## BELENGGU ATURAN, NEGOSIASI, DAN EKSISTENSI RADIO KOMUNITAS
Studi pada Radio Balai Budaya Minomartani dan Wijaya di Yogyakarta
Aryo Subarkah Eddyono 1 dan Mirana Hanathasia 2
1 Mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana Universtas Gadjah Mada
1,2 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan
1 Email: aryo.subarkah@bakrie.ac.id, 2 mirana@bakrie.ac.id

## Abstrak
Masalah perizinan adalah satu hal yang membebani radio komunitas, radio yang didirikan untuk melayani kebutuhan informasi dan hiburan sebuah komunitas tertentu dan tidak dibenarkan  mencari  keuntungan  layaknya  radio  swasta.  Hal  lainnya  adalah  aturan beriklan  di  mana  radio  komunitas  tidak  diperbolehkan  menyiarkan  iklan  komesial  dan aturan kanalisasi atau pembatasan frekuensi siaran. Penelitian ini menjawab bagaimana negosiasi  yang  dilakukan  radio Balai  Budaya  Minomartani ( BBM )  dan Wijaya di Yogyakarta dalam mengikuti aturan pemerintah yang membebani dan apa motivasinya. Data  diperoleh  dari  wawancara  mendalam,  observasi  secara online dan offline, serta pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi yang dilakukan kedua radio tersebut terkait aturan yang merepotkan dan membebani itu adalah demi memperoleh  legalitas  dan  menjalankan  amanat  komunitas,  karena  legalitas  menjadi modal  penting  untuk  eksistensi  radio  komunitas  serta  untuk  mendapatkan  berbagai akses.
Katakunci : hegemoni, negosiasi, radio komunitas, radio BBM, radio Wijaya

## THE SHACKLE OF REGULATION, NEGOTIATION, AND EXISTENCE OF COMMUNITY RADIO

## Abstract
Licensing issues are one thing that puts  a burden on community radios, radios that are established to serve the information and entertainment needs of a particular community and are not justified in seeking benefits like private radio. Another thing is about the rules of  advertising  where  community  radio  is  not  allowed  to  broadcast  commercial advertisements, as well as canalization rules problems or broadcast frequency restrictions. This research answers the negotiations conducted by the Balai Minomartani (BBM) radio station and Radio Wijaya in Yogyakarta in obeying the government's burdensome rules and what their motivations. Data obtained from in-depth interviews, online and offline observations, and document collection. The results showed that the negotiations carried out by such two radio related to the troublesome and burdensome rules were to obtain legality  and  carry  out  the  mandate  of  the  community  because  legality  became  an important capital for the existence of community radio and to obtain various accesses.
Keywords: hegemony, negotiation, community radio, radio BBM, radio Wijaya

## Pendahuluan
Mardiyono,  Ketua  Jaringan  Radio Komunitas  Yogyakarta  (JRKY),  di  acara ulang  tahun  JRKY  ke-16,  6  Mei  2018, mengatakan masih ada radio komunitas di Yogyakarta yang belum mendapatkan izin siaran dari Kementerian Komunikasi dan  Informasi  RI.  Hanya  25  radio komunitas  yang  lolos  pada  penetapan 2018 dari 33 radio yang mengajukan izin. Dari  25  radio  komunitas  yang  lolos, sekitar  20  di  antaranya  merupakan anggota  JRKY.  Mengapa  tidak  semua lolos?
Di  sela-sela  makan  siang,  masih  di acara  syukuran  itu,  penulis  bertanya langsung  kepada  salah  satu  Komisioner Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah (KPID)  Yogyakarta,  Muhammad  Imam Santoso.  Kebetulan  sekali.  Akunya,  ada tiga  alasan  mengapa  masih  ada  radio komunitas  (termasuk  yang  merupakan anggota JRKY) belum dapat izin. Tiga hal itu  adalah:  radio  komunitas  yang mengajukan  diri  menyerah  di  tengah jalan karena masalah keuangan berujung  pada  masalah  administrasi; persoalan  teknis  peralatan  (termasuk pemancar);  dan  persoalan  konten  atau isi siaran. Sisa radio komunitas yang tak lolos itu, jika masih berminat mendapatkan  izin,  harus  mengikuti proses  dari  awal  lagi.  Segala  syarat, seperti  pengumpulan  250  lembar  foto
kopi KTP warga di komunitas yang masih berlaku,  akta  notaris  pendirian  radio, proposal pengajuan izin, dan sebagainya harus diajukan ulang.
Tahap  berikutnya  adalah  Evaluasi Dengar  Pendapat  (EDP)  bersama  KPID setempat,  yang  kemudian  dilanjutkan dengan  Forum  Rapat  Bersama  (FRB)  di tingkat  pusat  untuk  mendapatkan  Izin
Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip.  Berikutnya,  radio  komunitas harus  dapat  Izin  Siaran  Radio  (ISR)  dan IPP  Tetap.  Dua  izin  terakhir  ini  ibarat kartu sakti nan pamungkas, bukti bahwa radio komunitas legal. Bagi sekelas radio komunitas,  bukan  komersil,  setiap tahapan butuh biaya yang tak sedikit.
Jika ditengok ke belakang, sebagian besar radio-radio yang mendapatkan izin pada 2018 itu sudah menyiapkan syarat dan  mengikuti  tahapan  sejak  lama. Sinam  Sutarno,  Ketua  Jaringan  Radio Komunitas  Indonesia  (JRKI),  menyebut lebih  dari  1000  radio  komunitas  telah mengajukan IPP ke Kemkominfo (“Sinam Sutarno:  Proses  Perizinan”,  September 9,  2017).  Dari  angka  itu,  sebanyak  423 radio komunitas yang telah mengajukan izin adalah anggota JRKI, berasal dari 17 provinsi di Indonesia. Proses pengajuan sangat lama, berlarut-larut dan bertahun-tahun. Tak ada hujan, tak ada petir,  di  pertengahan  2017,  Keminfo mengeluarkan  banyak  IPP  bagi  radio
To cite this article (7th APA style) :
Eddyono,  A.  S.,  &  Hanathasia,  M.  (2018).  Belenggu  Aturan,  Negosiasi,  dan  Eksistensi  Radio Komunitas [The Shackle of Regulation, Negotiation, and Existence of the Community Radio]. Journal Communication Spectrum, 8 (1), 15-44. http://dx.doi.org/10.36782/ jcs.v8i1.1810
komunitas yang telah lama menanti. Jika sebelumnya  jalan  santai,  jika  tak  ingin disebut  jalan  di  tempat,  Keminfo meminta  radio  komunitas  yang  telah ber-IPP segera mengajukan ISR.
Akhirnya di awal 2018 ISR itupun turun. Di Yogyakarta, dari proses cepat yang tak biasa itu, 25 radio komunitas dinyatakan legal.
Radio  komunitas,  menurut  UU Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran,  aturan  sudah  ketinggalan zaman  dan  tak  kunjung  selesai  direvisi (hingga  artikel  ini  ditulis),  adalah termasuk  dalam  Lembaga  Penyiaran Komunitas (LPK)  yang  berbentuk  badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas  tertentu,  independen,  dan tidak  komersial,  dengan  daya  pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta  untuk  melayani  kepentingan komunitasnya  (Pasal  21  Ayat  1).  Radio komunitas  adalah  media  penyiaran dengan  strategi  menyajikan  apa  yang tidak  bisa  ditawarkan  oleh  radio komersil.  Radio  komunitas  merupakan radio  berkonten  lokal,  berasa  lokal (Fraser  dan  Estrada,  2001:5;  Tabing, 2000).  Agar  dianggap  sebagai  radio
komunitas,
kebijakan stasiun, manajemen, dan program harus merupakan tanggung jawab dari
komunitas tersebut (Fraser dan Estrada, 2001:16).  Pendanaan  terhadap  radio komunitas tersebut juga tak boleh luput dari tanggung jawab komunitas.
Kenyataannya,  radio  komunitas  di Indonesia,  di  satu  sisi  diakui  oleh undang-undang  (UU  Penyiaran  Nomor 32 Tahun 2002), disisi lain didiskriminasi oleh undang-undang itu sendiri, beserta aturan  pemerintah  di  bawah  undang- undang.
Radio komunitas juga
menghadapi  persoalan  internal  terkait partisipasi  warga  (lihat  tabel  1).  Ada beberapa  studi  soal  ini.  Salah  satunya adalah  riset  tentang  radio Panagati di Yogyakarta  di  tahun  2004  (Eddyono,
2008).  Riset  ini  menyebut  bahwa  radio Panagati belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan warga mengakses  informasi  dan  hiburan. Partisipasi  hanya  terasa  kental  pada awal pendirian radio, tapi tidak di tengah jalan. Radio Panagati belum sepenuhnya mampu menerapkan konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Tabel 1. Inventarisir Masalah Radio Komunitas Versi JRKI Internal Eksternal Kelembagaan Tak sedikit rakom yang berdiri tidak berasal dari kebutuhan mendasar komunitasnya. Sehingga dari sisi kelembagaan tidak mencerminkan radio komunitas.

## Keterbatasan Kanal
UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran komunitas ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah yang kemudian hanya membatasi 3 kanal untuk radio komunitas. Padahal kanal ini berdekatan dengan frekwensi penerbangan.

## Program Siaran
Banyak radio komunitas yang belum mampu menyiapkan program dengan baik sesuai kebutuhan komunitas.

## Perizinan
Banyak radio komunitas yang mengajukan permohonan izin tidak memperoleh
kepastian dari Kemkominfo. Pengabaian perizinan radio komunitas oleh pemerintah membuat radio komunitas rentan di-
sweeping oleh balai monitoring.
Pendanaan Masih sedikit radio komunitas yang berhasil mencari sumber dana secara kreatif Larangan Memperoleh Iklan Larangan beriklan membatasi daya hidup radio komunitas karena banyak radio komunitas yang menghadapi persoalan pendanaan.

## Kaderisasi
Kaderisasi sangat di butuhkan untuk memastikan agar radio tetap ada yang mengelola, tapi di sejumlah radio komunitas proses ini masih rendah. Termasuk teknisi perangkat siar

## Daya Pancar
Radio Komunitas hanya boleh memancar dalam daya 50 watt. Kondisi ini tidak berarti apa-apa bagi wilayah yang ada di luar jawa.

## Sumber daya Manusia (SDM)
SDM sejumlah radio komunitas masih rendah dan berdampak pada pengelolaan stasiun radio.
Sumber : Eddyono, 2012b
Penelitian  berikutnya,  di  tahun 2011, menunjukkan radio Panagati (dan juga radio Angkringan ) berhenti bersiaran  (Eddyono,  2012a). Panagati
dan Angkringan tak  pernah  mencapai bentuknya  sebagai  radio  komunitas “sesungguhnya”.
“Sesungguhnya”  adalah  situasi  di mana  radio  komunitas  benar-benar menjalankan peran untuk
komunitasnya.  Ketidakaktifan  kedua radio  disebabkan  dua  faktor,  yakni:
internal  dan  eksternal  (lihat  tabel  2). Beberapa  kali  ada  upaya  untuk menghidupkan  radio  kembali.  Tapi kendala  selalu  datang  bertubi-tubi. Klaim pengelola, biarpun tak siaran yang penting komunitas tetap eksis. Baik JRKY maupun Suarakomunitas.net, media warga berbasis siber, masih
menganggap  kedua  radio  eksis  dan dilibatkan  dalam  berbagai  kegiatan bersama radio komunitas lainnya.
Tabel 2. Pemetaan Permasalahan Radio Komunitas Nama Radio Internal Eksternal Radio Panagati (lahir bersamaan/sesaat setelah paguyuban Pinter ada) 1. Keterbatatasan kru/personel 2. Partisipasi masyarakat rendah 3. Dana terbatas (didominasi bantuan lembaga/perorangan di luar komunitas) 4. Pemancar rusak (yang dipakai adalah pinjaman dari lembaga CRI) 5. Komputer ketinggalan zaman 1. Alokasi frekuensi (pendengar sulit menjangkau) 2. Siaran tumpang tindih dengan
radio lain.
Sehingga penerimaan tidak bersih 3. Pembatasan pencarian dana 4. Persyaratan sertifikasi alat Radio Angkringan (diawali semangat sekelompok pemuda
yang ingin membuat media pemantau.
Paguyuban warga Fokowati lahir belakangan setelah radio mengudara) 1. Keterbatasan kru/personel 2. Partisipasi masyarakat rendah 3. Dana relatif terbatas (didominasi bantuan lembaga/perorangan di luar komunitas) 4. Semua alat rusak disambar petir. 5. Pemancar rubuh ditiup angin kencang
1. Alokasi frekuensi (pendengar sulit menjangkau)
2. Pencarian dana dibatasi 3. Persyaratan sertifikasi alat Sumber : Eddyono (2012a)
Faktor  internal  meliputi  dana  dan kru yang terbatas, partisipasi warga yang lemah, dan alat pendukung siaran yang menyedihkan.  Faktor  eksternal  salah satunya  adalah  adanya  kebijakan  yang dikeluarkan  pemerintah  untuk  alih-alih menata,  malah  membatasi  aktivitas radio  komunitas.  Aturan  itu  mengenai pelarangan  beriklan,  batasan  frekuensi siaran, serta pengurusan izin yang rumit
dan  tidak  sedikit  menghabiskan  dana. Dalam  situasi  saat  ini,  perkembangan teknologi internet yang mampu
mengubah  perilaku  masyarakat  dalam mengonsumsi  media  juga  menambah daftar  masalah  yang  dihadapi  radio komunitas.
Menarik mengamati dinamika radio komunitas  yang  berusaha  bertahan  di
tengah situasi  berat  yang menimpanya,
terutama menghadapi kebijakan pemerintah yang mengatur keberadaan mereka. Radio Panagati dan Angkringan
sebenarnya tak berdua saja menghadapi persoalan  mengelola  radio  komunitas.
Ada juga radio Balai Budaya Minomartani  (BBM) dan Wijaya yang hingga  kini  masih  berupaya  eksis.  Dua radio  ini  adalah  anggota  JRKY.  Radio BBM dianggap  hanya  lolos  dalam pengajuan ISR, sementara IPP Tetap tak turun.  Sementara  radio Wijaya, batal mengajukan  karena  melewati  batas waktu.  Penelitian  ini  akan  menjawab bagaimana radio komunitas Wijaya dan Balai  Budaya  Minomartani  (BBM)
bernegosiasi atas kebijakan pemerintah? Apa motivasi keduanya? Tinjauan Pustaka

## Hegemoni dan Negosiasi
Hegemoni adalah strategi kekuasaan menaklukan kelompok subordinat agar patuh dan tunduk tanpa kekerasan layaknya dominasi menggunakan  senjata.  Agar  berhasil, dibutuhkan  kepemimpinan  yang  bisa merangkul atau
mengakomodir keinginan  kelompok  yang  hendak dikuasai.  Kepemimpinan  itu  disebut Gramsci  (2013,  hal.  81)  sebagai “kepemimpinan intelektual dan moral”. Dengan  kata  lain,  hegemoni  adalah penguasaan  yang  dicapai  suatu  kelas atau kelompok dominan terhadap kelas atau kelompok-kelompok lainnya (subordinat) melalui kesadaran.
Hegemoni melahirkan persetujuan akibat keberhasilan kepemimpinan
politik  dan  ideologis  (Simon  1999,  hal. 19-20).  Persetujuan  adalah  ungkapan keyakinan massa karena merasa nyaman dengan  kekuasaan  yang  dijalankan kelompok dominan.
Hegemoni adalah upaya yang harus terus-menerus  dicapai.  Namun  tidak mudah  karena  akan  selalu  ada  usaha kekuatan  oposisi  yang  antagonistik (memiliki  kepentingan  berlawanan) untuk  menghacurkannya.  Oposisi  akan melancarkan  hegemoni  tandingan.  Hall menyebut  bahwa  hegemoni  bukanlah suatu  keadaan  yang  sudah  pasti  dan permanen, melainkan harus dimenangkan  dan  direbut.  Hegemoni dapat juga lenyap (Lull 1998, hal. 41-42).
Kekuatan  oposisi  ini  hadir  dalam  dua bentuk  (Beilharz,  2002,  hal.  203). Pertama, oposisi yang datang dari sistem kehidupan  masyarakat  yang  pernah eksis sebelumnya hingga saat berlangsungnya hegemoni oleh kelompok berkuasa masih terus ditangkal.. Kedua, oposisi  yang  berasal dari kelompok baru yang kepentingannya  tidak  sejalan  dengan kelompok dominan.
Hegemoni  memiliki  tiga  tingkatan (Femia,  1981,  hal.  46-47). Pertama ,
hegemoni integral ( integral hegemony ), ditandai afiliasi massa yang berkomitmen penuh. Masyarakat menunjukkan  tingkat  ‘kesatuan  moral dan intelektual’ yang kuat.  Perlawanan terhadap  penguasa  tak  mencapai bentuknya. Kedua ,  hegemoni  yang merosot ( decadent hegemony ),
menunjukkan situasi di mana kelompok dominan mulai kehilangan kepercayaan massa. Massa berpura-pura patuh pada kehendak  kelompok  dominan  sebagai bentuk  pembangkangan  yang  relatif halus.  Meskipun  demikian,  masih  ada beberapa  kepentingan  yang  sejalan  di antara dua kekuatan. Ketiga , hegemoni minimal  ( minimal  hegemony )  adalah
bentuk  hegemoni  yang  terendah.
Kelompok subordinat tak lagi menganggap  kepentingan  kelompok penguasa  sejalan  dengan  apa  yang mereka kehendaki. Tingkatan hegemoni tersebut terkait dengan negosiasi yang berujung pada konsensus. Hegemoni akan terjadi pada  suatu  masyarakat  dimana  tingkat konsensusnya  tinggi  dengan  ukuran stabilitas  sosial  yang  besar  di  mana kelompok  subordinat  dengan  aktif mendukung  dan  menerima  nilai-nilai, ide,  tujuan  dan  makna  budaya  yang mengikat dan menyatukan mereka pada struktur  kekuasaan  yang  ada.  Dalam situasi  tersebut  masyarakat  akan  tetap berkonflik,  berebut  kuasa.  Namun,  apa yang dilakukan hegemoni adalah membatasi pertikaian dan menyalurkannya pada saluran ideologis yang aman (Storey, 2003, hal. 172-174). Hegemoni  adalah  suatu  organisasi konsensus di mana kepentingan semua kelompok  terwadahi  oleh  kelompok berkuasa,  bahkan  ada  kebebasan  bagi semua kelompok menjalankan apa yang diinginkannya (Iskandar, 2003, hal. 62).
Negosiasi  adalah  proses  mencari jalan  tengah  atas  situasi  yang  lebih menguntungkan  dari  pada  merugikan.
Prosesnya  diwarnai  tawar-menawar yang berujung pada persetujuan semua pihak.  Inilah  yang  disebut  konsensus. Kelompok dominan akan terus bernegosiasi atas beragam kepentingan dalam  rangka  menjalankan  hegemoni. Pada  kelompok  subordinat,  negosiasi merupakan salah satu bentuk penerimaannya atas kehendak kelompok dominan, dari pada menolaknya  atau  menerimanya  secara utuh.    Hall  (2011,  hal.  228-229) menyebut  negosiasi  adalah  campuran antara situasi oposisi (yang berlawanan) dengan  adaptif  (penerimaan  secara utuh).  Posisinya,  tidak  menolak  juga tidak  menerima  bulat-bulat  sebuah kekuatan hegemonik, melainkan munculnya  sikap  atau  pemahaman alternatif.
Radio Komunitas dan Belenggu Kebijakan Pemerintah
Ketika  Orde  Baru  masih  perkasa, radio komunitas dianggap sebagai radio gelap.  Selain itu, dianggap  juga  sebagai radio pemecah persatuan, radio bawah tanah,  pemicu  konflik  sehingga  harus disingkirkan.  Kala  itu,  ketika  radio komunitas
di- sweeping oleh pemerintah,  alat-alat  siarannya  disita paksa.  Pengelola  tak  bisa  berbuat  apa- apa. Tidak ada aturan yang membenarkan keberadaan radio komunitas  (Eddyono  2008).  Namun,
ketika  Orde  Baru  jatuh  dan  setelah  UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 disahkan, barulah  keberadaan  radio  komunitas diakui.
Mengapa  konsep  radio  komunitas menarik  dibicarakan?  Ini  tak  terlepas dari  perannya  terhadap  komunitas. Menurut  Tabing  (dalam  Pandjaitan, 1996,  hal.  48),  stasiun  radio  komunitas (disebut  pula  sebagai  radio  swadaya masyarakat)  dioperasikan  di  wilayah tertentu,  khusus  bagi  warga  setempat, berkonten lokal  dan dikelola oleh warga setempat pula.
Maryani  (2011),  yang  pernah meneliti  soal  ini  di  radio Angkringan Yogyakarta, menyimpulkan bahwa radio komunitas bisa dianggap sebagai media perlawanan.  Radio  komunitas,  selain menayangkan tayangan-tayangan alternatif yang tidak mampu dihadirkan media arus utama, mampu mencerahkan masyarakat atas berbagai kebijakan  pemerintah  lokal  setempat. Masyarakat menjadi lebih kritis dan aktif terhadap kebijakan lokal. Tak hanya itu, secara politis, radio komunitas dianggap mampu menjadi media dalam mengawal perjalanan  otonomi  daerah.  Radio komunitas  menjadi  ruang  partisipasi publik  di  akar  rumput  yang  selama  ini diabaikan oleh media-media arus utama (Eddyono, 2008). Bahkan dalam konteks implementasi UU Desa, media komunitas  seperti  radio  komunitas punya kesempatan
mengawal penggunaan  anggaran  desa,  kebijakan desa, sekaligus kinerja aparat desa agar tak  korupsi.  Maklum,  sekitar  1  miliar rupiah  pertahun  dikucurkan  ke  desa yang berasal dari APBN.
Radio komunitas menjalankan prinsip-prinsip  akses  dan  partisipasi. Akses  berarti  layanan  siaran  yang
disiapkan  bisa  diakses  komunitas. Partisipasi berarti komunitas secara aktif terlibat dalam perencanaan dan manajemen,  dan  juga  memproduksi program, sekaligus membawakan acara. Fraser dan Estrada (2001) mengemukakan  bahwa  dalam  radio komunitas,  konsep-konsep  akses  dan partisipasi bermakna penting. Komunitas harus berpartisipasi merumuskan  rencana  dan  kebijakan radio komunitas dalam melayani komunitasnya, termasuk mengelola dan membuat program. Komunitas berpartisipasi dalam mengambil keputusan  untuk  menentukan  materi program, lama waktu siar dan jadwalnya.  Masyarakat  memilih  jenis- jenis  program  yang  mereka  inginkan, ketimbang  hanya  menerima  apa  yang telah  ditentukan  oleh  para  pembuat program. Lebih lanjut, komunitas bebas memberikan  komentar  ataupun  kritik. Pengelola,  tidak  bisa  tidak,  harus mengakomodir  kebutuhan  komunitas. Dan  yang  tak  kalah  penting  adalah komunitas
berpartisipasi dalam pendanaan stasiun radio tersebut. Radio komunitas harus lihai melihat
community  need (bukan want )  dan disajikan  dalam  acaranya.  Keterwakilan kelompok dan kepentingan yang berbeda  dalam  komunitas  tersebut tentu  saja  harus  diakomodir.  Radio komunitas harus berpihak pada kelompok minoritas dan marjinal dalam komunitas  (tidak  hanya  kepentingan komunitas mayoritas saja).
Keberadaan  radio  komunitas  di Indonesia  tak  lepas  dari  aturan-aturan, baik  di  tingkat  pusat  maupun  lokal
(daerah). Ada  tiga  aturan  yang menjadi sorotan  sekaligus  batasan  ataupun pegangan penulis dalam mengelompokkan  data  temuan.  Tiga aturan  ini  tidaklah  muncul  begitu  saja, melainkan hasil pemetaan dari penelitian  penulis  sebelumnya  (lihat
Eddyono,  2011).  Tiga  aturan  ini  terkait dengan  persoalan  eksternal  yang dihadapi  radio  komunitas  dan  tidak ditempatkan  sebagai  penyebab  satu- satunya  radio  komunitas  sulit  bertahan hidup.  Ada  banyak  faktor  lain  yang memengaruhi cara bertahan hidup radio komunitas,
seperti manajemen pengelolaan. Pertama, aturan  beriklan  yang membatasi radio komunitas mendapatkan  dana.  Hal  ini  tercantum dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2002 Tentang  Penyiaran,  Pasal  23  Ayat  2: Lembaga Penyiaran Komunitas (termasuk  radio  komunitas)  dilarang melakukan siaran iklan dan/ atau siaran komersil  lainnya,  kecuali  iklan  layanan masyarakat .  Soal  aturan  ini  juga  diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaran  Penyiaran  Lembaga
Penyiaran  Komunitas  Pasal  27.  Dana yang diperbolehkan berasal dari sumbangan, hibah dan sponsor lembaga di dalam dan di luar komunitas yang sah dan tidak mengikat. Pembatasan beriklan membuat radio komunitas tidak leluasa memperoleh dana untuk operasional. Padahal, dengan dana yang cukup,  selain  untuk  membiayai  urusan operasional,  radio  akan  lebih  mudah memberikan  konten  terbaik  untuk komunitasnya  sekaligus  mendorong partisipasi warga.
Kedua, aturan  mengenai  frekuensi siaran  yang  secara  khusus  tertuang dalam  Kepmen  Nomor  15  Tahun  2003 dan Keputusan Dirjen Postel Nomor 15A
Tahun 2004 menegaskan bahwa pemerintah  hanya  menyediakan  tiga kanal  frekuensi  untuk  radio  komunitas
(202, 203, 204), yakni 107,7; 107,8; dan 107,9  MHz.  Dari  total  frekuensi,  yang diberikan untuk radio komunitas hanyalah 1,5 persen. Selebihnya diberikan  kepada  radio  swasta  dan publik.  Radio  swasta  mendapat  porsi sebesar  78,5  persen,  sedangkan  radio publik  memperoleh  20  persen.  Di
Yogyakarta, jatah frekuensi itu diperebutkan  sedikitnya  52  radio komunitas  dengan  radius  siaran  untuk satu  radio  sekitar  2,5  km  dan  daya pemancar  sebesar  50  Watt.  Kondisi  ini berdampak  pada  kualitas  tangkapan radio komunitas. Siaran menjadi tumpang  tindih,  tertimpa  suara  dari radio  lain.  Sulit  bagi  radio  komunitas mendapat respon positif dari pendengarnya  jika  situasinya  terus seperti  ini.  Dan  akhirnya,  radio komunitas tidak didengar alias ditinggalkan oleh pendengar.
Dalam kasus radio Panagati
(Eddyono, 2009), pada radius 2,5 km di mana  radio  itu  bersiaran  ada  banyak radio komunitas lainnya siaran bersamaan.    Dampaknya,  siaran  radio Cemara ,  radio Suara  Muslim ,  sejumlah radio  kampus  dan  termasuk  radio Panagati tumpang  tindih.  Ada  upaya pembagian jadwal siaran untuk mengatasi kesemrawutan itu, tetapi tak dipatuhi  oleh  radio  lainnya.  Radio komunitas berlomba-lomba siaran
dalam  waktu  panjang  dan  bersamaan. Siaran  menjadi  tak  terdengar  dengan jelas bagi radio yang memiliki pemancar rendah.  Sementara  yang  memiliki pemancar kuat menjadi lebih dominan.
Ketiga , aturan pengurusan izin yang rumit  dan  pada  praktiknya  butuh  biaya besar. Aturan soal izin tertuang dalam PP Nomor  51  Tahun  2005  Tentang Penyelenggaran  Penyiaran  Lembaga Penyiaran Komunitas. Pada pasal 4 ayat 2  disebutkan: Lembaga  Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis  dari  paling  sedikit  51  %  (lima puluh  satu  perseratus)  dari  jumlah penduduk  dewasa  atau  paling  sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dan  dikuatkan  dengan  persetujuan tertulis  aparat  pemerintah  setingkat kepala  desa/lurah  setempat. Syarat- syarat lain yang harus dilampirkan dalam pengajuan izin, diantaranya menyiapkan akta  pendirian  beserta  pengesahan badan  hukum,  studi  kelayakan  dan rencana kerja, program siaran, dan data teknik  siaran.  Jajaran  Kemkominfo  di daerah  akan  mengklarifikasi  syarat- syarat administrasi tersebut. Sementara KPI (melalui KPID)  akan mengecek  data program siaran.
Jika  persyaratan  lengkap,  maka
radio komunitas harus mampu
menjawab  pertanyaan  klarifikasi  dalam Evaluasi  Dengar  Pendapat  (EDP)  yang diselenggarakan  oleh  KPID.  Dalam jangka  waktu  paling  lama  15  hari  kerja terhitung  setelah  EDP  dilaksanakan, KPID akan mengeluarkan surat rekomendasi kelayakan untuk menyelenggarakan penyiaran dan
mengusulkan  alokasi  dan  penggunaan spektrum  frekuensi  radio  kepada menteri.    Surat  ini  nantinya  menjadi bahan  dalam  Forum  Rapat  Bersama (FRB)  antara  Menkominfo  dan  KPI  di tingkat  pusat.  Lanjutannya,  jika  lolos, maka  Izin  Penyeleggaraan  Penyiaran (IPP)  Prinsip  akan  turun.  Proses berikutnya adalah mengajukan persyaratan  guna  mendapatkan  Izin
Siaran Radio (ISR). Sinam Sutarno, Ketua JRKI, mengatakan bahwa aturan-aturan tersebut  memang  membebani  radio komunitas  (“Sinam  Sutarno:  Proses Perizinan”,  September  9,  2017).  Soal mengurus izin, misalnya, radio komunitas  harus  mengeluarkan  biaya setidaknya untuk mengurus akta notaris, penyelenggaraan  EDP,  dan  sertifikasi alat. Belum lagi soal lamanya penantian menunggu  izin  turun,  bertahun-tahun dan  tak  pasti.  Beruntung,  pertengahan 2017 tiba-tiba saja Kemkominfo mengeluarkan IPP Prinsip secara serentak  untuk  radio  komunitas  di Yogyakarta yang belum
mendapatkannya  dan  meminta  agar radio  komunitas  yang  telah  ber-IPP Prinsip  segera  mengurus  ISR  dan  IPP
Tetap.  Di  awal  2018  barulah  radio komunitas  di  Yogyakarta  yang  telah bertahun-tahun mengajukan izin akhirnya  mendapatkan  ISR  dan  IPP Tetap.  Itupun  masih  ada  yang  tak  lolos dengan  beragam  alasan  seperti  yang telah  dikemukakan  di  bagian  awal pendahuluan. Radio komunitas yang tak lolos harus mengulang proses perizinan dari awal lagi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  untuk  menjawab  praktik negosiasi radio komunitas Balai Budaya Minomartani dan Wijaya di  Yogyakarta atas aturan yang membelenggu mereka, serta  akan  melihat  motivasi  di  balik negosiasi  yang  mereka  lakukan  itu. Metode  pengumpulan  data  adalah dengan  wawancara,  observasi,  dan
penelusuran dokumen. Pemilihan narasumber  ditetapkan  secara  sengaja berdasarkan  pemahamannya  akan  isu. Narasumber  adalah  pengelola  radio komunitas yang menjadi objek penelitian  ini  dan  narasumber  terkait lainnya seperti KPID dan pengurus JRKY. Penulis tidak membatasi jumlah narasumber yang diwawancarai, tergantung seberapa lengkap data yang dihimpun  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian.  Observasi  dilakukan  untuk mengamati pengelolaan radio
komunitas, media sosial, dan memantau siaran  masing-masing  media.  Dokumen yang  dibutuhkan  adalah  dokumen pendirian  masing-masing  radio,  profil radio  komunitas,  dokumen  perizinan,
dan sebagainya
dalam upaya
memperkuat data temuan.
Pengambilan  data  telah  dilakukan dalam  kurun  waktu  Maret  2015  hingga Mei  2019.  Kurun  waktu  yang  panjang digunakan  untuk  melihat  dinamika kedua  radio  secara  mendalam.  Analisa terhadap  data  yang  diperoleh  dari berbagai sumber yang berbeda dilakukan  dengan  mengelompokkan
data  (kategorisasi  data)  berdasarkan  3 kebijakan pemerintah yang membelenggu  radio  komunitas  yakni mengenai aturan beriklan,  pembatasan frekuensi siaran, dan kerumitan pengurusan izin . Setelah itu dilanjutkan dengan  membandingkan  data  hasil temuan,  mengaitkannya  dengan  teori, sehingga  dapat  dilakukan  penarikan kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Radio  Balai  Budaya  Minomartani (BBM) dan Radio Wijaya: Awal Mula
Alunan musik Jawa mengumandang dari  laptop  ketika  penulis  mengakses siaran  radio BBM secara streaming. Kualitasnya memang bukan stereo, tapi cukup jelas di telinga. Syahdu. Beberapa menit  sekali  terdengar  audio  identitas radio BBM, dilanjutkan  musik  Jawa kembali.  Ini  adalah  acara  musik  tanpa henti, tanpa penyiar . Siaran tanpa henti seperti  ini  hanya  bisa  dilakukan  secara online menggunakan data internet atau disebut  juga  siaran streaming .  Takkan bisa mendengarkannya melalui pesawat radio biasa. Alasannya, siaran radio BBM biasanya  dimulai  pada  sore  hari. Sementara  saat  ini,  masih  siang. Kalaupun  sedang on  air, jarak  penulis dengan lokasi stasiun radio lebih dari 5 km,  melebihi  batas  maksimal  daya pancar radio komunitas yang hanya 2,5 km.
Radio BBM adalah radio komunitas yang berbasis pada budaya.
Keberadaannya  terkait  erat  dengan komunitas  Balai  Budaya  Minomartani yang  sudah  berdiri  sejak  14  Agustus
1990. Komunitas Balai Budaya Minomartani merupakan pusat aktivitas budaya di wilayah Minomartani, Sleman, Yogyakarta yang dikelola oleh paguyuban.  Paguyuban  itu  bernama Paguyuban  Balai  Budaya  Minomartani (BBM).
Di  tempat  ini  beragam  kegiatan budaya dan kesenian Jawa dipentaskan, seperti  wayang,  karawitan,  macapat, ketoprak,  dan  tari-tarian.  Musik  dan tarian  kontemporer  juga  berkali-kali digelar.  Komunitas  BBM  juga  menjadi tempat  berbagi  ilmu  berbagai  kesenian tersebut. Sebuah gedung bertingkat dua menjadi  arena  pementasan,  sekaligus ikon  bagi  komunitas  ini.  Peminatnya banyak.  Sewa  tempat  relatif  murah. Siapapun  bisa  menggunakannya  untuk ekspresi seni dan budaya. Setiap kali ada pementasan antusias masyarakat sangat terasa, terutama di awal-awal komunitas berdiri. Karena tingginya minat masyarakat,  pengelola  lantas  berpikir panjang mencari saluran yang lebih luas.
Kita rekam. Saat itu zaman tahun- tahun 90-an itu direkam di kaset, kemudian  diputarkan  di  Radio Republik Indonesia (RRI) dan juga di  (radio)  Retjobuntung.  Tapi harus pakai kurir, karena waktu itu teknologi belum seperti sekarang. Jadi  pakai  kaset,  jadi  direkam  di tempat.  Kalau  pakai  kurir  dibawa ke RRI harus ada delay satu jam-an gitu . Ya, bolak-balik, jadi ketika di sini sudah play , di radio baru play
begitu  (Sri  Kuncoro,  Pengelola Radio BBM, 29 April 2015). Semakin hari, keinginan menyebarluaskan kegiatan dan informasi  semakin  tak  terbendung. Kerjasama  dengan  beragam  radio seperti RRI dan Retjobuntung
menimbulkan ketergantungan. Sehingga pengelola merasa perlu membuat media sendiri.  Pilihannya  tak  langsung  jatuh pada  radio,  melainkan  media  cetak. Dikutip  dari  Proposal  Perizinan  Radio BBM (2009),  sebelum  mendirikan  radio komunitas,  Paguyuban  BBM  sempat membuat  koran  yang  diberi  nama KOBAR.  KOBAR kependekan  dari Koran Selembar .  Media  ini  berjaya  pada periode 1990 hingga 1997.
Ternyata  kebutuhan  warga  atas informasi semakin tumbuh. Keberadaan
KOBAR stagnan,  terutama  karena tampilannya yang dianggap menjemukan  dan  informasinya  tidak aktual. KOBAR masih  ditulis  pakai tangan  lalu  diperbanyak. Lalu,  pewarta komunitas  ini  berinisatif  membuat sebuah radio. Pada masa itu, belum ada pengakuan  negara  terhadap  radio komunitas,  sehingga  masih  dianggap radio gelap atau radio bawah tanah yang siarannya sembunyi-sembunyi agar
tidak di- sweeping aparat negara. Pendirian  radio  melibatkan  banyak pihak, terutama warga sekitar.
Ada  beberapa  orang  yang  punya kemampuan  elektronika  (merakit radio), kebetulan saat itu juga ada (mahasiswa)  KKN  (Kuliah  Kerja
Nyata)  UGM  juga,  (mahasiswa) Komunikasi  UGM.  Warga  juga dilibatkan. Mereka mencoba bikin radio  FM  saat  itu.  Karena  yang lebih mudah kan FM kalo saat itu.
Kemudian  jadi gak perlu  harus bawa, kalau kegiatan pentas atau kegiatan wayang. Kalau (sebelumnya)  di  RRI  harus  bawa. Mending disiarkan sendiri di acara kita  (Sri  Kuncoro,  pengelola radio
BBM , 29 April 2015).
Suket  Teki dipilih  menjadi  nama radio  itu. Suket  Teki adalah  kata  yang berasal  dari  bahasa  Jawa,  artinya rerumputan  kecil.  Meski  kecil,  namun ada  dimana-mana.  Rumput  teki  adalah jenis  rumput  berimpang  yang  gampang tumbuh  dimana-mana  dan  berjaringan. Warga menganggap radio yang mereka dirikan  adalah  radio  akar  rumput  yang mengakomodir  kebutuhan  informasi dan  hiburan  warga  sekitar  di  wilayah yang  kecil. Suket  Teki muncul  pada sekitar 1995.
Nama radio Balai Budaya Minomartani yang  disingkat  menjadi BBM dipakai  mulai  tahun  2000.  Pada masa  itu,  pertumbuhan  radio  siaran tumbuh pesat. Masduki (2003:7)
menyebut setelah Orde Baru jatuh, ada banyak  radio-radio  baru  bermunculan. Angkanya fantastis. Jumlah radio siaran swasta meningkat hampir dua kali lipat dari  sekitar  850  radio  sebelum  1998 menjadi 1400 radio pada 2002. Angka itu belum termasuk jumlah radio komunitas yang  masih  dianggap  gelap  karena regulasi  yang  mengaturnya  belum  ada. Radio BBM memilih  jalur  radio
komunitas  yang  tengah  diperjuangkan keberadaannya.
Kenapa  kami  memilih  radio komunitas,  dari  awal  ruhnya sudah  untuk  komunitas,  kami melayani komunitas kami menjadi tempat bertemu dan memertermukan  semua  warga, utamanya yang concern (fokus) ke budaya.  Kenapa  budaya?  Karena ketika  di masyarakat  itu,  satu  hal yang  menjadi  perekat,  karena  di sini  kan  (masyakaratnya)  campur (berasal  dari  latar  belakang  yang berbeda)  (Sri  Kuncoro,  pengelola radio BBM , 29 April 2015).
Menurut  Proposal  Perizinan  Radio BBM (2009),  Radio BBM bertujuan memajukan  kualitas  hidup  warga  yang ditandai  dengan  mutu  hubungan  satu sama  lain  yang  dilandasi  persaudaraan, gotong-royong,  tolong-menolong,  dan kesetiakawanan.  Nilai  tersebut  sebisa mungkin  diwujudkan  dari  waktu  ke waktu  melalui  program  yang  disiarkan ( on-air ) maupun ( off-air ).
Radio BBM berupaya ikut mewujudkan  masyarakat  yang  berdaya dan  berkembang  melalui  kebebasan informasi, komunikasi, dan menyatakan pendapat sehingga mampu berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan  dan  kualitas  hidup masyarakat.  Para  pendiri  radio  ini menganggap kualitas hidup (spriritualitas) harus ada untuk mengimbangi pembangunan fisik. Spiritualitas  yang  dimaksud  adalah menjiwai nilai-nilai budaya lokal dan seni
tradisional. Landasan ini menjadi pijakan bagi radio BBM menjalani aktivitasnya di Minomartani.
Program  siaran  utama  radio BBM adalah  musik,  jenis musik  apapun  yang dianggap  dekat  dengan  komunitasnya. Informasi soal komunitas disampaikan di sela-sela  pemutaran  musik.  Sering  juga radio BBM me- relay pementasan  yang tengah  berlangsung  di  panggung  yang hanya  berjarak  sekitar  10  meter  dari studio radio.
Penyiar  di  sela-sela  (musik) menyampaikan,  oh  ini,  ada kejadian  anu  ya  di  perumahan Minomartani,  atau  di  Layur,  atau di Gang Mujair. Ada peristiwa apa disampaikan.  Ada  pertunjukkan wayang di Kampung Laseman. Nah itu  di  sela-sela  (Sri  Kuncoro, pengelola  radio BBM, 29  April 2015).
Cara  ini  membuat  warga  tidak merasa terpaksa mendengar. Selain itu, siaran selalu menggunakan bahasa yang sederhana  sehingga  mudah  dicerna warga  setempat.    Ditambah  pula integritas  pegiat  radio  komunitas  yang dianggap  baik  sehingga  warga  terajak untuk  tahu  berbagai  kegiatan  radio. Pegiat  atau  pengelola  radio BBM biasanya terlibat dalam berbagai
aktivitas  di  lingkungan  Minomartani, baik  gotong-royong  dan  kegiatan kemanusiaan lainnya. Mereka berupaya ikut  andil  dalam  berbagai  kegiatan  di Monimartani.  Kehadiran  radio BBM nyatanya mampu mendongkrak
keramaian  di  komunitas  tersebut, terutama di joglo.
Karena  saat  itu  di  balai  budaya biasanya  cuma  latihan  kemudian pentas,  ketika  tidak  ada  latihan dan  tidak  ada  pentas,  otomatis sepi.  Tetapi  ketika  ada  radio, kondisinya  lain.  Kemudian  di  sini, kebetulan  hari  latihan,  orang berkumpul disini, orang mendengarkan  radio  (melalui pengeras  suara)  (Sri  Kuncoro, pengelola  radio BBM, 29  April 2015).
Radio  BBM  awalnya  bersiaran  di frekuensi 92.5 FM. Lalu berlanjut di 95.3
FM,  dan  kini  bersiaran  di  107,9  FM. Pendengarnya, menurut Proposal Perizinan  Radio BBM (2009),  adalah segala usia. Pendengar dewasa merupakan  pendengar  dominan  (65
persen).  Kelas  strata  sosial  terdiri  dari menengah  atas  (45  persen)  dan  bawah (55 persen). Musik yang dihadirkan pun beraneka irama, tapi musik daerah yang mendominasi.  Selain  melibatkan  warga setempat sebagai pengelola radio, radio BBM juga  membuka  kesempatan  bagi siapapun, termasuk mahasiswa magang untuk  siaran.  Strategi  ini  diambil mengantisipasi warga yang sibuk sehingga berhalangan siaran.
Bentuk  partisipasi  warga  lainnya, selain  ikut  mengelola  radio,  terlihat dalam keikutsertaan menelpon ke studio untuk  berkaraoke  dan  meminta  lagu. Namun,  ketika line telepon  tersambar petir  dan  juga  mengenai mixer, partisipasi warga dalam berinteraksi via
telepon menurun. Hal ini juga mempengaruhi  semangat  warga  yang bersiaran  karena  sepinya  interaksi. Meskipun pernah mengakalinya dengan mencoba membongkar alat dan memperbaikinya,  stabilitas  interaksi warga kerap terganggu.
Kami gak punya hybrid  phone
(konektor  dari  telepon  ke mixer audio)  kayak  di  swasta.  Kami sempat nyari .  Itu  biayanya  1,1 juta.  Mahal  ya  ternyata.  Jadi diakali  pakai handsfree ,  bongkar headset- nya, sambungin ke  salah satu channel di mixer . Ternyata itu jalan, tapi kami beberapa kali ganti headset (Sri Kuncoro, pegiat radio BBM, 29 April 2015).
Dari 2015 hingga tulisan ini dibuat,
radio BBM, masih  terus  mengudara dengan segala keterbatasannya, termasuk menurunnya jumlah pendengar.  Tak  ada  angka  pasti  yang bisa disebutkan pengelola menggambarkan  situasi  menurunnya jumah  pendengar.  Klaim  pengelola,  hal ini  bisa  dilihat  dari  minimnya  jumlah pendengar  yang  memesan  lagu  dan beriklan.  Pendanaan  utama  radio BBM didukung oleh pemasukan dari aktivitas pementasan  di  joglo  dan  sumbangan dari  pemerhati  budaya  yang  dikelola paguyuban. Rata-rata pengeluaran operasional radio selama sebulan sekitar 200  hingga  400  ribu  rupiah.  Meski semakin hari partisipasi warga Minomartani  sangat  menurun,  baik dalam hal pendanaan, interaksi, maupun keterlibatan  pengelolaan,  radio BBM
terus  berupaya  memberikan  hal  positif bagi  komunitasnya,  sekaligus  membuat terobosan agar bisa menarik
keterlibatan warga kembali.
Radio Wijaya punya  cerita  lain. Radio ini berdiri pada 20 Juni 2008 – jauh lebih  muda  dibanding  usia  radio BBM ,
hadir  untuk  memberikan  penyiaran informasi,  pendidikan,  serta  hiburan bagi masyarakat Wedomartani, Ngemplak,  Sleman,  DIY.  Keberadaanya tak  jauh  dari  studio  radio BBM, sekitar 2,2  km.  Jika  berkendara  sepeda  motor, bisa  ditempuh  dalam  waktu  sekitar  6 menit saja. Itu  jika  jalanan lancar, tidak ramai.  Radio Wijaya diinisiasi  oleh Karang Taruna Parikesit Desa Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Karang  taruna  ini  merupakan  induk karang taruna di wilayah Desa Wedomartani  yang  didukung  oleh  50 anggotanya. Berawal dari hobi mengutak-atik  alat  komunikasi,  para pemuda lantas mendirikan radio komunitas bertujuan berbagi informasi.
Trus kenapa tidak kita kembangkan  saja,  karena  kita punya  anggota,  punya  jaringan temen-temen di  tiap  dusun.  Kita kumpulkan  untuk  legalitasnya. Dan Alhamdulillah legalitas  juga kita  lancar  karena  untuk  syarat 250  KTP.  Kita cepet sekali  karena memang  komunitas  kita  sudah terbentuk lebih dulu (Choiriyanto, pengelola  radio Wijaya ,  28  April 2015 ).
Saat  baru  berdiri,  fasilitas  radio masih  sangat  terbatas.  Pengurus  dan
anggota rela meminjamkan aset pribadi yang  dimiliki  untuk  menjalankan  radio Wijaya. Selama  masa  uji  coba  siaran, radio komunitas ini hanya menggunakan tiang  antena  dari  bambu  dan  alat  siar seadanya.  Lokasinya  di  sebuah  rumah salah  satu  pengurus,  sebelum  akhirnya pindah  pada  2011  di  sebuah  bangunan tak  terpakai  yang  berada  di  atas  tanah kas  desa.  Bangunan  itu  dulunya  adalah bekas  rumah  dinas  guru  SD  Negeri Wedomartani. Karena tak banyak siswa yang memilih bersekolah di sini, SD lalu ditutup. Bangunan menjadi kosong.
(Awal berdiri) Di Jedes 11, Sragen sana.  Terus,  karena  kalau  di tempat pribadi, tempat perorangan  kan gak enak  sama keluarga juga, lalu kita pindahkan ke  tempat  umum.  Istilahnya  kan tanah kas desa, terus ada gedung yang  tidak dipake, toh .  Nah,  kita
pake di sini. Kita izin ke Kelurahan sama  Dinas  (Pendidikan)  yang punya gedungnya karena tanahnya  kan  punya  Kelurahan, kas desa lah (Choiriyanto, pengelola  radio Wijaya ,  28  April
2015).
Target  pendengar  radio  ini  adalah semua  umur,  namun  didominasi  untuk usia  muda,  20  –  24  tahun.  Program siarannya  beraneka  macam.  Selain musik,  ada  pula  acara  diskusi.  Musik dangdut  yang  paling  banyak  diminati. Campur  sari  lebih  disukai  orang  tua. begitu  pula  dengan  musik  tradisional Jawa  yang  ditayangkan  tiap  Sabtu malam.
Informasi sekitar desa
disampaikan  disela-sela  musik,  berupa
informasi  kesehatan,  usaha,  budaya, kehilangan  barang,  termasuk  karya jurnalistik.
Radio Wijaya diharapkan  bisa secara perlahan mengurangi pengangguran  di  Desa  Wedomartini melalui  informasi  dan  kegiatan off  air yang  digelar secara berkala.    Selain itu, bisa  menciptakan  sarana layanan  sosial jasa  penyiaran  untuk  masyarakat, wahana informasi dan hiburan berbiaya murah,  dan  sebagai  penyedia  sarana kreativitas bagi pemuda dan masyarakat setempat. Pemasukan dana didapat dari iuran  sukarela  pengurus  dan  anggota, bantuan  dari  pemerintah  dan  karang taruna,  serta  donatur  tetap.  Radio  ini juga mendapatkan dana dari  kerjasama lembaga  pemerintah  (seperti  BKKBN), kegiatan  siaran  langsung  dan  siaran khusus di mana warga dapat mempromosikan kegiatan atau usahanya. Perolehan terbanyak didapat dari  siaran  khusus  yang  bisa  mencapai sepertiga dari pendapatan. Pengeluaran perbulan rata-rata mencapai 300 sampai 400  ribu  rupiah.  Namun  dalam  situasi khusus, jika ada kerusakan alat misalnya, pengeluaran  bisa  melonjak  lebih  dari satu juta rupiah.
Kebutuhan  listrik  saja  setiap bulannya sampai 300 (ribu rupiah).  Operasionalnya  kita  itu selama 1 bulan ya sekitar 1 jutaan,
walaupun penyiar enggak ada gaji. Ya,  segitulah,  lampu  matilah,  gas habislah.  Kalau  minum  (teh  dan kopi) kayak gini , ya kita usahakan tiap  sore  ada gitu .  Ya,  untuk pembenahan  lah.  Misalkan  kita sebulan cuma habis 300-400 ribu.
ya.  Tapi  kebetulan  ada  sesuatu yang  rusak  sehingga  kalau  kita rata-rata,  1  tahun  kemarin  2014 sekitar  1  jutaan  200-an  (1,2  juta rupiah)  per  bulannya  (Jumadi, pengelola  radio Wijaya, 28  April
2015).
Oleh Combine Resource Institution (2016),  radio Wijaya dianggap  sebagai radio komunitas yang berupaya menjawab  tantangan  media  baru berbasis  internet,  selain  radio Best,
Suandari,  Primadona, dan Speaker
Kampung. Radio Wijaya dalam siarannya berupaya memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung eksistensinya.  Selain  siaran  melalui gelombang frekuensi, radio Wijaya juga siaran memakai jalur streaming berkapasitas 25 pendengar yang ditampilkan di blog radio. jadi, jika ingin mengakses streaming radio Wijaya, mampir dulu ke blog. Tapi situasi ini tak bertahan  lama  hingga  akhirnya  studio terbakar pada tahun 2016.
Semua  studio  hangus  jadi  abu. (Tersambar)  petir  kena  internet. Terus menjalar masuk kena listrik. Benar-benar  terbakar!  Posisinya saat itu sore, sekitar jam setengah 3.  Saat  itu  kita  memutar nonstop music di play  list. Penyiar  yang datang  pertama  sekali  langsung menghubungi teman-teman. Studio terbakar! (Jumadi, pengelola  radio Wijaya, 13  Mei
2018).
Pasca peristiwa naas itu, pengelola mencoba  bangkit  kembali.  Studio  radio dibangun ulang dibantu anggota Karang
Taruna  Parikesit.  Dana  didapat  dari bantuan sana-sini, termasuk dari Kelurahan,  pemuka  masyarakat  dan uang  kas  yang  masih  ada.  Bahkan,
pengurus  radio  pernah  mengadakan seminar  toko online untuk  ibu-ibu sebagai  upaya  menghimpun  dana. Akhirnya,  6  bulan  berselang,  radio Wijaya bisa mengudara kembali dengan pemancar  ala  kadarnya  yang  pernah dipakai pada saat awal radio ini berdiri, sambil  menunggu  perbaikan  pemancar yang  ikut  rusak  terbakar.  Pemancar  ala kadarnya  itu  berdaya  10  Watt  dengan radius  siaran  satu  km.  Bantuan  alat seperti mixer audio  dan equalizer sederhana  adalah  sumbangan  dari pemilik  jasa  sewa  perlengkapan sound system .  Komputer  dengan  spesifikasi terbatas  merupakan  pinjaman  dari karang taruna. Lalu, pada Februari 2018, radio ini tak mengudara kembali.
Karena terkait masalah perizinan. Sekitar  Februari  2017,  hasil koordinasi antara KPID Yogyakarta dan  Balai  Monitoring  meminta radio-radio  yang  belum  berizin harus off dulu  beberapa  waktu, sebelum  izin  turun.  Radio Wijaya diminta off dulu. Ini sampai proses perizinan selesai (Jumadi, pengelola  radio Wijaya, 13  Mei
2018).
Hingga  tulisan  ini  dibuat,  radio Wijaya tak  siaran  untuk  sementara waktu.  Radio Wijaya mencoba  patuh
pada  aturan  itu.  Tapi  tidak  berlaku  jika
terjadi  situasi  khusus,  seperti  bencana alam  atau  situasi  penting  lainnya. Kelonggaran  ini  diberikan  karena  radio Wijaya adalah  salah  satu  radio komunitas  yang  sudah  berdiri  sejak lama.

## Negosiasi terhadap Aturan Beriklan
Pada bagian ini, penulis akan mulai menjelaskan  praktik  negosiasi  yang dilakukan  radio BBM dan Wijaya atas kebijakan  yang  mengaturnya.  Aturan beriklan  bagi  radio  komunitas  diatur dalam  UU  Nomor  32  tahun  2002
Tentang Penyiaran Pasal 23 Ayat 2  dan tertuang juga dalam PP Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas Pasal 27. Lembaga Penyiaran
Komunitas  (termasuk  radio  komunitas) dilarang  keras  melakukan  siaran  iklan dan/  atau  siaran  komersil  kecuali  iklan layanan  masyarakat.  Menurut  penulis, boleh-boleh  saja  radio  komunitas menerima  iklan  komersial  seperti  radio swasta.  Jika  takut  radio  komunitas dianggap  tidak  independen  dan  terlalu tergantung  pada  iklan-iklan  komersial dalam mencari dana, serahkan kontrolnya  pada  Dewan  Penyiaran Komunitas  (DPK)  di  tingkat  komunitas dan KPID di tingkat daerah.
Pembatasan  iklan  yang  dilakukan pemerintah  melalui  undang-undang bertujuan membantu radio swasta agar hidup  tanpa  diganggu  radio  komunitas. Ini  adalah  persoalan  melindungi  mata pencaharian  radio  swasta.  Aturan  ini terlihat  paradoks,  disisi  lain  radio komunitas  diakui  keberadaannya,  tapi
tetap dibatasi ruang geraknya dalam hal mencari dana. Kebijakan-kebijakan propasar  bukanlah  hal  baru  di  muka bumi  ini.  Praktik  semacam  ini  adalah praktik yang disebut Habermas
refeodalisasi.    Refeodalisasi  mulai muncul  pada  masa  transisi  dari  tahap kapitalisme  liberal  abad  ke-19  menuju kapitalisme  abad  ke-20  (Hardiman, 2014).  Refeodalisasi  adalah  sebuah kondisi  dimana  pasar  dan  negara melakukan  intevensi  terhadap  ruang publik  sehingga  ruang  publik  menjadi arena  kepentingan  pasar  dan  juga negara.
Dalam  situasi  ini,  kepentingan privat korporasi bisnis mencoba mengendalikan  media  malah  didukung oleh birokrasi negara melalui kebijakan- kebijakannya. Habermas (2015) menyebut kondisi ini dengan kapitalisme lanjut dimana telah terjadi perselingkuhan yang nyata antara pasar dan negara. Tapi permasalahannya, sulit membuktikan perselingkuhan itu, dibandingkan melihat indikasi- indikasinya. Pada praktiknya, aturan pemerintah terkait larangan beriklan ini disiasati para pengurus radio komunitas. Mereka  menganggap  aturan  tersebut bisa  diterjemahkan  berbeda  karena tidak spesifik mengatur iklan komersil.
Walaupun  iklan,  tapi  kalo  itu hanya untuk komunitasnya, untuk dan  dari  komunitasnya,  itu  kita anggap  tidak  menyalahi  aturan. Misalkan  di  sini  katakanlah  yang jual  gorengan  (mau  beriklan)  ini nggak mungkin toh dia  iklan  di
televisi,  Indosiar,  atau  mungkin, tidak menyebut mereklah ya, gak mungkin  iklan  di  radio  swasta. Nah,  dengan  batasan-batasan seperti ini, saya tidak mengatakan radio  komunitas  menayangkan sebuah iklan komersial, walaupun (sebenarnya)  beriklan.  Itu  bukan suatu iklan yang menyalahi aturan pemerintah  (Jumadi,  pengelola radio Wijaya, 28 April 2015).
Pemahaman  ini  muncul  karena pada  aturan  soal  beriklan  tidak  jelas mengatur  iklan  komersial  seperti  apa yang dilarang tayang di radio komunitas. Penafsiran  pengelola  radio Wijaya atas iklan  komersial  adalah  hanya  terbatas iklan  produk-produk  nasional,  seperti diterjen,  sabun,  kecap,  dan  sebagainya yang dimiliki oleh perusahaan nasional, tidak  lokal  komunitas.  Oleh  karenanya, radio Wijaya mengakomodir  iklan-iklan usaha  masyarakat  sekitar.  Contohnya, apabila  ada  masyarakat  yang  miliki usaha  penyewaan  tenda  dan  ingin mengiklankan  usahanya,  radio Wijaya akan  menampungnya.  Ada  juga  iklan untuk  menginformasikan  mengenai hajatan warga. Tapi iklan yang disiarkan tidak  boleh  berkonten  membodohi masyarakat.
Cara  beriklan  itu  juga  ada  cara pembelajaran.  Mas.  Misalkan ‘Sekali bilas langsung bersih!’ Nah, itu  pembodohan  masyarakat, Mas. Enggak ada itu, wong hujan diturunkan ada mendung ada itu, ada  proses,  semuanya  kan pake proses. Itu iklan-iklan pembodohan,  kita  tidak  akan menganjurkan (menayangkan)
seperti  itu.”  (Jumadi,  pengelola radio Wijaya, 28 April 2015).
Selain  iklan  komersial  masyarakat sekitar, radio Wijaya menayangkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan menerima  sponsor.  Dua  hal  ini diperbolehkan  oleh  aturan.  Pada  tahun 2012,  radio Wijaya pernah  menyiarkan ILM  dari  BKKBN  dengan  pendapatan sekitar  100  ribu  rupiah  perbulan. Kerjasama antara BKKBN Provinsi DIY ini berjalan selama empat tahun.  Soal tarif iklan,  radio Wijaya tak  mematoknya pasti.  Tergantung  besarnya  bujet  acara yang ingin diiklankan atau besar-kecilnya usaha klien. Fasilitas live streaming yang dimiliki  radio  ini  menjadi  faktor keunggulan sehingga bisa menjual iklan sedikit lebih mahal. Selain dari iklan dan sponsor,  radio Wijaya menghimpun dana  dari  warga  sekitar,  Kelurahan, kegiatan off  air berupa  pelatihan  dan seminar , dan  iuran  anggota.  Juga menarik biaya 10 hingga 20 ribu rupiah dari pengumuman
kehilangan kendaraan  ataupun  STNK.  Pemasukan inilah yang menutupi biaya  operasional radio Wijaya sehari-hari.  Ada  kalanya dana  defisit.  Radio  ini  bahkan  pernah terpaksa  berutang  pada  salah  satu pengelola sebesar 835 ribu rupiah.
Radio BBM juga  berasumsi  yang sama  seperti  radio Wijaya dalam memahami aturan beriklan. Hanya saja, radio BBM lebih beruntung sehingga tak perlu  terlalu  bergantung  dan  bersusah payah mencari iklan komersial di wilayah sekitar. Beruntung karena
keberadaannya didukung oleh paguyuban  yang  memiliki  joglo  atau balai sebagai tempat pementasan.
Tempat  di  bawah  itu  (gedung pementasan)  dipakai mantenan (acara pernikahan) warga, kemudian workshop atau apa itu,
mereka ngasih kas. Tapi kami tidak patok  (harga)  karena  memang konsepnya  bukan  swasta. Kalo swasta  kan matok tiap  waktu  itu dihargai. Kalo kita masuknya kerja sama, nggak jual  waktu  jual tempat.  Artinya  dari  tempat  itu bisa dipake . Gamelan itu juga bisa dipake ,  kemudian  ada sound system walaupun sederhana, bisa disewa juga. Ya itu salah satu yang bisa  buat  kami survive (Sri Kuncoro, pengelola radio BBM, 29
April 2015).
Setiap  ada  pementasan  yang
dikelola  paguyuban,  radio BBM selalu mendapat peran mempromosikan acara.  Misalnya  saja  pada  acara Folkamartani ke-9, sebuah pentas musik tradisional-kontemporer yang diselenggarakan  pada  13  Mei  2018  di Balai Budaya Minomartani. Oleh paguyuban,  Radio BBM dimintai  tolong untuk  menyiarkannya  secara  langsung, baik on air dan streaming.
Setiap  bulannya  biaya  operasional radio  ini  sebesar  200  ribu  rupiah.  Itu hanya untuk listrik dan ditanggung oleh paguyuban. Pengeluaran lainnya, seperti biaya  internet,  alat,  dan  sebagainya dibiayai terpisah. Biaya internet berasal dari urunan pengelola. Sementara biaya pemeliharaan  dan  perbaikan  alat
dipaketkan jika ada pementasan. Namun jika  ada  anggaran  besar,  seperti  biaya perizinan radio dan pembelian
pemancar,  maka  paguyuban  akan membiayainya.  Itupun  setelah  disetujui dalam rapat pengurus. Dengan kata lain, hampir  segala  pengeluaran  radio BBM dibiayai dan dikelola oleh paguyuban.
Selain pemanfaatan gedung,
paguyuban mendapat donasi dari warga yang  minat  pada  pelestarian  budaya. Misalnya,  pada  pementasan  wayang kancil  di  Balai  Budaya  Minomartani  di bulan  Februari  2018.  Menurut  Laporan Keuangan  Paguyuban  BBM  pada  bulan itu,  tercatat  tiga  donator  menyumbang dananya untuk membantu penyelenggaraan acara. Total uang yang disumbangkan  sebesar 650 ribu  rupiah. Selain itu, ada pula iuran pengurus yang tidak ditentukan jumlahnya alias seikhlasnya. Ada pula kerjasama dengan sejumlah  lembaga  dalam  memutarkan
Iklan  Layanan  Masyarakat  (ILM)  pada periode  tertentu.    Pada  pemilu  2014, radio BBM mendapat  iklan  calon legislatif  dari  beberapa  partai.  Radio BBM menarik  biaya  produksi  sekaligus penayangan.  Bahkan,  beberapa  waktu lalu  radio BBM bekerjasama  dengan BKKBN  Sleman  untuk  penayangan  lagu Mars  BKKBN.  Menariknya,  radio BBM
menyiasati model penayangannya. Radio BBM menganggap bahwa
penayangan  lagu  Mars  BKKBN  tidak merujuk  pada aturan main penayangan iklan di radio swasta berdasarkan prinsip airtime, di mana harga iklan disesuaikan dengan  durasi  penayangannya. Agar
memenuhi  jumlah  penayangan  yang telah  disepakati,  pengurus  merekam nyanyian itu saat ibu-ibu PKK  setempat menyanyikannya pada pertemuan- pertemuan rutin.
Kita dapat 1,2 juta rupiah setahun. Dengan 5 kali penanyangan. Sekali penayangan  dihargai  30  ribu rupiah.  Setiap  bulan  harus  lapor untuk  pencairan  (Sri  Kuncoro, pengelola  radio BBM, 13  Mei
2018).
Sumbangan  warga  juga  diperoleh dari  upaya  radio BBM mempromosikan acara  pernikahan.  Radio BBM pernah diminta secara khusus untuk menyiarkan lakon  wayang  di  sebuah  pernikahan, sekaligus pula diminta menginformasikan  kapan  dan  dimana acara pernikahan diselenggarakan. Pengelola  radio BBM juga  dilibatkan memasang  dekorasi  acara  pernikahan. Keluarga  pengantin  lalu  mengirim  tape ketan  dan  penganan  lainnya  ke  studio radio BBM .  Bagi  radio  BBM,  hal  ini sangat  menguntungkan.  Setidaknya, pengeluaran  penganan,  gula,  kopi,  dan teh untuk beberapa hari bisa dihemat.
Negosiasi  radio BBM dan Wijaya
menyikapi  aturan  beriklan  menarik diamati.  Mereka  mengambil  jalan tengah di antara aturan yang membatasi dengan celah-celah yang bisa menguntungkan. Bukan menolak aturan,
tapi  menyiasatinya  dengan  melihat kelemahan  dari  aturan  yang  ada. Mereka  memilih  tidak  menayangkan
iklan  komersil  layaknya  radio  swasta, tapi mengambil jalan tengah menayangkan iklan komersil dari warga sekitar yang sifatnya lokal komunitas. Sejauh ini tak ada sanksi, upaya ini berjalan  baik-baik  saja.  Hegemoni adalah sebuah upaya meminta persetujuan  dari  kelompok-kelompok subordinat,  dalam  hal  ini  radio komunitas.  Sebagai  sebuah  upaya, hegemoni  tidaklah  mutlak  seratus persen.  Jika  muncul  penerimaan,  maka akan adapula penolakan, bahkan situasi yang  ada  pada  posisi  keduanya: negosiasi.  Radio BBM dan Wijaya memilih bernegosiasi agar bisa bertahan hidup. Aturan beriklan itu juga membuat mereka kreatif mendapatkan dana-dana alternatif.

## Negosiasi  terhadap  Aturan  Kanal Siaran
Radio komunitas di seluruh
Indonesia  hanya  boleh  mengudara  di frekuensi 107,7; 107,8; dan 107,9  MHz. Sekitar 1000 radio komunitas di seluruh Indonesia  (“Sinam  Sutarno:  Proses Perizinan”,  September  9,  2017)  harus saling berbagi untuk bisa mengudara di tiga  frekuensi  itu.  Jika  satu  lokasi, misalnya, ada lima radio komunitas yang bersiaran di pada frekuensi yang sangat berdekatan,  dengan  radius  siaran  2,5 km,  sementara  jarak  antara  satu  radio dengan radio lainnya kurang dari 5 km, maka  yang akan  terjadi  adalah interferensi siaran.
Interferensi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, adalah interaksi dua buah
gelombang  yang  berfrekuensi  dan berfase sama besar .
Dalam  konteks  penyiaran,  hal  ini
akan berdampak pada kualitas
penerimaan  siaran  radio  yang  saling bertumpang tindih. Dampak selanjutnya adalah  pendengar  akan  kesulitan mendengar program acara yang tengah mengudara  karena  secara  bersamaan siaran  radio  lain  juga  terdengar.  Untuk mengatasinya,
KPID dan Balai
Monitoring  mengajak  radio  komunitas melakukan time sharing.
Iya  itu  keputusan  FRB  (Forum Rapat  Bersama)  di  Jakarta.  Kalau tanpa time sharing , IPP tidak akan dikeluarkan.  Ini  kita  ke  depan sedang  akan  memfasilitasi  untuk adanya  dialog  antarlokasi  itu untuk saling membagi waktu. Kan kita  fasilitasi  mereka  bersepakat jam sekian sekian dan seterusnya lah  di  antara  mereka  sendiri (Sapardiyono,  Komisoner  KPID Yogyakarta, 30 April 2015).
Secara  sederhana, time  sharing adalah  berbagi  waktu  siaran.  Radio komunitas  yang  berada  pada  satu time
sharing harus saling bersepakat melakukan pembagian siaran agar tidak terjadi interferensi. Pada 2017 lalu, KPID Yogyakarta dan Balai Monitoring mengajak  seluruh  pengelola  radio komunitas berkomitmen bersama membagi  waktu  siaran.  Komitmen tersebut  harus  ditandangani  pengelola radio komunitas di atas materai.  Tanpa itu,  radio  komunitas  yang  tengah mengajukan izin siaran akan digagalkan.
Radio BBM mengaku  tak  bisa menolak  aturan  frekuensi  tersebut. Mereka  mengambil  sikap  bernegosiasi untuk  mematuhinya  agar  tidak  di- sweeping oleh Balai Monitoring dan bisa mendapatkan izin. Pada awal pendirian, radio ini pernah di- sweeping karena saat itu  belum  ada  aturan  yang  mengakui keberadaan radio komunitas. Meskipun mengikuti  aturan  frekuensi,  masalah tetap saja ada.
Kami  ikuti  aturan.  Kami  juga berpindah frekuensi karena akhirnya yang diberikan cuma tiga saat  itu.  Padahal  sebetulnya,  ini realitasnya  ya,  Mas,  bahwa sebetulnya yang lebih bisa menjangkau luas (adalah frekuensi lama)  itu.  Itu  kami  bisa  (siaran) sangat  jauh,  sampai  Prambanan. Sampai jauh sekali saat itu, (tahun) 2000-an  itu,  sebelum  berpindah ke  107.7,  107.8,  atau  107.9  (Sri Kuncoro, pengelola radio BBM, 29 April 2015).
Radio BBM harus  bekerja  keras memantau siarannya agar tidak tumpang  tindih  dengan  siaran  radio swasta yang kebetulan memiliki frekuensi  yang  dekat  dengan  frekuensi yang disediakan untuk radio komunitas. Bukan  hanya  terhadap  radio  swasta, radio  ini  juga  harus  memantau  sesama radio  komunitas  di  kluster  yang  sama. Ada  saja  radio  komunitas  yang melanggar  aturan  batas  maksimal  daya pemancar dan time sharing. Radio BBM, menurut  perjanjian time  sharing yang dilampirkan  dalam  Proposal  Perizinan Radio BBM (2009),  berada  dalam  satu
kluster  dengan  radio Wijaya. Karena keduanya  merupakan  anggota  JRKY, permasalahan tumpang-tindih frekuensi bisa diselesaikan dengan baik.
Kami kadang menyampaikan itu di pertemuan jaringan radio komunitas. Kita pernah melakukan itu  beberapa  kali  (mendatangi radio-radio  bermasalah).  Dulu dengan  Radio  UPN  misalnya, zaman  dulu, kalo sekarang  kan udah anggota JRKY. Kalo sekarang udah  di  jaringan  kan  enak komunikasinya (Sri Kuncoro, pengelola  radio BBM, 29  April
2015).
Radio Wijaya membenarkan adanya koordinasi dengan radio
komunitas  lain,  terutama  pada  radio- radio  yang  menjadi  anggota  JRKY. Sehingga,  apabila  ada  gangguan  yang diakibatkan  benturan  frekuensi  akan cepat  diketahui  dan  segera  diatasi bersama. Apa yang dirasakan radio BBM akibat dampak yang ditimbulkan karena mengikuti aturan frekuensi juga dirasakan  radio Wijaya. Pengelola merasa  radio  komunitas  dianaktirikan oleh pemerintah karena harus siaran di kanal yang terbatas. sementara
persyaratan  pengajuan  izin  disamakan dengan  radio  swasta.  Namun,  demi legalitas,  radio Wijaya bernegosiasi
dengan kondisi yang ada, memilih patuh sekaligus melakukan upaya-upaya alternatif.
Selain  berjejaring  dengan  radio- radio  komunitas  di  bawah  JRKY  guna menyelesaikan  permasalahan  tabrakan
frekuensi yang berdampak pada kualitas penerimaan  siaran  radio  di  telinga pendengar,  radio Wijaya juga  memilih siaran  melalui  internet.  Seperti  yang sudah dijelaskan pada bagian profil radio Wijaya, siaran streaming bisa  diakses dengan  mengunjungi  laman blog radio Wijaya. Tapi sayangnya, kapasitas siaran melalui  internet  ini  hanya  bisa  diakses maksimal  25  pendengar.  Rata-rata perhari  hanya  dua  sampai  empat pendengar  saja  yang  mengaksesnya. Setelah kebakaran melanda studio radio Wijaya, siaran melalui internet dihentikan  hingga  kini.  Jadi,  jika mengunjungi blog radio Wijaya di http://wijayafm1077mhz.blogspot.co.id tak  muncul  lagi link untuk  mengakses siaran streaming radio ini.
Meskipun  baru  melakukannya, Radio BBM juga  memilih  jalan  yang dilakukan  radio Wijaya memanfaatkan internet  untuk  siaran.  Radio BBM memilih  paket streaming yang  gratis dengan  syarat  pendengar  maksimal  10 orang  saja.  Syarat  lain  paket  gratis  ini adalah  tidak  boleh  berhenti  melakukan layanan streaming selama  enam  bulan. Jika  tidak,  maka  akun  akan  ditutup. Berbeda dengan layanan streaming yang dipilih  radio Wijaya, layanan  akan terhenti jika masa langganan habis dan tidak diperpanjang.
Jika  ingin  mendengarkan  siaran internet  radio BBM, masyarakat  dapat mengakses salah satu blog- nya https://balaibudayaminomartani.weebl
y.com/.  Jumlah  pendengar  internet radio BBM akan  meningkat  jika  ada siaran  langsung  pementasan  di  balai.
Rata-rata  pendengarnya  bisa  lebih  dari empat  orang.  Angka  yang  sedikit.  Tapi bagi  komunitas  ini  lebih  baik  ada  yang mendengarkan  daripada  tidak  sama sekali.  Selebihnya  akan  berkunjung  ke media  sosial  yang  dimiliki  paguyuban , salah satunya Facebook.
Di  media  sosial  ini,  berbagai informasi  pementasan  dipublikasikan, termasuk  juga  menayangkannya  secara langsung  via  fasilitas  Facebook  Live. Laman  Facebook  yang  dikelola  itu memiliki 698 pengikut dan 687 penyuka,
juga sudah terverifikasi. Pada
pementasan  wayang  kancil,  pagelaran wayang  rutin  yang  dilakukan  setiap bulan,  di  Februari  2018  ada  sebanyak 2.100  penonton  yang  menyaksikannya secara online dan di- share sebanyak  32 kali dari mulai disiarkan secara langsung melalui  Facebook  saat  acara  hingga tulisan  ini  dibuat.  Internet  menjadi saluran alternatif bagi radio komunitas,
sekaligus tantangan baru dalam menyiasati menyusutnya jumlah khalayak.
Kami berpikir, sudah saatnya lokal menjadi global. Teknologi internet adalah  kesempatan  yang  harus diraih  karena  trennya  memang seperti  ini.  Kami  juga  sangat terbantu karena teknologi ini bisa menunjukkan  lokasi  kami.  Lokasi BBM tidak di pusat kota. Sehingga jika  ada  pementasan  orang  bisa gampang  mencarinya.  Itu  kalau mau  datang,  kalau enggak bisa dengar  atau  nonton  melalui internet  (Sri  Kuncoro,  pengelola radio BBM, 13 Mei 2018).
Internet bukanlah tanpa persoalan jika dikaitkan dengan keberadaan radio komunitas yang memiliki dana terbatas. Menerapkannya  tidaklah  gampang  dan gratis,  belum  lagi  mengaksesnya. Berdasarkan hitung-hitungan sederhana mengakses  internet  akan  lebih  mahal dibandingkan  hanya  mendengar  radio. Warga harus berlangganan internet jika mau  mendengarkan  siaran streaming . Belum  lagi  harus  memiliki  komputer atau  gawai  canggih  yang  harganya  tak murah.
Bagi  radio,  untuk  menjalankan siaran
streaming selain harus berlangganan  internet  juga  harus berlangganan  paket  jasa streaming . Semakin  mahal  biaya  berlangganannya maka  akan  semakin  besar  kouta pengaksesnya  dan  bagus  audionya. Sebaliknya pilihan gratis akan menyaratkan permintaan yang merepotkan, seperti pembatasan jumlah  pendengar  dan  kualitas  audio yang  rendah.  Ada  uang  maka  ada barang. Semakin mahal, semakin menjanjikan  pelayanan  yang  akan diberikan. Virelio  (1995)  menjelaskan  bahwa kehadiran  internet  memang  memberi ruang bagi demokrasi (cyber democarcy).  Namun,  ketika  kapitalisme menancapkan dominasinya pada teknologi  internet,  maka  tak  usah berharap lagi pada terwujudnya kesetaraan. Poster (1997) juga mengkritisi keberadaan internet sebagai ruang publik. Internet nyatanya bukanlah  ruang  publik  yang  ideal. Internet adalah ruang yang timpang dan
sarat  akan  dominasi  dan  diskriminasi. Sementara McChesney (2013) menyebut bahwa pada dasarnya internet merupakan produk dari operasi yang  dirancang  dengan  hati-hati  yang memungkinkan sejumlah kecil perusahaan memperoleh untung besar, sementara di sisi lain gagal menyediakan akses (informasi) kepada publik sebagai wujud dari demokrasi.

## Negosiasi terhadap Aturan Perizinan
Jumadi, pengelola radio Wijaya, tak bisa  berbuat  apa-apa  lagi  ketika  sadar bahwa batas waktu pengiriman dokumen  untuk  mendapatkan  ISR  dan
IPP  Tetap  telah  habis.  Pupus  sudah pekerjaan  selama  hampir  10  tahun mendapat izin-izin itu, izin yang penting bagi  keberadaan  radio Wijaya agar
dianggap legal oleh pemerintah. Kemkominfo tiba-tiba saja menerbitkan IPP  Prinsip  di  pertengahan  2017  dan meminta  radio-radio  komunitas  yang mendapatkannya agar segera mengirimkan persyaratan lanjutan untuk  mendapatkan  ISR  dan  IPP  Tetap. Disebut tiba-tiba, karena setelah bertahun-tahun  pascaproses  EDP  yang dilakukan oleh radio Wijaya – termasuk radio BBM  – dengan  KPID  Yogyakarta, IPP Prinsip tak kunjung turun.
Begitu turun, Kemkominfo meminta persyaratan  lainnya  harus  dikirimkan dalam  waktu  yang  cepat.  Ini  seperti penantian  panjang  yang  menjemukan, namun  berakhir  mengejutkan  nan menyakitkan.  Radio Wijaya tergopoh-
gopoh  menyiapkan  segala  persyaratan,
termasuk membeli pemancar
bersertifikat  yang  menjadi  salah  satu syaratnya. Uang sebesar lebih dari 8 juta harus disiapkan untuk membeli pemancar  itu.  Untungnya,  sumbangan warga  kanan-kiri,  ditambah  uang  kas mencukupi.  Kerja  keras  panjang  itu nyatanya  berakhir  sendu  ketika  tahu batas waktu telah habis.
Kita terlambat mengirimnya setelah 1 bulan dari batas waktu. Kita cari-cari dokumen IPP Prinsip yang harus disertakan, tak ketemu-ketemu. Ternyata tertinggal di tempat lain. Akhirnya kita tertunda. Kita diminta mengurus  lagi  segala  persyaratan dari  awal.  Ya  kita  jalani  saja (Jumadi,  pengelola  radio Wijaya, 13 Mei 2018).
Radio BBM mengalami situasi lain. Segala  dokumen  dikirim  via  jasa pengiriman.  Nyatanya  hanya  satu  dari dua  dokumen  yang  tiba  tepat  waktu, yakni  dokumen  persyaratan  untuk mendapatkan  ISR.  Sementara  satu dokumen lagi yang menjadi syarat untuk mendapatkan  IPP  Tetap  terlambat sampai. Kominfo hanya memberikan ISR kepada radio BBM, tidak ikut IPP Tetap. Kekesalan menyeruak mengiritik kinerja pemerintah.  Pemerintah  dianggap  abai memberikan pelayan maksimal.
Padahal  satu  Kementerian.  Masa kita harus mengirim dua dokumen perizinan ke satu Kementerian. ISR dan IPP Tetap dikeluarkan
Kominfo  dari  dua desk yang berbeda tapi di satu Kementerian. Kan  harusnya bisa satu saja. Satu Kementrian, lo. (Sri  Kuncoro,
pengelola  radio BBM, 13  Mei 2018).
Radio BBM mengurus  segala perizinan  sejak  2005.    Tak  sedikit  pula biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari mengurus pendirian akta notaris hingga konsumsi mengundang Komisioner KPID Yogyakarta dalam EDP, membayar biaya administrasi  perizinan,  dan  membeli pemancar bersertifikasi.
(Dulu) kalau gak salah (mengajukan  izin) barengan 27
radio  komunitas  (di  Yogyakarta). Dapat  Rekomendasi  Kelayakan barengan .  Padahal start kami lebih  lama  dari  teman-teman (radio  komunitas  lainnya).  Ada teman-teman  yang  masa  itu misalnya  baru  setahun  atau bahkan  beberapa  bulan  sudah langsung EDP. Kami dari 2005 loh , Mas.  2005  proses,  masuk  berkas kemudian bolak-balik revisi sampai  akhirnya  EDP  tahun  2009 (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015).
Radio Wijaya dan BBM kini  tidak boleh  bersiaran  sampai  izin  uji  coba siaran  keluar.  Izin  itu  akan  didapat setelah  KPID  Yogyakarta  memberikan rekomendasi kelayakan siaran. Tapi, jika ada peristiwa  yang mendesak terjadi di komunitas dan harus segera
dinformasikan,  radio  diperkenankan mengudara untuk beberapa saat.  Kedua radio  ini  mencoba  mematuhi  aturan yang dikeluarkan Balai Monitoring itu.
Keduanya  tetap  akan  berupaya mengurus  izin  mulai  dari  awal  lagi. Alasan  utamanya  adalah  karena  warga menghendakinya.  Bagi  pengelola  radio, tak turunnya izin ibarat pekerjaan yang belum  selesai.  Amanah  masyarakat dianggap  tak  tuntas  karena  dari  awal niat  mengudara  haruslah  legal.  Dengan legalitas,  ada  banyak  keuntungan  yang bisa  didapat  di  kemudian  hari,  seperti akan  mudah  mendapatkan  dana  dan akses.
Meskipun demikian, ada juga tarik- menarik  di  antara  pengelola  dan paguyuban yang mempertanyakan ulang mengapa  harus  mengurus  izin  radio komunitas kembali. Padahal tak banyak lagi  warga  yang  mendengarkannya, sementara mengurus izin radio komunitas  nyatanya  membutuhkan biaya  dan  energi  yang  besar.  Internet mungkin  bisa  menggantikannya,  tanpa pakai izin. Tapi pada akhirnya, pengelola kedua radio menyepakati untuk menjalaninya  lagi.  Segala  persyaratan harus  sudah  dikirim  ulang  ke  KPID Yogyakarta  pertengahan  2018  untuk mendapatkan  rekomendasi  kelayakan lalu  bisa  mengikuti  proses  perizinan berikutnya. Upaya-upaya negosiasi meminta  kemudahan  proses  tetap dilakukan  meskipun  belum  tentu  akan terwujud.
Kemaren sepakat disiasati. Karena kan  kalau  mulai  dari  nol  lagi kayaknya gimana juga,  ya.  Jadi (ada wacana) dari KPID Yogyakarta agar  tidak  harus  menyiapkan syarat-syarat dari nol lagi. Kita kan bukan radio baru, tapi sudah lama. Gimana caranya bisa dipermudah
tanpa  harus  menyiapkan  dari  nol lagi  (Jumadi,  pengelola  radio Wijaya, 13 Mei 2018).
Saya  sempat  minta  (ke  KPID Yogyakarta) apakah ini ada tolnya (cara  cepat  mengurus  izin)?  Kami radio  lama,  hanya  satu  izin  (IPP Tetap)  yang engga didapat.  ISR- nya  dapat.  Karena  kasus  khusus untuk BBM segala persyaratannya sudah  lengkap  (hanya  telat masuk).  Beda  dengan  teman- teman  (radio  komunitas  lain)  ada yang tidak mengurus. Bahkan kami dapat  surat  untuk  mengurus e- lecensing (dari  Ditjen  SDPPI Kominfo)  (Sri Kuncoro, pengelola radio BBM, 13 Mei 2018).
Kerepotan  demi  kerepotan  yang diterima  radio  komunitas  seolah-olah tiada  hentinya.  Jika  ternyata  nanti keduanya dinyatakan
lolos lalu mendapatkan  ISR  dan  IPP  Tetap,  maka keduanya  harus  membayar  kepada negara  sekurang-kurangnya  satu  juta rupiah  tergantung  wilayah.  Biaya  ini disebut Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHPF)  yang  harus  dibayarkan  tiap tahunnya  ke  negara.  Padahal,  radio komunitas  bukanlah  radio  swasta  yang tujuannya mendapatkan untung. Aturan demi  aturan  yang  harus  dipatuhi  oleh radio  komunitas  agar  dianggap  legal mengingatkan bahwa pemerintah punya kuasa mengontrol radio komunitas.
Pemerintah  menghendaki  segala aturan  bisa  dipatuhi  oleh  radio komunitas dengan menggunakan
lembaga-lembaga  aparatusnya  di  level daerah  seperti  Balai  Monitoring  dan KPID.  Jika  melanggar  aturan,  maka sweeping akan menanti dan izin takkan didapat.  Tapi,  radio  komunitas  punya cara menyikapi aturan-aturan ini. Itulah mengapa  hegemoni  tak  bisa  berjalan sepenuhnya  karena  selalu  ada  saja upaya-upaya perlawanan yang dilakukan oleh  kelompok  subordinat.  Apakah  itu menolak  sepenuhnya,  bernegosiasi, ataupun  menerima.  Radio BBM dan Wijaya memilih  bernegosiasi  karena mereka masih membutuhkan legalitas.
Legalitas ibarat modal penting bagi dua  radio  ini.  Ketika  legalitas  didapat, maka  akses  dan  kemudahan  untuk melakukan apapun akan mudah, dibanding  jika  tidak  berizin.  Bagi pengelolanya, keberhasilan dalam mendapatkan legalitas berarti kebanggaan  telah  menjalankan  amanat komunitas.
Hegemoni  yang  terjadi  adalah hegemoni  yang  menurun  ( decadent hegemony ). Mereka mengiritik
pemerintah  dan  menganggap  aturan adalah  kerepotan  yang  panjang  dan melelahkan.  Tapi  mereka  sepakat, bahwa  pengaturan  terhadap  radio komunitas  harus  dilakukan,  legalitas harus  ada.  Negosiasi  adalah  jalan  yang paling  mungkin  dan  aman  dilakukan kedua  radio  dalam  menyikapi  aturan yang membelenggu mereka.
Simpulan Dalam bernegosiasi terhadap aturan  beriklan,  kedua  radio  memiliki pemahaman  alternatif  bahwa  iklan komersial  yang  tidak  diperbolehkan tayang  adalah  hanya  iklan-iklan  yang menjual  produk  atau  jasa  perusahaan besar,  bukan  dari  lokal  komunitas  di mana radio komunitas tersebut berada. Sehingga,  mereka  memilih  untuk  tidak ambil pusing menayangkan iklan komersial masyarakat setempat. Beruntungnya, kedua radio tidak terlalu menggantungkan pendapatan yang berasal dari penayangan iklan-iklan itu.
Mereka memiliki cara lain mendapatkan  dana  untuk  menutup biaya  operasional.  Radio BBM memiliki balai  pertemuan  yang  bisa  disewakan untuk  berbagai  pementasan  budaya. Sementara  radio Wijaya berkreasi melakukan  kegiatan  seminar  berbayar yang diperuntukkan untuk warga sekitar, termasuk  memungut  biaya  parkir  dari kegiatan-kegiatan yang diorganisir
pengelola  radio.  Keduanya  juga  masih mendapatkan bantuan dana dari pemuka  masyarakat  dan  Kelurahan. Bahkan,  mendapatkan  berkah  dari penayangan iklan kampanye politik dan ILM  lembaga  negara.  Tapi  memang, keterlibatan  warga  setempat  dalam berpartisipasi  memberikan  bantuan diakui  cenderung  menurun,  termasuk mendengarkan radio.
Bersiaran  di  frekuensi  yang terbatas memang membuat repot kedua radio. Tumpang tindih siaran terjadi tak hanya  karena  radio  swasta  yang  tega
bersiaran dengan daya yang sangat kuat,
tetapi juga antar sesama radio komunitas. Dampaknya terjadi interferensi  di  mana  siaran  tak  bisa ditangkap dengan baik oleh pendengar. Untuk  mengatasinya, time  sharing diberlakukan antar sesama radio komunitas  dalam  satu  kluster.  Radio
BBM dan Wijaya berada  dalam  satu kluster  itu.  Mereka  berjejaring  dalam satu organisasi JRKY.
Dengan berjejaring, masalah
tumpang  tindih  frekuensi  bisa  diatasi bersama  dengan  saling  berkomunikasi dan  mengingatkan.  Kedua  radio  juga mencoba siaran alternatif memanfaatkan jaringan internet. Siaran streaming dilakukan  oleh  keduanya dalam  upaya  memberikan  pilihan kepada komunitas untuk mendengarkan siaran radio, sekaligus berupaya menjawab  tantangan  teknologi.  Hanya saja,  teknologi  internet  tidaklah  lebih murah dan sederhana ketika mengaksesnya dibandingkan radio. Hanya warga yang berlangganan internet  dan  memiliki  gawai  ataupun komputer canggih sajalah punya kesempatan itu.
Dalam  hal  aturan  perizinan  di mana  kedua  radio  akhirnya  gagal mendapatkannya,  radio BBM dan Wijaya tetap  berupaya  mengurusnya dari  awal  lagi.  Meskipun  demikian, mereka  mencoba  bernegosiasi  dengan KPID Yogyakarta agar diberi kemudahan dalam  syarat  administrasi.  Alasannya adalah keduanya merupakan radio yang telah  lama  eksis.  Bahkan  radio BBM hanya  kekurangan  satu  izin  lagi,  yakni
IPP Tetap yang dokumen persayaratannya  terlambat  tiba  di Kemkominfo.
Radio BBM dan Wijaya adalah dua radio  komunitas  di  Yogyakarta  yang memilih  bernegosiasi  atas  aturan  yang dikeluarkan  pemerintah.  Bernegosiasi berarti memilih menerima dan mengikuti  tak  sepenuhnya  aturan beriklan,  frekuensi,  dan  perizinan. Mereka  mencoba  bersiasat  melihat peluang yang menguntungkan sekaligus paling mungkin dijalankan.
Negosiasi adalah campuran antara situasi  oposisi  (yang  berlawanan) dengan  adaptif  (penerimaan  secara utuh).  Posisinya,  tidak  menolak  juga tidak  menerima  bulat-bulat  sebuah kekuatan hegemonik, melainkan
munculnya  sikap  atau  pemahaman alternatif. Sikap negosiasi dipilih karena kedua  radio  menghendaki  legalitas radio.  Meskipun  mereka  menganggap aturan-aturan  sangat  memberatkan untuk radio komunitas, namun legalitas adalah modal penting buat keberadaan radio komunitas.
Dengan  adanya  legalitas  maka berbagai  akses  bisa  didapat,  termasuk kemudahan  mendapatkan  dana  dan jaringan. Pengelola kedua radio beranggapan upaya  yang harus mereka lakukan tersebut adalah amanah komunitas yang harus tuntas diwujudkan. Motivasi inilah yang
membuat  mereka  terus  berupaya mendapatkan legalitas.

## Daftar Pustaka
Beilharz,  P.  (2002). Teori-teori  Sosial: Observasi  Kritis  terhadap  para Filosof Kritis . Pustaka Pelajar
Combine  Resource  Institution  (2016).
Pergulatan  Media  Komunitas  di Tengah Arus Media Baru.
Eddyono, A. S. (2008). Sosiologi Media: Studi  Kasus  terhadap  Eksistensi Sebuah  Radio  Komunitas  di Yogyakarta. Jurnal Madani , 9(3)
Eddyono, A. S. (2012a). Radio Komunitas dan Kegagalannya sebagai Media Counter Hegemony. Journal Communication  Spectrum , 2 (1),
13-28 Eddyono, A. S. (2012b). Strategi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dalam  Menyelamatkan  Eksistensi Radio Komunitas. Jurnal Komunikator , 4(01). http://journal.umy.ac.id/index.ph p/jkm/article/view/187 Fraser,  C.  dan  Estrada,  S.  (2001). Buku Panduan Radio Komunitas. UNESCO Jakarta Office.
Gramsci,  A.  (2013). Prison  Notebooks, Catatan-catatan  dari  Penjara.
Pustaka Pelajar
Habermas,  J.  (2015). Ruang  Publik: Sebuah Kajian tentang Masyarakat Borjuis. Kreasi wacana Hall,  S.  (2011).  Encoding/Decoding.
Dalam Hall, S. Hobson, D. Lowe, A. & Willis, P. (ed.). Budaya, Media,
Bahasa. Jalasutera
Hardiman,  F.  B.  (2014).  Komersialisasi Ruang  Publik  menurut  Hannah Arendt  dan  Jurgen  Habermas. Dalam  Hardiman,  F.  Budi  (ed.), Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis  dari  Polis  hingga Cyberspace. Kanisius
Iskandar,  D.  (2003).  Mengenal  dan Mengkritik  Gramci . Dalam  Saiful
Arif  (ed.), Pemikiran-pemikiran Revolusioner. Pustaka Pelajar
Lull,  J.  (1998). Media  Komunikasi,
Kebudayaan:  Suatu  Pendekatan Global, Yayasan Obor Indonesia
Maryani, E. (2011). Media dan Perubahan Sosial: Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas. Rosda Masduki  (2003). Radio  Siaran  dan
Demokratisasi. Jendela
McChesney,  R.  W.  (2013). Digital Disconnet:  How  Capitalism  is
Turning  the  Internet  Against
Democracy. The New Press.
Pandjaitan, H.(1996). Radio Pagar Hidup Otonomi Daerah. Internews
Poster, M. (1997). Cyberdemocracy: The Internet  and  The  Public  Sphere. Dalam  Porter,  D.  (ed.) Internet
Culture. Routledge
Proposal  Perizinan  Radio BBM FM.
(2009). Balai Budaya Minomartani. Saukko,  P.  (2003). Doing  Research  in Cultural  Studies:  An  Introduction to Classical and New Methodological  Approach. Sage Publication
Simon,  R.  (2004). Gagasan  Politik Gramsci. Pustaka Pelajar
Storey,  J.  (2003). Teori  Budaya  dan Budaya Pop. Qalam
Sugiono,  M.  (1999). Kritik  Antonio Gramsci  terhadap  Pembangunan Dunia Ketiga. Pustaka Pelajar Sutarno, S. (2017, 9 September). Proses Perizinan Radio Komunitas Panjang dan Melelahkan . Remotivi.or.id . http://www.remotivi.or.id/wawa ncara/317/Sinam-Sutarno:- Proses-Perizinan-Radio- Komunitas-Panjang-dan- Melelahkan
Tabing,  L.  (2000) .  Siaran  Radio  di Kampung:Panduan Produksi Siaran  Radio  Komunitas .  LSPP- UNESCO-Kedutaan Besar Denmark. Tabing,  L.  (1998). Programming  for  a Community Radio Stations. UNESCO-DANIDA Tambuli Project. Virilio, P. (1995). Speed and Information:
Cyberspace  Alarm!.  Dalam Le
Monde  Diplomatique. University of Amsterdam