## ANALISIS IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Uswatun Khasanah 1* , Ayunda Putri Nilasari 2
1,2 Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang E-mail: 1) uswauswet7@gmail.com , 2) ayundaputri@untidar.ac.id

## Abstract
Financial  Report  is  a  form  of  accountability  for  state/regional  financial  management  during  a period. If the report provided is correct and in accordance with accounting principles, the report can be called qualified. This research was conducted with the aim of reviewing whether government accounting  standards  have  an  effect  on  the  resulting  financial  reports.  This  research  used  the literature review method or is called a literature study. This method was carried out by researching, reviewing,  describing,  and  also  identifying  existing  research.  The  data  used  in  this  study  was secondary data derived from national scientific articles sourced from Google Scholar. The results of this study indicate that government accounting standards have an effect on the resulting financial reports.
Keywords:  Financial  Management,  Government  Accounting  Standards,  Quality  of  Financial Statements

## Abstrak
Laporan  Keuangan  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  negara/daerah selama  suatu  periode.  Apabila  laporan  yang  disediakan  sudah  benar  dan  sesuai  dengan  prinsip akuntansi maka laporan tersebut dapat disebut berkualitas. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mereview  apakah  standar  akuntansi  pemerintah  berpengaruh  terhadap  laporan  keuangan  yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode litarure review atau disebut dengan studi pustaka. Metode  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti,  meninjau,  menguraikan,  dan  juga  mengidentifikasi penelitian yang sudah ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal  dari  artikel  ilmiah  nasional  yang  bersumber  dari  google  scholar.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  standar  akuntansi  pemerintah  berpengaruh  terhadap  laporan  keuangan  yang dihasilkan.
Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah

## 1. PENDAHULUAN
Dengan  adanya  kewajiban  pemerintah  untuk  melaksanakan  transparansi  dan akuntanbilitas dalam mengelola keuangan di setiap daerah maka instansi pemerintah wajib untuk melakukan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan yang sudah  ditetapkan.  Agar  tanggung  jawab  tersebut  dapat  terpenuhi  maka  sistem  pelaporan keuangan yang diterapkan haruslah tepat, jelas dan juga dapat diukur sesuai dengan prinsip prinsip transparansi yang ada. Undang-undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah berupa laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan  keuangan  daerah  selama  satu  tahun  anggaran  dalam  pelaksanaan  otonomi
daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintah dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah memuat berbagai persyaratan dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang berkualitas diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Menurut  Mahmudi  dalam  kutipan  Munira  (2022)  menyatakan  bahwa  Laporan Keuangan  Pemerintah  pada  dasarnya  adalah  suatu  cara  untuk  melaksanakan pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan untuk rakyat guna menunjukkan hasil dari pengelolaan dana publik berupa pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Menyampaikan informasi tentang posisi keuangan, arus kas, kinerja keuangan, dan realisasi anggaran suatu substansi pelaporan yang berguna bagi para pemakai pada saat melaksanakan dan memeriksa keputusan tentang alokasi sumber daya merupakan tujuan umum dari laporan keuangan.
Hartanto (2022) menjelaskan memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai dalam  mengevaluasi  akuntabilitas  dan  memutuskan  keputusan  ekonomi,  sosial,  maupun politik merupakan hal yang harus disediakan oleh laporan keuangan pemerintah. Menurut Mahmudi dalam kutipan  Rahmawati et  al.  (2018) menyatakan  akuntan publik merupakan tanggung jawab pemerintah guna mengurus sumber daya, melaporkan, dan mengutarakan semua  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pemakaian  sumber  daya  publik  pada  pemberi amanat.  Pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah  dapat  merealisasikan  akuntan  publik dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat mengenai pelaksanaan pemerintahan yang baik ( good government governance )
UU No 17 Th 2003 menjelaskan mengenai Keuangan Negara dan UU No 23 Th 2004 menjelaskan  mengenai  Pemerintahan  Daerah  yang  mengatur  tentang  bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintah. Memaparkan laporan pertanggungjawaban  dalam  bentuk  laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  cara  agar transparansi  dan  akuntabilitas  di  pemerintahan  pusat  maupun  pemerintahan  daerah terlaksana. Suwardjono dalam kutipan Rahmawati et al. (2018) menyatakan informasi yang bisa  diambil  dari  laporan  keuangan  harus  berguna  bagi  para  pengguna,  seperti  harus mempunyai nilai atau kualitas yang bisa membantu dalam pengambilan sebuah keputusan dan juga mudah dipahami oleh para pengguna.
Dalam  menyusun  dan  melaporkan  kuangan  pemerintah  dibutuhkan  beberapa  aspek penting  SAP  merupakan  salah  satu  aspek  tersebut.  SAP  diterapkan  supaya  laporan  yang dihasilkan  dapat  meningkat  kualitasnya  baik  di  dalam  pemerintah  pusat  maupun  daerah. LKPD juga dapat meningkat apabila Sistem Informasi Akuntansi di jalankan dengan baik (Antoni,  2014).  Standar  Akuntansi  Pemerintah  merupakan  standar  yang  diterapkan  oleh pemerintah  dinyatakan  dalam  standar  akuntansi  sektor  publik  di  dalamnya  berisi  tentang elemen elemen yang ada pada standar akuntansi.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia  menerbitkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  yang  di  mana pada  eru  sekarang  ini  sudah  semakin  maju  dan  berkembang  hal  tersebut  tercapai  karena dilakukannya  revisi  secara  berkala  mengikuti  perkembangan  yang  ada  baik  di  indonesia maupun  luar  negeri.  Membahas  dan  mempelajari  mengenai  SAP  maka  akan  selalu dibadingkan dengan SAK. SAK dapat menjadi perbandingan apabila terdapat kekurangan didalam  SAP  Dikarenakan  penerapan  SAP  dan  SAK  berbeda  maka  perbandingan  yang dilakukan harus fleksibel. Pada saat menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi sosial dan politik pemerintah menggunakan SAP karena dengan adanya SAP maka laporan yang dihasilkan akan lebih berkualitas.
Para pengawas keuangan derah menganggap bahwa dengan adanya laporan keuangan bebasis  akunansi  maka  hal  tersebut  memberikan  pengaruh  terhadap  bagian  pengawasan laporan keuangan pemerintah. Selain itu juga ada beberapa tantangan yang dihadapi selah satunya  yaitu  keandalan  yang  bisa  dilakukan  oleh  pihak  pengawasa  pada  saat mengungkapkan kewajaran pada laporan keuangan yang dismapikan melalui opini. Hal ini tentu  saja  diperlukan  supaya  dapat  memperbaiki  pengelolaan  keuangan  daerah.  Laporan keuangan pemerintah yang baik bisa dihasilkan melalui penerpan akuntansi yang baik. Hal yang bisa menjamin bahwa laporan keuangan disajikan secara baik dan benar dan juga sesuai dengan  SAP  yaitu  pengawasan  yang  baik  dan  juga  optimal  maka  laporan  keuangan  yang dihasilkan bisa digunakan untuk bahan dalam mengambil keputusan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.

## 2. KAJIAN LITERATUR

## 2.1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Standar Akuntansi Pemerintah ialah prinsip akuntansi yang dipakai pada saat menyusun dan melaporkan laporan keuangan pemerintah merupakan definisi SAP menurut PP No 71 Th 2010. Dalam merealisasikan good governance pemerintah dapat mempraktikkan standar akuntansi  pemerintah  sebagai  acuan  pada  saat  membuat  laporan  keuangan  daerah. Tersedianya  Standar  Akuntansi  Pemerintah  maka  laporan  keuangan  yang  disajikan  bisa menghasilkan informasi keuangan yang sesuai dan dapat diperbandingkan bagi para pemaku kepentingan  (Akhmad  et  al.,  2017).  Langelo  et  al.  (2015)  menyatakan  bahwa  di  dalam lingkungan  pemerintahan  pusat  maupun  daerah  dan  juga  beberapa  organisasi  pemerintah daerah  maupun  pusat  menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah.  Persatuan  organisasi harus menyediakan laporan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya Standar  Akuntansi  Pemerintah  terdapat  keterbatasan  yang  akan  ditunjukkan  pada  semua standar yang akan dipublikasikan dan juga akan diterangkan secara jelas.
Standar Akuntansi Pemerintah ialah salah satu cara supaya kualitas laporan keuangan pada  pemerintah  di  negara  Indonesia  dapat  memperoleh  hasil  yang  lebih  baik  atau mengalami  peningkatan.  Pada  Standar  Akuntansi  Pemerintah  terdapat  tata  cara  dan  juga prinsip  pada  saat  akan  menyajikan  dan  menyusun  Laporan  Keuangan  Pemerintah.  SAP adalah dasar yang digunakan pada akuntansi pemerintahan di Indonesia .Pemerintahan yang baik  ( good  governance ) dapat  diciptakan  apabila  pemerintah  memiliki  laporan  keuangan yang  baik.  Supaya  Laporan  Keuangan  yang  dihasilkan  menjadi  akuntabel  dan  transparan maka maka SAP diterapkan yang sudah diatur dalam Undang-Undang.
Laporan  Keuangan,  audit  pada  pemerintahan  di  daerah  maupun  pusat,  dan  juga akuntansi  memiliki  banyak  kebutuhan  agar  kebutuhan  tersebut  terpenuhi  makan  Standar Akuntansi  Pemerintah  diterapkan.  SAP  yang  diberlakukan  haruslah  meyakinkan  atau terjamin. Pemerintah menerapkan beberapa strategi dalam meningkatkan laporan keuangan diantaranya  yaitu  proses  mengembangkan  dari  basis  menjadi  akrual.  Dalam  proses perkembangan SAP merujuk kepada praktik yang baik
di internasional namun tetap memikirkan keadaan di Indonesia, termasuk peraturan UU dan praktik akuntansi yang diberlakukan, ataupun kondisi SDM.

## 2.2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  No  71  Tahun  2010  mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintah menyatakan bahwa terdapat sebelas PSAP diantaranya yaitu:
1) PSAP Nomor 01 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Basis kas digunakan dalam laporan keuangan pemerintah diterapkan pada pendapatan yang diperoleh , biaya yang dikeluarkan, belanja , biaya transfer, pembiayaan, dan juga pengakuan  pendapatan.  Semetara  basis  akrual  digunakan  pada  aset,  kewajiban,  dan ekuitas.
2) PSAP Nomor 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran Informasi yang dapat diperoleh dari LRA adalah belanja, transfer, realisasi pendapatan, keuntungan/kerugian kemudian hal tersebut di diperbandingkan dengan anggaran yang sudah didapatkan dalam satu periode
3) PSAP Nomor 03 mengenai Laporan Arus Kas Kas  yang  diterima  dan  dikeluarkan  disajikan  dalam  Laporan  Arus  Kas  dan dikelompokkan  menurut  biaya  yang  dikeluarkan,  investasi  berupa  aset  dan  bukan keuangan, non anggaran, dan juga aktivitas operasi.
4) PSAP Nomor 04 mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan Semua laporan yang ada pada LRA, Laporan Arus Kas, dan juga Neraca harus terdapat informasi yang berhubungan dengan CALK . CALK ini harus disajikan secara runtut
5) PSAP Nomor 05 mengenai Akuntansi Persediaan Apabila  manfaat  ekonomi  untuk  masa  mendatang  didapatkan  dan  biaya  yang dikeluarkan dapat dihitung dan juga dibuktikan dan juga pada saat kepemilikan pindah tangan maka persediaan dapat diakui.
6) PSAP Nomor 06 mengenai Akuntansi Investasi Pengeluaran Biaya yang dikeluarkan untuk hasil investasi jangka panjang akan dianggap pengeluaran pembiayaan sedangkan pendapatan dari investasi jangka pendek akan dianggap sebagai pengeluaran kas oleh pemerintah dan tidak dianggap belanja dalam LRA
7) PSAP Nomor 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap Biaya perolehan dapat menilai aset tetap namun apabila tidak memungkinkan maka bisa menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan yang didapat dari aset tetap harus ditulis sesuai dengan nilai wajar pada saat perolehan
8) PSAP Nomor 08 mengenai Akuntansi Konstruksi Apabila terdapat suatu benda berwujud pada saat pengerjaan maka benda tersebut harus dianggap  konstruksi  apabila  terdapat  banyak  kemungkinan  ada  manfaat  ekonomi  di masa depan yang dihasilkan dari aset tersebut, masih  dalam  penggarapan, , dan juga biaya perolehannya bisa dihitung dan dibuktikan.
9) PSAP Nomor 09 mengenai Akuntansi Kewajiban Pelaporan Kewajiban harus disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk umum apabila terdapat  kemungkinan  sumber  daya  ekonomi  sudah  dilaksanakan  atau  akan dilaksanakan supaya kewajiban yang ada terselesaikan , nilai penyelesaian terdapat pada perubahan atas kewajiban yang bisa diukur dan dibuktikan.
10) PSAP  Nomor 10 mengenai  Koreksi  Kesalahan,  Perubahan Kebijakan Akuntansi,  dan Peristiwa Luar Biasa
Terdapat dua jenis kesalahan yaitu yang pertama ada kesalahan yang tidak di ulang dan yang kedua ada kesalahan yang terus menerus atau berulang. Kesalahan ini dilihat dari
sifat dan juga kejadiannya. Peristiwa luar biasa dapat berpengaruh terdapat hakikat dan jumlah  dan  juga  harus  dilaporkan  ke  dalam  CALK  secara  terpisah.  Di  dalam  CALK harus berisi pengungkapan mengenai perubahan apa sajakah dalam kebijakan akuntansi dan berpengaruh atau tidaknya kebijakan tersebut.
11) PSAP Nomor 11 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan  konsolidasi  dipublikasikan  satu  periode  dengan  pelaporan  keuangan  entitas laporan tersebut berisi tentang jumlah yang lebih banyak dari pada periode sebelumnya. Laporan ini berisi LRA, CALK, dan juga neraca.

## 2.3. Indikator Standar Akuntansi Pemerintah
Terdapat  beberapa  indikator  dalam  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah.  Para anggota IKAPI menyatakan terdapat delapan indikator diantaranya yaitu :
a. Basis yang digunakan yaitu basis akuntansi
b. Penyajian dalam bentuk wajar
c. Konsisten
d. Mempunyai nilai historis
e. Substansi melebihi bentuk formal
f. Merealisasikan
g. Kelengkapan yang dipublikasikan
h. Periodisitas

## 2.4. Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah laporan yang tersusun tentang posisi keuangan dan transaksi yang  dijalankan  oleh  entitas  pelaporan  merupakan  pengertian  laporan  keuangan  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintah. Menurut  Septa  (2018),  Ketaatan  pada  saat  mengelola,  akuntabilitas,  menginformasikan, merencanakan,  dan  berjalannya  suatu  organisasi  dan  juga  keterkaitan  antar  masyarakat merupakan  pengertian  dari  laporan  keuangan.  PP  No  8  Th  2006  menjelaskan  Laporan Keuangan  ialah  suatu  tanggung  jawab  dalam  mengelola  negara  atau  daerah  dalam  suatu waktu.
Laporan yang tersusun tentang posisi keuangan dan juga transaksi yang dijalankan oleh entitas pelaporan merupakan pengertian laporan keuangan. Agar tujuan utama dari pelaporan keuangan terpenuhi maka disediakan laporan keuangan pemerintah. Terdapat empat kriteria mengenai  laporan  keuangan  pemerintah  yang  baik  diantaranya  yaitu  signifikan, meyakinkan,  mudah  dimengerti,  dan  juga  bisa  diperbandingkan  hal  tersebut  tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Apabila laporan yang disediakan sudah benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi maka laporan tersebut dapat disebut berkualitas. Tersedianya  informasi  yang  bisa  dimengerti  dan  juga  untuk  melengkapi  kebutuhan  para pengguna  dalam  menentukan  sebuah  keputusan  merupakan  definisi  dari  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah (Putra, 2017).
Laporan  Keuangan  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan  informasi  mengenai  posisi keuangan dan juga kinerja dan perubahan posisi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan  tersebut.  Penyampaian  yang  tersusun  mengenai  posisi  keuangan  suatu  entitas akuntansi dan posisi keuangan merupakan pengertian Laporan Keuangan (Kartikahadi et al., 2016).
Laporan  yang  tersusun  tentang  transaksi  dan  posisi  keuangan  yang  dijalankan  oleh entitas pelaporan disebut Laporan Keuangan. Agar tujuan umum dari pelaporan keuangan terpenuhi maka Laporan Keuangan Pemerintah harus diberlakukan. Untuk membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang sudah diberikan, membandingkan realisasi pendapatan,  menilai  apakah  entitas  pelaporan  sudah  efektif  dan  efisien  maka  laporan keuangan digunakan.

## 2.4. Tujuan Laporan Keuangan
Diberlakukannya laporan keuangan pada pemerintahan memiliki beberapa tujuan. Para ahli menyatakan ada beberapa tujuannya diantaranya yaitu:
Menurut Maith (2013), Laporan Keuangan dibuat untuk memberikan informasi tentang kinerja  dan  perubahan  posisi  keuangan,  posisi  keuangan  yang  memberikan  manfaat  bagi pemakai  laporan  keuangan  tersebut  dan  juga  dapat  digunakan  dalam  pengambilan keputusan.  Menurut  Barus  et  al.  (2017),  Tujuan  dari  laporan  keuangan  adalah  agar  hasil usaha yang dilakukan dapat diukur dari periode sekarang ke periode berikutnya supaya dapat dilihat  apakah  tujuan  sudah  tercapai  atau  belum.  Sedangkan  menurut  Kasmir  (2017), Laporan  Keuangan  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  pada  suatu  periode  tertentu. Secara lebih detail Kasmir (2017) menyatakan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu :
a. Menginformasikan kepada perusahaan mengenai jenis dan juga jumlah aktiva yang saat ini dimiliki
b. Menginformasikan  kepada  perusahaan  mengenai  jenis  jumlah  kewajiban  dan  juga modal yang dimiliki saat ini
c. Menginformasikan  pada  perusahaan  mengenai  jenis  dan  jumlah  pendapatan  yang didapat dalam rentang waktu tertentu
d. Menginformasikan  kepada  perusahaan  mengenai  jenis  dan  jumlah  biaya  yang  harus perusahaan habiskan pada rentang waktu tertentu
e. Menginformasikan  kepada  perusahaan  mengenai  perubahan  yang  biasa  terjadi  pada pasiva, aktiva, dan juga modal
f. Menginformasikan  pada  perusahaan  mengenai  performa  yang  dilakukan  oleh manajemen pada satu period
g. Menginformasikan pada perusahaan mengenai catatan atas laporan keuangan Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi secara jelas bagi para pemakai laporan keuangan tersebut.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode literature review atau disebut dengan studi pustaka. Metode  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti,  meninjau,  menguraikan,  dan  juga mengidentifikasi  penelitian  yang  sudah  ada.  Peneliti  melakukan  pemeriksaan  dan mengidentifikasi  penelitian  terdahulu  secara  runtut  sesuai  dengan  langkah-langkah  yang sudah dijelaskan (Triandini et al., 2019).  Karya orisinal yang merangkum dan mensintesis penelitian  sebelumnya  tentang  topik  tertentu  yang  didefinisikan  sebagai  tinjauan  pustaka (Ridwan  et  al.,  2021).  Tinjauan  pustaka  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang
mendalam tentang temuan yang sudah pernah dilaksanakan oleh orang lain (Suryanarayana et al., 2016). Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  yang berasal dari artikel ilmiah nasional yang bersumber dari google scholar.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Sebuah sistem dapat  dinyatakan efektif  apabila luaran yang dihasilkan sesuai  dengan tujuan  awal  baik  dari  satu  orang  maupun  kelompok.  Tarigan  &  Nurtanzila  (2013) menyatakan  bahwa  hubungan  hasil  yang  diperoleh  dari  pusat  tanggung  jawab  dan  tujuan penerapan SAP merupakan penentu bahwa sistem tersebut efektiv atau tidak SAP haruslah efektiv dan efisien.

## 4.1.1. Efektif
Merupakan  tujuan  yang  dapat  dicapai  atau  menentukan  tujuan  yang  tepat  yang bersumber dari beberapa cara maupun pilihan. Standar akuntansi dibutuhkan supaya dalam menyusun  laporan  keuangan  bisa  lebih  mudah,  keselarasan  dalam  laporant  keuangan, memudahkan  auditor  saat  memeriksa  dan  juga  pembaca  lebih  mudah  laporan  keuangan untuk dibandingkan dan diinterprestasikan. 4 (empat) SAK yang diterapkan di Indonesia:
1) PSAK-IFRS
2) SAK ETAP 3. PSAK Syariah
3) SAP
Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  menerapkan  PSAK IFRS  dan  SAK  ETAP  sedangkan  PSAK  syariah  dibuat  oleh  Dewan  Akuntansi  Syariah sedangkan SAP oleh Komite SAP

## 4.1.2. Efisien
Hasil yang maksimal namun menggunakan sumber daya yang minumum. Efisien yaitu mencapai  tujuan  yang  sudah  ditentukan  menggunakan  cara  yang  paling  baik  agar  tujuan tersebut dapat tercapai. Hasil yang dipoleh dariefisien dapat dilihat dari penilaian dan juga membandingkan  masukan  dan  keluaran  yang  dihasilkan.  SAP  dapat  dikatakan  efektif apabila  tujuan  sesuai  harapan.  Tujuan  dari  penerapan  SAP  sendiri  yaitu  supaya  laporan keuangan  yang  dihasilkan  berkualitas  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  agar  lapoan keuangan tersebut akuntanbilitas dan transparansi.

## 4.2.  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  terhadap  Laporan Keuangan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Rianawati (2021) menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan. SAP menjadi rujukan dalam membuat laporan keuangan pemerintah. Agar laporan keuangan berkualitas  maka  SAP  harus  diterapkan.  Hal  tersebut  juga  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan  oleh  Rahmawati  et  al.  (2018)  yang  menyatakan  pendapat  yang  sama  dengan penelitian sebelumnya yaitu SAP berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan apabila  SAP  diterapkan  maka  dapat  menambah  pemahaman  dalam  menyajikan  laporan keuangan  dan  juga  dapat  mengambil  langkah  selanjutnya  ketika  terdapat  suatu  aset  yang sudah Tidak dipergunakan kembali seperti yang sudah ditetapkan oleh SAP.
Penelitian yang dilakukan oleh  Munira  (2022) menyatakan bahwa  Standar Akuntansi Pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap  laporan  keuangan.  Pendapat  tersebut menyatakan  bahwa  dinas  pemerintahan  yang  sudah  menerapkan  SAP  dengan  baik  maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan baik dan relevan bisa dibandingkan dan juga mudah dipahami.
Hasil  penelitian  Yanti  &  Made  (2020)  menjelaskan  bahwa  Standar  Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan. Pada saat menyusun laporan  keuangan  pemerintah  membutuhkan  SAP.  Standar  akuntansi  yang  sudah diberlakukan bisa dijalankan dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah, Supaya pemerintah  tertata  dan  sesuai  maka  SAP  harus  diterapkan  dan  juga  akan  menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan berkualitas. Apabila SAP diterapkan dengan baik maka hasil dari laporan keuangan juga akan semakin baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Yanti  &  Made  (2020)  menyatakan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan. Laporan Keuangan bisa dikatakan terpercaya apabila Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan dan diatur sesuai dengan informasi yang dapat  berguna  bagi  para  pengguna.  Diterapkannya  Standar  Akuntansi  Pemerintah  akan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan akan sesuai dengan syarat yang ada.

## 4.3.  Hubungan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah
Prinsip akutansi yang ditetapkan pada saat menyajikan dan menyusun lapran keuangan pemerintah  adalah  Standar  Akuntansi  Pemerintah.  Setyowati  et  al.  (2016)  menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signiikan dari penerapan sap terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Hal tesebut tidak selaras dengan pnelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  penerapan  SAP  berpengaruh  terhadap  laporan keuangan  yang  dihasilkan.  Dari  penelitian  yang  diakukan  Mardiana  &  Fahlevi  (2017) menyatakan  bahwa  pemahaman  dalam  menerapkan  SAP  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  penyusunana  laporan  euangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  juga berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan review yang sudah dilakukan oleh penulis menjelaskan bahwasanya Stadar Akuntansi  Pemerintah  berpengaruh  terhadap  laporan  keuangan  yang  dihasilkan.  Standar Akuntansi Pemerintah membuktikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan seuai dengan ketentuan  yang  ada.  Standar  Akuntansi  Pemerintah  adalah  standar  yang  dapat membuktikanbahwsanya  laporan  tersebut  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  dan  informasi keuangan dan sangat herguna hagi para pembacanya. Informasi ini dapat dikatakan berguna apabila  informasi  tersebut  adalah  indikator  laporan  keuangan  memnuhi  kualifikasi informasi.
Variabel  variabel  lain  dapat  diteiti  lagi  pada  penelitian  selanjutnya  variabel  tersebut. tentunya memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber yang digunakan lebih banyak lagi dikaerakan sumber pada penelitian ini terbatas dan juga bisa melakukan penelitian langsung di lapangan supaya dapat menegtahui kondisi sesungguhnya bisa dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap beberapa responden.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Tekhnologi Informasi  Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. Sosial Politik & Ekonomi , 7 (1), 89–103.
Antoni,  E.  (2014). Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Survey  Pada  Pemerintah  Kabijpaten  Di Seluruh Jawa Barat .
Barus,  M.  A.,  Sudjana,  N.,  &  Sulasmiyati,  S.  (2017).  Penggunaan  rasio  keuangan  untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan (studi pada PT. Astra Otoparts, Tbk dan PT. Goodyer Indonesia, Tbk yang go public di bursa efek indonesia). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya , 44 (1).
Fadilah,  F.  U.,  &  Rianawati,  T.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. Jurnal Visi Manajemen , 6 (3), 1103–1114.
Hartanto, T. (2022). Analysis Of Local Government Financial Statements (LKPD) In Order To  Improve  The  Quality  Of  Governance  And  The  Achievement  Of  Development Outcomes In South Sulawesi. Journal Of Management, Accounting, General Finance And International Economic Issues (Marginal) , 2 (1), 375–383.
Kartikahadi,  H.,  Sinaga,  R.  U.,  Syamsul,  M.,  Siregar,  S.  V.,  &  Wahyuni,  E.  T.  (2016). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS Buku 1. Salemba Empat . Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keuangan . Raja Grafindo Persada.
Langelo,  F.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Alexander,  S.  W.  (2015).  Analisis  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  dalam  penyajian  laporan  keuangan  pada pemerintah kota bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (1).
Maith, H. A. (2013). Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT.  Hanjaya  Mandala  Sampoerna  Tbk. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 1 (3).
Mardiana, R., & Fahlevi, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal dan Efektivitas Penerapan Sap Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi  pada  Satuan  Perangkat  Kerja  Kota  Banda  Aceh). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 2 (2), 30–38.
Munira, H. (2022). Analisis Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah,Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  Dinas  Pengelola  Keuangan  Dan  Aset  Daerah (DPKAD)  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis [JIMEIS] , 2 (2), 1–11. Putra, R. D. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (Sia) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Kabupaten  Cianjur  (Studi  Kasus  Pada  Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur) . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas  laporan  keuangan  SKPD  Kota  Tangerang  Selatan. Jurnal  Ekonomi,  Bisnis, Dan Akuntansi , 20 (2).
Ridwan,  M.,  Suhar,  A.  M.,  Ulum,  B.,  &  Muhammad,  F.  (2021).  Pentingnya  Penerapan
Literature Review pada Penelitian Ilmiah. Jurnal Masohi , 2 (1), 42–51.
Septa, P. (2018). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  kabupaten  ponorogo .  Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Setyowati,  L.,  Isthika,  W.,  &  Pratiwi,  R.  D.  (2016).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang. Kinerja , 20 (2),  179– 191.
Suryanarayana, T. M.  V, Mistry, P. B., Suryanarayana, T. M. V, &  Mistry, P. B. (2016). Review of literature. Principal Component Regression for Crop Yield Estimation , 27– 37.
Tarigan,  E.  P.  A.,  &  Nurtanzila,  L.  (2013).  Standar  akuntansi  pemerintahan  dalam mewujudkan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) , 17 (1), 29–45.
Triandini,  E.,  Jayanatha,  S.,  Indrawan,  A.,  Putra,  G.  W.,  &  Iswara,  B.  (2019).  Metode systematic  literature  review  untuk  identifikasi  platform  dan  metode  pengembangan sistem informasi di Indonesia. Indonesian Journal of Information Systems , 1 (2), 63–77. Yanti,  N.  S.,  &  Made,  A.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah, Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Dan  Pengawasan  Keuangan  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Riset  Mahasiswa Akuntansi , 8 (1).
Yuliani,  N.  L.,  &  Agustini,  R.  D.  (2016).  Faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi , 14 (1), 56–64.