Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol.  4,  No. 3 – Nov  2023,  Hal.  373-388  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.3.8241.373-388

## PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM MEMBERIKAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
Liya Maulidianti, Adriano, Lufsiana
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya Email: liyamaulidianti@gmail.com

## Abstrak
Hukum wajib melindungi kepentingan setiap individu. Perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi, salah satunya  pidana.  Seseorang  baru  mampu  mempertanggungjawabkan  pidana  apabila  memenuhi  unsur-unsur keadaan  jiwa  dan  kemampuan  jiwa  yang  baik.  Maka,  sebagai  upaya  keadilan  dalam  memutuskan  perkara, keterangan saksi ahli sangat diperlukan, yakni berupa Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP). Seorang dokter, khususnya psikiater, wajib memberikan keterangan apabila diminta oleh penegak hukum. Perlu ada perlindungan hukum  bagi  dokter  agar  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak  bayangi  kekhawatiran  bahwa  keterangannya dianganggap tidak benar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dari data primer dan  sekunder.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  permintaan  bantuan  tenaga  ahli  diatur  dalam  ketentuan KUHAP dan dokter wajib memberikan keterangan apabila diminta oleh penegak hukum. Penyusunan VeRP diatur dalam Permenkes RI Nomor 77 Tahun 2015. Dalam memberikan keterangan selaku saksi ahli, dokter dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tetang Perlindungan Saksi dan Korban.
Kata Kunci: Hukum, Perlindungan Hukum, Pidana, Kemampuan Jiwa, Visum et Repertum Psychiatricum

## Abstract
The law must protect the interests of every individual. Actions that violate the law may be subject to sanctions, one of  which is criminal. A person can only be held  criminally responsible if they fulfill the  elements of good mental state and mental ability. Thus, as an effort of justice in deciding cases, expert witness testimony is needed in the form of a Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP). A doctor, especially a psychiatrist, is obliged to provide information when requested by law enforcement. However, in providing information, if it is known to provide false information deliberately, it can be threatened with criminal punishment. There needs to be legal protection for doctors so that they are not worried that their testimony will be untrue in carrying out their duties. This research is normative legal research with statutory and conceptual approaches—data collection techniques using literature study methods from primary and secondary data. From the research results, it is known that requests for expert assistance are regulated by the provisions of the Criminal Procedure Code, and doctors are obliged to provide information if requested by law enforcement. The preparation of VeRP is regulated in Permenkes RI Number 77 of 2015. In testimony as an expert witness, doctors are protected by Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection.
Keyword: Law, Legal Protection, Criminal, Mental Ability, Visum et Repertum Psychiatricum

## I. PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  kumpulan  dari  berbagai  aturan-aturan  hidup  (tertulis  atau  tidak  tertulis), menentukan apakah patut dan tidak patut sesuatu dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya. Suatu  hal  khusus  yang  terdapat  pada  peraturan-peraturan  hidup,  yakni  bahwa  untuk  penaatan ketentuannya dapat dipaksakan berlakunya. Dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia  bisa  senantiasa  berlanggaran  satu  sama  lain.  Maka  tujuan  hukum  adalah  untuk  melindungi kepentingan-kepentingan itu. Namun, oleh karena kepentingan-kepentingan saling bertentangan, maka
tidaklah mungkin hukum dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengakibatkan terabainya kepentingan-kepentingan yang lainnya (Dirjosisworo, 2014).
Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi,  salah  satunya  pidana.  Tindak  pidana  itu  sendiri  adalah  keadaan  ketika  menimbulkan  suatu bencana bagi  korbannya di mana selalu ada  hal  yang mendasari (sebab) yang  kemudian  melahirkan suatu akibat (Darmawati, 2022). Tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang  mengarah  pada  timbulnya  akibat  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  sebagai  bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya (Ikbal, Suhendar, 2019).
Namun  demikian,  tindak  pidana  tidak  termasuk  pertanggungjawaban  pidana.  Tindak  pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah kesalahan.  Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan, pertanggungjawaban  pidana  diartikan  sebagai  diteruskannya  celaan  yang  objektif  yang  ada  pada perbuatan  pidana  dan  secara  subjektif  yang  ada  memenuhi  syarat  untuk  dapat  dipidana  karena perbuatannya itu. Seseorang dikategorikan sebagai pelaku yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur berupa keadaan jiwa dan kemampuan jiwa yang baik.
Tidaklah  dapat  dipertanggungjawabkan  tindakan  padanya  apabila  pertumbuhan  akal  sehatnya yang  tidak  sempurna  atau  karena  pertumbuhan  akal  sehatnya  yang  tidak  sempurna  atau  karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila seseorang telah  melaksanakan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  yang  mana  seharusnya  dapat  dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan  dalam  kemampuan  berpikir  sehatnya,  maka  ia  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan pidananya (Ali, 2015).
Pelaku  tindak  pidana  yang  menderita  gangguan  jiwa  harus  dilepas  dari  tuntutan  pidana.  Hal tentang dapat dipidananya seorang penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana, haruslah dilihat pada peraturan undang-undang yang mengaturnya, dan terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni  “Barangsiapa  mengerjakan  sesuatu  perbuatan,  yang  tidak  dapat  dipertanggungkan  kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP ini, jelas bahwa seorang penderita gangguan jiwa tidak akan dipidana pada saat melakukan tindak pidana. Hal jiwa cacat atau terganggu karena penyakit inilah yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dipidana, karena orang tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya (Rusianto, 2016).
Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah kasus  pria  ODGJ  di  Bali  yang  membunuh  keluarganya.  Pria  tersebut  melakukan  penusukan  hingga menghilangkan  nyawa  korban.  Tindakan  yang  dilakukannya  ini  bukan  sekali,  namun  berulang  kali dengan total jumlah korban meninggal sebanyak tiga orang yakni ibu kandung (2016), nenek (2017), dan yang terbaru ibu tiri pelaku, yakni pada September 2022.
Dalam rangka untuk mengupayakan keadilan, maka sangat dibutuhkan ahli dalam memberikan keterangan  mengenai  kaadaan  dari  pelaku,  yakni  dengan  membuat  visum. Apakah  benar  pelaku  ini merupakan  orang  yang  tidak  mampu  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Peran  dokter  sangat berpengaruh dalam menemukan kebenaran materiil, hal tersebut disebabkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim. Dokter di samping sebagai tenaga medis, juga dituntut  kewajiban untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum sebagai saksi ahli sesuai Pasal 120 ayat (1) KUHAP untuk  permintaan  bantuan  tenaga  ahli  pada  tahap  penyidikan  dan  Pasal  180  ayat  (1)  KUHAP  untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan (Kakunsi, 2016).
Sehubungan  dengan  kasus  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  dengan  gangguan  jiwa,  maka bantuan  dokter  sangat  dibutuhkan  oleh  hakim.  Keterangan  tertulis  berupa Visum  Et  Repertum Psikiatrikum (VeRP)  yang  dibuat  oleh  dokter,  khususnya  dokter  ahli  jiwa,  selanjutnya  dapat memberikan memberi penjelasan mengenai sejauh mana kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa saat  melakukan  tindak  pidana.  Dengan  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan  Penegakan  Hukum,  dokter  selanjutnya  akan  menggambarkan  tentang  keadaan  jiwa terdakwa apa adanya secara deskriptif, sedangkan yang menilai adalah hakim secara normatif.
Negara  berhak  menjatuhkan  pidana  karena  telah  ada  pelanggaran  pada  hak  dan  kepentingan hukum yang dilindungi. Dengan VeRP dan keterangan yang telah diberikan oleh seorang dokter maupun
tulisan di persidangan, mempunyai pengaruh bagi hakim untuk menambah keyakinan bahwa terdakwa benar-benar  mengalami  gangguan  jiwa,  dan  pada  akhirnya  hakim  memutuskan  bahwa  terdakwa dinyatakan  tidak  mengalami  gangguan  jiwa  maka  terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya, demikian sebaliknya.
Dalam  menjalankan  tugas  membuat Visum  Et  Repertum  Psikiatrikum ,  perlindungan  saksi mengandung  jaminan  bahwa  dalam  memberikan  keterangan,  saksi  dan  korban  tidak  dibayangi  oleh kekhawatiran bahwa apabila keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan atas dakwaan  memberikan  keterangan  palsu,  fitnah  dan  lain-lain  yang  pada  akhirnya  saksi  dan  korban persidangan  takut  disalahkan.  Kekhawatiran  tersebut  harus  dihilangkan  oleh  penegak  hukum  dalam setiap tahap peradilan, yaitu sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa menurut perspektif hukum Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi dokter dalam memberikan Visum Et Repertum Psikiatrikum (VeRP) pada pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yakni  penelitian  yang  ditujukan  pada peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan  hukum  yang  lain.  Penelitian  hukum  normatif berperan  untuk  mempertahankan  aspek  kritis  dari  keilmuan  hukum  ilmu  normatif.  Oleh  karena  itu, landasan  teoritis  yang  digunakan  adalah  landasan  teori  yang  terdaoat  dalam  teori  hukum normatif/kontemplatif (Irwansyah, 2021).
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach ) . Pendekatan  perundang-undangan ( statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut- paut  dengan  permasalah  (isu  hukum)  yang  sering  dihadapi  (Marzuki,  2005).  Pendekatan  konseptual ( conseptual approach ) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada sebab memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi melainkan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  studi  kepustakaan.  Jenis  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data  primer  dan  sekunder  dari  peraturan  perundang- undangan,  peraturan  menteri,  buku-buku  teks  yang  membicarakan  permasalahan  hukum,  karya  tulis ilmiah hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang televan dengan objek permasalahan yang diteliti.
Metode  analisis  data  dilakukan  dengan  mengelola  data  sedemikan  rupa  sehingga  data  bahan hukum tersebut dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Pengelolaan bahan akan dilakukan dengan melakukan  seleksi  data  hasil  penelitian  secara  sistematis  yang  dilakukan  secara  logis  guna  mencari keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pertanggungjawaban Pidana pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
3.1.1 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan keamanan  dan  ketertiban  dalam  setiap  interaksi  masyarakat,  rasa  aman  yang  dirasakan  masyarakat merupakan rasa aman dari segala macam ancaman, teror dan juga segala perbuatan lain yang merugikan hak dan kepentingan setiap manusia. Hukum pidana dianggap sebagai kode moral suatu bangsa. Apa yang baik dan tidak baik menurut pandangan suatu bangsa tercermin dari hukum pidananya. Di situ dapat terlihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan, dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara.
Hukum pidana ini sendiri merupakan salah satu aturan hukum dari seluruh aturan hukum yang ada dan berlaku pada suatu negara, yang berisikan dasar-dasar dan aturan-aturan guna memberikan:
1. Perintah  dan  larangan,  yang  atas  dasar  pelanggarannya  maka  akan  berakibat  sanksi  yang dijalankan  oleh  instansi-instansi  negara  yang  berwenang;  peraturan-peraturan  yang  wajib ditaati oleh setiap orang;
2. Ketentuan-ketentuan  yang  menetapkan  dengan  cara  apa  atau  alat  apa  dilaksanakan  sebagai bagaian  reaksi  terhadap  pelanggaran  peraturan-peraturan;  dengan  kata  lain  tentang  hukum penitensier (Mompang, 2005).
3. Ketentuan  yang  mengatur  berlakunya  setiap  peraturan-peraturan  pada  waktu  dan  wilayah negara tertentu.
Ketika membahas  tindak pidana, maka komponen  yang penting dalam menentukan seseorang melakukan tindak pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Ada Perbuatan; dalam konteks ini berarti telah terjadinya kejahatan (delik)
2. Adanya sifat melawan hukum
3. Tidak adanya alasan pembenar dari perbuatan tersebut
Namun demikian, tindak pidana tidak sama dengan pertanggungjawaban pidana. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelaku kejahatan bukan hanya sekedar karena pelaku tersebut telah melakukan suatu perilaku sehingga harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum.
Terdapat unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, antara lain:
1. Mampu Bertanggung Jawab
2. Unsur Adanya Kesalahan
3. Tidak adanya alasan pembenar dari perbuatan tersebut
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  salah  satu  unsur  yang  harus  dipenuhi  dalam  suatu peristiwa  pidana  agar  seseorang  itu  dapat  dikatakan  telah  melakukan  tindak  pidana,  dan  seterusnya dapat  dijatuhi  hukuman  atas  kesalahan  yang  dilakukannya.  Sehingga  unsur  pertanggungjawaban  itu harus seiring dan sejalan dengan unsur kesalahan lain, maka suatu peristiwa pidana itu harus memenuhi unsur kesalahan dan unsur pertanggungjawaban serta harus bersifat melawan hukum. Memang tidak semua rumusan delik yang berada dalam KUHP  mencantumkan unsur melawan hukum. Namun, dalam delik-delik tertentu unsur sifat melawan hukum harus dicantumkan, agar perbuatan/peristiwa itu dapat di pidana (Yunara, 2014).
Dasar  untuk  menentukan  suatu  perbuatan  dapat  dianggap  sebagai   perbuatan  pidana  adalah dengan menggunakan pasal 1 ayat 1 KUHP, yang dikenal  dengan asas legalitas atau asas nullum delictum pena  sine  praevie  lege ,  yaitu  asas  yang  menentukan  bahwa  suatu  perbuatan  adalah  dilarang  dan diancam  dengan pidana. Dalam KUHP, perbuatan pidana dapat digolongkan  menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan  yang  diatur  dalam  Buku  11  KUHP  dan  Pelanggaran yang diatur  dalam Buku  III KUHP, sedangkan  mengenai  artinya  tidak   dicantumkan  secara  jelas,  namun  Prof.  Moeljanto  mengatakan “bahwa pembagian atas hukumnya suatu perbuatan ada 2 (dua), yaitu : 1) Sifat melawan hukum yang formil; 2) Sifat melawan hukum yang materiil (Moeljanto, 1993).
Melawan hukum yang formil berarti melawan undang-undang, sedangkan  yang materiil adalah bertentangan  dengan  undang-undang,  asas-asas  umum,  dan  norma  hukum  yang  tertulis.  Dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan  ketertiban  yang  dikehendaki oleh hukum dan dipandang dari kehidupan masyarakat dan tidak patut dilakukan karena bertentangan atau menghambat terlaksananya tata kehidupan yang baik dalam masyarakat.  Adanya  perbuatan  pidana  harus  ada  unsur  melawan  hukum.  Pada  dasarnya  tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.
Seseorang  yang  telah  melakukan  perbuatan  pidana  tidak  selalu  dapat  dijatuhi  pidana  atau dipertanggungjawabkan  menurut  hukum  pidana.  Dia  mungkin  dipidana,  jika  perbuatannya  tersebut memenuhi  unsur  kesalahan.  Dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi  satu  keadaan,  yaitu:  1)  Perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum  sebagai  segi  perbuatan pidananya, dan; 2) Perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesalahan.
Putusan yang dijatuhkan harus ditentukan dari dua hal tersebut di atas, yaitu bahwa perbuatan tersebut  adalah  perbuatan  pidana  dan  perbuatan  pidana  tersebut  mengandung  unsur  kesalahan  yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang  dituntut  di hadapan  pengadilan.  Prof.  Moeljatno,  SH  menyatakan  bahwa  orang  tidak  mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika tidak melakukan perbuatan pidana, namun juga meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana. Hal tersebut di atas sesuai dengan asas tidak tertulis dalam hukum pidana yaitu “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld). Dengan demikian, kesalahan, merupakan dasar dalam menentukan dapat tidaknya  seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana untuk dijatuhi pidana.
Sebenarnya  mengenai  kesalahan  ini  ada  beberapa  pendapat.  Beberapa  penulis  menyatakan bahwa  kesalahan  adalah  merupakan  elemen  subjektif dari strafbaar  feit karena  menunjuk  pada keadaan si pembuat sebagai subjek dari perbuatan yang dilakukan menurut rumusan delik. Sedangkan dalam hal kejahatan Buku II KUHP biasanya kesalahan itu menunjuk tentang keadaan sikap batin si pembuat sebagai kejiwaan yang terdapat dalam rumusan delik. Konsekuensi dari pandangan bahwa kesalahan  merupakan  elemen  subjektif  dari strafbaar  feit ,  maka  kesalahan  itu  mengandung  segi psikologi dan segi Yuridis.
Segi psikologis merupakan dasar bagi segi Yuridis, dimana segi yang pertama merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian segi yang kedua untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psyche orang  yang melakukan perbuatan itu dengan  menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang  telah diperbuat. Titik berat pengertian kesalahan itu tidak lagi terletak pada psyche orang yang berbuat itu sendiri, melainkan bagaimana keadaan psyche orang tersebut dalam penilaian orang lain. Dalam kenyataannya ilmu psikologi berkembang dengan pesat, dan hukum pidana tidak dapat menghindari  dari  pengaruh  aspek  psikologi  ini,  namun  juga  hukum  pidana  tidak  boleh  kehilangan dasarnya.  Mezger,  dalam  tulisannya  menyimpulkan  bahwa  kesalahan  merupakan  suatu  keadaan psikologis  yang  oleh  penilaian  hukum  pidana  ditentukan  sebagai  perbuatan  yang  keliru  dan  dapat dicela. Pandangan ini merupakan ajaran kesalahan  yang normatif.
Segi yuridis dari kesalahan yaitu jika seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan karena suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang keliru dan dapat dipersalahkan kepada si pembuat. Isi  kesalahan  itu  sendiri  berupa  celaan  terhadap  si  pembuat  karena  ia  dapat  menginsyafi  atas kekeliruannya, dan  ia  seharusnya  memang  dapat  menghindarinya,  terhadap  perbuatan  yang  keliru karena melawan hukum. Sehingga dari segi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab, atau mempunyai bentuk kesengajaan/kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Pompe menulis bahwa  ada  kesalahan jika perbuatan  yang dilakukan oleh  terdakwa “verwijbaar”  (dapat  dicela), dan “vermijdbaar” (dapat dihindari). Prof. Moeljatno, S.H dalam bukunya mengatakan bahwa rumusan kesalahan  adalah  sebagaimana  yang  dirumuskan  oleh  Simons,  yaitu  “kesalahan  adalah  adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang  yang melakukan perbuatan pidana dan  adanya  hubungan antara  keadaan  tersebut  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  yang  sedemikian  rupa,  hingga  orang  itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”

## 3.1.2 Klasifikasi dan Kriteria Orang Dengan Gangguan Jiwa
Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik  secara  fisik,  mental,  spiritual,  maupun  sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya, sehat menurut World Health Organization (WHO) adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau  kelemahan/cacat.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa, mengatur bahwa  kesehatan jiwa adalah  kondisi di mana seorang individu dapat berkembangg secara fisik,  mental,  spiritual,  dan  sosial  sehingga  individu  tersebut  menyadari  kemampuan  sendiri,  dapat mengatasi  tekanan,  dapat  bekerja  secara  produktif,  dan  mampu  memberikan  kontribusi  untuk komunitasnya.
Kondisi kesehatan jiwa dibagi menjadi dua katergori; Pertama, orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yakni orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau  kualitas  hidup  sehingga  memiliki  risiko  mengalami  gangguan  jiwa.  Kedua,  orang  dengan gangguan jiwa (ODGJ) yakni orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
Saat  ini  gangguan  jiwa  didefinisikan  dan  ditangani  sebagai  masalah  medis.  Gangguan  jiwa menurut  Depkes  RI  (2010)  adalah  suatu  perubahan  pada  fungsi  jiwa  yang  menyebabkan  adanya gangguan  pada  fungsi  jiwa  yang  menimbulkan  penderitaan  pada  individu  dan  hambatan  dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan jiwa atau mental illenes adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri-sendiri. Menurut Maramis, gangguan jiwa adalah gangguan alam: cara  berpikir  (cognitive),  kemauan  (volition),  emosi  (affective),  tindakan  (psychomotor).  Gangguan
jiwa merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut dibagi ke dalam dua golongan yaitu: gangguan jiwa (Neurosa) dan sakit jiwa (Psikosa).
Keabnormalan  terlihat  dalam  berbagai  macam  gejala  yang  terpenting  diantaranya  adalah ketegangan (tension), rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (convulsive),  hysteria,  rasa  lemah,  tidak  mampu  mencapai  tujuan,  takut,  pikiran-pikiran  buruk. Gangguan Jiwa menyebabkan penderitanya tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi  menguasai  dirinya  untuk  mencegah  mengganggu  orang  lain  atau  merusak/menyakiti  dirinya sendiri. Gangguan Jiwa sesungguhnya sama dengan gangguan jasmaniah lainnya, hanya saja gangguan jiwa bersifat lebih kompleks, mulai dari yang ringan seperti rasa cemas, takut hingga yang tingkat berat berupa sakit jiwa atau lebih dikenal sebagai gila.
Gejala utama atau gejala yang paling menonjol pada gangguan jiwa terdapat pada unsur kejiwaan, tetapi  penyebab  utamanya  mungkin  bisa  berasal  dari  fisik  (somatogenik),  lingkungan  sosial (sosiogenik),  ataupun  psikis  (psikogenik).  Biasanya  tidak  terdapat  penyebab  tunggal,  akan  tetapi beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur itu yang saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan, lalu timbulah gangguan badan ataupun gangguan jiwa.
Penyebab gangguan jiwa dapat dibedakan atas:
a. Faktor Biologis
b. Ansietas dan Ketakutan
c. Faktor Psikologis
d. Faktor Sosio-Kultural
e. Faktor predisposisi
Klasifikasi diagnosis gangguan jiwa dibagi menjadi:
a. Gangguan Mental Organik
b. Gangguan Jiwa Psikotik
c. Gangguan Jiwa Neurotik
d. Depresi
e. Gangguan Retardasi Mental
f. Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja
Gejala-gejala gangguan jiwa muncul dari hasil interaksi yang kompleks  antara unsur somatic, psikologik,  dan  sosio-budaya.  Gejala-gejala  inilah  sebenarnya  menandakan  dekompensasi  proses adaptasi dan terdapat terutama pemikiran, perasaan dan perilaku. Gangguan mental dan penyakit mental dalam fase awal gejala-gejalanya sulit dibedakan, bahkan gejala itu kadangkala menampak pada orang normal  yang  sedang  tertekan  emosinya  dalam  batas-batas  tertentu.  Pada  taraf  awal  sulit  dibedakan dengan gejala pada gangguan mental gejala umum yang muncul mengenahi keadaan fisik, mental, dan emosi.
Tanda dan gejala gangguan jiwa secara umum menurut adalah sebagai berikut:
1) Ketegangan (tension), Rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa  (convulsive),  hysteria,  rasa  lemah,  tidak  mampu  mencapai  tujuan,  takut,  pikiran- pikiran buruk.
2) Gangguan  kognisi  pada  persepsi  merasa  mendengar  (mempersepsikan)  sesuatu  bisikan  yang menyuruh membunuh, melempar, naik genting, membakar rumah, padahal orang disekitarnya tidak mendengarnya dan suara tersebut sebenarnya tidak ada hanya muncul dari dalam individu sebagai bentuk kecemasan yang sangat berat dia rasakan. Hal ini sering disebut halusinasi, klien bisa  mendengar  sesuatu,  melihat  sesuatu  atau  merasakan  sesuatu  yang  sebenarnya  tidak  ada menurut orang lain.
3) Memiliki kemauan yang lemah (abulia) susah membuat keputusan atau memulai tingkah laku, susah sekali bangun pagi, mandi, merawat diri sendiri sehingga terlihat kotor, bau, dan acak- acakan.
4) Ganggaun emosi, pasien merasa senang, gembira yang berlebihan. Klien merasa sebagai orang penting,  sebagai  raja,  pengusaha,  orang  kaya,  titisan  Bung  Karno  tetapi  dilain  waktu  ia  bisa merasa  sangat  sedih,  menangis,  tak  berdaya  (depresi)  samapai  ada  ide  ingin  mengakhiri hidupnya.
5) Gangguan psikomotor Hiperaktivitas, klien melakukan pergerakan yang berlebihan naik keatas genting berlari, berjalan maju mundur, meloncat-loncat, melakukan apa-apa yang tidak disuruh atau menentang apa yang disuruh, diam lama tidak bergerak atau melakukan gerakan aneh.
6) Delusi  atau  Waham  yaitu  keyakinan  yang  tidak  rasional  (tidak  masuk  akal)  meskipun  telah dibuktikkan  secara  obyektif  bahwa  keyakinannya  itu  tidak  rasional,  namun  penderita  tetap meyakini kebenarannya.
7) Halusinasi yaitu pengelaman panca indera tanpa ada rangsangan misalnya penderita mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan di telinganya padahal tidak ada sumber dari suara/bisikan itu.
8) Kekacauan  alam  pikir  yaitu  yang  dapat  dilihat  dari  isi  pembicaraannya,  misalnya  bicaranya kacau sehingga tidak dapat diikuti jalan pikirannya.
9) Gaduh, gelisah, tidak dapat diam, mondar-mandir, agresif, bicara dengan semangat dan gembira berlebihan.
10) Tidak atau kehilangan kehendak (avalition), tidak ada inisiatif, tidak ada upaya usaha, tidak ada spontanitas, monoton, serta tidak ingin apa-apa dan serba malas dan selalu terlihat sedih.
Untuk menilai apakah gangguan jiwa tersebut tergolong berat atau tidak, penilaian dapat diambil dari keadaan kemampuan menilai realitas atau tilikan ( insight ) dari penderita gangguan jiwa tersebut. Umumnya,  gejala  gangguan  jiwa  berat  akan  ditandai  dengan  adanya  gejala  berupa  halusinasi,  ilusi, waham  (suatu  keyakinan  yang  tidak  rasional/tidak  masuk  akal),  gangguan  proses  pikir,  kemampuan berpikir, serta tingkah laku aneh (Taylor, 2014). Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2017,  perkiraan  jumlah  penderita  gangguan  jiwa  di  dunia  mencapai  450  juta  jiwa,  termasuk  angka tertingginya adalah gangguan jiwa berat dengan diagnosa skizofrenia (Safrizal, 2018).

## 3.1.3 Pertanggungjawaban Pidana pada Orang dengan Gangguan Jiwa
Salah  satu  ciri  dari  hampir  semua  sistem  hukum  adalah  bahwa  pertanggungjawaban  pribadi terhadap  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan  selalu   dikaitkan  pada  keadaan  tertentu  dari mentalnya.  Keadaan tertentu ini yang dalam bentuk negatif dirumuskan sebagai kondisi memaafkan. Maksudnya  adalah,  dirumuskan  dengan  menyebutkan  keadaan-keadaan  sebagai  alasan-alasan menghapuskan pengenaan pidana.
Dalam hukum pidana dikenal doktrin mens rea, yang dimaksud dengan doktrin ini singkatnya adalah bahwa adanya unsur subyektif adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana. Dan lebih jauh, berdasarkan doktrin ini pula maka suatu peradilan pidana dapat melibatkan penyelidikan-penyelidikan terhadap kesehatan jiwa tertuduh; terhadap apa yang ia ketahui, yakini, atau duga sebelumnya; atau terhadap  persoalan-persoalan  sekitar  apakah  dia  telah  diancam  atau  dihasut  untuk  melakukan perbuatan pidana itu, atau apakah dia telah dihalangi oleh suatu penyakit ataupun ketidaksadaran atas pengawasan terhadap dirinya atau badannya.
Hal-hal  tersebut di  atas inilah yang dalam  hukum pidana  Anglo  -  American disebut mistake, accident,  provocation,  duress,  dan  insanity .  Hal-hal  ini  pulalah  yang  memainkan  peranan  penting bahkan  kerap  kali  dramastis  jika  ada  tuntutan-tuntutan  terhadap  perbuatan  pidana  yang dikualifikasikan  berat.  Doktrin  mens  rea  ini  disebut  sebagai  dasar  dari  hukum  pidana,  dan  dalam praktek bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang memaafkan itu.
Praktek  pula yang melahirkan aneka macam tingkatan dari keadaan- keadaan mental yang dapat menjadi  syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang disebut “strict liability”. Yang dimaksud  dengan  ini  adalah  adanya  kejahatan  yang dalam  terjadinya  itu  keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana.
Terdapat  beberapa  perbedaan  pandangan  mengenai  keadaan-keadaan  memaafkan  itu, khususnya  mengenai  keadaan  mental  tertentu.  Sebabnya  antara  lain   oleh  karena  belum  terdapat kesatuan  pendapat  tentang  faktor-faktor  bagaimanakah yang  membatasi  kemampuan  manusia  untuk mengawasi kelakuan.
Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan keadaan jiwa/badan dari seseorang pada waktu  melakukan  suatu  perbuatan.  Apabila  keadaan  seseorang keadaan  jiwanya  sehat  atau  normal maka  diharapkan  dapat  mengatur  tingkah   lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik oleh masyarakat, tetapi apabila seseorang keadaan jiwa dan batinnya terganggu tentu tingkah lakunya juga terganggu  (tidak  normal),  sehingga  norma-norma  yang  hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat  tidak
dapat diikuti.
Mengenai  kemampuan  bertanggung  jawab  menurut  Simons  mempunyai  pengertian  sebagai berikut:  “Kemampuan  bertanggung  jawab  dapat  diartikan  sebagai  suatu  keadaan psychis yang sedemikian rupa, yang membenarkan adanya suatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut hukum maupun orangnya.” Seseorang mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat, yakni apabila:
1) Ia  mampu  mengetahui  atau  menyadari  bahwa  perbuatannya  itu  bertentangan  dengan hukum,
2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Masalah  penentuan  kehendak  menurut  Roeslan  Saleh,  bahwa  faktor  kehendak  bukan merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya bertanggung jawab, dikatakan demikian karena mengenai kehendak adalah tergantung dan lanjutan saja dari akal. Jika akal sehat dan normal, artinya jika  seseorang  mampu  membedakan  antara  perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak diperbolehkan, maka oleh hukum diharuskan orang itu juga menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperbolehkan oleh hukum, karenanya maka faktor kehendak bukanlah merupakan faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab, kemampuan bertanggung jawab hanya merupakan unsur (elemen) keselahan (Saleh, 1983).
Semestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur kemampuan bertanggung jawab harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagi pula memerlukan banyak waktu dan biaya, namun karena pada umumnya  orang-orang  normal  batinnya  dan  mampu  bertanggung  jawab,  maka  unsur-unsur  itu dianggap diam- diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin  jiwanya  tidak  normal.  Dalam  hal  ini  hakim  harus  memerintahkan pemeriksaan khusus terhadap  jiwa  terdakwa,  jika  Hasilnya  memang  jiwanya  tidak  normal,  maka  pidana  tidak  dapat dijatuhkan.  Jika  hasil  pemeriksaan  masih  meragukan  hakim,  itu  berarti  bahwa  adanya  kemampuan bertanggung  jawab  tidak  terbukti  sehingga  kesalahan  tidak  ada  dan  pidana  tidak  dapat  dijatuhkan berdasarkan asas “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.
