Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 3 No. 2 (2015), pp. 201-236, link: https://www.academia.edu/30710011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia *
(Suatu Tinjauan Metodologis)
(LEGAL POLYGAMOUS ACCORDING TO SITI MUSDAH MULIA)
Yusefri
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Bengkulu Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Bengkulu E-mail: yusefri_ys@yahoo.com
Abstrak: Polygamy is one of the classic problems but still warm and real to talk about. Why not, since the issue of polygamy is always controversial so fertile reap the pros and cons in human  life,  not  least  among  Muslims  themselves.  Polygamy  in  Islam  that  there  is  even made by the non-Muslim blasphemy  and  discredit Islam. With reference  and  postulate on QS  al-Nisa;  4  section  3,  for  about  fourteen  centuries,  the  dominant  scholarly  opinion  or thought is was a per-missibility of polygamy in Islam, which says even sunnah done. Thus new  thinking  began  to  shift  and  polygamy  sued  by  the  leaders  of  Islamic  reformers,  ie  in line  with  the  period  of  resurgent  Islam  in  the  15th  century  or  early  twentieth  century. According  Musdah  Mulia,  polygamy  is lighairihi  haram .  Cash  only  legal  thought  Musdah Mulia  protests  and  strong  opposition  from  the  propolygamy  group  over.  This  research  is not  intended  to  saw  and  or  justify  pro  or  not,  but  academically  will  analysis  Musdah thought the construction of the methodological framework.
Key Words : Polygamy, haram ligahirihi .
Abstrak:  Poligami  merupakan  salah  satu  masalah  klasik tapi  masih  hangat  dan nyata untuk dibicarakan. Karena isu poligami selalu kontroversial subur menuai pro dan kontra dalam kehidupan manusia, paling tidak di kalangan umat Islam sendiri. Bahkan Poligami dalam Islam menimbulkan hujatan dari kalangan non- Muslim dan mendiskreditkan Islam. Dengan berdasarkan pada dalil QS al-Nisa: 4  bagian  3,  sekitar  empat  belas  abad,  opini  ilmiah  yang  dominan  atau  misi berpikir  berpoligami  dalam  Islam  adalah  sunnah  dilakukan.  Hingga  akhirnya pemikiran  baru  muncul  dan  poligami  digugat  oleh  para  pemimpin  reformis Islam,  yaitu  sejalan  dengan  periode  kebangkitan  Islam  di  abad  ke-15  atau  awal abad  kedua  puluh.  Menurut  Musdah  Mulia,  poligami  adalah  haram lighairihi. Kontan  saja  pemikiran  hukum  Musdah  Mulia  ini  diprotes.  Penelitian  ini  tidak dimaksudkan  untuk  melihat  dan  atau  membenarkan  pro  atau  tidak,  tapi secara akademis  akan  menganalisis  kerangka  metodologis  dari  pemikiran  Musdah Mulia.
Kata kunci: Poligami, haram ligahirihi.
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  23  Juli  2015,  direvisi:  11  Agustus  2015,  disetujui untuk terbit: 17 November 2015.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 202

## Pendahuluan
Menurut  al-Qur’an  al-Karim  manusia  diciptakan  terdiri  dari  laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal. 1 Pada bagian lain disebut pula bahwa pencip-taan manusia itu saling berpasang-pasangan. 2 Selain itu, manusia baik laki-laki  dan  perempuan  diberi  potensi  syahwat  (seks/nafsu  biologis). 3 Dengan  penciptaan    yang  demikian  itu,  maka  pernikahan  merupakan  hal yang  fitrah  bagi  setiap  manusia  yang  bertujuan  untuk  melangsungkan kehidupan.
Untuk  memberikan  jalan  yang  terbaik  bagi  terjadinya  hubungan manusia yang berlainan jenis itu, dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  ( kâmil )  dan  komprehensif  ( syumûl ), sesungguhnya menaruh perhatian serius terhadap persoalan  yang berkaitan tentang perkawinan, termasuk diantaranya  tentang seseorang yang menikah lebih dari satu pasangan atau biasa disebut poligami.
Dalam  Islam, persoalan  poligami    dibicarakan  antara  lain  dalam  al- Qur’an surat al-Nisa`/4 ayat 3:
“Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 4
Menurut arti atau makna tersurat (ekplisit)nya, nash Q.S al-Nisa`/4: 3 secara  jelas    berbicara  tentang  poligami,  karena  pada  ayat  itu  terdapat ungkapan  lafazh “ fankihu mathobalakum min al-nisa` matsna wa tsulatsa wa ruba ’
1 Q.S  al-Hujarat/49:  13 (“Hai  manusia, Sesungguhnya  Kami menciptakan  kamu  dari seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa  -  bangsa  dan bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”). Departemen Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya, (Semarang: Toha Putra1986), h. 412 2 Q.S al-Naba`/78: 8 (“Dan Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan). Ibid ., h.  469 3 Q.S al-Imran/3: 14 (“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa  yang  diingini,  Yaitu:  wanita-wanita,  anak-anak,  harta  yang  banyak  dari  jenis  emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan  hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). Ibid ., h. 40
4 Ibid ., h. 60
yang  arti  harpiahnya  adalah  “ kawinilah  peempuan  lain  yang  kamu  senangi  dua, tga atau empat ”. Akan tetapi pada ayat itu, juga terdapat lafazh “ fa inkhiftum al- lata’dilu  fawahidah ,”  yang  secara  harpiah  berarti:  “jika  kamu  tidak  dapat berbuat adil maka kawinilah seorang saja.” Berdasarkan ungkapan lafazh ayat ini,  semua umumnya ulama berpendapat  bahwa adil menjadi syarat mutlak untuk dapat berpoligami. Dikaitkannya adil secara tegas bagi laki-laki (suami) yang  ingin  berpoligami,  karena  dengan  adanya  keadilan  agar  tidak  terjadi adanya  tindakan  semena-mena  dan  zhalim  terhadap  perempuan  yang dipoligami.    Akan  tetapi  kemudian,  ketika  memahami    apa  dan  bagaimana yang disebut adil
Disyaratkannya  harus    adil  dalam  kaitannya  berpoligami  ternyata kemu-dian  menjadi  perdebatan  yang  serius  dikalangan  para  ulama.  Apalagi al-Qur’an  pada  lain  tempat  menyatakan  bahwa  adil  terhadap  perempuan merupakan  susuatu  yang  sangat  sulit  dilakukan,  bahkan  hampir  “tidak mungkin” diwujudkan, seba-gaimana surat al-Nisa’/4 ayat 129:
“Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  di  antara  isteri- isteri(mu),  walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  karena  itu jangan-lah  kamu  terlalu  cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai),  sehingga kamu  biar-kan  yang  lain  terkatung-katung.  dan  jika  kamu  Mengadakan perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan),  Maka  Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 5
Ayat di atas demikian jelas dan tegasnya menyatakan “ Dan kamu sekali- kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian..” Oleh karena itulah dalam menyikapi teks QS. al-Nisa’ ayat  3  dan  129,    muncul  perdebatan  dan  perbedaan  pendapat  di  kalangan umat  Islam,  baik  itu  dari  segi  hukumnya  secara istinbati ,  kriteria  kebolehan mau-pun  dari  segi  penerapannya  ( tathbîqî ).  Para  ulama  klasik,  baik    dari kalangan mufassirun (penafsir)  maupun  ahli  hukum  Islam  ( fuqaha `) berpendapat,  bahwa  berdasarkan  QS.  al-Nisa’ ayat  3, laki-laki  muslim  dapat menikahi  empat  perem-puan,  walaupun  masih  terdapat  sedikit  perbedaan dalam  menentukan  kriteria  kebolehan  poligami  tersebut.  Sebagian  mereka ada  yang  membolehkannya  secara  mutlak  dan  longgar,  sedangkan  sebagian lain  membolehkannya  dengan  ketentuan  (syarat)  yang  ketat.  Namun belakangan  muncul  pula  pemikiran  yang  menolak  dan  tidak  membolehkan poligami,  yakni  antara  lain  oleh  Siti  Musdah  Mulia.  Dalam  bukunya  “Islam
5 Ibid ., h. 78
Menggugat Poligami”,  Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa poligami  pada hakikatnya  merupakan  pelecehan  dan  penghinaan  terhadap  mar-tabat perempuan.  Lebih  lanjut    beliau  mengharamkan  syariat  poligami  karena dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  HAM.  Menurutnya  poligami hukunya adalah haram lighairihi (haram karena eksesnya). Karena itu, perlu diusulkan  pelarangan  poligami  secara  mutlak  sebab  dipandang  sebagai kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( crime  against  humanity )  dan  pelanggaran terhadap hak asasi manusia” 6
Pendapat  Siti  Musdah  Mulia  yang  menyatakan  perkawinan  poligami hukumya haram lighairih terkesan tidak hanya sangat berani tapi juga unik. Dikatakan  demikian  karena,  baru  Musdah  Mulia,  seorang  tokoh  perempuan yang  berpen-dapat  demikian.  Pendapat  dan  sikap  Siti  Musdah  Mulia  yang menolak  poligami  secara  keras,  bagi  penulis  sangat  menarik  untuk  dikaji. Fokus  kajian  tulisan  ini    secara  akademik  akan  diarahkan  kepada permasalahan    tentang  bagaimana  argumentasi    dan  metodologi    Musdah Mulia  dalam  memahami nash  al-syri’yah, praktik  poligami  Nabi  SAW,  dan syarat  adil  poligami  serta  aplikasi  dari  formulasi    hukum  haram lighairih poligami yang dinyatakannya.

## Biografi Siti Musdah Mulia
Nama  lengkapnya  adalah  Prof.  Dr.  Siti  Musdah  Mulia,  M.A,  APU. Lahir di Bone, suatu kota yang terletak di teluk Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal  3  Maret  1958,  anak  pertama  dari  pasangan  Mustamin  Abdul  Fattah dan  Buaidah  Ahmad. 7 Ibunya  merupakan  gadis  pertama  di  desanya  yang meneyelesaikan  pendidikan  di  Pesantren  Darud  Dakwah  wa  al-Irsyad  (DII), Pare-Pare,  sedangkan  ayahnya  pernah  menjadi  Komandan  Bataliyon  dalam Negara  Islam  pimpinan  Abdul  Kahar  Mudzakar  yang  kemudian  dikenal sebaga  gerakan  DI/TII  di  Sulawesi  Selatan.  Ditelusuri  lebih  ke  atas,  silsilah keluarganya sangat kental dengan kehidupan agama. Kakek dari ayahnya, H. Abdul  Fatah,  adalah  seorang  mursyid  ternama  di  Jamaah  Terekat
6 Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami , (Jakarta: PT Gramedia Utama; 2004), h. 193- 194
7 Marwan  Sardijo, Cak  Nur  Diantara  Sarung  dan  Dasi  &  Siti  Musdah  Mulia, (Jakarta:Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005), h. 67
Khalwatiyah. 8 Bone hanyalah tempat kelahiran Musdah. Sejak usia 2 tahun, ia dibawa  orang  tuanya  pindah  ke  Pulau  Jawa,  tepatnya  di  Surabaya.  Setamat SD  (1969),  Siti  Musdah  Mulia  melanjutkan  ke  PGAN  4  tahun  (Pendidikan Guru Agama Negeri) di Cilincing, Jakarta Utara.
Akhir  tahun  1973,  ia  menyelesaikan  pendidikannya  tingkat  SLTA, lulus dengan nilai terbaik, 9 kemudian melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Islam  As’adiyah  dan  memilih  fakultas  Ushuludin  (Teologi).    Selain  di Ushuluddin, ia pun ikut kuliah pada fakultas Syari’ah (Hukum Islam) karena disini ditawarkan pengkajian kitab-kitab kuning tentang hadits dan fiqh dengan metode  sorogan.  Selama  dua  tahun  di  Fakultas  Ushuluddin  Musdah mengukir  namanya  sebagai Mahasiswa  Teladan. Masuk  tahun  ketiga,  pindah ke  Makasar  dengan  begitu  niatnya  masuk  ke  IAIN  Makassar  menjadi kenyataan meskipun harus mulai dari tingkat 1 lagi.
Di  IAIN  ia  memilih  Fakultas  Adab.  Selain  di  Adab,  Musdah melanjutkan  kembali  kuliah  di  fakultas  Ushuluddin,  Universitas  Muslim Indonesia (UMI), jurusan Dakwah dan masuk tingkat III. Di sini perkuliahan berlangsung sore dan malam hari sehingga tidak mengganggu jadwal kuliah di Adab. Tahun 1978, ia meraih gelar Sarjana Muda dengan risalah berjudul: Peran  Puasa  dalam  Pembentukan  Pribadi  Muslim. Menyelesaikan  Sarjana Muda di Fakultas Adab pada tahun 1980 dengan judul risalah: Al-Qiyam al-Islamiyah fi  Qisas  Jamaluddin  Effendi (Nilai-nilai  ke-Islaman  dalam  novel  Jamaluddin Effendi).  Jamaluddin  Effendi,  seorang  novelis  ternama  di  Makasar  yang novel-novelnya  banyak  mengungkapkan  nilai-nilai  religius.  Sarjana  Lengkap diraihnya  pada  1982  dengan  judul  skripsi  : Al-Dzawahir  al-Islamiyah  fi  Qisasi Titi  Said (Aspek-Aspek  Ke-Islaman  dalam  novel-novel  Titi  Said).  Selama kuliah  S1,  Musdah  merasa  hanya  setahun  bayar  kuliah  sendiri,  selebihnya dibayar dengan beasiswa dari yayasan Supersemar.
Tahun  1990,  Musdah  melanjutkan  studinya  program  pascasarjana IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Setahun  sebelum  itu  (1989),  suaminya mendapat  tugas  belajar.  Tepat  dua  tahun  (1992) program  S2  ia  rampungkan dan lanjut ke jenjang  studi S3 di tempat yang sama. Tepatnya kamis, 27 Maret 1997  Musdah  mempertahankan  disertasinya  dengan  judul Negara  Islam: Pemikiran  Politik  Islam  Husain  Haikal dihadapan  Sidang  Tim  Penguji  dalam
8 Siti  Musdah  Mulia, Muslimah  Sejati:  Menempuh  Jalan  Islami  Meraih  Ridha  Ilahi , (Bandung: Marja,  2011), h.  345
9 Marwan Sardijo, Op. Cit , h. 71
ujian promosi yang diketuai oleh Rektor IAIN, Prof. Dr. Quraish Shihab, MA dengan penguji yang terdiri atas Prof. Harun Nasution, Prof. Dr. Munawazir Syazali,  Dr.  Johan  Meuleman,  Prof.  Dr.  Mulyanto  Sumardi,  Prof.  Dr.  A. Rahman Zainuddin dan Dr. Muslim Nasution, dan dinyatakan lulus dengan predikat  amat  baik.  Pada  hari  Sabtu,  26  Juli  1997  ia  diwisuda  dengan memperoleh  penghargaan  doktor  teladan  IAIN  Syarif  Hidayatullah  untuk tahun  ajaran  1996/1997.    Ia  doktor  ke-177  yang  dihasilkan  IAIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi dalam urutan perempuan yang mencapai doktor di IAIN tersebut ia baru urutan ke-4. Artinya 117 doktor yang dihasilkan IAIN Jakarta  selama  15  tahun  sejak  berditrinya  (1982-1997),  hanya  ada  empat perempuan,  dan  Ia  merupakan  perempuan  pertama  peraih  Doktor  bidang studi  Sejarah  dan  Pemikiran  Politik  Islam  di  IAIN/UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta 10
Selain  pendidikan  formal yang  telah  dilaluinya dari  sejak  TK  sampai ke jenjang pendidikan formal tertinggi S 3 sebagaimana dikemukakan di atas, Musdah Mulia juga pernah menempuh pendidikan non-formal di antaranya: Kursus  Singkat  mengenai Islam  dan  Civil  Society  di  Universitas  Melbourne, Australia.  (1998);  Kursus  Singkat  Pendidikan  HAM  di  Universitas  chula- longkorn,  Thailand  (2000);  Kursus  Singkat  Advokasi  Penegakan  HAM  dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat  Manajemen  Pendidikan  dan  Kepemimpinan  di  Universitas  George Mason,  Virginia  Amerika  Serikat  (2001);  Kursus  Singkat  Pelatih  HAM  di Universitas  Lund,  Swedia  (2001);  Kursus  Singkat  Manajemen  dan Kepemimpinan  Perempuan  di  Bangladesh  Institute  of  Administration  and Mana-gemen  (BIAM),  Dhaka,  Bangladesh.Visting  Professor  di  EHESS,  Paris, Perancis (2006), International Leadership Visitor Program, US Departemen of State,  Washington  (2007). 11 Tahun  2008  ia  menerima  penghargaan  dari Yap Thiam  Hien  Human  Rights  Award karena  kegigihannya  membela  kelompok minoritas di Indonesia. Dan ia juga menerima penghargaan Woman of the Year 2009  dari  pemerintah  Italia  atas  komitmennya  yang  kuat  dalam memperjuangkan hak asasi perempuan. 12
Siti  Musdah  Mulai,  pada  mulanya,    bekerja  (profesi)  sebagai  seorang peneliti sejak April 1985, tepatnya di balai Penelitian Lektur Agama Makasar. Departemen Agama. Lima tahun disini (1985-1990) ia kemudian dimutasi ke
10 Siti Musdah Mulia, Islam & Hak Asasi Manusia , (Jakarta, Naufan Pustaka,2010), h. 357 11 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati: Op. Cit, 346-347
12 Siti Musdah Mulia, Islam & Hak Asasi Manusia,  Op. Cit , h. 359
Pusat  Penelitian  Lektur  Agama,  Badan  Litbang  Departemen  Agama  Jakarta mengikuti suami yang tugas belajar di IAIN Jakarta. Bagi Musdah keaktifan di dunia  penelitian  membuatnya  terbiasa  menulis  dengan  mudah.  Ia manghabiskan  banyak  waktu  untuk  menulis  entri  di  berbagai  ensiklopedi, seperti Ensiklopedia Islam Indonesia (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), dan Ensiklopedi al-Qur’an (2000), serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. 13
Musdah hanya perlu waktu 9 tahun untuk sampai ke jenjang pangkat peneliti  puncak,  yaitu  Ahli  Peneliti  Utama  (APU) setingkat  dengan  jabatan profesor  di  Perguruan  Tinggi.  Tanggal  3  Maret  1996  ia  menerima  SK  Ahli Peneliti  Utama  yang  ditandatangani  Presiden  Soeharto.  Ia  menganggap  itu sebagai kado ulang tahunnya, karena ia diterima persis pada ulang tahunnya yang ke-38.
Tiga tahun berikutnya, 4 Mei 1999 ia dikukuhkan sebagai Ahli Peneliti Utama  Lektur  Keagamaan di  depan  Sidang  Majelis  Pengukuhan  Ahli Penelitian  Utama  yang  dipimpin  oleh  ketua  LIPI,  Dr.  Soefyan  Tsauri,  MSc, APU. Dalam upacara pengukuhan itu ia menyampaikan orasi ilmiahnya yang berjudul: Potret  Perempuan  dalam  Lektur  Agama . Pidato  itu  merupakan  hasil penelitian  Musdah  terhadap  100  buku-buku  agama  yang  membahas  relasi laki-laki dan perempuan. Kesimpulan penting dari penelitian itu bahwa buku- buku  agama  tersedia  di  masyarakat  yang  isinya  membahas  tentang perempuan  berangkat  dari  suatu  pandangan  yang streotipe terhadap perempuan. Pada umumnya (82 %) buku-buku itu menyuarakan pandangan yang bias jender dan bias nilai-nilai partiarki, dan hanya segelintir (18 %) yang telah menyuarakan gagasan kesetaraan dan keadilan jender.
Selain  berprofesi  sebagai  peneliti,  ia  juga    berprofesi  sebagai  seorang pengajar (Dosen) di beberapa perguruan tinggi, diantaranya di Fakultas Adab IAIN  Alauddin,  Makasar  (1978-1989), 14 di  Universitas  Muslim  Indonesia (UMI) Ujung Pandang, di fakultas Adab IAIN Jakarta (sekarang menjadi UIN) dan  Institut  Ilmu-Ilmu  Al-Qur’an  (IIQ)  Jakarta  (1997-1999).  Ia  juga  pernah tercatat  sebagai  pengurus  dan  staf  pengajar  Yayasan  Pesantren  Pondok Madinah  Ujung  Pandang  (1987-1990).  Disamping  itu,  aktif  juga  di  berbagai Lembaga  kursus  bahasa,  baik  Arab,  maupun  Inggris,  antara  lain  lembaga
13 Siti Musdah Mulia, Islam dan Kesetaraan Gender ,  (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 257 14 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati, Op. Cit, h. 347
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 208
kursus  bahasa  Masjid  H.Asyrik,  dan  Yayasan  Ittihad,  keduanya  di  Makasar. Terakhir  ia  ditawari  mengajar  di  Program  pascasarjana  IAIN  Jakarta  untuk mata  kuliah  Perkembangan  Modern  di  Dunia  Islam.  Tahun  2000-2001, menjadi  staf  ahli  Menteri  Negara  Urusan  Hak  Asasi  Manuia  (HAM)  bidang Pencegahan  Diskriminasi  dan  Perlindungan Minoritas;  dan  staf  ahli Menteri Agama RI Bidang Hubungan Organisasi Internasional (2001). 15
Selain  kesibukan  penelitian  dan  mengajar  sebagaimana  dipaparkan pada  uraian  di  atas,  Musdah  juga  memiliki  sejumlah  aktivitas  di  berbagai organisasi  sosial;  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  kemahasiswaan, kepemudaan,  organisasi  perempuan,  dan  organisasi  keagamaan.  Aktivitas sosial  ini  berlang-sung  sejak  mahasiswa.  Ia  pernah  menjadi  pengurus  inti pada  organisasi  kampus,  seperti  dewan  mahasiswa  IAIN,  senat  Mahasiswa Fakultas  Adab,  pernah  menjadi  ketua  wilayah  Ikatan  Putri-Putri  Nadhatul Ulama  (IPPNU)  provinsi  Sulawesi  Selatan,  ketua  wilayah  Fatayat  NU Sulawesi  Selatan,  ketua  Korps  Putri  Pergerakan  Mahasiswa  Islam  Indonesia (KOPRI PMII) Sulsel, dan pengurus KNPI DPD TK I Sulawesi Selatan. Selama di Jakarta, ia tercatat aktif sebagai sekretaris umum Pucuk Pimpinan Fatayat NU  (1990-2005),  berikutnya  ketua  I  Fatayat  NU  (19995-2000),  wakil  ketua Wanita Pembangunan Indonesia (WPI) periode 1995-2000, ketua Dewan Pakar Korps  Perempuan  MDI  (1995-2005),  dewan  Ahli  Koalisasi  Perempuan Indonesia (1998-2003), wakil sekretaris Pucuk Pimpinan Muslimat NU (2000- 2005). Sementara di organisasi LSM ia tercatat sebagai ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), ketua Forum Komunikasi Antara Pemuka Agama Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan, anggota Forum Komunikasi dan Konsultasi  Agama  Wilayah  DKI  Jakarta,  ketua  III  Indonesia  Conference  on Religion and Pace (ICPR) yang terpusat di New York AS. Berikutnya, menjadi pengurus di ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.   (IPHI). Tercatat juga
sebagai  anggota  organisasi Rabithah  al-Adab  al-hadis yang  berpusat  di  Kairo, Mesir. 16
Siti  Musdah  Mulia  telah  banyak  menghasilkan  karya  tulis.    Adapun karya-karya tulisnya  yang sudah dipublikasikan antara lain:
1. Mufradat Arab Popular (1980);
2. Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989);
15 Ibid ., h. 347
16 Loc. Cit ,
3. Sejarah dan Pengantar Hadits (1995);
4. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995);
5. Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal , Paramadina, Jakarta (1997);
6. Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
7. Lektur Agama Dalam Media Massa , Dep. Agama (1999);
8. Anotasi Buku Islam Kontemporer , Dep. Agama (2000);
9. Islam Menggugat Poligami , Gramedia, Jakarta (2000);
10. Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif  Islam), LKAJ (2001);
11. Pedoman  Dakwah Muballighat , KP-MDI (2000);
12. Analisis Kebijakan Publik , Muslimat NU (2002);
13. Meretas  Jalan  Awal  Hidup  Manusia:  Modul  Pelatihan  Konselor  Hak-Hak Reproduksi , LKAJ  (2002);
14. Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam , As-Sakinah, Jakarta (2002);
15. Muslimah    Reformis:  Perempuan  Pembaru  Keagamaan ,  Mizan,  Ban-dung (2005);
16. Perempuan dan Politik,  Gramedia , Jakarta (2005).
17. Islam and Violence Against Women . LKAJ, Jakarta 2006.
18. Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender , Yogyakarta: Kibar Press, 2007
19. Menuju  Kemandirian  Politik  Perempuan : Upaya  Mengakhiri  Depoli-tisasi Perempuan di Indonesia, Sleman Yogyakarta: Kibar Press, 2007
20. Islam & Hak Asasi Manusia , Jakarta, Naufan Pustaka, 2010
21. Muslimah  Sejati:  Menempuh  Jalan  Islami  Meraih  Ridha  Ilahi ,  Bandung: Marja, 2011
Beliau  juga  menulis  puluhan  entri  dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi  Hukum Islam (1997), Ensiklopedi Al-Qur’an (2000),  serta  jumlah artikel  yang  disajikan  dalam  berbagai  forum  ilmia,  baik  di  dalam  maupun diluar negeri. 17
17 Ibid, h. 348
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tergambar  bahwa  betapa  Siti  Musdah Mulia  merupakan  sosok  wanita  yang  ilmuan,  produktif,  berdedikasi  tinggi, gigih dan pantang menyerah, yang hemat penulis, patut menjadi teladan bagi wanita-wanita  Indonesia.  Akhirnya.  Musdah  Mulia  juga  dikenal  sebagai perempuan pejuang kemanusiaan yang selama ini konsisten dan aktif bahkan berani mati dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, hak asasi manusia dan  demokrasi  di  Indonesia.  Karena  perjuangannya  itulah,  pada  tanggal  7 Maret  2007,  Musdah  menerima  penghargaan International  Women  of  Courage dari  Menteri  Luar  Negeri  Amerika  Serikat,  Condoleeza  Rice  bertempat  di white    House  Washington  DC.  Penghargaan  tersebut  disampaikan  langsung kepada Musdah bersama 9 orang lainnya  yang berasal dari sejumlah Negara Antara lain : Zim-babwe, Latfia, Iraq, Afghanistan, Saudi Arabia, Madive dan Argentina. Dalam kesempatan tersebut. Musdah mewakili region Asia Pasifik. Kesepuluh orang tersebut, termasuk diantaranya musdah, dipilih secara ketat dari  100  orang  kandidat  dari  seluruh  dunia. 18 Konsistensinya  melawan praktek-praktek  poligami  yang  senantiasa  menistakan  perempuan  dan  anak adalah  bagian  dari  idealismenya  memperjuangkan  kehidupan  yang  setara dan adil gender.

## Analisis Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Tentang Poligami
Dalam tulisan ini, analisis terhadap pemikiran Musdah Mulia tersebut, diarahkan  dan  difokuskan  pada  empat  hal,  yaitu  pemikirannya  mengenai ayat  tentang  poligami,  praktik  poligami,  Nabi  SAW,  syarat  adil  dalam poligami, dan hukum haram lighairihi poligami.
1) . Tentang Ayat Tentang Poligami
Menurut  Siti  Musdah  Mulia,  poligami  bukanlah  konsep  yang  berdiri sendiri.  Poligami  hanya  dapat  dipahami  dengan  tuntas  manakala  dilihat dalam konteks perkawinan menurut Islam. Al-Qur`an mengambarkan ikatan perkawinan  dengan  istilah mitsaqan  ghaliza (komitmen  besar).  Perkawinan sejatinya  merupakan  perjanjian  serius  di  antara  dua  pihak  yang  memiliki posisi setara menuju kehidupan keluarga yang bahagia dan sakinah, diliputi mawaddah wa rahmah. 19
18 Ibid ., h. 346 19 Ibid, h. 185
Al-Qur’an,  menurut  Musdah  Mulia  lebih  lanjut,  membahas perkawinan  secara  rinci  dalam  banyak  ayat.  Tidak  kurang  dari  104    ayat berbicara  tentang  perkawinan,  baik  menggunakan  kosa  kata nikah yang mengandung  arti  ber-himpun,  maupun zauj yang  berarti  pasangan.    Dari keseluruhan  ayat  perkawinan  tersebut,  ia  menyimpulkan  ada  lima  prinsip dasar  perkawinan. Pertama prinsip mitsaqan  ghalidza (komitmen  besar). Perkawinan  itu  sejatinya  adalah  suatu  komitmen  yang  besar,  ikatan  yang sangat  serius  di  antara  dua pihak  yang  memiliki  posisi  setara  dan  sederajat. Komitmen  dalam  perkawinan  harus  bertanggung  jawab,  serta  tidak  dapat diputuskan  begitu  saja  secara  sepihak.  Al-Qur’an  (al-Ahzab/  33:7;  al- Nisa’/4:21,  dan  154)  selalu  menggambarkan  ikatan  perkawinan  dengan mitsaqan  ghalidza, yakni sebagai perjanjian  suci  antara  dua pihak  yang setara dan  penuh  diliputi  cinta  dan  kasih  sayang.  Oleh  karena  itu,  kedua  pihak berkewajiban  menjaga  kesucian  dan  kelanggengan  perjanjian  tersebut. 20 Perjanjian yang  kokoh ( mitsaqan ghalidza ) sebagaimana tertera dalam Q.S al- Nisa`/4:  21,  menurutnya  lebih  lanjut  adalah  perjanjian  yang  telah  diambil Allah  dari  pada  suami  sebagaimana  tertera  dalam  surat  al-Baqarah/2:  231. Kata Musdah Mulia: “ ayat itu menegaskan hanya ada dua pilihan bagi suami: hidup bersama  dengan  istri  dan  memperlakukannya  dengan  cara  yang  baik  atau menceraikannya dengan cara yang baik pula. Karena itu menyengsarakan istri tidak dikenal dalam Islam .” 21
Kedua prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang yang amat tulus).  Perkawinan  dibangun  di  atas  landasan  cinta,  kesetiaan,  dan  kasih sayang  yang  tak  bertepi,  sebagaimana  disebut  olel  al-Qur’an  surat  al-Rum ayat  21.  Cinta,  kasih  sayang,  dan  kesetiaan  itu  tidak  boleh  pudar,  apa  pun yang  terjadi.  Semua  itu  harus  terpelihara  meski  salah  satu  pasangan mengalami  hal-hal  yang  tidak  menyenangkan,  seperti  kecelakaan  yang menyebabkan  lumpuh,  cacat  fisik  dan  mental,  sakit  berkepanjangan,  atau salah satunya divonis mandul atau dipenjara untuk waktu yang lama. Setiap orang harus dapat menerima pasangannya masing-masing apa adanya secara terbuka. 22
Ketiga prinsip equality (persamaan).  Al-Quran  menegaskan  hubungan egalitarian  suami-istri,  seperti  terbaca  pada  ayat-ayat  :  al-Dzariyat/51:  49  ;
20 Ibid ., h. 186 21 Siti  Musdah  Mulia, Pandangan  Islam  Tentang  Poligami, (Jakarta:  Lembaga  Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 10
22 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati , Op. Cit, h. 187
Fathir/ 35: 11 ; al-Naba’/78: 8; al-Nisa/4: 20; Ya’sin/ 33: 36; al-Syura/ 42: 11; al- Zukhruf/  43:  12;  dan  al-Baqarah/2:  187.  Penegasan  relasi  yang  setara,  serta fungsi  suami  dan  istri  secara  elegan  diilustrasikan  oleh  al-Qur’an  (al- Baqarah/2:  187) 23 dengan  pakaian.  Hal  itu  karena,  fungsi  pakaian  sangat strategis, yakni untuk menembah kualitas penampilan seseorang di samping sebagai  alat  proteksi  (perlindungan)  diri.  Sebagai  pakaian,  setiap  orang hendaknya mampu membuat pasangannya terlihat lebih indah, lebih berdaya dan berkualitas di samping mampu saling melindungi satu sama lain. 24
Keempat, prinsip mu’asyarah  bi  al-ma’ruf (pergaulan  yang  sopan  dan santun),  baik  dalam  relasi  seksual  maupun  relasi  kemanusiaan.  Suami  istri harus  dapat  bergaul  secara  jujur,  sopan  dan  santun,  jauh  dari  perilaku kekerasan,  dominasi,  diskriminasi  dan  ekspoloitasi,  apa  pun  alasannya. Keduanya  harus  dapat  membangun  komunikasi  yang  santun,  lembut  serta penuh kejujuran dan keterbukaan.
Kelima prinsip monogami. Prinsip perkawinan Islam yang disebutkan terdahulu  hanya  dapat  terealisasi  melalui  perkawinan  monogami,  bukan poligami.  Analisis  holistik  terhadap  argumen  teologis,  baik  yang  terdapat dalam  Al-Quran  maupun  hadis,  menyimpulkan  bahwa  pesan  moral  Islam dalam  perkawinan  adalah  membagun  keluarga yang sakinah  yang sepi  dari semua  bentuk  diskriminasi,  dominasi,  eksploitasi  dan  kekerasan,  apa  pun alasannya.  Kebahagiaan  dan  kesejahteraan  rumah  tangga  terletak  pada kesucian,  kesetiaan,  kesabaran,  pengorbanan  dan  kepedulian  kedua  belah pihak,  yaitu  suami  istri,  sedang  semua  ini  hanya  dimungkinkan  dalam perkawinan  monogami,  dan  sulit  dibayangkan  dapat  terwujud  dalam perkawinan poligami. 25
Oleh  karena  tujuan  perkawinan  yang  hakiki  menurut  Islam,  dalam pandangan Musdah Mulia tidak mungkin dapat terwujud dalam perkawinan poligami,  maka  iapun  mulai  lebih  jauh  mempersoalkan  pendapat  yang “membolehkan”  poligami.  Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya, bahwa berdasarkan QS al-Nisa`/4: ayat 3, tidak satu pun para ulama, baik dari kalangan  mufassirin  dan  fuqaha`  klasik  yang  berbeda  pendapat  tentang
23 Arti dari ayat Q.S al-Baqarah/2: 187 adalah: “ Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka .” Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, h. 22 24 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati,  Op. Cit, h, 188 25 Siti Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, Op. Cit, h. 17
kebolehan  poligami.  Namun  sebaliknya,  justru  malah  Musdah  Mulia mempertanyakan  Q.S  al-Nisa`/4:  ayat  3  yang  dijadikan  oleh  golongan (kelompok)  yang  pro  poligami  sebagai  dalil  (argumentasi)  tentang pembenaran kebolehan poligami.
Untuk  memahami  secara  baik  dan  benar  mengenai  apa  yang terkandung  di  dalam  Q.S  al-Nisa`/4:  ayat  3,  menurut  Musdah  Mulia, hendaknya  diresapi  dahulu  makna  dua  ayat  sebelumnya,  ayat  pertama  dan kedua dari surah dimaksud.

## Ayat pertama berbunyi :
“Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhanmu  yang  telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya;  dan  dari  pada  keduanya  Allah  memperkembang  biakkan  laki- laki dan perempuan yang banyak..” (Q.S al-Nisa/4: 1) 26
Ayat di atas, berisi penjelasan tentang penciptan manusia laki-laki dan perempuan.  Bahwa  laki-laki  dan  perempuan  keduanya  adalah  makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dari nafs yang satu ( nafs wahidah ). Karena itu, asal usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Tidak disinggung sama  sekali soal  penciptaan  Hawa,  istri Adam. Bahkan, sepanjang  al-Qur’an tidak  ditemukan  nama  Hawa.  Apalagi  cerita  tentang  penciptaannya  dari tulang rusuk. Tidak ada ayat dalam al-Qur`an yang menjelaskan tetang tulang rusuk. Penjelasan  tentang tulang rusuk hanya ditemukan dalam hadis, antara lain hadis riwayat oleh Turmudzi dan itupun tidak dalam konteks penciptaan. Cerita  tentang  tulang  rusuk  adalah  bersumber  dari  Ahli  Kitab,  sebagaimana termaktub  dalam  Perjanjian  Lama  (Kitab  Kejadian  II:  21-22),  demikian menurut Musdah Mulia. 27
Akan  tetapi  anehnya,  menurut  Musdah  Mulia  lebih  lanjut, pemahaman  keagamaan  yang  menekankan  kesetaraan  laki-laki  dan perempuan  seperti  tertera  dalam  ayat  tersebut  tidak  populer  di  masyarakat. Ajaran yang populer disosialisasikan di masyarakat bahwa manusia pertama diciptakan  Allah  adalah  Adam.  Setelah  itu  Hawa,  istrinya  diciptakan  dari tulang  rusuk  Adam.  Pemahaman  Adam  dan  Hawa,  selaku  perempuan pertama  tercipta  dari  bagian  tubuh  laki-laki, yaitu  Adam,  membawa  kepada pemahaman  bahwa  posisi  perempuan  subordinat.  Perempuan  hanyalah  the
26 Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya ,  Op. Cit, h. 61 27 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, Op. Cit, h. 85-86
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 214
second  human  being (manusia  kelas  dua),  posisinya  berada  di  bawah  lai-laki. Pemahaman demikian membawa implikasi  yang luas dalam keidupan sosial di  masyarakat.  Perempuan  selalu  dianggap  bukanlah  makhluk  penting, melainkan  sekadar  pelengkap  yang  dinistakan  dari  dan  untuk  kepentingan laki-laki. 28 Pemahaman  keagamaan  yang  demikian  itu  membawa  kepada pandangan bahwa posisi dan kedudukan perempuan tidak sama dengan laki- laki, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Padahal tujuan Islam diwahyukan adalah membebaskan manusia dari segala bentuk  sistem  kehidupan  yang tiranik , despotis dan diskriminatif ,  termasuk  di dalamnya menghilangkan diskriminatif dalam relasi laki-laki dan perempuan. Oleh  karena itu,  jika  terdapat pemahaman  agama  yang tidak sejalan  dengan tujuan utama Islam, maka pemahaman itu perlu dikaji ulang atau dilakukan reiterpretasi agar sejalan dengan cita-cita Islam. 29

## Selanjutnya ayat kedua berbunyi:
“Dan  berikanlah  kepada  anak-anak  yatim  (yang  sudah  balig)  harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu  Makan  harta  mereka  bersama  hartamu.  Sesungguhnya  tindakan- tindakan  (menukar  dan memakan)  itu,  adalah  dosa  yang besar.”  (Q.S  al- Nisa`/4: 2) 30
Menurutnya,  ayat  tersebut  berisi  penegasan  agar  berlaku  adil, terutama  terhadap  anak-anak  yatim.    Ayat  ini  secara  spesifik  berbicara  soal anak  yatim.  Kehidupan  bangsa  Arab  pada  masa  Jahiliyah  tidak  pernah  sepi dari  peperangan,  baik  antar  suku  maupun  antar  bangsa.  Pola  kehidupan demikian  menyebabkan  banyaknya  jumlah  anak  yatim  karena  ayah-ayah mereka  gugur  di  medan  perang.  Dalam  tradisi  Arab  Jahiliyah  pemeliharaan anak-anak  yatim  menjadi  tanggung  jawab  para  walinya.  Para  wali  berkuasa penuh  atas  diri  anak  yatim  yang  berada  dalam  perwaliannya,  termasuk menguasai  harta-harta  mereka  sampai  anak  yatim  itu  dewasa  dan  sudah mampu mengelola sendiri harta mereka. 31
Terhadap surat al-Nisa’ ayat 3 tersebut, Musda Mulia mempertanyakan  “Apakah  benar  ayat  ini  memberi  petunjuk  bagi  kebolehan poligami”? Dalam kaitan ini Musdah Mulia menjelaskan:
28 Ibid ,  h. 86-87 29 Ibid ,  h. 87-88 30 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 61 31 Siti Musdah Mulia, Pandangan Islam, Op. Cit h. 29
Sepintas  memang  terlihat  demikian,  karena  di  dalamnya  ada  kalimat “fankihu  mathaba  lakum  min-annisa’i  matsna  wa  tsulatsa  wa  ruba’  yang maknanya  “kawinilah  perempuan-perempuan  yang  kamu  sukai,  dua,  tiga, atau  empat.”  Namun,  petunjuk  al-Qur’an,  sesungguhnya    tidak  dapat dipahami secara utuh dan benar hanya dengan merujuk pada bagian tertentu dari  suatu  ayat  dan  mengabaikan  bagian  ayat  yang  lain.  Sebuah  ayat  harus dilihat  secara  utuh,  tidak  dipenggal-penggal.  Apalagi  hanya  mengambil bagian ayat yang menguntungkan, dan menafikan bagian lainnya yang dirasa tidak menguntung-kan. Pada dasarnya, dalam membahas persoalan poligami ini  hampir  semua  tafsir  maupun  kitab  fikih  menyoroti  secara  permisif (membolehkan  poligami),  tanpa  mengkritis  kembali  hakekat  di  balik kebolehan tersebut, baik secara historis, sosiologis, maupun antropologis. 32
Lebih  lanjut  menurutnya,  bahwa  untuk  memahami  suatu  persoalan dalam al-Qur’an kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua ayat saja, melainkan  seluruh  ayat  yang  menyinggung  persoalan  tersebut  harus  dilihat dan  dibahas  satu  persatu  untuk  mendapatkan  benang  merah  yang mempertautkan kandungan dari berbagai ayat yang berbeda. Bukan itu saja, perlu  juga  dipahami  apa  hubungan  antar  ayat  yang  satu  dan  ayat  yang lainnya,  serta  hubungan  kandungan  ayat  dengan  tema  sentral  dari  surah tersebut. 33
Dengan  merujuk  kepada  pandangan  para  mufassir,  Musdah  Mulia juga menambahkan bahwa ayat ini (Q.S al-Nisa`/4:3) diturunkan di Madinah setelah  Perang  Uhud.  Sebagai  dimaklumi,  karena  kecerobohan  dan  ketidak disiplinan  kaum  Muslim  dalam  perang  itu  mengakibatkan  mereka  kalah telak.  Banyak  prajurit  Muslim  yang  gugur  di  medan  perang.  Dampak selanjutnya,  jumlah  janda  dan  anak-anak  yatim  dalam  komunitas  Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja  kemudian  dilimpahkan  kepada  para  walinya.  Tidak  semua  anak  yatim berada dalam kondisi miskin, di antara mereka mewarisi harta yang banyak peninggalan mendiang orang tua mereka. 34
Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir muncul niat jahat di hati  sebagian  wali  yang  memelihara  anak  yatim.  Dengan  berbagai  cara mereka  berbuat  curang  dan  culas  terhadap  harta  anak  yatim  tersebut.
32 Loc. Cit
33 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami , h. 92; Juga Musdah Mulia, Panda-ngan Islam ,  h. 31-32 34 Musah Mulia, Islam Menggugat Poligami , Op. Cit , h. 93-94;
Terhadap anak yatim perempuan yang kebetulan memiliki wajah cantik, para wali  itu  mengawini  mereka,  dan  jika  tidak  cantik,  mereka  menghalanginya tidak menikah meskipun ada lak-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta  anak  yatim  itu  tidak  beralih  kepada  orang  lain,  melainkan  jatuh  ke dalam  genggaman  mereka  sendiri.  Dan  tujuan  mereka  menghalangi  anak yatim perempuan  untuk menikah dengan laki-laki lain juga sama, yaitu agar harta  mereka  tidak  beralih  pada  orang  lain.  Jadi,  mereka  mengawini  atau menghalangi  anak  yatim  perempuan  itu  kawin  tujuannya  sama  saja,  yakni untuk  menguasai    harta  mereka.  Kedua  bentuk  perbuatan  itu  sangat  tidak adil. 35 Karena tujuan utama para wali itu adalah menguasai harta anak yatim, akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang  telah  dinikahi  oleh  para  wali  mereka  sendiri  mengalami  kesengsaraan akibat  perlakuan  tidak  adil.  Anak-anak  yatim  itu  dikawini,  tetapi  hak-hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka  dirampas  oleh  suami  mereka  sendiri  untuk  menafkahi  istri-istrinya yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran. 36
Dari  hasil  bacaan  terhadap  berbagai  riwayat asbab  al-nuzul yang dikemukakan para ahli tafsir dalam berbagai kitab tafsirnya, pada gilirannya Musdah  Mulia  menyimpulkan  bahwa  Q.S  al-Nisa`/4  ayat  3  yang  dijadikan landasan  teologis  dan  normatif atas pembenaran  kebolehan poligami,  bukan berbicara  dalam  konteks  perkawinan,  tetapi  dalam  konteks  anak  yatim. Selengkapnya beliau menjelaskan:
Jika ditelusuri asbab nuzul ayat itu (Q.S al-Nisa`/4 ayat 3) jelas tidak berbicara dalam  konteks  perkawinan,  melainkan  dalam  konteks  pembicaraan  anak yatim.  Islam  adalah  agama  yang  membawa  misi  pembe-basan.  Pembebasan tersebut,  terutama  ditujukan  kepada  tiga  kelompok  masyarakat,  yakni  para budak,  anak  yatim  dan  perempuan,  yang  selama  ini  sering  diperlakukan tidak  adil  dan  karenanya  mereka  disebut  kaum  mustadh’afin  (kaum tertindas). Anak yatim mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya dari kalangan  budak  dan  perempuan  karena  mereka  seringkali  menjadi  objek penindasan.  Ketika  itu,  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  anak  yatim sering  kali  dimaksudkan  hanya  sebagai  kedok  untuk  menguasai  hartanya. Untuk  menghindari  perlakuan  tidak  adil  pada  anak-anak  yatim,  Allah  SWT memberi  solusi  agar  mengawini  perempuan  lain  sebanyak,  dua,  tiga  dan empat. Itupun jika sanggup berbuat adil, kalau tidak cukup satu saja. Dari sini
35 Loc. Cit ,  Juga Musdah Mulia, Pandangan Islam , Op. Cit , h. 32-33 36 Loc. Cit .
dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip  perkawinan  dalam  Islam  adalah monogami, bukan poligami. 37

## Pada kesempatan lain Musdah menyatakan pula:
...dengan  menyimak  susunan  redaksinya  saja,  kita  dapat  mengetahui  secara jelas  bahwa  ayat  ini  bukan  anjuran  untuk  poligami,  melainkan  lebih  pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak  yatim  yang  berada  dalam  perwalian  mereka,  yaitu  dengan  mengawini perempuan  lain  berarti  dengan  sendirinya  terhindar  dari  perbuatan  culas terhadap  anak  yatim.  Sebab motif perkawinan dengan  anak  yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.” 38
Dengan demikian, menurut Musdah Mulia, jika dikaji dengan seksama kandungan surat al-Nisa`; sejak ayat pertama, kedua dan ketiga akan terlihat secara  jelas  bahwa  subtansi  kandungan  ayat  tersebut  terfokus  kepada perintah  untuk  berlaku  adil,  terutama  kepada  anak  yatim.  Wujud  bentuk perilaku  adil  tersebut,  antara  lain  tidak  memutuskan  silaturahim  dengan mereka,  tidak  menyalahgunakan  harta  mereka  dan  tidak  berbuat  aniaya dengan  cara  mengawini  mereka  tanpa  memberikan  hak-haknya.  Untuk menghindari perilaku tidak adil dan aniaya terhadap anak-anak yatim, Allah menyeru  kaum  laki-laki  Mukmin  agar  tidak  mengawini  mereka  dan  sebagai alternatifnya  dipersilahkan  mengawini  perempuan  lain  yang  kira-kira  tidak ada kemungkinan untuk berlaku curang terhadap mereka. Boleh mengawini lebih  dari  empat.  Tetapi  ingat,  Allah  memberi  penegasan  di  akhir  ayat tersebut  bahwa  kawin  hanya  dengan  satu  orang,  lebih  menjanjikan  untuk berlaku  adil. 39 Poligami  hanyalah  solusi  sementara  bagi  umat  Islam  pada masa-masa awal, sehingga mereka terbebas dari perkawinan yang tak terbatas yang  dikutuk  karena  sarat  ketidakadilan.  Jadi  Q.S  al-Nisa`/4  ayat  3  bukan meligitimasi poligami sebagaimana dipahami banyak orang. 40
Akan  tetapi  ironisnya,  menurut  Musdah  Mulia,  tidak  sedikit  umat Islam  menganggap  poligami  sebagai  tuntunan  agama,  bahkan  ada  yang memandangnya sebagai  kewajiban.  Alasannya,  dalam  ayat  itu  terdapat  kata fankihu yang  menggunakan fi’il  amr (kata  kerja  inperatif/perintah).  Mereka memakai  kaidah al-ashl  fi  al-amr  li  al-wujub (pada  dasarnya  perintah  itu
37 Musdah Mulia, Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender , (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h.145 38 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami , Op. Cit , h 91 39 Ibid .,  h. 106 40 Musdah Mulia, Muslimah Sejati, Op. Cit , h. 40
menunjukkan  kewajiban).  Mereka  lupa  bahwa  disana  ada huruf  fa ’ yang mengisyaratkan jawab  syarat atau  jawaban  dari  kalimat  pengandaian  yang terdapat sebelumnya. 41
Bahwa  turunnya  Q.S  al-Nisa`/4  ayat  3  adalah  berkaitan  tentang  anak yatim  yang  diperlakukan  secara  tidak  adil  oleh  para  walinya,  dan  kasus  itu terjadi  pasca  perang  Uhud,  menurut  penulis  merupakan  data  dan  fakta sejarah  (historis)  yang  tak  terbantahkan.  Namun  menurut  peneliti,  bukan berarti  ayat  itu  (Q.S  al-Nisa`/4  ayat  3)  tidak  memiliki  keterkaitan  tentang persoalan poligami dalam perkawinan. Justru mengingatkan agar berhati-hati dan  berpikir  panjang  jika  ingin  berpoligami,  sebab  didalamnya  ada  syarat yang  amat  berat  dan  mudah  terjatuh  dalam  perbuatan  dosa  dan  tidak  adil. Hanya saja memang kebanyakan orang melihat penggalan teks Q.S al-Nisa`/4 ayat 3 ( fankihu mathalakum min nisa...) sebagai dasar kebolehan poligami, tanpa melihat secara utuh ayat itu dan tidak atau kurang pula memperhatikan sebab nuzul ayat itu.
Sementara  itu,  M.  Quraish  Shihab  dalam  tafsirnya  mengemukakan, sangat  menyayangkan  surat  al-  Nisa`/4  ayat  3  karena  sering  disalahpahami. Ayat  ini  turun,  sebagaimana  dituturkan  Aisyah  ra,  menyangkut  sikap sementara wali (orang yang dititipi anak yatim) yang ingin mengawini anak- anak yatim yang cantik dan kaya yang berada dalam pengasu-hannya, tetapi tidak  ingin  memberinya  mas  kawin  yang  sesuai  dan  juga  tidak  ingin memberinya nafkah secara adil.  Ayat ini melarang hal tersebut dengan satu susunan  kalimat  yang  tegas.  Penyebutan  “dua,  tiga  dan  empat”  pada hakikatnya dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada mereka. Redaksi ayat tersebut mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan  tertentu,  dan  untuk  menguatkan  larangan  itu  dikatakannya  :  “ Jika Anda  khawatir  akan  sakit  bila  makan  makanan  ini,  habiskan  saja  makanan  lainnya yang  ada  dihadapan  Anda,  selama  Anda  tidak  khawatir  sakit. ”  Tentu  saja maknanya  adalah  penekanan  larangan  memakan  makanan  tertentu  itu. 42 Quraish  Shihab  lebih  lanjut  menggaris  bawahi  bahwa ayat  tersebut  tidak memuat  peraturan  tentang  poligami karena  poligami  telah  dikenal  dan dipraktekkan  oleh  syariat  agama  dan  tradisi  sebelum  Islam.  Ayat  ini  juga tidak  mewajibkan  poligami  atau  menganjurkannya,  melainkan  sekedar berbicara  tentang  bolehnya  poligami,  dan  itu  pun  hanya  pintu  darurat  kecil
41 Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami , Op. Cit ,  h. 103-104 42 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2000) h. 324; Juga M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an , (Bandung: Mizan, 1996), h. 199
yang  boleh  dilalui  pada  saat  diperlukan  dan  dengan  syarat  yang  tidak ringan. 43
Dari  bacaan  terhadap  alur  pikir  Musdah  Mulia  sebagaimana dipaparkan  di  atas,  maka  menurut  penulis  ada  dua  argumen  yang dibangunnya  dalam  menolak  poligami.  Argumen  penolakan pertama ,  ialah poligami  dalam  pandangannya  bertentangan  dengan  prinsip  dan  tujuan perkawinan  dalam  Islam. Kedua ,  Q.S  al-Nisa’  ayat  3  bukan  bicara  bukan berbicara dalam konteks pembenaran poligami tetapi dalam konteks proteksi bagi  anak  yatim  dan perempuan  dari  perilaku  ketidak  adilan. Dua  argumen ini,  dibangun  Musdah  Mulia,    setelah  melakukan  pengkajian  terhadap  ayat- ayat  yang  berkaitan  tentang  perkawinan  dan  poligami  secara  tematik ( maudhu’i ).    Musdah  Mulia  memang  dalam  beberapa  bukunya  menyatakan penting  mengkaji  al-Qur’an secara  tematik  untuk  mendapatkan  pemahaman yang  utuh  dari  suatu  persoalan  yang  dibicarakan  al-Qur’an. 44 Meskipun sayangnya,  ia  sebagaimana  terlihat  dalam  bukunya  tidak  menampakkan secara  utuh  dari  prosedure  penerapan  metode maudhui ’  ketika  membahas persoalan poligami dalam al-Qur’an.
Dari  uraian  di  atas  terbaca  juga  bahwa,  argumentasi  penolakan kedua Musdah Mulia adalah  Q.S al-Nisa`/4 ayat 3 yang sering dijadikan dalil normatif  tentang kebolehan poligami, tidak signifikan dan keliru, mengingat ayat  itu  bukan  diturunkan  dalam  konteks  pembicaraan  anak  yatim  dan perlakuan  tidak  adil  yang  menimpa  mereka.  Ayat  itu  pada  intinya mengandung  suatu  peringatan  agar  manusia  menghindari  segala  bentuk perilaku  tidak  adil  dan  semena-mena,  terutama  dalam  perkawinan. Argumentasi  penolakan  kedua  ini  dibangun  Musdah  Mulia,  adalah  melalui kajian  terhadap  asbab  nuzul  Q.S  al-Nisa`/4  ayat  3.  Itu  berarti  pendekatan analisis  yang  digunakan  dalam  memahami  ayat  tersebut  adalah  pendekatan sosio  historis  dan  kontekstual.  Yaitu  suatu  pendekatan  dalam  memahami nash  al-Qur’an  dengan  lebih  memperhatikan  aspek  historitasnya,  ketimbang teks nash itu sendiri. Akibatnya justru terkesan ada pengabaian teks.
Dan para ulama umumnya memang mengakui bahwa  kajian terhadap asbab  al-nuzul  memiliki  arti  penting  untuk  memahami  al-Qur’an. Pengetahuan  tentang  asbab  al-nuzul  akan  membantu  seseorang  memahami
43 M.Quraish Shihab, Op. Cit, 324 44 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, h. 92;  Juga Musdah Mulia, Poligami dalam Pandangan Islam , h.
konteks  diturunkannya  sebuah  ayat  suci.  Konteks  itu  akan  memberi penjelasan  tentang  implikasi  sebuah  ayat,  dan  memberi  bahan  melakukan penafsiran  dan  pemikiran  tentang  bagaimana  mengaplikasikan  sebuah  ayat itu  dalam  situasi  yang  berbeda. 45 Shubi  al-Shalih,  bahkan  mengatakan ketidaktahuan  terhadap  asbabun  al-nuzul  akan  menyebabkan  timbulnya kekeliruan, bahkan bisa menimbulkan pengamalan yang berlawanan dengan yang  dikehendaki  oleh  suatu  ayat. 46 Selanjutnya  dengan  mengutip  berbagai sumber  otoritas  dalam  bidang  ini,  Ahmad  von  Denffer,  sebagaimana dikemukakan    oleh  Masdar  F.  Mas'udi,  memberi  rincian  arti  penting  bagi pengetahuan  tentang asbab  al-nuzul ,  khususnya  mengenai  ayat-ayat  hukum, yaitu:  (a)    Makna  dan  implikasi  langsung  dan segera  terpahami  dari sebuah ayat, sebagai-mana hal tersebut dapat dilihat dari konteks aslinya; (b) Alasan mula  pertama  yang  mendasari  suatu  kepentingan  hukum;  (c)    Maksud  asal sebuah  ayat;  (d)    Menentukan  apakah  makna  sebuah  ayat  mengandung terapan yang bersifat khusus atau bersifat umum, dan kalau demikian dalam keadaan  bagaimana  itu  dapat  atau  harus  diterapkan;  dan  (e)  Situasi  historis pada zaman Nabi dan perkembangan komunitas muslim. 47
Namun  demikian,  dalam  hal  pengambilan  makna    untuk  menjadi patokan para ulama ternyata membuat dua kaidah (teori) asbab al-nuzul yang berbeda. Pertama ,    “ ببسلا  صوصخب  لا  ظفلا  مومعب  ةربعلا (pengambilan  makna dilakukan  atau  dilihat  berdasarkan  generalitas  lafal,  tidak  berdasarkan partikularitas penyebab)." Kedua ,   “ ظفلا مومعبلا ببسلا صوصخب ةربعلا (pengambilan makna  dilakukan  atau  dilihat  berdasarkan  kekhususan  sebab,  tidak berdasarkan keumuman lafazh).  Oleh karena ada dua kaidah  berbeda yang dapat diterapkan, maka dengan sendirinya, hasilnya pun dapat berbeda-beda tergantung  kaidah  mana yang  diterapkan.    Dalam  kaitan  ini,  Musdah Mulia kelihatannya memilih menerapkan kaidah yang kedua. Karena itu, salah satu alasan Musdah Mulia yang mengemukakan bahwa Q.S al-Nisa`/4 ayat 3 tidak signifikan  dijadikan  dalil  pembenaran  kebolehan  poligami,  dengan  dasar pertimbangan  asbab  al-nuzul  ayat  tersebut,  terlihat  sangat  kontras    dengan pendapat  para  ulama  fikih  yang  sudah  demikian  mapan  karena   umum-nya menerapkan kaidah yang pertama.
45 Masdar  F.  Mas'udi, Konsep  Asbab  al-Nuzul:    Relevansinya  Bagi  Pandangan  Historisis Segi-Segi Tertentu Ajaran Keagamaan , http//www otodidakilmu.blogspot.com . 46 Subhi al-Shalih, Al-Mabahis fi Ulum al-Qur'an, (Beirut : Dar al-Ilmi al-Malayin, 1988 M), h. 132 47 Masdar F. Mas'udi ,  Loc. Cit .

## 2). Praktik Poligami Nabi SAW
Menurut  Musdah  Mulia,  bahwa  dalam  masyarakat  Islam  dijumpai setidaknya  lima  alasan  yang  kerap  menjadi  pembenaran  poligami,  yaitu: karena  merupakan  Sunah  Nabi;  karena  ada  ayat  poligami  dalam  al-Qur`an; karena  jumlah  perempuan  lebih  banyak  dari  pada  laki-laki;  karena  libido seksual  laki-laki  lebih  tinggi  sehingga  dikhawatirkan  terjebak  dalam  dosa selingkuh dan zina; dan istri mengalami gangguan atau kekurangan. Diantara lima alasan tersebut, menurutnya, alasan paling mengemukan bagi maraknya poligami  di  masyarakat  adalah  bahwa  poligami  merupakan  Sunnah  Nabi. Karena itu, diantara argumen kelompok pro poligami adalah bahwa melarang poligami  berarti  mendustakan  Sunnah  Nabi,  melarang  hal mubah atau dibolehkan oleh Allah yang berarti menentang Allah dan rasul-Nya. 48
Musdah  Mulia,  sesungguhnya  tidak  menafikan  bahwa  semasa hidupnya  Rasulullah  SAW  melakukan  poligami.  Akan  tetapi  menurutnya, tidak  sedikit  orang  yang  keliru  memahami  praktik  poligami  Nabi  SAW, termasuk kaum Muslim sendiri. Lebih lanjut Musdah mengatakan:
Ada anggapan bahwa Nabi melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang  dilakukan  orang,  yakni  untuk memenuhi  tuntutan biologis  atau  hanya untuk  memuaskan  hasrat  nafsunya.  Pada  umumnya  memang  poligami dilakukan  untuk  tujuan-tujuan  biologi  semata.  Kakeliruan  ini  perlu diluruskan, terutama karena praktik poligami Nabi seringkali dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat Muslim.” 49
Anggapan  bahwa  praktik  poligami  Nabi  merupakan  sunnah  yang dapat  dijadikan  hujjah,  bagi  Musdah  Mulia  adalah  sebuah  kekeliruan. Poligami  yang  dilakukan  Nabi  harus  dipahami  secara  baik  dan  benar. Menurut Mulia praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi SAW, sama sekali tidak  didasarkan  pada  kepentingan  biologis  atau  untuk  mendapatkan keturunan.  Demikian  pula,  Nabi  melakukan  poligami  bukan  dalam  situasi dan  kondisi  kehidupan  yang  normal,  melainkan  dalam  kondisi  dan  suasana kehidupan  yang  penuh  diliputi  aktivitas  pengabdian  dan  perjuangan  demi menegakkan  syiar  Islam  menuju  terbentuknya  masyarakat  madani  yang didambakan. 50 Oleh  karena  itu  menurutnya,  untuk  memahami  makna
48 Musdah  Mulia, Muslimah  Sejati , Op.  Cit ,  h.  91-203;    Juga;  Musdah  Muslia, Islam Menggugat Poligami, Op. Cit , h. 49
49 Musdah Mulia, Pandangan  Islam Tentang Poligami , Op. Cit , h. 17-18 50 Musdah Mulia , Islam Menggugat Poligami, Op. Cit h. 81.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 222
poligami  Nabi  secara  benar,  seseorang  terlebih  dahulu  harus  mampu mamahami  dan  menghayati  perjalanan  hidup  Nabi  Muhammad  SAW. 51 Adapun  kehidupan  poligami  Nabi  SAW  sebagaimana  terlihat  dalam  sejarah dijelaskan Musdah Mulia sebagai berikut.
Sebagaimana yang diketahui secara luas bahwa jauh sebelum diangkat menjadi  Nabi  dan  Rasul  yang  terakhir,  figur  Muhammad  telah  dikenal  di kala-ngan masyarakat Arab sebagai orang yang paling alim dan paling jujur sehingga digelari dengan sebutan al-amin . Berbeda dengan pemuda lain pada masanya,  Muhammad  tidak  terpengaruh  sedikitpun  pada  tradisi  dan kebiasaan  masyarakat  Arab  yang  senang  meminum  minuman  keras,  berjudi dan berzina. Muhammad Rasulullah   sang pembawa risalah Islam, tumbuh di lingkungan  tradisi  poligami,  tetapi  justru  memilih  monogami.  Rasul  SAW pertama  kali  dengan  Khadijah  bin  Khuwailid  berusia  25  tahun,  sementara Khadijah  berumur  40  tahun.  Perkawinan  Rasul SAW  dengan  Khadijah  yang monogami dan penuh kebahagian itu berlangsung selama 28 tahun; 17 tahun dijalani  sebelum  kerasulan (qobla  bi’-tsah )  dan  11  tahun  sesudahnya  ( ba’da bi’tsah ). Data-data sejarah mencatat, betapa bahagianya perkawinan Nabi itu. Pasangan  bahagia tersebut dikaruniai  enam  orang  anak,  4 perempuan  dan  2 laki-laki, namu kedua anak laki-laki itu meninggal ketika masih kanak-kanak. Sampai  Khadijah  wafat,  Nabi  tidak  menikah  dengan  wanita  lain  (poligami). Kalau  poligami  adalah  perilaku  terpuji  dan  mulia,  “ mengapa  Rasul  tidak melakukannya  sejak  awal ”?,  demikian  Musdah  Mulia  melontarkan  pertanyaan kritisnya.  Di  mata  masyarakat  Arab  ketika  itu,  Rasul  sangat  pantas berpoligami. Semua persyaratan untuk poligami dimilikinya: mampu berbuat adil;  keturunan  tokoh  Quraisy  terkemuka;  simpatik  dan  berwajah  rupawan; tokoh  masyarakat  yang  disegani;  pemimpin  agama  yang  kharismatik;  dan terlebih  lagi  karena  Khadijah  tidak  memberikan  anak  laki-laki  yang  hidup sampai  yang  dewasa  –  hal  mana  yang  merupakan  aib  dalam  kultur  Arab. Namun, Rasul tidak bergeming, tetap pada pilihannya untuk monogami. Bagi Rasul, Khadijah bukan semata istri teman tidur, melainkan lebih sebagai mitra kerja,  teman  dialog,  tempat  curhat,  sahabat  sejati  dan  yang  pasti  adalah belahan jiwa. 52
Ketika Khadijah wafat, Rasul mengalami guncangan hebat, dan begitu dalamnya  kepedihan  Rasul  sehingga  tahun  kematian  Khadijah  diabadikan
51 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, Op. Cit h. 18 52 Musdah Mulia, Muslimah Sejati, Op. Cit h. 192-193
dalam  sejarah  Islam  sebagai amul-huzni (tahun  kepedihan).  Sepanjang hayatnya  Rasul  selalu  menbicarakan  kebaikan  dan  keluhuran  budi perempuan  yang  amat  dicing-tainya  itu.  Tiga  tahun  berlalu  dari  wafatnya Khadijah,  Rasul  dihadapkan  pada  tanggung  jawab  besar  mengembangkan syiar  Islam  ke  Yastrib  (madinah)  dan  juga  keluar  dari  Jazirah  Arab.  Kondisi masyarakat  yang  bersuku-suku  kala  itu  memaksa  Rasul  harus  menjalin komunikasi  yang  luas  dengan  berbagai  suku  agar  dapat  mendukung perjuangannya,  dan  perkawinan  menjadi  alat  komunikasi  yang  strategis. Demikianlah,  Rasul  kemudian  menikahi  beberapa  perempuan  demi terlaksananya  syiar  Islam.  Perempuan  pertama  yang  dinikahi  Rasul  setelah wafatnya  Khadijah,  bernama  Saudah  binti  Zam’ah  berumur  65  tahun, sebagian  riwayat  menyebutkan  72  tahun  yang  pasti  sudah  menopause sedangkan  Rasul  berusia  54  tahun.  Rasul  mengawini  Saudah  demi melindungi  perempuan  tua  itu  dari  keterlantaran  dan  tekanan  keluarganya yang  masih  musyrik.  Atau  mungkin  juga  sebagai  balas  budi  atas  jasa suaminya, Sakran  ibn  Amar ,  sahabat  yang  menyertai  Rasul  dalam  perjalanan hijrah ke Abessinia. Setelah Saudah, Rasul menikahi Aisyah Binti Abu Bakar, satu-satunaya  istri  yang  perawan  dan  masih  muda,  bahkan  terlalu  muda. Oleh  karena  Aisyah  masih  kecil,  Nabi  menundah  serumah  sampai  Aisyah tumbuh  lebih  dewasa.  Pada  waktu  inilah  Nabi  SAW  memulai  kehidupan poligami  setelah  usianya  lewat  54  tahun,  yang  biasanya  pada  usia  ini kemampuan  seksual  laki-laki  sudah  mulai  menurun.  Setelah  Aisyah,  Rasul SAW  berturut-turut  mengawini  Hafsah  Binti  Umar  ibn  al-Khathtab,  Ummu Salamah,  Ummu  Habibah,  Zainab  Binti  Jahsyi,  Zainab  Binti  Khuzaimah, Juwairiyyah  Binti  Haris,  Shafiyyah  Binti  Huyai,  Raihanah  Binti  Zaid,  dan yang terakhir dengan Maimunah Binti Harits terjadi pada tahun ke-7 hijriah. Semua  perkawinan  Rasul  ini  berlangsung  di  madinah  dan  terjadi  dalam rentang  waktu  yang  telatif  pendek,  hanya  5  atau  6  tahun.  Jarak  antara  satu perkawinan dan perkawinan lainnya sangat pendek. Rasul wafat pada 632 M. Atau tiga tahun setelah perkawinannya yang terakhir. Menarik bahwah tidak satu pun dari para istri itu yang pernah diceraikan. 53
Lebih  lanjut  Musdah  Mulia  menambahkan,  bahwa    meskipun  Rasul menikahi  lebih  dari  satu  perempuan,  namun  tetap  saja  beliau  tidak  setuju anak perempuannya, Fatimah al-Zahra, dimadu. Rasul marah dan mengecam menan-tunya,  Ali  ibn  Thalib  yang  berniat  poligami.  Sejumlah  riwayat  hadis yang menceritakan hal itu, antara lain sebagai berikut.
