Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281.
Email: agkarim@ugm.ac.id.

## POLITIKA
: Jurnal Ilmu Politik
Volume 10, Nomor 2, Oktober 2019 doi: 10.14710/politika.10.2.2019.215-228
Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset
Abdul Gaffar Karim Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro
Recieved: 22 Juni 2019 Revised: 29 Juni 2019 Accepted: 29 Juni 2019
Kata Kunci: aktor politik; media sosial; polarisasi politik; politik elektoral

## Pendahuluan: Satu Jagad, Dua Kutup
“Bagaimana  cara  membedakan  apakah  seorang  tokoh  Muslim  itu  mendukung Prabowo  atau  mendukung  Jokowi?”  seorang  teman  bertanya  pada  saya,  dalam sebuah obrolan saat mudik lebaran bulan Juni 2018.
“Kita  bisa  lihat  ekspresi  politiknya,  juga  kita  bisa  perhatikan  latar  belakang  dan afiliasinya.  Tokoh-tokoh  NU  kebanyakan  pro  Jokowi.  Tokoh-tokoh Muhammadiyah  mungkin  banyak  yang  pro  Prabowo.”  Saya  menjawab  dengan lagak analitis.
“Lalu?”

## Abstrak:
Tulisan  ini  membahas  polarisasi  dalam  politik  elektoral  di  Indonesia,  yang dalam banyak aspek sangat ditentukan oleh framing media dan interaksi para aktor dalam media sosial. Sejak tahun 2014, Indonesia mengalami polarisasi politik  dalam  derajat  yang  cukup  mengkhawatirkan  setiap  kali  berlangsung pemilihan pimpinan eksekutif ditingkat nasional maupun di ibukota Jakarta. Polarisasi ini cenderung belum memperoleh perhatian yang memadai dalam kajian  politik  Indonesia.  Tulisan  ini  menyajikan  pengamatan  awal  tentang polarisasi politik itu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang pendalaman  riset.  Mengingat  polarisasi  politik  itu  kemungkinan  besar  akan tetap hadir dalam sejumlah peristiwa elektoral utama di Indonesia (khususnya pemilihan  presiden  tahun  2019),  penelitian-penelitian  yang  cukup  intensif tentang fenomena ini masih sangat ditunggu dalam studi politik.
“Ya  begitu  seterusnya,  dalam  kelompok  sosial  yang  sama.  Partainya  orang-orang NU pro-Jokowi. Partainya orang-orang Muhammadiyah pro-Prabowo.”
“Ah,  itu  terlalu  ruwet  untuk  orang  awam.  Orang-orang  itu  butuh  penanda  yang gampang, mana tokoh pro ini dan itu. Kamu ini katanya ilmuwan politik, masak ngasih petunjuk yang mudah untuk orang awam saja tidak bisa.”
“Sudahlah. Aku nyerah.”
“Beuh, gitu saja nyerah. Ini saya kasih tahu ya: penandanya itu gampang. Tokoh- tokoh Islam yang mendukung Jokowi itu suka shalawatan; tokoh-tokoh Islam yang mendukung  Prabowo  itu  suka  takbiran.  Kalau  kamu  dengar  ada  muballigh  yang dalam  ceramahnya  sesekali  teriak  ‘Allahumma  shalli  ‘alaa  Muhammad!!!’  itu biasanya dia pro-Jokowi. Kalau yang ceramah itu sebentar-sebentar teriak ‘takbir!!!’ itu yakin pendukungnya Prabowo.”
“Sudah, gitu saja?” saya menyergahnya.
“Lha iya, memang itu saja. Buktikan kalau tidak percaya.”
Saya tidak perlu bukti untuk mempercayai ucapan teman ini. Satu hal kecil yang nampaknya tidak penting dan mungkin luput dari perhatian riset-riset akademik dalam ilmu  politik  adalah  bahwa  betapa  mudahnya  menandai  polarisasi  politik  yang  sedang berlangsung  di  masyarakat  gara-gara  peristiwa  elektoral.  Padahal  Anda  tidak  perlu menjadi pengamat politik dengan piranti konseptual dan metodologis yang canggih untuk melihatnya.  Anda  cukup  berbekal  kepekaan  (dan  sedikit  netralitas)  maka  penanda- penanda simbolik atas polarisasi politik itu akan segera terlihat.
Penanda-penanda  simbolik  itu  bekerja  bukan  di  kelompok  sosial  yang  sangat berbeda. Mereka bisa terlihat di dalam satu kelompok sosial yang sama (dalam hal ini kelompok  politik  Islam)  (Aspinall,  Dettman,  &  Warburton,  2011),  dan  terutama  sejak dilakukannya  pemilihan  presiden  pada  tahun  2014,  dan  bergema  kembali  dalam pemilihan gubernur DKI tahun 2017 (Hadiz, 2018; Lim, 2017; Mietzner, Muhtadi, & Burhanuddin,  2018).  Sangat  boleh  jadi,  polarisasi  ini  akan  berlanjut  terus  dalam pemilihan  presiden  2019  yang  diikuti  oleh  dua  pasangan  calon.  Dalam  peristiwa- peristiwa  elektoral  itu,  sebagian  pemilih  nampak  terpola  dalam  dua  kubu  yang  saling berseberangan  dan  tidak  memiliki  titik  temu.  Mereka  berseberangan  menurut  pola dukungan  terhadap  capres  di  tahun  2014  (pro-Jokowi  vs  pro-Prabowo)  dan  pasangan
cagub DKI di tahun 2017 (pro-Ahok dan pro-Anies). Di dalam tubuh ummat Islam, pola dukungan di permukaan mengikuti pembilahan “moderat vs radikal”: kelompok moderat cenderung  mendukung  Jokowi  dan  Ahok,  kelompok  radikal  cenderung  mendukung Prabowo dan Anies. Sekali lagi, begitulah yang nampak di permukaan. Realitas sosialnya tentu  jauh  lebih  kompleks  dari  itu.  Namun  argumen  yang  hendak  saya  ajukan  di  sini adalah: terjadi polarisasi yang sangat kentara sejak Pilpres 2014. Polarisasi itu tidak hanya berlangsung dalam tahap pre-election namun berlanjut hingga ke masa post-election – dipreservasi terutama lewat media sosial.
Tentu  saja  diperlukan  kajian  yang  jauh  lebih  hati-hati  dan  mendalam  tentang mengapa terjadi polarisasi seperti itu sejak Pilpres 2014. Jika kita tengok kembali ke masa- masa sebelum Pilpres 2014, rasanya tidak banyak gejala meningkatnya polarisasi politik seperti  itu.  Kejadiannya  berlangsung  cepat,  hanya  dalam  hitungan  bulan  semenjak ditetapkannya kedua pasangan calon presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada  tanggal  31  Mei  2014.  Mereka  adalah  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  dan  Prabowo Subianto-Hatta  Rajasa.  Jokowi-JK  merupakan  pasangan  yang  diusung  oleh  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersama Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Prabowo-Hatta diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama Partai Amanat  Nasional  (PAN),  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  Partai  Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Golkar.
Pilpres  2014  sebenarnya  adalah  peristiwa  elektoral  yang  sangat  penting  bagi Indonesia.  Peristiwa  ini  mengakhiri  era  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY),  seorang presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004 dan kembali terpilih  pada  tahun  2009.  Era  SBY  sendiri  adalah  era  yang  mengakhiri  masa  transisi presidensiil,  di  mana  presiden  yang  menjabat  adalah  kelanjutan  dari  pemerintahan otoriter (BJ Habibie), atau dipilih dan menjabat dalam era yang penuh turbulensi politik (Abdurrahman  Wahid),  atau  menjabat  dengan  legitimasi  yang  rapuh  di  bawah (Megawati).  SBY  memimpin  negeri  ini  dengan  cenderung  hati-hati  dan  tidak  mau mengambil  terlalu  banyak  risiko.  Hasilnya  adalah  stabilitas  di  satu  sisi  namun  juga stagnasi di sisi lain (Aspinall, Mietzner, & Tomsa, 2015; Mietzner, 2012). Ini melahirkan harapan-harapan  besar  akan  dituntaskannya  sejumlah  agenda  reformasi  di  era berikutnya.  Harapan-harapan  ini  mulai  menguat  di  era  akhir  SBY  dan  menentukan langgam  politik  menjelang  Pilpres  2014  (Fealy  2013;  Fionna,  Negara,  &  Yew-Foong 2014; Gunn 2014).
Harapan-harapan besar tidak cukup tercermin dalam komposisi para calon yang muncul  dalam  Pilpres.  Keempat  nama  yang  ditetapkan  oleh  KPU  itu  tidak  memiliki kapasitas  untuk  memiliki  dukungan  secara  meluas.  Dukungan  terhadap  mereka
cenderung  tersegmentasi.  Joko  Widodo  adalah  politisi  yang  hingga  dua  tahun sebelumnya  adalah  Walikota  Surakarta.  Afiliasi  sosialnya  adalah  kelompok  abangan; kendaraan  politiknya  sejak  di  Surakarta  adalah  PDI-P.  Tahun  2012  dia  dibawa  oleh Prabowo dan Gerindra ke DKI (Hamid, 2014). Dipasangkan dengan politisi Gerindra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai wakilnya, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada DKI dengan dukungan penuh dari Prabowo. Dia populer di kalangan Jawa-abangan di DKI, namun tidak populer di kalangan “santri baru” yang sedang meningkat pesat di kalangan kelas menengah perkotaan. Pesaingnya (yang tidak lain adalah pengusungnya dalam Pilkada DKI), Prabowo, tidak mudah diterima oleh kalangan muda dan reformis, yang  melihatnya  tetap  sebagai  kelanjutan  Keluarga  Cendana.  Catatan  pelanggaran HAM di masa lalu juga mengganggu penerimaan Prabowo di kalangan pemilih terpelajar (Aspinall  &  Mietzner,  2014).  Jokowi  menggandeng  Jusuf  Kalla,  dan  hal  itu  kian mengamankan  suara  dari  kawasan  Indonesia  Timur  dan  sebagian  basis  Golkar. Sementara  itu  Prabowo  menggandeng  Hatta  Rajasa  yang  memungkinkannya mengamankan dukungan dari basis sosial Muhammadiyah. Di saat yang sama, Jokowi juga memperoleh dukungan dari mayoritas warga NU.
Dalam  peta  ini  saja  sudah  terlihat  jelas  potensi  polarisasi.  Masyarakat  dengan mudah  melihat  kedua  pasangan  calon  sebagai  pemain-pemain  yang  berseberangan dalam segala hal (Sumampouw, 2018). Dukungan pemilih pun dengan cepat terbentuk dalam posisi berseberangan, terutama karena tema yang dibawa oleh kedua pasangan pada  akhirnya  memang  cukup  diametral.  Yang  satu  berbicara  tentang  penguatan kawasan pinggiran di Indonesia, yang lain berbicara tentang mengembalikan kejayaan Indonesia di kawasan. Yang satu menggarak kelompok nasionalis, yang lain menggarap kelompok Islam. Dengan cepat terbentuklah polarisasi yang hari-demi-hari semakin jelas. Para  pemilih  tidak  ragu-ragu  untuk  menunjukkan  posisi  mereka  di  ruang  publik  dan media  sosial  (Lim,  2017).  Bahkan  pada  hari  pemilihan,  cukup  banyak  orang  yang mengunggah foto jari mereka yang telah dinodai tinta pertanda telah memilih. Hanya saja, jumlah jari mereka yang bernoda tinta itu berbeda: pertama (sebagai tanda telah memilih  Prabowo),  kedua  (sebagai  tanda  telah  memilih  Jokowi).  Polarisasi  pun dilanjutkan hingga setelah masa kampanye.
Polarisasi itu menemukan momentum baru dalam pemilihan gubernur DKI pada tahun  2017.  Jabatan  gubernur  DKI  yang  dijabat  oleh  Jokowi  pada  tahun  2017 ditinggalkannya  pada  tahun  2014  untuk  berlaga  dalam  Pilpres.  Kedudukan  sebagai gubernur  lalu  digantikan  oleh  wakil  gubernur  Ahok.  Belakangan  Ahok  menggandeng Djarot Saiful Hidayat sebagai wakil gubernur pengganti. Kedua pasangan ini kemudian maju sebagai pasangan calon gubernur di tahun 2017. Mereka bersaing melawan dua pasangan  penantang,  yakni  Agus  Harimurti  Yudhoyono  –  Sylviana  Murni  dan  Anies
Baswedan – Sandiaga Uno. Sementara itu, politik di DKI mulai memanas dan menyebar hingga  ke  lingkup  nasional.  Persoalannya  berakar  di  banyak  hal,  termasuk  kebijakan pembangunan Ahok yang meminjam istilah Ian Wilson, telah mengubah kawan menjadi musuh  (Wilson,  2016).  Namun  pemicunya  adalah  ucapan  Ahok  di  Kepulauan  Seribu pada tanggal 27 September 2016 bahwa ia akan tetap memperlakukan semua warga DKI sama,  meski  ada  yang  “dibohongi  pakai  surat  Al  Maidah  51”  (Tapsell  2017).  Ahok mengucapkan  hal  itu  dalam  konteks  program  pemberian  modal  budi  daya  kerapu. Program  itu,  kata  Ahok,  akan  tetap  dilanjutkan  meski  dia  tidak  terpilih  lagi  sebagai gubernur dalam Pilgub 2017. Karena itu, warga penerima manfaat program itu tidak harus memilihnya kembali semata-mata karena ingin program itu terus berjalan. Kata- kata Ahok yang banyak dikutip di berbagai media adalah:
Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok.
Ucapan yang sebenarnya netral (namun diucapkan dalam konteks dan dengan diksi yang berisiko) ini sontak mengundang reaksi keras dari beberapa kelompok Muslim di DKI dan menguat cepat menjadi aksi massa besar-besaran pada tanggal 4 November dan 2 Desember 2016, yang oleh pelakunya disebut sebagai Aksi Bela Islam 411 dan Aksi Bela Islam 212.
Hasil  pemungutan  suara  tanggal  15  Februari  2017  menyingkirkan  AHY-Sylvi serta membawa Ahok-Djarot dan Anies-Sandi ke putaran kedua, sementara itu proses pengadilan terhadap Ahok berjalan terus. Tanggal 19 April 2017 dilakukan pemungutan suara putaran kedua yang memberikan kemenangan pada pasangan Anies-Sandi sebesar 57,96%. Kurang dari sebulan setelah kekalahan dalam Pilgub ini, Ahok menerima vonis penjara  dua  tahun  dari  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara.  Vonis  ini dieksekusi tidak lama setelahnya, lalu dipenjara di Mako Brimob.
Polarisasi yang terbentuk di tahun 2014 akhirnya memang dimatangkan oleh apa yang terjadi di DKI tahun 2016 dan 2017. Konflik politik di seputar Pilkada DKI sangat kentara berpola persis sama dengan yang terjadi di lingkup nasional (Marcus, 2018). Ada dua kelompok besar dalam konflik itu, yakni mereka yang pro-Jokowi dan pro-Ahok di satu sisi dan mereka yang anti-Jokowi dan anti-Ahok di sisi yang lain (Waikar, Prashant, Nawab  &  Osman,  2018).  Peta  yang  semula  agak  baik  di  tahun  2014  memperoleh penegasan yang sangat gamblang di tahun 2017, juga beberapa Pilkada lanjutan, seperti
di Sumatra Utara (Xue, 2018). Jokowi didukung oleh kelompok nasionalis dan sebagian Islam moderat di satu sisi, sementara penentang Jokowi terutama terdiri dari kelompok- kelompok politik Islam lain (termasuk yang menunjukkan corak radikal dan garis-keras). Basis polarisasi yang muncul tahun 2012 memperoleh simbol yang sangat signifikan di tahun 2016. Tanggal pelaksanaan Aksi Bela Islam jilid II, yakni 2 Desember, digunakan sebagai simbol perlawanan politik terhadap Jokowi (Nastiti & Ratri, 2018). Angka 212 (yang  dulunya  populer  sebagai  angka  pendekar  kapak  geni  Wiro  Sableng)  kini  telah menjadi  angka  oposisi  politik  terhadap  Jokowi.  Angka  ini  bahkan  digunakan  sebagai simbol untuk menggerakkan ekonomi sebagian kelompok Islam, yang terwujud dalam Koperasi  212.  Saat  tulisan  ini  dibuat,  saya  sedang  memulai  riset  tentang  fenomena Koperasi 212.
Konteks yang hadir di tahun 2014, yakni calon presiden yang hanya dua pasang dan saling berhadap-hadapan secara diametral, kembali terulang di tahun 2019. Kali ini Jokowi menggandeng KH Ma’ruf Amin, Rais Aam PB NU dan sekaligus Ketua Umum MUI yang pada tanggal 11 Oktober 2016 mengeluarkan fatwa bahwa pernyataan Ahok telah  “ menghina  Al-Quran  dan  atau  menghina  ulama  yang  memiliki  konsekuensi  hukum. ”  Perlu diingat, fatwa inilah yang dijadikan landasan oleh kelompok-kelompok penentang Ahok di DKI untuk melancarkan aksi massa besar-besaran di bulan November dan Desember 2016.
Lawan  Jokowi  dalam  Pilpres  2016  tetap  (hanya)  Prabowo  Subianto,  yang  kini menggandeng Sandiaga Uno dan tetap didukung oleh partai-partai politik Islam yang mendukungnya  di  tahun  2014.  Sangat  mudah  diduga,  polarisasi  politik  pun  kembali berlanjut  di  tahun  2019  (Fionna  dan  Hutchinson,  2019),  meskipun  kali  ini  Jokowi memiliki kans kemenangan jauh lebih besar daripada tahun 2014. Jagad politik Indonesia tetap memiliki dua kutub.

## Kecenderungan Kajian
Kondisi  polarisasi  politik  di  Indonesia  sangat  jelas  terlihat,  menariknya  sangat sedikit (atau tidak ada) kajian akademik yang serius mendalaminya. Kajian-kajian politik Indonesia kontemporer sangat didominasi oleh analisis elektoral yang kerap dilakukan dengan perspektif normative. Di perpustakaan digital UGM terdapat banyak sekali artikel jurnal yang bisa diakses oleh civitas akademika kampus. Kalau saya masukkan kata kunci “Indonesia” dan “politics” di penjarian JSTOR, misalnya, yang muncul sebagai tulisan paling  relevan  adalah  tulisan  tentang  pemilu,  parpol,  elit  politik,  sumber  daya  alam, desentralisasi,  dan  semacamnya.  Sedangkan  tulisan  tentang  polarisasi,  tentu  saja polarisasi politik bukannya tidak dibahas, namun tulisan yang secara khusus berbicara
tentang polarisasi politik memang absen. Tema polarisasi politik biasanya dibahas sekilas dalam politik elektoral.
Yang paling mudah ditemui dalam pencarian artikel jurnal itu adalah tema partai politik.  Nampaknya  parpol  di  Indonesia  entah  memang  masih  menyisakan  banyak peluang riset, atau para peneliti memang kebanyakan lebih tertarik pada hal-hal yang lebih bersifat permukaan tentang politik elektoral, di mana parpol memang mengapung- apung  dengan  sangat  kentara  di  sana.  Tema  utama  yang  kerap  muncul  adalah manajemen  parpol  dan  demokrasi  internal  ( intra  party  democracy ).  Kalau  bukan  parpol, tema  lain  yang  mudah  ditemui  adalah  kandidasi,  terutama  dalam  kaitannya  dengan pemilihan  kepala  daerah.  Dalam  kajian  tentang  kandidasi,  tema  yang  kerap  muncul adalah  tentang  profil,  proses  atau  pemenangan  kandidat.  Selain  itu,  tema  tentang mobilisasi massa juga cukup mudah ditemukan dalam pencarian artikel itu. Tentu saja, tema yang paling seksi bagi para pengamat politik adalah politik uang, baik dalam bentuk vote  buying  (kandidat  membeli  suara  langsung  pada  voters)  maupun  vote  trading (kandidat melakukan jual beli suara dengan penyelanggara pemilu.
Produk-produk  pengetahuan  tentang  politik  Indonesia  kontemporer  juga cenderung  didominasi  oleh  pendekatan  normatif.  Banyak  pengamat  yang  meletakkan reformasi  sebagai  keniscayaan  liberalisasi  politik.  Mereka  pada  umumnya  menjadikan prinsip-prinsip  demokrasi  liberal  sebagai  ukuran  untuk  menakar  derajat  bekerjanya reformasi politik di negeri ini. Salah satu proponennya adalah Vedi Hadiz. Dalam sebuah artikel  jurnal  yang  secara  online  terbit  pada  bulan  Februari  2018,  Vedi  Hadiz  (2017) mengatakan bahwa demokrasi Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan kemunduran yang sangat kentara. Kemunduran itu ditandai dengan menguatnya illiberal tendencies yang kata Hadiz sebenarnya terjadi juga di sejumlah negara demokratis lain. Di Indonesia kemunduran itu terutama dicirikan oleh sejumlah hal termasuk lemahnya perlindungan atas  hak  kelompok  minoritas  serta  menguatnya  radikalisme  keagamaan,  khususnya selama masa pemilihan gubernur DKI yang sangat gaduh. Gejala kemunduran ini, dalam argumen Hadiz yang khas, sangat terkait dengan menguatnya kompetisi antara kekuatan- kekuatan  oligarkis  di  Indonesia  yang  pada  akhirnya  sangat  kontra-produktif  bagi demokrasi. Artikel tersebut melihat bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia mungkin akan terus berlanjut, karena menguatnya konservatisme Islam dan hiper-nasionalisme.
Senada  dengan  itu,  Mietzner  (2018,  261)  menulis  bahwa  belakangan pemerintahan  Jokowi  menunjukkanrespons  yang  agak  membahayakan  keselamatan demokrasi, ketika mendapatkan tantangan berupa mobilisasi kelompok populis-Islamis.
Unsystematically  mixing  elements  of  all  available  options,  Jokowi’s  administration  pursued  a criminalization strategy against populists that violated established legal norms, and launched vaguely
targeted  but  patronage-oriented  accommodation  policies.  As  a  result,  the  government’s  attempt  to protect  the  democratic  status  quo  from  populist  attacks  turned  into  a  threat  to  democracy  itself. Indonesian democracy, I argue, is now in a slow but perceptible process of deconsolidation.
Dengan  nada  yang  lebih  optimistik,  Aspinall  (2018)  melihat  bahwa  demokrasi  di Indonesia memang mencatatkan sejumlah kekurangan, namun capaian positifnya juga signifikan. Di antara negara-negara berpenduduk banyak, Indonesia lah yang sanggup membangun sistem demokrasi baru sejak berlangsungnya gelombang demokrasi ketiga. Ini menjadikan Indonesia sebagai sebuah raksasa demokrasi di Asia. Dalam tulisan yang sama Aspinall tidak ragu-ragu untuk menekankan dengan segera bahwa:
This success does not mean, however, that Indonesia’s democratic achievement has been unqualified. On the contrary, much of the political science literature on Indonesia produced since the collapse of the  Soeharto  regime  in  1998  has  focused  on  identifying  shortcomings  in  the  country’s  nascent democracy. Many such analyses, especially early on, were pessimistic about Indonesia’s long-term democratic prospects. As time passed, and immediate threats to the new democratic order receded, some scholars then began to wonder whether Indonesian democracy had become “the only game in town” and could therefore be considered to have become consolidated... Indonesia’s democratic progress as  measured  by  various  global  democracy  indices,  has  stagnated...  The  country  is  increasingly conforming  to,  rather  than  bucking,  the  international  trend  of  democratic  stagnation  and  even regression. (Aspinall, 2018: 83)
Tulisan Hadiz, Mietzner dan Aspinall ini mewakili gugus cara pandang yang menakar proses reformasi politik Indonesia dari sudut pandang keberhasilan mencapai indikator- indikator demokrasi liberal. Cara pandang ini cenderung menjadikan demokrasi sebagai ukuran  normatif  yang  digunakan  untuk  melakukan  assesmen  terhadap  perkembangan politik  di  Indonesia,  dengan  menakar  relasi  kuasa  aktor  di  berbagai  aspek,  seperti hubungan  antar  lembaga  negara,  hubungan  negara  dan  masyarakat,  serta  politik kepartaian dan pemilu. Yang disebut terakhir ini adalah aspek yang nampaknya memiliki daya  tarik  terbesar  dalam  cara  pandang  prosedural  tentang  proses  demokratisasi  di Indonesia.

## Kajian tentang Polarisasi
Dalam kelangkaan tulisan tentang polarisasi politik itu, tulisan yang dibuat oleh Slater  &  Arugay    (2018)  adalah  sebuah  kontribusi  yang  menarik  di  topik  ini.  Pada pertengahan  tahun  2018,  jurnal American  Behavioral  Scientist ,  Vol.  62(1),  menerbitkan tulisan yang dibuat oleh Dan Slater (University of Michigan) dan Aries Arugay (University of the Philippines) berjudul ‘ Polarizing Figures: Executive Power and Institutional Conflict in Asian
Democracies ’. Tulisan ini membahas tentang polarisasi politik yang terjadi di empat negara demokratis di Asia, yakni Thailand, Filipina, Indonesia dan Taiwan. Dalam tulisan ini, Slater  dan  Arugay  menekankan  bahwa  polarisasi  politik  memang  bisa  muncul  karena faktor identitas, tetapi mereka lebih menyoroti faktor lain, yakni persepsi atas pengelolaan kekuasaan. “ Today’s democracies often polarize over the perceived abuse of power by popularly elected chief executives ,” tulis mereka.
Menariknya,  polarisasi  politik  cenderung  muncul  ketika  pimpinan  eksekutif melakukan penyalah-gunaan kewenangan. “ When chief executives simply play by the rules ,” kata mereka, “ they make polarization less likely. And when they do abuse their powers, their opponents can also keep polarization from turning pernicious by playing by the rules in the process of removing him. ” Argumen ini barangkali masuk akal, sebab penyalah-gunaan kekuasaan oleh pimpinan eksekutif memang membuka peluang munculnya pro dan kontra di kalangan masyarakat, sehingga berpotensi untuk memunculkan polarisasi politik. Namun satu hal yang tidak ditekankan  dalam  tulisan  ini  adalah  bahwa  abuse  of  power  barangkali  juga  sepadan dengan innovation out of the box yang kerap terlihat dilakukan oleh beberapa pimpinan eksekutif di Indonesia. Inovasi yang sangat progresif oleh kepala daerah sebenarnya juga berpeluang menimbulkan polarisasi, sebab langkah mereka kerap menabrak pagar-pagar birokrasi sehingga bisa memancing kegaduhan.
Mayoritas kepala daerah di Indonesia tidak mampu menunjukkan inovasi yang sangat signifikan. Ini disebabkan entah karena mereka memang tidak memiliki kapasitas untuk berinovasi, tidak berani melakukannya karena keterbatasan anggaran, atau tidak mampu  menggerakkan  tenaga  birokrasi  untuk  mendukung  langkah-langkah  inovatif. Beberapa kepala daerah tampil menonjol dan inovatif dalam satu dekade terakhir, dan memberikan warna cerah terhadap politik lokal. Sayangnya, jumlah mereka tidak cukup banyak,  bahkan  bisa  dihitung  dengan  jari  tangan.  Sebut  misalnya  (mantan)  Walikota Surakarta  Joko  Widodo,  Walikota  Bandung  Ridwan  Kamil,  Walikota  Surabaya Rismaharini, Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Bupati Bentaeng Nurdin Abdullah. Jumlah yanng sedikit ini tidak terlalu memberikan optimisme karena catatan buruk yang terlampau banyak. Mendagri pernah mengatakan bahwa jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi mencapai total 343 orang. Data  ini  menyebabkan  para  kepala  daerah  yang  hebat  dan  innovatif  jadi  lebih  terasa sebagai pengecualian ketimbang normalitas. Untuk mampu melakukan itu, mereka kerap harus  bersitegang  dengan  birokrasi  yang  seharusnya  menjadi  kekuatan  pendukung. Publik  kerap  melihat  berita  tentang  keributan  yang  muncul  antara  walikota  Surabaya Rismaharini  dengan  sejumlah  birokrat  di  sana,  yang  tidak  mampu  mengikuti  langkah cepat sang walikota. Publik juga akan mudah ingat tentang nada-nada tinggi yang kerap
diucapkan oleh gubernur DKI Ahok saat rapat dengan birokrat di sana. Gaya seperti ini jelas berpotensi memancing polarisasi politik, yang dimulai di birokrasi.
Keterbatasan  lain  dalam  artikel  Slater  dan  Arugay  yang  sedang  kita  bahas  ini adalah bahwa artikel ini juga sejak awal menegaskan pengabaian terhadap faktor yang di Indonesia terbukti sangat menentukan dinamika polarisasi politik, yakni identitas. Jika melihat  jasus  DKI,  jelas  sekali  bahwa  polarisasi  bukan  hanya  muncul  atas  persepsi terhadap kinerje gubernur, melainkan juga karena aspek-aspek identitas. Simpulan yang terasa  kurang  tuntas  ini  bisa  dipahami,  sebab  ketika  membahas  Indonesia,  Slater  & Arugay  fokus  pada  era  awal  reformasi  Indonesia,  khususnya  masa  pemerintahan Abdurrahman  Wahid.  Mereka  tidak  membuat  assesment  yang  berarti  tentang  era pemilihan pimpinan eksekutif secara langsung. Mereka bahkan mencatat: “ The cool-blooded presidencies and peaceful transi- tions from power between Megawati Sukarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), and Joko Widodo (2014-present) have made Indonesia one of the least polarized democracies in Asia, despite its practically bottomless raw mate- rial for polarizing social conflict .” Meski demikian mereka menggaris-bawahi dalam  sebuah endnote bahwa politik identitas juga cukup pending untuk dilihat. Mereka mengatakan: “ Yet see the recent Islamist– nationalist  pendular  street  mobilization  over  the  polarizing  fig-  ure  of  Basuki  Tjahaja  Purnama  (or “Ahok”), the ethnic Chinese governor of Jakarta and #2 elected chief executive in the country, for allegedly insulting Islam .”
Dalam kaitan tentang identitas sebagai faktor yang bisa memunculkan polarisasi politik,  barangkali  penting  untuk  disinggung  sedikit  di  sini  tentang  sebuah  buku  yang terbit pada tahun 2018, yang ditulis oleh ilmuwan politik kondang Francis Fukuyama. Buku ini diterbitkan di Amerika Serikat pada bulan September 2018 dengan judul Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment , lalu diterbitkan di Inggris pada bulan berikutnya dengan judul Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition (2018).
Fukuyama  memulai  buku  ini  dengan  kalimat  yang  sangat  menggoda  minat: bahwa dia tidak akan menulis buku ini, seandainya Donald Trump tidak terpilih sebagai presiden Amerika Serikat di bulan November 2016 (yang mengawali sebuah era yang oleh  Woodward  2018  digambarkan  penuh  dengan  ancaman).  Terpilihnya  Trump sebagai presiden Amerika Serikat menunjukkan bahwa kecenderungan populism pada skala global. “ Populist leaders ,” tulis Fukuyama, “ seek to use the legitimacy conferred by democratic elections  to  consolidate  power.  They  claim  direct  charismatic  connection  to  ‘the  people,’  who  are  often defined in narrow ethnic terms that exclude big parts of the population. ”
Dalam  buku  ini,  Fukuyama  membahas  (meskipun  tidak  terlalu  mengejutkan sebenarnya; juga tidak terlalu baru) bahwa kebutuhan akan pengakuan terhadap identitas seseorang sangatlah menentukan banyak hal yang terjadi di dunia dewasa ini. Fukuyama
mengembangkan  gagasannya  di  seputaran  konsep thymos ,  yakni  bagian  dalam  jiwa manusia yang selalu dahaga akan pengakuan atas harga diri. Inilah yang menentukan cara  manusia  mengejar  identitas  diri  dan  kelompok,  serta  pengakuan  berbasiskan kebangsaan,  agama,  golongan  dan  kesukuan.  Kita  bisa  memahami  bahwa  pada gilirannya,  faktor  dahaga  akan  pengakuan  dan  identitas  inilah  yang  juga  berpotensi membangun polarisasi dalam masyarakat.

## Penutup: Potensi Kajian
Kedua karya terkini yang saya sebut-sebut di atas kiranya sangat penting untuk dikaji oleh para peneliti tentang polarisasi politik di Indonesia. Di bagian penutup ini, saya ingin menyoroti beberapa peluang kajian yang mungkin dilakukan di seputaran tema ini. Pertama perlu digaris bawahi terlebih dahulu bahwa kajian tentang polarisasi politik sebenarnya bisa menyoroti itu itu dengan dua cara. Pertama, melihat polarisasi sebagai variabel  yang  disebabkan  oleh  politik  elektoral.  Kedua  melihat  bagaimana  polarisasi sosial dalam masyarakat dikelola lewat politik elektoral (baik untuk meredamnya, maupun untuk memudahkan mobilisasi massa). Kedua cara ini sama-sama bisa dilakukan untuk memperdalam kajian tentang polarisasi politik di Indonesia.
Kita  sudah  diskusikan  di  bagian  awal  tulisan  ini  bahwa  sejak  tahun  2014 pemilihan eksekutif nasional, pemilihan gubernur DKI, dan dengan derajat lebih kecil pemilihan  gubernur  Jawa  Barat  serta  beberapa  daerah  lain  telah  membawa  polarisasi sosial  dalam  masyarakat  kita  ke  permukaan.  Karakter  pemilihan  pimpina  eksekutif  di tingkat nasional dan di beberapa daerah yang cenderung melakukan pemilihan kepala daerah dengan tenang-tenang, meskipun potensi polarisasi juga ada di sana. Pemilihan gubernur di Jawa Timur, misalnya, juga sangat head-to-head seperti Pilpres dan seperti Pilgub  DKI  putaran  kedua.  Namun  tidak  ada  gejolak  politik  yang  berarti  di  sana. Kejadian serupa bisa kita temukan di Jawa Tengah dan karakter sedikit berbeda di NTB.
Praktek-praktek  elektoral  yang  ideal  dalam  mengelola  polarisasi  sosial  lewat pemilihan  kepala  daerah  bisa  juga  dipelajari  dari  daerah-daerah  seperti  Maluku  dan Maluku Utara. Kedua provinsi ini pernah menderita parah karena kekerasan komunal di awal tahun 2000an. Aktor politik di sana akhirnya menjadikan pemilihan kepala daerah sebagai  upaya  untuk  menyerap  polarisasi  sosial  dalam  masyarakat,  dengan  cara memastikan  bahwa  setiap  pasangan  calon  kepala  daerah  bisa  merepresentasikan  dua kelompok besar, yakni Islam dan Kristen. Ini adalah pola kompromi yang secara sosial disepakati oleh para aktor politik (Karim & Gaffar, 2018)
Pada  akhirnya,  penting  digaris-bawahi  bahwa  riset  tentang  polarisasi  politik dalam sirkulasi kekuasaan di Indonesia masih menyediakan banyak ruang pendalaman. Tema yang bisa segera didalami termasuk peran media dalam mengelola polarisasi politik
itu.  Dewasa  ini,  media  nampaknya  cenderung  memain  peran  menguatkan  polarisasi ketimbang meredam polarisasi tersebut. Apa yang nampak di permukaan ini memerlukan riset  lebih  lanjut.  Tema  lain  adalah  peran  penyelenggara  pemilu  (KPU  dan  Bawaslu) dalam pengelolaan polarisasi. Pemilu 2019 yang akan dilakukan serentak bisa jadi akan membuka peluang-peluang baru bagi munculnya polarisasi politik. Riset serius tentang peran dan kapasitas penyelenggara pemilu untuk mengelola polarisasi politik itu menjadi sangat  penting  untuk  dilakukan.  Tidak  kalah  menariknya  untuk  dilakukan  adalah pemetaan  praktik-praktik  dari  berbagai  daerah  dalam  mengelola  atau  memunculkan polarisasi politik dalam proses elektoral. Ini semua bahkan bisa dikelola secara khusus sebagai riset bersama, atau publikasi tematik dalam sebuah jurnal ilmiah.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  editor  dan  reviewer  jurnal  Politika,  yang  telah  berkenan  untuk menerbitkan artikel ini.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun

## Daftar Pustaka
Aspinall, E. (2018). Routledge Handbook of Contemporary Indonesia: Democratization: Travails and Achievements . Oxon & New York: Roudledge. Aspinall,  E.,  Dettman,  S.,  &  Warburton,  E.  (2011). When  Religion  Trumps  Ethnicity:  A Regional  Election  Case  Study  From  Indonesia . 19 (1),  27–58.  https://doi.org/10.5367/ sear.2011.0034
Aspinall, E., & Mietzner, M. (2014). Indonesian Politics in 2014: Democracy’s Close Call. Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies , 50 (3),  69–347.  https://doi.org/10.1080/ 00074918.2014.980375
Aspinall, E., Mietzner, M., & Tomsa, D. (2015). The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Fealy, G. (2013). Indonesian Politics in 2012: Graft, Intolerance, and Hope of Change in the  Late  Yudhoyono  Period. Southeast  Asian  Affairs ,  103–120.  Retrieved  from https://www.jstor.org/stable/23471139
Fionna,  U.,  Negara,  S.  D.,  &  Yew-Foong,  H.  (2014).  Indonesia  in  2013:  Anticipating 2014. Southeast Asian Affairs , 1 , 117–138. Gunn,  G.  C.  (2014).  Indonesia  in  2013. Asian  Survey , 54 (1),  47–55.  https://doi.org/ 10.1525/as.2014.54.1.47
Hadiz, V. R. (2018). Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia. Journal of Contemporary Asia , 48 (4), 566–583. https://doi.org/

## 10.1080/00472336.2018.1433225
Hamid, A. (2014). Jokowi’s Populism in the 2012 Jakarta Gubernatorial Election. Journal of  Current  Southeast  Asian  Affairs , 33 (1),  1–18.  https://doi.org/10.1177/ 186810341403300105
Karim, & Gaffar, A. (2018). Ambon: A Regime of Pluralism and Compromise . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Lim,  M.  (2017). Freedom  to  Hate:  Social  Media,  Algorithmic  Enclaves,  and  the  Rise  of  Tribal
Nationalism in Indonesia . 49 (3), 27–411. https://doi.org/10.1080/
14672715.2017.1341188
Marcus,  M.  (2018).  Fighting  Illiberalism  with  Illiberalism:  Islamist  Populism  and Democratic  Deconsolidation  in  Indonesia. Pacific  Affairs , 91 (2),  82–261. https://doi.org/10.5509/2018912261
Mietzner, M. (2012). Indonesia: Yudhoyono’s Legacy between Stability and Stagnation.
Southeast  Asian  Affairs ,  34–119.  Retrieved  from  https://www.jstor.org/ stable/41713990
Mietzner,  M.,  Muhtadi,  &  Burhanuddin.  (2018).  Explaining  the  2016  Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation. Asian  Studies  Review , 42 (3),  479–497.  https://doi.org/ 10.1080/10357823.2018.1473335
Nastiti,  A.,  &  Ratri,  S.  (2018).  Emotive  Politics:  Islamic  Organizations  and  Religious Mobilization  in  Indonesia. Contemporary  Southeast  Asia , 40 (2),  196–221. https://doi.org/10.13555/cs40-2b
Sumampouw, S. A. (2018). The Money that Never Sleeps: Bureaucratic Movement and Vote  Buying  Dynamics  in  Bolaang  Mongondow,  North  Sulawesi. Power  Conflict Democracy , 6 (1). https://doi.org/10.22146/pcd.31824
Tapsell, R. (2017). Post-truth politics in Southeast Asia. Retrieved March 3, 2019, from Inside  Story  website:  https://insidestory.org.au/post-truth-politics-in-southeast- asia/
Waikar, Prashant, Nawab, M., & Osman, M. (2018). Fear and Loathing: Uncivil Islamism and Indonesia’s Anti-Ahok Movement. Nanyang Technological University , 106 , 89–109.
Retrieved from https://www.rsis.edu.sg/staff-publication/mohamed-nawab- mohamed-osman-and-prashant-waikar-fear-and-loathing-uncivil-islamism-and- indonesias-anti-ahok-movement-indonesia-106-october-2018-89-109/#.Xa- tcVQzbDc
Wilson, I. (2016). Making enemies out of friends. Retrieved March 3, 2019, from New Mandala website: https://www.newmandala.org/making-enemies-friends/
Xue, S. (2018). Ethnic mobilization in 2015 local elections in North Sumatra, Indonesia.
Asian Ethnicity , 19 (4), 509–527. https://doi.org/10.1080/14631369.2018.1433021

## Tentang Penulis
Abdul Gaffar Karim adalah dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, memiliki minat kajian pada studi pemerintahan, masyarakat sipil, dan politik agama.