## ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI PESAN SINGKAT

## Andi Irriana D. Sulolipu
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar email : andiirriana sulolipu@yahoo.com

## Abstract
Proof of criminal offense through short message service based on at least 2 evidences  plus  judge's  confidence.  Legal  evidence  can  be  in  the  form  of witness statements, expert information, letters, instructions and explanations of  defendants  and  information  /  electronic  documents  as  an  extension  of evidence in the provisions of the ITE Law, while the print is an extension of documentary evidence in the Criminal Code. Therefore, the elements to be met,  ie  intentionally,  without  rights,  transmit,  the  object  of  Electronic Information and / or electronic documents containing threats of violence or intimidating personally addressed.
Keywords : Criminal Acts; Threat; Short Message;

## Abstrak
Bukti tindak pidana melalui layanan pesan singkat berdasarkan setidaknya 2  bukti  ditambah keyakinan  hakim.  Bukti  hukum  dapat  berupa  pernyataan saksi, informasi ahli, surat, instruksi dan penjelasan terdakwa dan informasi / dokumen elektronik sebagai perpanjangan bukti dalam ketentuan UU ITE, sedangkan cetakan adalah perpanjangan dari bukti dokumenter dalam Kode kriminal. Oleh karena itu, unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu sengaja, tanpa hak, mentransmisikan, objek Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik  yang  mengandung  ancaman  kekerasan  atau  intimidasi  yang ditujukan secara pribadi.
Kata kunci: Tindakan Pidana; Ancaman; Pesan Singkat;

## A. PENGANTAR
Pemanfaatan  Tekhnologi  Informasi,  media  dan  komunikasi  telah mengubah  aktivitas  sosial  masyarakat,  baik  perilaku  masyarakat  maupun peradaban manusia  secara global. Perkembangan tekhnologi informasi dan komunikasi  telah  pula  menyebabkan  hubungan  dunia  tanpa  batas  dan menyebabkan  perubahan  sosial,  ekonomi  dan  budaya  secara  signifikan berlangsung demikian cepat.
Kesiapan  sumber  daya  manusia  yang  belum  memadai  dalam penggunaan  tekhnologi  informasi  baik  kesiapan  dari  segi  kemampuan kecerdasan  maupun  kesiapan  mental,  menjadikan  kecanggihan  tekhnologi informasi  ini  sebagai  sarana  yang  rawan  digunakan  sebagai  media  berbuat kejahatan,  atau  telah  mempengaruhi  lahirnya  bentuk-bentuk  perbuatan hukum  baru.  Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  sifatnya  baru,  adalah pengancaman  melalui  media  elektronik  khususnya  penggunaan handphone
dengan  mengirim  Layanan  Pesan  Singkat.  Jika  dikaitkan  dengan  pola  baru dalam  kejahatan  pengancaman  melalui  media  sosial  internet  atau  media elektronik, maka dirasakan cukup sulit menjerat pelaku dengan menggunakan pasal dalam KUHP, sehingga pemerintah kemudian mengundangkan aturan baru  yang  lebih  spesifik  mengatur  tentang  ketentuan  perbuatan  (tindak pidana) yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik, yaitu UU ITE.
Selain  permasalahan  tersebut,  alat  bukti  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  lagi  dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi, terutama bentuk kejahatan baru yang sering disebut dengan cybercrime .  Pembuktian merupakan faktor yang  sangat  penting,  mengingat  informasi  elektronik  bukan  saja  belum terakomodasi  dalam  sistem  hukum  acara  Indonesia  secara  komprehensif, melainkan  juga  ternyata  sangat  rentang  untuk  diubah,  disadap,  dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik.
Jika  dikaitkan  dengan cybercrime ,  maka  unsur  membuktikan  dengan kekuatan  alat  bukti  yang  sah  dalam  KUHAP,  merupakan  masalah  yang penting untuk diantisipasi baik pada unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana.  Urgensi  persoalan cybercrime ,  menjadi  fokus  masalah  terutama dalam  mengungkapkan  pembuktian  terhadap  tindak  pidana  pengancaman yang dilakukan melalui layanan pesan singkat. Menjadi manarik untuk dibahas secara  mendalam  terutama  pada  problematik  pembuktian  dan  unsur-unsur yang  dipenuhi  dalam  tindak  pidana  pengancaman  melalui  layanan  pesan singkat.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Pembuktian  Tindak  Pidana  Pengancaman  Melalui  Layanan  Pesan Singkat
Beberapa  tahun  terakhir  ini,  perkembangan  dan  kemajuan  tekhnologi komunikasi  dan  informatika  demikian  pesat  dan  hampir  semua  kalangan masyarakat  dapat  merasakan  dan  menikmatinya,  contohnya  pada perkembangan teknologi telepon seluler ( handphone ).
Semakin  maraknya  pengguna  telepon  seluler  tidak  dipungkiri  pula, bahwa setiap perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak, salah satunya adalah menyebabkan terjadinya tindak pidana seperti tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat.
Selain permasalahan diatas, alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  lagi  dapat mengakomodir perkembangan tekhnologi informasi.
Untuk dapat menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian  yang  dianut  oleh  KUHAP,  maka  harus  terdapat  unsur-unsur sebagai berikut :
a. Kesalahan terdakwa harus terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
b. Berdasarkan dua alat bukti yang sah kemudian Mejelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Sistem  pembuktian  ini,  didasarkan  pada  Pasal  183  KUHAP  yang menentukan bahwa:“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Atas  dasar  Pasal  183  KUHAP  tersebut,  maka  KUHAP  menggunakan sistem  pembuktian  negatif.  Ini  berarti  bahwa  dalam  pembuktian  harus dilakukan  penelitian,  apakah  terdapat  alat  bukti  yang  cukup  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang,  serta  ada  atau  tidaknya  keyakinan  hakim  akan kesalahan terdakwa. Namun demikian, meskipun cukup bukti yang sah, tetapi jika  hakim  tidak  yakin,  atau  sebaliknya  hakim  telah  yakin  tetapi  tidak  cukup bukti, maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
Sistem  pembuktian  seperti  ini,  digunakan  dalam  peradilan  pidana, termasuk  untuk  mengadili  perkara  tindak  pidana  ITE  yang  memuat  unsur pemerasan dan pengancaman.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  kemudian  memperluas  pengertian  alat  bukti,  sehingga  mampu memberikan  kepastian  hukum  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana tekhnologi informasi di pengadilan.
Alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi diatur  dalamPasal  44 UU  ITE  bahwa  Alat  bukti  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  menurut  ketentuan  undang-undang  ini sebagai berikut:
a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dan
b. Alat  bukti  berupa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE memberikan solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara cybercrime .Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  bagian.  Pertama,  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik.  Kedua,  hasil  cetak  dari  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik.
Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut akan menjadi alat bukti  elektronik  ( digital  evidence ).  Sedangkan  hasil  cetak  dari  informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.
Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau  dokumen elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Jika dikaitkan dengan pola baru dalam tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik khususnya dengan layanan pesan singkat, maka  ini  dirasakan  cukup  sulit  untuk  menjerat  pelaku  tindak  pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat menggunakan ketentuan dalam KUHP.  Guna  mengatur  tata  cara  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## 2. Unsur-Unsur  Tindak  Pidana  Pengancaman  Melalui  Layanan  Pesan Singkat
Mengenai tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP, yaitu:
”1.  Barangsiapa  secara  melawan  hukum  memaksa  orang  lain  supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,  atau  dengan  memakai  ancaman  kekerasan,  baik  terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2. Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan  sesuatu  dengan  ancaman  pencemaran  atau  pencemaran tertulis.”
Mengenai  tindak  pidana  pengancaman  yang  diatur  dalam  Pasal  335
KUHP  tersebut,  merupakan  ketentuan  pasca  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa ”sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang  tidak  menyenangkan”.  Ketentuan  ini  mengatur  tentang  pengancaman baik  ancaman  kekerasan  (angka  1)  maupun  ancaman  pencemaran  atau pencemaran tertulis (angka 2).
Jika  dianalisis  Pasal 335 ayat  (1) angka 1  tersebut, maka  unsur-unsur tindak pidana adalah :
1. Pelaku  adalah  barangsiapa,  artinya  setiap  orang  yang  melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.
2. Bentuk  perbuatan  adalah  memaksa,  dimana  yang  dimaksud  dengan memaksa  adalah  menyuruh  orang  untuk  melakukan  sesuatu  (  atau  tidak melakukan  sesuatu),  sehingga  orang  tersebut  melakukan  sesuatu  (atau tidak melakukan sesuatu) yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;
3. Objek adalah orang, bahwa perbuatan tesebut ditujukan kepada orang.
4. Dilakukan secara melawan hukum;
5. Cara  melakukan  perbuatan,  yaitu  dilakukan  dengan  kekerasan  maupun ancaman kekerasan.
Selanjutnya Pasal 335 ayat (1) angka 2 KUHP, menentukan unsur- unsur tindak pidana, yaitu:
1. Barangsiapa;
2. Memaksa (melakukan atau tidak melakukan);
3. Orang (objeknya);
4. Secara melawan hukum;
5. Dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
Ketentuan  dalam  Pasal  335  ayat  (1)  angka  1  dan  angka  2  ini,  sama- sama merupakan bentuk pengancaman terhadap seseorang, hanya saja pada angka  1  bentuk  ancamannya,  ialah  dengan  kekerasan  sedangkan  dalam angka 2 bentuk ancamannya, ialah ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
Berdasarkan substansi ketentuan diatas, jika dikaitkan dengan pola baru dalam tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik,
khususnya dengan layanan pesan singkat, maka hal ini dirasakan cukup sulit untuk  menjerat  pelaku  tindak  pidana  pengancaman  melalui  layanan  pesan singkat  dengan  menggunakan  ketentuan  dalam  KUHP.  Karena  itu,  untuk mengatur  tata  cara  penggunaan  tekhnologi  informasi  dan  komunikasi, Pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Di dalam UU ITE tersebut, diatur mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam  dengan  pidana  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi, khususnya tindak pidana melalui media elektronik seperti telepon seluler ( handphone ).
Tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE sebagai ketentuan khusus ( lex specialis ),  sehingga  mengenyampingkan  ketentuan  umum  tentang  tindak pidana  pengancaman  dalam  KUHP  ( lex  generalis ).Hal  ini  sesuai  dengan Pasal  63  ayat  (2)  KUHP  bahwa  Jika  suatu  perbuatan  masuk  dalam  suatu aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.
Tindak  pidana  pengancaman  dalam  UU  ITE  diatur  dalam  ketentuan sebagai berikut:
a. Pasal 27 ayat (4) menentukan bahwa ”setiap orang dengan sengaja dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentrasmisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
b. Pasal 29 menentukan bahwa ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
Dari ketentuan di atas,dapat diklasifikasi unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1. Unsur Subjektif, adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan undang- undang disebut ”dengan sengaja” artinya bahwa kesalahan dalam tindak  pidana  pengancaman  melalaui  layanan  pesan  singkat  harus dilakukan  dengan  unsur  sengaja  baik  sebagai  niat,  sengaja  karena kesadaran akan kemungkinan maupun sengaja akan keharusan;
2. Unsur  objektif,  adalah  perbuatan  melawan  hukum.  Unsur  objektif  dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebagai berikut:
a. Tanpa hak
Melihat  letak  unsur  sengaja  mendahalui  unsur  perbuatan  tanpa  hak, maka  tidak  diragukan  bahwa  pelaku  menghendaki  untuk  melakukan perbuatan  mendistribusikan,  mentransmisikan  atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik.  Kehendak  ini,  termasuk  juga pengetahuan  yang  harus  sudah  terbentuk  sebelum  berbuat,  karena demikian  sifat  kesengajaan  orang  hanya  dapat  menghendaki  segala sesuatu  yang  sudah  diketahuinya.  Disamping  itu,  sengaja  juga  harus ditujukan  pada  unsur  tanpa  hak,  artinya  bahwa  pelaku  sebelum mendistribusikan,  mentrasmisikan  informasi  elektronik  atau  dokumen elektronik  tersebut,  telah  mengetahui  atau  menyadari  bahwa  ia  tidak berhak melakukannya.

## b. Mendistribusikan
Adalah menyalurkan (membagi, mengirimkan) kepada beberapa orang atau tempat. Dalam konteks tindak pidana  pengancaman menggunakan sarana  teknologi  informasi  menurut  UU  ITE.  Maka  kiranya perbuatanmendistribusikan  diartikan  sebagai  perbuatan  dalam  bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan,membagikan, mengirimkan,  memberikan,  menyebarkan  informasi  elektronik  kepada orang  lain  atau  tempat  lain  dalam  melakukan  Informasi  Elektronik dengan menggunakan tekhnologi informasi.
c. Mentrasmisikan
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:336), dirumuskan bahwa mentransmisikan  adalah  mengirimkan  atau  meneruskan  pesan  dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dari  kalimat tersebut dengan  menghubungkandengan  objek  yang  ditransmisikan,  maka perbuatan mentransmisikan dirumuskan pengertian, perbuatan dengan cara  tertentu  atau  melalui  perangkat  tertentu  mengirimkan  atau meneruskan informasi dan/atau dokumen elektronik dengan memanfaatkan  tekhnologi  informasi  kepada  orang  atau  benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik;

## d. Membuat dapat diakses
Dihubungkan dengan objek tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4)  UU  ITE,  perbuatan  membuat  dapat  diaksesnya,  adalah  melakukan perbuatan  dengan  cara  apapun  melalui  perangkat  elektronik  atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan  data  elektronik  tersebut,  menjadi  dapat  diakses  oleh orang lain atau benda lain;

## e. Mengirimkan
Definisi  dari  kata  mengirimkan,  adalah  menyampaikan,  mengantarkan (dengan perantara) ke berbagai alamat tujuan dan sebagainya. Dalam hal ini, adalah menyampaikan informasi dan/atau dokumen elektronik.
f.  Objeknya,  adalah  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  yang memuat pemerasan dan/atau pengancaman
Dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan menerapkannya pada objek  tindak  pidana,  maka  dapat  didefinisikan  bahwa  dokumen elektronik,  adalah  surat  tertulis  atau  tercetak  yang  disimpan  secara elektronik yang isinya dapat dipakai sebagai bukti berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronic Data Interchage (EDI), surat elektronik  ( elektrik  email ),  telegram, telecopy atau  sejenisnya,  huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu. Sementara dalam  rumusan  Pasal  29  mengenai  objeknya,  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  dimaksud,  adalah  berisi  ancaman
kekerasaan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang UU ITE di atas, dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  Pasal  45  ayat  (3),  yaitu bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah).
Layanan  Pesan  Singkat  yang  berisi  ancaman  tersebut,  dapat ditafsirkan  dengan  menggunakan  penafsiran  hukum  ekstensif  yang diperluas,  yaitu  sebagai  informasi  elektronik  yang  berisi  ancaman kekerasan,  atau  menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara  pribadi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29  UU  ITE.  Dengan  demikian, Layanan  Pesan  Singkat  dapat  dikategorikan  sebagai  informasi  elektronik dan/atau  data  elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut- nakuti  yang  ditunjukan  secara  pribadi dan  dapat  dijerat  dengan  Pasal 45 ayat (3) UU ITE.
Pasal 45 ay at (3), menentukan bahwa ” Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah).”
Dari ketentuan tersebut, dapat diperoleh unsur-unsur sebagai berikut:
a. Setiap  orang,  yang  dimaksud  dengan orang  ialah manusia  dan  badan hukum;
b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi dan/atau dokumen  elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  beberapa hal sebagai berikut:
a.  Pembuktian  tindak  pidana  pengancaman  melalui  layanan  pesan  singkat berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti yang sah dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa  serta  informasi/dokumen  elektronik sebagai  perluasan  alat  bukti  dalam  ketentuan  UU  ITE  sedangkan cetakannya merupakan perluasan alat bukti surat dalam KUHP; dan
b.  Tindak  pidana  pengancaman  melalui  layanan  pesan  singkat  harus memenuhi  unsur-unsur,yaitu  dengan  sengaja,  tanpa  hak,  mengirimkan, objeknya  berupa  Informasi  Elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, Kejahatan Mayantara ( cybercrime) , Bandung: Refika Aditama.
Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, 2015, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang: Media Nusa Creative.
Dikdik  M  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  2005, Cyber  Law Aspek  Hukum Tekhnologi Informasi, Bandung : Repika Aditama.
Djoko Sarwoko, 2009, Pembuktian Perkara Pidana setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jakarta: Mahkamah Agung.
Djanggih,  H.,  Thalib,  H.,  Baharudin,  H.,  &  Qamar,  N.  2017.  Urgency  Legal Aspects of Growth Information Technology In Indonesian. Urgency Legal Aspects of Growth Information Technology In Indonesia , 84.
Hambali  Thalib,  Farid  Yusuf,  2016.  Cyber  Crime  Tantangan  dan Penanggulangannya Studi Kasus pada Polrestabes Makassar
Josua  Sitompul,  2012, Cyberspace,  cybercrimes,  cyberlaw ,  Tinjauan  aspek Hukum Pidana. Jakarta: PT. tatanusa.
Shinta Dewi. 2009, Cyberlaw (Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce  Menurut  Hukum  Internasional),  Bandung:  Widya Padjajaran.