53 Ibid .,  h. 193-194;
Telah  bercerita  kepada  kami  Qutaibah,  telah  bercerita  kepada  kami  al-Laits, dari  Ibn  Abi  Mulaikah,  dari  al-Miswarah  bin  Makhramah  berkata;  aku mendengar  Rasulullah  SAW  bersabda  (berpidato)  di  atas  mimbar:  “Sesung- guhnya  keluarga  Hisyam  ibn  Mughirah  memintak  izin  untuk  menikahkan putrinya  dengan  Ali,  maka  Aku  tidak  mengizinkannya,  Aku  tidak mengizinkannya,  Aku  tidak  mengizinkannya,  kecuali  jika  Ali  ber-sedia menceraikan putriku, baru menikahi anak mereka. Ketahuilah, dia (Fatimah) adalah  belaian  jiwaku,  barang  siapa  membahagiakan  Fatimah  berarti membahagiakanku.  Sebaliknya,  barang  siapa  menyakitinya  berarti  ia menyakitiku.

## Terhadap hadis di atas, Musdah Mulia menyatakan:
Hadist  itu  membuktikan  betapa  Rasul  tidak  setuju  poligami.  Beliau  bahkan mengulangi  sampai  tiga  kali  pernyataan  ketidak  setujuannya  terhadap  niat Ali berpoligami. Sejarah pun mencatat, Ali baru menikah lagi setelah Fatimah wafat. Sebagai Rasul, tentu saja beliau sadar bahwa pembelaan terhadap anak perempuan dan penolakannya yang keras terhadap poligami akan diteladani para  ayah  dari  umatnya.  Keberatan  Rasul  sangat    logis  dan  bahkan  sangat manusiawi.  Mana  ada  ayah  yang  waras  rela  melihat  anak  perempuannya dimadu? Sebab, hanya perkawinan monogami yang menjanjikan terwujudnya mawaddah  wa  rahmah  (cinta  kasi  yang  tak  bertepi), mu’asyarah  bi  al-ma’ruf (kesantunan dan kesopanan) sa’adah (kebahagiaan) dan sakinah
(ketenteraman dan kedamaian). 54
Perilaku  Nabi  SAW  yang  melakukan  poligami  dengan  berbagai berbagai  dasar  pertimbangan,  dan  terikat  dengan  setting  historis  saat  itu sebagaimana  dikemukakan  Musdah  Mulia  di  atas,  sejauh  ini  tampaknya merupakan  kenyataan  sejarah  yang  tak  mungkin  diingkari.  Tidak  seorang Muslim  pun,  mungkin  yang  membantah  bahwa  Nabi  SAW  berpoligami bukan dorongan biologis, syahwat dan keturunan, tetapi karena kepentingan dakwah,  syi’ar  Islam.  Hanya  saja  persoalannya  adalah,  apakah  “perilaku (perbuatan)    poligami  Nabi  SAW  itu”    menjadi  ketatapan  ( sunnah  fi’liyyah ) Nabi  yang    harus  diikuti  dan  atau  bisa  menjadi  dalil  kebolehan  poligami? Bagi  Musdah  Mulia,  yang  sejak  awal  lebih  menekankan    kajian  historis  dan kontekstual  dari  pada  tekstual,  prak-tik  poligami  Nabi  bukan  merupakan sunnah  Nabi,  sebagaimana  yang  dipahami  secara  leterlik  dan  tekstual    oleh sebagian kalangan untuk pembenaran kebolehan poligami secara mutlak.
54 Ibid ., h. 196; Juga Siti Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami , Op. Cit , h. 26
Terhadap  perempuan-perempuan  yang  dinikahi  Nabi  SAW,  M.

## Quraish Shihab pun berkomentar:
Itulah  istri-istri  nabi  Muhammmad  SAW  yang  seluruhnya  janda  kecuali Aisyah,  dan  yang  beliau  kawini  setelah  bermonigami  hingga  usia  limpuluh thun  lebih  dan  selama  hidup  bersama  ibu  putra  putrinya,  Khadijah  r.a,  sitri pertama  dan  tercinta  beliau.  Istri-istri  yang  disebut  di  atas  inilah  yang seringkali disoroti mereka yang tidak mau tahu atau enggan memahami latar belakang  perkwainan  itu.  ...    Tidak  juga  dapat  dikatakan  bahwa  Rasulullah SAW  kawin  lebih  dari  satu,  dan  perkawinan  semacam  itu  hendaknya diteladani,  karena  tidak  semua  apa  yang  dilakukan  oleh  Rasul  perlu diteladani,  sebagaimana  tidak  semua  yang  wajib  atau  terlarang  bagi  beliau, wajib  dan  terlarang  pula  bagi  ummatnya.  Bukankah  Rasul  SAW  antara  lain wajib bangun sholat malam dan tidak boleh menrima zakat? Bukankah tidak batal  wudhu;  beliau  bila  tertidur?.  Bukankah  ada  hak-hak  bagi  pemimpim guna  menyukseskan  misinya?.  Atau  apakah  mereka  yang  menyatakan  itu benar-benar  ingin  meneladani  Rasul  dalam  perkawinan?  Kalau  benar demikian, maka perlu mereka sadar bahwa semua wanita yang beliau kawini, kecuali Aisyah r.a, adalah janda-janda, dan semuannya untuk menyukseskan dakwah,  atau  membantu  dan  menyelamatkan  para  wanita  yang  kehilangan suami  itu,  yang  pada  umumnya  bukanlah  wanita-wanita  yang  dikenal memiliki daya tarik yang memikat. 55
Demikianlah  pandangan  Musdah  Mulia  tentang  poligami  yang dilakukan  oleh  Nabi  SAW.  Melalui  kajian  historis  yang  dilakukannya terhadap  poligami  Nabi  SAW,  paling  tidak,  ada  empat  hal  penting  yang disoroti Musdah Mulia, yang sepertinya dijadikan sebagai dasar argumentasi bahwa  perilaku  poligami  Nabi,  SAW  bukan  merupakan  sunnah  Nabi  atau bagian  dari  ajaran  agama  (sunnah)  yang  harus  dilaksanakan  dan  karenanya tidak  dapat  dijadikan  dalil  pembenaran  keboleh  poligami.  Keempat  hal tersebut  adalah  (a)  masa  hidup  berumah  tangga  Nabi  SAW  dengan monogami  jauh  lebih  lama  (28  tahun)  ketimbang  berumah  tangga  dengan poligami yang hanya 5 atau 6 tahun;  (b)  poligami yang dilakukan Nabi SAW tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau syahwat; (c) poligami Nabi SAW    dilakukan  pada  situasi  dan  kondisi  kehidupan  yang  penuh  diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam, dan; (d) adanya  larangan  Nabi  SAW  terhadap  menan-tunya  Ali  bin  Abi  Thalib berpoligami atau memadu Fatimah, putri Rasulullah SAW.
55 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah , Jilid II, Op. Cit , h. 325

## 3). Adil Sebagai Syarat Poligami
Jika  kembali Q.S al-Nisa`/4 ayat 3, yaitu ayat yang selalu menjadi ruju- kan  tentang  persoalan  poligami,  di  sana  terlihat  jelas  terdapat  kata  “ fa  in ” yang  artinya  “ maka  jika ”    sebagai  bentuk  kata  syarat.  Yakni,   setelah  kalimat “ fankihu ma thabalakum min al-nisa matsna, wa tsulasta wa ruba (maka nikahilah perempuan  yang  kamu  senangi;  dua,  tiga  dan  empat)”,    terdapat  kata  “ fa inkhiftum anla ta’dilu fa wahidah (jika kamu tidak sanggup berbuat adil, maka cukup  nikahi  satu  saja).  Kata  “fa inlam  ta’dilu ”  menjadi  syarat  bagi  kalimat sebelum  dan  sesudahnya;  “ fawahi-dah ”  merupakan  jawaban  jika  syarat tersebut tidak terpenuhi.
Dalam pandangan Mudah Mulia, keadilan merupakan prinsip dasar yang diajarkan al-Qur`an untuk dipakai dalam seluruh aspek kehidupan tak terkecuali dalam kehidupan perkawinan. Poligami hanyalah solusi sementara bagi  umat  Islam  pada  masa-masa  awal,  sehingga  mereka  terbebas    dari perkawinan yang tak terbatas yang dikutuk karena sarat ketidak adilan. Jadi Q.S  al-Nisa`/4  ayat  3  bukan  meligitimasi  poligami  sebagaimana  dipahami banyak orang. 56
Sebagai  agama  yang  sangat  mementingkan  keadilan,  menurut Musdah  Mulia,  Islam  datang  membawa  perubahan-perubahan  yang  radikal dalam  pelaksa-naan  poligami  saat  itu.  Islam  membatasi  bilangan  istri  hanya sampai  empat  orang,  itupun  hanya  boleh  kalau  suami  mampu  berlaku  adil. Persyaratan  yang  ditetapkan  bagi  kebolehan  poligami  itu  sangat  berat,  dan dapat dipastikan hampir-hampir tidak ada orang yang mampu memenuhinya atau    kalau  tidak  ingin  dikatakan  mustahil  dapat  dipenuhi.  Artinya,  Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh  lagi  semena-mena  terhadap  istri  mereka  sedia  kala.  Dengan  demikian terlihat  bahwa  praktik  poligami  yang  diperkenankan  Islam  pada  masa-masa awal,  sangat  berbeda  dengan  praktik  poligami  sebelumnya.  Peredaan  itu terlihat  pada  dua  hal. Pertama ,  bilangan  istri  dari  tidak  terbatas  jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat  sebab laki-laki  pada  masa  itu  sudah  terbiasa  dengan  banyak  istri,  lalu  mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. Kedua , pada syarat poligami,  yaitu  harus  mampu  berlaku  adil.  Sebelumnya,  poligami  itu  tidak mengenal  syarat  apapun,  termasuk  syarat  keadilan.  Akibatnya,  poligami banyak  membawa  kesengasaraan  dan  penderitaan  terhadap  kaum
56 Musdah Mulia, Muslimah Sejati, Op. Cit, h. 40
perempuan  karena  para  suami  berpoligami  tidak  terikat  pada  keharusan berlaku  adil,  mereka  berlaku  aniaya  dan  semana-mena  mengikuti  luapan nafsunya. 57
Lebih  lanjut  menurutnya,  modifikasi  Islam  secara  revolusioner terhadap  bentuk  poligami  tersebut  sesungguhnya  mengindikasikan  bahwa pada prinsipnya Islam ingin menghapuskan poligami. Namun sesuai dengan prinsip  hukum  Islam  yang  tidak  memberatkan  dan  menetapkan  hukum secara  gradual,  maka  pengha-pusan  itu  dilakukan  secara  bertahap,  persis seperti  halnya  pengahraman  minuman  keras  (khamar).  Terlihat  jelas  tahap- tahap  penghapusan  poligami. Tahap  pertama ,  diawali  dengan  pembatasan bilangan istri, dari jumlahnya tak terbatas sebelumnya menjadi hanya empat. Pembatasan  secara  kuantitatif  itu  sendiri  sudah  merupakan  terobosan  baru dalam  sejarah  kemanusiaan  pada  masa  itu. Tahap  berikutnya ,  mempertegas syarat  adil  bagi  pelaku  poligami  dan  menariknya  keadilan  di  sini  meliputi semua  aspek,  bukan  hanya  adil  dalam  hal  materi,  tetapi  juga  menyangkut perhatian, dan kasih sayang. Begitu pentingnya, syarat adil ini sehinga  Nabi SAW  sampai  menegaskan  ancaman  bagi  para  suami  yang  tidak  adil  dalam berpoligami, sebagaimana terlihat dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: “ Siapa yang mempunyai dua istri, lalu berat sebelah  kepada salah satu nya, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan salah satu bahunya miring .” H.R Abu Dawud, Nasa`i dan Ibn Majah.
Dan tahap selanjutnya turun Q.S al-Nisa`/4 ayat 129 yang menyatakan bahwa  suami  tidak  akan  bisa  berbuat  adil  terhadap istri-istrinya  kendatipun dia  sangat  ingin  melakukannya.  Artinya,  Islam  sudah  menutup  rapat  pintu poligami melalui ayat tersebut. 58
Dari pemaparan di atas, setidaknya ada  dua hal pokok   pandangan Musdah Mulia dalam kaitannya dengan poligami. Pertama ,  adil yang dimak- udkan  dalam  poligami  tidak  hanya  dalam  hal  sesuatu  yang  bersifar  materi, seperti nafkah tetapi juga  dalam hal immateri, yaitu kecenderungan cinta dan kasih  sayang. Kedua ,  kriteria  adil    yang  mencakup  dua  aspek  di  dalamnya, mustahil  atau  hampir-hampir  tak  ada  yang  mampu  memenuhinya  kecuali Nabi  SAW.  Pandangan  Musdah  Mulia  tentang  adil  yang  demikian  itu  jelas berlawanan  dengan  para  ulama  fikih  ( fuqaha `)  yang  berpandangan  bahwa
57 Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami , Op. Cit , h. 128-129 58 Ibid .,  h. 129-130
syarat  adil  yang  dimak-sudkan  dalam  ayat  poligami  tersebut  hanya menyangkut adil dalam nafkah (materi) dan mabit (giliran malam). 59
Dikaitkannya persoalan adil atau keadilan dalam pembicaraan QS al- Nisa/4 ayat 3 dan 129, tampaknya memang, menurut penulis, menjadi sebab perbedaan  pendapat  di  kalangan  para  ulama  tentang  hukum  poligami. Sebagian berpendapat bahwa poligami hukumnya adalah boleh (halal), sebab keadilan  yang  dimaksud  bukanlah  persamaan  di  dalam segala  hal.  Keadilan yang  dituntut  adalah  pada  bidang  materi  (nafkah)  dan  giliran  malam. Sedangkan  keadilan  dalam  hal  immateri  berupa  kecenderungan  hati  dan perasaan cinta, tidak tidak dituntut atau diwajibkan, karena diluar jangkauan kemampuan  manusia.  Sementara  itu,  sebagian  lain  berpendapat  bahwa poligami  itu  dilarang  dengan  alasan  yang  dikemukakan  adalah  bahwa keadilan  yang  dituntut  oleh  ayat  al-Qur’an,  terutama  dalam  hal  immateri, tidak  akan  bisa  terpenuhi.  Dalam  hal perasaan  dan  kecenderungan  hati  dan cinta, seperti dikatakan Q.S al-Nisa’ ayat 129, tak seorangpun diantara suami yang mampu berlaku adil, dalam arti memiliki persaaan kecintaan yang sama terhadap istri-istrinya.   Kecendungan hati  dan  perasaan cinta seorang suami terhadap  “istri  kedua/  muda  ”  tak  akan  mungkin  sama  (adil)  dengan  “istri pertama/tua”,  dan  hal  itu    jelas  berpengaruh  pada  psiko-logis  dan  perilaku suami  dalam  pergaulan  terhadap  istri-istrinya.  Jika  demikian  halnya,  maka seorang  suami  yang  berpoligami  cukup  mudah  terperangkap  pada  sikap tidak  adil  dan  pebuatan  dosa,  karena  menyebabkan  salah  seorang  istrinya yang  merasa    dinomor  duakan,    kurang  atau  tidak  mendapat  perhatian  dan kasih sayang (terzalimi).
Jika dikaji dari segi bahasa (etimologi), istilah atau kata adil memang me-ngandung  makna  yang  luas.  Dalam  bahasa,  kata  adil  diberi  arti:  tidak berat sebelah (tidak memihak); sepatutnya; tidak sewenang-wenang. 60 Dalam bahasa  Arab,  kata  adil,  mengandung  banyak  arti,  antara  lain: al-musawah (sama), al-i’tidal (lurus/  perengahan),  dan al-maiyl  ila  al-haq (condong  pada yang  benar). 61 Karena  sikapnya  yang  lurus    dan  sama,  tidak  berat  sebelah terhadap  salah  satu  pihak,  maka  ia  berarti  melakukan  sesuatu  yang  benar. Jadi orang yang adil,  kata M. Quraisy Shihab, adalah  orang yang sikapnya
59 Abdurrhaman Al-Jaziry, Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah ,  Juz IV (Beirut : Darul Fikr, 1996), h. 206-207 60 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indoensia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) h. 9 61 Luwis Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lughah , Beirut: Dar al-Masyriq, 1973, h. 491-492
lurus,  selalu  menggunakan  ukuran  yang  sama,  bukan  ukuran  ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seo-rang yang adil tidak berpihak kepada salah  seorang  yang  berselisih. 62 Selanjutnya    menurut  al-Raghib  al-Asfahani, kata  adil  dalam  arti al-musawah (sama)  dipakai  untuk  dua  sekaligus,  yaitu untuk  “ ةريصبلاب  كردي  اميف  لمعتسي  لدعلا “  (digunakan  untuk  sesuatu  yang  dapat dilihat dan “ ةساحلاب كردي اميف لمعتسي “ (digunakan untuk sesuatu yang diketahui dengan  non  materi/  perasaan). 63 Atas  dasar  makna  lughuwi  adil  ini  jugalah, nampaknya  Musdah  Mulia  memandang  bahwa  adil  yang  dijadikan  syarat poligami  mencakup  materi  dan  immateri.  Dalam  kaitan  ini,  menarik  untuk dikemukakan  pendapat  Muhammad  Abduh,  bahwa  kebolehan  berpoligami yang sekilas  (secara  harfiah)  ditawarkan  al-Qur`an  merupakan  sesuatu  yang sangat  sulit,  mengingat  beratnya  syarat  yang  harus  dipenuhi.  Syarat berlakunya  keadilan  itu  adalah  mutlak.  Beratnya  syarat  yang  ditentukan membawa  kepada  pemahaman  bahwa  Tuhan  melarang  poligami.  Poligami memang  diharamkan  bagi  mereka  yang  mempunyai  kekhawatiran  tidak dapat  berlaku  adil.  Jika  dilakukan  akad  dalam  keadaan  demikian,  akadnya dianggap fasid atau  batal  karena  keharamannya  menjadi  penghalang  bagi berlakunya  akad.  Dengan  demikian  poligami  yang  disebutkan  dalam  al- Qur`an  tidak  berarti  memberikan  dorongan  ( targhib )  tetapi  menun-jukkan sikap yang tidak disukai ( tarhib ). Sekiranya orang yang ingin berpoligami itu berfikir  tentang  beratnya    syarat  keadilan  itu,  niscaya  dia  akan  beristri  satu saja. 64

## 4). Hukum Poligami Haram Lighairihi
Dalam  bukunya,  Islam  Menggugat  Poligami,  Musdah  Mulia menyebut:  “Islam  tidak  menganjurkan  poligami  apalagi  mewajibkannya.” Selanjutnya beliau menyatakan:
“Praktik  poligami  di  masyarakat  telah  menimbulkan  problem  sosial  yang meluas  dan  sudah  sangat  memprihatinkan.  Diantaranya  menyebabkan maraknya perkawinan di bawah tangan (sirri) atau perkawinan tidak tercatat, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak  anak,  terlantarnya  para  istri  dan  anak-anak,  terutama  secara
62 M.Quraisy Shihab, Menyingkap Tabir Ilahi, (Jakarta: Lintera Hati, 1999) , h. 148 63 Al-Raghib  al-Ashfahani, Mu’jam  Mufradat  al-Fazh  al-Qur`an ,  (Beirut:  Dar  al-Fikr,
2010), h. 244
64 Muhammad  Abduh  &  Rasyid  Ridha, Tafsir  al-Manar ,  Jilid  IV  (Beirut:  Dar  al-Fikr, t.th), h. 348- 349
psikologis  dan  ekonomi.  Kesimpulannya,  aspek  negatif  poligami  lebih  besar dari pada  aspek positifnya.  Dalam  istilah  agama,  lebih banyak mudharatnya ketimbang  maslahatnya  dan  sesuai  dengan  kaidah  fiqhiyah  segala  sesuatu yang  lebih  banyak  mudharatnya  harus  dihilangkan.  Mengingat  dampak buruk  poligami  dalam  kehidupan  sosial,  poligami  dapat  dinyatakan haram lighairihi  (haram  karena  eksesnya). Karena  itu,  perlu  diusulkan  pelarangan poligami  secara  mutlak  sebab  dipandang  sebagai  kejahatan  terhadap kemanusiaan  ( crime  against  humanity )  dan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia.” 65
Apa  yang  dimaksud  dengan  istilah  haram  lighairihi,  beliau menjelaskan lebih lanjut:
“ Haram  li  ghairi  adalah  haram  karena  ekses-ekses  yang  ditimbulkan  sudah sangat krusial di masyarakat.  Kalau ekses-ekses yang krusial itu sudah dapat dihilangkan,  ya,  kembali  ke  hukum  asalnya:  boleh.  Saya  melihat  praktik poligami  di  masyarakat  kita,  dengan  sejumlah  data  yang  saya  miliki,  sudah menimbulkan  hal  yang  sangat  krusial,  sudah  menjadi  problem  sosial  yang amat-amat  besar.  Angka  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tinggi  dan banyak kasus penelantaran anak.” 66
Istilah  “ haram  lighairihi ”  memang  tidak  popoler  dalam  kehidupan kese-harian  umat  Islam.  Namun  dalam  kajian  teori  hukum  Islam,  istilah tersebut  ditemukan  ketika  membicarakan  tentang  pembagian  jenis  hukum taklifi.  Hukum  taklifi,  sebagaimana  didefenisikan  oleh  ulama  ahli  hukum Islam  adalah keten-tuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung  dengaan  perbuatan  orang  mukallaf,  baik  dalam  bentuk  perintah, anjuran untuk melakkan, larangan dan anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam  bentuk  memberi  kebebasan  memilih  untuk  berbuat    atau  tidak berbuat. 67
Jumhur ulama ushul fiqh, secara umum membagi hukum taklifi pada lima jenis, yaitu Wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah. Dalam kaitan ini menurut    Muhammad  Abu  Zahra  dan  ulama  ushul  fiqh  lainnya,  hukum haram terbagi kepada dua, yaitu haram lidzatihi ( هتاذل مارح ) dan haram lighairihi ( هريغل  مارح ). 68 Haram lizatihi adalah  perbuatan  yang  diharamkan  oleh  Allah, karena  esensi  bahaya  (kemudharatan)nya  terdapat  dalam  perbuatan  itu
65 Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, Op. Cit, h. 193-194 66 Loc. Cit. 67 Satria Effendi. M. Zein, Ushul  Fiqh , (Jakarta: Kencana, 2005), h. 41
68 Muhammad Abu Zahra, Usul Fiqh , (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th), h. 41-42
sendiri.  Seperti  larangan  makan  bangkai,  minum  khamr,  berzia,  mencuri. Sedangkan  haram lighairihi adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  syara’, bukan karena esensinya, namun dalam kondisi tertentu, sesuatu itu dilarang karena  ada  pertimbangan  eksternal  yang  akan  membawa  kepada  atau menimbulkan  sesuatu yang  dilarang  secara  esensial  ( dzatihi ). 69 Dalam  istilah dan  pengertian  lain,  Abd.  Wahhab  Khallaf  menyebutnya  dengan  “ haram li’ardhihi ” yaitu suatu perbuatan yang hukum syar’inya pada mulanya wajib, nadab atau mubah, akan tetapi ada sesuatu hal baru yang menyertainya yang menjadikannya sebagai yang  diha-ramkan. 70 Misalnya, larangan  melakukan jual beli pada waktu adzan jum’at. Jual beli pada dasarnya hukumnya adalah mubah (boleh), tapi kalau ia dilakukan pada waktu adzan sholat jum’at, maka hukumnya menjadi haram lighairi . Contoh lainnya, melakukan sholat dengan pakaian  hasil  rampasan  (curian),  puasa wishal ,  menjuan  sesuatu  yang mengandung penipuan, perkawinan yang semata haya untuk menghalalkan si sitri yang telah diceraikannya tiga kali dan lain sebagainya. 71
Bedasarkan  pada  teori  hukum  Islam  di  atas,  maka  nampak  bahwa hukum  sesuatu  bisa  berubah  dari  asalnya  karena  ada  sebab  yang mengiringinya.  Karena  inilah  muncul  dua  rumusan  kaidah  yang  populer dikalangan  ulama  ahli  hukum    Islam,  yakni  “ Al-hukmu  yaduru  ma’a  al-illati wujudan  wa  ‘adaman ”    (hukum  itu  berputar  bersama  ada  atu  tidaknya  ‘ illat ), dan  “ taghayyur  al-ahkam  bi  taghayyuri  al-azman  wa  amkinah ”  (berubahnya hukum adalah dengan berubahnya zaman dan tempat). Jika demikian halnya, dasar  pemikiran    pendapat  Musdah  Mulia  yang  menyatakan  hukum poligami,  haram lighairihi ,  tidak  keluar  dari  konsep  teori  hukum  yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam.
Adapun alasan Musdah Mulia, kenapa hukum poligami untuk saat ini adalah  “ haram  lighirihi ”,  berubah  dari  hukum    asalnya  boleh,      sebagaimana ter-lihat di atas adalah karena ekses (dampak) negatif ( mafsadat / kemudharatan ) poligami lebih  besar  dari  dampak positif  (manfaat/maslahat)nya. Ini  artinya, Musdah  Mulia    mengkaji  hukum    poligami  dalam  Islam  menggunakan pendeka-tan  analisis maqashid  syari’ah ,  yaitu  suatu  metode  istinbath  yang menggunakan  pendekatan  analisis  maksud  (tujuan)  yang  terdalam  dari ditetapkan  (syari’atkan)  nya  suatu  hukum.  Sebagaimana  diketahui,  ada  tiga model bentuk pendekatan analisis yang dikembangkan oleh para ulama ushul
69 Satria Effendi ,  Op.Cit , h. 55 dan 57
70 Abd Wahhab Khallaf, Ushul Fiqh , (t.tp: Al-Haramain, 1425 H/2005M), h. 113
71 Loc. Cit ; Muhammad Abu Zahrah, Lo. Cit .
dalam  melakukan  istinbath  hukum,  yaitu:  (a)  pendekatan  tekstual  yaitu melalui  kaedah-kaedah  kebahasaan  ( qawâ’id  allughawiyah ),  (b)  pendekatan analilis  ‘illat  hukum  ( causa  legis ),  dan;  (b)  pendekatan  melalui  pengenalan makna atau maksud syari’at ( maqâshid al-syarî’at ). 72
Metode  istinbath  hukum  ketiga,  yaitu  dengan  pendekatan  analisis maqâshid  al-syarî’ah (maksud  ditetapkannya  hukum  Islam),    maksudnya, suatu  hukum  digali  dan  tetapkan  melalui  kajian  yang  mendalam  dari  sisi menganalisis  makna  atau  maksud  yang  terkandung  dalam  syari’at  (hukum) yang  telah  ditu-unkan  oleh  Allah  SWT.  Pendekatan  dalam  bentuk  ini, menurut para ulama  penting dilakukan, 73 karena terutama sekali karena ayat- ayat  hukum  Allah  dalam  al-Qur’an  terbatas  jumlahnya,  sementara permasalahan  masyarakat  senantiasa  muncul.  Dalam  menghadapi  berbagai permasalahan  yang  timbul  itu,  melalui  pendekatan  pengetahuan  tentang tujuan  hukum  maka  pengembangan  hukum  akan  dapat  dilakukan.  Jadi ringkasnya,  dalam  melakukan  kajian  hukum, pende-katan  analisis  ketiga ini tidak  terikat  dengan  teks-teks  nash  tertulis  yang  ada,  atau  tidak  tekstual dalam  memahami  nash-nash  yang  tertulis,  tetapi  lebih  menekankan  pada aspek konteksualnya.
Dalam  perkembangan  sejarah  hukum  Islam  terlihat  bahwa, pengambilan  kesimpulan  atau  menetapkan  hukum  dengan  lebih memperhatikan  pertimba-ngan  kemaslahatan  ( maqashid  syari’ah ),    dari  pada terikat  dengan  teks  nash,      sebenar  telah  terjadi  pada  periode  awal  Islam, tepatnya pada masa Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Sebagai contoh, Umar bin Khattab tidak membagi harta zakat kepada mu’allaf, padahal sebenarnya tersebut secara tersurat dalam surat al-Taubah ayat 60. Umar tidak melakukan itu karena, menurutnya bahwa Rasulullah  memberikan bagian zakat kepada muallaf saat itu adalah untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah
72 Pendekatan  analisis  kebahasaan  biasanya  disebut  dengan  istilah al-ijtihad  al-bayani ; Pendekatan  analilis  ‘illat  hukum  ( causa  legis )  disebut  dengan  istilah al-ijtihad  al-qiyasi ,  dan; Pendekataan  analisis  makna  atau  maksud  syari’ah  ( maqashid  al-syari’ah ),  disebut  dengan al- ijtihâd al-ishtilahi .Muhammad Salâm Madkur, Al-Ijtihad fi Tasyri’ al-Islami (t.tp: Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h. 42-45.
73 Imam  al-Syaukani  misalnya,  menyatakan  orang  yang  berhenti  pada  lahir  nash  atau hanya  melakukan  pendekatan  hanya  melalui  pendekatan  lafzhiyah  (tekstual)  serta  terikat dengan  nash  yang  juz’i  dan  mengabaikan  maksud-maksud  terdalam  dari  pensyari`atan (hukum),  maka  ia  akan  terjerumus  pada  kesalahan-kesalahan  dalam  ijtihad.  Muhammad  bin Ali bin Muhammad al-Syaukânî, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqqi min ‘Ilm al-Ushul, Jilid I, Cet. III, (Kairo: Dar al-Salam, 1430 H/2009 M), h. 258
berubah.  Pada  dasarnya  Islam  sudah  jauh  berbeda  dengan  masa  Rasulullah. Islam sudah kuat dan stabilitas sudah mantap Oleh sebab itu, ketika kondisi umat Islam sudah kuat dan stabilitas pemerintah sudah makin mantap, Umar r.a  menghentikan  pemberian  bagian  muallaf.  Dalam  kasus  muallaf  ini, nampaknya  Umar,  memang  tidak  melihat  ada  kemaslahatannya  untuk meneruskan  pemberian  kepada  orang-orang  yang  pernah  mendapat sebelumnya. 74 Demikian  pula  contoh  lain,  yaitu    fatwa  MUI  yang mengharamkan  pernikahan  laki-laki  Muslim  dengan  perempuan  Ahl  Kitab. Pada  hal  Q.S  surat  al-Maidah/5  ayat  5  secara  tersurat  jelas  membolehkan perkawinan  itu.  Nyatanya  MUI  mengeluarkan  fatwa  tersebut  karena pertimbangan  kondisi  dan  kemaslahatan  yang  umat. 75 Kondisi  dan  tujuan hukum  pada  saat  Q.S  al-Maidah/5  ayat  5  diturunkan  sudah  jauh  berubah dengan  kondisi  umat  Islam  sekarang,  sehingga semula  hukum  seorang laki- laki  Muslim  dengan  perempuan  ahl  Kitab  dibolehkan,  sekarang  berubah dilarang (diharamkan).
Dari  uraian  di  atas  dapatlah  dikatakan,  bahwa  dari  sisi  metodologis, hukum haram  lighairihi poligami  yang  dikedepankan  oleh  Musdah  Mulia, tampaknya tidak berlebihan jika dikatakan memimiliki kesamaan  fatwa MUI yag mengaharamkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahl Kitab. Hanya  saja,  jika  dikembalikan  pada  konsep  awal    tentang  istilah  “haram lighai-rihi”  maka hukum haram ligaihihi poligami yang dinyatakan Musdah Mulia,  tidak  harus  bersifat  mutlak.  Poligami  dikatakan  haram  ketika  ada sebab  dan  ekses  negatif  ( mudharat dan mafsadat )  yang  menyertainya  lebih besar  dari  dampak  mashlahatnya,  apalagi    jika  tidak  terpenuhinya  syarat mutlak  adil.  Itu  berarti  dengan  kata  lain,  persoalan  poligami  dalam pandangan al-Qur’an, hen-daknya tidak dilihat hanya dari segi ideal atau baik dan buruknya saja, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam  aneka  kondisi  yang  mungkin  terjadi.  Adalah  wajar  bagi  suatu perundang-udangan,  apalagi  agama  yang  bersifat  universal  dan  berlaku untuk  setiap  waktu  dan  tempat,  untuk  mempersiapkan  ketetapan  hukum yang boleh terjadi pada satu ketika, walaupun kejiadian itu baru merupakan kemungkinan.
74 Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar Ibn Khattab : Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam, Amiur link24share.blogspot.com/2012/04/ ijtihad - umar - ibn-al - khattab 75 Mohammad  Atha’  Mudzhar, Fatwa-Fatwa    Majelis  Ulama  Indonesia ,  (Jakarta:  INIS, 1993), h. 103-104

## Penutup
Berdasarkan  data  dan  analisis  sebelumnya  maka  sebagai  penutup dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Pertama ,  argumentasi-argumentasi  atau  dalil  yang  digunakan Musdah Mulia menolak poligami, terdiri dari argumentasi normatif dan non normatif.  Argumentasi  normatif  tersebut  berupa  ayat  al-Qur’an  surat  al- Nisa’/4  ayat  129,  dan  hadis-hadis  Nabi  SAW  yang  kandungannya  bernada larangan dan ancaman bagi orang yang berpoligami. Sedangkan argumentasi non  normatif  yaitu:  (a)  poligami  bertentangan  dengan  prinsip  dan  tujuan perkawinan, mawaddah  wa  rahmah .  Prinsip mawaddah  wa  rahmah (  cinta  dan kasih sayang yang amat tulus) dibagun di atas landasan cinta, kesetiaan, dan kasih sayang yang  tak  ber-tepi,  sebagaimana  disebut  olel  al-Qur’an  surat  al- Rum  ayat  21,  hanya  bisa  diwujudkan  melalui  monogami;  (b)  tidak  ada manusia  yang  memenuhi  kriteria  adil  dalam  poligami,  kecuali  hanya  Nabi SAW, dan; (c) poligami saat sekarang lebih banyak mudharat dan masfadat nya dari pada manfaatnya.
Kedua ,  dalam  padangan  Musdah  Mulia,  Q.S  al-Nisa’/4  ayat  3  yang selalu  dijadikan  landasan  teologis  dan  normatif  atas  pembenaran  kebolehan poligami, bukan berbicara dalam konteks  perkawinan, tetapi dalam konteks pemberian  proteksi  (perlindungan)  anak  yatim  dan  kaum  perempuan  dari perlakuan tidak adil.  Kebolehan poligami, yang terlihat sekilas secara harfiah pada  ayat  tersebut,    hanyalah solusi  sementara bagi  umat  Islam  pada  masa- masa awal, sehingga mereka terbebas  dari perkawinan yang tak terbatas yang dikutuk  karena  sarat  ketidakadilan.    Ayat  itu  lebih  berat  mengandung ancaman berpoli-gami daripada membolehkannya, atau pada intinya ayat itu mengandung  suatu  peringatan  agar  manusia  menghindari  segala  bentuk perilaku  tidak  adil  dan semena-mena,  terutama  dalam  perkawinan.  Adapun tentang  perilaku  poligami  Nabi  SAW,  Musdah  Mulia  melihatnya,  bukan merupakan  “sunnah”    bagian  dari  ajaran  agama    yang  dapat  dijadikan  dalil untuk dilakukan. Hal itu karena poligami yang dilakukan Nabi SAW saat itu dilatari  kepentingan   dakwah, politis  dan  syi’ar Islam.   Hal  ini  jauh  berbeda dengan poligami sekarang yang umumnya dilatari kepentingan syahwat dan biologis.  Sedangkan  adil  yang  dituntut  oleh  Q.S  al-Nisa/4  ayat  3  dan  129, adalah  adil  dalam  pengertian  materi  (lahir)  dan  immateri.  Adil  dalam pengertian  mencakup  dua  makna  tersebut  tidak  ada  yang  sanggup memenuhinya.  Adapun  dari  aspek  metodologis,    bahwa  dalam  mema-hami
ayat Q.S al-Nisa’/4 ayat 3 dan 129, serta praktik poligami Nabi SAW, Musdah Mulia  menggunakan  metode  tamatik  dan  pendekatan  analisis  kontekstual, dan tidak terikat teks yang tertulis.
Ketiga , istilah “haram li ghairi” yang dimaksudkan oleh Musdah Mulia adalah  seuatu  itu  terlarang  (haram)    karena  ekses  negatif  yang  ditimbulkan oleh  faktor  eksternal.  Istilah  dan  konsep haram  lighairihi ini,  merupakan pembagian  dari  jenis  hukum  haram,  yang  disebut  dalam  teori  hukum  Islam tentang  pemba-gian  hukum  taklifi.  Ini  berarti  Musdah  menggunakan  teori hukum yang memang sudah ada dalam kajian teori hukum Islam. Selanjutnya haram  ligahirihi poli-gami  didasari  Musdah    pada  kaidah  fiqhiyah  “ dar’u  al- mafasit muqaddamu ‘ala jalb mashalih ”. Kaidah ini sesungguhnya lahir dari teori maqashid al-syari’ah yang dikembangkan para ulama dalam kajian ushul fiqh. Ini  berarti,  secara  meto-dologi,  dalam  “mengistinbathkan”  hukum    poligami menggunakan  “metode    istinbath  ishtilahi”  dan  karena  itu  pendekatan analisisnya bersifat kontekstual dan filosofis. Dengan metode dan pendekatan ini, Musdah terkesan tidak terikat atau bahkan meninggalkan teks  atau lafazh zahir  nash.  Teori,  metode  dan  pendekatan  yang  digunakan  Musdah  ini, bertolak belakang dengan para ulama ushul fiqh klasik yang umumnya lebih mengutamakan kajian teks nash dari pada konteks nash.

## Pustaka Acuan
Abdurrhaman Al-Jaziry, Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah , Beirut : Dar al- Fikr, 1996
Abd Wahhab Khallaf, Ushul Fiqh ,  t.tp: Al-Haramain, 1425 H/2005M
Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar Ibn Khattab : Studi Tentang Perubahan Hukum dalam  Islam,  Amiur link24share.blogspot.com/2012/04 /ijtihad-umar-ibn- al-khattab
Departemen Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya, Semarang: Toha Putra,
1986
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI, Kamus  Besar  Bahasa  Indoensia , Jakarta: Balai Pustaka, 1998
Luwis Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lughah , Beirut: Dar al-Masyriq, 1973
Marwan  Sardijo, Cak  Nur  Diantara  Sarung  dan  Dasi  &  Siti  Musdah  Mulia, Jakarta :Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005
Masdar  F.  Mas'udi, Konsep  Asbab  al-Nuzul:    Relevansinya  Bagi  Pandangan Historisis Segi-Segi Tertentu Ajaran Keagamaan , http//www otodidakilmu.blogspot.com/
Muhammad Abu Zahra, Usul Fiqh , Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th, h. 41-42
Muhammad Abduh & Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar , Beirut: Dar al-Fikr, t.th
Mohammad  Atha’  Mudzhar, Fatwa-Fatwa    Majelis  Ulama  Indonesia ,  Jakarta:
INIS, 1993
Muhammad Salâm Madkur, Al-Ijtihad fi Tasyri’ al-Islami , t.tp: Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1404 H/1984 M
Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukânî, s Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-
Haqqi min ‘Ilm al-Ushul, Kairo: Dar al-Salam, 1430 H/2009 M
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah,  Jakarta: Lentera Hati, 2000
....................., Wawasan Al-Qur’an , Bandung: Mizan, 1996
...................., Menyingkap Tabir Ilahi, Jakarta: Lintera Hati, 1999
Al-Raghib  al-Ashfahani, Mu’jam  Mufradat  al-Fazh  al-Qur`an ,  Beirut:  Dar  al- Fikr, 2010
Satria Effendi. M. Zein, Ushul  Fiqh , Jakarta: Kencana, 2005
Siti  Musdah  Mulia, Islam  Menggugat  Poligami ,  (Jakarta:  PT  Gramedia  Utama;
2004
...............Muslimah  Sejati:  Menempuh  Jalan  Islami  Meraih  Ridha  Ilahi ,  Bandung: Marja,  2011
................, Islam & Hak Asasi Manusia , Jakarta, Naufan Pustaka, 2010
................, Islam  dan  Kesetaraan  Gender ,    (Yogyakarta:  Kibar  Press,  2007 ................, Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
Subhi al-Shalih, Al-Mabahis fi Ulum al-Qur'an, Beirut : Dar al-Ilmi al-Malayin,
1988 M