## AKUNTABILITAS DAN TRANSPRANSI PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA MATARAM
(Studi di Kota Mataram)
H. Ismail MZ Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdathul Wathan Mataram
Abstract,
In  the  reform  era,  the  government  has  issued  two  packages  of  legislation  on regional  autonomy,  the  first  is  the  Law  No.  22  athun  1999,  Act  No.  25  of  1999  on Financial Balance between Central and Local Government and the Second Law Number 32 Year 2004 and Act No. 33 of 2004 on Regional Government. Act is called the second revision of the Act is the so-called first-Undan. Package regional autonomy policy is the first on the issuance of Law No. 22 of 1999, many people considered that the release of the  regional  autonomy  policy  is  a  turning  point  for  the  implementation  of  regional autonomy  that  is  more  democratic  than  the  regional  autonomy  policy  previously regulated by Law No. 5 of 1974 is considered to be very centralized. This study aims to investigate  the  implementation  of  accountability  of  governance  in  Mataram, implementation  or  application  of  the  principles  of  accountability  and  transparency  of governance  as  well  as  any  obstacles  encountered  in  transaparasni  implement  its principles  of  accountability  and  governance  in  order  to  realize  a  good  pemrintahan  in Mataram.  This  research  is  a  normative  law  in  support  of  empirical  data,  the  main ingredient is the literature or referred to secondary data, while the field data needed to obtain  primary  data  and  only  be  used  as  reference  material  or  supplementary.  Data collected  are  interviews  with  some  of  the  speakers  who  are  competent  and  know  the problems studied. Results were analyzed using qualitative methods. The findings showed that based on PP. Nomo 3 of 2007, there are 3 (three) form of government responsibility in the governance and development of Regional Government that report by the Mayor to the  Government,  Report  Description  governments  accountable  to  the  Parliament  and Government  Accountability  report  information  to  the  public.  Implementation  of accountability and transparency in the accountability of city government to realize good governance, have not been followed by an evaluation by the higher levels of government for  the  delivery  LPPD,  delivery  LKPJ  not  accompanied  with  the  calculation  of  the budget, discussion or assessment of accountability to the area by the Parliament tends to be  political  and  msyarakat  less  watch  LPPD  head  of  the  region  that  have  been submitted.  For  accountability  and  transparency  can  be  realized  in  conformity  with accounting  standards,  the  future  should  be  the  accountability  reports  of  local government  need  to  be  evaluated  by  the  higher  levels  of  government,  parliament  and community  participation  to  provide  a  response  to  and  an  objective  assessment  of  the report pertanggungjawan head of the area, so at The trouble future governance will be more  transparent  and  accountable  in  efforts  to  achieve  good  governance,  clean  and accountable.
Ke ywords: Accountability, transpaaransi and good governance

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Indonesia  sedang  berada  di  tengah  masa  transpormasi  dalam  hubungan  antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota yang menurut Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1974,  pemerintah  daerah  hanya  berfungsi  sebagai  perpanjangan  pemerintah
Jurnal Jurnal Jurnal
pusat  di  daerah.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah  telah  membuka  kran  dan  terjadi pergeseran  kekuasaan  bagi  pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  untuk  mengambil peran dan tanggungjawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat.
Dengan  semangat  reformasi  Pemerintahan  yang  terjadi  di  Indonesia  telah mengakibatkan  terjadinya  pergeseran  paradigm  menyelenggaraan  pemerintahan  dari sentralisasi kearah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan bertanggung  jawab  kepada  daerah.  Pemberian  ini  dimaksudkan  untuk  lebih memandirikan  daerah  serta  pemberdayaan  masyarakat.  Momentum  ini  ditandai  dengan diberlakukannya  UU  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang dinyatakan  berlaku  sejak  tanggal  4  Mei  1999.    Tuntutan  reformasi  untuk  mewujudkan suatu  tatanan  Indonesia  baru,  yaitu  Indonesia  yang  lebih  demokratis,  transparan, akuntable  serta  lebih  menjamin  perlindungan  hak-hak  azasi  manusia  merupakan  suatu hal yang tidak bias dirawar-tawar lagi. Menentang reformasi berarti menentang kehendak rakyat (Rozali Abdullah, 2005:3)
Jika  ada  pihak-pihak  yang  ingin  menghambat  jalnnya  reformasi  pasti  akan berhadapan dengan rakyat banyak.  Agar reformasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan  tujuannya,  maka  pelaksanaan  reformasi  itu  harus  tetap  berjalan  pada  koridor konstitusi. Pengalaman kita dalam berbangsa dan bernegara selama masa orde lama dan orde  baru  para  pemimpin  kita  telah  menjadikan  politik  sebagai  panglima,  sehingga hukum harus tunduk pada kepentingan politik.  Realita menunjukkan bahwa hukum tidak lagi  memihak  kepada  kepentingan  rakyat  banyak,  tapi  justru  hukum  dibuat  dan dijalankan  untuk  melindungi  kepentingan  penguasa.  Dari  sudut  pandang  penguasa hukum  tidak  lebih  sebagai  alat  untuk  meligitimasi  kebijakan-kebijakan  yang  telah diambil oleh penguasa, cara berpikir seperti ini merupakan orientasi yang salah, sehingga hal  ini  harus  diperbaiki.  Indonesia  yang  menyatakan  diri  sebagai  suatu  Negara  hukum yang  menganut  sistim  demokrasi,  seharusnya  hukum  itu  memihak  kepada  kepentingan rakyat banyak
Otonomi  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan amanat undang- undang.  Pemerintah  daerah  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangannya,  yang merupakan limpahan pemerintah pusat kepada daerah, Meskipun demikian  beberapa  urusan  tertentu  seperti  politik  luar  negeri,  pertahanan  kemanan, moneter dan fiscal nasiolan masih diatur oleh pusat. Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan perdanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan cara  pendayagunaan  potensi  keuangan  daerah  sendiri  dan  mekanisme  perimbangan keuangan Pusat, Daerah dan antar daerah (Hari Sabarno, 2007:15)
Kewenangan  untuk  memanfaatkan  sumber  keuangan  sendiri  dalam  wadah pendapatan  Ali  Daerah  (  PAD  )  yang  sumber  utamanya  adalah  pajak  dan  retribusi daerah.  Sedangkan  pelaksanaan  perimbangan  keuangan  dilakukan  melalui  dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004. Sebagai implikasi langsung dari  pendelegasian  kewenangan  dan  penyrahan  dana  tersebut  adalah  kebtuhan  untuk mengatur  hubungan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  serta  pertanggungjawaban pengelolaannya oleh pemerintah derah secara akuntable dan transparansi.
Undang-Undang  Nomo  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  mengatur antara  lain  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pertanngungjawabannya.  Pengaturan tersebut  meliputi  penysunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (  APBD  ) berbasis  kinerja  dan  laporan  keuangan  yang  komprehensif  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  daerah.  Untuk  pengaturan  pengelolaan  dan
Jurnal Jurnal Jurnal
pertanggungjawaban  keuangan  tersebut  harus  dilakukan  dengan  pengembangan  dan pengaplikasian akuntansi sector public sebagai alat untuk mellakukan transparansi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik ( good gavenance ), dan bebas dari KKN.
Dalam kaitannya dengan  otonomi daerah, prinsip pemerintahan yang baik dalam setiap  pembuatankebijakan  dan  pengambilan  keputusan  serta  tindakan  yang  dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal  ini  masyarakat  daerah  didorong  untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan  kebijakan daerah,  seiring  dengan  pergseran  paradigm  kekuasaan  dengan  adanya  perubahan peraturan  perundang-undangan  pemerintah  daerah,  salah  satu  diantara  yang  menarik untuk dikaji dalam tulisan ini adalah perubahan substansi dan pola pertanggungjawaban pemerintah  daerah.  Perubahan  sistim  pertanggungjawaban  ini  dapat  dilihat  pada perubahan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah sebagai berikut :
Pertama  :  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang pemerintahan daerah. Dalam  Undang-Undang  ini  menyebutkan  bahwa  kepala  daerah  adalah  pelaksana pemerintahan sehari-hari dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.  Terkait  dengan  peristiwa  G.30/S  PKI  undang-undang  ini  pelaksanaannya  tidak efektif.  Kedua:  Udang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974.  Dalam  Undang-Undang  ini keudukan  kelapa  daerah  sederajat  dengan  DPRD,  akan  tetapi  dalam  implementasinya Kedudukan kepala daerah sangat kuat dan berindak selaku penguasa tunggal di daerah, Kepala Daerah tidak dapat dikontrol apalagi dijatuhkan oleh  DPRD. Pada era ini dapat dikatakan  ekskutif  heavy.  Kepala  Daerah  bertanggungjawab  kepada  Presiden  melalui Menteri Dalam negeri, sedang kepada DPRD Kepala Daerah hanya memberikan laporan pertanggungjawaban saja. Ketiga :  Udang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sudah terjadi pergeseran  paradigm  kekuasaan  dari  Kepala  Daerah  ke  DPRD.  Pada  era  ini  Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD, dan DPRD dapat menolak pertanggungjawaban  kepala  daerah.  Bahkan  apabila  laporan  pertanggungjawan  kepala daerah  ditolak  untuk  kedua  kalinya,  DPRD  dapat  mengajukan  usulan  pemberhentian kepala  daerah  kepada  Presiden  melalui  Menteri  Dalam  Negeri.  Keempat  :  Undang- Undang 32 Tahun 2004.  yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999  yang  merupakan  pedoman  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.  Antara Kepala Daerah dan DPRD mempunyai porsi yang sama dalam mengembangkan struktur dan  format  pembangunan  daerah.  Kepala  Daerah  dan  DPRD  merupakan  mitra  sejajar dan  sejalan  dalam  penyelnggaraan  pemerintahan  daerah.  Bebeda  dengan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999,  dimana  Kepala  Daerah  bertanggungjawab kepada DPRD, akan tetapi dalam UU Nomor 32 Kepala Daerah hanya diberikan Laporan keterangan pertanggungjawaban dan ini terlihat kembali penguatan fungsi dan keudukan kepala daerah (Hari Sabarno, 2007:15)
Dalam  rangka  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  dari  laporan pertanggungjawaban  kinerja  kepala  daerah.  DPRD  sebagai  pemegang  hak  budget  atau anggaran  yang  sudah  dilengkapi  dengan  komisi-komisi  dapat  berperan  aktif  untuk mengawasai penggunaan anggaran dan kinerja kepala daerah. Melalui akuntabilitas dan transparansi  laporan  penyelenggraan  pemerintahan  akan  dapat  menjamin  bahwa  setiap kegiatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh  kepala daerah kepada masyarakat.
B. Rumusan Masalah.
Dari  uraian  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  dalam  tulisan  penelitian  ini mengangkat permasalahan sebagai berikut :
Jurnal Jurnal Jurnal
1.   Bagaimana Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Pemerintah    Dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  di Kota Mataram ?
2.  Bagaimanakah  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan di Kota Mataram ?
3.   Kendala  apa  saja  yang  dihadapi  dalam  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi laporan pertanggungjawan pemerintahan di Kota Mataram ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normative,ditunjang  empiris  yaitu penelitian  dengan  menerangkan  ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dihubungkan  dengan  dengan  kenyataan  yang  ada  dilapangan, kemudian  dianalisis  dengan  membandingkan  antara  tuntutan  nilai-nilai  ideal  yang  ada dalam  peraturan  perungang-undangan  dengan  kenyataan  yang  ada.  Untuk  itu  penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  kepustakaan  dan  dilengkapi  dengan penelitian  lapangan.  Dari  penelitian  ini  dapat  diketahui  kesenjangan  yang  terjadi  antara yang seharusnya dengan kenyataan senyatanya ( das Sein dan das sollen ).
Manfaat dan Tujuan Penelitian.
a.  Manfaat Penelitian:
1.  Secara  teoritis  penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengidentifikasi  permasalahan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam upaya mewujudkan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  di  daerah  dan  memberikan  sumbangan pemikiran tentang persoalan pertanggungjawan kepala daerah;
2.  Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  mebuka  wawasan  dan  cakrawala berpikir  dan  menjadi  sumbangan  pemikiran  bagi  pemrintah  baik  pusat  maupun daerah.
b.  Tujuan Penelitian:
1   Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mataram
2.  Untuk  mengetahui  penerapan  prinsip-prinsio  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dalam  upaya  mewujudkan  pemerintahan yang baik
3.  Untuk  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  prinsip  akuntabilitas dan  transparansi  dalam  pertanggungjawan  pemerintah  kota  Mataram  dalam penyeelenggaraan pemerintahan.

## Sumber Data Penelitian
a.  Data Primer
Data primer yaiyu data yang diproleh dari penelitian lapangan, dengan menggunakan metoda purposive sampling artinya pemilihan responden dilakukan berdasrkan criteria tertentu yaitu :
1.  Anggota DPRD Kota Mataram Komisi III Bidang Pembangunan dan Keuangan
2.  Mempunyai  pengalaman  dan  memahami  prihal  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi yang menjadi topoik dalam penelitian ini.
b.  Data Skunder.
Data  skunder  adalah  data  yang  diproleh  dari  penelitian  kepustakaan  yang  berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
1. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari :
a) Undang-Undang Dasar Negara R I Tahun 1945;
Jurnal Jurnal Jurnal
Akuntabilitas dan Transparansi ... (H.Ismail MZ)
b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1966 tentang pemerintahan daerah;
c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerinmtahan Daerah;
d) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2003  tentang  Susunan  dan  Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD;
e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah;
f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritahan Daerah;
h) Peraturan  Tata  Tertib  DPRD  Kota  Mataram  Nomor  :  2  Tahun  2007  tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Mataram
2.  Bahan  hukum  skunder  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  dan petunjuk terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari ;
a) Buku-buku literature yang berhubungan dengan materi penelitian;
b) Berbagai  hasil  seminar,  lokakarya,  symposium  dan  penelitian  karya  ilmiah  dan artikel lain yang terkait dengan topic penelitian ini;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang membrikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang terdiri dari :
a) Kamus hukum;
b) Kamus Inggris – Indonesia;
c) Kamus Umum bahasa Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.
A. Bentuk  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pertanggungjawaban  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Mataram.
Kebijakan  desentralisasi  dan  implemntasi  otonomi  daerah  di  Indonesia  pada dasarnya adalah menyangkut pengalihan kewenangan dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam sistim pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap  kekuasaan  harus  dipertangungjawabkan.  Oleh  karena  itu  setiap  kekuasaan  harus dipikirkan  beban  tanggungjawabnya  bagi  setiap  penerima  kekuasaan.  Beban tanggungjawab dan bentuknya ditentukan oleh cara kekuasaan iitu diproleh . Pemberian kekuasaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 ( dua ) macam yaitu : yaitu atributif dan derivative (Irawan,2004:39)
Kekuasaan  atributif  bersifat  asli  artinya  kekuasaan  yang  timbul  karena pembentukan dari yang belum ada, dan hal ini dapat dilihat dalam konstitusi dan undang- undang.  Sedangkan  kekuasan  derifatif  adalah  kekuasaan  yang  telah  ada  dan  dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk delegasi atau mandat.
Desentralisasi  berkaitan  juga  dengan  adminsitrasi  dan  salah  satu  aspek  penting dari  adminstrasi  adalah  organisasi.  Organisasi  bisanya  terdiri  dari  jenjang  hieraki  dan pada  setiap  jenjang  hieraki  terdapat    pejabat  yang  bertanggungjawab  atas  satuan organisasi  yang  menjadi  kewenangannya.  Contohnya  pada  organisasi  pemerintah provinsi  yang  bertanggungjawab  adalah  Gubernur  dan  pada  organisasi  pemerintah Kabupaten/  Kota  yang  bertanggungjawab  adalah  Bupati/  Walikota  atas  jalannya penyelenggaraan pemerintahan (Noucholis,2007:7)
Pelaksanaan  otonomi  daerah  didasarkan  pada  prinsip  yang  luas,  nyata  dan bertanggungjawab,  mensyaratkan  adanya  tata  kelola  pemerinhan  yang  baik.  Untuk  itu maka  dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  harus  ada akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  penyelenggaraan  pemrintahan.  Prof.  Miriam Budiardjo  mendefinisikan    akuntabilitas  sebagai  “  Pertanggungjawaban  pihak  yang diberi  mandat  untuk  memerintah  kepada  mereka  yang  memberi  mandat  itu “(Budiharjo,Mizan,  halaman  7).  Akuntabilitas  bermakna  pertanggungjawaban  dengan menciptakan  pengawasan  melalui  distribusi  kekuasaan  pada  berbagai  lembaga
Jurnal Jurnal Jurnal
pemerintahan,  sehingga  mengurangi  menumpuknya  kekuasaan  pada  satu  orang, sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi ( checks and balances system ).
Akuntabilitas  public  adalah  prinsip  yang  menjamin  bahwa  setiap  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  terbuka  kepada pihak-pihak  yang  terkena  dampak  penerapan  kebijakan.(Budiharjo,  Mizan  hal  7). Berbagai  definisi  lain  tentang  akuntabilitas,  tetapi  dalam  tulisan  ini  dapat  disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari pejabat institusi atau organisasi pemerintahan  maupun  aparat  yang  bekerja  dibawahnya untuk  membuat  kebijakan  yang sesuai dengan nilai atau kebutuhan masyarakat.
Sedangkan  Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan bagi setiap orang untuk memproleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya  kebijakan,  serta  hasil-hasil  yang  dicapainya  (Bappenas  dan  Depdagri. 2002:18) .
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  akuntable  dan  transparansi  semakin  kuat menjadi  tuntutan  masyarakat.  Dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik, bersih dan bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka pemerintah wajib memberikan  laporan  pertanggungjawaban  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Laporan  dimaksud  dalam  bentuk    LPPD,  LKPJ  dan  Informasi  LPPD.  Bagi  pemerintah LPPD  merupakan  salah  satu  sarana  atau  alat  evaluasi  untuk  keperluan  pembinaan, perbaikan  dan  penyempurnaan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  untuk masa-masa yang akan datang.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat ( 2 )  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004  menyebutkan  bahwa  kepala  daerah  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan laporan  pertanggungjawaban  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah, dan  kepada  DPRD  diberikan  laporan  keterangan  pertanggungjawaban  serta mengimformasikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  kepada  masyarakat.    Dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  pemerintah  bertanggungjawab  terhadap pelaksanaan  pembanguan  daerah  yang  telah  ditetapkan  bersama  antara  pemerintah daerah dan DPRD dalam perencanaan pembanguan daerah yang dituangkan dalam : a.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Kota ( RPJMDK ). Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (  RPJMD  )  Kota  Mataram dituangkan  dalam  peraturan  Walikota  Mataram  Nomor  :  24  Tahun  2007  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Kota  Mataram  yang  kemudian  direvisi menjadi Peraturan Walikota Mataram Nomor 3 Tahun 2008. RPJMD Kota Mataram memuat  arah  kebijakan  keuangan  daerah,  strategis  pembanguan  daerah,  kebijakan umum  dan  program  satuan  kerja  perangkat  daerah  dan  program  kewilayahan  yang disertai  rencana  kerja  dalam  rangka  regulasi  dan  kerangka  pendanaan  yang  bersifat indikatif.
b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ Kota ( RKPK ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ Kota merupakan penjabaran dari RPJMDK untuk jangka  waktu  1  (  satu  )  tahun  yang  isinnya  memuat  rancangan  kerangka  ekonomi daerah,  prioritas  pembangunan  daerah,  rencana  kerja  dan  pendanaannya,  baik  yang dilaksanakan  langsung  oleh  pemerintah  daerah  maupun  ditempuh  dengan mendoorong  partisipasi  masyarakat  yang  mengacu  pada  rencana  kerja  pemerintah. Rencana  kerja  pembangunan  daerah  dan  rencana  kerja  pemerintah  daerah  diatur dalam Pasal 150 ayat ( 1 ) Undangf-Undang 32 Tahun 2004, sedangkan dalam Pasal 150  ayat  (  3  )  huruf  e  disebutkan  bahwa  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  dan  Rencana  Pembangunan  Menengah  Daerah  ditetapkan  dengan  peraturan daerah.
Jurnal Jurnal Jurnal
c.  Pelaksanaan Perencanaan Kebijakan Daerah.
Setelah  rencana  ditetapkan,  langkah  selanjutnya  adalah  melaksanakan  rencana tersebut.  Siapa  yang  melaksanakan  dan  bagaimana  cara  melaksanakannya.  Rencana pemerintah  daerah  ditetapkan  oleh  kepala  daerah  dengan  persetujuan  DPRD  dalam bentuk  Peraturan  Daerah.  Peraturan  daerah  ini  menjadi  bagian  dari  peraturan perundang-undangan  yang  sah  dan  mengikat  bagi  seluruh  masyarakat  daerah  yang bersangkutan.
Pemerintah  daerah  dan  perangkat-perangkatnya  menyusun  strategi  pelaksanaan rencana  yang  telah  ditetapkan.  Kepala  daerah  adalah  penanggungjawan  pelaksanaan kebijakan.  Rencana  yang  telah  ditetapkan  kepala  daerah  memberikan  tugas  kepada perangkatnya sesuai bidang tugas, kewenangannya dan fungsinya.
B. Landasan Hukum Pertanggungjawaban Pemerintah daerah. Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  kepala  daerah  wajib  untuk mempertanngungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan
1. Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan pertanggunjawaban  kepala  daerah  kepada  DPRD  dan  Informasi  Laporan penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat;
8. Peraturan  daerah  Kota  Mataram  Nomor  53  Tahun  2007  tentang  partsipasi masyarakat dalam proses kebijakan public;
9. Peraturan  Daerah  Kota  Mataram  Nomor  1  Tahun  2007  tentang  APBD  Kota Mataram ;
10. Peraturan  Wwalikota  Mataram  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Rencana  Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kota Mataram.
C. Bentuk Pertanggungjwaban Pemerintah daerah terdiri atas :
1.  Pertanggungjawaban  akhir  tahun  anggaran  :  pertanngungjawaban  kepala  daerah atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  selama  satu  tahun  anggaran  yang merupakan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  berdasarkan  tolok  ukur Rencana Strategis daerah;
Pertanggungjawaban  akhir  tahun  anggaran  merupakan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  dalam  bentuk  perhitungan  APBD  berikut  penilaian  kinerja berdasarkan  tolok  ukur  renstra  daerah.  Untuk  keperluan  ini  kepala  daerah membacakan  laporan  pertanggungjawaban  di  depan  siding  paripurna  DPRD, paling  lambat  3  bulan  setelah  berakhirnya  tanhun  anggaran  DPRD  melakukan penilaian, paling lambat 1 bulan. Apabila  sampai  dengan  satu bulan  sejak  penyerahan  dokumen  kepada  DPRD,  belum  dapat  menyelesaiakan penilaiannya, maka pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dianggap diterima. Pertanggungjawaban  kepala  daerah  dapat  ditolak,  apabila  terdapat  perbedaan yang  nyata    antara  rencana  dengan  realisasi  APBD  yang  merupakan penyimpangan  yang alasannya tidak dapat diterima atau dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur rentra daerah.
Jurnal Jurnal Jurnal
Penilaian  atas  pertanggungjawaban  kepala  daerah  dilaksanakan  dalam  Rapat Paripurna  DPRD  yang  dihadiri  sekurang-kuranganya  2/3  dari  jumlah  anggota DPRD. Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup semua praksi.
2.  Pertanggungjawaban akhir masa jabatan : pertanggungjawaban kepala daerah atas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  selama  masa  jabatan  kepala  daerah berdasarkan tolok ukur rencana strategis;
3.  Pertanggungjawan  untuk  hal-hal  tertentu  :  pertanggungjawaban  atas  perbuatan pribadi  kepala  daerah  dan  atau  wakil  kepala  daerah  yang  didunga  mengandung unsure tindak pidana sewaktu selama mesa jabatannya.
D. Implementasi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban  pemerintahan  dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang baik.
Kebijaksanaan  penyelenggaraan  pemerintaha  daerah  berdasarkan  UU  Nomor  32
Tahun  2004  telah  memberikan  perubahan  yang  sangat  signifikan  berupa  pergeseran kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut azas otonomi dan  tugas  pembantuan.  Adanya  UU  Nomor  32  Tahun  2004    merupakan  pedoman dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  diarahkan  untuk  memberdayakan masyarakat,  menumbuhkan  prkarsa  dan  kreatifitas  dan  meningkatkan  peran  serta masyarakat,  mengembangkan  peran  dan  fungsi  DPRD  yang  pada  prinsipnya dimaksudkan  untuk  pengembangan  demokrasi  daerah,  sehingga  akuntabilitas  dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah akan lebih terjamin (Bappenas dan Depdagri, 2002)
Dalam  pelaksanaanya  Undang-Undang  Nomor  32  Thun  2004  tentang pemerintahan  daerah  telah  mengubah  mekanisme  pertanggungjawaban  pemerintah daerah.  Dalam  penerapanya  mekanisme  pertanggungjwaban  yang  digunakan  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  kurang  mencerminkan  prinsip  akuntabilitas dan trnsparansi dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor  3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah,  laporan  keterangan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD serta informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat .
Penerapan  prinsip-prinsip  akuntabilitas  dalam  pertanggungjawaban  pemrintah daerah diropleh melalui :
1. Usaha imperative untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk  setiap prilaku  pemerintahan  yang  responsip  kepada  masyarakat  darimana  mereka memropleh kewenangan;
2. Penetapan  criteria  untuk  mengukur  performance  aparat  pemerintahan  serta    penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah diterapkan dan terpenuhi.
3. Prinsip  akuntabilitas  telah  dicapai  apabila  sudah  ada  tolok  ukur  yang  menunjukkan adanya  kesesuaian  penyelenggaraan  pelayanan  pemerintahan  dengan  nilai  pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
2. Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  pemerintah  daerah  dituntut lebih responsive  atau  cepat  tanggap.  Ada  tiga  (  3  )  mekanisme  yang  dapat  dilakukan  daerah agar  lebih  responsive,  transparan  dan  akuntabel  dalam  upaya  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang baik yaitu :
a) Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat dan membangun kerjasama kemitraan dalam memberdayakan masyarakat ;
b) Memperbaiki aturan internal dan perbaikan mekanisme sistim pengendalian;
c) Membangun iklim kompetisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat.
Jurnal Jurnal Jurnal

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1.    Pertanggungjawaban  pemerintah  Kota  Mataram  dilaksanakan  berdasarkan  Pasal 32  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah  dan Peraturan  pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1 Tahun  2007  tentang  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  kepada Pemerinta,  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah    kepada DPRD  dan  Informasi  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  daerah  kepada masyarakat.  Bentuk  laporan  pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah  Kota Mataram yaitu :
a) Laporan Penyeelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah;
b) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD;
c) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
2.    Penerapan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pertanggunganjawab  Pemerintah Daerah  dilaksanakan  dengan  melalui  penyampaian  informasi  laporan penyelenggaraan  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat.  Agar  laporan pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  itu  dapat  diketahui  akuntabilitas  dan transparansinya  oleh  masyarakat,  maka  DPRD  dalam  pembahasan  ditingkat Panitia Khusus biasanya melakukan public hearing ( dengan pernadapat ) dengan berbagai  unsur  masyarakat  yang  ada  di  Kota  Mataram  seperti  antara  lain  tokoh masyarakat,  unsur  LSM,  organisasi  masyarakat,  unsur  kelurahan,  unsur  BPD, unsur wanita, pemuda, unsur perguruan tinggi untuk memberikan tanggapan atau penilaian  terhadap  keberhasilan  atau  kegagalan  penyelenggaraan  pemerintahan oleh kepala daerah selama setahun berjalan dari semua aspek pembangunan yang ada  di  Kota  Mataram.  Kegiatan  hearing  ini  disiarkan  secara  luas  melalui  media masa dan media elektronik seperti Radio dan TV  yang ada di Kota Mataram.
3.  Sebelum penyampaian laporan pertanggungjawan penyelenggaraan pemerintahan daerah,  belum  pernah  dilakukan  evaluasi  untuk  mengtahui    fakta  tentang pelaksanaan  kebijakan  pemerintahan  apakah  hasilnya  positif  atau  negative.  Dari hasil evaluasi yang obyektif dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam hal :
a) Apakah  kebijakan  yang  telah  ada  tetap  dipertahankan  sesuai  dengan  kondisi saat itu ataukah harus diganti dengan kebijakan baru;
b) Apakah  kebijakan  tersebut  perlu  diperluas  cakupannya  karena  telah  berhasil dilaksanakan dan ;
c) Apakah  kebijakan  tersebut  dihentikan  sama  sekali  karena  tidak  mencapai target maksimal yang direncananakan.
Sebuah evaluasi yang obyektif akan menghasilkan temuan yang obyektif yaitu temuan  apa  adanya,  analisis  dan  kesimpulannya  tidak  dimanipulasi. Sedangkan  evaluasi  yang  tidak  obyektif  akan  menghasilkan  temuan  yang sesuai  dengan  pesan  sponsor.  dan  inilah  fakta  yang  terjadi  saat  ini,  dimana DPRD  sering  kali  memberikan  penilaian  atas  leporan  kinerja  kepada  daerah cendrung subyektif, sehingga tidak mencerminkan apa adanya. Hal ini tambah diperparah  apabila  masyarakat  kurang  tanggap  dan  memberikan  respon  atas laporan  pertanggungjawaban  kepada  daerah.  Selain  itu  penyampaian  LKPJ kepala  daerah  waktunya  tidak  bersamaan  dengan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD,  sehingga  penilaian  DPRD  tidak  utuh  dalam  menilai kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  yang  dilaksanakan oleh kepala daerah.
Jurnal Jurnal Jurnal

## B.   Saran
1.  Dalam  upaya  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik,  maka  partisipasi masyarakat  sebagai  suatu  konsep  pendekatan  pembangunan  dan  merupakan salah  satu  pilar  demokrasi  yang  sangat  penting.  Karena  tanpa  partisipasi masyarakat, maka tidak akan pernah ada prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat  dan  untuk  rakyat.  Setelah  amandemen  UUD  1945  diselenggarakan pemlihan  umum  secara  langsung  bagi  Presiden  dan  kepala  daerah,  oleh karena itu maka penyelenggaraan pemerintahan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemilihnya yaitu rakyat.
2.  Pemerintah  perlu  melakunan  evaluasi  menyeluruh  terhadap  laporan pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  Kota  Mataram  yang  disampaikan kepada  Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Gubernur,  sehingga  dapat  diketahui apakan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  oleh  pemerintah daerah  berhasil  atau  mengalami  kegagalan.  Dengan  demikian  akan  dapat diberikan  masukan,  saran  dan  rekomendasi  perbaikan,  penyempurnaan  dan sebagai bahan pengendalian pada masa-masa yang akan datang.
Menguatnya  tuntutan  akuntabilitas  dan  transparansi  atas  kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada lembaga pemerintahan  baik  di  pusat  maupun  daerah  saat  ini  sangat  kuat,  karena dengan  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dapat  diartikan sebagai  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran yang telag ditetapkan sebelumnya.
3.  Perlu dilakukan direvisi atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang  agar  penyampaian  LKPJ  dan  pertanggungjawaban  APBD  dilakukan pada  waktu  yang  bersamaan,  sehingga  evaluasinya  dapat  dilakukan  secara utuh.  Untuk  mengukur  akuntabilitas  dan  transparansi  penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan membadingkan realisasi APBD dengan  total  dana  APBD  tersedia.  Berdasarkan  hal  ini  akan  dapat  dinilai apakah  pemerintah  daerah  berhasil  atau  gagal  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Rozali,  H,  Pelaksanaan  otonomi  Luas  Dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah Secara Langsung, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,2005;
------------------,  Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dan  Isu  Federalisme  Sebagai  Suatu Alternatif, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,2000;
Abdul  Azis  Hakim,  Distorsi  sistim  pemberhentian  (  inpeachement  )  Kepala  Daerah  di Era Demokrasi Langsung.Toga Press, Yogyakarta, 2006;
A Mukti Fajar, Tipe Negara Hukum, Bayu Media, Jawa Timur, 2004;
Abraham  Amos,  Sistim  Ketatanegaraan  Indonesia,  PT  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta,
2005;
Ade  Maman  Suherman,  Pengantar  Sistim  Hukum,  PT  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta,
2008;
Bratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia, Jakarta.2002;
Buku  Pedoman  Penguatan  Pengamanan  Program  Pembangunan  Daerah,  Bappenas  dan Depdagri. 2002. hal. 18.
Bagir  Manan,  Menyongsong  Era  Otonomi  Daerah,  Pusat  Studi  Hukum,  UII, Jakarta,2004;
Jurnal Jurnal Jurnal
----------------; Good Gavernance dan Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi, UII, Jakarta, 2004;
---------------;  Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta. 1994.
Dahlan  Thalib,  Kedaulatan  Rakyat  Negara  Hukum  dan  Konstitusi,  Penerbit  Liberty, Yogyakarta, 2000;
E  Koeswara,  Otonomi  Daerah  Untuk  Demokrasi  dan  Kemandirian  Rakyat,  Pariba, Jakarta,2002;
Hanif  Nurcholis,  Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah,  Grasindo, Jakarta,2005;
HAW  Widjaja,  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia,  PT  Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005;
--------------,  Otonomi  Daerah  dan  Daerah  Otonom,  PT  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta, 2007;
Sabarno  Hari,    Memandu  Otonomi  Derah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2007;
H  Siswanto  Sunarno,  Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia,  Sinar  Garfika, Jakarta,2006,
Hanip Noucholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta, penerbit : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2007. hal 7.
Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta Penerbit : Sinar Grafika, Cet.i pertama. 2007. hal .15.
Irawan  Soejito,  Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Bina Aksara, Jakarta.2004 hal 39.
Irawan Soetjito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Bina Aksara, Jakarta. 1984; Indra Iswara, Ranjau Otonomi Daerah, Pondok Edukasi, Solo,2002; Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Ekskutif, Aksara Baru, Jakarta,1986; Inu Kencana Safie, Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2007
Joko  Widodo,  Good  Gavernance  (  telaah  dan  dimensi  Akuntabilitas  dan  Kontrol Birikrasi  Pada  Era  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah,  Insan  Cendekia, Surabaya, 2001;
Josef  Riwu  Kaho,  Analisis  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia,  PT Bina Aksara, Jakarta, 1982;
Jazim  dkk,  Teori  Politik  Hukum  dan  Tata  Negara,  Penerbit  Total  Media,  Yogyakarta, 2009;
J Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 2002;
Juanda,  Hukum  Pemerintahan  Daerah,  Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan  antara
DPRD dan Kepala Daerah, PT Alumni Bandung, 2008
Jurnal  Legislasi  Indonesia  Volume  1  No.  2,  Jakarta  2004,  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  Direktorat  Jendral  Departemen  Kehakiman  dan  Ham  RI, Jakarta.2004
Koesoemahadmadja,  Pengantar  Kearah  Sistim  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia,  Bina Cipta Karya, Bandung, 1979;
Lili Romli, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Pustaka Pelajat, Yogyakarta, 2007;
Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan, Akuntabilitas  dan  Good  Gavernance,  Lembaga  Adminsitrasi  Negara  dan  BPKP, Jakarta, 2000;
Mardiasno,  Otonomi  dan  Manekemen  Keuangan  Daerah,  Penerbit  ANDI  Yogyakarta,
2004;
Miriam Budiardjo, Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat, Bandung,Mizan.hal 107.
Jurnal Jurnal Jurnal
Meuthia Ganie Rahman, Good Gavenance, Prinsip, Konponen dan Penerapannya dalam Hak-hak Aazasi Manuia ( Penyelenggaraan Negara Yang Baik ) Penerbit Komnas Ham, Jkarta, 2000;
Miftah  Thoha,  Politik  Birokrasi  Politik  Yang  menjadi  Kendala  Terwujudnya  Good Ganvernance,  Dalam  Miftah  Thoha  (  ed  ).  Menyoal  Birokrasi  Publik,  Balai Pustaka, Jakarta, 1999;
Miriam Bidiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jkatrta, 1986; -------------------, Menggapai Kedaulatan Rakyat, Mizan, Jakarta, 1998; Moh.  Mahfud,  MD,  Pergolakan  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia,  Gama  Media, Yogyakarta, 1999;
------------------,  Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia,  studi  tentang  interaksi  politik dan kehidupan ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta,2000;
------------------, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999; ------------------, Hukum Tak Pernah Tegak, Penerbit PT Citra Aditia, Bandung, 2007; Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006; ------------------,  Problema  Pembatalan  Peraturan  Perundang-undangan,  FH,  UI  Pres, Jakarta 2010.
Priyatmoko,  Peningkatan  Kinerja  Ekskutif  dan  Implementasi  Otonomi  Daerah;  dalam syamsudin  Haris  (  ed  )  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah,  LIPI  Pres,  Jakarta, 2005;
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008; Sadu  Wistiono,  Kapita  Selekta  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  Focus  Media,
Bandung, 1986;
Satipto  Rahardjo,  Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyat,  Genta  Publishing,
Yogyakarta, 2009.
------------------ Menggagas Hukum Progresif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007 ------------------, Ilmu Hukum, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986; Shadia B Drury, Hukum dan Politik, Penerbit Tarsito, Bandung, 1986; Sarundajang, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Pusataka Sinar Harapan, 2001; ----------------, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pusataka Sinar Harapan, 2002; SF  Marbun  dan  Mahfud,  MD,  Pokok-Pokok  Hukum  Adminsitrasi  Negara,  Liberty,
Yogyakarta, 2000;
SF  Marbun,  Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Admnistrasi  di  Indonesia, Liberty, Yogyakarta,1997;
Syaukani, HR, Afan Gaffar dan Riyas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (edisi Amandemen) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahn daerah;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Petanggungjawaban  Kepala  Daerah  kepada  DPRD  dan  Informasi  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
Peraturan Walikota Mataram  Nmor 9 tahun 2008 tentang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan public;
Peraturan  Walikota  Mataram,  Nomor  2,  tahun  2008  tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah (RKPD) tahun 2008;
Peraturan  Walikota  Mataram  Nomor  27    tahun  2005  tentang  Rencana  Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kota Mataram Tahun 2005-2009