Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  566 - 580

## ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Oleh : Irfan Fatoni,
Program Studi Akuntansi Universitas Widyagama Malang Email : irfanfatoni@widyagama.ac.id
Lilik Hardiana,
Program Studi Akuntansi Universitas Widyagama Malang Email : hardianalilik@gmail.com Gunarianto,
Program Studi Akuntansi Universitas Widyagama Malang Email : gun_uwg@yahoo.co.id Indah Dewi Nurhayati,
Program Studi Akuntansi Universitas Widyagama Malang Email : indah.dewi.nurhayati@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 Taxes are one of the main sources of income for the State of Indonesia, so it  is  mandatory  for  every  individual  and  every  company  to  make  tax payments in accordance with the current laws and regulations. PT. Jaring
Abadi Retalindo is a company that has fulfilled this responsibility and is considered successful. This study examines the  methodology behind  PT. Jaring  Abadi  Retailindo  Eternal  Net  tax  calculation,  recording  and reporting  system.  The  methodology  used  includes  descriptive  and qualitative  approaches,  and  the  data  comes  from  PT.  Jaring  Abadi Retailindo  throughout  2020  and  2021.  Tax  invoices  and  monthly  tax deposit reports used are data. In line with Law no. 42 of 2009, the purpose of this study is to  evaluate how the application of  VAT can result in  an overpayment  or  underpayment  of  taxes,  particularly  in  relation  to  the calculation, recording, and reporting of  Input Tax and Output Tax. The research findings allow one to draw the conclusion that PT. Jaring Abadi Retailindo  complies  with  the  applicable  laws  and  regulations,  both  in calculating  and  recording  taxes,  as  well  as  reporting  that  must  be submitted.
Keyword : Value Added Tax, Input
Tax, Output

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  pendanaan Negara  yang  paling  besar  yang  digunakan untuk  membangun  kepentingan  umum.Pajak berfungsi mengatur pelaksanaan Negara untuk membangun sosial dan ekonomi agar mencapai tingkat  ekonomi  yang  tepat  sasaran  dan berfungsi sebagai pemerataan untuk menyeimbangkan  pendapatan  kesejahteraan
masyarakat.Pajak  juga  dapat  mengatasi  inflasi dan deflasi didalam Negara.
Berdasarkan  golongannya  pajak  terbagi menjadi  dua,  yaitu  pajak  langsung  dan  pajak tidak  langsung.  Pajak  langsung  adalah  pajak yang dikenakan terhadap subjek yang menerima penghasilan dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain contohnya Pajak Penghasilan  (PPh).  Pajak  tidak  langsung adalaha  pajak  yang  bebannya  bisa  dialihkan
kepada orang lain salah satu contohnnya Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN).  Dengan  begitu, Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan jenis  pajak  yang  cara  pemungutannya  tidak langsung  untuk  disetor  oleh  pihak  lain  yang bukan penganggung pajak.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
mempunyai  peranan  yang  cenderung  lebih penting dalam hal peningkatan penerimaan kas Negara dibidang perpajakan dibanding dengan Pajak  Penghasilan  (PPh).Tentu  saja  hal  ini dikarenakan tidak semua orang bisa dibebankan Pajak  Penghasilan  (PPh)  hanya  wajib  pajak orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kriteria  saja  yang  dapat  dikenakan  Pajak Penghasilan  (PPh).  Beda  halnya  dengan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN),  ini  dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dialihkan kepada  orang  lain  yang  dapat  menimbulkan kemungkinan bagi semua orang untuk dibebankan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) atas  setiap  transaksi  yang  dilakukan  dibidang perdagangan  yang  termasuk  golongan  Barang Kena  Pajak  (BKP)  dan  atau  Jasa  Kena  Pajak (JKP)  yang  dipungut  oleh  Pengusaha  Kena Pajak  (PKP)  sebagai  pihak  yang  berhak memungut PPN.
Dasar  pengenaan  pajak  terhutang  untuk penjualan barang atau jasa adalah selisih antara pajak  masukan  dan  pajak  pengeluaran.Akan tetapi, pajak masukan pada perusahaan ini tidak disimpan dengan rapi sehingga dapat memungkinkan faktur selip ataupun hilang dan kemudian  dapat  menyebabkan  salah  lapor PPN.Untuk itu, berdasarkan hal tersebut, maka peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian yang berjudul
“AnalisisPerhitungan, Pencatatan  dan  Pelaporan  Pajak  Pertambahan Nilai pada PT Jaring Abadi Retailindo”.Berdasarakan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
Penelitian pertama dilakukan oleh Silvia
Iroth, Ventje Ilat
dan Heince
Wokas,Universitas  Sam  Ratulangi  Manado tahun  2017  menggunakan  metode  penelitian deskripstif.Dengan  hasil  penelitian  sebagai berikut  Berdasarkan  data-data  yang  telah
diperoleh  serta  hasil  yang  telah  dipaparkan, penulis  mengambil  Mekanisme  perhitungan dan  pencatatan  yang  dilakukan  PT.  BKSS sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,  Penyetoran  dan  pelaporan  SPT  Masa Pajak  Pertambahan  Nilai,  PT.  BKSS  masih sering terjadi keterlambatan, sehingga perusahaan  dikenakan  sanksi  administrasi berupa bunga 2% per bulan untuk keterlambatan  penyetoran  dan  juga  denda  Rp. 500.000,-  untuk  keterlambatan  pelaporan  SPT Masa  PPN  dan  Pelaporan  Pajak  Pertambahan Nilai  yang  dilakukan  oleh  PT.  BKSS  telah menggunakan  SPT  Masa  PPN  sesuai  dengan peraturan  perpajakan  yang  berlaku  yaitu Formulir 1107.
Penelitian  kedua  dilakukan  oleh  Aldie Haris  Mandey  pada  tahun  2013  menggunakan metode  Deskriptif.  Dengan  hasil  penelitian pada  PT.  Hasjrat  Abadi  Cabang  Manado merupakan  perusahaan  swasta  yang  ada  di Manado, dan bergerak dalam bidang perdagangan  umum  yang  berdiri  sejak  tahun tahun 1956.Sebagai pengusaha kena pajak, PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado wajib melaksanakan  perlakuan  PPN  sesuai  dengan UU. Dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan  nilai  PT.  Hasjrat  Abadi  cabang Manado  telah  sesuai  dengan  UU  Nomor  42 Tahun  2009  tentang  PPN  dan  PPnBM.  Dasar Pengenaan  PPN  pada  PT.  Hasjrat  Abadi Cabang Manado adalah harga jual. Dimana tarif yang  digunakan  sebesar  10%  dari  harga jual.Perhitungan  PPN  yang  digunakan  adalah mengalikan DPP dengan
Tarif
Pajak.Pemberlakuan  PPN  pada  perusahaan sudah sesuai aturan.
Penelitian  ketiga  dilakukan  oleh  Novi
Darmayanti  pada  tahun  2012  menggunakan metode  Deskripstif.Dengan  hasil  penelitian sebagai  berikut  Jenis  pembayaran  yang  ada  di CV.  Sarana  Teknik  Kontrol  adalah  1  (satu) termin atau 2 (dua) termin.Pembayaran 1 (satu) termin  adalah  pembayaran  sekaligus  atau pembayaran  secara  kontan  setelah  proyek selesai  diperbaiki.Pembayaran  2  (dua)  termin adalah  pembayaran  dua  kali  angsuran  atau Angkatan  Laut  membayarnya  secara  dua  kali,
pembayaran  pertama  setelah  verifikasi  II  dan sisanya  setelah  perbaikan  selesai.CV.  Sarana Teknik  Kontrol  lebih  sering  menggunakan pembayaran  1  (satu)  termin.  Untuk  dapat menghitung  berapa  besarnya  pajak  yang terutang dan harus disetor ke kas Negara, maka dibutuhkan  data-data  yang  relevan  dengan Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah:  bukti-bukti penjualan dan bukti-bukti pembelian. Dari data transaksi  penjualan  proyek  pada  bulan  Januari s/d  Desember  tahun  2011  adalah  Pendapatan dari Pekas
Makoartatim
sebesar
Rp.1.920.966.000,  Pendapatan  dari  Pekas Kupus  Diskual  sebesar  Rp.  887.800.000  dan Pajak  Pertambahan  Nilai  10  %  X  Rp. 2.808.766.000  =  Rp.280.876.600.Maka  Pajak Pertambahan  Nilai  yang  harus  dibayar  ke  kas Negara  pada  periode  bulan  Desember  tahun 2011 adalah sebesar Rp.280.876.600.
Penelitian  keempat  dilakukan  oleh Andromedha  Daud1,  Harijanto  Sabijono2, Sonny Pangerapan pada tahun 2017
menggunakan metode deskriptif. Dengan hasil penelitian sebagai berikut Di dalam perhitungan  PPN  pada  PT.  Nenggapratama Internusantara  telah  sesuai  dengan  Undang- Undang  No.42  Tahun  2009,baik  dalam  PPN Keluaran  maupun  PPN  Masukan.  Dalam  hal penyetoran PPN, PT. Nenggapratama Internusantara  terlambat  dalam  menyetorkan pada masa pajak Februari sehingga perusahaan wajib  membayar  sanksi  administrasi  berupa dendan  sesuai  dengan  peraturan  Undang- Undang  No.  28  Tahun  2007  yaitu  sebesar  2% per  bulan  dari  nilai  PPN  yang  terutang  oleh karena  itu  perusahaan  melakukan  pembetulan akhir pada SPT Masa PPN
Sesuai  falsafah  undang-undang  definisi pajak,  membayar  pajak  adalah  bukan  hanya merupakan  kewajiban,  tetapi  merupakan  hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi  dalam  bentuk  peran  serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.Tanggung  jawab  atas  kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan  kewajiban  kenegaraan  di  bidang perpajakan  berada  pada  anggota  masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  sistem  self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia.Pemerintah dalam hal ini Direktorat  Jenderal  Pajak,  sesuai  dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.
Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  pajak yang  dikenakan  pada  setiap  transaksi  jual  beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status  Pengusaha  Kena  Pajak.PPN  merupakan jenis  pajak  konsumsi  yang  dalam  bahasa Inggris  disebut  Value  Added  Tax  atau  Goods and Services Tax.
Menurut  Supramono  (2009:  125)  pajak pertambahan  nilai  merupakan  pajak  yang dikenakan  atas  konsumsi  di  dalam  negeri (daerah  pabean),  baik  konsumsi  Barang  Kena Pajak(BKP) maupun JasaKena Pajak (JKP).
Menurut  Waluyo  (2011:  9)  menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi  di  dalam  negeri  (di  dalam  Daerah Pabean),  baik  konsumsi  barang  maupun konsumsi jasa.
Berlakunya  UU  No.  42  Tahun  2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983  kemudian  diubah  menjadi  UU  No.  11
Tahun  1994,  dan  yang  terakhir  diubah  lagi dengan  UU  No.  18  Tahun  2000  tentang  pajak pertambahan  nilai  (PPN)  barang  dan  jasa  dan pajak  penjualan  atas  barang  mewah.  Aturan pelaksanaan  terakhir  diatur  pada  UU  No.  42 Tahun 2009.
Dengan UU No. 8 Tahun 1983 dipungut pajak  pertambahan  nilai  dan  penjualan  atas barang mewah.Perbedaan utama pajak pertambahan  nilai  dari  peredaran  dan  pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda.
Undang-undang yang mengatur pengenaan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN) barang  dan  jasa  serta  pajak  penjualan  atas barang  mewah  adalah  undang-  undang  No.  8 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak  yang  dipungut  atas  konsumsi  dalam negeri.  khususnya  terhadap  penjualan  atau penyerahan  barang  mewah  selain  dikenakan
pajak pertambahan nilai juga dikenalkan pajak penjualan atas barang mewah.
Dalam undang-undang ditemukan bahwa UU  PPN  diberlakukan  1  juli  tahun  1984, dengan  praturan  pemerintah  penganti  UU (PERPEU)  No.  1  Tahun  1984.Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1  juli  1986,  dan  ditetapkan  peraturan pemerintah.
Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka  (3)  barang  kena  pajak  adalah  barang berwujud  yang  menurut  sifat  atau  hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak  dan  barang  tidak  berwujud  yang dikenakan pajak berdasarkan UU.
Menurut Mardiasmo (2018:323),
Definisi  barang  adalah  barang  berwujud  yang menurut  sifat  atau  hukumnya  dapat  berupa barang  bergerak  atau  barang  tidak  bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang yang tidak berwujud  antara  lain  :  Hak  paten,  hak  cipta dibidang kesenian, merek dagang, atau bentuk hak  kekayaan  intelektual/industrial  atau  hak serupa  lainnya  dan  lain  sebagainya.  Barang bergerak dapat berupa sepada motor, mobil, alat kesehatan, komputer, dan lain sebagainya.Barang tidak bergerak dapat berupa tanah, gedung, bangunan dan lain sebagainya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Menurut  Sugiyono  (2016:9)  metode  deskriptif kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berdasarkan  pada  filsafat  postpositivisme digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek yang  alamiah  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrument  kunci  teknik  pengumpulan  data dilakukan  secara  trigulasi  (gabungan),  analisis data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna daripada  generalisasi.  Penelitian  deskriptif kualitatif  bertujuan  untuk  menggambarkan, melukiskan,  menerangkan,menjelaskan  dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan  diteliti  dengan  mempelajari  semaksimal
mungkin  seorang  individu,  suatu  kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia  merupakan  instrumen  penelitian  dan hasil  penulisannya  berupa  kata-kata  atau pernyataan  yang  sesuai  dengan  keadaan sebenarnya.
Langkah  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  cara  menangkap pemahaman  dari  teori  serta  melakukan pengumpulan data, lalu melakukan pembandingan data sesungguhnya dengan teori yang  ada,  hingga  bisa  diperoleh  analisis penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan  nilai  di  PT.  Jaring  Abadi Retailindo.
Metode  pengumpulan  data  merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan  dengan  penelitian  yang  dapat berupa  data,  fakta  maupun  informasi  yang sifatnya  valid,  dapat  dipercaya  dan  sesuai dengan kenyataan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan, Pencatatan
dan

## Pelaporan PPN tahun 2020 pada PT Jaring Abadi Retailindo
Dasar  Pertambahan  Nilai  (DPP)  dipakai sebagai dasar perhitungan PPN Terutang yakni berdasarkan  harga  jual.  Hal  ini  dapat  dilihat pada  data  yang  didapatkan  berupa  SPT  Masa PPN bahwa penentuan DPP yang dipakai dalam perhitungan  PPN  Terutang  PT.  Jaring  Abadi Retailindo yakni berdasarkan harga jual. Harga jual  tersebut  merupakan  semua  nilai  berupa uang  termasuk  biaya  yang  diminta  atau seharusnya  diminta  oleh  PT.  Jaring  Abadi Retailindo yang posisinya sebagai penjual atas transaksi  penyerahan  Barang  Kena  Pajak (BKP).  Harga  jual  tersebut  belum  termasuk potongan  harga  yang  dicantumkan  dalam Faktur  Pajak  dan  belum  termasuk  PPN  yang dipungut  berdasarkan  Undang-undang  Pajak Pertambahan Nilai. Tarif pajak juga diperlukan untuk  menghitung  PPN  Terutang  PT.  Jaring Abadi  Retailindo.  Tarif  yang  digunakan perusahaan  yaitu  menggunakan  tarif  umum sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) untuk  semua  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  atas semua jenis produk yang dimiliki perusahaan.
Prosedur  dalam  pembelian  persediaan yang  dilakukan  oleh  PT.  Jaring  Abadi Retailindo, adalah sebagai berikut :
1. Bagian pembelian perusahaan menerbitkan Surat Perintah Beli ke penjual barang.
2. Penjual barang yang telah menerima Surat Perintah  Beli  dari  bagian  Pembelian  PT. Jaring  Abadi  Retailindo  dan  membuat invoice dan Faktur Pajak.
3. Penjual  memenuhi  pesanan  memberikan barang  atau  jasa  yang  sudah  dibeli  dan mengirimkannya
4. Bagian  pembelian  menerima invoice dan Faktur Pajak
5. Bagian  pembelian  membuat  Permintaan Pembayaran  Langsung  untuk  dikirim  ke bagian keuangan.
6. Kemudian  bagian  keuangan  melakukan pengecekan  atas  Permintaan  Pembayaran Langsung.
7. Bagian keuangan menyetujiui untuk pembayaran barang yang dibeli
8. Bagian  pembelian  mengirim  faktur  pajak pada bagian perpajakan
9. Bagian  perpajakan  mendapatkan  faktur pajak asli dari bagian pembelian
10. Selanjutnya  bagian  perpajakan  memilih faktur pajak masukan dengan mengelompokkan faktur pajak berdasarkan:
a. Memilih  faktur  pajak  yang  dapat dikreditkan
b. Memilih faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan
c. Transaksi  dengan  perusahaan  yang merupakan non wajib pungut
d. Transaksi  dengan  perusahaan  yang merupakan non wajib pungut
e. Bagian  perpajakan  mengumpulkan data  faktur  pajak  dan  di  masukkan  ke microsoft excel dan juga di e-faktur
11. Setiap akhir bulan bagian perpajakan harus melakukan pengecekan antara faktur pajak yang  di  microsoft  excel  dengan  e-faktur harus  sama.  Sehingga  dapat  mengetahui berapa  jumlah  pajak  masukan  yang  dapat dikreditkan.
Perusahaan menerima invoice dan faktur pajak  yang  dikeluarkan  penjual.  Kemudian
bagian  perpajakan  mencocokkan  faktur  pajak masukan  antara  microsoft  excel  dan  e-faktur. Dan  jumlah  antara  keduanya  harus  sama. Selanjutnya  bagian  perpajakan  melakukan pengecekan  terhadap  fatur  pajak  asli  untuk memperoleh  pajak  masukan  yang  dapat dikreditkan dan juga pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang  ada  di  PT.  Jaring  Abadi  Retailindo  ini merupakan  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak. PT. Jaring Abadi Retailindo akan mengeluarkan invoice  atas transaksi penjualan Barang  Kena  Pajak  (BPK)  kepada  konsumen. Invoice  tersebut  berfungsi  sebagai  dokumen atau  dasar  penagihan  atas  penyerahan  barang yang dikenakan PPN maupun barang yang tidak dikenakan PPN.
Prosedur atas transaksi pemungutan PPN keluaran  pada  PT.  Jaring  Abadi  Retailindo yaitu:
1. Konsumen melakukan pembelian produk
2. Bagian penjualan memberikan bukti transaksi pembelian kepada konsumen
3. Bukti  penjualan  digunakan  sebagai  dasar penagihan  atas  penyerahan  barang  yang dikenakan PPN maupun barang yang tidak dikenakan PPN.
4. Bagian  penjualan  selanjutnya  mengirim data penjualan kepada bagian perpajakan
5. Bagian  perpajakan  membuat  data  pajak keluaran  dan  mencetaknya  sebagai  faktur pajak keluaran.
Berikut  ini  disajikan  tabel  penghitungan pajak  pertambahan  nilai  PT.  Jaring  Abadi Retailindo  yang  terdiri  dari  data  penerimaan barang kena pajak tahun 2020 dari rincian pajak pertambahan  nilai  masukan  perusahaan  dan data penyerahan barang kena pajak tahun 2020 dan  2021  dari  rincian  pajak  pertambahan  nilai keluaran perusahaan yang menyajikan penghitungan  selama  tahun  2020  dan  2021 mulai  dari  bulan  Januari  sampai  dengan  bulan Desember tahun 2020 dan 2021.
Tabel 1 Data Penerimaan Barang Kena Pajak dan Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2020
Masa Pajak Penerimaan Penyerahan DPP (Rp) PPN 10% (Rp) DPP (Rp) PPN 10% (Rp) Januari 963.083.210 96.308.321 1.705.485.662 170.548.566 Februari 844.026.480 84.402.648 1.522.633.030 152.263.303 Maret 814.994.290 81.499.429 1.654.295.210 165.429.521
April 983.446.798 98.344.680 1.990.488.577 199.048.858 Mei 928.644.254 92.864.425 1.564.529.725 156.452.973 Juni 614.177.790 61.417.779 1.396.917.792 139.691.779 Juli 795.502.060 79.550.206 1.392.192.802 139.219.280 Agustus 678.722.192 67.872.219 1.508.271.538 150.827.154 September 632.138.787 63.213.879 1.404.752.860 140.475.286 Oktober 636.670.167 63.667.017 1.352.960.140 135.296.014 Nopember 635.100.545 63.510.055 1.426.174.713 142.617.471 Desember 787.133.322 78.713.332 1.426.174.713 142.617.471 Sumber : PT. Jaring Abadi Retailindo Malang, diolah 2020. Tabel 2 Data Penerimaan Barang Kena Pajak dan Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2021 Masa Pajak Penerimaan Penyerahan DPP (Rp) PPN 10% (Rp) DPP (Rp) PPN 10% (Rp) Januari 806.206.599 80.620.660 3.241.367.957 324.136.796 Februari 653.549.747 65.354.975 2.928.353.646 292.835.365 Maret 818.858.504 81.885.850 4.792.795.180 479.279.518 April 1.896.435.880 189.643.588 4.690.073.806 469.007.381 Mei 471.533.405 47.153.341 3.818.214.750 381.821.475 Juni 688.336.768 68.833.677 3.182.162.085 318.216.209 Juli 728.752.357 72.875.236 3.492.370.630 349.237.063 Agustus 891.006.055 89.100.605 3.358.854.153 335.885.415 September 746.521.020 74.652.102 3.427.495.556 342.749.556 Oktober 815.706.003 81.570.600 2.042.094.036 204.209.404 Nopember 876.392.209 87.639.221 2.627.668.936 262.766.894 Desember 803.903.859 80.390.386 2.182.540.968 218.254.097 Sumber : PT. Jaring Abadi Retailindo Malang, 2021
Berdasarkan tabel 4.3 dan tabel 4.4 PT. Jaring Abadi  Retailindo  Malang  saat    melakukan penghitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang harus dipungut dan disetorkan perusahaan menggunakan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan  nilai  sebesar  10%  sesuai  dengan Undang  –  Undang  nomor  42  tahun  2009 tentang  pajak  pertambahan  nilai.  Selanjutnya data penyetoran pajak pertambahan nilai tahun
2020  dan  data  pelaporan  pajak  pertambahan nilai  tahun  2020  oleh  PT.  Jaring  Abadi Retailindo  Malang  yang  didalamnya  meliputi bulan atau masa pajak mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2022 dan tanggal setor  serta  tanggal  lapor  pajak  pertambahan nilai perusahaan ke kantor pajak disajikan pada tabel 4.5.
Tabel 3 Data Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
PT. Jaring Abadi Retailindo Malang Tahun 2020 dan 2021 Masa Pajak Tanggal Setor Tanggal Lapor Januari 2020 06 Februari 2020 10 Februari 2020 Februari 09 Maret 2020 10 Maret 2020 Maret 06 Mei 2020 08 Mei 2020 April 06 Mei 2020 08 Mei 2020 Mei 09 Juni 2020 10 Juni 2020 Juni 09 Juli 2020 10 Juli 2020 Juli 07 Agustus 2020 10 Agustus 2020 Agustus 08 Oktober 2020 09 Oktober 2020
Masa Pajak Tanggal Setor Tanggal Lapor September 08 Oktober 2020 09 Oktober 2020 Oktober 09 Nopember 2020  10 Nopember 2020 Nopember 09 Desember 2020 10 Desember 2020 Desember 07 Januari 2021 08 Januari 2021 Januari 2021 08 Februari 2021 10 Februari 2021 Februari 08 Maret 2021 10 Maret 2021 Maret 07 April 2021 09 April 2021 April 08 Juni 2021 10 Juni 2021 Mei 08 Juni 2021 10 Juni 2021 Juni 07 Juli 2021 09 Juli 2021 Juli 06 Agustus 2021 09 Agustus 2021 Agustus 08 September 2021  10 September 2021 September 06 Oktober 2021 08 Oktober 2021 Oktober 08 Nopember 2021  10 Nopember 2021 Nopember 08 Desember 2021 10 Desember 2021 Desember 07 Januari 2022 10 Januari 2022 Sumber : PT. Jaring Abadi Retailindo Malang, 2021.
Dari  tabel  4.5  menunjukkan  bahwa selama  tahun  2020  dan  2021  setiap  bulannya PT. Jaring Abadi Retailindo Malang melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai tidak lebih dari  tanggal  10  dan  setiap  bulan  juga melakukan  pelaporan  pajak  pertambahan  nilai tidak melebihi dari tanggal 10.
Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya  akan  dianalisis  untuk  menentukan dan  mengetahui  perusahaan  mengalami  lebih bayar  atau  kurang  bayar  dalam  penghitungan pajak pertambahan nilain. Berikut ini disajikan data penerimaan barang kena pajak tahun 2020 PT. Jaring Abadi Retailindo :
Tabel 4 Data Penerimaan Barang Kena Pajak PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2020 Masa Pajak Penerimaan DPP (Rp) PPN 10% (Rp) Jumlah (Rp) Januari 963.083.210 96.308.321 1.059.391.531 Februari 844.026.480 84.402.648 928.429.128 Maret 814.994.290 81.499.429 896.493.719 April 983.446.798 98.344.680 1.081.791.478 Mei 928.644.254 92.864.425 1.021.508.679 Juni 614.177.790 61.417.779 675.595.569 Juli 795.502.060 79.550.206 875.052.266 Agustus 678.722.192 67.872.219 746.594.411 September 632.138.787 63.213.879 695.352.666 Oktober 636.670.167 63.667.017 700.337.184 Nopember 635.100.545 63.510.055 698.610.600 Desember 787.133.322 78.713.332 865.846.654 Jumlah 9.313.639.895 931.363.990 10.245.003.885 Sumber : Data diolah, 2020.
Berdasarkan  tabel  4.6  menunjukkan bahwa  penghitungan  pajak  pertambahan  nilai yang  dilakukan  oleh  PT.  Jaring  Abadi Retailindo  yaitu  dengan  cara  mengkalikan dasar  pengenaan  pajak  dengan  tarif  pajak pertambahan  nilai  sebesar  10%,  penghitungan pajak  pertambahan  nilai  masukan  yang
dilakukan  oleh  PT.  Jaring  Abadi  Retailindo menunjukkan bahwa dari besarnya jumlah total pembelian bahan baku produksi yang dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo dari pemasok atau perusahaan lain sebesar Rp 10.245.003.885.-  yang  sudah  termasuk  pajak pertambahan nilai, maka total dasar pengenaan
pajak  sebesar  Rp  9.313.639.895.-  serta menghasilkan  total  pajak  masukan  sebesar  Rp 931.363.990.-  sehingga  penghitungan  jumlah pajak  pertambahan  nilai  yang  telah  dilakukan
oleh  PT.  Jaring  Abadi  Retailindo  sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Tabel 5 Data Penerimaan Barang Kena Pajak PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2021 Masa Pajak Penerimaan DPP (Rp) PPN 10% (Rp) Jumlah (Rp) Januari 806.206.599 80.620.660 886.827.259 Februari 653.549.747 65.354.975 718.904.722 Maret 818.858.504 81.885.850 900.744.354 April 1.896.435.880 189.643.588 2.086.079.468 Mei 471.533.405 47.153.341 518.686.746 Juni 688.336.768 68.833.677 757.170.445 Juli 728.752.357 72.875.236 801.627.593 Agustus 891.006.055 89.100.605 980.106.660 September 746.521.020 74.652.102 821.173.122 Oktober 815.706.003 81.570.600 897.276.604 Nopember 876.392.209 87.639.221 964.031.430 Desember 803.903.859 80.390.386 884.294.245 Jumlah 10.197.202.407 1.019.720.241 11.216.922.648 Sumber : Data diolah, 2021. Berdasarkan  tabel  4.7  menunjukkan bahwa  penghitungan  pajak  pertambahan  nilai yang  dilakukan  oleh  PT.  Jaring  Abadi Retailindo  yaitu  dengan  cara  mengkalikan dasar  pengenaan  pajak  dengan  tarif  pajak pertambahan  nilai  sebesar  10%,  penghitungan pajak  pertambahan  nilai  masukan  yang dilakukan  oleh  PT.  Jaring  Abadi  Retailindo menunjukkan bahwa dari besarnya jumlah total pembelian bahan baku produksi yang dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo dari pemasok atau perusahaan lain sebesar Rp
11.216.922.648.-  yang  sudah  termasuk  pajak
pertambahan nilai, maka total dasar pengenaan pajak  sebesar  Rp  10.197.202.407.-  serta menghasilkan  total  pajak  masukan  sebesar  Rp 1.019.720.241.- sehingga penghitungan jumlah pajak  pertambahan  nilai  yang  telah  dilakukan oleh  PT.  Jaring  Abadi  Retailindo  sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.
Selanjutnya akan diuraikan data penyerahan barang kena pajak tahun 2020 yang disajikan dalam tabel 4.8. Tabel 6 Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2020 Masa Pajak Penyerahan DPP (Rp) PPN 10% (Rp) Jumlah (Rp) Januari 963.083.210 96.308.321 1.059.391.531 Februari 886.049.960 88.604.996 974.654.956 Maret 814.994.290 81.499.429 896.493.719 April 983.446.800 98.344.680 1.081.791.480 Mei 928.644.250 92.864.425 1.021.508.675 Juni 614.177.790 61.417.779 675.595.569 Juli 795.502.060 79.550.206 875.052.266 Agustus 700.884.380 70.088.438 770.972.818 September 632.138.790 63.213.879 695.352.669 Oktober 636.670.170 63.667.017 700.337.187 Nopember 635.100.550 63.510.055 698.610.605 Desember 787.133.320 78.713.332 865.846.652 Jumlah 9.377.825.570 937.782.557 10.315.608.127 Sumber : Data diolah, 2020.
Berdasarkan tabel 4.8 yang menunjukkan bahwa  penghitungan  pajak  pertambahan  nilai yang  dilakukan  oleh  PT.  Jaring  Abadi Retailindo  yaitu  dengan  cara  mengkalikan dasar  pengenaan  pajak  dengan  tarif  pajak pertambahan  nilai  sebesar  10%,  penghitungan pajak  pertambahan  nilai  keluaran  yang dilakukan  oleh  PT.  Jaring  Abadi  Retailindo menunjukkan  bahwa  besarnya  jumlah  total penjualan  atau  pendapatan  dari  hasil  produksi perusahaan kepada pembeli ataupun pelanggan
yaitu  sebesar  Rp  10.315.608.127.-  yang  sudah termasuk  pajak  pertambahan  nilai,  sehingga total  dasar  pengenaan  pajaknya  sebesar  Rp 9.377.825.570.-  dan  menghasilkan  total  pajak keluaran  sebesar  Rp  937.782.557.-  dengan demikian penghitungan jumlah pajak pertambahan  nilai  yang  telah  dilakukan  oleh PT.  Jaring  Abadi  Retailindo  sudah  dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.
Tabel 7 Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2021 Masa Pajak Penyerahan DPP (Rp) PPN 10% (Rp) Jumlah (Rp) Januari 806.206.599 80.620.660 886.827.259 Februari 653.549.747 65.354.975 718.904.722 Maret 818.858.504 81.885.850 900.744.354 April 1.906.335.550 190.633.555 2.096.969.105 Mei 471.533.405 47.153.341 518.686.746 Juni 688.336.768 68.833.677 757.170.445 Juli 728.752.357 72.875.236 801.627.593 Agustus 891.006.055 89.100.605 980.106.660 September 746.521.020 74.652.102 821.173.122 Oktober 815.706.003 81.570.600 897.276.604 Nopember 876.392.209 87.639.221 964.031.430 Desember 803.903.859 80.390.386 884.294.245 Jumlah 10.207.102.077 1.020.710.208 11.227.812.285 Sumber : Data diolah, 2021.
Berdasarkan tabel 4.9 yang menunjukkan bahwa  penghitungan  pajak  pertambahan  nilai yang  dilakukan  oleh  PT.  Jaring  Abadi Retailindo  yaitu  dengan  cara  mengkalikan dasar  pengenaan  pajak  dengan  tarif  pajak pertambahan  nilai  sebesar  10%,  penghitungan pajak  pertambahan  nilai  keluaran  yang dilakukan  oleh  PT.  Jaring  Abadi  Retailindo menunjukkan  bahwa  besarnya  jumlah  total penjualan  atau  pendapatan  dari  hasil  produksi perusahaan kepada pembeli ataupun pelanggan yaitu  sebesar  Rp  11.227.812.285.-  yang  sudah termasuk  pajak  pertambahan  nilai,  sehingga total  dasar  pengenaan  pajaknya  sebesar  Rp
10.207.102.077.- dan menghasilkan total pajak keluaran  sebesar  Rp  1.020.710.208.-  dengan demikian penghitungan jumlah pajak pertambahan  nilai  yang  telah  dilakukan  oleh PT.  Jaring  Abadi  Retailindo  sudah  dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.
Selanjutnya  peneliti  akan  melakukan penghitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang  terutang  untuk  mengetahui  PT.  Jaring Abadi  Retailindo  mengalami  lebih  bayar  atau kurang  bayar  dalam  penghitungan  pajak pertambahan nilai disajikan pada tabel berikut:
.
Tabel 8 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2020 Masa Pajak Pajak Masukan (Rp) Pajak Keluaran (Rp) Kompensasi Lebih Bayar (Rp) Kurang Bayar (Rp Januari 96.308.321 96.308.321 - - - Februari 84.402.648 88.604.996 - - 4.202.348 Maret 81.499.429 81.499.429 - - - April 98.344.680 98.344.680 - - - Mei 92.864.425 92.864.425 - - - Juni 61.417.779 61.417.779 - - - Juli 79.550.206 79.550.206 - - - Agustus 67.872.219 70.088.438 - - 2.216.219 September 63.213.879 63.213.879 - - - Oktober 63.667.017 63.667.017 - - - Nopember 63.510.055 63.510.055 - - - Desember 78.713.332 78.713.332 - - - Jumlah 931.363.990 937.782.557 - - 6.418.567 Sumber : Data diolah, 2020.
Berdasarkan  hasil  penghitungan  pajak pertambahan  nilai  terutang  dalam  tabel  10 terlihat  bahwa  besarnya  pajak  keluaran  PT. Jaring  Abadi  Retailindo  di  tahun  2020 berjumlah  Rp  937.782.557.-  sedangkan  pajak masukannya  di  tahun  2020  berjumlah  Rp 931.363.990.-  dengan  demikian  dari  hasil penghitungan  yang  telah  dilakukan  seluruh pajak  pertambahan  nilai  di  tahun  2020 diperoleh  bahwa  perusahaan  tidak  mengalami lebih  bayar  namun  mengalami  kurang  bayar yang  berjumlah  Rp  6.418.567.-  hal  ini  terjadi karena pajak keluaran di perusahaan lebih besar daripada  pajak  masukkannya  dengan  artian  di tahun  2020  penjualan  barang  di  perusahaan lebih  besar  daripada  pembelian  barangnya,
dengan  perusahaan  mengalami  kurang  bayar pada  penghitungan  pajak,  yang  berarti  baik untuk perusahaan atas arus kegiatan penjualan di  perusahaan  yang  berjalan  dengan  lancar, tetapi  perusahaan  wajib  dan  harus  membayar biaya  kurang  bayarnya  sesuai  dengan  nominal penghitungan  pajaknya  supaya  tetap  dpat melakukan  pelaporan  SPT  Masa  pajak.  Oleh karena itu perusahaan diwajibkan dan diharuskan  bisa  senantiasa  membayar  biaya kurang  bayarnya  sesuai  dengan  nominal penghitungan pajak ke kantor pelayanan pajak supaya bisa lancar dalam melakukan pelaporan SPT  Masa  pajak  dan  agar  tidak  terjadi keterlambatan.

## .
Tabel 9 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2021 Masa Pajak Pajak Masukan (Rp) Pajak Keluaran (Rp) Kompensasi Lebih Bayar (Rp) Kurang Bayar (Rp Januari 80.620.660 80.620.660 - - - Februari 65.354.975 65.354.975 - - - Maret 81.885.850 81.885.850 - - - April 189.643.588 190.633.555 - - 989.967 Mei 47.153.341 47.153.341 - - - Juni 68.833.677 68.833.677 - - - Juli 72.875.236 72.875.236 - - - Agustus 89.100.605 89.100.605 - - - September 74.652.102 74.652.102 - - - Oktober 81.570.600 81.570.600 - - - Nopember 87.639.221 87.639.221 - - - Desember 80.390.386 80.390.386 - - -
Jumlah 1.019.720.241 1.020.710.208 - - 989.967 Sumber : Data diolah, 2021.
Berdasarkan  hasil  penghitungan  pajak pertambahan  nilai  terutang  dalam  tabel  4.11 terlihat  bahwa  besarnya  pajak  keluaran  PT. Jaring  Abadi  Retailindo  di  tahun  2021 berjumlah Rp 1.020.710.208.- sedangkan pajak masukannya  di  tahun  2021  berjumlah  Rp 1.019.720.241.-  dengan  demikian  dari  hasil penghitungan  yang  telah  dilakukan  seluruh pajak  pertambahan  nilai  di  tahun  2021 diperoleh  bahwa  perusahaan  tidak  mengalami lebih  bayar  namun  mengalami  kurang  bayar yang  berjumlah  Rp  989.967.-  hal  ini  terjadi karena pajak keluaran di perusahaan lebih besar daripada  pajak  masukkannya  dengan  artian  di tahun  2021  penjualan  barang  di  perusahaan lebih  besar  daripada  pembelian  barangnya, dengan  perusahaan  mengalami  kurang  bayar pada  penghitungan  pajak,  yang  berarti  baik untuk perusahaan atas arus kegiatan penjualan di  perusahaan  yang  berjalan  dengan  lancar, tetapi  perusahaan  wajib  dan  harus  membayar biaya  kurang  bayarnya  sesuai  dengan  nominal penghitungan  pajaknya  supaya  tetap  dpat melakukan  pelaporan  SPT  Masa  pajak.  Oleh karena itu perusahaan diwajibkan dan diharuskan  bisa  senantiasa  membayar  biaya kurang  bayarnya  sesuai  dengan  nominal penghitungan pajak ke kantor pelayanan pajak supaya bisa lancar dalam melakukan pelaporan
SPT  Masa  pajak  dan  agar  tidak  terjadi keterlambatan.
Besarnya  pajak  pertambahan  nilai  yang kurang bayar wajib disetorkan oleh wajib pajak kepada negara di setiap masa pajak pertambahan  nilai,  dan  dapat  direstitusi  atau dikompensasikan  ke  masa  pajak  di  bulan berikutnya  apabila  terjadi  lebih  bayar.  Sesuai dengan  peraturan  perpajakan  yaitu  Undang  – Undang  nomor  42  tahun  2009,  bahwa  pajak pertambahan  nilai  wajib  disetorkan  selambat- lambatnya pada akhir bulan berikutnya sesudah masa  pajak  berakhir  dan  juga  sebelum  surat pemberitahuan masa disampaikan, jika perusahaan  tidak  melakukan  penyetoran  pajak pertambahan  nilai  sesuai  dengan  peraturan perpajakan yang berlaku, maka dapat dikenakan  sanksi  atau  denda  sesuai  dengan pasal 9 Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan Ayat 2a yang akan dikenakan sanksi administrasi  sebesar  2%  dari  besarnya  jumlah pajak terutang yang terhitung mulai dari tanggal jatuh  tempo  pembayaran  sampai  dengan tanggal pembayaran. Berikut disajikan penyetoran  pajak  pertambahan  nilai  yang dilakukan  oleh  PT.  Jaring  Abadi  Retailindo Malang pada tabel 4.12.
Tabel 10 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2020 dan 2021 Masa Pajak Kurang Bayar (Rp) Tanggal Setor (Rp) Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009) Januari 2020 - 06 Februari 2020 Sesuai Undang-Undang Februari 4.202.348 09 Maret 2020 Sesuai Undang-Undang Maret - 06 Mei 2020 Belum Sesuai Undang-Undang April - 06 Mei 2020 Sesuai Undang-Undang Mei - 09 Juni 2020 Sesuai Undang-Undang Juni - 09 Juli 2020 Sesuai Undang-Undang Juli - 07 Agustus 2020 Sesuai Undang-Undang Agustus 2.216.219 08 Oktober 2020 Belum Sesuai Undang-Undang September - 08 Oktober 2020 Sesuai Undang-Undang Oktober - 09 Nopember 2020 Sesuai Undang-Undang Nopember - 09 Desember 2020 Sesuai Undang-Undang Desember - 07 Januari 2021 Sesuai Undang-Undang Januari 2021 - 08 Februari 2021 Sesuai Undang-Undang
Masa Pajak Kurang Bayar (Rp) Tanggal Setor (Rp) Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009) Februari - 08 Maret 2021 Sesuai Undang-Undang Maret - 07 April 2021 Sesuai Undang-Undang April 989.967 08 Juni 2021 Belum Sesuai Undang-Undang Mei - 08 Juni 2021 Sesuai Undang-Undang Juni - 07 Juli 2021 Sesuai Undang-Undang Juli - 06 Agustus 2021 Sesuai Undang-Undang Agustus - 08 September 2021 Sesuai Undang-Undang September - 06 Oktober 2021 Sesuai Undang-Undang Oktober - 08 Nopember 2021 Sesuai Undang-Undang Nopember - 08 Desember 2021 Sesuai Undang-Undang Desember - 07 Januari 2022 Sesuai Undang-Undang Sumber : Data diolah, 2021.
Berdasarkan  Tabel  4.12  menunjukkan bahwa  PT.  Jaring  Abadi  Retailindo  pernah mengalami  keterlambatan  dalam  penyetoran pajak  pertambahan  nilai,  pada  bulan  Maret 2020  penyetoran  pajak  pertambahan  nilai dilakukan  tanggal  08  Mei  2020  sudah  sesuai dengan  Undang  –  Undang  nomor  42  tahun 2009,  pada  bulan  Agustus  2020  penyetoran pajak  pertambahan  nilai  dilakukan  tanggal  09 Oktober  2020  yang  harusnya  dilakukan  pada bulan  April  2020  maka  perusahaan  dikenai denda sesuai dengan pasal 9 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan  tata  cara  perpajakan  Ayat  2a  yang  akan dikenakan sanksi  administrasi  sebesar 2% jadi untuk  penyetoran  di  bulan  April  2020  belum sesuai  dengan  Undang  –  Undang  nomor  42 tahun 2009, pada bulan Maret 2020 penyetoran pajak  pertambahan  nilai  dilakukan  tanggal  08 Mei  2020  yang  seharusnya  dilakukan  pada bulan  April  2020  maka  perusahaan  dikenai denda sesuai dengan pasal 9 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan  tata  cara  perpajakan  Ayat  2a  yang  akan dikenakan sanksi  administrasi  sebesar 2% jadi untuk  penyetoran  di  bulan  Mei  2020  belum sesuai  dengan  Undang  –  Undang  nomor  42 tahun  2009,  pada  bulan  Juni  dan  Juli, September,  Novmber  dan  Desember  2020 penyetoran  pajak  pertambahan  sudah  sesuai dengan  Undang  –  Undang  nomor  42  tahun 2009,  namun  pada  bulan  Agustus  2020 penyetoran  pajak  pertambahan  nilai  dilakukan tanggal 09 Oktober 2020 belum  sesuai dengan Undang  –  Undang  nomor  42  tahun  2009. Keterlambatan dalam penyetoran pajak
pertambahan nilai tersebut terjadi di dua bulan selama tahun 2020 yaitu pada masa pajak bulan Maret yang masa pajaknya disetorkan bersamaan dengan masa pajak bulan April yang mana penyetoran tersebut dilakukan pada bulan Mei 2020. Hal ini terjadi karena pada saat bulan Maret  tahun  2020  perusahaan  mendapatkan banyak  pesanan  dari  pelanggan  yang  melebihi pemesanan dari bulan sebelumnya, maka disaat perusahaan  akan  melakukan  penyetoran  pajak pertambahan  nilainya  bersamaan  dengan  itu batas  waktu  pengiriman  atau  pemenuhan pesanan  barang  dari  pelanggan  harus  segera diselesaikan,  sehingga    perusahaan  melakukan pertimbangan antara denda yang harus dibayar bila  terlambat  dalam  melakukan  penyetoran pajak  dan  besarnya  kerugian  bila  tidak  segera melakukan  pemenuhan  pesanan  pelanggan, dengan pertimbangan tersebut perusahaan lebih memilih untuk melakukan pemenuhan pesanan barang  dari  pelanggan  terlebih  terdahulu. Dengan demikian konsekuensinya yakni perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar  2%  dari  jumlah  pajak  terutang  yang dihitung  mulai  dari  tanggal  jatuh  tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayarannya.  Dengan  demikian  perusahaan harus  membayar  sanksi  administrasi  untuk bulan Maret  yakni sebesar Rp 1.629.989,- dan untuk  bulan  Agustus  sebesar  Rp.  3.573.663,- sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku. Dengan  demikian  supaya  tidak  sampai mengalami keterlambatan lagi dalam penyetoran  pajak  pertambahan  nilai  maka sebaiknya perusahaan harus membuat perjanjian  jumlah  order  lebih  dulu  dengan
pelanggan  diawal  pemesanan  barang  sehingga perusahaan  bisa  menjelaskan  kalau  jadwal pengiriman  barang  tidak  bisa  disamakan dengan  waktu  pengiriman  barang  order  awal bila  terjadi  penambahan  jumlah  pemesanan barang dari pelanggan.
Pada  tahun  2021  PT.  Jaring  Abadi Retailindo  pernah  mengalami  keterlambatan dalam  penyetoran  pajak  pertambahan  nilai, yaitu pada bulan April 2021, namun dilakukan pada 08 Juni 2021, yang seharusnya dilakukan pada bulan Mei 2021 maka perusahaan dikenai denda sesuai dengan pasal 9 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan  tata  cara  perpajakan  Ayat  2a  yang  akan dikenakan sanksi  administrasi  sebesar 2% jadi untuk  penyetoran  di  bulan  Juni  2021  belum sesuai  dengan  Undang  –  Undang  nomor  42 tahun 2009. Dengan demikian konsekuensinya yakni  perusahaan  akan  dikenakan  sanksi administrasi  sebesar  2%  dari  jumlah  pajak terutang yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo  pembayaran  sampai  dengan  tanggal pembayarannya.  Dengan  demikian  perusahaan harus  membayar  sanksi  administrasi  untuk
bulan April 2021 yakni sebesar Rp 3.792.872,- sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Berdasarkan  peraturan  Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan  nilai,  surat  pemberitahuan  masa pajak  pertambahan  nilai  disampaikan  paling lambat  di  akhir  bulan  berikutnya  setelah  masa pajaknya  berakhir.  Tetapi  jika  perusahaan terlambat  dalam  melakukan  pelaporan  SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai maka perusahaan  harus  menanggung  konsekuensi yakni akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 500.000,- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang–Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perusahaan menggunakan SPT pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 1111 dalam penyampaian atau pelaporan pajak pertambahan  nilainya,  mengenai  bagaimana PT.  Jaring  Abadi  Retailindo  di  Malang  dalam melaporkan  SPT  Masa  pajak  pertambahan nilainya  apa  sudah  sesuai  atau  tidak  sesuai dengan  Peraturan  Undang  –  Undang  yang berlaku, akan dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 13
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2020 dan 2021 Masa Pajak Kurang Bayar (Rp) Tanggal Setor (Rp) Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009) Januari 2020 - 06 Februari 2020 Sesuai Undang-Undang Februari 2020 4.202.348 09 Maret 2020 Sesuai Undang-Undang Maret 2020 - 06 Mei 2020 Belum Sesuai Undang-Undang April 2020 - 06 Mei 2020 Sesuai Undang-Undang Mei 2020 - 09 Juni 2020 Sesuai Undang-Undang Juni 2020 - 09 Juli 2020 Sesuai Undang-Undang Juli 2020 - 07 Agustus 2020 Sesuai Undang-Undang Agustus 2020 2.216.219 08 Oktober 2020 Belum Sesuai Undang-Undang September 2020 - 08 Oktober 2020 Sesuai Undang-Undang Oktober - 09 Nopember 2020 Sesuai Undang-Undang Nopember - 09 Desember 2020 Sesuai Undang-Undang Desember - 07 Januari 2021 Sesuai Undang-Undang Januari 2021 - 08 Februari 2021 Sesuai Undang-Undang Februari - 08 Maret 2021 Sesuai Undang-Undang Maret - 07 April 2021 Sesuai Undang-Undang April 989.967 08 Juni 2021 Belum Sesuai Undang-Undang
Masa Pajak Kurang Bayar (Rp) Tanggal Setor (Rp) Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009) Mei - 08 Juni 2021 Sesuai Undang-Undang Juni - 07 Juli 2021 Sesuai Undang-Undang Juli - 06 Agustus 2021 Sesuai Undang-Undang Agustus - 08 September 2021 Sesuai Undang-Undang September - 06 Oktober 2021 Sesuai Undang-Undang Oktober - 08 Nopember 2021 Sesuai Undang-Undang Nopember - 08 Desember 2021 Sesuai Undang-Undang Desember - 07 Januari 2022 Sesuai Undang-Undang Sumber : Data diolah, 2021.
Berdasarkan tabel 4.13, diketahui bahwa PT. Jaring Abadi Retailindo selama tahun 2020 dan  2021  pernah  mengalami  keterlambatan dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai,  pada  bulan  Maret  2020  pelaporan  pajak pertambahan  nilai  dilakukan  tanggal  06  Mei 2020  belum  sesuai  dengan  Undang  –  Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Februari 2020 pelaporan  pajak  pertambahan  nilai  dilakukan tanggal  10  Mei  2020  yang  seharusnya dilakukan di bulan Maret 2020, dan pada bulan April 2021  pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan  tanggal  10  Juni  2021  belum  sesuai dengan  Undang  –  Undang  nomor  42  tahun 2009,  maka  perusahaan  dikenai  sanksi  denda sebesar  Rp  500.000.-  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku  yaitu  peraturan  pasal  7  ayat  1 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009, pada bulan Agustus 2020 pelaporan pajak pertambahan  nilai  dilakukan  tanggal  08 Oktober  2020  yang  seharusnya  dilakukan  di bulan  September  2020  maka  perusahaan dikenai  sanksi  denda  sebesar  Rp  500.000.- sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  yaitu peraturan  pasal  7  ayat  1  Undang  –  Undang nomor 16 tahun 2009.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. PT.  Jaring  Abadi  Retailindo  dalam penghitungan  pajak  pertambahan  nilai menunjukkan  bahwa  perusahaan  telah menghitung pajak sesuai ketentuan
Undang-undang  Nomor  42  Tahun  2009. Walapun  perusahaan  mengalami  kurang bayar, hal ini disebabkan pajak pertambahan  nilai  keluaran  perusahaan lebih  besar  daripada  pajak  pertambahan nilai  masukannya  selama  tahun  2020  dan 2021.
2. Perusahaan  dalam  melakukan  kewajiban penyetoran pajak pertambahan nilai selama tahun  2020  dan  2021  belum  sepenuhnya mematuhi  peraturan  perpajakan,  hal  ini disebabkan  perusahaan  pernah  mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran  pajak  pertambahan  nilai  yang terjadi di bulan Maret 2020, Agustus 2020 dan  April  2021,  sehingga  perusahaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%.
3. Terdapat  kendala  dalam  perhitungan  dan pelaporan  PPN  tahun  2020  dan  2021,  hal ini  disebabkan  banyaknya  pesanan  dari pelanggan  dan  pada  saat  yang  bersamaan merupakan  batas  waktu  perusahaan  harus melakukan  penyetoran  pajak  pertambahan nilai,  sehingga  perusahaan  terkena  sanksi sanksi  administrasi  yang  berupa  denda sebesar  Rp  500.000.-  sesuai  dengan Undang-Undang yang berlaku.
4. Pada bulan Januari sampai Desember 2020 perusahaan  mengalami  kurang  bayar sebesar  Rp  6.418.567,  sedangkan  pada tahun  2021 perusahaan  mengalami  kurang bayar sebesar Rp 989.967,-. Hal ini terjadi karena  pajak  pertambahan  nilai  keluaran perusahaan  lebih  besar  daripada  pajak pertambahan  nilai  masukan  perusahaan dengan artian penjualan barang di
perusahaan lebih besar daripada pembelian barangnya

## REFERENSI
Wijaya,Suparna.(2021). Value  Added  Tax  On Consignment Post-Omnibus
Law.International journal of Economics,
Business  and  Accounting  Research
(IJEBAR)  Vol.5  Issue-4,  2021  E- ISSN:2614-1280 P-ISSN 2622-4771.
Hikmah,Fadhilatul.(2020). Organisation  For Economic  Cooperation  Development Guidelines  dan  Pengaruhnya  Terhadap Pengaturan  Pajak  Pertambahan  Nilai Atas  Jasa  di  Indonesia.International journal Volume 27 Issues 3.
Haidarputra,Alvero.(2022). The  Effect  ot  the Number  of  Taxable  Enterprises,  Tax Audit,  Tax  Collection,  on  Value  Added Tax Receiving.Internasional journal
vol.3 No.1
MandeyHaris,Aldie.(2013). Analisis
Pajak
Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada  PT. Hasjrat Abadi Manado.
Darmayanti,Novi.(2012). Analisis Pajak
Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada  CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya.
Daud,Andromedha.dkk.(2017). Analisis  Pajak
Pertambahan
Nilai
pada PT. Nenggratama Internusantara. Sutomo,Hadi.(2019). Analisis
Pajak
Pertambahan  Nilai  pada  PT.  Sarana
Aspal Nusantara.
Widowati,bunga,Retno.(2017). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor/Impor Barang Kena Pajak (Studi kasus pada PT. Astra Honda Motor yang
Melakukan  Impor  Kendaraan  Toyota dari Jepang).
Iroth,Silvia.dkk.(2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. BKKS Manado.
Republik  Indonesia.  (2009).  Undang-Undang Nomor    42    Tahun    2009  tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan Nilai  Barang  dan  Jasa  dan Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah.
https://doi.org/10.1088/1751- 8113/44/8/085201 .
Diana.  2013.  Konsep  Dasar  Perapajakan.
Bandung: PT.Refika Aditama.
Irwan. Michell. 2017. Manajemen Perpajakan.
Jakarta : Mitra Wacana Media.
Mardiasmo.  2011.  Perpajakan.  edisi  revisi 2011.Yogyakarta: Andi.
Waluyo.  2010.  Perpajakan  Indonesia.  Jakarta:
Salemba Empat.Bardach, Eugene.
(2004).  Practical  Guide  For  Policy: Analysis: Eighfild Paths toward Problem Solving, CQ Press, NY.
Sukardji,  Untung.  Pajak  Pertambahan  Nilai. PPN.  Edisi  Revisi  2015.  Jakarta, Rajawali Pers, 2015