## OPTIMALISASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH POLISI KEHUTANAN
Muh. Rudini. R Ibrahim 1 , Abd. Rais Asmar 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## deryhr11@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  mengenai  Optimalisasi  Penanggulangan  Tindak  Pidana Kehutanan  Oleh  Polisi  Kehutanan  di  Desa  Tabo-Tabo  Kecamatan    Bungoro  Kabupaten  Pangkep.  Masalah tersebut  kemudian  disusun  kedalam  submasalah  atau  pertanyaan  penelitian  yaitu:  bagaimanakah  upaya  polisi kehutanan  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  kehutanan  di  desa  tabo-tabo  kecamatan  bungoro  kabupaten pangkep  dan  apa  saja  yang  menjadi  factor  penghambat  Polisi  Kehutanan  dalam  mengatasi    Tindak  Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  empiris,yaitu  penelitian  yang  dilakukan  mengacu  pada  norma norma  yang  berlaku di  masyarakat.  Sumber data penelitian  ini dari data primer dan  sekunder. Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa optimalisasi penanggulangan tindak pidana kehutanan  yang dilakukan polisi  kehutanan belum  sepenuhnya  efektif  dalam  memberantas  kerusakan  hutan  yang  dilakukan  perorangan  maupun perkelompok  di  Desa  Tabo-Tabo,  baik  berupa  sarana  maupun  prasarana,  maka  dari  itu  pemerintah  harus  ikut campur dalam menjaga kelestarian hutan di Indonesia.

## Kata Kunci : Kehutanan; Polisi Hutan; Tindak Pidana

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  optimization  of  the  prevention  of  forestry  crimes  by  forestry  police  in Tabo-Tabo  Village,  Bungoro  District,  Pangkep  Regency.  The  problem  is  then  compiled  into  sub-problems  or research questions, namely:  what are the efforts of the forestry police in dealing with forestry crimes in Tabo- Tabo  Village,  Bungoro  District,  Pangkep  District  and  what  are  the  factors  inhibiting  Forestry  Police  in overcoming  Forestry  Crime  in  Tabo-Tabo  Village,  Bungoro  District  Pangkep  Regency.  The  type  of  research used  in  this  study  uses  an  empirical  approach,  namely  research  conducted  refers  to  the  norms  prevailing  in society. The data sources of this research are primary and secondary data. The results of this study indicate that the  optimization  of  the  prevention  of  forestry  crimes  committed  by  the  forestry  police  has  not  been  perfect  in eradicating  forest  damage  committed  by  individuals  or  groups  in  Tabo-Tabo  Village,  both  in  the  form  of facilities  and  infrastructure,  therefore  the  government  must  intervene  in  maintaining  forest  sustainability  in Indonesia.
Keywords: Forestry; forest police; Criminal Act

## PENDAHULUAN
Kata hutan  merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam  hukum tertentu Inggris kuno, forrest (hutan) berarti  suatu  daerah  tertentu  yang  tanahnya  ditumbuhi  pepohonan,  tempat  hidup  binatang buas dan burung-burung hutan. 1
1 Salim H.S, Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi (Jakarta:Sinar Grafika,2006).h.38.
Menurut  Dengler  yang  diartikan  dengan  hutan  adalah  Sejumlah  pepohonan  yang tumbuh  pada  lapangan  yang  cukup  luas,  sehingga  suhu,  kelembaban,  cahaya,  angin,  dan sebagainya  tidak  lagi  menentukan  lingkungannya,  akan  tetapi  dipengaruhi  oleh tumbuhantumbuhan/  pepohonan  baru  asalkann  tumbuh  pada  tempat  yang  cukup  luas  dan rapat (horizontal dan vertikal). 2
Unsur  pertama,  kedua  dan  ketiga  membentuk  persekutuan  hidup  yang  tidak  dapat  di pisahkan satu dengan yang lainnya.Pengetian hutan di sini menganut konsepsi hukum secara vertical  karena  antara  lapangan  (tanah),  pohon,  flora,  dan  fauna  beserta  lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh. 3
Dalam  rangka  memanfaatkan  hutan  bagi  umat  manusia  maka  para  ahli  kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai macam hutan. Mengklasifikasi sesuatu merupakan bagian penting suatu proses berpikir.
Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:
a. Hutan berdasarkan statusnya, yaitu:
1) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas tanah.
2) Hutan hak adalah hutan yang berada pada taanh yang dibebani hak atas tanah.
3) Hutan adat dalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyrakat hukum adat.
b. Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:
1) Hutan  konservasi  adalah  kawasan  hutan  dengan  ciri  khas  tertentu,  yang  mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
2) Hutan  lindung  adalah  kawasan  hutan  yang  mempunyai  fungsi  pokok  sebagai perlindungan  system  penyangga  kehidupan  untuk  mengatur  tata  air,  mencegah  banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dam memelihara kesuburan tanah. 4
Adapun sifat hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selamanya akan tetapi  dalam  waktu  sementara  saja,  kecuali  bila  yang  bersangkutan  dijatuhi  pidana  penjara seumur hidup atau pidana mati. 5
Ada  dua  jenis  barang  yang  dapat  dirampas  melalui  putusan  Hakim  pidana,  (Pasal  39 KUHP), yaitu:
2 Ngandung I.B. Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia . (Ujung Pandang: Pusat Latihan Kehutanan,1975),h.3.
3 Salim H.S, Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi (Jakarta:Sinar Grafika,2006).h.41.
4 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 3
5 Adami Chazawi, pelajaran Hukum Pidana Bagian I,h.44-45
a) Barang kepunyaan terhukum yang diperolehnya dari kejahatan maupun yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
b) Dalam  hal  pemidanaan  karena  kejahatan yang  tidak  dilakukan  dengan  sengaja  atau karena  pelanggaran,  dapat juga  dijatuhkan  putusan  perampasan  berdasarkan  hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang
Perampasan  dapat  dilakukan terhadap  orang  yang  bersalah  yang  diserahkan  kepada pemerintah, tetapi hanya barang-barang yang telah disita. 6
Dalam pidana pengumuman putusan Hakim ini, Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan  pengumuman  itu.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  surat  kabar,  plakat yang  ditempelkan  pada  papan  pengumuman,  melalui  media  radio  maupun  televisi,  yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. 7
Menurut  Hazewinkel-Suringa  merumuskan  pengertian  dari  tindak  pidana  dimana merupakan  suatu  perilaku  manusia  yang  pada  saat  tertentu  telah  ditolak  di  dalam  suatu pergaulan  hiduptertentudan  dianggap  sebagai  perilaku  yang  harus  ditiadakan  oleh  hukum pidana  dengan  menggunakan  sarana-sarana  yang  bersifat  memaksa  yang  terdapat  di dalamnya. 8
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai  ancaman  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  dan  barang  siapa  melanggar tersebut. 9
Menurut  Dengler  yang  diartikan  dengan  hutan  adalah  Sejumlah  pepohonan  yang tumbuh  pada  lapangan  yang  cukup  luas,  sehingga  suhu,  kelembaban,  cahaya,  angin,  dan sebagainya  tidak  lagi  menentukan  lingkungannya,  akan  tetapi  dipengaruhi  oleh tumbuhantumbuhan/  pepohonan  baru  asalkann  tumbuh  pada  tempat  yang  cukup  luas  dan rapat (horizontal dan vertikal). 10

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  upaya  yang  dilakukan  polisi  kehutanan untuk  menanggulangi  Tindak  Pidana  Kehutanan.lokasi  kejadian  berada  di  kawasan  area
6 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP (Yogyakarta : Sinar Grafika,2007),h.21.
7 Adami Chazawi, pelajaran Hukum Pidana Bagian i,h.53-55
8 Franciscus  Theojunior  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di  Indonesia (Jakarta  :  Sinar Grafika,2014),h.178-179.
9 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana ( Jakarta : PT.Rineka Cipta,1993 ), h.58.
10 Ngandung I.B, Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia.( Ujung Pandang: Pusat Latihan Kehutanan,1975),h.3
hutan  milik  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Pangkep  sehingga  merasa  perlu  untuk mengumpulkan data yang diperlukan terkait dengan kasus Tindak Pidana Kehutanan.
Data  dan  informasi  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui  wawancara  dengan  para pakar, narasumber, atau pun pihak-pihak terkait dengan penulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Upaya Polisi Kehutanan  dalam  menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan  di  Desa Tabo-Tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep
Dari  hasil  wawancara  peneliti  terhadap  pihak  polisi  hutan  dalam  pelaksanaan perlindungan  hutan  guna  mencegah  Tindak  Pidana  Kehutanan    yang  dilaksanakan  di  Hutan Diklat  Desa  Tabo-Tabo,  Kecamatan  Bungoro,  Kabupaten  Pangkep  dan  Kepulauan,  penulis memaparkan upaya-upaya yang  ditempuh pihak polisi hutan dalam pengamanan hutan terdiri dari 3 jenis pengamanan yaitu:

## A. Perlindungan Hutan secara Preemtif
Perlindungan  hutan  secara  preemtif  yang  dilakukan  adalah  tindakan  teguran  yang bersifat  teguran  dan  pembinaan.  Dalam  arti  apabila  telah  terjadi  tindak  pidana  di  bidang kehutanan dan adanya barang bukti tindakan yang dilakukan adalah memberi teguran apabila pihak yang bersangkutan tidak melawan teguran maka barang bukti disita.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bpk.Amiruddin,S  menyatakan  bahwa:  “Di  dalam menjalankan tugas pengamanan hutan kita sebagai personil diharapkan selalu bersikap yang baik  terhadap  masyarakat,  dan  apabila  mereka  ingin  melakukan  kegiatan  yang  akan membahayakan  hutan  maka  kita  sebagai  pengamanan  hutan  haruslah  memberikan  teguran yang bersifat pengarahan.”(wawancara 12 Agustus 2019) 11
Berdasarkan pernyataan diatas, teguran yang di berikan polisi hutan kepada masyarakat adalah  dengan  menasehati  sehingga  hubungan  kemitraan  dengan  masyarakat  tetap berlangsung  harmonis  maka  tiap  personil  atau  karyawan  perhutani  dalam  kehidupannya ditengah-tengah  masyarakat  harus  bisa  menyatu  atau  membaur  serta  peduli  terhadap penduduk  sekitar  hutan.  Kegiatan  tersebut  agar  dapat  menarik  simpati  masyarakat  dengan tujuan  agar  mereka  sadar  untuk  tidak  berbuat  kejahatan  terhadap  hutan  secara  bertahap mereka,  justru  dengan  demikian  mereka  akan  membantu  perhutani  dalam  pengamanan
setidak-tidaknya  akan  memberikan  informasi  rencana-  rencana  kejahatan.  Di  samping  itu juga  petugas  setiap  saat  bisa  memonitor  secara  langsung  setiap  gelagat  yang  mengarah  ke tindak pidana dengan menggunakan cara- cara antara lain:
a. Mengadakan    pertemuan  terhadap  penduduk  atau  masyarakat  di  dalam  maupun disekitar hutan baik secara formal maupun non formal.
b. Menghadiri  acara-acara  kegiatan  yang  dilakukan  atau  diadakan  masyarakat  sekitar hutan. Dalam acara-acara tersebut baik secara langsung atau tidak langsung dalam arti melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama.
c. Membantu memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi penduduk sekitar hutan.
d. Berlaku  santun  terhadap  masyarakat  dan  menghargai  budaya  yang  berlaku  di  tempat tersebut.
Dengan  cara-cara  yang  demikian  kemungkinan  kerja  sama  antara  perhutani  dengan masyarakat  sekitar  hutan  dapat  terjalin  dengan  baik,  tingkat  kerawanan  hutan  pun  akan menjadi  berkurang  dan  bersama-sama  akan  menciptakan  suatu  kebersamaan  dalam melindungi hutan.

## B. Pelaksanaan Perlindungan Hutan Secara Preventif
Pelaksanaan  perlindungan  hutan  secara  preventif  yang  dilakukan  oleh  UPT  KPH Bulusaraung yaitu dilakukan dengan jalan menetapkan anggota polisi hutan pada setiap pos- pos  yang  dianggap  rawan,  mengadakan  lalu  lintas  hasil  hutan,  melakukan  patroli  dan mengadakan  penyuluhan.  Adapun  langkah  preventif  tersebut  lebih  jelasnya  adalah  sebagai berikut:

## 1. Penempatan Anggota Polisi Hutan Teritorial
Penempatan  anggota  polisi  hutan  teritorial  tersebut  berdasarkan  laporan  bulanan  dan tahunan tentang keamanan yang dibuat oleh kepala bagian keamanan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bpk.  Andi  Sofyan  selaku  Staf  bagian  keamanan menyatakan  bahwa:  “Setiap  anggota  polisi  hutan  dalam  penempatan  kita  sesuaikan  dengan laporan  bulanan  yang  ada,  mana  wilayah  hutan  yang  lebih  rawan  disitu  diberi  penambahan pasukan yang lebih banyak (wawancara, 14 Agustus 2019).” 12
Adapun laporan yang di buat oleh bagian keamanan antara lain:
12 Hasil  wawancara  dengan  staf  polisi  hutan  bagian  keamanan Bapak  Andi sofyan,      Rabu 14 Agustus 2019
- Laporan adanya penemuan sisa pencurian yang tidak sempat dibawa oleh si pencuri dan pencuri pun tidak tertanggkap sehingga tidak ada tersangka pencurian kayu.
- Adanya  kerusakan  hutan  yang  dilakukan  oleh  pencurian  hasil  hutan  maupun  kerusakan secara alami.

## 2. Pengawasan Lalu Lintas Hasil Hutan
Pos-pos pengamanan hasil hutan di UPT KPH Bulusaraung dalam melaksanakan tugas, polisi hutan akan memeriksa setiap kendaraan yang mengangkut hasil hutan antara lain kayu maupun  jenis  lainya.  Melalui  pos-pos  tersebut  petugas  akan  menanyakan  surat-surat  atau dokumen kayu tersebut baik menyangkut SAKB (Surat Angkut Kayu Bulat) maupun SAKO (Surat  Angkut  Kayu  Olahan).  Isi  dari  dokumen  tersebut  adalah  asal  kayu,  jenis  angkutan, tujuan dan jangka waktu berlakunya surat tersebut.

## a. Patroli Rutin
Dalam  pelaksanan  perlindungan  hutan  diklat  di  Desa  Tabo-Tabo  Kecamatan  Bungoro Kabupaten  Pangkep  selalu  mengadakan  patroli.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Bpk. Saenal,SG  menyatakan  bahwa:  “Di  Desa  Tabo-tabo  Kecamatan  Bungoro  Kabupaten Pangkep  dalam  upaya  pengamanan  hutan  selalu  diadakan  patroli  rutin  guna  mencegah kejahatan di kawasan hutan (wawancara, 14 agustus 2019).” 13
Pernyataan  di  atas  menyatakan  bahwa    setiap  harinya  selalu  diadakan  patroli  rutin  24 jam  penuh,  mulai  pukul  06.00-18.00  dan  waktu  dibuat  sesuai  dengan  jadwal  secara bergantian.  Dalam  patroli  pun  polisi  hutan  tidak  saja  duduk-duduk  di  pos  saja  melainkan dengan jalan kaki mengelilingi sekitar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan. Di samping  itu  dalam  berpatroli  polisi  hutan  dalam  melaksanakan  tugasnya  dari  Perum Perhutani  Unit  I  Kehutanan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  ditunjang  dengan  sarana  penunjang antara lain: 1 mobil polisi hutan, Alat komunikasi yang berupa HT, 2 sepeda motor.
Dengan  sarana  tersebut  polisi  hutan  dalam  menjalankan  tugasnya  secara  bergantian guna  menjaga  keamanan  kawasan  hutan  dari  penjarahan  maupun  pengrusakan  yang dilakukan oleh para pencuri maupun perambah hasil hutan.
a. Mengadakan Penyuluhan
Berdasarkan wawancara dengan Bpk. A.Adi Sucipta menyatakan bahwa: “Dalam upaya perlindungan  hutan  selain  dengan  patroli  rutin,  dalam  satu  bulan  sekali  selalu  mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar hutan (wawancara,19 Agustus 2019). 14
Dalam  rangka  perlindungan  hasil  hutan  dilakukan  patroli  rutin  oleh  para  polisi  hutan teritorial di seluruh Hutan Diklat  Desa Tabo-Tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep yaitu  meliputi  Desa  Baring,Desa  Manggilu,  Desa  Bara  Batu,Desa  Pujananting  Perlu  juga dilakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan mengenai pengelolaan hasil hutan,  mempertahankan  fungsi  hutan,  pengendalian  kebakaran  hutan,  reboisasi  dan pemanfaatan  lingkungan  hutan  bagi  kita  semua.  Dari  penyuluhan  tersebut  akan  dipantau sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan hutan.
C. Perlindungan Hutan Dilakukan Secara Represif
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bpk.  Amiruddin,S  menyatakan  bahwa:  “Kalau  upaya preventif, preemtif belum juga membuat jera para pelakunya..kita gunakan cara yang benar- benar  menindak  tegas,  agar  membuat  mereka  merasa  kapok  atau  takut  (wawancara,  21 Agustus 2019).” 15
UPT  KPH  Bulusaraung    dalam  menjalankan  tugas  pengamanan  hutan  apabila terjadinya  kejahatan,  pelanggaran  di  bidang  kehutanan  selalu  mengadakan  operasi pengamanan  hutan.  Berdasarkan  operasi  yang  dilaksanakan  dapat  dikelompokkan  sebagai berikut:
1. Operasi  intelijen  dilaksanakan  untuk  mengumpulkan  bahan  keterangan  tentang  tokoh- tokoh  penggerak,  pemodal  atau  aktor  intelektual  dari  pelaku  kejahatan  di  bidang kehutanan.
2. Kegiatan  patroli  dalam  rangka  tindakan  preventif  atau  pencegahan  terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan dan hasil hutan.
3. Kegiatan pemeriksaan atau pengawasan dalam rangka memeriksa dokumen hasil hutan.
4. Operasi represif dalam rangka tindakan hukum atau yustisi terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan.
5. Pembinaan  masyarakat  atau  penyuluhan  dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  fungsi  hutan  dalam  pembangunan  nasional  dan
14 Hasil wawancara dengan Bapak Andi Adi Sucipta.Senin 19 Agustus 2019
15 Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin,S.Rabu 21 Agustus 2019
kehidupan  serta  meningkatkan  kesadaran  hukum  untuk  tidak  terlibat  dlam  pelanggaran kejahatan di bidang kehutanan.
6. Operasi rehabilitasi di laksanakan dalam bentuk pembinaan masyarakat  yang bertempat tinggal  disekitar  sasaran  operasi  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat.
7. Operasi kesejahteraan dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meliputi  ketahanan  ekonomi,  pendidikan spiritual  dengan  maksud  agar  masyarakat  ikut serta berpartisipasi dalam pengamanan hutan.

## 2. Faktor penghambat Polisi Kehutanan dalam mengatasi  Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep?.
Penghambat  yang  saat  ini  masih  dihadapi  Polisi  Hutan  dalam  menjalankan  tugasnya antara lain:
a. Kesadaran  masyarakat yang masih kurang akan pentingnya kelestarian hutan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bpk.  Mursid  menyatakan  bahwa:  “Bagi  mereka masyarakat sekitar hutan mengambil hasil hutan itu sudah hal yang biasa padahal kita sebagai polisi  hutan  sudah  memberi  teguran  kepada  mereka  tetapi  dihiraukan  malah  ancaman  yang sering kami dapatkan (wawancara, 9 September 2019).” 16
Dari  pernyataan  diatas  bagi  masyarakat  desa  yang  bertempat  tinggal  di  dekat  hutan, hutan merupakan bagian dari kehidupannya walaupun tidak disadarinya hutan alam disekitar mereka  telah  berubah  menjadi  hutan  tanaman  yang  dikelola  oleh  pemerintah,  sehingga pandangan  masyarakat  sekitar  hutan  terhadap  hutan  pun  sebenarnya  tidak  berubah. Masyarakat sekitar hutan tetap menganggap hutan disekitar desanya itu sebagai sumber untuk memperoleh  kayu  bakar,  pakan  ternak,  kayu  bangunan  pandangan  seperti  ini  masih  kental bagi masyarakat sekitar hutan.
b. Vonis dari pengadilan yang membuat kurang jera pelaku tindakan pidana hutan Dari  data  yang  diperoleh  ternyata  vonis  di  pengadilan  kurang  membuat  jera  pelaku pencurian  kayu  maupun  hasil  hutan  lainnya.  Karena  hukuman  yang  di  jatuhkan  Majelis hakim  terhadap  terdakwa  relatif  ringan,  hukuman  yang  ringan  ini  tidak  menjamin  bahwa terdakwa maupun masyarakatsekitar hutan tidak lagi menebang pohon-pohon dan menguasai
kawasan  hutan  secara  ilegal.  Ini  berarti  bahwa  putusan  yang  ringan  tersebut  tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun yang tampak adalah dampak negatifnya.
c. Ancaman dari para penjarah atau pencuri kayu bersama kelompok terhadap petugas.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bpk.  Pujdiharto  menyatakan  bahwa:  “Dalam mengamanankan hutan seringkali kita mendapat ancaman dari pencuri-pencuri tersebut baik mereka  orang  luar  daerah  maupun  masyarakat  sekitar  hutan  yang  mengancam  jiwa  kita (wawancara, 10 September 2019).” 17
Sering  kali  polisi  hutan  dalam  melaksanakan  tugas  mengamankan  hutan  mengalami kendala yang mengancam jiwa mereka, yaitu ancaman dari para penjarah atau pencuri yang tertangkap  oleh  petugas.  Setelah  tertangkap  mereka  pencuri  kayu  tidak  menyadari  akan perbuatannya yang merugikan banyak pihak melainkan timbulnya niat balas dendam  kepada para petugas polisi hutan yang menangkap mereka. Sehingga ini menjadi kendala bagi polisi hutan dalam menjalankan tugasnya.
d. Sarana  dan  prasarana  yang  kurang  memadai  menjadikan  kurang  efisiennya  dalam berkerjanya para polisi hutan untuk pengamanan hutan.
Dengan  Luas  hutan  Diklat  seluas  601,26  ha  (19.69%)  dan    Hutan  Lindung  seluas 1.507,74  Ha.  para  polisi  hutan  baik  itu  polisi  hutan  teritorial  maupun  polisi  hutan  mobil dalam  mengamankan  hutan  hanya  dilengkapi  1  mobil  patroli  dan  2  sepeda  motor  serta  alat komunikasi  HT  sehingga  menyebabkan  kurang  efisien  polisi  hutan  dalam  melaksanakan tugasnya  untuk  menjaga  hutan  dari  para  penjarah  atau  pencuri  kayu.  Apalagi  rombongan pencuri kayu ini kadang-kadang lebih banyak di banding dengan sarana dan prasarana yang diberikan tersebut polisi hutan harus bekerja keras menjaga hutan agar tetap aman.

## KESIMPULAN
Kendala-kendala  yang  di  hadapi  polisi  hutan  dalam  pengamanan  hutan  di  antara  lain, kesadaran  masyarakat  yang  masih  kurang  akan  pentingnya  kelestarian  hutan,  terbatasnya personil polisi hutan, Vonis dari pengadilan yang kurang membuat jera pelaku tindak pidana di bidang kehutanan, ancaman dari penjarah atau pencuri kayu maupun hasil hutan bersama kelompok  dan  backingnya  terhadap  petugas  polisi  hutan,  sarana  dan  prasarana  yang  kurang memadai untuk pengamanan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Salim H.S, Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi (Jakarta:Sinar Grafika,2006).h.38.
Ngandung  I.B. Ketentuan  Umum  Pengantar  Hutan  dan  Kehutanan  Indonesia .  (Ujung Pandang:   Pusat Latihan Kehutanan,1975),h.3.
Salim H.S, Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi (Jakarta:Sinar Grafika,2006).h.41
UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 3.
Adami Chazawi, pelajaran Hukum Pidana Bagian I,h.44-45
Andi Hamzah, KUHP & KUHAP (Yogyakarta : Sinar Grafika,2007),h.21.
Adami Chazawi, pelajaran Hukum Pidana Bagian i,h.53-55
Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika,2014),h.178-179.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta : PT.Rineka Cipta,1993) , h.58
Ngandung  I.B, Ketentuan  Umum  Pengantar  Hutan  dan  Kehutanan  Indonesia.( Ujung Pandang: Pusat Latihan Kehutanan,1975),h.3 .
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 4 (1), 63-79.
Hasil    wawancara    dengan    staf  Polisi  Hutan  Bapak  Amiruddin,S.  Senin  12  Agustus  2019. pukul 11.00
Hasil wawancara  dengan  staf polisi hutan bagian keamanan Bapak Andi sofyan,      Rabu 14
Agustus 2019
Hasil wawancara dengan staf  Polisi hutan Bapak Saenal,SG. Rabu 14 Agustus 2019
Hasil  wawancara dengan Bapak Andi Adi Sucipta. Senin 19 Agustus 2019
Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin,S. Rabu 21 Agustus 2019
Hasil wawancara dengan Bapak Mursid.Senin 09 September 2019

## Hasil wawancara dengan Bapak Pujdiharto,Selasa 10 September 2019