## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DI INDONESIA
Oleh : Rini Retnowinarni Universitas 17 Agustus 1945 Semarang rini.retnowinarni@gmail.com
Abstract: Criminal  liability  against  corporations  in  Indonesia  is  still ambiguous,  because  the  Criminal  Code  cannot  capture  corporations  as  legal subjects  who  can  be  convicted,  because  it  still  adheres  to  the  principle  of  the subject  of  law  is  only  natural  man.  Some  laws  and  regulations  outside  the Criminal  Code  have  begun  to  deviate  from  the  general  principle,  by  trying  to put  corporations  as  the  subject  of  criminal  law  and  the  problem  of  criminal liability.  In  the  ius  constituendum  perspective  the  subject  of  corporate  crime and  criminal  liability  has  been  formulated  explicitly  and  in  detail  in  the  draft draft  Criminal  Code  2006,  Article  44  to  Article  50.  Thus  in  principle  the corporation  has  been  accepted  as  a  legal  subject  in  criminal  law,  so  that  the corporation  can  be  prosecuted  and  sentenced  criminal.  The  acceptance  of  the principle  which  deviates  from  the  principle  of  error  is  not  contrary  to  the philosophy  of  the  Pancasila.  In  other  words,  the  deviation  of  the  principle  of error has juridical, sociological, and philosophical relevance.
Keywords: Criminal Liability, Corporation, Subject of Criminal Law.
Abstrak  : Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  di  Indonesia  masih bersifat mendua, karena KUHP tidak dapat menjaring korporasi sebagai subjek hukum  yang  dapat  dipidana,  karena  masih  menganut  prinsip  subjek  hukum hanyalah  manusia  alamiah.  Beberapa  peraturan  perundang-undangan  diluar KUHP  telah  mulai  menyimpang  dari  asas  umum  tersebut,  dengan  mencoba menempatkan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  dan  masalah pertanggungjawaban  pidananya.  Dalam  perspektif ius  constituendum subjek tindak  pidana  korporasi  dan  pertanggungjawaban  pidananya  telah  dirumuskan secara  tegas  dan  terperinci  dalam  naskah  rancangan  KUHP  2006,  Pasal  44 sampai  dengan  Pasal  50.  Dengan  demikian  secara  prinsip  telah  diterima korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, sehingga korporasi dapat dituntut dan dijatuhi  pidana. Penerimaan terhadap asas  yang menyimpang dari asas  kesalahan  adalah  tidak  bertentangan  dengan  falsafah  Pancasila.  Dengan kata  lain,  penyimpangan  asas  kesalahan  itu  mempunyai  relevansi  yuridis, sosiologis, dan filosofis.
Katakunci : Pertanggungjawaban pidana, Korporasi, Subjek Hukum Pidana

## PENDAHULUAN

## Latar belakang
Di era globalisasi dan liberalisasi  yang  terjadi  di  seluruh belahan  dunia,  bukan  saja  hanya membuka peluang bagi dunia usaha untuk  berperan  langsung  dalam perekonomian  dunia,  tetapi  telah pula berperan mendorong tumbuhnya  berbagai kejahatan– kejahatan  baru  di  bidang  ekonomi, yang tidak kalah bahayanya dengan kejahatan  konvensional  lainnya,
karena dampak uyang ditimbulkannya  sangat  besar  dan berpotensi dapat neruntuhkan system keuangan dan perekonomiana dalam suatu Negara atau  bahkan  system  perekonomian dunia .
Dalam  kongres  Perserikatan Bangsa-  Bangsa  (PBB)  ketujuh ( The  Prevention  of  Crime  an  the Treatment  of  Offenders  ) ,  yang diselenggarakan pada tahun 1985 di Jenewa, telah mengulas dan menggambarkan  bahwa  kejahatan di bidang ekonomi  adalah  sebagai
“ a  new  dimention  of  criminality  is the  very  substantial  increase  in  the
financial volume of certain convensional economic crimes “ .
Dengan  demikian  ,  dapat
dipahami kejahatan ekonomi adalah suatu kejahatan yang dapat dilakukan    oleh  siapa  saja,  baik perorangan maupun korporasi, tetapi  pada  umumnya  kejahatan ekonomi  merupakan  suatu  bentuk perbuatan  yang  melanggar  hukum yang  berkaitan  dengan  korporasi khususnya  dengan  para  eksekutif atau  pengurus  korporasi.  Mereka memiliki perilaku menyimpang dan kewenangan  tinggi  dalam  suatu koporasi  dan  menggunakan  posisi jabatan  mereka  sebagai  alat  untuk melanggar hukum , sehingga sering pula disebut bahwa kejahatan ekonomi  adalah  suatu  kejahatan korporasi . 1
Di  Indonesia  khususnya, juga  sudah  dilanda  kriminalitas kontemporer
yang cukup
mengancam lingkungan hidup, sumber  energi,  dan  pola-  pola tindak  pidana  di  bidng  ekonomi
1 Dr.  Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk, SH.,MM.,MH, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum Hal 1-2
seperti  tindak  pidana  perbankan,
komputer, penipuan terhadap konsumen  berupa  barang  –  barang produksi  kualitas  rendah  yang  di kemas  indah  dan  dijajakan  lewat advertensi  secara  besar  –  besaran, serta  berbagai  pola  tindak  pidana korporasi  yang  berorientasi  lewat penetrasi  dan  penyamaran  yang tidak  kurang  bahayanya    dan besarnya
korban yang
diakibatkannya. 2
Seperti  contoh  kasus  yg pernah  terjadi  di  Indonesia  dan yang  sangat  menarik  perhatian  luas dari  masyarakat  yang  berhubungan dengan korporasi yaitu kasus penyimpangan  Bantuan  Likuiditas Bank  Indonesia  (  BLBI)  yang dilakukan  oleh  korporasi  berbadan hukum  perseroan  terbatas  yang khusus bergerak di bidang perbankan.  Kasus  tersebut  berawal dari  keputusan    pemerintah  yang mengeluarkan kebijakan melikuidasi 16 bank, yang berakibat
2 Soedjono  Dirjosisworo, Hukum  Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri , Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  pada  Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, 1991, hlm. 10. pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan  yang  kemudian  diikuti dengan  penarikan  dana  secara besar-  besaran  oleh  para  nasabah bank  ( rush ).  Menyikapi  hilangnya kepercayaan masyarakat pada perbankan dan gejolak rush tersebut maka  pemerintah  mengeluarakan keputusan  Presiden  Nomor  26 Tahun  1998  tentang  Penjaminan Dana  Nasabah  Bank  yang  isinya menetapkan  bahwa  semua  dana nasabah perbankan ditanggung pemerintah termasuk dana pinjaman antar bank.
Menyikapi kasus diatas, dengan terbengkelainya
penyelesaian kasus diakibatkan oleh adanya  pengaruh  kuat    dari  aliran klasik  yang  begitu  kuat  tertanam dalam pemikiran para aparat penegak hukum untuk lebih
memilih dan mengedepankan pendekatan  asas premum  remidium tanpa mempertimbangkan
sedikitpun asas  ultimum  remidium yang  memberikan  peluang  untuk menyelesaikan  kasus  tindak  pidana dimaksud  melalui  pendekatan  yang
lebih  bertanggung  jawab  seperti melalui  pendekatan  pemulihan  atau restorative approach.
Di  Indonesia  kedudukan korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana  saat  ini  secara  khusus  baru diakui dalam Undang-Undang  yang mengatur  tindak  pidana  di  luar KUHP.  Hal  ini  dikarenakan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia masih menganut pandangan  societas  delinquere  non potest sehingga belum mengakomodir kedudukan
korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana.  Adapun  beberapa  Undang- Undang  yang  sudah  mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum  pidana  adalah  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang,  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  dan  Undang-Undang
Nomor  32  Tahun  2009  tentang
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan KUHP yang belum mengakomodir
kedudukan
korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana,  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (R-KUHP) sudah  mengakomodir  kedudukan korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana. Hal  ini dapat  diketahui  dari ketentuan  Pasal  48  R-KUHP  yang mengatur  “Korporasi  merupakan subjek tindak pidana”.
Ketentuan  Pasal  48  R- KUHP  tersebut  menegaskan  bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum  pidana  sudah  diterima. Meski demikian, kedudukan korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana, khususnya dalam R-KUHP,
perlu dijabarkan secara lebih mendalam.  Hal  ini  disebabkan perbedaan  secara  mendasar  antara korporasi  dengan  manusia  yang merupaka natuurlijk persoon sebagai  subjek  hukum  pidana. Perbedaan tersebut kemudian berdampak  pada  beberapa  konsep dasar  seperti  penentuan  kesalahan, pembuat
tindak pidana, pertanggungjawaban  pidana  dari korporasi  itu  sendiri,  dan  masih banyak  hal  lainnya.  Berkaitan dengan  kesalahan,  maka  anasir
kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban  pidana  pada dasarnya  ditujukan  untuk  manusia sebagai natuurlijk  persoon atau subjek hukum alami, bukan korporasi  sebagai  subjek  hukum atau recht  persoon .  Hal  ini  dapat terlihat  jelas  pada  anasir  kesalahan dalam  arti  luas,  khususnya  pada anasir  kesalahan  dalam  arti  sempit berupa  kesengajaan  ( dolus )  atau kelalaian  (culpa).  Van  Bemmelen bahkan  mengemukakan  keraguan akan adanya kesalahan pada korporasi,  dikarenakan  unsur  ini hanya dapat dinyatakan jika seorang persona  alamiah  dengan  sengaja atau karena kelalaiannya melakukan suatu perbuatan pidana. 3
Wirjono  Prodjodikoro  juga mengemukakan bahwa unsur kesalahan  sangat  berkaitan  dengan kondisi  batin. 4 Kondisi  batin  ini tentunya tidak akan ditemukan pada subjek  hukum  korporasi.  Karena unsur  ini  merupakan  unsur  hanya
3 Schaffmeister, D, Keijzer, N, & Sutorius,
EPH. Hukum Pidana . (Editor: JE Sahetapy),  (Yogyakarta:  Liberty,1995), hlm. 233 4 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit.,hlm. 60
terdapat  pada  manusia  sebagai subjek  hukum  alamiah  ( natuurlijke persoon ).  Hal  ini  tentunya  menjadi suatu  permasalahan  tersendiri  bagi korporasi  sebagai  subjek  hukum dalam  menentukan  unsur  kesalahan sebagai  dasar  pertanggungjawaban pidana.
Meski berkedudukan
sebagai  subjek  hukum,  korporasi dalam melakukan perbuatannya tetap  dilakukan  oleh  pengurus. 5
Implikasi dari pandangan seperti itu adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan  atas  suatu perbuatan, melainkan pengurus yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan  demikian  hanya  pengurus yang  dapat  diancam  pidana  dan dipidana.9  Menentukan  pengurus mana  yang  bertanggungjawab  juga sulit, mengingat kompleksnya bentuk  kepengurusan  dalam  suatu korporasi.
Karenanya timbul keraguan  mengenai  kemungkinan korporasi  untuk  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  dan
5 Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 86
dipidana. Dibentuknya aturan- aturan  tersebut  juga  diikuti  dengan perkembangan  teori-teori  mengenai pertanggungjawaban korporasi. Adanya kebutuhan untuk mengakomodir  korporasi  ke  dalam hukum    pidana.  Dalam  tulisan  ini akan  dibahas  mengenai  pengertian dan perkembangan korporasi
sebagai  subjek  hukum  pidana,  dan teori-teori terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kedudukan korporasi  sebagai  subjek  hukum
pidana dalam R-KUHP.

