## Tantangan Internal dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
Latifah & Dinda Larasati

## Universitas Muhammadiyah Malang

## Abstrak
Abad ke-21 mengalami transformasi besar dimana pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo- politik dunia perlahan bergeser ke Asia . Momentum ini mendorong presiden Joko Widodo mengeluarkan politik luar negeri Indonesia sebagai poros maritim dunia didukung dengan kondisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan eksistensi dan bargaining position Indonesia dalam lingkup regional maupun internasional. Dengan menggunakan metode eksplanatif yang berbasis studi literatur, penulis ingin mengkaji berbagai permasalahan internal terkait pengelolaan kemaritiman yang menjadi tantangan besar bagi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Fokus bahasan akan mengacu pada bagaimana tantangan internal yang menghambat terwujudnya poros maritim dunia. Mengacu pada pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan kepentingan nasional, hasil kajian penulis menunjukan bahwa terwujudnya cita-cita ini harus terhambat dengan kurang efektifnya pengelolaan maritim sebagai tonggak pendukung politik luar negeri ini ditunjukan dengan: 1) Tumpang tindih tupoksi instansi pengelola sumberdaya kemaritiman; dan 2) Minimnya fasilitas penunjang operasional dan berbagai tindakan kriminal di wilayah laut. Tantangan internal menjadi penghambat bagi terwujudnya Indonesia poros maritim dunia.
Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Poros Maritim Dunia, tantangan internal.
Twenty-first century experiencing major transformation where the center of geo-economy and geo-politic gravity of the world slowly shifted to Asia. This momentum encourages president  Joko  Widodo  producing  Indonesian  foreign  policy  as  global  maritime  axis. It  is  expected  to  increase  bargaining  position  and  Indonesia  presence  in  regional  and international scope. Using explanative method based on literature studies, the authors aim to examine issues related to internal management which leads to major challenge to attain Indonesia’s position as global maritime axis. The examines will be focused on how internal challenges hamper the realization of global maritime axis. Based on the concept of integrated coastal and ocean management approach and national interest, the authors indicate that the results of research that the realization of this ambition should be hampered with the less of maritime management as the essential support of this foreign policy which is seen by: 1). The overlapping of main duties and functions the manager of ocean resources; 2). Lack operational supporting facilities and some criminal cases in ocean sectoral. Those internal challenges hampered the embodiment of Indonesia as global maritime axis.
Keywords: Foreign Policy, global maritime axis, internal challenges.
Terpilihnya presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden 2014 merupakan langkah awal bagi corak pembangunan baru pemerintahan Indonesia. Ide Global  Maritime  Axis yang dikampanyekan oleh Jokowi sejak 2014 menjadi agenda kebijakan pemerintahannya yang memiliki cita-cita besar untuk mengembalikan Indonesia pada kejayaan sebagai bangsa pelaut ( Jalesveva Jayamahe). Kebijakan ini sekaligus menegaskan bahwa pada rentang pemerintahannya 2015-2019, Indonesia menekankan pada pembangunan sektor kelautan di berbagai aspek (Nainggolan 2015). Berbagai usaha dilakukan oleh presiden untuk mewujudkan cita-cita ini mulai dari pembangunan tol laut berkelas dunia di pulau-pulau utama setidaknya terdapat 24 pelabuhan di Indonesia termasuk Periuk, penyediaan lebih banyak kapal penangkapan ikan, reformasi sistem perdagangan ikan sampai pada pembangunan sumber daya manusia dan beberapa hal lainnya. Ini menunjukan keseriusan presiden dalam perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Gagasan presiden tersebut salah satunya mengacu pada kondisi geografisnya.  Sebagaimana  diterangkan  dalam  buku  yang  ditulis oleh Badan Informasi Geospasial didukung oleh Ikatan Geograf Indonesia (2015), Indonesia memiliki daerah perairan lebih luas dari daratan yakni seluas 6.315.222 km2, panjang garis pantai kepulauan 99.093 km, dan jumlah pulau yang telah dibakukan oleh Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi sebanyak 13.466 pulau. Ditambah dengan letak geografis yang diapit oleh samudra Hindia dan Pasifik juga benua Asia dan Australia yang terkandung didalamnya kekayaan sumberdaya alam dalam jumlah besar. Kondisi ini juga memberikan implikasi menjadikan Indonesia sebagai jalur lintas perdagangan internasional. Disamping itu, sebagaimana diterangkan oleh Direktorat Kelautan dan Perikanan dalam artikel “Perencanaan Sistem Pengendalian Sumberdaya Kelautan” bahwa Indonesia juga memiliki tanggung jawab atas jaminan keselamatan dan keamanan sebagai Negara kepulauan. ini menekankan cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah laut pada kesatuan teritorial wilayah tanah air yang berdaulat sebagaimana tertera dalam konvensi hukum laut tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of  the  Sea  -  UNCLOS).  Dalam  Konvensi  tersebut  setiap  negara memiliki kewajiban untuk mengelola dan melestarikan sumber daya kelautan di wilayahnnya.
Mengacu pada sejarahnya, zaman dahulu di wilayah Indonesia terdapat beberapa kerajaan yang dikenal sebagai penguasa maritim seperti  Kerajaan  Sriwijaya,  Majapahit,  Demak,  Bone  yang  bahkan fakta sejarahnya ditemui di Madagaskar. Khususnya pada masa kerajaan  Majapahit  dan  Sriwijaya  kebudayaan  maritim  dan  arus perdagangan di laut nusantara mengalami perkembangan yang pesat  Hal  ini  menunjukan  bahwa  bangsa  Indonesia  merupakan bangsa  berjiwa  bahari  yang  memiliki  filosofi  “hidup  dengan  dan dari laut” (Kadar 2015).
Kebijakan kemaritiman Jokowi merupakan sebuah terobosan baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Wuryandari (2008) menyatakan rezim pemerintahan sebelumnya kurang memberikan perhatian besar bagi sektor kelautan namun lebih memfokuskan pembangunan sumber daya berbasis daratan. Pada masa pemerintahan  Soekarno,  Indonesia  memperoleh  pengakuan  dari Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dengan  adanya  UNCLOS.  Namun implementasi kebijakan kemaritiman kurang mendapatkan perhatian.  Hal  ini  disebabkan  fokus  kepentingan  nasional  kala itu adalah menentang segala macam bentuk kolonialisme dan mendapatkan pengakuan kedaulatan dalam lingkup internasional (Wuryandari  2008).  Sedangkan  masa  Soeharto,  kebijakan  luar negeri lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas  keamanan  politik.  Sehingga  kebijakan  luar  negerinya adalah berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin investasi asing kedalam negeri dengan tidak jarang mengorbankan aspek pemerataan sosial-politik di daerah (Wuryandari 2008; Simon 1984).
Era  reformasi,  masa  pemerintahan  Baharudin  Jusuf  Habibie lebih berfokus mengatasi permasalahan domestik. Merujuk pada pernyataan dari Wuryandari (2008) bahwa dalam masa pemerintahan Habibie  yang  singkat,  Habibie  hanya  fokus  menangani  masalah domestik seperti gerakan separatis sehingga kurang menilik perihal kemaritiman. Begitu juga masa pemerintahan Abdurrahman Wachid tidak memberikan perhatian pada kemaritiman namun berfokus untuk memperoleh dan memperbaiki citra internasional. Sedangkan  era  Megawati,  Indonesia  mendapatkan  tekanan  dari Amerika  Serikat  yang  menyeru  negara  dunia  untuk  memerangi terorisme.  Hal  tersebut  berdampak  pada  serangkaian  kerjasama internasional yang dilakukan dalam rangka memerangi terorisme juga melanjutkan apa yang telah diperlihatkan Sukarno (Wuryandari,
2008). Sementara pada era Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya ingin mengembalikan peran angkatan darat dengan mengaktifkan kembali peran teritorial militer (Nainggolan 2015).
Terobosan baru ini memberikan implikasi bagi Indonesia kedepannya dalam hal perekonomian sebagai kepentingan nasionalnya. Didukung posisinya sebagai lintas perdagangan internasional menjadi sumberdaya ekonomi yang besar jika dimanfaatakan dengan maksimal melalui poros maritim dunia. Jokowi menargetkan dengan berhasilnya poros maritim dunia, adanya kemajuan dari negara tingkat menengah bawah dengan penghasilan per kapita penduduknya tahun 2015 US$ 3.592 menuju negara tingkat penghasilan menengah atas dengan pendapatan per  kapita  penduduknya  mencapai  US$  10.000,  pada  tahun  2045 (Nainggolan 2015). Dengan kata lain, jika kebijakan poros maritime dunia tercapai sebagaimana diharapkan maka Indonesia mampu berdaulat dari segi perekonomian.
Namun harapan terwujudnya poros maritime dunia harus terhambat. Hal ini diakibatkan beberapa tantangan baik eksternal maupun internal. Dalam tulisan ini penulis akan menfokuskan pembahasan untuk mengelaborasi tantangan internal. Secara umum penulis mengelompokkan menjadi dua yaitu tantangan internal dari segi manajerial dan operasional. Untuk tujuan tersebut, secara umum sistematika pembahasan tulisan ini meliputi pendekatan dan konsep yang akan digunakan untuk menjelaskan kasus ini. Integrated Coastal and Ocean Management Approach yang merupakan hasil dari United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) sebagai pendekatan utama dan konsep pendukung menggunakan National Interest yang  dikemukakan  oleh  Hans  J.  Morgenthau. Pembahasan dilanjutkan tantangan manajerial kemaritiman di Indonesia. Kemudian ditambahkan dengan tantangan operasional kemaritiman juga akan diberikan contoh kasus tantangan internal dari kedua aspek tersebut. Pada bagian akhir akan diberikan simpulan umum pembahasan ini.

## Landasan Konseptual
Untuk mengkaji lebih lanjut tentang tantangan internal dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, penulis
menggunakan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu ( integrated coastal and ocean management approach) dan konsep kepentingan nasional. Pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu merupakan sebuah pendekatan baru, salah satu hasil dari United Nations Conference Environment and Development (UNCED) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang tercantum dalam Agenda 21 chapter 17 sebagai rencana kerja di abad 21.
Pengelolaan ruang laut secara terpadu meliputi keterpaduan sektoral, keterpaduan ilmu, dan keterpaduan ekologis. Keterpaduan sektoral terdiri atas integrasi horizontal yaitu koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah dan integrasi vertikal, yaitu koordinasi dalam integrasi vertikal terjadi antar tingkat pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Berikutnya, keterpaduan ilmu berarti pengelolaan wilayah pesisir dan lautan dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan interdisiplin ilmu yang melibatkan berbagai bidang ilmu. Sementara itu, keterpaduan ekologis merujuk bahwa wilayah pesisir dan lautan tersusun dari berbagai ekosistem (Sunyowati 2008, dalam Lekipiouw 2010).
Terdapat empat tingkatan dan empat aspek dalam pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Empat tingkatan tersebut meliputi instrument kebijakan nasional, hukum dasar, hukum prosedural, dan peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut (GEF/UNDP/IMO Regional Programme for Pervention of Marine Polution in the East Asian Seas 1999, dalam Sunyowati 2010). Sedangkan empat aspeknya menurut Rudyanto (2004, dalam Lekipiouw 2010) meliputi: (1) keterpaduan antara berbagai sektor dan swasta yang berasosiasi, (2) keterpaduan antara berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat sampai dengan kabupaten/kota, kecamatan dan desa, (3) integrasi antara pemanfaatan ekosistem darat dan laut, dan (4) integrasi sains teknologi dan manajemen. Tujuan dari pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam bidang kelautan.
Berdasarkan pada pendekatan tersebut, tantangan internal yang dihadapi oleh Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia adalah permasalahan dalam keterpaduan sektoral khususnya
integrasi horizontal antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah akibat dari adanya tumpang tindih tugas dan  pokok  antar  instansi  penegak  hukum  kemaritiman.  Hal  ini kemudian memberikan implikasi terhadap tingkatan dan prinsip dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Integrasi horizontal yang kurang terpadu mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu sehingga menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam bidang kelautan yang akan mempengaruhi tercapainya cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Konsep selanjutnya yang digunakan yaitu konsep kepentingan nasional atau national interest . Definisi mengenai kepentingan nasional sangat  luas  sehingga  memunculkan  banyak  definisi  mengenai kepentingan  nasional.  Salah  satu  definisi  tentang  kepentingan nasional  yang  paling  terkenal  yaitu  definisi  kepentingan  nasional yang dikemukakan oleh teoritisi utama realisme klasik dalam studi hubungan internasional, Hans. J Morgenthau. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara (Mas’oed 1990). Mohtar Mas’oed (1990) menjelaskan arti minimum dari konsep kepentingan nasional Morgenthou adalah kelangsungan hidup (survival) yang dalam konteks ini adalah kelangsungan hidup negara. Negara harus dapat mempertahankan integritas teritorialnya(  identitas  fisik)  mempertahankan  rezim  ekonomi- politiknya (identitas politik), dan memelihara norma-norma, nilai, religius, linguistik, dan sebagainya (identitas kulturalnya).
Papp (1997) membagi tiga dimensi dalam konsep kepentingan nasional, antara lain yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan pertahanan dan keamanan serta kepentingan ideologi. Kepentingan ekonomi merupakan kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan  kualitas  perekonomian  suatu  negara.  Sedangkan kepentingan pertahanan dan keamanan bertujuan untuk dapat melindungi suatu negara beserta seluruh rakyatnya dari berbagai ancaman baik internal maupun eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu kepentingan ideologi yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan ideologi suatu negara dari ideologi bangsa lain serta untuk mempengaruhi negara lain melalui ideologinya.
Kepentingan nasional juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu vital

## Latifah Dinda Larasati
interest dan secondary interest (Morgenthau 2010). Vital interest adalah kepentingan yang memiliki nilai yang sangat tinggi yang biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup suatu negara dan nilai-nilai inti yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya, misalnya untuk  melindungi  wilayah  kekuasaannya.  Sedangkan secondary interest tidak berkaitan secara langsung dengan eksistensi suatu negara namun tetap di perjuangkan melalui kebijakan luar negeri, namun dalam mencapainya negara tidak bersedia berperang selama masih ada alternatif lain untuk mencapainya. Proses secondary interest berlangsung lebih lama namun hasil dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dalam jangka waktu yang lama (Jemadu 2008).
Menjadikan Indonesia sebagai poros martim dunia merupakan salah satu bentuk national interest Indonesia. Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim merupakan bentuk survival Indonesia dengan mempertahankan integritas  teritorialnya  (identitas  fisik)  dan  mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (identitas politik). Dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka hal ini akan meningkatkan integritas wilayah perairan dan kelautan Indonesia dan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hasil kelautan serta perekonomian masyarakat Indonesia mengingat Indonesia telah memiliki potensi ekonomi yang besar dalam bidang kelautan.
Kebijakan poros maritim dunia termasuk dalam jenis secondary interest berdasarkan pembagian jenis national interest menurut Morgenthau karena dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia membutuhkan waktu dan proses yang panjang namun hasil dan fungsinya dapat dirasakan dikemudian hari dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, untuk mencapai perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak diperlukan langkah kekerasan seperti perang namun dengan menggunakan diplomasi maritim.

## Tantangan Manajerial Perwujudan Poros Maritim Dunia
Pengelolaan sumber daya bidang kelautan di Indonesia dilakukan oleh banyak instansi yang berada dibawah pemerintah. Mekanisme
kerja instansi tersebut secara otomatis akan menjadi pendukung atau penghambat terwujudnya cita-cita poros maritim dunia yang dicanangkan Jokowi. Maknanya, dalam hal kelautan di Indonesia menganut sistem multi-agen. Bentuk ini merupakan sistem kelembagaan dimana terdapat lebih dari satu institusi yang berinteraksi dalam waktu yang sama untuk mencapai atau menyelesaikan masalah yang sama (Nainggolan 2015). Dalam urusan kelautan Indonesia, setidaknya terdapat 12 instansi dimana masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi serta program kegiatan terkait pengelolaan sumber daya kelautan. Dalam artikel Perencanaan  Sistem  Pengendalian  Sumber  Daya  Kelautan  oleh Direktorat Kelautan dan Perikanan menyebutkan instansi tersebut meliputi: 1). Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP); 2). Badan Pertanahan  Nasional  (BPN);  3).  Kementerian  Lingkungan  Hidup (KLH); 4). Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); 5). Departemen Keuangan (Depkeu); 6). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 7). Direktorat Jenderal Imigrasi; 8). Departemen Perhubungan; 9). Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 10). Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan 11). Polisi Perairan.
Dalam hal kelautan, bidang kerja instansi tersebut dinaungi oleh setidaknya 10 peraturan peundang-undangan sebagaimaana tertera dalam artikel yang sama dikeluarkan oleh Direktorat Kelautan dan Perikanan. Undang-undang tersebut antara lain: 1).Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif; 2). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; 3). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tahun 1982 tentang Hukum Laut; 4). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 5). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; 6). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 7). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; 8). Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup; 9). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 10). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok  Kehutanan.  Sedangkan  pada  masa  pemerintahan Jokowi, ia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang pendirian Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang merupakan transformasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang hanya memiliki tugas koordinator. Transformasi
ini berimplikasi pada kewenangan Bakamla. yang lebih luas sampai pada kewenangan untuk menindak segala bentuk kejahatan di laut (Nainggolan 2015).
Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) instansi tersebut sebagaimana tercantum dalam artikel Perencanaan Sistem Pengendalian Sumber Daya Kelautan oleh Direktorat Kelautan Dan Perikanan sebagai berikut:
Instansi Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Kelautan dan Perikanan Membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani ikan juga pemanfaaatan sumber daya kelautan. Kementerian Lingkungan Hidup Menyusun kebijakan dalam bidang pelestarian serta mengkoordinasikan dan mengawasinya termasuk juga dalam merubah sikap hidup masyarakat dan mendukung konsep pembangunan berkelanjutan dan Earth Charter. Departemen Perhubungan Direktorat Jendral (Ditjen) HUPLA Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan,  penegakan hukum  dan  advokasi, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana. Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Melaksanakan fungsi pemerintahan yang berhubungan dengan trade facilitator, community  protector dan revenue collector . Dalam hal trade facilitator , DJBC berusaha menekan biaya ekonomi tinggi berhubungan dengan pengeluaran barang dan menciptakan iklim perdagangan kondusif melalui pencegahan terjadinya perdagangan ilegal.
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Memiliki kebijakan meningkatkan kinerja untuk  mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih  ( good governance ). Departemen Kehutanan dan Perkebunan Mengelola sumber daya alam, memelihara daya dukungnya dan memanfaatkannya melalui konservasi, rehabilitasi dan penghematan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup. Mendayagunakannya dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang diatur berdasarkan undang-undang. Menerapkan indikator-indikator pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam terbaharui. Polisi Perairan (Polair) Membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat  dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Tentara Nasional Indonesia Sesuai UU no.34 tahun 2004 pasal 9 yakni melaksanakan tugas TNI matra laut  di  bidang  pertahanan, menegakkan hukum, menjaga keamanan laut di wilayah yuridiksi yang sudah diiakui, melaksanakan diplomasi Angkatan Laut untuk mendukung kebijakan luar negeri, membangun dan mengembangan kekuatan matra laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
Jika membaca sekilas tupoksi masing-masing instansi diatas, secara redaksional kata tidak menunjukan kesamaan yang mengindikasikan tumpang tindih diantara mereka. Namun, jika mencermati lebih lanjut tampak beberapa tumpang tindih kewenangan diantara instansi tersebut. Diantaranya adalah pembagian fungsi pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan terpencar pada beberapa instansi dibawah lingkup departemen yang berbeda namun berada dalam ranah kerja lokasi yang sama yakni kelautan sebagaimana diterangkan oleh direktorat kelautan dan perikanan. Misalnya dalam hal perikanan menjadi bagian dari tupoksi Dewan Kelautan dan  Perikanan.  Sedangkan  dalam  urusan  jual  beli  (perdagangan) termasuk perdagangan hasil laut dalam bentuk ikan berada dalam ranah tupoksi Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Selanjutnya, perihal kehutanan termasuk didalamnya terkait hutan mangrove dan taman nasional laut berada di bawah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
Disisi lain, Polair merupakan institusi berdasarkan undang-undang menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kejahatan dengan dukungan forensik, dan diakui oleh hukum internasional. Sementara, TNI AL diberikan kewenangan mengejar, menangkap, menyelidiki, dan menyidik perkara dalam ranah kelautan. Ditambah hadirnya Bakamla juga memiliki kewenangan dalam menindak kasus kejahatan di laut setelah bertransformasi dari Bakorkamla. Transformasi tersebut memberikan kewenangan lebih luas baginya yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (CNN Indonesia 2015, dalam Abraham Utama). Sekaligus adanya Bakamla ini menimbulkan pro dan kontra karena dinilai persoalan utama bukan kekurangan sektor kemaritiman namun kurangnya koordinasi antar sektor. Wiratama (2015) menegaskan lembaga yang sudah ada menjalankan sesuai tupoksi masing-masing dan mengindikasikan  peran  spesifik  dari  masing-masing  lembaga (spesialisasi). Peran spesialiasi inilah yang harus diperkuat melalui fungsi koordinasi maknanya koordinasi diantara instansi sangat penting untuk menurunkan intensitas ego sektoral.
Pembagian tugas pengelolaan sumberdaya kelautan kedalam beberapa instansi yang berbeda menyebabkan terpencarnya kewenangan dalam menangani hal kelautan juga menimbulkan kerancuan. Kerancuan yang dimaksudkan adalah tumpang
tindihnya program yang dilakukan oleh masing-masing sektoral. Misalnya, program penyidikan di perairan dapat dilakukan aparat penegak hokum dari beberapa sektoral seperti dari TNI, Polisi Air, Kejaksaan, dan dari departemen teknis yang meliputi DKP, Dephutbun, dan Depkeu. Hal ini juga menimbulkan permasalahan lain yakni dalam hal pengkoordinasian antar instansi tersebut dalam menangani hal yang sama sebagaimana dicontohkan oleh Direktorat Kelautan dan Perikanan. Terkait hal koordinasi dan fungsi integratif menjadi permasalahan yang semakin menajam dengan proses transisi sistem pengawasan maritim sejak berlakunya UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Kadar 2015).
Permasalahan selanjutnya terkait ego dan kompetisi kepentingan masing-masing  instansi  pengelola  sumberdaya  kelautan.  Hal  ini tidak bisa dilepaskan dari keinginan untuk mempertahankan dan  memperkuat  eksistensi  instansi  masing-masing.  Sehingga adanya kecendrungan aparat masing-masing instansi untuk lebih memperioritaskan  kepentingan  departemennya.  Hal  ini  nampak dalam koordinasi peningkatan kemampuan pengawasan keamanan di wilayah laut, terutama antara TNI dan Polri dalam hal ini diwakilkan  oleh  Polair.  Salah  satu  contoh  yang  diterangkan  oleh Kadar (2015) dalam hal peminjaman beberapa buah senjata termasuk amunisinya kepada DKP, petugas Bea Cukai dan Kesatuan Penjaga Laut  dan  Pantai  melalui  Nota  Kesepakatan  antara  KSAL  TNI Laksamana TNI dengan ketiga perwakilan instansi tersebut yang diinisiasikan oleh TNI. Sedangkan, kenyataanya dalam hal perizinan penggunaan senjata dan bahan peledak oleh pihak sipil merupakan kewenangan Kepolisian RI yang dalam hal ini diwakilkan oleh Polair.  Hal  ini  mengacu  pada  UU  Nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian RI dan Surat Keputusan Kapolri No. SKEP/82/II/2004 pada tanggal 16 Februari 2004.
Tumpang tindihnya tupoksi antar instansi pengelola sumberdaya kelautan seperti diterangkan diatas menunjukan adanya ketidakpaduan sektoral sebagaimana diterangkan dalam Integrated Coastal and Ocean Management Approach dalam hal integrasi horizontal yakni koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar  sektor  tingkat  pemerintah.  Hal  ini  menjadi  tantangan  besar bagi perwujudan poros maritim dunia mengingat instansi tersebut berperan penting dalam hal kemaritiman. Namun, sayangnya
Kadar (2015) menyatakan sentimen sektoral dan minimnya dukungan anggaran instansi tersebut menghambat pengembangan fungsi koordinatif akibatnya aktor yang seharusnya bertanggung jawab melakukan fungsi kontrol melalui kerja koordinatif, akhirnya berjalan sendiri-sendiri dengan semangat ego sektoral.

## Tantangan Operasional Perwujudan Poros Maritim Dunia
Dalam mewujudkan poros maritim dunia, Indonesia tidak hanya harus menghadapi tantangan manajerial terkait tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah namun juga harus menghadapi tantangan operasional seperti isu-isu perompakan dan pembajakan bersenjata di laut, pelanggaran batas negara dan kejahatan illegal fishing (Rustam 2016).
Perompakan dan pembajakan bersenjata di laut yang terjadi di sekitar perairan Indonesia akan menghambat perwujudan poros maritim dunia karena situasi maritim atau kelautan Indonesia yang tidak  aman.  Hal  tersebut  akan  mengakibatkan  biaya  operasional yang tinggi bagi kapal karena harus memutari jalur pelayaran untuk menghindari  resiko  perompakan.  Selain  itu  juga  mengakibatkan tingginya biaya premi asuransi kapal dan awak kapal karena perompak tidak hanya mengambil muatan kapal namun juga menyandera dan menyakiti awak kapal (Ayuningtyas 2016). Kasus perompakan dan pembajakan salah satunya dialami oleh 10 awak kapal pandu Brahma 12. Para awak kapal pandu Brahma 12 beserta muatan batubara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan  Selatan,  disandera  kelompok  teroris  Filipina  Abu Sayyaf di wilayah laut Sulu pada tahun 2016 lalu (Kompas 2016). Menurut Biro Maritim Internasional, perairan Indonesia sebagai tempat paling berbahaya di seluruh dunia dengan jumlah serangan perompak yang dilaporkan meningkat 37 persen menjadi 234 insiden dalam enam bulan pertama tahun 2003, dibandingkan dengan 171 dalam periode yang sama tahun lalu (ABC Radio Australia 2012).
Persoalan operasional lainnya yaitu pelanggaran batas negara yang dalam konteks ini merupakan batas laut yang juga terkait dengan permasalahan illegal fishing . Pelanggaran batas negara yang cukup tinggi dan cukup sering terjadi di Indonesia menjadi salah satu isu yang serius karena menyangkut dengan kedaulatan wilayah
Indonesia dan stabilitas keamanan laut Indonesia. Berdasarkan cacatan TNI AL, pada tahun 2007 terhitung terjadi 94 kali pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perang Malaysia di wilayah perairan Indonesia hanya dalam kurun waktu setahun (Usman dan Isnawita 2009,  dalam  Rustam  2016).  Sedangkan  terkait  kasus illegal  fishing, Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan data potensi pendapatan sektor perikanan laut Indonesia jika tanpa illegal fishing mencapai Rp 365 triliun per tahun. Namun akibat illegal fishing , menurut perhitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pendapatan tersebut hanya berkisar Rp 65 triliun per tahun (Bakosurtanal 2015,  dalam  Rustam  2016).Kondisi  geografis  Indonesia  sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pantai merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia rentan terkena masalah illegal fishing dengan titik rawan di daerah tersebut terletak di Laut Arafuru,  Laut  Natuna,  sebelah  Utara  Sulawesi  Utara  (Samudra Pasifik),  Selat  Makassar,  dan  Barat  Sumatera  (Samudera  Hindia) (Detik News 2009, dalam Setyadi 2014). Penanggulangan masalah illegal  fishing ini sendiri masih kurang akibat kurangnya fasilitas, dana dan personil untuk pengawasan perairan Indonesia.
Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  jika  kebijakan poros maritim merupakan bentuk survival Indonesia dengan mempertahankan integritas teritorialnya dalam konteks ini adalah wilayah lautnya dipicu oleh persoalan pelanggaran batas negara dan mempertahankan rezim ekonomi-politiknya untuk meminimalisir terjadinya illegal  fishing , mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan, serta memanfaatkan posisi Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional untuk meningkatkan pendapatan perkapita.

## Simpulan
Kepentingan nasional Indonesia dalam penguatan dan peningkatkan perekonomian melalui poros maritim dunia menghadapi beberapa tantangan internal dari segi manajerial dan operasional sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Tumpang tindih tupoksi antar sektor peneglola kemaritiman, kurangnya koordinasi antar sektor dan meningginya ego sektoral menjadi tantangan besar dari segi  manajerial.  Sementara  dalam  ranah  operasional,  minimnya sarana prasarana penunjang operasi kemaritiman akibat minimnya
dana, maraknya kriminalitas di sektor kelautan seperti pembajakan, illegal fishing, pelanggaran batas negara, dan perompakan menjadi tantangan besar bagi perwujudan poros maritim dunia. Disisi lain, peran setiap sektoral seharusnya menjadi pendukung kebijakan ini sebaliknya menjadi hambatan bagi perwujudannya. Sebaiknya integritas horizontal antar sektor melalui koordinasi yang terpadu menjadi perhatian didukung dengan sarana prasarana penunjang kinerja tiap sektor khususnya dalam hal keamanan dan patroli kelautan.  Hal  ini  tidak  lain  demi  perwujudan  Indonesia  sebagai poros maritim dunia.

## Referensi

## Buku
Jemadu, Aleksius, 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik.
Yogyakarta:
Graha Ilmu. Mas’oed, Mohtar, 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. Morgenthou, Hans. J, 2010. Politics Among Nations the struggle for power and peace  (trans.  S.  Maiomoen,  A.M  Fatwan, Cecep Sudrajat edisi Bahasa Indonesia)  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor. Papp,  Daniel  S.  (ed.),  1997. Contemporary International Relations: Frameworks
for understanding. Boston: Allyn & Bacon.
Wuryandari, Ganewati, et al ., 2008. Politik Luar Negeri Indonesia ditengah Pusaran Politik Domestik . Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.

## Artikel Jurnal
Ayuningtyas, Dhita Anggraini, 2016. “Kepentingan Indonesia
Dalam Indian Ocean  Rim  Association  (IORA)  Tahu  2015”, e-Journal Hubungan Internasional  HI  FISIP  Universitas Mulawarman, 6 (1): 56.
Kadar, A, 2015. “Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia
Sebagai Poros Maritim Dunia”, Journal Keamanan Nasional, 1 (3); 428, 430, 431.
Lekipiouw, Sherlock. H, 2010. “Model Penataan Ruang Laut Daerah
Berdasarkan Integrated    Coastal    Management    Sebagai Acuan  Penyusunan  Penataan
Ruang  Laut  Pada  Wilayah  Kepulauan”,  Jurnal  Sasi,  Oktober-
Desember 16
(4),: 8.
Maksum, Ali, 2015. ”Poros Maritim dan Politik Luar Negeri Jokowi”, Andalas  Journal of International Studies, Mei, 4 (1); 1.

## Latifah Dinda Larasati
Muhamad, Simela Victor, 2014. “Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia”, Info Singkat Hubungan Internasional, November VI (21): 8. Nainggolan, Poltak Partogi, 2015. “Kebijakan Poros Maritime Dunia Joko Widodo  dan  Implikasi  Internasionalnya”,  Politica, Agustus, ( 2); 168, 173. Rustam, Ismah, 2015. “Tantang ALKI dalam Mewujudkan Cita- cita Indonesia Sebagai  Poros  Maritim  Dunia”,  Indonesia Prespective, Januari-Juni, I (1):  11.
Setyadi,  Ignatius  Yogi  Widianto,  2014.  “Upaya  Negara  Indonesia dalam Menangani Illegal Fishing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia”, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya: 2. Sheldon W. Simon, 1984. ” Indonesia’s Foreign Policy by Michael Leifer Review,”  Pacific Affairs, Spring, 57 (1); 171-172. Sunyowati,  Dina,  2010.  “Tata  Kelola  Kelautan  Berdasarkan Integrated Coastal and Ocean Management untuk Pembangunan Berkelanjutan”, Perspektif, Januari XV (1): 78.

## Internet
ABC Radio Australia, 2012. “Perompakan Meningkat, Perairan Indonesia Paling Berbahaya di Dunia” [online] dalam  http://www.radioaustralia.net.au/ indonesian/2003-07-25/perompakan -meningkat-perairan- indonesia-paling-berbahaya-di-dunia/806870  [diakses 14 Oktober 2017].
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, “Tugas Pokok dan Fungsi” [online]  dalam http://bakamla.go.id/home/tugas_ fungsi [diakses 14 oktober 2017]. CNN Indonesia, 2015. “Tumpang Tindih Aturan Penegak
Hukum Maritim” dalam https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20151004163018-20-  8 2 6 9 1 / t u m p a n g - t i n d i h - aturan-penegakan-hukum-maritim/ [diakses 14 Oktober 2017].
Direktorat Jendral Perhubungan Laut, “ Tugas dan Fungsi” [online] dalam http://hubla.dephub.go.id/unit/kplp/Pages/ Tugas-Fungsi.aspx [diakses
14 oktober 2017].
Hardiana, Indrita, 2014. “Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim” , Metrotv  News, 22 Oktober, Hlm. 1.
Heru Wiratama, 2015. “Kewenangan TNI AL Selaku Penyidik Tindak Pidana  Dilaut  Dalam  Mengamankan  Perairan  Indonesia”, dalam  https://media.neliti.com/media/publications/35676- ID-kewenangan-tni-al-selaku-penyidik-tindak-pidana-dilaut- dalam-mengamankan-perairan.pdf  [diakses 14 oktober 2017].
Kompas,  2016.  “Sandera  10  Awak  Kapal  Indonesia,  Abu  Sayyaf Minta Tebusan Rp. 14,3 Milyar” [online] dalam http://nasional. kompas.com/read/2016/03/29/09191801/Sandera.10.A wak. Kapal.Indonesia.Abu.Sayyaf.Minta.Tebusan.Rp.14.3.Miliar [diakses 14 Oktober 2017].
Markas  Besar  Kepolisian  Perairan,  “Tugas  Pokok,  Visi  Dan  Misi” [online] dalam  http://polair.polri.go.id/profil-polair/
tugas-pokok-visi-dan-misi/
[diakses 10 Oktober 2017].
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, 2017. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI.
Undang-Undang Republik Indonesia no.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, 2004. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.