah  ada,  tetapi  tidak  bisa  berjalan  efektif  dikarenakan substansinya  yang  kurang  lengkap  atau  peraturan  pelaksanaannya  belum  diterbitkan. Kelengkapan  dan  kejelasan  materi  hukum  dari  suatu  perundangundangan  mutlak diperlukan. Apalagi kalau menurut penegak hukum itu aturan hukumnya sama sekali tidak di atur dalam UURI itu, tentunya mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Demikian juga halnya UURI 63 Putusan MK No.018/ PUU- III/ 2005 Tentang Perlindungan Anak.
Terkait  persoalan  substansi  hukum,  maka  kendala  dalam  perlindungan  hukum terhadap anak muncul disebabkan ada hal yang secara prisnsipil tidak diperhatikan dan terimplementasi dengan baik sehingga perlindungan hukum bagi anak pelau tindak podana tidak berjalan maksimal. 4 prinsip yaitu :
1) Prinsip non diskrminasi yang diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan dan tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya pembedaan dari segi apapun.
2)  Prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang  diterapkan  dengan  cara  merahasiakan identitas korban.
3) Prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan konseling, bantuan medis dan bantuan hukum penyediaan rumah, dan
4)  Prinsip  pemeliharaan  terhadap  pendapat  anak  yaitu  keterangan  anak  dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali karena dalam kasus ini anak yang menjadi pelaku sekaligus menjadi saksi.
Dilihat  dari  sanksi  yang  diaturnya,  UURI  Perlindungan  Anak  telah  merumuskan sanksi  pidana  yang  sudah  cukup  berat  baik  berupa  pidana  perampasan  kemerdekaan maupun pidana denda, dan ada yang diancamkan secara kumulatif kepada pelaku tindak pidana, serta ancaman pidana ini disertai dengan pidana minimum.
Terkait  dengan  tentang  perlindungan  hukum  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana penjambretan  di  Kota  Makassar  belum  terlaksana  dengan  baik  hal ini  dapat  dilihat  dari maraknya  kasus  penjambretan  yang  dilakukan  oleh  anak  dari  tahun  ke  tahun.  Apabila substansi hukum memberikan landasan hukum yang tepat, maka penegakan hukum dapat berjalan  secara  optimal,  dan  sebaliknya  apabila  susbtansi  hukum  tidak  tegas  dalam memberikan  landasan  hukum,  maka  akan  membuka  celah  terhadap  terjadinya penyimpangan terhadap aturan-aturan tersebut.

## 2. Struktur Hukum
Struktur  hukum  dimaksudkan  dalam  tulisan  ini  aparat  penegak  hukum  yang membidangi  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada umurnya  dan  lebih  khusus  terhadap  tindak  pidana  anak.  Struktur  hukum itu  mulai  dari peyidik, penuntut umum, hakim. Dibawah ini dberikan peran dari masing-masing struktur hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana.
Secara  formil  UURI  Perlindungan  Anak  juga  memiliki  kekurangan,  UURI Perlindungan Anak tidak memuat aturan secara formil di mana UURI perlindungan anak memerintahkan kepada penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan agar anak pelaku tindak pidana didampingi oleh penasihat hukum, selain itu juga tidak mengatur mengenai haknya  untuk mendapatkan  bantuan  hukum  secara  Cuma-Cuma  atau  atas biaya  Negara.
Selain itu terdapat kendala-kendala teknis pada saat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai  pelaku  tindak  pidana,  kendala  itu  dalam  hal  bagaimana  proses  mengumpulkan bukti-bukti, karena terdapat beban psikologis sehingga keterangan pelaku yang tidak terus terang,  rasa  takut,  malu,  trauma,  dan  saksi  tidak  hadir  di  dalam  proses  pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum.
Sistem penegak hukum sangat dipengaruhi pula oleh para penegak hukumnya yang menurut UURI kita kenal sebagai aparat penegak hukum adalah Polisi, Jaksa, Hakim. Selain ketiga aparatur tersebut secara informal seorang Pengacara juga dapat di pandang sebagai aparat penegak hukum karena tugas-tugasnya mendampingi ataupun menjadi kuasa dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum akan memiliki kedudukan dan peranan didalam masyarakat dan kedudukan sosial tersebut merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang ada.
Dengan  kedudukannya  tersebut  setiap  aparat  penegak  hukum  dituntut  memiliki sikap dan perilaku yang tidak tercela. Jika mental para penegak hukum tidak baik dan tidak berorientasi  pada  kebenaran  substansi  serta  tidak  berpihak  pada  keadilan  masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadapnya akan hilang. Salah satu factor yang memegang peranan  penting  dalam  penegakan  hukum  terhadap  perlindungan  anak  adalah  faktor penegak  hukumnya  sendiri. 28 Secara  ideal  bangsa  Indonesia  telah  memiliki  beberapa ketentuan pokok terkait peranan penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat  seperti  UURI  Kepolisian  Negara,  UURI  Pokok  Kejaksaan  dan  juga  tentang kekuasaan  Kehakiman.  Sayangnya  sebagian  besar  kasus  yang  diangkat  hanyalah  kasus- kasus  yang  sebelumnya  telah  diekspos  besar-besaran  oleh  media  cetak  dan  elektronik, dimana pengaruh “interest groups” dan juga “public opinion” sangat kuat disini. Realitas yang  ada  di  negeri  kita  ini  sebenarnya  masih  ribuan  bahkan  jutaan  kasus  menyangkut kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap  anak  yang  sama  sekali  tak  tersentuh  oleh  hukum. Untuk itu sangat diperlukan adanya peran aktif tidak hanya dari masyarakat tapi juga yang utama  adalah  perhatian ekstra  dari  para  aparat  penegak hukum,  sehingga akan  tercipta kondisi aman khususnya bagi anak-anak penerus bangsa ini. Kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan hak-hak anak dalam lingkungannya merupakan salah satu persoalan perlindungan  anak  di  Kota  Makassar,  khususnya  dalam  wilayah  hukum  Polestabes  Kota Makassar,  karena  selama  ini  masyarakat  terutama  pihak  lain  diluar  keluarga  anak  yang bersangkutan seakan-akan tidak peduli dan tidak memberikan respon yang baik. Hal ini terjadi karena selama ini dalam proses penanganan perkara terhadap anak, pihak aparat penegak hukum masih menutup diri tehadap akses masyarakat dalam penanganan perkara, sehingga bagi masyarakat sangat susah untuk memberikan bantuan kepada anak tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  tidak  optimalnya  perlindungan  hukum terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  adalah  disebabkan  oleh  rendahnya  komitmen  dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, hal ini dapat dilihat dari naiknya kasus dari tahun ke tahun serta minimnya rehabilitasi baik di dalam kepolisian  maupun  diluar.  Demi  terwujudnya  peningkatan  komitmen  aparat  penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terutama dengan cara menindaklanjuti laporan serta proaktif untuk memberikan perlindungan hak- hak anak berupa rehabilitasi.

## 3. Kultur Hukum
Legal  Culture  atau  budaya  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang mendasari  hukum  yang  berlaku,  dan  nilai-nilai  mana  merupakan  konsepsi-konsepsi
28 Achmad  Ali,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Teoti)  dan  Teori  Keadilan  (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence), Jakarta : Kencana
abstrak  tentang  apa  yang  dianggap  baik  sehingga  patut  untuk  dipatuhi  dan  apa  yang dianggap  buruk  sehingga  harus  dihindari.  Dalam  penegakan  hukum  nilai-nilai  kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial ( law as a tool of social engineering ), memelihara dan mempertahankan control sosial guna  tercipta  kedamaian  dalam  pergaulan  hidup  masyarakat.  Instrumen  hukum  yang menjadi  tumpuan  sejauh  ini  direpresentasekan  melalui  UURI  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak. Apakah kendala perlindungan hukum terhadap anak memiliki keterkaitan  dengan  UURI  perlindungan  anak  tentu  membutuhkan  suatu  kajian komprehensif tentang apa tujuan utama dari UURI perlindungan anak tersebut. Bagaimana kondisi  sosiologis  terkait  perlindungan  hukum  terhadap  anak  pada  saat  UURI  ini ditetapkan. Bahwa suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya akan terus mengalami perkembangan, bisa pada kondisi mengikuti arus zaman.
Masalah  perlindungan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pada  dasarnya  adalah sama  dengan  penegakan  hukum  secara  menyeluruh.  Oleh  karena  itu  implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa variabel penting terutama peraturan hukum. Peraturan  hukum  ini  yang  kemudian  harus  menjadi  alat  ( Tools )  dalam  merekayasa perlindungan hukum terhadap anak. Muatan dalam UURI perlindungan Anak harus mampu diterjemahkan  dalam  realitas.  Oleh  sebab  itu  Instrumen  hukum  dalam  hal  ini  UURI Perlindungan Anak selain harus terukur dalam ranah praktis juga harus memuat aturan pemidanaan yang tegas terhadap pelaku tidak pidana anak. 29
Menurut penulis, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tak jarang kita  jumpai  bahwa  aktor  utama  yang  cukup  berperan  disini  adalah  masyarakat  dan lingkungan. Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak  akan  menyuburkan  praktek  tersebut.  Hal  ini  terbukti  dari  tingginya  angka kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau oleh lingkungan tempat tinggal  sang  anak  terutama  bagi  anak-anak  yang  memiliki  keterbatasan  baik  dari  segi ekonomi maupun mental. 30

## 4. Sarana dan Prasarana
Dalam  kerangka  pelaksanaan  hukum,  sarana  maupun  fasilitasnya  haruslah memadai sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas maupun sarana pendukung maka penegak hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual. Sarana atau fasilitas yang  cukup  ampuh  di  dalam  penegak  hukum  bisa  dalam  bentuk  kepastian  dalam penanganan perkara maupun kecepatan memproses perkara tersebut, karena dampaknya disini akan lebih nyata apabila dibanding dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Apabila tingkat  kepastian  dan  kecepatan  penanganan  perkara  ditingkatkan,  maka  sanksi-sanksi negatif  akan  mempunyai  efek  menakutkan  sehingga  akan  dapat  mencegah  peningkatan kejahatan  maupun  residivisme.  Untuk  sarana  dan  prasarana  terkait  kehidupan  sosial, sayangnya pemerintah kita cenderung mengabaikannya. Bila saja pemerintah memberikan fasilitas  yang  cukup  memadai  bagi  anak-anak  jalanan,  anak-anak  yang  memiliki keterbatasan  ekonomi  dan  keterbelakangan  mental  tentunya  akan  meminimalisir  angka diskriminasi anak dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Pembangunan
29 Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak ( anak cacat, anak terlantar,  anak  kurang  mampu,  pengangkatan  anak,  pengadilan  anak  dan  pekerja  anak) ,  Jakarta  : Novindo Pustaka Mandiri.
30 Laurensius  Arliman  S.,  Jurnal  Hukum  : Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi di Kota Padang , Volume 9 Nomor 1, April 2016
sekolah bebas biaya bagi anak-anak tidak mampu, pembangunan rumah penampungan dan perlidungan  bagi  anak-anak  terlantar  serta  anak  jalanan,  dan  juga  pemberian  fasilitas kesehatan yang memadai seolah hanya menjadi utophia semata, karena realisasi selama ini jauh dari angan-angan tersebut diatas.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  adalah  lembaga  negara  independen  yang dibentuk berdasarkan pasal 74 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai sebuah subjek hukum, anak menjadi domain bersama antara UURI perlindungan anak dengan fungsi KPAI Sebagai sebuah lembaga negara yang tugas pokok dan fungsinya memang  fokus  pada  pada  masalah  anak.  Hal  ini  tentu  perlu  mendapatkan  perhatian  ke depan,  bahwa  salah  satu  kendala  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  dalam  UURI Perlindungan anak tidak disebutkan secara lugas dan tegas, kedudukan dan peran spesifik lembaga negara yang diberikan wewenang untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan perlindungan hukum sebagai hak anak, dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Harus  ada  kesesuaian  atau  koherensi  norma  dalam  UURI  Perlindungan  Anak dengan  aturan  lain  yang  mengatur  norma  yang  sama.  Aturan  pelaksanaan  yang  secara kedudukan lebih  rendah  atau bersifat khusus seperti Peraturan Menteri Sosial  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Peraturan Menteri tersebut juga tidak secara spesifik disebutkan lembaga atau institusi yang secara tugas dan fungsi diberikan  wewenang  khusus  untuk  menangani  persoalan  dan  metodologi  perlindungan anak. 31
Pada bahagian kedua masalah kewajiban dan tanggung jawab, UURI Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai sanksi hukum kepada pihak-pihak yang lalai atau sengaja tidak  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  anak.  Idealnya  suatu  kewajiban  hukum harus disertai pertanggungjawaban hukum sampai pada konsekuensi hukum yang diterima apabila suatu subjek hukum lalai dalam menjalankan kewajibannya. UURI tidak bisa sebatas ketentuan yang mengatur tentang kewajiban bagi masyarakat atau yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran hukum oleh anak tetapi tidak disertai dengan konsekuensi hukum yang logis. Sebagai contoh apabila orang tua tidak mengawasi anaknya dalam hal batasan pergaulan  maka  potensi  anak  untuk  menjadi  korban  eksploitasi  memungkinkan  terjadi. Dalam  konteks  ini  orang  tua  dikategorikan  lalai  dan  sadar  akan  kemungkinan  bahwa anaknya bisa menjadi pelaku tindak pidana.  Maka prinsip dasar dalam aturan pemidanaan orang  tua  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  secara  hukum.  Terlepas  dari  perdebatan konsekeunsi  hukum  apa  yang  akan  diterima,  hal  ini  yang  belum  diakomodir  secara maksimal  dan menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum untuk konteks  UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Kendala lain dalam bahwa dalam UURI perlindungan anak Pasal 59 ayat 1 bunyi pasalnya  masih  abstrak  dan  multitafsir  bahwa  :  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggungjawab  untuk  memberikan perlindungan khusus kepada anak. Kata lembaga negara lainnya ini yang kemudian bias sebab tidak bisa ditafsir bebas dan tidak spesifik mengarah kepada salah satu badan atau lembaga negara yang dilimpahkan wewenang untuk berkewajiban dan bertanggungjawab dalam  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak.  Seyogiayanya  dalam  UURI perlindungan anak harus jelas dan tegas menyebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai  representase  lembaga  negara  yang  secara  fungsi  dan  kewenangan  memang bertanggung jawab dalam hal perlindungan terhadap anak termasuk perlindungan hukum.
Diperlukan  suatu  pembaharuan  dan  terobosan  hukum  termasuk  peningkatan sarana dan prasarana hukum, terlepas dari pro dan kontra hal yang perlu digaris bawahi
31 Stephanie Deleney,  ECPAT  Internasional, Melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual dalam situasi bencana dan gawat darurat , Medan : RESTU Printing.
adalah bahwa anak adalah asset untuk masa depan bangsa yang perlu dilindungi apapun metodologinya. Melindungi anak berarti melindungi masa depan bangsa. 32

## CONCLUSION
Aturan hukum tindak pidana anak dalam kasus penjambretan yang mengakibatkan korban luka berat orang lain tersebut dikaitkan dengan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan  dua  jenis  sanksi,  yaitu  tindakan,  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  berumur  di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak  asasi  anak  terbentuk  dari  berbagai  dimensi  Hak  Asasi  Manusia  yang  tertera  dalam aturan  perundang-undangan.  Bahwa  hambatan-hambatan  dalam  perlindungan  hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penjambretan yang mengakibatkan korban luka berat beragam,baik  itu  berasal  dari  faktor  internal  berupa  sumberdaya  manusia,  sarana  dan prasarana penyidik maupun faktor eksternal berupa minimnya pengetahuan masyarakat, peraturan perundang-undangan serta faktor yang berasal dari anak atau keluarga.

## REFERENCES
Achmad  Ali,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Teoti)  dan  Teori  Keadilan  (Judicial Prudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legis  Prudence), Jakarta  : Kencana Ahmad  Fadil, Hakikat  Ketenagakerjaan  dalam  mewujudkan  hubungan  industrial  yang berkeadilan(Nature  of  Employment  in  the  making  Industrial  Relatins  Equitable), Disertasi, Universitas Muslim Indonesia, 2014. Arif  Gosita, Masalah  Perlindungan  Anak  (Kumpulan  Karangan), BIP  Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. Bagong  Suyanto, Pekerja  Anak  dan  Kelangsungan  pendidikannya ,  Airlangga  University Press,2003,
Bambang  Sukoco,  2016. Pendekatan  Restoratif  Justice  Sebagai  Upaya  Penyelesaian Cybercrime Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah) , Law and Justice UMS Volume 1(1):54-64 Bambang Sunggono, Metode p enelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Benedichta Desca Prita Octalina, ST.Harum Pudjiarto, Jurnal Hukum “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi” , Universitas Atmajaya Yogjakarta. EB Subakti, Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja, PT Elex Media Komputindo, 2008 Eka  Tjahjanto. Implementasi  Peraturan  PerUndang-undangan  Ketenagakerjaan  Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta:
Kencana.
John  Rawls,  2019  (Cetakan  ketiga), A  Theory  Of  Justice  “TEORI  KEADILAN”  Dasar -Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara , Yogjakarta : Pustaka Pelajar
Laurensius  Arliman  S.,  Jurnal  Hukum  : Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi di Kota Padang , Volume 9 Nomor 1, April 2016. Muhammad  Joni,  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dalam Perspektif Konvensi Hak Anak , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
32 Benedichta Desca Prita Octalina, ST.Harum Pudjiarto, Jurnal Hukum “Perlindungan Hukum Terhadap Anak K orban Eksploitasi Ekonomi” , Universitas Atmajaya Yogjakarta.
Nursariani  Simatupang  dan  Faisal  (I).  2017.  K riminologi  (Suatu  Pengantar) .  Medan  CV. Pustaka Prima Nursariani  Simatupang  dan  Faisal  (II).  2018. Hukum  Perlindungan  Anak .  Medan: CV. Pustaka Prima
Maidin Guitom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia), Refika Aditama, 2010.
Melva  Christien  Manurung.  2018.  “Analisis  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak  Diduga Pelaku  Pencurian  Dengan  Kekerasan  Yang  Ditembak  Mati  Oleh  Polisi.” Skripsi .
Universitas Lampung,
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hal.29
R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 31. Jakarta. PT Internasa. 2003 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia , Kompas, Jakarta, 2003. Romli Atmasasmita, et.al., Peradilan Anak di Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 1997. Simon,  Dalam  E.Y  Ranter  dan  S.R  Sianturi, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan penerapannya, Penerbit Storia Grafika, Jakarta, 2012. Stephanie Deleney, ECPAT Internasional, Melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual dalam situasi bencana dan gawat darurat , Medan : RESTU Printing Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan Penentuan, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. Sholeh  Soeaidy  dan  Zulkhair,  2001, Dasar  Hukum  Perlindungan  Anak  (  anak  cacat,  anak terlantar, anak  kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak  dan pekerja anak) , Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.

## Copyright Holder :
© Rahmad Masturi (2023).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: