## IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
Nila Trisna 2) , Nodi Marefanda 2)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar nilatrisna76@gmail.com nodimarefanda@utu.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  know  and  to  explain  about  the  implementation  of accountability  for  the  management  of  the  budget  in  the  House  of  Representatives  District (DPRK)  Aceh  Barat.  This  research  uses  nomative  juridical  method  and  nomative  empirical. Research specifications are descriptive analytical mind. The data source that is used secondary data, through investigations books, official documents and research results of the experts in the form of reports. In addition to the collection of legal materials, also collected primary data that is  done  with  how  to  perform  the  interview.  The  results  of  the  study  showed  that  the  DPRK budget  is  a  part  that  is  not  an  inseparable  part  of  the  qanun  Regency  of  Aceh  Barat  about APBK.  The  study  also  follows  the  discussion  of  the  budget  of  other  SKPK  mechanism  and discussed together between a team of Local Government Budget and Budget Committee DPRK. The  realization  of  the  Secretariat  budget  DPRK  West  Aceh  good  enough,  almost  all  planned activities in  2016 can  be  implemented.  DPRK budget  supervision  of  West  Aceh done  by  many parties, which is in addition to direct the Secretary of the DPRK authorities in West Aceh itself, also  done  by  Inspektorat  Jenderal,  BPK  district  representatives  of  the  province  of  Aceh  and BPKP Aceh Province. It is recommended that the preparation of the Secretariat budget DPRK West Aceh on the future can be more is clarified again to prevent overlapping budget spending to one activity will be but with a different name.

## Keywords: Accountability, Budget Management and Planning

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  anggaran  yang  baik  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam penyelenggaraan  manajemen  pemerintahan  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  karena  dapat memberikan  kontribusi  positif  dalam  proses  pembangunan  dan  peningkatan  taraf  hidup masyarakat. Anggaran pemerintah (baik APBN  maupun APBD) merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas program pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.  Bahkan  bisa  dikatakan  bahwa  anggaran  pemerintah  adalah  refleksi  keputusan  politik antara  eksekutif  dan  legislatif.  Keputusan  politik  ini  tentunya  akan  berdampak  sangat  luas terhadap  taraf  hidup  masyarakat terkait  dengan seberapa  besar  alokasi  anggaran pembangunan bisa memberikan manfaat bagi upaya penyediaan layanan dasar yang lebih baik bagi warganya ( http://seknasfitra.org/publication/kinerja-pengelolaan-anggaran-daerah).Untuk menetapkan prioritas program pembangunan di tingkat nasional maupun daerah, maka Negara memerlukan instrumen  pembiayaan  yang  dinamakan  dengan  keuangan  negara.  Menurut  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  yang  dimaksud  dengan  keuangan Negara adalah “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.Secara yuridis formal, pengelolaan anggaran harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara sebagaimana terdapat dalam Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  yang  menegaskan sebagai berikut:
1) Keuangan  Negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundangundangan,  efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2) APBN,  perubahan  APBN,  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN  setiap  tahun ditetapkan dengan undang-undang.
3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan AP setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4) APBN/APBD  mempunyai  fungsi  otorisasi,  perencanaan,  pengawasan,  alokasi,  distribusi, dan stabilisasi.
5) Semua  penerimaan  yang  menjadi  hak  dan  pengeluaran  yang  menjadi  kewajiban  negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
6) Semua  penerimaan  yang  menjadi  hak  dan  pengeluaran  yang  menjadi  kewajiban  daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
7) Surplus  penerimaan  negara/daerah  dapat  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.
8) Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk  dana  cadangan  atau  penyertaan  pada  Perusahaan  Negara/Daerah  harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.
Anggaran  daerah  merupakan  alat  dalam  menentukan  pendapatan  dan  pengeluaran, membantu  pengambilan  keputusan  perencanaan  pembangunan,  otorisasi  pengeluaran,  sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Sri Lesminingsih, 2001: 201). Pengelolan  anggaran  yang  baik,  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan kesejahteraan  rakyat  dan  meningkatkan  daya  saing.  Fungsi  anggaran  memiliki  makna  yang strategis  untuk  memberikan  arah  atas  pengelolaan  kekayaan  dan  kepentingan  publik  agar digunakan untuk kepentingan publik kembali.
Adapun fungsi utama anggaran dalam sektor publik menurut Mardiasmo adalah:
1. Sebagai alat perencana (planning tool) yang digunakan untuk :
b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang dtetapkan;
c. Merencanakan  berbagai  program  dan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya;
d. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun;
e. Menentukan Indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Sebagai alat pengendalian (control tool)
Anggaran  sebagai  instrumen  pengendalian    digunakan  untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah sasaran (misappropriation).
3. Sebagai alat politik (political tool)
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas program/dan kebutuhan pendanaaan untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas tersebut.
4. Sebagai alat kebijakan fiscal (fiscal tool)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal pemerintah digunakan untuk menstabilkandan mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi (coordination and communication tool) Anggaran yang  disusun  dengan  baik  akan  mampu  mendeteksi  terjadinya  suatu  unit  kerja  dalam pencapaian tujuan organisasi.
Pengembangan  daya  kreatifitas  sebagai  bagian  dari  alasan  perlunya  penerapan  otonomi daerah, juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan daerah-daerah di Indonesia yang mandiri,  terutama  dalam  pengelolaan  pembangunan.  Untuk  itu  salah  satu  wujud  kemandirian daerah  dalam  mengelola  pembangunan  yaitu  melalui  pengelolaan  anggaran  yang  baik  dan demokratis. Sehubungan dengan itu, Josef Riwu Kaho mengemukakan bahwa “Faktor keuangan merupakan  faktor  esensial  dalam  mengukur  tingkat  kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan otonominya” (Josef Riwu Kaho, 2001:124).
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun sesuai  dengan  karakteristik  serta  kebutuhan  masyarakat.  Para  penyelenggara  pemerintahan daerah  (Pemerintah  Daerah  dan  DPRD)  mendapat  kewenangan  yang  luas  untuk  mengelola pembangunan  daerah.  Otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Maksud  dan  tujuan diadakannya  Pemerintahan  Daerah  adalah  untuk  mencapai  efektifitas  Pemerintahan ( doelmatigheid van het bestuur ) (Mardiasmo,2009:65). Mengenai otonomi daerah ini, Soenyono mengemukakan bahwa “Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem politik yang diharapkan memberikan  peluang  bagi  warganegara  untuk  mampu  mengembangkan  daya  kreatifitasnya. Dengan  demikian,  otonomi  daerah  merupakan  kebutuhan  dalam  era  globalisasi  dan  reformasi ini” (Soenyono dalam Andi Alfian, 2001: 105)
Di  Provinsi  Aceh,  perkembangan  terhadap  otonomi  daerah  berlanjut  dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut  dengan  UUPA).  Melalui  UUPA  telah  diatur  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  otonom  dan  seluas-luasnya  bagi  kesejahteraan  rakyat  Aceh.  Institusi  yang  sangat penting dan menentukan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, khususnya  dalam  pengelolaan  anggaran  adalah  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Kedua  institusi  ini  sangat  dibutuhkan  untuk  mengemban pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Pasal 22 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa  DPRA  dan  DPRK  mempunyai  fungsi  legislasi,  anggaran  dan  pengawasan.  Selanjutnya dalam  ayat  (2)  diuraikan  lebih  lanjut  bahwa  DPRA  dan  DPRK  mempunyai  hak  untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh.
Fungsi  penganggaran  merupakan  salah  satu  fungsi  DPRD  yang  diwujudkan  dalam penyusunan  dan  penetapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  bersama-sama dengan  Pemerintah  Daerah.  DPRD  harus  mampu  menjalankan  fungsi  penganggaran  dengan baik untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.  Penyusunan
anggaran  daerah  harus  dilakukan  secara  demokratis,  transparan  dan  akuntabel.  Berkenaan dengan fungsi DPRD dalam hal anggaran, Pasal 25 ayat (1) huruf g UUPA, menetapkan bahwa: “DPRA/DPRK mempunyai hak menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRA/DPRK, sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kabupaten/kota  dengan  menggunakan  standar  harga  yang disepakati Gubernur dengan DPRA dan bupati/Walikota dengan DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota”. \
Selanjutnya  Pasal  181  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah menegaskan sebagai berikut:
(1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada memperoleh persetujuan bersama.
(2) Rancangan  Perda  sebagaimana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibahas  Pemerintah Daerah  bersama  dengan  DPRD  berdasarkan  anggaran  kebijakan  umum  APBD,  serta prioritas plafon anggaran.
Khusus  tentang  Rancangan  Peraturan  Daerah/Qanun  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD),  jelas  harus  berasal  dari  eksekutif  yang  diajukan  oleh  kepala  daerah kepada  DPRD  untuk  dibahas  bersama-sama  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  DPRD berdasarkan  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA),  serta  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  (PPA). Selanjutnya  dalam  Pasal  25  ayat  (1)  huruf  h  UUPA  dikatakan  bahwa  “DPRA/DPRK mempunyai hak menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA/APBK dan diadministrasikan  oleh  Sekretaris  DPRK  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan”. Demikian  pula  dalam  Pasal  109 ayat  (3)  huruf c  UUPA  ditegaskan  bahwa  “Sekretaris  DPRK melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRK”.
Berdasarkan  kepada  Perda/Qanun  tentang  APBK,  selanjutnya  Sekretaris  DPRK menyusun belanja DPRK yang terdiri atas :
a. Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK
b. Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK
c. Belanja penunjang kegiatan DPRK yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah DPRK.
Dalam  hal  yang  berhubungan  dengan  Belanja  penghasilan  Pimpinan  dan  Anggota dianggarkan dalam pos DPRK (Peraturan DPRK Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010).  Sedangkan Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK dan Belanja penunjang kegiatan DPRK, dianggarkan  dalam  pos  Sekretariat  DPRK  yang  diuraikan  ke  dalam  jenis  belanja  sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Perjalanan Dinas;
d. Belanja Pemeliharaan;
e. Belanja Modal.
