## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM PENYELENGGARA PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
Umar Iskandar 1 , A. Osfira Rosary 2
3 Institut Teknologi dan Bisnis Maritim (ITBM) Balik Diwa Makassar Email: Umariskandar88@gmail.com , firarosary84@gmail.com
Abstract:  Protect  teacher/lecturer  educators  in  carrying  out  their  noble  duties,  the  development  of Indonesian  national  education  gained  new  strength  and  enthusiasm  with  the  enactment  of  Law  of  the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The ratification of Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  20  of  2003  also  has  consequences  or  implementation  for education, including that teachers and education staff have the right to obtain legal protection in carrying out their duties and rights to intellectual property results. The aim is to find out and analyze how legal protection is and what factors influence legal protection for teachers in education providers based on Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The research method used is a qualitative sociological juridical approach. The sociological juridical research used in this study was to see how the community's understanding of teacher protection. Therefore the sociological juridical approach has a very big role to see  the  community's  understanding  of  teacher  protection.  The  results  of  this  study  1.  The  protection  of teachers in carrying out their duties as educators has been regulated in Law Number 14 of 2005 concerning Teachers  and  Lecturers  Regulation  of  the  Minister  of  Education  and  Culture  Number  10  of  2017 concerning  Protection  for  Educators  and  Education  Personnel.  2.  The  factors  that  affect  the  legal protection of teachers in the administration of education based on law no. 14 of 2005 About Teachers and Lecturers is a factor of legal culture, factors of the rule of law, and factors of legal structure.
Keywords: Protection, Law, Education, Teachers, Lecturers (,)
Abstrak: Untuk  melindungi  para  pendidik  Guru/Dosen  dalam  menjalankan  tugas  luhurnya  tersebut Pembangunan  pendidikan  nasional  Indonesia  mendapatkan  kekuatan  dan  semangat  baru  dengan disahkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Disahkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  juga  membawa konsekuensi  atau  implementasi  terhadap  pendidikan,  termasuk  terhadap  guru  dan  tenaga  kependidikan berhak  memperoleh  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  dan  hak  atas  hasil  kekayaan intelektual.  Tujuan  adalah  mengetahui  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap  guru  dalam penyelenggara  pendidikan  berdasarkan  undang-undang  no.  14  tahun  2005  Tentang  Guru  dan  Dosen. Metode penelitian  yang  digunakan adalah metode pendekatan  yuridis  sosiologis  yang bersifat  kualitatif. Penelitian  yuridis  sosiologis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  bagaimana pemahaman masyarakat terhadap perlindungan guru. Oleh karena itu pendekatan yuridis  sosiologis sangat besar  peranannya  untuk  melihat  pemahaman  masyarakat  terhadap  perlindungan  guru.  Adapun  hasil      1. Perlindungan  terhadap  guru  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  tenaga  pendidik  telah  diatur  dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Peraturan Mendikbud Nomor 10 Tahun 2017  tentang  Perlindungan  Bagi  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan.  2.  Adapun  Faktor-Faktor  yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggara pendidikan berdasarkan undang- undang no. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen adalah faktor budaya hukum, faktor aturan hukum, dan faktor struktur hukum.
Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Pendidikan, Guru, Dosen.

## PENDAHULUAN
Guru adalah sosok pahlawan yang jasanya tiada tara, peran seorang guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Guru merupakan salah satu factor utama bagi  terciptanya  generasi  terus  bangsa  yang  berkualitas,  tidak  hanya  dari  sisi intelektualitasnya saja melainkan juga tata cara perilaku dalam masyarakat. Oleh karena itu tugas  yang diemban guru tidaklah mudah. Beban berat  yang diemban seorang guru
sebagaimana  diamanatkan  pasal  3  Nomor  20  tahun  2003  tentang  system  pendidikan nasional  adalah  pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berahlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  menjadi  warga  Negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab.
Untuk melindungi para pendidik Guru/Dosen dalam menjalankan tugas luhurnya tersebut  Pembangunan  pendidikan  nasional  Indonesia  mendapatkan  kekuatan  dan semangat  baru  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Disahkannya  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  juga  membawa  konsekuensi  atau implementasi  terhadap  pendidikan,  termasuk  terhadap  guru  dan  tenaga  kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
Perjuangan yang tulus, seperti matahari yang tidak kenal lelah menyinari bumi, digugulan ditiru merupakan simbol dari guru yakni meniru perilaku dan selalu didengar perkataannya.  Akan  tetapi  semua  itu  kini  tinggal  kenangan.  Fenomena  guru  yang mempunyai  wibawa  dan  karisma  itu,  kini  mulai  menurun  dan  sedikit  demi  sedikit memudar.  Untuk  mengkriminalkan  guru  sekarang  tidaklah  sulit.  Banyak  hal  yang memberi  kemungkinan  besar  guru  masuk  di  dalamnya.  Sebut  saja  akibat  tindakan menjewer murid, yang menurut si guru tidak disiplin dan layak dijewer agar setelah itu bisa lebih disiplin. Faktanya, sekarang banyak orang tua dan pihak-pihak tertentu yang tidak  setuju  terhadap  kebijakan  oknum  guru  ketika  menghukum  murid  menggunakan sentuhan fisik.
Bahkan seorang guru hanya gara-gara mencukur rambut salah satu siswanya, di Majalengka, Jawa barat harus duduk dikursi pesakitan. Dalam persidangan, guru tersebut terbukti  bersalah  dan  divonis  tiga  bulan  penjara  dengan  masa  percobaan  enam  bulan. Menurut penulis, hal itu sangat berlebihan maksud dari guru bukanlah untuk melakukan penghinaan akan tetapi agar si murid tersebut lebih disiplin.
Pada  dasarnya  guru  ingin  mendidik  muridnya  untuk  lebih  disiplin  tapi  malah diadukan  ke  kantor  polisi  dengan  dalih  guru  melakukan  perbuatan  yang  tidak menyenangkan. Menurut Bapak Trisetyo Miseno dalam wawancara di Ponorogo sendiri juga  pernah  ada  kasus  kriminalisasi  yang  berada  pada  sekolah  X  yang  hanya  dengan menepuk pundak siswanya, dengan maksud memberikan teguran ini dianggap kriminal oleh orang tua wali murid.

## METODE PENELITIAN
Adapun  tipe  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  sosiologis  yang bersifat  kualitatif.  Penelitian  ini  melihat  bagaimana  pemahamanmasyarakat  terhadap perlindungan  guru.  Oleh  karena  pendekatan  tersebut  sangat  besar  peranannya  untuk melihat pemahaman masyarakat terhadap perlindungan guru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  adalah  segala  upaya  yang      ditujukan      untuk      memberikan  rasa aman  kepada  korban  yang  dilakukan  oleh  pihak  keluarga,  advokat,  lembaga  sosial,
kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Bantuan  hukum  pada  tingkat  pemeriksaan    adalah    hak    dari  seseorang      yang tersangkut      dalam  suatu  perkara  pidana  untuk  dapat  mengadakan  persiapan  bagi pembelaanya    mauoun    untuk  mendapat  penyuluhan  tentang  jalan  yang  dapat ditempuhnya dalam menegakan hak-haknya sebagai tersangka aau terdakwa. Untuk itu tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan   bantuan   hukum   sejak saat ia ditangkap atau ditangkap  atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.
Hubungan  tersebut  bersifat  bebas  dalam  arti  tersangka/terdakwa  dapat mengutarakan  segala  sesuatu  dalam  rangka  periapan  pembelaannya  tanpa  diawasi  dan didengar  oleh  petugas.  Untuk  mengadakan  keseimbangan  antara  kepentingan  individu dan  masyarakat,  antara  kepentingan  tersangka/  terdakwa  dan  kepentingan  pemeriksan. Meskipun  hubungan  anyara  tersanngka  dengan  penasehat  hukumnya  dapat  diberikan pembatasan-pembatasan  untuk  kepentingan  pemeriksaan,  namun  apabila  telah  ada pemberitahuan secra  resmi oleh penuntut  umum  kepada  terdakwa  bahwa perkara telah dilimpahkan kepengadilan maka hubungan tersangka dengan penasehat hukumnya tidak lagi dikenal pembatasan-pembatasan.
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional N0. 20 tahun 2003,   guru adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan,  melatih, menilai, dan  mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan anak usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar dan pendidikan menengah.
Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan   yang   berkualifikasi   sebagai guru,  dosen,  konselor,  pamong  belajar, widyaiswara, tutor,  instruktur,   fasilitator,    dan sebutan    lain    yang    sesuai  dengan    kekhususannya,    serta    berpartisipasidalam menyelenggarakan pendidikan.
Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik  yang  mengajar  pada  satuan  pendidikan tinggi disebut dosen. Profesional adalah    pekerjaan    atau    kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan  menjadi  sumber penghasilan      kehidupan  yang  memerlukan  keahlian,  kemahiran,  atau  kecakapan  yang memenuhi  standar  mutu  atau  norma  tertentu  serta  memerlukan  pendidikan  profesi. Profesi  guru  dianggap  sebagai  salah  satu  profesi  yang  sangat  mulia  sehingga  perlu mendapat perlindungan dari pemerintah, masyarakat dan   seluruh   bangsa   Indonesia. Perlu diketahui bahwa kewajiban seorang guru meliputi:
1. Merencanakan pembelajaran , proses evaluasi
2. Meningkatkan   dan   mengembangkan   kualifikasi akademik
3. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif
4. Menjunjung tinggi perundang-undangan
5. Memelihara persatuan dan kesatuan
Selain  itu  perlu  diketahui  bahwa  guru  tidak  hanya  memiliki  kewajiban  yang terkandung dalam etika profesinya namun guru juga memiliki hak yang harus dipenuhi, adapun hak guru yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia ialah:
1. Penghasilan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial.
2. Promosi dan penghargaan.
3. Perlindungan melaksanakan tugas.
4. Kesempatan meningkatkan kompetensinya.
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana.
6. Kebebasan penilaian dan penentuan kelulusan, penghargaan dan lain-lain.
7. Rasa aman dan jaminan keselamatan.
8. Kebebasan berserikat dalam organisasi profesi.
9. kesempatan      berperan      dalam      kebijakan Pendidikan
Dalam melaksanakan tugas dan mengembangkan  profesinya  yang  berat  itu  guru harus mendapat perlindungan hukum beserta implementasinya dalam kehidupan sehari- hari  agar  dapat  melaksanakan  dengan  aman  dan  nyaman  mencapai  tujuan  pendidikan nasional.  Tanpa  perlindungan  dari  pemerintah,  masyarakat  luas  tak  mungkin  berhasil dengan baik.
Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2005  tentang  guru  dan dosen  menyebut  guru adalah    pendidik    Profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta  didik  pada  pendidikan  anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Undang-Undang  Repubik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  pasal  1  ayat  1, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususan,  serta  berpartisipasi  dalam  menyelenggarakan  pendidikan.  Ada  macam profesi  yang  ada  didalam  masyarakat,  misal:  dokter,apoteker,  perawat,    pisikologi, akuntan,  pengacara,  peneliti,  polisi,  fotografer,  arsitek,  dan  guru.  Guru  sebagai  profesi juga membutuhkan dan menuntut hal- hal  yang  demikian,  lebih-lebih  dalam era dewasa ini  profesi  guru  tersebut  dituntut  bisa  lebih  profesional.  Dalam  hal  ini  profesionalisme guru memiliki prinsip-prinsip profesional sebagai berikut :
1. Bahwa   profesi   guru   merupakan profesi yang berdasarkan bakat,minat, panggilan jiwa dan idealisme.
2. Menuntut  komitmen  tinggi  terhadap  peningkatan  mutu  pendidikan,  imantaqwa  dan ahklak mulia.
3. Adanya  kualifikasi  akademik  dan latar   belakang   pendidikan    yang relevan.
4. Memiliki  kompetensi  yang  sesuai bidang tugas disekolah
5. Menuntut   tanggung   jawab   tinggi atas  tugas  profesinya  demi kemajuan bangsa.
Perlindungan Anak  apabila  untuk  mereka  yang  melakukan kekerasan   terhadap anak  selain  guru dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang  Perlindungan   Bagi  Pendidik dan  Tenaga Kependidikan  merupakan salah satu  upaya  perlindungan  terhadap  guru  (pendidik)  dan  Tenaga  Kependidikan  dalam menjalankan tugasnya.
Perlindungan yang didapatkan  oleh  pendidik  dan  tenaga Akan dirasakan tidak atau  kurang  adil,        apabila  seseorang  yang  tidak  bersalah  pendidik.    meliputi, perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual.  Dengan  permendikbud  ini,  akan  lebih  memberikan  jaminan  perlindungan bagi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  menghadapi  permasalahan  terkait pelaksanaan tugasnya.
