## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 19, No. 1, Juni 2019 (hlm. 17-36)
p-ISSN: 1412-436X e-ISSN:  2540-9522

## SANKSI PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

## SANCTION OF TORTURE IN THE COSTOMARY CRIMINAL LAW OF KERINCI AND INDONESIAN CRIMINAL LAW

## Ishaq & Abdul Razak
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM 16 Simpang Sungai Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi e-mail: ishaq@uinjambi.ac.id
Submitted: January 7, 2019; Reviewed: January 31, 2019; Accepted: May 22, 2019
Abstract: This research aims to discover the sanctions of torture in the customary criminal law of Kerinci Regency and Indonesian criminal law in efforts to reform Indonesian criminal law. Based on analysis of the data and facts, author described that the persecution in the Kerinci customary law system is considered an illegal act, which is given customary sanctions against the perpetrator, based on the customary saying “luka berpampas, mati berbangun’, namely the fine was treated until victim was healed, even the fine of one goat and one hundred bushels of rice, and paid for a buffalo and one hundred bushels of rice, depending on the condition of the wound, the aim of the fine is to restore disturbed (magical) balance in society. Persecution is regulated in articles 351 to Article 358 of the Criminal Code, where sanctions threatened variously with a sentence of two years and eight months up to fifteen years, depending on which persecution article has been violated and wheteher it has given a deterrent effect or not. Therefore, the drafting of the Criminal Code in Kerinci in the future should include the customary criminal sanctions as an additional criminal sanction in accordance with the socio-philosophical and socio-cultural values of Indonesian people.
Keywords: Persecution Sanctions, Customary Criminal Law of Kerinci Regency, Indonesian Criminal Law.
Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat Kabu- paten Kerinci dan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, penulis menjelaskan bahwa penganiayaan dalam sistem hukum adat Kabu- paten Kerinci merupakan tindakan illegal, yang diberikan sanksi adat terhadap pelakunya, berdasarkan pepa- tah adat “luka berpampas, mati berbangun”, yaitu: dendanya diobati sampai sembuh, bahkan sampai dengan dendanya kambing seekor dan beras seratus gantang beras, dan membayar seekor kerbau dan beras seratus gantang beras, tergantung ringan berat lukanya, tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu di masyarakat. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP yang sank- sinya bervariasi, yakni diancam pidana dua tahun delapan bulan sampai dengan pidana lima belas tahun, tergantung pasal penganiayaan yang dilanggar dan belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, penyusunan KUHP dimasa yang akan datang perlu memasukkan sanksi pidana adat Kabupaten Kerinci sebagai pidana tambahan yang sesuai nilai-nilai sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Sanksi Penganiayaan, Hukum Pidana Adat Kabupaten Kerinci, Hukum Pidana Indonesia.

## Pendahuluan
Hukum  pidana  adat  merupakan  aturan  hu- kum adat yang mengatur perbuatan kesalahan yang  berakibat  terganggunya  keseimbangan masyarakat sehingga perlu dihukum agar ke- seimbangan masyarakat tidak terganggu. 1 Hal ini dapat dilihat di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Jika terjadi penganiayaan, maka dike- nakan sanksi adat berupa denda dengan istilah adatnya, luka-lekih  dipampas ,  yakni  barang siapa yang melaukai badan/fisik orang lain di - hukum membayar pampas (denda). 2
Denda  merupakan  salah  satu  sanksi  adat yang diterapkan untuk menetralisir kegoncan- gan yang terjadi sebagai akibat tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, sanksi adat berupa  denda  berfungsi  sebagai  stabilisator untuk  mengembalikan  keseimbangan  antara dunia  lahir  dan  dunia  gaib  dalam  rangka mewujudkan rasa damai antara sesama warga masyarakat pada umumnya dan pihak korban maupun pelaku khususnya. Penjatuhan sanksi denda  tersebut  dapat  dirasakan  adil  oleh  si pelaku, korban ataupun oleh masyarakat seh- ingga seimbangan menjadi terwujud.
Senada dengan hal di atas, Niniek Suparni menjelaskan  bahwa  pidana  denda  yang  di- jatuhkan kepada pelaku tindak pidana penga- niayaan di dalam hukum pidana adat dimak- sudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan  dengan  hukum  adat. 3 Dengan demikian, pidana denda yang dijatuhkan, di-
1  Tolib  Setiady, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia Dalam  Kajian  Kepustakaan (Bandung  : Alfa- beta, 2009), 345.
2  Kemas Arsyad  Somad, Mengenal  Adat  Jambi Dalam Perspektif Modern (Jambi : Dinas Pen- didikan Provinsi Jambi, 2003), 11.
3  Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda D - lam Sistem Pidana Dan Pemidanaan (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 60.
harapkan  dapat  menyelesaikan  konflik,  serta rasa  damai  dalam  masyarakat.  Sedangkan tindak pidana penganiayaan dalam hukum pi- dana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP dengan sanksi penjara.
Pidana penjara menurut M. Ali Zaidan da- pat menimbulkan efek yang buruk meskipun praktik pemasyarakatan sampai saat ini belum jauh beranjak dari sistem penjara yang diprak- tikkan selama pemerintahan kolonial maupun pasca kemerdekaan, 4 dan belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, sanksi pidana pen- ganiayaan  dalam  hukum  pidana  yang  akan datang perlu diperbarui dengan memasukkan sanksi pidana penjara dan denda yang berlan- daskan nilai-nilai hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menu- rut Eugen Ehrlich, hukum positif bisa efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 5
Tulisan ini membahas tentang Sanksi Pen- ganiayaan  Dalam  Hukum  Pidana  Adat  Ka- bupaten Kerinci dan Hukum Pidana Indone- sia Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.  Metode  yang  digunakan  adalah metode  perbandingan,  yakni  membanding- kan sanksi penganiayaan menurut hukum adat Kabupaten  Kerinci  dengan  hukum  pidana. Sementara datanya didapat dengan cara pen- gumpulan  data  pada  lokasi  penelitian 6 dan perpustakaan khususnya yang berkaitan den- gan sanksi penganiayaan menurut hukum adat
4  M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum P - dana (Jakarta : Sinar Grafika 2015), 374. 5  Darji Darmodiharjo, Shidarta, Poko-Pokok Fi - safat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hu- kum  Indonesia ,  cet  ke-  6  (Jakarta  :  Gramedia Pustaka Utama, 2006), 128.
6  Dhevid Setiawan dkk, “Pembuktian Tindak P - dana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Ru- mah Tangga”, Jurnal Pagaruyung Law Journal ,
Vol. 2, No.1 (2018), 5.
Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indo- nesia.

## Sanksi  Penganiayaan  Dalam  Hukum Pidana Adat Kabupaten Kerinci
Penganiayaan merupakan delik yang menge- nai  badan  seseorang,  yakni  perbuatan  yang melukai. Delik ini tidak langsung memperko- sa  kepentingan  hukum  masyarakat  seluruh- nya, akan tetapi hanya memperkosa kepentin- gan hukum orang yang dilukai serta golongan familinya. 7 Oleh karena itu, penganiayaan da- lam sistem hukum adat merupakan tindakan illegal,  yakni  tindakan  pelanggaran  hukum yang perlu diselesaikan oleh petugas hukum, dalam hal ini Depati dan Ninik Mamak untuk mengambil  tindakan  kongkrit  berupa  reaksi adat  guna  membetulkan  hukum  yang  dil- anggar dengan memberikan sanksi adat bagi pelakunya,  yakni  pembayaran  denda  kepada yang dilukai atau keluarganya.
Di  berbagai  daerah  adat  Indonesia,  pem- bayaran  sanksi  denda  terhadap  pelaku  pen- ganiayaan  bermacam-macam.  Daerah  Aceh, denda  disebut  dengan  hutang  darah.  Hal  ini dijelaskan  dengan  pepatah  Aceh  berbunyi  : “ darah  dusukat,  suka  berdasarkan  disepat, rusak  mubila,  mati  mubila ”,  artinya  darah ditimbang, luka diukur, pencatatan harus di- bela,  mati  harus  dibalas.  Daerah  Minangka- bau dikatakan “salah cangsang mambari pam- peh, artinya melukai orang membawa denda. 8 Daerah  Lampung,  jika  terjadi  penganiayaan ditempat sepi diharuskan meminta maaf dan kepada  yang  bersangkutan  membayar  denda adat  sebanyak  24  rial  dan  satu  kerbau,  apa- bila  kemarahan  tersebut  diteruskan  dengan menampar  atau  menerjang,  maka  hukuman
7  R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat , cet ke-13 (Jakarta: Pradnya Paramita,1993), 127.
8  R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat …, 127.
dendanya menjadi 50 rial dengan satu kerbau. Jika perbuatan itu dilakukan di tempat ramai, maka  yang  bersalah  dapat  didenda  sampai 3x120 rial dengan satu kerbau hidup beserta syarat lain yang ditentukan (pasal 83 KRN) .9 Daerah  Palembang  (Sumatera  Selatan),  jika terjadi  pengancaman  dengan  menggunakan senjata  terhadap  seseorang,  dihukum  denda sampai 12 ringgit. Apabila ancaman tersebut diteruskan dengan membawa akibat lukanya seseorang, maka yang bersalah diajukan dan diadili  dalam  rapat  kecil  atau  rapat  besar (Pasal 33 Bab III hlm.52 S.Tj). 10 Sedangkan untuk daerah Kabupaten Kerinci, jika terjadi melukai seseorang, maka sanksinya diatur di dalam undang-undang dalam Negeri. Undang- undang dalam Negeri ini mengandung norma: sejak  dari  luko  dipampah,  mati  dibangun, balu ditepung, iram dilembago, hilang dicari, tatimbun dikekeh, hanyut dipinteh, gadai dite- bus,  hutang  dibayar,  piutang  diterima . 11 Se- lain itu, Kasim Basri, sanksi adat bagi pelaku penganiayaan  dimuat  dalam  undang-undang dalam Negeri, sebagai berikut:
Salah  tukak  luka  berpempas,  salah  bunuh  mati dibangun;
Salah pakai diperluas, salah ambil dikembalikan;
Salah makan dimuntahkan,;
Utang dibayar piutang diterima;
Harta  tepatan  tinggal,  harta  pembawaan dikembalikan;
Harta sarang dibagi, harta sekutu dibelah... 12
Adapun  sanksi  adat  yang  dikenakan  ter- hadap  pelaku  penganiayaan  di  Kabupaten Kerinci  bermacam-macam,  tergantung  jenis
9  Hilman  Hadikusumah, Hukum  Pidana  Adat (Bandung: Alumni, 1984), 50.
10  Hilman Hadikusumah, Hukum Pidana Adat …, 50.
11  A. Rasyid Yakin, Menggali Adat Lama Pusaka Usang  Di  Sakti  Alam  Kerinci (Sungai  Penuh: SV. Andalas, t.th), 33.
12  Kasim  Basri, Selayang  Pandang  Uraian Adat Lama Pusaka Usang Desa Semerah Dan Daer- ah Sekitarnya… , 3.
lukanya.  Misalnya, luka  dipampeh,  mati dibangun ”.  Maksudnya,  jika  luka  atau  mati, maka didenda. Adapun dendanya bermacam- macam  tergantung  jenis/tingkatan  lukanya, yaitu:  (1) lebam-balu  ditepung  tawar .  Mak- sudnya,  orang  yang  menyakiti  fisik/badan orang lain berkewajiban mengobatinya sam- pai sembuh dan baik kembali sampai hilang bekasnya. (2) Luka-lekih dipampas . Maksud- nya,  barang  siapa  yang  melukai  badan/fisik orang lain dihukum membayar pampas yang dapat dibedakan atas tiga kategori, yaitu:
Luka  rendah:  pampasnya  seekor  ayam,
a. segantang  beras  dan  kelapa  setali  (dua buah).
Luka  tinggi:  pampasnya  seeor  kambing b. dan 20 (dua puluh) gantang beras.
Luka parah: pampasnya dihitung selengan c. separo bangun.
Mati di bangun: maksudnya barang siapa d. membunuh orang lain dihukum membayar bangun  berupa  1  (satu)  ekor  kerbau,  100 (seratus)  gantang  beras  lengkap  dengan bumbunya, dan 1 (satu) kayu kain putih (30 yard), apabila ada anaknya yang meninggal dunia  itu,  maka  pelaku  penganiayaan  itu menanggung  semua  biaya  pendidikannya mulai  dari  Sekolah  Dasar  sampai  dengan Perguruan Tinggi. 13
Data lain menunjukkan bahwa Sanksi adat terhadap  pelaku  penganiayaan  adalah,  jika luka  lebam,  sanksinya,  pelakunya  disuruh melakukan  sapu  tawa  dengan  bahan  beras segempal,  kunyit  sedikit,  uang  sekedarnya. Apabila luka berat, dendanya diobati sampai sehat. Jika lukanya berat sehingga meninggal dunia, dendanya enam puluh kayu kain, ker-
13  Zainul Manaf, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci (LKAAK), wawancara , 11 Mei 2018.
bau  seekor  dan  beras  seratus  gantang  beras. Hal ini berdasarkan pepatah adat yang menga- takan, “ luka dipampeh, mati dibangun ”. 14
Menurut Saukani, sanksi adat pelaku pen- ganiayaan adalah, jika lukanya rendah maka diobati.  Apabila  lukanya  sedang,  maka  di- denda seekor ayam. Jika lukanya tinggi, maka sanksinya  setengah  bangun,  yakni  mem- bayar  beras  dan  seekor  kambing.  Apabila orang  tersebut  meninggal  dunia,  maka  ban- gunnya adalah membayar uang sebanyak Rp 25000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). 15
Menurut Ismail, bahwa sanksi adat pelaku penganiayaan  adalah,  Apabila  lukanya  lem- bam, maka pampasnya (dendanya) cukup den- gan ditepi dengan kemiri. Jika lukanya sedang, maka pampasnya (dendanya) adalah kambing seekor dan beras 100 (seratus) gantang. Dan jika  lukanya  berat,  maka  dibangun,  yakni membayar  seekor  kerbau  dan  100  (seratus) gantang beras. Hal ini sesuai dengan pepatah adat, “ luka berpampas, mati berbangun” . 16
Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  Helmi  Muid bahwa  sanksi  adat  terhadap  pelaku  penga- niayaan  di  Kabupaten  Kerinci  bermacam- macam,  tergantung  dari  pada  jenis  lukanya, yaitu:
Apabila lukanya lembam balu, maka pampasnya adalah tepung setawa, yakni cukup diobati sampai sehat oleh pihak yang melukai atau keluarganya. Jika lukanya rendah, maka pampasnya beras 10 (sepuluh) gantang kelapa setali (dua buah kelapa), dan seekor ayam.
Jika  lukanya  tinggi,  maka  pampasnya  diobati sampai sembuh, ditambah dengan beras 20 (dua puluh) gantang, dan kambing seekor. Jika lukanya
14  H. Said Hanafi, Lembaga Adat Depati Tigo L - hah Tanjung Tanah, wawancara , 11 Mei 2018. 15  Saukani, Depati Rencong Telang, Lembaga P - mangku Adat, wawancara , 13 Mei 2018.
16  Ismail,  Kerapatan  Adat  Kecamatan  Keliling Danau, wawancara , 12 Mei 2018.
mengakibatkan  cacat  seumur  hidup,  maka pampasnya adalah juga diobati sampai sembuh, kemudian  ditanggung  biaya  hidup  keluarganya. Jika  lukanya  mengakibatkan  meninggal  dunia, maka  dibangun,  yakni  membayar  denda  100 (seratus)  gantang  beras,  dan  seekor  kerbau, serta kain sekayu gunanya untuk mendinginkan keluarga dua belah pihak (pihak teraniyaya dan pihak menganiaya). 17
Selain yang disebutkan di atas, M. Naser menjelaskan  bahwa  sanksi  adat  kerinci  ten- tang  penganiayaan,  yakni  diobati  sampai sembuh dan denda beras 10 (sepuluh) gantang beras, dan seekor ayam. Jika lukanya sedang, maka pampasnya adalah beras dua puluh gan- tang, kambing satu ekor. Jika lukanya tinggi, yakni lukanya membawa kematian, maka ber- bangun, yakni pampasnya sepuluh kayu kain putih dan sepuluh kayu kain hitam, dan denda seratus gantang beras dan satu ekor kerbau. 18
Senada  dengan  hal  di  atas,  H.A.  Rasyid Yakin  menjelaskan  bahwa  sanksi  adat  Ker- inci tentang penganiayaan sebagaimana pepa- tah adat mengatakan, “ Luka di pampeh, mati dibangun”.
Luka dipampeh ini terbagi atas 4 macam, yaitu:  Luka  tinggi,  pampasnya  ayam  seekor beras  segantang,  kain  sekayu.  Luka  rendah, pampasnya  ayam  seekor,  beras  segantang, kain segabung. Luka balung, putus urat ren- cang  tulang,  pampasnya tertenggang    buek (ganti kerja) sampai si penderita sanggup bek- erja kembali. Belah bangun beli obat dibayar kambing  seekor,  beras  dua  puluh  gantang, kain 30 (tiga puluh) kayu. Luka lembung (pe- rut), tembus perut, baliat, pampasnya adalah,
17  Helmi  Muid,  Depati  Muaro  Langkat  Tamiai, Lembaga  Adat  Tamia, wawancara, 13  Mei 2018
18  M.  Naser  Depati  Rio  Soto  Rio  Gingang,  P - mangku  Adat  Kecamatan  Danau  Kerinci, wawancara, 11 Mei 2018
jika mati tempo 1x7 hari berdiri bangun. Jika mati  dalam  2x7  hari  berdiri  belah  bangun. Mati dibangun , yakni kerbau seekor, beras se- ratus, kain enam puluh kayu. 19
Kemudian  juga  dijelaskan  oleh  Kasim Basri,  bahwa  sanksi  adat  Kerinci  terhadap penganiyaan  sebagaimana  pepatah  adat  ber- bunyi:  “ luka  berpampas,  mati  berbangun ”, maksudnya adalah kalau luka hanya diobati dan kalau mati membayar denda . Luka ber- macam-macam seperti di bawah ini, yaitu:
Luka berpanpas ialah: salah tukak luka dipampas, luka  ada  lima  macam,  yaitu,  (1) cido  celengo , yaitu  kehilangan  hari  ketinggalan  buat  (hari hilang kerja tidak dapat lagi), mampasnya adalah belah bangun/separuh bangun, banyaknya adalah menurut haluan, yakni nilai emas dan uang saat terjadinya  kejadian  itu,  menurut  alu  dengan patutnya. (2) Luka nan empat , yaitu: cabek jangat/ kulit, berkuat daging, putus urat, tertakok tulang, maka pampasnya, jika dia tidak pandai kerja dan hari hilang, samalah pampasnya/dendanya dengan cido  celengo  yaitu  belah  bangun.  Kalau  pandai dia kerja dan hari tidak hilang, maka pampasnya beras dua puluh, kambing satu ekor dan berpucuk uang delapan rupiah, dan pelaksanaannya adalah menurut haluan juga. (3) Luka tinggi, yaitu luka yang  membawa  cacat  rupa  tubuh  dan  bekasnya tidak  bisa  ditutup,  seperti  segala  anggota  uduk, muka,  tangan,  kaki,  kepala,  dan  telinga,  adalah delapan  rupiah  uang  dulu/lama.  (4) Bitung banteh ,  yaitu:  bengkak  dan  tergores,  maka pampasnya  pegang  pakai  antara  yang  melukai dengan yang luka, banyak pampasnya terserahlah kepada  dua  belah  pihak,  dengan  janji  sebagai berikut: “Sekarang sianu luka kami bayar sekian, nanti kalau pihak kami pula yang luka bayar pula sebanyak sekian. (5) Lembang balu, pampasnya/ dendanya  ialah  :  ditepung  ditawar,  dikunu didingin, yakni diberi ubatnya.
Mati  berbangun, ialah:  salah  bunuh  mati dibangun.  Menurut  adat  lama  pusaka  usang
19  A. Rasyid Yakin, Menggali Adat Lama Pusaka Usang Di Sakti Alam Kerinci ..., 47-48
pampasnya adalah sepuluh kayu kain putih dan sepuluh kayu kain hitam, putih lambang agama, hitam  lambang  adat,  namun  demikian  terserah kepada  haluan  pemakaian  adat,  karena  syarak bersendi kitabullah, adat bersendi haluan. 20
Begitu juga daerah Kecamatan Air Hangat, jika terjadi penganiayaan, maka sanksi adat- nya tergantung jenis luka yang diderita oleh korban, yaitu dapat dilihat di bawah ini:
Jika luka sampai patah tulang dinamakan 1. luko pedeh , maka dendanya 4 kayu kain,
1 kayu kain setara dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Jika  luka  sampai  urat  putus  dinamakan 2. panteh , maka dendanya 5 kayu kain.
Jika patah tulang tidak tampak dinamakan 3. bintung , maka dendanya 1 kayu kain.
Jika luka hanya sobek daging dinamakan 4. luko  bisao ,  maka  dendanya  dipampeh dengan kata lain diobati sampai sembuh.
Jika  penganiayaan  itu  mengakibatkan 5. meninggal  orang  dewasa  laki-laki,  maka bangunnya  24  kayu  kain,  denda  100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau.
Jika  penganiayaan  itu  mengakibatkan
6. meninggal  orang  dewasa  perempuan, maka bangunnya 48 kayu kain, denda 100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau
Jika  penganiayaan  itu  mengakibatkan 7. meninggal  orang  dewasa  perempuan hamil,  maka  bangunnya  54  kayu  kain, denda  100  (seratus)  kaleng  beras  dan seekor kerbau.
Jika  penganiayaan  itu  mengakibatkan 8. meninggal  anak  kecil  laki-laki,  maka bangunnya  12  kayu  kain,  denda  100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau.
20  Kasim  Basri, Selayang  Pandang  Uraian Adat Lama Pusaka Usang Desa Semerah Dan Daer- ah Sekitarnya ..., 8-9.
Jika  penganiayaan  itu  mengakibatkan 9. meninggal  anak  kecil  perempuan,  maka bangunnya  24  kayu  kain,  denda  100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau. 21
Penjatuhan sanksi adat terhadap delik pen- ganiayaan sebagaimana dijelaskan di atas ber- tujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu  akibat  perbuatan  tersebut.  Hal  ini dijelaskan  oleh Tolib  Setiady  bahwa  adanya tindakan  reaksi  dan  koreksi  terhadap  peris- tiwa  atau  perbuatan  delik  adalah  untuk  me- mulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. 22 Begitu juga dijelaskan oleh Aroma Elmina Martha, bahwa denda adat itu merupakan  tindakan-tindakan  yang  menjadi koreksi atau rekasi terhadap setiap perbuatan yang  menimbulkan  akibat  yang  dirasa  mer- ugikan. 23 Pembayaran  ganti  kerugian  akan membuat suatu peristiwa dianggap tidak per- nah terjadi sehingg demikian akan mengem- balikan kepercayaan diri korban dalam meng- hadapi  kehidupan.  Pembayaran  denda  juga akan membebaskan rasa bersalah. 24
Lebih lanjut dijelaskan oleh Soerojo Wign- jodipoero,  bahwa  reaksi-reaksi  adat  tersebut merupakan  tindakan-tindakan  yang  bermak- sud  mengembalikan  ketentuan  magis  yang

## 21  Adi Nugrha Pratama, “Mekanisme Penyelesaian
Tindak Pidana Adat Tikam Di Kecamatan Air Hangat  Kabupaten  Kerinci”, Artikel (Padang:
Pascasarjana Universitas Bunghatta, 2015), 15- 16.
22  Tolib  Setiady, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) (Bandung: Alfa- beta, 2008), 355.
23  Aroma  Elminia  Martha,  “Denda  Adat  dalam Penjatuhan Pidana: Studi Kasus Kejahatan Kek- erasan Di Pengadilan Negeri Merauke-Papua”, Jurnal Hukum , Vol. 11, No.26 (2004), 102.
24  Reimon  Supusesa,  “Eksistensi  Hukum  Delik Adat  Dalam  Perspektif  Pembaharuan  Hukum Pidana  Di  Maluku  Tengah”, Mimbar  Hukum Vol. 24, No. 1 (2012), 50.
diganggu dan meniadakan atau menetralisasi- kan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat. 25 Dengan demikian, reaksi adat  itu  berfungsi  untuk  menciptakan  suatu kedamaian.  Kedamaian  menurut  Soerjono Soeknto  adalah  keserasian  antara  ketertiban dengan ketentraman dalam masyarakat. 26

## Sanksi Penganiayaan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh  atau  badan  manusia  yang  dapat  men- imbulkan bahaya bagi hidup manusia. Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) tidak  memberikan  penjelasan  secara  rinci tentang  pengertian  istilah  “penganiayaan”, hanya saja menjelaskan bahwa penganiayaan dipersamakan  dengan  sengaja  merusak  kes- ehatan  orang  (pasal  351  ayat  4).  Menurut doktrin, bahwa penganiayaan merupakan set- iap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk  menimbulkan  rasa  sakit  atau  luka  ke- pada orang lain. 27 Senada hal tersebut di atas, penganiayaan juga dijelaskan menurut yuris- prudensi, yaitu sebagai berikut:
1.  Arrest  Pengadilan  Tinggi  tanggal  10 Desember  1902  merumuskan  bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit  sebagai  tujuan,  bukan  sebagai akal untuk  mencapai  suatu  maksud  yang diperbolehkan, seperti memukul anak dan lain-lain. Batas-batas yang dianggap perlu ialah yang dilakukan oleh orang tua anak
25  Soerojo  Wignjodipoero, Pengantar  Dan  Aas- Asas  Hukum  Adat (Jakarta:  Gunung  Agung, 1983), 229.
26  Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (J - karta: Raja Grafindo Persada, 2010), 376.
27  H.A.K.  Moch.  Anwar, Hukum  Pidana Bagian  Khusus  (KUHP  Buku  II) ,  (Bandung: Alumni,1986), 103.
itu atau gurunya.
2.  Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 1925  menyatakan  penganiayaan  ialah dengan  sengaja  melukai  tubuh  manusia. Tidak  dianggap  penganiayaan  jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia meliwati batas-batas yang wajar.
3.  Arrest  Pengadilan  Tinggi  tanggal  11 Februari  1929  menyatakan  penganiayaan bukan  saja  menyebabkan  perasaan  sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan. 28
Penganiayaan  dalam  Kitab  Undang-Un- dang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam buku ke II (dua) bab XX (dua puluh) mulai dari pasal 351 sampai dengan pasal 358 yang memuat tentang jenis-jenis penganiayaan dan sanksinya, yaitu dapat dilihat di bawah ini:
1.  Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP).
2.  Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP).
3.  Penganiayaan  berencana  (pasal  353 KUHP).
4.  Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP).
5.  Penganiayaan  berat  berencana  (pasal  355 KUHP).
6.  Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu  dengan  menggunakan  benda (pasal 356 KUHP).
7.  Penyerangan/perkelahian (pasal 358
KUHP).
Jika  dijelaskan  jenis-jenis  penganiayaan dan sanksinya tersebut dapat dilihat di bawah
28  M.  Sudradjat  Bassar, Tindak-Tindak  Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hu- kum Pidana (Bandung: Remadja Karya,1984),
133.

## ini, yaitu:

## 1.  Penganiayaan Biasa
Penganiayaan biasa diatur di dalam pasal 351 KUHP. Bunyi pasal 351 KUHP ini dapat dilihat di bawah ini, yaitu :
Penganiayaan  dihukum  dengan  hukuman 1. penjara  selama-lamanya  dua  tahun  delapan bulan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp 4.500,-
Jika  perbuatan  itu  menjadikan  luka  berat, 1. sitersalah  dihukum  penjara  selama-lamanya lima tahun.
Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya,
2. dia  dihukum  penjara  selama-lamanya  tujuh tahun.
Dengan  penganiayaan  disamakan  merusak
3.
kesehatan orang dengan sengaja.
Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat 4. dihukum. 29
Pasal 351 ini merupakan inti dari bab XX yang  tidak menguraikan adanya unsur-unsur kecuali  hanya  menyebutkan  penganiayaan saja.  Penganiayaan  sebagaimana  yang  dia- tur didalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya merupakan kwalifikasi atau sebutan kejahatan saja yang tujuannya sengaja merusak keseha- tan  sehingga  dapat  menimbulkan  rasa  sakit atau luka pada orang lain, dan diancam den- gan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8  (delapan)  bulan,  atau  denda  paling  paling banyak Rp 4500, rupiah.
Menurut  SR.  Sianturi,  unsur  kesalahan disini  harus  dengan  sengaja.  Apabila  tidak dengan  sengaja,  lebih  tepat  diterapkan  pasal 360  atau  pasal  359.  Dengan  demikian,  pet- indak menghendaki dan mengetahui tindakan yang  dilakukannya  dan  menghendaki  sakit/
29  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum P - dana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap  Pasal  Demi  Pasal (Bogor:  Politeia, t.th), 244-245.
lukanya  objek  tersebut.  Bahkan  dapat  juga dikatakan  bahwa  tujuan  dari  sipetindak/sub- jek melakukan suatu tindakan (misalnya: me- mukul, memotong, membedah) adalah untuk membuat sakit/luka seseorang. 30
Untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain adanya suatu perbuatan yang diancam pidana, juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbua- tannya apabila pada dirinya terdapat kesalah- an. 31 Penjelasan ini dapatlah dipahami bahwa seseorang bapak dengan tangannya memukul anaknya pada kakinya, karena anaknya nakal. Dalam  hal  ini  pada  hakikatnya  sengaja  me- nyebabkan  rasa  sakit,  namun  demikian  per- buatan bapak tersebut tidak dikategorikan se- bagai penganiayaan, karena tujuannya adalah baik, yakni mengajar anaknya. Hal ini dipan- dang bahwa perbuatannya itu tidak mengand- ung unsur melawan hukum. Akan tetapi jika si bapak itu memukul anaknya melampaui batas yang  diizinkan,  yakni  dengan  menggunakan kayu besar pada bagian kepalanya, maka per- buatan itu termasuk sebagai penganiayaan.
Pasal 351 ayat (2) KUHP ini, si pelaku dip- idana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, jika  perbuatannya  itu  menimbulkan  akibat luka berat, yang tidak dikehendaki, maka hal ini merupakan masalah yang memperberat pi- dana. Luka berat disini tidak menjadi tujuan, yakni  timbul  diluar  kehendak  pelaku.  Luka berat dapat dilihat rumusan pasal 90 KUHP, yaitu:
30  SR.  Sianturi, Tindak  Pidana  Di  KUHP  Ber - kut Uraiannya (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), 503.
31  Frans  Maramis, Hukum  Pidana  Umum  Dan Tertulis Di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 113.
Yang  dikatakan  luka  berat  pada  tubuh  yaitu: penyakit  atau  luka,  yang  tak  boleh  diharapkan akan  sembuh  lagi  dengan  sempurna  atau  yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (‘akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu. 32
Pasal  351  ayat  (3)  KUHP  ini  pidananya diperberat  lagi  jika  perbuatan  si  pelaku  itu mengakibatkan  matinya  orang,  yakni  dipi- dana  selama-lamanya  7  (tujuh)  tahun.  Per- buatan yang akibat matinya orang merupakan akibat yang tidak dimaksudkan oleh si pelaku, yakni dengan kata lain bukan merupakan tu- juan atau kehendak dari si pelaku. Jika kema- tian itu merupakan tujuan dari si pelaku, maka perbuatan itu masuk pembunuhan yang diru- muskan pasal 338 KUHP.
Pasal  351  ayat  (4)  KUHP  ini  merupakan perluasan dari pengertian penganiayaan. Den- gan  sengaja  merusak  atau  merugikan  kes- ehatan  orang  ditafsirkan  sebagai  melakukan perbuatan  dengan  maksud  agar  orang  lain menderita  sesuatu  penyakit,  sedangkan  pe- nyakit adalah gangguanatas fungsi dari alat- alat dalam dari badan manusia. 33
Pasal  351  ayat  (5)  KUHP  ini menyebutkan  bahwa  percobaan  melakukan kejahatan  tidak  dapat  dipidana.  Ratio  dari ketentuan  ini  menurut  SR.  Sianturi  adalah sebagai berikut:
Agar seseorang itu berkecenderungan mengurungkan niatnya karena mengetahui bahwa jika hanya mengacungkan tongkatnya saja, tidak merupakan  percobaan  yang  dapat  dipidana. Sekaligus tersirat di dalamnya untuk menghindari kerugian  yang  lebih  besar,  yaitu  terhindarnya
32  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum P - dana (KUHP) …, 244-245.
33  H.A.K.  Moch. Anwar, Hukum  Pidana  Bagian Khusus (KUHP Buku II) …, 104.
objek  dari  penganiayaan,  kendati  dalam  hal  ini dapat  dirasakan  keberadaan  sikap  atau  oknum tersebut.

## 2.  Penganiayaan Ringan
Penganiayaan ringan dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  diatur  diatur  dalam pasal 352 KUHP, yang berbunyi:
Selain  dari  pada  apa  yang  tersebut  dalam 1. pasal  353  dan  356,  maka  penganiayaan  yang tidak  menjadikan  sakit  atau  halangan  untuk melakukan  jabatan  atau  pekerjaan  sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama- lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya  Rp.  4.500,-.  Hukuman  ini  boleh ditambah dengan sepertinya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat 1. dihukum. 34
Adapun  yang  dimaksud  dengan  penga- niayaan  ringan  menurut  M.Sudradjat  Bassar adalah sebagai berikut, yaitu:
Yang  tidak  mengakibatkan  sakit  atau 1. menyebabkan terhalangnya orang menjalankan jabatannya atau mata pencahariannya.
Yang tidak direncanakan terlebih dahulu. 2.
Yang  tidak  menggunakan  benda  yang
3. membahayakan nyawa atau kesehatan orang.
Yang tidak dilakukan terhadap orang tuanya, 4. isterinya  atau  suaminya,  anak-anaknya, atau  pegawainya  yang  sedang  atau  karena melakukan kewajibannya. 35
Selain pengertian penganiayaan ringan se- bagaimana yang dijelaskan di atas, juga dike- mukakan  oleh  Wirjono  Prodjodikoro  yang mengatakan  bahwa,  penganiayaan  ringan, yaitu apabila tidak masuk rumusan pasal 358 dan  pasal  356  dan  tidak  menyebabkan  sakit
34  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum P - dana (KUHP) …, 245-246.
35  M.  Sudradjat  Bassar, Tindak-Tindak  Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hu- kum Pidana …,136.
atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. 36 Penganiayaan ringan ini merupa- kan bentuk yang geprivilegeerd atas pasal 351 ayat (1), dan pidananya hanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

## 3.  Penganiayaan Berencana
Penganiayaan berencana diatur dalam pasal 353 KUHP. Bunyi pasal tersebut dapat dilihat di bawah ini.
Penganiayaan  yang  dilakukan  dengan 1. direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
Jika  perbuatan  itu  menjadikan  lua  berat,
2. sitersalah  dihukum  penjara  selam-lamanya    7 (tujuh) tahun.
Jika  perbuatan  itu  menjadikan  kematian 3. orangnya ia dihukum penjara selam-lamanya 9 (sembilan) tahun. 37
Unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal tersebut di atas termasuk hal yang mem- beratkan  hukuman.  Direncanakan  terlebih dahulu  ( voorbedachte  rade ),  yakni  antara timbulnya  maksud  untuk  penganiayaan  den- gan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan, seperti dengan cara bagaimana penganiayaan itu akan dilakukan. 38 Percobaan untuk melaku- kan penganiayaan berencana dihukum walau- pun objeknya tidak mendapat sakit.

## 4.  Penganiayaan Berat
Penganiayaan  berat  pidananya  telah  diru- muskan di dalam pasal 354 KUHP yang ber- bunyi:
Barangsiapa  dengan  sengaja  melukai  berat 1.
36  Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana
Tertentu  Di  Indonesia (Jakarta-Bandung:  Er- seco, 1980), h. 72.
37  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum P - dana (KUHP) …, 245-246.
38  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum P - dana (KUHP) …, 241.
orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  8 (delapan) tahun.
Jika  perbuatan  itu  menjadikan  kematian 2. orangnya, sitersalah dihukum penjara selama- lamanya 10 (sepuluh) tahun. 39
Pasal  di  atas  dinamakan  penganiayaan berat, karena perbuatan si pelaku tujuan dan kehendaknya  memang  sengaja  untk  melukai dengan  berat.  Jika  dibandingkan  ketentuan pasal 351 ayat (2) dan dengan pasal 354 ayat (1)  yang  ancaman  pidananya  berbanding  5 (lima) tahun terhadap 8 (delapan) tahun pada hal kenyataan pada si korban sama, yakni sa- ma-sama luka berat. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur yang terkandung pada pasal 351 ayat (2) itu, luka beratnya tidak dikehendaki, hanya saja merupakan akibat saja, sedangkan pada pasal 354 ayat (1) justru luka berat itu yang  dikehendaki. 40 Percobaan  pada  kejaha- tan ini dapat dipidana.

## 5.  Penganiayaan Berat Berencana
Penganiayaan  berat  berencana  ini  diatur dalam pasal 355 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, se- bagaimana  dirumuskan  pada  pasal  tersebut, yaitu:
Penganiayaan  berat  yang  dilakukan  dengan 1. direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun;
Jika  perbuatan  itu  menyebabkan  kematian
1. orangnya, sitersalah dihukum penjara selama- lamanya 15 (lima belas) tahun. 41
Penganiayaan  yang  tercantum  pada  pasal 355 KUHP ini merupakan penganiayaan da- lam pasal 354 KUHP yang dilakukan dengan
39  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum P - dana (KUHP) …, 241.
40  SR. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya …, 507.
41  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum P - dana (KUHP) …,247.
direncanakan terlebih dahulu, yakni si pelaku telah  memikirkan  dan  menimbang-nimbang serta  telah  menentukan  waktu,  tempat,  cara dan  alat  yang  digunakan  untuk  melakukan penganiayaan.  Percobaan  melakukan  penga- niayaan dalam pasal 355 ini adalah dihukum.
6.  Penganiayaan  Terhadap  Orang-orang Tertentu  Dengan  Menggunakan  Benda- Benda  Yang  Membahayakan  Kesehatan

## Orang
Penganiayaan terhadap orang-orang terten- tu  dengan  menggunakan  benda-benda  yang membahayakan kesehatan orang diatur dalam pasal 356 KUHP, dan sanksinya telah ditentu- kan di dalam pasal 351, pasal 353, pasal 354, dan  pasal  355  KUHP.  Jika  dilihat  rumusan pasal 356 KUHP adalah sebagai berikut:
Hukuman  yang  ditentukan  dalam  pasal  351, 353,  354,  dan  355  dapat  ditambah  dengan sepertiganya:
1e. juga sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya;
2e. jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai  negeri  pada  waktu  atau  sebab  ia menjalankan pekerjaan yang sah;
3e. jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan  yang  merusakkan  jiwa  atau  kesehatan orang. 42
Penganiayaan  sebagaimana  telah  diatur pada pasal tersebut di atas, maka ancaman pi- dananya  ditambah  dengan  sepertiganya,  jika dilakukan terhadap ibunya sendiri atau orang- orang yang disebutkan pada pasal tersebut.
Adapun  unsur-unsur  yang  terdapat  pada pasal  tersebut  di  atas,  dapat  dijelaskan  di bawah ini, yaitu:
Penganiayaan dilakukan menurut pasal 351,  353, 354, dan 355;
42  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum P - dana (KUHP) …,247.
Penganiayaan dilakukan:
Ke 1 : terhadap ibunya, ayahnya, isterinya atau anaknya;
Ke 2 : terhadap pegawai negeri :
Yang  sedang  menjalankan  jabatannya  yang • syah.
Yang menjalankan jabatannya yang sah
•
Ke  3  :  dengan  menggunakan  bahan  yang  dapat merusak :
Jiwa orang; •
Kesehatn orang; •
Tentang unsur ke 2 terdapat 2 hal, yitu pegawai negeri  yang  sedang  menjalankan  tugasnya. Pegawai  negeri  yang  menjalankan  tugasnya, diartikan  bahwa  pegawai  negeri  itu  tidak  perlu sedang menjalankan tuganya, tetapi penganiayaan itu  dilakukan  sewaktu  pegawai  negeri  itu melakukan  sesuatu  yang  berhubungan  dengan tugasnya. 43
Jadi objek yang tercantum pada pasal 356 KUHP ini telah ditentukan secara khusus dan limitatif,  yaitu:  ibunya,  bapaknya  menurut perundangan,  suami/isterinya  atau  anaknya ataupun seseorang pegawai negeri ketika atau karena melaksanakan tugasnya yang sah. Mak- sud ibu pada pasal ini adalah ibu yang mela- hirkan, sedangkan bapak disini adalah bapak yang sah, yakni laki-laki yang kawin dengan perempuan  yang  melahirkan  anak  tersebut. Suami/isteri  pada  pasal  ini  adalah  suaminya sendiri sebagai objek apabila isterinya itu ada- lah subjek atau sipetindak. Anak dalam pasal ini ialah apabila si pelaku adalah seorang ibu maka anak tersebut adalah anaknya menurut perundang-undangan  atau  yang  dilahirkan- nya,  dan  apabila  si  pelaku  itu  adalah  sang bapak, maka anak/objek tersebut adalah anak menurut perundang-undangan.

## 6.  Penyerangan/Perkelahian
Penyerangan/perkelahian  diancam  pidana 43  H.A.K.  Moch. Anwar, Hukum  Pidana  Bagian Khusus (KUHP Buku II) …, 106-107.
penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (de- lapan)  bulan  jika  mengakibatkan  luka,  dan dipidana  penjara  selama-lamanya  4  (empat) tahun, apabila mengakibatkan matinya orang. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 358 KUHP, yaitu :
Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan  atau  perkelahian  yang  dilakukan oleh  beberapa  orang,  maka  selain  dari  pada tanggungannya  masing-masing  bagi  perbuatan yang khusus, dihukum:
1e.  penjara  selama-lamanya  d  selama-lamanya dua  tahun  delapan  ua  tahun  delapan  bulan, jika  penyerangan  atau  perkelahian  itu  hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja. 2e.  penjara  selama-lamanya  empat  tahun,  jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati. 44
Penerapan  pasal  di  atas  dapat  dilakukan apabila  terjadi  suatu  perkelahian  beberapa orang, yakni lebih dari dua orang yang men- gakibatkan  terjadinya  luka  parah  atau  men- inggal,  namun  tidak  diketahui  siapakah  dari orang tersebut yang telah melukai parah atau membunuh orang itu. Apabila dalam perkela- hian  atau  penyerangan  itu  dapat  dibuktikan atau diketahui, siapa di antara orang-orang itu yang telah menyebabkan luka parah atau mati itu,  maka  terhadap  orang  itu,  selain  dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP, juga dikenakan ketentuan-ketentuan  tentang  penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan. 45
Sedangkan bagi orang-orang yang terpak- sa  melakukan  melerai  terhadap  orang  yang lemah pada suatu peristiwa perkelahian atau penyerangan  itu  tidak  dapat  dituduh,  “turut serta  dalam  perkelahian”  tersebut.  Terhadap
44  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum P - dana (KUHP) …,248.
45  M.  Sudradjat  Bassar, Tindak-Tindak  Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hu- kum Pidana …, 139.
orang  tersebut  tidak  dapat  dikenakan  pasal 358 KUHP. Dengan demikan yang diatur da- lam  pasal  358  KUHP  itu  adalah  akibat  dari penyerangan yang mengakibatkan luka berat atau  meninggalnya  orang.  Jika  dapat  dibuk- tikan  siapa  pelakunya  diantara  orang-orang yang ikut melakukan penyerangan itu, maka yang  harus  dipertanggung  jawabkan  adalah pelaku  yang  menyebabkan  luka  berat  atau meninggalnya orang tersebut.

## Sanksi  Penganiayaan  Dalam  Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
Untuk  menjaga  keseimbangan  antara  manu- sia dengan lingkungannya, jika terjadi penga- niayaan  di  Kabupaten  Kerinci,  maka  sanksi adat  tersebut  ternyata  tidak  ada  perbedaan antara desa yang satu dengan desa yang lain- nya,  akan  tetapi  sanksi  yang  diterapkan  ter- gantung dengan keadaan ekonomi dari pelaku pelanggaran adat tersebut. Sanksi adat terse- but  dilakukan  dengan  seadil-adilnya,  dalam hal ini sesuai dengan falsafah adat Kabupaten Kerinci yang berbunyi, “ adat dak bulih kupak, lumbago dak bulih sumbing ”, yakni adat tidak boleh lepas, lembaga adat tidak boleh sumb- ing,  maksudnya  adalah  bahwa  dalam  men- jatuhkan pidana adat tidak boleh berat sebelah dan harus seadil-adilnya. 46
Sanksi  adat  Kabupaten  Kerinci  yang  di- jatuhkan terhadap pelaku penganiayaan, baik penganiayaan dengan cara menikam, memu- kul  maupun  penganiayaan  lainnya  berdasar- kan ketentuan pembagian sanksi yang terda- pat  didalam  Undang-undang  Nan  Delapan penerapannya  tidak  sepenuhnya  dilakukan, karena adanya faktor ekonomi si pelaku, yak- ni  jika  pelakunya  tidak  mampu,  maka  sank- sinya  ringan,  bahkan  dibutuhkan  jiwa  besar
46  H.  Zainul  Manaf,  Ketua  Lembaga  Kerapatan Adat Alam Kerinci, wawancara , 11 Mei 2018.
dan keikhlasan dari pihak korban untuk me- maafkan si pelaku. 47 Dalam penerapan sanksi penganiayaan, para pemangku adat berpedo- man  kepada  Undang-undang  Nan  Delapan, yakni  apapun  perbuatan  pidana  adat  yang mengakibatkan  luka  kepada  orang  lain  atau menyebabkan  orang  lain  meninggal  dunia, maka sanksinya adalah “ luko dipampeh, mati dibangun ”, yakni jika luka hanya diobati dan jika meninggal dunia membayar denda.
Untuk  Kecamatan  Air  Hangat,  sanksi membayar  bangun  dan  pampeh  dikenakan kepada  pelanggar  adat  penganiayaan  tikam berupa keharusan membayar denda adat yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan keadaan luka yang diderita korban. 48 Sanksi adat beru- pa denda sebagaimana disebutkan di atas ber- tujuan  untuk  mengadakan  pembersihan  desa atau  lingkungan.  Di  samping  itu  juga  mem- berikan kepastian untuk rasa aman, sebab bi- lamana ganti rugi atau denda tidak terpenuhi, maka kejahatan tidak dapat dipulihkan. 49 Hal ini  disebabkan  karena  pidana  penjara  seba- gaimana  diterapkan  di  dalam  hukum  pidana Indonesia  bagi  hukum  adat  si  pelaku  delik adat belum bisa dikatakan dapat mengemba- likan  keseimbangan  masyarakat  adat  yang terganggu, karena perasaan masyarakat masih ternoda.  Pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim merupakan  pembelasan  atas  perbuatan  yang telah dilakukan, sehingga lebih menitik berat- kan  pada  penderitaan  jasmaniah.  Sedangkan sanksi adat merupakan suatu kewajiban bagi
47  Adi  Nugrha  Pratama,  “Mekanisme  Penyeles - ian Tindak  Pidana Adat Tikam  Di  Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci”…, 14.
48  Adi  Nugrha  Pratama,  “Mekanisme  Penyeles - ian Tindak  Pidana Adat Tikam  Di  Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci”…, 15.
49  Syaiful  Bakhri, Pidana  Denda  Dinamikanya dalam  Hukum  Pidana  dan  Praktek  Peradilan (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 93.
si pelaku atau oleh masyarakat untuk meng- hilangkan noda-noda yang telah terjadi pada masyarakat  adat  tersebut  serta  mengembali- kan keseimbangan magis yang telah tergang- gu tersebut. 50
Oleh  karena  itu,  sanksi-sanksi  adat  yang masih hidup di dalam masyarakat Kerinci di dalam  penyusunan  KUHP  Nasional  dimasa yang  akan  datang  bisa  dimasukkan  menjadi pidana  tambahan.  Pidana  tambahan  merupa- kan konsekwensi dianutnya asas legalitas ma- teril dan diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat  sebagai  landasan  ditetapkannya delik, dengan demikian sanksinyapun bersifat non punishment namun mengacu pada nilai- nilai hukum yang hidup, 51 yakni hukum adat pidana atau hukum pidana yang tidak tertulis di dalam pembentukan hukum pidana nasion- al. 52 Hal ini juga dijelaskan oleh Elwi Danil, bahwa kemungkinan penerapan hukum pidana dalam sudut pandang hukum adat di tengah kemaje- mukan budaya Indonesia. 53 Senada dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum adat merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat, sehingga ia merupa- kan faktor yang turut menentukan baik dalam hal  pembentukan  maupun  penerapan  hukum di Indonesia. 54
Dengan  demikian,  pembaruan  sanksi  pi-
50  I Made Widnyana, Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana (Penerbit  Fika- hati Aneska, 2013), 225.
51  M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum P - dana (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 375.
52  Nandang  Sambas,  “Eksistensi  Hukum  Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Na- sional”, Syiar  Hukum ,  Vol.  XI,  No.3(2009), 236.
53  Elwi  Danil, Konstitusionalitas  Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pi- dana”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3 (2012).
54  Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan S - sial (Bandung: Alumni, 1979), 119.
dana  terhadap  tindak  pidana  penganiayaan dalam  hukum  pidana  Indonesia  merupakan upaya melakukan peninjauan dan pembentu- kan kembali sanksi pidana yang sesuai den- gan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filo - sofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. 55 Meski  demikian,  sebagai  suatu kitab  hukum  yang  modern,  dan  dirancang untuk bertahan lama, maka penyusunan Ran- cangan  Undang-Undang  KUHP  juga  harus mengadopsi  nilai-nilai  kemanusiaan  yang bersifat universal. Nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan tersebut akan mengejawan- tah dalam berbagai landasan pikir penyusunan Rancangan Undang-Undang-KUHP. 56
Di samping bertolak dari nilai-nilai tersebut di  atas,  juga  pembaruan  hukum  pidana  hen- daknya dilakan dengan menggali dan meng- kaji  sumber  hukum  tidak  tertulis  dan  nilai- nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, yakni  hukum  adat  dalam  hal  ini  hukum  pi- dana adat kerinci. Upaya pembaruan hukum pidana, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang saat ini sedang dilaku- kan,  khususnya  dalam  rangka  menggantikan KUHP warisan zaman kolonial, memerlukan kajian komperatif yang mendasar atau funda- mental, konseptual, kritis, dan konstruktif. 57
Hukum pidana secara konseptual harus di- pandang sebagai sarana perubahan masyarakat ( social  engineering )  maupun  sebagai  sarana integrasi ( law as an integrative mechanisme ). Menyelesaikan konflik secara damai merupa - kan  tujuan  pemidanaan  yang  dilandasi  oleh
55  I Made Widnyana, Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana… , 225.
56  Sinta  Agustina, Asas  Lex  Specialis  Derogat Legi  Generali  Dalam  Penegakan  Hukum  Pi- dana (Depok: Themis Books, 2014), 304. 57  Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum P - dana  Dalam  Perspektif  Kajian  Perbandingan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 6-7.
ide  Pengayoman  yang  menjadi  karakteristik bangsa  Indonesia  dalam  berhukum.  Ide  itu perlu dikembangkan dalam tiap langkah pem- bentukan dan penegakan hukum. 58 Sistem hu- kum pidana nasional merupakan proyeksi bu- daya bangsa Indonesia yang maju dan modern akan tetapi tetap berkepribadian Indonesia.
Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia yang akan datang harus mencerminkan pidana adat kebudayaan bangsa Indonesia, yang pada gilirannya dapat memelihara nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran, sebab hukum pidana pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi dan  sekaligus  untuk  menjaga  keseimbangan pelbagai  kepentingan  masyarakat,  negara, pelaku  tindak  pidana  dan  korban  tindak  pi- dana. 59 Tujuan untuk menciptakan keseimban- gan berbagai kepentingan tersebut tiada lain agar  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat. Terciptanya  kesejahteraan  itu  sudah  barang tentu  karena  adanya  kepastian  dan  keadilan yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  yang  dianut oleh masyarakat itu sendiri. 60 Sejalan dengan hal  tersebut  Muladi  mengatakan,  bahwa  hu- kum pidana harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi  yang  sudah  mengakar  dalam  budaya bangsa Indonesia. 61 Berdasarkan hal tersebut di  atas,  maka  dalam  melakukan  pembaruan hukum pidana, titik tolaknya adalah nilai-nilai hukum  adat  pidana.  Hal  ini  sesuai  dengan penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  Rancangan  Un-
58  M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum P - dana… , 380. 59  Muladi, Proyeksi  Hukum  Pidana  Materil  I - donesia  Di  Masa  Datang ,  Pidato  Pengukuhan Guru Besar (Semarang: Undip, 1990), 22.
60  Nandang  Sambas,  “Eksistensi  Hukum  Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Na- sional”, Syiar  Hukum Vol.  XI  No.3  (2009),
234.
61  Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Ind - nesia Di Masa Datang… , 15.

## dang-Undang tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, yaitu :
Hukum yang hidup maksudnya hukum yang hidup dalam  kehidupan  masyarakat  hukum  Indonesia. Bentuk  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat hukum  Indonesia  antara  lain  dalam  beberapa daerah  tertentu  di  Indonesia  masih  terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam  masyarakat  dan  berlaku  sebagai  hukum di  daerah  tersebut.Hal  yang  demikian  terdapat juga dalam lapangan hukum pidana, yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat  pengaturan  secara  tegas  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  ini.  Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa  ketentuan  pidana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.Diakuinya  tindak  pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. 62
Senada  hal  tersebut  di  atas  juga  dikemu- kakan  oleh  G.  Puchta  (1798-1846)  murid Friedrich Carl von Savicny (1779-1861) yang bermazhab sejarah mengemukakan, bahwa:
Hukum  berazaskan  pada  keyakinan  bangsa, baik  menurut  isinya  maupun  menurut  ikatan materialnya.  Artinya  bahwa  hukum  timbul  dan berlaku  oleh  karena  terikat  pada  jiwa  bangsa. Timbulnya itu terjadi dalam tiga bentuk. Hukum timbul  dari  jiwa  bangsa  secara  langsung  dalam pelaksanaannya  (dalam  adat-istiadat  -istiadat orang-orang);  secara  tidak  langsung  hukum timbul dari jiwa bangsa melalui undang-undang (yang  dibentuk  oleh  negara)  dan  melalui  ilmu pengetahuan hukum (yang merupakan karya ahli- ahli hukum). 63
Selanjutnya hukum dalam pandangan Ros- coe  Pound  bahwa  tugas  hukum  dapat  mem-
62  Penjelasan  Pasal Rancangan  Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013.
63  Theo  Huijbers, Filasafat  Hukum  Dalam  Li - tasan  Sejarah (Yogyakarta:  Kanisius,  1982), 120.
ajukan  kepentingan  umum,  dan  berfungsi sebagai  alat social  engineering ,  dan social control . 64 Hukum harus mengharmonisasikan kepentingan umum dn kepentingan individual melalui  cita-cita  keadilan  yang  hidup  dalam hati  rakyat.  Hukum  sebagai social  control , maka hukum itu berfungsi untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola- pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Hukum sebagai social engineering berfungsi untuk  mengadakan  perubahan-perubahan  di dalam masyarakat. 65
Untuk  mewujudkan  tugas  dan  fungsi  hu- kum itu, ide keadilan didukung oleh paksaan dari negara. 66 Hukum sebagai sarana pemba- haruan masyarakat/ law as a tool social en- gineering atau  sarana  pembangunan  dengan pokok-pokok pikiran sebagaimana yang dike- mukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja men- gatakan sebagai berikut, yaitu:
Hukum  merupakan  sarana  pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya  keteraturan  atau  ketertiban  dalam  usaha pembangunan  dan  pembaharuan  itu  merupakan suatu  yang  diinginkan  atau  dipandang  (mutlak) perlu.  Anggapan  lain  yang  terkandung  dalam konsepsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan adalah  bahwa  hukum  dalam  arti  kaidah  atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat  (pengatur)  atau  sarana  pembangunan dalam  arti  penyalur  arah  kegiatan  manusia  ke arah  yang  dikehendaki  oleh  pembangunan  dan
64  Roscoe  Pound  dalam  Achmad  Ali, Menguak Tabir Hukum (Sebuah Kajian Filosofis Dan So- siologis ),  (Jakarta:  Toko  Gunung Agung  Tbk, 2002), 293.
65  SatjiptoRahardjo, Hukum  dan  Masyarakat , (Bandung: Angkasa, t.th), 117.
66  H.  Ishaq, “ Perbandingan  Sanksi  Zina  Dalam Hukum Pidana Adat (Local Wisdom) Di Desa Koto Lolo Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Dengan  Upaya  Pembaharuan  Hukum Pidana Indonesia”, Laporan Penelitian Individu (Kerinci: STAIN Kerinci, 2015), 58.
pembaharuan. 67
Adapun tolok ukur konteks di atas menun- jukkan ada 2 (dua) demensi sebagai inti teori hukum  pembangunan  yang  diciptakan  oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu: (1) ketertiban atau  keteraturan  dalam  rangka  pembaharuan atau  pembangunan  merupakan  sesuatu  yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; (2)  hukum  dalam  arti  kaidah  atau  peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti menyalur  arah  kegiatan  manusia  yang  dike- hendaki ke arah pembaharuan.
Pembaharuan  hukum  pidana  merupakan langkah  strategis  untuk  menciptakan  sistem hukum  nasional  yang  berorientasi  kepada tujuan  bangsa  Indonesia  bernegara.  Urgensi untuk  mewujudkan  hukum  pidana  yang berkarakter  Indonesia,  telah  dimulai  dengan undang-undang yang bersifat sektoral berisi- kan keharusan bagi penegak hukum dan kea- dilan untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang salah sa- tunya  dimanifestasikan  dalam  bentuk  keari- fan lokal ( local wisdom ), dalam hal ini pidana adat  kerinci  untuk  menyelaraskan  antara ius constitutum dengan ius  constituendum yang kemudian menghasilkan ius in operatum . Ius in operatum atau ius operandum dapat dijadi- kan acuan bagi perkara yang diadili, sehingga terbentuk yurisprudensi tetap ( constante jur- isprudentie ) dalam praktik hukum. 68
Jurisprudensi  tetap  ini  menjadi  bahan-ba- han  hukum  untuk  menyusun  sistem  hukum nasional sebagai hukum positif. Pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tiga
67  Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan  Pembinaan  Hukum  Nasional (Bandung: Bina Cipta, 2995), 13.
68  M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum P - dana… , 365.
masalah  pokok  dalam  hukum  pidana,  yaitu perbuatan yang dilarang (tindak pidana), per- tanggungjawaban  pidana,  dan  pidana,  yang bersumberkan dari hukum yang tidak tertulis dan  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat,yakni  hukum  pidana  adat.  Hu- kum pidana yang berlaku sekarang ini meru- pakan  warisan  zaman  kolonial  yang  bersifat “ obsolete and unjust ” (telah usang dan tidak adil,  serta  “ outmoded  and  unreal ”  (sudah ketinggalan  zaman  dan  tidak  sesuai  dengan kenyataan. 69 Oleh  karena  itu,  perlu  diperba- harui dengan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa  Indonesia,  yakni  hukum  adat  pidana yang sesuai dengan nilai moral dengan nilai kemanusiaan yang memiliki kemanfaatan dan keadilan,  sehingga  tujuan  pemidanaan  akan tercapai.

## Penutup
Sanksi  penganiayaan  dalam  hukum  pidana adat di Kabupaten Kerinci diatur di dalam un- dang-undang  dalam  Negeri,  yang  mengand- ung  norma,  yaitu  sejak  dari luko  dipampah, mati  dibangun,  balu  ditepung,  iram  dilem- bago, hilang dicari, tatimbun dikekeh, hanyut dipinteh, gadai ditebus, hutang dibayar, piu- tang  diterima .  Penerapan  sanksi  adat  yang dikenakan  terhadap  pelaku  penganiayaan  di Kabupaten Kerinci bermacam-macam tergan- tung dari pada jenis lukanya, yakni (1) luka lebam diobati sampai sembuh dan baik kem- bali sampai hilang bekasnya, (2) luka rendah : pampasnya  seekor  ayam,  segantang  beras dan kelapa setali (dua buah), (3) luka tinggi : pampasnya seeor kambing dan 20 (dua puluh) gantang  beras,  dan  (4) luka  parah :  pampas- nya dihitung selengan separo bangun. Mati di bangun: maksudnya barang siapa membunuh
69  Barda  Nawawi  Arief, Pembaharuan  Hukum Pidana  Dalam  Perspektif  Kajian  Perbandin- gan …, 8.
orang lain dihukum membayar bangun berupa 1  (satu)  ekor  kerbau,  100  (seratus)  gantang beras lengkap dengan bumbunya, dan 1 (satu) kayu kain putih (30 yard), apabila ada anaknya yang meninggal dunia itu, maka pelaku pen- ganiayaan itu menanggung semua biaya pen- didikannya mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.
Sanksi  Penganiayaan  Dalam  Kitab  Un- dang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam buku ke II (dua) bab XX (dua pu- luh) mulai dari pasal 351 sampai dengan pasal 358 yang memuat tentang jenis-jenis penga- niayaan dan sanksinya bervariasi, yaitu penga- niayaan biasa dipidana penjara 2 tahun 8 bu- lan penjara (pasal 351 KUHP); Penganiayaan ringan dipidana 3 bulan dan denda sebanyak banyaknya Rp.4500,-(pasal 352 KUHP); Pen- ganiayaan berencana dipidana penjara 4 tahun sampai  dengan  9  tahun  (pasal  353  KUHP); Penganiayaan berat dipidana penjara 8 tahun sampai dengan 10 tahun (pasal 354 KUHP); Penganiayaan  berat  idana  penjara  12  tahun sampai dengan 15 tahun (pasal 355 KUHP); Penganiayaan  terhadap  orang-orang  terten- tu  dengan  menggunakan  benda  (pasal  356 KUHP);  Penyerangan/perkelahian  dipidana penjara 2 tahun sampai dengan 4 tahun (pasal 358 KUHP).
Sanksi  penganiayaan  hukum  pidana  adat dalam  pembaruan  hukum  pidana  Indonesia dimasa  yang  akan  datang  bisa  dimasukkan menjadi  pidana  tambahan.  Pidana  tambahan merupakan konsekwensi dianutnya asas legal- itas materil dan diakuinya hukum yang hidup dalam  masyarakat  sebagai  landasan  ditetap- kannya delik, dengan demikian sanksinyapun bersifat non punishment namun mengacu pada nilai-nilai  hukum  yang  hidup,  yakni  hukum adat  pidana  atau  hukum  pidana  yang  tidak tertulis di dalam pembentukan hukum pidana
nasional yang sesuai nilai-nilai sentral sosio- politik,  sosio-filosofik,  dan  nilai-nilai  sosio- kultural masyarakat Indonesia yang pada gil- irannya  tujuan  hukum  dapat  tercapai,  yakni kemanfaatan dan keadilan.

## Bibliography

## Journals dan Articles
Danil,  Elwi.  “Konstitusionalitas  Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perka- ra Pidana.” Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No.
3, 2012.
Martha, Aroma Elminia. “Denda Adat dalam
Penjatuhan  Pidana  (Studi  Kasus  Keja- hatan  Kekerasan  Di  Pengadilan  Negeri Merauke-Papua).” Jurnal Hukum, Vol. 1, No.26, 2004.
Pratama, Adi Nugrha. “Mekanisme Penyele- saian Tindak Pidana Adat Tikam Di Ke- camatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.”
Artikel,  Padang:  Pascasarjana  Universi- tas Bunghatta, 2015.
Sambas,  Nandang.  “Eksistensi  Hukum  Pi- dana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional.” Syiar Hukum, Vol. XI. No.3, 2009.
Setiawan, Dhevid, dkk. “Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan da- lam Rumah Tangga.” Jurnal Pagaruyung Law Journal, Vol. 2, No.1, 2018.
Supusesa, Reimon. “Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hu- kum Pidana Di Maluku Tengah.” Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 1, 2012.

## Books
Agustina, Sinta. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana. Depok: Themis Books, 2014.

## Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Sebuah
Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Jakarta: Toko Gunung Agung Tbk, 2002. Anwar, H.A.K. Moch. Hukum Pidana Bagian
Khusus  (KUHP  Buku  II).  Bandung: Alumni, 1986.
Arsyad  Somad,  H.  Kemas.  Mengenal  Adat Jambi Dalam Perspektif Modern. Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2003.
Bakhri,Syaiful.  Pidana  Denda  Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Pera- dilan.  Yogyakarta:  Kreasi  Total  Media,
2016.
Bassar,  M.  Sudradjat. Tindak-Tindak  Pidana Tertentu  di  dalam  Kitab  Undang-Un- dang Hukum Pidana. Bandung: Remadja Karya, 1984.
H.  Ishaq.  Penelitian  Hukum  &  Penulisan Skripsi, Tesis  Serta  Disertasi.  Bandung: Alfabeta, 2017.
Hadikusumah, Hilman. Hukum Pidana Adat.
Bandung: Alumni, 1984.
Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum,
Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Na- sional. Bandung: Bina Cipta, 1995.
Maramis, Frans. Hukum Pidana Umum Dan Tertulis  Di  Indonesia.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2013.
Muladi. Proyeksi Hukum Pidana Materil In- donesia  Di  Masa  Datang.  Pidato  Pen- gukuhan Guru Besar, Semarang: Undip,
1990.
Nawawi Arief,  Barda.  Pembaharuan  Hukum Pidana  Dalam  Perspektif  Kajian  Per- bandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti,
2011.
Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta-Bandung : Erseco, 1980.
R. Soepomo. Bab-Bab Tentang Hukum Adat.
Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pi-
dana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komen- tarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal.  Bo- gor: Politeia, t.th.
Rahardjo,  Satjipto.  Hukum  dan  Masyarakat. Bandung: Angkasa, t.th. Rahardjo,  Satjipto.  Hukum  dan  Perubahan Sosial. Bandung: Alumni, 1979.
Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan). Bandung :
Alfabeta, 2008.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. SR. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Beri- kut  Uraiannya,  Jakarta  : Alumni AHM- PTHM, 1983.
Suparni, Niniek. Eksistensi Pidana Denda Da- lam Sistem Pidana Dan Pemidanaan. Ja- karta: Sinar Grafika, 2007.
Widnyana, I Made. Hukum Pidana Adat Da- lam Pembaharuan Hukum Pidana. Pener- bit Fikahati Aneska, 2013.
Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar Dan Aas- Asas  Hukum  Adat.  Jakarta  :  Gunung Agung, 1983.
Yakin, H.A. Rasyid. Menggali Adat Lama Pu- saka Usang Di Sakti Alam Kerinci. Sun- gai Penuh: CV. Andalas, t.th.
Zaidan,  M. Ali.  Menuju  Pembaruan  Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

## Research Report
H. Ishaq. “Perbandingan Sanksi Zina Dalam Hukum  Pidana  Adat  (Local  Wisdom) Di Desa Koto Lolo Dan Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  Dengan  Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Laporan  Penelitian  Individu,  Kerinci: STAIN Kerinci, 2015.

## Interviews
H.  Said  Hanafi,  Lembaga Adat  Depati  Tigo Luhah  Tanjung  Tanah,  wawancara,  11
Mei, 2018.
H. Zainul Manaf, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam  Kerinci  (LKAAK),  wawan- cara, tanggal 11 Mei, 2018.
Helmi Muid, Depati Muaro Langkat Tamiai,
Lembaga  Adat  Tamia,  wawancara,  13 Mei, 2018. Saukani,  Depati  Rencong  Telang,  Lembaga Pemangku  Adat,  wawancara,  13  Mei, 2018.
M. Naser Depati Rio Soto Rio Gingang, Pe- mangku Adat Kecamatan Danau Kerinci, wawancara, 11 Mei, 2018
Ismail,  Kerapatan  Adat  Kecamatan  Keliling
Danau, wawancara, 12 Mei, 2018.

## Laws
Kasim Basri, Selayang Pandang Uraian Adat Lama Pusaka Usang Desa Semerah Dan Daerah Sekitarnya, t.th. Penjelasan Pasal, Rancangan Undang-Undang tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana,2013.