licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Kedudukan Hukum Adat: Sebuah Perbandingan Hukum Positif di Beberapa Negara erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Galih Puji Mulyono 1 , Khotbatul Laila 2 , Dhaniar Eka Budiastanti 3 , Anindya Bidasari 4 , Selvia Wisuda 5 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Indonesia; galihpujimulyono@unmer.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Indonesia Indonesia; khotbatul.laila@unmer.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Indonesia Indonesia; dhaniar.eka@unmer.ac.id
4 Fakultas Hukum Universitas Kanjuruahan Malang; Indonesia; anindya@unikama.ac.id 5 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Indonesia
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO The existence of customary law in positive law often creates ambiguity in the implementation of law enforcement and legal sources. There is a problem here with this principle placing customary law as a source of law. The purpose of this paper is to provide input on the position of customary law in positive law in Indonesia by comparing several Anglo-Saxon and civil law countries. This research method uses normative legal research with a comparative approach. The results and discussion in this study describe the position of customary law in Indonesia, the Philippines, Malaysia, and Brunei Darussalam. The positive laws of these countries regulate the position of customary law in its position as a source of law and law enforcement. Customary law in the Philippines is a dispute resolution tool related to community problems with customary law so that there is no overlap in the enforcement of laws and regulations. Customary law in Malaysia is not codified in the customary law, it is codified in the law. Courts do not play a role in the development of customary law. Customary law is also developed by the courts. Positive law that applies to all society positive law applies to all society. Brunei Darussalam still lives in society and is still
widely  used  positive  law  is  the  law  that  applies  to  all  communities  and customary law is the main source of law in Brunei Darussalam.
Manuscript History:
Received: 2023-03-14
Accepted: 2024-03-12
Corresponding Author: Galih Puji Mulyono, galihpujimulyono@unmer.ac .id Keywords : Customary law; Positive Law; Source of law; Law enforcement
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Mulyono, G. P., Laila, K., Budiastanti, D. E., Bidasari, A., & Wisuda,  S.  (2024).  Kedudukan  Hukum  Adat:  Sebuah Perbandingan Hukum Positif di Beberapa Negara. Widya
Yuridika: Jurnal Hukum, 7(1).

## PENDAHULUAN
Indonesia,  Filipina,  Malaysia,  dan  Brunei  Darusallam  merupakan  negara  serumpun yang  memiliki  berbagai  kemiripan  dan  kesamaan  baik  kebudayaan,  adat  istiadat,  hingga bahasa. Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, Filipina yang mengalami masa  kolonial  Spanyol  dan  Amerika  Serikat,  sedangkan  Malaysia  dan  Brunei  mengalami masa kolonial dengan Inggris, kemudian bergerak ke arah yang berbeda dalam regulasi dan perkembangan  kemasyarakatan  akibat  dari  pengaruh  dari  negara-negara  yang  pernah
mendudukinya tersebut. Masyarakat Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darusallam pada  saat  itu  masih  hidup  dengan  pola  kerajaan,  kesukuan  dan  kedaerah  karena  masih kuatnya pengaruh lokal pada saat itu, sampai akhirnya kedua negara mendapatkan kembali kedaulatannya setelah Perang Dunia II dan lepas dari pengaruh asing.
Namun  pengaruh  asing  ini  sendiri  tidak  dapat  dikatakan  hilang  seluruhnya,  hal  ini karena pemberlakuan hukum positif  merupakan pengaruh dari negara yang dulu pernah mendudukinya, dalam hal ini hukum positif Barat dimana secara jelas sistem hukum barat masih tertanam. Indonesia sendiri merupakan penganut sistem hukum Eropa Kontinental yang diwariskan dari pemerintah Hindia-Belanda waktu itu, dimana ciri yang mendasar dari sistem  hukum  tersebut  adalah  adanya  kodifikasi.  Negara  Filipina,  sistem  hukum  yang digunakan  merupakan  campuran,  hal  ini  karena  pengaruh  Spanyol  atas  sistem  Eropa Kontinental, dan Amerika Serikat atas Anglo Saxon.
Hukum positif merupakan suatu peraturan yang berlaku, berisikan aturan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum dalam  suatu  negara.  Hukum  positif  dibidangkan  menjadi  beberapa  bagian  yaitu  hukum perdata  atau  hukum  privat  dan  hukum  publik.  Hukum  publik  mengatur  hal-hal  yang berkaitan  dengan  negara  serta  kepentingan  umum,  maka  hukum  perdata  mengatur hubungan  antara  penduduk  atau  warga  negara  sehari-hari,  dan  tindakan-tindakan  yang bersifat privat lainnya. Kedua bidang hukum positif tersebut tersusun dalam suatu sistem hukum untuk menjalankannya.
Ada beberapa bentuk-bentuk sistem hukum yang digunakan di dunia ini adalah salah satunya sistem hukum anglo saxon , dimana awal mula dari sistem hukum tersebut berangkat dari era kekuasaan Kerajaan Inggirs Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara- negara  yang  terpengaruh  oleh  Inggris,  misalnya  Amerika  Serikat.  Kerajaan  Inggris  Raya merupakan  kerajaan  terbesar  dan  terkuat  dimasa  itu  menjelajahi  dunia  untuk  mencari daerah persemakmuran dan memperluas kekuasaannya. Sedangkan sistem hukum lain ada Eropa  Kontinental  ( civil  law ),  sistem  hukum  komunis,  sistem  hukum  Islam  dan  sistem hukum  adat.  Sistem  hukum  di  Indonesia  berdasarkan  pada  warisan  pemerintah  Hindia- Belanda  menganut  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  yang  mengenal  pemisahan  hukum, memisahkan  antara  hukum  privat  dan  hukum  publik,  dalam  aliran  ini  di  kenal  sistem kodifikasi  (pengelompokan  hukum)  serta  disebut  juga  aliran  hukum  ini  adalah  hukum tertulis atau civil law . Sistem hukum anglo saxon juga membagi hukum menjadi 2 bagian yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum anglo saxon dikenal juga dengan sebutan common law . 1 Selain itu, secara konsepsional dalam pembentukan hukum nasional dalam civil  law hanya  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  sendi  utama  dalam pembentukan hukum nasional, sedangkan dalam anglo saxon yurisprudensi yang menjadi acuan disebut sebagai salah satu prioritas dalam upaya pembentukan hukum nasional.
Dengan  jelas  memang  Indonesia  menggunakan  sistem  Eropa  Kontinental  atau Civil Law, dan  terkait  dengan  bagaimana  kedudukan  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  di Indonesia  saat  ini,  diatur  dalam  dasar  hukum  konstitusi  Indonesia  yang  mengatur keberadaan dan hak masyarakat adat di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  (UUD  1945),  yang  berbunyi:  “ Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisonalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang.” Berdasarkan  dasar konstitusi  tersebut  merupakan  pengakuan  dan  penghormatan  hak  tradisional  adat sepanjang  masih  ada.  Menghormati  dan  Mengakui  dalam  pengertian  ini  memiliki  arti
1 A.  H.  Ahmad.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental  dan  Anglosaxon  Dalam  Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia. PETITUM , 9(1), 51-65. https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.997
memberi jaminan atas keberadaan dan kepemilikan atas hak tradisional atas masyarakat adat tersebut.
Sebagaimana  dalam  uraian  di  atas  mengenai  ciri  dasar Civil  Law ,  kodifikasi  sendiri merupakan suatu pembukuan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu  negara,  sehingga  konsekuensi  yuridis  dari  pemberlakuan  sistem  hukum  seperti  ini adalah apabila suatu peraturan tidak ada tertulis dalam undang-undang, maka setiap orang yang  berada  di  dalam  teritorial  wilayah  negara  tersebut  tidak  dapat  dihukum  apabila perbuatannya tidak ada dan tidak diatur dalam undang-undang, hal ini dengan jelas terkait asas legalitas yang tertulis di Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebut juga  asas  legalitas  yang  memuat  “ Tiada  suatu  perbuatan  dapat  di  pidana,  kecuali  atas kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-undangan  yang  telah  ada,  sebelum  perbuatan dilakukan.” Lalu bagaimana dengan hukum adat? Itu adalah pertanyaan mendasar apabila hukum  adat  dinyatakan  tetap  berlaku  sebagaimana  dijelaskan  dalam  dasar  konstitusi Indonesia di atas.
Hukum  adat  sebagaimana  penjelasan  Cornelis  van  Vollenhoven, 2 hukum  adat merupakan keseluruhan aturan masyarakat asli yang berbentuk tidak tertulis (kondifikasi), dimiliki  masyarakat  Indonesia  yang  terbentuk  dari  masa  lampau  diwariskan  dari masyarakat sebelumnya yang mengatur tingkah laku positif masyarakat dengan memiliki sanksi (hukum). Tingkah laku positif tersebut bermakna bahwa hukum adat juga berlaku hingga saat ini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari  pihak  lain  atas  suatu  pelanggaran  terhadap  norma  (hukum).  Hukum  adat  disini merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis,  sehingga  aplikasinya  akan  menjadi  sulit  apabila perkara  terkait  dengan  masalah  adat,  kecuali  hukum  adat  tersebut  sudah  ada  aturan tertulisnya, seperti misalnya di Bali dengan dokumentasi Awig-Awig . 3
Salah satu ciri dasar lain dari sistem hukum civil law dalam penegakan hukum yang diutamakan  adalah  tercapainya  kepastian  hukum  sebagai  perwujudan  asas  legalitas.  Hal tersebut  kemudian  menimbulkan  pertanyaan  mengenai  bagaimana  dengan  hukum  adat yang notabene tidak tertulis berarti apakah hukum adat tidak memiliki kepastian hukum? Hal  tersebut  menimbulkan  kekaburan  dalam  proses  penegakan  hukum,  dimana  Hakim, menurut  asasnya  merupakan ius  coria  novit dimana  hakim  di  sini  dianggap  tahu  hukum. Hukum  yang  dimaksud  adalah  terkait  dengan  undang-undang  sehingga  semua  mengenai hukum diatur dalam undang-undang sebagai sumber hukum. Terdapat permasalahan disini dengan  asas  tersebut  menempatkan  hukum  adat  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  di Indonesia yang dijadikan pedoman hakim apabila tidak ada hukumnya, permasalahan disini adalah mengenai keberlakuan hukum adat di depan hukum positif Indonesia.
Penelitian  berkaitan  kedudukan  hukum  adat  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  dan peran hukum adat dalam pembaharuan hukum sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, hal itu tidak sebanding dengan status tidak tertulisnya hukum adat sebagai bentuk rasa kepastian hukum serta ciri-ciri dasar lain dalam aliran sistem hukum civil law yang hendak dicapai, hal tersebut akan menjelaskan kedudukan hukum adat sebagai sumber hukum nasional. Oleh karena itu dalam karya ilmiah ini ingin melihat kedudukan hukum adat dari berbagai negara di  Association  of  South  East  Asian  Nations  (ASEAN),  dalam  hukum  positifnya.  Sebagai langkah pembanding dan masukan terhadap pembaharuan hukum Indonesia di masa akan datang.
2 Sulastriyono. S. Intaning Pradhani, Sartika. Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini. Mimbar Hukum - Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  [S.l.],  v.  30,  n.  3,  p.  448-462,  oct.  2018.  ISSN  2443-0994.  Available  at: <https://www.jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/36956>. Date accessed: 22 june 2022. /*doi:http://dx.doi.org/10.22146/jmh.36956. */ doi:https://doi.org/10.22146/jmh.36956. 3 I.  K.  Rindawan.  (2017).  Peranan  Awig-Awig  dalam  Melestarikan  Adat  dan  Budaya  di  Bali. Widya  Accarya ,  7(1). https://doi.org/10.46650/wa.7.1.433.%p
Karya ilmiah ini, melihat juga penelitian lain yang pernah ditulis oleh Asrianti dan Muh. Zulfikra  Muhdar, 4 dalam  jurnal  ilmiah  Petitum  yang  mana  membahas  mengenai  studi perbandingan  hak-hak  masyarakat  adat:  hukum  nasional  dan  hukum  Internasional. Penelitian  tersebut  membahas  mengenai  hak-hak  masyarakat  adat  yang  diatur  dalam hukum  nasional  dan  dibandingkan  dengan  hukum  internasional  dimana  Hak-hak masyarakat adat tertuang dalam:
“Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (ICESCR),  Konvensi  Penghilangan Diskriminasi  Rasial  (CERD),  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  (CAT),  Konvensi Penghilangan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Pengakuan terhadap hak-hak  masyarakat  adat  di  Indonesia  adala  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967 j.o Undang-Undang

## Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999.”
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  hanya  menguraikan  hak-hak  masyarakat  adat tanpa ada upaya mengenai hak mana dalam peraturan perundang-undang tersebut harus diperkuat  sebagaimana  rekomendasi  hukum  internasional.  Berdasarkan  kekaburan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak-hak masyarakat adat, terdapat kerugian yang harus dialami atau di derita masyarakat adat dalam mempertahankan eksistensinya sebagai  warisan  bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  secara  khusus memberikan  gambaran  tentang  perbandingan  dengan  beberapa  negara  di  ASEAN  yang memiliki rumpun sama dengan Indonesia, diharapkan mendapatkan gambaran mengenai kejelasan kedudukan hukum adat dalam hukum positif di masa akan datang.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif 5 ,  dengan  mengedepankan  studi  literasi  pada  upaya  untuk  lebih  jauh  menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait sehingga menemukan norma-norma yang memiliki makna berbeda dengan norma-norma lainnya. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disajikan secara kualitatif. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, 6 yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;  bahan  hukum  sekunder  yang  bersumber  dari  buku-buku;  dan  bahan  hukum tersier sebagai bahan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pola pendekatan  masalah  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  adalah  dengan  menggunakan statute  approach (pendekatan  dari  aspek  aturan  hukum),  dan comparative  approach (pendekatan dari aspek perbandingan). Teknik pengumpulan data, 7 dilakukan dengan cara studi  kepustakaan,  yaitu  menghimpun  semua  data  tertulis  yang  terkait  dengan  objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia
4 A.  Asriati  &  M.  Muhdar.  (2020).  Studi  Perbandingan  Hak-Hak  Masyarakat  Adat:  Hukum  Nasional  Dan  Hukum Internasional. PETITUM , 8(2), 170-186. https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.768
5 D. Handoko. (2019). Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13(1), 99-122. doi:http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.99-122.
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada.
7 A.  H.  Ahmad.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental  dan  Anglosaxon  Dalam  Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia. PETITUM, 9(1), 51-65. https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.997.
Hukum positif dan hukum adat di Indonesia mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu  rangkaian  norma  yang  mengatur  tingkah  laku  dan  perbuatan  dalam  hidup bermasyarakat  dengan  tujuan  terciptanya  suatu  ketertiban  dalam  masyarakat.  Hal  yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan  tidak  dibuat  oleh  legislatif.  Hukum  sebagai  kaidah  sosial  tidak  lepas  dari  nilai  yang berlaku  dalam  suatu  masyarakat,  bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  ( the  living  law )  dalam  masyarakat,  tentunya merupakan  pencerminan  dari  nailai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Nilai-nilai  yang hidup  dalam  masyarakat  (tingkah  laku)  mungkin  saja  pada  awalya  merupakan  suatu kebiasaan  yang  kemudian  timbul  menjadi  suatu  perasaan  pada  suatu  masyarakat  yang menganut  kebiasaan  itu  menjadi  sesuatu  yang  patut.  Sesuatu  yang  patut  kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat.
Aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat ada yang menjadi hukum. Hal yang  membedakan  antara  adat  dengan  hukum  adalah  pada  ada  tidaknya  badan-badan tertentu  yang  oleh  negara  diberikan  tugas  untuk  menentukan,  melaksanakan, memperlakukan dan mempertahankan atauran tingkahlaku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya, pembentuk undang-undang, hakim dan lain-lain yang putusan  badan-badan  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Inilah  yang membedakan antara adat dengan hukum. Jika hukum itu tidak tertulis maka disebut hukum adat  tetapi  sebaliknya  jika  dia  tertulis  maka  disebutlah  hukum  tertulis  yang  bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Literatur  hukum  juga  mencatat  bahwa  hukum  dalam  pengertian  luas  dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat  termasuk  dalam  kelompok  kedua.  Pengakuan  terhadap  hukum  tidak  tertulis  dahulu dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 angka I yang menyebutkan ”... Undang -Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang- undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang  timbul  dan  terpelihara  dalam  praktik  penyelenggaraan  negara  meskipun  tidak tertulis”. Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan ”Negara mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang”. Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya. Ketentuan Pasal 18b ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih  mengutamakan  hukum  yang  tertulis  dari  pada  tidak  tertulis.  Ini  maknanya  bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis).
Hukum pidana ini diselesaikan melalui lembaga terkait di masing-masing masyarakat, dan pengadilan adat dikenal oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Beberapa pengadilan tersebar di seluruh Indonesia, antara lain Pengadilan Damai atau Gampong di Aceh, Dewan Adat Dayak Nasional di Kalimantan Tengah, Pengadilan Adat di  Papua,  dan  Pengadilan  Adat  Nagari  di  Sumatera  Barat.  Sebaliknya,  tradisi  yang diimplikasikan dalam kasus-kasus lokal melibatkan penyelesaian konflik, misalnya Dalian Na Tolu, Rumah Betang, dan Menyama Braya yang masing-masing melibatkan masyarakat Tapanuli, Kalimantan Tengah, dan Bali. 8
8 Wulandari, C., Pujirahayu, E. W., Hiariej, E. O. S., Hassan, M. S., & Kambuno, J. A. (2022). Penal Mediation: Criminal Case Settlement  Process  based  on  the  Local  Customary  Wisdom  of  Dayak  Ngaju. Lex  Scientia  Law  Review ,  6(1),  69-92. https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.54896
Pengakuan terhadap hukum adat di depan pengadilan sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat .” Konsekuensi yuridis dari pasal ini adalah hakim, sebagai orang yang dianggap tahu hukum, tidak boleh mengesampingkan hukum adat apabila menghadapi suatu perkara yang sedikit atau banyak terkait dengan hukum adat itu sendiri sehingga tidak mengebiri hak-hak  masyarakat  hukum  adat.  Kata-kata “...yang  hidup  dalam  masyarakat ”  ini  juga memiliki  konsekuensi  yuridis  terkait  hukum  adat,  yaitu  apakah  suatu  masyarakat merupakan masyarakat adat.
Terkait  dengan  hal  ini,  boleh  suatu  masyarakat  men- declare kelompoknya  sebagai suatu  kesatuan  masyarakat  adat,  namun  yang  perlu  diperhatikan  disini,  apakah  mereka masih  menjalankan  aturan  adat-istiadat  sehingga  masih  dapat  disebut  sebagai  sebuah kesatuan  masyarakat  hukum  adat?  Itu  yang  menjadi  permasalahan,  disini  terkadang terdapat dualisme mengenai siapa masyarakat adat itu dan siapa masyarakat hukum adat itu, karena hal ini terkait dengan apakah masyarakat tersebut memang masih menjalankan adat-istiadatnya ataukah tidak. Terkait dengan urusan tanah dan hutan, Indonesia sendiri sudah  mengakui  hukum  adat  sebagi  acuan  dalam  pembuatan  aturan.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), misalnya, di dalam Pasal 5 menyatakan bahwa;
“ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara,  yang  berdasarkan  atas persatuan  bangsa,  dengan  sosialisme  Indonesia  serta  dengan  peraturan-peraturan  yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu atau dengan mengindahkan unsur- unsur yang bersandar pada hukum agama.”
Berdasarkan peraturan di atas, hukum adat terkait dengan hukum agraria Indonesia karena  hukum  agraria  Indonesia  mengadopsi  sifat-sifat  kemasyarakatan  seperti  fungsi sosial misalnya, yang tercantum dalam Pasal 6 UUPA. Hal tersebut juga tertulis dalam pasal 3 UUPA juga diakui bahwa hak masyarakat adat diakui jika sepanjang masyarakat tersebut masih ada. Ayat ini termasuk ayat karet karena dikemudikan tidak ada klasifikasi yuridis bagaimana suatu masyarakat digolongkan dengan berbagai ukuran-ukuran sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan),  di  dalam  Pasal  67  UU  Kehutanan  menyatakan  bahwa  masyarakat  adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan beberapa  hal  terkait  dengan  pengambilan  hasil  hutan.  Pasal  5  Undang-Undang  ini,  hutan adat diklasifikasikan sebagai hutan negara dimana masyarakat tidak memiliki legal Rights terkait dengan tanah tersebut, hal ini karena di penjelasan undang-undang ini, masyarakat adat berlaku sebagai pengelola dari hutan. Hukum positif yang dikemas sebagai hukum yang berlaku saat ini atau istilahnya Ius Constitutum , bentuknya adalah peraturan perundangan- undangan yang dikeluarkan resmi oleh negara. Sedangkan hukum adat adalah sebuah sistem yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Karena hukum adat berurat dan  berakar  di  masyarakat,  tentu  peraturan  ini  sebenarnya  tidak  tertulis  dan  tumbuh, kemudian  pada  perkembangan  selanjutnya  ternyata  menjadi  tertulis.  Unsur-unsur  dari hukum adat sebenarnya berawal dari adat istiadat yang menyangkut sikap dan kelakuan seseorang, lantas diikuti orang lain dalam suatu proses cukup lama. Kemudian mengkristal menjadi aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai hukum adat.

## Hukum Adat dan Hukum Positif di Filipina
Negara Filipina, masyarakat adat dalam hal ini dengan istilah indigenous people mulai diakui di negara ini di dalam konstitusi negara yang tercantum dalam Article XII, Section 5 9 : " The State, subject to the provisions of this Constitution and national development policies and programs, shall protect the rights of indigenous cultural communities to their ancestral lands to ensure their economic, social, and cultural well-being." Penegasan pengakuan Indigeneous People ini makin kuat dengan pemberlakuan Indegeneous Peoples’ Rights Act of 1997 yang disahkan  menjadi  Undang-Undang  pada  tanggal  29  Oktober  1997.  Undang-undang mengenai masyarakat adat ini menjadi babak baru di dalam urusan indigeneous people di negara itu karena banyaknya suku dan etnik membuat urusan hukum merupakan hal yang bertentangan dengan hukum nasional dengan sistem civil law , karena seperti di Indonesia, civil  law di  Filipina  juga  terkait  dengan  cirinya  yaitu  dikodikasi.  Di  Ketentuan  Umum Indegeneous Peoples’ Rights Act of 1997 Section 2 menyatakan bahwa:
“The  State  shall  recognize  and  promote  all  the  rights  of  Indigenous  Cultural Communities/Indigenous  Peoples  (ICCs/IPs)  hereunder  enumerated  within  the framework of the Constitution:
a) The State shall recognize and promote the rights of ICCs/IPs within the framework of national unity and development;
b) The State shall protect the rights of ICCs/IPs to their ancestral domains to ensure their economic,  social,  and  cultural  well-being  and  shall  recognize  the  applicability  of customary laws governing property rights or relations in determining the ownership and extent of ancestral domain;
c) The State shall recognize, respect, and protect the rights of ICCs/IPs to preserve and develop their cultures, traditions, and institutions. It shall consider these rights in the formulation of national laws and policies;
d) The State shall guarantee that members of the ICCs/IPs regardless of sex, shall equally enjoy  the  full  measure  of  human  rights  and  freedoms  without  distinction  or discrimination;
e) The  State  shall  take  measures,  with  the  participation  of  the  ICCs/IPs  concerned,  to protect their rights and guarantee respect for their cultural integrity, and to ensure that  members  of  the  ICCs/IPs  benefit  on  an  equal  footing  from  the  rights  and opportunities  which  national  laws  and  regulations  grant  to  other  members  of  the population; and
f) The State recognizes its obligations to respond to the strong expression of the ICCs/IPs for cultural integrity by assuring maximum ICC/IP participation in the direction of education, health, as well as other services of ICCs/IPs, in order to render such services more responsive to the needs and desires of these communities.
Towards these ends, the State shall institute and establish the necessary mechanisms to enforce  and  guarantee  the  realization  of  these  rights,  taking  into  consideration  their customs, traditions, values, beliefs, interests and institutions, and to adopt and implement measures to protect their rig hts to their ancestral domains.”
Terjemahan bebas dalam Bahas Indonesia dari pasal tersebut adalah;
“ Negara  mengakui  semua  hak  masyarakat  budaya/masyarakat  adat  di  bawah  ini  yang terdapat dalam kerangka konstitusi;
a) Negara  mengakui  hak-hak  masyarakat  budaya/masyarakat  adat  dalam  rangka persatuan dan pembangunan nasional
b) Negara  harus  melindungi  hak-hak  masyarakat  budaya/masyarakat  adat  terhadap peninggalan leluhur mereka untuk kepastian ekonomi, sosial, budaya dan kesejahteraan
9 Joaquin Bernas. (2020) Ancestral domain vs regalian doctrine (2) . Philippine Daily Inquirer. Diakses pada 18 Juli 2020.
mereka dan harus mengakui penerapan hukum adat yang mengatur tentang hak milik atau terkait dalam penentuan kepemilikan dan luas wilayah leluhur mereka.
c) Negara  mengakui,  menghormati  dan  melindungi  hak-hak  masyarakat  budaya /masyarakat  adat  untuk  melestarikan  dan  mengembangkan  budaya,  tradisi,  serta lembaga  adat.  Hak-hak  ini  akan  dipertimbangkan  dalam  pembuatan  hukum  dan kebijakan nasional.
d) Negara  menjamin  bahwa  masyarakat  budaya/masyarakat  adat,  tanpa  memandang jenis  kelamin,  memiliki  hak  yang  sama  dalam  hal  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan tanpa perbedaan atau diskriminasi.
e) Negara  harus  mengambil  langkah-langkah  dengan  partisipasi  masyarakat budaya/masyarakat  adat  yang  bersangkutan,  untuk  melindungi  hak-hak  mereka  dan menjamin  penghormatan  terhadap  integritas  budaya  mereka  dan  untuk  memastikan bahwa  anggota  masyarakat  budaya/masyarakat  adat  memiliki  hak  dan  kesempatan yang diberikan oleh hukum nasional seperti anggota masyarakat yang lain.
f) Negara  wajib  memajukan  masyarakat  budaya/masyarakat  adat  untuk  integritas budaya dengan partisipasi maksimal dari masyarakat budaya/masyarakat adat dalam hal pendidikan, kesehatan, serta pelayanan lain untuk masyarakat budaya/masyarakat adat  dan  untuk  membuat  layanan  tersebut  lebih  responsif  terhadap  keinginan  dan kebutuhan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan ini, negara harus melembagakan dan menetapkan mekanisme yang diperlukan  untuk  menegakkan  dan  menjamin  realisasi  hak-hak,  dengan mempertimbangkan kebiasaan mereka, tradisi, nilai-nilai, keyakinan, minat dan lembaga dan  untuk  mengadopsi  dan  menerapkan  langkah-langkah  untuk  melindungi  hak-hak mereka terhadap leluhur mereka.”
Negara Filipina dengan detail menjamin hak-hak masyarakat adat di Filipina. Undang- undang mengenai masyarakat adat ini di Indonesia belum ada dan baru sekedar Rancangan Undang-Undang,  yakni  RUU  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat (RUU PPHMHA) yang masih dibahas di DPR.
Indigeneous People, di dalam Indegeneous Peoples’ Rights Act of 1997 didefiniskan sebagai;
“ refer  to  a  group  of  people  or  homogenous  societies  identified  by  self-ascription  and ascription  by  others,  who  have  continuously  lived  as  organized  community  on communally bounded and defined territory, and who have, under claims of ownership since time immemorial, occupied, possessed and utilized such territories, sharing common bonds of language, customs, traditions and other distinctive cultural traits, or who have, through  resistance  to  political,  social  and  cultural  inroads  of  colonization,  non- indigenous religions and cultures, became historically differentiated from the majority of Filipinos.  ICCs/IPs  shall  likewise  include  peoples  who  are  regarded  as  indigenous  on account of their descent from the populations which inhabited the country, at the time of conquest  or  colonization,  or  at  the  time  of  inroads  of  non-indigenous  religions  and cultures, or the establishment of present state boundaries, who retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions, but who may have been displaced from their traditional domains or who may h ave resettled outside their ancestral domain”
Terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia;
“ Mengacu pada sekelompok orang atau masyarakat homogen yang diidentifikasi oleh diri anggapan dan oleh anggapan orang lain, yang telah terus menerus hidup sebagai masyarakat yang terorganisir di wilayah komunal dibatasi dan didefinisikan, dan yang memiliki,  di  bawah  klaim  kepemilikan  sejak  jaman  dahulu,  diduduki,  dimiliki  dan dimanfaatkan wilayah tersebut , berbagi ikatan umum bahasa, adat istiadat, tradisi dan ciri-ciri budaya khas lainnya, atau yang telah, melalui perlawanan terhadap terobosan politik, sosial dan budaya dari penjajahan, agama dan budaya non - pribumi, menjadi
historis  dibedakan  dari  mayoritas  warga  Filipina.  Masyarakat  adat  harus  juga memasukkan  masyarakat  yang  dianggap  sebagai  pribumi  karena  keturunan  mereka dari populasi yang dihuni negara, pada saat penaklukan atau penjajahan, atau pada saat terobosan agama dan budaya non - pribumi, atau pembentukan batas-batas negara ini, yang  mempertahankan  sebagian  atau  semua  lembaga  sosial,  ekonomi  ,  budaya  dan politik mereka sendiri, tetapi yang mungkin telah digusur dari tradisional mereka atau yang mungkin telah dimukimkan kembali di luar wilayah leluhur mereka ”
Terkait dengan ini, Filipina memiliki definisi yuridis yang jelas mengenai siapa yang disebut  dengan  masyarakat  adat,  berbeda  dengan  Indonesia  yang  tidak  memiliki  definisi resmi hukum adat yang tertulis di hukum nasional. Hal ini penting karena pada akhirnya sebagai alat penyelesaian sengketa terkait dengan masalah hukum adat sehingga tidak ada tumpang  tindih  dalam  pemberlakuan  peraturan  perundang-undangan.  Di  dalam  undang- undang ini, sama halnya dengan di Indonesia, penyelesaian sengketa terkait dengan hukum adat atau masyarakat hukum adat sebagaimana tertulis di dalam Sections 65 menyatakan dengan jelas “ When disputes involve ICCs/IPs, customary laws and practices shall be used to resolve  the  Disputes” rumusan  ini  jelas  lebih  tegas,  karena  mengahruskan  sengketa  yang melibatkan masyarakat adat, hukum adat/kebiasaan dari pihak yang ikut dalam sengketa itu harus digunakan. Berbeda dengan Hakim di Indonesia yang wajib menggali sendiri hukum adat tersebut, disini, hukum adat mutlak langsung dipakai apabila sengketa adalah terkait dengan urusan masyarakat adat.
Hal menarik mengenai hukum adat di Filipina adalah dengan adanya lembaga National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) , yang merupakan lembaga negara Filipina yang  bertanggung  jawab  untuk  perumusan  dan  pembuatan  kebijakan  serta melindungi hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat dan pengakuan wilayah adat leluhur masyarakat adat. Di dalam section 44, terdapat 17 tugas dari NCIP antara lain Untuk  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan,  rencana,  program  dan  proyek  untuk pembangunan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  masyarakat  adat  dan  untuk  memantau implementasinya,  Untuk  menerbitkan  sertifikat  tanah  leluhur  /  nama  domain,  Untuk mengadakan konvensi periodik atau majelis masyarakat adat untuk meninjau, menilai serta mengusulkan  kebijakan  atau  rencana,  dan  masih  banyak  lagi,  sehingga  semua  urusan mengenai masyarakat adat diserahkan ke komisi nasional hukum adat ini.
NCIP ini memiliki super power yang besar melebihi masyarakat adat itu sendiri terkait mengenai kebijakan-kebijakan terkait dengan masyarakat adat di Filipina, namun dalam hal ini  masih  terlihat  demokratis  karena  dalam  pembuatan  rumusan  serta  rencana pengembangan masyarakat adat pasti melibatkan masyarakat adat itu sendiri sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang.
Terkait hukum tanah di Filipina, negara ini pernah berada di 2 kali masa kolonial, yaitu oleh Spanyol pada tahun 1521 hingga tahun 1898 dan masa pendudukan Amerika Setelah tahun  1898  hingga  kemerdekaan  negara  ini  pada  tahun  1946.  Pada  masa  pendudukan Spanyol,  Spanyol  memperkenalkan  hukum  tanah  yang  berbeda  dan  sangat  kontradiktif dengan  konsep  kebiasaan  tanah  adat  yang  terkait  dengan  penggunaan  dan kepemilikannya. 10 Hukum  yang  berlaku  pada  saat  itu  adalah  “Maura  Law”,  dimana menyatakan  bahwa  tanah  yang  tidak  didaftarkan  sebelum  tahun  1880  akan  kembali  ke Negara.
Saat masa kolonial berpindah dari Spanyol ke Amerika Serikat pada tahun 1898, Maura Law tidak berlaku dan berganti dengan Public Land Act yang diresmikan pada tahun 1902. Undang-undang  ini  mendasarkan  pada Torren  System yaitu  dengan  model  pembuktian
10 Owen J. Lynch. (1982). Native Title, Private Right and Tribal Land Law: An Introductory Survey, 57 PHILIPPINE L.J . 268, 274.
kepemilikan tanah. The Philippine Commissions Act No 178 of 1903 mengikutinya dengan ketentuan bahwa tanah yang tidak didaftarkan menjadi domain publik dan hanya negara yang  punya  hak  untuk  mengklasifikasikan. 11 Pada  tahun  1905,  hukum  pertambangan berlaku  dan  memberi  Amerika  hak  untuk  mengakuisisi  tanah  publik  untuk  tujuan pertambangan. Registration Act pada 1905 meresmikan Torren Titling Sistem sebagai dasar kepemilikan  tanah  di  Filipina  dan  tanah  yang  tidak  didaftarkan  pada  masa  penjajahan Spanyol menjadi milik negara.
Pada masa setelah kemerdekaan, aturan mengenai tanah dan hutan bagi masyarakat adat berkembang dan terdapat dalam beberapa undang-undang negara. Misalnya di dalam Republic Act 3872 yang menyatakan bahwa tanah otomatis dimiliki masyarakat adat apabila masyarakat adat tersebut telah menempati dan menguasai tanah tersebut selama 30 tahun atau lebih dan digunkan sebagai lahan pertanian. Sedangkan di dalam Administrative Order No 11 ( Bureau of Forestry ), bahwa konsesi hutan dapat diberikan sebagai hak milik terhadap masyarakat adat apabila mereka memegang lisensi yang telah dikeluarkan.
Dalam  hal  ini  masyarakat  adat  disini  berhak  mempunyai  hak  milik  atas  tanah  dan hutan mereka, sehingga kepastian hukum lebih terjamin dan masyarakat adat tersebut pada nantinya  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  tanah  miliknya  tersebut,  seperti menjual atau menyewakannya dengan orang lain. Dengan model-model seperti ini, potensi potensi konflik-konflik yang seharusnya dapat dihindarkan, karena model-model peraturan secara formal telah memberi kepastian hukum dan persamaan bagi semua warga negara. Akan tetapi yang terjadi, masih ada konflik konflik yang terjadi terkait dengan masyarakat adat.
Di  Filipina,  beberapa  kasus  yang  terjadi  terkait  dengan  hak-hak  masyarakat  adat antara lain G ranting the Chico River Basin Hydroelectrification Complex Project in the 1970s, despite its being aggressively opposed by the Kalingas and the Bontocs .dimana dalam kasus ini, Presiden Ferdinand Marcos memerintahkan pihak keamanan untuk menangkap pihak- pihak  yang  tidak  setuju  dengan  proyek  tersebut.  Dalam  kasus  ini  Macliing  Dulag  selaku kepala adat tewas 12 . Memang pada masa ini Filipina sedang berada di masa diktator Marcos, sehingga kurang menghargai aspirasi dari penduduk, terutama masyarakat adat. Kasus lain adalah Building the Ambuklao and Binga dams in the 1950s, which displaced 300 families in Benguet .  Di  dalam  kasus  ini,  terjadi  di  awal  tahun  1970an,  yang  mana  pembangunan bendungan  Magat  di  Isabela  membutuhkan  lahan  seluas  5100  Hektar  dan  berimplikasi terhadap 304 keluarga. Mereka yang dipindahkan tidak mendapat ganti rugi yang penuh atas tanah  dan  rumah  mereka  dan  tidak  di  relokasi  sesuai  dengan  yang  dijanjikan.  Hal-hal mengenai penegakkan hukum tanah memang perlu penerapan yang lebih keras dan tanpa pandang  bulu,  hal  ini  dikarenakan  masalah  tanah  merupakan  hajat  hidup  orang  banyak dimana  semua  manusia  membutuhkan  tanah  untuk  berbagai  keperluan,  seperti  untuk tempat tinggal, membuka usaha, dan yang terpenting adalah untuk mencari penghidupan dari tanah tersebut.

## Hukum Adat dan Hukum Positif di Malaysia
Sistem  hukum  Malaysia  bisa  dirunut  dari  sisi  historisnya,  yaitu  di  tahun  1511  M, Malaka  dikuasai  Portugis  selama  130  tahun,  pada  tahun  1641  M.  giliran  Belanda  yang menguasai  sampai  tahun  1824  M.  Kemudian  kekuasaan  beralih  kepada  Inggris  sesuai perjanjian Anglo-Dutch tahun 1824 M. Kejadian ini memperluas pengaruh Inggris di daerah tersebut.4  Kepenguasaan  Inggris  atas  wilayah  yang  sekarang  disebut  sebagai  Malaysia kemudian  membuka  jalan  untuk  keberlakuan  hukum  kebiasaan  Inggris  di  Malaysia.  Jadi
11 Karl M. Gaspar. (2000). The Lumad’s Struggle in The Face of Globalization . supra note 3.
12 James  M.  Balao.  (1983).  The  Land  Problem  of  the Cordillera  National  Minorities,  Paper  Presented  at  the  First  Multi- Sectoral Land Congress (Mar. 11-14, 1983) supra note 17, at 13.
sebagai  bekas  jajahan  Inggris,  Malaysia  tetap  mempertahankan  tradisi  hukum  kebiasaan Inggris ( Common Law System ). Tradisi ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam dan hukum  adat.  Secara  tidak  langsung,  Malaysia  menggunakan  Common  Law  Sistem  murni tanpa bercampur dengan sistem yang lain. Common Law Sistem pertama kali dibawa dan diperkenalkan di wilayah Melayu melalui Undang-undang Hukum Perdata pada tahun 1878 M.5 Selain hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara perdata dan pidana, serta hukum kontrak  juga  didatangkan  Inggris  dari  india  yang  pada  intinya  juga  merupakan  prinsip- prinsip Common Law yang sudah dikodifikasikan.
Undang-Undang hukum perdata mengalami revisi di tahun 1956 M. dan 1972 M. dan diganti nama menjadi Undang-Undang Hukum Perdata 1956. Dalam undang-undang hukum perdata ini, secara jelas disebutkan bahwa keberlakuannya dibatasi dengan adanya aturan agama  dan  adat  setempat.  Meskipun  demikian,  para  praktisi  hukum,  baik  hakim  dan pengacara yang umumnya berpendidikan Inggris selalu menggunakan hukum Inggris ini dan mengesampingkan hukum yang hidup pada masyarakat Melayu. Dampaknya adalah adanya dua  system  hukum  yang  berlaku  dalam  permasalahan  ini.  Oleh  karena  itu,  dalam  aspek- aspek  yang  lain,  hukum  Islam  dan  adat  yang  tidak  tertulis  mulai  terpinggirkan.  Sebagai reaksi  terhadap  kelancangan  Inggris  dalam  mengendalikan  dan  administrasi  Negara  dan hukum, para sultan memperkuat lembaga-lembaga yang masih berada dalam wewenangnya, antara  lain  lembaga-lembaga  yang  terkait  Islam  dan  adat  Melayu.  Para  sultan  mulai memperkuat lembaga-lembaga seperti majelis agama, mufti dan peradilan agama. Pengaruh jajahan  Inggris,  ternyata  bukan  hanya  pada  sistem  hukum  yang  dianut  negara  Malaysia, melainkan pada sisi yang lebih terinci juga demikian. Sebutlah prinsip aturan hukum yang dipraktekkan  di  Malaysia,  yang  secara  umum  mengikuti  hukum  administratif  Inggris sebagaimana  dikembangkan  dalam  pengadilan  Malaysia.  Keputusan  yang  dibuat administrator  dan  pengadilan  harus  berada  dalam  lingkup  kebijaksanaan  atau  yurisdiksi yang diberikan. Mereka harus mengikuti prinsip ’keadilan alami’ ( natural justice ). Keadilan alami  yaitu  keadilan  dengan  berdasarkan  pada  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat.  Sifat  keadilan  ini  mirip  dengan  teori  law  as  a  tool  yang dipelopori oleh Poun, dimana hukum atau keadilan disesuaikan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Bisa jadi, teori Poun juga diadopsi oleh sistem keadialan Malaysia. Terdapat empat sumber hukum pokok di Malaysia yaitu hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam dan hukum adat. Hukum tertulis terdiri dari undang-undang dasar federal dan negara bagian, perundangan parlemen federal dan legisalasi negara bagian, dan legislasi tambahan.
Hukum kebiasaan terdiri dari hukum kebiasaan Inggris dan peraturan persamaan hak yang  telah  dikembangkan  pengadilan  Malaysia,  yang  di  dalamnya  terdapat  kemungkinan adanya pertentangan dengan hukum tertulis dan juga penyesuaian-penyesuaian kualifikasi dan  keadaan  lokal  yang  dianggap  pantas.  Terdapat  beberapa  undang-undang  yang mengkodifikasi sebagian besar hukum kebiasaan, misalnya undang-undang kontrak tahun 1950, undang-undang penjualan barang-barang dan undang-undang pemberian keringanan khusus.  Pengadilan  Malaysia  mengikuti  prinsip  stare  decisis,  yaitu  pengadilan  mengikuti keputusan  pengadilan  sebelumnya.  Keputusan  pengadilan  tinggi  mengikat  pada  tingkat pengadilan di bawahnya. Keputusan pengadilan banding mengikat pada pengadilan tinggi dan juga tingkat pengadilan di bawahnya dan keputusan pengadilan federal mengikat pada pengadilan banding dan pengadilan di bawahnya. Hukum Islam bersumber dari Kitab Suci al- Qur’an,  hadist,  hukum  yang  disepakati  ahli  hukum  pada  masa  kuno, penjelasan/pernyataan  dari  para  cendikiawan  kuno  dan  modern,  dan  dalam  adat.  Dalam konteks  Malaysia  yang  memiliki  keragaman  ras,  hukum  Islam  hanya  berlaku  pada  kaum muslim  sebagai  hukum  perseorangan,  seperti  pernikahan,  perceraian,  perwalian,  dan warisan. Hukum adat Malaysia Barat berasal dari hukum adat Melayu kuno, hukum Hindhu, dan  hukum  Islam.  Di  Malaysia  Timur,  hukum  adat  terdiri  dari  hukum  adat  Melayu  yang berlaku untuk penduduk asli non-Melayu, dan hukum adat Hindu dan Cina yang dikodifikasi dalam undang-undang. Hukum-hukum ini diatur oleh Pengadilan Pribumi.

## Hukum Adat dan Hukum Positif di Brunei Darussalam
Pada masa lalu umumnya, sistem hukum Brunei Darussalam saat itu tanggung jawab Residen  Inggris  dan  Sultan.  Residen  Inggris  bertanggungjawab  atas  semua  urusan  yang berkaitan  dengan  pengangkatan  hakim  untuk  pengadilan-pengadilan  rendah  dan  fungsi pengadilan-pengadilan  tersebut.  Sultan  memegang  kekuasaan  jurisdiksi  untuk mempertahankan aturan-aturan dan hukum syariah, yang berarti Sultan mengangkat semua "kathis"  di  daerah-daerah  yang  disebutkan  dalam  "kuasa"  atau  jurisdiksi  mereka  untuk tujuan  tadi.  Oleh  karena  pengadilan mempunyai  jurisdiksi  yang  berbeda, maka  hukuman yang dijatuhkan pun berbeda-beda.
Pengadilan-pengadilan pada masa itu: (1) Pengadilan Residen, (2) Pengadilan Hakim Tingkat Pertama, (3) Pengadilan Hakim Tingkat Kedua, serta (4) Pengadilan Hakim Pribumi dan Kathis. Meskipun Pengadilan Residen merupakan pengadilan tinggi dalam hirarki sis- tern  hukum  Brunei  pada  saat  itu,  namun  pengadilan  itu  bukan  merupakan  pengadilan banding  terakhir.  Banding  yang  timbul  dari  keputusan-keputusan  Pengadilan  Residen diajukan  ke  salah  satu  dari  dua  pengadilan  yang  memegang  jurisdiksi  atas  perkara  yang menyangkut salah satu negara bagian di Koloni itu, yaitu Sabah dan Sarawak serta Brunei sebagai  Negara  Protektorat  Inggris.  Jika  banding  atau  kasasi  atas  keputusan  Pengadilan Residen  diajukan,  Mahkamah  Agung  (MA)  Koloni  atau  Pengadilan  Banding  yang  ada  di Koloni itu bertanggungjawab untuk mendengarkan banding menurut jurisdiksi pidana atau perdata mereka masing-masing.
Dalam  situasi  seperti  itu,  di  mana  banding  diajukan  dan  didengar  oleh  salah  satu pengadilan koloni yang disebutkan tadi, maka Pengadilan Residen bertanggungjawab untuk melaksanakan atau memberlakukan keputusan atau perintah Pengadilan Banding atau MA Koloni yang dibuat menurut UU Pengadilan 1908. Sebagai satu dari dua pengadilan tertinggi, MA memiliki jurisdiksi dalam perkara di mana pelanggaran yang dituduhkan dilakukan di wilayah negara dan hukuman yang ditetapkan oleh UU adalah hukuman mati. MA juga dapat melaksanakan jurisdiksi banding pidananya dalam situasi di mana Pengadilan Residen telah memutuskan dan menghukum siapa saja dengan hukuman penjara atau denda.
Hukum  Brunei  Darussalam  bergerak  ke  arah  sistem  hukum  yang  sesuai  untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping UU yang disebutkan di atas, hukum adat telah menjadi salah satu sumber hukurn utarna di Brunei. Meskipun ada beberapa amandemen perudang- undangan antara 1908 dan 1959, sistern hukurn itu tetap dalam struktur yang sarna seperti dalarn UU Pengadilan 1908. Pada 29 September 1959, dengan pemberlakuan UUD Brunei Darussalam, badan legislatif dan eksekutif ditetapkan dengan jelas. Berdasarkan Pasal 3 UU MA (Hasil Perubahan 1985, yang sebelumnya adalah UU MA No. 2/1963) dan Pasal 3 UU Pengadilan di bawah MA yang diubah pada tahun 1985 (sebelurnnya adalah UU Pengadilan Rendah No. 11/1982), MA dan pengadilan-pengadilan di bawah ditetapkan.

## PENUTUP
Eksistensi hukum adat dalam hukum positif Indonesia akan selalu ada dan tidak akan pernah mati. Hukum adat dan hukum positif menjadi suatu yang saling melengkapi antara satu  dengan  lainya.  Hukum  adat  selalu  akan  bergerak elastik  dan  dinamis menyesuaikan kehidupan  dalam  masyarakat  dan  hukum  positif  akan  selalu  tidak  bertentangan  dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat. Apabila hukum adat bertentangan dengan masyarakat maka hukum adat tersebut tidak akan bisa eksis, sehingga apabila dirasa sudah tidak memberikan atau tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat maka hukum adat tersebut  akan  berganti  dengan  sendirinya  sesuai  dengan  kehidupan  masyarakat  yang kompleks.  Selain  itu  eksistensi  hukum  adat  dalam  hukum  positif  juga  tidak  akan  pernah mati.
Hukum  adat  di  Filipina  adalah  alat  penyelesaian  sengketa  terkait  dengan  masalah masyarakat dengan hukum adat sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pemberlakuan peraturan  perundang-undangan.  Hukum  nasional  jelas  lebih  tegas  mengakui  keberadaan hukum  adat,  karena  mengharuskan  sengketa  yang  melibatkan  masyarakat  adat,  hukum adat/kebiasaan dari pihak yang ikut dalam sengketa itu harus digunakan. Hukum adat di negara Malaysia tidak dikodifikasi dalam undang-undang hukum adat di kodifikasi dalam undang-undang. Pengadilan tidak berperan dalam pengembangan hukum adat hukum adat juga dikembangkan oleh pengadilan. Hukum positif yang berlaku bagi seluruh masyarakat hukum  positif  yang  berlaku  bagi  seluruh  masyarakat.  Hukum  adat  dalam  negara  Brunei Darusallam  masih  hidup  dalam  masyarakat  dan  masih  banyak  dipakai,  Hukum  posiitif sebagai  hukum  yang  berlaku  bagi  semua  masyarakat  dan  Hukum  adat  menjadi  sumber hukum utama di Brunei Darussalam.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, A. H. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia. PETITUM , 9(1), 51-65. https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.997.
Asriati,  A.,  &  Muhdar,  M.  (2020).  Studi  Perbandingan  Hak-Hak  Masyarakat  Adat:  Hukum
Nasional Dan Hukum Internasional. PETITUM , 8(2), 170-186. https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.768.
Bernas, Joaquin. Ancestral domain vs regalian doctrine (2) . Philippine Daily Inquirer. Diakses pada 18 Juli 2020
Handoko, D. (2019). Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13(1), 99-122.
doi:http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.99-122.
Balao,  James  M.  (1983).  The  Land  Problem  of  the  Cordillera  National  Minorities,  Paper Presented at the First Multi-Sectoral Land Congress (Mar. 11-14, 1983) supra note 17, at 13.
Gaspar, Karl M. (2000). The Lumad’s Struggle in The Face of Globalization, supra note 3.
Owen  J.  Lynch,  (1982).  Native  Title,  Private  Right  and  Tribal  Land  Law:  An  Introductory Survey, 57 PHILIPPINE L.J. 268, 274.
Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-Awig dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Bali. Widya Accarya , 7(1). https://doi.org/10.46650/wa.7.1.433.%p.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri.  (2007). Penelitian  Hukum  Normatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
Sulastriyono,  Sulastriyono;  Intaning  Pradhani,  Sartika.  (2022).  Pemikiran  Hukum  Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, [S.l.], v. 30, n. 3, p. 448-462, oct. 2018. ISSN 2443-0994. Available at:
<https://www.jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/36956>. Date accessed: 22 june 2022. /*doi:http://dx.doi.org/10.22146/jmh.36956. */ doi:https://doi.org/10.22146/jmh.36956. Wulandari, C., Pujirahayu, E. W., Hiariej, E. O. S., Hassan, M. S., & Kambuno, J. A. (2022). Penal Mediation: Criminal Case Settlement Process based on the Local Customary Wisdom of Dayak Ngaju. Lex Scientia Law Review , 6(1), 69-92.
https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.54896.