I m p l e m e n t a s i   P e r a t u r a n   W a l i k o t a   S a m a r i n d a   N o m o r   0 2   Ta h u n 2 0 1 9   T e n t a n g   S i s t e m   D a n   P r o s e d u r   P e l a k s a n a a n   P e m u n g u t a n P a j a k   D a e r a h   T e r k a i t   P a j a k   S a r a n g  B u r u n g  W a l e t   D i   K o t a S a m a r i n d a
Yatini 1 , Reina Luvita 2 yatiniarudji@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 1 luvitareina@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2

## Abstract
Background :
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  Mayor  Regulation  Number  02  of  2019  concerning  the system and procedures for implementing local tax collection related to swallow's nest tax in Samarinda City. Research Metodes:
This research is an Empirical legal research sourced from primary and secondary data.

## Findings:
The  results  showed  that  the  tax  collection  carried  out  by  the  City  Revenue  Agency  in  its  implementation  and implementation was constrained by several factors.

## Conclusion:
So it is advisable to implement a local government tax collection of  bird's nest as well since the issuance of the regulations after the mayor and the local government or the province should consider to help Regional Revenue Agency Samarinda carry out tasks that have been mentioned in the regulations of the mayor.
Keywords : Implementation, System and Procedures, Local Tax

## Abstrak

## Latar Belakang:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  Peraturan  Walikota  Nomor  02  Tahun  2019  Tentang Sistem  dan  Prosedur  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Daerah  Terkait  Pajak  Sarang  Burung  Walet  di  Kota Samarinda.

## Metode Penelitian:
Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder

## Hasil Penelitian:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan Badan Pendapatan  Daerah Kota dalam implementasi dan pelaksanaan nya terkendala oleh beberapa faktor.

## Kesimpulan:
Sehingga  disarankan  pemerintah  daerah  bisa  mengimplementasikan  pemungutan  pajak  sarang  burung  walet secara  baik  sejak  dikeluarkannya  peraturan  walikota  tersebut  dan  pemerintah  daerah  atau  provinsi  sebaiknya mempertimbangkan  untuk  dapat  membantu  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Samarinda  melaksanakan  tugas yang telah disebutkan dalam peraturan walikota.
Kata kunci: Implementasi, Sistem dan Prosedur, Pajak Daerah
DOI : - Received :
Accepted
: Published
:
Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas berbagai pulau dan daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota.  Setiap  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  daerah  kota  mempunyai  pemerintahan daerah.  Pemerintah  Daerah  merupakan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang merujuk  pada  otoritas  administratif  di  suatu  daerah.  Pemerintah  daerah  sebagai  salah  satu unsur  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  daerah,  memerlukan  kewenangan  dalam penyelenggaraan urusannya. Kewenangan pemerintah daerah merupakan hak dan kekuasaan yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan di daerahnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab  kepada  daerah  (Pemerintah  Daerah)  diawali  dengan  dikeluarkannya  Ketetapan  MPR RI  Nomor  XV/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah.  Ketetapan  MPR  ini dilaksanakan dengan melalui berbagai bentuk produk hukum yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. 1
Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, Local Self Government adalah pemerintah daerah  otonom  sebagai  pemerintah  daerah  yang  mempunyai  hak  dan  wewenang  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerahnya  sendiri.  Dengan  demikian, Local  Self Government atau  pemerintah  lokal  daerah  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia adalah  semua  daerah  dengan  berbagai  urusan  otonomi  yang  dapat  mengurus  rumah  tangga sendiri.  Hak  otonom  dalam Local  Self  Government tentunya  harus  berada  dalam  kerangka sistem pemerintahan negara. 2
Pemerintah  Daerah,  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang
1 Sadam  Kholik  dan  Yatini,  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  01  Tahun  2011  Tentang  Pajak Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  dari  Pajak  Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda, Jurnal Yuriska, Fakultas Hukum UWGM Samarinda, 2017, hal. 19
2 Damas Dwi Anggoro, 2017, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Tim UB Press, Malang, hal. 5-6
Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Terkait Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Samarinda
Yatini, Reina Luvita
Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 berbunyi “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”. Otonomi daerah adalah untuk mewujudkan apa yang dimaksud sebagai “ policy equality” ini berarti bahwa melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  berbagai  aktivis  politik lokal. 3 Perbedaan  pengertian  antara  desentralisasi  yaitu  pengembangan  otonomi  daerah sedangkan  dekonsentrasi  yaitu  sebagai  penyerahan  kewenangan  pemerintahan  oleh pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  dengan  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah kepada gubernur. Otonomi daerah salah satunya mengurus menganai pajak daerah nya sendiri berdasarkan  Pasal  23  A  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  merupakan  salah  satu  dasar mengenai  pajak.  Pasal  tersebut  berbunyi,  “Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  pasal  285 menyebutkan sumber-sumber pendapatan daerah yaitu :
a. Pendapatan asli daerah, meliputi :
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
b. Pendapatan transfer.
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pajak Pemerintah (Daerah) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  daerah.  Pajak  Daerah  sebagai  kontribusi  wajib pajak  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah sebagai  kemakmuran  rakyat  daerah  tersebut.  Salah  satu  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) diharapkan  menjadi  salah  satu  sumber  pembiayaan  penyelengaraan  pemerintah  dan pembangunan  daerah  untuk  meningkatkan  dan  meratakan  kesejahteraan  masyarakat  adalah dari Pajak Daerah. Pajak daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat di handalkan
3 Syamsuddin  Haris,  2007, Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah:  Desentralisasi,  Demokratisasi,  dan Akuntabilitas, Pemerintah , LIPI Press, Jakarta, hal. 329
bagi  daerah. 4 Menurut  pendapat  Bird  tersebut  diharapkan  agar  pajak  daerah  dapat  secara mudah  dikelola  dan  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dan  pungutan  ini  hanya  berdampak pada  masyarakat  setempat.  Pungutan  pajak  daerah  seharusnya  menghindari  permasalahan- permasalahan  akibat  penetapan  pemungutan  pajak  daerah  tersebut,  hal  ini  berkaitan  dengan tujuan agar terjaga nya harmonisasi antar pemerintah daerah dengan pemerintahan yang lebih tinggi. 5
Salah  satu  jenis  pajak  daerah  yaitu  pajak  sarang  burung  walet.  Pajak  Sarang  Burung Walet  termasuk  salah  satu  jenis  pajak  daerah  yang  baru  dapat  dipungut  Pemerintah Kabupaten/Kota  sejak  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  dan juga  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (35)  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda  Nomor  04  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah  berbunyi  “Pajak  Sarang  Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.” Ketentuan  mengenai  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  diarahkan  untuk  memberikan kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  daerah  dalam  perpajakan  dan  retribusi  daerah  melalui perluasan basis pajak dan retribusi dan pemberian diskreasi dalam penetapan tarif pajak dan retribusi pajak. Perluasan basis pajak tersebut antara lain dengan menambah jenis pajak dan retribusi  baru  serta  diskreasi  penetapan  tarif  dilakukan  dengan  memberikan  kewenangan sepenuhnya kepada daerah. 6
Pajak sarang burung walet diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2013  Tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Daerah  di  Kota Samarinda Pasal 1 ayat (84) yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Pasal  1  ayat  37  yang  berbunyi  “Pajak  sarang  burung  walet  adalah  pajak  atas  kegiatan pengambilan  dan  atau  pengusahaan  sarang  burung  walet”.  Pemungutan  pajak,  pendaftaran izin  sarang  burung  walet  sampai  dengan  pemberian  sanksi  bagi  wajib  pajak  yang  lalai merupakan  tanggung  jawab  dari  Badan  Pemerintah  Daerah  (Bapenda)  Kota  Samarinda. Pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet masih jauh dari target yang ditetapkan Kota Samarinda yaitu sebesar 50 juta, masih banyak wajib pajak sarang burung  walet  yang tidak
4 Megawati  Hairuni  dan  Wahyuni  Safitri,  Peran  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai Kartanegara  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Bersumber  Dari  Pajak  Sarang  Burung  Walet  (Di Tinjau  Dari  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah), Jurnal Yuriska, Fakultas Hukum UWGM Samarinda, 2019, hal. 131
5 Damas Dwi Anggoro, op.cit , hal. 46
6 Fadillah Amin, 2019 , Penganggaran Di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis , Normatif dan Empiris, Tim UB Press, Malang, hal. 47
Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Terkait Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Samarinda
Yatini, Reina Luvita
membayarkan  pajak  nya.  Menurut  Laporan  Kinerja  (LAKIP),  Badan  Pendapatan  Daerah (Bapenda)  Kota  Samarinda  Tahun  2017  jumlah  wajib  pajak  untuk  sarang  burung  walet berjumlah 46 dan wajib pajak yang taat berjumlah 6. Sedangkan target untuk pungutan pajak sebesar Rp. 50.000.000,- dan yang hanya terealisasi sebesar Rp. 5.858.000,-. 7 Mengenai data tersebut  membuktikan  bahwa  masih  banyaknya  wajib  pajak  dalam  hal  kegiatan  dan  atau pengusahaan  sarang  burung  walet.  Kota  Samarinda  untuk  wajib  pajak  tidak  taat  dalam  hal pembayaran pajak.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  digunakan  untuk  penelitian  skripsi  ini  yaitu  Penelitian Yuridis  Empiris  dan  dapat  disebut  dengan  penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji  ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan nya di masyarakat. 8

## 3. PEMBAHASAN
3.1  Implementasi  Pembayaran  Pajak  Sarang  Burung  Walet  ditinjau  dari  Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Samarinda
Peraturan  walikota  Nomor  02  Tahun  2019  Tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Samarinda dibentuk untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Samarinda agar dapat mematuhi dan melaksanakan kewajiban  nya  sebagai  wajib  pajak.  Suatu  peraturan  dan  untuk  mencapai  keadilan  dalam yang  bersifat  abstrak  dibutuhkan  hakim  untuk  memutuskan  penerapan  sebuah  peraturan karena hukum bukan hanya dilihat dari hukum tertulis saja tetapi juga melihat sisi keadilan bagi seluruh masyarakat.
Pemungutan  pajak  sebagai  tugas  dan  tanggung  jawab  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Samarinda salah satunya pajak sarang burung walet. Sebelum melakukan pemungutan pajak, sistem  dan  mekanisme  bagi  pengusaha  sarang  burung  walet  wajib  melakukan  pendaftaran perizinan  ke  Badan  Pendapatan  Daerah  menggunakan  sistem self assessment .  Pendaftaran bagi  pengusaha  sarang  burung  walet  menggunakan  sistem self  assessment ,  yaitu  menurut Pasal  5  ayat  (1)  sistem  yang  merupakan  kegiatan  pencatatan  pertama  kali  baik  perorangan atau  Badan  yang  mendaftarkan  dirinya  atau  badan  guna  menjadi  Wajib  Pajak  dengan keterangan  lengkap  yang  dipersyaratkan  pada  saat  pendaftaran  dilakukan.  Tahapan pendaftaran objek pajak daerah menurut Pasal 5 ayat (5), berbunyi :
7 https://bapenda.samarindakota.go.id/lakip/ diakses pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 20.10
8 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15
a. Wajib  pajak  datang  ke  UPTD  Bapenda  untuk  mengambil  form  pendaftaran  atau petugas UPTD Bapenda menyerahkan form pendaftaran kepada wajib pajak;
b. Wajib pajak mengisi dan menandatangani form pendaftaran dengan jelas, lengkap, dan benar.
Wajib  pajak  yang  telah  memenuhi  syarat  subjektif  dan  objektif  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  daerah  setelah  melakukan  pendaftaran  wajib pajak  akan  diberikan  nomor  registrasi  sebagai  bukti  pendaftaran.  Pembayaran  pajak  sarang burung  walet  menggunakan  sistem self  assessment ,  yaitu  wajib  pajak  sarang  burung  walet yang  melaporkan  jumlah  panen  nya  dan  membayar  sendiri  ke  Badan  Pendapatan  Daerah Kota Samarinda. Sistem self assessment ini mempermudah wajib pajak dalam membayarkan karena  Pemerintah  telah  memberikan  kepercayaan  penuh  untuk  wajib  pajak  menghitung serta  melaporkan  hasil  omzet  yang  diperoleh  namun  masih  banyak  nya  wajib  pajak  yang mempunyai  izin  sarang  burung  walet  telah  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2016  tatapi dalam peningkatan jumlah wajib pajak ini tidak sama dengan yang tidak membayarkan pajak nya.
Sedangkan  target  untuk  pajak  sarang  burung  walet  telah  turun  yang  pada  awalnya sebesar 100 juta menjadi 50 juta dan pemungutan pajak sarang burung walet yang ditetapkan pemerintah  kota  yaitu  sebesar  10%  (sepuluh  persen).  Peningkatan  yang  dilakukan Bapenda dengan melakukan pembaharuan agar wajib pajak melaporkan dan membayarkan pajak nya data,  menurut  teori  efektivitas  hukum  oleh  Soerjono  Soekanto  ada  5  faktor  yang  menjadi suatu kendala untuk menjalankan Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, yaitu:
1. Faktor Hukum
Peraturan Walikota Samarinda yang mengalami perubahan sebanyak 2 menjadi salah satu  faktor  utama,  hukum  yang  berfungsi  untuk  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan untuk  masyarakat  Kota  Samarinda.  Peraturan  Walikota  Samarinda  yang  mengatur mengenai pajak sarang burung walet yang pertama yaitu Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet  kemudian  dirubah  menjadi  Peraturan  Walikota  Nomor  31  Tahun  2013  Tentang Sistem  dan  Prosedur  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Daerah  yang  mengatur  lebih spesifik  mengenai  pembayaran  pajak  sarang  burung  selanjutnya  perubahan  terakhir yaitu  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  02  Tahun  2019  Tentang  Sistem  dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Terkait Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Samarinda
Yatini, Reina Luvita
Peraturan  ini  diganti  untuk  dapat  mengoptimalisasi  target  Kota  Samarinda  dalam pemungutan  pajak  sarang  burung  walet  yang  sebesar  50  juta.  Pajak  sarang  burung walet yang sejak awal di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Penetapan  Tarif  dan  Pelaksanaan  Pungutan  Pajak  Sarang  Burung  Walet  dirubah menjadi  Peraturan  Walikota  Nomor  31  Tahun  2013  Tentang  Sistem  dan  Prosedur Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Daerah  kemudian  pada  tahun  2019  hingga  sekarang diganti  menjadi    Peraturan  Walikota  Nomor  02  Tahun  2019  Tentang  Sistem  dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Berikut  penulis  membentuk  tabel  peraturan  walikota  berdasarkan  substansi  dan perubahan yang terjadi :
3.1 Tabel Peraturan Walikota
Perubahan Peraturan Walikota Kota Samarinda dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
Peraturan Walikota Kota Samarinda Substansi Perubahan Peraturan Walikota
Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tarif
dan Pelaksanaan
Pungutan Pajak Sarang Burung Walet
1. Pengenaan Pajak dan Nilai Jual Sarang Burung Walet
2. Tarif Sarang Burung Walet 3. Kewajiban dan Hak Pemegang Izin
Pemanfaatan Sarang
Burung Walet
4. Mekanisme Pemanenan dan
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 5. Kadaluarsa Penagihan
6. Surat Izin Kepemilikan Sarang Burung Walet 1. Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Wajib pajak sarang burung walet dalam mengajukan izin melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan penyetoran pajak ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Tidak ada nya penjelasan sistem self assessment.
4. Tidak ada nya besaran
sanksi denda dan
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Februari 2020, Vol. 12 No. 1
7. Peredaran/Pengangku tan Sarang Burung Walet 8. Pengawasan Sarang Burung Walet 9. Laporan Pengelolaan
Sarang Burung Walet
kewenangan
Dinas/Badan
Pemerintah dalam
pemungutan pajak.
Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013
Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah 1. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan 2. Tata Cara Verifikasi
dan Penetapan
3. Media Bayar, Tata
Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak 4. Tugas dan Wewenang
dalam Pelaksanaan
Pemungutan Pajak
5. Tata Cara Penagihan
6. Keberatan,
Keringanan, Pembebasan Pajak
dan Banding

1. Ada nya tugas dan
tanggung jawab Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan pemungutan pajak.
2. Tidak membedakan tata cara penagihan
untuk sistem self assessment dan sistem official assessment .
3. Tahapan pelaksanaan penagihan pajak yaitu surat panggilan, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan oleh juru sita pajak.
Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Sistem dan
Prosedur Pelaksanaan
Pemungutan Pajak
Daerah
1. Ruang Lingkup 2. Tata Cara Pendaftaran
dan Pendataan
3. Tata Cara Penilaian
dan Pengolahan Data
4. Tata Cara Verifikasi dan Penetapan 5. Penutupan Objek
1. Tidak ada dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan yang membantu dalam pemungutan pajak sarang burung walet.
2. Membedakan tata cara penagihan sistem self
assessment dan official
Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Terkait Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Samarinda
Yatini, Reina Luvita
Pajak 6. Penghapusan NPWPD 7. Media Bayar, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak 8. Tata Cara Penagihan
9. Keberatan dan
Banding
assessment .
3. Tahapan pelaksanaan penagihan pajak yaitu surat teguran, surat peringatan, surat panggilan, dan penagihan dengan surat paksa.

## Olah Data: Peraturan Walikota Samarinda
Perubahan  peraturan  walikota  beberapa  kali  mengalami  perubahan  dalam mengoptimalisasi  untuk  mencapai  target  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kota. Menurut  analisa  penulis,  alasan  perubahan  peraturan  walikota  disebabkan  perubahan letak geografis, penerapan sanksi yang belum berjalan, dan peraturan yang sudah tidak efisien  lagi  untuk  dijalankan.  Peraturan  Walikota  Samarinda  yang  telah  mengalami perubahan  sebanyak  2  kali  ini  tidak  meningkatkan  target  yang  ingin  dicapai  oleh Pemerintah Kota Samarinda, selain itu tidak tercapai nya target dikarenakan tidak ada satuan tugas (satuan tugas) yang membantu Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda menjalankan tugasnya.
2. Faktor Penegak Hukum
Faktor  penegak  hukum  menjadi  hal  yang  terpenting  dalam  menjalan  kan  sebuah peraturan.  Badan  Pendapatan  Daerah  dalam  menegakkan  dan  menjalankan kewenangan nya sebagai pemungut pajak daerah Kota Samarinda mempunyai kendala yaitu tidak ada nya jurusita khusus dan satuan tugas (satgas) untuk pajak sarang burung walet  yang  dapat  membantu  menjalankan  kewenangan  dan  memberikan  sanksi  yang merupakan  tugas  dari  Badan  Pendapatan  Kota  Samarinda  kepada  wajib  pajak  sarang burung  walet  yang  tidak  membayarkan  pajak  nya  sehingga  masih  banyak  nya  wajib pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban nya.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
Sosialisasi  mengenai  peraturan  walikota  dan  sistem  yang  digunakan  pemerintah untuk  pajak  sarang  burung  walet,  sistem  yang  digunakan  yaitu self  assessment .
Sosialisasi  terhadap  masyarakat  menjadi  salah  satu  hal  terpenting  agar  masyarakat dapat  mengetahui  dan  mengenal  tentang  peraturan  walikota  yang  mengatur  tentang pungutan  pajak  sarang  burung  walet  serta  dapat  mengenal  dan  mengetahui  cara menggunakan  sistem self  assessment ,  dan  kurang  nya  sosialisasi  yang  dilakukan kepada  masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  masih  banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan pajak nya dikarenakan kurang nya pengetahuan mengenai  peraturan  untuk  pemungutan  pajak  sarang  burung  walet  termasuk  dalam mengakses Peraturan Walikota tersebut.
4. Faktor Masyarakat
Selain penegak hukum yang bertugas untuk dapat menjalankan peraturan nya setiap warga  juga  harus  memiliki  kesadaran  akan  hukum  dan  penting  nya  dalam membayarkan  pajak  karena  pajak  menjadi  salah  satu  pendapatan  yang  wajib dibayarkan  oleh  wajib  pajak  dan  bersifat  memaksa.  Pajak  menjadi  salah  satu pendapatan daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat nya.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan  mencangkup  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  yang  berlaku,  suatu kebiasaan  masyarakat  yang  tidak  membayarkan  pajaknya  sampai  sekarang  menjadi suatu  kebudayaan  masyarakat.  Masyarakat  yang  terbiasa  untuk  tidak  membayarkan pajak  nya  menjadi  sesuatu  hal  yang  biasa,  karena  masih  kurang  nya  pengetahuan penting nya membayarkan pajak.
Menurut  Teori  Efektivitas  Hukum  oleh  Soerjono  Soekanto  diatas,  untuk  menerapkan implementasi Peraturan Walikota Samarinda sangat penting dikarenakan kelima faktor tidak dapat  dipisahkan  dan  saling  berhubungan  untuk  mewujudkan  pelaksanaan  suatu  peraturan yang  dinilai  efektif  untuk  menjalankan  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  02  Tentang Sistem  dan  Prosedur  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan  dapat  meningkatkan optimalisasi  target  yang  ditetapkan  Pemerintah  Kota  Samarinda.  Salah  satu  dari  kelima faktor  diatas  tentang  teori  efektivitas  hukum oleh  Soerjono  Soekanto,  yang  menjadi  salah satu hal terpenting atas implementasi nya Peraturan Walikota Samarinda yaitu Faktor Hukum karena  perubahan  peraturan  walikota  mengenai  pajak  sarang  burung  walet  di  Kota Samarinda, perubahan peraturan ini harus memiliki sisi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang apabila dalam menjalankan peraturan harus dipatuhi  oleh wajib pajak yang  mempunyai  usaha  sarang  burung  walet  agar  tercapai  nya  target  pemerintah  dalam pemungutan pajak untuk sarang burung walet.
Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Terkait Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Samarinda
Yatini, Reina Luvita

## 3.2 B.  Penerapan  Sanksi  Terhadap  Kelalaian  Pembayaran  Pajak  dalam  Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Samarinda
Penerapan  sanksi  menjadi  hal  terpenting  apabila  wajib  pajak  tidak    menjalankan kewajiban  nya  dalam  membayarkan  pajak  nya,  menurut  Teori  Efektivitas  Hukum  oleh Soerjono Soekanto faktor penegak hukum yang menjadi salah satu faktor wajib pajak sarang burung  walet  tidak  membayarkan  pajak  nya  akan  menimbulkan  sanksi.  Berdasarkan  faktor penegak  hukum,  yang  mendukung  dalam  penerapan  sanksi  yaitu  aparat  penegak  hukum tetapi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang memiliki kewenangan tersebut tidak dilengkapi aparat penegak hukum seperti jurusita khusus pajak dan tidak ada nya satgas yang membantu untuk menerapkan penerapan sanksi.
Badan pendapatan daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan  bidang  nya,  menyusun  rumusan  sistem  mekanisme  pemungutan  objek  pajak, melaksanakan  pendataan,  melakukan  validasi,  menerbitkan  NPWPD  dan  SK  pengukuhan wajib pajak sarang burung walet, menganalisa sekaligus meneliti surat pemberitahuan pajak, mempunyai  kewenangan  dalam  pemungutan  pajak  daerah  dan  menerapkan  sanksi  bagi pelanggar pajak dengan menerbitkan STPD  yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda.
Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya juga diatur sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  pasal 100 ayat 1 berbunyi Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Pasal  100  ayat  2  berbunyi  Jumlah  kekurangan  pajak  yang  terutang  dalam  STPD sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b  ditambah  dengan  sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) empat bulan sejak saat terutang nya pajak.
Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  01  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  dan Pengusahaan  Sarang  Burung  Walet  dirubah  menjadi  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda Nomor  25  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan  dan  Pengusahaan  Sarang  Burung  Walet  tidak mempunyai ketentuan sanksi denda bagi wajib pajak yang telah lalai dalam melaporkan dan pembayaran pajak sarang burung walet, tetapi hanya ketentuan pidana bagi pengusaha yang
akan  mendaftarkan  izin  pengelolaan  dan  pengusahaan  sarang  burung  walet  namun  dalam permohonan pengajuan berkas adanya wajib pajak melakukan pelanggaran.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  04  Tahun  2011  Tentang  Pajak Daerah pasal 72 ayat 1 yang berbunyi Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda mempunyai kewenangan dalam menerapkan sanksi  bagi  wajib  pajak  yang  tidak  membayarkan  pajak  nya,  apabila  waktu  30  (tiga  puluh) hari  setelah  tanggal  penginputan  SPTPD  untuk  melakukan  pembayaran  atas  piutang  pajak daerah  yang  menjadi  kewajiban  wajib  pajak  dan  tidak  membayarkan  piutang  nya  maka sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang  Sistem  dan  Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Pasal 36 ayat (7) yang berbunyi “Atas SPTPD yang terbit dikenakan sanksi denda 2% (dua persen) per bulan, paling lama 15 (lima belas) bulan”. Tahapan pelaksanaan penagihan pajak sebagai berikut :
1. Penyampaian STPD kepada Wajib Pajak
2. Apabila dalam 7 (tujuh) hari wajib pajak tidak mengindahkan STPD  yang diterbitkan maka diterbitkan Surat Teguran.
3. Apabila  wajib  pajak  tidak  juga  mengindahkan  Surat  Teguran  maka  diterbitkan  Surat Peringatan.
4. Apabila  dalam  3  (tiga)  hari  wajib  pajak  tidak  juga  mengindahkan  Surat  Peringatan maka  diterbitkan  Surat  Panggilan  untuk  menghadap  guna  menandatangani  surat pernyataan bersedia atau tidak bersedia menyetorkan pajak daerah.
Pelaksanaan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Samarinda apabila wajib pajak tidak memenuhi surat teguran, surat panggilan, surat peringatan dan surat  paksa  maka  akan  dilakukan  nya  tahapan  pelaksanaan  penagihan  dengan  surat  paksa yang diterbitkan Kepala Sub Bidang Penindakan sesuai dengan Pasal 38 yaitu:
a. Pemberitahuan surat paksa disampaikan jurusita pajak kepada wajib pajak disampaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.
b. Apabila  wajib  pajak  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  tercantum  dalam  surat  paksa maka akan diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan  yang dilakukan jurusita pajak dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan membuat berita acara
Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Terkait Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Samarinda
Yatini, Reina Luvita
pelaksanaan penyitaan.
c. Walikota  atau  pejabat  yang  ditunjuk  dapat  menerbitkan  surat  pencabutan  sita  untuk wajib  pajak  yang  disampaikan  melalui  jurusita  pajak  apabila  wajib  pajak  telah melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan,  berdasarkan  putusan  pengadilan  atau ditetapkan dengan keputusan walikota.
Peraturan  Daerah  dapat  memberikan  sanksi  administrasi  karena  menurut  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Pasal  95  ayat  (3)  yaitu  “Peraturan  Daerah  Tentang  Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:”
a. nama, objek, dan Subjek Pajak;
b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
b. wilayah pemungutan;
c. masa Pajak;
d. penetapan;
e. tata cara pembayaran dan penagihan;
f. kedaluwarsa;
g. sanksi administratif; dan
h. tanggal mulai berlakunya
Pemberian  sanksi  dalam  peraturan  walikota  diakui  keberadaan  nya  dan  diberikan kekuatan hukum yang mengikat selama  peraturan perundang-undangan atau peraturan yang diatas  nya  terdapat  sanksi  administrasi  yang  serupa  dan  dibentuk  berdasarkan  kewenangan. Meskipun Bapenda Kota Samarinda mempunyai kewenangan untuk membuat surat teguran, surat peringatan, surat panggilan, surat paksa sampai dengan penyitaan terhadap barang yang dimiliki  wajib  pajak  hal  ini  masih  belum  dilakukan  oleh  Bapenda  Kota  Samarinda  dan penerapan sanksi yang dijalankan hanya pemberian sanksi administasi dan atau sanksi denda sebesar  2%  (dua  persen)  per  bulan,  paling  lama  15  (lima  belas)  bulan,  namun  penerapan sanksi denda ini tidak berjalan efektif. Bapenda hanya menyiapkan  regulasi untuk memaksa para  wajib  pajak  untuk  membayarkan  pajak  dan  selain  menyiapkan  regulasi  namun  dalam pelaksanaan  persiapan  regulasi,  Bapenda  mempunyai  kendala  untuk  penerapan  sanksi  bagi pengusaha  sarang  burung  walet  karena  petugas  pemungutan  pajak  tidak  dapat  mengetahui waktu setiap panen nya dan tidak mempunyai jurusita untuk pajak sarang burung walet yang dapat membantu Bapenda dalam menerapkan sanksi.
Bapenda  Kota  Samarinda  juga  telah  melakukan  pengecekan  data  lapangan  dengan mendatangi lokasi pemilik sarang burung walet namun rata-rata pemilik sarang burung walet
telah  berpindah  lokasi  tanpa  melakukan  peremajaan  data  atau  perubahan  data  mengenai objek sarang burung walet yang telah ditinggalkan oleh pemilik sarang burung walet dengan begitu Bapenda tidak akan kesulitan dalam menerapkan sanksi. Selain itu Badan Pendapatan Daerah  telah  melaksanakan  upaya  persuasif  yaitu  dengan  pemanggilan  pengusaha  sarang burung  walet  namun  upaya  ini  belum  berhasil  karena  Badan  Pendapatan  Daerah  tidak mempunyai  jurusita  pajak  sarang  burung  walet  yang  dapat  membantu  dalam  penerapan sanksi  bagi  pengusaha  sarang  burung  walet  yang  telah  lalai  dalam  membayarkan  pajaknya dan  masih  melakukan  peremajaan  data  atau  pembaharuan  data  untuk  dapat  memastikan jumlah  wajib  pajak  sarang  burung  walet  di  Kota  Samarinda  sehingga  mempermudah Bapenda dalam menjalankan tugas nya.
Pembaharuan  dan  peremajaan  data  bagi  pemilik  pengusahaan  sarang  burung  walet sangat  penting  dilakukan  sendiri  untuk  melaporkan  nya  kepada  Badan  Pendapatan  Kota Samarinda  meskipun  sudah  tidak  mendapatkan  omzet  atau  memindahkan  usaha  nya ketempat lain, hal ini penting untuk dilakukan agar tidak dikenakan nya sanksi kepada wajib pajak yang dianggap telah lalai dalam membayarkan pajak nya.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan  tersebut  diatas,  maka  kesimpulan  dalam penelitian ini yakni :
1.  Implementasi  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  02  Tahun  2019  Tentang  Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Samarinda tidak berjalan efektif  meskipun  peraturan  ini  mengalami  perubahan  sebanyak  2  kali,  perubahan peraturan dalam pengaturan pajak sarang burung  walet di Kota Samarinda diharapkan dapat  meningkatkan  target  50%  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kota  Samarinda namun perubahan peraturan ini tidak berjalan optimal. Apabila ditinjau dari salah satu faktor  yang  menurut  teori  efektivitas  hukum  oleh  Soerjono  Soekanto,  yaitu  faktor hukum  yang  menjadi  dominan  dalam  implementasi  Peraturan  Walikota  Samarinda Nomor  02  Tahun  2019  Tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak Daerah,  faktor  hukum  yang  menjadi  tolak  ukur  pelaksanaan  tentang  sistem  dan prosedur  pelaksanaan  pemungutan  pajak  daerah  di  Kota  Samarinda  karena  peraturan walikota  dibentuk  untuk  mencapai  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  bagi masyarakat.
2. Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan hasil omzet diberikan sanksi denda  sebesar  2%  paling  lama  15  (lima  belas)  empat  bulan  dan  Badan  Pendapatan
Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Terkait Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Samarinda
Yatini, Reina Luvita
Daerah  Kota,  mempunyai  kewenangan  dalam  menerbitkan  apabila  wajib  pajak  tidak mengindahkan  STPD  maka  akan  dilakukan  penerbitan  surat teguran,  surat  panggilan, surat  peringatan,  dan  yang  terakhir  penagihan  dengan  surat  paksa.  Menurut  teori efektivitas  hukum  oleh  Soerjono  Soekanto,  yang  menjadi  dominan  dalam  penerapan sanksi  yaitu  faktor  penegak  hukum  yang  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam menjalankan  kewenangan  Badan  Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda  yang  tidak  ada nya  jurusita  pajak  khusus  sarang  burung  walet  dan  satuan  tugas  (satgas)  yang  dapat membantu  dalam  menerapkan  sanksi  kepada  wajib  pajak  sarang  burung  walet  yang tidak membayarkan pajak nya.

## 5. REFERENSI
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2002
Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Tim UB Press, Malang, 2017
Fadillah  Amin, Penganggaran  Di  Pemerintah  Daerah  dalam  Perspektif  Teoritis,  Normatif dan Empiris , Tim UB Press, Malang, 2019
https://bapenda.samarindakota.go.id/lakip/ diakses pada tanggal 4 Februari 2020  pukul 20.10
Megawati Hairuni dan Wahyuni Safitri, Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Bersumber  Dari Pajak Sarang Burung Walet (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah), Jurnal  Yuriska, Fakultas Hukum UWGM Samarinda,2019
Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  01  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  25  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan  dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  27  Tahun  2011  Tentang  Penetapan  Tarif  dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet
Sadam Kholik dan Yatini, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kota  Samarinda ,  Jurnal  Yuriska, Fakultas Hukum UWGM Samarinda, 2017
Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas , Pemerintah, LIPI Press, Jakarta, 2007

## Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  31  Tahun  2013  Tentang  Sistem  dan  Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  02  Tahun  2019  Tentang  Sistem  dan  Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah