https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 3, Issue 1, Juli 2021
Penerbit
Ketua Redaksi Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak Abdul Karim Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2021. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 3, Issue 1, Juli 2021

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Konstantina Renyaan Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie dalam Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  di  Kabupaten Biak Numfor 1-10 Perjaka Purba Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah 11-20 Emilia Kristine Oktavia Mniber Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana  Persetubuhan Anak  Dibawah  Umur  Wilayah  Hukum  Biak Numfor 21-33 Inosentius Teturan Perjanjian  Terapeutik  Terhadap  Pasien  Sebelum Dilakukan Pembedahan: Studi Kasus RSUD Biak Numfor 34-44 TINJAUAN LITERATUR Fikri Latukau & Syah Awaluddin Uar Penerapan  Prinsip Strict  Liability dalam  Hukum Lingkungan  Internasional  dan  Nasional  Terkait Lingkungan Laut 45-54 RESENSI BUKU Yanuriansyah Arrasyid Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik Penulisan  Artikel  (Edisi  Revisi).  Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. Pages: 455. ISBN: 978- 623-6571-80-4 55-58
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v3i1.148
Perjanjian Terapeutik Terhadap Pasien Sebelum Dilakukan Pembedahan: Studi Kasus RSUD Biak Numfor

## Inosentius Teturan
Universitas Cenderawasih, Jayapura

## Korespondensi
Inosentius Teturan, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Jl. Kamp Wolker, Jl. Kambolker Perumnas III, Yabansai, Heram, Jayapura City, Papua 99224. E- mail: inoteturan@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  provision  of  tarapeutic  agreement particularly at Biak’s Regional General Hospital. In addition, this study also  seeks  to  determine  the  legal  protection  for  health  workers  and patients  in  therapeutic  agreements.  This  study  used  a  normative- empirical  juridical  research  method  where  the  data  sources  were available  through  literature  review  and  also  through  the  process  of involved observation and interviews with related parties. The results of this study indicate that Biak ’s Regional General Hospital has carried out the therapeutic agreements properly to obtain certainty in legal standing by involving doctors in the therapeutic agreement so that patients also get certainty in legal protection if negligence happens. The doctors also get legal protection from existing regulations. Therefore, legal protection for  patients  and  health  workers  is  clear  in  accordance  with  existing regulations such as the Consumer Protection Act, Law no. 23/1992 on
Health, and Law No. 29/2004 on Medical Practice.
Keywords : Therapeutic  Agreements,  Patient  Surgery,  Biak ’s  Regional  General Hospital.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui hukum perjanjian tarapeutik dalam kedudukannya di RSUD Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, penelitian ini  juga  berupaya  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum terhadap tenaga kesehatan, pasien dalam perjanjian tarapeutik. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif-empris  dimana sumber  data  diperoleh  melalui  kajian  kepustakaan  dan  juga  melalui proses observasi terlibat serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil dari penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dalam  RSUD  Biak  Numfor  telah melaksanakan  bentuk  perjanjian  tarapeutik  dengan  baik  untuk mendapatkan  kepastian  dalam  kedudukan  hukum  dengan  terlibatnya dokter  di  dalam  perjanjian  taraputik  tersebut  sehingga  pasien  juga mendapatkan kepastian dalam perlindungan hukum ketika suatu waktu terjadi  kelalaian  dari  pihak  dokter  dan  dari  pihak  dokter  juga mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  peraturan-peraturan  yang  ada. Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  untuk  pasien  serta  tenaga kesehatan  sudah  jelas  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  dimulai  dari Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-undang  No.
23/1992 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Kata Kunci : Perjanjian Terapeutik, Pembedahan Pasien, Rumah Sakit Umum Biak.

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan bangsa serta memperkuat kelangsungan hidup negara Indonesia  pemerintah  senantiasa  menggalakkan  pembangunan  nasional  dalam  berbagai  lini program  yang  dilakukan.  Secara  utuh  pembangunan  nasional  memilki  hakikat  melakukan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Hakikat tersebut mengindikasikan keseimbangan dan  keselarasan  dalam  tiap  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah.  Untuk  mensukseskan pembangunan nasional dimaksud, diperlukan partisipasi dan Kerjasama kepada masyarakat serta kerja  keras  dari  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dalam  pelaksanaannya  berbagai  faktor  tentu  sangat dibutuhkan  salah  satunya  ialah  sektor  Kesehatan.  Manusia  secara  individu  dan  secara  umum masyarakat Indonesia jika sehat, tentu akan menunjang pembangunan Indonesia seutuhnya. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah kesehatan. Kesehatan tidak dapat terlepas dari tiap individu masyarakat dalam kehidupannya.
Tiap  kegiatan  yang  berhubungan  dengan Kesehatan  baik  dirawat  inap  maupun  rawat  jalan menimbulkan hubungan hukum sendiri, oleh karena itu untuk meraih hal yang diinginkan tersebut diperlukan itikad baik antara petugas kesehatan serta pasien yang berhubungan secara langsung. Hal  ini  disebabkan  pasien  yang  menaruh  kepercayaan  secara  langsung  kepada  dokter  untuk merawatnya yang dianggap professional sebab memberikan pelayanan dalam bidang Kesehatan. Sebab  tenaga  medis  tentu  melakukan  sumpah  terhadap  profesi  yang  telah  diembannya  dalam merawat dan menyembuhkan tiap manusia.
Terjalinnya komunikasi antara pasien dan dokter khususnya dalam menawarkan jasa bidang kesehatan atau disebaut sebagai inspanningverbintenis menuntutnya “dokter” senantiasa berhati -hati dan bertindak secara professional dan penuh tanggung jawab. 1 Adapun pasien merupakan orang yang tidak mengetahui terkait dengan kesehatan dan menjadi orang yang lemah dan secara penuh menyerahkan  apa  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter  terhadap  dirinya  termasuk  apabila  akan dilakukan operasi untuk kemaslahatan dirinya. 2
Dalam hal ini, tulisan ini akan membahas tentang pembedahan dimana tindakan pembedahan merupakan  hal  yang  sangat  lumrah  dan  diketahui  oleh  masyarakat  dan  juga  keluarga  pasien. Tindakan pembedahan merupakan sebuah pilihan yang harus dijalani ketika keadaan pasien berada pada  posisi  gawat  darurat  untuk  menyelamatkan  pasien  tersebut  meskipun  dilakukannya pembedahan adalah untuk kesembuhan pasien tetapi tetap saja pasien dan keluarga pasien memiliki kecemasan dikarenakan kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada pasien saat akan melakukan pembedahan.
1 Sarsintorini Putra, “Inspanningsverbintenis Dan Resultaatsverbintenis Dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 8, no. 18 (2001): 199 – 211, https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art14.
2 Made Hadi Setiawan and A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, “Tanggung Jawab Perdata Dokter Kepada Pasien Dalam Transaksi Terapeutik,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 3, no. 5 (2015): 1 – 5, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11963.
Rumah Sakit Daerah Biak Numfor salah satunya menyediakan fasilitas yang terbilang cukup baik dalam melayani pasien yang sakit. Termasuk dalam melakukan pembedahan bagi pasien yang akan melakukan pembedahan alat yang tersedia di rumah sakit daerah memiliki standar yang sangat cukup. Seringkali permasalhan yang ditimbulkan ialah terkait dengan Tindakan pembedahan yang hendak  dilakukan  oleh  dokter  terhadap  pasien  dimana  perlunya  perjanjian  yang  dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa kasus dimana dokter tidak melakukan perjanjian dalam melakukan pembedahan terkait dengan pasien. Sehingga hal ini tentu melanggar hukum.
Penelitian  sebelumnya  telah  dilakukan  oleh  anggraini  Fatimah  & Aminah. 3 Penelitian yang dilakukan menyinggung praktik perjanjian operasi sesar antara pasien dan dokter di rumah sakit PKU  Muhammadiyah.  Focus  penelitian  tersebut  pada  pelaksanaan  perjanjian  operasi  yang dilakukan antara kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukan perjanjian yang telah diikitkan telah  memenuhi  segala  macam  unsur  dan  asasnya  taitu  asas  kebebasan  berkontrak PactaSuntServanda . Bilamana terjadi wanprestasi Tindakan yang dilakukan ialah mediasi kedua belah pihak. Sebelum dilakukan operaasi bedah Cesar segala Tindakan yang hendak dilakukan dituangkan dalam informedconsent guna menghindari kesalahpahaman.
Penelitian yang dilakukan oleh Shova 4 tentang wanprestasi dalam perjanjian di rumah sakit. Penelitian  tersebut  berfokus  perjanjian  terapeutik  bilamana  terjadi  wanprestasi.  Hasil penelitian dalam kurun waktu 2007 s/d 2010 tercatat sebanyak 14 kasus yang berbentuk keluhan dan aduan yang disampaikan melalui pihak RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Segala macam Tindakan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
Penelitian  oleh  Kusumaningrum 5 yang  menganalisis  tentang  transaksi  teraupetik  berkaitan dengan  perlindungan  hukum  bagi  pasien.  Sebagaimana  diketahui  teraupetik  merupakan serangkaian  perbuatan  seorang  dokter  dalam  memberikan  layanan  Kesehatan  bagi  pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Hasil yang diperoleh dalam faktanya pasien belum  dokter  tidak  sepenuhnya  menjalankan  norma  yang  telah  ditetapkan.  Sehingga  dalam Tindakan  tersebut  pasien  belum  mendapatkan  perlindungan  hukum  secara  utuh.  Hal  ini dikarenakan belum adanya regulasi secara khusus dalam melaksanakan terapeutik secara tetap dan konsisten.
Penelitian oleh Dewantari 6 berkaitan teraupetik adalam dalam perspektif perlindungan hukum bagi  pasien  dan  bentuk  tanggung  jawab  bilamana  terjadi  pelanggaran  dalam  perjanjian  terebut menurut  hukum  perdata.  Hasil  akhir  penelitian  dalam  perjanjian  terapeutik  tiap  pasien  berhak dalam mendapatkan mutu Kesehatan yang baik, berwenang untuk mendapatkan dan menerima segala  Tindakan  medik  dan  berwenang  dalam  Tindakan  ganti  rugi  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang.
3 Anggraini Nurul Fatimah and Aminah Dewi Hendrawati, “Pelaksanaan Perjanjian Oprasi Bedah Caesar Antara Pasien Dengan Pihak Rumah Sakit Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Studi Kasus: Rumah Sakit Pk u Muhammadiyah Surakarta),” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1 – 15, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17366.
4 Azka Shovia, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta,” UGM Repository (Universitas Gadjah Mada, 2012).
5 Anggraeni Endah Kusumaningrum, “Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien,” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 1, no. 1 (2016): 1 – 17, https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.603.
6 Sagung Ayu Yulita Dewantari and Putu Tuni Cakabawa Landra, “Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata,” Kertha Semaya 3, no. 1 (2018): 1 – 16, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42669.
Penelitian oleh Sinaga 7 dalam konteks terapeutik dalam hal ini berfokus terhadap perjanjiannya serta  kaitannya  dengan  informed  consent.  Penelitian  ini  menyinggung  terhadap  segala  macam praktik yang dilakukan oleh dokter sebagai tenaga Kesehatan. Hasil yang diperoleh adalah segala macam perjanjian terapeutik melahirkan hubungan hukum sehinggga terdapat hak dan kewajiban masing-masing  pihak.  Hal  ini  dilakukan  guna  mendapatkan  riwayat  penyakit  pasien  guna melakukan Tindakan yang sesuai bagi pasien.
Penelitian yang diutamakan umumnya berhubungan dengan berbagai permasalahan hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan mencakup isu-isu di bidang hukum perdata, hukum  pidana,  hukum  acara  perdata,  hukum  acara  pidana,  hukum  dagang,  hukum  konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum lingkungan, hukum internasional. Dari latar belakang tersebut, maka penting dalam penelitian ini untuk  mengkaji  bagaimana  bentuk  Perjanjian  Terapeutik  Terhadap  Pasien  Sebelum  Dilakukan Pembedahan  khususnya  di  RSUD  Biak  Numfor.  Mengingat  masih  sering  dijumpai  berbagai keluhan masyarakat atas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum khususnya di wilayah Papua. 8 Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  terdapat  sejumlah  rumusan  masalah  diantaranya: 1) Bagaimana Kedudukan hukum perjanjian tarapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medik di RSUD Biak  Numfor 2) Apa  bentuk  Perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kesehatan  dalam  perjanjian tarapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor? Selain itu, penelitian terkini berupaya  untuk  meengetahui  kedudukan  hukum  dari  perjanjian  tarapeutik  dalam  persetujuan tindakan medis dan memahami bentuk Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan pasien dalam perjanjian tarapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif-empiris 9 dengan  melihat  kasus  perjanjian terapeutik di RSUD Biak Numfor. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu hukum yang menelah beberapa kaidah hukum serta bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan di dalam kehidupan  masyarakat.  Data  dalam  penelitian  ini  terbagi  menjadi  dua  yakni  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  berkaitan  objek  yang  diteleti  secara  langsung  melalui  observasi  terlibat dimana  peneliti  terjun  langsung  dilokasi  penelitian  untuk  meninjau  proses  yang  terjadi  dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik di RSUD Biak dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, data sekunder ialah berkaitan dengan data yang diperoleh untuk menunjang data primer,  yang  diperoleh  dari  kajain  dokumen  terkait  ketentuan  undang-undang  dan  berbagai dokumen  terkait.  Data-data  tersebut  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
7 Niru Anita Sinaga, “Perjanjian Terapeutik Kaitannya Dengan Informed Consent Dalam Praktik Kedokteran Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 12, no. 1 (2021): 30 – 45, https://doi.org/10.35968/jihd.v12i1.876.
8 Mujiati Ashari, Florence Lengkong, and Salmin Dengo, “Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat,” Jurnal Administrasi Publik 7, no. 103 (2021): 8 – 15, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/33601.