## Rumusan Masalah
Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia ?

## Pembahasan
1. Pengertian Korporasi
Kata korporasi secara
etimologis  dikenal  dari  beberapa bahasa, yaitu  Belanda  dengan istilah corporatie ,  Inggris  dengan istilah corporation ,  Jerman  dengan
istilah Korporation , dan bahasa latin dengan istilah corporatio 6 .
Korporasi dilihat dari bentuk  hukumnya  dapat   diberi  arti sempit  maupun  arti  luas.  Menurut arti  sempit,  korporasi  adalah  badan hukum.  Dalam  arti  luas  korporasi dapat  berbentuk  badan  hukum maupun bukan badan hukum.
Dalam artinya  yang sempit, yaitu sebagai badan hukum,
korporasi  merupakan  badan  hukum yang keberadaan dan
kewenangannya  untuk  dapat  atau berwenang  melakukan  perbuatan hukum  diakui  oleh  hukum  perdata. Artinya  hukum  perdatalah  yang mengakui keberadaan korporasi dan memberikannya  hidup  untuk  dapat atau  berwenang  melakukan  figur hukum.  Demikian  juga  halnya dengan matinya korporasi itu diakui oleh hukum.
Keberadaan  suatu  korporasi sebagai  badan  hukum  tidak  lahir begitu  saja.  Artinya  korporasi sebagai  suatu  badan  hukum  bukan ada  dengan  sendirinya,  akan  tetapi harus  ada  yang  mendirikan,  yaitu
6 Muladi dan Dwidja Priyatno., hlm. 12
pendiri atau pendiri-pendirinya yang diakui menurut hukum perdata memiliki kewenangan secara hukum  untuk  dapat  mendirikan korporasi.  Menurut  hukum  perdata, yang  diakui  memiliki  kewenangan hukum  untuk  dapat  mendirikan korporasi  adalah  orang  (manusia) atau natural person dan badan hukum atau legal person .
Seperti  halnya  dalam  hal matinya  suatu  korporasi.  Suatu korporasi  hanya  dapat  dinyatakan mati  apabila  dinyatakan  mati  oleh hukum  perdata,  yaitu tidak  ada lagi keberadaan atau eksistensinya (berakhir)  sehingga  karena  tidak ada  lagi,  maka  dengan  demikian korporasi  tersebut  tidak  dapat  lagi melakukan  perbuatan  hukum  atau dalam  istilah  hukumnya  dikatakan bahwa  korporasi  tersebut  mati  atau bubar.
Hukum  pidana  Indonesia memberikan  pengertian  korporasi dalam  arti  luas.  Korporasi  menurut hukum pidana Indonesia tidak sama dengan  pengertian  korporasi  dalam hukum perdata. Pengertian korporasi  menurut  hukum  pidana
lebih  luas  daripada  pengertian menurut  hukum  perdata.  Menurut hukum  perdata,  subjek  hukum, yaitu yang dapat atau yang berwenang  melakukan  perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, misalnya membuat perjanjian,  terdiri  atas  dua  jenis, yaitu  orang  perseorangan  (manusia atau natural  person )  dan  badan hukum ( legal person ).
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang
dimaksud dengan pengertian korporasi  menurut  hukum  perdata ialah  badan  hukum  ( legal  person ).
Namun dalam hukum pidana pengertian  korporasi  tidak  hanya mencakup  badan  hukum,  seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi,  atau  perkumpulan  yang telah disahkan sebagai badan hukum  yang  digolongkan  sebagai korporasi,  menurut  hukum  pidana, firma,  perseroan  komanditer  atau
CV, dan persekutuan atau maatschap juga termasuk
korporasi.  Selain  itu  yang  juga dimaksud sebagai korporasi menurut  hukum  pidana  adalah
sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan
melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan  usaha  atau  kegiatan  sosial yang  dilakukan  oleh  pengurusnya untuk  dan  atas  nama  kumpulan orang tersebut.
Beberapa  pengertian  lain tentang korporasi yang dapat
penulis  kemukakan  di  sisni,  antara lain seperti pendapat yang disampaikan  oleh  Andi   Zainal Abidin Farid 7 yang mengemukakan bahwa “Korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang  diberikan  hak  oleh  unit hukum,  yang  diberikan  peribadi hukum untuk tujuan tertentu”.
Sedangkan  menurut  Subekti dan  Tjitrosudiro 8 mengatakan bahwa  “Yang  dimaksud  dengan korporasi  ( corporatie )  adalah  suatu perseroan  yang  merupakan badan hukum”.
7 Muladi dan Dwidja Priyatno,
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1991), hlm.14 8 Ibid.
Wirjono Prodjodikoro 9 , sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi menyatakan: Korporasi adalah suatu  perkumpulan  orang,  dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan  anggota  dari  korporasi itu,  anggota-anggota  mana  juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan  korporasi  berupa  rapat anggota  sebagai  alat  kekuasaan yang  tertinggi  dalam  peraturan korporasi.
Satjipto Rahardjo 10 memberikan definisi bahwa korporasi  adalah  suatu  badan  hasil ciptaan hukum. Badan yang
diciptakannya  tersebut  terdiri  dari
“corpus”,  yaitu  struktur  fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan  unsur  “animus”  yang membuat  badan  itu  mempunyai kepribadian.  Oleh  karena  badan hukum  itu  merupakan  ciptaan hukum, maka kecuali
9 Ibid.
10 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Alumni, 1986, hal. 110
penciptaannya,  kematiannya  pun juga ditentukan oleh hukum
Dari  beberapa  pengertian tentang  korporasi  tersebut  di  atas dapat  disimpulkan  betapa  luasnya batasan pengertian tentang
korporasi tersebut, yang mana dapat lebih  luas  dari  sekedar  pengertian badan  hukum  itu  sendiri.  Dalam berbagai peraturan perundang- undangan  hukum  pidana  Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi  itu  adalah  kumpulan terorganisasi  dari  orang  dan  atau kekayaan  baik  merupakan  badan hukum maupun bukan badan
hukum. 2. Pengertian tentang Pertanggungjawaban Pidana Menurut Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban  pidana  adalah mengenakan celaan terhadap pembuat  karena  perbuatannya  yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban
pidana  karenanya  menyangkut  soal peralihan  celaan  yang  ada  pada tindak  pidana  kepada  pembuatnya.
Pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana adalah
“meneruskan  celaan  yang  secara objektif  ada  pada  perbuatan  pidana secara subjektif terhadap pembuatnya”. 11
Membahas pertanggungjawaban pidana,  terdapat  dua  cara  pandang, Pertama, pandangan yang monistis, antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan “ strafbaarfeit sebagai “ eene strafbaar  gestelde,  onrechtmatige, met  schuld  in  verband  staande handeling van een torekeningvatbaar  persoon ”  (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum,
dilakukan  oleh  seseorang  yang bersalah  dan  orang  itu  dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya)”. 12 Menurut  aliran monisme,  unsur-unsur strafbaarfeit itu  meliputi  baik  unsur  perbuatan, yang  lazim  disebut  unsur  objektif,
11 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana , Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 13 12 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit. hlm 61.
maupun  unsur  pembuat  yang  lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu,  dicampurnya  unsur  perbuatan dengan  unsur  pembuatnya,  maka
dapatlah disimpulkan bahwa strafbaarfeit itu adalah sama
dengan  syarat-syarat  penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaarfeit ,  maka  pasti  pelakunya dapat  dipidana. Kedua, dualistis, sebagaimana  dikemukakan  oleh Herman  Kontorowicz  pada  tahun 1933  dalam  bukunya  yang  berjudul Tut  und  Schuld dimana  beliau menentang  kebenaran  pendirian mengenai  kesalahan  ( schuld )  yang
ketika  itu  berkuasa,  yang  oleh beliau dinamakan “ objektive
schuld ”,  oleh  karena  kesalahan  di
situ dipandang sebagai sifat daripada  kelakuan  ( merkmal  der handlung ).
Untuk  adanya strafvoraussetzungen
(syarat-syarat  penjatuhan  pidana terhadap  pembuat)  diperlukan  lebih dahulu pembuktian adanya strafbare handlung (perbuatan pidana), lalu sesudah itu dibuktikan
schuld atau  kesalahan  subjektif
pembuat. 13 Namun  dalam  kerangka pandang  tersebut  diatas,  Nyoman Serikat  mengatakan  secara  spesifik mengemukakan, 14 apabila membahas  permberlakuan  hukum pidna  ,  segara  garis  besar  dapat dibedakan  dua  jenis  pemberlakuan hukum  pidana  ialah  pemberlakuan hukum pidana yang  berkaitan dengan  waktu  dan  pemberlakuan hukum pidana yang  berkaitan dengan tempat.
 Pertama , pemberlakuan hukum  pidana  yang  berkaitan dengan  waktu  mensyaratkan dapat  tidaknya suatu  perbuatan dipidana,  harus  ada  ketentuan pidana terlebih dahulu. Ketentuan ini dirumuskan 13 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana ,  pidato  diucapkan  pada  Upacara Peringatan  Dies  Natalies  VI  Universitas
Gadjah  Mada,  tanggal  19  Desember  1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 22-23 14 Nyoman Serikat Putra Jaya, Pemberlakuan  Hukum  Pidana  Secara Retroaktif  Sebagai  Penyeimbang  Asas Legalitas  dan  Asas  Keadilan,  Suatu Pergeseran Paradigma Daalam Ilmu Hukum Pidana, Diucapkan pada : Upacara Penerimaan  Jabatan  Guru  Besar  Dalam Hukum  Pidana  Pada  Fakultas  Hukum Universitas  Diponegoro,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Setakan Kedua 2013, hal. 11-12.
daalam  Pasal  ayat  (1)  KUHP yang berbunyi : “  Tiada  suatu  perbuatan  dapat dipidana  kecuali  atas  kekuatan aturan  pidana  dan  perundang- undangan  yang  telah  ada, sebelum  perbuatan  dilakukan”. Ini  menunjukan  tidak  ada
pidana tanpa landasan perundang-undangan. Ilmu hukum pidana menyebut ketentuan  ini  sebagai  asas
nullum  delictum  nulla  poena sine  praevia  leg  poenali yang mempunyai makna tidak tindak pidana,  tidak  ada  pidana  tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang- undangan. Fransis Bacon
(1561-1626) seorang filsuf Inggris  merumuskan adagium
moneat  lex,  priusquam  feriat
(undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasika  ancaman  yang terkandung  didalamnya),  ini kiranya  mencakup  lebih  dari sekedar itu, yakni juga mencakup  pembenaran  atas
pidana yang dijatuhkan. Hanya bila  ancaman  pidana  yang muncul  terlebih  dahulu  telah difungsikan sebagai upaya pencegah,  maka  menghukum dapat dibenarkan.
 Kedua ,  pemberlakuan  hukum pidana  yang  berkaitan  dengan tempat,  bahwa  pemberlakuan hukum  pidana  selalu  terikat pada masalah kewilayahan ialah  terbatas  pada  wilayah negara tertentu.
Moeljatno selanjutnya mengatakan:  “Oleh  karena  itu,
syarat-syarat  untuk  adanya  pidana
( strafvorausset-zungen ) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas  dan  sistematis,  diikuti  naluri yang memandangnya sebagai kualitet-kualitet  handlung ibarat suatu merkmalshaufe (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan  dua  segi  tadi  yang satu  dengan  lainnya,  merupakan bentuk paralel. Pada segi handlung yang  boleh  dinaikan  pula  segi objektif atau “ Tat ”, ada
“ tatbestandsmaszigkeit ” (hal mencocoki rumusan wet ) dan tidak adanya  alasan  pembenar  ( Fehlen von rechtfertigungsgrunden ).
Pada segi handelde yang boleh dinamakan segi
subjektif,
sebaliknya ada “ schuld ” (kesalahan) dan  tidak  adanya  alasan  pemaaf
( Fehlen von personalechen Strafoussshlieszungsgrunden ). Sebagaimana hanya segi
pertamanya
Pandangan  Moeljatno   tersebut dapat  dipandang  sebagai  teknik bagi  hakim  untuk  menjatuhkan pidana,  yaitu  dapat  memudahkan hakim untuk memberikan
kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang  tak  akan  dijatuhkan  pidana. Kalau  salah  satu  perbuatan  pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas ( vrijspraak ),  sedangkan  bila  semua unsur  perbuatan  terbukti,  pembuat tak langsung dipidana. Jika pembuat yang melakukan perbuatan tersebut  ternyata  tidak  mampu bertanggungjawab  atau  dinyatakan tidak  bersalah  atau  tidak  lalai, ataupun ada alasan pemaaf, maka ia
lepas  dari  segala  tuntutan  hukum ( onslag van alle rechtsver volging ).
15
Serhubungan  dengan  hal  itu Sudarto lebih lanjut menyatakan: “Dipidananya  seseorang  tidaklah cukup  apabila  orang  itu  telah melakukan perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum  atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya  memenuhi  unsur  delik dalam  undang-undang  dan  tidak dibenarkan,  namun  hal  tersebut belum  memenuhi  syarat  untuk menjatuhkan pidana.
Untuk pemidanaan  masih  perlu  adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.  Dengan  perkataan  lain, orang tersebut harus bisa
dipertanggung-jawabkan atas
perbuatannya  atau  jika  dilihat  dari sudut  perbuatannya  baru  dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. 16
15 Moeljatno, Op.cit, hlm. 23-24.
16 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit , hlm.
69.
Berdasarkan pandangan
dualistis  yang  juga  menjadi  dasar dalam  rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  yang  akan datang, tindak pidana ( criminal act ) dan  pertanggungjawaban  pidana ( criminal liability ) dipisahkan.
Dipidana  seseorang  bukan  saja karena  perbuatannya  yang  jahat ( actus  reus ),  tetapi  juga  karena
dirinya patut dicela karena pikirannya  yang  salah  ( mens  rea ). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berhubungan  dengan  keadaan  yang menjadi  syarat  adanya  pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.
Menurut Barda Nawawi Arief,  dalam  kaitannya  dengan masalah pertanggungjawaban pidana, beliau menyatakan bahwa: “Untuk
adanya pertanggungjawaban  pidana  harus jelas  terlebih  dahulu  siapa  yang dapat  dipertanggungjawabkan,  dan ini  harus  dipastikan  terlebih  dahulu siapa  yang  dinyatakan  sebagai pembuat  untuk  suatu  tindak  pidana tertentu.  Masalah  ini  menyangkut
subyek  tindak  pidana  yang  pada umumnya  sudah  dirumuskan  oleh pembuat undang-undang untuk tindak  pidana  yang  bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah  tidak  mudah  dan  sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat  ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya?. Masalah
pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi  lain dari subjek  tindak  pidana  yang  dapat dibedakan  dari  masalah  si  pembuat (yang  melakukan  tindak  pidana). Artinya,  pengertian  subjek  tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa  yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat
dipertanggungjawabkan dalam hukum  pidana  adalah  si  pembuat, tetapi  tidaklah  selalu  demikian. Masalah  ini  tergantung  juga  pada cara  atau  sistem  yang  ditempuh oleh pembuat undang-undang”. 17
17 Barda Nawawi Arief, Masalah Pemidanaan  sehubungan  Perkembangan
Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban  pidana  adalah merupakan pertanggungjawaban
orang  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukannya.  Dengan  demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana  karena  telah  ada  tindak pidana yang dilakukan oleh
seseorang. Dimana masyarakat
telah sepakat menolak suatu
perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai
konsekuensi  penolakan  masyarakat tersebut,  sehingga  orang  yang melakukan  perbuatan  tersebut  akan dicela,  karena  dalam  kejadian tersebut  sebenarnya  pembuat  dapat berbuat lain.
Pertanggungjawaban  pidana pada  hakikatnya  merupakan  suatu mekanisme  yang  dibangun  oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu
Delik-delik  Khusus  dalam  Masyarakat Modern ,  Kertas  Kerja,  pada  Seminar Perkembangan  Delik-delik  Khusus  dalam Masyarakat  yang  mengalami  Modernisasi BPHN-FH  UNAIR  Surabaya,  Tanggal  25- 27  Februari  1980  (Bandung  :  Bina  Cipta, 1982), hlm. 105-107.
perbuatan tertentu. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam prakteknya di lapangan  mengalami  permasalahan yang  komplek.  Dimana  dalam sistem peradilan pidana hakim tidak hanya  dituntut  untuk  kreatif,  tetapi lebih jauh lagi mampu mewujudkan keadilan.  Membawa  konsekuenasi, hakim  untuk  lebih  kreatif  dalam menggunakan  instrumen  yuridis yang ada dalam mewujudkan keadilan.  Terdapat  kemungkinan jika  hakim  pidana  hanya  semata- mata  menerapkan  hukum,  tentu sulit untuk mewujudkan
keadilan.Prinsip  ajaran,    hakim merupakan  corong  undang-undang sudah ditinggalkan. Hakim ditempatkan  dalam  perannya  tidak hanya  untuk  menerapkan  hukum, namun  lebih  jauh  lagi,  yaitu menggali, dan menafsirkannya. Tentunya hal ini tidak hanya terjadi pada  masyarakat common  law system, namun  fenomena  yang sama juga muncul pada masyarakat yang menggunakan civil law system, mengingat dewasa ini kedua
mazhab  hukum  tersebut  bergerak secara sinergi.
3. Pertanggungjawaban  Pidana terhadap Korporasi di

## Indonesia
Hukum  pidana  Indonesia memberikan  pengertian  korporasi dalam  arti  luas.  Korporasi  menurut hukum pidana Indonesia tidak sama dengan  pengertian  korporasi  dalam hukum  perdata.  Menurut  hukum pidana, korporasi adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan
perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan  usaha  atau  kegiatan  sosial yang  dilakukan  oleh  pengurusnya untuk  dan  atas  nama  kumpulan orang tersebut.
Pertanggungjawaban  pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan  yang objektif  yang  ada pada tindak  pidana  dan  secara  subjektif yang  ada  memenuhi  syarat  untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.  Dasar  adanya  tindak  pidana adalah  asas  legalitas,  sedangkan
dasar  dapat  dipidananya  pembuat adalah  asas  kesalahan.  Ini  berarti bahwa  pembuat  tindak  pidana hanya  akan  dipidana  jika  ia mempunyai kesalahan dalam melakukan  tindak  pidana  tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai  kesalahan  menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban  pidana  adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan  orang  itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. 18
Terjadinya pertanggungjawaban  pidana  karena telah  ada  tindak  pidana  yang dilakukan oleh
seseorang.
Pertanggungjawaban  pidana  pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme  yang  dibangun  oleh Hukum  Pidana  untuk  bereaksi
18 Elly  Syafitri  Harahap,   “ Asas  Strict Liability  dan  Asas  Vicarious  Liability terhadap  Korporasi  Yang  Melakukan Tindak  Pidana  Berdasarkan  UU  No  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Dan Pemgelolaan  Lingkungan  Hidup ”,  2014. hlm. 11
terhadap pelanggaran atau ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu. Sehubungan dengan  kemampuan  bertanggung jawab  korporasi  sebagai  pelaku tindak  pidana,  timbul  pertanyaan kriteria  apa  yang  digunakan  untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai  subjek  Hukum  Pidana mengingat  bahwa  korporasi  tidak mempunyai sifat kejiwaan sebagaimana halnya dengan manusia alamiah. Menurut Rolling,
sebagaimana  yang  dikutip  oleh Mahmud  Mulyadi, 19 badan  hukum dapat  diperlakukan  sebagai  pelaku tindak  pidana,  bilamana  perbuatan yang terlarang
yang pertanggungjawabannya dibebankan  kepada  badan  hukum (korporasi) dilakukan dalam rangka tugas  dan  pencapaian  tujuan-tujuan badan  hukum  tersebut.  Menurutnya
19 Fatchur Rochma. “ Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ”. 2016.
https://constituendum.wordpress.com/2016
/05/19/sistem-pertanggungjawaban-pidana- korporasi/ diakses pada tanggal 18 Mei 2019.
kriteria  ini  didasarkan  pada  delik fungsional. Sehubungan  dengan hal tersebut,  yang  dimaksud  dengan delik  fungsional  adalah  delik-delik yang  berasal  dari  ruang  lingkup atau suasana sosial ekonomi dimana dicantumkan
syarat-syarat bagaimana  aktivitas  sosial  atau ekonomi tertentu
harus dilaksanakan  dan  terarah  atau ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu. Selain itu Mardjono
Reksodiputro, 20 menyatakan  bahwa cara  berpikir  dalam  hukum  perdata dapat diambil alih ke dalam hukum pidana.  Sebelumnya  dalam  hukum perdata terdapat perbedaan
pendapat apakah suatu badan hukum  dapat  melakukan  perbuatan melawan
hukum ( onrechtmatigedaad ). Namun
melalui asas kepatutan dan keadilan sebagai  dasar  utama,  maka  Ilmu Hukum  Perdata  menerima  suatu badan hukum dapat dianggap bersalah yang merupakan perbuatan yang  melawan  hukum,  lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian.
20 Ibid.
Ajaran ini mendasarkan pada  pemikiran  bahwa  apa  yang dilakukan  oleh  pengurus  harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus  dalam  bertindak  tidak melakukannya atas hak atau kewenanngannya sendiri, tetapi melainkan atas hak atau kewenangan  badan  hukum  yang bersangkutan.  Dengan  demikian bahwa badan hukum juga tidak dpat melepaskan  diri  dari  kesalahan (kesengajaan  atau  kealpaan)  yang dilakukan  oleh  pengurusnya.  Cara berfikir  dalam  Hukum  Perdata  ini dapat diambil alih ke dalam Hukum Pidana.
Dalam  pertanggungjawaban korporasi,  si  pembuat  sudah  dapat dipidana  jika  ia  telah  melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat  lebih  jauh  sikap  batin  dari si  pelaku  (korporasi)  tersebut.  Oleh karena  sangat  sulit  dalam  mencari kesalahan  pada  korporasi,  maka pemberlakuan  pertanggungjawaban pidana  tanpa  kesalahan  ( liability
without  fault )  sangat  diperlukan dalam  pertanggungjawaban  pidana korporasi. 21 Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi,  awalnya  dikenal  ada  dua macam  doktrin  yaitu  doktrin strict liability dan  doktrin vicarious liability .  Namun  karena  tetap  harus mempertimbangkan unsur
kesalahan, maka sebagaimana
dijelaskan  oleh  Muladi, 22 muncul teori  baru  yang  diperkenalkan  oleh Haldane  yaitu  “ Theory  of  primary corporate  criminal  liability ”  yang terkenal  dengan  “ Identification Theory ”.
Dapat dipertanggungjawabkan korporasi atas dasar kedua doktrin tersebut dalam perkembangannya memang
sangat  diperlukan.  Sebab  dengan
21 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dai hokum Pidana Indonesia: Strict Liablity dan Vicarious Liability , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 110 22 Muladi, Pertangungjawaban  Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability), Makalah pada Seminar Nasional tentang Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam  Kebijakan  Publik  dari  Tindak Pidana  Korupsi,  Kejaksaan  Agung  RI  dan FH  UNDIP,  Semarang  6-7  Mei  2004,  hal. 6
perkembangan  teknologi,  tidak mudah  mendapatkan  bukti  yang memadai  tentang  kesalahan  dari pemilik  korporasi.  Sehubungan dengan  hal  ini  Barda  Nawawi arief  menyatakan  bahwa  kedua doktrin  tersebut  di  atas  perlu dipertimbangkan sejauhmana dapat  diambil  oper.  Hal  ini sehubungan  dengan beberapa
tindak  pidana  saat  ini  yang  erat hubungannya
dengan
perkembangan  dan  kemajuan  di bidang  teknologi,  ekonomi  dan perdagangan yang banyak melibatkan  badan  hukum  atau korporasi. Terlebih apabila akibat-akibat  yang  ditimbulkan oleh delik-delik
tersebut menyangkut  kepentingan  umum. Adalah  merupakan  suatu  yang sangat  sulit  untuk  membuktikan adanya  kesalahan  pada  korporasi karena  pada  umumnya  yang mempunyai kesalahan  adalah
orang.  Untuk  memudahkan  perlu dipertimbangkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi  dengan  prinsip  atau doktrin strict liability dan
vicarious liability . 23 Dalam Rancangan Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana (Konsep  Rancangan  KUHP  baru 2006)  doktrin strict  liability  dan vicarious liability diterima. Untuk  yang strict  liability dapat dilihat  pada  Pasal  35  ayat  (2) yang  menyatakan  :  Bagi  tindak pidana  tertentu,  undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata- mata  karena  telah  dipenuhinya unsur- unsur tindak pidana tersebut  tanpa  memperhatikan kesalahan. Selanjutnya untuk yang vicarious  liability dapat dilihat  pada  Pasal  35  ayat  (3) yang  menyatakan,  bahwa:  dalam hal  tertentu,  setiap  orang  dapat dipertanggungjawabkan atas tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  orang  lain,  jika  ditentukan dalam suatu undang-undang.
Dalam Konsep Rancangan KUHP baru korporasi diatur dalam Pasal  44  sampai  dengan  Pasal50. Dalam  Pasal  44  dinyatakan  bahwa korporasi merupakan subyek
23 Muladi dan Priyatna, Op.cit , hlm 92-93
tindak  pidana.  Kemudian  dalam Pasal  46  dinyatakan  jika  suatu tindak  pidana  dilakukan  oleh  atau untuk suatu korporasi maka
penuntutan  dapat  dilakukan  dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi  dan  pengurusnya,  atau pengurusnya saja. 24
Selanjutnya  dalam  Pasal  47 Rancangan  KUHP  yang  baru dinyatakan bahwa tidak selamanya korporasi harus dipertanggungjawabkan (dalam
hukum  pidana)  terhadap  suatu perbuatan  yang  harus  dilakukan atas  nama  atau  untuk  korporasi.
Untuk dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan  tersebut  harus  secara khusus  memang  telah  ditentukan bahwa perbuatan tersebut
termasuk dalam lingkungan usahanya,  yang  ternyata  dari anggaran  dasar  atau  ketentuan- ketentuan  lain  yang  berlaku sebagai demikian untuk korporasi yang  bersangkutan.  Kemudian
24 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.2006
pertanggungjawaban pelaksana atas  tindakan  korporasi  dibatasi sedemikian rupa, sejauh pelaksana dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi  korporasi  (Pasal  48 Rancangan KUHP
baru).
Selanjutnya tidak semua tuntutan pidana  terhadap  korporasi  harus diterima  oleh  pengadilan,  hakim secara khusus harus mempertimbangkan apakah bagian  hukum  lainnya  telah memberikan  perlindungan  yang lebih berguna dibandingkan dengan dipidananya suatu
korporasi, dan pertimbangan tersebut  harus  dinyatakan  dalam putusan hakim (Pasal 49 Rancangan KUHP). Untuk pembelaannya,  korporasi  dapat mengajukan alasan-alasan pemaaf  atau  alasan  pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat  yang  bertindak  untuk dan/atau  atas  nama  korporasi,
sepanjang alasan – alasan
tersebut  langsung  berhubungan
dengan perbuatan yang didakwakan  kepada  korporasi (Pasal 50 Rancangan KUHP). 25
Menurut  hemat  saya,  dalam pertanggungjawaban korporasi dalam  hukum  pidana,  sanksi  /
pidana yang tepat untuk dikenakan  terhadap  korporasi adalah  pidana  denda,  dari  pidana pokok  yang  tersedia.  Disamping pidana  denda  pula  korporasi dikenakan pidana tambahan berupa  pencabutan  hak-hak  yang diperoleh korporasi, pengumuman  putusan  hakim, sanksi  perdata  berupa  ganti  rugi terhadap akibat-akibat yang
ditimbulkan oleh kejahatan korporasi. Kecuali itu, dapat pula korporasi dikenakan tindakan tata
tertib, yaitu penempatan perusahaan di bawah pengawasan yang  berwajib  dalam  jangka
waktu tertentu. Khusus mengenai pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, perlu adanya pembatasan.  Bila  yang  dimaksud pencabutan tersebut adalah
pencabutan izin operasional,
25 Ibid.
maka
yang harus dipertimbangkan  adalah  akibat- akibat  yang  mungkin  timbul karena  sanksi  tersebut.  Sebab, pencabutan izin operasional sama saja dengan penutupan perusahaan, sehingga yang paling terkena  adalah  karyawan  atau buruh  dibanding  pengusahanya atau pemilik perusahaan.
Mengingat  hal  tersebut,  maka dalam pemidanaan terhadap korporasi  dilakukan  secara  hati- hati atau selektif, sebab dampaknya  sangat  luas.  Yang menderita  tidak  hanya  yang berbuat  salah,  tetapi  pihak  lain yang tidak bersalah seperti karyawan  atau  buruh,  pemegang saham  dan  masyarakat  atau konsumen ikut menderita.

## Kesimpulan
KUHP tidak dapat menjaring  korporasi  sebagai  subjek hukum  yang dapat dipidana, karena masih  menganut  prinsip  subjek hukum  hanyalah  manusia  alamiah. Beberapa peraturan perundang- undangan  diluar  KUHP  telah  mulai
menyimpang dari asas umum tersebut, dengan mencoba menempatkan  korporasi  sebagai
subjek  hukum  pidana  dan  masalah pertanggungjawaban pidananya. Dalam perspektif ius constituendum subjek  tindak  pidana  korporasi  dan pertanggungjawaban pidananya telah  dirumuskan  secara  tegas  dan terperinci  dalam  naskah  rancangan KUHP  2006,  Pasal  44  sampai dengan  Pasal  50.  Dengan  demikian secara prinsip telah diterima korporasi  sebagai  subjek  hukum dalam  hukum  pidana,  sehingga korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Penerimaan terhadap  asas  yang  menyimpang dari  asas  kesalahan  adalah  tidak bertentangan dengan falsafah
Pancasila. Dengan kata lain,
penyimpangan  asas  kesalahan  itu mempunyai relevansi yuridis, sosiologis, dan filosofis Saran Sanksi yang diberikan kepada korporasi harus memperhatikan  pemenuhan  dan
pemulihan  hak-hak  korban  berupa
pembayaran  ganti  kerugian  atas kejahatan  yang  dilakukan  oleh korporasi.  Harus  diatur  secara  rinci dalam peraturan perundang- undangan yang menentukan korporasi  sebagai  subjek  tindak pidana mengenai kapan suatu korporasi dapat
dikatakan melakukan tindak pidana. Demikian juga  halnya  dengan  ketentuan mengenai  siapa  yang  dapat  dituntut dan  dijatuhi  pidana  atas  kejahatan yang  dilakukan  korporasi  harus diatur  secara  tegas,  agar  supaya korporasi tidak dapat mengelak atas kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik pengurus korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief,  ”Masalah Pemidanaan
sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus  dalam  Masyarakat Modern”, Kertas  Kerja ,  pada Seminar Perkembangan Delik-delik  Khusus dalam Masyarakat  yang  mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR  Surabaya,  Tanggal
25-27 Februari 1980 (Bandung : Bina Cipta, 1982).
Dr.  Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk, SH.,MM.,MH, “Penanggulangan  Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative  Suatu  Terobosan Hukum”.
Elly Syafitri Harahap,,  “ Asas Strict
Liability  dan  Asas  Vicarious Liability  terhadap  Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana  Berdasarkan  UU  No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pemgelolaan Lingkungan Hidup ”, 2014.
Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dai hokum Pidana Indonesia: Strict Liablity dan Vicarious Liability , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996). Moeljatno, Perbuatan  Pidana  dan
Pertanggungjawaban  dalam Hukum Pidana , pidato diucapkan pada Upacara Peringatan  Dies  Natalies  VI Universitas Gadjah Mada,
tanggal  19  Desember  1955,
(Jakarta: Bina Aksara, 1985). Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi ,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2010). Muladi dan Dwidja Priyatno,
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1991),
Muladi, Pertangungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana  (Corporate  Criminal Liability), Makalah pada Seminar Nasional tentang Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan
Publik  dari  Tindak  Pidana Korupsi, Kejaksaan Agung RI
dan  FH  UNDIP,  Semarang  6- 7 Mei 2004.
Nyoman Serikat Putra Jaya, Pemberlakuan  Hukum  Pidana Secara Retroaktif Sebagai Penyeimbang  Asas  Legalitas dan  Asas  Keadilan,  Suatu Pergeseran Paradigma Daalam Ilmu Hukum Pidana, Diucapkan  pada  :  Upacara Penerimaan Jabatan Guru
Besar  Dalam  Hukum  Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro Semarang, Setakan Kedua 2013.
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana , (Jakarta: Aksara Baru, 1983). Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,
(Bandung: Alumni, 1986).
Schaffmeister,  D,  Keijzer,  N,  & Sutorius, EPH. Hukum
Pidana. (Editor: JE Sahetapy), (Yogyakarta: Liberty,1995).
Soedjono  Dirjosisworo,  “  Hukum Pidana  Indonesia  dan  Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri”, Pidato
Pengukuhan  Guru  Besar  pada Fakultas  Hukum  Universitas Parahyangan Bandung, 1991. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.2006 Fatchur Rochma. “ Sistem
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ”.  2016.
https://constituendum.wordpre ss.com/2016/05/19/sistem- pertanggungjawaban-pidana- korporasi/ diakses pada tanggal 18 Mei 2019.