Abdul  Roni,  Peranan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Palembang  dalam  Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak,  Halaman 426-433
PERANAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP     NARAPIDANA ANAK

## Abdul Roni
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail:  abdulroni@unpal.ac.id

## Abstract
Children  who  are  in  conflict  with  the  law  and  are  under  the  supervision  of  Correctional Institutions  are  now  in  dire  need  of  proper  protection  and  services  while  in  development because they are still under psychological influence and pressure that is less favorable for the future.  Correctional  officers play  a  role  in carrying out  care  and guidance  for  inmates and students, both suspects, defendants and prisoners in accordance with statutory regulations. In the  implementation  of  coaching, education and  training  for  the Officers of  the  Palembang Class  I  Children's Special  Guidance  Institute,  it  is  still  not  fully  implemented  in accordance with  the  mandate  due  to  constraints  on  facilities  and  infrastructure.  There  is  a  need  for criminal  alternatives  for  children  who  have  committed  criminal  acts  to  avoid  the  negative impact of the implementation of imprisonment. It is also hoped that there will be an increase in  cooperation  with  related social agencies, one  of  which  is  the  local  Education  Office  in providing non-formal education so that the education of the children assisted by the children does not stop.
Keywords: Special Child Development Institution

## Abstrak
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  berada  dibawah  pengawasan  Lembaga Pemasyarakatan  sekarang  sangat  membutuhkan  perlindungan  dan  pelayanan  yang layak  selama  berada  dalam  pembinaan  karena  mereka  masih  dalam  pengaruh  dan tekanan  psikologi  yang  kurang  menguntungkan  bagi  masa  depan.  Petugas Pemasyarakatan  berperan  dalam  melaksanakan  perawatan  dan  pembinaan  terhadap warga binaan dan anak didik baik tersangka, terdakwa dan narapidana sesuai dengan peraturan  perundang-undangan . Dalam  pelaksanaan  pembinaan,  pendidikan  dan pelatihan pada Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang  masih belum  sepenuhnya  terlaksana  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  karena  terkendala sarana dan prasarana. Perlu adanya alternatif pidana bagi anak yang telah  melakukan tindak  pidana  untuk  menghindari  dampak  negatif  dari  pelaksanaan  pidana  penjara. Diharapkan juga adanya peningkatan dalam kerja sama dengan pihak Instansi-instansi sosial  yang  terkait  salah  satunya  Dinas  Pendidikan  setempat  dalam  memberikan pendidikan nonformal supaya pendidikan warga binaan anak tidak terhenti.
Kata Kunci : Lembaga Pembinaan Khusus Anak

## PENDAHULUAN
Hak  asasi  manusia  (HAM) adalah  suatu  hak-hak  yang  menyatu dalam  diri  manusia  sebagai  cerminan dari martabatnya, sehingga harus adanya  jaminan  hukum,  karena  hak-
haknya  dapat  efektif  apabila  hak–hak itu  dapat  dilindungi  oleh  hukum. Terlindungi  dan  terjaminnya  hak-hak tersebut apabila merupakan bagian dari hukum,  yang  memuat  prosedur  hukum
Abdul  Roni,  Peranan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Palembang  dalam  Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak,  Halaman 426-433
untuk  melindungi  hak-hak  tersebut. 1
Hukum  pada  dasarnnya  merupakan pencerminan  dari  HAM,  sehingga hukum itu keadilan atau tidak, ditentukan  oleh  HAM  yang  dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum  tidak  lagi  dilihat  sebagai refleksi  kekuasaan  semata-mata  tapi juga harus memancarkankan perlindungan terhadap hak-hak warganegara.
Sebagaimana hak asasi manusia merupakan  hak  dasar  pada  seluruh umat  manusia  sejak  lahir.  Kemudian secarah khusus terdapat suatu hak yang melekat  pada  anak  yakni  hak  asasi anak.  Anak  dilahirkan  merdeka,  tidak boleh  dilenyapkan  atau  dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi  dan  diperluas  dalam  hal mendapatkan  hak  atas  hidup  dan  hak perlindungan  baik  dari  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan negara.  Perlindungan  anak  tersebut berkaitan  erat  untuk  mendapatkan  hak asasi  mutlak  dan  mendasar  yang  tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan  hak  mutlak  lainnya untuk  mendapatkan  hak  lainnya, 2
sehingga anak tersebut akan
1 Abdussa lam, Adri Desa furyanto. Hukum Perlindungan Anak (Ja ka rta: PTIK Press, 2014). 2 Abdussa la m
mendapatkan hak-haknya sebagai manusia  seutuhnya  bila  ia  menginjak dewasa.
Anak  dalam  pertumbuhan  dan perkembangan  memerlukan  perhatian dan  perlindungan  khusus  baik  dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa  dan  negara. Untuk  itu  tidaklah cukup  hanya  diberikan  hak-hak  dan kebebasan  asasi  yang  sama  dengan orang  dewasa,  karena  anak  dibanyak bagian  dunia  adalah  gawat  sebagai akibat  dari  keadaan  sosial  yang  tidak memadai,  bencana  alam,  sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan keterlantaran. Kenakalan anak  sering  disebut  dengan” juvenile delinquency,” yang  diartikan  dengan anak  cacat  sosial.  Romli  Atmasasmita mengatakan  bahwa deliquency adalah suatu  tindakan  yang  atau  perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku  disuatu  negara  dan  yang  oleh masyarakat  itu  sendiri  dirasakan  serta ditafsirkan  sebagai  perbuatan  yang tercelah. 3
3 Atma sa smita ,  Romli, Problema  Kenakalan Anak  Dan  Remaja. Da la m  Ma idin  Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia (Ba ndung: PT. Refika  Adita ma , 2014).
Abdul  Roni,  Peranan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Palembang  dalam  Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak,  Halaman 426-433
Anak  yang  berkonflik  dengan hukum  sangat  membutuhkan  perhatian khusus dibandingkan dengan kelompok lainnya. Anak tersebut terpaksa menghadapi  situasi  dan  keadaan  yang amat  rentang  terhadap  kekerasan  fisik maupun emosional yang menghancurkan  maratabat  dan  masa depan mereka. Negara harus  menjamin terselenggaranya
perlindungan terhadap  anak-anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  sebagaimana  yang telah dijelaskan dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 35  atas  Perubahan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan
Anak
menyatakan bahwa  :  a.  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  menjamin  kesejahteraan  tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hukum terhadap hak anak yang  merupakan  hak  asasi  manusia,  b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi  sebagaimana  diamanatkan dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Masa Anak  adalah  masa  dimana  banyak sekali  terjadi  hal-  hal  yang  sangat kompleks  yang  salah  satunya  adalah
erbuatan  kenakalan  yang  menjurus pada perbuatan pidana.
Anak  yang  berkonflik  dengan hukum dan berada dibawah pengawasan  Lembaga  Pemasyarakatan sekarang sangat membutuhkan perlindungan dan pelayanan yang layak selama berada dalam pembinaan karena  mereka  masih  dalam  pengaruh dan  tekanan  psikologi  yang  kurang menguntungkan  bagi  masa  depan mereka,  maka  dari  itu  eksistensi  dan peran  lembaga  pemasyarakatan  sangat dibutuhkan  untuk  pembinaan  anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan yaitu “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan
pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak  pidana  (Residivis)  sehingga dapat diterimah kembali oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan  dalam  pembangunan  dan dapat  secara  wajar  sebagai  warga yang  baik  dan  bertanggung  jawab”. Akan  tetapi  tidak  bisa  dipungkiri bahwa masih ada kasus dimana mantan
Abdul  Roni,  Peranan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Palembang  dalam  Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak,  Halaman 426-433
warga  binaan  anak  masih  melakukan perbuatan melanggar hukum  (residivis).
Dari  latar  belakang  tersebut maka  permasalahan    dalam  penulisan ini adalah bagaimana peranan Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Kelas  I  Palembang dalam  pelaksanaan pendidikan  dan  pelatihan  terhadap narapidana anak.

## PEMBAHASAN
A. Tinjauan Pada Lembaga Pemasyarakatan  dan  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I Palembang Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  pengertian  lembaga pemasyarakatan dItur pada pasal 1 ayat 3 yaitu  Lembaga  pemasyarakatan  yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk  melaksanakan  pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Menurut pasal 33 UU Nomor 3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak terdapat  3  (  tiga  )  golongan  petugas kemasyarakatan,yaitu:  a)  Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen
Kehakiman;  b)  Pekerja  Sosial  dari Departemen  Sosial;  c)  Pekerja  Sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
Undang-undang  No.  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamanatkan  peran  dan  fungsi strategis  Pemasyarakatan  dalam  sistem peradilan  pidana  anak. 4 Peran  strategis Pemasyarakatan  dimulai  sejak  pra- adjudikasi,  adjudikasi,  hingga  post adjudikasi. Lembaga Pembinaan Khusus  Anak  merupakan  lembaga yang berada pada tahap post adjudikasi dimana  berperan  dalam  memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas).  Pembinaan  dalam  hal  ini bertujuan  sebagai  pencegah  terjadinya “prisonisasi”  yaitu  sebuah  proses pembelajaran  dalam  kultur  penjara yang  justru  dapat  membuat  kondisi seseorang  (andikpas)  lebih  buruk  dari pada sebelum ia masuk kedalam lapas.
Secara geografis Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I Palembang  terletak  di  jalan  Inspektur Marzuki  KM.  4,5  Kelurahan  Siring Agung  Kecamatan  Ilir  Barat  I  Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
Dapat digambarkan bahwa
4 Ma nsa ri,  “Seja rah  Pengadila n  Anak  di Indonesia ,”http://mansa ripaya linteung.blogspo t.co.id/2022/06/seja ra h-pengadila n a nak-di- indonesia .html.182022
Abdul  Roni,  Peranan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Palembang  dalam  Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak,  Halaman 426-433
kondisi  fisik  dari  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  Kelas  I  Palembang adalah  yaitu  sebuah  gedung  kantor yang  dibangun  pada  tahun  1967  yang telah  mengalami  sejumlah  renovasi antara  lain  pada  tahun  2004  berupa pembangunan  Blok  Hunian  2  (dua) lantai  dan  komponen  ruangan  seksi- seksi  serta  pada  tahun  2015  berupa pembangunan sejumlah fasilitas pendukung bagi andikpas.
LPKA  Kelas  I  Palembang memiliki  kapasitas  maksimal  500 orang dengan jumlah penghuni rata-rata pertahunnya  adalah  200  orang.  Selain itu,  LPKA  Kelas  I  Palembang  telah dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang  menunjang  dalam  melakukan tugas  dan  fungsinya,  antara  lain  telah menyediakan  blok  tahanan  yang  layak bagi  andikpas,  kamar  mandi  umum, masjid,  perpustakaan  hingga  sekolah sehingga  diharapkan  dapat  membentuk Andikpas yang produktif ketika kembali  kemasyarakat.
Jumlah penghuni di Lapas Anak Kota  Palembang  pada  bulan  juni  2022 tercatat 294 orang terdiri dari narapidana  dan  tahanan.  Yang  terdiri dari 289 orang narapidana dan 5 orang tahanan. Sedangkan warga binaan anak sendiri  berjumlah  68  orang  semua
berstatus Narapida.
B. Peranan  Petugas  Lapas  dalam Memberikan  Pembinaan  bagi Warga Binaan Anak
Tugas pokok Petugas Pemasyarakatan  adalah  melaksanakan perawatan  dan  pembinaan  terhadap warga  binaan  dan  anak  didik  baik tersangka,  terdakwa  dan  narapidana sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  dengan  maksud  membentuk warga  binaan  pemasyarakatan  menjadi manusia  yang  seutuhnya,  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana,  sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  dan  berperan dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup secara  wajar  sebagai  warga  negara yang  baik  dan  bertanggung  jawab. Maka  sistem  pemasyarakatan  harus betul-betul  berjalan  sesuai  dengan semestinya.
Adapun  asas  sistem  pembinaan lembaga  pemasyarakatan  dilaksanakan sebagai berikut: Pengayoman, Persamaan  perlakuan  dan  pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan;
Penghormatan  harkat  dan  martabat manusia; Kehilangan kemerdekaan merupakan  satu-satunya  penderitaan dan  Terjaminnya  hak  untuk  tetap
Abdul  Roni,  Peranan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Palembang  dalam  Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak,  Halaman 426-433
berhubungan  dengan  keluarga  dan orang- orang tertentu.
Jenis pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan  secara  terpadu  dengan tujuan  agar  mereka  setelah  selesai menjalani  pidananya,  pembinaannya dan  bimbinganya  dapat  menjadi  warga masyarakat yang baik. Dengan terlaksananya beberapa sistem pemasyarakatan diatas maka
narapidana  anak  jauh  harapan  untuk mengulangi perbuatannya kembali yang dapat  merugikan  masyarakat  dengan dirinya sendiri sehingga tidak berurusan lagi dengan hukum.
Dalam proses pembinaan narapidana oleh
Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana  pedukung  guna  mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi  keadaan  penghuni  di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat  mendukung  proses  pembinaan yang  sesuai  harapan.  Di  Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur  yang  terkesan  ”angker” dan  keras.  Tembok  tinggi  yang
mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya .
Namun  yang  menjadi  kendala yang dialami oleh Petugas Lapas Anak Palembang  ialah  masih  ada  kurangnya sarana  dan  prasarana  yang  mendukung pembinaan warga binaan seperti sarana prasarana untuk melakukan pengembangan keterampilan serta hiburan.  Selain  itu  juga  terdapat kendala  dalam  hal  kerjasama  dengan Dinas instansi terkait Kota Palembang.
Dengan kurangnya fasilitas yang  memadai  seharusnya  dari  pihak Lembaga Pemasyarakatan harus mencari  solusi  yang  tepat  untuk merealisasi  kekurangan  sarana  dan prasarana  tersebut  baik  dengan  cara kerja  sama  dari  pihak  instansi  lain ataupun  mengupayakan  program  baru pengadaan kelengkapan prasarana demi kepentingan  pembinaan  tak  lain  juga supaya  hak-hak  warga  binaan  anak dapat  terpenuhi  didalam  lembaga pemasyarakatan.  Dengan  terpenuhinya hak-hak  warga  binaan  Anak  didalam Lembaga  Pemasyarakatan  maka  dapat sesuai  dengan  apa  yang  dimaksudkan dalam  undang-undang  perlindungan anak.
Perlindungan hukum dan pembinaan  yang  diberikan  kepada
Abdul  Roni,  Peranan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Palembang  dalam  Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak,  Halaman 426-433
Narapidana  Anak  selama  mereka  di Lembaga  Pemasyarakatan  diharapkan bisa  menjadi  bekal  mereka  nanti  saat mereka keluar dari Lembaga
Pemasyarakatan  dan  kembali  kepada masyarakat. Dengan pembinaan tersebut, Narapidana Anak bisa menjadi  anak  yang  lebih  baik  lagi sesuai  dengan  tujuan  dari  sistem pembinaan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Petugas Pemasyarakatan berperan dalam melaksanakan perawatan  dan  pembinaan  terhadap warga  binaan  dan  anak  didik  baik tersangka,  terdakwa  dan  narapidana sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan . Dalam pelaksanaan pembinaan,  pendidikan  dan  pelatihan pada  Petugas  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang masih belum  sepenuhnya  terlaksana  sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang pemasyarakatan, karena  masih  banyak  hak  narapidana yang  tidak  terpenuhi.  Sedangkan  dari sarana  dan  prasarana  masih  menjadi kendala yang dihadapi dalam melakukan  pembinaan  terhadap  warga binaan anak sampai sekarang ini.
Perlu  adanya  alternatif  pidana bagi anak yang telah  melakukan tindak pidana  untuk  menghindari  dampak negatif dari pelaksanaan pidana penjara seperti  yang  diatur  oleh  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  yaitu: Mengembalikan  kepada  kedua  orang tua,  wali,  atau  orang  tua  asuh  serta menyerahkan  kepada  negara  untuk mengikuti  pendidikan,  pembinaan,  dan latihan  kerja.  Perlu  juga  adanya peningkatan  dalam  kerja  sama  dengan pihak  Instansi-instansi  sosial  yang terkait  salah  satunya  Dinas  Pendidikan setempat dalam memberikan pendidikan non formal supaya pendidikan  warga  binaan  anak  tidak terhenti begitu saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam, Adri Desafuryanto.
Hukum Perlindungan Anak ,
Jakarta: PTIK Press, 2014.
Atmasasmita,
Romli, Problema
Kenakalan  Anak  Dan  Remaja. Dalam
Maidin
Gultom,
Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak:  Dalam  sistem  peradilan pidana anak di Indonesia , Bandung:  PT.  Refika  Aditama, 2014.
Abdul  Roni,  Peranan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Palembang  dalam  Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak,  Halaman 426-433
Mansari,  “Sejarah  Pengadilan  Anak  di Indonesia,”http://mansaripayalint eung.blogspot.co.id/2022/06/sejar ah-pengadilan anak-di- indonesia.html.18, 2022.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak