## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(1), Maret 2021, 303-313
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v5i1.326
Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi

## Eva Setiarini Damanik
Sekolah Tinggi Ilmu Graha Karya Muara Bulian Correspondence email: setia_superior@yahoo.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  sistem  administrasi  modern,  keadilan,  akuntabilitas,  dan  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Kota  Jambi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  simple  random  sampling dengan 100 responden wajib pajak UMKM di  Kota  Jambi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  adalah dalam  bentuk kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciense) versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Kata Kunci : Sistem Administrasi Modern; Keadilan; Akuntabilitas; dan Sanksi Perpajakan
Abstract. This study aims to examine the effect of the modern administration system, justice, accountability, and tax sanctions on the  tax  compliance  of  the  MSMEs  of  the  City  of  Jambi.  This  study  uses  a  simple  random  sampling  method  with  100  UMKM taxpayer respondents in the city of Jambi. Data collection techniques in this study were in the form of questionnaires. The analysis used is multiple linear regression analysis using IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 21. The results of this study indicate that the variables of modern administrative systems, justice, accountability, and tax sanctions affect the compliance of MSME taxpayers.

## Keywords: Modern Administrative Systems; Justice; Accountability and Tax Sanctions

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  pungutan  yang  dilakukan  secara  resmi  oleh  Pemerintah  kepada  rakyatnya  yang  dilindungi oleh Undang - Undang yang dibuat oleh Pemerintah sendiri. Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu pajak tahun  berjalan  yang  bersumber  dari  dalam  dan  luar  negeri  serta  pajak  yang  berasal  dari  tuntutan  Pemerintah  kepada wajib  pajak  yang  berada  di  Peradilan  pajak  (Pandiangan,  2015).  Kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  dimana  wajib  pajak memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dan  melaksanakan  hak  perpajakan  dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan peraturan  dan  undang-undang  pajak  yang  berlaku  (Danarsi,  dkk.,  2017).  Sistem  administrasi  perpajakan  modern merupakan  sistem  administrasi  perpajakan  yang  mengalami  penyempurnaan  agar  lebih  efisien,  ekonomis  dan  cepat yang  digagas  oleh  ditjen  pajak.  Direktorat  Jenderal  Pajak  melaksanakan  sistem  administrasi  modern  dengan memberikan  pelayanan  berbasis  e-system  seperti  e-SPT,  e-filing,  e-payment,  dan  e-registration  untuk  mendukung transparansi  dan  keterbukaan  serta  mengantisipasi  terjadinya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  serta  penyalahgunaan kekuasaan  dan  wewenang  (Sarunan,  2015).  Keadilan  pajak  adalah  sifat  (perbuatan  atau  perlakuan)  yang  tidak sewenang-  wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan  yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa  keadilan perpajakan adalah penyetaraan terhadap kebijakan dalam sistem perpajakan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya  (Mustofa,  dkk.,  2016).Akuntabilitas  merupakan  hubungan  antara  pihak  yang  memiliki  kekuatan  formal atas  pihak  pengendali  dengan  pihak  yang  berkuasa.  Tujuan  akhir  dari  akuntabilitas  pemerintah  adalah  untuk memastikan  uang  pajak  yang  dibayarkan  dikelola  dan  dimanfaatkan  secara  efisien  dan  efektif  untuk  kepentingan masyarakat  (Putri,  dkk.,  2019)  .  Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2016).
Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari  penelitian  yang  dilakukan  (Putri,  dkk.,  2019)  “Pengaruh  Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”
Perbedaan pada penelitian ini yaitu:
1. Menambahkan variabel keadilan.
2. Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja,  dan Transmigrasi  Kota  Jambi.  Sedangkan  objek  dari  penelitian  (Putri,  dkk.,  2019)  adalah  UMKM  yang  terdaftar  di KPP Pratama Jambi.

## Eva  Setiarini  Damanik,  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Modern,  Keadilan,  Akuntabilitas,  Dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  ditemukan  terjadi  inkonsisten  hasil  pada  variabel  sistem administrasi modern, akuntabilitas, sanksi perpajakan. Pada penelitian Putri, dkk., (2019), Aryati dan Putritanti (2016), Prabawati (2017), Sarunan (2015) sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM . Sedangkan  pada  penelitian  Qodariyah,  dkk.,  (2018)  dan  Putra  (2017)  sistem  administrasi  modern  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan UMKM.
Pada   penelitian   Putri,   dkk., (2019) dan  Broto  (2018)  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM.  Sedangkan  pada  penelitian  Lilisen,  dkk.,  (2018)  akuntabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM.
Pada  penelitian  Putri,  dkk  (2019),  Ngadiman  dan  Huslin  (2015)  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Sedangkan  pada  penelitian  Ermawati  &  Afifi  (2018)  sanksi  perpajakan  tidak berpenaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Dari  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  menguji  ulang  tentang  pengaruh  sistem  administrasi  modern, akuntabilitas,  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Penulis  juga  menambahkan  variabel penerapan keadilan pada penelitian ini.

## Tinjauan Pustaka
Pajak  merupakan  pungutan  wajib  yang  dipungut  secara  teratur  dan  dilindungi  peraturan  (misalnya  undang- undang)  oleh  pemegang  otoritas  keuangan  dalam  satu  wilayah  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  penggunaannya dikendalikan  oleh  otoritas  kekuasaan  tanpa  membuat  pertanggungjawaban  secara  langsung  kepada  pemberi  pajak (Pandiangan, 2015).

## Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM), pengertian  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  adalah  sebagai  berikut:  Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik orang perorangan dan/atau badan  usaha perorangan  yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.  Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang.  Usaha  Menengah  adalah  usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  usaha  besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

## Tabel 1
Kriteria UMKM No Uraian Asset Omset 1 Usaha Mikro Maks. 50 juta Maks. 300 Juta 2 Usaha Kecil >50 Juta – 500 juta > 300 Juta –2,5 Miliar 3 Usaha Menengah >500 Juta – 1 Milyar > 2,5 Miliar -50 Miliar
sumber: www.depkop.go.id dalam Tatik (2018)
Tabel  di  atas  menjelaskan  kriteria  UMKM  berdasarkan  asset  dan  omset  pertahun,  bahwa  Usaha  Mikro  adalah usaha  yang  memiliki  asset  maksimal  Rp  50.000.000,00  dan  omset  maksimal  Rp  300.000.000,00.  Usaha  Kecil memiliki  asset  lebih  dari  Rp  50.000.000,00  sampai  dengan  Rp  500.000.000,00  dan  omset  lebih  dari  Rp 300.000.000,00  sampai  dengan  Rp  2.500.000.000,00.  Sedangkan  Usaha  Menengah  memiliki  asset  lebih  dari  Rp 500.000.000,00  sampai  dengan  Rp  10.000.000.000  dan  omset  lebih  dari  Rp  2.500.000.000,00  sampai  dengan Rp50.000.000.000,00.

## Wajib Pajak
Menurut  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  No.  6  Tahun 1983  tentang  ketentuan  Perpajakan  adalah  “Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan  kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan”.
Eva  Setiarini  Damanik,  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Modern,  Keadilan,  Akuntabilitas,  Dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi
Menurut Mardiasmo (2016), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak  dan  pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sikap  wajib  pajak  yang  berusaha  untuk  mematuhi  segala  peraturan  perpajakan dengan  tanpa  dipaksa  (Subekti,  2016).  Sedangkan  menurut  Sufiah  dan  Lintang  (2017)  kepatuhan  wajib  pajak merupakan  sikap  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  yaitu  wajib  membayar  pajak  tepat  waktu dan wajib melaporkan pajak tepat waktu. Menurut Rahayu (2017), Kriteria wajib pajak yang patuh sebagai berikut 1). Tepat  waktu dalam penyampaian  Surat Pemberitahuan (SPT), 2). Tidak memiliki  tunggakan pajak, 3). Tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  pembayar  pajak dalam  rangka  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  dewasa  ini  yang  diharapkan  di  dalam  pemenuhannya diberikan  secara  sukarela.  Kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  aspek  penting  mengingat  sistem  perpajakan  Indonesia menganut  sistem  Self  Asessment  di  mana  dalam  prosesnya  secara  mutlak  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (bppk.kemenkeu.go.id)
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  dalam  jangka  waktu  10 tahun terakhir.
d. Dalam  2  tahun  terakhir  menyelenggarakan  pembukuan  dan  dalam  hal  terhadap  wajib  pajak  pernah  dilakukan pemeriksaan,  koreksi  pada  pemeriksaan  yang  terakhir  untuk  masing-masing  jenis  pajak  yang  terutang  paling banyak 5%.
e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

## METODE
Penelitian  ini  disusun  dengan  menggunakan  beberapa  variabel  antara  lain  Sistem  Administrasi  Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi.
Data  penelitian  ini  menggunakan  data  primer.  Data  primer  mengacu  pada  informasi  yang  diperoleh  langsung (dari  tangan  pertama)  oleh  peneliti  terkait  dengan  variabel  ketertarikan  untuk  tujuan  tertentu  dari  studi  (Sekaran  & Bougie,  2017).  Data  penelitian  ini  diperoleh  dari  penyebaran  kuesioner  kepada  wajib  pajak  UMKM  Kota  Jambi. Kuesioner  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  memberi  seperangkat  pertanyaan  atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016).
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  positivism,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau sampel  tertentu,  pengumpulan  data  menggunakan  instrument  penelitian,  analisis  data  bersifat  kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang  telah ditetapkan (Sugiyono, 2016).

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  objek  atau  subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono, 2016).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  UMKM  yang  terdaftar  di  Dinas  Koperasi,  UKM,  Tenaga  Kerja,  dan Transmigrasi Kota Jambi yang berjumlah 23.000.
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut.  Pengukuran  sampel merupakan  suatu  langkah  untuk  menentukan  besarnya  sampel  yang  diambil  dalam  melaksanakan  penelitian  suatu objek (Sugiyono, 2016). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Simple Random sampling. Simple  Random  Sampling adalah  pengambilan  anggota  sampel  dari  populasi  yang  dilakukan  secara  acak  tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2016).
Sampel pada penelitian ini kemudian dihitung dengan rumus slovin:

## 𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁(𝑒) 2
Eva  Setiarini  Damanik,  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Modern,  Keadilan,  Akuntabilitas,  Dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi
Keterangan :
n = jumlah sampel N
= ukuran populasi
e = prosentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditoleransi, e = 0,1
Rentang sampel yang dapat diambil dari rumus slovin adalah 10%. Dengan jumlah 23.000 UMKM Kota Jambi dan prosentase kelonggaran ketelitian 10%, ukuran sampel dalam penelitian ini adalah :
𝑛 = 23.000 1 + 23.000(𝑒) 2 𝑛 = 23.000 1 + 23.000(0,1) 2 𝑛 = 23.000 1 + 231 𝑛 = 23.000 232
𝑛 = 99,56 = 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 100

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Data

## Uji Statistik Deskriptif
Menurut  Ghozali  (2018)  statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data  yang  dilihat  dari nilai  rata-rata  (mean),  standar  deviasi,  varian,  maksimum,  minimum,  sum,  range,  kurtosis  dan  skewness (kemencengan  distribusi).  Dalam  penelitian  ini  hanya  menggunakan  nilai  rata-rata  (mean),  standar  deviasi, maksimum,  dan  minimum.  Variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Sistem  Administrasi Modern,  Keadilan,  Akuntabilitas,  Dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Kota  Jambi. Pada tabel berikut dapat dilihat hasil analisis statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini .

## Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Descriptive Statistics N Minimum Maximu m Mean Std. Deviation RATARATA_X1 100 1,43 5,00 4,0727 ,74454 RATARATA_X2 100 1,75 5,00 3,7900 ,70058 RATARATA_X3 100 1,00 5,00 3,3175 ,76859 RATARATA_X4 100 2,63 5,00 4,0048 ,50667 RATARATA_Y 100 2,22 5,00 4,1342 ,53015 Valid N (listwise) 100
Sumber: Data Olahan Output IBM SPSS versi 21 (2020).

## Uji Instrumen

## Uji Validitas
Validitas  menguji  seberapa  baik  suatu  instrumen  dibuat  untuk  mengukur  konsep  tertentu  yang  ingin  diukur (Sekaran dan Bougie, 2017). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Valid berarti  instrumen  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mengukur  apa  yang  seharusnya  diukur.  Suatu  kuesioner  dikatakan valid  jika  pertanyaan  atau  pernyataan  pada  kuesioner  mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh kuesioner tersebut, dan suatu variabel dikatakan valid apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Ghozali, 2018). Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil validitas keempat variabel dengan 100 responden:

## Uji Reliabilitas
Menurut Ghozali (2018), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel  atau  konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban  seseorang  terhadap  pernyataan
Eva  Setiarini  Damanik,  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Modern,  Keadilan,  Akuntabilitas,  Dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi
adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu.  Menurut  Ghozali  (2018),  suatu  konstruk  atau  variabel  dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,7.

## Tabel 3
Hasil Uji Realibilitas Variabel Cronbach`s Alpha Keterangan Sistem Administrasi Modern .928 Reliabel Keadilan .726 Reliabel Akuntabilitas .761 Reliabel Sanksi Perpajakan .776 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta .859 Reliabel
Sumber: Data Olahan Output IBM SPSS versi 21 (2020)
Berdasarkan  uji  realibilitas  dalam  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  Cronbach`s  Alpha  pada  masing-masing variabel  lebih besar dari 0,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh  variabel penelitian  dapat dinyatakan reliabel. Sehingga butir-butir pernyataan dalam variabel dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  menguji  model  regresi  apakah  variabel  residual  memiliki  distribusi  yang normal.  Pengujian  ini  menggunakan  uji  normalitas  dari  Kolmogorov-Smirnov  dengan  pengambilan  keputusan  jika nilai probabilitas >0,05 maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2018).

## Tabel 4
Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz ed Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 3.84167301 Most Extreme Differences Absolute .049 Positive .049 Negative -.040 Kolmogorov-Smirnov Z .492 Asymp. Sig. (2-tailed) .969 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data Olahan Output IBM SPSS versi 21 (2020)
Berdasarkan  Tabel  4  dengan  menggunakan  uji  kolmogorov-smirnov  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data terdistribusi  secara  normal  karena  nilai  asymp.  Sig.  (2-  tailed)  sebesar  0,969.  Jika  nilai  asymp.  Sig.  (2-tailed)  lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal.

## Uji Heterokedastisitas
Uji Heterokedastisitas bertujuan  untuk menguji  apakah dalam model  regresi  terjadi  ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah jika terdapat kesamaan  varian  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap  atau  disebut  homokedastisitas.  Adapun  hasil pengujian heterokedastisitas ditunjukan tabel berikut ini:

## Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficient S t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 10.139 9.503 1.067 .289 Sistem Administrasi Modern .150 .200 .079 .748 .456 Keadilan .048 .393 .014 .123 .902 Akuntabilitas .152 .376 .047 .404 .687 Sanksi Perpajakan -.407 .270 -.166 -1.507 .135
Eva  Setiarini  Damanik,  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Modern,  Keadilan,  Akuntabilitas,  Dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi

## a. Dependent Variable: ABS_RES Sumber: Data Olahan Output IBM SPSS versi 21 (2020)
Tabel 5 merupakan hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan dengan uji glejser. Dilihat dari nilai signifikansi diatas  0,05  dari  setiap  variabel  independen,  dapat  dikatakan  bahwa  model  regresi  berganda  dalam  penelitian  tidak terjadi heterokedastisitas.

## Uji Multikolinieritas
Ghozali  (2018)  mengemukakan,  uji  multikolonieritas  digunakan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  linier berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel  bebasnya,  maka  hubungan  antar  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat  akan  terganggu.  Pengujian multikolonieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dilihat dari perhitungan nilai tolerance dan  Variance  Infitaion  Vactor  (VIF).  Multikolonieritas  terjadi  apabila  nilai  tolerance  >  0,1  yang  berarti  tidak  ada korelasi  antar  variabel  independen  yang  nilainya  lebih  dari  95%  dan  nilai  VIF  <  10.  Apabila  nilai  VIF  <  10  dapat dikatakan  bahwa  variabel  yang  digunakan  dalam  model  penelitian  dapat  dipercaya  dan  obyektif.  Hasil  uji multikolonieritas dapat dilihat ditabel berikut:

## Tabel 6
Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleran ce  VIF 1 (Constant) 12.194 3.729 3.270 .001 Sistem Administrasi Modern .162 .078 .177 2.062 .042 .928 1.078 Keadilan .326 .154 .191 2.113 .037 .833 1.200 Akuntabilitas .329 .148 .212 2.226 .028 .754 1.326 Sanksi Perpajakan .347 .106 .295 3.274 .001 .843 1.187
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Data Olahan Output IBM SPSS versi 21 (2020)
Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  persamaan  model  regresi  tidak  ada  masalah  multikolonieritas,  yang dapat  diartikan  tidak  terdapat  hubungan  antar  variabel  independen  sehingga  layak  digunakan  dalam  penelitian  lebih lanjut.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Alat  analisis  penelitian  ini  adalah  regresi  linear  berganda.  Analisis  regresi  linear  berganda  adalah  untuk mengetahui hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebas (Ghozali, 2018). Berdasarkan pada pengolahan data menggunakan software SPSS versi 21 sehingga dapat diperoleh suatu model regresi linier berganda sebagai berikut:
Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 12.194 3.729 3.270 .001 1 Sistem  Administrasi Modern .162 .078 .177 2.062 .042 Keadilan .326 .154 .191 2.113 .037 Akuntabilitas .329 .148 .212 2.226 .028 Sanksi Perpajakan .347 .106 .295 3.274 .001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Data Olahan Output IBM SPSS versi 21 (2020)
Pada tabel di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Y = 12.194 + 0,162 X1 + 0,326 X2 + 0,329 X3 + 0,347 X4
Interpretasinya:
a. Nilai  Konstanta  bernilai  12.194.  nilai  tersebut  menyatakan  bahwa  variable  independen  (system  administrasi
Eva  Setiarini  Damanik,  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Modern,  Keadilan,  Akuntabilitas,  Dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi
modern, keadilan  Akuntabilitas,  Sanksi Perpajakan) dianggap konstan, maka  variabel dependen (kepatuhan  wajib pajak UMKM Kota jambi) adalah sebesar 12.194.
b. Koefisien  variabel  sistem  administrasi  modern  (X1)  bernilai  positif  sebesar  0,162.  Hal  ini  menyatakan  bahwa setiap  kenaikan  sistem  administrasi  modern  sebesar  1,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Kota  jambi  akan bertambah sebesar 0,162 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau sama dengan nol.
c. Koefisien variabel keadilan (X2) bernilai positif sebesar 0,326. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan keadilan sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi akan meningkat sebesar 0,326 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau sama dengan nol.
d. Koefisien  variabel  akuntabilitas  (X3)  bernilai  positif  sebesar  0,329.  Hal  ini  menyatakan  bahwa  setiap  kenaikan akuntabilitas  sebesar  1,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Kota  jambi  akan  menurun  sebesar  0,329  dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau sama dengan nol.
e. Koefisien  variabel  sanksi  perpajakan  (X4)  bernilai  positif  sebesar  0,347.  Hal  ini  menyatakan  bahwa  setiap kenaikan  sanksi  perpajakan  sebesar  1,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Kota  jambi  akan  bertambah  sebesar 0,347 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau sama dengan nol.

## Uji Hipotesis

## Uji Statistik F
Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah persamaan regresi dalam penelitian ini dalam kondisi goodness of fit atau layak (fit) untuk diinterpretasikan Penelitian dikatakan memiliki model yang fit dengan data yang dimiliki apabaila  nilai  probabilitas  signifikansi  <  0,05  diukur  dengan  uji  ANOVA  (Ghozali,  2018).  Berikut  data  yang  telah diolah untuk uji F seperti di bawah ini:

## Tabel 8
Hasil Uji Statistik F ANOVAa Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 791.503 4 197.876 12.866 .000 b Residual 1461.087 95 15.380 Total 2252.590 99
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Modern , Keadilan, Akuntabilitas Sumber: Data Olahan Output IBM SPSS versi 21 (2020)
Berdasarkan hasil tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,000. Nilai probabilitas signifikansi lebih  kecil  dari  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  model  dalam  penelitian  ini  layak  dan  dapat  digunakan  untuk memprediksi variabel kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi.

## Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien  determinasi  dinyatakan  dengan 𝑅 2 ,  pada  intinya  digunakan 𝑅 2 untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 dan 1. Nilai 𝑅 2 yang mendekati 1 memberi arti bahwa  variabel-variabel  independen memberikan  seluruh  informasi yang dibutuhkan  untuk  memprediksi  variabel  dependen  (Ghozali,  2018).  Uji  ini  dilakukkan  untuk  mengukur  seberapa peranan  variabel  sistem  administrasi  modern,  keadilan,  akuntabilitas,  sanksi  perpajakan  dapat  menjelaskan  variabel dependen, yaitu kepatuhan  wajib pajak UMKM Kota jambi. Hasil uji  koefisien determinasi dapat dilihat dari  kolom Adjusted R Square yang ditampilkan pada tabel berikut:

## Tabel 9 Hasil Uji Determinant
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .593 a .351 .324 3.922
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Modern , Keadilan, Akuntabilitas Sumber: Data Olahan Output IBM SPSS versi 21 (2020)
Tabel 9 menunjukan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,324 atau 32,4%. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel  independen  yaitu  sistem  administrasi  modern,  keadilan,  akuntabilitas,  sanksi  perpajakan  terhadap  variabel dependen yaitu  kepatuhan  wajib pajak UMKM Kota jambi  sebesar 32,4%, sedangkan  sisanya 67,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar independen yang digunakan.
Eva  Setiarini  Damanik,  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Modern,  Keadilan,  Akuntabilitas,  Dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi

## Uji Statistik t
Uji  statistik  t  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  dari  masing-masing  variabel  independen  secara  parsial terhadap  variabel  dependen.  Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  masing-masing  variabel  independen  secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel. Jika nilai sig. < 0,05 maka hipotesis didukung, sedangkan jika nilai sig. > 0,05 maka hipotesis tidak didukung (Ghozali, 2018). Berikut ini hasil dari uji statistik t:

## Tabel 10
Hasil Uji Statistik t Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 12.194 3.729 3.270 .001 Sistem  Administrasi Modern  .162 .078 .177 2.062 .042 Keadilan .326 .154 .191 2.113 .037 Akuntabilitas .329 .148 .212 2.226 .028 Sanksi Perpajakan .347 .106 .295 3.274 .001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Data Olahan Output IBM SPSS versi 21 (2020)

## Hasil Uji Hipotesis 1
Variabel  sistem  administrasi  modern  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,042  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  hipotesis  pertama  diterima,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi.

## Hasil Uji Hipotesis 2
Variabel  keadilan  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,037  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  tersebut  dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi.

## Hasil Uji Hipotesis 3
Variabel  akuntabilitas  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,028  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  hipotesis  ketiga  diterima,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi.

## Hasil Uji Hipotesis 4
Variabel  sanksi  perpajakan  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,001  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  hipotesis  keempat  diterima,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi.

## Pembahasan

## Pengaruh Sistem Administrasi Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota jambi
Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  sistem  administrasi modern  berpengaruh  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Kota  jambi.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan besarnya nilai siginifikansi yaitu 0,042 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkanbahwa hipotesis  pertama  (H 1 )  dalam  penelitian  ini  diterima,  sehingga  sistem  administrasi  modern  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Kota  jambi.  Semakin  banyak  wajib  pajak  yang  memahami  mengenai  kemudahan sistem  administrasi  modern  dan  semakin  baik  sistemnya  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM Kota jambi.
Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak UMKM Kota jambi mengenai kemudahan  sistem  administrasi  modern  sudah  baik,  yang  berarti  Wajib  Pajak  UMKM  Kota  jambi  sudah  memahami manfaat  dan  kemudahan  sistem  administrasi  modern  tersebut.  Serta  jika  target  penerimaan  pemerintah  terpenuhi berarti sistem administrasi modern sudah baik.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  Putri, dkk (2019), Aryati dan Putritanti (2016), Prabawati (2017), Sarunan  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  sistem  administrasi  modern  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  Namun  bertolak  belakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Qodariyah,  dkk  (2018)  dan  Putra  (2017) sistem administrasi modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Eva  Setiarini  Damanik,  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Modern,  Keadilan,  Akuntabilitas,  Dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi

## Pengaruh Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota jambi
Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  keadilan  berpengaruh terhadap variabel kepatuhan  wajib pajak UMKM Kota jambi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai siginifikansi yaitu 0,037 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H 2 ) dalam penelitian ini diterima, sehingga keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib pajak UMKM Kota jambi. Semakin banyak wajib pajak yang memahami mengenai keadilan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan  wajib pajak UMKM Kota jambi.
Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak UMKM Kota jambi mengenai keadilan sudah baik, yang berarti Wajib Pajak UMKM Kota jambi sudah merasakan adanya keadilan perpajakan yang sesuai  dengan  undang-undang  yang  ditetapkan.  Masalah  keadilan  sudah  ditanggapi  pemerintah  dengan  baik,  dan UMKM  merasa  diperlakukan  dengan  adil  karena  UMKM  yang  menyusun  laporan  keuangan  dikenakan  pajak berdasarkan tarif 0,5%, dan yang tidak menyusun laporan dikenakan pajak berdasarkan omsetnya. Namun, dalam hal ini pemerintah tetap harus mengantisipasi masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan dan pengalokasian dana pajak supaya keadilan pajak selalu terwujud.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Mustofa,  dkk  (2016),  yang  menyatakan  bahwa  keadilan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Namun  bertolak  belakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh Raihan (2018) dan Averti dan Rossje (2018) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota jambi
Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap variabel kepatuhan  wajib pajak UMKM Kota jambi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai siginifikansi yaitu 0,028 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H 3 ) dalam penelitian  ini  diterima,  sehingga  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Kota  jambi. Semakin  banyak  wajib  pajak  yang  memahami  mengenai  akuntabilitas  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak UMKM Kota jambi.
Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak UMKM Kota jambi mengenai akuntabilitas sudah baik, yang berarti Wajib Pajak UMKM Kota jambi sudah percaya akan kinerja pemerintah dalam hal  ini tentang pengalokasian dari hasil perpajakan.  Akuntabilitas  yang dilakukan pemerintah sudah baik dilihat dari kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap pemerintah.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Putri,  dkk  (2019)  dan  Broto  (2018)  yang  menyatakan  bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Lilisen,  dkk.,  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota jambi
Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  sanksi  perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan  wajib pajak UMKM Kota jambi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai siginifikansi  yaitu  0,001  atau  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis keempat (H 4 ) dalam penelitian ini diterima, sehingga sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi. Semakin tegas sanksi yang diberikan, maka semakin meningkat kepatuhan  wajib pajak UMKM Kota jambi.
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh,  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  ketegasan  sanksi  perpajakan,  para pelaku UMKM Kota jambi sudah mematuhi  peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.  Dengan  alasan  para pelaku UMKM Kota jambi menyadari peraturan dan sanksi yang diterima baik sanksi administrasi maupun pidana yang akan diterima  apabila  tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  maka  dengan  adanya  sanksi  yang  tegas  menunjukkan kepatuhan  pajak  pelaku  UMKM  Kota  jambi  akan  semakin  meningkat  dan  menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajakan yang dibuat pemerintah sudah baik.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putri, dkk., (2019), Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Namun  bertolak  belakang  dengan penelitian yang  dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpenaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  tentang  perngaruh  sistem  administrasi  modern,  keadilan, akuntabilitas,  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Kota  jambi  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Eva  Setiarini  Damanik,  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Modern,  Keadilan,  Akuntabilitas,  Dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi
1. Sistem  administrasi  modern  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Kota  jambi.  Hal  ini  berarti semakin baik sistem administrasi modern yang dibuat oleh pemerintah, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi.
2. Keadilan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Kota  jambi.Hal  ini  berarti  semakin  baik  keadilan yang diberikan oleh pemerintah, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi.
3. Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Kota  jambi.  Hal  ini  berarti  semakin  baik akuntabilitas yang dimiliki oleh pemerintah, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi. Hal ini berarti semakin baik sanksi  perpajakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Kota jambi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Darari  Raihan.  2018.  Pengaruh  Norma  Subjektif,  Keadilan  Perpajakan,  Religiusitas,  Dan  Self  Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Aryati,  T.,  &  Putritanti,  L.  R.  (2016).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  dan  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 4(3). 1155- 1168. Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti.
Averti,  Ancilla  Regina.,  &  Rossje  Vitarimetawatty  Suryaputri.  2018.  Pengaruh  Keadilan  Perpajakan,  Sistem Perpajakan,  Diskriminasi  Perpajakan,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penggelapan  Pajak.  Jurnal  Akuntansi Trisakti. Volume. 5 Nomor. 1. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Trisakti.
Bppk.kemenkeu.go.id. (2017, 13 Juli). “ Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib  Pajak ”.
Diperoleh 05 Oktober 2019. https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-pajak/24086-indikator- keberhasilan-djp- adalWah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak .
Broto,  S.  S.  2018.  Apakah  Akuntabilitas  Pemerintah  dan  Reformasi  Administrasi  Perpajakan  Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia? Jurnal Widyaiswara Nasional 1,1(2), 76-92.
Danarsi,  Siti  Nurlela,  Hendro  Subroto.  2017.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Membayar  Pajak  Mobil  dengan  Diberlakukannya  Pajak  Progresif  di  Kota  Surakarta.  Jurnal  Akuntansi  dan Pajak. Volume. 18. No. Universitas Islam Batik, Surakarta.
Ermawati,  Nanik  dan  Zaenal  Afifi.  2018.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus.
Ghozali,  Imam.  2018.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS25.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  544/KMK.04/2000  Tentang  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Krjogja.com  (2018,  10 September). Kesadaran Pajak UMKM di DIY Masih Rendah. Diperoleh 11 Oktober
2019.
https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/kesadaran-pajak-umkm-di-diy-masih-rendah/
Lilisen,  Ratnawati,  V.,  &  Indrawati,  N.  2018.  The  Effect  of  The  Taxation  System,  Accountability  and  Examination Risk  to  The  Taxpayer  Compliance  with  Taxpayer  Morale  As  A  Moderating  Variable.  PEKBIS  (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis), 10(2), 103-117.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
Mustofa, Fauzi Achmad., Kertahadi dan Mirza M. R. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan  Asas  Keadilan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jurnal  Perpajakan  (JEJAK).  8(1):  1-7.  Jurusan Administrasi Bisnis, Fakutas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
Ngadiman, & Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan  Sanksi Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Akuntansi, XIX(02), 225- 241. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
Pandiangan, Roristua. 2015. Hukum Pajak. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Prabawati,  Y.  T.  2017.  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Presepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. STIE Perbanas Surabaya, 1-20.
Putra,  A.  F.  2017.  Pengaruh  Etika,  Sanksi  Pajak,  Modernisasi  Sistem,  Dan  Transparansi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 6 No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Putri,  N,P.,  Tanno,  A,.  Kurniawan,  R.  2019.  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern,  Akuntabilitas  Dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jurnal  Benefita  4(2)  Juli  2019  (386-398).  Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Indonesia.
Qodariyah,  I.,  Suryadi,  D.,  dan  Yuniati.  (2018).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Dan Penyuluhan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan.  Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,
& Akuntansi), 2(3), 84-108. LPPM STIE Muhammadiyah Bandung.
Eva  Setiarini  Damanik,  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Modern,  Keadilan,  Akuntabilitas,  Dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi
Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa. Sarunan, W. K. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA, 3(4), 518–55526 Sekaran, Uma & Bougie, Roger. 2017. Research Method for Business A Skill Building Approach (6 th Edition). United Kingdom: John Wiley & Sons.
Subekti,  S.A.  2016.  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Preferensi  Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY). Naskah Publikasi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Sufiah  dan  Lintang  Venusita.  2017.  Pengaruh  Faktor  Internal  dan  Faktor  Eksternal  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitasi Negeri Surabaya. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  (Studi  Kasus  Pada  UMKM  di  Kabupaten  Sleman- Yogyakarta).Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainble Competitive Advantage (SCA)
Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang ketentuan Perpajakan.
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang ketentuan Perpajakan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)