Anggin Nuzula Rahma, Mala Sondang Silitonga, Ridwan Rajab (2023) Implementasi Kebijakan Partisipasi Anak Melalui Pengembangan Forum Anak di Kabupaten Bogor, (8) 12, https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v8i12 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 12, December 2023
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK MELALUI PENGEMBANGAN FORUM ANAK DI KABUPATEN BOGOR Anggin Nuzula Rahma, Mala Sondang Silitonga, Ridwan Rajab
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia Email: anggin.2141021021@stialan.ac.id, malasondang@stialan.ac.id, ridwan@stialan.ac.id

## Abstrak
Partisipasi  anak  dalam  pembangunan  merupakan  salah  satu  isu  penting  dalam mewujudkan  pembangunan  berbasis  hak  anak.  Sejak  tahun  2010  sampai  dengan saat  ini  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (KemenPPPA)  menginisiasi  Kebijakan  Partisipasi  Anak  melalui  Pengembangan Forum  Anak.  Penelitian  ini  fokus  untuk  melihat  sejauh  mana  keterlibatan anak/partisipasi  anak  dalam  proses  pembangunan  melalui  Forum  Anak  di Kabupaten  Bogor  sebagai  Pelopor  dan  Pelapor  (2P)  yang  belum  optimal  dengan pendekatan  kualitatif  bersifat  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Dalam menentukan informan, peneliti  menggunakan  Teknik pusposive  sampling .  Hasil  penelitian  menunjukan belum  semua  aspek  implementasi  kebijakan  Riant  Nugroho  sebagai  pengukur keberhasilan terpenuhi seperti pada aspek ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Rekomendasi yang diberikan yaitu peningkatan kapasitas dan kuantitas  SDM  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  Bimbingan  Teknis  KHA  dan Kebijakan  Perlindungan  Anak,  untuk  meningkatkan  kuantitas  dapat  dilakukan dengan cara membangun jejaring lintas perangkat daerah dan LM Pemerhati Anak. Terkait  kebutuhan  anggaran  maka  Dinas  perlu  melakukan  pemetaan  kebutuhan terkait program kerja untuk mendukung kebijakan partisipasi anak .
Kata Kunci: Anak; Partisipasi Anak; Pengembangan Forum Anak; Kabupaten/Kota Layak Anak; Pemenuhan Hak Anak.

## Abstract
Children's participation in development is one of the important issues in realizing children's rights-based development. Since 2010 until now, the Ministry of Women's Empowerment  and  Child  Protection  has  initiated  a  Child  Participation  Policy through the Development of Children's Forums. This research focuses on seeing the extent  to  which  children's  involvement/participation  in  the  development  process through the Children's Forum in Bogor Regency as Pioneers and Reporters  is not yet  optimal  using  a  descriptive  qualitative  approach.  Data  collection  techniques were  carried  out  using  interviews,  observation  and  document  review.  In determining  informants,  researchers  used  a  purposive  sampling  technique.  The
research results show that not all aspects of the implementation of Riant Nugroho's policy as a measure of success have been fulfilled, such as the aspects of target accuracy,  environmental  accuracy  and  process  accuracy.  The  recommendations given are increasing the capacity and quantity of human resources which can be done  by  means  of    Convention  on  The  Rights  of  the  Child  (KHA)    Technical Guidance  and  Child  Protection  Policy,  to  increase  the  quantity  can  be  done  by building networks across regional apparatus and NGO. Regarding budget needs, the  Department  needs  to  map  needs  related  to  work  programs  to  support  child participation policies.
Keyword: Child; Child Participation; Development of Children's Forum.

## Pendahuluan
Pertengahan  tahun  2023,  publik  digemparkan  pemberitaan  terkait  pelanggaran hak partisipasi anak yang dilakukan oleh salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia. SFA (15  tahun)  digugat  karena  menyampaikan  keberatannya  terkait  proses  pembangunan proyek  PLTU  yang  menyebabkan  rumah  warga  disekitarnya  rusak.  SFA  juga mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, mendapatkan intimidasi bahkan terancam putus  sekolah,  dan  kehilangan  masa  depannya.  Kasus  ini  telah  menarik  perhatian  dari Kementerian  Koordinator  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan  (Kemenkopolhukam)  dan Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KemenPPPA)  untuk segera melakukan upaya penyelesaian kasus dan pendampingan bagi SFA.
Peta  Jalan  SDG’s/Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan,  menempatkan  anak sebagai  bagian  dari  sasaran  strategi  pembangunan  karena  anak  merupakan  kunci keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Oleh karenanya, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, maupun sosial. Hal ini sejalan  dengan  cita-cita  Negara  yang  diamanatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk mencetak anak yang ” Sehat, Cerdas, Ceria,  Berakhlak  Mulia  dan  Cinta  Tanah  Air”.  Ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia  untuk  melakukan  upaya  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak,  yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan dan program yang berperspektif hak anak.
KHA  merupakan  instrumen  hukum  internasional  yang  mengikat  secara  yuridis dan  politis  diantara  berbagai  negara  terkait  hak  asasi  manusia  untuk  anak,  agar  anak terhindar  dari  segala  bentuk  kekerasan,  eksploitasi,  kerentanan,  diskriminasi,  dan perlakuan salah lainnya. Ada 4 (empat) hak dasar anak yang diatur dan 4 Prinsip utama yang  terkandung  dalam  KHA.  Empat  hak  dasar  anak  yaitu  hak  hidup,  hak  tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi anak. Sedangkan Empat prinsip utama KHA yaitu: a) Non Diskriminasi yang artinya tidak ada perbedaan pemenuhan hak anak; b) Kepentingan terbaik bagi anak artinya kebijakan yang disusun untuk anak berdampak pada  masa  depan  yang  semakin  baik;  c)  Hak  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan perkembangan yaitu Negara harus menjamin standar hidup yang layak bagi  masa depan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, waktu istirahat, sarana dan prasarana dll; dan d) Penghargaan  terhadap  pandangan  anak/  Partisipasi  Anak  dengan  cara  anak  diberi kesempatan  untuk  menyampaikan  pandangannya  dan  dipertimbangkan  dalam penyusunan program dan kegiatan .
Meskipun  Indonesia  telah  mengakui  adanya  hak-hak  anak  dan  upaya  untuk melindungi  anak,  namun  data  Survai  Nasional  Pengalaman  Hidup  Anak  dan  Remaja (SNPHAR) Tahun 2021 menunjukan bahwa  sekitar 4 dari 10 anak perempuan (41,05%) dan  3  dari  10  anak  laki-laki  (34%)  usia  13-17  tahun    pernah  mengalami  kekerasan  di sepanjang  hidupnya.  Oleh  karena  itu,  perlu  strategi  untuk  mengimplementasikan kebijakan  pembangunan  berbasis  hak  anak  yaitu  melalui  kebijakan  Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan sistim pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan KLA sifatnya wajib bagi daerah, namun sampai dengan saat ini belum semua Kab/Kota mengisiasinya. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Tahun  2023  menyebutkan  baru  sekitar  459  Kab/Kota  yang menginisiasi dan melakukan evaluasi KLA.
Gambar 1 Lokasi Sebaran Kabupaten/Kota Layak AnakTahun 2023 ( Sumber: KemenPPPA, 2023)
Salah  satu  komponen  kunci  dalam  penyelenggaraan  KLA  adalah  setiap pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi anak menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam  pelaksanaan  kebijakan  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring,  dan evaluasi. Amanat KHA juga menyatakan hak anak untuk didengar dan dipertimbangkan merupakan  nilai-nilai  dasar  yang  harus  dipenuhi  dalam  penyelenggaraan  perlindungan anak, kemudian dikuatkan  kembali dalam Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Permen PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak dimana bentuk partisipasi anak dilakukan melalui keikutsertaan anak atau kelompok anak untuk menyatakan pandangannya sehingga mereka dapat menikmati hasil/ manfaat dari keterlibatannya.
Kemen PPPA  sejak tahun 2010 mengembangkan Forum Anak sebagai organisasi anak  yang  dibina  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  untuk  mangakomodir  partisipasi anak  sehingga  anak  dapat  mengekspresikan  pandangan,  suara,  dan  pendapatnya. Keanggotaan Forum Anak (FA) terdiri dari individu atau perwakilan kelompok anak atau organisasi anak yang ingin terlibat dalam proses pembangunan.  Proses pembangunan adalah  kegiatan  pemerintah  untuk  menyusun  agenda  pembangunan  berdasarkan identifikasi  masalah,  merumuskan  kebijakan  dalam  bentuk  dokumen  perencanaan, implementasi  kebijakan  dalam  bentuk  program  dan  kegiatan,  serta  melakukan pemantauan dan evaluasi. Faktanya, pelibatan anak dalam proses pembangunan belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Menggambil istilah tangga partisipasi anak dari Roger Hart, konsep partisipasi anak yang dijalankan bersifat dekoratif dimana anak secara
fisik dihadirkan dan dilibatkan namun tidak mengetahui tujuan dari kegiatan tersebut; dan juga  tokenisme  dimana  anak  diberikan  ruang  untuk  menyampaikan  pendangan  atau suaranya  namun  tidak  diberikan  alternatif  solusi  sesuai  dengan  masukan  yang  mereka sampaikan.
DAFA (Data Forum Anak) Tahun 2022 menyebutkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  di daerah yang melibatkan anak hanya sekitar 242,  dimana  hanya  ada  188  Forum  Anak  dari  20  Provinsi,  138  Kabupaten/Kota,  22 Kecamatan,  dan  8  Desa/Kelurahan  yang  memiliki  penilaian  atas  keterlibatan  mereka. Survay U-Report UNICEF Indonesia (2020) melibatkan 1.687 responden menyebutkan hanya sekitar 13% anak yang pernah mengikuti pertemuan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, maupun Nasional seperti Forum Anak dan Murenbang, hanya 38% anak yang menyatakan memahami cara berpartisipasi, dan lebih dari separuh atau 60% anak yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya Forum Anak maupun Musrenbang. Hasil survey Pandangan Anak tahun 2021 “Cek Forum Anak Sebelah” oleh Forum Anak Nasional (FAN) menyebutkan bahwa sebanyak 13% anak pernah mengalami kekerasan, diskriminasi, atau perilaku salah lainnya dari fasilitator, pendamping, atau orang dewasa lainnya  pada  saat  berpartisipasi.  Selain  itu  13,1%  anak  pernah  mengalami  intimidasi orang  dewasa  berupa  komentar  yang  tidak  menyenangkan  saat  berpartisipasi  dalam Musrenbang  Daerah,  dan  sebanyak  6,8%  anak  menyatakan  identitasnya  pernah disalahgunakan oleh pihak lain.
Data hasil Analisa Evaluasi KLA 2023  pada klaster Kelembagaan menyebutkan bahwa  masih  ada  146  atau  28%  dari  514  Kabupaten/Kota  yang  belum  mendengarkan pandangan anak dalam proses penyusunan kebijakan, dan 33% Kabupaten/Kota sudah mendengar, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan kembali hasil partisipasi anak kepada anak.
Diagram  1.  Keterlibatan  Forum  Anak  dalam  Penyusunan  Kebijakan/Peraturan  Daerah (Sumber: Kemen PPPA 2023)
Berkaca  dari  banyaknya  data  dan  kasus  terkait  dengan  partispasi  anak, membuktikan bahwa partisipasi anak belum menjadi prioritas. Isu pelibatan anak dalam pembangunan  belum  diakui,  masukan  atau  suara  anak  belum  menjadi  bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan. Tidak heran jika penyelenggaraan partisipasi anak  melalui  Forum  Anak  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah  masih  mengalami hambatan.
169 149 50 146 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Mendengar, mendokumentasikan Pandangan anak dan dikomunikasikan hasil pandangan anak kepada anak. Mendengar, mendokumentasikan Pandangan anak namun tidak dikomunikasikan hasil pandangan… Mendengar pandangan anak namun tidak disertai data dukung memadai dalam evaluasi Belum mendengar pandangan anak
Salah satu kabupaten yang dicanangkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dan  telah  menginisiasi  Forum  Anak  adalah  Kabupaten  Bogor.  Data  Profil  Anak Kabupaten Bogor Tahun 2022, mencatat tahun 2021 Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk sekitar 5.327.131 jiwa dengan jumlah anak sekitar 1.753.049 anak atau sekitar 32,91%.  Data  ini  menjadikan  Kabupaten  Bogor  sebagai  kabupaten  dengan  jumlah penduduk usia anak terbanyak tingkat nasional. Dengan jumlah penduduk yang besar, tentunya dapat menjadi potensi dan kekuatan bagi Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan pembangunan.
Data kekerasan anak dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor menyebutkan ada sekitar 36 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak sepanjang  tahun  2022.  Sementara  data  keseluruhan  kasus  yang  melibatkan  anak  pada tahun  2022  sebanyak  151  kasus.  Kemudian  terkait  kasus  perkawinan  usia  anak  juga mengalami peningkatan. Data Pengadilan Agama Cibinong mencatat laporan dispensasi kawin tahun 2019 sebanyak 136 perkara, meningkat pesat pada tahun 2020 sebanyak 387 perkara.  Kemudian  naik    kembali  di  tahun  2021  sebanyak  362.  Alasan  terbanyak pasangan  mengajukan  dispensasi  kawin  adalah  karena  anak  perempuan  telah mengandung atau terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kejadian ini pula yang turut menyumbang tingginya kasus stunting di Kabupaten Bogor yaitu sekitar 4,78% di tahun 2022. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mencatat ada sekitar 1.884 anak- anak  putus  sekolah  terjadi  di  Kabupaten  Bogor,  dengan  jenjang  SD  Negeri  sebanyak 1.196 anak dan SD Swasta 54 anak. Untuk SMP Negeri 134 anak dan dari swasta 500 anak.  Data  Disdukcapil  Kab.  Bogor  Tahun  2021  menyebutkan  baru  sekitar  80,92% capaian akte kelahiran pada anak di Kabupaten Bogor yang mana capaiannya dibawah angka nasional yaitu sebesar 93,71% pada tahun 2020.  Dengan data permasalahan anak yang cukup tinggi di Kabupaten Bogor, menarik untuk dikaji lebih jauh terkait dengan proses partisipasi anak atau pelibatan anak dalam pembangunan berbasis hak anak belum optimal.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  identifikasi  masalah,  maka  rumusan permasalahan yang dapat diajukan dengan pertanyaan: 1) Mengapa kebijakan partisipasi anak  di  Kabupaten  Bogor  tidak  berjalan  optimal?  2)  Bagaimana  Strategi  untuk meningkatkan  partisipasi  anak  melalui  pengembangan  Forum  Anak  khususnya  di Kabupaten Bogor.
Tujuan  Penelitian:  a)  Untuk  melihat  sejauh  mana  keterlibatan  anak/partisipasi anak  dalam  proses  pembangunan  melalui  Forum  Anak  di  Kabupaten  Bogor;  b) Untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi anak melalui Forum Anak sebagai Pelopor dan  Pelapor  (2P)  di  Kabupaten  Bogor;  c)  Untuk  menyusun  atau  merumuskan  strategi peningkatan partisipasi/keterlibatan anak dalam pembangunan di Kabupaten Bogor, dan d) Untuk mengisi kekosongan Penelitian tentang Partisipasi Anak khususnya di Indonesia masih sangat minim.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  Implementasi  Kebijakan  Partisipasi  Anak  di  Kabupaten  Bogor yaitu  kualitatif  bersifat  deskriptif,      karena  peneliti  ingin    mendeskripsikan  dan menerangkan  secara  jelas, dan/atau  menggambarkan  kejadian  atau  suatu  peristiwa yang mewarnai proses implementasi kebijakan  sehingga memperoleh hasil yang dapat dianalisis  untuk  menjawab  permasalahan  penelitian  yaitu  mengapa  implementasi kebijakan  partisipasi  anak  di  Kabupaten  Bogor  belum  berjalan  optimal,  sekaligus merumuskan  strategi  agar  implementasi  kebijakan  partisipasi  anak  dapat  berjalan
optimal. Peneliti ingin berpartisipasi di lapangan untuk jangka waktu tertentu dan intensif untuk mencatat temuan-temuan yang terjadi, sehingga mampu menganalisa berdasarkan kumpulan catatan dan dokumen yang ditemukan  di lapangan. Pada akhirnya penulis akan mampu  membuat  laporan  penelitian  secara  lebih  mendetail  khususnya  terkait Implementasi  Kebijakan  Partisipasi  Anak  Melalui  Pengembangan  Forum  Anak  di Kabupaten Bogor.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah      studi  kasus  dan pendekatan  fenomenologis,  yang  mana  fokus  memahami  makna  yang  ada  di  balik fenomena dengan dideskripsikan secara rinci. Analisa data dapat dilakukan kapan saja baik  selama  penelitian  maupun  setelah  penelitian,  sehingga  menghasilkan  pemaparan atau gambaran yang jelas dan terperinci terkait dengan kondisi implementasi kebijakan partisipasi  anak.  Selain  itu,  peneliti  juga  mengkombinasikan  dengan  pendekatan  studi kasus  dimana  peneliti  dapat  mengamati  interaksi  lingkungan,  posisi,  serta  keadaan lapangan.  Harapannya  bisa  menggali  sebanyak  mungkin  data  dan  fakta  yang  ada  di lapangan dan mendeskripsikannya dengan rinci.
Untuk memperoleh analisis data yang tepat, maka perlu Teknik pengumpulan data sebagai salah satu langkah yang paling strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian Implementasi Kebijakan Partisipasi Anak Melalui Pengembangan Forum  Anak  di  Kabupaten  Bogor,  mengacu  pada  Teknik  pengumpulan  data  yang dikemukakan  oleh  Sugiyono  (2018)  yang  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara, dokumentasi  dan  triangulasi.  Hal  inilah  yang  menjadi  pedoman  peneliti  dalam pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara  mendalam terhadap informan kunci dan  pengumpulan  data  sekunder  melalui  studi  pustaka  peraturan  perundang-undangan dan literatur yang terkait lainnya.
Selain Teknik pengumpulan data, pemilihan key informan juga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penelitian.  Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dalam fokus penelitian. Dasar penentuan key informan untuk penelitian ini berdasarkan purposive sampling atau dengan  sengaja  dengan  kriteria:  a)  Pejabat  Pembuat,  Penyusun,  dan  yang  melakukan evaluasi Kebijakan Partisipasi Anak baik di tingkat Pusat maupun Daerah; b) Memahami dan  menguasai  kebijakan  Perlindungan  Anak;  c)  Orang  yang  terlibat  langsung  baik sebagai Pembina, Ketua, Fasilitator, dan Anggota Forum Anak di tingkat Nasional dan Kabupaten Bogor; d)  Perwakilan  akademisi,  tokoh  agama,    masyarakat  termasuk perwakilan anak; e) Bersedia untuk di wawancarai.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Bogor dalam Musrenbang
Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Bogor dibentuk oleh Pemda Kabupaten Bogor  sejak  tahun  2015,  dimaksudkan  sebagai  wadah  partisipasi  anak  agar  anak-anak dapat  terlibat  dalam  proses  pembangunan  di  bidang  perlindungan  anak.  Hal  ini merupakan  salah  satu  bentuk  komitmen  dan  upaya  yag  dilakukan  Pemda  Kab.  Bogor dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Berdasarkan SK Bupati Bogor No. 476/376/KPTS/2017 tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Bogor, keanggotaan FAD terdiri dari perwakilan anak atau perwakilan kelompok kegiatan anak yang ingin terlibat dalam proses pembangunan di Kabupaten Bogor.
Pembentukan FAD Kab. Bogor sejalan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang  Nasional  (RPJPN)  dimana  pemerintah  pusat  akan  membentuk  dan mengembangkan  wadah-wadah  partisipasi  anak  untuk  mangakomodir  pelibatan  anak dalam  proses  pembangunan  mulai  dari  tingkat  Kabupaten  sampai  dengan Desa/Kelurahan. Salah satu bentuk pelibatan anak dalam pembangunan  yaitu melalui peran  FAD  Kab.  Bogor  sebagai  pelopor  dan  pelapor  (2P),  dimana  FAD  dapat berkontribusi  dalam  perlindungan  anak.  FAD  sebagai  pelopor  dilakukan  dengan mengubah kebiasaan buruk dan mengembangkan karakter baik sehingga berdampak bagi lingkungannya melalui pendekatan interpersonal. FAD sebagai pelapor dilakukan dengan cara  menyampaikan  hambatan  dalam  upaya  pemenuhan  hak  anak  yang  terjadi  di lingkungannya, atau berdasarkan laporan dari pihak lain.
Salah satu upaya untuk memastikan FA dapat berperan dalam pembangunan dan sebagai  2P  maka  pemerintah  daerah  wajib  melibatkan  FA  dalam  proses  perencanaan pembangunan  atau  Musrenbang.  Sesuai  dengan  Undang-undang  No.  25  tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Musrenbang  adalah  Forum  yang bertujuan untuk Menyusun rencana pembangunan di tingkat nasional dan daerah yang dilakukan  disemua  hieraki  mulai  dari  tingkat  desa,  kecamatan,  kabupaten/kota,  dan provinsi.
Musrenbang dalam penelitian ini merupakan pertemuan terorganisir yang agenda kegiatannya sudah diatur, dengan jumlah peserta terbatas, dan kesempatan peserta untuk berbicara tergantung dengan agenda yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, kesempatan bagi perwakilan FAD untuk berbicara di Forum Musrenbang sangat dibatasi oleh waktu dan ijin dari pimpinan rapat, sehingga persepsi dari pimpinan rapat sangat mempengaruhi bagaimana perwakilan Forum Anak dapat terlibat dan diakomodir suaranya.  Catatan lain dalam Musrenbang yaitu secara teknis pelaksanaan Musrenbang biasanya dilakukan pada saat jam sekolah sehingga anak tidak sepenuhnya bisa hadir karena terkendala pemberian ijin  dari  orang  tua  maupun  sekolah.  Selain  itu,  proses  pelaksanaan  Musrenbang  juga tidaklah  mudah,  anggota  Forum  Anak  harus  dibekali  kemampuan  menyampaikan pendapat/pandangannya  di  depan  umum,  dan  membangun  kepercayaan  diri  sehingga mampu berperan maksimal dalam Musrenbang.
Meskipun Musrenbang merupakan salah satu bentuk komunikasi pembangunan, namun dalam praktiknya masih dinilai kurang efektif dalam mengakomodir masukan atau suara anak. Forum Anak sering kali tidak mendapatkan umpan balik atas penyampaian masukan dalam bentuk “Suara Anak” dan tidak semua anak merasa aman dan nyaman ketika  menyampaikan  pendapatnya  melalui  Musrenbang.  Minimnya  referensi keterlibatan  anak/  partisipasi  anak  dalam  proses  pembangunan  yang  membatasi partisipasi anak hanya bisa dilakukan melalui Musrenbang, menjadikan partisipasi anak dalam  pembangunan  tidak  berjalan  optimal.  Sehingga  bagi  anak  yang  tidak  memiliki akses  dalam  Musrenbang,  akan  kesulitan  dalam  berpartisipasi  dan  menyampaikan pandangannya. Oleh karena itu, perlu didorong partisipasi anak dalam bentuk lain untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak selama berproses dalam kegiatan partisipasi anak,  sekaligus  untuk  mendekatkan  akses  bagi  anak  pada  kegiatan  partisipasi  yang bermakna. Untuk menjamin keamanan anak selama berpartisipasi dalam pembangunan, maka diperlukan kelengkapan Forum Anak yang terdiri dari fasilitator, pendamping dan Pembina  Forum  Anak  yang  memiliki  persyaratan  salah  satunya  adalah  memahami  isu atau hak-hak anak dan memahami kode etik berkegiatan dengan anak.

## B.  Implementasi  Kebijakan  Partisipasi  Anak  Melalui  Forum  Anak  Daerah Kabupaten Bogor
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjawab  2  (dua)  rumusan  masalah  yaitu:  1). Mengapa kebijakan partisipasi anak di Kabupaten Bogor tidak berjalan optimal? dan 2). Bagaimana strategi untuk meningkatkan partisipasi anak melalui pengembangan Forum Anak  di  Kabupaten  Bogor?  Untuk  menganalisis  dan  menjawab  rumusan  masalah tersebut,  peneliti  menggunakan  ukuran  keberhasilan  implementasi  kebijakan  menurut Riant Nugroho yang dipengaruhi oleh 5 indikator yaitu Tepat Kebijakan/ Muatan, Tepat Pelaksanaan, Tepat target, Tepat Lingkungan/ Konteks, dan Ketepatan Proses.

## 1. Tepat Kebijakan/Muatan
a. Output Kebijakan Partisipasi Anak Melalui Pengembangan Forum Anak
Suatu kebijakan dirasa tepat apabila mampu memecahkan masalah, dirumuskan sesuai dengan karakter permasalahan, dan kebijakan dibuat oleh Lembaga yang memiliki kewenangan  yang  sesuai  dengan  karakter  kebijakannya.  Kebijakan  Partisipasi  Anak dibuat untuk mengakomodir suara atau pendapat anak dalam perencanaan pembangunan melalui  kegiatan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  baik  yang dilakukan di tingkat Kabupaten maupun di level Desa/Kelurahan dan kecamatan.
Hasil  penelitian  menunjukan  adanya  kebijakan  di  tingkat  pusat  tentang Penyelenggaraan Forum Anak dan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan yaitu melalui  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Nomor  3  dan  4  tahun  2011,  mampu  mendorong  Pemerintah  Daerah  untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan membuat turunan Kebijakan Partisipasi Anak melalui pengembangan Forum Anak Daerah termasuk Pemda Kabupaten Bogor . Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk,  dan Keluarga  Berencana  (DP3AP2KB)  Kabupaten  Bogor  merupakan  Lembaga  yang memiliki  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  urusan  di  bidang  perlindungan  anak . Sejak tahun 2015 Dinas P3AP2KB telah mengembangkan wadah partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah sebagai mandat kebijakan KLA. Landasan hukum yang mendasari kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor No.5 Tahun 2015 tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  namun  dalam  Perda  tersebut  belum membahas spesifik terkait hak partisipasi anak. Sejalan dengan perkembangan KLA di Kabupaten  Bogor,  maka  kebutuhan  untuk  mewadahi  hak  partisipasi  anak  semakin meningkat. Pada tahun 2022 dikeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Bogor No.47 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) dan dikuatkan kembali dengan Perda No.  3  Tahun  2023  tentang  Penyelenggaraan  KLA  yang  didalamnya  telah  memuat indikator  partisipasi  anak  sebagai  bagian  dari  hak  anak.  Kebijakan  ini  semakin menguatkan Pemda untuk mengimplementasikan hak anak dalam upaya pemenuhan hak anak.
Adanya  kebijakan  Partisipasi  Anak  memberikan  kemudahan  bagi  FAD Kabupaten  Bogor  untuk  terlibat  dalam  perencanaan  pembangunan  dan  menyuarakan pandangannya. Selain itu,  melalui kebijakan tersebut FAD Kab. Bogor  dapat menjaring masukan  dan  pendapat  anak-anak  yang  ada  di  Kabupaten  Bogor  melalui  kegiatan penjaringan ”Suara Anak” mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan kabupaten untuk disampaikan dalam Forum Musrenbang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Perwakilan Dinas P3AP2KB Kabupaten Bogor selaku pendamping Forum Anak:
“Sejak  tahun  2015  sudah  terbentuk  Forum  Anak,  sudah  dibuat  juga sekretariatnya  yang  saat  ini  sedang  direnovasi.  Renovasi  Sekretariat    (Forum Anak) juga merupakan hasil masukan dari anak-anak yang ditindaklanjuti oleh Pemda. Anggota Forum Anak juga difasilitasi dengan program pengembangan kapasitas  termasuk  dilatih  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  dan  dilibatkan  dalam Forum Musrenbang.” (Perwakilan Dinas)

## Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat salah satu anggota Forum Anak daerah Kabupaten Bogor:
“Sudah  lama  ikut  FAD  Kabupaten  Bogor  sekitar  tahun  2019,  sudah  banyak kegiatan  dari  tahun  ke  tahun  namun  sempat  vakum  karena  Covid.  Kami  juga sudah diundang ke acara Musrenbang di tingkat Kabupaten.”

## b. Pengaruh Kebijakan Partisipasi Anak terhadap Permasalahan
Implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  proses  pelaksanaan  kebijakan.  Hasil wawancara dengan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak (PHSIPA)  menunjukan  bahwa  dilibatkannya  Forum  Anak  dalam  proses  perencanaan pembangunan dapat berkontribusi menghasilkan kebijakan/program/kegiatan pemerintah daerah yang lebih tepat sasaran atau lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan adanya perencanaan  pembangunan  yang  lebih  partisipatif,  inklusif,  dan  ramah  anak  termasuk anak-anak yang dalam kelompok rentan.
“Pembangunan  berbasis  hak  anak  berkontribusi  untuk  menghasilkan  program dan  kebijakan  yang    tepat  sasaran  termasuk  mengakomodir  anak-anak  dalam kondisi khusus. Hal ini  berkolerasi dengan perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah  ” (Asdep PHSIPA, KemenPPPA)
Dengan  adanya  kebijakan  Partisipasi  Anak  di  Kabupaten  Bogor,  perwakilan Forum  Anak  dilibatkan  dan  diundang  untuk  mengikuti  kegiatan  Musrenbang. Pada  kesempatan  tersebut  perwakilan  Forum  Anak  dapat  menyampaikan  Suara  Anak sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan. Salah satu suara anak yang diakomodir oleh Pemda adalah dibangunnya Sekretariat Forum Anak yang  berlokasi  di  Kompleks  Pemda  Kabupaten  Bogor,  tersedianya  anggaran  untuk kegiatan  FAD,  dan  dilibatkannya  anak  dalam  Konsultasi  Publik  Pembangunan  Kab. Bogor.  Keberadaan  Sekretariat  Forum  Anak  telah  dimanfaatkan  sebagai  tempat berkumpul,  berdiskusi,  menyusun  program  FAD,  dan  peningkatan  kapasitas  anggota FAD Kab. Bogor.

## c Karakter Kebijakan
Kebijakan  Partisipasi  Anak  di  Kabupaten  Bogor,  diselaraskan  dengan karakteristik pengembangan Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Untuk  melaksanakan  mandat  KLA,  Bupati  Bogor  selaku  pimpinan  daerah  wajib melakukan  evaluasi  pelaksanaan  Forum  Anak  yang  disinergikan  dengan  evaluasi penyelenggaraan KLA setiap tahun. Salah satu dukungan Bupati Bogor terhadap Forum Anak  yaitu  dengan  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  (SK)  Bupati  Bogor  No. 476/376/KPTS/2017  tentang  Penetapan  Keanggotaan  Forum  Anak  Daerah  Kabupaten Bogor. Adanya SK keanggotaan Forum Anak semakin menguatkan peran Forum Anak untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lintas Perangkat Daerah atau SKPD.

## 2. Tepat Pelaksana Kebijakan
Dalam  proses  implementasi  kebijakan,  pelaksana  kebijakan  memiliki  peran penting untuk menjalankan atau melaksanakan kebijakan sehingga dapat berjalan sesuai koridor  atau  tujuan  awal.  Pelaksana  kebijakan  di  tingkat  pusat  adalah  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Kemen  PPPA)  yang  berdasarkan Perpres No.65/2020 merupakan kementerian yang salah satu tugas dan fungsinya adalah perumusan dan penetapan kebijakan pemenuhan hak anak. Kemudian di tingkat daerah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kabupaten Bogor selaku dinas pengampu  urusan  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  yang  dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga  Teknis  Daerah.  Berdasarkan  ketepatan  pelaksana  kebijakan,  sudah  sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  dari  masing-masing  lembaga.  Namun,  selain  dilakukan  oleh Dinas  P3AP2KB,  kebijakan  pemenuhan  hak  anak  dan  perlindungan  khusus  anak  juga harus  dilakukan  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  tergabung  dalam Gugus Tugas KLA  Kabupaten Bogor. Hal ini berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan perlindungan anak merupakan urusan konkueren wajib non layanan dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang tergabung dalam SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## 3. Tepat Target
a. Sasaran Target
Ketepatan  dan  kejelasan  target  sasaran  merupakan  unsur  penting  tercapainya tujuan implementasi kebijakan. Target dari kebijakan partisipasi anak utamanya adalah Kepala Daerah sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak.  Komitmen  pimpinan/Kepala  Daerah  diwujudkan  dalam  sinergitas  program  dan anggaran dalam upaya pemenuhan hak anak yang termuat dalam kegiatan dan program masing-masing  SKPD  mulai  dari  tingkat  Kebupaten  sampai  desa/kelurahan.  Sehingga idealnya bukan hanya Dinas P3AP2KB Kab. Bogor saja yang melibatkan FAD, namun seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bogor juga harus melibatkan FAD dalam seluruh kegiatan  dan  program  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  monitoring  dan evaluasi program dan kegiatan.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  belum  semua  SKPD  baik  di  tingkat Kabupaten,  Kecamatan,  Kelurahan/Desa,  melibatkan  FAD  dalam  kegiatan.  Hal  ini disebabkan  kurangnya  sosialisasi  tentang  kebijakan  perlindungan  anak  termasuk  di dalamnya  partisipasi  anak  mulai  dari  Peraturan  Daerah  Kab.  Bogor  No.5  Tahun  2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan Bupati Bogor No. 47 Tahun 2022, dan  Perda  No  3  tahun  2023  tentang  Penyelenggaraan  KLA.  Selain  itu,  belum  semua SKPD mengetahui adanya FAD Kab. Bogor sebagai salah satu wadah partisipasi anak, dan  masih terdapat SDM di daerah yang menganggap bahwa pelibatan atau partisipasi anak  belum  menjadi  isu  prioritas  dan  dilakukan  hanya  sebatas  formalitas  untuk mendongkrak penilaian KLA,
“Kami  dilibatkan  pada  rapat-rapat  yang  diselenggarakan  oleh  SKPD  untuk mendukung  evaluasi  KLA,  namun  kami  tidak  disiapkan  untuk  bisa  berperan dalam  kegiatan  tersebut  karena  biasnya  undangannya  mendadak,  dan  kami dihadirkan sebagai undangan saja.” (perwakilan anak)
Selain  SKPD,  dukungan  dari  Lembaga  masyarakat,  akademisi,  dunia  usaha, media,  satuan  Pendidikan,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  termasuk  orang  tua  juga menjadi  penting.  Namun,  hasil  penelitian  menunjukan  belum  semua  masyarakat termasuk  anak-anak  dan  pengajar  yang  berada  di  pondok  pesantren  mengetahui  FAD sebagai wadah partisipasi anak.
“Tidak tahu ada Forum Anak Daerah, kami baru mendengarnya sekarang. Belum ada sosialiasasi terkait Forum Anak di pesantren. Praktiknya  di Pesantren sudah melaksanakan  konsep  partisipasi  anak  contohnya  melibatkan  santri  pada  saat diskusi tata tertib atau aturan selama di pondok ” (perwakilan santri, Pondok Pesantren).
b. Kesiapan Target dan Intervensi Kebijakan
Intervensi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan akan mempengaruhi persepsi target sasaran tentang kebijakan tersebut. Dinas P3AP2KB selaku perangkat daerah yang memiliki  mandat  terkait  dengan  pemenuhan  hak  anak,  harus  melakukan  advokasi  dan sosialisasi terkait kebijakan partisipasi anak termasuk sosialisasi keberadaan Forum Anak Daerah  yang  dapat  diakses  oleh  seluruh  anak  yang  ada  di  Kabupaten  Bogor  untuk menyuarakan  pandangannya.  Advokasi  dan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas P3AP2KB  akan  berdampak  pada  meningkatnya  pemahaman  SKPD,  Lembaga Masyarakat,  Dunia  Usaha,  Akademisi,  Media,  dan  masyarakat    dalam  memahami pentingnya  partisipasi  anak  sehingga  akan  banyak  pihak  mendukung  dan  ikut  terlibat yang berdampak pada  implementasi kebijakan yang lebih optimal.
Hasil penelitian menunjukan, proses partisipasi anak dalam proses pembangunan masih  mengalami  hambatan  karena  minimnya  pemahaman  SDM  terkait  isu  hak  anak termasuk partisipasi anak. Kurangnya pemahaman stakeholder menyebabkan partisipasi anak  dianggap  tidak  penting,  orang  dewasa  cenderung  antipati  terhadap  usulan  anak karena dianggap masih terlalu muda belum banyak pengalaman, masih ada diskriminasi ketika anak menyampaikan pendapatnya,  dalam setiap pertemuan anak hanya dihadirkan namun  tidak  diberikan  kesempatan  untuk  menyampaikan  pendapatnya,  dan  tidak memperhatikan  saat  anak  menyampaikan  aspirasinya,  sehingga  pelibatan  anak  dalam kegiatan orang dewasa masih dianggap hal yang tidak lumrah termasuk pelibatan anak dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.
Anak  juga  sering  kali  tidak  dibekali  atau  disiapkan  pada  saat  menghadiri pertemuan pembahasan kebijakan atau program yang dilakukan SKPD, anak tidak diberi pemahaman tentang isu yang diangkat, dan tidak diberi tahu tentang fungsi keberadaan mereka,  sehingga  ketika  anak  diberikan  kesempatan  untuk  berbicara  anak  merasa kesulitan.

## c. Kebijakan Baru atau Melanjutkan Kebijakan Yang Sudah Ada
Keseragaman konsep partisipasi anak dalam pembangunan adalah karena adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan atau lebih dikenal sebagai “Forum Anak sebagai Pelapor dan Pelopor” yang kemudian diadopsi  menjadi  peraturan  daerah  tentang  perlindungan  anak  melalui  konsep Kabupaten/Kota  Layak  Anak.  Dalam  peraturan  ini,  menjelaskan  terkait  Forum  Anak untuk  dapat  diakui  dan  diakomodir  dalam  proses  pengambilan  keputusan  di  sekolah, pertemuan  masyarakat,  Musrenbang  mulai  dari  tingkat  desa  sampai  pusat.  Kebijakan partisipasi  anak  merupakan  kebijakan  yang  sudah  ada  di  level  pusat,  namun  dalam
penerapannya di daerah masih perlu diuraikan dalam peraturan turunan terkait bagaimana keterlibatan  anak  dalam  setiap  kegiatan  sehingga  anak  diakui  keberadaannya  dan berkontribusi dalam setiap kegiatan yang melibatkan mereka.
Harapannya dengan adanya turunan kebijakan yang menjamin kemudahan bagi FAD  untuk dapat berpartisipasi, dapat menjangkau anak-anak yang berada pada situasi khusus  termasuk  pengembangan  model  Forum  Anak  disesuaikan  dengan  kondisi lingkungan dan latar belakang kebutuhan anak-anak .

## 4. Tepat Lingkungan

## a. Endogen (Penentuan Lingkungan Kebijakan)
Ketepatan  lingkungan    menurut  Riant  Nugroho  (2014:  687)  berkaitan  dengan kebijakan yang ada sudah sesuai dengan lingkungan kebijakan atau tidak, seperti interaksi antara  Lembaga  perumus  kebijakan  dan  pelaksana  kebijakan  dengan  Lembaga  lain. Indikatornya  adalah  keterkaitan  antara  Lembaga-lembaga  pelaksana  kebijakan  dengan Lembaga  lainnya,  persepsi  kelompok  kepentingan  akan  kebijakan  dan  implementasi kebijakan, dan sumber otoritas kebijakan. Indikator tepat lingkungan dibagi menjadi dua yaitu lingkungn endogen dan lingkungan eksogen.
Lingkungan  endogen  terdiri  dari  Dinas  P3AP2KB  Kabupaten  Bogor  yang memiliki  tugas  dan  fungsi  terkait  perumusan  kebijakan  perlindungan  anak  di  tingkat daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bogor tingkat Kabupaten sampai dengan Desa, dan Lembaga terkait yang fokus pada perlindungan anak termasuk di dalamnya adalah Lembaga masyarakat pemerhati anak, termasuk organisasi anak.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  lingkungan  endogen  atau  interaksi  antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan Lembaga lain belum cukup optimal,  hal  ini  disebabkan  karena  belum  semua  lembaga  memiliki  pemahaman  dan konsep  yang  sama  dalam  pelaksanaan  kebijakan  partisipasi  anak  sehingga  dalam kolaborasi  antar  jejaring  baik  lintas  Lembaga  dan  masyarakat  masih ego  sektoral . Persepsi  yang  sering  kali  muncul  adalah  urusan  perlindungan  anak  menjadi  tanggung jawab dari Dinas pengampu saja yaitu Dinas P3AP2KB Kab. Bogor, padahal berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah Non layanan dasar yaitu perlindungan anak harus dilaksanakan oleh  seluruh  SKPD  yang  ada  di  Kabupaten  sesuai  tugas  fungsinya  masing-masing. Tantangan  Dinas  P3AP2KB  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  Partisipasi  Anak dalam Pembangunan yaitu:
1. Koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah dan Lembaga vertical pada proses partisipasi anak belum optimal.
2. Program  dan  kebijakan  SKPD  belum  melibatkan  suara  anak,  dan  lebih  banyak berbasis data.
3. Kab. Bogor telah menyediakan ruang bagi Forum Anak untuk berpartisipasi, namun belum sepenuhnya menyentuh level partisipasi yang bermakna.
Pemda Kabupaten Bogor telah menyediakan ruang untuk partisipasi anak dalam bentuk  1)  menghadiri  Musrenbang;  2)  mengumpulkan  suara  anak.  Namun  sistim pelaksanaan Musrenbang masih dianggap kurang fleksibel dalam menjaring suara anak, bahkan  terkesan  membebani  anak  dalam  menyampaikan  pandangannya.  Wadah partisipasi pemerintah dalam bentuk Musrenbang, mengharuskan anak untuk mematuhi tata Kelola negara yang belum sepenuhnya dapat dipahami oleh anak
“Suara anak kami himpun secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten.  Forum  Anak  Desa  mengundang  perwakilan  anak-anak  desa  untuk dimintakan  pendapatnya.  Hasil  diskusi  masing-masing  desa  dibawa  ke kecamatan dan kabupaten untuk disampaikan dalam Musrenbang” (Perwakilan Forum Anak)
Meskipun  Pemda  Kab.  Bogor  telah  menyediakan  ruang  berpartisipasi,  namun belum semua anak yang ada di Kab. Bogor dapat mengakses layanan tersebut termasuk anak-anak santri Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Bogor,
“Belum ada  kegiatan untuk menjaring suara anak khususnya untuk santri , belum ada juga untuk meminta masukan santri untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan hak anak.  Untuk  sosialisasi  Konvensi  Hak  Anak  pernah  satu  kali  baru  tahun  ini.” (Ustadzah, Pondok Pesantren)
Dengan sinergitas dan kolaborasi antar jejaring, harapannya seluruh SKPD dalam menyusun  program  dan  kegiatan  melibatkan  Forum  Anak.  Masyarakat  juga  berperan untuk  ikut  mengawasi  dan  mendukung  jalannya  kebijakan  dengan  cara  ikut  menyebar luaskan informasi terkait partisipasi anak dan keberadaan FAD. Masyarakat juga dapat berjejaring  dengan  Dinas  untuk  bersama-sama  melibatkan  FAD  dan  kelompok kegiatan/organisasi  anak  dalam  kegiatan  yang  ada  di  lingkungan  masyarakat,  serta memberikan  kemudahan  akses,  keamanan,  dan  kenyamanan  bagi  anak  ketika menyampaikan pandangannya.

## b.  Eksogen (Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Partisipasi Anak)
Persepsi atau pandangan publik terkait dengan Kebijakan Partisipasi Anak dalam pembangunan  memiliki  pengaruh  besar  dalam  menentukan  efektifias  kebijakan Partisipasi Anak, karena selama ini konseptualisasi orang dewasa terhadap anak membuat mereka  kurang  percaya  bahwa  anak  dapat  terlibat  dan  dilibatkan  dalam  kegiatan partispasi  khususnya  dalam  proses  pembangunan,  sehingga  lingkungan  sosial  kurang mendukung  atau  bahkan  menjadi  penghambat  utama  bagi  anak-anak  untuk mengekspresikan  pandangannya.  Temuan  peneliti  menunjukan  bahwa  belum  semua stakeholder termasuk pejabat publik dan pemerintah menyetujui bahwa partisipasi anak menjadi  konsep  utama  dalam  pembangunan  berbasis  hak  anak.  Studi  ini  menemukan contoh  dimana  perwakilan  anak  dianggap  sebagai  sosok  yang  belum  menyadari kebutuhan mereka, sehingga pada saat Forum Musrenbang Kabupaten Bogor, perwakilan Forum  Anak  Daerah  tidak  diberikan  kesempatan  khusus  untuk  menyampaikan pandangannya,  bahkan  ada  diskriminasi  dari  orang  dewasa  pada  saat  menyampaikan pandangannya.
“Setiap ada kegiatan Musrenbang, perwakilan Forum Anak yang diundang hanya satu  dan  tidak  didampingi  oleh  kakak-kakak  Fasilitator  maupun  Pendamping Forum Anak, selain itu perwakilan Forum Anak harus berebutan dengan orang dewasa pada saat ingin menyampaikan pandangannya.” (perwakilan FAD)
Persepsi  orang  dewasa  tentang  konsep  partisipasi  anak  mencerminkan  gagasan mereka  tentang  masa  kanak-kanak  yang  banyak  dipengaruhi  oleh  pengalaman  mereka pada masa lalu. Namun demikian orang dewasa sudah mulai paham bahwa partisipasi
anak memberikan manfaat untuk tumbuh kembang anak dan sebagai bentuk pembelajaran bagi anak,
“Setiap tahun kami undang perwakilan Forum Anak untuk hadir, karena memang kuota untuk Musrenbang terbatas jadi tidak semua anggota Forum Anak kami undang.  Tapi  memang  bagus  dengan  melatih  anak  untuk  berpartisipasi  akan mendukung tumbuh kembang anak. Mereka jadi lebih pintar disbanding teman- teman yang lainnya”. (Perwakilan Pemda Kab. Bogor).
Anggota Forum Anak menyadari manfaat dengan mereka tergabung dalam Forum Anak, seperti terbangunnya rasa percaya diri, meningkatnya kemampuan berkomunikasi dan  menyampaikan  pendapat,  mendapatkan  teman  baru,  meningkatkan  kesejahteraan anak dan memperluas wawasan anak.
“Saya gabung dengan Forum Anak sejak kelas 13 sampai sekarang, sudah lama banget  dan  ini  sangat  bermanfaat  untuk  mengembangkan  wawasan  dan  rasa percaya diri saya. Sudah banyak kegiatan yang kami lakukan misalnya kampanye rokok dan anti narkoba, kampanye stop Bullying dan kekerasan dan masih banyak lagi.” (perwakilan FA)

## c. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat
Pelaksanaan kebijakan tergantung dari kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang  terlibat  di  dalamnya.  Pengaruh  dapat  berasal  dari  kekusaan  dari  pemangku kepentingan, kepentingan dari pelaksanaan kebijakan, dan strategi yang digunakan pada saat  implementasi  kebijakan.  Kebijakan  Partisipasi  Anak  merupakan  mandat  dari Undang-undang, dimana terdapat aktor-aktor penyelenggara yang memiliki kewenangan untuk ikut melakukan pengawalan yang dibuktikan dengan SK, dan masing-masing aktor memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Peneliti menemukan bahwa belum semua aktor-aktor  melaksanakan  mandatnya  sesuai  yang  tercantum  dalam  SK  Bupati  Bogor tentang  Gugus  Tugas  KLA  dan  SK  tentang  Keanggotaan  Forum  Anak.  Hal  ini  salah satunya dikarenakan ketidakpahaman terkait tugas dan fungsinya masing-masing.

## 5. Tepat Proses
Salah  satu  cara  untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan  implementasi  kebijakan adalah  dengan  membekali  SDM  atau  aktor-aktor  sebagai  asset  penting  dalam  sebuah organisasi,  dengan  wawasan,  pengetahuan,  ketrampilan  terkait  dengan  isu  pemenuhan hak anak dan kebijakan partisipasi anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas terkait isu hak anak bagi lintas Perangkat Daerah, sudah dilakukan oleh  Dinas  P3AP2KB  sebagai  pengampu  isu  hak  anak.  Namun  pada  saat  pelaksanaan kegiatan  Bimtek,  yang  hadir  bukan  Kepala  Dinas  atau  pihak  yang  dapat  mengambil keputusan/  kebijakan  di  instansinya  masing-masing,  dan  sering  kali  perwakilan  yang hadir tidak melaporkan kepada pimpinan apa yang menjadi rekomendasi pada kegiatan tersebut.  Permasalahan  lain  yaitu  seringnya  rotasi  pegawai  di  tingkat  daerah  yang menyulitkan proses implementasi kebijakan karena SDM yang sudah paham dan terlatih isu pemenuhan hak anak harus dimutasi ke instansi lain.
“Setiap  tahun  kami  melakukan  Bimtek  Konvensi  Hak  Anak  dan  Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan mengundang Kepala Perangkat Daerah yang menjadi anggota Gugus Tugas KLA, Akademisi, SDM yang bertugas pada
Lembaga  layanan  pemenuhan  hak  anak,  Forum  Anak,  Tokoh  Agama,  Tokoh Masyarakat, Perwakilan Dunia Usaha, Perwakilan Media untuk meningkatkan pemahaman.  Namun  yang  hadir  terkadang  bukan  kepala  OPD  sehingga  tidak maksimal, masalah lain juga terkait dengan mutasi pegawai yang juga menjadi kendala.” (perwakilan Dinas)
Permasalahan lain yaitu kurangnya sarana prasana Komunikasi, Informasi, dan Edukasi  (KIE)  yang  dapat  diakses  oleh  stakeholder  lain  dan  masyarakat  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  menguatkan  komitmen.  Dinas  P3AP2KB  dan  Forum Anak sebetulnya sudah memiliki media sosial dan website yang dapat digunakan sebagai media penyebaran informasi, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Website dan media  sosial  Dinas  P3AP2KB  belum  dikelola  dengan  baik  sehingga  penyampaian informasi tidak maksimal. Pemberitaan terkait kegiatan pemenuhan hak anak yang sudah banyak  dilakukan  tidak    tersampaikan,  dan  juga  kebijakan-kebijakan  terbaru  terkait dengan pemenuhan hak anak juga tidak tergambarkan di dalam website dan media sosial tersebut.
Dukungan  Pemerintah  Daerah  dalam  kegiatan  Forum  Anak  juga  sudah  terlihat dengan  disediakannya  Sekretariat  Forum  Anak,  namun,  dukungan  Program  Kerja Tahunan FAD masih terbatas. Dinas belum menyediakan sarana, prasarana, dan anggaran khusus  yang  dapat  digunakan  FAD  untuk  mendukung  program  kerja  tahunan,  hal  ini dikarenakan  kurangnya  komunikasi  antara  Dinas  (pendamping  dan  fasilitator)  dengan FAD terkait Program Tahunan FAD, sehingga Dinas belum dapat memetakan anggaran untuk memfasilitasi program tahunan FAD.
“Karena  Kabupaten  Bogor  wilayahnya  sangat  luas  maka  kami  Forum  Anak, terkadang marasa kesulitan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh seperti Nanggung, Cariu, Pamijahan, Sukajaya padahal yang jauh-jauh itu yang banyak permasalahan  anaknya.  Kami  sudah  menyampaikan  hal  ini  ke  Dinas.” (Perwakilan FA)

## C. Identifikasi Hambatan dan Strategi yang Digunakan
Tantangan  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  implementasi  kebijakan partisipasi anak di Kabupaten Bogor berdasarkan hasil temuan lapangan yaitu 1) Tepat target yang mencangkup sumber daya manusia dan sumber daya anggaran baik dari segi kualitas  maupun  kuantitasnya;  2)  Tepat  Lingkungan  yang  terkait  dengan  persepsi  dan interaksi  antara  pembuat  kebijakan,  pelaksana  dan  aktor  lain  dalam  implementasi kebijakan partisipasi anak; 3) Tepat proses yang dimaknai sebagai pemahaman antar aktor pelaksana  kebijakan,  dimana  komunikasi  menjadi  unsur  penting  untuk  menyamakan persepsi  dan  memberikan  pemahaman  yang  cukup,  namun  aspek  komunikasi  belum dimanfaatkan secara optimal oleh pembuat kebijakan
1. Tepat Target: Sumber Daya Manusia dan Anggaran
Keberhasilan  Implementasi  kebijakan  membutuhkan  Sumber  Daya  Manusia (SDM) yang mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. SDM yang memiliki kapasitas untuk dapat membuat perencanaan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan, harus memiliki keahlian dan kompetensi terkait isu kebijakan yang diangkat yaitu terkait dengan kebijakan partisipasi anak, sehingga mampu menyelesaikan
isu  dan  permasalahan  yang  terjadi.  Strategi  yang  dapat  digunakan  oleh  Dinas  untuk meningkatkan kualitas atau pemahaman SDM yaitu dengan sosialisasi dan Bimtek terkait Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  dan  Kebijakan  Perlindungan  Anak.  Sedangkan  untuk meningkatkan  kuantitas/  jumlah  SDM  yang  dapat  melakukan  pendapingan  pada  anak adalah kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan LM Pemerhati Anak. KemenPPPA juga dapat  membantu  Dinas  P3AP2KB  Kab  Bogor  untuk  menyediakan  narasumber  dan anggaran  pelaksanaan  Bimtek  KHA  dan  Kebijakan  partisipasi  anak,  termasuk  dalam pelatihan kode etik berkegiatan dengan anak.
Selain SDM, keberhasilan implementasi kebijakan juga membutuhkan anggaran untuk pelaksanaan atau operasional kegiatan. Minimnya anggaran yang disebabkan oleh kelemahan dalam perencanaan kegiatan menyebabkan pelaksana kebijakan tidak mampu menjalankan  tugas  dan  fungsinya  secara  optimal.  Berdasarkan  hasil  penelitian  maka keterbatasan  anggaran  menjadi  salah  satu  kendala  dalam  kegiatan  Partisipasi  Anak  di Kabupaten  Bogor.  Anggaran  kegiatan  FA  hanya  berasal  dari  Dinas  P3AP2KB  yang jumlahnya terbatas. Forum Anak juga belum diberikan alokasi anggaran secara khusus untuk melaksanakan program kerja. Hal ini disebabkan karena Dinas P3AP2KB belum memetakan kebutuhan dari Forum Anak karena kurangnya komunikasi dengan Forum Anak terkait program kerja yang sudah dibuat oleh Forum Anak.
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  kolaborasi  lintas  SKPD    dan mengidentifikasi  serta  memetakan  kebutuhan  FA.    Selain  melakukan  pemetaan kebutuhan Forum Anak, dapat juga dilakukan dengan pemberian stimulus dan kerjasama dengan  Dunia  Usaha  dan  Media  dalam  pembiayaan  kegiatan  Forum  Anak.  Selain  itu, Dinas P3AP2KB dapat mendorong Dinas lain yang ada di Kabupaten Bogor untuk dapat melibatkan  Forum  Anak  dalam  kegiatan  yang  berkaitan  dalam  upaya  pemenuhan  hak anak.

## 2. Tepat Lingkungan
Lingkungan  kebijakan/  interaksi  antara  aktor-aktor  pelaksana  kebijakan  dan persepsi  orang  dewasa  tentang  kebijakan  partisipasi  anak  sangat  berpengaruh  dalam efektivitas implementasi kebijakan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong ketepatan lingkungan adalah dengan memerankan masing-masing SKPD sesuai tugas dan fungsinya  dalam  keanggotaan  Gugus  Tugas  KLA.  Agar  SKPD  dapat  berperan  secara maksimal maka perlu diberikan pemahaman terkait isu pemenuhan hak anak termasuk di dalamnya  partisipasi  anak  dengan  mengadakan  pertemuan  rutin  dan  membentuk whatupps grub koordinasi.
Dalam mengembangkan partisipasi anak, seluruh pihak perlu berpedoman pada syarat-syarat  umum  partisipasi  anak  yaitu  1)  Sukarela  artinya  seluruh  pihak  tidak diperkenankan untuk melakukan pemaksaan terhadap anak, dan perlu meminta ijin pada orang  tua  dan  wali;  2)  Memperoleh  informasi  yang  memadai  artinya  anak  harus mendapatkan  informasi  secara  utuh  terkait  kegiatan;  3)  kesempatan  yang  sama  bagi semua anak atau non diskriminasi; 4) Tindak lanjut evalusi artinya ada diberikan umpan balik apa yang perlu ditindaklanjuti dari proses mereka berpartisipasi.
Pemerimtah daerah juga perlu membuat kebijakan dalam bentuk mekanisme atau SOP  yang  terstruktur  terkait  bagaimana  anak  dapat  menyampaikan  suaranya    di musrenbang mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten. Selain itu masing-masing SKPD dapat melakukan evaluasi bersama terkait implementasi kebijakan partisipasi anak yang dilaksanakan di masing-masing instansi, dan juga berbagi pengetahuan atau praktik
baik untuk meningkatkan pemahaman tentang partisipasi sebagai bagian dari hak anak, dan  meningkatkan  persepsi  terhadap  anak  bahwa  mereka  merupakan  bagian  dari  agen perubahan di masa depan.

## 3. Tepat Proses: Komunikasi
Implementasi kebijakan membutuhkan unsur komunikasi sebagai sebuah proses mentransformasikan  kebijakan,  yang  sasarannya  tidak  hanya  pelaku  kebijakan  yang teridentifikasi  dalam  struktur  organisasi,  namun  juga  seluruh  pihak  yang  terlibat    dan menjadi tujuan, sasaran, dan arah kebijakan. Komunikasi membuat diseminasi kebijakan menjadi  mudah  sehingga  para  pemangku  kepentingan  lebih  dapat  memahami  dan mendukung setiap program dan kebijakan yang telah disusun. Dalam proses komunikasi, keberadaan  SDM  menjadi  penting  karena  mempengaruhi  intensitas  dan  efektivitas komunikasi. SDM yang memiliki kapabilitas dan memahami kebijakan partisipasi anak akan lebih mudah menyampaikan program-program dan kebijakan partisipasi anak agar dipahami  antar  instansi.  SDM  juga  memegang  peranan  penting  dalam  membangun kolaborasi dan jejaring terkait isu partisipasi anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Riant Nugroho  bahwa  perlu  komunikasi  yang  intens  agar  pemerintah  memahami  kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan, sehingga masing-masing pihak memahami bahwa kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk mangatur masa depan.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dari  aspek  Ketepatan  Proses,  beberapa permasalahan  yang  ditemukan  adalah  diantaranya  komunikasi  hanya  selintas,  belum merespon kebutuhan dari Forum Anak, Dinas P3AP2KB di tahun 2023 belum banyak melakukan Sosialiasisasi terkait Forum Anak pada lintas Dinas, hal ini dibuktikan dengan masih banyak Dinas yang belum mengetahui tentang Forum Anak. hasil penelitian juga menunjukan  untuk  sosialisasi  ke  kecamatan  dan  sekolah-sekolah  juga  baru  dilakukan sekali setahun, sehingga banyak yang belum mengetahui tentang Forum Anak.

## Kesimpulan
Berdasarkan  data  dan  temuan  dilapangan,  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan umum  bagaimana  partisipasi  anak  melalui  pengembangan  Forum  Anak  Daerah Kabupaten Bogor dijalankan, termasuk persepsi orang dewasa dan lingkungan kebijakan, kesadaran orang dewasa terkait hak partisipasi anak, dan ketrampilan orang dewasa untuk dapat memfasilitasi anak dalam proses partisipasi.
Ada beberapa isu yang ditemukan yaitu 1) Partisipasi anak dalam pembangunan di Kabupaten Bogor telah diwadahin melalui pengembangan FAD kab. Bogor. Mereka juga  telah  dilibatkan  dalam  kegkatan  musrenbang  dan  penjaringan  Suara  Anak;  2) Kebijakan mengatur tentang partisipasi anak sudah ada mulai dari tingkat nasioanl sampai dengan desa/kelurahan meskipun di semua kebijakan hanya memastikan anak difasilitasi dan dapat mendapatkan kesempatan untuk bersuara, namun pengakuan keberadaan anak di  forum  musrembang  kurang;  4)  Komitmen  pimpinan  daerah  untuk  mendukung partisipasi anak sudah ada; 5) Belum semua anak di Kabupaten Bogor mendapatkan akses untuk  berparyisipasi  termasuk  santri;  6)  FAD  aktif  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan masyarakat, kampanye, dan sosialisasi sesuai dengan isu. 8) orang dewasa di sekitar anak dapat menjadi pendukung atau penghambat dalam partispiasi anak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  sesuai  dengan  Teori  Implementasi  Kebijakan Riant  Nugroho  bahwa  ada  lima  indikator  yang  mepengaruhi  implementasi  kebijakan publik yaitu  tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.  Dari  dua  indikator  tersebut    berjalan  cukup  baik,  namun  ada  tiga  aspek  yang
sangat  berpengaruh  sehingga  implementasi  kebijakan  belum  optimal  yaitu  yaitu ketepatan  target,  ketepatan  lingkungan,  dan  ketepatan  proses.  Ketepatan  target  terkait dengan  pemahaman  SDM  tentang  kebijakan  dan  alokasi  anggaran  untuk  pelaksanaan kebijakan.  Ketepatan  Lingkungan  terkait  dengan  interaksi  antar  SKPD  dalam mengimplementasikan kebijakan partisipasi anak, dan tepat proses  yaitu terkait dengan pemahaman masing-masing stakeholder terkait tugas dan fungsinya dalam implementasi kebijakan partisipasi anak sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berbasis hak anak.

## BIBLIOGRAFI
Abdian Ilosa, Rusdi. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Pekan Baru. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP). Vol2-No.1
Alviana,  Ilma.  Rosyadi.  Simin,  &  Idanati,  Rukna.  2021.  Partisipasi  Forum  Anak banyumas  Dalam  Mewujudkan  Kabupaten  Layak  Anak  di  Kabupaten  Banyumas Ditinjau  dari  Perspektif  Multi  Stakeholder  Partnerships.  Jurnal  Desentralisasi  dan Kebijakan Publik (JDKP). Vol 02.No.2
Anggraini,  Vanisa  Dian.  2022.  Partisipasi  Anak  Muda  dalam  Meningkatkan  Tujuan pembangunan Berkelanjutan: Studi Pada Mitra Muda UNICEF Indonesia. Universitas Brawijaya
Collins, T. M. (2017). A child’s right to participate: Implications for international child protection.The International Journal of Human Rights, 21(1), 14–46.
Cuevas, Patricio; Parra (2022). Multi-Dimensional lens to article 12 of the UNCRC: a model to enhance children participation. Children’s Geographies Journal, 21:3, 363- 367
Fitriyyah, Mustiqowati. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol9-No2
Hapsari,  Nimas.  (2020).  Partisipasi  Anak  Pada  Forum  Anak  Surakarta  Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)
Irwanto, ECPAT. (2011). Panduan Partisipasi Anak dan Orang Muda: Melibatkan Anak dan Orang Muda Dalam Kegiatan Advokasi. Jakarta
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention on The Right of The Child (CRC) atau KHA
KemenPPPA,  Perpres  No.  25  Tahun  2021  tentang  Kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak Anak
Kementerian PPPA, 2022. Profil Anak Tahun 2022 KemenPPPA. 2022. Pedoman Gereja Ramah Anak tahun 2022
KemenPPPA.  2023.  Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan  Partisipasi  Anak  Dalam  Proses Pembangunan Daerah Melalui Forum Anak
Leviner,  P.  (2018).  Child  participation  in  the  Swedish  child  protection  system.  The International Journal of Children’s Rights, 26(1), 136–158.
Mujiati, Tugi. & Windryanto, Tjihno. (2016). Evaluasi Program Partisipasi Anak Dalam Pembangunan  di  Forum  Anak  Kabupaten  Sleman.  Paradiga:  Jurnal  Ilmu Administrasi. Vol-5,No. 2
Parra, Patricio, (2022). “Multi-dimensional Lens to Article 12 of UNCRC: a Model to Enhance Childrens’s Participation”. Children’ s Geohgraphies. UK:21-3, 363-377
Peraturan  Presiden  Republik    Indonesia  Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  25  tahun  2021  tentang  Kebijakan Kebupaten/Kota Layak Anak
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Partisipasi Anak Dalam Proses Pembangunan Daerah Melalui Forum Anak
Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, 2022 Peraturan Menteri PPPA No.18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak Peraturan Menteri PPPA No. 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permen PPPA No.18
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
Prasetya, Rahman.(2022). Impelentasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan (Studi Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan). Jurnal Moderat. Vol8-No.2.
Ranta, Muireann.2023. Can We See Our Voice? Young Children’s Own Contributions to Authentic Child Participation as a Pillar For Sustainability Under the United Nations Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (UNCRC).  European  Early  Childhood Education Research Journal, DOI:10.1080/1350293x.2023.2214716
Ripley, R. B. (1985). Policy analysis in political science.
Save  the  Children  Alliance.  2007.  Advocacy  Matters:  Helping  children  change  their world  An  International  Save  the  Children  Alliance  guide  to  advocacy.  Save  the Children UK
Save the Children, TIFA, YLBHI, European Union, 2022. Selangkah Lebih Maju: Modul Pelatihan  Advokasi  bagi  Anak-Anak  dan  Orang  Muda.  HEAL  Project,  Save  the Children Indonesia.
Save the Children. 2008. Advocacy Handbook for Children and Young People. Save the Children, Stockholm.
SMART  Advocacy.  2021.  SMART  Advocacy  Guide:  Achieving  Policy  and  Funding Change. smartadvocacy.org.
Surat  Keputusan  Bupati  Bogor  No.  476/376/KPTS/2017  tentang  Forum  Anak  Daerah Kabupaten Bogor.
Stepahanie Rap, Denise Verkroost & Marielle Bruning. 2019. Children’s Participation in Dutch Youth Care Practice: an Explonatory Study Into the Opportunities for Child Participation in Youth Care From Proffesional’s Perspektive. Child Care in Practice Journal, 25:1, 37-50
Tri  Muhartini,  Nimas  Hapsari,  Shita  Listya  Dewi,  2022.  Modul  Pelatihan  Strategi Advokasi Kebijakan. GATES Program, Save the Children Indonesia.
Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
Unicef.  (2021).  Analisis  Situasi  Partisipasi  Anak  dan  Remaja  serta  Keterlibatan  di Masyarakat
Van Bijleveld, G. G., Dedding, C. W. M., & Bunders-Aelen, J. F. G. (2015). Children’s and young people’s participation within child welfare and child protection services:
A state-of-the-art review. Child & Family Social Work, 20, 129–138.

## Copyright holder:
Anggin Nuzula Rahma, Mala Sondang Silitonga, Ridwan Rajab (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia