## UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MELAKUKAN PEMBATASAN  TRANSAKSI TUNAI DI PERBANKAN
Oleh:
Yohanis Sudiman Bakti Yohanisbakti09@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri
Salesius Jemaru Salesiusjemaru8@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Zainal Abidin Marsaoly Ingratubun Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Ketentuan  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  diatur  kewajiban  pelaporan  Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau Suspicious Transaction Report (STR)  dan  Laporan  Tranksaksi  Keuangan  Tunai  (LTKT)  atau Cash  Transaction  Report (CTR) kepada PPATK.  Berkaca pada hal  demikian,  pada tahun 2011,  pemerintah  Indonesia dalam  Strategi  Nasional  Pemberantasan  Korupsi  kemudian mengeluarkan  Instruksi  Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.  Pembatasan  pembawaan  uang  tunai  di  Indonesia  bukanlah  hal  baru  karena  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  yang  dikeluarkan  telah  jauh  menetapkan  suatu  ketentuan  mengenai kewajiban  bagi  setiap  orang  untuk  melaporkan  pembawaan  uang  tunai  rupiah  sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau dalam mata uang asing yang nilainya setara Rp.  100.000.000  (seratus  juta  rupiah)  untuk  melaporkannya kepada  Ditjen  Bea  dan  Cukai berikut dengan sanksinya. Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, dimana setiap transaksi dalam  jumlah  besar  harus  melalui  lembaga  keuangan,  diharapkan  semua  transaksi  akan tercatat  dalam  pembukuan.  Pembatasan  ini  termasuk  juga  didalamnya  transaksi  yang menggunakan e-money , baik berupa kartu debit maupun kredit. Selain memberikan dampak atau  pengaruh  pada  pemberantasan  praktik  korupsi  dan  pencucian  uang  dengan signifikan,adanya  pembatasan  transaksi  tunai  juga  diarahkan  untuk  mewujudkan  cita-cita menuju masyarakat non-tunai atau less-cash society dan juga efisiensi sistem pembayaran.
Kata Kunci: PPATK, Korupsi, Pencegahan

## A.  Pendahuluan
Tindak  pidana  korupsi  merupakan sebuah  kejahatan  yang  secara  kualitas maupun  kuantitasnya  terus  meningkat. Peningkatan  jumlah  tindak  pidana  korupsi dalam  melakukan  transaksi  tunai  di perbankan  tentu  akan  sangat  berpengaruh terhadap  turunnya  kualitas  kesejahteraan bagi masyarakat.  Padahal  negara Indonesia memiliki
kewajiban
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Bab XIV  tentang Kesejahteraan  Sosial  Pasal  33  ayat  (2) yaitu;  “Cabang-  cabang  produksi  yang penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh negara.”
Menurut  Harkristuti  Harkrisnowo, pelaku  korupsi  bukan  orang sembarangan karena  mereka  mempunyai  akses  untuk melakukan korupsi
tersebut,
dengan
menyalahgunakan
kewenangan,
1 Harkristuti  Harkrisnowo,  2002. “Korupsi, Konspirasi  dan  Keadilan  di  Indonesia”, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta. hlm 67
2 Marella  Buckley,  dalam  Hans  Otto  Sano,  2003. Hak  Asasi  Manusia  dan  Good  Governance, Membangun  Suatu  Ketertiban,
kesempatan-kesempatan  atau  sarana yang ada padanya. 1
Bahkan menurut Marella Buckley, Korupsi merupakan  penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah. 2
Selaras dengan pendapat di atas , menurut Indryanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan white collar crime dengan perbuatan yang selalu mengalami    dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai invisible crime yang     penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana. 3 Ketentuan Pasal  17   Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  diatur kewajiban pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK)   kepada Pusat Pelaporan dan Analisis      Transaksi Keuangan (PPATK) berupa Laporan Transaksi Keuangan     Mencurigakan (LTKM) atau Suspicious Transaction Report (STR) dan Laporan Tranksaksi
Keuangan  Tunai  (LTKT)  atau Cash
(alih  bahasa  oleh  Rini  Adriati),  DepKumHam, Jakarta. hlm 157
3 Indryanto  Seno  Adji,  2006. Korupsi  Kebijakan Aparatur  Negara  dan  Hukum  Pidana, Diadit Media, Jakarta. hlm 374
Transaction Report (CTR) kepada PPATK.  Di  dalam  internal  PPATK, laporan-laporan ini diterima oleh direktorat kepatuhan, untuk selanjutnya diteruskan ke direktorat analisis setelah melalui pengecekan kelengkapan laporan dimaksud.  Maka  dari  itu  diperlukan  kerja sama  antar  lembaga  Pusat  Pelaporan  dan Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK), Bank Indonesia (BI) serta Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam memerangi  pelaku-pelaku  tindak  pidana korupsi  dengan  menerapkan  pembatasan transaksi  tunai  di  perbankan  tidak  lupa pula bahwa perlu kerjasama dengan Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia (DPR  RI)  agar  dapat  singkronisasi  dalam menerapkan  Rancangan  Undang- Undang (RUU)  yang  lebih  spesifik  mengenai aturan-aturan  pembatasan  transaksi  tunai sehingga  efektif  mencegah  tindak  pidana korupsi.
Hasil  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi  Keuangan  mencurigakan  yang dilakukan PPATK mengindikasikan bahwa sumber dari transaksi mencurigakan terutama  berasal  dari  transaksi  Korupsi. Berdasarkan  data  PPATK,  lembaga  itu telah menyampaikan sebanyak 2.415 Hasil Analisis  (HA)  kepada  penyidik kepolisian,         kejaksaan,         Komisi
Pemberantasan  Korupsi,  Badan  Narkotika Nasional,  dan  Direktorat  Jenderal  Pajak selama  periode  2003-  2013.  Periode januari  sampai november  2013  telah  ada 265  HA  yang terdiri  dari  63  HA  proaktif dan  202  HA  reaktif.  HA  reaktif  tersebut dibuat  karena  ada  indikasi pencucian uang dan pidana asal yang telah disampaikan ke penyidik.  Dari  265  HA  sepanjang  tahun 2013  tersebut,  sebanyak  153  HA  berasal dari  pidana  korupsi,  35  HA  penipuan,  10 HA  penggelapan,  dan  delapan  HA  dengan pidana  asal  narkotika.  PPATK  ingin membatasi transaksi  tunai dengan nominal di  atas  Rp100.000.000,-  (seratus  juta rupiah).  Lembaga  intelijen  keuangan  itu meminta  transaksi  di  atas nominal  tersebut dilakukan  dengan  cara  transfer  untuk mengurangi dugaan korupsi dan kemungkinan peredaran uang palsu. Naskah akademik RUU Pembatasan Transaksi  Tunai  telah  rampung.  PPATK ingin  rancangan  tersebut  dimasukkan  ke dalam agenda
utama  pemerintah  dan  DPR  periode 2014- 2019. 4
Berdasarkan fakta tersebut menimbulkan  pemikiran,  pandangan guna mencegah  terjadinya  tindak pidana  korupsi perlu  melakukan  pembatasan  transaksi tunai  di  perbankan.  Dengan  Pertimbangan bahwa  apabila  dilakukan  pembatasan transaksi  tunai/ cash  paymant (Maksimal Rp.100.000.000.-)  maka  akan  membawa manfaat sebagai berikut:
1. Dapat mencegah, menekan,
mengurangi,  terjadinya  tindak pidana korupsi oleh karena transaksi tersebut tercatat, termonitor.
2. Negara dapat melindungi masyarakat dari  risiko  kejahatan  uang  palsu  dan perampokan.
3. Biaya pencetakan dan peredaran fisik uang akan berkurang.
4. Akan terbangun kebiasaan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan  (bank minded society ), dan masyarakat terbiasa
4 https://www.cnnindonesia.com/nasion al/20141023144439-12- 7662/pembatasan-transaksi-tunai- tekan-korupsi, diakses 12 Januari 2018 .
menggunakan  kartu  ( less  cash society ).
5. Dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
6. Dapat menangkal politik  uang dalam proses demokrasi.
7. Pembatasan transaksi tunai telah berhasil dilaksanakan dibeberapa negara maju seperti Amerika dll.
Andri Gunawan, mengemukakan, transaksi  tunai  adalah  sebab  dari  segala persoalan  yang  kita  hadapi  termasuk korupsi  yang  masih  sangat  sistemik  dan merajalela.  Namun  tidak  semua  transaksi tunai  itu  pertanda  korupsi.  Karena  masih banyak  masyarakat  Indonesia  seperti,  para petani  yang baru panen sering mempunyai uang tunai dalam jumlah yang tidak sedikit dan  menyimpan uangnya  sendiri  dirumah. 5
Hal  ini  disebabkan  mereka  tidak  memiliki rekening  bank,  maka  semua  transaksi dilakukan  dengan  cara  tunai.  Disini  kita dihadapkan kepada kesadaran dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai lembaga perbankan yang seharusnya menjadi  lembaga tempat
5 Andri  Gunawan  dkk,  2013. Membatasi Transaksi  Tunai  Peluang  Dan  Tantangan, Indonesian Legal Rountable, Jakarta. hlm 123
transaksi  dan  penyimpanan  uang.  Para petani,  nelayan,  atau  buruh  adalah  warga negara  yang  harus  menjadi  sasaran perbaikan ekonomi agar kelak  bisa mengerti  dengan  hukum,  politik  dan ekonomi. Mereka harus di naikkan kualitas kehidupannya,  pendidikan, kesehatan  dan sebagainya.
Berkaca  pada  hal  demikian,  pada tahun  2011,  pemerintah  Indonesia  dalam
Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi kemudian
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun  2011  tentang  Rencana  Aksi Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi Tahun 2012. Instrusksi tersebut mencakup; strategi bidang pencegahan; strategi bidang penindakan;  strategi  bidang  harmonisasi peraturan perundang- undangan;    strategi bidang penyelamatan asset  korupsi;  strategi bidang  kerja  sama internasional; dan strategi bidang mekanisme  pelaporan.  Dalam  bagian strategi harmonisasi dan  sinkronisasi
Peraturan  Perundang-  Undangan  Nomor 93  Inpres  tersebut,  diamanatkan  sebuah aksi dalam implementasi  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2011  Tentang  Transfer Dana.  Adapun  keluaran  ( out  put )  yang  di inginkan  dari  bagian  tersebut  adalah terbentuknya   sebuah  kajian   perihal pembatasan transaksi tunai oleh Bank
Indonesia   (BI) dan    Kementerian Keuangan pada bulan desember 2012. Dengan    adanya    pembatasan transaksi tunai, dimana setiap transaksi dalam jumlah  besar harus   melalui lembaga keuangan, diharapkan semua transaksi akan    tercatat     dalam pembukuan. Pembatasan ini termasuk juga didalamnya     transaksi       yang menggunakan e-money , baik berupa kartu debit    maupun  kredit. Selain memberikan dampak atau pengaruh pada pemberantasan praktik korupsi dan pencucian        uang dengan signifikan,adanya              pembatasan transaksi tunai juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita menuju masyarakat non-tunai atau less-cash society dan    juga    efisiensi sistem pembayaran. Hal ini  diharapkan dapat mengurangi     budaya   menggunakan uang tunai dalam kegiatan ekonomi  di masa mendatang.

## B.  Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan adalah  tipe  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dengan  teknik  pengumpulan data  yaitu  penelitian  kepustakaan  (studi bahan  hukum)  dan  penelitian  lapangan (pengamatan, wawancara)  terhadap  suatu masalah
atau    kejahatan    dengan    mengkaji
sebab-sebab terjadinya kejahatan berdasarkan norma-norma dan data lapangan.
Pendekatan penelitian yang digunakan  oleh  peneliti  dalam  penulisan ini  ialah  pendekatan  penelitian  Sosio Yuridis  yang  artinya  ilmu  pengetahuan yang  secara  empiris  dan  normatif  yang menganalisa  atau  mempelajari  hubungan timbal  balik antara  hukum  dengan  gejala- gejala sosial yang berkaiatan dengan objek penelitian yang akan diteliti.
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian  ini,  penulis  memilih  lokasi penelitian yaitu:
1. Badan Pemeriksa Keuangan  Perwakilan  Papua  di  Kota Jayapura. 2. Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Papua di Kota Jayapura
3. Bank  Indonesia  Provinsi
Papua di Kota Jayapura.
Penulis  memilih  lokasi  tersebut karna  penulis  menganggap  lokasi  tersebut dapat  memberikan  hasil  penelitian  yang ada hubungannya dengan penulisan ilmiah, untuk mengkaji dan ada timbal balik dalam memilih lokasi penelitian tersebut.
1. Populasi
Adapun  yang  menjadi populasi dalam penelitian ini
adalah  pihak-pihak  yang terkait dengan  objek  penelitian  yang diteliti.
2. Sampel
Sampel  yang  ditarik  dalam penelitian purposif sampling, yaitu sampel ditentukan sendiri oleh  penulis.  Dengan demikian maka  sampel dalam  penelitian ini adalah:
a. Wawancara dengan Kepala Bagian Pengawasan dan Staf Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Papua Jumlah:   4 Orang b. Wawancara    dengan
Pejabat Moneter dan Staf Bank Indonesia Provinsi Papua Jumlah: 2 Orang c. Mengambil data mengenai kerugian negara atau daerah pada
pemerintahan daerah seprovinsi  Papua  tahun anggaran  2014-2016  di Badan Pemeriksa
Keuangan
Perwakilan
Papua.
Penelitian ini dilakukan dengan teknik  mempelajari Undang-Undang         Dasar
1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor  30 Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang. Undang- Undang  Nomor  3 Tahun  2011  Tentang Transfer Dana. Undang- Undang  Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan. Intruksi Presiden  Republik Indonesia  Nomor 17 Tahun 2011   tentang Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 serta Naskah Akademik
Rancangan
Undang-Undang Pembatasan
Transaksi
Tunai.
1. Membaca  data-data  laporan tentang pencegahan tindak pidana korupsi dalam
melakukan pembatasan transaksi  tunai  diperbankan, mempelajari  literatur  tentang ilmu  hukum  khusunya  tindak pidana  korupsi  dan  transaksi tunai  serta  yang  berkaitan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana  korupsi  dan  penerapan pembatasan  transaksi tunai diperbankan. Dari telaah sumber tertulis tersebut, penulis jadikan sebagai landasan teoritis.
2. Penelitian ini dilakukan dengan teknik  wawancara  kepada  para Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan  Provinsi Papua,  Ketua  Otoritas  Jasa Keuangan  Provinsi  Papua  di Kota Jayapura dan Kepala Bank Indonesia Provinsi Papua tentang bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam melakukan pembatasan  transaksi  tunai  di perbankan,  upaya  pencegahan tindak  pidana  korupsi  dalam bentuk
penyuapan melalui
pembatasan transaksi tunai
diperbankan  serta  implikasi hukum terhadap pencegahan pembatasan transaksi tunai diperbankan. A.    Teknik Analisis Data
Setelah data-data terkumpul,  data  tersebut  diolah  dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif  serta  diuraikan  dengan kata-kata  yang  menjadi  kalimat  dan dihubungkan  dengan  teori-  teori dengan  menggunakan  interpretasi hukum.

## C.    Hasil dan Pembahasan
1.  Upaya  Pencegahan  Tindak Pidana Korupsi Terhadap
Penyuapan.
Upaya  pencegahan  tindak  pidana korupsi  khususnya  terkait  pemberian suap dari  pihak  swasta  ke  penyelenggara negara. Salah satu caranya adalah mengajak korporasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat menjadi bagian dari pemberantasan korupsi  itu  sediri.  Dalam  hal  ini  pihak swasta  mempunyai  peran  yang  cukup besar  dalam tindak pidana korupsi khususnya  pemberian  suap.  Maka  pihak swasta punya        peran        mendorong upaya
pencegahan  korupsi,  dalam  konteks
itu,  swasta  harus  ditarik  menjadi  bagian penting melawan korupsi.
Sehingga dalam Peraturan perundangan  yang mengatur tentang tindak pidana  korupsi  sebenarnya  sudah  diatur dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Pidana (KUHP). Pasal- pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana korupsi adalah pasal  209, 210,  215,  216,  217,  218,  219, 220, 423,
425,  dan  435.  Penyalahgunaan  jabatan dijelaskan  di  dalam  Bab  XXVIII  KUHP. Namun  demikian  pasal-pasal  tersebut dirasa  masih  kurang  jelas  berbicara mengenai  tindak  pidana  korupsi.  Oleh karena  itu,  perlu  ada  peraturan- peraturan lain  yang  mendukung  atau  melengkapi KUHP tersebut.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 penjelasan tentang korupsi dan sanksi  pidananya  disebutkan  mulai  dari pasal  2  sampai  pasal  20. Kemudian  pada Bab  IV  mulai  pasal  25  sampai  pasal  40 memuat tentang ketentuan formil bagaimana menjalankan ketentuan meteriilnya. Pemerintah kemudian melakukan  perubahan  terhadap  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  Nomor  20 Tahun  2001  melakukan  perubahan  pada Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 yakni  pada  penjelasan  pasal  2  ayat  (2) sedang  substansinya  tetap,  kemudian ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal
10,  pasal  11,  pasal  12.  rumusannya diubah dengan  tidak  mengacu  pasal-  pasal  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana tetapi  langsung  menyebutkan  unsur-unsur yang  terdapat  dalam  masing-masing  pasal Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang diacu.  Dari  sudut  sanksi,  Undang- Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi  jauh  lebih  ringan  dari  yang ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999. Untuk efektifnya pemberantasan tindak  pidana korupsi pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan  Korupsi  dengan keluarnya Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Dari  berbagai  kasus  tindak  pidana penyuapan yang dilakukan dengan berbagai macam  modus  operandi  maka  penulis akan  menjabarkan  contoh  kasus  Amran Abdulah  Batalipu  dalam  jenis  tindak pidana  penyuapan  secara  singkat  tekait transaksi keaungan tunai.
Pada tanggal 20 Juni 2012 Siti Hartati Murdaya  menghubungi Terdakwa  melalui
Handphone milik Totok Lestiyo menyampaikan  ucapan  terima  kasih  atas bantuan  Terdakwa  dan  meminta  agar Terdakwa  menerbitkan  surat-surat  yang berhubungan  dengan  proses  pengurusan pengajuan IUP dan HGU terhadap tanah di luar  4.500  hektar, serta  akan  memberikan uang  sebesar  Rp2  miliar  Kemudian  Siti Hartati  Murdaya  memerintahkan  Totok Lestiyo untuk  mengatur  penyerahan  uang tersebut kepada  Terdakwa, untuk itu Totok Lestiyo  meminta  Arim menyiapkan  uang sebesar  Rp2  miliar  yang  diambil  dari  kas PT  HIP  atau  PT  CCM.  Dengan  alasan sangat  berisiko  jika membawa uang secara tunai, maka Arim mentransfer uang tersebut ke  beberapa  rekening  yakni,  Rp500  juta ke  rekening  Bank  Mandiri  atas  nama Gondo  Sudjono  Notohadi  Susilo,  Rp500 juta  ke  rekening  Bank  Mandiri  atas  nama Dede  Kurniawan,  Rp250  juta  ke  rekening Seri  Siriton  dan  Rp250 juta  ke  rekening Benhard.  Sedangkan  yang  sebesar  Rp500 juta Arim meminta kepada  Gondo  Sudjono Notohadi  Susilo  dan  Sukirno  untuk membawa  secara  tunai  ke  Buol  masing- masing  sebesar          Rp250          juta sekaligus
memerintahkan  kepada  mereka  untuk
berkordinasi  dengan  Yani  Ansori  guna penyerahan  uang  sebesar  Rp2  miliar  itu kepada Terdakwa.
Gondo  Sudjono  Notohadi  Susilo kemudian memberitahu Yani Ansori bahwa  dirinya  akan  datang  ke  Buol  untuk bertemu  Terdakwa  guna  menyerahkan uang  Rp2  miliar  Setelah  Yani  Ansori mengambil  uang  sebesar  Rp500.000.000,- dari  Berhand,  kemudian  Yani  Ansori menyerahkan  kepada  Gondo  Sudjono Notohadi Susilo untuk digabungkan dengan uang sebesar  Rp1,5  miliar  yang  dicairkan dari  rekening  milik  Sukirno  dan  Dede Kurniawan.
Pada  Selasa  pagi  26  Juni  2012  Yani Ansori  menghubungi  Terdakwa  melalui handphone  Gazali  untuk  menanyakan kapan  dan  dimana  Terdakwa  bersedia menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,- tersebut,  yang  mana  Terdakwa  meminta agar Yani Ansori menyerahkan uang itu ke Villanya  di  Kelurahan  Leok  Kabupaten Buol.
Selanjutnya  Yani  Ansori,  Gondo Sudjono  Notohadi  Susilo,  Sukirno  dan Dede  Kurniawan  membawa  uang sebesar Rp2 miliar yang telah dimasukan ke dalam 2  (dua)  dus  minuman  air  mineral  menuju villa  Terdakwa,  kemudian  Yani  dan Gondo
Sudjono
Notohadi
Susilo
menyerahkannya kepada Terdakwa dengan cara  meletakannya  di  lantai  ruang  tamu villa.  Setelah  menerima  uang  tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap  oleh  petugas  dari  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain  itu,  negara-negara  yang  telah menerapkan  pembatasan  transaksi  secara tunai  ternyata  memberikan  dampak  positif yaitu berkurangnya tindak pidana khususnya  korupsi.  Hal  ini  disebabkan dalam  kasus pencucian uang yang dilakukan dengan transaksi non tunai dapat dilakukan  pelacakan  kembali,  sehingga memudahkan  para  penegak  hukum  untuk melacak kembali aliran dana yang diperoleh  dari  hasil  kegiatan illegal termasuk tindak pidana korupsi.
2.  Upaya  Pencegahan  Pembatasan
Transaksi Tunai Diperbankan.
Transaksi  pada  masa  yang  akan datang memerlukan kecepatan dan keakuratan  tinggi,  karena  transaksi  tidak saja  dilakukan  dalam  lingkup  domestik tetapi  juga  dengan  entitas  bisnis  di  manca negara.  Transaksi  bisnis  tradisional  secara tunai  akan  semakin  ditinggalkan  karena perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang  semakin  canggih  akan memudahkan    transaksi    non    tunai melalui      sarana      elektronik      atau
perbankan.  Namun  demikian,  harus  diakui bahwa  bagi  masyarakat  pada  umumnya, transaksi  dengan  uang  tunai  memiliki beberapa  kelebihan  dan  sampai  sekarang dianggap  lebih  menarik  untuk  digunakan dibandingkan dengan  melakukan  transaksi secara  non  tunai  ( electronic  money ).
Beberapa  kelebihan  tersebut  antara  lain: kepastian diterima ( certainty of
acceptance ); penyelesaian segera ( immediate
settlement ); tidak memerlukan infrastruktur ( no
infrastructure requirement ); kemudahan  penggunaan  ( ease  of  use ); kemudahan pemantauan ( ease of monitoring ); anonimitas  ( anonymity ); dan dijamin negara ( state- underpinning ).
Berdasarkan penelitian PRIDE
Indonesia dan Majalah Infobank dari tahun 2010 sampai pada 2016 pertumbuhan kelas menengah keatas di Indonesia terdapat tiga alasan  utama  masyarakat  kelas  ekonomi menengah ke atas dalam memilih lembaga perbankan untuk transaksi keuangannya, yaitu faktor lokasi atau dekat dengan  tempat  tinggal/kantor  (23,5%), transaksi  lebih  mudah  karena  jaringan automated  teller  machine (ATM)  dan kantor  cabang  banyak  (22,9%),  dan  lebih aman  karena  bank pemerintah  (20,5%).  Alasan  lain  yang
melatar  belakangi  keputusan  memilih lembaga  perbankan  adalah  citra  baik  dan terpercaya  (8,5%),  fasilitas  kantor  (7,0%), bunga  tinggi  (4,8%),  pelayanan  baik (3,2%),  dan  alasan-alasan  lain,  seperti rekomendasi  keluarga,  fasilitas  bagus, dan banyak yang menggunakan (9,6%). Pembatasan transaksi tunai akan mendorong  penggunaan  transaksi  non- tunai.  Penggunaan  transaksi  non-tunai menciptakan  efisiensi  berupa  penurunan biaya  transaksi bagi konsumen dan produsen  serta  meningkatnya  kepuasan masyarakat  karena  terpenuhinya kebutuhan akan  alat  pembayaran  yang lebih  praktis. Penggunaan  pembayaran  nontunai  selain meningkatkan pendapatan masyarakat melalui  penurunan  biaya  transaksi  dan penghematan waktu juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui  pendapatan  bunga  yang  diperoleh dari  dana  kas  yang  seharusnya  dibawa dalam  setiap  kali  bertransaksi  namun ditempatkan di  bank dalam bentuk tabungan.
Dari  hasil  wawancara  pada  tanggal 10  April  2018  dengan  pihak  Bank Indonesia  Perwakilan  Provinsi  Papua. Inrayanto  Ariandos,  mengatakan  bahwa setiap  kebijakan  Bank      Indonesia      yang berhubungan
dengan  transaksional  itu  pasti  akan
mengacu pada setiap kebijakan penyelenggara  peraturan  Bank  Indonesia mengenai  transfer  dana  atau  pengiriman uang, maka di lihat dari ketentuan Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2011  tentang Transer  Dana  dapat  di  lihat  dari form  atau profil  oleh  nasabah  yang  bersangkutan. Apabila  form  atau  profil  nasabah  yang melakukan  transaksi  baik  itu  secara  tunai maupun  secara  non  tunai  melebihi  batas transaksi  atau  tidak  sesuai  dengan  profil yang  di  isi  maka  akan  di  laporkan  oleh pihak PPATK karna patut dicurigai adanya indikasi kejahatan  yang nantinya dilakukan maka  akan  ditelesuri  oleh  pihak  PPATK terkait  hasil  laporan  oleh  pihak  bank tersebut.
3.  Pencegahan Pembatasan

## Transaksi Tunai diperbankan
Pembatasan transaksi keuangan tunai juga  berkaitan  dengan  bank, apakah  ada pengecualian  terhadap  transaksi  yang dilakukan  oleh  lembaga  sosial;  misalnya dalam  pembagian  santunan  sosial  untuk kaum  dhuafa  dalam  jumlah  yang  besar. Pengecualian  untuk  sektor  dan  daerah tertentu  memerlukan  masukan  dari  Bank Indonesia        untuk        data
6 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan
penggunaan  uang  tunai  dan  PPATK  untuk analisis  sektor  dan  daerah  mana  yang banyak melakukan transaksi tunai. Pengecualian  pembatasan  transaksi  tunai juga  juga  perlu  diberikan  kepada  entitas bisnis  yang  membutuhkan mass  cash . Terkait  dengan  pengecualian  transaksi keuangan tunai yang dilakukan oleh entitas bisnis yang menggunakan dana tunai dalam jumlah  besar  dapat mengacu      pada  Pasal 23  ayat  (4)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian
Uang (Undang-Undang TPPU) dan Peraturan  Kepala  PPATK  Nomor      PER- 11/1.02/PPATK/09/2012
tentang  Transaksi  Keuangan  Tunai Yang Dikecualikan  Dari  Kewajiban  Pelaporan. 6
Adapun  transaksi  keuangan  tunai  yang dikecualikan  dari  kewajiban  pelaporan kepada  PPATK  berdasarkan  Undang- Undang TPPU meliputi:
a. Transaksi  yang  dilakukan  oleh penyedia jasa keuangan dengan  pemerintah  dan  bank sentral;
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang
b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun;
c. Transaksi  lain  yang ditetapkan oleh  Kepala PPATK  atau  atas permintaan penyedia jasa keuangan  yang  disetujui  oleh PPATK.
Dari  hasil  wawancara  pada  tanggal 21 Maret 2018 dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan.  Steven  Parinussa,  mengatakan Kalau  OJK  di  daerah  ini  fungsinya  lebih banyak  di  fungsi  pengawasan.  Jadi  OJK tugas utamanya ada 3 yang biasa disingkat dengan tiga kata;
a. Mengatur;
b. Mengawasi;
c. Melindungi.
Disisi mengatur kami di Otoritas Jasa Keuangan  papua  dan  papua  barat  tidak terlibat  karna  yang  membuat  pengaturan atau  yang  terlibat  dari  sisi  rancangan undang-undang  karna  lingkupnya  undang- undang  maka  pusat atau  Jakarta  sehingga OJK pusat yang mempunyai ranah. Namun perlu  dikonfirmasi  kembali  apakah  OJK ikut  terlibat  dalam  penyusunan  naskah akademik rancangan undang-undang tersebut    baik    di    undang    sebagai narasumber,     maupun     pertemuan-
pertemuan dalam penyusunan.
Kumungkinan  dilibatkan  karna  memang begitu  berbicara  mengenai  transaksi  non tunai  maka  yang  melakukan  transaksi  non tunai  ini  kan  institusi  bank  maupun lembaga  jasa  keuangan  itu  dibawah pengawasan OJK.
Sedangkan  Dyah  Ayu  Prasetyo dalam  hasil  wawancara  pada  tanggal 29  Maret  2018  menyatakan  Jika  berbicara mengenai  spesifik  terkait  pembatasan transaksi  tunai  itu  yang  berkepentingan ialah pemerintah kalau yang terkait korupsi karna  jika  kita  ketahui  jika  transaksi  non tunai  diterapkan  maka  dengan  mudah transaksinya  dilacak  aliran  dananya  karna treck  record atau  jejaknya  ada  tapi  yang biasa  dilakukan  oleh  koruptor  ialah transaksi secara tunai sehingga pemerintah kemudian menetapkan bahwa untuk pengeluaran-pengeluaran keuangan pemerintah itu dibayarkan melalui mekanisme  non  tunai  sehingga  peran lembaga  jasa  keuangan  disini  khususnya bank  itu  hanya  memfasilitasi  keinginan pemerintah  untuk  semua  transaksi  itu dilakukan non tunai baik dari transaksi dari sisi pajak penerimaan maupun bukan pajak itu  dilakukan  secara  non  tunai  kemudian ada          pengeluaran- pengeluaran juga dilakukan secara non
tunai  sehingga  perannya  perbankan  secara spesifik adalah memfasilitasi karna anggaran  pemerintah  itu  ditempatkan  di bank  kemudian  untuk  penerimaan  dan pengeluarannya  itu  dilaksanakan  sesuai perintah  pemerintah  baik  itu  level  pusat maupun daerah sehingga dperintahkan oleh bank agar melakukan transaksi secara tunai dan  dilaksanakan  juga  oleh  bank  karna bank hanya menjalankan perintah tapi tidak dalam kapasitas mempengaruhi harus tunai maupun  non  tunai  tapi  pemerintah  sendiri menyadari baik penerimaan maupun pengeluaran  dilakukan  secara  tunai  maka menimbulkan  celah  untuk  ternjadinya tindak  kejahatan  korupsi  dan  tindakan yang mencurigakan lain.
Sedangkan  hasil  wawancara  dengan Rino Iman Raizar pada tanggal 29  Maret  2018  menyatakan  bahwa  kami OJK  sebagai  regulator  diminta  untuk memantau proses bagaimana bank-bank ini mendukung pemerintah supaya melaksanakan  transaksi  secara  non  tunai dan  melaporkan  ke  PPATK  melalui mekanisme  laporan  transaksi  keuangan tunai  tujuannya  untuk  di  analisis  oleh PPATK.
Maka  dari  hasil  pemantauan  yang dilakukan oleh Bank Wajib untuk dilaporkan  dalam  suatu  laporan,  dan dalam  hal  ini  terdapat  3  (tiga)  jenis
laporan  Peraturan  Kepala  Pusat  Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan Nomor: Per- 09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata  Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan  dan  Laporan  Transaksi Keuangan  Tunai  Bagi  Penyedia  Jasa Keuangan Pasal 2 ayat (1), yaitu:
(1) Laporan Transaksi Kuangan Mencurigakan; (2) Laporan Transaksi Keuangan Tunai; dan atau (3) Transaksi Keuangan
transfer dana dari dan ke luar negeri.
Bank  juga  pada  tahun  2015  sampai pada  tahun  2016  sudah  mempromosikan kepada masyarakat agar melakukan gerakan nasional non tunai maksudnya untuk memberitahukan  kepada  masyarkat  terkait intrumen-intrumen  pembayaran  non  tunai bahwa masyarakat harus membayar memakai  kartu  debet,  atm,  kredit  dll. Sebenarnya  transaksi  non  tunai  banyak keuntungannya  pertama  kita  tidak  lagi membawa uang tunai sebanyak- banyaknya,  yang  tidak efesien.  Kedua  dari sisi  lain  mengatur  uang  kembalian  yang tidak  seberapa.  Ketiga  ketika  membawa uang  sebanyak-banyaknya  maka  peluang kejahatan  sangat  besar  terjadi  contoh terjadinya  pencurian  atau  kehilangan
uang  tersebut,  tetapi  jika  memakai  kartu atm dan apabila terjadi hal serupa maka kita dapat  memberitahukan kepada  pihak  bank dan  akan  diblokir  atm  tersebut  sehingga beegitu  banyak  keuntungan  jika  kita memakai  atau  melakukan  setiap  transaksi secara non tunai karna jika non tunai maka maka dengan mudah dilacak dan diketahui siapa  pelakunya  karna  aliran  dananya kelihatan.

## D.  Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Upaya untuk mencegah adanya tindak  pidana  korupsi  maka perlu Rancangan Undang- Undang Pembatasan  Transaksi  Tunai yang  juga  berkaitan  dengan penyedia jasa keuangan, sebenarnya tidak  menghambat perekonomian ataupun
pembangunan infrastruktur karena penyedia jasa keuangan dapat mengacu pada  Undang- Undang Perbankan,
Undang-  Undang Nomor  8  Tahun 2010  tentang Pencegahan dan
Pemberantasan  Tindak
Pidana    Pencucian     Uang
(Undang-Undang  TPPU)  dan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER- 11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan  Dari  Kewajiban Pelaporan.
2. Upaya  Pusat  Pelaporan  dan
Analisis  Transaksi  Kuangan sebagai lembaga intelijen keuangan  cukup  membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana peran penting dalam Rancangan
Undangan-Undang Pembatasan Transaksi Tunai terhadap jenis dan batasan transaksi tunai yaitu diatas Rp.100 juta selama satu hari kerja wajib bagi penyedia   jasa keuangan melaporkan hasil transaksi kepada aparat  yang berwenang melalui analisis laporan-laporan yang diterima PPATK      dari Penyedia Jasa Keuangan, dimana hasil analisis yang berindikasi     tindak pidana korupsi atau kejahatan-
kejahatan  lain  disampaikan
kepada  penyidik  tindak pidana baik  itu  Kepolisian, KPK  dan Kejaksaan.
Adapun  pandangan  yang  perlu disarankan sebagai berikut:
1. Regulasi  yang  sudah  disusun
oleh pemerintah terkait
Rancangan  Undang-  Undang Pembatasan  Transaksi  Tunai maka  perlu  dukungan  oleh semua kalangan  baik  eksekutif, legislatif,  yudikatif  yang  ada sehingga dapat mendukung dan mengesahkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan  Transaksi  Tunai sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang  diajukan  dalam penyusunan Program Legislasi Nasional, khususnya  Rancangan Undang- Undang yang berasal dari lingkungan Pemerintah sehingga disahkannya menjadi Undang-Undang
secepatnya     baik     diakhir
tahun  2018  atau  di  awal  tahun 2019.
2. Perlu  adanya  sinergitas  antar lembaga penyedia jasa
keuangan  dan  PPATK  dalam
pelaporan pembatasan transaksi
kuangan tunai, untuk menelusuri jejak hasil transaksi kuangan baik tunai maupun non tunai terkait jenis tindak pidana kerupsi  dan  khususnya  dalam bentuk  penyuapan  sehingga hasil  kejahatan  tersebut  dapat dilaporkan  oleh  Kepolisian, KPK  dan  Kejaksaan  yang mempunyai kewenangan
dalam penyelidikan,  penyidikan  dan penuntunan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Andri  Gunawan  dkk,  2013. Membatasi Transaksi  Tunai  Peluang  Dan Tantangan, Indonesian Legal Rountable, Jakarta.
Indryanto  Seno  Adji,  2006. Korupsi Kebijakan  Aparatur  Negara  dan Hukum  Pidana, Diadit  Media, Jakarta.
Marella  Buckley,  dalam  Hans  Otto  Sano,
2003. Hak  Asasi  Manusia  dan Good  Governance,  Membangun Suatu Ketertiban, (alih bahasa oleh Rini Adriati), DepKumHam, Jakarta.

## Artikel dan Jurnal
Harkristuti       Harkrisnowo,        2002.
“Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di  Indonesia”, Jurnal  Dictum  LeIP,
Edisi I, Lentera Hati, Jakarta.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona
l/20141023144439-12-
7662/pembatasan-transaksi- tunai-tekan-korupsi, diakses 12
Januari 2018 .

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas Undang-
Undang  Nomor  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2011 Tentang Transfer Dana.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2011  tentang Rencana  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan  Korupsi  Tahun 2012.