Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 825-840
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen
Maksudi 1*) , Bahrudin 2) , Nasruddin 3)
1 Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
2,3 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia *Email: maksudi04031968@gmail.com

## Abstarct
The people of Pringsewu district are well-known for being religious with Islam as the religion of the majority of the population. The location of Pringsewu Regency is one of the busiest routes in Lampung Province to a number of provinces on the west coast of Sumatra, making Pringsewu Regency very potential for the development of the trade and service sector, both small, medium and large trading businesses. Pringsewu is a market for home-based bottled  refill  drinking  water  products  which  has  the  potential  to  become  the  target  of  domestic  and  foreign producers. Based on this, researchers conducted research on the factors that influence halal certification in an effort to fulfill consumer satisfaction of home-packaged refill drinking water in Pringsewu district. Considering that  not  all  of  the  products  available  on  the  market  have  a  halal  certificate  from  the  BPJPH  institution.  The purpose of the research conducted was to describe the effect of halal certification on home bottled drinking water businesses in an effort to fulfill consumer satisfaction in Pringsewu district, to describe the factors that influence halal certification of home bottled refill drinking water businesses in an effort to fulfill consumer satisfaction in Pringsewu  District,  and  describes  consumer  perceptions  of the  implementation of  halal  certification  in  home- packaged refill drinking water businesses in Pringsewu District. This research is a research that uses a descriptive qualitative  approach.  Data  collection  techniques  used  are  observation,  interviews,  and  documentation.  The informants  used  were  24  business  actors  and  consumers  in  Pringsewu  Regency,  Gadingrejo  District  and Ambarawa District. This study found that the implementation of halal certification has not had a positive effect on  home-packaged  refill  drinking  water  businesses  in  an  effort  to  fulfill  consumer  satisfaction  in  Pringsewu Regency.  This  is  due to several factors, including;  there is  no  awareness  of  halal  business  actors, there is  no socialization  of  halal  certification  from  the  government  and  BPJPH  institutions,  lack  of  knowledge  and understanding of halal certification, limited capital, busyness factors, less harmonious relations between business actors, halal certification has not been considered an urgent and familiar need, and lack of consumer concern for business actors in efforts to implement halal certification.

## Keywords: halal certification, halal certification factors, consumer perceptions
Saran  sitasi :  Maksudi.,  Bahrudin.,  &  Nasruddin.  (2023).  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Sertifikasi  Halal dalam  Upaya  Pemenuhan  Kepuasan  Konsumen. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  9 (01),  825-840.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8508
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8508

## 1. PENDAHULUAN
Islam  mengajarkan  setiap  produk  baik  yang dimakan,  diminum  atau  dikonsumsi  oleh  manusia, turut  melibatkan  kebersihan  bathiniyah.  Kebersihan lahir  dan  bathin  perlu  diutamakan  dalam  kehidupan muslim.  Karena  kedua  faktor  itu  amat  disukai  Allah SWT. Prinsipnya, kebersihan makanan atau produk itu dituntut  tidak  terbatas  kepada  kebersihan  lahiriyah semata.  Ada  rangkaian  proses  yang  mesti  dipatuhi mulai  dari  cara  mendapatkan,  cara  menghidangkan,
cara menggunakan dan seterusnya. Bahkan, sebelum membuat  keputusan  apakah  suatu  produk  layak dimakan, diminum atau tidak, perlu mempertimbangkan  lebih  dari  sekedar  halal  atau haram.
Persoalan  konsumsi  baik  makanan,  minuman bagi  umat  muslim  tidaklah  sekedar  ditempatkan sebagai aktifitas netral atau bersifat jasmaniah semata. Halal  atau  haram  mengandung  nilai-nilai  ritual  atau ibadah  sebagaimana  diyakini  para  pemeluknya.
Bentuk ibadah tersebut melalui pilihan pada makanan, minuman yang bersifat halal untuk dikonsumsi, maka konsumen  muslim  tentu  perlu  memilih  dan mengandung nilai-nilai ritual atau ibadah sebagaimana  diyakini  para  pemeluknya.  Bentuk ibadah  tersebut  melalui  pilihan  pada  makanan, minuman yang bersifat halal untuk dikonsumsi, maka konsumen muslim tentu perlu memilih setiap produk yang dikonsumsinya.
Jaminan kepastian halal makanan, minuman atau produk, eksistensinya terlihat dalam bentuk sertifikat halal  dan  label  halal  pada  kemasan  produk.  Dengan kata lain, untuk mengetahui informasi halal haram atas produk  dapat  diketahui  melalui  penggunaan  label. Tanpa  label  (tanda)  masyarakat  sulit  memastikan bahan  mentah,  komposisi  dan  proses  yang  dilalui produk  itu,  meskipun  label  hanya  satu  bagian  saja dalam sistem pengawasan produk secara keseluruhan. Label halal hanya sekedar keterangan yang diberikan untuk pemasaran dan bukan proses produksi.
Dengan  demikian,  islam  mewajibkan  setiap muslim  untuk  menyelidiki  dan  memperhatikan dengan teliti dan hati-hati setiap makanan, minuman atau produk lain yang akan dikonsumsinya. Makanan yang  baik  yaitu  semua  jenis  makanan  yang menimbulkan selera untuk memakannya dan tidak ada nash yang mengharamkannya. Yang dimaksud dengan makanan adalah benda-benda yang biasanya difungsikan  untuk  makanan,  baik  untuk  menguatkan badan, camilan atau obat-obatan (Nalilul Huda, 2021). Sah  menjual  setiap  barang  yang  suci,  memiliki manfaat dan dimiliki.
Prospek ekonomi dan bisnis Indonesia sehubungan  penerapan  sertifikasi  halal,  memang diakui  sebagai  salah  satu  pangsa  konsumen  terbesar dengan kemampuan daya beli yang besar, tidak hanya menarik  perhatian  para  pelaku  bisnis  nasional melainkan  juga  para  pelaku  bisnis  internasional. Peluang Indonesia untuk menasuki dan berkompetisi dengan  negara-negara  lain  dan  para  pelaku  bisnis lainnya,  harus  dapat  ditangkap  dan  dimanfaatkan dengan  meningkatkan  ekspor  kesejumlah  negara (Abdurrahman Konaras, 2017).
UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  yang  dirinci  atas  XI  Bab  dan  68  Pasal  adalah ketentuan  peraturan  perundangan  yang  bertujuan memberikan  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan, dan  kepastian  ketersediaan  produk  halal  bagi masyarakat  dalam  mengonsumsi  dan  menggunakan
berbagai  produk  yang  beredar  dan  diperdagangkan dipasaran.
Kehadiran UU No. 33 Tahun 2014 yang saat ini telah  mengambil  alih  tugas  dan  fungsi  MUI  melalui LPPOM  MUI,  merupakan  badan  pemerintah  yang dibentuk  dan  bertanggungjawab  kepada  pemerintah. Konsekuensi kehadiran BPJPH sebagai salah satu satu penyelenggara  jaminan  produk  halal,  MUI  hanya menjadi  mitra  kerja  dengan  BPJPH.  MUI  hanya sekedar bertugas fatwa MUI, sementara mengeluarkan sertifikat halal dan lain-lain merupakan hak prerogatif BPJPH. Konsekuensinya, tugas dan kewenangan MUI yang  demikian  luas  dan  besarnya  itu  menjadi berkurang.
Prospek  penerapan  sertifikasi  halal  dengan berlakunya  ketentuan  tentang  jaminan  produk  halal dapat  pula  dipahami  sebagai  bagian  dari  kebijakan pemerintah  melakukan  positifikasi  hukum  islam sehingga adalah suatu hal yang wajar dan tepat apabila negara pemerintahanlah yang bertugas dan berwenang mengatur  berbagi  aspeknya.  Peralihan  tugas  dan kewenangan  bagi  MUI,  harus  dipandang  sebagai upaya  mengantarkan  arah  yang  ditangani  oleh pemerintah  dengan  mengatur  dan  mengambil  alih tugas dan kewenangan dalam sertifikasi halal.
Dengan  gencarnya  BPJPH  sebagai  badan pemerintah di era dekadean ini menerapkan program SEHATI  (Sertifikat  Halal  Gratis)  atau self  declare bagi  pelaku  Usaha  Menengah  dan  Kecil  (UMK) menjadi  andalan  pemerintah  dalam  membantu  dan menuntaskan  produk  pangan  yang  belum  memiliki sertifikat  halal  dengan  label  halal  yang  baru  dan berbeda.  Untuk  memiliki  sertifikat  halal  gratis  yang diperuntukkan  pelaku  usaha  menengah  dan  kecil, dengan  syarat  yang  mudah  hanya  berupa  Surat  Ijin Berusaha  (NIB)  dari  lembaga  OSS  atau  dari kabupaten/kota  setempat.  Kenyataannya,  dipasaran banyak  produk  yang  beredar  dan  diperdagangkan yang  belum  semuanya  terjamin  kehalalannya. Sedangkan  sejumlah  peraturan  perundang-undangan yang  ada  belum  mampu  memberikan  jaminan perlindungan  hukum.  Masyarakat  selaku  konsumen dihadapkan pada pilihan yang sulit manakala produk yang tersedia dipasaran kurang terjamin kualitasnya. Dari  sisi  sektor  perdagangan  akan  ada  banyak keuntungan bagi pelaku usaha industri, yaitu: a. Standar  jaminan  halal  merupakan  bentuk  klaim bahwa  barang  produknya  halal  yang  dapat dikategorikan  sebagai  produk  yang  bermutu  dan higienis.
b. Memberikan  perlindungan  bagi  pelaku  usaha industri  lokal  dari  serangan  perdagangan  impor barang-barang luar negeri ( Imam Masykoer Alie, 2003).
Peningkatan kesadaran beragama dalam masyarakat  dalam  mengonsumsi  berbagai  produk yang  diperdagangkan,  konsumen  muslim  semakin selektif dalam memilih produk yang digunakan, pasar konsumen  Indonesia  di  dominasi  konsumen  muslim yang  sangat  besar.  Memiliki  dampak  pada  produsen dalam  memasarkan  produknya  di  Indonesia  harus memperhatikan  komposisi  produk  yang  dijualnya sesuai dengan syariat islam.
Berdasarkan  teori  geopolitik  Frederich  Ratzel, (Tim  Dosen  Kewarganegaraan,dikti,  2017)  Dalam memperluas wilayah kedaulatan dimungkinkan suatu
negara  melakukan  ekspansi,  dan  ekspansi  yang diperkenankan  adalah  melalui  perdagangan  dan industri.  Seperti  RRC,  Korea,  Jepang  dibidang perdagangan  dan  industri,  terutama  pada  era perdagangan  bebas  dan  Masyarakat  Ekonomi  Asia (MEA). Indonesia adalah salah satu negara mayoritas konsumennya  beragama  islam  dan  salah  satu  negara menjadi sasaran ekspansi negara-negara tersebut. Hal ini  terlihat  dengan  membanjirnya  barang-barang impor dari luar negeri yang beredar di Indonesia. Baik obat-obatan,  kosmetik,  makanan  dan  minuman. Barang-barang  tersebut  bukanlah  barang  yang bersertifikat halal.
Berdasarkan  data  Dinas  Penanaman  Modal Kantor PN-PTSP Kabupaten Pringsewu, pelaku usaha yang memiliki laik higiene dimuat pada tabel berikut:

## Tabel 1
Laik Higiene Air Minum Bulan Januari s.d Mei 2020 Kabupaten Pringsewu No Tanggal Pendaftaran Nama Pemohon Nama Usaha No. Surat Izin Alamat Usaha 1 15 Jan 2020 Pujianto Sidik ASI (Air Sumber Istimewa) 503/002/I-HS- DAM/D.14/2020 Krawangsari RT. 001/004 Ambarawa 2 27 Feb 2020 Dadang Lesmana Bio Fresh 503/003/I-HS- DAM/D.14/2020 Darul Muhajirin RT. 04/01 Pringsewu Utara 3 15 Mar 2020 Diyanto Al-Faris 503/16/I-HS- DAM/D/.14/2020 Jl. Praptu Swarta Siliwangi 08 Sukoharjo 4 25 Feb 2020 Rino Haryono RN Water Oxy Plus 503/018/005/I-HS- DAM/D.14/2020 M. Ghardi Ambarawa 5 19 Mei 2020 I Wayan Mangku Tuyo Kerawang 503/005/I-HS- DAM/D.14/2020 M. Ghardi Ambarawa 6 15 April 2020 Trimin Hastuti P. Air Kerawang Murni 503/004/I-HS- DAM/D.14/2020 M. Ghardi Ambarawa 7 11 Mei 2020 Ahmad Tohirin Air Kerawang 503/004/I-HS- DAM/D.14/2020 Karangsari Ambarawa

## Sumber: Dinas Penanaman Modal PN-PTSP Kab. Pringsewu
Berdasarkan  Tabel  1  diatas,  populasi  pelaku usaha  air  minum  isi  ulang  kemasan  rumahan  di Kabupaten  Pringsewu  yang  sudah  terdaftar  dan memiliki  izin  laik  higiene  air  minum  pada  Dinas Penanaman  Modal  Kantor  PN-PTSP  sebanyak  7 pelaku  usaha.  Sementara  pelaku  usaha  yang  lain belum  melaporkan  dan  mendaftar  pada  kantor kedinasan  tersebut.  Disebabkan  izin  usaha  mereka masih aktif dan belum habis masa berlakunya. Hal ini berdampak  pada  pelaku  usaha  dalam  memasarkan produk  yang  dijualnya,  bukan  hanya  dipandang  dari segi kesehatan tetapi juga harus sesuai dengan syariat islam.
Seiring  dengan  pesatnya  media  informasi  yang diperoleh  konsumen  akan  semakin  banyak  dan  turut mempengaruhi  pola  konsumsi  mereka.  Penerapan sertifikasi produk halal di Indonesia dihadapkan pada kurangnya  pemahaman  sejumlah  negara  dan  para pelaku  usaha  asing  terhadap  ketentuan  hukum  yang mendasari  berlakunya  sertifikasi  produk  halal. Argumentasi  proses  pengurusan  sertifikasi  halal membutuhkan  biaya  tinggi,  dengan  demikian  tidak dapat  diterima  sebagai  argumen  yang  wajar. Sedangkan  para  pelaku  usaha  dalam  memproduksi berbagai produk bersertifikasi halal, dapat membebankan  biaya  tersebut  kepada  konsumen
sebagaimana  salah  satu  prinsip  ketentuan  jaminan produk halal yang menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi.
Penerapan  sertifikasi  halal  di  Indonesia  akan berhadapan  dengan  persaingan  bisnis  baik  di tingkat regional  maupun  global,  mengingat  produk  ekspor dan impor Indonesia, khususnya produk makanan dan minuman  semakin  gencar  memasuki  pangsa  pasar baru seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah, Pakistan, India, Bangladesh, Iran, Turki dan sejumlah negara lainnya di benua Afrika dengan populasi yang besar.  Penetrasi  bisnis  dalam  rangka  memperkuat ekspor  produk  dari  Indonesia,  tentunya  akan mendapatkan kepercayaan dan perluasan konsumen di kawasan  tersebut  jika  memiliki  sertifikasi  halal  ( Abdurrahman Konaras, 2017)
Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan  izin  mencantumkan  label  halal  pada kemasan produk yang dikeluarkan pemerintah. Label halal ialah informasi tertulis yang merupakan bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  setiap  kemasan  produk yang  dicantumkan  dalam  label  kemasan  sebagai jaminan behwa produk dalam kemasan tersebut tidak mengandung  unsur  haram  untuk  dimakan  atau digunakan oleh umat islam sejalan dengan persyaratan halal  (farid  Wajdi,  2019).  Produk  halal  berarti  halal secara  zatnya,  halal  cara  memperolehnya,  halal  cara penyembelihannya, minuman yang tidak diharamkan, halal  cara  memperolehnya.  Jadi,  dalam  islam  hanya ada  pengertian  halal,  tidak  halal  (haram),  diragukan kehalalannya  (syubhat)  dan  tidak  ada  pengertian dijamin  ditanggung  halal  100%  atau  90%  dan seterusnya.  Sertifikat  halal  adalah  pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan  dan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI  (UU  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal).
Selain  label  halal  terhadap  produk  seperti  air minum dalam kemasan, kualitas pelayanan perusahaan  terhadap  konsumen  merupakan  bagian yang  tak  kalah  pentingnya  di  dalam  mempengaruhi keputusan  konsumen  untuk  membeli  sebuah  produk tertentu.  Dikatakan  penting  karena  air  merupakan kebutuhan bagi umat manusia, terlebih dipergunakan untuk dikonsumsi sebagai air minum.
Air minum kemasan adalah merupakan air yang diperoleh  dengan  cara  pengolahan,  menggunakan teknologi  mesin  sehingga  dapat  mempermudah  dan membantu manusia dalam memperoleh akan
kebutuhan  air.  Kepraktisan  depot  air  minum menjadikan  masyarakat  memilih  menggunakan  air minum  tersebut  dibandingkan  dengan  melalui memasak.  Meningkatnya  kebutuhan  air  minum  isi ulang kemasan membuka peluang usaha pengisian air minum berskala industri rumahan. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya jumlah industri air minum isi ulang rumahan dimana-mana, ditengah-tengah masyarakat di Kabupaten Pringsewu.
Mahalnya  harga  air  minum  isi  ulang  dalam kemasan  dari  berbagai  merek  terkenal,  menjadikan konsumen bingung untuk menggunakan air minum isi ulang  yang  bermerek.  Keresahan  masyarakat  akan tingginya  harga  air  minum  isi  ulang  kemasan bermerek, menyebabkan munculnya usaha air minum isi ulang rumahan (depot isi ulang) yang mendapatkan tanggapan baik oleh warga masyarakat. Harga air isi ulang rumahan yang jauh lebih murah dan terjangkau, terkadang mengabaikan kebersihan, kehigienisan dan kehalalan  yang  bertentangan  dengan  syariat  islam sehingga dapat merugikan konsumen. Rata-rata harga air  minum  isi  ulang  berkisar  Rp.  2.000,-  hingga  Rp. 5.000,- pergalon.
Perwujudan pelaku usaha air minum isi ulang ini kemudian  didukung  oleh  pemerintah  Kabupaten Pringsewu guna membantu perekonomian masyarakat,  terutama  di  bidang  pembangunan ekonomi,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor.  7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan diperkuat dengan  PP  Nomor.  122  Tahun  2015,  bahwa “ Kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Daerah” ( PUPR.Pringsewu.go.id,  2019)  Usaha  air  minum  isi ulang  kemasan  rumahan  terbesar  di  sembilan Kecamatan  di  Kabupaten  Pringsewu  ( Wawancara , dengan  Daliman,  pengusaha  air  minum  isi  ulang kemasan ambarawa, 2020)
Dalam  perspektif  ekonomi  islam,  prinsip  halal dan haram dalam melakukan usaha atau bisnis apapun, sangatlah  berpengaruh  dalam  menentukan  sikap bagaimana seorang muslim seharusnya. Prinsip hidup seperti ini harus diperhitungkan oleh setiap pengusaha yang tertarik menggarap pasar muslim di Kabupaten Pringsewu yang begitu besar kepadatan penduduknya rata-rata 39 jiwa/Ha, yang dengan luas wilayah sekitar 625,1478.876  jiwa.  Secara  administrasi,  Kabupaten Pringsewu  dibagi  dalam  9  Kecamatan  dan  memiliki 131 Desa/Kelurahan (https:://portal.nawasis.info, 2021).  Karena  itu,  pelaku  usaha  seharusnya
memerlukan  strategi  pemasaran  yang  berbeda  dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.
Dengan populasi muslim terbanyak di Kabupaten Pringsewu, memiliki posisi strategis bagi dunia bisnis air  minum  isi  ulang  kemasan.  Apabila  memiliki legalitas  izin  yang  bersertifikasi  halal  yang dikeluarkan LPPOM MUI (BPJPH), maka keputusan konsumen dapat terpenuhi. Penerapan sertifikasi halal sangat berpengaruh dalam menjamin usaha air minum isi ulang kemasan menjadi kenyataan. Jika iar minum yang halal dapat dikonsumsi oleh masyarakat, bukan hanya akan memiliki kepuasan fisik, tetapi juga akan mendapatkan keberkahan dan kepuasan rohani.
Penerbitan  UU  JPH,  memberikan  manfaat  bagi masyarakat  muslim  dan  pemerintah,  bukan  pula sebatas  memberikan  jaminan  dan  perlindungan terhadap  produk  dan  bahan  yang  digunakan  bersifat halal,  tetapi  juga  memberikan  peluang  pasar  keluar negeri.  Bila  produk  yang  sudah  bersertifikat  halal secara  Undang-Undang,  maka  masyarakat  dan  para konsumen  akan  menjadi  aman  dan  nyaman    karena terbebas dari makanan, minuman yang haram. Selain itu,  persepsi  konsumen  akan  menjadi  lebih  positif, tidak  ada rasa  keraguan dalam membeli produk  atau barang yang dikonsumsinya.
Kondisi  dilapangan,  cukup  memprihatinkan. Pelaku usaha dan konsumen belum mendapat proteksi yang wajar, sosialisasi jaminan produk halal terutama pada usaha kecil dan menengah belum tercapai secara maksimal. Masih banyaknya persepsi konsumen yang kontra menjadi masalah yang perlu diurai, agar tidak menjadi benang yang kusut. Beralihnya kewenangan MUI  melalui  LPPOM  MUI  kepada  lembaga  BPJPH dalam mengeluarkan dan menangani sertifikat produk halal  juga  menimbulkan  pro  dan  kontra,  terutama dalam hal logo halal masih tanda tanya. Penyuluhan- penyuluhan JPH pada masyarakat kelas menengah ke bawah  oleh  penyuluh  agama,  lembaga  organisasi islam  baik  dari  Nahdhatul  Ulama  (NU),  maupun Muhammadiyah  belum  tersentuh  dengan  baik. Padahal  memperoleh  sertifikat  halal  yang  berbayar dan  gratis  bagi  produsen  atau  pelaku  usaha,  juga jaminan pada konsumen muslim merupakan perwujudan  hak  konstitusional.  Akses  produk  halal mestinya  dijamin  oleh  konstitusi.  Pemerintah hendaknya  mampu  memfasilitasi  masyarakat  dalam menjalankan  syariat  agama  warganya.  Mencermati proses  dan  mekanisme  mendapatkan  sertifikat  halal yang berlaku selama ini dirasakan sangat
memberatkan  bagi  kebanyakan  produsen,  khususnya kelompok usaha kecil dan menengah.
Fakta yang dapat mengakses sertifikasi halal itu hanya kalangan pelaku besar saja merupakan sesuatu yang  tak  terbantahkan.  Jika  ingin  mempertahankan sertifikat  halal,  pemerintah  melalui  lembaga  BPJPH harus  melakukan  debirokrasi  akses  yang  cenderung mengedepankan pada pengusaha kelas menengah dan kecil.  Setidaknya  kemudahan  izin  berusaha  (NIB) menuju program sertifikat halal gratis menjadi solusi yang tepat dalam mengantarkan kehidupan masyarakat tidak terlalu banyak kandungan musytabhiat -Nya atau terlebih-lebih muatan haramnya.  Faktor-faktor  penerapan  sertifikasi  halal bagi pelaku usaha menengah dan kecil kemungkinan besar masih banyak mengalami kendala-kendala serta hambatan yang mereka hadapi, termasuk pada usaha air minum isi ulang kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu. Pada sisi lain, para konsumen baik dipasar nasional  maupun  internasional  dewasa  ini  semakin kritis,  menuntut  standarisasi  produk  yang  semakin tinggi  dan  kompleks,  yang  tidak  hanya  menyangkut aspek  mutu,  kesehatan,  dan  lingkungan,  akan  tetapi juga menuntut aspek sosial budaya dan agama.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Sertifikasi Halal
Sertifikasi  halal  didefinisikan  sebagai  suatu kegiatan pengujian secara sistematik untuk mengetahui  hukum  barang  yang  diproduksi  suatu perusahaan  telah  memenuhi  ketentuan  halal  atau tidak.  Untuk  mendapatkan  ijin  pencantuman  label halal pada kemasan produk maka diperlukan sertifikat halal dari pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal adalah  pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang  dikeluarkan  oleh  MUI.  Pengertian  label  halal adalah  tanda  kehalalan  suatu  produk  (farid  Wajdi, 2019). Tentang jaminan produk halal dapat diartikan sebagai adanya jaminan hukum terhadap produk halal yang dikonsumsi dan/atau digunakan oleh konsumen beragama  islam  dalam  rangka  memenuhi  syariat sehingga terjamin kepastian hukumnya. Dalam pasal 34  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 menyatakan  bahwa  :  menetapkan  halal  pada  produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Sedangkan pasal 42 ayat (1) ketentuan masa berlaku sertifikat halal selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH.
Sertifikasi  halal  merupakan  suatu  kegiatan  atau proses  yang  dilakukan  untuk  memenuhi  atau mencapai  standar  tertentu.  Tujuan  akhir  dari sertifikasi halal yaitu adanya pengakuan secara legal formal  bahwa  produk  yang  dikeluarkan  telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha yang akan  mencantumkan  label  halal  pada  kemasannya harus  mendapatkan  sertifikat  terlebih  dahulu. Penentuan sertifikat halal sangat diperlukan sebagaimana  prinsip-prinsip  agama  islam,  bahasa halal  dan  haram  merupakan  hal  yang  paling  penting dalam  syariat  islam,  dan  juga  termasuk  dalam substansi hukum islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan  pangan  itu  sendiri,  sebagaimana  bentuk jaminan keamanan kaum muslim. Disitulah pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk. 2.2. Konsep Halal
Para ulama fiqih memiliki argumen yang cukup beragam  seputar  kehalalan  suatu  barang,  termasuk didalamnya persoalan ada yang baik ( thayyiban ) dan tidak baik untuk dikonsumsi. Al-qur’an memerintahkan manusia untuk konsumsi barang yang halalan  thayyiban (halal  dan  baik).  Setiap  produk makanan,  minuman  harus  memiliki  pemahaman  dan kesadaran  untuk  memastikan  kehalalan  produknya. Dengan  menerapkan  sistem  jaminan  halal  sebagai implementasi  konsep  syariah,  halal  dan  haram  pada makanan dan minuman.
2.3. Kepuasan Konsumen
Secara  umum,  kepuasan  ( satisfaction )  adalah perasaan  senang  atau  kecewa  seseorang  yang timbul karena  membandingkan  kinerja  yang  dipersepsikan produk  atau  hasil  terhadap  ekspektasi  mereka.  Jika kinerja  gagal  memnuhi  ekspektasi,  pelanggan  akan tidak  puas.  Jika  kinerja  sesuai  dengan  ekspektasi pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan  atau  konsumen  akan  sangat  puas  atau senang  (Philip  Kolter,  Kevin  Lane  Keller,  2014). Istilah  kepuasan  sering  juga  disebut  “manfaat”  atau “utilitas”  (Hendy  Mustiko  Aji,  2019).  Utilitas dimaknai  sebagai  kegunaan  barang  yang  dirasakan oleh seseorang konsumen ketika mengonsumsi sebuah barang  (  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta, 2015). Maka seringkali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh  seorang  konsumen  dalam  mengonsumsi  sebuah barang.  Jadi  kepuasan  dan  utilitas  dianggap  sama,
meskipun  sebenarnya  kepuasan  adalah  akibat  yang ditimbulkan oleh utilitas.
Pengertian  konsumen  menurut  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2, adalah setiap orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ( Ahmad Miru, Sutarman Yodo,  2015). Menurut  Kamus  Besar  Besar  Bahasa Indonesia memberi  arti  kata consumer sebagai pemakai  atau  konsumen.  Konsumen  umumnya diartikan  sebagai  pemakai  terakhir  dari  produk  yang diserahkan  pada  mereka,  yaitu  setiap  orang  yang mendapatkan  barang  untuk  dipakai  dan  tidak  untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi (Rosmawati, 2018).

## 3. METODE PENELITIAN
PenElitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif, dimana  data  yang  diperoleh  untuk  menghasilkan deskripsi  atau  gambaran  dari  pelaku  orang  ataupun situasi  yang  diamati  peneliti.  Diharapkan  mampu menghasilkan  uraian  yang  mendalam  atau  perilaku yang  diamati  dari  suatu  individu,  kelompok masyarakat  atau  organisasi  tertentu.  Dalam  suatu keadaan  konteks  tertentu  yang  dikaji  dari  sudut pandang  yang  utuh.  Peneliti  kualitatif  menggunakan lingkungan  alamiah  sebagai  sumber  data.  Peristiwa- peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial merupakan kajian  utama  penelitian  kualitatif.  Sumber  data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata- kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda  yang  diamati  sampai  detailnya  agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dengan menemui  sumber  data  yaitu  pelaku  usaha  dan konsumen air minum isi ulang kemasan rumahan dan orang-orang  yang  dianggap  mampu  serta  relevan membantu  peneliti  dalam  pengumpulan  data.  Selain itu,  dalam  pengumpulan  data,  penulis  menciptakan hubungan  yang  baik  dengan  sumber  data,  terkait dengan  teknik  pengumpulan  data  penulis  gunakan observasi, wawancara dan pengamatan serta dokumentasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha  dan  konsumen  air  minum  isi  ulang  kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu berjumlah 25 orang informan  untuk  pengambilan  populasi,  dengan  tidak melihat  latar  belakang  agama,  mengingat  pelaku
usaha si Kabupaten Pringsewu ada yang non muslim atau beragama lain.
Adapun teknik pengambilan sampel yaitu sampel jenuh. Teknik sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel  dimana  semua  anggota  populasi  digunakan menjadi sampel. Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  24  pelaku  usaha  yang memiliki izin usaha dan konsumen air minum isi ulang kemasan  rumahan  di  Kabupaten  Pringsewu  yang bersedia  menjadi  informan.  Dari  9  kecamatan  di Kabupaten Pringsewu, maka peneliti melakukan skub riset yang dilaksanakan di Kecamatan Gadingrejo dan Ambarawa.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pengaruh  Sertifikasi  Halal  Terhadap  Usaha Air  Minum  Isi  Ulang  Kemasan  Rumahan
Dalam Upaya
Pemenuhan Kepuasan

## Konsumen Di Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pelaku  usaha  air minum isi ulang kemasan rumahan tidak mengetahui sertifikasi  halal,  dengan  bukti  tidak  dimilikinya sertifikat  halal  MUI.  Disisi  lain  pelaku  usaha  belum pernah  mengajukan  permohonan  sertifikasi  produk halal,  dengan  alasan  tidak  tau  aturan,  tidak  adanya sosialisasi dari Pemerintah berkaitan dengan sertifikat halal, tidak mengetahui tujuan dan manfaat sertifikat halal,  sehingga  berdasarkan  persepsi  masyarakat terutama  yang  mengerti  dan  berpendidikan  akan sertifikat halal , dianggap meragukan akan kehalalan dan  kehigienisan  air  minum  isi  ulang  kemasan rumahan,  apalagi  harga  air  minum  isi  ulang  yang dijual pada masyarakat cukup murah dan terjangkau, yang  pada  kesimpulannya,  sertifikasi  produk  halal terhadap usaha air minum isi ulang kemasan rumahan belum berpengaruh secara baik.
Adanya  beberapa  pelaku  usaha  yang  menerima terjadinya komplain seperti air berasa bau, air berubah warna,  air  yang  kotor,  air  berlumut  menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan pelaku usaha dalam menjamin  kehalalan  air  minum  serta  kebersihannya. Dampak  negatif  tidak  memiliki  sertifikat  halal  bagi para pelaku usaha menjadi masalah yang cukup serius dan  belum  dapat  diselesaikan  dengan  baik  secara berkesinambungan.
Dari  segi  pemasaran  usaha  air  minum  isi  ulang kemasan  yang  dilakukan  dengan  cara  jemput  bola, dari  mulut  ke  mulut,  menawarkan  dari  warung  ke warung atau dari rumah ke rumah merupakan aktivitas keseharian  di  dalam  mencari  penghasilan  dan
merekrut  pelanggan  sebanyak-banyaknya.  Hal  ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah,  bahwa pemasaran  produk  masih  sangat  sederhana,  yaitu dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut, belum  memanfaatkan  media  sosial  sebagai  sarana untuk memasarkan produknya.
Sebagaimana dikatakan Bapak Supandi, mengatakan bahwa penerapan sertifikasi produk halal belum  berpengaruh  pada  usaha  air  minum  isi  ulang kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu (Supandi, Pengusaha  air  minum  isi  ulang  kemasan  rumahan kerawang  Ambarawa  Timur  Kecamatan  Ambarawa, 2021).  Faktor  permodalan  dan  SDM  (Sumber  Daya Manusia) sendiri yang belum siap dalam mewujudkan kepemilikan  sertifikat  halal  MUI.  Di  lapangan, sebanyak 12 pelaku usaha air minum kemasan dalam Skub  Kecamatan  Gadingrejo  dan  Ambarawa  yang memiliki  izin  usaha,  dijelaskan  belum  pernah mendapatkan  pelatihan  dan  pembinaan  sertifikasi produk halal yang dilaksanakan oleh lembaga LPPOM MUI.
4.2. Faktor-faktor
Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Air Minum Isi  Ulang  Kemasan  Rumahan  Dalam  Upaya Pemenuhan Kepuasan
Konsumen Di

## Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan hasil penelitian seluruh pelaku usaha air minum isi ulang kemasan rumahan  Skub Kecamatan Gadingrejo  dan  Ambarawa.  Kabupaten  Pringsewu memiliki  faktor-faktor  dalam  keepemilikan  sertifikat halal  yaitu  keterbatasan  informasi  dan  pengetahuan, permodalan,  kesibukan,  kurangnya  interaksi  antar pelaku  usaha,  kurangnya  kesadaran  pelaku  usaha, tidak  adanya  sosialisasi    dan  pembinaan  sertifikasi produk  halal  dari  lembaga  BPJPH.  Asumsi  pelaku usaha  dikatakan  bahwa  sertifikasi    halal  hanya diperuntukkan pada kalangan perusahaan besar seperti PT,  CV.  Sementara  bagi  usaha  air  minum  isi  ulang kemasan rumahan tidak diperlukan memiliki sertifikat halal. Harapan pelaku usaha kepada Pemerintah dalam hal sertifikasi halal dapat menyentuh usaha kecil dan menengah  ini,  terutama  usaha  air  minum  isi  ulang kemasan rumahan yang ada di Kabupaten Pringsewu. 4.3. Persepsi  Konsumen  Terhadap  Penerapan Sertifikasi  Halal  Pada  Usaha  Air  Minum  Isi Ulang  Kemasan  Rumahan  Di  Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan  hasil  penelitian  dijelaskan  bahwa konsumen mendukung dengan baik banyaknya berdiri
usaha  air  minum  isi  ulang  kemasan  rumahan  agar kebutuhan air minum dapat tercukupi. Selain itu pula proses perizinan dengan segala aturannya tetap untuk dipenuhi, termasuk sertifikat halal MUI agar berjalan lancar dan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia.  Konsumen  tidak mengetahui  apakah  pelaku  usaha  memiliki  sertifikat halal  MUI  atau  tidak.  Tetapi  menurut  konsumen berdasarkan  penglihatan  langsung  tidak  ditemukan logo  halal  MUI  pada  galon  kemasan  isi  ulang. Konsumen menjawab alasan mengonsumsi air minum isi  ulang  kemasan  rumahan  disebabkan  harga  yang murah dan terjangkau sehingga mengambil keputusan untuk membelinya.
Keputusan  mengonsumsi  air  minum  isi  ulang kemasan  rumahan  sejak  ramainya  berdiri  air  minum kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu, sejak itu air  minum  yang  terkenal  dengan  air  kerawang  di Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa, akhirnya di Kecamatan  –kecamatan  lain  pun  ikut  buka  usaha rumahan di daerah masing-masing. Keberadaan usaha air  minum  persepsi  konsumen  dikatakan  cukup  baik dan  mendukung,  dengan  tetap  memperhatikan kebersihan, kelayakan dan kehigienisan air. Konsumen mendorong agar pelaku usaha jika belum punya  sertifikat  halal  segera  diurus  dengan  baik  dan benar. Untuk  mengetahui  pelaku  usaha  memiliki sertifikat halal MUI, konsumen menganjurkan cukup dilihat pada galon kemasan air minum. Jika ada logo MUI, berarti pelaku usaha positif memiliki sertifikat halal  MUI,  begitu  pula  sebaliknya.  Disisi  lain, konsumen  belum  pernah  memberi  saran  masukan pada  pelaku usaha dengan alasan takut tersinggung, tidak enak hati dan takut dianggap mencampuri urusan orang lain.  Konsumen menanggapi  usaha  air minum isi ulang kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu diragukan  kehalalannya,  dengan  bukti  pada  galon kemasan  air  minum  tidak  terlihat  logo  halal  MUI, meskipun air tersebut sudah diuji kelayakannya pada laboratorium di Dinas Kesehatan.
Pengonsumsi  air  minum  isi  ulang  kemasan rumahan  yang  mayoritas  beragama  Islam.  Harapan konsumen pada pelaku usaha air minum adalah pelaku usaha  dapat  memiliki  sertifikat  halal  dari  MUI, memiliki izin usaha yang jelas dan transparan, pelaku usaha  meminta  dan  menerima  saran  dan  masukan guna  membangun  kemajuan  usahanya,  pelaku  usaha diharapkan  menjaga  kebersihan  dan  kelayakan  air minum,  tidak  arogan,  harus  bijak  dan  arif  dalam memperlakukan  semua  konsumen,  memperbaiki
segala  kekurangan  dan  kelemahannya,  pelaku  usaha harus  hidup  berdampingan  dengan  pelaku  usaha lainnya,  dan  pelaku  usaha  tidak  menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam berbisnis.
Ada  keinginan  pelaku  usaha  memiliki  sertifikat halal MUI. Karena belum dianggap familier dan tidak ada  pendampingan,  maka  sampai  saat  ini,  pelaku usaha  belum  sadar  dan  tergerak  hatinya  untuk memiliki  sertifikat  halal  ini.  untuk  mencapai terjaminnya  kehalalan  air  minum  kemasan,  menurut persepsi  konsumen  tidak  lain  adalah  pelaku  usaha harus punya dan memilik sertifikat halal MUI.
4.4. Pengaruh  Sertifikasi  Halal  Terhadap  Air Minum  Isi  Ulang Kemasan  Rumahan  Dalam Upaya  Pemenuhan  Kepuasan  Konsumen  Di Kabupaten Pringsewu
Agama  Islam  memerintahkan  pada  umatnya untuk  selalu  dalam  ketakwaan.  Tak  terkecuali  di waktu  menjalankan  kegiatan  minum.  Ia  harus  selalu bertakwa,  ketika  hendak,  sedang  maupun  sesudah minum.  Ketakwaan  menyebabkan  diperolehnya “furqon”  yaitu  petunjuk  yang  dapat  membedakan antara  yang  baik  dan  bathil,  atau  diperolehnya pertolongan.  Minuman  halal  adalah  minuman  yang terdiri  dari  bahan  pangan  halal,  yang  selama  masa pengolahan sampai masa penyimpanan dan penyajiannya  tidak  bersinggungan  atau  bercampur dengan  bahan  apapun  dari hewan  atau  benda-  benda najis/haram.  Bagi  umat  islam,  kehalalan  air  minum adalah  kebutuhan  pokok  umat.  Akan  tetapi  yang masih menjadi persoalan adalah tingkat kesanggupan dan kesadaran para produsen atau pelaku usaha. 90% penduduk  negara  ini  beragama  islam,  sangat  wajar kalau  mereka  sebagai  maayoritas  konsumen.  Sudah seharusnya para pengusaha minuman menangkap dan memaknai secara nyata kebutuhan umum itu memiliki sertifikat  halal  guna  menjamin  kepastian  hukum mengenai air minum.
Jaminan  produk  halal  merupakan  kewajiban negara  untuk  memberikan  perlindungan  hukum terhadap warga negaranya agar merasa aman, nyaman dan  terhindar  dari  kesalahan  atau  kekeliruan  dalam mengonsumsi atau menggunakan makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetika. Kehalalan suatu produk merupakan perintah agama islam, yang dari perspektif bisnis  adalah  pangan  pasar  terbesar  di  Indonesia. Dipasaran  banyak  produk  yang  beredar  dan diperdagangkan  yang  belum  semuanya  terjamin kehalalannya. Sementara sejumlah peraturan perundang-undangan  yang  ada  belum  mampu
memberikan jaminan perlindungan hukum. Masyarakat  selaku  konsumen  dihadapkan  pada pilihan  yang  sulit  manakala  produk  yang  tersedia dipasaran kurang terjamin kehalalannya.
Prospek  ekonomi  dan  bisnis  di  Indonesia sehubungan  penerapan  sertifikasi  halal,  memang diakui  sebagai  salah  satu  pangsa  konsumen  terbesar dengan kemampuan daya beli yang besar, tidak hanya menarik  perhatian  para  pelaku  bisnis  nasional melainkan  juga  para  pelaku  bisnis  internasional. Prospek penerapan sertifikasi halal dengan berlakunya ketentuan  tentang  jaminan  produk  halal  dapat  pula dipahami  sebagai  bagian    dari  kebijakan  pemerintah melakukan  positifikasi  hukum  islam  sehingga  suatu hal  yang  wajar  dan  tepat  apabila  negara  atau pemerintahlah yang bertugas dan berwenang mengatur berbagai aspeknya.
Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  variabel sertifikasi  produk  halal  belum  berpengaruh  secara signifikan  dan  positif  terhadap  pelaku  usaha  air minum kemasan, juga belum menunjukkan kepuasan konsumen. Dari 12 pelaku usaha yang memiliki izin usaha  yang  bersedia  menjadi  informan,  dalam  Skub area Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Ambarawa  Kabupaten  Pringsewu,  tidak  ada  pelaku usaha yang memilik sertifikat halal dari LPPOM MUI.
Selain  itu,  mengindikasikan  bahwa  dengan adanya sertifikasi produk halal pada kemasan produk belum  meyakinkan  masyarakat  dalam  membeli produk  air  minum.  Berdasarkan  hasil  wawancara seluruh informan atau pelaku usha menyatakan tidak memiliki  sertifikat  halal,  belum  pernah  mengajukan permohonan sertifikat halal karena tidak mengetahui aturannya,  tidak  mengetahui  tujuan  dan  manfaat akibat  belum  adanya  sosialisai  atau  pembinaan  dari lembaga  LPPOM  MUI,  minimnya  kesadaran  akan sertifikasi  halal  juga  diakibatkan  dari  minimnya pengetahuan  para  pelaku  usaha  di  Kabupaten Pringsewu.  Asumsi  yang  salah  dari  animo  mereka bahwa  sertifikasi  produk  halal  hanya  diperuntukkan pada  kalangan  perusahaan  besar  seperti  PT,  CV, sementara perusahaan kecil dan menengah (UMKM) tidak  diperlukan  memiliki  sertifikat  produk  halal adalah penilaian yang keliru dan tidak dibenarkan.
Pernyataan  diatas,  sesuai  dengan  Iman  Al- Ghozali  yang  mengatakan  bahwa  perlu  mengadakan bimbingan dan kajian untuk menemukan pembuktian dan  penjelasan.  Bimbingan  dan  kajian  diperlukan karena  kesulitan  untuk  memperoleh  makanan  ataau produk tidak boleh untuk menjadi alasan untuk tidak
mencari  kebenaran  (mengonsumsi  produk  halal). Seorang  muslim,  tidak  dibenarkan  memakan  suatu hidangan  atau  belum  tahu  status  halalnya,  akan memberikan pengaruh buruk baik di dunia maupun di akhirat. Hal ni sesuai dengan pendapat Abu Dzar Al- Qimani mengatakan  bahwa  makanan  halal  berfungsi sebagai pendorong perbuatan baik.
Merujuk pada dasar halalan thayyiban , mengedepankan  kehalalan  suatu  produk  dimana konsumen  muslim  cenderung  memilih  produk  yang dapat memberikan mashlahah . Mengonsumsi produk halal  tercantum  dalam  kitab  suci  Al-Qur’an  dan merupakan  perintah  langsung  dari  Allah  yang ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Produk halal  yang  dijual  terutama  air  minum  isi  ulang kemasan  rumahan  mempunyai  arti  yang  sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama islam dapat terhindar dari melakukan  pengkonsumsian  produk air minum  yang tidak halal (haram)
Dengan  penerapan  sertifikasi  produk  halal membuat produk memiliki standar kualitas yang jelas, serta  memberikan  nilai  fungsi  yang  lebih  kepada pelanggan  atau  konsumen.  Produk  yang  sudah memiliki sertifikat halal secara langsung memberikan ketenangan batin baik kepada pelaku usaha itu sendiri maupun  bagi  konsumen.  Karena  sudah  tidak  ada keragu-raguan lagi. Apakah bahan baku air minum isi ulang  kemasan  dan  proses  produksi  barang  tersebut tidak  dilakukan  denga  benar  dan  jujur.  Bila  sudah memiliki  sertifikat  halal  dan  label  halal,  aturan    di Indonesia akan tetap dibawah pengawasan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana pelaku usaha air minum isi ulang kemasan rumahan dalam mengembangkan atau memajukan usahanya jika tidak memiliki sertifikat halal.
Sesuai  dengan  definisinya,  menurut  Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 sertifikat halal adalah pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang  dikeluarkan oleh  BPJPH  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal)  berdasarkan  fatwa  halal  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  MUI.  Sertifikat  halal  merupakan syarat  untuk  mendapatkan  izin  mencantumkan  label halal  pada  kemasan  produk  yang  dikeluarkan pemerintah.  Dalam  penelitian  ternyata  belum mempengaruhi  terhadap  pelaku  usaha  air  minum  isi ulang  kemasan  rumahan  yang  ada  di  Kabupaten Pringsewu.  Usaha  air  minum  ini  hanya  baru  sebatas memiliki legalitas izin usaha Dinas Kesehatan, Dinas
Penanaman  Modal  Kantor  PN-PTSP,  dan  Dinas Perdagangan.
Penerapan  sertifikasi  halal  dihadapkan  pada kurangnya  pemahaman  sejumlah  pelaku  usaha  air minum isi ulang kemasan terhadap ketentuan hukum yang mendasari berlakunya sertifikasi halal. Ketentuan  jaminan  produk  halal  yang  mensyaratkan pengajuan  permohonan  sertifikasi  halal  yang  harus dilengkapi dengan data pelaku usaha, nama dan jenis produk,  daftar  produk  dan  bahan  yang  digunakan, serta proses pengolahan produk, masih menjadi asing dan belum familer di mata dan pemikiran para pelaku usaha air minum kemasan.
4.5. Kepuasan Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Kepuasan  konsumen  dalam  islam  jauh  berbeda dalam  terminologi  konvensional.  Dalam  teori ekonomi,  kepuasan  seseorang  dalam  mengonsumsi suatu  barang  ( utility) atau  nilai  guna.  Bila  kepuasan terhadap  suatu  benda  semakin  tinggi,  maka  semakin tinggi  pula  nilai  gunanya.  Sebaliknya,  bila  kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah maka semakin rendah  pula  nilai  gunanya.  Kepuasan  dalam  teori konvensional  hanya  dimaknai  sebatas  terpenuhnya kebutuhan fisik semata. Dalam islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep nilai guna ( utility ). Untuk mencapai tingkat  kepuasan,  seseorang  muslim  haruslah mementingkan  beberapa  hal,  yaitu  barang  yang dikonsumsi adalah halal, baik secara dzatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersifat israf (royal) dan tazbir (sia-sia).  Karena  itu,  kepuasan  seseorang muslim  tidak  didasarkan  pada  barang  yang dikonsumsi,  tetapi  didasarkan  berapa  besar  nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya.
Dalam islam, tujuan konsumsi bukanlan konsep utility melainkan kemaslahatan , konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau needs . Mashlahah dipenuhi  berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif. Maka ada kriteria  yang  objektif  tentang  suatu  barang  ekonomi yang  memiliki mashlahah ataupun  tidak.  Konsumsi bukanlah  aktivitas  tanpa  batas,  melainkan  terbatasi oleh  sifat  kehalalan  dan  keharaman  yang  telah digariskan  oleh  syara’(  Ryan  Muhammad,  2019).
Dalam  islam  ada  tiga  hukum  yang  berlaku  dalam konsumsi yaitu halal, mu’bah dan haram. Halal orang wajib makan, mu’bah dimana seseorang harus berhati- hati  dalam  makan  karena  telah  mencapai  kepuasan optimal.  Dan  makan  menjadi  haram  jika  seseorang
telah  mencapai  kepuasan  maksimum  tetapi  masih terus menambah barang yang dimakannya.
Hasil  wawancara  dapat  dikemukan  bahwa persepsi konsumen terhadap banyaknya berdiri usaha air  minum  isi  ulang  kemasan  rumahan  mendukung dengan baik agar kebutuhan masyarakat akan air bisa tercukupi.  Selain  itu  pula  proses  perizinan  dengan segala  aturannya  tetap  untuk  dipenuhi,  termasuk memiliki  sertifikat  halal  MUI  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia. Dalam  hal  kepemilikan  sertifikat  halal  usaha  air minum  isi  ulang  kemasan  rumahan  di  Kabupaten Pringsewu,  persepsi  konsumen  tidak  mengetahui dengan  jelas  dan  benar  akan  kepemilikan  sertifikat halal tersebut. Tetapi menurut konsumen berdasarkan penglihatan langsung tidak ditemukan logo atau label halal MUI yang disematkan,  pelaku usaha air minum kemasan  belum  memiliki  sertifikat  halal  yang diterapkan oleh lembaga LPPOM MUI.
Bagi  perkembangan  usaha  mereka,  terlebih dengan  adanya  pandemi  Covid-19  menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat mengalami penurunan yang berdampak pada kepuasan konsumen. Semakin  tinggi  persaingan  bisnis  air  minum  yang dihadapi dan dinamis, sepi pengunjung atau pembeli, kurangnya kualitas produk, kualitas layanan, fasilitas yang  belum  memuaskan,  harga  dan  label  halal menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan  baik.  Hanya  sebagian  konsumen  muslim mempertanyakan  jaminan  produk  halal.  Akan  tetapi justru  pada  masyarakat  tidak  mempermasalahkan sertifikat halal tersebut.
Tujuan konsumsi itu sendiri dalam islam, dimana seseorang  muslim  akan  lebih  mempertimbangkan mashlahah daripada utilitas .  Pencapaian mashlahah merupakan  tujuan  dari  syariat  islam  ( maqashid syariah ).  Kita  mengasumsikan  bahwa  konsumen cenderung  untuk  memiliki  barang  atau  jasa  yang memberikan mashlahah yang diperolehnya.
Terkait  permodalan  atau  pembiayaan  dalam proses pemilikan sertifikat halal, masih banyak pelaku usaha  air  minum  isi  ulang  kemasan  rumahan  yang berkeberatan atas hal tersebut, padahal saat ini sudah banyak  fasilitas  pembiayaan  sertifikasi  halal  gratis atau  nol  persen  dari  Pemerintah,  khususnya  untuk pelaku  usaha  UMK.  Namun  terkadang  UMK  ini mengalami  keterbatasan  dan  minim  informasi  untuk mengakses  fasilitas  sertifikasi  halal.  Karena  itu, menurut  penulis,  penting  bagi  pelaku  usaha  untuk bersikap  pro-aktif  dalam  mencari  informasi.  Salah
satunya adalah dengan bergabung dengan komunitas pelaku  usaha  itu  sendiri.  Hal  yang  menjadi  penting pula,  masih  perlu  adanya  edukasi  tentang  aplikasi sertifikat halal online. Komunitas atau asosiasi dapat mengundang narasumber untuk memberikan penjelasan  atau  pelatihan  terkait  sertifikasi  halal. Faktor  kesibukan  juga  merupakan  kendala  yang membuat  pelaku  usaha  tidak  bisa  berbuat  banyak dalam  mencapai  kepemilikan  sertifikat  halal,  yang sebenarnya  tidak  menjadi  masalah  sangat  besar  dan urgen.
Disisi  lain  adalah  faktor  kurangnya  kesadaran pelaku  usaha.  Dimana  kesadaran  adalah  merupakan kemampuan  untuk  memahami,  merasakan  dan menjadi sadar akan sesuatu peristiwa dan objek akan pentingnya  kepemilikan  sertifikat  halal.  Semestinya pelaku  usaha  kini  mulai  sadar  dengan  kesadaran sebagai  seorang  muslim.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Yayat Supriyadi, yang menemukan banyak doktrin islam yang menekankan agar umatnya selalu waspada  dari  pengaruh  makanan  haram  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Bahkan  Hamid Mahmud  Thimaz,  mengingatkan  bahwa  bagi  orang islam  tidak  boleh  ada  kata udzur (terpaksa)  yang disebabkan  satu  hal  saja,  yaitu  keadaan  terpaksa (darurat). Perlu adanya kesadaran pelaku usaha akan penting usaha air minum isi ulang kemasan ini secara berkesinambungan untuk menekankan aspek halal dan haram  di  dalam  kehidupan  berbisnis,  sehingga kepuasan  konsumen  dapat  dicapai  pada  akhirnya  air minum yang dikonsumsi benar-benar memiliki value (nilai) halal dan baik ( halalan thayyiban ).
Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa persepsi  konsumen  mendukung  dengan  respon  yang positif terhadap banyaknya berdiri usaha air minum isi ulang  kemasan  rumahan  di  Kabupaten  Pringsewu. Dukungan  ini  dikuatkan  dengan  sejumlah  keinginan dan  harapan  konsumen  terhadap  para  pelaku  usaha yaitu  ;  pelaku  usaha  dapat  memiliki  sertifikat  halal MUI, dapat memiliki Surat Izin Usaha yang jelas dan transparan,  pelaku  usaha  dapat  meminta  dan menerima  saran  masukan  dalam  membangun kemajuan  usaha  mereka,  pelaku  usaha  diharapkan menjaga kebersihan dan kelayakan air minum, pelaku usaha tidak arogan, memperlakukan semua pelanggan atau  konsumen  dengan  arif  dan  bijaksana  ; memperbaiki  segala  kekurangan  dan  kelemahannya, pelaku usaha harus hidup berdampingan antar pelaku usaha  lainnya,  dan  tidak  menimbulkan  persaingan usaha  yang  tidak  sehat.  Konsumen  berkeyakinan
terhadap  pelaku  usaha  air  minum  isi  ulang  kemasan rumahan  ada  keinginan  untuk  memiliki  sertifikat halal,  yang  walaupun  saat  ini  mereka  belum terealisasi.  Faktor  belum  familier  dan  tidak  ada pendampingan  jaminan  produk  halal  juga  menjadi kendala mereka.
Minat  masyarakat  akan  produksi  air  minum  isi ulang  kemasan  rumahan  cukup  tinggi,  hal  ini mengindikasikan betapa pentingnya kebutuhan masyarakat  akan  air.  Dari  itu,  sudah  semestinyalah produk air minum mendapat pengawasan yang ekstra ketat atas kejelasan kehalalannya. Baik bahan mapun segala perbuatannya. Karena islam mengatur umatnya untuk  mengonsumsi  minuman  yang  halal  lagi  baik. Namun  pada  kenyataannya,  produk  air  minum tersebut  belum  memiliki  sertifikat  halal  sebagai jaminan  halal,  sedangkan  konsumen  di  dalamnya adalah  konsumen  muslim  yang  gemar  mengonsumsi produk air minum kemasan.
Telah  jelas  sebagai  seorang  muslim  diwajibkan mengonsumsi  minuman  yang  halal  dan  baik.  Dalam islam,  halal  wujudnya  belum  cukup  karena  harus disertai  dengan  kebaikan  di  keseluruhan  unsurnya, juga  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan Nomor  33  Tahun  2014,  dimana  sertifikat  halal merupakan  pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang dikeluarkan  BPJPH  berdasarkan  fatwa  halal  yang tertulis  yang  dikeluarkan  MUI.  Artinya  produk  air minum itu dikatakan halal apabila sudah mendapatkan pengakuan secara tertulis oleh Pemerintah (MUI) dan dibenarkan oleh syariat islam.
Tidak  dibenarkan  status  kehalalan  suatu  produk minuman  apabila  mengandalkan  persepsi  pribadi masing-masing pelaku usaha, bahwa produk minuman tersebut menggunakan bahan-bahan yang halal tanpa ada  pengakuan  kehalalan  tertulis  yang  dikeluarkan MUI. Dengan tidak mengetahui secara pasti kehalalan produk  air  minum  menurut  persepsi  konsumen. Konsumen  muslim  tidak  berusaha  mencari  tahu tentang kejelasan status kehalalan air minum tersebut adalah  benar-benar  halal  dan  baik  yang  biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Berawal dari rekomendasi  teman  atau  kawan  akan  semakin menambah  kepercayaan  konsumen  muslim.  Sejalan dengan penelitian Golnaz et al. berdasarkan studinya menyatakan bahwa kesadaran halal produk ditentukan oleh sikap positif . Sikap positif adalah persepsi yang menguntungkan  dari  kesadaran  halal.  Konsumen muslim  akan  cenderung  memilih  produk  yang  telah dinyatakan  halal  oleh  lembaga  yang  berwenang,
memberikan jaminan halal pada  suatu produk karena lebih aman, terhindar dari zat atau bahan berbahaya.
Semestinya konsumen muslim berani menanyakan  kehalalan  produk  air  minum  isi  ulang kemasan  kepada  pelaku  usaha.  Hal  ini  terlihat  pula kesadaran  konsumen  muslim  juga  masih  rendah  dan menjadi  salah  satu  bentuk  kurang  pedulinya konsumen  muslim  akan  status  kehalalan  produk  air minum  yang  dikonsumsinya.  Kurang  pedulinya konsumen  ditandai  oleh  beberapa  hal  yaitu  ada  rasa takut tersinggung, tidak enak hati, dan takut dianggap ikut mencampuri urusan usaha orang lain yang masih membudaya pada kalangan masyarakat di Kabupaten Pringsewu.
Pelaku  usaha  juga  seharusnya  tidak  merasa tersinggung  jika  konsumen  menanyakan  status kehalalan  produk  air  minum  yang  dipasarkan  pada masyarakat.  Pelaku  usaha  harus  memiliki  sikap bijaksana  dan  legowo  untuk  mempersilahkan konsumen memberikan saran, kritikan dengan segala resikonya, serta mempersilahkan untuk melihat proses produksi  air  minum  secara  baik  dan  transparan. Jika dirasa  apa  yang  dipasarkannya  memang  sudah  halal dan sesuai dengan syariat islam.
Apabila  konsumen  muslim  menilai  produk  air minum  isi  ulang  kemasan  adalah  halal,  dalam persepsinya  ternyata  masih  ada  keraguan  atas kehalalan  produk  air  minum  tersebut,  terutama  dari bahan  penolong,  bahan  tambahan,  kehigienisan,  dan kebersihan  atau  PH  (Hasil  Pengajuan  Air)  yang digunakan.  Permasalahan  tersebut  sebenarnya  bisa diselesaikan  dengan  baik,  apabila  sudah  memiliki sertifikat  halal  sebagai  jaminan  halal.  Namun, diperoleh informasi dari salah satu pemilik usaha air minum Bio Sinar Kerawang yang menyatakan bahwa sertifikasi halal belum menjadi hal yang penting atau darurat  untuk  dimiliki  karena  belum  ada  desakan wajibnya  memiliki  sertifikat  halal  oleh  Pemerintah dan  konsumen  muslim  (  Samingan,  Pengusaha  air minum  isi  ulang  kemasan  bio  sinar  kerawang, Wawancara , 2021).
Dengan  mulai  diberlakukannya  alur  sertifikasi halal  melalui  pernyataan  pelaku  usaha  ( self  declare ) oleh  Pemerintah  melalui  lembaga  BPJPH  sebagai gerakan  peduli  produk  halal  yang  dapat  dilakukan dalam  koridor  hukum  resmi  bisa  mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah memiliki sertifikat halal gratis dengan persyaratan yang cukup fleksibel dan  mudah  yaitu  berupa  Nomor  Induk  Berusaha (NIB).  Program  sertifikasi  halal  gratis  (Sehati)
diharapkan tidak sebatas isapan jempol belaka. Sebab jika  berpijak  pada  UU  JPH  semua  produk  harus bersertifikasi  halal.  Tetapi  perlu  disadari,  tidak  pula semua usaha kecil dan menengah paham dan mampu melakukan  sertifikasi  produk  halal,  jadi  diperlukan pendamping dalam mengimplementasikan UU JPH.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  oleh  Anwar, yang menyatakan bahwa di Indonesia sebagian besar sertifikasi halal dilakukan oleh perusahaan- perusahaan besar. Sedangkan UKM (Usaha kecil dan Menengah) masih rendah karena kurangnya kesadaran pelaku  usaha  UKM  tehadap  pentingnya  sertifikasi halal  serta  keterbatasan  dana  yang  dimiliki  dan  di Indonesia  proses  sertifikasi  halal  bersifat opsional (bersifat pilihan bukan keharusan) dan swadaya (biaya sendiri) (Anwar, M.K Fahrullah, A&Ridwan, 2018).

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  berjudul “Faktor  – Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Air Minum Isi Ulang Kemasan Rumahan Di  Kabupaten  Pringsewu)”,  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
a. Variabel  sertifikasi  halal  belum  berpengaruh terhadap  pelaku  usaha  air  minum  isi  ulang kemasan  rumahan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan tidak memilikinya sertifikat halal yang dikeluarkan lembaga BPJPH. Pelaku usaha hanya memiliki  legalitas  izin  dari  Dinas  Perdagangan, Dinas  Kesehatan,  dan  Dinas  PN-PTSP  seperti SIUP, NIB, Laik Higiene air minum, dan Surat uji laboratorium  air.  Keberadaan  sertifikasi  halal terhadap  usaha  air  minum  isi  ulang  kemasan rumahan  belum  memberikan  nilai  positif  dalam mempengaruhi  kepuasan  konsumen.  Karena untuk  mencapai  kepuasan  konsumen  muslim kuncinya harus memiliki sertifikat halal, sehingga tidak  ada  keraguan  akan  kehalalan  produk  air minum isi ulang tersebut. Selain itu, belum adanya kesadaran halal pelaku usaha muslim disebabkan faktor  tingkat  pemahaman  yang  rendah  terkait masalah  sertifikasi  halal,  sertifikasi  halal  belum dianggap  familier  oleh  para  pelaku  usaha sehingga  mereka  enggan  untuk  mengurus perizinannya.
b. Variabel  faktor-faktor  yang  mempengaruhi sertifikasi  halal  terhadap  usaha  air  minum  isi ulang  kemasan  rumahan  disebabkan  faktor internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  meliputi  ;
kurangnya pengetahuan dan keterbatasan informasi,  faktor  permodalan  atau  keuangan, faktor kesibukan, kurangnya hubungan harmonis antar pelaku usaha, adanya kesadaran halal yang rendah,  kurangnya  pembinaan  dan  sosialisasi sertifikasi  halal  oleh  lembaga  terkait  (BPJPH), dan  sertifikasi  halal  belum  dianggap  familier sehingga  para  pelaku  usaha  masih  mengabaikan proses  perizinannya.  Faktor-faktor  eksternal meliputi  :  kurangnya  penyebaran  informasi, kurangnya peran Pemerintah, prosedur sertifikasi, kurangnya  sosialisasi  dan  pembinaan  sertifikasi halal.  Faktor-faktor  tersebut,  menyebabkan pelaku  usaha  air  minum  isi  ulang  di  Kabupaten Pringsewu  hingga  saat  ini  belum  memiliki legalitas  sertifikat  halal,  disamping  mereka beranggapan bahwa sertifikat halal belum menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memilikinya.
c. Persepsi konsumen terhadap penerapan sertifikasi halal  pada  bahan  termasuk  usaha  air  minum  isi ulang  kemasan  rumahan  juga  belum  memiliki kepedulian,  masif,  tidak  ada  rasa  kekhawatiran, qonaah  (menerima  apa  adanya),  meskipun  air minum  yang  mereka  konsumsi  sadar  atau  tidak sadar,  cepat  atau  lambat  akan  menimbulkan dampak  negatif  bagi  kesehatan.  Konsumen seharusnya sudah semestinya memberikan solusi terbaik  demi  keselamatan,  keamanan,  dan kenyamanan  serta  pengawasan  atas  kejelasan kehalalan produknya, baik bahan maupun segala unsur  pembuatnya  karena  islam  mengatur umatnya untuk mengonsumsi minuman halal dan baik ( thayyib ). Sedangkan konsumen di dalamnya adalah konsumen muslim yang gemar mengonsumsi  produk  air  minum  isi  ulang.  Pada umumnya  konsumen  belum  mengetahui  ada tidaknya sertifikat halal pada produk air minum isi ulang  kemasan  rumahan.  Dengan  ketidaktahuan tersebut,  konsumen  muslim  tidak  berusaha mencari  kejelasan  status  kehalalan  produk  air minum  isi  ulang  kemasan.  Dengan  kata  lain, konsumen  mengabaikan  pengawasan  usaha  air minum  isi  ulang  kemasan  rumahan  tersebut berkaitan diberlakukannya sertifikasi halal.

## 6. REFERENSI
Abdurrahmad,  K.  (2017). Jaminan  Produk  Halal  di Indonesia  Perspektif  Hukum  Perlindungan Konsumen . Depok: Rajawali pers.
Ahmad, M., & Yodo, S. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Rajagrofindo Persada. Abuzar. A., & Sutomo, S. (2014). Pengantar Statistik 2. Jakarta : Rajagrafindo Persada. Adiwarman  A.K.  (2012). Ekonomi  Mikro  Islam. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Adiwarman A.K. (2017). Ekonomi Mikro Islam Edisi 3 . Jakarta: Rajagrafindo Persada. Andri, S. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah .  Jakarta  Timur:  Prenada  Media Group.
A.  Khumedi  J.  (2018). Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia  Aspek  Hukum  Keluarga  dan  Bisnis.
Surabaya: Gemilang.
Aulia,  M.  (2018). Hukum  Perlindungan  Konsumen Dimensi  Hukum  Positif  dan  Ekonomi  Syariah. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Anton, S., Endang, S., & Umie L. (2018). Higienitas Sanitasi  Pengolahan  Air  Minum  Isi  Ulang Rumahan  di  Kabupaten  Lampung  Timur  dan Kota  Metro . Jurnal  Perekonomian  Penelitian dan Pengembangan , Vol.3, No.7.
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Cet.1. Jakarta : Ikhtiar Baru Van hoeve, 1996 Ahda  Segati,  “ Pengaruh  Persepsi  Sertifikasi  Halal, Kualitas  Produk  dan  Harga  Terhadap  Persepsi Peningkatan  Penjualan .”  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Islam (2018).Vol.3, No.2, Tahun 2018 Anwar  M.K,  Fahrullah,  A  Ridwan,  A.A,  “ The Problem  Of  Halal  Cerification  For  Food Industry  in  Indonesia”,  International  Jurnal  of Civil  Engineering  and  Technology (IJCIET).
(2018)
Arum Wahyuni Purbohastuti, Asmi Ayuning Hidayah “ Meningkatkan Minat Beli Celebrity Endorses ” , Jurnal Bisnis Terapan, Vol. 04, No.01, Juni 2020 P-ISSN 2580-4928
Buchari  Alma,  I Managemen  Pemasaran  dan Pemasaran Jasa. Bandung :  : Alfabeta, 2016 Baziety  Aditya  Darmawan,  “ Evaluasi  Pengendalian Kualitas  Air  Minum  Pada Depot  Air  Minum Isi Ulang  di  Kabupaten  Yogyakarta ” Journal Hasanah (2011). Vol.IV, No.1
Bayu  Rochmanto, Ibnu  Widiyanto  “Pengaruh
Pengetahuan Produk dan Normareligus Terhadap Sikap Konsumen Dalam Niat
Mengkonsumsi  Produk  Makanan  dan  Minuman Halal,  Studi  Kasus  di  Kota  Semarang, ” Diponegoro Jurnal Of Manajemen (2015).Vol.4, No.1, Tahun 2015 Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum  Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
Dedi  Mulyana, Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018
Dano Apriansya, “ Pengaruh  sertifikasi  Halal,  harga dan  Kualitas  Produk  Terhadap  Keputusan Pembelian  Produk  Kosmetik  Wardah  pada Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Bengkulu ” Jurnal Skripsi Manajemen (2012)
http://repo.umb.ac.idtahun2012
Debbi  Nukeriana,  ” Implementasi  Sertifikasi  Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu ” Jurnal Qiyas (2018). Vol.3, No.1, Tahun 2018
Endang  Tjiroresmi,  Diah  Setiari  Suhodo, Peluang Usaha Dipasar Global . Jakarta:Lipipress, 2014 Etta  Mamang  Sangadji,  Sopiah, Perilaku  Konsumen Pendekatan  Praktis ,  Yogyakarta  :  Andi  Offset, 2013 Eka  Diyah  Setyaningsih,  Sofyan  Marwansyah,  “ The Effect  Of  Halal  Certification  and  Halal Awareness  Through  Interest  in  Decisions  on Buying Halal Food Product ” , Journal of Islamic Economics,  Finance  and  Banking (2019)  E- ISSN-2598-0955 Vol.3, No.1, Tahun 2019 Fandy  Tjitono, Strategi  Pemasaran  Edisi  4. Yogyakarta: Andi Offset, 2015 Fandy  Tjiptono, Pemasaran  Esensi  &  aplikasi. Yogyakarta : Andi Offset, 2016 Faradiba, Sri Rahayu Tri Astuti, “ Analisis Pengaruh Kualitas  Produk,  Harga,  Lokasi  dan  Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen,  Studi  Pada  Warung  Makan  Bebek Gendut  semaran g”, Diponegoro  Journal  of Manajement (2013)  Vol.2,  No.3,  ISSN    2337- 3992. Tahun 2013 Fandy  Tjiptono,  Gregorius  Candra, Service,  Quality dan Satisfaction . Yogyakarta: Andi Offset, 2012
Faradella  Harum  Prsetyo,  Moch.  Khoirul  Anwar, “ Pengaruh
Halal Terhadap Keputusan
Pembelian  Produk  Air  Minum  dalam  Kemasan AMDK  Pada  Masyarakat  Muslim  Kabupaten Tulung Agung, ” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (2021). E-ISSN-2686-62ox, Vol.4, No.01, Tahun 2021 Fandy  Tjiptono, Brand  Manajement  &  Strategy . Yogyakarta : Andi Offset, 2005 Fandy  Tjiptono, Manajement  &  Strategy  Merek . Yogyakarta : Andi Offset, 2011 Farid  Wadji, Jaminan  Produk  Halal  di  Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Legalitas Halal . Depok : Rajawali pers, 2019 Fadhlan  Mudhafier,  A.F  Wibisono, Makanan  Halal Kebutuhan  Umat  dan  Kepentingan  Pengusaha . Jakarta : Zakia Press, 2005 Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah .  Jakarta  :Rajawali pers, 2013 Hendy Mustiko Aji, Manajemen Pemasaran Syariah, Teori  dan  Praktek. Yogyakarta  :  UPP  STIM YKPM, 2019
Hasan  Aedy, Etika  Bisnis  Islam  Teori  dan  Aplikasi . Bandung : Alfabeta, 2011 Hayyunn  Durrotul  Faridah,  “ Sertifikasi  Halal  di
Indonesia, Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya ”, Journal of Halal and Research (2019). Vol.2, No.2, Tahun 2019 Haslinda Hasan, “ Studi on Awareness and Perception Toward Halal Foods Among Muslim Students in Kota  Kinabalu  ,  Sabah ”, Proceedings  of  the Australia-Midle  East  Conference  on  Business and Social Sciences (Dubai, 2016) Heri  Afandi,  Muhammad  Zaki,  Azmeri,  “ Pengaruh
Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtomonfase  Kabupaten Aceh Utara ”, Journal  (Teknik  Sipil  Universitas  Syiah  Kuala (2017). Vol. 6, No. 3, Tahun 2017 Iwan  Triwuyono, Akuntansi  Syariah  Perspektif, Metodologi  dan  Teori,  Edisi  2 .  Jakarta  : Rajagrafindo, 2012 Imam  Gunawan, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Teori dan Praktek. Jakarta: Bumi Aksara, 2015 Imam  Masykoer  Alie, Buku  Pedoman  Strategi Kampanye Sosial Produk Halal . Jakarta : Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003 Imam  Mundziri, Ringkasan  Hadis  Shoheh  Muslim. Jakarta : Pustaka Amani, 2003 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah  Klasik  dan Kontenporer. Bogor : Ghalia, 2012 Ismail Solihin, Pengantar Bisnis. Jakarta : Erlangga, 2014
John L. Esposito, Ensiklopedia Oxford Dunia Modern Islam. Bandung ; Mizan, 2002 Joko  Purwanto, Komunikasi  Bisnis  Edisi  Kelima . Jakarta : Erlangga, 2019 Juniwati,  “ Kesadaran  Halal  dan  Religius  Individu Dalam Keputusan Pembelian Makanan ”, Jurnal Of  Halal  Product  and  Research (2019).  Vol.2, No.1, Tahun 2019
Juhaya S.Pradja, Ekonomi Syariah . Bandung: Pustaka Setia, 2012 Julianti  Lu  Ni,  “ Pengaruh  Suasana  Toko  Store Atmosphere  Terhadap  Minat  Beli  konsumen Pada Toserba Nusa Permai di Kecamatan Nusa Paadina”,
Jurnal Pendidikan Ekonomi
(2014).Vol.4, No.01, Tahun 2021
Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Tafsirnya Jilid 3 Juz 7-9.I Jakarta: Sinergi Pustaka
K.  Bertens, Pengantar  Etika  Bisnis .  Yogyakarta:
Kanisius, 2013
Kementerian  Agama  RI.  (2012). Al-Qur’an  dan Tafsirnya Jilid 1 Juz 1-3 . Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
Kementerian  Agama  RI.  (2012). Al-Qur’an  dan Tafsirnya Jilid 2 Juz 4-6 . Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI.
(2011).  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Jakarta, Tim  Pengkajian  Tentang  Peran  Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal. Jakarta.
Kementerian  Agama  RI.  (2012). Al-Qur’an  dan Tafsirnya  Jilid  5  Juz  13-15 .  Jakarta:  Sinergi Pustaka Indonesia.
Kholis  Amalia  Novianti,  Siti  Nurindah  Rofiqoh, “ Kesadaran dan Logo Halal Apkah Menentukan Minat Beli, Studi Pada Praktisi Bisnis UMKM di Gresik”. Journal of Halal Research, Vol.2, No.1, Tahun  2019  H.17.E-ISSN-2654-9778;P-ISSN: 2654-9409 Lexy J. M. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya. Moh. N. (2017). Metode Penelitian . Bogor : Ghalia. M.B.  Miles  &  Huberman.  (1984). Quality  Data Analisis . Beverly Hills California: Sage Publication Inc.
Maris W. A. (2021). Pemahaman Konsep Halal dan Halal  Awareness  Dalam  Perilaku  Konsumen Muslim Breadtalk di Surabaya .
Manuel G. Velasques, Etika Bisnis Konsep dan Kasus Edisi 5 . Yogyakarta : Andi Offset, 2005 Mahmud  Machfoedz, Pengantar  Bisnis  Modern . Yogyakarta : Andi Offset, 2007 Maryani et al., “ Sertifikasi Halal Produk Air Minum Dalam  Kemasan  Menurut  Undang-undang  No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ”,
Disertai Ilmu Syariah (2020), http://repository.uinjambi.ac.id Tahun 2020 Nailul  Huda,  Hamim  HR,  Habibi, Tausyeh  Syarah Fath  Al-Qorib Jilid 2 . Kediri, Santro Salaf Press,
2021
Nur  Chamid, Jejak  Langkah  sejarah  Pemikiran Ekonomi  Islam .  Yogyakarta  :  Pustaka  pelajar, 2017 Najmudin, Manajemen  Keuangan  dan  Aktualisasi Syar’iyyah  Modern. Yogyakarta  :  Andi  Offset, 2011 Nurahmi  Hayati,  “ Pengaruh  Sertifikasi  Halal  dan Bahan Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk  Makanan  oleh  Ibu  Rumah  Tangga Muslim  di  Pekan  Baru ”, Jurnal  Al-Amwal (2019), Vol.8, No.01, Tahun 2019 Nailul  Huda,  Hamim  HR,  Habibi, Tausyeh  Syarah Fath Al-Qorib Jilid 1. Kediri : Santri Salaf Press, 2021
Nur  Hendra  Fatma,  Mukhamad  Najib,  Muhammad Yazid, “ Pengaruh Interpretasi Konsumen Dalam
Bauran
Pemasaran Syari’ah
Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen, Studi Kasus Produk Sampo Sari Ayu Hizab PT. Martina Berto Tbk.  Martha  Tilaar ”, Journal  Ilmiah  Ekonomi Islam (2019),  ISSN:2447-6157:E-ISSN  2576- 6534, Tahun 2019
Nor  Laila,  Irvan  Tarmizi,  “ Pengaruh  Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan  di  Food  Courd  UMJ ” .  Journal
Prosiding Konference Nasional Ekonomi Manajemen  dan  Akuntansi (KNEMA),  10-11 Desember 2020 Journal homepage :
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/knema ISSN  : 2776-1117 (Media Online)
Nurul  Lisani,  “ Analisis  Pengaruh  Labelisai  Halal Produk – produk Konsumsi Terhadap Preferensi Konsumsi Pada Mahasiswa Muslim FEB USU ”, Skripsi  Universitas  Sumatera  Utara (2018). Tahun 2018
Paulus  Kurniawan,  Made  Kembar  Sri  Budi, “ Pengantar Ekonomi Mikro&Makro .
Yogyakarta: Andi Offset, 2015
Pasca  Sarjana  UIN  Raden  Intan  Lampung, Buku Pedoman Penulisan tesis dan Disertasi.

## Lampung : 2019
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI) Universitas  Islam  Indonesia  Yogyakarta  atas kerjasama  dengan  Bank  Indonesia, Ekonomi Islam .  Jakarta  :  Rajagrafindo  Persada,  2015, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang  Sertifikasi  Halal  bagi  Pelaku  Usaha Mikro  dan  Kecil. https://sehati.halal.go.id 14 September 2021
Philip  kolter,  Kevin  Keller, Manajemen  Pemasaran Edisi 13 Jilid I . Jakarta : Erlangga, 2019 Premi  Wahyu  Widyaningrum.  “ Pengaruh  Label Halal,  Kesadaran  Halal,  Iklan  dan  Selebrity Endorser  Terhadap  Minat  Beli  Pembelian Kosmetik  Melalui  Variabel  Persepsi,  Sebagai Mediasi, Studi Pada Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ”, Capital Jurnal Ekonomi dan Manajemen , Vil.2, No.2, Maret 2019
Philip  Kolter,  Kevin  Lane  Keller, Manajemen Pemasaran  Edisi  13  Jilid  2. Jakarta  :  Erlangga, 2009 Robert J. Kodoatie, Roestam Sjarif, Tata Ruang Air . Yogyakarta : Andi Offset, 2010 Rozalinda, Ekonomi  Islam  Teori  dan  Aplikasinya Pada  Aktivitas  Ekonomi .  Jakarta  :  Rajawali Grafindo Persada, 2016 Rosmawati, Pokok-pokok  Perlindungan  Konsumen . Depok : Prenada Media Group, 2018 Rully  Indrawan,  R.Poppy  Yaniawati, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan . Bandung : Refika Aditama, 2017 Rio  Agung  Satria,  Anak  Fajar  Sidik,  Mohammad Didit  Saleh,  “ Pengantar  Data ”  Tahun  2019 https://wageindikator-dataakademi.org
Rifa  Yendi  Fauzir,  “ Pelaksanaan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota ”, Journal  jom  Fakultas  Hukum (2015). Vol.11, No.1, Tahun 2015 Ralang  Hartati,  “ Peran  Negara  Dalam  Pelaksanaan Jaminan Produk Halal ”, Journal Hukum.Vol.10, No.1, Tanpa tahun Ryan  Muhammad,  “ Kepuasan  Konsumen  dalam Perspektif  Islam ”,  Ekonomi  Syariah  (2019) Universitas  Darussalam  Gontor,  Tahun  2019 http://hes.unida.gontor.ac.id
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kombinasi,  Mixed Methods . Bandung : Alfabeta, 2017 Suhrawardi  K.Lubis,  Farid  Wajdi, Hukum  Ekonomi Islam . Jakarta : Sinar Grafika, 2014 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta, 2011 Siti  Khayisatu  Zahro,  Nur  Istikomah  ,  “ Program Sehati Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMK ”, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol.3,  No.2,  Oktober  2021  P-ISSN  : 2685-2802 E-ISSN : 2715 -369X Suharsimi,  A.  K.  (2013). Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono, Metode  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2016). Cara  Mudah  Menyusun  Skripsi, Tesis dan Disertasi. Bandung: Alfabeta. Syafrida. (tt). Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan  Minuman  Memberi  Perlindungan  dan Kepastian  Hukum  Hak-hak  Konsumen  Muslim . Journal hukum. Vol.7, No.2.
Anwar, S. (2018). Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan  Syariah .  Depok  :  Raja  Grafindo Persada.
Tim  Dosen  Kewarganegaraan.  (2016). Modul Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa . Jakarta: Dikti.
Ruslim,  T.  S.,  &  Raharjo,  M.  (2016). Identifikasi Kepuasan  Konsumen  Ditinjau  Dari  Segi  Harga Kualitas  Pada  Restoran  Abuba  Steak  di Greenvile ”. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (2016), Vo. 2, No.01, Tahun 2016 Undang-undang Jaminan Produk Halal. (2015). UU RI No. 33 Tahun 2014 . Jakarta: Sinar Grafika. Sujarweni,  V.  W.  (2019). Akuntansi  UMKM  (Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah ).  Yogyakarta  : Pustaka Baru.
Sujarweni,  V.  W.  (2016). Kupas  Tuntas  Penelitian Akuntansi  Dengan  SPSS .  Yogyakarta:  Pustaka Baru Press.