Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020

## TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KULON PROGO

## TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) AND THE COMMUNITY WELFARE OF KULON PROGO
Azka Abdi Amrurobbi 1 , Moch Edward Trias Pahlevi 2
1 Magister Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada
2 Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: azkaabdi@mail.ugm.ac.id

## ABSTRACT
Toko Milik Rakyat (Tomira) is a government policy based on Kulon Progo Regional Regulation No.  11  of  2011  concerning  Protection  and  Empowerment  of  Traditional  Markets  and  the Arrangement of Modern Shopping Centers and Stores. Tomira is in the form of a partnership between Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with modern stores such as Alfamart and Indomaret in Kulon Progo. The purpose of the Tomira’s policy is to improve the welfare of the community and increase economic growth. The question to be answered in this research is related  to  the  process  of  forming  a  Tomira’s  policy.  This  study  uses  an  analysis  for  policy approach with a focus on analyzing the policy process using a society based governance model. The  method  in  this  research  uses  the  literature  study  method  which  is  collaborated  with qualitative methods. The results of this resarch explain that in the process of policy formulation through improving the welfare of the Tomira, the government should be oriented to the society in order to create the widest prosperity for the society. Conflicts of interest between the actors allowed  to  appear  in  the  policy.  Behind  that, there  is also a  political  side  to the policy.  The welfare improvement policy through the Tomira was used by the regional head of Kulon Progo Regency as a political strategy to increase his electability. The author considers that there needs to be regulations that clarify the technical aspects of improving welfare through Tomira.
Keywords: Toko Milik Rakyat (Tomira), Community Welfare, Policy Analysis

## ABSTRAK
Toko Milik Rakyat (Tomira) merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang dilandasi oleh Peraturan Daerah Kulon Progo No. 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar  Tradisional  Serta  Penataan  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern.  Tomira  tersebut berbentuk kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan toko modern seperti Alfamart dan Indomaret di Kulon Progo. Tujuan dari kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira)  ini  yaitu  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Pertanyaan  yang  hendak  dijawab  dalam  penelitian  ini  terkait dengan  proses  pembentukan  kebijakan  Toko  Milik  Rakyat  (Tomira).  Penelitian  ini menggunakan pendekatan analisis untuk kebijakan (analysis for policy) dengan fokus pada analisis  proses  kebijakan  dengan  menggunakan model  society  based  governance .  Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang dikolaborasikan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
kebijakan  peningkatan  kesejahteraan  melalui  Toko  Milik  Rakyat  (Tomira),  pemerintah harus  berorientasi  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  agar  dapat  menciptakan kesejahteraan  yang  seluas-luasnya  bagi  masyarakat.  Konflik  kepentingan  antar  aktor memungkinkan untuk muncul dalam kebijakan tersebut. Dibalik itu juga terdapat sisi politis dalam kebijakan tersebut. Kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira)  digunakan  oleh  kepala  daerah  Kabupaten  Kulon  Progo  sebagai  strategi  politik untuk meningkatkan elektabilitasnya. Penulis menganggap bahwa perlu ada peraturan yang memperjelas terkait teknis kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira).
Kata kunci: Toko Milik Rakyat (Tomira), Kesejahteraan Masyarakat, Analisis Kebijakan

## PENDAHULUAN
Berjamurnya toko modern berjejaring seperti Alfamart dan Indomaret akhir-akhir ini mengakibatkan persaingan pasar semakin panas. Walaupun pendirian toko modern sudah diatur baik dalam peraturan pemerintah pusat seperti Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Modern  maupun  pemerintah  daerah  seperti  contohnya  Peraturan  Daerah  (Perda) Kabupaten Kulonprogo No 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional  Serta  Penataan  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern  namun  jumlah  toko modern seperti Alfamart dan Indomaret kian hari kian bertambah. Berdasarkan data yang dirilis  oleh  Kementerian  Perdagangan  (Kemendag)  Republik  Indonesia  (2014)  melalui Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri menjelaskan bahwa jumlah pasar modern yang ada  di  seluruh  Indonesia  pada  tahun  2014  saja  mencapai  23.000  unit.  Jumlah  tersebut menunjukan  bahwa  adanya  peningkatan  sebesar 14%  dalam tiga  tahun  terakhir.  Dengan komposisi 14.000 unit lebih merupakan kelompok usaha minimarket, dan sisanya adalah supermarket.
Keberadaan  usaha  toko  modern  tidak  terlepas  dari  analisis  kondisi  ekonomi  dan sosial  dari  masyarakat.  Maka  dari  itu,  kehadiran  toko  modern  diharapkan  mampu  untuk dapat  bersinergi  dengan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yaitu  dengan  cara bermitra  serta  memberikan  pembinaan  dan  bimbingan  terkait  sifat  saling  memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan untuk menciptakan ekonomi kerakyatan.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Ekonomi  Kerakyatan  adalah  sebuah  sistem  ekonomi  dimana  masyarakat diikutsertakan  kedalam  proses  pembangunan.  Menurut  Zulkarnain  (2006)  ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi yang harus dianur sesuai dengan falsafah negara Indonesia yang menyangkut aspek yakni keadilan, demokrasi ekonomi, dan keberpihakan kepada  ekonomi  rakyat.  Selain  itu,  sistem  ekonomi  kerakyatan  sesuai  dengan  UUD  1945 adalah  sistem  ekonomi  yang  demokratis,  yang  artinya  bahwa  pencapaian  kesejahteraan dalam masyarakat dilakukan dengan cara yang demokratis (Yasa, 2008). Tujuan utama dari pengembangan  ekonomi  kerakyatan  adalah  kesejahteraan  rakyat  yang  dapat  terwujud apabila pembangunan mengarah kepada perubahan struktur dalam masyarakat. Perubahan struktur diawali melalui proses peningkatan produksi dan distribusi yang kemudian dapat membuka kesempatan kerja.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi (Tambunan, 2010). Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan mampu untuk menjadi stabilisator dan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan cara ikut serta dalam mengelola pasar. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui kemitraan yang dilakukan antara UMKM dan toko modern.
Toko  Milik  Rakyat  (Tomira)  merupakan  salah  satu  kebijakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kulon  Progo  yang  berbentuk  kemintraan  antara  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  dengan  toko  modern  seperti  Alfamart  dan  Indomaret  yang  dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan  Pasar  Tradisional  serta  Penataan  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern. Kebijakan terkait dengan Toko Milik Rakyat (Tomira) yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten  Kulonprogo,  secara  otomatis  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  lokal Kabupaten  Kulonprogo  akan  terus  meningkatkan  pelayanan  dan  mengutamakan  kualitas produknya sehingga ada kontestasi secara sehat yang terus terjaga dalam perkembangan usaha. Selain itu, tuntutan peningkatan kualitas dan kuantitas produk untuk bisa menjadi tuan  rumah  di  masyarakat.  Hal  ini  bertujuan  agar  masyarakat  dalam  hal  ini  masyarakat Kulonprogo  akan  tetap  memilih  produk  lokal  meskipun  banyak  produk  yang  mirip  di pasaran. Selain itu, pemenuhan tingkat ketersediaan produk juga akan sangat penting untuk
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
melayani  permintaan  yang  sangat  tinggi.  Penulis  berargumen  bahwa  kebijakan  terkait peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) dirasa memiliki beberapa masalah  yang  salah  satunya  disebabkan  oleh  dilema  yang  terjadi  di  pemerintah  terkait orientasi atau keberpihakan kebijakan.
Studi yang membahas terkait dengan kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira) dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang sudah ada. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harto (2017) bertujuan untuk mengetahui makna sosial dari kebijakan Tomira. Penelitian tersebut  menunjukan  bahwa  kebijakan  Toko  Milik  Rakyat  (Tomira)  disikapi  positif  oleh koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Produk lokal yang minimal sudah memiliki izin Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (PP-IRT) dapat dipasarkan di Tomira. Selain itu kerjasama antara pemilik Tomira memudahkan pendistribusian produk lokal. Sedangkan Safitri (2017) dalam penelitiannya yang berjudul tinjauan etika bisnis islam terhadap  praktik  Tomira  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  Tomira  dapat mengurangi toko modern berjejaring yaitu 18 toko yang melanggar perda menjadi 11 toko. Selain itu perusahaan belum memenuhi tanggung jawab keadilan yang proporsional yaitu 50%-50%.  Pengelolaan  manajemen  dan  pemasok  barang  utama  masih  dikendalikan  oleh perusahaan. Susilo dan Rijanta  (2017) juga menjelaskan bahwa Tomira merupakan salah satu produk dari program pemerintah Kulon Progo yaitu Bela-Beli Kulon Progo. Walaupun bukan  menjadi  produk  yang  paling  unggul.  Hasil  penelitian  terbaru  yang  dilakukan  oleh Setiyawati (2019) juga menunjukan bahwa adanya Perda Kabupaten Kulon Progo No.  11 tahun 2011 yang juga mengatur Tomira merupakan angin segar yang dapat menguntungkan bagi  koperasi  dan  UMKM.  Beberapa  penelitian  terdahulu  di  atas  lebih  memfokuskan terhadap implementasi dari kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penelitian  ini  secara  spesifik  akan  menganalisa proses  formulasi  kebijakan  Toko  Milik  Rakyat  (Tomira).  Selain  itu,  pendekatan  yang digunakan dalam analisa kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait Toko Milik Rakyat  (Tomira)  yaitu  menggunakan  pendekatan  analisis  untuk  kebijakan  ( Analysis  for Policy ) dengan fokus pada proses pembentukan kebijakan dan menggunakan model society based  governance .  Tujuannya  ialah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  proses  formulasi kebijakan dengan melihat dengan sudut pandang society based governance .
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  studi kepustakaan  yang  kemudian  di  kolaborasikan  dengan  metode  kualitatif.  Metode kepustakaan ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi  dan  data  dari  berbagai  referensi  seperti  buku,  jurnal,  artikel,  dan  sebagainya. Menurut Danial dan Warsiah (2009) yang mengatakan bahwa studi kepustakaan merupakan metode  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  mengumpulkan  sejumlah  buku, majalah yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan mengenai masalah yang akan diteliti.
Selain itu, metode kualitatif yang dijadikan sebagai metode yang melengkapi metode kepustakaan digunakan untuk meniliti terkait apa yang sebenarnya terjadi di dalam kondisi masyarakat atau kehidupan sosial dan bukan meneliti terkait apa yang seharusnya terjadi di kehidupan  sosial.  Menurut  Craswell  (2012),  metode  kualitatif  adalah  sebuah  proses keingintahuan  untuk  memahami  terkait  apa  saja  permasalahan  yang  sedang  terjadi  di kehidupan  masyarakat  dan  sosial  dengan  menggunakan  penelitian  yang  mendalam, informasi dari banyak sudut pandang serta memahami kondisi natural yang sedang terjadi di masyarakat. Selain itu, pendekatan yang digunakan yaitu anlisis deskriptif terkait dengan kebijakan Pemerintah Kulon Progo tentang Toko Milik Rakyat (Tomira) Sehingga dari kedua metode  ini  penulis  berharap  akan  adanya  sebuah  hasil  konkrit  terkait  analisis  proses pembentukan kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira).

## HASIL DAN DISKUSI
Toko  Milik  Rakyat  (Tomira)  merupakan  sebuah  kebijakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kulon  Progo  yang  memiliki  bentuk  kemitraan  antara  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  dengan  toko  modern  seperti  Alfamart  dan  Indomaret  yang  ada  di Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo berperan melindungi aktivitas ekonomi masyarakat, harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Dalam bab ini, penulis akan menganalisis proses formulasi kebijakan dalam hal ini Toko Milik Rakyat (Tomira) di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan alur kebijakan di bawah ini.

## Bagan 1.
Alur Formulasi Kebijakan
Sumber: Santoso (2010)
Kebijakan  publik  merupakan  suatu  prosess  ketata  pemerintahan  dan  administrasi pemenerintah  yang  menghasilkan  keputusan  pemerintah,  dimana  instansi  yang  terkait mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab  melayani  kepentingan  umum.  Analisis  formulasi  kebijakan  Toko  Milik  Rakyat (Tomira) yang merupakan produk pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan dilandasi oleh Peraturan Daerah No. 11 tahun 2011 adalah suatu prosedur untuk menghasilkan informasi mengenai masalah yang terjadi di masyarakat berikut tindakan pencegahannya.
1. Pilihan Dilematis: Antara Market dan Society
Pembangunan  ekonomi  dilakukan  untuk  merespon  datangnya  pasar  bebas, sehingga pembangunan ekonomi yang ada berbasis pasar. Hal ini kurang sesuai dengan  sifat  dasar  masyarakat  Indonesia  yang  bersifat  komunal,  berbasis komunitas.  Dalam  pasar,  modal  dan  keuntungan  adalah  hal  yang  utama, sedangkan  dalam  komunitas  kesejahteraan  masyarakat,  kebersamaan merupakan hal yang utama.
AGENDA SETTING FORMULASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI MONITORING EVALUASI
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Perekonomian  nasional  yang  berasaskan  demokrasi  dan  berbasis  ekonomi pasar  bebas  yang  adil  harus  diperkuat.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu mengeluarkan  sebuah  kebijakan  yang  berlandaskan  keadilan  agar  rakyat mendapatkan apa yang mereka butuhkan ( equity ) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan sekedar eqality atau kesamaan perlakuan saja.
Pendirian toko modern di berbagai daerah perkotaan terutama di kota-kota metropolitan  mendorong  masyarakat  berprilaku  konsumtif.  Hal  ini  lah  yang merupakan salah satu alasan yang menyebabkan daya saing produk lokal suatu daerah akan kalah dengan produk dari toko-toko modern. Salah satunya terjadi di  Kabupaten  Kulon  Progo,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Masyarakat Kulon Progo cenderung menyukai toko modern seperti Alfamart dan Indomaret. Kondisi  pasar  tradisional  di  Kabupaten  Kulon Progo  semakin  tergusur  dengan adanya pendirian toko modern.
Hal tersebut diperparah dengan angka ketimpangan sosial ekonomi di Kulon Progo yang tergolong tinggi. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo (2019) menunjukan bahwa angka kemiskinan di Kulon Progo pada tahun 2017 saja mencapai 20,03% atau sekitar 84.170 orang.
Dapat  dianalisis  bahwa  jika  permasalahan  pendirian  toko  modern  di Kabupaten  Kulon  Progo  tidak  diatur  oleh  Pemerintah  Daerah,  maka  dapat mengakibatkan  meningkatnya  tingkat  kesenjangan  baik  sosial  maupun kesenjangan  ekonomi.  Padahal  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  mengamanatkan  bahwa  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan  umum  dalam  rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Undang- Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga menjelaskan bahwa negara  menjamin  masyarakat  untuk  dapat  memperoleh  seluas-luasnya kesejahteraan baik secara sosial maupun ekonomi.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Kesejahteraan  yang  diharapkan  sebagai  wujud  kemerdekaan  bukanlah kesejahteraan yang didapat oleh segelintir rakyat, akan tetapi kesejahteraan yang menyeluruh.
Maka dari itu pada proses agenda setting ini, pemerintah perlu memposisikan diri apakah kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada pasar ( market ) atau masyarakat  (society).  Berdasarkan  hasil  analisis,  penulis  memetakan  dua kemungkinan sebagai berikut.
Bagan 2. Positioning Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

## Sumber: diolah penulis
Tabel di atas menunjukan bahwa terdapat dua kemungkinan kecenderungan orientasi  pemerintah  dalam  sebuah  kebijakan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat. Pertama ,  jika  pemerintah  memposisikan  diri  yang berorientasi  kepada  market  atau  pasar,  maka  output  yang  akan  diterima  oleh pemerintah  salah  satunya  adalah  meningkatnya  pendapatan  daerah  melalui pajak.  Namun,  jika  pemerintah  terlalu  berorientasi  pada  pasar,  maka  akan menciptakan  masyarakat  yang  konsumtif.  Selain  itu,  sejatinya  kebijakan  yang pemerintah  buat  harus  dapat  memberikan  dampak  positif  langsung  bagi masyarakat.
KEBIJAKAN MARKET SOCIETY PENDAPATAN DAERAH PENINGKATAN KESEJAHTERAAN output
output
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Kedua , jika pemerintah memposisikan diri yang berorietnasi kepada society atau masyarakat, maka salah satu output yang akan diterima yaitu kesejahteraan masyarakat.  Selain  itu,  masyarakat  akan  dapat  berinovasi  dan  berkompetisi dengan pasar. Hal ini juga dapat merubah gaya hidup masyarakat yang awalnya konsumtif menjadi produktif.
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten  Kulon  Progo  agar  dapat  merumuskan  sebuah  kebijakan  yang  juga menguntungkan  bagi  masyarakat  luas.  Karena  sejatinya  kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan kebijakan yang pro terhadap masyarakatnya. Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah kebijakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui Toko Milik Rakyat (Tomira)
2. Mendefinisikan Masalah dan Positioning Kebijakan
Untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  yang  dalam  hal  ini  adalah  menciptakan kesejahteraan  masyarakat  melalui  Toko  Milik  Rakyat  (Tomira)  perlu  adanya berbagai  tahapan  yang  harus  di  tempuh.  Salah  satu  tahapan  tersebut  adalah tahapan formulasi kebijakan. Menurut Dunn (1995), formulasi kebijakan ( policy formulation )    adalah  pengembangan  sintesis  terhadap  alternatif-alternatif pemecahan  masalah.  Sedangkan  menurut  Winarno  (2012)  menyatakan  bahwa masing-masing  alternatif  untuk  di  pilih sebagai  kebijakan  dalam rangka  untuk memecahkan masalah. Secara sederhana, formulasi kebijakan ialah suatu proses pengambilan  keputusan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi  di masyarakat.  Yang  dimaksud  dengan  pengambilan  keputusan  menurut  Reason (1990) merupakan suatu hasil atau output dari suatu proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang  tersedia.  Setiap  proses  pengambilan  keputusan  selalu  menghasilkan  satu pilihan yang final.
