## Implication Extradisi, Mutual Legal Assistance (UNODC)
Dikaitkan Teori Pidana, Perjanjian Internasional
Rahmiati 1 , Rahmad Sujud Hidayat 2 , Mohamad Safrin 3 , Juandi 4 1,2,4 Prodi Hukum, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora, Universitas Tangerang Raya, Komplek Perumahan Sudirman Indah, Jl. Ki Mas Laeng Jl. Syeh Mubarok No.25, Tigaraksa, Kab. Tangerang – Banten 3 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jl Soekarno Hatta Nomor  KM. 9, Tondo, Kec Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Correspondence: rahmiati30nov@gmail.com; ramalawoffices@gmail.com; Mohammadsafrin7@gmail.com; juandi230600@gmail.com
Abstrak. Perjanjian  extradisi  berpedoman  pada  resolusi  internasional  A/RES/45/166  68th  Plenary  meeting  14 Desember  1990  jo  A/RES/52/88  70th  Plenary  meeting  12  Desember  1997  tentang  pembuatan  perjanjian ekstradisi  dan    mutual  legal  assistance  secara  internasional  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  mengeluarkan Resolusi  A/RES/45/177  68th  Plenary  meeting  14  Desember  1990  jo  A/RES/53/112  85th  Plenary  meeting  9 Desember  1998  tentang  pedoman  pembuatan  perjanjian  mutual  legal  assistance.  Penulis  ingin  meneliti identifikasi masalah sebagai berikut: 1. Apa saja pasal-pasal penting yang disarankan dalam perjanjian extradisi dan  mutual  legal  assistance  dikaitkan  dengan  teori  pidana  dan  perjanjian  internasional  2.  Bagaimana  aplikasi dan  implementasi  dari  model  treaty  extradisi  dan  mutual  legal  assistance  dari  aspek  hukum  nasional  dan regional  khususnya  Indonesia.  Penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  analitis.  Tercantum  Hasil  dari penelitian  yang  dilakukan:  1).  Pasal-pasal  penting  yang  disarankan  dalam  perjanjian  extradisi  adalah  prinsip nebis  in  idem,  asas  kejahatan  ganda  dan  prinsip  diplomatic  dan  dalam  mutual  legal  assistance  adalah  asas perjanjian,  asas  timbal  balik,  asas  persamaan  kejahatan,  asas  territorial  dan  asas  tindak  memyerahkan  pelaku kejahatan  politik.  2)  implementasi    dari  model  treaty  extradisi  dan  mutual  legal  assistance  dari  aspek  hukum nasional  dan  regional  Jika  diliihat  secara  aspek  regionalnya  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  paling  aktif mewujudkan bentuk kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian.
Kata kunci: Extradisi, Mutual Legal Assistance, Perjanjian Internasional
Abstract. Extradition agreements based on the international resolution A/RES/45/166 68th Plenary meeting on 14 December 1990 in conjunction with A/RES/52/88 70th Plenary meeting on December 12, 1997 for making extradition  treaties  and  mutual  legal  assistance  internationally.This    propose  the  problem  identification  as follows:  1.  What  are  the  important  articles  suggested  in  the  extradition  treaty  and  mutual  legal  assistance related  to  criminal  theory  and  international  treaties.  2.  How  is  the  application  and  implementation  of  the extradition  and  mutual  legal  assistance  based  on  the  national  and  regional  especially  In  Indonesia.This research  conducted  is  analytical  descriptive.  Here  is  the  research  results,  as  follows:  1.)  Important  articles suggested  in  the  extradition  treaty  are  the  principle  of nebis  in  idem,  the  principle of  multiple  crimes  and  the diplomatic principle and the mutual legal assistance is the principle of agreement, the principle of reciprocity, the  principle  of  equality  of  crimes,  the  principle  of  territoriality  and  the  principle  of  surrendering  the perpetrators  of  political  crimes.  2)  The  implementation  of  extradition  treaty  model  and  the  mutual  legal assistance  from  the  national  and  regional  legal  aspects.  Based  on  the  regional  aspect,  Indonesia  is  the  most active country in realizing a cooperation within an agreement.

## Keywords: Extradition, Mutual Legal Assistance, Internasional Agreements

## PENDAHULUAN
Bangsa-bangsa  di  berbagai  negara  mempunyai  berbagai  kepentingan  dalam  hal  mengatur negaranya  untuk  menjamin  adanya  kerjasama  yang  baik  dengan  negara  lain  demi  tercapainya  suatu kepentingan  bersama  dalam  menerapkan  hukum.  Dengan  adanya  kerjasama  tersebut  akan memudahkan  bagi  negara  untuk  memaksa  para  warganya  yang  telah  melakukan  kejahatan  diadili secara  hukum  dengan  adanya  bantuan    dari  negara  lain.  Tentu  saja  bantuan  yang  diberikan  oleh
1,2,4 Prodi  Hukum,  Fakultas  Ekonomi,  Bisnis,  dan  Humaniora,  Universitas  Tangerang  Raya, Komplek Perumahan Sudirman Indah, Jl. Ki Mas Laeng Jl. Syeh Mubarok No.25, Tigaraksa, Kab. Tangerang -Banten
3 Fakultas  Hukum,  Universitas  Tadulako,  Jl  Soekarno  Hatta  Nomor    KM.  9,  Tondo,  Kec  Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah
negara  lain  karena  adanya  kerjasama  antara  satu  negara  dengan  negara  lainnya,  sehingga  kerjasama tersebut  memuat  aturan-aturan  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  yang  akan  dicantumkan  di dalam  perjanjian  internasional.  Perjanjian  internasional  akan  menjadi  payung  hukum  bagi  negara- negara  yang mengadakan perjanjian,  perjanjian    tersebut  dipergunakan  agar menjamin adanya  suatu unsur kepastian hukum dalam suatu Negara. 3 Aturan hukum akan menjadi dasar patokan bagi negara dalam hal mengadili para pelaku yang terlibat kasus-kasus kejahatan secara internasional.
Perjanjian internasional merupakan salah satu upaya masyarakat internasional untuk menjamin kerjasama  yang  dilakukan  oleh  negara  baik  yang  sifatnya  bilateral  maupun  bersifat  multirateral. Perjanjian  yang  sifatnya  bilateral  berbentuk  perjanjian  yang  diadakan  oleh  dua  negara  yang  mana masing-masing  negara  mengikatkatkan  diri  dalam  suatu  perjanjian  tersebut,  sedangkan  Perjanjian yang  sifatnya  multilateral  ialah  perjanjian  yang  diadakan  oleh  negara  yang  melibatkan  beberapa negara dalam suatu perjanjian.  Perjanjian internasional tidak hanya terbatas pada kerjasama di bidang perdagangan,  lingkungan  hidup,  kesehatan,  pangan,  serta  pembangunan,  melainkan    juga  mengatur tentang kepentingan penegakan hukum dibidang hukum pidana. Salah satu perjanjian internasional di bidang hukum pidana yang sangat terkenal didalam dunia hukum adalah perjanjian tentang Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance
Perjanjian internasional dibidang ekstradisi dan mutual legal assistance menjadi penting bagi negara  Indonesia,  mengingat  banyaknya  kasus-kasus  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  oknum  tertentu yang  secara  internasional  termasuk  dalam  kejahatan  internasional,  sehingga  para  pelaku  kejahatan dapat  di  proses  secara  hukum  dengan  adanya  dua  perjanjian  tersebut.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  resolusi  secara  internasional  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  mengeluarkan  Resolusi A/RES/45/166  68 th Plenary  meeting  14  Desember  1990  jo  A/RES/52/88  70 th Plenary  meeting  12 Desember  1997  tentang  pedoman  pembuatan  perjanjian  ekstradisi 4 yang  di  dalamnya  mengatur mengenai  asas-asas  dalam  perjanjian  ekstradisi. Dan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1979  tentang  Ekstradisi.    Mengenai  masalah mutual  legal  assistance secara internasional  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  mengeluarkan  Resolusi  A/RES/45/177  68 th Plenary meeting  14  Desember  1990  jo  A/RES/53/112  85 th Plenary  meeting  9  Desember  1998  tentang pedoman pembuatan perjanjian mutual legal assitance 5 yang di dalamnya mengatur mengenai mutual legal  assistance .  Indonesia  memiliki  UU  yang  merupakan  payung  hukum  dari Mutual  Legal Assistance , yaitu UU No.1 Tahun 2006 sudah berlaku sejak 3 Maret 2006. 6
Permasalahan yang akan dibahas:
1. Apa  saja  pasal-pasal  penting  yang  disarankan  dalam  perjanjian  extradisi  dan mutual  legal assistance dikaitkan dengan teori pidana dan perjanjian internasional
2. Bagaimana aplikasi dan implementasi dari model treaty extradisi dan mutual legal assistance dari aspek hukum nasional dan regional khususnya Indonesia

## METODE
Penelitian  dalam  jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian  normative  yaitu  menganalisa terhadap  teori  hukum  yang  sering  terjadi  dalam  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian,  serta mengkaji  regulasi  yang  berlaku.  Penelitian  mengkaji  berdasarkan  aturan  perundang-undang  dan pendekatan  konseptuan  yang  akan  digunakan  dalam permasalahan yang  akan  dibahas.  Penelitian ini dilaksanakan  oleh  penulis  dalam    jangka  waktu  tiga  bulan,  yaitu  pada  awal  bulan  oktober  sampai dengan bulan desember 2022. Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada implication extradisi, mutual  legal  assistance (UNODC)  di  kaitkan  teori  pidana,  perjanjian  internasional  .  Objek  pada penelitian ini berupa pasal-pasal penting yang disarankan dalam perjanjian extradisi dan mutual legal assistance dikaitkan dengan teori pidana dan perjanjian internasional serta aplikasi dan implementasi dari  model treaty extradisi  dan  mutual  legal  assitence  dari  aspek  hukum  nasional  dan  regional khususnya Indonesia
3 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung 2003, Hlm. 17
4 Resolusi A/RES/45/166 68 th Plenary meeting 14 Desember 1990 jo A/RES/52/88 70 th Plenary meeting 12 Desember 1997 tentang pedoman pembuatan perjanjian ekstradisi
5 Resolusi A/RES/45/177 68 th Plenary meeting 14 Desember 1990 jo A/RES/53/112 85 th Plenary meeting 9 Desember 1998 tentang pedoman pembuatan perjanjian mutual legal assitance
6 Perbandingan Ekstradisi dan MLA”, http.mekar-sinurat.blogspot.com (28 Oktober 2019)
Permasalahan      yang  akan  diteliti  berdasarkan  permasalahan  hukum  yang  terjadi  di  negara Indonesia, yang kemudian dianalisis menggunakan regulasi Internasional. Teknik pengumpulan data penelitian  ini  diperoleh  melalui  data  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Data  primer  adalah  aturan perundang-undangan yang digunakan seperti undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang extadisi dan Resolusi  A/RES/45/177  68th  Plenary  meeting  14  Desember  1990  jo  A/RES/53/112  85th  Plenary meeting  9  Desember  1998  tentang  pedoman  pembuatan  perjanjian  mutual  legal  assistance.  Data sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan extradisi dan mutual legal assistance, tulisan para ahli, sedangkan  data  tersier  seperti  jurnal-jurnal  hukum  dan  artikel-artikel  ilmiah.  Kemudian  data  yang diperoleh dalam penelitian ini lalu dianalisis secara kuanlitatif deskriptif dengan cara mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang dibahas agar dapat dikaji menjadi sebuah penelitian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Instrumen  ekstradisi  secara  klasik  sudah  lama  digunakan  sebagai  instrumen  hukum  untuk menyerahkan  buronan  lintas  negara  dari  Negara  Diminta  ( Requested  State )  kepada  Negara  Peminta (Requesting  State ).  Instrumen  ekstradisi  bahkan  diangap  sebagai  syarat  mutlak  bagi  penyerahan buronan.  Perjanjian  internasioal  merupakan  instrumen  hukum  yang  dapat  dibuat  oleh  negara-negara dalam  mencapai  penegakan  hukum  yang  lebih  baik  kedepannya,  sebagai  akibat  adanya  suatu hubungan  dengan  negara  lain,  baik  itu  hubungan  kerja  sama,  hubungan  diplomatik,  pemberantasan kejahatan  internasional  maupun  hubungan  lainnya.  I  Wayan  Parthiana  mendefinisikan  perjanjian internasional  sebagai  Pernyataan  setuju  atau  sepakat  antar  dua  atau  lebih  kelompok  yang  menjadi subyek  hukum  internasional  mengenai  suatu  obyek  atau  masalah  tertentu  dengan  maksud  untuk membentuk  hukum  atau  melahirkan  hak  dan  kewajiban  yang  diatur  oleh  hukum  internasional. 7 Penegakan  hukum  dalam  bidang  hukum  internasional  menjadi  penting  bagi  negara-negara  dalam melakukan  upaya  pemberatasan  terhadap  oknum-oknum  tertentu  yang  melarikan  diri  ke  lingkup negara lain setelah melakukan kejahatan.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mendorong  negara-negara  supaya  dalam  kerangka  sistem  hukum nasionalnya  diberlakukan  undang-undang  ekstradisi  yang  efektif,  dan  memberikan  semua  bantuan yang mungkin dilakukan untuk tercapainya penegakan hukum terhadap individu dan atau kelompok yang terlibat  dalam  kejahatan  transnasional  yang terorganisir.  Dengan  dikeluarkannya Model  Treaty on  Extradition ,  PBB  merekomendasikan  Negara-negara  Anggota  untuk  menggunakannya  sebagai pedoman dalam mengembangkan hubungan perjanjian di tingkat bilateral, regional atau multilateral. Adapun  ketentuan-ketentuan  terkait  perjanjian  ekstradisi  berdasarkan UN  Model  Treaty  on Extradition yang  diatur  untuk  membuat  kerjasama  antar  negara  menjadi  lebih  ekefktif  dalam mengendalikan kejahatan, adalah sebagai berikut:
1. Pasal-pasal  penting  yang  disarankan  dalam  perjanjian  extradisi  dan  mutual  legal  assistance dikaitkan dengan teori pidana dan perjanjian internasional
a. Pasal-Pasal penting dalam mutual legal Assintance Pasal
1) Pasal 6 huruf b tentang Prinsip Ne Bis In Idem
2) Asas kejahatan ganda ( double criminality )
3) Prinsip Diplomatik termasuk kekebalan hukum yang terbatas terdapat  dalam Pasal 17
b. Pasal-Pasal Penting dalam Extradisi Pasal-Pasal penting dalam ekstradisi dapat ditemukan Bab II pasal 2 sampai pasal 17 Undang- undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi 8 . Adapun asas-asas tersebut adalah :
1) Pasal 2 ayat 1 tentang asas perjanjian
2) Pasal 2 ayat 2 tentang  asas timbal balik
3) Pasal 4 ayat 1 tentang asas persamaan kejahatan/ kejahatan terdaftar
4) Pasal 8 tentang Asas territorial
5) Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik
Berdasarkan  penjelasan  pasal-pasal  yang  dianggap  penting  dalam Mutual  Legal  Asistance dan Ekstradisi adapun argumentasi penulis terkait dengan teori pidana dan perjanjian internasional
7 Wayan Parthiana. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Edisi Revisi. Bandung. CV Mandar Maju. 2018. hlm. 12.
8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
bahwa  teori  pidana  yang  mendasar  khususnya  berkaitan  dengan Mutual  Legal  Assistance dan Ekstradisi salah satunya adalah prinsip hukum pidana yaitu Nebis In Idem , dimana menurut penulis asas ini mempunyai ketentuan hukum yang sangat prinsip ketika berkaitan dengan proses peradilan khususnya dalam peradilan pidana internasional, selain itu di dalam Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi  ketika  dihubungkan  dengan  teori  pidana,  bahwa  ketentuan  mendasar  yang  perlu diperhatikan  yaitu  berkaitan  dengan  teori  pembuktian  dalam  hukum  pidana  karena  pembuktian ketika  dikaitkan  dengan Mutual  Legal  Assistance dan  Ekstradisi  tidak  terlepas  dari  aset  Negara yang berada di Negara lain.
Hukum  pembuktian  dalam  pidana  pada  dasarnya  sudah  dirumuskan  secara  jelas  didalam ketentuan  KUHAP  Pasal  183  dan  184  KUHAP 9 .  Ketentuan  di  dalam  secara  tegas  dijelaskan melalui 5 (lima) alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk.  Dasar  inilah  dalam  hukum  pembuktian  dalam  teori  pidana  yang  menjadi  acuan  dalam mutual  legal  assitance,  karena  padasarnya  proses  peradilan  yang  akan  dilaksanakan  mempunyai kaitan  erat  dengan  alat  bukti,  dari  pasal-pasal  dalam Mutual  Legal  Assistance dan  Ekstradisi apabila  dilihat  dalam  teori  pembuktian  dalam  hukum  pidana  merupakan  dasar  yang  sangat fundamental.
2. Bagaimana  aplikasi/  implementasi  dari  model  treaty  extradisi  dan  mutual  legal  assistance  dari aspek hukum nasional dan regional khususnya Indonesia sendiri seperti apa Aspek hukum nasional berkaitan dengan hukum extradisi yang diterapkan dalam aturan UU
Indonesia yang berhubungan dengan kejahatan lintas Negara ( transnational crimes ) yang menjadi ancaman  serius  terhadap  keamanan  dunia.  Dalam  kosep  multilateral  disebutkan Transnational Organized  Crimes  (TOC) berdasasarkan  Kovensi  PBB  mengenai  kejahatan  yang  masuk  dalam lintas  negara  yang  dijadikan  sebagai  intrumen  internasional. UNTOC menyebutkan  bahwa kejahatan  lintas  negara  terorganisir  ialah  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  suatu  kelompok  tertentu yang melanggar lintas negara dengan cara  terstruktur, terdiri atas tiga orang atau lebih yang secara terorganisir. Bertujuan melakukan satu atau lebih kejahatan serius yang tercantum dalam konvensi dengan  cara  memperoleh  langsung  maupun  tidak  langsung  keuntungan  secara  finansial.  Maka Negara-negara  sangat  mendorong  adanya  perjanjian  kerjasama  dengan  Negara  lain  untuk memudahkan  aparat  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya  yang  berhubungan  dengan  kejahatan batas  lintas  Negara,    Indonesia  sampai  sast  ini  sudah  melakukan  perjanjian  dengan  Negara  lain khususnya  dibidang    perjanjian  Extradisi  yang  sudah  terikat  dalam  suatu  aturan  perjanjian Extradisi berbagai Negara. 10
Jika  diliihat  secara  aspek  regionalnya  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang  hampir paling  aktif  mewujudkan  bentuk  kerjasama,  baik  dalam  bentuk  ekstradisi  maupun Mutual  Legal Assistance yang  dilakukan  oleh  Negara-negara  yang  dalam  memberantas  kejahatan  transnasional ini.
Ratifikasi  perjanjian  internasional  baik  yang  bersifat  bilateral  maupun  multi  lateral khususnya  dalam  bidang  kerjasama  pidana  yaitu  ekstradisi  dan mutual  assitance ,  maka  secara otomatis  negara  Indonesia  wajib  untuk  menuangkan  perjanjian  tersebut  dalam  aturan  UU,  tetapi harus selaras dengan normal-norma yang tercantum dalam perjanjian internasional. UU No 1 tahun 1974 menjadi dasar hukum bagi negara Indonesia dan negara-negara dalam mengadakan perjanjian di bidang extradisi. Di dalam perjanjian exradisi banyak Pasal yang dicantumkan sehingga saling memberikan  keutungan  dengan  adanya  kerjasama  kedua  tersebut,  selain  untuk  menyerahkan penyerahan  pelaku  kejahatan  yang  melarikan  diri  keluar  negeri  berdasarkan  ketentuan  Pasal  8 tentang  asas  terotirial  maka  setiap  negara  bisa  mengadili  warganya  yang  melakukan  kejahatan melalui adanya kerjasama ini.
9 Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum  Acara Pidana (KUHAP)
10 Negara-negara  yang  sudah  terikat  perjanjian  Ekstradisi  dengan  Indonesia  yaitu:  Malaysia,  Philipina, Thailand,  Australia,  Hong  Kong,  dan  Korea  Selatan.  Perjanjian  ekstradisi  Indonesia-Singapore  yang  ditanda tangani  kedua  Negara  tanggal  28  April  2007  di  Istana  Tampak  Siring,  Bali,  tidak  dapat  diimplementasikan karena perjanjian tersebut belum di ratifikasi oleh DPR.

## SIMPULAN
1. Penjelasan  pasal-pasal  yang  dianggap  penting  dalam Mutual  Legal  Assistance dan  Ekstradisi adapun  argumentasi  penulis  terkait  dengan  teori  pidana  dan  perjanjian  internasional  bahwa  teori pidana yang mendasar khususnya berkaitan dengan Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi salah satunya  adalah  prinsip  hukum  pidana yaitu  Nebis  In  Idem ,  dimana  menurut  penulis  asas  ini mempunyai  ketentuan  hukum  yang  pada  prinsipnya  ketika  berkaitan  dengan  proses  peradilan khususnya dalam peradilan pidana internasional, selain itu di dalam Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi  ketika  dihubungkan  dengan  teori  pidana,  bahwa  ketentuan  mendasar  yang  perlu diperhatikan  yaitu  berkaitan  dengan  teori  pembuktian  dalam  hukum  pidana  karena  pembuktian ketika  dikaitakan  dengan Mutual  Legal  Assistance dan  Ekstradisi  tidak  terlepas  dari  aset  Negara yang berada di Negara lain.
2. Bagaimana aplikasi dan implementasi dari model treaty extradisi dan mutual legal assistance dari aspek  hukum  nasional  dan  regional  khususnya  Indonesia,  Jika  diliihat  secara  aspek  regionalnya bahwa  Indonesia  adalah  Negara  paling  aktif  mewujudkan  bentuk  kerjasama  yang  dituangkan dalam perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance. Negara Indonesia  memberantas  kejahatan  transnasional  dan  ikut  serta  dalam  meratifikasi  perjanjian  di bidang kerjasama pidana salah satunya perjanjian  ekstradisi. Melakukan ratifikasi perjanjian yang sifatnya  multilateral  maupun  bilateral,  Indonesia  kewajiban  untuk  menerapkan  perjanjian- perjanjian  internasional  tersebut,  baik  dalam  tataran  pelaksanaan  konkrit  di  lapangan  maupun dalam tataran legislasi (Aturan UU).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional ,  Alumni, Bandung 2003. Wayan Parthiana. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1 , Edisi Revisi. Bandung. CV Mandar Maju. 2018.

## Artikel Jurnal
Deli Waryeti, “Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya”, Fiat Justitia Ilmu Hukum , Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2012.
Hendrik B. “Sompotan, Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Lex et Societatis , Vol. IV/No. 5/Mei/2016

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130).
Undang-undang No.1 Tahun 2006 Tentang  Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  18,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4607).
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian  Internasional  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612).
Resolusi  A/RES/45/166  68 th Plenary  meeting  14  Desember  1990  jo  A/RES/52/88  70 th Plenary meeting 12 Desember 1997 tentang pedoman pembuatan perjanjian ekstradisi Resolusi  A/RES/45/177  68 th Plenary  meeting  14  Desember  1990  jo  A/RES/53/112  85 th Plenary meeting 9 Desember 1998 tentang pedoman pembuatan perjanjian mutual legal assitance