INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7112-7120 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Penyelesaian Akad Akad Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Al Washliyah Medan
Muhammad Budimansyah 1 ✉ , Muhammad Ridwan 2
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama Email: Budimanslow9@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  antara  lain  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada Bank BPRS Al- Washliyah Krakatau, untuk mengetahui faktor apa saja  yang  menjadi  penghambat  Bank  BPRS  Al  -  Washliyah  Krakatau  dalam  rangka  penyelesaian pembiayaan  yang  bermasalah  tersebut  dan  untuk  mengetahui  kesesuaiaan  praktik  penyelesaiaan pembiayaan yang bermasalah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam sebagai alat pengumpul data. Hasil penelitian ini menyatakan Pelaksanaan pemberian pembiayaan di BPRS telah dilakukan sesuai prosedur yang  telah  ditentukan  serta  peraturan-peraturan  pokok  pembiayaan  yang  berlaku,  baik  peraturan interen BPRS yaitu Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Kata Kunci: Pembiayaan, BPRS Al-Washliyah, Penyelesaian

## Abstract
The purpose of this research is, among other things, to find out how problematic financing is resolved at Bank BPRS Al-Washliyah Krakatau, to find out what factors hinder Bank BPRS Al-Washliyah Krakatau in resolving problematic financing and to find out the suitability of financing settlement practices. who had problems with the Fatwa of the National Sharia Council (DSN). The method in this research is a descriptive qualitative method, with in-depth interviews as a data collection tool. The results of this research  state  that  the  implementation  of  providing  financing  at  BPRS  has  been  carried  out  in accordance  with  predetermined  procedures  and  applicable  basic  financing  regulations,  including internal  BPRS  regulations,  namely  the  Financing  Implementation  Guidelines  and  Financial  Services Authority Regulations (POJK)..
Keywords: Pinancing, BPRS Al-Washliyah, Setlemen

## PENDAHULUAN
Lembaga  keungan  bank  dan  non  bank  memiliki  fungsi  yang  strategis  dalam membangun  suatu  perekonomian  negara.  Pembangunan  ekonomi  suatu negara  juga memerlukan program yang terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan  yang  tidak  sedikit.  Tidaklah  mengherankan  apabila  pemerintah  dalam suatu negara terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan  dan  peningkatan  kinerja  bank  sebagai  lembaga  keuangan  dan  lokomotif pembangunan ekonomi.
Aktivitas  funding  merupakan  aktivitas  pokok  BPRS  Al-Washliyah  dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana. Sedangkan aktivitas landing (pembiayaan) yakni aktivitas pemberian fasilitas penyediaan dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak-pihak  yang  merupakan  defisit  unit.  Proses pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  BPRS  yaitu  dengan  akad  yang  digunakan  dalam perjanjian antara nasabah dan pihak bank, yaitu akad.
Strategi bersaing yang benar-benar kredibel di era globalisasi, karena status quo dari semua  kegiatan  melibatkan  masyarakat  tidak  lagi  terbatas  dan  transparansi  serta akuntabilitas diperhitungkan di kedua sektor jasa. Atau lembaga keuangan dan koperasi. Dalam  konteks  koperasi,  manfaat  dari  bentuk  badan  usaha  ini  sangat  didukung  oleh pemerintah  karena  memiliki  potensi  besar  atas  memajukan  perekonomian  rakyat, mengembangkan  usaha  ekonomi  serta  mengurangi  rakyat  kemiskinan.  pada kenyataannya,  perkembangan  koperasi  tetap  menjadi  perhatian.  Namun,  kenyataan menunjukkan  bahwa  perkembangan  koperasi  tetap  menjadi  perhatian.  Dari  140.000
koperasi di Indonesia,  tercantum koperasi syariah, hanya sekitar 28,5% aktif  serta  lebih sedikit lagi memiliki manajemen kelembagaan sangat baik, peran anggota yang merugikan terlebih  lagi  skala  usaha  besar.  andai  pilar  penting  adalah  penopang  perekonomian nasional  yang  paling  penting  dan  diharapkan  menjadi  penopang  perekonomian,  dan cenderung dianggap sebagai unit usaha (Supriyadi, 2016).
Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip  syariah.  Dengan kata  lain bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al- Qur‟an dan Hadis Nabi SAW.
Jenis  usaha  bank  syariah  sebagai  lembaga  perantara  (intermediary)  secara  simpel dapat dijalankan ke dalam pendanaan (funding) dan pembiayaan (financing) atau lending, serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi liability atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak lainnya (nasabah). (Ahmad Dahlan, 2012) Atau penabung pada produk deposito. Dana Pendanaan tersebut sering disebut dengan DPK (Dana  Pihak  Ketiga).  Pembiayaan  disebut  juga  dengan  assets,  dikarenakan  dana  yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan assets (kekayaan) bank tersebut. Walaupun bisa jadi dari dana yang digunakan pembiayaan tersebut juga bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dan Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta  asing  dalam  bentuk  pembiayaan,  piutang,  qard,  surat  berharga  syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi‟ah Bank Indonesia.4 Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
b. Transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan
e. Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi  multijasa.
Berdasarkan  paparan  di  atas  yang  telah  peneliti  uraikan  tertarik  untuk  melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan  syariah  dengan  mengkhususkan  tempat  penelitian  di  PT.BPRS  Al  Washliyah Krakatau. Sebagai data awal dapat dikemukakan komposisi pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Al-Washliyah dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bermasalah / Non Performing Financing (NPF) di  BPRS Al-
Washliyah Medan 2019/2022 Keterangan Tahun Total Pembiayaan NPF% Kendala Dan Permasalahan Triwulan 1 2019 Triwulan 2 2019 Triwulan 3 2019
Triwulan 4 2019
Rp. 210.203.444 Rp.  250.432.223 Rp. 300.343.445 Rp. 310.340.344 5,7 3.5 5.1 3.3 Keterlambatan membayar, dan  keluhan usaha tidak berjalan Triwulan 1 2020 Triwulan 2 2020 Triwulan 3 2020 Triwulan 4 2020 Rp.150.232.233 Rp. 170.232.445 Rp. 220.212.132 Rp.254.343.655 2.8 6.2 4.5 7.5 Keterlambatan Membayar dan Keluhan Keluarga Triwulan 1 2021 Triwulan 2 2021 Triwulan 3 2021
Triwulan 4 2021
Rp. 180.343.334 Rp. 220.234.343 Rp. 330.123.111 Rp. 345.343.344 6.5 2.5 10.5 5.4 Keterlambatan membayar, dan keluhan usaha tidak berjalan Triwulan 1 2022 Triwulan 2 2022 Triwulan 3 2022 Triwulan 4 2022 Rp. 260.213.234 Rp. 240.034.223 Rp.300.123.122 Rp.290.121.445 8.5 2.2 6.1 2.1 Keterlambatan membayar, dan keluhan usaha tidak
berjalan

## Sumber : Laporan Keuangan Publikasi BPRS Al-Washliyah
Berdasarkan  tabel  di  yang  di  uraikan  peneliti  bahwa  persentase  pembiayaan bermasalah  PT  BPRS  Al-Washliyah  Medan  pada  tahun  2019  mencapai  3.3%  dari  total pembiayaan 310 juta. Namun pada tahun 2020 persentase pembiayaan bermasalah naik menjadi  7.5%  dari  total  pembiayaan  254  Juta.  Kemudian  pada  tahun  2021,  mengalami penurunan menjadi 5.4% dari total pembiayaan 180 Juta . Selanjutnya pada tahun 2022, persentase pembiayaan bermasalah 2.1% dari total pembiayaan 290 Juta. Oleh sebab itu, penelitian  ini  akan  menganalisis  bagaimana  bentuk-bentuk  penyelamatan  dan penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  PT  BPRS  AL-Washliyah  Medan  yang  berlamat  di  Jl. Krakatau terhadap pembiayaan bermasalah tersebut, termasuk juga kendala- kendala yang
dihadapi BPRS dalam proses penyelamatan dan penyelesaian itu. Penelitian ini penulis beri judul  :  “Analisis  Penyelesaian  Akad  Akad  Pembiayaan  Bermasalah  di  (  BPRS  AL WASLIYAH)”. .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  pendekatan  dalam  melakukan  penelitian  yang cakupannya pada fenomena-fenomena yang bersifat alami tanpa adanya rekayasa manusia (Priatna, 2017).
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dirancang untuk memberikan bukti kebenaran fakta di lapangan, dan dievaluasi secara ilmiah terhadap kerangka teori yang  terkait  dengan  pertanyaan  yang  diajukan  dengan  menggunakan  teknik  deduktif, berpusat pada  pemikiran dari esensi ke  Kesimpulan tertentu  dapat ditarik ke kebenaran (Sugiyono, 2014).
Penelitian  ini mengadopsi kualitatif, dan prinsip  penelitian adalah mengumpulkan serta  menganalisis  data  secara  fleksibel  melalui  kegiatan  seperti  observasi,  wawancara, interpretasi dokumen dan pengalaman pribadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi PT BPRS Al-Washliyah dalam menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan  bermasalah  adalah  pembiayaan  yang  kualitasnya  berada  dalam golongan  kurang  lancar,  diragukan,  dan  macet.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti dengan Ibu Tri Auri Yanti juga menambahkan : “ Setiap pembiayaan bermasalah ditangani dengan  jalan  penyelesaiaan  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  kategori  pembiayaan bermasalah tersebut”.
