INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 623-637 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli
Rusman Jaya Zendrato 1 ✉ , Yamolala Zega 2 , Eliagus Telaumbanua 3 , Fatolosa Hulu 4
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias Email : rusmandh99@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormarti  dalam  sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian deskriptif kualitatif yakni menganalisa perbandingan berdasarkan data dan informasi berupa kalimat secara  lisan  yang  di  peroleh  dari  objek  penelitian,  kemudian  menarik  kesimpulan  penelitian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Dari hasil penelitian diketahui hal-hal sebagai berikut: dari tahun 2019 – 2022 terdapat 11 (sebelas) orang warga desa yang menikah di bawah umur yang disebabkan  oleh  faktor  hamil  di  luar  nikah  dan  faktor  keinginan  orangtua.  Hal  ini  terjadi  karena kurangnya pengetahuan orangtua terkait dampak Pernikahan di bawah umur dan lemahnya ekonomi keluarga.Peran  Pemerintah  Desa  dalam  mengatasi  Pernikahan  di  bawah  umur  yakni:  memberikan penyuluhan  tentang  resiko  pernikahan  di  bawah  umur  kepada anak  remaja dan  pemuda  di  desa, melakukan sosialisasi kepada orangtua baik secara lisan maupun tulisan. Kegiatan ini dilakukan pada acara  hari  besar  keagamaan,  hari  ulang  tahun  kemerdekaan  Republik  Indonesia  serta  hari  besar lainnya,  memperketat  aturan  Pernikahan  di  bawah  umur.  Pemerintah  Desa  bekerjasama  dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas terkait untuk syarat dan aturan pada pernikahan di bawah umur sehingga  mempedomani  aturan  dan  mekanisme  yang  berlaku,  peningkatan  pemahaman  agama melalui  kegiatan-kegiatan  keagamaan.  Pemerintah  desa  turut  menyelenggarakan  hari-hari  besar keagamaan  sebagai  bagian  dari  upaya  meningkatkan  keimanan  warga  desa  dengan  melibatkan remaja  dan  pemuda  desa  menjadi  pelaksana  kegiatan,  dan  menjadi  mediasi  dalam  penyelesaian masalah.
Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Pernikahan di Bawah Umur

## Abstract
Village Government is the administration of government affairs by the Village Government and the Village Conservational Institution in regulating and managing the interests of local communities based on local origins and customs which are recognized and respected in the Government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research uses a type of qualitative descriptive research, namely  analyzing  comparisons  based  on  data  and  information  in  the  form  of  verbal  sentences obtained  from  the  research  object,  then  drawing  research  conclusions  based  on  the  data  and information obtained. From the research results it is known that the following are: there are 2 (two) factors causing underage marriage in Tarakhaini Village, Gunungsitoli Alo'oa District, Gunungsitoli City, namely pregnancy out of wedlock and one's own desires and the wishes of the child's parents. The role of the Village Government in dealing with underage marriage is: providing education about the risks of underage marriage to  teenagers and young people in the village, conducting outreach to parents both orally and in writing. This activity is carried out on religious holidays, the anniversary of the independence of the Republic of Indonesia and other holidays, tightening the rules for underage marriage. The Village Government collaborates with the District Government and related Departments to determine the requirements and regulations for underage marriage so as to guide the applicable rules  and  mechanisms,  increase  understanding  of  religion  through  religious  activities.  The  village government also organizes religious holidays as part of efforts to increase the faith of village residents by  involving  village  teenagers  and  young  people  to  carry  out  activities  and  mediate  in  solving problems.
Keyword: Village Government, Underage Marriage

## PENDAHULUAN
Pernikahan atau Pernikahan merupakan suatu proses kehidupan yang layak dilakukan oleh setiap manusia yang siap secara mental, emosi dan materi serta memiliki rasa tanggungjawab dalam membangun rumah tangga. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Pernikahan  diatur  bahwa Pernikahan hanya boleh  dilaksanakan oleh  perempuan dan laki-laki yang berumur 19 tahun, sehingga  tujuan  menikah  dapat  dicapai.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  Undang-undang tersebut sering dilanggar oleh masyarakat. Pernikahan dibawah umur atau yang sering disebut dengan  pernikahan  dini  merupakan  pernikahan  yang  terjadi  dimana  salah  satu  orang  yang menikah  tidak  memenuhi  standar  umur  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  mengamanatkan  bahwa  Anak  adalah
seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. Menurut Effendy (2016), Pernikahan dibawah umur adalah sebuah Pernikahan yang dilakukan  oleh  mereka  yang  berusia  dibawah  usia  yang  dibolehkan  untuk  menikah  dalam Undang-undang Pernikahan.
Peran  pemerintah  adalah  menciptakan  keamanan  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat. Tujuan  utama  dibentuknya  pemerintahan  adalah  menjaga  ketertiban  dalam  kehidupan masyarakat  sehingga  setiap  warga  dapat  menjalani  kehidupan  secara  tenang,  tenteram  dan damai  (Dema  &  Sarinah,  2019).  Menurut  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Perlindungan Anak bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang  serta  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Kehidupan  yang  tenang, tenteram dan damai akan dicapai apabila keluarga hidup dalam keharmonisan. Keharmonisan dalam  keluarga  dipengaruhi  oleh  tingkat  kedewasaan  dari  pada  kepala  keluarga  itu  sendiri. Dalam  hal  ini,  untuk  mencapai  tujuan  dibentuknya  pemerintahan,  maka  pemerintah    desa memiliki peran penting dalam mencegah dan mengurangi tingkat kejadian pernikahan dibawah umur di wilayahnya sendiri, sehingga dengan adanya peran dari pemerintah desa diharapkan masalah sosial yang timbul akibat dari pernikahan dibawah umur dapat dicegah atau dikurangi.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Raudlatul & Asiah, 2020) dengan judul  penelitian  “Peran  Pemerin tah  Desa  Dalam  Upaya  Mencegah  Pernikahan  Anak  Di Masyarakat Madura” mengemukakan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam upaya mencegah pernikahan anak di Kecamatan Rubaru adalah melakukan sosialisasi, meningkatkan peran apel, pendidikan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja, adanya forum mediasi untuk menunda pernikahannya dan membuat peraturan desa tentang wajib belajar.
Dalam observasi awal, penulis mengetahui bahwa pernikahan di bawah umur merupakan penyimpangan sosial yang sering terjadi di lingkungan Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli. Pernikahan dibawah umur menjadi masalah sosial yang terus terjadi setiap tahunnya yang akan berdampak pada peran pemerintah desa yakni menciptakan keamanan dan kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  sumber  data  yang  telah  ada, dimana pada rentang tahun 2019-2022 terdapat sebanyak 11 kejadian yang melaksanakan pernikahan dibawah umur di lingkungan pemerintah Desa Tarakhaini.
Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti dijodohkan oleh orang tua, faktor ekonomi yang begitu lemah, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas, kemauan sendiri, belum  matangnya  psikologis,  kurangnya  arahan  dari  orang  tua,  hamil  di  luar  nikah, perkembangan zaman atau globalisasi, faktor adat dan budaya, seks bebas, kurangnya akses informasi  dan  dijodohkan  oleh  orang  tua  (keluarga).  Dampak  dari  kejadian  tersebut menyebabkan  tingkat  pertumbuhan  penduduk  yang  terus  meningkat  dan  juga  tingkat kemiskinan yang tinggi dialami oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Desa Tarakhaini. Dan
mayoritas keluarga  yang mengalami kemiskinan adalah mereka yang melakukan pernikahan dibawah  umur.  Pemerintah  Desa  Tarakhaini  telah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk mengurangi tingkat kejadian  pernikahan dini  di lingkungan Desa Tarakhaini sendiri. Adapun upaya  yang  telah  dilakukan,  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  tentang  undang-undang Pernikahan, memberikan pemahaman kepada orang tua tentang dampak dari pernikahan anak dibawah umur, memberikan pendidikan seks kepada anak-anak sekolah, dan beberapa tindakan lain. Namun, upaya pencegahan yang dilakukan masih belum cukup mampu untuk mengontrol tingkat kejadian pernikahan dini yang terus terjadi setiap tahunnya.
Berbeda  dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan lebih mengobservasi  ulang tentang  bagaimana  tindakan  yang  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Tarakhaini  dalam mengatasi  pernikahan  dibawah  umur.  Perbedaan  lainnya  adalah  lokasi  penelitian.  Dimana, setiap daerah memiliki kultur budaya yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu faktor adat dan budaya, Selain itu juga wilayah desa Tarakhaini, merupakan salah satu desa yang berada di daerah pedalaman, hal ini berkaitan dengan pola pikir orang tua yang masih kolot dan menganggap bahwa anak lebih cepat menikah jauh lebih baik dari pada menikah di usia tua. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan peran  pemerintah desa  dalam memberikan pemahaman mengenai dampak  dari pernikahan dibawah umur.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Maka  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Dimana  penulis  akan menganalisis perbandingan berdasarkan data dan informasi berupa kalimat secara lisan yang diperoleh dari objek penelitian.

## Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel tunggal, yaitu Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara.

## Sumber Data
1. Data Primer
2. Data Sekunder

## Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk  mengumpulkan data atau informasi dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian ini dapat mempermudah peneliti dalam mengelola, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.
Teknik Pengumpulan Data
Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Triangulasi, Penarikan Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pernikahan di Bawah Umur
Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 01 September 2023 pukul 08.30 wib dengan Bapak Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tarakhaini yakni:
Menurut Bapak Berkat Laoli, apa manfaat dan tujuan pernikahan?
“selain  saling melengkapi  dan memiliki keturunan, tujuan menikah adalah menciptakan kebahagiaan. Meski bukan tidak mungkin akan ada lika-liku dalam berumah tangga, namun hal itu semakin memperkuat pernikahan apabila pasangan sudah dewasa secara umur sehingga kemungkinan matang dalam berfikir dan bertindak.
Artinya  bahwa  tujuan  pernikahan  yakni  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  hal  ini  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## Warga Desa yang Hamil Diluar Nikah
Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 01 September 2023 pukul 09.00 wib dengan Bapak Sekretaris Desa Tarakhaini yakni:
Menurut  Bapak  Mira  Abadi  Zendrato,  apa  saja  yang  menjadi  sanksi  adat/budaya  bagi remaja yang hamil di luar Pernikahan?
“.... Jika perempuan tersebut menikah dengan laki -laki yang menghamilinya, mas kawin (jujuran) tidak lagi mahal seperti lazimnya dalam adat Nias, proses Pernikahan juga  singkat, pengantin dirias seadanya, barang-barang yang ikut dalam iring-iringan seadanya. Kemudian perempuan tidak lagi ditandu seperti biasanya namun disuruh berjalan sendiri menuju kediaman calon suaminya. Hukuman sosial lainnya barang kali masyarakat akan mencibir dan mengingat selamanya bahwa dia bukan perempuan baik-baik. Sedangkan sanksi agama yang diberikan yakni kedua mempelai akan dikeluarkan dari organisasi keagamaan (gereja) dan kemudian akan diberikan  pembinaan  oleh  pendeta  dalam  kurun  waktu  3-6  bulan,  apabila  mereka  bertobat maka  gereja  akan  menerima  mereka  kembali.  Selama  proses  pembinaan,  mereka  tidak
diperkenankan menerima sakramen dari gereja. Hal ini merupakan hukuman yang memalukan bagi perempuan dan keluarganya.

## Analisa Hasil Penelitian
Dalam upaya mencegah dan menyelesaikan Pernikahan di bawah umur, Pemerintah Desa Tarakhaini Kecamatan  Gunungsitoli  Alo’oa  Kota  Gunungsitoli  melakukan  berbagai  upaya sebagai berikut:
1. Pemberian penyuluhan tentang resiko Pernikahan di bawah umur
Dari  Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Kepala  Desa  Tarakhaini  yakni  Bapak  Marius Zendrato  A.Md,  pada  hari  Selasa,  5  September  2023  Pukul  10.00  Wib.  Menurut  Bapak Kepala Desa, bagaimana pemahaman anak remaja tentang Undang-undang Pernikahan dan dampak Pernikahan dibawah umur?
“sangat  kurang  bahkan  sebagian  besar  mereka  tidak  tahu.  Itu  sebabnya  perlu dilakukan penyuluhan bagi anak remaja tentang undang-undang Pernikahan dan dampak Pernikahan di bawah umur”.
Selanjutnya  peneliti  melanjutkan  wawancara  kepada  Bapak  Sekretaris  Desa  Mira Abadi  Zendrato,  pada  hari  Selasa,  5  September  2023  pukul  10.15  Wib,  bagaimana pemahaman  orang  tua    tentang  Undang-undang  Pernikahan  dan  dampak  Pernikahan dibawah umur?
“...mungkin sebagian orangtua memahami berapa batas umur Pernikahan kemudian mereka  hampir  tidak  memahami  bagaimana  kemudian  dampak  terhadap  remaja  yang melakukan  Pernikahan  di  bawah  umur.  Mereka  hanya  berupaya  agar  anaknya  segera dinikahkan dan mereka berharap segera memiliki cucu.

## 2. Melakukan sosialisasi kepada orangtua
Dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu,  06  September  2023  pukul  10.00  Wib  kepada  Bapak  Ketua  BPD  Desa  Tarakhaini Bapak Sother Zendrato, S.Pd terkait peran pemerintah Desa dalam mengatasi Pernikahan di  bawah  umur  di  Desa  Tarakhaini  Kecamatan  Gunungsitoli  Alo’oa  Kota  Gunungsitoli. Adapun kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:
Menurut Bapak Sother Zendrato, bagaimana peran pemerintahan desa Tarakhaini dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  pergaulan  bebas  bagi  remaja  yang  beranjak mulai dewasa?
“... pengawasan  yang  dilakukan  pemerintahan  desa  yaitu  dengan  melakukan sosialisasi  tentang  resiko  Pernikahan  di  bawah  umur  baik  secara  lisan  maupun  tulisan, kemudian melibatkan remaja ikut berpatisipasi dalam kegiatan Hari Besar Keagamaan di Desa dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  sejalan  dengan  pendapat  Marlinda  (2021),
bahwa Peran pemerintah desa dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur dapat berupa tindakan pencegahan maupun penanganan setelah terjadi.
3. Memperketat aturan Pernikahan di bawah umur.
Upaya  selanjutnya  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa  adalah  dengan  cara memperketat aturan Pernikahan di bawah umur. Pemerintah Desa bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan dan Kota/Kabupaten.

## 4. Peningkatan pemahaman agama.
Dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu, 06 September 2023 pukul 10.15 wib kepada Bapak Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tarakhaini terkait peran pemerintah Desa dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur di Desa  Tarakhaini  Kecamatan  Gunungsitoli  Alo’oa  Kota  Gunungsitoli.  Adapun  kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:
Menurut  Bapak  Berkat  Laoli,  bagaimana  penerapan  agama  dalam  memberikan pencegahan bagi remaja di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa?
“...Pemerintah  Desa  tetap  bekerja  sama  dengan  Gereja  dan  melibatkan  remaja mengambil  bagian  seperti  menjadi  panitia  perayaan  hari  besar  gerejawi.  Serta  melalui komisi remaja dan pemuda di gereja mereka mengikuti kegiatan Penelaah Alkitab sekali dalam seminggu sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan tentang alkitab.
5. Menjadi mediasi dalam penyelesaian masalah.
Keberadaan  Pemerintah  Desa  merupakan  jembatan  penting  dalam  penyelesaian perkara Pernikahan di bawah umur.
Permasalahan  yang  dihadapi  Pemerintah  Desa  Tarakhaini  dalam  menyelesaikan  Pernikahan dibawah umur
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat beberapa permasalahan  yang  dihadapi  Pemerintah  Desa  Tarakhaini  dalam  menyelesaikan Pernikahan di bawah umur antara lain sebagai berikut:

## 1. Tingkat Pendidikan
Selanjutnya  dalam  melengkapi  data  pada  penelitian  ini,  peneliti  melakukan wawancara pada hari Jumat, 08 September 2023 pukul 10.00 Wib kepada Bapak Tokoh Masyarakat  Desa  terkait  faktor  yang  mempengaruhi  peran  pemerintah  desa  dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota  Gunungsitoli.  Adapun  kegiatan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  sebagai berikut:
Menurut Bapak Dalifati Zendrato, S.Pd, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Tarakhaini? Dan apa yang menjadi faktor utama?
“...salah satu penyebab terjadinya Pernikahan di bawah umur yakni akibat hamil di luar  nikah.  Kemudian  faktor  pendidikan,  dan  lemahnya  ekonomi  keluarga  sehingga orangtua  lebih  memilih  anaknya  dinikahkan  meskipun  umur  masih  belia  yang  penting mengurangi beban keluarga”.

## 2. Faktor Masyarakat
Dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Jumat, 08 September 2023 pukul 11.30 Wib kepada Bapak Kepala Dusun I, menurut Bapak Faogomano Zendrato, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?
“...  secara  aturan,  Pernikahan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah mencapai  umur  19  tahun.  Hal  ini  akan  mempengaruhi  pola  kamatangan  dalam pengasuhan anak dan berkeluarga. Dalam praktik di lapangan selama ini, Sebagian orang tua menjodohkan anaknya padahal umur mereka masih terlalu muda, mereka tidak tahu akan dampak Pernikahan dini selama ini. Dampak tersebut seperti, mudah cerai, karena secara  fisik  maupun  mental  memang  belum  siap,  sehingga  sering  terjadi  perselisihan, tingkat resiko bayi lahir stunting sangat tinggi, serta dampak sosial lainnya.

## 3. Faktor Kebudayaan
Dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Senin,  11  September  2023,  pukul  10.00  Wib  kepada  Ibu  Anggota  BPD  Desa  Tarakhaini terkait faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam mengatasi Pernikahan di bawah  umur  di  Desa  Tarakhaini  Kecamatan  Gunungsitoli  Alo’oa  Kota  Gunungsitoli. Adapun kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:
Menurut Ibu Riang Diana Putri Lase bagaimana cara pergaulan/pacaran remaja di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa?
“...dari pengamatan kami selaku BPD desa bahwa remaja dan pemuda desa memiliki ruang  tersendiri  di  Desa.  Maksudnya  adalah  mereka  memiliki  kelompok  sendiri  dan berjalan seperti kegiatan pemuda pada umumnya, artinya tidak ada hal yang aneh-aneh yang mereka lakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa cara pacaran/pergaulan mereka berada pada tataran kewajaran saja.
Peran Pemerintah Desa Tarakhaini dalam menyelesaikan Pernikahan di Bawah Umur Dalam  menyelesaikan  Pernikahan  di  bawah  umur,  pemerintah  desa  Tarakhaini memiliki peran sebagai berikut:
1. Melakukan Sosialisasi
2. Meningkatkan Peran Kepala Dusun
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  peneliti  yang  dilakukan  pada  hari  Selasa,  12 September  2023  pukul  10.00  wib  kepada  Bapak  Kepala  Dusun  II  yakni  Bapak  Alinuru Zendrato.
Menurut Bapak Alinuru Zendrato, Apa kebijakan yang dibuat oleh tokoh masyarakat, tokoh adat dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur?
“...mengadakan penyuluhan dan sosialisasi, memperketat pengurusan administrasi nikah, pembinaan keluarga. Mengharapkan tokoh masyarakat, tokoh adat untuk ikut andil dalam mencegah pernikahan di bawah umur melalui pendekatan secara kekeluargaan.

## 3. Pendidikan Tentang Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja

## Hasil Penelitian

## Analisa Faktor-faktor penyebab terjadinya Pernikahan di Bawah Umur
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Desa  Tarakhaini  Kecamatan  Gunungsitoli  Alo’oa  Kota Gunungsitoli terdapat dua faktor penyebab terjadinya Pernikahan di bawah umur, yaitu hamil di luar nikah dan faktor keinginan diri sendiri dan orang tua. Seperti kasus yang terjadi di Desa Tarakhaini,  akibat  lemahnya  ekonomi  keluarga  dan    tidak  memperoleh  bantuan  sosial  dari lembaga pendidikanya, sehingga harus dikeluarkan dari sekolah. Selain itu anak yang hamil di luar nikah mendapat cemoohan dari masyarakat adapun dampak sosial lainya yaitu pengucilan, diskriminasi sosial, trauma, kehilangan berbagai hak dan depresi hebat.
Adapun solusi agar tidak terjadi hamil di luar nikah antara lain:
Perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dari apapun, Adanya pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang, Membiarkan anak bergaul dengan teman sebaya yang hanya beda umur 2 atau 3 tahun baik lebih tua darinya, Pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti televisi internet radio dan android, Perlunya bimbingan kepribadian sekolah  karena  sebagai  siswa,  anak  lebih  banyak  menghabiskan  waktunya  di  lingkungan sekolah, Perlunya pembelajaran agama sejak dini, Diajarkan pendidikan seks berdasarkan nilai- nilai agama, Sebagai orang tua harus menjadi tempat curhat yang nyaman bagi si anak.
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  bahwa  terdapat  satu  faktor  lain  yang  menyebabkan terjadinya  Pernikahan  di  bawah  umur,  yaitu  faktor  keinginan  sendiri  dan  pihak  orang  tua. Menurut peneliti, seorang anak tidak mungkin melangsungkan Pernikahan di bawah umur tanpa restu  orang  tua,  seperti  pada  kasus  yang  menimpa  Mesrawati  Zendrato,  melangsungkan Pernikah
an  di  bawah  umur  dengan  alasan  mencegah  zina,  begitu  juga  dengan  alasan  yang dikemukakan Ibu Aliba Zendrato (Mesrawati Zendrato). Apapun alasannya, Pernikahan tersebut dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak.

## Analisa sikap pemerintah desa dalam menyelesaikan Pernikahan di bawah umur
Untuk  meminimalisir  terjadinya  Pernikahan  di  bawah  umur,  Pemerintah  Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli melakukan berbag ai macam upaya sebagai berikut :
Pemberian Penyuluhan tentang resiko Pernikahan di bawah umur, Melakukan Sosialisasi kepada  Orangtua,  Memperketat  aturan  Pernikahan  di  bawah  umur,  Peningkatan pemahaman agama, Menjadi mediasi dalam penyelesaian masalah.

## Tabel
Tabel 1.1 Jumlah Kejadian Pernikahan Dibawah Umur Dalam Jangka Waktu 2019-2022 No. Tahun Jumlah 1. 2019 3 2. 2020 2 3. 2021 4 4. 2022 2 Jumlah 11 Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022 Tabel 3.1 Data Informan Penelitian No. Nama Jabatan Jlh 1. Marius Zendrato, A.Md Kepala Desa 1 2. Mira Abadi Zendrato Sekretaris Desa 1 3. Faogomano Zendrato Kepala Dusun 1 1 4. Alinuru Zendrato Kepala Dusun 2 1 5. Berkat Laoli Kepala Seksi Pemerintahan 1 6. Sother Zendrato, S.Pd Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1 7. Riang Diana Putri Lase Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1 8. Dalifati Zendrato, S.Pd Tokoh Masyarakat 1 Jumlah 8 Sumber : Olahan Penulis, 2023 Tabel 4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 1. Laki-laki 345 Jiwa 50,29% 2. Perempuan 341 Jiwa 49,70% Total Jumlah Penduduk 686 Jiwa 100,00% Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022 Tabel 4.2 Kondisi Penduduk berdasarkan Pembagian Wilayah Tahun 2022 No. Jenis Kelamin Jumlah Jiwa Dusun I Dusun II 1. Laki-laki 231 Jiwa 114 Jiwa 2. Perempuan 226 Jiwa 115 Jiwa Total Jumlah Penduduk 457 Jiwa 229 Jiwa Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022
Tabel 4.3 Kondisi Penduduk berdasarkan Agama yang Dianut Tahun 2022 No. Agama Jumlah Persen 1. Islam 0 Jiwa 0% 2. Kristen Protestan 686 Jiwa 100% 3. Kristen Katolik 0 Jiwa 0% 4. Hindu 0 Jiwa 0% 5. Buddha 0 Jiwa 0% 6. Konghucu 0 Jiwa 0% Total 686 Jiwa 100% Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022 Tabel 4.4 Kondisi Penduduk berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022 No. Pekerjaan Jumlah Persen 1. Pegawai  Negeri Sipil 14 orang 2,04% 2. TNI/Polri 2 orang 0,29% 3. Pendeta  (Hamba Tuhan) 1 orang 0,15% 4. Pedagang 14 orang 2,04% 5. Peternak Ayam 276 orang 40,23% 6. Peternak Babi 264 orang 38,48% 7. Petani 115 orang 16,76% Total 686 orang 100,00% Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022 Tabel 4.5 Kondisi Penduduk berdasarkan Pendidikan Tahun 2022 No. Pendidikan Jumlah  Persen 1. Tidak / Belum Sekolah 338 orang 49,27% 2. Tamat SD 90 orang 13,12% 3. Tamat SLTP/Sederajat 80 orang 11,66% 4.  Tamat SLTA/Sederajat 120 orang 17,49% 5. Diploma III/Sederajat 5 orang 0,73% 6. Diploma IV/S-I Sederajat 53 orang 7,73% 7. Strata dua 0 orang 0,00% Jumlah 686 orang 100,00% Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022 Tabel 4.6 Kondisi Potensi Sosial Budaya Tahun 2022 No. Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah 1.  Adat/Budaya 2 kelompok 2.  Gotong Royong 4 kali pertahun 3.  Tokoh Adat 12 orang 4.  Tokoh Agama 10 orang 5. Peringatan Hari Besar Keagamaan 2 kali pertahun 6.  Olahraga 1 kelompok Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022
Tabel 4.8 Pernikahan di Bawah Umur Tahun 2019-2022 No. Nama JK  Umur  Tahun 1. Manisa Tafona’o Pr 16 2019 2. Merlis Telaumbanua Pr 15 2019 3. Marlina Giawa Pr 17 2019 4. Semitra Zendrato Pr 16 2020 5. Adil Putri Zendrato Pr 15 2020 6. Musim Riang Zendrato Pr 16 2021 7. Murni Lestari Zendrato Pr 17 2021 8. Ampuni Zendrato Pr 15 2021 9. Indah Purnama Sari Zendrato Pr 16 2021 10.  Sri Idam Wati Zendrato Pr 15 2022 11.  Mesrawati Zendrato Pr 16 2022 Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022 Tabel 4.9 Kondisi Warga Desa yang Hamil di Luar Nikah Tahun 2019-2022 No. Nama JK  Umur  Tahun 1. Adil Putri Zendrato Pr 15 2020 2. Murni Lestari Zendrato Pr 17 2021 3. Ampuni Zendrato Pr 15 2021 4. Musim Riang Zendrato Pr 16 2021 5. Sri Idam Wati Zendrato Pr 15 2022
Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

## Gambar

## DOKUMENTASI PENELITIAN

## SIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan topik Peranan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli:
1. Dari tahun 2019 – 2022 terdapat 11 (sebelas) orang warga desa yang menikah di bawah umur yang disebabkan oleh faktor hamil di luar nikah dan faktor keinginan orangtua. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan orangtua terkait dampak Pernikahan di bawah umur dan lemahnya ekonomi keluarga.
2. Peran Pemerintah Desa dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur yakni sebagai berikut:
a. Memberikan penyuluhan tentang resiko pernikahan di bawah umur kepada anak remaja dan pemuda di desa.
b. Melakukan kegiatan sosialisasi baik secara lisan maupun tulisan. Kegiatan ini dilakukan pada acara hari besar keagamaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia serta hari besar lainnya.
c. Memperketat  aturan  Pernikahan  di  bawah  umur.  Pemerintah  Desa  bekerjasama  dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas terkait untuk syarat dan aturan pada pernikahan di bawah umur sehingga mempedomani aturan dan mekanisme yang berlaku.
d. Peningkatan pemahaman agama melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Pemerintah desa turut  menyelenggarakan  hari-hari  besar  keagamaan  sebagai  bagian  dari  upaya meningkatkan keimanan warga desa dengan melibatkan remaja dan pemuda desa menjadi pelaksana kegiatan.
e. Menjadi mediasi dalam penyelesaian masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik  Di  Desa  Pematang  Johar.14,602 – 614.  Medan:  Penerbit,  Universitas Dharmawangsa.
Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. Analisis Sosial Politik, 5(1), 20 – 33. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Chotban, S. (2020). Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif  Unda ng-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 dan Gender Analisis. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 19(2),208. Vol. 19 Nom or 2, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.
Dasim, S. M. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajar an PKN di Sekolah Dasar.DIKDAS  MATAPPA:Jurnal  Ilmu  Pendidik  an  Dasar,  3(2),  279,  Andi  Matappa: Pangkep-Sulawesi Selatan.
Dema,  H.,  &  Sarinah.  (2019). Peranan  Pemerintah  Dan  Partisipasi  Masyara  kat  Terhadap Penanggulangan  Pernikahan  Dini  Di  Kecamatan  Pitu  Riawa  Kabupaten  Sidenreng Rappang. Akmen Jurnal Ilmiah, 26 – 31. Vol. 15 Nomor 1 (2018), Makassar.
Efendy,  N.  (2016). Upaya  Kua  Dan  Pemerintah  Desa  Dalam  Mencegah  Pernikahan  Di  Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), Yogyakarta.
Johannes, A. W. (2019). Penanganan Masalah-Masalah Sosial di Kecamat an Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau. Vol, IV Nomor 2, 50 – 61,.2528-1852.
Marjalinda. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Persoalan Meningkatnya Angka
Pernikahan Dini Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima).
Nurcahya,  E.  (2019). Tugas  Pemerintah  Dalam  Menyelesaikan  Masalah – Masalah  Sosial : Tinjauan  Mengenai  Masalah.  Jurnal,  Pemikiran  dan  Penelitian,  Administrasi,  Sosial, Humaniora dan Kebijakan, 2(1), 1 – 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, 1 (2015). Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.pdf, Jakarta.
Pebi,  Ipandang,  &  Muhalling,  R.  (2021). Dampak  Pernikahan  Dibawah  Umur  Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al- Syari’ah . 1(1), 1 – 24, Kalosara. Ramadhanti, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dan Pemuka Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupetan Bima. UIN Mataram: Yunita Lestari S.Adm, M. Sos.
Raudlatun,  &  Asiah,  K.  (2020). Khazanah  Multidisiplin  Vol  1  No  2  2020  Pernikahan  Anak  Di Masyarakat  Madura  Raudlatun,  Khairul  Asiah  Stkip  Pgri  Sumenep,  Jl.  Trunojoyo, Gedungan  Barat,  Gedungan,  Batuan,  Khazanah  Multidisiplin  Pendahuluan  Menurut Mubasyaroh ( 2016 ) Setiap Makhluk. 1(2), 98 – 107, UIN Sunan Gunung Djati: Bandung.
Ridwan,  M.  S.  (2015).  Pernikahan  Di  Bawah  Umur  (Dini). Al-Qadau  Peradilan  Dan  Hukum Keluarga Islam, 2, 15 – 30. Makassar: Muhammad Saleh Ridwan.
Rumekti, M. M., & Pinasti, V. I. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. 1 – 16, Universitas Negeri Yogyakarta: Skripsi Digital.
Sahir,  S.  H.  (2022). Metodologi  Penelitian.  Banguntapan,  Bantul-Jogjakarta  (Kantor  I):  Balen,
Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (Kantor II): Penerbit, KBM INDONESIA.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D.  Bandung:  Penerbit,  CV. Alfabeta.
Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 7 (1), 8295, Jurnal: Binamulia Hukum.
Surayya,  I.,  Israfil,  Haeratun,  &  Salat,  M.  (2021). Pernikahan  Dibawah  Umur  Dan  Dampaknya Terhadap Keluarga Di Desa Aik Dewa Lombok Timur. Vol. 2 Nomor 2, Jurnal: Risalah Kenotariatan, Universitas Mataram.
Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Pernikahan Dini di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains,  Vol.  2  Nomor  5,  738 – 746,.  2723-6692:  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti, Jakarta.
Toni, A. (2019). Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia ( Rekontruksi Pemahaman Tujuan Pernikahan Sebagai Paradigma Kritis Terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai Yang Dilakukan TKW Di Pengadilan Agama ) Pendahuluan, Vol. 7, Nomor 1, Madiun: Jurnal
Studi Agama.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan 2 (2019). LN.2019/NO.18 6, TLN NO.6401,JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan tentang Desa. LN.2014/N o. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.