## SISTEM KEKERABATAN DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DI NAGARI NAN TUJUAH
Andi Setiawan, S.IP., M.Si*, Rafiqa Saputri** *Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
**Mahasiswi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
E-mail : andi.setiawan@ub.ac.id
Informasi Artikel: Dikirim: (3 Maret 2020) ; Direvisi: (24 April 2020); Diterima: (29 April 2020)
Publish (30 April 2020)
Abstrak:  Sistem  Kekerabatan  dalam  Pembangunan  Infrastruktur  di  Nagari  Nan  Tujuah. Pemerintahan  nagari  merupakan  pemerintahan  paling  rendah  dalam  struktur  pemerintahan  di  Provinsi Sumatera Barat. Dalam pemerintahan nagari terdapat tiga lembaga yaitu lembaga eksekutif yang terdiri dari Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Wali Jorong, sedangkan lembaga yudikatif terdiri dari lembaga kemasyarakatan Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan lembaga legislative terdiri dari BAMUS Nagari. Suku yang  mendiami  hampir  seluruh  daerah  di  Provinsi  Sumatera  Barat  adalah  suku  Minangkabau  yang menggunakan sistem matrilineal. Selain itu tanah yang ada di Sumatera Barat kebanyakan adalah tanah ulayat yang dimiliki suku/kaum yang tersebar didaerah-daerah. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada proses pembangunan infrastruktur di Nagari Nan Tujuah, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini melihat bagaimana tanah ulayat suku/kaum di Nagari Nan Tujuah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Antropologi Politik oleh Georges Balandier. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam proses penyusunan pembangunan infrastruktur di Nagari Nan Tujuah masih dipengaruhi oleh adat yang berlaku. Peran dari niniak mamak suku/kaum sangat berpengaruh dalam keputusan hibah tanah yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur baik jalan maupun irigasi dan bangunan.
Kata Kunci : Pemerintahan Nagari, Pembangunan Infrastruktur, Suku/Kaum
Abstract : Kinship System in Infrastructure Development in The Nagari Nan Tujuah . Nagari government is the lowest government in the governance structure in West Sumatera Province. . In the Nagari Government, there are three institutions, namely the executive body consisting of Wali Nagari, Nagari Apparatus and Wali Jorong, while  the  judiciary consists  of  the Nagari Adat  Density  (KAN) community  organization,  and  the legislative  body  consist  of  BAMUS  Nagari.  The  tribe  that  inhabits  almost  all  regions  in  West  Sumatra Province is the Minangkabau who uses the matrilineal system. Beside that, the land in West Sumatera is mostly communal land owned by tribes/people spread across the regions. Therefore this study focuses on how the from of kinship politics in infrastructure development in Nagari, especially development involving tribal/clan customary land in Nagari Nan Tujuah. For this reason, the theory used in this study is Political Anthropology  by  Georges  Balandier.  And  the  method  used  is  qualitative.  Whereas  for  data  collection techniques using interviews and documentation by researchers it was found that in the process of preparing infrastructure development in Nagari Nan Tujuah it was still influenced by prevailing customs. The role of the ethnic mamak/cleric group is very influential in the decision on land grants to be used in infrastructure development, both roads an irrigation and buildings.
Key Word: Nagari Government, Infrastructure Development, Suku/Kaum

## PENDAHULUAN
Pemerintahan desa adalah pemerintahan  terendah  yang  ada  dalam struktur pemerintahan Indonesia dan berada di bawah langsung pemerintahan
kabupaten.  Pemerintahan  desa  memiliki hak  untuk  mengurus  sendiri  pemerintahan dan daerahnya untuk mengembangkan diri untuk  lebih  maju.  Kemandirian  yang dimiliki  oleh  pemerintahan  desa,  salah satunya  adalah  menguatkan  pemerintahan desa dan pemeritahan adat setempat (Nata Irawan, 2017:32) Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Desa. Bentuk kewenangan yang diberikan adalah pemerintahan dapat mengganti penyebutan yang  berbeda-beda  berdasarkan  asal-usul daerah tersebut seperti desa adat.
Hadirnya  desa  adat  dikarenakan
Indonesia  memiliki  berbagai  macam  adat dan budaya sehingga dalam sebuah daerah memiliki ciri khas masing-masing.
Perbedaan yang mendasar antara desa dinas dengan  desa  adat  adalah  pemerintahannya masih  dipengaruhi  oleh  budaya  dan  adat yang  sangat  kuat,  baik  dalam  kehidupan social  maupun  system  pemerintahannya sendiri  (Dinata:2016:20).  Salah  satu  desa adat yang ada adalah Pemerintahan Nagari di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Dibawah  ini merupakan bentuk dari struktur desa dinas dan desa adat atau nagari yaitu :

## Bagan 1
Struktur Pemerintahan Desa Dinas
Sumber : Olahan Penulis, 2020
Bagan 2
Struktur Desa Adat
Sumber : Olahan Penulis, 2020
Adat  Minangkabau  mempunyai desa  adat  yakni  nagari.  Sebuah  nagari dipimpin  oleh  Wali  Nagari  yang  dipilih oleh masyarakat nagari. Penghulu- penghulu yang tergabung dalam Kerapatan Adat  Nagari  atau  KAN  yang  merupakan lembaga pemusyawaratan dan pemufakatan adat  tertinggi  yang  keanggotaannya  sesuai dengan  adat  salingka  nagari  (Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun
Kerapat an adat Nagari (KAN) Wali Nagari BAMUS Nagari
Sekretar is Nagari Perang kat Nagari Wali Jorong BPD Kepala Desa
Sekretaris Desa Perangkat Desa Kepala Dusun
2007  tentang  Pemerintahan  Nagari).  KAN memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan Wali Nagari dan KAN memiliki wewenang dalam  urusan  yang  berkaitan  dengan  adat. Salah  satunya  dalam  proses  perencanaan pembangunan  sangat  dibutuhkan  agar perencanaan dapat dilakukan dengan lancar dan  tidak  ada  permasalahan  yang  terjadi kedepannya  seperti  permasalahan  tanah, pelanggaran  adat  salingka  nagari  dan permasalahan  yang  dapat  merusak  norma dan adat yang berlaku di nagari tersebut.
Salah  satu  nagari  yang  ada  di Sumatera Barat adalah Nagari Nan Tujuah yang  berada  di  Kecamatan  Palupuh, Kabupaten  Agam.  Nagari  Nan  Tujuah memiliki  tiga  belas  Jorong  yaitu  Lariang, Simauang  Mudiak,  Simauang  Hilia,  Air Kijang,  Haraban,  Sipisang,  Bateh  Sariak, Sungai  Baluka,  Tunggua  Banio  Bateh Rimbang,  Kuran-kuran,  Sariak  Laweh,
Paninggiran Ateh, dan Paninggiran Bawah. Di Nagari Nan Tujuah kekerabatannya  masih  sangat  dirasakan sampai  saat  ini.  Hal  ini  dikarenakan  di Nagari  Nan  Tujuah  memiliki  7  suku  yang pertama kali mendiami nagari tersebut yaitu suku  sikumbang,  suku  koto,  suku  piliang, suku jambak, suku tanjung, suku chaniago dan  suku  melayu. Masing-masing  suku memiliki
perwakilan niniak mamak/penghulu  dalam  Kerapatan  Adat Nagari (KAN) yang menjadi pemimpin dan bertugas  untuk  melindungi  suku/kaum tersebut.
Secara  garis  besar  Pemerintahan Nagari  Nan  Tujuah  dilaksanakan  oleh  3 lembaga  yang  saling  berkaitan  dan memiliki  hubungan  yang  saling  terkait dalam adat. Lembaga Eksekutif terdiri dari Wali  Nagari  dan  Perangkat  Nagari  serta Wali  Jorong.  Lembaga  Legislatif  yang terdiri  dari  BAMUS  Nagari  yang merupakan  anak-kemanakan  dari  niniak mamak  Nagari  Nan  Tujuah.  Dan  Nagari Lembaga Yudikatif yaitu KAN yang terdiri dari Niniak Mamak/Penghulu setiap suku di Nagari.  Ketiga  lembaga  tersebut  saling berkoordinasi  dalam  menjalankan  roda pemerintahan di Nagari Nan Tujuah.
Setiap  suku/kaum  di  Nagari  Nan Tujuah  memiliki  tanah  ulayat  atau  tanah yang  dimiliki  bersama.  Dengan  begitu,  di Nagari  Nan  Tujuah  mayoritas  tanah  atau wilayahnya dimiliki oleh suatu suku/kaum tersebut.  Hal  ini  menjadikan  perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Nan Tujuah terbatas. Walaupun  Pemerintahan  Nagari  Nan Tujuah memiliki sumber daya manusia dan dana  untuk  melakukan  pembangunan tertentu, tetapi tidak mendapatkan izin atau hibah  tanah  dari  suatu  suku/kaum  maka pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan (Dewi Anggariani,2013:80) Oleh karena  itu  pembangunan  di  Nagari  Nan Tujuah  hanya  berupa  perbaikan  jalan  atau pun  renovasi  bangunan  seperti  posyandu dan  masjid  saja.  Serta  pembangunan  yang dilakukan di atas tanah milik Pemerintahan
Nagari.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari Rencana  Kerja  Pembangunan  (RKP)
Nagari  Nan  Tujuah  Tahun  2019  yang pembangunan-pembangunan di setiap jorong  tersebut  hampir  semuanya  berupa lanjutan pembangunan tahun sebelumnya.
Dalam  usulan  RKP  Tahun  2019 dapat  dilihat  pembangunan-pembangunan yang  akan  dilakukan  oleh  Nagari  Nan Tujuah  pada  tahun  2019.  Pembangunan yang  terdapat  di  dalam  usulan  RKP tahun 2019  terbagi  ke  dalam  tiga  bagian  yaitu jalan,  bangunan  dan  irigasi.  Untuk pembangunan bagian jalan adalah Pembangunan  jalan  usaha  tani  tantram (P.Bawah),  Peningkatan  jalan  usaha  tani parak  subarang  ateh  kapau  (S.Laweh), Peningkatan  jalan  ke  kampung  tandikek (Kuran-kuran), Lanjutan pembangunan dan pemeliharaan  jalan  pemukiman  kampung sungai  baluka  (S.Baluka),  Pembangunan jalan  drainase  jalan  sungai  (S.Baluka),
Peningkatam  jalan  kampung  tampuniak
(Lariang), Pembukaan jalan tarok
(Lariang),  Lanjutan  pembangunan  lingkar kamouang haraban (Haraban), Peningkatan jalan usaha tani mudiak tabek (Air Kijang), Lanjutan  pembangunan  dan  pemeliharaan jalan  pemukiman  kampung  harasam  (Air Kijang),  Pembangunan  dan  pemeliharaan jalan  nagari  datar  jorong  (P.Ateh), Peningkatan  atau  pemeliharaan  jalan kampung padang manggis-paluganan (S.Hilia),  dan  Pembukaan  jalan  sepanjang
DAS  dari  rawang  ke  kapalo  kinci (Sipisang).
Pembangunan  tersebut  ditentukan oleh  masyarakat  nagari  di  masing-masing jorong  melalui  Musrenbang  Jorong.  Dua jorong hanya mengajukan 1 usulan karena terhambat  dengan  hibah  tanah  atau perizinan dari pemilik tanah dari suku/kaum yang  ada  di  dua  jorong  tersebut.  Oleh karena  itu  usulan  pembangunan  yang lainnya  ditolak  oleh  tim  verifikasi pembangunan nagari. Dalam pembangunan di  Nagari  izin  dari  niniak  mamak  suatu suku/kaum sangat penting untuk didapatkan karena jika tidak mendapat izin dari niniak mamak,  maka  pembangunan  yang  akan dilakukan  di  wilayah  tersebut  tidak  dapat dilakukan.  Perizinan  hibah  tanah  tersebut tidak  diberikan  dikarenakan  ketakutan suatu  suku/kaum,  yang  jika  pembangunan tersebut  dilakukan  dapat  merugikan  dan membahayakan suku/kaum tersebut.
Problem  lain  dalam  pembangunan infrastukrur adalah keberadaan KAN yang ada  di  Nagari  Nan  Tujuah  kurang berkoordinasi dengan pemerintahan nagari dalam  proses  perencanaan  pembangunan. Terlihat dari Rencana Kerja Pembangunan
Tahun 2019 Nagari Nan  Tujuah, pembangunan  di  dua  jorang  yaitu  Jorong Haraban dan Jorong Paninggiran Ateh tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak dapat izin  dari  niniak  mamak  suku/kaum  di Jorong tersebut. Hal ini dapat terselesaikan jika  KAN  yang  merupakan  lembaga
kemasyarakatan  yang  memiliki  tugas berkaitan  dengan  adat  dapat  melakukan musyawarah  dengan  suku/kaum  di  dua jorong tersebut.
.

## LANDASAN TEORI

## Kekerabatan dan Politik
Keluarga dalam pengertian antropologi adalah  suatu  jenis  kelompok  kekerabatan atau  biasa  disebut  kelompok  persaudaraan atau  komunalisme.  Suatu  suasana  sosial dimana semua kelompok memiliki hubungan  dalam  ikatan  keluarga  (Marzali 2007:159). Dalam makna lain, ada beberapa anggapan yang menyatakan bahwa kekerabatan  tidak  menjadi  bagian  penting dalam  politik.  Karena  politik  dianggap dekat  dengan  rasionalitas,  sehingga hubungan  keluarga  tidak  menjadi  unsur penting  dalam  politik.  Dalam  hal antropologi  politik,  menurut  Balandier (1986) antropologi politik tidak
memposisikan  kekerabatan  dan  politik sebagai  satu  kesatuan  yang  terpisah, melainkan  saling  berkaitan  satu  dengan yang  lain.  Bahkan  ada  hubungan  yang kompleks.  Untuk  itu,  tulisan  ini  akan menjelasakan  hubungan  antara  sistem kekerabatan dengan pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan nagari di adat  Minangkabau  Sumatra  Barat.  Guna memperjelas  penjelasan  maka  terdapat indicator dalam politik kekerabatan Berikut indikator  politik  kekerabatan  dalam
hubungannya dengan pembangunan infrastruktur:
1. Rujukan Geneologisnya Eksplisit atau Implisit. Dalam hal ini dilihat
dari metode keturunan baik patrilineal  maupun  matrilineal. Terutama mengkondisikan kewargaan  dalam  masyarakat  serta hubungan-hubungan dala, kelompok-kelompoknya. 2. Sifat Unit-unitnya Koporasi atau
Non-Korporasi. Menggunakan simbol-simbol  umum  dari  para anggotanya,  mewajibkan  praktek- praktek  tertentu  dan  kelompok tersebut beroposisi sebagai unit-unit yang  berbeda.  Bobot  politiknya adalah konsekuensi dari karakteristiknya yaitu peranan
politiknya  yang  ditentukan  lebih kurang  atas  landasan  hubungan timbal  balik  antar  kelompok- kelompok  tersebut  lebih  dari hubungan internal yang membentuknya. 3. Hadir  atau  tidaknya  sebuah Hirarki Perjenjangan dan
Hirarki Stratifikasi. Dalam sistem ini ada pembeda antara orang-orang unggul  yang  namanya  dipakai sebagai identifikasi kelompok garis keturunan  dan  kelompok  usia, orang-orang yang memiliki prestise
(sukses dalam material dan kebijaksanaannya)  serta  pemandu
politik  yang  melengkapi  dua sebelumnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut  berasal  dari  naskah  wawancara, dokumentasi  pribadi  dan  dokumen  resmi lainnya.  Menurut  Bogdan  dan  Biklen penelitian  kualitatif  adalah  salah  satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  ucapan  atau  tulisan  dan perilaku  orang-orang  yang  diamati  (Pupu Saeful  Rahmat,  2009:1-8)  Jenis  data  yang digunakan adalah data primer yang didapat langsung  dari  hasil  wawancara  dan  data sekunder  yang  berupa  dokumen-dokumen, buku  ilmiah,  dan  dokumentasi.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah wawancara yang penentuan respondennya menggunakan teknik purposive.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rujukan  Genealogis  di  Nagari  Nan
Tujuah
Nagari  Nan  Tujuah  yang  masuk kedalam  daerah  Luhak  Nan  Tigo  yaitu Luhak Agam memiliki keselarasan berdasarkan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Keselarasan ini berfokus kepada keputusan  yang  diambil  berdasarkan  hasil keputusan  musyawarah  kaum.  Identitas seseorang di dalam kaum berdasarkan garis
keturunan  dari  pihak  ibu  yaitu  Matrilineal (Zulkarnaen:15). Sehingga sesorang memiliki  asal  dan  garis  keturunan berdasarkan dari garis keturunan pihak ibu. Dalam  hal  pembangunan  infrastruktur nagari,  tanah  ulayat  banyak  terdapat  di dalam  nagari  Nan  Tujuah.  Sehingga pembangunan  Infrastruktur  nagari  tidak bisa  semena-mena  diputuskan  oleh  Wali Nagari, perangkat nagari dan Wali Jorong. Hal  ini  harus  diputuskan  melalui musyawarah mufakat baik ditingkat jorong maupun  ditingkat  nigari  (Sayuti  Dt.  Rajo Pengulu.2008:18).  Musyawarah  mufakat tersebut  harus  dihadiri  oleh  semua  unsur masyarakat  Nagari  Nan  Tujuah  dari  unsur cadiak  pandai,  alim  ulama,  pemuda- pemudi,  unsur  bundo  kanduang  dan  unsur niniak  mamak  karena  semua  unsur  di Nagari  Nan  Tujuah  memiliki  hak  yang sama  untuk  menentukan  pembangunan infrastruktur.
Setiap  kepala  kaum  di  Nagari  Nan Tujuah  disebut  sebagai  Datuak/Penghulu dan  sedangkan  kumpulan  dari  datuak- datuak  disebut  niniak  mamak.  Untuk penghulu  kaum  dipilih  langsung  oleh masyarakat  kaum  melalui  musyawarah mufakat kaum. Penghulu tersebut nantinya sebagai pemimpin dan perwakilan kaum di nagari  Nan  Tujuah  (Sayuti  Dt.  Rajo Pengulu.2008:97). Termasuk perwakilan di dalam  lembaga  Kerapatan  Adat  Nagari dipilih  berdasarkan  musyawarah  oleh seluruh  kaum  Nagari  Nan  Tujuah.  Setiap
suku  tidak  semuanya  mempunyai  wakil dalam  KAN  tetapi  semua  penghulu langsung  menjadi  perwakilan  di  Tapatan Adat  Nagari.  Ketua  TAN  di  Nan  Tujuah langsung  menjadi  wakil  ketua  KAN  tanpa melalui musyawarah KAN.
Tetapi  pada  saat  ini  fungsi  niniak mamak dalam pemerintahan nagari sedikit berkurang dikarenakan aturan yang berlaku. Peraturan yang diterapkan sedikit menghilangkan fungsi niniak mamak dalam nagari.  Hal  tersebut  yang  menjadikan permasalahan yang timbul akibat perencanaan  pembangunan  infrastruktur, bahkan  pembangunan  infrastruktur  yang biasanya dilaksanakan pemerintahan nagari seperti  perbaikan,  atau  penambahan  jalan yang  sudah  ada  tetapi  dengan  syarat mendapatkan  hibah  tanah  dari  ahli  waris tanah tersebut.
Termasuk dalam proses
perencanaan  pembangunan  infrastruktur nagari.  Pertama  musyawarah  jorong  yang dihadiri oleh masyarakat Jorong dan unsur niniak mamak di Jorong untuk menentukan pilihan  pertama  dan  kedua  pembangunan infrastruktur  di  Jorong  tersebut.  Dalam musyawarah Jorong inilah nantinya niniak mamak  dapat  mengajukan  pembangunan infrastruktur  berserta  izin  hibah  tanah. Walaupun seorang penghulu tidak memutuskan  secara  langsung  tetapi  niniak mamak  dapat  mempengaruhi  kebijakan dalam  pembangunan  infrastruktur  nagari.
Niniak mamak dapat mengawasi
pemerintahan  nagari  agar  menghindari konflik  dengan  salah  satu  kaum  di  Nagari Nan  Tujuah.  Dikarenakan  tanah  di  nagari Nan  Tujuah  banyak  dimiliki  oleh  kaum yang ada. Butuh koordinasi dan kerjasama yang  terjalin  diantara  pemerintahan  nagari dan  penghulu.  Pemerintahan  nagari  yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan memberikan fasilitas serta memajukan nagari dan niniak mamak  bertugas  sebagai  pemimpin  untuk membimbing  anak-kemanakannya  agar tetap  membudayakan  norma-norma  adat Minangkabau. Setelah musyawarah mufakat jorong, hasilnya dari musyawarah tersebut dibawa dalam musyawarah nagari untuk memutuskan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.  Dapat  dilihat  bahwa  semua keputusan  di  Nagari  Nan  Tujuah berdasarkan hasil musyawarah mufakat dan melibatkan semua unsur masyarakat.
Pembangunan Jalan Kampung Tampuniak  di  Jorong  Lariang  merupakan usulan  pertama  yang  ditentukan  oleh masyarakat Jorong Lariang dalam musyawarah  jorong.  Untuk  pembangunan tersebut  melewati  tanah  ulayat  dari  Suku Tanjuang  yang  mendiami  Jorong  Lariang. Setelah  pembangunan  tersebut  ditentukan menjadi  usulan  prioritas,  Wali  Jorong Lariang  langsung  mengurus  urusan  hibah tanah kepada Suku Tanjuang. Wali Jorong Lariang meminta persetujuan ahli waris dan Mamak Kepala Kaum Suku Tanjuang untuk
menggunakan tanah mereka dalam pembangunan. Setelah mendapat persetujuan  hibah  tanah  barulah  Wali
Jorong Lariang mengusulkan pembangunan tersebut  kepada  Pemerintahan  Nagari  Nan Tujuah. Dengan begitu Pembangunan Jalan Tampuniak  dimasukan  kedalam  RKP Tahun 2019 sebagai usulan prioritas Jorong Lariang.

## Sifat  Unit-Unit  Dalam  Nagari  Nan
Tujuah.
Sifat unit Nagari Nan Tujuah yaitu terdiri  dari  tiga  lembaga  yaitu  lembaga eksekutif  terdiri  dari  Wali  Nagari, perangakat  nagari  dan  Wali  Jorong. Lembaga  yudikatif  yaitu  KAN  yang berisikan niniak mamak nagari Nan Tujuah dan lembaga legislatif yaitu BAMUS nagari terdiri dari anggota yang dipilih dari semua unsur  masyarakat  nagari  Nan  Tujuah (Djanaid.2011:3)
Untuk KAN di Nagari Nan Tujuah memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh nagari  lainnya  yang  ada  di  daerah  Luhak Nan Tigo (Djanaid.2011:3). Ciri khas yang dimiliki  tersebut  adalah  memiliki  3  (tiga) corak  adat  yang  berbeda  beradasarkan pembagian  wilayah.  Ketiga  corak  adat tersebut  masing  memiliki  Tapatan  Adat Nagari  atau  TAN  tetapi  tetap  dalam  satu gabungan lembaga kemasyarakatan Nagari yaitu  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN).  Hal tersebut  sedikit  berbeda  dengan  nagari lainnya dikarenakan sebuah nagari
memiliki  satu  corak  adat  yang  dinaungi oleh  KAN.  Tetapi  nagari  Nan  Tujuah memiliki  3  (tiga)  Tapatan  Adat  yang berbeda  dalam  pelaksanaan  pemerintahan nagarinya.
Selain  adanya  Kerapatan  Adat Nagari  juga  ada  lembaga  BAMUS  atau Badan  Permusyawaratan  Nagari  yang bertugas sebagai lembaga legislatif didalam nagari.  BAMUS  nagari  dipilih  dari  segala unsur yang ada di masyarakat nagari yaitu unsur  niniak  mamak,  alim  ulama,  cadiak pandai,  bundo  kanduang  dan  pemuda- pemudi.  Untuk  pembentukan  BAMUS Nagari,  Wali  Nagari  mengundang  seluruh unsur  masyarakat  diatas  dan  dipilih  dari masing-masing  unsur  masyarakat  tersebut untuk  menjadi  anggota  BAMUS  Nagari. Lembaga  BAMUS  dibentuk  sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai salah  unsur  penyelenggara  pemerintahan nagari.
Dalam  pembangunan  Infrastruktur nagari,  BAMUS  Nagari  bekerjasama dengan  Pemerintahan  Nagari  untuk menyelenggarakan  musyawarah  nagari. BAMUS harus mengetahui semua kegiatan yang  dilakukan  nagari  termasuk  dalam proses  perencanaan  pembangunan  nagari. Secara  sederhana  pemerintahan  nagari dijalan oleh tiga lembaga diatas yang saling bekerja  sama  untuk  membangun  nagari. Wali  Nagari  dan  Wali  Jorong  berserta perangkat  nagari  yang  bertugas  untuk
menjalan  pemerintahan  nagari  secara langsung.
Di dalam pembangunan
infrastruktur Nagari Nan Tujuah hubungan kerjasama  ketiganya  sudah  cukup  baik tetapi  koordinasi  antara  Wali  Nagari, perangkat  nagari  dan  Wali  Jorong  dengan lembaga  KAN  dirasa  kurang.  Dilihat  dari perencanaan  pembangunan  tersebut  ada beberapa  masalah  yang  terkait  dengan masalah ulayat kaum. Sehingga pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan. Padahal pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat
membantu  masyarakat  nagari  untuk mempermudah  dalam  kehidupan  sehari- hari.
Salah  satu  syarat  untuk  melakukan pembangunan  tersebut  harus  adanya  surat hibah  tanah  dari  ahli  waris  tanah  yang disetujui  oleh  niniak  mamak.  Untuk mendapatkan  izin  dari  niniak  mamak  dan penghulu kaum banyak pertimbangan yang harus  dipikirkan  oleh  niniak  mamak  di dalam musyawarah mufakat. Pembangunan infrastruktur  yang  sudah  diputuskan  di dalam  musyawarah  jorong  yang  pada  saat itu belum ada izin hibah tanah dapat ditunda untuk melaksanakan
pembangunan infrastruktur  tersebut.  Bahkan  izin  hibah tanah tersebut tidak diberikan dikarenakan banyaknya  pertimbangan  dari  niniak mamak.  Hal  inilah  yang  membuat permasalahan  di  dalam  pembangunan infrastruktur  nagari  Nan  Tujuah  terutama
dalam bagian pembangunan jalan. Biasanya pembangunan  infrastruktur  yang  berkaitan dengan jalan yang sudah diputuskan adalah lanjutan  pembangunan  infrastruktur  tahun sebelumnya.  Oleh  karena  itu  inovasi pembangunan  infrastruktur  pembangunan terbatas.
Pertentangan atau perbedaan pendapat sering terjadi diantara Pemerintahan Nagari dengan niniak mamak nagari  Nan  Tujuah  saat  diadakannya musyawarah nagari dan musrenbang nagari. Perbedaan  pendapat  yang  terjadi  karena kesalahan  dalam  pemahaman  tentang Peraturan  Bupati  Nomor  50  Tahun  2018. Jika  niniak  mamak  mengusulkan  sebuah kegiatan  ataupun  usulan  pembangunan tetapi  didalam  peraturan  penyusunan  RKP Nagari  tidak  terdaftar  nama  kegiatan tersebut.  Sedangkan  dalam  pengusulan nama  kegiatan  pembangunan  nagari  harus sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun  2018.  Dalam  hal  ini  niniak mamak yang  masih  belum  mengerti  tentang mekanisme  penyusunan  RKP  nagari menganggap  bahwa  pemerintah  nagari yang terdiri dari Wali Nagari, Wali Jorong dan  Perangkat  Nagari  tidak  melakukan tugas  dengan  baik  atau  tidak  bisa mengusahakan  pendapat  dari  niniak mamak.
Tetapi di dalam Nagari Nan Tujuah peran  dari  niniak  mamak  sudah  mulai memudar  dan  tidak  kuatnya  posisi  niniak mamak secara hukum atau belum jelasnya
posisi niniak mamak didalam pemerintahan nagari.  Dengan  kurangnya  koordinasi antara  pemerintahan  nagari  dengan  niniak mamak  terdapat  beberapa  permasalahan didalam pembangunan infrastruktur nagari Nan  Tujuah.  Salah  satunya  adalah permasalahan yang terjadi pada RKP tahun 2018  yang  ada  dua  Jorong  yaitu  Jorong Paninggiran  Ateh  dan  Jorong  Haraban hanya  dapat  memajukan  satu  usulan prioritas  pembangunan  dikarenakan  tidak mendapat  hibah  tanah.  Hibah  tanah  tidak diberikan  oleh  salah  satu  kaum  di  jorong tersebut.  Sehingga  jorong  Haraban  hanya dapat mengajukan satu pembangunan yaitu
Lanjutan  Pembangunan  Jalan  Lingkar Kampuang  Haraban.  Sedangkan  jorong Paninggiran Ateh mengajukan
Pembangunan  dan  Pemeliharaan  Jalan
Nagari Datar Jorong. Kedua pembangunan jalan  tersebut  merupakan  jalan  yang sebelumnya  sudah  ada  sejak  dulu  atau sudah diberikan oleh ahli waris dan niniak mamak tanah tersebut.

## Hirarki  dalam  Masyarakat  Nagari  Nan
Tujuah.
Hirarki  dalam  Nagari  Nan  Tujuah merupakan  hirarki  perjenjangan  dimana pembedaan    di  dalam  Nagari  Nan  Tujuah adalah  pembeda  kelompok  usia.  Adanya niniak  mamak  yang  dianggap  orang  yang paling dituakan dan dihormati tidak hanya didalam kaumnya saja tetapi juga di nagari Nan  Tujuah.  Ada  pemuda-pemudi  yang
merupakan  anak-kemenakan  dari  niniak mamak tersebut sebagai pewaris untuk tetap menjaga  nilai-nilai  adat  Minangkabau. Tetapi  niniak  mamak  tidaklah  selalu berisikan  orang  yang  usianya  sudah  tua saja, melainkan seorang datuak bisa berusia muda  asalkan  sudah  mempunyai  syarat untuk  menggantikan  datuak  sebelumnya. BAMUS  nagari  menjadi  tempat  untuk niniak mamak dan pemuda-pemudi tersebut untuk  saling  bekerjasama  dikarenakan BAMUS  Nagari  Nan  Tujuah  berisikan anggota  yang  berasal  dari  segala  unsur masyarakat. Untuk pembangunan Infrastruktur nagari BAMUS yang sebagai lembaga  yang  mengawasi  jalannya  dari awal  perencanaan  sampai  pelaksanaan pembangunan  tersebut.  dan  bekerja  sama dengan  KAN  dan  Wali  Nagari,  perangkat nagari dan Wali Jorong untuk menentukan pembangunan  infrastruktur  yang  benar- benar dibutuhkan oleh masyarakat nagari.
Menurut  HM.  Fried  bahwa  hirarki perjenjang  ditandai  dengan  adanya  tiga kelompok  didalam  masyarakat.    Ada kelompok  yang  terdiri  dari  orang-orang yang  unggul  dan  mewakili  suku/kaumnya yaitu  niniak  mamak.  Sedangkan  untuk kelompok  prestise  yaitu  orang  yang memiliki hak dari harta pusaka kaum yaitu ahli  waris  dalam  suku/kaum.  Dan  ada kelompok yang melengkapi kedua kelompok  sebelumnya  yaitu    BAMUS Nagari  dan  Pemerintahan  Nagari  sebagai pemandu politik. Masing-masing kelompok
memiliki  peran  didalam  pembangunan infrastruktur jalan.
Kelompok  yang  terdiri  dari  orang unggul  dan  mewakili  suku/kaumnya  yaitu niniak mamak memiliki peran yang sangat penting  dalam  pembangunan  infrastruktur jalan. Peran niniak mamak adalah memberi izin  dan  mengajukan  saran  lokasi  untuk melakukan  pembangunan  infrastruktur jalan  tersebut.  Pemberian  izin  dan  hibah tanah  untuk  pembangunan  infrastruktur jalan  sangatlah  penting  untuk  didapatkan. Jika  niniak  mamak  tidak  memberikan  izin dan  hibah  tanah  maka  pembangunan infrastruktur  jalan  baru  yang  akan  dibuka tidak  dapat  dilakukan.  Oleh  karena  itu biasanya untuk menghindari itu
pembangunan  infarstruktur  yang  dipilih pada  bagian  bangunan  seperti  renovasi Masjid  atau  pun  pos  ronda.  Seperti  dalam RKP  Nagari  tahun  2018  Jorong  Sipisang dan  Jorong  T.Banio/B.Rimbang  memilih untuk  Rehap/Perbaikan  Masjid  Nurul Hikmah dan Pembangunan dan Pemeliharaan  Pos  Ronda.  Oleh  karena  itu izin  dan  hibah  tanah  tanah  dari  niniak mamak suku/kaum sangatlah penting untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Kelompok  prestise  yaitu  kelompok yang  memiliki  pengaruh  dalam  keputusan pemberian  izin  hibah  tanah  dalam pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Nan Tujuah. Kelompok prestise ini adalah ahli waris yang memiliki hak untuk semua harta  pusaka  suku/kaum.  Ahli  waris
didalam adat Minangkabau adalah perempuan  yang  ada  di  suku/kaum.  Hal tersebut  berdasarkan  garis  keturunan  yang diterapakan oleh orang Minangkabau yaitu sistem  matrilineal.  Ahli  waris  dapat memberikan  tanah  suku/kaum  untuk dilakukan pembangunan infrastruktur jalan. Jika seorang ahli waris ingin menghibahkan tanahnya  untuk  nagari,  maka  ahli  waris tersebut  dalam  melaporkannya  kepada pemerintahan nagari. Oleh karena itu dalam pemberian  izin  hibah  tanah  tidak  hanya memerlukan izin niniak mamak saja tetapi ahli waris juga memiliki peran yang sangat penting  untuk  pembangunan  infrastruktur jalan di Nagari Nan Tujuah.
Sedangkan untuk kelompok pemandu  politik  di  Nagari  Nan  Tujuah adalah  Wali  Nagari,  Wali  Jorong  dan Perangkat Nagari. Mereka akan hadir dalam pembangunan  infrastruktur  jalan  sebagai kelompok yang menyelenggarakan pembangunan tersebut. Pemerintahan nagari  dan  BAMUS  Nagari  merupakan kelompok  yang  mengadakan  hal-hal  yang perlu dilakukan untuk melakukan pembangunan  infrastruktur  jalan.  Baik dalam penetuan pembangunan infrastruktur jalan maupun menyediakan dana yang akan digunakan. Dengan kerjasama yang terjalin antara  ketiga  kelompok  tersebut  barulah perencanaan  pembangunan  infrastruktur jalan dapat dilakukan.

## PENUTUP
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Nagari  Nan  Tujuah  menerapkan  garis keturunan  Matrilineal  yang  berdasarkan garis  keturunan  pihak  ibu.  Identitas  dan posisi  seseorang  di  dalam  masyarakat ditentukan  berdasarkan  garis  keturunan. Dalam hal sifat dari unit ada tiga lembaga yaitu  Pemerintahan  nagari  yaitu  Wali Nagari, Wali Jorong dan perangkat sebagai eksekutif,  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN) sebagai  yudikatif  dan  BAMUS  Nagari sebagai legislatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki  peran  di  dalam  pembangunan infrastruktur nagari Nan Tujuah. Sedangkan dalam  Heirarki  Nagari  Nan  Tujuah mengenal istilah hirarki perjenjangan yang dikelompokan berdasakan kelompok umur. Di  Nagari  Nan  Tujuah  kelompok  tersebut diatur  tentang  cara  mereka  berinteraksi sesuai dengan adat Minangkabau.

## DAFTAR RUJUAN
Aminah, Siti. 2014. Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal. Jakarta :
Kecana Prenadamedia Grup. Anggariani, Dewi. Politik Kekerabatan. Jurnal politik Profetik. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013 Balandier, Georges. 1986. Antropologi Politik . Jakarta. CV. Rajawali. Djanalis Djanaid, dkk. 2011. Manajemen Dan Leadership Dalam Budaya Minangkabau . Malang : UB Press Dinata. 2016. Eksistensi Model Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat Pada Era Otonomi Daerah (Studi Pada Nagari Limo Kaum
Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)
Irawan, Nata,  2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Sayuti Dt. Rajo Pengulu. 2008. Tau Jo Nan Ampek (Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau. Padang : Mega Sari Kerjasama Sako Batuah Saifullah dan Febri Yulika. 2017. Pertautan Budaya-Sejarah Minangkabau & Negeri Sembilan. Padang Panjang Timur : Institut Seni Indonesia Padang Panjang Saeful Rahmat, Pupu. Penelitian Kualitatif. EQUILIBRUM. Vol. 5. No. 9. Januanri – Juni 2009: 1-8.
Zulkarnaini. Minangkabau Ranah Nan Den Cinto Budaya Alam Minangkabau. Bukittinggi : Usaha Ikhlas.
Regulasi : Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
Sumber lainnya : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.
bbbb