PENGARUH  REFORMASI  ADMINISTRASI  PAJAK  DAN  MORALITAS  PAJAK TERHADAP  TINGKAT  KEPATUHAN  PAJAK  (SURVEY  PADA  WAJIB  PAJAK ORANG PRIBADI DI BANDUNG)
Riri Rumaiza

## ABSTRACK
Today,  taxation  is  an  important  issue.  There  are  many  literatures  has been  studied  about  taxataion issues,  especially  tax  compliance.  Tax  reform  has been  held  by  Direktorat  Jenderal  Pajak  which  has  purpose  to  increasing  the taxpayers’ compliance toward their obligations as taxpayers’. The effects of the tax  reform  have  gained  increasing  attention,  beside  there  is  taxpayers’ behaviour toward to their obligations as taxpayers’ as known as tax morale. This research’s purpose is to find out the effects of tax reform and tax morale to the level of tax compliance.
This research analyses the effect of tax reform and tax morale to the level of  tax  compliance.  The  survey  took  place  in  Bandung,  with  the  analysis  unit  is personal  tax  payers’  at  Bandung.  Number  of  samples  in  this  research  is  227 taxpayers.  Data  collection  technique  are  performed  through  literature  studies and  questionnaire,  while  Structural  Equation  Modeling  (SEM)  is  used  for  data analysis techniques.
The  findings  of  the  research  shows  that  :  (1)  tax  reform  can  be  best explained by  dimension of  simplification  of  tax  code  factor  and  fairness  factor, and tax morale can be best explained by dimension of economic factor, (2) there is  an  effect  of  tax  reform  to  the  tax  compliance,  while  fluctuationin  tax compliance  is  in  accordance  with  tax  reform,  (3)  tax  morale  effecting  tax compliance  significantly  and  positively,  (4)  tax  reform  and  tax  morale collectively  effecting  tax  compliance,  in  which  tax  morale  has  more  impact  in effecting tax compliance than tax reform.
Keywords : Tax Reform, Tax Morale, Tax Compliance

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  yang  sangat  penting,  terutama  dalam  hal membiayai penyelenggaraan negara. Di negara-negara maju, pajak menjadi hal utama yang terus dikembangkan  mengikuti  perkembangan  perekonomian  dunia,  dan  berulang  kali  mengalami perubahan,  terutama  dalam  hal  administrasi  dan  undang-undang  pajak.  Perubahan  tersebut

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 4 NO 2
JULI 2018
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com
dilakukan  guna  mencapai  tujuan  yaitu  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  sehingga berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun  semakin  meningkat,  seperti  digambarkan  dengan  grafis  perkembangan  penerimaan  pajak dan tax ratio periode 1969/1970 sampai dengan 2004 sebagai berikut:

## Gambar 1
Perkembangan Penerimaan Pajak dan Tax Ratio Periode 1969/1970 s.d 2004
Dari  gambar  di  atas,  diperoleh  bahwa  rasio  pajak  terus  menerus  meningkat  terutama setelah  tahun  2000.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan (revenue)  negara  yang  harus  terus  ditingkatkan,  baik  secara  administrasi  maupun  kinerjanya, sesuai dengan tujuan utama pajak . Tax Ratio memang sering dijadikan sebagai salah satu ukuran mengenai kinerja penerimaan pajak di banyak negara. Namun setiap peningkatan tax ratio yang signifikan tidak selalu menjadi indikasi bahwa kinerja penerimaan pajak Indonesia telah optimal.
Penerapan  sistem  administrasi  perpajakan  modern  pertama  kali  ditandai  dengan dibentuknya  Kantor  Wilayah  (Kanwil)  Direktorat  Jenderal  Pajak  Wajib  Pajak  Besar,  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Wajib  Pajak  Besar  Satu  dan  KPP  Wajib  Pajak  Besar  Dua  yang  mulai beroperasi  sejak  9  September  2002.  Kanwil  dan  KPP  Wajib  Pajak  Besar  secara  khusus menangani  administrasi  perpajakan  Wajib  Pajak  besar  badan  tingkat  nasional  dengan  kriteria peredaran usaha, pembayaran pajak atau jumlah tunggakan pajak yang terbesar. Dengan peranan pengelolaan penerimaan pajak sampai dengan akhir 2004 sebesar 23,14% dari penerimaan pajak yang  telah  dihimpun  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (nasional),  Kanwil  dan  KPP  Wajib  Pajak Besar  telah  menjadi  proyek  percontohan  pelaksanaan  keseluruhan  program  modernisasi administrasi  perpajakan  secara  utuh  dengan  menampilkan  prototipe  Kanwil  dan  KPP  yang modern,  didukung  organisasi  yang  ramping,  teknologi  informasi  yang  memberikan  percepatan pelayanan profesional dengan penerapan kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ketat.
Di  Indonesia,  penelitian  mengenai  pengaruh  reformasi  administrasi  pajak  dan  moralitas pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak masih sangat terbatas. Penelitian terdekat  yang meneliti tentang  reformasi  administrasi  pajak  yaitu  penelitian  Mas’ut  (2004)  mengenai  studi  empiris
tentang  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebelum  dan  sesudah  perubahan  undang-undang pajak  penghasilan  tahun  2000.  Selanjutnya,  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Dr.  Chaizi Nasucha, yang secara khusus melakukan penelitian mengenai reformasi administrasi perpajakan di  Indonesia  dan  menelaah  pengaruhnya  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  karena  kepatuhan Wajib Pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel  yang berperan besar dalam menentukan penerimaan  pajak.  Disertasi  yang  berjudul  “Pengaruh  Reformasi  Administrasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang ditulis oleh Chaizi pada tahun 2003 ini, ditujukan untuk mempelajari  (1)  pengaruh  reformasi  administrasi  perpajakan,  mencakup  aspek  struktur organisasi,  prosedur  organisasi,  strategi  organisasi,  maupun  budaya  organisasi,  terhadap akuntabilitas  organisasi,  (2)  pengaruh  reformasi  administrasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan Wajib  Pajak,  (3)  pengaruh  akuntabilitas  organisasi  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak,  dan  (4) pengaruh  reformasi  administrasi  perpajakan  dan  akuntabilitas  organisasi  terhadap  kepatuhan Wajib  Pajak.  Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Chaizi  Nasucha adalah:  (1)  reformasi  administrasi  perpajakan  secara  keseluruhan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  organisasi  Direktorat  Jenderal  Pajak;  (2)  tujuan  administrasi  perpajakan  adalah mendorong  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Reformasi  administrasi  perpajakan  mempunyai  pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (3) akuntabilitas organisasi sebagai bagian dari reformasi administrasi  perpajakan  memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak;  (4)  reformasi  administrasi  perpajakan  bersama-sama  dengan  akuntabilitas  organisasi mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup dan arah penelitian ini dirumuskan dalam tema sentral sebagai berikut:
Target  penerimaan  pajak    dari  tahun  ke  tahun  terus  meningkat,  dan  menjadi  salah  satu  sumber utama  penerimaan  negara.  Hal  ini  menjadi  sebuah  pertanyaan  dasar  mengapa  setiap  individu termotivasi  untuk  membayar  pajak  dan  melakukan  kewajiban  pajaknya?  Bentuk  kepatuhan Wajib  Pajak  tersebut  mengandung  suatu  sikap  dan  perilaku  yang  disebut  moralitas  pajak, sedangkan  seperangkat  aturan  yang  ditetapkan  dikenal  dengan  administrasi  pajak,  yang menuntun  Wajib  Pajak  untuk  melakukan  kepatuhan  secara  sukarela  ( voluntary  compliance ). Dengan  memperhatikan  faktor  moralitas  pajak  dan  reformasi  administrasi  pajak,  diharapkan dapat memetakan bagaimana sebenarnya attitude Wajib Pajak Indonesia serta langkah yang patut dirumuskan  guna  mengakomodasi  kedua  faktor  tersebut  ke  arah  kepatuhan  sukarela,  sehingga tercapai penerimaan pajak yang optimal.

## LANDASAN TEORI

## Reformasi Perpajakan
Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Hal tersebut seperti  yang dikemukakan Perry dan Whalley bahwa “the word reform conveys major change.”  Berdasarkan  pengalaman  yang  terjadi  di  negara  maju  maupun  negara  berkembang, terdapat  begitu  banyak  pengertian  dan  pola  reformasi  perpajakan  yang  dianut  oleh  negara berkembang dan yang dianut oleh negara maju. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan struktur pajak  yang  umumnya  seragam  di  negara  maju  tetapi  ada  bermacam-macam  struktur  pajak  di negara berkembang.
Menurut Gunadi, reformasi perpajakan meliputi dua area yaitu reformasi kebijakan pajak (tax  policy)  yaitu  regulasi  atau  peraturan  perpajakan  berupa  undang-undang  perpajakan,  dan
reformasi  administrasi  perpajakan.  Reformasi  administrasi  perpajakan  memiliki  tujuan  utama untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Kedua,  untuk  mengadministrasikan  penerimaan  pajak  sehingga  transparansi  dan  akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Yang ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah  kepada  aparat  pengumpul  pajak,  kepada  Wajib  Pajak,  ataupun  kepada  masyarakat pembayar pajak.

## Moralitas Pajak Latar Belakang Terminologi Moralitas Pajak
Permasalahan  mengenai  mengapa  individu  membayar  pajak  telah  menjadi  pertanyaan yang  mengemuka  dalam  lingkup  kepatuhan  pajak  sejak  dulu.  Dapat  diasumsikan  bahwa  tidak seorang  pun  senang  membayar  pajak.  Satu  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  lebih  memaksa individu  membayar  pajak  adalah  melalui  pembuatan  kebijakan  anti  pengelakan  pajak.  Sejalan dengan  pendekatan economic-of-crime berdasarkan expected  utility  maximization  calculus, Allingham dan Sandmo (1972) mempresentasikan suatu model dimana tingkat pengelakan pajak ( tax  evasion )  berkolerasi  negatif  dengan  kemungkinan  terdeteksinya  pengelakan    pajak  dan tingkatan sanksi. Model tersebut banyak menuai kritikan dari para penulis lainnya, antara lain : Graetz and Wilde, 1985; Alm, McClelland and Schulze, 1992; Frey and Feld, 2002.

## Definisi Moralitas Pajak
Moralitas  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  merupakan  budi  pekerti,  sopan santun, dan adat sopan santun. Sementara menurut Konratyev (2000) dalam tulisannya Morality as a Category of Universe Reality, disebutkan bahwa moralitas adalah kesadaran akan loyalitas pada tugas dan tanggung jawab. Lebih lanjut, moralitas juga merupakan suatu sistem peraturan- peraturan perilaku sosial, dan etika hubungan antar orang.
Erard  dan  Feinstein  (1994)  dalam  tulisan  teoritisnya  menekankan  pada  relevansi  dari mengintegrasikan  sentimen  moral  ke  dalam  model  untuk  menghasilkan  penjelasan  yang  cukup beralasan  atas  perilaku  kepatuhan  aktual.  Lebih  lanjut,  Andreoni,  Erart  dan  Feinstein  (1998) menekankan pada survey  kepatuhan pajaknya bahwa “memasukkan faktor moral  dan dinamika sosial pada model kepatuhan pajak merupakan area yang belum terjamah dalam penelitian”.
Indikator Moralitas Pajak Dalam Tax Morale and Institutions Tingkat Partisipasi Warga Negara Torgler  dalam  tulisannya  “ Tax  Morale  and  Institutions ”  (2003)  mengemukakan  premis yang menghubungkan moralitas pajak dengan partisipasi politik warga Negara.

## Tingkat Kepercayaan
Premis  kedua  yang  dikemukakan  Torgler  dalam  tulisannya  Tax  Morale  and  Institutions (2003)  berusaha  menghubungkan  antara  tingkat  kepercayaan  (trust)  warga  negara  kepada pemerintah, pengadilan dan sistem hukum dengan moralitas pajak.
Indikator  Moralitas  Pajak  dalam  Tax  Compliance  and  Tax  Morale  :  A  Theoritical  and Empirical Analysis
Menurut  Torgler  dalam  bukunya  Tax  Compliance  and  Tax  Morale  :  A  Theoritical  and Empirical Analysis (2007), dikemukakan bahwa terdapat dua komponen utama yang membentuk moralitas  pajak.  Komponen  tersebut  adalah  lingkup  sosio-demografis  dan  lingkup  sosio- ekonomi.  Masing-masing  lingkup  tersebut  memiliki  indikator-indikator  yang  memiliki  korelasi positif maupun negatif terhadap moralitas pajak dan kepatuhan pajak.

## Faktor Demografis
Kebanyakan teori mengenai pengaruh faktor sosio-demografis terhadap kepatuhan pajak berada  dalam  lingkup  sosial-psikologi.  Namun,  efeknya  terhadap  kepatuhan  memiliki  korelasi yang kuat dengan disiplin ilmu ekonomi dan perpajakan, terutama sebagai pedoman (guidance) dalam perumusan kebijakan.

## Kondisi Ekonomi
Berkaitan  dengan  status  pekerjaan,  pertanyaan  yang  menjadi  perhatian  yaitu  apakah Wajib  Pajak  yang  memiliki  usaha  sendiri  atau  wiraswasta  ternyata  memiliki  tingkat  moralitas pajak yang lebih rendah daripada pegawai penuh-waktu .

## Kebanggaan Nasional (National pride)
Dalam berbagai  jenis  budaya, strategi  untuk  memasukkan variabel  kebanggaan nasional pada  level  konstitutional  sebagai  strategi  kebijakan  perpajakan  memiliki  pengaruh  positif terhadap moralitas pajak. Jika Wajib Pajak bangga dan percaya pada pemerintah, pengadilan dan sistem  hukum,  serta  administrasi  perpajakan,  maka  Wajib  Pajak  akan  lebih  memiliki  kemauan untuk membayar pajak. Hubungan antara lembaga tesebut dan Wajib Pajak merupakan kontrak relasional  yang  harus  dijaga  dengan  memfungsikan  lembaga  dengan  sebagaimana  mestinya untuk  menciptakan  atmosfer  yang  positif  dalam  moralitas  pajak.  Membangun  kepercayaan merupakan  strategi  alternatif  untuk  menjamin  bahwa  moralitas  pajak  tidak  berkurang.  Lebih lanjut,  penelitian  Benno  Torgler  menunjukkan  bahwa  tingkat  kebanggaan  dan  kepercayaan memainkan  peranan  penting  dalam  meningkatkan  moralitas  pajak,  terutama  di  negara-negara transisi.

## Deterrence Factors
Dalam  kaitannya  terhadap  moralitas  pajak,  Torgler  (2007)  mengemukakan  bahwa deterrence  factors  merupakan  faktor  yang  membuat  Wajib  Pajak  menjadi  enggan  untuk melakukan penghindaran (tax avoidance)  maupun pengelakan pajak ( tax evasion ). Frey (2003) juga mengemukakan bahwa deterrence factors merupakan strategi yang umum digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam teori ekonomi. Pajak bersifat ” quasi-voluntary ” sehingga deterrence factors yang mempunyai pengaruh terhadap moralitas pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai target penerimaan pajak.

## Sistem Perpajakan
Torgler  (2007)  membuat  tabulasi  pengaruh  indikator  sistem  perpajakan  terhadap moralitas  pajak.  Torgler  mengadakan  perbandingan  di  Swiss,  Amerika  Serikat,  dan  Amerika Latin dengan sub indikator sistem perpajakan berupa:
• Tarif pajak (tax rate)
• Kompleksitas sistem perpajakan
Penelitiannya memberikan gambaran bahwa di Swiss, semakin tinggi tarif pajak memiliki pengaruh  negatif  terhadap  moralitas  pajak,  sedangkan  di  dua  wilayah  lainnya  yaitu  Amerika Serikat  dan  Amerika  Latin,  tidak  dapat  ditentukan  pengaruhnya.  Untuk  sub  indikator kompleksitas  sistem  perpajakan,  pengaruhnya  di  Amerika  Serikat  adalah  negatif  terhadap moralitas  pajak,  dalam  artian  semakin  kompleks  atau  rumit  sistem  perpajakan,  akan  semakin memiliki  efek  moralitas  pajak  yang  rendah.  Sedangkan  di  Swiss  dan  Amerika  Latin, pengaruhnnya tidak dapat ditentukan .

## The Economic Psychology of Tax Behaviour
Perilaku perpajakan ( tax behaviour ) telah lama diselidiki dari segi politik, terutama dari segi  kerumitan  ( complexity )  hukum  pajak  ( tax  law )  dan shadow  economy ,  dan  dari  sudut pandang  ekonomi  yang  memfokuskan  pada  membuat  keputusan  rasional  dan  dampak  atas pemeriksaan pajak, denda, tarif pajak dan penghasilan terhadap kepatuhan. Penelitian mengenai perilaku  perpajakan  dari  sudut  pandang  perilaku  ekonomi  dan  ekonomi-psikologi  telah memfokuskan pada berbagai macam variabel tingkah laku, norma-norma dan rasa keadilan , dan penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menghasilkan asumsi bahwa Wajib Pajak mempertimbangkan apakah lebih baik membayar pajak daripada menghindari pajak, atau kemungkinan  diperiksa  oleh  fiskus  dan  diperkarakan  di  pengadilan  karena  terbukti menggelapkan  pajak,  atau  memiliki  lebih  banyak  risiko  karena  tidak  patuh.  Dan  puncak  dari kepercayaan terhadap administrasi perpajakan  yaitu Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya  dengan  senang  hati  dan  lebih  sedikit  memiliki  kesenjangan  terhadap  kebijakan perpajakan, dan akhirnya melakukan kepatuhan pajak secara sukarela.
Kepatuhan Pajak ( Tax Compliance )

## Definisi Kepatuhan Pajak
Gunadi  (2005)  mendefinisikan  kepatuhan  pajak  ( tax  compliance )  berarti  bahwa  Wajib Pajak  mempunyai  kesediaan  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya  sesuai  aturan  yang  berlaku tanpa  perlu  diadakan  pemeriksaan  investigasi  seksama  ( obtrusive  investigation ),  peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

## Jenis Kepatuhan Pajak
Menurut  Nurmantu  (2003),  terdapat  dua  macam  kepatuhan  yaitu  kepatuhan  formal  dan kepatuhan  material.  Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

## Indikator Kepatuhan Pajak Kepatuhan Formal
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kepatuhan formal adalah jenis kepatuhan dimana Wajib  Pajak  sebatas  memenuhi  ketentuan  pajak  yang  tertulis,  dan  belum  dapat  dipastikan kebenaran materialnya.

## Kepatuhan Material
Jika  kepatuhan  formal  terbatas  pada  pemenuhan  kewajiban  Wajib  Pajak  secara  formal sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  perpajakan,  maka  kepatuhan  material  lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan secara substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan

## Model Kepatuhan Pajak
OECD  dalam Compliance  Risk  Management:  Managing  and  Improving  Tax Compliance (2004)  menggambarkan  suatu  model  kepatuhan  berdasarkan  level  kepatuhan Wajib Pajak. Gambaran model tersebut adalah sebagai berikut:
Gambar 2 Model Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber:  OECD  dalam Compliance  Risk  Management:  Managing  and  Improving  Tax Compliance (2004), hal. 47

## PEMBAHASAN

## Pengujian Hipotesis Penelitian Pengaruh Reformasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Hipotesis  Pertama  :  Pengaruh  Reformasi  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Pajak
Dalam hipotesis pertama, variabel reformasi administrasi perpajakan merupakan variabel laten  eksogen  yang  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  sebagai  variabel  laten  endogen.
Dengan  membandingkan  nilai  uji  t  pada  Gambar  4.36  dengan  nilai t-tabel (  =  0,05) sebesar  1,96  maka  diperoleh    kesimpulan  bahwa  semua  taksiran  parameter  pada  diagram  jalur tersebut adalah signifikan karena nilai t- value > 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh reformasi administrasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  pajak,  dimana  tinggi  rendahnya  kepatuhan  pajak dipengaruhi  secara  nyata  dan  positif  oleh  tinggi  rendahnya  budaya  pajak.  Besar  pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,0625 atau sebesar 6.25%,  dimana  kontribusi  terbesar  diperoleh  dari  dimensi  kemudahan  peraturan  pajak  dan dimensi  keadilan  dengan  pengaruh  yang  sama  yaitu  sebesar  0,1975  atau  sebesar  19.75%  dan kontribusi terkecil diperoleh dari kepastian hukum yaitu sebesar 0.1900 atau sebesar 19%.
Menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chaizi  Nasucha,  dalam  disertasinya  yang berjudul  “Pengaruh  Reformasi  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak” (2003)  menunjukkan  bahwa  reformasi  administrasi  pajak  perpajakan  secara  keseluruhan berpengaruh terhadap akuntabilitas organisasi  Direktorat  Jenderal  Pajak,  reformasi administrasi perpajakan  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak,  akuntabilitas organisasi  sebagai  bagian  dari  reformasi  administrasi  perpajakan  memberikan  pengaruh  cukup besar  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak,  dan  reformasi  administrasi  perpajakan  bersama-sama dengan  akuntabilitas  organisasi  mempunyai  pengaruh  sangat  besar  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.

## Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

## Hipotesis kedua : Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Dalam hipotesis kedua, variabel moralitas pajak merupakan variabel laten eksogen yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sebagai variabel laten endogen.
Dengan  membandingkan  nilai  uji  t  pada  Gambar  4.36  dengan  nilai  t- sebesar  1,96  maka  diperoleh    kesimpulan  bahwa  semua  taksiran  parameter  pada  diagram  jalur tersebut adalah signifikan karena nilai t-value > 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh moralitas pajak  terhadap  kepatuhan  pajak,  dimana  tinggi  rendahnya  kepatuhan  pajak  dipengaruhi  secara nyata  dan  positif  oleh  tinggi  rendahnya  moralitas  pajak.  Besar    pengaruh  moralitas  pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,4356 atau sebesar 43.56%, dimana kontribusi terbesar diperoleh dari dimensi kondisi ekonomi yaitu sebesar 0,4752 atau sebesar 47.52% dan kontribusi terkecil diperoleh dari faktor demografis yaitu sebesar 0.3498 atau sebesar 34.98%.
Literatur  perpajakan  menunjukkan  bahwa  fenomena  kerelaan  Wajib  Pajak  untuk melakukan kewajiban perpajakannya sering disebut sebagai “puzzle of tax compliance” (Torgler, 2008).  Hal  ini  karena  banyaknya  faktor  yang  berusaha  menjelaskan  pertanyaan  mendasar mengapa  Wajib  Pajak  membayar  pajak.  Norma  sosial  dari  kepatuhan  pajak  adalah  moralitas pajak  dan  moralitas  pajak  inilah  yang  menyebabkan  Wajib  Pajak  rela  dan  patuh  untuk melakukan  kewajiban  perpajakannya.  Dalam  tulisan  Alm  dan  Gomez,  menyatakan  bahwa moralitas  pajak  individu  dipengaruhi  secara  langsung  oleh  persepsi  Wajib  Pajak  akan  adanya pemenuhan barang dan jasa publik oleh Negara. Lebih lanjut lagi, semakin tinggi kemungkinan terjadinya  pelanggaran  fiskal,  dalam  hal  ini  adanya  biaya  atau  pungutan  yang  tinggi  untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakan,  maka  semakin  rendah  motivasi  intrinsik  individu  untuk membayar  pajak.hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  dimana  pemenuhan  barang  dan  jasa publik serta biaya tinggi merupakan bagian dari indikator deterrence factors. Namun indikator ini ternyata memiliki pengaruh terendah terhadap moralitas pajak dan kepatuhan pajak di Bandung.

## Pengaruh Reformasi Administrasi Pajak dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Hipotesis  ketiga  :  Pengaruh  Reformasi  Administrasi  Perpajakan  dan  Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Dalam  hipotesis  ketiga,  variabel  reformasi  administrasi  perpajakan  dan  moralitas  pajak merupakan variabel laten eksogen yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sebagai variabel laten endogen.
Dengan  membandingkan  nilai  uji  t  pada  Gambar  4.37  dengan  nilai  t- sebesar  1,96  maka  diperoleh    kesimpulan  bahwa  semua  taksiran  parameter  pada  diagram  jalur tersebut adalah signifikan karena nilai t-value > 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh moralitas
pajak  dan  budaya  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak,  dimana  tinggi  rendahnya  kepatuhan  pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya reformasi administrasi perpajakan dan moralitas pajak.  Besar    pengaruh  reformasi  administrasi  perpajakan adalah sebesar 0,0625 atau sebesar 6.25% dan moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,4356 atau sebesar 43.56%.  Pengaruh  total  reformasi  administrasi  perpajakan  dan  moralitas  pajak  terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,4981 atau sebesar 49.81% Sisanya sebesar 0,5019 atau 50.19% dipengaruhi variabel lain diluar reformasi administrasi perpajakan dan moralitas pajak.
Model  reformasi  administrasi  pajak  dan  moralitas  pajak  cukup  besar  menjelaskan kepatuhan  pajak,  yaitu  sebesar  49,81%.  Kedua  variabel  tersebut  cukup  besar  pengaruhnya terhadap  kepatuhan  pajak  karena  karakteristik  kepatuhan  pajak  yang  bersifat  quasi-voluntary dimana faktor behavioural menjadi faktor yang ditekankan ketika berbicara mengenai kepatuhan Wajib  Pajak,  termasuk  di  dalamnya  sistem  peraturan  perpajakan  yang  menjadi  kewenangan negara atas kepatuhan pajak.
Variabel  reformasi  administrasi  pajak  dan  moralitas  pajak  tidak  hanya  berusaha menjelaskan faktor behavioural saja, namun juga sistem dan peraturan perpajakan, serta interaksi yang  terjalin  diantara  indikator-indikator  dalam  variabel.  Sehingga,  kedua  variabel  tersebut cukup komprehensif menjelaskan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.

## Ringkasan Hasil Penelitian
Hasil  penelitian  mengenai  pengaruh  reformasi  administrasi  perpajakan  dan  moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak dirangkum dalam tabel berikut:
Tabel 4 Ringkasan Hasil Penelitian
Pengaruh Reformasi Administrasi Pajak dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
N o Variabel manifes dari variabel laten Estima si Parame ter Error Varians t- hitung Hasil Uji Kontribusi Sub Variabel Keterangan Terbesar Terkecil 1 Reformasi Administrasi Perpajakan Secara keseluruhan reformasi administrasi perpajakan dan moralitas pajak secara nyata dan positif mempengaruhi terhadap kepatuhan pajak. Moralitas pajak memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan Kemudahan perpaturan perpajakan X 1 0,79 0,37 13.06 Signifikan 1. Kemudahan peraturan perpajakan 2. Keadilan Kepastian hukum Keadilan X 2 0,79 0,37 13.01 Signifikan Kepastian Hukum X 3 0,76 0,43 12.27 Signifikan 2 Moralitas Pajak Partisipasi Warga Negara X 4 0,54 0,71 7.99 Signifikan Faktor Ekonomi Faktor Demografi s Kepercayaan X 5 0,56 0,69 8.37 Signifikan Kebanggaan Nasional X 6 0,62 0,62 9.41 Signifikan Faktor Demografis X 7 0,53 0,72 7.88 Signifikan Kondisi X 8 0,72 0,48 11.41 Signifikan
Ekonomi reformasi administrasi pajak. dimana dari masing- masing variabel eksogen tersebut kontribusi yang paling besar diperoleh dari kemudahan peraturan perpajakan dan keadilan, serta faktor ekonomi Deterrence factors X 9 0,58 0,67 8.67 Signifikan Sistem Perpajakan X 10 0,60 0,64 9.14 Signifikan
3
Kepatuhan Pajak Kepatuhan Formal Y 1 0,70 0,51 3.39 Signifikan Kepatuhan Formal Kepatuhan Material
Kepatuhan Material Y 2 0,45 0,80
3.54 Signifikan

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  dalam  penulisan  tesis  ini,  maka hasil  analisis  Pengaruh  Reformasi  Administrasi  Pajak  dan  Moralitas  Pajak  terhadap  Kepatuhan Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung) dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.  Reformasi  administrasi  pajak  adalah  penyempurnaan  atau  perbaikan  kinerja  administrasi, baik  secara  individu,  kelompok,  maupun  kelembagaan  agar  lebih  efisien,  ekonomis,  dan cepat.  Reformasi  administrasi  pajak  sebagai  variabel  laten  eksogen  dapat  digambarkan melalui  variabel  manifes  berupa  :  (1)  tingkat  kemudahan  peraturan  perpajakan,  (2)  tingkat keadilan,  dan  (3)  tingkat  kepastian  hukum.  Penelitian  terhadap  responden  di  Bandung menunjukkan  bahwa  faktor  kemudahan  peraturan  perpajakan  dan  keadilan  memiliki validitas terbesar untuk menjelaskan reformasi administrasi pajak dengan estimasi parameter masing-masing sebesar 0,79. Sedangkan moralitas pajak yang merupakan motivasi intrinsik untuk  membayar  pajak  yang  timbul  dari  kewajiban  moral  atau  keyakinan  untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak. Moralitas pajak sebagai variabel laten eksogen  dapat  digambarkan  melalui  variabel  manifes  berupa  :  (i)  tingkat  partisipasi  warga negara,  (ii)  tingkat  kepercayaan,  (iii)  kebanggaan  nasional,  (iv)  faktor  demografis,  (v) kondisi  ekonomi,  (vi)  deterrence  factors  dan  (vii)  sistem  perpajakan.  Penelitian  terhadap responden di Bandung menunjukkan bahwa faktor kondisi ekonomi merupakan variabel sub variabel yang memiliki validitas terbesar untuk menjelaskan moralitas pajak dengan estimasi parameter sebesar 0,72.
2.  Terdapat  pengaruh  reformasi  administrasi  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak,  dimana  tinggi rendahnya  kepatuhan  pajak  dipengaruhi  secara  nyata  dan  positif  oleh  tinggi  rendahnya reformasi  administrasi  pajak.  Besar  pengaruh  reformasi  administrasi  pajak  terhadap kepatuhan  pajak  adalah  sebesar  0,0625  atau  sebesar  6.25%,  dimana  kontribusi  terbesar
diperoleh dari dimensi kemudahan peraturan perpajakan dan keadilan  yaitu masing-masing sebesar 0,1975 atau sebesar 19.75%.
3.  Terdapat  pengaruh  moralitas  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak,  dimana  tinggi  rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya moralitas pajak. Besar  pengaruh  moralitas  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak  adalah  sebesar  0,4356  atau sebesar  43.56%,  dimana  kontribusi  terbesar  diperoleh  dari  dimensi  kondisi  ekonomi  yaitu sebesar 0,4752 atau sebesar 47.52%.
4.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  reformasi  administrasi  pajak  dan moralitas  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak,  dimana  tinggi  rendahnya  kepatuhan  pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya reformasi administrasi pajak dan moralitas  pajak.  Besar  pengaruh  reformasi  administrasi  pajak  adalah  sebesar  0,0625  atau sebesar  6.25%  dan  moralitas  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak  adalah  sebesar  0,4356  atau sebesar 43.56% . Total pengaruh reformasi administrasi pajak dan moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,4981 atau sebesar 49.81%.

## Saran

## Saran Yang Bersifat Akademik
Penelitian  mengenai  reformasi  administrasi  pajak  dan  moralitas  pajak  ini  ditujukan terhadap  responden  yaitu  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Karees  dan  KPP  Tegallega. Penelitian ini dapat  diperluas  ruang lingkupnya jika ingin  mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut  terhadap  kepatuhan  pajak  di  Bandung,  yaitu  melakukan  penelitian  dengan  skala  lebih besar, dimana respondennya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di tiap-tiap wilayah di Bandung.

## Saran Yang Bersifat Praktis Saran Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Dengan mengetahui pengaruh reformasi administrasi pajak dan moralitas pajak terhadap kepatuhan  pajak,  maka  Direktorat  Jenderal  Pajak  dapat  membuat  langkah-langkah  sebagai berikut:
1.  Kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh reformasi administrasi pajak. Dalam hal ini  sub  variabel  yang  paling  berkontribusi  terhadap  reformasi  administrasi  pajak  adalah kemudahan  peraturan  perpajakan  dan  keadilan.  Artinya  semakin  mudah  peraturan perpajakan  menurut  Wajib  Pajak,  maka  akan  mendorong  motivasi  Wajib  Pajak  untuk membayar  pajak  dan  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Oleh  karena  itu,  Direktorat Jenderal  pajak  sebaiknya  memperhatikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  penyederhanaan dan  kemudahan  administrasi  pajak,  seperti  format  SPT  yang  lebih  sederhana  tanpa  banyak lampiran  bagi  WPOP  yang  telah  menyampaikan  SPT  pada  tahun-tahun  sebelumnya. Disamping  itu,  faktor  keadilan  dalam  pelayanan  terhadap  Wajib  Pajak,  keadilan  atas perlakuan  pajak  terhadap  Wajib  Pajak  sesuai  dengan  tingkat  penghasilannya,  merupakan faktor yang juga perlu diperhatikan.
2.  Moralitas  pajak  yang  juga  mempengaruhi  kepatuhan  pajak,  yang  memiliki  sub  variabel dengan  kontribusi  terbesarnya  yakni  kondisi  ekonomi.  Dalam  hal  ini,  Direktorat  Jenderal Pajak  harus  dapat  menyesuaikan  kebijakan  pajak  dengan  kondisi  ekonomi  yang  terjadi seperti besarnya penghasilan yang tidak dikenai pajak disesuaikan dengan kondisi ekonomi Wajib  Pajak,  keringanan  atas  denda  atau  bunga  terhadap  WPOP  yang  terbukti  menyalahi aturan disesuaikan dengan kondisi ekonomi Wajib Pajak.

## Saran Bagi Wajib Pajak
Wajib  Pajak  diharapkan  dapat  lebih  meningkatkan  kepatuhan  pajaknya,  seiring  dengan upaya  perbaikan  secara  kontinu  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  Direktorat Jenderal  Pajak,  yang dengan bijaksana telah mengakomodasi  faktor-faktor mendasar kepatuhan pajak Wajib Pajak berupa reformasi administrasi  pajak dan moralitas pajak. Dengan lebih aktif dalam  mencari  informasi  pajak,  mengikuti  sosialisasi  gratis  yang  diadakan  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak,  atau  mengikuti  pendidikan  pajak  seperti  Brevet  Pajak.  Kewajiban  perpajakan diharapkan  bukan  lagi  menjadi  suatu  beban,  melainkan  sesuatu  yang  dilaksanakan  secara sukarela  dan  penuh  kesadaran  atas  tanggung  jawab  kita  sebagai  masyarakat  yang  telah menikmati baik secara langsung maupun tidak langsung fasilitas yang diberikan negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alm, James and Benno Togler. 2004. CultureDifferences and Tax Morale in The United States and Europe, Paper prepared for the Annual Meeting of the Public Choice Society 2004, Baltimore.
Alm,  J.  and  J.  Martinez-Vanquez.    2001.  Institutions,  Stakeholders,  and  Tax  Evasion  in Developing and Transition Countries, Paper prepared for Public Finance in Developing and Transition Countries: A Conference in Honor of Richard Bird. International Studies Program,  Andrew  Young  School  of  Policy  Studies,  Georgia  State  University,  Stone Mountain Georgia, April 5-6, 2001.
Ayee,  Joseph  R.  A.  2008.  Building  Tax  Compliance  Through  Reciprocity  with  Government. University of Ghana, Legon.
Belkaoui,  Ahmed  Riahi.  2004.  Relationship  Between  Tax  Compliance  Internationally  and Selected  Determinants  of  Tax  Morale.  Journal  of  International  Accounting,  Auditing and Taxation. Volume 13, Issue 2, 2004. University of Illinois, Chicago.
Bentley,  D.  2007.  Taxpayer’s  Roghts,  Theory,  Origin  and  Implementation,  Kluwer  Law International.
Bobek,  Donna,  Robin  W.  Roberts,  and  John  T.Sweeney,  (2007).  The  Social  Norms  of  Tax Compliance  :  Evidance  from  Australia,  Singapore,  and  The  United  States.  Journal  of Business Ethics, Volume 74, August 2007.
Brooks,  Key  Neil.  2001.  Issues  in  Income  Tax:  Challenges  of  Tax  Administration  and Compliance, paper prepared for Asian Development Bank 2001 Tax Conference.
Chaizi Nasucha. 2004.  Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta : Penerbit PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia.
Croome, B. 2007. Constitutional Law and Taxpayer’s Rights in South Africa – An Overview, in D.Bentley, Ibid.,hal.229.
Cummings,  Ronald  G,  Jorge  Martinez-Vanquez,  Michael  McKee,  Benno  Torgler.  2004.  Effect of Culture on Tax Compliance : A Cross Check of Experimental and Survey Evidence, hal 2.
Edi  Slamet  Irianto  dan  Syarifuddin  Jurdi.  2005.  Politik  Perpajakan  :  Membangun  Demokrasi Negara. Yogyakarta : UII Press. Hal.97.
Eka  Aryani  Wardhani.  2009.  Pengaruh  Moralitas  Pajak  dan  Budaya  Pajak  Terhadap  Tingkat Kepatuhan Pajak: Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta, Tesis, Universitas Indonesia.
Frey, Bruno S. 2003. Deterrence and Tax Morale in The European Union.  Institute for Empirical Research in Economics,  University of Zurich, Bluemlisalpstrasse 10, CH-8006 Zurich, Switzerland.
Gillis,  Malcolm.  1989.  Toward  a  Taxonomy  for  Tax  Reform.  In  Malcolm  Gillis,  peny.,  Tax Reform in Developing Countries. London : Duke University Press, hal. 7-26.
Gunadi.  Keberhasilan Pajak Tergantung  Partisipasi  Masyarakat.  Dalam Perspektif  Baru.  URL : http://www.perspektif.net/articles/view.asp?id=431, 27 September 2003.
Gunawan  Setiyaji  dan  Hidayat  Amir.  2005.  Evaluasi  Kinerja  Sistem  Perpajakan  Indonesia. www.gsetiyaji.files.wordpress.com/2007/09/jurnal-ekonomi-indonusa.
Hadi Purnomo. Reformasi Administrasi Perpajakan, dalam Heru Subyantoro dan Singgih Riphat, peny.,    Kebijakan  Fiskal  :  Pemikiran,  Konsep,  dan  Implementasi.  Jakarta  :  Penerbit Buku Kompas, Februari 2004. Hal. 218-233.
Imam  Gozali,  dan  Fuad.  2008.  Structure  Equation  Modelling  :  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi dengan Program LISREL 8.80. semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
John Hutagaol. 2007. Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Kirchler,  Erich.  2007.  The  Economic  Psychology  of  Tax  Behaviour.  Cambridge  University Press, melalui www.cambridge.org.
Mansyuri. 1996.  Pajak Penghasilan Lanjutan. Jakarta: IND-HILL-CO. Mansyuri. 1999. Kebijakan Fiskal. Jakarta : YP4, hal.7.
Marcus  Taufan  Sofyan.  2005.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Wajib  Pajak  Besar,  Skripsi,  Sekolah  Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
Mas’ut.  2004.  Studi  Empiris  Tentang  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Sebelum  dan Sesudah  Perubahan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Tahun  2000,  Tesis,  Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Mohammad Zain. 2003. Manajemen Perpajakan. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
OECD.  2008.  Governance,  Taxation,  and  Accountability  :  Issues  and  Practice. www.oecd.org/dataoecd
OECD.  2004.  Compliance  Risk  Management:  Managing  and  Improving  Tax  Compliance. Prepared by Forum on Tax Administration Compliance Sub-group, October 2004. OECD.  2003.  Tax  Guidance  Series  General  Administrative  Principles  –  GAP002  Taxpayer’s Rights and Obligation. Prepared by The OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration.
Pakde Sofa. Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan dan Pajak International, 5 Februari 2008. http://massofa.wordpress.com.2008/02/05.
Pendi. 2008. Structural Equation Modelling. www.mrpendi.wordpress.com Perry,  Guillermo,  dan  John  Walley.  2000.  Introduction,  dalam  Guillermo  Perry,  John  Walley, dan  Gary  McMahon.  Peny.,  Fisacal  Reform  and  Structural  Change  in  Developing Countries, vol 1. London : MacMillan Press, hal 1-8.
Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Safri Nurmantu. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok  Yayasan Obor, hal.1
Soesilo  Zauhar.  2002.  Reformasi  Administrasi  Perpajakan,  Konsep,  Dimensi  dan  Strategi. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
Sophar Lumbantoruan. 1997. Ensklopedi Perpajakan. Jakarta : Penerbit Erlangga. Sugiyono. 2003. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta. hal. 190. Tjip  Ismail. 2004. Menyibak Fenomena Perpajakan di Belahan Dunia. Jakarta : Penerbit Yarsif Watampone. Hal.239.
Torgler, Benno. 2007. Tax Compliance and Tax Morale: A Theoritical and Empirical Analysis.
USA : Edward Elgar Publishing.
Torgler,  Benno.  2004.  Tax  Morale  in  Asian  Countries.  Center  for  Research  in  Economics, Management and The Arts, Working Paper No.2004-2.
Torgler,  Benno.  2003.  Tax  Morale  and  Isntitutions,  Center  for  Research  in  Economics, Management and The Arts. September 2003, hal.4.
Vehorn, Charles. L., Entisham Ahmad. 1997. Tax Administration, dalam Teresa Ter-Minassian, Fiscal  Federalism  in  Theory  and  Practice.  International  Monetary  Fund,  Fiscal  Affairs Departement.
Vitaly,  Kondratyev.  2000.  Morality  as  a  category  of  Universe  Reality,  disampaikan  pada  IUA conference, Aug 4-7,2000, Wagner College, New York.
Wirawan  Ilyas,  dan  Richard  Burton.  2004.  Hukum  Pajak.  Jakarta:  Penerbit  Salemba  Emban Patria.
Yeremias T. Keban. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Zimmerman,  Raymond  A.,  Patricia  Eason  and  Mary  Gowan.  1999.  Taxpayer  Preference Between Income Tax and Consumption Tax : Behavioural Life Cycle Effects. USA.
________, IBFD International Tax Glossary, Revised 5th Edition. Hal.29.
________,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007,  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
________,  KMK  No.235/KMK..03/2003  Tentang  Kriteria  Wajib  Pajak  Yang  Dapat  Diberikan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
________, Tax Havens Cause Poverty. www.taxjustice.net.
www.pajak.go.id, website resmi Direktorat Jenderal Pajak.