Metodologi Pengawasan Dengan Pendekatan Agama dalam Dunia Pendidikan

## METODOLOGI PENGAWASAN DENGAN PENDEKATAN AGAMA DALAM DUNIA PENDIDIKAN

## Miftahul Ulum
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan miftahul_ulum2001@yahoo.com

## ABSTRAK
Supervisi  dengan  pendekatan  agama  merupakan  salah  satu  bentuk pengawasan melalui upaya pemberdayaan dan penanaman nilai-nilai agama untuk mendorong seseorang agar  menjadi  pribadi yang bersih dan bebas tipu daya sehingga  mampu menjalankan tugas dengan jujur, totalitas, dan penuh  tanggung  jawab.  Dengan  begitu,  akan  meminimalisir  adanya penyimpangan-pemyimpangan.  Penanaman  dan  pengamalan  nila-nilai ibadah  merupakan  hal  yang  sangat  esensial  bagi  pengawas  dalam melaksanakan tupoksinya, karena melalui nilai-nilai ibadah dapat dijadikan prinsip sebagai prinsip dasar dalam bekerjadapat menggerakkan hati nurani para guru supaya dapat bekerja dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Dan untuk menjadi pengawas, seseorang harus memiliki standar kualifikasi dan  kompetensi  sebagaimana  didefinisikan  dalam  Permendiknas  No.  12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah.  Selain itu, tugas pengawasan juga membutuhkan sumber daya etika atau peraturan sebagai pedoman untuk menjaga martabat dan kualitas sekolah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  kajian  pustaka.  Dan  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa pengawasan dengan pendekatan agama dapat dilakukan melalui pendekatan rasional,  pendekatan  afektif,  pendekatan  pembiasaan,  dan  pendekatan keteladanan. Selain  itu,  pengimplementasian  Pengawasan  dengan Pendekatan Agama juga bisa dilakukan dengan berpegang teguh pada lima prinsip,  yaitu:  bekerja  semata-mata  karena-Nya,  bekerja  sebagai  sarana komunikasi  dengan-Nya,  lambang  ketundukan  dan  ketaatan  pada-Nya, semua pekerjaan dinilai sebagai ibadah, tidak mengenal waktu dan tempat dalam bekerja untuk meningkatkan kinerja guru.
Kata Kunci : pengawasan, pendekatan keagamaan, pendidikan.

## ABSTRACT
Supervision  with  a  religious  approach  is  a  form  of  supervision  through empowerment  efforts  and  inculcation  of  religious  values  to  encourage someone to become a clean and deceit-free person so that they are able to carry out their duties with honesty, totality and full responsibility. That way, it will minimize any deviations. Planting and practicing the values of worship are very essential for supervisors in carrying out their main duties, because the  values  of  worship  can  be  used  as  a  principle  as  a  basic  principle  in working, acting and acting so that they become a moral force for supervisors when exercising the conscience of teachers Can work with full discipline and responsibility  and  free  from  any  deviation  from  the  task  at  hand.  And  to become  a  supervisor,  a  person  must  have  standard  competencies  and competencies  defined  in  Permendiknas  No.  12  of  2007  concerning  the standards  for  school  /  madrasah  supervisors.  In  addition,  the  task  of supervision also requires new ethical or regulatory resources to maintain the dignity and quality of the school so that no party is disadvantaged. This study uses a qualitative method with a literature review approach. And the results of  his  research indicate  that supervision with a religious approach can be done  through  a  rational  approach,  affective  approach,  habitual  approach, and exemplary approach. In addition, the implementation of Supervision with a religious approach can also be done by adhering to the principles, namely: working  individually  for  God,  working  as  a  means  of  communication  with God, a symbol of submission and obedience to God, all work as worship, not knowing time and place in work to improve teacher performance.
Keywords: supervision, religious approach, education.

## A.  PENDAHULUAN
Titik berat pembangunan pendidikan era sekarang ditekankan pada peningkatan  mutu.  Konsekuensinya,  perlu  ditingkatkan  keseluruhan komponen  sistem  pendidikan,  baik  yang  bersifat human  resources 1
1 Komponen-komponen  sistem  pendidikan  yang  bersifat human  resources dapat digolongkan menjadi tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti  dan  pengembang  di  bidang  pendidikan,  pustakawan,  laboran  dan  teknisi  sumber belajar. Lihat Ali Imron, Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 2.
Metodologi Pengawasan Dengan Pendekatan Agama dalam Dunia Pendidikan
maupun  yang  bersifat material  resources demi  tercapainya  tujuan pendidikan. 2
Setiap organisasi tentunya menghendaki semua tujuan-tujuan yang telah  ditetapkan  dapat  tercapai  secara  optimal.  Akan  tetapi,  upaya pencapaian tujuan yang dimanifestasikan dalam program dan kegiatan- kegiatan tersebut tidak selamanya berjalan mulus, selalu saja ada faktor penghambat yang membuat semuanya tidak bisa berjalan sesuai rencana. Dan  apabila  ketidaksesuaian  atau  penyimpangan  pelaksanaan  program dan  kegiatan  dibiarkan,  maka  organisasi  akan  sangat  merugi.  Untuk itulah maka perlu dilakukan sebuah pengawasan  terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. 3
Supervisi  yang  kemudian  lebih  dikenal  dengan  pengawasan  ini, terbukti memang banyak memberikan pengaruh baik khususnya dalam perkembangan  pendidikan.  Seperti  halnya  memicu  para  pendidik memiliki  kemampuan  mendidik  yang  kreatif,  aktif,  dan  inovatif.  Oleh sebab itu, pendidikan harus diawasi atau disupervisi, yang mana hal ini biasanya dilakukan oleh  para kepala sekolah atau pengawas-pengawas lain  yang  ada  di  departemen  pendidikan  dengan  cara  memberikan pengarahan-pengarahan yang baik dan bimbingan serta masukan tentang cara atau metode mendidik yang baik dan profesional. Dengan demikian, kinerja para pendidik dan pegawai sekolah lainnya bisa meningkat. 4
Dalam  konteks  desentralisasi  pendidikan,  pengawas  merupakan penjamin,  peningkat,  dan  pengawas  mutu  pendidikan  yang  memiliki keunggulan  kompetitif  dan  komparatif. 5 Namun,  mirisnya  dalam mengemban  tugas  tersebut  tak  terlepas  dari  berbagai  problematika bahkan mengacu pada  hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudirman, Murniati  AR,  dan  Bahrun  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Jurnal Magister  Administrasi  Pendidikan  beliau  menyatakan  bahwa  Jabatan
2 Imron, Supervisi Pembelajaran , 1.
3 Setyowati, Organisasi dan Kepemimpinan Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 151.
4 Miftahul  Ulum,  “Metodologi  Studi  Islam  (Spiritualitas  Dalam  Pendidikan  Islam Dalam Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas)”, Al-Iman: Jurnal Studi Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 4 Nomor 1 (22 Maret 2020): 1-21.
5 Sudirman,  Murniati  AR  dan  Bahrun  ,  “Manajemen  Pengawas  Pada  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue”, Jurnal Magister Administrasi Pendidikan, Vol.
5 No.3, (Agustus, 2017), 156.
pengawas sebagai jabatan karir tertinggi bagi seorang guru telah menjadi jabatan  yang  kurang  menarik  bagi  para  guru  dalam  menjalani  tugas fungsionalnya. Kenyataan ini secara tidak langsung telah menimbulkan persepsi negatif bahwa jabatan pengawas merupakan jabatan hukuman dan tempat parkir bagi guru-guru bermasalah. 6
Sejalan dengan hal tersebut, Herman dan Jamaluddin Idris dalam journal of islamic education juga menyatakan bahwa banyak persoalan yang  muncul  dikalangan  para  pengawas  saat  melaksanakan  tupoksi supervisi  seperti  halnya  kurang  mampu  mengoprasionalkan  nilai-niai ibadah pada saat melaksanakan tupoksi, padahal secara teoritis seorang pengawas  khususnya  pengawas  PAI  harus  memiliki  prinsip  ibadah dalam bekerja. Menurut mereka, penanaman dan pengamalan nila-nilai ibadah  merupakan  hal  yang  sangat  esensial  bagi  pengawas  dalam melaksanakan  tupoksi  khususnya  bagi  pengawas  PAI.  Karena  melalui nilai-nilai  ibadah  dapat  dijadikan  prinsip  sebagai  prinsip  dasar  dalam bekerja,  bertindak  dan  berbuat  sehingga  menjadi  kekuatan  moral  bagi pengawas pada saat menggerakkan hati nurani para guru supaya dapat bekerja  dengan  penuh  disiplin  dan  tanggung  jawab  serta  terbebas  dari segala penyimpangan terhadap tugas yang diembannya. 7
Berdasar  pada  hal  tersebut  maka  melalui  pengawasan  dengan pendekatan agama diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada para guru dan untuk melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada peraturan yang  sudah  ditetapkan  dan  diberlakukan,  memiliki  daya  tangkal  dan kontrol  untuk  membangun  kejujuran,  keterbukaan,  keadilan,  ketulusan serta  tidak  membuka  ruang  sedikit  pun  untuk  melakukan  perbuatan- perbuatan  tercela  yang  pada  dasarnya  diharamkan  atau  dilarang  oleh setiap ajaran agama. 8
6 Ibid., 159.
7 Herman dan Jamaluddin Idris, “Pendekatan Ibadah sebagai Model Supervisi untuk Meninglatkan  Kinerja  Guru  Pendidikan  Agama  Islam”, DAYAH:  Journal  of  Islamic Education, Volume 3 No.1, (2020), 78.
8 Miftahul Ulum, “The Concept of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al- Tufi (Comparatif Study of Maslahah Al-Imam Malik and Al-Imam Najm al-Din Al-Tufi)”, Veteran Law Review, Vol. 2, No. 1 (November, 2018), 58.
