Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## IMPLEMENTASI  UPAYA  HUKUM  BANDING  ONLINE  PADA  PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I B

## Ismail, Indra Perdana Tanjung, Ribka Ginting
Fakultas  Hukum  Universitas  Asahan,  Jalan  Lastarda,  Kisaran-Asahan,  Sumatera  Utara, Indonesia Email: ismail_izu@yahoo.com, indrap55@gmail.com, ribkaginting742@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan digitalisasi sangat pesat saat ini yaitu pada era revolusi industri 4.0 sehingga  mempengaruhi  setiap  aspek  kehidupan  manusia.  Baik  dalam  bidang ekonomi,  pendidikan,  kesehatan  dan  juga  hukum.  Dalam  bidang  hukum    saat  ini sudah banyak menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah akses dalam keterbukaan  informasi.  Dengan  adanya  aplikasi e-Court memberikan  banyak manfaat yang dapat digunakan oleh para pihak dalam pendaftaran perkara maupun dalam  hal  mengajukan  upaya  hukum  yaitu  sistem  peradilan  menjadi  lebih sederhana, murah dan lebih cepat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Nomor  271/KMA/SK/XII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis  Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik yang menyatakan bahwa pengajuan upaya hukum yang diajukan  oleh  para  pihak  yang  mempergunakan  aplikasi e-Court terhadap  suatu putusan  sebagaimana  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah ditetapkan  disebut  sebagai  upaya  hukum  secara  elektronik  atau online .  Pada penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  dan melakukan  studi  di  Pengadilan  Negeri  Kisaran  Kelas  I  B.  Pada  penelitian  hukum ini  menggunakan  data  primer,  yaitu:  Wawancara  dengan  mendalam  ( deft interview) .  Data  sekunder  yaitu  :  data  yang  digunakan  untuk  melengkapi  data primer. Upaya hukum banding online pada perkara perdata yaitu pengajuan upaya hukum  melalui  aplikasi e-Court oleh  para  pihak  atau  kuasanya  dan  segala  proses nya  dilakukan  secara  elektronik.  Proses  nya  dimulai  dari (e-Filling) yaitu pendaftaran  upaya  hukum  banding online ,  pembayaran  biaya  panjar  banding  ( e- payment ),  notifikasi  memori  banding online dan  kontra  memori  banding online, memeriksa  berkas  ( inzage ),  dan  pengiriman  dokumen-dokumen  berkas  banding secara  elektronik  serta  putusan  banding online dilampirkan  secara  elektronik. Keterlambatan  dalam  proses upload memori  banding  dan  kontra  memori  banding serta pelaksanaan inzage yang terjadi disebabkan kurangnya penguasaan teknologi oleh para pihak yang mengajukan upaya hukum banding online.
Kata Kunci: Upaya Hukum, e-Court , Banding Online

## Abstract
The  development  of  digitalization  is  very  rapid  today,  namely  in  the  era  of  the industrial  revolution  4.0  so  that  it  affects  every  aspect  of  human  life.  Both  in  the fields  of  economics,  education,  health  and  also  law.  In  the  legal  field,  there  are
currently  many  uses  of  information  technology  to  facilitate  access  to  information disclosure. With  the  application  of  e-Court  provides  many  benefits  that  can  be used by the parties in registering cases and in terms of applying for legal remedies, namely  the  judicial  system  becomes  simpler,  cheaper  and  faster  based  on  the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 271 / KMA / SK / XII / 2019 concerning Technical Guidelines for The Administration of Cases and Trials in courts of appeal, Electronic Appeals and Reviews stating that the filing of legal remedies  filed  by  the  parties  using  the  e-Court application against  a  judgment  as stipulated in the established laws and regulations is referred to as an electronic or online legal remedy . In this legal research using the legal research method empiris and  conducting  studies  in  the  District  Court  of  Class  I  B  Range.  In  this  legal research,  primary  data is  used,  namely: Interviews  in  depth  (deft  interview). Sek under data ,  namely:  data  used  to  complete  the  primary  data. Online  appeal remedies  in  civil  cases  are  the  filing  of  legal  remedies  through  the  e-Court application by  the  parties  or  their  attorneys  and  all  the  processes  are  carried  out electronically.  The  process  starts  from  (e-Filling)  namely registration  of online appeal remedies, payment of appeals fee (e-payment), notification of online appeal memory  and  online  appeal  memory  counter,  checking  files  (inzage),  and  sending electronic appeal file documents as well as online appeal decisions electronically attached. Delays in the process of uploading memory appeals and counter memory appeals  and  the  implementation  of  inzage  occurred  due  to  the  lack  of  mastery  of the technology by the parties who filed the online appeal remedies.

