PROBLEMATIK KONSTITUSIONALITAS NATURALISASI DI INDONESIA
Muhammad Adiguna Bimasakti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Jl. Sentani-Waena, Kel. Waena, Distrik Heram, Jayapura, Papua 99358 muhammad1adiguna@gmail.com

## Abstract
Naturalization is the process of granting citizenship to a foreign citizen. Article 26 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) stipulates that validation of citizenship for foreign nationals who become Indonesian citizens is stipulated by law.  Meanwhile,  the  provisions  in  Article  13  paragraph  (1)  of  Law  Nomor  12  of  2006 concerning  the  Citizenship  of  the  Republic  of  Indonesia  stipulate  that  the  granting  of citizenship  or  Naturalization  is  granted  by  presidential  decree.  These  two  norms  certainly conflict with each other. The questions of research raised in this paper are how Naturalization is regulated according to Article 26 paragraph (1) of the 1945 Constitution and whether the regulation regarding granting citizenship by presidential decree in Article 13 Law Nomor 12 of  2006  concerning  Citizenship  of  the  Republic  of  Indonesia  is  constitutional  or  not.  The writing  of  this  article  uses  a  normative  juridical  method,  namely  legal  research  that  uses primary and secondary legal materials consisting of laws and regulations around the topic of Naturalization, as well as literature related to Naturalization from books, journal articles, and other relevant scientific writings. This paper finds that Article 26 paragraph (1) of the 1945 Constitution stipulates that Naturalization must be stipulated by law. This does not mean that the ratification of citizenship is regulated by law, but it really must be ratified by a law on the validation of Naturalization from applicants for Indonesian citizenship. Then this paper also finds that the provisions in Article 13 paragraph (1) of the Citizenship Law which stipulates that Naturalization is granted by presidential decree is contrary to Article 26 paragraph (1) of the 1945 Constitution or in other words it is unconstitutional so it must be amended.
Keywords : Naturalization; Citizenship; Constitutionality; Presidential Decree; Law.

## Abstrak
Pewarganegaraan (naturalisasi) adalah proses pemberian kewarganegaraan bagi seorang warga negara asing. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD  NRI  Tahun  1945)  mengamanatkan  bahwa  pengesahan  kewarganegaraan  bagi  bangsa asing  yang  menjadi  warga  negara  Indonesia  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Sedangkan ketentuan  dalam  Pasal  13  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  mengatur  bahwa  pemberian  kewarganegaraan  atau pewarganegaraan diberikan dengan keputusan presiden. Kedua norma ini tentu bertentangan satu sama lain. Pertanyaannya dalam rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan pewarganegaraan menurut Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan apakah pengaturan mengenai pemberian pewarganegaraan dengan keputusan presiden dalam Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia konstitusional atau tidak. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yakni  penelitian  hukum  yang  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  terdiri dari  peraturan  perundang-undangan  seputar  topik  mengenai  pewarganegaraan,  dan  juga literatur terkait pewarganegaraan baik dari buku, artikel jurnal mau pun tulisan ilmiah lain yang relevan.  Tulisan  ini  menemukan  bahwa  Pasal  26  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  mengatur
pengesahan  pewarganegaraan  harus  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Maksudnya  bukan berarti pengesahan pewarganegaraan diatur dengan undang-undang tetapi benar-benar harus disahkan  dengan  suatu  undang-undang  tentang  pengesahan  pewarganegaraan  dari  pemohon pewarganegaraan. Kemudian tulisan ini juga menemukan bahwa pengaturan dalam Pasal 13 ayat  (1)  UU  Kewarganegaraan  yang  mengatur  bahwa  pewarganegaraan  diberikan  dengan keputusan presiden adalah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atau dengan kata lain inkonstitusional sehingga harus diubah.
Kata  Kunci :  Pewarganegaraan;  Kewarganegaraan;  Konstitusionalitas;  Keputusan  Presiden; Undang-Undang.

## A. Pendahuluan
Kewarganegaraan  adalah  konsep kompleks yang telah dibahas dan diperdebatkan  selama  berabad-abad.  Pada intinya,  kewarganegaraan  adalah  status hukum yang memberikan hak, keistimewaan,  dan  tanggung  jawab  tertentu kepada  individu  dalam  komunitas  politik tertentu. Status ini biasanya ditentukan oleh seperangkat  hukum  dan  institusi  yang mengatur  hubungan  antara  individu  dan negara.
Di sebagian besar masyarakat modern, kewarganegaraan diperoleh melalui kelahiran  ( ius sanguinis ),  berdasarkan tempat lahir ( ius soli ) atau pewarganegaraan (naturalisasi). Kewarganegaraan karena kelahiran  ( ius  sanguinis )  adalah  praktik pemberian kewarganegaraan kepada individu  berdasarkan  keturunannya  yakni mengikuti  kewarganegaraan  orang  tua terutama  ayah  (Arief,  2020).  Sedangkan kewarganegaraan  karena  tempat  lahir  ( ius soli) diperoleh berdasarkan tempat kelahiran mereka, terlepas dari status kewarganegaraan orang tua (Rokilah, 2017). Pewarganegaraan atau  Naturalisasi,  di  sisi  lain,  adalah  proses warga  negara  asing  dapat  menjadi  warga negara  suatu  negara  melalui  proses  hukum formal.
Kewarganegaraan dapat dilihat sebagai  sekumpulan  hak  dan  keistimewaan yang  diberikan  kepada  individu  yang menjadi  anggota  komunitas  politik  tertentu. Hak-hak  ini  dapat  mencakup  hak  untuk memilih,  hak  atas  kebebasan  berbicara  dan berkumpul, hak atas peradilan yang adil, hak atas  pendidikan  dan  kesehatan,  dan  hak
untuk berpartisipasi dalam proses politik. Keistimewaan  dapat  mencakup  akses  ke layanan dan tunjangan pemerintah, seperti program  kesejahteraan  dan  jaminan sosial.
Kewarganegaraan juga dilengkapi dengan  tanggung  jawab  tertentu,  seperti mematuhi  hukum,  membayar  pajak,  dan lain  sebagainya.  Di  beberapa  negara, warga  negara  diharuskan  melakukan wajib  militer,  sementara  di  negara  lain mereka  mungkin  diharuskan  melakukan pelayanan masyarakat atau tugas sipil.
Konsep  kewarganegaraan  telah berkembang  dari  waktu  ke  waktu,  dan negara yang berbeda memiliki definisi dan persyaratan kewarganegaraan yang berbeda. Di beberapa negara, kewarganegaraan  didasarkan  pada  ikatan etnis  atau  budaya,  sedangkan  di  negara lain didasarkan pada kriteria hukum  atau teritorial.  Beberapa  negara  memiliki banyak kewarganegaraan, sementara yang lain mengharuskan individu untuk melepaskan  kewarganegaraan  mereka sebelumnya ketika mereka menjadi warga negara dari negara baru.
Prinsip kewarganegaraan
berdasarkan  tempat  lahir  atau Ius  soli yang dapat diterjemahkan menjadi
"hukum  dari  tanah"  dalam  bahasa  Latin, adalah  prinsip  hukum  kewarganegaraan yang memberikan kewarganegaraan kepada individu yang lahir di dalam batas- batas  wilayah  suatu  negara  (Novianti, 2014).  Dengan  kata  lain,  jika  seseorang lahir  di  negara  tertentu,  mereka  secara otomatis diberikan kewarganegaraan
negara tersebut, terlepas dari status kewarganegaraan orang tuanya.
Ius  soli sering  dikontraskan  dengan ius sanguinis , atau "hukum darah" (Darusman,  2017),  yang  merupakan  asas hukum  kewarganegaraan  yang  memberikan kewarganegaraan kepada individu berdasarkan kewarganegaraan atau kewarganegaraan  orang  tuanya.  Artinya, seseorang  yang  lahir  di  luar  suatu  negara tetapi  memiliki  orang  tua  yang  merupakan warga negara atau warga negara dari negara tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan melalui ius sanguinis . Ius  soli bukanlah  prinsip  universal, dan  negara  yang  berbeda  memiliki  undang- undang dan kebijakan yang berbeda tentang kewarganegaraan  berdasarkan  tempat  lahir. Beberapa  negara,  seperti  Amerika  Serikat dan  Kanada,  memiliki  kebijakan ius  soli , sementara  yang  lain,  seperti  Jerman  dan Jepang, memiliki kebijakan yang lebih ketat berdasarkan ius  sanguinis .  Beberapa  negara mungkin juga memiliki kebijakan campuran yang menggabungkan unsur ius soli dan ius sanguinis . Ius soli telah menjadi bahan perdebatan  dan  kontroversi  dalam  beberapa Tahun  terakhir,  khususnya  dalam  konteks kebijakan imigrasi dan pengungsi.
Pendukung ius  soli berpendapat  bahwa  itu adalah kebijakan yang adil dan inklusif yang memastikan  bahwa  semua  individu  yang lahir di suatu negara diperlakukan sama dan memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama sebagai warga negara. Mereka juga berpendapat  bahwa  itu  dapat  membantu mempromosikan  integrasi  dan  kohesi  sosial dengan  memberikan  rasa  memiliki  kepada individu yang mungkin merasa terpinggirkan atau dikucilkan.
Pewarganegaraan  atau  sering  juga disebut Naturalisasi adalah proses pemberian kewarganegaraan kepada individu yang tidak lahir  di  negara  tertentu.  Ini  adalah  langkah penting  dalam  proses  integrasi  ke  dalam komunitas  dan  budaya  baru.  Naturalisasi orang  asing  di  Indonesia  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (UU
Kewarganegaraan).
Undang-undang  tersebut  menguraikan persyaratan,  tata  cara,  dan  manfaat naturalisasi di Indonesia. Proses naturalisasi  rumit  dan  mengharuskan pemohon  untuk  memenuhi  berbagai syarat, termasuk tempat tinggal, stabilitas keuangan,  dan  pengetahuan  bahasa  dan budaya Indonesia.
Naturalisasi adalah proses dimana warga negara asing menjadi warga negara dari  negara  di  mana  mereka  tidak dilahirkan  sebagai  warga  dari  negara tersebut.  Ini  adalah  salah  satu  langkah paling signifikan menuju integrasi karena memberikan  hak  dan  tanggung  jawab yang sama kepada individu sebagai warga negara yang lahir di negara tersebut.
Naturalisasi berfungsi sebagai alat vital  untuk  mempromosikan  integrasi dengan memberikan individu rasa memiliki dan keamanan di negara adopsi mereka.  Ini  juga  memungkinkan  mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan  sipil,  termasuk  memilih, mencalonkan  diri  untuk  jabatan  publik,
dan mengakses layanan publik.
Proses naturalisasi biasanya melibatkan pemenuhan persyaratan tertentu,  seperti  masa  tinggal  minimum, kemahiran  bahasa,  dan  pengetahuan tentang  sejarah,  budaya,  dan  institusi negara.  Persyaratan  ini  dirancang  untuk memastikan  bahwa  individu  memiliki pemahaman dasar tentang negara di mana mereka  ingin  menjadi  warga  negara  dan berkomitmen pada nilai dan prinsipnya.
Proses naturalisasi juga memberikan  peluang  untuk  interaksi sosial  dan  jejaring.  Banyak  negara mewajibkan  pelamar  untuk  menghadiri kelas  kewarganegaraan  atau  wawancara, yang  memberikan  kesempatan  untuk bertemu  dengan  orang  lain  yang  juga sedang dalam proses naturalisasi.  Hal  ini dapat  membantu  membangun  jaringan sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki.
Selain  itu,  naturalisasi  juga  dapat berfungsi  sebagai  katalis  untuk  integrasi lebih lanjut.  Begitu individu  menjadi  warga negara,  mereka  cenderung  menjadi  lebih berinvestasi  di  negara  adopsi  mereka  dan mungkin berusaha untuk berkontribusi lebih jauh kepada masyarakat melalui kesukarelaan, keterlibatan sipil,  atau bentuk keterlibatan  komunitas  lainnya.  Namun, penting untuk menyadari bahwa naturalisasi saja  tidak  dapat  menjamin  integrasi. Naturalisasi  harus  dilihat  sebagai  salah  satu dari  banyak  alat  yang  dapat  memfasilitasi integrasi,  tetapi  ini  bukanlah  obat  mujarab. Faktor-faktor lain seperti kemahiran bahasa, pendidikan, pekerjaan, dukungan sosial, dan kesadaran  budaya  juga  memainkan  peran penting dalam mempromosikan integrasi.
Naturalisasi orang asing telah menjadi  isu  penting  bagi  banyak  negara, termasuk Indonesia. Di dunia yang terglobalisasi,  di  mana  perbatasan  menjadi semakin  keropos,  jumlah  orang  yang  ingin tinggal  dan  bekerja  di  negara  baru  semakin meningkat. Manfaat naturalisasi bagi individu  dan  negara  tuan  rumah  sangat signifikan. Bagi individu, naturalisasi memberikan  rasa  memiliki,  stabilitas,  dan keamanan  di  negara  baru.  Ini  juga memberikan  peluang  untuk  pendidikan, pekerjaan,  dan  perjalanan  yang  lebih  baik. Bagi  negara  tuan  rumah,  naturalisasi  dapat mendatangkan bakat, investasi, dan keragaman baru.
Indonesia,  sebagai  negara  dengan jumlah  penduduk  yang  besar,  kekayaan budaya, dan potensi ekonomi yang signifikan,  telah  menjadi  tujuan  yang menarik bagi banyak orang asing. Naturalisasi  orang  asing  di  Indonesia  telah meningkat  dalam  beberapa  Tahun  terakhir, dengan banyak yang berusaha memanfaatkan  peluang  yang  tersedia  di negara  tersebut.  Perekonomian  Indonesia berkembang  pesat,  dan  negara  ini  telah menjadi pusat bisnis, investasi, dan pariwisata di Asia Tenggara. Alhasil, banyak orang  asing  yang  berusaha  naturalisasi  di Indonesia  untuk  memanfaatkan  keuntungan kewarganegaraan.
Proses  naturalisasi  di  Indonesia diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan) (Syahrin, 2019).
Undang-undang  memberikan  kerangka kerja  untuk  pemberian  kewarganegaraan kepada orang asing yang telah memenuhi persyaratan  tertentu.  Agar  memenuhi syarat  untuk  naturalisasi  di  Indonesia, pemohon harus telah tinggal di Indonesia setidaknya selama lima Tahun, berkelakuan  baik,  tidak  memiliki  catatan kriminal,  dan  stabil  secara  finansial. Pemohon  juga  harus  bisa  berbahasa Indonesia  dan  memiliki  pengetahuan dasar tentang sejarah dan budaya negara. Terakhir,  pemohon  harus  memberikan bukti  bahwa  mereka  telah  melepaskan kewarganegaraan  mereka  sebelumnya atau akan melakukannya setelah diberikan kewarganegaraan Indonesia.
Proses  naturalisasi  di  Indonesia menurut UU Kewarganegaraan membutuhkan beberapa langkah. Pemohon harus mengajukan permohonan ke  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, disertai dengan beberapa dokumen,  antara  lain  akta  kelahiran, paspor, surat keterangan catatan kepolisian  (SKCK),  dan  bukti  domisili. Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia akan menyelidiki latar belakang pemohon,  termasuk  catatan  kriminalnya, jika ada. Jika pemohon dianggap memenuhi  syarat,  mereka  akan  diminta untuk  bersumpah  setia  kepada  Indonesia dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD NRI  Tahun  1945),  barulah  jika  syarat- syarat terpenuhi akan diterbitkan Keputusan  Presiden  yang  mengesahkan naturalisasi.
Untuk  menjadi  warga  negara
Indonesia  melalui  naturalisasi,  warga negara  asing  harus  memenuhi  beberapa persyaratan.  Pemohon  harus  berusia minimal  18  Tahun.  Pemohon  harus memiliki  karakter  yang  baik  dan  tidak memiliki  catatan  kriminal.  Pemohon
harus sudah tinggal  di  Indonesia setidaknya selama  lima  Tahun  berturut-turut  sebelum mengajukan  permohonan.  Pemohon  harus mahir  berbahasa  Indonesia.  Pemohon  harus stabil  secara  finansial  dan  memiliki  sumber pendapatan  yang  sah.  Pemohon  harus melepaskan kewarganegaraan mereka sebelumnya.
Proses  pengajuan  naturalisasi  di Indonesia  melibatkan  beberapa  langkah. Pemohon harus mengajukan permohonannya ke  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  di  Jakarta. Aplikasi harus menyertakan formulir aplikasi  yang  telah  diisi,  salinan  paspor pemohon, salinan akta kelahiran mereka, dan dokumen terkait lainnya. Direktorat Jenderal Imigrasi  akan  memverifikasi  permohonan dan  dokumen  pendukung.  Pemohon  harus mengikuti  tes  bahasa  untuk  menunjukkan kemahiran  mereka  dalam  bahasa  Indonesia. Pemohon  akan  diwawancarai  oleh  petugas Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Direktorat Jenderal Imigrasi akan melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap pemohon.  Jika  disetujui,  pemohon  akan diberitahu,  dan  mereka  akan  diminta  untuk membayar biaya. Pemohon harus mengucapkan  sumpah  setia  kepada  Negara Republik  Indonesia  di  hadapan  pejabat pemerintah.
Indonesia tidak mengizinkan kewarganegaraan  ganda,  kecuali  dalam keadaan tertentu, seperti anak yang lahir dari warga  negara  Indonesia  di  negara  yang menganut  prinsip  kewarganegaraan ius  soli seperti  Amerika  Serikat  misalnya.  Dalam kebanyakan kasus, pemohon harus melepaskan kewarganegaraan mereka sebelumnya  untuk  menjadi  warga  negara Indonesia.
Pemberian kewarganegaraan ditetapkan  dengan  keputusan  presiden menurut  Pasal  13  UU  Kewarganegaraan (Suryatni, 2020).  Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pengesahan pemberian  kewarganegaraan  harus  dengan undang-undang. Lalu apakah proses naturalisasi  melalui  keputusan  presiden dalam UU Kewarganegaraan konstitusional?
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang diangkat  dalam  tulisan  ini  adalah:  1.
Bagaimana proses pewarganegaraan (Naturalisasi)  menurut  UUD  NRI  Tahun 1945?; dan 2. Bagaimana konstitusionalitas dari proses pewarganegaraan dalam UU Kewarganegaraan?

## B. Pembahasan
Salah  satu  perdebatan  utama seputar kewarganegaraan adalah pertanyaan tentang siapa yang berhak atas kewarganegaraan. Hal ini sering dikaitkan dengan  masalah  kebijakan  imigrasi  dan pengungsi.  Beberapa  berpendapat  bahwa kewarganegaraan  harus  dibatasi  untuk mereka yang telah lahir atau dinaturalisasi di  negara  tersebut,  sementara  yang  lain berpendapat  bahwa  kewarganegaraan harus  diberikan  kepada  siapa  saja  yang menjadi  anggota  komunitas  politik, terlepas  dari  kebangsaan  atau  tempat lahirnya.
Masalah lain yang sering dikaitkan dengan kewarganegaraan adalah pertanyaan tentang hak dan keistimewaan bagi  non-warga  negara.  Di  beberapa negara, non-warga negara dapat diberikan beberapa  hak  dan  keistimewaan,  seperti akses  ke  perawatan  kesehatan  dan pendidikan, tetapi mungkin dibatasi untuk berpartisipasi  dalam  aspek  tertentu  dari proses  politik  atau  mengakses  layanan pemerintah tertentu.  Di  negara lain, non- warga  negara  mungkin  memiliki  sedikit atau tidak memiliki hak dan keistimewaan,  dan  dapat  mengalami diskriminasi dan eksploitasi. Kewarganegaraan juga terkait erat dengan masalah identitas dan kepemilikan. Bagi banyak orang, kewarganegaraan merupakan bagian penting dari identitas mereka, dan terkait erat  dengan  rasa  memiliki  terhadap komunitas  atau  bangsa  tertentu.  Hal  ini dapat  menimbulkan  ketegangan  dan konflik,  khususnya  di  negara-negara dengan  populasi  yang  beragam  atau  di
mana terdapat perbedaan sejarah atau budaya di antara kelompok-kelompok yang berbeda.
Jika dilihat dari sejarahnya, sebelum berlakunya  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan), pengaturan mengenai kewarganegaraan termasuk  prosedur  pewarganegaraan  atau naturalisasi diatur dalam beberapa peraturan. Sejarah  ini  akan  dibagi  menjadi  tiga  tahap, yakni  era  orde  lama,  era  orde  baru  dan  era reformasi.
Pada era awal kemerdekaan (disebut juga  era  orde  lama),  tepatnya  Tahun  1946 diundangkan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1946  tentang  Kewarganegaraan Republik  Indonesia.  Undang-undang  ini merupakan  undang-undang  pertama  yang mengatur  tentang  kewarganegaraan  di Indonesia  setelah  proklamasi  kemerdekaan. Undang-undang  ini  menetapkan  bahwa setiap orang yang lahir di wilayah Indonesia dan memiliki keturunan Indonesia dianggap sebagai  warga  negara  Indonesia.  Selain  itu, orang asing yang telah menetap di Indonesia sebelum 17 Agustus 1945 dan tidak memilih kewarganegaraan  asing  juga  dapat  menjadi warga negara Indonesia. Kemudian undang- undang  ini  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang  ini  menggantikan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1946.  Undang- undang  ini  menetapkan  bahwa  setiap  orang yang lahir di wilayah Indonesia dan memiliki keturunan Indonesia dianggap sebagai warga negara  Indonesia.  Selain  itu,  orang  asing yang  telah  menetap  di  Indonesia  selama minimal  lima  Tahun  dapat  mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang  kehilangan  kewarganegaraan  dan kewajiban warga negara Indonesia.
Pengaturan kewarganegaraan di dalam  undang-undang  pada  masa  orde  baru tidak  banyak  berubah.  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  62  Tahun  1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dilakukan terhadap Pasal 18 yakni  melalui  Undang-Undang  Nomor  3
Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang  Nomor  62  Tahun  1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.  Perubahan  tersebut  hanya terkait dengan pewarganegaraan Kembali bagi  seseorang  yang  pernah  kehilangan kewarganegaraan  Indonesia,  serta  syarat dan ketentuan bagi seorang istri dan anak yang belum berusia 18 Tahun.
Perubahan  signifikan  terhadap pengaturan  kewarganegaraan  di  dalam undang-undang  kembali  terjadi  pada  era reformasi,  tepatnya  pada  Tahun  2006 melalui  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan Republik
Indonesia (UU Kewarganegaraan). Di dalam Pasal 13 UU
Kewarganegaraan  ini  juga  ditentukan bahwa pengesahan atau penolakan pemberian  kewarganegaraan  Indonesia atau naturalisasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pengaturan ini masih berlaku  sampai  tulisan  ini  dibuat. Sedangkan  menurut  ketentuan  Pasal  26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 penetapan pemberian kewarganegaraan harus “disahkan  dengan  undang-undang”.  Hal yang akan menjadi pokok bahasan adalah apa yang dimaksud dengan frasa “disahkan dengan undang-undang” dalam Pasal  26 ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945 tersebut.  Kemudian  apakah  pengaturan pewarganegaraan di dalam UU Kewarganegaraan  sudah  sesuai  dengan UUD  NRI  Tahun  1945  (konstitusional) atau tidak.
1. Pengaturan  Pewarganegaraan (Naturalisasi)  Dalam  Pasal  26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Indonesia  adalah  negara  yang mengikuti prinsip ius sanguinis , atau "hak darah", untuk menentukan kewarganegaraan  sesuai  ketentuan  Pasal 26  UUD  NRI  Tahun  1945.  Artinya, individu  yang  lahir  dari  salah  satu  orang tua  warga  negara  Indonesia  secara otomatis  dianggap  sebagai  warga  negara Indonesia, terlepas dari tempat kelahirannya.
Menurut  hukum  Indonesia,  seorang anak yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan  Indonesia,  baik  di dalam  maupun  di  luar  Indonesia,  secara otomatis  dianggap  sebagai  warga  negara Indonesia. Artinya, jika salah satu atau kedua orang  tua  adalah  warga  negara  Indonesia, maka  anaknya  juga  akan  dianggap  sebagai warga  negara  Indonesia,  tanpa  memandang tempat lahirnya. Namun, jika tidak ada orang tua  yang  berkewarganegaraan  Indonesia, anak-anaknya  tidak  akan  dianggap  sebagai warga  negara  Indonesia,  meskipun  mereka lahir di Indonesia.
Selain  prinsip ius  sanguinis undang- undang  kewarganegaraan  Indonesia  juga mengakui  beberapa  cara  lain  yang  dapat dilakukan  seseorang  untuk  menjadi  warga negara Indonesia. Ini termasuk: a. Naturalisasi:  Orang  yang  bukan  warga negara  Indonesia  sejak  lahir  dapat  menjadi warga  negara  Indonesia  melalui  proses naturalisasi.  Agar  memenuhi  syarat  untuk naturalisasi,  individu  harus  memenuhi kriteria  tertentu,  seperti  pernah  tinggal  di Indonesia  untuk  jangka  waktu  tertentu, berkelakuan baik, dan lulus ujian bahasa dan kewarganegaraan;  b.  Pernikahan:  Pasangan asing warga negara Indonesia dapat menjadi warga  negara  Indonesia  melalui  proses naturalisasi  setelah  dua  Tahun  menikah. Proses  ini  relatif  mudah  dan  tidak memerlukan tingkat kemahiran bahasa yang sama  atau  kriteria  lain  seperti  bentuk naturalisasi lainnya; dan c. Kewarganegaraan ganda:  Indonesia  tidak  memperbolehkan kewarganegaraan ganda, yang berarti individu  yang  menjadi  warga  negara  lain setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Namun, ada beberapa  pengecualian  terhadap  aturan  ini, seperti  untuk  anak  yang  lahir  dari  warga negara  Indonesia  yang  juga  warga  negara lain.
Proses  pewarganegaraan  ini  juga merupakan  proses  integrasi  warga  asing  ke dalam masyarakat suatu negara. Integrasi ke dalam  masyarakat  mengacu  pada  proses  di mana  individu  dari  berbagai  latar  belakang
dimasukkan  ke  dalam  tatanan  sosial, ekonomi,  dan  budaya  suatu  masyarakat. Integrasi  yang  sukses  ditandai  dengan kemampuan  individu  untuk  mengakses dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat sambil mempertahankan identitas budaya mereka.
Pentingnya  integrasi  tidak  dapat dilebih-lebihkan. Ini penting untuk pembangunan  sosial  dan  ekonomi  suatu negara, karena mempromosikan
inklusivitas dan kohesi sosial. Masyarakat yang  inklusif  dan  merangkul  keragaman cenderung  lebih  tangguh,  inovatif,  dan sejahtera.
Namun,  integrasi  tidak  selalu mudah,  terutama  bagi  para  imigran  atau pengungsi  yang  mungkin  mengalami hambatan  seperti  bahasa,  perbedaan budaya, dan diskriminasi. Setidaknya ada beberapa  faktor  kunci  yang  mendorong keberhasilan integrasi ke dalam masyarakat, di antaranya dari segi Bahasa, Pendidikan,  Pekerjaan,  Dukungan  sosial, Kesadaran  budaya,  serta  Inklusi  dan Keanekaragaman.
Bahasa  adalah  kunci  integrasi. Mempelajari  bahasa  negara  tuan  rumah sangat penting dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan,  dan  layanan  penting  lainnya. Ini  juga  memungkinkan  individu  untuk berkomunikasi dan membangun hubungan  dengan  orang-orang  dari  latar belakang yang berbeda, sehingga mempromosikan kohesi sosial. Pemerintah  harus  berinvestasi  dalam program pelatihan bahasa untuk mendukung imigran dan pengungsi dalam mempelajari  bahasa  negara  tuan  rumah mereka.
Pendidikan  adalah  alat  penting untuk  mempromosikan  integrasi  sosial dan ekonomi. Akses ke pendidikan dapat memberi  individu  keterampilan  dan pengetahuan  yang  diperlukan  untuk berhasil  di  pasar  kerja  dan  berkontribusi pada  masyarakat.  Ini  juga  memberikan kesempatan  untuk  interaksi  sosial  dan menumbuhkan rasa memiliki. Pemerintah
harus  memastikan  bahwa  pendidikan  dapat diakses  oleh  semua  individu,  terlepas  dari latar  belakang  mereka,  dan  memberikan dukungan  untuk  membantu  siswa  yang kurang mampu mengatasi hambatan pendidikan.
Ketenagakerjaan  merupakan  faktor penting  lainnya  dalam  mempromosikan integrasi. Akses ke pekerjaan memungkinkan individu untuk berkontribusi pada  ekonomi,  mencapai kemandirian finansial,  dan  membangun  jaringan  sosial. Pemerintah harus bekerja untuk menghilangkan  diskriminasi  di  pasar  kerja dan memberikan dukungan kepada individu yang  menghadapi  hambatan  pekerjaan, seperti  pengungsi  atau  individu  dengan kemampuan bahasa yang terbatas.
Dukungan  sosial  sangat  penting dalam  mempromosikan  integrasi.  Jejaring dan hubungan sosial dapat memberi individu rasa  memiliki  dan  keterhubungan  dengan komunitas yang lebih luas. Pemerintah harus mendukung  pengembangan  jaringan  sosial dan menyediakan akses ke layanan masyarakat  yang  mempromosikan  interaksi sosial,  seperti  pusat  komunitas  atau  acara budaya.
Kesadaran  budaya  sangat  penting dalam mempromosikan integrasi.
Pemerintah harus berinvestasi dalam program kesadaran budaya yang mempromosikan pemahaman dan penghormatan  terhadap  perbedaan  budaya. Ini  dapat  mencakup  program  pendidikan  di sekolah atau program pelatihan untuk pejabat pemerintah atau pemberi kerja.
Inklusi  dan  keragaman  adalah  kunci untuk  mempromosikan  integrasi.  Kebijakan dan praktik harus dirancang untuk memastikan  bahwa  individu  dari  berbagai latar belakang disertakan dan terwakili dalam semua  aspek  masyarakat.  Pemerintah  harus bekerja  untuk  menghilangkan  diskriminasi dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi  semua  individu,  terlepas  dari  latar belakang mereka.
Sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya, menurut Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945
pengesahan
kewarganegaraan  Indonesia  bagi  orang bangsa  asing  (naturalisasi)  ditetapkan dengan  undang-undang.  Sedangkan  frasa yang menjadi pokok permasalahan adalah apa  yang  dimaksud  dengan  “disahkan dengan undang-undang”.
Apakah
“disahkan dengan undang-undang” berarti “diatur”  ( regelend )  dengan  undang- undang  ( bij  de  wet )  atau  “ditetapkan” ( beslist ) secara individual dengan undang- undang ( bij de wet )? Maksud  dari  “diatur”  ( regelend ) dengan undang-undang ( bij de wet ) berarti bahwa  pengaturan  mengenai  pengesahan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi  diatur  dengan  suatu  undang- undang.  Ketentuan  dari  undang-undang tersebutlah  yang  kemudian  saat  ini diejawantahkan  dengan  keberadaan  UU Kewarganegaraan.
