TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Volume 5 Nomor 2 Maret 2024 : TheJournalish Hal. 142-146

## ISU-ISU PEMERINTAHAN KONTEMPORER
Iktha Novitasari (1)*, Salni Mutmaina (2)
1,2 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo Email Korespondensi: 1* ikthaanovitasari@gmail.com , salnimutmaina@gmail.com
Abstrak: Di  era  keterbukaan  informasi  saat  ini,  manusia  semakin  diberi  kemudahan  dalam  mengakses informasi  melalui berbagai  platform dan gawai  yang dimilikinya.  Pemberitaan yang  sedang  marak  akhir-akhir ini, seperti pemberian vaksinasi COVID-19 bagi sebagian warga negara Indonesia, tidak lepas dari peran media yang  memiliki  kekuatan  untuk  membentuk  pola  pikir  masyarakat,  sejalan  dengan  teori  agenda  setting.  Isu-isu kebijakan  publik,  termasuk  vaksinasi  COVID-19,  menjadi  fokus  penting  dalam  proses  kebijakan.  Pentingnya pemilihan  isu  yang  tepat  dalam  agenda  kebijakan  menjadi  krusial  dalam  menyelesaikan  masalah  publik  yang kompleks  secara  sistemik.  Dimensi-dimensi  seperti  substansi  kebijakan,  aktor,  sumber  daya,  situasi,  dan kewenangan aktor menjadi pertimbangan penting dalam menentukan isu-isu kebijakan yang strategis. Salah satu pendekatan penting dalam menganalisis isu-isu kebijakan publik adalah pendekatan kebijakan deliberatif, yang menekankan  pada  dialog  antar  pihak  yang  berkepentingan  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik tentang  isu-isu  kebijakan  strategis.  Dengan  mengedepankan  dialog  dan  pertukaran  pendapat  antara  berbagai pemangku  kepentingan,  kepastian  tentang  isu-isu  kebijakan  yang  strategis  dapat  diperoleh,  memberikan landasan  yang  kuat  untuk  pengambilan  keputusan  yang  lebih  baik  dalam  menangani  masalah-masalah  publik yang kompleks.
Kata kunci: Keterbukaan Informasi, Agenda Setting, Pendekatan Kebijakan Deliberatif
Abstract: In  the  current  era  of  information  openness,  people  are  increasingly  given  the  convenience  of accessing information through the various platforms and devices they own. The news that has become popular recently,  such  as  the  provision  of  COVID-19  vaccinations  for  some  Indonesian  citizens,  cannot  be  separated from the role of the media, which has the power to shape people's mindsets, in line with agenda-setting theory. Public  policy  issues,  including  the  COVID-19  vaccination,  are  an  important  focus  of  the  policy  process.  The importance  of  choosing  the  right  issue  on  the  policy  agenda  is  crucial  to  resolving  complex  public  problems systemically.  Dimensions  such  as  policy  substance,  actors,  resources,  situation,  and  actor  authority  are important  considerations  in  determining  strategic  policy  issues.  One  important  approach  to  analyzing  public policy issues is the deliberative policy approach, which emphasizes dialogue between interested parties to gain a better understanding of strategic policy issues. By prioritizing dialogue and the exchange of opinions between various stakeholders, certainty about strategic policy issues can be obtained, providing a strong foundation for better decision-making in dealing with complex public problems.
Keywords: Information Openness, Agenda Setting, Deliberative Policy Approach

## Article History :
Received 13 Mei 2024; Revised 13 Mei 2024; Accepted 13 Mei 2024

## PENDAHULUAN
Terkait  dengan  pandemi  Covid  19,  Pemerintah  RI  juga  telah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan;  Perpu No  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi Corona 19, Perpres No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020; dan beberapa kebijakan penting lainnya. Berbagai kebijakan tersebut merupakan respon terhadap isu-isu dan agenda kebijakan  Pandemi  Covid  19  menyangkut  substandi  kebijakan  bidang  kesehatan;  bidang  sosial;  bidang  fiskal dan  insentif  pajak;  bidang  perdagangan  ekspor  impor;  UMKM;  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB); bidang hukum; dan kebijakan fasilitas lainnya (Kebijakan Pemerintah RI Terkait Wabah Covid 19). Substansi kebijakan  ini  menggambarkan  bahwa  sebuah  isu  kebijakan  secara  sekuensial  (sequential)  dapat  memunculkan isu  kebijakan  ikutan,  atau  bahkan  sebuah  isu  kebijakan  muncul  secara  bersamaan  dengan  isu-isu  kebijakan lainnya.  Karena  itu  diperlukan  adanya  penetapan  isu-isu  kebijakan  berdasarkan  skala  prioritas,  kemudian dijadikan  agenda  kebijakan  berdasarkan  skala  prioritas  pula.  Hal  ini  akan  membantu  formulasi  kebijakan  dan implementasi kebijakan berdasarkan skala prioritas, menentukan indikator kinerjanya (Supriyono, 2020).
Kedua, isu-isu proses kebijakan (policy process), secara sistemik isu-isu ini dapat dijadikan dasar untuk penyusunan tahap-tahap: agenda-setting, policy formulation, decision making, implementation, and evaluation. Antar tahapan satu dengan tahapan lainnya bersifat sekuensial demikian seterusnya akan memunculkan isu-isu berikutnya.  Isu-isu  yang  telah  ada  ataupun  isu-isu  kontemporer  merupakan  keniscayaan  karena  keberadaan kebijakan  publik  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  lingkungannya.  Kajian  klasik  dari  David  Easton  (1957) mengungkapkan  bahwa:  environment  includes  social,  economic  and  political  influences  on  inputs,  system variables, policy outputs and policy outcomes (Supriyono, 2020).
Kajian  tentang  isu-isu  kebijakan  dari  dimensi  proses  diawali  dari  pentingnya  mencermati  isu-isu  baik ditinjau dari urgensinya, periodisasinya, atau bahkan ekskalasinya; karenanya menuntut adanya keseriusan dan ketajaman  dalam  menggali  isu-isu  tersebut.  Sebagaimana  dikemukakan  Werner  and  Wegrich  (2007:  43-63) bahwa: The idea of modeling the policy process in terms of stages was first put forward by Lasswell. Lasswell introduced  (in  1956)  a  model  of  the  policy  process  comprised  of  seven  stages:  intelligence,  promotion, prescription,  invocation,  application,  termination,  and  appraisal.  Intelligence,  bermakna  kemampuan  analis dalam memahami isu-isu baik menyangkut kemampuan menalar, daya tangkap terhadap isu yang berkembang, merencanakan,  dan  kemampuan  orientasi  untuk  memecahkan  masalah.  Promotion,  kemampuan  untuk menawarkan atau menjelaskan kepada stakeholder bahwa isu-isu yang digali adalah sangat strategis agar dapat berkembang  menjadi  agenda  setting,  dan  segera  diformulasikan  dalam  sebuah  kebijakan.  Prescription, kemampuan  dalam  memberikan  resolusi  ataupun  rekomendasi  atas  penyelesaian  persoalan  yang  dihadapi. Kendati  resolusi  itu  bersifat  sementara  tetapi  sangat  diperlukan  untuk  memastikan  pentingnya  isu  tersebut menjadi sebuah agenda kebijakan. Invocation, bermakna seruan ataupun harapan agar isu-isu yang terjadi dapat ditindaklanjuti  sesuai  derajat  ekskalasinya  untuk  segera  diselesaikan.  Application,  adalah  harapan  agar  usulan terhadap  resolusi  atas  isu-isu  yang  telah  dirumuskan  dapat  segera  ditindaklanjuti.  Termination,  adalah penghentian yang bersifat sementara atas penetapan isu-isu yang telah dikaji agar dapat segera ditindaklanjuti. Appraisal,  bermakna  penilaian  ataupun  prediksi  bahwa  apabila  isuisu  yang  dihadapi  segera  diselesaikan  maka dapat diwujudkan suatu efektivitas kebijakan (Supriyono, 2020).
Era global kontemporer dalam hubungan internasional dan politik internasional diawali sejak tahun 1945 namun  terjadi  perubahan  yang  drastis  sejak  berakhirnya  Perang  Dingin,  tahun  1990-an.  Isu-isu  global kontemporer  adalah  isu  yang  berkembang  serta  meluas  setelah  Perang  Dingin  berakhir  pada  era  1990-an. Pengertian  mengenai  isu-isu  global  kontemporer  terkait  erat  dengan  sifat  dari  isu-isu  tersebut  yang  tidak  lagi didominasi oleh hubungan Timur-Barat, seperti, ancaman perang nuklir, persaingan ideologi antara Demokrasi- Liberal  dan  MarxismeLeninisme,  diplomasi  krisis,  dan  sebagainya.  Masyarakat  internasional  kini  dihadapkan pada isu-isu global yang terkait dengan “Tatanan Dunia Baru” (New World Order). Isu-isu mengenai persoalan- persoalan kesejahteraan ini berhubungan dengan Human Security antara negaranegara maju (developed) dengan negara-negara berkembang (developing countries) serta masalah lingkungan (Amaritasari, 2017).
Isu-isu  global  kontemporer  merupakan  isu  yang  lahir  sebagai  bentuk  baru  ancaman  keamanan  yang mengalami transformasi sejak berakhirnya  Perang Dingin menjadi suatu “Agenda  Global  Baru”  (New Global Agenda). Hal inilah yang menjadi latar belakang dari penulisan artikel ini. Metoda pembahasan dalam artikel ini adalah mengunakan metoda argumentatif sehingga di dalam artikel ini akan mengangkat berbagai argumentasi mengenai  keamanan  nasional  dalam  konteks  ısu-ısu  global  konteporer.  Sistematika  pembahasan  terdiri  dari sejarah munculnya isuisu global kontemporer dalam konteks hubungan internasional, maçam dan ciri isu global kontemporer, dan teori-teori hubungan internsional yang berhubungan dengan dampak globalisasi dalam postur keamanan nasional dalam konteks isu-isu global kontemporer (Amaritasari, 2017).
Pemahaman di atas diantaranya dapat digambarkan dalam isu-isu proses kebijakan di Indonesia. Secara periodik anggota DPR ataupun DPRD selalu berupaya menjaring aspirasi masyarakat untuk menggali berbagai persoalan yang dihadapi; apabila upaya tersebut dilakukan sebagaimana tahapan yang disyaratkan di atas maka hampir dapat dipastikan bahwa isu-isu yang terjaring memiliki kualifikasi yang benar-benar memenuhi harapan
masyarakat.  Pemerintah  ataupun  pemerintah  daerah  dalam  setiap  tahun  anggaran  selalu  berupaya  untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Apabila proses tersebut dilakukan secara cermat dengan memperhatikan tahapan-tahapan di atas maka efektivitas dan efisiensi program/kegiatan dapat diwujudkan sesuai dengan harapan (Hadi, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang menggunakan data untuk kegunaan dan tujuan tertentu. Ada tiga macam penelitian secara umum, antara lain: (1) Penelitian yang bersifat penemuan. Dimana datadata yang  telah  diperoleh  dari  penelitian  tersebut  adalah  data  yang  benarbenar  baru  dan  sebelumnya  belum  pernah diketahui.  (2)  Penelitian  yang  bersifat  pembuktian.  Dimana  datadata  yang  telah  diperoleh  tersebut  digunakan demi  membuktikan  adanya  keraguan  terhadap  suatu  pengetahuan  atau  informasi  pengetahuan  tertentu.  (3) Penelitian  yang  bersifat  pengembangan.  Dimana  penelitian  ini  berarti  memperluas  dan  mempertajam pengetahuan yang telah ada sebelumnya (Hadi, 2021).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peran dari peneliti adalah sebagai instrumen kunci. penelitian kualitatif adalah proses menjaring informasi dan kondisi  yang  sebenarnya  dalam  kehidupan  suatu  objek  yang  dihubungkan  dengan  pemecahan  suatu  masalah baik  dari  sudut  pandang  teoritis  maupun  praktis.  Kemudian,  dalam  penelitian  ini  konseptualisasi  dilanjutkan dengan  melakukan  analisa  jurnal-jurnal  yang  telah  dilakukan  terdahulu  dan  mengaitkannya  dengan  fenomena yang terjadi di indonesia. Data yang telah diperoleh akan dikembangkan secara naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlu dipahami bahwa antara isu-isu substansi kebijakan (menyangkut bidang tertentu) saling berkaitan dengan isu-isu proses kebijakan. Dalam setiap substansi kebijakan selalu terdapat proses kebijakan, sebaliknya dalam setiap proses kebijakan didalamnya adalah menyangkut suatu atau beberapa substansi kebijakan. Karena itu  hal  yang  perlu  dicermati  adalah:  apakah  dalam  proses  kebijakan  yang  saling  terkait  dengan  substansi kebijakan  atau  sebaliknya,  telah  didasarkan  isu-isu  kebijakan  yang  berkualitas?  Jawaban  atas  pertanyaan  ini dapat ditelusuri dari kualifikasi yang seyogyanya dipenuhi dalam penetapan isu kebijakan publik (Hadi, 2021).

## Kualifikasi Isu-isu Kebijakan Publik Kontemporer
Mewujudkan ketajaman isu-isu kebijakan publik dapat diawali dengan memahami falsafah administrasi sebagai  induk  dari  studi  kebijakan  publik.  Dalam  memahami  falsafah  administrasi  sebagai  ilmu  terapan, Hodgkinson (1978) mengemukakan bahwa:
Administration (and policy) are philosophy in action Process of correct thinking and process of valuing: rationality or logic and values The essential raw material of administration and policy are men
Rationality  applied  to  social  relations  and  simultaneously  as  an  artificial  system  and  therefore  always contentious.

## Domain simultaneously initiate values and practice ethics
Administrasi ataupun kebijakan adalah merupakan falsafah dalam tindakan, karena itu sebelum kebijakan diformulasikan perlu benar-benar mamahami keinginan dan kebutuhan masyarakat, menyangkut bidang politik, ekonomi,  sosial  ataupun  bidang-bidang  lainnya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  tindakan  pemerintah  mendapatkan kepercayaan  dari  masyarakat,  dengan  bahasa  lain  pemerintah  benar  -benar  hadir  dalam  setiap  persoalan masyarakat  dan  sekaligus  memberikan  solusinya.  Ia  juga  merupakan  proses  berpikir  kritis  dan  menghargai rasionalitas  dan  nilai-nilai  yang  ada  pada  birokrasi  maupun  nilai-nilai  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat; karena itu dalam menggali dan merumuskan isu-isu kebijakan seyogyanya berbasis pada akurasi data dan secara kualitatif memang benar-benar merupakan persoalan yang dihadapi kelompok ataupun masyarakat. Sumberdaya utama  administrasi  dan  kebijakan  adalah  manusia,  hal  ini  mengingatkan  bahwa  aspek  perilaku,  kerjasama, kebijakan  yang  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  adalah  merupakan  hal-hal  penting  yang  harus diperhatikan  dalam  menetapkan  isu-isu  kebijakan  publik.  Penerapan  nilai-nilai  rasionalitas  sebuah  kebijakan menyangkut  hubungan  sosial,  karena  itu  dalam  mengkaji  isu-isu  kebijakan  seringkali  dijumpai  adanya perdebatan  antar  kelompok  kepentingan;  hal  ini  memerlukan  titik  temu  untuk  mencari  persamaan  dan kebersamaan  dalam  memecahkan  permasalahan.  Di  samping  itu,  perhatian  administrasi  dan  kebijakan  tidak dapat  dipisahkan  dengan  nilai-nilai  etika;  karena  itu  nilainilai  demokrasi,  efektifitas  dan  efisiensi,  persamaan dan keadilan adalah merupakan landasan penting dalam menetapkan isu-isu kebijakan.
Relevan  dengan  pemahaman  di  atas,  pendapat  William  Jenkins  bahwa:  “public  policy  as  a  set  of interrelated  decisions  taken  by  a  political  actor  or  group  of  actors  concerning  the  selection  of  goals  and  the means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in principle, be within the power  of  those  actors  to  achieve”.  Pendapat  ini  dengan  seperangkat  keputusan/kebijakan,  melibatkan  aktor
politik  ataupun  aktor-aktor  kelompok  untuk  memilih  tujuan  terbaik  diantara  pilihan  tujuan  yang  ada,  terkait dengan  spesifikasi  waktu  atau  situasi  tertentu,  dan  adanya  kewenangan  dari  aktor  untuk  mencapai  tujuan tersebut. Pemahaman ini seringkali juga disebut dengan unsur-unsur kebijakan publik. Jika kita mencermati isu- isu kontemporer yang ada pada saat ini, misalnya tentang Pandemi Covid 19; untuk menilai apakah isu ini telah terakomodasikan dalam policy problem, agenda setting, policy formulation, atau bahkan policy evaluation maka dapat  dianalisis  dari  apakah  kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah  telah  tepat  sasaran  untuk  meminimalisasi pengurangan wabah, bagaimana efektivitas kebujakan PSBB, bagaimana keterlibatan tenaga medis dan fasilitasi yang  diperoleh,  kapan  prediksi  berakhirnya  situasi  Normal  Baru  dan  kebijakan  terkait  lainnya.  Serangkaian kebijakan ini melibatkan aktor-aktor politik, birokrasi, kaum profesional, tokoh masyarakat, dan bahkan aktor- aktor  dunia  usaha  ataupun  aktoraktor  lainnya.  Sejauh  mana  kewenangan  aktor-aktor  tersebut  untuk mengendalikan Pandemi, kapan spesifikasi situasi yang tepat untuk estimasi efektivitas pengendalian pandemi, bagaimanakah efektivitas penerapan nilai-nilai etika menyangkut pemberlakuan protokol kesehatan, jarak sosial; kesemuanya  merupakan  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  derajat  efektivitas  isu-isu  kebijakan pengendalian Pandemi Covid 19.
Isu-isu  kontemporer  mengenai  persiapan  pelaksanaan  Pilkada  Serentak  di  Indonesia  yang  akan berlangsung pada  tanggal  9 Desember  2020  untuk 270  daerah,  juga dapat dicermati  efektivitasnya  tentang  isu tersebut.  Bagaimanakah  kebijakan  dan  operasionalisasi  tahapan-tahapannya,  siapakah  aktor-aktor  yang  terlibat pada  setiap  tahapan,  sehubungan  dengan  masa  Pandemi  Covid  19  bagaimanakah  spesifikasi  kebijakan  yang diimplementasikan  sesuai  dengan  kondisi  yang  dihadapi,  bagaimanakah  dukungan  sumberdaya  terhadap penyelenggaraan  di  masa  pandemi,  dan  seberapa  besar  kewenangan  aktor-aktor  untuk  menjamin  keberhasilan penyelenggaraan  Pilkada  Serentak.  Weimer  and  Vining  (1999)  mengungkapkan  dalam  kajian  policy  analysis bahwa  mendalami  isu-isu  kebijakan  perlu  memperhatikan  tindak  lanjutnya  dalam  bentuk  agenda  setting. Dikemukakan bahwa: agenda setting are problem recognition and issue selection, that is consist of:
Agenda-setting results in a selection between diverse problems and issues.
A process of structuring the policy issue regarding potential strategies and instruments that shape the development of a policy The crucial step in this process of agenda-setting is the move of an issue from its recognition-frequently expressed by interested groups or affected actors-up to the formal political agenda.
Jika  tahapan-tahapan  ini  dapat  dilakukan  dengan baik  maka  isu-isu  yang  telah  tergali  secara  mendalam dapat  dinyatakan  sebagai  masalah  kebijakan  (policy  problem),  bahkan  dapat  ditindaklanjuti  ke  proses  agenda setting ataupun formulasi kebijakan yang tepat sesuai permasalahan yang dihadapi.
Isu-isu kebijakan dapat diidentifikasi menjadi masalah kebijakan jika dapat terjawab beberapa pertanyaan permasalahan, hal ini disebabkan karena kebanyakan permasalahan dapat dilihat secara berbeda-beda dan dari dimensi  yang  berbeda  pula.  Kendati  demikian  secara  umum  disebut  permasalahan  kebijakan  jika  dapat menjawab  tiga  pertanyaan  permasalahan.  Apakah  masalah  yang  terjadi?  Mengapa  masalah  itu  terjadi?  dan Siapakah  terlibat  didalamnya?  Jawaban  yang  dapat  menjelaskan  ketiga  pertanyaan  tersebut  mengindikasikan bahwa  isu-isu  yang  terjadi  adalah  merupakan  perhasalahan  kebijakan  dan  dapat  ditingkatkan  menjadi  agenda setting. Agenda kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu: periodisasi terjadinya isu-isu, sering- tidaknya terjadinya isu-isu, dasar krisis dari isuisu, dan baru atau pilihan isu-isu (periodically recurring issues, sporadically recurring issuescrisisbased issues, new or “chosen” issues).
Kajian  isu-isu  kebijakan  kontemporer  terkini  yang  menarik  diantaranya  adalah  tinjauan  dari  deliberasi kebijakan  (deliberative  policy).  Mencermati  isu-isu  melalui  pendekatan  ini  dimulai  dengan  memilih  isu kebijakan  dan  kemudian  dilakukan  dialog  publik  (public  dialogue).  Hasil  dialog  ini  adalah  berupa  konsensus keputusan  tentang  penetapan  isu  untuk  selanjutnya  dijadikan  agenda  kebijakan.  Kebijakan  publik  atas  proses deliberasi ini tentu menuntut keseriusan pemerintah dalam melakukan dialog dan benar-benar dapat diverifikasi ataupun dipertanggungjawabkan. Secara detil, proses dialog ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Dapat  dijelaskan  bahwa  penetapan  isu  dalam  kebijakan  deliberatif  dapat  dilakukan  kedalam  3  (tiga) tahap. Pertama, penetapan karakteristik partisipan. Pada tahap ini dipilah partisipan yang berbeda kepentingan dan kepentingan yang saling terkait (interdependence). Kedua, melakukan hasil dari dialog nyata. Pada tahap ini (authentic  dialogue)  dilakukan  dialog  melalui  proses  timbal  balik,  saling  berhubungan  secara  mendalam, pembelajaran,  dan  kreativitas  mendalami  isu-isu  secara  komprehensif.  Ketiga,  adaptasi  kedalam  sistem.  Pada tahap  ini  dilakukan  pengenalan  identitas  masing  -masing  partisipan,  menyamakan  persepsi,  pandangan  baru memecahkan  permasalahan  (new  heuristics),  dan  selanjutnya  melakukan  inovasi  untuk  rencana  pemecahan masalahnya.  Prinsip  merumuskan  isu  secara  deliberative  ini  menyingkat  dengan  akronim  DIAD  (Diversity, Interdependence, And Authentic Dialogue, Network Dynamics).
Khususnya  di  Indonesia,  isu-isu  kebijakan  publik  bersifat  multidimensional.  Hal  ini  dapat  dipahami karena  wilayahnya  yang  luas,  jumlah  penduduknya  besar,  masyarakatnya  multikultural,  masih  terjadi ketimpangan  tingkat  kesejahteraan,  iklim  demokrasi  sedang  tumbuh  dan  berkembang,  dan  masih  banyak  lagi spesifikasi  lainnya.  Konsekuensi  dari  kondisi  yang  demikian,  tantangan  adanya  isu-isu  kebijakan  publik  juga bersifat komplek. Hal ini dapat disarikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Tantangan Multidimensional dan Isu Kebijakan Publik di Indonesia
Pemahaman  open  economy  trilemma  adalah  keterkaitan  antara  fixed  exchange  rates,  capital  mobility, dan monetary authonomy dalam dimensi global. Dalam agenda setting pemerintah menghadapi trilema pilihan: 1. Jika  pemerintah  memilih  fixed  exchange  rates  dan  capital  mobility  maka  akan  terjadi  give  up  monetary authonomy.
2. Jika  pemerintah  memilih  monetary  authonomy  dan  capital  mobility  maka  akan  terjadi  floating  exchange rates.
3. Jika pemerintah memilih kombinasi antara fixed exchange rates dengan monetary authonomy maka akan terjadi limit capital mobility.

## KESIMPULAN
Isu-isu kebijakan publik kontemporer perlu dikaji secara seksama agar dapat dipilih isu strategis diantara isu-isu  yang  dihadapi  untuk  diangkat  sebagai  masalah  kebijakan  (policy  problem)  dan  selanjutnya  dapat ditetapkan sebagai agenda kebijakan (agenda setting). Kajian secara seksama melalui tahapan-tahapan tersebut akan  sangat  membantu  pemerintah  untuk  melakukan  formulasi  kebijakan  dalam  bentuk  perundang-undangan yang dapat dijadikan pengungkit (leverage) dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah. Berangkat dari penetapan isu kebijakan hingga formulasi kebijakan yang tepat, akan dapat dioperasionalisasikan berbagai  program  dan  kegiatan  yang  tepat  sasaran.  Melalui  tahapan  ini  juga  akan  dapat  diwujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  akuntabel  dan  berdampak  signifikan  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI
Amaritasari,  I.  P.  (2017).  Keamanan  Nasional  dalam  Konteks  Isu-isu  Global  Kontemporer:  Sebuah  Tinjauan Hubungan Internasional. Jurnal Keamanan Nasional, 3(1), 109-132. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/5ab5/6fe5b162febd5571ac96a1547c37ebb833f2.pdf
Hadi,  I.  B.  (2021).  Agenda  Setting  dalam  Isu-isu  Kontemporer  di  Seluruh  Dunia.  Jurnal  Teknologi  dan Informasi Bisnis, 3(1), 105-119. doi:https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.188
Supriyono,  B.  (2020).  Isu-Isu  Kebijakan  Publik  Kontemporer.  Jurnal  Administrasi  Publik,  5(2),  83-89. Retrieved from https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/3013