Pembiayaan bermasalah pada suatu bank dapat terjadi dengan berbagai bentukdan faktor. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT BPRS Al- Washliyah  adalah  Nasabah  tidak  sanggup  membayar  kewajibannya,  Nasabah  tidak membayar angsuran  dan melarikan diri tanpa diketahui keberadaannya, Nasabah tidak membayar angsuran, karena kendaraan nasabah yang dijadikan sebagai jaminan hilang.
Sedangkan strategi penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Washliyah berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Tri Auri Yanti yang selaku Direktur Operasional  BPRS  Al-Washliyah  dinataranya  Pembinaan  Nasabah,  Pembinanaan
merupakan upaya yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan bermasalah maupun lancar,  sehingga  diperoleh  hasil  optimal  sesuai  dengan  tujuan  pemberian  pembiayaan. Pembinaan harus dilakukan seara berkesinambungan dan dengan niat yang tulus terhadap nasabah. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Bank tentang pembiayaan dijelaskan bahwa  dalam  rangka  pembinaan  terhadap  nasabah,  ada  beberapa  hal  yang  harus dilakukan.
Kedua  Penyelamatan  Pembiayaan  Penyelamatan  Pembiayaan  adalah  upaya  yang dilakukan di dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek, dengan  tujuan  meminimalkan  kemungkinan  timbulnya  kerugian  bank.  Menyelamatkan pembiayaan  berarti  menyelamatkan  usaha  nasabah  agar  dapat  kembali  menunaikan kewajibannya kepada bank, sekaligus memperbaiki kualitas pembiayaannya.
Ketiga  Penyelesaian  pembiayaan  adalah  upaya  menyelesaikan  pembiayaan bermasalah yang tidak mempunyai prospek lagi. Tindakan penyelesaian dilakukan, apabila pembinaan dan penyelamatan tidak mungkin dilakukan lagi. Beberapa usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur.
Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis strategi yang dilakukan oleh BPRS terkait penanganan  dan  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dinilai  cukup  baik.  Dalam  hal pembinaan terhadap nasabah, BPRS menekankan monitoring dan komunikasi yang intens kepada  nasabah.  Tindakan  untuk  selalu  mengingatkan  nasabah  akan  jatuh  tempo kewajibannya  dan  melakukan  kunjungan  langsung  ke  tempat  usaha  atau  kediaman nasabah merupakan sebuah jalinan komunikasi yang baik.
Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Rangka Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  BPRS,  beberapa  faktor  yang  menjadi penghambat  dalam  rangka  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dianataranya:  Tidak kooperatifnya nasabah dalam menanggapi surat teguran atau surat panggilan dari BPRS. Kedua Nasabah tidak mau menyerahkan jaminan secara suka rela kepada BPRS. Ketiga Terdapat sebahagian pembiayaan nasabah tidak memiliki jaminan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Nur  Saleh  selaku  Appraisal,  beliau mengemukakan bahwa kebanyakan pengikatan jaminan dalam pembiayaan di PT BPRS Al- Washliyah  hanya menggunakan surat  kuasa menjual.  Artinya, pengikatan jaminan tidak melalui pemasangan hak tanggungan. Beberapa kendala tidak diikatnya jaminan nasabah dengan  pemasangan  hak  tanggungan,  disebabkan  kebanyakan  jaminan  nasabah merupakan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh camat. Sementara yang dapat
dipasang dengan hak tanggungan harus berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan lainnya.
Jika  jaminan  nasabah  diikat  dengan  pemasangan  hak  tanggungan,  maka  apabila terjadi  pembiayaan  macet,  maka  bank  dapat  melakukan  eksekusi  melalui  pelelangan. Sementara,  jika  hanya  menggunakan  surat  kuasa  menjual,bank  tidak  dapat  melakukan eksekusi  melalui  pelelangan.  Eksekusi  dapatdilakukan  jika  kesepakatan  antara  nasabah dengan bank. Kesepakatan ini ada dua alternatif: pertama, nasabah menjual sendiri jaminan dan  hasil  penjualan  tersebut  ia  melunasi  hutangnya.  Kedua,  nasabah  menyerahkan prosespenjualan  jaminan  kepada  bank,  sehingga  bank  akan  mencari  pembelinya danmenjualnya  berdasarkan  kesepakatan  dengan  nasabah.  Jika  hasil  penjualan  jaminan melebihi hutang nasabah, maka kelebihannya menjadi hak nasabah.

## SIMPULAN
Dari  apa  yang  telah  dijelaskan  pada  bab-bab  sebelumnya,  penulis  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Strategi  yang  dilakukan  PT.BPRS  Al-Washliyah  dalam  rangka  penyelesaiaan pembiayaan bermasalah antara lain adalah:
1. Pembinaan  nasabah,  yaitu  melakukan  kunjungan  kepada  nasabah  minimal 1 kali dalam 3 bulan bagi nasabah yang tergolong lancar. Sedangkan terhadap nasabah  yang  melakukan  penunggakan  cicilan  wajib  disurati  oleh Account Officer dalam bentuk teguran dan/atau panggilan.
2. Penyelamatan pembiayaan, yaitu upaya untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan merestrukturisasi
3. Penataan  kembali  (restructuring),  yaitu  perubahan  persyaratan  pembiayaan apabila  penjadwalan  kembali  (rescheduling)  dan  persyaratan  kembali (reconditioning)  telah  dilakukan  namunnasabah  tetap  juga  tidak  bisa menyelesaikan pembiayaannya.
b. Faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  rangka  penyelesaian  pembiayaan  yang bermasalah pada PT.BPRS Al-Washliyah adalah:
1. Kesalahan petugas Account Officer dalam menganalisa keuangan nasabah.
2. Kesalahan  petugas  Appraisal  dalam  mentaksasi  jaminan  yang  kurang marketable.
3. Karakter nasabah yang mengulur-ngulur waktu dalam membayar angsuran.
4. Tidak kooperatifnya nasabah dalam menanggapi surat teguran maupun surat
panggilan dari bank terkait penyelesaian hutangnya.
5. Jaminan masih banyak menggunakan surat keterangan camat sehingga tidak bisa dilakukan pengikatan menggunakan hak tanggungan hanya sebatas surat kuasa menjual yang berakibat jaminan sulit untuk dijual.
c. Pelaksanaan pemberian pembiayaan di BPRS telah dilakukan sesuai prosedur yang telah  ditentukan  serta  peraturan-peraturan  pokok  pembiayaan  yang berlaku, baik peraturan  interen  BPRS  yaitu  Pedoman  Pelaksanaan  Pembiayaan dan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pihak BPRS juga  telah berusaha semaksimal mungkin untuk  meminimalisir  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  dengan  mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaan.
Sedangkan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI ada beberapa  yang berbeda dengan yg dilaksanakan di BPRS Al-Washliyah yaitu, fatwa DSN MUI N0 45/2005 bahwa dalam pembiayaan  mudharabah  tidak  ada  penyertaan  jaminan.  sedangkan  untuk pembiayaanmudharabah BPRS tetap menyertakan jaminan dengan alasan  kekhawatiran terjadinya  penyalahgunaan  yang  dilakukan nasabah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:  19/DSN-MUI/IV/2001 point b yang berbunyi menghapus ( write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. pada tatanan aplikatif, BPRS tidak hanya menerapkan write off pada pembiayaan qard  saja,  akan  tetapi  menerapkan  write  off  pada  seluruh  pembiayaan bermasalah sebatas pemindahan laporan keuangan dari on balanced pada off balanced.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-qaradhawi, Yusuf. 2005. Madkhal Lidirasat asy- Syari’ah al-Islamiyyah, Cairo: Maktabah Wahbah, Cetakan Kelima
Ayub, Muhammad, 2009. Understanding Islamic Finance A-Z Keungan Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Djuawaini,  Dimyauddi.  2010. Pengantar  Fiqh  Muamalah  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Firdaus, Muhammad. 2005. Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah, Jakarta: Renaisan Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik Jakarta: Bumi Aksara Hakim, Lukman.2012. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Erlangga
Husen,  Fathurrahman.  2013 . “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Solusi  Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di Bmt Arafah Solo ”,
Ikatan Bankir Indonesia, Bisnis Kredit Perbankan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Iryani, Eva. 2017. Hukum islam demokrasi dan hak asasi manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi

## Karim, Adiwarman Aswar. 2001 Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta : Gema Insani Press
Ma‟had Alif Tarbiyah Mubalghin Muhammadiyah, 2008. Pedoman Pendirian BMT, Bandar Lampung
Panji, Anoraga. 2002 koprasi kewirausahan dan usaha kecil, Jakarta: Rineka  Cipta
Supriyadi.  2016 “Desain  Penyelesaian  Kredit  Macet  Pembiayaan  Murâbahah Bmt  Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research” Al- „Adalah
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta TafsirQ, 2015. Fatwa DSN MUI Penjaminan Syari‟ah, diakses dari https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penjaminan-syariah , 30 Agustus 2019.
Triyandi,  Novemy.  2017.  Strategi  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  Untuk  Mencegah Financial Distress Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Jurnal Senatib
Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.
Untung, Budi. 2018. Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta : Andi
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Penghapus  Bukuan  dan Penghapus Tagihan Aset Yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan.