## Asep Dadan Suganda

## KONSEP WAKAF TUNAI

## Abstrak
Kata  wakaf  (jamaknya:  awqaf)  mengandung  arti  mencegah  atau  penahanan. Lebih jauh dapat dikatakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva)  dipertahankan,  sementara  hasil  atau  manfaatnya  digunakan  sesuai  dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (waqif) dengan proses legal sesuai dengan fungsi  wakaf  yang  disebutkan  dalam  UU  No.41  Tahun  2004  Pasal  5  yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf  tunai  merupakan  dana  yang  dihimpun  oleh  pengelola  wakaf  (nadzir) melalui  penerbitan  sertifikat  wakaf  tunai  yang  dibeli  oleh  masyarakat.  Wakaf  tunai dapat  juga  diartikan  mewakafkan  harta  berupa  uang  atau  surat  berharga  yang dikelola  oleh  institusi  (perbankkan  atau  lembaga  keuangan  syari’ah)  yang keuntungannya  akan  disedekahkan,  dengan  syarat  modalnya  tidak  bisa  dikurangi untuk  sedekahnya,  sedangkan  dana  wakaf  yang  terkumpul  selanjutnya  dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan  produktif,  sehingga  keuntungannya  dapat  dimanfaatkan  untuk  pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.
Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  telah  menetapkan  fatwa  berkenaan dengan wakaf tunai yang menyatakan bahwa (1) wakaf uang (cash wakaf atau waqf al-Nuqud)  adalah  wakaf  yang  dilakukan  seseorang,  kelompok  orang,  lembaga  atau badan  hukum  dalam  bentuk  uang  tunai,  (2)  termasuk  ke  dalam  pengertian  uang adalah  surat-surat  berharga,  (3)  wakaf  uang  hukumnya  boleh  (jawaz),    (4)  wakaf uang  hanya  boleh  disalurkan  dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang  dibolehkan  secara syar’i,  dan  (5)  nilai  pokok  wakaf  uang  harus  dijamin  kelestariannya,  tidak  boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.
Kata Kunci: Wakaf, Tunai.

## I. PENDAHULUAN
Salah satu dari bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda dengan tujuan untuk  mendekatkan  diri  masing-masing  pada  Sang  Pencipta  adalah  amalan  wakaf. Wakaf  sangat  penting  artinya  bagi  kehidupan  sosial,  ekonomi,  kebudayaan  dan keagamaan.  Oleh  karena  itu,  Islam  meletakkan  amalan  wakaf  sebagai  salah  satu macam ibadah yang amat menggembirakan. 1
Perbincangan  tentang  wakaf  sering  kali  diarahkan  kepada  wakaf  benda  yang bernilai  tinggi  seperti  tanah,  bangunan,  pohon  untuk  diambil  buahnya,  sumur  untuk diambil airnya dan sebagainya. Namun, seiring perkembangan zaman, tercipta suatu
image atau  persepsi  tertentu  mengenai  wakaf  tidak  hanya  terfokus  pada  benda  yang bernilai tinggi, tetapi merambah juga kepada amalan mewakafkan uang tunai.
Tujuan  dari  penggalangan  wakaf  tunai  dari  masyarakat  diantaranya  untuk menciptakan kesadaran diantara orang-orang kaya atau berkecukupan untuk memikul beban  tanggung  jawab  sosial  terhadap  masyarakat  sekitar  dengan  harapan  dapat terciptanya  integrasi  antara  keamanan  sosial,  kedamaian  dan  meningkatkan kesejahteraan yang memiliki nilai keagamaan.

## II. PENGERTIAN
Secara  etimologi,  wakaf  berasal  dari  perkataan  bahasa  Arab  “ waqafa ”  yang artinya berhenti atau menahan. Menurut musnad Syafi’i, wakaf sama dengan tahbiis dan tasbiil yang  artinya  menahan:  dikatakan waqaftu  kadzaa artinya  aku menahannya,  tetapi  tidaklah  dikatakan auqaftuhu kecuali  menurut  dialek  Tamim. Sedangkan artinya menurut istilah syara’ ialah mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya (modalnya) tetap utuh. 2
Dalam  terminologi  hukum  Islam,  kata  wakaf  (jamaknya: awqaf )  didefinisikan sebagai  suatu  tindakan  penahanan  dari  penggunaan  dan  penyerahan asset dimana seseorang  dapat  memanfaatkan  atau  menggunakan  hasilnya  untuk  tujuan  amal, sepanjang  barang  tersebut  masih  ada.  Wakaf  juga  memiliki  arti  menyerahkan  hak milik  yang  tahan  lama  (zatnya)  kepada  seseorang  atau nadzir (penjaga  wakaf),  baik berupa  perorangan  maupun  badan  pengelola  dengan  ketentuan  bahwa  hasil  atau manfaatnya  digunakan  untuk  hal-hal  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula  menjadi  hak  milik nadzir ,  tetapi  menjadi  hak  milik  Allah  SWT  (dalam pengertian hak milik masyarakat umum).
Para ahli fikih berbeda pendapat dalam memberikan definisi wakaf, diantaranya seperti:  Imam  Hanafi  yang  mengartikan  wakaf  sebagai  menahan  materi  benda  ( al- ‘ain )  milik  wakif  dan  menyedekahkan  atau  mewakafkan  manfaatnya  kepada  siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Artinya bahwa kedudukan harta wakaf masih  tetap  tertahan  atau  terhenti  di  tangan  wakif  itu  sendiri,  dan  wakif  masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, sedangkan perwakafannya hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.
Sementara  itu,  Imam  Syafi’i  mengartikan  wakaf  dengan  menahan  harta  yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya ( al-‘ain ) dengan cara memutuskan hak  pengelolaan  yang  dimiliki  oleh  wakif  untuk  diserahkan  kepada  nadzir  yang dibolehkan syariah. Golongan ini menysaratkan harta yang diwakafkan haruslah harta yang  kekal  materi  bendanya  (tidak  mudah  rusak  atau  musnah  serta  dapat  diambil manfaatnya secara terus menerus).
Imam  Maliki  berpendapat  bahwa  arti  dari  wakaf  adalah  menjadikan  manfaat suatu  harta  yang  dimiliki  (meskipun  pemiliknya  dengan  cara  sewa)  untuk  diberikan kepada  orang  yang  berhak  dengan  satu  akad  ( shighah )  dalam  jangka  waktu  tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Artinya, wakaf tersebut hanya menentukan pemberian
wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. Sedangkan definisi wakaf menurut Imam  Hanbali  yaitu  menahan  asal  harta  (tanah)  dan  menyedekahkan  manfaat  yang dihasilkannya.
Dalam  bahasa  hukum  kontemporer,  wakaf  berarti  pemberian,  dilakukan  atas kehendak  ahli  waris,  dengan  satu  niat  memenuhi  panggilan  ketaqwaan.  Wakaf  juga dapat diartikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali  dalam  selamanya,  atau  penyerahan  asset  tetap  oleh  seseorang  sebagai  bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama. 3
Pengertian  lainnya  dapat  ditemui  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004,  bahwa  wakaf  artinya  suatu  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan /atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah. 4
Dari beberapa definisi wakaf  yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa  wakaf  bertujuan  untuk  memberikan  manfaat  atau  faedah  harta  yang diwakafkan  kepada  orang  yang  berhak  dan  digunakan  sesuai  dengan  ajaran  syariah Islam.  Dapat  dikatakan  juga  bahwa  wakaf  sebagai  sesuatu  yang  substansi  (wujud aktiva)  dipertahankan,  sementara  hasil  atau  manfaatnya  digunakan  sesuai  dengan keinginan  dari  orang  yang  menyerahkan  ( waqif )  dengan  proses  legal  sesuai  dengan fungsi  wakaf  yang  disebutkan  dalam  UU  No.41  Tahun  2004  Pasal  5  yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

## III. SEJARAH PERKEMBANGAN WAKAF
Dalam  perjalanannya,  sejarah  wakaf  terus  berkembang  dan  akan  selalu berkembang  mengikuti  perkembangan  zaman  dengan  berbagai  inovasi-inovasi  yang relevan. Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah  SAW  ketika  membangun  masjid  Quba  di  Madinah.  Wakaf  kedua  adalah mesjid  Dar  Al-Hijra  di  Madinah  yang  dibangun  Rasulullah  SAW.  Namun,  menurut versi  yang  berbeda,  wakaf  pertama  adalah  merupakan  wakaf  yang  dilakukan Rasulullah SAW setelah mengambil alih kepemilikan tujuh buah kebun milik seorang Mukhairaiq (orang  yahudi  yang  terbunuh  ketika  perang  Uhud  dan  berpihak  kepada Muslim). Peristiwa wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar  bin Khattab serta sahabat- sahabat  yang  lain  seperti  Abu  Bakar,  Usman,  Ali  dan  lainnya.  Pada  periode Abbasiyah,  harta  wakaf  dan  hasil-hasilnya  tidak  ditampung  di  Baitul  Mal,  namun dikelola  oleh  seorang  Qadi  yang  selalu  diawasi.  Pada  periode  Abbasiyah  tersebut kemudian dibentuk Baitul-Maal khusus untuk pengelolaan wakaf. 5
Pada  tahun  1922  telah  terdapat  wakaf  di  Indonesia  yang  berasal  dari  Islam, yaitu  di  Aceh,  Gayo,  Tapanuli,  Jambi,  Palembang,  Bengkulu,  Minahasa,  Gorontalo (Sulawesi),  Lombok,  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah,  dan  Jawa  Barat.  Nama  dan  benda yang  diwakafkan  berbeda-beda,  misalnya  di  Aceh  disebut wakeuh, di  Gayo  disebut wokos, di Payakumbuh disebut ibah. 6
Di  Indonesia  sendiri,  wakaf  telah  diterima  menjadi  hukum  adat  bangsa Indonesia.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  banyaknya  benda  wakaf,  baik  wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Lebih jauh lagi, perhatian pemerintah terhadap  wakaf  begitu  serius  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  No.41  Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.
Selain dari perwakafan yang berasal dari Islam, terdapat pula perwakafan yang berasal  dari  hukum  adat,  misalnya  di  daerah  Cibeo  Banten  terdapat  tanah  semacam tanah  wakaf  yang  disebut Huma  Serang yang  digunakan  untuk  kepentingan  umum dan  untuk  tempat  upacara  keagamaan.  Di  Bali  juga  terdapat  semacam  tanah  wakaf yang  digunakan  sebagai  tempat  upacara  keagamaan,  biasanya  diatas  tanah  tersebut didirikan Pura. 7
Dalam hal wakaf tunai, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei  2002  telah  menetapkan  fatwa  tentang  wakaf  tunai  dan  membolehkan pelaksanaanya.  Seiring  berjalannya  waktu,  wakaf  telah  mengalami  perubahan paradigma terutama dalam hal pengelolaan wakaf  yang ditujukan sebagai instrumen dalam upaya mensejahterakan masyarakat muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan  dalam  pengelolaan  wakaf  ini  menggunakan  pendekatan  bisnis  dan manajemen (wakaf produktif).
Berkaitan  dengan  wakaf  produktif,  Achmad  Junaidi  (2005)  menawarkan  dua hal penting dalam paradigma baru wakaf, yaitu:
a. Asas Paradigma, yang meliputi; asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalistas manajemen, dan asas keadilan
b. Aspek  Paradigma,  meliputi;  reformasi  pemahaman  mengenai  wakaf,  sistem manajemen  kenadziran  atau  manajemen  sumber  daya  insani  dan  sistem rekrutmen wakif. 8
Sepanjang  sejarah  Islam,  wakaf  telah  memerankan  peran  yang  sangat  penting dalam  mengembangkan  kegiatan-kegiatan  sosial,  ekonomi  dan  kebudayaan masyarakat  Islam.  Dalam  konteks  kekinian,  wakaf  memiliki  tiga  ciri  utama,  antara lain seperti:
a. Pola managemen wakaf harus terintegrasi; dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercapud id dalamnya
b. Asas kesejahteraan nadzir. Yaitu pekerjaan nadzir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja  sosial,  tetapi  sebagai  profesional  yang  biasa  hidup  dengan  layak  dari profesi tersebut.
c. Asas  transparansi  dan  tanggung  jawab.  Badan  wakaf  dan  lembaga  yang dibantunya  harus  melaporkan  segala  dana  yang  dikelola  kepada  umat  setiap tahunnya. 9

## IV. DASAR HUKUM WAKAF
Secara  umum  tidak  terdapat  ayat  Al-Qur’an  yang  menerangkan  konsep  wakaf secara jelas. Dikarenakan wakaf adalah termasuk golongan infak di jalan Allah SWT ( infaq fi sabilillah ), maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan dan menerangkan konsep wakaf ini berdasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur’an berkenaan dengan infaq. Diantaranya pada surat al-Baqarah ayat 267,
            
       
                 
 
         
  
                            
 
   
     
                                  
                               
 
                 
                                      
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah) sebagian  dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  kami keluarkan  dari  bumi  untuk  kamu.  dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk- buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau mengambilnya  melainkan  dengan  memincingkan  mata  terhadapnya.  dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.
Kemudian surat Ali Imran ayat 92:
                                                                                    
           
Artinya:  “Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna), sebelum  kamu  menafkahkan  sehahagian  harta  yang  kamu  cintai.  dan  apa  saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
Serta pada surat al-Baqarah ayat 261:
                                                                                     
                                                                                
Artinya:  “Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang menafkahkan hartanya di jalan Allah 10 adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah  melipat gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  dia  kehendaki.  dan  Allah  Maha  luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
Sedangkan  hadist  yang  menjadi  dasar  hukum  dan  dalil  wakaf  adalah  hadist yang  diriwayatkan  oleh  Abdullah  bin  Umar,  bahwa  Umar  bin  Khatab  mendapat sebidang tanah di Khaibar. Kemudian Umar bin Khatab menghadap Rasulullah SAW untuk  memohon  petunjuk  tentang  apa  yang  sepatutnya  dilakukan  terhadap  tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah SAW, “ Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih banyak dari tanah  di  Khaibar  itu.  Karena  itu  saya  memohon  petunjuk  tentang  apa  yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu ”. Rasulullah SAW menjawab, “ Jika engkau mau, tahanlah tanahmu itu dan engkau sedekahkan ”. Lalu Umar mensedekahkannya dan  mensyaratkan  bahwa  tanah  itu  tidak  boleh  diwariskan.  Umar  juga  menyalurkan hasil  tanah  itu  untuk  orang-orang  fakir,  ahli  familinya,  membebaskan  budak,  orang- orang  yang  berjuang  di  jalan  Allah,  orang-orang  yang  kehabisan  bekal  dalam perjalanan  dan  tamu.  Penguasa  wakaf  tunai  sendiri,  boleh  makan  dari  hasil  wakaf tersebut dalam batas-batas yang ma’ruf (biasa).
Selain dari al-Qur’an dan Hadist, para ulama telah bersepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam agama Islam. Tidak ada satu orang  pun  yang  menafikan  dan  menolak  praktik  wakaf  dalam  Islam,  karena  wakaf telah  menjadi  amalan  yang  senantiasa  dijalankan  dan  diamalkan  sejak  zaman Rasulullah SAW hingga sekarang.
Dalam  konteks  kenegaraan,  pemerintah  Republik  Indonesia  telah  menetapkan undang-undang  khusus  mengatur  tentang  perwakafan  di  Indonesia,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Untuk  melengkapi  undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.

## V. RUKUN DAN SYARAT WAKAF
Dalam wakaf terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar amalan ini sesuai dengan aturan agama Islam. Yang termasuk ke dalam rukun wakaf dan syarat- syaratnya adalah:
No. Rukun Syarat-Syarat 1. Al-Wakif Orang  yang  melakukan  perbuatan  wakaf.  1. Hendaklah wakif memiliki secara penuh hartanya, 2. Berakal  dan  dalam  keadaan  sehat  rohaninya,  tidak dalam  keadaan  terpaksa  atau  dalam  keadaan  jiwa yang  tertekan,  3.  Baligh,  4.  Orang  yang  mampu bertindak secara hukum ( rasyid ). 2. Al-Mawquf Harta  benda  yang  akan  diwakafkan.  1.  Harta  harus jelas  wujudnya  atau  zatnya  dan  bersifat  abadi (barang berharga). 2. Diketahui jumlah/ kadarnya, 3.
Dimiliki  penuh  oleh  orang  yang  berwakaf,  4.
Hartanya  berdiri  sendiri,  tidak  bercampur  atau melekat kepada harta lain.
3. Al- Mawquf ‘alaih Sasaran  yang  berhak  menerima  hasil  atau  manfaat wakaf.  Dapat  dibagikan  kepada  wakaf khairy dan wakaf dzurry .  Wakaf Khairy adalah  wakaf  dimana Al-Wakif tidak  membatasi  sasaran  wakafnya  untuk pihak  tertentu,  tetapi  untuk  kepentingan  umum. Wakaf Dzurry adalah  wakaf  yang al-Wakif membatasi  sasaran  wakafnya  untuk  pihak  tertentu, yaitu keluarga keturunannya. 4. Shighah Pernyataan  pemberian  wakaf,  baik  secara  lafadz, tulisan  maupun  isyarat.  1.  Ucapan  mengandung kata-kata  yang menunjukan kekalnya amalan wakaf tersebut  ( ta’bid ),  2.  Ucapan  direalisasikan  segera ( tanjiz ), 3. Ucapan bersifat pasti, 4. Ucapan tersebut tidak  diikuti  oleh  syarat  yang  membatalkan  amalan wakaf.
Sumber: Andri Soemitra (2009) dengan modifikasi dari penulis

## VI. KONSEP WAKAF TUNAI
Kalangan  ulama  fikih  masih  kerap  kali  memperdebatkan  apa  hukumnya mewakafkan  uang  tunai.  Ada  yang  membolehkan  dan  ada  pula  yang  tidak membolehkan berwakaf dengan uang tunai. Hal ini disebabkan oleh cara yang biasa dipakai  oleh  masyarakat  dalam  mengembangkan  harta  wakaf  berkisar  hanya  pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sejenisnya. Diantara alasan beberapa ulama tidak membolehkan berwakaf uang yaitu:
a. Uang  bisa  habis  zatnya  dalam  sekali  pakai.  Uang  hanya  dimanfaatkan  dengan membelanjakannya,  sehingga  bendanya  lenyap.  Padahal  inti  dari  ajaran  wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
b. Uang seperti  dirham dan dinar diciptakan sebgai  alat ukur  yang mudah, orang melakukan  transaksi  jual-beli,  bukan  untuk  ditarik  manfaatnya  dengan mempersewakan zatnya.
Ibnu  Taimiyah  dalam al-Fatwa, meriwayatkan  satu  pendapat  dari  kalangan Hanafi  yang  membolehkan  berwakaf  ddalam  bentuk  uang  dan  hal  yang  sama  pula dikatakan oleh Ibnu Quamah dalam bukunya al-Mughni. 11
Jika  meninjau  kembali  pengertian  dari  wakaf  yang  telah  disebutkan  di  awal, kadangkala  kita  dirancukan  dengan  pengertian  shadaqah  dan  hibah.  Padahal  antara wakaf, shadaqah dan hibah memiliki perbedaan-perbedaan penting, diantaranya yaitu:
No. Wakaf Shadaqah/ Hibah 1. Menyerahkan  kepemilikan  suatu barang kepada orang lain Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain 2. Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah SWT. Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/ hibah 3. Objek wakaf tidak boleh diberikan  atau  dijual  kepada pihak lain Objek  shadaqah/  hibah  boleh  diberikan atau dijual kepada pihak lain 4.   Manfaat barang biasanya dinikmati  untuk  kepentingan sosial Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/ hibah 5. Objek  wakaf  biasanya  kekal/ tahan lama zatnya Objek  shadaqah/  hibah  tidak  harus kekal zatnya. 6. Pengelolaan objek wakaf diserahkan  kepada  administrator yang  disebut  dengan nadzir / mutawalli Pengelolaan  objek  shadaqah/  hibah diserahkan kepada si penerima
Sumber: Karim Business Consulting, 2003 dengan modifikasi dari penulis
Wakaf  dengan  menggunakan  uang  tunai  membuka  peluang  yang  unik  bagi penciptaan  investasi  di  bidang  keagamaan,  pendidikan,  serta  kegiatan  sosial. Masyarakat  yang  berpenghasilan  tinggi  dapat  dimanfaatkan  melalui  penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan  yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.
Dari  pengertian  tersebut  dapat  dirumuskan  bahwa  wakaf  tunai  merupakan dana  yang  dihimpun  oleh  pengelola  wakaf  ( nadzir )  melalui  penerbitan  sertifikat wakaf  tunai  yang  dibeli  oleh  masyarakat.  Wakaf  tunai  dapat  juga  diartikan mewakafkan  harta  berupa  uang  atau  surat  berharga  yang  dikelola  oleh  institusi (perbankkan  atau  lembaga  keuangan  syari’ah)  yang  keuntungannya  akan disedekahkan,  dengan  syarat  modalnya  tidak  bisa  dikurangi  untuk  sedekahnya, sedangkan  dana  wakaf  yang  terkumpul  selanjutnya  dapat  digulirkan  dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha  yang halal dan produktif, sehingga  keuntungannya  dapat  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  umat  dan  bangsa secara keseluruhan. 12
Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam al- Zuhri  yang  menegaskan  bahwa  mewakafkan  dinar  hukumnya  boleh,  dengan  cara
menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada orang atau sesuatu  yang menjadi tujuan wakaf ( mauquf ‘alaih ). 13
Hal senada dikemukakan oleh Ulama Shafi’iyah yang berpendapat:
و ﺮﻴﻧﺎﻧﺪﻟا ىا ﺎﻬﻔﻗو زاﻮﺟ ﻰﻌﻓﺎﺸﻟا ﻦﻋ رﻮﺛ ﻮﺑأ ىور ﻢﻴﻫارﺪﻟاو
“Abu Thaur meriwayatkan dari al-Shafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)“ . 14
Dalam hal wakaf tunai, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf tunai yang meliputi:
a. Wakaf  uang  (cash  wakaf/  waqf  al-Nuqud)  adalah  wakaf  yang  dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
d. Wakaf  uang  hanya  boleh  disalurkan  dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang dibolehkan secara syar’i
e. Nilai  pokok  wakaf  uang  harus  dijamin  kelestariannya,  tidak  boleh  dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.
Peruntukan  harta  benda  wakaf  diperuntukan  bagi  sarana  dan  kegiatan  ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, sarana dan kegiatan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin,  anak  terlantar,  yatim  piatu,  beasiswa,  kemajuan  dan  peningkatan  ekonomi umat yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

## VII. PENGELOLAAN WAKAF TUNAI
Dalam  pengelolaan  wakaf  tunai  terdapat  beberapa  pihak  yang  dapat  dijadikan sebagai pengelola harta wakaf, diantaranya yaitu bank syariah dan lembaga swasta.

## a. Wakaf Tunai Dikelola Oleh Bank Syariah
Berikut adalah beberapa keuntungan yang didapatkan apabila dana wakaf tunai dikelola oleh bank syariah:
1. Jaringan kantor bank syariah.
2. Kemampuan bank syariah sebagai Fund Manager.
3. Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi yang luas
4. Memiliki citra positif
Dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki bank syariah yang tersebar di berbagai daerah diharapkan dapat mengelola  dana wakaf tunai baik sebagai penerima  dana  dari al-wakif maupun  sebagai  penyalur  dana  wakaf  untuk dibagikan kepada al-mawquf ‘alaih.
Didukung dengan kemampuan dan citra positif bank syariah sebagai fund manager ,  diharapkan  dapat  mengelola  dana  wakaf  tunai  dan  berpotensi menambah  nilai  pokok  uang  yang  diwakafkan  setelah  dialokasikan  kepada usaha-usaha halal, sehingga semakin lama semakin bertambah. Imbasnya, dana yang disalurkan kepada yang berhak menerima pun semakin besar.
Untuk  meminimalisir  kerugian  yang  terjadi,  pihak  bank  syariah  dan fungsi  pengelola  dana  wakaf  tunai  yang  dilakukan  oleh  lembaga  lain  (misal Badan Wakaf Nasional) bekerja sama dengan lembaga penjamin.
Jika  bank  syariah  sebagai nadzir penerima  dan  penyalur  dana  wakaf, maka skema yang dapat dijadikan alternatif adalah sebagai berikut:
Gambar 1

## Skema Bank Syariah Sebagai Penerima dan Penyalur

## Sumber: Heri Sudarsono (2013)
b. Wakaf Tunai Dikelola Oleh Lembaga Swasta
Selain  dikelola  oleh  bank  syariah,  dana  wakaf  tunai  juga  dapat  dikelola oleh  lembaga  swasta.  Misalnya  lembaga  swasta  yang  bergerak  di  bidang pendidikan.  Keunggulan  yang  didapat  apabila  dana  wakaf  tunai  dikelola  oleh swasta antara lain adalah:
1. Sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat
2. Ada kontrol langsung oleh masyarakat
3. Menumbuhkan solidaritas masyarakat
Al-Wakif Bank Syariah Al-Mawquf ‘alaih Badan Wakaf Nasional Pengelolaan Dana Rugi Laba Lembaga Penjamin
Berikut adalah skema pengelolaan dana wakaf tunai yang dilaksanakan oleh pihak swasta yang bergerak di bidang pendidikan:

## Gambar 2 Skema Lembaga Swasta Sebagai Penerima dan Penyalur
Sumber: Heri Sudarsono (2013)
Lembaga  pendidikan  swasta  mengelola  dana  wakaf  tunai  yang diterimanya  dengan  sistem  musyarakah  atau  mudharabah  tanpa  mengurangi nilai  pokok  ( asset )  wakaf.  Setelah  itu,  keuntungan  yang  diterima  dihitung berdasarkan atas sistem bagi hasil dan akan diterima oleh lembaga pendidikan sebagai  keuntungan  usaha  dan  diterima  wakaf  tunai  sebagai  tambahan  asset. Dari  keuntungan  yang  diperoleh,  menjadikan asset wakaf  semakin  bertambah dan bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf juga.
Al-Wakif
Lembaga
Pendidikan
Al-Mawquf ‘alaih Badan Usaha Lembaga Pendidikan Rugi Laba Lembaga Penjamin

## VIII. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Dari  pemaparan  berkenaan  dengan  konsep  wakaf  tunai  diatas,  dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/  atau  menyerahkan  sebagian  harta benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/  atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakaf  mempunyai  peran  dan  fungsi  penting  dalam  pembangunan masyarakat  dan  dalam  pembangunan  peradaban  manusia,  karena didalamnya  terdapat  kesinambungan  manfaat  pada  donasi  wakaf  guna kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
3. Potensi  dana  wakaf  tunai  sangat  besar,  dapat  diperuntukan  bagi  sarana  dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, sarana dan kegiatan kesehatan, bantuan  kepada  fakir  miskin,  anak  terlantar,  yatim  piatu,  beasiswa,  kemajuan dan  peningkatan  ekonomi  umat  yang  sesuai  dengan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan.

## b. Saran
Meskipun  wakaf  tunai  telah  dikenal  diberbagai  lapisan  masyarakat Indonesia,  penulis  berusaha  untuk  memberikan  beberapa  saran  agar  ekspansi dan  pertumbuhan  wakaf  tunai  lebih  maju  lagi,  diantara  saran-saran  tersebut adalah:
1. Lebih  meningkatkan  sosialisasi  keberadaan  wakaf  tunai  kepada masyarakat,  bahwa  masyarakat  tidak  perlu  menunggu  sampai  jumlah tertentu  hartanya  untuk  diwakafkan.  Tetapi,  wakaf  dapat  dilakukan dengan cash dan tidak harus dengan nominal yang banyak pula.
2. Untuk  mendirikan  lembaga  wakaf  tunai  dapat  dimulai  dari  lingkungan terkecil  seperti;  ta’mir  masjid,  pesantren  dan  sebagainya.  Pendirian lembaga  ini  tidak  harus  menunggu  kelompok  atau  institusi.  Sekiranya sudah  mampu  mendirikannya,  maka  segera  dirikanlah  lembaga  wakaf tunai.
3. Perlu  diadakan  koordinasi  dengan  lembaga  zakat  untuk  menjalin kerjasama  dan  meningkatkan  efektivitas  kinerja  antara  lembaga  terkait dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
Catatan Akhir:
1 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1987, H. 7.
2 Lihat Syekh Muhammad  Abid As-Sindi,  (2000), Musnad Syafi’i, Sinar Baru Algensindo, Bandung. H. 494.
3 M.A.  Mannan,  2001, Sertifikat  Wakaf  Tunai  Sebuah  Inovasi  Instrumen  Keuangan  Islam, Ciber, PKTTI-UI.
4 Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, H.3.
5 A. Malik al-Sayed, Social Ethics of Islam Vantage, (NY. USA, 1983).
6 Koesoemah  Atmaja,  (1922), Mohammedaensche  vrome  Stichtingen  in  Indie, Adipustaka  S, Cramedia, Jakarta. Dalam Imam Suhadi, 2002, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, H. 8.
7 Imam Suhadi, 2002, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, H. 39.
8 Achmad Djunaidi dkk, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktora Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005. H. 63-85.
9 Muhammad  Syafii  Antonio, Pengantar  Pengelolaan  Wakaf  Secara  Produktif, dalam  Achmad Djunaidi  dan  Thobieb  al-Asyhar,  Menuju  Era  Wakaf  Produktif,  Jakarta:  Mumtaz  Publishing,  2007, Cet. Ke-4, H. viii.
10 Pengertian  menafkahkan  harta  di  jalan  Allah  meliputi  belanja  untuk  kepentingan  jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.
11 Biro  Perbankan  Syariah,  (2001), Peranan  Perbankan  Syariah  dalam  Wakaf  Tunai  (Sebuah  Kajian Konseptual), makalah  seminar  Wakaf  Tunai-Inovasi  Finansial  Islam:  Peluang  dan  Tantangan  dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Program Kajian Timur Tengah dan Islam, UI, H. 9.
12 Irfan  Syauqi  Beik, Wakaf  Tunai  dan  Pengentasan  Kemiskinan ,  (ICMI  online,  Halal  Guide, September 2006).
13 Abu Su’ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, (Bairut: Dar Ibn  Hazm, 1997), 20-21. 14 al-Mawardi, Hawi al-Kabir, tahqiq Mahmud Matraji, Juz IX, (Bairut : Dar al-Fikr, 1994), 379.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur’an dan Terjemah
A. Malik al-Sayed, Social Ethics of Islam Vantage, NY. USA, 1983.
Abu  Su’ud  Muhammad, Risalah  fi  Jawazi  Waqf  al-Nuqud, Bairut:  Dar  Ibn    Hazm, 1997.
Achmad  Djunaidi  dkk, Paradigma  Baru  Wakaf  di  Indonesia, Jakarta:  Direktora Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005.
Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Islam  Tentang  Wakaf,  Ijarah  dan  Syirkah ,  Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987.
al-Mawardi, Hawi  al-Kabir, tahqiq  Mahmud  Matraji,  Juz  IX,  Bairut:  Dar  al-Fikr, 1994.
Andri  Soemitra, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah, Jakarta,  Kencana Prenadamedia Group, 2012.
Biro  Perbankan  Syariah, Peranan  Perbankan  Syariah  dalam  Wakaf  Tunai  (Sebuah Kajian  Konseptual), makalah  seminar  Wakaf  Tunai-Inovasi  Finansial  Islam: Peluang  dan  Tantangan  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  yang diselenggarakan  oleh  Program  Pasca  Sarjana  Program  Kajian  Timur  Tengah dan Islam, UI, 2001.
Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan  Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, FEUII, 2012.
Imam  Suhadi, Wakaf  Untuk  Kesejahteraan  Umat ,  Dana  Bhakti  Prima  Yasa, Yogyakarta, 2002.
Irfan  Syauqi  Beik, Wakaf  Tunai  dan  Pengentasan  Kemiskinan ,  ICMI  online,  Halal Guide, September 2006.
Koesoemah  Atmaja, Mohammedaensche  vrome  Stichtingen  in  Indie, Adipustaka  S, Cramedia,  Jakarta.  1922.  Dalam  Imam  Suhadi,  Wakaf  Untuk  Kesejahteraan Umat, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002.
M.A.  Mannan,  2001, Sertifikat  Wakaf  Tunai  Sebuah  Inovasi  Instrumen  Keuangan Islam, Ciber, PKTTI-UI.
Muhammad Syafii Antonio, Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif, dalam Achmad  Djunaidi  dan  Thobieb  al-Asyhar,  Menuju  Era  Wakaf  Produktif, Jakarta: Mumtaz Publishing, Cet. Ke-4, 2007.
Syekh Muhammad Abid As-Sindi, Musnad Syafi’i, Sinar Baru Algensindo, Bandung. 2000.
Undang-Undang  RI  No.41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  Departemen  Agama  RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005 __________________________________
Asep  Dadan  Suganda ,  Dosen  pada  Fakultas  Syari’ah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.