Pelatihan akuntansi keuangan desa berbasis SISKEUDES sebagai upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Bicorong Pakong Pamekasan
1 Ira Hasti Priyadi, 2 Uly Mabruroh Halida, 3 Firman Ardiansyah, 4 Nur Faiqoh Institut Agama Islam Negeri Madura
1 irahastipriyadi@iainmadura.ac.id, 2 ulyhalida@iainmadura.ac.id,
3 firmanardiansyah1502@iainmadura.ac.id, zaifaelfakhsya@gmail.com

## Abstract
Constitution  number  6  of  2014  mandates  that  the  village  government  has  to  be independent  in  managing  the  government  system.  In  its  journey,  the  Village  Law made significant changes to village development. However, it cannot be denied that many village heads and village officials have received the spotlight due to their failure to carry out the mandate of the Village Law. The reason is that they do not understand the rules and the low quality of human resources who manage village finances. The purpose of organizing this activity is to educate and provide adequate knowledge to village  officials  in  managing  village  finances.  The  approach  or  method  used  is Participatory  Action  Research  (PAR),  which  starts  from  a  site  survey,  analyzing problems, developing solutions, conducting training, and finally evaluating. From the implementation  of  the  activities,  it  was  found  that  the  participants  gained  an understanding  of  village  financial  management  and  provided  solutions  to  the problems  they  faced.  The  Village  Financial  System  (SISKEUDES)  can  facilitate village  officials  in  reporting  village  finances  so  that  the  reported  finances  can  be transparent and accountable.
Keywords: Government Accounting; SISKEUDES; Village Accounting

## Abstrak
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanahkan agar pemerintah desa bisa mandiri  dalam  mengelola sistem pemerintahannya. Dalam perjalanannya, UU Desa memberi perubahan cukup signifikan terhadap pembangunan desa. Namun juga tidak dapat  dipungkiri,  banyak  kepala  desa  beserta  aparat  desa  yang  mendapat  sorotan disebabkan  gagal  mengemban  amanah  UU  Desa  ini.  Penyebabnya  karena  belum memahami  aturan  serta  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  mengelola keuangan  desa.  Tujuan  penyelenggaraan  kegiatan  ini  untuk  mengedukasi  dan memberikan  pengetahuan  yang  memadai  kepada  aparat  desa  Bicorong  dalam mengelola keuangan desa. Adapun pendekatan atau metode yang digunakan adalah Participatory  Action  Research  (PAR),  yang  dimulai  dari  survei  lokasi,  menganalisis permasalahan, menyusun solusi, mengadakan pelatihan, dan yang terakhir evaluasi. Dari pelaksanaan kegiatan diperoleh hasil bahwa peserta memperoleh pemahaman tentang  pengelolaan  keuangan  desa  serta  memberikan  solusi  atas  permasalahan yang dihadapi. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dapat mempermudah aparatur desa  dalam  pelaporan  keungan  desa  sehingga  keuangan  yang  dilaporkan  dapat transparan dan akuntabel.
Kata Kunci: Akuntansi Pemerintahan; SISKEUDES; Akuntansi Desa
Article Info: https://doi.org/10.19105/pjce.v5i1.8063 Received 04 January 2023; Received in revised form 08 June 2023; Accepted 27 June 2023 2684-9615/  ©2023 Perdikan:  Journal  of  Community  Engagement .  This  is  an  open  access article under the CC BY-NC 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )

## 1.  Pendahuluan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, telah memberikan kewenangan kepada desa sebagai daerah otonom dalam mengurus  tata  kelola  pemerintahan  masing-masing,  termasuk  pelaksanaan program-program  pembangunan  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan hidup masyarakat (Lamuda dkk., 2022). Sehingga, selain memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan  masyarakat,  desa  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan pelayanan  publik,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pelaksanaan pembangunan (Mulyani dkk., 2022).
Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  publik,  maka  diperlukan kemampuan  aparatur  desa  untuk  menjalankan  sistem  dan  prosedur penatausahaan  keuangan  desa  dalam  menyusun  laporan  keuangan  desa mengingat pendapatan dan alokasi belanja Desa saat ini sangat banyak (IAI- KASP,  2015).  Pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  seluruh  kegiatan  mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban  keuangan  desa  yang  terbagi  menjadi  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDesa),  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  yakni  rencana  keuangan  tahunan Pemerintahan Desa.
Melihat  kompleksitas  pengelolaan  keuangan  tersebut,  diperlukan Peraturan Bupati/ Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Mengacu pada UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Ikatan Akuntan Indonesai (IAI) memandang perlu adanya partisipasi dari berbagai kalangan agar  pelaksanaan  dari  undang-undang  tersebut  berjalan  dengan  baik  yaitu partisipatif, akuntabel, transparan serta keadilan.
Fokus  penting  dari  penyaluran  dana  terletak  pada  implementasi pengalokasian  dana  desa  agar  bisa  sesuai  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan,  karena  potensi  risiko  dalam  hal  pengelolaan  dana  desa  dapat terjadi baik secara administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Pratiwi & Muliasari, 2020).
Fenomena  yang  sering  dijumpai  yakni  kasus  kepala  desa  beserta perangkat  desa  yang  kesulitan  dalam  mengelola  keuangan  desa  terutama mengenai  penatausahaan,  pelaporan  dan  cara  mempertanggungjawabkan dana  karena  tingkat  pendidikan  dan  pengalaman  yang  terbatas.  Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan permasalahan dalam mengelola keuangan
desa  seperti  terbatasnya  akses  dan  rendahnya  kemampuan  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  sehingga  pengelolaan  keuangan  dana  desa  belum sesuai dengan Permen No. 113 Tahun 2014 (Djauhar dkk., 2020).
Untuk itu diperlukan solusi agar kepala desa beserta perangkat desa bisa mampu mengelola keuangan desa dengan baik, benar, dan akuntabel sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Akuntabilitas  adalah  salah  satu  indikator pencapaian keberhasilan dalam mengelola keuangan desa (S & Ishak, 2021). Agar  pengelolaan  keuangan  desa  bisa  tepat  sasaran  serta  tidak  terjadi penyelewengan  maka  dibutuhkan  pengetahuan  dan  keterampilan  sehingga pencapaian akuntabilitas, dan transparansi dapat terwujud.
Atas  dasar  permasalahan  tersebut,  perlu  diadakan  kegiatan  pelatihan sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  dari aparat desa sehingga keuangan yang dikelola dapat lebih baik dan akuntabel. Pedoman yang akan digunakan yakni sesuai dengan yang telah diterbitkan oleh IAI-KAS P “Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa”, pendekatan dari  Pedoman  Asistensi  Akuntansi  Keuangan  Desa  ini  adalah  memberikan pemahaman terhadap alur pikir bagaimana pemerintah desa dapat menyusun laporan keuangannya.
Desa  Bicorong  merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kabupaten Pamekasan, Profinsi Jawa Timur. Desa Bicorong menjadi objek yang dipilih untuk  pelatihan  dan  pendampingan  ini  karena  Desa  Bicorong  pada  tahun 2022 terjadi pergantian Kepala Desa beserta aparaturnya. Sebagaimana hasil survey awal yang dilakukan melalui pertemuan dan diskusi mendalam dengan Kepala  Desa  Bicorong  mengenai  kondisi  akuntabilitas  keuangan  Desa Bicorong  serta  permasalahan  maupun  kesulitan  mengenai  keuangan  desa yang  dihadapi  saat  ini,  yang  mana  kondisi  pencatatan  keuangan  dan  sisi pelaporan keuangan Desa Bicorang masih kurang tersistematis karena SDM yang kurang kompeten di bidangnya, sehingga menjadi langkah yang tepat mengenai adanya pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan Desa Bicorong  dari  segi  akuntansinya  demi  terwujudnya  laporan  keuangan  yang akuntabel dan transparan.
Selain itu juga diadakan praktik penggunaan alat pengendali yang disebut sistem  informasi  yang  aman  dan  bebas  dari  intervensi  kepentingan  karena langsung diawasi oleh BPKP dan Kemendagri, yakni Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dimana sistem ini diberikan secara cuma-cuma ke setiap desa di  seluruh  Indonesia  dengan  harapan  agar  SISKEUDES  diimplementasikan demi terjaminnya akuntabilitas, tertib administrasi, keamanan keuangan, dan meminimalisir permasalahan hukum karena korupsi.

## 2.  Metode
Metode yang digunakan pada pelatihan dan pendampingan kali ini adalah Participatory Action Research (PAR), yaitu metode penyadaran masyarakat mengenai masalah yang ada serta mendorong keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan perubahan yang akan dilaksanakan (Rahmat & Mirnawati,  2020).  Metode  ini  digunakan  karena  sesuai  dengan  kondisi  dan kebutuhan  masyarakat  saat  ini  di  Desa  Bicorong  mengenai  permaslahan
pengelolaan  keuangan  desa.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  di  Balai  Desa Bicorong,  Kecamatan  Pakong,  Kabupaten  Pamekasan,  pada  Sabtu,  12 November  2022.  Adapun  tahapan-tahapan  pelaksanaan  pada  kegiatan  ini sebagai berikut:
Gambar 1. Skema Pelaksanaan Pengabdian

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Perubahan sosial merupakan hal yang nyata dan pasti terjadi. Begitu juga dengan  adanya  perubahan  peradaban  manusia  yang  selalu  tumbuh  dan berkembang. Proses perubahan ini disebabkan karena adanya perkembangan  komunikasi,  transportasi,  teknologi,  dan  kelancaran  arus informasi  (Marius,  2006).  Perubahan  ini  juga  terjadi  dalam  dunia pemerintahan.
Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  merupakan  sebuah  aplikasi  atau alat  bantu  yang  digunakan  untuk  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan keuangan  desa  mulai  dari  tahap  awal  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara komputerisasi  yang  telah  disesuaikan  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  20  tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  yang selanjutnya dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Bersama BPKP (Ridwan, 2019).
Adanya  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (SISKEUDES)  memberikan kemudahan  dalam  membuat  analisa  atau  langkah  yang  harus  dilakukan dimasa  depan  dalam  hal  pembangunan  desa  selanjutnya.  Aplikasi SISKEUDES  ini  sangat  membantu  dan  memberikan  kemudahan  dalam  hal
mengatur keuangan desa sehingga keuangan desa menjadi semakin stabil. Fitur-fitur  yang  tersedia  pada  aplikasi  SISKEUDES  ini  telah  dibuat  secara sederhaan dan user friendly. Selain untuk mempermudah pengguna, laporan keuangan  yang  dihasilkan  juga  lebih  lengkap  dan  andal.  Dengan menggunakan proses penginputan sekali sesuai dengan data yang ada dan transaksi  yang  ada  serta  laporan  yang  dihasilkan  berupa  dokumen  yang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang ada.
Saat ini aplikasi SISKEUDES sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya aplikasi yang memiliki peran  yang  sangat  baik  dalam  mengelola  keuangan  desa  dengan  tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan sehingga mampu untuk meminimalisir  adanya  masalah  yang  mungkin  sering  terjadi  seperti  adanya kecurangan yang sering kita temui dalam hal pelaporan keuangan desa.
Penggunaan  SISKEUDES  merupakan  suatu  bentuk  perkembangan  dari Sistem Informasi Akuntansi (SIA). SIA adalah suatu kesatuan aktivitas, data, dokumen, dan teknologi yang keterkaitannya dirancang untuk mengumpulkan dan  memproses  data,  sampai  dengan  menyajikan  informasi  kepada  para pengambil keputusan di internal organisasi dan eksternal organisasi (Ridwan, 2016).  SIA  bertujuan  untuk  menghasilkan  informasi  yang  cepat,  tepat,  dan akurat juga berguna dalam menjaga kekayaan daerah melalui pelaksanaan prosedur  yang  diawasi.  SISKEUDES  diharapkan  dapat  mendukung tercapainya  tujuan  SIA  tersebut.  Menurut  survey  BPKP  pada  tahun  2014, pengetahuan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  perangkat  desa  sangat  minim dalam hal keuangan desa, padahal dana yang dikelola oleh desa tidak sedikit dan  siskeudes  merupakan  aplikasi  yang  dapat  membantu  terwujudnya akuntabilitas dan transparansi, namun disisi lain masih terdapat banyak desa yang belum memanfaatkan SISKEUDES dengan maksimal.
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan tahap awal yaitu  pemilihan  lokasi.  Lokasi  yang  dipilih  pada  pelatihan  ini  yakni  Desa Bicorong,  objek  ini  dipilih  karena  Desa  Bicorong  pada  tahun  2022  terjadi pergantian Kepala Desa Beserta aparaturnya sehingga menjadi langkah yang tepat mengenai adanya pelatihan dan pendampingan mengenai pengelolaan keuangan desa dari segi akuntansinya demi terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan periode lima tahun kedepan.
Survey  ini  dilakukan  dengan  pertemuan  dan  diskusi  secara  mendalam dengan  Kepala  Desa  Bicorong  mengenai  kondisi  akuntabilitas  keuangan Desa  Bicorong  serta  permasalahan  maupun  kesulitan  mengenai  keuangan desa yang dihadapi saat ini. Selain itu, pada pertemuan ini juga meminta izin atas  rencana  pelaksanaan  pelatihan  akuntansi  keuangan  desa  berbasis SISKEUDES di Desa Bicorong.
Sebelum  adanya aplikasi SISKEUDES ini, dalam  pengelolaan keuangan Desa  Bicorong  dilakukan  seacara  manual  mulai  dari  proses  perencanaan sampai  dengan  pertanggungjawaban.  Dalam  proses  manual  tersebut, pengelolaan  keuangan  Desa  Bicorong  menggunakan  software  Micosoft Excel.
Kegiatan  pelatihan  ini  dilaksanakan  pada  Sabtu,  16  November  2022. Dimulai  pada  pukul  08.00  WIB –  Selesai.  Tim  pelaksana  terdiri  dari  Dosen dan Mahasiswa, sedangkan peserta pelatihan terdiri dari: 1) Aparatur Desa, Desa Bicorong, 2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bicorong, 3) Karang Taruna Desa Bicorong, serta 4) Tim Penggerak PKK Desa Bicorong.
Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Desa Bicorong, Bapak Abdul Latif, dalam sambutannya dia merasa bangga dan bersyukur atas diadakannya pelatihan akuntansi desa ini, dengan harapan semoga sistem keuangan Desa Bicorong bisa  semakin  baik  kedepannya  dengan  meningkatnya  kompetensi  SDM  di Desa Bicorong, terutama di bagian keuangan (bendahara).
Gambar 2. Sambutan sekaligus pembukaan oleh kepala Desa Bicorong
Selanjutnya tim pelaksana, Ibu Uly Mabruroh Halida dalam sambutannya menjelaskan bahwa pelatihan ini diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  (FEBI) IAIN  Madura  dalam  program  Pengabdian  Kepada Masyarakat (PKM)  tahun  2022.  Pada  PKM  kali  ini  tema  yang  diangkat  yakni  tentang akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dengan  tujuan  agar  laporan  keuangan Desa Bicorong semakin baik, mudah, rapi, transparan, dan akuntabel.
Gambar 4. Sambutan oleh Tim Pelaksana
Pelatihan  ini  dimulai  dengan  materi  akuntabilitas  keuangan  desa  yang disampaikan  oleh  Ketua  Tim  Pelaksana  PKM,  Ibu  Ira  Hasti  Priyadi.  Pada materi ini fokus secara teori yang meliputi akuntabilitas keuangan pemerintah dan desa, standar akuntansi pemerintah, dan pelaporan keuangan desa.
Gambar 5. Materi Pengantar
Materi inti pelatihan ini disampaikan oleh pperator sistem keuangan Desa (SISKEUDES) Kabupaten Pamekasan, Bapak Rahmat Fajar. Pada materi ini dijelaskan  secara  praktis  meliputi  kebijakan  pengelolaan  keuangan  desa, area  resiko  dalam  implementasi  pengelolaan  keuangan  desa,  asas pengelolaan  keuangan  desa,  tupoksi  aparatur  desa  dalam  pengelolaan keuangan  desa,  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,  pembinaan  dan  pengawasan.  Selain  itu,  narasumber juga  menjelaskan  penyusunan  Peraturan  Desa  (Perdes)  APBD  desa, pengawasan  fungsional  keuangan  desa,  Surat  Edaran  Kementerian  Dalam Negeri  tentang  Aplikasi  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  dan  kasus-kasus penyelewengan keuangan desa di Kabupaten Pamekasan.
Gambar 6. Narasumber memberikan materi
Setelah semua materi dijelaskan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta  pelatihan  kepada  pemateri.  Pada  sesi  ini,  peserta  pelatihan  tidak hanya  menanyakan  tentang  materi  yang  kurang  dipahami,  tetapi  juga
menyampaikan kendala-kendala keuangan desa di Desa Bicorong sehingga pemateri selain menjawab pertanyaan peserta juga menyampaikan solusi dan masukan-masukan  mengenai  permasalahan  yang  menjadi  kendala  di  desa Bicorong.
Gambar 7. Sesi tanya jawab dan diskusi
Pelatihan  ini  ditutup  dengan  pemberian  sertifikat  kepada  pemateri  dan kepala desa, selanjutnya yakni sesi dokumentasi.
Gambar 8. Pemberian Sertifikat kepada narasumber dan kepala desa
Setelah  pelatihan  selesai,  sebagai  bentuk  evaluasi  awal,  diadakan wawancara terhadap salah satu peserta yakni Bapak Subairi selaku Kepala Urusan  Tata  Usaha  dan  Umum  Desa  Bicorong  menyampaikan  bahwa pelatihan seperti ini sangat bermanfaat sekali apalagi pematerinya kompeten di bidangnya, sehingga mampu memberikan wawasan dan solusi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami oleh Desa Bicorong dalam aspek keuangan desa.
“Menurut pendapat saya, dengan adanya pelatihan pengelolaan keuangan berbasis SISKEUDES, yang diselenggarakan oleh IAIN Madura ini sangat membantu  terhadap  pemerintah  desa  khususnya  dalam  melakukan pengelolaan  keuangan  desa,  baik  itu  yang  bersumber  dari  DD,  ADD, ataupun  PAD,  intinya  banyak  ilmu  yang  didapat.  Kami  atas  nama
pemerintah  Bicorong  sangat  berterimakasih  kepada  panitia  pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan ini di Desa Bicorong.” (Wawancara, 16 November 2022, Pukul 13.00).
Berdasarkan  hasil  pengabdian  tersebut  juga  ditemukan  bahwa  dengan adanya  pelatihan  SISKEUDES  memberikan  dampak  yang  positif.  Dengan pelatihan  tersebut  perangkat  desa  dapat  menyediakan  informasi  data  yang cepat,  tepat,  serta  akurat  karena  setiap  data  yang  diinput  secara  otomatis tersimpan  dalam  aplikasi.  Selama  pelaksanaan  kegiatan  mulai  dari pendampingan  dan  observasi,  ditemukan  penerapan  aplikasi  SISKEUDES belum  optimal. Faktor sumber  daya manusia menjadi yang paling berperan dalam  hal  ini.  Perangkat  desa  yang  berperan  dalam  pengoperasian SISKEUDES  kurang  memahami  aplikasi  tersebut.  Perangkat  desa  tersebut seringkali  lupa  tahap-tahap  penginputan  data.  Pengoperasian  aplikasi  ini masih  dianggap  rumit  oleh  perangkat  desa.  Selain  itu,  perangkat  desa tersebut juga kurang memiliki pengetahuan tentang anggaran desa, ini terlihat dari  kebingungan  perangkat  desa  bersangkutan  ketika  melakukan penginputan  APBDes  dalam  aplikasi  SISKEUDES.  Misalnya  dalam menentukan  jenis-jenis  pendapatan  desa  apakah  masuk  pendapatan  asli desa,  pendapatan  transfer,  atau  pendapatan  lain-lain  yang  sah.  Secara keseluruhan  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  SISKEUDES  di  Desa Bicorong Kecamatan Pakong masih tergantung pada bantuan dari operator di Kecamatan. Perangkat desa sebaiknya meningkatkan pengetahuannya baik dengan  melanjutkan  pendidikan  maupun  rutin  mengikuti  pelatihan  terkait akuntansi  desa,  dana  desa  maupun  keterampilan  khusus  lainnya  (Martini dkk., 2019).

## 4.  Kesimpulan
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  yang  diselenggarakan  oleh Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  (FEBI)  IAIN  Madura,  tahun  2022 dilaksanakan di Desa Bicorong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, pada Sabtu, 16 November 2022 dengan mengangkat tema tentang Akuntansi Keuangan Desa. Kegiatan ini dikemas dengan materi dan pelatihan yang turut dihadiri oleh Aparatur Desa, Desa Bicorong, Bumdes Desa Bicorong, Karang Taruna  Desa  Bicorong,  dan  TP/PKK  Desa  Bicorong.  Pelatihan  ini  bejalan dengan  lancer  dengan  pemateri  yang  kompeten  di  bidangnya  yakni  bapak Rahmat  Fajar  selaku  Operator  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES) Kabupaten Pamekasan.
Kegiatan  ini  dilaksanakan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada perangkat  desa  khususnya  bendahara  dan  pengelola  keuangan  lainnya mengenai  pentingnya  akuntabilitas  keuangan  desa  serta  bagaimana menyusun  dan  melaporkan  keuangan  desa  agar  dapat  transparan  dan akuntabel  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  di tentukan oleh pemerintah.

## Referensi
Djauhar,  A.,  Manan,  L.  O.  A.,  &  Awit,  D.  (2020).  Analisis  Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Sultra Journal of Economic and Business , 1 (2), 105 –119. https://doi.org/10.54297/sjeb.vol1.iss2.137 IAI-KASP.  (2015).  Pedoman  Asistensi  Akuntansi  Keuangan  Desa. Ikatan Akuntansi Indonesia , 1 –75.
Lamuda,  I.,  Abdullah,  J.,  Hasan,  W.,  &  Rahman,  Z.  (2022).  Sosialisasi Pengelolaan  Keuangan  Desa. Dikmas:  Jurnal  Pendidikan  Masyarakat Dan  Pengabdian , 2 (1),  41.  https://doi.org/10.37905/dikmas.2.1.41- 48.2022 Marius,  J.  A.  (2006).  Analitik  perubahan  sosial. Penyuluhan , 2 (2),  1 –8.
https://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/download/2190/1219/ Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A. N. (2019). Pengelolaan Keuangan  Berbasis  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 25 (2), 69.
https://doi.org/10.24114/jpkm.v25i2.13916 Mulyani,  H.  S.,  Suparto,  L.,  Sudirno,  D.,  Masduki,  &  Prihartini,  E.  (2022). Pelatihan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Desa  Berdasarkan Pedoman  Asistensi  Akuntansi  Keuangan  Desa  di  Desa  Cikalong Kecamatan  Sukahaji  Kabupaten  Majalengka. BERNAS:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (4), 563 –568. https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.2959
Pratiwi, D. N., & Muliasari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan
Desa  Guna  Meningkatkan  Akuntabilitas  di  Desa  Mlandi  Wonosobo. Jurnal Ilmiah Pangabdhi , 6 (2), 158 –162.
https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7506 Rahmat,  A.,  &  Mirnawati,  M.  (2020).  AKSARA:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan Nonformal. Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal , 06 (01), 62 –71.
Ridwan, M. A. (2016). Tugas Akhir. 175.45.187.195 , 31124.
ftp://175.45.187.195/Titipan-Files/BAHAN  WISUDA  PERIODE  V  18 MEI 2013/FULLTEKS/PD/lovita meika savitri (0710710019).pdf Ridwan,  M.  A.  (2019).  Analisis  Peran  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Akuntabilitas  Keuangan Desa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Bogorejo, Kecamatan  Gending  Tataan,  Kabupaten  Pesawaran). Ekonomi Syariah , 6 (3), 198.
S,  N.  L.  H.,  &  Ishak,  P.  (2021).  Gejala  Patologi  Birokrasi  Pemerintah  Desa Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Keberhasilan  Pengelolaan  Dana  Desa.
Gorontalo Accounting Journal , 4 (2), 133. https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1593