## KAIDAH HUKUM YURISPRUDENSI DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN
KAITANNYA DENGAN GOOD GOVERNANCE (nalisa Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 489 K/TUN/2001)

## Oleh : Ngimadudin
Dosen STAI Bumi Silampari Lubuklinggau

## ABSTRACT
Law  basically  has  the  goal  of  harmony,  community dynamics developed so quickly require the progressive concepts  that  provide  guidance  to  the  direction  of harmonization kehidupannitu own.  What was decided by  the  Supreme  Court  in  the  case  of  licensing  is already  running  the  proportion  was  expected  to justice  society,  when  the  dissatisfaction  of  the government  giving  an  arbitrary  policy.  On  the  other hand to lead to the creation of good governance is not an easy matter. Nickname country envelope "envelope country"  already  inherent  in  our  Country.  Almost  all lines  easily  in  bribes  with  envelopes,  ranging  from executive  agencies,  legislatef,  and  the  judiciary.  Who oversaw  and  supervised  equally  abominable.  So daunting towards good governance.

## Kata Kunci: Yurisprudensi, Good Governance

## A. Pendahuluan
Salah  satu  tujuan  dari  pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara adalah  mengatur  tatanan  yang  serasi  antara  warga  negara  dengan aparat  tata  pemerintahan    Negara.  Hal  tersebut  dilakukan  apabila warga  Negara  merasa  dirugikan  atau  dihilangkan  haknya  sebagai warga Negara. Perubahan mendasar ini adalah hasil kerja reformasi di bidang  hukum  yang  selama  ini  masih  “terkooptasi”  dengan  system dan wacana pengembangan bahwa Negara itu “mempunyai kekuatan fisik  untuk  memaksa”  warga  Negara  untuk  mem gakui  kekuatan
hukumnya,  walaupun  hukum  itu  salah.  Karena  memang  karakter hukum itu adalah memaksa (Mahfud, 1998: 19).
Dalam  penjelasan  lebih  lanjut  bahwa  ada  hubungan  antara hukum,  pemaksaan  dan  penindasan.  Dikataknnya  bahwa,  masuknya pemerintahan  ke  dalam  pola  pemerintahan  yang  bersifat  menindas, melalui  hukum,  berhubungan  erat  dengan  masalah  kemiskinan sumber  daya  pada  elit  pemerintah.  Penggunaan  kekuasaan  yang bersifat menindas, terdapat pada masyarakat yang masih berada pada tahap pembentukan tatanan politik tertentu. Hukum berkaitan dengan kekuasaan  karena  tata  hukum  terikat  pada  status  quo.  Tata  hukum tidak  mungkin  ada  jika  tidak  terikat  pada  suatu  tata  tertentu  yang menyebabkan hukum mengefektifkan kekuasaan. Jika demikian maka pihak  yang  berkuasa, dengan  baju  otoritas,  mempunyai  kewenangan yang  sah  menuntut  warga  Negara  agar  mematuhi  kekuasaan  yang bertahta.  Penggunaan  kekuasaan  bisa  melhirkan  karakter  yang menindas  maupun  karakter  hukum  otonom,  tergantung  pada  tahap pembentukan  tata  politik  masyarakat  yang  bersangkutan (Mahfud, 1998: 19).
Pengalaman  hukum  menindas  di  Indonesia  pernah  di  alami pada masa orde lama dan orde baru, dan bahkan hingga kini. Di masa orde  lama  dan  orde  baru  persoalan  hukum  menindas  tercermin  dari konstitusi  yang  ada  pada  saa t  itu,  dimana  ada  “ketidakjelasan” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menyatakan  bahwa  Negara  kita  adalah  Negara  hukum  yang  menjadi pengkaidahkan  prinsip-prinsip  yang  harus  melekat  pada  Negara hukum ( http://ariamarga.blogspot.com) .    Selain  itu  juga  bahwa  persoalan dimensi  penerapan  konstitusi  bernegara  pada  dua  masa  tersebut bermasalah.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1967) dan pemerintahan Presiden Soeharto (1967-1998) Indonesia telah terjebak sebagai  Negara  kekuasaan  (machsstaat)  ketimbang  Negara  hukum (rechsstaat).  Interpretasi  hukum  sesuai  dengan  selera  pribadi sehingga legitimasi kekuasaan semakin kuat dan melemahkan sendi- sendi  peradilan  (hukum),  termasuk  di  dalamnya  penegakkan  hukum yang penerapannya sampai di tingkat bawah.  Kondisi demikan tidak disadari oleh rezim Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun sehingga terjadi penggumpalan kekuatan oleh mahasiswa dan  rakyat untuk segera mengadakan reformasi. Gerakan reformasi berawal dari persoalan  hukum, maka  dari  itu  tuntutan  terhadap  reformasi
konstitusi  menjadi  agenda  penting,  karena  berangkat  dari  reformasi konstitusi akan membawa pada nuansa dan dinamika baru dalam tata hukum ketatanegaraan.
Orde  baru  sangat  mensakralkan  UUD  1945,  maka  dari  itu harus ada  proses  desakralisasi  melalui  amandemen.  Toh  kita  sadar bahwa  UUD  adalah  hasil  consensus  para  pendiri  bangsa  (The Fouding  Fathers)  yang  memang  di  desain  untuk  jaman  itu.  Ketika zaman  berubah  dan  tatanan  Negara  berubah  maka  berubah  pula aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini terlihat pada berakhirnya  sakralisasi  UUD  1945  yang  merupakan  penggumpalan aspirasi  rakyat  (representation  in  ideas)  dan    kemudian  dilanjutkan oleh  wakil  rakyat  (representation  in  presence)  di  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  guna  mengamandemen  UUD  1945
( http://ariamarga.blogspot.com) .
Kita  ketahui  bersama  bahwa  sebelum  ada  amandemen  UUD 1945,  hampir  seluruh  turunan  perundang-undangan  di  bawah  UUD tidak  terjamin  apa  yang  dinamakan  kemandirian  badan  peradilan, termasuk  didalamnya  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sehingga  wajar kalau  lembaga  yudikatif  saat  itu  seolah-olah  menjadi  lembaga penghukum  musuh-musuh  politik  penguasa  dan  warga  Negara  yang menjadi pembangkang dan melawan ketidakadilan penguasa, dan bisa dikatakan  bahwa  lembaga  yudikatif  adalah  lembaga  yang memberikan legitimasi hukum ketidak adilan pemerintah. Kondisi ini merupakan  fakta  hukum  yang  memprihatinkan  bahwa  keberadaan lembaga  yudikatif,  khususnya  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  belum dapat  membawa  keadilan  bagi  masyarakat  dalam  lingkup administrative pemerintahan ( http://ariamarga.blogspot.com) .
Setelah terjadi amandemen UUD 1945, ada keabsahan bahwa Negara  kita  adalah  Negara  Hukum ( UUD  1945  Pasal  1  Ayat  3) ,  hal  ini merupakan  penegasan  berfungsinya  lembaga  yudikatif  yang independent  and  impartial  judiciary,  lembaga  yudikatif  tersebut merupakan  tempat  mencari  penegakan  kebenaran  dan  keadilan  (to enforce  the  truth  and  justice)  apabila  terjadi  sengketa  atau pelanggaran  hukum,  baik  dalam  kerangka  penyelesaian  pidana, perdata, dan tata usaha Negara.
Eksistensi Peradialan  Tata  Usaha  Negara  dalam  konstitusi maupaun  peraturan  perundang-undangan  yang  khusus  yakni, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  PTUN  Yang kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor.  9  Tahun  2004
Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirasa sudah memenuhi syarat untuk  menjadikan  lembaga  PTUN  yang  professional  guna menjalankan  fungsinya  melalui  control  yudisialnya.  Namun  perlu disadari  bahwa das  sollen  (senyatanya)  seringkali  bertentangan dengan das sein (seharusnya), hal ini dapat kita lihat dalam eksekusi putusan.  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  bisa  dikatakan  belum professional  dan  belum  berhasil  menjalankan  fungsinya,  apalagi berjalannya  fungsi  PTUN  dapat  dilhat  dari  keputusan  yang berkeadilan serta pengaruh dari putusannya ( http://ariamarga.blogspot.com) .. Sebelum  diundangkannya  UU  No  9  Tahun  2004  putusan
PTUN  sering  tidak  dipatuhi  pejabat  karena  tidak  adanya  lembaga eksekutor  dan  juga  tidak adanya  sanksi  hukuman,  disisi  lain dukungan  terhadap  putusan  tersebut  sangat  lemah  dilihat  dari  sisi administrasi  Negara  yang  menyebabkan  inkonsistensi  system  PTUN dengan  system  peradilan  lainnya,  terutama  dengan  peradilan  umum karena  terbentur  dengan  asas  dat  de  rechter  niet  op  de  stoel  van  het bestur  mag  gaan  zitten  (hakim  tidak  boleh  duduk  dikursi pemerintahan atau mencampuri urusan pemerintah). Asas rechtmatigheid  van  besturr  yakni  atasan  tidak  berhak  membuat keputusan  yang  menjadi  kewenangan  bawahannya  atau  asas kebebasan pejabat tidak bisa dirampas( http://ariamarga.blogspot.com) . . Setelah  diundangkan  UU  No.  9  Tahun  2004  tersebut diharapkan  dapat  memperkuat  eksistensi  PTUN,  namun  dalam  UU No.  9  Tahun  2004  itu  pun  ternyata  masih  saja  memunculkan pesimisme  dan  apatisme  public  karena  tidak  mengatur  secara  rinci tahapan  upaya  eksekusi  secara  paksa  yang  bisa  dilakukan  atas putusan PTUN serta tidak adanya kejelasan prosedur dalam UU No. 9 Tahun  2004.  sebagai  contoh  dalam  Pasal  116  Ayat  (4)  di  sebutkan jika  pejabat  tidak  bersedia  melaksanakan  putusan  maka  dapat dikenakan  sanksi  upaya  paksa  membayar  sejumlah  uang  paksa dan/atau sanksi administrative. Eksekusi PTUN yang sering tertunda karena  adanya  upaya  banding,  kasasi,  atau  peninjauan  kembali  (PK) sehingga memaksa majelis hakim menunda eksekusi. Kalau eksekusi tidak  dapat  dilaksanakan,  maka  PTUN  berwenang  melaporkan kepada  atasannya  yang  puncaknya  dilaporkan  kepada  presiden, itupun  melalui  kompromi  politik  yang  hasilnya  tidak  sesuai  dengan hati nurani hukum.
Disisi lain Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan penting dalam mewujudkan goog governance atau pemerintahan yang bersih.  Pemerintahan  yang  bersih  dapat  terwujud  apabila  hukum diberikan  predikat  tertinggi  dalam  tata  Negara.  Hukum  harus  tegas dalam penerapan  dan  responsive  dalam  pembuatan.  Karena  bukan rahasia umum lagi bahwa Negara Indonesia masih merupakan Negara dengan rangking tinggi dalam hal KKN.

## B. Pengertian Hukum Yurisprudensi
Yurisprudensi  berasal  dari  “ iuris  prudential ”  (latin), “ jurisprudentie ”  (Belanda),  “ jurisprudence ”  (Perancis)  yang  berarti ilmu  hukum,  pengertian  ini  diambil  dari  Black’s  Law  Dictionary,
edisi II, 1979. (Kamil dan Fauzan, 2005: 10)
Dalam  penjelasan  lebih  lanjut  diterangkan  bahwa  yang menjadi dasar adanya yurisprudensi adalah pengejawantahan pasal 22 A.B  (Algemene  Bepalingen  van  wetgeving  voor  Indonesia)  yang mengandung  pengertian  bahwa,  “Hakim  yang  menolak  untuk menyelesaikan  perkara  dengan  alas  an  bahwa  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan  tidak  menyebutkan,  tidak  jelas  atau lengkap,  maka  hakim  tersebut  dapat  dituntut  untuk  dihukum  karena menolak  untuk  mengadili”.  Dengan  demikian,  hakim  berhak  atau mempunyai  kewenangan  untuk  menciptakan  hukum  (Judge  Made Law),  terutama  terhadap  kasus-kasus  yang  sama  sekali  belum  ada hukumnya,  tetapi  telah  masuk  ke  pengadilan.  Dalam  proses    analisa hukum  dan penciptaan hukum atas kasus-kasus perkara  yang belum ada  aturannya,  hakim  wajib  menggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup dan  dipelihara  dengan  baik  di  tengah-tengah  masyarakatnya.  Nilai hukum  itu  bisa  diambil  dari  ajaran  agama,  nilai  adapt  istiadat  yang masih  terpelihara  dengan  baik,  budaya  dan  tingkat  kecerdasan masyarakat, dan lain-lain (Kamil dan Fauzan, 2005: 10).
Hakim  juga  mempunyai  kewenangan    menyimpangi ketentuan-ketentuan  hukum  tertulis  yang  telah  ada  dan  telah  usang, ketinggalan  zaman  sehingga  tidak  lagi  mampu  memenuhi  rasa keadilan  bagi  masyarakat.  Cara  ini  disebut  “Contra  Legem”.  Hakim dalam  menggunakan  lembaga  contra  legem,  harus  mencukupkan pertimbangan hukumnya yang jelas dan tajam dengan mempertimbangkan  berbagai  aspek  kehidupan  hukum (Kamil  dan Fauzan, 2005: 10).
Dari berbagai penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan Hukum  Yurisprudensi  adalah  keputusan  hakim  yang  berisikan  suatu pertimbangan-pertimbangan  hukum  sendiri  berdasarkan  kewenangan yang  diberikan  pada  pasal  22  A.B  yang  kemudian  menjadi  dasar putusan hakim lainnya dikemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki  unsure-unsur  yang  sama,  dan  selanjutnya  putusan  hakim tersebut  menjadi  sumber  hukum di  pengadilan.  Dengan  tujuannya adalah untuk menghindari “disparitas” putusan hakim dalam perkara yang sama.

## C. Fungsi Hukum Peradilan Tata Usaha Negara.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  salah  satu  pelaku kekuasaan  kehakiman  untuk  rakyat  yang  mencari  keadilan  terhadap sengketa  tata  usaha  Negara.  Sengketa  tata  usaha  Negara  adalah sengketa  yang  terjadi  antara  badan  atau  kantor  tata  usaha  Negara dengan  warga  negaranya.  Dalam  hal  ini  sengketa  timbul  sebagai akibat  dari  adanya  tindakan-tindakan  pemerintah  yang melanggar hak-hak  warga  Negara.  Dengan  demikian  Peradilan  Tata  Usaha Negara  ditujukan  pula  untuk  melindungi  rakyat  dari  tindakan- tindakan  pemerintah  yang  tak  populis.  Singkatnya,  Peradilan  Tata Usaha  Negara  tidak  hanya  melindungi  hak-hak  tunggal  saja,  tetapi juga  melindungi  hak-hak  warga  Negara  sebagai  suatu  masyarakat (http://id.shvoong.com. (on-line) tanggal 12 – 1 – 2012 ).
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  yang  dibentuk berdasarkan  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dan  UU  No.  9  Tahun  2004  tentang  perubahan  UU  No.  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Seperti  kita ketahui  bahwa  bahwa  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  melengkapi  3 (tiga)  peradilan  lain  yaitu  Mahkamah  agung,  Peradilan  Agama,  dan Peradilan  Militer  sebagai  pelaksana  peradilan  menurut  Undang- Undang Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Keberadaan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  bertujuan  untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara dan berbangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Karena itu, diperlukan persamaan di depan hukum  yang  tidak  hanya  mengatur  warga  Negara  dengan  warga Negara,  tetapi  juga  antara  warga  Negara  dengan  pemerintah. Pemerintah wajib terus menerus membangun, menyempurnakan, dan menertibkan  aparatur-aparatur  Negara  agara  aparatur  tersebut
menjadi aparatur yang efektif, efisien,  bersih, dan berwibawa dalam melaksanakan  tugasnya,  yaitu  yang  selalu  menjunjung  tinggi kebenaran  hukum  yang  dilandasi  semangat  dan  sikap  akan pengabdian  terhadap  masyarakat.  Untuk  mencapai  kondisi  yang dicita-citakan  sebagai mana  tersebut  diatas,  maka  pemerintah  harus berperan secara aktif dan positif dalam membangun relasi masyarakat menuju  rumusan  hukum  yang  responsive (Mahfud,  1998:  19). “ ada dua  macam  strategi  pembangunan  hukum  yang  akhirnya  sekaligus berimplikasi  pada  karakter  produk  hukumnya,  yaitu  pembangunan hukum  “ortodoks”  dan  pembangunan  hukum  “responsive”.  Pada pembangunan  hukum  “ortodoks”  peranan  lembaga -lembaga  Negara sangat  dominan  dalam  menentukan  arah  perkembangan  hukum. Sebaliknya  pada  strategi  pembangunan  hukum  responsive,  peranan besar  terletak  pada  lembaga  peradilan  yang  disertai  pastisipasi  luas kelompok social atau individu- individu di dalam masyarakat”.

## D. Uraian  Singkat  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  Reg.  489
K/TUN/2001.
1. Duduk  Perkara:  bahwa  yang  menjadi objek  gugatan    dalam
perkara  ini  adalah  dikarenakan  tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah  melanggar  ketentuan  Undang-Undang, telah  mempergunakan  kewenagan  yang  ada pada  tujuan  lain,  dan  mempertimbangkan yang  salah  dalam  mengambil  keputusan  serta tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; 1) Tergugat melanggar ketentuan Undang-Undang: Bahwa  dengan  dikeluarkannya  Keputusan  penolakan  oleh
Tergugat  untuk  mencabut  izin  PT.  Volex  Indonesia  telah melanggar  Pasal  2  huruf  b,  UU  No  1 Tahun  1967  tentang Penanaman Modal Asing, karena alat-alat perusahaan, bahan- bahan dan penemuan-penemuan yang ada sekarang dipakai/digunakan  oleh  PT.  Volex  Indonesia  di  kawasan industri  sekupang,  Batam,  bukanlah  termasuk  dalam pengertian  modal  asing  milik PT.  Volex  Batamindah  dahulu disebut  sebagai  PT.  Mayor  Batamindah  sebagai  perseroan yang  didirikan  dengan  kualifikasi  fasilitas  Penanaman  Modal
Asing  (PMA)  di  kawasan  industri  sekupang,  Batam  bukan termasuk kreteria, pengertian Modal Asing dan atau milik PT. Volex Indonesia ;
2) Tergugat Mempergunakan wewenang untuk tujuan lain:
Bahwa  dengan  dikeluarkannya  suatu  keputusan  penolakan oleh  Tergugat  untuk  mencabut  izin  PT.  Volex  Indonesia, maka  tergugat  jelas  mempergunakan  wewenang  yang  ada pada Tergugat untuk tujuan yang lain, yakni membiarkan PT. Volex Indonesia beroperasi diwilayah PT. Volex Batamindah dan  memakai/mempergunakan  asset-aset  milik  PT.Volex Indonesia  yang  dahulu  di  sebut  PT.  Mayor  Batamindah  yang ada di kawasan Industri Sekupang, Batam. 3) Pertimbangan Yang Salah Dalam Mengambil Keputusan:
Bahwa  tergugat  telah  salah  tidak  mempertimbangkan keseluruhan  fakta-fakta  yang  ada,  yang  seharusnya  dijadikan sebagai  dasar  untuk  pengambilan  keputusan  mencabut  PT.
Volex Indonesia yang telah merugiakan bagi penggugat ;
Bahwa  dengan  demikan  telah  keputusan  penolakan  yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan pasal 2 ayat 1, 2, dan 3
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, telah  bertentangan  dengan  asas-asas  Umum  Pemerintahan Yang Baik (the general of principles of goog administration),
yaitu asas kepastian hukum ;
Bahwa  dalam  keputusan  penolakan  yang  dikeluarkan  oleh tergugat atas surat Penggugat untuk mencabut izin PT. Volex Indonesia  telah  menimbulkan  tidak  adanya  asas  kepastian hukum menyangkut kedudukan Penggugat selaku direktur dan juga  selaku  pemegang  saham  Minoritas  pada  PT.  Volex Batamindah  dahulu  disebut  PT.  Mayor  Batamindah,  yang sampai  saat  ini  Tergugat  telah  membiarkan  PT.  volex Indonesia  beroperasi  di  lokasi  PT.  Volex  Batamindah  dahulu disebut  PT.  Mayor  Batamindah  yang  dikawasan  Industri Sekupang, Batam.
2. Kaidah  Hukum  :  Pemberian  izin  oleh  Badan/Pejabat  Tata  Usah Negara terhadap suatu perusahaan lain  yang masih memilki izin (izin  belum  dicabut)  adalah  melanggar  asas-asas  umum pemerintahan yang baik, karena pemberian izin seperti itu adalah bersifat fiktif negative.
3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:
Bahwa  keberatan-keberatan  kasasi  dan  pemohon  kasasi  tersebut dapat  dibenarkan  karena  judex  factie  Pengadilan  Tinggi  Tata
Usaha Negara DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum seperti diuraikan dalam pertimbangan berikut:
Bahwa  obyek  gugatan  dalam  perkara  ini  ialah  kepastian fiktif  negative,  sikap  diam  dan  Termohon  kasasi/Tergugat terhadap  surat  permohanan  Pemohaon  Kasasi/Penggugat  No. 034/HP-ALNI/2000  tanggal  9  juli  2000  tentang  permohonan Termohon  Kasasi/Tergugat  mencabut  izin  PT.  Volex  Indonesia, bukan  sengketa  perdata  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan seperti pendirian judex facti PT. TUN DKI Jakarta, dan lagi pula proses  perdatanya  masih  dalam  proses  melalui  peradilan  umum yang  waktu  itu  sedang  dalam  tingkat  kasasi.  Bahwa  mengenai penerbitan  izin  PT.  Volex  Indonesia  adalah  kewenangan Termohon  Kasasi/Tergugat  telah  menerbitkan  izin  a  quo  atas nama  PT.  Volex  Indonesia  sehingga  PT.Volex  Indonesia memakai  asset  dan  tempat  PT.  Volex  Batamindah  yang  izinnya belum  dicabut,  sehingga  menjadi  tumpang  tindih    (over  laping), disatu pihak umtuk PT. Volex Batamindah masih berlaku belum dicabut, dipihak lain Termohon Ksasi/Tergugat telah mengeluarkan  izin  untuk  PT.  Volex  Indonesia.  Bahwa  oleh karena  itu  Termohon  Kasasi/Tergugat  telah  bertindak  dengan melanggar  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik,  karena seharusnya  untuk  mengeluarkan  izin  PT.  Volex  Batamindah terlebih dahulu harus mencabut atau membatalkan izin PT. Volex Batamindah yang masih ada.
Bahwa  oleh  karena  itu  permohonan  pemohon  Kasasi  a quo  beralasan    dan  seharusnya  termohon  Kasasi  memenuhi permohonan Pemohonan Kasasi/Penggugat dengan mengabulkan isi  surat  Pemohon  Kasasi/Penggugat  tentang  permintaan pembatalan/pencabutan ijin PT. Volex Indonesia ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup  alas  an  bagi  Mahkamah  Agung  untuk  mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi Suhaili Saun dan untuk membatalkan  putusan  pengadilan  tinggi  tata  usaha  Negara  DKI Jakarta serta Mahkamah Agung akan mengadilai sendiri perkara ini  dengan  menguatkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara Jakarta. (MA RI Tahun ,2006: 605-607).

## E. Prinnsip-Prinsip Dasar Good Governance.
Istilah  good  dan  clean  governance  secara  umum  memiliki pengertian  akan  segala    hal  yang  terkait  dengan  tindakan  atau tingkahlaku  yang  bersifat  mengarahkan,  mengendalikan,  atau mempengaruhi  urusan  public  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  tersebut dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam konteks  ini,  pengertian  good governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi  menyangkut  semua  lembaga  baik  pemerintah  maupun  non pemerintah  (lembaga  swadaya  masyarakat)  dengan  istilah  good corporate.  Bahkan,  prinsip-prinsip  good  governance  dapat  pula diterapkan  dalam  pengelolaan  lembaga  social  dan  kemasyarakatan dari paling yang sederhana hingga pada skala besar.
Di  Indonesia,  subtansi  wacana  good  governance  dapat dipadankan  dengan  istilah  pemerintahan  yang  baik,  bersih,  dan berwibawa.  Pemerintahan  yang  baik  adalah  sikap  dimana  kekuasaan dilakukan  oleh  masyarakat    yang  diatur  oleh  tingkatan  pemerintah Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber social, politik, budaya, serta  ekonomi.  Dalam  prakteknya  pemerintahan  yang  bersih    (clean governance),  adalah  model  pemerintahan  yang  efektif,  efisien,  jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Sejalan  dengan  prinsip  diatas,  pemerintahan  yang  baik  itu berarti  dalam  proses  maupun  hasil-hasilnya.  Semua  unsure-unsur dalam  pemerintahan  bisa  bergerak  secara  sinergis,  tidak  saling berbenturan,  dan  memperoleh  dukungan  dari  rakyat.  Pemerintahan bisa  dikatakan  baik  jika  pembagunan  dapat  dilakukan  dengan  biaya yang  minimal  namun  dengan  hasil  yang  maksimal.  Factor  lain  yang tak  kalah  penting,  suatu  pemerintahan  dikatakan  baik  jika produktivitas  bersinergi  dengan  peningkatan  indicator  kemampuan ekonomi  rakyat,  baik  dalam  aspek  produktivitas,  daya  beli,  maupun kesejahteraan spiritualitasnya.
Pada  saat  yang  sama,  sebagai  komponen  diluar birokrasi  Negara,  sector  swasta  (corporate  sector)  harus  pula bertanggung  jawab  dalam  proses  pengelolaan  sumber  daya  alam dan  perumusan  kebijakan  public  dengan  menjadikan  masyarakat sebagai  mitra  strategis.  Dalam  hal  ini,  sebagai  bagian  dari pelaksanaan good and clean governance, dunia usaha berkewajiban  untuk  memiliki  tanggung  jawab  social  (corporate
social  responbility/CSR),  yakni  dalam  bentuk  kebijakan  social perusahaan  bertanggung  jawab  langsung  dengan  peningkatan kesejahteraan  dimana  suatu  perusahaan  beroperasi.  Bentuk tanggung  jawab  social  (CSR)  itu  dapat  diwujudkan  dalam program-program pengembangan masyarakat (community empowerment) dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk  merealisasikan  pemerintahan  yang  professional  dan akuntabel  yang  bersandar  pada  prinsip-prinsip  good governance,
Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN) (Ubaeidillah  dan  Razak, 2008:  174) merumuskan  sembilan  aspek  fundamental  (asas) dalam good governance, yaitu:
1. Partisipasi.
Asas  partisipasi  adalah  bentuk  keikutsertaan  warga masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan,  baik  secara  langsung maupun  melalui  lembaga  perwakilan  yang  sah  yang  mewakili kepentingan  mereka.  Bentuk  partisipasi  menyeluruh  tersebut dibangun  berdasarkan  prinsip-prinsip  demokrasi  yakni  kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.
2. Penegakan Hukum.
Asas penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang  professional  harus  didukung  oleh  penerapan  hukum  yang berwibawa.  Tanpa  ditopang  oleh  aturan  hukum  dan  penegakan secara konsekuen, partisipasi politik public dapat berubah menjadi tindakan  public  yang  anarkhis.  Public  membutuhkan  ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum dan aturan hukum, proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik.
3. Transparansi.
Asas  transparansi  adalah  unsure  lain  yang  menopang terwujudnya  goog  and  clean  governace.  Akibat  tidak  adanya prisnsip  transparansi,  menurut  banyak  para  ahli,  Indonesia  telah terjerambab ke dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak  mengulangi  pengalaman  masa  lalu  dalam  pengelolaan kebijakan public, khususnya bidang ekonomi, pemerintah disemua tingkatan  harus  menerapkan  prinsip  transparansi  dalam  proses kebijakan public . 4. Responsif.
Asas responsive adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good  governance  bahwa  pemerintah  harus  tanggap  terhadap persoalan-persoalan  masyarakat.  Pemerintah  harus  memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan  keinginan-keinginanya,  tetapi  pemerintah  harus proaktif  mempelajari  dan  menganalisis  kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sesuai  dengan  asas  responsive,  setiap  unsure  pemerintah harus  memiliki  dua  etika,  yaitu  etika  individual  dan  etika  social. Kualifikasi  etika  individual  menuntut  pelaksana  birokrasi pemerintah  agar  memiliki  kreteria  kapabilitas  dan  loyalitas professional.  Sedangkan  etik  social  menuntut  mereka  agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan public.
5. Konsensus.
Asas  consensus  adalah  bahwa  keputusan  apapun  harus dilakukan  melalui  proses  musyawarah  melalui  consensus.  Cara pengambilan keputusan consensus, selain dapat memuaskan semua pihak  atau  sebagian  besar  pihak,  cara  ini  memiliki  kekuatan mengikat  sebagian  besar  komponen  yang  bermusyawarah  dan memiliki kekuatan memaksa (corsive power) terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. 6. Kesetaraan. Asas  kesetaraan (equity)  adalah  kesamaan  dalam perlakuan dan pelayanan public. Asas kesataraan ini mengharuskan  setiap  pelaksanaan  pemerintah  untuk  bersikap  dan berperilaku  adil  dalam  hal  pelayanan  public  tanpa  mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.
7. Efektivitas dan Efisiensi.
Pemerintah  yang  bersih  dan  baik  juga  harus  memenuhi kreteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kreteria  efektiviitas  biasanya  diukur  dengan  parameter  produk yang menjangkau sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dari  lapisan  kelompok  dan  lapisan  social.  Sedangkan  efisiensi umumnya  diukur  dengan  rasionalitas  biaya  pembangunan  untuk memenuhi  kebutuhan  semua  masyarakat.  Semakin  kecil  biaya yang  terpakai  untuk  kepentingan  yang  besar,  pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien. 8. Akuntabilitas.
Asas  akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban  pejabat public  terhadap  masyarakat  yang  memberinya  kewenangan  untuk mengurusi  kepentingan  mereka.  Setiap  pejabat  public  dituntut untuk  mempertanggung  jawabkan  semua  kebijakan,  perbuatan, moral maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. 9. Visi Strategis.
Visi  strategis  adalah  pandangan-pandangan  strategis untuk  menghadapi  yang  akan  datang.  Kualifikasi  ini  menjadi penting  dalam  rangka realisasi  good  and  clean  governance. Dengan  kata  lain,  apapun  kebijakan  yang  akan  diambil  saat  ini, harus  diperhitungkan  akibat  pada  sepuluh  atau  duapuluh  tahun yang  akan datang. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk massa  yang  akan  datang,  seseorang  yang  memiliki  jabatan  public atau  lembaga  professional  lainnya  harus  mempunyai  kemampuan menganalisis  persoalan  dan  tantangan  yang  akan  dihadapi  oleh lembaga  yang  akan  dipimpinya  .(Ubaeidillah  dan  Razak,  2008:
174-178)
Disamping  prinsip-prinsip  di atas,  prinsip  sepadan  juga  di sampaikan  oleh  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara menyebutkan  10  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  yang harus  dilaksanakan,  yaitu  :  (1).  Partisipasi,  menjamin  kerjasama  dan partisipasi  pihak-pihak  yang  berkepentingan    (stakeholder)  mulai tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  evaluasi.  (2).  Penegakan hukum,  dilaksanakan  secara  konsekuen,  konsisten,  memperhatikan HAM,  termasuk  pemberian  insentif.  (3).  Transparansi,  informasi yang  terbuka  bagi  dan  setiap  tahapan  pemerintahan.  (4).  Daya tanggap,  respon  yang  cepat  terhadap  permasalahan  atau  perubahan yang  terjadi.  (5).  Kesetaraan,  persamaan  kedudukan  bagi  warga Negara  tanpa  diskriminasi.  (6).  Visi  strategis,  tersedianya  kebijakan dan  rencana  yang  terpadu  serta  jangka  panjang.  (7).  Efisiensi, penggunaan sumber daya alam yang tepat guna. (8). Profesionalisme, ketrampilan dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. (9). Akuntabilitas,  bertanggung  jawab  kepada  public  atas  keputusan  dan tindakan  penyelenggara.  (10).  Pengawasan,  tersedianya  pengawasan yang  efektif  dengan  melibatkan  anggota  masyarakat  (Mahfud,  2011: 109-110).

## F. Kaitan Putusan MA No. Reg. 480 K/TUN/2001 Dengan Good Governance
Memperhatikan  kaidah  hukum  yang  menyatakan  bahwa Pemberian izin oleh Badan/Pejabat Tata Usah Negara terhadap suatu perusahaan lain yang masih memilki izin (izin belum dicabut) adalah melanggar  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik,  karena pemberian izin seperti itu adalah bersifat fiktif negative.
Kasus-kasus  yang  terjadi  pada  uraian  diatas  sebenar  bisa dicegah  secara  dini  apabila  pemerintah  sebagai  kuasa  mengeluarkan izin  bersifat  transparansi.  Artinya  ada  kejelasan  hukum  mengenai status  terhadap  perusahaan  yang  akan  melaksanakan  operasi  di wilayah tertentu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih (over laping). Kejelasan  hukum  juga  semakin  menegaskan  bahwa  Negara  kita tunduk  pada  hukum,  bukan  tunduk  pada  kekuasaan.  Semakin kesadaran  kita  kepada  hukum  semakin  tinggi  maka  penciptaan  akan ketertiban  umum  semakin  terpenuhi  dan  akhirnya  membawa  kepada keadilan  social  yang  bisa  dimaknai  sebagai  kebahagiaan  sosial  yaitu apabila  kebahagiaan  social  tersebut  tercapai  jika  kebutuhan- kebutuhan individu social terpenuhi sebanyak-banyaknya (Asshiddiqie dan Safa’at , 2006: 17). Putusan  Mahkamah  Agung berkaitan  dengan  tumpang
tindihnya  perizinan  yang  dikemukakan  dimuka  menandakan  bahwa masih  banyak  para  pejabat  Negara/badan  pembuat  kebijakan perizinan  asal-asalan  yang  mengakibatkan  hak-hak  warga  Negara terganggu. Hal ini bisa dipahami bahwa secara kultur kita belum bisa menerima  konsep  good  governance  dengan  baik.  Konsep  kesalahan kolektif yang melibatkan birokrasi pemerintah masih menjadi pilihan budaya  kita,  mungkin  ini  efek  32  tahun  ketika  hukum  menindas menjadi  senjata  politik  dan  dendam  politik  kekuasaan. Ketika Mahkamah  Agung  memberikan  putusan  yang  adil  maka  tujuan hukum tertinggi sudah tercapai yaitu keadilan. Adil artinya meletakan segala  sesuatu  pada  proporsinya.  Lawan  keadilan  adalah  kezaliman dan  kesesatan  ini  adalah  penyimpangan.  Dengan  meletakan  sesuatu secara  proporsional  berarti  ketertiban  dan  kedisiplinan (Saebani, 2007: 198).
Yang  kita  sadari  sekarang  adalah  bahwa  salah  satu  piranti good  governance  adalah  penegakan  hukum,  jika  hukum  ditegakan dengan  adil  maka  sudah  barang  tentu  lembaga  peradilan  ikut  serta
dalam  proses  good  governance.  Tetapi  jika  aparat  hukum  atau penegak hukum hanya berdasar pada teks semata tanpa pertimbangan nurani  maka  hal  itu  akan  menyebabkan  kita  menjauh  dari  apa  yang dinamakan pemerintahan bersih dan berwibawa  .

## G. Penutup
Apa  yang  diputuskan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  kasus perizinan  tersebut  sudah  menjalankan  proporsi  keadilan  yang diharpakan  masyarakat,    ketika  terjadi  ketidak  puasan  terhadap pemerintah yang memberikan kebijakan yang sewenang-wenang. Hal ini  dapat  dilihat  dari  ide  dibentuknya  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, bahwa pembentukan PTUN diperuntukan bagi penyelesaian sengketa antara  pemerintah  dengan  warga  Negara,  disamping  itu  juga  untuk mengontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintah yang dinilai melanggar ketentuan administrasi  (mal administrasi) ataupun perbuatan yang melanggar hukum. (abuse of power). Disisi lain untuk mengarah  pada  terciptanya  good  governance  adalah  bukan  perkara mudah.  Julukan  negeri  amplop  “envelope  country”  sudah terlanjur melekat pada Negara kita. Hampir semua lini mudah di suap dengan amplop, mulai dari lembaga eksekutif, legislatef, dan yudikatif. Yang mengawasi dan yang diawasi sama-sama bobroknya. Jadi amat berat untuk menuju good governance.
Namun  dengan  kondisi  demikian  kita  tidak  boleh  pesimis, setidaknya  harus  ada  pembentukan  character  yang  memulai  dari  diri kita sendiri, lalu ada kemauan baik dari segi hukum dan politik untuk mengurai benang kusut ini. Wallahu’alam .

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Kamil dan M. Fauzan., Kaidah-Kaidah Hukum
Yurisprudensi, Jakarta, Prenada Media, 2004.
Moh.  Mahfud  MD., Politik  Hukum  di  Indonesia,  Jakarta,  LP3ES, 1998.
C.  S.  T.  Kansil  dan  Christine  S.  T.  Kansil., Hukum  Tata  Negara Republik Indonesia, edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2005., Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006.
A Ubaedillah  dan  Abdul  Razak., Pendidikan  Kewargaan  : Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani,  Jakarta, Prenada Media, 2008.
Jimly  Ass hidiqie  dan  M.  Ali  Syafa’at., Teori  Hans  Kelsen  Tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
Ahmad Saebani., Sosiologi Hukum, Bandung, Pustaka setia, 2007 .
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.,
www.taspen.com
Jurnal Gagasan., KAHMI Nasional, Vol. 2, No.1 Th. 2011.
www.jimly.com http://id.shvoong.com http://ariamarga.blogspot.com