9 Irwansyah Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel , ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

## 3.1. Kedudukan hukum perjanjian tarapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medik di RSUD Biak Numfor
Locus  Standi  Ruling atau  secara  umum  dikenal  dengan  kedudukan  hukum  merupakan  salah  satu pihak yang dianggap tidak mampu dalam mengajukan permohonan dalam pengadilan disebabkan karena  tidak  terpenuhinya  beberapa  syarat.  Beberapa  ketentuan  kedudukan  hukum  dapat ditunjukkan antara lain:
a) Salah satu pihak dirugikan berkaitan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian. Kerugian dapat diminimalisir bilamana dilakukan sesuai prosedur sehingga dapat diberikan kompensasi oleh pemerintah.
b) Melihat kondisinya secara langsung, pihak yang mengajukan gugatan dirugikan secara langsung namun  mereka  memiliki  hubungan  dengan  situasi  yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian tersebut. Bilamana tidak di lakukan penyelesaian, kerugian akan berdampak kepada orang lain.
c) Tiap pihak kedudukannya diatur dalam undang-undang.
Melihat  KUH  Perdata  berkaitan  perjanjian  pasal  1320  perjanjian  setidaknya  memiliki  beberapa syarat  yang  wajib  dipenuhi  yakni  sepakat  dalam  mengikatkan  diri,  cakap  untuk  melakukan perikatan, melakukan hal tertentu yang diwajibkan, dan sebab yang halal untuk dilakukan. Sepakat dalam  hal  bermakna  telah  terjadinya  kesepakatan  berkaitan  erat  dengan  keinginan  dan  harapan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Kehendak dan keinginan yang tidak diungkapkan hingga  tidak  diketahui  oleh  pihak  lain  akan  berpotensi  melahirkan  kesepakatan  tidak menguntungkan kedua bela pihak yang melakukan perjanjian tersebut. KUHPerdata 10 menegaskan bahwa tiap kehendak tidak sebatas hanya mengucapkan kata secara verbal. Tetapi termasuk dalam sepakat ialah memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat di terjemahkan, baik dari pihak yang memiliki inisiatif dan pihak yang menerima inisiatif tersebut.
Lebih  jauh  sebelum  pembedahan  hendak  dilaksanakan  seorang  pasien  dengan  iktiarnya menemui dokter sebagai upaya untuk dapat sembuh. Baik pertemuan tersebut dilakukan di rumah sakit  maupun  di  rumah  pasien  melalui  rawat  jalan  sesuai  dengan  keinginan  pasien.  Dalam  dua pertemuan tersebut secara tampak pasien yang nyata mengadakan perjanjian. Pembedaan tersebut dalam rangka membedakan daripada perjanjian yang hendak dibuat, yang membebankan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. 11
Ketika  pasien  mendatangi  dokter  berkaitan  akan  timbul  hubungan  kedua  belah  pihak Hubungan tersebut secara langsung terjadi dan bagi pasien dan dokter akan terikat dalam suatu hak dan kewajiban yang secara tidak langsung terucap melalui dialog yang dilakukan oleh pihak tersebut.  Timbulnya  Hak  dan  kewajiban  para  pihak  harus  selaras  dengan  kebutuhan  yang diperlukan  oleh  pasien  berkaitan  dengan  penyakit  yang  dirasakan  dalam  diri  pasien.  Dalam perikatan  diatas,  akan  tercipta  dua  perikatan  yaitu  perikatan  yang  timbul  karena  perundang- undangan dan perikatan yang timbul karena perjanjian. 12 Dalam hukum perikatan sebagaimana di atur dalam KUHPerdata dikenal adanya dua macam perjanjian yaitu: 13
10 Indonesia, “KUHPerdata Pasal 1320, Tentang Syarat - Syarat Sah Perjanjian” (1830).
11 Hermien Hadiati Koeswadji, Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik , 1st ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).
12 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 2002).
13 Sri Siswati, Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan , 1st ed. (Depok: PT. Rajawali, 2017).
a) Inspanningsverbintenis , dimana kedua belah pihak sebaik mungkin berupaya dalam menjalankan perjanjian dan mewujudkannya.
b) Ressultaatverbintenis , pihak yang berjanji dapat memberikan resultaat dimana hasil yang disepakati akan di dapatkan sesuai yang disepakati.
Secara keumumannya dokter secara penuh mengikatkan diri dalam perikatan hasil dan memberikan hasil  nyata.  Namun  segala  Tindakan  dokter  tentu  tidak  selamanya  berjalan  lancer,  adakalanya mengalami kegagalan sehingga dokter senantiasa berupaya dan beiktiar untuk mewujudkannya dan dikenal  sebagai  transaksi  teraputik.  Perikatan  yang  ditimbulka  dalam  transaksi  terapeutik (penyembuhan)  dikenal  dengan  istilah  inspanningverbintenis,  dimana  perikatan  dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara cermat dan usaha yang gigih met zorg inspanning . Sebab prestasi yang  ada  ialah  mewujudkan  suatu  upaya,  sehingga  hasil  yang  diharapkan  belum  tentu  berhasil. Sehingga bilamana proses penyembuhan gagal maka resiko tersebut harus ditanggung secara penuh oleh dokter dan staff terkait. 14
Secara khusus dalam buku ketiga hukum perdata menyinggung perjanjian secara umum dapat ditemui  dasar  segala  macam  perjanjian  termasuk  bagi  pasien  dan  dokter.  Bila  dihubungkan berdasarkan perjanjian tarapeutik antara pihak RSUD Biak Numfor. Dokter turut serta melakukan penandatanganan perjanjian yang telah disepakati dalam terapeutik dengan turutnya pihak dokter dalam menandatangani perjanjian bedah dapat menimbulkan kepastian hukum dalam perjanjian bedah  tersebut.  Dengan  ini  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Biak  Numfor  telah menghindari timbulnya perselisihan yang dapat terjadi disebabkan perjanjian dalam hal ini rumah sakit melakukan wanprestasi seta pasien yang dirawat. Dokter yang diperkerjakan oleh rumah sakit dalam menangani pasien, dokter sekaligus menjadi wakil dari pihak rumah sakit turut serta dalam penandatanganan dalam perjanjian bedah.
Bilamana  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  dokter  maka  pasien  dapat  melakukan penuntutan oleh dokter bersangkutan. Sehingga dapat diketahui betapa pentingnya perjanjian yang harus  dilakukan  sebelum  dilakukannya  operasi  bedah  guna  melindungi  hak  yang  dimiliki  oleh pasien.  Selain  itu  bagi  dokter  pun  memiliki  dampak  yang  sangat  penting.  Diantaranya  yaitu bilamana doktet berhadapan dengan pasien yang dianggap tiada upaya lagi yang dapat ditempuh, maka  dokter  dapat  mengundurkan  diri  sebab  tidak  dapat  menangani  pasien  bersangkutan. 15 Beberapa kejadian tersebut dengan dasar KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:
“ Tiap perjanjian yang telah dibuat dengan sah maka sama halnya berlaku seperti undang-undang. 16 ”
Tiap perjanjian yang telah diikatkan oleh para pihak tiada kewenangan di dalamnya untuk dilakukan penarikan kecuali terdapat persetujuan. Perjanjian yang dilakukan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal diatas menjelaskan tiap persetujuan yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan dengan mudahnya. Sebab perjanjian “dalam pasal yang telah disinggung” segalam perjanjian yang telah dilakukan tidak serta merta dapat dibatalkan karena perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang hampir sama dengan undang-undang. 17 Perjanjian teraupetik dapat dibatalkan namun tidak selalu berjalan  mulus  namun  dalam  perjanjian  ini  perlu  kehati-hatian  dokter  terhadap  resiko  yang ditimbulkan.
14 D. Veronika Komalawati, Segi-Segi Etis Dan Yuridis Informed Consent (Jakarta: Putra Sinar Harapan, 1984).
15 Ricard Nuha, “Analis is Hukum Kontrak Teraupeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dok Ter Di Rumah Sakit,” Jurnal Lex et Societas 4, no. 2 (2016): 40, https://doi.org/10.35796/les.v4i3.11527.
16 Indonesia, “KUHPerdata, Pasal 1338 Tentang Asas Kebebasan Berkontrak” (1830).
17 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia , 1st ed. (Depok: Rajawali Press, 2017).
Penentuan  dalam  berakhirnya  hubungan  antara  pasien  dan  dokter  Ketika  segala  hak  dan kewajiban telah usai antara kedua belah pihak. Berikut ini adalah akhir dari hubungan antara dokter dan  pasien  adalah  pasien  telah  sembuh  dalam  sakitnya  dan  telah  di  diagnosa,  dokter  telah mengundurkan  diri,  pasien  telah  berakhir  masa  rawatnya,  pasien  meninggal  dalam  masa penanganan  oleh  dokter,  berakhirnya  masa  penyembuhan  yang  dilakukan  oleh  dokter,  dan timbulnya  persetujuan  sebab  adanya  hubungan  antara  dokter  dan  pasien.  Begitu  juga  dengan tindakan medis pembedahan serta perjanjian dalam rawat inap antara pasien dan instansi rumah sakit, pasien dapat membatalkan perjajian yang telah dibuat sewaktu-waktu bilamana pasien tidak membutuhkan perawatan medis lebih lanjut.

## 3.2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Medis  dan  Pasien  Dalam  Perjanjian Tarapeutik

## Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis
Perlindungna hukum wajib dimiliki bagi tiap profesi termasuk tenaga Kesehatan. Tenaga kesehata tidka selalu dapat melakukan tugasnya dengan sempurna sehingga untuk menghindari Tindakan yang  tidak  diiinginkan  maka  diperlukan  perlindungan  hukum.  Beberapa  bentuk  perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan terdiri dari:
a) Tiap  Tindakan  dokter  dilindungi  oleh  dasar  hukum  dan  peraturan  diantaranya  Undang- Undang telah  menjelaskan praktik  kedokteran  dimana  tiap  praktiknya  dokter  memiliki  hak diantaranya mendapat perlindungan hukum dalam melakukan tugasnya berdasarkan standar profesi yang ditentukan, melakukan pelayanan medis berdasarkan standar profesi dan standar prosedur  operasional,  mendapatkan  riwayat  medis  pasien  secara  lengkap,  dan  menerima imbalan jasa 18 ; dan Undang-Undang tentang kesehatan 19 menjelaskan antara lain Pasal 24 ayat 1 bahwa tiap tenaga kesehatan wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik dan profesi yang telah diatur, Pasal 27 ayat 1 bahwa tiap tenaga kesehatan mendapatkan kewenangan terhadap imbalan  dan  perlindungan  hukum,  Pasal  29  ayat  1  bahwa  bilama  tenaga  medis  diduga melakukan malpraktik atau kelalaian, maka dari kelalaiannya harus dilakukan mediasi terlebih dahulu.
b) Dokter  sebagai  tenaga  kesehatan  harus  melakukan  kewajibannya  kepada  pasien  diamana dokter  harus  memberitahukan  hal-hal  berikut  kepada  pasien,  seperti informed  consent yakni ketika  menjalankan  profesinya  yang  diembannya  dokter  harus  melakukan  kewajibannya dengan memberikan informed consent kepada pasien dimana dari informed consent ini pasien dapat mengetahui diagnose apa yang dimiliki dan agar pasien dapat memberikan keputusan terhadap tindakan yang diambil karena tindakan dokter mewakili dari instansi rumah sakit; rekam  medis yakni  selain  dari informed  consent yang  telah  di  jelaskan  dokter  juga  memiliki kewajiban  untuk  membuat  rekam  medik.  Peraturan  rekam  medik  ini  sendiri tertuang  pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. Rekam medik adalah dokumen yang mengandung Riwayat medis pasien terhadap penyakit yang di alaminy dan juga rekam medis tidak hanya meliki fungsi sebagai informasi yang dimiliki pasien semata tetapi rekam medic ini juga memiliki fungsi sebagai bahan penelitian dalam rangka peningkatan pendidikan dan juga sebagai dasar hukum yang di punyai oleh dokter.
18 Indonesia, “Undang - Undang Nomor 29 Tentang Praktik Kedokteran” (2004).
19 Indonesia, “Undang - Undang No. 36 Tentang Kesehatan” (2009).
c) Ada beberapa alasan hukum terhadap tenaga kesehatan yang diduga melakukan malpraktik medis,  diantaranya resiko  pengobatan dimana  pada  masalah  ini  berdasarkan  pendapat  Danny Wiradharma 20 antara lain r esiko bersifat inheren “melekat” artinya tindakan yang diambil oleh dokter tentu terdapat resiko sehingga dalam menjalankan profesinya harus mengikuti aturan yang berlaku, dan reaksi hipersentivitas dimana tiap pengobatan memiliki efek samping sebab zat kimia yang masuk dalam tubuh yang berakibat menurunnya imun tubuh; kecelakaan medis yakni  kecelakaan  medik  merupakan  kecelakaan  yang  berbeda  dengan  malpraktik.  Apabila dalam suatu tindakan dokter terjadi kecelakaan medik dan menimbulkan kerugian bagi pasien maka  dokter  bertanggung  jawab  untuk  membuktikannya  guna  mencegah  hal  yang  tidak diinginkan 21 ;  dan contribution negligence merupakan  istilah  yang  bermakna  bahwa  pasien  tidak bertindak jujur dalam menjalankan pengobatannya kepada dokter. Sehingga bilamana dalam tindakan  operasi  tindakan  dokter  tidak  berjalan  sesuai  yang  diharapkan  maka  dokter  tidak dapat  disalahkan  secara  langsung.  Hal  ini  dikarenakan  pasien  tidak  kooperatif  dalam perbuatannya. Dalam hal ini pasien dapat dianggap bersalah sebab tindakannya. Kewajiban pasien adalah tunduk dan patuh terhadap dokter 22 ; respectable minority rules & error of (in) judgment yakni keputusan dokter dalam memilih suatu metode yang tepat dalam melakukan pengobatan bagi pasiennya. Sebab banyanknya metode penyembuhan dalam dunia medis sehingga dokter dianggap  tak  bersalah  bilamana  telah  memilih  ragam  metode  berdasarkan  keputusan  yang dilakukan  dan  merujuk  terhadap  ilmu  pengetahuan. 23 Kekeliruan  dokter  memilih  alternatif tindakan  medik  pada  pasiennya  maka  muncul  teori  baru  yang  disebut  dengan error  of  (in) judgment biasa disebut juga dengan medical judgment atau medical error, yaitu pilihan tindakan medis dari dokter yang telah didasarkan pada standar profesi ternyata pilihannya keliru; volenti non-fit iniura atau asumption of risk yakni salah satu doktrin hukum dan berlaku dalam ilmu medis. Maksud  doktrin  diatas  ialah  selalu  ada  resiko  dalam  Tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh dokter  terhadap  pasien.  Bilamana  telah  dilakukan  kesepakatan  bagi  oleh  pihak  dan  telah mengetahui resikonya, dokter tidak perlu untuk bertanggung jawab. Termasuk dalam pulang paksa yang dilakukan pasien meski dokter tidak mengizinkan sehingga dalam hal ini dokter terbebas atas hukum

## Perlindungan Hukum Terhadap Pasien
Pasien memiliki hak dasar sebagaimana harus dijunjung tinggi dalam menjalankan pengobatannya. Hak dasar tersebut berkaitan erat dengan HAM dimana pasien berhak untuk mendapatkan  hak untuk melanjutkan kehidupannya. Hakikatnya HAM merupakan hak dasar yang melekat bagi tiap orang.  Sehingga  pasien  yang  berobat  berhak  untuk  mendapatkan  kehidupan  dan  berhak  untuk menemui kematian yang wajar dan mendapatkan penghormatan yang mulia. Menilik pada UU No 23/1992 menyinggung kesehatan dan UU No. 8/1999 berkaitan perlindungan konsumen. Dari dua aturan diatas khususnya dalam jasa pelayanan Kesehatan masih terdapat perdebatan yang tidak akan selesai.
20 Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran (Bandung: Binarupa Aksara, 2004).
21 Wiradharma.
22 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
23 Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, “Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent ) Dalam Perjanjian Terapeutik Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Di Provinsi Bali,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 3, no. 1 (2014): 1 – 17, https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p07.
Adapun argument pertama yakni pasien selaku konsumen yang menikmati jasa dan dokter yang terlibat langsung dalam pemberian jasa kesehatan Kesehatan harus berpegang pada UU No 8/1999  perihal  perlindungan  konsumen.  Hal  ini  selaras  dengan  keputusan  Meteri  Kesehatan No.756/2004 yang menyinggung bahwa jasa yang bergerak dalam layanan Kesehatan termasuk dalam  bisnis.  Sehingga  kedudukannya  tenaga  medis  termasuk  sebagai  pelaku  usaha.  Sehingga terdapat beberapa pihak yang tidak selaras dengan UU No. 8/1999 bilamana konflik terjadi antara pasien  dan  tenaga  Kesehatan  dapat  mengeluarkan  argument  dalam  perjanjian  tarapeutik mengandung perikatan khusus. Sehingga bila terjadi wanprestasi maka harus patuh dan taat dalam aturan yang berlaku.
Seperti yang telah di jelaskan pada bagian kedudukan hukum tarapeutik yang dimana di dalam perjanjian  tarapeutik  ini  memiliki  karateristik  Inspanningsverbintenis  yang  dimana  di  dalam perikatan ini tidak di dasarkan pada hasil akhir yang akan di capai oleh dekter melainkan pada upaya yang  sungguh-sungguh  dilakukan  dengan  maksimal  demi  mewujudkan  hasil  terbaik.  Untuk  itu dokter dan instansi rumah sakit tidak dibebankan untuk memberikan sesuatu yang diinginkan oleh pasien dalam hal ini pihak dokter dan juga rumah sakit tidak diwajibkan untuk memberikan sesuatu yajg  di  inginkan  oleh  pasien,  karena  di  dalam  suatu  tindakan  medik  ada  banyak  hal  yang berpengaruh yang merupakan factor-faktor di iuar jangkauan dokter, misalnya: usia pasien, kondisi pasien, daya tahan pasien dan sebagainya Oleh karenanya perikatan tarapeutik secara penuh tunduk atas asas yang telah berlaku.
Terlepas dari perbedaan pendapat terhadap aturan yang telah diterapkan hal yang utama ialah bagaimana penyelesaian konflik bilamana hal tersebut terjadi. Dalam hal ini penyelesaian konflik dapat diselesaian melalui dua cara yakni litigasi dan Non litigasi. Sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui (alternative dispute resolution) dimana kedua pihak mencarai kata mufakat untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul.  Pemufakatan  ini  dilakukan  melalui  negosisasi  dan konsoliasi  serta  mediasi  yang  melibatkan  mediator.  Hakim  peradilan  perdata  umumnya menawarkan perdamaian sebelum dimulainya persidangan, dan bahkan pada akhir-akhir ini hakim juga memfasilitasi dilakukannya mediasi oleh mediator tertentu. 24

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelum melakukan Tindakan pembedahan terlebih dahulu pasien memberikan informed consent kepada tenaga Kesehatan guna mengetahui Riwayat penyakit pasien dan penanganan yang tepat baginya. Dalam informed consent tersebut kemudian dilakukan penandatanganan kedua belah pihak guna mengikatkan diri antara dokter dan pasien sehingga timbulnya akibat hukum. dimana melalui informed consent pasien dan keluarga pasien dapat  mengetahui  apa  yang  diderita  dan  juga  dapat  mengetahui  tindakan  medik  apa  yang  akan dilakukan kepada pasien dan juga di dalam informed consent itu sendiri tidak hanya di tandatangani oleh  pasien  tetapi  juga  di  tandatangani  oleh  dokter  dan  juga  tenaga  kesehatan  oleh  sebab  itu kepastian  hukum  dari  informed  consent  ini  sangat  baik  dan  juga  ketika  terjadi  suatu  kesalahan dalam melakukan tindakan medik pasien dapat mengajukan aduan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini pihak tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medik. Dalam perlindungan hukum bagi kedua bela pihak baik pihak pasien dan juga pihak tenaga kesehatan berdasarkan peraturan yang tersedia oleh karena itu perlindungan hukum untuk pasien serta tenaga kesehatan sudah jelas sesuai dengan peraturan yang ada dimulai dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-
24 Budi Sampurna, Aspek Medikolegal Pelayanan Medik Masa Kini Dan Kaitannya Dengan Manajemen Resiko Klinik (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
undang  No.  23/1992  Tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  No  29/2004  Tentang  Praktik Kedokteran, dengan adanya peraturan ini telah menjamin perlindungan hukum bagi kedua bela pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal
Ashari, Mujiati, Florence Lengkong, and Salmin Dengo. “Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.” Jurnal Administrasi Publik 7, no. 103 (2021): 8 – 15. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/33601.
Dewantari, Sagung Ayu Yulita, and Putu Tuni Cakabawa Landra. “Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata.” Kertha Semaya 3, no. 1 (2018): 1 – 16. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42669.
Fatimah, Anggraini Nurul, and Aminah Dewi Hendrawati. “Pelaksanaan Perjanjian Oprasi Bedah Caesar Antara Pasien Dengan Pihak Rumah Sakit Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Studi Kasus: Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Surakarta).” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1 – 15. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17366.
Kusumaningrum, Anggraeni Endah. “Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien.” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 1, no. 1 (2016): 1 – 17. https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.603.
Nuha, Ricard. “Analisis Hukum Kontrak Teraupeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dok Ter Di Rumah Sakit.” Jurnal Lex et Societas 4, no. 2 (2016): 40. https://doi.org/10.35796/les.v4i3.11527.
Putra, Sarsintorini. “Inspanningsverbintenis Dan Resultaatsverbintenis Dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 8, no. 18 (2001): 199 – 211. https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art14.
Setiawan, Made Hadi, and A. A. Gede Agung Dharma Kusuma. “Tanggung Jawab Perdata Dokter Kepada Pasien Dalam Transaksi Terapeutik.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 3, no. 5 (2015): 1 – 5. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11963.
Sinaga , Niru Anita. “Perjanjian Terapeutik Kaitannya Dengan Informed Consent Dalam Praktik Kedokteran Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 12, no. 1 (2021): 30 – 45. https://doi.org/10.35968/jihd.v12i1.876.
Wardhani, Ida Ayu Sri Kusuma. “Implementasi Pers etujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent ) Dalam Perjanjian Terapeutik Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Di Provinsi Bali.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 3, no. 1 (2014): 1 – 17. https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p07.

## Tesis
Shovia, Azka. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta.” UGM Repository . Universitas Gadjah Mada, 2012.
Buku
Asyhadie, Zaeni. Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia . 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2017. Irwansyah, Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel . Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
Koeswadji, Hermien Hadiati. Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik . 1st ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
Komalawati, D. Veronika. Segi-Segi Etis Dan Yuridis Informed Consent . Jakarta: Putra Sinar Harapan, 1984.
Machmud, Syahrul. Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Sampurna, Budi. Aspek Medikolegal Pelayanan Medik Masa Kini Dan Kaitannya Dengan Manajemen Resiko Klinik . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Siswati, Sri. Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan . 1st ed. Depok: PT. Rajawali, 2017.
Subekti. Hukum Perjanjian . Jakarta: PT. Intermasa, 2002.
Wiradharma, Danny. Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran . Bandung: Binarupa Aksara, 2004.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. KUHPerdata, Pasal 1338 tentang Asas Kebebasan Berkontrak (1830).
——— . KUHPerdata Pasal 1320, tentang syarat-syarat sah perjanjian (1830).
——— . Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan (2009).
——— . Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran (2004).