E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

## Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## ASPEK  HUKUM  DAN  MITIGASI  RISIKO  TRANSFORMASI  DIGITAL  PADA GOVERNMENT SERVICE
Gde Wahyu Marta Gunadi, I Nyoman Budiana Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia Email: wahyumg90@gmail.com

## Abstrak
Era  digital  saat  ini  memaksa  semua  pihak  untuk  melakukan  perubahan  dan  transformasi, termasuk  pemerintah.  Pemerintah  dalam  pelayanannya  terus  bertransformasi  mengikuti perkembangan  zaman  dari  yang  semula  pelayanan  dilakukakan  secara  tatap  muka  dan  datang langsung  atau  yang  biasa  disebut  dengan  luring  (luar  jaringan)  bertransformasi  menjadi pelayanan secara daring (dalam jaringan) dengan hanya menggunakan media elektronik seperti komputer,  laptop,  dan  ponsel  pintar.  Transformasi  digital  memiliki  beberapa  risiko  yang  dapat terjadi seperti kebocoran data, penyalahgunaan data, penyalahgunaan akun, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Government Service dari aspek hukum dan Mitigasi Risiko  Digital.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif,  sedangkan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  melalui eksplorasi  jurnal,  buku,  undang-undang  dan  informasi  lain  yang  relevan  dengan  kajian.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa pada aspek  hukum  dalam  pelaksanaan  pelayanan  pemerintah  di Indonesia  adalah  perlunya  perlindungan  hukum  preventif  sebagai  pencegahan  atas  berbagai risiko.  Salah  satunya  yakni  Pasal  28G  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, pada aspek mitigasi risiko transformasi digital pada layanan pemerintah  adalah  dengan  standarisari  keamanan  informasi  pada  perangkat  TIK  resmi  untuk menghindari atau memperkecil atas terjadinya risiko kebocoran dara, penyalahgunaan data, serta penyalahgunaan akun.
Kata Kunci: Hukum, Mitigasi Risiko, Transformasi Digital, Pelayanan Pemerintah, Data Elektronik

## Abstract
The  current  digital  era  forces  all  parties  to  make  changes  an  transformations,  including  the government. Tha government in its services continues to transform following the times from what was originally a face-to-face service and came directly or what is commonly referred to as offline (outside the network) to transform into online services (in the network) using only electronic media such  as  computers,  laptops,  and  cellphones.  Digital  transformation  has  several  risks  that  can occur, suc as data leakage, data abuse, account abuse, and so on. This study aims to determine Government Service from legal aspects and Digital Risk Mitigation. This study used a qualitative research method with a descriptive approach, while the data collection technique was carried out by means of a literature study through exploration of journals, books, laws and other information relevant to the study. The results of the research show that the legal aspect in the implementation of government services in Indonesia is the need for prenventive legal protection as a prevention of various risks. One of them is Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.  Meanwhile,  in  terms  of  mitigating  the  risk  of  digital  transformation  in  government services,  it  is  the  standardization  of  information  security  on  official  ICT  devices  to  avoid  or minimize the risk of blood leakage, abuse data, as well as account abuse.
Keywords: Legal, Risk Mitigation, Digital Transformation, Government Service, Electronic Data

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi yang hadir di tengah-tengah kita, pun menuntut, baik individu maupun  organisasi  untuk  melakukan  transformasi  digital.  Teknologi  informasi  merupakan aset  penting  dalam  mengelola  dan  menghasilkan  informasi  yang  bisa  membuat  perusahaan memiliki daya saing dan nilai tambah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, atas dasar prinsip  penerapan  ICT  (Information  Communication  Technologies)  dalam  proses pembelajaran  memungkinkan  segala  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  informasi  menjadi lebih mudah dan praktis (Setyadi & Kusumawati, 2016).
Pemanfaatan  teknologi  informasi  di  berbagai  bidang  tentunya  sangat  membantu organisasi  untuk  memperoleh  tujuan  yang  diharapkan.  Seiring  dengan  perkembangannya revolusi  industry  4.0  dan  rev  olusi  pemerintahan  4.0  menjadi  mendasar  dalam  transformasi dalam  pemerintahan  dalam  mengadopsi  pengunaaan  teknologi.  Diharapkan  dengan  adanya bantuan  teknologi  informasi  akan  mempermudah  dan  mempercepat  dalam  pemberian pelayanan. Revolusi industry 4.0 mendorong system otomatisasi di semua tahapan pelayanan publik melalui sistem informasi yang menggabungkan sumber daya, teknologi informasi, dan hubungan informasi (Rochmansjah & Karno, 2020).
Reformasi  tersebut  menghasilkan  keberhasilan  pemasangan  infrastruktur  pemerintahan digital  yang  cukup  maju.  Sudah  diterima  secara  universal  bahwa  teknologi  digital meningkatkan  akuntabilitas,  efisiensi,  dan  transparansi  administrasi,  membantu  mengurangi pengeluaran, dan menghasilkan tata kelola yang lebih baik (Tulungen et al., 2022). Namun seiring  dengan  manfaat  yang  diperoleh,  teknologi  informasi  dalam  penyelenggaraannya mengandung berbagai risiko.
Sejatinya, risiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, dari urusan pribadi sampai perusahaan, dari urusan gaya hidup sampai pola penyakit, dari bangun sampai tidur malam , dan masih banyak lagi. Menurut Philip Best (2004) menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko bank adalah  keterbukaan  terhadap  kemungkinan  rugi  (exposure  to  the  change  of  loss)  (Gustina, 2019).
Masyarakat  setiap  waktu  selalu  menuntut  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang di layani.
Pelayanan  kepada  masyarakat  sudah  menjadi  tujuan  utama  dalam  penyelenggaraan administrasi  publik.  Di  Indonesia  penyelenggaraan  pelayanan  publik  menjadi  isu  kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan di tempat,  sedangkan  implikasinya  sebagaimana  diketahui  sangat  luas  karena  menyentuh seluruh ruang-ruang kepublikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain.  Dalam  bidang  ekonomi,  buruknya  pelayanan  publik  akan  berimplikasi  pada penurunan investasi yang dapat berakibat terhadap pemutusan hubungan kerja pada industri- industri  dan  tidak  terbukanya  lapangan  kerja  baru  yang  juga  akan  berpengaruh  terhadap meningkatnya angka pengangguran (Mahsyar, 2011).
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang  telah  dipaparkan,  sehingga  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Aspek  Hukum  dan  Mitigasi  Risiko Transformasi Digital Pada Government Service”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Metode penelitian  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  fokus  pada  pengamatan  yang  mendalam. Oleh  karenanya,  penggunaan  metode  kualitatif  dalam  penelitian  dapat  menghasilkan  kajian atas  suatu  fenomena  yang  lebih  komprehensif.  Penelitian  kualitatif  yang  memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu  yang  bersangkutan  (Ardianto,  2019).  Menurut  (Ansori,  2019)  metode  deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak  hanya  penguraian,  melainkan  dengan  memberikan  pemahaman  dan  penjelasan secukupnya.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengeksplorasi  jurnal,  buku  dan informasi lain yang relevan dengan kajian. Sumber data yang menjadi bahan adalah hasil data penelitian  dan  jurnal,  buku,  undang-undang  dan  informasi  lain  yang  relevan  dengan  kajian yang  didapatkan  melalui  Google  Scholar.  Aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  pada penelitian ini dilakukan dengan bersandar pada model interaktif (Miles, 1984) yang dilakukan melalui data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

## Hasil dan Pembahasan

## Aspek Hukum Pada Government Service
Khusus  di  Indonesia,  hukum  administrasi  negara  telah  banyak  mengalami  perluasan bidang kajian dan substansi peraturan yang tidak lagi berpatokan pada peran negara. Namun termasuk pula peran lembaga non-pemerintah dan bahkan dunia usaha terkait dengan fungsi kesejahteraan serta pelayanan publik oleh pemerintah. Perluasan bidang tersebut diakibatkan oleh  meluasnya  bidang  penyelenggaraan  pemerintah,  rezim  keuangan  yang  luas,  dan perkembangan  model  atau  pola  tata  laksana  pemerintahan,  maupun  keterlibatan  aktif  dunia usaha terhadap bidang politik publik.
Sebagai  akibat  luasnya  bidang  pekerjaan  dan  tanggungjawab  dari  administrasi  publik terutama  dalam  bidang  penyelenggaraan  kesejahteraan  bagi  masyarakat,  maka  administrasi publik  dilekatkan  pula  kewenangan  dalam  membuat  peraturan.  Kewenangan  ini  merupakan bentuk  kewenangan  yang  didelegasikan  dari  parlemen  kepada  badan  administrasi  publik (Oktarina et al., 2021).
Pemerintah  dalam  setiap  gerakannya  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku. Termasuk  pada  layanan  pemerintah.  Selain  itu,  ada  juga  sarana  perlindungan  hukum  yang berlaku  dalam  melindunginya.  Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  bahwa  sarana  perlindungan hukum ada dua macam, yakni:

## 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada  perlindungan  hukum  preventif  ini,  subyek  hukum  diberikan  kesempatan untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah mendapat  bentuk  yang  definitif.  Tujuannya  adalah  mencegah  terjadinya  sengketa.
Perlindungan  hukum  preventif  sangat  besar  artinya  bagi  tindak  pemerintahan  yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif  pemerintah  terdorong  untuk  bersifat  hati-hati  dalam  mengambil  keputusan yang  didasarkan  pada  diskresi.  Di  Indonesia  belum  ada  pengaturan  khusus  mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di  Indonesia  termasuk  kategori  perlindungan  hukum  ini.  Prinsip  perlindungan  hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  karena  menurut  sejarah  dari  barat, lahirnya  konsep-konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  diarahkan  kepada  pembatasan-pembatasan  dan  peletakan  kewajiban masyarakat  dan  pemerintah.  Prinsip  kedua  yang  mendasari  perlindungan  hukum terhadap  tindak  pemerintahan  adalah  prinsip  negara  hukum.  Dikaitkan  dengan pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusi,  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  mendapat  tempat  utama  dan  dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
Pengertian  perlindungan  menurut  ketentuan  Pasal  1  butir  6  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menentukan  bahwa perlindungan  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  Saksi  dan/atau  orban  yang  wajib  dilaksanakan  oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Alydrus et al., 2020).
Berkaitan  dengan  pelayanan  pemerintah,  dalam  setiap  gerakannya  perlu  ada perlindungan hukum yang menyertai. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, manfaatnya  akan  terasa  dalam  berbagai  bidang  pelayanan  pemerintah  termasuk pendidikan,  perekonomian  dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  sebagainya.  Namun,  teknologi  yang  selain  memberikan  banyak kontribusi  dalam  peningkatan  kesejahteraan,  dan  kemajuan  peradaban  manusia,  bisa juga  menjadi  sarana  dalam  perbuatan  melawan  hukum  seperti  pencurian  data, penyalahgunaan data, akun, dan sebagainya (Lesmana et al., 2022). Dengan demikian, dalam upaya preventif terhadap hal-hal tersebut maka hadir Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyebutkan  bahwa: “setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat, dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang dibawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi manusia”.
3. Mitigasi Risiko Transformasi Digital Pada Government Service Penulis  menyajikan  formulir  Mitigasi  Risiko  yang  dapat  diterapkan  dan disesuaikan  dengan  kebijakan  masing-masing  instansi,  sebagaimana  dimaksud  pada tabel dibawah ini.

## Tabel 1. Mitigasi Risiko
Prioritas Risiko Kejadian Risiko Rencana Mitigasi Opsi Mitigasi Risiko Rencana Aksi Mitigasi Risiko Output Target Kendala Sumber Daya yang dibutuhkan Jadwal Impleme ntasi PJ 1 Kebocora n Data Pribadi Menguran gi kemungki nan TIK resmi harus sesuai dengan standar keamanan informasi SOP internal, himbaua n keaman an data (disesu aikan dengan kebutuh an instansi) SDM, Biaya yang mahal Perangkat sistem informasi dan TIK yang mendukung Setiap tahun Admi nistrat or IT 2 Penyalahg unaan Data Standarisasi dengan Information Security Management System (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) SOP internal, himbaua n keaman an data (disesu aikan dengan kebutuh an instansi) SDM, Biaya yang mahal Perangkat sistem informasi dan TIK yang mendukung Setiap tahun Admi nistrat or IT 3 Penyalahg unaan Akun Menguran gi Kemungki nan Meningkatkan Keamanan, validasi login 2 langkah SOP internal, himbaua n keaman an data (disesu aikan dengan kebutuh an instans) SDM Perangkat sistem informasi dan TIK yang mendukung Setiap tahun Admi nistrat or IT
Pada setiap layanan pemerintah pasti memiliki suatu risiko yang mungkin bisa terjadi. Risiko  yang  kemungkinan  bisa  terjadi  pelayanan  pemerintah  era  trasformasi  digital  yaitu adanya kebocoran data pribadi, penyalahgunaan data, penyalah gunaan akun, dan sebagainya. Dalam mengatasi risiko yang mungkin terjadi perlunya strategi yang perlu dilakukan sebelum realisasi  sebagai  penerapan  mitigasi  risiko  adalah  pada  penggunaan  perangkat  TIK  resmi harus sesuai dengan standar keamanan informasi, karena dalam sebuah pelayanan pemerintah TIK  merupakan  pendukung  layanan  agar  dapat  disampaikan  dengan  efektif  dan  efisien. Organisasi Internasional untuk Standarisasi telah mengembangkan sejumlah standar tentang Information  Security  Management  System  (ISMS)  atau  Sistem  Manajemen  Keamanan Informasi  (SMKI)  baik  dalam  bentuk  persyaratan  maupun  panduan.  Standar  ISMS  yang paling terkenal adalah ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27002 serta standar-standar terkait yang diterbitkan bersama oleh ISO dan IEC. Information Security Forum juga menerbitkan suatu ISMS lain yang disebut dengan Standard of Good Practice (SOGP) yang lebih berdasarkan praktik dari pengalaman mereka. Kerangka Manajemen Teknologi Informasi (TI) lain seperti COBIT  dna  ITIL  juga  menyentuk  masalah-masalah  keamanan  walaupun  lebih  terarah  pada kerangka Tata Kelola Umum (Setiawan, 2013).

## Kesimpulan
Bentuk  aspek  hukum  dalam  pelaksanaan  pelayanan  pemerintah  di  Indonesia  adalah perlunya  perlindungan  hukum  preventif  sebagai  pencegahan  atas  berbagai  risiko.  Salah satunya yakni Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Rapublik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan.  Sedangkan,  pada  aspek mitigasi  risiko  transformasi  digital  pada  layanan  pemerintah  adalah  dengan  standarisari keamanan  informasi  pada  perangkat  TIK  resmi  untuk  menghindari  atau  memperkecil  atas terjadinya risiko kebocoran dara, penyalahgunaan data, serta penyalahgunaan akun.

## BIBLIOGRAFI
Alydrus,  S.  M.  Z.,  Suhadi,  &  Lutfitasari,  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  PT.  PLN  (PERSERO)  Balikpapan  Terkait  Adanya  Pemadaman  Listrik. Jurnal Lex Suprema , 2 (1), 362–377.
Ansori, Y. Z. (2019). Islam dan Pendidikan Multikultural. Jurnal Cakrawala Pendas , 5 (2),
110–115.
Ardianto,  Y.  (2019). Memahami  Metode  Penelitian  Kualitatif .  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia.
Banin, M. M. (2022). Analisis Risiko Pada UKM Omah Batik Ngesti Pandowo di Kampung Batik Semarang . Universitas Islam Indonesia. Fitzgerald,  M.,  Kruschwitz,  N.,  Bonnet,  D.,  &  Welch,  M.  (2013). Embracing  Digital Technology A New Strategic Imperative . Gustina,  L.  (2019). Strategi  Pemberian  Pinjaman  Dana  Dalam  Meminimalkan  Risiko Kerugian Di Pt. Wom Finance Tbk. Cabang Palopo . Institut agama islam Negeri. Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. Tahkim , 10 (2), 161–168.
Jamil, H., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). DEDIKASI , 22 (2), 105–122. Jundi  Rabbani,  K.,  Kameswara,  S.,  Alexander  Fermi  Sitohang,  F.,  Farah  Maghdalena,  N., Profita, A., & Kartika Rahayu Kuncoro, D. (2021). Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko pada Mebel Abi Rodim dengan Menggunakan Metode FMEA dan TOPSIS. Performa: Media Ilmiah Teknik Industri , 20 (2), 109. Kementerian Keuangan. (2013). Kurangi Dampak Risiko dengan Mitigasi Risiko .
Kurniawan,  A.,  Rahayu,  A.,  &  Wibowo,  L.  A.  (2021).  Pengaruh  Transformasi  Digital Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia. Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA) , 10 (2), 158–181. Kurniawan, R. C. (2016). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Fiat Justisia Journal of Law , 10 (3), 569–586.
Lesmana,  T.,  Elis,  E.,  &  Hamimah,  S.  (2022).  Urgensi  Undang-Undang  Perlindungan  Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 3 (2), 1–7. Lestari, R. A., & Santoso, S. A. (2019). Pelayanan Publik Dalam Good Governance . 8 (4),
272–277.
Lubis,  A.  E.  N.,  &  Fahmi,  F.  D.  (2021).  Pengenalan  dan  Definisi  Hukum  Secara  Umum (Literature Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 2 (2), 768–789.
Mahmood,  Z.  (2020). Web  2.0  and  Cloud  Technologies  for  Implementing  Connected Government .
Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 81–90.
Miles,  M.  .  &  H.  A.  M.  (1984).  Analisis  Data  Kualitatif. Jakarta :  Penerbit  Universitas Indonesia.
Oktarina,  E.,  Deshaini,  L.,  &  Sugianto,  B.  (2021).  Aspek  Hukum  dalam  Pelaksanaan Administrasi Publik di Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 151–162. Rianti,  S.,  Rusli,  Z.,  &  Yuliani,  F.  (2019).  Kualitas  Pelayanan  Publik. Jurnal  Ilmu Administrasi Negara , 15 (3), 412–419.
Rochmansjah,  H.,  &  Karno,  K.  (2020).  The  Digitalization  of  Public  Service  Assurance. MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 36 (1), 43–52.
Royyana, A. (2018). Strategi Transformasi Digital Pada PT. Kimia Farma (PERSERO) TBK. Journal of Information Systems for Public Health , 3 (3), 15–32.
Setiawan,  A.  B.  (2013).  Kajian  Kesiapan  Kemanan  Informasi  Instansi  Pemerintah  dalam Penerapan  E-Government. Jurnal  Masyarakat  Telematika  Dan  Informasi , 4 (2),  189– 126.
Setyadi,  G.,  &  Kusumawati,  Y.  (2016).  Mitigasi  Risiko  Aset  Dan  Komponen  Teknologi Informasi  Berdasarkan  Kerangka  Kerja  OCTAVE  Dan  FMEA  Pada  Universitas  Dian Nuswantoro. Journal of Information System , 1 (1).
Siregar, N. F. (2018).
Efektivitas Hukum.
Al-Razi , 18 (2), 1–16. https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results
Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital : Peran Kepemimpinan Digital. Jurnal EMBA , 10 (2), 1116–1123.
Westerman,  G.,  Calmejane,  C.,  Bonnet,  D.,  Ferraris,  P.,  &  McAfee,  A.  (2011). Digitital Transformation: A Roadmap For Billion-Dollar Organizations Findings From Phase 1 Of  The  Digital  Transformation  Study  conducted  by  The  MIT  Center  For  Digital Business And Capgemini Consulting MITSloan Management 2 .
Widnyani,  N.  M.,  Astitiani,  N.  L.  P.  S.,  &  Putri,  B.  C.  L.  (2021).  Penerapan  Transformasi Digital  Pada  Ukm  Selama  Pandemi  Covid-19  Di  Kota  Denpasar. Jurnal  Ilmiah Manajemen Dan Bisnis , 6 (1), 79–87.

## Copyright holder:
Gde Wahyu Marta Gunadi, I Nyoman Budiana (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: