IMPLEMENTASI HAK PISTOLE TERHADAP NARAPIDANA KURUNGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA
Ni Ketut Nunuk Astuti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
Email : { nunukastuti222@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  (1)  penerapan  hak  pistole  tehadap narapidana  kurungan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja,  serta  (2)  hambatan  dalam penerapan  hak  pistole  tersebut  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja.  Jenis  penelitian yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris,  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Adapun teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  studi  dokumen,  observasi  dan wawancara.  Teknik  pengumpulan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non  Probability  Sampling serta  untuk  penentuan  subyek  menggunakan  teknik Purposive  Sampling .  Teknik  pengolahan  dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) implementasi hak pistole terhadap narapidana kurungan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B  Singaraja belum berjalan  secara  efektif  dikarenakan  kurangnya  fasilitas  dan  sarana  prasarana  penunjang terlaksananya  hak  tersebut,  (2)  hambatan  dari  penerapan  hak  pistole  tersebut selain  karena sarana prasarana,  sumber  daya  manusia,  juga  dikarenakan  belum  ada  prosedur  pengajuan  barang  yang jelas  dan  tertulis,  serta  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja  mengalami  kelebihan kapasitas.
Kata Kunci : Hak Pistole, Narapidana Kurungan, Lembaga Pemasyarakatan.

## Abstrack
This research aims to know and analyse  (1) The application of the rights of Pistole in the prison convicts  class  II  B  Singaraja,  and  (2)  Obstacles  in  implementing  the  rights  of  the  gun  at  the correctional  Institution  class  II  B  Singaraja.  The  type  of  research  used  is  a  type  of  empirical  legal research, with descriptive research. The data collection techniques used are  by means of document studies,  observations  and  interviews.  The  sample  collection  techniques  used  are  Non  Probability Sampling  techniques  as  well  as  for  subject  determination  using  the  Purposive  Sampling  technique. Processing techniques and data analysis are qualitative. The results of this study indicate that (1) The implementation  of  the  rights  of  Pistole  against  confinement  prisoners  in  the  correctional  Institution class  II  B  Singaraja  has  not  run  effectively  because  of  the  lack  of  facilities  and  infrastructure supporting  the  implementation  of  these  rights,  (2)  Barriers  from  the  application  of  the  rights  of  the Pistole  in  addition  to  infrastructure,  human  resources,  also  because  there  is  no  clear  and  written procedure  of  application,  as  well  as  the  correctional  Institution  class  II  B  Singaraja  experienced excess capacity.
Keyword : Rights of Pistole, Prisoners of Confinement, Correctional Instituti

## Pendahuluan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  merupakan  aturan  hukum  yang telah dikoodifikasi yang mengatur mengenai  suatu  tindakan  yang  dapat dipidana, baik tindakan berupa pelanggaran maupun  kejahatan.  Secara  umum  KUHP
maupun Undang-Undang mengatur mengenai, (1) Bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, (2) Mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan  (3)  Lama  pidana  dijahtuhkan serta,  banyaknya  denda  yang  dijatuhkan, (Lamintang,  2012  :  1).  Ketika  seorang
tersebut  telah  dikatakan  bersalah  menurut putusan  hakim,  maka  selanjutnya  akan ditempatkan disuatu
lembaga pemasyarakatan untuk menjalani
pemidanaan.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan  tempat  untuk  membina  dan mendidik  narapidana,  agar  ketika  seorang narapidana selesai menjalankan pidananya,  agar  dapat  diterima  kembali  di masyarakat.    Pada  awalnya  Lembaga Pemasyarakatan dikatakan sebagai Rumah Penjara.  Namun  pada  tahun  1964  Dr. Sahardjo,  S.H.,  yang  sempat  menjabat sebagai Menteri Kehakiman merubah penyebutan Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Renggong, 2016: 228). Perubahan dari Rumah Penjara menjadi  Lembaga  pemasyarakatan  atau yang  sering  disebut  Lapas,  karena  pada dasarnya  adanya  perubahan  terhadap tujuan  tempat  pemidanaan  yang  penuh siksa, menjadi lebih manusiawi, yakni untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri agar  tidak  berbuat  jahat,  membuat  orang menjadi  jera  untuk  melakukan  kejahatan- kejahatan,  agar  orang  tersebut  tidak mengulangi kejahatannya ataupun melakukan kejahatan yang baru.
Perubahan dari Rumah Penjara menjadi Lembaga pemasyarakatan atau yang sering disebut Lapas, karena pada dasarnya  adanya  perubahan  terhadap tujuan  tempat  pemidanaan  yang  penuh siksa, menjadi lebih manusiawi, yakni untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri agar  tidak  berbuat  jahat,  membuat  orang menjadi  jera  untuk  melakukan  kejahatan- kejahatan,  agar  orang  tersebut  tidak mengulangi kejahatannya ataupun melakukan kejahatan yang baru. Mengenai penjelasan  tersebut  fungsi  Lapas  sendiri tidak hanya menjadi tempat untuk  seorang yang telah diputus bersalah oleh pengadilan menjalani pidananya, melainkan memiliki  fungsi  untuk  mendidik,  membina, serta  menjamin  terselenggara  hak-hak narapidana.
Berdasarkan  Pasal  10  KUHP  pidana pokok  terdiri  dari  pidana  mati,  pidana penjara,  pidana  kurungan  dan  pidana denda,  serta  pidana  tambahan  berupa pencabutan  hak-hak  tertentu,  penyitaan
barang-barang tertentu, serta adanya pengumuman  putusan  hakim.  Maka  dapat dikatakan jika narapidana menjalani putusan  pidana  penjara  maka  dapat dikatakan sebagai narapidana penjara, dan jika menjalani pidana kurungan maka dapat dikatakan  sebagai  narapidana  kurungan. Narapidana sendiri memiliki hak-hak selama berada di Lembaga pemasyarakatan.  Hak-hak  yang  dimiliki antara  narapidana  satu  dengan  lainnya berbeda,  seperti  hak  narapidana  kurungan dengan narapidana penjara. Meskipun tidak menuntut  kemungkinan  terdapat  hak-hak yang  sama  antara  narapidana  tersebut. Hak-hak  narapidana  yang  sama  dalam  hal ini adalah hak untuk melakukan ibadah, hak untuk memperoleh pekerjaan di Lapas, bagi narapidana  yang  mau  bekerja  dan  telah memenuhi  standarisasi  berkelakuan  baik selama  berada  di  Lapas,  hak  untuk mendapatkan  makanan  yang  layak,  hak untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan ketika  terdapat  narapidana  yang  sedang sakit, dan hak-hak lainnya.
Lapas sendiri harus memberikan perlindungan serta menjamin
terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut,  meskipun  narapidana  merupakan seseorang yang dianggap melakukan kejahatan  karena  melanggar  ketentuan Undang-Undang,  namun  Lapas  di  bawah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  harus  tetap  menjalankan  amanat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan  hukum,  serta  pemenuhan hak-hak  warga  binaan.  Seperti  yang  telah dipaparkan tadi meskipun narapidana memiliki  hak-hak  yang  sama,  namun terdapat  hak  yang  tidak  dimiliki  oleh narapidana  selain  narapidana  kurungan yakni, hak pistole.
Hak pistole dianggap sebagai hak untuk dapat  memperbaiki  kehidupan  narapidana kurungan di dalam Lapas selama menjalani pidananya.  Dasar  pemberian  hak  pistole adalah  Pasal  23  KUHP  yang  dimana narapidana  kurungan  dapat  membiayai dirinya  sendiri  untuk  sekedar  meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang berlaku.  Menurut  R.  Soesilo,  narapidana dapat  membiayai  sendiri  terkait  dengan makanan  dan  tempat  tidur  di  Lapas.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 1 Tahun 2020)
Berdasarkan  Undang-Undang  hak  pistole hanya  dapat  diberikan  kepada  narapidana kurungan  saja,  karena  pidana  kurungan merupakan  jenis  pidana  yang  lebih  ringan dibandingkan dengan pidana penjara, yang penjatuhannya  dapat  disebabkan  karena pelanggaran.  Selain  itu  menurut  Pasal  30 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika denda tidak  dibayar,  maka  digantikan  dengan pidana  kurungan,  yang  artinya  narapidana yang  menjalani  pidana  kurungan  dapat diakibatkan karena ketidakmampuan terpidana  penjara  untuk  membayar  denda yang dijatuhkan pengadilan (pidana pengganti  denda),  sehingga  dijatuhkannya pidana  kurungan.  Sesuai  dengan  hasil penelitian  awal  yang  dilakukan  penulis, terkait dengan wawancara narapidana yang sebelumnya  menjalani  pidana  penjara  dan saat ini menjalani pidana kurungan, menjelaskan bahwa tidak adanya perubahan  mengenai  perlakuan  ataupun fasilitas setelah menjalani pidana kurungan. Narapidana  menjelaskan  bahwa  dirinya tetap mempergunakan fasilitas yang ada di Lapas,  pihak  narapidana  kurungan  sempat melakukan pengajuan penambahan fasilitas dalam sel terkait pengajuan barang mengenai  penambahan  fasilitas  berupa radio,  kipas,  kasur,  dan  makanan  namun pengajuan fasilitas tersebut masih mendapatkan  batasan.  Bahkan  narapidana menjelaskan bahkan sel napi yang awalnya di huni 6 orang sekarang di huni menjadi 11 orang,  yang  mengakibatkan  para  napi menyesuaikan mengenai pembagian tempat  tidur  dan  menaruh  barang-barang. Namun  jika  dilihat  Berdasarkan  penjelasan mengenai  hak  pistole  sebagai  perbaikan nasib  dengan  biaya  sendiri,  menurut narapidana  kurungan  perubahan  nasib tersebut  belum  dirasakan.  Saat  ini  Lapas mengalami overload atau kelebihan kapasitas. Kapasitas Lapas hanya menampung  sebanyak  78  (tujuh  puluh delapan)  orang,  namun  terjadi overload mencapai  247%  sehingga    jumlah  saat  ini mencapai  271  (dua  ratus  tujuh  puluh  satu) orang    dengan  keterangan  narapidana sebanyak  182  (seratus  delapan  puluh  dua) orang,  dan  tahanan  sebanyak  89  (delapan puluh Sembilan) orang. Berdasarkan keterangan  yang  diberikan  pihak  lapas
memberikan ijin ketika narapidana kurungan  ingin  membeli  makanan  atau minuman  dengan  biaya  sendiri  untuk sekedar meringankan beban karena terkadang merasa  bosan  dengan  makanan yang  disediakan  oleh  petugas  Lapas.  Ijin tersebut  disampaikan  secara  lisan  kepada petugas keamanan.
Hak  pistole  narapidana  kurungan  telah terlaksana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  B  Singaraja,  namun  dalam penerapanya  masing  terbilang  kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan narapidana memiliki batasan-batasan dalam pengajuan hak tersebut. Hal ini yang menarik  bagi  penulis  untuk  membuat penelitian  yang  berjudul “ Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II B
Singaraja ”.Adapun
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan  yang  ingin  penulis  angkat tentang Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja, dengan  beberapa  rumusan  masalah  yang dijabarkan,  antara  lain  (1)  Bagaimana penerapan hak pistole terhadap narapidana kurungan  di  Lembaga  Permasyarakatan Kelas  II  B  Singaraja?  (2)  Bagaimana hambatan  dalam  penerapan  hak  pistole  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja?  adapun  tujuan    dari  penelitin  ini yakni  untuk  mengetahui  (1)  mengenai penerapan hak pistole terhadap narapidana kurungan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  B  Singaraja,  serta  (2)  mengenai hambatan  dalam  penerapan  hak  pistole  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja .

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris.  Penelitian  hukum  empiris  adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya,    penelitian  terhadap  efektivitas hukum  tertulis  maupun  hukum  kebiasaan yang  tercatat  pada  dasarnya  merupakan kesenjangan  antara  norma  ( das  sollen ) dengan realita hukum ( das sein ). Penelitian
ini  bersifat  deskriptif  dan  menggunakan data dan sumber yaitu data primer dan data sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer  dan data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Dalam  rangka  pengumpulan  data primer  maupun  data  sekunder,  penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara  dan  teknik  observasi  atau pengamatan.  Teknik  penentuan  sampel penelitiannya  menggunakan  teknik non probality sampling dan bentuknya purvosive sampling artinya  dalam  penelitian  ini  tidak ada  ketentuan  pasti  berapa sampel  harus diambil  agar  dapat  mewakili  populasinya (Waluyo, 2008:46 ) .
Hasil dan Pembahasan
Penerapan Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang  Pemasyarakatan  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  menyatakan  bahwa  Lembaga Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut Lapas  adalah  tempat  untuk  melaksanakan pembinaan  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan  merupakan  tahap  akhir sistem  pemindanaan  dan  bagian  dari penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia sebagai  pelaksana  pidana  di  Indonesia. Kedudukan lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah pengawasan  Menteri  Hukum  dan  HAM Republik  Indonesia  dilaksanakan  oleh Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan,  yang seharusnya berkedudukan disetiap
Kabupaten/Kota. Lembaga
pemasyarakatan  merupakan  tempat  untuk membina narapidana untuk menjadi masyarakat seutuhnya berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  (  Arief,
2016 : 10). Setiap Lembaga Pemasyarakatan harus menjamin
terealisasinya  hak-hak  dari  keseluruhan Warga  Binaan  Pemasyarakatan.    Hak tersebut termuat di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan. Selain  hak yang dimuat dalam UU Pemasyarakatan, terdapat  juga  hak-hak  yang  lain  yang
dimiliki  oleh  narapidana,  terkhusus  untuk narapidana kurungan. Hak pistole merupkan  hak  untuk  meringankan  beban terpidana kurungan selama menjalani pidana di suatu Lembaga Pemasyarakatan. Dasar pemberian hak pistole termuat dalam Pasal  23  KUHP  yang  dimana  pernyataan dalam  Pasal  tersebut  dikuatkan  dengan penjelasan  yang  termuat  dalam  kamus hukum.  Hak  pistole  hak  untuk  merubah nasib  tersebut  dapat  diperjelas  seperti  hak untuk  mengajukan  barang,  seperti  halnya tempat  tidur,  makanan  dan  juga  pakaian, dimana  hak  ini  lebih  mengkhusus  terkait dengan  fasilitas  pidana  kurungan,  artinya bahwa  hak  pistole  hanya  dimiliki  oleh narapidana  kurungan  saja.  Tempat  dimana narapidana  mendapatkan  haknya  itu  ketika narapidana sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B dipimpin oleh Kepala
Lembaga Pemasyarakatan yang dibantu oleh stafnya, yang memiliki tugas pokok sebagai berikut :
1.  Kepala Lembaga Pemasyarakatan merupakan  jabatan  tertinggi  di dalam suatu Lembaga
Pemasyarakatan,  bertugas  dan bertanggung  jawab  secara  penuh terhadap  Lapas  beserta  seluruh isinya.  Kepala  Lapas  memiliki tugas utama yakni
mengkoordinasikan mengenai Keamanan, pembinaan kerja, adminisrasi dan tata tertib pengelolaan  tata  usaha  meliputi urusan  kepegawfaian,  keuangan.
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan  dalam  Pasal  46 menyatakan  bahwa Kepala Lapas
Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang  dipimpinnya,  yang  juga meliputi :
a.  Menetapkan  suatu  rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan; b.  Melakukan kegiatan pembinaan narapidana dan/atau  anak  didik  dengan mengkoordinasikan tugas
bimbingan,  kegiatan  kerja narapidana  atau  anak  didik,
administrasi  keamanan,  tata tertib serta urusan pengamanan  dan  ketertiban Lembaga Pemasyarakatan; c.  Melakukan  suatu  koordinasi pelaksanaan  tugas  dengan
Pemda dan instansi terkait; d.  Mengkoordinasikan terkait dengan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). e.  Membina ketatausahaan dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan. 2.  Kepala  Kesatuan  Pengamanan Lapas  (KPLP)  memiliki  tugas untuk  menjaga  ketertiban  dan keamanan Lapas yang pelaksanaannya dibantu oleh beberapa  regu  pengamanan  dan staf KPLP.  KPLP dibawah secara strukturan dibawah pimpinan Kepala  Lapas  dan  bertanggung jawab  langsung  kepada  Kepala Lapas,  menjaga  ketertiban  dan keamanan dalam hal ini dimaksudkan  untuk  melakukan penjagaan terhadap tahanan maupun narapidana serta melakukan  penjagaan  terhadap orang-orang  yang  hendak  masuk ke  dalam  Lapas.  Penjagaan  di depan pintu masuk dilakukan agar tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak dinginkan.  Setiap  orang  yang masuk  diperiksa  tanpa  terkecuali, tidak  hanya  orang  yang  diperiksa tetapi  juga  benda-benda  bawaan yang  berasal  dari  luar  Lingkup Lapas. Biasanya dalam penjagaan dilakukan  oleh  penjaga  laki-laki dan perempuan. Jika terjadi pelanggaran  terhadap  keamanan, maka  KPLP  dapat  melakukan pemeriksaan.  Serta  melakukan laporan  harian  dan  berita  acara pelaksanaan  keamanan.  kegiatan Selain  pengamanan  di  ruang lingkup Lapas, KPLP juga melakukan pengawalan
penerimaan,  penempatan,  dan pengeluaran narapidana.
3.  Kasubag  Tata  Usaha  memiliki tugas untuk mengelola urusan tata usaha  dan  rumah  tangga.  yang dibagi  menjadi  2  pejabat  yakni Kepala  Urusan  Kepegawaian  dan Keuangan,  serta  Kapala  urusan Umum.  Kaur  Kepegawaian  dan keuangan  memiliki  tugas  khusus mengatur  mengenai  gaji  pegawai, pangkatan, administrasi kepegawaian.  Sedangkan  Kaur
Umum  melakukan  pemenuhan terhadap  kebutuhan  Lapas  yang berhubungan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor, serta kegiatan surat menyurat. 4.  Kepala Seksi Administrasi Keamanan  dan  Tata  Tertib  atau yang  sering  disebut  dengan  kasi
Adminkantib.  Kasi  Adminkantib dalam menjalankan tugasnya dibantu  oleh  dua  Kasubsi,  yang terdiri  dari    Kepala  Sub  Seksi Keamanan  dan  Pelaporan,  yang dimana  bertugas  mengatur  jadwal tugas,  penggunaan  perlengkapan dan  pembagian  tugas  dalam  hal pengamanan, penerimaan laporan harian  dan  berita  acara  dari satuan pengamanan, secara berkala  dibidang  keamanan  demi menegakan tata tertib. 5.  Kepala Seksi Bimbingan Narapidana  dan  Kegiatan  Kerja (Kasi Binapigiatja) dalam menjalankan tugasnya Kasi Binapigiatja  dibantu  oleh  tiga
Kasubsi,  yang  terdiri  dari  Kasubsi Registrasi, Perawatan dan bengker  Kerja.  Kasubsi  Registrasi bertugas untuk melakukan pencatatan  administrasi  tahanan dan narapidana. Kasubsi Perawatan bertugas untuk melakukan  perawatan  terhadap warga  binaan  pemasyarakatan, terkait dengan perawatan kesehatan,  makanan,  pelayanan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya Kasubsi  bengker  atau  kegiatan
kerja  mempunyai  tugas  untuk melakukan  kegiatan  kerja  bagi narapidana.  Kegiatan  kerja  yang dimaksudkan adalah berupa pembinaan  dibidang  keterampilan bagi  narapidana  sesuai  dengan bakat  dan  keterampilan  yang dimiliki narapidana. Keefektifitasan dari  pelaksaan  bengker  kerja  ini didukung dengan sarana prasarana  yang  ada.  Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja,  dalam  hal  bengker kerja terlaksananya kegiatan seperti membuat Batako, membuka  tempat  cuci  motor, berternak bebek. Kegiatan ini juga didukung oleh kemaua narapidana,  serta  hasil  atau  upah dari  kegiatan  ini  akan  diberikan kepada  narapidana  yang  mau bekerja.
Hak  pistole  merupakan  hak  untuk meringankan  beban  terpidana  kurungan selama menjalani pidana di suatu Lembaga Pemasyarakatan. Dasar  pemberian  hak pistole termuat dalam Pasal 23 KUHP yang dimana  pernyataan  dalam  Pasal  tersebut dikuatkan dengan penjelasan yang termuat dalam  kamus  hukum.  Berdasarkan  kamus hukum,  hak  pistole  merupakan  hak  bagi terpidana  untuk  merubah  nasibnya  dengan membayar  biaya  tertentu.  Di  Indonesia hanya  terkait  dalam  fasilitas  kurungan semata  dan  hanya  dapat  berlaku  pada hukuman  kurungan  dan  bukan  hukuman penjara.
Pidana kurungan hanya dijatuhkan oleh hakim  bagi  orang  dewasa,  dan  merupakan satu-satunya  jenis  pidana  pokok  berupa pembatasan dalam KUHP Buku III (Prakoso, 2019:128). Hak pistole hak untuk merubah  nasib  tersebut  dapat  diperjelas seperti  hak  untuk  mengajukan  barang, seperti  halnya  tempat  tidur,  makanan  dan juga  pakaian,  dimana  hak  ini  lebih mengkhusus terkait dengan fasilitas pidana kurungan, artinya bahwa hak pistole hanya dimiliki  oleh  narapidana  kurungan  saja. Tempat  dimana  narapidana  mendapatkan haknya  itu  ketika  narapidana  sedang menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di suatu Lembaga Pemasyarakatan.
Dari metode yang telah penulis terangkan sebelumnya, berdasarkan pemaparan  dari    Kepala  KPLP  Bapak Nyoman  Ladra  (30  Oktober  2019),  bahwa petugas  dalam  hal  memfasilitasi  hak narapidana  seperti  pemenuhan  hak  pistole telah  berusaha  secara  optimal  dalam memberikan  pelayanan  yang  layak  kepada narapidana kurungan, yang dimana diketahui jika jumlah petugas tidak sebanding  dengan  jumlah  narapidana.
Adapun peranan Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja dalam hal penerapan hak pistole yakni : 1.  Memberikan ijin kepada narapidana kurungan yang hendak mengajukan hak  pistole yang biasanya diajakun  ke kepala  KPLP,  Binapigiatja,  dan Kasi Admkantib.
2.  Memberikan pelayanan atau memfasiitasi narapidana kurungan sesuai dengan prosedur  serta  Undang-Undang yang berlaku.
3.  Melakukan  pengecekan  atau pemeriksaan terhadap suatu barang yang dibawa oleh narapidana, yang biasanya dipertanggungjawabkan    oleh kepala  KPLP,  untuk  menjamin keamanan di Lapas.
Adapun prosedur pemeriksaan makanan  atau  barang  yang  dibawa  dari luar Lapas untuk diberikan kepada narapidana  jika  dinyatakan  layak  ketika telah dilakukan pemeriksaan berlapis:
1.  Pemeriksaan
di ruang
pendaftaran, yang dilakukan dengan  memperlihatkan barang yang dibawa, dilakuakan pengecekan dengan
memperlihatkan barang satu persatu.  Setelah  itu  diijinkan maka  akan  masuk  ke  pintu utama.
2.  Pintu  utama  dijaga  oleh  dua orang  laki-laki  dan  satu  orang perempuan yang akan
melakukan
penggeledahan, memeriksaan barang-barang yang dibawa oleh pihak dari luar Lapas. Pemeriksaan ini
melakukan  alat  khusus.  Setelah dikatakan steril baru bisa dibawa masuk  dan  bertemu  dengan narapidana.
3.  Ketika  pihak  keluarga  pulang, dan  narapidana  kembali  ke dalam  sel  dengan  membawa barang  atau  makanan  tadi, maka akan diperiksa oleh komandan jaga, dilakukan pemeriksaan, penggeledahan.
4.  Pemeriksaan  terakhir  adalah  di tujuh tiga, barang akan
digeledah  dan  dicek  secara ulang.  Setelah  itu  maka  bisa dikatakan  layak  untuk  di  bawa dan  juga  di  konsumsi  oleh narapidana di dalam sel.
berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan  penulis  didapatkan  pengajuan barang  yang  dilakukan  oleh  narapidana kurungan  berupa  kipas  angin,  kasur, pakaian, radio, dan makanan.
1.  Kipas Angin
Kipas angin yang dibawa merupakan  kipas  angina  batrai, yang tentunya tidak memerlukan adanya  listrik  di  dalam  ruangan sel hunian. Sesuai dengan
Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6 Tahun  2013,  dalam  Pasal  4 yang  menyatakan  bahwa  setiap tahanan atau narapidana dilarang melengkapi kamar hunian  dengan  alat  pendingin, kipas  angin,  televisi,  dan  atau alat  elektronik  lainnya,  memiliki dan membawa serta menggunakan  alat  elektronik, seperti laptop , komputer, kamera,  alat  perekam,  telepon genggam, pager, dan sejenisnya, serta dilarang memasang instalasi listrik didalam kamar penjara/sel. Pihak  Lapas  telah  menerapkan aturan  yang  terdapat  di  dalam Pasal 4 Peraturan Menteri
Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  6  Tahun  2013,  karena tidak  memasang  instalasi  listrik di  dalam  sel  hunian.  Namun
kipas  angin  merupakan  alat eletronik  yang  dilarang  dalam
Pasal  tersebut.  Pihak  Lapas melakukan pengecualian,
dengan memberikan ijin membawa  kipas  angin  dengan batrai,  serta  dengan  ukuran kecil, terkhusus untuk narapidana  kurungan. Lapas tidak  memberikan  ijin  dalam bentuk  apapun  jika  narapidana mengajukan  barang  berupa  TV, sebab selain tidak adanya instalasi  listrik  di  dalam  sel hunian,  juga  dikarenakan  hal tersebut tidak sesuai atau melanggar  aturan  yang  terdapat dalam  Pasal  4  Peraturan  Mentri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
Nomor 6 Tahun 2013. Menurutnya, sudah
disediakannya  satu  buah  TV yang  terdapat  di  aula  Lapas, namun  TV  hanya  akan  di fungsikan  setiap  harinya  sampai pukul  17:00  wita,  yang  dimana narapidana  bisa  mengunakan TV  yang  terdapat  di  aula sebagai  sarana  untuk  hiburan. Pihak  Lapas  yang  diwakili  oleh Kepala  KPLP  sebagai  bentuk kemanusiaan.
2.  Kasur
Membawa  kasur  atau  alas  tidur merupakan  salah  satu  bentuk dari  penerapan  hak  pistole. Namun dari sisi lain, pembawaan  kasur  yang  tipis seperti kurang dalam melakukan perubahan  nasib  seperti  yang dinyatakan pada Pasal 23 KUHP. Kasur tipis bisa dikategorikan sebagai kasur lantai,  yang  dimana  hampir sama  dengan  fasilitas  Lapas. Tentunya dari segi kenyamanan, sangat  kurang.    Berdasarkan hasil  penelitian  dikatakan  jika luas  dan  banyaknya  penghuni dalam  satu  sel  hunian  yang dikatakan  sebagai  penyebab. Jika  memang  demikian,  pihak Lapas dapat melakukan
alternatif dengan mengelompokan narapidana kurungan menjadi satu sel hunian.  Sehingga  baik  dari fasilitas  kasur,  dan  fasilitas lainnya dapat di optimalkan. 3.  Pakaian Pasal  7  UU  No.  12  Tahun  1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan  Narapidana,  Anak Pidana,  dan  Anak  Negara  wajib memakai pakaian seragam yang telah  ditetapkan.  Narapidana kurungan  di  Lapas  Kelas  II  B
Singaraja
diperbolehkan mengenakan  pakaian  diluar  dari pakaian  narapidana.  Pakaian narapidana  bebas  asalkan  tetap berkaian sopan, bersih dan tidak robek-robek.
4.  Radio Radio merupakan alat elektronik,  yang  dimana  jika dikaitkan dengan Pasal 4 Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6 Tahun  2013  tentunya  tidak sesuai.  Namun  dikarenakan  hal pembawaan  radio  diterapkan hanya kepada
narapidana kurungan,  maka  hal  tersebut wajar  jika  diterapkan.  Apalagi dari  hasil  penelitian  tersebut ditemukan  bahwa  alat  elektronik yang  dibawa  hanya  radio,  yang dimana  radio  bisa  fungsikan dengan  batrai.    Radio  berbeda dengan  alat  elektronik  lainnya seperti  TV  dan  Handphone. Radio merupakan alat komunikasi satu arah, yang tidak dapat  dilihat,  hanya  dapat  di dengarkan,  sehingga  dengan adanya  pembawaan  radio  ini, setidaknya  dapat  dipergunakan narapidana kurungan untuk sekedar hiburan.
5. Makanan Pembawaan  makanan  sesuai dengan  pernyataan  para  ahli memang diperbolehkan. Makanan yang biasanya
dibawakan  oleh  keluarga,  atau
dibei  sendiri  oleh  naapidana dengan bantuan petugas tamping.  Padahal  pihak  Lapas telah menyediakan menu makanan  yang  bervariasi,  menu selalu  diganti  setiap  hari  sesuai dengan  jadwal  yang  terdapat  di dapur  Lapas,  tujuannya  adalah agar  narapidana  tidak  merasa bosan, serta menu yang disedikan  sangat  diperhatikan tekait  dengan  kebersihan,  dan kandungan  yang  terdapat  di dalam makanan tersebut.
Namun, jika narapidana kurungan menginginkan makanan selain yang disediakan oleh  Lapas,  maka  narapidana dapat meminta ijin kepada
petugas keamanan Lapas dibawah pimpinan Kepala KPLP. Petugas keamanan lalu
memerintahkan  kepada  petugas tamping (petugas yang diberikan tugas  untuk  membantu  petugas penjagaan) untuk memenuhi keinginan  narapidana  kurungan ketika hendak membeli makanan ataupun keperluan lain di luar Lapas.
Jika terdapat pelanggaran terkait dengan  barang  yang  dibawa  narapidana kurungan, yang diatur berdasarkan Pasal 4 Peraturan  Mentri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  6  Tahun  2013,  maka petugas  pemasyarakatan  sewaktu-waktu dapat  menggeledah  dengan  dasar  Surat Edaran  Nomor  Pas-30.Pk.01.04.01  Tahun 2013 Tentang Tindak Lanjut Hasil Penggeledahan  Barang-Barang  Terlarang di  Lembaga  Pemasyaraktan,  Rutan  Dan Cabang Rutan. Jika seandainya narapidana melanggar maka akan diberikan peringatan atau  bahkan  akan  ditempatkan  di  sel tikus, sebagai bentuk hukuman kedisiplinan.
Hambatan Yang
Dihadapi Pihak Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja Dalam Penerapan Hak Pistole Lembaga Pemasyarakatan
pada dasarnya merupakan tempat untuk memberikan pembinaan terhadap
narapidana, yang dipidana karena ketidakpatutan dalam melaksanakan aturan
PerUndang-Undangan, yang diputus bersalah  berdasarkan  putusan  hakim. Sebagai  warga  binaan  di  dalam  suatu Lembaga  Pemasyarakatan  tentunya  warga binaan  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang termuat  di  dalam  UU  Pemasyarakatan Nomor  12  Tahun  1995.  Penerapan  hak pistole  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas II  B  Singaraja  mengalami  hambatan. hambatan  yang  dihadapi  oleh  pihak Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja diantaranya:

## 1. Sarana dan Prasarana
Berdasarkaan hasil penelitian
dijelaskan  bahwa  sumber  pertama tidak efektifnya penerapan hak pistole dikarenakan sarana prasarana. Sarana  prasana  merupakan  hal  yang sangat  penting.  Terkendala  di  dalam sarana prasarana
memang
merupakan hal yang sering ditemukan. Pemenuhan sarana prasarana seperti sumber daya manusia di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi alasan ketika  narapidana  kurungan  hendak mengajukan barang.
Berdasarkan  data  yang  didapat  di
Lapas  Singaraja,  terdapat  271 Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan jumlah pidana kurungan mencapai 10 orang.  Jumlah  petugas  Lembaga Pemasyarakatan  yakni  81  orang, yang  dimana  memiliki  tugas  dan fungsi  masing-masing. Dari  jumlah  ini ditemukan  terjadinya  ketidaksetaraan antara  jumlah  petugas  Lapas  dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Sedangkan  dalam  pemenuhan  hak pistole di pasal 23 KUHP, tidak dapat dijalankan tanpa adanya bantuan dari
petugas Lapas, dikarenakan narapidana tidak dapat dengan bebas keluar masuk Lapas, tanpa
pengawalan  dari  petugas  Lapas.  Hal ini  menjadi  masalah  yang  cukup sering  ditemukan,  bahwa  dari  segi fungsi,  tidak  semua  petugas  memiliki wewenang  untuk  memberikan  ijin kepada  narapidana ketika  narapidana ingin  mengajukan  haknya. Untuk mengantisipasi  hal  tersebut,  perlunya
ada  suatu  koordinasi  antara  para petugas  Lapas  dengan  narapidana kurungan. Sehingga dalam penerapan hak  pistole,  baik  dari  petugas  Lapas yang  diwakili  oleh  petugas  Tamping, mampu  mengoptimalkan  penerapan hak pistole.

## 2. Prosedur Pengajuan Barang
Prosedur pengajuan barang sangat diperlukan  ketika  narapidana  ingin mengajukan  barang.  Alasan  dari adanya  suatu  prosedur  pengajuan barang,  yang  dapat  memuat  jenis barang, ukuran barang, atau identitas, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan  oleh  petugas Lapas maupun pemilik barang.
Prosedur pengajuan barang ini, dapat memuat  mengenai  jenis  barang  yang diperbolehkan  oleh  Lapas,  sehingga petugas  Lapas  dapat  dengan  mudah melakukan pengecekan terkait dengan  barang-barang  yang  terdapat di dalam sel hunian. Selain untuk mempermudah kinerja dari Lembaga Pemasyarakatan, adanya  prosedur  pengajuan  barang dapat  memberikan  kejelasan  terkait dengan  tata  cara  pengajuan  barang, serta  pihak-pihak  yang  berwenang dalam memberikan perijinan. Prosedur yang tertulis ini pula, sangat penting  dilakukan  sehingga  pihak Lapas  dengan  mudah  melakukan pengecekan dan pengarsipan.
Lain  halnya  jika  pengajuan  barang dilakukan dengan lisan, selian adanya ketidakjelasan mengenai barang yang diperbolehkan, juga terjadi ketidakjelasan  pertanggungjawaban, tidak  adanya  arsip  surat,  sehingga tidak  terdapat  bukti  terkait  dengan identitas  kepemilikan  jika  terjadi  hal- hal yang tidak diingkan dalam penerapan hak pistole.
3.  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas
II B Singaraja Mengalami Overload Kelebihan kapasitas Lapas memang  sudah  terjadi  dari  beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya tindak pidana di wilayah Kabupaten Buleleng.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 1 Tahun 2020)
Kelebihan  kapasitas  ini  hampir  tidak bisa ditanggulangi oleh pihak Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja,  sehingga  terpaksa  dalam satu  sel  dihuni  oleh  8  sampai  11 orang  narapidana.  Kondisi  ini  cukup memperhatinkan,    dengan  luas  sel hunian yakni kurang lebih 3x6 m 2 .
Jika  dilihat  dari  segi  kenyamanan jelas tidak nyaman untuk para narapidana kurungan.
Adanya kelebihan  kapasitas  mengakibatkan narapidana harus rela berbagi tempat dengan  banyak  orang.  Sehingga konsekuensinya  adalah  dibatasinya penerapan hak pistole prihal pengajuang  barang,  seperti  makanan dan alas tidur.

## Simpulan dan Saran
Adapun  simpulan  yang  dapat  diberikan dalam penelitian ini :
1.  Implementasi  hak  pistole  terhadap narapidana  kurungan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja  telah  terlaksana.  Namun dalam penerapannya masih terbilang kurang efektif dikarenakan, penerapnnya  belum  sepenuhnya dirasakan oleh
narapidana kurungan, hal ini dikarenakan narapidana memiliki batasan- batasan,  yang  disesuaikan  dengan situasi  dan  kondisi  di  dalam  sel hunian. Karena
narapidana
kurungan harus menyesuaikan dengan  jumlah  narapidana  yang terdapat  dalam  satu  sel  hunian, agar  tidak  mengganggu  aktifitas narapidana lainnnya.
2.  penerapan  hak  pistole  di  Lembaga Pemasyarakatan
memiliki hambatan-hambatan,  yang  dimana belum bisa ditanggulangi oleh petugas  Lapas.  Hambatan  tersebut berupa kurangnya sarana prasarana,  tidak  adanya  prosedur pengajuan barang yang jelas, hanya secara  lisan,  yang  dimana  dapat mengakibatkan katidakpastian dalam pelaksanaan serta ketidakpastian terkait
dengan
faslitas yang dibawa, serta kapasitas Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas  II  B  yang mengalami Overload. Adapun saran yang bisa penulis sampaikan yakni : 1.  Kepada Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, terkait dengan penerapan hak pistole sebaiknya petugas Lapas    menempatkan  narapidana kurungan  menjadi  satu  sel  hunian, dengan narapidana kurungan lainnya,  yang  artinya  golongkan  ke dalam  jenis pidana yang dijalankan. Penempatan narapidana berdasarkan  golongannya  menjadi sangat  penting  untuk  menjamin terealisasinya hak
pistole.
Permasalahan  yang  mengakibatkan tidak  efektifnya  penerapan  hak pistole  tersebut  karena  narapidana kurungan  tidak  dapat  merasakan perubahan  nasib  ketika  menjalani pidana  kurungan,  tidak  adanya perubahan  yang  signifikan  dari berjalannya  penerapan  hak  pistole tersebut.  Penggolongan  narapidana ini  juga  menjadi  cara  yang  bijak untuk memperbaiki fasilitas narapidana  kurungan  akibat  dari terjadinya overload atau  kelebihan kapasitas.
2.  Untuk  lebih  memperjelas  terkait dengan cara pengajuan barang oleh narapidana  kurungan,  hal  tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan  formulir  pengajuan barang, terkhusus untuk narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan,  berupa  kurungan. Kejelasan prosedur pengajuan barang ini, sangat membantu dalam kejelasan  terkait  identitas  barang. Selain  itu,  penjagaan  yang  ketat terkait  dengan  barang  masuk,  juga memeriksa setiap orang yang hendak  masuk  ke  dalam  Lapas, yang  melewati  penjagaan  di  pintu utama.

## Daftar Pustaka
Buku :
Lamintang,  P.  A  .  F .    dan  The  Lamintang. 2012. Hukum Penitensier Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika.
Prokoso, Abintoro. 2019. Hukum Penitensier .  Yogyakarta  :  Aswaja Pressindo. Renggong,  Ruslan.  2016, Hukum  Pidana Khusus:  Memahami  Delik-delik  di Luar  KUHP , Jakarta: Prenadamedia Group. Soesilo,  R.  1996. Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor : Politeia. Waluyo,Bambang.2008. Penelitian  Hukum dalam  Praktek. Jakarta  :  Sinar Grafika. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995
Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1995  Nomor  77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3614). Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia Nomor 6 Tahun 2013
Surat  Edaran  Nomor  Pas-30.Pk.01.04.01
Tahun  2013  Tentang  Tindak  Lanjut Hasil Penggeledahan Barang- Barang Terlarang di Lembaga Pemasyaraktan, Rutan Dan Cabang
Rutan Artikel dalam Jurnal : Ahmad Mahyani. Harmonisasi Hak Pistolee Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana.  Jurnal  Ilmu  Hukum Volume 15, Nomor 1, tahun
Februari 2019 – Juli 2019.
Galih  Puji  Mulyono,  Barda  Nawawi  Arief.
Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan DI Indonesia.
Jurnal  Law  Reform  Program  Studi Magister  Ilmu  Hukum  Volume  12, Nomor 1, Tahun 2016.