## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
THE EFFECT OF IMPLEMENTING THE E-REGISTRATION SYSTEM, E- FILING, AND TAX TRANSPARENCY ON CORPORATE TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX SANCTIONS AS A MODERATING VARIABLE (CASE STUDY ON CORPORATE TAXPAYERS AT KPP PRATAMA JAKARTA

## CILANDAK)
PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-REGISTRATION , E-FILING , DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

## (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK)
Erwin Indriyanto 1 , Siska 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional 1,2 erwin.indriyanto@civitas.unas.ac.id 1

## ABSTRACT
By focusing on mandatory tax agencies at KPP Pratama Jakarta Cilandak, this study examines the impact of electronic registration systems, electronic reporting and tax transparency on compliance of mandatory tax  agencies  against  tax  sanctions.  In  addition,  it  also  uses  a  purposive  sampling  method  to  issue questionnaires to taxpayer agencies to collect raw data to test moderator variables. The sample group consisted  of  100  respondents  who  were  taxpayers  registered  at  KPP  Pratama  Jakarta  Cilandak.  The findings  show  that  the  application  of  an  electronic  registration  system,  electronic  filing,  and  tax transparency has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance. Interestingly, tax sanctions do not actually amplify this effect Keywords : E-registrasi,  E-filing, Tax Transparency, Taxpayer Compliance, and Tax Sanctions

## ABSTRAK
Dengan  berfokus  pada  wajib  pajak  badan  di  KPP  Pratama  Jakarta  Cilandak,  penelitian  ini  mengkaji dampak  sistem  pendaftaran  elektronik,  pelaporan  elektronik  dan  transparansi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  badan  terhadap  sanksi  perpajakan.  Selain  itu,  juga  menggunakan  metode purposeful sampling untuk menerbitkan kuesioner kepada wajib pajak badan untuk mengumpulkan data mentah guna menguji variabel moderator. Kelompok sampel terdiri dari 100 responden yang merupakan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Hasil temuan menunjukkan bahwa penerapan  sistem  pendaftaran  elektronik,  pengarsipan  elektronik,  dan  transparansi  perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Menariknya,  sanksi  pajak sebenarnya tidak memperkuat efek ini Kata Kunci: E-Registrasi, E-Filing, Transparansi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  salah  satu  sumber penerimaan  negara.  Guna  mewujudkan pembangunan  nasional,  Perpajakan digunakan  untuk  membiayai  semua pengeluaran  yang  dikeluarkan  oleh negara.  Pajak  berasal  dari  sumbangan masyarakat  dan  tidak  ada  kompensasi langsung  yang  dikelola  oleh  DJP.  dan dapat di paksakan. Sehingga penagihannya  dilakukan  secara  paksa, pajak  menjadi  kewajiban  warga  negara Indonesia.  Sebagaimana  Menurut  UU Perpajakan  Nomor  1  Tahun  2007
Nomor  28,  “Pengertian  pajak  yaitu pajak  yang  dibayar  oleh  orang  pribadi dan badan menurut UU, tanpa imbalan langsung, dan sebagai sebesar-besarnya kebutuhan  negara”.  Kekayaan  Rakyat” (Arnela Sela, 2018) Dari pernyataan itu dapat  kita  lihat  bahwa  KWP  sangat penting  untuk  negara.  Mengingat  hal tersebut, untuk kemudahan wajib pajak, Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  telah mengimplementasikan  sistem  berbasis teknologi  internet  untuk  memenuhi
kewajiban  perpajakan  dalam  rangka reformasi  administrasi  perpajakan. Salah  satu  langkah  yang  dilakukan adalah meluncurkan sistem pendaftaran elektronik dengan menerbitkan Peraturan  DJP  No.  PER-20/PJ/2013.
Sistem  Pendaftaran  Elektronik  tersedia bagi  Calon  WP  dan/atau  Pengusaha Kena  Pajak  (PKP)  atau  badan  yang ingin  mendaftar  NPWP.  (Wulandari Triwahyuni, 2019).
Diterima  atau  tidaknya  suatu sistem,  wajib  pajak  juga  merupakan faktor penentu. Salah satu cara pejabat pajak  bersimpati  dengan  pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka  adalah  kepuasan  wajib  pajak. Kepuasan  juga  dapat  dilihat  dari  dua variabel adalah pelayanan yang
diharapkan  serta  pelayanan  yang dirasakan.  Jika  pelayanan  tidak  sesuai pada harapan yang diberikan oleh pajak, maka klien tidak akan puas, begitu pula sebaliknya.  Kualitas  pelayanan  yang tidak  memenuhi  harapan  tidak  hanya mempengaruhi  kepuasan  tetapi  juga kepatuhan.  Kepatuhan  wajib  pajak mengacu  pada  kepatuhan  sebagaimana dimaksud disini (Isyarah, 2018) Untuk dapat menggunakan eregistration,  efiling  dan  transparansi pajak, wajib pajak harus memiliki akses ke  Internet.  Sesuai  laporan  terbaru We Are Social . Artinya baru 64% yang dapat mengoperasikan  internet  dari  total populasi  penduduk  Indonesia.  Semakin banyak  penduduk  Indonesia  yang  bisa mengoperasikan  internet,  maka  KWP dalam  membayar,  melaporkan,  dan melaporkan perpajakannya akan semakin terpengaruh, sehingga penerimaan Ditjen Pajak akan semakin meningkat..  E-registrasi  pajak  yaitu sebuah pendaftaran WP sesuai
peraturan  DJP,  perubahan  data  WP dan/atau penetapan WP serta Pengusaha
Kena Pajak yang terhubung dengan DJP secara  online  melalui  jaringan  internet
nomor  PER-23/PJ/2009.  Melalui  Web Browser  dengan  mengakses  aplikasi  e- registrasi  secara online ,  pendaftaran
Nomor  Pokok  WP  (NPWP)  dapat dikerjakan oleh WP. (Hanggara, 2018).
KWP terhadap keadaan pembayaran  pajak  dapat  dilihat  dari penyampaian SPT pembayaran perpajakan.  SPT  yaitu  surat  yang digunakan untuk melaporkan perhitungan  dan  pembayaran  pajak, orang kena pajak serta tidak kena pajak dan harta serta kewajiban, sebagaimana dimaksud  dalam  peraturan  UU  di bidang  pajak.  Melihat  fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh  Registrasi,  efiling,  dan Transparansi  Pajak  sebagai  Variabel Moderator  Dengan  Kepatuhan  Wajib Pajak Badan Kepada Sanksi Perpajakan” (kasus) Kajian WP Utama KPP, Cilandak, Jakarta. Rumusan Masalah 1. Mengapa Sistem E-Registrasi Berengaruh Terhadap KWP 2. Mengapa E-Filing Berpengaruh Terhadap KWP 3. Mengapa Transparansi Pajak Berpengaruh Terhadap KWP 4. Mengapa Sistem E-Registrasi Berpengaruh Terhadap KWP dengan Sanksi  Perpajakan  Sebagai  Variabel Moderator 5. Mengapa Sistem E-Filing Berpengaruh Terhadap KWP dengan Sanksi  Perpajakan  Sebagai  Variabel Moderator 6. Mengapa Transparansi Pajak Berpengaruh Terhadap KWP dengan Sanksi  Perpajakan  Sebagai  Variabel Moderator

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  Menganalisis  Pengaruh e- Registration terhadap KWP.
2. Untuk  Menganalisis  Pengaruh e-
Filing terhadap KWP. 3. Untuk Menganalisis Pengaruh Transparansi Pajak terhadap KWP. 4. Untuk  Menganalisis  Pengaruh E-
Registration terhadap  KWP  dengan
Sanksi  Perpajakan  sebagai  Variabel Moderasi
5. Untuk  Menganalisis  Pengaruh E-
Filing terhadap KWP dengan Sanksi Pepajakan sebagai Variabel Moderasi 6. Untuk Menganalisis Pengaruh Transparansi  Pajak  terhadap  KWP dengan  Sanksi  Perpajakan  sebagai Variabel Moderasi

## KAJIAN TEORI
Technology Acceptance Model (TAM) Model TAM tersebut dikembangkan  Davis  (1989)  dengan menjelaskan  bahwa  pada  asumsi  sikap seseorang  dipengaruhi  oleh  tingkat keyakinan  dan  kepercayaan  seseorang terhadap sesuatu hal tersebut. Terhadap TAM  keyakinan  ini  yaitu  tingkat keyakinan  pada  kemudahan  teknologi yang  dikeluarkan  dan  juga  manfaat teknologi  baru  tersebut  (Awaloedin  & Elwisam, 2023).
Apabila  WP  berpendapat  bahwa pemakaian  e-registrasi  dan  pelaporan efiling dapat membantu pada
pendaftaran  dan  perubahan  data mengenai perpajakan atau penyampaian surat  pemberitahuan,  dan  meyakini bahwa  penerapan  e-registrasi,  efiling, transparansi perpajakan mudah diakses oleh  Kementerian  Keuangan  dalam lingkup  wajib  pajak,  hal  ini  dapat meningkatkan pembayaran pajak masyarakat  melaporkan  kepatuhan terhadap SPT.

## Teori Atribusi
Teori  yang  menjelaskan  faktor- faktor  yang  menyebabkan  individu berperilaku  adalah  teori  atribusi. Berdasarkan  interpretasi  ini,  latar
belakang perpajakan juga bisa dikaitkan bersama teori atribusi. Misal dalam hal pemetaan  faktor-faktor  apa  saja  yang bias menyebabkan KWP. (Romadhon & Diamastuti, 2020)
Terletak  dengan  kepatuhan  wajib pajak,  Hubungan  antara  teori  atribusi dan  penelitian  ini.  Karena  dengan  hal KWP,  dibutuhkan  adanya  tingkah  laku seorang  tersebut,  menggunakan  teori atribusi  dalam  penelitian  ini,  misalnya perilaku tepat waktu dalam menyampaikan  SPT  dan  perilaku individu sebagai WP dalam mendaftarkan diri.
Theory of Planned Behavior (TPB) Teori tersebut menjelaskan tentang intensi  individu  dalam  menjalankan perilaku ataupun tindakan tersebut. Niat bias  dianggap  yang  mempengaruhi perilaku  dapat  terlihat  faktor-faktor motivasi.  Seberapa  besar  usaha  yang dapat  dikeluarkan  seseorang  untuk melakukan  sesuatu  merupakan  indikasi intensi (niat).
Keterkaitan  penelitian  ini  dengan  TPB adalah motivasi yang berkaitan dengan teori-teori yang mempengaruhi perilaku individu  dan  teori-teori  terkait  yang mempengaruhi  niat  seseorang  dan tindakan individu. Dengan tindakan ini, sebelum  individu  melakukan  sesuatu, seseorang dapat memperoleh keyakinan atas  hasil  yang  dapat  diperoleh. Selanjutnya  memutuskan  apakah  akan melakukannya  dengan  enggan  atau dengan  perhatian.  Ketika  wajib  pajak sudah  mengetahui  pengeluaran  dan penerimaan  yang  digunakan  buat kesejahteraan  masyarakat  serta  telah memperoleh manfaatnya dan transparansi  perpajakan  telah  tercapai, sehingga  wajib  pajak  mau  berusaha mengubah perilakunya, dan wajib pajak diberikan  insentif  dengan  pembayar pajak  dan  pengajuan  SPT,  sehingga KWP meningkat.
KWP KWP adalah wp yang melaksanakan haknya, membayar
pajak,  serta  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku  memenuhi  kewajiban perpajakannya,  tidak  ada  pemeriksaan, ancaman atau peringatan, penyelidikan yang  seksama,  dan  sanksi  hukum  dan administrasi. Menurut UU Nomor 28 th 2007 tentang bagaimana Perpajakan dan Ketentuan  Umum  WP  yang  dimaksud dengan  WP  yaitu  orang  pribadi  atau badan  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban untuk membayar perpajakan sesuai  dengan  peraturan  UU,  termasuk WP.
E-registrasi E-registrasi yaitu sistem pendaftaran  WP  sesuai  peraturan  DJP, perubahan data WP dan penetapan WP atau  PKP  dengan  DJP  secara  online yang  terhubung  melalui  jaringan internet nomor PER-23/PJ/2009. Dengan  mengakses  aplikasi  e-registrasi melalui  Web  Browser  secara online , pendaftaran Nomor Pokok WP (NPWP) dapat  dilakukan  oleh  WP.  (Hanggara, 2018)

## E-filing
Efiling yaitu  sistem  pelaporan elektronik  dengan  memakai  media internet. Agar memudahkan wajib pajak system  tersebut  dibuat  oleh  DJP  untuk melaporkan surat pemberitahuan melalui proses yang lebih cepat serta biaya yang lebih  murah  (Wulandari  Triwahyuni,
2019). E-filing pajak adalah pemberitahuan perpanjangan surat
pemberitahuan  tahunan  atau  cara penyampaian  SPT  yang  dikerjakan secara online dan realtime telah disediakan  ASP lewat  aplikasi  atau melalui website e-Filing perpajakan DJP online. Untuk mempermudah WP secara online saat  menyetor  pajaknya  juga
menyampaikan  SPT  atau  perpanjangan surat  pemberitahuan  sistem  tersebut dirancang oleh DJP.

## Transparansi Pajak
Transparansi  merupakan  sesuatu hal  dengan  berikan  informasi  dengan lengkap dan dibutuhkan untuk kolaborasi, kerja sama, serta pengambilan  keputusan,  tanpa  tujuan tersembunyi. Transparan berjalan seiring  bersama  kepercayaan,  kata Afuan. Antara pihak pengelola pajak dan
Wajib  Pajak,  transparansi  juga  bisa menciptakan rasa percaya dan juga dapat meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak.
Sanksi Pajak
Sanksi  perpajakan  yaitu  sebuah proses interpretasi yang dikerjakan oleh WP, dimana WP mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang  didapat  oleh  berbagai  sumber mengenai sanksi pajak. Dalam meningkatkan  kepatuhan  pajak,  sanksi pajak  menjadi  instrument  tambahan. Oleh karena itu penting untuk pembuat kebijakan  dalam  menentukan  bentuk serta  sifat  sanksi  yang  sesuai  dengan karakter  WP  suatu  negeri.  Sanksi perpajakan  wajib  mempertimbangkan perilaku  wajib  pajak  sejauh  peraturan tersebut  bisa  mempengaruhi,  dan sebagai  konsekuensi  bagi  pelanggar pajak  bagaimana  seharusnya  bentuk sanksi  ditegakkan.  (Dewi  Syanti, Widyasari, 2020)
Kerangka Analisis

## Hipotesis
H1 : e-Registrasi berdampak positif dan signifikan kepada KWP Badan. H2  :  Penerapan e-filing berdampak positif  dan  signifikan  kepada  KWP Badan. H3 : Transparansi perpajakan berdampak positif dan signifikan kepada KWP Badan H4 : Sanksi pajak memperkuat pengaruh penerapan e-registrasi terhadap  KWP badan H5 : Sanksi pajak memperkuat pelaporan e-filing terhadap KWP Badan.
H6 : Sanksi pajak memperkuat pengaruh transparansi  perpajakan  terhadap  KWP Badan.
Objek Penelitian Tujuan penelitian untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  WP  badan dan  untuk  mendapatkan  bukti  empiris. Variabel pada penelitian tersebut dibagi menjadi  tiga  kategori,  adalah  variabel dependen,  variabel  independen,  dan variabel  moderator.  Variabel  bebas penelitian tersebut yaitu sistem
pendaftaran  e-registration,  pelaporan efiling  dan  transparansi  pajak,  dan  var terikatnya adalah KWP.

## Sumber dan Jenis Penelitian
Data  mentah  merupakan  sumber data  yang  dipakai  pada  penelitian tersebut. Data yang diperoleh langsung kepada  responden/sumber  merupakan data mentah. Penelitian ini menggunakan  format  kuesioner  untuk menyatukan  informasi  yang  diberikan kepada  responden  dengan  penyusunan daftar pertanyaan.
Penelitian  tersebut  merupakan jenis  penelitian  kuantitatif.  Tujuan penelitian tersebut adalah ingin menguji teori,  mencari  general  dengan  jumlah prediktif,  dan  menunjukkan  hubungan antar variabel.

## Populasi dan Sampel
Populasi penelitian tersebut yaitu seluruh  WP  badan  yang  tercantum  di KPP Jakarta Cilandak, di KPP Pratama Jakarta  Cilandak  memiliki  jumlah penduduk  terdaftar  sebanyak  12.322 WP  badan.  Sampel  penelitian  tersebut adalah  WP  badan  di  KPP  Jakarta Cilandak. Penelitian tersebut menggunakan  rumus  Sloven  untuk menentukan sampel. Metode Analisis Metode  yang  dipakai  pada penelitian tersebut yaitu analisis deskriptif  kuantitatif.  Metode  tersebut memakai  software  SPSS  versi  25 meliputi  uji  deskriptif,  uji  instrument (validitas  serta  reliabilitas),  uji  asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, heterokedastisitas yaitu glejser serta scatterplot, linieritas).
Uji Hipotesis H1, H2, H3 berupa analisis linier  berganda,  uji  F,  uji  koefisien determinan, serta uji t. dan uji hipotesis H4,H5,H6  berupa  Uji  MRA,  uji koefisien determinan, uji F, serta uji t.
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Hasil Penelitian Dari angket yang disebar diketahui  100  angket  memenuhi persyaratan pengolahan. Sampel penelitian  dibagi  menjadi  beberapa kelompok  sesuai  dengan  karakteristik responden  yaitu  jenis  kelamin,  jenis perusahaan, usia dan tingkat pendidikan. Berikut adalah karakteristik responden  menurut  jenis  perusahaan, umur,  jenis  kelamin  dan  tingkat pendidikan.
Uji Koefisien Determinan (R 2 )
Koefisien Determinan (R 2 ) digunakan dalam menerangkan variabel dependen untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model (Yanti et al., 2021).
Antara  nol  dan  satu  adalah  nilai koefisien  determinasi.  Kemampuan variabel-variabel  independen  dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen amat terbatas berarti nilain R 2 yang kecil.
Variabel-variabel independen
memberikan  hampir  semua  informasi yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi variasi  variabel  dependen  berarti  nilai yang  mendekati  satu.  Berikut  hasil  uji koefisien determinan (R 2 ): Tabel 1. Hasil Uji (R 2 )
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .393 a .154 .128 1.51621
a. Predictors: (Constant), TP_Total, PSEreg_Total, PSEfil_Total b. Dependent Variable : KWP_Total
Sumber : Output SPSS 25 Dari  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa angka  koefisien  Adjusted  R square bernilai 0.128. Angka tersebut mengindikasikan  bahwa  12.8%  variasi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  (Y) mampu  dijelaskan  oleh  Penerapan Sistem E-registration (X1),  Penerapan Sistem E-filing (X2),  dan  Transparansi Pajak  (X3).  Dan  sisanya  87.2% dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain  yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian.
Uji t Tabel 2. Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 11.26 1 3.572 3.152  .002 PSEreg_Total .191 .069 .265 2.786  .006 PSEfil_Total .180 .078 .226 2.319  .022 TP_Total .207 .103 .197 2.013  .047 a. Dependent Variable: KWP_Total

## Uji MRA
Tabel 3. Uji MRA
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta 1  (Constant) 15.823 42.987 .368 .714 PSEreg_Total .811 1.417 .951 .573 .568 PSEfil_Total .259 .145 .329 1.790 .077 TP_Total -.640 1.074 -.809 -.596 .553 SP_Total .240 1.682 .258 .143 .887
PSEregxSP -.036 .057 -1.491 -.635 .527 PSEfilxSP -.004 .005 -.221 -.856 .394 TPxSP .029 .042 1.409 .687 .494
a. Dependent Variable: KWP_Total

## PEMBAHASAN
Pengaruh E-registrasi Terhadap KWP Badan
Berdasarkan  hasil  SPSS,  pada Tabel 4.15 menyatakan bahwa nilai sig eregistration  terhadap  KWP  Badan adalah 0,006 ≤ 0,05, serta nilai t hitung yaitu  2,786  ≥  nilai  t  tabel  yaitu  1,985. Hasil  koefisien  regresi  sebesar  0,191 yang  memiliki  tanda  positif  artinya setiap  kenaikan  1  satuan  jumlah eregistration  maka  kepatuhan  wp  akan turun menjadi 0,191. Hal ini menunjukkan  bahwa  dengan  semakin diterimanya eregistration pada masyarakat khususnya WP badan ketika membantu  fasilitas  pendaftaran  wajib pajak semakin mudah untuk menggunakan  eregistrasi,  sehingga  hal ini  akan  meningkatkan  KWP  sebagai sarana  pendaftaran  wajib  pajak.  Dari sini dapat diketahui bahwa Hipotesis 1 “penerapan  pendaftaran  e-registrasi berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap KWP  badan” di terima . Penelitian  tersebut  sejalan  pada teori TAM bahwa persepsi kemudahan penggunaan merupakan penentu diterima atau tidaknya suatu sistem. WP percaya bahwa penggunaan e- registration dapat membantu pendaftaran  atau  pelaporan  usaha, sehingga  meningkatkan  kepatuhan pendaftaran  WP,  dan  bahwa  WP menganggap e-registration mudah dipakai. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiradinata, 2021) dan Khalifah Syafitri (2018) yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-registration mempunyai  pengaruh  positif  terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa kemudahan  sistem e-registration sudah bisa memaksimalkan sehingga sepenuhnya wajib pajak badan mengetahui dan menggunakannya.
Diketahui  pula  bahwa  melakukan pendaftaran  secara online Wajib  Pajak merasa  dimudahkan  dengan  adanya sistem pendaftaran melalui internet .
Pengaruh E-filing terhadap  KWP

## Badan
Berdasarkan hasil SPSS, dari hasil penelitian  ditunjukan  pada  tabel  4.15 menunjukan nilai sig penerapan e-filing terhadap  KWP  badan  0.022  ≤  0.05  dan nilai t hitung 2.319 ≥ nilai t tabel 1.985 . Hasil  Koefisien  regresi  0.180  arahnya positif,  artinya  jika  penerapan  e-filing meningkat sebesar 1 satuan, maka KWP dapat  meningkat  menjadi  0,180.  Hal tersebut menunjukkan semakin mudahnya penggunaan efiling, serta e- filing  makin  diterima  oleh  masyarakat khususnya  WP  korporasi  dalam membantu  melaporkan  SPT,  sehingga akan meningkanya kinerja KWP dalam pelaporan  SPT.  Dari  sini  dapat diketahui bahwa Hipotesis 2 “Penerapan  sistem  efiling  berdampak signifikan  terhadap  KWP    badan” di
terima . Penelitian  tersebut  sejalan  pada teori TAM bahwa kemudahan persepsi penggunaan merupakan penentu diterima atau tidaknya suatu sistem. WP percaya  bahwa  penggunaan  efiling untuk  membantu  pengajuan  SPT  dapat meningkatkan kemampuan KWP untuk melaporkan  SPT,  dan  efiling  mudah digunakan.  Mengikuti  teory  TAM, penelitian tersebut juga mengikuti teori atribusi  adalah  konsistensi  wp  badan saat  menyampaikan  SPT  setiap  tahun untuk meningkatkan KWP.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zairina Yessi Rohmadani (2021) dan Triwahyuni W (2019) yang menyatakan bahwa  Penerapan  Sistem E-filing
berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan. Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan
bahwa kemudahan dan kecepatan sistem e-filing untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan  mereka  membuat  Wajib Pajak  menjadi  lebih  patuh.  Bagi  wajib pajak  pelaporan  SPT  dengan e-filing menjadikan pekerjaan wajib pajak lebih efisien. Semakin baik penerapan sistem e-filing maka  kepatuhan  wajib  pajak akan semakin meningkat.

## Pengaruh  Transparansi  Perajakan Terhadap KWP Badan
Dari  output  SPSS,  Tabel  4.15 menunjukkan bahwa nilai sig transparansi  pajak  KWP  badan  adalah 0,047  ≤  0,05  dan  nilai  t  hitung  adalah
2,013  ≥  nilai  t  tabel  1,985.  Koefisien regresi  sebesar  0,207  bertanda  positif artinya  jika  transparansi  perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka KWP meningkat  menjadi  0,207.  Hal  ini menunjukkan bahwa transparansi perpajakan disambut baik oleh masyarakat  khususnya  wajib  pajak badan  dalam  mengalokasikan  dan menerima  dana  pajak.  Dari  sini  dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3
“Transparansi  perpajakan  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak badan” di terima.
Penelitian  tersebut  konsisten dengan teori perilaku terencana (TPB), keyakinan dan motivasi yang memengaruhi  perilaku  WP  badan tentang hasil yang diinginkan. Dapatkan kepercayaan  dan  momentum  melalui transparansi perpajakan dalam pengelolaan dan penerimaan dana pajak yang  dikeluarkan  setiap  tahun  oleh pemerintah. Dengan demikian, inginkan. Transparansi perpajakan akan meningkatkan  KWP  badan  untuk mendaftar  serta  menyampaikan  SPT Tahunan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zairina Aglista  Ramadhanty  dan  Zulaikha1 (2020),  dan  Yessi  Rohmadani  (2021)
yang  menyatakan  bahwa  Transparansi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa pajak telah menerima transparansi pajak berupa  laporan  kinerja  setiap  tahunnya dari  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Hal tersebut  dapat  terjadi  karena  selaku pembuat  dan  pengawas  kebijakan perpajakan  Direktorat  Jenderal  Pajak telah  berupaya  semaksimal  mungkin agar  terciptanya  transparansi  dan kepercayaan  dengan  cara  seluruh kebijakan  yang  telah  ditetapkan  kepada rakyat  mengkomunikasikan  dengan baik.

## Sanksi  Perpajakan  Memperlemah
Pengaruh E-registration Terhadap KWP Badan
Berdasarkan  output  SPSS  pada variabel  moderasi  Sanksi  Perpajakan, didapat t hitung 0.143 ≤ t tabel 1.986 dan nilai  sig  0.887  ≥  0.05.  Sedangkan variabel PSEregxSP (interaksi antara e- registrasi dengan  sanksi  perpajakan) mempunyai nilai t hitung -0.635 ≤ t tabel 1.986  dan  nilai  sig  0.527  ≥  0.05 menunjukan interaksi ini memperlemah. Karena  sanksi  perpajakan  (b 4 )  dengan variabel    PSEregxSP  (b 5 )  tidak signifikan  sehingga  pengguna  variabel sanksi perpajakan masuk pada Kategori serumpun  yang  diatur  (bukan  variabel yang  diatur).  pada  kasus  ini  sanksi perpajakan enggan berinteraksi variabel registration serta  belum  ada  hubungan yang  signifikan  dengan  variabel  KWP kelembagaan.  Hal  ini  mengarah  pada hipotesis  keempat,  “Sanksi  perpajakan meningkatkan  pengaruh  pendaftaran elektronik  terhadap  KWP  badan” di tolak.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa  bagi  WP  badan registration dianggap  belum  mudah  saat  dipelajari dan pendaftaran ataupun Perubahan data WP tidak serta dikerjakan setiap bulan
dan  setiap  tahun,  sehingga  untuk menghindari  kesalahan  pengisian  data, WP  lebih  memilih  untuk  mendaftar langsung  ke  KPP  atau  mengubah  data melalui  e-registrasi.  Selain  itu  proses perubahan  data  dan  pendaftaran  lebih cepat apabila dilakukan di KPP.

## Sanksi  Perpajakan  Memperlemah
Pengaruh E-filing Terhadap  KWP Badan
Sesuai output SPSS pada variabel moderation Sanksi Perpajakan didapat t hitung 0.143 ≤ t tabel 1.986 dan nilai sig 0.887  ≥  0.05.  Sedangkan  PSEfilxSP (interaksi  antara efiling dengan  sanksi perpajakan)  mempunyai  nilai  t  hitung  - 0.856  ≤  t  tabel  1.986  dan  nilai signifikansi  0.394  ≥  0.05  menunjukan interaksi  memperlemah.  Dikarenakan variabel  sanksi  perpajakan  (b 4 )  dengan variabel PSEfilxSP (b 6 ) belum signifikan sehingga  pemakaian  variabel  sanksi perpajakan  masuk  pada  Kategori serumpun  yang  diatur  (bukan  variabel yang diatur). Dalam hal tersebut sanksi perpajakan memperlemah variabel efiling dan  enggan  memiliki  hubungan tidak signifikansi dengan variabel KWP badan. Dengan demikian bisa disimpulkan  kalau  hipotesis  ke  lima yang  menyatakan  “Sanksi  Perpajakan menguatkan  pengaruh E-filing terhadap KWP Badan” di tolak . Hasil penelitian tersebut menyimpulkan  bahwa  adanya  sanksi perpajakan  memperlemah  hubungan antara E-filing terhadap KWP Badan. E - filing dianggap  belum  mudah  saat dipelajari  oleh  WP  badan  walaupun penyampaian  SPT  bisa  di  kerjakan dimana  saja  tetapi  WP  badan  lebih memilih  pergi  ke  KPP  agar  saat  terjadi kesulitan bisa langsung dibantu saat itu juga  oleh  pihak  KPP  dan  proses  nya lebih cepat.
Sanksi  Perpajakan  Memperlemah Transparansi  Perpajakan  Terhadap
KWP Badan
Sesuai output SPSS pada variabel moderasi  Sanksi  Perpajakan  didapat  t hitung 0.143 ≤ t tabel 1.986 dengan nilai sig  0.887  ≥  0.05.  Sedangkan  variabel TPxSP  (interaksi  transparansi  pajak dengan  sanksi  perpajakan)  mempunyai nilai  t  hitung  0.687  ≤  t  table  1.986 dengan  nilai  sig  0.494  ≥  0.05 menunjukan interaksi ini memperlemah. Karena  variabel  sanksi  perpajakan  (b 4 ) dan variabel TPxSP (b 7 ) tidak signifikan sehingga  penggunaan  variabel  sanksi perpajakan  tergolong    pada  Kategori serumpun  yang  diatur  (bukan  variabel yang  diatur).  Dalam  hal  ini  sanksi perpajakan memperlemah variabel transparansi  pajak  serta  tidak  memiliki hubungan yang signifikan dengan KWP badan.  Maka  bisa  disimpulkan  kalau hipotesis ke 6 yang menyatakan “Sanksi Perpajakan  memperkuat  Transparansi Perpajakan  terhadap  KWP  Badan” di tolak . Hasil  tersebut  menyimpulkan bahwa  adanya  sanksi  pajak  tidak  dapat menguatkan hubungan antara Transparansi Pajak dengan KWP. Ketika WP tidak memahami internet maka WP badan tidak mengetahui tentang transparansi  perpajakan  seperti  laporan perpajakan  yang  disediakan  oleh  DJP setiap tahun melalui halaman resmi. Saat kesulitan  menerima  informasi  tersebut sehingga dapat merubah pandangan WP tentang  pengalokasian  serta  pendapatan pendanaan  perpajakan  membolehkan mereka  mengubah  corak  pemikiran mereka,  oleh  karena  itu  tidak  bisa meningkatkan KWP.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  serta hasil  penelitian  yang  dilakukan  berupa penerapan E-registrasi,  E-filing dan
Transparansi Perpajakan terhadap KWP badan dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderator di Cilandak dapat di simpulkan dibawah ini: 1. Terjadi pengaruh positif dan signifikansi terapkan untuk eregistration  dengan  KWP  badan. Hal  tersebut  ditunjukkan  pada  uji parsial  jumlah  sig  e-registratration kepada  KWP  badan  0.006  ≤  0.05 dengan  koefisien  regresi  0.191  arah positif artinya jika jumlah permohonan e-registration bertambah  satu  satuan  maka  KWP turun  menjadi  0,191.  Artinya,
penerapan  e-registrasi  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  KWP badan.
2. Pengajuan efiling berdampak positif dan signifikan terhadap usaha KWP. Hal  ini  tercermin  dari  uji  parsial dengan nilai sig sebesar 0,022 ≤ 0,05 dan  koefisien  regresi  sebesar  0,180 bertanda  positif.  Artinya,  pengajuan permohonan  merupakan  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  KWP instansi tersebut. 3. Transparansi perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  KWP  badan.  Hal  ini tercermin dari uji parsial dengan nilai sig  sebesar  0,047  ≤  0,05  dan koefisien  regresi  sebesar  0,207 bertanda  positif.  Artinya,  pengajuan permohonan  merupakan  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  KWP lembaga tersebut.
4. Sanksi perpajakan belum menyempurnakan penerapan pendaftaran  KWP  elektronik  untuk usaha  ditunjukan  pada  uji  MRA  sig variabel  moderasi  sanksi  perpajakan 0.887  ≥  0.05  dengan  nilai  sig  untuk
PSEregxSP 0.527 ≥ 0.05 menunjukan interaksi  ini  memperlemah.  Berarti sanksi  perpajakan  bukan  variabel moderasi  yang  bisa  menguatkan registration terhadap KWP Badan.
5. Sanksi  perpajakan  belum  dapat memperkuat E-filing terhadap  KWP
Badan.  Ditunjukan  pada  pengujian
MRA  nilai  sig  untuk  variabel moderator sanksi perpajakan 0.887 ≥ 0.05 dengan nilai sig untuk PSEfilxSP 0.394 ≥ 0.05 menunjukan interaksi ini memperlemah. Berarti sanksi perpajakan bukan variabel moderator yang  bisa  menguatkan E-filing
terhadap KWP Badan.
6. Sanksi  perpajakan  tidak  dapat memperkuat  penerapan  transparansi pajak  terhadap  KWP  Badan.  Hal tersebut  ditunjukan  pada  uji  MRA nilai  sig  pada  variabel  moderasi sanksi  perpajakan  0.887  ≥  0.05 dengan nilai sigi pada TPxSP 0.494 ≥
0.05  menunjukan  interaksi  ini memperlemah. Berarti sanksi perpajakan bukanlah variabel moderator  yang  bisa  menguatkan transparansi perpajakan kepada KWP Badan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arnela Sela. (2018). Analisis penerapan sistem  e-filing  terhadap  tingkat kepatuhan w wajib pajak orang pribadi  pada  kantor  pelayanan pajak pratama medan   petisah . Awaloedin,  D.,  &  Elwisam,  E.  (2023). Minat Pelaporan Pajak dengan E- filling :   Kualitas Pelayanan, Manfaat Teknologi Informasi dan Kemudahan Pengguna . Baroka  Visca  Regita.  (2022).
Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak,
Kesadaran Wajib Pajak Dan  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang   Pribadi  Dengan  Sanksi
Pajak Sebagai Variabel Moderasi .
1–23. Dewi  Syanti,  Widyasari,  N.  (2020). Pengaruh  Insentif  Pajak,  Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Selama Masa Pandemi   Covid-19. Jurnal
Ekonomika Dan Manajemen , 9 (2), 108–124. Hanggara,  A.  D.  (2018). Efektivitas sistem e-registration, e-spt dan e- filing dalam upaya peningkatan  penerimaan  pajak penghasilan orang pribadi . https://repository.ub.ac.id/ Isyarah, F. (2018). Pengaruh Penerapan E-Registration,  E-Filing,  dan  E-
Biling   T
Terhadap Tingkat Kepuasan  dan  Dampaknya  Pada Kepatuhan Wajib Pajak . Purwiyanti, D. W., & Laksito, H. (2020).
Pengaruh  Persepsi  Kemudahan, Kebermanfaatan  dan  Kepuasan Penggunaan  E-filing  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  (  Studi  pada  KPP Pratama  Candisari  Semarang  ) . 9 (November 2019), 1–9. Ramadhanty Aglista, Z. (2020). Pengaruh  Pemahaman  Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Siste Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . 9 , 1–15.
Rohmadani,  Z.  Y.  (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Regostration, E-Filing, dan   Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman  Internet  Sebagai Variabel Moderasi . Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Tax  Compliance:  A  Theoretical Analysis Based  on  the Perspective of Attribution Theory. Jurnal  Ilmiah  Esai , 14 (1),  17– 35. https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI Syafitri,  M.  I.  D.,  &  Rosharlianti,  Z.
(2020).  Peran  Whistle  Blowing
System Dalam   Memoderasi
Penerapan  E-Filling  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Nominal: Barometer  Riset  Akuntansi  Dan Manajemen , 9 (2), 48–  61. https://doi.org/10.21831/nominal. v9i2.30833
Wiradinata,  I.  P.  (2021). Pengaruh Penerapan  E-registration  dan  e- filing terhadap   Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di daerah Jakarta Timur (Studi pada Wajib  Pajak  Pribadi  di  Daerah Jakarta Timur) . 2018 , 27–47.
Wulandari Triwahyuni. (2019). Pengaruh Penerapan E- Registration,  E-Filing  dan  E- Billing  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan  dan Konsultasi  Perpajakan  (Kp2kp)
Sungguminasa . 1–5.
Yanti,  K.  E.  M.,  Yuesti,  A.,  & Bhegawati,  D.  A.  S.  (2021). Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan  Perpajakan,  dan SPPT  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  Membayar  Pajak
Bumi  dan  Bangunan  dengan Sanksi  Pajak  sebagai  Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara . 3 (1), 1–23.