## IMPLEMENTASI PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DALAM MENCEGAH MONEY LAUNDERING DI INDUSTRI PERBANKAN
Andika Indrawan Program Studi Magister Manajemen, Universitas Tarumanagara andika.indrawan@yahoo.com ( corresponding author )
Abstract: The  international  community  considers  money  laundering  a  serious  crime  and follow-up crime, which must be handled more comprehensively as it relates to organized crime and  terrorism.  This  study  will  explore  how  the  bank  implements  the  Know  Your  Customer instrument, related to the concern of the data protection policy & transparency policy and the effect of the implementation to prevent money laundering. The study used a normative juridical approach with an analytical description.
Keywords: Bank, Know Your Customer, Money Laundering

## LATAR BELAKANG
Pemberantasan  kejahatan  pencucian  uang  ( money  laundering )  dewasa  ini,  semakin mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan, yang bukan saja berasal dari kalangan pemerintah dan praktisi hukum, tapi juga menarik perhatian kalangan perbankan dan pebisnis, karena apabila pemberantasan kejahatan pencucian uang tidak segera dilakukan akan sangat mengganggu iklim bisnis, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas perekonomian regional yang dapat memicu terjadinya krisis ekonomi.
Tindakan yang dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang telah dilakukan oleh berbagai pihak baik yang berskala nasional melalui  berbagai kebijakan termasuk perbaikan dan pembenahan perangkat hukum di dalam negeri, maupun yang berskala internasional dalam usaha mencegah dilakukannya berbagai metode untuk penghilangan jejak dengan memperpanjang rangkaian kegiatan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  dipergunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  ini  berdasarkan  pada  analisis  norma  hukum,  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia tentang pencegahan money laundering pada perbankan dan peraturan Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  kegiatan  pengumpulan  data  berupa  studi dokumen atau penelitian kepustakaan ( library research ), yaitu suatu cara pengumpulan data atau dengan cara mencari data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dengan membaca buku,  majalah,  koran,  bahan  perkuliahan,  seminar-seminar,  dan  peraturan  perundang- undangan,  serta  situs  internet  ( website )  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diangkat dalam jurnal ini. Data yang dikumpulkan tersebut adalah data sekunder.

## TINJAUAN TENTANG MONEY LAUNDERING Pengertian “Money Laundering”
Dalam berbagai literatur, money laundering sering juga disebut dengan pencucian uang, pemutihan uang, atau pembersihan uang. Hal ini disebabkan karena kejahatan pencucian uang
tersebut  mengandung  pengertian  hasil  proses  pembersihan  uang  yang  didapat  dari  transaksi gelap yang ilegal atau melawan hukum.
Jensen  memberikan  definisi  tentang money  laundering sebagai  proses  perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber yang legal (Sjahdeini, 2007).
Giovanoli dari Bank for International Settlement membuat pengertian mengenai money laundering berupa  suatu  proses  dengan  mana  aset-aset  pelaku  terutama  aset  tunai  yang diperoleh  dari  suatu  tindakan  pidana  dimanipulasikan  sedemikian  rupa  sehingga  aset-aset tersebut seolah-olah berasa dari sumber yang sah (Yustiavandana et al., 2010).
Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang telah diubah di dalam lembaran negara Tahun 2002 Nomor 30 menyatakan bahwa pencucian uang  adalah  perbuatan  menempatkan,  mentransfer,  membayarkan,  membelanjakan, menghibahkan,  menyumbangkan,  menitipkan,  membawa  keluar  negeri,  menukarkan,  atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Presiden Republik Indonesia, 2002).

## Tahapan Money Laundering

## 1. Tahap Placement
Tahap ini merupakan proses awal dalam pencucian uang, yaitu berupa upaya penempatan dana ke dalam lembaga keuangan.
2. Tahap Layering
Merupakan  kegiatan  menyamarkan  uang  dengan  melakukan  transaksi  keuangan  yang kompleks dan berlapis-lapis.
3. Tahap Integration
Tahap ini merupakan tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang telah tidak terdeteksi asal usulnya ke dalam transaksi yang sah yang seakan-akan uang itu didapat secara legal.

## Metode Money Laundering
1. Consolidation, pelaku  melakukan  konsolidasi  atas  sumber  uangnya  yang  masuk termasuk dari berbagai sumbernya yang tidak halal kemudian dikumpulkan sedemikian rupa.
2. Externalization, pelaku membuat simpanan pribadi di bank, yang bisa satu atau beberapa rekening dalam satu atau beberapa bank dan dana tersebut melalui wire dikirim ke bank atau  beberapa  bank  di  luar  Amerika  Serikat,  di  sini  pelaku  dengan  mudah  dapat memanipulasi  dana  dan  kemungkinan  akan  luput  pula  dari  penyidikan  oleh  penyidik money laundering .
3. Agitation, meliputi  penggunaan  uang  tadi  dengan  suatu  kegiatan  yang  legal  dengan selubung bisnis yang sah agar dapat ditempatkan dimana saja.
4. Legitimation, menggunakan  dana  tersebut  sebagai  dana  yang  legal,  yang  sama  sekali tidak dapat dibedakan lagi dengan uang beredar pada umumnya.
5. Repatriation, dana dapat melenggang dengan aman ke mana pun.

## Contoh Kasus Money Laundering di Industri Perbankan
Berikut  ini  adalah  contoh-contoh  kasus money  laundering yang  dilakukan  melalui industri perbankan (Juwana, 2002).

## Bank of Credit & Commerce International (BCCI)
Pada tahun 1990-an, BCCI terlibat secara terus menerus dengan pola intensitas tinggi, melakukan  proses money  laundering yang  kemudian  harus  ditutup  dengan  pemiliknya dianggap bersalah dalam praktik kejahatan pencucian uang. Modus operasi bank ini dilengkapi dengan menggunakan konsultan manajemen, kasus ini terjadi ketika dibukanya rekening BCCI oleh sebuah kantor konsultan keuangan yang memiliki klien berupa investor-investor kaya di negara  Amerika  Latin.  Enam  bulan  berlalu  setelah  rekening  tidak  aktif,  secara  mendadak masuk sejumlah dana yang sangat besar via beberapa telegram dalam jumlah yang sangat besar, transfer atas sebagian dananya dilakukan ke sebuah rekening di suatu bank di Panama lewat bank  di  New  York.  Bank  di  New  York  ini  tidak  dapat  mendeteksi  adanya  proses money laundering tersebut karena transfer berbaur dalam sistem di bank tersebut. Tetapi seharusnya BCCI  sebagai  tempat  membuka  rekening  kantor  konsultan  keuangan  tersebut  dapat  dengan mudah mencurigai dari mana sumber uang itu karena secara mendadak dengan jumlah uang yang sangat banyak.

## Bank of Boston Case
Peristiwanya pada tahun 1985, kasus ini mungkin tidak akan muncul jika tidak terjadi perubahan  kebijakan  perbankan  di  Amerika  Serikat  pada  tahun  1980  mengenai  pelaporan keuangan. Dalam kebijakan baru mengenai  perbankan di  keuangan Amerika Serikat, semua lembaga keuangan bank diharuskan mengisi laporan transaksi mata uang yang disebut dengan Currency  Transaction  Reports (CTR),  laporan  demikian  meliputi  semua  aktivitas  transaksi mata uang yang melibatkan bank asing, termasuk bank asing yang menjadi anak perusahaan bank domestik. Ternyata BOB tidak menerapkan peraturan baru tersebut selama kurang lebih 4  tahun  dengan  terus  melakukan  transaksi  valuta  asing  dengan  bank-bank  asing  yang merupakan anak perusahaannya.
Di antara anak cabangnya BOB, terungkap melayani seseorang yang beraktivitas bisnis gelap  secara  terorganisasi  ( organized  crime ),  dimana  tokoh  bisnis  gelap  ini  memiliki perusahaan real estate , anak cabang BOB ini tidak mengharuskan pelaporan sesuai Currency Transaction Reports (CTR). Bertahun-tahun tokoh kriminal dan saudaranya yang lain selalu menimbun  uangnya  dan  tidak  pernah  dilakukan Currency  Transaction  Reports (CTR)  oleh bank  tersebut.  Dari  sejumlah  investigasi  yang  dilakukan Treasury  Department ,  ditemukan kejanggalan pengisian laporan transaksi dengan bank asing, namun lebih dari itu pula melalui investigasi pihak pajak, terungkap pula relasinya dengan penimbunan uang ilegal.

