M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8
M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8

## PENEGAKAN HUKUM: KONTRIBUSINYA BAGI PENDIDIKAN HUKUM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(LAW ENFORCEMENT: ITS CONTRIBUTION TO LEGAL EDUCATION IN THE CONTECT OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)
Oleh: Wicipto Setiadi
Fakultas Hukum Universitas Pembangunanan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta Jl. RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp.: 0816775069 Email: wiciptos@gmail.com

## ABSTRAK
Penegakan hukum sekarang ini sering menjadi  bahan diskusi yang mengarah  pada sisi negatif ketimbang positif. Situasi semacam ini sedikit banyak akan tidak menguntungkan dunia pendidikan. Manakala penegakan hukum bergerak ke arah negatif, maka dunia pendidikan juga akan mengarah ke sisi negatif dan begitu sebaliknya. Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum akan terlaksana. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi masalah antara lain: 1)  hukum atau peraturan itu sendiri;  2)  mentalitas petugas; 3) fasilitas pendukung pelaksanaan  hukum;  dan 4) kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.  Untuk  mengatasi masalah penegakan hukum ini perlu dilakukan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum yang berkarakter kebangsaan yang dilakukan sejak dini. Pembentukan karakter sejak  dini sangat penting yang  paling tidak ada 4 koridor yang perlu dilakukan, yaitu: 1) menanam tata nilai; 2) menanam yang "boleh dan tidak boleh"; 3) menanam kebiasaan; serta 4)  memberi teladan. Keempat koridor ini dimaksudkan untuk mentransformasikan tata nilai dan membentuk karakter generasi muda.
Kata kunci: penegakan hukum, pendidikan hukum, pengembangan SDM.

## ABSTRACT
Law enforcement is now often a discussion that leads to the negative rather than positive. This kind of situation will be more or less benefecial for the world of education. When law enforcement moves in a negative direction, the world of education will also lead to the negative side and vice versa. The most important thing in law enforcement is that by enforcing the law, the purpose of the law will be implemented. Law enforcement in Indonesia faces problems such as: 1) law or regulation itself; 2) mentality of officers; 3) supporting facilities for law enforcement; and 4) legal awareness, legal compliance, and behavior of citizens. To overcome the problem of law enforcement, it is necessary to make efforts to increase the human rosources of law enforcers with national characteristics carried out early. Formation of characters from an early age is very important, there are at least 4 corridors that need to be done, namely: 1) planting values; 2) planting which is the does and the don’t; 3) planting habits; and 4)  set an example. These four corridors are intended to transform values and shape the character of the yuonger generation.
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 2 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
berpengaruh terhadap pendidikan hukum. Dalam proses pendidikan hukum sudah barang tentu tidak mudah untuk meyakinkan para peserta didik (mahasiswa) agar menjadi sarjana hukum yang bermental baik. Ditambah lagi, dalam kenyataannya sering dijumpai nasib penegak hukum yang baik/jujur tidak lebih baik (kaya) dari penegak hukum yang tidak baik/tidak jujur. Kondisi semacam ini tentu menjadi contoh yang tidak baik dalam dunia pendidikan hukum. Pada akhirnya, kondisi semacam ini akan berpengaruh pada kualitas SDM (hukum) kita.
Atau, bisa jadi sebaliknya, kondisi penegakan hukum yang kurang baik ini sebagai akibat pendidikan hukum kita yang tidak mendorong dan mendukung agar lulusan Fakultas Hukum menjadi sarjana yang baik. Singkatnya, pendidikan hukum kita mempunyai andil yang besar agar lulusannya menjadi lulusan yang terbaik. Di bawah ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum.  Dalam tulisan ini permasalahan yang diajukan sebagai pijakan dalam pembahasan adalah apakah penegakan hukum yang
terjadi di lapangan saat ini mempunyai pengaruh terhadap pendidikan hukum?

## B. Metode Penelitian
Pembahasan dalam tulisan ini diarahkan pada penelusuran kepustakaan ( library research ) dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dari penulusuran kepustakaan dan dokumen tersebut  dihasilkan karya tulis yang sistematis dengan menggunakan pendekatan yuridis-analitis dan diperoleh hasil yang kualitatif.

## C. Pembahasan
Pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada 3 masalah yang utama yang pada akhir-akhir ini sering menjadi sorotan masyarakat.
1. Penegakan Hukum Yang Sistemik
Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh
Indonesia.  Penegakan Hukum ( law enforcement ) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum
Keywords : law enforcement, legal education, human resources development.

## A. Pendahuluan
Penegakan hukum pada saat ini menjadi  bahan  diskusi yang cukup menarik. Diskusi yang muncul bukan karena positifnya penegakan hukum, namun  mengarah pada negatifnya penegakan hukum. Bahkan ada   yang berpendapat bahwa “hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”, “penegakan hukum itu tebang pilih”,  penegakan hukum dikaitkan dengan “ wani piro ”,
“membela yang bayar”, “penegak hukum korup”, dan komentar-komentar negatif lainnya.  Dengan adanya komentar
“miring” terkait dengan penegakan hukum ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi para penegak hukum itu sendiri.
Sebetulnya tidak semua penegak hukum mempunyai mental korup seperti yang diuraikan di atas, masih banyak penegak hukum yang bermental baik. Kemungkinan masih banyak penegak hukum yang bermental baik daripada penegak hukum yang bermental buruk (korup). Meskipun jumlahnya sedikit namun  efeknya orang berkesimpulan
bahwa para penegak hukum semuanya sudah  bermental korup. Ini ibarat peribahasa “nila setitik rusak susu sebelanga”, artinya sebetulnya  tidak banyak penegak hukum yang bermental korup  seperti di atas, namun rusaklah nama penegak hukum secara keseluruhan.
Kita pernah dihebohkan dengan berita seorang nenek tua yang didakwa mencuri kokoa. Penyidik dan Penuntut Umum bertindak sangat legalistik dengan tetap melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap nenek tua tersebut. Namun, hakim dengan pertimbangan yang sangat manusiawi membebasakan nenek tua tersebut bahkan hakim tersebut memelopori memberikan sumbangan yang akhirnya diikuti oleh para hadirin yang mengikuti jalannya sidang tersebut. Dengan kasus ini menunjukkan bahwa ternyata masih ada penegak hukum (hakim) yang   berjiwa mulia dan memutuskan dengan pertimbangan untuk seadil-adilnya.
Situasi kurang baiknya penegakan hukum, sedikit banyak akan
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8
M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
berpengaruh terhadap pendidikan hukum. Dalam proses pendidikan hukum sudah barang tentu tidak mudah untuk meyakinkan para peserta didik (mahasiswa) agar menjadi sarjana hukum yang bermental baik. Ditambah lagi, dalam kenyataannya sering dijumpai nasib penegak hukum yang baik/jujur tidak lebih baik (kaya) dari penegak hukum yang tidak baik/tidak jujur. Kondisi semacam ini tentu menjadi contoh yang tidak baik dalam dunia pendidikan hukum. Pada akhirnya, kondisi semacam ini akan berpengaruh pada kualitas SDM (hukum) kita.
Atau, bisa jadi sebaliknya, kondisi penegakan hukum yang kurang baik ini sebagai akibat pendidikan hukum kita yang tidak mendorong dan mendukung agar lulusan Fakultas Hukum menjadi sarjana yang baik. Singkatnya, pendidikan hukum kita mempunyai andil yang besar agar lulusannya menjadi lulusan yang terbaik. Di bawah ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum.  Dalam tulisan ini permasalahan yang diajukan sebagai pijakan dalam pembahasan adalah apakah penegakan hukum yang
terjadi di lapangan saat ini mempunyai pengaruh terhadap pendidikan hukum?

## B. Metode Penelitian
Pembahasan dalam tulisan ini diarahkan pada penelusuran kepustakaan ( library research ) dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dari penulusuran kepustakaan dan dokumen tersebut  dihasilkan karya tulis yang sistematis dengan menggunakan pendekatan yuridis-analitis dan diperoleh hasil yang kualitatif.

## C. Pembahasan
Pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada 3 masalah yang utama yang pada akhir-akhir ini sering menjadi sorotan masyarakat.

## 1. Penegakan Hukum Yang Sistemik
Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia.  Penegakan Hukum ( law enforcement ) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum
Keywords : law enforcement, legal education, human resources development.

## A. Pendahuluan
Penegakan hukum pada saat ini menjadi  bahan  diskusi yang cukup menarik. Diskusi yang muncul bukan karena positifnya penegakan hukum, namun  mengarah pada negatifnya penegakan hukum. Bahkan ada   yang berpendapat bahwa “hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”, “penegakan hukum itu tebang pilih”,  penegakan hukum dikaitkan dengan “ wani piro ”,
“membela yang bayar”, “penegak hukum korup”, dan komentar-komentar negatif lainnya.  Dengan adanya komentar “miring” terkait dengan penegakan hukum ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi para penegak hukum itu sendiri.
Sebetulnya tidak semua penegak hukum mempunyai mental korup seperti yang diuraikan di atas, masih banyak penegak hukum yang bermental baik.
Kemungkinan masih banyak penegak hukum yang bermental baik daripada penegak hukum yang bermental buruk (korup). Meskipun jumlahnya sedikit namun  efeknya orang berkesimpulan
bahwa para penegak hukum semuanya sudah  bermental korup. Ini ibarat peribahasa “nila setitik rusak susu sebelanga”, artinya sebetulnya  tidak banyak penegak hukum yang bermental korup  seperti di atas, namun rusaklah nama penegak hukum secara keseluruhan.
Kita pernah dihebohkan dengan berita seorang nenek tua yang didakwa mencuri kokoa. Penyidik dan Penuntut Umum bertindak sangat legalistik dengan tetap melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap nenek tua tersebut.
Namun, hakim dengan pertimbangan yang sangat manusiawi membebasakan nenek tua tersebut bahkan hakim tersebut memelopori memberikan sumbangan yang akhirnya diikuti oleh para hadirin yang mengikuti jalannya sidang tersebut. Dengan kasus ini menunjukkan bahwa ternyata masih ada penegak hukum (hakim) yang   berjiwa mulia dan memutuskan dengan pertimbangan untuk seadil-adilnya.
Situasi kurang baiknya penegakan hukum, sedikit banyak akan
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 4 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Begitu pula Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup 4 . Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan konsep Law enforcement dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Peraturan”. Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan dikembangkannya istilah the rule of law atau dalam istilah the rule of law and not of a man versus istilah the rule by law yang berarti the rule of man by law . Dalam istilah the rule of law terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-
4 Soerjono Soekanto, Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum , BPHN, 1983, hlm. 3.
nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan juga istilah the rule of just law . Dalam istilah the rule of law and not of man ,
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang.  Istilah sebaliknya adalah the rule by law yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekadar sebagai alat kekuasaan belaka.
Dari  uraian di  atas jelaslah   bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang- undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun me- lalui prosedur non-peradilan,  arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya ( alternative desputes or conflicts resolution ). 1 Bahkan, dalam pengertian
yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan  agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-be- nar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana  mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau pe- nyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya  -yang lebih sempit lagi - melalui proses peradil- an pidana yang melibatkan peran aparat
1 Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 –  2012”. Bandung, 19 Januari 2008. Terdapat beberapa konsepsi lain mengenai penegakan hukum, antara lain (1) Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lebih jauh lihat http://www.solusihukum.com/
artikel/artikel49.php. (2) Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan hukum. Dalam hal ini lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah penegakan hukum yang berada dalam posisi sentral dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Lebih jauh lihat Mujahid A. Latief, Dilema Penegakan Hukum di Indonesia”, July 20, 2007, lihat  www.google.com. http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php
2 http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php
3 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 15.
kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. 2 Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai- nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep Law enforcement ke dalam  bahasa indonesia  adalah “Penegakan Hukum”. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide- ide atau konsep-konsep yang abstrak.
Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan 3 .
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8
M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Begitu pula Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup 4 . Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan konsep Law enforcement dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Peraturan”.
Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan dikembangkannya istilah the rule of law atau dalam istilah the rule of law and not of a man versus istilah the rule
by law yang berarti the rule of man by law . Dalam istilah the rule of law terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-
4 Soerjono Soekanto, Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum , BPHN, 1983, hlm. 3.
nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan juga istilah the rule of just law . Dalam istilah the rule of law and not of man , dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang.  Istilah sebaliknya adalah the rule by law yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekadar sebagai alat kekuasaan belaka.
Dari  uraian di  atas jelaslah   bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang- undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun me- lalui prosedur non-peradilan,  arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya ( alternative desputes or conflicts resolution ). 1 Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan  agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-be- nar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana  mestinya.
Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau pe- nyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya  -yang lebih sempit lagi - melalui proses peradil- an pidana yang melibatkan peran aparat
1 Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 –  2012”. Bandung, 19 Januari 2008. Terdapat beberapa konsepsi lain mengenai penegakan hukum, antara lain (1) Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lebih jauh lihat http://www.solusihukum.com/ artikel/artikel49.php. (2) Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan hukum. Dalam hal ini lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah penegakan hukum yang berada dalam posisi sentral dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Lebih jauh lihat Mujahid A. Latief, Dilema Penegakan Hukum di Indonesia”, July 20, 2007, lihat  www.google.com. http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php
2 http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php
3 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 15.
kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. 2 Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai- nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep Law enforcement ke dalam  bahasa indonesia  adalah “Penegakan Hukum”. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide- ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan 3 .
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 6 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
2.  Mentalitas petugas Apabila peraturan perundang- undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Mentalitas petugas  memegang peran yang sangat penting karena berdasarkan kasus yang terjadi,  penyimpangan justru kebanyakan karena jeleknya/rendahnya mental para petugas.   Dalam masalah mentalitas petugas, integritas menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan penegakan hukum.  Hitam atau putihnya penegakan hukum sangat bergantung pada integritas para petugas atau penegak hukum.
3.  Fasilitas yang diharapkan untuk
mendukung pelaksanaan hukum Kalau peraturan perundang- undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Fasilitas memang bukan satu-satunya  faktor yang menentukan penegakan hukum berjalan dengan baik. Untuk saat ini,
kalangan hakim sudah memperoleh fasilitas yang lumayan dibandingkan sebelumnya. Negara perlu mengupayakan agar aparat penegak hukum yang lain juga diberikan fasilitas yang baik. Apabila negara sudah memberikan fasilitas yang baik tetapi masih juga terjadi penyelewengan, maka perlu diberikan sanksi yang berat. Sistem reward dan punishment harus diterapkan dengan konsisten. 4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan prilaku warga masyarakat Hal yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Percuma saja kalau 3 unsur di atas sudah baik kondisinya tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat.  Secara ekstrem bahkan boleh dikatakan, ketiga hal di atas menjadi tidak banyak artinya apabila warga masyarakat Indonesia perilakunya baik, kesadaran dan kepatuhan hukumnya sangat tinggi. Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila keempat permasalahan ini bisa diselesaikan.
Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 5 Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka  tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo,  terdapat tiga unsur  yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum ( rechtszekerheid/rechtsmatigheid ), kemanfaatan ( doelmatigheid ) dan keadilan ( gerichtigheid ) 6 .
Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh
5 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 14.
6 Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Adtya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.
7 Diolah dari Soerjono Soekanto, opcit., hlm. 15.
Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut: 7
1.  Hukum atau peraturan itu sendiri Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak terjadi inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, kondisi saat ini
terdapat banyak peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan perundang-undangan sudah barang tentu berpengaruh terhadap kualitas peraturan perundang-undangan. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak tersebut dapat berakibat saling tidak konsisten antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terjadi disharmoni, tumpang tindih, dan sangat menonjolkan ego sektoral masing-masing.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8
M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
2.  Mentalitas petugas Apabila peraturan perundang- undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Mentalitas petugas  memegang peran yang sangat penting karena berdasarkan kasus yang terjadi,  penyimpangan justru kebanyakan karena jeleknya/rendahnya mental para petugas.   Dalam masalah mentalitas petugas, integritas menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan penegakan hukum.  Hitam atau putihnya penegakan hukum sangat bergantung pada integritas para petugas atau penegak hukum.
3.  Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum Kalau peraturan perundang- undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Fasilitas memang bukan satu-satunya  faktor yang menentukan penegakan hukum berjalan dengan baik. Untuk saat ini,
kalangan hakim sudah memperoleh fasilitas yang lumayan dibandingkan sebelumnya. Negara perlu mengupayakan agar aparat penegak hukum yang lain juga diberikan fasilitas yang baik. Apabila negara sudah memberikan fasilitas yang baik tetapi masih juga terjadi penyelewengan, maka perlu diberikan sanksi yang berat. Sistem reward dan punishment harus diterapkan dengan konsisten.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan prilaku warga masyarakat
Hal yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.
Percuma saja kalau 3 unsur di atas sudah baik kondisinya tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat.  Secara ekstrem bahkan boleh dikatakan, ketiga hal di atas menjadi tidak banyak artinya apabila warga masyarakat Indonesia perilakunya baik, kesadaran dan kepatuhan hukumnya sangat tinggi.
Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila keempat permasalahan ini bisa diselesaikan.
Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 5
Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka  tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A.
Pitlo,  terdapat tiga unsur  yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum
( rechtszekerheid/rechtsmatigheid ),
kemanfaatan ( doelmatigheid ) dan keadilan ( gerichtigheid ) 6 .
Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh
5 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 14.
6 Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Adtya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.
7 Diolah dari Soerjono Soekanto, opcit., hlm. 15.

## Indonesia dapat dipetakan sebagai
berikut: 7

## 1.  Hukum atau peraturan itu sendiri
Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak terjadi inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, kondisi saat ini terdapat banyak peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan perundang-undangan sudah barang tentu berpengaruh terhadap kualitas peraturan perundang-undangan. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak tersebut dapat berakibat saling tidak konsisten antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terjadi disharmoni, tumpang tindih, dan sangat menonjolkan ego sektoral masing-masing.
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 8 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8

## 2. Peningkatan Mentalitas Aparat Penegak Hukum Yang Berkarakter Kebangsaan
Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat  penegak  hukum (orangnya). Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, penasihat hukum, jaksa,  hakim dan terakhir petugas  pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.
Saat ini, aparat penegak hukum tengah berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tingkat kepercayaan masyarakat pada hukum dan aparat penegak hukum sangat rendah. Terlebih lagi dengan semakin banyaknya berita di media massa yang menggambarkan perilaku menyimpang dari aparat penegak hukum.
8 Mardjono Reksodiputro, Komisi Yudisial: Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim Di Indonesia , dalam Bunga  Rampai  Refleksi  Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006), hlm.35.
Hasil penelitian sejak tahun 1996 (22 tahun yang lalu) sudah menggambarkan bagaimana rasa tidak puasnya masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Rasa kurang hormat terhadap sistem peradilan kita antara lain, karena dituduh bahwa peradilan telah dipolitisasi  dan korup. Dalam hal korupsi  peradilan, praktisi hukum (pengacara dan jaksa) juga dipersalahkan, karena turut memfasilitasi terjadinya  penyuapan, khususnya pengacara dan konsultan hukum (untuk pengacara non litigasi) dituduh sebagai perantara dalam traksaksi yang menjadikan hukum sebagai komoditas dagang. 8
Meskipun sulit untuk membuktikannya, namun maraknya berita negatif dan banyaknya pengaduan yang diajukan oleh masyarakat dapat menjadi indikasi bahwa hal itu ada. Dengan demikian timbul suatu pertanyaan, bagaimana pengawasan yang dijalankan oleh setiap lembaga penegak hukum? Undang-Undang No. 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memisahkan
Adanya konflik antarlembaga penegak hukum antara lain disebabkan kurangnya sinergi  antarlembaga-lembaga tersebut yang diturunkan dari berbagai permasalahan di atas. Persoalan konflik kewenangan misalnya, dapat dipahami sebagai hasil dari kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penegakan hukum sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan ( exes de povoir ). Konflik kewenangan ini tidak mungkin terjadi apabila dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang- undangan melalui kegiatan penelitian atau pengkajian yang mendalam,
sehingga kewenangan yang lahir dari suatu regulasi dapat dipertanggung- jawabkan secara teoritis maupun yuridis.
Negara sebagai sebuah organisasi juga perlu memperhatikan asas-asas dalam hukum administrasi, yang salah satunya adalah asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya ( Exes de pouvoir ). Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya, merupakan asas preventif untuk
mencegah timbulnya ekses-ekses sebagai akibat adanya pembagian wewenang/tugas dalam suatu unit organisasi pemerintah.
Penegakan hukum merupakan bagian kecil dari pembangunan hukum yang terus diupayakan. Penegakan hukum perlu didukung oleh unsur-unsur pembangunan hukum yang lain, seperti perencanaan hukum dan  pembentukan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan (Struktur Hukum), elemen materi hukum (Substansi Hukum), dan elemen budaya
hukum.
Hukum Nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara, di mana di dalamnya  terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Semua diskursus tentang hukum nasional yang hendak dibangun, haruslah merujuk kepada keduanya.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8
M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8

## 2. Peningkatan Mentalitas Aparat Penegak Hukum Yang Berkarakter Kebangsaan
Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat  penegak  hukum (orangnya). Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, penasihat hukum, jaksa,  hakim dan terakhir petugas  pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.
Saat ini, aparat penegak hukum tengah berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tingkat kepercayaan masyarakat pada hukum dan aparat penegak hukum sangat rendah. Terlebih lagi dengan semakin banyaknya berita di media massa yang menggambarkan perilaku menyimpang dari aparat penegak hukum.
8 Mardjono Reksodiputro, Komisi Yudisial: Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim Di Indonesia , dalam Bunga  Rampai  Refleksi  Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006), hlm.35.
Hasil penelitian sejak tahun 1996 (22 tahun yang lalu) sudah menggambarkan bagaimana rasa tidak puasnya masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Rasa kurang hormat terhadap sistem peradilan kita antara lain, karena dituduh bahwa peradilan telah dipolitisasi  dan korup. Dalam hal korupsi  peradilan, praktisi hukum (pengacara dan jaksa) juga dipersalahkan, karena turut memfasilitasi terjadinya  penyuapan, khususnya pengacara dan konsultan hukum (untuk pengacara non litigasi) dituduh sebagai perantara dalam traksaksi yang menjadikan hukum sebagai komoditas dagang. 8
Meskipun sulit untuk membuktikannya, namun maraknya berita negatif dan banyaknya pengaduan yang diajukan oleh masyarakat dapat menjadi indikasi bahwa hal itu ada. Dengan demikian timbul suatu pertanyaan, bagaimana pengawasan yang dijalankan oleh setiap lembaga penegak hukum? Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memisahkan
Adanya konflik antarlembaga penegak hukum antara lain disebabkan kurangnya sinergi  antarlembaga-lembaga tersebut yang diturunkan dari berbagai permasalahan di atas. Persoalan konflik kewenangan misalnya, dapat dipahami sebagai hasil dari kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penegakan hukum sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan ( exes de povoir ). Konflik kewenangan ini tidak mungkin terjadi apabila dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang- undangan melalui kegiatan penelitian atau pengkajian yang mendalam, sehingga kewenangan yang lahir dari suatu regulasi dapat dipertanggung- jawabkan secara teoritis maupun yuridis.
Negara sebagai sebuah organisasi juga perlu memperhatikan asas-asas dalam hukum administrasi, yang salah satunya adalah asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya ( Exes de pouvoir ). Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya, merupakan asas preventif untuk
mencegah timbulnya ekses-ekses sebagai akibat adanya pembagian wewenang/tugas dalam suatu unit organisasi pemerintah.
Penegakan hukum merupakan bagian kecil dari pembangunan hukum yang terus diupayakan. Penegakan hukum perlu didukung oleh unsur-unsur pembangunan hukum yang lain, seperti perencanaan hukum dan  pembentukan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan (Struktur Hukum), elemen materi hukum
(Substansi Hukum), dan elemen budaya hukum.
Hukum Nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara, di mana di dalamnya  terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Semua diskursus tentang hukum nasional yang hendak dibangun, haruslah merujuk kepada keduanya.
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 10 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
identik dengan proses yang terjadi pada lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, Lembaga Pemasyarakat- an, 11 yang sering disebut juga sebagai penegakan hukum pro-justisia yang sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari sebuah sistem penegakan hukum, yaitu penegakan hukum dalam bidang hukum pidana saja. 12 Penegakan hukum sebetulnya tidak hanya bicara pada proses pro-justisia , yang justru ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah penegakan berbagai peraturan bidang hukum lain dilakukan. Bahkan mungkin saja penegakan hukum pro-justisia ini tidak perlu dilakukan bila penegakan hukum non-projustisia sudah dilaksanakan dengan baik yang menjamin kepastian hukum dan keadilan. 13 Oleh karena itu, berbicara masalah penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian siatem hukum itu sendiri, di mana di dalamnya
11 Keempat lingkungan  penegak hukum ini merupakan satu  sistem yang dikenal dengan Criminal Justice System . 12 Wicipto Setiadi, Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia , dalam Bunga Rampai Problematika Hukum dan Peradilan , Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Maret 2014. 13 Rahayu Prasetianingsih, Negara Hukum yang Berkeadilan , Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum UNPAD, Cetakan Pertama, Bandung, 2011, hlm. 553. 14 Lawrence M. Friedman, 1984, Hukum Amerika, Sebuah Pengantar , Terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta, 2001 hlm. 1.
15 Ibid. 16 Ibid.
tercakup tiga komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu struktur hukum  ( legal structure ), substansi hukum ( legal substance )  dan budaya hukum ( legal culture ). 14 Struktur hukum ( legal structure ) adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut  ketentuan-ketentuan formal- nya. Struktur mencakup dua hal yaitu kelembagaan hukumdan aparatur hukum. 15 Substansi hukum ( legal substance )  mencakup peraturan yang tidak hanya pada peraturan perundang- undangan positif saja, akan tetapi termasuk norma dan pola tingkah laku yang hidup dalam masyarakat. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum. 16 Budaya hukum (legal culture) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukumkepercayaan, nilai, pemikiran,
kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga penegak hukum berdasarkan fungsi yang dikenal dengan differential fungsional . Pemisahan secara fungsional tidak berarti berjalan sendiri-sendiri, namun mereka diharapkan akan saling mengawasi hasil kerja masing-masing lembaga. Hasil penyidikan dari
Kepolisian akan digunakan oleh Jaksa sebagai dasar untuk membuat dakwaan dan tuntutan, hasil pemeriksaan persidangan dan tuntutan tersebut akan dijadikan dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pidana. Pola tersebut akan terus berjalan hingga pada akhirnya akan memberikan konsekuensi adanya pengawasan secara fungsional yang bersifat horizontal. Peningkatan kualitas  mental  dan mengubah main set aparat penegak hukum merupakan persoalan yang cukup kompleks. Pembenahan mentalitas ini perlu dilakukan sejak dini, bahkan bisa dimulai  sejak perkuliahan di Fakultas Hukum. Salah satu persoalan mendasar di bidang hukum adalah  masalah pendidikan hukum. Sebagaimana juga
9 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional , (Binacipta,  Bandung,
1976), hlm. 24-25. 10 Bagir Manan, Penegakan Hukum yang Berkeadilan , dalam Bagir Manan, Menemukan Hukum Suatu Pencarian , Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 52.
dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja , 9 tentang reformasi pendidikan dalam rangka pembinaan hukum nasional sangat dibutuhkan untuk  menghasilkan ahli hukum yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan ( decision making process ), dan penetapan kebijakan, tidak hanya sebagai petugas pelaksanan kebijakan. Para ahli hukum juga diarahkan untuk aktif terlibat dalam kegiatan legislatif secara aktif. Para ahli hukum di pengadilan, profesi hukum, dan pendidikan  hukum  diharapkan memiliki orientasi terhadap kemajuan bangsa dan pembangunan (pembinaan) hukum.
Penegakan hukum dalam sebuah negara hukum seolah membahas nyawa dari sebuah raga yang menjadikannya hidup, tanpanya negara hukum hanya menjadi ide dan cita-cita.  Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkret penerapan hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat. 10 Dalam pandangan umum, penegakan hukum
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 11 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
identik dengan proses yang terjadi pada lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakat- an, 11 yang sering disebut juga sebagai penegakan hukum pro-justisia yang sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari sebuah sistem penegakan hukum, yaitu penegakan hukum dalam bidang hukum pidana saja. 12
Penegakan hukum sebetulnya tidak hanya bicara pada proses pro-justisia , yang justru ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah penegakan berbagai peraturan bidang hukum lain dilakukan. Bahkan mungkin saja penegakan hukum pro-justisia ini tidak perlu dilakukan bila penegakan hukum non-projustisia sudah dilaksanakan dengan baik yang menjamin kepastian hukum dan keadilan. 13 Oleh karena itu, berbicara masalah penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian siatem hukum itu sendiri, di mana di dalamnya
11 Keempat lingkungan  penegak hukum ini merupakan satu  sistem yang dikenal dengan Criminal Justice System .
12 Wicipto Setiadi, Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia , dalam Bunga Rampai Problematika Hukum dan Peradilan , Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Maret 2014.
13 Rahayu Prasetianingsih, Negara Hukum yang Berkeadilan , Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum UNPAD, Cetakan Pertama, Bandung, 2011, hlm. 553.
14 Lawrence M. Friedman, 1984, Hukum Amerika, Sebuah Pengantar , Terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta, 2001 hlm. 1.
15 Ibid.
tercakup tiga komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu struktur hukum  ( legal structure ), substansi hukum ( legal substance )  dan budaya hukum ( legal culture ). 14
Struktur hukum ( legal structure ) adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut  ketentuan-ketentuan formal- nya. Struktur mencakup dua hal yaitu kelembagaan hukumdan aparatur hukum. 15 Substansi hukum ( legal substance )  mencakup peraturan yang tidak hanya pada peraturan perundang- undangan positif saja, akan tetapi termasuk norma dan pola tingkah laku yang hidup dalam masyarakat.
Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum. 16 Budaya hukum (legal culture) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukumkepercayaan, nilai, pemikiran,
kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga penegak hukum berdasarkan fungsi yang dikenal dengan differential fungsional . Pemisahan secara fungsional tidak berarti berjalan sendiri-sendiri, namun mereka diharapkan akan saling mengawasi hasil kerja masing-masing lembaga. Hasil penyidikan dari Kepolisian akan digunakan oleh Jaksa sebagai dasar untuk membuat dakwaan dan tuntutan, hasil pemeriksaan persidangan dan tuntutan tersebut akan dijadikan dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pidana. Pola tersebut akan terus berjalan hingga pada akhirnya akan memberikan konsekuensi adanya pengawasan secara fungsional yang bersifat horizontal.
Peningkatan kualitas  mental  dan mengubah main set aparat penegak hukum merupakan persoalan yang cukup kompleks. Pembenahan mentalitas ini perlu dilakukan sejak dini, bahkan bisa dimulai  sejak perkuliahan di Fakultas Hukum. Salah satu persoalan mendasar di bidang hukum adalah  masalah pendidikan hukum. Sebagaimana juga
9 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional , (Binacipta,  Bandung, 1976), hlm. 24-25.
10 Bagir Manan, Penegakan Hukum yang Berkeadilan , dalam Bagir Manan, Menemukan Hukum Suatu Pencarian , Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 52.
dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja , 9 tentang reformasi pendidikan dalam rangka pembinaan hukum nasional sangat dibutuhkan untuk  menghasilkan ahli hukum yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan ( decision making process ),
dan penetapan kebijakan, tidak hanya sebagai petugas pelaksanan kebijakan. Para ahli hukum juga diarahkan untuk aktif terlibat dalam kegiatan legislatif secara aktif. Para ahli hukum di pengadilan, profesi hukum, dan pendidikan  hukum  diharapkan memiliki orientasi terhadap kemajuan bangsa dan pembangunan (pembinaan) hukum.
Penegakan hukum dalam sebuah negara hukum seolah membahas nyawa dari sebuah raga yang menjadikannya hidup, tanpanya negara hukum hanya menjadi ide dan cita-cita.  Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkret penerapan hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat. 10 Dalam pandangan umum, penegakan hukum
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 12 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
hanya akan menjadi monster dari pada malaikat penolong. 21 Permasalannya adalah bagaimana kontribusi pendidikan hukum bisa mencetak ahli hukum yang profesional dan berbudi luhur” ( evolved person ) dan berkarakter kebangsaan  Indonesia? Apakah kurikulum pendidikan tinggi hukum Indonesia saat ini mampu menciptakan sarjana hukum yang profesional, berahlak mulia dan berbudi luhur? Memudarnya karakter bangsa mungkin secara tidak langsung disebabkan oleh berbagai krisis yang datang silih berganti, baik itu krisis ekonomi, krisis politik dan krisis hukum, tetapi bahwa akar permasalahan sebenarnya ada pada diri manusia Indonesia itu sendiri. Apa pun kondisinya jika manusia Indonesia mempunyai karakter yang kuat maka berbagai krisis yang terjadi tidak akan berpengaruh.
Ada suatu premis  dalam character building yang mengatakan bahwa character building is a never ending process, pembentukan karakter manusia merupakan proses yang tidak pernah selesai, yang artinya bahwa
pembangunan karakter dilakukan sejak kita masih berupa janin di dalam kandungan sampai saat kita menutup usia. Oleh karena itu, pembangunan karakter dalam kehidupan  kita dapat dibagi dalam tiga tahapan pembangunan karakter, yaitu pada usia dini (tahap pembentukan), usia remaja (tahap pengembangan), dan saat dewasa (tahap pemantapan).
Pembentukan karakter sejak dini sangat krusial dan berarti sangat fundamental karena  di sinilah paling tidak ada empat koridor yang perlu dilakukan, yaitu: (1) menanam tata nilai;
(2)  menanam yang "boleh dan tidak boleh" ( the does and the  don’t ); (3)
menanam kebiasaan; serta (4) memberi teladan. Keempat koridor ini dimaksudkan untuk mentransformasi- kan tata nilai dan membentuk karakter generasi muda.
Sayangnya, justru akhir-akhir ini makin banyak pemberitaan tentang pelanggaran hukum, kejahatan atau kebatilan yang mencerminkan menurunnya ketaatan terhadap hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini pada akhirnya
serta harapannya. 17 Oleh karena itu,
untuk menegakkan hukum secara optimal harus memperhatikan ketiga komponen tersebut.
Ketiga unsur ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetaapkan dan sebaik apa pun substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang- orang yang terlibat dalam sistem masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif,seperti penegakan hukum yang  terjadi saat ini berkesan tidak sistematis, tumpang
tindih  dan bersifat reaktif terhadap berbagai pelanggaran hukumyang terjadi. Hal ini tidak  terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, terutama hubungan antara ketiga unsur tadi, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.
Penegakan hukum tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila insan-insan
17 Ibid.
18 Sofyan Effendi, Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan metode Pangajaran yang mendukung Pembangunan Hukum Nasional,  21- 22 Juli 2004.
19 Satjipto Rahardjo, Kompas, Rabu 23 Mei 2007.
hukum  dalam  menegakkan hukum dan keadilan tidak diajari dan dibekali ilmu dengan baik. Padahal sistem pembelajaran yang berlangsung pada lembaga-lembaga pendidikan hukum yang ada sekarang ini adalah masih bersifat transfer pengetahuan belaka dan berorientasi positivistik, sehingga cenderung hanya mencetak tukang ( legal mechanics ) dan tidak membentuk perilaku calon insan-insan hukum yang memiliki integritas diri yang adil, jujur,
dan humanis. 18
Secara sosiologis Satjipto Rahardjo
mengemukakan bahwa lingkungan mempengaruhi perbuatan seseorang. 19 Dibandingkan dengan lima puluh tahun yang lalu lingkungan kita sekarang memang jauh lebih korup. 20 Selanjutnya beliau mengutip pendapat Geery Spence , seorang advokat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia berbudi luhur” ( evolved person )
lebih dulu. Kalau tidak, para ahli hukum
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 13 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
hanya akan menjadi monster dari pada malaikat penolong. 21
Permasalannya adalah bagaimana kontribusi pendidikan hukum bisa mencetak ahli hukum yang profesional dan berbudi luhur” ( evolved person ) dan berkarakter kebangsaan  Indonesia? Apakah kurikulum pendidikan tinggi hukum Indonesia saat ini mampu menciptakan sarjana hukum yang profesional, berahlak mulia dan berbudi luhur?
Memudarnya karakter bangsa mungkin secara tidak langsung disebabkan oleh berbagai krisis yang datang silih berganti, baik itu krisis ekonomi, krisis politik dan krisis hukum, tetapi bahwa akar permasalahan sebenarnya ada pada diri manusia Indonesia itu sendiri. Apa pun kondisinya jika manusia Indonesia mempunyai karakter yang kuat maka berbagai krisis yang terjadi tidak akan berpengaruh.
Ada suatu premis  dalam character building yang mengatakan bahwa
character building is a never ending process, pembentukan karakter manusia merupakan proses yang tidak pernah selesai, yang artinya bahwa
pembangunan karakter dilakukan sejak kita masih berupa janin di dalam kandungan sampai saat kita menutup usia. Oleh karena itu, pembangunan karakter dalam kehidupan  kita dapat dibagi dalam tiga tahapan pembangunan karakter, yaitu pada usia dini (tahap pembentukan), usia remaja (tahap pengembangan), dan saat dewasa (tahap pemantapan).
Pembentukan karakter sejak dini sangat krusial dan berarti sangat fundamental karena  di sinilah paling tidak ada empat koridor yang perlu dilakukan, yaitu: (1) menanam tata nilai; (2)  menanam yang "boleh dan tidak boleh" ( the does and the  don’t ); (3) menanam kebiasaan; serta (4) memberi teladan. Keempat koridor ini dimaksudkan untuk mentransformasi- kan tata nilai dan membentuk karakter generasi muda.
Sayangnya, justru akhir-akhir ini makin banyak pemberitaan tentang pelanggaran hukum, kejahatan atau kebatilan yang mencerminkan menurunnya ketaatan terhadap hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini pada akhirnya
serta harapannya. 17 Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum secara optimal harus memperhatikan ketiga komponen tersebut.
Ketiga unsur ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetaapkan dan sebaik apa pun substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang- orang yang terlibat dalam sistem masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif,seperti penegakan hukum yang  terjadi saat ini berkesan tidak sistematis, tumpang tindih  dan bersifat reaktif terhadap berbagai pelanggaran hukumyang terjadi. Hal ini tidak  terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, terutama hubungan antara ketiga unsur tadi, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.
Penegakan hukum tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila insan-insan
17 Ibid.
18 Sofyan Effendi, Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan metode Pangajaran yang mendukung Pembangunan Hukum Nasional,  21- 22 Juli 2004.
19 Satjipto Rahardjo, Kompas, Rabu 23 Mei 2007.
hukum  dalam  menegakkan hukum dan keadilan tidak diajari dan dibekali ilmu dengan baik. Padahal sistem pembelajaran yang berlangsung pada lembaga-lembaga pendidikan hukum yang ada sekarang ini adalah masih bersifat transfer pengetahuan belaka dan berorientasi positivistik, sehingga cenderung hanya mencetak tukang ( legal mechanics ) dan tidak membentuk perilaku calon insan-insan hukum yang memiliki integritas diri yang adil, jujur, dan humanis. 18
Secara sosiologis Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa lingkungan mempengaruhi perbuatan seseorang. 19
Dibandingkan dengan lima puluh tahun yang lalu lingkungan kita sekarang memang jauh lebih korup. 20 Selanjutnya beliau mengutip pendapat Geery Spence , seorang advokat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia berbudi luhur” ( evolved person ) lebih dulu. Kalau tidak, para ahli hukum
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 14 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
menghargai) yang menunjukkan tidak terbangunnya karakter secara baik dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Perlu diingat, sebuah bangsa akan maju dan jaya bukan disebabkan oleh kekayaan alam, kompetensi, ataupun teknologi canggihnya, tetapi karena dorongan semangat dan karakter bangsanya. Banyak negara yang memiliki sumber daya terbatas dan sedikit jumlah penduduknya, tetapi sumber daya manusianya sangat berkualitas, sehingga dapat menjadi negara maju dan mampu bersaing dengan negara-negara yang sudah maju lebih duluan. Di wilayah Asia saja pendidikan di Indonesia belum mampu bersaing, apalagi kalau bersaing di tingkat dunia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat, mendekati 265 juta untuk tahun 2017, namun kualitas SDMnya sangat memprihatinkan.
Dengan demikian, pendidikan hukum  untuk memperkuat karakter bangsa harus berpijak pada: 22
1. Politik hukum nasional yang mengarah pada cita-cita bangsa yaitu 22 Mahfud MD, ibid . Dalam konteks ini politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 2. Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara.
3. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai  Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial. 4. Apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanuisaan.

## 3. Pendidikan Hukum
Kesadaran dan ketaatan hukum erat hubungannya dengan hukum itu sendiri. M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 14
mengakibatkan merosotnya kewibawa- an pemerintah dan terutama memudarnya karakter bangsa.
Memudarnya karakter bangsa dan menurunnya kesadaran hukum masyarakat itu merupakan gejala perubahan  sosial di dalam masyarakat. Salah satu sebab perubahan sosial tersebut adalah kontak atau konflik antarkebudayaan. Pengaruh media sosial, film, televisi, majalah atau bacaan-bacaan lainnya serta teknologi informasi yang sangat maju dan semakin terbuka  serta mudah diakses melalui internet mempunyai peran penting bagi kesadaran hukum masyarakat.
Sebetulnya, jika media sosial ini digunakan secara bijak akan berpengaruh positif terhadap perkembangan kehidupan ber- masayarakat dan bernegara. Sayangnya, kemajuan informasi teknologi justru lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Oleh karena itu, sekarang muncul slogan “jarimu harimaumu” sebagai tandingan dari slogan “mulutmu harimaumu”.
Berubahnya orientasi tata nilai dari idealisme, harga diri, dan kebanggaan, menjadi orientasi pada uang, materi,
duniawi, dan hal-hal yang sifatnya hedonistis semakin menunjukkan pudarnya karakter bangsa Indonesia. Dalam koridor the does and the don’t belum terdapat adanya good governance dan good coorporate governance serta law enforcement yang memadai sehingga terdapat cukup banyak celah yang merapuhkan pembentukan karakter yang diharapkan. Dalam koridor kebiasaan, masih cukup banyak dikembangkan kebiasaan-kebiasaan yang salah, seperti tidak menepati waktu, ingkar janji, saling menyalahkan, dan mengelak tanggung jawab. Lebih parah lagi dalam kehidupan bermasyarakat kita masih sangat langka adanya keteladanan yang bisa menginspirasi ketaatan dan kesadaran hukum yang menunjukkan karakter bangsa.
Lemahnya kondisi sosial masyarakat yang mendukung tahap pengembangan menyebabkan ter-ganggunya tahap pemantapan. Apa yang akan dimantapkan jika dalam tahap pembentukan dan pengembangan yang tumbuh adalah low trust society (masyarakat yang saling tidak memercayai, tidak ada saling
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 15 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
menghargai) yang menunjukkan tidak terbangunnya karakter secara baik dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Perlu diingat, sebuah bangsa akan maju dan jaya bukan disebabkan oleh kekayaan alam, kompetensi, ataupun teknologi canggihnya, tetapi karena dorongan semangat dan karakter bangsanya.
Banyak negara yang memiliki sumber daya terbatas dan sedikit jumlah penduduknya, tetapi sumber daya manusianya sangat berkualitas, sehingga dapat menjadi negara maju dan mampu bersaing dengan negara-negara yang sudah maju lebih duluan. Di wilayah Asia saja pendidikan di Indonesia belum mampu bersaing, apalagi kalau bersaing di tingkat dunia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat, mendekati 265 juta untuk tahun 2017, namun kualitas SDMnya sangat memprihatinkan.
Dengan demikian, pendidikan hukum  untuk memperkuat karakter bangsa harus berpijak pada: 22
1. Politik hukum nasional yang mengarah pada cita-cita bangsa yaitu
22 Mahfud MD, ibid . Dalam konteks ini politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara.
3. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai  Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial.
4. Apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanuisaan.

## 3. Pendidikan Hukum
Kesadaran dan ketaatan hukum erat hubungannya dengan hukum itu sendiri.
mengakibatkan merosotnya kewibawa- an pemerintah dan terutama memudarnya karakter bangsa.
Memudarnya karakter bangsa dan menurunnya kesadaran hukum masyarakat itu merupakan gejala perubahan  sosial di dalam masyarakat.
Salah satu sebab perubahan sosial tersebut adalah kontak atau konflik antarkebudayaan. Pengaruh media sosial, film, televisi, majalah atau bacaan-bacaan lainnya serta teknologi informasi yang sangat maju dan semakin terbuka  serta mudah diakses melalui internet mempunyai peran penting bagi kesadaran hukum masyarakat.
Sebetulnya, jika media sosial ini digunakan secara bijak akan berpengaruh positif terhadap perkembangan kehidupan ber- masayarakat dan bernegara. Sayangnya, kemajuan informasi teknologi justru lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Oleh karena itu, sekarang muncul slogan “jarimu harimaumu” sebagai tandingan dari slogan “mulutmu harimaumu”.
Berubahnya orientasi tata nilai dari idealisme, harga diri, dan kebanggaan,
menjadi orientasi pada uang, materi,
duniawi, dan hal-hal yang sifatnya hedonistis semakin menunjukkan
pudarnya karakter bangsa Indonesia.
Dalam koridor the does and the don’t belum terdapat adanya good governance dan good coorporate governance serta law enforcement yang memadai sehingga terdapat cukup banyak celah yang merapuhkan pembentukan karakter yang diharapkan. Dalam koridor kebiasaan, masih cukup banyak dikembangkan kebiasaan-kebiasaan yang salah, seperti tidak menepati waktu, ingkar janji, saling menyalahkan, dan mengelak tanggung jawab. Lebih parah lagi dalam kehidupan bermasyarakat kita masih sangat langka adanya keteladanan yang bisa menginspirasi ketaatan dan kesadaran hukum yang menunjukkan karakter bangsa.
Lemahnya kondisi sosial masyarakat yang mendukung tahap pengembangan menyebabkan ter-ganggunya tahap pemantapan. Apa yang akan dimantapkan jika dalam tahap pembentukan dan pengembangan yang tumbuh adalah low trust society
(masyarakat yang saling tidak memercayai, tidak ada saling
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 16 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. 23
Yang harus ditanamkan, baik dalam pendidikan formal maupun non formal ialah bagaimana menjadi masyarakat yang baik, dan mengerti  hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. Perlu juga diberikan pemahaman bahwa setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita. Asas ini yang lebih dikenal dengan kata-kata bahasa Belanda dengan ” iedereen wordt geacht de wet te kennen ” (teori fiksi hukum). Ketidaktahuan atas suatu undang- undang atau peraturan perundang- undangan tidak merupakan alasan pemaaf: ignorantia legis excusat neminem . Lebih lanjut ini berarti menanamkan pengertian bahwa  dalam pergaulan hidup wajib mematuhi hukum,
tidak diperbolehkan melanggar hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati dalam masyarakat.
Pendidikan hukum pada perguruan tinggi tidak hanya sekadar mendorong mahasiswa agar cepat lulus dengan
23 Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, Cet. II.  (Jakarta: Rineka
Cipta, 2001), hlm. 1.
perolehan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang tinggi, tetapi harus diarahkan untuk menjadi sarjana hukum yang berahlak mulia dan mempunyai integritas yang tinggi. Apakah kurikulum yang digunakan sekarang ini dapat meluluskan sarjana hukum yang berahlak mulia dan beriintegritas tinggi?  Apakah dengan persyaratan yang begitu “njlimet” dan “ribet” bagi dosen dapat melahirkan anak didik yang berahlak mulia dan berintegritas tinggi? Ditambah lagi sekarang segala hal dikaitkan dengan revolusi industri 4,0, apakah dengan menyesuaikan revolusi industri 4.0 kemudian nilai-nilai kearifan lokal harus ditinggalkan?
Globalisasi dalam dunia pendidikan saat ini memang diperlukan  untuk menghadapi tantangan global. Namun, globalisasi pendidikan hendaknya jangan sampai meninggalkan sebagian masyarakat Indonesia yang masih termasuk dalam golongan tertinggal agar kemajuan bangsa ini dapat dinikamti secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam menghadapi persaingan global, identitas
Sedangkan hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu ” blueprint  of behaviour ” yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai- nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha  peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan hukum sejak dini . Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang ” einmalig ” atau
insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dan intensif, karena pendidikan menciptakan kesadaran dan kecerdasan hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan
pembinaan kesadaran dan kecerdasan hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 20 tahun ke depan. Hal ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk memulai
pendidikan kesadaran dan ketaatan hukum sejak dini . Pendidikan  yang dimaksud di sini bukan semata-mata pendidikan formal di  sekolah-sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, tetapi juga pendidikan non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas.
Secara umum, pendidikan bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Bagi kehidupan  umat manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 17 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. 23
Yang harus ditanamkan, baik dalam pendidikan formal maupun non formal ialah bagaimana menjadi masyarakat yang baik, dan mengerti  hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. Perlu juga diberikan pemahaman bahwa setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita. Asas ini yang lebih dikenal dengan kata-kata bahasa Belanda dengan ” iedereen wordt geacht de wet te kennen ” (teori fiksi hukum).
Ketidaktahuan atas suatu undang- undang atau peraturan perundang- undangan tidak merupakan alasan
pemaaf: ignorantia legis excusat
neminem . Lebih lanjut ini berarti menanamkan pengertian bahwa  dalam pergaulan hidup wajib mematuhi hukum, tidak diperbolehkan melanggar hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati dalam masyarakat.
Pendidikan hukum pada perguruan tinggi tidak hanya sekadar mendorong mahasiswa agar cepat lulus dengan
23 Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, Cet. II.  (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 1.
perolehan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang tinggi, tetapi harus diarahkan untuk menjadi sarjana hukum yang berahlak mulia dan mempunyai integritas yang tinggi. Apakah kurikulum yang digunakan sekarang ini dapat meluluskan sarjana hukum yang berahlak mulia dan beriintegritas tinggi?  Apakah dengan persyaratan yang begitu “njlimet” dan “ribet” bagi dosen dapat melahirkan anak didik yang berahlak mulia dan berintegritas tinggi? Ditambah lagi sekarang segala hal dikaitkan dengan revolusi industri 4,0, apakah dengan menyesuaikan revolusi industri 4.0 kemudian nilai-nilai kearifan lokal harus ditinggalkan?
Globalisasi dalam dunia pendidikan saat ini memang diperlukan  untuk menghadapi tantangan global. Namun, globalisasi pendidikan hendaknya jangan sampai meninggalkan sebagian masyarakat Indonesia yang masih termasuk dalam golongan tertinggal agar kemajuan bangsa ini dapat dinikamti secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam menghadapi persaingan global, identitas
Sedangkan hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu ” blueprint  of behaviour ” yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai.
Hukum merupakan pencerminan nilai- nilai yang terdapat di dalam masyarakat.
Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.
Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha  peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan hukum sejak dini .
Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang ” einmalig ” atau insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dan intensif, karena pendidikan menciptakan kesadaran dan kecerdasan hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan
pembinaan kesadaran dan kecerdasan hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 20 tahun ke depan. Hal ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk memulai pendidikan kesadaran dan ketaatan hukum sejak dini . Pendidikan  yang dimaksud di sini bukan semata-mata pendidikan formal di  sekolah-sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, tetapi juga pendidikan non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas.
Secara umum, pendidikan bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Bagi kehidupan  umat manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 18 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
hanya bisa dinikmati oleh golongan kelas atas. Masyarakat kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah dengan fasilitas yang mewah, sementara masyarakat kelas bawah bersusah payah untuk sekadar menyekolahkan anaknya di sekolah dengan fasilitas biasa.  Sudah barang tentu, ketimpangan ini dapat memicu kecemburuan yang berpotensi menjadi konflik sosial. Akibatnya, peningkatan kualitas pendidikan yang sudah dicapai akan menjadi sia-sia jika gejolak sosial dalam masyarakat akibat ketimpangan karena kemiskinan dan ketidakadilan tidak dicarikan solusi dari sekarang.
Salah satu cara yang dilakukan oleh
pemerintah adalah mewujudkan pendidikan di Indonesia yang berbiaya murah, bahkan kalau memungkinkan gratis dan berkualitas. Bukan pendidikan yang murahan tanpa kualitas dengan guru/dosen seadanya dan minim fasilitas. Memang sudah bermunculan sekolah unggulan,  berkualitas dan bebas biaya. Namun, kebijakan ini baru merupakan kebijakan regional di daerah tertentu. Kebijakan semacam ini seyogianya dijadikan kebijakan berskala nasional oleh Pemerintah Pusat. Hal ini
sebetulnya bisa dilakukan asal pemerintah serius menanganinya, dilakukan reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi secara konsisten. Dengan mencegah dan memberatas korupsi di Indonesia, diharapkan pemerintah bisa meningkatkan alokasi biaya/dana di bidang pendidikan.
Usaha untuk mewujudkan gagasan ini jelas bukan hal yang mudah. Usaha- usaha tersebut mau tidak mau sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan pandangan kelompok-kelompok sosial, terutama kelompok sosial yang paling dominan. Itu berarti seberapa jauh gagasan negara hukum yang domokratis dan berkeadilan sosial sebagai bagian dari karakter bangsa itu dapat diwujudkan sangat tergantung pada hasil interaksi politik di antara kelompok-kelompok sosial politik yang ada dalam masyarakat serta proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum.

## D. Penutup
Penegakan hukum merupakan hal yang  sangat penting dalam upaya perwujudan supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 18
bangsa Indonesia tidak boleh
“digadaikan”, tetapi tetap harus dipelihara dan dikembangkan melalui sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kekayaan budaya bangsa. Globalisasi dan modernisasi seyogianya tidak dimaknai sebagai  sikap yang kebarat-baratan ( westernisasi ) dalam kehidupan. Kita tetap mempertahankan ketimuran dengan dasar negara Pancasila, sehingga kita memiliki karakteristik yang khas yang membedakan dengan bangsa lain.
Kita juga jangan langsung apriori anti budaya asing, sebaiknya budaya asing tidak diterima  secara  bulat-bulat begitu saja, tetapi harus  disaring dan disesuaikan dengan budaya sendiri untuk menambah khasanah budaya. Ada ungkapan  dalam bahas Inggris yang berbunyi knowledge is power but chracter is more ,  yang artinya pengetahuan adalah kekuatan, tetapi yang terpenting adalah karakter. Dalam konteks modernisasi, transfer ilmu pengetahuan  yang kita lakukan merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi era globalisasi atau era revolusi industri 4.0 tetapi harus disesuaikan dengan kearifan lokal yang
menjadi karakter bangsa Inonesia. Dengan demikian, yang harus dipersiapkan adalah pendidikan masa depan yang mampu menghadapi persaingan global tetapi tetap dengan mempertahankan kearifan lokal sebagai karakter bangsa Indonesia.
Dengan demikian, salah satu strategi pendidikan Indonesia adalah globalisasi pendidkan yang dipadukan dengan kekayaan bangsa Indonesia. Selain itu,
peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sebaiknya dilakukan selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak penduduk Indonesia  yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas baik diperlukan biaya yang sangat besar. Kondisi semacam ini menjadi salah satu sebab globalisasi pendidikan (kualitas pendidikan yang baik) belum bisa dinikmati oleh semua kalangan.
Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk bisa mengikuti program kelas internasional pada perguruan tinggi terkemuka di Indonesia diperlukan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Alhasil, program kelas internasional
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 19 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
hanya bisa dinikmati oleh golongan kelas atas. Masyarakat kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah dengan fasilitas yang mewah, sementara masyarakat kelas bawah bersusah payah untuk sekadar menyekolahkan anaknya di sekolah dengan fasilitas biasa.  Sudah barang tentu, ketimpangan ini dapat memicu kecemburuan yang berpotensi menjadi konflik sosial. Akibatnya, peningkatan kualitas pendidikan yang sudah dicapai akan menjadi sia-sia jika gejolak sosial dalam masyarakat akibat ketimpangan karena kemiskinan dan ketidakadilan tidak dicarikan solusi dari sekarang.
Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah mewujudkan pendidikan di Indonesia yang berbiaya murah, bahkan kalau memungkinkan gratis dan berkualitas. Bukan pendidikan yang murahan tanpa kualitas dengan guru/dosen seadanya dan minim fasilitas. Memang sudah bermunculan sekolah unggulan,  berkualitas dan bebas biaya. Namun, kebijakan ini baru merupakan kebijakan regional di daerah tertentu. Kebijakan semacam ini seyogianya dijadikan kebijakan berskala nasional oleh Pemerintah Pusat. Hal ini
sebetulnya bisa dilakukan asal pemerintah serius menanganinya, dilakukan reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi secara konsisten. Dengan mencegah dan memberatas korupsi di Indonesia, diharapkan pemerintah bisa meningkatkan alokasi biaya/dana di bidang pendidikan.
Usaha untuk mewujudkan gagasan ini jelas bukan hal yang mudah. Usaha- usaha tersebut mau tidak mau sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan pandangan kelompok-kelompok sosial, terutama kelompok sosial yang paling dominan. Itu berarti seberapa jauh gagasan negara hukum yang domokratis dan berkeadilan sosial sebagai bagian dari karakter bangsa itu dapat diwujudkan sangat tergantung pada hasil interaksi politik di antara kelompok-kelompok sosial politik yang ada dalam masyarakat serta proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum.

## D. Penutup
Penegakan hukum merupakan hal yang  sangat penting dalam upaya perwujudan
supremasi hukum.
Supremasi hukum merupakan
bangsa Indonesia tidak boleh “digadaikan”, tetapi tetap harus dipelihara dan dikembangkan melalui sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kekayaan budaya bangsa.
Globalisasi dan modernisasi seyogianya tidak dimaknai sebagai  sikap yang kebarat-baratan ( westernisasi ) dalam kehidupan. Kita tetap mempertahankan ketimuran dengan dasar negara Pancasila, sehingga kita memiliki karakteristik yang khas yang membedakan dengan bangsa lain.
Kita juga jangan langsung apriori anti budaya asing, sebaiknya budaya asing tidak diterima  secara  bulat-bulat begitu saja, tetapi harus  disaring dan disesuaikan dengan budaya sendiri untuk menambah khasanah budaya. Ada ungkapan  dalam bahas Inggris yang berbunyi knowledge is power but chracter is more ,  yang artinya pengetahuan adalah kekuatan, tetapi yang terpenting adalah karakter. Dalam konteks modernisasi, transfer ilmu pengetahuan  yang kita lakukan merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi era globalisasi atau era revolusi industri 4.0 tetapi harus disesuaikan dengan kearifan lokal yang
menjadi karakter bangsa Inonesia.
Dengan demikian, yang harus dipersiapkan adalah pendidikan masa depan yang mampu menghadapi persaingan global tetapi tetap dengan mempertahankan kearifan lokal sebagai karakter bangsa Indonesia.
Dengan demikian, salah satu strategi pendidikan Indonesia adalah globalisasi pendidkan yang dipadukan dengan kekayaan bangsa Indonesia. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sebaiknya dilakukan selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak penduduk Indonesia  yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas baik diperlukan biaya yang sangat besar. Kondisi semacam ini menjadi salah satu sebab globalisasi pendidikan (kualitas pendidikan yang baik) belum bisa dinikmati oleh semua kalangan.
Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk bisa mengikuti program kelas internasional pada perguruan tinggi terkemuka di Indonesia diperlukan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Alhasil, program kelas internasional
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 20 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 21

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Basah,  Sjachran, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi, ( Alumni: Bandung, 1985). Friedman, Lawrence M., 1984, Hukum Amerika: Suatu Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki , (Jakarta: Tatanusa, 2011). Ihsan, Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan , Cet. II.  (Jakarta: Rineka Cipta, 2001). Ishaq, H, Pengantar Hukum Indonesia (PHI) , Cet. 4 (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017). Komisi Hukum Nasional, Kebijakan Penegakan Hukum: Suatu Rekomendasi , (Jakarta Kusumaatmadja,  Mochtar, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional , (Bandung: Binacipta, 1976). Latief, Mujahid A., Dilema Penegakan Hukum di Indonesia , July 20, 2007. Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H., Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia , Cet. Ke 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011). Manan,  Bagir, Penegakan Hukum yang Berkeadilan , dalam Menemukan Hukum Suatu Pencarian , Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009. MD, Mahfud, Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). Mertokusumo,  Sudikno  dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum , (Yogyakaarta: Citra Adtya Bakti, 1993). Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum suatu  Tinjauan Sosiologis , (Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun). Reksodiputro,  Mardjono, Komisi  Yudisial: Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim Di Indonesia, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia , (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006). ----------------------------------, Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum , Cet. Pertama, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional (KHN), 2013. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Bunga Rampai Problematika Hukum dan Peradilan (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Maret 2014). M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 20
konsekuensi logis atas dipilihnya “Negara hukum” dalam kehidupan bernegara di
Indonesia. Amandemen konstitusi semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang  Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan: ”Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun  1945 adalah negara yang menegakkan supremasi hukum, bukan supremasi  politik,    untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, di  mana di dalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum dan pendidikan, terutama pendidikan hukum, mempunyai korelasi yang  sangat erat. Begitu juga sebaliknya, pendidikan hukum dan penegakan hukum berkorelasi sangat erat. Pendidikan
hukum yang tidak berkualitas akan berdampak kepada penegakan hukum. Penegakan hukum yang jelek, juga akan berpengaruh terhadap dunia pendidikan hukum.
Persaingan antarbangsa dan globalisasi adalah sebuah keniscayaan. Yang perlu dipikirkan dan dipersiapkan adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat
Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan: “...untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”.
Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi perbaikan penegakan hukum dan pendidikan hukum.
M a j a l a h   H u k u m  N
a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 21 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Basah,  Sjachran, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi, ( Alumni: Bandung, 1985).
Friedman, Lawrence M., 1984, Hukum Amerika: Suatu Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki , (Jakarta: Tatanusa, 2011).
Ihsan, Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan , Cet. II.  (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
Ishaq, H, Pengantar Hukum Indonesia (PHI) , Cet. 4 (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017).
Komisi Hukum Nasional, Kebijakan Penegakan Hukum: Suatu Rekomendasi , (Jakarta Kusumaatmadja,  Mochtar, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional , (Bandung: Binacipta, 1976).
Latief, Mujahid A., Dilema Penegakan Hukum di Indonesia , July 20, 2007.
Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H., Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia , Cet. Ke 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011).
Manan,  Bagir, Penegakan Hukum yang Berkeadilan , dalam Menemukan Hukum Suatu Pencarian , Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
MD, Mahfud, Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
Mertokusumo,  Sudikno  dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum , (Yogyakaarta: Citra Adtya Bakti, 1993).
Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum suatu  Tinjauan Sosiologis , (Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun).
Reksodiputro,  Mardjono, Komisi  Yudisial: Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim Di Indonesia, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia , (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006).
----------------------------------, Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum , Cet. Pertama, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional (KHN), 2013.
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Bunga Rampai Problematika Hukum dan Peradilan (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Maret 2014).
M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
konsekuensi logis atas dipilihnya “Negara hukum” dalam kehidupan bernegara di
Indonesia. Amandemen konstitusi semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan: ”Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun  1945 adalah negara yang menegakkan supremasi hukum, bukan supremasi  politik,    untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, di  mana di dalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Penegakan hukum dan pendidikan, terutama pendidikan hukum,
mempunyai korelasi yang  sangat erat.
Begitu juga sebaliknya, pendidikan hukum dan penegakan hukum berkorelasi sangat erat. Pendidikan
hukum yang tidak berkualitas akan berdampak kepada penegakan hukum.
Penegakan hukum yang jelek, juga akan berpengaruh terhadap dunia pendidikan hukum.
Persaingan antarbangsa dan globalisasi adalah sebuah keniscayaan.
Yang perlu dipikirkan dan dipersiapkan adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan: “...untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”.
Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi perbaikan penegakan hukum dan pendidikan hukum.
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17
M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8

## DINAMIKA HUKUM PENGELOLAAN PESISIR PASCA REFORMASI DI INDONESIA
(LEGAL DYNAMICS OF COASTAL MANAGEMENT IN THE POST-REFORM INDONESIA)

## Oleh: Dyah Ayu Widowati dan Muchammad Chanif Chamdani Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
ABSTRAK Luas wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratan, sehingga menjadikan sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat penting. Untuk itu penting kiranya untuk mengkaji secara mendalam dinamika hukum pengelolaan sumber daya pesisir, karena pada umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap ekosistem pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika hukum pengelolaan pesisir pada era otonomi daerah setelah adanya undang-undang pengelolaan pesisir. Dinamika hukum yang dilihat adalah mengenai harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan pesisir, keberpihakan peraturan pada masyarakat dan model perencanaan yang dipergunakan dalam pengelolaan pesisir. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu berupa pengumpulan bahan-bahan baik dari peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin serta sumber-sumber terkait lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak disharmonisasi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir, tetapi dinamika hukum dari sejak awal hingga saat ini sudah memperhatikan peranan dari masyarakat pesisir, baik masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat. Meskipun demikian model perencanaan pengelolaan pesisir yang tercantum dalam peraturan perundangan masih banyak yang menggunakan sistem top down.
Kata Kunci: dinamika hukum, pengelolaan pesisir, otonomi daerah.
ABSTRACT
The vast of Indonesia's sea area is wider than the land area, so that the coastal and marine resources are potential. Therefore, it is important to examine the dynamics of coastal management law, because the development activities directly or indirectly affect coastal ecosystems. This study aims to determine the dynamics of coastal management law in the era of regional autonomy. This research is a juridical-normative research that gathers several materials such as legislations, principles, doctrines, and other sources related to the topic. This study aims to determine the legal dynamics of coastal management in the era of regional autonomy after the existence of coastal management laws. The legal dynamics seen are regarding the harmonization of laws and regulations relating to the coast, the standing of legislation to the people and the planning models used in coastal management. The obtained data is to be analyzed qualitatively. The results of this study indicate that there are still many disharmony regulations relating to coastal management, but the legal dynamic from the
Soekanto,  Soerjono, Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum , (Jakarta: BPHN, 1983. Soemantri, HRT. Sri, Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan , Cet.
Kedua, (Bandung: PT Remaja Roesdakarya, 2015).

## B. Artikel Dalam Jurnal
Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, BPHN,  Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015.
Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, BPHN,  Volume 4, Nomor 3, Desember 2015. Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, BPHN,  Volume 5, Nomor 2, Agustus 2016. Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, BPHN,  Volume 5, Nomor 3, Agustus 2016. Teropong, Media Hukum dan Keadilan, MaPPI Fakultas Hukum UI, Volume 2, Oktober 2014. Universiti Utara Malaysia Journal of Legal Studies, Volume 5, Oktober 2014. Jurnal Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016

## C. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Asshiddiqie, Jimly, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”. Bandung, 19 Januari 2008. Effendi,  Sofyan,  Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan metode Pangajaran yang mendukung Pembangunan Hukum Nasional,  21-22 Juli 2004. Satjipto Rahardjo, Kompas, Rabu 23 Mei 2007 D. Internet http://www.solusihukum.com/ artikel/artikel49.php. www.google.com. http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php
http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php