## STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN
..
Anjarlea Mukti Sabrina
Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengangkat  permasalahan  dan  dampak  kebakaran hutan yang menjadi permasalahan lingkungan yang sangat penting di tanah air. Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri kurang peduli terhadap kasus kebakaran hutan  yang  seringkali terjadi  dan menimbulkan bencana kabut  asap di  berbagai wilayah  Indonesia.  Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  penulis, menunjukkan bahwa : dampak dari kebakaran hutan adalah hilangnya berbagai manfaat  ekosistem  dari  hutan  dan  potensi  lain  yang  terkandung  didalamnya termasuk  keanekaragaman  hayati.  Ada  dua  faktor  penting  penyebab  kebakaran hutan,  yaitu  faktor  alam  dan  faktor  manusia.  Faktor  alam  misalnya  adalah pemanasan global, musim kemarau yang berkepanjangan  dan perubahan musim yang tidak menentu. Faktor manusia disebabkan oleh sumber api buatan manusia pada  saat  menggunakan  api  dalam  upaya  pembukaan  lahan  untuk  Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, dan pertanian dengan menggunakan bahan bakar yang dapat menyulut api.
Kata  Kunci  : Pencegahan  dan  Penanggulangan,  Bencana  Kabut  Asap, Kebakaran Hutan

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  tropis  yang  memiliki  wilayah hutan terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan karunia yang tak terhingga dari Tuhan Yang  Maha  Esa.  Dilihat  dari  manfaatnya,  hutan  dikenal  sebagai  paru-paru dunia,  pengatur  aliran  air,  pencegah  erosi  dan  banjir  serta  dapat  menjaga kesuburan  tanah  dan  keseimbangan  ekosistem  alam.  Selain  itu,  hutan  dapat memberikan  manfaat  ekonomis  sebagai  sumber  pendapatan  keuangan masyarakat  dan  penyumbang  devisa  negara  bagi  kelangsungan pembangunan nasional.
Oleh  karena  itu,  pemanfaatan  hutan  dan  perlindungannya  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  UU  No.  5  Tahun  1990  tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan beberapa Keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) dan Dirjen Pengusahaan Hutan.
Hutan  yang  seharusnya  dijaga  dan  dimanfaatkan  secara  optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian kini telah mengalami degradasi dan deforestasi  dengan  munculnya  fakta  bahwa  negara  Indonesia  dikenal  sebagai negara  yang  mempunyai  tingkat  laju  degradasi  dan  deforestasi  tahunan tercepat  di  dunia.  Sebanyak  72%  dari  hutan  Indonesia  asli  telah  musnah dengan 1,8 juta hektar hutan dirusak per tahun antara tahun 2000 hingga tahun 2005 dan sebuah tingkat kerusakan hutan sebesar 2% setiap tahunnya. 1
Pada  awal  Maret  Tahun  2014,  kebakaran  hutan  dan  lahan  gambut  di Provinsi  Riau,  Sumatera  melonjak  hingga  titik  yang  tidak  pernah  ditemukan sejak  krisis  kabut  asap  Asia  Tenggara  pada  bulan  Juni  2013.  Seperti  yang terjadi  sebelumnya,  kebakaran  hutan  yang  terjadi  tahun  ini  berlangsung  di
1 http://www.greenpeace.org/seasia/id/ , diakses pada tanggal 22 September 2015
lahan  yang  dikelola  oleh  Perusahaan  Tanaman  Industri,  Kelapa  Sawit,  serta Kayu. 2
Menurut  data  statistik,  kebakaran  hutan  di  Indonesia  sebanyak  90% disebabkan  oleh  manusia  dan  selebihnya  disebabkan  oleh  faktor  alam. Faktanya,  kasus  kebakaran  Hutan  Tanaman  Industri  menyumbang  asap terbesar  di  Riau.  Ribuan  hektar  lahan  di  12  Perusahaan  Hutan  Tanaman Industri  di  Riau  terbakar.  Hal  ini  dikarenakan  pengelolaan  dan  pemanfaatan hutan  selama  ini  tidak  memperhatikan  manfaat  yang  akan  diperoleh  dari keberadaan  hutan  tersebut,  sehingga  kelestarian  lingkungan  hidup  menjadi terganggu.  Penyebab  utama  kerusakan  hutan  adalah  kebakaran  hutan. Kebakaran hutan terjadi karena manusia yang menggunakan api dalam upaya pembukaan  hutan  untuk  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI),  perkebunan,  dan pertanian.  Selain  itu,  kebakaran  hutan  juga  didukung  oleh  faktor  alam  yaitu pemanasan  global,  kemarau  panjang  yang  seringkali  dikaitkan  dengan pengaruh  iklim  yang  menjadi  faktor  utama  penyebab  terjadinya  kebakaran hutan.
Kurangnya koordinasi dan upaya hukum yang tegas merupakan alasan utama  kasus  kebakaran  hutan  terjadi  terus-menerus  setiap  tahun.  Penegakan hukum  yang  tebang  pilih  tidak  akan  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku pembakaran  hutan  baik  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  maupun  perorangan sehingga  diperlukan  upaya  hukum  dan  kebijakan  pemrintah  yang  cepat  dan tegas dalam menanggulangi kasus kebakaran hutan.

## B. Pengertian dan Fungsi Hutan di Indonesia
Hutan  sebagai  salah  satu  bagian  dari  lingkungan  hidup  merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat  penting  bagi  umat  manusia.  Hal  ini  didasarkan  pada  banyaknya manfaat  yang  diambil  dari  hutan.  Misalnya,  hutan  sebagai  penyangga  paru-
2 www.wri.org, diakses pada tanggal 22 September 2015
paru dunia. Menurut Black Law Dictionary, hutan ( forest ) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang. 3
Hutan  adalah  suatu  lapangan  pohon-pohon  secara  keseluruhan  yang merupakan  persekutuan  hidup  alam  hayati  beserta  alam  lingkungannya,  dan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai  hutan.  Hutan  merupakan  harta kekayaan  yang  tidak  ternilai,  oleh  karena  itu  hasil  dari  hutan  perlu  dijaga, dipertahankan dan di lindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Istilah hutan  merupakan  terjemahan  dari  kata bos ( Belanda )  dan forrest ( Inggris ).
Forrest merupakan  dataran  tanah  yang  bergelombang  dan  dapat dikembangkan  untuk  kepentingan  diluar  kehutanan,  seperti  pariwisata.  Di dalam hukum  Inggris kuno, forrest (hutan) adalah suatu daerah tertentu  yang tanahnya  ditumbuhi  pepohonan,  tempat  hidup  binatang  buas  dan  burung- burung hutan. 4
Hutan menurut Dengler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan  yang  cukup  luas,  sehingga  suhu,  kelembapan,  cahaya,  angin  dan sebagainya  tidak  lagi  menentukan  lingkungannya,  akan  tetapi  dipengaruhi oleh  tumbuh-tumbuhan/  pepohonan  baru  asalkan  tumbuh  pada  tempat  yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal). 5
Menurut pasal  1 ayat  (2)  UU No. 41  Tahun 1999 tentang  Kehutanan, hutan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.” Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu :
1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah.
3 Suriansyah  Murhaini, Hukum  Kehutanan  (Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  di  Bidang Kehutanan), (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), 9.
4 Salim H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 40.
5 Salim H.S., Dasar-Dasar, 40.
Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup  yang tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Pengertian  hutan  disini, menganut  konsepsi  hukum  secara  vertikal,  karena  antara  lapangan  (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. 6
Menurut  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:

## 1. Hutan Negara
Hutan  negara  adalah  hutan  yang  berada  pada  tanah  yang  tidak dibebani  hak  atas  tanah.  Yang  termasuk  dalam  kualifikasi  hutan  negara adalah :
a. Hutan  adat  yaitu  hutan  negara  yang  diserahkan  pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat ( rechtgemeenschap ).
b. Hutan  desa  adalah  hutan  negara  yang  dikelola  oleh  desa  dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
c. Hutan  kemasyarakatan  adalah  hutan  negara  yang  pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
2. Hutan Hak
Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.
Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian  tanah  dan  air,  memelihara  atmosfir  yang  sehat  dan  memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan. 7
Hutan  berdasarkan  fungsinya  adalah  penggolongan  hutan  yang didasarkan  pada  kegunaannya  (Pasal  6  -  Pasal  7  UU  No.  41  Tahun  1999 Tentang Kehutanan). Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu :

## 1. Hutan Konservasi
Hutan  konservasi  adalah  kawasan  hutan  dengan  ciri  tertentu  yang mempunyai  fungsi  pokok  pengawetan  keanekaragaman  tumbuhan  dan
6 Salim H.S., Dasar-Dasar. , 41.
7 Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 60.
satwa  beserta  ekosistemnya.  Hutan  konservasi  terdiri  atas  tiga  macam, yaitu:
a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang  mempunyai  fungsi  pokok  perlindungan  sistem  penyangga kehidupan  pengawetan  keanekaragaman  jenis  tumbuhan  dan  satwa, serta  pemanfaatan  secara  lestari  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya.
c. Taman  buru  adalah  kawasan  hutan  yang  ditetapkan  sebagai  tempat wisata berburu.
2. Hutan Lindung
Hutan  lindung  adalah  kawasan  hutan  yang  mempunyai  fungsi  pokok sebagai  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  untuk  mengatur  tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan produksi
Hutan produksi adalah kawasan hutan  yang mempunyai fungsi pokok memproduksi  hasil  hutan  atau  areal  hutan  yang  dipertahankan  untuk memperoleh kepentingan konsumsi masyarakat industri dan ekspor. 8

## C. Faktor Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan
Kebakaran hutan pada umumnya disebabkan oleh :
1. Musim Kemarau
Faktor  cuaca  merupakan  faktor  utama  penyebab  terjadinya  kebakaran hutan dan lahan, meliputi: angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembapan  relatif.  Pada  musim  kemarau  banyak  bermunculan  berita mengenai  kebakaran  hutan.  Tapi,  bukankah  musim  kemarau  bisa diprediksi  sebelumnya  sehingga  segala  sesuatunya  harus  dipersiapkan
8 Salim, H.S., Dasar-Dasar Hukum .,45.
untuk  mencegah  terjadinya  kebakaran  hutan  pada  saat  musim  kemarau panjang.
2. Sumber Api Buatan Manusia
Pada  dasarnya,  sebagian  besar  kebakaran  hutan  terjadi  karena  ulah manusia. Hal ini disebabkan karena api dianggap sebagai alat yang paling efektif, murah dan cepat dalam membersihkan tapak penanaman.
3. Bahan Bakar
Bahan bakar dianggap sebagai sumber penyebab terjadinya kebakaran hutan  disebabkan  karena  jika  tidak  ada  bahan  bakar  tentu  saja  meskipun datang musim kemarau dan ada yang melakukan penyulutan api di tempat kejadian, kebakaran tidak akan terjadi.
Tipe kebakaran hutan terdiri dari :
1. Kebakaran Bawah ( Ground Fire )
Api membakar bahan organik di bawah permukaan serasah yang pada umumnya  berupa  humus  dan  gambut.  Penjalaran  api  berlangsung  secara perlahan  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  angin,  tanpa  nyala,  sehingga  sulit untuk  dideteksi  dan  kontrol.  Dilihat  dari  dampaknya,  tipe  kebakaran  ini merupakan  tipe  yang  paling  merusak  lingkungan.  Tipe  kebakaran  ini didominasi oleh proses smoldering , biasanya bertahan dalam jangka waktu yang  cukup  lama  dengan  kecepatan  penjalaran  sekitar  1,5  g/m²/jam  atau 0,025 cm/jam.
2. Keb akaran Permukaan ( Surface Fire )
Api  pada  kebakaran  ini  membakar  serasah,  tumbuhan  bawah,  bekas limbah pembakaran dan bahan bakar lainya  yang terdapat di lantai hutan. Energi  kebakaran  dapat  rendah  sampai  tinggi.  Dalam  penjalarannya, dipengaruhi  oleh  angin  permukaan  sehingga  dapat  membakar  tumbuhan yang lebih tinggi hingga ke tajuk pohon ( crowing out ). Tipe ini merupakan tipe kebakaran yang paling umum terjadi di hampir semua tegakan hutan.
3. Kebakaran Tajuk ( Crown Fire )
Pada  tipe  ini,  api  menjalar  dari  tajuk  pohon  satu  ke  tajuk  pohon berikutnya.  Arah  dan  kecepatan  penjalaran  api  sangat  dipengaruhi  oleh
angin,  sehingga  api  menjalar  dengan  sangat  cepat  dan  sulit  untuk dikendalikan.  Biasanya  terjadi  pada  tegakan conifer dan  api  berasal  dari kebakaran permukaan, yaitu ranting atau bagian pohon yang terbakar yang terbawa angin. Disamping itu, kebakaran tipe ini juga dapat menghasilkan api loncat ( spot fire ), yaitu ranting atau bagian pohon yang terbakar  yang terbawa angin dan menimbulkan kebakaran baru di tempat lain. 9
Dampak kebakaran hutan terdiri dari : perubahan pada sifat fisik tanah dan kimia tanah, menaikkan suhu tanah, menaikkan nilai nutrisi bagi tanaman, penurunan kadar organik dan nitrogen, kerusakan sifat  fisik  dan kimia tanah, dan  erosi  yaitu  terkikisnya  atau  terangkutnya  bagian  tanah  dari  suatu  tempat ketempat lain oleh media alami air, angin atau es.
D. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
Pengelola  lahan  yang  lalai  atau  yang  sengaja  melakukan  pembakaran akan  dikenakan  sanksi  hukum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
1. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001  tentang  Pengendalian Kerusakan  dan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  yang  berkaitan  dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Bagaimana  pun  juga,  melakukan  upaya  pencegahan  merupakan  cara terbaik  yang  sangat  penting  untuk  dilakukan  karena  upaya  ini  relatif  lebih mudah  dan  murah  dibandingkan  jika  kita  melakukan  penanggulangan kebakaran  yang  sudah  terjadi. Upaya  pencegahan  melalui  kebijakan pengendalian bisa diterapkan dalam hal :
9 Debano, F.L., Daniel, G.N., Peter, F.F , Fire,s Effect On Ecosystems , (New York: John Wiley & Sons, Inc, 1998).
1. Pengembangan beberapa struktur organisasi pengendalian kebakaran lahan dan kebun, sehingga dapat diaplikasikan ditingkat yang lebih rendah.
2. Peningkatan tugas, fungsi dan pola kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten  Rokan  Hulu  sebagai  koordinator  Bidang  Pemantauan  dan Pencegahan.
3. Melakukan penertiban Perizinan/Penertiban Perusahaan yang tidak aktif.
4. Pengembangan Teknik Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
5. Penerapan  sanksi  hukum  bagi  pengelola  lahan  yang  lalai  atau  sengaja melakukan  pembakaran  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
6. Meningkatkan  keterlibatan  semua  pihak  mulai  dari  tahap  perencanaan sampai dengan tahap operasional dalam pengendalian kebakaran.
7. Peningkatan  pemantauan  dan  pengawasan  kebakaran  baik  dilahan masyarakat maupun di perusahaan. 10
Upaya  pencegahan  juga  meliputi  upaya  Pemerintah,  Perusahaan, Perkebunan dan Masyarakat  yang harus berperan serta dalam menanggulangi kebakaran dan kerusakan hutan. 11
1. Pemerintah :
a. Penatagunaan lahan sesuai dengan peruntukan masing-masing;
b. Pengembangan  sistem/teknik  budi  daya  perkebunan  dengan  sistem produksi yang tidak rentan kebakaran;
c. Pengembangan sistem/status kepemilikan lahan secara jelas;
d. Pencegahan  perubahan  ekologi  secara  besar-besaran  melalui pembatasan konversi lahan hutan;
10 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu http://dishutbun.rokanhulukab.go.id/index.php/component/content/article/44-berita/193- kebakaran-hutan-dan-lahan-dampak-dan-upaya-pencegahannya, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015
11 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu http://dishutbun.rokanhulukab.go.id/index.php/component/content/article/44-berita/193- kebakaran-hutan-dan-lahan-dampak-dan-upaya-pencegahannya, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015
e. Menyadarkan  masyarakat  akan  pentingnya  informasi  iklim,  bahaya kebakaran serta kerugian yang akan ditimbulkannya;
f. Sosialisasi  penerapan  teknik  penyiapan  lahan  tanpa  bakar  (zero burning);
g. Pengembangan  sistem  penegakan  hukum  bagi  setiap  pelaku pelanggaran peraturan pencegahan dan penaggulangan kebakaran;
h. Pengembangan  sistem  informasi  mengenai  faktor-faktor  yang  dapat menimbulkan kebakaran serta tata cara mengeliminir faktor tersebut:
i. Memberikan  peringatan  kepada  semua  lapisan  masyarakat  pada  awal musim  kemarau  tentang  adanya  larangan  membakar,  menumpuk bahan bakar dan meminta masyarakat melapor bila terjadi kebakaran;
j. Penerapan  sistem  peringatan  dini  dan  tindakan  dini  kepada  seluruh lapisan masyarakat dan perusahaan perkebunan;
k. Pelatihan bagi regu atau satgas pemadaman tentang strategi dan teknik penanggulangan kebakaran;
l. Perumusan  langkah  dan  strategi  pengendalian  kebakaran  dan dampaknya yang juga dapat dilaksanakan dengan tepat di lapangan.
2. Perusahaan Perkebunan
a. Melakukan  pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran  hutan  dan lahan di beberapa lokasi dan di sekitar areal usaha;
b. Melengkapi  sarana  dan  prasarana  serta   personil  regu  pemadam kebakaran yang memadai;
c. Membuat  sekat  bakar  disekeliling  areal  rawan  kebakaran  dan memasang berupa sebuah papan peringatan bahaya kebakaran;
d. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait;
e. Melakukan  patroli  pengamanan  sesuai  jadwal  yang  telah  ditetapkan secara rutin;
f. Melaporkan  uapaya-upaya  apa  saja  yang  telah  dilakukan  serta memberikan laporan setiap kejadian kebakaran;
g. Melaporkan rencana penyiapan lahan dan replanting.
3. Masyarakat
a. Tidak melakukan pembakaran dalam penyiapan lahan;
b. Menjaga  dan  mencegah  serta  menanggulangi  terjadinya  kebakaran dilingkungan tiap masing-masing dan sekitarnya;
c. Melaporkan  setiap  kejadian  kebakaran  hutn  dan  lahan  kepada pemerintah daerah setempat.
Adapun tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan dari PP No. 45 Tahun  2004  Tentang  Perlindungan  Hutan,  menurut  pasal  5  adalah penyelenggaraan  perlindungan  hutan  adalah  bertujuan  untuk  menjaga  hutan, hasil  hutan,  kawasan  hutan  dan  lingkungannya,  agar  fungsi  lindung,  fungsi konservasi,  dan  fungsi  produksi,  tercapai  secara  optimal  dan  lestari.  Pasal  6 prinsip-prinsip perlindungan hutan yaitu :
1) Mencegah  dan  membatasi  kerusakan  hutan,  kawasan  hutan  dan  hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya- daya alam, hama, serta penyakit.
2) Mempertahankan  dan  menjaga  hak-hak  Negara,  masyarakat,  dan perorangan  atas  hutan,  kawasan  hutan,  hasil  hutan,  investasi  serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

## E. Penutup
Berdasarkan hal-hal  yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Kebakaran  hutan  pada  umumnya  disebabkan  oleh  beberapa  faktor meluputi  faktor  alam  dan  faktor  manusia.  Faktor  alam  disebabkan  oleh pemanasan  global,  musim  kemarau  yang  berkepanjangan  dan  perubahan musim  yang  tidak  menentu.  Faktor  manusia  disebabkan  oleh  sumber  api buatan  manusia  pada  saat  menggunakan  api  dalam  upaya  pembukaan lahan  untuk  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI),  perkebunan,  dan  pertanian dengan menggunakan bahan bakar yang dapat menyulut api.
2. Dampak kebakaran hutan terdiri dari : perubahan pada sifat fisik tanah dan kimia tanah, menaikkan suhu tanah, menaikkan nilai nutrisi bagi tanaman, penurunan  kadar  organik  dan  nitrogen,  kerusakan  sifat  fisik  dan  kimia
tanah,  dan  erosi  yaitu  terkikisnya  atau  terangkutnya  bagian  tanah  dari suatu tempat ketempat lain oleh media alami air, angin atau es.
3. Dalam  upaya  mencegah  dan  menanggulangi  kebakaran  dan  kerusakan hutan dapat dilakukan melalui: kebijakan pengendalian yang dilaksanakan oleh  pihak  pemerintah,  perusahaan  perkebunan  dan  masyarakat.  Upaya pencegahan bertujuan untuk  mengurangi  dampak  kebakaran hutan karena upaya ini relatif lebih mudah dan murah daripada harus mengatasi dampak setelah kebakaran itu terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Debano,  F.L., Daniel, G.N., Peter,  F.F. Fire,s Effect  On Ecosystems .  New York:
John Wiley & Sons, Inc, 1998.
Salim H.S. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Supriadi. Hukum Lingkungan Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Suriansyah  Murhaini. Hukum  Kehutanan  (Penegakan  Hukum  Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan). Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

## UNDANG-UNDANG
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam
Hayati dan Ekosistemnya
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan
Pencemaran  Lingkungan  Hidup  yang  berkaitan  dengan  Kebakaran  Hutan dan Lahan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

## INTERNET
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu.
http://dishutbun.rokanhulukab.go.id/index.php/component/content/article/ 44-berita/193-kebakaran-hutan-dan-lahan-dampak-dan-upaya- pencegahannya
Greenpeace. http://www.greenpeace.org/seasia/id/
World Resources Institute. http://www.wri.org