DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 14 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Permasalahan Hukum dalam Pemberian Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Permai dari Hulu Ke Hilir
Gabrielle Octavian Hasiholan 1
1 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, gabrielle.octavian@gmail.com
Corresponding Author: gabrielle.octavian@gmail.com
Abstract: Land  Procurement  for  Development  for  Public  Interest  in  practice  often  leads  to conflicts. One of them is the land procurement for the Permai Toll Road. The purpose of this study  is  to  determine  whether  the  land  procurement  for  the  Permai  Toll  Road  has  been implemented  properly  and  in  accordance  with  Law  Number  2  of  2012  concerning  Land Procurement  for  Development  for  Public  Interest.  The  research  results  indicate  that  the implementation of land procurement for the construction of the Permai Toll Road, in relation to Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development for Public Interest, has  not  been  carried  out  properly.  Specifically,  regarding  the  agreement  on  the  form  and amount of compensation, many cases were found not to be in accordance with Law Number 2 of  2012.  As  for  this  writing,  the  Author  employs  the  normative  juridical  method,  where  the law is  elucidated as  anything contained within legislation or rules deemed appropriate and serving as a guide in human behavior.
Keyword: Land Procurement, Public Interest, Compensation.
Abstrak: Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam praktiknya sering minumbulkan konflik. Salah satunya seperti yang terjadi pada pengadaan tanah Jalan Tol  Permai.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  pengadaan  tanah Jalan Tol Permai sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2  Tahun  2012  tentang  Pengadaaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum. Hasil penelitian dari penulisan ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Permai apabila dikaitkan dengan Undang  – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  belum  terlaksana  dengan baik.  Terkhusus  mengenai  kesepakatan  bentuk  dan  besaran  ganti  rugi.  Dalam  pemberian ganti  kerugian masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan UU Nomor 2 Tahun 2012. Adapun untuk penulisan ini, Penulis menggunakan metode yuridis normatif, di mana hukum dijelaskan sebagai apa pun yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau aturan yang dianggap sesuai dan dijadikan pedoman dalam tingkah laku manusia.
Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Ganti Kerugian.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  infrastuktur  yang  merata  harus  dilakukan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia.  Salah  satu  pembangunan  infrasturuktur  yang  dapat meningkatkan kesejahteraan masyakarat  yaitu adanya pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan  tol  dapat  mendukung  mobilitas  serta  aksesibilitas  masyarakat  dan  berpengaruh  juga pada  perkembangan  wilayah  dan  ekonomi  masyarakat  sekitar, 1 hanya  saja  kebutuhan pembangunan jalan tol untuk kepentingan umum memerlukan tanah yang luas.
Tanah  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia  karena selain berfungsi  untuk  tempat  bermukim, tanah juga berfungsi  sebagai  sumber penghidupan untuk  mencari  nafkah.  Seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  penduduk,  maka penyelenggaraan pembangunan akan meningkat pula dan kebutuhan akan tanah akan semakin meningkat,  bahkan  pada  pelaksanaan  pembangunan  tertentu  dibutuhkan  tanah  yang  sangat luas seperti dalam pembangunan perusahan, kawaan industri, jalan tol. 2 Pembangunan jalan tol  dapat  dilakukan  dengan  pengadaan  tanah  yang  sebagian  besar  berasal  dari  tanah  hak warga  dan  masyarakat,  hal  ini  dikarenakan  tanah  negara  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan tersebut. Sebagai konsekuensinya, pengadaan tanah bagi kepentingan umum telah merambah meliputi  tanah  –  tanah  yang  menjadi  tempat  tinggal  serta  tempat  usaha  masyarakat.  Oleh karena itu, mengingat pentingnya tanah sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan, maka penting  bagi  pemerintah  untuk  mampu  menjamin  adanya  ketersediaan  tanah  untuk membangun prasarana dan sarana pembangunanan dan tetap memperhatikan kemamkmuran pemilik hak atas tanah.
Pengadaan  tanah  merupakan  suatu  cara  untuk  memperoleh  tanah  dengan  cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 3 Ketersediaan tanah untuk  pembangunan  fasilitas  dapat  dilakukan  dengan  pengadaan  tanah.  Namun  begitu, seringkali  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  umum  yang  dilakukan  pemerintah berbenturan dengan kepentingan pemilik tanah. Dalam prakteknya seringkali ditemui pemilik tanah  sebagai  pihak  yang  lemah  dimana ada  pemaksaan  dari  pihak  pemerintah  yang menetapkan  harga  ganti  rugi  selain  itu  tidak  jarang  juga  pemilik  tanah  dianggap  oleh pemerintah menenutut harga ganti rugi yang tidak wajar.
Dampak  dari  pengadaan  tanah  bagi  kehidupan  masyarakat  sangat  signifikan, masyarakat  yang  terdampak  harus  berpindah  dari  tempat  tinggal  lamanya  dan  seringkali mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat yang menggunakan tanah tersebut sebagai sumber mata pencaharian. Salah satunya yang tak luput dari konflik pengadaan tanah adalah, pembangunan  Jalan  Tol  Permai  yang  menghubungkan  Pekanbaru-Kandis-Dumai,    dimana dalam pembangunannya memerlukan tanah yang sangat luas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk  meneliti  apakah  pemberian  ganti  kerugian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap masyarakat  yang  terdampak  dengan  pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Permai  telah  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk    membahas  lebih  lanjut  terkait  “Pemberian  Ganti  Kerugian  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Permai”.
1 Badan Pengatur Jalan Tol, “Tujuan dan Manfaat Jalan  Tol”,  tersedia pada https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan- tol/tujuan-dan-manfaat diakses pada tanggal 01 Juni 2024
2 Sarkawi, Hukum  pembebasan  tanah  hak  milik  adat  untuk  oembangunan  kepentingan  umum, (Yogyakarta  : Graha Ilmu, 2014), hlm. 14
3 Undang – Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum LN No. 22 Tahun 2012 TLN 5820 No, selanjutnya disebut UU Pengadaan Tanah, Pasal 1 ayat 2

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, dimana penelitian ini difokuskan pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan  perundang-undangan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder yang diperoleh dari literatur. Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada peraturan- perundang-undangan, putusan pengadilan,buku, dan jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian  dan  Dasar  Hukum  pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum
Pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan didasarkan pada pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945, yaitu bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar  –  besar  kemakmuran  rakyat ”. Kata  –  kata dikuasai  oleh  negara  tersebut  mengandung  arti  sebagai  hak  menguasai  dari  negara.  Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi diberi wewenang oleh UUPA untuk; 4
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
2. Menentukan  dan  mengatur  hak  –  hak  yang  dapat  dipunyai  atas  bumi,  air,  dan  ruang angkasa.
3. Menentukan  dan  mengatur  hubungan  –  hubungan  hukum  anatara  perbuatan  –  perbuatan hukum menganai bumi, air, dan ruang angkasa.
Berdasarkan kewenangan negara dengan hak menguasai negara tersebut, maka negara dapat menentukan tanah mana yang bisa dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum serta tanah  mana  yang  tidak  bisa  dimiliki  oleh  perorangan  maupun  badan  hukum  karena  tanah tersebut akan diperuntukan untuk keperluan yang lebih luas yaitu kepentingan umum. 5 Tanah mempunyai  fungsi  sosial  yaitu  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  umum.  Hak  atas  tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dibenarkan apabila tanah tersebut dipergunakan atau tidak  dipergunakan  semata  –  mata  hanya  untuk  kepentingan  pribadinya.  Hal  ini  memberi pengertian bahwa tanah tidak hanya berfungsi bagi pemegang hak atas tanahnya saja, tetapi tanah juga berfungsi bagi keseluruhan bangsa Indonesia dengan memperhatikan kepentungan umum bangsa. 6 Oleh karena itu dalam penggunannya harus memperhatikan hak  – hak  yang telah  diatur  dalam  UUD  NRI  1945.  Penggunaan  tanah  yang  tidak  mendatangkan kemakmuran bagi rakyat secara moral bertentangan dengan konsitutusi UUD NRI 1945.
Menurut Boedi Harsono, pengadaan tanah adalah perbuatan hukum yang melepaskan hubungan  hukum  yang  semula  ada  antara  pemegang  hak  dan  tanahnya  yang  diperlukan dengan  pemberian  imbalan  dalam  bentuk  uang,  fasilitas  atau  lainnya  melalui  musyawarah untuk  mencapai  kata  sepakat  antara  empunya  tanah  dan  pihak  yang  memerlukan. 7 Maria S.W  Soemardjono,  mengatakan  bahwa  pengadaan  tanah  bagi  kegiatan  pembangunan  untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Di luar itu pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara jual beli,tukar-menukar,atau dengan cara lain yang telah disepakati. 8
4 Undang-Undang  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria ,  UU  Nomor  5  Tahun  1960,  LN.  1960/No. 104, TLN No. 2043, selanjutnya disebut UUPA, Pasal 2 .
5 Iga  Gangga  Santi, Kebijakan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Damera Press, 2023), hlm. 3
6 Arif  M.  F,  Makna  Kepentingan  Umum  dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum, Brawijaya Law Student Journal (September 2016) hlm. 21
7 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang  – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Jilid I, (Jakarta : Djambatan, 2020), hlm. 7
8 Maria  S.W.  Soemardjono, Kebijakan  Pertanahan  :  Antara  Regulasi  dan  Implementasi ,  (Jakarta  :  Kompas 2009), hlm 74.
Pengadaan  tanah  diatur  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.  Pasal  1  angka  2  UU Nomor  2  Tahun  2012 jo. Pasal  1  angka  2  PerPres  Nomor  71  Tahun  2012  mendefinisikan pengadaan  tanah  sebagai  kegiatan  menyediakan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti  kerugian yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak.    Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa unsur  –  unsur  pengadaan  tanah  yaitu,  adanya  kegiatan  menyediakan  tanah,  adanya  ganti kerugian  yang  layak  dan  adil,  dan  adanya  pihak  yang  berhak. 9 UU  Nomor  2  Tahun  2012, telah  mengatur  dengan  jelas  tentang  hak  –  hak  pemegang  hak  atas  tanah,sebagaimana berikut; 10
1. Hak  untuk  memperoleh  peningkatan  kesehahteraan  dari  hasil  pengadaan  dan pembangunan sarana kepentingan umum (Pasal 3)
2. Hak  untuk  dilibatkan  dalam  perencenaan  pengadaan  tanah  sebagaimana  diatur  dalam (Pasal 7 ayat 3)
3. Hak untuk memperoleh pemberitahuan rencana pembangunan (Pasal 17)
4. Hak  untuk  memperoleh  informasi  melalui  konsultasi  publik  dan  menyepakati  lokasi pelaksanaan pembangunan sarana kepentingan umumm (Pasal 19)
5. Hak masyarakat yang b erhak atas tanah untuk mengajukan keberatan melalui PTUN jika keberatan  terhdap  keputusan  penentuan  lokasi  pembangunan  sarana  kepentingan  umum (Pasal 23 ayat 1)
6. Hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  bahwa  di  lokasi  tersebut  akan  dibangun sarana kepentingan umum (Pasal 26)
7. Hak  masyarakat  pemegang  hak  atas  tanah  untuk  mengalihkan  hak  atas  tanah  tersebut kepada  instansi  yang  memerlukan  tanah  dan  telah  melakukan  pembayaran  ganti  rugi (pasal 27 ayat 3)
8. Hak masyarakat pemegang hak atas tanah untuk mengajukan keberatan kepada lembaga pertanahan jika tidak menerima hasil inventarisasi (Pasal 29 ayat 4)
9. Hak untuk mendapat ganti rugi atas tanah yang dimiliki (Pasal 35)
10. Hak  untuk  melakukan  musyawarah  dengan  lembaga  pertanahan  untuk  menentukan besaran ganti rugi hak atas tanahnya sesuai dengan penilaian dari penilai (Pasal 37)
11. Hak  untuk  mengajukan  keberatan  kepada  pengadilan  negeri  setempat  dalam  hal  tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian (pasal 38)
12. Hak untuk menerima langsung ganti kerugian (Pasal 40)
13. Hak untuk memperoleh insentif perpajakan (Pasal 44 ayat 1)
14. Hak untuk  memperoleh  mengetahui rencana dan informasi penyelenggaraan  pengadaan tanah (Pasal 55)
15. Hak  untuk  diberitahu  tentang  penetapan  lokasi  pembangunan  sarana  kepentingan  umum (Pasal 51 ayat 2)”
Pada pengadaan tanah, maka sebidang tanah tersebut harus digunakan sesuai dengan sifat  hak  dan  juga  keadaan  tanahnya,  penggunaan  tanah  tidak  diperbolehkan  merugikan maupun bertentangan dengan kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pada  prinsipnya  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan sejauh mana pembangunan tersebut dapat memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  Pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum  juga  harus  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  dan  Tata  Wilayah, Rencana  Pembangunan  Nasional/Daerah,  Rencana  Strategis,  dan  Rencana  Kerja  setiap instansi yang memerlukan. 11
9 Birman  Simamora,  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  Jalan  Tol  Pekanbaru  Kandis Dumai, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017 hlm. 180
10 Arba, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepenitngan Umum , (Jakarta : Sinar Grafika : 2019), hlm. 153
11 UU Pengadaan Tanah, Psl. 7
Unsur kepentingan umum dalam pengadaan tanah memiliki cukup banyak penafsiran. Landasan hukum pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum secara implisit diatur dalam  pasal  18 UUPA  yang menyatakan bahwa  “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak- hak  atas  tanah  dapat  dicabut,  dengan  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  menurut  cara yang diatur dengan Undang-undang”. 12
UUPA tidak mengatur secara jelas mengenai definisi dari kepentingan umum. Secara sederhana  dapat  diartikan  bahwa  kepentingan  umum  yaitu  keperluan,  kebutuhan,  atau kepentingan  orang  banyak,  atau  tujuan  yang  luas.  Namum  begitu  rumusan  tersebut  terlalu umum  dan  tidak  ada  batasannya. 13 Defisini  dari  kepentingan  umum  itu  sendiri,  harus mencakup kepentingan dari sebagian besar masyarakat yakni kepentingan para pemilik tanah yang terkena dampak dari pengadaan tanah tersebut, serta kepentingan pengguna lahan/tanah dalam hal  ini pemerintah. 14 Dalam Pasal  1 angka 6 UU Nomor 2 Tahun  2012 kepentingan umum  didefinisikan  sebagai  “kepentingan  bangsa,  negara  dan  masyarakat  yang  harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat”. 15 Pasal  10  UU  Nomor  2  Tahun  2012  juga  telah  menyertakan  daftar  apa  saja  yang  termasuk dalam  kategori  kepentingan  umum,  salah  satu  kategori  pembangunan  yang  memenuhi kepentingan umum adalah pembangunan jalan tol.  Kepentingan umum ini diwujudkan dalam bentuk  pembangunan  fasilitas  dari  pemerintah  yang  digunakan  untuk  kebutuhan  semua lapisan masyarakat.

## Pemberian  Ganti  Kerugian  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Jalan  Tol Permai di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  sesuai dengan  syarat–syarat,  tata  cara,  dan  prosedur  yang  telah  ditentukan  oleh  undang  –  undang dan juga dalam  peraturan pelaksanannya. Apabila pengadaan tanah tesebut  sudah dilakukan sesuai dengan prosedur  dan telah menghargai  hak–hak pemegang hak atas tanah serta  ganti kerugian  yang  adil  dan  layak  telah  diberikan  maka  pemegang  hak  atas  tanah  tersebut  wajb melepaskan  tanahnya  untuk  kepentingan  umum  ataupun  berdasarkan  putusan  pengadilan yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap.  Apabila  hak  atas  tanah  tersebut  sudah  dilepaskan dengan  demikian  status  hukum  hak  atas  tanah  tersebut  menjadi  tanah  yang  dikuasai  oleh pemerintah yang akan mempergunakan tanah tersebut sebesar – besarnya untuk kepentingan rakyat.
Pada  umumnya,  penyebab  timbulnya  konflik  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum adalah permasalahan terkait besaran nilai ganti rugi  yang diterima oleh pihak yang berhak. Baik pemerintah dan pemilik tanah biasanya memiliki sudut pandang yang  berbeda  mengenai  besaran  perhitungan  nilai  ganti  rugi  dimana  pemerintah  memilih harga  NJOP  untuk  dijadikan  dasar  perhitungan  ganti  rugi  dan  pemilik  tanah  umumnya memilih harga pasar tanahy pada saat itu. Hal ini dikarenakan adanya benturan kepentingan / conflict  of  interest antara  pemilik  tanah  dengan  pihak  pemerintah  sebagai  pihak  yang membutuhkan tanah. 16
12 UUPA, Psl. 18
13 Oloan  Sitorus  dan  Dayat  Limbong, Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum ,  (Yogyakarta  :  Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), hlm. 6
14 Mudakir  iskandar, Dasar  –  Dasar  Pembebasan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum (Jakarta  :  Jala  Permata, 2007), hlm 17.
15 UU Pengadaan Tanah, Psl. 7
16 Meilya Normawaty Simanjuntak, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Berhak Atas Tanah Dalam Hal Ganti  Rugi  Berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ." Premise Law Journal , Vol. 10, (2015)., hlm. 6
Pasal  1  angka  10  UU  Nomor  2  Tahun  2012  menberi  pengertian  ganti  rugi  sebagai penggantian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak  dalam  proses  pengadaan  tanah. Penilaian  besarnya  nilai  ganti  kerugian  dilakukan  bidang  perbidang  tanah,  meliputi;  tanah; ruang atas tanah dan bawah tanah; bangunan, tanaman, benda  yang berkaitan dengan tanah, dan  atau  kerugian  lain  yang  dapat  dinilai 17 ,  yaitu  kerguian  nonfisik  seperti  kerugian  akibat kehilangsn  usaha  atau  pekerjaan.  Adapun  bentuk  ganti  kerugian  diatur  dalam  Pasal  36  UU Nomor 2 Tahun 2012 jo. Pasal 74 Perpes  Nomor 71 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk; uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh dua belah pihak . 18
Jalan  Tol  Permai  yang  dibangun  oleh  pemerintah  dengan  Hutama  Karya  merupakan salah  satu  bentuk  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Pengadaan  tanah  untuk pembangunan  Jalan  Tol  Permai  juga  tidak  terlepas  dari  kendala  dalam  pelaksanaannya. Pembangunan  Jalan  Tol  Permai  merupakan  bagian  dari  jalan  Tol  Trans  Sumatra  yang terbentang  sepanjang  131.48km2  dan  terbagi  menjadi  6  seksi.  Dengan  adanya  tol  ini diharapkan  dapat  mempermudah  aksesibilitas  masyarakat  dan  meningkatkan  taraf  hidup warga  sekitar  jalan  tol.  Walaupun  pembangunan  tol  ini  sudah  selesai  dan  tol  ini  sudah digunakan,  dalam  pengadaan  tanah  yang  dilakukan  masih  banyak  masalah  yang  timbul  di masyakarat.  Seperti  ditemukan  dalam  Putusan  No.15/Pdt.G.2020/PN  Dum.  Dalam  kasus tersebut Pemohon sebagai pemegang hak dari tanah SHM 01867 tertanggal 08 Oktober 2015 mengajukan keberatan  mengenai  jumlah  ganti kerugian  yang ditetapkan oleh pemerintah  ke pengadilan  negeri.  Pemohon  kehilangan  ruko  miliknya  yang  merupakan  tempat  usahanya, sehingga  Pemohon  kehilangan  mata  pencahariannya.  Pemohon  merasa  keberatan  karena menurutnya  Panitia  Pengadaan  Tanah  Jalan  Tol  Permai  tidak  menghitungkan  kerugian  non fisik/  kerugian  lain  yang  dapat  dinilai  yang  dialaminya  dikarenakan  kehilangan  mata pencahariannya.  Dalam  putusannya  hakim  mengabulkan  sebagian  permohonan  ganti  rugi yang  diajukan  Pemohon  dan  membatalkan  penilaian  ganti  kerugian  yang  ditetapkan  oleh Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  Jalan  Tol  Pekanbaru  –  Kandis  –  Dumai  dan memerintahkan  untuk  membayar  sejumlah  uang  sebagaimana  telah  ditetapkan  oleh Pengadilan.
Permohonan serupa juga ditemukan dalam putusan No.47/Pdt.P/2015/PN.Sak dimana panitia  pelaksana  tanah  tidak  memperhitungkan  kerugian  non  fisik  yang  dialami  oleh Pemohon.  Tanah  SHM  No.  906  dan  SHM  NO.907  yang  terletak  di  Kecamatan  Kandis Kabupaten  Siak  yang  dimiliki  pemohon  adalah  tanah  yang  semula  direncanakan  pemohon untuk  dibangun  perumahan  dan  kavlingan  tanah.  Pemohon  juga  sudah  mengeluarkan  biaya yang cukup besar untuk proses pematangan lahan. Pemohon juga memiliki tanah sisaan yang tidak terkena pengadaan tanah Jalan Tol Pernai,  namun  begitu sisa tanah tersebut  tidak lagi dapat  difungsikan  sesuai  peruntukannya.  Pemohon  yang  tidak  setuju  dengan  besaran  ganti kerugian yang telah ditetapkan, kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Siak. Pemohon  dalam  hal  ini  telah  mengalami  kerugian  non-fisik  atas  biaya-biaya  yang  telah dikeluarkannya untuk membangun perumahan dan kavlingan tanah. Dalam putusannya hakim mengabulkan  sebagian  permohonan  ganti  rugi  yang  diajukan  Pemohon  dan  membatalkan penilaian  besaran  ganti  kerugian  yang  ditetapkan  oleh    Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai dan memerintahkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana  telah  ditetapkan  oleh  Pengadilan.    Tidak  hanya  itu,  dalam  pengadaan  tanah Jalan  Tol  Permai  juga  ditemukan  kasus  dimana  besaran  ganti  kerugian  yang  diterima masyarakat  jauh  dibawah  NJOP  seperti  yang  ditemukan  dalam  putusan  Nomor 37/PDT.G/2018/PN.SIAK.  Pemohon  merasa  keberatan  atas  besaran  ganti  kerugian  yang diterimanya,  dimana  tanah  pemohon  dihargai  oleh  pelaksana  pengadaan  tanah  sebesar
17 UU Pengadaan Tanah, Psl. 33
18 UU Pengadaan Tanah, Psl. 36
Rp.25.913,-  permeter  persergi,  sedangkan  NJOP  tanah  tersebut  pada  tahun  2015  sudah sebesar Rp.48.000,- permeter persegi.
Dalam  hal  ini  pemberian  ganti  kerugian  pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Permai  belum dapat  dikatakan  adil  dan  layak.  Pemberian  ganti  kerugian  dilakukan  dengan  tidak mempertimbangkan  kerugian  non  fisik  para  pemegang  hak.  Sebagaimana  yang  telah diketahui  dalam  UU  Nomor  12  Tahun  2022  ganti  kerugian  non  fisik/  kerugian  lain  yang dapat  dinilai  merupakan  ganti  kerugian  yang  harus  dipertimbangkan  tidak  hanya  ganti kerugian fisik saja. Dalam penjelasan Pasal 33 huruf f  yang dimaksud dengan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian nonfisik  yang dapat disetarakan dengan nilai uang, seperti kerugian  karena  kehilangan  usaha  atau  pekerjaan,  biaya  pemindahan  tempat,  biaya  alih profesi  dan  nilai  atas  properti  sisa. 19 Permasalahan  mengenai  ganti  kerugian  yang  akan diberikan  kepada  pihak  yang  berhak  atas  tanah  harus  diperhitungkan  dengan  seadil-adilnya agar  kehidupan  perekonomian  masyrakat  yang  menerima  ganti  kerugian  tidak  menurun akibat  terdampak  dari  pengadaan  tanah.  Pihak  pemerintah  dan  juga  pihak appraisal harus memperhitungkan  segala  –  variabel  yang  dibutuhkan  dalam  memutuskan  besaran  ganti kerugian yang akan diterima oleh pemegang hak atas tanah. 20
Selain  itu  dalam  Putusan  Nomor  52/Pdt.P/2017/PN.Siak  dalam  proses  persidangan ditemui  fakta  bahwa  terdapat  cacat  hukum  dalam  proses  pengadaan  tanah  yang  dilakukan. Pemohon dalam putusan ini adalah pemilik SKGR No. Reg Camat : 1029/KDS/2014 tanggal 28  Agustus  2014.  Dalam  putusan  ini  pemohon  merasa  keberatan  dengan  besaran  ganti kerugian  yang  diterima  Pemohon.  Pemohon  tidak  dilibatkan  sama  sekali  dalam  penentuan besaran ganti rugi. Dalam musyawarah  yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2017 tidak mengutamakan  komuikasi  dua  arah  untuk  mencari  sepakat  melainkan  hanya  diperlihatkan jumlah  ganti  kerugiannya  saja  dan  tidak  pernah  diberikan    rincian  secara  tertulis  mengenai besaran  ganti  rugi  yang  akan  didapatkan  oleh  pemohon.  Permohonan  ini  kemudian dikabulkan  oleh  PN  Siak  dengan  menyatakan  bahwa  musyawarah  yang  dilaksanakan  pada tanggal  19  Oktober  2017  adalah  cacat  hukum.  Proses  musyawarah  dalam  pengadaan  tanah sering  kali  berlarut  –  larut  dikarenakan  tidak  ditemuinya  kata  sepakat  dalam  musyawarah yang  dilakukan.  Hal  terpenting  dalam  penentuan  ganti  kerugian  adalah    kebebasan  yang merdeka  untuk  dapat  menentukan  besaran  ganti  kerugian  yang  dikehendaki  oleh  pemilik tanah  dan  besaran  tersebut  dapat  diterima  oleh  negara  sehingga  dapat  terjadi  proses musyawarah  yang  menuju  kesepakatan  ( meeting  of  mind). 21 Berdasarkan  Pasal  37  ayat  (1) UU  Nomor  2  Tahun  2012  “musyawarah  dilakukan  untuk  menetapkan  bentuk  dan/atau besarnya  ganti  kerugian  kemudian  hasil  kesepakatan  dalam  musyawarah  tersebut  akan menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang akan dimuat dalam Berita  acara  kesepakatan  dan  dalam  hak  tidak  terjadinya  kesepakatan  mengenai  bentuk dan/atau  besarnya  ganti  kerugian,  pihak  yang  berhak  dapat  mengajukan  keberatan  kepada Pengdilan  Negeri  setempat  dalam  waktu  paling  lama  14  hari  kerja  setelah  musyawarah penetapan ganti kerugian dilakukan” 22
Sampat saat ini hingga tahun 2023, masih ada keberatan yang diajukan di Pengadilan terkait  pemberian  ganti  kerugian  pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Permai  sebagaimana  dalam Putusan  Nomr  6/Pdt.P/2023/PN.Sak  diketahui  bahwa  pemohon  dalam  putusan  tersebut merupakan  salah  satu  dari  pihak  yang  tidak  menyetujui  besaran  ganti  rugi.  Hanya  saja
19 Penjelasan UU Pengadaan Tanah, Pasal 33 huruf f
20 Meilya Normawaty Simanjuntak, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Berhak Atas Tanah Dalam Hal Ganti  Rugi  Berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ." Premise Law Journal , Vol. 10, (2015)., hlm. 8
21 Gunanegara Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan . (Jakarta : Tatanusa, 2008) hlm. 216
22 UU Pengadaan Tanah, Psl, 37
Permohon  tidak  mengajukan  keberatan  sampai  dengan  tahun  2023  dimana  sudah  melewati batas  waktu  yang  ditentukan  sehingga  permohonan  tersebut  ditolak  oleh  Pengadilan. Penitipan  Konsinyasi  juga  masih  dilakukan  hingga  tahun  2023  sebagaimana  dalam  putusan 1/Pdt.P-Kons/2023/PN  Sak  dikarenakan  terjadi  kekeliruan  dimana  sebelumnya  pelaksana pengadaan tanah keliru dalam menarik pihak yang seharusnya berhak atas tanah tersebut.
Pengadaan  Tanah  Jalan  Tol  Permai  juga  berlangsung  berlarut-larut  karena  dalam pelaksanaannya  terdapat  sengketa  tanah  terindikasi  tumpang  tindih  dengan  tanah  konsesi berstatus  Barang  Milik  Negara  yang  digunakan  oleh  Kontraktor  Kontrak  Kerja  Sama (KKKS)  PT  Chevron  Pasifik  Indonesia.  Di  atas  tanah  tersebut  sudah  berdiri  pemukiman masyarakat  dengan  sertipikat  kepemilikan.  Hal  ini  juga  menjadi  hambatan  bagi  pemerintah karena  harus  ditentukan  terlebih  dahulu  pihak  yang  berhak  atas  ganti  kerugian  pengadaan tanah  Jalan  Tol  Permai  melalui  pengadilan.  Sehingga  sulit  untuk  dapat  dilakukan  ganti kerugian, terlebih tanah sengketa tersebut masuk ke dalam Barang Milik Negara yang terkena pengadaan  tanah  dan  tidak  mendapatkan  ganti  kerugian.  Tercatat  total  ada  sebanyak  551 bidang  tanah  yang  mengalami  tumpang  tindih  kepemilikan  antara  masyarakat  dengan  SKK Migas PT Chevron Pacific Indonesia. 23 Dari beberapa putusan sebagaimana telah diuraikan diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Permai  UU Nomor  2  Tahun  2012  dimana  ganti  rugi  yang  diberikan  belum  layak  dan  adil  dan  belum semua  prosedur  pengadaan  tanah  dilakukan  dengan  sesuai. Pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  dalam  pelaksanaanya  tidak  akan  terlapas  dari  landasan  hukum  agar pemerintah tidak bertindak sembarang dan dapat memberi jaminan ketertiban serta perasaan aman  bagi  rakyatnya.  Pemberian  ganti  kerugian  oleh  pemerintah  harus  bisa  menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat  yang terkena dampak. Rasa keadilan ini dapat berapa dengan pemberian ganti kerugian yang layak sehingga diharapkan masyarakat yang terkena dampak taraf hidupnya tidak menurun.

## KESIMPULAN
Pemberian  ganti  kerugian  Jalan  Tol  Permai  yang  dilakukan  pemerintah  belum dilakukan  sesuai  dengan  UU  Nomor  2  Tahun  2012    dikarenakan  ganti  rugi  yang  diberikan belum layak dan adil dan belum semua prosedur pengadaan tanah dilakukan dengan sesuai. Seharusnya  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah,  pemerintah  dan  instansi  yang  berwenang untuk melakukan pengadaan tanah mematuhi prosedur yang ditetapkan dan mengedepankan asas-asas  pengadaan  tanah.  Selain  itu  pemerintah  sebagai  pelaksana  pengadaan  tanah  harus lebih  melibatkan  pemilik  hak  atas  tanah  sehingga  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  dapat diberikan  untuk  menghindari  terjadinya  konflik  dalam  pengadaan  tanah  sebagaimana  telah diuraikan di atas.

## REFERENSI
Arba, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepenitngan Umum , (Jakarta : Sinar Grafika : 2019).
Arif  M.  F,  Makna  Kepentingan  Umum  dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum, Brawijaya Law Student Journal (September 2016) hlm. 21 Badan  Pengatur  Jalan  Tol,  “Tujuan  dan  Manfaat  Jalan  Tol”,    tersedia  pada https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat  diakses  pada  tanggal  01  Juni 2024
Birman  Simamora,  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  Jalan  Tol Pekanbaru Kandis Dumai, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017 hlm. 180
23 Edwar Yaman, “Tol Pekanbaru-Dumai Masih Terkendala Tumpang Tindih 551 Bidang Tanah” tersedia pada https://riaupos.co/nasional/02/09/2020/34344/tol-pekanbaru-dumai-masih-terkendala-tumpang-tindih-551- bidang-tanah/ diakses pada tanggal 1 Juni 2024
Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang  –  Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Jilid I, (Jakarta : Djambatan, 2020)
Edwar  Yaman,  “Tol  Pekanbaru-Dumai  Masih  Terkendala  Tumpang  Tindih  551  Bidang Tanah”  tersedia  pada  https://riaupos.co/nasional/02/09/2020/34344/tol-pekanbaru- dumai-masih-terkendala-tumpang-tindih-551-bidang-tanah/ diakses pada tanggal 1 Juni 2024
Gunanegara Rakyat  dan  Negara  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan .  (Jakarta  : Tatanusa, 2008)
Iga  Gangga  Santi, Kebijakan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  di  Indonesia , (Jakarta: Damera Press, 2023)
Maria  S.W.  Soemardjono, Kebijakan  Pertanahan  :  Antara  Regulasi  dan  Implementasi , (Jakarta : Kompas 2009).
Mudakir iskandar, Dasar  –  Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Jakarta : Jala Permata, 2007).
Meilya Normawaty Simanjuntak,  “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak  Yang Berhak Atas Tanah  Dalam  Hal  Ganti  Rugi  Berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  ." Premise Law Journal , Vol. 10, (2015).
Oloan  Sitorus  dan  Dayat  Limbong, Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum , (Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004)
Sarkawi, Hukum pembebasan tanah hak milik adat untuk oembangunan kepentingan umum, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm. 14
Undang–Undang  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum LN No. 22 Tahun 2012 TLN 5820 No, selanjutnya disebut UU Pengadaan Tanah, Pasal 1 ayat 2
Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043, selanjutnya disebut UUPA, Pasal 2.