Lebih lanjut, meskipun seseorang pernah didiagnosa dengan gangguan jiwa, namun gejala akut dari  gangguan  jiwa  sejatinya  tidak  selalu  muncul  atau  sebenarnya  dapat  terkontrol  atau  stabil.  Dari kuliah umum yang diberikan oleh dr. Roni Subagyo, Sp.KJ Sub-Spesialis Kedokteran Jiwa Forensik (K),  beliau  memaparkan  bahwa  ada  tiga  tingkatan  pertanggungjawbaan  pidana  bagi  orang  dengan gangguan  jiwa,  yakni:  1)  Tidak  Mampu  Bertanggung  Jawab,  pada  keadaan  ini,  pelaku  merupakan pasien  yang  tidak  menyadari,  tidak  memahami,  dan  tidak  dapat  memilih  atau  mengarahkan kemauannya. Contohnya pada pasien dengan gangguan mental organik karena epilepsi, delirium, dan gangguan disosiatif. Keadaan tidak mampu bertanggung jawab ini juga pada pasien yang sebenarnya menyadari  tindakannya  hanya  saja  tidak  memahami  dan  tidak  dapatt  memilih  atau  mengarahkan kemauannya.  Contohnya  pada  pasien  dengan  gangguan  jiwa  berat  berupa  skizofrenia,  gangguan psikotik  akut,  dan  gangguan  waham.  2)  Mampu  Bertanggung  Jawab  Sebagian,  pada  keadaan  ini, pelaku menyadari, memahami, tapi tidak dapat memilih dan mengarahkan kemauannya. Contohnya pada  pasien  dengan  kleptomania,  amok,  atau  skizofrenia  dengan  tilikan  yang  baik.  3)  Mampu Bertanggung Jawab Penuh, yakni pada keadaan pasien menyadari, memahami, dan mampu memilih atau mengarahkan kemauannya. Ini bisa terjadi pada semua pasien dengan gangguan jiwa yang telah stabil dan terkontrol.

## 3.1.4  Pertanggungjawaban  Pidana  pada  Orang  dengan  Gangguan  Jiwa  yang  Melakukan  Tindak Pidana Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia
Dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam cita-cita negara Republik  Indonesia,  pemerintah  menetapkan  undang-undang  termasuk  terkait  kesehatan  jiwa. Perlindungan terhadap Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  merupakan  amanat  undang-undang  sebagai  bagian  dari  kemanusiaan  yang  telah  diakui  di Indonesia. Sebagaimana di dalam KUHP dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang  kesehatan jiwa, terdapat beberapa hak-hak yang dimiliki oleh ODMK dan ODGJ untuk diperlakukan selayaknya dan mendapat perlindungan dan perawatan sebaik-baiknya.
Perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang memiliki kelainan jiwa telah diatur didalam KUHP sebelumnya yakni pada pasal 44: “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan  kepadanya  karena  kurang  sempurna  akalnya  atau  karena  sakit  berubah  akal  tidak
boleh dihukum”. Definisi dari tidak mampu bertanggung jawab yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah:
1. Jika pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang  dilarang  atau  diperintah.  Dengan  kata  lain,  dalam  hal  perbuatan  tersebut merupakan perbuatan yang dipaksa.
2. Jika pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum  dan  ia  tidak  mengerti  akibat  perbuatannya  itu. Seperti, nafsu patologis, gila, pikiran tersesat, dan sebagainya.
Merujuk pada Pasal 44 KUHP, hal ini dirasa perlu mendapat perhatian karena mengatur mengenai orang-orang yang dapat dikatakan pihak bernasib malang tetapi telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar  kepentingan  hukum  orang  lain.  Jadi,  di  dalamnya  terkandung  aspek  kemanusiaan,  yaitu perlunya perlakuan khusus terhadap orang-orang  yang secara  umum dikatakan  sebagai tidak normal jiwanya,  dan  aspek  penegakan  hukum  pidana  karena  telah  ada  orang  yang  dirugikan  akibat perbuatannya. Seorang yang sudah melakukan tindak pidana haruslah diteliti apakah mempunyai akal yang sempurna. Kata akal dalam Pasal 44 KUHP diartikan sebagai kejiwaan (psikis) pelaku. Kurang sempurna akal dapat diartikan sebagai kekurangan perkembangan kecakapan jiwa. Sakit berubah akal yaitu  beberapa  penyakit  jiwa  yang  menimpa  untuk  sementara  waktu.  Orang  yang  tidak  sempurna akalnya dikatakan menderita cacat kejiwaan (Makanoneng, 2016).
Maka, seorang yang mempunyai gangguan jiwa seperti tidak dapat dipidana karena pada orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya walaupun  jelas  perbuatan  yang  dilakukan  adalah  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum. Ketidakmampuan  bertanggung  jawab  adalah  karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  dan  karena terganggu jiwanya sebab adanya suatu penyakit, dan oleh karenanya hakim dapat memerintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa.
Lebih  lanjut,  pada  awal  tahun  2023,  pemerintah  mengesahkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) terbaru yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Pada  KUHP  yang  baru  diresmikan  ini,  aturan  mengenai pertanggungjawaban pidana pada orang dengan gangguan jiwa termuat pada beberapa pasal, antara lain:
1. Pasal 38
”Setiap  Orang  yang  pada  waktu  melakukan  Tindak  Pidana  menyandang  disabilitas  mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.”
2. Pasal 39 ”Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.”
Untuk  penjelasannya,  pada  Pasal  38,  yang  dimaksud  dengan  "disabilitas  mental"  adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
a. Psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian;
b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autis dan hiperaktif.
Sedangkan,  yang  dimaksud  dengan  "disabilitas  intelektual"  adalah  terganggunya  fungsi  pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome . Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsali tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.
Untuk  Pasal  39,  ketentuan  yang  dimaksud  adalah  bahwa  penyandang  disabilitas  mental  yang dalam  keadaan  kekambuhan  akut  dan  disertai  gambaran  psikotik  dan/atau  penyandang  disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab. Untuk dapat menjelaskan tidak mampu  bertanggung  jawab  dari  segi  medis,  perlu  dihadirkan  ahli  sehingga  pelaku  Tindak  Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.
Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (double-track system), yaitu di samping jenis pidana tersebut, Undang-Undang ini mengatur pula jenis tindakan. Dalam hal ini, hakim dapat mengenakan tindalan  kepada  mereka  yang  melakukan  Tindak  Pidana,  tetapi  tidak  atau  kurang  mampu
mempertanggungiawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual.
Di  samping  dijatuhi  pidana  dalam  hal  tertentu,  terpidana  juga  dapat  dikenai  tindakan  dengan maksud untuk memberi pelindungan kepada masyarakat dan mewujudkan tata tertib sosial. Pidana minimum khusus dapat diancamkan berdasarkan pertimbangan:
a. Menghindari  adanya disparitas pidana  yang sangat mencolok bagi Tindak Pidana  yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
b. Lebih  mengefektifkan  pengaruh  prevensi  urnum,  khususnya  bagi  Tindak  Pidana  yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat; dan
c. Jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, dapat dipertimbangkan pula bahwa minimum pidana untuk Tindak Pidana tertentu dapat diperberat.
Pada  prinsipnya  pidana  minimum  khusus  merupakan  suatu  pengecualian,  yaitu  hanya  untuk Tindak  Pidana  tertentu  yang  dipandang  sangat  merugikan,  sangat  membahayakan,  atau  sangat meresahkan masyarakat dan untuk Tindak Pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

## 3.2 Perlindungan Hukum Dokter Dalam Memberikan Visum Et Repertum Psikiatrikum

## 3.2.1 Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Perlindungan  hukum  merupakan  penyempitan  arti  dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan  yang  akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia  sebagai  subyek  hukum  di  dalam  interaksinya  dengan  sesama  manusia  serta  lingkungannya (Hadjon, 1987).
Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.  Perlindungan  hukum  merupakan  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati martabatnya sebagai manusia (Raharjo, 2000).
Perlindungan  hukum  merupakan  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Bentuk Perlindungan Hukum Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek- subyek  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dipaksakan  pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Perlindungan Hukum Preventif
2. Perlindungan Hukum Represif
Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar,  dilakukan  secara  adil  dan  jujur  serta  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dilakukan.  Rasa keadilan dan  hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai  (James  Midgley,  2000).  Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:
1. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit)
2. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit)
3. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit)
4. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit)
Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan  barang  bukti  untuk  merealisasikan  keadilan  hukum,  serta  isi  hukum  harus  ditentukan  oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.
Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable  terhadap  tindakan  kesewenang-wenangan.  Masyarakat  mengharapkan  adanya  kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.
Kepastian  hukum  bukan  hanya  berupa  pasal  dalam  undang-undang,  melainkan  juga  adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk  kasus  serupa  yang  telah  diputuskan.  Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak  menimbulkan  keragu-raguan  (multitafsir)  dan  logis  dalam  arti  ia  menjadi  suatu  sistem  norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
Perlindungan  hukum  dipahami  sebagai  konsep  melindungi  subjek  hukum,  sedangkan  konsep penegakan hukum adalah upaya menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

## 3.2.2 Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Hukum
Pembuktian  merupakan  titik  sentral  dalam  proses  peradilan,  hal  ini  dikarenakan  pembuktian merupakan suatu proses, cara, perbuatan membuktikan yang bertujuan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana yang didakwakan kepada dirinya dalam persidangan di  pengadilan.  Pembuktian  juga  merupakan  suatu  tahapan  yang  sangat  penting  dalam  upaya  untuk mencari  dan  menemukan  kebenaran  materiil,  yaitu  kebenaran  yang  selengkap-lengkapnya  dari  suatu perkara pidana (Lasut, 2016).
Dalam  proses  pembuktian,  diperlukan  adanya  alat  bukti  yang  sah.  Alat  bukti  ialah  upaya pembuktian  melalui  alat-alat  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang  untuk  dipakai  membuktikan suatu dalil atau dakwaan dalam sidang peradilan perdata atau pidana.
Melihat isi dari pasal 183 KUHAP bahwa ada prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuktian. Pembuktian  disebutkan  harus  ”dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah.”,  maka  batas minimun yang dianggap cukup oleh undang-undang adalah ”dua bukti yang sah”.
Lebih lanjut, pada Pasal 183 ayat (1) KUHAP diatur secara llimitatid bahwa alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, antara lain: (Prakoso, 1988).
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan Terdakwa
Pada alat bukti hukum berupa keterangan ahli sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 28 KUHP adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh  seseorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  yang diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan  pemeriksaan.  Alat  bukti keterangan ahli, dalam KUHP memiliki sifat dualisme, yakni: Pasal 133 Ayat (2) KUHP melahirkan apa  yang  disebut  visum  et  repertum  (hasil  pemeriksaan  dalam  bentuk  laporan),  seperti  yang  juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHP. Saksi ahli langsung memberikan keterangannya secara lisan dan langsung didepan pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 179 dan Pasal 186 KUHP . Ini menimbulkan dua keterangan ahli:
1. Alat bukti keterangan ahli membentuk Visum et Repertum.
2. Alat bukti keterangan saksi ahli berbentuk keterangan langsung didepan sidang pengadilan. Bentuk visum et repertum ini menyentuh dua bentuk alat bukti sah. Pertama, visum et repertum atau  laporan  ini  dinilai  sebagai  alat  bukti  keterangan  ahli  sebagaimana  ditegaskan  dalam  penjelasan Pasal 186 KUHP dan Pasal 133 KUHP. Kedua, dapat dinilai juga sebagai alat bukti surat, sebagaimana ditegaskan pasal 187 huruf c.
Visum  et  Repertum  sejatinya  tidak  disebutkan  secara  tegas  didalam  KUHAP  namun  dapat digunakan sebagai alat bukti sah yakni bahwa:
1. Nilai  daya  bukti  Visum  Et  Repertum  dokter  hanya  sebatas  mengenai  hal  yang  dilihat  atau ditemukannya  saja  pada  diri  korban.  Dalam  hal  demikian  dokter  hanya  dianggap  memberikan kesaksian (mata) saja.
2. Visum et Repertum hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah mengucapkan sumpah sewaktu menjabat dokter, dengan lafal sumpah dokter. Sebagaimana kita ketahui, bahwa tidak ada suatu ilmu pengetahuan yang dapat menyelesaikan persoalan yang menjadi obyek tanpa bantuan ilmu pengetahuan lain, demikian juga ilmu pengetahuain tentang hukum. Berangkat dengan ketidak mampuan ilmu hukum, maka diperlukan ilmu kedokteran.

## 3.2.3  Visum  et  Repertum  Psikiatriukum  (VeRP)  dan  Tanggung  Jawab  Dokter  Memeriksa  Orang Dengan Gangguan Jiwa Secara Objektif
Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP) merupakan jenis visum yang dibuat untuk menerangkan status  kejiwaan  seseorang  dengan  menggunakan  ilmu  psikiatri  dan  berdasarkan  hasil  pemeriksaan psikiatri. Visum ini penting untuk menentukan apakah tersangka pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan  tindakannya  atau  tidak.  Seseorang  terdakwa  yang  ternyata  mempunyai kelainan  kejiwaan  baik  karena  pertumbuhannya  maupun  karena  penyakit,  dianggap  tidak  dapat bertangggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak dapat dipidana (Afandi, 2011).
Sampai saat ini pembuatan VeR Psikiatri yang paling sering adalah untuk kasus pidana, dimana seseorang yang diduga menderita gangguan jiwa melakukan kekerasan, atau mengalami penganiayaan fisik atau psikis. Namun tidak jarang permintaan VeR Psikiatri untuk kasus perdata seperti pembatalan kontrak perjanjian karena salah satu pihak diduga menderita kelainan jiwa. Sehingga VeR Psikiatri bisa dijadikan acuan untuk:
1. Membantu menentukan apakah terperiksa menderita gangguan jiwa (diagnosis).
2. Membantu  menentukan  kemungkinan  adanya  hubungan  antara  gangguan  jiwa  pada  terperiksa dengan peristiwa hukumnya, dengan menentukan kemungkinan hubungan antara gangguan jiwa dengan perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum.
3. Membantu menentukan kemampuan tanggung jawab pada terperiksa.
4. Membantu menentukan cakap atau tidaknya terperiksa mengambil keputusan dalam hukum. Di  mata  hukum,  penderita  gangguan  kejiwaan  dianggap  tidak  mampu  untuk  mengambil keputusan  ataupun  menilai  lingkungan  dengan  benar,  dasar  hukumnya  telah  tertuang  pada  KUHP. Selain  itu,  dasar  hukum  pembuatan  VeR  Psikiatri  juga  telah  ada  yakni  Pasal  120  KUHAP  bila pemintanya  adalah  penyidik,  atau  Pasal  186  bila  pemintanya  adalah  hakim.  Kadang-kadang  VeR Psikiatri  bisa  juga  diminta  pembuatannya  oleh  jaksa  penuntut  umum  dengan  mendasarkan kewenangannya  melakukan  pemeriksaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  UU  No.5  Tahun  1991 tentang Kejaksaan.
Menurut aturan Permenkes No. 77 Tahun 2015, dalam melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk  kepentingan  hukum  dilaksanakan  oleh  tim.  Tim  dibentuk  oleh  pimpinan  fasilitas  pelayanan kesehatan  (Fasyankes)  melalui  surat  keputusan  pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Tenaga kesehatan  terdiri  1(satu)  dokter  spesialis  kedokteran  jiwa  yang  merangkap  sebagai  ketua  tim  dan pembuat  VeRP,  dibantu  sekurang-  kurang  nya  2  (dua)  orang  tenaga  kesehatan  lainnya,  diantaranya dokter  Sp.  KJ,  dokter  Spesialistik  lain,  dokter  umum,  psikologi  klinis,  tenaga  keperawatan  maupun tenaga kesehatan lainnya.
Dokter  spesialis  kedokteran  jiwa  akan  merangkap  sebagai  ketua  tim  bertugas  melakukan pemeriksaan  psikiatrik,  memimpin  rapat  dan  merangkum  hasil  temuan  pemeriksaan  yang  telah dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya, membuat analisis medikolegal serta menyusun laporan dalam bentuk  VeRP.  Tenaga  kesehatan  lainnya  melakukan  pemeriksaan  sesuai  dengan  bidang  keilmuan masing-masing,  melakukan  pencatatan  dalam  rekam  medik,  melaporkan  hasil  temuan  kepada  dokter spesialis kedokteran jiwa selaku ketua tim, dan membahas hasil temuan bersama anggota tim lain dalam menyusun kesimpulan pemeriksaan.
Pada  pemeriksaan  perkara  pidana  dengan  pelaku  yang  diduga  mengalami  gangguan  jiwa,  bila data  yang  diperlukan  telah  mencukupi  maka  dokter  spesialis  kedokteran  jiwa  dapat  membuat kesimpulan pemeriksaan (Nurhidayat, 2003):
Dalam penyusunan Visum et Repertum Psikiatrikum, struktur dan isi VeRP antara lain: identitas pemeriksa, identitas peminta, identitas terperiksa, laporan hasil pemeriksaan diantaranya; anamnesis, status  internistik,  status  neurologis,  status  psikiatrik,  pemeriksaan  tambahan,  diagnosa,  dan  ditutup dengan kesimpulan.
Seorang  dokter  yang  telah  diberikan  tanggung  jawab  untuk  memberikan  keterangan  dalam pemeriksaan harus mampu memeriksa dan memberikan  keterangan dengan  cara yang objektif. Pada Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa: ”Untuk kepentingan penegakkan hukum seseorang yang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus  mendapatkan  pemeriksaan  kesehatan  jiwa”.  Dan  pada  pasal  72  ayat  2  dilanjutkan  dengan: ”Pemeriksaan  Kesehatan  Jiwa  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  tersebut  dilakukan  untuk:  Menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan atay  untuk  menentukan  kecakapan  hukum  seseorang  untuk  menjalani  proses  peradilan.”  Untuk menjamin bahwa seorang dokter melakukan tugasnya dengan objektif dalam pemeriksaan, maka sesuai pedoman  Permenkes  No.  77 Tahun  2015  pada  pasal  4,  ketentuan  pemeriksaan  keseahatan  jiwa  pun diatur,  yakni:  (1)  Pemeriksaan  kesehatan  jiwa  untuk  kepentingan  penegakkan  hukum  pidana  harus diselenggarakan di Rumah Sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini guna memberikan pengawasan  yang  ketat  dalam  penyelenggaraan  upaya  penegakan  hukum  karena  sama-sama  dalam pengawasan  pemerintah.    Lebih  lanjut,  pada  pasal  6  disebutkan  bahwa  tim  untuk  penyusunan keterangan berupa Visum et Repertum Psikiatrikum ini juga diatur, yakni (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa  dilakukan  oleh  tim  yang  diketuai  oleh  dokter  spesialis  kedokteran  jiwa,  (2) Tim  dibentuk  oleh direktur atau kepala rumah sakit atau pimpinan yang setara, (3) Tim paling sedikit berjumlah tiga orang, dengan satu di antaranya adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa dan tenaga keseahatan lain atau  beberapa  orang  dokter  spesialis  kedokteran  jiwa,  (4)  Tenaga  kesehatan  lain  yang  dimaksud sebelumnya antara lain terdiri dari dokter spesialis lain, dokter umum, psikolog klinis, perawat, atau tenaga keseahtan sesuai kebutuhan.
Dengan jelas dan terperincinya aturan dalam penyusunan Visum et Repertum Psikiatrikum sesuai pedoman Permenkes ini, termasuk dalam hal penyusunan tim pemeriksa, diharapkan akan menjamin pemeriksaan dan surat keterangan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa tersebut dapat seobjektif mungkin.
Namun demikian, lebih lanjut, dari pemaparan pada kuliah umum oleh dr. Roni Subagyo, Sp.KJ Sub-Spesialis  Kedokteran  Jiwa  Forensik  (K),  beliau  menyebutkan  bahwa  surat  keterangan  berupa Visum  et  Repertum  Psikiatrikum  yang  telah  diterima,  apabila  diragukan  objektivitasnya,  maka pemeriksaan dapat dilakukan ulang di tempat lain sebagai data pembanding.

## 3.2.4  Perlindungan Hukum Dokter dalam Memberikan Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP) pada Orang dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Tindak Pidana
Pemeriksaan  suatu  perkara  pidana  di  dalam  suatu  proses  peradilan  pada  hakekatnya  bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran  materiil  suatu  perkara  pidana  dimaksudkan  untuk  menghindari  adanya  kekeliruan  dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, sesuai aturan yang tertuang pada Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: ”Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang- undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” (Kusmayadi, 2013).
Dalam menentukan apakah seorang terdakwa tindak pidana sehat atau terganggu jiwanya untuk dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  maka  diperlukan  adanya Visum  et  Repertum Psikiatrikum dari dokter. Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP) adalah keterangan dokter spesialis kedokteran  jiwa  yang  berbentuk  surat  sebagai  hasil  pemeriksaan  kesehatan  jiwa  pada  seseorang  di fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk  kepentinan  penegakan  hukum.  Selanjutnya  VeRP  ini  dapat dijadikan salah satu alat bukti yang sah  yang diharapkan dapat membantu dan menambah  keyakinan bagi hakim dalam menentukan kepastian hukum di sidang pengadilan (Soeparmono, 2001).
Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP. Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap  pemeriksaan  persidangan  diatur  dalam  Pasal  180  ayat  (1)  KUHAP.  Mengenai  keterangan  ahli
sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP di atas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28  KUHAP,  yang  menyatakan  bahwa:  ”Keterangan  ahli  adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.
Prosedur penyelenggaraan dalam proses pemeriksaan hingga penyusunan VeRP secara detil telah tertuang  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  77  Tahun  2015  tentang Pedoman  Pemeriksaan  Kesehatan  Jiwa  untuk  Kepentingan  Penegakan  Hukum.  Pada  penjelasannya, disebutkan  bahwa  kegiatan-kegiatan  pemeriksaan  kesehatan  jiwa  yang  dimaksud  antara  lain: wawancara psikiatri, pemeriksaan dan observasi psikiatrik, pemeriksaan psikometrik, pemeriksaan fisik dan  penunjang  sesuai  indikasi,  pemeriksaan  medikolegal,  lalu  diakhiri  dengan  penyusunan  VeRP. Untuk kepentingan penegakan hukum, maka proses pemeriksaan kesehatan jiwa ini harus dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat resmi diterima. Agar dalam pemeriksaannya dapat bersifat objektif, maka terperiksa tidak boleh diberikan terapi psikofarmaka selama proses observasi.
Apabila dokter ahli jiwa ini dalam memberikan keterangan tidak sesuai dengan kebenaran yang ada, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 267 ayat 1 KUHP yang berbunyi: “Seorang dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”.
Dengan  adanya  pasal  tersebut,  seorang  dokter  ahli  jiwa  dalam  memberikan  keterangan sehubungan  dengan  kedudukannya  sebagai  saksi  ahli,  maka  dokter  ahli  jiwa  dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itulah dokter ahli jiwa dalam memberikan keterangan harus hati-hati. Akan tetapi, tidak berarti hakim dapat menerima begitu saja keterangan dari dokter ahli jiwa. Ia dapat juga menolak dan menyatakan tidak puas atas keterangan dari dokter ahli jiwa. Ia tidak hanya melihat tingkah laku aneh yang diperlihatkan terdakwa dalam persidangan, tetapi juga berdasarkan keyakinan hakim  bahwa  terdakwa  mengalami  gangguan  jiwa  apabila  tidak  sesuai  dengan  keyakinan  hakim. Sedangkan apabila hakim merasa tidak yakin atas keterangan yang diberikan tersebut, maka ia dapat meminta kepada dokter lain untuk memeriksa ulang keadaan terdakwa.
Namun demikian, dalam menjalankan tugas membuat VeRP , dokter sebagai saksi ahli juga perlu mendapat  perlindungan.  Perlindungan  saksi  mengandung  jaminan  bahwa  dalam  memberikan keterangan, saksi dan korban tidak dibayangi oleh kekhawatiran bahwa apabila keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan atas dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain  yang  pada  akhirnya  saksi  dan  korban  persidangan  takut  disalahkan,  kekhawatiran  akan keselamatan, dan lain sebagainnya.
Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya telah tertuang upaya perlindungan saksi, yakni ditegaskan pada Pasal 4 yang berbunyi: ”Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan  pada  setiap  proses  peradilan  pidana”.  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK) akan bertugas memberikan perlindungan sesaat setelah permohonan dari saksi diajukan kepada LPSK. Selanjutnya, pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi dan Korban, yakni pada pasal 10 (1) disebutkan bahwa: ”Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan.atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
1. Setiap  perbuatan  melanggar  hukum  oleh  subyek  hukum  yang  bersifat  memaksa  dapat dikenakan  sanksi,  salah  satunya  pidana.  Namun  demikian,  tindak  pidana  tidak  termasuk pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mampu dimintai pertanggungjawaban  pidana  apabila  memenuhi  unsur-unsur  berupa  keadaan  jiwa  dan kemampuan jiwa yang baik. Oleh karena itu, dalam hal ini, sesuai dengan hukum yang berlaku di  Indonesia,  UU  No  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana menyebutkan  bahwa  Orang  dengan  disabilitas  mental  dan  atau  disabilitas  intelektuali  dapat dikurangi  pidananya  dan/atau  disabilitass  intelektual  dapat  dikurangi  pidananya  dan/atau dikenai tindakan, serta apabila orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/
atau  disabilitas  intelektual  derajat  sedang  atau  berat  tidak  dapat  dijatuhi  pidana,  tetapi  dapat dikenai tindakan.
2. Dalam rangka untuk mengupayakan keadilan, maka sangat dibutuhkan ahli dalam memberikan keterangan mengenai kaadaan dari pelaku. Peran dokter sangat berpengaruh dalam menemukan kebenaran  materiil.  Sehubungan  dengan  kasus  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  dengan gangguan jiwa, dokter diwajibkan memberikan  keterangan  tertulis  jika diminta yakni berupa Visum  Et  Repertum  Psikiatrikum (VeRP)  yang  dibuat  oleh  tim  yang  diketuai  oleh  dokter spesialis kedokteran jiwa. Dalam hal menjadi saksi, perlindungan hukum sangat diperlukan dan mengandung jaminan bahwa dalam memberikan keterangan, saksi dan korban tidak dibayangi oleh  kekhawatiran  bahwa  apabila  keterangannya  dianggap  tidak  benar  bisa  membawanya  ke pengadilan atas dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah  telah  membuat  peraturan  perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

## 4.2 Saran
1. Negara  harus  turut  hadir  untuk  memberikan  jaminan  bagi  orang  yang  telah  terdiagnosa memiliki gangguan jiwa agar dapat terkontrol oleh profesional dan pendampingan  yang baik dalam  kehidupan  sehari-hari  sehingga  gejala  berat  yang  dimiliki  dapat  terkontrol  dan    akan mencegah perilaku kekesaran atau kriminal yang mengancam jiwanya atau jiwa orang lain.
2. Dalam kasus pidana yang dilakukan oleh oleh dengan gangguan jiwa, permintaan keterangan ahli berupa Visum et Repertum Psikiatrikum mutlak diperlukan untuk menilai keadaaan pelaku saat melakukan tindak pidana, sebab orang dengan gangguan jiwa, tidak selalu dalam fase akut dan tidak mampu menilai realita.
3. Dalam memberikan Visum et Repertum Psikiatrikum, tim yang ditugaskan, khususnya dokter spesialis  jiwa  harus  menjaga  integritas  dan  profesional  dalam  memberikan  keterangan  guna menunjang hakim dalam memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.
4. Perlindungan  hukum  bagi  saksi,  dalam  hal  ini  dokter  yang  memberikan  Visum  et  Repertum harus jelas dan  tegas  guna menghindari  kekhawatiran dokter bahwa  keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi. (2011). Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan . Jakarta: UR Press. Pekanbaru. Ali, M. (2015). Dasar-dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Darmawati, A. N. dan. (2022). Pokok-Pokok Hukum Pidana . Jakarta: Setara Press. Dirjosisworo, S. (2014). Penganta r Ilmu Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu.
Ikbal, Suhendar,  dan I. (2019). Buku Hukum Pidana . Banten: Unpam Press. Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan Artikel . Yogjakarta:  Mirra  Buana Media.
James Midgley,  et. al. (2000). “The Handbook of Social Policy”, dalam Michelle Livermore . London: Sage. Kakunsi, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter sebagai Saksi Ahli Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Jurnal Lex Crimen , 5 (1).
Kusmayadi. (2013). Penegakan Hukum terhadap  Dokter yang Menolak Pembuatan Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kalimantan Barat), Untan. Jurnal Mahasiswa S2 Hukum , 2 (1).
Lasut, M. (2016). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Lex Crimen , 5 (3).
Makanoneng, D. (2016). Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana. Lex Crimen , 5 (4). Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Surabaya: Prenadamedia Group. Maslim, R. (2021). Buku Ringkasan Diagnosis Gangguan Jiwa berdasarkan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa PPDGJ-III, DSM-5, ICD-11 . Jakarta: Pamulang. Moeljanto. (1993). Asas Asas Hukum Pidana . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Mompang, L. P. (2005). Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia . Jakarta: UKI Press. Nurhidayat, W. dan. (2003). Psikiatri Forensik . Jakarta: EGC. Prakoso, D. (1988). Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana . Yogyakarta: Liberty. Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Rusianto, A. (2016). Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya . Jakarta: Prenadamedia Group.
Safrizal.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penderita  Shizophrenia  Berdasarkan  Undang- Undang Hukum Pidana. JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau , 5 (2). Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua (2) Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana . Jakarta: Aksara Baru. Soeparmono. (2001). Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana . Semarang: Paradigma Press.
Taylor, J. G. dan P. J. (2014). Forensic Psychiatry: clinical, legal and ethical issues, Second Edition . New York: CRC Press.
Yunara,  E.  (2014). Pertanggungjawaban  Pidana  Perseroan  Terbatas  (PT)  Di  Indonesia .  Medan:  (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Kompas. Pria  ODGJ  di  Bali  Diduga  Tusuk  Ibu Tiri  hingga  Tewas,  Sebelumnya  Pernah  Bunuh Ibu  Kandung . https://denpasar.kompas.com/read/2022/09/19/212201978/pria-odgj-di-bali-diduga-tusuk-ibu-tiri-hingga- tewas-sebelumnya-pernah?page1, diakses pada 10 Maret 2023, 20.00 Wita.
Pusat  Data  dan  Informasi  Kementrian  Kesehatan  RI, Situasi  Kesehatan  Jiwa  di  Indonesia ,  2018, https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/InfoDatin-Kesehatan- Jiwa.pdf, diakses pada 27 Februari 2023, 23.00 WITA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  (Permenkes)  Nomor  77  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum