## Wajah Hukum

## Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan Notaris yang Berintegritas di Era Globalisasi
Agustin Rifiana 1 *, Yetniwati 2 , Diana Amir 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jl. Arif Rahman Hakim No.8, Telanaipura, Kota Jambi - 36361 *Correspondence email: arifiana96@gmail.com
Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan notaris yang berintegritas di tinjau dari UUJN dan prospektif notaris yang berintegritas menghadapi era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu notaris melaksanakan tugas dan  jabatannya dalam melakukan perbuatan hukum baik itu dalam pembuatan akta autentik dan akta di  bawah  tangan  harus  sesuai  dengan  UUJN,  Kode  Etik  dan  Undang-undang  lainnya  yang  terkait  dengan  tugas-tugas  notaris sebagai  pejabat  umum.  Hal  yang  paling  penting  bagi  seorang  notaris  adalah  menjalankan  kewajibannya  secara  benar  sesuai UUJN, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam UUJN dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan  tugasnya.  Berkembangnya  zaman  menuju  era  globalisasi  seorang  notaris  tetap  harus  melaksanakan  tugasnya  sesuai dengan profesinya. Pada  era globalisasi  notaris  yang  berintegritas  juga  harus  memiliki wawasan  yang  luas, tidak  hanya sekedar membuat  akta  tetapi  juga  harus  cerdas  dalam  menyikapi  kliennya  dalam  pembuatan  akta,  memiliki  moralitas  yang  tinggi,  dan tidak memprioritaskan kepentingan pribadi, pekerjaan notaris harus lebih teliti dan hati-hati.
Kata kunci: Kewajiban Notaris , Berintegritas, Era globalisasi
Abstract. The purpose of this study  was to know and analyze a notary setting that grits are reviewed in terms of UUJN and the prospect of notary who the grits are faced with the era of globalization. This research uses normative method. The approach used is statute approach and conceptual approach. The results of this study are carry out legal tasks and positions in conducting legal actions such as making authentic deed and privately made deed must with UUJN, code of ethics and other regulations regarding the task of the notary as a public official. The most important thing for a notary is to cary out his duties properly in accordance with UUJN, and has not carried out the forbidden act listed in UUJN and other regulations regarding his duties. The development in  the globalization of a notary still has to carry out their jobs according to the profession. The era of notary publicization that is gritted also has to have a wide insight into, not only makes deeds but must be intelligent in responding to clients in making deeds, having high moralitys, and not prioritized personal interests, notary jobs should be more careful.
Keywords: Notary Obligations, Integrity, Era of Globalization.

## PENDAHULUAN
Globalisasi  memiliki  berbagai  dimensi,  tidak  hanya  ada  globalisasi  bisnis  dan  ekonomi,  tetapi  juga  terdapat globalisasi  di  lembaga-lembaga  demokrasi,  sosial,  kemanusiaan  dan  gerakan  perempuan.  Pada  umumnya,  konsep globalisasi  ekonomi  dipandang  sebagai  suatu  inti  fenomena  yang  dinamakan  globalisasi,  maka  Osman  berpendapat bahwa  globalisasi  ekonomi  adalah  proses  pendalaman  saling  ketergantungan  ekonomi  dunia  dalam  berbagai  bidang, termasuk pasar, yang mengoptimalkan faktor distribusi produksi dan berbagai sumber dengan mendorong aliran lintas batas dari sumber daya manusia, modal, komoditas, pengkhidmatan, teknologi dan informasi.
Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk mestimulus revisi UUJN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain,  Notaris  kedepannya  harus  mempersiapkan  diri  dengan  meningkatkan  kemampuan  dan  pemahaman  dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT.  Selanjutnya  agar  ada  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hukum  bagi  masyarakat,  perlu  adanya  harmonisasi peraturan Undang-Undang yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Sehingga notaris  tidak  lagi  mengalami  permasalahan  yuridis  menyangkut  kewenangannya  dalam  membuat  akta  secara elektronik.
Kewajiban Notaris selain menjaga sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan, juga berkewajiban memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi  harkat dan martabat  notaris, tidak  melakukan  yang sebaliknya sehingga  dapat  menurunkan  citra,  wibawa  maupun  harkat  dan  martabat  notaris.  Seorang  notaris  yang  melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan
Agustin  Rifiana  et  al.,  Kewajiban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Guna  Mewujudkan  Notaris  Yang  Berintegritas  di  Era Globalisasi
berkewajiban  menghormati  rekan  dan  saling  menjaga  dan  membela  kehormatan  nama  baik  korps  atau  organisasi. Sebagai notaris, ia bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi. 1 Notaris    sebagai    pejabat    umum    berwenang    membuat    alat    bukti    tertulis    berupa  akta  autentik  guna mewujudkan  pembuktian  sempurna  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  para    ahli    waris,    maupun    orang    yang akan  memperoleh  haknya  perlu  diberikan perlindungan hukum. 2 Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (autentik). Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  suatu  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk dinyatakan  dalam  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  notaris,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan  aktanya  dan memberikan grosse ,  salinan  dan  kutipannya,  semuannya  sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu  peraturan  umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bersifat independen dan merdeka, oleh karenanya tidak tergantung dan  bebas  dari  pengaruh  lembaga  lain,  misalnya  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  Selain  itu,  Notaris  memiliki kemandirian  dan  kebebasan  dalam  menentukan  letak  kantornya,  pengangkatan  dan  pemberhentian  pegawainya  serta mengatur  sendiri  keuangannya.  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya,  walaupun  diangkat  dan  diberhentikan  oleh pemerintah (Menteri) akan tetapi tidak mendapatkan gaji ataupun uang pensiunan dari pihak pemerintah sebagaimana halnya pegawai negeri sipil. Notaris hanya akan memperoleh honorarium dari pihak-pihak yang telah meminta jasanya saja.
Pembuatan  akta  notaris  harus  sesuai  dengan  UUJN.  Apabila  notaris  yang  melakukan  kesalahan  dalam menjalankan  kewajbannya  dalam  pembuatan  akta,  maka  akta  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Begitu  juga sebaliknya,  apabila  dalam  pembuatan  akta  autentik  notaris  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai  dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa  “Notaris: de  ambtenaar ,”  Notaris  tidak  lagi  disebut  sebagai Openbaar  Ambtenaar sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  1 Wet  op  het  Notarisambt yang  lama  (diundangkan  tanggal  Juli  1842,  Stb.  20).  Tidak  dirumuskan  lagi Notaris  sebagai Openbaar  Ambtenaar, sekarang  ini  tidak  dipersoalkan  apakah  Notaris  sebagai  pejabat  umum  atau bukan,  dan  perlu  diperhatikan  bahwa  istilah Openbaar  Ambtenaar dalam  konteks  ini  tidak  bermakna  umum,  tetapi bermakna publik. 3 Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut Openbaar . 4 Penjelasan Pasal 1 huruf (a) tersebut di atas bahwa penggunaan istilah Notaris sebagai Openbaar Ambtenaar sebagai tautologie . 5
Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan  pengertian yang  sama  terhadap  ketentuan  Pasal  1  Angka  1  UUJN  yang  menyebutkan  Notaris  adalah  Pejabat  Umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  Angka  (2) dan  (3)  UUJN.  Maka  Pejabat  Umum  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  Angka  1  UUJN  harus  dibaca  sebagai  Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat  akta autentik sesuai Pasal 15 Angka (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Angka (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.
Pasal  16  Angka  1  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN  Perubahan)  menentukan  bahwa:  Dalam menjalankan  jabatannya  notaris  berkewajiban  untuk  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan menjaga  kepentingan  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum.  membuat  akta  dalam  bentuk  minuta  akta  dan menyimpannya  sebagai  bagian  dari  protokol  notaris,  mengeluarkan  grosse  akta,  salinan  akta,  atau  kutipan  akta berdasarkan  minuta  akta,  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang,  kecuali  ada  alasan  untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.
Ketentuan  Pasal  16  Angka  (1)  huruf  a  UUJN    tersebut  tidak  ada  keterangan  lebih  lanjut  mengenai  “bertindak jujur,  saksama,  mandiri”.  Sementara  itu  ketentuan  Notaris  wajib  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam perbuatan  hukum  dapat  diartikan  bahwa  para  pihak  yang  terlibat  dalam  pembuatan  akta  autentik  perlu  diberikan perlindungan  hukum.  Apabila  notaris  menjaga  kepentingan  para  pihak  dalam  pembuatan  akta  secara  tidak  langsung notaris  dapat  melakukan  perbuatan  memihak  kepada  kliennya.  Kategori  perbuatan  Tidak  memihak  dalam  Undang- Undang Jabatan Notaris juga tidak diperjelas, seperti apa perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang.
1 Ika  Mudayana  Yetniwati,  Arsyad,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Lulusan  Magister  Kenotariatan  Yang  Magang  Di Kantor Notaris’, SOUMATERA LAW REVIEW , 3 (2020), 44.
2 Aman, ‘Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan’, Recital Review , 1 (2019), 11.
3 Philipuss M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005).
4 Djatmiati.
5 Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990).

## Agustin  Rifiana  et  al.,  Kewajiban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Guna  Mewujudkan  Notaris  Yang  Berintegritas  di  Era
Globalisasi
Mengenai perilaku  notaris integritas moral  yang mantap dalam menjalankan tugas, yakni  segala pertimbangan moral  harus  melandasi  pelaksanaan  tugas  profesinya.  Walaupun  akan  memperoleh  imbalan  jasa  yang  tinggi,  namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri. Notaris  harus  jujur,  tidak  saja  pada  kliennya,  juga  pada  dirinya  sendiri.  Notaris  harus  mengetahui  akan  batas-batas kemampuannya,  tidak  memberi  janji-janji  sekedar  untuk  menyenangkan  kliennya  atau  agar  klien  tetap  mau menggunakan jasanya. Kesemuannya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran seorang Notaris. Kejujuran  yang  dimiliki  oleh  notaris  juga  harus  jujur  dalam  pembuatan  akta  autentik,  seperti  keterangan  para penghadap  atau  kliennya.  Apabila  tujuan  kliennya  bertentangan  dengan  UUJN,  notaris  harus  mengatakan  hal  yang sebenarnya.  Seorang  notaris  tidak  diperbolehkan  menutupi  hal  yang  sebenarnya  terjadi  dalam  pembuatan  akta autentik.
Integritas  pribadi  dan  kecakapan  profesi  merupakan  sikap  yang  harus  diperhatikan  oleh  notaris  dalam menjalankan  tugasnya.  Integritas  pribadi  dalam  arti  selalu  memegang  teguh  standar  profesional  notaris  yang  tidak memihak  dan  jujur,  sementara  kecakapan  profesi  dalam  arti  kemampuan  untuk  tanggap  terhadap  perkembangan hukum dan masyarakat, menjunjung tinggi kepentingan umum dan mampu menterjemaahkan dan melayani kebutuhan masyarakat sebagai klien sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.Integritas merupakan bagian dari konsistensi dan keteguhan seorang notaris yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Selain itu,  integritas  diartikan  sebagai  kejujuran  dan  kebenaran  dari  tindakan  seseorang.  Seseorang  notaris  dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegang.
Integritas  adalah  suatu  konsep  berkaitan  dengan  konsistensi  dalam  tindakan-tindakan,  nilai-nilai,  metode- metode,  ukuran-ukuran,  prinsip-prinsip,  ekspektasi-ekspektasi  dan  berbagai  hal  yan  dihasilkan.  Orang  berintegritas berarti  memiliki  pribadi  yang  jujur  dan  memiliki  karakter  kuat. 6 Selain  itu  Jujur  adalah  sebuah  sikap  yang  selalu berupaya  menyesuaikan  atau  mencocokan  sebuah  informasi  dengan  fenomena  atau  realitas.  Jujur  dalam  menjalan tugas  jabatan  Notaris  adalah  notaris  harus  mengerjakan  pekerjaannya  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku. Pekerjaan  notaris  dapat  dilihat  dari  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  dan Undang-Undang lainnya yang menyangkut pekerjaan Notaris. Seksama dalam jabatan Notaris adalah kecermatan dari seorang  notaris  dalam  membuat  suatu  akta  atau  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  atau  produk  hukum.  Jabatan Notaris memang sangat beresiko dengan keteledoran,  karena terkadang isi dari  akta otentik yang dibuat oleh  notaris harus dibaca dengan teliti agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, baik keteledoran dalam hal penulisan isi akta hingga keterangan para pihak.
Mengenai  menjalankan  kewajiban  Notaris  sesuai  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  bahwa  perbuatan memihak  dari  notaris  terhadap  klien  menimbulkan  kerugian  terhadap  klien  yang  lain,  sehingga  penulis  memasukan kasus jual beli tanah waris yang pada awalnya pembagian waris hanya menggunakan surat di bawah tangan dan tidak dihadapan Notaris. Dengan nomor Putusan 2454/Pid.B/2018/PN.Sby dan kasus yang menjerat Notaris ke pengadilan dengan  kasus  pidana  serta  sudah  ada  yang  dijatuhi  putusan  pengadilan.  Adapun  mengenai  Notaris  yang  dijatuhi putusan pidana yaitu Putusan Mahkamah  Agung nomor 40 / Pid.B /2013 PN Lsm yang  menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan kepada seorang Notaris di Kota Lhokseumawe.
Putusan  Nomor:  40/Pid.B/2013/PN.Lsm.  di  atas  telah  menyalahi  aturan  hukum  yang  berlaku  dan  hakim  tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan keikut sertaan Notaris dalam melakukan tindak pidana. Seharusnya hakim memutuskan  hukuman  yang  lebih  berat  di  karenakan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ada  di  pasal  264  KUHP ketiganya telah terpenuhi dan terdakwa juga telah melanggar kode etik notaris. Hakim haruslah pandai melihat suatu kasus  pidana  di  karenakan  ini  bukan  kasus  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  biasa  melainkan  kasus  yang  sudah menyangkut  profesi  Notaris.  Dalam  dunia  Notaris,  dikenal  adagium:  “setiap  orang  yang  datang  menghadap  notaris telah  benar  berkata  tidak  berbanding  lurus  dengan  berkata  benar,  yang  artinya  suatu  kebohongan  atau  memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak)”.
Kemudian,  akta  Notaris  sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  sehingga  para pihak  yang membaca akta tersebut  harus melihat  apa adanya dan notaris  tidak perlu membuktikan  apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta Notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur  hukum  yang  berlaku.  Keterangan  atau  pernyataan  dan  keinginan  para  pihak  yang  diutarakan  dihadapan Notaris  merupakan  bahan  dasar  bagi  Notaris  untuk  membuat  akta  sesuai  dengan  keinginan  para  pihak  yang menghadap notaris, tanpa ada keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin Notaris untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam  akta autentik,  tidak  menyebabkan  akta  tersebut  palsu,  serta  tidak  berarti  Notaris  memasukkan  atau  mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta notaris.
6 Https://Ot.Id/Tips-Profesional/Integritas-Dan-Komitmen-Dalam-Bekerja Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2021 Pukul 15.30 WIB.
Agustin  Rifiana  et  al.,  Kewajiban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Guna  Mewujudkan  Notaris  Yang  Berintegritas  di  Era Globalisasi
Secara  materil  kepalsuan  atas  hal  tersebut  merupakan  tanggungjawab  para  pihak  yang  bersangkutan. Berdasarkan  paparan  putusan  Nomor:  40/Pid.B/2013/PN.Lsm.  di  atas,  saya  berpendapat  bahwa  dakwaan  dari  Jaksa Penuntut  Umum  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  karenakan  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 264 KUHP Tentang Tindak Pidana Pemalsuan seharusnya di jatuhkan hukuman seberat  maksimal  6  tahun  penjara  serta  tidak  memasukkan  subsider  pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana tentang membantu memberikan kesempatan melakukan kejahatan, di bandingkan dengan putusan di atas yang hanya 2 bulan  penulis  tidak  sependapat  dengan  putusan  yang  di  jatuhkan  hakim  karena  tidak  akan  memberikan  efek  jera kepada  Notaris  yang  melakukan  tindak  pidana,  dan  seharusnya  hakim  memasukan  peritimbangan  hukumnya dikarenakan terdakwa telah melanggar pasal 15 perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris dan kasus ini sudah menyangkut nama baik Ikatan Notaris Indonesia.
Menurut  Pendapat  Penulis,  berdasarkan  Putusan  Nomor:  40/Pid.B/2013/PN.Lsm.  Notaris  merupakan  pejabat umum yang membuat akta untuk para pihak. Jadi Notaris bukanlah membuat akta untuk diri sendiri malainkan untuk orang  lain  dan  seharusnya  pada  putusan  di  atas  haruslah  di  subsiderkan  ke  pasal  56  KUHP  tentang  membantu memberikan  kesempatan  melakukan  kejahatan.  Hal  ini  di  karenakan  Notaris  telah  membantu  para  pihak  untuk memalsukan  surat  akta  otentik,  jadi  seharusnya  Notaris  yang  menjadi  terdakwa  dikenakan  Pasal  264  KUHP  tentang pemalsuan akta otentik subsider Pasal 56 KUHP tentang membantu memberikan kesempatan melakukan kejahatan.
Dua  kasus  ini  penulis  hanya  meneliti  dari  sisi  hukum  perdata  yakni  lebih  mengkhususkan  perbuatan  Notari dalam  menjalankan  kewajiban  dan  tugasnya  sesuai  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Undang-Undang lainnya yang sesuai dengan tugasnya sebagai peajabat umum yang diangkat atau dilantik, dan juga diberhentikan  oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMKUMHAM).
Seorang  Notaris  juga  dapat  secara  sadar,  sengaja  untuk  secara  bersama-sama  dengan  para  pihak  yang bersangkutan  (penghadap)  melakukan  atau  membantu  atau  menyuruh  penghadap  untuk  melakukan  suatu  tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan  yang melanggar hukum. Notaris dalam melaksanakan tugasnya memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga sah atau lebih dikenal dengan nama presumptio iustae  causa ,  artinya  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  harus  dianggap  berlaku  secara  sah  sampai  ada  pihak  yang menyatakan akta tersebut tidak  sah. Selain  itu, Notaris dalam membuat  akta tidak menyelidiki  kebenaran  surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta. 7 Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak  dengan  cepat  dan  tepat,  serta  yang  menyatakan  sah  atau  tidaknya  suatu  surat  apabila  terjadi  pemalsuan bukan kewenangan Notaris, sehingga Notaris hanya memeriksa kelengkapan adminsitratif untuk membuat suatu akta.
Berdasarkan  Ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  UUJN  menentukan  bahwa:  ”Notaris  wajib  bertindak  jujur, saksama,  mandiri,  tidak  berpihak  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum”.  Namun dalam  UUJN  tidak  ada  keterangan  lebih  lanjut  mengenai  “bertindak  jujur,  saksama,  mandiri”.  Notaris  merupakan pejabat  umum  yang  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  dan  konsultasi  hukum  kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu ketentuan Notaris wajib menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan  hukum  dapat  diartikan  bahwa  para  pihak  yang  terlibat  dalam  pembuatan  akta  otentik  perlu  diberikan perlindungan  hukum.  Sebagai  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  penghadap.  Terdapatnya  kekaburan  norma  yang diatur  dalam  UUJN  tersebut,  kerena  tidak  disebutkannya  secara  rinci  dari  maksud  kata  tidak  memihaknya. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan  masalah penulisan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan Notaris yang berintegritas ditinjau dari UUJN?
2. Bagaimana prospektif Notaris yang berintegritas menghadapi era globalisasi?

## METODE
Penelitian  yang  digunakan  ialah  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  undang- undang,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus.  Bahan  hukum  yang  digunakan  ialah  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Notaris yang berintegritas ditinjau dari UUJN
Jabatan  notaris  hakikatnya  adalah  sebagai  pejabat  umum  ( private  notary )  yang  ditugaskan  oleh  kekuasaan umum  untuk  melayani  kebutuhan  masyarakat  akan  alat  bukti  otentik  yang  memberikan  kepastian  hubungan  hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Notaris seperti yang dikenal di zaman “ Republik der Verenigde Nederlanden ”  mulai  masuk  di  Indonesia  pada  permulaan  abad  ke-17  dengan  beradanya  “ Oost  Ind.  Compagnie ”  di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jacatra sebagai ibukota (tanggal
7 Endang Purwaningsih,  ‘Penegakan Hukum  Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian  Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum’, Jurnal Hukum , 2 (2011).
Agustin  Rifiana  et  al.,  Kewajiban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Guna  Mewujudkan  Notaris  Yang  Berintegritas  di  Era Globalisasi
4  Maret  1621  dinamakan  “Batavia”),  Pada  tahun  1860  diundangkanlah  suatu  peraturan  mengenai  Notaris  yang dimaksudkan  sebagai  pengganti  peraturan-peraturan  yang  lama,  yaitu  PJN  ( Notaris  Reglement )  yang  diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Inilah yang menjadi dasar yang kuat  bagi  pelembagaan  notaris  di  Indonesia. Pada  abad  ke  14,  profesi  notaris  mengalami  kemunduran  dikarenakan penjualan  jabatan  notaris  oleh  penguasa  demi  uang  di  mana  ketidaksiapan  notaris  dadakan  tersebut  mengakibatkan kerugian kepada masyarakat banyak. Sementara itu, kebutuhan atas profesi notaris telah sampai di Prancis. Pada abad ke 13, terbitlah buku Les Trois Notaires oleh Papon. Pada 6 oktober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di  bidang  notariat,  yang  hanya  mengenal  1  macam  notaris.  Pada  tanggal  16  maret  1803 diganti  dengan  Ventosewet yang  memperkenalkan  pelembagaan  notaris  yang  bertujuan  memberikan  jaminan  yang  lebih  baik  bagi  kepentingan masyarakat  umum.  Pada  abad  itu  penjajahan  pemerintah  kolonial  Belanda  telah  dimulai  di  Indonesia.  Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi Ventosewet dari Prancis dan menamainya Notariswet. Dan sesuai dengan asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/ Indonesia.
Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchem, sekretaris dari College van Schenpenen di  jakarta  pada  tanggal  27  agustus  1620.  Selanjutnya  berturut  turut  diangkat  beberapa  notaris  lainnya,  yang kebanyakan  adalah  keturunan  Belanda  atau  timur  asing  lainnya.  Pada  tanggal  26  januari  1860,  diterbitkannya peraturan  Notaris  Reglement  yang  selanjutnya  dikenal  sebagai  Peraturan  Jabatan  Notaris.  Reglement  atau  ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan  jabatan  notaris  ini  masih  berlaku  sampai  dengan  diundangkannya  undang-undang  nomor  30  tahun  2004 tentang jabatan notaris. Setelah  Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat notaris dikarenakan  mereka  memilih  untuk  pulang  ke  negeri  Belanda.  Untuk  mengisi  kekosongan  ini,  pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil notaris). Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia.
Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus  notariat  dengan  menempel  di  fakultas  hukum,  sampai  tahun  1970  diadakan  program  studi  spesialis  notariat, sebuah  program  yang  mengajarkan  keterampilan  (membuat  perjanjian,  kontrak  dll)  yang  memberikan  gelar  sarjana hukum  (bukan  CN-candidate  notaris/calon  notaris)  pada  lulusannya.  Pada  tahun  2000, dikeluarkan  sebuah  peraturan pemerintah nomor 60 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. PP ini mengubah program studi spesialis notarist menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan.
Yang  menghendaki  profesi  notaris  di  Indonesia  adalah  pasal  1868  Kitab  undang-undang  hukum  perdata  yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  ditempat  di  mana  akta  dibuatnya.”  Sebagai pelaksanaan  pasal  tersebut,  diundangkanlah  undang-undang  nomor  30  tahun  2004  tentang  jabatan  notaris  (sebagai pengganti  statbald  1860  nomor  30).  Menurut  pengertian  undang-undang  nomor  30  tahun  2004  dalam  pasal  1 disebutkan  definisi  notaris,  yaitu:  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian  fungsi  publik  dari  negara,  khususnya  di  bidang  hukum  perdata.  Sebagai  pejabat  umum  notaris  adalah:1. Berjiwa  pancasila;  2.  Taat  kepada  hukum,  sumpah  jabatan,  kode  etik  notaris;  3.  Berbahasa  Indonesia  yang  baik; Sebagai  profesional  notaris:  1.  Memiliki  perilaku  notaris;  2.  Ikut  serta  pembangunan  nasional  di  bidang  hukum;  3. Menjunjung  tinggi  kehormatan  dan  martabat.  Notaris  menertibkan  diri  sesuai  dengan  fungsi,  kewenangan  dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris.
Kewajiban  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  diwajibkan,  sesuatu  yang harus  dilaksanakan  atau  dapat  diartikan  juga  sebagai  suatu  keharusan.  Sehingga  kewajiban  Notaris  adalah  sesuatu yang  harus  dilaksanakan  oleh  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya,  karena  sudah  menjadi  suatu  keharusan  yang diwajibkan oleh undang-undang (UUJN). Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban- kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris.
Menurut  UUJN,  Dalam  menjalankan  jabatannya  Notaris  mempunyai  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:
a. bertindak  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan hukum;
b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
Agustin  Rifiana  et  al.,  Kewajiban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Guna  Mewujudkan  Notaris  Yang  Berintegritas  di  Era Globalisasi
f. menjilid  akta  yang  dibuatnya  dalam  1  (satu)  bulan  menjadi  buku  yang  memuat  tidak  lebih  dari  50  (lima  puluh) akta, dan  jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta  tersebut dapat dijilid  menjadi  lebih dari  satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
k. mempunyai  cap/  stempel  yang  memuat  lambang  negara  Republik  Indonesia  dan  pada  ruang  yang  melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
m. menerima magang calon Notaris.
Seorang  notaris  wajib  bertindak  jujur,  seksama,  dan  tidak  memihak.  Kejujuran  penting  karena  jika  seorang notaris  bertindak  dengan  ketidakjujuran  akan  banyak  merugikan  masyarakat.  Ketidakjujuran  juga  akan  menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga notaris. Seksama, dalam artian seorang notaris tidak  boleh  bertindak  ceroboh.  Kecerobohan,  misalnya  kesalahan  penulisan  nama,  akan  sangat  merugikan  pemilik akta.  Karena  di  mata  hukum  orang  yang  terlibat  dalam  perjanjian  adalah  orang  yang  namanya  tertera  dalam  akta. Seorang notaris harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta.
Notaris dilarang mengumbar informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan  amanat  dari  sumpah  notaris.  Dengan  menjaga  rahasia  klien,  notaris  juga  sudah  bertindak  netral.  Namun demikian,  seorang  notaris  dapat  mengungkapkan  informasi  tentang  rahasia  para  klien  jika  undang-undang mewajibkannya.  Notaris  berkewajiban  untuk  membuat  dokumen  atau  akta  yang  diminta  masyarakat.  Ia  tidak  dapat menolak  permohonan  tersebut,  seorang  notaris  dapat  dituntut  jika  menolak  untuk  membuat  akta  tanpa  alasan  yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUJN seorang Notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuannya, bila hal tersebut diminta kepadanya, kecuali bisa terdapat alasan yang mendasar. Bila notaris berpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolak, maka hal itu ia beritahukan secara tertulis kepada yang meminta bantuannya itu.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  d  UUJN,  dalam  keadaan  tertentu,  notaris  dapat  menolak  untuk memberikan  pelayanan  dengan  alasan-alasan  tertentu.  Dalam  penjelasan  pasal  ini,  ditegaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “alasan  untuk  menolaknya”  adalah  alasan  yang  mengakibatkan  notaris  berpihak,  seperti  adanya  hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/ istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak  untuk  melakukan  perbuatan,  para  pihak  tidak  dikenal  oleh  Notaris,  para  pihak  tidak  bisa  mengungkapkan keinginannya,  atau  hal  lain  yang  tidak  dibolehkan  oleh  undang-undang,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Notaris berkewajiban  untuk  membuat  dokumen  atau  akta  yang  diminta  masyarakat.  Seorang  notaris  tidak  dapat  menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang- undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang.Jika seorang notaris memiliki alasan kuat untuk  melakukan  penolakan  maka  hal  tersebut  dapat  dilakukan.  Misalnya,  seseorang  berkeinginan  untuk  melakukan sewa-menyewa  mobil,  sedangkan  pihak  yang  menyewakan  mobil  bukanlah  pemilik  yang  sebenarnya.    Penolakan didasari pada tidak jelasnya legalitas dari pihak yang mengajukan keinginan sewa menyewa.
Integritas  berarti   mutu,  sifat,  atau  keadaan  yang  menunjukkan  kesatuan  yang  utuh  sehingga  memiliki  potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Seseorang yang memiliki integritas pribadi akan tampil penuh  percaya  diri,  anggun,  tidak  mudah  terpengaruh  oleh  hal-hal  yang  sifatnya  hanya  untuk  kesenangan  sesaat. Seorang  dikatakan “mempunyai  integritas” apabila  tindakannya  sesuai  dengan  nilai,  keyakinan,  dan  prinsip  yang dipegangnya. Mudahnya, ciri seorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan perbuatan bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Seorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia  dengan banyak wajah dan penampilan yang  disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya.

## Prosfektif Notaris yang berintegritas menghadapi era globalisasi
Pada  era  globalisasi  seorang  notaris  diharapkan  agar  dapat  menguasai  teknologi.  Hal  ini  dikarenakan  zaman terus  berkembang  penemuan  di  bagian  teknologi  terus  bermunculan  terutama  dalam  tugas  dan  jabatan  notaris.  Era globalisasi  membawa  perubahan  di  dunia  notaris.  Yang  awalnya  pembuatan  akta  secara  tulis  manual,  kemudian beralih  ke  mesin  ketik  dan  pada  akhirnya  menggunakan  komputer  dan  laptop.  Pembuatan  akta  sangat  dipermudah
Agustin  Rifiana  et  al.,  Kewajiban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Guna  Mewujudkan  Notaris  Yang  Berintegritas  di  Era Globalisasi
dengan  kecanggihan  teknologi.  Seharusnya  notaris  terus  megupdate  atau  mengikuti  perkembangan  zaman  yang disesuaikan dengan pekerjaannya. Dalam pemanfaat tekologi bertujuan untuk percepatan dan peningkatan kinerja dari Notaris dalam pelaksanaan jabatnaya sebagai Pejabat umum.
Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk mestimulus revisi UUJN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain,  Notaris  kedepannya  harus  mempersiapkan  diri  dengan  meningkatkan  kemampuan  dan  pemahaman  dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan  membangun  sistem  pengawasan  elektronik  dengan  penerapan  sistem  tata  kelola  informasi  dan  komunikasi yang  baik  yang  memenuhi  standarisasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Dengan  demikian,  maka peningkatan  sumber  daya  manusia  calon  notaris/notaris  sangatlah  penting,  khususnya  di  bidang  ilmu  pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini.
Transaksi  seperti  akta  otentik  yang  sebelumnya  harus  melakukan  pendaftaran  terlebih  dahulu  yang  dulunya memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  didaftarkan,  pada  saat  ini  dipermudah  dan  dikuatkan  dengan  adanya  sertifikat elektronik.  Fungsi  notaris  adalah  memberi  kepastian  dan  kelancaran  hukum  keperdataan  bagi  segenap  usaha masyarakat. Notaris haruslah dapat diandalkan, tidak memihak, mampu menjaga  rahasia,  dan memberi  jaminan atau bukti kuat. Notaris juga berfungsi membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak.
Mengenai perilaku notaris yang berintegritas dalam menjalankan tugas, yakni segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri. Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak  memberi  janji-janji  sekedar  untuk  menyenangkan  kliennya  atau  agar  klien  tetap  mau  menggunakan  jasanya. Kesemuannya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran seorang Notaris. Kejujuran yang dimiliki oleh notaris juga harus jujur dalam pembuatan akta autentik, seperti keterangan para penghadap atau kliennya. Apabila tujuan  kliennya  bertentangan  dengan  UUJN,  notaris  harus  mengatakan  hal  yang  sebenarnya.  Seorang  notaris  tidak diperbolehkan menutupi hal yang sebenarnya terjadi dalam pembuatan akta autentik.
Integritas  pribadi  dan  kecakapan  profesi  merupakan  sikap  yang  harus  diperhatikan  oleh  notaris  dalam menjalankan  tugasnya.  Integritas  pribadi  dalam  arti  selalu  memegang  teguh  standar  profesional  notaris  yang  tidak memihak  dan  jujur,  sementara  kecakapan  profesi  dalam  arti  kemampuan  untuk  tanggap  terhadap  perkembangan hukum dan masyarakat, menjunjung tinggi kepentingan umum dan mampu menterjemaahkan dan melayani kebutuhan masyarakat sebagai klien sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.Integritas merupakan bagian dari konsistensi dan keteguhan seorang notaris yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Selain itu,  integritas  diartikan  sebagai  kejujuran  dan  kebenaran  dari  tindakan  seseorang.  Seseorang  notaris  dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegang.
John C. Maxweel menyatakan bahwa seseorang yang punya integritas tidak membagi loyalitas (sikap mendua), atau  pun  dia  hanya  berpura-pura  (kemunafikan).  Orang  yang  memiliki  integritas  adalah  orang  utuh.  Mereka  bisa diidentifikasikan  dengan  kesatuan  pikirannya.  Orang  yang  memiliki  integritas,  tidak  punya  apa  pun  untuk disembunyikan  dan  tidak  punya  apa  pun  untuk  ditakuti. 8 Definisi  ini  mengandung  makna  bahwa  seseorang  yang memiliki  integritas  adalah  orang  yang  berkualitas,  berkepribadian  utuh  dan  berwibawa.  Singkatnya,  seorang  yang berkepribadian utuh dan berwibawa yang dibuktikan dengan persisnya sama apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati, atau apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan secara konsisten.
John C. Maxweel juga mengemukakan tujuh alasan mengapa integritas itu paling penting bagi seseorang. 1. Integritas adalah dasar kepercayaan. Pengaruh kehidupan mengalir melalui kepercayaan.
2. Integritas  mempunyai  nilai  pengaruh  yang  tinggi.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  integritas  adalah  kwalitas manusia yang paling diperlukan bagi sukses dalam bisnis
3. Integritas adalah ukuran dari standar yang tinggi. Standar pemimpin harus lebih tinggi dari pada para pengikutnya. Kalau watak seorang pemimpin rendah, maka standar kepemimpinan itu pasti rendah pula.
4. Integritas menghasilkan reputasi yang kuat, tidak pernah mengecewakan.
5. Integritas adalah keteladanan yang harus dimulai dari diri yang akan mengalir dan menular kepada orang lain.
6. Integritas lebih dari kepintaran dan kemampuan, meskipun semua itu diperlukan.
7. Integritas adalah prestasi yang dicapai dengan susah payah, bukan dengan bermasa bodoh. 9
8 John C. Maxweel, Mengembangkan Kepemimpinan Di Dalam Diri Anda (Jakarta: Binarupa Aksara, 1955).
9 Ibid , hlm. 37-50

## Agustin  Rifiana  et  al.,  Kewajiban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Guna  Mewujudkan  Notaris  Yang  Berintegritas  di  Era
Globalisasi
Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  notaris  berintegritas  pada  era  globalisasi  merupakan  notaris  yang melaksanakan tugas dan  jabatannya dalam melakukan perbuatan hukum baik itu dalam pembuatan akta autentik dan akta di bawah tangan harus sesuai dengan UUJN, Kode Etik dan Undang-undang lainnya yang terkait dengan tugas- tugas  notaris  sebagai  pejabat  umum.  Hal  yang  paling  penting  bagi  seorang  notaris  yang  beritegritas  adalah menjalankan kewajibannya secara benar sesuai UUJN, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam UUJN dan undang-undang lainnya  yang berhubungan dengan tugasnya. Notaris yang berintegritas juga harus memiliki wawasan  yang luas, tidak  hanya sekedar membuat akta  tetapi juga  harus  cerdas  dalam menyikapi kliennya dalam  pembuatan  akta,  memiliki  moralitas  yang  tinggi,  dan  tidak  memprioritaskan  kepentingan  pribadi  yang  hanya semata-mata karena uang. Notaris harus bersikap professional, karena notaris adalah pekerjaan profesi.
Seorang  Notaris  juga  harus  mengupgrade  ilmunya  seperti  kecanggihan  teknologi  yang  dapat  meningkatkan kinerja  notaris  dalam  pembuatan  akta.  Selain  itu,  notaris  juga  harus  mengetahui  peraturan-peraturan  yang  terbaru sehingga tidak ada kesalahan yang fatal dalam pembuatan akta autentik. Kemudian, Notaris dalam membuat akta lebih memperhatikan  dan  menjalankan  pasal  16  UUJN.  Tidak  perlu  terburu-buru  membuat  akta  dan  tidak  perlu  terlalu memberi  kemudahan  bagi  penghadap  dengan  alasan  pelayanan.  Selalu  berhati-hati  dan  teliti  serta  cermat  dalam membuat  akta.  Ketentuan  UUJN  yang  mengatur  tentang  sebab-sebab  berubahnya  kekuatan  pembuktian  akta  otentik menjadi akta dibawah tangan hendaknya terus diingat dan dipelajari terus oleh notaris.

## SIMPULAN
1. Notaris  melaksanakan  tugas  dan    jabatannya  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  baik  itu  dalam  pembuatan  akta autentik dan akta di bawah tangan harus sesuai dengan UUJN, Kode Etik dan Undang-undang lainnya yang terkait dengan  tugas-tugas  notaris  sebagai  pejabat  umum.  Hal  yang  paling  penting  bagi  seorang  notaris  adalah menjalankan  kewajibannya  secara  benar  sesuai  UUJN,  dan  tidak  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  yang tercantum dalam UUJN dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
2. Berkembangnya  zaman  menuju  era  globalisasi  seorang  notaris  tetap  harus  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan profesinya.  Pada  era  globalisasi  notaris  yang  berintegritas  juga  harus  memiliki  wawasan  yang  luas,  tidak  hanya sekedar  membuat  akta  tetapi  juga  harus  cerdas  dalam  menyikapi  kliennya  dalam  pembuatan  akta,  memiliki moralitas yang tinggi, dan tidak memprioritaskan kepentingan pribadi, pekerjaan notaris harus lebih teliti dan hati- hati. Banyaknya alat teknologi canggih yang memudahkan pekerjaan notaris dan juga prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Maxweel C. John. Mengembangkan Kepemimpinan Di Dalam Diri Anda . Binarupa Aksara. Jakarta. 1955. M.  Hadjon  Philipuss  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati. Argumentasi  Hukum .  Gadjah  Mada.  University  Press.  Yogyakarta. 2005.
Wojowasito. Kamus Umum Belanda-Indonesia . Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta. 1990.

## Jurnal
Aman,  ‘Perlindungan  Hukum  Notaris  Dalam  Melaksanakan  Rahasia  Jabatan’, Recital  Review ,  Vol.  1  No.  2  Tahun 2019. Magister Kenotariatan. Universitas Jambi.
Endang  Purwaningsih,  ‘Penegakan  Hukum  Jabatan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Perjanjian  Berdasarkan  Pancasila Dalam  Rangka  Kepastian  Hukum’, Jurnal  Hukum ,  Vol.  2  No.  3    Tahun  2011.  Fakultas  Hukum  Universitas YARSI. Jakarta Pusat
Yetniwati, Arsyad, Ika Mudayana, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Lulusan Magister Kenotariatan Yang Magang Di Kantor Notaris’, SOUMATERA LAW REVIEW , Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2020

## Rujukan Internet
‘Https://Ot.Id/Tips-Profesional/Integritas-Dan-Komitmen-Dalam-Bekerja  Diakses  Pada  Tanggal  05  Juni  2021  Pukul 15.30 Wib.’
Perundang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Kode Etik Notaris