ISSN: 15977-40881, Vol 2, No 1, 2021, 1-9
Manajemen pendataan aset sekretariat daerah kabupaten Lombok Timur ( Regional secretariat asset management of

## East Lombok district)
Masbullah Masbullah 1* , Salmi Yuniar Bahri 2*
Program Studi Administrasi Publik, STIA Muhammadiyah Selong, Selong, Lombok Timur 1,2 masbullah88@gmail.com 1* , salmijuniar@gmail.com 2

## Riwayat Artikel
Diterima pada 19 April 2021 Revisi 1 pada 22 April 2021 Revisi 2 pada 25 April 2021 Revisi 3 pada 26 April 2021 Revisi 4 pada 28 April 2021 Disetujui pada 29 April 2021

## Abstract
Purpose: This study  aimed  to  see  how the  Asset  Data  Collection Management of the Regional Secretariat of East Lombok Regency is in accordance with the rules from start to finish and get a clear picture of the research topic.
Research methodology: This study was qualitative research. The data  technique  was  done  by  using  documentation,  field observation,  document  review,  and  interview.  The  collected  data were  then  analyzed  using  data  analysis  theory  by  Miles  and Huberman.
Results: The  results  showed  that  the  Regional  Asset  Data Collection  Management  in  East  Lombok  Regency  was  in accordance  with  the  Domestic  Government  Regulation  No. 19/2016.  However,  the  management  of  official  vehicles  was  not yet effective and efficient. This can be seen from the management practices that still follow the scope contained in the regulation.
Limitations: The  weakness  of  this  study  is  that  most  of  the  data cannot  be  obtained  from  primary  sources  but  relies  on  secondary data or other people's information.
Contribution: It  is  hoped  that  this  research  can  be  used  as  a reference  used  in  further  research.  Furthermore,  the  research results  are  expected  to  provide  an  overview  of  how  the  regional secretariat  asset  data  management  can  be  used  as  material  for evaluation and improvement in local government policymaking.
Keywords: Management,  Asset  data  collection,  Regional secretariat, East Lombok
How  to  cite: Masbullah,  M.,  &  Bahri,  S.  Y.  (2021). Manajemen pendataan aset sekretariat daerah kabupaten Lombok Timur. Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi , 2(1), 1-9.

## 1. Pendahuluan
Semua Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh negara Merupakan hak semua orang dan warga negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan warga negara   sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 dan Pasal 33 yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam dan pemerintahan daerah menyatakan bahwa semua sumber daya alam diperuntukkan bagi kemaslahatan  dan  kesejahteraan  rakyat  dan  sepenuhnya  digunakan  untuk  memaslahatan  bersama. Sehingga setiap pemerintah daerah dapat memperoleh kekayaan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dan bagaimana aturan dalam pengumpulan data barang dan  aset  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  akuntabilitas  dalam  memanajemen  aset  milik  pemerintah daerah untuk dapat digunakn untuk kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penggunaan  dan  pemanfaatan  aset  pada  hari-hari  tertentu  yang  bukan  untuk  tujuannya  adalah pemandangan  yang  umum  di  Republik  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  tercinta  ini. Penggunaan  mobil  dinas  oleh  keluarga  untuk  pergi  ke  pasar  dan  untuk  tamasya  keluarga  bukanlah sesuatu  yang  sulit  ditemukan.  Seragam  seragam  dinas  yang  berkeliaran  di  suatu  tempat  seolah  itu
adalah hal yang biasa. Berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan peraturan daerah telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur penerima kekayaan negara dan daerah sesuai peruntukannya, yang  terlihat  seperti  angin.  Seharusnya  semua  barang  dan  aset  milik  daerah  harus  dikelola  dan digunakan sesuai dengan fungsinya bukan untuk kepentingan pribadi semata .
Untuk alasan ini, penting untuk mempelajari pengumpulan dan pengelolaan barang dan data aset agar tidak  disalahgunakan.  Penilaian  ini  dapat  dilakukan  mulai  dari  banyak  aturan  dan  proses.  Terlebih pemerintah  daerah  Lombok  Timur  yang  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  -nya  relatif  kurang  dan  di satu sisi Manajemen Pendataan Aset daerah, selain menjadi salah satu unsur pendukung utama sistem pemerintahan yang sangat erat kaitannya dengan yang lain. unsur administrasi serta manajemen. Aset Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu bagian yang berada langsung di bawah Kepala  Daerah  (Bupati  Lombok  Timur)  yang  siap  menyediakan  perangkat  untuk  pembangunan daerah  dalam  waktu  sesuai  kebutuhan  dengan  harga  tertentu  seminimal  mungkin  sesuai  dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
Karena  urgensi  dan  luasnya  wilayah  kerja  untuk  Manajemen  Pendataan  Aset  daerah  di  Kabupaten Lomok  Timur,  terutama  sebagai  fungsinya,  merupakan  tugas  yang  cukup  diotorisasi  oleh  Bagian Umum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur.  Oleh  karena  itu  perlu  dilaksanakan  secara efisien  dan  efektif,  dalam  segala  hal  jenis  barang  harus  disediakan  pada  saat  dibutuhkan,  dalam jumlah yang cukup tidak kurang dan tidak lebih, dan yang terpenting adalah ketersediaannya dengan standar mutu yang memadai.
Berawal  dari  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  segala  bentuk  kegiatan  yang  ada  di  Pemerintah  Daerah Lombok Timur membutuhkan pelayanan dan mekanisme yang tepat di seksi ini agar kegiatan proses pengelolaan dan manajemen aset milik pemda tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.  Sehingga  dapat  juga  dikatakan  bahwa  kepercayaan  dan  pelayanan  kepada  setiap  pihak Pemerintah  Daerah  Lombok  Timur  bergantung  pada  banyak  faktor  dan  penyebabnya,  namun  tidak dapat dipungkiri bahwa peran Manajemen Pendataan Aset daerah pada umumnya Sekretariat Daerah Kabupaten  Lombok  Timur  adalah  salah  satunya  untuk  ditingkatkan  lagi  peran  dan  fungsinya  dalam memanajemen  aset  milik  dawerah  tersebut  dengan  baik  sebagai  kunci  utama  di  dalamnya. Permasalahan  yang  ada  dalam  pendataan  aset  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  adalah sebagai berikut:
1. Kondisi riil barang\set Milik daerah tidak sesuai dengan laporan yang dibuat;
2. Jumlah Aset Milik daerah yang rusak berat yang belum diusulkan untuk dihapus; dan
3.  Masalah  sering  terjadinya  pada  laporan  yang  yang  dibuat  menggunakan  aplikasi  SIMDA-BMD (Sistem Informasi Manajemen Wilayah - Aset Milik Daerah).
Untuk  itu  perlu  dilakukan    kajian  yang  mendalam  sehingga  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  berjudul "Manajemen  pendataan  aset  sekretariat  daerah  kabupaten  Lombok  Timur (Regional secretariat asset management of East Lombok district)".

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

## 2.1. Definisi manajemen
Manajemen  merupakan  salah  salu  tolak  ukur  keberhasilan  di  suatu  organisasi/instansi  dalam melaksanakan  roda  organisasi  agar  setiap  kegiatan  organisasi  harus  dijalankan  sesuai  dengan  aturan dan  manajemen  yang  baik  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  dan  harapan  organisasi  dapat  tercapai dan  juga  visi  dan  misi  organisasi  dapat  terwujud.  Sebenarnya  apa  itu  manajemen?  Karena  begitu pentingnya manajemen ini banyak para ahli yang fokus membedah dan mendalami ilmu manajemen itu  sendiri.  Seperti  yang  dikemukan  oleh Peter  Salim,  Yenni  Salim  (2002), definisi  manajemen adalah:
A. Manajemen  yaitu terjadinya kejadian sebagai alat untuk mengetahui  sebuah asal usul, penyebab nyata dan lainnya.
b. Manajemen adalah penjabaran materi pelajaran dari bagian masalah, studi tentang point-point serta korelasinya antara pont tersebut untuk pemahaman total.
c. Manajemen adalah deskripsi (perpanjangan) dari sesuatu, dan seterusnya setelah dipelajari dengan cermat.
d.  Manajemen  adalah  proses  masalah  yang  dimulai  dengan  menebak-nebak  (menebak-nebak,  dll.) Hingga benar melalui suatu kepastian (observasi, percobaan, dll).
e.  Manajemen  adalah  masalah  masalah  (melalui  nalar)  menjadi  bagian-bagian  berdasarkan  metode yang konsisten dalam memahami prinsip.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  yang  ditulis  oleh Suharso  dan  Ana  Retnoningsih  (2005) , manajemen  adalah  penyelidikan  atas  suatu  peristiwa  (karangan,  akta,  dll.)  Untuk  melihat  keadaan yang  sebenarnya  (penyebab,  kasus,  dsb).  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Depdiknas  (2005) bahwa  melihat  keadaan  sebenarnya  adalah  suatu  peristiwa.  Manajemen  juga  merupakan  bagaimana cara mengatur orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda untuk mencapau suatu tujuan  yang  diinginkan  sehingga  apa  yang  menajdi  visi  dan  misi  organisasi  dapat  tercapai  sehingga kemajuan organisasi terus berkembang secara berkesinambungan dan terarah.

## 2.2. Pendataan aset daerah

## 2.2.1. Manajemen aset
Menurut WJS.Poerwardarminta  (1996) mengatakan  bahwa  manajemen  bersumber  dari  istilah/kata managed  ditambah  “pe”  dan  “an”  menjadi  manajemen  artinya  mengorganisir,  melaksanakan, mengelola,  dan  merawat.  Dalam  istilah  lain  disebut  manajemen.  Istilah  manajemen  sendiri  diambil dari kata “mengatur” yaitu rangkaian kegiatan untuk memobilisasi, menggerakkan dan mengarahkan semua  sumber  pinansial  dan  segala  hal  yang  dapat  digunakan  untuk  visi  organisasi (S.  Pamudji, 1985) .
Selanjutnya Menurut Henry Fayol dalam J Winardi, S (2015) terdapat fungsi manajemen, yang dalam istilah  manajemen  disebut  sebagai  fungsi  manajemen.  tujuan  dari  manajemen  adalah  penerapan planning,  pengorganisasian  dan  pengendalian  dan  pengontrolan.  Manajemen  aset  juga  diartikan sebagai  upaya  dalam  pengelolaan  barang-barang  yang  dimiliki  oleh  organisasi  atau  instansi  dalam melakukan  bagaimana  mengarah,  mendata  dan  bagaimana  peruntukkannya  sesuai  dengan  fungsinya masing-masing untuk mempermudah pekerjaan dalam organisasi.

## 1.  Perencanaan (Planning)
Perencanaan  itu  merupakan  sebuah  tahapan  untuk  menentukan  mendapatkan  hasil  yang  diharapkan serta  menentukan  jalur  dan  potensi  yang  dibutuhkan  supaya  lebih  efektif (Nanang  Fattah,  1999) . Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, perencanaan barang milik daerah merupakan suatu proses perencanaan pengadaan aset pemerintah daerah dengan tujuan sudah terkoordinasi dengan baik. Oleh sebab  itu,  seseorang  yang  diberi  tugas  sesuai  dengan  tugasnya  masing-masing  dan  juga  harus  dpat dijalankan  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  sesuai  dengan  tugas  dan  perannya  masing-masing. Perencanaan yang baik harus dilakukan secara matang melalui proses musyawarah dalam organisasi sehingga  apa  yang  menjadi  kekurangan  dapat  diperbaiki  sehingga  setiap  rencana  yang  ditetapkan dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas.

## 2. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian  dilakukan  untuk  memberikan  aturan  dan  tugas-tugas  pokok  dari  masing-masing pembuat  kebijakan  untuk  menjalankan  roda  organisasi  dengan  baik.  Pengorganisasian  merupakan pemberian dan pembagian tugas dan kewajiban yang diberikan agar apa yang sudah menjadi tugasnya dapat dikerjakan dengan baik, sebagaimana langkah-langkah sebagai berikut (Soeyoga, 1996) : a) Mengetahui tujuan organisasi
b) Menentukan pekerjaan yang akan dilakukan dalam komponen kegiatan c) Mengelompokkan kegiatan ke dalam unit-unit praktis
d)  Untuk  semua  kegiatan  atau  kelompok  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  perlu  diberikan  batasan yang  jelas  karena  tugas  yang  harus  dilaksanakan  dan  menyediakan  fasilitas  fisik  dan  lingkungan yang diperlukan.
e) Kepada karyawan yang melaporkan penugasan kerja
f) Mendelegasikan wewenang kepada karyawan untuk menjalankan tugasnya.
Pemaparan diatas ditunjukkan agar langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh manajemen barang milik  daerah  yang  berkaitan  dengan  kemampuan  manajerial  dalam  menjalankan  organisasi,    harus
memahami tujuan organisasi, rincian tugas harus dilaksanakan, serta pembagian tugas harus jelas dan kewenangan  bawahan untuk  melaksanakan tugasnya perlu  dilakukan.  Pengorganisasi sangat  penting untuk memberikan peluang dan kesempatan dalam menjalankan tugas terutam,a para petugas/pegawai yang diberi wewenang sehingga kesehatan organisasi dapat terwujud.

## 3. Koordinasi (Actuating)
Menurut Bennet  Silalahi  (1995) koordinasi  adalah  penataan  kelompok  orang  yang  teratur  agar menghasilkan  keberhasilan  dan  sesuai  dengan  tujuan  bersama.  Sedangkan Stoner  (2006) koordinasi koordinasi adalah proses mengintegrasikan kegiatan dan tujuan dari berbagai bagian organisasi untuk mencapai  organisasi  tersebut.  Koordinasi  dilakukan  untuk mengarahkan  kepada setiap pegawai agar dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  tugasnya  masing-masing  sehingga kesalahan dalam manajemen aset dapat diminimalisir.

## 4. Pengawasan (Controlling)
Pengawasan dan pengawasan selalu bersatu dalam satu bidang dan biasa disebut bidang pengawasan dan  kontrol.  Menurut Bennet  Silalahi  (1995) pengendalian  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan untuk mendapatkan apa yang dapat diketahui dalam mengerjakan pekerjaan dan  perintah pelaksanaan pekerjaan  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  perencanaan. Chruden  dan  Sherman,  Jr.  (1984) , mengatakan  bahwa  pengendalian  adalah  suatu  proses  meninjau  dan  mengukur  kegiatan  untuk memastikan  bahwa  rencana  organisasi  dan  tujuan  organisasi  dapat  dicapai.  Definisi  tersebut menekankan  bahwa  itu  berarti,  pengukuran  pelaksanaan  kegiatan,  sehingga  umpan  balik  bergerak untuk  rencana  yang  berakhir.  Dan  pengawasan  juga  dapat  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  dari organisasi agar apa yang menjadi kekurangannya dapat diatasi dengan baik.
Dari uraian pengawasan di atas, dapat disangkal bahwa pada hakikatnya pengawasan bertujuan untuk memastikan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana dan pelaksanaan. Hal ini untuk mencegah terjadinya  pemborosan,  penipuan  dan  penjaminan  keputusan  bersama.  Selain  itu,  pengawasan  dapat menjamin efisiensi dan efektivitas sumber daya yang digunakannya. .
Langkah-langkah  yang  dapat  diambil  untuk  mendeskripsikan  kegiatan  pemantauan  pelaksanaan program dalam suatu organisasi oleh pengelola adalah:
a) kemampuan melakukan review dan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi b) Melaksanakan pengawasan menonton
c) Sejauh mana jaminan implementasi jaminan dengan rencana, kebijakan dan inspeksi d) Pencegahan limbah dan pengalihan yang berhasil e) Keberhasilan kegiatan pemantauan.
Untuk  menjalankan  peran  manajer  yang  efektif  di  atas,  manajer  yang  memiliki  keterampilan  atau keahlian  tertentu. Hersey  dkk  (2013) mengatakan  bahwa  ada  3  jenis  bidang  keterampilan  yang dibutuhkan,  yaitu:  keterampilan  teknis (technical  skill) keterampilan  manusia  /  keterampilan interpersonal  (keterampilan  interpersonal)  dan  keterampilan  konseptual  (keterampilan  konseptual). Keterampilan ini sangat tepat dimiliki oleh seorang manajer jika ingin tugas dan tanggung jawabnya selalu berkualitas dan produktif serta mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan (pelanggan).
Tiga  jenis  bidang  keterampilan  yang  dibutuhkan  oleh  manajer  (maksudnya  dijelaskan  secara  rinci sebagai berikut:

## a). Keterampilan teknik (Technical skills)
Keterampilan teknis merupakan salah satu bentuk keterampilan pengelola batang milik daerah sebagai pengelola yang sangat penting dalam semua kegiatan profesional. Menurut Yukl (2015) . Menyatakan bahwa  Keterampilan  teknis  (technical  skill)  adalah  keterampilan  manajerial  yang  mencakup  tentang cara,  alur, langkah-langkah,  teknik  dalam  melaksanakan  kegiatan tertentu dari  suatu  unit  organisasi. Keterampilan  ini  dipelajari  selama  pendidikan  formal  di  bidang  khusus,  misalnya  manajemen pendidikan,  manajemen  keuangan,  manajemen  dan  sebagainya.  Demikian  pula,  mereka  dapat mengikuti  kegiatan  pelatihan  terprogram  baik.  Kemampuan  ketrampilan  teknis  dapat  diterapkan dalam  seluruh  rangkaian  kegiatan  pengelolaan  properti  daerah.  Manajer  harus  dapat  memberikan instruksi,  metode  atau  metode,  prosedur,  dan  proses  untuk  penggunaan  dan  pengaturan  properti daerah.

## b). Keterampilan interpersonal/Interpersonal skills
Pada  prinsipnya  pengelola  kekayaan  daerah  harus  mampu  bersikap  sebagai  pemimpin.  Menurut Silalahi  (1995) mengemukakan  bahwa  kepemimpinan  pada  umumnya  adalah  suatu  pengaruh,  seni atau  proses  mempengaruhi  orang  lain,  sehingga  mereka  mau  berusaha  keras  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  kepemimpinan  merupakan  kekuatan  yang  penting  dalam kerangka manajemen, oleh karena itu kemampuan manajemen menjadi kunci untuk menjadi manajer yang efektif.
Dari para ahli di atas dapat dikemukakan bahwa Pimpinan Seksi Umum Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Timur sangat menentukan keberhasilannya mempengaruhi individu atau kelompok di ruang kerja atau keterampilan khusus yang disebut dengan keterampilan interpersonal.

## 3. Metode penelitian

## 3.1. Jenis/Sumber data
Dalam  penelitian  ini    jenis  datanya  adalah  data  kualitatif.  Data  kualitatif  merupakan  data  yang dideskripsikan  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  Manajemen  Pendataan  Aset Sekretariat  Daerah  di  Kabupaten  Lombok  Timur.    dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  yaitu Data primer dan Data sekunder

## 3.2. Teknik pengumpulan data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yaitu adalah:
1. Observasi
Yaitu  proses  melihat  langsung  dilapangan  dan  untuk  melihat  gambaran  umum  tempat  melakukan penelitian sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dalam proses mengumpulkan data.
2. Wawancara
Wawancara  dilakukan  untuk  mempermudah  dalam  memperoleh  informasi  penting  dalam mengumpulkan  data  dan juga  memberikan  keakuratan  sumber data  dan  juga mempermudah  peneliti dalam mendapatkan informasi dan data sesuai dengan luaran yang diharapkan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi
Proses  dalam  mengumpulkan  data-data  yang  dibutuhkan  dilapangan  kemudian  nantinya  dapat mempermudah peneliti dalam memilah data prime/sekundernya sehingga dapat dijadikan acaun dalam pembuatan laporan.

## 3.3. Teknik analisis data
Jenis  penelitian  ini  merupakan  bentuk  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut Nasution (Sugiono,  2016) menyatakan  bahwa  analisis  dilaksanakan  saat  merumuskan  dan menjabarkan pokok  masalah, sebelum turun ke lapangan, kemudian berlanjut hingga hasil penelitian.

## 4. Hasil dan pembahasan
Sistem  dalam  manajemen  pengelollan  aset  ini    mengacu  pada    aturan PP  No.  84/2014 dan Permendagri  No.19  / 2016  atau  pengelolaan  yang  disajikan  dalam  bentuk  statistik  dengan  membuat standar yang mudah dilaksanakan, Mekanisme manajemen dan pengelolaan aset / kekayaan daerah di kantor  Sekretariat  Daerah  Lombok  Timur  merupakan  siklus  yang  saling  terkait  anatar  satu  dengan yang lainnya, dalam hal ini akan dijabarkan satu persatu yaitu:

## a. Pejabat pendataan aset Milik Daerah
Dalam hal ini acuan dalam Manajemen aset diatur dalam aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Thn 2016 tentang Pedoman Pengelolaan/manajemen aset Barang Milik pemerintah Daerah. Pengangkatan pejabat pengelola dan  penyimpanan barang milik daerah sendiri diusulkan dari masing-masing OPD untuk  ditetapkan  dengan  Keputusan  Gubernur,  Bupati  /  Kepala  Daerah  sebagai  penanggung  jawab dalam mengelola sesuai dengan tupoksi dan wewenang yang diberikan agar manajemen pengelolaan aset tersebut dapat dikelola dengan baik, sehingga tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset ini sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

## b. Perencanaan penganggaran dan kebutuhan
Perencanaan  dalam  hal  ini  sangat  diperlukan  untuk  menentukan  arah  dan  tujuan  bagaimana  proses dalam manajemen aset ini dapat berjalan dan sesuai dengan aturan.  Perencanaan serta penganggaran BMD  dalam  kerangka  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (PPD)  dikaji  melalui  pemahaman  konsep PPD  dan  konsep  perencanaan  dan  penganggaran  kebutuhan  BMD  dengan  melihat  keterkaitan  dan keterpaduan  Rencana  Kerja  (Renja)  OPD dengan  Anggaran  OPD  Rencana  Kerja  (RKA).  Artinya  di tingkat  OPD,  perencanaan  kebutuhan  ini  merupakan  pintu  masuk  perencanaan  pembangunan  dalam perencanaan anggaran.
Dalam  pelaksanaannya,  kebijakan  pembangunan  nasional  daerah  di  Indonesia  harus  dilaksanakan secara  komprehensif,  dengan  memastikan  kebijakan  pembangunan  yang  terintegrasi,  konsisten, terintegrasi  dan  mengedepankan  prinsip  disiplin  dengan  kebijakan  perencanaan  penganggaran pembangunan nasional dan daerah sehingga dapat memberikan aturan dan prosedur yang jelas dalam memanjemen aset milik daerah.

## c. Pengadaan
Pengadaan barang dilakukan harus sesuai dengan mekanisme  yang ada. Dalam hal ini terlebih dahulu apa  itu  pengadaan?.  Pengadaan  adalah  proses  menarik,  memilih,  menempatkan,  mengarahkan,  dan membujuk karyawan yang efektif dan efisien dalam membantu pencapaian perusahaan.Secara umum tujuan  pengadaan  barang  adalah  untuk  memperoleh  barang  dengan  harga  yang  dapat dipertanggungjawabkan,  dan  dapat  digunakan  sesuai  dengan  peruntukannya  seuai  dengan  kuantitas dan  kualitas  yang  tepat  serta  pengadaan  yang  tepat  waktu.  Dan  alur  serta  proses  dalam  realisasinya sudah tertuang di dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 .

## d. Penggunaan
Pemanfaatan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pengguna  Barang  dalam  organisasi  dan penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  SKPD  terkait  sehingga  dapat menentukan  bagaimana  prosesnya  dalam  mengelola  aset  dengan  benar.  BMD  ditetapkan  status penggunaannya  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  SKPD  serta  dapat  dioperasikan  oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok  dan fungsi SKPD yang bertanggung jawab sehingga mempermudah dan jelas arah yang ditetapkan dalam memanajeen aset atau pengelolaan barang tersebut sesuai dengan aturan.

## e. Pemanfaatan
Pelayanan  pemerintah  daerah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  dihadapkan  pada kemampuan daerah dalam membiayai semua program yang telah direncanakan sebelumnya sehingga dapat  memberikan  manfaat  yang  luas  untuk  keperluan  dan  kepentingan  masyarakat  sehingga kesejahteraan  dapat  terwujud  sesuai  dengan  visi  dan  misi  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan yang baik bgai masyarakat. Hal itu sudah terlihat jelas pemanfaat aset milik daerah di pemerintahan Kabupaten Lombok Timur sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan.
Akan tetapi ada juga kendala-kendala yang ditemukan dilapangan seperti Berkurangnya pasokan aset atau aset daerah di setiap SKPD akibat prosesnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau sebab lain seharusnya  menjadi  peluang  strategis  bagi  pemerintah  dalam  memantau  sumber  penerimaannya. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan aset terutama pada kendaraan menjadi salah satu pilihan.

## f. Pengamanan dan pemeliharaan
Keamanan  adalah  tindakan  dalam  memanajemen  aset  berupa  perbuatan  fisik,  administratif,  dan hukum.  Pelayanan  adalah  suatu  kegiatan  atau  kegiatan  yang  dilaksanakan  pada  seluruh  barang  dan aset    daerah  dijaga  dan  senantian  dalam  kondisi  baik  secara  efisien  dan  efektif.  Keamanan  aset  ini juga  perlu  untuk  ditingkatkan  agar  semua  barang-barang  yang  ada  terjaga  dengan  baik.  Dan  hal  ini yang  penting  juga  yang  harus  diperhatikan  adalah  setelah  keamanan  terjamin  yaitu  bagaimana pemeliharaannya.  Pemeriharaan  aset  daerah  milik  daerah  Lombok  Timur  sudah  baik  dan  barang- barang yang berfungsi sebagai mestinya. Akan tetapi keamanan dn pemerihara perlu ditingkatkan lagi terutama  kesdaran  para  pemakai  aset  untuk  menjaga  barang-barang  yang  digunakan  sesuai  dengan fungsinya dan tidak menggunakan barang-barang tersebut untuk keperluan pribadi akan tetapi semua
barang milik daerah seluruhnya diperuntukan untuk kepentingan masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama warga masyarakat Kabupaten Lombok  Timur.

## g. Penilaian
Penilaian adalah  untuk melihat bahwa setiap aset yang sudah didata agar dilakukan penilaian sesuai dengn kaidah yang berlaku dan dan sesuai dengan kaidah akuntabilitas dan dalam penyusunan neraca agar  sesuai  dengan  format  dan  tersistem  sehingga  proses  ini  dapat  memberikan  keterbukaan  dan kebermanfaatan  dari  aset  yang  ada.  Penilaian  dalam  pengelolaan  atau  manajemen  aset  di  kabupaten Lombok Timur sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.

## h. Pemindahtanganan
Bentuk  pengalihan  dan  pemindahtanganan  kekayaan  daerah  dapat  berupa:  Penjualan,  Pertukaran, pembelian  dan  juga    bantuan  dan  dan  modal  pemerintah  daerah  Lombok  Timur.  Prosedur  dalam melaukan  pengalihan  atau  pemindahtanganan  sesuai  dengan  mekanisme  yang  ada  agar  tidak menimbulkan  masalah-masalah  baru  dalam  pengelolaan/manajemen  aset  barang  milik  daerah Kabupaten Lombok Timur

## i. Pemusnahan
Pemusnahan  dilakukan  sudah  diatur  dan    dilakukan  dengan  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut: sudah  Tidak  bisa  dimanfaatkan  lagi,  tidak  dapat  digunakan,tidak  dapat  dipindah  dan  karena  alasan lain  dan  juga  sudah  tidak  dapat  difungsikan  lagi  karena  faktor  usia,  kerusakn  patal  dan  sudah  tidak relevan lagi digunakan sesuai zamannya. Sehingga perlu dilakukan pemusnahan barang-barang yang ada untuk dilakukan pembaruan atau pengadaan brang baru sesuai dengan kebutuhan yang ada.

## j. Penghapusan
Penghapusan  merupakan  tindak  lanjut  kekayaan  dengan  mengeluarkan  kebijakan  bersumber  dari pihak  yang  menimbulkan  resiko  untuk  bebas  guna    pemakai  barang  dan  manajemen  aset  secara administratif dan prosedur pengelolaannya. di bawah kendali mereka. Jika demikian, sangat mungkin banyak item yang akan terhapus, karena item yang tidak terhapus justru akan semakin rusak bahkan hilang  sehingga  nantinya  dapat  mempersulit  dan  menimbulkan  masalah  baru  sehingga  diperlukan penghapusan sesuai dengan aturan yang ada.

## k. Penatausahaan
Dalam Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 19/2016 Bab XIII merupakan rangkaian kegiatan atau  proses  yang  harus  ditaati  yang  meliputi:  Pembukuan  merupakan  mendaftarkan  serta  mencatat BMD  dan  mendaftarkan  dan  mencatat  BMD  yang  dikuasainya  ke  dalam  Daftar  Kekayaan  dan  aset secara  keseluruhan  yang  sudah  di  atur  dalam  peraturan  perundangan  yang  ada  sehingga  mengikuti prosedur  baku  dalam  pengelolaan  manajemen  aset  tersebut.  Klasifikasi  serta  pengkodean  barang. Klasifikasi  aset,  Aturan  pembukuan  dapat  ditemukan  di  Bagian  Satu  tentang  pembukuan. Inventarisasi  adalah  kegiatan  mengumpulkan  data,  berkas  dan  juga  mencatat  dan  melaporkan  hasil pendataan BMD secara terbuka dan sesuai mekanisme yang ada. Aturan inventaris terdapat di Bagian Kedua  tentang  Inventaris.  Dan  Pelaporan  merupakan  penyampaian  data  serta  informasi  yang dikerjakan  oleh  bagain  administrasi  BMD  kepada  pengguna  aset/barang.  Aturan  ada  di  Bagian  ini tentang  Pelaporan.  Berdasarkan Permendagri  No.19  Thn  2016 tentang  Petunjuk  Teknis  (juknis) manajemen  aset  BMD  mengungkapkan  Kepala  Satuan  SKPD  sebagai  pemakai  aset  daerah, bertanggung  jawab  atas  kegiatan  pencatatan  dan  inventaris  aset  daerah  yang  dikelola  dan  harus dipertanggung jawabkan semua barang yang ada dan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

## l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Menteri  dan  pemerintah  membina  kekayaan  daerah  dan  mengelola  kawasan  milik  daerah.  Kepala Daerah  mengurus  aset,  sebab  Kepala  pemda  merupakan  pemangku  kewenangan  dalam  proses manajemen  aset  milik  daerah  secara  keseluruhan,  sehingga  dikuasai  dan  diberikan  tanggung  jawab dalam  pendampingan  manajemen  aset  sesuai  dengan  aturan  untuk  melakukan  tindakan  audit pekerjaan  serta  penelitian  pemakaian,  pengalihan,  dan  keamanan  aset  daerah  yang  dikuasainya  dan dapat mengatur  semua  aset  dibawah  kendali  pemerintah  daerah  untuk  dapat  dikelola  dan  digunakan untuk melayani masyarakat Kabupaten Lombok Timur

## m. Ganti rugi dan sanksi
Segala macam dan bentuk  bentuk barang yang hilang dengan baik yang dilakukan oleh pegawai atau bawahan berdasarkan kelalaiannya diberi ganti rugi atas barang / harta benda agar terpelihara baik dan sesuai  dengan  mekanisme.  Pengelolaan  pelaksanaan  manajemen  aset  dan  barang  daerah  adalah pengelolaan pengelolaan aset daerah pada Biro Pengelolaan Barang dan aset pemda Lombok Timur.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  bagian  umum  Pengelolaan  Barang  dan  Aset  Milik Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur,  setelah  melalui  proses  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi dilapangan penulis menarik kesimpulan bahwa:
Pengelolaan  dan  manajemen  aset/kekayaan  barang  milik  daerah  pada  bagian  umum  pengelolaan barang dan kekayaan Daerah Lombok Timur sudah sesuai dengan siklus yang saling terkait dan siklus tersebut yang tertuang dalam buku baru atau aturan daerah yang sudah ditetapkan dalam aturan dalam pengelolaan/manajemen aset. Siklusnya mencakup:
a. Pejabat pengelola barang milik daerah b. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran c. Pengadaan d. Penggunaan e. Pemanfaatan f. Pengamanan dan pemeliharaan g. Penilaian h. Pemindahtanganan i. Pemusnahan j. Penghapusam k. Penatausahaan l. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian m. Ganti rugi dan sanksi
Manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan mengikuti aturan dengan siklus yang sudah diatur semuanya sesuai dengan regulasi, aturan, prosedur dan mekanisme yang berlaku di pemerintahan  Kabupaten  Lombok  Timur  saat  ini  yakni  sesuai  dengan  aturan Pemerintah  Dalam Negeri  No.  19  Tahun  2016 ,  dimana  semua  proses,  mekanisme  dan  aturan  dan  siklus  telah dilaksanakan  dengan  baik dan  benar  dan  sudah dilaksanakan  dengan  baik  dan terarah.  Namun  tidak bagi pengguna barang karena masih banyak pengguna yang memiliki keinginan memiliki kendaraan yang terkadang melanggar aturan dan kode etik, akan tetapi semua dapat diselesaikan dengan aturan yang ada. Secara umum manajemen pengelolaan aset milik daerah Kabupaten Lombok Timur sudah berjalan baik.

## Ucapan terima kasih
Dalam  penyelesaian  penelitian  ini  penulis  menyadari  masih  banyak  kekurangan  dan  keterbatasan, akan tetapi banyak bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga laporan penelitian ini dapat  diselesaikan  dengan  tepat  waktu  Oleh  karena  itu,  pada  kesempatan  ini  kami  mengucapkan terima  kasih  kepada  Bapak  Drs.  H.  Moh.  Juhad,  M.AP  selaku  Ketua  STIA  Muhammadiyah  Selong yang  telah  banyak  memberikan  waktu,  motivasi  dan  ilmu  agar  penelitian  ini  dapat  diselesaikan dengan  baik  dan  sesuai  dengan  luaran  yang  penulis  harapkan.  Keluarga  Tercinta  ,  kedua  orang  tua yang  senantiasa  mendoakaan,  istri,  anak,  saudara-saudara  penulis,  atas  doa,  bimbingan,  dan  kasih sayang  yang  selalu  dicurahkan  kepada  penulis.  Keluarga  besar  STIA  Muhammadiyah  Selong, khususnya sesama dosen program studi administrasi publik kami, atas segala dukungan, semangat dan kerjasamanya.  Teman-teman  yang  telah  memberikan  dukungan  semangat  kepada  penulis  sehingga penelitian ini dapat selesai tepat waktu.

## Referensi
Chruden, HJ., & Sherman, AW, Jr. (1984). Managing human resources (7th ed.). Cincinnati: South- Western. Fattah, Nanang .(1999). Landasan Manajemen Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta
Hersey, Paul dan Kenneth. H. Blanchard, (2013) Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayungan Sumber Daya Manusia, Terjemahan Agus Dharma, Jakarta: Erlangga J Winardi, S. E. (2015). Manajemen perilaku organisasi . Prenada Media. Pamudji, S. (1985). Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional . Bima Aksara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 2014. Jakarta: Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2016. Jakarta: Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Poerwadarminta, W. J. S. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia (Pembinaan). Jakarta: Balai Pustaka. Salim, P., & Yenni, S. (2002). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Ed2 . Silalahi, Bennet. (1995). Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja . Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Stoner, A. F. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. (2013). Metode penelitian Kuantitatf Kualitatif dan R& D. Bandung: Alfabeta. Suharso, A. R. (2005). Kamus besar bahasa indonesia . Semarang: CV. Widya Karya, 20115. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Tentang Pemerintahanan Daerah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Tentang Pemanfaatan
Sumber Daya Alam
Yukl, Gary (2015) Kepemimpinan Dalam Organisasi (Edisi 7). Jakarta : Indeks