Vol. 2, No. 1 (2021), pp. 41~48 DOI: https://doi.org/10.26593/focus.v2i1.5015

## Merajut Kembali Relasionallitas Masyarakat dan Pemerintah
Relevansi Politik Berasaskan Rekonsiliasi dan Kebenaran
Martin C. Barut 1 *, Pius Kanelmut 2 , Krispianus W. Sarhe 3
1,2.3 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia
* Correspondence Author, E-mail: martinc.barut@gmail.com
ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: rekonsiliasi, kebenaran, perdamaian, rasionalitas komunikatif
The center of  the study of this paper is to explore and understand Armada  Riyanto’s  ideas  about  reconciliation  and  truth. The ongoing  political  and  security  dynamics  generate  new  and  rich awareness  and  meaning  in  the  pursuit  of  peace.  The  methodology used in this paper is ‘phenomenology’, that is, everyday phenomena become  the  main  source  of  philosophy.  By  looking  at  the  political reality  from  marginal  notes,  from  phenomenological  experience, this research comes to the finding that the political concept based on reconciliation  and  truth  is  a  relevant  political  program  to  seek peace.  Reconciliation  cannot  be  carried  out  without  revealing  the truth  and  a  truth  will  have  a  deep  meaning  in  the  act  of reconciliation. The government and society have a responsibility to cultivate the virtue of peace. The synergy between the government and the community determines the progress of the life of the nation and state. Article history: Received 2021-03-19
Revised 2021-04-30 Accepted 2021-6-27

## ABSTRAK
Pusat  kajian  makalah  ini  adalah  untuk  menggali  dan memahami  pemikiran  Armada  Riyanto  tentang  rekonsiliasi dan kebenaran. Dinamika politik dan keamanan yang sedang berlangsung  menghasilkan  kesadaran  dan  makna  baru  dan kaya  dalam  mengejar  perdamaian.  Metodologi  yang digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  'fenomenologi',  yaitu fenomena  sehari-hari  yang  menjadi  sumber  utama  filsafat. Dengan  melihat  realitas  politik  dari  catatan  marginal,  dari pengalaman  fenomenologis,  penelitian  ini  sampai  pada temuan  bahwa  konsep  politik  berdasarkan  rekonsiliasi  dan kebenaran  merupakan  program  politik  yang  relevan  untuk mencari  perdamaian.  Rekonsiliasi  tidak  dapat  dilakukan tanpa  mengungkapkan  kebenaran  dan  suatu  kebenaran  akan memiliki makna yang mendalam dalam tindakan rekonsiliasi. Pemerintah  dan  masyarakat  memiliki  tanggung  jawab  untuk menumbuhkan  nilai  perdamaian.  Sinergi  antara  pemerintah dan masyarakat menentukan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## 1. Pendahuluan
Manusia adalah makhluk peziarah atau homo viator. Dalam peziarahannya itu, manusia mengalami  pasang  surut  dan  susah  senang  kehidupan.  Itulah  keseharina  hidup  manusia. Berfilsafat politik yang digagas Armada merujuk pada keseharian hidup manusia. Baginya, berfilsafat sehari-hari merupakan kata lain dari berfilsafat fenomenologis. Hidup sehari-hari menjadi  sumber  pengetahuan,  sekaligus  khazanah  kebajikan  dan  kebenaran.  Oleh  karena itu, berfilsafat dalam konteks politik perlu dijalankan dalam metodologi baru i .
“ From  the  margins,  from  below,  from  earth,  from  rough  ground,  from  market  place,  from lifeworld,  from  everyday  life,  from  human  vignet  of  society,  from  catatan  pinggir,  from phenomenological experience .”
