## Jurnal Wacana Ekonomi

## Fakultas Ekonomi Universitas Garut
P-ISSN : 1412-5897;   E-ISSN : 2715-517X
Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Tanah Kabupaten Garut
Eliya Fatma Harahap 1 ; Lina Nurlaela 2 ; Erik Kartiko 3 ; Reza Fauziah 4
1 Universitas Garut eliyano.harahap@gmail.com
2 Universitas Garut linanurlaela@uniga.ac.id
3 Universitas Garut erikkartiko@uniga.ac.id
4 Universitas Garut 24022116185@uniga.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pendapatan asli daerah dan  belanja  modal  tanah  dalam  merealisasikan  pendapatan  dan  belanjanya,  serta mengetahui hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal tanah di Pemerintah Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2014 sampai dengan 2018. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, penelitian dokumentasi,  dan  penelitian  wawancara  ke  lapangan.  Teknik  pengolahan  data menggunakan  data  reduksi,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan  pemerintah  dalam  merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya dan Belanja Modal Tanah tergolong efektif dan cukup efisien.
Kata kunci: Belanja Modal Tanah , Pendapatan Asli Daerah.

## Abstract
The purpose of this research was to determine the ability of local revenue and land capital expenditures in realizing their revenues and expenditures, and to determine the relationship between local revenue and land capital expenditures in the Garut Regency  Government.  The  research  method used  is  a  qualitative  and  quantitative method with a descriptive approach. This research uses secondary data, namely the budget realization report of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) from 2014 to 2018. While the data collection techniques used are library research,  documentation  research,  and  field  interview  research.  Data  processing techniques  use  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion  drawing. The results  of  this  study  indicate  that  the  government's  ability  to  realize  its  Original Regional Revenue and Land Capital Expenditure is effective and quite efficient.
Keywords: Land Capital Expenditure, Local Revenue.
Vol. 20; No.  03; Tahun 2021 Halaman 161-167

## 1 Pendahuluan
Selama  menjalani  kegiatan  operasionalnya  pemerintah  pusat  memiliki  beberapa  kekurangan, diantaranya:  pelaksanaan  di  daerah  menjadi  terhambat  karena  menumpuknya  pekerjaan  di pemerintah  pusat,  tidak  sesuainya  peraturan  dari  pusat  dengan  kondisi  suatu  daerah,  dan kurangnya kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk memikirkan inovasi agar suatu daerah dapat  berkembang  (Suryani,  2018).  Karena  itu,  pada  saat  orde  baru  pemerintah  pusat  mulai merubah  tatanan  pemerintahan  dengan  memberikan  wewenang  dan  hak  kepada  pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus sendiri pemerintahannya, memilih pemimpin daerah sendiri, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, mengelola pajak sendiri, serta  mengelola sumber daya dari daerah tersebut.
Hak dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tercantum dalam Undang-undang  No.  9  Tahun  2015  mengenai  pemerintah  daerah.  Wewenang  yang  luas  ini diberikan  kepada  pemerintah  daerah  sebagai  bagian  dari  kebijakan  otonomi  daerah,  untuk mengurus keuangan sendiri dengan mengalokasikan sumber daya ke dalam anggaran belanja.
Pengalokasian  keuangan  ini  semuanya  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  sehingga  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  lembaga  legislatif  bersama  dengan  pemerintah daerah selaku lembaga eksekutif menentukan kebijakan APBD untuk dapat melihat kemampuan daerah  dalam  membiayai  pembangunannya. Pembangunan  ini direncanakan  dalam  pos  belanja daerah, salah satunya seperti belanja modal tanah dan untuk sumber dananya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berikut  merupakan  data  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja  Modal  Tanah  di Kabupaten Garut selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 1:
Tabel 1: Data realisasi pendapatan asli daerah dan belanja modal tanah Kabupaten Garut tahun 2014-2018
Tahun Pendapatan Asli Daerah Naik (Turun) Belanja Modal Tanah Naik (Turun) 2014 373.261.713.306 3.108.975.640 2015 419.201.758.615 12,31 3.577.213.505 15,06 2016 385.312.223.032 (8,08) 51.311.362.455 1.334,39 2017 692.255.365.083 79,66 65.610.533.680 27,87 2018 421.299.024.535 (39,14) 120.605.706.824 83,82
Sumber : LRA BPKAD Kab. Garut
Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi belanja modal tanah pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2016 dan 2018 realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 8,08% serta 39,14% untuk tahun 2018.
Dari sumber data yang telah diolah di atas, realisasi tersebut bertentangan dengan pernyataan yang dinyatakan  oleh  Huda  &  Sumiati  (2019)  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal: artinya jika nilai PAD meningkat, maka nilai belanja modal tersebut juga akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan  dari tabel 1 di atas, menunjukan PAD pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan, tetapi belanja modal tanah mengalami  peningkatan  dari  tahun  2014  sampai  2018  meskipun  PAD  ada  yang  mengalami penurunan.
Vol. 20; No.  03; Tahun 2021 Halaman 161-167

## 2 Tinjauan Pustaka

## 1.2 Pendapatan Asli Daerah
Idris  Pattarai  (2017)  mengungkapkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dari  kemandirian  suatu  daerah,  jika  suatu  daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik maka tidak akan bergantung pada pusat dalam APBD. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Sudaryo dkk (2017) terdiri dari : 1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

## 2.2 Belanja Modal Tanah
Sudaryo  dkk  (2017)  menyatakan  bahwa  belanja  modal  tanah  merupakan  kategori  belanja langsung yang belanjanya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan.  Belanja  modal  tanah  adalah  pengeluaran  atau  biaya  yang  digunakan  untuk pengadaan/  pembelian/  pembebasan/  penyelesaian,  balik  nama  dan  sewa  tanah,  pengosongan, pengurungan,  peralatan,  pematangan  tanah,  pembuatan  sertifikat,  dan  pengeluaran  lainnya sehubungan  dengan  perolehan  hak  atas  tanah  dan  sampai  tanah  dimaksud  dalam  kondisi  siap pakai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menjadi kriteria belanja modal tanah diantaranya:
1. Memberi manfaat lebih dari satu tahun,
2. Memenuhi batasan minimal kapitalisasi, dan
3. Dipergunakan untuk operasional kegiatan atau dipergunakan untuk kepentingan umum.

## 2.3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Tanah
Menurut  Huda  &  Sumiati  (2019)  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  memiliki  pengaruh signifikan terhadap belanja modal: artinya jika nilai PAD meningkat, maka nilai belanja modal tersebut  juga  akan  meningkat  dan  begitu  pula  sebaliknya . Pengujian i ini  dilakukan  untuk mendapatkan  jawaban  dari  rumusan  masalah  yang  telah  dipaparkan  dalam  penelitian.  Berikut merupakan hipotesis Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal tanah berdasarkan kerangka pemikiran yaitu:
Ha      :  Ada hubungan yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja  Modal
Tanah.
Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara  Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Tanah.

## 3 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam hal ini yaitu dengan menganalisis yang menjadi penyebab belanja modal tanah  meningkat  dan  PAD  mengalami  penurunan  serta  pengaruhnya,  juga  untuk  melihat kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi belanja modal tanah di Kabupaten Garut. Sedangkan  metode  kuantitatif,  untuk  mengetahui  hubungan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap belanja modal tanah di Pemerintah Kabupaten Garut dengan cara untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder,
karena  diperoleh  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut:
Tabel 2: Operasionalisasi variabel
Variabel Penelitian Dimensi Indikator Skala Variabel Bebas (x): Pendapatan Asli Daerah (Sudaryo dkk, 2017) Rasio Efektivitas a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah b. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Rasio Variabel Terikat (y): Belanja Modal Tanah (Sudaryo dkk, 2017) Rasio Efisiensi a. Realisasi Belanja modal tanah b. Anggaran Belanja modal tanah Rasio
Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara penelitian kepustakaan ( library Research ), penelitian dokumentasi, dan wawancara. Dan untuk Teknik analisis datanya yaitu:
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  untuk  menganalisis  kemampuan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  belanja  modal  tanah.  Berikut  merupakan  langkah-langkah analisis  data  menurut Sugiyono (2017:247) dengan menggunakan model Miles dan Huberman:
a. Data Reduction (Reduksi Data), mengumpulkan data-data dengan cara menganalisis dan wawancara.
b. Data Display (Penyajian Data), mengelola data-data keuangan dengan perhitungan rasio efektifitas dan efisiensi.
c. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan/Verifikasi).
Teknik  analisis  data  kuantitatif,  teknik  ini  digunakan  untuk  menganalisis  hubungan  antara penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap belanja  modal  tanah.  Berikut  langkah- langkah  dalam  menganalisis  hubungan  antara  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap  belanja  modal  tanah  menggunakan Korelasi  Pearson  Product  Moment menurut Unaradjan (2019) diantaranya:
a. Menentukan asumsi dasar.
b. Menentukan taraf nyata (α), taraf nyata yang digunakan α = 5% = 0,05
c. Membuat Hipotesis dalam bentuk kalimat
d. Mencari nilai 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 .
e. Menentukan besarnya kontribusi PAD terhadap belanja modal tanah.
f. Uji signifikansi dengan rumus 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
4 Hasil Penelitian dan Pembahasan
k
4.1 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu elemen penting dalam kemandirian suatu daerah karena berperan sebagai anggaran pendapatan yang menjadi target tercapainya dalam membiayai anggaran belanja daerahnya.
Tabel 3: Perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2014-2018
Tahun Target Pendapatan Asli Daerah  Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektivitas (%) 2014 324.329.660.481 373.261.713.306 115% 2015 392.357.893.451 419.201.758.615 107% 2016 427.865.899.432 385.312.223.032 90% 2017 714.955.896.619 692.255.365.083 97% 2018 456.722.126.686 421.299.024.535 92% Rata-rata 100% Sumber : LRA BPKAD Kab. Garut
Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran  2014  sampai  dengan  2018  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerahnya. Ini  terlihat  dari  perhitungan  rasio  efektivitas  pada tahun    2014  sebesar  115%,  tahun  2015  sebesar  107%,  tahun  2016  sebesar  90%,  tahun  2016 sebesar 975, tahun 2017 sebesar 97%, dan tahun 2018 sebesar 92%. Sesuai dengan hasil penilaian dari rasio efektifitas  yang ada terdapat dua tahun yang melebihi angka 100% yaitu periode 2014 dan 2015, sehingga tergolong sangat efektif atau memiliki kemampuan yang sangat baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya. Dan untuk periode tahun 2016, 2017, dan 2018 rasio efektifitas  yang  dihasilkan  kurang  dari  100%,  sehingga  tergolong  efektif  atau  masih  mampu merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerahnya  dengan  baik  meski  target  tidak  tercapai.  Tidak tercapainya  target  terjadi  disebabkan  adanya  penurunan dari  setiap  unsur dari  Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.
Berdasarkan  kemampuan  PAD dalam  merealisasikan  pendapatannya  di  Pemerintah  Kabupaten Garut tergolong efektif, karena nilai prosentase selama lima tahun atau dari tahun anggaran 2014- 2018 rata-rata rasio efektivitasnya di atas 90%.

## 4.2 Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah merupakan pengeluaran dengan kategori ke dalam belanja langsung yang belanjanya dipengaruhi secara  langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan dalam rangka pengadaan atau pembelian atau pembebasan tanah dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan.
Tabel 4: Perhitungan rasio efisiensi pemerintah kabupaten garut tahun anggaran 2014-2018
Tahun Anggaran Belanja Modal Tanah (Rp) Realisasi Belanja Modal Tanah (Rp) Rasio Efisiensi (%) 2014 5.240.614.850 3.108.975.640 59,32 2015 4.694.155.205 3.577.240.505 76,21 2016 58.701.372.991 51.311.362.455 87,41 2017 71.738.030.812 65.610.533.680 91,46 2018 123.196.487.270 120.605.706.824 97,90 Rata-rata 82,46 Sumber : LRA BPKAD Kab. Garut
Berdasarkan  perhitungan  rasio  efisiensi  pada  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun anggaran  2014  sampai  dengan  2018  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah Daerah  dalam merealisasikan belanja modal Tanah.
Dari hasil perhitungan tabel tersebut menunjukan rasio efisiensi belanja modal tanah Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2014 sebesar 59,32% hal tersebut menunjukan bahwa rasio efisiensi untuk  tahun  2014  tergolong  sangat  efisien  karena  hasil  yang  diperoleh  kurang  dari  60%. Sedangkan  untuk  tahun  2015  rasio  yang diperoleh  sebesar  76,21%  sehingga  tergolong  efisien. Untuk tahun 2016 rasio yang dihasilkan sebesar 87,41%, karena rasio yang diperoleh kurang dari 90% maka rasio pada tahun 2016 masih tergolong cukup efisien. Sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 menunjukan rasio yang diperoleh kurang efisien karena rasio yang didapat lebih dari 90%. Untuk 2017 sebesar 91,46% dan untuk tahun 2018 sebesar 97,90%.
Kemampuan  belanja  modal  tanah  dalam  merealisasikannya  di  Pemerintah  Kabupaten  Garut tergolong cukup efisien, karena rata-rata rasio yang diperoleh selama lima tahun atau pada tahun 2014  sampai  dengan  2018  kurang  dari  90%  atau  sebesar  82,46%.  Dari  hasil  wawancara  yang dilakukan dengan staf BPKAD Kabupaten Garut bahwa untuk pengadaan tanah berbeda dengan aset lainnya dalam hal administrasi dan harus mengukur nilai wajar tanah. Karena belum memiliki orang  yang  ahli  di  bidang  tersebut  di  Pemerintah  Kabupaten  Garut,  sehingga  untuk  menilai kewajaran tanah Pemerintah Kabupaten Garut menyewa orang yang ahli di bidang tersebut dan pengeluaran untuk pengadaan tanah bertambah.

## 4.3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Tanah
Table 5: Koefisien korelasi antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal tanah
Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal Tanah Pendapatan Asli Daerah Pearson Correlation 1 ,260 Sig. q (2-tailed) ,672 N 5 5 Belanja Modal Tanah Pearson Correlation ,260 1 Sig. q (2-tailed) ,672 N 5 5
Adapun hasil hipotesis yang telah diuji dari tabel 5 di atas menunjukkan bahwa antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Tanah terdapat signifikansi sebesar 0,672. Berdasarkan hasil signifikansi tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya tidak terdapat korelasi, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 atau jika dilihat dari t tabel bahwa nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 0,260 ≤ 0,312.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  hasil  hipotesis  yang  telah  dirumuskan  untuk  mengetahui hubungan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  Tanah  di  Pemerintah  Kabupaten Garut  yaitu  H₀  diterima  artinya  tidak  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  Pendapatan  Asli Daerah  terhadap  belanja  modal  tanah,  karena  dari  hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  nilai signifikansinya yaitu 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 .
Hal  tersebut  sesuai  dengan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  staf  BPKAD  Kabupaten  Garut bahwa penurunan  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  akan diikuti dengan  penurunan belanja  modal tanah  karena  pengeluaran  untuk  belanja  modal  tanah  yang  menjadi  pengaruh  mengalami kenaikannya disesuaikan dengan faktor yang mempengaruhinya yaitu kondisi keuangan Negara dan Daerah, serta kebijakan strategisnya
Vol. 20; No.  03; Tahun 2021 Halaman 161-167

## 5 Simpulan dan Saran
Dari  hasil  yang  diperoleh  serta  telah  dipaparkan  dalam  pembahasan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa :
1 Kemampuan  Pemerintah  dalam  merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerahnya  pada  tahun 2014 sampai dengan 2019 tergolong efektif atau mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 dan 2015 dapat mencapai target, sehingga masih mampu dalam membiayai belanja modal tanahnya
2 Kemampuan  Pemerintah  dalam  merealisasikan  Belanja  Modal  Tanah  tergolong  cukup efisien,  karena  realisasi  dari  belanja  modal  tanah  tidak  melebihi  target  yang  ditetapkan sehingga mampu merealisasikannya dengan baik.
3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal tanah pada tahun 2014 sampai dengan  2018  di  Pemerintah  Kabupaten  Garut  tidak  memiliki  hubungan,  karena signifikansinya 0,672 ≥ 0,05 sehingga menerima H₀ dan menolak.
Adapun saran yang disampaikan adalah :
1. Disarankan  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Garut  untuk  terus  meningkatkan  realisasi Pendapatan  Asli  Daerahnya,  karena  kondisi  keuangan  suatu  daerah  menjadi  salah  satu faktor pengaruh dalam peningkatan Belanja Modal Tanah untuk kualitas pelayanan publik dengan cara menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya dan memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak
2. Menetapkan  orang  yang  ahli  di  bidang  penilaian  nilai  wajar  tanah  di  Kabupaten  Garut untuk lebih meminimalisir pengeluaran.

## Daftar Pustaka
Huda,  S.,  &  Sumiati,  A.  (2019).  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAN  DAK  terhadap  Belanja  Modal Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1), 85-100. Patarai, M.Si., D. I. (2016). Kinerja Keuangan Daerah. Makassar: De La Macca. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sudaryo, S.E., M.M., Ak., CA, D., Sjarif, S.E., M.AK., D., & Sofianti, S.Pd., M.M, D. A. (2017). Keuangan  di  Era  Otonomi  Daerah. (P.  Christian,  Penyunt.)  Bandung:  Andi  (Anggota IKAPI.
Sugiyono,  P.  (2017). Metode Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung:  Alfabeta,,
CV.
Suryani, A. I. (2018). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Barat  Periode  2011-2013). Journal  of Accounting Science, 2 (2), 165-179. Unaradjan, D. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.