Pengelolaan  belanja  DPRK  dilaksanakan  oleh  Sekretaris  DPRK  dengan  berpedoman kepada  perundang-undangan  yang  berlaku.  Anggaran  belanja  DPRK  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari APBK. Penyusunan, pelaksanaan tata usaha pertanggung jawaban belanja DPRK  disamakan  dengan  belanja  satuan  kerja  perangkat  daerah  lainnya.  Fungsi  pengawasan DPRD  merupakan  fungsi  yang  diberikan  secara  khusus,  dengan  fungsi  ini  diharapkan  DPRD dapat  mengarahkan  sekaligus  mengawal/mengendalikan  arah  pembangunan  dan  pemerintahan di  daerah  agar  sesuai  dengan  tujuan  akhir  dari  pembangunan  yaitu  kesejahteraan  masyarakat. Pengawasan  merupakan  suatu  tindakan  pengamatan  (monitoring)  dan  evaluasi  terhadap pelaksanaan  kebijakan  anggaran,  yang  dilaksanakan  untuk  menjamin  agar  semua  kebijakan, program  ataupun  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  eksekutif  (Pemerintah  Daerah)  berjalan  sesuai dengan aturan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sebagaimana halnya di daerah lain, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat  juga  melaksanakan  fungsi  pengawasan.  Dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas pengawasan,  DPRK  Aceh  Barat  selaku  lembaga  legislatif  melaksanakan  kegiatan  dalam bentuk:
1. Melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  umum,  pemerintah daerah,  yang  meliputi  bidang  pemerintahan,  pembinaan  sosial  politik,  perekonomian, kesejahteraan sosial.
2. Melakukan  pengusutan  kebenaran  laporan  atau  pengaduan  dari  masyarakat  terhadap penyimpangan  atau  penyalahgunaan  di  bidang  pemerintahan,  sosial  politik,  perekonomian, kesejahteraan sosial, aparatur, kekayaan Negara dan Daerah.
3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas-tugas aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan dalam lingkungan DPRK Aceh barat itu sendiri.
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Aceh Barat (Laporan Keuangan DPRK Aceh Barat, 2012:27).
Berdasarkan  penelitian  awal,  khususnya  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Barat,  diperoleh  fakta  bahwa  sering  terjadi  ketidaksesuaian  dan  perbedaan  pandangan  antara Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yang mewakili eksekutif dengan  Panitia  Anggaran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Aceh  Barat.  Perbedaan pandangan  yang  timbul  terutama  adalah  dalam  melihat  dan  menilai  urgensi  atau  penting tidaknya sesuatu program dan kebijakan yang dimuat dalam rancangan qanun APBK, termasuk program  dan  kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh  DPRK  Kabupaten  Aceh  Barat  melalui Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Aceh  Barat  untuk  satu  tahun  anggaran. Keadaan  tersebut  menarik  untuk  diteliti  terutama  mengenai  proses  penyusunan  anggaran, penggunaan  anggaran  dan  pengawasan  terhadap  penggunaan  anggaran  di  Sekretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris,  yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau melihat dari aspek hukum normatif. Lalu, dipelajari juga pelaksanaan pengawasan dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh DPRK Aceh Barat.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  analitis,  yaitu  dengan  cara menggambarkan  terlebih  dahulu  permasalahan  terkait  masalah  yang  ingin  diteliti  pelaksanaan pengelolaan anggaran di DPRK Aceh Barat. Penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis, maka setelah  diperoleh  data  sekunder,  dilakukan  pengelompokan  data  yang  sama  sesuai  dengan kategori yang ditentukan, penelusuran data dalam penelitian ini mulai dari ketentuan peraturan perundang-undangan  mengenai  pelaksanaan  penggunaan  anggaran,  pengawasan  serta pertanggung jawaban anggaran oleh DPRK Aceh Barat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN  PERTANGGUNGJAWABAN  PENGELOLAAN  ANGGARAN
DI DPRK ACEH BARAT A. Perencanaan Penyusunan Anggaran DPRK
DPRK  Sebagai  lembaga  yang  representasikan  rakyat,  mempunyai  3  fungsi  yaitu pengawasan  terhadap  aktifitas  pemerintahan  termasuk  pengelolaan  anggaran  oleh  Pemerintah Kabupaten,  pembahasan  dan  persetujuan  terhadap  Qanun,  dan  bersama-sama  dengan Pemerintah  Kabupaten  menetapkan  APBK  setiap  tahunnya.  Menjalankan  tugas,  fungsi  dan wewenangnya, DPRK diberi kewenangan untuk menentukan jumlah anggaran bagi DPRK dan
Sekretariat  DPRK  yaitu  menentukan  Belanja  Penunjang  Kegiatan,  yang  disusun  berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRK yang dapat berupa rapat-rapat, kunjungan kerja, penyiapan  Rancangan  Qanun,  pengkajian  dan  penelaahan  Rancangan  Qanun,  peningkatan sumber  daya  manusia  dan  profesionalisme,  koordinasi  dan  konsultasi  kegiatan  pemerintahan dan  kemasyarakatan.  Belanja  Penunjang  Kegiatan  DPRK  dibahas  bersama  dengan  Pemerintah Kabupaten  untuk  selanjutnya  dicantumkan  dalam  RAPBK.  Setelah  RAPBK  dibahas  bersama dan  disetujui oleh  DPRK  dan  ditetapkan  dengan  Qanun  untuk  selanjutnya  diundangkan  dalam Lembaran Daerah, maka RAPBK menjadi APBK ( Wawancara , tanggal 25 Februari 2016). Penyusunan  dan  pengelolaan  Anggaran  belanja  DPRK  dilakukan  oleh  Sekretaris  DPRK yang  terdiri  atas  belanja  penghasilan  Pimpinan  dan  Anggota  DPRK,  tunjangan  kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK dan belanja Penunjang Kegiatan DPRK yang diformulasikan ke dalam  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  Satuan  Kerja  Perangkat  Kabupaten  (SKPK) Sekretariat  DPRK.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kabupaten  (APBK)  Aceh  Barat merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya. APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah  Kabupaten  dan  DPRK,  dan  ditetapkan  dengan  Qanun.  APBK  merupakan  satu kesatuan  antara  pendapatan  daerah,  belanja  daerah  dan  pembiayaan (Wawancara, tanggal  7 Maret 2017).
Fungsi  DPRK  yang  cukup  penting  adalah  fungsi  penganggaran  daerah.  Dalam  fungsi penganggaran,  DPRK  memiliki  kewenangan  untuk  menyetujui  atau  menolak  dan  menetapkan RAPBK  yang  menjadi  APBK.  Fungsi  ini  juga  menempatkan  anggota  DPRK  untuk  selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. Diawali dari proses pembahasan Kebijakan Umum APBK (KUA), pembahasan rancangan APBK yang diajukan oleh Bupati sampai dengan persetujuan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Qanun tentang APBK ( Wawancara, tanggal 7  Maret  2016) . Panitia  Anggaran  merupakan  alat  kelengkapan  DPRK  yang  bersifat  tetap  dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK. Anggota Panggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan  paling  banyak  ½  (setengah)  dari  jumlah  anggota  DPRK.  Ketua  dan  Wakil  Ketua  DPRK karena jabatannya adalah pimpinan Panggar merangkap anggota.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam proses penyusunan RAPBK termasuk yang berasal dari Sekretariat DPRK, telah dilakukan secara baik dan benar dimana dalam hal ini RAPBK  yang  berasal  dari  Sekretariat  DPRK  tetap  diserahkan  kepada  Tim  Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dimasukkan ke dalam buku RAPBK yang akan disampaikan kepada  DPRK  oleh  TAPD  untuk  dibahas  bersama.  Sebagaimana  halnya  usulan  RAPBK  dari eksekutif, usulan RAPBK dari Sekretariat DPRK proses penyusunannya dimulai dari penentuan kebijakan  umum  APBD  (KUA).  Dalam  proses  penyusunan  ini  diawali  oleh  pembahasan mengenai  Prioritas  Plafon  anggaran  Sementara  (PPAS)  antara  eksekutif  dengan  legislatif.  Hal ini  merupakan  landasan  kebijakan  umum  Pemerintah  Kabupaten  dalam  pelaksanaan  APBK Kabupaten Aceh Barat yang berbasis kinerja ( Wawancara , tanggal 14 Februari 2016).
Fungsi  DPRK  dalam  penyusunan  anggaran  belanja  daerah  tidak  selalu  berjalan  lancar karena dalam prakteknya ada saja hambatan yang dihadapi. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah  masih  adanya  perbedaan  dalam  penentuan  skala  prioritas  dalam  penentuan  program APBK  yang  ditetapkan  oleh  TAPD  dengan  Badan  Anggaran  DPRK.  Dalam  penyusunan anggaran  sering  terjadi  perbedaan  antara  skala  prioritas  yang  diprogramkan  dengan  program APBK.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  adanya  beberapa  program  yang  dimasukkan  dalam RAPBK  dianggap  kurang  sesuai  dengan  hasil  musyawarah  rencana  pembangunan (Musrenbang).  Pelaksanaan  penyusunan  anggaran  yang  dilakukan  telah  mengacu  kepada kesesuaian  RKPD  dan  sudah  didasari  pada  skala  prioritas.  Namun  dalam  pelaksanaan penyusunan anggaran belanja yang telah dilakukan selama ini  masih ada hambatan antara lain
dalam  bentuk  adanya  perbedaan  dalam  penentuan  skala  prioritas  dengan  program  RPKD, dimana  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perbedaan  karena  kurang  tepatnya pelaksanaan Musrenbang.
Demikian  pula  halnya  yang  berkaitan  dengan  pembiayaan.  Setiap  kegiatan  pembiayaan yang  tercantum  dalam  APBK  merupakan  program  yang  diusulkan  dalam  Rencana Pembangunan  Tahunan  Daerah  (RPTD).  Kemudian  perlu  ditambahkan  bahwa  bila  terdapat usulan dari kegiatan baru yang akan dilakukan maka hal ini disebabkan karena adanya aspirasi masyarakat  yang  perlu  dikembangkan.  Dalam  penyusunan  dan  pembahasan  rencana  anggaran belanja  DPRK  Aceh  Barat  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa pembahasan  rencana  anggaran  DPRK  setiap  tahunnya  biasanya  berada  pada  tahap  awal pembahasan, walaupun terkadang ada juga yang dilakukan pada akhir pembahasan. Pembahasan anggaran  di  DPRK  dapat  terjadi  tarik  menarik  kepentingan  antara  TAPD  dengan  Panggar, bahkan  tarik  menarik  kepentingan  antara  anggota  Panggar  sendiri  dalam  meloloskan  usulan program  dan  kegiatan  yang  diajukan  oleh  SKPK,  namun  yang  berkenaan  dengan  kepentingan langsung  anggota  DPRK  sebagaimana  yang  telah  tertuang  dalam  rencana  anggaran  DPRK, jarang  sekali  ada  anggota  Panggar  apalagi  anggota  TAPD  untuk  mengkritisinya.  Walaupun demikian,  dalam  pelaksanaan  penyusunan  anggaran  pembiayaan,  tetap  menerapkan  anggaran berbasis kinerja yaitu mengatur pembiayaan dalam standar APBK yaitu dengan memperhatikan: 1. Aspek legalitas, yaitu setiap pembiayaan harus dapat dilakukan otoritas legalnya sehingga alur pembiayaan jelas dan dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Apek pengelolaan dan pertanggungjawaban, yaitu dengan prinsip anggaran melindungi dan mencegah terjadinya pemborosan dalam pembiayaan.
3. Aspek pengeluaran pembiayaan daerah, yaitu harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, tugas, sasaran dan manfaat yang akan dicapai.
Proses  penyusunan  anggaran  DPRK  setiap  tahunnya  tetap  dilakukan  dengan  mekanisme yang telah bersifat standar yaitu karena secara administratif Sekretaris DPRK bertanggungjawab kepada  Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah,  maka  rencana  anggaran  DPRK  tetap  dimasukkan dalam buku RAPBK untuk dibawa ke DPRK untuk dibahas dan disetujui bersama.

## B. Prosedur Pelaksanaan/Penggunaan Anggaran DPRK
Prosedur pelaksanaan/penggunaan anggaran DPRK Aceh Barat dimulai ketika rancangan dokumen  pelaksanaan  anggaran  SKPK  telah  diberitahukan  kepada  semua  Kepala  SKPK  oleh pejabat  pengelola  keuangan  daerah  (PPKD)  yaitu  setelah  Qanun  tentang  APBK  ditetapkan. Rancangan  dokumen  pelaksanaan  anggaran  SKPK  Sekretariat  DPRK  memuat  rincian  tentang sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan yang direncanakan, anggaran yang tersedia untuk  mencapai  sasaran  tersebut  dan  rencana  penarikan  dana.  Persiapan  anggaran  yang  baik merupakan awal baik dalam rangka pelaksanaan anggaran yang berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini juga berlaku di DPRK Aceh Barat. Proses pelaksanaan atau penggunaan anggaran tidak menjadi  sederhana  karena  adanya  mekanisme  yang  menjamin  ketaatan  pada  program pendahuluan.  Bahkan  dengan  prakiraan  yang  baik  sekalipun,  dapat  saja  terjadi  perubahan- perubahan  karena  adanya  berbagai  faktor  baik  internal  maupun  eksternal  DPRK  dalam  tahun yang  bersangkutan.  Pada  sisi  lain  pelaksanaan  anggaran  yang  tepat  tergantung  pada  banyak faktor yang diantaranya adalah kemampuan satker untuk melaksanakannya.
Pelaksanaan  anggaran  melibatkan  lebih  banyak  orang  daripada  persiapannya  dan  oleh karena  itu,  pelaksanaan  anggaran  antara  lain  harus  menjamin  bahwa  anggaran  akan dilaksanakan  sesuai  dengan  wewenang  yang  diberikan  baik  dalam  aspek  keuangan  maupun kebijakan  dan  menangani  pembelian  dan  penggunaan  sumber  daya  secara  efisien  dan  efektif. Sistem  pelaksanaan  anggaran  harus  menjamin  adanya  ketaatan  terhadap  wewenang  anggaran dan  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pelaporan  yang  dapat  langsung
mengetahui  adanya  masalah  pelaksanaan  anggaran  ( Wawancara, tanggal  7  Maret  2016). Pelaksanaan APBK oleh Sekretariat DPRK Aceh Barat antara lain didasari pada prinsip bahwa jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRK Aceh Barat merupakan batas  tertinggi  untuk  setiap  pengeluaran  belanja.  Pengeluaran tidak  dibebankan  pada  anggaran Sekretariat DPRK jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam  DPA  Sekretariat  DPRK.  Pada  sisi  lain  diupayakan  pengeluaran  belanja  di  Sekretariat DPRK  Aceh  Barat  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  hemat,  tidak  mewah,  efektif,  efisien,dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sehubungan dengan uraian di atas, pada tabel di bawah ini dapat dilihat Laporan Realisasi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat tahun 2016, sebagai berikut:
Tabel 1
Rencana Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Dprk Aceh Barat Tahun 2016 NO. KEGIATAN TAHUN 2016 RENCANA (RP) REALISASI (RP) NILAI CAPAIA N AKHIR (%) 1. Penyediaan jasa surat menyurat 7.400.000,- 4.450.000,- 60 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan mineral 70.394.400,- 63.280.525,- 90 3. Penyediaan alat tulis kantor 135.187.088,- 134.774.865,- 100 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 91.040.964,- 91.034.902,- 100 5. Penyediaan komponen instalasi listrik 12.441.260,- 11.739.340,- 94 6. Penyediaan peralatan rumah tangga 2.730.000,- 2.730.000,- 100 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 43.860.000,- 26.370.000,- 60 8. Penyediaan makanan dan minuman 358.000.000,- 357.942.500,- 100 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 2.368.104.000,- 2.306.768.350,- 97 10. Penyediaan jasa operasional perkantoran 1.112.100.000,- 1.088.553.500,- 98 11. Penyediaan jasa pengamanan kantor 53.655.000,- 48.150.000,- 90 12. Penyediaan jasa publikasi 47.950.000,- 34.400.000,- 72 13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 55.862.000,- 55.862.000,- 100 14. Pengadaan peralatan gedung kantor 97.378.200,- 89.142.890,- 92 15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 423.175.588,- 379.482.630,- 90 16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 854.860.000,- 836.474.064,- 98 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 44.200.000,- 26.690.000,- 60 18. Pemeliharaan rutin/berkala mobiler 10.000.000,- 9.975.000,- 100 19. Pengadaan pakaian dinas dan 276.000.000,- 274.050.000,- 99
perlengkapannya 20. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.437.000.000,- 1.225.954.500,- 85 21. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRK 225.000.000,- 0 0 22. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 339.186.000,- 302.029.691,- 89
Sumber Data : Sekretariat DPRK Aceh Barat, Februari 2016.
Jelaslah  bahwa  dari  22  (dua  puluh  dua)  kegiatan  yang  dikelola  oleh  Sekretariat  DPRK Aceh  Barat  pada  tahun  2016,  6  (enam)  kegiatan  terealisasi  100  (seratus)  persen,  9  (sembilan) kegiatan  terealisasi  antara  90  (sembilan  puluh)  sampai  dengan  99  (sembilan  puluh  sembilan persen), 1 (satu) kegiatan terealisasi antara 80 (delapan puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan) persen, 1 (satu) kegiatan terealisasi antara 70 (tujuh puluh) sampai dengan 79 (tujuh puluh sembilan) persen, 3 (tiga) kegiatan terealisasi antara 60 (enam puluh) sampai dengan 69 (enam  puluh  sembilan)  persen.  Sedangkan  kegiatan  yang  realisasinya  0  (nol)  persen  yaitu peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRK.
Realisasi  anggaran  Sekretariat  DPRK  Aceh  Barat  cukup  baik,  dalam  pengertian  bahwa hampir  semua  kegiatan  yang  direncanakan  pada  tahun  2016  dapat  dilaksanakan  sebagaimana mestinya. Pada sisi lain tidak ada penarikan dana untuk kegiatan yang tidak berjalan, sehingga pengelolaan  anggaran  pada  DPRK  Aceh  Barat  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  pengeluaran  untuk  belanja  DPRK  atas  beban  APBK  harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti-bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

## C. Pelaksanaan Pengawasan Anggaran DPRK
Pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi  utama  yang  melekat  pada  DPRK  Aceh  Barat selain fungsi legislasi dan anggaran. Tentunya fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif  sesuai  harapan  masyarakat,  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pengawasan  oleh  DPRK  bertujuan  untuk  menjamin  agar  Pemerintah  Kabupaten  menjalankan programnya  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  perundangan-undangan  yang  berlaku. Kewenangan pengawasan oleh DPRK ini antara lain mengacu kepada Pasal 42 ayat (1) point c Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  yang  menyatakan  bahwa “DPRD  mempunyai  tugas  dan  wewenang  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  program  pembangunan  daerah  dan  kerjasama internasional di daerah”.
Pengawasan  merupakan  suatu  upaya  yang  sistematik  untuk  menetapkan  kinerja  standar pada  perencanaan  untuk  merancang  sistem  umpan  balik  informasi,  untuk  membandingkan kinerja  aktual  dengan  standar  yang  telah  ditentukan,  untuk  menetapkan  apakah  telah  terjadi suatu  penyimpangan,  serta  untuk  mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk menjamin  bahwa  semua  sumber  daya  Pemerintahan  Kabupaten  telah  digunakan  seefektif  dan seefisien  mungkin  guna  mencapai  tujuan  pemerintahan.  Pengawasan  pada  dasarnya  diarahkan sepenuhnya  untuk  menghindari  adanya  kemungkinan  penyelewengan  atau  penyimpangan  atas tujuan yang akan dicapai ( Wawancara, tanggal 7 Maret 2016) Hasil  pengawasan  ini  harus  dapat  menunjukkan  sampai  dimana  terdapat  kecocokan  dan ketidakcocokan  dan  menemukan  penyebab  ketidakcocokan  yang  muncul.  Dalam  konteks membangun  manajemen  pemerintahan  publik  yang  bercirikan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik (good  governance), pengawasan  merupakan  aspek  penting  untuk  menjaga  fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama
pentingnya  dengan  penerapan good  governance itu  sendiri.  Dalam  pelaksanaan  pengawasan terhadap  pengelolaan  anggaran  di  DPRK  Aceh  Barat,  khusus  pengawasan  administratif,  maka telah  dilaksanakan  beberapa  jenis  atau  bentuk  pengawasan,  yaitu  pengawasan  internal  dan eksternal, preventif dan represif, aktif dan pasif, pengawasan kebenaran formil menurut hak dan pemeriksaan  kebenaran  materiil  mengenai  maksud  tujuan  pengeluaran  ( Wawancara, tanggal  7 Maret  2016).  Pengawasan  internal  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  orang  atau  badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat  dilakukan  dengan  cara  pengawasan  atasan  langsung  atau  pengawasan  melekat  atau pengawasan  yang  dilakukan  secara  rutin  oleh  Inspektorat Kabupaten  Aceh  Barat.  Pengawasan eksternal  adalah  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  unit  pengawasan  yang  berada  di  luar  unit organisasi  yang  diawasi,  dalam  hal  ini  adalah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Dalam menjalankan  tugasnya,  BPK  tidak  mengabaikan  hasil  laporan  pemeriksaan  aparat  pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat sendiri ( Wawancara, tanggal 7 Maret 2016) Pengawasan  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk  menghindari  adanya  penyimpangan pelaksanaan  keuangan  negara  yang  akan  membebankan  dan  merugikan  negara  lebih  besar.  Di sisi  lain,  pengawasan  ini  juga  dimaksudkan  agar  sistem  pelaksanaan  anggaran  dapat  berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan  oleh  atasan  langsung,  yaitu  pimpinan  DPRK  Aceh  Barat  sendiri  dan  Sekretaris Daerah  Kabupaten  Aceh  Barat,  sehingga  jika  diduga  ada  kemungkinan  akan  terjadi penyimpangan,  akan  terdeteksi  lebih  awal  ( Wawancara, tanggal  7  Maret  2016).  Di  sisi  lain, pengawasan  represif  merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  suatu  kegiatan  setelah kegiatan  itu  dilakukan.  Pengawasan  seperti  ini  biasanya  dilakukan  pada  akhir tahun  anggaran, dimana  anggaran  yang  telah  ditentukan  kemudian  disampaikan  laporannya.  Setelah  itu, dilakukan  pemeriksaan  dan  pengawasannya  untuk  mengetahui  kemungkinan  terjadinya penyimpangan ( Wawancara, tanggal 7 Maret 2016).
