Hal 059-072 Disetujui:  26 Agustus 2019

## STRATEGI PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BAJOMULYO UNTUK MENINGKATKAN FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN
Development Strategy of Bajomulyo Coastal Fishing Port for Improving Port Functions
Oleh:
Heri Setiawan 1* , Anwar Bey Pane 2 , Ernani Lubis 2
1 Teknologi Perikanan Laut, FPIK, IPB
2 Departemen PSP, FPIK, IPB
* Korespondensi: h_setiawan84@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Fungsi  pelabuhan  perikanan  di  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (PPP)  Bajomulyo  yang  tidak berjalan  dengan  baik  dikarenakan  tidak  tersedianya  fasilitas  pelabuhan  dan  fasilitas  yang  ada  tidak memenuhi kebutuhan, sehingga PPP Bajomulyo perlu dilakukan pengembangan. Tujuan penelitian ini adalah menentukan strategi pengembangan PPP Bajomulyo untuk meningkatkan fungsinya. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  studi  kasus.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis strengths opportunities weaknesses threats (SWOT) dan quantitative strategic planning management (QSPM).  Prioritas  strategi  pengembangan  PPP  Bajomulyo  adalah  penyelesaian  aset  PPP  Bajomulyo dengan membuat MoU antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten Pati, sehingga pembangunan fasilitas dapat segera dilakukan.
Kata kunci: Bajomulyo, fasilitas, fungsi, pelabuhan perikanan

## ABSTRACT
The  fungtions  of  Bajomulyo  coastal  fishing  port  was  not  well  becauses  unavailability  of  port facilities and existing facilities was not the need so it needed to develop. The study aimed to determine the development strategy of Bajomulyo fishing port for improving fishing port functions. The research method was used the case study method. Strengths opportunities weaknesses threats (SWOT) analysis and quantitative strategic planning management (QSPM) used to analyse the development strategy of fishing port. The priority strategy was the completion of fishing port assets with the making of MoU between the Central Java government and Pati government, so that construction of facilities can be done.
Key words : Bajomulyo, facilities, fungtion, fishing port

## PENDAHULUAN
Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (PPP)  Bajomulyo  merupakan  pelabuhan  perikanan  terbesar  di Kabupaten Pati berdasarkan produksi ikan yang didaratkan, yaitu sekitar 98% dari total produksi ikan yang  didaratkan  di  seluruh  pelabuhan  perikanan  di  Kabupaten  Pati  (BPS  2017).  Keberadaan  PPP Bajomulyo menjadikan sektor perikanan menjadi sektor basis terhadap perekonomian di Kabupaten Pati (Zulfi et al. 2014).
Pelabuhan  perikanan  pantai  Bajomulyo  berlokasi  di  tepi  Sungai  Silugonggo  sisi  sebelah  barat yang berjarak sekitar 5.8 km dari muara Sungai. Lokasi PPP Bajomulyo ada 2, yaitu tempat pelelangan ikan  (TPI)  Bajomulyo  unit  I  dan  TPI  Bajomulyo  unit  II  yang  dipisahkan  oleh  Unit  Penyelenggara
Pelabuhan (UPP) kelas III Juwana (pelabuhan umum). Lokasi kantor PPP Bajomulyo berada di dalam TPI Bajomulyo unit I.
Pada  tahun  2004,  pelabuhan  perikanan  Bajomulyo  meningkat  kelas  pelabuhannya  dari pangkalan pendaratan ikan (PPI) menjadi pelabuhan perikanan pantai (PPP) (KKP 2004). Hal tersebut mengakibatkan berubah pengelolanya, yang awalnya dikelola pemerintah Kabupaten Pati beralih ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sebagian besar kapal yang masuk ke PPP Bajomulyo berukuran besar. Tahun 2017, jumlah kapal yang berukuran 30 GT sampai 200 GT adalah 686 unit atau 85.43% dari total kapal yang masuk di PPP Bajomulyo. Persentase ukuran GT kapal terbanyak adalah 61-100 GT yaitu 42.09% (SPSDKP 2018). Besarnya ukuran GT kapal yang mendaratkan ikannya di PPP Bajomulyo berdampak positif terhadap banyaknya produksi ikan yang mencapai 148 ton per hari sehingga aktivitas kepelabuhanan menjadi tinggi (BPS 2017).
Besarnya  peran  PPP  Bajomulyo  bagi  perekonomian  masyarakat  dan  tingginya  aktivitas kepelabuhanan maka PPP Bajomulyo harus dikelola dengan baik, yaitu mengacu pada fungsi pelabuhan perikanan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Fungsi tersebut adalah  fungsi pemerintahan dan pengusahaan  (UU  2009).  Setiap  pelabuhan  perikanan  dilengkapi  dengan  fasilitas  pelabuhan  berupa fasilitas pokok, fungsional, dan tambahan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan supaya  berjalan  dengan  baik  (KKP  2012).  Jika  tidak  maka  berdampak  negatif  terhadap  aktivitas kepelabuhanan  di  pelabuhan  perikanan.  Sebagai  contoh:  jumlah  kunjungan  kapal  di  Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan mengalami penurunan yang sangat signifikan setiap tahunnya karena pelaksanaan fungsi pelayanan tambat labuh kapal perikanan tidak berjalan dengan baik akibat dari fasilitas alur pelayaran dan kolam pelabuhan mengalami pendangkalan (Nasir et al. 2012).
Dalam penelitian ini, fungsi pelabuhan perikanan yang diteliti adalah fungsi pelayanan tambat labuh  kapal  perikanan,  fungsi  pelayanan  bongkar  muat  ikan,  fungsi  pelayanan  perbaikan  dan pemeliharaan kapal perikanan, fungsi pelayanan perbekalan kapal perikanan, fungsi pengawasan dan pengendalian  sumberdaya  ikan,  dan  fungsi  kesyahbandaran.  Pemilihan  keenam  fungsi  tersebut dikarenakan  berkaitan  erat  dengan  kelancaran  operasional  kapal  selama  berada  di  pelabuhan perikanan.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  peran  pelabuhan  perikanan  yang  melayani  kebutuhan operasional kapal selama di pelabuhan perikanan, meliputi: pelayanan bongkar muat ikan, berlabuh, perbaikan  kapal  perikanan,  pengisian  perbekalan,  dan  pengurusan  administrasi  (Murdiyanto  2002). Diharapkan,  jika  keenam  pelaksanaan  fungsi  tersebut  berjalan  dengan  baik,  maka  semakin  banyak kapal  yang  mendaratkan  ikannya  di  pelabuhan  perikanan,  sehingga  aktivitas  kepelabuhanan  akan meningkat. Ngamel et al. (2013) menjelaskan bahwa peningkatan kinerja di pelabuhan perikanan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah kunjungan kapal dan produksi ikan di pelabuhan perikanan.
Pelaksanaan keenam fungsi tersebut di PPP Bajomulyo belum semuanya berjalan dengan baik karena  tidak  tersedianya  fasilitas  pelabuhan  perikanan  yang  dibutuhkan,  yaitu  fasilitas,  dermaga perbekalan,  kolam  pelabuhan  khusus,  fasilitas  perbaikan  kapal  (bengkel  dan slipway ),  dan  fasilitas perbekalan (es dan air bersih). Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo tidak memiliki kolam pelabuhan khusus  sehingga  kapal  bertambat  di  sepanjang  Sungai  Silugonggo  secara  tidak  teratur.  Hal  ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti olah gerak kapal  terhambat, potensi kecelakaan kapal, dan terjadinya kebakaran kapal.
Tidak  berjalannya  fungsi  pelabuhan  perikanan  di  PPP  Bajomulyo  juga  disebabkan  fasilitas pelabuhan yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan operasional kapal selama di PPP Bajomulyo, yaitu fasilitas perbekalan (solar), kedalaman alur pelayaran, dan kedalaman  kolam pelabuhan. Lubis (2012)  menjelaskan  bahwa  keterbatasan  ketersediaan  fasilitas  mengakibatkan  pelaksanaan  fungsi pelabuhan  tidak  berjalan  dengan  baik  dan  akan  mempengaruhi  tingkat  aktivitas  kepelabuhanan. Pelayanan yang baik di pelabuhan perikanan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi karena akan menentukan keberhasilan pengelolaan pelabuhan (Guswanto et al. 2012).
Tingginya  aktivitas  kepelabuhanan  di  PPP  Bajomulyo  dan  terbatasnya  fasilitas  yang  tersedia maka PPP Bajomulyo memerlukan pengembangan. Pengembangan PPP Bajomulyo dilakukan untuk meningkatkan  pelaksanaan  fungsinya,  yaitu  dengan  memenuhi  kebutuhan  fasilitasnya  sehingga pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan pelayanan operasional kapal selama berada di PPP Bajomulyo dapat berjalan dengan baik. Pengembangan PPP Bajomulyo dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan produksi ikan yang didaratkan di PPP Bajomulyo ke depannya. Perlu strategi yang tepat supaya kebijakan yang diputuskan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengelola PPP Bajomulyo. Tujuan penelitian ini adalah menentukan strategi pengembangan PPP Bajomulyo Pati untuk meningkatkan fungsinya.

## METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan bulan Desember 2018 sampai Maret 2019 di PPP Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Data  yang  diambil  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diambil  melalui  pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam terhadap key informan (Kasi Operasional dan Kesyahbandaran PPP Bajomulyo, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati,  Kepala  Bidang  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Tempat  Pelelangan  Ikan  DKP  Kabupaten  Pati, dan Kepala Urusan Tata Usaha (Ka-Ur-TU) UPP kelas III Juwana). Data sekunder diambil dari instansi terkait dan studi pustaka. Data dari instansi terkait berupa data kapal di PPP Bajomulyo tahun 2017, produksi ikan tahun 2010 dan 2016, fasilitas pelabuhan yang ada di PPP Bajomulyo, unit pengolahan ikan di luar PPP Bajomulyo, dan cold storage di luar PPP Bajomulyo. Data dari studi pustaka berupa peraturan-peraturan dan informasi yang dibutuhkan terkait penelitian ini.
Analisis data yang digunakan adalah analisis strengths opportunities weaknesses threats (SWOT) dan quantitative  strategic  planning  management (QSPM).  Analisis  SWOT  digunakan  untuk mendapatkan  berbagai  alternatif  strategi  pengembangan  PPP  Bajomulyo  dengan  membandingkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga dari analisis tersebut dapat diambil sesuatu keputusan strategi yang tepat (Rangkuti 1997). Analisis QSPM digunakan untuk menentukan prioritas strategi pengembangan PPP Bajomulyo dari berbagai alternatif strategi yang ada berdasarkan faktor internal dan eksternal atau hasil dari analisis SWOT (David 2007 dalam Pandelaki 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  SWOT  untuk  mendapatkan  strategi  pengembangan  PPP  Bajomulyo  diawali  dengan menentukan faktor internal dan eksteral. Faktor internalnya adalah faktor yang ada di PPP Bajomulyo, sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor yang berada di luar PPP Bajomulyo.  Penjelasan faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut:
Faktor internal A.1  Kekuatan ( strengths )
1 Lokasi PPP Bajomulyo yang strategis (S1)
Dilihat  dari  aspek  jarak  dengan  daerah  penangkapan  ikan  (DPI),  lokasi  PPP  Bajomulyo strategis  karena  berbatasan  dengan  Laut  Jawa  yang  menjadi  DPI  bagi  sebagian  kapal  dari  PPP Bajomulyo. Hasil wawancara dengan pengelola PPP Bajomulyo bahwa kapal dari PPP Bajomulyo menangkap  ikan  di  Laut  Jawa,  Selat  Karimata,  Selat  Makasar,  dan  Laut  Aru.  Kapal  dari  Juwana mampu menjangkau ke DPI tersebut meskipun jaraknya relatif jauh karena sebagian besar kapalnya berukuran  >30  GT.  Dilihat  dari  aspek  transportasi  darat,  lokasi  PPP  Bajomulyo  strategis  karena berjarak  sekitar  2  km  dari  jalan  raya  pantai  utara  jawa  (pantura)  yang  berperan  sangat  penting sebagai jalur perdagangan untuk mendukung perekonomian nasional.
2 Jenis ikan yang didaratkan di PPP Bajomulyo bernilai ekonomi penting (S2)
Pengertian ikan ekomoni penting adalah ikan dengan harga yang baik dan/atau produksinya yang  tinggi  (Genisa  1999).  Jenis  ikan  yang  didaratkan  di  PPP  Bajomulyo  harganya  relatif  tinggi. Ikan yang didaratkan di PPP Bajomulyo diantaranya adalah ikan kakap merah, tenggiri, manyung, layang, dan cumi-cumi. Harga ikan kakap merah Rp49 000, tenggiri Rp24 000, manyung Rp15 000, layang  Rp15  000,  dan  cumi-cumi  Rp31  000  (PPP  2018).  Ikan-ikan  tersebut  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku unit pengolahan ikan yang ada di Juwana dan di luar Juwana, seperti olahan ikan pindang, ikan asin, dan ikan asap.  Dapat dikatakan bahwa jenis ikan yang didaratkan di PPP Bajomulyo bernilai ekonomi penting.
3 Volume produksi ikan di PPP Bajomulyo tahun 2010-2017 yang tinggi dan cenderung meningkat (S3)
Tahun 2017, ikan yang didaratkan di PPP Bajomulyo 51 965.386 ton atau sekitar 148 ton per hari. Hal ini mengindikasikan bahwa volume produksi ikan di PPP Bajomulyo tinggi karena sesuai ketetapan pemerintah pelabuhan perikanan pantai jumlah produksi ikannya rata-rata 5 ton per hari (KKP 2012).
Jumlah produksi ikan di PPP Bajomulyo tahun 2010 adalah 37 319.74 ton dan naik menjadi 51 965.386 ton pada tahun 2017, bahkan tahun 2016 mencapai 53 777.20 ton (BPS 2011, 2017, 2018). Diharapkan,  jumlah  produksi  ikan  ke  depannya  meningkat  lagi  dengan  cara  meningkatkan kunjungan kapal yang mendaratkan ikannya di PPP Bajomulyo.
4 Ukuran gross tonnage (GT) kapal penangkap ikan dan pengangkutan ikan di PPP Bajomulyo yang besar (S4)
PPP  Bajomulyo  terdapat  2  jenis  kapal  perikanan,  yaitu  kapal  penangkap  ikan  dan  kapal pengangkut ikan. Kapal penangkap ikan ada 5 jenis, yaitu kapal purse seine, cantrang, cumi-cumi, rawai, dan gillnet . Jumlah kapal penangkap ikan di PPP Bajomulyo tahun 2017 adalah 755 unit. Jumlah kapal penangkap ikan yang berukuran < 30 GT sebanyak 98 unit  dan yang berukuran 30 GT-200  GT  sebanyak  657  unit  atau  87.02%  dari  total  kapal  penangkap  ikan  di  PPP  Bajomulyo (SPSDKP 2018).
Tugas kapal pengangkut ikan di PPP Bajomulyo adalah mengambil ikan secara kontinu dari kapal penangkap ikan yang masih beroperasi di laut dan mengangkutnya ke PPP Bajomulyo untuk didaratkan. Jumlah kapal pengangkut ikan di PPP Bajomulyo tahun 2017 adalah 48 unit. Jumlah kapal pengangkut ikan yang berukuran < 30 GT sebanyak 18 unit dan yang berukuran 31 GT-200 GT  sebanyak  30  unit  atau  62.50%  dari  total  kapal  pengangkut  ikan  di  PPP  Bajomulyo  Melihat banyaknya  kapal  penangkap  ikan  dan  pengangkut  ikan  yang  berukuran  >  30  GT,  maka  dapat dikatakan bahwa kapal di PPP Bajomulyo memilik ukuran GT yang besar.
5 Tingginya aktivitas perdagangan ikan basah di PPP Bajomulyo (S5) Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan ikan basah di PPP Bajomulyo tinggi karena banyaknya ikan yang di perdagangkan per harinya, yaitu sekitar 148 ton. Ikan-ikan tersebut  kemudian  didistribusikan  ke  berbagai  daerah  pemasaran  ( hinterland ) dengan menggunakan truk .
6 Adanya petugas syahbandar dan pengawas perikanan di PPP Bajomulyo (S7)
Petugas  syahbandar  dan  pengawas  perikanan  di  PPP  Bajomulyo  melayani  pengurusan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di PPP Bajomulyo.  Dokumen  kedatangan  kapal  meliputi  surat  tanda  bukti  lapor  kedatangan  kapal perikanan (STBLKK) yang dikeluarkan oleh syahbandar  dan hasil pemeriksaan kedatangan kapal perikanan  (HPKD)  yang  dikeluarkan  oleh  pengawas  perikanan.  Dokumen  keberangkatan  kapal meliputi surat persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar dan surat laik operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan.
7 Adanya rencana pengembangan PPP Bajomulyo (S8)
Tahun 2013, pengelola PPP Bajomulyo melalui DKP Provinsi Jawa Tengah sudah membuat rencana pengembangan PPP Bajomulyo di tepi laut dekat muara Sungai Silugonggo. Akan tetapi, sampai saat ini rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena berbagai kendala, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Namun, saat ini pengelola PPP Bajomulyo masih mengupayakan dan menginginkan  pengembangan  PPP  Bajomulyo  untuk  memberikan  pelayanan  yang  prima  ke pengguna pelabuhan ( stakeholder ).
A.2  Kelemahan ( weaknesses )
1 Status aset PPP Bajomulyo masih dimiliki pemerintah Kabupaten Pati (W1)
Hasil  wawancara  dengan  pengelola  pelabuhan  dan  pegawai  DKP  Kabupaten  Pati  bahwa status aset PPP Bajomulyo  masih dimiliki  oleh pemerintah Kabupaten Pati. Aset tersebut adalah lahan TPI Bajomulyo unit I dan II beserta bangunan di atasnya terkecuali kantor PPP Bajomulyo. Hal tersebut mengakibatkan pengelola PPP Bajomulyo tidak dapat memperbaiki fasilitas yang sudah rusak dan/atau menambah fasilitas karena terkendala dalam penganggaran.
2 Lahan PPP Bajomulyo yang ada saat ini sempit (W2) Luas lahan yang dimiliki PPP Bajomulyo saat ini sekitar 4 hektar yang ada di 2 lokasi, yaitu TPI Bajomulyo unit I sekitar 0.88 hektar dan TPI Bajomulyo II sekitar 3.2 hektar atau semuanya berjumlah 4 hektar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Per-Men-KP) Nomor PER.8/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan bahwa kelas PPP minimal mempunyai lahan 5  hektar,  akan  tetapi  di  PPP  Bajomulyo  hanya  4  hektar,  sehingga  dapat  dikatakan  lahan  di  PPP Bajomulyo sempit. Hasil pengamatan, lahan di TPI Bajomulyo unit I dan II sudah penuh dibangun berbagai fasilitas sehingga tidak dapat dilakukan pengembangan lagi di lahan tersebut kecuali ada penambahan lahan di lokasi lain.
3 Secara teknis dan operasional, PPP Bajomulyo sudah tidak sesuai dengan pelabuhan perikanan kelas C (W3)
Secara  teknis  dan  operasional,  PPP  Bajomulyo  sudah  tidak  sesuai  dengan  pelabuhan perikanan kelas C. Hal yang sangat mempengaruhi adalah jumlah produksi ikan yang didaratkan per  harinya  sekitar  148  ton  dan  85  %  kapal  di  PPP  Bajomulyo  berukuran  >30  GT.  Padahal, pelabuhan perikanan kelas C dibangun untuk melayani kapal dengan ukuran 10 GT-30 GT dan ikan yang  didaratkan  rata-rata  5  ton  per  hari.  Kesesuaian  kelas  pelabuhan  dengan  aktivitas kepelabuhanan yang ada sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan pengelola pelabuhan dalam  menyediakan  fasilitas  pelabuhan  dan  pelayanan  yang  akan  diberikan  kepada  pengguna pelabuhan.
4 Ketersediaan dan kondisi sebagian fasilitas di PPP Bajomulyo yang tidak memadai (W4) Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Bajomulyo  fasilitasnya  belum  lengkap.  Fasilitas  yang  belum dipenuhi  oleh  pengelola  PPP  Bajomulyo  adalah  SPBN,  air  bersih,  pabrik  es,  dan docking kapal. Fasilitas dermaga tambat dan kolam pelabuhan yang ada juga belum mampu menampung aktivitas kepelabuhanan karena besarnya ukuran GT kapal dan banyaknya kapal yang mendaratkan ikannya di PPP Bajomulyo. Dibutuhkan pembangunan dermaga tambat (dermaga perbekalan), dan kolam pelabuhan  khusus  untuk  melayani  kapal  yang  masuk  ke  PPP  Bajomulyo.  Beberapa  fasilitas pelabuhan  juga  perlu  dilakukan  penambahan  bangunan  dan  perawatan  yang  rutin.  Penambahan bangunan diperlukan di dermaga bongkar TPI Bajomulyo unit I dan II, yaitu penambahan kanopi dari ujung dermaga ke gedung TPI supaya ikan yang didaratkan tidak terkena sinar matahari atau hujan  secara  langsung  sehingga  mutu  ikan  yang  didaratkan  akan  tetap  terjaga.  Adanya pendangkalan di Sungai Silugonggo perlu dilakukan perawatan berupa pengerukan rutin agar selalu diperoleh kedalaman yang sesuai untuk alur pelayaran dan kolam pelabuhan.
5 Tidak adanya rencana pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan di PPP Bajomulyo tahun 2019 (W5)
Hasil wawancara dengan pengelola PPP Bajomulyo bahwa upaya pengelola pelabuhan untuk mengembangkan PPP Bajomulyo sampai tahun 2019 terkendala anggaran. Untuk itu, tahun 2019 pengelola PPP Bajomulyo belum bisa melakukan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan yang dibutuhkan.
6 Jumlah sumberdaya manusia (SDM) di PPP Bajomulyo yang kurang (W6) Jumlah  pegawai  PPP  Bajomulyo  adalah  19  orang,  terdiri  dari  9  orang  berstatus  sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan 10 orang berstatus sebagai tenaga kontrak (non PNS) (PPP 2018). Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengelola  PPP  Bajomulyo  bahwa  SDM  di  PPP  Bajomulyo jumlahnya sangat kurang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dilihat dari produksi ikan dan ukuran GT kapal di PPP Bajomulyo masuk dalam klasifikasi pelabuhan perikanan nusantara (PPN). Untuk itu, digunakan pembanding jumlah SDM di PPN Pekalongan. Di PPN Pekalongan jumlah PNSnya 39 orang dan tenaga kontraknya 40 orang (KKP 2019). Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada di PPN Pekalongan, maka jumlah pegawai di PPP Bajomulyo sangat kurang.
B  Faktor eksternal B.1  Peluang ( opportunities )
1 Masih tersedianya sumberdaya ikan (SDI) di daerah penangkapan ikan (DPI) bagi kapal penangkap ikan dari PPP Bajomulyo (O1)
Pengembangan  pelabuhan  perikanan  harus  memperhatikan  daya  dukung  SDI  di  masing- masing wilayah pengelolaan perikanan (WPP) (KKP 2018). Tingkat pemanfaatan SDI tertuang di Kepmen-KP-RI  Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang  Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan,  dan  Tingkat  Pemanfaatan  Sumberdaya  Ikan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan informasi, kapal penangkap ikan dari PPP Bajomulyo menangkap ikan di WPP 711, 712, 713, dan 718. Kapal purse seine menangkap ikan pelagis kecil di WPP 712, 713, dan 718. Kapal cantrang menangkap ikan demersal di WPP 712. Kapal rawai menangkap ikan karang dan pelagis besar di 711, 712, dan 713. Kapal gillnet menangkap ikan di WPP 712 dan 718. Kapal cumi- cumi menangkap cumi-cumi di WPP 712. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan PPP Bajomulyo harus memperhatikan tingkat pemanfaatan masing-masing WPP diatas (Tabel 1).
Tabel 1  Tingkat  pemanfaatan  (TP)  sumberdaya  ikan  di  WPP  yang  menjadi  DPI  bagi  kapal penangkap ikan dari PPP Bajomulyo
Jenis ikan Tingkat pemanfaatan (TP) Selat Karimata (WPP 711) Laut Jawa (WPP 712) Selat Makasar/Laut Flores (WPP713) Laut Aru/Laut Arafura     (WPP 718) Ikan pelagis kecil - 0.38 1.23 0.51 ikan pelagis besar 0.93 0.63 1.13 0.99 Ikan demersal - 0.61 - - Ikan karang 1.53 1.22 1.27 - Cumi-cumi - 2.02 - - Keterangan:  TP  <  0.5  = Moderate ,  upaya  penangkapan  dapat  ditambah,  0.5  ≤  TP  <  1  = Fully exploited, upaya penangkapan dipertahankan dengan monitor ketat, TP ≥ 1 = Over exploited , upaya penangkapan harus dikurangi; Sumber: KKP (2017).
Tabel 1 menunjukkan bahwa di WPP 712 ikan pelagis kecil upaya penangkapannya dapat ditambah (TP < 0,5). Ikan pelagis kecil di WPP 718 upaya penangkapannya dapat dipertahankan dengan  monitor  ketat  (0,5  ≤  TP  <  1).  Ikan  pelagis  besar  di  WPP  711,  712  dan  718  upaya penangkapannya dapat dipertahankan dengan monitor ketat (0.5≤TP<1). Ikan demersal di WPP 712 upaya  penangkapannya  dapat  dipertahankan  dengan  monitor  ketat  (0.5≤TP<1).  Berdasarkan  hal
tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  SDI  yang  menjadi  DPI  bagi  kapal  penangkap  ikan  dari  PPP Bajomulyo masih tersedia.
2 Pemerintah  Kabupaten  Pati  memiliki  lahan  baru  di  sebelah  utara  TPI  Bajomulyo  unit  II  untuk pengembangan PPP Bajomulyo (O2)
Pemerintah Kabupaten Pati memiliki lahan sekitar 12 hektar di sebelah utara TPI Bajomulyo unit  II  yang  rencananya  untuk  pengembangan  PPP  Bajomulyo.  Pengelola  PPP  Bajomulyo  dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pati mengenai lokasi pengembangan PPP Bajomulyo dapat dilakukan di lahan tersebut.
3 Adanya rencana pengerukan Sungai Silugonggo tahun 2019 (O3) Tahun 2019, pemerintah Kabupaten Pati mendapatkan alokasi program normalisasi Sungai
Silugonggo  yang  anggarannya  berasal  dari  pemerintah  pusat.  Salah  satu  pekerjaan  normalisasi adalah pengerukan sungai. Pekerjaan normalisasi Sungai Silugonggo dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana. Normalisasi dilakukan mulai dari Jembatan Juwana sampai muara Sungai Silugonggo dan melewati sungai di depan PPP Bajomulyo dengan kedalaman 4 m dari kedalaman Sungai Silugonggo saat ini dianggarkan 40 milyar (Mustofa 2019).
4 Kesesuaian peruntukan lahan untuk pengembangan PPP Bajomulyo di Kecamatan Juwana dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) (O4)
Pengembangan pelabuhan perikanan harus selaras dengan rencana penataan ruang wilayah disuatu  daerah  (KKP  2018).  Rencana  tata  ruang  wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Pati  menunjukkan bahwa  Kecamatan  Juwana  bagian  utara  termasuk  PPP  Bajomulyo  sampai  pesisir  Laut  Jawa diperuntukkan  bagi  pengembangan  sektor  perikanan,  sehingga  lahan  baru  yang  dimiliki  oleh pemerintah Kabupaten Pati peruntukannya sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Pati (PERDA 2011).
5 Akses prasarana jalan menuju PPP Bajomulyo yang mudah dan kondisinya baik (O5) Jarak  PPP  Bajomulyo  ke  jalan  pantura  sekitar  2  km.  Kondisi  jalannya  sangat  baik  dengan lebar jalan sekitar 7-10 m dan mampu menahan beban sekitar 10 ton (PPP 2014). Jalan menuju dan dari PPP Bajomulyo mempunyai 2 akses dari jalan pantura. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri untuk mengantisipasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas dari dan ke PPP Bajomulyo.
6 Truk pengangkut ikan di PPP Bajomulyo sebagian besar sudah berpendingin (O6) Volume  produksi  ikan  yang  didaratkan  di  PPP  Bajomulyo  per  harinya  sekitar  148  ton, sehingga dibutuhkan sarana pengangkut ikan yang cukup untuk mendistribusikannya. Selain itu, sarana pengangkut ikan harus dilengkapi dengan sistem pendingin untuk menjaga ikan tetap dalam rantai  dingin  sehingga  mutu  ikannya  tetap  terjaga.  Di  PPP  Bajomulyo,  sebagian  besar  sarana trasportasi  pengangkut  ikan  adalah  truk  yang  dilengkapi  dengan  pendingin,  sehingga  mampu menjaga mutu ikan saat didistribusikan ke hinterland .
7 Potensi pemasaran ikan di luar PPP Bajomulyo yang besar (O7) Ikan yang didaratkan di PPP Bajomulyo sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku usaha pengolahan ikan (UPI) yang ada di Kecamatan Juwana. Jumlah UPI yang ada di Kecamatan  Juwana  sekitar  157  unit.  Selain  itu,  ada  sekitar  12  perusahaan cold  storage (tempat penyimpanan ikan) di sekitar PPP Bajomulyo (DKP 2018). Berdasarkan hasil wawancara, ikan yang didaratkan di PPP Bajomulyo juga didistribusikan ke berbagai daerah, seperti ke Rembang, Jakarta, dan Bali.
8 Tersedianya fasilitas SPBN, air bersih, pabrik es, dan docking kapal di luar PPP Bajomulyo (O8)
Beberapa fasilitas juga disediakan oleh pihak swasta yang lokasinya di luar PPP Bajomulyo karena PPP Bajomulyo belum mampu menyediakan fasilitas tersebut dan sudah tidak ada lagi lahan kosong  yang  dimiliki  PPP  Bajomulyo.  Seharusnya,  fasilitas  tersebut  berada  di  dalam  PPP
Bajomulyo.  Ketersediaan  SPBN,  pabrik  es,  air  bersih,  dan docking kapal  di  luar  PPP  Bajomulyo sampai saat ini mampu mendukung pemenuhan kebutuhan kapal di PPP Bajomulyo.
B.2  Ancaman ( threats ).
1 Ketidakpastian mengenai boleh tidaknya penggunaan alat tangkap cantrang ke depannya (T1)
Tahun 2017, di PPP Bajomulyo terdapat sekitar 209 unit kapal cantrang yang saat ini masuk dalam alat tangkap yang dilarang dioperasikan oleh pemerintah (KKP 2016). Akan tetapi, sampai bulan Maret 2019 alat tangkap cantrang yang ada di PPP Bajomulyo untuk sementara waktu masih boleh  beroperasi  di  laut  berdasarkan  surat  dari  Sekertaris  Jenderal  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  (KKP)  Nomor  113/SJ/II/2018  tentang  Petunjuk  dan  Persyaratan  Penerbitan  Surat Keterangan Melaut (SKM) sampai batas waktu yang belum ditentukan bergantung dari kebijakan KKP  ke  depannya.  Hal  ini  menjadikan  ancaman  tersendiri  bagi  penurunan  produksi  ikan  yang didaratkan di PPP Bajomulyo ke depannya jika alat tangkap cantrang dilarang dioperasikan tanpa dibarengi kebijakan lainnya.
2 Alur pelayaran menuju PPP Bajomulyo dangkal (T2)
Berdasarkan informasi dari pengelola UPP kelas III Juwana bahwa alur pelayaran dari laut ke  muara  Sungai  Silugonggo  dan  dari  muara  sungai  ke  PPP  Bajomulyo  dangkal.  Hal  ini mengakibatkan  kapal  dengan  ukuran  GT  yang  besar  ketika  keluar  masuk  PPP  Bajomulyo menggunakan kapal pandu agar tidak kandas.
3 Sungai Silugonggo mengalami pendangkalan setiap tahunnya (T3) Sungai Silugonggo mengalami pendangkalan setiap tahunnya karena adanya material yang terbawa  aliran  sungai  dan  mengendap  di  sepanjang  Sungai  Silugonggo.  Pendangkalan  Sungai Silugonggo  juga  disebabkan  oleh  kapal  yang  bertambat  disepanjang  Sungai  Silugonggo  sehingga mempercepat  proses  pendangkalan  akibat  dari  sedimentasi  yang  tinggi  (Saraswati  dan  Buchori 2017).  Pendangkalan  Sungai  Silugonggo  menjadikan  permasalahan  tersendiri  karena  dapat mengganggu aktivitas kapal keluar-masuk PPP Bajomulyo.
4 Besarnya biaya pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta terbatasnya anggaran yang tersedia (T4)
Permasalahan  utama  pelabuhan  perikanan  yang  lokasinya  di  sungai  adalah  pendangkalan sungai, sehingga diperlukan pengerukan secara kontinu. Berdasarkan wawancara dengan pengelola PPP Bajomulyo dan UPP kelas III Juwana menjelaskan bahwa pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan PPP Bajomulyo membutuhkan anggaran yang besar. Tahun 2019, anggaran normalisasi Sungai Juwana oleh BBWS Pemali Juwana sebesar 40 milyar.
Faktor  internal  dan  eksternal  tersebut  dimasukkan  ke  dalam  matriks  IFAS  dan  EFAS  untuk mendapatkan bobot, rating, dan skor. Hasil matriks IFAS (Tabel 2) dan EFAS (Tabel 3) adalah sebagai berikut:
Tabel 2  Matriks IFAS pengembangan PPP Bajomulyo untuk meningkatkan fungsinya
Faktor internal Bobot Rating Skor Kekuatan ( strengths ) 1 Lokasi PPP Bajomulyo yang strategis 0.04 3 0.12 2 Jenis ikan yang didaratkan di PPP Bajomulyo bernilai ekonomis penting 0.04 4 0.16 3 Volume produksi ikan di PPP Bajomulyo tahun 2010-2017 yang tinggi dan cenderung meningkat 0.13 4 0.52 4 Ukuran gross tonnage (GT) kapal penangkap ikan dan pengangkutan ikan di PPP Bajomulyo yang besar 0.13 4 0.52 5 Tingginya aktivitas perdagangan ikan basah di PPP Bajomulyo 0.04 4 0.16
Faktor internal Bobot Rating Skor 6 Adanya petugas syahbandar dan pengawas perikanan di PPP Bajomulyo 0.03 3 0.09 7 Adanya rencana pengembangan PPP Bajomulyo 0.07 3 0.21 Kelemahan ( weakness ) 1 Status aset PPP Bajomulyo masih dimiliki pemerintah Kabupaten Pati 0.13 1 0.13 2 Lahan PPP Bajomulyo yang ada saat ini sempit 0.13 1 0.13 3 Secara teknis dan operasional, PPP Bajomulyo sudah tidak sesuai dengan pelabuhan perikanan kelas C 0.04 1 0.04 4 Ketersediaan dan kondisi sebagian fasilitas di PPP Bajomulyo yang tidak memadai 0.12 1 0.12 5 Tidak adanya rencana pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan di PPP Bajomulyo tahun 2019 0.07 1 0.07 6 Jumlah sumberdaya manusia (SDM) di PPP Bajomulyo yang kurang 0.03 2 0.06 Jumlah 1.00 2.33
Jika jumlah nilai skor faktor internal  ≥2.5 maka kondisi kekuatan PPP Bajomulyo lebih besar dibanding  dengan  kelemahannya,  begitu  berlaku  sebaliknya  (Nurani  2010).  Tabel  2  menunjukkan bahwa jumlah nilai skor faktor internalnya adalah  2.33 dan jumlah nilai skornya <  2.5 yang artinya PPP Bajomulyo mempunyai kelemahan yang lebih dominan.
Tabel 3  Matriks EFAS pengembangan PPP Bajomulyo untuk meningkatkan fungsinya
Faktor eksternal Bobot Rating Skor Peluang ( opportunities ) 1 Masih tersedianya SDI di DPI bagi kapal penangkap ikan dari PPP Bajomulyo 0.11 4 0.44 2 Pemerintah Kabupaten Pati memiliki lahan baru di sebelah utara TPI Bajomulyo unit II untuk pengembangan PPP Bajomulyo 0.18 4 0.72 3 Adanya rencana pengerukan Sungai Silugonggo tahun 2019 0.06 4 0.24 4 Kesesuaian peruntukan lahan untuk pengembangan PPP Bajomulyo di Kecamatan Juwana dengan RTRW 0.18 4 0.72 5 Akses prasarana jalan menuju PPP Bajomulyo yang mudah dan kondisinya baik 0.03 3 0.09 6 Truk pengangkut ikan di PPP Bajomulyo sebagian besar sudah berpendingin 0.04 3 0.12 7 Potensi pemasaran ikan di luar PPP Bajomulyo yang besar 0.04 4 0.16 8 Tersedianya fasilitas SPBN, air bersih, pabrik es, dan docking kapal di sekitar PPP Bajomulyo 0.04 3 0.12 Ancaman ( threats ) 1 Ketidakpastian mengenai boleh tidaknya penggunaan alat tangkap cantrang ke depannya 0.11 1 0.11 2 Alur pelayaran menuju PPP Bajomulyo dangkal 0.07 1 0.07 3 Sungai Silugonggo mengalami pendangkalan setiap tahunnya 0.07 1 0.07 4 Besarnya biaya pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta terbatasnya anggaran yang tersedia 0.07 1 0.07 Jumlah 1.00 2.93
Jika  jumlah  nilai  skor  faktor  eksternal  ≥  2.5  maka  kondisi  peluang  eksternal  lebih  besar dibanding  dengan  ancaman  yang  ada,  begitu  juga  berlaku  sebaliknya  (Nurani  2010).  Tabel  3 menunjukkan bahwa jumlah nilai skor faktor ekternalnya adalah 2.93 dan jumlah nilai skornya > 2.5 yang artinya peluang yang dimiliki oleh PPP Bajomomulyo lebih dominan.
Didapat  10  alternatif  strategi  pengembangan  PPP  Bajomulyo  untuk  meningkatkan  fungsi pelabuhan  perikanan.  Strategi  tersebut  didapat  dari  kombinasi  faktor strength-opportunities (SO) , strenghts-treaths (ST), weaknesses-opportunities (WO), dan weaknesses-treaths (WT). Ke-10 alternatif tersebut kemudian ditentukan urutan prioritasnya dengan analisis QSPM dan hasilnya sebagai berikut:
Tabel 4  Prioritas strategi pengembangan PPP Bajomulyo untuk meningkatkan fungsinya
Prioritas ke- Strategi Skor TAS 1 Percepatan penyelesaian aset PPP Bajomulyo 5.72 2 Pembuatan MoU antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten Pati terkait pengembangan PPP Bajomulyo ke depannya 5.35 3 Mengajukan penilaian ulang kelas pelabuhan perikanan Bajomulyo ke KKP 5.26 4 Pengembangan  PPP  Bajomulyo  dengan  membangun  fasilitas  pelabuhan perikanan yang dibutuhkan 5.22 5 Pengembangan  PPP  Bajomulyo  mempertimbangkan  ketersediaan  fasilitas pelabuhan perikanan (SPBN, pabrik es, air bersih, dan docking kapal) di sekitar PPP Bajomulyo 5.08 6 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan di PPP Bajomulyo 4.61 7 Mengoptimalkan  pelayanan  terhadap  pengguna  pelabuhan  perikanan  supaya kapal tetap masuk ke PPP Bajomulyo 4.53 8 Mengusulkan  ke  KKP  untuk  dilakukan  pengajian  ulang  secara  menyeluruh terkait  dengan  pelarangan  kapal  penangkap  ikan  yang  menggunakan  alat tangkap cantrang 3.84 9 Meningkatkan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  untuk  perawatan  alur pelayaran  dari  laut  ke  muara  Sungai  Silugonggo  dan  dari  muara  Sungai Silugonggo ke PPP Bajomulyo 3.53 10 Penghitungan dan pemenuhan kebutuhan SDM di PPP Bajomulyo 2.87

## Keterangan: TAS = Total attractive score
Strategi  pertama  pengembangan  PPP  Bajomulyo  untuk  meningkatkan  fungsinya  adalah percepatan  penyelesaian  aset  PPP  Bajomulyo.  Saat  ini  aset  PPP  Bajomulyo  masih  dimiliki  oleh pemerintah  Kabupaten  Pati,  padahal  pengelola  PPP  Bajomulyo  adalah  pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah.  Hal  ini  tentunya  akan  menyulitkan  dalam  penganggaran  pembangunan  fasilitas  pelabuhan perikanan  oleh  pengelola  PPP  Bajomulyo.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  27  tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  milik  Negara/Daerah,  bahwa  yang  bertanggung jawab terhadap pemeliharaan aset dan pembangunan di atas aset tersebut adalah  pemilik aset, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Pati.
Strategi  kedua  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menyelesaikan  permasalahan  aset,  yaitu pembuatan MoU antara pemerintah Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Pati  memiliki  lahan  baru  sekitar  12  hektar  yang  rencananya  untuk  pengembangan  PPP  Bajomulyo, namun pengelola PPP Bajomulyo adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diperlukan MoU antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Pati yang berisi tentang penyelesaian aset dan rencana  pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan di lahan  milik pemerintah  Kabupaten Pati.
Strategi  ketiga  adalah  mengajukan  penilaian  ulang  kelas  pelabuhan  perikanan  Bajomulyo  ke KKP  karena  secara  teknis  dan  operasional  PPP  Bajomulyo  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kriteria pelabuhan  perikanan  kalas  C.  Diharapkan,  kelas  pelabuhan  perikanan  Bajomulyo  naik  statusnya menjadi pelabuhan pelabuhan perikanan kelas di atasnya, yaitu pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang  dikelola  KKP,  sehingga  memudahkan  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  PPP  Bajomulyo karena  diharapkan  anggaran  yang  didapat  bisa  relatif  besar.  Lubis  (2012)  menjelaskan  bahwa pengklasifikasian pelabuhan perikanan didasarkan pada kondisi yang ada sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan.
Strategi  keempat  adalah  membangun  fasilitas  pelabuhan  perikanan  yang  dibutuhkan  karena sampai  saat  ini  pihak  pengelola  PPP  Bajomulyo  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  fasilitas  yang dibutuhkan, yaitu dermaga perbekalan, kolam pelabuhan perikanan, SPBN, pabrik es, air bersih, dan docking kapal.  Lubis  dan  Mardiana  (2011)  menjelaskan  bahwa  Jika  fasilitas  pelabuhan  kurang ketersediannya  bahkan  tidak  tersedia,  maka  akan  menghambat  kelancaran  berbagai  aktivitas  di pelabuhan.
Strategi kelima adalah pengembangan PPP Bajomulyo mempertimbangkan ketersediaan fasilitas SPBN,  pabrik  es,  air  bersih,  dan docking kapal  di  sekitar  PPP  Bajomulyo.  Hal  ini  bertujuan  untuk efisiensi  anggaran,  yaitu  menetapkan  prioritas  fasilitas  yang  akan  dibangun  berdasarkan  tingkat kebutuhannya. Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan usaha mereka atau mencegah kerugian ketika dibangun fasilitas pelabuhan perikanan serupa di lahan PPP Bajomulyo.
Strategi keenam adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk penganggaran pembangunan  fasilitas  pelabuhan  perikanan  di  PPP  Bajomulyo.  Koordinasi  tersebut  dilaksanakan dengan DKP Kabupaten Pati dan pemerintah pusat sehingga diharapkan anggaran yang didapat akan lebih besar.
Strategi ketujuh adalah mengoptimalkan pelayanan terhadap pengguna pelabuhan supaya kapal tetap masuk ke PPP Bajomulyo dengan cara memaksimalkan potensi yang dimiliki PPP Bajomulyo saat ini.  Sebagai  contoh:  memaksimalkan  fungsi  dermaga  bongkar  dengan  melarang  kapal  yang  tidak membongkar ikannya bertambat di dermaga bongkar. Suherman (2011) menjelaskan bahwa pelayanan yang prima akan meningkatkan jumlah kunjungan kapal di pelabuhan perikanan.
Strategi  kedelapan  adalah  mengusulkan  ke  KKP  untuk  dilakukan  pengkajian  ulang  secara menyeluruh  terkait  dengan  pelarangan  kapal  yang  menggunakan  alat  tangkap  cantrang.  Jika pelarangan  pengoperasian  kapal  cantrang  diterapkan  tanpa  diimbangi  dengan  kebijakan  lain  maka produksi  ikan  di  PPP  Bajomulyo  berpotensi  akan  menurun  sehingga  akan  berpengaruh  terhadap aktivitas  perikanan  ke  depannya.  Hasbullah  (2019)  menjelaskan  bahwa  pelarangan  alat  tangkap cantrang akan menurunkan pendapatan nelayan dan jumlah hasil tangkapan.
Strategi kesembilan adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk perawatan alur  pelayaran  dari  laut  ke  muara  Sungai  Silugonggo  dan  dari  muara  Sungai  Silugonggo  ke  PPP Bajomulyo secara kontinu. Koordinasi dilakukan antara DKP Kabupaten Pati, UPP kelas III Juwana, PPP  Bajomulyo,  dan  BBWS  Pemali  Juwana.  Meskipun  tahun  2019  ada  rencana  normalisasi  Sungai Silugonggo  oleh  BBWS  Pamali  Juwana,  tetapi  koordinasi  sangat  diperlukan  untuk  mensinergikan program  pengerukan  Sungai  Silugonggo  ke  depannya  sehingga  permasalahan  keterbatasan  anggaran masing-masing instansi dapat terselesaikan.
Strategi  kesepuluh  adalah  penghitungan  dan  pemenuhan  kebutuhan  SDM  pengelola  PPP Bajomulyo. Hal ini untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap pengguna pelabuhan.
Seluruh strategi tersebut dapat dirumuskan dalam strategi gabungan, yaitu: 1. Perlunya percepatan penyelesaian aset PPP Bajomulyo dengan membuat MoU antara pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  pemerintah  Kabupaten  Pati,  sehingga  pembangunan  fasilitas pelabuhan yang dibutuhkan dapat segera dilakukan. Jika pengembangan PPP Bajomulyo dilakukan,
maka harus dibuat prioritas fasilitas yang akan dibangun, salah satunya dengan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas SPBN, pabrik es, air bersih, docking kapal yang ada di luar PPP Bajomulyo sehingga  anggaran  dapat  digunakan  secara  efisien.  Pihak  pengelola  PPP  Bajomulyo  juga  perlu berkoordinasi  dengan  instansi  lain  terkait  pembangunan  dan  perawatan  fasilitas  yang  ada  untuk mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran;
2. Perlunya mengajukan peninjauan kelas PPP Bajomulyo ke KKP dan diharapkan kelas pelabuhannya naik menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) untuk memberikan pelayanan yang prima ke pengguna pelabuhan. Selain itu, perlu juga mengusulkan ke KKP untuk dilakukan pengkajian ulang secara menyeluruh terkait dengan pelarangan kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang di PPP Bajomulyo;
3. Perlunya  penghitungan  dan  pemenuhan  kebutuhan  sumberdaya  manusia  di  PPP  Bajomulyo sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima terhadap pengguna pelabuhan. Pengelola PPP Bajomulyo saat ini perlu mengoptimalkan pelayanan terhadap pengguna pelabuhan supaya kapal tetap masuk ke PPP Bajomulyo.

## KESIMPULAN
Strategi pengembangan PPP Bajomulyo Pati untuk meningkatkan fungsi pelabuhan perikanan dilakukan  dengan  membuat  MoU  antara  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  pemerintah Kabupaten Pati terkait penyelesaian aset, sehingga pembangunan fasilitas pelabuhan yang dibutuhkan dapat segera dilakukan.

## SARAN
Perlu kiranya dilakukan studi mengenai perbandingan jumlah anggaran yang dibutuhkan jika pengembangan PPP Bajomulyo dilakukan di lahan baru milik pemerintah Kabupaten Pati dengan di tepi laut dekat muara Sungai Silugonggo. Hal ini kaitannya dengan rencana pengelola PPP Bajomulyo yang ingin mengembangkan PPP Bajomulyo di tepi laut, namun pemerintah Kabupaten Pati memiliki lahan baru sekitar 12 hektar yang rencananya untuk pengembangan PPP Bajomulyo.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistika Kabupaten Pati. 2011. Kabupaten Pati dalam angka tahun 2010. Pati (ID): BPS.
[BPS] Badan Pusat Statistika Kabupaten Pati. 2017. Kabupaten Pati dalam angka tahun 2016. Pati (ID): BPS.
[BPS] Badan Pusat Statistika Kabupaten Pati. 2018. Kabupaten Pati dalam angka tahun 2017. Pati (ID): BPS.
[DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. 2017. Buku statistik pengolahan dan pemasaran ikan Kabupaten Pati tahun 2017. Pati (ID): DKP.
Genisa  AS.  1999.  Pengenalan  jenis-jenis  ikan  laut  ekonomi  penting  di  Indonesia.  Majalah  Ilmiah Oseana. 24(1):17-38.
Guswanto B, Gumilar I, dan Hamdani H. 2012. Analisis indeks kinerja pengelola dan indeks kepuasan pengguna  di  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Nizam  Zachman  Jakarta.  Jurnal  Perikanan  dan Kelautan. 3(4): 151-163.
Hasbullah. 2019. Dampak implementasi kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun  2015  (larangan  penggunaan  penangkapan  ikan  pukat  hela  dan  pukat  tarik  di  wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia). Jurnal Yustitia. 20(1):67-82.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2004.  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  12/MEN/2004  tentang  Peningkatan  Status  Pangkalan  Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Jakarta (ID): KKP.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2012.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Jakarta (ID): KKP.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2016.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  71/PERMEN-KP/2016  Tentang  Jalur  Penangkapan  Ikan  dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di WPPNRI. Jakarta (ID): KKP.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2017.  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang  Diperbolehkan,  dan  Tingkat  Pemanfaatan  Sumberdaya  Ikan  di  WPPNRI.  Jakarta  (ID): KKP.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2018.  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Jakarta (ID): KKP.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2019.  Pusat  Informasi  Pelabuhan  Perikanan,  PP
Pekalongan [Internet]. [diunduh 2019 Juli 30]. Tersedia pada:
http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1173/kelembagaan.
Lubis  E,  Mardiana  N.  2011.  Peranan  fasilitas  PPI  terhadap  kelancaran  aktivitas  pendaratan  ikan  di Cituis Tangerang. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. 1(2):1-10.
Lubis E. 2012. Pelabuhan Perikanan. Bogor (ID): IPB Press.
Murdiyanto  B.  2002. Pelabuhan  Perikanan:  Fungsi,  Fasilitas,  Panduan  Operasional,  Antrian  Kapal . Bogor (ID). Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan IPB.
Mustofa A. 2019. Dianggarkan Rp 40 M, normalisasi Sungai Juwana hanya dikawasan muara [Internet].
[diunduh 2019 Juli 30]. Tersedia pada: https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/03/13/124806/dianggar-rp-40-m-normalisasi-
sungai-juwana-hanya-di-kawasan-muara.
Nasir  H,  Rosyid  A,  Wijayanto  D.  2012.  Analisis  kinerja  pengelola  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara Pekalongan,  Jawa  Tengah. Journal  of  Fisheries  Resources  Utilization  Management  and Technology . 1(1): 32-45.
Ngamel YA, Lubis E, Pane AB, Solihin I. 2013.  Kinerja operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. 4(2):155-172.
Nurani  TW.  2010. Model  pengelolaan  perikanan:  Suatu  Kajian  Pendekatan  Sistem. Bogor  (ID): Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan IPB.
Pandelaki L. 2012. Strategi pengembangan budidaya rumput laut di Pulau Nain Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis. 8(2):52-57.
[PERDA]  Peraturan  Daerah.  2011.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pati  nomor  5  tahun  2011  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030. Pati (ID): PERDA.
[PPP]  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Bajomulyo.  2014.  Laporan  tahunan  2013  Pelabuhan  Perikanan Pantai Bajomulyo. Pati (ID): PPPB.
[PPP]  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Bajomulyo.  2018.  Laporan  tahunan  2017  Pelabuhan  Perikanan Pantai Bajomulyo. Pati (ID): PPPB.
[PP] Peraturan Pemerintah.  2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta (ID). PP.
Rangkuti F. 1997. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama.
Saraswati  I  dan  Buchori  I.  2017.  Konsep  revitaslisai  Pelabuhan  Juwana  Kabupaten  Pati.  Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. 13(1):83-99.
[SEKJENKKP]  Sekertaris  Jenderal  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2018.  Surat  Sekertaris Jenderal  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  nomor  113/SJ/II/2018  tentang  petunjuk  dan persyaratan penerbitan surat keterangan melaut (SKM). Jakarta (ID): SEKJENKKP.
Suherman A. 2011. Formulasi strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Jembrana. Jurnal Marine Fisheries. 2(1):89-99.
[SPSDKP] Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pati. 2018. Laporan Satuan PSDKP Pati tahun 2017. Pati (ID): SPSDKP.
[UU]  Undang-Undang.  2009.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  45  tahun  2009  tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Jakarta (ID). UU.
Zulfi  AA,  Wijayanto  D,  Wibowo  P.  2014.  Peranan  subsektor  perikanan  tangkap  terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Pati menggunakan analisis location quotient dan multiplier effect . Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology . 3(4):46-55.