## Kasus Chemical Bank
Kasus  ini  terjadi  di  Chemical  yang  berada  Bank  New  York  yang  melibatkan  seorang manajer  bank  tersebut  yang  menerima  suap  dari  seseorang  yang  ternyata  kemudian  adalah pelaku  dalam  perdagangan  obat  bius.  Sang  manajer  disuap  oleh  pelaku  supaya  transaksi sejumlah setoran uang hasil ilegal dalam jumlah yang sangat besar tersebut tidak dilaporkan dengan tidak perlu mengisi Currency Transaction Reports (CTR). Akibatnya bank dihukum dengan denda sementara manajernya dihukum penjara.
Melihat kasus-kasus tersebut, FATF dalam “The 40 Recommendations” yang dibuatnya antara lain merekomendasikan (FATF, 2003):
1. Lembaga  keuangan  wajib  melaporkan  jika  di  antara  nasabahnya  ada  hal-hal mencurigakan dalam transaksi keuangan (rekomendasi 18).
2. Memutuskan  hubungan  bisnis  kepada  nasabah  yang  dicurigai  dan  menutup  rekening nasabah tersebut (rekomendasi 19).
3. Supaya  diselidiki  dan  dilaporkan  kepada  lembaga  pengawasan  dan  penegak  hukum mengenai  transaksi-transaksi  keuangan  yang  tidak  memiliki  tujuan  ekonomis  (tidak bersifat bisnis) (rekomendasi 21).

## KERAHASIAAN  BANK  DAN  INSTRUMEN  KNOW  YOUR  CUSTOMER  DALAM SISTEM PERBANKAN

## Dasar Hukum Kerahasiaan Bank
Dasar hukum terkait dengan kerahasiaan bank dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan  kemudian  diubah  dengan  UU  No.  10 Tahun 1998, dalam Pasal 1 Ayat 16 UU No. 7 Tahun 1992, peraturan kerahasiaan bank tidak membedakan nasabah baik terhadap nasabah deposan maupun nasabah peminjam sedangkan Pasal 1 Ayat 28 UU No. 10 Tahun 1998, sistem kerahasiaan bank hanya membedakan terhadap nasabah deposan saja.
Enam  hal  pengecualian  dalam  undang-undang  tersebut  adalah  sebagai  berikut (Djumhana, 2008):
1. Menteri Keuangan (diatur dalam Pasal 41 UU Perbankan).
2. Untuk penyelesaian piutang bank (diatur dalam Pasal 41 UU Perbankan).
3. Untuk  kepentingan  peradilan  dalam  perkara  pidana  (diatur  dalam  Pasal  42  UU Perbankan).
4. Dalam  perkara  perdata  antar  bank  dengan  nasabahnya  (diatur  dalam  Pasal  43  UU Perbankan).
5. Dalam rangka tukar menukar informasi antara bank dengan bank lain.
6. Atas persetujuan, pemintaan, atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis.

## Know Your Customer di Indonesia
Indonesia mengikuti rekomendasi Basel Committee on Banking Supervision dan sebagai awal  penerapan Know  Your  Customer yang  diterapkan  di  Indonesia  adalah  berdasarkan Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  3/10/PBI/2001  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal Nasabah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  3/23/PBI/2001 tentang perubahan atas PBI No. 3 /10/PBI/2001.
Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  berdasarkan  atas  undang-undang  tersebut  telah dibentuk  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dan  PPATK  telah memuat Pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan dalam mendeteksi perilaku penggunaan jasa keuangan yang melakukan transaksi yang mencurigakan. Mengenai implementasi instrumen Know Your Customer di Indonesia dapat dilihat melalui kewajiban yang dibebankan kepada bank-bank di Indonesia sebagai Penyedia Jasa Keuangan yang harus melapor kepada PPATK, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002.
Bank Indonesia juga telah mengeluarkan SE No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 yang  ditujukan  kepada  semua  bank  perihal  Pedoman  Standar  Penerapan  Prinsip  Mengenal Nasabah  yang  merupakan  acuan  standar  minimum  yang  wajib  dipenuhi  oleh  bank  yang beroperasi di Indonesia.

## IMPLEMENTASI KNOW YOUR CUSTOMER

## Pedoman Bank Indonesia Mengenai Penerapan Prinsip Know Your Customer Penerapan Prinsip Know Your Customer di Perbankan
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  3/10/PBI/2001,  Lembaran  Negara  2001  Nomor  78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4107 tertanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Menganal  Nasabah,  kemudian  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 3/23/PBI/2001, Lembaran Negara 2001 Nomor 151, Tambahan Negara Nomor 4160 tertanggal 13  Desember  2001,  Bersamaan  dengan  diubahnya  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 3/29/DPNP Perihal Pedoman Standar Penerapan Mengenal Nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

## KYC Wajib untuk Semua Jenis Transaksi
Bank Indonesia menentukan bahwa  prinsip  mengenal  nasabah  ( Know Your Customer ) agar  diterapkan  untuk  semua  jenis  transaksi  di  bank  baik  yang  dilakukan  oleh  perorangan maupun yang dilakukan oleh perusahaan.

## Wajib Identifikasi Nasabah
Bank harus dapat mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah tergolong  dalam  transaksi  yang  sesuai  dengan  profil  nasabah  atau  transaksi  tersebut  di  luar kewajaran  transaksi  yang  dilakukan  nasabah  atau  apakah  transaksi  nasabah  tersebut bertentangan tidak dengan ketentuan prinsip mengenal nasabah yang dikeluarkan oleh bank.
Kewajiban pokok dalam mengenal nasabah (Gubernur Bank Indonesia, 2001):
1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi masalah.
3. Menetapkan  kebijakan  dan  prosedur  pemantauan  terhadap  rekening  dan  transaksi nasabah.
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

## Untuk Mencegah Bank menjadi Sarana Pencucian Uang
Dengan adanya prinsip mengenal nasabah ( Know Your Customer ) yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam hal ini dilakukan bank, merupakan suatu instrumen pencegahan penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas lainnya yang terkait.

## Wajib Lapor ke PPATK
Apabila  transaksi  yang  dilakukan  oleh  nasabah  bertentangan  dengan  ketentuan  Bank Indonesia ataupun tidak sesuai dengan batas kewajaran maka hal tersebut dilaporkan kepada PPATK.  Penerapan  proses  tersebut  digunakan  untuk  mencegah  terjadinya  pencucian  uang yang dilakukan melalui jasa keuangan. Adapun pelaporan adanya transaksi yang mencurigakan menurut  Pasal  45  Undang-undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  pelaporan  mengenai
transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut harus disampaikan kepada PPATK, yang tata cara pelaporannya berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

## Upaya yang dapat Dilakukan Perbankan
1. Penyedia Jasa Keuangan harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah baik perorangan  maupun  perusahaan,  selain  itu  Penyedia  Jasa  Keuangan  juga  harus melakukan  verifikasi  terhadap  identitas  nasabah,  apabila  nasabah  bertindak  untuk  dan atas  nama  pihak  lain  maka  identitas  pihak  lain  tersebut  juga  wajib  diminta  dan diverifikasi.
2. Apabila terdapat prosedur yang mengharuskan adanya pertemuan dengan nasabah, maka hal tersebut dilakukan sejak dimulainya hubungan usaha, dengan demikian Penyedia Jasa Keuangan dapat membuktikan identitas nasabah sesuai dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik).
3. Prosedur  pembuktian  identitas  nasabah  berlaku  sama  untuk  setiap  produk  yang dikeluarkan  oleh  Penyedia  Jasa  Keuangan,  hal  yang  perlu  diperhatikan  dari  dokumen pendukung  bukti  dari  calon  nasabah  antara  lain  masa  berlakunya  dan  instansi  yang berwenang  mengeluarkan  dokumen  tersebut,  Penyedia  Jasa  Keuangan  harus  memiliki salinan dokumen dan menata usahakannya dengan baik.
4. Penyedia  Jasa  Keuangan  wajib  melakukan  penggantian  data  nasabah  terhadap  setiap perubahan  yang  berkaitan  dengan  identitasnya.  Proses  pergantian  tersebut  merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan prinsip mengenal nasabah untuk melindungi Penyedia Jasa Keuangan agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang.
5. Apabila prosedur identifikasi dan verifikasi telah dilaksanakan secara lengkap, Penyedia Jasa Keuangan  tidak perlu  meminta informasi tambahan kepada nasabah  apabila yang bersangkutan melakukan hubungan usaha atau transaksi lainnya dengan Penyedia Jasa Keuangan.

## Alasan dan Manfaat bagi Bank dalam Penerapan KYC
1. Know Your Customer Bersifat Memaksa
Perbankan diharuskan untuk menyampaikan identitas nasabah secara lengkap dan benar dalam sebuah formulir yang telah disediakan, agar bank dapat mengetahui segala sesuatu yang  berhubungan  dengan  identitas  nasabah.  Kemudian  dilanjutkan  lagi  dengan memantau  kegiatan  transaksi  nasabah  apabila  terdapat  kegiatan  transaksi  yang mencurigakan agar supaya dilaporkan ke PPATK. Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer ) ini harus dilakukan oleh bank kepada para calon nasabahnya agar pihak bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan mengetahui secara pasti siapa nasabah dan apa tujuan serta bagaimana cara penggunaan fasilitas atau produk yang dikeluarkan oleh bank  sehingga  bank  sebagai  Penyedia  Jasa  Keuangan  dapat  mengetahui  dan memperkirakan aktivitas normal serta profil transaksi normal dari calon nasabah.
2. Diterapkannya Instrumen Know Your Customer dengan Benar akan Meningkatkan Kepercayaan Internasional
Semakin banyak pihak yang meratifikasi lembaga internasional, seperti yang tergabung dalam  SWIFT  ( Society  for  Worldwide  Interbank  Financial  Transactions ) yang mengharuskan anggotanya untuk menerapkan mekanisme anti money laundering.
3. Sebagai Warning Adanya Transaksi Money Laundering
Dengan  diterapkannya  hukum  yang  terkait money  laundering secara  benar  oleh perbankan, dapat diharapkan membantu mengatasi masalah pokok dengan memberikan warning adanya  transaksi  yang  mencurigakan  melalui  bank  yang  diduga  berasal  dari hasil  kejahatan  kepada  PPATK  ataupun  PPATK  meminta  laporan  terhadap  suatu transaksi yang mencurigakan.
4. Bagian dari Penerapan Prinsip Kehati-hatian
Perbankan  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  agar  konflik  kepentingan  antara keinginan untuk mempertahankan kerahasiaan keuangan nasabah ( privacy right ) dengan masalah  keterbukaan  ( transparency )  yang  berkaitan  dengan  transaksi  dengan  jumlah tertentu  maupun  dalam  hal  adanya  kecurigaan  ( suspicious  transaction ),  dapat dilaksanakan dalam koridor hukum. Perbankan yang mampu menerapkan prinsip kehati- hatian,  akan  mendapat  kepercayaan  dari  pelaku  bisnis  nasional  maupun  internasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai tambah ( goodwill ).
5. Kaitan KYC dengan Money Laundering Know Your Customer merupakan gerbang pencegahan yang sangat penting dalam money laundering di  perbankan. Know  Your  Customer juga  penting  sekali  dalam  dunia perbankan  sebagai  penerapan  prinsip  kehati-hatian  ( prudential  banking ),  untuk melindungi integritas dan kesehatan bank, prinsip kehati-hatian mengacu pada 40 FATF yang  diterbitkan  tahun  1996  kemudian  disempurnakan  pada  bulan  Juni  2003  yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan untuk melakukan penelitian nasabah ( customer due  diligence ) dan record  keeping ,  menolak  untuk  melakukan  hubungan  koresponden dengan shell banks dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan ( suspicious transaction reports /STR).

## KESIMPULAN
Fungsi  KYC  wajib  dijalankan  oleh  lembaga  keuangan.  Hal  ini  sudah  menjadi  standar internasional  dan  Indonesia.  Khususnya  untuk  di  Indonesia,  hal  tersebut  sudah  dijadikan undang-undang dan Bank Indonesia sebagai induk bagi seluruh lembaga keuangan mempunyai peraturan yang mengikat bagi pesertanya.
Tindak  kejahatan  di  industri  perbankan  semakin  beraneka  ragam.  Semua  celah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Hal tersebut sangat membahayakan karena industri perbankan memerlukan trust dari nasabahnya. Ketika rasa aman sudah tidak bisa dijamin oleh bank, maka mereka akan kehilangan bisnisnya. Karena  hal  tersebut,  diperlukan  penerapan  KYC  yang  melekat.  Implementasi  KYC  dapat mengurangi risiko terjadi aktivitas money laundering . Dengan pengawasan yang ketat, tindak kejahatan keuangan dapat berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Djumhana, M. (2008). Asas-asas hukum perbankan Indonesia . Citra Aditya Bakti.
FATF. (2003). FATF 40 recommendations . https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf- gafi/recommendations/FATF Standards - 40 Recommendations rc.pdf
Gubernur Bank Indonesia. (2001). Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) .
https://peraturan.bpk.go.id/Details/137771/peraturan-bi-no-310pbi2001
Juwana, H. (2002). Bunga rampai hukum ekonomi dan hukum internasional . Lentera Basritama.
Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Know your customer and anti money laundering . https://ojk.go.id/en/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti- Pencucian-Uang.aspx
Presiden Republik Indonesia. (2002). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang . https://peraturan.bpk.go.id/Details/44452/uu-no-15-tahun-2002
Sjahdeini, S. R. (2007). Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme . Pustaka Utama Grafiti.
Yustiavandana, I., Nefi, A., & Adimarwan. (2010). Tindak pidana pencucian uang di pasar modal . Ghalia Indonesia.