BASIS PRODUKSI PADI INDONESIA KE DEPAN SANGAT BERESIKO

## Nizwar Syafa'at dan Mohamad Maulana

## RINGKASAN
Penurunan dan deselerasi kapasitas produksi beberapa komoditas pertanian khususnya pangan telah menyebabkan kapasitas negara kita dalam menyediakan pangan menurun yang ditunjukkan oleh masih tingginya volume impor komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal ini sangat ironis, karena gejala penurunan dan deselerasi produksi terjadi pada kondisi potensi lahan dan inovasi teknologi untuk perluasan usahatani dan peningkatan produktivitas masih tersedia.
Produksi padi mengalami perlambatan pertumbuhan sejak pertengahan tahun 1980- an, dansejak awal tahun 1980-an laju pertumbuhannya telah di bawah laju pertumbuhan penduduk atau produksi beras per kapita terus menurun hingga saat ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa kecenderungan penurunan laju pertumbuhan produksi padi adalah akibat dari kombinasi dua faktor, yatu: (a) penurunan luas baku lahan sawah, khususnya di Jawa; (b) stagnasi atau bahkan penurunan produktivitas lahan.
- Paling sedikit ada tiga faktor resiko yang terkait dalam usaha peningkatan produksi padi. Pertama, berkaitan dengan sumbedaya lahan dan air. Kedua, kemampuan produksi industri pupuk nasional yang makin menurun karena usia pabrik sudah tua dengan tingkat efisiensi yang rendah sekitar 70 persen. Ketiga, sistem perbenihan nasional. Berdasarkan masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan kapasitas produksi dan prospek pasar domestik yang masih terbuka tebar serta lahan untuk pengembangan lebih lanjut masih tersedia, maka kebijakan pemerintah perlu diorientasikan pada : (1) rehabilitasi dan ekstensifikasi infrastruktur irigasi; (2) pembukaan lahan sawah baru; (3) memacu inovasi teknologi, termasuk revitalisasi sistem penelitian dan pengembangan pertanian serta sistem diseminasi inovasi pertanian dengan deregulasi dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investor swasta.
PENDAHULUAN
menunjukkan bahwa penurunan kinerja
Waiaupun produksi padi di Indonesia usahatani padi sawah sudah terjadi sejak sampai saat ini masih sedikit mengalami pertengahan 1980-an. Penyebabnya ialah peningkatan, namun laju peningkatannya penurunan pertumbuhan luas baku dan cenderung menurun. Pertumbuhan produksi produktivitas lahan. Di Jawa, luas baku lahan padi pada tahun 2006 (Angka Ramalan-lll) telah mengalami pertumbuh-an negatif hanya mencapai 0,95 persen, sehingga masih (berkurang absolut) sejak awal 1980-an dan dibawah per-tumbuhan penduduk yang terus mengalami percepatan penurunan. Luas mencapai 1,3 persen. Analisis terhadap baku lahan sawah di luar Jawa juga dinamika produksi yang dilakukan oleh mengalami penurunan pertumbuh-an sejak Simatupang, Rusastra dan Maulana (2004) awal tahun 1990-andan telah menjadi negatif
50 pangan
Edisi No. 48/XVI/Januari/2007
sejak
pertengahan tahun 1990-an.
Selanjutnya, produktivitas me-ngalami penurunan sejak pertengahan 1980-an dan terus mengalami percepatan sehingga menjadi negatif pada periode tahun 1996- 2000. Penurunan luas baku lahan terjadi akibat dari peningkatan laju konversi lahan sawah, sedangkan penurunan pertumbuhan produktivitas adalah akibat telah terjadinya kejenuhan teknologi, sementara inovasi baru yang mampu meningkatkan produktivitas praktis sudah tidak ada sejak awal 1990-an.
Tulisan ini mengupas tiga faktor resiko penting yang perlu diantisipasi pemerintah untuk membalik deselerasi produksi menjadi akselerasi produksi. Berikut ini diuraikan tentang tiga faktor resiko produksi padi ke depan.

## RESIKO PRODUKSI PADI

## Sumberdaya Lahan dan Air
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama periode 1982- 2003, neraca lahan pertanian di Indonesia mengalami peningkatan sekitar 12,57 juta hektar dengan sumber peningkatan diurut dari yang terbesar adalah areai untuk perkebunan sebesar 10,00 juta hektar; tegal/kebun/ladang huma sebesar 2,26 juta hektar; sawah sebesar 0.45 juta ha dan pekarangan sebesar 0.56 juta hektar. Selama periode tersebut proses konversi yang terjadi di Jawa memang diakui telah menyebabkan neraca lahan sawah berkurang sekitar 166.253 hektar, namun pada saat bersamaan neraca lahan sawah di Luar Jawa mengalami peningkatan sebagai hasil program ekstensifikasi sebesar 619.474 hektar (Tabel 1), sehingga neraca lahan sawah nasional bertambah sebesar 453.221 hektar.
Perhitungan yang lebih rinci yang dilakukan Irawan et.al (2001) dengan menggunakan data Survey Pertanian BPS, menunjukkan bahwa selama periode 1981-
1999. lahan sawah di Jawa dan Luar Jawa yang dikonversi masing-masing sebesar 1.002.005 dan 625.459 hektar, sedangkan penambahan lahan sawah di Jawa dan di Luar Jawa pada periode yang sama masing- masing sebesar 518.224 dan 2.702.939 hektar, sehingga neraca lahan sawah pada
Edisi No. 48/XVI/Januari/2007
periode yang sama di Jawa berkurang sekitar 483.831 hektar (tidak berbeda dengan hasil perhitungan Puslitbangtanak dalam Gambar 1 yang menggunakan Citra Landsat), sedangkan di Luar Jawa bertambah sekitar 2.077.480 hektar. Dengan demikian, selama periode 1981-1999 neraca lahan sawah di Indonesia bertambah sekitar 1.593.649 hektar (Tabel 2). Sumber yang lain menunjukkan bahwa, neraca sawah selama periode 1999- 2004 (Sutomo, 2004 dalam Badan Litbang Pertanian,2005) baik di Jawa maupun di Luar Jawa mengalami defisit masing-masing -107.482 dan -274.732 hektar dan secara keseluruhan mencapai defisit -423.857 hektar. Hal ini berarti bahwa menurut berbagai sumber tersebut ternyata selama periode 1999-2002 luasan sawah yang dikonversi lebih besar dibanding luasan sawah yang dicetak, dan fakta itu pula membuktikan bahwa laju konversi lahan sawah baik di Jawa maupun di Luar Jawa makin meningkat dan penambahan sawah baru tidak mampu mengkompensasi kehilangan akibat konversi.
Kemampuan pemerintah untuk men- cetak lahan sawah baru selama lima tahun (2005-2009) hanya seluas 279.680 hektar, lebih kecil dibanding luasan yang dikonversi (Departemen Pekerjaan Umum, 2006'), padahal dari 6,7 juta hektar total lahan sawah irigasi menyumbang 80-85 persen produksi beras nasional. Ini memberikan bukti bahwa, apabila kemampuan pemerintah dalam mencetak sawah ke depan seperti yang direncanakan, hampir pasti dalam lima tahun ke depan sawah sebagai basis produksi tanaman pangan khususnya padi akan
terancam.
Bahan persentasi pada Evaluasi Kebijakan Inpres Perberasan 13/2006 targgal 1-2 Mei 2006 di Yogyakarta
PANGAN
51
Tabel 1 : Perkembangan

## Neraca
Penggunaan Lahan, 1982-2003 (Hektar). Penggunaan Lahan Indonesia Perubahan Jawa Perubahan Luar Jawa Perubahan 1982 2003 1982 2003 1982 2003 1. Sawah 7946809 8400030
453221 3500880 3334627 -166253 4445929 5065403
619474
2. Perkebunan Negara/swasta 8329216
18327187 9997971 595449 632071 36622 7733767 17695116 9961349
3. Pengembalaan rumput 4018815
2392908 -1625907 7098b 38819 -32166 3947830 2354089 -1593741
4. Tegal/kebun/ladang/huma 13324456
15584877 2260421 3131290 3135869
4579 10193166 12449008 2255842 5. Tanah Sementara Tidak digunakan 9267215 10194199 926984 125005
59586 -65419 9142210 10134613 992403 6 Pekarangan/lahan bangunan/rumah 5125076
5686177 561101 1615401 1851846 236445 3509675 3834331 324656 TOTAL 48011587 60585378 12573791 9039010 9052818 13808 38972577 51532560 12559983 Sumber: Statistik BPS, 1984 dan 2004 Tabel 2 : Perkembangan Neraca Lahan Sawah, 1981-2002 (Hektar). Wilayah Tahun 1981 -1999*) Konversi Penambahan Neraca Jawa 1.002.055 518.224 -483.831 Luar Jawa 625.459
2.702.939 2.077.480
Indonesia
1.627.514 3.221.163
+1.593.649 Tahun 1999-2002**) Jawa 167.15 18.024
-107.482
Luar Jawa 396.009 121.278
-274.732
Indonesia 563.159 139.302 -423.857 Sumber : *) Irawan et.al. (2001) ") Sutomo (2004).
Gambar 1 : Distribusi Konversi Lahan di Pulau Jawa dan Madura s/d Tahun 1998
Upaya yang dapat dilakukan adalah: (1) mengerem laju konversi, dan (2) meningkatkan kemampuan pemerintah mencetak sawah baru. Ada tiga faktor yang mendorong akselerasi konversi lahan sawah, yaitu : (1) pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang membutuhkan tapakan infrastruktur seperti perumahan, jalan dan lainnya; dan (2) kesenjangan pertumbuhan ekonomi perkotaan dan pedesaaan yang mencapai tiga kali lipat (Simatupang, Syafa'at dan Mardianto, 2002) yang mendorong pertumbuhan penduduk perkotaan sangat tinggi sekitar 5 persen, tertinggi didunia setelah Cina. Kondisi tersebut mendorong penduduk untuk melakukan konversi walaupun peraturan melarang hal tersebut.
Hingga saat ini, pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pelarangan konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian. Selama periode 1981-1994 ada sekitar 9 (sembilan ) peraturan yang dikeluarkan pemerintah (Box-1) dan sejak tahun 1994 pemerintah tidak lagi mengeluarkan peraturan pengendalian, mungkin ini berkaitan dengan tidak efektifnya peraturan-peraturan tersebut.
Edisi No. 48/XVI/Januari/2007
Hasil kajian Irawan et.al. (2001)
menunjukkan bahwa peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan ada beberapa kelemahannya diantaranya adalah :
a)
Sistim perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian konversi lahan sawah sebagian besar bersifat implisit, sehingga pada aplikasinya di lapangan masih banyak celah-celah yang bisa diupayakan dikonversi tanpa melanggar peraturan tersebut.
b) Peraturan dan perundangan yang satu dengan lainnya bersifat dualistik dan paradox. Disatu sisi, peraturan hendrk melindungi pengalih-gunaan lahan sawah namun disisi lain, pemerintah mendorong pertumbuhan industri yang pada kenyataannya menggunakan sumberdaya lahan yang baik untuk tanaman padi (sawah).
c) Peraturan tersebut terputus antara peraturan yang satu dengan lainnya dalam sektor yang berbeda, sehingga tidak meliputi dan mendorong kerangka kerja yang integratif dan koordinatif.
d) Peraturan tersebut hanya bersifat enforcement, tetapi tidak diikuti oleh
PANGAN
53
control dan penegakan supremasi hukum. Dengan demikian dijadikan celah-celah oleh aparat daerah untuk memperoleh keuntungan sesaat.
e) Peraturan yang ada cenderung hanya bersifat melarang pengalihan peng gunaan lahan sawah, tanpa memberikan alternatif pemecahannya, sementara upaya pengembangan industri kadang kala terpaksa dilakukan di persawahan. Misalnya pada Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Petanahan Nasional (BPN) No. 460-1594 tanggal 5 Juni 1996 secara implisit terkandung makna bahwa sawah yang sudah kering seolah-olah boleh dialihfungsikan menjadi non pertanian.
Kekuatan hukum peraturan yang dibuat, kadang-kadang tidak mendudukkan status hukum sesuai dengan porsinya. Misalnya undang-undang diatur kembali oleh Keputus- an Presiden (Kepres) atau Keputusan Menteri (Kepmen), atau yang seharusnya diperdakan ternyata cukup dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Dengan demikian memberi kan celah-celah untuk melakukan pelanggaran dengan tidak terjerat oleh hukum karena sulit untuk dibuktikan (alibi). Sebagai contoh Keppres No. 55/1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Padahal kalau dilihat Undang-undang (UU) Pokok Agraria No. 5/ 1996 pasal 18, seharusnya diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan permasalahan diatas beberapa saran tindak lanjut adalah sebagai berikut:
a) Mengkaji kembali seluruh produk hukum dan membuat peraturan pengendalian baru yang konsisten, dan operasional;
b) Mengembangkan infrastruktur sarana jalan, komunikasi dan lainnya untuk menyebarkan pusat-pusat pengembang an industri dan kota baru ke wilayah luar Jawa, pedesaan dan ke wilayah lahan kering;
c) Membuat kebijakan pengembangan perumahan yang hemat lahan dengan memberikan kemudahan ijin pem bangunan perumahan bertingkat;
d) Membuat kebijakan konpensasi melalui
54 PANGAN
sistem saham bagi pemilik lahan pertanian yang terkonversi untuk penggunaan non pertanian;
e) Memberikan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih besar untuk mengoptimalkan lahan pertanian, pengembangan, penelitian dan penerapan teknologi pertanian.
f) Memberikan alokasi dana APBN lebih besar untuk pembukaan lahan pertanian baru di Luar Jawa serta memberikan insentif bagi usaha swasta untuk melaksanakan hal yang sama. Kebijakan ekstensifikasi merupakan kebijakan strategis dan ke depan perlu dilanjutkan untuk memperkuat basis produksi mengingat luas penguasaan lahan oleh petani makin sempit. Luas penguasaan lahan yang sempit menjadi faktor penghambat penerapan teknologi.
Data secara nasional menunjukkan bahwa lebih dari 10,5 juta (53%) rumahtangga (RT) petani menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar, dan lebih dari 6 juta (30%) RT menguasai lahan kurang dari 0,25 hektar. Dan Sensus Pertanian (SP) 1993 jumlah rumahtangga tani sebanyak 20 juta rumahtangga. pada SP 2003 meningkat menjadi 25,4 juta RT. Jumlah RT petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar, baik milik sendiri maupun menyewa, meningkat dari 10,8 juta Kepala Keluarga (KK) tahun 1993 menjadi 13,7 juta KK tahun 2003 (2,6%/tahun). Persentase RT petani gurem terhadap RT pertanian pengguna lahan juga meningkat dari 52,7 persen (1993) menjadi 56,5 persen (2003). Kondisi penguasaan lahan di Jawa makin memprihatinkan karena tidak mampu mencapai skala usaha yang ekonomis, sehingga usaha pertanian di Jawa menghadapi ancaman stagnasi. Hasil penelitian tentang pendapatan pedesaan PATANAS (2000) menunjukkan bahwa di Jawa, sekitar 88 persen rumah tangga petani menguasai lahan sawah kurang dari 0,5 hektar per RT dan sekitar 76 persen menguasai lahan sawah kurang dari 0,25 hektar per RT.
Sawah masih menjadi basis produksi pangan dan hortikultura ke depan. Sebagian besar (48%) jaringan irigasi berlokasi di Jawa
Edisi No. 48/XVI/Januari/2007

## BOX 1. Pengaturan/Pengendalian Konversi Lahan Pertanian
ke Non Pertanian.
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 590/11108/SJ tanggal 24 Oktober1984 yang menyatakan bahwa sedapat mungkin mencegah terjadinya perubahan tanah pertanian ke non pertanian sehingga tidak mengganggu usaha peningkatan produksi pangan yang telah ada selama ini.
Keppres No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, dimana antara lain ditegaskan bahwa untuk kawasan industri tidak menggunakan tanah sawah dan tanah pertanian subur lainnya. Dalam pelaksanaannya, larangan ini ini telah pula diberlakukan untuk semua penggunaan tanah non pertanian lainnya seperti untuk perumahan, jasa dan lain sebagainya.
Keppres No. 33 Tahun 1990 tentang penggunaan Tanah Kawasan Industri. Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Bagi

## Kepentingan Umum.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal, dengan petunjuk pelaksanaannya untuk ijin lokasi dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 22 Tahun 1993.
Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5334/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian.
Surat Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan nasional No. 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994; Surat Menteri Negara Bappenas/Ketua Bappenas No. 5417/MK/10/ 1994 tanggal 4 Oktober 1994: dan Surat Menteri Dalam Negeri No. 474/4263/SJ tanggal 27 Desember 1994 yang menyatakan bahwa perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tidak mengorbankan tanah pertanian subur dan berpengairan teknis walaupun lokasi tersebut masuk dalam tata ruang wilayah yang telah ada
2. 7.
(Tabel 3). sementara laju konversi lahan sawah di Jawa terus berlangsung untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan tapakan infrastruktur. Dari jaringan irigasi yang terbangun yang dapat mengairi 6,7 juta hektar sawah, 22 % diantaranya rusak. Sebagian besar (90%) sumber air irigasi berasal dari sungai yang dibendung sebanyak 11.547 buah, diantaranya 49 buah rusak. Sisanya (10%) sumber air irigasi berasal dari waduk dan embung sebanyak 273 buah, diantaranya 19 buah rusak (Tabel 4). Kerusakan jaringan dan sumber air irigasi, selain disebabkan minimnya biaya operasional
dan
Edisi No. 48/XVI/Januari/2007
pemeliharaan, juga disebabkan oleh rusaknya catchment area akibat penggundulan hutan dan praktek pertanian di wilayah berlereng yang seharusnya bukan untuk kegiatan budidaya tanaman. Berdasarkan Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum, sasaran rehabilitasi jaringan irigasi selama periode 2005-2009 adalah : (1) rehabilitasi jaringan yang rusak 2.679.450 hektar; (2) pembangunan atau peningkatan 700.000 hektar; (3) operasional dan pemeliharaan 3.490.500 hektar; dan (4) pencetakan sawah 279.680 hektar. Realisasi perbaikan jaringan irigasi tersebut diharapkan akan memperkuat basis produksi lima tahun ke depan.

## Tabel 3 : Penyebaran Jaringan Irigasi Berdasarkan
Pulau, 2006.
Propinsi Luas lahan % Jawa 3.27 48.09 Sumatera 1.83 26.91 Sulawesi 0.79 11.62 Kalimantan 0.46 6.76 Nusa Tenggara - Bali 0.39 5.74 Maluku - Papua G.C6 0.88 Tctal 6.80 100.00 Sumber: Ditjen Sumberdaya Air.Departemen Pekerjaan
Umum, 2006.
jangka panjang akan menghadapi ancaman kekurangan air untuk pertanian bagi wilayah- wilayah yang padat penduduk seperti di Jawa seiring dengan menurunnya fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) karena over utili zation dan rusaknya jaringan irigasi (Tabel 5). Oleh karena itu, dalam jangka panjang diperlukan upaya pengelolaan dan rehabilitasi DAS dan jaringan irigasi yang rusak.
Patut dicacat UU Sumberdaya air yang ada saat ini dikhawatirkan akan mendorong swastanisasi pemanfaatan air yang dapat mengurangi pasokan air untuk pertanian. Untuk itu, Departemen Pertanian bersama
Tabel 4 : Kondisi Jaringan Irigasi 2006.
Prasarana Terbangun Jumlah Unit Kondisi Keandalan Air Rusak berat Rusak ringan Waduk Non Waduk Jaringan irigasi 6.771.826 Hektar 341.327 1.178.548 719.173 6.052.653 (0,05%) (17,4%) (10,62) (89,38) Bendung 11.547 Buah 49 - - -
(0,24%) Waduk 273 Buah 14 5
-
- (5,1%) (1.8)
Sumber: Ditjen Sumberdaya Air, Departemen Pekerjaan Umum, 2006.
Rusaknya catchment area akibat penggundulan hutan dan praktek pertanian di wilayah berlereng yang seharusnya bukan untuk kegiatan budidaya tanaman juga telah menyebabkan kerusakan sumberdaya air untuk irigasi dan kebutuhan industri serta rumahtangga. Sampai tahun 2020 permintaan air masih dapat dipenuhi. Permintaan air pada tahun 2020 hanya 17.839 m3/detik jauh di bawah ketersediaan air yang mencapai
101.664 m3/detik.
Walaupun ketersedian air secara nasional sampai tahun 2020 diperkirakan masih memadai, namun Indonesia dalam
56 PANGAN Departemen Pekerjaan Umum perlu mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan dan
Pengelolaan Air Irigasi.
Selama ini. perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi diikuti oleh pemanfaatan teknologi peningkatan produktivitas seperti penggunaan varietas unggul dan sistem budidaya yang efisien. Upaya tersebut telah mampu meningkatkan produktivitas tanaman padi. Sebagai contoh, selama periode 1979- 2006 produktivitas padi di Jawa meningkat dari 45,48 kuintal (kw) Gabah Kering Giling (GKG)/ ha menjadi 49,02 kw GKG/ha, sedangkan di
Edisi No. 48/XVI/Januari/2007
Luar Jawa meningkat dari 32,18 kw GKG/ha menjadi 38,40 kw GKG/ha (Tabel 6). Selain produktivitas, intensitas tanam yang ditunjukkan oleh indek tanam (Tabel 6) juga meningkat. Ke depan program intensifikasi merupakan program andalan untuk mengoptimalkan sarana jaringan irigasi yang ada.
Dengan demikian, dalam jangka pendek dan panjang, Indonesia menghadapi empat ancaman serius yang berkaitan dengan sumberdaya lahan dan air yaitu peningkatan laju konversi baik di Jawa maupun Luar Jawa, rusaknya jaringan irigasi, rusaknya beberapa
sistem hidrologi DAS dan penguasaan lahan yang sempit. Oleh karena itu, dalam jangka pendekdan panjang diperiukan upaya-upaya untuk mengurangi tekanan pemanfaatan lahan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan di Jawa melalui pengembangan produksi komoditas yang bernilai tinggi dengan muatan teknologi yang tinggi pula, meningkatkan alokasi fiskal untuk pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan sawah baru, perbaikan sistem hidrologi DAS yang rusak, sedangkan untuk mencapai skala ekonomi minimum diperlukan upaya rekayasa kelembagaan kerjasama antar petani.
Tabel 5 : Ketersediaan Air dan Permintaan Aktual Untuk Keperluan Rumah Tangga, Perkotaan, Industri dan Irigasi.
No Propinsi Ketersediaan Permintaan Saat Ini (2002) Rata-rata R.Tangga Perkotaan Industri Irigasi Total - m3/det - 1 N.AcehD. 3,042.21 9.34 3.98 - 126.54 139.86 2 Sumatra Utara 2,948.79 87.46 37.32 9.42 166.51 300.71 3 Sumatra Barat 1,670.69 8.00 3.41 93.01 - 104.42 4 Riau 5.020.67 15.76 6.73 - 74.42 96.91 5 Jambi 2,680.65 6.17 2.63 - 31.14 39.94 6 Sumsel (Bangka/Belitung) 4,793.82 26.96 11 50 - 62.67 101.13 7 Bengkulu 1,662.20 2.97 1.27 - 41.96 46.20 8 Lampung 1,528.41 17.82 7.60 - 94.67 120.09 SUMATRA 23.347.44 174.48 74.44 102.43 597.91 949.26 9 DKI Jakarta 31745 31.41 13.77 14.14 75.85 135.17 10 Banten 252.38 1 11 0.49 1.59 29.05 32.24 11 Jawa Barat 2, -.71.14 24.00 9 0C 20.00 372.00 425.00 12 Jawa Tengah 1,665.18 17.95 - 8 7 - 337.28 363.10 13 DI Yogyakarta 175.23 3 39 1.71 - 50.01 55.61 14 Jawa Timur 1,354.95 24.99 10.96 11 55 419.26 456.76 JAWA 5,936.33 103.35 43.80 47.28 1,283.45 1,477.88 JAWA+BALI 6,109.24 105.25 44.59 47.28 1,374.40 1,571.52 15 Kalbar 10,154.14 3.51 1.47 - 5.17 10.15 16 Kalsel 5,668.41 5.69 2.38 - 7.18 15.25 Edisi No. 48/XVI/Januari/2007 PANGAN 57
17 Kalteng 5,824.04 8.96 3.75 - 0.38 13.09 18 Kaltim 10,318.37 14.41 6.03 - 3.26 23.70 KALIMANTAN 31,964.96 32.57 13.63 0.00 15.99 62.19 19 3a i 172.91 1.90 0.79 90.95 93.64 20 NTB 404.90 1.90 0.79 - 164.65 167.34 21 NTT 907.98 1.52 0.64 - 23.70 25.86 BALI+ N.TENGGARA 1,485.79 5.32 2.22 0.00 279.30 286.84 N.TENGGARA 1,312.88 3.42 1.43 0.00 188.35 193.20 22 Sulawesi Utara 1.003.93 2 13 0.89 - 42.69 45.71 23 Gorontalo 221.91 0.81 0.34 - 11.22 12.37 24 Sulteng 3,683.12 5 92 3.74 - 71.97 84.63 25 Sultra 217.69 0.71 0.30 - 6.04 7.05 26 Sulsel 2.698.76 9.05 3.79 1.10 232.03 245.97 SULAWESI 7.825.41 21.62 9.06 1.10 363.95 395.73 27 Maluku Utara 1,324.00 1 28 0 12 - 0.80 1 20 28 Maluku 1,994.17 5.78 2.42 - 10.02 18.22 29 Irian 27,786.00 13.41 5.62 - 2.32 21.35 MALUKU dan IRIAN 31,104.17 19.47 8.16 0.00 13.14 40.77 INDONESIA 101,664.10 356.81 151.31 150.81 2,553.74 3,212.67
Sumber: Sub Direklorat Hidrologi, Direktorat Pemanfaatan Sumberdaya Air, Dep.Kimpraswil (2003).
Tabel 6: Perkembangan Indeks Tanam, 1979-2006.
Periode Intensifikasi di Jawa Intensifikasi di Luar Jawa Produktivitas (kw/ha) Indeks Tanam Produktivitas (kw/ha) Indeks Tanam*) Indeks Tanam") 1979-84 45.48 1,43 32,18 1,0 0,50 1984 - 89 49,58 1,45 34,85 1 2 0,49 1989-94 51.28 1,50 36,16 0,9 0,50 1994 -99 48,42 1,70 37.03 1,1 0,50 1999-06 49.02 ',89 38.40 1,2 0,60
Sumatera; *') Sulawesi. Produktivitas dalam kuintal (kw) gabah kering giling (GKG)

## Penyediaan Pupuk
Revolusi hijau yang terjadi pada era tahun 70-an telah mampu meningkatkan kapasitas produksi pangan dunia termasuk In donesia. Untuk memanfaatkan momentum revolusi hijau melalui penemuan varietas unggul, diantara komponen utamanya adalah: pupuk dan irigasi, dimana pemerintah

## 58 PANGAN
memberikan subsidi harga pada input tersebut (pupuk dan benih). Pemberian subsidi pupuk diperuntukkan pada tanaman pangan,
hortikutura, perkebunan rakyat dan peternakan, sedangkan subsidi benih terbatas pada padi, jagung dan kedele.
Untuk kasus usahatani di Indonesia, pemberian subsidi melalui input lebih mudah
Edisi No. 4o7XVI/Januari/2007
mengakselerasi adopsi teknologi revolusi hijau dengan alasan sebagian besar petani Indo nesia adalah petani yang menghadapi kendala biaya produksi sehingga keputusan petani dalam usahanya didasarkan cost minimization bukan profit maximization (kondisi dimana tidak ada kendala biaya produksi). Ini berarti bahwa insentif input lebih sesuai dengan kondisi anggaran petani kita dibanding insentif harga output. Dengan orientasi cost minimi zation dan instrumen teknologi untuk meningkatkan hasil gabah per hektar yang signifikan adalah input pupuk, maka insentif input lebih mudah mengakselerasi adopsi teknologi guna meningkatkan produktivitas.
Ada tiga aspek kebijakan untuk meningkatkan penggunaan pupuk di tingkat petani yaitu : (1) kebijakan peningkatan kemampuan negara dalam penyediaan pupuk di pasar dalam negeri dengan pembangunan pabrik pupuk; (2) kebijakan peningkatan penggunaan pupuk di tingkat petani dengan insentif harga; (3) kebijakan efektivitas penyaluran dengan pengendalian distribusi.
Untuk meningkatkan penggunaan pupuk di tingkat petani dan dengan pertimbangan penggunaan pupuk masih di bawah dosis yang dianjurkan serta kemampuan petani membiayai usahataninya terbatas, maka pemerintah memberikan subsidi harga, dimana harga yang dibeli petani di bawah harga pasar.
Dalam perkembangannya dana subsidi pupuk yang dikeluarkan pemerintah makin membengkak sejalan peningkatan biaya produksi pupuk karena meningkatnya harga gas. Kalau pada tahun 2003 biaya subsidi pupuk sebesar Rp 0,9 trilyun, maka pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 3,0 trilyun (Tabel 7), bahkan pada tahun 2007 diperkirakan membengkak menjadi Rp 6,0 trilyun. Indeks biaya subsidi meningkat jauh lebih tinggi dibanding indeks volume maupun harga (Tabel 8). Ini berarti peningkatan biaya subsidi tidak menambah volume pupuk yang disalurkan. Dengan kata lain ada inefisiensi dan efektivitas dalam pemberian subsidi pupuk. Kondisi initidak bisa dibiarkan apalagi keuangan pemerintah makin terbatas.
Tabel 7 : Perkembangan Subsidi (Rp milyar), Volume (Juta ton), Harga TSP dan Urea ($US, Rp/ton), 2003-2006.
Tahun Subsidi Volume Harga ($US/ton) Harga (Rp/ton) TSP UREA TSP UREA 2003 900 5526 149.33 138.91 1279889 1190606 2004 1592 5785 185.86 178.66 1670052 1605357 2005 2593 5693 201.48 219.02 1964539 2135561 2006 3004 6000 200.85 223.68 1835568 2044242
Tabel 8 : Perkembangan Indeks Subsidi, Volume, dan Harga TSP serta Harga Urea, 2003-2006
Tahun Subsidi Volume Harga TSP Harga Urea 2003 100 100 100 100 2004 177 105 130 135 2005 288 103 153 179 2006 334 109 143 172 Edisi No. 48/XVI/Januan/2007 PANGAN 59
Untuk meningkatkan penyediaan pupuk di pasar dalam negeri, pemerintah sejak tahun 1974 - 1986 mendirikan pabrik pupuk (Tabel 9). Dalam perkembangannya, kemampuan penyediaan pupuk yang berasal dari pabrik dalam negeri khususnya pupuk urea cenderung menurun. Selama periode 2000- 2006 produksi pupuk urea mengalami penurunan dari 6,3 juta ton per tahun menjadi 5,5 juta ton per tahun (Tabel 10) yang disebabkan oleh utilisasi pabrik makin menurun karena umur pabrik sudah tua di atas 20 tahun.
Tabel 9 : Perkembangan Pemba
Penyediaan pupuk urea sangat penting karena kontribusi terhadap peningkatan produktivitas cukuptinggi. Pupukurea sangat dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas produksi pertanian. Program ekstensifikasi dan intensifikasi serta rehabilitas membutuhkan dukungan penyediaan pupuk urea. Namun demikian penggunaan di tingkat petani perlu diefisiensikan karena kelebihan urea tercuci oleh air hujan dan tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman.
ngunan Pabrik Pupuk di Indonesia.
Pabrik Kapasitas (ton) Tahun Operasi Umur (Tahun) Pusri II 570.000 1974 32 Pusri III 570.000 1976 30 Pusri IV 570.000 1977 29 Kujana IA 570.000 1978 28 Kaltim I 570.000 1985 21 Kaltim II 570.000 1985 21 SP-36 (TSP I) 500.000 1979 27 SP-36 (TSP II) 500.000 1983 23 ZA i 200.000 1972 34 ZAII 250.000 1984 22 ZAIII 200.000 1986 20
Catatar : Pabrik SP-36 (TSP I) digunakanjuga untuk menghasilkan DAP untuk NP.K. Sumber : Bahan Dergar Perdapat antara PT PUSRI dengan Komisi XI DPR, Juli 2006.
Tabel 10 : Kapasitas, Produksi dan Kebutuhan Pupuk Urea 2000-2006.
Uraian 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006ren Kapasitas 6,732,000 6,732.000 7,302,000 7,302,000 6,732,000 7,302,000 7,872,000 Produksi 6,294,178 5,306.499 5,992,872 5,729,169 5,671,645 5,884,672 5456.021 Utilisasi (%) 93.50 78.83 82.07 7846 84.25 80.59 69.31 Kebutdhan DN Subsidi 3,652,082 3,904,815 3,783,983 3,911,255 4,210586 3,989,487 4,300,000 Non Subsidi 357,224 313.319 369.210 677.445 805.056 1.221.174 1,212.733 Jumiah: 4,009,306 4.218,134 4,153,193 4,588,700 5,015,642 5,210,661 5.512,733 Ekspor 1,491,151 975,788 745.024 939,716 495,373 797,538 •)
Catatan : *) Tidak ada ekspor tahun 2006. Pupuk Urea dalam negeri diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk Bersubsidi. Kekurangan untuk pertanian non subsidi dan industri di Impor oleh swasta. Sumber: Bahan Dengar Pendapat antara PT PUSRI dengan Komisi XI DPR. Juli 2006
Edisi No. 4S7XVI/Januari/2007
Selain urea, SP-36 juga menjadi sumber hara tanaman yang penting untuk meningkatkan isi dan mutu buah. Selama periode 2000-2006 kapasitas terpasang pabrik SP-36 tidak mengalami perubahan yaitu 800.000 ton per tahun, sementara kebutuhan meningkat dari 652.013 ton per tahun pada tahun 2000 menjadi 980.000 ton per tahun pada tahun 2006 (Tabel 11). Sampai saat ini kebutuhan SP-36 dalam negeri belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sebagian diimpor. Selama periode 2000-2005 impor cenderung meningkat.
Seperti halnya urea dan SP-36, ZA juga menjadi sumber hara tanaman yang penting untuk meningkatkan produksi dan penyedia unsur mikro sulfur. Selama periode 2000-2006 kapasitas terpasang pabrik ZA tidak mengalami perubahan yaitu 600.000 ton/ tahun. sementara kebutuhan meningkat dari 669.889 ton/tahun pada tahun 2000 menjadi 764.749 ton/tahun pada tahun 2006 (Tabel 12). Sampai saat ini kebutuhan ZA dalam negeri belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sebagian diimpor. Selama periode 2000-2005 impor cenderung meningkat.
Tabel 11 : Kapasitas, Produksi dan Kebutuhan Pupuk SP-36 (Ton), Tahun 2000-2006
Uraian 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006ren Kapasitas 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 Produksi 482.769 650,820 567,497 608,744 685,523 822,858 703,954 Utilisasi (%) 60.35 81.35 70.94 76.09 85.69 102.86 87,99 Kebutuhan : Subsidi 587,629 654,379 522,855 727,192 787,595 797,506 700,000 Non Subsidi 64,394 10.347 80.651 45.446 172,850 183.304 5.498 Jumlah : 652,013 664,726 603,506 772,638 960,445 980,810 705,498 Impor *) 64,394 10,347 80,651 45,446 172,275 161,122 60,000
Catatan . *) Impor Superphosphate
Sumber: Bahan Dengar Pendapat antara PT PUSRI dengan Komisi XI DPR, Juli 2006.
Tabel 12: Kapasitas. Produksi dan Kebutuhan Pupuk ZA (Ton), Tahun 2000-2006
Uraian 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006ren Kapasitas 650,000 650,000 650,000 650,000 65 CO 00 650,000 650.00C Produksi 528,692 ,514.843 454,224 382716 481,141 664,642 740,897 Utilisasi (%) 81.34 79.21 69.88 55 88 74.02 102,25 113.98 Kebutuhan Subsidi 506,663 470,286 392,460 510,427 633,580 592,700 600,000 Non Subsidi 163.226 228.513 282.128 244,169 107.269 285,046 164,769 Jumlah : 669,889 698,799 674,588 754,596 740,849 877,746 764,769 Impor 136,628 183,344 247,623 227,067 106,824 172,762 30,000
Catatan : Rencana Impor tahun 2006 oleh PT. Petrokimia Gresik.
Sumber: Banan Dengar Pendapat antara PT PUSRI dengan Komisi XI DPR, Juli 2006
Edisi No. 48/XVI/Januari/200" PANGAN 61

## Untuk meningkatkan efisiensi peng
gunaan pupuk, pemerintah mengembangkan pupuk majemuk NPK. Diharapkan petani dapat memperoleh pupuk sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman. Selama periode 2000- 2006 kapasitas terpasang pabrik NPK tidak mengalami perubahan yaitu 400.000 ton/ tahun, sementara kebutuhan meningkat dari 157.510 ton/tahun pada tahun 2000 menjadi 400.000 ton/tahun pada tahun 2006 (Tabel 13). Sampai saat ini kebutuhan ZA dalam negeri belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sebagian diimpor. Selama periode 2000-2005 impor cenderung meningkat.
Uraian di atas memberikan gambaran bahwa dalam aspek penyediaan pupuk, kita menghadapi ancaman penyediaan pupuk ke depan karena pabrik yang ada sudah tua dan efisiensinya rendah. Dukungan pabrik pupuk yang efisien sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi pertanian.

## Penyediaan Benih
Perbenihan merupakan subsitem
replikasi inovasi yang sangat vital dalam pengembangan kapasitas produksi.
Kelemahan dalam sistem ini akan berakibat fatal, bukan hanya pada kuantitas produksi
Tabel 13 : Kapasitas, Produksi dan Kebutuhan Pupuk NPK (ton), Tahun 2000-2006.
Uraian 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006ren Kapasitas 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 Produksi 29,727 56,191 43,796 109,996 194,039 264,543 410,716 Utilisasi (%) 7.43 14.05 10.95 27.50 48.51 66.14 102.68 Kebutuhan Subsidi 2,888 13,541 39,934 100,288 192,464 262,187 400,000 Non Subsidi 154,622 140.802 210.442 181.676 321.399 227.510 ; Jumlah : 157,510 154,343 250,376 281,964 513,863 489,697 400.000 Impor 144,747 131,440 200,724 171,763 321,399 221,539 ')
Catatan : *) Belum ada data
Kebutuhan non subsidi dipenuhi oleh pihak swasta dengan kapasitas 350.000 ton dari impor. Sumber: Bahan Dengar Pendapat artara PT PUSRI dengan Komisi XI DPR, Juli 2006
tetapi juga pada kualitas produksi yang berakibat penurunan daya saing produk di pasar. Saat ini sistem perbenihan nasional. kecuali untuk padi dan jagung, boleh dikatakan belum mapan. Sistem perbenihan padi banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui pemberian subsidi harga, namun jangkauannya masih sangat terbatas. Untuk benih padi baru sekitar 37 persen (Tabel 14).
Hasil kajian Sayaka et.al. (2006) menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir (1996-2005), secara nasional rata-rata luas penggunaan benih padi, jagung dan kedelai berlabel masih rendah, yaitu berturut- turut 22,0%; 7,0%; dan 2,8%. Sementara itu, pada periode yang sama penggunaan benih

## 62 PANGAN
berlabel untuk ketiga komoditas tersebut di Jawa Timur relatif lebih tinggi dibanding rata- rata nasional, dengan luas berturut-turut 38,0%; 12,0%; dan 3,0% terhadap luas pertanaman padi, jagung, dan kedelai di Jawa Timur. Walaupun penggunaan benih berlabel khususnya untuk padi masih rendah, tetapi realitasnya benih yang digunakan petani dari hasil penangkaran sendiri cukup baik setara dengan benih berlabel2, sehingga sesung-
1Petani menangkar sendiri benih padi yang berasal dari tanaman yang menggunakan benih SS (Stock Seed). sehingga benih yang dihasilkan petani tersebut masuk dalam katagori benih ES (Ekstention Seed) yang biasa dijual oleh perusahaan dalam bentuk benih berlabel.
Edisi No. 48/XVI/Januari/2007
Tabel 14 : Cakupan Subsidi Benih Padi, 1997-2006.
Tahun Kebutuhan Benih Potensial (ton) Jumlah Benih Bersubsidi Harga Benih Bersubsidi Subsidi Benih Per kq (ton) % (Rp/Kg) Rp. % 1997 281,219 110,743 39.38 900 185 20.56 1998 286,090 86,605 30.27 2,135.00 400 18.74 1999 305,443 94,446 30.92 2,135.00 400 18.74 2000 303.955 102,024 33.57 2,135.00 400 18.74 2001 296,391 80,747 27.24 2,135.00 400 18.74 2002 296,397 96.4 76 32.55 2,400.00 400 16.67 2003 295,808 101,578 34.34 2,675.00 500 18.69 2004 312,978 109,868 35.1 2,675.00 500 18.69 2005 310,246 111,000 35.78 2,675.00 500 18.69 2006 315,358 117.500 37.26 3,750.00 500 13.33
Sumber: Ditjen Tanaman Pangan (2006).
guhnya penggunaan benih padi di tingkat petani utamanya di wilayah Jawa telah mempunyai kualitas yang baik.
Walaupun fakta menunjukkan bahwa benih hasil penangkaran petani sendiri cukup baik, namun dalam jangka panjang kualitas nya belum dapat dijamin, terutama kemumian varietasnya. Selain itu, dalam jangka panjang tidak mungkin petani akan menanam dengan benih SS (stock seed) secara terus menerus karena persediaannya terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus membangun sistem perbenihan nasional untuk padi dan jagung yang kuat.

## Edisi No. 48/XVI/Januari/2007

## PELUANG PENGEMBANGAN
Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan baku, dari total daratan Indonesia seluas 188,2 juta ha, lahan yang sesuai untuk pertanian seluas 100,8 juta ha, yang terdiri dari 24,5 juta ha untuk lahan basah (sawah) dan 76,3 juta ha untuk lahan kering (Tabel 15). Untuk lahan basah, dari 24,5 juta ha lahan yang sesuai untuk sawah. telah digunakan seluas 7.79 juta ha, sehingga masih tersisa lahan yang berpotensi untuk dijadikan lahan sawah seluas 16,7 juta ha (Tabel 16).

## Tabel 15 : Luas Lahan yang Sesuai untuk Pertanian (Hektar)
Propinsi Lahan Basah Lahan Kering Jumlah Tan. Semusim Tan. Tahunan Sumatera 6.049.437 6.002.652 16.840.258 28.892.347 Jawa 4.586.927 1.126.099 4.466.968 10.179.994 Bali & NT 482.104 1.150.704 1.537.230 3.170.038 Kalimantan 3.012.867 10.772.280 14.730.477 28.515.624 Sulawesi 2.385.678 1.872.657 4.798.360 9056.695 Maluku+Papua Indonesia 8.040.334 24.557.347 4.403.412 25.327.804 8.516.790 50.890.083 20.960.536 100.775.234
Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2005)
Tabel 16 : Luas Potensi dan Penggunaan Lahan Sawah (Rawa dan non Rawa).
Propinsi Lahan sesuai" Luas lahan sawah 2I Sisa lahan yang sesuai3) Rawa Non Rawa Rawa/PS Irigasi Rawa/PS Non rawa Total Sumatera 2.432.616 3.616.830 508.638 1.603.601 1.923.978 2.013.229 3.937.207 Jawa 124.120 4.462.815 2.446 3.341.945 121.674 1.120.870 1.242.544 Bali+NT 0 482.109 962 396.884 -962 85.225 84.263 Kalimantan 1 125.501 -.587 C59 412.133 556.294 1.013.668 1.030.775 2.044.443 Sulawesi 310.426 2.075.259 2.977 961.459 307.449 1.113.800 1.421.249 Maluku+Papua 148.974 7.891.364 0 0 148.974 7.891.364 8.040.338 Indonesia 4.441.937 20.115.445 927.156 6.860.183 3.514.781 13.255.262 16.770.043
Keterangan :
1) Lahan yang sesuai untuk lahan sawah (Hektar).
2) Luas lahan sawah tahun 2C02. BPS (2003)
3) Di Jawa sudah tidak tersedia lahan untuk perluasan areal. Sebagian lahan sudah digunakan untuk komoditas lain atau sektor lain di luar pertanian. Diperlukan pemutakhiran data penggunaan lahan sekarang untuk menentukan luas lahan yang tersedia untuk perluasan.
Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2005)
Lokasi Pengembangan Padi
a. Langkah-langkah Delineasi Lokasi

## Pengembangan
Pendekatan yang dilakukan untuk mendelineasi lokasi pengembangan padi sawah dan padi gogo adalah pendekatan

## 64 PANGAN
kombinasi kesesuaian biofisik lahan dengan kelayakan ekonomi. Pengertian kesesuaian lahan adalah luas lahan yang sesuai untuk pengembangan suatu tanaman, sedangkan kelayakan ekonomi adalah kemampuan daya saing jenis tanaman pada propinsi tertentu
Edisi No. 48/XVI/Januari/2007
relatifterhadap propinsi lainnya untuk orientasi produksi ke luar wilayah.3. Adapun tahapannya sebagai berikut:
1. Menentukan luasan lahan yang sesuai untuk tanaman padi sawah dan padi gogo masing-masing propinsi sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan 2. Menentukan propinsi yang secara ekonomi layak untuk pengembangan tanaman padi sawah dan padi gogo dengan menggunakan metode LQ (Lo cation Quotient).
3. Melakukan overlay propinsi yang secara ekonomi layak untuk pengembangan padi sawah dan padi gogo, dan menghitung luasan masing-masing untuk padi sawah dan padi gogo di masing- masing propinsi.
b. Lokasi Pengembangan Lokasi pengembangan padi sawah dan padi gogo secara ringkas ditampilkan dalam Tabel 17. Secara keseluruhan luasan lahan yang layak untuk dikembangkan padi sawah dan padi gogo adalah seluas 17.346.923 hektar. Hasil perhitungan ini berbeda dibanding hasil perhitungan yang dilakukan oleh Anny, Hikmatullah dan Siswanto yang mendapatkan luasan sebesar 28.518.141 hektar. Perbedaan ini disebabkan oleh : (1) perbedaan dalam menentukan kriteria lokasi pengembangan tanaman di masing-masing propinsi; (2) perbedaan jumlah komoditas unggulan masing-masing propinsi (13 komo ditas vs 7 komoditas); (3) perbedaan yang
besar terdapat pada luas lahan untuk pengembangan pisang. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pisang bisa dikem bangkan di hampir seluruh propinsi ber dasarkan kriteria biofisik maupun ekonomi. Perbedaan perhitungan tersebut tidak menimbulkan masalah karena perbedaan tersebut merupakan ruang bagi perencana untuk menentukan perencanaan pengem bangan suatu komoditas di suatu wilayah ke depan.

## PENUTUP DAN OPSI KEBIJAKAN
1. Faktor resiko pertama adalah berkaitan dengan sumbedaya lahan dan air. Dalam jangka pendek dan panjang Indonesia menghadapi empat ancaman serius yang berkaitan dengan sumberdaya lahan dan air yaitu peningkatan laju konversi baik di Jawa maupun Luar Jawa, rusaknya jaringan irigasi. rusaknya beberapa sistem hidrologi DAS dan penguasaan lahan yang sempit. Oleh karena itu, dalam jangka pendek dan panjang diper lukan upaya-upaya untuk mengurangi tekanan pemanfaatan lahan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan di Jawa melalui pengembangan produksi komoditas yang bernilai tinggi dengan muatan teknologi yang tinggi pula, meningkatkan alokasi fiskal untuk pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan sawah baru, perbaikan sistem hidrologi DAS yang rusak, sedangkan untuk mencapai skala
Tabel 17 : Potensi Lahan Untuk Pengembangan Padi Sawah dan Padi Gogo (Hektar).
Komoditas Potensi Pengembangan Lokasi Padi 12.035.114 Papua, Kalbar, Kalteng, Kalsel Padi Gogo 5.311.809 Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB, NTT. Sulteng, Sultra, Sulut Total 17.346.923
Untuk menentukan jenis tanaman yang layak ekonomi dikembangkan di suatu propinsi menggunakan metode LQ (Location Quotient)
Edisi No. 48/XVI/Januari/2007 PANGAN 65
ekonomi minimum diperlukan upaya rekayasa kelembagaan kerjasama antar petani.
2. Faktor resiko kedua adalah kemampuan produksi industri pupuk nasional yang makin menurun karena usia pabrik sudah tua dengan tingkat efisiensi yang rendah sekitar 70 persen. Selain itu, masalah lain adalah kelangkaan pasokan gas sebagai bahan baku terbesar produksi pupuk urea juga menjadi faktor resiko yang menghadang keberhasilan peningkatan produksi. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera melakukan peremajaan industri pupuk nasional.
3. Faktor resiko ketiga adalah sistem perbenihan nasional. Selain mutu benih nasional belum memenuhi standar mutu yang baik, juga kuantitas benih belum seluruh komoditas berkembang.
Mungkin hanya padi dan jagung yang relatif berkembang dan itupun belum memenuhi standar yang diharapkan. Akibat mutu benih nasional yang kurang baik, petani melakukan penangkaran sendiri (contoh petani padi). Kondisi yang demikian dinilai kurang baik dilihat dari aspek kemumian dan mutu produksi, sehingga akan menghambat pening katan kapasitas produksi. Oleh karena itu. maka disarankan agar pemerintah membangun sistem perbenihan nasional yang bermutu.

## Arah Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Selain arah pengembangan peningkatan produksi dilakukan melalui intensifikasi juga diupayakan melalui ekstensifikasi dimana potensi lahan pengembangan tersebar di propinsi Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Untuk padi sawah dan padi gogo masing- masing 12 juta dan 5 juta hektar. Peningkatan kapasitas produksi industri perberasan nasional tidak cukup dilakukan dengan memberikan dukungan harga gabah, subsidi pupuk, subsidi benih dan subsidi kredit modal kerja. Kebijakan pemerintah harus diorientasi- kan dari fokus kebijakan harga ke fokus

## peningkatan kapasitas produksi, yakni: (a)
rehabilitasi dan ekstensifikasi infrastruktur irigasi; (b) pembukaan lahan sawah baru; (c) memacu inovasi teknologi, termasuk revitali- sasi sistem penelitian dan pengembangan pertanian serta sistem diseminasi inovasi pertanian dengan deregulasi dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investor swasta (Lampiran Tabel 1).G

## DAFTAR PUSTAKA

## Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2005).
Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis :
Tinjauan Aspek Kesesuaian Lahan. Jakarta. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2005).
Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis : Dukungan Aspek Mekanisasi Pertanian. Jakarta. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2005).
Prospek dan Arah Pengembangan AgribisnisPadi.
Jakarta.
Irawan, B: S Friyatno; A Supnyatna; I.S. Anugrah; M.A.Kirom; B.Rachmanto; dan B. Wiryono (2001). Perumusan Model Kelembagaan Reservasi Lahan Pertanian. Laporan Perelilian Pusal Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
Sayaka. B., K. Kariyasa. C Nurasa. Waluyodan Y. Marisa
(2006). Dampak Subsidi Benih terhadap produksi Benih dan produktivitas tanaman Pangan. Paper
Analisis Kebijakan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
Simatupang, P. I.W. Rusastra, and M. Maulana (2004).
"How to Sold SupplyBottleneck inAgricultural Sec tor". Analisis Kebijakan Pertanian. 2 (4): 369 - 392.
Simatupang. P.. N. Syala'at dan S. Mardianto (2002).
Pengendalaian Konversi lahan sawah di Indonesia. Badan Bimas Katahanan Pangan. Departemen Pertanian. Jakarta. Susilowati. S.H., Sugiarto, Amar K. Zakaria, Wayan Sudana. Herman Supriyadi, Supardi. Muhammad Iqbal, Erma Suryani, Mat Syukur dan Soentoro (2000). Studi Dinamika Kesempatan Kerja dan Pendapatan Pedesaar (PATANAS). Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

## Dr.lr. Nizwar Syafa'at, MS, Kepala Bidang
Pelayanan dan Pendayagunaan Hasil Analisis. dan Ahli Peneliti Utama Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. Menyelesaikan S1 (1982)Jurusan Tanah, Fak. Pertanian IPB,S2 (1989) Sosial Ekonomi Universitas Pajajaran, Bandung dan S3 (2000) Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan,
IPB. Muhammad Maulana, Staf Peneliti PSEKP Bogor Mendapatkan S1 (1999) I.P.B.
Lampiran Tabel 1, MATRIK KEBIJAKAN
REVITAUSASI

## PRODUKSI
PADI Masalah/lsu Penyebab/Tantangan

## Penyebab
Antara Kebijakan/ Tindak Lanjut Penanggung Kebijakan Langsung Program Jawab
Utama
1, Penurunan
1. Penurunan pertumbuhan 1, Konversi lahan 1. Pengendalian 1. Melarang konversi BPPN pertumbuhan luas panen. sawah untuk tapakan konversi lahan lahan irigasi produksi padi a, Penurunan luas baku lahan sawah di Jawa dar perlambatan pertam- bahan luas sawah di luar industri, jalan,
pemukiman dan sarana sosial sawah 2. Kurangnya
2. Pembukaan lahan 2. Pembuatan peraturan Bappenas/ Jawa
pembukaan sawah baru sawah baru rencana tata ruang dan tata guna lahan
Bappeda
b. Saturasi intensitas
Penurunan kualitas dan Intensifikasi Perbaiakan dan perluasan Departemen PU
penggunaan sawah stagnasi perluasan sarana irigasi pemanfaatan lahan sawah sarana irigasi
Deptan c. Peningkatan lahan bera 1. Investasi spekulatif Pengendalian lahan 1. Pajak lahan beras Depkeu
(tidur)
pada lahan. 2, Kepemilikan absenti bera (tidur) (tidur) 2. Larangan kepemilikan
lahan pertanian, absenti BPPN • 3. Ketidakpastian kepemilikan lahan. 3. Sertifikasi kepmilikan lahan pertanian d. Alih guna lahan sawah ke 1. Penurunan kualitas Retensi usahatani 1, Perbaikan sarana Departemen PU
usahatani non-padi iriggasi 2. Penurunan profi- padi irigasi 2. Penyediaan insentif
tabilitas relatif harga Deptan usahatani padi

## Lampiran Tabel 1. MATRIK KEBIJAKAN REVITALISASI PRODUKSI
PADI (Lanjutan) Maslah/lsu Kebijakan Penyebab/Tantangan Langsung Penyebab Antara Kebijakan/ Proqram
Tidak Lanut Penanggung Jawab Utama 2.
Stagnasi produktivitas lahan 1. Stagnasi inovasi pertanian
Revitalisasi litbang: mendorong peran swasta dalam bisnis jasa litbang dan input inovatif
1. Deregulasi Litbang
2. Deregulasi industri perbenihan Deptan 2. Penurunan kesuburan lahan a. Penurunan kualitas irigasi b. Penurunan kualitas tanah akibat over intensifikasi
Penetapan praktek pertanian yang baik 1. Sinergi antar lembaga Litbang Pemerintah Menristek 2 Tata kelola baru Badan Litbang Pertanian 3. Rendahnya penye rapan kredit modal kerja
Program revitalisasi penyediaan kredit modal kerja
1. Deregulasi program
kredit sektor pertanian Bl/Depkeu 2. Makin tingginya ketidakstabilan produksi padi 1. Ketersediaan air makin rentan terhadap perubahan iklim. 2. Masih tingginya serangan hama
1. Penurunan kualitas
sarana irigasi, 2. Memudamya lembaga pemberantas hama
di tingkat petani. Stabilisasi produksi padi
1. Rehabilitasi saran Irigasi
2. Revitalisasi lembaga penggunaairdan pemberantasan hama di tingkat petani Departemen PU Deptan
Masalah/lsu
Penyebab Antara Kebijakan/ Tindak Lanjut Penanggung Kebijakan Lanqsunq Proqram Jawab Urama 3. Pangas harga

## Inefisiensi industri pasca 1. Kehilangan pasca

## Rehabilitasi
dan 1. Membuat peraturan Deperin/Deperin gabah yang panen

## panen
tinggi restrukturisasi industri standar penggilingan diterima petani a. Alat pengering penggilingan padi padi menunjang cenderung turun mekanis belum efisiensi kilang padi
dan tidak stabil
berkembang. b. Industri penggi 2. Penyediaan kredit Bl/Deperin lingan padi di investasi rehabilitasi dominasi kalangan dan "up grading" kecil dan tua kilang padi 2 Ongkos angkut tinggi Peningkatan efisiensi 1. Perbaikan dan Dep.
PU/Dephub
a. Prasarana dan pemasaran dan pembangunan sarana angkutan stabilitasi harga gabah sarana jalan dan kurang baik b. Pungutan tak resmi angkutan pedesaan 2. Kaji ulang retribusi Depdagri/Pemda dan pungutan terkait pemasaran hasil pertanian 3. Pemidahan praktek Kapolri ounautan tak resmi
4. Kebijakan
Terlalu fokus pada 1. Penggunaan pupuk Kebijakan revitalisasi 1. Penyusunan Menkoekonomi pemerintah kurang kebijakan harga dasar sudah over dosis dan industri perberasan
kebijakan/penguatan
efektif
gabah (HDG) dan subsidi intensitas penggunaan terpadu revitalisasi industri pupuk lahan sudah jenuh perberasan terpadu a. Produksi padi kurang 2. Kesalahan rancangan a, Kaji ulang responsif terhadap dan implementasi kebijakan subsidi harga gabah dan kebijakan subsidi pupuk dan HDG
pupuk pupuk
b. Paket kebijakan b. Kebijakan subsidi a. Dualisme pasar komprehensif pupuk kerap malah b Disparitas harga
terpadu menimbulkan
(kandungan subsidi)
kelangkaan pasok dan terlalu tinggi
lonjak harga pupuk