## PENGARUH IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BUMDES DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
The Effect of Implementation Of Governance Principles On Bumdes Financial Reports In Kuantan Singingi Regency
Piges Nelpion 1 , Enni Savitri 2 , Volta Diyanto 3 , Mudrika Alamsyah Hasan 4 1234 Universitas Riau Email: pigesnelpion99@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  accountability,  transparency, responsibility,  professionalism,  rule  of  law  on  financial  statements.  The population  in  this  study  were  208  BUMDes  located  in  Kuantan  Singingi Regency in 2020.  Respondents are 1) Chairman / Head of BUMDes. 2) Head of finance  of  BUMDes.  3)  Expenditure  treasurer.  The  sample  used  was  65 BUMDes, namely a total of 195 respondents. The data collection method uses the  Proposive  Sampling  method.  The  analysis  method  uses  multiple  linear regression models. The results of this study indicate that Accountability has a positive  effect  on  BUMDes  Financial  Reports,  the  application  of  bumdes accountability  provides  financial  management  that  is  presented  openly, quickly,  and  precisely.  so  that  the  government's  goal  of  reporting  good financial  report  results  is  achieved.  Transparency  has  a  positive  effect  on BUMDes  Financial  Statements,  being  able  to  provide  information  that  the public needs in a relevant, accurate, timely and reliable manner. Responsibility has  a  positive  effect  on  BUMDes  Financial  Statements,  a  high  level  of responsiveness from the organization will lead to trust from external parties. Professionalism  has  a  positive  effect  on  BUMDes  Financial  Statements,  the ability of a competent person can really be utilized optimally for the benefit of the organization. The existence of the rule of law can direct government duties and functions in an orderly manner.
Keywords :  Accountability;  Transparency;  Responsibility;  Professionalism; Rule Of Law and Financial Statements.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisa  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi, responsibilitas,  profesionalisme, rule  of  law terhadap  Laporan  Keuangan. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  208  BUMDes  yang  berada  pada  di Kabupaten  Kuantan  Singingi  pada  tahun  2020.    Responden  adalah  1) Ketua/Pimpinan BUMDes. 2) Kepala bidang keuangan BUMDes. 3) Bendahara pengeluaran.  Sampel  yang  dipakai  sebanyak  65  BUMDes  yakni  jumlah keseluruhan  195  responden.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan
ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
metode Proposive  Sampling .  Metode  analisis  menggunakan  model  regresi linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Akuntabilitas berpengaruh  positif  terhadap  Laporan  Keuangan  BUMDes,  penerapan akuntabilitas  bumdes  memberikan  pengelolaan  keuangan  yang  disajikan secara  terbuka,  cepat,  dan  tepat.  sehingga  sasaran  pemerintah  untuk melaporkan  hasil  laporan  keuangan  yang  baik  tercapai.  Transparansi berpengaruh  positif  terhadap  Laporan  Keuangan  BUMDes,  mampu menyediakan informasi yang di perlukan masyarakat secara relevan, akurat, tepat  waktu  dan  dapat  dipercaya.  Responsibilitas berpengaruh  positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes, tingginya tingkat responsive dari pihak organisasi  akan  menimbulkan  sifat  percaya  dari  pihak  eksternal. Profesionalisme  berpengaruh  positif  terhadap  Laporan  Keuangan  BUMDes, kemampuan  seseorang  yang  kompeten  benar-benar  dapat  dimanfaatkan secara  optimal  bagi  kepentingan  organisasi.  Adanya rule  of  law dapat mengarahkan tugas dan fungsi pemerintah secara teratur.
Kata  Kunci : Akuntabilitas;  Transparansi;  Responsibilitas;  Profesionalisme; Rule Of Law dan Laporan Keuangan.

## PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  merupakan  komponen  penting  untuk  menciptakan akuntabilitas  sektor  publik.  Adanya  tuntutan  yang  semakin  besar  terhadap pelaksanaan  akuntabilitas  publik  menimbulkan  implikasi  bagi  manajemen sektor publik untuk manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.  BUMDes  merupakan  instrumen  untuk  memanfaatkan  ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi. Pemanfaatan potensi tersebut terutama ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  Warga  desa  melalui pengembangan usaha ekonomi. Perlu memaksimalkan peran BUMDes untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa. BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan  unit-unit  usaha  BUMDes  kepada  masyarakat  desa  melalui musyawarah desa yang sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
Fenomena mengenai pengelolaan dana Bumdes banyak sekali ditemukan kasus  kecurangan  seperti  dugaan  penyelewengan  dana  maupun penyalahgunaan  uang  yang  sengaja  dilakukan  oleh  individu-individu  yang tidak konsekuen guna mendapatkan keuntungan untuk konsumsi pribadinya. Hal  ini  terjadi  karena  ketidakefisien  dalam  pengelolaan  dana  desa  yang berdampak pemborosan anggaran. Seperti yang telah terjadi pengelapan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2017 dan 2018, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara. Inspektorat  Kabupaten  Kuansing,  Riau  sudah  memanggil  terlapor  terkait dugaan penyelewengan dana pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana BUMDes yang diduga diselewengkan tersebut merupakan bantuan keuangan
tahun  2020  lalu. 1 Tim  Penyidik  Kejaksaan  Negeri  (Kejari)  Klungkung melakukan penggeledahan Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kasus dugaan  tindak  pidana  penyalahgunaan  dana  terungkap  setelah  adanya laporan  masyarakat  Agustus  2021.  Bendahara  Bumdes  BUMDes  menjadi Tersangka Korupsi Rp 650 Juta Kredit Fiktif. 2
Faktor pertama yang mempengaruhi laporan keuangan BUMDes adalah Akuntabilitas.  Untuk  terwujudnya  transparasi  dan  akuntabilitas  harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik  agar  dapat  menghasilkan  informasi  yang  relevan.  Kepala  desa bertanggung jawab atas penggunaan dan pelaporan dana desa yang diberikan pemerintah  ini.  Akuntabilitas  merupakan  wujud  dari  tata  kelola  yang  baik dalam organisasi pelayanan masyarakat. Akuntabilitas akan semakin baik jika dalam  pengelolaan  laporan  keuangan  dilaksanakan  secara  Akuntabel  dan Transparan.  Akuntabilitas  dalam  pemerintahan  sangat  penting  untuk diterapkan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan  baik.  Penelitian  Ismail  menunjukkan  akuntabilitas  berpengaruh terhadap  pengelolaan  anggaran  BUMDes.  Penelitian  Anggraini menyatakan bahwa  akuntabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  anggaran BUMDes.
Transparansi  merupakan  salah  satu  aspek  dasar  dalam  terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 3 Transparansi dibutuhkan dalam pengelolaan BUMDes sebagai alat untuk mendorong keterbukaan atas laporan keuangan  yang  disusun  oleh  pemerintah  desa,  agar  masyarakat  desa  dapat mengetahui  dan  mengakses  dengan  mudah  pengelolan  dana  yang  telah diberikan.  Transparansi  dapat  dilihat  dengan  kebijakan,  regulasi,  program, dan  anggaran  serta  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah  terbuka  pada masyarakat. 4 Dalam pengelolaan keuangan desa harus transparansi. Sehingga organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta  mudah  diakses  dan  dipahami  oleh  pemangku  kepentingan.  Penelitian Ultafiah  dan  Umami  menyimpulkan  bahwa  transparansi  berpengaruh terhadap  pengelolaan  anggaran  BUMDes.  Penelitian  Ismail,  menunjukkan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.
1 Robi  Susanto,  “Inspektorat  Kuansing  Dalami  Dugaan  Penyelewengan  Dana  BUMDes Petapahan,” Riau  Online ,  last  modified  2021,  accessed  March  15,  2023, https://www.riauonline.co.id/rantau-kuantan/read/2021/07/22/inspektorat-kuansing- dalami-dugaan-penyelewengan-dana-bumdes-petapahan.
2 KompasTV  Dewata,  “Kejari  Klungkung  Geledah  Kantor  Bumdes  Desa  Dawan  Kaler,”
Kompas TV , last modified 2023,
accessed
March 13, 2023,
https://www.kompas.tv/article/386090/kejari-klungkung-geledah-kantor-bumdes-desa- dawan-kaler.
3 Reza M. Zulkarnaen, “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta,” Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat 5, no. 1 (2016): 1–4.
4 Brian Syah Putra, “BUMDes AL-Madani Dalam Perspektif Modal Sosial James S.Coleman (Penelitian  Tentang  Pengembangan  Perekonomian  Desa)”  (Thesis,  Universitas  Airlangga, 2018).
Responsibilitas merupakan hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban  dan  termasuk  putusan,  keahlian,  kemampuan,  dan  kecakapan. Kewajiban  bertanggung  jawab  atas  undang-undang  yang  dilaksanakan  dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan.  Jadi,  prinsip  tanggung  jawab  dalam  arti  responsibilitas  lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang didasarkan atas moral tersebut.  Berdasarkan  Penelitian  Utama  &  Setiyani  menunjukkan  bahwa responsibilitas  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan.  Penelitian Abdullah  menunjukkan  bahwa  responsibilitas  tidak  berpengaruh  terhadap pengelolaan keuangan.
Profesionalisme merupakan sikap seseorang yang memiliki kemampuan dalam  melaksanakan  pekerjaan  dengan  baik  serta  dilandasi  dengan  tingkat pengetahuan  yang  memadai  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  sesuai dengan  bidangnya.  Pembuatan  laporan  keuangan  sangat  di  butuhkan  SDM yang berkualitas, berpendidikan, dan keahlian. sikap profesionalisme sangat berperan  penting  dalam  pemeriksaan  laporan  keuangan.  Menurut Sedarmayanti  Profesionalisme  merupakan  pilar  yang  akan  menempatkan birokrasi  sebagai  mesin  efektif  bagi  pemerintah  dan  sebagai  parameter kecakapan  aparatur  dalam  bekerja  secara  baik.  Berdasarkan  penelitian Mahardika  dkk 5 menunjukkan  hasil  bahwa  profesionalisme  berpengaruh terhadap laporan keuangan. Namun penelitian Agusti & Pertiwi menunjukkan bahwa  profesionalisme  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan.
Faktor terakhir yaitu Rule of law . Rule of law merupakan penyelenggaraan kekuasan  harus  sesuai  dengan  aturan  dan  hukum  yang  berlaku.  Setiap lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang ada didalam negara tersebut dalam  menjalankan  tugasnya  harus  dilandasi  hukum  dan  dapat  di pertanggung jawabkan secara hukum. Menurut Hartono menyatakan rule of law merupakan jaminan apa yang disebut sebagai keadilan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Pribadi 6 dan Purboraras 7 yang juga menyatakan bahwa kepatuhan  akan  peraturan  Undang-Undang  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian Sofyani dkk & Azmal menyatakan  bahwa  prinsip rule  of  law tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja
5 Made  Herman  Mahardika,  Nyoman  Trisna  Herawati,  and  I  Made  Pradana  Adiputra, “Pengaruh  Profesionalisme,  Pengalaman  Kerja,  Keahlian  Audit,  Independensi,  Dan  Etika Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Karangasem Dan Kabupaten Bandung),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 3, no. 1 (2015).
6 Arief  Pribadi,  “Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Dan  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kota  Bandung)” (Skripsi, Universitas Widyatama, 2015).
7 Sella  Antika  Purboraras,  “Pengaruh  Kepatuhan  Standar  Akuntansi  Pemerintah, Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah, Pelatihan Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  (Studi  Pada  Organisasi  Pemerintah  Daerah  Di  Kabupaten  Blitar),” Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB 7, no. 2 (2019): 1–11.
BUMDes. Keterbaruan penelitian ini ada penambahan variabel indenpenden yaitu:  Responsibilitas,  Profesionalisme,  dan Rule  of  Law .  Penelitian  ini menganalisa pengaruh pengaruh akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, profesionalisme, rule  of  law terhadap  laporan  keuangan  BUMDES  di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana yang memberikan tambahan informasi dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDES dan tata kelola organisasi yang baik. Serta dapat menambah wacana dan  referensi  di  bidang  akuntansi,  khususnya  yang  berkaitan  dengan pengelolaan laporan keuangan BUMDES

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori S tewardship (Penata Layanan) Stewardship  Theory adalah  teori  yang  dikemukakan  oleh  Donaldson  & Davis  Teori  ini  menggambarkan  situasi  dimana  para  manajer  tidaklah termotivasi  oleh  tujuan-tujuan  individu  tetapi  lebih  ditujukan  pada  sasaran hasil  utama  mereka  untuk  kepentingan  organisasi,  sehingga  teori  ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif  sebagai steward termotivasi  untuk  bertindak  sesuai  keinginan principal. Selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi  para  peneliti  untuk  menguji  situasi  dimana  para  eksekutif  dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principal nya.

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Jensen & Meckling memandang bahwa teori keagenan merupakan suatu model  kontraktual  antara principal dan agent .  Hubungan  keagenan  dalam teori  agensi  adalah  perjanjian  satu  atau  banyak  pihak  untuk  menjalankan suatu kepentingan, pihak principal yang melakukan perjanjian dengan pihak agent untuk menjalankan suatu aktivitas. Teori keagenan adalah suatu teori yang menjadi sebuah dasar untuk suatu usaha menjalankan bisnis. Dalam teori agensi  terdapat  pemisahan  pengelolaan  perusahaan  yang  diberikan  kepada agent dan principal hanya  bertugas  mengawasi  dan  memonitor  jalannya perusahaan.

## Laporan Keuangan BUMDES
Diamond  penyajian  laporan  keuangan  merupakan  hal  yang  sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari trasparansi  dan  akuntabilitas.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010,  laporan  keuangan  merupakan  laporan  terstruktur  mengenai laporan  posisi  keuangan  dan  transaksitransaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas pelaporan.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  menurut  Mardiasmo  adalah:  Sebagai  bentuk  kewajiban mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya,  melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan secara  periodik.  Akuntabilitas  merupakan  wujud  dari  tata  kelola  yang  baik ( good  governance )  dalam  suatu  organisasi  pelayanan  masyarakat.  Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan,  hingga  pertanggungjawaban  guna menjaga  kepercayaan  masyarakat  dan  menjaga  eksitensi  badan  usaha sehingga  diukur  sejauh  mana  keberhasilan  akurasi akuntabilitas  organisasi pelayanan masyarakat. menyatakan Akuntabilitas atau pertanggungiawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang  diembannya  sudah  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus  benar-benar  dapat  dilaporkan  dan    dipertanggungjawabkan  kepada DPRD  dan masyarakat.

## Transparansi
Transparansi  merupakan  salah  satu  karakteristik  dari Good  Corporate Governance .  Transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan  memperoleh informasi  yang  berlaku  dengan  kepentingan  publik  secara  langsung  dapat diperoleh  mereka  yang  membutuhkan.  Transparansi  merupakan  salah  satu aspek  dasar  dalam  terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik. Terdapat  keterbukaan,  keterlibatan,  serta  kemudahan  akses  untuk masyarakat atas peroses jalannya pemerintah merupakan suatu terwujudnya tata  pemerintah  yang  baik.  Transparansi  adalah  memberikan  informasi keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat  berdasarkan pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggung  jawaban  pemerintah  dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan  (Standar  Akuntansi  Pemerintah  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005,) Transparansi  di  sini  memberikan  arti bahwa    anggota    masyarakat  memiliki    hak  dan    akses  yang    sama    untuk mengetahui proses  anggaran karena  menyangkut  aspirasi  dan kepentingan masyarakat,  terutama  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  hidup  masyarakat banyak.

## Responsibilitas
Menurut Azhery responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas  suatu  kewajiban  dan  termasuk  putusan,  keahlian,  kemampuan,  dan kecakapan.  Kewajiban  bertanggung  jawab  atas  undang-undang  yang dilaksanakan  dan  memperbaiki  atau  sebaliknya  memberi  ganti  rugi  atas kerusakan apapun yang ditimbulkan. Responcibility merupakan istilah baru
dalam  sebuah  etika,  sedangkan  Lenvine  menyatakan  bahwa Responcibility ialah berdasarkan pelaksanaan kegiatan oleh organisasi publik sesuai standar yang  telah  ditetapkan  baik  itu  secara  eksplisit  atau  empiris.  Dwiyanto menyatakan  bahwa  Responsibilitas  merupakan  standar  untuk  mengukur kualitas dari pelayanan yang diberikan publik kepada masyarakat.

## Profesionalisme
Profesionalisme merupakan sikap seseorang yang memiliki kemampuan dalam  melaksanakan  pekerjaan  dengan  baik  serta  dilandasi  dengan  tingkat pengetahuan  yang  memadai  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  sesuai dengan  bidangnya.  Salah  satu  syarat  utama  yang  harus  dimiliki  seorang auditor  dalam  menjalankan  tugasnya  adalah  mempertahankan  sikap profesionalisme.  Profesionalisme  adalah  pilar  yang  akan  menempatkan birokrasi  sebagai  mesin  efektif  bagi  pemerintah  dan  sebagai  parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik.

## Rule Of Law
Rule of law merupakan penyelenggaraan kekuasan harus sesuai dengan aturan  dan  hukum  yang  berlaku.  Artinya  setiap  lembaga  pemerintah  dan lembaga  lainnya  yang  ada  didalam  negara  tersebut  dalam  menjalankan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Rule of law atau aturan hukum pada hakekatnya adalah memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara.  Dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  pemerintah  mengacu pada aturan hukum atau perundang-undangan.

## KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengaruh Akuntabilitas terhadap laporan keuangan BUMDES
Akuntabilitas  menurut  Mahmudi  adalah  kewajiban  agen  untuk  mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada prinsipal. Teori keagenan ini menjelaskan hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principals) memperkerjakan orang lain (agents) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan  wewenang  pengambilan  keputusan  kepada  agents  tersebut. Hubungan  antara  principals  dan  agents  dapat  mengarah  pada  kondisi ketidakseimbangan informasi. Agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang  lebih  banyak  tentang  perusahaan  dibandingkan  dengan  principals,  dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri.  Informasi  asimetri  yang  dimilikinya  akan  mendorong  agents  untuk menyembunyikan  beberapa  informasi  yang  tidak  diketahui  principal.  Konflik keagenan  tersebut  bisa  diatasi  dengan  adanya  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  alokasi  dana  desa  dikarenakan  semua  aktivitas  agen  dalam  hal  ini perangkat  desa  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada  pihak  pemberi  amanah (principals)  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan penelitian Umami, Fadil
dan Kusumawati  menunjukan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  laporan keuangan BUMDES.
Menurut penjelasan di atas maka hipotesis berikut ini. H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap laporan keuangan BUMDES

## Pengaruh Transparansi terhadap laporan keuangan BUMDES
Transparansi  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan  perundang- undangan. 8 Konflik  keagenan  tersebut  bisa  diatasi  dengan  adanya transparansi dalam laporan keuangan BUMDes dikarenakan semua aktivitas agen  dalam  hal  ini  perangkat  desa  dapat  dilakukan  secara  terbuka  dan transparan  sehingga  semua  pihak  yang  berkaitan  mengetahui  aktivitas laporan  keuangan  BUMDes.  Transparansi  memberikan  informasi  keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundangundangan. Jadi dengan transparansi yang baik maka dalam laporan keuangan BUMDes akan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Maslika dkk., Anggraini dan Wandika menunjukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan BUMDES.
Menurut penjelasan di atas maka hipotesis berikut ini. H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan BUMDES

## Pengaruh Responsibilitas terhadap laporan keuangan BUMDES
Responsibilitas  subjektif  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  etis  dan kemanusiaan  yang  terangkum  dalam equity (hak  menurut  keadilan/kewajaran), equality (persamaan  hak), fairness (kejujuran)  untuk  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  dan  tugas  administrasi  lainnya.  Dwiyanto  menyatakan responsibilitas  menjelaskan  apakah  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Sembiring menyatakan bahwa,  responsibilitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukan  seberapa  proses pemberian  pelayanan  publik  itu  dilakukan  dengan  tidak  melanggar  ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan. Kinerja yang baik akan menghasilkan pelayanan yang  berkualitas  sehingga  dalam  mengukur  kinerja  maka  dinilai  dari  kepatuhan terhadap  peraturan  dan  prosedur.  Responsibilitas  merupakan  pengejawantahan tanggungjawab organisasi sebagai anggota masyarakat dalam mematuhi hukum dan bertindak  sesuai  dengan  nilai-nilai  masyarakat.  Disini  suatu  organisasi  harus mampu berperilaku atau bertindak sebagai warga korporasi yang baik. Berdasarkan
8 Loina Lalolo Krina, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas: Transparansi & Partisipasi (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).
penelitian yang dilakukan Helaluddin & Wijaya menunjukan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan.
Menurut penjelasan di atas maka hipotesis berikut ini. H3: Responsibilitas berpengaruh positif terhadap laporan keuangan BUMDES

## Pengaruh Profesionalisme terhadap laporan keuangan BUMDES
SDM  merupakan  modal  dan  kekayaan  yang  terpenting  bagi  sebuah organisasi. Waktu, tenaga, dan kemampuan seseorang yang kompeten benar- benar  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  bagi  kepentingan  organisasi, maupun bagi kepentingan individu. Semua potensi SDM sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuannya, untuk itu peran SDM yang kompeten sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Menurut Sedarmayanti, profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi  sebagai  mesin  efektif  bagi  pemerintah  dan  sebagai  parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Sikap profesionalisme sangat berperan  penting  dalam  pemeriksaan  laporan  keuangan.  Profesionalisme menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  kualitas,  mutu  dan  tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi. Kajian mengenai profesionalisme ini menitikberatkan pada cerminan tingkah laku seseorang dalam bertindak dan  berperilaku  sesuai  dengan  etika.  Kecermatan  dan  keseksamaan  dalam penggunaan  kemahiran  profesional  menuntut  auditor  untuk  melaksanakan professional sceptism yaitu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti. Penelitian  Mahardika  dkk,  menunjukkan  hasil  bahwa  profesionalisme berpengaruh terhadap laporan keuangan.
Menurut penjelasan di atas maka hipotesis berikut ini. H4: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap laporan keuangan BUMDES
Pengaruh Rule of Law terhadap laporan keuangan BUMDES Rule  of  law atau  aturan  hukum  pada  hakekatnya  adalah  memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara. Menurut Hartono menyebut inti pengertian rule of law adalah jaminan apa yang disebut sebagai keadilan sosial. Menurut Sumantri Pemerintah dalam melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  harus  berdasar  atas  hukum  atau perundang-undangan,  adanya  jaminan  terhadap  hak  azasi  manusia  (warga negara), adanya pembagian kekuasaan dan adanya pengawasan dari badan- badan peradilan. Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus mendapat perhatian yang sama pada implementasi penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna dan kepastian hukum. Pemerintah berkewajiban memastikan rule of law optimal dalam segala aspek dan menjamin keberlangsungannya dengan 1. Adanya penegakan hukum secara utuh dalam berbagai aspek pemerintahan daerah 2. Adanya peraturan hukum serta perundang-undangan yang jelas dan tegas  serta  yang  mengikat  seluruh  aparat  pemerintahan  daerah  tanpa terkecuali 3. Adanya lembaga peradilan dan hukum yang kredibel dan bebas KKN  4.  Melaksanakan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  berdasarkan  hukum
dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  5.  Mengimplementasikan rancangan  dan  ketetapan  semua  produk  hukum  sesuai  kaidah  regulatory practice principle 6. Melakukan rancangan perundangundangan berdasarkan analisis kebijakan yang holistic dan sistemik. Penelitian yang dilakukan oleh Pribadi  dan  Purboraras  yang  juga  menyatakan  bahwa  kepatuhan  akan peraturan Undang-Undang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut penjelasan di atas maka hipotesis berikut ini. H5: Rule of law berpengaruh positif terhadap laporan keuangan BUMDES

## METODE PENELITIAN
Populasi  untuk  penelitian  ini  yaitu  BUMDes  yang  berada  di  Kabupaten Kuantan  Singingi.  Pada  penelitian  ini  memakai  metode  penentuan  sampel yaitu berupa Purposive Sampling , penelitian ini meneliti 65 BUMDes. Kriteria berikut berlaku: 1)Ketua/Pimpinan BUMDES di Kabupaten Kuantan Singingi.
2)Kepala  bidang  keuangan  BUMDES  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  karena kepala bidang yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan melaksanakan rancangan anggaran. 3)Bendahara pengeluaran karena menyimpan, menyetor ke  rekening  kas  umum  daerah  dan  menatausahakan  anggaran.  Sehingga jumlah  yang  digunakan  dalam  penelitian  195  responden.  Alat  analisa menggunakan regresi linier berganda.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Laporan keuangan BUMDes (Y) merupakan laporan terstruktur mengenai laporan  posisi  keuangan  dan  transaksitransaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas  pelaporan.  Indikator  variabel  penyajian  laporan  keuangan  yang dikembangkan  oleh  Sande  diukur  dengan  indikator  :  1.Laporan  keuangan disusun  secara  lengkap,  2.  laporan  keuangan  diselesaikan  tepat  waktu,  3. Informasi yang disajikan menggambarkan transasksi secara jujur, 4. laporan keuangan yang diperiksa kembali oleh pihak lain menunjukan hasil yang tidak terlalu berbeda jauh, 5. informasi yang dimuatkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. 6. Laporan keuangan dijadikan sesuai tolak ukur untuk tahun berikutnya. 7. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan  bebas  dari  kesalahan  yang  bersifat  material,  8.  Informasi  yang dihasilkan dari laporan keuangan memenuhi kebutuhan untuk para pengguna laporan keuangan.
Akuntabilitas  Menurut  Hasniati 9 dapat  dimaknai  sebagai  perwujudan kewajiban  aparat  pemerintah  desa  dalam  mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar  dilaksanakan  secara  efisien,  efektif,  dan  ekonomis.  Indikator akuntabilitas  menurut  Wardani  sebagai  berikut:  1.  Proses  laporan pelaksanaan rapat rencana penggunaan dan rencana kegiataan dana desa, 2.
9 Hasniati,  “Model  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa,” Jurnal  Analisis  dan  Pelayanan Publik Universitas Hassanuddin 2, no. 1 (2016).
Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, 3.  Proses  keterlibatan  tim  pelaksana  dalam  pengawasan  penggunaan  dana desa, 4. bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi dari dana desa yang telah dipergunakaan.
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur  kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas pertanggung  jawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang dipercayanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan  perundang-undangan. Indikator  transparansi:  1.Proses  perencanaan  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa mengenai kegiataan pelaksanaan yang akan dilakukan. 2. proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiataan serta  partisipasi  masyarakat  dalam  keterlibatan  pelaksanaan  kegiatan,  3. Proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasai progam kegiataan,  4.  Proses  pertanggungjawaban  terkait  keterbukaan  dari  setiap kegiataan yang telah berjalan
Responsibilitas Menurut Azhery adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas  suatu  kewajiban  dan  termasuk  putusan,  keahlian,  kemampuan,  dan kecakapan.  Indikator  Responsibilitas:  1.  Kejelasan  tanggung  jawab  dan wewenang, 2. Memiliki komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang, 3. Memilki kebijkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, 4. Kebijakan  dalam  pengelolaan  sarana  dan  prasarana,  5.  Kemampuan  dalam metode kerja.
Profesionalisme  Profesionalisme  merupakan  sikap  seseorang  yang memiliki  kemampuan  dalam  melaksanakan  pekerjaan  dengan  baik  serta dilandasi  dengan  tingkat  pengetahuan  yang  memadai  dalam  melaksanakan tugastugasnya  sesuai  dengan  bidangnya.  Indikator  Profesionalisme Siagian:1.Kemampuan, 2. Kualitas, 3. Sarana dan prasarana, 4. Jumlah sumber daya manusia, 5. Teknologi informasi, 6. keandalan.
Rule of Law Menurut Sumantri Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan, adanya jaminan  terhadap  hak  azasi  manusia  (warga  negara),  adanya  pembagian kekuasaan  dan  adanya  pengawasan  dari  badan-badan  peradilan.  Indikator Rule Of Law : 1. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha bumdes setiap  bulan,  2.  Membuat  laporan  perkembangan  kegiatan  unit-unit  usaha bumdes setiap bulan, 3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha bumdes  kepada  masyarakat  desa  melalui  musyawarah  desa  sekurang- kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.
Analisis data diantaranya yaitu, statistic deskriptif. Pengujian kualitas data diantaranya yaitu uji validitas, uji reabilitas. Pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji  multikolinearitas,  uji  heterokedastisitas  pengujian  hipotesis berupa uji t, uji f dan Koefisien Determinasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Uji Normalitas Data
Tabel 1: Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 177 Normal Parameters a,b Mean 0.0000000 Std. Deviation 4,26376626 Most Extreme Differences  Absolute 0.062 Positive 0.028 Negative -0.062 Test Statistic 0.062 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.093 a.  Test  distribution  is Normal.
b. Calculated from data. Sumber: Data dari output SPSS (2023)
Berlandaskan  pada  tabel  1  uji  normalitas  diatas  disimpulkan  yaitu diperoleh nilai signifikansi unstandarlized residual atau Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,093 lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi normal karena nilai signifikansinya  lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini dinyatakan dapat diterima karena data yang dianalisis telah memenuhi kriteria uji normalitas.

## Uji Validitas Data
Tabel 2: Hasil Uji Validitas Data Y Item Corrected Item – Total Correlation R tabel Keterangan Y1 0,743 0,1476 Valid Y2 0,753 0,1476 Valid Y3 0,739 0,1476 Valid Y4 0,831 0,1476 Valid Y5 0,823 0,1476 Valid Y6 0,827 0,1476 Valid Y7 0,780 0,1476 Valid Y8 0,783 0,1476 Valid Y9 0,796 0,1476 Valid Y10 0,743 0,1476 Valid X1
Item Corrected Item – Total Correlation R tabel Keterangan X1.1 0,772 0,1476 Valid X1.2 0,785 0,1476 Valid X1.3 0,833 0,1476 Valid X1.4 0,874 0,1476 Valid X1.5 0,879 0,1476 Valid X1.6 0,840 0,1476 Valid X1.7 0,871 0,1476 Valid X1.8 0,871 0,1476 Valid X1.9 0,782 0,1476 Valid X1.10 0,781 0,1476 Valid X2 Item Corrected Item – Total Correlation R tabel Keterangan X2.1 0,793 0,1476 Valid X2.2 0,815 0,1476 Valid X2.3 0,811 0,1476 Valid X2.4 0,821 0,1476 Valid X2.5 0,834 0,1476 Valid X2.6 0,868 0,1476 Valid X2.7 0,876 0,1476 Valid X2.8 0,865 0,1476 Valid X2.9 0,844 0,1476 Valid X2.10 0,780 0,1476 Valid X3 Item Corrected Item – Total Correlation R tabel Keterangan X3.1 0,786 0,1476 Valid X3.2 0,719 0,1476 Valid X3.3 0,835 0,1476 Valid X3.4 0,865 0,1476 Valid X3.5 0,832 0,1476 Valid X3.6 0,754 0,1476 Valid X3.7 0,876 0,1476 Valid X3.8 0,813 0,1476 Valid X3.9 0,802 0,1476 Valid X3.10 0,812 0,1476 Valid X4 Item Corrected Item – Total Correlation R tabel Keterangan X4.1 0,709 0,1476 Valid X4.2 0,728 0,1476 Valid
X4.3 0,688 0,1476 Valid X4.4 0,689 0,1476 Valid X4.5 0,801 0,1476 Valid X4.6 0,778 0,1476 Valid X4.7 0,806 0,1476 Valid X4.8 0,829 0,1476 Valid X4.9 0,781 0,1476 Valid X4.10 0,713 0,1476 Valid X5 Item Corrected Item – Total Correlation R tabel Keterangan X5.1 0,701 0,1476 Valid X5.2 0,690 0,1476 Valid X5.3 0,746 0,1476 Valid X5.4 0,680 0,1476 Valid X5.5 0,791 0,1476 Valid X5.6 0,778 0,1476 Valid X5.7 0,792 0,1476 Valid X5.8 0,761 0,1476 Valid X5.9 0,682 0,1476 Valid X5.10 0,575 0,1476 Valid Sumber: Data dari output SPSS (2023).
Menurut  uji  validitas  data  yang  terdapat  dalam  tabel  2  menunjukkan bahwa  seluruh  pernyataan  untuk  setiap  variabel  dalam  kuesioner  adalah valid.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  Corrected  Item-Total  Correlation  > 0,1476. Sesuai dengan tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk melihat seberapa  besar  kemampuan  pernyataan  dapat  mengetahui  jawaban responden.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  pernyataan  yang diajukan  oleh  peneliti  dalam  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  responden, dapat dijadikan alat ukur yang tepat r hitung > r tabel , maka pernyataan tersebut dikatakan valid.
Uji Reliabilitas
Tabel 3: Hasil Uji Reliabilitas Item Cronbach's Alpha Akuntabilitas (X1) 0.949 Transparansi (X2) 0.950 Responsibilitas (X3) 0.940 Profesionalisme (X4) 0.914 Rule of Law (X5) 0,895 Laporan Keuangan BUMDES (Y) 0,929 Sumber: Data dari output SPSS (2023)
Berdasarkan  tabel  3  diatas  mengenai  uji  reliabilitas  pada  kuesioner penelitian.  Dapat  diketahui  bahwa  berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  di  atas menunjukkan bahwa instrumen menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien alpha > 0,60,  jadi hasil ukur yang akan didapatkan dapat dipercaya.

## Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 4: Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  Akuntabilitas (X1) 0,362 2,766 Transparansi (X2) 0,404 2,478 Responsibilitas (X3) 0,421 2,377 Profesionalisme (X4) 0,645 1,552 Rule of Law (X5) 0,463 2,160
a. Dependent Variable: Laporan Keuangan BUMDES
(Y)
Sumber: Data dari output SPSS (2023).
Pada tabel 4 uji multikolinearitas maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat nilai VIF dari < 10, sedangkan  nilai tolerance >  0,1.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  model regresi bebas dari multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas
Tabel 5: Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Output SPSS (2023)
Dari gambar 5.2 dapat dilihat bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas pada  tampilan scatterplot dari  variable  dependen  menunjukkan  titik-titik menyebar  diatas  dan  dibawah  pada  sumbu  Y,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas.
Hasil Uji Simultan (Uji F)
Tabel 6: Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 5300,926 5 1060,185 56,660 0.000 Residual 3199,628  171 18,711 Total 8500,554  176 a.  Predictors:  (Constant),  Rule  of  Law  (X5),  Profesionalisme  (X4),
Responsibilitas (X3), Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2)
b. Dependent Variable: Laporan Keuangan BUMDES
(Y)
Sumber: Data dari output SPSS (2023)
Berdasarkan output diatas diketahui bahwa F hitung ( 56,660 > F tabel ( 2,27) dengan nilai Sig. (0,000) pada α = 5%. Ini berarti bahwa variabel Rule of  Law  (X5),  Responsibilitas  (X3),  Profesionalisme  (X4),  Transparansi  (X2), Akuntabilitas (X1) secara simultan mempengaruhi variabe Laporan Keuangan BUMDes. Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini diterima
Hasil Koefisien Determinasi (Adj R 2 )
Tabel 7: Hasil (Adj R 2 ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,790 0,624 0,613 4,32565 a.  Predictors:  (Constant),  Rule  of  Law  (X5),  Profesionalisme (X4),  Responsibilitas  (X3),  Akuntabilitas  (X1),  Transparansi
(X2) b. Dependent Variable: Laporan Keuangan BUMDES (Y) Sumber: Data dari output SPSS (2023)
Uji koefisiensi determinasi dapat dilihat pada tabel 7 maka menunjukkan bahwa  nilai  R Square adalah  sebesar  0,624  dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa Y dapat dijelaskan oleh X1,X2,X3,X4 dan X5 sebesar 62,5 % sedangkan sisanya  37,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
Hasil Regresi Linear Berganda
Tabel 8: Hasil Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 3,520  2,199 1,601  0,111 Akuntabilitas (X1) 0,200  0,069 0,228  2,923  0,004 Transparansi (X2) 0,176  0,065 0,199  2,690  0,008 Responsibilitas (X3) 0,200  0,064 0,226  3,121  0,002 Profesionalisme (X4) 0,141  0,058 0,142  2,422  0,016 Rule of Law (X5) 0,185  0,072 0,178  2,581  0,011 a. Dependent Variable: Laporan Keuangan BUMDES (Y)
Sumber: Data dari output SPSS (2023).
Berlandaskan pada tabel 8 di atas persamaan regresi yang diperoleh yaitu:
Y = 3,520+ 0,200 X1 +0,176 X2+0,200 X3+0,141 X4+0,185  X5  + e
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Tabel 9: Hasil (Uji t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 3,520  2,199 1,601  0,111 Akuntabilitas (X1) 0,200  0,069 0,228  2,923  0,004 Transparansi (X2) 0,176  0,065 0,199  2,690  0,008 Responsibilitas (X3) 0,200  0,064 0,226  3,121  0,002 Profesionalisme (X4) 0,141  0,058 0,142  2,422  0,016 Rule of Law (X5) 0,185  0,072 0,178  2,581  0,011 a. Dependent Variable: Laporan Keuangan BUMDES (Y) Sumber: Data dari output SPSS (2023).
Pada Tabel 9 di atas bisa dilihat hasil hipotesis sebagai berikut.
1. Dari perhitungan diatas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,004  ≤ 0,05  dengan  t  hitung  sebesar  2,923  >  t  tabel  1,9739.  Dengan  demikian
hipotesis  1  yang  dirumuskan  diterima  dengan  hasil  X1  berpengaruh signifikan terhadap Y .
2. Dari  perhitungan  diatas  diperoleh  Nilai  signifikansi  X2  sebesar  0,008> 0,05  dengan  t  hitung  sebesar  2,690  <  t  tabel  1,9739.  Dengan  demikian hipotesis  2  yang  dirumuskan  diterima  dengan  hasil  X2  berpengaruh terhadap Y.
3. Dari  perhitungan  diatas  diperoleh  nilai  signifikansi  X3  sebesar  0,002  ≤ 0,05  dengan  t  hitung  sebesar  3,121>  t  tabel  1,9739.  Dengan  demikian hipotesis  3  yang  dirumuskan  diterima  dengan  hasil  X3  berpengaruh signifikan terhadap Y
4. Dari perhitungan diatas diperoleh nilai Nilai signifikansi X4 sebesar 0,016 ≤ 0,05 dengan t hitung sebesar 2,422 > t tabel 1,9739. Dengan demikian hipotesis  4  yang  dirumuskan  diterima  dengan  hasil  X4  berpengaruh signifikan terhadap Y
5. Nilai signifikansi X5 sebesar 0,011 ≤ 0,05 dengan t hitung sebesar 2,581 > t  tabel  1,9739.  Dengan  demikian  hipotesis  5  yang  dirumuskan  diterima dengan hasil X5 berpengaruh signifikan terhadap Y

## PEMBAHASAN Pengaruh Akuntabilitas terhadap Laporan Keuangan BUMDes
Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes. Hasil  dapat  diartikan  yaitu  dalam  penerapan  akuntabilitas  bumdes memberikan pengelolaan keuangan yang disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat.    Maka  akan  meningkatkan  kinerja  pemerintah  dalam  pengelolaan laporan  keuangan  sehingga  sasaran  pemerintah  untuk  melaporkan  hasil laporan  keuangan  yang  baik  tercapai.  Menurut  Wicaksono  menjelaskan hubungan  agensi  muncul  ketika  satu  orang  atau  lebih  (principals) memperkerjakan  orang  lain  (agents)  untuk  memberikan  suatu  jasa  dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agents tersebut. Konflik keagenan tersebut bisa diatasi dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa dikarenakan semua aktivitas agen  dalam  hal  ini  perangkat  desa  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada pihak pemberi amanah (principals) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Ismail  yang  menunjukkan bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  anggaran  BUMDes. Pemerintah desa sudah menerapkan aspek akuntabilitas dalam penyampaian laporan  pertanggungjawaban  BUMDes  sesuai  dengan  peraturan  dan ketentuan  yang  berlaku.  Akuntabilitas  merupakan  suatu  hal  yang  sangat penting  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan  pengelolah  BUMDes  dalam pengelolaan  anggaran  BUMDes.  Namun  penelitian  Anggraini menjelaskan bahwa  akuntabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  anggaran BUMDes.

## Pengaruh Transparansi terhadap Laporan Keuangan BUMDes
Transparansi berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes. Sesuai  dengan  prinsip  transparansi  pemerintah  berkewajiban  memberikan informasi  keuangan  dan  non  keuangan  yang  akan  digunakan  untuk pengambilan  keputusan  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan, maka akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan menghasilkan kinerja yang baik dan efektif. Transparansi menurut  Krina 10 adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintah,  yakni  informasi  tentang  kebijakan  proses  pembuatan  dan pelaksanaanya  serta  hasil-hasil  yang  dicapai.  Stiglitz  menyatakan  bahwa transparansi merupakan hak asasi setiap manusia. Dalam hal ini BUMDes juga harus  transparan  dalam  mengelola  usaha  desa  tersebut,  baik  dalam penyediaan informasi, laporan keuangan dirancang untuk menginformasikan status  keuangan,  realisasi  anggaran,  arus  kas  serta  kerja  keuangan  entitas pelapor yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian penelitian Irawati & Martanti yang  menunjukkan  bahwa  transparansi  berpengaruh  terhadap  pengelolaan laporan  keuangan.  Pengelolaan  laporan  keuangan  ini  sangat  menentukan seberapa  besar  informasi  yang  ada  didalam  laporan  keuangan  yang  sangat diperlukan untuk mencerminkan suatu kondisi suatu instansi. Kondisi yang digambarkan dalam laporan keuangan mengedentifikasikan pengeluaran dan pemasukan  selama  periode  tertentu,  pengidentifikasin  ini  dapat  digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan menunjang kondisi keuangan suatu instansi. Namun penelitian Ismail menunjukkan bahwa variabel independen transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

## Pengaruh Responsibilitas terhadap Laporan Keuangan BUMDes
Responsibilitas  berpengaruh  positif  terhadap  Laporan  Keuangan BUMDes.  Adanya  hasil  tersebut  merupakan  dengan  pemerintah  merespon secara  cepat  agar  tidak  tertinggal  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya, maka  tingginya  tingkat responsive dari  pihak  organisasi  akan  menimbulkan sifat  percaya  dari  pihak  eksternal  (masyarakat).  Sembiring  menyatakan bahwa,  responsibilitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukan  seberapa proses  pemberian  pelayanan  publik  itu  dilakukan  dengan  tidak  melanggar ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  sehingga  adanya  tindakan responsivitas yang baik menghasilkan hubungan komunikasi yang baik antara BUMDes  dan  pihak  masyarakat.  Responsibilitas  subjektif  lebih mengedepankan  nilai-nilai  etis  dan  kemanusiaan  yang  terangkum  dalam equity (hak menurut keadilan/kewajaran), equality (persamaan hak), fairness (kejujuran)  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  tugas administrasi lainnya.
10 Krina, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas: Transparansi & Partisipasi .
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Utama & Setiyani, Abdullah, Helaluddin & Wijaya yang menunjukkan bahwa responsibilitas berpengaruh terhadap  kinerja  BUMDes.  Penerapan  prinsip  responsibilitas  dalam pemerintahan  sangatlah  penting  untuk  mengukur  sejauh  mana  organisasi bertanggungjawab  penuh  atas  pengelolaan  laporan  keuangan,  agar  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  akhirnya  akan mampu mendorong terwujudnya peningkatan kinerja pemerintahan.  Namun penelitian  Abdullah  menunjukkan  bahwa  responsibilitas  tidak  berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

## Pengaruh Profesionalisme terhadap Laporan Keuangan BUMDes
Profesionalisme  berpengaruh  positif  terhadap  Laporan  Keuangan BUMDes. Hasil dapat diartikan yaitu dengan memberikan waktu, tenaga, dan kemampuan  seseorang  yang  kompeten  benar-benar  dapat  dimanfaatkan secara  optimal  bagi  kepentingan  organisasi,  maupun  bagi  kepentingan individu,  maka  semua  potensi  SDM  akan  membantu  organisasi  mencapai tujuannya, sehingga semakin tinggi kompetensi SDM dalam pemerintah, maka akan  semakin  baik  laporan  keuangan  organisasi.  Menurut  Sedarmayanti, profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif  bagi  pemerintah  dan  sebagai  parameter  kecakapan  aparatur  dalam bekerja secara baik. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas, dan efesiensi serta bertanggung jawab. Sikap profesionalisme sangat berperan penting  dalam  pemeriksaan  laporan  keuangan.  Kajian  mengenai profesionalisme  ini  menitikberatkan  pada  cerminan  tingkah  laku  seseorang dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan etika.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Dewi  dkk  yang menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja BUMDes. Sikap profesionalisme sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan.  Kajian  mengenai  profesionalisme  ini  menitikberatkan  pada cerminan  tingkah  laku  seseorang  dalam  bertindak  dan  berperilaku  sesuai dengan  etika.  Namun  penelitian  Agusti  &  Pertiwi  menunjukkan  bahwa profesionalisme  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
Pengaruh Rule of Law terhadap Laporan Keuangan BUMDes Rule  of  Law berpengaruh  positif  terhadap  Laporan  Keuangan  BUMDes. Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  telah  disajikan  dalam  Laporan Keuangan, maka keberadaan hukum ( rule of law) didalam organisasi seperti BUMDes  dapat  membantu  pengelola  dalam  laporan  keuangan  dan  fungsi secara mudah karena adanya aturan yang jelas, maka adanya rule of law dapat mengarahkan tugas dan fungsi pemerintahan secara teratur dan terorganisir dengan baik. Menurut Raharjo, rule of law atau aturan hukum pada hakekatnya adalah memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa  dalam  sebuah  negara.  Dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya pemerintah mengacu pada aturan hukum atau perundang-undangan. Menurut
Sumantri  Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  harus berdasar  atas  hukum  atau  perundang-undangan,  adanya  jaminan  terhadap hak azasi manusia (warga negara), adanya pembagian kekuasaan dan adanya pengawasan  dari  badan-badan  peradilan.  Setiap  lembaga  pemerintah  dan lembaga  lainnya  yang  ada  didalam  negara  tersebut  dalam  menjalankan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Sofyani  dkk,  yang menyatakan  bahwa  prinsip rule  of  law berpengaruh  kinerja  BUMDes. Pemerintah  Desa  harus  memastikan  program  BUMDes  telah  sesuai  dengan rule  of  law yang  berlaku.  Jika  tidak  ada  Perdes  dan  AD/ART  BUMDes  tidak mungkin bisa jalan. Namun penelitian Azmal yang menyatakan bahwa prinsip rule of law tidak berpengaruh terhadap kinerja BUMDes
KESIMPULAN
Akuntabilitas Berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes, karena  dalam  penerapan  akuntabilitas  bumdes  memberikan  pengelolaan keuangan  yang  disajikan  secara  terbuka,  cepat,  dan  tepat.  sehingga  sasaran pemerintah  untuk  melaporkan  hasil  laporan  keuangan  yang  baik  tercapai. Transparansi  Berpengaruh  positif  terhadap  Laporan  Keuangan  BUMDes, karena dengan mampu menyediakan informasi yang di perlukan masyarakat secara relevan, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya, maka menghasilkan kinerja  yang  baik  dan  efektif.  Responsibilitas Berpengaruh  positif  terhadap Laporan Keuangan BUMDes, karena tingginya tingkat responsive dari pihak organisasi akan menimbulkan sifat percaya dari pihak eksternal (masyarakat). Profesionalisme  Berpengaruh  positif  terhadap  Laporan  Keuangan  BUMDes, karena  sikap  profesionalisme  sangat  berperan  penting  dalam  pemeriksaan laporan keuangan. Dengan adanya profesinalisme, dapat memberikan waktu, tenaga,  dan  kemampuan  seseorang  yang  kompeten  benar-benar  dapat dimanfaatkan  secara  optimal  bagi  kepentingan  organisasi,  maupun  bagi kepentingan individu, maka semua potensi SDM akan membantu organisasi mencapai  tujuannya.  Rule  Of  Law  Berpengaruh  positif  terhadap  Laporan Keuangan  BUMDes,  karena  keberadaan  hukum  (rule  of  law)  didalam organisasi  seperti  BUMDes  dapat  membantu  pengelola  dalam  menjalankan tugas dan fungsi secara mudah karena adanya aturan yang jelas, maka adanya rule of law dapat mengarahkan tugas dan fungsi pemerintahan secara teratur dan terorganisir dengan baik.

## Saran
Perlunya sosialisasi kepada masyarakat desa terkait tujuan BUMDes agar masyarakat  desa  lebih  berpartisipasi  dalam  mengembangkan  BUMDes  dan tercapainya tujuan BUMDes. Selanjutnya, diharapkan adanya pelatihan rutin yang  diberikan  kepada  para  pengelola  BUMDes  sehingga  dapat  mengelola BUMDes sesuai dengan pengetahuan dan pelatihan yang diberikan. Serta, bagi peneliti  selanjutnya,  hendaknya  perlu  dilakukan  pengkajian  dengan  cara
memperdalam atau mengembangkan variabel penelitian dan memperbanyak sampel  penelitian  sehingga  dapat  diperoleh  temuan  lainnya  bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  mempunyai  sejumlah  keterbatasan,  pertama  yaitu  lokasi BUMDes yang jauh menyebabkan komunikasi antara peneliti dan responden terbatas  sehingga  peneliti  sulit  dalam  bertemu  langsung  dengan  pengelola BUMDes dan selain itu beberapa desa juga melakukan pembatasan akses di beberapa  desa    karena  adanya  pandemi  COVID-19.  Kedua,  objek  penelitian hanya  di  fokuskan  pada  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  mana  sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi faktor yang mempengaruhi laporan keuangan BUMDes.  Ketiga,  peneliti  sulit  mendapatkan  data  kuisioner  dikarenakan adanya responden yang tidak mau merespon dan tidak memiliki HP/jaringan yang mendukung untuk pengisian kuisioner. Serta beberapa responden tidak bersedia  untuk  mengisi  kuisioner  dikarenakan  adanya  kesibukan  rapat  dan kesibukan pergantian kepengurusan BUMDes.
Implikasi
Implikasi dari hasil penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis:
1. Implikasi Teoritis:
Penelitian  ini  diharapkan  menambah  informasi  serta  pengetahuan mengenai  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  responsibilitas, profesionalisme  dan rule  of  law terhadap  kinerja  BUMDes . Dalam penelitian sebelumnya ditemukan masih banyak ketidakkonsistenan hasil sehingga penelitian selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan.
2. Implikasi Praktis
Hasil  penelitian  ini  memberikan  implikasi  pada  BUMDes  khususnya  di Kabupaten  Kuantan  Singingi  sehingga  diharapkan  kepada  aparat  Desa untuk  meningkatkan  tata  kelola  publik  dalam  pengelolaan  BUMDes. Peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  dapat  ditinjau  melalu  prinsip  – prinsip tata kelola yang baik. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi,  responsibilitas,  profesionalisme  dan  rule  of  law  dapat meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  melalui tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Sehingga melalui penelitian  ini  menunjukan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  cukup  kuat dalam  penerapan  prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  responsibilitas, profesionalisme dan rule of law terhadap laporan keuangan BUMDes.

## REFERENSI
Abdullah, Muhammad Ilyas. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Responsibilitas  Pengelolaan  Keuangan  Sekolah  Serta  Dampak  Terhadap Kinerja  Guru  Pada  Madrasah  Tsanawiyah  Muqimus  Sunnah  Palembang.”
Thesis,  Universitas  Tridinanti  Palembang,  2020. http://repository.univ- tridinanti.ac.id/id/eprint/1135
Agusti, Restu, and Nastia Putri Pertiwi. “Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme  Terhadap  Kualitas  Audit  (Studi  Empiris  Pada  Kantor Akuntan Publik Se Sumatera).” Jurnal Ekonomi 21, no. 3 (2013).
Anggraini, Desi. “Pengaruh Akuntabilitas Tranparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Desa  Di  Kabupaten  Klaten.”  Skripsi,  UPN  Veteran  Yogyakarta,  2020. http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/26113
Azhery. Akuntansi Sektor Publik . 2nd ed. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2013.
Azmal,  Erian.  “Analisis  Pengaruh  Faktor-Faktor  Good  Governance  Terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Langkat.”  Skripsi,  Universitas Sumatera Utara, 2018.
Diamond, Hendry. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat, 2014.
Donaldson,  Lex,  and  James  H.  Davis.  “Stewardship  Theory  or  Agency  Theory:
CEO  Governance  and  Shareholder  Returns.” Australian  Journal  of Management 16, no. 1 (June 22, 1991): 49–64. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/031289629101600103.
Dwiyanto,  Agus. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik . Yogyakarta: UGM Press, 2018.
Fadil,  Sidratul.  “Pengaruh  Akuntabilitas  Transparansi  Dalam  Pengelolaan Keuangan  Bumdes  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Nagari.”  Thesis, Universitas Jambi, 2021.
Halim, Abdul. Teori Ekonomi Makro . 3rd ed. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
Hartono. Program  Legislasi  Nasional  Antara  Kenyataan  Dan  Harapan .  Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016.
Helaluddin, and Hengki Wijaya. Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori
& Praktik . Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar, 2019.
Irawati, Dina, and Diana Elvianita Martanti. “Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan  BUM  Desa  Terhadap  Pelaporan  Aset  Desa  (Studi  Fenomenologi Pada  BUM  Desa  Desa  Karangbendo  Kec  Ponggok  Kab  Blitar).”  Skripsi, Universitas Jember, 2017.
Ismail,  Ahyar,  Antong,  and  Ahmad  Suhardi.  “Transparansi  Dan  Akuntabilitas Terhadap  Pengelolaan  Anggaran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Kabupaten Luwu.” Jurnal Manajemen 5, no. 8 (2020): 23–45.
Jensen, M. C., and W. H. Meckling. “Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics 3, no. 4 (1976): 305–360.
Kusumawati, Lanny. Pengantar Hukum Waris Perdata Barat: Pewarisan Menurut
Undang-Undang . Jakarta: Kencana, 2011.
Mahmudi. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .  2nd  ed.  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN, 2012.
Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik . 5th ed. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
Maslika,  Ana  Sopanah,  and  Hartini  Prasetyaning  Prawestri.  “Akuntabilitas  Dan Transparansi  Laporan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMdes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.” Conference on Economic and Business Innovation 1, no. 1 (2021): 174–190.
Prabhawa, I Ketut Ardy, Nyoman Trisna Herawati, and I Made Pradana Adiputra. “Pengaruh  Supervisi,  Provesionalisme,  Dan  Komunikasi  Dalam  Tim  Pada Kinerja Auditor Perwakilan Bpkp Provinsi Bali.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 2, no. 1 (2014).
Raharjo. Akuntansi Sektor Publik: Konsep & Teori . Jakarta: Bumi Metro Ray, 2014. Renyowijoyo,  Muindro. Akuntansi  Sektor  Publik .  Jakarta:  Mitra  Wacana  Media, 2013.
Riyadi,  Slamet,  and  Agung  Yulianto.  “Pengaruh  Pembiayaan  Bagi  Hasil,
Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.”
Accounting Analysis Journal 3, no. 4 (2014).
Sabeni, Arifin, and Imam Ghozali. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan . 4th ed. Yogyakarta: BPFE, 2013.
Sande, Peggy. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).” Jurnal Akuntansi 1, no. 1 (2013).
Savitri,  Enni,  Andreas  Andreas,  and  Volta  Diyanto.  “Accountability  of  Village Funds  Management.” Jurnal  Aplikasi  Manajemen 17,  no.  3  (September  1, 2019): 515–521.
Savitri, Enni, Andreas, and Volta Diyanto. “Pendampingan Pelaporan Keuangan BUMDes Berbasis WEB.” Journal of Community Engagement Research for Sustainability 2, no. 6 (2022): 268–277. https://doi.org/10.31258/cers.2.5.268-277 Sedarmayanti. Good  Governance  (Kepemerintahan  Yang  Baik)  Dalam  Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efesien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan . Bandung: Mandar Maju, 2015.
Sembiring,  Masana. Budaya  &  Kinerja  Organisasi:  Perspektif  Organisasi Pemerintah . Bandung: Fokus Media, 2012.
Siagian, Sondang P. Administrasi Pembangunan . Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
Sofyani,  Hafiez,  and  Afrizal  Tahar.  “Peran  Akuntabilitas  Dan  Transparansi Pemerintah  Desa  Indonesia  Terhadap  Kepercayaan  Masyarakat  Desa  Di
Kabupaten Bantul.” Jurnal Akademi Akuntansi 4, no. 1 (June 26, 2021): 1–16. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/16481.
Stiglitz, Joseph E. Economics of the Public Sector . New York: Mc Graw Hill, 2000.
Sumantri,  Sri. Prosedur  Dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi .  Bandung:  Alumni, 2012.
Ultafiah, Weny. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan  Merapi  Barat  Kabupaten  Lahat.”  Skripsi,  Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017.
Umami, Risya. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.” Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen 6, no. 11 (2017): 74–80.
Utama,  Daniel  Aditya,  and  Rediana  Setiyani.  “Pengaruh  Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja  Guru.” Dinamika  Pendidikan  Unnes 9,  no.  2  (2014):  100–114. https://doi.org/10.15294/dp.v9i2.4886
Wandika, Rentno Dwi. “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan  Dana  Desa  Oleh  Pemerintah  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa Panggungasri,  Desa  Bumiayu,  Dan  Desa  Sumberagung  Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar).” Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021.
Wardani, Vina Kusuma. “The Effect of Fundamental Factor to Dividend Policy:
Evidence  in  Indonesia  Stock  Exchange.” International  Journal  of  Business and Commerce 4, no. 20 (2018): 14–25.
Wicaksono,  Kristian  Widya.  “Akuntabilitas  Organisasi  Sektor  Publik.” Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik 19, no. 1 (2015).