Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PENGELOLAN TANAH ATAS DAMPAK PENGADAAN TANAH OLEH NEGARA
Dendy Laksana Wirakusuma (1) , Sri Setyadji (2 )
Fakultas. Hukum, Universitas 17 Agustus Surabaya e-mail: dendylaksana10@gmail.com , ebes.sriadji@gmail.com

## ABSTRACT
Land    management  right"  is  a  legal  power  given  to  a  community  or  other  legal  entity  to manage their land from the country where the right is held. These rights apply to all state- controlled management of state-owned land by government agencies, state-owned enterprises (BUMN/BUMD),  Authorized  Agencies,  and  other  government  legal  entities.  After  fulfilling certain  requirements,  management  rights  can  be  removed  and  revoked.  Procedures  for granting and revoking state land rights and management rights are explained in the National Land  Agency  Circular  No.  9  of  1999  issued  by  the  Minister  of  Agrarian  Regulation.  Since they are the ones who have the power to carry out state actions, management rights can be characterized as the control that a person has over those actions. By using a normative legal research approach that is based on statutory provisions and reliable reading materials, the state works for the benefit of the wider community..

## Keywords : Management Rights, Land Acquisition, Legal Protection

## ABSTRAK
Hak pengelolaan tanah yakni hak  yang  memberi masyarakat dan badan hukum kemampuan untuk melakukan sebagian penguasaan atas sebidang tanah yang terletak di bawah yurisdiksi negara.  Adapun  Hak  pengelolaan  bisa  ditarik  kembali  dan  dicabut  apabila  negara  perlu memakai  tanahnya  untuk  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Subyek  yang  terkait dengan  hak  pengelolaan  meliputi  instansi  pemerintah,  badan  usaha  milik  negara/daerah (BUMN/BUMD),  otoritas,  serta  badan  hukum  pemerintah  lainnya  yang  diberi  kuasa  oleh negara untuk mengelola tanah milik negara. Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak  Atas Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan  diatur  dalam  Peraturan  Nomor  9  Tahun  1999  yang dikeluarkan  oleh  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional.  Dengan  memakai teknik penelitian jenis hukum normatif  yang bersandar pada ketentuan perundang-undangan dan bahan bacaan yang terpercaya, hak pengelolaan diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang  untuk  menguasai  suatu  objek  Negara,  karena  kewenangan  dalam  pelaksanaannya sudah dilimpahkan kepada pemegang hak atas objek tersebut.
Kata kunci: Hak Pengelolaan, Pembebasan Tanah, Perlindungan Hukum
1. Pendahuluan Memberikan
secara singkat mengenai  latar  belakang  seperti  yang terlihat  di  Indonesia,  hubungan  diantara
tanah  dan  negara  sangat  rumit  dan  sulit dipisahkan  dari  sudut  pandang  hukum. Jenis  hak  atas  tanah  yang  berbeda  dan orang-orang  yang  memiliki  hak  tersebut
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
tunduk  pada  perangkat  aturan  yang berbeda. Banyak peraturan desain Indonesia  sudah  dibentuk  sesuai  dengan undang-undang  yang  relevan  dengan penguasaan  tanah  di  Indonesia,  dan termasuk tugas dari mereka yang memiliki hak atas tanah di Indonesia untuk mengisi materi  peraturan  tersebut.  tanah,  sehingga pemilik  yang  sah  bisa  membuat  klaim formal  di  atasnya.  Hak  properti,  hak  guna bangunan,  hak  pakai  hasil,  dan  hak  sewa hanyalah  beberapa  kategori  hukum  yang berlaku  untuk  real  estat.  Sebagian  dari hak-hak  tersebut  mungkin  masih  asing bagi  masyarakat  umum,  terutama  yang berkaitan dengan administrasi pertanahan.
Peraturan  Menteri.  Agraria  No.9. Tahun.  1965.  mengatur  tentang.  tata.  cara dan  kebijakan  peralihan  hak  penguasaan atas  tanah  umum.  Pembahasan  hak pengelolaan  mengungkapkan  bahwasanya ini  bukanlah  konsep  baru  di  sektor  real estate.  Menteri  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan  No.  9  Tahun  1999  yang mengatur  mengenai  tata  cara  pemberian dan  pencabutan  hak  milik  negara  dan  hak pengelolaan.  Hak  guna  usaha  tanah  yang meliputi tata guna tanah, peruntukan tanah, dan  penggunaan  tanah,  termasuk  contoh hak  untuk  menggarap  suatu  benda  demi aktualisasi.  Seseorang  bisa  dikatakan menguasai  suatu  objek  Negara  apabila sudah  diberi  kuasa  untuk  mengelola barang  tersebut  dan  bertanggung  jawab atas operasional sehari-harinya. Hak pengelolaan bukan mengenai orang pribadi atau  badan  usaha,  sehingga  sulit  bagi masyarakat  umum  untuk  memahami tugasnya, yang mungkin termasuk menjalin  kemitraan  dengan  pihak  luar dan/atau mengalihkan kepemilikan sebagian properti kepada mereka. (Rahayu Subekti, 2016)
Dimana subjek pemegang hak sebagian besar dimiliki oleh instansi/instansi  pemerintah,  akan  tetapi
hal  seperti  demikian  tidak  memberi jaminan  bahwasanya  tidak  akan  terjadi benturan  kepentingan  yang  terjadi  atas tanah  negara  yang  hak  miliknya  dialihkan kepada instansi/instansi yang bersangkutan. hak milik dialihkan sementara sebagai hak pengelolaan. Pemerintah di negara ini memiliki prioritas tersendiri  terhadap  pembangunan  negara yang  bisa  dilihat  dari  sisi  manapun, termasuk pembangunan nasional.
Pembangunan nasional akan menjadi salah satu prioritas yang akan terus dikembangkan  mengikuti  perkembangan zaman dan sistem pembangunan pembangunan  nasional  di  negara  lain. Berjalannya proses pembangunan nasional tentunya  akan  menimbulkan  konsekuensi yang  akan  dirasakan  oleh  pemerintah, yang  dalam  proses  tersebut  pasti  akan melakukan pembebasan lahan yang dipakai sebagai obyek pembangunan  yang ada.  terpengaruh  oleh  pembebasan  tanah yang  sudah  dilakukan,  meskipun  sudah ditetapkan  strategi  mengenai  bagaimana menetapkan bentuk dan tata cara ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum,  tetap  harus  dilakukan  analisis apakah hal tersebut sudah cukup melindungi  hak-hak  masyarakat.  hak pemegang  hak.  pengelolaan  tanah  negara sebagai badan/instansi pemerintah. Dengan  demikian  menjadi  pertanyaan bagaimana menjamin kelangsungan kegiatan badan/instansi yang berada di atas tanah  hak  pengelolaan  apabila  belum diakomodir dan dijamin secara pasti dalam ketentuan  hak  pengelolaan  yang  berlaku saat ini. tetap bisa melakukan kegiatannya pada  saat  tunduk  pada  pembebasan  tanah oleh  negara,  berangkat  dari  salah  satu tujuan  hukum  yaitu  kepastian  hukum, sehingga diharapkan menjadi sesuatu yang juga  diberi  kepastian  di  dalamnya,  agar badan/instansi dan negara bisa menjalankan  dua  kepentingannya  secara
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
maksimal  .(Seventina  Monda  Devita, 2021)
Pasal  1  Ayat  2  UU  No  2.    Tahun 2012  mengenai  Pengadaan  Barang  Untuk Pembangunan.
Untuk Kepentingan. Umum,  “Pengadaan  Tanah”  yakni  proses dimana  pemerintah  menyediakan  barang dalam batas kepemilikannya dengan membayar kepada pengelola tanah sebelumnya  secara  adil.  dan  cara  yang halal.  Definisi  ganti  rugi  yang  tepat  dan adil  dalam  pengadaan  tanah  yakni  proses penggantian  suatu  objek  kepada  pihak yang  berhak  sebagai  akibat  dari  tata  cara pembelian  tanah.  Perlu  adanya  sesuatu yang  menjamin  hak-hak  perseorangan, dimana  hak-hak  tersebut  dibuat  secara mengikat, untuk memperoleh ganti kerugian  atas  pengadaan  tanah  yang dipergunakan  untuk  kepentingan  umum, sebagaimana  yang  berhak  memperoleh ganti kerugian dari proses pengadaan tanah diantara lain: pihak yang akibat pembebasan  tanah  kehilangan  fungsi sosialnya. (Dhaniswara K. Harjono, 2023)
Berdasarkan  latar  belakang  yang dipaparkan  oleh  penulis  dalam  penelitian ini,  penulis  ingin  membahas  mengenai bagaimana  kedudukan  kekuatan  hukum bagi  pemegang  hak  pengelolaan  dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang  hak  pengelolaan  atas  dampak pengadaan tanah. dilakukan oleh negara.

## 2. Metode
Penelitian  sudah  dilakukan  untuk mengklarifikasi  masalah  dan  mengajukan jawaban;  peneliti  yang  melakukan  ini memakai  pendekatan  penelitian.  Ini  yakni contoh penelitian hukum normatif, dimana perspektif  internal  dan  tujuan  penelitian yang  akan  dipakai  sudah  dimodifikasi sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Tujuan  dari  penelitian  hukum  normatif yakni untuk memajukan argumen, biasanya  dalam  bentuk  kerangka  teoritis baru  atau  konseptualisasi,  yang  bisa
dipakai sebagai pedoman untuk mengatasi masalah  yang  dihadapi.  Di  sisi  lain,  di mana  norma-norma  yang  sudah  ada sebelumnya  tidak  jelas  atau  bertentangan, penelitian  hukum  normatif  bisa  dipakai untuk mendukung tindakan tertentu. Diperlukan  studi  lebih  lanjut  mengenai penelitian  hukum  normatif,  yang  berperan penting  dalam  menjaga  integritas  studi hukum  sebagai  ilmu  normatif  yang  unik. Karena  penekanannya  pada  inti  tulisan- tulisan hukum yang bertempat di perpustakaan-perpustakaan,  kajian  hukum doktrinal  sering  disebut  sebagai  penelitian hukum kepustakaan. Yurisprudensi normatif  mengacu  pada  studi  hukum dalam  bentuk  idealnya.  Tujuan  dari penelitian  ini  yakni  untuk  memberi deskripsi dan analisis yang lebih menyeluruh  mengenai  suatu  fenomena dengan menawarkan penjelasan untuk itu.

## 3. Hasil dan Pembahasan
1. Kekuatan Hukum Bagi. Pemegang. Hak Pengelolaan atas Tanah
Studi ini menyoroti perlunya undang-undang untuk memastikan bahwasanya  organisasi  dengan  hak pengelolaan  yang  diperoleh  atas  tanah menerima  kompensasi  yang  memadai atas  kerugian  tidak  berwujud  yang mungkin  mereka  derita  sebagai  akibat dari transaksi tersebut, sehingga memastikan bahwasanya operasi mereka bisa berjalan seperti biasa.Bukannya  jaminan,  pengakuan, kepastian,  dan  perlindungan  hukum yang  adil  dan  sah,  bangsa  Indonesia lebih mengedepankan persamaan hukum  (equal  rights).  Hal  ini  sangat penting  untuk  pengembangan  dan pemeliharaan sistem peradilan Indonesia.  Lebih  tepatnya,  dalam  batas kekuasaan  kehakiman,  setiap  anggota masyarakat.  memiliki.  hak.  yang  sama. untuk  dilindungi  oleh  hukum  melalui proses perlindungan hukum yang
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
dilakukan  oleh  penegak  hukum.  Peran utama lembaga dalam kerangka
kekuasaan kehakiman yakni meningkatkan dan mempermudah akses masyarakat  terhadap  keadilan.  Jika
Anda  tidak  bisa mendapatkan  keadilan, Anda  tidak  bisa  berharap  diperlakukan dengan adil atau menikmati perlindungan  hukum.  Salah  satu  dasar administrasi  peradilan  yakni  cepat, murah,  dan  sederhana.  Apabila  ganti rugi  itu  berkaitan  dengan  perbuatan hukum  yang  bisa  dilakukan  oleh  salah satu  pihak  dalam  hal  pengadaan  tanah hak pengelolaan yang dimiliki sebagaimana  diatur,  maka  sebenarnya tidak  banyak  perbedaan  diantara  ganti kerugian yang timbul karena wanprestasi  atau  akibat  perbuatan melawan  hukum  dan  ketentuan  ganti rugi  dalam  KUH  Perdata.  Ketika  ada perbuatan  melawan  hukum,  tentu  akan ada  tuduhan  yang  tidak  penting.  Selain sulit  untuk  dihitung,  jumlah  ganti  rugi yang  diperlukan  untuk  kerugian  yang dihasilkan  oleh  kegiatan  ilegal  tidak ditentukan  oleh  KUH  Perdata.(Riza Firdaus, 2017)
Barang-barang yang dikuasai langsung  oleh  pemerintah  atau  barang- barang  yang  dikuasai  secara  sah  oleh Pemerintah Ada keharusan bagi pemerintah  untuk  melakukan  prakarsa pembangunan  karena  pihak  lain.  Jika pembangunan  akan  dilakukan  pada properti  yang  dikuasai  oleh  negara, pemerintah bisa dengan mudah memperoleh  hak  atas  tanah  yang diperlukan dengan mengajukan
permohonan  untuk  mereka.  Harta  yang dikuasai  oleh  pemerintah  jumlahnya terbatas, sehingga sebaiknya tanah yang dihibahkan
oleh masyarakat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan  demi  kepentingan  yang lebih  besar.  Kewajiban  pemerintah untuk  memanfaatkan  harta  pribadi
untuk  kepentingan  umum  tidak  boleh melanggar  hak  pemilik  harta.  Oleh karena  itu  diperlukan  suatu  struktur perundang-undangan yang bisa memberi  perlindungan  hukum  kepada pemilik  tanah  untuk  mengatur  masalah tersebut.  Jika  tanah  tersebut  dipakai secara  eksklusif  untuk  perumahan  dan mata  pencaharian,  masyarakat  yang tanahnya akan dipakai untuk pembangunan  akan  menderita  secara ekonomi  dan  sosial  sebagai  akibat  dari pengalihan kepemilikan properti mereka  kepada  pemerintah  .  Asas kemanusiaan,  keadilan,  kemanfaatan, keterbukaan, kepastian, kerukunan, partisipasi, kesejahteraan, kesinambungan, dan kesepakatan harus. menjadi. landasan. dalam setiap pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum.(Sulasi Rongiyati, 2012)
Pembatasan akuisisi properti sektor publik sudah berubah sepanjang waktu. Karena banyak dari pembatasan pengadaan  tanah  saat  ini  dipandang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pemegang  hak  atas  tanah,  perangkat hukum  yang  kuat  sangat  dibutuhkan  di tingkat undang-undang. Melihat kekhawatiran tersebut, pada 21 Desember 2012, pemerintah menerbitkan  UU  No  2  Tahun  2012 yang  mengatur  mengenai  pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Pemerintah berharap undang-undang ini bisa menjadi  perisai  untuk  melindungi  hak- hak  rakyat.  hukum.  sistem  yang  kuat yang mendorong pembangunan infrastruktur lebih lanjut untuk kepentingan  bersama.  Namun,  masalah dengan  praktik  pengadaan  memerlukan penelitian tambahan. tanah yang berfungsi  sebagai  penyangga  bagi pemiliknya.(Diki  Mareta  Candra  & Luthy Yustika, 2020)
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Selain itu, karena termasuk klausul dalam  Perpres  No.  65  Tahun  2006, tidak mungkin mempertimbangkan kepentingan pemilik tanah dalam melaksanakan pembelian properti untuk kepentingan  umum.  Dalam  situasi  ini, diperlukan  perangkat  hukum  yang  kuat dalam  bentuk  undang-undang.  Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
Indonesia  akhirnya  mengesahkan  UU No  2  Tahun.  2012  pada  14  Januari 2012.  Undang-undang  ini  secara  tegas mengatur  jual  beli  tanah.  Pemerintah mengantisipasi  ketika  undang-undang ini  disahkan, akan  ada  landasan  hukum yang kuat untuk memudahkan melakukan  pembangunan  infrastruktur yang  bermanfaat  bagi  kesejahteraan umum.  Sejak  UU  No  2  Tahun  2012 disahkan, pemerintah juga sudah mengeluarkan sejumlah aturan
pelaksanaan, diantara lain:
1. Pelaksanaan.  Pengadaan.  Tanah Untuk Pembangunan. Untuk.
Kepentingan  Umum.,  Peraturan. Presiden. Nomor 71 Tahun 2012
2. Perubahan.  Kedua  Atas.  Peraturan Dinas  Nomor  71  Tahun  2012 mengenai  Pelaksanaan  Pengadaan Tanah. Untuk. Pemajuan Kepentingan  Umum  Dan  Pedoman
Dinas Nomor 99.  Tahun 2014
3. Peraturan  Menteri.  Nomor  30. Tahun  2015  mengenai  Koreksi Ketiga  atas  Peraturan  Menteri Nomor  71  Tahun.  2012  mengenai
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kemajuan untuk.
