## DELIK LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN
Muh. Amiruddin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Udinktabrani@yahoo.co.id

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  hukum  akibat  tingginya  tingkat kecelakaan  lalu  lintas  (lakalantas)  sendiri  jika  dari  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam hal  ini  pengemudi  kendaraan  bermotor  dengan  berbagai  faktor  yang  melekat  pada  dirinya misalnya  dalam  hal  kebugaran  jasmani,  kesiapan  mental  pada  saat  pengemudi  kelelahan, pengaruh  minuman  keras,  dan  obat-obatan  terlarang.  Kondisi  ketidaksiapan  pengemudi membuka  peluang  besar  terjadinya  kecelakaan  yang  parah  disamping  membahayakan keselamatan  pengguna  jalan  raya  lainnya  Lengah,  mengantuk,  kurang  terampil,  lelah,  tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.
Kata Kunci : Delik; Lalu Lintas; Penerapan Hukum

## Abstract
This  paper  aims  to  determine  the  application  of  the  law  due  to  the  high  level  of  traffic accidents (lakalantas) itself if from the lack of public awareness in this case the motor vehicle driver with various  factors  attached to  him for example in  terms of  physical  fitness, mental readiness when the driver  is  exhausted, the influence of  drinks hard, and illegal drugs. The condition of driver unpreparedness opens up great opportunities for severe accidents as well as endangering the safety of other road users. Careless, sleepy, unskilled, tired, not keeping distance, going too fast are examples of driver errors in general.
Keywords : Delict; Traffic; Application of Law

## Pendahuluan
Semenjak  manusia  dilahirkan,  manusia  telah  bergaul  dengan  manusia  lainnya  dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan  setelah  usianya  meningkat  dewasa  ia  hidup  bermasyarakat,  dalam  masyarakat  tersebut manusia  saling  berhubungan  dengan  manusia  lainnya.  Sehingga  menimbulkan  kesadaran pada  diri  manusia  bahwa  kehidupan  dalam  masyarakat  berpedoman  pada  suatu  aturan  yang oleh  sebagian  oleh  warga  masyarakat  tersebut  ditaati.  Hubungan  antara  manusia  dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.
Di  dalam  pembagian  hukum  konvensional,  hukum  pidana  termasuk  bidang  hukum publik. Artinya hukum  pidana mengatur hubungan antara warga negara   dengan negara dan menitik  beratkan  kepada  kepentingan  umum  atau  kepentingan  publik.  Secara  historis hubungan  hukum  yang  ada  pada  awalnya  adalah  hubungan  pribadi  atau  hubungan  privat, tetapi  dalam  perjalanan  waktu  terdapat  hal-hal  yang  diambil  alih  oleh  kelompok  atau  suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Bukti yang jelas dapat kita lihat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344  barang  siapa  yang  merampas  nyawa  orang  lain  atas  permintaan  orang  itu  sendiri  yang jelas  dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua belas  tahun. 1 Hak  penuntutan  terhadap  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  hukuman terletak pada alat perlengkapan negara, yaitu jaksa penuntut umum. 2
Eksistensi  Indonesia  sebagai  negara  hukum  secara  tegas  disebutkan  dalam  Penjelasan Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945  (selanjutnya  disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar  atas  hukum  (rechtsstaat)”.  Indikasi  bahwa  Indonesia  menganut  konsepsi  welfare state  terdapat  pada  kewajiban  pemerintah  untuk  mewujudkan  tujuan  negara,  sebagaimana yang  termuat  dalam  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  NKRI  1945,  yaitu:  “Melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”.
Tujuan-tujuan  ini  diupayakan  perwujudannya  melalui  pembangunan  yang  dilakukan secara  bertahap  dan  berkesinambungan  dalam  program  jangka  pendek,  menengah,  dan panjang.
Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan  suatu  bagian  dari  proses  moderenisasi  untuk  menciptakan  kesejahteraan  dan ketentraman  bagi  masyarakat  Indonesia.  Pembangunan  yang  ada  sekarang  ini  tentu  saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah  tingginya  tingkat  kemacetan  pada  jam-jam  sibuk.  Kemacetan  merupakan  salah  satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal  ini  disebabkan  tidak  berbandingnya  jumlah  kendaraan  dan  jumlah  jalan  yang  pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.
Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat  besar  yaitu  semakin  tingginya  beban  psikologis,  sehingga  dapat  menyebabkan  stress yang  berkepanjangan  dan  pada  akhirnya  menimbulkan  kelalaian  maupun  kealpaan  dalam melaksanakan  kewajibannya  sebagai  pengguna  jalan  raya  yang  tentu  saja  dapat  merugikan bagi dirinya dan orang lain.
Kelalaian  atau  kealpaan  sendiri  dapat  dihindari  dengan  tetap  memegang  teguh  dan patuh  pada  ketentuan  hukum,  hal  ini  didasari  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.
1 Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP (Wipres:2008), h. 507.
2 Teguh, Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h. 1.
Hukum  dan  fungsinya  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara dapat  memberikan  konstribusi  secara  maksimal  kepada  pelaksanaan  jika  aparat  penegak hukum  dan  seluruh  lapisan  masyarakat  tunduk  dan  taat  terhadap  norma  hukum.  Dalam peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  (lakalantas)  haruslah  dipisahkan  antara  pelanggaran  dan kejahatan.  Karena  untuk  melakukan  penuntutan  didepan  hukum  maka  kejadian  yang  terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan  yang terjadi merupakan  kejahatan  yang  tidak  disengaja  atau  dikarenakan  oleh  tindakan  kelalaian  atau kealpaan.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research ),  yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dari pelaku yang dapat diamati. Secara sederhana, penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas kesesuain antara teori dan praktik.

## Hasil Dan Pembahasan
A. Pertimbangan  Hukum  Formiil  Oleh  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap Tindak  Pidana  Lalu    Lintas  Yang  Mengakibatkan  Meninggalnya  Orang  Lain  Dalam Putusan  No.82/ Pid.Sus/2016/Pn/Pkj.
1. Posisi Kasus
Pada  awalnya  terdakwa  Yosep  pada  hari  selasa  tanggal  26  April  2016  sekita*r  jam 17:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di JL. Poros Makassar-Parepare, Kp. Kalibone, Kel. Bontolangkasa, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep atau setidak-tidaknya  disuatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  pengadilan Negeri Pangkajene, berawal pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, terdakwa sedang  mengendarai  sebuah  Mobil  Mitsubishi  Light  Truck  Box,  No.Pol.  DD  9771  OH (STNK DD 8972 MT bersama dengan saksi Edo, berkendaraan dari utara ke selatan. Ketika berada  tepat  ditikungan  Kalibone,  karena  kelalainnya,  Mobil  yang  dikendarainya  oleng  dan melompati  pembatas  jalan  sehingga  pindah  kejalur  sebelah,  yang  mana  pada  sat  itu  dijalur sebelah  juga  melintas  korban  LK.  Makmur  mengendarai  sepeda  Jupiter  MX  No.  Pol  DD 6965 DN dari arah ke selatan ke utara, sehingga Lk. Makmur menabrak bagian samping kiri mobil  Terdakwa dan terjatuh  dari motor. Ketika  mobil  yang dikendarai  Terdakwa  melewati pembatas  jalan  terdakwa  tidak  dapat  mengendalikan  mobil  karena  memang  kondisi  setir kadang-kadang los dan remnya blong dan terdakwa juga tidak dapat memperingatkan korban Lk. Makmur karena klaksonnya juga dalam kondisi rusak. Akibat  tabrakan tersebut,  korban Lk.  Makmur  langsung  tergeletak  di  pinggiran  jalan  di  sebelah  kiri  mobil  yang  dikendarai terdakwa.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan terdakwa  YOSEP  yang  dibacakan  pada  persidangan  di  hadapan  Hakim  Pengadilan  Negeri Pangkajene yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa Yosep pada hari selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 17:30 Wita atau  setidak-tidaknya  pada  waktu  lain  dalam  tahun  2016  bertempat  di  JL.  Poros  Makassar- Parepare,  Kp.Kalibone,  Kel.  Bontolangkasa,  Kec.Minasatene,  Kab.  Pangkep  atau  setidak- tidaknya  disuatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  pengadilan  Negeri Pangkajene, berawal pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, terdakwa sedang mengendarai sebuah Mobil Mitsubishi Light Truck Box, No. Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT bersama dengan saksi Edo, berkendaraan dari utara keselatan. Ketika berada tepat ditikungan  Kalibone,  karena  kelalainnya,  Mobil  yang  dikendarainya  oleng  dan  melompati
pembatas jalan sehingga pindah kejalur sebelah, yang mana pada saat itu dijalur sebelah juga melintas  korban  LK.  Makmur  mengendarai  sepeda  Jupiter  MX  No.  Pol  DD  6965  DN  dari arah selatan ke Utara, sehingga Lk. Makmur menabrak bagian samping kiri mobil Terdakwa dan  terjatuh  dari  motor.  Ketika  mobil  yang  dikendarai  Terdakwa  melewati  pembatas  jalan terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil karena memang kondisi setir kadang-kadang los dan  remnya  blong  dan  terdakwa  juga  tidak  dapat  memperingatkan  korban  Lk.  Makmur karena klaksonnya juga dalam kondisi  rusak. Akibat  tabrakan tersebut,  korban  Lk. Makmur langsung tergeletak di pinggiran jalan di sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa. akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia.
a. Keterangan Saksi
1) Rustan Nanring bin dg. Nanring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian pada hari selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 17:30 Wita di jalan  poros  Makassar-  Parepare,  Kp.  Kalibone,Kel.  Bonto  Langkasa,  Kec. Minasatene , Kab.Pangkep ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kecelakaan lalu lintas tersebut, namun setelah kejadian baru  saya  mengetahui  bahwa  bentuk  kecelakaan  tersebut  yaitu  sebuah  mobil Mitsubishi Ligh Truck Box No. Pol. DD 9771 OH yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak  dari  arah  utra  keselatan  melompati  pembatas  jalan  dan  pindah  jalur, melawan  arus  kemudian  bertabrakan  dengan  sebuah  sepeda  motor  Yamaha  Jupiter MX NO. Pol. DD 6965 DN yang dikendarai oleh kakak saya yang bernama Makmur yang bergerak dari selatan ke utara
- Bahwa benar yang menjadi korban kecelakaan adalah kakak saksi;
- Bahwa sewaktu saya sampai ditempat kejadian kakak saya sudah tidak ada ditempat, yang  ada  hanya  mobil  Mitsubishi  Light  Truck  Box  No.  Pol.  DD  9771  OH  yang dikemudikan oleh terdakwa dan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN  yang dikendarai oleh kakak saya;
- Bahwa  benar  akibat  dari  kecelakan  tersebut  mengakibatkan  kakak  saya  meninggal dunia;
- Bahwa  menurut  pihak  rumah  sakit  bahwa  kakak  saya  sudah  meninggal  ditempat kejadian ;
- Bahwa  tidak  ada  kesepakatan  perdamaian  ataupun  sumbangan  duka  dari  pihak keluarga Terdakwa
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2) Edo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari selasa tanggal 26 April 2016 pukul 12.00 wita  kami  mengantar  barang  campuran  dari  Makassar  menuju  pasar  di  pangkep, setelah  barang  kami  antar  dan  di  bongkar  kami  langsung  pulang  menuju  Makassar sekitar pikul 16.30 Wita, pada saat jalan kami menikung di kalibone, Kab. Pangkep, terpaksa mobil kami di banting ke kanan karena ada mobil truk di depan yang sudah sangat dekat, sehingga mobil kami melewati pembatas jalan dan menghancurkan pot bunga  yang  ada  di  atasnya,  kemudian  mobil  pindah  jalur  berputar  ke  kiri  dan bergerak  mundur  dan  berhenti  melintang  di  bahu  sebelah  kiri  dari  arah  selatan  ke utara menghadap timur;
- Bahwa benar mobil yang terdakwa kendarai bersama saksi yaitu mobil kampas No. Pol. DD 9771 OH seperti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa  benar    sewaktu  mobil  melompat  jalan  dan  keluar  jalur,  mobil  menabrak pengendara sepeda motor Jupiter MX No.Pol. DD 6965 ;
- Bahwa  benar  kondisi  rem  mobil  tersebut  tidak  berfungsi  normal,  remnya  harus dikocok.
- Bahwa benar sesaat  setelah kejadian saksi  dan terdakwa korban  yang sudah lemas, kemudian kami antar  kerumah sakit;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3) Tajibrianto bin Sarmini, keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa  sewaktu  saksi  di  ambil  keterangannya  oleh  penyidik  saksi  dalam  keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti kenapa diperiksa sebagai saksi karena adanya kecelakaan lalu lintas  antara  Mitsubishi  Ligh  Truck  Box  No.Pol.  DD  6965  OH  dan  sebuah  sepeda motor Yamaha MX No. Pol.DD 6965 DN;
- Kejadian  pada  hari  selas  tanggal  26  April  2016  sekitar  pukul  17.30  Wita  di  jalan Poros  Makassar-  Parepare  Kampug  Kalibone,  Kel.  Bonto  Langkasa,  Kec. Minasatene, Kab. Pangkep;
- Bahwa  sebelum  kejadian  saksi  tidak  kenal  dengan  pengendara  mobil  Mitsubishi Ligh Truck Box No. Pol. DD 9771 OH dan pengendara sepeda motor Yamaha MX No. Pol. DD 6965 DN nanti setelah dikantor Polisi;
- Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas cuaca hujan gerimis;
- Bahwa  pada  waktu  kejadian  saya  berada  di  TKP  sekitar  10  (sepuluh  meter  )  dan tidak ada yang menghalangi pemandangan saya;
- Pada  saat  terjadi  kecelakaan  saya  berada  di  depan  bengkel  sedang  cerita  dengan teman,  tiba-tiba  melihat  mobil  Mitsubishi    Ligh  Truck  Box  No.  Pol.  DD  9771  OH melewati  pembatas  jalan  dan  menghancurkan  pot  bunga  yang  ada  di  atasnya, kemudian  mobil  pindah  jalur  berputar  kekiri  dan  bergerak  mundur  dan  berhenti melintang  dibahu  sebelah  kiri  dari  arah  selatan  keutara  menghadap  ketimur, kemudian  banyak  orang  yang  berhenti  di  TKP  dan  nada  yang  berkta  “ada  orang dibawah  mobil  kemudian  saya  masuk  ke  dalam  rumah  mengambil  baju  kemudian menuju TKP, setelah tiba di TKP, saya melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX  NO.  Pol.  DD  6965  DN  serta  pengendara  tergeletak  di  samping  kiri  mobil Mitsubishi  Ligh  Truck  Box  No.  Pol.  DD  9771  OH,  selanjutnya  korban  dibawa  ke rumah sakit diantar oleh sopir mobil dan temannya;
- Bahwa pada saat kejadian kecepatan mobil sekitar  60 Kilo Meter per jam dan saya tidak mendengar suara rem dan klakson;
- Pada saat di TKP korban sudah tidak bergerak Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
b. Alat Bukti Surat
Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa:
Hasil  Visum  Et  Repertum  terhadap  jenash  Lk.  Makmur  dari  RSUD  Pangkep  Nomor Surat  Keterangan  011/RSU/VER  /5.5  /  V/  2016  B,  tanggal  13  Mei  2016  yang  dibuat  dan ditandatangani oleh dr. Nurhidayah menyimpulkan :
 Korban masuk dalam keadaan meninggal dunia
 Pipi       : Memar pada pipi sebelah kiri;
 Hidung : Keluar darah dari hidung;
 Telinga : Keluar darah dari telinga
 Mulut   : Robek pada bibir bawah;
 Dada    :terdapat jejas pada dada sebelah kiri;
 Penyebab kematian tidak jelas karena tidak dilakukan bedah mayat.
c. Petunjuk
Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang
lainnya  maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri  menandakan  bahwa  telah  terjadi  suatu tindakan  pidana  dan  siapa  pelakunya.  Selanjutnya  dalam  ayat  (2)  bahwa  petunjuk  hanya diperoleh dari :
o Keterangan saksi o Surat o Keterangan terdakwa
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  dihubungkan  dengan  fakta-fakta  yang  terungkap dipersidangan  baik  yang  terurai  dari  keterangan  saksi-saksi  maupun  surat  dan  keterangan terdakwa  dapat  ditemukan  adanya  persesuain  antara  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga diperoleh petunjuk bahwa pada hari selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 17:30 Wita atau setidak-tidaknya  pada  waktu  lain  dalam  tahun  2016  bertempat  di  JL.  Poros  Makassar- Parepare,  Kp.  Kalibone,  Kel.  Bontolangkasa,  Kec.  Minasatene,  Kab.  Pangkep  atau  setidak- tidaknya  disuatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  pengadilan  Negeri Pangkajene, berawal pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, terdakwa sedang mengendarai sebuah Mobil Mitsubishi Light Truck Box, No. Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT bersama dengan saksi Edo, berkendaraan dari utara keselatan. Ketika berada tepat ditikungan  Kalibone,  karena  kelalainnya,  Mobil  yang  dikendarainya  oleng  dan  melompati pembatas jalan sehingga pindah kejalur sebelah, yang mana pada saat itu dijalur sebelah juga melintas  korban  LK.  Makmur  mengendarai  sepeda  Jupiter  MX  No.  Pol  DD  6965  DN  dari arah selatan ke utara, sehingga Lk. Makmur menabrak bagian samping  kiri mobil Terdakwa dan  terjatuh  dari  motor.  Ketika  mobil  yang  dikendarai  Terdakwa  melewati  pembatas  jalan Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil karena memang kondisi setir kadang-kadang los dan  remnya  blong  dan  terdakwa  juga  tidak  dapat  memperingatkan  korban  Lk.  Makmur karena klaksonnya juga dalam kondisi  rusak. Akibat  tabrakan tersebut,  korban  Lk. Makmur langsung tergeletak di pinggiran jalan di sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa. d. Keterangan Terdakwa.
Bahwa pada tingkat penyidikan maupun pada saat persidangan terdakwa YOSEP  tidak keberatan dan membenarkan saksi Rustan Nanring bin dg. Nanring, Edo dan Tajibrianto bin Sarmini.
e. Barang Bukti.
o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN;
o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN;
o 1 (satu) unit mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771 OH ( STNK DD 8972 MT );
o 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771 OH ( STNK DD 8972 MT );
o 1(satu) lembar SIM A atas nama YOSEP
Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan  memenuhi  rumusan  tindak  pidana  yang  didakwakan  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Tuntutan Penuntut Umum
Berdasarkan  uraian  yang  dimaksud  di  atas  dan  berdasarkan  ketentuan  Perundang- undangan  yang  berlaku  dan  berhubungan  dengan  perkara  ini  maka  Jaksa  Penuntut  Umum pada  Kejaksaan  Negeri  Pangkajene,  Menuntut  kiranya    berkenaan  menjatuhkan  putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:
a. Menyatakan  Terdakwa  YOSEP,  terbukti  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  “karena kelalainnya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
b. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  YOSEP,  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 2 (dua) Tahun;
c. Mendapatkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
e. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahli waris korban;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771 OH ( STNK DD 8972 MT );
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771 OH ( STNK DD 8972 MT );
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 1(satu) lembar SIM A atas nama YOSEP Dikembalikan kepada Terdakwa;
f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
4. Pertimbangan Majelis Hakim
Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang telah didakwakan tersebut:
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim  mempertimbangkan apakah  perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi  tau  tidak  ketentuan  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI No.22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut:
Ad.  1.  Yang  dimaksud  dengan”setiap  orang  “adalah  orang  perorangan  atau  korporasi pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  dalam  perkara  ini  terdakwa  YOSEP  telah membenarkan  identitasnya  dan  terdakwa  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan rohani,  sehingga  terdakwa  dapat  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya, dengan  demikian  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  unsur  “setiap  orang” terbukti secara sah dan meyakinkan;
Ad.2. Menurut Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan  yang  dimaksud  dengan  pengemudi  adalah  orang  yang  mengemudikan kendaraan bermotor dijalan raya, sedangakan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan  yang  digerakkan  oleh  peralatan    mekanik  berupa  mesin  selain kendaraan  yang berjalan diatas rel kereta api.  Bahwa berdasarkan fakta hukum yang  diuraikan  diatas,  bahwa  benar  terdakwa  adalah  pengemudi    dari  mobil Mitsubhisi  Light  Truck  Box  No.  Pol.  DD  9771  OH  (STNK  DD  8972  MT) mengalami kecelakaan dengan cara menabrak sebuah sepeda motor Jupiter MX No.Po.  DD  6965  DN  yang  dikemudikan  oleh  korban  Makmur  dan  arah berlawanan  dan  terdakwa  telah  mengetahui  bahwa  rem  kendaraan  yang dikemudikan  oleh  terdakwa  tidak  berfungsi  dengan  baik,  yang  merupakan
bentuk  kelalaian dari seseorang  pengemudi  yang  seharusnya selalu  berhati-hati dan  selalu  memperhatikan  kondisi  jalan  raya,  dengan  demikian  Majelis  Hakim berkeyakinan  bahwa  unsur  “Mengemudikan  kendaraan  bermotor  yang  karena kelalainnya  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas”terbukti  secara  sah  dan meyakinkan;
Ad.  3.  Bahwa  akibat  dari  kecelakaan  tersebut,  ada  seseorang  yang  bernama  Makmur, akhirnya meninggal dunia, sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum yang disebutkan  diatas,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  unsur “mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia”  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan;
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU RI No.22tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan  pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mempertanggungjawab, maka harus bersalah dan dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan  terhadap  Terdakwa dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Terdakwa  tetap  berada  dalam tahanan;
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan
- Akibat perbuatan terdakwa ada orang lain yang kehilangan nyawa; Keadaan Yang meringankan;
- Terdakwa berlaku sopan di pengadilan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal  310 ayat  (4) dan UU RI  No.22 tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
5. Analisis Penulis
Hakim  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  berusaha  mencari  kebenaran  materil berdasarkan  fakta-fakta  yang terungkap dalam  persidangan, serta berpegang teguh pada  apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan telah  sesuai  dengan  ketentuan  baik  hukum  pidana  formil  maupun  pidana  materil  dan  syarat yang  dapat  dipidana  seorang  terdakwa,  hal  ini  didasarkan  pada  pemeriksaan  persidangan, dimana  alat  bukti  yang  diajukan  Jaksa  penuntut  Umum,  termasuk  di  dalamnya  keterangan saksi  yang  saling  bersesuain  ditambah  keterangan  terdakwa  yang  mengakui  secara  jujur perbuatan  yang  dilakukannya  oleh  itu,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pangkajene
menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki  rumusan  delik  yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22  tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian  yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:
- Setiap orang
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalainnya
- Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Berkaitan  dengan  masalah  diatas,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pangkajene  Bapak  Abd
Hakim menjelaskan bahwa:
Penerapan  hukum  pidana  yang  dilakukan  hakim  sesuai  karena  unsur  perbuatannya sudah  mencocoki  rumusan  delik,  dimana  diterapkan  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI  No.22 tahun 2009. 3
Berdasarkan  hasil  penelitian,  baik  melalui  wawancara  terhadap  hakim  yang  berkaitan dengan perkera dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang  terkait,  maka  penulis  berkesimpulan  sebelum  menetapkan  atau  menjatuhkan  putusan terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Hakim  terlebih  dulu  mempertimbangkan banyak  hal.  Seperti  fakta-fakta  pada  persidangan,  pertimbangan-pertimbangan  yuridis  dan non  yuridis,  keadaan  dan  latar  belakang  keluarga  terdakwa,  serta  hal-hal  lain  yang  terkait dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Pertimbangan  yuridis  merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana  yang  didakwakan jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur  dalam  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI  No.  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan apa  yang  yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta harus didasarkan fakta persidangan
Berkaitan  dengan  perkara  tersebut  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dijelaskan sebagai berikut 4
“dalam  memutus  suatu  perkara  seorang  hakim  harus  memeperhatikan  pertimbangan- pertimbangan yuridis seperti Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 18
Penjatuhan  pidana  dalam  kasus  ini,  Hakim  memutuskan  dengan  hukuman  1  (satu) tahun 4 (empat ) bulan penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) tahun  penjara.  Adapun  pertimbangan  Hakim  memutuskan  lebih  rendah  dari  apa  dituntutkan Jaksa  Penuntut  Umum  dikarenakan  selama  persidangan  terdakwa  bersikap  sopan  dan mengakui segala perbuatannya serta  berjanji tidak akan mengulanginya.
Selanjutnya adalah Hakim menyatakan bahwa: 5
“hakim  tidak  boleh  memutus  suatu  perkara  dengan  menjatuhkan  hukuman  lebih  dari apa  yang  menjadi  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Namun  Hakim  mempunyai kewenangan menjatuhkan hukum lebih rendah dari tuntutan dengan mempertimbangkan psikologi terdakwa selama persidangan, yakni terdakwa mengakui segala  perbuatannya  didepan  persidangan  serta  alasan  yang  memberatkan  dan meringankan  juga  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  sebelum  menjatuhkan  vonis terhadap terdakwa.’ 6
Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan peran Hakim sangat penting.  Ia  mengkonkretkan  sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam  suatu  peraturan    dengan menjatuhkan  pidana  bagi  terdakwa.  Jadi  pidana  yang  dijatuhkan  diharapkan  dapat bmenyelesaikan  konflik  atau  pertentangan  dan  juga  mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat.
3 Abd Hakim, Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene , (wawancara 6 juli 2017)
4 Abd Hakim, Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene , (wawancara 6 juli 2017)
5 Abd Hakim, Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene , (wawancara 6 juli 2017)
6 Abd Hakim, Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene , (wawancara 6 juli 2017)
Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  tidak  diperkenangkan merendahkan  martabat  manusia,  tapi  merupakan  pemberiaan  makna  kepada  sistem  hukum Indonesia.  Meskipun  pidana  itu  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  nestapa,  namun pemidanaan  tidak  maksudkan  untuk  menderitakan  dan  tidak  di  perkenangkan  merendahkan martabat  manusia.
B. Pertimbangan Hukum Materil oleh Hakim dalam menjatuhkan  Putusan  terhadap Tindak Pidana Lalu  Lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam Putusan  No.82/ Pid.Sus/2016/Pn.Pkj.

## 1. Pertimbangan Hakim
Hakim  sebelum  memutuskan  suatu  perkara  memperhatikan  dakwaan  jaksa  penunut, keterangan  saksi  yang  hadir  dalam  persidangan,  keterangan  terdakwa,  alat  bukti,  syarat subjektif  dan  syarat  objektif  seseorang  dapat  dipidana,  serta  hal-hal  yang  meringankan  dan memberatkan.
Perkara  No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj  dalam  hal  ini  terdakwa  diajukan  ke  persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya  bahwa  terdakwa  melanggar  ketentuan  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI  No.22  tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tindakan  yang  dilakukan  terdakwa  oleh  Hakim  harus  dibuktikan  dengan  mengkaji unsur-unsur  dari  pasal  tersebut  kemudian  disesuaikan  dengan  fakta-fakta  yang  terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisanya.
Adapun  unsur-unsur  dari  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI  No.22  tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan isinya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraannya
3. Yang mengakibatkan orang lain meniggal dunia
Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah perbuatannya  terdakwa  telah  memenuhi  atau  tidaknya  ketentuan  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut yaitu sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim  mempertimbangkan sebagai berikut;
Ad.  1.  Yang  dimaksud  dengan”setiap  orang  “adalah  orang  perorangan  atau  korporasi pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  dalam  perkara  ini  terdakwa  YOSEP  telah membenarkan  identitasnya  dan  terdakwa  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani, sehingga  terdakwa  dapat  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya,  dengan demikian  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  unsur  “setiap  orang”  terbukti  secara sah dan meyakinkan;
Ad.2.      Menurut  Undang-undang  RI  No.22  tahun  2009  tentang  Lalu  lintas  dan  Angkutan Jalan  yang  dimaksud  dengan  pengemudi  adalah  orang  yang  mengemudikan kendaraan  bermotor  dijalan  raya,  sedangkan  kendaraan  bermotor  adalah  setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan  mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel kereta api. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, bahwa benar terdakwa adalah pengemudi  dari mobil Mitsubhisi Light Truck Box  No.  Pol.  DD  9771  OH  (STNK  DD  8972  MT)  mengalami  kecelakaan  dengan cara  menabrak  sebuah  sepeda  motor  Jupiter  MX  No.Po.  DD  6965  DN  yang dikemudikan  oleh  korban  Makmur  dan  arah  berlawanan  dan  terdakwa  telah mengetahui bahwa rem kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tidak berfungsi dengan  baik,  yang  merupakan  bentuk  kelalaian  dari  seseorang  pengemudi  yang seharusnya selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan kondisi jalan raya, dengan
demikian  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  unsur  “Mengemudikan  kendaraan bermotor  yang  karena  kelaliannya  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas”terbukti secara sah dan meyakinkan;
Ad.  3.  Bahwa  akibat  dari  kecelakaan  tersebut,  ada  seseorang  yang  bernama  Makmur, akhirnya  meninggal  dunia,  sebagaimana  telah  diuraikan  pada  fakta  hukum  yang disebutkan  diatas,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” terbukti secara sah dan meyakinkan;
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mempertanggungjawabkan,  maka  harus bersalah dan dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Terdakwa  tetap  berada  dalam tahanan;
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan
- Akibat perbuatan terdakwa ada orang lain yang kehilangan nyawa; Keadaan Yang meringankan;
- Terdakwa berlaku sopan dipengadilan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal  310 ayat  (4) dan UU RI  No.22 tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
Dengan  memperhatikan  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  rumusan  Pasal  310  ayat  (4) UU RI No.22 tahun 2009 yaitu karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa dalam mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan  menganalisa  unsur  –unsur  yang  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI No.  22  tahun  2009  berdasarkan  teori  hukum  dan  doktrin  lalu  menghubungkannya  dengan perbuatan terdakwa dengan peristiwa tersebut.
Pada  pembuktian  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  dakwaan  yang  didukung  dengan terpenuhinya  syarat  mutlak  dari  pembuktian  yaitu unus  testis  nullum  testis yakni  adanya minimal  dua  alat  bukti  maka  terhadap  unsur-unsur  yang  dimaksudkan  di  dalam  dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.
Setelah  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana kelalaian  yang  menyebabkan  meninggalnya  orang  lain  maka  Majelis  Hakim  juga  harus mempertimbangkan  apakah  terhadap  diri  terdakwa  ada  alasan  yang  dapat  menjadi  dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar
Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tentang kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Dalam  kasus  ini  dijelaskan oleh Bapak  Fajar Pramono  yang  menyatakan  bahwa  dalam  memutus  perkara  sebaiknya  mempertimbangkan bagaimana suasana pada saat  kejadian apakah murni kejadian tersebut  adalah kelalaian atau kesengajaan,  bagaimana  tingkat  akibat  yang  ditimbulkan  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan serta  bagaimana  status  terdakwa  apakah  dengan  ditahannya  terdakwa  banyak  dirugikan ataukah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum. 7
Hal  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  oleh  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara untuk  meringankan  pidana  yang  akan  dijalani  oleh  terdakwa  dengan  memberikan  pidana penjara selama 1 (tahun) 4 (empat) bulan.
Karena  terhadap  terdakwa  harus  dinyatakan  dapat  mempertanggung  jawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu  juga  mempertimbangkan  mengenai  hal-hal  memberatkan  serta  hal-hal  yang meringankan  bagi  diri  terdakwa  serta  alasan-alasan  yang  sekiranya  dapat  membebaskan terdakwa dari tahanan.
Setelah  memeriksa  segala  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan,  Majelis Hakim  bermusyawarah  maka  diambillah  putusan  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  kelalaian  yang  menyebabkan meninggalnya  orang  lain  sebagaimana  dalam  amar  putusan  Pengadilan  Negeri  Pangkajene atas Perkara Nomor. 82/Pid.Sus /2016/Pn.Pangkajene.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  baik  melalui  wawancara  terhadap  hakim  yang  berkaitan dengan perkera dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang  terkait,  maka  penulis  berkesimpulan  sebelum  menetapkan  atau  menjatuhkan  putusan terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Hakim  terlebih  dulu  mempertimbangkan banyak  hal.  Seperti  fakta-fakta  pada  persidangan,  pertimbangan-pertimbangan  yuridis  dan non  yuridis,  keadaan  dan  latar  belakang  keluarga  terdakwa,  serta  hal-hal  lain  yang  terkait dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Pertimbangan  yuridis  merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana  yang  didakwakan jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur  dalam  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI  No.  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan apa  yang  yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta harus didasarkan fakta persidangan
7 Fajar Pramono, Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, (wawancara 6 juli 2017)

## Daftar Pustaka
Al-Quran dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesian, Jakarta: 1 maret 1971 Ali, Mahsur. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2015 Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Ansyori, Alik Alamsyah. Rekayasa Lalu Lintas Edisi Revisi. Malang: UMM Press. 2008 Ariman, Rasyid & Raghib, Fahmi. Hukum Pidana. Malang. Setara Press. 2016s
Chazawi,  Adam. Pelajaran  Hukum  Pidana:  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002
Djamali Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 Gunadi, Isnu ,Efendi Jonaedi, Hukum Pidana, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri 2014 Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Rienika Cipta, 2008. Http://quraishshihab.com/article/berlalu-lintas/(diakses 10-12-2016, 20.00 WITA) Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata,KUHP dan KUHAP .Wipress : 2008 Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
Mahmud, Peter Marzuki. Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana. 2015 Maramis, Frans. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia . Jakarta: PT Rajawali Pers. 2013
Marpaung, Leden. Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Sinar Grafika. 1995 Marpung, Leden. Asas-asas Praktikum Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Maghdalena, Todingrara. Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian Skripsi 2013, h. 21.
R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Politeia: Bogor