## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 19, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Implementasi Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Pelaksanaan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
oleh:

## Ja’far Siddik

## Abstrak
PengisianJPT  baik  di  instansi  pusat  maupun daerah  harus  dilakukan  secara  terbuka  untuk semua  pegawai  ASN  yang  memenuhi  syarat- syarat  jabatan  dan  standar  kompetensi jabatan. Implementasi kebijakan pengisian JPT diwujudkan  dengan  terbitnya  Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  13  Tahun  2014 tentang  Tata  Cara  Pengisian JPT  pada Instansi Pemerintah.  Adapun  permasalahan  penelitian adalah  Bagaimana  pengaturan  pelaksanaan seleksi  pegawai  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratamadi  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Utara.  Bagaimana  implementasi Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Utara.  Bagaimana  factor  penghambat  dalam mengimplementasikan  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  2014  Terhadap  Pelaksanaan  Seleksi Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama diLingkungan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Utara.
Penelitian  bersifat  deskriptif  dan  menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Data diperoleh
melalui penelitian kepustakaan (library  research) dan  penelitian lapangan (field research).
Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh pengaturan  pengisian  Jabatan  Pejabat  Tinggi Pratama  oleh  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014 pada Pasal 108, Pasal 113 dan Pasal 115 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2014 tentang  mekanis  medan  syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  oleh  calon  Jabatan  Pimpinan Tinggi Pratama.
Kata  Kunci :Implementasi,  Aparatur  Sipil Negara,  Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama

## Abstract
PT  filling  in  both  the  central  and  regional agencies must be carried out openly for all ASN employees  who  fulfill  job  requirements  and  job competency  standards.  The  implementation  of the  JPT  filling  policy  was  realized  by  the issuance  of  the  Minister  of  Administrative Reform  and  Bureaucratic  Reform  Regulation No. 13 of 2014 concerning Procedures for Filling in  JPTs  at  Government  Agencies.  The  problem of  this  thesis  is  how  the  arrangement  of  the implementation  of  the  selection  of  high-ranking leadership  employees  in  the  North  Sumatra Provincial Government. How is the implementation  of  the  filling  of  the  position  of Primary High Leaders according to Law Number 5  of  2014  in  the  Government  of  North  Sumatra Province.  What  are  the  inhibiting  factors  in implementing Law Number 5 of 2014 concerning the Implementation of the Charging Selection for the High Primary Leadership in the Government of North Sumatra Province.
The  research  is  descriptive  and  uses  a normative  juridical  approach  and  juridical empirise. Data obtained through library research (library  research)  and  field  research  (field research).
Based  on  the  results  of  field  research,  it  was obtained  the  arrangement  of  filling  in  the position  of  Primary  High  Officials  by  Law Number  5  of  2014  on  Article  108,  Article  113 and Article 115 and Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 13 of 2014 concerning  the  mechanisms  and  requirements must be fulfilled by the prospective Primary High Leadership Position.
Keywords: Implementation, State Civil Apparatus, Completion of Primary High Leadership Position

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Aristoteles
menyatakan manusia ditakdirkan  sebagai  makhluk  sosial,  atau  yang dalam  bahasa  latinnya  adalah  “ zoon  politicon ”. Manusia tidak dapat dipikirkan sebagai makhluk yang  hidup  sama  sekali  terasing  dan  terpencil dari  sesama  manusia.  Sebaliknya  manusia harus  selalu  hidup  dalam  ikatan  kelompok, ikatan  golongan,  ikatan  kerukunan 1 .  Manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus merupakan  subjek  hukumsaling  berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Interaksi minimal melibatkan  dua  pihak, dalam  arti  masing-masing  pihak  berkeinginan untuk  memperoleh  manfaat  atau  keuntungan. Hal ini menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan  segenap  kelompok  sudah  barang tentu  adanya  suatu  ikatan-ikatan  yang  muncul memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan
kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam
kehidupan berkelompok 2 .    Interaksi  tersebut  menimbulkan ikatan  di  antara  mereka,  jelas  kegiatan  ini bersifat  privat. 3 Untuk  itu  hukum  dibutuhkan untuk  mengatur  interaksi  sesama  manusia dalam kehidupan bermasyarakat
Dalam  kajian  ilmu  hukum  menurut isinya,  hukum  dapat  dibagi  menjadi  hukum privat  (hukum  sipil)  dan  hukum  publik  (hukum
1 Achmad Ihsan, Hukum Perdata PT.Pembimbing Masa, Jakarta, 1967, h. 1 2 Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak  Pidana  Penipuan  yang  lahir  dari Hubungan  Kontraktual , Prenadamedia Group, Jakarta 2014, h. 1 3 M.  Isnaeni,  Makalah  Disampaikan Dalam  Pelatihan  Hukum  Perikatan  Bagi  Dosen Praktisi,   Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga Surabaya, 6 -7 September 2006, h. 3
negara) 4 .  Hukum  privat  mengatur  antara  orang yang  satu  dengan  orang  yang  lain,  dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan 5 . Dalam  arti  luas,  hukum  privat  meliputi  hukum perdata  dan  hukum  dagang,  sedangkan  dalam arti  sempit,  hukum  privat  hanya  terdiri  dari hukum  perdata. 6 .  Hukum  publik  adalah  hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat  perlengkapan  atau  hubungan  antara negara dengan warganegaranya 7 .Adanya pembedaan  hukum  publik  hukum  dengan hukum  privat  menjadi  permasalahan  dalam praktek di pengadilan khususnya terkait dengan kebebasan sebagai hak asasi manusia.
Lamintang  mensinyalir  sering  terjadi  di kota-kota  besar,  di  tempat  yang  sering diadakan  perjanjian-perjanjian  jual  beli barang,  perjanjian  hutang  piutang,  dan lain-lain,  dimana  para  penjual  atau orang  yang  berpiutang  sering  kali datang  kepada  penyelidik  atau  penyidik melaporkan
tentang dilakukan
penggelapan  melanggar  Pasal  372 KUHPidana  atau  tentang  dilakukannya suatu frelssentrekkerij melanggar  Pasal 379a  KUHPidana  oleh  seorang  yang berutang, padahal maksud yang sebenarnya  dari  pelapor  adalah  agar orang  yang  dilaporkan  itu  kemudian mau membayar hutang-hutangnya setelah ia dimasukkan kedalam tahanan oleh penyidik. 8
Hal  senada  Yahman  menerangkan, tidak jarang dalam penyelesaian masalah  yang  berkaitan  dengan  ingkar janji,  yang  pada  dasarnya  merupakan lingkup  hukum  privat  (hukum  perdata), dibawa ke ranah pidana dengan menggunakan Pasal 378 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya disingkat  KUHP)  tentang  penipuan
4 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Balai Pustaka, 2002, h. 46 5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 F.A.F  Lamintang,  Theo  Lamintang,
Pembahassan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Jurisprudensi , Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 51.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebagai  penyelesaian  dari  masalah ingkar  janji  tersebut.  Dalam  praktik penegakan  hukum  berkenaan  dengan kontrak,  untuk  segera  mendapatkan haknya  seseorang  kerap  mencari  jalan pintas,  salah  satunya  dengan  cara melaporkan  kepada  pihak    kepolisian (Perkara Pidana). Argumentasi sederhana  yang  dikemukakan,  yaitu supaya  pihak  lawan  “takut”  akan pengenaan sanksi pidana, dan akhirnya tujuan  untuk  mendapatkan  prestasi akan  segera  diperoleh.Terjadinya  hal yang  demikian  itu  menurut  Yahman karena  masyarakat  tidak  mengerti  dan tidak  memahami  hukum,  sehingga setiap permasalahan yang terjadi dilaporkan, apakah masalah yang dihadapi masuk kedalam lingkup hukum perdata  atau  hukum  pidana,  ia  tetap melaporkan  kepada  pihak  Polri  dengan harapan
cepat terselesaikan
urusannya. 9
Kaidah hukum yang diambil dalam amar putusan  Hakim  dalam  perkara  tersebut  adalah bahwa terdakwa terbukti  melakukan tipu muslihat,  rangkaian  kata  bohong  sebelum menutup  kontrak,  kerja  sama  pemasangan  AC tidak  pernah  terwujud.  Unsur-unsur  sengaja dalam delik penipuan telah terbukti.
Satu  contoh  kasus  terbaru  yang  cukup menyita  perhatian  publik  dan  menuai  pro  dan kontra  adalah  kasus  yang  menjadi  perhatian publik terkait masalah perjanjian yang dibawa ke jalur  hukum  pidana  yaitu  kasus    First  Travel. Ada  argumentasi  dari  beberapa  sarjana  hukum bahwa kasus First Travel seharusnya diselesaikan  melalui  jalur  perdata  dengan mengajukan  gugatan  perdata,  namun  sebagian lagi menganggap jalan yang penyelesaian yang ditempuh sudah benar.
Di Indonesia aturan mengenai
hubungan  perseorangan  tentang  perikatan diatur  dalam  buku  III  Kitab  Undang  Undang
Hukum Perdata
(selanjutnya disingkat
9 Yahman, Op.Cit . h. 4-6
KUHPerdata)  tentang  perikatan.Pasal  1233 KUHPerdata  dinyatakan  bahwa  perikatan  itu dapat lahir dari Undang-Undang dan Perjanjian.
Berbicara mengenai perjanjian, KUHPerdata  dalam  Pasal  1313  memberikan definisi  mengenai  perjanjian  yang  mengatakan :“Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain at au  lebih”.  Dalam  melaksanakan  suatu perjanjian,  sering  terjadi  di  antara  para  pihak yang  telah  melakukan  perjanjian  melakukan ingkar  janji,  tidak  melaksanakan  hak  dan kewajiban  yang  telah  disepakati  antara  kedua belah pihak,sehingga menimbulkan permasalahan hukum.
Dalam  persepektif  perlindungan  hak asasi  manusia  (selanjutnya  disebut  HAM) dinyatakan bahwa kebebasan berkontrak merupakan  HAM  yang  harus  dihormati  dan dilindungi.  Pasal  11 International  Convenant  on Civil and Political Rights ( ICCPR ) lewat Undang-
Undang No. 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut UU pengesahan  ICCPR),  dinyatakan  :  “dan  bahwa tidak  seorang  pun  boleh  dipenjarakan  hanya atas  dasar  ketidakmampuannya  memenuhi kewajiban kontraktualnya”.  Hal  senada  juga ditentukan di dalam Pasal  19 ayat (2) Undang- undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia  (selanjutnya  disebut  UUHAM) yang  mengatakan  :    “Tidak  seorangpun  atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban  dalam  perjanjian  utang- piutang”. Ketentuan  norma  dari  kedua  pasal  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa,  seseorang  tidak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dapat  dihukum  penjara  karena  tidak  dapat memenuhi kewajiban perjanjiannya.
Hal  inilah  yang  mendasari  penulis bahwa  perlu  dilakukannya  penelitian  dalam  hal menentukan  antara  perbuatan  wanprestasi  dan tindak pidana penipuan dari suatu perjanjian.

## B.  Perumusan masalah
Dari latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa perumusan masalah yang antara lain:
1.  Apa  yang  menjadi  ciri-ciri  normatif  dari perbuatan  Wanprestasi  dan  Tindak  Pidana Penipuan?
2.  Apa faktor penentu Wanprestasi dan Penipuan dari suatu perjanjian?
3.  Bagaimana  pertanggungjawaban  perbuatan wanprestasi  dan  Tindak  pidana  Penipuan dari suatu perjanjian?

## C.  Tujuan Penelitian
Dari  rumusan  masalah  di  atas  dapat dikemukakan tujuan penelitian ini  adalah:
1.  Mengetahui ciri-ciri normatif dari wanprestasi dan penipuan.
2.  MenganalisisFaktor  penentusuatu  perjanjian sebagai  perbuatan  wanprestasi  atau  tindak pidana penipuan.
3.  Menganalisis pertanggungjawaban wanprestasi dan tindak pidana penipuan dari suatu perjanjian.

## D. Manfaat Penelitian

## a. Manfaat teoritis
Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat menambah  pemahaman  ilmu  pengetahuan  di bidang  hukum, khususnya  mengenai  parameter penentu  perbuatan  wanprestasi  dan  tindak pidana penipuan dari suatu perjanjian.

## b. Manfaat praktis
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai  bahan  masukan  bagi  pihak  pengambi keputusan  /  aparat  penegak  hukum  penegak hukum.  Khususnya  yang  berkaitan  dengan penentu perbuatan wanprestasi dan penipuan

## E. Definisi Operasional
Definisi  Operasional  didalam  sebuah penelitian bertujuan untuk menghindari kesalahan  pemahaman  dalam  menafsirkan istilah  yang  berkaitan  dengan  judul  atau  kajian penelitian.  Untuk  menjawab  permasalahan dalam penelitian penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, yaitu sebagai berikut :
1. Perjanjian  adalah  kesepakatan  antara  satu pihak  atau  lebih  untuk  suatu  objek  atau kepentingan  tertentu  yang  berorientasi pada  materi  atau  dapat  dinilai  dengan uang.
2. Kontrak  adalah  perjanjian  yang  diakukan secara tertulis.
3. Wanprestasi  adalah  perbuatan  ingkar  janji yang  merujuk  pada  perjanjian  yang  bisa dinilai dengan uang.
4. Penipuan  adalah  tindak  pidana,  yaitu rangkaian  tipu  muslihat  sedemikian  rupa yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk membujuk orang lain agar sepakat melakukan  suatu  hal  sesuai  dengan kehendak yang diinginkan dan memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.
5. Parameter  adalah  tolak  ukur  atau  ukuran, dalam penelitian penulisan penelitian iniadalah  tolak  ukur  untuk  menentukan wanprestasi dan penipuan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## II.  METODE PENELITIAN

## A.   Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  norma hukum  Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi dan norma hukum Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

## B.  Sifat/Materi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif tentang  kaedah  hukum  yang  termuat  pada Pasal  1243  KUHPerdata  dan  Pasal  378  KUHP. Sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif analisis  yuridis.  Dikatakan  deskriptif  karena dalam  penelitian  ini  menggambarkan  secara rinci  dan  utuh,  sistematis  dan  menyeluruh tentang  kaedah  hukum  yang  termuat  pada Pasal  1243  KUHPerdata  dan  Pasal  378  KUHP. Dikatakan analisis karena penelitian ini menguraikan secara lengkap, sistematis, menggunakan  metode  tertentu    dan  rinci tentang  figur  hukum  dari  norma  hukum  Pasal 1243  KUHPerdata  dihubungkan  dengan  Pasal 378  KUHP.  Dikatakan  yuridis  karena  penelitian ini menggambarkan dan menganalisis penerapan norma hukum yang terkandung pada Pasal  1243  KUHPerdata  dan  Pasal  378  KUHP oleh pengadilan.

## C.  Metode Pendekatan
`Penelitian  ini dilakukan  melalui pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian  yang  secara  deduktif  menganalis norma  hukum  tertentu.  Artinya  analisis  data dalam penelitian ini melalui pendekatan berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum  serta  peraturan  perundang-undangan yang berhubungan dengan norma hukum Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 378 KUHP.

## D.  Data dan Teknik Pengumpulan Data
1.  Jenis data
Data    yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  berupa  literatur hukum,  undang-undang,  putusan  pengadilan, makalah dan atau artikel  yang termuat di media cetak  maupun  elektronik.  Data  sekunder  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif yang artinya  mempunyai  otoritas,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
Bahan hukum primer yang bersifat otoritatif yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: a.  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945.
b.  Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
c.  Kitab Undang-undang Hukum Perdata
d.  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah doktrin hukum  yang  termuat  di  dalam  buku  literatur hukum  perdata  dan  pidana,  artikel  dalam  jurnal hukum,    atau  makalah  yang  ditulis  para  ahli yang  materinya  relevan  dengan  penelitian  ini. Sedangkan bahan hukum tertier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum dan kamus bahasa Indonesia.
2.  Sumber data
Data  sekunder  untuk  penelitian  ini  diperoleh melalui  kepustakaan  atau  studi  kepustakaan meliputi  Buku-buku  hukum,  Undang-undang, Putusan  Pengadilan,  dan  lain-lain  baik  yang termuat  pada  media  cetak  maupun  media elektronik.

## E. Alat Pengumpulan Data
Dalam  upaya  memperoleh  data  yang akurat,  dalam  penelitian  ini  data  diperoleh

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  menggunakan  alat  pengumpulan  data menelaah  dan  menginventarisasi  bahan-bahan hukum di kepustakaan ( Library Research ). Yaitu pengumpulan  data  dengan  mengadakan  studi telaah terhadap  buku, literatur,  Undang-Undang yang mempunyai korelasi dengan masalah yang diteliti  yaitu  mengenai  parameter  penentu pebuatan  Wanprestasi  dan  Tindak  Pidana Penipuan dari Satu Perjanjian.

## F. Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  analisis  kualitatif.Data  yang  telah dihimpun  dan  diklasifikasi  sesuai  dengan permasalahan penelitian ini kemudian dilakukan analisis  secara  kualitatif  ( content  analysis ) dengan  melakukan      penafsiran  atas  data  yang ada.
Penafsiran terhadap data yang dianalisis dapat menggunakan penafsiran otentik, gramatika maupun penafsiran teleologis khususnya  terkait  dengan  sifat melawan  hukum dari  Pasal  1243  KUHPerdata  dan  Pasal  378 KUHP  untuk  dapat  membedakan  bentuk perbuatan wanpretasi dengan perbuatan pidana penipuan atas suatu perjanjian.
Hasil  analisis  kualitatif  atau  penafsirkan data  kemudian  diambil  maknanya  sehingga diketahui  inti  dari  isi  norma  hukum  yang  diteliti dan  dari  makna  tersebut  digunakan  untuk menjawab  permasalahan  yang  ada  sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

## II.  PEMBAHASAN
A.  Ciri-Ciri  Normatif  dari  Wanprestasi  dan
Penipuan
1.  Ciri Normatif Wanprestasi
Manusia  adalah  makhluk  yang  paling sempurna  di  dunia  ini.  Kesempurnaan  manusia dapat  dipahami  karena  ia  memiliki  akal  dan
kehendak.  Manusia  dengan  akalnya  dapat melakukan  penilaian,  penjelasan  dan  pilihan. Oleh  karenanya  manusia,  secara  kodrati, memiliki  hak fundamental  yaitu  kebebasan,  hak hidup,  dan  keamanan  pribadi.Dalam  realitas kehidupan  manusia,  hakfundamental  itu  saling berinteraksi  antaramanusia  yang  satu  dengan manusia  lainnya;salah  satunya  dalam  wujud kontrak. 10
ChantalMak menerangkan kontrak mengandung  hak  fundamental  manusia  dapat dilihat daridua kriteria:
Pertama ,  dilihat  dari  sisi  formal; Kedua , dari sisi substansi. Secara formal suatuhak  fundamental  adalah  hak  yang ditentukandalam ketentuan konstitusi, sedangkan  secarasubstansi  hak  adalah norma  yang  bertujuanuntuk  menjamin martabat manusia atau hak yang mendasar  bagi  perlindungan  otonomi pribadi.  Kebebasan  berkontrak  adalah hak  dasar  seorang  individu  untuk  masuk ke  dalamperjanjian  Itu  memperoleh  atau menyerahkan  harta,  jasa  atau  mengubah hubungan hukum. 11
Pengaturan kontrak sebagai hak fundamental  manusia  dari  sisi  substansial  di Indonesia  dapat  dilihat  pada  Pasal  1338 KUHPerdata yang di dalamnya terkandung asas kebebasan berkontrak. Secara umum
pengaturan  kontrak  atau  perjanjian  dapat ditemui dalam KUHPerdata pada Buku III titel 2.
Perkataan  “kontrak”  dan  “perjanjian”  itu sama, dalam praktek-praktek sehari-hari mengartikan  kontrak  itu  sebagai  akta,  tapi
10 Zulfirman, “Kontrak sebagai sarana mewujudkan Kesejahteraan Sosial”, Jurnal Rechtsvinding , Vol. 6 , No 3, (Desember 2017), h. 405
11 Zulfirman, Hak Dasar Manusia Dalam Kontrak dan  Perlindungannya  di  Indonesia ,  Intelegensia,  Malang, 2017, h.274

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebenarnya kontrak itu perjanjian. 12 Dalam hukum  Islam,  merujuk  pada  istilah  yang berkaitan  dengan  perjanjian,  agama  Islam memiliki beberapa istilah sebagaimana Mashudi mengatakan:
Dalam  Al- Qur’an,  setidaknya  ada  2 (dua)  istilah  yang  berkaitan  dengan perjanjian,  yaitu  kata  akad  ( al- ‘aqdu ) dan  kata  ‘ahd  ( al-ahdu ).  Kata  yang disebut  pertama,  secara  etimologis berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan ( al-ittifaq ). Al- Qur’an memakai  kata  ini  dalam  arti  perikatan dan  perjanjian.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam QS.Al-Maidah ayat (1).
Sedangkan kata al- ‘Ahdu , secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian, hal ini dapat dilihat dalam Al- Qur’an  surat  An-Nahl  ayat  (91)  dan  Al- Isra ayat (34). 13
Kontrak / perjanjian sah apabila memenuhi  syarat-syarat  sahnya  kontrak.  syarat sah  kontrak/perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata, yaitu adanya kata sepakat mereka yang  membuatnya,  kecakapan  untuk  membuat suatu  perikatan,  suatu  hal  tertentu  dan  suatu sebab  yang  halal.  Pengertian  kata  sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yang dimaksud  adalah  izin  kedua  belah  pihak berdasarkan  persetujuan  kehendak  mereka masing-masing,  artinya  pada  waktu  kontrak  itu diadakan  tidak  terdapat  paksaan,  penipuan, atau kekeliruan 14 .
Mengingat  iktikad  baik  dalam  kontrak merupakan  doktrin  atau  asas  yang  berasal  dari hukum  Romawi,  maka  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  lebih  baik  harus  dilacak  ke dalam  doktrin  iktikad  baik  yang  berkembang dalam hukum Romawi tersebut.
12 H.Mashdui, et.al, Pengertian-Pengertian Elementer  Hukum  Perjanjian  Perdata .  CV.  Mandar  Maju, Bandung, 2001. h. 11
13 Taryana. O p.Cit , h. 247
14 Yahman., Op.Cit . h. 72
Iktikad  baik  dalam  hukum  kontrak Romawi  mengacu  kepada  tiga  bentuk  perilaku para pihak dalam kontrak.
Pertama,  para  pihak  harus  memegang teguh  janji  atau  perkataannya.  Kedua, para  pihak  tidak  boleh  mengambil keuntungan  dengan  tindakan  yang menyesatkan terhadap salah satu pihak, Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya  dan  berperilaku  sebagai orang  terhormat  dan  jujur,  walaupun kewajiban  tersebut  tidak  secara  tegas diperjanjikan. 15
Di  Indonesia,  keharusan  pelaksanaan iktikad  baik  dalam  membuat  suatu  perjanjian tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  suatu perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  iktikad baik. Pasal ini menimbulkan pertanyaan apakah tidak  diperlukan  iktikad  baik  untuk  membuat perjanjian (pra kontrak/perjanjian)?
J.M.Van  Dunne  membagi  tahapan kontrak  dalam  tiga  fase,  yakni  fase  pra  kontrak ( precontractuale fase ), fase pelaksanaan kontrak  ( contractuale  fase )  dan  fase  pasca kontrak  ( postcontractuale  fase ).  Iktikad  baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak dimana para  pihak  mulai  melakukan  negosiasi  hingga mencapai  kesepakatan,  dan  fase  pelaksanaan kontrak. 16
Khairandy  berpendapat  bahwa  ruang lingkup  pengaturan  iktikad  baik  dalam  berbagai sistem  hukum  umumnya  hanya  mencakup iktikad  baik  dalam  fase  pelaksanaan  kontrak, belum  mencakup  fase  pra  kontrak 17 .  Mengacu pada  pendapat    Agung  Sujatmiko  mengutip Yohanes  Sogar  Simamora  yang  menerangkan kriteria  perilaku  iktikad  baik  dalam  pelaksanaan perjanjian pengujiannya didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak
15 Ibid , h. 132
16 Ibid , h 190
17 Ridwan Khairandy, Ibid , h 191

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tertulis 18 .Zulfirman  berpendapat  iktikad  baik berlaku  pada  fase  pra  kontrak,  sebagaimana dikatakannya:
Paksaan,  tipuan,  dan  kekeliruan  adalah parameter  normatif  terkait  iktikad  baik seseorang  yang  akan  membangun perjanjian; kesemuanya berkaitan dengan  ketidakpatutan,  ketidakjujuran dan  ketidakadilan  dalam  membuat perjanjian. Paksaan, tipuan dan kekeliruan  diambil  alih  dari  norma- norma  objektif  yang  tidak  tertulis  yang berkembang di dalam masyarakat diformalkan  menjadi  norma  hukum tertulis. Itulah sebabnya mengapa Pasal 1338  KUHPerdata  tidak  lagi  ditentukan iktikad  baik  sebagai  dasar  membuat perjanjian. 19
Selain iktikad baik dalam perjanjian juga berlaku  prinsip  mengikatnya  suatu  perjanjian yang  telah  dibuat  secara  sah  oleh  masing- masing  pihak.  Perjanjian  yang  sudah  dibuat tidak  dapat  ditarik  secara  sepihak  kecuali  atas kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Hal  ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (2)
KUHPerdata  yang  merupakan  kelanjutan  dari Pasa 1338 ayat (1) KUHPerdata.
Suatu perjanjian akan melahirkan kewajiban  yang  bersifat  positif  dan  negatif. Kewajiban  yang  bersifat  positif  ( positive  duties ) pada  dasarnya  merupakan  kewajiban  untuk melakukan  sesuatu  ( duty  to  do ),  sedangkan yang  bersifat  negatif  ( negative    duties ) merupakan  suatu  kewajiban  untuk  mematuhi larangan ( duty not to do ) 20 . Kewajiban yang lahir dari  suatu  perjanjian  disebut  prestasi.  Jadi, prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. 21
18 Moch.Isnaeni, Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013. h 189
19 Zulfirman, Hak Dasar Manusia Dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia, Intelegensi Media, Malang, 2017. h. 235
20 Ibid , h. 79
21 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung, 1992, h. 228
Prinsip yang terkandung dalam hubungan  kontraktual  yaitu  adanya  jaminan kepastian  pelaksanaan  kontrak.  Apabila  tidak adanya  suatu  keseimbangan  pelaksanaan  hak dan  kewajiban  dalam  hubungan  kontraktual, maka  akan  timbul  pelanggaran  kepentingan atau  hak  salah  satu  pihak,  jika  hal  ini  terjadi maka  timbul  suatu  peristiwa  hukum  yang dinamakan “wanprestasi”. 22
Wanprestasi  harus  didasari  adanya suatu  perjanjian,  baik  perjanjian  tersebut  dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk perjanjian  dibawah  tangan  maupun  dalam  akta autentik.  Seseorang  tidak  dapat  dinyatakan wanprestasi,  jika  ia  tidak  terikat  dalam  suatu hubungan kontraktual 23 .
B.  Faktor  Penentu  suatu  Perjanjian  sebagai Perbuatan  Wanprestasi  atau  Tindak Pidana Penipuan.
Pada pembahasan di atas telah disinggung bahwa perjanjian merupakan bagian dari lapangan hukum privat, karena ikatan yang lahir dari perjanjian hanya berlaku mengikat bagi masing-masing  pihak  yang  mengikatkan  diri dalam perjanjian tersebut.
Namun  pada  praktiknya,  ketika  muncul masalah yang timbul dari perjanjian, tidak jarang dalam  penyelesaiannya  perjanjian  yang  pada dasarnya  merupakan  lingkup  hukum  privat (hukum  perdata),  dibawa  ke  ranah  pidana dengan menggunakan Pasal 338 KUHP tentang  penipuan    sebagai  penyelesaian  dari masalah yang muncul dari perjanjian tersebut.
Dalam praktik penegakan hukum berkenaan  dengan  kontrak,  untuk  segera mendapatkan  haknya  seseorang  kerap  mencari jalan    pintas,  salah  satunya  dengan  cara
22 Yahman, Loc.Cit
23 Ibid , h. 24

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melaporkan  kepada  pihak    kepolisian  (Perkara Pidana).
Argumentasi sederhana yang dikemukakan,  yaitu  supaya  pihak  lawan  “takut” akan  pengenaan  sanksi  pidana,  dan  akhirnya tujuan untuk mendapatkan prestasi akan segera diperoleh.
Implementasi  kepastian  hukum  yang tidak tercermin  dengan  baik  dalam  praktik  yang berkaitan  dengan  masalah  perjanjian,  maka perlu kiranya diteliti parameter penentu perbuatan  wanprestasi  dan  penipuan  agar tercapai  kepastian  hukum  bagi  masing-masing pihak yang  melakukan perjanjian.
Berdasarkan uraian ciri normatif wanprestasi  dan  penipuan  yang  telah  analisis pada  sub  bab  di  atas,  maka  dapat  dicermati antara  wanprestasi  dan  penipuan  mempunyai ciri  normayang  berbeda  satu  sama  lainya,  dari perbedaan ciri normatif tersebut dapat dianalisis parameter  untuk  menentukan  bedawanprestasi dengan penipuan.
Dengan  berpegang  pada  hasil  analisis pada  sub-bab  di  atas  dan  masing-masing  sub bab  tersebut  dikomparasikan,  maka  dapat dikemukakan parameter penentu antara wanprestasi dan penipuan dapat adalah sebagai berikut :
1.  Wanprestasi  berhubungan  erat  dengan perjanjian  sebagai  hubungan  hukum  antar individu.  Perjanjian  itu  sendiri  dilahir  atas kesepakatan  sebagai  mana  dimaksud  pada Pasal  1320  KUHPerdatayang  mengandung pengertian  para  pihak    saling  menyatakan kehendak  masing-masing  untuk  membuat suatu  kehendak  ;  pernyataan  satu  pihak sudah  disetujui  oleh  pihak  lain 24 .  Tegasnya perbuatan  wanprestasi  adalah  pelanggaran atas hukum yang mereka lahirkan sendiri. Di
sini  isi  subjek  normanya  indibidu  dengan individu. Sedangkan penipuan adalah ketentuan  undang-undang  yang  mengatur tentang  kejahatan  terhadap  harta.  Jadi parameter  menentukan  wanprestasi  adalah pelanggaran  terhadap  janji  atau  hukum yang  dibuat  oleh  para  pihak  dalam hubungan  individu.  Di  sini  subjek  normanya negara berhadapan dengan individu.
Parameter  menentukan  suatu  tindak  pidana penipuan adalah perbuatan kejahatan ( mens  rea )  terhadap  harta  kekayaan seseorang,  yang  dilakukan  dengan  cara culas  atau  melalui  kebohongan  sehingga seseorang menyerahkan barang atau benda tidak  atas  dasar  kesukarelaan.  Pidana penipuan  yang  diatur  di  dalam  KUHP karakter hukumnya berbeda dengan penipuan  sebagai  syarat  sahnya  perjanjian. Penipuan di sini ditujukan kepada kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian  bukan  ditujukan  kepada  harta kekayaan  sebagaimana  ditentukan  dalam penipuan dalam KUHP.  Jelasnya, penipuan terkait  dengan  syarat  sahnya  perjanjian, kesepakatan  yang  ditutup  dalam  suatu perjanjian  memberi  cacat  pada  kehendak, sebab salah satu pihak  memberikan kesesatan  terhadap  pihak  lain  dalam memberikan gambaran perjanjian. sehingga dalam  penipuan  kedudukan  antara  pihak satu dengan yang lainnya tidak seimbang.
2.  Wanprestasi merupakan tindakan melanggar  kewajiban  pribadi  yang  muncul dari hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak  melalui  suatu  perjanjian.  Sedangkan penipuan  adalah  perbuatan  yang  dilakukan secara  melawan  hukum  terhadap  harta kekayaan seseorang.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dengan dicantumkannya ketentuan seperti termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka barang  siapa  yang  terbukti  telah melanggar suatu  ketentuan  pidana,  secara  formal perbuatan dimaksud adalah melawan hukum  karena  perbuatan  termaksud  telah melanggar suatu larangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pidana 25 .  Sedangkan  Hamel  yang  dikutip oleh    R.Achmad  S.  Soema  berpendapat sifat  melawan  hukum  dari  suatu  delik merupakan salah satu bagian dari pengertian umum dari tindak pidana sehingga  menurut  pendapatnya,  dalam  hal dimaksud  itu  tida  dimuat  dalam  rumusan delik, bagian tersebut dianggap selalu ada 26 .
Lewat  pengertian  di  atas,  dapat  dicermati “secara  melawan  hukum”  yang  dimaksud dalam  Pasal  378  KUHP  secara  konkrit ditandai  dengan  memakai  nama  palsu  atau martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,
atau  supaya  memberi  utang  maupun menghapuskan piutang.
3.  Wanprestasi  dilatarbelakangi  oleh  prinsip iktikad  baik.  Artinya  debitor  memiliki  upaya untuk  memenuhi  prestasi  sesuai  apa  yang diperjanjikan
walaupun
dalam pelaksanaannya  berakhir  pada  prestasi buruk.  Pasal  1338  point  ke  3  yang menyatakan  :“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”Sedangkan pada penipuan,
dilatarbelakangi  perbuatan  jahat  ( mensrea ) hal  ini  dapat  dilihat  dari  unsur  subjektif tindak  pidana  penipuan,yaitu  :  dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  terdapat  unsur  kesengajaan ( dolus/opzet ), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan.
25 R.Achmad S.Soema di Pradja. Pengertian serta sifatnya melawan hukum bagi terjadinya tindak pidana, Armico, Bandung. 1983, h. 23
26 Ibid , h. 27

## C.  Bentuk  Pertanggungjawaban  Wanprestasi dan Penipuan.
Hukum  secara  garis  besar  dibuat  untuk mengatur  kehidupan  yang  ada  di  masyarakat. Kansilmengutip pendapat J.C.T.Simorangkir dan Woerjono  Sastropranoto  yang  menyatakan bahwa  hukum  adalah  peraturan-peraturan  yang bersifat  memaksa,  yang  menentukan  tingkah laku  manusia  dalam  lingkungan  masyarakat yang  dibuat  oleh  badan-badan  resmi  yang berwajib.
Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan
diambilnya  tindakan,  yaitu  dengan  hukuman tertentu. 27 Dapat diambil kesimpulan dari definisi di  atas,  bahwa  pertanggungjawaban  dalam bentuk  sanksi  dibebankan  kepada  siapa  saja yang  melanggar  perbuatan  yang  telah  ada pengaturannya.
Suatu  perbuatan  dikatakan  sebagai perbuatan  hukum  apabila  perbuatan  tersebut mempunyai  akibat  hukum.  Oleh  karenanya, suatu perbuatan hukum mempunyai
konsekuensi pertanggungjawaban hukum. Berbicara persoalan pertanggungjawaban terkait pembahasan tulisan ini, maka wanprestasi  dan  penipuan  termasuk  perbuatan yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan,  yang  apabila  dilanggar  keduanya memiliki sanksi bagi pelanggarnya.
Sanksi  terhadap  suatu  peristiwa  hukum yang  dilakukan  oleh  seseorang  digantungkan dari  jenis  perbuatan  hukumnya    dan  bidang hukum  yang  mengaturnya.  Penulisan  ini  akan membatasi  analisis  terkait  dengan  sanksi  di bidang  hukum  perdata  khususnya  mengenai wanprestasi dan sanksi tindak pidana penipuan.
27 C.ST.Kansil , Pengantar Ilmu Hukum , Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 8

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pelanggaran  terhadap  suatu  peristiwa pidana  dapat  dijatuhkan  hukuman  sesuai dengan bentuk kesalahan dari pelakunya. Jenis sanksi  terhadap  pelanggaran  suatu  peristiwa pidana  ditentukan  di  dalam  Pasal  10  KUHP yaitu :
1.  Pidana Pokok
a.  Pidana mati;
b.  Pidana penjara;
c.  Pidana kurungan;
d.  Pidana denda;
e.  Pidana tutupan.
2.  Hukum Pidana Tambahan
a.  Pencabutan hak-hak tertentu;
b.  Perampasan barang-barang tertentu;
c.  Pengumunan putusan hakim.
Oleh  karena  penipuan  berbeda  dengan wanprestasi, di mana masing-masing perbuatan yang  berasal  dari  lapangan  hukum  yang berbeda,  maka  sudah  tentu  pula  bentuk pertanggungjawabannya  juga  berbeda.  Bentuk pertanggungjawaban  dari  wanprestasi  sebagai dan  penipuan,  akan  lebih  baik  jika  terlebih dahulu  dibahas  mengenai  bagian  dari  hukum perdata,
untuk melihat bentuk
pertanggungjawabannya dapat dilihat dari putusan  hakim.  Adapun  sanksi  dalam  hukum perdata  dapat  dilihat  dari  jenis  putusan  hakim yang membedakan putusan dalam 3 jenis, yaitu: 1.  Putusan condemnatoir ,  yaitu  putusan  yang bersifat menghukum. Hukuman dalam perkara  perdata  berlainan  dengan  hukuman dalam  perkara  pidana.  Dalam  perkara perdata,  hukuman  artinya  kewajiban  untuk memenuhi  prestasi  yang  dibebankan  oleh hakim 28 . Prestasi itu dapat berwujud memberi  ( geven,  give ),  berbuat  sesuatu
28 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia , Alumni, Bandung, 1978, h. 167
(doen,  do),  atau  tidak  berbuat  sesuatu  ( niet doen, not do ).
2.  Putusan declatoir ,  adalah  putusan  yang bersifat menyatakan hukum, atu
menegaskan  suatu  keadaan  hukum  hukum tertentu  yang  dimohonkan  itu  ada  atau  tidak ada. 29 Putusan declatoir bersifat  penetapan saja  tentang  keadaan  hukum,  tidak  bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. 30
3.  Putusan constituef
Putusan constitutief adalah  putusan  yang bersifat  menghentikan  atau  menimbulkan keadaan  hukum  baru.  Dalam  putusan  ini suatu  keadaan  hukum  tertentu  dihentikan atau  ditimbulkan  suatu  keadaan  hukum baru. 31 Misalnya, putusan pembatalan perkawinan.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa sanksi dalam hukum perdata adalah :
a.  Kewajiban untuk memenuhi prestasi
b.  Ganti kerugian
c.  Hilangnya  suatu  keadaan  hukum,  yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru.
Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku wanprestasi  biasanya  diberikan  oleh  hakim berdasarkan  apa  yang  dituntut  pihak  kreditor. Pihak  kreditor  biasanya  mengajukan  gugatan yang  pada  petitumnya    mengikuti  ketentuan Pasal Pasal 1239 KUHPerdata yang menyatakan  bahwa  :  “Tiap-tiap  perikatan  untuk berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat  sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya,  mendapatkan    penyelesaiannya dalam  kewajiban  memberikan  penggantian biaya,  rugi  dan  bunga.”  Selain  itu  juga  dipakai Pasal 1243 KUHPerdata sebagai dasar
29 Ibid , h. 168
30 Ibid
31 Ibid , h. 169

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
meminta bentuk pertanggungaban pelaku wanprestasi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga    diwajibkan  kepada  si  berutang  karena tidak  terpenuhinya  suatu  perikatan.  Artinya, dalam  perkara  ingkar  janji  atau  wanprestasi menjadi mutlak  bentuk  pertanggungjawabannya dengan pemenuhan prestasi atau ganti kerugian biasanya  dalam  bentuk  pembayaran  kekayaan atau melakukan suatu perbuatan tertentu.
Pertanggung jawaban pelaku wanprestasi  sebatas  melakukan  sesuatu  atau membayar  sesuatu  dengan  kekayaan  atau sesuatu  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  tidak dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dalam bentuk  merampas  kebebasan  dari  pelaku wanprestasi. Hal  initegas dinyatakan dalam UU
pengesahanICCPR
dalam
Pasal 11
dinyatakanbahwa tidak seorangpun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban
kontraktualnya.
Ketentuan  Pasal  11  UU  pengesahan ICCPR  tersebut,  senada  dengan  Pasal  19  ayat (2)  UUHAM  yang  mengatakan  :    “Tidak seorangpun  atas  putusan  pengadilan  boleh dipidana  penjara  atau  kurungan  berdasarkan atas  alasan  ketidakmampuan  untuk  memenuhi suatu  kewajiban  dalam  perjanjian  utang- piutang”.
Oleh  sebab  itu  jelaslah  bahwasanya setiap prestasi yang tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian,  tidak  dapat  dipidana  karenanya. Melainkan  dengan  cara  ganti  kerugian  sesuai dengan  bentuk  pertanggungjawaban  yang  ada di dalam Hukum Perdata.
Pertanggungjawaban  wanprestasi  dan penipuan mempunyai koridornya masing- masing sehingga dapat dibedakan dengan jelas
bentuk pertanggungjawabannya.Pemahaman karakteristik  antara  wanprestasi  dan  penipuan sangat  penting  untuk  diketahui  terutama  oleh para  penegak  hukum  di  Indonesia  agar tercapainya  kepastian  hukum.  Sebab,  apabila kurangnya  pemahaman  karakteristik  antara wanprestasi  dan  penipuan,  disamping  tidak tercapainya tujuan hukum, hal ini juga menyangkut  hak  asasi  manusia.  Seseorang akan terenggut kebebasannya jika para penegak  hukum  salah  dalam  mengambil keputusannya.
Mengutip  satu  adagium  hukum  terkenal yang selaras dengan dengan karya ilmiah ini : “Lebih  baik  membebaskan  1000  orang  yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Bahwa,  wanprestasi  adalah  perbuatan ingkar  janji  atau  tidak  memenuhinya  suatu prestasi  dan  merupakan  bagian  dari lingkungan  hukum  perdata.  Sedangkan penipuan  merupakan  perbuatan  dalam lingkungan hukum pidana, dimana perbuatan curang dilakukan dengan
maksud  memperoleh  keuntungan  secara sepihak.
2.  Faktor  penentu  antara  wanprestasi  dan penipuan adalah:
a.  Wanprestasi  timbul  akibat  perjanjian yang  dibuat  secara  sah.  Sedangkan dalam  penipuan,  kesepakatan  yang ditutup  dalam  suatu  kontrak/perjanjian yang disepakati mengalami cacat kehendak. b.  Wanprestasi merupakan tindakan melawan perikatan. Sedangkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penipuan adalah perbuatan yang
dilakukan secara melawan hukum.
c.  Wanprestasi dilatarbelakangi oleh prinsip  iktikad  baik..  Sedangkan  pada penipuan,  tidak  ada  upaya  iktikad  baik yang dilakukan.
3.  Bentuk  pertanggungjawaban  Wanprestasi dan Penipuan adalah:
Wanprestasi  merupakan  bagian  dari hukum perdata, dimana
bentuk pertanggungjawabannya  adalah  berupa  ganti kerugian,  Sedangkan  dalam  penipuan,  sesuai dengan  karakteristik  sanksi  dalam  pidana, bentuk  pertanggungjawaban  yang  dikenakan berupa hukuman penjara.

## B.  Saran
1.  Advokat atau kuasa hukum sebagai pendamping  klien  atau  pihak-pihak    awam yang  bersengketa  dalam  hal  perjanjian,
diharapkan tidak gegabah dengan mengutamakan jalur pidana dalam
penyelesaian perkara yang berkaitan dengan  perjanjian  tanpa  melihat  duduk perkara secara substansial.
2.  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  yang berkaitan  dengan  masalah  perjanjian,  ada baiknya  melihat  terlebih  dahulu  perbuatan yang dilakukan secara substansial khususnya pada mengenai wanprestasi dan penipuan.
3.  Setiap orang yang ingin melakukan
perjanjian,  ada  baiknya  terlebih  dahulu mengetahui  konsep  dasar  perjanjian  secara hukum,  agar  tidak  terjadi  kerancuan  dalam membedakan wanprestasi dan penipuan.

## Daftar Bacaan
A.Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia , Alumni, Bandung, 1978. Achmad Ihsan, Hukum Perdata PT.Pembimbing Masa, Jakarta, 1967,
Adami  Chazawi. Kejahatan  terhadap  harta benda . Media nusantara creative,
Malang. 2004.
Agus  Yudha  Hernoko, Asas  Proporsionalitas Dalam  Kontrak  Komersial ,  Laksbag
Mediatama, Yogyakarta, 2008 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana,  Ghalia  Indonesia, Yogyakarta, 1985.
C.ST.Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Balai Pustaka, Jakarta, 2002. F.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Pembahasan  KUHAP  menurut  Ilmu Pengetahuan  Hukum  Pidana  dan Jurisprudensi ,    Jakarta:  Sinar  Grafika,
2010 H.Mashdui, et.all, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata. CV.  Mandar  Maju,  Bandung, 2001.
Hardijan  Rusli. Hukum  Perjanjian  Indonesia dan  Common  Law .  Pustaka  Sinar
Harapan, Jakarta, 1993.
Komariah  Emong  Sapardjaja, Ajaran  Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum  Pidana  Indonesia ,  Alumni, Bandung, 2002. M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung, 1986, Mariam Darus Badrulzaman, Asas-Asas Hukum  Perikatan ,  FH  USU,  Medan, 1970 Nindyo  Pramono, Hukum  Komersil ,  Pusat
Penerbitan UT, Jakarta; 2003,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana
Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung,
1997.
R.Achmad  S.Soema  di  Pradja. Pengertian serta  sifatnya  melawan  hukum  bagi terjadinya  tindak  pidana ,  Armico,
Bandung. 1983.
R.Setiawan, Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian ,
Putra Abadin, Jakarta, 1999,
R.Soesilo, Kitab  Undang-  Undang  Hukum
Pidana  serta  Komentar-Komentarnya lengkap  dengan  Pasal  demi  Pasal , PT.Gita Karya, Jakarta,1976.
Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan  Berkontrak ,  Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Jakarta, 2003 Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung, 1992. Satochid-Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana dan Pendapat- pendapat para Ahli Hukum Terkemuka  Bagian  satu ,  Balai  Lektur Mahasiswa, Jakarta, Soedjono Dirdjosisworo, Misteri dibalik Kontrak  Bermasalah ,  Mandar  Maju,
Bandung,  2002,
Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta,
2005
Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata ,  PT
Intermasa, Jakarta, 1980, Taryana  Soenandar,  et.all Kompilasi  Hukum Perikatan PT.Citra Aditya Bakti, Bandung  2016. hlm 65 Wiryono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , Eresco Djakarta-
Bandung, 1967. Yahman, Karakteristik  Wanprestasi  &  Tindak
Pidana  Penipuan  yang  lahir  dari
Hubungan Kontraktual ,
Prenadamedia Group, Jakarta 2014,
Zulfirman, Hak Dasar Manusia Dalam Kontrak dan  Perlindungannya  di  Indonesia , Intelegensia, Malang, 2017.

## B.Jurnal
Zulfirman, Kontrak  sebagai  sarana  mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Jurnal Rechtsvinding , Vol. 6, No 3,
(Desember 2017).
Zulfirman,  Hak  Dasar  Manusia  Dalam  Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Kritis Syarat Kontrak, Jurnal De Jure , Vol. 7, Nomor
2, Juni 2017

## C.Kamus
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta  1988

## C.Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  No.12  Tahun  2005  tentang pengesahan International  Convenant  Civil  and Political Right.
Undang-Undang  No.39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia

## D.Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Agung RI No. 449K/Pid/2001
Putusan Mahkamah Agung RI No.2674 K/Pid/2006
Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor : 1782/Pid.B/2004/PN.JKT PST