SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, January 2024; 1-18 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.39834 alauddin.ac.id/index.php/shautuna - https://journal.uin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pemenuhan  Hak  Biologis  Narapidana  dalam  Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar; Analisis Maqashid al-Syariah
Fulfillment  of  Human  Rights  of  Prisoners  in  the  Implementation  of Marriage  in  Makassar  Class  I  Penitentiary;  Analysis  of  Maqashid  al- Shariah
Nur Arfianty Yunus 1* , Andi Muhammad Akmal 2 , Abdul Rahman Qayum 3 , Nadyatul Hikmah Shuhufi 4
1 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar, Indonesia 23 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
4 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia E-mail: 1 nurarfianty15@gmail.com, 2 rahman.qayum@uin-alauddin.ac.id, 3 andi.akmal@uin-alauddin.ac.id,
4 nadyatul2000@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 22 Juli 2023] [Reviewed: 02 Agustus 2023] [Revised: 07 November 2023] [Accepted: 06 Desember 2023] [Published: 20 Desember 2023]

## How to Cite
Yunus,  Nur  Arfianty,  Andi  Muhammad  Akmal,  Abdul  Rahman  Qayum, and  Nadyatul  Hikmah  Shuhufi.  2024.  “Fulfillment  of  Human  Rights  of Prisoners  in  the  Implementation  of  Marriage  in  Makassar  Class  I  Penitentiary:  Analysis  of  Maqashid  Al- Shariah”.  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah
Mahasiswa Perbandingan Mazhab 5 (1), 1-18. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39834

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  dan  menganalisis  pemenuhan  hak  biologis  narapidana yang  mempertahankan  perkawinan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Makassar  dengan menggunakan  pendekatan  Maqashid  al-Syariah.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi  lapangan dan  pengumpulan  data  primer  serta  sekunder.  Fokus  utama  adalah  mengidentifikasi  dan mengevaluasi  implementasi  hak  biologis  narapidana  dalam  konteks  mempertahankan perkawinan  di  lingkungan  penjara.  Dalam  konteks  Maqashid  al-Syariah,  konsep  hak  biologis narapidana,  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  keseimbangan  dalam  Islam. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana lembaga pemasyarakatan di  Makassar  Kelas  I  memperlakukan  narapidana  yang  berusaha  mempertahankan  perkawinan mereka.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menjelaskan  dampak  dan  relevansi  dari  pemenuhan  hak biologis terhadap kesejahteraan narapidana  dan stabilitas perkawinan.  Konsep pemenuhan hak biologis  narapidana  di  tinjau  dari  Maqashid  al-Syariah  ditunaikan  sesuai  kesanggupan  masing- masing.  Berbeda  halnya  jika  suami  atau  istri  berstatus  narapidana  yang  harus  mendekam  di dalam  jeruji  besi  tentunya  pemenuhan  hak  biologis  sudah  tidak  dapat  di  optimalkan.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  realitas  pemenuhan  hak  biologis  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan  kelas  I  Makassar  dibatasi  berdasarkan  kebijakan  yang  berlaku  bagi  narapidana yang masih memiliki ikatan sah perkawinan hanya sebatas membesuk dan berkomunikasi melalui telepon  agar  tetap  menjaga  keharmonisan  rumah  tangga.  Pemenuhan  hak  biologis  narapidana
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
dalam  mempertahankan  perkawinan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Makassar  memiliki tantangan  tersendiri,  seperti  keterbatasan  fasilitas  dan  peraturan  internal  lembaga.  Analisis Maqashid  al-Syariah  memberikan  pandangan  kritis  terhadap  implementasi  hak  biologis narapidana,  dengan  menekankan  pentingnya  keadilan  dan  perlakuan  yang  adil  sesuai  dengan prinsip-prinsip Islam.
Kata kunci: Hak Biologis; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; Maqashid al-Syariah.

## Abstract
This  study  aims  to  explore  and  analyze  the  fulfillment  of  the  biological  rights  of  prisoners  who maintain marriage in Makassar Class I Penitentiary using the Maqashid al-Sharia approach. This research  was  conducted  through  field  studies  and  primary  and  secondary  data  collection.  The main focus is to identify and evaluate the implementation of the biological rights of prisoners in the  context  of  maintaining  marriage  in  a  prison  environment.  In  the  context  of  Maqashid  al- Sharia,  the  concept  of  biological  rights  of  prisoners,  considers  the  principles  of  justice  and balance in Islam. This study provides a comprehensive picture of how prisons in Makassar Class I treat inmates who try to maintain their marriages. In addition, this study also explains the impact and  relevance  of  the  fulfillment  of  biological  rights  on  the  welfare  of  prisoners  and  marital stability.  The  concept  of  fulfilling  the  biological  rights  of  prisoners  in  review  from  Maqashid  al- Sharia is carried out according to their respective capabilities. Unlike the case if the husband or wife is a prisoner who must languish in bars, of course, the fulfillment of biological rights cannot be optimized. The results showed that the reality of fulfilling the biological rights of prisoners in Makassar class I correctional institutions was limited based on the policy that applies to prisoners who still have a legal marriage bond only limited to visiting and communicating by telephone in order  to  maintain  household  harmony.  The  fulfillment  of  prisoners'  biological  rights  in maintaining  marriage  in  Makassar  Class  I  Penitentiary  has  its  own  challenges,  such  as  limited facilities  and  internal  regulations  of  the  institution.  Maqashid  al-Sharia's  analysis  provides  a critical view of the implementation of prisoners' biological rights, emphasizing the importance of justice and fair treatment in accordance with Islamic principles.
Keywords: Biological Rights; Inmate; Prison; Maqashid al-Sharia.

## Pendahuluan
Salah  satu  langkah  atau  cara  untuk  mengikat  hubungan  dua  insan  manusia  dengan ikatan yang sah disebut dengan perkawinan . 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkhusus di pasal 1 (satu) menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antar  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan  tujuan  dari  perkawinan  adalah  kehidupan  yang Sakinah,  mawaddah,  dan warahmah. 2 3  (tiga)  tujuan  tersebut  maka  manusia  bertingkah  laku  dalam  menjalankan
1 Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara  Mazhab  Syafi’i  Dan  Hanafi,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  2  (2020):  212 – 29, https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817.
2 Andi  Muhammad  Akmal  and  Mulham  Jaki  Asti,  “Problematika  Nikah  Siri,  Nikah  Online  Dan  Talak  Siri  Serta Implikasi  Hukumnya  Dalam  Fikih  Nikah,” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 21,  no.  1  (2021):  45 – 59, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
kehidupannya  dengan  memperhatikan  tendensi  dari  tujuan  dasar  tersebut,  tidak  dapat dipungkiri  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  karena  suami  isteri memiliki latar belakang yang berbeda, suku, kebiasaan, serta kepribadiannya masing-masing. 3 Abraham Maslow seorang psikologi humanistik mengatakan bahwa Kebutuhan manusia secara  mutlak  adalah  kebutuhan  fisiologis.  Kebutuhan  yang  sangat  mendasar  ini  sudah seharusnya terpenuhi lebih dulu agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan  yang  lain.  fisiologis  meliputi;  pemenuhan  kebutuhan  oksigen,  cairan  (minuman), nutrisi (makanan), homeostasis, aktivitas, serta pemenuhan seksual. Kebutuhan seksual sudah menjadi salah satu kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi agar tercapai kelangsungan hidup dan  jika  kebutuhan  ini  tidak  tercapai  maka  mengakibatkan  menyimpangan  seksual. 4 Ketika seorang  individu  melakukan  pelanggaran  norma  (aturan  atau  ketentuan  yang  mengikat) dilakukan  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja  serta  dapat  merugikan  orang  lain  maka  segala konsekuensi orang tersebut harus menjalani proses pemeriksaan maupun hukuman di Lembaga Pemasyarakatan demi mewujudkan tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
Menurut  teori  Kemauan  ( will  Theory) dan  Teori  bunga,  kedua  teori  tersebut mencerminkan pandangan yang berbeda perihal hak dan kepentingan pemilik. Teori kemauan menekankan  pentingnya  mendahulukan  keinginan  pemilik  diatas  kepentingan  banyak  pihak, sedangkan  teori  bunga  menekankan  perlindungan  dan  kemajuan  kepentingan  pemilik.  Kedua teori  ini  sudah  berkembang  seiring  sejarah  peradaban  manusia  dan  mencerminkan  cara berbeda dalam memperlakukan hubungan manusia. 5
Narapidana  sebagai  terpidana  yang  sedang  menjalani  pidana  penjara  untuk  waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, atau yang sedang menjalani pembinaan dilembaga pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan
3 Rizma  Syamwali  Putri,  Muh  Jamal  Jamil,  and  Muh  Rasywan  Syarif,  “Efektivitas  BP4  KUA  Kecamatan  Lilirilau Kabupaten  Soppeng  Dalam  Meminimalisir  Perceraian  Pada  Masa  Pandemi  Covid- 19  Perspektf  Hukum  Islam,” Qa ḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 502 – 18, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27340.
4 Hannani, Hamza Abed Al Karim Hammad, and Zulfahmi AR, “Tracing the Rules of Sexual Abnormality in the Islamic Jurisprudence,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 5, no. 1 (2023): 1 – 17, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.vi.35794.
5 Herlina  Ramadhani  and  Zulhasari  Mustafa,  “Pemenuhan  Hak  Narapidana  Ibu  Menyusui  Di  Lembaga Permasyarakatan  Kelas  IIa  Sungguminasa;  Perspektif  Mazhab  Al- Syafi’i  Dan  Maliki,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa
Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2023): 29 – 41, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.29928.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
| 4
istilah  penjara. 6 Narapidana  sebagai  manusia  sudah  seharusnya  menikmati  hak-hak  dasar seperti  manusia  yang  lain.  Narapidana  memungkinkan  akan  terkena  penyakit  HIV/AIDS, ganggungan  reproduksi  dan  penyakit  kelamin  yang  menular  lainnya  jika  narapidana  tidak mengatur pola perilaku seksualnya selama berada di penjara.
Menjaga  salah  satu  kesehatan  narapidana  maka  diperlukanlah  fasilitas  untuk menghindari penyimpangan seksual. Merujuk pada Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan,  terdapat  pada  Pasal  72  point  a  mengatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, dan tanpa paksaan dengan pasangan yang sah“. Sej alan dengan itu telah dinyatakan dalam QS Al – Baqarah/2 : 223. Terjemahnya:
“Istri -istrimu  adalah  (seperti)  tanah  tempat  kamu  bercocok  tanam,  maka  datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki“ . 7
Dapat  dipahami  bahwasanya  hubungan  biologis  suami  dan  istri  yang  sah  di  ibaratkan seperti  tempat  bercocok  tanam  maka  datangilah  ditempat  untuk  menanam  keturunan  sama seperti kebun. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa yang namanya ladang (tempat bercocok  tanam)  pada  wanita  adalah  kemaluannya  yaitu  mani  bersemi  untuk  mendapatkan keturunan. 8
Penyaluran  hubungan  seksual  suami  dan  istri  bukan  hanya  sebagai  kebutuhan  utama akan tetapi menjadi tujuan kebahagian karena mampu menguatkan hubungan emosial dengan harapan menumbuhkan rasa cinta, saling menghormati, dan melanjutkan keturunan. 9 Berkaitan dengan  itu  pada  dasarnya jima’ (bersetubuh)  dengan  istri  hukumnya  adalah  mubah  dan  ini sudah menjadi hukum dasar dari jima’ karena hubungan yang awalnya hukum haram menjadi halal  dan  boleh  dilakukan  oleh  suami  dan  istri  yaitu jima’ (bersetubuh).  ulama  mazhab  fiqh (syafi’i`,  Maliki,  Hanafi,  Hambali  dan  Ja’fari  )  sepakat  bahwasanya jima’ (bersetubuh)  dengan memasukkan kepala dzakar atau hanya sebagian hasyafah kedalam farji maka diwajibkan untuk
6 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
7 Kementerian  Agama, Al- Qur’an  Dan  Terjemahannya ,  Edisi  2019  (Jakarta:  Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al- Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).
8 Muhammad  Hasbi  Assiddiqi,  “Etika  Hubungan  Seksual  Pasutri  Dalam  QS.  Al -Baqarah  Ayat  223  (Analisis Metodologi Fatwa KUPI)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).
9 Muhammad  Taufiq  and  Anis  Tyas  Kuncoro,  “Pasuwitan  Sebagai  Legalitas  Perkawinan:  Telaah  Hukum  Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati,” Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 1, no. 2 (2018): 53 – 76, https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
mandi, sekalipun mani belum keluar. Imam syafi’I tidak membedakan antara manusia ataupun binatang ketika sudah melakukan jima ’ karena semuanya diwajibkan untuk mandi.
Muhammad Nawawi bin ‘Umar a l-Jawiy, beliau merupakan ulama Makkah yang berasal dari  Banten,  didalam  Kitab  nya  Tausiyah  ‘Ala  Ibn  Qasim  menambahkan  yaitu: seandainya seseorang  bisa  memasukkan  hasyafahnya  ke  dalam  anusnya  sendiri,  maka  ia  mendapatkan hukuman jima’ sehingga diharuskan mandi wajib. 10
Narapidana juga manusia yang harus terpenuhi hak biologisnya walaupun berada dalam lembaga  pemasyarakatan  tidak  hanya  sebagai  keutuhan  utama  agar  menjaga  keharmonisan rumah tangga akan tetapi turut menguatkan hubungan emosial antar suami-istri melalui ikatan perkawinan. 11 Secara umum dikatakan pemenuhan hak biologis dalam keluarga islam kesetaran hak dan kewajiban antara suami dan istri diakui bahwa pemenuhan hak biologis menjadi salah satu  kewajiban  dalam  pernikahan,  namun  harus  berlangsung  dalam  ikatan  saling  setuju  dan penuh  pengertian.  Selain  itu,  suami  istri  memiliki  haknya  masing-masing  seperti  saling mendukung  dan  berlaku  baik  satu  sama  lain  keseimbangan  dalam  hubungan  keluarga  sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

## Literatur Review
Pemenuhan  secara  umum  diartikan  sama  dengan  “implementasi”  dan  “pelaksanaan”. Kata  pemenuhan  mengacu  pada  proses  atau  tindakan  memenuhi  atau  persyaratan,  standar tertentu.  Istilah  ini  digunakan  dalam  konteks  mencapai  tujuan  atau  kewajiban  yang  sudah ditetapkan  dan  kata  pemenuhan  berfokus  pada  upaya  untuk  memastikan  bahwa  sesuatu dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Hak biologis berasal dari  bahasa  Arab  ( قح )  artinya  “benar”  atau  “pasti” sering  digunakan  untuk  menyiratkan keadilan,  kebenaran,  sesuatu  yang  pantas  atau  layak.  Dalam  budaya  Arab  dan  Islam pemahaman tentang konsep “hak” memiliki banyak kompleksitas yang luas dan dapat merujuk pada  berbagai  aspek  kehidupan  manusia  termasuk  hubungan  antara  manusia  dan  Tuhan, manusia dan sesamanya. Sedangkan istilah “Hak biologis” tidak secara umum digunakan dalam
10 Muhammad  Nawawi  bin  ‘Umar  Al -Jawiy, Tausiyah  ‘Ala  Ibn  Qasim  Al -Habib  Al-Gharib (Lebanon:  Dar  Al-Fikr, 1996).
11 Sri  Astuti  et  al.,  “Sexual  Deviation  of  Animals  Between  Law  and  Sharia:  A  Comparative  Analysis,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2021): 118 – 29, https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22017.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
| 6
konteks  seksualitas  atau  hubungan  suami-istri.  Akan  tetapi  istilah  tersebut  tampak  kombinasi antara  konsep  “hak”  dan  “biologis” digunakan  dalam  konteks  yang  lebih  spesifik.  Substansi istil ah  “hak  biologis”  dalam  konteks dijelaskan  bisa  dimaknai  dengan  hak-hak  yang  berkaitan dengan  aspek  biologis  dan  seksualitas  dalam  hubungan  suami-istri  termasuk  didalam  konteks penjabaran  atau  tahanan.  Selanjutnya,  pemenuhan  hak  biologis  sudah  menjadi  salah  satu kebutuhan  dasar  bagi  manusia  yang  harus  dipenuhi.  Dilingkup  masyarakat  bebas  seseorang dapat  menyalurkan  hasrat  seksualnya  sesuai  dengan  keinginan  dan  orientasi  seksual  yang dimilikinya.  Merujuk  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kinsey  yang  menyatakan  bahwa orientasi seksual yang dimaksud yaitu, Heteroseksual, Homoseksual, dan Biseksual.
Berangkat dari pemikiran Sahardjo, S.H. bahwa negara tidak berhak membuat seseorang menjadi  lebih  jahat  dari  sebelum  dia  dipenjarakan.  Serta  tujuan  dari  pemasyarakatan  yaitu membina  narapidana,  maka  yang  dilakukan  pada  sistem  pemasyarakatan  ialah  pendekatan maka  dari  itu  pembinaan  merupakan  faktor  yang  utama  dalam  pemasyarakatan.  Dalam masalah  ini  hubungan  suami  istri  merupakan  hubungan  mitra  yang  saling  membutuhkan  dan melengkapi  sebab  tanpa  adanya  hubungan  kemitraan  (timbal  balik),  maka  akan  sulit  untuk mencapai tujuan perkawinan. Menurut Blacks Law Dictionary mengatakan Conjugal Visit yaitu sebuah  kesempatan  bagi  narapidana  untuk  mendapatkan  hak  biologis  (suami/istri)  yang diberikan  dengan  cara  menginap  dalam  penjara.  Kunjungan  suami-istri  yaitu  sebuah  periode yang dijadwalkan bagi narapidana untuk dikunjungi oleh pasangan sahnya serta menghabiskan waktu untuk beberapa jam atau beberapa hari untuk mendapatkan kebutuhan biologisnya.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  jenis  penelitian  lapangan  atau  disebut Field Reseacrh yaitu  menghimpun  data  dengan  mengadakan  wawancara  langsung. Peneliti menggunakan  pendekatan  yakni  Yuridis  Empiris  dan  Normatif  ( Syar’i ).  kemudian,  data  yang digunakan  oleh  peneliti  ada  dunia  jenis  yaitu  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  objek  yang  diteliti  serta  hasil  temuan  di  lapangan  berupa  wawancara  dan  hasil pengamanatan  yang  diberikan  oleh  informan  dalam  penelitian  ini  yaitu  ;  Kepala  Bidang Pembinaan,  BIMKEMAS,  dan  Narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  kelas  I  Makassar. Selanjutnya,  data  sekunder  Sumber  data  sekunder  berupa  buku – buku,  jurnal  dan  penelitian
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
terdahulu  yang  relevan  dengan  objek  yang  akan  diteliti  sebagai  informasi  dan  referensi. 12 Peneliti memilih lokasi tersebut didasarkan pada penemuan fenomena pola perilaku narapidata terkait pemenuhan seksual dan subjek yang relevan dengan fokus penelitian yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar.

## Hasil dan Pembahasan
1. Realitas  Pemenuhan  Hak  Biologis  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I Makassar.
Pemenuhan hak biologis sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang harus  dipenuhi.  Dilingkup  masyarakat  bebas  seseorang  dapat  menyalurkan  hasrat  seksualnya sesuai  dengan  keinginan  dan  orientasi  seksual  yang  dimilikinya.  Adapun  lembaga pemasyarakatan  yang  menjadi  wadah  pembinaan  bagi  narapidana  sebagai  bagian  akhir  dari sistem  pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana.  tidak  dapat  di  pungkiri  bahwa  banyak kejanggalan atau ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam beragam bentuk, salah satunya yaitu penyimpangan seksual. Sebagaimana yang diketahui tujuan dari sistem peradilan  pidana yakni memulihkan dan memperbaiki pelaku tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara terkait pemenuhan  hak  biologis  di  lembaga  pemasyarakaran  kelas  I  Makassar. Menurut  Muslimin, selaku narapidana narkotika mengatakan;
“ Dari  adanya  kunjungan  itu  saya  merasa  senang  karena  bisa  menyalurkan  hasrat seksual  dan  yang  kutau  dalam  agama  islam  disebut  dengan  pemberian  nafkah  batin. Nafkah  seperti  itu  hanya  sebatas  berpelukan  dan  ketika  dikunjungi  sama  keluarga palingan  melontarkan  canda  tawa  bersama  keluarga  dan  berbagi  keluh  kesah.  Tidak bisa  di  pungkiri  kengininan  untuk  melakukan  hubungan  seksual  itu  ada  tpi  di  lembaga permasyarakatan ini kalau siang ada aktifitas seperti olahraga dan malam mengaji dan kegiatan rohani lainnya . “ 13
Selaras dengan hal tersebut Andry Adi Putra sebagai narapidana yang terkena hukuman pidana pengedar narkotika dengan jenis sabu itu mengatakan;
“ Walaupun pemenuhan hak biologis terkhusus pada kebutuhan seksual tidak terpenuhi secara baik karen saya kalau punya keinginan untuk berhubungan dengan keterbatasan yang ada jadi saya berfantasi saja (khayalan) tetapi kebutuhan biologis secara fisik dari pihak istri maupun keluarga yang lain mereka tetap datang dengan menitipkan barang kepada  petugas  baik  berupa  roti,  kopi,  uang,  pakaian  bahkan  makanan  berat.  Selama
12 Wiratna Surjarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014). h. 74
13 Muslimin (36 Tahun), Narapidana, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 09 Juni 2023.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
saya  sebagai  narapidana  aktifitas  sudah  tidak  sebebas  dulu  jadi  tidak  bisa  mi  lagi berikan nafkah kepada istri dan anak, keadaan begini yang buat istriku harus kerja serta urus usaha yang saya punya untuk penuhi kebutuhan sehari-hari . 14
Selanjutnya,  Muh.  Hamsar  yang  masih  menjalani  hukuman  pidana  dengan  kasus pengedar dan pengguna narkotika mengatakan;
“ Tidak  dapat  di  pungkiri  bahwasanya  di  luar  jadwal  kunjungan  keinginan  untuk berhubungan  seksual  itu  ada  maka  salah  satu  cara  untuk  menyalurkan  hasrat  seksual dengan  cara  mimpi  basah.  Saya  sebenarnya  berharap  ada  peraturan  mengenai pengadaan  bilik  asmara  untuk  melakukan  hubungan  biologis  karena  kalau  tidak  ada bilik asmara memungkinkan terjadi penyimpangan seksual bagi narapidana . “ 15
Kunjungan  yang  selalu  dinantikan  oleh  narapidana  membuat  sangat  antusias  dalam beraktifitas,  serta  akan  menyegarkan  pikiran  dan  badan.  Tetapi  suami  berstatus  narapidana yang  mendekam  dipenjara  menjadi  faktor  yang  menggangu  keharmonisan  rumah  tangga  dan situasi seperti itulah yang berdampak buruk untuk hubungan suami istri. 16 Secara universal ada 2  faktor  yang  dilakukan  laki-laki  maupun  perempuan  untuk  menyalurkan  hasrat  seksualnya. Pertama, menyalurkan keinginan seksual dengan pasangan yang terikat perkawinan secara sah. Kedua, tidak dapat dipungkiri terjadi homoseksual (hubungan antara laki-laki dan laki-laki) atau lesbi  (hubungan  perempuan  dan  perempuan). 17 Penyimpangan  seksual  melanggar  norma hukum  dan  norma  agama  serta  merugikan  diri  sendiri  dan  orang  lain  seperti  beberapa  kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual bahkan penyalahgunaan seksual.
Hasil  wawancara  peneliti  bersama  Ketua  Bidang  Pembinaan  lembaga  pemasyarakatan kelas I Makassar mengemukakan bahwa;
“ Tidak adanya fasilitas ruangan khusus (bilik asmara) yang disediakan untuk narapidana dikarenakan  merujuk  pada  Undang-Undang  RI  Tentang  Pemasyarakatan  tidak disebutkan  dan  tidak  dijelaskan  adanya  kunjungan  untuk  narapidana  melakukan hubungan  seksual  bersama  pasangan  yang  sah.  Walaupun  secara  Undang-Undang  RI ada  namanya  Cuti  Mengunjungi  Keluarga  (CMK)  akan  tetapi  sependek  pengetahuan saya  tidak  diterapkan  didaerah  sulawesi  selatan  selain  karena  Pandemi  melanda  dan para  pimpinan  memiliki  kekhawatiran  bahwa  narapidana  akan  melakukan  pemalsuan dokumen  pribadi  agar  dapat  melakukan  hubungan  seksual.  Kemudian,  untuk menghindari  adanya  penyimpangan  seksual  maka  lembaga  pemasyarakatan  kelas  I
14 Andry Adi Putra, (33 Tahun), Narapidana, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 09 Juni 2023
15 Muh Hamsar, (35 Tahun), Narapidana, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 09 Juni 2023
16 Hasri Hasri and Saleh Ridwan, “Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya  Bagi  Keharmonisan  Keluarga,” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam 2,  no.  3 (2021): 519 – 32, https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19336.
17 Budi Kisworo, “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis,” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2016): 1 – 24, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i1.54.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
Makassar  menyediakan  fasilitas  seperti  lapangan  olahraga,  panggung  ekspresi  dan tempat peribadatan untuk narapidana ”. 18
Hak-Hak  narapidana  telah  dipayungi  oleh  Undang-Undang  RI  No.  22  Tahun  2022 Tentang Pemasyarakatan beberapa hak narapidana yang dicantumkan pada Pasal 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) akan tetapi hasil analisis penulis tidak mendapatkan pasal terkait membangun bilik asmara ( Cojugal Visit) untuk melakukan hubungan seksual bagi narapidana yang memiliki hubungan  sah  perkawinan.  Hal  tersebutlah  yang  mendasari  tidak  tersedianya  bilik  asmara  di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar.
Setelah  menemukan  benang  merah  dari  tidak  terpenuhi  kebutuhan  hak  biologis  maka narapidana melakukan onani/masturbasi atau berfantasi . Masturbasi yaitu kegiatan seksualitas yang  diharapkan  dapat  mencapai  titik  kepuasan  tanpa  melakukan  hubungan  seksual  dan masturbasi  melibatkan  alat  kelamin  sebagai  rangsangan  dan  berdampak  pada  kontraksi  otot menimbulkan  titik  kepuasan  bagi  pelaku. 19 secara  representasi  pendapat  individu  sebagai seorang  dokter  kejiwaan  melakukan onani  atau  berfantasi dianggap  sebagai  hal  yang  normal dari  kehidupan  seksual  seseorang  dan  merupakan  salah  satu  cara  alami  untuk  menyalurkan hasrat  seksual.  Akan  tetapi  ketidakseimbangan  dalam  hal  apapun  termasuk  melakukan onani atau berfantasi akan  berdampak  negatif  pada  kesejahteraan  psikis  seseorang  seperti  ganguan kecemasan serta kesehatan mental.
2. Kemaslahatan  Menyediakan  Bilik  Asmara  Bagi  Narapidana  diLembaga  Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
Berbagai literatur konsepsi pemenuhan hak biologis terkhusus pada pemenuhan seksual tidak  ada  ketentuan  secara  eksplisit  menyatakan  kebutuhan  seksual  menjadi  hak  bagi narapidana.  Akan  tetapi  kebebasan  berekspresi  dapat  dikaitkan  dengan  kebutuhan  seksual. Berekspresi yang dimaksud yaitu menyampaikan gagasan yang mengarah pada ekspresi seksual yang konsensual.
Ditinjau  dari  hukum  Islam  pemerintah  sudah  seharusnya  mengkonstruksikan pemenuhan  biologis  bagi  narapidana,  peneliti  mengacu  pada  kaidah  fikih  yang  diharapkan memperhatikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang akan terlibat:
18 Jayadi (48 Tahun), Kabid Pembinaan, Wawancara , Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar, 08 Juni 2023
19 Fitriani Umar and Achmad Musyahid Idrus, “Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum  Islam,” Shautuna;  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  1  (2020):  96 – 107, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12426.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
ِةَحَلاصَمالِبِ ٌطاوُ نَم ِةَّيِع اَّرلا يَلَع ِماَم ِالْا ُفُّرَصَت Artinya:
“ Ketetapan  atau  kebijakan  imam  (pemimpin)  dibangun  dengan  pertimbangan kemaslahatan”
Islam  sebagai  agama  yang  memiliki  kaidah  fleksibel  yang  mampu  menjawab permasalahan-permasalahan  isu  kontemporer. 20 Penafsiran  kaidah  tersebut  kebijakan  para pimpinan  memiliki  kaitan  yang  horizontal  artinya  ada  hubungan  antara  pemimpin  dan  yang dipimpin  untuk  menciptakan  keadilan.  Selanjutnya,  keputusan  yang  diambil  oleh  pemimpin bernaung  pada  kemaslahatan  masyarakat  dengan  mempertimbangkan  beberapa  faktor  dan implikasinya. 21 Dalam  konteks  pemerintahan,  maka  kaidah  ini  cukup  relevan  jika  dikaitkan dengan mengusulkan peraturan terkait seksualitas bagi suami-istri yang berstatus narapidana. Allah swt berfirman dalam QS Al- An’am/06 :48:
Terjemahnya:
“Para  rasul  yang  kami  utus  itu  adalah  untuk  memberi  kabar  gembira  dan  memberi peringatan.  Barang  siapa  beriman  dan  mengadakan  perbaikan,  maka  tidak  ada  rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”
Pengadaan  fasilitas  bilik  asmara  atau  dikenal  dengan Conjugal  Visit dilembaga pemasyarakatan kelas I memiliki kemaslahatan seperti memelihara rasa emosional antar suami- istri,  memelihara  jiwa  serta  keturunan,  keharmonisan  rumah  tangga  dengan  cara  melakukan kunjungan  dan  interaksi  dengan  waktu  yang  berkualitas  walaupun  tidak  dapat  dipungkiri  ada pro dan kontra perihal kebijakan ini. Dampak tidak tersedianya bilik asmara untuk berhubungan seksual  bagi  narapidana  akan  terjadi  homoseksual,  depresi  dan  penyimpangan  lainnya dilembaga pemasyarakatan. akan tetapi, tidak terealisasinya kebijakan tersebut menjadi salah satu  pertimbangan  dari  pimpinan  serta  upaya  agar  para  narapidana  jera  atas  kejahatan kriminal.
Tinjauan  analisis  filsafat  hukum  islam  menggunakan  pendekat maslahah dilihat  dari dampak  keharmonisan rumah  tangga  dan menjaga  psikologis  suami  istri hal tersebut  menjadi problematika  karena  perkawinan  adalah  salah  satu  ibadah  seumur  hidup  bagi  mereka  yang
20 Muhammad  Sabir,  “Pernikahan  Via  Telepon,” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan  Hukum  Keluarga  Islam 2,  no.  2 (2015): 197 – 208, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i2.2642.
21 Achmad  Musyahid  Idrus,  “Kebijakan  Pemimpin  Negara  Dalam  Perspektif  Kaidah  Fikih :  Tasarruf  Al -Imam Manutun  Bil  Maslahah,” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan, Vol.  1,  no.  1  (2021),  h.  130. https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
memiliki  ikatan  sah.  Suami-istri  yang  berstatus  narapidana  berpotensi  akan  terancam  dari  sisi pemeliharaan jiwa ( Hifdz al-nafs) dan perlindungan akal (Hifdz al-aql) dalam perspektif hukum Islam. Suami yang berstatus narapidana akan membawa dampak buruk terhadap keluarga kecil karena tidak ikut serta dalam pertumbuhan anaknya berupa kegiatan menanamkan ilmu agama karena baik buruknya sebuah generasi bergantung pada didikan orang tua.
Dalam  hal  ini  imam  syafi’I  menekankan  bahwa  kewajiban  suami  dalam  memenuhi nafkah baik batin maupun lahiriah, tetap berlaku selama pernikahan masih sah meskipun istri telah kafir. Artinya, pandangan imam syafi’I status agama istri tidak menghapuskan kewajiban suami  dalam  memberikan  nafkah  kepada  istri  selama  pernikahan  berlangsung.  kemudian, menurut  Marchus  kewajiban  suami  dalam  memenuhi  nafkah  yang  bersifat  batin  (emosional) dan lahiriah (material) dapat dijadikan tolak ukur bagi seseorang yang telah melakukan ikatan janji  suci  pernikahan.  Maksudnya,  kewajiban  suami  dalam  memberikan  nafkah  dianggap sebagai ukuran panting dalam menilai komitmen dan tanggung jawab dalam sebuah hubungan pernikahan. 22
Dari berbagai perspektif sebuah hubungan pernikahan kebahagian emosial memiliki arti yang  sangat  penting  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  mencapai  keharmonisan  keluarga.  Dalam konteks  narapidana  yang  memiliki  ikatan  sah  pernikahan  sudah  sepatutnya  terdapat  regulasi terkait pemenuhan hak biologis untuk menjaga kestabilan keluarga mereka. Negara dan pihak yang berwenang sebagai pemangku kebijakan seharusnya memberikan perhatian khusus untuk menjamin  bahwa  hak-hak  keluarga  narapidana  tetap  terpenuhi  meskipun  anggota  keluarga sedang menjalani masa penahanan.

## 3. Pemenuhan Hak Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam Kajian Maqashid al-Syariah
Suami  yang  berstatus  narapidana  tetap  memberikan  nafkah  kepada  istri  walaupun memiliki  kendala  untuk  melakukan  aktifitas  diluar  lembaga  pemasyarakatan  sehingga berdampak  pada  finansial  keluarga.  Pada  dasarnya,  agama  Islam  memiliki  peran  dalam membentuk  serta  memandu  hubungan  antara  suami  istri  agar  terwujudnya  rumah  tangga dalam  dalam  konteks  mencakup  kebutuhan  sandang  dan  pangan  maka  seorang  istri  berhak
22 A A Maulidani, “Urgensi Pemenuhan Hak Atas Nafkah Batin Narapidana  Dalam Perspektif Fikih Islam,” LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya 11, no. 2 (2022): 45 – 58, https://doi.org/https://doi.org/10.1234/lorong.v11i2.2695.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
| 12
untuk  bekerja  dengan  seizin  dari  suami  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan  yaitu Sakinah, mawaddah,  dan  warahmah dengan  mengutamakan  rasa  iman  dan  takwa  kepada  Allah  swt. 23 Allah  swt  tidak  memberikan  sebuah  beban  kepada  hambanya  di  luar  batas  kesanggupannya. Selaras  dengan  itu  menurut    Imam  Syafi’i,  nafkah  merupakan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepada  suami  dan  ditentukan  berdasarkan  harta  yang  dimiliki  baik  sedikit  atau  banyak  tanpa melihat  dari  istri.  Serta  imam  syafi’I  memandang  wajib  suami  untuk  memberikan  nafkah  istri tanpa  melihat  kemampuan  istrinya  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  sebagai  bentuk pemenuhan hak dan kewajiban bagi istri.
Berbeda hal dengan pandangan Mazhab Maliki yang mengatakan nafkah tetap tanggung jawab suami akan tetapi nafkah tersebut dapat menjadi gugur jika suami dalam keadaan miskin atau  tidak  mampu  memberikan  nafkah.  Sedangkan,  menurut  Mazhab  Hanafi  bahwa  nafkah seorang  suami  yang  tidak  mampu  memberikan nafkah  kepada istri nya maka  tanggung  jawab tersebut  tetap  ada  bahkan  menjadi  utang  baginya.  Artinya,  suami  harus  membayar  utang  itu ketika  ia  sudah  mampu  kembali  beraktifitas  dan  menurut  mazhab  hanafi  seorang  istri  tidak berhak  mengajukan  gugatan  perceraian  karena  ketidak  mampuan  suami  dalam  memberikan nafkah secara lahir maupun batin. Kemudian, Mazhab Hambali berpendapat jika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai. Ini  didasarkan  dengan  keyakinan  bahwa  wajib  hukumnya  seorang  suami  memberikan  nafkah kepada istri. 24
Setelah  menemukan  benang  merah  dari  beberapa  pendapat  mazhab  maka  peneliti menyimpulkan  sebagian  jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  seorang  suami  yang  berstatus narapidana  dilembaga  pemasyarakatan  tetap  berkewajiban  menafkahi  istri  serta  anaknya, walaupun istri mampu untuk bekerja didasari pada pemikiran bahwa suami bertanggung jawab memberikan  nafkah.  Sedangkan  jumhur  ulama  juga  berpendapat  istri  di  harapakan  bersabar dan  menerima  kondisi  suaminya  yang  ada  dimasa  sulit  atau  berada  dalam  lembaga pemasyarakatan, istri tetap mendapatkan nafkah dari suami, walaupun tertunda dan dianggap
23 Laela Mutmainnah and Saleh Ridwan, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  A  Sungguminasa,” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum Keluarga Islam 1, no. 3 (2020): 143 – 54, https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14429.
24 Muhammad Jawad Al-Mugghniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996). h. 422
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
berutang, namun setelah masa hukuman pidana selesai suami sudah berkewajiban membayar utang tersebut.
Dalam  QS  An- Nisa’/04;19  dijelaskan  bahwa  tugas  seorang  suami  tidak  hanya memberikan nafkah lahir tetapi juga melayani istri dengan baik serta memiliki tanggung jawab agar  memberikan  rasa  kasih  dan  sayang,  saling  memberikan  kebaikan  dan  mendidik  agar menjadi pribadi yang baik bagi keluarga. Allah swt memerintahkan agar menggauli dengan baik. Terjemahnya :
“Dan  bergaul  lah  dengan  mereka  menurut  cara  yang  patut.  Jika  kamu  tidak  menyukai mereka,  (maka  bersabar  lah)  karena  boleh  jadi  kamu  tidak  menyukai  sesuai,  padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. 25
Frekuensi  dalam  bersenggema  tidak  diatur  secara  spesifik  oleh  agama  Islam  Menurut Syaikh Zuraq perihal hubungan biologis antara suami-istri dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu bahkan dibolehkan lebih hal tersebut bergantung pada kesepakatan. 26 tidak hanya memandang dari  sisi  kepuasannya  saja  tetapi  melibatkan  aspek  spritualis,  emosional  dan  psikologis  serta didasari pada komunikasi yang baik di antara kedua pihak. Cukup relevan dengan argumentasi seorang  cendekiawan  Islam  yakni  Ibn  Hazm  menurutnya  memenuhi  kebutuhan  biologis  istri sekurang-kurangnya  sekali  dalam  sebulan  jika  ia  mampu  melakukan.  Kemudian,  Imam  Ahmad memberikan  minimal  batas  waktu  oleh  suami  yang  meninggalkan  istrinya  yaitu  selama  4 (empat) bulan dan paling lama dengan batas waktu 6 (enam) bulan. 27
Berbeda  halnya  dengan  seorang  suami  yang  berstatus  narapidana  yang  tidak  bisa manjalankan  kewajiban  sebagai  kepala  rumah  tangga  untuk  menafkahi  istri  secara  lahir  dan tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  biologis  sampai  pada  hukuman  pidana  selesai  walaupun masih  memiliki  tanggung  jawab.  Maka  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  istri  lah  yang bekerja  dan  mengurus  usaha  yang  dimiliki  oleh  informan  I,  II,  dan  III  seperti  usaha  ;  sayur mayur,  kristal  putih  dan  Sewa-menyewa  Sound  System  dengan  memberikan  istri  izin menunjukkan  bahwa  seorang  istri  harus  melakukan  kerja  sama  untuk  mengatasi  hambatan ekonomi,  dan  salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh  informan  sebagai  bentuk  tidak  melalaikan
25 Kementerian Agama, Al- Qur’an Dan Terjemahannya .
26 Ilham Abdulloh, Kado Buat Calon Mempelai (Yogyakarta: Absolut, 2003). h. 432
27 Joko  Purwanto,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Nafkah  Batin  Yang  Terhalang  Pandemi  Covid - 19,” Jurnal Burhani; Kajian Penelitian Hukum Dan Muamalah 1, no. 1 (2021): 1 – 9.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
tanggung  jawab  diatas  keterbatasannya  sebagai  seorang  narapidana  dilembaga pemasyarakatan. 28
Tinjauan  Maqashid  al-Syariah  dengan  menggunakan  pendekatan maslahah dilihat  dari dampak  keharmonisan rumah  tangga  dan menjaga  psikologis  suami  istri hal tersebut  menjadi problematika  karena  perkawinan  adalah  salah  satu  ibadah  seumur  hidup  bagi  mereka  yang memiliki  ikatan  sah.  Suami-istri  yang  berstatus  narapidana  berpotensi  akan  terancam  dari  sisi menjaga agama ( Hifdz al-din), pemeliharaan jiwa ( Hifdz al-nafs) perlindungan akal (Hifdz al-aql), menjaga  keturunan  ( Hifdz  al-Nasl )  dan  menjaga  harta  ( Hifdz  al-Mal) .  Dalam  hal  ini  penulis kemukakan analisis maqashid al-syariah agar melindungi kepentingan pokok yaitu;
a. Hifdz al-Din (Memelihara Agama).
Memelihara  agama  menjadi  tujuan  pokok  hukum  Islam  karena  agama  memiliki  peran sentral dalam kehidupan manusia. Agama Islam tidak hanya berdiri dari aspek kepercayaan dan keyakinan  (akidah),  tetapi  melibatkan  sistem  hukum  (syariat)  yang  mengatur  hubungan manusia  dengan  Tuhan  dan  hubungan  manusia  sesama  manusia  dalam  lingkup  masyarakat. 29 Agama  Islam  menjadi  pedoman  hidup  bagi  seorang  muslim  termasuk  mereka  yang  berstatus narapidana  yang  mengatur  berbagai  aspek  spiritual,  sosial  maupun  moral.  Dilembaga permasyarakatan  kelas  I  Makassar  terdapat  fasilitas  seperti  mesjid,  Gereja,  Vihara,  untuk beribadah sesuai dengan agama yang mereka anut.
b. Hifdz al-Nafs (Memelihara Jiwa).
Hidfz  al-nafs  mencakup hak  hidup dan pentingnya  menjaga dan  melindungi  kehidupan sebagai  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang  mendasar.  Dalam  agama  Islam,  menjaga  jiwa merupakan  kewajiban  yang  penting  untuk  setiap  individu  memiliki  tanggung  jawab  atas kehidupannya sendiri. 30 Hak hidup serta mendapatkan kehidupan yang lain menjadi bagian dari hifdz an-nafs di lembaga pemasyarakatan konteks menjaga jiwa seperti menjaga kesehatan fisik dan mental, pengembangan diri, dan kebebasan untuk berfikir dan mengeluarkan pendapat.
28 Hairul Akbar and Nila Sastrawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan,” Siyasatuna;  Jurnal  Siyasah  Syariah 2,  no.  3  (2021):  665 – 77, https://doi.org/https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/25492.
29 Ahmad  Suganda,  “Urgensi  Dan  Tingkatan  Maqashid  Syari’ah  Dalam  Kemaslahatan  Masyarakat,” Jurnal  At- Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan 30, no. 1 (2020): 1 – 16, https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28.
30 Zulhas’ari  Mustafa,  “Kualifikasi  Maqᾱ shid  Al- Syari’Ah  Dalam  Konteks  Penetapan  Hukum  Islam,” Al- Daulah : Jurnal
Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 3, no. 2 (2014): 143 – 52, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1433.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
c. Hifdz al-Aql (Memelihara Akal)
Manusia dipandang sebagai makhluk yang istimewa dan diutamakan di antara makhluk- makhluk  lainnya.  Manusia  diberikan  sebuah  anugerah  yang  dapat  membedakan  manusia dengan  makhluk  yang  lain  dan  manusia  memungkinkan  untuk  berfikir,  merenung  dan memahami realitas di lingkungan sekitarbya. Akal manusia mampu mengenali Tuhan dan sendi- sendi kehidupan lainnya. Selaras dengan hal tersebut di lembaga pemasyarakatan memelihara akal  tetap  terjaga  dengan  ada  kegiatan  kajian  disetiap  sholat  magrib  dan  pelatihan-pelatihan yang telah disediakan oleh pihak yang berwenang.
d. Hifdz al-Nasl (Memelihara Keturunan).
Perkawinan  dianggap  sebagai  salah  satu  cara  untuk  melindungi  keturunan  dan mencegah 31 dari  adanya  perbuatan  zina  bukan  hanya  tentang  menjaga  kehormatan  diri  dan keluarga  dari  tuduhan  atau  fitnah  orang  lain  serta  hal  tersebut  dianggap  sebagai  hak  asasi manusia  ( Haq    al-intirom  al-insani) yang  harus di  jaga  dan dihormani. Akan  tetapi di  lembaga pemasyarakatan  menjadi  salah  satu  kendala  untuk  berhubungan  seksual  dikarenakan  tidak terdapat sebuah fasilitas dan tidak ada peraturan secara eksplisit hal ini dapat berdampak pada kesehatan.

## Kesimpulan
Realita  Pemenuhan  hak  biologis  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  I Makassar  hak  dan  kewajiban  suami  istri  sama-sama  memiliki  tanggumg  jawab.  Suami  yang berstatus  narapidana  hanya  sebatas  kunjungan,  memberikan  perhatian,  dan  melontarkan canda  tawa  satu  sama  lain  sebab  di  lembaga  pemasyarakan  tidak  menyediakan  bilik  asmara ( Conjugal Visit) suami yang berstatus narapidana tidak dapat menjalankan kewajibannya nafkah secara baik yang akan berdampak negatif dan positif bagi keharmonisan rumah tangga. Dalam pendekatan  Maqashid  al-S yari’ah  seorang  suami  yang  berstatus  narapidan a  tetap  memiliki tanggung jawab atas segala keperluan istri dan anaknya. Kewajiban ini muncul didasari adanya hubungan perkawinan yang sah. Suami diwajibkan memberikan nafkah lahir dan batin kepada
31 Ummul Khaerah and Ibnu Izzah, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah  Meninggal  Dunia  (Studi  Kasus  Penetapan  Hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba  Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk),” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam 4,  no.  1  (2022):  153 – 69, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30683.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
istri  sesuai  dengan  kemampuannya.  Implikasi  yang  diperoleh  yaitu  istri  memiliki  kewajiban patuh  dan  taat  kepada  suami,  serta  diperlukan  kajian  yang  mendalam  dan  komprehensif tentang status Conjugal Visit atau fasilitas berhubungan suami istri yang sah di dalam penjara serta  adanya  peraturan  terkait  hak-hak  narapidana  dalam  Undang-Undang  pemasyarakatan menjadi  sebuah  isu  yang  perlu  dipertimbangkan  oleh  pihak  pemerintahan.  Hal  tersebut memiliki dampak yang besar pada hak asasi manusia, kesejahteraan, serta berbagai aspek sosial dan psikologis narapidana.

## Daftar Pustaka
Akbar,  Hairul,  and  Nila  Sastrawati.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Konvensi  Internasional Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan.” Siyasatuna;  Jurnal Siyasah  Syariah 2,  no.  3  (2021):  665 – 77.  https://doi.org/https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/25492.
Akmal,  Andi  Muhammad,  and  Mulham  Jaki  Asti.  “Problematika  Nikah  Siri,  Nikah  Online  Dan Talak  Siri  Serta  Implikasi  Hukumnya  Dalam  Fikih  Nikah.” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah Dan  Hukum 21,  no.  1  (2021):  45 – 59.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- risalah.v1i1.22247.
Al- Jawiy, Muhammad Nawawi bin ‘Umar. Tausiyah ‘Ala Ibn Qasim Al -Habib Al-Gharib . Lebanon: Dar Al-Fikr, 1996.
Al-Mugghniyah, Muhammad Jawad. Fiqh Lima Mazhab . Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi  Perbandingan  Antara  Mazhab  Syafi’i  Dan  Hanafi.” Mazahibuna:  Jurnal
Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 212 – 29. https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817.
Assiddiqi, Muhammad Hasbi. “Etika Hubungan Seksual Pasutri Dalam QS. Al -Baqarah Ayat 223 (Analisis  Metodologi  Fatwa  KUPI).”  Universitas  Islam  Negeri  Kiai  Haji  Achmad  Siddiq Jember, 2023.
Astuti, Sri, Ana Darwis, Abdul Wahid Haddade, and Andi Muhammad Akmal. “Sexual Deviation of  Animals  Between  Law  and  Sharia:  A  Comparative  Analysis.” Mazahibuna:  Jurnal Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2021): 118 – 29. https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22017.
Hannani,  Hamza  Abed  Al  Karim  Hammad,  and  Zulfahmi  AR.  “Tracing  the  Rules  of  Sexual Abnormality in the Islamic Jurisprudence.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 5, no. 1 (2023): 1 – 17. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.vi.35794.
Hasri,  Hasri,  and  Saleh  Ridwan.  “Pemenuhan  Nafkah  Batin  Narapidana  Kepada  Istri  Di  Lapas Kelas  1  Makassar  Dan  Implikasinya  Bagi  Keharmonisan  Keluarga.” Qadauna:  Jurnal
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, no. 3 (2021): 519 – 32. https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19336.
Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al- Imam Manutun Bil Maslahah.” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 10, no. 2 (2021): 123 – 37. https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278.
Ilham Abdulloh. Kado Buat Calon Mempelai . Yogyakarta: Absolut, 2003.
Joko Purwanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Batin Yang Terhalang Pandemi Covid - 19.” Jurnal Burhani; Kajian Penelitian Hukum Dan Muamalah 1, no. 1 (2021): 1 – 9.
Kementerian  Agama. Al- Qur’an  Dan  Terjemahannya .  Edisi  2019.  Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
Khaerah, Ummul, and Ibnu Izzah. “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi  Suami  Yang  Telah  Meninggal  Dunia  (Studi  Kasus  Penetapan  Hakim  Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk).” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2022): 153 – 69. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30683.
Kisworo, Budi. “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis.” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2016): 1 – 24. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i1.54.
Maulidani, A A. “Urgensi Pemenuhan Hak Atas Nafkah Batin Narapidana Dalam Perspektif Fikih Islam.” LoroNG:  Media  Pengkajian  Sosial  Budaya 11,  no.  2  (2022):  45 – 58. https://doi.org/https://doi.org/10.1234/lorong.v11i2.2695.
Mustafa, Zulhas’ari. “Kualifikasi Maqᾱ shid Al- Syari’Ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam.” Al- Daulah :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan 3,  no.  2  (2014):  143 – 52. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1433.
Mutmainnah, Laela, and Saleh Ridwan. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai  Narapidana  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  A  Sungguminasa.” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam 1,  no.  3  (2020):  143 – 54. https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14429.
Putri,  Rizma  Syamwali,  Muh  Jamal  Jamil,  and  Muh  Rasywan  Syarif.  “Efektivitas  BP4  KUA Kecamatan  Lilirilau  Kabupaten  Soppeng  Dalam  Meminimalisir  Perceraian  Pada  Masa Pandemi Covid- 19 Perspektf Hukum Islam.” Qa ḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 502 – 18. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27340.
Ramadhani,  Herlina,  and  Zulhasari  Mustafa.  “Pemenuhan  Hak  Narapidana  Ibu  Menyusui  Di Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIa  Sungguminasa;  Perspektif  Mazhab  Al- Syafi’i  Dan Maliki.” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2023): 29 – 41. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.29928.
Sabir, Muhammad. “Pernikahan Via Telepon.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 2,  no.  2  (2015):  197 – 208.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- qadau.v2i2.2642.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
Suganda,  Ahmad.  “Urgensi  Dan  Tingkatan  Maqashid  Syari’ah  Dalam  Kemaslahatan Masyarakat.” Jurnal  At- Tadbir :  Media  Hukum  Dan  Pendidikan 30,  no.  1  (2020):  1 – 16. https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28.
Syatar,  Abdul.  “Relevansi  Antara  Pemidanaan  Indonesia  Dan  Sanksi  Pidana.” DIKTUM:  Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
Taufiq,  Muhammad,  and  Anis  Tyas  Kuncoro.  “Pasuwitan  Sebagai  Legalitas  Perkawinan:  Telaah Hukum  Islam  Terhadap  Perkawinan  Suku  Samin  Di  Kabupaten  Pati.” Ulul  Albab:  Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 1, no. 2 (2018): 53 – 76. https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768.
Umar,  Fitriani,  and  Achmad  Musyahid  Idrus.  “Masturbasi  Sebagai  Pemenuhan  Kebutuhan Seksual  Janda  Perspektif  Hukum  Islam.” Shautuna;  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2020): 96 – 107. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12426.
Wiratna Surjarweni. Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.