Berkenaan  dengan  pengawasan  aktif  dan  pasif,  dapat  dikemukakan  bahwa  pengawasan aktif  dilakukan  sebagai  bentuk  pengawasan  yang  dilaksanakan  di  tempat  kegiatan  yang bersangkutan.  Hal  ini  berbeda  dengan  pengawasan  jauh  atau  pasif  dimana  pengawasannya dilakukan  melalui  penelitian  dan  pengujian  terhadap  surat-surat  pertanggungjawaban  yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya pengawasan berdasarkan pemeriksaan  kebenaran  formil  menurut  hak  merupakan  pemeriksaan  terhadap  pengeluaran apakah  telah  sesuai  dengan  peraturan,  tidak  kedaluwarsa,  dan  hak  itu  terbukti  kebenarannya. Sementara,  hak  berdasarkan  pemeriksaan  kebenaran  materil  mengenai  maksud  tujuan pengeluaran  merupakan  pemeriksaan  terhadap  pengeluaran  apakah  telah  memenuhi  prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.
Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud  tujuan  pengeluaran  dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan  kegiatan  di  lingkungan Sekretariat DPRK Aceh Barat ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan  pemborosan  anggaran  daerah  yang  tertuju  pada  aparatur  atau  pegawai  negeri.  Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan  kebijakan  daerah  dapat  berjalan  sebagaimana  direncanakan.  Dalam  kaitannya  dengan akuntabilitas  publik,  pengawasan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  membangun  dan  menjaga legitimasi  warga  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintahan  daerah  dengan  menciptakan  suatu sistem  pengawasan  yang  efektif,  baik  pengawasan  intern  maupun  pengawasan  ekstern  selain mendorong  adanya  pengawasan  dari  masyarakat  sendiri.  Sasaran  pengawasan  adalah  temuan yang  menyatakan  terjadinya  penyimpangan  atas  rencana  atau  target.  Sementara  itu,  tindakan yang  dapat  dilakukan  adalah  mengarahkan  atau  merekomendasikan  perbaikan,  menyarankan agar  ditekan  adanya  pemborosan,  dan  mengoptimalkan  pekerjaan  untuk  mencapai  sasaran rencana.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  jelaslah  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  anggaran DPRK  dilakukan  oleh  banyak  pihak,  yaitu  selain  atasan  langsung  Sekretaris  DPRK,  juga dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten,  BPK  dan  BPKP.  Semua  kegiatan  pengawasan  yang dilakukan  itu  dimaksudkan  untuk  mencegah  dan  menindak  apabila  terjadi  penyimpangan pengelolaan  anggaran  dari  perencanaan  awal,  terjadinya  penggelembungan  harga,  adanya perjalanan dinas atau kegiatan yang bersifat fiktif dan sebagainya. Saran dari pengawasan yang telah  dilakukan  adalah  mengarahkan  atau  merekomendasikan  perbaikan,  menyarankan  agar ditekan adanya pemborosan, dan mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

## SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Pertama ,  Anggaran  yang  ditetapkan  kepada  DPRK  setiap  tahunnya  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.  Dengan  demikian  pembahasan  anggarannya  juga  mengikuti  mekanisme pembahasan anggaran satuan kerja perangkat daerah lainnya serta dibahas secara bersama-sama antara  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  dan  Panitia  Anggaran  DPRK.  Proses  penyusunan anggaran DPRK setiap tahunnya tetap dilakukan dengan mekanisme yang telah bersifat standar yaitu  karena  secara  administratif  Sekretaris  DPRK  bertanggungjawab  kepada  Bupati  melalui Sekretaris Daerah, maka rencana anggaran DPRK tetap dimasukkan dalam buku RAPBK untuk dibawa  ke  DPRK  untuk  dibahas  dan  disetujui  bersama.  Pembahasan  rencana  anggaran  DPRK setiap  tahunnya  biasanya  berada  pada  tahap  awal  pembahasan,  walaupun  kadang-kadang  ada juga  yang  dilakukan  pada  akhir  pembahasan.  Hal  yang  menarik  disini  adalah  bahwa  hampir tidak  pernah  ada  anggota  TAPD  yang  mempersoalkan  besarnya  anggaran  dan  rencana penggunaan  anggaran  yang  diusulkan  oleh  Sekretaris  DPRK  Pidie,  sehingga  pembahasannya setiap tahun berlangsung sangat mulus dan tanpa interupsi baik oleh TAPD maupun oleh Panitia Anggaran DPRK sendiri. Kedua , Realisasi anggaran Sekretariat DPRK Aceh Barat cukup baik, dalam  pengertian  bahwa  hampir  semua  kegiatan  yang  direncanakan  pada  tahun  2016  dapat dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Pada  sisi  lain  tidak  ada  penarikan  dana  untuk  kegiatan yang  tidak  berjalan,  sehingga  pengelolaan  anggaran  pada  DPRK  Aceh  Barat  telah  berjalan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  pengeluaran  untuk  belanja DPRK  atas  beban  APBK  harus  didukung  dengan  bukti  yang  lengkap  dan  sah.  Bukti-bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran  material  yang  timbul  dari  penggunaan  bukti  tersebut. Ketiga Pelaksanaan pengawasan  anggaran  DPRK  Aceh  Barat  dilakukan  oleh  banyak  pihak,  yaitu  selain  atasan langsung  Sekretaris  DPRK  Aceh  Barat  sendiri,  juga  dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten, BPK  Perwakilan  Provinsi  Aceh  dan  BPKP  Provinsi  Aceh.  Semua  kegiatan  pengawasan  yang dilakukan  itu  dimaksudkan  untuk  mencegah  dan  menindak  apabila  terjadi  penyimpangan pengelolaan  anggaran  dari  perencanaan  awal,  terjadinya  penggelembungan  harga,  adanya perjalanan dinas atau kegiatan yang bersifat fiktif dan sebagainya. Saran dari pengawasan yang telah  dilakukan  adalah  mengarahkan  atau  merekomendasikan  perbaikan,  menyarankan  agar ditekan  adanya  pemborosan,  dan  mengoptimalkan  pekerjaan  untuk  mencapai  sasaran  rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

## B. SARAN
Pertama, Disarankan agar penyusunan anggaran Sekretariat DPRK Aceh Barat pada masa yang akan  datang  dapat  lebih  dipertajam  lagi  dengan  menghindari  terjadinya  tumpang  tindih pengeluaran  anggaran  untuk  satu  kegiatan  akan  tetapi  dengan  nama  yang  berbeda.  Hal  ini dikarenakan  ada  berbagai  kegiatan  yang  sangat  mirip  atau  dekat  namun  mempunyai  anggaran sendiri-sendiri  sehingga  hal  ini  nantinya  dikhawatirkan  penyerapan  anggran  kurang  sesuai dengan tata kelola anggaran yang baik. Kedua, Disarankan agar penggunaan anggaran
Sekretariat  DPRK  Aceh  Barat  yang  relatif  sudah  baik  agar  lebih  ditingkatkan  lagi  pada  masa yang  akan  datang,  karena  masih  ada  dana  yang  sudah  direncanakan  akan  tetapi  tidak  dapat diimplementasikan  yaitu  dana  peningkatan  kapasitas  dewan.  Dengan  demikian  kejelian  dan penempatan  skala  prioritas  perlu  diperhatikan  oleh  Sekretaris  DPRK  dalam  mengusulkan rencana  anggaran  setiap  tahunnya,  karena  rencana  anggaran  DPRK  biasanya  tidak  mendapat koreksi  lagi  dari  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah. Ketiga, Perlu  diberikan  pembekalan  atau pelatihan  kepada  para  anggota  DPRK  Aceh  Barat  tentang  mekanisme  dan  kewenangan pengawasan  anggaran.  Masih  banyak  anggota  dewan  yang  belum  memahami  fungsi pengawasan  yang  seharusnya  dilaksanakan  oleh  DPRK  dalam  panyelenggaraan  pemerintahan daerah.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  sistem  pengawasan  selain  meliputi  pengawasan  politik, dikenal  pula  pengawasan  fungsional,  pengawasan  melekat  dan  pengawasan  masyarakat, sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih diantara berbagai lembaga pengawasan dalam melaksanakan  fungsinya,  pada  gilirannya  diharapkan  efektivitas  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  tertib  dan  lancar  dan  suasana  yang  kondusif  dapat  tetap  terjaga  karena tidak akan terjadi gesekan antara DPRK dengan lembaga-lembaga pengawas yang ada.

## REFERENSI
Anonimus, Kinerja  Pengelolaan  Anggaran  Daerah ,  http://seknasfitra.org/publication  /kinerja- pengelolaan-anggaran-daerah, diakses tanggal 1 April 2017.
Andi      A.M.      2001 Otonomi  Daerah  Perspektf  Teoritis  dan  Praktis, Bigraf  Publishing, Yogyakarta, hal 105.
Firmanzah, Akuntabilitas  Penggunaan  Anggaran  Negara, Sekretariat  Kabinet  Republik Indonesia, http://setkab.go.id/artikel-5342-.html, diakses tanggal 3 April 2017.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Josef Riwu Kaho, 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta
Laporan  Keuangan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Sekretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 dan 2017 , Meulaboh, 2012. Mardiasmo, 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, Meningkatkan  Kapasitas  fungsi  Penganggaran  DPRD  Dalam  Konteks Pencegahan Korupsi, Jakarta.
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. ANDI, Yogyakarta. Mardiasmo,  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Edisi  Pertama,  Yogyakarta: ANDI.
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah.