INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7926-7938 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Ivan Freyser Simorangkir 1 ✉ , Syaiful Asmi Hasibuan 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia
Email : Isimorangkir006@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Beban  pembuktian  terbalik  tidak  hanya  mencakup  pada  si  terdakwa  membuktikan  dirinya  tidak melakukan  TPK,  namun  juga  mencakup  bahwa  ia  memberikan  keterangan  tentang  seluruh  harta bendanya,  istri  atau  suami,  anak,  dan  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang  diduga mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang  bersangkutan  dengannya,  maka  jika  ia  tidak  dapat membuktikan harta kekayaan yang telah ia kumpulkan dari sumber pendapatannya yang seharusnya seimbang,  maka  hal  itu  dapat  digunakan  untuk  memperkuat  alat  bukti  yang  sudah  ada  bahwa terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  harta  kekayaan  tersebut  akan  disita  untuk menutupi kerugian negara akibat TPK yang dilakukannya. Oleh karena itu, beban pembuktian terbalik merupakan solusi yang sekira sama menguntungkan baik bagi terdakwa dan keluarganya maupun bagi penuntut umum untuk dalam hal pembuktian pada kasus TPK karena dalam hal penyitaan harta kekayaan  terdakwa  maupun  keluarganya tidak  akan  merasa dirugikan  dan  penuntut  umum  dapat memaksimalkan  untuk  menyelamatkan  aset  negara.  Penelitian  pada  penulisan  ini  dengan menggunakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yang  disebut  juga  sebagai  penelitian  ke perpustakaan yang artinya adalah penelitian permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat normatif dan di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan penelitian lainnya. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai  dengan  pokok  permasalahan  dalam  penulisan  ini.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen. Sistem penerapan pembuktian terbalik berarti pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi dikenal ada dua hukum acara pidana yang tercermin dalam undang- undang No. 31 tahun 1999 jo undang-undang No. 20 tahun 2001 dan juga hukum acara pidana yang termuat dalam undang-undang No. 8 tahun 81
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Serta Pembuktian terbalik perkara korupsi diatur dalam undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, pasal 37, pasal 37A dan 38B.  Pasal  37  ayat  (2)  sebagai  dasar  pembuktian  terbalik  hukum  acara  pidana  korupsi  yang penerapannya hatrus dihubungkan dengan pasal 12B dan pasal 37 ayat (3) bahwa pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 Juta atau lebih dan juga dalam hal pembuktian tentang sumber-asal harta benda terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan  perkara  korupsi  yang  sedang  diperiksa.  Dalam  sistem  pembuktian  terbalik  terdakwa mempunyai  kewajiban  untuk  membuktikan  dirinya  tidak  bersalah  melakukan  perbuatan  pidana korupsi disamping harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diproses pada persidangan pengadilan.
Kata Kunci: Analisa, Hukum, Pembuktian Terbalik, Korupsi, Indonesia

## Abstract
The reverse burden of proof does not only include the defendant proving that he did not commit a TPK, but also includes that he provide information about all his assets, his wife or husband, children, and the assets of any person or corporation that is suspected of having a connection with the case in question. So if he cannot prove that the assets he has collected from his sources of income should be balanced, then this can be used to strengthen existing evidence that the defendant has committed a criminal act of corruption and these assets will be confiscated to cover state losses due to TPK. what he did. Therefore, the reverse burden of proof is a solution that is equally beneficial for both the defendant and his family and for the public prosecutor in terms of proof in Corruption Crime cases because in the event of confiscation of assets the defendant and his family will not feel disadvantaged and the public prosecutor can maximize their efforts to save assets. country. The research in this writing uses a type of normative juridical legal research which is also known as library research, which means research into problems regarding matters that are normative and based on statutory regulations, and other research. The nature of this research is descriptive analysis, meaning that from this research it is hoped that a detailed and systematic picture of the problems to be studied will be obtained. So that it can answer questions according to the subject matter in this writing. This research was conducted using a data collection tool, namely library research or document study. The system of applying reverse evidence means that in the examination of criminal corruption cases there are two criminal procedural laws which are reflected in Law No. 31 of 1999 in conjunction with law no. 20 of 2001 and also the criminal procedural law contained in law no. 8 of 81 concerning the Criminal Procedure Code. As well as reverse proof of corruption cases regulated in Law No. 20 of 2001 article 12B paragraph (1) letters a and b, article 37, article 37A and 38B. Article 37 paragraph (2) as the basis for reverse proof of the criminal procedure law for corruption, the application of which must be linked to article 12B and article 37 paragraph (3), states that article 37 applies to the criminal act of bribery and receiving gratuities worth Rp. 10 million or more and also in terms of proving the origins of the defendant's assets which are suspected to be related to the corruption case being investigated. In the reverse evidence system,
the  defendant  has  the  obligation  to  prove  that  he  is  not  guilty  of  committing  a  criminal  act  of corruption in addition to assets that are suspected to be related to the case being processed at the court trial.
Keyword: Analysis, Law, Reverse Evidence, Corruption, Indonesia

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  baik  dalam pembukaan  maupun  batang  tubuhnya  menyebutkan  dengan  tegas  bahwa  Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum yang merupakan wadah sekaligus merupakan isi dari “peristiwa” penyusun kemerdekaan bangsa Indonesia atau kekuasaan kedaulatannya itu menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu  dapat  dimengerti  bila  sejak  semula  dinyatakan  dalam  penjelasan  UUD  1945  bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Korupsi di negeri ini sepertinya sudah memasuki seluruh  bidang-bidang kehidupan  sosial dan pemerintahan serta  sudah sangat mengakar dalam  budaya hidup, perilaku,  dan cara berpikir. Saat ini kepercayaan masyarakat  sudah demikian rendah terhadap setiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemerintah (Soeskandi & Sekarwati, 2021).
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  merupakan  Hukum  Positif  di  Indonesia  (Ius  Constitutum/Ius  Operatum)  bagi pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Adapun  latar  belakang  pertimbangan  dari pembentuk  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  berdasarkan  konsiderans  butir  c disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian untuk melanjutkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 berikutnya diperbaharui, diubah, dipecah, dan ditambah lagi dengan beberapa pasal yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (Rahmayanti  et  al.,  2020).  Hal  ini  disebabkan  karena  semakin maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun dalam rangka untuk dapat menetapkan  bersalah  atau  tidaknya  seorang  terdakwa  dalam  melakukan  tindak  pidana korupsi perlu adanya suatu pembuktian.
Indonesia  salah  satu  negara  berkembang  mengalami  kondisi  yang  cukup  parah karena  sebagian  besar  provinsi  di  Indonesia  yang  dipimpin  kepala  daerah  tersangkut masalah  hukum.  dari  32  gubernur,  17  diantaranya  tersangkut  perkara  sehingga  harus dinonaktifkan dari jabatan3. Berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri sejak tahun
2004 hinggal Februari 2013, sedikitnya 291 kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terlibat kasus korupsi (Mas & Hamid, 2020).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diberlakukan ketentuan mengenai adanya pembalikan beban pembuktian atau biasa yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik yang merupakan suatu proses yang tidak lazim menurut sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut  Akil  Mochtar  menjelaskan  bahwa  Sistem  pembalikan  beban  pembuktian merupakan  sistem  yang  meletakkan  beban  pembuktian  pada  terdakwa  dan  proses pembuktian  ini  hanya  berlaku  saat  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dengan dimungkinkan  dilakukannya  pemeriksaan  tambahan  (khusus)  jika  dalam  pemeriksaan  di persidangan  diketemukan  bahwa  harta  benda  milik  terdakwa  yang  diduga  berasal  dari tindak  pidana  korupsi  namun  hal  tersebut  belum  didakwakan  (Rahim,  2020;Muhaimin, 2018).
Pembuktian  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman tentang  cara-cara  yang  dibenarkan  undang-undang  membuktikan  kesalahan  terdakwa yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Pembuktian  juga  merupakan  ketentuan  yang emngatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang- undang dan yang boleh dipergunakan hakim  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan.  Persidangan  pengadilan  tidak  boleh sesuka  hati  dan  semena-mena  membuktiikan  kesalahan  terdakwa  (Nasution  &  Bangun, 2020).
Sistem  pembebanan  pembuktian  terbalik  dalam  hukum  pidana  korupsi  Indonesia adalah diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara anglo saxon seperti Inggris,  Singapura  dan  Malaysia.  Sistem  pembebanan  pembuktian  terbalik  hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratification yang berhubungan dengan suap. Banyak orang menganggap bahwa sistem pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang  pada Nomor 31. tahun 1999 yang diubah denganUndang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (selanjutnya disebut UUTPK)  lebih baik, karena  menganut sistem pembuktian terbalik. Dengan pemikiran bahwa (Cahyadi, 2020;Yusuf et al., 2023).
Beban  pembuktian  yang  terletak  pada  penuntut  umum  pun  akan  menjadi  sedikit ringan karena pada kenyataannya untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi  tidaklah  mudah,  terlebih  jika  hasil  korupsi  tersebut  sudah  masuk  ke  ranah Pencucian Uang maka akan semakin sulit untuk membuktikan mengenai aset kekayaan si terdakwa, sidang pembuktian dimana saksi-saksi maupun bukti dihadirkan ke persidangan, terdakwa  hanya  membenarkan  yang  dianggap  setuju  dengan  bukti  dan  saksi  yang dihadirkan  atau  membantah  yang  dianggap  tidak  setuju  dengan  saksi  dan  bukti  yang dihadirkan (Widiya, 2019).
Kemudian  jika  terdakwa  tidak  sejutu  dengan  saksi  dan  bukti,  maka  ia  akan menjelaskan dari versinya sendiri yang ada baiknya didukung oleh bukti yang valid atau hanya sekedar bantahan  semata tanpa menghadirkan bukti pendukung yang mana hal tersebut  akan  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  apakah  si terdakwa bersalah atau tidak dan apakah harta kekayaan yang terkait dengannya maupun keluarganya yang diduga berkaitan  dengan Tindak  Pidana Korupsi yang  dilakukan oleh terdakwa akan disita jika berkaitan untuk menjadi milik negara guna menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya dan dikembalikan padanya atau keluarganya jika tidak (Widodo, 2023).
Pada  pembuktian  terbalik  yaitu  meletakkan  pembuktian  tersebut  pada  terdakwa, terdakwa  memiliki  kesempatan  untuk  melaksanakan  kewajiban  hukumnya  dalam persidangan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan kedudukan Penuntut Umum yang memiliki kewenangan absolut untuk  membuktikan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana.  Namun  seharusnya  terdakwa menggunakannya karena  dapat menjadi keuntungan baginya. Dalam persidangan tidak dijelaskan  secara  langsung  mengenai  pembuktian  terbalik  ini,  namun  pada  awal  setiap persidangan sudah dijelaskan kepada terdakwa bahwa dia harus memperhatikan jalannya persidangan serta mendengar dan memahami persidangan (Lasmadi & Sudarti, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Untuk itu dilakukan penelitian yang meliputi metode-metode berupa (Hasuri & Mukaromah, 2020).
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis Normatif, deskriptif analisis yaitu penelitian  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  rinci,  sistemmatis  dan  menyeluruh mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian  ini  dan  juga secara yuridis normative yaitu penelitian yang langsung dari  sumber buku atau peraturan perundang-undagan yang  dianalisis sesuai  dengan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode    yuridis  normative  yaitu  penelitian  yang  diperoleh  langsung  dari  kepustakaan
dengan mengambil sumber  dari  buku jurnal atau yurisprudensi yang  berkaitan dengan penelitian ini.
Instrumen  pengumpulan  data  mengacu  pada  alat  material  yang  digunakan  untuk memperoleh data dan mencatatnya. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat  sekunder dan Data Primer sebagai pelangkap, data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara  Penelitian perpustakaan (Library Research).
Bahan  pustaka  dimaksud  terdiri  atas  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan perundangan berkaitan dengan judul  penelitian ini serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian pula dikaji bahan hukum skunder berupa karya ilmiah para ahli termasuk hasil penelitian (termasuk tesis dan disertasi) yang berhubungan dengan judul penelitian. Untuk  melengkapi  bahan  hukum  tersebut  ditunjang  pula  dengan  bahan  hukum  tertier seperti: kamus, ensiklopedia, tafsir, jurnal dan lain sebagainya (Hakim, 2019).
Penelitian  Hukum,  menurut  satu  sumber,  adalah  proses  mengidentifikasi  dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum. Dalam  arti  luas,  penelitian  hukum  meliputi  setiap  langkah  dari  tindakan  yang  diawali dengan analisis fakta-fakta masalah dan diakhiri dengan aplikasi dan komunikasi. Penelitian hukum  dibagi  menjadi  dua  aspek  yakni  penelitian  hukum  yang  aspeknya  normatif  dan penelitian hukum yang aspeknya empiris.  Penelitian ini menyangkut  data maka dengan sendirinya merupakan penelitian empiris atau yuridis sosiologis (Hulu et al., 2019).
Sementara  pengumpulan  data  sekunder,  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan (dokumentasi) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan, literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikemukakan (Sihombing & Siregar, 2020).
Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  cara  yaitu  tahapan  penelitian  kepustakaan  penelitian  ini  dilakukan  untuk memperoleh  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tertier data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Regelement  of  Strafvordering  (RSv)  dan  HIR  (dulu)  maupun  KUHAP,  begitu  pula semuanya  menganut  sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  Undang-undang  secara negative  (negatief  wettelijk)  yang  dapat  kita  simpulkan  berdasarkan  Pasal  183  KUHAP.
Standar bukti-bukti  tersebut ialah (1) harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah telah  melakukan  tindak  pidana.  Dengan  syarat  itu,  barulah  hakim  dapat  menjatuhkan pidana. Hukum pidana korupsi yang merupakan lex specialis, sehingga tentang pembuktian dibedakan 3 sistem beban pembuktian. Pertama sistem terbalik, kedua sistem biasa (seperti KUHAP), ketiga semi terbalik atau juga bisa disebut sistem berimbang terbalik.
Sistem negatif menurut Undang-undang yang terbatas (negatief wettelijk) pada pasal 183 KUHAP, dasar untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa, ialah (1) harus ada atau berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari dua alat bukti itu  hakim  memperoleh  keyakinan  terjadinya  tindak  pidana  dan  terdakwa  bersalah melakukannya. Kekhususan dalam hukum acara pidana korupsi lebih mengacu pada sistem pembebanan pembuktian (burden of proof). Pada dasarnya, sistem pembuktiannya. sama dengan memberlakukan pasal 183 KUHAP, khususnya bagi hakim dalam menilai alat-alat bukti (Simanjuntak, Tumanggor, et al., 2022).
Pada  harta  benda  terdakwa  yang  belum  didakwakan  (pasal  38B  jo  37).  Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua ini adalah bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan  dipidana  ataukah  dibebaskan  terdakwa  dari  dakwaan  melakukan  korupsi dalam perkara pokok (Simanjuntak, Widiarty, et al., 2022).
Menurut ketentuan Pasal 12C dengan melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan meniadakan pidana pada Pasal 12B.  Ketentuan  mengenai  melaporkan  penerimaan  gratifikasi  ini  merupakan  alasan penghapus  pidana.Kiranya  tidak,  karena  alasan  peniadaan  pidana  dalam  doktrin  hukum terdiri atas alasan pemaaf dan alasan pembenar yang terbentuk oleh hal-hal yang sudah ada  dan  berlaku  pada  saat  perbuatan  dilakukan.  Bahkan  perbuatan  tersebut merupakanbagian dari perbuatan yang dilakukan pembuat dan atau bagian dari keadaan batin si pembuat, yang memang harus sudah ada/terdapat pada saat perbuatan dilakukan, dan bukan sesudah perbuatan dilakukan. Sedangkan tindakan pegawai negeri penerima gratifikasi “melaporkan penerimaan gratifikasi” kepada KPTPK adalah sesudah perbuatan terjadi, atau jauh setelah terjadinya perbuatan, bisa jadi pada ke 30 (tiga puluh) hari kerja.
Unsur  sistem  pembuktian,  ialah  alat-alat  bukti  yang  boleh  digunakan  dan  caranya membuktikan serta standard yang harus dipenuhi untuk menyatakan terbukti atau tidaknya mengenai objek apa yang dibuktikan. Alat-alat buktinya jelas ialah dengan menggunakan alat-alat bukti Pasal 183 ayat (1) KUHAP jo Pasal 26A UUTPK Mengenai objek harta benda
yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan tidak menyangkut langsung dengan unsur- unsur tindak pidana dakwaan. Sistem terbalik untuk objek harta benda terdakwa yang tidak disebut  dalam  dakwaan, bukan untuk  membuktikan kesalahan terdakwa melakukan TPK yang  didakwakan,  melainkan  apabila  terdakwa  tidak  berhasil  membuktikan,  untuk menjatuhkan  pidana  perampasan  barang  atau  sebaliknya.  Pada  hal  untuk  menjatuhkan pidana  apapun  jenisnya,  syaratnya  ialah  harus  dibuktikan  dahulu  tentang  kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan (Polina-Stashevskaya, 2022).
Membuktikan  tindak  pidana  adalah  bentuk  untuk  dapat  membuktikan  unsur- unsurnya. Membuktikan kesalahan terdakwa adalah membuktikan adanya hubungan batin (subjektif) terdakwa dengan terwujudnya tindak pidana yang didakwakan. Dalam hukum korupsi,  untuk  membuktikan  unsur-unsur  TPK  justru  tidak  menggunakan  sistem  beban pembuk- tian terbalik Oleh karena itu pada tahap akhir pembuktian terhadap dua objek yang berbeda (yang satu objek kekayaan yakni sumbernya dan yang lain mengenai unsur- unsur tindak pidananya) dengan sistem beban pembuktian yang berbeda. Dengan begitu bisa  saja  menghasilkan  sesuatu  yang  berbeda.  Apabila  perbedaan  hasil  pembuktian, misalnya  terdakwa  berhasil  membuktikan  sumber  kekayaanya  (yang  belum  didakwakan) adalah  sumber  yang  halal,  tidak  ada  masalah  meskipun  perkara  pokoknya  terbukti  dan terdakwa dipidana karena perbuatannya itu (Fajrina & Waspiah, 2021;Heiss, 2023).
Dalam sistem  pembuktian terbalik yang terbatas dan  berimbang,  keterangan yang diberikan terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tidak dapat dijadikan bukti keterangan terdakwa, sedangkan dalam pembuktian terbalik murni dalam pasal 37 UU No. 21  Tahun  2001,  keterangan  terdakwa  dapat  dijadikan  dasar  pengambilan  putusan  oleh Hakim. Akan tetapi mengingat ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka keterangan yang diberikan  dimuka  persidangan  tersebut  adalah  sebagai  alat  bukti  keterangan  terdakwa. Walaupun dalam ketentuan pasal 189 ayat (4) menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak  cukup.  Dalam  menjatuhkan  putusannya  Hakim  selain  menggunakan  dasar-dasar hukum, dan landasan filosofis, maka nilai-nilai yang ada di masyarakat juga dapat dijadikan dasar hukum. Mengingat dalam ketentuan pasal 27 UU No. 4 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004  yang  menyatakan  “Hakim  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan  wajib  mengal i, mengikuti  dan  memahami  nilai  hukum  yang  berlaku  di  masyrakat.  Perana  sistem pembuktian terbalik dalam penjatuhan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi akan semakin berpengaruh dalam pemeriksaan tindak pidana khusus korupsi digunakan aturan khusus  dan  serta  lembaga  yang  khusus  pula (Tereszkiewicz  &  Południak -Gierz, 2023;Abraham, 2020).
Perkembangan ini juga kian menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa karena berlangsung secara sistematis dan meluas. Karena itu, pemberantasan korupsi harus  dilakukan  dengan  cara  luar  biasa.  Salah  satu  caranya,  dengan  menerapkan pembuktian terbalik Pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian pola baru yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon (Tukinah, 2020).
Pada hakikatnya ketentuan pasal ini merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok (Ocampo et al., 2020).
Implementasi asas pembalikan  beban  pembuktian dalam  praktik peradilan perkara pidana  korupsi  di  Indonesia  belum  pernah  dilaksanakan.  Praktik  pembalikan  beban pembuktian di Hong Kong (Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara Attorney General Of Hong Kong v Hui Kin Hong dan Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara Attorney General Of Hong Kong v Lee Kwang Kut) dan India (Putusan Mahkamah Agung India antara State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer dan Putusan Mahkamah Agung India antara State of West Bengal v The Attorney General for India (AIR 1963 SC 255) dilakukan terhadap asal usul  kepemilikan  harta  pelaku  dengan  mempergunakan  teori  pembalikan  beban pembuktian  keseimbangan  kemungkinan  (balanced  probability  principles)  sehingga implementasinya  tetap  menjunjung  tinggi  HAM  dan  ketentuan  hukum  acara  pidana (Setiantoro et al., 2018).
Kebijakan  legislasi  dalam  peraturan  tindak  pidana  korupsi  Indonesia  khususnya ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999  jo  UU  Nomor  20  Tahun  2001  terdapat  ketidakjelasan  dan  ketidakharmonisan perumusan  norma  pembalikan  beban  pembuktian.  Ketentuan  Pasal  12B  dari  perspektif perumusan unsur delik dicantumkan secara lengkap dan jelas (materiele feit) dalam satu pasal sehingga membawa implikasi yuridis Jaksa Penuntut Umum imperative membuktikan perumusan delik tersebut dan konsekuensinya pasal tersebut salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada. Kemudian ketentuan Pasal 37 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian karena dicantumkan ataukah tidak norma pasal tersebut tidak akan berpengaruh bagi terdakwa untuk  melakukan  pembelaan  terhadap  dakwaan  menurut  sistem  accusatoir  yang  dianut Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Azzahra & Chumaida, 2023).
Dalam  pembuktian  diberikan  kepada  terdakwa  untuk  membuktikan  bahwa  dirinya tidak  melakukan  TPK.  Dilakukanya  pembalikan  beban  pembuktian  pada  kasus  korupsi
adalah dikarenakan kasus TPK dianggap sebagai kasus kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga juga harus ditangani dengan cara yang luar biasa (extraordinary counter measure).Sehingga,  beban  pembuktian  terbalik  merupakan  solusi  yang  sekira  sama menguntungkan baik bagi terdakwa dan keluarganya maupun bagi penuntut umum untuk dalam hal pembuktian pada kasus TPK karena dalam hal penyitaan harta kekayaan terdakwa maupun  keluarganya  tidak  akan  merasa  dirugikan  dan  penuntut  umum  dapat memaksimalkan untuk menyelamatkan asset negara.
Namun  aturan  yang  mengatur  secara  ekplisit  mengenai  tata  cara  pelaksanaan pembuktian terbalik pada kasus TPK belum ada sehingga pembalikan beban pembuktian dalam suatu kasus TPK bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pada kenyataanya di kasus-kasus korupsi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Hal ini dapat kita lihat pada kasus-kasus yang telah ditangani dimana para terdakwa menjamin kepastian  hukum,  menghindari  keragaman  penafsiran  hukum  dan  memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Bjorklund, 2018).
Ketentuan Pasal 38B hanya ditujukan terhadap pembalikan beban pembuktian untuk harta benda yang belum didakwakan dan hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan pada Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena  itu,  khusus  terhadap  gratifikasi  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  dapat  melakukan perampasan  harta  pelaku  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  begitupun sebaliknya  terdakwa  tidak  dapat  dibebankan  melakukan  pembalikan  beban  pembuktian terhadap asal usul hartanya (Anjum, 2020).

## SIMPULAN
Sistem  penerapan  pembuktian  terbalik  berarti  pembuktian  dalam  pemeriksaan perkara pidana korupsi dikenal ada dua hukum acara pidana yang tercermin dalam undang- undang No. 31 tahun 1999 jo undang-undang No. 20 tahun 2001 dan juga hukum acara pidana yang termuat dalam undang-undang No. 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana.  Serta  Pembuktian  terbalik  perkara  korupsi  diatur  dalam  undang- undang Nomor. 20 tahun 2001 pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, pasal 37, pasal 37A dan 38B. Pasal  37  ayat  (2)  sebagai  dasar  pembuktian  terbalik  hukum  acara  pidana  korupsi  yang penerapannya hatrus dihubungkan dengan pasal 12B dan pasal 37 ayat (3) bahwa pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 Juta atau lebih  dan  juga  dalam  hal  pembuktian  tentang  sumber-asal  harta  benda  terdakwa  yang diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  korupsi  yang  sedang  diperiksa.  Dalam
sistem  pembuktian  terbalik  terdakwa  mempunyai  kewajiban  untuk  membuktikan  dirinya tidak bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi disamping harta benda yang diduga mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang  sedang  diproses  pada  persidangan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjum, S. (2020). Impact Of Internship Programs On Professional And Personal Development Of Business Students: A Case  Study From Pakistan. Future Business  Journal,  6(1), 2.
Https://Doi.Org/10.1186/S43093-019-0007-3
Azzahra, S., & Chumaida, Z. V. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerusakan Barang Dalam Proses Pengangkutan Yang Di Beli Melalui Tiktok Shop. Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(2), 1092 – 1099.
Bjorklund,  P.  (2018).  Undocumented  Students  In  Higher  Education:  A  Review  Of  The Literature,  2001  To  2016. Review  Of  Educational  Research,  88(5),  631 – 670. Https://Doi.Org/10.3102/0034654318783018
Cahyadi, C. (2020). Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 59/Pid. Sus- Tpk/2017/Pn. Pal). Tadulako Master Law Journal, 6(1), 27 – 41.
Fajrina,  R.  N.,  &  Waspiah,  W.  (2021).  Supervision  By  The  Financial  Services  Authority  On Investment-Based  Life  Insurance  (Unit  Link). Unnes  Law  Journal,  7(1),  1 – 22. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.15294/Ulj.V7i1.38802
Hakim, N. I. (2019). Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi  Ditinjau Dari Fiqh Jinayah  (Studi  Di  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Palembang).  Universitas  Islam Negeri Raden Fatah. Http://Eprints.Radenfatah.Ac.Id/Id/Eprint/3897
Hasuri,  H.,  &  Mukaromah,  M.  (2020).  Analisi  Pembuktian  Terbalik  Kasus  Tindak  Pidana Korupsi  Dalam  Perspektif  Ham. Mizan:  Journal  Of  Islamic  Law,  4(2),  193 – 202. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.32507/Mizan.V4i2.820
Heiss,  H.  (2023).  The  Future  Of  European  Private  Law.  In  A.  Janssen,  M.  Lehmann,  &  R. Schulze (Eds.), The Future Of European Private Law. Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Https://Doi.Org/10.5771/9783748913078
Hulu,  S.,  Simanjuntak,  D.,  Limbong,  J.  O.  I.,  &  Sagala,  M.  J.  P.  (2019).  Penerapan  Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Darma Agung, 27(1),
822 – 833. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.46930/Ojsuda.V27i1.138
Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 199 – 2018.
Mas,  M.,  &  Hamid,  A.  (2020). Analisis  Penerapan  Sistem  Pembuktian  Terbalik  Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Http://Localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/4900 Muhaimin, M. (2018). Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dinamika Hukum, 9(1).
Nasution, A. F. R., & Bangun, A. R. T. (2020). Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana
Korupsi. Binamulia Hukum, 9(1), 13 – 20. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V9i1.357
Ocampo, A. C. G., Reyes, M. L., Chen, Y., Restubog, S. L. D., Chih, Y.-Y., Chua-Garcia, L., &
Guan,  P.  (2020).  The  Role  Of  Internship  Participation  And  Conscientiousness  In Developing Career Adaptability: A Five-Wave Growth Mixture Model Analysis. Journal Of Vocational Behavior, 120, 103426. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jvb.2020.103426
Polina-Stashevskaya,  A.  L.  (2022).  Some  Issues  Of  Proof  In  Insurance  Disputes  In  The Conditions Of Digital Transformation Of Law In Russia. In New Technology For Inclusive And Sustainable Growth: Technological Support, Standards And Commercial Turnover (Pp. 85 – 91). Springer. Https://Doi.Org/10.1007/978-981-16-9808-8_10
Rahim,  A.,  &  Mokobombang,  M.  (2020).  Analisis  Penerapan  Pembuktian  Terbalik  Dalam
Kasus Tindak Pidana Korupsi:(Studi Perkara Nomor: 22/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Gto). Al- Mizan (E-Journal), 16(2), 225 – 248. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30603/Am.V16i2.1897
Rahmayanti, R., Maulana, M. A., Alvin, S., & Paly, N. E. L. (2020). Analisis Yuridis Terhadap
Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Mercatoria, 13(1), 29 – 35. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V13i1.3140
Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen  Dan  Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce  Di  Era  Masyarakat  Ekonomi Asean. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 1 – 17.
Sihombing,  N.,  &  Siregar,  R.  A.  (2020).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi Atas Pelelangan Alat Kesehatan Di Rsud Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal. Binamulia Hukum, 9(1), 21 – 28. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V9i1.358
Simanjuntak, M., Tumanggor, T., Nainggolan, B., & Widiarty, W. S. (2022). Legal Protection Of  Consumers  In  Insurance  Agreements  Generally  And  Especially  Marine  Hull Insurance  As  One  Of  Indonesia’s  Economic  Development. International  Journal  Of Artificial Intelegence Research, 8(1), 1 – 11. Http://Repository.Uki.Ac.Id/Id/Eprint/12090
Simanjuntak,  M.,  Widiarty,  W.  S.,  &  Damian,  E.  (2022).  Legal  Protection  Consumers Associated  With  Insurance  Regulations  Especially  Claims  Settlement  In  Indonesia’s Economic Development  (Case  Study  Of Marine  Hull Insurance). Journal Of  Positive Psychology And Wellbeing, 6(1), 1220 – 1235.
Soeskandi, H., & Sekarwati, S. (2021). Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi.
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(11), 1942 – 1950.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.59141/Jist.V2i11.280
Tereszkiewicz, P., & Południak -Gierz, K. (2023). Consumer Protection In Polish Insurance Law.
In Protecting  Financial  Consumers  In  Europe  (Pp.  25 – 45).  Brill  |  Nijhoff. Https://Doi.Org/10.1163/9789004534391_003
Tukinah, U. (2020). Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Onlineshop (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Widiya, W. (2019). Analisis Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif  Indonesia,  Tiongkok  Dan  Singapura).  University  Of  Muhammadiyah Malang.
Widodo, L. M. (2023). Analisis Pemberlakuan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Universitas  Islam Kalimantan Mab. Http://Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id/Id/Eprint/16511
Yusuf, N. Y., Kurniawati, W. O. I., & Ningsih, R. S. W. (2023). Pembuktian Terbalik Dalam Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  (Analisis  Putusan  Pn.  Tipikor  Samarinda  No.  11/Pid. Sustpk/2016/Pn. Smr). Jurnal Multidisipliner Bharasumba, 2(01 Januari), 685 – 702.