## SANKSI ADAT PETE’AN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Rofi’ Al Muhlis
Alumni Fakultas Syariah STAIN Kediri email: roﬁ.almuhlis@gmail.com
ABSTRACT
In  a  law,  there  are  customary  laws  which  legalized  by  positive  law  and  Islamic  law.  The  culture communities in the District Ngadas Village Poncokusumo Malang, there is a costomary law that called “pete’an” that is pregnancy test for girls and widows aimed at preventing acts pregnant out of legal wedding.  This  custom  is  quite  effective  and  bringing  great  results  in  the  reduction  and  prevention acts pregnant out of legal wedding, so that the people and the leaders of Ngadas village support the implementation and preservation of the custom pete’an. The implementation of custom pete’an in the perspective of Islamic law conformable with nash and shara’. The customary sanctions that applicable in pete’an in the perspective of Islamic law is not in accordance with the penalties for sex-free and still a minor penalty. However, by looking at the number of cases is only 1-3 cases within 5-7 years after the implementation of this pete’an custom shows that a custom implementation of pete’an very effective in reducing and preventing unwedding act that begins with the act of free sex.

## Keywords: Sanctions, Pete’an Custom, Islamic Law

## A.  Pendahuluan
Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan,  memiliki  beragam  budaya  dan adat yang masih tetap eksis sampai saat ini. Contohnya di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, di mana penduduknya mayoritas beragama Hindu dan Budha, dan minoritas beragama Islam, mereka memiliki beragam macam bentuk adat yang sangat unik yang dikemas dalam sebutan  Adat  Tengger,  dan  adat  tersebut masih  berakar  kuat  sampai  saat  ini,  yang menyatu sangat erat dengan masyarakatnya.
Dalam melaksanakan pencegahan terhadap kehamilan di luar nikah yang tentunya  diawali  dengan  perzinahan, masyarakat Ngadas memiliki sebuah peraturan adat yang harus dijalani oleh seluruh  warga  perempuan,  baik  untuk para gadis maupun janda. Peraturan adat tersebut adalah adat pete’an . Kata pete’an diserap dari bahasa jawa yang asalnya dari kata pete’ atau dipite’ yang artinya di tekan. Menurut masyarakat Ngadas, pete’an ini merupakan suatu hal
yang harus dilaksanakan, untuk menjaga masyarakat desa tersebut dari kejadian hamil di luar nikah.” 1 Hal ini dikarenakan cukup beratnya sanksi yang ditetapkan bagi pelaku zina yang hamil diluar nikah, yaitu membayar 50 hingga 100 sak semen yang mana bila dinominalkan dalam bentuk uang berjumlah sekitar 5000.000 (lima juta rupiah). Ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh sanksi adat ini bagi pelaku hamil di luar nikah, di antaranya sampai harus menjual harta yang dimilikinya, seperti tanah untuk membayar denda sanksi adat karena telah hamil di luar nikah. Adapun dampak lain yang ditimbulkan oleh adat pete’an ini adalah terjadinya pernikahan di bawah umur, yaitu ketika pelaku masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang- Undang Perkawinan yaitu dibawah umur 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki.” 2
1 Ngatiyono,  (Pemangku  Adat), Wawancara, Ngadas, 20 April 2014.
2 Ngatiyono, (Pemangku Adat), Wawancara,
Deﬁnisi ḥad yang berarti cegahan, maka salah satu tujuan ditetapkanya ḥad adalah karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. 3 Begitu juga dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam adat pete’an diatas tujuanya adalah untuk mencegah kehamilan di luar nikah yang diawali dengan perbuatan zina di wilayah Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sehingga sanksi yang ditetapkan bagi pelangar cukup memberatkan bagi masyarakat Ngadas.
Meski tujuan dari pelaksanaan adat pete’an ini adalah untuk mencegah perbuatan zina sebagaimana Islam mengatur dengan tegas hukuman/ ḥad bagi pezina (karena zina menurut pandangan Islam merupakan perbuatan yang sangat buruk  dan  hina),  namun  penetapan  dan pelaksanaan adat pete’an ini tidak ada hubungan sedikitpun dengan sharī’at Islam. Hal inidikarenakan agama Islam masuk  di Desa Ngadas ini sekitar tahun 1990 –an, sedangkan adat pete’an ini telah ada sejak sekitar tahun 1955.
Penjelasan di atas yang nantinya menjai  pengantar  bagi  tulisan  ini,  yaitu mengupas Apakah adat pete’an sudah sesuai dengan hukum Islam ? Bolehkah adat pete’an tetap dilaksanakan? Berangkat dari  latar  belakang  ini,  penulis  tertarik untuk mengkaji lebih lanjut hukum adat yang diberlakukan untuk mencegah kehamilan di luar nikah yang diawali dengan perbuatan zina di dalam skripsi ini yang berjudul ” Sanksi Adat pete’an dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”.
B.  Mitos Pageblug dalam Adat Pete’an di Desa Ngadas Kecamatan
3 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970), II: 363.

## Poncokusumo Kabupaten Malang dalam Perspektif Hukum Islam
Adat pete’an merupakan salah satu adat yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk mengontrol kehamilan di luar nikah. Adat pete’an berasal dari kata pete’ yang dalam bahasa jawa berarti pijat atau palasi (melakukan perabaan di rahim).” 4 Jadi, pete’an adalah pengecekkan kehamilan terhadap wanita yang belum memiliki pasangan (suami) baik yang masih prawan maupun janda. Adat pete’an ini mulai dilaksanakan pada tahun 1955 yang tujuannya adalah untuk mencegah kejadian-kejadian alam dan musibah atau pageblug yang akan melanda masyarakat Ngadas jika terdapat warga yang hamil di luar nikah. Latar belakang pelaksanaan adat pete’an ini tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran dari tiga agama yang berlaku  di  Desa  Ngadas,  yaitu  agama Budha,  Hindu,  dan  Islam.  Semata-mata untuk menghindari dan menghilngkan dampak yang akan terjadi jika ada warga yang hamil di luar nikah.
Adat p ete’an ini dilaksanakan tiga bulan sekali dan dilakukan di rumah pelaksana adat yang disebut dengan istilah Pak Legen. Walaupun pete’an ini tergolong adat, namun dalam pelaksanan adat pete’an ini tidak didahului dengan ritual-ritual dan sesajen-sesajen khusus sebagaimana adat-adat yang lain namun langsung pelaksanaan pete’an nya jika semua yang tercatat wajib ikut pete’an sudah berkumpul. Penutupanya pun juga tidak ada ritual khusus. Asal semua sudah di pete’ , maka sudah diperbolehkan pulang semua. Cara pelaksanaan adat pete’an ini masih  melestarikan  cara  tradisional, yaitu menggunakan dukun bayi sebagai pengecek/pemite’nya. Prakteknya,
Penentuan jadwal tiga bulan sekali (tgl 20) setiap tahun
Pelaksanaan Pete’an di rumah Pak Legen
( diwajibkan bagi seluruh gadis dan janda penduduk Desa Nadas ) Pengumuman hasil tes kehamilan (setelah Pete’an ) Dinyatakan negatif hamil (tidak dikenakan sanksi) Oleh Pak Legen para gadis dan janda diamanatkan untuk tetap menjaga kesucian rahimnya Positif hamil - Dilakukan uji medis - Diinterogasi siapa laki-laki yang menghamili
- Harus membuat surat pernyataan - Dikenakan sanksi berupa 50 sak semen (bagi yang tidak punya pasangan) - 100 sak semen (bagi yang mempunyai pasangan) - Dinikahkan dengan nikah adat Wologoro - Bagi yang berpasangan diharuskan menceraikan Penanggungjawab: 1.  Pak legen (Pelaksana Adat) 2.  Dukun bayi 3.  Ketua pemuda 4.  LINMAS 5.  Kepetengan 6.  Jogoboyo
Diumumkan oleh Pak Legen (Pelaksana Adat)
Pengetes Kehamilan Dukun Bayi (Mbah baiti &
Mbah Nurati) Ditentukan oleh Pak Legen (Pelaksana Adat)
Tidak terduga hamil terduga hamil
Gambar 5.1. Skema Pelaksanaan adat pete’an
setelah warga perempuan yang wajib ikut pelaksanaan pete’an ini sudah berkumpul semua  di  rumah  Pak  Legen,  kemudian di panggil satu persatu di dalam sebuah ruangan kamar untuk di pete’ atau di cek dengan cara menekan atau memijat rahimnya dengan ibu jari oleh dua dukun bayi  tersebut.  Maka  dari  itu,  adat  ini disebut dengan pete’an karena prakteknya dengan cara menekan atau memijat rahim wanita,  sebagaimana  arti  dari  kata pite’/ petek yang dalam bahasa jawa berarti pijat atau palasi.
Warga yang diwajibkan ikut adat
pete’an ini adalah mulai dari umur 15 tahun hingga sekitar 55 tahun yang tidak memiliki pasangan (suami/isteri) baik yang masih perawan maupun janda. Bagi warga yang berada di luar Desa Ngadas pun yang dalam rangka belajar maupun bekerja juga diwajibkan untuk pulang ketika pelaksanaan adat pete’an ini. Kejadian hamil di luar nikah akan dikenakan sanksi adat bagi pelaku yang hamil di luar nikah dan pasangan yang menghamilinya. Sanksi tersebut berupa denda  memembayar semen yang
berjumlah 50 sak semen bagi masing-
masing pelaku yang tidak memiliki keluarga (isteri) dan membayar 100 sak semen bagi masing-masing pelaku yang sudah memiliki keluarga (isteri). Jika dinominalkan dalam bentuk uang, sanksi adat pete’an ini mencapai sekitar tiga juta hingga lima juta rupiah. Sanksi adat pete’an ini dibayarkan maksimal sepuluh hari setelah diputuskan dan dimasing- masing pelaku dinikahkan secara nikah adat Wologoro . Adapun penjelasan dari pelaksanaan pete’an berdasarkan skema di atas yaitu: bila saat pelaksanan pete’an ditemukan ada warga yang hamil di luar nikah, maka proses lebih lanjutnya yaitu dipanggil dan ditanya tentang kebenaran dari kehamilan  tersebut.  Tidak  hanya  itu, untuk membuktikan kehamilannya pun juga  dilakukan  dengan  cara  medis,  yaitu dengan tes urin yang dilakukan di bidan desa.  Kemudian  jika  dinyatakan  positif, selanjutnya pelaku dibawa di Kantor Desa untuk di sidang dan ditanya lebih lanjut siapa pelaku yang telah menghamilinya. Setelah  kedua  pasangan  dikumpulkan, kemudian membuat pernyataan dengan disertai materei 6000 dan dalam tempo maksimal tujuh hari kedua pelaku akan dinikahkan.
Tanggapan masyarakat Ngadas mengenai adat pete’an ini mayoritas sangat mendukung dan ingin terus dilaksanakan. Selain karena alasan untuk mencegah terjadinya kejadian-kejadian alam dan musibah atau pageblug yang akan melanda jika ada warga yang hamil di luar nikah,  juga  untuk  mengatur  pergaulan masyarakat Ngadas dari pergaulan bebas dan kenakalan remaja, mengingat kondisi zaman yang sudah semakin kacau.
Kejadian-kejadian alam dan musibah atau pageblug terhadap dampak adanya perbuatan asusila masyarakat Ngadas dapat dimaknai sebagai mitos. Pada dasarnya mitos merupakan sikap
pandang yang terbentuk secara empiris terhadap berbagai fenomena kehidupan dan alam. Mitos merupakan media yang yang mengakomodasikan harapan dan kenyataan,  sekaligus  sebagai  pengatur perilaku masyarakat dan anggotanya. Mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal usul perubahan-perubahan alam raya dan dunia dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas  kodrati,  manusia,  pahlawan,  dan masyarakat. 5
Apakah mitos yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat Jawa tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak,  maka  hal  itu  dapat  dikaji  dengan mendasarkan diri pada ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan bidang aqidah dan syariat. Sebab, mitos ini menyangkut masalah  keyakinan,  seperti  keyakinan akan adanya sesuatu yang dianggap ghaib dan memiliki kekuatan seperti Allah yang bisa mendatangkan pageblug bila sebuah larangan dilanggar.
Mitos yang boleh dipercaya hanyalah mitos yang tidak menyekutukan Allah (syirik). Masyarakat harus meyakini bahwa akibat yang muncul karena melanggar sebuah larangan adalah murni dari Allah SWT bukan dari makhluk ghaib dan sebagainnya. Semua musibah atau pageblug hanya bisa terjadi atas izin Allah SWT.  Sebagaimana  ﬁrman  Allah  yang artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. 6
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam  menyikapi  berbagai  musibah  ini, yaitu harus berpikir arif bahwa semua yang
5 M.  Dimyati  Huda, Varian  Masyarakat  Islam  Jawa dalam Perdukunan (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), hlm.
87. 6 QS. At-Taghabun (64): 11.
terjadi  bukan  tanpa  sebab,  dan  manusia sebagai khalifah di bumi. Harus menyadari bahwa hubungan antara musibah dan perilaku  manusia  sangat  erat,  karena kerusaan moral manusia adalah penyebab utama datangnya malapetaka. 7 Allah berﬁrman  yang  artinya:  “Dan  apa  saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri,  dan  Allah  memaafkan  sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”. 8 Allah memberikan musibah, biasanya tidak membedakan siapa yang akan tertimpa musibah. Apabila seseorang berada dalam daerah yang terkena musibah,  dia  akan  tertimpa  musibah, kecuali mendapatkan perlindungan dari Allah secara khusus. Allah dapat menimpakan musibah kepada semua orang-orang,  baik  orang-orang  shalih maupun orang dzalim. Begitu juga pageblug yang melanda masyarakat Desa Ngadas ketika terjadi perbuatan hamil di luar nikah. Semua akan tertimpa pageblug tersebut,  baik  yang  muslim  maupun non  muslim.  Allah  SWT.  Berﬁrman  yang artinya: “Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya”. 9
Pencegahan  musibah  seperti  ini, kedzaliman yang dilakukan oleh orang- orang dzalim harus dihentikan. Peran amar  ma’rūf  nahī  munkar dalam sebuah masyarakat atau komunitas menjadi sangat penting. Pelaksanaan adat pete’an di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ini sudah tepat bila terus  dilaksanakan,  karena  sebagai  salah satu bentuk amar  ma’rūf  nahī  mungkar untuk mencegah pageblug yang akan melanda bila terjadi perbuatan hamil di
7 M. Mutawalli Asy-sya’rawy, Meraih Hikmah di balik Peristiwa , (Bandung: Pustaka Ulumiddin, 2005), hlm.31.
8 QS. Al-syura (42): 30.
9 QS. Al-Anfal (8): 25.
luar nikah.
C.  Analisis Usul Fiqh dan Fiqh  Jināyah terhadap Pelaksanaan Adat Pete’an dan Sanksinya di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
Landasan teori yang telah dipaparkan pada bab dua telah dijelaskan bahwa ‘urf adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat. 10 Dalam literatur kontemporer disebutkan bahwa ‘ urf yang dipakai di dalam uūul fiqh tak lain adalah apa yang juga biasa disebut ‘ādah (adat kebiasaan). 11 Adat pete’an merupakan kebiasaan bagi masyarakat Desa Ngadas dalam menjaga warga perempuan yang tidak atau belum mempunyai pasangan baik lajang maupun janda dari perbuatan hamil di luar nikah yang dilakukan tiga bulan sekali yang telah dilakukan sejak tahun 1955 hingga sekarang. Jika dilihat dari sudut pandang ﬁqh  maka  adat  kebiasaan  ini  tergolong dalam ‘ urf . Tulisan adat pete’an dan sanksinya yang dilaksanakan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten malang dalam perspektif hukum Islam ini, penulis menggunakan beberapa sudut pandang  dalam  menganalisanya,  sebagai berikut:
1. Al ‘ādah dan ‘Urf
Adat kebiasaan dalam al-qawā’id fiqhīyah lebih dikenal dengan sebutan al’ādah .  sedangkan  didalam  ushul  ﬁqh, adat kebiasaan disebutkan dengan istilah ‘urf . Kedua istilah tersebut berpijak pada kaidah
ةمكحم ةداعلا
10 Pujiono, Hukum Islam (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm.96.
11 Abd. Mun’im Saleh, Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.284.
Artinya: adat kebiasaan itu dikukuhkan 12
Disebutkan juga di dua tempat itu landasan hukum yang sama bagi keabsahan pemakaian keduanya.
َنْيِلِهاَجلْا ِنَع  ْضِرْعَأَو ِفْرُعلْااِب ْرُمْأَو َوْفَعْلا ْذُخ
Artinya: Jadilah  pemaaf,  perintahkan  ‘urf (kebiasaan  yang  pantas)  dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 13 Bahwa istilah itu memaksudkan hal yang sama juga ditunjukkan oleh rincian dari gagasan ini sebagaimana terdapat pada kaidah diatas. Satu-satunya kaidah cabang dari kaidah pokok ini berbunyi:
َلاَو ِهْيِف ُهَل َطِباَض َلاَو اًقَلْطُم ُعْرَشلا ِهِب َدَرَو اَم ُلُك ِفْرُعْلا َيلِا ِهْيِف ُعِجْرَي ِةَغُللا يِف
Artinya: Setiap  ketentuan  yang  diberikan syara’ tanpa pembatasan dan tidak disebutkan  kriteria  di  dalamnya maupun  di  dalam  istilah  bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf. 14
Kedua kaidah ini memaksudkan gagasan  yang  sama,  yaitu  menghargai praktik lokal sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat setempat. Hukum Islam mengindahkannya atas dasar titah ketuhanan sebagaimana termaktub dalam ayat di atas dan landasan tekstual lainnya. Pada batas-batas tertentu, praktik lokal itu diangkat menjadi sumber kebenaran Ilahi sebagaimana yang dijelaskan kemudian. Apa yang akan ditunjukkan disini adalah bahwa kedua kaidah serumpun itu memakai kedua istilah berbeda yaitu ‘ urf dan ‘ādah . Hal ini memperkuat pendapat bahwa kedua istilah tersebut bukanlah hal yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan memang ada perbedaan konsepsi di dalam kedua bidang tersebut. 15
12 Zainudin Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Graﬁka, 2006), hlm. 54. 13 QS. 7:199 14 Abdurraman bin Abi Bakar as-Syuyuti, al-Ashbah wa al-Nazair (Beirut: Dar al-Kutub,t.t), hlm.63-64.
15 Abd. Mun’im Saleh, hlm.286.
‘ Urf diberi pengertian sebagai praktik yang sudah lazim dilakukan di dalam masyarakat baik berupa perkataan ( qawlīyah ) maupun perbuatan ( fi’līyah ). Pembahasan adat kebiasaan sebagai ‘urf di dalam uṣul  fiqh ditekankan pada kedudukannya sebagai hal atau kepantasan yang telah secara luas dikenal di dalam masyarakat. Sedangkan di dalam al-Qawāid  al-Fiqhīyah ,  kebiasaan  sebagai ‘ ādah ditekankan sebagai hal yang telah terjadi berulang-ulang. Pembicaraan tentang ‘ urf dalam uṣul  fiqh menjelaskna pembagian ‘ urf dari segi keabsahannya menurut pandangan syara’. Kata ‘ Urf dibagi menjadi dua bagian, yaitu ‘ urf ṣaḥīḥ dan ‘ urf fāsid . ‘ urf ṣaḥīḥ adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan naṣ ,  tidak menghilangkan  kemashlahatan,  dan tidak pula membawa kemudlaratan. ‘ Urf fāsid adalah kebiyasaan masyarakat yang bertentangan dengan syara’. ‘ urf yang menjadi pertimbangan hukum Islam hanyalah ‘ urf ṣaḥīḥ saja, karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat berarti telah menjadi kebutuhan dan kebaikan atau kemashlahatan diantara mereka. 16
Segi kecakupannya ‘ urf terdiri dari ‘ urf āmm dan ‘ urf khāṣ. ‘Urf āmm adalah tradisi yang dipakai semua orang dan di semua daerah sesuai dengan tingkat sosial dan tempat masing-masing. ‘Urf  khāṣ adalah tradisi yang dipakai sebagian orang atau kelompok masyarakat tertentu. 17 Ulama’  ushul  ﬁqh  sepakat  bahwa ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’,  baik  itu ‘urf  āmm maupun ‘ urf khāṣ dapat dijadikan ḥujjah dalam menetapkan hukum shara’ . Imam Malik telah membuat banyak keputusan hukum berdasarkan pada perilaku masyarakat Madinah. Abu Hanifah berbeda pendapat tentang persoalan hukum dengan para
16 Abd. Mun’im Saleh, hlm.286.
17 Pujiono, Hukum Islam , hlm.97.
pengikutnya disebabkan perbedaan adat atau kebiasaan yang berlaku diantara mereka.  Selain  itu,  Imam  Syaﬁ’i  ketika pindah ke Mesir, beliau merubah beberapa keputusan hukum yang sebelumnya telah beliau  tetapkan  di  Baghdad,    karena adanya Perbedaan adat antara kedua tempat tersebut.
Adat pete’an beserta sanksinya dengan melihat keadaan tersebut yang dilaksanakan di desa Ngadas merupakan adat yang bisa diterima dalam perspektif hukum Islam dan bisa terus dilaksanakan karena adat pete’an tersebut tidak bertentangan dengan nash dan shara’ . Hal ini dapat diperkuat dengan melihat bentuk praktik dari adat pete’an ini. Praktek adat pete’an ini adalah dengan mengecek rahim dari perempuan yang sudah diwajibkan untuk mengikuti pete’an dengan menggunakan ibu jari dengan cara menekan rahim tersebut oleh dua dukun bayi yang berjenis kelamin perempuan juga. Hal ini tentu tidak melanggar batas keharaman melihat rahim dan menyentuhnya karena keduanya berjenis  kelamin  sama.  Selain  itu,  dalam pelaksanaan adat pete’an ini tidak didahului dengan ritual-ritual khusus dan juga tidak ada sesajen yang dipersembahkan kepada makhluk ghoib dan sebagainya. Pelaksanaanya murni hanya berupa pengecekkan rahim oleh dua dukun bayi. Pemakaian dukun bayi ini pun tujuannya hanya melestarikan adat budaya dan cara yang tradisional dalam melihat sebuah kehamilan,  tidak  ada  tujuan  lain  yang berbau  musyrik.  Sehingga,  adat pete’an ini dapat digolongkan ke dalam ‘urf ṣaḥīḥ yang terbebas dari perbuatan syirik dan tidak bertentangan denga naṣ dan shara’ .
2. Maqāṣid Al Sharī’ah dan Jarīmah Zina Secara etimologis al-maqāṣid merupakan bentuk jama’ dari al-maqṣid yang  berarti  tujuan,  sehingga maqāṣid
al- sharī’ah dapat diartikan sebagaitujuan syari’at 18 .  Dalam  ilmu  ushul  ﬁqh, bahasan maqāṣid  al-sharī’ah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusnya dalam mensyari’atkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan faktor penting penetapan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad. 19
Ulama’  ushul  ﬁqh  mendeﬁnisikan maqāṣid  sharī’ah dengan “makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Maqāṣid sharī’ah dikalangan ulama uṣūl fiqh disebut juga dengan asrār al-sharī’ah , yaitu rahasia- rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh shara’ ,  berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 20
Ulama’ ushul ﬁqh sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah SWT, baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi.  Oleh  sebab  itu,  setiap mujtahid dalam meng- istinbat -kan hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan pada tujuan-tujuan sharī’ dalam mensyari’atkan hukum sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. 21 Islam menjamin kemaslahatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Kemaslahatan inti/ pokok yang disepakati dalam semua sharī’at tercakup dalam lima hal. Salah satu diantaranya adalah menjaga keturunan ( Ḥifẓ an- Nasl) dengan ‘illat diharamkannya zina dan qadhaf serta menetapkan jarīmahnya . Perlindungan ini jelas terlihat
18 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab- Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.1124.
19 Pujiono, Hukum Islam , hlm.61. 20 Pujiono, Hukum Islam , hlm.61.
21 Pujiono, Hukum Islam , hlm.62.
dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah  zina,  masalah  menghancurkan kehormatan  orang  lain,  dan  masalh qadhaf . 22 Sanksi perbuatan zina sudah diterangkan dalam syari’at Islamdengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Pada  permulaan  Islam,  sanksi  bagi wanita pezina adalah dengan dikurung di rumah keluarganya sampai mati atau sampai Allah memberikan jalan untuknya. Sedangkan sanksi bagi laki-laki pezina adalah dengan disiksa ( ta’zīr atau dipukul). Apabila setelah itu dia bertaubat dan memperbaiki amalnya, maka harus dibiarkan. Dasar pengambilan  dalilnya  adalah  ﬁrman Allah SWT.
َّنِهْيَلَع اوُدِهْشَتْساَف ْمُكِئاَسِن  ْنِم َةَشِحاَفْلا  َنيِتْأَي يِتلالاَو ىَّتَح ِتوُيُبْلا يِف َّنُهوُكِسْمَأَف اوُدِهَش  ْنِإَف ْمُكْنِم ًةَعَبْرَأ لايِبَس َّنُهَل ُ َّالل َلَعْجَي ْوَأ ُتْوَمْلا َّنُهاَّفَوَتَي
Artinya: Dan  (terhadap)  Para  wanita yang  mengerjakan  perbuatan keji,  hendaklah  ada  empat  orang saksi  diantara  kamu  (yang menyaksikannya). kemudian apabila  mereka  telah  memberi persaksian, Maka kurunglah mereka
(wanita-wanita  itu)  dalam  rumah sampai  mereka  menemui  ajalnya, atau  sampai  Allah  memberi  jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang  yang  melakukan  perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan  memperbaiki  diri,  Maka biarkanlah  mereka.  Sesungguhnya Allah  Maha  Penerima  taubat  lagi Maha Penyayang. 23 b.  Setelah itu turun ayat dalam Surah An- Nur yang menghapus hukum dari dua ayat diatas. Ayat inilah yang menjadi hukum  sanksi  pezina,  yakni  dengan
22 Ahmad al-Mursi Husain jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.131.
23 (QS an-Nisa’ [4]: 15).
pencambukan dan pengasingan ghairu muḥṣan (bagi pelaku yang belum menikah),  dan  dengan  hukum  rajam bagi yang muḥṣan , yakni laki-laki yag baligh dan berakal yang berhubungan seksual melalui qubul seorang wanita, sedang dia memiliki pernikahan yang sah meskipun perbuatan ini dilakukan hanya sekali. 24
ٍةَدْلَج َةَئاِم اَمُهْنِم ٍدِحاَو َّلُك اوُدِلْجاَف يِناَّزلاَو ُةَيِناَّزلا َنوُنِمْؤُت ْمُتْنُك  ْنِإ ِ َّالل ِنيِد يِف ٌةَفْأَر اَمِهِب ْمُكْذُخْأَت لاَو َنِم  ٌةَفِئاَط  اَمُهَباَذَع  ْدَهْشَيْلَو  ِرِخلآا  ِمْوَيْلاَو  ِ َّللاِب )2)24( رونلا(  َنيِنِمْؤُمْلا
Artinya: Perempuan  yang  berzina  dan laki-laki  yang  berzina,  Maka deralah  tiap-tiap  seorang  dari keduanya  seratus  dali  dera,  dan janganlah  belas  kasihan  kepada keduanya  mencegah  kamu  untuk (menjalankan)  agama  Allah,  jika kamu  beriman  kepada  Allah, dan  hari  akhirat,  dan  hendaklah (pelaksanaan)  hukuman  mereka disaksikan oleh sekumpulan orang- orang yang beriman. 25
ةَملَس ُنْب ُداَمَح اَنَثَّدَح يِناَرْهَزلا رَمُع ُنب ُرَشَب اَنَرَبْخَا نَع  ِاللِدْبَع نب ناطح  ْنَع نَسَحلا ِنَع ةَداَتَق  ْنَع هيلع الل ىلص ِالل َلْوُسَر َّنَا تاَمَصلا ُنبا ةَداَبُع َّنُهَل ُالل َلَعَج ْدَق يِّنَع اوُذُخ يِّنَع اوُذُخ َلاَق ملسو ةَئاِم دلج ُرْكِبلا ِبْيَثلاِب ُبْيَثلاَو ِرْكِبلااِب ُرْكِبْلا ًلاْيِبَس )يذمرتلا هاور( مْجَرلاَو دلج ُبْيَثلاَو ًةَنَس يفنو
Artinya: Telah  mengabarkan  kepada  kami dari  Bisri  bin  Umar  Zahroniy dari  Hammad  bin  Salamah  dari Qatadah  dari  al-Hasan  dari Khittan  bin  Abdullah  dari  Ubadah bin  Ash-Shamit,  sesungguhnya Rasulullah  saw  bersabda  Allah telah  memberikan  jalan  ke  luar bagi mereka (pezina), jejaka dengan gadis,  hukumannya  dera  seratus kali  dan  pengasingan  selama  satu
24 Ahmad al-Mursi Husain jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 133.
25 QS. An-Nur 24: 2.
tahun.  Sedangkan  duda  dengan janda,  hukumannya  dera  seratus kali dan rajam». 26
Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina dilakukan setelah ada pembuktian atau kepastian tentang perzinaannya. Karena zina termasuk kelompok ḥuḍūd , pelaksanaannya haruslah hati-hati karena hukuman ini sangat berat. Sharī’ah mewajibkan diberlakukannya sanksi tersebut setelah ada pembuktian. Alat bukti untuk jarimah zina ada tiga macam. Pertama ,  adanya  sanksi, yaitu empat orang saksi laki-laki yang melihat perbuatan tersebut. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang  terdiri  atas  baligh,  berakal, hifẓuni (mampu  mengingat),  dapat  bicara, bisa  melihat,  adil  dan  beragama  Islam. Kedua ,  pengakuan. Ketiga , qarīnah tanda- tanda yang mengarah pada hasil dari perzinahan,  seperti  hamilnya  seorang wanita yang tidak bersuami (hamil di luar nikah). Hukuman zina itu dapat dilaksanakan,  apabila  semua  bukti  yang diajukan mengarah kepada perbuatan tersebut tanpa ada keraguan sedikitpun. Walaupun kehamilan itu sendiri tidak serta merta dapat dijadikan bukti terjadinya perzinahan. Hal ini karena ada pula kemungkinan-kemungkinan lainnya, seperti diperkosa atau wanita yang mempunyai  suami,  walau  telah  cukup lama  berpisah,  bisa  saja  kehamilannya dari suaminya tadi. 27
Bila diperinci sesuai dengan sudut pandang ini, adat pete’an beserta sanksinya yang dilaksanakan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini didasar oleh beberapa argumentasi, yaitu: a.  Latar belakang pelaksnaan adat
26 Ahmad al-Mursi Husain jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.134.
27 Rahmat  hakim, Hukum  Pidana  Islam (bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.77.
pete’an bukan untuk menjaga keturunan ( Ḥifẓ  an-Nasl ),  akan  tetapi untuk menghindarkan masyarakat Desa Ngadas dari semua bentuk kejadian-kejadian alam dan musibah atau pageblug yang akan melanda masyarakat Desa Ngadas jika ada warga yang hamil di luar nikah. Selain itu,  latar  belakang  adat pete’an ini juga tidak ada unsur ajaran agama sedikitpun,  baik  dari  agama  Budha, Hindu, maupun Islam.
b.  Adat pete’an hanya terfokus pada kejadian hamil di luar nikah dan tidak mengarah langsung ke perbuatan zina seperti kumpul  kebo atau perbuatan zina yang tidak sampai menyebabkan hamil  di  luar  nikah,  sehingga  sanksi adat pete’an akan dibebankan jika pelaku benar-benar hamil di luar nikah. Sedangkan perbuatan perzinahan yang tidak sampai menyebabkan hamil di luar  nikah, maka dikategorikan sebagi tindak asusila lain yang terlepas dari adat pete’an . c.  Bentuk sanksi adat pete’an ini hanya berupa pembayaran semen dengan perincian membayar 50 sak semen bagi pelaku yang tidak memiliki pasangan (suami/isteri) dan membayar 100 sak semen bagi pelaku yang sudah memilik pasangan (suami/isteri). Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang menggolongkan perbuatan perzinahan kedalam jarīmah  huḍūd bagi pelaku zina. Padahal pada jarīmah ḥuḍūd tidak ada pengampunan sama sekali,  sehingga  tidak  dapat  diganti dengan sanksi dalam bentuk apapun. Selain  itu,  dalam  pemberian  sanksi adat pete’an ini tidak membedakan muḥṣan dan ghairu  muḥṣan ,  tetapi hanya membedakan yang mempunyai pasangan atau tidak (suami/isteri).
d.  Pembuktian dari adat pete’an ini hanya menggunakan pengakuan dan hamil
di  luar  nikah,  tanpa  menghadirkan empat saksi laki-laki yang melihat perbuatan  zina  sebagaimana  ﬁrman Allah SWT. Dalam surat An-Nur ayat 4.
َءاَدَهُش ِةَعَبْرَأِب اوُتْأَي ْمَل َّمُث ِتاَنَصْحُمْلا َنوُمْرَي َنيِذَّلاَو )٤( .....
Artinya: Dan  orang-orang  yang  menuduh wanita-wanita  yang  baik-baik (berbuat  zina)  dan  mereka  tidak mendatangkan empat orang saksi. 28
Kemudian jika dikembalikan kajian teori  pada  bab  dua,  sanksi  adat  yang berupa  pembayaran  semen,  tidak  bisa disebut sebagai diyat. Hal ini karena jarīmah  ḥuddūd menjadi hak Allah (hak masyarakat),  bukan  hak  individual  dan hukumannya telah ditentukan oleh shara’ , sehingga hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan serta tidak bisa diganti dengan diyat.
3. Jarīmah Ta’zīr Pada perinsipnya Al-Quran merupakan norma-norma dasar. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman, Al-Qur’an memberikan pola dasar yang umum. Karena bukan merupakan kitab hukum,  Al-Qur’an  tidak  merinci  bentuk- bentuk perilaku kejahatan serta rincian hukumannya. 29 Pemberian pola dasar yang bersifat umum tersebut memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat tersebut. Masyarakat diberi kesempatan mengurus kepentingannya untuk menciptakan dan mengadakan hukuman yang sesuai dengan kepentingan masing- masing.  Namun  demikian,  syariat  dalam hal ini menentukan beberapa jenis perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan. Jenis kejahatan yang telah ditentukan syariat dan telah ditentukan pula  hukumannya  itu  sangat  terbatas,
28 QS. An-Nur 24: 4.
29 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, hlm.139.
seperti yang telah diketahui yaitu jenis- jenis tindak pidana yang masuk dalam kelompok ḥudūd dan qiṣāṣ  diyat yang jumlahnya tidak lebih dari dua belas jenis. 30
Adapun  selebihnya,  yang  merupakan bagian terbesar dari jumlah tindak pidana dan  hukuman,  diserahkan  kepada Ūlul Amri dalam menentukan jenis pelanggaran maupun bentuk hukumannya. Walaupun demikin,  syariat  masih  menentukan beberapa di antaranya sebagai suatu kejahatan  yang  dapat  dihukum,  tanpa menentukan bentuk sanksinya. Jadi, hal ini pun merupakan pendelegasian wewenang dari pembuat syariat kepada Ūlul  Amri dalam menentukan jenis hukumannya. Kepercayaan yang diberikan kepada pembuat syariat dalam menentukan bentuk pelanggaran dan macam hukuman tersebut ditujukan agar penguasa dapat secara leluasa mengatur masyarakatnya. Seandainya pembuat syariat menentukan semua bentuk pelanggaran dan jenis hukuman  secara  baku, Ūlul  Amri akan mendapatkan  kesulitan dalam mencari kamaslahatan bagi rakyatnya. Hal ini karena kemaslahatan berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat sehingga sangat rentan terhadap perubahan. 31
Bagian yang tidak ditentukan jenis pelanggarannya dan juga jenis hukumannya,  dalam  terminologi  ﬁqih disebut dengan ta’zīr .  Menurut  istilah, ta’zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh shara’ . 32 Sebagian ulama’ mengartikan ta’zīr sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Quran dan Hadis ta’zīr berfungsi memberikan
30 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, hlm.139.
31 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, hlm.140. 32 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 178.
pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman ḥad atau kafārat. 33 Dari  deﬁnisi  tersebut,  juga  dapat dipahami bahwa jarīmah  ta’zīr terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan ḥad dan tidak pula kafārat .  Dengan  demikian,  inti  dari jarīmah  ta’zīr adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. 34 Jarīmah  ta’zīr dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
a. Ta’zīr karena melakukan perbuatan maksiat
b. Ta’zīr karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
c. Ta’zīr karena melakukan pelanggaran. 35
Disamping  itu,  dilihat  dari  segi  hak yang  dilanggarnya, jarīmah  ta’zīr dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:
a. Jarīmah  ta’zīr yang menyinggung hak Allah
b. Jarīmah  ta’zīr yang menyinggung hak perorangan (individu). 36
Hukuman ta’zīr dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan,  seperti  yang  dapat  kita  lihat dibawah ini: a.  Hukuman ta’zīr sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina ghair muḥṣan menurut  mazhab  Hanaﬁ merupakan contoh bentuk hukuman tambahan yang mengiringi hukuman
33 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam , hlm.141.
34 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam , hlm.179.
35 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam , hlm. 181.
36 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam , hlm.179.
pokok saretus kali jilid pada jarimah ḥuḍūd.
b.  Hukuman ta’zīr sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Seperti kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu jarīmah  huḍūd atau qiṣāṣ , mengubah status jarimah tersebut berubah menjadi jarīmah  ta’zīr.
Demikian pula adanya keraguan atau shubhat dalam proses penanganan jarīmah  ḥuḍūd atau qiṣāṣ ,  dapat menyebabkan hukuman pokok ḥad tidak dapat dijatuhkan.
c.  Hukuman ta’zīr sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta’zīr shara ’.
d.  Hukuman ta’zīr sebagai hukuman pokok bagi jarīmah ta’zīr penguasa. 37
Dilihat dari sudut pandang pengertian dari pada ta’zīr itu sendiri, sanksi adat pete’an tidak dapat digolongkan kedalam ta’zīr karena perbuatan zina telah ditetapkan sendiri bentuk hukumannya kedalam jarīmah  ḥuḍūd ,  sedangkan  pengertian dari jarīmah  ta’zīr tersebut adalah untuk pelanggaran yang hukumannya belum ditentukan oleh shara’ . Dipandang dari segi tujuan penjatuhannya ta’zīr ,  sanksi  adat pete’an ini dapat digolongkan kedalam ta’zir . Hal ini disebabkan alat bukti perbuatan zina yang digunakan dalam adat pete’an masih belum lengkap, yakni hanya menggunakan pengakuan dan qarīnah tanda-tanda yang mengarah pada hasil dari perzinahan yaitu hamil di luar nikah, tanpa menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang melihat perbuatan  tersebut.  Sehingga,  hukuman yang berupa ḥad tidak dapat dijatuhkan dan kemudian ditetapkannya ta’zīr sebagai ganti  dari  hukuman  pokok.  Selain  itu, dilihat dari fungsi jarīmah ta’zīr , sanksi adat pete’an juga dapat digolongkan kedalam ta’zīr yang tujuannya sebagai peringatan dan ancaman kepada masyarakat Desa Ngadas yang melakukan perbuatan hamil
37 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam , hlm. 143-145.
di luar nikah.
Walaupun adat pete’an belum bisa disamakan dengan hukum Islam dan jarīmah perzinahan, dengan melihat jumlah kasus hamil di luar nikah yang menurun pesat mulai dari sebelum ditetapkannya adat pete’an hingga  saat  ini,  menurut penulis pelaksanaan adat pete’an ini sangat efektif untuk mencegah perbuatan hamil di luar nikah yang tentunya di awali dari perbuatan  perzinahan,  sehingga  adat pete’an beserta sanksi adatnya yang telah dilaksanakan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ini tetap boleh di jalankan dan di lestarikan selama tidak ada unsur ritual-ritual yang bertentangan dengan naṣ dan aqidah Islam. Hal ini dikarenakan sanksi adat pete’an ini bisa dijadikan ancaman bagi masyarakat Desa Ngadas yang melakukan perbuatan  hamil  di  luar  nikah,  sehingga dapat digunakan untuk mengurangi dan mencegah perbuatan hamil di luar nikah yang di awali dengan perbuatan zina. Sebagaimana ﬁrman Allah.
لايِبَس  َءا��َسَو  ًةَشِحاَف  َنا��َك  ُه��َّنِإ  اَنِّزلا  اوُبَرْقَت  لاَو )٢٣ :أرسلإا(
Artinya: Janganlah  kamu  mendekati  zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan  yang  keji  dan  saburuk- buruknya jalan. (al-Isra’: 32). 38

## D. Kesimpulan
Menurut perspektif hukum Islam, adat ini bisa diterima dan terus dilaksanakan karena termasuk ‘urf  ṣahīh yang tidak bertentangan dengan naṣ dan shara’ . Sedangkan  bentuk  sanksinya,  adat  ini belum sesuai dengan jarīmah zina ( huḍūd ) dan hanya tergolong dalam ta’zīr. Akan tetapi adat pete’an ini efektif untuk mengurangi dan mencegah perbuatan hamil di luar nikah yang tentunya diawali dari perbuatan perzinahan dengan melihat
hasil penurunan perbuatan hamil di luar nikah yang drastis setelah dilaksanakan adat pete’an yaitu hanya 1-3 kasus saja dalam waktu 5-7 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurraman bin Abi Bakar as-Syuyuti. al-Ashbah wa al-Nazair . Beirut: Dar al- Kutub. t.t.
Ali,  Zainudin. Hukum  Islam:  Pengantar Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Graﬁka. 2006.
Asy-sya’rawy, M. Mutawalli. Meraih Hikmah di  balik  Peristiwa . Bandung: Pustaka Ulumiddin. 2005.
Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)  Untuk  IAIN,  STAIN,  PTAIS . Bandung: Pustaka Setia. 2000.
Huda, M. Dimyati. Varian Masyarakat Islam Jawa dalam Perdukunan . Kediri: STAIN Kediri Press. 2011.
Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. Maqashid Syariah . Jakarta: AMZAH. 2009.
Mujieb, M. Abdul. dkk. Kamus Istilah Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia . Yogyakarta: Teras, 2009.
Munawir,  Ahmad  Warson. Al-Munawir: Kamus  Arab-Indonesia . Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
Pujiono. Hukum  Islam . Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2012.
Sabiq,  Sayyid. Fiqh  al-Sunnah. Kairo: Maktabah Dār al-Turas. 1970. II.
Saleh, Abd. Mun’im. Hukum Manusia sebagai Hukum  Tuhan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.