Volume 25 No 2, Juli 2023
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas
Implementasi Aspek Perpapajakan Pada Koperasi (Studi Kasus KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL)
Yunita Valentina Kusufiyah 1 , Fredo Fredian Antomi 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas 1,2
email : yunitavalentina@unidha.ac.id 1
Universitas Dharma Andalas antomifredofredian@gmail.com 2

## ABSTRACT
This study aims to find out the implementation of taxation aspects in the DAL Sharia Financing Savings  and  Loans  Cooperative  (KSPPS).  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  analysis method  by  explaining,  examining  and  explaining  the  implementation  of  taxation  aspects  in KSPPS  DAL  based  on  applicable  tax  provisions  so  as  to  obtain  a  clear  and  comprehensive picture  regarding  taxation  aspects  in  KSPPS  DAL.  The  results  of  this  study  indicate  that  the implementation of taxation aspects at KSPPS DAL is in accordance with the applicable taxation system where KSPPS DAL has taken into account income tax payable and tax reporting through a self-assessment system which refers to Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. KSPPS DAL tax reporting in 2022 uses E-Form 1771 with a zero status because the amount of commercial tax income is smaller than the income subject to final tax.
Keyword : Undang-undang No.7 Tahun 2021, laporan laba rugi, tarif pajak

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  aspek  perpajakan  dalam  Koperasi  Simpan Pinjam Syariah Dana Abadi Lestari (KSPPS DAL). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif  kualitatif  dengan  menjelaskan,  menguji,  dan  menjelaskan  implementasi  aspek perpajakan di KSPPS DAL berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai aspek perpajakan di KSPPS DAL. Hasil dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  aspek  perpajakan  di  KSPPS  DAL  sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku, di mana KSPPS DAL telah mempertimbangkan pajak penghasilan  yang  harus  dibayarkan  dan  pelaporan  pajak  melalui  sistem  penilaian  diri  yang mengacu  pada  Undang-Undang  No.  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan. Pelaporan  pajak  KSPPS  DAL  pada  tahun  2022  menggunakan  E-Form  1771  dengan  status  nol karena  jumlah  pendapatan  pajak  komersial  lebih  kecil  daripada  pendapatan  yang  dikenakan pajak final.
Keyword : Undang-undang No.7 Tahun 2021, laporan laba rugi, tarif pajak

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara berkembang terus melaksanakan pembangunan  nasional  di  berbagai bidang  terutama  di  bidang  ekonomi
dengan tujuan meningkatkan perekonomian  di  berbagai  sektor-sektor yang  berdampak  pada  kesejahteraan rakyat  untuk  mencapai  pembangungan
nasional.  Pembangunan  nasional  dapat berjalan  dengan  baik  dan  lancar  apabila sumber  dana  yang  tersedia  tersebut cukup untuk digunakan dalam melakukan  pembangunan.  Salah  satu sumber  dana  tersebut  berasal  dari  pajak dan  hal  ini  tertuang  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Auliah  &  Marilang,  2019). Penerimaan pajak  menjadi  salah  satu  sumber
pendapatan  yang  paling  besar  bagi negara  Indonesia,  dalam  hal  ini  Menteri Keuangan mengatakan bahwa pendapatan  negara  APBN  Tahun  2022 terealisasi sebesar 115,9 persen (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023) dan kondisi ini tergambar pada kontribusi pajak terhadap  pendapatan  negara  pada  data BPS tahun 2018-2022 sebagai berikut: Tabel 1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyaran Rupiah) Tahun 2018-2022 Sumber Penerimaan Negara Realisasi Pendapatan Negara (Milyaran Rupiah) 2018 2019 2020 2021 2022 I.Penerimaan Negara 1.928.110,00 1.955.136,20 1.628.950,53 2.006.334,00 2.435.867,10 1.Penerimaan Pajak 1.518.789,80 1.546.141,90 1.285.136,32 1.547.841,10 1.924.937,50 2. Perimaan Bukan Pajak 409.320,20 408.994,30 343.814,21 458.493,00 510.929,60 II. Hibah 15.564,90 5.497,30 18.832,82 5.013,00 1.010,70 Jumlah Penerimaan Negara 1.943.674,90 1.960.633,60 1.647.783,34 2.011.347,10 2.436.877,80 Kontribusi Pajak terhadap penerimaan negara (%) 78,14 78.85 77,99 76,95 78,99 Sumber : BPS, 2023 Data BPS pada tabel 1
memperlihatkan besarnya kontribusi pajak    terhadap  realisasi  pendapatan negara secara rata-rata pada tahun 2018- 2022 mencapai 78,18 persen. Penerimaan  pajak  ini  bersumber  dari berbagai  jenis  pajakdalam  negeri  dan pajak  perdagangan  internasional  yang dapat  dilihat  di  tabel  2  dibawah  ini: Tabel 2 Realisasi Pendapatan Pajak (Milyaran Rupiah) Tahun 2018-2022 Sumber Penerimaan - Keuangan Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2018 2019 2020 2021 2022 1.Pajak Dalam Negeri 1.472.908,00 1.505.088,20 1.248.415,11 1.474.145,70 1.832.327,50 - Pajak Penghasilan 749.977,00 772.265,70 594.033,33 696.676,60 895.101,00 - Pajak Pertambahan Nilai dan dan 537.267,90 531.577,30 450.328 551.900,50 680.741,30 Pajak Penjualan atas Barang Mewah - Pajak Bumi dan Bangunan 19.444,90 21.145,90 20.953,61 18.924,80 20.903,80 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - - - - - - Cukai 159.588,60 172.421,90 176.309,31 195.517,80 224.200,00 - Pajak Lainnya 6.629,50 7.677,30 6.790,79 11.126,00 11.381,40 2.Pajak Perdagangan Internasional 45.881,80 41.053,70 36.721,21 73.695,40 92.610,00 - Bea Masuk 39.116,70 37.527,00 32.443,50 39.122,70 43.700,00 - Pajak Ekspor 6.765,10 3.526,70 4.277,71 34.572,70 48.910,00 Total Penerimaan Perpajakan 1.518.789,80 1.546.141,90 1.285.136,32 1.547.841,10 1.924.937,50 Sumber : BPS, 2023 Informasi pada tabel 2 memperlihatkan bahwa Pajak Penghasilan  (PPh)  memiliki  kontribusi yang  besar  terhadap  penerimaan  pajak hal  ini  tentu  tidak  lepas  dari  upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan  pajak.  Pemerintah  melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan  perbaikan  agar  penerimaan
pajak  dapat  optimal  antara  lain  dengan meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya (Kusufiyah & Anggraini, 2023). Pemerintah Indonesia rangka meningkatkan  kepatuhan  Wajib  dan tax
ratio pada  saat  pandemi  covid-19  yang terjadi pada awal tahun 2020 mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal, hal  ini  dikarenaka  dunia  dan  Indonesia mengalami  penurunan  kondisi    ekonomi dari dampak pandemi covid-19.
Kebijakan  fiskal  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  diantaranya  :  1)  pajak ditanggung  oleh  pemerintah  PPh  Pasal 21; 2) pembebasan PPh Pasal 22 impor ;
3)pembebasan pajak impor alat
kesehatan  dan  vaksin    serta;  3) penurunan  tarif  PPh  Badan  (Siaran  Pers Dirjen Anggaran, 2021). Penurunan tarif PPh  badan  dilakukan  pemerintah  dalam rangka  reformasi  pajak,  peningkatan penerimaan  pajak  dan  menekan  defisit anggaran,  guna  menerbitkan  kebijakan fiskal bersifat komprehensif, konsolidatif dan  harmonis.  Penurunan  tarif    PPh Badan  diatur  pada  Pasal  17  ayat  1(b)
Undang-Undang  No.7  Tahun  2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan  yang  menyebutkan  bahwa tarif  PPh  Badan  sebesar  22  persen  yang sebelumnya sebesar 25 persen, aturan ini juga  menyebutkan  bahwa  Wajib  Pajak Badan  yang  memliki  peredaran  bruto sampai  dengan  4,8  milyar  mendapat pengurangan  tarif  sebesar  50  persen menjadi  11  persen  hal  ini  diatur  pada Pasal  31E  ayat  1  Undang-Undang  No.7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Republik Indonesia, 2021). Pemerintah  dalam  mewujudkan ketentuan  pelaksanaan  Undang-Undang No.7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi
Peraturan
Perpajakan
menerbitkan
Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 tentang  Penyesuaian  Pengaturan  Di
Bidang  Pajak  Penghasilan  (Presiden
Republik Indonesia, 2022), yang memiliki salah satu pokok materi tentang penyesuaian peraturan pajak penghasilan atas  penghasilan  dari  usaha  yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Peraturan  Pemerintah  ini  lebih  lanjut menyebutkan bahwa Wajib Pajak Badan yang  berbentuk  koperasi,  persekutuan komanditer,  firma,  perseroan  terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan
peredaran  bruto  tidak  melebihi  4,8 Milyar    dalam  1  (satu)  Tahun  Pajak dikenakan  Pajak  Penghasilan  bersifat Final.  Aturan  ini  dimaksudkan  untuk meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak, hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Adiman  &  Miftha, 2020) yang menyatakan bahwa penurunan  tarif    dapat  meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.  Peraturan  Pemerintah  No.55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (Presiden  Republik  Indonesia,  2022) mengatur tentang fasilitas Pajak Penghasilan Final yang dikenakan terhadap wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah  (UMKM)  yang  memiliki omset  lebih  kecil  dari  4,8  milyar  dalam tahun  pajak  dikenakan  tarif  0,5  persen dari  omset,  dan  apabila  omset  wajib pajak  kecil  dari  500  juta  dalam  satu tahun pajak maka tidak  dikenakan pajak penghasilan  final,  namun  kebijakan  ini memiliki  batas  waktu  bagi  wajib  pajak yang  menggunakannya.  Batas  waktu penggunaan tarif pajak penghasilan final 0,5  persen  paling  lama  7  tahun  bagi wajib  pajak  orang  pribadi,  4  tahun  bagi wajib  pajak  badan  berbentuk  koperasi, persekutuan komanditer atau firma dan 3 tahun  bagi  wajib  pajak  badan  berbentuk perseroan terbatas, kebijakan ini terhitung  saat  Peraturan  Pemerintah  No.
23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu diberlakukan (Presiden Republik Indonesia,  2018).  Wajib  pajak  badan yang didirikan setelah Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diterbitkan yang memiliki omset/peredaran  bruto  kecil  dari  4,8 milyar  dalam  satu  tahun  dapat  memilih opsi  penggunaan  tarif  pajak  penghasilan yaitu  :  1)  menggunakan  PPh  Final berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No. 23 Tahun 2018 yang telah diperbaharuai dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  55 Tahun  2022  atau  ;  2)  menggunakan fasilitas Pasal 31E Undang-Undang PPh.
Koperasi sebagai salah satu wajib badan  memiliki  kewajiban  perpajakan umum  yang  melekat  antara  lain  : mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) dan/atau  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak (PKP),  menyetorkan  dan  melaporkan pajak  penghasilan  badan  koperasi,  dan atau  melakukan  pemungutan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  koperasi. Kelalaian  atas  pemenuhan  kewajiban tersebut  akan  menimbulkan  denda  dan sanksi  administrasi  yang  sebaiknya dihindari (Lestari et al., 2021). Ketentuan  perpajakan  koperasi  dapat dilihat  dari  dua  sisi  yaitu  :  Penghasilan yang  diterima  oleh  anggota  kopeasi  dan kewajiban  pajak  koperasi  itu  sendiri. Penghasilan  yang  diterima  oleh  anggota koperasi  dapat  berupa  bunga  simpanan koperasi  yang  dikenakan  PPh  pasal  4 ayat  2  serta  Sisa  Hasil  Usaha  (SHU) koperasi  yang  sejak  diberlakukannya
Undang-Undang  No.7  Tahun  2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  tidak  dikategorikan  sebagai objek  pajak  penghasilan.  Kewajiban pajak  koperasi  lainnya  diantaranya adalah : PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Badan, PPh Final dan Pajak
Pertambahan  Nilai  (Suartama,  2022). Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk membahas  tentang  Penerapan  Peraturan Pemerintah  No.  55  Tahun  2022  Bagi Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran Bruto  Tertentu  (Studi  Kasus  pada
Koperasi Simpan Pinjam
dan
Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  Dharma Andalas  Laboratory  (DAL)  untuk  tahun pajak 2022.

## Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan menurut (Resmi,  2019)    pajak  penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap  subjek  pajak  atas  penghasilan yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam satu  tahun  pajak.  Dasar  hukum  pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor  7  tahun  1983  yang  kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor  7 Tahun  2021  dimana  dijelaskan  pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021(Republik Indonesia, 2021). Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan  dengan  penghasilan  yang diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun pajak.  Subjek  pajak  tersebut  dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh  penghasilan.  Subjek  pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan  dalam  Undang-Undang  ini disebut  Wajib  Pajak.  Wajib  Pajak dikenai  pajak  atas  penghasilan  yang diterima  atau  diperolehnya  selama  satu tahun  pajak  atau  dapat  pula  dikenai pajak  untuk  penghasilan  dalam  bagian tahun  pajak  apabila  kewajiban  pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun  pajak.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2021,yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah: 1. Orang  Pribadi  sebagai  subjek  pajak dapat  bertempat  tinggal  atau  berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.
2. Warisan  yang  belum  terbagi  sebagai satu  kesatuan  merupakan  subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukanwarisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar
pengenaan  pajak  atas  penghasilan yang
3. berasal  dari  warisan  tersebut  tetap dapat dilaksanakan.
4. Badan  adalah  sekumpulan  orang dan/atau  modal  yang  merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang  meliputi  perseroan  terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,  badan  usaha  milik  negara atau  badan  usaha  milik  daerah dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,
yayasan, organisasi
massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi  lainnya,  lembaga,  dan bentuk  badan  lainnya  termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam bentuk apa pun. Objek Pajak Penghasilan  menurut  Undang-Undang No.7 Tahun 2021 antara lain:
1. Penggantian  atau  imbalan  berkenaan dengan pekerjaanatau jasa yang diterima atau di peroleh termasuk gaji, upah,  tunjangan,  honorarium, komisi, bonus,  gratifikasi,  uang  pensiun,  atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecualiditentukan  lain  dalam  Undang- undang ini.
2. Hadiah  dari  undian  atau  pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan  karena  penjualan  atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak  yang  telah  dibebankan  sebagai
biaya  dan  pembayaran  tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga  termasuk  premium,  diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang.
7. Dividen,  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apapun,  termasuk  dividen  dari perushaan  asuransi  kepada  pemegang polis,  dan  pembagian  sisa  hasil  usaha kopersi.
8. Royalti atau imbalan  atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu  yang  ditetapkan  dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan  selisih  kurs  mata  uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi Asuransi
15. Iuran  yang  diterima  atau  diperoleh perkumpulan  dari  anggotanya  yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan  usaha  atau  perkerjaan bebas 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal  dari  penghasilan  yang  belum dikenakan pajak
17. Penghasilan  dari  usaha  berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang  mengatur  mengenai  ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
19. Surplus bank Indonesia.
Yang  bukan  termasuk  objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 antara lain:
1. bantuan  atau  sumbangan,  termasuk zakat,  infak,  dan  sedekah  yang diterima  oleh  badan  amil    zakat  atau lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk atau  disahkan  oleh  pemerintah  dan
yang  diterima    oleh  penerima  zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan  yang  sifatnya  wajib  bagi pemeluk  agama  yang  diakui  di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan  oleh  pemerintah  dan  yang diterima  oleh  penerima  sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Pemerintah.
2. harta  hibahan  yang  diterima  oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.
3. Warisan.
4. Harta  termasuk  setoran  tunai  yang diterima  oleh  badan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b  sebagai  pengganti  saham  atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang diterima  atau  diperoleh  dalam  bentuk natura dan/atau kenikmatan.
6. Pembayaran  dari  perusahaan  asuransi karena  kecelakaan,  sakit,  atau  karena meninggalnya orang .
7. sisa  lebih  yang  diterima/diperoleh badan  atau  lembaga  sosial  dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi  yang  membidanginya,  yang ditanamkan  kembali  dalam  bentuk sarana  dan  prasarana  sosial  dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya  sisa  lebih  tersebut,  atau ditempatkan  sebagai  dana  abadi.yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa.

## Rekonsiliasi Fiskal SPT Tahunan PPh
Latar Belakang Rekonsiliasi Fiskal
Rekonsiliasi fiskal menurut (Resmi, 2019) adalah ketika Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan  (fiskal).  Laporan  keuangan komersial  atau  bisnis  ditujukan  untuk
menilai  kinerja  ekonomi  dan  keadaan finansial  dari  sektor  swasta,  sedangkan laporan  keuangan  fiskal  lebih  ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk
menjembatani  adanya  perbedaan  tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan  laporan  keuangan  fiskal  serta tercapainya  tujuan  efisiensi  maka  lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan. Perusahan hanya menyelenggarakan  pembukuan  menurut akuntansi  komersial,  tetapi  apabila terhadap  laporan  keuangan  komersial tersebut. Penyebab Perbedaan Lapora Keuangan  Komersial  dan  Laporan Keuangan Fiskal Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan  fiskal  menurut  (Resmi,  2019) adalah Karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan  penghasilan  dan  biaya,  serta perbedaan  perlakuan  penghasilan  dan biaya, antara lain :
1. Perbedaan Prinsip Akuntansi Beberapa  prinsip  akuntansi  yang berlaku  umum  Standar  Akuntansi Keuangan  (SAK)  yang  telah  diakui secara  umum  dalam  dunia  bisnis  dan profesi,  tetapi  tidak  diakui  dalam fiskal.
2. Perbedaan  Metode  dan  Prosedur Akuntansi, seperti :
a. Metode Penilaian Persediaan.
b. Metode Penyusutan Amortisasi.
c. Metode Penghapusan piutang.
Perbedaan Penghasilan dan biaya/pengeluaran  menurut  akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi  perbedaan  tetap  atau  perbedaan permanen ( permanent differerences ) dan perbedaan  sementara  waktu  ( timing differences ).  Perbedaan  tetap  terjadi karena  transaksi-transaksi  pendapatan dan  biaya  diakui  menurut  akuntansi
komersial  dan  tidak  diakui  menurut fiskal.  Perbedaan  tetap  mengakibatkan laba  (rugi)  bersih  menurut  akuntansi berbeda (secara tetap)
dengan penghasilan  (laba)  kena  pajak  menurut fiskal.
Teknik Rekonsiliasi Fiskal Teknik rekonsiliasi fiskal menurut (Resmi, 2019) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi,  tetapi  tidak  diakui  menurut fiskal  maka  rekonsiliasi  dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan  tersebut  dari  penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika  suatu  penghasilan  tidak  diakui menurut akuntansi, tetapi  diakui menurut  fiskal  maka  rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan
sejumlah  penghasilan  tersebut  pada penghasilan  menurut  akuntansi,  yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika  suatu  biaya/pengeluaran  diakui menurut  akuntansi,  tetapi  tidak  diakui sebagai  pengurang  penghasilan  bruto menurut fiskal makarekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah  biaya  atau  pengeluaran tersebut  dari  biaya  menurut  akuntansi yang  berarti  menambah  laba  menurut fiskal.
4. Jika  suatu  biaya/pengeluaran  tidak diakui  menurut  akuntansi  tapi  diakui sebagai  pengurang  penghasilan  bruto
menurut  fiskal  maka  rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tesebutpada biaya menurut  akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
Perbedaan  yang  terjadi  pada  saat rekonsiliasi fiskal dilakukan dan
dimasukkan  sebagai  koreksi  positif apabila :
1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atas suatu
penghasilan  diakui  menurut  fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau  suatu  biaya/pengeluaran  tidak diakui  menurut  fiskal  tetapi  diakui menurut akuntansi.
Perbedaan  dimasukkan  sebagai  koreksi fiskal negatif, apabila :
1. Pendapatan  menurut  fiskal  lebih  kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan  tidak  diakui  menurut fiskal  (bukan  objek  pajak)  tetapi diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya pengeluaran  diakui  menurut  fiskal, tetapi diakui menurut akuntansi.
3. Suatu  pendapatan  telah  dikenakan pajak penghasilan bersifat final.
Rekonsiliasi  fiskal  dilakukan
oleh  Wajib  Pajak  Badan  dan  Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan  pembukuan  dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial). Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mempermudah pengisian  Surat  Pemberitahuan  (SPT)
Tahunan  PPh  dan  menyusun  laporan keuangan  fiskal  sebagai  lampiran  SPT Tahunan  PPh.  Berdasarkan  penjelasan sebelumnya maka model kerangka teoris dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
Sumber: Data Penelitian, 2023 Gambar 1. Kerangka Pikir Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 (PAD) Laporan Laba/Rugi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Wajib Pajak

## METODE PENELITIAN
Metode  analisis  data  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  metode analisis deskriptif kualitatif yang
merupakan  metode  analisis  dengan menggambarkan  keadaan  objek  dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan,  menganalisis  dan menginterprestasikan data
yang diperoleh sehingga dengan keadaan yang sebenarnya.  Data  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  laporan  laba rugi  dan  laporan  posisi  keuangan koperasi  dengan memaparkan, menelaah dan  menjelaskan  berdasarkan  ketentuan pajak  yang  berlaku  untuk  mendapatkan gambaran  yang  jelas  dan  menyeluruh tentang aspek perpajakan koperasi tersebut.  Tahapan  yang  dilakukan  oleh peneliti dalam mengalisis data adalah :
1. Mengumpulkan  laporan  laba/rugi  dan dokumen  koperasi  yang  berhubungan dengan kewajiban perpajakan
koperasi.
2. Membuat  perhitungan  atas  pajak terutang koperasi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  aspek  perpajakan  pada KSPPS DAL meliputi prosedur pemungutan pajak, tarif yang diterapkan dan  tata  cara  koperasi  menyetor  dan
melaporkan pajak. KSPPS DAL
merupakan  Koperasi  Simpan  Pinjam Pembiayan  Syariah  yang  berada  pada Universitas  Dharma  Andalas  yang  telah melakukan perhitungan dan pelaporannya pajak secara self
assessment system . KSPPS DAL
merupakan salah satu wajib pajak badan yang  memiliki  omset/peredaran  bruto kurang  dari  dari  4,8  milyar  dalam  satu tahun pajak, namun dalam hal ini KSPPS DAL  memilih  menggunakan  tarif  pajak 11 persen dalam melakukan perhitungan pajak  penghasilannya,  hal  ini  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  No.55 Tahun  2022  Pasal  57  ayat  (2)  huruf  a angka  2  yang  menyatakan  bahwa  tidak termasuk wajib pajak dalam negeri yang memiliki  peredaran  bruto  tertentu  yang dikenai  pajak  penghasilan  yang  bersifat final  apabila  wajib  pajak  memilih  untuk dikenai  pajak  penghasilan  berdasarkan tarif  pasal  17  ayat  (1)  huruf  b  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan  dengan mempertimbangan  pasal  31E  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan  (Republik Indonesia,  2021)  untuk  wajib  pajak badan. Berdasarkan aturan tersebut maka
KSPPS DAL dalam melakukan kewajiban perpajakannya dalam menghitung  pajak  penghasilan  badan harus  melakukan  rekonsialisi  fiskal  dari laporan  laba/rugi  atau  pada  koperasi disebut dengan laporan perhitungan hasil usaha. Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan  oleh  KSPPS  DAL  akan menyebabkan adanya koreksi positif dan negatif  sehingga  laba  menurut  komersil akan berbeda dengan laba menurut fiskal setelah  menyesuaikan  dan  perhatikan ketentuan  peraturan  perpajakan  yang berlaku  saat  ini.  Data  dibawah  ini menunjukan  hasil  rekonsiliasi  fiskal. Data tersebut akan dijabarkan pada  tabel 3 dibawah ini :

## Tabel 3 Rekonsiliasi Fiskal KSPPS DAL
KSPPS Laporan Perhitungan Hasil Usaha Per 1 Januari - 31 Desember 2022 Keterangan Menurut Komersil Koreksi Positif Koreksi Negatif Menurut Fiskal Pendapatan: Pendapatan Operasional Utama Pendapatan Marjin Murabahah 60.076.918,14 60.076.918,14 Pendapatan Adm Murabahah - Pendapatan Materai - Jumlah Pendapatan Operasional 60.076.918,14 60.076.918,14 Pendapatan Bonus dari Bank Syariah Lain 88.344.753,82 88.344.753,82 - Pendapatan Administrasi 47.885.857,60 47.885.857,60 Pendapatan lainnya 22.266.667,00 22.266.667,00 Total Pendapatan Operasional Utama 218.574.196,56 130.229.442,74 Biaya-Biaya : I. Bagi Hasil Pemilik Dana Tabungan Mudharabah 71.868.703,00 71.868.703,00 - Deposito Mudharabah (Non Profit Sharing) 2.764.553,00 2.764.553,00 - Deposito Mudharabah (Profit Sharing) 13.863,00 13.863,00 - Total Bagi Hasil Pemilik Dana 74.647.119,00 - Total Pendapatan Opr. Setelah Distribusi Bagi Hasil 143.927.077,56 130.229.442,74 II. Biaya Operasional Biaya Penyisihan Piutang Aktiva Produktif (PPAP) 1.496.908,62 1.975.314,38 3.472.223,00 Biaya Rapat 1.342.800,00 1.342.800,00 Biaya Perlengkapan Kantor 5.066.013,76 5.066.013,76 Biaya Barang dan Jasa lainnya 8.100.000,00 8.100.000,00 Biaya Insentif Karyawan 19.333.088,22 19.333.088,22 Biaya Insentif Pengurus 25.021.174,46 25.021.174,46 Biaya Transportasi Pengurus 26.790.000,00 26.790.000,00 Biaya ADM Bank Giro 180.000,00 180.000,00 Total Biaya Operasional 87.329.985,06 89.305.299,44 Sisa Hasil Usaha 56.597.092,50 40.924.143,30 Sumber: Data penelitian 2023 Informasi pada tabel 3 memperlihatkan bahwa pendapatan
bonus  dari  bank  syariah  lain  sebesar  Rp 88.344.753,82, dilakukan koreksi negatif hal  ini  dikarenakan  penghasilan  ini merupakan  objek  penghasilan  pasal  4 ayat  2  yang  bersifat  final,  sehingga pendapatan dari bonus  bank syariah lain tidak boleh dimasukkan sebagai penghasilan  kena  pajak.  Sejalan  dengan hal tersebut maka biaya yang dikeluarkan oleh KSPPS DAL dalam hal bagi hasil Tabungan Mudharabah
sebesar  Rp  71.868.703,00,  bagi  hasil Deposito Mudharabah (Non Profit Sharing)  sebesar  Rp  2.764.553,00  dan bagi  hasil  Deposito  Mudharabah  (Profit Sharing) sebesar Rp 13.863,00
merupakan  objek  pajak  penghasilan pasal  4  ayat  2  bagi  nasabah  yang menerimanya  sehingga  tidak  dapat dibiayakan  dalam  laporan  laba/rugi fiskal  tersebut.  Akun  berikutnya  yang dilakukan koreksi adalah Biaya Penyisihan  Piutang  Aktiva  Produktif (PPAP),  pada  akun  ini  piutang  yang benar-benar tidak bisa ditagih pada tahun 2022  sebesar  Rp  3.472.223,00,  tetapi KSPP DAL hanya membebankan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp  1.496.908,62  sehingga menyebabkan koreksi negatif sebesar Rp 1.975.314,38.
KSPPS merupakan unit usaha Universitas  Dharma  Andalas  sehingga aset tetap dan biaya gaji pegawai KSPPS DAL  telah  dimasukkan  ke  dalam
pelaporan  pajak  Universitas  Dharma Andalas  sehingga  KSPPS  DAL  tidak memasukkan  beban  penyusutan  aset tetap  dan  beban  gaji  karyawan  pada laporan  laba/ruginya  serta  KSPPS  DAL juga tidak melakukan kewajiban
pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawainya. Setelah melakukan
rekonsiliasi  fiskal  maka  didapatkan  laba kena  pajak/penghasilan  kena  pajak sebesar  Rp  40.924.143,30.  KSPPS  DAL melaporkan  SPT  Tahunan  untuk  tahun pajak 2022 disampaikan pada tanggal 20 April  2023  dengan  menggunakan  E- Form  1771.  KSPPS  DAL  setelah melakukan  pengisian  E-Form  SPT  1771 tahun  pajak  2022  pada  lampiran  I- Penghitungan  Penghasilan  Neto  Fiskal didapatkan  bahwa  penghasilan  yang dikenakan  pajak  penghasilan  final  lebih besar  dari  jumlah  penghasilan  komersil sehingga  KSPPS  DAL  tidak  memiliki penghasilan  neto  fiskal  yang  dikenakan pajak  penghasilan  badan  dengan  tarif mendapatkan fasilitas sebesar 11 persen.

## SIMPULAN
KSPPS  DAL  merupakan  salah  satu wajib pajak badan yang telah melakukan kewajiban  perpajakannya  secara self assessment  system dengan  melakukan perhitungan  pajak  dengan  melakukan rekonsiliasi  fiskal  sesuai  denga  aturan perpajakan  dan  memilih  tarif  11  persen dalam  perhitungan  pajak  penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan dengan  mempertimbangan  pasal  31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
KSPPS  DAL  telah  melaporkan  pajak tahun  2022  sebelum  batas  waktu  akhir penyampaian  SPT,  dan  KSPPS  DAL melaporkan pajak tahun 2022
menggunakan E-Form 1771.  KSPPS DAL  sesuai  dengan  perhitungan  dan pengisian  SPT  1771  tidak  memiliki pajak  penghasilan  badan  yang  terutang
(nihil),  hal  ini  dikarenakan  jumlah penghasilan  yang  dikenakan  PPh  Final lebih besar dari jumlah penghasilan neto komersil.  Rekomendasi  bagi  peneliti selanjutnya  agar  dapat  membandingkan wajib  pajak  badan  sejenis  dengan menggunakan  tarif  dengan  ketentuan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 sehingga  dapat  diketahui  manajemen pajak  yang  lebih  baik  sesuai  undang- undang perpajakan dengan menggunakan tarif yang berbeda.

## REFERENSI
Adiman,  S.,  &  Miftha,  R.  (2020).
Pengaruh  Penerapan  PP  No.  23 Tahun  2018  Terhadap  Peningkatan Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Jurnal  Perpajakan , 1 (2), 68–82. http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.p hp/jurnalperpajakan/article/view/80 8/766 Auliah,  I.  S.,  &  Marilang.  (2019).  Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan  Daerah  Dikabupaten Gowa. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah , 1 (1), 42. https://doi.org/10.24252/iqtishadun a.v1i1.10939 BPS.  (2023). Realisasi  pendapatan negara tahun 2018-2022 . https://www.bps.go.id/indicator/13/ 1070/2/realisasi-pendapatan- negara.html Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  (2023). Informasi  APBN 2023  Peningkatan  Produktivitas untuk  Transformasi  Ekonomi  yang Inklusif dan Berkelanjutan . Kusufiyah,  Y.  V.,  &  Anggraini,  D. (2023). Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan Dan Minuman  Yang  Terdaftar  Di  Bei Sebelum  dan  Selama  Pandemi
Covid-19. Jurnal  Ekonomi  Dan
Bisnis Dharma Andalas , 25 (1), 11– 21. Lestari, H., Laekkeng, M., & Nurwanah, A.  (2021).  Implementasi  Aspek
Perpajakan Pada Koperasi Di Kabupaten  Jeneponto. Amnesty: Jurnal  Riset  Perpajakan , 4 (1),  56– 76. https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.53 07 Presiden  Republik  Indonesia.  (2018). Peraturan  Pemerintah  No.23  Tahun 2018  Tentang  Pajak  Penghasilan Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang
Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 , 1–
9. https://www.pajak.go.id/sites/defaul t/files/2019-05/PP Nomor 23 Tahun 2018.pdf Presiden  Republik  Indonesia.  (2022). Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  55  Tahun  2022
Tentang Penyesuaian Pengaturan Di
Bidang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia , 160030 . Republik  Indonesia.  (2021). Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2021 Tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan . 1–119. Resmi,  S.  (2019). Perpajakan :  Teori  & Kasus (E.  S.  Suharsih  (ed.);  11th ed.). Salemba Empat. Siaran  Pers  Dirjen  Anggaran.  (2021). Peran  Pajak  Sebagai  Stimulus Ekonomi  di  Masa  Pandemi.  In
Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan . Suartama,  D.  (2022). Ketentuan  Pajak
Koperasi :  Anggota  Harus  Tahu
Pengelola . Ortax.Org. https://ortax.org/ketentuan-pajak- koperasi-pengelola-dan-anggota- harus-tahu