## STRATEGI MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS KESETARAAN GENDER
1 Nunung Nurjanah
2 Bunyamin Maftuh
3 Elly Malihah
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Nunungnurjanah11@upi.edu,ellyms@upi.edu ,

## Abstrak
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai  suatu  konflik  yang  salah  satu  sumbernya  yakni  relasi  yang timpang antara suami dan isteri yang berakar pada budaya patriakhi yang menempatkan peran, fungsi, dan tanggung jawab yang bebeda pada laki-laki dan perempuan. Dalam mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup dengan melihat pemicu konflik yang mengakibatkan tindak kekerasan yang dialami oleh salah satu pihak, yang sebagain besar perempuan, diperlukan pemahaman akan akar persoalan  tersebut.  Artikel  ini  membahas  mengenai  makna  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  factor  – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana keterkaitan kekerasan dalam rumah tangga dengan  konsep  gender.  Diakhir  artikel  ini,  diperoleh  gambaran  mengenai  strategi  mediasi  berbasis kesetaraan gender dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.
Kata kunci : gender, kekerasan, rumah tangga, mediasi.

## Abstract
Domestic violence as a source of conflict is an unequal relationship between husband and wife rooted in a patriarchal culture that places different roles, functions, and responsibilities on men and women. In overcoming the problem of domestic violence it is not enough to look at the triggers of conflict that result in acts of violence experienced by one of the parties, who are mostly women, an understanding of the root of the problem is needed. This article discusses the meaning of domestic violence, the factors that cause domestic violence, how the relation of domestic violence to the concept of gender. At the end of this article, an overview of gender equality-based mediation strategies is obtained in dealing with domestic violence.
Keywords: gender, violence, household, mediation.

## Pendahuluan
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran suatu konflik yang terjadi pada tingkatan domestik namun berakar pada struktur sosial budaya patriakhi, sehingga kekerasan dalam rumah tangga dapat ditemukan  hampir disemua masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh  Conell  bahwa  budaya  patriakhi  terlembagakan  pada  kehidupan  sosial  yang  luas,  dan
budaya tersebut tercermin dalam struktur patriakhi yang terdapat dalam kehidupan keluarga, dan mendasari bagaimana perempuan mempelajari perannya sebagai istri yang ahrus melayani suami dan melakukan berbagai pelayanan domestik (Conell, 2006: 123). Untuk memahami dan mampu  ambil  bagian  dalam  menyelesaikan  konflik  tersebut,  perlu  menggunakan  perspektif gender sehingga dapat memahami akar persoalan tidak sebatas pada permukaan masalah.
Dalam banyak masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai hal yang dapat  diterima,  dan  merupakan  suatu  urusan  domestik  sehingga  pihak  lain  tidak  perlu  ikut campur. Manakala ada upaya untuk menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak keluarga, maka upaya yang dilakukan cenderung tidak netral atau ada  upaya  membela  salah  satu  pihak  yang  dipandang  benar  (biasaya  yang  memiliki  posisi superior)  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  dimasyarakat,  dalam  hal  ini,  laki-laki  (dalam masyarakat  dengan  budaya  patriakhi)  berpotensi  selalu  memiliki  kesempatan  untuk dimenangkan manakala dilakukan upaya penyelesaian konflik, dan perempuan hampir selalu berada  pada  posisi  pihak  yang  bersalah.  Dalam  hal  ini,  diperlukan  keteribatan  pihak  ketiga yang berperan sebagai mediator dengan menggunakan perspketif gender, sehingga kesetaraan gender  dalam mediasi  yang  dilakukan  dapat  terwujud  dan  solusi atas  konflik  tersebut  dapat diterima  oleh  semua  pihak  tanpa  ada  yang  dirugikan,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Mayer (2000 : 200) bahwa
“In-house mediators in organizations, village elders in mediative roles, and family members who try to reconcile differences among other family members may not be neutral or impartial. What is required is that the mediator tries to help the parties interact with each other more effectively or work out an agreement that they all can accept”.
Diperlukan  pihak  ketiga  dalam  menyelesaikan  konflik  keluarga  yang  tidak  hanya  bersikap netral,  namun  berkomitmen  untuk  memposisikan  pihak  yang  terlibat  konflik,  dalam  hal  ini suami  dan  isteri  dalam  posisi  yang  setara  yang  memiliki  hak  yang  sama  untuk  didengar, dihargai, dan diakomodir pandangan maupun tuntutannya.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  dapat  dilepaskan  dari  relasi  laki-laki  dan perempuan  yang  tidak  setara,  dimana  kondisi  ini  berakar  pada  budaya  patriakhi.  Budaya patriakhi  yang  melekatkan  fungsi,  peran,  dan  tanggung  jawab  yang  berbeda  antara  laki-laki dan  perempuan  dengan  menempatkan  diranah  domestik  sedangkan  laki-laki  diranah  publik berimplikasi pada relasi yang tidak setara karena laki-laki dan perempuan memiliki akses yang berbeda  terhadap  sumber  daya  yang  diperlukan  dalam  menjalankan  kehidupan  dan  dalam
memberikan kontribusi bagi kehidupan yang lebih luas. Subordinasi perempuan dalam relasi keluarga berpotensi menempatkan perempuan pada posisi yang rentah menghadapi kekerasan dalam  rumah  tangga.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Jowkes  bahwa  Kekerasan  terhadap perempuan  merupakan  demonstrasi  kekuatan  laki-laki  yang  disandingkan  dengan  kekuatan perempuan  yang  lebih  rendah.  Di  mana  perempuan  memiliki  status  rendah,  mereka  sering memiliki persepsi diri yang negatif tentang potensi diri dan kemampuan sosial dan ekonomi untuk meninggalkan suatu hubungan dan kembali ke keluarga mereka atau hidup sendiri, dan dengan demikian sangat dibatasi dalam kemampuan mereka untuk bertindak melawan pelaku kekerasan. (Jowkes, 2002 : 1427). Ketergantungan perempuan terhadap laki-laki sebagai akibat dari  keterbatasan  akses  perempuan  untuk  memperoleh  pendidikan  atau  melakukan  aktifitas publik  termasuk  dalam  bidang  ekonomi  sehingga  memiliki  kemandirian  finansial.  Untuk memutus mata rantai kekerasan dalam rumah tangga harus menggunakan pendekatan kultural, dengan mulai mengkaji ulang nilai-nilai yang diksriminatif dan membatasi hak pihak tertentu dalam hal ini perempuan untuk diperlakukan secara sama sebagai sesama warga negara dan anggota  masyarakat.  Selain  itu,  dalam  konteks  penyelesaian  konflik  rumah  tangga  yang mengandung  kekerasan,  diperlukan  pelibatan  pihak  ketiga  yang  memiliki  perspektif  gender dalam melakukan mediasi, sehingga hak semua pihak yang berkonflik baik laki-laki maupun perempuan dapat diakomodir.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  muncul  hanya  dari  faktor  tunggal,  namun biasanya  dipicu  oleh  berbagai  faktor  dengan  satu  faktor  pemantik.  Untuk  memahami  dan mampu melakukan mediasi atas konflik kekerasan dalam rumah tangga, perlu dipahami dulu faktor penyebab konflik sehingga solusi atas konflik yang terjadi memperhatikan kesetaraan para pihak yang bersengketa sehingga kepentingan semua pihak dapat diakomodir. Berbagai faktor menjadi dasar pemicu konflik kekerasan dalam rumah tangga baik berkenaan dengan personal, ekonomi, sosial, maupun nilai budaya yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan oleh Menurut Azeez Oyediran kekerasan yang didapi perempuan dalam kehidupan rumah tangga dipicu  oleh  berbagai  faktor  baik  pada  tingkatan  individual,  micro,exo,  dan  pada  tingkatan makro)  menegaskan  norma  budaya  yang  membenarkan  penggunaan  hukuman  berupa kekerasan  pada  perempuan.  Pada  tingkatan  individual,  keterbatasan  tingkat  pendidikan perempuan  dan  rendahnya  akses  perempuan  untuk  memperoleh  pekerjaan  mewakili  faktor ketidakmampuan  perempuan.  Pada  tingkatan  micro  atau  dalam  konteks  kehidupan  rumah tangga,  perempuan  kurang  memiliki  otonomi  dalam  membuat  keputusan  mengenai  barang-
barang  yang  dibeli  untuk  keperluan  keluarga,  memposisikan  perempuan  pada  resiko menghadapi kekerasan rumah tangga, ketika barnag yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dibolehkan atau dibenarkan untuk dibeli menurut suami. Pada tingkatan masyarakat yang lebih luas,  lingkungan  politik  dan  ekonomi  (seperti  terbatasnya  layanan  bantuan  hukum  bagi perempuan  untuk  memperoleh  kehidupan  yang  lebih  baik  atau  bagi  perempuan  yang menghadapi  kegagalan  dalam  kehidupan  keluarga  untuk  memperoleh  dukungan)  yang menegaskan berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangga. (Azeez Oyediran dalam Genus, 2016). Posisi timpang  yang dihadapi perempuan dalam budaya patriakhi menciptakan relasi yang  tidak  setara  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  sehingga  berpotensi  memicu  kekerasan dalam rumah tangga, yang korbannya sebagian besar adalah perempuan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan,  menurut  Studi  pustaka  adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pegumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zen, 2014).   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Menurut Margono, data sekunder adalah data yang  terdapat  dapam  berbagai  kepustakaan  (Margono,  2010).  Penelitian  ini  menggunakan berbagai literature baik buku mapun junal nasional maupun internasional.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kajian konseptual Ketidakadilan Gender dan kekerasan dalam keluarga
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu gambaran dari konflik yang terjadi dalam konteks rumah tangga namun memiliki akar yang bersifat struktural yakni berkenaan dengan  struktur  budaya  patriakhi  yang  menjadi  salah  satu  penopang  kultur  sebagian  besar masyarakat termasuk diera modern saat ini. Gambaran nyata bahwa masyarakat modern saat ini  masih  terikat  dengan  budaya  patriakhi  dengan    salah  satu  dampak  yag  mengikuti  yakni kekerasan  diranah  domestik  (kekerasan  dalam  rumah  tangga)  secara  jelas  dinyatakan  oleh Sekretaris  jendral  PPB  Antonio  Guterres  yang  mendesak  pemerintah  untuk  melindungi perempuan  (dari  kekerasan  dalam  rumah  tangga)  menghadapi  pendemi  Corona  virus (TheJakartaPost.com, 6 April 2002). Meskipun terdapat pergeseran nilai yang mengarah pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari perlindungan dan penerapan hak asasi manusia, namun masih mengahadapi jalan panjang untuk sampai pada kondisi yang
memposisikan secara setara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) sehingga kekerasan dalam rumah tangga yang secara umum korbannya lebih banyak perempuan, tidak lagi terjadi.
Atas dasar tersebut, memahami kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari konsep gender. Sebagaimana dinyatakan oleh Rani et all bahwa
“ Social values, norms, and gender roles in a patriarchal society are conveyed within social  groups  and  diffused  from  generation  to  generation.  Acceptance  of  wife-beating  is premised on the patriarchal norm of male domination. The effects of changes and adoption of foreign  values  can  alter  the  social  learning  process  by  encouraging  individuals  (including women)  to  challenge  established  social  values  and  question  those  that  cause  harm/are  no longer acceptable ”.  (Rani et all dalam Azeez Oyediran, 2016 : 3).
Dengan  kata  lain  dipahami  bahwa  nilai,  norma  dan  peran  gender  dalam  masyarakat dengan  budaya  patriakhi  disosialisasikan  dari  generasi  ke  generasi  untuk  tetap  memelihara norma tersebut. Dalam masyarakat dengan budaya patriakhi, pemukulan terhadap perempuan ditoleransi  dan  mencerminkan  dominasi  laki-laki  atas  perempuan.  Akses  pendidikan  yang disertai dengan pengenalan nilai-nilai baru yang mensosialisasikan kesetaraan dan menentang nilai  sosial  yang  telah  mapan  mendorong  penolakan  atas  nilai-nilai  lama  yang  diskriminatif dan  tidak  adil.  Lebih  lanjut  dinyatakan  oleh  Rani  dkk  bahwa  Dalam  masyarakat  patriarki, pelanggaran  terhadap  peran  gender  baik  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  maupun  perempuan merupakan suatu kondisi yang membenarkan tindakan kekerasan. (Azeez Oyediran,  2016 : 3). Kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat dengan budaya patriakhi dipandang sebagai suatu kondisi yang dapat diterima dan dianggap sebagai sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peran gender yang melekat pada masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan), meskipun demikian, lebih banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibanding laki-laki.
Sebagai  pihak  yang  memiliki  posisi  yang  tidak  setara  dalam  struktur  patriakhi, perempuan menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan termasuk menghadapi kekerasan dalam rumah  tangga.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Young  bahwa  bentuk-bentuk  penindasan  atau ketidakadilan  yang  dihadapi  oleh  perempuan  sebagai  salah  satu  kelompok  minoritas sebagaimana  dinyatakan  oleh  Young  yang  teridiri  dari:  eksploitasi,  marginalisasi, ketidakberdayaan,  imperialisme  budaya,  kekerasan  yang  dilakukan  secara  acak,  pelecehan yang dilakukan atas dasar kebencian atau ketakutan. (Young dalam Kymlicka,  1995 : 145). Kekerasan  merupakan  salah  satu  bentuk  ketidakadilan  yang  dihadapi  perempuan  hingga dewasa ini. Ketiakdilan gender memposisikan perempuan sebagai pihak yang subordinat dan
sukar menghindari berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi. Penegasan atas relasi gender yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, dinyatakan oleh Jowkes bahwa Kekerasan terhadap  perempuan  merupakan  demonstrasi  kekuatan  laki-laki  yang  disandingkan  dengan kekuatan perempuan yang lebih rendah. Di mana perempuan memiliki status rendah, mereka sering  memiliki  persepsi  diri  yang  negatif  tentang  potensi  diri  dan  kemampuan  sosial  dan ekonomi  untuk  meninggalkan  suatu  hubungan  dan  kembali  ke  keluarga  mereka  atau  hidup sendiri,  dan  dengan  demikian  sangat  dibatasi  dalam  kemampuan  mereka  untuk  bertindak melawan  pelaku  kekerasan.  (Jowkes,  2002  :  1427).  Relasi  gender  yang  tidak  setara  dan pembatasan peran perempuan yang hanya diranah domestik menjadikan perempuan memiliki persepsi yang kurang positif tentang dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari komunitas  yang  lebih  luas  dan  kompleks  yang  mengakibatkan  keterbatasan  pilihan  yang diambil oleh perempua, termasuk manakala menghadapi kekerasan dalam keluarganya, maka pilihan yang dimiliki hanya tetap bertahan dalam keluarga dengan resiko selalu menghadapi kekerasan  atau  kembali  pada  keluarga,  dan  itu  bukan  pilihan  yang  mudah  karena  dalam masyarakat patriakhi, perempuan seringkali dipersalahkan atas berbagai permasalah keluarga karena dianggap tidak dapat menjadi istri yang baik, dan pilihan lainnya yakni memilih untuk sendiri, pilihan ini tidak selalu mudah karena keterbatasan perempuan dalam pengetahuan dan keterampilan  serinngkali  memposisikan  perempuan tidak mandiri  secara  ekonomi, sehingga pilihan ini seringkali mengarahkan perempuan pada kondisi lain yang tidak kalah rumit, yakni dalam  dalam  jerat human traffiking. Dinyatakan  oleh  Kennedy  bahwa  Kekerasan  dikaitkan dengan produk ketidaksetaraan, baik dalam bentuk keuntungan bagi salah satu pihak. Karena ketidakadilan sosial ekonomi di tingkat masyarakat atau masyarakat semakin terbukti penting dalam bentuk kekerasan lainnya. (Kennedy, 1997). Ketidaketaraan gender yang memberikan batasan peran yang tegas antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memiliki peran di ranah publik, dan perempuan diposisikan diranah domestik menjadikan perempuan tergantung secara sosial ekonomi, dan kondisi ini berpotensi mennghadapi kekerasan dalam keluarga.
Diperlukan upaya  yang sistematik agar terdapat perubahan struktur sosial yang lebih berkeadilan gender, termasuk peran serta keterlibatan gerakan perempuan  sehingga kekerasan dalam keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari relasi yang timpang antara laki-laki terhadap perempuan dapat dihindari. Sebagaimana dinyatakan oleh Lang bahwa kaum feminis berinisiatif untuk mendorong persoalan ketidakadilan gender yang selama ini dirasakan oleh perempuan  untuk  memperoleh  perhatian  sehingga  perempuan  memiliki  posisi  yang  setara
dengan laki-laki dan memperoleh pengakuan atas hak yang sama dengan laki-laki. (Lang, 1997, dalam Jalusic, 2002). Pengakuan atas kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai langkah awal dalam memutus kekerasan yang dihadapi terutama oleh perempuan, meskipun terdapat korban laki-laki yang mengalami kekerasan dalam keluarga, namun mayoritas kondisi tersebut dihadapi perempuan.
Kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan yang dihadapi perempuan dihampir semua  negara  di  dunia,  sebagaimana  ditemukan  di  negara-negara  Afrika,  sebagaimana ditunjukan  berdasarkan  hasil  penelitian  Koeng  (2003)  bahwa  “ Domestic  violence  is  also pervasive in sub-Saharan Africa”. (Koenig et al. 2003; Kimani 2007; Tenkorang et al. 2013; Oyediran  and  Cunningham  2014;  Solanke  2014;  Wekwete  et  al.  2014).  Kekerasan  dalam rumah tangga yang dihadapi perempuan di sub –Sahara Afrika tidak dapat dilepaskan dari nilai dan norma yang melekat pada masyarakat yang mentolelir dan menguatkan praktek kekerasan yang dihadapi perempuan (Kim and Motsei 2002; Tenkorang et al. 2013). Selain Subsahara Afrika, kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi ditemukan di Nigeria yakni sekitar 15.6% perempuan  Nigeria  dilaporkan  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  (Solanke  2014). Kekerasan  yang  dihadapi  perempuan  Nigeria  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kultur  yang  hidup pada  masyarakat  dimana  kali-laki  sebagai  kepala  rumah  tangga  yang  harus  dipatuhi  oleh seluruh  anggota  keluarga  termasuk  perempuan  sebagai  istri.  Ketidakpatuhan  seorang  istri dipandang sebagai dasar untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya untuk “mengajari/mendidik”  perempuan  agar  patuh  pada  suami.  Dalam  hal  ini,  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  dialami  perempuan  diterima  atau  ditolelir  sebagai  bagian  dari  hal  yang lumrah dan dapat diterima. Data mengenai jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ada,  belum  mencerminkan  kondisi  yang  sebenarnya,  seperti  fenomena  gunung  es.  ((Hindin 2003;  Lawoko  2006  dalam  Azeez  Oyediran,  2013  :  2).  Dari  berbagai  hasil  penelitian  yang menunjukan  bahwa  perempuan  masih  terkungkung  dalam  beragam  bentuk  ketidakadilan gender,  kondisi  ini  secara  nyata  ditunjukan  pada  data  penelitian  yang  menunjukan  tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang masih tinggi diharapi oleh perempuan.  Ditegaskan oleh Lawoko  bahwa  sebagian  besar  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  masyarakat  patriakhis mengharapkan  perempuan  untuk melakukan  peran  yang  secara  tradisi  melekat  pada  mereka seperti melahirkan, menjaga rumah, patuh pada suami dan melayani kebutuhan suami.  (Hindin 2003;  Oyediran  and  Isiugo-Abanihe  2005;  Rani  et  al.  2004;  Lawoko  2006;  Lawoko  2008). Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga berakar pada budaya patriakhi yang memposisikan
perempuan secara subordinat (tidak setara) dalam kehidupan rumah tangga dimana perempuan dituntut untuk hanya mematuhi keputusan atau aturan yang dibuat oleh suami yang memiliki posisi superior sebagai kepala keluarga, penggunaan kekerasan untuk memastikan kepatuhan dipandang  sebagai  hal  yang  dapat  diterima  termasuk  sebagai  suatu  sanksi  atas “ketidakpatuhan”yang dilakukan oleh perempuan sebagi seorang istri.

## Kajian konseptual faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga
Perempuan hingga saat ini masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga  yang dipicu oleh berbagai faktor. Sebelum dikaji mengenai faktor  – faktor penyebab kekerasan  yang  dihadapi  perempuan.  Namun,  akan  dikemukakan  terlebih  dahulu  mengenai bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dihadapi  perempuan,  sebagaimana  dinyatakan oleh Couts dkk bahwa bentuk – bentuk kekerasan yang dihadapi perempuan dalam kehidupan rumah  tangga  tidak  hanya  berupa  kekerasan  fisik,  namun  juga  kekerasan  psikologis  seperti perilaku yang dikendalikan, penyalahgunaan ekonomi, maupun isolasi terhadap dunia luar atau kehidupan sosial) selain itu, kekerasan yang dihadapi oleh perempuan yakni kekerasan seksual. (Counts et al., 1999; Haj-Yahia, 2000; Heise et al., 1999; Michau & Naker, 2003 dalam Sidibe dkk,  2006).  Adanya  pemahaman  yang  menganggap  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga hanya  berkaitan  dengan  kekerasan  fisik  perlu  ditinjau  ulang,  karena  perempuan  sebagai manusia memiliki banyak dimensi tidak hanya fisik namun juga psikologis, sosial, ekonomi, religi  dan  lainnya,  ketika  perempuan  mengadapi  berbagai  pembatasan,  penghalangan  atau pemaksaan  terhadap  dimensi-dimensi  tersebut,  hal  tersebut  masuk  kategori  kekerasan.  Jadi kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat disederhanakan hanya pada kekerasan fisik, namun juga kekerasan dalam berbagai bentuk lain seperti psikologis, ekonomi, sosial, dan lainnya.
Kekerasan  yang  dihadapi  perempuan  dalam  kehidupan  rumah  tangga  tidak  semata- mata karena kesalahan perempuan sebagai seorang pribadi. Namun, kondisi tersebut memiliki banyak faktor yang berakar pada budaya patriakhi dimana perempuan menempati posisi yang tidak  setara  dengan  laki-laki.  Menurut  Azeez  Oyediran  kekerasan  yang  didapi  perempuan dalam  kehidupan  rumah  tangga  dipicu  oleh  berbagai  faktor  baik  pada  tingkatan  individual, micro,  exo,  dan  pada  tingkatan  makro)  menegaskan  norma  budaya  yang  membenarkan penggunaan  hukuman  dengan  menggunakan  kekerasan  pada  perempuan.  Pada  tingkatan individual, keterbatasan tingkat pendidikan perempuan dan rendahnya akses perempuan untuk memperoleh pekerjaan mewakili faktor  ketidakmampuan perempuan. Pada tingkatan mikro
atau  dalam  konteks  kehidupan  rumah  tangga,  perempuan  kurang  memiliki  otonomi  dalam membuat  keputusan  mengenai  barang-barnag  yang  dibeli  untuk  keperluan  keluarga, memposisikan  perempuan  pada  resiko  menghadapi  kekerasan  rumah  tangga,  ketika  barang yang  dibeli  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dibolehkan  atau  dibenarkan  untuk  dibeli  menurut suami.  Pada  tingkatan  masyarakat  yang  lebih  luas,  lingkungan  politik  dan  ekonomi  (seperti terbatasnya layanan bantuan hukum bagi perempuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik  atau  bagi  perempuan  yang  menghadapi  kegagalan  dalam  kehidupan  keluarga  untuk memperoleh  dukungan)  yang  menegaskan  berlangsungnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga. (Azeez  Oyediran  dalam  Genus,  2016).  Jelas  dipahami  bahwa  kekerasan  yang  dihadapi perempuan berasal dari berbabagai faktor yang tidak berdiri sendiri namun saling terkait satu sama lain, namun mata rantai kekerasan tersebut dapat diputus melalui pendekatan individual yakni dengan membuka akses pendidikan dan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat pada ranah  publik  termasuk  untuk  mesuk  dalam  dunia  kerja  sehingga  tidak  tergantung  secara finansial  kepada  suami  yang  sering  menjadi  pemicu  terjadinya  kekerasan  pada  perempuan. Namun,  menurut  Korabik  dkk  kekerasan yang  dihadapi  perempuan  disebabkan  oleh  adanya perbedaan  pekuasaan  yang  dimiliki  oleh  laki-laki  dan  perempuan  bukan  karena  perbedaan gender.    (Korabik  et  al.,  1993;  Randel,  2002;  Watson  and  Hoffman,  1996;  Stockard  and Johnson, 1992 dalam Brahman et al 2005 : 201). Kekuasaan yang tidak setara yang dimiliki laki-laki dan perempuan menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan karena pempuan memiliki akses yang terbatas pada berbagai sumber daya sehingga kekuasaan lebih banyak  didominasi  oleh  laki-laki  dan  perempuan  berada  pada  posisi  subordinat  dengan kekuasaan yang terbatas. Atas dasar tersebut, sebenarnya laki-laki tidak selalu sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun perempuan (yang memiliki kekuasaan) dapat menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana dinyatakan oleh Jackson bahwa baik laki- laki  maupun  perempuan  merupakan  korban  dan  pelaku,  namun  menjadi  perdebatan  terkait dengan apakah kekerasan yang dilakukan laki-laki sama dengan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan.  (Jackson, 1999 : 47). Meskipun laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku dan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  namun  keterbatasan  perempuan  dalam memperoleh  akses  posisi  yang  setara  dengan  laki-laki  terbatas  dikarenakan  sejak  awal perempuan menghadapi berbagai macam belenggu yang melekat sejak awal kehidupan mereka sebagai  seorang  perempuan,  sehingga  perempuan  memiliki  kesempatan  terbatas  untuk memiliki  kekuasaan.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Jawkes  bahwa  kekerasan  terhadap
perempuan  menunjukan  kekuasaan  yang  dimiliki  laki-laki  atas  perempuan  yang  memiliki posisi subordinat karena memiliki kekuasaan yang tidak setara (lebih rendah) dengan laki-laki. Perempuan memiliki status yang rendah dan perempuan seringkali memiliki persepsi diri yang randah  serta  kemampuan  ssosial  ekonomi  yang  rendah  sehingga  sukar  meninggalkan  suatu hubungan (yang menempatakan perempuan sebagai korban kekerasan domestik), dan kembali kepada keluarga mereka atau hidup sendiri, kondisi ini yang menjadikan perempuan dengan semua kemampuan yang dimiliki untuk menentang pelaku kekerrasan. (Jewkes, 2002 : 1427). Kondisi  sosial  ekonomi  yang  lemah  seringkali  membatasi  pilihan  perempuan  untuk  mampu mengambil  keputusan  melawan  atau  tidak  membiarkan  kekerasan  terus  dilakukan  padanya. hasil penelitian yang dilakukan oleh Kennedy yang menyatakan bahwa ketidasetaraan ekonomi dalam  kontkes  masyarakat  miskin  menjadi  suatu  yang  lebih  penting  dibadingkan  dengan tingkat  pendapatan  absolut  atau  pemberdayaan  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  suatu hubungan.  Dalam  hal  ini,  kekerasan  merupakan  suatu  produk  dari  relasi  yang  tidak  setara diantara  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik.  Ketidak  adilan  sosial  ekonomi  dalam  suatu komunitas atau masyarakat menjadi pemicu penting munculnya kekerasan dalam bentuk lain. (Kennedy, 1997).
Kekerasan  yang  dialami  perempuan  dalam  kehidupan  rumah  tangg  tidak  dapat dilepaskan  dari  dari  norma  sosial  budaya  yang  berlaku  pada  masyarakat  tersebut.  Hasil penelitian Azeez Oyediran menunjukan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga berkaitan dengan faktor demografi dan sosial budaya, dimana masyarakat meyakini kekerasan terhadap perempuan dalam konteks keluarga dibenarkan atau diperbolehkan khususnya oleh agama,  dan  wilayah  (perkotaan  maupun  pedesaan)  faktor  tersebut  memiliki  pengaruh  yang sama  selama  bertahun-tahun.  Faktor  demografi  dan  sosial  budaya    memiliki  peran  penting terhadap terjadinya kekerrasan dalam rumah tangga dan seharunya menjadi dasar bagi pembuat kebijakan  yang  ditujukan  untuk  mengatasi  kekerasan  berbasis  gender,  termasuk  kekerasan dalam rumah tangga. (Azeez Oyediran, 2016 : 23). Agama secara khusus seringkali menjadi legitimasi  atas  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Untuk  mengatasi  persoalan  tersebut,  para pembuat  kebijakan  harus  memperhatikan  aspek  sosial  kultural  sehingga  upaya  menatasi kekerasan berbasis gender dapat diatasi dengan dukungan semua pihak khususnya masyarakat dimana norma sosial budaya (yang melegitimasi kekerasan berbasis gender) dapat diatasi.
Organisasi Perempuan Dan Peran Dalam Melakukan Mediasi konflik kekerasan dalam keluarga
Menyelesaikan konflik dalam keluarga seringkali tidak cukup hanya melibatkan pihak yang berkonflik atau keluarga dari kedua belah pihak, diperlukan keterlibatan pihak lain karena manakala penyelesaian konflik hanya melibatkan pihak terkait beserta keluarga masing-masing pihak,  maka  akan  diharapkan  pada  perbedaan  persepsi  dan  sudut  pandang  yang  seringkali bersumber dari berbagai perbedaan baik nilai budaya yang dianut, gender, maupun perbedaan lain  yang  mengikuti.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Brahnam  dkk  bahwa  terkadang penyelesaian konflik terhambat karena adanya hambatan budaya, kelas, etnik, gender, maupun hambatan lainnya, sehingga diperlukan pihak ketiga untuk membantu pihak yang berkonflik dalam  menyelesaikan  konflik  tersebut.  (Brahnam,  2005  :  89).  Organisasi  perempuan  dapat menjadi pihak ketiga yang menengahi konflik keluarga, peran sebagai mediator oleh organisasi perempuan dapat dilakukan secara netral dengan memposisikan laki-laki dan perempuan secara setara  dengan  hak  yang  sama  dan  mencoba  menyelesaikan  persoalan  dengan  berbasis  nilai kesetaraan gender.
Persoalan kekerasan dalam rumah tangga bukan semata dipicu oleh persoalan personal dalam  lingkup  keluarga,  namun  kekersan  dalam  rumah  tangga  berakar  pada  nilai  budaya patriakhi yang dipahami oleh masyarakat dilegitimasi oleh agama. Atas dasar tersebut, tokoh agama  berperan  dalam  menyelesaikan  konflik  berupa  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Sebagaiama dinyatakan oleh Mayer & Bass bahwa pemimpin politik dan agama, orang-orang tua, dan tokoh masyarakat memiliki sumber daya yang penting terkait pengaruh mereka dalam menyelesaikan  kekerasan  domestik  melalui  mediasi.  (Mayer,  2000  :  191).  Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi sebagai salah satu pilihan yang dapat dilakukan untuk  menengahi  konflik  berupa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  melibatkan  tokoh agama,  politik,  maupun  tokoh  masyarakat  sebagai  pihak-pihak  yang  dianggap  “legitimate”, sehingga  kekerasan  tersebut  tidak  lagi  terulang.  Dalam  melakukan  mediasi  yang  berbasis gender, mediator diharapkan tidak semata memposisikan diri secara netral, namun mediator harus  membantu  pihak-pihak  yang  terkait  agar  kepentingannya  terpenuhi.  Dinyatakan  oleh Mayer bahwa pada dasarnya, pihak –pihak yang terkait dalam konflik dalam hal ini berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang sering memposisikan perempuan sebagai korban dan  laki-laki  sebagai  pelaku  mengharapkan  mediator  untuk  membantu  mereka  untuk
memenuhi  kebutuhan  atau  kepentingan  mereka.  Mediator  perlu  memperhatikan  kebutuhan para pihak yang berkonflik (kekerasan dalam ranah domestik) untuk rasa aman, dihargai, dan didengar, meskipun orientasi utama mediator yakni untuk mencapai hasil yang terbaik untuk semua pihak. (Mayer, 2000 : 194). Dalam melakukan mediasi untuk membantu menyelesaikan konflik termasuk konflik kekerasan dalam rumah tangga, mediator menciptakan kondisi yang memungkinkan diperolehnya keputusan  yang terbaik bagi semua pihak dengan memberikan rasa aman semua pihak terkait, dihargai, dan didengarkan.
Mediator  harus  menepatkan  pihak  yang  berkonflik  secara  setara  ( equal ),  dan memfasilitasi untuk mengasilkan solusi terbaik bagi semua pihak. Dibutuhkan tidak sekedar kemampuan  untuk  memediasi  kepentingan  semua  pihak,  namun  mediator  perlu  memiliki pemahaman  yang  mendalam  mengenai  aspek  sosial  kultural  yang  seringkali  melandasi munculnya konflik tersebut, sehingga keputusan yang diperoleh mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak. Yang sering terjadi yakni pihak yang melakukan mediasi konflik kekerasan dalam rumah tangga khususnya pihak keluarga tidak dalam posisi netral namun memihak pada salah  satu  pihak  dan  keputusan  yang  diambil  dilansakan  pada  nilai  dan  norma  yang  hanya menguntungkan satu pihak.  Dinyatakan oleh  Mayer bahwa moderator dari organisasi, orang tua  atau  keluarga  dari  pihak  yang  berkonflik  yang  berusaha  menengahi  konflik  kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi seringkali tidak bertindak netral atau imparsial. Oleh karena itu, yang diperlukan oleh moderator yakni berusaha untuk membantu pihak-pihak yang terkait untuk  saling  berinteraksi  antar  para  pihak  yang  terlibat  konflik  secara  lebih  efektif  atau membantu menyusun kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. (Mayer, 2000 : 200). Moderator  dari  pihak  diluar  keluarga  seringkali  diperlukan  untuk menghindari  subyektifitas maupun  konflik  kepentingan.  Moderator  luar  dapat  mengambil  “jarak”  dari  pihak  yang berkonflik dengan memfasilitasi masukan yang terbaik bagi semua pihak dan memposisikan pihak –pihak yang berkonflik (suami isteri) secara imparsial. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, moderator menenpatkan suami dan isteri pada posisi yang setara, memiliki hak yang sama dan memperoleh penghargaan yang sama sehingga solusi atas konflik yangterjadi mengakomodir  pandangan,  pebutuhan,  maupun  hak  semua  pihak  sehingga  diperoleh  solusi secara adil.
Keberadaan  organsiasi  perempuan  atau nongoverment  organization yang  berperan mengadvokasi  dan  mengedukasi  perempuan  dalam  mengahadapi  kekerasan  dalam  keluarga
sangat  berbarti  bagi  perempuan  untuk  memperoleh  dukungan  maupun  pendampingan. Keberadaan organisasi perempuan sangat berbarti bagi perempuan sebagai “tempat bersandar” dan  tidak  merasa  sendiri  manakala  menghadapi  berbagai  kekerasan  dalam  ranah  domestik. Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Agerberg  &  Kathrin  bahwa  perempuan  perempuan  memiliki keterbatasan  dalam  menanggapi  ancaman  kekerasan  seksual,  ancaman  ini  dikaitkan  dengan pola  yang  lebih  luas  yakni  berkenaan  dengan  diskriminasi  dan  penindasan  di  masyarakat. Perempuan  dapat  bergabung  dengan  kelompok  swadaya,  asosiasi  korban,  atau  organisasi nonpemerintahan (NGOs) yang berperan dalam meloby pemerintah untuk dapat memperluas perlindungan  terhadap  perempuan,  membantu  para  korban  (kekerasan)  termasuk  korban kekerasan seksual. (Agerberg & Kathrin Kreft,  2019 : 9). Perempuan tidak dapat menghadapi sendirian persoalan kekerasan yang dihadapinya, karena persoalan tersebut tidak semata-mata persoalan  personal,  namun  merupakan  persoalan  kultural  bahkan  struktural.  Atas  dasar  itu, perempuan  perlu  bergabung  dengan  berbagai  organisasi  atau  asosiasi  yang  memberikan perlindungan  dan  memperjuangkan  kepentingan  perempuan  secara  formal  dengan  melobi pemerintah. Diperlukan konsistensi dan upaya kolektif dalam berbagai bentuk organisasi atau asosiasi yang mendukung kesetaraan gender sehingga konflik yang muncul dari ketidakadilan gender dapat diatasi. Partisipasi perempuan dalam memperjuangkan haknya untuk terlindungi dan  terbebas  dari  kekerasan  termasuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dinyatakan  oleh Domingo dkk bahwa banyak asosiasi  yang berskala kecil dan bersifat informal memperluas aktifitas mereka dan membuat jejaraing formal yang ditujukan untuk memperluas penerapan prinsip kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan berbasis gender, serta untuk memperluas partisipasi perempuan dalam penyusunan berbagai perundangan baru yang  mengakomodir  kepentingan  perempuan.  (Domingo  et  al,  2019  :  21).  Organisasi perempuan  berperan  baik  pada  tataran  informal  yakni  memfasilitasi  dan  memberikan pendampingan pada perempuan korban kekerasan (termasuk kekerasan dalam rumah tangga) salah  satunya  menjadi  mediator  konflik  dalam  rumah  tangga,  disamping  secara  formal berupaya mendorong terpenuhinya perlindungan perempuan secara hukum.
Salah satu peran yang dapat dilakukan oleh organisasi perempuan dalam memberikan perlindungan  bagi  perempuan  termasuk  agar  terhindar  dari  kekerasan  yakni  dengan memberikan edukasi yang memadai agar perempuan paham akan hak nya untuk terbebas dari kekerasan. Dinyatakan oleh Osuchukwu bahwa perempuan memiliki hak untuk diberdayakan melalui informasi dan memperoleh kekuatan sehingga dapat menyelesaikan persoalan mereka
sendiri  dan  membangun  masa  depan  mereka  sendiri  dengan  lebih  baik.  Perempuan  perlu diberikan kesempatan bagi perempuan untuk “berbicara” menyuarakan kepentingan dan hak perempuan  dan  perempuan  perlu  memperoleh  jaminan  atas  kehidupan  yang  baik  secara berkelanjutan termasuk dalam kehidupan rumah tangga  mereka.  (Osuchukwu, 2015  :  432). Organisasi  perempuan  memiliki  berbagai  peran  dalam  memberikan  perlindunga  bagi perempuan, baik melalui permberdayaan dan edukasi pada perempuan dengang memberikan akses  informasi  yang  diperlukan  sehingga  perempuan  berdaya  dalam  menjalankan kehidupannya  sebagai  pribadi  maupun  dalam  kehidupan  keluarga.  Manakala  perempuan menghadapi konflik kekerasan, organsiasi dapat memfasilitasi upaya mediasi sehingga konflik yang terjadi dapat terselesaikan dengan hasil yang diupayakan memberikan yang terbaik bagi semua pihak yang berkonflik baik laki-laki maupun perempuan.

## KESIMPULAN
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu realitas sejarah yang hingga saat ini masih terus berlangsung, termasuk pada masyarakat modern. Laki-laki dan perempuan menjadi pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga, namun korban terbanyak yakni perempuan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan suatu kondisi yang berdiri sendiri yakni hanya merupakan persoalan internal keluarga, yang terlepas dari sistem sosial  budaya  masyarakatnya.  Sistem  budaya  patriakhi  yang  melekatkan  peran,  fungsi  dan tanggung jawab berbeda pada laki-laki dan perempuan, dengan membuat sekat peran bagi laki- laki diranah publik dan perempuan diranah privat yang berimbas pada relasi yang tidak setara menjadi akar kekerasan dalam rumah tangga.
Ketidakadilan  gender  sebagai  kondisi  yang  tidak  dapat  dihindari  manakala  laki-laki dan  perempuan  memiliki  akses  yang  berbeda  dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  termasuk dalam pendidikan, sehingga tercipta ketergantungan satu pihak, dalam hal ini perempuan (yang memiliki  akses  terbatas)  terhadap  laki-laki  termasuk  dalam  konteks  rumah  tangga,  kondisi tersebut seringkali menjadi pemicu konflik dengan kekeasan dalam rumah tangga.
Konflik  dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dipicu  oleh  berbagai  faktor  yang berakar pada budaya patriakhi.  Perempuan sebagai seorang pribadi yang sejak awal kehidupan disosialisasikan  untuk  berperan  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  budyaa  patriakhi  yakni hanya  diwilayah  domestik,  sehingga  perempuan  tidak  perlu  mengakses  pendidikan  maupun terlibat  dalam  kegiatan  ekonomi,  sosial  dan  lainnya  karena  perempuan  harus  mengabdikan
hidupnya untuk urusan rumah tangga, hal ini menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan pengetahuan, keterampilan maupun keahlian yang menyebabkan perempuan tergantung pada laki-laki  (ayah  maupun  suami).  Ketergantungan  perempuan  terhadap  pasangannya  karena keterbatasan  pengetahuan,  keahlian  maupun  keterampilan  yang  dimiliki  ( soft  skills dan hardskills )  berpotensi  memicu  konflik  dengan  kekerasan  di  keluarga.  Disamping  faktor individu,  faktor  lainnya  yakni  faktor  mikro  yang  memicu  konflik  dengan  kekerasan  dalam rumah tangga hal ini berkenaan dengan otoritas laki-laki sebagai kepala rumah tangga  yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan mengenai semua hal yang berkenaan dengan urusan  rumha  tangga,  dalam  hal  ini,  perempuan  tidak  memiliki  otonomi  karena  perempuan hanya  harus  mengikuti  keputusan  yang  dibuat  oleh  suami.  Manakala  perempuan  membuat pilihan atau keputusan sendiri berkenaan dengan urusan rumah tangga termasuk dalam barang- barnag yang dibeli, maka tindakan tersebut dianggap sebagai kesalahan karena dianggap tidak tunduk  pada  suami  sehingga  layak  untuk  dihukum  sebagai  sanksi  sekaligus  peringatan  agar tidak mengulang “kesalahan” yang sama. Faktor lain yang memicu konflik dengan kekerasan dalam rumah tangga yakni faktor makro, hal ini berkenaan dengan pengaruh lingkungan yang lebih luas yakni masyarakat dengan sistem yang menopang budaya patriakhi sehingga struktur maupun  kultur  yang  dibangun  tidak  memberikan  posisi  yang  setara  antara  laki-laki  dan perempuan.
Penyelesaian konflik dengan kekerasan dalam keluarga perlu melibatkan piahk ketika yang memiliki perpektif kesetaraan gender, karena konflik yang muncul bermuara pada budaya patriakhi  yang  melahirkan  ketidakadilan  gender.  mediator  dalam  menyelesaikan  konflik dengan kekerasan dalam keluarga dapat diambil oleh organisasi perempuan karena organisasi perempuan  memiliki  peran  sebagai  mediator    yang  dapat  memposisikan  laki-laki  dan perempuan secara setara.

## Daftar Pustaka
Agerberg, Mattias and Kathrin Kreft, Anne. 2019. Gendered Conflict, Gendered Outcomes: The Politicization of  Sexual Violence and Quota Adoption . Journal of Conflict Resolution 1- 28.
Brahnam, Sheryl D.  et al. 2005. Journal of Management Development . Vol. 24 No. 3. Emerald Group Publishing Limited 0262-1711. DOI 10.1108/02621710510584026.
Genus,  Oyediran.  2016. Explaining  trends  and  patterns  in  attitudes  towards  wife-beating among women in Nigeria: analysis of 2003, 2008, and 2013 Demographic and Health Survey data. DOI 10.1186/s41118-016-0016-9.
Jackson SM. 1999. Issues in the dating violence research: a review of the literature . Aggress Violent Behav.
Jalusic, V. .2002. ‘ . The European Journal of Women Studies 9(2):103-122.
Kennedy  BP,  Kawachi  I.  1997. Health  and  social  cohesion:  why  care  about  income inequality? BMJ. 314. 1037–40.
Kymlicka, Will. 1995. Multicultural Citizenship A Liberal theory of Minority Rights . Oxford University Press. New York.
Margono. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Rieneke Cipta. Jakarta
Mayer, Bernard. 2000. The dynamic of conflict resolution . Jossey-Bass. San Francisco.
Osuchukwu , Gozi P., Udeze Nkechi S. 2015. Promoting Women's Participation In Conflict Resolution In Nigeria: Information Accessibility . International Journal of Social Science and Humanities Research ISSN 2348-3164 (online) Vol. 3, Issue 4, pp: (431-439), Month: October - December 2015, Available at: www.researchpublish.com.
Rachel Jewkes. 2002. Intimate partner violence: causes and prevention . The Lancet. Vol 359. www.thelancet.com.
Sidibe  et  al.  2006. Domestic  violence  against  women  in  Egypt—wife  beating  and  health outcomes . Social Science & Medicine 62. 1260–1277.
Zed, mestika. 2014. Metode penelitian pustaka. Yayasan Pustaka Obor.  Jakarta.