Berdasarkan  pada  tahap  agenda  setting,  penulis  memetakan  hanya  ada  2 (dua)  alternatif  kebijakan  yang  ada. Pertama ,  kebijakan  Toko  Milik  Rakyat
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
(Tomira) yang berorientasi terhadap market atau pasar. Kedua , kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira) yang berorientasi terhadap masyarakat atau society .
Dalam  tahap  ini,  untuk  mencapai  tujuan,  penulis  memparkan  kerangka berfikir  ( logical  framework ).  Pemaparan  kerangka  berfikir  ini  dapat memudahkan  dalam  memetakan  berbagai  hal  yang  menyangkut  pada  proses mencapai suatu kebijakan. Tahapan yang ditempuh yaitu membuat kajian-kajian terkait  dengan  kesejahteraan  masyarakat  dan  menghimpun  aktor-aktor  yang memiliki  pandangan  yang  sama.  Sedangkan  aktor-aktor  yang  terlibat  yaitu pelaku ekonomi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membahas tentang ekonomi, akademisi, pemerintah terkatit.
Bagan 3. Kerangka Berfikir
Sumber: diolah penulis
Berdasarkan pemaparan logical framework atau kerangka pikir diatas, maka formulasi  kebijakan  dapat  dilakukan.  Dalam  tahap  formulasi  kebijakan  ini,
INPUT:
Penulis di Pihak Masyarakat ( Society ) AKTIFITAS: Kajian terkait kesejahteraan masyarakat

## OUTPUT:
Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang melindungi terkait Toko Milik Rakyat (Tomira)
OUTCOME:
Dengan keluarnya peraturan daerah atau peraturan bupati yang memelindugi terkati Tomira maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
penulis  menggunakan  model mixed  scanning .  Inti  dari  model mixed  scanning menjelaskan  bahwa  dalam  suatu  proses  pengambilan  keputusan,  pengambil keputusan  atau  decission  makers  secara  cepat  mengumpulkan  alternatif- alternatif  kebijakan.  Setelah  itu,  alternatif-alternatif  kebijakan  yang  sudah dikumpulkan  lalu dianalisis  dengan  logika  rasional  untuk  mendapatkanpilihan yang paling tepat dan sesuai dengan kebiasaan yang ada. (Agustino, 2016)
Selain itu, penulis menganalisis alternatif solusi dengan menggunakan teknik analisis  SWOT  ( Strength , Weakness , Opportunity , Threat ). Pertama Strength (Kekuatan).  Dengan  adanya  otonomi  daerah,  Bupati  atau  pemerintah  daerah memiliki  kewenangan  untuk  membuat  kebijakan  untuk  kesejahteraan  rakyat. Kedua Weakness (Kelemahan).  Kebijakan  yang  mengatur  terkait  dengan kesejahteraan masyarakat melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) dapat digunakan sebagai  strategi  politik  kepala  daerah  Kabupaten  Kulon  Progo,  akan  muncul konflik  kepentingan  antar  aktor  termasuk  upaya  lobbying  pengusaha  ke pemerintah  itu  mempengaruhi  kebijakan,  serta  kurangnya  kapasitas  dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola program Toko Milik Rakyat (Tomira). Ketiga Opportunity (Peluang). Kebijakan yang mengatur terkait dengan kesejahteraan masyarakat melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja baik pemerintah, menciptakan kepercayaan baik  ( trust )  masyarakat  terhadap  pemerintah,  meningkatkan  produktifitas masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan keterampilan  masyarakat,  hingga  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.
Keempat  Threat (Ancaman).  Kebijakan  yang  mengatur  terkait  dengan kesejahteraan  masyarakat  melalui  Toko  Milik  Rakyat  (Tomira)  akan  dapat menghilangkan  investor-investor  yang  ada  di  Kulon  Progo  terutama  yang berinvestasi dalam pendirian toko modern.
Tabel 1. Peta Analisis SWOT Strength Weakness Opportunity Kewenangan yang dimiliki pemerintah Peluang untuk meningkatkan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
daerah atau Bupati dalam membuat kebijakan yang mengatur terkait dengan kesejahteraan masyarakat melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) dapat meningkatkan kinerja baik  pemerintah, trust , keterampilan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. kesejahteraan masyarakat dapat terancam  akibat  konflik kepentingan antar aktor. Threat Dengan kewenangan pemerintah  daerah  atau Bupati  dalam  membuat kebijakan  dan  lobbying, dapat menciptakan solusi  yaitu  melakukan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan investor. Konflik kepentingan yang  tidak terhindarkan akan  menjadi  masalah tambahan dan mengancam  kehilangan investor.

## Sumber: diolah penulis
Dari dua alternatif solusi yang telah dipaparkan dan tabel Swot di atas, penulis berpendapat  bahwa  alternatif  kebijakan  terkait  dengan  perlindungan  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  Toko  Milik  Rakyat  (Tomira) merupakan  kebijakan  terbaik  yang  banyak  memiliki  dampak  yang  positif dibanding alternatif kebijakan lain.
3. Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira)
Dalam  tahap  analisis  implementasi  kebijakan  ini  dilakukan  dengan  cara implementasi untuk kebijakan. Menurut Grindle dalam Purwo Santoso  (2010), implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan kebijakan dalam formula kebijakan, sebagai policy statement kedalam policy outcome , yang muncul sebagai  akibat  dari  aktivitas  pemerintah.  Selain  itu,  implementasi  kebijakan merupakan tahap yang penting dalam analisis proses kebijakan.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Dalam melakukan analisis implementasi kebijakan ini, penulis menggunakan model  analisis  yang  dikemukakan  oleh  Grindle.  Menurut  Grindle  dalam  Leo Agustino  (2016)  menjelaskan  bahwa  terdapat  dua  variabel  utama  dalam implementasi  kebijakan  yaitu policy  content dan policy  context .  Pada  variabel policy conten , terdapat 6 faktor yang harus diamati dan dianalisis, yaitu:
a. Kepentingan-kepentingan  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan ( Interest affected )
Terdapat  beberapa  aktor  dengan  berbagai  macam  peran  dan kepentingan di dalam proses pembuatan suatu kebijakkan publik. Dengan banyaknya  aktor  secara  otomatis  berbagai  macam  kepentingan  di dalamnya. Dengan begitu akan memicu terjadinya perdebatan, resistensi hingga  konflik.  perdebatan,  resistensi  hingga  konflik  inilah  yang ditakutkan  akan  menjadi  hambatan  dan  berpotensi  menimbulkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan.
Dalam proses implementasi kebijakan yang mengatur terkait dengan kesejahteraan masyarakat melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) terdapat beberapa  aktor  yang  ingin  mengutarakan  kepentingannya. Pertama , masyarakat selaku produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan  terus  mendukung  dan  mengawasi  implementasi  kebijakan  karena hal  tersebut  dapat  menguntungkan  mereka  seperti  meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil. Selain itu sebagai pelaku usaha kecil, akan mendorong  bagaimana  caranya  pemerintah  untuk  meningkatkan  kuota produk lokal yang ada di Indomaret atau Alfamart, sehingga pelaku usaha kecil  akan  memiliki  space  dan  meningkatkan kemungkinan  pendapatan yang  bertambah. Kedua ,  masyarakat  sebagai  konsumen,  mereka  akan mendukung  implementasi  kebijakan  tersebut  mengingat  kualitas kebutuhan dasar mereka akan terjamin kualitas dan memiliki harga yang kompetitif. Ketiga ,  sebagai  pengusaha  mereka  akan  merasa  sedikit dirugikan dengan penguasaan lahan ekonomi oleh masyarakat. Sehingga hal  tersebut  dapat  menurunkan  keuntungan  mereka  hingga  akan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
mengakibatkan turunnya kemauan investasi khususnya toko modern di Kabupaten  Kulon  Progo.  Selain  itu,  para  pengusaha  akan  terus mempengarui kebijakan dan memngintervensi pemerintah agar membuat kebijakan yang menguntungkan mereka.
b. Manfaat dari implementasi kebijakan ( Type of benefits )
Dalam  implementasi  kebijakan,  manfaat  yang  diterima  juga merupakan hal yang penting untuk di analisis, karena hal tersebut akan mempengaruhi pada proses implementasi kebijakan. Terdapat beberapa aktor  yang  otomatis  mendapatkan  manfaat  dari  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam kasus implementasi kebijakan yang mengatur  terkait  dengan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  Toko  Milik Rakyat  (Tomira)  terdapat  beberapa  aktor  yang  mendapatkan  manfaat yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian  kebijakan  yang  hendak  di  laksanakan. Pertama , manfaat  yang  diterima  oleh  masyarakat  akibat  implementasi  kebijakan yang  mengatur  terkait  dengan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  Toko Milik Rakyat (Tomira) salah satunya adalah peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha kecil. Kedua , berbeda dengan masyarakat, pengusaha juga tak  luput  dari  implikasi  manfaat  positif  yang  dirasakan  akibat implementasi  kebijakan  tersebut  seperti  menghindari  konflik  dengan masyarakat serta dapat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.
Maksudnya, pembangunan ekonomi yang menekankan pada pemerataan.
Ketiga , selain masyarakat dan pengusaha, pemerintah juga mendapatkan maanfaat  atas  implemantasi  kebijakan  kesejahteraan  ekonomi  melalui Toko  Milik  Rakyat  (Tomira)  yaitu  pemerintah  dianggap  berhasil  dalam mengakomodir kepentingan, implementasi atas kebijakan tersebut dapat meningkatkan  kepercayaan  ( trust )  masyarakat  terhadap  kinerja pemerintah, serta dapat meningkatkan citra baik pemerintah daerah.
c. Derajat perubahan yang dicapai oleh kebijakan ( Extent of change envision )
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Setiap  kebijakan  mempunyai  target  yang  ingin  dan  hendak  untuk dicapai.  Dalam  hal  ini,  penulis  menganalisis  perkiraan  kemungkinan- kemungkinan  perubahan  yang  akan  terjadi  dari  sebuah  kebijakan  yang diimplementasikan.  Namun  dalam  kasus  ini,  kebijakan  yang  mengatur terkait  dengan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  Toko  Milik  Rakyat (Tomira)  seharusnya  dapat  berkontribusi  besar  terhadap  kehidupan masyarakat.  Perubahan  yang  diperkirakan  akan  terjadi  oleh  kebijakan tersebut  adalah  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  baik  sosial maupun  ekonomi,  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  menurunkan angka  kemiskinan  dan  kesenjangan,  serta  dapat  menurunkan  jumlah angka pengangguran.
Beberapa hal tersebutlah yang akan menjadi derajat perubahan yang dicapai  oleh  kebijakan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui Toko Milik Rakyat (Tomira).
d. Letak pengambilan keputusan ( Site of decission making )
Pengambilan  keputusan  dalam  suatu  kebijakan  memiliki  peran  yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka perlu dijelaskan letak dari pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan.  Dalam  kasus  ini,  kebijakan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  melalui  Toko  Milik  Rakyat  (Tomira) berorientasi  atau  berposisi  mendukung  masyarakat  ( society  based ) karena  kebijakan  ini  dirasa  merupakan  hal  yang  penting  demi meningkatkan  kesejahteraan  masyrakat  baik  secara  sosial  maupun ekonomi.  Selain  itu,  kebijakan  ini  juga  merupakan  ikhtiar  pemerintah daerah  Kabupaten  Kulon  Progo  untuk  menanggulangi  atau  mengurangi angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Kulon  Progo  yang  saat  ini  tergolong kedalam Kabupaten ke 2 dengan angka kemiskinan yang tinggi.
e. Pelaksana Program ( Program Implementor )
Keberhasilan  kebijakan  publik  bukakn  hanya  dinilai  dari  isinya  saja yang  membuat  berhasil  diterapkan,  peran  para  pelaksana  atau
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
implementor  program  kebijakan  publik  juga  berpengaruh  dalam menentukan  keberhasilan  kebijakan.  Winarno  (2012)  menjelaskan terdapat beberapa pelaksana program seperti badan birokrasi, lembaga legislatif,  lembaga  peradilan,  kelompok-kelompok  penekan  ( Pressure Group ), organisasi-organisasi masyarakat.
Dalam kasus kebijakan ini, ketika pembentukan kebijakan telah sampai pada  level  penyetujuan  pemerintah  pusat,  maka  implementor  program yang  paling  tepat  adalah  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Kulon Progo sebagai perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), investor atau pemilik Alfamart dan Indomaret, dan lain sebagainya.
f. Sumber daya yang digunakan ( Resources Commited )
Dalam proses implementasi, sumberdaya ( resources ) juga dibutuhkan untuk  mendukung  agar  implementasi  berjalan  dengan  baik.  Dalam kebijakan  ini,  penulis  menganalisis  beberapa  sumber  daya  yang dibutuhkan, Pertama, proses  implementasi  menuntut  adanya  sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diisyaratkan  oleh  kebijakan.  Namun,  jika  kapasitas  dan  kapabilitas sumber daya manusia nihil, maka tujuan baik kebijakan publik tidak akan tercapai. Kedua , selain sumber daya manusia, dalam proses implementasi kebijakan ini perlu didukung dengan sumber daya finansial seperti uang atau modal bagi masyarakat. Ketiga , jaringan, ini merupakan hal yang juga penting  dalam  implementasi  kebijakan,  alasannya  yaitu  agar  aktor kebijakan atau implementator kebijakan dapat saling berkolaborasi dan berkoordinasi.  Dalam  kasus  ini,  penulis  menganalisis  jaringan  sebagai berikut.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020

## Bagan 4. Jaringan dalam Implementasi Kebijakan

## Sumber: diolah penulis
Berbagai  elemen  sumber  daya  diatas  sangat  penting  hadir  dalam sebuah  kebijakan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  Toko Milik Rakyat (Tomira).
Selain 6 faktor yang harus diamati dan dianalisis pada variabel policy content , pada  variabel policy  context juga  terdapat  3  faktor  yang  harus  diamati  dan dianalisis, yaitu:
a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat ( Power, interest, and strategy of actor involved )
Pada  faktor  pertama,  kekuatan  atau  kekuasaan,  kepentingan,  dan strategi  dari  aktor  yang  terlibat  perlu  dipertimbangkan  di  dalam  suatu kebijakan guna memperlancar implementasi suatu kebijakan. Bila hal ini tidak  diperhitungkan  secara  matang,  maka  sangat  besar  kemungkinan kebijakan  yang  hendak  di  implementasikan  akan  jauh  dari  harapan bahkan hingga kegagalan. Dalam kasus ini, penulis memetakan kekuatan, kepentingan  dan  strategi  aktor  dalam  kebijakan  peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) yaitu
1. Pengusaha dan Lembaga Legislatif atau Pemerintah
PEMERINTAH
PENGUSAHA
MASYARAKAT
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Relasi  kepentingan  yang  akan  terjadi  yaitu  pengusaha akan tetap berusaha melakukan negosiasi atau lobbying untuk mempengaruhi legislator agar kepentingan dapat pro terhadap market atau pasar.
Bagan 5.
Relasi Kepentingan antara Pengusaha dan Legislatif atau Pemerintah
Sumber: diolah penulis
2. Pemerintah dan Pemerintah atau Lembaga Legislatif
Dalam  melaksanakan  kebijakan,  pemerintah  atau  lembaga legislatif  sebagai  implementator  akan  bernegosiasi  atau berkoordiasi dengan pengusaha untuk memberi ruang kepada masyarakat atau society .
Bagan 6.
Relasi Kepentingan antara Legislatif atau Pemerintah dengan Pengusaha

## Sumber: diolah penulis
3. Selain relasi antar aktor, kepentingan yang hadir dari kebijakan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  Toko  Milik Rakyat  (Tomira)  adalah  mendongkrak  popularitas  kepala daerah  sebagai  implementor  kebijakan.  Kebijakan  ini  bisa menjadi strategi politik kepala daerah.
b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa ( Institution and regime characteristic )
PENGUSAHA LEGISLATIF/ PEMERINTAH Negosiasi dan Lobbying PENGUSAHA Negosiasi dan Koordinasi LEGISLATIF/ PEMERINTAH
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Lingkungan  dimana  suatu  kebijakan  diimplementasikan  juga berpengaruh  terhadap  keberhasilan.  Maka  dalam  bagian  ini  terdapat lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Dalam kasus ini, dengan  adanya  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  dapat  membuat sebuah kebijakan secara cepat, efektif, dan efisien.
c. Tingkat  kepatuhan  dan  respon  dari  pelaksana  ( Compliance  and responsivness )
Hal  yang  juga  penting  dalam  proses  implementasi  suatu  kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana atau implementator. Dalam kasus  ini  menunjukan  kepatuhan  dan  respon  implementator. Pertama, Kelompok  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan kebijakan  harus  di  mobilisasi  oleh  pemerintah.  Dengan  alasan  yaitu sumber  daya  manusia  yang  belum  maksimal. Kedua, Pengusaha  Toko Modern (Alfamart dan Indomaret) menganggap bahwa kebijakan terkait peningaktan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  Toko  Milik  Rakyat (Tomira)  yang  dianggap  sebagai  penghambat  pendapatan.  Namun disisilain, ini merupakan keuntungan mereka untuk terhindar dari konflik sosial  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  ini  merupakan  hasil  itung-itungan rasional ekonomi daripada tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Jadi dalam hal ini, pengusaha masih belum bisa menerima secara penuh kebijakan tersebut.
Selain  beberapa  aspek  di  atas,  dalam  implementasi  kebijakan  peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) hal yang juga penting untuk di analisis ialah pola kepemilikan Tomira itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari alur kerjasama di bawah ini.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Gambar 1.
Alur Kerjasama antara UMKM dan Toko Modern (Alfamart dan Indomart) pada kasus Toko Milik Rakyat (Tomira)
Sumber: Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kabupaten Kulonprogo (2014)
Berdasarkan  alur  kerjasama  diatas  yang  dimuat  oleh  Petugas  Penyuluh Koperasi  Lapangan  Kabupaten  Kulonprogo  menunjukan  bahwa  peran masyarakat melalui UMKM yaitu; Pertama, masyarakat melalui UMKM berperan dalam  pengelolaan  Toko  Milik  Rakyat  (Tomira);  Kedua,  selain  Alfamart  dan Indomaret,  masyarakat  melalui  UMKM  berperan  sebagai  suplier  produk  lokal yang  tujuannya  agar  produk  lokal  bisa  bersaing  dengan  produk-produk  lain. Selain itu, tagline yang diangkat adalah “membela produk lokal dengan membeli produk lokal”.
Selain  sebagai  suplier  produk,  pegawai  yang  bekerja  di  Tomira  juga merupakan  anggota  dari  Koperasi  masyarakat  Kabupaten  Kulonprogo.  Para pegawai koperasi yang bekerja di Tomira memiliki kewajiban yang sama pada saat  mereka  menjadi  pegawai  Alfamart  dan  Indomaret.  Mereka  pun mendapatkan  perlakuan  dan  hak  yang  sama  diberikan  oleh  koperasi.  Pegawai Tomira juga dibayar setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kulonprogo.  Namun,  terdapat  syarat  khusus  untuk  menjadi  pegawai  koperasi yang bertugas menjaga Tomira yaitu minimal tamatan SMA/ SMK/ sederajat.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
4. Monitoring  Kebijakan  Peningkatan  Kesejahteraan  melalui  Toko  Milik  Rakyat (Tomira)
Tahap monitoring kebijakan merupakan sebuah tahap yang harus dilakukan dalam sebuah proses kebijakan publik dengan tujuan agar sebuah kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan rencananya. Menurut Hogwood and Gunn dalam Nugroho (2003), Monitoring kebijakan publik adalah suatu proses kegiatan  pengawasan  terhadap  implementasi  kebijakan  untuk  memperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan kebijakan itu tercapai.
Selain itu, menurut Dunn dalam Agustino (2016), monitoring memiliki empat fungsi Pertama ,  Ketaatan  ( Compliance )  yang  berarti  bahwa  tahap  monitoring menentukan apakah tindakan implementator yang terlibat mengikuti dan sesuai dengan  standar  dan  prosedur  yang  telah  di  tetapkan. Kedua ,  Pemeriksaan ( Auditing ), monitoring bertujuan untuk mengetahui apakah sumber dan layanan yang diperuntukan bagi pihak tertentu (target) telah tercapai. Ketiga , Laporan ( Accounting ), tahap monitoring dapat menghasilkan informasi yang membantu menghitung  ada  melaporkan  hasil  perubahan  sosial  dan  masyarakat  sebagai akibat  implementasi  kebijakan  dalam  periode  waktu  tertentu. Keempat , Penjelasan  ( Explanation ),  tahap  implementasi  berguna  untuk  menghasilkan informasi  yang  membantu  menjelaskan  akibat  kebijakan  dan  mengetahui mengapa antara perencanaan dan implementasi tidak cocok.
Dalam  kasus  monitoring  kebijakan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat melalui  Toko  Milik  Rakyat  (Tomira)  dapat  dilakukan  dengan  cara Pertama , pemerintah  sebagai  implementator  dapat  melakukan  monitoring  dengan berbagai  cara  seperti  melakukan  pengawasan  berkala  terhadap  pelaksanaan kebijakan, membuat kajian terkait kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko  Milik  Rakyat  (Tomira)  bilamana  terjadi  penyalahgunaan  kebijakan,  dan memastikan bahwa kebijakan harus dapat mengakomodir kepentingan seluruh aktor yang bersangkutan dengan kebijakan tersebut. Kedua , Usaha Mikro Kecil dan  Menengah  (UMKM)  atau  masyarakat  dapat  melakukan  monitoring  untuk menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan rencana atau tidak. Monitoring
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
tersebut dapat dilakukan dengan cara survey lapangan taerkait dengan jalannya program  kebijakan  peningkatan  kesejahteraan  melalui  Toko  Milik  Rakyat (Tomira),  menilai  kinerja  dari  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  dimiliki, menganalisis  lingkungan  sebagai  landasan  untuk  melakukan  inovasi-inovasi produk yang akan dijual di Toko Milik Rakyat (Tomira), serta memastikan bagi hasil  pendapatan  dengan  toko  modern  seperti  Alfamart  dan  Indomaret  secara jelas. Ketiga , selain pemerintah dan UMKM, pengusaha dalam hal ini pemilik toko modern  (Alfamart  atau  Indomaret)  yang  juga  sebagai  implementator  dapat melakukan monitoring dengan cara memastikan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah  (UMKM)  masyarakat  masuk  ke  semua  toko  modern  sesuai  dengan kuotanya yaitu 20% dan memastikan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat memiliki kualitas yang terjamin dan berdaya jual.
5. Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan
Tahap evaluasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam sebuah alur kebijakan.  Pasalnya,  pada  tahap  ini  kita  dapat  melakukan  penilaian  apakah kebijakan yang telah dibuat dan diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Evaluasi kebijakan juga berkaitan dengan tahap atau kegiatan monitoring kebijakan, karena tahap ecaluasi dapat menggunakan data yang telah didapatkan melalui tahap monitoring.
Menurut  Lester  &  Stewart  dalam  Agustino  (2016)  menjelaskan  bahwa evaluasi kebijakan merupakan tahap yang berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya  suatu  kebijakan  berdasarkan  pada  kriteria  dan  standar  yang  telah dibuat.  Selain  itu,  menurut  Lester  dan  Stewart  dalam  Winarno  (2012)  tahap evaluasi  kebijakan  memiliki  fungsi  yaitu  evaluasi  kebijakan  sebagai alat  untuk mengukur  kemajuan,  menentukan  konsekuensi-konsekuensi  yang  akan ditimbulkan,  evaluasi  kebijakan  sebagai  alat  perencanaan,  evaluasi  kebijakan sebagai  alat  untuk  perbaikan  atau  sebagai  alat  menilai  keberhasilan  atau kegagalan.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Berdasarkan hasil analisis penulis, dalam tahap ini menilai bahwa pemerintah konsisten  dalam  menegakkan  Peraturan  Daerah  dengan  terus  bertambahnya jumlah  Tomira.  Selain  itu,  Koperasi  dan  UMKM  merasa  diuntungkan  dengan adanya  Tomira  tersebut.  Namun,  dalam  kasus  ini  terdapat  beberapa  hal  yang perlu  dievaluasi. Pertama ,  kebijakan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) lebih condong ke sisi politik sebagai strategi pemerintah daerah dan strategi peningkatan elektabilitas kepala daerah. Kedua , kurangnya  kuota  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  untuk  dapat memasarkan produknya di toko modern seperti Alfamart dan Indomaret. Ketiga , kurangnya  informasi  yang  didapat  oleh  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM) atau masyarakat terkait dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Toko Milik Rakyat (Tomira). Keempat , dalam hal manajemen toko,  kemitraan  model takeover atau  akuisisi  masih  didominasi  oleh  peran  PT karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman dari koperasi. Kelima , kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang, dan lain sebagainya.
Penulis  merupakan  pihak  yang  memposisikan  diri  berorientasi  kepada masyarakat  dimana  penulis  menekankan  kepada  pemerintah  agar  dapat membuat kebijakan baru dengan tujuan untuk memperjelas atau menspesifikan kebijakan yang telah ada dan dirasa memiliki kekurangan. Dampak positif dengan adanya kebijakan baru untuk memperjelas kebijakan lama agar masyrakat lebih memiliki  kekuatan  secara  legal  formal  dan  untuk  menciptakan  kesejahteraan masyarakat. Berbeda jika kebijakan pemerintah lebih berorientasi kepada pasar atau market . Maka sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan dari analisis proses formulasi kebijakan Toko  Milik  Rakyat  (Tomira)  sebagai  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten Kulon  Progo  yaitu  terdapat  lima  tahapan  Pertama,  tahap  agenda  setting.  Kedua,  tahap formulasi kebijakan. Ketiga, dalam analisis implementasi kebijakan, terdapat dua variabel utama  dalam  implementasi  kebijakan  yaitu  policy  content  dan  policy  context.  Keempat, monitoring kebijakan. Serta kelima, evaluasi kebijakan. Dalam kasus ini, terdapat beberapa
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
hal yang perlu dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo karena kebijakan tersebut  dirasa  masih  kurang  berorientasi  terhadap  masyarakat  dan  belum  dapat menciptakan kesejahteraan yang seluas-luasnya.
Dari  penjelasan  diatas,  penulis  merekomendasikan  kebijakan  terkait  peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) yang dilandasi oleh Peraturan Daerah No. 11  tahun  2011  yaitu  perlu  dibuatnya  kebijakan  baru  untuk  memperjelas  kebijakan  lama yang memiliki beberapa kekurangan seperti kurangnya kuota yang didapat oleh masyarakat dalam menjual produknya, perlunya kejelasan terkait dengan bagi hasil antara masyarakat dan  pengusaha  toko  modern,  dan  lain  sebagainya;  perlu  adanya  sosialisasi  kepada masyarakat khususnya kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lain yang ada di Kabupaten Kulonprogo terkait dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira); serta perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## REFRENSI
Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Kulon  Progo.  (2019).  Penduduk  Miskin  dan  Garis Kemiskinan. Retrieved
from https://kulonprogokab.bps.go.id/statictable/2015/03/10/15/penduduk-miskin-dan- garis-kemiskinan-2003-2017.html
Danial, Endang, Nanan, W. (2009). Metode Penulisak Karya Ilmiah . Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
Dunn, W. N. (1995). Analisa Kebijakan Publik . Yogyakarta: Hanindita Offset.
Harto, R. A. W. (2017). MAKNA SOSIAL TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) Studi di Kabupaten Kulon Progo (Universitas Gadjah Mada). Retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDet ail&act=view&typ=html&buku_id=116439&obyek_id=4
Petugas  Penyuluh  Koperasi  Lapangan  Kabupaten  Kulonprogo.  (2014).  Toko  Modern
Dimusuhi, Tomira Solusinya. Retrieved from
https://ppklkulonprogodiy.blogspot.com/2017/03/sinovik-2017-toko-moderen-
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
dimusuhi.html
Rahmat, P. S. (2012). Penelitian Kualitatif. Jurnal Universitas Brawijaya , 2 .
Reason, J. (1990). Human Error . New York: Cambridge University Press.
Riant, N. D. (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Safitri, R. (2017). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Toko Milik Rakyat (Tomira) di Kabupaten  Kulon  Progo (Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta). Retrieved from http://digilib.uin-suka.ac.id/28802/1/13380064_BAB-I_IV-atau- V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
Santoso,  P.  (2010). Analisis  Kebijakan Publik .  Yogyakarta:  Research Centre  for  Politic  and Government.
Setiyawati,  Y.  (2019). Implementasi  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Kulon  Progo  Nomor  63 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Studi UMKM Tomira di Kulon Progo) (Universitas Ahmad Dahlan). Retrieved from http://eprints.uad.ac.id/15282/
Sukmana, Y. (2014). Jumlah Pasar Modern di Indonesia Capai 23.000 Unit. Retrieved April 10, 2020,
from Kompas website: https://ekonomi.kompas.com/read/2014/08/08/025100726/Jumlah.Pasar.Modern.d i.Indonesia.Capai.23.000.Unit
Susilo, E. G. B., & Rijanta, R. (2017). KAJIAN IMPLEMENTASI “BELA-BELI KULON PROGO” (KASUS: AIR-KU, BATIK GEBLEK RENTENG, DAN TOMIRA). Jurnal Bumi Indonesia , 6 . Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/228730/kajian- implementasi-bela-beli-kulon-progo-kasus-air-ku-batik-geblek-renteng-dan#cite
Tambunan, T. H. (2010). Perekonomian Indonesia . Jakarta: Penerbit Ghalia.
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS.
Yasa,  G.  W.  M.  (2008).  Penanggulangan  Kemiskinan  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi Dan Sosial INPUT , 88–89.
Zulkarnain.  (2006). Kewuirausahaan  (Strategi  Pemberdayaan  Usaha  Kecil  Menengah  dan Penduduk Miskin) . Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.