## Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2016

## Oksep Adhayanto dan Nurhasanah
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji adhayantooksep@yahoo.com; Ana08.sws@gmail.co m

## Abstract
Evaluasi  terhadap  pengelolaan  potensi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui  evaluasi  Peraturan  Daerah  (Perda) Tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah. Permasalahan penelitian adalah bagaimana realisasi  penerimaan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  Kabupaten  Lingga  dan bagaimana  rekomendasi  terkait  dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan  realisasi  penerimaan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  Kabupaten Lingga  dari  tahun  2013  s/d  tahun  2015 dapat  dikatakan  sukses  dengan  rata-rata realisasi  penerimaan  sebesar  108.79%, namun  jika  dilihat  dari  rata-rata  realisasi keseluruhan  pertahun  justru  terjadi  trend penurunan  capaian  realisasi.  Jika  dilihat trend realisasi penerimaan dari tahun 2013 s/d  tahun  2015  secara  lebih  rinci  hanya retribusi perizinan tertentu yang mengalami tren  peningkatan,  sedangkan  pajak  daerah mengalami  tren  peningkatan  pada  tahun 2014 namun kembali mengalami penurunan pada  tahun  2015.  Materi  muatan  perda pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga secara umum sudah baik. Beberapa masukan  menginginkan  agar  besaran  tarif pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  diatur dengan Peraturan Bupati agar mudah ketika akan dilakukan perubahan dan penyesuaian besaran tarif.
Kata Kunci: Pajak, Retribusi, Evaluasi

## A.  Latar Belakang
U ntuk  menjalankan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah sudah pasti memerlukan sumber-sumber keuangan yang memadai.  Tanpa  sumber  keuangan  yang  memadai,  maka otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana tujuannya. Oleh karena itu pemerintah pusat telah memberikan sumber- sumber  keuangan  kepada  pemerintah  daerah  agar  otonomi daerah  dapat  menjalankan  otonomi  daerah  secara  efektif. Selain  itu,  pemerintah  pusat  juga  menerapkan  desentralisasi fiskal  yang  melahirkan  kewenangan  daerah  untuk  mengelola keuangan  daerahnya  serta  kewenangan  dalam  menggali sumber-sumber  penerimaan  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki.
Dalam hal keuangan, pemerintah pusat telah memberikan sumber-sumber  penerimaan  kepada  pemerintah  daerah berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain- lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan sumber penerimaan yang bisa digali sesuai dengan potensi daerah. Sedangkan Dana Perimbangan  terdiri  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Meskipun  sudah  dilengkapi  dengan  sumber-sumber penerimaan, tidak sedikit pemerintah daerah yang mengalami masalah  dalam  hal  pembiayaan.  Sebagian  besar  daerah memiliki  ketergantungan  yang  sangat  besar  terhadap  dana perimbangan dari pemerintah pusat, sumber penerimaan dari PAD  yang  salah  satunya  berupa  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah justru memiliki porsi yang sangat kecil dalam Anggaran Pendapatan. Padahal pada level nasional sumber penerimaan negara terbesar justru dari sektor pajak.
Rendahnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah  dalam  anggaran  pendapatan  daerah  selain dikarenakan objek pajak dan retribusi yang diberikan ke daerah memang kurang potensial, juga disebabkan kurang  optimalnya  pengelolaan  pajak  daerah  dan retribusi daerah oleh Pemerintah Daerah. Hal seperti itu  terjadi  di  sebagian  besar  daerah  di  Indonesia termasuk Kabupaten Lingga. Jangankan di Kabupaten Lingga  yang  merupakan  salah  satu  kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagian besar pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  yang  ada  di Provinsi  Kepulauan  Riau  juga  mengalami  hal  yang sama.
Oleh  karena  itu,  sudah  sewajarnya  pemerintah daerah  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  Kabupaten Lingga  melakukan  evaluasi  terhadap  pengelolaan potensi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  secara berkala  agar  optimalisasi  pengelolaan  potensi  pajak daerah dan retribusi daerah dapat terus ditingkatkan. Evaluasi terhadap pengelolaan potensi pajak daerah dan  retribusi  daerah  tersebut  salah  satunya  dapat dilakukan melalui evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Perlunya  peraturan  daerah  Pajak  dan  Reribusi Daerah  dievaluasi  selain  karena  hal-hal  tersebut  di atas,  juga  karena  terjadinya  perubahan  UU  Tentang Pemerintahan  Daerah  dari  UU  No.  32  Tahun  2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Dengan perubahan tersebut  terdapat  perubahan  kewenangan  terhadap beberapa  urusan  pemerintahan.  Terdapat  beberapa urusan  yang  dulunya  pada  UU  No.  32  Tahun  2004 menjadi  kewenagan  pemerintah  kabupaten/kota sekrang  dengan  berlakunya  UU  No.  23  Tahun 2014  menjadi  kewenangan  pemerintah  provinsi. Konsekuensi  dari  hal  tersebut  adalah  potensi  pajak dan  retribusi  daerah  juga  akan  berpindah  dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan pada level mana kewenangan terhadap urusan tersebut berada.

## B.  Permasalahan
Adapun  pertanyaan  penelitian  adalah  sebagai berikut :
1.  Bagaimana  realisasi  penerimaan  pajak  daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga?
2.  Bagaimana rekomendasi terkait dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga?

## C.  Landasan Teoritis

## 1.  Teori Evaluasi
Evaluasi  kebijakan  dalam  perfektif  alur  proses/ siklus  kebijakan  publik,  menempati  posisi  terakhir setelah  implementasi  kebijakan,  sehingga  sudah sewajarnya  jika  kebijakan  publik  yang  telah  dibuat dan  dilaksanakan  lalu  dievaluasi.  Dari  evaluasi  akan diketahui  keberhasilan  atau  kegagalan  sebuah kebijakan,  sehingga  secara  normatif  akan  diperoleh rekomendasi  bahwa  kebijakan  dapat  dilanjutkan, perlu  perbaikan  sebelum  dilanjutkan,  atau  harus dihentikan 1 .
Pada  dasarnya  kebijakan  publik  dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu, yang berangkat dari masalah-masalah yang telah  dirumuskan  sebelumnya.  Evaluasi  dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil  yang  diinginkan.  Seringkali  terjadi,  kebijakan publik  gagal  meraih  maksud  atau  tujuan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Dengan  demikian,  evaluasi kebijakan  ditujukan  untuk  melihat  sebab-sebab kegagalan  suatu  kebijakan  atau  untuk  mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan . Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sajauh  mana  tujuan  dicapai.  Evaluasi  diperlukan untuk  melihat  kesenjangan  antara  “harapan”  dan “kenyataan”.
1 Sahya Anggara, Kebijakan Publik , Pustaka Setia, Bandung, 2014, Hal. 271. Lester dan Stewart dalam Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus ), CAPS, Jakarta, 2011, Hal. 229. Riant Nugroho, Publik Policy , PT. Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 728.
Oksep Adhayanto dan Nurhasanah . Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak  ....
Oksep Adhayanto dan Nurhasanah . Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak  ....
Secara  teoritis  perpajakan  daerah  mencakup beberapa jenis pajak, baik pajak yang dipungut oleh pemerintah  daerah  dengan  pengaturan  dari  daerah sendiri, pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan nasional  namun  tarifnya  dilakukan  oleh  pemerintah daerah,  pajak  yang  ditetapkan  dan  atau  dipungut oleh  pemerintah  daerah,  serta  yang  dipungut  dan diadministrasikan  oleh  pemerintah  pusat  tetapi hasilnya dibagihasilkaan kepada pemerintah daerah, atau  dibebani  pungutan  tambahan  ( opsen )  oleh pemerintah daerah. 4
Sistem perpajakan daerah sebenarnya merupakan bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  sistem  perpajakan yang  berlaku  secara  nasional.  Prinsip-prinsip perpajakan  yang  berlaku  untuk  setiap  jenis  pajak negara juga berlaku untuk pajak daerah. Pemerintah daerah pada umumnya hanya diberikan akses untuk pajak-pajak  yang  potensi  penerimaannya  kecil, seperti pajak hiburan, pajak pendaftaran perusahaan, dan  pajak-pajak  lainnya. Rochmat  Soemitro pajak dilihat  dari  segi  hukum  dapat  didefinisikan  sebagai perikatan  yang  timbul  karena  undang-undang  (jadi dengan  sendirinya)  yang  mewajibkan  sesorang  yang memenuhi syarat ( Tatbestand ) yang ditentukan dalam undang-undang,  untuk  membayar  suatu  jumlah tertentu  kepada  negara  (masyarakat)  yang  dapat dipaksakan,  dengan  tiada  mendapat  imbalan  yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
Sedangkan  jika  dilihat  dari  sisi  makro  ekonomi, pajak  merupakan income bagi  masyarakat  (negara) tanpa menimbulkan kewajiban pada negara terhadap wajib  pajak. 7 Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 28  tahun  2009  tentang  Pajak  daerah  dan  Retribusi daerah,  pajak  daerah  dibagi  atas  pajak  provinsi  dan pajak kabupaten/kota. Pembagian jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut :
4 Davey, Dalam M. Ikhsan dan Roy V Salomo, Keuangan Daerah di Indonesia , STIA LAN, Jakarta, 2002, Hal. 75. Ibid. Hal. 76. Rachmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1 , PT Eresco. Bandung. 1992, Hal. 1.
7 Rachmat  Soemitro, Pengantar  Singkat  Hukum  Pajak .  PT Eresco. Bandung. 1992, Hal. 13.
1)  Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
a.  Pajak Kendaraan Bermotor;
b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d.  Pajak Air Permukaan; dan
e.  Pajak Rokok.
2)  Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
a.  Pajak Hotel;
b.  Pajak Restoran;
c.  Pajak Hiburan;
d.  Pajak Reklame;
e.  Pajak Penerangan Jalan;
f.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g.  Pajak Parkir;
h.  Pajak Air Tanah;
i.  Pajak Sarang Burung Walet;
j.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan dan
k.  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan

## 2.   Retribusi Daerah
Pengertian  retribusi  sebagaimana  yang  dikemu- kakan oleh Soedargo 8 adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena  jasa  yang  diberikan  oleh  daerah.  Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, pengertian dari retribusi daerah adalah “
“Retribusi darah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan  dan  atau  diberikan  oleh  pemerintah daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau badan.”
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  yang  menjadi ciri-ciri  retribusi  daerah,  seperti  yang  dikemukakan oleh Kaho 9 adalah :
8 Soedargo, Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah ,  Eresco, Bandung, 1984, Hal. 29.
9 Josef  Riwu  Kaho, Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara Republik Indonesia , Rajawali Press, Jakarta, 1994, Hal. 152.
Oksep Adhayanto dan Nurhasanah . Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak  ....
1.  Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah;
2.  Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
3.  Retribusi  dikenakan  kepada  siapa  saja  yang memanfaatkannya  atau  dengan  jasa  yang disiapkan daerah.

## D.  Metode Penelitian
Metode  kajian  adalah  cara-cara  atau  langkah- langkah  yang  akan  ditempuh  dalam  melakukan penelitian  ini.  Metodologi  berfungsi  untuk  menjaga penelitian  ini  bisa  dianggap  sebagai  penelitian ilmiah  yang  bisa  dipertanggungjawabkan  kebenaran informasi yang didapat darinya. Untuk itu, diperlukan beberapa  langkah  sehingga  penelitian  ini  menjadi penelitian ilmiah.
Metode  penelitian,  yang  meliputi  ;  metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode survey  lapangan,  metode  analisis,  dan  metode Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2016.

## E.  Pembahasan
1.  Evaluasi  Terhadap  Realisasi  Penerimaan  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga
Target dan realisasi sering dijadikan dasar dalam pengukuran  kinerja,  termasuk  kinerja  anggaran. Pengukuran tersebut dapat berupa ukuran persentase, indeks,  rata-rata,  angka,  dan  jumlah,  namun  yang lazim  digunakan  adalah  ukuran  persentase.  Asumsi yang digunakan adalah semakin tinggi realisasi maka menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian (target)  yang  semakin  baik,  atau  dengan  kata  lain semakin  tinggi  persentase  realisasi  terhadap  target mencerminkan kinerja yang tinggi pula.
Untuk objek pajak daerah terdiri dari 11 (sebelas) objek pajak daerah, sedangkan untuk retribusi dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu: retribusi jasa umum yang  terdiri  dari  9  (sembilan)  objek,  retribusi  jasa
usaha yang terdiri dari 8 (delapan) objek, dan retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari 4 (empat) objek.

## 1.1  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kabupaten Lingga
Realisasi  pajak  daerah  Kabupaten  Lingga  pada Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2013 No Jenis Pajak Daerah 2013 Target Realisasi % 1 Pajak Hotel / Jasa Perhotelan 400,000,000.00 325,284,039.00 81.32 Pajak Restoran / Jasa Boga 1,500,000,000.00 1,230,824,567.09 82.05 Pajak Hiburan 6,500,000.00 1,650,000.00 25.38 4 Pajak Reklame 400,000,000.00 335,960,200.00 83.99 Pajak Penerangan Jalan 800,000,000.00 1,072,471,874.00 134.06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1,992,500,000.00 2,232,676,165.00 112.05 7 Pajak Parkir 2,000,000.00 - 0.00 8 Pajak Air Bawah Tanah 50,000,000.00 200,000.00 0.40 9 Pajak Sarang Burung Walet 50,000,000.00 15,354,000.00 30.71 10 Pajak BPHTB 130,000,000.00 105,139,200.00 80.88 11 Pajak Bumi dan Bangunan - - - Jumlah Pajak Daerah 5,331,000,000.00 5,319,560,045.09 99.79
Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)
Secara  keseluruhan  realisasi  penerimaan  pajak daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 mencapai angka 99,79 %. Dengan capaian tersebut kinerja perda pajak daerah dan retribusi daerah beserta implementasinya dapat dikatakan sangat baik. Karena hampir mencapai 100%.  Namun  jika  dilihat  per  objek  pajak  terdapat beberapa  objek  pajak  daerah  yang  realisasinya masih sangat rendah, yaitu pajak hiburan yang hanya mencapai 25,38%, Pajak Parkir yang realisasinya 0%, pajak air bawah tanah yang hanya mencapai 0,40%, dan pajak sarang burung wallet yang hanya mencapai
30.71%. Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan pada  tahun  2013  pengelolaannya  belum  diserahkan kepada daerah.
Jika  dilakukan  perangkingan  terhadap  realisasi penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten  Lingga  pada tahun  2013,  maka  jenis  objek  pajak  dengan  realiasi tertinggi  adalah  pajak  penerangan  jalan,  sedangkan jenis objek pajak dengan realisasi terendah atau bahkan tidak terealisasi adalah pajak parkir. Selanjutnya untuk realisasi pajak daerah Kabupaten Lingga pada tahun 2014  dapat  dilihat  pada  tabel  sebagaimana  berikut ini:

## Tabel 3

## Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2014 No Jenis Pajak Daerah 2014 Target Realisasi % 1 Pajak Hotel / Jasa Perhotelan 400,000,000.00 427,265,152.00 106.82 Pajak Restoran / Jasa Boga 1,320,000,000.00 1,448,958,560.00 109.77 Pajak Hiburan 6,500,000.00 - 0.00 4 Pajakk Reklame 300,000,000.00 207,713,755.00 69.24 Pajak Penerangan Jalan 922,500,000.00 1,270,556,295.00 137.73 Pajak Minral Bukan Logam dan Batuan 2,000,000,000.00 1,938,946,583.00 96.95 7 Pajak Parkir 2,000,000.00 - 0.00 8 Pajak Air Bawah Tanah 2,500,000.00 2,363,600.00 94.54 9 Pajak Sarang Burung Walet 50,000,000.00 19,368,000.00 38.74 10 Pajak BPHTB 130,000,000.00 94,027,300.00 72.33 11 Pajak Bumi dan Bangunan 500,000,000.00 489,955,385.00 97.99 Jumlah Pajak Daerah 5,633,500,000.00 5,899,154,630.00 104.72
Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (Modifikasi)
Realisasi  penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten Lingga  pada  tahun  2014  secara  keseluruhan mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2013  realisasi pajak  daerah  secara  keseluruhan  mencapai  99,79% sedangkan  pada  tahun  2014  meningkat  menjadi 104,72%  atau  mengalami  kenaikan  sebesar  4,93%. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  implmentasi mengalami  kenaikan  dan  semakin  baik.  Jika  dilihat
dari realisasi per objek pajak daerah, pada tahun 2014 juga mengalami hal yang hampir serupa pada tahun 2013, di mana masih terdapat jenis objek pajak daerah objek  pajak  yang  realisasinya  masih  sangat  rendah bahkan  tidak  terealisasi  sama  sekali.  Jenis  objek pajak tersebut adalah pajak hiburan dengan realisasi (0%),  pajak  parkir  juga  dengan  realisasi  (0%),  serta pajak sarang burung walet dengan realisasi (38,74%). Sementara  untuk  pajak  air  bawah  tanah  mengalami kenaikan  signifikan  dari  0,40%  pada  tahun  2013 menjadi  94,54%  pada  tahun  2014,  namun  kenaikan tersebut bukanlah dampak dari meningkatnya kinerja implementasi  melainkan  penurunan  target  capaian yang  cukup  signfikan  dari  Rp.50.000.000,00  pada tahun  2013  menjdai  Rp.  2.500.000,00  pada  tahun 2014.
Jika  dilakukan  perangkingan  terhadap  realisasi penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten  Lingga  pada tahun 2014, maka pajak penerangan jalan masih tetap menjadi jenis pajak dengan realisasi tertinggi. Namun terjadi  perubahan  pada  jenis  objek  pajak  lainnya  di mana  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  yang pada tahun 2013 menjadi jenis pajak dengan realisasi tertinggi kedua pada tahun 2014 turun menjadi urutan ke lima. Peningkatan justru terjadi pada objek pajak restoran/jasa boga, pajak hotel/jasa perhotelan, serta pajak  bumi  dan  bangunan  yang  pada  tahun  2014 pengelolaannya  sudah  diserahkan  kepada  daerah, masing-masing objek pajak tesebut secara berurutan menempati  urutan  ke  dua,  ke  tiga,  dan  ke  empat. Pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 4
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2015 No Jenis Pajak Daerah 2015 Target Realisasi % 1 Pajak Hotel / Jasa Perhotelan 400,000,000.00 212,254,310.00 53.06 Pajak Restoran / Jasa Boga 1,320,000,000.00 772,834,110.09 58.55
Oksep Adhayanto dan Nurhasanah . Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak  ....
Pajak Hiburan 6,500,000.00 - 0.00 4 Pajakk Reklame 300,000,000.00 198,790,630.00 . Pajak Penerangan Jalan 950,000,000.00 1,543,467,323.00 162.47 Pajak Minral Bukan Logam dan Batuan 2,000,000,000.00 2,471,342,448.00 123.57 7 Pajak Parkir 2,000,000.00 - 0.00 8 Pajak Air Bawah Tanah 2,500,000.00 1,751,740.00 70.07 9 Pajak Sarang Burung Walet 50,000,000.00 9,234,000.00 18.47 10 Pajak BPHTB 130,000,000.00 217,152,738.00 167.04 11 Pajak Bumi dan Bangunan 539,000,000.00 485,370,456.00 90.05 Jumlah Pajak Daerah 5,700,000,000.00 5,912,197,755.09 103.72

## Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)
Realisasi  penerimaaan  pajak  daerah  Kabupaten Lingga pada tahun 2015 secara keseluruhan mengalami sedikit  penurunan  dari  tahun  2014.  Pada  tahun 2014  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  mencapai angka  104,72%,  sedangkan  pada  tahun  2015  hanya mencapai 103,72% atau dengan kata lain mengalami penurunan  sebesar  1%.  Walaupun  penurunannya relatif  kecil,  namun  hal  ini  mengindikasikan  bahwa kinerja implementasi mengalami penurunan, karena jika  dibandingkan  dengan  realisasi  pada  tahun 2014  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  justru naik  4,37%  yang  mengindikasikan  meningkatnya kinerja  implementasi,  sedangkan  pada  tahun  2015 justru  turun  1%  yang  tentu  saja  mengindikasikan menurunnya  kinerja  implementasi  walaupun  relatif kecil.  Seyogjanya  kinerja  implementasi  harus  selalu dipertahankan  atau  bahkan  ditingkatkan  agar realisasi  penerimaan  pajak  daerah  terus  mengalami peningkatan dari masa ke masa.
Pada tahun 2015 selain terdapat objek pajak yang realisasinya mengalami kenaikan signifikan, sebaliknya juga  terdapat  jenis  objek  pajak  yang  mengalami penurunan  realisasi  secara  signifikan,  yaitu  Pajak restoran/jasa  boga  dan  pajak  hotel/jasa  perhotelan yang  pada  tahun  2014  realisasinya  mencapai  lebih dari 100% namun pada tahun 2015 justru turun hingga
menjadi 58,55 % untuk pajak restoran/jasa boga dan 53,06% untuk pajak hotel/jasa perhotelan.

## 1.2  Realisasi  Penerimaan  Retribusi  Jasa  Umum Kabupaten Lingga
Realisasi  penerimaan  retribusi  jasa  umum Kabupaten Lingga pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 5

## Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Kabupaten Lingga Tahun 2013
No Jenis Retribus Jasa Umum 2013 Target Realisasi % 1 R. Pelayanan Kesehatan 2,500,000,000.00 5,237,997,644.86 209.52 R. Pelayanan Persampahan 10,000,000.00 18,375,000.00 183.75 R. Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta 60,000,000.00 14,935,000.00 24.89 4 R. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum 14,000,000.00 43,932,000.00 313.80 R. Pelayanan Pasar 55,000,000.00 81,678,000.00 148.51 R. Pengujian Kendaraan Bermotor 26,000,000.00 - 0.00 7 R. Pengganti Biaya Cetak Peta 5,000,000.00 - 0.00 8 R. Tera / Tera Ulang 13,000,000.00 - 0.00 9 R. Pengendalian Menara Telekomunikasi 5,000,000.00 - 0.00 Jumlah Retribusi Jasa Umum 2,688,000,000.00 5,396,917,644.86 200.78
Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)
Secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi jasa  umum  Kabupaten  Lingga  pada  tahun  2013 sangat  tinggi  mencapai  200.78%  atau  dua  kali  lipat dari  target  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  tentu  saja menggambarkan  kinerja  implementasi  yang  optimal jika dilihat secara keseluruhan. Namun jika dilihat satu persatu perjenis objek retribusi, dari 9 jenis retribusi jasa  umum  yang  ditetapkan  target  capaiannya hanya  5  jenis  retribusi  jasa  umum  yang  terealisasi.
Oksep Adhayanto dan Nurhasanah . Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak  ....
Hal  ini  mengindikasikan  2  (dua)  hal,  pertama kinerja  implmentasi  yang  tidak  optimal  atau  ke  dua terjadi  kesalahan  dalam  penetapan  target  capaian. Seharusnya dalam menetapkan target capaian harus dikaji  secara  matang  mengenai  potensi  penerimaan jenis retribusi tersebut.
Jika diurutkan dari realisasi penerimaan tertinggi, maka jenis retribusi dengan realisasi tertinggi adalah retibusi pelayanan parkir tepi jalan yang realisasinya mencapai 313,80% kemudian disusul dengan retribusi pelayanan  kesehatan  dengan  capaian  realisasi penerimaan  sebesar  209,52%,  retribusi  pelayanan persampahan  dengan  capai  realisasi  penerimaan 183,75%,  retribusi  pelayanan  pasar  dengan  capaian realisasi  penerimaan  sebesar  148,51%,  dan  yang terendah  yaitu  retribusi  pengganti  biaya  cetak  KTP dan  Akta  dengan  capaian  realisasi  sebesar  24,89%. Rendahnya  realisasi  penerimaan  retribusi  pengganti biaya  cetak  KTP  dan  AKTA  dapat  dimaklumi  karena adanya  kebijakan  yang  menggratiskan  pengurusan beberapa  dokumen  kependudukan,  sehingga  wajar saja  pendapatan  dari  sektor  tersebut  menjadi menurun  atau  bahkan  bisa  menjadi  0  pada  tahun- tahun  berikutnya.  Sementara  untuk  4  (empat)  jenis retribusi jasa umum lainnya yaitu retribusi pengujian kendaraan  bermotor,  retribusi  biaya  cetak  peta, retribusi tera/tera ulang, dan retribusi pengendalian menara  telekomunikasi  tidak  terealisasi  sama  sekali atau dengan kata lain capai realisasinya 0%. Realisasi penerimaan  retribusi  jasa  umum  Kabupaten  Lingga pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 6

## Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Kabupaten Lingga Tahun 2014 No Jenis Retribus Jasa Umum 2014 Target Realisasi % 1 R. Pelayanan Kesehatan 2,433,000,000.00 4,150,107,910.78 170.58 R. Pelayanan Persampahan 60,000,000.00 69,575,000.00 115.96 R. Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta 100,000,000.00 12,860,000.00 12.86
4 R. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum 50,000,000.00 64,182,000.00 128.36 R. Pelayanan Pasar 100,000,000.00 62,834,000.00 62.83 R. Pengujian Kendaraan Bermotor 30,000,000.00 7,480,000.00 24.93
Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)
Secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi jasa  umum  Kabupaten  Lingga  pada  tahun  2014 meskipun  realisasi  melebihi  target  capaian  namun mengalami  penurunan  jika  dibandingkan  dengan tahun  2013.  Pada  tahun  2014  realisasi  penerimaan retribusi  jasa  umum  mencapai  156,19%  sedangkan pada tahun 2013 realisasi penerimaan retribusi jasa umum mencapai mencapai 200,78% atau mengalami penurunan  sebesar  44,59%.  Menurunnya  realisasi penerimaan pada tahun 2014 mengindikasikan bahwa kinerja implmentasi tidak sebaik pada tahun 2013.
Dilihat  perjenis  objek  reteribusi,  maka  jenis retribusi dengan realisasi penerimaan tertinggi adalah retribusi pelayanan kesehatan dengan capaian realisasi sebesar 170,58% selanjutnya secara berurutan disusul oleh  retribusi  pelayanan  parkir  tepi  jalan  umum dengan  capaian  realisasi  sebesar  128,36%,  retribusi pelayanan  persampahan  dengan  capaian  realisasi sebesar  115,96%,  retribusi  pelayanan  pasar  dengan capaian realisasi sebesar 62,83%, retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan capaian realisasi sebesar 24,93%,  dan  retribusi  pengganti  biaya  cetak  KTP dan  AKTA  dengan  capaian  realisasi  sebesar  12,86%. Sedangkan  untuk  3  jenis  objek  retribusi  lainnya yaitu  retribusi  pengganti  biaya  cetak  peta,  retribusi tera/tera  ulang,  dan  retribusi  pengendalian  menara telekomunikasi masing-masing realisasinya adalah 0% atau tidak terealisasi sama sekali. Selanjutnya realisasi penerimaan  retribusi  jasa  umum  Kabupaten  Lingga pada tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut :
7 R. Pengganti Biaya Cetak Peta 5,000,000.00 - 0.00 8 R. Tera / Tera Ulang 13,000,000.00 - 0.00 9 R. Pengenda- lian Menara Telekomunikasi 5,000,000.00 - 0.00 Jumlah Retribus Jasa Umum 2,796,000,000.00 4,367,038,910.78 156.19 Oksep Adhayanto dan Nurhasanah . Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak  ....

## Tabel 7

## Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Kabupaten Lingga Tahun 2015 No Jenis Retribus Jasa Umum 2015 Target Realisasi % 1 R. Pelayanan Kesehatan 3,251,000,000.00 3,561,254,189.98 109.54 R. Pelayanan Persampahan 75,000,000.00 98,856,600.00 131.81 R. Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta 50,000,000.00 - 0.00 4 R. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum 50,000,000.00 53,019,000.00 106.04 R. Pelayanan Pasar 80,000,000.00 30,833,000.00 38.54 R. Pengujian Kendaraan Bermotor 30,000,000.00 6,115,000.00 20.38 7 R. Pengganti Biaya Cetak Peta 5,000,000.00 - 0.00 8 R. Tera / Tera Ulang 3,000,000.00 - 0.00 9 R. Pengendalian Menara Telekomunikasi 3,000,000.00 - 0.00 Jumlah Retribus Jasa Umum 3,547,000,000.00 3,750,077,789.98 105.73

## Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)
Secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Lingga pada tahun 2015 sudah mencapai target karena angka realisasinya mencapai 105,73 %. Namun jika dibandingkan dengan capaian realisasi  pada  tahun  2013  dan  tahun  2014,  pada tahun  2015  realisasi  capaian  mengalami  penurunan dan  merupakan  realisasi  dengan  capai  terendah dalam kurun waktu 2013 s.d 2015. Pada tahun 2014 capaian realisasi penerimaan mencapai 156,19% dan pada  tahun  2015  capaian  realisasi  hanya  105,73% atau  mengalami  penurunan  sebesar  50,46%  jika dibandingkan dengan tahun 2014. Penurunan capaian realisasi  ini  tentu  saja  mengindikasikan  kinerja implementasi mengalami trend penurunan dari tahun 2013 s.d tahun 2015.
Dilihat per jenis objek retribusi pada tahun 2015 jumlah jenis objek retribusi berkurang 1 objek yaitu retribusi pengganti biaya cetak KTP dan AKTA. Hal ini disebabkan  karena  adanya  kebijakan  penggratisan biaya pengurusan dokumen kependudukan. Sehingga pada tahun 2015 jenis objek pajak yang teralisasi hanya 5  jenis  objek  pajak.  Sedangkan  untuk  3  jenis  objek
retribusi  lainnya  masih  sama  dengan  tahun-tahun sebelumnya yaitu belum terealisasi sama sekali.

## 1.3  Realisasi  Penerimaan  Retribusi  Jasa  Usaha Kabupaten Lingga
Realisasi  penerimaan  retribusi  jasa  usaha Kabupaten Lingga pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 8
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Lingga Tahun 2013
No Jenis Retribus Jasa Usaha 2013 Target Realisasi % 1 R. Pemakaian Kekayaan Daerah 50,000,000.00 196,570,000.00 393.14 R. Tempat Khusus Parkir 13,000,000.00 - 0.00 R. Tempat Pesanggrahan / Villa 20,000,000.00 3,636,000.00 18.18 4 R. Pelayanan Kepelabuhanan 453,000,000.00 477,579,600.00 105.43 R. Tempat Rekreasi dan Olahraga 60,000,000.00 54,275,600.00 90.46 R. Penjuallan Produksi Usaha Daerah 1,000,000.00 0.00 7 R. Pelayanan Jasa Perkapalan - - - 8 R. Usaha Pemanfaatan Kw. Hutan / Js Lk - - - Jumlah Retribusi Jasa Usaha 597,000,000.00 732,061,200.00 122.62
Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)
Capaian realisasi penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten  Lingga  pada  tahun  2013  adalah  sebesar 122,62 %. Hal ini dapat dikatakan secara keseluruhan target yang telah ditetapkan mampu direalisasi atau bahkan terlampaui.
Jika diurutkan jenis objek retribusi dengan capaian realisasi  tertinggi  hingga  terendah,  maka  urutannya adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan capaian realisasi sebesar 393,14%, retribusi pelayanan kepelabuhanan  dengan  capaian  realisasi  sebesar 105,43%,  retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga
Oksep Adhayanto dan Nurhasanah . Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak  ....
dengan  capaian  realisasi  sebesar  90,46%,  retribusi tempat  pesanggrahan/vila  dengan  capaian  realisasi sebesar 18,18%, retribusi tempat khusus parkir dengan capaian realisasi sebesar 0%, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah juga dengan capaian realisasi sebesar 0%. Untuk tahun 2014, Realisasi penerimaan retribusi  jasa  usaha  Kabupaten  dapat  di  ihat  pada tabel berikut:

## Tabel 9
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten
Lingga Tahun 2014 No Jenis Retribus Jasa Usaha 2014 Target Realisasi % 1 R. Pemakaian Kekayaan Daerah 75,000,000.00 44,250,000.00 59.00 R. Tempat Khusus Parkir 10,000,000.00 3,732,000.00 37.32 R. Tempat Pesang- grahan / Villa 20,000,000.00 3,918,000.00 19.59 4 R. Pelayanan Kepelabuhanan 500,000,000.00 498,978,175.00 99.80 R. Tempat Rekreasi dan Olahraga 75,000,000.00 64,048,100.00 85.40 R. Penjualan Produksi Usaha Daerah 1,000,000.00 32,775,000.00 3,277.50 7 R. Pelayanan Jasa Perkapalan - - - 8 R. Usaha Pemanfaatan Kw. Hutan / Js Lk - - - Jumlah Retribusi Jasa Usaha 681,000,000.00 647,701,275.00 95.11
Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)
Secara  keseluruhan  terlihat  bahwa  capaian realisasi penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten Lingga  pada  tahun  2014  adalah  sebesar  95.11%, mengalami  penurunan  sebesar  27,51%  dari  tahun 2013, karena pada tahun 2013 capaian realisasi justru mencapai  122,62%.  Sama  halnya  dengan  realisasi retribusi  jasa  umum,  pada  retribusi  jasa  usaha  juga mengalami  trend  penurunan,  hal  ini  tentu  saja mencerminkan menurunnya kinerja implementasi.
Jika diurutkan jenis objek retribusi dengan capaian realisasi  tertinggi  hingga  terendah  maka  urutannya adalah,  retribusi  penjualan  produksi  usaha  daerah juga  dengan  capaian  realisasi  3.227,50%,  retribusi
pelayanan  kepelabuhanan  dengan  capaian  realisasi sebesar 99,80%, retribusi tempat rekreasi dan tempat olah  raga  dengan  capaian  realisasi  sebesar  85,40%, retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan capaian realisasi  sebesar  59,00%,  reribusi  tempat  khusus parkir dengan capaian realisasi 37,32%, dan retribusi tempat  pesanggrahan/villa  dengan  capaian  realisasi sebesar  19,59%.  Tahun  2015,  Realisasi  penerimaan retribusi  jasa  usaha  Kabupaten  dapat  dilihat  pada tabel berikut :

## Tabel 10

## Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten
Lingga Tahun 2015
No Jenis Retribus Jasa Usaha 2015 Target Realisasi % 1 R. Pemakaian Kekayaan Daerah 75,000,000.00 158,130,000.00 210.84 R. Tempat Khusus Parkir 3,000,000.00 893,100.00 29.77 R. Tempat Pesanggrahan / Villa 15,000,000.00 - 0.00 4 R. Pelayanan Kepelabuhanan 500,000,000.00 371,004,350.00 74.20 R. Tempat Rekreasi dan Olahraga 74,000,000.00 45,739,600.00 61.81 R. Penjualan Produksi Usaha Daerah 1,000,000.00 0.00 7 R. Pelayanan Jasa Perkapalan - - - 8 R. Usaha Pemanfaat- an Kw. Hutan / Js Lk - - - Jumlah Retribusi Jasa Usaha 668,000,000.00 575,767,050.00 86.19
Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)
Secara  keseluruhan  terlihat  bahwa  capaian realisasi penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten Lingga  pada  tahun  2015  adalah  sebesar  86,19% mengalami  penurunan  sebesar  8,92%  dari  tahun 2014, karena pada tahun 2014 capaian realisasi justru mencapai  96,11%.  Capaian  realisasi  retribusi  jasa usaha pada tahun 2015 merupakan capaian realisasi terendah dalam kurun waktu 2013 s.d 2015.
Jika diurutkan jenis objek retribusi dengan capaian realisasi  tertinggi  hingga  terendah  maka  urutannya adalah, retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan capaian realisasi sebesar 210,84%, retribusi pelayanan kepelabuhanan  dengan  capaian  realisasi  sebesar
Oksep Adhayanto dan Nurhasanah . Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak  ....
74,20%,  retribusi  tempat  rekreasi  dan  tempat  olah raga dengan capaian realisasi sebesar 61,81%, reribusi tempat khusus parkir dengan capaian realisasi 29,77%, retribusi tempat pesanggrahan / villa dengan capaian realisasi 0%, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah juga dengan capaian realisasi 0%.

## 1.4  Realisasi  Penerimaan  Retribusi  Perizinan Tertentu
Retribusi  perizinan  tertentu  Kabupaten  Lingga pada  tahun  2013  realisasinya  tergambarkan  pada tabel berikut ini :

## Tabel 11
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Kab. Lingga Tahun 2013 No Jenis Retribus Perizinan Tertentu 2013 Target Realisasi % 1 R. Izin Mendirikan Bangunan 100,000,000.00 77,461,414.00 77.46 R. Izin Gangguan / Keramaian 75,000,000.00 45,336,000.00 60.45 R. Izin Trayek 5,000,000.00 - 0.00 4 R. Izin Usaha Perikanan 60,000,000.00 28,725,000.00 47.88 Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu 240,000,000.00 151,522,414.00 63.13
Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)
Tahun  2013  secara  keseluruhan  realisasi penerimaan  retribusi  perizinan  tertentu  Kabupaten Lingga masih sangat rendah, hanya mencapai angka 63,13%.  Namun  tidak  bisa  dikatakan  bahwa  kinerja implementasi  untuk  retribusi  perizinan  tertentu  ini rendah. Retribusi perizinan tertentu berbeda dengan retribusi jasa umum dan jasa usaha. Jika retribusi jasa umum  dan  jasa  usaha  bersifat  aktif,  maka  retribusi perizinan tertentu justru sebaliknya bersifat pasif.
Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa dari 4 jenis objek retribusi perizinan tertentu, jenis objek retribusi izin bangunan merupakan jenis objek retribusi dengan  capaian  realisasi  tertinggi  dengan  capaian realisasi  penerimaan  sebesar  77,46%,  kemudian pada  urutan  kedua  adalah  retribusi  izin  gangguan/ keramaian dengan capai realisasi penerimaan sebesar
60,45%,  disusul  oleh  retribusi  izin  usaha  perikanan pada urutan ketiga dengan capaian realisasi sebesar 47,88%, dan pada urutan terendah yaitu retribusi izin trayek dengan capain realisasi 0%. Tahun 2014 realisasi penerimaan  retribusi  perizinan  tertentu  Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 12
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Kab. Lingga Tahun 2014 No Jenis Retribus Perizinan Tertentu 2014 Target Realisasi % 1 R. Izin Mendirikan Bangunan 120,000,000.00 40,361,690.00 . R. Izin Gangguan / Keramaian 200,000,000.00 223,096,850.00 111.55 R. Izin Trayek 5,000,000.00 0.00 4 R. Izin Usaha Perikanan 60,000,000.00 21,994,200.00 . Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu 385,000,000.00 285,452,740.00 74.14
Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)
Tahun 2014 secara keseluruhan capaian realisasi retribusi  perizinan  tertentu  mengalami  kenaikan sebesar 11,01% dari tahun 2013 dimana pada tahun 2014 realisasi penerimaan untuk retribusi perizinaan tertentu  mencapai  74,14%  sedangkan  pada  tahun 2013  realisasi  penerimaan  dari  retribusi  perizinan tertentu hanya mencapai 63,13%.
Sementara  untuk  jenis  objek  retribusi  perizinan tertentu  dengan  capaian  realisasi  penerimaan tertinggi  mengalami  perubahan  jika  dibandingkan dengan tahun 2013. Jika pada tahun 2013 jenis objek realisasi  tertinggi  adalah  retribusi  izin  mendirikan bangunan,  maka  pada  tahun  2014  justru  turun ke  urutan  ketiga  dengan  capaian  realisasi  sebesar 33,63%.  Urutan  tertinggi  justru  pada  jenis  objek retirbusi  izin  gangguan/keramaian  dengan  capaian realisasi sebesar 111,55%, untuk urutan kedua adalah retribusi izin usaha perikanan dengan capai realisasi sebesar 36,66%, dan untuk capaian realisasi terendah masih  menunjukkan  hal  yang  sama  dengan  tahun 2013 dimana objek retribusi terendah adalah retribusi izin trayek dengan capaian realisasi sebesar 0%. Tahun
Oksep Adhayanto dan Nurhasanah . Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak  ....
2015 realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 13
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Kab. Lingga Tahun 2015 No Jenis Retribus Perizinan Tertentu 2015 Target Realisasi % 1 R. Izin Mendirikan Bangunan 100,000,000.00 76,027,877.00 76.03 R. Izin Gangguan / Keramaian 220,000,000.00 266,903,040.00 121.32 R. Izin Trayek 5,000,000.00 0.00 0.00 4 R. Izin Usaha Perikanan 60,000,000.00 16,590,000.00 27.65 Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu 385,000,000.00 359,520,917.00 93.38
Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)
Tahun 2015 secara keseluruhan capaian realisasi penerimaan  retribusi  perizinan  tertentu  mengalami kenaikan  sebesar  19,24%  dari  tahun  2013  menjadi 93,38%,  ini  merupakan  capaian  realisasi  tertinggi dalam  kurun  waktu  2013  s.d  2015.  Dari  3  kategori retribusi,  hanya  retribusi  perizinan  tertentu  yang mengalami  trend  peningkatan,  sedangkan  untuk retribusi  jasa  umum  dan  retribusi  jasa  usaha  justru mengalami trend penurunan.
Pada  tahun  2015,  retribusi  izin  gangguan/ keramaian masih menjadi jenis objek retribusi dengan capaian realisasi tertinggi sama halnya dengan tahun 2014. Pada tahun 2015 capaian realisasi untuk retribusi izin  gangguan/keramaian  mencapai  angka  121,32%, kemudian  untuk  retribusi  izin  mendirikan  bangunan mengalami  peningkatan,  dimana  pada  tahun  2014 berada pada urutan ketiga, pada tahun 2015 naik ke urutan kedua, untuk urutan ketiga ditempati retribusi izin usaha perikanan turun satu ketiga dari tahun 2014 dengan capaian realisasi sebesar 27,65%, dan urutan terendah  dengan  realisasi  0%  adalah  retribusi  izin trayek.

## 1.5  Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 s.d 2015
Berdasarkan  data  dan  pembahasan  yang  telah dikemukakan  sebelumnya,  maka  dapat  dirangkum
realisasi  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  Kabupaten  Lingga  dari  tahun  2013  s.d  2015 sebagai berikut :

## Tabel 14
Realiasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 s.d 2015
No Jenis Pendapatan Tahun 2013 2014 2015 1 Pajak Daerah 99.79 104.72 103.72 Retribusi Jasa Umum 200.78 156.19 105.73 Retribusi Jasa Usaha 122.62 95.11 86.19 4 Retribusi Perizinan Tertentu 63.13 74.14 93.38 Rata-rata Pertahun 121.58 107.54 97.26 Rata-rata keseluruhan 108.79
Sumber : Data Olahan Tahun 2016
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  secara  keselu- ruhan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah  Kabupaten  Lingga  dari  tahun  2013  s.d  2015 mencapai  108.79%,  hal  ini  bisa  dikatakan  bahwa realisasinya  sangat  baik,  karena  melebihi  target yang  telah  ditetapkan.  Namun  jika  dilihat  realisasi penerimaan  pertahun,  maka  akan  terlihat  trend penurunan  capaian  realisasi  penerimaaan  dimana pada tahun 2013 mencapai 121,58% kemudian pada tahun 2014 menurun menjadi 107,54 dan pada tahun 2015 semakin menurun meAnjadi 97,26%.
Selain  itu  penentuan  target  capaian  juga  akan mempengaruhi  persentase  realisasi.  Sehingga  jika target  yang  ditetapkan  terlalu  rendah  maka  akan menghasilkan realisasi terlalu tinggi, sehingga capaian realisasi tertinggi belum tentu bagus jika target yang ditetapkan terlalu rendah. Dengan demikian hal yang perlu  diperhatikan  adalah  dalam  penentuan  target capaian hendaknya dilakukan kajian yang mendalam seusai dengan potensi yang dimiliki.

## 2.  Implementasi  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lingga
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap yang  krusial  dalam  proses  kebijakan  publik.  Suatu kebijakan  atau  program  harus  diimplementasikan
Oksep Adhayanto dan Nurhasanah . Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak  ....
agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas  merupakan  alat  dimana  aktor,  organisasi, prosedur,  teknik  serta  sumber  daya  diorganisasikan secara  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
Sebagai  sebuah  kebijakan  publik  peraturan daerah  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Kabupaten Lingga 10 tentu saja menjadi suatu hal yang krusial  untuk  diimplementasikan,  dengan  tujuan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Karena jika tidak diimplementasikan maka peraturan daerah tersebut tidak akan memberikan dampak apapun bagi pendapatan asli daerah.
Sukses  atau  tidaknya  implementasi  dapat dilihat  dari  dampak  yang  ditimbulkan  dari implementasi peraturan daerah tersebut, jika setelah dimplementasikan  berdampak  pada  tercapainya target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatnya pendapatan asli  daerah,  maka  implementasi  peraturan  daerah tersebut  dapat  dikatakan  sukses,  meskipun  dampak tersebut  tidak  hanya  disebabkan  oleh  implementasi namun  juga  bisa  disebabkan  oleh  rumusan  atau formulasi peraturan daerah yang kurang baik sehingga berdampak kepada implementasi.
Jika realisasi penerimaan tersebut dijadikan sebagai indikator maka dapat disimpulkan secara keseluruhan peraturan daerah pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga telah terimplementasi dengan baik atau bisa dikatakan sukses dalam tatanan implementasi, karena jika dirata-ratakan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 11 mencapai 108,79%. Angka rata- rata  realisasi  penerimaan  yang  mencapai  108,79% tersebut tentu saja mencerminkan bahwa target yang telah  ditetapkan  mampu  direalisasikan  sepenuhnya
10 Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Perubahan No 5 Th 2014) Sedangkan untuk Retribusi daerah diatur dala Perda No  15,  16,  dan  17  Tahun  2011  Tentang  R  etribusi  Jasa  Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
11 Rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah  pada  tahun  2013  sebesar  121,58%,  pada  tahun  2014 sebesar 107,54, dan pada 989tahun 2015 sebesar 97,26%.
bahkan sedikit melebihi target.
Menjadi  berbeda  jika  kita  lihat  perjenis  objek pajak  daerah  dan  retribusi  serta  trend  atau  pola realisasi  dari  tahun  2013  sampai  dengan  tahun 2015. Karena jika dilihat perjenis objek pajak daerah dan  retribusi  daerah  terdapat  beberapa  jenis  objek pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  belum terimplementasi secara optimal, terihat dengan angka capaian realisasi di bawah 70% atau bahkan ada yang 0%.  Selain  itu,  jika  dilihat  dari  trend  penerimaan dari  tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2015  hanya retribusi  perizinan  tertentu  yang  secara  konsisten mengalami  peningkatan,  sedangkan  untuk  pajak daerah  hanya  mengalami  peningkatan  pada  tahun 2014 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2015, untuk retribusi jasa umum dan jasa usaha justru mengalami trend penurunan realisasi. Hal ini tentu saja menggambarkan  kinerja  implementasi  yang  belum optimal dan cenderung mengalami penurunan.

## F.  Kesimpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah  kajian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  kajian sebagai berikut:
1.  Secara  keseluruhan  realisasi  penerimaan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  Kabupaten  Lingga dari tahun 2013 s.d tahun 2015 dapat dikatakan sukses  dengan  rata-rata  realisasi  penerimaan sebesar  108.79%,  namun  jika  dilihat  dari  rata- rata  realisasi  keseluruhan  pertahun  justru terjadi  trend  penurunan  capaian  realisasi.  Jika dilihat  trend  realisasi  penerimaan  dari  tahun 2013  s.d  tahun  2015  secara  lebih  rinci  hanya retribusi perizinan tertentu yang mengalami tren peningkatan, sedangkan pajak daerah mengalami tren  peningkatan  pada  tahun  2014  namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2015, sementara  untuk  retribusi  jasa  umum  dan  jasa usaha justru mengalami trend penurunan, selain itu  jika  dilihat  perjenis  objek  pajak  daerah  dan retribusi daerah masih terdapat jenis objek pajak
Oksep Adhayanto dan Nurhasanah . Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak  ....
dan retribusi daerah yang realisasi penerimaannya masih sangat rendah bahkan mencapai 0%.
2.  Dengan menjadikan realisasi penerimaan sebagai indikator, maka secara keseluruhan implementasi peraturan  daerah  tentang  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  Kabupaten  Lingga  dari  tahun 2013 s.d 2015 dapat dikatakan baik, karena secara keseluruhan  telah  mencapai  target.  Namun  jika dilihat secara rinci perjenis objek pajak daerah dan retribusi, implementasi peraturan daerah tentang pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  Kabupaten Lingga  belum  bisa  dikatakan  baik  karena  masih ada  beberapa  jenis  objek  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  yang  realisasi  penerimaannya masih  sangat  rendah  bahkan  tidak  terealisasi sama  sekali  dengan  capaian  0%.  Selain  itu, jika  dilihat  realisasi  penerimaan  pertahun  dari tahun 2013 s.d 2015 maka kinerja implementasi justru  mengalami  penurunan  seiring  dengan menurunnya capai realisasi penerimaan.
3.  Materi muatan perda pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga secara umum sudah baik dan tidak terdapat masalah yang berarti. Hanya saja ada beberapa masukan yang menginginkan agar  besaran  tariff  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  diatur  dengan  peraturan  bupati  agar mudah  ketika  akan  dilakukan  perubahan  dan penyeusuaian  besaran  tarif.  Keinginan  tersebut pada  dasarnya  dapat  dilakukan  kerena  tidak bertentangan dengan aturan hukum.

## Daftar Pustaka
Budi  Winarno, Kebijakan  Publik  (Teori,  Proses,  dan Studi Kasus ), CAPS, Jakarta, 2011.
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik  Indonesia ,  Rajawali  Press,  Jakarta,
1994.
M.  Ikhsan  dan  Roy  V  Salomo, Keuangan  Daerah  di Indonesia , STIA LAN, Jakarta, 2002.
Rachmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1 , PT Eresco. Bandung. 1992.
Riant  Nugroho, Publik  Policy ,  PT.  Gramedia,  Jakarta, 2012
______, Dasar-dasar  Hukum  Pajak  dan  Pajak Pendapatan , Eresco, Bandung, 1990.
______, Pengantar Singkat Hukum Pajak . PT Eresco. Bandung. 1992.
Sahya  Anggara, Kebijakan  Publik ,  Pustaka  Setia, Bandung, 2014.
Soedargo, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Eresco,
Bandung, 1984.
Perda  No  2  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah (Perubahan  No  5  Th  2014)  Sedangkan  untuk Retribusi daerah diatur dala Perda No 15, 16, dan  17  Tahun  2011  Tentang  Retribusi  Jasa Umum,  Retribusi  Jasa  Usaha,  dan  Retribusi Perizinan Tertentu.
Oksep Adhayanto dan Nurhasanah . Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak  ....