Metodologi Pengawasan Dengan Pendekatan Agama dalam Dunia Pendidikan

## B.  PENGERTIAN PENGAWASAN
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengawasan memiliki arti Penilikan dan penjagaan. 9 Pengawasan juga sering kali di identikkan dengan supervisi.
Secara  etimologis,  istilah  supervisi  dialih  bahasakan  dari  bahasa Inggris Supervision yang terdiri dari dua suku kata, yakni ‘super” yang berarti  atas  atau  lebih  dan  “vision”  yang  berarti  lihat  atau  awasi. 10
Namun,    Dr.  Wahyudi  berpendapat  lain,  ia  menyatakan  bahwa  istilah supervisi berasal dari bahasa latin “supervideo” yang artinya mengawasi (oversee), atau menilai kinerja bawahan. 11
Sedangkan  secara  terminologi,  Pengawasan  adalah  suatu  usaha atau aktivitas yang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang  dilakukan  dapat  tercapai  sesuai  yang  direncanakan  dan diprogramkan.  Dengan  kata  lain,  perencanaan  yang  merupakan  fungsi pertama dalam manejemen tersebut benar-benar berlaku dalam praktik dan  tercapai  maksudnya. 12 Sejalan  dengan  itu,  E.  Mulyasa  juga mengemukakan  bahwa  pengawasan  mengandung  arti  suatu  kegiatan untuk  melakukan  pengamatan  agar  pekerjaan  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan. 13
Dari pengertian-pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengawasan  adalah  sebuah  upaya  pengamatan  yang  dilakukan  oleh seorang  atasan  terhadap  bawahannya  dengan  tujuan  untuk  melakukan pembenahan  melalui  bimbingan,  pembinaan,  dan  pengarahan  terhadap personil (pelaku) atau lembaga pendidikan sehingga tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan bisa terlaksana sesuai dengan harapan.
Istilah  pengawasan  terdapat  dalam  beberapa  surat  dan  ayat  Al- Qur’an  serta  dalam  hadits  Nabi  saw,  sebagaimana  yang  ditermaktub dalam  QS.  Al-fajr  ayat  14: “sesungguhnya  Tuhanmu  benar-benar
9 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, offline (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 108.
10 Murip Yahya, Profesi Tenaga Kependidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 109. 11 Wahyudi, Kepemimpinan kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajar (Learning Organization) (Bandung: Alfabeta, 2012), 97.
12 Ali Imron, Proses Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 138.
13 E.  Mulyasa, Manajemen  Berbasis  Sekolah (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya, 2012), 154.
132
mengawas”, QS.  Qaf  ayat  16-18: “Dan  Dialah  Allah  yang  disembah baik  dilangit  maupun  dibumi.  Dia  mengetahui  segala  yang  kamu rahsiakan dari segala yang kamu lahirkan dan mengetahui pula segala yang  kamu  usahakan. Dan  juga  Sabda  Nabi: “Setiap  anak  adam mempunyai  kesalahan,  dan  sebaik-baik  yang  mempunya  kesalahan adalah mereka yang bertaubat”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). 14
Dalam istilah robbun mempunyai dua arti penting bagi umat Islam, yaitu  Tuhan  Yang  Maha  Mengawasi  dan  Maha  Pembimbing  tarbiyah. Sehingga, program pengawasan dalam perspektif Islam ini adalah dalam rangka  memberikan  dorongan  kesadaran  diri (self  counsiousness) dan pengawasan  menjadi  perilaku  yang  melekat,  membudaya,  dan merupakan kebutuhan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. 15

## C.  TUJUAN PENGAWASAN
Tujuan  pengawasan  secara  umum  adalah  untuk  mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana  yang  telah  ditentukan  dalam  program  kegiatan. 16 Dengan demikian, apabila supervisi/pengawasan ini dilaksanakan dengan baik, peningkatan  kinerja  semua  komponen  pendidikan  akan  menjadi  baik, peran  guru  dan  tanggung  jawab  guru  sebagai  tenaga  edukatif  pun semakin meningkat. 17
Adapun  tujuan  pengawasan  dalam  Islam,  Dr.  Atiqullah,  M.  Pd dalam  bukunya  yang  berjudul Manajemen  dan  Kepemimpinan Pendidikan Islam merumuskannya sebagai berikut: 18
14 Atiqullah, Manajemen  &  Kepemimpinan  Pendidikan  Islam (Pamekasan:  STAIN
Pamekasan Press, 2010), 34.
15 Ibid., 33.
16 Kompri, Manajemen  Pendidikan:  Komponen-Komponen  Elementer  Kemajuan Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), 283.
17 Jasmani  &  Syaiful  Mustofa, Supervisi  Pendidikan:  Terobosan  Baru  dalam Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah dan Guru (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 31.
18 Atiqullah, Manajemen  &  Kepemimpinan  Pendidikan  :  Strategi  Mengefektifkan Lembaga Pendidikan Agama & Pendidikan Keagamaan (Surabaya: Pena Salsabila, 2012),
48.
Metodologi Pengawasan Dengan Pendekatan Agama dalam Dunia Pendidikan
1. Terwujudnya  pemahaman  tentang  makna  dan  arti  penting pengawasan  dengan  berlandaskan  nilai-nilai  agama  Islam  dalam penyelenggaraan pendidikan,
2. Terwujudnya  prakarsa  dan  peran  aktif  pengawasan  khususnya anggota organisasi sehingga menumbuhkan kedisiplinan dan kinerja berkualitas,  karena  bekerja  merupakan  bagian  dari  pengabdian kepada masyarakat dan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.,
3. Terwujudnya  kemampuan  pengendalian  nafsu  dan  kesadaran  diri bahwa  kita  senatiasa  diawasi  oleh  Yang  Maha  Kuasa  dan  akan mempertanggung  jawabkan  pelaksanaan  tugas  di  dunia  dan  akhirat nanti.
Dari tujuan-tujuan tersebut, bisa dikatakan bahwa tujuan supervisi pendidikan  adalah  meningkatkan  kemampuan  profesional  dan  teknis bagi  guru,  kepala  sekolah,  dan  personel  sekolah  lainnya  agar  proses pendidikan  disekolah  lebih  berkualitas.  Dan  yang  utama,  supervisi pendidikan dilakukan atas dasar kerjasama, partisipasi, dan kolaborasi, bukan paksaan dan kepatuhan. Dengan demikian, akan timbul kesadaran, inisiatif, dan kreativitas personel sekolah. 19

## D.  FUNGSI PENGAWASAN
Fungsi diartikan sebagai tugas aktif dari kegiatan supervisi yang dilakukan oleh orang yang berkedudukan sebagai  supervisor. Menurut Olivia sebagaimana yang dikutip oleh Wahyudi, fungsi Supervisi terbagi menjadi tiga, yaitu: pengembangan staf, pengembangan kurikulum, dan perbaikan pengajaran. 20
Menurut  Mulyasa,  peran  supervisor  adalah  mendukung, membantu,  dan  membagi,  bukan  menyuruh.  Jadi,  supervisi  yang  baik menurut  Wiles  sebagaimana  yang  dikutip  E.  Mulyasa  hendaknya mengembangkan  kepemimpinan 21 di  dalam  kelompok,  membangun
19 Wahyudi, Kepemimpinan kepala Sekolah , 101.
20 Ibid.
21 Pemimpin yang bermutu menurut Ajaran Agama Islam hendaknya berpegang teguh pada  aturan-aturan  berikut:  memiliki  niat  yang  lurus,  laki-laki,    tidak  meminta  jabatan, berpegang  pada  hukum  Allah,  memutuskan  perkara  dengan  adil,  tidak  menutup  diri  saat diperlukan rakyat, menasehati rakyat, tidak menerima hadiah, lemah lembut. Lihat Jerry H. Makawimbang, Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutu (Bandung: Alfabeta, 2012), 104.
program  latihan  dalam  jabatan  untuk  meningkatkan  keterampilan  dan kemampuan guru dalam menilai hasil pekerjaanya. 22

## E.  STANDAR KUALIFIKASI PENGAWAS
Untuk  diangkat  sebagai  pengawas  sekolah,  seseorang  harus memenuhi  kualifikasi  yang  sudah  ditentukan.  Permendiknas  No.  12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menetapkan Kualifikasi    dan  kompetensi  yang  harus  dimiliki  pengawas  sekolah. Kualifikasi  pengawas  sekolah  sesuai  dengan  Permendiknas  tersebut sebagai berikut:
1. Berpendidikan  minimum  sarjana  (S1)  atau  diploma  empat  (D-1V) kependidikan  dari  perguruan  tinggi  terakresitasi  bagi  pengawas TK/RA  dan  SD/MI.  Dan  memiliki  pendidikan  minimum  magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran  yang  relevan  pada  perguruan  tinggi  terakreditasi  bagi pengawas SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.
2. Memiliki sertifikat pendidik sesuai jenjang pendidikan yang diawasi. Dan memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun bagi kepala sekolah, dan 8 tahun bagi  guru.
3. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c.
4. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas di satuan pendidikan.
5. Memiliki  kompetensi  sebagai  pengawas  satuan  pendidikan  yang dapat  diperoleh  melalui  uji  kompetensi  dan  atau  pendidikan  dan pelatihan  fungsional  pengawas  pada  lembaga  yang  ditetapkan pemerintah.
6. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. 23
Adapun  kompetensi 24 yang  harus  dimiliki  seorang  pengawas meliputi:  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  supervisi  manajerial,
22 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 156.
23 Barnawi & Muhammad Arifin, Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah: Upaya Upgrade Kapasitas Kerja Pengawas Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 13-15.
24 Kompetensi  pengawas  merupakan  himpunan  pengetahuan,  kemampuan,  dan keyakinan yang dimiliki pengawas dan ditampilkan dalam tindakannya untuk peningkatan mutu pendidikan/sekolah. Lihat Kompri, Manajemen Pendidikan, 293.
Metodologi Pengawasan Dengan Pendekatan Agama dalam Dunia Pendidikan
kompetensi  supervisi  akademik,  kompetensi  evaluasi  pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. 25

## F.  PEDOMAN PELASANAAN PENGAWASAN
Menurut Herabudin, dalam supervisi Pendidikan terdapat beberapa pedoman  utama  yang  harus  dipegang  terkait  cara  kerja  supervisi  yang merupakan fungsi supervisi itu sendiri. Adapun pedoman tersebut, antara lain: 26
1. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum dengan segala sarana dan prasarananya
2. Membantu  serta  membina  guru/kepala  sekolah  dengan  cara memberikan petunjuk, penerangan, dan pelatihan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mengajarnya
3. Membantu kepala sekolah/guru untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah.
Lebih lanjut Herabudin menyatakan bahwa tiga pedoman tersebut mengisyaratkan  bahwa  tata  kerja  yang  harus  dilakukan  dalam melaksanakan supervisi pendidikan berkaitan dengan hal-hal berikut:
1. Supervisi  adalah  pelayanan  seluruh  kegiatan  pembelajaran  dan pengadministrasiannya secara akademik.
2. Penelitian  terhadap  semua  aktivitas  pembelajaran  yang  berkaitan dengan  keadaan  sarana  prasarana  belajar,  keadaan  siswa,  kemajuan prestasi  akademik  siswa,  permasalahan  yang  dihadapi  sekolah  dan seluruh  aktivitasnya,  pencarian  solusi  masalah  dan  penerapan  serta pelaksanaan model baru untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih baik.
3. Pengawasan akademik dan pengadministrasiannya.
4. Evaluasi  terhadap  semua  yang  berkaitan  dengan  pendidikan,  yaitu kaitannya dengan guru dan kinerjanya, kurikulum, anak didik, alat- alat pendidikan, sistem evaluasi, dan kelembagaan lainnya.
25 Barnawi & Muhammad Arifin, Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah , 15.
26 Herabudin, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 234.
5. Penertiban  kesesuaian  jabatan  dan  tugas  para  karyawan,  staf,  para guru, dan seluruh pihak terkait”. 27
Selain  mengacu  pada  pedoman-pedoman  tersebut,  dalam menjalankan tugas kepengawasan juga perlu adanya sumber etika atau aturan yang dapat dijadikan pedoman, demi menjaga martabat dan mutu profesi  pengawas  sekolah  sehingga  tidak  merugikan  pihak  manapun. Sumber  etika  atau  aturan  itu  dalam  suatu  organisasi  profesi  dikenal dengan kode etik profesi.
Adapun kode etik pengawas sekolah antara lain:
1. Dalam melaksanakan tugas, senantiasa berlandaskan iman dan takwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Merasa bangga mengemban tugas sebagai pengawas sekolah
3. Memiliki  pengabdian  yang  tinggi  dalam  menekuni  tugas  sebagai sebagai pengawas sekolah
4. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah
5. Menjaga  citra  dan  nama  baik  selaku  pembina  dalam  melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah
6. Memiliki  disiplin  yang  tinggi  dalam  melaksanakan  tugas  profesi sebagai pengawas sekolah
7. Mampu menampilkan keberadaannya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani
8. Sigap  dan  terampil  untuk  menanggapi  dan  membantu  memecahkan masalh-masalah yang dihadapi aparat binaannya
9. Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap aparat binaan maupun terhadap sesama pengawas sekolah. 28

## G.  IMPLEMENTASI  PENGAWASAN  DENGAN  PENDEKATAN AGAMA
Pengawasan  dengan  pendekatan  agama  (PPA)  adalah  bentuk pengawasan  dini  melalui  pemberdayaan  nilai-nilai  agama,  sebagai alternatif  model  pengembangan  fungsi  pengawasan  fungsional,  dalam
27 Ibid., 234-235.
28 Barnawi & Muhammad Arifin, Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah , 59.
Metodologi Pengawasan Dengan Pendekatan Agama dalam Dunia Pendidikan
mendorong  terciptanya  pengawasan  diri  ( self  control )  dan  jati  diri aparatur pemerintah yang bersih dan terhindar dari penyimpangan.
Dari  pengertian  tersebut  dapat  dipahami  hakikat  PPA  sebagai berikut:
1. PPA merupakan konsep memadukan antara manajemen pemerintahan dengan nilai spiritual yang dapat diaplikasikan pada manajemen diri, keluarga, masyarakat dan pemerintahan.
2. PPA  adalah  sebuah  model  yang  memberikan  tuntunan  dan menampilkan  metodologi  praktis  tentang  pemberdayaan  nilai spiritual  dan  penjernihan  hati  nurani.  Hasilnya  diharapkan  dapat mendorong terciptanya SDM yang tangguh secara spiritual, memiliki self  control yang  kuat,  sehingga  tercipta  kemapanan  seluruh komponen internal pemerintahan yang efektif dan efisien.
3. PPA dibangun dan digerakkan oleh nilai spiritual, nilai kesucian dan nilai  ketuhanan.  Nilai  tersebut  diinternalisasikan  dengan  nilai  kode etik  pegawai  negeri  sipil.  Kemudian  merefleksi  dalam  aksi  amal (ihsan) yang diwujudkan dalam bentuk kinerja profesional, inovatif, disiplin, amanah dan akuntabel.
4. PPA  berorientasi  kepada  hasil,  dengan  indikator  pelaksanaan  tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Target PPA adalah terciptanya aparatur pemerintah yang memiliki jati diri  sesuai  dengan  nilai  agama,  sehingga  malu  berbuat dosa, menghindari dari segala bentuk penyimpangan.
6. PPA  menjiwai  pemberdayaan  pengawasan  fungsional,  pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat. 29
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Dr.  Atiqullah,  M.Pd  menyatakan bahwa  pengawasan  pendekatan  agama  Islam  adalah    pembudayaan pengawasan  dengan  menyampaikan  pesan  moral  yang  dilandasi  oleh nilai-nilai  agama  Islam  sehingga  bermanfaat  dalam  pelaksanaan pengawasan  fungsional,  pengawasan  melekat,  dan  pengawasan masyarakat dalam rangka mencapai keberhasilan suatu program. 30 29 http://ppaitjen.blogspot.co.id/ .  Diakses hari Sabtu 14 Maret 2020.
30 Atiqullah, Manajemen & Kepemimpinan , 32-33.
Adapun  langkah  yang  ditempuh  dalam  proses  pengawasan  yang diajukan  oleh  Robbins  dan  Coulter  sebagaimana  yang  dipaparkan Setyowati adalah sebagai berikut: 31
1. Mengukur kinerja sebenarnya. Terdapat beberapa sumber informasi yang  dapat  digunakan  seorang  pengawas  dalam  melakukan  kinerja sebenarnya,  yaitu:  pengamatan  pribadi,  laporan  lisan,  dan  laporan- laporan tertulis.
2. Membandingkan kinerja sebenarnya dengan suatu standar.
3. Mengambil tindakan manajerial untuk membetulkan penyimpangan- penyimpangan atau standar yang tidak memadai.
Berbeda  halnya  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  Herman  dan
Jamaluddin  Idris,  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Pendekatan Ibadah  sebagai  Model  Supervisi  untuk  Meningkatkan  Kinerja  Guru Pendidikan Agama Islam” mereka menggunakan lima nilai ibadah yang menjadi  prinsip  dalam  bekerja  yang  diterapkan  melalui  pendekatan ibadah. Lima prinsip tersebut yaitu:
1. Bekerja semata-mata karena-Nya
2. Bekerja sebagai sarana komunikasi dengan-Nya
3. Lambang ketundukan dan ketaatan pada-Nya
4. Semua pekerjaan dinilai sebagai ibadah
5. Tidak  mengenal  waktu  dan  tempat  dalam  bekerja  untuk meningkatkan kinerja guru. 32
Pengamalan nilai-nilai keagamaan mempunyai daya tangkal yang efektif  terhadap  kecenderungan  perilaku  menyimpang,  mengumbar nafsu,  bertindak  diluar  batas  kemanusiaan  atau  norma  hukum  yang berlaku, melakukan KKN serta perilaku negatif lainnya. Disamping itu, setiap  agama  mengajarkan  untuk  mengamalkan  nilai-nilai  kebaikan, kejujuran, dan bekerja keras dalam bekerja.
Atas dasar hal tersebut, dalam website literasi publik yang di post pada  31  Maret  2019  dijelaskan  bahwa  dalam  mempraktekkan Pengawasan Pendekatan  Agama (PPA) dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan rasional
31 Setyowati, Organisasi dan Kepemimpinan Modern , 156.
32 Herman dan Jamaulddin Idris, “ Pendekatan Ibadah...”, 78.
Metodologi Pengawasan Dengan Pendekatan Agama dalam Dunia Pendidikan
Pendekatan  rasional  dilakukan  melalui  penanaman  nilai-nilai keagamaan  yang  berkaitan  dengan  pengertian  dan  hakikat pengawasan.  Selain  itu,  juga  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  pemikiran  logis  dan  argumentatif  yang  dapat diterima akal sehat.
2. Pendekatan afektif
Pendekatan  afektif  dilakukan  dengan  penanaman  nilai-nilai agama  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  dan  menyentuh  hati nurani.  Melalui  pendekatan  ini  diharapkan  agar  perilaku masyarakat selalu dalam keseimbangan antara pertimbangan akal sehat dengan penghayatan hati nurani sesuai sesuai dengan fitrah kemanusiaan.
3. Pendekatan pembiasaan
Pendekatan  pembiasaan  dilakukan  melalui  upaya  penanaman nilai-nilai  agama  dalam  pengawasan  melalui  penanaman  tata nilai positif yang berkembang di masyarakat.
4. Pendekatan keteladanan.
Pendekatan  keteladana  ditunjukkan  melalui  penanaman  nilai-nilai agama dalam pengawasan melalui contoh atau tauladan yang baik dari aparatur  negara  dan  para  tokoh  terhadap  masyarakat  pada umumnya. 33
Sasaran program pengawasan dalam dunia pendidikan Islam agar para ustadz terbebas dari perilaku penyimpangan berupa kolusi, korupsi, nepotisme.  Peran  pimpinan  dalam  suatu  institusi  Islam  sangat  penting bagi pembentukan mental dan moral spiritual generasi muslim sehingga sebagai pendidik, pembimbing, dan pengasuh harus mampu memahami bahwa:
1. Pekerjaan  mendidik,  membimbing,  dan  mengasuh  adalah  aktivitas mulya.
2. Kemulyaan  pekerjaan  mendidik,  membimbing,  dan  mengasuh  itu harus diimbangi dengan ketinggian etika dan tanggung jawab.
33 https://www.literasipublik.com/pengawasan-melalui-pendekatan-agama-ppa . Diakses pada hari Senin 6 Juli 2020.
3. Pendidik,  pembimbing,  dan  pengasuh  dalam  institusi  keagamaan harus selalu mengaitkan pelaksanaan kerjanya dengan harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. di dunia dan akhirat nanti. 34

## H.  HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI PENGAWASAN
Menurut  Ali  Imron,  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi pengawasan, antara lain: 35
1. Waktu yang dipergunakan untuk pengawasan. Semakin banyak waktu yang disediakan oleh pengawas untuk melakukan pengawasan, maka semakin kaburlah gambaran mengenai hal-hal yang diawasi.
2. Kapasitas  mental  dan  daya  suai  pribadi  pengawas.  Makin  baik kapasitas  mental  dan  daya  suai  pengawas  terhadap  hal-hal  yang diawasi, maka semakin efektif pengawasan. 36
3. Kompleksitas  hal-hal  yang diawasi.  Semakin komplek hal-hal  yang diawasi,  semakin  banyak  energi  yang  dibutuhkan  dan  dikeluarkan untuk melakukan pengawasan dan sebaliknya.
4. Tugas-tugas  lain  dari  ekskutif.  Seorang  supervisior  yang  memiliki tugas rangkap akan mengurangi kefektifan pengawasannya.
5. Stabilitas  operasi.  Semakin  stabil  operasi  pengawasan  yang dilakukan,  maka  gambaran  terhadap  sesuatu  yang  diawasi  akan semkain detail.
6. Kemampuan dan pengalaman bawahan. Bawahan dengan kemampuan yang tinggi dan dengan pengalaman yang banyak akan mudah  sekali  diawasi  dan  bahkan  sedikit  sekali  membutuhkan pengawasan dibanding yang tidak mampu dan tidak berpengalaman.

## I.  KESIMPULAN
Pengawasan  yang  dikenal  dengan  istilah  supervisi  adalah sebuah upaya pengamatan yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap bawahannya  melalui  kegiatan  bimbingan,  pembinaan,  dan  pengarahan terhadap  personil  (pelaku)  atau  lembaga  pendidikan,  dengan  tujuan untuk  mengendalikan  kegiatan  agar  sesuai  dengan  rencana  yang  telah
34 Atiqullah, Manajemen & Kepemimpinan, 33-34.
35 Imron, Proses Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan , 146&147.
36 Miftahul  Ulum, “Fikih  Organisasi  (Reaktualisasi  Sejarah  Nahdlatul  Ulama  di Indonesia)” , Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 Nomor 2 (September 2019), 74.
Metodologi Pengawasan Dengan Pendekatan Agama dalam Dunia Pendidikan
ditetapkan sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  metodologi pengawasan  dengan  pendekatan  agama  (PPA)  adalah  bentuk pengawasan melalui pemberdayaan nilai-nilai agama dalam mendorong terciptanya  pengawasan  diri  ( self  control )  dan  jati  diri  aparatur pemerintah yang bersih dan terhindar dari penyimpangan.
Pengamalan nilai-nilai keagamaan mempunyai daya tangkal yang efektif  terhadap  kecenderungan  perilaku  menyimpang,  mengumbar nafsu,  bertindak  diluar  batas  kemanusiaan  atau  norma  hukum  yang berlaku, melakukan KKN serta perilaku negatif lainnya. Disamping itu, setiap  agama  mengajarkan  untuk  mengamalkan  nilai-nilai  kebaikan, kejujuran, dan bekerja keras dalam bekerja.
Pengawas  merupakan  penjamin,  peningkat,  dan  pengawas  mutu pendidikan  yang  memiliki  keunggulan  kompetitif  dan  komparatif. Karenaya, tujuan supervisi pendidikan adalah meningkatkan kemampuan  profesional  dan  teknis  bagi  guru,  kepala  sekolah,  dan personel  sekolah  lainnya  agar  proses  pendidikan  disekolah  lebih berkualitas. Dan yang utama, supervisi pendidikan dilakukan atas dasar kerjasama,  partisipasi,  dan  kolaborasi,  bukan  paksaan  dan  kepatuhan. Dengan  demikian,  akan  timbul  kesadaran,  inisiatif,  dan  kreativitas personil sekolah.
Berdasar  pada  hal  tersebut,  seorang  pengawas  harus  memiliki standar Kualifikasi  dan kompetensi sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendiknas  No.  12  Tahun  2007  tentang  Standar  Pengawas Sekolah/Madrasah  supaya  bisa  menjalankan  tugas  dan  fungsi pengawasannya dengan baik.
Disamping adanya kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh  seorang  pengawas,  terdapat  beberapa  faktor  yang  juga  sangat berpengaruh  terhadap  keberhasilan  dan  kelancaran  pelaksanaan pengawasan.  Faktor-faktor  tersebut  antara  lain:  Waktu  yang dipergunakan  untuk  pengawasan,  kapasitas  mental  dan  daya  sesuai pribadi  pengawas,  kompleksitas  hal-hal  yang  diawasi,  tugas-tugas  lain
dari  ekskutif,  stabilitas  operasi,  serta  kemampuan  dan  pengalaman bawahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arisandi,  B.  (2015).  Ujian  Nasional  Mengkebiri  Kedaulatan  Guru. Al- Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman , 1 (1), 1-22.
Atiqullah.  2010. Manajemen  &  Kepemimpinan  Pendidikan  Islam . Pamekasan: STAIN Pamekasan Press.
--------------.  2012. Manajemen  &  Kepemimpinan  Pendidikan  :  Strategi Mengefektifkan  Lembaga  Pendidikan  Agama  &  Pendidikan Keagamaan. Surabaya: Pena Salsabila.
Barnawi  &  Muhammad  Arifin.  2014. Meningkatkan  Kinerja  Pengawas Sekolah:  Upaya  Upgrade  Kapasitas  Kerja  Pengawas  Sekolah . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Herabudin. 2009. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: Pustaka
Setia.
Herman dan Jamaluddin Idris, “Pendekatan Ibadah sebagai Model Supervisi
untuk  Meninglatkan  Kinerja  Guru  Pendidikan  Agama  Islam”,
DAYAH: Journal of Islamic Education, Volume 3 No.1, (2020). https://www.literasipublik.com/pengawasan-melalui-pendekatan-agama- ppa . Diakses pada hari Senin 6 Juli 2020.
http://ppaitjen.blogspot.co.id/ .  Diakses hari Sabtu 14 Maret 2020.
Imron,  Ali.  2012. Supervisi  Pembelajaran  Tingkat  Satuan  Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.
--------------  2013. Proses  Manajemen  Tingkat  Satuan  Pendidikan .  Jakarta: Bumi Aksara.
Jasmani  &  Syaiful  Mustofa.  2013. Supervisi  Pendidikan:  Terobosan  Baru dalam  Peningkatan  Kinerja  Pengawas  Sekolah  dan  Guru. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Junaidi,  J.  (2015).  Pendidikan  Islam  (Kedudukan  dan  Jenis  Menurut
UndangUndang). Al-Insyiroh:  Jurnal  Studi  Keislaman , 1 (1),  105- 116.
Kompri.  2015. Manajemen  Pendidikan:  Komponen-Komponen  Elementer
Kemajuan Sekolah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Metodologi Pengawasan Dengan Pendekatan Agama dalam Dunia Pendidikan
Makawimbang,  Jerry  H.  2012. Kepemimpinan  Pendidikan  yang  Bermutu.
Bandung: Alfabeta.
Mulyasa,  E.  2012. Manajemen  Berbasis  Sekolah .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Setyowati.  2013. Organisasi  dan  Kepemimpinan  Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sudirman, Murniati AR dan Bahrun , “Manajemen Pengawas Pada Kantor
Kementerian  Agama  Kabupaten  Simeulue”, Jurnal  Magister Administrasi Pendidikan, Vol. 5 No.3, (Agustus, 2017).
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. offline. Jakarta: Pusat Bahasa.
Wahyudi.  2012. Kepemimpinan  kepala  Sekolah  dalam  Organisasi Pembelajar (Learning Organization). Bandung: Alfabeta.
Yahya, Murip. 2013. Profesi Tenaga Kependidikan . Bandung: Pustaka Setia. Ulum, Miftahul. “Metodologi Studi Islam (Spiritualitas Dalam Pendidikan Islam  Dalam  Pandangan  Syed  Muhammad  Naquib  Al-Attas)” ,  Al- Iman: Jurnal Studi Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 4 Nomor 1 (22 Maret 2020).
Ulum, Miftahul. “Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama di Indonesia )” , Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 Nomor 2 (September 2019).
Ulum, Miftahul. “The Concept of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al-Tufi ( Comparatif Study of Maslahah Al-Imam Malik and Al-Imam Najm  al-Din  Al-Tufi)” ,  Veteran  Law  Review,  Vol.  2,  No.  1 (November, 2018).