Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 7 No. 1 Januari 2021, hal. 11-24

## ANALISIS KONSEP WILAYATUL FAQIH DALAM KETATANGERAAN IRAN
Wiwin Guanti Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Emai: Wiwinguanti674@gmail.com
Hasiah
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Corresponding Author Email: hasiahrasyida@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  concept  of  Wilayatul  Faqih  which  is implemented by the Iranian state as its political and constitutional system. The method used is qualitative with the type of library research. The results of  the  discussion  concluded  that  the  emergence  of  the  First,  the  Wilayatul Faqih  system  was  due  to  the  Iranian  people  who  aspired  to  lead  the Imamate  and  break  away  from  the  secular  government  system  during  the Pahlavi  era.  Second,  the  Wilayatul  Faqih  system  places  the  highest  legal authority  on  the  wali  faqih  or  ulama  who  act  as  regulators  of  all  policy directions in Iran. Third, although Wilayatul Faqih is based on shia political theology,  it  still  uses  a  democratic  system,  namely  direct  elections  by  the people.
Keywords : Wilayatul Faqih, state, Iran

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisa  konsep Wilayatul  Faqih yang diimplementasikan  oleh  negara  Iran  sebagai  sistem  politik  dalam ketatanegaraannya.  Adapun  metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif dengan  jenis  penelitian  kepustakaan.  Hasil  pembahasan  menyimpulkan bahwa munculnya Pertama , sistem Wilayatul Faqih disebabkan masyarakat Iran yang bercita-cita akan kepimipinan Imamah dan melepaskan diri dari sistem  pemerintahan  sekuler  pada  masa  Pahlevi. Kedua ,  sistem  Wilayatul Faqih meletakkan otoritas hukum tertinggi pada wali faqih atau ulama yang berperan sebagai pengatur segala arah kebijakan di Iran. Ketiga , meskipun wilayatul faqih berbasis theologi politik syiah, namun tetap memakai sistem demokrasi yaitu pemilihan lansung oleh rakyat.
Kata Kunci : Wilayatul Faqih, kenegaraan, Iran

## PENDAHULUAN
Gagasan  kenegaraan  Imam  Khoemini  tentang  Wilayah Al-Faqih sepenuhnya bersandar pada theologi-politik Syiah tentang Imamah . Prinsip terpenting  bagi  Syiah  adalah  tentang Imamah . Imamah adalah  bagian  dari keyakinan  keagamaan.  Bagi  Syiah,  imam  memiliki  kekuasaan  agama  dan politik  sekaligus.  Konsep Wilayatul  Faqih terwujud  dari  Revolusi  Islam  di pemerintahan  Iran  setelah  hancurnya  pemerintahan  Sekuler  Shah  Pahlevi yakni  kembali  menggantikannya  dengan  nilai-nilai  Islam  Syi’ah.  Sejak digulingkannya  pemerintahan  Pahlevi,  ideologi  Imamah  Syi’ah  Isna’ diterapkan  secara  pola  modern  yakni  mengkolaborasikan  antara  relegius ulama dan kepemimpinan politik dan kenegaraan oleh Imam Khoemaini.
Sistem Wilayatul  Faqih di  Iran  merupakan  sistem  Republik  Islam pertama  yang  diterapkan  di  abad  modern  saat  dengan  memberikan kepercayaan  politik  terhadap  para  fuqaha  yang  memiliki  legitimasi  penuh terhadap  kenegaraan. Terlepas  dari  sudut  pandang  relegius  yang  dianut oleh  negara  Iran,  peneliti  merasa  tertarik  mengkaji  lebih  dalam  terkait sistem kenegaraan yang diimplementasikan oleh negara tersebut. Terdapat corak  khas  kepimpinan  ulama  yang  diterapkan  secara  modern  dalam pemerintahan  demokrasi.  Oleh  sebab  itu,  akan  lebih  menarik  sistem  ini dijadikan  bahan  perbandingan  dan  tambahan  referensi  dalam  kajian akademik ketatanegaraan tentunya.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  kualitif disebabkan  datanya  merupakan  fenomena,  bukan  angka-angka  (Sugiyono, 2012).  Berhubungan  penelitian  ini  adalah  kajian  luar  negeri  dan  sulit dijangkau  maka  artikel  ini  merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan. Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  konsep Wilayatul  Faqih baik  latar belakang  terbentuknya  dan  sistem  yang  digunakan.  Kemudian,  peneliti melakukan analisa melalui sudut pandang aspek kepemimpinan, sosial dan politik yang diterapkan dalam sistem kenegaraan Wilayatul Faqih di Iran.

