Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pendidikan

## Dewi Kania Sugihar ¹⁶

## Abstrak
Perguruan  Tinggi  Negeri  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PTN-PK  BLU) merupakan  instansi  pemerintah  yang  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  pengelolaan keuangan  badan  layanan  umum,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  bidang pendidikan kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fleksibilitas dalam  pengelolaan  keuangan  PTNPKBLU  berdasarkan  prinsip  ekonomi  dan  produk vitas, serta  penerapan  prak k  bisnis  yang  sehat. Berdasarkan  PP Nomor  23  Tahun  2005 dan  PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008, ﬂeksibilitas tersebut  hanya  berlaku  dalam  pengelolaan  keuangan.  Tanah  dan  bangunan  yang  berada dalam  penguasaan  PTNPKBLU,  wajib  dipergunakan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi PTNPKBLU  tersebut.  Secara  norma f,  dak  ada  ketentuan  yang  memberikan  wewenang kepada kuasa pengguna barang untuk memanfaatkannya untuk tujuan lain. Aturan memberi peluang untuk mendayagunakan barang milik negara yang  dak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan  dak mengubah status kepemilikan, namun pemanfaatan  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pengelola  barang,  bukan  oleh  kuasa pengguna barang. Dalam hal ini, kuasa pengguna barang milik negara hanya berwenang dan bertanggung jawab untuk menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang  dak dimanfaatkan untuk  kepen ngan  penyelenggaraan  tugas  pokok  dan  fungsi  kantor  yang  dipimpinnya tersebut, kepada pengguna barang.
Kata Kunci: aset, bangunan, pengelolaan keuangan, perguruan  nggi negeri, tanah.
Op miza on on Management and U liza on of State University's Land and Building Assets which Perform Financial Management in Order to Upgrade

## Educa on Service

## Abstract
State  University  implemen ng  PK  BLU  is  a  government  agency  with  the  right  to  use Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) to be er increase educa onal service in  order  to  improve  the  intellectual  life  of  the  people  of  Indonesia.  Flexibility  in  a  State
16 Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipa  Ukur No. 35, Bandung, dewisyifa@yahoo.com, S.H., M.H., Dr. (Universitas Padjadjaran).
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
University implemen ng PK BLU has to be based on economic principles, produc vity, and fairness.  Based  on  Government  Regula on  23/2005  and  Government  Regula on  6/2006 amended  by  Government  Regula on  38/2008,  its  ﬂexibility  applies  only  in  ﬁnancial management. Land and building in the possession of the State University PK BLU, are to be used in accordance with their designated tasks and func ons. Norma vely, there is no regula on that gives authority to the proxy of asset user to perform op miza on beyond its designated purpose.  Regula on  gives  opportunity  to  u lize  state  owned  assets  which  are  not  used  in accordance with the designated tasks and func ons in forms lease, 'pinjam pakai', coopera ve u liza on, 'bangun serah guna'/ 'bangun guna serah' without ownership changing. However, the u liza on could only be conducted by asset manager, not the proxy of asset user. The proxy asset user of state owned asset has only the right and responsibility to assign unused land and building for the interest of the asset users.
Keywords: asset, building, ﬁnancial management, land, state university.

## A.  Pendahuluan
PK BLU didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa dengan memberikan ﬂeksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip  ekonomi,  produk vitas,  dan  penerapan  prak k  bisnis  yang  sehat.¹  PK  BLU dak  ditujukan  untuk  mencari  keuntungan  sebagai  prioritas  utama,  akan  tetapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan.²
Pertumbuhan jumlah PK BLU di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan jumlah penetapan Satuan Kerja (Satker) yang bervariasi. Sampai dengan Mei 2013, terdapat 141 Satker yang telah ditetapkan untuk menerapkan PK BLU.³ Pada tahun 2005, terdapat 13 Satker yang ditetapkan menjadi PK BLU, 2006 sebanyak 4 Satker, 2007 sebanyak 20 Satker, 2008 sebanyak 16 Satker, 2009 sebanyak 28 Satker, 2010 sebanyak 24 Satker, 2011 sebanyak 21 Satker, dan tahun 2011 sebanyak 15 Satker.⁴ Di njau  dari  perspek f  bidang  layanan,  pendidikan  merupakan  bidang  layanan terbesar  yang  dilaksanakan  oleh  PK  BLU.  Berdasarkan  laporan  dari  Direktorat
1 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang PK BLU).
2 Ariﬁn P. Soeriaatmadja, Keuangan Publik dalam Perspek f Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 348.
3 D i re kto rat   Pe m b i n a a n   Pe n ge l o l a a n   Ke u a n ga n   B a d a n   L aya n a n   U m u m   D i re kto rat   J e n d e ra l Perbendaharaan,“Satker  yang  Telah  Ditetapkan  untuk  Menjadi  PK  BLU  Per  27  Mei  2013”, h p://www.ppkblu.depkeu.go.id/index.php/halaman/30/satker-blu,  diunduh pada 18 Oktober 2013.
4 Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan, “Data Satker BLU Berdasarkan Tahun Penetapan”, h p://www.ppkblu.depkeu.go.id/index.php/news/graph, diunduh pada 18 Oktober 2013.
Pembinaan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan, layanan pendidikan yang dilakukan oleh PK BLU mencapai 60 Satker dari total satuan kerja PK BLU.⁵
Salah satu komponen dari PK BLU adalah pengelolaan atas tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari pengelolaan barang. Pengelolaan tanah dan bangunan PK BLU akan berimplikasi terhadap status penggunaan tanah dan bangunan tersebut sehingga  PK  BLU  dituntut  untuk  mengelola  se ap  tanah  dan  bangunan  guna mencapai tujuan PK BLU. Terdapat dua implikasi terkait dengan tanah dan bangunan pada  PK  BLU,  yaitu: Pertama ,  PK  BLU  dak  memiliki  kewenangan  secara  mandiri untuk mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;⁶ Kedua , tanah dan bangunan yang  dak digunakan BLU untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dapat dialihgunakan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD  terkait  dengan  persetujuan  Menteri  Keuangan/Gubernur/Bupa /Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Selain itu, dalam tataran prak k, terdapat pimpinan PTN yang menerapkan PK BLU  yang  beranggapan  bahwa  penjualan  aset  berupa  tanah  dan  bangunan merupakan  solusi  untuk  meningkatkan  layanan  pendidikan,  padahal  hal  tersebut dak sejalan dengan kewenangan yang diatur dalam perundangan. Jika di njau dari pengaturan  tentang  PK  BLU,  PK  BLU  dak  memiliki  kewenangan  mandiri  untuk melakukan pemindahtanganan tanah dan bangunan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan dua permasalahan, yaitu: Pertama ,  bagaimanakah  pengaturan  pengelolaan  tanah  dan  bangunan  PTN yang melaksanakan PK BLU; Kedua , upaya apakah yang dapat dilakukan oleh PTN yang  melaksanakan  PK  BLU  dalam  rangka  op malisasi  pengelolaan  tanah  dan bangunan guna meningkatkan pelayanan pendidikan. Kedua permasalahan tersebut akan  dibahas  secara  komprehensif  dengan  tujuan,  yaitu: Pertama ,  memberikan gambaran  mengenai  pengaturan  tentang  pengelolaan  tanah  dan  bangunan  pada instansi pemerintah yang melaksanakan PK BLU; Kedua , memberikan referensi atau rujukan dalam rangka menentukan langkah yang dapat dilakukan atas pengelolaan tanah  dan  bangunan  pada  PTN  yang  menerapkan  PK  BLU  guna  meningkatkan pelayanan pendidikan.
Spesiﬁkasi peneli an yang digunakan dalam peneli an ini menggunakan metode deskrip f  anali s.⁷  Peneli an  dilakukan  dengan  memberikan  gambaran  secara
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
5 Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan, “Data Satker BLU Berdasarkan Rumpun”,h p://www.ppkblu.depkeu.go.id/index.php/news/graph, diunduh pada 18 Oktober 2013.
6 Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang PK BLU.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Peneli an Hukum , Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 10.
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
lengkap data terkait pengaturan tentang peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah dan bangunan untuk meningkatkan layanan pendidikan. Masalah yang diteli  dalam tulisan ini akan dikaji dengan menggunakan metode pendekatan yuridis norma f.  Pendekatan  yuridis  norma f  dilakukan  dengan  melakukan  pengujian peraturan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah dan bangunan guna meningkatkan pelayanan pendidikan pada PTN yang menerapkan PK BLU.

## B.  Keuangan Negara
Keuangan  (kurang  kata  negara,  merupakan  salah  satu  alat  pendukung  untuk melakukan berbagai pekerjaan yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam rangka melayani  masyarakat,  yang  saat  ini  disebut  sebagai  keuangan  negara).  Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁸
Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara melipu :⁹ (1) Pengelolaan moneter, hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat; (2) Kebijakan ﬁskal, melipu  fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan ﬁskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi, perpajakan, administrasi kepabean,  perbendaharaan,  dan  pengawasan  keuangan.  Kebijakan  ﬁskal  adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan  pengeluaran  (belanja)  pemerintah;  (3)  Pengelolaan  keuangan  negara,  khusus untuk  proses  pengadaan  barang  kekayaan  negara,  yang  termasuk  pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Tujuan pengelolaan keuangan negara adalah menciptakan kesejahteraan umum, sehingga  se ap  aturan  hukum  dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan  negara  (perbendaharaan  negara)  harus  ditaa .¹⁰  Sementara  itu,  negara memperoleh keuangan negara dari berbagai sektor yang masuk sebagai pendapatan atau  penerimaan  yang  merupakan  sumber  keuangan  negara.  Sumber  keuangan negara yang tampak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), secara
8 Pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
9 Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara , Jakarta: Sinar Graﬁka, 2010, hlm. 122-123.
10  Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara , Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 12.
273
garis besar terdiri dari  ga, yaitu yang berasal dari sektor pajak, sektor penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Djafar Saidi memerinci sumber keuangan negara yang terdiri dari pajak negara, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak.¹¹

## C.  Badan Layanan Umum Penyelenggara Jasa di Bidang Pendidikan
Dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012  tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum,  dinyatakan  bahwa  penger an  Badan  Layanan Umum  (BLU)  adalah  instansi  di  lingkungan  pemerintah  yang  dibentuk  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang  dijual  tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan  dan  dalam  melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip eﬁsiensi dan produk vitas. Penetapan sebuah instansi  pemerintah  menjadi  BLU  dilakukan  dengan  Surat  Keputusan  yang dikeluarkan  oleh  Menteri  Keuangan,  sehingga  instansi  tersebut  dapat  dinyatakan sebagai  instansi  yang  melaksanakan  pola  pengelolaan  keuangan  dengan  konsep BLU.¹²
BLU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kementerian negara, lembaga non-kementerian,  atau  lembaga  negara  yang  menyelenggarakan  pengelolaan keuangan  negara  secara  mandiri.¹³  Konsep  BLU  sudah  banyak  digunakan  pada beberapa instansi pemerintah yang memiliki andil untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tentang PK BLU, dinyatakan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan  memberikan  ﬂeksibilitas  dalam pengelolaan  keuangan  berdasarkan  prinsip  ekonomi  dan  produk vitas,  dan penerapan  prak k  bisnis  yang  sehat.  Oleh  karena  itu,  PK  BLU  diterapkan  pada lembaga pendidikan, yaitu pendidikan  nggi. Pendidikan  nggi merupakan salah satu jenjang pendidikan yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan profesi,  serta  spesialis,  yang  diselenggarakan  oleh  perguruan  nggi  berdasarkan kebudayaan  bangsa  Indonesia.¹⁴  Terdapat  ga  jenis  pendidikan  nggi,  yaitu pendidikan akademik, vokasi, dan pendidikan profesi.¹⁵
Penyelenggaraan pendidikan  nggi dilakukan oleh perguruan  nggi, baik negeri maupun  swasta.  PTN  merupakan  perguruan  nggi  yang  didirikan  dan/atau
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
11 Ibid. 12  Selanjutnya akan disebut sebagai PP PK BLU.
13  Muhammad Djafar Saidi, Loc.cit.
14  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  (selanjutnya  disebut  UU
Pendidikan Tinggi).
15  Pasal 15-17 UU Pendidikan Tinggi.
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
diselenggarakan  oleh  pemerintah,  sedangkan  perguruan  nggi  swasta  (PTS) merupakan  perguruan  nggi  yang  didirikan  dan/atau  diselenggarakan  oleh masyarakat  dengan  membentuk  badan  penyelenggara  berbadan  hukum  yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin menteri. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang PK BLU, maka perguruan  nggi yang menerapkan PK BLU adalah PTN.

## D.  Pengaturan Pengelolaan Tanah dan Bangunan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum
Peneli an  ini  difokuskan  terhadap  pengelolaan  barang  milik  negara  berupa  tanah dan/atau bangunan Badan Layanan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara), Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sementara itu, penger an Badan Layanan Umum sebagaimana dirumuskan dalam (UU Perbendaharaan Negara) adalah instansi di  lingkungan  pemerintah  yang  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip eﬁsiensi dan produk vitas.
Berdasarkan Pasal 42 (UU Perbendaharaan Negara), ditetapkan bahwa Menteri Keuangan  memiliki  wewenang  atribu f  untuk  mengatur  pengelolaan  barang  milik negara, sedangkan menteri lainnya, termasuk pimpinan lembaga sebagai Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan kepala kantor dalam lingkungan  kementerian  negara/lembaga,  adalah  Kuasa  Pengguna  Barang  dalam lingkungan kantor yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1), ditegaskan tentang larangan pemindahtanganan barang milik negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara.
Tugas pemerintahan negara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, antara lain Presiden. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa Presiden Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan.  Presiden  dibantu  oleh menteri-menteri  negara  yang  masing-masing  membidangi  urusan  tertentu  dalam pemerintahan. Pengaturan lebih lanjut tentang urusan tertentu dalam pemerintahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian) yang menentukan bahwa urusan tertentu dalam pemerintahan terdiri  atas:¹⁶  (1)  Urusan  pemerintahan  yang  nomenklatur  kementeriannya  secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, melipu  urusan luar negeri, dalam negeri, dan
16   Pasal 4 jo. Pasal 5 UU Kementerian.
pertahanan; (2) Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945,  melipu   urusan  agama,  hukum,  keuangan,  keamanan,  hak  asasi  manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan,  energi,  pekerjaan  umum,  transmigrasi,  transportasi,  informasi, komunikasi,  pertanian,  perkebunan,  kehutanan,  peternakan,  kelautan,  dan perikanan;  (3)  Urusan  pemerintahan  dalam  rangka  penajaman,  koordinasi,  dan sinkronisasi  program  pemerintah,  melipu   urusan  perencanaan  pembangunan nasional,  aparatur  negara,  kesekretariatan  negara,  badan  usaha  milik  negara, pertanahan,  kependudukan,  lingkungan  hidup,  ilmu  pengetahuan,  teknologi, investasi,  koperasi,  usaha  kecil  dan  menengah,  pariwisata,  pemberdayaan perempuan,  pemuda,  olahraga,  perumahan,  dan  pembangunan  kawasan  atau daerah ter nggal.
Urusan-urusan tersebut  dak selalu dilaksanakan oleh satu kementerian, bahkan dimungkinkan satu kementerian melaksanakan beberapa urusan, misalnya Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Mendikbud)  sebagai  pemimpin  di  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud),  selain  bertanggungjawab  untuk mengurus  masalah  pendidikan  dan  kebudayaan,  juga  bertanggung  jawab  sebagai pengguna anggaran dan barang pada kementeriannya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan  Pasal  8  UU  Kementerian  bahwa  dalam  melaksanakan  tugasnya, kementerian  menyelenggarakan  fungsi  antara  lain  sebagai  pengelola  barang  milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
Ketentuan Pasal 8 UU Kementerian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 4 (UU  Perbendaharaan  Negara).  Dengan  demikian,  Mendikbud  sebagai  pengguna anggaran/pengguna  barang,  memiliki  wewenang:  (1)  menyusun  dokumen pelaksanaan anggaran; (2) menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; (3) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; (4) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang; (5)  melakukan  ndakan  yang  mengakibatkan  pengeluaran  anggaran  belanja;  (6) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran; (7)  menggunakan  barang  milik  negara  (8)  menetapkan  pejabat  yang  bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara; (9) mengawasi pelaksanaan anggaran; (10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Salah satu organ yang berada di bawah Kemendikbud adalah PTN, baik yang berstatus sebagai satuan kerja, PK BLU, maupun  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum  (PTNBH).  Dalam  UU  Pendidikan Tinggi, dirinci secara jelas tata kelola dan kewenangan pengelolaan PTNBH. Hal ini berbeda dengan PTN PK BLU yang dalam UU Pendidikan Tinggi ditentukan bahwa PTN PK BLU memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Karena  itu,  PTN  PK  BLU  berkorelasi  dengan
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
ketentuan  Pasal  68  dan  69  (UU  Perbendaharaan  Negara)  berikut  peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
Sejalan dengan ketentuan Pasal 68 (UU Perbendaharaan Negara), PTN PK BLU yang  berada  di  bawah  Kemendikbud,  memiliki  karakteris k  sebagai  berikut  :  (1) dibentuk  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  (2) kekayaannya merupakan kekayaan negara yang  dak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan  sepenuhnya  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  PTN  PK  BLU  yang bersangkutan;  (3)  pembinaan  keuangan  dilakukan  oleh  Menteri  Keuangan  dan pembinaan teknis dilakukan oleh Mendikbud; (4) wajib menyusun rencana kerja dan anggaran  tahunan;  (5)  rencana  kerja  dan  anggaran  serta  laporan  keuangan  dan kinerjanya disusun dan disajikan sebagai bagian yang  dak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kemendikbud; (6) pendapatan dan  belanja  dalam  rencana  kerja  dan  anggaran  tahunan  dikonsolidasikan  dalam rencana  kerja  dan  anggaran  Kemendikbud;  (7)  pendapatan  yang  diperolehnya sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara; (8) dapat  memperoleh  hibah  atau  sumbangan  dari  masyarakat  atau  badan  lain;  (9) pendapatannya tersebut di atas dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja PTN PK BLU yang bersangkutan.
Berkaitan  dengan  pengalihan  aset  tetap,  baik  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2005,  maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012, terdapat  larangan  yang  tegas  mengenai  pengalihan  aset  tetap  BLU.  Untuk  lebih jelasnya,  hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel  perbandingan  pengaturan  antara Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, sebagai berikut:

## Tabel Larangan Pengalihan Aset Tetap BLU
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 277
Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (1)   BLU  dak dapat mengalihkan dan/atau menghapus  aset  tetap,  kecuali  atas persetujuan pejabat yang berwenang.
( 1 )   B L U   d a k   d a p a t   m e n g a l i h k a n , m e m i n d a h t a n g a n k a n ,   d a n / a t a u menghapus  aset  tetap,  kecuali  atas persetujuan  yang  dilakukan  sesuai ke t e n t u a n   p e r a t u r a n   p e r u n d a n g - undangan.
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
(2)  Kewenangan  pengalihan  dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana d i m a k s u d   p a d a   a y a t   ( 1 ) diselenggarakan  berdasarkan  jenjang nilai  dan  jenis  barang  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
(2)   Penerimaan  hasil  penjualan  aset  tetap sebagai  akibat  dari  pemindahtanganan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur sebagai berikut:
a.   Penerimaan  hasil  penjualan  aset  tetap ya n g   p e n d a n a a n nya   b e ra s a l   d a r i pendapatan  BLU  selain  dari  APBN/APBD merupakan  pendapatan  BLU  dan  dapat dikelola  langsung  untuk  membiayai
belanja BLU. b.   Penerimaan  hasil  penjualan  aset  tetap yang  pendanaannya  sebagian  atau seluruhnya  berasal  dari  APBN/APBD bukan  merupakan  pendapatan  BLU  dan wajib  disetor  ke  rekening  Kas  Umum Negara/Daerah. (3)  Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai  akibat  dari  pengalihan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) merupakan pendapatan BLU.
(3)   Pengalihan,  pemindahtanganan,  dan/atau penghapusan  aset  tetap  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dilaporkan  kepada  menteri/pimpinan
lembaga/Kepala SKPD terkait.
(4)  Pengalihan  dan/atau  penghapusan aset  tetap  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dilaporkan k e p a d a   m e n t e r i / p i m p i n a n lembaga/kepala SKPD terkait.
(4)   Pemanfaatan  aset  tetap  untuk  kegiatan yang  dak terkait atau  dak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLU harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)  Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang  dak  terkait  langsung  dengan tugas  pokok  dan  fungsi  BLU  harus mendapat  persetujuan  pejabat  yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
( 5 )   Ke t e n t u a n   l e b i h   l a n j u t   m e n g e n a i pengelolaan  aset  BLU,  diatur  oleh MenteriKeuangan  /  Gubernur  /  Bupa   / Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Dari  tabel  tersebut,  tampak  jelas  bahwa,  baik  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, ditegaskan  melarang  untuk  melakukan  pengalihan/  pemindahtanganan/
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
penghapusan  aset  tetap  BLU,  kecuali  atas  persetujuan  yang  dilakukan  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Larangan  tersebut  sejalan  dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) (UU Perbendaharaan Negara), pemindahtanganan barang  milik  negara  dilakukan  dengan  cara:  jual,  dipertukarkan,  dihibahkan,  atau disertakan  sebagai  modal  pemerintah  setelah  mendapat  persetujuan  DPR/DPRD. Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  46  ayat  (1),  persetujuan  DPR  tersebut  dilakukan untuk:
1.  Pemindahtanganan  tanah  dan/atau  bangunan,  tetapi  dak  termasuk  tanah dan/atau bangunan yang:
a.  Sudah  dak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b.  Harus  dihapuskan  karena  anggaran  untuk  bangunan  penggan   sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
c.  Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d.  Diperuntukkan bagi kepen ngan umum;
e.  Dikuasai  negara  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan  hukum  tetap  dan/atau  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan, yang jika status kepemilikannnya dipertahankan  dak layak secara ekonomis.
2.  Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Sementara itu, pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan  yang  bernilai  lebih  dari  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah) sampai  dengan  Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar  rupiah)  dilakukan  setelah mendapat persetujuan Presiden, sedangkan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  49  (UU  Perbendaharaan  Negara),  perlakuan terhadap barang milik negara adalah sebagai berikut:
1.  Barang milik negara yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat harus diser ﬁkatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia;
2.  Bangunan  milik  negara  harus  dilengkapi  dengan  buk   status  kepemilikan  dan ditatausahakan secara ter b;
3.  Tanah dan bangunan milik negara yang  dak dimanfaatkan untuk kepen ngan penyelenggaraan  tugas  pokok  dan  fungsi  instansi  yang  bersangkutan,  wajib diserahkan  pemanfaatannya  kepada  Menteri  Keuangan  untuk  kepen ngan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara;
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
4.  Barang  milik  negara  dilarang  untuk  diserahkan  kepada  pihak  lain  sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat;
5.  Barang  milik  negara  dilarang  digadaikan  atau  dijadikan  jaminan  untuk mendapatkan pinjaman.
Secara norma f, pengaturan pengelolaan tanah dan bangunan pada PTN yang melaksanakan PTN PK BLU, secara rinci  dak terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tetapi berlaku peraturan yang sama dengan PTN Satker dan instansi pemerintah lainnya, yakni diatur dalam (UU Perbendaharaan Negara) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, yang kemudian pada tanggal 24 April 2014, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah.  Penggan an  peraturan  pemerintah tersebut  disebabkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah  dak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah saat ini.¹⁷

## E.  Upaya  PTN  PK  BLU  dalam  Rangka  Op malisasi  Pengelolaan  Tanah  dan Bangunan Guna Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
Dalam UUD 1945, dijamin hak se ap warga negara untuk mendapat pendidikan. Oleh karena  itu,  dalam  UUD  1945  pun,  dijamin  ketersediaan  dana  untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) bahwa: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh  persen  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan pendidikan  nasional”.  Sejalan  dengan  ketentuan  tersebut,  UU  Pendidikan  Tinggi mewajibkan PTN untuk:
“Mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik nggi,  tetapi  kurang  mampu  secara  ekonomi  dan  calon  mahasiswa  dari daerah terdepan, terluar, dan ter nggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi”.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 280
17   Konsiderans  menimbang  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah, huruf b.
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
Lebih  tegas  lagi,  ditentukan  dalam  Pasal  76  UU  Pendidikan  Tinggi,  bahwa pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan/atau  perguruan  nggi  berkewajiban memenuhi  hak  mahasiswa  yang  kurang  mampu  secara  ekonomi  untuk  dapat menyelesaikan  studinya  sesuai  dengan  peraturan  akademik.  Hak-hak  mahasiswa yang kurang mampu tersebut dapat berupa: (1) Beasiswa mahasiswa berprestasi; (2) Bantuan  atau  pembebasan  biaya  pendidikan;  dan/atau  (3)  Pinjaman  dana  tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.¹⁸
Di  samping  hal  tersebut,  berdasarkan  UU  Pendidikan  Tinggi,  juga  diberikan keleluasaan kepada mahasiswa/orang tua atau penanggung jawab biaya pendidikan untuk membayar biaya pendidikan sesuai kemampuan ekonomi yang bersangkutan. Hal  tersebut  dimaksudkan  supaya  masyarakat  Indonesia  dapat  menikma pendidikan  hingga  pendidikan  nggi  demi  tercapainya  tujuan  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  sebagai  salah  satu  tujuan  bernegara  sebagaimana  yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Tercapainya kehidupan bangsa yang cerdas tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  berkewajiban  mengalokasikan  dana pendidikan dalam APBN, sehingga semua lapisan masyarakat memiliki peluang yang sama  untuk  mendapatkan  pendidikan  sampai  jenjang  ter nggi  tanpa  kendala kemampuan ekonomi.
Selain berasal dari pemerintah, pendanaan pendidikan  nggi dapat berasal dari orang tua mahasiswa yang mampu, juga dari masyarakat. Peran serta masyarakat dalam  pendanaan  pendidikan  nggi  dapat  berbentuk:¹⁹  hibah,  wakaf,  zakat, persembahan kasih, kolekte , dana punia, sumbangan individu dan/atau perusahaan, dana  abadi  pendidikan  tinggi  dan/atau,  bentuk  lain  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Pendanaan bagi penyelenggaraan pendidikan  nggi, dapat pula berasal dari hasil kerjasama  pelaksanaan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yang  bersangkutan.  Bahkan, dalam UU Pendidikan Tinggi diatur tentang peran pemerintah untuk memfasilitasi dan  memberikan  insen f  kepada  dunia  usaha  dan  dunia  industri  yang  ak f memberikan  bantuan  dana  atau  sumbangan  bagi  penyelenggaraan  pendidikan nggi.²⁰
Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa semua lapisan masyarakat, baik golongan ekonomi  kuat,  menengah  maupun  lemah,  berhak  menempuh  pendidikan  nggi sesuai  kemampuan  akademis  masing-masing,  dengan  jaminan  ketersediaan  dana
18  Pasal 76 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi.
19  Pasal 84 UU Pendidikan Tinggi.
20  Pasal 86 UU Pendidikan Tinggi.
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
dari pemerintah. Dengan demikian, PTN PK BLU sebenarnya  dak perlu menjual atau memindahtangankan  aset  tanah  dan/atau  bangunan  hanya  untuk  mendapatkan uang  demi  menyelenggarakan  tugas  Tri  Dharma.  Hal  tersebut  sejalan  dengan ketentuan Pasal 87 UU Pendidikan Tinggi, bahwa Pemerintah dapat memberikan hak pengelolaan  kekayaan  negara  kepada  perguruan  nggi  untuk  kepen ngan pengembangan  pendidikan  nggi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  87  tersebut,  pengelolaan  aset  tanah dan/atau  bangunan  oleh  perguruan  nggi  harus  semata-mata  digunakan  untuk melaksanakan Tri Dharma yang menjadi tugas pokok dan fungsi perguruan  nggi, yang berlaku baik untuk PTN Satker, PTN PK BLU, maupun PTNBH, karena penggunaan untuk selain kepen ngan Tri Dharma pada dasarnya dilarang. Penggunaan aset tanah dan/atau  bangunan  untuk  selain  tugas  pokok  dan  fungsi  PTN  PK  BLU,  khususnya, harus dengan izin pejabat yang berwenang. Meskipun secara norma f diizinkan oleh pejabat  yang  berwenang  untuk  digunakan  bagi  tujuan  lain,  hasil  penggunaannya harus masuk ke dalam kas negara,  dak akan masuk ke kas PTN PK BLU tersebut. Lagi pula,  aset  tanah  yang  dikuasai  PTN  harus  diser fikatkan  atas  nama  Pemerintah Republik Indonesia karena tanah dan bangunan tersebut adalah barang milik negara.

## F.  Penutup
Pengaturan pengelolaan tanah dan bangunan pada PTN yang melaksanakan PTN PK BLU, secara rinci  dak terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tetapi berlaku peraturan yang sama dengan PTN Satker dan instansi pemerintah lainnya, yakni diatur dalam (UU Perbendaharaan  Negara)  yang  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008,  dan  kemudian  digan   dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaan PTN PK BLU, wajib dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PTN PK BLU tersebut, karena secara  norma f,  dak  ada  ketentuan  yang  memberi  wewenang  kepada  Kuasa Pengguna  Barang  untuk  memanfaatkannya  untuk  tujuan  lain.  Berdasarkan  aturan yang berlaku untuk masalah tersebut, dimungkinkan untuk mendayagunakan barang milik negara yang  dak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk:  sewa,  pinjam  pakai,  kerja  sama  pemanfaatan,  dan  bangun  serah guna/bangun  guna  serah  dengan  dak  mengubah  status  kepemilikan.  Namun, pemanfaatan  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Pengelola  Barang,  bukan  oleh Kuasa  Pengguna  Barang  karena  Kuasa  Pengguna  Barang  Milik  Negara  hanya berwenang dan bertanggung jawab untuk menyerahkan tanah dan/atau bangunan
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
yang  dak dimanfaatkan untuk kepen ngan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang.
Pemimpin PTN PK BLU yang  berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam mengelola dan memanfaatkan barang milik negara, khususnya yang menjadi  objek  kajian  pengelolaan  tanah  dan  bangunan,  harus  mematuhi  semua ketentuan pengelolaan barang milik negara tersebut. Hal ini termasuk jika PTN PK BLU tersebut  memiliki  aset  tanah  dan/atau  bangunan  berlebih  yang  dak  digunakan untuk  melaksanakan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  maka  dak  perlu  melakukan ndakan  pengalihan/pemindahtanganan  terhadap  aset  tesebut,  karena  jika  pun hendak  dilakukan  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  pejabat  yang  berwenang. Selain itu, uang hasil penjualan aset tersebut  dak akan masuk ke dalam kas PTN PK BLU, tetapi akan masuk ke dalam kas negara. Pemimpin PTN PK BLU sudah semes nya melakukan op malisasi pemanfaatan aset tanah dan/atau bangunan semata-mata hanya untuk kepen ngan Tri Dharma perguruan tinggi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pengguna Barang memiliki wewenang dan tanggungjawab, antara lain :
a.     menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara;
b.    mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya;
c.    melaksanakan  pengadaan  Barang  Milik  Negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.  mengajukan  permohonan  penetapan  status  Penggunaan  Barang  Milik  Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
e.  menggunakan  Barang  Milik  Negara  yang  berada  dalam  penguasaannya  untuk kepen ngan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga;
f.  mengamankan  dan  memelihara  Barang  Milik  Negara  yang  berada  dalam penguasaannya;
g.  mengajukan  usul  Pemanfaatan  Barang  Milik  Negara  yang  berada  dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
h.  mengajukan  usul  Pemindahtanganan  Barang  Milik Negara  yang  berada  dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
i.  menyerahkan  Barang  Milik  Negara  yang  dak  digunakan  untuk  kepen ngan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dan dak dimanfaatkan oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang;
j.  mengajukan  usul  Pemusnahan  dan  Penghapusan  Barang  Milik  Negara  yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
k.  melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
l.  melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
m.  menyusun  dan  menyampaikan  laporan  barang  pengguna  semesteran  dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
Sementara itu, dalam Pasal 7 ayat (2), ditentukan bahwa Kuasa Pengguna Barang memiliki wewenang dan tanggung jawab :
a.  mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
b.  mengajukan  permohonan  penetapan  status  Penggunaan  Barang  Milik  Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
c.  melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
d.  menggunakan  Barang  Milik  Negara  yang  berada  dalam  penguasaannya  untuk kepen ngan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
e.  mengamankan  dan  memelihara  Barang  Milik  Negara  yang  berada  dalam penguasaannya;
f.  mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
g.  menyerahkan  Barang  Milik  Negara  yang  dak  digunakan  untuk  kepen ngan penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  kantor  yang  dipimpinnya  dan  sedang  dak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Barang;
h.  mengajukan  usul  Pemusnahan  dan  Penghapusan  Barang  Milik  Negara  yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
i.  melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
j.  menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan  barang  kuasa  pengguna  tahunan  yang  berada  dalam  penguasaannya kepada Pengguna Barang.

## Da ar Pustaka
Buku Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara , Sinar Graﬁka, Jakarta, 2010. Ariﬁn P. Soeriaatmadja, Peneli an Aspek-Aspek Hukum dalam Penyelesaian Piutang Negara, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman,  Jakarta,
1995.
__________________, Keuangan  Publik  dalam  Perspek f  Hukum ,  Rajawali  Pers,
Jakarta, 2009.
Dewi Kania Sugihar : Op malisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  yang  Melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK  BLU)  dalam  Rangka  Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2008. Riant Nugroho, Public Policy , PT. Elex Media Kompu ndo, Jakarta, 2009.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2010  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan Umum.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah.