## Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Jennisa Dwina Indriani Prodi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Jln. Ahmad Yani No. 79, Benteng Ps. Atas Bukittinggi jennisadwindriani@gmail.com
Sri Kemala* Prodi Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Jln. Ahmad Yani No. 79, Benteng Ps. Atas Bukittinggi Srikemala3@gmail.com *Coresponding Author
Fitria Prodi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Jln. Ahmad Yani No. 79, Benteng Ps. Atas Bukittinggi Fitriaedwar85@gmail.com
Yeni Rafika Nengsih Prodi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Jln. Ahmad Yani No. 79, Benteng Ps. Atas Bukittinggi Yenirafika1@gmail.com
Rahmi yati Prodi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Jln. Ahmad Yani No. 79, Benteng Ps. Atas Bukittinggi Rahmiyati646@gmail.com
Article’s History:
Received 3 Maret 2023; Received in revised form 13 Maret 2023; Accepted 16 Maret 2023; Published 1 April 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Indriani, J,D, Kemala, S.,Fitria, Nengsih, Y, R, yati, R. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi). 9 (2). 421- 430. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i2.1055

## Abstrak
Berdasarkan data kementerian keuangan RI tentang APBN, Kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak factor, diantaranya adalah sistem pelayanan yang belum memuaskan, masih sedikitnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan belum akuratnya sanksi pajak. Hal ini merupakan salah satu faktor timbunya pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari KPP Pratama Bukittinggi dan BPS meliputi jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar berjumlah sebanyak 100 responden dengan menggunakan Regresi Linear Berganda dengan uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bukittinggi. sedangkan Kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bukittinggi.
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Kepatuhan Wajib pajak.
JEL Classification: H20, H29

## PENDAHULUAN
Menurut undang-undang No 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak merupakan  bagian  dari  sumber  pendapatan  terbesar  Negara.  Hal  ini  terlihat  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara (APBN) tahun 2020 yang menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi cukup besar pada keseluruhan anggaran penerimaan negara yang diungkapkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2020 (https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020) dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2020 No Uraian Jumlah Persentase 1 Pendapatan Pajak 1.865,7 84% 2 Pendapatan Bukan Pajak 367,0 16% Total 2.232,7 100% Sumber : Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Dapat  dilihat  dari  tabel  diatas  begitu  besar  peran  pajak  dalam  APBN  maka  usaha  dalam  meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jendral Pajak Berdasarkan  SE-06/PJ/2001.  Kepatuhan  wajib  pajak  mengalami  fluktuasi  dalam  membayar  pajak  orang  pribadi dikarenakan  oleh  banyak  faktor  diantaranya  adalah  sistem  pelayanan  yang  belum  memuaskan,  masih  sedikitnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan belum akuratnya sanksi pajak. Hal ini merupakan salah satu factor timbunya  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dengan  cara  penghindaran  pajak.  Dari ketidakpatuhan ini yang nantinya akan di perbaiki denganbeberapa cara yaitu, meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara memberikan kemudahan dan kenyamanan terhadap wajib pajak yang akan membayar pajak, membagikan kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak, dan meningkatkan sanksi pajak sehingga wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah dicanangkan. Dapat dijelaskan beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalan membayar pajak antara lain :
Faktor pertama, Kualitas pelayanan fiskus merupakan interaksi bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan keterikatan dan hubungan relasional untuk membuat pemenuhan dan pencapaian menurut Supadmi (2009).  Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  Pasal  1 dijelaskan bahwa sebagaimana yang diindikasikan oleh Supadmi (2009), pelayanan merupakan suatu bantuan yang dapat memberikan pemenuhan kepada wajib pajak dan dalam batasan pemenuhan pedoman pertanggungjawaban yang harus dan harus dilaksanakan. diselesaikan tanpa henti. Kualitas adalah kondisi unik yang diidentifikasi dengan produk, jasa, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui asumsi bagi individu yang membutuhkannya. Dalam kondisi bahwa wajib pajak senang dengan pelayanan yang diberikan kepada mereka, mereka pada umumnya akan menjalankan komitmen tugasnya sesuai pedoman yang tepat.
Faktor  kedua,  Kesadaran  wajib  pajak  adalah  kondisi  dimana  wajib  pajak  mengetahui,  memahami  dan melaksanakan pengaturan ketetapan pajak secara efektif dan efesien. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin baik kesepakatan dan pelaksanaan kewajiban pajak sehingga dapat memperluas kesiapan untuk menutup biaya. Sebagaimana diindikasikan oleh Nasution (2006), kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang memahami dan akan melakukan komitmennya untuk membayar pajak dan telah mengumumkan semua penghasilannya tanpa ditutup-tutupi sesuai pedoman yang berlaku.
Faktor ketiga, Sanksi pajak berupa pembayaran atas kesalahan langkah atau pelanggaran yang telah diajukan. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap undang-undang dan pedoman ketetapan pajak dimana semakin patut diperhatikan kesalahan yang dilakukan oleh suatu wajib pajak maka semakin berat sanksinya. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, sanksi pajak tidak bersifat diskresioner, tidak ada ketahanan,
sanksi yang diberikan harus disesuaikan dan sanksi pajak yang diberikan harus segera memiliki dampak hambatan sesuai Soemitro (2010). Berdasarkan latar beakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

## Teori Atribusi ( Atribution Theory )
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Fritz  Heider,  pencetus  hipotesis  atribusi,  teori  atribusi  adalah  teori  yang menjelaskan perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan interaksi yang kita gunakan untuk memutuskan penyebab dan proses berpikir dalam perilaku seseorang. Teori ini menyinggung bagaimana seseorang mengklarifikasi alasan perilaku  orang lain  atau dirinya  sendiri  yang  akan  diputuskan baik  dari  dalam misalnya  sifat, karakter, sikap, cara pandang, dan lain sebagainya maupun dari luar, misalnya faktor penekan keadaan atau kondisi tertentu yang akan mempengaruhi perilaku individu seperti yang ditunjukkan oleh Luthans (2005).
Pada  dasarnya,  seseorang  mencoba  untuk  memutuskan  apakah tindakan  tersebut  disebabkan  oleh  faktor dalam atau variabel luar yang bergantung pada tiga komponen yaitu Kekhususan,Konsesus, dan Konsistensi.

## Pajak
Pajak adalah Tuntutan yang dipaksakan oleh pemerintah pada masyarakat yang bergantung pada undang- undang yang bersifat memaksa, dan harus dibayar tanpa mendapatkan imbalan langsung untuk pengeluaran negara dalam organisasi dan perbaikan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  yang  dimaksud  pajak  adalah  kontribusi  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  kemakmuran  yang  sebenar- benarnya.  Menurut  Undang-Undang  no.  28  Tahun  2007  pajak  merupakan  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kualitas Pelayanan Fiskus Kualitas pelayanan fiskus pada sektor perpajakan diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus  kepada  wajib  pajak  untuk  membantu  wajb  pajak  memenuhi  dan  melaksanakan  kewajiban  perpajaknnya. Kualitas pelayanan dapat  diartikan  sebagai  perbandingan  antara  pelayanan  yang  dilihat  pelanggan  dan kualitas pelayanan yang diharapkan pembeli sesuai Sapriadi (2013). Jika kualitas yang terlihat adalah sesuatu yang sangat mirip atau melebihi kualitas bantuan normal, maka bantuan tersebut seharusnya yang terbaik dan memuaskan.

## Kesadaran Wajib Pajak
Ahli spikolog membandingkan kesadaran dengan renungan, kesadaran adalah tingkat kesadaran individu saat ini dari peningkatan luar dan dalam, yang berarti peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, ingatan dan pikiran menurut Kurniawan (2009). Kesadaran menurut Gozali (2002) adalah perasaan mampu mencapai sesuatu sebagai kewajiban dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Jadi  kesadaran  perpajakan  wajib  pajak  adalah  tempat  di  mana  perasaan  yang muncul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya untuk membayar pajak dengan sungguh-sungguh tanpa adanya unsur paksaan.

## Sanksi Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2003),  sanksi  pungutan  merupakan  jaminan  bahwa  pengaturan  pemberlakuan pemungutan  pajak  (standar  ketetapan  pajak)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi.  Atau  secara  keseluruhan,  sanksi  pajak merupakan aparat ( preventif ) agar warga tidak mengabaikan standar pemungutan pajak. Ketidaknyamanan persetujuan diterapkan karena tidak terpenuhinya kewajiban oleh wajib pajak seperti yang diperintahkan  oleh  undang-undang  pemungutan  pajak.  Beban  sanksi  pajak  pada  wajib  pajak  dapat  mendorong terpenuhinya kepatuhan pajak oleh wajib pajak sehingga dapat membangun kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib
pajak akan setuju (karena faktor yang mendesak) karena menurut mereka ada kewenangan yang besar karena adanya sanksi berat dalam upayanya untuk tindakan ilegal sebagaimana diindikasikan oleh Rahayu (2006).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengumpulkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Bukittinggi dan BPS meliputi jumlah wajib pajak  orang pribadi  yang terdaftar  yang  berjumlah  sebanyak  100  responden.  Penelitian  ini menggunakan Regresi Linear Berganda dengan beberapa teknik analisis data.

## Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki distribusi normal menurut Ghozali (2013). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Sample Kolmogorov Smirnov Test .
2. Uji Multikolinieritas Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel  independen  yang  lain.  Pada  model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terdapat  korelasi  antara  variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation Faktors) dan  nilai tolerance.  Jika  VIF  >  10 dan  nilai tolerance  <  0,10  maka terjadi  gejala  Multikolinearitas menurut  Ghozali (2013).
3. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji glejser menurut Ghozali (2013).

## Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian hipotesis ini dilakukan menggunakan metode analisis regresi yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variable dependen dan independen.

## Uji Hipotesis (Uji t)
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial (Uji t). Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk melakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen.

## Uji Signifikan dengan Uji F
Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif diterima dan variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh semua variabel independen pada derajat 5%  menurut Ghozali (2006).

## Uji Koefisien Determinasi (R2)
Nilai R² digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai  koefisien  determinasi  antara  nol  dan  satu.  Bila  nilai  R2  mendekati  nol,  berarti  variabel-variabel  independen mempunyai kemampuan terbatas dalam menjelaskan variabel dependennya. Sebaliknya, bila nilai R2 mendekati satu, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  sangat  mampu  menjelaskan  variabel  dependennya  menurut Ghozali (2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test. dapat dilihat pada tabel 1. Berikut, Dari hasil uji kolmogorov-smirnov di atas, dihasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,832. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0,05 dan model regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya.
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,,b Mean .0000000 Std. Deviation .00279870 Most Extreme Differences Absolute .096 Positive .063 Negative -.096 Kolmogorov-Smirnov Z .623 Asymp. Sig. (2-tailed) .832 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber : Hasil Pengolahan data, 2022
2. Uji Multikolinearitas
Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas pada model regresi berganda yang dihasilkan dapat dilakukan dengan menghitung nilai Variance Inflation Factor ( VIF ) dan nilai tolerance dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi. Tidak adanya masalah multikolinieritas dalam model regresi apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) X1 .676 1.479 X2 .700 1.429 X3 .687 1.455 Sumber : Hasil Pengolahan data, 2022
Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  bahwa  pada  bagian collinierity  statistic ,  nilai  VIF  pada  seluruh  variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance di atas 0.1. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Penyimpangan asumsi model klasik yang lain adalah adanya heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan).Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji scatterplot. Dari
hasil analisis uji heteroskedastisitas di atas, scatterplot acak dan tidak terdapat pola. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

## Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisita Sumber : Hasil Pengolahan data, 2023
Analisis Regresi Linear Berganda Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya  variabel  independen  terhadap  dependen.  Hasil  analisis mengenai koefisien model regresi adalah seperti yang tercantum dalam table berikut ini :
Tabel 3.  Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 7.368 2.198 3.352 .001 X1 .102 .097 .100 1.054 .295 X2 .543 .207 .246 2.624 .010 X3 .476 .108 .419 4.386 .000
Sumber : Hasil Pegolahan data, 2023
Berdasarkan tabel diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut : Y = 7,368 + 0,102X1 + 0,543X2 + 0,476X3
Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut :
1. Nilai  kosntanta  7,368  berarti  bahwa  jika  seluruh  variabel  independen  dianggap  konstan  yaitu  Kualitas Pelayanan  Fiskus,  Kesadaran Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak  maka  nilai  dependen variabel  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 7,368.
2. Nilai koefisien regresi Kualitas Pelayanan Fiskus sebesar 0,102 berarti jika terjadi kenaikan sebesar 1 satuan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan naik sebesar 0,102.
3. Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,543 berarti jika terjadi kenaikan sebesar 1 satuan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan naik sebesar 0,543.
4. Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,476 berarti jika terjadi kenaikan sebesar 1 satuan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan naik sebesar 0,476.

## Uji Hipotesis (Uji t)
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.6. Hasil uji hipotesis variabel Kualitas Pelayanan Fiskus besarnya koefisien regresi yaitu 1,054 dan nilai signifikansi 0,295. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena signifikansi 0,295> 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 1,054 berarti Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kemduian Pengujian pada variabel Kesadaran Wajib Pajak. Besarnya koefisien  regresi  yaitu  2,624  dan  nilai  signifikansi  0,010.  Pada tingkat signifikansi  α  =  5%; maka koefisien  regresi tersebut signifikan karena signifikansi 0,010 < 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 2,624 berarti Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Terakhir Pengujian Hipotesis variabel Sanksi Pajak, Besarnya koefisien regresi yaitu 4,386 dan nilai signifikansi 0,000. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 4,386 berarti Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga hipotesis ketiga penelitian ini dapat didukung.

## Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan antara variabel bebas secara bersama-sama terhadap  variabel  terikat.  Apabila tingkat signifikansi  ≤  0,05  maka dapat  dikatakan  secara  bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen. Namun jika nilai signifikansi > 0,05 maka signifikan secara bersama-sama antara variabel independen tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F adalah sebagai berikut
Tabel 4. Hasil Analisis Uji F ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 991.467 3 330.489  22.126  .000 a Residual 1433.893 96 14.936 Total 2425.360 99 a. Predictors: (Constant), sanksi pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan fiskus (X1)
b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y) Sumber : Hasil Pengolahan data, 2023
Berdasarkan hasil uji F diatas dihasilkan dengan nilai Sig F (0,000) < 0,05 berarti Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak  berpengruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa,  Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadisehingga hipotesis keempat penelitian ini dapat didukung.

## Uji Koefisien Determinasi (R2)
Hasil analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut :
Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Model Summary b Model  R  R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate  Durbin-Watson 1 .639 a .409 .390 3.86476 1.928 a. Predictors: (Constant), sanksi pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan fiskus (X1)
b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y) Sumber : Hasil Pengolahan data, 2023
Hasil analisis koefisien determinasi di atas, adalah sebesar 0,409. Hasil ini dapat diartikan bahwa besarnya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 40,9%.

## PEMBAHASAN
1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  Kualitas  Pelayan  Fiskus  tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga hipotesis pertama (h1) penelitian ini tidak didukung.  Ini menyiratkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus adalah sesuatu yang memperluas minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan dipercaya bahwa petugas pajak harus memiliki pelayanan besar yang diidentifikasi dengan semua masalah yang diidentifikasi dengan pajak.Hal ini sesuai dengan penelitian As'ari (2018), semakin buruknya pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak, maka semakin rendah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kualitas Pelayanan Fiskus adalah sesuatu yang membangun minat wajib pajak untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan  mereka  dan  dipercaya  bahwa  petugas  pelayanan  pajak  harus  memiliki keterampilan yang baik dalam semua masalah yang terkait dengan pemungutan pajak di Indonesia. Pelayanan pajak yang besar dari instansi pajak merupakan suatu keharusan untuk menarik perhatian wajib pajak, wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang besar, tentunya dan dapat membangun tingkat kepatuhan wajib pajak

## 2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga hipotesis kedua (h2) penelitian ini dapat didukung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan tercapai dan akan meningkat. Hal ini sesuai dengan eksplorasi Siregar (2017) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak merupakan komponen dari dalam diri manusia untuk mendapatkan kenyataan dan cara mereka bertindak atau  bertindak  serta  kesadaran  perpajakan  juga  sering  menjadi  kendala  dalam  masalah  pengumpulan  pajak  dari masyarakat  umum.  Konsekuensi  dari  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  Septarini  (2015)  yang  menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, dan melaksanakan pengaturan ketetapan pajak secara akurat dan sengaja, oleh karena itu jika wajib pajak memiliki lebih banyak perhatian dari dalam dirinya sendiri, maka akan di jalan memutar juga. akan memperluas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa, Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga hipotesis ketiga penelitian ini dapat didukung. Hal ini berarti semakin  efektif  Sanksi  Pajak  maka  semakin  baik  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Seperti  eksplorasi  yang dipimpin  oleh  Siregar  (2017)  dan  Mutia  (2014)  menyatakan  bahwa  Sanksi  Pajak  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib
Pajak Orang Pribadi, di mana Sanksi Pajak yang menarik dan efektif akan membangun Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi Pajak diharapkan memberikan dampak penghambat bagi setiap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi Pajak mengingat sanksi untuk Surat Pemberitahuan (SPT) seperti sanksi administrasi sebagai denda karena kurang bayar biaya jika SPT diisi secara keliru dan ada sanksi untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak. Sanksi perpajakan menuntut persetujuan pengumpulan pajak akan merepotkan wajib pajak sehingga wajib pajak ingin menyetujui kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, penetapan Sanksi Pajak yang kuat dan cakap, misalnya, sesuai dengan batasan dan kemampuan wajib pajak agar Sanksi Pajak tidak dianggap merepotkan wajib pajak. Hal ini juga sangat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas  Pelayanan  Fiskus  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota Bukittinggi. kemudian Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bukittingg. Terakhir sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bukittinggi. Hal ini membuktikan semakin efektif sanksi pajak maka semakin baik kepatuhan wajib pajak.

## REFERENSI
Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akutansi, 1-15.
Djp. (2020). Wajib Pajak Orang Pribadi . https://www.online-pajak.com/kantor-pajak/kpp-pratama-bukittinggi . Diakses pada 5 Februari 2020.
Ghozali,  Imam.  (2013).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  21,  Edisi  Kelima,  Cetakan Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS . Semarang: Badan Penerbit Undip.
Kurniawan, Dedi. (2009). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Skripsi: FE UNAND. Lovihan, Siska. (2014). Pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang pribadi di kota tomohon.
Mardiasmo. (2006). Perpajakan. Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Mutia, S. P. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . 29
Nugraheni, A. D. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . 1-59.
Nugroho,  Agus.  (2006). Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  Pada  Pelaksanaan  Sanksi  Denda,  Pelayanan  Fiskus,  dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tesis: Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro.
Pertiwi, Anna. (2013). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kpp  Pratama  Bandung  Karees). Program  Studi  Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
Rahayu, Siti. (2006). Perpajakan Indonesia . Yogyakarta: Edisi Pertama Graha Ilmu.
Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak . Jurnal Paidagogeo, 131 – 139.
Siti, Kurnia. (2003). Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu: Yogyakarta.
Suardika,  I  Made  Sadha.  (2007). Audit  Jurnal  Akuntansi  dan  Bisnis. Volume  2.  Denpasar  :  Fakultas  Ekonomi Universitas Udayana.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV.Alfabeta: Bandung.
Supadmi. (2009). M eningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Audit Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol.2. Waluyo. (2007). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.