## PEMBAHASAN

## A. Sejarah Lahirnya Wilayatul Faqih
Konsep Wilayatul  Faqih oleh  Imam  Khomeini  tidak  bisa  lepas  dari latar  belakangnya.  Imam  Khoemeni  merupakakan  ulama  besar Syiah Imamah serta ahli politik di Iran yang berpegang pada tradisi utama Syiah yakni untuk mewujudkan konsep Imamah. Sebagai Ulama yang mempunyai kekuatan  massa  di  Iran,  beliau  mampu  memenangkan  fatwa  dan membentuk  opininya  kepada  masyarakat  sehingga  terwujudlah  konsep Wilayatul  Faqih di  Iran.  Selama  menunggu  kedatangan  Imam  maka kepemimpinan politik pengikut Syiah berada di tanganseorangfaqih. (Iqbal, 2014) .
Munculnya istilah Wilayah Faqih ini sejak adanya gagasan pemikiran Imam Khomeini yang menginginkan berdirinya sebuah pemerintahan Islam yang  berarti  pemerintahan  rakyat  dengan  berpegang  teguh  pada  hukum Tuhan,  sebab  Tuhan  adalah  satu-satunya  pembuat  Undang-Undang. Sebagai  ganti  badan  pembuat  Undang-Undang  yang  berasal  dari  Tuhan, Khomeini  mengagaskan  bahwa  pemimpin  tertinggi  harus  dipegang  oleh seorang  faqih  yakni  orang  yang  ahli  dalam  hukum  Tuhan  (Halim,  2011). Wilayatul  Faqih dianggap  sebagai ijtihad politik  menuju  cita-cita pemerintahan imamah .
Adapun latarbelakang lahirnya konsep Wilayatul Faqih yaitu:
a. Latarbelakang  sejarah  adanya      Islam  di  Iran  yang  tidak  Islami  yang mana penguasa-penguasa muslim merubah pemerintahan Islami yang demokratis menjadi monarki. Kekuasaan-kekuasaan pada masa hidup Khoemini  dianggap  pemerintahan  yang  Tirani . dan  diktator  (masa pemerintahan  Shah  Iran  Reza  Pahlevi) yang  kekuasaannya  di  dukung oleh  penguasa-penguasa  imperialis  Barat.  Keadaan  negara  Iran  pada masa  tersebut  menjadi  Sekuler.  (Amin,  2015)  Gerakan  revolusi  yang dilakukan akibat kebijakan yang dianggap inkonstitusional pada tahun 1979 dan bertentangan dengan jati diri negara yang menganut sistem Syiah    membuat  adanya  gerakan-gerakan  sesuai  yang  dicita-citakan
yaitu  mewujudkan  konsep  sekuler  kembali  pada  Imamah.  (Mir- Husainni, 2010)
b. Faktor masyarakat Iran bermayoritas Syiah yang mana ajaran sentral Syiah yang diyakini adalah doktrin Imamah . (Baharun, 2014) Cita-cita gagasan  oleh  Khomeini  dapat  terwujud  sebab  adanya  kecocokan dengan  keyakinan  yang  dianut  oleh  masyarakat  Iran.  Sebagai masyarakat yang mengacu pada ajaran Syiah, pemimpin seharusnyalah  berasal  dari  keturunan  Nabi  Muhammad  SAW  secara otomatis hak mutlak  ahlul bait atau keluarga nabi yaitu keturunan Ali bin  Ali  Thalib.  Bagi  masyakat  Syiah,  dengan  berpegang  penuh  pada kebangkitan  dari  sistem  pemerintahan  yang  sekuler  oleh  Pahlevi termanfestasi melalui mendukung penuh Imam Khoemini.
Dari  berbagai  latarbelakang  yang  telah  dikemukan  tersebut  menjadi pendorong  terealisasinya  pemikiran  Khomeini  mengembangkan  gagasan sebagai berikut (Halim, 2011) :
a. Berakhirnya Imamah, yakni masa sesudah meninggalnya keempat wakil imam  (niyabah  al-imam)  sampai  kedatangan  kembali  imam  Mahdi padaakhirzaman. Pada masa berkahirnya perwakilan Imam (dari 941 M sampai  seterusnya)  yang  biasa  disebut  dengan  perwakilan  umumnya yakni kepemimpinan dilanjutkan oleh para faqih.
b. Pelembagaan  konsep  wilayah  faqih  sebagai  upaya  mengisi  keteguhan terhadap imamah sekaligus  menjaga  kelestariannya.  Dengan  adanya para  faqih  yang  mengemban  fungsi teoligis-politis ,  sekaligus menempatkan mereka sebagai sultan al-zaman li tadbir al-anam (otoritas yang  ditunjuk  untuk  mengelola  urusan-urusan  umat  manusia),  dan dapat  diartikan  sebagai  kreativitas  Imam  Khoemini,  penggagas  konsep tersebut.
c. Idealisasi politik syi’ah yang termanifesasi dalam diri Khoemeini. Hal ini disebabkan sebelumnya politik Islam Syiah belum terwujud yang mana terciptanya  tatanan  masyarakat  Islam    di  bawah  pemerintahan  Imam sebagai  pemegang  kekuasaan  menggantikan  pemerintahan  tirani  yang
dzalim,  maka  pada  abad  20  cita-cita  tersebut  dapat  terealisasikan melalui perjuangan seorang wakil Imam, Ayatullah Ruhullah Khomeini.

## B. Sistem Pemerintahan Wilayatul Faqih
Walifaqih  adalah  sebagai  pengontrol  kekuasan-kekuasaan  tersebut agar  tidak  ada  pelaksanaan  melenceng  dari  ajaran  agama  Islam.  (Ja'fari, 2011). Demikian sistem kekuasaan di Iran yakni kekuasaan terbesar adalah seorang  faqih,    pemegang  kekuasaan  terbesar  kedua  adalah  presiden. (Khomeini, 2002). Adapun model kekuasaan dalam kenegaraannya sebagai berikut:
Adapun  penentuan  kekuasaan  dalam  wilayatul  faqih  dipilih berdasarkan pemilihan secara langsung oleh rakyat yaitu: (Ja'fari, 2011)
1. Presiden dipilih secara lansung lewat pemilihan umum
Eksekutif yang mempunyai tanggungjawab terhadap kebijakan- kebijakan  pemerintah  yang  dipimpin  oleh  seorang  Presiden. (Prabandani,  2015)Sebagaimana  kekuasaan  Presiden  sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi  setelah  Imam  atau  Wilâyat  al-faqîh. Kedudukan  presiden  tertinggi  kedua  dapat  memutuskan  kebijakan jika  disetujui  atau  dapat  ditolak  oleh  Pimpinan  Tertinggi  Iran,  yaitu Faqih  atau  Wilâyat  al-faqîh.  Proses  pemilihan  Presiden  dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini, sistem demokrasi secara tidak lansung telah dilaksanakan oleh negara Iran.
Pemegang Kedaulatan Allah Nabi 12 Imam Pemegang Kekuasaan Umat
2. Anggota Parlemen dipilih rakyat
Lembaga Parlemen dipilih oleh rakyat sebagai wakil rakyat yang bertugas  memberikan  gagasan.  (Widiyati,  2015)  Meskipun  Iran sebagai  Negara  Daulah  Ilâhiyyah  yakni  berdasarkan  sistem ketuhanan, namun wilâyat al-faqîh memberikan ruang mengutarakan pendapat bagi setiap perwakilan.
3. Majelis  pakar  yang  berjumlah  80  orang  adalah  dari  kalangan  ulama yang  berfungsi  sebagai  pihak  yang  memilih  wali  faqih  atau  dewan fuqaha
Sebagai  Pimpinan  Tertinggi,  Imam  merupakan  institusi  yang sangat  signifikan.  Ia  harus  dari  kader  terbaik  diantaranya  sekaligus faqih,  artinya;  mempunyai  kapabilitas  pengetahuan  perundang- undangan Islam (baca; fikih) serta kredibiltas dalam mengaplikasikan sebuah  hokum  tidak  dapat  diragukan  lagi  (baca;  adil).  Disamping kapabel  dan  kredibel,  seorang  Imam  juga  harus  mempunyai  akidah lurus, berkepribadian baik dan terjaga dari melakukan dosa.
Adapun sistem yudikatif dan dewan yakni:
1. Yudikatif
Yudikatif  pada  pemerintahan  wilâyat  al-faqîh  mempunyai  peran signifikan.  Badan  ini  mempunyai  tanggungjawab  terhadap  hak-hak rakyat  baik  individu.  Dalam  system  wilâyat  al-faqîh,  yudikatif  berdiri secara  independen  sehingga  wewenang  hukumnya  tidak  dapat diintervensi pihak legislative maupun eksekutif.
2. Dewan dalam Wilâyat al-Faqîh
Selain  tiga  lembaga  di  atas,  dalam  konsep  wilâyat  al-faqîh  mempunyai Dewan-Dewan  yang  bertugas  mewujudkan  cita-cita  revolusi  Islam Iran.Dewan tersebut terdiri dari:
a. Dewan  Tinggi  Propensi.Dewan  ini  mempunyai  fungsi  melakukan monitoring  kepada  dewan-dewan  yang  ada  di  desa,  distrik,  kota, kota besar dan propinsi yang berperan menangani persoalan social, ekonomi,  pengembangan,  kesehatan,  kebudayaan,  pendidikan  serta
program-program kesejahteraan.Anggota dewan yang berada di desa, distrik, kota, kota besar dan propinsi dipilih rakyat secara langsung dan anggota dewan harus dari daerah pemilihan.
b. Dewan  Tertinggi  Keamanan  Negara.Dewan  Tertinggi  Keamanan berfungsi  pemeliharaan  Revolusi  Islam,  keutuhan  wilayah, mengamankan kepentingan nasional, dan kedaulatan nasional.
c. Kedaulata Rakyat dalam Wilâyat al-Faqîh. Semua rakyat yang hidup dalam  naungan  wilâyat  al-faqîh  masuk  pada  poin  ini.  Salah  satu peran rakyat adalah melalui pemilihan langsung. Rakyat mempunyai hak  untuk  memilih  wakil  parlemen  dan  presiden  secara  langsung, yang  akan  menjadi  bagian  dari  otoritas  Negara.  Demikian  Dewan- Dewan  yang  ada  pada  pemerintahan  wilâyat  al-faqîh  yang  pada tataran  praktis  tidak  pernah  ada  pada pemerintahan  rezim  Pahlevi, dimana  kondisi  pemerintahannya  lebih  mencerminkan  bentuk pemerintahan  despotic  dan  otoritarian,  seperti  yang  telah  sedikit disinggung pada awal tulisan.
Fungsi  para  faqih  adalah  melanjutkan  tugas-tugas  keimaman  yang sentiasa  dibutuhkan  umat,  maka  dasar  pemikiran  kedua.  Tugas pemerintahan  Islam  memiliki  tugas  dan  fungsi  sebagai  berikut:  (Ja'fari, 2011)
1. Mempertahankan lembaga-lembaga dan hokum Islam
2. Melaksanakan tatanan Islam
3. Membangun tatanan Islam
4. Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam
5. Menentang  segala  bentuk  agresi,  mempertahankan  kemerdekaan  dan integritas territorial tanah Islam
6. Memajukanpendidikan
7. Memberantas korupsi dan segala jenis penyakit social lainnya
8. Memberikanperlakuan  yang  sama  kepada  semua  warga  Negara  tanpa diskriminasi
9. Memberikan pelayanan kemanusian secara umum
Menurut  Khoemini,  ada  8  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh seorang  faqih  untuk  bias  memimpin  sebuah  pemerintahan  Islam  yakni: (Ja'fari, 2011)

## 1. Mempunyai pengetahuan luas tentang hokum islam
2. Harus Adil, dalam artian memiliki akhlak yang tinggi
3. Dapat dipercaya berbudi luhur
4. Jenius
5. Memiliki kemampuan administratif
6. Bebas dari segala pengaruh asing
7. Mampu  mempertahankan  hak-hak  bangsa,  kemerdekaan  dan integriras territorial tanah islam
8. Hidup sederhana
C. Asas –Asas dan Prinsip Pemerintahan dalam Konsep Wilyatul Faqih
Konsep Wilayatul  Faqih mempunyai  asas-asas  dan  prinsip  dalam menjalankan pemerintahannya adalah (Arifin, 2017):
1. Berdasarkan Tauhid yakni tiada tuhan melainkan Allah.
2. Berdasarkan  wahyu  dari  Kitabullah,  dalil-dalil  lainnya  dan  peranan yang mendasar dalam mengepresikan UU
3. Qiyatul dan evaluasi manusia menuju Tuhan
4. Imamah dan kepimpinan positif dalam revolusi Islam
5. Martabat Manusia dan nilai-nilai luhur (aspek keadilan, politik, ekonomi social dan kultural)
3 Prinsip dalam Wilayatul Faqih yakni: (Arifin, 2017)
1. Keilahian Imamah
2. Nash  /  penunjukan  eksplitif  yakni  imamah  adalah  hak  istimewa  yakni melanjutkan kerja nabi
3. Ilmu,  mempunyai  ilmu  khusus  yang  meliputi  ilmu  lariah  dan  batiniah tentang al-quran dan dalil-dalil
D. Analisis Konsep Wilayatul Faqih dalam Sistem Pemerintahan
1. Aspek Kepemimpinan
Wilayatul  Faqih dalam  kapasitasnya  sebagai  pengendali pemerintahan  dibimbing  oleh  syariat,  hukum  suci  dalam  islam  yang mencakup  seluruh  ruang  lingkup  aktivitas  manusia,  dan  demikian secara alamiah berhubungan dengan tingkah laku pemerintahan dalam segala  aspeknya.  Karenahukum.  Dalam  konsep  seseorang  muslim bersifat  sakral  dan  tidak  dapat  diubah  maka  bagian-bagiannya  yang berkenaan dengan pemerintahan juga bersifat sakral.
Seorang  faqih  menurut  Lewis,  sebagai  ulama  menduduki  posisi, baik  sebagai  pengawal  (guardians/wali),  penafsir  (interpreters)  maupun pelaksana  (exucutors)  hukum-hukum  Tuhan.  Oleh  sebab  itu pemerintahan  di  bawah  kendali  parafaqih  merupakan  pemerintahan Islam  yang  sebenarnya.  Kendati  tidak  ada  aturan  khusus  di  dalam  Al- Quran  dan  hadits  yang  menentapkan  faqih  bagi  tegaknya  suatu pemerintahan  kegaiban  imam  Mahdi  dan  tertibnya  tatanan  sosial  bagi pelaksana  hukum  tuhan.  Faqih  di  anggap  sebagai  pemegang  otoritas hukum  yang  paling  tinggi  dalam  Negara  seperti  mahkamah  agung Konstitusional  dengan  kekuasaan  untuk  menyatakan  tidak  sahnya suatu  tindakan  pemerintah  yang  dikeluarkan  jika  dipandang bertentangan denganajaran agama Islam. Kekuasaan faqih yang otoritas pemerintahannya yang sama sebagaimana yang dimiliki Nabi dan Imam terdahulu.
Syarat-syarat menjadi seorang faqih yang telah ditentukan dalam konsep Wilayatul Faqih merupakan syarat ideal seorang pemimpin yang diajarkan dalam Islam. Seorang faqih bukanlah suatu pemberian gratis, melainkan  usaha ikhtiariyah yang  panjang,  berat,  dan  penuh kesungguhan, sehingga berkat perjuangannya, seseorang akan memiliki ilm,  ‘aql,  taqwa (ketaatan), idarah (keahlian-keahlian  administratif)  dan hilm (belas  kasih)  yang  merupakan  kemestian  bagi  seorang faqih yang akan menduduki posisi kepemimpinan dan harus membuktikan dirinya lolos dari seleksi alamiah yang berlaku di dunia syiah.

## 2. Aspek Sosial
Konsep Wilayatul Faqih menempatkan ulama tidak hanya sebagai barometer  moral  (uswatun  Hasanah)  bagi  masyarakat  Muslim  Syiah  di Iran,  tetapi  juga  sebagai  penggerak  perubahan  dan  sekaligus  pengarah bagi  perubahan  sosial  politik  masyarakat  Iran.Dapatdipahami,  susdut pandang  sosial  yang  dirangkum  munculnya  konsep Wilayatul  Faqih yakni:
1) Harapan mesianisme. Secara psikologis, seseorang atau kelompok orang  yang  selalu  berada  dalam  tekanan  dan  penderitaanakan selalu mencari sesuatu yang menenteramkan hati mereka. Kedaan sosiopoltik  Iran  sebelum  revolusi  mempengaruhi  keinginan kedatangan  Imam  untuk  membebaskan  mereka  dari  penderitaan.
(Amin,  2015)  Kaum  Syiah  selalu  menjadikan  inspirasi  sebagai kesyahidan  dari  berbagai  peristiwa  penindasan  yang  selalu menimpa  sepanjang  sejarah  kaum  Syiah  sebagai  sebuah perjuangan.
2) Perubahan  Sosial  yakni  gerakan  Revolusi  dipengaruhi  oleh beberapa fakor yakni korban atas segala kebijakan inkonstitusional  ini  tidak  lain  adalah  rakyat,  sehingga  pada akhirnya  menimbulkan  pergolakan  dan  berbagai  macam pemberontakan,  seperti  yang  terjadi  di  perancis  dengan revolusinya  pada  tahun  1687  dan  Iran  pada  tahun  1979.  Hal  ini terjadi  akibat  dari  begitu  komplek-nya  ketidakadilan  dan  tindak kesewenang-wenangan  sebuah  rezim  atas  rakyatnya  di  suatu pemerintahan.  (Mir-Husainni,  2010)  Meskipun  demikian  telah menjadi  sebuah  keniscayaan  suatu  komunitas  dengan  segala bentuk  aktifitasnya  membutuhkan  sebuah  aturan  konsep berkehidupan  yang  realistis  dan  progresif.  Kedaulatan  dalam kehidupan  bernegara  mempunyai  peran  yang  sangat  penting, karena  kedaulatan  merupakan  symbol  kekuasaan  dalam  sebuah Negara.  Kemudian  jati  diri  sebuah  bangsa  juga  dapat  dilihat  dari ideology  dan  system  pemerintahan  yang  dipilih  oleh  bangsa
tersebut  dan  system  juga  merupakan  rel  yang  akan  membawa bangsa tersebut ke suatu titik yang dicita-citakan. (Halim, 2011)
3) Pertarungan  ideologis  tampak  begitu  jelas.  Sebagai  pimpinan tertinggi,  Khomeini  berusaha  melakukan  counter  atas  berbagai opini  destruktif  yang  dibangun  kaum  Imperialis  tentang  relevansi beberapa  hukum  Islam,  seperti  sanksi  cambuk  bagi  menenggak minuman  keras  dan  ekskusi  mati  bagi  pelaku  zina.  Sebagai jawaban  tuduhan-tuduhan  itu,  ia  memberikan  komparasi  produk hokum Barat dan hukum Islam secara realistis dan interpretative, agar  diketahui  mana  yang  lebih  layak  untuk  diadopsi  antara kedua produk hokum tersebut. Hal ini terekam secara jelas dalam karyanya Al-Hukûmah al-Islâmiyyah.

## 3. Aspek Politik
Konsep Wilayatul  Faqih telah  memberikan  peran  yang  terlalu besar  kepada  ulama  dalam  urusan  pemerintahan.  Tingkat  partisipasi politik  rakyat  menjadi  sangat  rendah.  Padahal  dalam  sistem  politik demokrasi,  kontrol  terhadap  kekuasaan  dan  partisipasi  rakyat merupakan unsur yang sangat dominan (Ja'fari, 2011).
Dalam  otoritas  politik,  meskipun  masih  terbatas  pada  ideal politik, ia dianggap belum menjadi Bill politik . Para Imam dianggap telah menampilkan  nafas  baru  dalam  sistem  politik  Islam.  Mereka  dianggap tidak  hanya  menjalankan  fungsi  sebagai  politisi-politisi  dalam masyarakat  Islam,  tetapi  sekaligus  menampilkan  nilai-nilai  politik  dan ideologi  politik  yang  kesemuanya  merupakan  refleksi  ajaran  Islam  itu sendiri.  Ideal-ideal  politik  yang  diketengahkan  telah  menghasilkan sebuah  komunitas  yang  unik  ditengah-tengah  komunitas  muslim  di dunia.  Dalam  konteks  tersebut,  Imamah  sekaligus  menjadi  sebuah sistem  ideologi,  sistem  politik  dan  sosial  masyarakat  (Islam)  meskipun sampai  saat  ini  de  facto,  mayoritas  umat  Islam  belum  bisa  menerima konsep tersebut (Baharun, 2014)
KonsepAyatullah  Ruhallah  Khoemeini  di  Republik  Islam  Iran merupakan  gagasan  tata  Negara  yang  tidak  jauh  beda  dengan  konsep
negarawan  Baron  De  Montesqueiu.  Khameini  dengan  wilâyat  al-faqîh- nya sedangkan Baron De Montesqueiu dengan konsep trias politikanya. Kesamaan  keduanya  adalah  sama-sama  mempunyai  tiga  lembaga Negara  yang  paling  prinsip;  Legislative,  Eksekutif  dan  Yudikatif  (Eka, 2019). Khameini yang lahir pada 24 September 1902 M. Dalam konsep wilâyat  al-faqîh-nya  terinspirasi  dan  terkontaminasi  gagasan  Baron  De Montesqueiu  yang  lahir  pada  19  Januari  1689  M.  dengan  konsep  trias politikanya.
Unsur  kontaminatif  dan  inspiratif  tersebut  buka  bukanlah  hal yang  aneh,  seperti  halnya  Baron  De  Montesqueiujuga  terinspirasi  dan terkontaminasi oleh Jhon Locke, yang  membagi lembaga pemerintahan menjadi tiga; Legistalif, Eksekutif dan Federatif. Dan dari sini tentunya suatu  saat  akan  muncur  negarawan  baru  yang  akan  menawarkan inovasi tata Negara baru, seiring begitu kompleknya problematika yang dihadapi  manusia.  Jadi,  dapat  dipahami  oleh  konsep Wilayatul  Faqih merupakan  sistem  pemerintahan  Islam  yang  mengadopsi  dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh barat.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa munculnya Wilayatul  Faqih disebabkan  masyarakat  Iran  yang  teguh  akan ajaran  Syiah  dengan  mempercayai Imamah sehingga  menyebabkan munculnya  perjuangan-perjuangan  melawan  sistem  sekuler  yang  dipimpin Pahlevi  menjadi  sistem  pemerintahan  politik  ulama  Syiah  yang  modern digagas oleh Imam Khoemeni. Adapun bentuk kepemimpinan dalam sistem Wilayatul  Faqih menggunakan  sistem  demokrasi  yang  mana  dilakukan secara  pemilihan  namun  kekuasaan  Presiden  masih  di  bawah  kekuasaan Wali Faqih atau Ulama yang memegang otoritas hukum yang paling tinggi. Di  dalam  ketatanegaraan  Iran  dengan  konsep Wilayatul  Faqih memakai sistem trias politika seperti Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif namun dalam pelaksanaannya  memberikan  peran  ulama  lebih  besar  dalam  urusan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mencapai fungsi menjadi Wali Faqih
sebagai  penguasa  paling  tertinggi  di  Iran  maka  harus  memenuhi  kriteria- kriteria  seperti  memahami  hukum  Islam,  berbudi  luhur,  adil,  bebas  dari hubungan  pihak  asing,  berkeahlian  administratif  dan  hidup  sederhana. Tujuannya kriteria tersebut adalah, selain ulama memahami hukum Islam tetapi wajib memahami urusan duniawi agar tercapainya negara Syiah yang dicita-citakan oleh rakyatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, M. I. (2015). Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Modern.
Jakarta: Kencana.
Arifin, M. (2017). Studi Analisa Pemikiran Politik Syiah. Jakarta: IKAPI Press. Baharun, M. (2014). Dari Imamah sampai Mut'ah. Surabaya: Pustaka Bayan. Eka, M. N. (2019). Ilmu Negara. Medan: Tim Enam Media.
Halim, F. S. (2011). Politik Islam Syiah: dari Imamah hingga Wilayatul Faqih.
Malang: UIN Maliki Press.
Husainni, Mer Ziba. (2010). Sharia and National Law In Iran, Leiden : Leiden Univercity Press.
Iqbal,  M.  (2014). Fiqh  Siyasah  :  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam. Jakarta: Kencana.
Ja'fari, F. S. (2011). Politik Islam Syiah. Malang: UIN Malik.
Khomeini. (2002). Sistem Pemerintahan Islam. Jakarta: Anggota IKAPI.
Prabandani, H. W. (2015). Batas Konstitusional Presiden. Jurnal Legislatif ,
Vol.5 NO.5
Sugiyono, S. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Widiyati. (2015). Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi. MMH ,  Jilid 44. No.4