## Keywords: Legal Remedies, e-Court, Online Appeals

## Pendahuluan
Putusan hakim tidak menutup kemungkinan terdapat kekeliruan dan kekhilafan atau bahkan tidak objektif yaitu memihak kepada salah satu pihak dalam suatu perkara gugatan di pengadilan. Oleh karena itu, setiap putusan hakim terbuka kesempatan untuk diperiksa ulang supaya kekeliruan atau kekhilafan yang terdapat pada putusan tersebut dapat diperbaiki untuk terwujudnya unsur keadilan dan kebenaran pada putusan hakim (Mertokusumo, 2013) . Maka dari itu tersedia upaya hukum yang merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan atau kekhilafan pada setiap putusan hakim (Mertokusumo,  2013) .  Dalam  hukum  acara  perdata  yang  dapat  dilakukan  yaitu upaya  hukum  biasa  dan  upaya  hukum  istimewa  atau  disebut  juga  upaya  hukum  luar biasa.
Dengan perkembangan teknologi digitalisasi sangat pesat saat ini yaitu pada era revolusi  industri  4.0  sehingga  mempengaruhi  setiap  aspek  kehidupan  manusia.  Baik dalam  bidang  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan  dan  juga  hukum.  Dalam  bidang  hukum saat  ini  sudah  banyak  menggunakan  teknologi  informasi  untuk  mempermudah  akses dalam  keterbukaan  informasi.  Negara-negara  maju  dengan  kemajuan  teknologi  sudah menggunakan praktik peradilan secara modern, seperti di negara Australia istilahnya e- courtroom dan di negara Singapura disebut Court Technology.
Seiring perkembangan zaman menuntut dan mengharuskan perubahan pelayanan administrasi  perkara  dan  persidangan  di  pengadilan  secara  efektif  dan  lebih  efisien,
maka  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  meyakini  bahwa  dengan  memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik peradilan adalah hal yang mungkin  dilakukan  untuk  pelayanan  administrasi  perkara  dan  proses  persidangan  di pengadilan  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.    Oleh  karena  itu,  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  para  pencari  keadilan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam dunia peradilan.
E-Court dan e-Litigation atau  e-litigasi  adalah  wujud  nyata  bentuk  perubahan yang  dilakukan  Mahkamah  Agung  dalam  sistem  peradilan  di  bidang  teknologi informasi  dan  komunikasi.  Awalnya  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  telah menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (PERMA)  Nomor  3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. PERMA tersebut menjadi dasar  hukum  untuk  implementasi  aplikasi  e-Court  di  pengadilan.  PERMA  Nomor  3 Tahun  2018  telah  mendukung  untuk  peng-upload-an  dokumen  elektronik  perkara seperti  dokumen  gugatan,  dokumen  bukti  awal,  surat  kuasa  dan  juga  sudah  telah mendukung  dokumen  proses  persidangan  seperti  dokumen  jawaban  berupa  replik dari tergugat,  duplik  dari  penggugat,  dan  kesimpulan  dari  para  pihak  juga  pemberitahuan panggilan  sidang  kepada  para  pihak  oleh  jurusita  ke  alamat  domisili  elektronik  para pihak secara elektronik yang telah di perbaharui dan diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. PERMA Nomor  1  Tahun  2019  menyediakan  platform  sebagai  berikut  e-Filing  (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons  (Pemanggilan  Pihak  secara  online),  e-Litigation  (Persidangan  Secara Elektronik).
Munculnya  e-litigation  menjadi  perubahan  tataran  administrasi  pengadilan  dari sistem manual ke sistem elektronik, namun telah diwujudkan dalam proses persidangan di  pengadilan  dan  juga  upaya  hukum  bagi  para  pihak.  Sistem  elektronik  memberikan banyak  akses  elektronik  seperti  proses  mendaftar  perkara,  membayar  panjar  dan pemanggilan  untuk  proses  persidangan  kepada  para  pihak,  dan  juga  adanya  saling bertukar  dokumen  jawaban  berupa  replik  oleh  tergugat,  duplik  oleh  penggugat, pembuktian,  dan  pengucapan  putusan  dan  pemberitahuan  putusan  secara  elektronik serta  upaya  hukum  secara  elektronik  atau online .  Aplikasi e-Court telah diimplementasikan pada setiap satuan kerja Mahkamah Agung yaitu di pengadilan telah berjalan  dengan  baik  sehingga  perlu  peningkatan  dan  fitur  tambahan  yang  telah dikembangkan  yaitu  upaya  hukum  banding  online    yang  dilakukan  secara  elektronik atau online yang  memiliki  tujuan  utama  yaitu  mempermudah  para  pihak  yang  ingin mengajukan permohonan upaya hukum Banding pada putusan pada perkara yang telah didaftarkan dengan aplikasi e-Court dan melakukan persidangan e-litigasi di pengadilan negeri  yaitu  pengadilan  tingkat  pertama  yang  didasarkan  pada  ketentuan  “Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan  Di  Pengadilan  Secara  Elektronik  dan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung  Nomor  271/KMA/SK/XII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis  Administrasi  Perkara Dan  Persidangan  Di  Pengadilan  Tingkat  Banding,  Kasasi  Dan  Peninjauan  Kembali
Secara  Elektronik”  yang  menyatakan  bahwa  pengajuan  upaya  hukum  yang  diajukan oleh  para  pihak  yang  mempergunakan  e-Court    terhadap  suatu  putusan  sebagaimana ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan  disebut  sebagai  upaya hukum secara elektronik atau online.
Dengan  kehadiran  Aplikasi e-Court dan  Fitur  Upaya  Hukum  Banding  Online mendesain  ulang  praktek  peradilan  Indonesia  yang  menyerupai  praktik  peradilan  di negara-negara  maju.  Adanya  pengembangan  Aplikasi e-Court ini,  diharapkan  proses peradilan  bisa  lebih  cepat,  dapat  menjembatani  kendala  geografis,  dan  juga  menekan tingginya biaya perkara. Sehingga manfaat yang didapat dari e-Court dan Fitur Upaya Hukum  Banding Online ini  dapat  terpenuhinya  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan berbiaya  ringan.  Juga  pemenuhan  asas  pelayanan  publik  serta  demi  meningkatkan kepercayaan publik dalam peradilan.
Dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di  Pengadilan  Tingkat  Banding,  Kasasi  Dan  Peninjauan  Kembali  Secara  Elektronik menyebutkan  ada  hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  petunjuk  teknis  ini  akan  diatur kemudian  oleh  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  masing-masing  dan/atau  oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung sehingga penulis akan menganalisa pengimplementasian banding online tersebut di pengadilan terkait
Maka  oleh  karena  itu  dengan  berdasarkan  dari  pemaparan  dan  juga  penjelasan yang  telah  diuraikan  di  dalam latar  belakang  pada  penelitian  hukum  ini,  maka  peneliti tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  hukum  dan  dituangkan  ke  dalam  bentuk  skripsi dengan judul “Implementasi Upaya Hukum Banding Online Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B”.

## Metode Penelitian
a. Jenis  Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dimana penelitian  hukum  empiris  dimaksudkan  untuk  meneliti  hukum  dari  prespektif eksternal  dengan  objek  penelitiannya  adalah  sikap  dan  perilaku  sosial  terhadap hukum (Diantha & SH, 2016) . Hal ini berkaitan dengan maksud dan tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang implementasi upaya hukum banding online pada perkara perdata, sehingga dapat diketahui bagaimana cara implementasi upaya  hukum  banding online tersebut  dan  dampak  upaya  hukum  banding online pada  perkara  perdata  bagi  para  advokat  dan  pencari  keadilan  untuk  mewujudkan asas hukum cepat, murah dan sederhana.
b. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B.
c. Sumber Data
Pengumpulan  data  dan  informasi  yang  digunakan  pada  penelitian  ini berdasarkan data primer dan skunder yang dapat diterangkan sebagai berikut:
1. Dilakukannya wawancara yang merupakan menjadi data primer dalam penelitian ini. Wawancara dengan mendalam (deft interview) dilakukan oleh peneliti secara langsung  kepada  narasumber.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  mengajukan beberapa  pertanyaan  yang  telah  dipersiapkan  sebelumnya  sehingga  melalui pertanyaan  tersebut  didapatkan  keterangan  dan  informasi  lebih  lanjut  dan jawaban yang diperoleh dapat memperdalam data primer dan skunder lainnya.
2. Data Sekunder yang dididapatkan digunakan untuk melengkapi data primer.
d. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  memporelah  data  yang  diperlukan,  maka  dilakukan  studi  dokumen kemudian wawancara terhadap beberapa responden secara langsung, dan dilakukan juga    pengamatan  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  tentang  implementasi  upaya hukum  banding  online  pada  perkara  perdata  di  Pengadilan  Negeri  Kisaran  Kelas  I B.  Oleh  karena  alasan  keterbatasan  waktu,  tenaga,  dan  biaya,  maka  dalam pelaksanaannya  digunakan  beberapa  sampel  yang  sesuai  dengan  pokok permasalahan di dalam penelitian ini.
e. Analisis Data
Data primer dan skunder yang telah dikumpulkan, maka selanjutnya data-data tersebut  dikategorisasikan,  dikalsifikasikan,  ditabulasikan,  dan  diinterprestasikan, serta kemudian dianalisis data-data yang ada tersebut.

## Hasil Dan Pembahasan
A. Implementasi  Upaya  Hukum  Banding  Online  Pada  Perkara  Perdata  di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B
Telah terlaksananya administrasi di Pengadilan secara elektronik yaitu aplikasi e-Court  dan  Mahkamah  Agung  terus  membenahi  diri  dengan  inovasi  baru memanfaatkan  teknologi  informasi  di  era  digital  dengan  adanya  pelaksanaan persidangan  secara  elektronik  atau  persidangan  elektronik  yang  dikenal  dengan istilah  e-Litigation,  dimana  e-Litigation  mendesain  ulang  praktik  peradilan  di Indonesia yang setara dengan negara-negara yang memiliki teknologi maju dengan praktik  peradilan  modern  yang  diterapkan.    Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (MA RI) terus berbenah dalam blue print yang telah ditetapkan dengan melakukan pemanfaatan  teknologi  informasi  menuju  modernisasi  lembaga  peradilan  serta meningkatkan pelayanan yang prima kepada  para pencari keadilan dan masyarakat sesuai  dengan  visi  dan  misi  Mahkmah  Agung  Republik  Indonesia  (MA  RI). Terdapat  sejumlah  hal  penting  dalam  aplikasi e-Court pengadilan  tingkat  banding antara  lain  pendaftaran  upaya  hukum  banding online ,  pembayaran  panjar  biaya banding, notifikasi permohonan banding, notifikasi pengajuan memori banding dan kontra  memori,  notifikasi  pelaksanaan  membaca  dan  memeriksa  berkas  ( inzage ), pengiriman berkas perkara dilakukan secara elektronik. Maka dalam hal ini seluruh data  perkara  saling  teritegrasi  antara  pengadilan  tingkat  pertama  dan  pengadilan tingkat banding serta tanda tangan digital panitera pengadilan tingkat banding secara elektronik.
Adapun  2  (dua)  syarat  agar  dapat  mengajukan  upaya  hukum  banding  online yaitu:
1. Pemohon adalah Pengguna Telah Terdaftar dan Pengguna Lainnya yang:
a. Pada  saat  perkara  yang  didaftar  di  pengadilan  tingkat  pertama, persidangannya telah dilakukan secara elektronik; dan
b. Pihak  yang  mengajukan  upaya  hukum  banding  online  telah  mengunduh salinan putusan elektronik dari e-Court;
2. Pengajuan  upaya  hukum  banding  online  oleh  pemohon  dibatasi  dalam  jangka waktu sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Keputusan yang mengatur mengenai upaya hukum secara elektronik;
Berdasarkan hasil wawancara dengan Duta e-Court Pengadilan Negeri Kisaran Saudari  Nida  Syafwani  Nasution,  S.H  yang  dikenal  dengan  SITASYA  (Silahkan Tanya  Saya)  dalam  prosedur  upaya  hukum  banding online menurut  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dapat dijabarkan sebagai berikut (Hasil Wawancara):
1. Syarat  utama  pengajuan  upaya  hukum  banding  online  yaitu  persidangan  pada tingkat  pertama  harus  secara  elektronik  atau  e-litigasi  dan  telah  mengunduh salinan putusan elektronik dari e-Court;
2. Para pihak yang akan mengajukan upaya hukum banding online dalam tenggang waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  putusan  pengadilan  tingkat  pertama diucapkan secara elektronik;
3. Pembanding menambahkan perkara yang akan diajukan pada fitur upaya hukum banding  online  untuk  mendapatkan E-SKUM biaya  panjar  banding  yang dilakukan secara elektronik;
4. Pengadilan  tingkat  pertama  melakukan  verifikasi  pembayaran  dan  verifikasi perkara  yang  diajukan  banding  dengan  meng-upload  akta  banding  pada  upaya hukum banding online pada e-Court .
5. Pengadilan  negeri  meregister  perkara  yang  diajukan  banding  online  tersebut pada  Register  Induk  Perkara  dan  Register  Banding  dalam  sistem  informasi Pengadilan dan jurnal keuangan perkara banding.
6. Pemberitahuan  ( e-summons )  pernyataan  banding  kepada  terbanding  dikirim pada hari itu oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan tingkat pertama secara elektronik;
7. Jika pembanding mengajukan memori banding, maka pembanding dapat meng- upload    dokumen pdf memori  banding  tersebut  secara  elektronik  kemudian Panitera  Pengadilan  melakukan  verifikasi  terhadap  memori  yang  di- upload untuk secara otomatisasi dapat langsung diakses oleh pihak terbanding;
8. Jika  terbanding  mengajukan  kontra  memori  banding,  maka  terbanding  dapat meng-upload  dokumen pdf kontra  memori  banding  tersebut  secara  elektronik kemudian  Panitera  Pengadilan  melakukan  verifikasi  terhadap  kontra  memori yang  di-upload  untuk  secara  otomatisasi  dapat  langsung  diakses  oleh  pihak pembanding;
9. Kemudian Kepaniteraan Perdata meng- upload seluruh dokumen Bundel A pada aplikasi e-Court dan Panitera memverifikasi dokumen Bundel A untuk diberikan kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  melakukan inzage (memeriksa  berkas) perkara  banding  online  melalui  aplikasi e-Court selama  3  (tiga)  hari  terhitung sejak  tanggal  pemberitahuan  ( e-summons )  memeriksa  berkas  yang  dilakukan secara  elektronik  oleh  Jurusita/Jurusita  Pengganti  kepada  pembanding  dan terbanding;
10. Dalam jangka waktu tersebut pembanding dan terbanding memiliki kesempatan untuk  memberikan  tanggapan  apabila  terdapat  berkas  yang  dianggap  tidak lengkap,  selanjutnya  pengadilan  harus  menindaklanjuti  atau  melengkapinya. Seluruh  proses  pemeriksaan  berkas  perkara  banding  dan  tanggapan  para  pihak dilakukan  secara  elektronik  dalam  fitur  upaya  hukum  banding online pada aplikasi e-Court.
11. Setelah  pelaksanaan  memeriksa  berkas,  Panitera  mengirimkan  berkas  banding dan  pada  saat  yang  bersamaan  kasir  melakukan generate  virtual  account biaya banding  ke  Pengadilan  Tingkat  Banding  dan  melakukan  pembayaran  secara elektronik;
12. Setelah perkara banding dikirimkan, pengadilan tingkat pertama dan para pihak dapat  melihat  nomor  register  perkara  banding  yang  telah  diterima  dan diverifikasi oleh Pengadilan Tingkat Banding;
13. Dalam  hal  pengajuan  pencabutan  banding online oleh  pemohon  dimana  jika berkas  banding  online  belum  dikirim  ke  pengadilan  tinggi,  maka  panitera pengadilan negeri menerbitkan akta pencabutan banding online secara elektronik dan  jurusita  memberitahukan  kepada  pihak  termohon  melalui  aplikasi e-Court dan  berkas  banding  online  tidak  dikirim  ke  pengadilan  tinggi.  Sedangkan  jika berkas  upaya  hukum  banding  online  telah  dikirim  ke  pengadilan  tinggi  maka pencabutan  upaya  hukum  banding online tersebut  akan  masuk  dalam pemeriksaan dan putusan oleh majelis hakim tingkat banding;
14. Setelah perkara diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding maka Jurusita/Jurusita Pengganti  mengirimkan  pemberitahuan (e-summons )  putusan  ke  domisili elektronik  pembanding  dan  terbanding  secara  online    atau  elektronik  melalui aplikasi e-Court.
15. Pembanding  dan  Terbanding  dapat  men- download Salinan  Putusan  setelah melakukan  pembayaran  PNBP  secara  elektronik  (transfer  ke  bank  maupun mobile banking ), dimana salinan putusan elektronik sama halnya dengan salinan putusan cetak yaitu akibat hukum yang sah dan mengikat dan memiliki kekuatan hukum.
Pengimplementasian  upaya  hukum  banding online di  Pengadilan  Negeri Kisaran  dan  juga  pengadilan  tingkat  pertama  lainnya  dalam  hal  biaya  perkara banding  hanya  membayar  PNBP  saja.  Komponen  biaya  perkara  untuk  banding online hanya membayar PNBP yang terdiri dari:
1. Biaya PNBP pendaftaran upaya hukum banding online ;
2. Biaya upaya hukum banding online yang dikirim ke pengadilan tingkat banding;
3. PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding online ;
4. PNBP Penyerahan Memori Banding online ;
5. PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding online
6. PNBP Inzage (memeriksa berkas);
7. PNBP Pemberitahuan Putusan kepada para pihak;
8. PNBP Pencabutan Banding online ;
Dan jika ada biaya perkara yang tidak terpakai akan dikembalikan ke rekening pembanding  secara  elektronik  oleh  Kasir  Kepaniteraan  Perdata  Pengadilan  Negeri Kisaran Kelas I B. Sehingga hal tersebut dapat membantu pihak pembanding yang mengajukan  banding online dengan  biaya  yang  ringan.  Berbeda  dengan  upaya hukum  banding  manual  dimana  biaya  perkara  nya  dihitung  berdasarkan  penetapan radius biaya perkara sesuai dengan alamat tempat pembanding dan terbanding.
Dari  data  yang  diperoleh  sampai  tanggal  27  Juni  2021  adan  10  (sepuluh) perkara perdata yang terdaftar upaya hukum banding online . Dibandingkan  dengan Pengadilan  Negeri  lainnya  yang  berada  di  bawah  Pengadilan  Tinggi  Medan, Pengadilan  Negeri  Kisaran  merupakan  urutan  pertama  jumlah  terbanyak  upaya hukum banding online . (Hasil Wawancara)
B. Dampak  Implementasi  Upaya  Hukum  Banding  Online  Perkara  Perdata  pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B
Dengan adanya implementasi Upaya Hukum Banding Online Perkara Perdata pada  Pengadilan  Negeri  Kisaran  tentunya  memberikan  dampak  dalam pelaksanaannya.  Dibandingkan  dengan  upaya  hukum  banding  secara  konvensional atau  manual  tentu  upaya  hukum  secara online memberi  banyak  kemudahan  secara teknologi  informasi.  Seluruh  dokumen  untuk  upaya  hukum  banding  secara online dikemas  dalam  bentuk  dokumen  elektronik,  baik  berkas  bundel  A  dan  bundel  B. Penerimaan  dan  penyerahan  memori  banding  dan  kontra  memori  banding, pelaksanaan inzage serta pengiriman berkas upaya hukum banding online ini dikirim secara  elektronik  melalui  aplikasi e-Court dimana  tentu  nya  sangat  jauh  berbeda dengan  upaya  hukum  banding  secara  konvensional  yang  dilakukan  secara  manual. Setelah perkara banding yang diajukan secara online telah diputus oleh Pengadilan Tinggi,  maka  pemberitahuan  putusan  kepada  para  pihak  juga  diberitahukan  secara online  dan  salinan  putusan  juga  didapatkan  melalui  aplikasi e-Court secara  online dengan  membayar  PNBP  salinan  putusan  secara online .  Berbeda  dengan  upaya hukum  banding  manual,  Pembanding  harus  datang  ke  Pengadilan  Negeri  untuk mengajukan pernyataan banding, penyerahan memori, kontra, melaksanakan inzage serta  untuk  mendapatkan  salinan  putusan.  Dari  segi  waktu  dan  biaya  tentu  upaya hukum  banding  secara online ini  sangat  menguntungkan  para  advokat  dan masyarakat para pencari keadilan.
Dampak  positif  dengan  adanya  Upaya  Hukum  Banding Online pada masyarakat  pencari  keadilan  dalam  hal  biaya  perkara  yang  ringan  dan  ketepatan waktu  dalam  pengiriman  berkas  yang  langsung  dikirim  secara  elektronik  sehingga
Pengadilan  Tingkat  Banding  dapat  langsung  memproses  pengajuan  upaya  hukum banding online tersebut.  Yang  berbeda  dengan  upaya  hukum  banding  manual dimana  berkas  bundel  A  dan  berkas  bundel  B  dikirim  melalui  pos  ke  Pengadilan Tingkat Banding.
Untuk  pelaksanaan inzage ,  menurut  M.  Yahya  Harahap    bertujuan  “  untuk melihat  dan  memperlajari  berkas  perkara  adalah  dalam  rangka  menyusun  memori dan  kontra  memori  banding,  oleh  karena  itu  cara  pengajuan  memori  banding  yang ideal  dan  berkualitas  dilakukan  setelah  lebih  dahulu  mempergunakan  kesempatan inzage ” (Harahap,  2006) sedangkan  dalam  pelaksanaan  upaya  hukum  banding online jika  telah  dilakukan  izin  inzage  oleh  panitera  kepada  para  pihak  maka  para pihak tidak dapat lagi mengajukan memori banding maupun kontra memori banding sehingga  menimbulkan  perbedaan  upaya  hukum  banding  secara  manual  dengan upaya hukum banding online .
Sejauh  ini  kendala  dalam  pengimplementasian  upaya  hukum  banding  online tersebut bagi Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B yaitu jika ada pihak pembanding atau  terbanding  yang  belum  begitu  fasih  menggunakan  teknologi  aplikasi e-Court pada  Upaya  Hukum  Banding Online mengakibatkan  keterlambatan  meng- upload memori  banding  juga  kontra  memori  banding  serta  tidak  melakukan inzage (memeriksa  berkas)  secara  elektronik.  Dalam  hal  mengajukan  memori  banding dimana  tidak  wajib  adanya  memori  banding  sementara  jika  berkas  upaya  hukum banding  sudah  dikirim  maka  pembanding  tidak  dapat  lagi  mengajukan  atau  meng- upload memori banding pada e-Court. Sementara tenggat waktu pengiriman berkas upaya  hukum  banding  yaitu  20  (dua  puluh)  hari  sejak  mengajukan  upaya  hukum banding online yang  diatur  dalam  regulasi  yang  ditetapkan  Mahkamah  Agung sehingga  belum  adanya  sinkronisasi  waktu  untuk  pengajuan  memori  banding dengan  pengiriman  berkas.  Kendala  yang  sering  dihadapi  juga  yaitu  masalah jaringan internet yang digunakan haruslah stabil sehingga proses upload memori dan kontra memori banding dapat di verifikasi oleh Pengadilan tingkat pertama;
Setelah pengimplementasian upaya hukum banding online tentu mendapatkan respon  para  advokat  dan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  upaya  hukum  banding online sangat disambut dengan baik dengan adanya fitur baru e-Court upaya hukum banding online dimana  mempermudah  para  pihak  yang  akan  mengajukan  upaya hukum  banding  online  dalam  hal  batas  waktu  yang  digunakan  dalam  pengajuan upaya  hukum  banding online adalah  14  (empat  belas)  hari  kerja  dan  dalam  hal penyerahan  memori  banding  dan  kontra  memori  banding  serta  pelaksanaan inzage (memeriksa berkas) dapat dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke Pengadilan tersebut.
Dalam hal ini efektifitas penerapan upaya hukum banding online mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Cepat dan sederhana dalam hal menggunakan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  dioptimalkan  dalam  pengajuan upaya hukum banding online, pemberitahuan banding, penyerahan memori banding dan  kontra  memori  banding  serta  pengiriman  berkas  dilakukan  secara  elektronik
sampai  dengan  putusan  dan  pengambilan  salinan  putusan.  Biaya  upaya  hukum banding online ini juga  sangat  murah  karena  hanya membayar  PNBP  saja  berbeda dengan upaya hukum banding manual dimana biaya yang harus dibayarkan menurut jumlah  para  terbanding  dan  radius  alamat  tempat  para  terbanding  sehingga seringkali  biaya  yang  dikeluarkan  sangat  besar  dibanding  dengan  upaya  hukum banding online.
Pelaksanaan upaya hukum banding online juga meningkatkan performa kinerja Pengadilan  Negeri  Kisaran  karena  dilakukan  secara  elektronik  baik  untuk  akta banding,  pemberitahuan  banding,  pemberitahuan  untuk  melaksanakan inzage kepada  pembanding  dan  terbanding  dilakukan  secara  elektronik.  Sehingga mewujudkan sistem paperless office menuju kepada sistem digital dan elektronik.

## Kesimpulan
Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu:
1. Implementasi  Upaya  Hukum  Banding Online Pada  Perkara  Perdata  di  Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B
Implementasi  upaya  hukum  banding  online  dalam    Surat  Keputusan  (SK) Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  271/KMA/SK/XII/2019  tentang Petunjuk    Teknis  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dalam pelaksanaannya permohonan  upaya  hukum  banding online diajukan  setelah  putusan  pengadilan tingkat  pertama  diucapkan  secara  elektronik  dalam  batas  waktu  14  (empat  belas  ) hari,  kemudian  pembanding  membayar  SKUM  panjar  biaya  banding  secara elektronik,  pada  hari  pengadilan  menerima  notifikasi  pelunanasan  pembayaran, panitera  pengadilan  tingkat  pertama  menerbitkan  akta  pernyataan  banding  secara elektronik pada aplikasi e-Court dan mencatat permohonan banding dalam register banding  dan  jurusita  melakukan e-summons pemberitahuan  banding  kepada terbanding  secara  elektronik  ke  alamat  elektronik  pihak  terbanding.  Dalam  hal pembanding  mengajukan  memori  banding,  pembanding  langsung  dapat  meng- upload pada  fitur  upaya  hukum  banding  online  kemudian  panitera  melakukan verifikasi  memori  banding  tersebut  dan  secara  otomatis  pihak  terbanding  dapat mengakses  memori  banding  tersebut.  Dalam  hal  termohon  mengajukan  kontra memori  banding  hal  yang  sama  berlaku  pada  terbanding  yaitu  dapat  meng- upload kontra  memori  banding  pada  pada  fitur  upaya  hukum  banding online kemudian panitera melakukan verifikasi kontra memori banding tersebut dan secara otomatis pihak  pembanding  dapat  mengakses  kontra  memori  banding  tersebut.  Kemudian kepaniteraan  pengadilan  tingkat  pertama  meng- upload dokumen  elektronik  berkas perkara bundel A pada aplikasi fitur upaya hukum banding e-Court untuk diberikan akses  kepada  pembanding  dan  terbanding  melakukan inzage (membaca  dan memeriksa)  berkas  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  hari  dihitung  mulai  tanggal pemberitahuan inzage berkas  perkara  banding.  Dalam  jangka  waktu  tersebut  para
pihak,  jika  ada  berkas  yang  dianggap  tidak  lengkap  maka  dapat  memberikan tanggapan,  selanjutnya  pengadilan  tingkat  pertama  wajib  menanggapi  tanggapan tersebut  dengan  menindaklanjuti  dan  melengkapinya.  Pengiriman  berkas  perkara pada  upaya  hukum  banding  paling  lama  20  (dua  puluh)  hari  sejak  permohonan banding  diterima  dan  pengiriman  dokumen  ini  yaitu  bundel  A  dan  bundel  B diakukan  secara elektronik melalui e-Court Upaya  Hukum  Banding Online .  Untuk tahapan  agenda  putusan  oleh  majelis  hakim  pengadilan  tingkat  banding  dibacakan secara  elektronik  dan  putusan  dituangkan  dalam  bentuk  salinan  putusan  elektronik yang  dibubuhi  tanda  tangan  elektronik  secara  digital.  Pengadilan  tingkat  pertama oleh  jurusita  memberitahukan  pemberitahuan  putusan  secara  elektronik  ke  alamat domisili elektronik kepada para pihak pembanding dan terbanding melalui e-Court dalam  batas  waktu  14  (empat  belas  hari)  sejak  putusan  diucapkan  oleh  majelis hakim  pengadilan  tingkat  banding.  Untuk  salinan  putusan  banding online oleh pengadilan  tingkat  banding  yang  dilampirkan  secara  elektronik  adalah  sah  dan mengikat  serta  memiliki  kekuatan  hukum.  Salinan  putusan  perkara  banding online yang terlampir secara elektronik dapat diakses setelah pihak yang memohonkannya sudah membayar Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan secara elektronik.
2. Dampak  Implementasi  Upaya  Hukum  Banding Online Perkara  Perdata  pada Pengadilan Negeri Kisaran kelas I B bagi para pihak.
Setelah pengimplementasian upaya hukum banding online tentu mendapatkan respon  para  advokat  dan  masyarakat  pencari  keadilan  dalam  pelaksanaan  upaya hukum  banding online sangat  disambut  dengan  baik  dengan  adanya  fitur  baru e- Court upaya  hukum  banding online dimana  mempermudah  para  pihak  yang  akan mengajukan  upaya  hukum  banding  online  dalam  hal  batas  waktu  yang  digunakan dalam  pengajuan  upaya  hukum  banding online adalah  14  (empat  belas)  hari  kerja dan  dalam  hal  penyerahan  memori  banding  dan  kontra  memori  banding  serta pelaksanaan inzage (memeriksa  berkas)  dapat  dilakukan  dimana  saja  secara elektronik tanpa harus datang ke Pengadilan tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Diantha,  I.  M.  P.,  &  SH,  M.  S.  (2016). Metodologi  penelitian  hukum  normatif  dalam justifikasi teori hukum . Prenada Media. Google Scholar
Harahap,  M.  Y.  (2006). Kekuasaan  Pengadilan  Tinggi  dan  Proses  Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding . Google Scholar
Mertokusumo,  S.  (2013).  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka . Google Scholar

## Copyright holder:
Ismail, Indra Perdana Tanjung, Ribka Ginting (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: