## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DETEKSI DINI PELAYANAN DASAR MASYARAKAT DI KOTA BEKASI
Kamal Alamsyah 1 , Taufiq Rachmat Hidayat 2 ,Thomas Bustomi 3 1,2,3 Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Pasundan Email : Apih.amay007@gmail.com
Diterima : 1 Oktober 2020, Revisi : 15 Oktober 2020 Disetujui : 25 Oktober 2020

## ABSTRACT
The main problem in this research is the implementation of the Early Detection Policy for Community  Basic  Services  in  Bekasi  City,  in  its  implementation  it  has  not  been implemented effectively.The research method used is descriptive analysis, while the type of approach in this research is qualitative using a case study strategy approach. Qualitative methods are chosen with the consideration that this method is expected to obtain  real data and is  able to  examine research  problems in  depth so  that the expected results can be obtained. The use of qualitative research methods is felt to be very appropriate in the study of  public administration, especially research that tries to study  and understand a society. Based on the results of research and discussion of  the factors, the implementation of the Community Basic Service Early Detection Policy in Bekasi City has not been effective yet, and this ineffectiveness has disrupted the level of prime and quality public service in Bekasi City.  There  are  several things that  cause the  implementation of  the  Community Basic Service  Early  Detection Policy  in  Bekasi  City  to  not  run  effectively, among  others,  the content of  policy factor relating to  the resources committed parameter (resources used), and also the contex of  implementation related to the parameters institution and regime characteristics (institutions and  characteristics of  the authorities /  leaders) so  that  the objectives of the Basic Service Early Detection policy in Bekasi City have not been able to run according to the expectations of the government and society.
Keywords: Policy Implementation, service, Bekasi City

## ABSTRAK
Permasalahan pokok  dalam penelitian ini  adalah Implementasi Keb ijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat di Kota Bekasi dalam implementasinya masih belum dapat terlaksana secara  efektif..  Metode penelitian yang  digunakan adalah dekriptif  analisis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan strategi studi kasus. Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil ya ng  diharapkan. Penggunaan metode  penelitian kualitatif ini  dirasakan  sangat  tepat dalam  studi  ilmu administrasi publik, terutama penelitian yang mencoba untuk mengkaji dan memahami suatu  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  faktor-faktor Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayana Dasar Masyarakat di  Kota Bekasi belum berjalan  secara  efektif,  dan  ketidakefektifan ini  menganggu kepada tingkat  pelayanan masyarakat  yang  prima  dan  berkualitas di  Kota  Bekasi.  Terdapat  beberapa hal  yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayana Dasar Masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan secara efektif, antara lain oleh faktor content of  policy berkaitan dengan parameter resources commited (sumber-sumber daya yang digunakan), dan juga faktor contex  of  implementatio n  berkaitan  dengan  parameter institution  and  rezim characteristic (lembaga  dan  karakteristik  penguasa/pimpinan)  sehingga  tujuan  dari kebijakan  Deteksi  Dini  Pelayanan  Dasar  di  Kota  Bekasi  belum  dapat  berjalan  sesua harapan pemerintah dan masyarakat.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan, Kota Bekasi

## PENDAHULUAN
Arah pembangunan Kota Bekasi berkiblat kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi adalah pandangan  ideal masa depan  yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi di  masa  depan,  visi  di  sertai  kebersamaan  yang  mampu  menarik, menggerakkan  anggota  organisasinya  untuk  membangun  komitmen terhadap visi tersebut, dan tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.  Karena  itu  perumusan  pernyataan  visi  perlu  secara  intensif dikomunikasikan kepada  segenap  anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.
Visi Pembangunan Kota Bekasi periode 2018- 2023 adalah “ BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN” ,  dimana di dalam Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 tersebut terdapat lima  buah  gambaran  kondisi  Kota  Bekasi,  yaitu  Bekasi  Cerdas,  Bekasi Kreatif, Bekasi Maju, Bekasi Sejahtera, dan Bekasi Ihsan.Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin di capai.  Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada apa  yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Sebagai sebuah cita-cita dan gambaran kondisi masa depan  Kota Bekasi pada  akhir periode pembangunan lima tahun ke depan, Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 haruslah didukung oleh serangkaian Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023.
Pemerintah Kota  Bekasi  yang  menjadi bagian  dari  Pemerintahan Daerah dan diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di  wilayah  Kota  Bekasi  sesuai  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan pada misi ke (4), yakni Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat  yang  berpengetahuan,  sehat,  berakhlak  mulia,  kreatif  dan inovatif.meningkatkan  kehidupan  sosial  masyarakat  melalui  layanan
pendidikan  kesehatan dan  layanan sosial  lainnya. Keseluruhan Program Pemerintah Kota Bekasi dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan  umum dan  penataan  ruang,  bidang  permukiman rakyat  dan permukiman, bidang  ketentraman dan  ketertiban, bidang  sosial  sampai bidang pelayanan lainnya, sudah tentu harus ada yang bertanggung jawab terhadap  implementasinya. Sebagai  upaya  akselerasi pengendalian  serta memfasilitasi capaian  target pelayanan dasar  dari masing-masing bidang sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka dipandang perlu adanya Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat di Kota Bekasi dalam upaya  peningkatan pelayanan  publik dengan Perwal Kota Bekasi Nomor 65  Tahun 2017 tentang Deteksi Dini pada  Pelayanan Dasar Masyarakat di Kota Bekasi.
Pemerintah Kota Bekasi mengimplementasikan Undang – Undang 23  Tahun 2014  tentang Pemeintahan Daerah melalui upaya  dan  inovasi bagaimana  caranya  agar  dapat  memberikan  pelayanan  prima  kepada masyarakatnya.  Salah  satu  bentuk  inovasi  tersebut  adalah  dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65  Tahun 2017  tentang Tata Cara Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring Deteksi Dini pada  Pelayanan Dasar  Masyarakat  di  Kota  Bekasi. Adapun  peneliti mengambil judul dimaksud dengan  alasan  bahwa  adanya  permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar,  dimana Pemerintah Kota Bekasi bercita – cita  untuk  mewujudkan  pelayanan  yang  efektif  untuk masyarakatnya. Di  samping  itu  judul penelitian tersebut dikembangkan sesuai dengan disiplin  Ilmu Administrasi Publik dan  objek yang di  teliti secara  spesifik  adalah  Pemerintah  Kota  Bekasi  yang  merupakan  kota dengan percepatan  pembangunan yang luar biasa dan aksesibilitas sangat strategis  karena  berbatasan  langsung  dengan  beberapa  kota  besar khususnya ibukota DKI Jakarta.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  dekriptif  analisis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan strategi studi kasus. Menurut Moleong (2009:3) bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data  deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari  orang-orang dan perilaku  yang  dapat  diamati”.  Metode kualitatif  dipilih  dengan pertimbangan bahwa  metode ini  diharapkan  dapat  diperoleh  data  yang sebenar-benarnya  dan  mampu  mengkaji  masalah  penelitian  secara mendalam sehingga dapat  diperoleh hasil yang  diharapkan.  Penggunaan metode penelitian kualitatif ini  dirasakan sangat  tepat  dalam  studi ilmu administrasi publik, terutama penelitian yang mencoba untuk mengkaji dan memahami  suatu  masyarakat.  Melalui  pendekatan  ini,  permasalahan penelitian yang  ingin menghubungkan suatu peristiwa  dengan peristiwa lainnya,  dapat  memberikan  informasi  penting  dalam  bentuk  deskripsi ilmiah bagi pembuat keputusan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan  pelayanan  dasar  melalui  pembentukan  Satuan  Tugas Pemantauan  dan  Monitoring  (PAMOR)  dalam  rangka  mewujudkan pelayanan ultima di Kota Bekasi.
Jenis  pendekatan  penelitian  bersifat  kualitatif  yaitu  dengan memandang realitas yang ditampakkan oleh seseorang sebagai refleksi dari realitas-realitas  lain  yang  tidak  berdiri  sendiri.  Campbell  (2004:86), mengatakan  bahwa  “realitas  yan g  ditampakkan  individu  sebenarnya merupakan  refleksi dari  pengalaman  sosialnya,  kesadaran  akan  dirinya sendiri, dan kesadaran akibat berinteraksi dengan individu lain”.  Penelitian ini menggunakan Wawancara,FGD dan Dokumentasi.
Menurut Sutopo (2009:82) dalam penelitian kualitatif terdapat tiga komponen utama dalam  proses  analisis data  yakni: (1)  reduksi data,  (2) penyajian data,  dan  (3)  penarikan kesimpulan ataupun verifikasi. Ketiga proses  analisis  data  tersebut berperan  penting  dalam  proses  dan  saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.Ketiga tahap dalam proses
analisis tersebut merupakan bagian yang saling berhubungan antara tahap yang  satu  dengan yang  lainnya. Analisis akan  dilaksanakan secara  terus menerus sejak awal penelitian hingga akhir penelitian. Model analisis data yang  telah peneliti uraikan tersebut dapat  digambarkan seperti  terdapat pada bagan 1 :
Bagan 1,  tekhnik  pengambilan keputusan
Sumber: Miles et al dalam Rohendi (2002:20). Berikut alur kerangka pemikiran pada penelitian dapat dilihat pada gambar 2 .
Gambar 2. Alur Pemikiran

## PROSES
Implementasi Kebijakan
(Grindle, 1980)
1. Content of policy 2. Context of Implementation Programs delivered as designed ?

## KELUARAN
Pelayanan Dasar yang Efektif Untuk Kepuasan Masyarakat Tercapai MASUKAN Implementasi kebijakan deteksi dini pelayanan dasar di Kota Bekasi Feed Back Feed Forward LINGKUNGAN • Eksternal • Internal
Baik yang membantu atau menggangu proses
Kebijakan-kebijakan lainnya
Baik yang membantu atau menggangu proses Pengumpulan Data Reduksi Data Kesimpulan- Kesimpulan Penarikan/Verifikasi Penyajian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dan pembahasan Implementasi Kebijakan Deteksi Dini  Pelayanan  Dasar  di  Kota  Bekasi,  di  tengah  kondisi  pandeki Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sangat sulit bagi peneliti melakukan penelitian  lapangan  karena  harus  menyesuaikan  diri  dengan  protokol kesehatan yang ketat. Setiap langkah peneliti ketika menemui narasumber tidak jarang disulitkan oleh pertemuan ulang berkali-kali, karena ketatnya protokol  kesehatan sehingga  harus mencari  waktu lain  yang  dipandang narasumber lebih aman. Bahkan dalam pertemuan tersebut, sarat dengan kebiasaan  baru  seperti,  kelengkapan  penggunaan  masker,  jaga  jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan sterilisasi ruangan atau tempat, dimana peneliti  harus  bertemu  para  narasumber  untuk  wawancara  dan pengambilan data-data empirik. Kondisi yang tidak nyaman tersebut, turut mewarnai penelitian ini, meski pada akhirnya semua kendala dapat dilalui dengan baik.  Dari  hasil kajian terori, observasi, wawancara  dan  analisis, peneliti mendeskrifsikan dengan gamblang seperti dinarasikan di bawah ini
:

## Content of policy
Dalam mengimplementasikan peraturan Wali Kota Bekasi (Perwal) Nomor 65  tahun 2017  tentang monitoring deteksi dini  pelayanan  dasar masyarakat di Kota Bekasi, dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Walikota Bekasi, Nomor 100/1001/SETDA, berkaitan dengan Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar di Kota Bekasi, tentu saja berbagai langkah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah mulai dari SKPD hingga ke aparat terendah yakni RT/RW agar kebijakan tersebut dapat menyentuh kebutuhan dasar layanan masyarakat Kota Bekasi. Hal ini diperkuat dengan Pembentukan Kesatuan Tugas  Pantau dan  Monitoring atau (Pamor) Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Sekretaris  Daerah Kota  Bekasi, Reny Hendrawaty, berkaitan dengan  kebijakan deteksi dini pelayanan  dasar  di  Kota  Bekasi  mengatakan:  “Kondisi  Kota  Bekasi
merupakan kota metropolitan heterogen, dimana masyarakat yang datang ke Kota Bekasi adalah yang ber-KTP Kota Bekasi, maupun yang tidak ber- ktp  Kota  Bekasi  dan  mereka bukan  asli  warga  Kota  Bekasi,  maka  rasa memiliki sangat kurang, berangkat dari kondisi tersebut pemerintah daerah Kota  Bekasi,  melalui pembentukan Satgas  Pemantauan dan  Monitoring (Pamor) menggulirkan regulasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat  dengan  maksud  untuk menemukan  potensi dan  hambatan pelaksanaan pelayanan dasar di masyarakat.”
Melalui program Satgas Pamor ini setidaknya mampu memberikan kontribusi positif bagi  masyarakat sehingga dapat  meningkatkan kualitas partisipasi  aktif  seluruh  pihak demi kesinambungan pelayan  dasar  bagi masyarakat.  Keterlibatan aparatur  daerah  yang  di  tugaskan di  RW-RW adalah sebagai penafsir prepentif bahaya-bahaya yang ada selama ini, baik pada  persoalan  kependudukan,  kebutuhan  pembangunan  dan  sosial kemasyarakatan.  Personil  aparatur  tersebut,  ditempatkan  di  setiap kelurahan. Dengan demikian, Satgas ini berfungsi sebagai awal informan dan  melaporkan  setiap  kejadian  yang  terjadi  pada  masing-masing kelurahan di teruskan ke camat dan camat dapat melaporkan ke Wali Kota.
Peran  dan  tugas  Pamor,  sebagai  penghubung  permasalahan  di wilayah tingkat RW yang berjumlah jumlah 1013 RW, dengan kebutuhan tenaga penggerak TKK (Tenaga Kerja Kontrak) 1013 orang, tiada lain untuk mefungsikan semua liding sektor ekonomi dan sumber daya manusaia yang ada  di  Kota Bekasi, yang  diimplementasikan terhadap pelayanan terbaik untuk  warga  masyarakat,  dengan  menjadi  penghubung  segala permasalahan yang  ada  di  wilayah RW,  sehingga  dengan  mudah untuk mendeteksi dini pelayanan dasar masyarakat di Kota Bekasi.
Dipermudahnya apapun pelayanan masyarakat di Kota Bekasi, maka semua data diri warga masyarakat yang ditempatkan di kecamatan masing masing, tiada lain untuk mengemat biaya dan waktu agar tidak jauh jauh ke Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bekasi,  agar  warga dimudahkan untuk mengurus apapun  kebutuhannya termasuk jembatan
penghubung yang disebut Satgas Pamor RW. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Bekasi Utara, Zalaludin mengatakan;
“Kebijakan  Deteksi  Dini  Pelayanan  Dasar  Masya rakat  telah menyentuh semua layanan dasar yang telah ditetapkan aturan, di  wilayah  kecamatan  Bekasi  Utara,  dan  terdapat  135  orang Pamor yang bertugas di wilayah 144 RW, mereka bekerja dengan sistem  jemput  bola,  artinya  masalah-masalah yang  terjadi  di masya rakat dapat dengan cepat diketahui oleh Pamor”. Keberadaan Satgas pamor inilah yang membantu di semua wilayah RW  di  Kota  Bekasi,  tugasnya  adalah  membantu  untuk  jembatan penghubung permasalahan di wilayah penempatannya, membantu adanya Pemerintahan  Daerah  Kota  Bekasi  di  dalam  wilayah  RW.  Selain  itu, fungsinya menjadi pelayan  terbaik untuk warga, dan  penghubung segala permasalahan yang ada  di wilayah RW  untuk segera ditindak lanjuti dan semua tampungan permasalahaannya. Peran Satgas Pamor adalah bekerja secara nyata dari Pemerintah Kota Bekasi dan tidak ada yang sia sia untuk Warga Kota Bekasi, karena gaji mereka pun datangnya dari Pajak Warga Kota Bekasi yang dibayarkan oleh warga Kota Bekasi.
Kebijakan diteksi dini yang dibuat oleh pemerintah Kota Bekasi telah dipahami  oleh  Pamor.  Terbukti  keluhan yang  ada  dimasyarakat  sudah dapat  ditanggulangi.  Setiap  kelurahan  memberikan  sosialisasi  serta pemahaman  yang  terus  menerus  supaya  dalam  bekerja  Pamor  sesuai dengan amanat peraturan tersebut. Dengan adanya Pamor sebagai Satgas dalam  impelementasi  Kebijakan  Deteksi  Dini  yang  digulirkan  oleh Pemerintah  Kota  Bekasi,  maka  dapat  membantu  masyarakat  dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka,  seperti  pembuatan  KTP,  KK, pengurusan  Bansos,  ketika  masyarakat  mendapatkan  masalah  dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya mereka langsung memanggil Pamor.
Menurut Pamor  RW  09  Bekasi  Jaya,  Kecamatan  Bekasi  Timur, Fauzia Azima, mengatakan bahwa;
“ Pemahaman  tentang  kebijakan  tersebut  telah  dikenalkan melalui proses sosialisasi serta pembinaan yang dilakukan oleh kelurahan. Pamor harus mampu melayani masyarakat sebagai kepanjang  tanganan  dari  pemerintah.  Tugas  yang  dilakukan adalah  semua  pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.
Terutama masyarakat yang rentan dengan kemiskinan sehingga mereka itu yang menjadi prioritas dari sasaran Pamor ” . Dalam  capaian  program  ini  dapat  dibandingkan  sebelum adanya kebijakan deteksi dini pelayanan  dasar  masyarakat banyak bermunculah persoalan pelayanan dasar yang ada dimasyarakat karena pelayanan dasar kurang  terealisasikan  dengan  baik.  Namun,  dengan  adanya  kebijakan tersebut, masyarakat tanpa harus mendatangi namuan semua institusi yang melakukan  pelayanan  dasar  terbukti  memberikan  layanan  terbaiknya. Terbitnya kebijakan ini tentunya mempunyai capaian terciptanya sinergitas antara kecamatan kelurahan serta Satgas Pamor yang turun lansung berada ditengah tengah masyarakat.
Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar masyarakat ini sudah tepat dilakukan  pemerintah  daerah  Kota  Bekasi,  sesuai  dengan  kebutuhan wilayah.  Kebijakan  tersebut,  sesuai  letak  geografis  Kota  Bekasi  yang berjauhan  sehingga  mudah  dijangkau  masyarakat.  Dengan  kondisi geografis  dan  heterogenitas  masyarakat  serta  kondisi  budaya  yang beragam, maka kebijakan ini tepat dengan membentuk satgas Pamor agar pelayanan  masyarakat  lebih  cepat  dan  akurat  serta  dapat  terus ditingkatkan.
Ketua RW 02 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Edih mengatakan, bahwa;
“ Kebijakan Deteksi Dini Pelyanaan Dasar Masyarakat ini sangat membantu  kami  pihak  RW  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat. Adanya  Satgas  Pamor maka pelayanan  di wilayah masing-masing sangat terbantu efektivitasnya, karena yang  selama ini  membutuhkan proses  lama dalam  pelayanan, kini dapat dipangkas dengan bantuan Pamor ” . Warga yang ingin membuat Kartu Sehat (KS), KTP-el, KK atau Akte kelahiran, dengan adanya  Pamor tinggal mempersiapkan persyaratannya saja dan menghubungi petugas melalui telepon. Dengan demikian, satgas yang di tugaskan di RW setempat akan langsung menuju rumah warga dan mengambil  berkas  warga  tersebut  untuk  di  bawa  ke  Kelurahan  atau Kecamatan.  Pegawai  yang  ditempatkan di  setiap  RW  ditepatkan  sesuai domisili mereka tinggal agar cepat merespon permintaan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian kebijakan deteksi dini pelayanan dasar masyarakat,  maka  kehadiran  Satgas  Pamor  dalam  masyarakat  sangat signifikan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pamor di Kota Bekasi, telah banyak  membantu  dalam  pelayanan  langsung  terhadap  masyarakat  di perkotaan,  sebagai  wujud  dari  implementasi  kebijakan  deteksi  dini pelayanan dasar masyarakat yang berbanding lurus dengan letak yang tepat dalam  pengambilan  keputusan  atau  Sate  of  dicision  making  terhadap kebutuhan pelayanan dasar  masyarakat Kota Bekasi. Disamping itu pula bahwa  bahwa  kebijakan  deteksi  dini  pelayanan  dasar  masyarakat, kehadiran Pamor di wilayah lingkungan masing-masing tukup membantu masyarakat  dan  sangat  signifikan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa Pamor di  Kota Bekasi, memberikan kontribusi nyata dalam memberikan dan membantu pemerintah daerah pada konteks pelayanan sederhana dan dibutuhkan masyarakat. Hal ini berarti bahwa implementasi program atau program implementer kebijakan deteksi dini pelayanan dasar masyarakat di Kota Bekasi, telah sesuai harapan dan pemeski tetap perlu dievaluasi dan diperbaiki  kelemahan, sehingga  meningkat kinerjanya.Berdasarkan dari hasil  penelitian  kebijakan  deteksi  dini  pelayanan  dasar  masyarakat, kehadiran Pamor di wilayah lingkungan masing-masing sangat membantu masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa  Pamor di  seluruh Kota Bekasi,  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  pelayanan  dasar masyarakat. Hal  ini berarti bahwa sumber-sumber daya  yang  digunakan atau  resources  commited  dalam  implementer  kebijakan  deteksi  dini pelayanan dasar masyarakat di Kota Bekasi, sesuai harapan masyarakat.

## Context of Implementation
Implementasi kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat di  Kota  Bekasi  telah  berjalan  secara  efektif.  Hal  itu  tidak  lepas  dari pemangku kekuasaan yang  ada  di  wilayah masing-masing dan  berupaya untuk  memahami  kebijakan  deteksi  dini  pelayanan  dasar  masyarakat dengan  jemput  bola  yang  disesuaikan  dengan  aturan  yang  berlaku. Peraturan Walikota deteksi  dini  ini  harus dipahami  oleh  semua Camat
sebagai petugas monitoring yang selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kelurahan untuk masalah-masalah yang terjadi. Kelurahan sebagai ujung tombak wakil pemerintah ditengah masyarakat selalu memberikan pembinaan  kepada  Satgas  Pamor  sebagai  strategi  demi  terlaksananya kebijakan tersebut.
Dalam implementasi dari kalangan birokrasi memiliki tujuan serupa dengan  aktor  yang  lain.  Dalam  implementasi  Kebijakan  Deteksi  Dini Pelayanan  Dasar  Masyarakat  di  Kota  Bekasi,  maka  aktor  yang  terlibat dalam  pelayanan  dasar  masyarakat  terutama Satgas  Pamor  dan  segala tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pada  tingkat  kelurahan  harus berdasarkan surat perintah yang dilayangkan dari kecamatan. Segala  apa yang  ditugaskan untuk satgas  Pamor  dijalankan berdasarkan surat  dati kecamatan.
Menurut  Camat  Kecamatan  Bekasi  Selatan,  Tajudin  HM, mengatakan bahwa;
“ Camat  sudah  paham  dengan  memberikan  surat  perintah kepada  kelurahan  maka  seluruh tugas  yang  dijalankan  oleh kelurahan sebagai  institusi  langsung  yang  menangani  satgas Pamor  sejalan  dengan  perintah  camat.  Sosialisasi  sebagai strategi dalam menjalankan programnya ” .
Dalam  implementasi  Kebijakan  Deteksi  Dini  Pelayanan  Dasar Masyarakat  di  Kota  Bekasi  dalam  konteks peraturan  Wali  Kota  Bekasi (Perwal) Nomor 65 tahun 2017 tentang monitoring deteksi dini pelayanan dasar  masyarakat di  Kota  Bekasi,  dan  ditindaklanjuti dengan  Instruksi Walikota Bekasi,  Nomor 100/1001/SETDA, berkaitan dengan  Kebijakan Deteksi  Dini  Pelayanan  Dasar  di  Kota  Bekasi,  maka  tentu  saja  setiap kepentingan harus terpenuhi sehingga program yang telah digulirkan dapat berjalan dengan baik. Demikan pula dengan pelayanan dasar  masyarakat melalui peran Satgas Pamor dapat termudahkannya pelayanan masyarakat. Menurut  masyarakat  RW  02  Kelurahan  Jaka  Setia,  Kecamatan
Bekasi Selatan, Edih, mengatakan bahwa;
“ Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar ini sangat bermanfaat bagi  kami masyarakat. Apalagi  dengan  adanya  Satgas  Pamor, pelayanan menjadi cepat dan bisa diandalkan apalagi pada  saat
bansos.  Pamor  juga  dapat  memberikan  ketepatan  dalam menanggulangi pelayanan dalam sisi administrasi warga, sebab Pamor  memiliki  peduli  jemput  data  kepada  warga  yang membutuhkan ” . Sebagai pelaksana yang melaksanakan kebijakan deteksi dini sudah pasti  dibutuhkan  pemahaman  yang  baik  sehingga  pelaksana  dapat melakukan sosialisasi secara jelas dan dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.  Sebab  itu,  segala  tindakan yang  dilakukan pelaksana  tetap didasarkan  kepada  aturan  yang  berlaku,  sehigga  tidak  salah  salah melakukan tugas dilapangan,  sesuai surat perintah yang dikirimkan dari kecamatan. Selain itu, para  lurah dalam melaksanakan kebijakan deteksi dini bersama-sama dengan aparatur lainnya dengan visi yang sama dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, kepahaman bersama tersebut sangat penting  untuk  dapat  mendorong  satgas  Pamor  bekerja  berdasarkan instruksi dari lurah melalui kepala seksi, sehingga mudah untuk dikontrol.
Pada hakikatnya pelayanan dasar masyarakat merupakan komitmen pemerintah  daerah  Kota  Bekasi,  dan  perlu  disinkronisasikan  dengan kebijakan pemerintah, sehigga  dalam  implementasinya selarang dengan program  pembangunan kualitas sumber daya  manusia masyarakat Kota Bekasi. Sebuah arahan yang positif, dan semestinya dapat menebarkan rasa kebersamaan untuk menguatkan kebijakan yang  semula sudah  dirintis. Sebuah arahan yang positif dan semestinya juga dapat membentuk kearifan bersikap bagi warga Kota Bekasi untuk direspon secara baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  kebijakan  deteksi  dini  pelayanan  dasar masyarakat,  kehadiran  Satgas  Pamor  di  masyarakat  sangat  dibutuhkan. Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  Satgas  Pamor  Kota  Bekasi,  telah  dirasakan manfaatnya  oleh  seluruh  warga  masyarakat  dan  mampu  memberikan  solusi pelayanan di wilayah RW masing-masing  secara signifikan.Kebijakan  Deteksi dini ini melibatkan berbagai  elemen Lembaga yang ada. Jika terjadi masalah  dalam hal pelayanan dasar maka yang terlebih dahulu tahu adalah pamor. Karena Pamor ada ditengah masyarakat yang ditempatkan di setiap RW. Terjalin  kerjasama  yang baik dikarenakan  lembaga  lain  pun  sangat  membutuhkan  pamor  contoh  Puskesmas, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dll.
Keberadaan Pamor sangat terasa sekali ketika dperbantukan dalam pendistribusian dari Kementerian Sosial terhadap penerima Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),  Program Keluarga Harapan  (PKH),  berupa bantuan  Rp600.000  bantuan  dari  Gubernur  Jawa  Barat  yang didistribusikan melalui Kantor Pos dan  Ojek Online. Petugas pamor dari tiap kelurahan yang mengantarkan ke warga, didampingi RW dan RT, dan para camat serta lurah mengawasi langsung pendistribusiannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Sekretaris  Daerah Kota  Bekasi , Reny Hendrawaty , berkaitan dengan kebijakan deteksi dini pelayanan dasar di Kota Bekasi mengatakan bahwa:
“ Ditinjau secara filosofis dan historis lahirnya Perwal mengenai Kebijakan  Deteksi  Dini  Pelayanan  Dasar  Masyarakat  di  Kota Bekasi itu karena Kota Bekasi itu berbeda dengan kota /kab yang ada di Jawa Barat karena Kota Bekasi ini adalah kota heterogen yang sudah metropolitan posisi perbatasan langsung dengan ibu kota negara dengan penduduknya 2,4 juta jiwa menurut sensus penduduk  tetapi  penduduk  yang  ada  dikota  bekasi  ada  yang migrasi hampir 40% sekitar 2,8 juta jiwa Kota Bekas dengan luas kepdatan  penduduk kita  itu lebih dari  pada  16  ribu/km, pasti banyak gap di Kota Bekasi yang berbeda dengan culture nya dan social  ekonomi, ini  yang  harus kita  selesaikan permasalahan- permasalahan yang ada  dilapangan  ini dengan potensi potensi yang  ada  dilapangan  secara  komprehensif, sesuai  dengan  UU Nomor 23  Tahun 2014 kita harus memberikan pelayanan yang baik  kepada  masyarakat,  salah  satu  cara  untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita harus mengeluarkan suatu  regulasi  yang  bisa  membantu  memberikan  pelayanan kepada masayrakat ” .
Kebutuhan  dasar  Masyarakat  menjadi  perhatian  khusus  bagi Pemerintah Kota Bekasi. Salah satunya adalah kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan  warga  Masyarakat.  Pemerintah  Kota  Bekasi  mewujudkan kebijakan  pelayanan  dasar  bagi  masyarakat  bidang  kesehatan  dengan menjamin  kemudahan  masyarakat  dalam  mengakses  kesehatan  dan jaminan kesehatan gratis sesuai Nomer Induk Kependudukan (NIK) Warga Kota Bekasi. Sejak tahun 2014, pemerintah pusat mencanangkan program Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Kemudian,  JKN  tersebut diintegrasikan melalui Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kemudian,
Pemkot Bekasi melalui leading sektor Dinas Kesehatan mengeluarkan KS untuk melindungi warga kurang mampu yang selama ini belum terintegrasi kepada JKS atau BPJS.
Tugas  satgas  pamor  tidak  sederhana,  di  antaranya  bagaimana berhubungan dengan Lembaga-Lembaga yang berhubungan dengan tugas pokonya,  kecamatan  dan  kelurahan  memberikan  keleluasaan  agar menyelesaikan permasalahan secara cepat  tentang pelayanan  dasar  yang dihadapi  oleh  masyarakat.  Masih  ada  sedikit  permasalahan  manakala Lembaga  lambat  merespon,  namun  itu  pun  tidak  banyak  dikarenakan keterbatasan sarana atau sumber daya  manusia dari pihak  lembaga yang berkaitan.Dalam  perspektif  karakteristik  penguasa  dalam  menjalankan Kebijakan  Deteksi  Dini  Pelayanan  Dasar  masyarakat  di  Kota  Bekasi, khususnya  dalam  pemberdayaan  masyarakat  RT/RW.  Pelaksanaan kebijakan deteksi dini ini memang mempunyai karakter yang khusus untuk Kota  Bekasi,  komunikasi  adalah  alat  yang  paling  utama  dilakukan. Kelurahan dan  satgas  Pamor  harus mempunyai  metode berkomu nikasi yang  baik  untuk  menghadapi  RT/RW  yang  mempunyai  wilayah  serta masyarakat. Pelayanan dasar yang dirasakan oleh masyarakat secara cepat dan  komunikasi sehingga  aspirasi  yang  berkembang dalam  masyarakat dapat langsung ditangkap.
Wilayah  Kota  Bekasi  dengan  masyarakatnya  yang  heterogen memerlukan  kekhasan  dalam  melayaninya.  Setiap  Kelurahan  berupaya memberikan tugas serta pengarahan satgas Pamor di lingkungan RW sesuai dengan  karakteristik  wilayahnya.  Pelayanan  dasar  dilakukan  dengan jemput bola secara terus menerus. Untuk melaksanakan kebijakan deteksi dini ini memerlukan kekuatan dari para  pelaksana  untuk menumbuhkan partisipasi dari RT/RW dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Sebab  itu, dengan kebijakan deteksi dini ini tidak  ada  di  daerah di  Kota Bekasi, maka Pamor harus selalu berhubungan  dengan kelurahan dalam setiap  tugas  yang  diemban,  serta jika  menemukan masalah di  lapangan keterlibatan RT/RW serta kelurahan sangatlah penting. Karakteristik Kota
Bekasi  memang  berbeda  jadi  membutuhkan Satgas  Pamor  yang  sesuai dengan  karakteristik waga  dan  ligkungannya,  sehingga  dengan  mudah dalam menyelesaikan masalah dengan cepat.
Satgas  Pamor  sebagai  kepanjangan  tangan  kelurahan  atau  pemerintah ditengah  tengah  masyarakat  sebagai  implementasi  dari  Kebijakan  Deteksi  Dini yang  digulirkan  oleh  pemerintah  daerah  Kota  Bekasi  membantu  RW  untuk memberikan  pelayanan  kepada masyaraka,  dan ini  tidak ada di daerah manapun. Melalui  kebijakan  Deteksi Dini ini merupakan  ciri  khasa Kota Bekasi yang belum ada di daerah manapun,  sehingga  dengan adanya kebijakan  ini,  menjadi  ciri  khas Kota  Bekasi  bahwa  masyarakat  dibantu  dengan  pelayanan  dasarnya  melalui pemberdayaan sumber daya manusia setempat yakni dibentuk dengan nama Satgas Pamor.
Berdasarkan hasil  penelitian,  bahwa Satgam Pamor yang berada ditengah- tengah  masyarakat  keberadaannya  masih  dibutuhkan  masyarakat.  Berdasarkan penelitian  bahwa  keberadaan  Pamor  di  Kota  Bekasi,  merupakan  bentuk  wujud aspirasi  dari  masyarakat  dalam  rangka  memperbaiki  kualitas  pelayanan  dasar masyarakat  Kota  Bekasi,  yang  dinilai  sampai  saat  ini  sangat  signifikan.  Pada pelaksaaan kebijakan  ini, terkadang ada beberapa satgas pamor yang bekerja tidak aktif dalam mwmberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi sebagian besar satgas pamor  di  wilayah  sudah  bekerja  dengan  baik,  karena  ada  kontrol  dari  masing- masing  kelurahan,  kelurahan  biasanya  setiap  bulan  mengadakan  pertemuan daengan  para  satgas  pamornya  tersebut.  Tidak  semua  satgas  pamor  ini  bekerja sesuai  dengan harapan  pemerintah  kota, namun  pihak  kecamatan  berusaha  untuk membentuk  supaya  satgas  pamor  dapat bekerja  maksimal,  kalau  terdapat satgas pamor  kurang  patuh,  artianya  ketika  dilakukan  kontrol  mereka  tidak  ada  di posisinya,  kita  tidak  segan  untuk  memberikan  surat  peringatan  kepada  mereka karena  tidak disiplin  dalam  menjalankan  tuga  dan  fungsinya. Menurut Kepala Bagian Organisasi Kota Bekasi, bahwa;
“ Proses rekrutmen Satgas Pamor diambil dari pegawai yg sudah ada  (TKK  yang ada  di OPD jadi tidak khusus nambah pegawai baru),  Secara  struktur organisasi  staf  itu termasuk Eselon  IV dikelurahan jabatannya pelaksana tetapi Satgas Pamor berada di
bawah  pembinaan  dibawah  langsung  kasie  kasie  yang  ada  di kelurahan ” .
Keberadaan satgas  pamor sebagai implementasi Kebijakan Deteksi Dini di Kota Bekasi sudah efektif, para satgas pamor bekerja sesuai perintah dalam membantu melayani kebutuhan dasar masyarakat yang tersebar di semua  wilayah  RW  masing-masing.Mengenai  respon  pimpinan  atau penguasa  terhadap pelaksanaan Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar masyarakat di Kota Bekasi, tentunya sangat bagus. Kebijakan Deteksi Dini pelayanan  dasar  masyarakat  melalui  pembentukan  satuan  petugas monitoring  dan  penagawasan  (Pamor)  di  samping  membantu  dalam memberikan  pelayanan  dasar  kepada  masayarakat  juga  efektif  dalam menginformasikan  program-program  pemerintah  daerah  yang  akan datang.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pamor yang berada ditengah- tengah  warga  masyarakat,  sangat  dibutuhkan.  Berdasarkan  penelitian pemerintah  daerah  Kota  Bekasi,  dalam  menggulirkan  implementasi kebijakan kepentingan deteksi dini pelayanan dasar masyarakat dirasakan manfaatnya dan  sangat  signifikan terhadap  kebutuhan pelayanan  dasar masyarakat Kota Bekasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebagaimana dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa Faktor-faktor  Implementasi  Kebijakan  Deteksi  Dini  Pelayana  Dasar Masyarakat  di  Kota  Bekasi  belum  berjalan  secara  efektif,  dan ketidakefektifan ini menganggu kepada tingkat pelayanan masyarakat yang prima  dan  berkualitas  di  Kota  Bekasi.  Terdapat  beberapa  hal  yang menyebabkan  Implementasi  Kebijakan  Deteksi  Dini  Pelayana  Dasar Masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan secara efektif, antara lain oleh faktor content of policy berkaitan dengan parameter resources commited (sumber-sumber  daya  yang  digunakan),  dan  juga  faktor contex  of implementatio n  berkaitan  dengan  parameter institution  and  rezim characteristic (lembaga  dan  karakteristik  penguasa/pimpinan) sehingga
tujuan dari kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar di Kota Bekasi belum dapat berjalan sesua harapan pemerintah dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta : Suara Bebas. Al Rasyid, Harun. 1997. Statistik Sosial . Disunting oleh Teguh Kusmantoro Adji. Bandung : Program Pasca Sarjana Unpad.
Dimock , Dimock. 1996. Public Administration. Terjemahan Husni Thamrin Pane. Jakarta Jakarta : PT Rineka Cipta
Dye, Thomas R. 1992. Understanding Public Policy (Six Edition) . London : Englewood Cliff, Prentice Hall.
.  1987. Understanding  Public  Policy  (Four  Third  Edition ).  Englewood Cliffs. New Jersey : Prentice-Hall Inc.
Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quartely Press.
Grindle, Merilee S (ed). 1980. Politic and Apolicy Implementation in Third World . New Jersey : Princetown University Press.
Hancock,Jonathan.2006. Teknik-Teknik Analisis dalam Penelitian.Jakarta: PT.Indeks.
Harits,  Benyamin.  2002.  Paradigma  Baru  Dimensi-Dimensi  Prima Administrator Publik . Bandung : Lemlit Unpas Press.
Howlett, Michael & M Ramesh. 1995. Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystem . Oxford University Press.
Islamy,  M.  Irfan.  2001.  Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Mazmanian,  Daniel  H  &  Paul  A  Sabatier  (eds).  1983. Effective  Policy Implementation . Lexington Mash DC, Heath. Meter,  Donald  Van  and  Van  Horn.  1975. The  Policy  Implementation Process : A Conceptual Framework.
Mustopadidjaja. 1998. Kebijakan Administrasi Negara. Jakarta : LAN RI. ____________,  2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta : LAN RI – Duta Pertiwi Foundation.
Nugroho  Dwijowijoto,  Riant.  2004.  Kebijakan  Publik:  Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta : PT. Elex Media Komputindo.
____________.  2008. Public  Policy .  Jakarta  :  PT.  Elek  Media Komputindo.
Pressman, Jeffrey, L. Wildavsky, Aaron, B. 1973. Implementation . Barkely California: University of California Press.
Thoha, Miftah. 1997.  Perilaku Organisasi Konsep Dasar  dan Aplikasinya. Jakarta : Rajawali.
____________  2002. Ilmu  Administrasi  Kontemporer. Jakarta  : Prenada Media.
Umar,  Winarto.  1999.  Kebijakan  Strategis  Pengembangan  Organisasi. Jakarta : Haji Masagung.
Van Metter, Donalds & Carl E Van Horn. 2002. The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework Adminitration Society . Vol. 6 No. 4 February.
Vigoda,  Eran.  2002. Public  Adminstration , An  Interdisciplinary  Critical Analysis , Marcell Decker Inc., New York. :
Wahab,  Solichin  Abdul.  2002.  Analisis  Kebijakan,  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Zauhar  Soesilo,  2007.  Reformasi  Administrasi;  Konsep,  Dimensi  dan Strategi. Jakarta : PT Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Med Press.

## Dokumen Lain :
Peraturan Wali  Kota  Bekasi  Nomor  11  Tahun  2019  tentang Perubahan Peraturan  Wali  Kota  Bekasi  Nomor  92  Tahun  2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93  Tahun 2016  tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi.
Peraturan Wali  Kota  Bekasi  Nomor  65  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring Deteksi Dini pada Pelayanan Dasar Masyarakat di Kota Bekasi.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Gichoya. 2014. Factors Affecting the Successful Policy Implementation of ICT Projects in Government . Research School of Informatics