Perlindungan hukum bagi Pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan, mencakup perlindungan  terhadap  tindak  kekerasan;  ancaman;  perlakuan  diskriminatif;  intimidasi; dan perlakukan tidak adik. Baik  yang dilakukan oleh peserta didik, orang  tua  peserta didik,  masyarakat,  birokrasi,  maupun  pihak-pihak  lainnya.  Perlindungan  Profesi Perlindungan  profesi  bagi  guru  (pendidik)  dan  tenaga  kependidikan,  mencakup perlindungan terhadap:
1. Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. Pemberian imbalan yang tidak wajar;
3. Pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
4. Pelecehan terhadap profesi;
5. Pembatasan    atau    pelarangan  lain  yang  dapat  menghambat  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
Adapun  perlindungan    Keselamatan    dan  perlindungan  terhadap  resiko  yang diterima oleh  guru  menurut  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan antara lain: 1. gangguan keamanan kerja;
2. kecelakaan kerja;
3. kebakaran pada waktu kerja;
4. bencana alam;
5. kesehatan lingkungan kerja;
6. risiko lain
Selain  Hal  Tersebut  Guru  juga  mendapat  Perlindungan  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual  Perlindungan  hak  atas  kekayaan  intelektual    bagi    pendidik    dan  tenaga kependidikan   meliputi perlindungan terhadap hak cipta dan hak kekayaan industri.
Saat  ini  profesi  guru,  tenaga  pendidik,  dosen  dan  lain-lain  dihadapkan  pada tantangan  yang  semakin  kompleks,  seiring  dengan  adanya  perubahan  cara  pandang masyarakat  yang  secara  sadar  terpengaruh  oleh  doktrin  perlindungan  hukum  terhadap anak, termasuk anak didik.Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi guru juga harus diperhatikan.Persoalannya adalah hingga saat ini belum peraturan pelaksanaan yang  secara  teknis  operasional  mengatur  berbagai  macam  perlindungan terhadap  guru, termasuk  perlindungan  hukumnya.  Akibatnya,  ketika  dihadapkan  pada  kasus  hukum tertentu,  posisi  guru  acapkali  menjadi  sangat  lemah.  Dalam  kasus-kasus  tertentu,  guru selain diadukan  sebagai  pelaku  kekerasan  terhadap  siswa,  dalam  beberapa  kasus justru menjadikan guru sebagai korban kekerasan dari siswa dan/atau orang tua siswa.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada pasal 39 secara rinci dinyatakan:
1. Pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat,  organisasi  profesi,  dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  meliputi  perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan  tidak  adil  dari  pihak  peserta  didik,  orang  tua  peserta  didik,  masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
4. Perlindungan    profesi      sebagaimana    dimaksud      pada      ayat    (2)      mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan,  pemberian  imbalan  yang  tidak  wajar,  pembatasan    dalam menyampaikan  pandangan,  pelecehan terhadap  profesi, dan pembatasan /pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja,
kebakaran pada waktu kerja,  bencana  alam,  kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
Mengenali prilaku  menyimpang anak didik di  sekolah berawal, dari bagaimana anak didik tersebut dididik oleh orang tuanya dirumah. Bagaimana bimbingan orang tua menanamkan akhlak atau budi pekerti anaknya di rumah, bagaimana pergaulan anak anak di  lingkungannya  rumah  dan  sekolah  yang  membentuk  anak  itu  menjadi  brutal. Kurangnya penanaman akhlak orang tua terhadap anaknya  mempengaruhi  prilaku  anak di  rumah,  dan  di  masyarakat  serta  bagaimana guru memberikan contoh berprilaku disekolah. Prilaku kekerasan yang terbentuk oleh anak didik di sekolah tentunya  tidak ada keseimbangan antara   pendidikan   intelektual   dan   budi   pekerti   atau   ahlak. Kurangnya pendidikan ahlak atau budipekerti dalam proses belajar mengajar di sekolah serta kurang terbentuknya pola asuh yang membentuk karakter murid dengan metode rasa saling  asah  asih  ,asuh  dan  saling  hormat  menghormati  memungkinkan  prilaku  brutal anak.
Penganiayaan  guru  oleh  siswanya  tentunya    tidak  sebentar  prosesnya.  Tidak adanya wibawa guru dimata muridnya dan terbentuknya pribadi yang tidak memiliki rasa hormat  terhadap  terhadap  gurunya  karena  orientasi  belajar  hanya  mengarah  ke pembentukan  kecerdasan  belaka  akan  mendorong  anak  tidak    memiliki    rasa    hormat kepada    gurunya,    apalagi    sianak    sering    melihat  prilaku  guru  yang  tidak  terpuji dan sering  melecehkan  muridnya  tentu  menambah  kebencian  murid  terhadap  guru.  Walau tanggung  jawab  pendidikan  ada  di  pundak  gutu,    Bagaimanapun  juga  orang    berperan penting  mendidik  anaknya  di  rumah,  karena  interaksi  anak  dan  orang  tua  di  rumah frekuensinya  lebih  banyak.  Pembentukan  karakter  anak  menjadi  anak  yang  pintar  dan memiliki  ahlak  yang  mulia  sangat  tergantung  sekali  orang  tua  memberikan  contoh    di rumah,  Orang  tua  banyak  yang  tidak  menyadari  bahwa  pendidikan  sekolah  hanya meningkatkan  nilai  akademis,  sedangkan  pembentukan  sikap  ,  mental  dan  moral  anak sangat kutang, kekuarangan bidang bidang inilah yang seharusnya dilengkapi oleh orang tua dirumah.
Pendidikan moral dan pembentukan sikap sebagai orang yang terpelajar tentunya diperlukan  dalam  pendidikan  di  sekolah,    seperti    kedisiplinan,    taat  pada    aturan, menghormati    guru    dan    membentuk    pribadi    yang    berkarakter  mulya,    bukan membentuk  karakter  yang  liar.  Begitupun  para  guru  harus mampu mencontohkan nilai nilai pendidikan yang ada, sehingga apa yang diajarkan selaras dengan prilakunya seningga bisa menjadi panutan murid muridnya. Dan tenunya dalam proses pendidikan ada  reward  and  punishment  dalam  pendidikan.  Bagi  yang  melakukan  pelanggaran tentunya harus mendapatkan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukannya.
Jika    memang    terjadi  kekerasan  ataupun  penganiayaan  terhadap    guru  yang dilakukan   oleh   murid,   maka   terhadap   murid   tersebut   haruslah diselesaikan melalui jalur  hukum.  Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terulang  dikemudian  hari  oleh  lainnya.  Jika murid  yang  melakukan  kekerasan  terhadap  gurunya  ini  masih  berusia  kurang  dari  18 tahun namun lebih dari 12 tahun sehingga masih digolongkan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Tindakan  peserta  didik/murid  ini  yang  melakukan  kekerasan  kepada  gurunya dengan  ini  dapat  dikenakan  pidana  atas  dasar  penganiayaan.  Namun,  pidana    penjara yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak,  berdasarkan  Undang-  Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,    paling  lama  1/2  (satu  perdua)  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
Namun  terkadang  apa  yang  dilakukan  oleh  guru,  tenaga  pendidik maupun dosen  dan  lain-lain  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  melaksanakan  pendidikan  dan pengajaran  serta  tuntutan  profesionalisme  nya  tidak  jarang mengalami dilematis.Di satu  sisi,  mereka  dituntut  untuk  mampu  mengantarkan  peserta  didik  mencapai  tujuan pendidikan. Namun di sisi lain, tatkala para tenaga pendidik   berupaya untuk menegakkan kedisplinan,  mereka  dihadang  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia.  Jika  mereka  gagal  menegakkan  kedisiplinan  peserta didiknya  dan  gagal  mengantarkan  peserta  didik  pada  pencapaian  tujuan  pendidikan, sebagai pendidik acapkali dituding menjadi penyebab atas kegagalan tersebut. Persoalan yang  paling   krusial  dihadapi   adalah   tatkala   mereka  harus   memberikan hukuman kepada  peserta  didik  yang  melanggar  tata  tertib  dan  aturan  sekolah  dalam  rangka menegakkan  kedisiplinan,  acapkali  orang  tua  dan  masyarakat  menilainya  sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia atau melanggar UU Perlindungan Anak. Mereka dengan  mudahnya  melaporkan  tindakan  guru  tersebut  kepada    penegak    hukum  (baca: polisi  atau  KPAI).    Akibatnya,  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  guru  seringkali berada pada posisi dilematis dan bahkan rentan untuk dikriminalisasi.
Perlindungan  terhadap  profesi  guru  sendiri  sebenarnya  sudah  diakui  dalam  PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 74 Tahun 2008. Berikut pasal terkait perlindungan guru:
1. Pasal 39 ayat 1 dan 2: “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya  yang  melanggar  norma  agama,  norma  kesusilaan,  norma  kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan,  dan  peraturan  perundang-undangan  dalam  proses  pembelajaran  yang berada di bawah kewenangannya.” “Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/ atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.”
2. Pasal  40:  “Guru  berhak  mendapat  perlindungan  dalam  melaksanakan  tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Pasal   41:   “Guru   berhak   mendapatkan   perlindungan   hukum    dari   tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.”
Sebaliknya  disekolah  Anak  di  dalam  lingkungan  sekolah  wajib  mendapatkan perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dalam  bentuk  apapun  dari  pendidik,  tenaga kependidikan,  sesama  peserta  didik,  dan/atau  pihak  lain.  jika  kekerasan  itu  terjadi terhadap  siswa/  murid/  anak,  berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anaksebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-undang  Nomor  35 tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak dan telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  telah  ditetapkan  menjadi undang-undang  oleh  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan:
1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari  tindak  kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual,  dan  kejahatan  lainnya  yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.
Itu artinya, anak di dalam lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun dari pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik,  dan/atau pihak lain.  Jadi  Guru  sebagai tenaga  pendidik  tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah.
UU  35/2014  telah  mengatur  bahwa  setiap  orang  dilarang  menempatkan, membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  kekerasan terhadap  anak.  Bagi  yang  melanggarnya  akan  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.
Berikut  selengkapnya  bunyi  Pasal  80  jo.  Pasal  76C  UU  35/2014:Pasal  80  UU 35/2014:
1) Setiap  Orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 76C, dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2) Dalam  hal  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  luka  berat,  maka  pelaku dipidana  denganpidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3) Dalam  hal  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mati,  maka  pelaku  dipidana dengan pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  ayat (2),  dan  ayat(3)  apabila  yang  melakukan  penganiayaan tersebut Orang Tuanya.” Berdasarkan aturan-aturan yang kami jelaskan di atas, maka tindakan kekerasan fisik sebagaimana digambarkan dalam kasus ini adalah tindakan yang sama sekali tidak diperbolehkan, dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
Pemerintah juga melalui Undang-Undang Sisdiknas telah menjamin perlindungan terhadap profesi guru. Upaya perlindungan guru dan tenaga kependidikan di Indonesia untuk  pertama  kali  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1989  tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penjabaran pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya telah dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Berkaitan perlindungan Guru,  secara  tegas  Pasal  40  ayat  (1)    huruf  d  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  menyebutkan  "Pendidik  dan  tenaga  kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual". Sejalan dengan itu, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, bagaimana prosedut pelindunganterhadap  profesi guru di negara kita? Berikut kami jelaskan paparannya.
Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  menyebutkan  bahwa  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat,  organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan  tugas.  Jenis  perlindungan  yang  diberikan  kepada  tenaga  kependidikan
meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta  perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Adapun  jenis-jenis  perlindungan  hukum  meliputi  perlindungan  yang  diberikan kepada  tenaga  kependidikan  sebagai  akibat  tindakan  semena-mena  dari  pihak  peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau ihak lain, berupa: (1) a. tindak kekerasan;  (2)    ancaman  fisik  dan/atau  psikologis;  (3)    perlakuan  diskriminatif;  (4) intimidasi; dan (5) perlakuan tidak adil.
Berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum,  menyebutkan  bahwa  Bantuan  Hukum  diberikan  kepada  Penerima  Bantuan Hukum  yang menghadapi masalah hukum,  yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Tindakan bantuan hukum tersebut  meliputi  menjalankan  kuasa,  mendampingi,  mewakili,  membela  dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
Upaya  perlindungan  guru  dan  tenaga  kependidikan  dapat  dilakukan  dengan  2 (dua)  bentuk,  yakni  dengan  cara  advokasi  nonlitigasi  dan  advokasi  litigasi.  Advokasi nonlitigasi  adalah  bantuan  hukum  dalam  bentuk  pembelaan  di  luar  pengadilan  yang diberikan dalam upaya memberikan  perlindungan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum  yang  dialami  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Perlindungan  dengan  cara advokasi  nonlitigasi  terdiri  atas  penyuluhan  hukum,  konsultasi  hukum,  investigasi perkara  baik  secara  elektronik  maupun  nonelektronik,  penelitian  hukum,  mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.
Sedangkan Advokasi litigasi adalah bantuan hukum dalam bentuk pembelaan di dalam  pengadilan  yang  meliputi  pendampingan,  pemberian  data,  dan  kesaksian  yang diberikan dalam upaya memberikan  perlindungan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum yang dialami pendidik dan tenaga kependidikan.
Berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum,  Untuk  memperoleh  Bantuan  Hukum,  pemohon  Bantuan  Hukum  harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi  sekurang-kurangnya  identitas  pemohon  dan  uraian  singkat  mengenai  pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; (2) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan  perkara;  dan  (3)  melampirkan  surat  keterangan  miskin  dari  lurah,  kepala  desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. (4) dalam hal pemohon  Bantuan  Hukum  tidak  mampu  menyusun  permohonan  secara  tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
Mekanisme perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan, khususnya proses  bantuan  hukum  dalam  bentuk  pembelaan  di  dalam  pengadilan  meliputi pendampingan, pemberian data, dan kesaksian.
Pertama, Pendampingan. Pendampingan  kepada tenaga kependidikan oleh kuasa hukum  OBH  mitra,  dan/atau  kuasa  hukum  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah/pemerintah daerah/  masyarakat/  organisasi  profesi/satuan  pendidikan  dilakukan  mulai  dari  proses penyelidikan,  penyidikan,  sampai proses persidangan.
Kedua, Pemberian data.  Pemberian data dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,  masyarakat,  organisasi  profesi,  dan  satuan  pendidikan  dan  pihak  lain  dalam bentuk  data  pendukung    atau  dokumen  yang  diperlukan  untuk  meringankan  dan melindungi  tenaga  kependidikan    dalam  penyelidikan,  penyidikan  dan  proses persidangan.
Ketiga,  Kesaksian.  Kesaksian  diberikan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah, masyarakat,  organisasi  profesi,  dan  satuan  pendidikan  dan  pihak  lain  yang  diperlukan untuk meringankan dan melindungi tenaga kependidikan dalam proses persidangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil disimpulkan dalam penelitian ini adalah Perlindungan profesi bagi guru dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara sederhana mencakup perlindungan Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,Pemberian  imbalan  yang  tidak  wajar, Pembatasan dalam menyampaikan pandangan, Pelecehan terhadap profesi, Pembatasan atau  pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.

## SARAN
Diharapkan  kepada  institusi  terkait  untuk  memperbanyak  sosialisasi  mengenai perlindungan  guru  bukan  hanya  pada  profesi  guru  namun  masyarakat  juga  wajib mengetahui  agar  tidak  terjadi  lagi  pelaporan  atau  penganiayaan  terhadap  guru  ketika menjalankan tugasnya.

## REFERENSI
Achmad  Ali,  Heryani,  Wiwie,  2012, Asas-Asas  Hukum  Pembuktian  Perdata ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
Adami Chazawi, 2010 , Pelajaran Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta; Ishaq, 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta; Ananda S, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Kartika, Surabaya; Arifin, 1995, Pendidikan Islam dan Umum , Bumi Aksara, Jakarta; Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta;
Bambang Poernomo, 1997, Asas-asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia , Jakarta; Darmiyasti Zuchdi, 2015, Pendidikan Karakter Konsep  Dasar  dan  Implementasinya  di Perguruan Tinggi , UNY Press, Yogyakarta; Dista   Aviandari, 2010, Analisis   Situasi   Hak Anak Untuk Isu-Isu Tertentu , Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, Jakarta;
Hasbullah, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan , PT  Raja  Grafindo  Persata, Jakarta; H.A.R Tilaar, 2003, Kekuasaan dan pendidikan , Rineka Cipta, Jakarta;
__________, 2002 Membenahi Pendidikan Nasional , Rineka Cipta, Jakarta; Martinis Yamin, 2007, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP , Gaung Persada Press, Jakarta;
Said  Sampara  dan &  Laode Husen, 2013, Metode  Penelitian  Hukum ,  Kretakupa  Print. Makassar;
Usman, M. Uzer, 2006, Menjadi Guru Profesional , PT, Remaja Rosda Karya Bandung;
Utami  Munandar,  1995  , Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Tertulis  tentang  Silabus pendidikan  hukum  didalam  Kurikulum  SD  dalam  Rangka  Menumbuhkan Kesadaran  hukum masyarakat  sedini  Mungkin , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.