Kepentingan. Umum.
4. Perubahan Keempat
Atas. Peraturan Dinas. Nomor. 71. Tahun 2012  mengenai  Penyelenggaraan. Pengamanan Tanah Untuk Peningkatan.  Kepentingan Umum. 5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan No. 1 mengenai
Pengadaan  Tanah  5  Tahun  2012
yang  dikeluarkan  oleh  Kepala. Badan. Pertanahan. Nasional.
6. Perubahan. terhadap. Peraturan Kepala. Badan Pertanahan Nasional  Nomor  5  Tahun  2012 mengenai Petunjuk Teknis
Pelaksanaan  Pengadaan.  Tanah  ini menjadi  pokok  bahasan  Peraturan Menteri.  Agraria  dan  Tata  Ruang Nomor.  .  6.  Tahun  2015  dan Kepala Badan. Pertanahan. Nasional. Persyaratan kelayakan tertentu harus  dipenuhi,  pemerintah  tidak  bisa memilih  bagaimana  hak  pengelolaan. didistribusikan.
Korporasi atau organisasi lain yang dibentuk berdasarkan  hukum  yurisdiksi  selain Indonesia. Kriteria ini meliputi Indonesia,  perwakilan  asing,  lembaga internasional,  organisasi  keagamaan, dan  organisasi  sosial.  Hak  pengelolaan bisa diperoleh dengan mengikuti prosedur pengelolaan lahan yang  sudah ditetapkan.  Sesuai  dengan  aturan  dan peraturan  yang  berlaku,  ada  dua  cara untuk memperoleh hak pengelolaan dari pemegang  hak:  konversi.  Konversi mengacu  pada  proses  dimana  hak  atas tanah  yang  sebelumnya  diatur  oleh sistem hukum lama, seperti yang diatur oleh  Burgerlijk  Wetboek  (BW)  dan hukum adat, disesuaikan dengan sistem hak  atas  tanah  yang  diatur  oleh Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Setiyo Utomo, 2020)
Tanggung jawab atas hak istimewa yang  diperoleh  melalui  transformasi bergantung  pada  pemanfaatan  tanah yang  dilanjutkan  untuk  alasan  yang diungkapkan. Interaksi perubahan diurus  oleh  Atasan  Kantor  Pendaftaran Tanah  yang  bersangkutan.  Penguasaan tidak  akan  diberi  sampai  pemilik  yang sah  tiba  untuk  menyelesaikan  proses pendaftaran  jika  tanah  tersebut  belum didaftarkan ke kantor. Peraturan
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Menteri  Pertanian  Nomor  1  Hak. Pengelolaan  dimana  yang.  semula berasal. dari hak penguasaan atas tanah negara  milik  Kementerian,  Direktorat, atau  Daerah  Otonomi  sekarang  diatur dengan Peraturan Nomor 9 Tahun 1965. Hak Pengelolaan memperoleh hak milik negara tanah setelah konversi konfirmasi dari Kementerian, Direktorat, dan Daerah Otonom.
Setelah  hak  milik  atas  tanah  milik negara didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran  Tanah  yang  mempunyai yurisdiksi  atas  letak  tanah,  maka  hak pengelolaan  yakni  hak  yang  sah. Sertipikat  Penerbitan  Hak  Pengelolaan termasuk bukti hak tersebut.
Pemberian  hak  atas.  tanah  oleh. negara.  Pemberian  hak  atas  tanah diartikan sebagai tindakan Pemerintan i yang  memutuskan  untuk  memberi  hak atas tanah kepada
negara, memperpanjang  jangka  waktu  hak, memperbaharui  hak,  mengubah  hak, termasuk  pemberian  hak  atas  tanah dengan Hak Pengelolaan. , dalam Pasal 1  Angka  8  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional  No.  9  Tahun  1999.  Pada  saat pemberian hak tersebut, para pemegang hak pengelolaan
mengajukan permohonan  dan  menerima  tanah  yang dulunya milik negara. Peraturan Menteri  Negara  Agraria  dan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  No.  9 Tahun  1999  mengatur  mengenai  tata cara  memperoleh  tanah  dengan  Hak Pengelolaan  yang  berasal  dari  tanah negara.  Tahapan  memperoleh  Hak Pengelolaan  untuk  memberi  hak  secara garis besar adalah:
1. Calon i pemilik i Hak Pengelolaan.
mengajukan permohonan. pemberian  hak  kepada.  Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
yang  wilayah  tanggung  jawabnya meliputi letak tanah yang bersangkutan. ;
2. Kepala  i  Badan  i  Pertanahan Nasional  i  Republik  Indonesia.
menerbitkan  i  Surat  Keputusan Pemberian  Hak  i  Pengelolaan sebagai tanggapan atas permohonan hak tersebut;
3. Akta tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Urusan Pertanahan Tanah  Hak  Pengelolaan  yang berada di bawah penguasaan pemegang hak  bisa  dipakai  untuk  Tanah  Hak Pengelolaan  yang  berada  di  bawah penguasaan pemegang hak bisa dipakai untuk  keperluan  usaha  atau  dialihkan kepada  pihak  ketiga  atas  persetujuan pemegang  hak.  Menteri  Dalam  Negeri No.  mengatur  perkembangan  hak  atas tanah  Indonesia.  1  Tahun  1977  dan Pendeta
Negara Pengusaha
i
Agraria/Puncak i Organisasi i
Pertanahan No. 4 Tahun 1998. Pedoman  penghitungan  penghasilan dari  pemberian  hak  atas  tanah  negara, khususnya  tanah  Hak  Pengelolaan, diatur  dalam  peraturan  ini.  Perorangan berhak menerima Hak Guna Bangunan, Hak  Pakai,  atau  Hak  Milik  sesuai dengan  pedoman  ini.  Pengadaan  hak guna  bangunan  atau  hak  guna  tanah oleh  pihak  luar  dilakukan  melalui pengaturan tata guna tanah yang dibuat diantara  pemegang  hak  milik  eksekutif dengan pihak luar tersebut.
Kepemilikan tanah dan hak pengelolaan dilakukan  oleh  entitas  dengan  maksud mempertahankan  hak  pengelolaan  oleh pemegangnya.  Perjanjian  penggunaan tanah  memudahkan  pihak  ketiga  untuk mendapatkan  hak  penggunaan  tanah dengan  hak  pengelolaan  atau  hak  guna bangunan. Ketentuan Perjanjian
Penggunaan  Tanah  yang  sebelumnya tertuang  dalam  Pasal  3  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Pasal 4 ayat
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Kepala Badan Pertanahan No.1 Tahun 1977
dinyatakan batal demi hukum. 9 Tahun 1999.  Menurut  peraturan  ini,  pemohon terlebih  dahulu  harus  mendapatkan penunjukan  perusahaan  penggunaan tanah dari pemilik Hak Pengelolaan jika tanah  yang  bersangkutan  tunduk  pada Hak  Pengelolaan.  Ketika  Perjanjian Penggunaan Tanah ditandatangani, para pihak  dengan  Hak  Pengelolaan  dan pihak-pihak  yang  terpisah  masuk  ke dalam  kemitraan  yang  mengikat  secara hukum. (Putri Lestari, 2020)
2. Perlindungan Hukum terhadap
Pemegang  Hak  Pengelolaan.  yang Tanahnya Terkena Pengadaan Tanah oleh Negara Bentuk  dan  sifat  dari  kepentingan umum  sering  ditafsirkan  atau  dipakai secara berbeda. Oleh karena itu, penting untuk  membahas  ciri-ciri  kepentingan umum  agar  kegiatan  yang  seharusnya untuk  kepentingan  umum  benar-benar melakukan apa yang seharusnya dilakukan,  yaitu  untuk  kepentingan umum.  Ada  tiga  prinsip  yang  bisa  i untuk dipakai menentukan apakah suatu kegiatan benar-benar untuk kepentingan umum:
1. Daerah  rahasia  dan  orang-orang tidak  bisa  menyelesaikan  kegiatan untuk  kepentingan  umum  yang memerlukan  akuisisi  milik  pribadi atau  negara  karena:  1.  Kegiatan tersebut  benar-benar  diklaim  oleh otoritas publik.
2. Jalannya  tanpa  henti  melakukan gerakan  untuk  kepentingan  umum harus  dilakukan  oleh  otoritas publik.
3. Latihan kemajuan terkait dilakukan oleh otoritas publik.
4. Membatasi  motivasi  suatu  gerakan untuk melayani wilayah lokal yang
lebih luas dengan tujuan agar tidak sama sekali mencari keuntungan. Perolehan  tanah  dalam  sistem pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan  umum  bergantung  pada pengaturan dan landasan rencana pemajuan  untuk  kepentingan  umum dengan  Tata  Ruang  Umum  yang  sudah ditetapkan.  Cara  paling  umum  untuk mendapatkan  hak  istimewa  atas  tanah diselesaikan dengan memikirkan pentingnya  tanah  bagi  keberadaan manusia,  serta  konsistensi  dengan kebebasan tanah yang sah.(Edi Rohaedi et al., 2019) Menurut argumentasi Boedi Harsono  (1995:  302),  Hukum  Pokok Agraria bertujuan untuk
mempertahankan hak milik yang melekat pada individu dalam menentukan peruntukan atau penggunaan tanah mereka, tanpa memberlakukan pembatasan atau
batasan  tambahan.  Tujuan  utama  UU Pokok Agraria yakni untuk meningkatkan  status  individu  terhadap komunitasnya  dan  anggota  masyarakat lainnya.  Hal  ini  dicapai  melalui peraturan hukum yang terkodifikasi dan pembentukan daftar tanah, yang berfungsi  sebagai  bukti  kepemilikan tanah. Sesuai dengan peraturan pertanahan  publik,  orang-orang  yang memiliki  hak  istimewa  atas  tanah dilindungi  secara  sah,  dan  setiap penggunaan  atau  dewan  tanah  oleh organisasi  atau  alasan  apa  pun  harus sesuai  dengan  kebebasan  tanah  yang ditentukan  oleh  peraturan  pertanahan publik.  Tatanan  yang  sah  melindungi pemilikan  dan  penggunaan  tanah  dari segala  jenis  gangguan  baik  oleh  orang- orang  daerah  maupun  badan-badan pemerintahan setempat, mengingat bahwasanya  kejengkelan  itu  tidak mempunyai  alasan  yang  sah.  Pada akhirnya,  jika  tanah  tersebut  secara  sah
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
dimiliki  oleh  pemilik  yang  sah,  maka segala upaya perbaikan harus dilakukan terlebih  dahulu  dengan  musyawarah terlebih  dahulu.  Gagasan  mengenai perlindungan yang sah dalam perolehan tanah untuk kemenangan jangka panjang bisa diartikan sebagai pengakuan  atas  hak  istimewa  tanah individu. Hal ini berkaitan dengan hasil pengakuan negara terhadap tempat yang dikenal  individu  atau  peraturan  baku daerah  setempat.  Dalam  kasus  seperti itu,  negara  wajib  memberi  jaminan keyakinan  yang  sah  untuk  kebebasan tanah, kemudian bekerja dengan kapasitas  orang  untuk  melindungi  hak istimewa mereka dari pelanggaran luar. Berbeda  dengan  pedoman  sebelumnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk  kepentingan  umum,  misalnya Pedoman  Pendeta  Rumah  Tangga  No. 15  Tahun  1975,  Pedoman  Pendeta Rumah Masalah No. 2 Tahun 1976, dan Pedoman  Pendeta  Rumah  Masalah  No. 2  Tahun  1985,  peraturan  yang  berlaku menitikberatkan  pada  premi  publik dengan tetap mempertimbangkan kepentingan  semua  perkumpulan  yang dilakukan secara adil dan tidak memihak. Ada pemahaman bahwasanya sistem  yang  sah  mungkin  tidak  cukup melindungi pemilik tanah, yang biasanya  terdiri  dari  orang-orang  dari keseluruhan  populasi,  karena  tidak adanya  kepatuhan  terhadap  standar  dan pengaturan  yang  diilustrasikan  dalam peraturan dan pedoman penting. Peraturan  Nomor  2  Tahun  2012 menyoroti pentingnya kepastian hukum hak-hak istimewa pemilik tanah sehubungan  dengan  perolehan  tanah untuk  pemajuan  yang  didorong  oleh kepentingan  terbuka,  sebagai  ciri  dari perubahan  hukum  yang  terus  menerus. Keamanan  yang  sah  bagi  pemilik kebebasan tanah dengan jelas digambarkan  dalam  berbagai  pasal
peraturan dan pedoman yang mengaturnya.
Maria SW Sumardjono (2006: 161) sudah  memberi  tanggapan  terhadap rencana  permainan  pengamanan  tanah yang  direncanakan  untuk  memberi jaminan yang sah kepada pemilik tanah. Reaksi  yang  diusulkan  menekankan pentingnya  pelaksanaan  pedoman  yang bisa  diprediksi  dan  seragam.  Negara memiliki hak istimewa untuk menyesuaikan  kebebasan  tanah  untuk perbaikan  agregat,  dalam  hal  apa  pun, yakni  mendasar  bahwasanya  pemikiran yang  sah  diberi  pada  kebebasan  dasar dengan cara yang adil. Maria menekankan bahwasanya untuk mencapai kepastian yang sah, kesetaraan  dan  keuntungan,  diperlukan sudut  pandang  yang  berfokus  pada  isu- isu  formal  dan  bermakna  dalam mengakui penghargaan terhadap kebebasan  bersama.  Alasan  penting untuk  regulasi  yakni  untuk  melindungi kepentingan  individu.  Eksekusi  dan kepolisian  penting  untuk  melindungi kepentingan manusia.
Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo
(1999:1),  pemolisian  mencakup  tiga komponen penting yang perlu diperhatikan,  yaitu  keyakinan  yang  sah (rechtssicherheit), kepraktisan (zweekmassigkeit), dan pemerataan (gerechtigkeit).  Kepastian  yang  sah yakni  perlindungan  yang  sah  terhadap cara  berperilaku  yang  aneh,  menjamin bahwasanya seseorang bisa mendapatkan  hasil  yang  diharapkan dalam  keadaan  tertentu.  Masyarakat mengantisipasi  keyakinan  yang  sah, karena  diterima  keadaan  saat  ini  akan semakin  mengembangkan  permintaan di  mata  publik.  UUD  1945  sudah menentukan sertifikasi kebebasan tanah,  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal 28 huruf h ayat 4. Pengaturan ini menggarisbawahi  bahwasanya  individu
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
berhak menguasai hak
milik perseorangan, dan bahwasanya kebebasan  hak  milik tidak  bisa  diambil secara sembarangan, namun tetap harus dilakukan. disesuaikan. Mengenai kompensasi.
Sehubungan dengan pelaksanaan  pengadaan  tanah  dengan tujuan  akhir  untuk  kepentingan  umum, yakni kewajiban para ahli penting untuk memastikan  bahwasanya  pemilik  tanah dibayar  secara  layak  karena  memberi mereka  jaminan  yang  sah.  Paket  per plot akan dinilai oleh penilai, yang akan bertanggung  jawab  untuk  menentukan jumlah bundel yang diingat untuk setiap plot. (Lego Karjoko dkk., 2019)
1. Tanah i.
2. Di  atas  tanah  dan  ruang.  bawah tanah
3. Bangunan i.
4. Tanaman; i .
5. Benda  yang  berhubungan  dengan tanah
6. Kelemahan lain yang bisa dinilai. Jika dibandingkan dengan pengaturan pengupahan yang dituangkan  dalam  Berita  Acara  No.  65
Tahun 2006, dimana kepastian pengupahan  dalam  Perpres  tersebut masih mengudara untuk tanah, bangunan,  tanaman,  dan  berbagai barang  yang  berkaitan  dengan  tanah, Pasal  33  dipandang  memiliki  lebih maju  karena  secara  eksplisit  mengatur dasar  pemikiran  dan  teknik  untuk menilai  besaran  ganti  rugi  dalam mengamankan tanah untuk kepentingan umum. Pengaturan lain yang sah terkait dengan  kepastian  hukum  bagi  pemilik tanah  tertuang  dalam  Peraturan  Nomor 39  Tahun  1999  mengenai  Kebebasan Dasar, khususnya:
1. Pasal  36  ayat  1  dan  2  sehubungan dengan hak milik (termasuk tanah) sebagai  kebebasan  bersama  dan memastikan bahwasanya tidak
seorang  pun  akan  secara  acak menolak kebebasan milik mereka.
2. Pasal 37 Ayat 1 Dalam hal keadaan peniadaan  kebebasan  milik  yakni untuk  kepentingan  umum,  dengan pengaturan  balas  jasa  dan  harus ditetapkan dengan peraturan. Adanya  jaminan  yang  sah  bagi pemegang  hak  atas  tanah  dalam perolehan  tanah  untuk  kepentingan umum,  seharusnya  memberi  rasa keadilan  kepada  individu  yang terkena  dampak  dari  pergantian peristiwa,  sehingga  jaringan  ini bisa  terus  menjamin  kehidupan mereka.  Terlebih  lagi,  keamanan yang  sah  yakni  untuk  kebebasan tanah  yang  diklaim  oleh  individu sesuai  dengan  peraturan  tanah publik. Kebebasan tanah atas Hak Administrasi  bisa  dinyatakan  tidak  sah dan  batal  jika  dinyatakan  dalam  surat pilihan coret Hak Administrasi. Sedangkan  jika  Administrasi  Ideal dijatuhkan  karena  Pengadilan  Pilihan Eksekusi  Yang  sudah  mendapatkan kekuatan  hukum  yang  sangat  tahan lama, maka Kebebasan Tanah atas Hak Administrasi  bisa  dinyatakan  tidak  sah dan  tidak  berlaku  sepanjang  keputusan tersebut  memuat  pencabutan  hak  atas Tanah.  di  atas  Administrasi  Kanan. Hapuslah  Administrasi  Sempurna  di Negeri  Pesisir,  wujudkan:  Ketika  tanah memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan dalam administrasi peradilan, itu dianggap  Tanah  Negara.  Pendeta  tidak memiliki  wewenang  atas  tanah  milik negara mengenai penggunaan, kepemilikan,  atau  penggunaan  kembali saat  ini  atau  di  masa  depan.  Sementara itu,  kembalinya  kewenangan  aturan baku atas hak milik pengurus mengikuti penghapusan  kemerdekaan  pengurus atas  tanah  baku.  Klerus  kadang-kadang melakukan pengawasan
dan
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
pengendalian  berlapis  melalui  Kantor Kecamatan  dan  Kantor  Pertanahan, diantara lain pengawasan dan
pengendalian Pelaksana Kebebasan dan Pengawasan  dan  Hak  Penguasaan
Tanah dalam Hak Administrasi. Menurut penelitian (Baihaqi, 2014),
Pembebasan  Administrasi  dan  Hak
Atas  Tanah  bisa  diberi  terhadap  tanah yang  dipulihkan  jika  izin  pemulihan sudah  diajukan  kepada  Pemerintah Pusat,  BUMN  atau  BUMD,  unsur  atau substansi peraturan daerah milik negara yang  masih  berlaku,  Kantor  Bank Tanah,  atau  badan  hukum  berbadan hukum. bahan kimia yang ditunjuk oleh otoritas
pusat. Dengan mempertimbangkan  kondisi  seperti  hak subjek, memulihkan tanah bisa menghasilkan kemerdekaan administratif  atau  hak  istimewa  atas tanah. Pemegang izin restorasi dimungkinkan memiliki Kebebasan Tanah atau kemungkinan Keistimewaan Tanah  atas  Kebebasan  Administrasi; dan  B.  bagi  Pemerintah  Daerah  atau Pemerintah  Lingkungan  yang  memberi kewenangan  pemulihan,  diberi  Hak Administratif, mengingat dakwaan yang dilakukan dalam hal pemulihan persetujuan diberi kepada badan pengatur atau perseorangan. Jika pekerjaan restorasi dilakukan tanpa izin pemulihan,  badan  kompeten  yang memberi  izin  untuk  pekerjaan  tersebut kemungkinan besar hanya akan memberikannya  dalam  keadaan  yang sangat  terbatas  dan  di  lokasi  yang sangat spesifik. Hak Pengelolaan,
atau Beheersrecht  dalam  bahasa  Belanda, yakni  sumber  dari  penggunaan  frase jaminan hukum. Supriadi setuju dengan Security  dan  menjelaskan  bahwasanya istilah "Hak Dewan" berasal dari istilah Belanda  "Beheersrecht",  yang  secara harfiah  diterjemahkan  menjadi  "Hak
Penduduk". Undang-Undang Tidak Resmi  No.  8  Tahun  1953  yang mengatur  mengenai  Hak  Milik  Negara atas  Tanah  mengatur  mengenai  Hak Kediaman. Sebagai contoh
Beheersrecht  atas  wilayah  negara,
Maria SW Sumardjono mengutip Peraturan  Tata  Usaha  Negara  Nomor  8 Tahun  1953.  Penguasaan  tanah  negara yakni  opsi  penguasaan  yang  dimaksud. Sejak  pemerintahan  Hindia  Belanda, terutama  pada  tahun  1911,  banyak lembaga  pemerintahan  yang  diberi kuasa  atas  wilayah-wilayah  untuk menjalankan misinya. Istilah "in beheer"  biasa  dipakai  dalam  dokumen hukum  pada  masa  itu  untuk  merujuk pada kesepakatan publik.(Nabila Kamal, 2021)
Di  diantara  spesialis  Peraturan Pertanahan  ada  perbedaan  sehubungan dengan  tempat  Dewan  Kebebasan dalam  Peraturan  Pertanahan  Umum. Ada ahli yang berpendapat bahwasanya kebebasan  administrasi  yakni  hak penguasaan  negara atas tanah,  ada  pula yang berpendapat bahwasanya kebebasan  administrasi  yakni  hak istimewa atas tanah. Penilaian ini dibagi menjadi 2 (dua) pertemuan, yaitu:
1. Hak  Eksekutif  yakni  hak  negara untuk  menguasai  tanah.  Boedi
Harsono mengungkapkan, Kebebasan Administrasi dalam pengaturan keistimewaan keresidenan  tanah  dikecualikan dari  kelas  kebebasan  tanah,  namun termasuk “penampakan” kebebasan kependudukan tanah negara. Senada  dengan  Boedi  Harsono, Maria SW Sumardjono mengungkapkan bahwasanya Kebebasan Administrasi yakni “bagian”  dari  hak  penguasaan negara yang (sebagian)
kewenangannya diberi kepada pemegang  Kebebasan  Eksekutif.
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Dengan demikian Hak Administrasi yakni kemampuan/kewenangan umum, sebagai  pilihan  untuk  menguasai negara,  dan  tidak  persis  disamakan dengan "keistimewaan" sebagaimana ditentukan dalam
Pasal  16  Peraturan  Pokok  Agraria karena  kebebasan  tanah  hanya menyangkut pandangan umum.
2. Kebebasan  eksekutif  yakni  hak istimewa atas tanah. AP Parlindungan mengatakan bahwasanya Hak Administrasi yakni  hak  atas  tanah  yang  secara pasti tidak ada ketentuannya dalam Peraturan  Pokok  Agraria  (UUPA) dan  secara  tegas  untuk  hak  ini  dan derajatnya  di  luar  pengaturan Peraturan Pokok Agraria. Sependapat dengan AP Parlindungan, Effendi Perjuanganin mengungkapkan bahwasanya Kebebasan Administrasi  memasukkan  hak-hak istimewa atas tanah yang diperpanjang  oleh  Undang-Undang Tidak  Resmi  No.  10  Tahun  1961 mengenai Pendaftaran Daerah.(Christiana  Tri  Budhayati, 2012) Pilihan  untuk  menguasai  negara menurut  Winahyu  Erwiningsih  harus ditemukan  dalam  kaitannya  dengan kebebasan dan komitmen Negara sebagai  pemilik  (ruang)  yang  bersifat publik,  bukan  sebagai  eigenaar  yang bersifat  privat.  Arti  penting  dari pengertian ini yakni bahwasanya
Negara  memiliki  kekuasaan  untuk menguasai, merencanakan, melaksanakan, dan sekaligus mengawasi penyelenggaraan, penggunaan, dan penggunaan aset tetap publik.  Negara  yang  pada  hakekatnya menguasai
tanah mengandung kekuasaan yang ditentukan dalam Pasal
2  ayat  (2)  Peraturan  Pokok  Agraria, khususnya;
1. engatur  dan  mengatur  peredaran, penggunaan, persediaan, dan penunjang  bumi,  air,  dan  ruang
angkasa
2. menentukan dan mengontrol hubungan yang sah diantara individu  dan  bumi,  air,  dan  ruang angkasa
3. menentukan dan mengontrol hubungan yang sah diantara individu  dan  kegiatan  yang  sah mengenai  bumi,  air  dan  ruang angkasa.
Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Pokok Agraria menegaskan bahwasanya kebebasan  atas  tanah  dimulai  dari pilihan  penguasaan  tanah  oleh  negara, yang bisa diberi dan diklaim oleh orang perseorangan  baik  sendiri  maupun bersama  orang  lain  dan  unsur-unsur yang  sah.  Selain  itu,  Pasal  4  ayat  (2) Peraturan  Pokok  Agraria  mengatur mengenai  ahli-ahli  dalam  kebebasan tanah,  yaitu  penguasaan  khusus  atas tanah yang bersangkutan, serta kumpulan  bumi  dan  air  dan  ruang angkasa  di  dalamnya  yang  bersifat mutlak  diperlukan  untuk  kepentingan yang  bersangkutan.  .  berhubungan langsung  dengan  pemanfaatan  tanah tersurat  dalam  batas-batas  menurut Peraturan  Pokok  Agraria  dan  peraturan serta  pedoman  lain  yang  lebih  tinggi. Ahli  dalam  penggunaan  tanah  yakni pemanfaatan tanah untuk tujuan membangun struktur, atau tidak membangun  struktur,  memanfaatkan tubuh  bumi,  misalnya  memanfaatkan gudang  badai,  mengambil  sumber  air, memanfaatkan  ruang  di  atas  tanah, misalnya darat dikerjakan oleh pabrikan.  Dalam  peraturan  perundang- undangan sudah ada pembedaan diantara  Badan  Keistimewaan  dalam Peraturan Pertanahan Umum, yaitu:
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
a. Keistimewaan  Pengelolaan  yakni Kebebasan Penguasaan Negara atas Tanah.  Dalam  Pasal  2  ayat  (3) Peraturan  No.  20  Tahun  2000,
Pasal  1  angka  2  Undang-undang tidak  resmi  no.  40  Tahun  1996, Pasal  1  angka  4  Undang-undang tidak  resmi  no.  24  Tahun  1997, Pasal  1  Undang-Undang  Tidak Resmi No. 36 Tahun 1997, Pasal 1 Undang-Undang  Tidak  Resmi  No. 112  Tahun  2000,  Pasal  1  angka  2 Undang-undang  tidak  resmi  no.  11
Tahun  2010,  Pasal  1  angka  3 Pedoman  Pendeta  Negara  Usaha Agraria/Puncak Organisasi Pertanahan  No.  4  Tahun  1998, Pasal  1  angka  3  Pedoman  Pendeta Masalah Agraria/Puncak Organisasi Pertanahan No. 9 Tahun 1999,  Pasal  1  angka  3  Pedoman Puncak Organisasi Pertanahan Republik  Indonesia  No.  1  Tahun 2011,  dan  Pasal  1  huruf  c Pengumuman Gembala Negara Masalah Agraria/Puncak Organisasi Pertanahan No. 9 Tahun 1997 menetapkan bahwasanya Keistimewaan  Administrasi  yakni penguasaan negara atas tanah yang wewenang  pelaksanaannya  sampai taraf tertentu diberi kepada pemegang kebebasan.
b. Hak  istimewa  manajemen  sejalan dengan  kebebasan  tanah.  Dalam Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  No.  16 Tahun  1985,  Pasal  9  Undang- Undang Tidak Resmi No. 24 Tahun 1997,  Pasal  2  Undang-Undang Tidak  Resmi  No.  11  Tahun  2010, Pasal  2  ayat  (1)  Pedoman  Pendeta Rumah Tangga No. 5 Tahun 1974, dan  Pedoman  Pendeta.  Negara Usaha  Agraria/Puncak  Organisasi Pertanahan  Umum  No.  9  Tahun 1999 menentukan bahwasanya
kebebasan  administrasi  disamakan dengan  hak  milik.  hak  istimewa, hak penggunaan bisnis, hak penggunaan  gedung,  dan  hak pemanfaatan.
Dari gambaran peraturan dan pedoman yang diacu di atas, terlihat adanya ketimpangan  kedudukan  Dewan Keistimewaan.  Dari  satu  sisi,  ada peraturan dan pedoman yang menempatkan The Board Freedoms sebagai  negara  yang  lebih  benar daripada  salah  menguasai  tanah. Kemudian  lagi,  ada  peraturan  dan pedoman yang menempatkan kebebasan administrasi pada standar dengan hak istimewa tanah. Untuk  mencari  solusi  mengenai kedudukan  kebebasan  eksekutif dalam Peraturan Pertanahan
Umum, cenderung dibedah melalui arti  penting,  sifat  dan  kewenangan negara  yang  pada  hakekatnya menguasai  tanah,  hak-hak  atas tanah dan hak-hak pengurus. Dalam  beberapa  peraturan  dan pedoman  disebutkan  bahwasanya Kebebasan Administrasi yakni pilihan  untuk  menguasai  Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya  termasuk  bagian dari  cara  yang  diberi  kepada pemegang hak istimewa. Sangat jelas bahwasanya kebebasan administratif yakni kebebasan  kekuasaan  negara  atas  tanah dari konsep hak istimewa  dewan. Pasal 2  ayat  (2)  UUPA  memberi  kepada pemegang  hak  pengelolaan  sebagian hak  milik  negara  atas  tanah  dalam  arti kemerdekaan eksekutif.  Pemegang  Hak Pengelolaan  hanya  menerima  sebagian penguasaan  tanah  dari  negara,  yaitu salah  satu  dari  tiga  kuasa  penguasaan yang  dimiliki  negara  atas  tanah. Berdasarkan  potongan  teks  ini,  jelaslah bahwasanya gagasan bahwasanya
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
penduduk  negara  diberi  hak  istimewa diskresi atas tanah dengan imbalan Hak Pelaksana  belum  bersifat  agregat. Khusus  kewenangan  Pasal  2  ayat  (2) huruf a, Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 2 ayat (2) huruf c, Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf c, atau Pasal 2 ayat ( 2) huruf b  dan  huruf  c  tidak  jelas  bagi  sebagian ahli  di  bidang  keistimewaan  tempat tinggal negara atas tanah yang diperuntukkan  bagi  pemegang  Hak Eksekutif.  Jika  kita  menganggap  hak istimewa dewan sebagai kebebasan atas wilayah  milik  negara,  tidak  jelas wewenang  siapa  yang  diberi  negara kepada  mereka  yang  memiliki  hak istimewa  eksekutif.  Hak  Administratif bisa  diingat  untuk  kategori  hak  atas tanah  bila  ditinjau  dari  sudut  pandang ahli Hak Administratif atas kewenangan hak  atas  tanah.  Pembawa  Dewan Kebebasan  berwenang  untuk  memberi atau mencabut hak atas tanah sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  2 Pasal  4  UUPA.  Dalam  pandangan  ahli dalam  Administrasi  Kebebasan  bisa diartikan sebagai berikut :
1. Kekuasaan  pemegang  hak  atas tanah  untuk  merancang  pembagian dan  pemanfaatan  tanah  mengingat ahli  hak-hak  atas  tanah,  atau setidak-tidaknya  orang  atau  badan hukum  yang  mempunyai  hak-hak atas  tanah  mempunyai  kedudukan untuk  merancang  pembagian  dan penggunaan tanah. dengan
demikian. membangun struktur dan juga bukan untuk motivasi di balik struktur bangunan;
2. Kekuasaan  pemegang  hak  milik pengurus untuk melibatkan wilayahnya
dengan alasan menyelesaikan kewajiban atau usahanya mengingat kekuasaan hak atas tanah, yaitu bahwasanya seorang  atau  unsur  sah  yang mempunyai hak atas tanah disetujui
untuk  memakai  hak  milik  yang dimilikinya. untuk alasan
menyelesaikan kewajiban atau bisnisnya,  misalnya  hak  milik miliknya dipakai untuk membangun struktur; 3. Kekuasaan pemegang Hak Pengurus untuk menyerahkan sebidang  tanah  yang  dikenal  Hak pengurus  kepada  orang  luar  atau berpotensi  membantu  orang  luar dikenang karena kekuasaan kebebasan tanah.
Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak Guna  Bangunan  dengan  pengertian yang  didefinisikan  sebagai  suatu  akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas  tanah  dengan  hak  kebebasan pemilikan termasuk dua contoh bagaimana  seorang  pemilik  tanah  bisa mengalihkan  hak  milik  kepada  pihak lain  dalam  konteks  hukum  properti dibuat  oleh  PPAT.  Dari  bagian  atribut keistimewaan  tanah  tambahan  yang dimiliki Dewan Kebebasan, yaitu:
1. Dalam  Peraturan  Pokok  Agraria dan  UU  No  40  Tahun  1996 terdapat  hak  istimewa  tanah  yang secara  keseluruhan  benar  untuk dimanfaatkan,  bukan  hak  untuk melepaskan.  Hak  atas  tanah  ini yakni  hak  pakai  hasil  yang  haknya hanya  melibatkan  tanah  karena alasan menjalankan kewajiban atau usahanya,  tidak  bisa  dipindahkan dalam  bentuk  apapun  dan  tidak bisa  dijadikan  jaminan  kewajiban. bermasalah  dengan  Hak  Pinjaman Rumah.  Keistimewaan  tanah  ini yakni  Hak  Guna  Usaha  yang dimiliki  oleh  Divisi,  Yayasan
Pemerintah Non-Departemen, Negara Bersama, Otoritas Lokal/Regional, Agen Bangsa
Asing, Delegasi Organisasi Global,
dan badan ketat dan sosial.
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
2. Keistimewaan tanah jdapat diserahkan  atau  diserahkan  oleh pemegang  hak  untuk  kepentingan umum atau
kepentingan perkumpulan-perkumpulan yang berbeda  tanpa  memandang  upah. Keistimewaan  dewan  juga  bisa diserahkan  atau  diserahkan  oleh pemegang  hak  untuk  kepentingan umum atau kepentingan perkumpulan yang berbeda terlepas dari bayarannya;
3. Hak  atas  tanah  bisa  dihapuskan karena diabaikan oleh para pemegang  hak  yang  diatur  dalam UUPA  dan  UU  No.  40  Tahun 1996.  Kebebasan  pengurus  juga bisa  dihapuskan  karena  diabaikan oleh  pemegang  hak  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Tidak  Resmi  No.  36  Tahun  1998, yang  diumumkan  pada  saat  ini tidak sah menurut UU No. 11 tahun 2010. i Secara rasional, tujuan tanya jawab yakni  “suatu  usaha  untuk  membangun kembali  hubungan  para  jamaah  tanya pada  keadaannya  yang  unik.  Dengan mengembalikan hubungan tersebut, mereka bisa menata kembali hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum  satu  sama  lain.”  Pembesar  G. Pruitt  dan  Jeffrey.  Rubin  mengajukan hipotesis  mengenai  pemikiran  kritis. Kedua pakar ini mengemukakan hipotesis  yang  disebut  hipotesis  sistem berpikir  kritis.  Ada  lima  teknik  dalam tujuan pertanyaan,
khususnya melakukan  jawaban  yang  disukai  oleh satu  pihak  terhadap  pihak  lain.  Kedua, kapitulasi (menyerah), khususnya menjatuhkan  tujuan  Anda  dan  bersedia untuk  mengakui  tidak  sebanyak  apa yang  benar-benar  Anda  pedulikan. Ketiga, berpikir kritis, khususnya menemukan  pilihan  yang  memenuhi tujuan kedua pemain. Keempat, dengan
menarik  diri,  khususnya  memutuskan untuk  keluar  dari  situasi  perdebatan, baik  secara  nyata  maupun  mental. Kelima,  kelambanan  (diam),  tepatnya tidak  melakukan  apa-apa”  (Pruitt  dan Rubin, 2004). selanjutnya, bisa diprediksi.  Akhirnya,  proses  tujuan pertanyaan  yakni  melalui  siklus  hukum di  pengadilan.  Sistem  administrasi untuk menyelesaikan perdebatan pengamanan tanah diatur secara normatif dalam pengaturan pengawasan pengadaan tanah Hal-hal yang dianggap berhubungan  dengan  bidang  peraturan dan  berbagai  cabang  terkait  Masalah perdebatan  gaji  yang  muncul  dari pengadaan  tanah  oleh  otoritas  publik untuk  pembangunan  jalan  tol  Binjai- Pangkalan Brandan yakni dalam sehubungan dengan pengaturan remunerasi  untuk  hak  istimewa  tanah dan  kebebasan  terkait  lainnya  sesuai peraturan  dan  pedoman  yang  relevan Berbagai  perspektif  muncul  di  diantara orang-orang sehubungan dengan masalah utama, karena beberapa mengharapkan biaya pembayaran melebihi  jumlah  yang  ditetapkan  atau ditetapkan Otoritas publik harus berusaha memulihkan kemalangan yang disebabkan  oleh  pengadilan  Indonesia, bagaimanapun  juga  sampai  saat  ini pemulihan  kemalangan  itu  belum  juga selesai. Hal ini menunjukkan bahwasanya  otoritas  publik  belum sepenuhnya  memenuhi  komitmennya dalam  kerangka  pemikiran  jalan  tol Brandan Binjai-Pangkalan tersebut. Sesuai deklarasi pencipta, menumbuhkan hubungan positif
diantara  otoritas  publik  dan  daerah membutuhkan perspektif bersama mengenai  tujuan  pengamanan  tanah untuk kepentingan umum, serta pemahaman  mengenai  kecenderungan satu  sama  lain.  Berkenaan  dengan tujuan  pertanyaan,  tidak  masuk  akal
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
bagi jaringan untuk meminta remunerasi yang berlebihan dari jumlah yang  disetujui  atau  ditentukan,  atau untuk  menyerahkan  properti  mereka atau kebebasan terkait untuk
kepentingan umum yang pada dasarnya membantu  wilayah  lokal  yang  lebih luas.
Jalannya  pengamanan  tanah  untuk kepentingan umum
meliputi
pertentangan diantara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau rakyat pada umumnya.
Dalam  situasi  ini,  otoritas  publik mencoba  memusatkan  perhatian  pada kepentingan publik dalam melaksanakan  rencana  perbaikan  di kabupaten.  Menariknya,  orang-orang yang terkena dampak melalui pemegang  hak  istimewa  tanah  melihat hubungan  mereka  dengan  tanah  lebih dari  sekadar  hubungan  berbasis  nilai dengan  properti.  Ini  mungkin  karena fakta bahwasanya tanah sudah berfungsi  sebagai  mata  air  bisnis  dan bantuan keuangan bagi keluarga mereka untuk  jangka  waktu  yang  lama,  atau sebaliknya.  Pemilik  tanah  mungkin menghadapi kesulitan dalam menyerahkan  properti  mereka  untuk kepentingan  umum  karena  unsur  sosial dan keuangan, yang termasuk kekhasan normal.  2  Sesuai  Peraturan  Nomor  2 Tahun  2012,  proses  perolehan  tanah meliputi pemberian tanah kepada pihak yang  berhak  disertai  dengan  upah  yang cukup  dan  adil.  Untuk  memastikan bahwasanya remunerasi sesuai dan adil, penting  untuk  menyusun  premis  dan prosedur dalam menentukan biaya area. Definisi  remunerasi  untuk  tanah  harus sesuai  dengan  pedoman  hukum  untuk menjamin konvensionalitas dan kesopanan.  Salah  satu  cara  untuk menangani pembelaan dan hak istimewa  tanah  selama  pengamanan tanah untuk kepentingan umum
termasuk  memulai  konsultasi  dengan pemilik  tanah  untuk  mengetahui  dan memutuskan  tingkat  upah  yang  sesuai untuk  diberi  kepada  pertemuan  yang berhak. Menurut Shah (2007), keganjilan  yang  dimaksud  terjadi  pada lapisan terluar bumi. Seperti yang baru- baru  ini  diungkapkan,  jenis  utama  dari keamanan  yang  sah  dalam  perolehan tanah  untuk  bantuan  pemerintah  publik yakni  pengaturan  pembayaran  yang sesuai  dan  adil  untuk  tanah  tersebut. Apalagi, cenderung terlihat dari UU No 2  Tahun  2012  bahwasanya  proses pengamanan  tanah  mencakup  penataan tanah  sebagai  bentuk  ganti  rugi  atas musibah  yang  ditimbulkan.  Masalah upah  dalam  perolehan  tanah  untuk kepentingan umum sangat vital, sehingga perlu kepastian hukum. Inkonsistensi  diantara  UU  No  2  Tahun 2012  dengan  Undang-Undang  Pokok Agraria, konon bersumber dari Peraturan  Pokok  Pokok  Agraria  yang memerintahkan pengingkaran
kebebasan  sebagai  sistem  yang  tepat untuk menyelesaikan persoalan- persoalan sentral. Proses penolakan hak atas  tanah  tidak  mudah,  meskipun transfer bisa dilakukan melalui pengadilan  lingkungan.  Otoritas  publik memilih  proses  yang  diatur  ulang  dan difasilitasi  dalam  kebebasan  bergerak, membuatnya  sangat  tidak  berdaya melawan  penyalahgunaan  kekuatan. Terlepas  dari  kenyataan  bahwasanya perpindahan  itu  sah-sah  saja  karena dianggap  oleh  hukum,  penting  untuk melihat apakah siklus perpindahan yang disampaikan  oleh  dan  oleh  mengikuti standar nilai, yang mencakup keuntungan  sosial,  terutama  untuk jaringan yang terkena dampak.
8. Simpulan dan Saran Kesimpulan
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Penyelesaian  tinjauan  bisa  ditarik  dari keadaan  unik,  definisi  masalah,  dan investigasi  individu  yang  hibah  dan kebebasan dewan dicabut secara tunggal  oleh  otoritas  publik  karena akuisisi tanah untuk kepentingan publik. Sesuai Peraturan Pokok Agraria, "Semua  keistimewaan  tanah  memiliki kemampuan  sosial",  yang  menyiratkan bahwasanya  individu  harus  ditebus untuk  kebebasan  administrasi  mereka sehingga  mereka  bisa  dipakai  untuk menghasilkan  pendapatan.  Peraturan Nomor  2  Tahun  2012  menitikberatkan pada  jenis  jaminan  yang  sah  bagi pemilik  hak  atas  tanah  sehubungan dengan perubahan yang sah sehubungan dengan perolehan tanah yang dikembangkan untuk kepentingan umum, termasuk jaminan bagi pemegang hak istimewa eksekutif  yang tanahnya  dipakai  sebagai  akuisisi  oleh negara untuk kepentingan umum. Padahal  UU  Pokok  Agraria  yang diduga bertentangan dengan UU Nomor 2  Tahun  2012  seharusnya  dijalankan melalui  sistem  pencabutan  hak,  namun instrumen  ini  tidak  sulit  dilakukan  dan membutuhkan  waktu  dan  beberapa siklus. untuk melewati.
Saran Perlindungan  hukum  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat  berupa  ganti  rugi  atas dampak pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  harus  diutamakan mengingat  tanah  termasuk  bagian penting dan sumber penghidupan masyarakat  baik  untuk  bekerja,  sebagai tempat  tinggal,  mencari  nafkah.  hidup dan  bersosialisasi  dengan  lingkungan tempat tinggalnya. Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam mengawasi semua pengaduan
masyarakat  terkait  pengadaan  tanah  di lingkungannya  yang  bisa  mengganggu hak  pengelolaan  yang  sudah  diberi kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka
Baihaqi.  (2014).  Dasar  Yuridis  Aturan Hukum  mengenai  Pengadaan  Tanah Untuk  Kepentingan  Umum. Jurnal Multidisiplin Internasional Peuradeun , 02 (02).
Christiana  TriBudayati.  (2012).  Kriteria Kepentingan  Umum  dalam  Peraturan Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan Pembangunan  di  Indonesia. Jurnal Refleksi Hukum .
Dhaniswara K. Harjono. (2023). Tanggung Jawab  Penilai  Dalam  Pengadaan Tanah  Untuk  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum. Jurnal  Hukum Indonesia , 02 (1).
Diki  Mareta  Candra,  &  Luthy  Yustika. (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi Pemilik  Tanah  atas  Pengadaan  Tanah
Terkena Pengadaan Untuk Kepentingan  Umum  (Studi  Kasus
No.593/Pdt.G/2018/Pn.Tng tanggal 12 September  2018). Jurnal  Civitas Akademika Hukum , 01 (01).
Edi  Rohaedi,  Nadia  Zumaro,  &  Isep  H. Insan.  (2019).  Mekanisme  Pengadaan Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum. Tinjauan Hukum Pakuan , 05 (1).
Lego  Karjoko,  Zaidah  Nur  Rosidah,  &  I Gusti  Ayu  Ketut  Rahmi  Handayan. (2019).  Refleksi  Paradigma  Keilmuan Perkembangan  Hukum  Pengadaan Tanah. Jurnal Bestuur , 07 (1). Muhammad Yusrizal. (2017).
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang Hak  Atas  Tanah  Dalam  Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. De Lega Lata , 02 (1).
Nabilah  Kamal.  (2021).  Perlindungan Hukum  Pemegang  Hak  Atas  Tanah Terhadap Penyimpangan Dalam Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan
Umum Dengan
Instrumen Pinjam Pakai Tanah. Jurnal Hukum Kenotariatan , 03 (1).
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Putri  Lestari.  (2020).  Pengadaan  Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan  Umum  di  Indonesia berdasarkan Pancasila. Menandatangani  Jurnal  Hukum , 01
(2).
Rahayu  Subekti,  S.Mh.  (2016).  Kebijakan
Pemberian  Ganti  Kerugian  Dalam Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan
Untuk  Kepentingan  Umum. Yustisia , 5 (2). Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian Sengketa  Ganti  Rugi  Pengadaan Tanah  Untuk  Pembangunan  Ruas  Tol Binjai-Pangkalan Brandan Berdasarkan  Perlindungan  Hukum. Lokus Jurnal Kajian Literatur
Akademik , 01 (4), 210–225.
Riza Firdaus. (2017). Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian pengikatan  jual  beli  tanah  dengan status hak pengelolaan. Jurnal Hukum Lambung Mangkurat , 02 (1).
Setiyo  Utomo.  (2020).  Permasalahan dalam  Proses  Pembebasan  Tanah.
Jurnal Ilmu Hukum , 05 (2).
Seventina Monda Devita. (2021). Perkembangan Hak Pengelolaan Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Jurnal Hukum Lex Generalis ,
02 (9).
Sula Rongiyati. (2012). Keberadaan Lembaga Penilai Tanah dalam Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan
Umum. Jurnal  Hukum  Negara , 03 (1). Legislasi UUD 1945 Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 mengenai Peraturan Pokok Agraria Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 mengenai  Pengadaan  Tanah  Untuk
Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum