Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D, Ban- dung: ALFABETA, 2007.
Yusuf, Muhammad dan Junaedi, Pengantar Ilmu Ekonomi & Perbankan Syariah, Jakarta: Ganeca Press. Zulkifli,  Sunarti, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah, Jakarta:  Zikrul Hakim, 2003.

## SISTEM EKONOMI ISLAM: SUATU PENDEKATAN FILSAFAT, NILAI-NILAI DASAR, DAN INSTRUMENTAL
Anwar Abbas 
Abstract: Islamic  Economical  System:  A  Phylosophy  Approach,  Basic Values, and Instrumental. Islamic economical system has its’ own system. It is not a combination between capitalism and sosialism. Islamic economical system  did  not  put  human  as  a  central (anthroposentrism) but  as  a  God servant (âbid) that should serve and carry out the tasks entrusted to the ser- vant (khalîfah ). Therefore, the economic practice must uphold the values of ownership, the values of justice, freedom, balance, and in accordance with the  fraternity  and  togetherness  guided  by  religious  teachings  in  order  to create good personal living arrangements, social and national.
Keywords: Islamic economy, capitalist economy, socialist economy
Abstrak: Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumental. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi tersendiri, bukan merupakan  perpaduan dan atau  campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia bukan- lah sebagai sentral (anthroposentrism) tetapi sebagai hamba Tuhan (âbid) yang harus mengabdi dan mengemban tugas yang dipercayakan-Nya seba- gai  hamba (khalîfah ).  Untuk  itu,  dalam  kegiatan  ekonomi  harus  menjun- jung  tinggi  nilai-nilai  kepemilikan,  nilai-nilai  keadilan,  kebebasan,  keseim- bangan, dan persaudaraan serta kebersamaan sesuai dengan tuntunan aja- ran agama agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi dan bermasyarakat serta bernegara yang baik.
Kata Kunci : ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis
Naskah diterima: 16 Januari 2011, direvisi: 12 Juli 2011, disetujui: 21 Juli 2011.
 Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).  Jl.  Proklamasi  No.  51, Menteng, Jakarta Pusat. E-mail: anwarabbas62@gmail.com
Anwar Abbas: Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat 112

## Pendahuluan
Manusia  mempunyai  banyak  kebutuhan.  Zaman  dahulu,  ketika  rumah tangga  masih  bersifat  tertutup,  kebutuhan  manusia  masih  bersifat  terbatas  dan sederhana  sehingga  setiap  keluarga  menghasilkan  sendiri  produk-produk  yang dibutuhkannya.  Tetapi  dengan  semakin  majunya  tingkat  peradaban,  makin  ba- nyak  dan  bervariasi  pula  kebutuhan  manusia.  Usaha  untuk  memenuhi  kebutu- han tersebut tidak lagi merupakan sesuatu yang sederhana. Akibatnya terjadilah ketidakseimbangan  antara  kebutuhan  dan  keinginan  yang  selalu  meningkat dengan  kemampuan  manusia  menyediakan  alat  pemuas  bagi  kebutuhan  dan keinginan tersebut. 1 Untuk itu, agar kemakmuran masyarakat dan individu tetap tercapai, maka muncullah beberapa sistem ekonomi. 2
Abad  XIX  dan  XX  terdapat  dua  sistem  ekonomi  yang  dominan  yang menjadi kiblat bagi negara-negara di dunia yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Sistem kapitalisme murni, secara relatif, sudah tidak ada lagi dan hanya berlangsung selama 50 tahun pertama abad XIX. Sejak bagian kedua abad tersebut dan terlebih dalam abad XX sistem kapitalisme murni telah kehilangan wajahnya dan mengalami banyak perubahan sehingga timbullah apa yang  dikategorikan  dengan  "kapitalisme  historis"  yang  bentuk  dan  jenisnya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, tempat serta negara, dan masyarakat yang melaksanakannya.
Menurut  Frans  Seda  ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan  dan  mempenga- ruhi  mengapa  kapitalisme  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  murni  di  berbagai negara  yang  menerima  atau  menyetujui  prinsip-prinsipnya,  yaitu:  timbulnya permasalahan  sosial,  timbulnya  konsentrasi  kekuasaan  di  pasar  bebas,  dan diperlukannya intervensi negara. 3 Hal itu menyebabkan di Amerika Serikat, yang menganggap dirinya sebagai negara kapitalis yang paling murni dan paling besar,
1 Pandangan  ekonomi  konvensional  menjelaskan  bahwa  kebutuhan  manusia  tidak  terbatas sementara  alat  untuk  pemuasnya  terbatas  sehingga  muncullah  masalah  ekonomi  yang  disebut dengan scarcity (kelangkaan). Sedangkan dalam pandangan ekononi Islam (sebagian  pakar) potensi sumber daya untuk itu cukup tersedia tetapi kemampuan manusia untuk mengolahnya terbatas se- hingga timbullah masalah kelangkaan tersebut. Jadi, dalam pandangan ekonomi konvensional yang terbatas  adalah  sumber  daya  sementara  dalam  ekonomi  Islam  yang  terbatas  adalah  kemampuan manusia untuk mengolahnya.
2 Sistem  ekonomi  ialah  seperangkat  mekanisme  dan  lembaga  untuk  membuat  dan  melak- sanakan keputusan mengenai produksi, pendapatan, dan konsumsi di dalam suatu wilayah tertentu. Lihat Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indone- sia), 1992, h. 207.
3 Kompas , 15 September 1992.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012

## Pendahuluan
Manusia  mempunyai  banyak  kebutuhan.  Zaman  dahulu,  ketika  rumah tangga  masih  bersifat  tertutup,  kebutuhan  manusia  masih  bersifat  terbatas  dan sederhana  sehingga  setiap  keluarga  menghasilkan  sendiri  produk-produk  yang dibutuhkannya.  Tetapi  dengan  semakin  majunya  tingkat  peradaban,  makin  ba- nyak  dan  bervariasi  pula  kebutuhan  manusia.  Usaha  untuk  memenuhi  kebutu- han tersebut tidak lagi merupakan sesuatu yang sederhana. Akibatnya terjadilah ketidakseimbangan  antara  kebutuhan  dan  keinginan  yang  selalu  meningkat dengan  kemampuan  manusia  menyediakan  alat  pemuas  bagi  kebutuhan  dan keinginan tersebut. 1 Untuk itu, agar kemakmuran masyarakat dan individu tetap tercapai, maka muncullah beberapa sistem ekonomi. 2
Abad  XIX  dan  XX  terdapat  dua  sistem  ekonomi  yang  dominan  yang menjadi kiblat bagi negara-negara di dunia yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Sistem kapitalisme murni, secara relatif, sudah tidak ada lagi dan hanya berlangsung selama 50 tahun pertama abad XIX. Sejak bagian kedua abad tersebut dan terlebih dalam abad XX sistem kapitalisme murni telah kehilangan wajahnya dan mengalami banyak perubahan sehingga timbullah apa yang  dikategorikan  dengan  "kapitalisme  historis"  yang  bentuk  dan  jenisnya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, tempat serta negara, dan masyarakat yang melaksanakannya.
Menurut  Frans  Seda  ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan  dan  mempenga- ruhi  mengapa  kapitalisme  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  murni  di  berbagai negara  yang  menerima  atau  menyetujui  prinsip-prinsipnya,  yaitu:  timbulnya permasalahan  sosial,  timbulnya  konsentrasi  kekuasaan  di  pasar  bebas,  dan diperlukannya intervensi negara. 3 Hal itu menyebabkan di Amerika Serikat, yang menganggap dirinya sebagai negara kapitalis yang paling murni dan paling besar,
1 Pandangan  ekonomi  konvensional  menjelaskan  bahwa  kebutuhan  manusia  tidak  terbatas sementara  alat  untuk  pemuasnya  terbatas  sehingga  muncullah  masalah  ekonomi  yang  disebut dengan scarcity (kelangkaan). Sedangkan dalam pandangan ekononi Islam (sebagian  pakar) potensi sumber daya untuk itu cukup tersedia tetapi kemampuan manusia untuk mengolahnya terbatas se- hingga timbullah masalah kelangkaan tersebut. Jadi, dalam pandangan ekonomi konvensional yang terbatas  adalah  sumber  daya  sementara  dalam  ekonomi  Islam  yang  terbatas  adalah  kemampuan manusia untuk mengolahnya.
2 Sistem  ekonomi  ialah  seperangkat  mekanisme  dan  lembaga  untuk  membuat  dan  melak- sanakan keputusan mengenai produksi, pendapatan, dan konsumsi di dalam suatu wilayah tertentu. Lihat Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indone- sia), 1992, h. 207.
3 Kompas , 15 September 1992.
menunjukkan adanya deviasi-deviasi dari sistem ekonomi kapitalisme murni itu. 4 Begitu juga di Jerman, menurut Didik J. Rachbini, negara tersebut menerapkan sosialis market ekonomi, yaitu suatu upaya pelunakan terhadap sistem ekonomi pasar sehingga mempunyai wajah lebih manusiawi. Sebuah inisiatif tidak dike- kang agar dinamika masyarakat tumbuh secara optimal tetapi dipihak lain ditun- tut tanggung jawab sosial untuk meminimalkan bias yang negatif. 5 Demikian pula halnya  di  negara-negara  yang  terkenal  dengan  sistem  ekonomi  sosialisme  dan komunisme,  di  negara-negara  tersebut  terjadi  proses  transformasi  dengan diserapnya  sistem  mekanisme  pasar  ke  dalam  sistem  ekonomi  mereka  seperti terlihat di negara-negara Eropa Timur dan di Cina. 6
Tetapi  meskipun  demikian  kata  Umar  Chapra,  ‚negara-negara  ini  (tetap) gagal  pada  berbagai  tingkat  untuk  merealisasikan  tujuan-tujuan  yang  hendak mereka capai. Banyak diantaranya yang menghadapi ketidakseimbangan makro ekonomi  secara  serius.  Bahkan  problem-problem  yang  harus  mereka  hadapi kian bertambah. Kekacauan sosial dan kejahatan juga meningkat, secara umum mereka menghadapi suatu situasi krisis.‛ 7 Mengapa hal itu masih terjadi? Chapra melihat  hal  ini  sebagai  sebuah  konsekuensi  alamiah  dan  dapat  diperkirakan secara  baik  atas  suatu  cacat  struktural  yang  inheren  dalam  sistem-sistem  itu sendiri. Cacat-cacat itu timbul dari konflik dalam tujuan-tujuannya yang berakar pada moral dan agama pada masa lalunya dan pada pandangan dunia dan stra- teginya sebagai suatu basil dari sekulerisme dan cerminan sebuah pertentangan dengan tradisi-tradisi agamanya.‛ 8
Untuk  itu,  menurut  Chapra  diperlukan  pemikiran  kembali  sebuah  fisafat yang benar tentang manusia. Hal ini juga dirasakan oleh para pemikir ekonomi kontemporer  lainnya  yang  menyadari  betapa  pentingnya  kajian  ekonomi  yang berkarakter  religius,  bermoral,  dan  humanis.  Gunnar  Myrdal  misalnya  dalam bukunya  yang  berjudul Asian  Drama (1968) , menyusun  kembali  ilmu  ekonomi yang  berkaitan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan,  baik  perorangan,  masyarakat
4 Contoh deviasi tersebut diantaranya adalah adanya peraturan dan pengaturan yang tidak lagi rnemberikan  kebebasan  penuh  kepada  pemilikan  perseorangan  dan  juga  karena  keterbatasannya sehingga  kepemilikan  pribadi  tersebut  semakin  terdesak  oleh  kepemilikan  oleh  negara  dan korporasi.  Begitu  juga  motif  profit  yang  mereka  jadikan  sebagai  dasar  pijakan  dalam  berusaha, terusik oleh adanya sistem perpajakan yang semakin rumit dan progresif dan adanya pembatasan- pembatasan dalam persaingan seperti adanya Undang-undang anti-Trust, dll.
5 Kompas, 20 Januari 1993, h. 4. 6 Didik  J.  Rachbini, Ekonomi  Politik,  Paradigma,  dan  Teori  Pilihan  Publik ,  (Jakarta  :  Ghalia Indonesia, 2002) 7 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer , diterje- mahkan Nur Hadi Ihsan dan Rifki Amar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), Cet. I, h. 8.
8 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, h. 8.
Anwar Abbas: Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat 114
maupun  bangsa.  Hal  yang  sama  juga  dirasakan  dan  dilakukan  oleh  Eugene Lovell dalam bukunya, Humanomics, dan Schumacher dalam bukunya, Small Is Beautiful,  Economics  as  if People  Matered, dan  terakhir  oleh  Joseph  E.  Stiglits, mantan  anggota  Dewan  Penasihat  Ekonomi  Presiden  Bill  Clinton  yang  menulis buku, Globalization and its Discontents .
Para ekonomi ini menyadari bahwa meniadakan hubungan kajian ekono- mi dengan nilai-nilai moral humanis adalah suatu kekeliruan besar dan mencer- minkan  sikap  tidak  bertanggung  jawab  dalam  menjaga  keselamatan  manusia dan  alam  semesta.  Untuk  itu,  di  sinilah  letak  arti  pentingnya  mengkaji  sistem ekonomi Islam yang oleh Taqiy al-Dîn al-Nabhânî dilihat sebagai sebuah sistem ekonomi  alternatif.  Paradigma  dan  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  sistem ekonomi  ini  berakar  dan  dikembangkan  dari  ajaran  Islam  yang  bersumber kepada Alquran dan Sunah.

## Filsafat Ekonomi Islam
Filsafat ekonomi merupakan orientasi dasar dari ilmu ekonomi yang dapat berlainan  antara satu agama dengan agama lain,  atau aliran  dengan  aliran lain karena kerangka referensi yang berbeda. Misalnya, orang-orang yang menganut filsafat  kapitalisme  masih  percaya  akan  adanya  Tuhan  tetapi  dalam  keyakinan- nya,  Tuhan setelah menciptakan alam dan meletakkan hukum-hukumnya tidak lagi ikut campur dengan urusan alam, termasuk dalam urusan ekonomi manu- sia.  Semua  persolan  terserah  kepada  masing-masing  individu.  Oleh  karena  itu, manusia  dalam  pandangan  filsafat  ini  memainkan  peranan  yang  sangat  sentral sehingga    aliran  ini  bersifat antropocentrisme-  individualisme .  Paham antropo- centrisme ini  juga  diyakini  oleh  faham  marxisme-sosialisme  tetapi  bedanya mereka  tidak  percaya  akan  adanya  Tuhan  yang  telah  menciptakan  alam  dan tidak  menekankan  pentingnya  individu,  tetapi  lebih  mengutamakan  kebersa- maan atau kolektivitas. Bagi mereka semuanya adalah materi dan mereka tidak mengakui  adanya  sesuatu  yang  bersifat  nonmateri.  Oleh  karena  itu,  paham mereka  juga  disebut  dengan  faham materialisme-sosialisme .  Ini  jelas  berbeda dengan filsafat dan keyakinan yang terdapat dalam ajaran Islam.
Islam  meyakini  bahwa  alam  semesta  ini  berikut  dengan  isinya  termasuk manusia adalah diciptakan oleh Allah Swt. (Q.s. al-Fâtihah [1]: 2), ‚Tuhan Yang Maha Pencipta dan  Mahakuasa tersebut telah  menunjuk manusia sebagai kha- lifah-Nya  di  muka  bumi  (Q.s.  al-Baqarah  [2]:  30).    Ini  artinya  manusia  telah ditunjuk  menjadi  ‚wakil  dan  manajer  Tuhan  di  muka  Bumi‛.  Oleh  karena  itu, manusia  berkewajiban  untuk  berbuat,  termasuk  di  dalam  mengelola  alam  ini dan atau melakukan tindakan ekonomi, sesuai dengan keinginan dan ketentuan
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
maupun  bangsa.  Hal  yang  sama  juga  dirasakan  dan  dilakukan  oleh  Eugene Lovell dalam bukunya, Humanomics, dan Schumacher dalam bukunya, Small Is Beautiful,  Economics  as  if People  Matered, dan  terakhir  oleh  Joseph  E.  Stiglits, mantan  anggota  Dewan  Penasihat  Ekonomi  Presiden  Bill  Clinton  yang  menulis buku, Globalization and its Discontents .
Para ekonomi ini menyadari bahwa meniadakan hubungan kajian ekono- mi dengan nilai-nilai moral humanis adalah suatu kekeliruan besar dan mencer- minkan  sikap  tidak  bertanggung  jawab  dalam  menjaga  keselamatan  manusia dan  alam  semesta.  Untuk  itu,  di  sinilah  letak  arti  pentingnya  mengkaji  sistem ekonomi Islam yang oleh Taqiy al-Dîn al-Nabhânî dilihat sebagai sebuah sistem ekonomi  alternatif.  Paradigma  dan  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  sistem ekonomi  ini  berakar  dan  dikembangkan  dari  ajaran  Islam  yang  bersumber kepada Alquran dan Sunah.

## Filsafat Ekonomi Islam
Filsafat ekonomi merupakan orientasi dasar dari ilmu ekonomi yang dapat berlainan  antara satu agama dengan agama lain,  atau aliran  dengan  aliran lain karena kerangka referensi yang berbeda. Misalnya, orang-orang yang menganut filsafat  kapitalisme  masih  percaya  akan  adanya  Tuhan  tetapi  dalam  keyakinan- nya,  Tuhan setelah menciptakan alam dan meletakkan hukum-hukumnya tidak lagi ikut campur dengan urusan alam, termasuk dalam urusan ekonomi manu- sia.  Semua  persolan  terserah  kepada  masing-masing  individu.  Oleh  karena  itu, manusia  dalam  pandangan  filsafat  ini  memainkan  peranan  yang  sangat  sentral sehingga    aliran  ini  bersifat antropocentrisme-  individualisme .  Paham antropo- centrisme ini  juga  diyakini  oleh  faham  marxisme-sosialisme  tetapi  bedanya mereka  tidak  percaya  akan  adanya  Tuhan  yang  telah  menciptakan  alam  dan tidak  menekankan  pentingnya  individu,  tetapi  lebih  mengutamakan  kebersa- maan atau kolektivitas. Bagi mereka semuanya adalah materi dan mereka tidak mengakui  adanya  sesuatu  yang  bersifat  nonmateri.  Oleh  karena  itu,  paham mereka  juga  disebut  dengan  faham materialisme-sosialisme .  Ini  jelas  berbeda dengan filsafat dan keyakinan yang terdapat dalam ajaran Islam.
Islam  meyakini  bahwa  alam  semesta  ini  berikut  dengan  isinya  termasuk manusia adalah diciptakan oleh Allah Swt. (Q.s. al-Fâtihah [1]: 2), ‚Tuhan Yang Maha Pencipta dan  Mahakuasa tersebut telah  menunjuk manusia sebagai kha- lifah-Nya  di  muka  bumi  (Q.s.  al-Baqarah  [2]:  30).    Ini  artinya  manusia  telah ditunjuk  menjadi  ‚wakil  dan  manajer  Tuhan  di  muka  Bumi‛.  Oleh  karena  itu, manusia  berkewajiban  untuk  berbuat,  termasuk  di  dalam  mengelola  alam  ini dan atau melakukan tindakan ekonomi, sesuai dengan keinginan dan ketentuan
yang telah ditetapkan oleh yang diwakilinya dan melaporkan serta mempertang- gungjawabkan  segala  perbuatannya  tersebut  kepada  Komisaris  Besar  tersebut (Allah Swt.) di hari kemudian (Q.s. al-Baqarah [2]: 202).
Untuk  itu,  sebagai  khalifah  manusia  harus  tahu  garis-garis  besar  dan pedoman yang telah dibuat dan ditetapkan-Nya  yang terdapat dalam Kitab Suci dan Sunah Rasul-Nya (Q.s. al-Baqarah [2]: 2).

## Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam
Implikasi dari filsafat dan keyakinan di atas tentu akan melahirkan sejum- lah  nilai  dasar  yang  akan  mempengaruhi  bentuk  dan  substansi  dari  organisasi pemilikan dan tingkah laku dari para pelaku ekonomi itu sendiri.
Ada beberapa nilai dasar yang dapat diturunkan dari keyakinan dan panda- ngan  filosofis  di  atas.  Pertama , nilai  dasar  kepemilikan.  Konsep  kepemilikan dalam  Islam  tidak  sama  dengan  konsep  kepemilikan  dalam  faham  liberalisme seperti  yang  dikemukakan  John  Lock.  Bagi  John  Lock,  setiap  manusia  adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja  yang  berasal  dari  tubuhnya. 9 Ini  berarti  kepemilikan  yang  ada  pada seseorang adalah bersifat absolut. Oleh karena itu, untuk apa dan bagaimana dia menggunakan hartanya sepenuhnya adalah tergantung kepada dirinya. Ini tidak disetujui  oleh  Karl  Marx.  Pandangan    tersebut,  menurut  dia,  sangat  berbahaya karena akan membawa kepada kehidupan yang eksploitatif dan penuh konflik. Untuk itu, agar tercipta suatu kehidupan yang baik (tidak ada konflik antar kelas) kata  Marx,  kepemilikan  individual  terutama  kepemilikan  terhadap  alat-alat produksi  harus  dihapus  karena  inilah  yang  menjadi  biang  dan  membuat  kaum proletar atau buruh menderita selama ini. 10
Berbeda  dengan  dua  pandangan  di  atas,  Islam  mengakui  kepemilikan individual.  Bahkan  di  samping  itu,  Islam  juga  mengakui    akan  adanya  kepemi- likan  oleh  masyarakat  dan  oleh  negara.  Tetapi  kepemilikan  tersebut  sifatnya tidaklah absolut, tetapi relatif. Apa artinya? Kepemilikan yang ada pada seseorang atau  masyarakat  atau  negara  tersebut  bukanlah  sepenuhnya  milik  dan  hasil usaha  mereka,  tetapi  itu  adalah  amanat  dan  kepercayaan  dari  Tuhan  kepada mereka (Q.s. al-Ra’d [13]: 28, al-Fajr [89]: 16) yang harus dijaga, dipelihara, dan dipergunakan  dengan  sebaik-baiknya  (Q.s.  al-Mâ’idah  [5]:  7).  Oleh  karena  itu, seseorang tidak boleh  menghambur-hamburkan hartanya (Q.s.  al-Isrâ’ [17]: 26-
9 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis ,  (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), Cet. V, h. 111-122. 10 Paham  komunisme  memiliki  konsep  bahwa  kepemilikan  individual  benar-benar  dihapus sama  sekali  dan  diganti  dengan  kepemilikan oleh  negara.  Kalau  dalam  sosialisme,  individu  masih boleh memiliki kekayaan selain alat-alat produksi penting.
Anwar Abbas: Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat 116
27) dan atau mendiamkan  hartanya (Q.s. Muhammad [47]: 38).  Karena hal itu akan  kehilangan  fungsi  sosialnya  dan  akan  kehilangan multiplier  effect dan maslahat dari kehadiran hartanya tersebut.
Kedua , nilai dasar kebebasan. Dalam ekonomi kapitalisme, individu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaalkan harta yang dimilikinya. Juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar baik sebagai produsen, distributor atau konsumen. Dalam bahasa yang lebih ekstrem tidak  ada  yang  bisa  membatasi  kebebasan  seorang  individu  kecuali  dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh faham sosialisme-komunisme. Mereka melihat  kebebasan  yang  seperti  itu  akan  membawa  kepada  anarkisme.  Oleh karena itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan untuk kepentingan bersama. Di  dalam  Islam  kebebasan  manusia  sangat  dihormati.  Namun,  kebebasan  ter- sebut  bukanlah  tidak  ada  batasnya.  Hal-hal  tersebut  direstriksi  oleh ahkâm  al- Syarî‘ah atau  hukum-hukum  dan  ketentuan-ketentuan  agama. 11 Jika  hal  itu dilanggar maka menjadi kewajiban bagi negara untuk ikut campur.
Ketiga , nilai dasar keadilan. Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi. 12 Persoala- nnya  sekarang,  siapakah  yang  berkompeten  untuk  menentukan  hal  tersebut? Dalam sistem sosialisme dan komunisme, hal itu menjadi otoritas negara, dalam sistem kapitalisme menjadi otoritas individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, hal itu menjadi otoritas dan kewenangan Tuhan (Qs. 42; 17). Konsekuensi konsep ini dalam kehidupan tentu akan menimbulkan perbedaan. Misalnya da- lam sistem sosialisme-komunisme yang menjadikan kebersamaan dan kesama- rataan sebagai nilai utama, maka kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. mereka  berpendapat bahwa suatu masyarakat akan dikatakan  adil  jika  kebutuhan  semua  warganya  terpenuhi,  seperti  kebutuhan akan sandang, pangan, (dan) papan. 13 Jika hal itu tidak terjadi maka berarti telah terjadi praktik kezaliman.
Dalam  kapitalisme  liberal,  konsep  keadilan  tidaklah  didasarkan  kepada kebutuhan  tetapi  kepada  kebebasan  itu  sendiri.  Menurut  konsep  ini,  adilnya suatu  perolehan  itu  haruslah  dibagi  menurut  usaha-usaha  bebas  dari  individu- individu  bersangkutan.  Yang  tidak  berusaha  tidak  mempunyai  hak  pula  untuk
11 ‘Adnân Khâlid al-Turkmânî, al-Madzhab al-Iqtishâdî al-Islâmî , (Riyâdh: Maktabah al-Sawadi, Jâmi‘ah al-Imâm Muhammad ibn Su‘ûd al-Islâmiyyah, t.th), h. 144.
12 Yusut  Qardhawi, Peran  dan  Nilai  Moral  dalam  Perekonomian ,  (Jakarta:  Robbani  Press,
1995), h. 390.
13 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis , (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), Cet. V,  h. 99.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
27) dan atau mendiamkan  hartanya (Q.s. Muhammad [47]: 38).  Karena hal itu akan  kehilangan  fungsi  sosialnya  dan  akan  kehilangan multiplier  effect dan maslahat dari kehadiran hartanya tersebut.
Kedua , nilai dasar kebebasan. Dalam ekonomi kapitalisme, individu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaalkan harta yang dimilikinya. Juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar baik sebagai produsen, distributor atau konsumen. Dalam bahasa yang lebih ekstrem tidak  ada  yang  bisa  membatasi  kebebasan  seorang  individu  kecuali  dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh faham sosialisme-komunisme. Mereka melihat  kebebasan  yang  seperti  itu  akan  membawa  kepada  anarkisme.  Oleh karena itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan untuk kepentingan bersama.
Di  dalam  Islam  kebebasan  manusia  sangat  dihormati.  Namun,  kebebasan  ter- sebut  bukanlah  tidak  ada  batasnya.  Hal-hal  tersebut  direstriksi  oleh ahkâm  al- Syarî‘ah atau  hukum-hukum  dan  ketentuan-ketentuan  agama. 11 Jika  hal  itu dilanggar maka menjadi kewajiban bagi negara untuk ikut campur.
Ketiga , nilai dasar keadilan. Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi. 12 Persoala- nnya  sekarang,  siapakah  yang  berkompeten  untuk  menentukan  hal  tersebut?
Dalam sistem sosialisme dan komunisme, hal itu menjadi otoritas negara, dalam sistem kapitalisme menjadi otoritas individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, hal itu menjadi otoritas dan kewenangan Tuhan (Qs. 42; 17). Konsekuensi konsep ini dalam kehidupan tentu akan menimbulkan perbedaan. Misalnya da- lam sistem sosialisme-komunisme yang menjadikan kebersamaan dan kesama- rataan sebagai nilai utama, maka kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. mereka  berpendapat bahwa suatu masyarakat akan dikatakan  adil  jika  kebutuhan  semua  warganya  terpenuhi,  seperti  kebutuhan akan sandang, pangan, (dan) papan. 13 Jika hal itu tidak terjadi maka berarti telah terjadi praktik kezaliman.
Dalam  kapitalisme  liberal,  konsep  keadilan  tidaklah  didasarkan  kepada kebutuhan  tetapi  kepada  kebebasan  itu  sendiri.  Menurut  konsep  ini,  adilnya suatu  perolehan  itu  haruslah  dibagi  menurut  usaha-usaha  bebas  dari  individu- individu  bersangkutan.  Yang  tidak  berusaha  tidak  mempunyai  hak  pula  untuk
11 ‘Adnân Khâlid al-Turkmânî, al-Madzhab al-Iqtishâdî al-Islâmî , (Riyâdh: Maktabah al-Sawadi,
Jâmi‘ah al-Imâm Muhammad ibn Su‘ûd al-Islâmiyyah, t.th), h. 144.
12 Yusut  Qardhawi, Peran  dan  Nilai  Moral  dalam  Perekonomian ,  (Jakarta:  Robbani  Press, 1995), h. 390.
13 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis , (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), Cet. V,  h. 99.
memperoleh  sesuatu. 14 Oleh  karena  itu,  di  dalam  teori  keadilan  liberalis  ini, membantu orang yang miskin atau dalam kesulitan sebagai sesuatu yang sangat tidak etis karena mereka mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan air keringat sendiri. 15 Sementara  dalam  Islam  keadilan  dilihat  dari  sisi  kesesuaian  dan ketidaksesuaiannya dengan ajaran agama seperti yang telah digariskan di dalam Alquranan  dan  Sunah.  Oleh  karena  itu,  kepedulian  kepada  orang  yang  miskin dan tertindas  dalam Islam  akan  dilihat sebagai  sebuah praktik keadilan karena hal  demikian  diperintahkan  oleh  agama  (Q.s.  al-Tawbah  [9]:  61).    Sementara mengabaikan  hal  itu  merupakan  sebuah  praktik  kezaliman  (Q.s.  al-Mâ‘ûn [107]:1-3).
Keempat , nilai  dasar  keseimbangan.  Sistem  ekonomi  kapitalisme  lebih mementingkan  individu  dari  masyarakat  sehingga  orang  merasakan  harga  diri dan  eksistensinya.  Orang  diberi  kesempatan  untuk  mengembangkan  segala potensi  dan  kepribadiannya,  akan  tetapi  pada  umumnya,  individu  tersebut terkenal  penyakit  egoistis,  materialistis,  pragmatis,  dan  rakus  untuk  memiliki segala  sesuatu. 16 Hal  itu  didorong  oleh  pandangan  dan  pola  hidupnya  yang individualistis  dan  berorientasi  kepada profit  motive .  Sementara  sistem  sosialis lebih  mementingkan  masyarakat  dari  individu.  Roh  sistem  ini  sangat  berpra- sangka  buruk  terhadap  individu.  Oleh  karena  itu,  pemasungan  terhadap  naluri ingin memiliki dan menjadi kaya harus dilakukan. Akibat dari kedua sistem ini terjadilah  ketegangan,  disharmoni,  dan  ketidakseimbangan  antara  kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
Dalam  Islam,  masalah  keseimbangan  ini  sangat  mendapat  tekanan  dan perhatian.  Tidak  hanya  keseimbangan  antara  kepentingan  orang  perorang dengan  kepentingan  bersama,  antara  kepentingan  dunia  dan  akhirat,  jasmani dan  rohani,  akal  dan  rohani,  idealisme  dan  fakta,  tetapi  juga  keseimbangan dalam modal dan aktivitas, produksi dan konsumsi serta sirkulasi kekayaan. Oleh karena  itu,  Islam  melarang  dan  mencegah  terjadinya  akumulasi  dan  sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang, seperti terkandung dalam makna surah al-
14 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis , h. 100. 15 Bagi  Malthus  persoalan  ini  tidak  hanya  berdimensi  etis  tetapi  juga  berdimensi  rasional karena menurut pendapatnya jika orang miskin tadi dibantu dan sudah mulai hidup sejahtera maka libido  seksualnya  akan  tersalurkan.  Mereka  mempunyai  anak  yang  banyak  dan  pada  titik  tertentu, kata Malthus pertumbuhan penduduk kan menurut deret ukur (1,2,4,8,16) dan pertambahan produksi makanan  menurut  deret  hitung  (1,2,3,4,  dst.).  Maka,  jumlah  populasi  akan  melebihi  jumlah persediaan makanan yang ada sehingga masyarakat kembali miskin. Lihat Steven Pressman, dalam bukunya, Fifty Major Economist . 16 Yusuf  Qardhawi, Peran  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian  Islam ,  (Jakarta:  Robbani Press, 1997), Cet. I, h. 84.
Anwar Abbas: Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat 118
Hasyr [59]: 7) yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang- orang kaya saja di antara kamu. Bila terjadi kesenjangan kepemilikan yang tajam antar  individu  kaitannya  dengan  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhannya,  maka berarti telah terjadi praktik kezaliman.
Untuk  itu,  negara  harus  turun  melakukan  intervensi  agar  keseimbangan ekenomi  di  tengah-tengah  masyarakat  dapat  terwujud  kembali.  Begitu  juga dalam hal pembelanjaan dan pengeluaran, Islam mendorong umat kepada ber- perilaku moderat, yaitu tidak isyrâf (boros) tetapi juga tidak bakhîl (pelit), dalam orientasi pembangunan, kebijakan yang diambil tidak boleh hanya menekankan kepada  pertumbuhan (growth) tetapi  juga  kepada  pemerataan (equity) agar tercipta keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat (stability) . Kelima , nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Dalam paham sosia- lisme-komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan  harus  dihapuskan  dan  digantikan  oleh  negara.  Negara  yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat sehinga dengan demi- kian  secara  teoretis  tidak  akan  ada  kesenjangan  sosial  ekonomi  dan  permu- suhan.  Di  dalam  paham  kapitalisme  liberalisme  hal  ini  tidak  terlalu  menjadi perhatian.  Bagi  mereka  persaudaraan  akan  dapat  terjadi  seolah-olah  secara otomatis  di  luar  maksud  para  pelaku  ekonomi  itu  sendiri,  karena  perekat  dari persaudaraan itu bagi mereka adalah kepentingan. Hal ini berbeda dengan ajar- an  Islam.  Kebersamaan  dalam  Islam  merupakan  indikator  dari  keberimanan seseorang (Q.s. al-Hujurât [49]: 10).
Nilai-nilai  persaudaraan  dan  kebersamaan  ini  merupakan  konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah karena penunjukan tersebut bu- kan hanya untuk orang-orang tertentu saja tetapi adalah untuk semua orang (Q.s. al-Baqarah [2]: 30).  Dengan demikian,  seluruh manusia secara potensial di ma- ta Allah dan  memiliki status, kedudukan,  dan martabat yang  sama.  Oleh kare- na itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa bukanlah menjadi variabel pembeda di mata  Tuhan.  Yang  menjadi  pembeda  bagi  Allah  adalah  keimanan  dan  ketak- waannya (Q.s. al-Hujurât [49]: 13).
Untuk  itu,  Islam  melarang  adanya  praktik  kezaliman  dan  ketidakadilan terhadap  sesama dan adanya praktik-praktik eksploitasi sumber daya alam ter- tentu oleh seseorang  atau  kelompok tertentu. Hal tersebut akan merusak  nilai- nilai  persaudaraan  dan  kebersamaan  yang  digariskan  Islam.  Namun,    kebersa- maan yang dimaksud di sini juga harus dibingkai dengan kebersamaan etis yaitu suatu  kebersamaan  dalam  kebaikan  dan  ketaqwaan,  tidak  dalam  melanggar
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
Hasyr [59]: 7) yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang- orang kaya saja di antara kamu. Bila terjadi kesenjangan kepemilikan yang tajam antar  individu  kaitannya  dengan  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhannya,  maka berarti telah terjadi praktik kezaliman.
Untuk  itu,  negara  harus  turun  melakukan  intervensi  agar  keseimbangan ekenomi  di  tengah-tengah  masyarakat  dapat  terwujud  kembali.  Begitu  juga dalam hal pembelanjaan dan pengeluaran, Islam mendorong umat kepada ber- perilaku moderat, yaitu tidak isyrâf (boros) tetapi juga tidak bakhîl (pelit), dalam orientasi pembangunan, kebijakan yang diambil tidak boleh hanya menekankan kepada  pertumbuhan (growth) tetapi  juga  kepada  pemerataan (equity) agar tercipta keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat (stability) . Kelima , nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Dalam paham sosia- lisme-komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan  harus  dihapuskan  dan  digantikan  oleh  negara.  Negara  yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat sehinga dengan demi- kian  secara  teoretis  tidak  akan  ada  kesenjangan  sosial  ekonomi  dan  permu- suhan.  Di  dalam  paham  kapitalisme  liberalisme  hal  ini  tidak  terlalu  menjadi perhatian.  Bagi  mereka  persaudaraan  akan  dapat  terjadi  seolah-olah  secara otomatis  di  luar  maksud  para  pelaku  ekonomi  itu  sendiri,  karena  perekat  dari persaudaraan itu bagi mereka adalah kepentingan. Hal ini berbeda dengan ajar- an  Islam.  Kebersamaan  dalam  Islam  merupakan  indikator  dari  keberimanan seseorang (Q.s. al-Hujurât [49]: 10).
Nilai-nilai  persaudaraan  dan  kebersamaan  ini  merupakan  konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah karena penunjukan tersebut bu- kan hanya untuk orang-orang tertentu saja tetapi adalah untuk semua orang (Q.s. al-Baqarah [2]: 30).  Dengan demikian,  seluruh manusia secara potensial di ma- ta Allah dan  memiliki status, kedudukan,  dan martabat yang  sama.  Oleh kare- na itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa bukanlah menjadi variabel pembeda di mata  Tuhan.  Yang  menjadi  pembeda  bagi  Allah  adalah  keimanan  dan  ketak- waannya (Q.s. al-Hujurât [49]: 13).
Untuk  itu,  Islam  melarang  adanya  praktik  kezaliman  dan  ketidakadilan terhadap  sesama dan adanya praktik-praktik eksploitasi sumber daya alam ter- tentu oleh seseorang  atau  kelompok tertentu. Hal tersebut akan merusak  nilai- nilai  persaudaraan  dan  kebersamaan  yang  digariskan  Islam.  Namun,    kebersa- maan yang dimaksud di sini juga harus dibingkai dengan kebersamaan etis yaitu suatu  kebersamaan  dalam  kebaikan  dan  ketaqwaan,  tidak  dalam  melanggar
ketentuan-ketentuan  agama  (Qs.  al-Mâ’idah  [5]:  3).  Hal  ini  secara  ekonomis tentu  mempunyai  makna  dan  pengaruh  yang  positif  terutama  di  dalam  mem- bangun  hubungan  kepercayaan (trust) dan  kesetiaan (loyality) dalam  bermua- malah  dan  akan  menghindarkan  rasa  iri  atau  persaingan  tidak  sehat  serta  per- musuhan antara sesama yang akhirnya akan merugikan semua pihak.

## Nilai-ilai Instrumental Ekonomi Islam
Nilai-nilai dasar sebuah sistem ekonomi baru bisa dioperasionalkan hanya bila terdapat basis kebijakan (nilai instrumental) yang mendukung. Yang dimak- sud  dengan  nilai  instrumental  ialah  segala  sesuatu  yang  akan  menjadi  persya- ratan bagi pelaksanaan dan terlaksananya sistem tersebut.
Dalam sistem ekonomi kapitalis, nilai instrumental tersebut terletak pada nilai  persaingan  sempurna  dan  kebebasan  keluar  masuk  pasar  tanpa  restriksi, informasi, dan bentuk pasar atomistik dari tiap unit ekonomi, pasar yang mono- polisitik  untuk  mencegah  perang  harga  dan  pada  waktu  yang  sama  menjamin produsen  dengan  kemampuan  untuk  menetapkan  harga  lebih  tinggi  dari  pada biaya marginal. Sedangkan dalam sistem Marxisme, semua perencanaan ekono- mi dilaksanakan secara sentral melalui proses yang mekanistik, pemilikan kaum proletar terhadap faktor-faktor produksi diatur secara kolektif; proses iterasi dan kolektivitas ini adalah beberapa nilai instrumental yang pokok dari Marxisme. 17
Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa nilai instrumental yang strate- gis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seseorang, masyarakat, dan pem- bangunan  ekonomi  pada  umumnya.  Pertama,  zakat.  Zakat  merupakan  bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim bila harta mereka telah mencapai  nisab  dan  sudah  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan oleh syariah (Q.s. al-Baqarah [2]: 2, 176), yang ukuran dan peruntukannya juga sudah ada ketetapannya dari Tuhan sendiri (Q.s. al-Tawbah [9 ]: 60).
Pasa masa awal Islam zakat dihimpun oleh negara dan merupakan sum- ber  pendapatan  utama  negara.  Zakat  pada  waktu  itu  benar-benar  merupakan sarana utama untuk menciptakan keadilan sosial, politik, dan ekonomi.  Aktivitas ini  benar-benar  berfungsi  menciptakan  persaudaraan  dan  kebersamaan  di kalangan umat, karena dana zakat merupakan salah satu pilar penting dari sum- ber  dana  jaminan  sosial.  Adanya  instrumen  ini  secara  ekonomi  tentu  memiliki beberapa makna, yakni: (1) zakat mendorong terjadinya pendistribusian penda- patan  dan  kekayaan  dari  orang  yang  berpunya  kepada  orang  yang  miskin  atau yang  memerlukannya,  sehingga  kebutuhan  pokok  masyarakat  terpenuhi  dan
17 Ahmad M. Saefudin, Studi Nilai-nilai Sistem Ekonom Islam , (Jakarta: Media Dakwah, 1984), h. 66.
Anwar Abbas: Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat 120
kesenjangan ekonomi bisa dikurangi; (2) zakat secara langsung atau tidak tentu akan  mempunyai  pengaruh  nyata  terhadap  tingkah  laku  konsumsi  umat  dan penciptaan  lapangan  kerja  apalagi  bila  zakat  tersebut  dikelola  melalui  usaha- usaha  produktif  sehingga  secara  sosial,  zakat  dapat  memberikan  dampak  bagi terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas yang diakibatkan oleh perbedaan pendapatan yang tajam; (3) zakat dapat meningkat- kan produktivitas dan daya beli masyarakat dan serta membendung inflasi.
Kedua,  pelarangan  riba.  Nilai  instrumental  ini  sangat  terkait  erat  dengan pemberantasan  praktik  kezaliman  dan  ketidakadilan  (Q.s.  al-Baqarah  [2]:  278- 279).  Secara  sempit  penghapusan  riba  berarti  penghapusan  eksploitasi  yang terjadi dalam utang-piutang maupun jual-beli (tetapi), secara luas penghapusan riba  dimaknai  sebagai  penghapusan  segala  bentuk  praktik  ekonomi  yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. 18
Secara  ekonomi,  praktik  riba  jelas  tampak  tidak  berpihak  kepada full employment (terciptanya  tenaga  kerja  penuh)  karena  sistem  riba  atau  bunga jelas  tidak  memberi  peluang  kepada  nasabah  untuk  masuk  ke  sektor-sektor usaha  yang  tingkat  profitnya  sama  atau  di  bawah  dari  suku  bunga  yang  ada. Akibatnya,  peluang  lapangan  kerja  menjadi  tertutup  dan  rekruitmen  terhadap tenaga kerja menjadi tidak bisa dilakukan.  Praktik ini  diperparah oleh  perban- kan  konvensional  yang  tidak  mau  mengambil  risiko  rugi  sehingga  mereka  me- minta jaminan kepada para nasabahnya. Kebijakan ini dapat diterapkan  kepada kaum yang berpunya karena merekalah yang memiliki jaminan.
Sementara  itu,  orang  yang  miskin  meskipun  secara  teknis  mereka  lebih layak untuk mendapatkan kredit karena keahlian dan kemampuan yang dimili- kinya. Namun, karena mereka tidak  memiliki apa-apa untuk dijaminkan,  maka mereka  tidak  bisa  mendapatkannya.  Hal  ini  akan  berdampak  kepada  produk- tivitas dan efisiensi. Di  samping itu sistem riba ini secara makro  akan mening- katkan inflasi, karena tingkat  suku bunga  yang dikenakan kepada nasabah jelas akan meningkatkan biaya produksi sehingga secara keseluruhan harga akan naik (inflasi).  Bila  harga-harga  secara  umum  meningkat,  maka  pasti  ada  kelompok masyarakat yang terpukul dan akan terkena dampak negatif dari inflasi tersebut yaitu  orang  yang  berpendapatan  rendah  sehingga  tidak  mustahil  mereka  yang semula  sebagai  muzaki  akan  jatuh  miskin.  Hal  ini  disebabkan    terjadinya  ke- naikan  harga-harga  yang  menyebabkan  mereka  tidak  mampu  memenuhi  ke- butuhan-kebutuhan pokoknya.
18 MB. Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami , (Yogyakarta: Penerbit Ekonomi, 2003), Cet. I, h. 39.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
kesenjangan ekonomi bisa dikurangi; (2) zakat secara langsung atau tidak tentu akan  mempunyai  pengaruh  nyata  terhadap  tingkah  laku  konsumsi  umat  dan penciptaan  lapangan  kerja  apalagi  bila  zakat  tersebut  dikelola  melalui  usaha- usaha  produktif  sehingga  secara  sosial,  zakat  dapat  memberikan  dampak  bagi terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas yang diakibatkan oleh perbedaan pendapatan yang tajam; (3) zakat dapat meningkat- kan produktivitas dan daya beli masyarakat dan serta membendung inflasi.
Kedua,  pelarangan  riba.  Nilai  instrumental  ini  sangat  terkait  erat  dengan pemberantasan  praktik  kezaliman  dan  ketidakadilan  (Q.s.  al-Baqarah  [2]:  278- 279).  Secara  sempit  penghapusan  riba  berarti  penghapusan  eksploitasi  yang terjadi dalam utang-piutang maupun jual-beli (tetapi), secara luas penghapusan riba  dimaknai  sebagai  penghapusan  segala  bentuk  praktik  ekonomi  yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. 18
Secara  ekonomi,  praktik  riba  jelas  tampak  tidak  berpihak  kepada full employment (terciptanya  tenaga  kerja  penuh)  karena  sistem  riba  atau  bunga jelas  tidak  memberi  peluang  kepada  nasabah  untuk  masuk  ke  sektor-sektor usaha  yang  tingkat  profitnya  sama  atau  di  bawah  dari  suku  bunga  yang  ada.
Akibatnya,  peluang  lapangan  kerja  menjadi  tertutup  dan  rekruitmen  terhadap tenaga kerja menjadi tidak bisa dilakukan.  Praktik ini  diperparah oleh  perban- kan  konvensional  yang  tidak  mau  mengambil  risiko  rugi  sehingga  mereka  me- minta jaminan kepada para nasabahnya. Kebijakan ini dapat diterapkan  kepada kaum yang berpunya karena merekalah yang memiliki jaminan.
Sementara  itu,  orang  yang  miskin  meskipun  secara  teknis  mereka  lebih layak untuk mendapatkan kredit karena keahlian dan kemampuan yang dimili- kinya. Namun, karena mereka tidak  memiliki apa-apa untuk dijaminkan,  maka mereka  tidak  bisa  mendapatkannya.  Hal  ini  akan  berdampak  kepada  produk- tivitas dan efisiensi. Di  samping itu sistem riba ini secara makro  akan mening- katkan inflasi, karena tingkat  suku bunga  yang dikenakan kepada nasabah jelas akan meningkatkan biaya produksi sehingga secara keseluruhan harga akan naik (inflasi).  Bila  harga-harga  secara  umum  meningkat,  maka  pasti  ada  kelompok masyarakat yang terpukul dan akan terkena dampak negatif dari inflasi tersebut yaitu  orang  yang  berpendapatan  rendah  sehingga  tidak  mustahil  mereka  yang semula  sebagai  muzaki  akan  jatuh  miskin.  Hal  ini  disebabkan    terjadinya  ke- naikan  harga-harga  yang  menyebabkan  mereka  tidak  mampu  memenuhi  ke- butuhan-kebutuhan pokoknya.
18 MB. Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami , (Yogyakarta: Penerbit Ekonomi, 2003), Cet. I, h. 39.
Ketiga, kerjasama ekonomi. Kalau dalam ekonomi kapitalis sangat diton- jolkan  masalah  kompetisi  bebas,  sehingga  mereka  melihat  orang  lain  sebagai kompetitor  atau  pesaing  yang  harus  ditundukkan.  Sedangkan  dalam  sistem ekonomi sosialis terjadi sebaliknya. Sistem ini tidak mengenal persaingan karena segala-galanya  sudah  diatur  oleh  negara  baik  di  tingkat  produksi,  distribusi maupun konsumsi. Tetapi berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, sistem ekonomi  Islam  sangat  dianjurkan  adanya  kerjasama  dalam  semua  tingkat  ke- giatan ekonomi baik pada sektor produksi maupun distribusi dan konsumsi.
Kerjasama  tersebut  bisa  dilakukan  dalam  bentuk syirkah,  mudhârabah, dan/atau koperasi yang fungsinya, menurut Daud Ali, 19 akan dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (Q.s. al-Baqarah [2]: 190), meningkat- kan  kesejahteraan,  mencegah  kesengsaraan  sosial  (Q.s.  Âli  ‘Imrân  [3]:  103,  al- Mâidah  [5]:  3,  al-Tawbah  [9]:  71,  105  ),  mencegah  penindasan  ekonomi  dan distribusi kekayaan yang tidak merata (Q.s. al-Isrâ’ [17]: 16, al-Hâqqah [69]: 25 - 37,  89  :  17-20,107  :1-7),  dan  melindungi  kepentingan  ekonomi  lemah  (Q.s.  al- Nisâ’ [4]: 5-10, al-Fajr [89]: 17-26 ). Dengan adanya kerjasama ini maka prinsip yang  kuat  membantu  yang  lemah  (Q.s.  al-Zukhruf  [43]:  32)  dan  adanya pembagian kerja dan spesialisasi tentu bisa ditegakkan sehingga kebersamaan, keadilan, dan pertumbuhan serta pemerataan akan dapat diwujudkan.
Keempat , jaminan sosial. Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas  hidup  yang  minimum (basic  needs) bagi  seluruh  lapisan  masyarakat (Q.s.  al-Tawbah  [9]:  6).  Pentingnya  jaminan  sosial  tersebut  terkandung  dalam ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa: (1) manfaat sumber-sumber alam harus dapat  dinikmati  oleh  semua  makhluk  Allah  (Q.s.  al-An’âm  [6]:  38,  al-Rahmân [55]:  10);  (2)  Kehidupan  fakir  miskin  harus  diperhatikan  oleh  masyarakat terutama  oleh  mereka  yang  punya  (Q.s.  al-Dzâriyât  [51]:19,  al-Ma‘ârij  [70]:  24); (3)  Kekayaan  tidak  boleh  dinikmati  dan  hanya  berputar  di  antara  orang-orang kaya saja. (4) Berbuat kebaikanlah kepada masyarakat sebagaimana Allah telah berbuat  baik  kepadamu  (Q.s.  al-Qashash  [28]:  77),  antara  lain  dengan  menye- diakan  sumber-sumber  alam  itu;  (5)  Seorang  Muslim  yang  tidak  mempunyai kekayaan  harus  mau  dan  mampu  menyumbangkan  tenaganya  untuk  tujuan- tujuan  sosial    (Q.s.  al-Tawbah  [9]:  79);  (6)  Seseorang  janganlah  menyumbang untuk  kepentingan  sosial  dan  juga  untuk  keperluan  pribadi  serta  keluarga sebagai  unit  kecil  masyarakat  agar  dipuji  oleh  orang  lain  (Q.s.  al-Tawbah  [9]: 262); (7) Jaminan sosial itu harus diberikan sekurang-kurangnya kepada mereka
19 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf ,  (Jakarta: UI Press, 1998), Cet. I, h.16.
Anwar Abbas: Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat 122
yang  disebutkan  dalam  Alquran  sebagai  pihak-pihak  yang  berhak  atas  jaminan tersebut (Q.s. al-Baqarah [2]: 273, al-Tawbah [9]: 60 ), dan lain-lain. 20
Dengan melaksanakan ajaran tentang jaminan sosial di atas berarti manu- sia  di  samping  telah  berusaha  mendekatkan  dirinya  kepada  Allah,  membersih- kan hartanya, dan membuang sifat riba dan tamak serta egoismenya, dan telah memberlakukan hartanya sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini akan mencip- takan  kehidupan  yang  berkeadilan  dan  berkeseimbangan  yang  penuh  dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan.

## Peranan Negara
Berbeda  dengan  sistem  ekonomi  kapitalisme  yang  sangat  memproduksi peran  pemerintah  dan  memberikan  kebebasan  yang  sangat  luas  kepada  para pelaku  pasar  (swasta)  dan  sistem  ekonomi  sosialisme  yang  mereduksi  peran swasta dan memberikan peran yang teralu besar kepada pemerintah atau nega- ra,  sistem  ekonomi  Islam  berada  ditengah-tengah.  Artinya  Islam  menghormati mekanisme  pasar  tetapi  juga  sekaligus  memberikan  peran  kepada  pemerintah untuk  mendorong  para  pelaku  ekonomi  agar  berbuat  baik  dan  mencegah mereka untuk tidak berbuat munkar. 21
Dengan  demikian  tidak  terjadi  distorsi  alau  pelanggaran  aturan  moral  di pasar  seperti  adanya  praktik  penipuan,  kecurangan,  penimbunan  dan  lain-lain. Selain itu  dapat mendorong bagi terciptanya pertumbuhan, pemerataan dan sta- bilitas ekonomi yang mantap. Di zaman awal Islam peran ini di laksanakan oleh sebuah lembaga independen yang dinamakan lembaga hisbah yang fungsi dan tugasnya  seperti  dikemukakan  oleh  A.  A.  Islahi  adalah  memerintahkan  semua yang  berada  di  bawah  wewenangnya  untuk  melaksanakan  salat  Jumat,  menu- naikan  salat  wajib  lainnya,  menegakkan  kebenaran,  membayar  kembali  sim- panan, melarang perbuatan buruk seperti berkata dusta, tidak jujur, mengurangi timbangan  dan  takaran,  melakukan  penipuan  pada  masalah  industri,  perda- gangan, agama dan sebagainya. 22
Ini  artinya  kehadiran  pemerintah  selain  untuk  menegakkan  mekanisme pasar  yang  baik  juga  sekaligus  untuk  mengatasi  kegagalan  pasar  itu  sendiri. Semua  itu  tentunya  akan  sangat  berpengaruh  terciptanya  kebebasan,  keseim- bangan, kebersamaan, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
20 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf ,  h. 17. 21 Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm, Wâzhifah al-Hukûmah al-Islâmiyyah , (Bayrût : Dâr al- Fikr al-Lubnân, 1992), h. 15.
22 A.A.  Islahi, Konsepsi  Ekonomi  Ibnu  Taimiyah ,  diterjemahkan  oleh  Anshari  Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), Cet. I, h. 242.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
yang  disebutkan  dalam  Alquran  sebagai  pihak-pihak  yang  berhak  atas  jaminan tersebut (Q.s. al-Baqarah [2]: 273, al-Tawbah [9]: 60 ), dan lain-lain. 20
Dengan melaksanakan ajaran tentang jaminan sosial di atas berarti manu- sia  di  samping  telah  berusaha  mendekatkan  dirinya  kepada  Allah,  membersih- kan hartanya, dan membuang sifat riba dan tamak serta egoismenya, dan telah memberlakukan hartanya sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini akan mencip- takan  kehidupan  yang  berkeadilan  dan  berkeseimbangan  yang  penuh  dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan.

## Peranan Negara
Berbeda  dengan  sistem  ekonomi  kapitalisme  yang  sangat  memproduksi peran  pemerintah  dan  memberikan  kebebasan  yang  sangat  luas  kepada  para pelaku  pasar  (swasta)  dan  sistem  ekonomi  sosialisme  yang  mereduksi  peran swasta dan memberikan peran yang teralu besar kepada pemerintah atau nega- ra,  sistem  ekonomi  Islam  berada  ditengah-tengah.  Artinya  Islam  menghormati mekanisme  pasar  tetapi  juga  sekaligus  memberikan  peran  kepada  pemerintah untuk  mendorong  para  pelaku  ekonomi  agar  berbuat  baik  dan  mencegah mereka untuk tidak berbuat munkar. 21
Dengan  demikian  tidak  terjadi  distorsi  alau  pelanggaran  aturan  moral  di pasar  seperti  adanya  praktik  penipuan,  kecurangan,  penimbunan  dan  lain-lain. Selain itu  dapat mendorong bagi terciptanya pertumbuhan, pemerataan dan sta- bilitas ekonomi yang mantap. Di zaman awal Islam peran ini di laksanakan oleh sebuah lembaga independen yang dinamakan lembaga hisbah yang fungsi dan tugasnya  seperti  dikemukakan  oleh  A.  A.  Islahi  adalah  memerintahkan  semua yang  berada  di  bawah  wewenangnya  untuk  melaksanakan  salat  Jumat,  menu- naikan  salat  wajib  lainnya,  menegakkan  kebenaran,  membayar  kembali  sim- panan, melarang perbuatan buruk seperti berkata dusta, tidak jujur, mengurangi timbangan  dan  takaran,  melakukan  penipuan  pada  masalah  industri,  perda- gangan, agama dan sebagainya. 22
Ini  artinya  kehadiran  pemerintah  selain  untuk  menegakkan  mekanisme pasar  yang  baik  juga  sekaligus  untuk  mengatasi  kegagalan  pasar  itu  sendiri.
Semua  itu  tentunya  akan  sangat  berpengaruh  terciptanya  kebebasan,  keseim- bangan, kebersamaan, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
20 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf ,  h. 17. 21 Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm, Wâzhifah al-Hukûmah al-Islâmiyyah , (Bayrût : Dâr al- Fikr al-Lubnân, 1992), h. 15.
22 A.A.  Islahi, Konsepsi  Ekonomi  Ibnu  Taimiyah ,  diterjemahkan  oleh  Anshari  Thayib,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), Cet. I, h. 242.

## Penutup
Sistem  ekonomi  Islam  adalah  sebuah  sistem  ekonomi  tersendiri,  bukan merupakan  perpaduan  dan  atau  campuran  antara  sistem  ekonomi  kapitalisme dan sosialisme, karena falsafah, nilai-nilai dasar, dan nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan kedua sistem tersebut.
Sistem  ekonomi  Islam  menempatkan  manusia  bukan  sebagai  sentral (antroposentrisme) tetapi  sebagai  hamba  Tuhan (abid) yang  harus  mengabdi dan  mengemban  tugas  yang  dipercayakan-Nya  sebagai  khalifah.  Untuk  itu, dalam  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukannya  harus  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, persaudaraan, serta kebersamaan  sesuai  ajaran  agama  agar  tercipta  sebuah  tatanan  hidup  pribadi dan bermasyarakat serta bernegara yang baik.
Untuk itu, Islam telah meletakkan basis-basis kebijakannya berupa: (1) pe- rintah membayar zakat kepada orang-orang yang mampu untuk para mustahiq;
(2)  melarang  praktik-praktik  riba  (eksploitasi);  (3)  memberikan  jaminan  sosial kepada orang yang berhak menerimanya; (4) mendorong terciptanya kerjasama ekonomi  tidak  hanya  antara  individu  dengan  individu  atau  masyarakat  dengan masyarakat  lainnya  tetapi  juga  kerjasama  antar  negara;  (5)  memfungsikan lembaga  pemerintah  untuk  menjadi  polisi  sehingga  sinergi  para  pelaku  pasar akan  dapat  mewujudkan  dan  menciptakan  kemakmuran,  keamanan,  dan  kea- dilan di tengah-tengah masyarakat. []

## Pustaka Acuan
Buku: Anto,  MB.  Hendri, Pengantar  Ekonomi  Mikro  Islami ,  Yogyakarta:  Penerbit  Eko- nomi, 2003.
Turkmânî, al-, ‘Adnân Khâlid, al-Madzhab al-Iqtishâdî al-Islâmî, Riyâdh: Maktabah al-Sawâdî, Jâmi‘ah al-Imâm Muhammad ibn Su‘ûd al-Islâmiyyah, t.th..
Ali,  Mohammad  Daud, Sistem  Ekonomi  Islam,  Zakat  dan  Wakaf ,  Jakarta:  UI Press,  1998. Bertens, K. Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Penerbit Kanisius,  2000. Chapra,  M.  Umer, Islam  dan  Tantangan  Ekonomi,  Islamisasi  Ekonomi  Kontem- porer ,  diterjemahkan  Nur  Hadi  Ihsan  dan  Rifki  Amar,  Surabaya:  Risalah Gusti, 1999.
Islahi,  A.A., Konsepsi  Ekonomi  Ibnu  Taimiyah ,  diterjemahkan  oleh  Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu,  1997.
Qaradhawi, Yusut, Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian ,  Jakarta: Robbani Press, 1995.
Anwar Abbas: Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat 124
Rachbini, Didik J., Ekonomi Politik, Paradigma, dan Teori Pilihan Publik , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Saefudin, Ahmad M., Studi Nilai-nilai Sistem Ekonom Islam , Jakarta: Media Dak- wah, 1984.
Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik , Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widia- sarana Indonesia, 1992.
Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm, Wazhîfah al-Hukûmah al-Islâmiyyah , Bayrût: Dâr al-Fikr al-Lubnân, 1992.
Media Massa: Kompas , 15 September 1992 Kompas , 20 Januari 1993