Politik  di  Indonesia  selalu  mengedepankan  aspek  rujuk  rukun.  Politik  di  Indoneisa berbasis  perdamaian.  Armada  melihat  bahwa  perdamaian  bukan  sekadar  merujuk  rukun. Lebih  dari  itu,  perdamaian  adalah  keberanian  mengungkapkan  rasa  bersalah  dan  mau mengubah diri. Pada periode yang belum terlalu lama, publik Indonesia dihebohkan konflik yang  terjadi  antara  pihak  kepolisian  dengan  salah  satu  ormas.  Salah  satu  media online mengabarkan bahwa para perangkat keamanan pada periode itu, Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol.)  Fadil  Imran  bersama  Pangdam  Jaya  Mayjen  (TNI)  Dudung  Abdurachman, Karopaminal  Divpropam  Polri  Brigjen  (Pol.)  Hendra  Kurniawan  dan  Kabid  Humas  Polda Metro  Jaya,  Kombes  (Pol.)  Yusri  Yunus  menyampaikan  keterangan  pers  di  Polda  Metro Jaya,  Jakarta,  Senin  (7/12/2020).  Kapolda  mengungkapkan  telah  terjadi  penyerangan  pada Senin  (7/12/2020)  pukul  00.30  WIB  di  Jalan  Tol  Jakarta-Cikampek  kilometer  50  terhadap anggota  Polri  yang  bertugas  menyelidiki  informasi  rencana  pengerahan  kelompok  massa untuk  mengawal  pemeriksaan  Rizieq  Shihab.  Enam  dari  sepuluh  orang  yang  diduga pengikut  Rizieq  Shihab  tewas  diduga  ditembak  polisi  karena  melakukan  perlawanan dengan  senjata  api ii .  Konflik  lain  yang  tidak  kalah  menghebohkan  terjadi  pada  bulan Oktober  yang  lalu  pasca  dikeluarkannya Omnibus  Law UU  Cipta  Kerja.  Demonstrasi merebak  di  mana-mana,  lantaran  tidak  menyetujui  UU  tersebut.  Berbagai  forum  dari kalangan  masyarakat  dan  mahasiswa  beramai-ramai  turun  ke  jalan  untuk  mengupayakan penolakan dan tidak jarang dibarengi aksi tidak terpuji.
Kenyataan tersebut sejajar dengan gagasan Thomas Hobbes yang melihat kodrat manusia adalah  ‘perang’.”  Dalam  terminologi  tentang  ‘ The  State  of  Nature ’,  Hobbes  melihat  hidup manusia tidak dalam keteraturan hukum. Sebaliknya, hidup manusia ada dalam disposisi yang mengenaskan iii . Akibatnya, keberadaan manusia menjadi terancam. Kondisi dan kenyataan itu berlawanan  dengan  gagasan  Armada  yang  melihat  kodrat  manusia  adalah  kebenaran  dan perdamaian. Menurutnya, tema perdamaian pada gilirannya menjadi sangat relevan. Alasanya, perdamaian merupakan kesempurnaan eksistensi manusia iv . Secara natura, manusia terdorong untuk  merealisasikan  dirinya.  Manusia  ingin  bebas  dari  belenggu  dan  ingin  mengusahakan hidup  yang  utuh,  kreatif,  dan  mandiri.  Politik  tidak  terlepas  dari  kehidupan  manusia.  Dalam pergumulan  politik,  konflik  dan  pertentangan  sangat  rentan  terjadi  dalam  satu  negara.  Dua
kasus  atau  konflik  yang  sudah  disebutkan  dari  sendirinya  menimbulkan  situasi ketidaknyamanan  dan  nirkedamaian.  Selain  itu,  pemerintah  yang  seharusnya  menjadi pengayom kepentingan rakyat mendapat citra buruk yang berujung pada mosi tidak percaya. Sinergitas antara masyarakat dan pemerintah menjadi dipertanyakan.
Politik  berasaskan  rekonsiliasi  dan  kebenaran  merupakan  suatu  program  politik  yang pada  dasarnya  sebuah  ikhtiar  untuk  merajut  perdamaian.  Kenyataan  pertentangan  yang terjadi  antara  masyarakat  dan  pemerintah,  pada  gilirannya  membutuhkan  upaya rekonsiliasi,  ketulusan  menatap  kebenaran  yang  sempat  terlindas  salah  paham,  dan kerendahan  hati  mendeklarasikan mea  culpa .  Berdasarkan  uraian  tersebut,  artikel  ini menyampaikan  dua  permasalahan. Pertama ,  bagaimana  politik  berasaskan  kebenaran  dan rekonsiliasi  menurut  Armada  Riyanto. Kedua ,  bagaimana  merajut  kembali  relasionalitas masyarakat dan pemerintah.

## 2. Hasil dan Pembahasan
a. Politik berasaskan kebenaran dan rekonsiliasi menurut Armada Riyanto
1) Riwayat Hidup Singkat dan Karya Armada Riyanto
Armada Riyanto dilahirkan di Nganjuk 6 Juni 1965. Ia adalah seorang seorang Profesor filsafat  dari  STFT  Widya  Sasana Malang.  Sebagai  filsuf  dan  teolog  saat  ini  ia juga  menjadi dosen  tamu  di  pelbagai  kampus  di  Indonesia.  Minat  dan  kontribusinya  dalam  filsafat- teologi  biasanya  terkait  dengan  studi-studi  dialog  interreligius,  filsafat  politik,  dan  bidang ajaran  sosial  Gereja.  Armada  Riyanto  juga  menulis  banyak  buku  dan  artikel  ilmiah  di berbagai  jurnal  penelitian  filosfis  dan  teologis.  Beberapa  karyanya  adalah Right  and Obligation in Thomas Hobbes (1996), Dialog Agama (1996), Agama dan Kekerasan (2001), Agama Anti - Kekerasan (2002), HAM (2003), Membangun Gereja dari Konteks (2005), Formation and Mission (2006), Political Charity and Formation (2007), Interreligious  Dialogue and Formation (2009), Dialog Interreligious : Historisitas , Tesis , Pergumulan , Wajah (2010),  dan Politik , Sejarah , Identitas dan Postmodernitas (pidato profesorat, 2009).
Kunci  utama  memahami  pemikiran  Armada  berkenaan  dengan  politik  yang rekonsiliatif  dan  kebenaran  adalah  politik  tidak  dapat  dicabut  dari  keseharian.  Ia mengelaborasi  pemikiran  filsafat  dengan  hidup  harian.  Manusia  selalu  hidup  dalam relasionalias.  Relasionalitas ‘aku  masa  lampau’  dan  ‘aku  masa  depan’  merupakan  suatu elaborasi harmonis untuk memahami kehidupan.

## 2) Rekonsiliasi dan Kebenaran
Tema  tentang  rekonsiliasi  dan  kebenaran  dalam  buku  ‘Berfilsafat  Politik’  berada  dalam bingkai  historis  politik.  Dalam  berpolitik  jangan  melupakan  sejarah.  Sejarah  merupakan khazanah nilai-nilai kehidupan bangsa, aktivitas berpolitik tidak bisa dicabut dari warisan luhur sejarah v .  Sejarah  dalam  konteks  politik  menjadi  semacam  rujukan  yang  pada  saat  yang  sama memberikan  visi  dan  misi  dalam  perjuangan  mengelola  kehidupan  bangsa.  Setiap  momen sejarah memiliki khazanah makna yang otentik dan aktual. Sejarah selalu relevan dengan masa sekarang dan masa depan terutama menyangkut aktualitas nilai yang formatif dan konstruktif bagi peradaban yang mengedepankan kemanusiawian.
Berhadapan  dengan  kenyataan  kekerasan  yang  bergelimangan,  Armada  mengajukan pertanyaan terkait apa yang perlu diwartakan? Saat berpolitik dengan ‘tidak melupakan sejarah’, Armada  mengjaukan  pertanyaan,  apa  selanjutnya vi ?  Menurutnyaa,  kelanjutannya  adalah keberanian  mengupayakan  rekonsiliasi,  ketulusan  menatap  kebenaran  yang  sempat  terlindas
salah  paham  di  masa  lampau,  dan  kerendahan  hati  mendeklarasikan mea  culpa (permohonan maaf) atas kekerasan di masa lampau untuk tetap tegar ke masa depan. Pelajaran paling berharga ditampilkan  seorang  Walter  Mandela,  yang  setelah  dipenjara  tiga  puluh  tahun  lebih,  tidak menaruh  dendam  kepada  rezim  apartheid  yang  memenjarakannya.  Ia  justru  merangkulnya untuk  membangun  rekonsiliasi  di  tanah  airnya,  Afrika  Selatan.  Armada  menegaskan vii bahwa rekonsiliasi  bukan  berarti  mendukung  para  penjahat  atau  teroris,  melainkan  mencoba menawarkan nilai kebenaran dalam realitas yang tidak mencintai perdamaian.
Menurut  Alex  Honneth, rekonsiliasi  dipondasikan  dalam  gagasan  tentang  ‘ recognition (pengakuan)’ viii . Secara etimologis pengakuan berarti ‘menemukan’ atau ‘mengetahui sekali lagi tentang sesuatu atau seseorang’. Ungkapan ini juga datang dari kata kerja bahasa Latin ‘ cognoscere ’.  A rtinya,  mengetahui.  Dengan  demikian,  pengakuan  menjadi  tindakan  untuk memeroleh  pengetahuan  sekali  lagi,  yang  membuka  kemungkinan  untuk  melihat  sesuatu berdasar  cara  pandang  yang  baru.  Dengan  kata  lain,  ada  perhatian  yang  benar  pada  ciri, sifat,  atau  aspek  yang  barangkali  tidak  disadari  sebelumnya.  Pengakuan  menjadi  seperti ‘ detour ’ dalam perputaran sosialitas masyarakat. ix
Rekonsiliasi  dan  kebenaran  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat.  Menurut  Armada rekonsiliasi  tidak  dapat  dijalankan  tanpa  pengungkapan  kebenaran.  Sebaliknya,  suatu kebenaran  akan  memiliki  makna  yang  mendalam  saat  dilanjutkan  pada  tindakan rekonsiliatif.  Pengungkapan  kebenaran  bukanlah  kesempatna  untuk  menaruh  dendam, melainkan  untuk  menampilkan  keluhuran  martabat  dan  harkat  manusia  sebagaimana mestinya.  Rekonsiliasi  bukanlah  sekadar  aktivitas  rujuk  atau  rukun.  Rekonsiliasi  meminta dasar  dan  bukti  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dasar  dan  bukti  itu  bukan  hanya untuk pembenaran diri atau rehabilitasi, melainkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusiawi.  Rekonsiliasi  juga  bukan  pengampunan  psikologis  pada  tataran  sosial, melainkan perwujudan eksistensi yang mengandaikan pengakuan yuridis x .
Rekonsilasi pada konteks ini memiliki makna yang mendalam dan luas. Dalam konteks ini  rekonsiliasi  bukan  sekadar  aktus  dadakan  yang  terjadi  sepintas  lalu.  Rekonsiliasi  juga bukan  sebagai  jalan  menutup  konflik  dan  memutihkan  noda  masa  silam.  Rekonsiliasi mengandaikan  pengungkapan  kebenaran  yang  memberikan  rasa  keadilan  dan mengedepankan  penghargaan  terhadap  keluhuran  martabat  manusia.  Dengan  demikian, kebenaran menjadi faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap rekonsiliasi.

## b. Realitas kehidupan
Sejak  awal,  gagasan Omnibus  Law memang  datang  dari  Presiden  Jokowi  sendiri. Motifnya  untuk  mempermudah  investasi  lewat  pemotongan  perizinan  yang  panjang  dan berbelit.  Akan  tetapi,  perjalanan  Undang-undang  Cipta  Kerja  memang  dipenuhi kontroversi.  Puncaknya  terjadi  saat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengesahkan omnibus  low RUU  Cipta  Kerja  pada  5  Oktober  2020.  Pengesahan  ini  disambut  aksi  demonstrasi  besar- besaran  dari  mahasiswa  serta  aliansi  masyarakat  sipil  dan  buruh  di  perbagai  daerah  di Indonesia. Mereka menuntut Presidan Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan aturan sapu jagat ini. Unjuk rasa dilakukan karena UU Cipta  Kerja  dinilai  memangkas  hak-hak  buruh.  Fasilitas  umum  menjadi  sasaran  amukan massa.  Pembatas  jalan  dibuat  rusak,  pagar  gedung  DPR  dibuat  hancur,  satu  mobil  milik Kapolres Bandung dirusak, dan berbagai fasilitas umum lainnya ( Kompas , 7 Oktober 2020). Terhadap aksi anarkis para pengunjuk rasa, polisi terpaksa menembak gas air mata ke arah
kerumunan massa. Peristiwa ini mengakibatkan banyak orang yang mengalami cidera fisik. Beberapa para pengunjuk rasa pun ditangkap pihak terkait.
Terkait  unjuk  rasa  RUU  Cipta  Kerja,  Polisi  menangkap  delapan  orang  di  Sumatera Utara  dan  DKI  Jakarta  yang  diduga  menyebarkan  informasi  bermuatan  kebencian  dan permusuhan terkait unjuk rasa RUU Cipta Kerja. Selain itu, Tim Advokasi untuk Demokrasi belum menemukan keberadaan 208 orang yang dilaporkan hilang.
“Total 524 orang yang mengadu. Sebanyak 208 orang masih ditahan dan beberapa diantaranya tidak  diketahui  keberadaannya.  Sebanyak  316  orang  dilepas,”  kata  anggota  Tim  Adv okasi untuk Demokrasi, Afif Abdul Qoyim xi .
Terhadap aksi demonstrasi anarkis di beberapa daerah itu, Jusuf Kalla memberi tanggapan.
“Apapun posisi kita dalam menyikapi RUU Cipta Kerja, yang pasti, reaksi yang diekspresikan dengan  cara  kekerasan  justru  kian  memarjinalkan  posisi  pekerja,  anak-anak  kita,  para mahasiswa,  dan  rakyat  secara  umum  karena  pasti  akan  berpengaruh  pada  investasi  akan menghambat  pertumbuhan  ekonomi.  Demonstrasi  yang  anarkis,  yang  merusak  infrastruktur untuk kepentingan rakyat, yang berdampak langsung ke investasi lalu pertumbuhan ekonomi, adalah  ikhtiar  merusak  masa  depan  sendiri.  Kita  semua  berniat  memajukan  kesejahteraan rakyat.  Kekerasan  dan  perusakan  justru  bisa  menjauhkan  niat  kita  itu  dengan  kenyataan” (Kompas, 14 Oktober 2020).
Dinamika  politik  dan  keamanan  tidak  hanya  terbatas  pada  konflik-konflik  yang  telah diuraikan  pada  bagian  terdahulu.  Beberapa  konflik  lain  yang  terjadi.  Sebut  saja, pembunuhan  di  Sigi  dan  situasi  politik  di  Papua.  Singkat  kata,  bangsa  Indonesia  saat  ini tengah  mengalami  ketegangan  yang  luar  biasa  terutama  antara  pihak  pemerintah  dan masyarakat.  Di  tengah  situasi  konflik  yang  demikian,  keamanan  dan  perdamaian  menjadi cukup sulit ditemukan.

## c. Merajut kembali relasionalitas masyarakat dan pemerintah
Dalam  situasi  yang  diwarnai  konflik  ini,  tuntutan  rekonsiliasi  yang  terdengar  sebagai sebuah  ajakan  saleh,  akan  terasa  mendesak  serentak  sulit.  Armada  yang  seorang  filsuf hanya  dapat  menyampaikan  suatu  ideal  yang  memerlukan  realisasi  ke  dalam  politik. Sebagai  suatu  idealitas,  gagasan  ini  perlu  diaplikasikan  dalam  konteks  berpolitik  di Indonesia.  Konsep  rekonsiliasi  dan  kebenaran  merupakan  suatu  paradigma  dan  program politik,  sekaligus  suatu  pemaknaan  pengalaman  secara  kaya,  mengeritik  kenaifan,  dan membela  otenstisitas  kebenaran.  Rekonsilasi  yang  dipromosiakan  Armada  dilihat  sebagai suatu  cetusan  baru  dalam  berpolitik.  Rekonsiliasi  merupakan  panggilan  kemanusiaan. Rekonsiliasi menjadi basis yang harus dilengkapi dengan konsep filsafat lain, supaya dapat menjadi  suatu  alternatif  yang  lebih  bermanfaat  bagi  politik  perdamaian  di  era  saat  ini. pertanyaannya,  bagaimana  atau  usaha  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  untuk  menegakkan perdamaian sembari menyingkapkan kebenaran?

## 1) Pendidikan Perdamaian
Pendidikan  perdamaian  adalah  pendidikan  hati.  Orang  dibina  untuk  memiliki  hati yang  damai  dan  manusiawi.  Kemanusiaan  hati  terletak  pada  sikap  mendengarkan.  Yang
didengarkan  bukanlah  kepentingan  egoistik  sendiri.  Pendidikan  perdamaian  adalah  juga pendidikan budi. Akal budi manusia menjadi seperti pelita bagi hidup manusia. Jika pelita itu  memancarkan  cahaya  redup,  hidup  manusia  pun  akan  mengalami  situasi  redup. Sebaliknya,  jika  pelita  itu  memancarkan  cahaya  cemerlang,  hidup  pun  akan  menjadi cemerlang.  Perdamaian  meminta  kecemerlangan  hidup  sehari-hari.  Jika  sehari-hari dipenuhi dengan pertikaian dan manipulasi, pelita itu redup xii .
Pendidikan  perdamaian  merupakan  cetusan  kemanusiawian.  Perkara  perdamaian adalah  perkara  manusia,  sehingga  pendidikan  perdamaian  menjadi  kesibukan  manusia. Perdamaian  terjadi  manakala  hidup  berdampingan  bersama  dengan  sesama  yang  lain. Perdamaian  menjadi  mungkin  jika  dimungkinkan  hidup  bersama.  Dengan  demikian, pendidikan  perdamaian dimulai  dari  kebersamaan  keseharian  hidup  manusia. Pendidikan perdamaian  tidak  dapat  dicapai  dengan  promosi  dan  kekerasan  belaka.  Pendidikan perdamaian  menjadi  tanggung  jawab  bersama,  baik  pemerintah  maupun  masyarakat. Tradisi  atau  kultur  perdamaian  dapat  menjadi  habitus  dalam  diri  individu  jika  terus- menerus ditanamkan.
“ Sadar lah kau, kata hidup...kalaupun ini bisa disebut ‘hidup’...di sebuah dunia yang rusak? Ya, rusak, seperti arloji macet.” Demikian teriakan Gabriel Marcel xiii .
Dunia  yang  rusak,  penuh  pertikaian  dan  konflik  tampaknya  selalu  berada  di  tengah- tengah  kehidupan  manusia.  Benarkah  hidup  manusia  bagai  arloji  macet?  Armada menegaskan  manusia  adalah  makhluk  yang  berkeluasan  yang  terus  berjalan.  Manusia dalam  dirinya  masih  memiliki  harapan  dan  peluang  menata  kembali  hidup  yang  telah rusak.  Problem  merupakan  atribut  kesehatian  manusia.  Ia  sepenuhnya  ada  di  hadapan manusia. Ia ada untuk diurai secara detai dan dipecahkan dalam semangat kebenaran dan perdamaian.

## 2) Rasionalitas Komunikatif
Jürgen  Habermas  mempromosikan  rasionalitas  komunikatif  dalam  kerangka  mencapai konsensus dalam kemajemukan kepentingan masyarakat demokratis. Habermas merumuskan rasinalitas  komunikatif  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kesalingpahaman  dan  kesepakatan dengan  jalan  menuntut  supaya  klaim-klaim  dapat  saling  menguji  dan  berkoordinasi xiv .  Di tengah  berbagai  diversitas  klaim  yang  saling  membenarkan  baik  dari  kubu  masyarakat, kelompok  tertentu  maupun  pemerintah,  realisasi  rasionalitas  komunikatif  sangat  dibutuhkan. Rasionalitas  komunikatif  dalam  konteks  masyarakat  demokratis  menjadi  semacam  jembatan yang mempertemukan dan menyatukan serta menyingkapkan kebenaran dengan rasa keadilan. Pada  dasarnya  klaim-klaim  kebenaran  tidak  dapat  dipatenkan  sepihak  saja.  Praktik  ideologi Orde  Baru  memberikan  pelajaran  berharga  bahwa  klaim-klaim  kebenaran  yang  dipatenkan sepihak (penguasa) tidak membuahkan rasa keadilan xv .
Dinamika  politik  dan  keamanan  yang  telah  menyejarah  akhir-akhir  ini,  dalam  wujud pembunuhan  di  Sigi,  penolakan Omnibus  Law, dinamika  politik  di  Papua,  dan  tewasnya anggota  FPI,  membangkitkan  kesadaran-kesadaran  baru  untuk  mengejar  kebenaran  dan rekonsiliasi.  Dinamika  yang  terjadi  sejatinya harus  dijawab  dengan upaya  rekonsiliasi  dan penyingkapan  kebenaran.  Sebagai  kontribusinya  terhadap  kondisi  itu,  Armada menandaskan gagasannya xvi .
“Inilah  yang  kita  temu kan  manakala  bersama-sama  kita  diminta  untuk  melakukan  refleksi tentang memoria passionis dan menegaskan tekad untuk menguak kebenaran dan mengulurkan tangan  rekonsiliatif  satu  sama  lain.  Jika  seorang  meminati  refleksi  memoria  passionis bangsanya,  sesungguhnya  ia  sedang  meminati  pendalaman  realitas  hidup  bersamanya.  Ia sedang  melakukan  diskursus  pencarian  kebenaran-kebenaran  dalam  hidup  bersamanya.  Itu bukan kebenaran rangkaian kata, atau apalagi berupa kalimat semata. melainkan kebenaran real yang mengubah , mentransformasi kehidupan.”
Dalam kaitan itu, rasionalitas komunikatif seperti yang dipromosikan Habermas dapat menjadi  strategi  yang  efektif  dalam  menjebatani  upaya  rekonsiliasi  dan  penyingkapan kebenaran. Dinamika politik dan keamanan yang telah merebak sejauh ini tentu berangkat dari berbagai kepentingan, dari ketidaksepakatan dan tidak saling paham. Oleh karena itu, sebagai  negara  demokratis,  Indonesia  harus  melaksanakan  pemeriksaan  rasional. Pemerintah dan berbagai pihak yang terkait harus mengupayakan diskursus penyingkapan kebenaran  dalam  hidup  bersama.  Dalam  upaya  itu,  dituntut  tindakan  rasionalitas komunikatif untuk menguji berbagai atensi atau preferensi dalam terang nilai, keadilan dan transparansi demi tercapai kesalingpahaman dan kesepakatan.

## 3. Kesimpulan
Politik  di  Indonesia  selalu  mengedepankan  aspek  rujuk  rukun.  Politik  berbasis perdamaian.  Dewasa  ini  tema  perdamaian  menjadi  topik  yang  tidak  habis  dibicarakan. Dinamika  politik  dan  keamanan  yang  sedang  berserawut  banyak  menimbulkan  polemik yang  berujung  pada  ketidakharmonisan  hubungan  baik  antar  masyarakat  maupun masyarakat  dengan  pihak  pemerintah.  Masyarakat  dan  pemerintah  memiliki  tanggung jawab yang sama untuk menghadirkan wajah perdamaian di tengah kehidupan. Meskipun demikian, realitasnya tidak berlangsung demikian.
Berkaca  pada  dinamika  politik  dan  keamanan  yang  telah  menyejarah  sekaligus  masih berlangsung  hingga  saat  ini,  upaya  rekonsiliasi  dan  penyingkapan  kebenaran  harus digalakkan.  Terkait  hal  itu,  tulisan  ini  menilai  bahwa  politik  berasaskan  rekonsiliasi  dan kebenaran  yang  digagas  Armada  Riyanto  menjadi  program  politik  yang  relevan  dengan politik  Indonesia  yang  berbasis  perdamaian.  Rekonsiliasi  yang  dipromosikan  Armada memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  kebenaran.  Menurut  Armada,  rekonsiliasi  tidak  dapat dijalankan  tanpa  pengungkapan  kebenaran.  Sebaliknya,  suatu  kebenaran  akan  memiliki makna yang mendalam ketika dilanjutkan pada tindakan rekonsiliatif.
Pertanyaan selanjutnya bagaimana program ini diaktualisasikan?  Pertama-tama upaya menciptakan dan merawat perdamaian adalah tanggung jawab bersama. Ini bukan sekadar tanggung  jawab  pemerintah  atau  masyarakat  saja.  Oleh  karena  itu,  upaya  yang  diusulkan adalah menggalakkan pendidikan perdamaian dan upaya hukum yang berbasis rasionalitas komunikatif. Pendidikan perdamaian adalah pendidikan hati. Keutamaan perdamaian akan menetap dalam diri seseorang manakala ditanamkan secara terus menerus yang kemudian menjadi habitus baginya.
Habermas  mempromosikan  rasionalitas  komunikatif  sebagai  upaya  untuk  mencapai kesalingpahaman  dan  kesepakatan.  Di  tengah  berbagai  diversitas  klaim  yang  saling membenarkan  baik  dari  kubu  masyarakat,  kelompok  tertentu  maupun  pemerintah, aktualisasi  rasionalitas  komunikatif  sangat  dibutuhkan.  Rasionalitas  komunikatif  dalam konteks  masyarakat  demokratis  menjadi  semacam  jembatan  yang  mempertemukan  dan
menyatukan  serta  menyingkapkan  kebenaran  dengan  rasa  keadilan.  Tugas  pemerintah adalah  memperkuat  penegakkan  hukum  dan  menciptakan  peradilan  yang  bersih  supaya rasa keadilan dan bonum commune dirasakan di tengah kehidupan bersama. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat menentukan kemajuan hidup berbangsa dan bernegara.

## Daftar Pustaka
Riyanto, Armada. Berfilsafat Politik .Yogyakarta: Kanisius, 2014.
_________ . Filsafat Etika Politik, Diskursus Konteks Indonesia. Malang: STFT Widya  Sasana, 2007.
Adian, Donny. Rasionalitas Kerjasama. Depok: Koekoesan, 2013.
M.  Clohesy,  Antony. Politic  of  Emphaty:  Ethics,  Solidarity,  and  Recognition. London:  British Library, 2013.
Syukur Dister, Nico. Filsafat Kebebasan .Yogyakarta: Kanisius, 1991.
Goenawan Muhamad, “Misteri.” Tempo, 13 Mei 2018, 114.
Kompas , 14 Oktober 2020.
https://nasional.kompas.com/read/2020/12/08/19004311/kasus-penembakan-6-simpatisan- rizieq-shihab-divisi-propam-polri-turun-tangan?page=all.  Diakses  pada  Senin,  14 Desember 2020.
T. Ruseni, Yasintus. “Pengakuan sebagai Gramatika Intersubjektif menurut Axel Honneth.” Melintas , Vol.30, No.3, Maret 2014: 323-345.

## Catatan Akhir
i Armada Riyanto, Berfilsafat Politik , (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 23. ii https://nasional.kompas.com/read/2020/12/08/19004311/kasus-penembakan-6-simpatisan- rizieq- shihab-divisi-propam-polri-turun-tangan?page=all, diakses pada Senin, 14 Desember 2020. iii Armada  Riyanto, Filsafat  Etika  Politik,  Diskursus  Konteks  Indonesia ,  (Malang:  STFT  Widya  Sasana, 2007), 53. iv Nico Syukur Dister, Filsafat Kebebasan , (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 48.
v Armada Riyanto, Berfilsafat Politik, 91. vi Armada Riyanto, Berfilsafat Politik, 97. vii Armada Riyanto, Berfilsafat Politik, 97. viii Antony M. Clohesy, Politic of Emphaty: Ethics, Solidarity, and Recognition , (London: British Library, 2013), 103: “Gagasan Honneth perihal pengakuan sangat kuat dalam  tulusannya ‘ The Struggle of Recognition’ , dan dalam pembahasannya diuraikan bahwa Honneth merefleksikan tiga ruang lingkup pengakuan, yaitu, love , law and solidarity . Gagasan ini mendukung konsep tentang pengakuan.” ix Yasintus T. Ruseni, “Pengakuan sebagai Gramatika Intersubjektif menurut Axel Honneth,” Melintas , Vol.30, No.3, Maret 2014: 323-345(329). x Armada Riyanto, Berfilsafat Politik, 99. xi Kompas , 14 Oktober 2020.
xii Armada Riyanto, Berfilsafat Politik, 111.
xiii Goenawan Muhamad, “Misteri,” Tempo, 13 Mei 2018, 114.
xiv Donny Adian, Rasionalitas Kerjasama , (Depok: Koekoesan, 2013), 151.
xv Armada Riyanto, Berfilsafat Politik, 97. xvi Armada Riyanto, Berfilsafat Politik, 111.