## PENYELESAIAN SENGKETA EQUITY CROWDFUNDING SYARIAH MELALUI KELEMBAGAAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TERINTEGRASI

## Herdifa Pratama
STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru Email : herdifapratama@gmail.com

## Abstrak
Menjamurnya  kemunculan  lembaga  keuangan  dan  aktivitas  ekonomi  syariah menjadi indikator yang menunjukkan tren positif perkembangan ekonomi  syariah di  Indonesia.  Bahkan  perkembangan  tersebut  mulai  berkolaborasi  dengan teknologi  hingga  memunculkan  inovasi  baru  dalam  aktivitas  ekonomi  syariah. Satu  diantaranya  ialah equity  crowdfunding syariah.  Di  sisi  lain,  pesatnya perkembangan  tersebut  juga  meningkatkan  potensi  terjadinya  sengketa  ekonomi syariah.  Disinilah  dibutuhkan  peran  aktif  dari  lembaga  penyelesaian  sengketa. Penyelesaian  sengketa  tersebut  diantaranya  dapat  diselesaikan  di  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  kelembagaan Alternative  dispute  resolution di  Indonesia  saat  ini melalui  terbitnya  POJK  No.  61/POJK.07/2020.  Fokus  utama  artikel  ini  adalah deskripsi  mengenai  mekanisme  yang  dibutuhkan  dalam  penyelesaian  sengketa crowdfunding syariah  melalui  kelembagaan  ADR.  Penulisan  artikel  diakhiri dengan  analisis  terhadap  keunggulan  dan  kelemahan  yang  terdapat  dalam penyelesaian sengketa equity crowdfunding syariah melalui kelembagaan ADR.
Kata  Kunci:  Alternative  dispute  resolution,  Equity  crowdfunding  Syariah, POJK, Sengketa Ekonomi Syariah.

## Abstract
The  proliferation  of  Islamic  financial  institutions  and  economic  activities  is  an indicator  that  shows  a  positive  trend  of  sharia  economic  development  in Indonesia.  In  fact,  these  developments  began  to  collaborate  with  technology  to create the innovations in Islamic economic activities. One of them is sharia equity crowdfunding.  On  the  other  hand,  the  rapid  development  also  increases  the potential  for  sharia  economic  disputes.  This  is  where  the  active  role  of  dispute resolution institutions is needed. Settlement of these disputes, among others, can be  resolved  at  the  alternative  dispute  resolution  institution.  The  writing  of  this article  aims  to  explain  the  institutions  of  Alternative  dispute  resolution  in Indonesia  today  through  the  issuance  of POJK  No.  61/POJK.07/2020.  The  main focus of this article is a description of the mechanisms needed in resolving sharia crowdfunding  disputes  through  ADR  institutions.  This  writing  ends  with  an analysis  of  the  advantages  and  problems  contained  in  the  settlement  of  sharia crowdfunding disputes through ADR institutions.
Keywords:  Alternative  dispute  resolution,  Sharia  Equity  crowdfunding,  POJK, Sharia Economic Dispute.

## A. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  dengan  penduduk  mayoritas  beragama  Islam 1 menyimpan  potensi  dalam  pengembangan  aktivitas  keuangan  dan  ekonomi syariah.  Selain  dalam  rangka  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup,  pelaksanaan aktivitas  ekonomi  syariah  juga  merupakan  suatu  bentuk  pelaksanaan  ibadah (muamalat)  bagi  umat  muslim  di  Indonesia.  Lebih  dari  itu,  aktivitas  ekonomi syariah  di  Indonesia  pun  telah  mendapatkan  legitimasi  dari  pemerintah. Legitimasi  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  yang memberikan  kewenangan  bagi  Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan  perkara sengketa ekonomi syariah dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menjadi simbol  legalitas  bagi  aktivitas  ekonomi  syariah  yang  diwakili  oleh  perbankan syariah.
Mengacu pada ranah aplikatif, menjamurnya keberadaaan lembaga keuangan syariah  dan  aktivitas  bisnis  syariah  menjadi  bukti  bahwa  ekonomi  syariah mengalami  perkembangan  yang  pesat  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  dari  OJK pada  tahun  2022,  jumlah  institusi  dan  instrumen  keuangan  syariah  di  Indonesia mencapai  angka  1.029  lembaga.  Jumlah  tersebut  terinci  pada  3  Bank  Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, 167 BPRS, 58 Asuransi Syariah, 31 Perusahaan Pembiayaan  Syariah,  7  Modal  Ventura,  10  Dana  Pensiun  Syariah,  98  IKNB Syariah  Lainnya,  1  Manajemen  Investasi  Syariah,  61  Unit  Pengelola  Investasi Syariah,  78  Sukuk  Negara,  221  Sukuk  Koperasi,  dan  274  Reksadana  Syariah. 2 Potensi  ekonomi  syariah  dan  keberadaan  lembaga  keuangan  syariah  inilah  yang kemudian menjalankan fungsi sebagai wadah penampung minat bagi pelaku bisnis di Indonesia dalam aktivitas ekonomi syariah.
Pesatnya  perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  saat  ini  mulai menyentuh  ranah  digitalisasi.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  pengaruh  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  menjangkau  seluruh  aspek  kehidupan  manusia. Munculnya  generasi  milenial  yang  melek  teknologi  dan platform yang mempermudah pergerakan manusia semakin mendorong digitalisasi pada aktivitas ekonomi syariah. Hal inilah yang kemudian memunculkan model bisnis baru yang dikenal  dengan  teknologi  finansial  (tekfin)  atau financial  technology ( fintech ). Fintech merupakan  jenis  perusahaan  yang  fokus  pada  penggunaan  teknologi sebagai  perangkat  utama  untuk  memperoleh  pendapatan  melalui  jasa  keuangan kepada pelanggan. 3 Fintech juga dapat mendatangkan proses transaksi yang lebih praktis  dan  cepat. Fintech memiliki  beberapa  bentuk  dasar,  seperti:  Pembayaran ( digital  wallets ),  Investasi  ( equity  crowdfunding ),  Pembiayaan  ( micro  loans, credit  facilities ),  Asuransi  ( risk  management ),  Lintas-Proses  ( predicitive
1 Dilansir  dari  databok.katadata.co.id,  jumlah  penduduk  Indonesia  per  tahun  2023 mencapai  angka  277,53  juta  jiwa.  Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak  240,62  juta  jiwa  (86,7%) beragama  Islam.  Hal  ini  menjadikan  Islam  sebagai  agama  yang  dianut  oleh  mayoritas  penduduk Indonesia. Erlina Santika, “10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin”, www.databoks.katadata.co.id, diakses 20 Oktober 2023.
2 Departemen  Perbankan  Syariah  Otoritas  Jasa  Keuangan, Laporan  Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia 2022, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023), hlm. 17.
3 J. D. Wilson, Creating Strategic Value Through Financial Technology , (Canada: Wiley Finance, 2017), hlm. 3.
modeling ), dan Infrastruktur ( security ). 4
Keberadaan fintech di  Indonesia  menjadi  alternatif  pendanaan  bagi  pelaku bisnis dan UMKM baik melalui pinjaman ( peer to peer landing ) ataupun ekuitas ( equity  crowdfunding ).  Namun, equity  crowdfunding menjadi  alternatif  terbaik yang  dapat  dipertimbangkan  karena  berbiaya  relatif  murah  dibanding  pinjaman. Dengan equity  crowdfunding ,  perusahaan  penggalang  dana  hanya  perlu menawarkan bagian saham terbitan startup atau UMKM sebagai kompensasi atas investasi  yang  diberikan.  Perusahaan  penggalang  dana  fungsinya  hampir  sama dengan  perusahaan  efek  di  pasar  perdana.  Dengan  begitu,  para  investor  akan mendapatkan  sebagian  kepemilikan startup atau  UMKM  tersebut  dan  akan menerima return (keuntungan)  berupa  deviden  dari startup atau  UMKM  sesuai besaran saham yang dimiliki. 5
Fintech melalui equity crowdfunding menjadi salah satu instrumen keuangan syariah  di  Indonesia.  Hal  tersebut  didasari  oleh  keluarnya  POJK  No.  37  Tahun 2018 Tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi  ( Equity  crowdfunding )  yang  sekaligus  menjawab  animo  masyarakat yang  tertarik  dengan  kemudahan  bisnis equity  crowdfunding .  Namun  demikian, poin  penting  yang  harus  digarisbawahi  dari  perkembangan  ekonomi  syariah khususnya equity  crowdfunding syariah  di  Indonesia  adalah  semakin  besarnya potensi  terjadi  sengketa  dalam  transaksi  tersebut.  Untuk  itu,  OJK  mengeluarkan POJK NO. 61/POJK.07/2020 yang diantaranya mengatur mengenai kelembagaan Alternative  dispute  resolution dalam  penyelesaian  sengketa equity  crowdfunding syariah.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusunnya dalam bentuk artikel. Kajian dalam artikel ini berupa penyelesaian sengketa equity  crowdfunding syariah  melalui  lembaga  ADR  yang  berdasarkan peraturan  OJK,  dan  diakhiri  dengan  analisis  keunggulan  dan  kelemahan  yang berpotensi  ada  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa equity  crowdfunding syariah melalui lembaga ADR.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis kualitatif dengan sifat deskriptif, yaitu penelitian  untuk  menelaah  suatu  kajian  dari  berbagai  sumber  literatur  kemudian memberikan  gambaran  dan  deskrisi  secara  umum.  Dengan  menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, penelitian ini berusaha memaparkan analisis terkait penyelesaian  sengketa equity  crowdfunding syariah  melalui  kelembagaan  ADR dengan mengacu pada peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK di akhir tahun 2020.  Pengumpulan  data  dalam  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  studi kepustakaan,  yaitu  menggunakan  literasi  kepustakaan,  baik  berupa  buku, dokumen,  maupun  jurnal  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  permasalahan  yang
4 Nofie  Iman, Financial  Technology  dan  Lembaga  Keuangan ,  (Yogyakarta:  Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm. 6.
5 Ramadhani  Irma  Tripalupi,  “ Equity  crowdfunding Syari’ah  dan  Potensinya  sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia”, Jurnal ‘Adliya Volume 13 Nomor 2 (Desember 2019), hlm. 232.
dibahas. 6 Data  penelitian  ini  kemudian  di  analisis  dengan  menggunakan  teknik analisis isi untuk mendapatkan kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Equity crowdfunding Syariah Sebagai Intrumen Keuangan Berbasis Fintech
Penggunaan teknologi di era modern telah menjadi aktivitas primer bagi manusia yang tidak hanya untuk mendapatkan akses informasi namun juga bertransaksi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Ruang  lingkup  teknologi yang  mampu  mencakup  segala  aspek  kehidupan  manusia  menjadi  sebab semakin intensnya manusia berinteraksi dengan teknologi. Begitupun halnya dengan  keuangan,  hingga  muncullah  istilah fintech ( financial  technology ) yaitu perusahaan berbasis teknologi ( start-up ) yang muncul akibat revolusi industri  dengan  karakteristitk  fleksibiltas  dan  kemudahan  bertransaksi. 7
Istilah fintech dalam  bahasa  Indonesia  disebut  dengan  teknologi  finansial (tekfin).  Bank  Indonesia  dalam  PBI  No.  19/12/PBI/2017  Pasal  1 mendefinisikan tekfin sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang  menghasilkan  produk  layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnis  baru serta  dapat  berdampak  pada  stabilitas  moneter,  sistem  keuangan,  dan/atau efisiensi, kelancaran, dan keamanan, sistem pembayaran.
Kemunculan fintech memiliki  peran  dalam  memberikan  potensi  profit dan  benefit  bagi  berbagai  pihak,  mulai  dari  pelaku  bisnis  sampai  dengan masyarakat.  Peran  tersebut  hampir  sama  dengan  yang  dilakukan  oleh industri  keuangan  syariah,  namun  perbedaannya  ialah fintech lebih memaksimalkan penggunaan teknologi dalam transaksinya dan mengurangi bukti  fisik. 8 Secara  umum,  pergerakan fintech mencakup  pada  layanan sistem  pembayaran,  pendukung  pasar,  manajemen  investasi  dan  risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal serta jasa finansial lainnya.
Crowdfunding merupakan  mekanisme  penggalangan  dana  untuk mendukung suatu proyek  melalui sistem online , mengandalkan kepercayaan, motivasi, dan sikap mental masyarakat dalam sebuah jaringan sosial  yang  ditandai  oleh  kepentingan,  gagasan,  dan  hasrat  yang  sama melalui kumpulan dana dari jumlah kecil sampai menengah. Crowdfunding terbagi kepada empat kategori, yaitu: 9
a. Crowdinvesting ;  bertujuan  untuk  mengakuisisi  saham  di  sebuah perusahaan melalui ekuitas dan menyediakan dukungan dana dalam jumlah  kecil  untuk  berinvestasi  di  suatu  usaha start-up .  Sebagai
6 Etta  Mamang  Sangadji  dan  Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan  Praktis  dalam Penelitian , (Yogyakarta: C.V. Andi, 2010), hlm. 2.
7 Parag  Y.  Arjunwadkar, Fintech;  The  Technology  Driving  Disruption  in  the  Financial Service Industry, (Boca Raton: Taylor and Ferancis Group, 2018), hlm. ix.
8 Miswan Ansori, “Perkembangan dan Dampak Financial Technology ( Fintech ) Terhadap Industri  Keuangan  Syariah  di  Jawa  Tengah”, Jurnal  Wahana  Islamika Volume  5  Nomor  1, (Juni 2019), hlm. 33-34.
9 Fikar Damar Setia Gea, “ Crowdfunding : Gerakan Baru Kegotongroyongan di Indonesia (Tinjauan  Evolusi  Gerakan  Aksi  Kolektif  dalam  Media  Baru)”, Makalah  Konferensi  Nasional Sosiologi V Asosiasi Prodi Sosiologi Indonesia di Padang (2016), hlm. 4-5.
imbalannya,  penyandang  dana  ini  menerima  saham  di  perusahaan, atau berbagi dalam keuntungan perusahaan.
b. Reward-Based  Crowdfunding ;  kategori crowdfunding berbasis imbalan  yang  mencakup  proyek  kreatif,  budaya,  komersial  dan olahraga.  Dengan  model  ini  penyandang  dana  menerima  sesuatu dalam bentuk produk, karya seni atau jasa.
c. Crowddonating ;  kontribusi  masyarakat  dalam  bentuk  sumbangan sederhana  tanpa  melalui  berbagai  proses  pertimbangan  atau  tidak mengharapkan imbalan atas kontribusinya. Contohnya ialah proyek- proyek sosial, amal dan budaya.
d. Crowdlending ; utamanya mengacu pada pinjaman untuk perusahaan pembiayaan  atau  individu,  yang  dikategorikan  sebagai  modal  yang dipinjamkan.  Crowdlending  juga  dikenal  sebagai peer-to-peer lending .
Adapun equity crowdfunding termasuk dalam ketegori crowdinvesting . Equity  crowdfunding diatur  dalam  POJK  No.  37/POJK.04/2018  tentang Layanan  Urun  Dana  melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi Informasi  ( Equity  crowdfunding ).  Dalam  Bab  I  pasal  1  disebutkan  bahwa equity  crowdfunding atau  layanan  urun  dana  merupakan  penyelenggaraan layanan  penawaran  saham  yang  dilakukan  oleh  penerbit  untuk  menjual saham  secara  langsung  kepada  pemodal  melalui  sistem  elektronik  dengan menggunakan jaringan internet. Equity crowdfunding tergambar pada skema berikut:
Gambar 1. Skema Equity crowdfunding
Berdasarkan  skema  di  atas,  terdapat  tiga  pihak  yang  terlibat  dalam equity crowdfunding , yaitu:
a. Pelaku bisnis yang membutuhkan dana; cenderung perusahaan yang skala  kecil  seperti  UMKM  karena  sesuai  dengan  dana  yang  akan ditanamkan  dalam jumlah yang kecil. Disebut  juga penerbit karena bertugas  mengajukan  ide  dan  permintaan  pendanaan  dengan  cara menerbitkan saham.
b. Investor/pemodal;  melihat  peluang  investasi  lalu  memberikan komitmennya  untuk  mendanai  dan  selanjutnya  akan  mendapatkan return.
c. Platform  crowdfunding ;  berperan  sebagai  lembaga  perantara  yang mempertemukan antara investor dan penerbit.
Di  Indonesia, equity  crowdfunding termasuk  kegiatan  jasa  keuangan yang  berada  dalam  naungan  pasar  modal.  Namun  dalam  skema equity crowdfunding , startup tidak  diharuskan  untuk  melalui  proses Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam
melakukan penawaran sahamnya. Ini sesuai POJK No 37 tahun 2018 pasal 3,  yaitu  penawaran  saham  melalui  Layanan  Urun  Dana  bukan  merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 10
Bila mengacu pada ekonomi syariah, maka equity crowdfunding syariah merupakan crowdfunding berlandaskan  prinsip  syariah  yang  berpedoman pada  Al-Qur’an  dan  Hadis.  Pelaksanaan equity  crowdfunding syariah didasari oleh fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah dengan  ketentuan  dana  dan  produk  yang  ditawarkan  wajib  halal.  Untuk menentukan kehalalan tersebut maka perlu untuk membentuk DPS. 11
Gambar 2. Skema Equity crowdfunding Syariah
Equity  crowdfunding syariah  merupakan  perwujudan  nilai ta’awun dalam  aktivitas crowdinvesting antara  pelaku  bisnis  dan  pemodal  melalui perantara platform  crowdfunding .  Praktek  syariah  ini  dilakukan  dengan menggunakan akad musyarakah , yaitu kerjasama dengan penyertaan modal (investasi) dari dua pihak atau lebih pada suatu usaha. Jika pembiayaan ini menggunakan  akad musyarakah ,  para  investor  tersebut  juga  sebagai pemilik.  Seperti  halnya  pada  konvensional,  para  pelaku  bisnis  akan membuat  gagasan,  mempublikasikan  bisnis  tersebut  dan  kebutuhan dananya, begitupun dengan equity crowdfunding syariah. 12
2. POJK No. 61/POJK.07/2020 Sebagai Landasan Yuridis
Kelembagaan Alternative dispute resolution (ADR) Terintegrasi
Alternative dispute resolution (ADR) merupakan langkah penyelesaian sengketa ekonomi  syariah dengan prosedural informal, kerahasiaan  terjaga, hemat waktu dan biaya, mengutamakan musyawarah, namun tetap memiliki kekuatan putusan yang mengikat didalamnya. Hal tersebut menjadikan ADR sebagai  kelembagaan  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  diminati  oleh subjek  hukum.  Selain  itu,  keberadaan  ADR  juga  bertujuan  untuk mengurangi  beban  tugas  yang  menumpuk  di  pengadilan  akibat  prosedural yang rumit hingga memakan waktu dan biaya.
Perkembangan  mutakhir  dari  kelembagaan  ADR  di  Indonesia  terjadi pada  akhir  tahun  2020.  OJK  mengeluarkan  POJK  No.  61/POJK.07/2020 yang  melegitimasi  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  menjadi
10 Ramadhani Irma Tripalupi, Op. Cit., hlm. 238.
11 Sentot  Imam  Wahjono  dkk,  “Islamic Crowdfunding :  Alternative  Funding  Solution”, Makalah pada First Islamic Social Science Congres Malaysia (2015), hlm. 9.
12 Ibid.
lembaga integrasi  satu pintu. Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Januari 2021 diresmikanlah  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa Keuangan  (LAPS-SJK)  sebagai  lembaga  yang  menyelesaikan  sengketa ekonomi dan ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi (ADR). 13
Sebelum  keluarnya  POJK  No.  61/POJK.07/2020,  terdapat  beberapa kelembagaan  ADR  yang  memiliki  otonomi  atas  sektor  jasa  keuangannya masing-masing.  Kelembagaan  tersebut  hanya  terfokus  pada  penyelesaian satu  bidang  sektor  jasa  keuangan.  Hal  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari POJK  No.  1/POJK.07/2014.  Kelembagaan-kelembagaan  ADR  tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Kelembagaan Alternatif Dispute Resolution Sebelum Keluarnya POJK No. 61/POJK.07/2020 No. Nama Lembaga ADR Sektor 1 Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perasuransian 2 Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Pasar Modal 3 Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) Dana Pensiun 4 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Perbankan 5 Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) Penjaminan 6 Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI) Pembiayaan dan Pergadaian Sumber: www.ojk.go.id
Keluarnya  POJK  No.  61/POJK.07/2020  dan  diikuti  dengan  berdirinya LAPS-SJK  merupakan  suatu  langkah  penyempurnaan  mekanisme penyelesaian  sengketa  melalui  kelembagaan  ADR  yang  dirasa  belum terwujud  melalui  POJK  No.  1/POJK.07/2014.  Selain  itu,  maraknya penggunaan  teknologi  pada  aktivitas fintech ,  baik  konvensional  maupun syariah  juga  turut  menjadi  alasan  berdirinya  LAPS-SJK.  Secara  umum, faktor penyebab lahirnya peraturan dan kelembagaan ADR terintegrasi ialah sebagai berikut:
a. Penyelesaian  pengaduan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan  oleh pelaku usaha jasa keuangan tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang dapat mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan.
b. Guna memenuhi kebutuhan konsumen di sektor jasa keuangan atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
c. Dalam  perkembangannya,  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
13 Pasal  50  Peraturan  OJK  No.  61/POJK.07/2020  Tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
memerlukan penyempurnaan untuk mewujudkan lembaga alternatif penyelesaian  sengketa  sektor  jasa  keuangan  yang  lebih  efektif  dan efisien, serta untuk menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan  jasa  keuangan  yang  semakin  kompleks  dan  lintas  sektor jasa keuangan, sehingga perlu diganti.
Dari  berbagai  faktor  di  atas,  kausalitas  yang  paling  dominan  dalam berdirinya  LAPS-SJK  ialah  semakin  berkembangnya  bisnis fintech di Indonesia  dan  munculnya  berbagai  macam  produk  keuangan  hybrid  yang mengharuskan penyelesaian sengketa bukan pada satu sektor keuangan saja.
Hal  inilah  yang  diantisipasi  oleh  OJK  dengan  mengeluarkan  legalitas  dan landasan  yuridis  berdirinya  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa terintegrasi  yang  menyelesaian  berbagai  macam  sengketa  keuangan konvensional dan syariah melalui satu pintu.
3. Penyelesaian  Sengketa  Equity  crowdfunding  Syariah  Melalui Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan (LAPS-SJK)
Equity  crowdfunding syariah  merupakan  kegiatan  investasi  berbasis mikro  yang  dilakukan  melalui  perantara  platform crowdfunding .  Kegiatan ini  melibatkan tiga  pihak,  yaitu  penerbit (pelaku  bisnis),  pemodal  (publik), dan  platform crowdfunding .  Berdasarkan  hal  tersebut,  kemungkinan terjadinya  sengketa  dalam equity  crowdfunding syariah  dapat  bersumber dari  pihak  penerbit  ekuitas,  pihak  pemodal,  atau  bahkan  pihak  platform. Maka  untuk  hal  itu,  dalam  upaya  menyelesaikan  sengketa  tersebut  dapat dilakukan melalui jalur Alternative dispute resolution (ADR) di LAPS-SJK. Sebelum  sampai  pada  kelembagaan  LAPS-SJK,  kasus  sengketa equity crowdfunding syariah  diupayakan  terlebih  dahulu  penyelesaiannya  secara internal  dispute  resolution  (IDR).  Penyelesaian  yang  dimaksud  disini  ialah penyelesaian  sengketa  dengan  pendekatan  internal  dan  hanya  diikuti  oleh pihak-pihak  yang terlibat  didalamnya.  IDR  merupakan  langkah  awal  untuk mencegah  sengketa  yang  semakin  besar  dengan  mengadakan  negosiasi lansung  antar  pihak  guna  melindungi  hak  para  pihak  didalamnya. Pendekatan  ini  harus  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  karena untuk  pengajuan  sengketa  kepada  LAPS-SJK  harus  telah  dilakukan  upaya penyelesaian  oleh  PUJK  namun  ditolak  atau  belum  menerima  tanggapan pengaduan. 14
Salah  satu  faktor  yang  menyebakan  berdirinya  LAPS-SJK  sebagai sentral  lembaga  ADR  di  Indonesia  ialah untuk  menampung  perkembangan fintech yang  semakin  marak  di  Indonesia.  Hal  tersebut  juga  dipertegas dalam  Pasal  65  Ayat  5  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan. 15 Maka sengketa equity crowdfunding syariah menjadi satu di
14 Pasal  32  Ayat  (1)  Poin  a  POJK  No.  61/POJK.07/2020  Tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
15 Pasal  65  Ayat  5  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  berbunyi bahwa  dalam  hal  terjadi  sengketa  terkait  transaksi  dagang  melalui  sistem  elektronik,  orang  atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
antara  otoritatif  LAPS-SJK  terutama  dengan  terbitnya  POJK  No. 61/POJK.07/2020.  Pihak  yang  merasa  dirugikan  dalam  sengketa equity crowdfunding syariah terlebih dahulu melakukan pengaduan kepada LAPS- SJK yang kantornya terpusat di Wisma Mulia Lt. 16 Gatot Subroto No. 42 Jakarta Selatan 12710.
Berdasarkan  pasal  33  POJK  No.  61/POJK.07/2020  tentang  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan,  penyelesaian sengketa equity crowdfunding syariah dilakukan melalui tiga media, yaitu:
a. Tatap muka lansung
Kelembagaan LAPS-SJK bersifat integrasi-satu pintu dan kantornya pun  terpusat  di  satu  tempat.  Penyelesaian  sengketa equity crowdfunding syariah  dengan  tatap  muka  lansung  ini  dilakukan  di kantor LAPS-SJK.  Adapun  untuk  penyelesaian  sengketa  di  daerah, LAPS-SJK  dapat  terjun  ke  daerah  tersebut  atau  sebaliknya  LAPS-
SJK  akan  mendatangkan  para  pihak  ke  Jakarta.  Dalam  hal penyelesaian sengketa equity crowdfunding syariah di daerah, maka dapat dilakukan di Kantor OJK regional tersebut. 16
b. Media elektronik
Penyelesaian  sengketa equity  crowdfunding syariah  melalui  media elektronik  dilakukan  dengan  memanfaatkan  media  komunikasi seperti  alat  atau  video  teleconference.  Syarat  minimal  penggunaan media elektronik ini ialah semua pihak dapat saling mendengar dan melihat. c. Pemeriksaaan dokumen
Bila  tidak  memungkinkan  penyelesaian  sengketa  melalui  tatap muka  ataupun online ,  maka  LAPS-SJK  tetap  akan  menyelesaikan sengketa equity  crowdfunding syariah  melalui  pemeriksaan dokumen.  Dalam  hal  ini,  LAPS-SJK  mendapatkan  berbagai dokumen dari pelapor dan terlapor serta berkewajiban untuk menata seluruh  informasi  tersebut.  LAPS-SJK  dengan  wewenangnya dituntut  untuk  dapat  menyelesaikan  sengketa equity  crowdfunding syariah.
Penyelesaian sengketa equity crowdfunding syariah melalui LAPS-SJK dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  mediasi  dan  arbitrase.  Oleh  karena  itu, LAPS-SJK memiliki daftar mediator dan arbitrator yang berlaku selama tiga tahun.  Kredibilitas  mediator  dan  arbitrator  LAPS-SJK  menjadi  tanggung jawab  dari  pengurus  LAPS-SJK  melalui  kegiatan  penilaian  dalam  skala waktu  tersebut.  Dalam  penyelesaian  sengketa equity crowdfunding syariah, penunjukkan  mediator  dan  arbitor  menjadi  kewenangan  penuh  dari  LAPS- SJK.  Pelapor  hanya  berkewajiban  untuk  mengajukan  permohonan  mediasi atau arbitrase kepada sekretariat LAPS-SJK. Berikut
a. Penyelesaian melalui mediasi Penyelesaian  sengketa equity  crowdfunding syariah  di  LAPS-
16 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa”, www.ojk.go.id/kanal/edukasi, diakses 20 Oktober 2023.
SJK  melalui  mediasi  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa dengan melibatkan mediator baik ditunjuk oleh LAPS-SJK maupun dipilih  para  pihak  berdasarkan  daftar  mediator  yang  diajukan  oleh LAPS-SJK. Proses ini diawali oleh pengajuan permohonan mediasi yang  dilakukan  oleh  pihak  bersengketa  kepada  sekretariat  LAPS- SJK atau melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), membayar biaya pendaftaran, dan proses verifikasi pengajuan yang dilakukan oleh LAPS-SJK untuk kemudian ditetapkan diterima atau ditolak.  Pengajuan  yang  diterima  akan  berlanjut  pada  proses pembayaran  biaya  administarsi  dan  honorarium  mediator  hingga proses pelaksanaan mediasi. 17
Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  belum  diatur  secara spesifik  dalam  Undang-Undang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa dan Arbitrase. Berdasarkan hal ini, LAPS-SJK dalam kewenangannya  menyelesaikan  sengketa equity  crowdfunding syariah telah menawarkan format perjanjian mediasi untuk diadopsi ataupun  dimodifikasi  oleh  para  pihak  dengan  dibantu  mediator. Format  perjanjian  mediasi  tersebut  dapat  dilihat  di  website  LAPS- SJK.  Perjanjian  mediasi  inilah  yang  kemudian  menjadi  hasil keputusan  yang  berkekuatan  hukum  atas  proses  mediasi  sengkata equity crowdfunding syariah di LAPS-SJK.
Kesepatan  perdamaian  melalui  mediasi equity  crowdfunding syariah di LAPS-SJK adalah bersifat final dan mengikat para pihak didalamnya.  Bahkan  apabila  dikehendaki,  kesepakatan  tersebut dapat dituangkan ke dalam putusan perdamaian (Akta Perdamaian) melalui proses arbitrase di LAPS-SJK. Hal ini sejalan dengan POJK No.  61/POJK.07/2020  bahwa  PUJK  wajib  melaksanakan  putusan LAPS-SJK dan LAPS-SJK juga wajib melapor pada OJK mengenai pihak  yang  tidak  melaksanakan  kesepakatan  atau  putusan. 18
Artinya,  selain  berwenang  dalam  proses  mediasi,  LAPS-SJK  juga berwenang  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  hasil mediasi.  Namun  apabila  tidak  didapati  kesepakatan  mediasi  dari sengketa equity  crowdfunding syariah,  maka  para  pihak  dapat melanjutkan penyelesaiannya melalui arbitrase LAPS-SJK.
b. Penyelesaian melalui arbitrase
Penyelesaian  sengketa equity  crowdfunding syariah  di  LAPS- SJK  melalui  arbitrase  dilakukan  dengan  melibatkan  arbiter  tetap. Penyelesaian ini dilakukan dengan dua pilihan arbiter, yaitu arbiter tunggal  atau  majelis  arbiter  dengan  cara  pihak  pertama  menunjuk arbiter  pertama,  pihak  kedua  menunjuk  arbiter  kedua,  serta  arbiter pertama  dan  kedua  menunjuk  arbiter  ketiga.  Namun  demikian, penyelesaian juga dapat dilaksanakan melalui arbiter ad-hoc di luar
17 Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan,  “Saluran  Pegajuan Mediasi”, www.lapssjk.id/saluran-pengajuan-mediasi/, diakses 20 Oktober 2023.
18 Pasal  11  dan  pasal  37  POJK  No.  61/POJK.07/2020  Tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

## LAPS-SJK.
Penyelesaian  sengketa equity  crowdfunding syariah  melalui arbitrase  diawali  dengan  proses  yang  sama  seperti  mediasi,  yakni pengajuan  permohonan  kepada  sekretariat  LAPS-SJK  atau  melalui
Aplikasi  Portal  Perlindungan  Konsumen  (APPK),  membayar  biaya pendaftaran,  dan  selanjutnya  diverifikasi.  Pengajuan  yang  diterima akan  berlanjut  pada  proses  pembayaran  biaya  administarsi  dan honorarium arbiter hingga proses pelaksanaan arbitrase. 19
Sengketa equity  crowdfunding syariah  yang  telah  dimohonkan arbitrase di LAPS-SJK dilakukan dalam bentuk perjanjian arbitrase. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  memberikan  pengaturan khusus  mengenai  isi  perjanjian  arbitrase  yang  sekurang-kurangnya meliputi: 20
1) Masalah yang dipersengketakan
2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak 3) Nama lenggap dan tempat tinggal arbiter 4) Tempat arbitel akan mengambil keputusan 5) Nama lengkap sekretaris sidang 6) Jangka waktu penyelesaian sengketa 7) Pernyataan kesediaan dari arbiter 8) Pernyataan kesediaan dari para pihak Putusan dari penyelesaian sengketa equity crowdfunding syariah melalui  arbitrase  di  LAPS-SJK  bersifat  final  dan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak.  Sama  halnya dengan  mediasi,  perjanjian  arbitrase  ini  juga  dapat  dimohonkan putusan  perdamaian  (akta  perdamaian.  Pelaksanaan  hasil  arbitrase ini  juga  diawasi  oleh  LAPS-SJK  sebagai  kewenangannya.  Namun apabila  putusan  tersebut  tidak  dilaksanakan  oleh  para  pihak  maka putusan arbitrase dapat dilakukan putusan eksekutorial berdasarkan perintah ketua pengadilan agama atas permohonan salah satu pihak.
Keseluruhan upaya penyelesaian sengketa equity crowdfunding syariah di LAPS-SJK dilakukan dengan berpegang pada empat prinsip, yaitu:
a. Prinsip aksesibilitas; prinsip ini mengharuskan LAPS-SJK memiliki layanan  dan  komunikasi  yang  mudah  di  akses  sehingga  dapat menampung kasus sengketa equity crowdfunding syariah. b. Prinsip  independensi;  prinsip  ini  ditunjukkan  oleh  adanya pengawasan  terhadap  kinerja  LAPS-SJK,  tidak  adanya  hak  veto bagi  anggota,  serta  keharusan  berkonsultasi  dalam  mengubah peraturan  sebelum  diimplementasikan  dan  memiliki  sumber  daya yang memadai.
c. Prinsip  keadilan;  melalui  prinsip  ini,  LAPS-SJK  diharuskan
19 Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan,  “Saluran  Pegajuan Mediasi”, www.lapssjk.id/saluran-pengajuan-mediasi/, diakses 20 Oktober 2023.
20 Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
memberikan  alasan  tertulis  dalam  pengambilan  kesepakatan  atau putusan.
d. Prinsip  efisiensi  dan  efektivitas;  ditunjukkan  oleh  penyelesaian sengketa equity  crowdfunding syariah  dengan  jangka  waktu  dan biaya  terjangkau  serta  adanya  pengawasan  atas  pelaksanaan kesepakatan dan putusan.
4. Analisis Keunggulan dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa Equity crowdfunding Syariah Melalui Kelembagaan ADR Terintegrasi Perkembangan crowdfunding di  Indonesia  ditunjukkan  oleh  semakin bertambahnya jumlah platform yang ada. Hingga kuartal III/2021, telah ada 6  platform crowdfunding yang  mengantongi  izin  OJK  yaitu  FundEx, Santara,  Bizhare,  CrowdDana,  LandX,  Danasaham,  dan  Shafiq.  Selain  itu, terdapat  juga  platform  full  syariah  yang  tengah  memproses  izin,  yaitu  E- syirkah,  Urun-RI  id,  Vestora,  Xaham,  Aamira,  dan  Ternakbisnis  id. 21 Perkembangan  tersebut  tentu  menjadi  satu  tuntutan  bagi  LAPS-SJK  dalam mengakomodir  penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  aktivitas  dan platform equity crowdfunding syariah.
Kemunculan  LAPS-SJK  sebagai  kelembagaan  ADR  terintegrasi  di Indonesia  menjadi  tujuan  utama  dalam  penyelesaian  sengketa equity crowdfunding syariah.  Hal  ini  dikarenakan  penyelesaian  secara  non-litigasi (ADR)  lebih  didahulukan  daripada  penyelesaian  secara  litigasi.  Selain  itu juga,  berdirinya  LAPS-SJK  memang  ditujukan  untuk  menampung perkembangan equity  crowdfunding syariah  di  Indonesia.  Dalam  kaitannya dengan  penyelesaian  sengketa equity  crowdfunding syariah,  berikut  di bawah ini akan diuraikan mengenai keunggulan  dan kelemahan LAPS-SJK sebagai pusat penyelesaian sengketa melalui jalur ADR.
a. Keunggulan 1) Ruang lingkup yang luas Berdirinya  LAPS-SJK  salah  satunya  didasari  oleh  semakin berkembangnya  dan  variatifnya  aktivitas  pada  sektor  jasa keuangan,  mulai  dari  produk  keuangan  hybrid  sampai  pada bisnis  yang  melibatkan  teknologi.  Maka  dari  itu,  LAPS-SJK menjadi  alternatif  baru  yang  diakui  negara  untuk  menampung segala  bentuk  sengketa  sektor  jasa  keuangan  termasuk equity crowdfunding syariah.  Hal  ini  akan  berpengaruh  pada kenyamanan praktek equity crowdfunding syariah. 2) Kualitas penyelesaian sengketa yang terjamin Sebelum  berdirinya  LAPS-SJK,  terdapat  enam  lembaga  ADR yang  mengurusi  masing-masing  sektor  jasa  keuangan.  Namun dari keenam lembaga ADR tersebut belum satupun yang secara eksplisit mengurusi  penyelesaian  sengketa equity crowdfunding syariah.  OJK  hanya  membentuk  Satgas  Pengembangan  Inovasi Digital  Ekonomi  dan  Keuangan  yang  bertugas  mengawasi
21 Aziz Rahardyan, “Potensi Belum Tergarap Optimal, Pemain Fintech Urun Dana Bakal Makin Ramai”, www.finansial.bisnis.com, diakses 20 Oktober 2023.
pelaku fintech .  Adapun  sengketa  umumnya  diselesaikan  secara IDR,  sedangkan  pengadilan  dirasa  belum  memiliki  kredibilitas terkait sengketa fintech . Maka dari itu, ditujukannya LAPS-SJK pada  sengketa fintech membuat  sengketa equity  crowdfunding syariah  yang  diselesaikan  di  LAPS-SJK  menjadi  lebih berkualitas dan memiliki integritas dalam prosesnya. 3) Kemudahan akses dan proses LAPS-SJK  menganut  prinsip  aksesibilitas  yang  berhubungan dengan  akses  dan  proses  penyelesaian  sengketa  yang  mudah. Kemudahan akses LAPS-SJK ditujukkan oleh tersedianya laman informasi  (website)  yang  dapat  diakses  masyarakat.  Sebagai lembaga yang terbilang belum satu tahun beroperasi, keberadaan website  dan  suguhan  informasi  bahkan  statistik  didalamnya menunjukkan  kesiapan  LAPS-SJK  dalam  menjalankan  prinsip ini.  Adapun  kemudahan  proses  ditunjukkan  oleh  alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan tatap muka, media  elektronik,  ataupun  dengan  pemeriksaan  dokumen. Kemudahan-kemudahan  tersebut  tentu  menjadi  hal  yang diminati  oleh  pelaku equity  crowdfunding syariah  yang  juga bergerak  karena  kemudahan  aktivitas  bisnis  dalam equity crowdfunding syariah. 4) Pemeriksaan yang tertutup dan mengutamakan win-win solution Kedua  hal  ini  masih  merupakan  prinsip  dasar  penyelesaian sengketa  melalui  jalur  ADR.  Adanya  proses  pemeriksaan  yang tertutup  dan  mengutamakan  win-win  solution  membuat  para pelaku equity  crowdfunding syariah  yang  bersengketa  lebih terjaga  dalam  privasi  serta  dapat  menghasilkan  kesepakatan yang adil bagi dua pihak. 5) Jangka Waktu dan Biaya yang terjangkau Hal  ini  berdasar  dari  alasan  munculnya  ADR  dalam penyelesaiaan  sengketa  untuk  mempermudah  pihak  yang bersengketa  dalam  hal  waktu  dan  biaya  yang  dikeluarkan. Keunggulan  ini  berhubungan  dengan  prinsip  efisiensi  dan efektivitas  dari  LAPS-SJK.  Adanya  keunggulan  ini  akan meningkatkan  minat  setiap  pelaku equity  crowdfunding syariah untuk menyelesaikan sengketanya di LAPS-SJK.
b. Kelemahan 1) Potensi penumpukan kasus sengketa LAPS-SJK  merupakan  lembaga  ADR  yang  bersifat  integrasi- satu  pintu.  Artinya,  segala  sengketa  pada  sektor  jasa  keuangan seperti  bank,  pasar  modal,  bahkan fintech baik  konvensional maupun  syariah  akan  ditujukan  penyelesaiannya  pada  LAPS-
SJK.  Kondisi  ini  tentu  mirip  dengan  yang  terjadi  pada pengadilan yang menampung segala sengketa ekonomi syariah. Menurut  data  dari  LAPS-SJK,  hingga  25  Juni  2021  sudah terdapat 490 kasus sengketa yang masuk, 44 kasus yang selesai
dan  185  kasus  yang  ditolak.  Sedangkan  kasus  yang  masih diverifikasi  berjumlah  261  kasus.  Oleh  karena  itu,  hal  ini menyimpan  potensi  penumpukan  kasus  yang  berujung  pada proses penyelesaian sengketa equity crowdfunding syariah yang berlarut-larut. 2) Kerahasiaan hasil penyelesaiaan sengketa Hasil penyelesaiaan sengketa equity crowdfunding syariah yang tidak  terpublikasikan  di  satu  sisi  merupakan  privasi  bagi  para pihak  bersengketa  namun  disisi  lain  juga  memiliki  imbas  yang merugikan.  Publik  menjadi  tidak  mengetahui  bentuk  sengketa equity  crowdfunding syariah  yang  telah  ada.  Hal  ini  berimbas pada  ketidakadaan  wadah  bagi  masyarakat  untuk  mempelajari sengketa  yang  telah  terjadi  sebagai  upaya  preventif  agar sengketa tersebut tidak terulang kembali. 3) Belum dikenal secara luas LAPS-SJK  merupakan  lembaga  yang  baru  beroperasi  secara resmi  sejak  tanggal  1  Januari  2021.  Dengan  kata  lain, keberadaanya sebagai suatu lembaga belum dikenal luas. Hal ini tentu  menjadi  tanggung  jawab  OJK,  PUJK,  dan  pemerintah untuk  memperkenalkan  dan  menyebarluaskan  keberadaan LAPS-SJK  sebagai  sentral  alternatif  penyelesaian  sengketa sektor jasa keuangan yang diakui saat ini.

## D. Penutup
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  memfasilitasi sengketa equity crowdfunding syariah di Indonesia maka dibentuklah LAPS-SJK, yaitu  kelembagaan  ADR  bersifat  integrasi-satu  pintu  berdasarkan  POJK  No. 61/POJK.07/2020 yang menggantikan fungsi keenam lembaga ADR sebelumnya berdasarkan  POJK  No.  1/POJK.07/2014.  Penyelesaian  sengketa equity crowdfunding syariah  melalui  LAPS-SJK  diawali  dengan  melakukan  pengaduan ke kantor pusat, kemudian pemeriksaan dilakukan dengan opsi alternatif mediasi atau  arbitrase  dan  opsi  media  tatap  muka,  elektronik,  ataupun  pemeriksaan dokumen.  Proses  penyelesaian  sengketa  tersebut  dilakukan  dengan  prinsip aksesibilitas,  independensi,  keadilan,  efisiensi,  dan  efektivitas.  Dalam penyelesaian  sengketa equity  crowdfunding syariah  di  LAPS-SJK  terdapat beberapa keunggulan, diantaranya ruang lingkup yang luas, kualitas penyelesaian sengketa yang terjamin, kemudahan akses-proses, pemeriksaan yang tertutup, dan jangka waktu serta biaya yang terjangkau. Sedangkan kelemahannya ialah adanya potensi  penumpukkan  kasus,  putusan  yang  dirahasiakan,  dan  belum  dikenalnya LAPS-SJK secara meluas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arjunwadkar,  Parag  Y. Fintech;  The  Technology  Driving  Disruption  in  the Financial Service Industry. Boca Raton: Taylor and Ferancis Group, 2018. Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Perkembangan Keuangan  Syariah  di  Indonesia  2022. Jakarta:  Otoritas  Jasa  Keuangan, 2023.
Iman,  Nofie. Financial  Technology  dan  Lembaga  Keuangan .  Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.
Sangadji,  Etta  Mamang  dan  Sopiah. Metodologi  Penelitian:  Pendekatan  Praktis dalam Penelitian . Yogyakarta: C.V. Andi, 2010. Wilson,  J.  D. Creating  Strategic  Value  Through  Financial  Technology .  Canada: Wiley Finance, 2017.

## Jurnal/Makalah
Ansori,  Miswan.  “Perkembangan  dan  Dampak  Financial  Technology  ( Fintech ) Terhadap  Industri  Keuangan  Syariah  di  Jawa  Tengah”. Jurnal  Wahana Islamika Volume 5 Nomor 1, (Juni 2019). hlm. 33-34.
Gea,  Fikar  Damar  Setia.  “ Crowdfunding :  Gerakan  Baru  Kegotongroyongan  di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif dalam Media Baru)”. Makalah  Konferensi  Nasional  Sosiologi  V  Asosiasi  Prodi  Sosiologi Indonesia di Padang (2016). hlm. 4-5.
Tripalupi,  Ramadhani  Irma.  “ Equity  crowdfunding Syari’ah  dan  Potensinya sebagai  Instrumen  Keuangan  Syariah  di  Indonesia”. Jurnal  ‘Adliya Volume 13 Nomor 2 (Desember 2019). hlm. 232. Wahjono,  Sentot  Imam,  dkk.  “Islamic Crowdfunding :  Alternative  Funding Solution”. Makalah  pada  First  Islamic  Social  Science  Congres  Malaysia (2015). hlm. 9.

## Websites
Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan.  “Saluran Pegajuan  Mediasi”.  www.lapssjk.id/saluran-pengajuan-mediasi/.  Diakses 20 Oktober 2023.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  “Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa”. www.ojk.go.id/kanal/edukasi. Diakses 20 Oktober 2023.
Santika,  Erlina.  “10  Negara  dengan  Populasi  Muslim  Terbanyak  Dunia  2023,
Indonesia Memimpin”. www.databoks.katadata.co.id. Diakses 20 Oktober 2023.
Rahardyan, Aziz. “Potensi Belum Tergarap Optimal, Pemain Fintech Urun Dana Bakal  Makin  Ramai”.  www.finansial.bisnis.com.  Diakses  20  Oktober 2023.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia.  Peraturan  OJK  No.  61/POJK.07/2020  Tentang  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.