Sedangkan maksud dari “ditetapkan”  ( beslist )  secara  individual dengan undang-undang ( bij de wet ) berarti bahwa pengesahan pemberian kewarganegaraan  atau  naturalisasi  harus ditetapkan  dengan  suatu  undang-undang. Sehingga undang-undang yang dimaksud tidak  bersifat  mengatur  ( regelend )  tetapi bersifat  menetapkan  ( beslist )  (Nola, 2016).  Praktik  ini  pernah  dilaksanakan semasa keberlakuan UU Nomor 3 Tahun 1946 yakni dalam Pasal  5 ayat (1) diatur bahwa  naturalisasi  atau  naturalisasi  atau pemberian  kewarganegaraan  Indonesia diperoleh  sejak  berlakunya  undang- undang yang yang memberikan naturalisasi  itu.  Sebagai  contoh  adalah pewarganegaraan  atau  naturalisasi  dari Jean  Henry  Joseph  de  Quinze  yang diberikan dengan Undang-Undang Nomor 4  Tahun  1948  tentang  Naturalisasi  Jean Henry  Joseph  de  Quinze.  Contoh  lain adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1948 tentang Naturalisasi Joseph Cornelis De Groot. Namun apakah undang-undang bisa berisi penetapan
( beslissing/besluit/beschikking )?
Secara  normatif,  definisi  undang- undang di dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  sebagaimana  terakhir  diubah dalam  UU  Nomor  13  Tahun  2022  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  (disingkat UU  PPP)  adalah  Peraturan  Perundang- undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  dengan  persetujuan bersama Presiden. Sedangkan materi muatan undang-undang  berdasarkan  Pasal  10  ayat (1) UU PPP adalah a. pengaturan lebih lanjut mengenai  ketentuan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan  Undang-Undang;  c.  pengesahan perjanjian  internasional  tertentu;  d.  tindak lanjut  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi; dan/atau  e.  pemenuhan  kebutuhan  hukum dalam  masyarakat.  Pada  intinya  materi muatan  undang-undang  adalah  pengaturan yang  bersifat  umum  ( algemene )  bukan bersifat  individual.  Sehingga  pada  dasarnya menurut  UU  PPP  tidak  ada  undang-undang yang bersifat keputusan/ketetepan ( beslissing/besluit/beschikking ) melainkan harus  berisi  pengaturan  ( regelend ).  Namun ternyata  dalam  praktik  terdapat  anomali  di dalam  materi  muatan  undang-undang  yang tidak  diatur  dalam  Pasal  10  UU  PPP  yakni undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (UU APBN).
UU  APBN  berisi  penetapan  tentang besaran  APBN  negara  di  Tahun  tertentu. Misalnya APBN Indonesia pada Tahun 2023 menurut UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun  Anggaran  2023  adalah  sebesar  Rp 3.061  triliun.  Penetapan  besaran  APBN  ini bukanlah  bersifat  pengaturan  (abstrak) melainkan bersifat konkret. Sehingga penetapan  APBN  melalui  undang-undang yang  juga  merupakan  amanat  dari  Pasal  23 UUD NRI Tahun 1945 adalah pengecualian dari  ketentuan  Pasal  10  UU  PPP.  Dengan demikian berarti sangat mungkin mengesahkan  naturalisasi  seseorang  bangsa asing  dengan  undang-undang  sebagaimana dipraktikkan pada masa UU Nomor 3 Tahun 1946.
Frasa  “disahkan  dengan  undang- undang”  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  UUD NRI  Tahun  1945  tidak  dapat  dimaknai “diatur  dengan  undang-undang”  karena pengesahan  merupakan  tindakan  hukum menetapkan/ beslist bukan
mengatur/ regelend. Sehingga sesuai adagium clara  non  sunt  interpretanda maka sesuatu yang sudah jelas tidak bisa ditafsirkan  lagi  (Weruin,  2017),  maka ketentuan  Pasal  26  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun  1945  jelas  bahwa  pengesahan kewarganegaraan  orang  bangsa  asing harus ditetapkan dengan undang-undang.
Dengan demikian dapat
disimpulkan  bahwa  frasa  “disahkan dengan undang-undang” bermakna pengesahan pewarganegaraan atau naturalisasi  menurut  Pasal  26  ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945  harus  ditetapkan melalui undang-undang formiil.  Undang- undang  formiil  berarti  adalah  undang- undang  yang  secara  nomenklatur  adalah undang-undang, yakni peraturan perundang-undangan tertinggi yang dibuat  oleh  Dewan  Permusyawaratan Rakyat  (DPR)  bersama  Presiden  selaku pemegang  kekuasaan  pembuat  undang- undang (legislatif).
Kata  undang-undang  dalam  Pasal 26  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  tidak bisa  ditafsirkan  sebagai  undang-undang dalam  arti  materiil,  misalnya  sebagai Keputusan Presiden. Jika undang-undang dalam Pasal 26 diartikan sebagai undang- undang dalam arti materiil maka semestinya penetapan APBN dalam Pasal 23  UUD  NRI  Tahun  1945  tidak  harus dengan undang-undang formiil tetapi bisa juga  melalui  keputusan  presiden  yang dianggap  undang-undang  materiil  yang disetujui oleh DPR melalui rapat paripurna.
2. Konstitusionalitas Proses

## Pewarganegaraan  dalam  UU Kewarganegaraan
Maksud  dari  konstitusionalitas dalam artikel ini adalah kesesuaian suatu norma dengan norma di dalam konstitusi.
UUD NRI Tahun 1945 merupakan dokumen konstitusi  tertulis  yang  dimiliki  Indonesia, tetapi bukan konstitusi satu-satunya. Namun, di  sisi  lain,  pengujian  konstitusionalitas norma  undang-undang  menurut  Pasal  24C ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  hanya dilakukan  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945 sebagai  batu  ujinya.  Sehingga  demikian meski  pun  UUD  NRI  Tahun  1945  bukan satu-satunya  konstitusi  di  Indonesia  tetapi pengujian  konstitusionalitas  suatu  norma dilakukan dengan batu uji berupa Pasal-Pasal dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  Oleh  karena itu  tulisan  ini  akan  mencoba  memberikan gambaran
apakah ketentuan pewarganegaraan dalam UU Kewarganegaraan konstitusional
berdasarkan  ketentuan  dalam  UUD  NRI Tahun 1945 belaka.
Menurut  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD NRI Tahun 1945 satu-satunya Lembaga yang berwenang  menilai  konstitusionalitas  suatu undang-undang hanyalah Mahkamah Konstitusi.
Implikasi
dari inkonstitusionalitas  suatu  undang-undang adalah adanya amar putusan dari Mahkamah Konstitusi  bahwa  undang-undang  tersebut tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat. Oleh  karena  itu  tulisan  ini  hanya  akan memberikan  penilaian  secara  teoritis  saja mengenai konstitusionalitas norma pewarganegaraan
dalam UU
Kewarganegaraan.
Secara  lahiriah,  ketentuan  Pasal  13 UU Kewarganegaraan yang mengatur bahwa pewarganegaraan diberikan dengan Keputusan  Presiden  jelas  bertentangan dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  terutama Pasal  26  ayat  (1).  Namun  bukan  berarti ketentuan  UU  Kewarganegaraan  dapat dikatakan batal atau tidak sah. Sebagaimana telah dijelaskan hanya Mahkamah Konstitusi saja yang berwenang menyatakan inkonstitusionalitas  norma  yang  berakibat tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Selama belum  ada  putusan  Mahkamah  Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum  lagi maka norma undang-undang tersebut masih dianggap sah dan mengikat sesuai asas presumption justae
causa (praduga  keabsahan)  (Suriadinata, 2018).
Penafsiran  semacam  ini  tentu boleh  saja,  karena  dalam  praktiknya  pun hakim  selain  hakim  konstitusi  bisa melakukan  preferensi  hukum  dengan mengesampingkan  keberlakuan  norma suatu  undang-undang  jika  ia  menilai norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI  Tahun  1945.  Preferensi  hukum  ini disebut juga dengan lex superior derogat legi  inferior yang  berarti  hukum  yang lebih  tinggi  mengesampingkan  hukum yang lebih rendah (Irfani, 2020). Hal yang menjadi  permasalahan  adalah  ketika seseorang mengajukan gugatan pembatalan  atas  Keputusan  Presiden tentang Pewarganegaraan kepada Pengadilan,  apakah  pengadilan  tunduk kepada UU Kewarganegaraan atau hakim dapat mengesampingkannya dengan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945?
Hakim  yang  berwenang  menguji keputusan
presiden sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 UU
Kewarganegaraan  adalah  hakim  pada Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan adalah suatu  penetapan  tertulis  ( beslissing ) sehingga  merupakan  kewenangan  dari peradilan  tata  usaha  negara  (Herman, 2017)  berdasarkan  ketentuan  Pasal  25 ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  48
Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan
Kehakiman Jo . Pasal 1 angka 10 Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara Jo .  Pasal  1  angka  7 dan  Pasal  87  huruf  a  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam Pasal 53 ayat  (2) Undang-
Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara, batu uji bagi hakim untuk menilai  keabsahan  dari  suatu  penetapan tertulis  adalah  peraturan  perundang- undangan  (Agustian,  2019).  UUD  NRI
Tahun  1945  menurut  Pasal  7  ayat  (1)  UU PPP  adalah  peraturan  perundang-undangan dengan tingkat hierarki paling tinggi (Hasim, 2017).  Permasalahannya  bagaimana  jika suatu  norma peraturan perundang-undangan bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan di atasnya.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka semestinya hakim menggunakan  asas  Preferensi  hukum  yakni lex superior derogat legi inferior yang berarti hukum  yang lebih tinggi mengesampingkan hukum  yang  lebih  rendah.  Sehingga  secara logis, semestinya seluruh keputusan presiden yang  berisi  penetapan  pewarganegaraan warga  negara  asing  menjadi  warga  negara Indonesia  bisa  dibatalkan  oleh  hakim peradilan tata usaha negara karena bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur pengesahan pewarganegaraan ditetapkan dengan undang- undang  bukan  keputusan  presiden.  Oleh karena  itu  norma  dalam  Pasal  13  UU Kewarganegaraan  yang  mengatur  bahwa pewarganegaraan diberikan dengan Keputusan  Presiden  ini  tentu  menjadi  amat sangat problematik dari segi hukum.
Seharusnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 pewarganegaraan warga negara asing menjadi  warga  negara  Indonesia  ditetapkan dengan  undang-undang  bukan  dengan keputusan  presiden.  Oleh  karena  itu sebenarnya ketentuan Pasal 13 UU Kewarganegaraan  harus  diubah  dan  diatur sebagaimana  kehendak  Pasal  26  ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945.  Pengaturan  bahwa pewarganegaraan  disahkan  dengan  undang- undang  sebenarnya  sudah  pernah  diatur  di dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1946  Tentang  Kewarganegaraan Republik  Indonesia.  Ketentuan  Pasal  5  UU Nomor 3 Tahun  1946 tersebut  bisa menjadi rujukan perubahan Pasal 13 UU Kewarganegaraan.
Sebenarnya  perbedaan  pengaturan antara  Pasal  26  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun 1945 dengan Pasal 13 UU Kewarganegaraan bukan  hanya  dari  segi  perbedaan  produk hukum  belaka  melainkan  juga  kekuasaan
negara yang mengaturnya. Jika pewarganegaraan disahkan melalui undang-undang, maka kekuasaan pemberian  kewarganegaraan  bagi  warga negara  asing  ada  di  tangan  pembuat undang-undang  alias  menjadi  kekuasaan legislatif. Sedangkan jika
pewarganegaraan disahkan melalui keputusan  presiden,  maka  kekuasaan pemberian  kewarganegaraan  bagi  warga negara  asing  ada  di  tangan  pemerintah alias menjadi kekuasaan eksekutif. Prosedur  pembentukan  produk  hukum yang ditempuh masing-masing pun sangat berbeda. Apabila pengesahan
pewarganegaraan atau naturalisasi
ditetapkan  dengan  undang-undang  maka proses  pemberiannya  dilakukan  dengan proses legislasi. Proses pembuatan undang-undang  dimulai  ketika  anggota DPR  mengajukan  Rancangan  Undang- undang (RUU). RUU itu bisa berasal dari pemerintah  atau  anggota  DPR.  Setelah RUU diusulkan, itu ditugaskan ke komite yang relevan untuk ditinjau dan didiskusikan  lebih  lanjut.  Panitia  dapat berkonsultasi dengan para ahli, mengadakan dengar pendapat, dan melakukan  perubahan  RUU  sebelum diajukan ke rapat  paripurna DPR (Rajab, 2017).
Sidang  paripurna  adalah  tempat seluruh  anggota  DPR  berdebat  dan memberikan suara atas RUU tersebut. Jika RUU  itu  disetujui  oleh  mayoritas,  RUU dikirim  ke  Presiden  untuk  persetujuan akhir. Namun, jika RUU tersebut ditolak, dapat dikirim kembali untuk ditinjau dan diubah lebih lanjut (Eridani, 2015).
Setelah RUU disetujui  oleh DPR, RUU dikirim ke Presiden untuk persetujuan  akhir.  Presiden  memiliki kewenangan  untuk  menyetujui  atau menolak  RUU  tersebut.  Jika  Presiden menyetujui RUU itu, itu menjadi undang- undang.  Namun,  jika  Presiden  menolak RUU  tersebut,  RUU  tersebut  dapat dikirim  kembali  ke  DPR  untuk  ditinjau dan  diubah  lebih  lanjut.  Presiden  juga
memiliki  kewenangan  untuk  mengusulkan RUU kepada DPR. Setelah RUU diajukan, ia melewati  proses  yang  sama  seperti  RUU lainnya (Papuntungan, 2020).
Proses legislasi untuk pewarganegaraan dengan pembentukan undang-undang yang ada saat ini tentu sangat rumit  dan  berbelit.  Oleh  karena  itu  jika hendak  mengubah  norma  Pasal  13  UU Kewarganegaraan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 haruslah juga dibarengi dengan revisi norma pembentukan undang-undang di dalam UU PPP. Sebaiknya  di  dalam  UU  PPP  diatur  bahwa khusus  untuk  proses  legislasi  bagi  undang- undang tentang pengesahan pewarganegaraan  atau  naturalisasi  maka proses legislasinya lebih sederhana.

## C. Simpulan
Proses Pewarganegaraan atau naturalisasi  di  Indonesia  berdasarkan  Pasal
26  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  harus disahkan dengan undang-undang.
Maksudnya  adalah  setiap  permohonan pewarganegaraan  yang  dikabulkan  akan ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang  tentang  pewarganegaraan dari  warga  negara  asing  tersebut  menjadi Warga Negara Indonesia. Norma pengaturan yang  demikian  dahulu  dianut  dalam  UU Nomor
3 Tahun 1946 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun  saat  ini  berdasarkan  Pasal  13  UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia, pemberian kewarganegaraan ditetapkan dengan  keputusan  presiden,  bukan  dengan undang-undang.
Pemberian  kewarganegaraan  yang ditetapkan  dengan  keputusan  presiden berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1)  UU Kewarganegaraan adalah bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  26  ayat  (1)  UUD NRI  Tahun  1945.  Semestinya  pengesahan pewarganegaraan  harus  ditetapkan  dengan undang-undang, dan bukan dengan keputusan  presiden.  Dengan  demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU
Kewarganegaraan harus disesuaikan dengan
ketentuan  Pasal  26  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun  1945.  Proses  legislasi  untuk pengesahan  pewarganegaraan  melalui undang-undang
juga harus
disederhanakan sehingga ketentuan mengenai  prosedur  legislasi  khusus pewarganegaraan  harus  diatur  dalam  UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustian, S.L. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan  yang  Baik  Sebagai Batu  Uji  Bagi  Hakim  dalam
Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara. Jurnal Hukum Magnum Opus,2 (2), 149-161. Arief, S.A. (2020). Mengurai Kewarganegaraan Ganda ( Dual Citizenship )  di  Indonesia  Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  dan Negara Kesejahteraan. Jurnal SASI, 26 (4), 527-539. DOI: http://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.2 69.
Darusman,  Y.M.  (2016).  Kajian  Yuridis Dualisme  Kewarganegaraan  Dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006  Tentang  Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5 (1), 53-80. http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i1.
233
Eridani,  E.,  &  Priyanto,  I.M.D.  (2015). Fungsi Legislasi DPR Dalam Pembentukan
Undang-Undang. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 3 (3). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/Ker thanegara/article/view/15230
Hasim,  H.  (2017).  Hierarki  Peraturan
Perundang-Undangan Negara Republik  Indonesia  Sebagai  Suatu Sistem. Jurnal Madani Legal Review, 1 (2), 120-130. https://doi.org/10.31850/malrev.v1i 2.32
Herman,  H.,  &  Noor,  H.J.  (2017).  Doktrin
Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 3 (1), 82-95. https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240
Irfani,  N.  (2020).  Asas Lex  Superior,  Lex
Specialis , dan Lex Posterior : Pemaknaan, Problematika, dan
Penggunaannya  dalam  Penalaran  dan Argumentasi  Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 16 (3), 305-325.
Nola,  L.F.  (2016).  Upaya  Pelindungan
Hukum  Secara  Terpadu  Bagi  Tenaga
Kerja  Indonesia  (TKI)  (Integrated
Legal Protection For Migrant Workers) . Negara Hukum: Membangun  Hukum  untuk  Keadilan dan Kesejahteraan, 7 (1), 35-52. https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949 Novianti, N. (2014). Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora  Indonesia  Dalam  Perspektif Hukum  Internasional. Kajian , 19 (4),
311-325. Retrieved from https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajia
n/article/view/562 Paputungan,  M.,  &  Hoesein,  Z.A.  (2020). Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan  Perjanjian  Pinjaman  Luar Negeri  Pasca  Amandemen  UUD
1945. Jurnal  Konstitusi , 17 (2),  388– 412. https://doi.org/10.31078/jk1728
Rajab,  A.  (2017).  Peran  Penting  Badan
Keahlian DPR RI dalam Sistem Hukum
Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian. Jurnal Legislasi Indonesia, 14 (2), 233-244. https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.138 Rokilah, R. (2017). Implikasi Kewarganegaraan  Ganda  bagi  Warga
Negara  Indonesia. Ajudikasi:  Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), 53-62.
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2 .497 Suriadinata,  V.  (2018).  Asas Presumptio
Iustae Causa dalam KTUN: Penundaan
Pelaksanaan  KTUN  Oleh  Hakim
Peradilan  Umum. Refleksi  Hukum: Jurnal  Ilmu  Hukum, 2 (2),  139-152. https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v 2.i2.p139-152
Suryatni,  L.  (2020).  Undang  –  Undang Nomor  12  Tahun  2006  Tentang
Kewarganegaraan Republik
Indonesia  dalam  Melindungi  Hak Perempuan  dan  Anak  (Perspektif: Perkawinan  Antara  Warga  Negara Indonesia  Dan  Warga  Negara Asing). Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara, 10 (2), 35-49. https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.46 1 Syahrin, M.A. (2019). Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan:
Memahami  Konsep,  Sejarah,  dan Isu Hukumnya. Jurnal Thengkyang,
2 (1), 36-53.
Weruin,  U.U.  (2017). Logika, Penalaran, dan  Argumentasi  Hukum. Jurnal Konstitusi, 14 (2), 374-395. https://doi.org/10.31078/jk1427