## RELASI KUASA DAN BISNIS (STUDI ATMOSFER POLITIK DI KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN INDONESIA)
Marcus F. Pessireron 1 , Justintje A. Moriolkosu 2
1,2) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ambon pessireron_marc@yahoo.co.id , Justine.moriolkosu@gmail.com

## Abstract
This study aims to  obtain  in depth  information  about  the pattern of  relations between ruling groups and entrepreneurs in the Maros political atmosphere in Indonesia.This type of research is  qualitative  by  using  a  constructivism  approach.In  collecting  data  researchers  gather discourse  data  through  print  and  electronic  media  and  researchers  act  always  as  research instruments. Collected data is the relationship between the authorities and entrepreneurs in the Maros  political  atmosphere  in  Indonesia.  In  data  collection,researchers  collected,discourse data through print and electronic media and researchers acted as instruments of research. Data collected was the relationship between rulers and entrepreneurs in the political atmosphere of Maros in Indonesia. This data was obtained through two sources namely documentation and informants.  Collection  techniques  the  data  was  carried  out  through  the  in  depth  interview method. Furthermore,the data was analyzed using interactive analysis techniques intended to see the process of meaning and effects of discourse production and reproduction. The results showed  that  power  relations  between  ruling  groups  and  entrepreneurial  groups  had  two objective and subjective dimensions reciprocally influential in producing up to reproducing the discourse of power it produces support for upper level middle level ruling groups to the lowest level of authority in the region.
Keywords : Discourse, Power, Politics, Business

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi  mendalam  tentang pola  relasi antara  kelompok  penguasa  dan  pengusaha  (bisnis)  pada  atmosfer  politik  Maros  Indonesia. Jenis  penelitian  adalah  kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  konstruktivisme .  Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data wacana melalui media cetak dan elektronik, serta  peneliti  bertindak  selaku  instrumen  penelitian.  Data  dikumpulkan  ialah  relasi  antara penguasa dan pengusaha pada atmosfer politik Maros di Indonesia. Data ini diperoleh melalui dua  sumber  yakni;  dokumentasi  dan  informan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui metode  wawancara  mendalam.  Selanjutnya  data  tersebutdianalisis  dengan  menggunakan teknik analisis interaktif dimaksudkan untuk melihat proses, makna, dan efek dari produksi dan reproduksi  wacana.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  relasi  kuasa  antara  kelompok penguasa dan kelompok pengusaha memiliki dua dimensi objektif dan subjektif, berpengaruh secara resiprokal dalam memproduksi hingga mereproduksi wacana kekuasaan menghasilkan dukungan terhadap kelompok penguasa level atas, level menengah, hingga ke level penguasa terendah di daerah.
Kata Kunci:Wacana - Kuasa-Politik-Bisnis

## 1. PENDAHULUAN
Relasi  politik  pada  kelompok penguasa memungkinkan bagi kelompok pengusaha untuk membangun pola-pola kerjasama melalui pendekatan sosial dan kekeluargaan. Sementara hubungannya  dengan  kekuasaan  dan ekonomi  politik  dalam  kerangka atmosfer  politik  ialah  perusahaan hanya  memanfaatkan  sumber  daya alam  dan  mengesampingkan  dampak negatif terhadap lingkungan sehingga memicu  proses  terjadinya  degradasi lingkungan  hidup.  Sementara  itu, dampak negatif lainnya ialah terhadap pemanfaatan  sumber  daya  manusia dan pembangunan menimbulkan masalah    dualisme  yang  terdiri  dari kekuatan  pola  struktur  sosial  (relasi aktor)  dan  struktur  material (kondisi sosial ekonomi  dan morfologi
wilayah). Sehubungan  dengan  itu, dalam  kajian  nasional  tentang  relasi kuasa  dan  bisnis  juga  telah  banyak dipublikasikan  pada  beberapa  hasil penelitan dan mimbar akademik. Dari hasil  laporan  penelitian  terdahulu akan dijadikan rujukan sebagai modal pendekatan (epistemologi) dalam penelitian ini. Sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Bulkhin,  1983;
Mas’oed, 1989; Brown, 2006;   Amri, 2010;  Achwan,  2011;  Djani,  2011; Innah,  Darmawan,  Suharjito,  dan Darussalam,  2012;  dan  Suyatna, 2012,  dari  hasil  penelitian  yang penulis rangkum dan memiliki kesamaan  ialah  bahwa  relasi  kuasa dan bisnis menimbulkan rasa prihatin terhadap  kooptasi  kekuatan  politik, ekonomi  politik  dalam  atmosfer politik,  serta  pemeliharaan  lembaga- lembaga  politik  dan  birokrasi  yang berlaku  di  Indonesia.  Disamping  itu juga      memunculkan      kapitalisme
semu, alhasil munculnya
pengusaha/konglomerat  hitam  yang di  dalam  proses  pengelolaan  dan pemanfataan sumber daya alam hanya menguntungkan  kepada  kelompok mereka  sendiri.  Kelompok  yang dimaksud  ialah  kelompok  penguasa dan kelompok pengusaha yang membangun  dan  menjalin  relasi dalam melanggengkan usaha mereka.
Selanjutnya, memunculkan iklim politik  dan  ekonomi  yang  terjadi diantara  para  kaum  borjuasi  dengan pemegang  kekuasaan  terjebak  dalam dimensi  kapitalisme  semu  yang didominasi oleh para pengusaha yang memiliki modal besar.
Sehubungan dengan itu, pengusaha yang tidak memiliki akses langsung kepada kelompok penguasa sehingga secara optimal mereka tidak dapat  mengelola  sumber  daya  alam oleh  karenanya  sumber  daya  alam tersebut  sudah  menjadi  bagian  dari skenario  dari  kelompok  penguasa untuk memberikannya kepada kelompok  pengusaha  yang  secara khusus  memiliki  kedekatan  ( patron klien ). Pola hubungan diantara kelompok  penguasa  dan  kelompok pengusaha tidaklah sesederhana seperti yang dinarasikan dalam konsep state  capture yang  diwarnai dengan  pola  hubungan  diantara kelompok elite yang berkuasa dengan kelompok bisnis. Hal ini ditunjukkan jikalau  kelompok  pengusaha  ingin merengkuh  langsung  kepada  sumber daya publik, beberapa diantara mereka  menduduki  jabatan  publik, termasuk kursi parlemen. Sedangkan, relasi  yang  terbangun  dengan profil ekonomi didominasi  oleh  sektor publik  ( state  driven-economy )  yang membuat  pengusaha  menjadi  sangat tergantung pada kelompok-kelompok elite berkuasa yang dengan  demikian
bertolak belakang dengan konsep state capture.
Secara  substantif,  penelitian terdahulu  perihal  kajian  tema  relasi kuasa, dan bisnis baik yang dilakukan dalam konteks internasional maupun nasional terpola pada  dua  kajian  utama. Pertama, sebagian  peneliti mengemukakan manfaat dan kontribusi yang dihasilkan  melalui  relasi  perusahaan dan negara yang membawa keuntungan di kedua belah pihak dan tidak  memberikan  dampak  positif bagi  masyarakat. Kedua, terdapat pola-pola  relasi  yang  dilakukan  oleh kedua belah pihak dengan mengindahkan  aturan-aturan  yang memberikan dampak kerusakan terhadap  lingkungan  atau  bahkan aturan-aturan  tersebut  dibuat  untuk mempermudah  jalannya  proses  kerja sama dengan perusahaan dengan jalan memberikan  suap  atau  melakukan praktik  kolusi.  Berbagai  publikasi karya  ilmiah  tersebut  secara  jelas menunjukkan bahwa penelitian atmosfer  politik  masih  berada  di seputar tradisi  klasik, dimana realitas ontologisnya  terbatas  pada  masalah struktural (relasi sosial) dan  masalah material (relasi  ontologi) .  Fenomena pengembangan perusahaan tidak
terlepas dari bentuk kerja sama antara kelompok  penguasa  dan  pengusaha serta  partai  politik  yang  berkuasa. Terjadinya  sebuah  relasi  diantara penguasa dengan pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya serta menimbulkan dampak terhadap atmosfer politiknya. Sehubungan dengan itu, atmosfer  politik  dimaksudkan  dalam penulis  ini  adalah  sebuah  daya (kekuatan-power)  politik  oleh  para elit politik, sejauh ini belum maksimal memenuhi  janjinya  karena  gagal memberikan “peta jalan”
ideologis maupun operasional kearah pembangunan ekonomi berkelanjutan yang  adil  dan  merata.  Kegagalan  ini berasal  dari  kelemahannya  dalam bidang  ekonomi  politik (political economy) yang pada awalnya menjadi tonggak dasar kekuatan politik melainkan  selanjutnya  dikalahkan kepentingannya oleh atmosfer politik. Kebaruan ontologi sebagai state of the art penelitian ini kemudian diperkuat oleh fakta sosiologis yang menunjukkan bahwa relasi kuasa dan bisnis  studi  atmosfer  politik  yang termuat dalam setiap aktivitas perkembangan perusahaan yang
berada  di  wilayah  Kabupaten  Maros senantiasa  di  hiasi  dengan  “benturan wacana”  sebagai  bentuk  representasi kepentingan multiaktor. Di satu pihak reproduksi wacana yang menyatakan ( thesa ) perkembangan  perusahaan  menjadi aktivitas produksi salah satu penggerak utama pembangunan wilayah  melalui  pendapatan  asli daerahnya,  penyerapan  tenaga  kerja, dan  diikuti  pertumbuhan  sektor ekonomi informal  juga  pengurangan kemiskinan.
Sementara di lain pihak reproduksi wacana perlawanan ( antithesa )  yang  memandang  praktik perkembangan  perusahaan  terdapat hubungan patron-klien antara kelompok penguasa dengan kelompok-kelompok pengusaha  yang memiliki  kepentingan  terbungkus dalam  sebuah klen tertentu  yang menguasai dan mengatur arah kebijakan terkait dengan pengembangan perusahaan di Kabupaten Maros. Eksistensi dan perkembangan perusahaan di Kabupaten Maros di tengah resistensi sosial bisa jadi bukan disebabkan oleh adanya  kontribusi  yang  nyata  bagi kesejahteraan  masyarakat, melainkan adanya hubungan  gelap
antara kekuasaan dan bisnis.
Karenanya,  pertanyaan  penelitian  ini bagaimana pola relasi antara kelompok penguasa dengan kelompok pengusaha  pada  atmosfer  politik
Maros di Indonesia?
2. TINJAUAN PUSTAKA
a) Formasi Wacana Risiko Perusahaan
Dalam memahami formasi diskursif, Foucault (1972) pendekatan arkeologi  yang  dimaksudkan  untuk mengkaji perbedaan-perbedaan wacana dalam setiap babakan peradaban. Dalam hal ini dikenal, dua macam kontradiksi yakni; (1)
kontradiksi  yang  hanya  nampak  di permukaan  yang  akan  hilang  jika dicermati  kesatuan  mendalam  dari diskursusnya;  dan  (2)  kontradiksi yang menyangkut berbagai fundamen diskursus.  Selanjutnya  pendekatan arkeologi Foucault (1972), positivitas dimaknai sebagai lingkup komunikasi (kesatuan  wacana)  dari  wacana  yang bertebaran  dimana-mana.  Dimana dengan menggunakan tolok ukur ialah apriori  historis  yang  terdapat  dalam setiap  pernyataan  aktor,  sehingga menghasilkan medium yang digunakan  adalah  arsip.  Wacana apriori  historis  yang  terdapat  dalam setiap pernyataan aktor yang berujung pada  penggunaan  arsip  ialah  adanya wacana  pelanggaran-  pelanggaran yang disebabkan oleh operasionalisasi perusahaan.
Kerusakan  dan  pelanggaran yang  dimaksud  adalah  rusaknya kawasan endemik batuan yang mengakibatkan  ekologi  karst  akan terancam  kelestariannya.  Sementara pelanggaran  yang  dimaksud  adalah seringkali  peusahaan  didapati  tidak sesuai dengan izin operasional mereka untuk melakukan kegiatan
eksplorasi maupun kegiatan eksploitasi disekitaran kawasan ekologi  karst  di  Kabupaten  Maros.
Sementara  itu  wacana  diskursif  yang berseliweran  bersumber  dari  wacana risiko  perusahaan  yang  lahir  adalah penguasa  hanya  berpihak  kepada pengusaha. Wacana  lain  juga adanya konspirasi  politik  dan  konspirasi kepentingan  diantara  penguasa  dan pengusaha  dalam  membuat  sebuah kebijakan  yang  lebih  cenderung menguntungkan  pihak  perusahaan dibandingkan  kesejahteraan  warga masyarakat.  Kebijakan  ini  seringkali lahir melalui pemberian izin perusahaan  yang  tidak  memikirkan kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan  khususnya  mereka  yang bemukim disekitaran lokasi perusahaan, kemudian izin perusahaan ini terbit lewat kongkalikong  diantara  penguasa  dan pengusaha. Selaras dengan pandangan yang menarik dalam produksi dan reproduksi  wacana  Foucault  adalah apa yang disebutnya sebagai diskontuinitas, tahan, seri, dan keretakan ( rupture ). Foucault (1972), berpandangan  bahwa  setiap  periode peradaban niscaya memiliki kekhasannya sendiri. Kekhasan masing-masing  identitas  peradaban sangat  ditentukan  tiga  pilar  yang mendominasi, diantaranya; (1) wacana;  (2)  kekuasaan;  dan  (3) pengetahuan.  Ketiga  pilar  ini  tidak dapat  saling  dipisahkan  hal  ini disebabkan  ketiga  pilar  ini  saling bersinergi  satu  sama  lainnya  dalam peradaban pengetahuan ( episteme ).
Konsep wacana yang seringkali didalilkan oleh aktor penguasa seringkali memproduksi asumsi bahwasanya pengembangan perusahaan  adalah  sebuah  berkah tersendiri dalam peningkatan ekonomi wilayah, namun  demikian
juga  ada  wacana  pertentangan  dari kalangan pemerhati lingkungan maupun  tokoh  masyarakat  yang memproduksi  wacana  bahwasanya perusahaan  tersebut  telah  merusak lingkungan. Selanjutnya konsep kekuasaan  adalah  merupakan  hak kodrati  yang  dimiliki  oleh  penguasa dalam  memproduksi  sebuah  wacana untuk memengaruhi bahkan menciptakan statemen positif  yang digunakan untuk memengaruhi pandangan masyarakat, sehingga dengan  harapan  mudah diterima  oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya konsep pengetahuan  yang  lazim  digunakan oleh  aktor  penguasa  adalah  dengan membangun model regulasi pengembangan  perusahaan  dengan melakukan  beberapa  modifikasi  agar terkesan  berpihak  kepada  warga masyarakat  dan  menghindari  unsur- unsur mendiskriditkan warga masyarakat,  juga  membuat  kesan bahwasanya perusahaan tersebut ramah  lingkungan.  Ketiga  konsep inilah  yang  lazim  digunakan  oleh penguasa untuk memainkan wacananya sehingga menarik perhatian  warga  masyarakat  dan menganggap sebagai sebuah keberhasilan  bagi  Kepala  Daerah dalam menjalankan tugasnya. Selaras dengan tujuan untuk menginvestigasi retakan-retakan  ( ruptures )  peradaban dari  setiap  seri episteme, maka Foucault (1972) melalu konsep pendekatan arkeologi menuntut peneliti  untuk  mencermati  fitur-fitur peradaban,  karena episteme bukan merupakan apa yang muncul di dalam peradaban,  melainkan  apa  yang tersembunyi  di  baliknya  didominasi pengetahuan pada masa lalu.
Pemahaman  wacana  tentang ideologi sebagaimana yang disisipkan dalam praktik kewacanaan
bergantung  pada  pandangan  yang menyatakan  ideologi  sebagai  praktik yang beroperasi dalam proses pemroduksian makna dalam kehidupan  sehari-hari,  sebaliknya makna  dimobilisasikan  agar  bisa mempertahankan hubungan- hubungan  kekuasaan (Thompson, 1990). Fokus ini bertentangan dengan konsepsi ideologi pada banyak pendekatan  Marxist.  Marxist  tidak tertarik pada struktur ideologi-
ideologi tertentu, atau pada bagaimana  ideologi  diartikulasikan dalam konteks-konteks sosial khusus. Namun  demikian,  mereka  telah memberikan perlakuan ideologi sebagai  sistem  nilai  abstrak  yang memiliki  fungsi  sebagai  daya  tarik sosial  ( social  pull  factor ),  yakni menarik  dan  mengikat  orang-orang secara  bersama-sama  dan  dengan demikian  mengukuhkan  keruntutan tatanan sosial.
b) RelasiPengusaha Dan Penguasa Beranjak  dari  pendapat  teori Fairlough; Chouliaraki, dan
Thompson  fenomena  relasi  penguasa dan  pengusaha  di  Kabupaten  Maros adalah  melalui  wacana  keluhan  yang terjadi  dikalangan  warga  masyarakat khususnya  bagi penduduk  lokal  yang merasakan dampak terjadinya disintegritas melalui kerusakan- kerusakan lingkungan yang
diakibatkan  oleh  kegiatan  eksplorasi dan eksploitasi perusahaan.  Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi inilah yang selanjutnya  menjadi  momok  yang mengkhawatirkan  bagi  masyarakat dengan  ancaman  kerusakan  bagi tanaman persawahan dan juga terjadi abrasi  disekitaran  bibir  sungai  yang berdampak  terhadap  produktivitas pertanian  warga.  Respon  wacana yang diproduksi oleh penguasa kalangan eksekutif adalah berdalih
melalui  izin  yang  telah  dikantongi oleh  perusahaan  pertambangan  ini sudah  sesuai  dengan  mekanisme  dan aturan  yang  berlaku—dimulai  dari perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan    (Amdal)  hingga  Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)  yang  dilakukan  oleh  Dinas Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah (BLHD) sudah sesuai dengan mekanisme  yang berlaku. Disamping itu  dalih  lain  yang  dikatakan  oleh penguasa  dari  lembaga  legislatif adalah  sewaktu  perusahaan  tersebut ingin  didirikan  warga  setuju  dengan melakukan penandatanganan perjanjian persetujuan untuk mendirikan perusahaan dengan segala risiko  yang  akan  terjadi  dikemudian hari. Beranjak  dari  teori  Hegemoni
Gramsci  yang  dikembangkan  oleh Fairlough  dan  Laclau,  maka  realitas relasisosial yang terjadi adalah penguasa memproduksi wacana peningkatan Pendapatan Asli  Daerah (PAD) dengan memberikan argumentasi  pendapat  bahwasanya pengembangan perusahaan merupakan berkah bagi daerah terlebih bagi warga masyarakat lokal. Dengan dalih tersedianya kesempatan  kerja  dan  berdampak kepada peningkatan  ekonomi warga masyarakat.  Kelompok  penguasa  ini lalu  mengkalim  bahwa kelompoknya telah  berhasil  dalam  mengantarkan wilayahnya untuk terlepas dari jeratan kemiskinan melalui peningkatan PAD-nya bersumber dari pengembangan perusahaan yang selanjutnya  disebut  sebagai  model penciptaan fenomena sosial pencitraan  diri  bagi  penguasa  dalam melanggengkan  kekuasaannya  yang seringkali  juga  meninggalkan  warna kepartaiannya dalam membuat keputusan politik dan
mengesampingkan  dirinya  sebagai politisi,  demi  untuk  melanggengkan kekuasaannya. Hal ini selaras dengan
pemikiran  Laclau  dan  Mouffe  dalam reproduksi  dan  perubahan  makna, dalam  istilah  umumnya,  merupakan tindakan  politik. Politik dalam  teori wacana tidak harus dipahami sebagai misalnya,  politik  ke-partai-an  yang sebagian  besar  hanya  membicarakan representasi  politik  dan  kekuasaan. Akan  tetapi,  politik  dilihat  sebagai konsep  yang  luas  dan  mengacu  pada bagaimana cara kita menyusun fenomena  sosial  dengan  cara-cara yang meniadakan cara-cara  yang lain. Laclau dan Mouffe memahami politik sebagai  organisasi  masyarakat  dari satu sisi tertentu dengan cara tertentu yang meniadakan semua kemungkinan adanya cara yang lain. Konsep relasi kekuasaan dalam pendekatan  Laclau  dan  Mouffe  erat kaitannya  dengan  konsep  politik  dan objektivitas (Laclau, 1990). Kekuasaan  tidak  dipahami  sebagai sesuatu  yang  dimiliki  orang-orang dan dilaksanakan terhadap orang  lain, melainkan sesuatu yang dapat menghasilkan dunia sosial. Kelihatan aneh jika menggunakan kata “kekuasaan”  untuk  menggambarkan kekuatan  dan  proses  yang  dapat menciptakan  dunia  sosial  kita  dan membuat dunia sosial tersebut bermakna bagi kita. Namun demikian, hal  yang  utama  bahwa  pemahaman tentangrelasi kekuasaan ini menekankan adanya ketergantungan dunia sosial. Kekuasaanlah yang menciptakan pengetahuan  kita,  identitas  kita  dan bagaimana  kita  berhubungan  satu sama  lain  sebagai  kelompok  atau individu.  Pengetahuan,  identitas,  dan hubungan  sosial  tergantung  pada waktu tertentu, ketiganya  melahirkan
suatu bentuk tertentu, namun bisa saja dan bisa menjadi berbeda .

## 3. METODE  PENELITIAN
Jenis penelitian adalah kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan konstruktivisme . Dalam pengumpulan datanya, peneliti mengumpulkan  data  wacana  melalui media  cetak  dan  elektronik,  serta peneliti  bertindak  selaku  instrumen penelitian.  Data  dikumpulkan  ialah relasi antara penguasa dan pengusaha pada  atmosfer  politik  di  Kabupaten Maros  Sulawaesi  Selatan  Indonesia. Data  tersebut  diperoleh  melalui  dua sumber data, yakni; dokumentasi dan informan. Teknik pengumpulan datanya  dilakukan  melalui  metode wawancara  mendalam.  Data  tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif dimaksudkan untuk melihat proses, makna, dan efek dari produksi dan reproduksi wacana.
Lokasi  penelitian  terletak  di Kabupaten  Maros  Sulawesi  Selatan Indonesia.  Adapun  informan  dalam penelitian ini sebanyak 16 Orang yang dipilih dengan cara purposive random sampling. Jenis  data  penelitian  yang diperlukan adalah data primer berupa praktik diskursif (produksi dan reproduksi wacana) dan data sekunder berupa praktik non-diskursif (peristiwa sosial,  ekonomi, dan peristiwa  alam)  yang  menyertai fenomena relasi kelompok kekuasaan dan kelompok pengusaha juga sebagai akibat  dari  pertumbuhan  perusahaan di Kabupaten Maros. Tahapan pengumpulan dan analisis data mengikuti  alur  siklus,  interaktif,  dan berlangsung  secara  terus-  menerus sampai tuntas,  sehingga data menjadi jenuh. Konsep tersebut meliputi data reduction,  data
display,
dan conclusion: drawing/verifying.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. HasilPenelitian
Temuan yang menarik dari hasil eksplorasi  dan  ekperimen  dalam penelitian ini juga datang dari wacana pengembangan perusahaan dan industri yang sama sekali tidak pernah diketemukan penguasa lembaga legislatif yang memproduksi  wacana  kesejahteraan yang  bersumber  dari  perusahaan. Umumnya  wacana  kesejahteraan  ini diproduksi  oleh  penguasa  lembaga eksekutif.  Arti  dan  makna  subjektif dari  wacana  tersebut  kemudian ditafsirkan kedalam pola relasi kuasa yang domain dimiliki dan diproduksi oleh  penguasa  lembaga  eksekutif. Penguasa dari lembaga legislatif nanti kemudian  mengetahui  bahwasanya penguasa dari kalangan eksekutif dalam tahap pelaksanaannya  sering  menutup  diri dalam pola relasinya dengan kelompok  pengusaha.  Hal  ini  akan diketahui manakala program pengembangan  industri tersebut  akan diresmikan  oleh  kalangan  penguasa lembaga eksekutif.
Hal yang menarik dalam temuan penelitian ini adalah umumnya perusahaan  yang  diduga  merusak ekologi karst adalah perusahaan yang melalui  penciptaan  iklim  usaha. Perusahaan-perusahaan yang diciptakan  lewat  iklim  usaha  inilah yang seringkali diduga telah melakukan tindakan pengrusakan lingkungan.  Dugaan  ini  memiliki motif yang berbeda-beda, dimulai dari kegiatan  eksplorasi  dan  ekspolitasi, pengerukan tanah, pengrusakan jalan, pencemaran  udara dikarenakan  debu, pencemaran lingkungan lewat limbah operasional
perusahaan, kerusakan keanekaragaman hayati, dan retakan- retakan yang terjadi didinding batuan gunung  yang  memiliki  ukiran  dan gambar  yang  asli  peninggalan  nenek moyang.  Sementara  itu  perusahaan yang  model usahanya  lewat program maupun proyek yang digalakkan oleh pemerintah jarang diketemukan melanggar  dan  merusak  lingkungan oleh karena konsentrasi  usaha mereka disektor  proyek  pengadaan  barang dan  jasa.  Beranjak  dari  temuan tersebut bahwasanya wacana kesejahteraan yang seringkali didalilkan  oleh  lembaga  eksekutif masih  sejalan  dengan  pandangan
Foucault  (1972),  wacana  dicirikan oleh  batasan  bidang  dari  objek, definisi  dan  perspektif  yang  paling dipercaya dan dianggap benar. Produksi  dan  reproduksi  wacana dalam  arena  pertarungan multi- kepentingan  akan  menghasilkan  pola wacana  yang  dominan  dan  wacana yang  terpinggirkan  sebagai  efek  dari kontestasi wacana. Lembaga eksekutif memproduksi wacana melalui keberadaan pengembangan perusahaan untuk kesejahteraan sedangkan  disisis  lain  penguada  dari kalangan lembaga legislatif seringkali tidak mengetahui program pengembangan  perusahaan  tersebut. Sehingga  dikemudian  hari  baru diketahui bahwasanya lembaga eksekutif  telah  menjalin  kerjasama dengan  pengusaha  maupun  investor untuk melakukan pengembangan perusahaan maupun untuk membenamkan sahamnya. Pandangan wacana lain yang diproduksi oleh penguasa dari lembaga  eksekutif  adalah  dengan adanya Corporate Social Responsibility (CSR)  yang  selama masa  pengembangan perusahaan- perusahaan besar juga membantu
warga masyarakat dalam hal pembangunan  masyarakat,  selain  itu juga membantu peningkatan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten Maros.
Dampak  seperti  inilah  yang menjadi  daya  dorong  bagi  penguasa lembaga  eksekutif  untuk  melakukan kerjasama, namun tidak dapat dipungkiri  juga  bahwasanya  sumber dari peningkatan PAD hanya sebagian besar saja dari perusahaan- perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Maros, oleh karena sumber  lain  dari  peningkatan  PAD juga bersumber dari sektor pariwisata, sektor  pertanian,  dan  sektor-sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Maros.  Struktur  sosial  yang  bermain adalah  faktor  kedekatan  diantara penguasa dengan pengusaha. Pengusaha seringkalai memanfaatkan faktor  kedekatan  untuk  selanjutnya melakukan lobbi- lobbi politik dalam hal  anggaran  maupun  meloloskan kegiatan    rencana  proyek  yang  akan dilakukan  di  daerah.  Sementara struktur  materialnya  meliputi  ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Seberapa  besar  keuntungan  dari pengerjaan  proyek  tersebut  umumya juga  berasal  dari  masukan  multiaktor yang memiliki peran dalam meloloskan proyek utnuk selanjutnya dikerjakan.  Alhasil,  ketika  dilakukan evaluasi  maka  hasil  yang  diharapkan jauh dari kenyataan. Dimensi ini, yang seringkali membuat warga masyarakat  menjadi  gamang,  disatu sisi proyek itu adalah sebagai fasilitas dan  sarana  utama  dalam  mendukung segala  kegiatan,  namun  disisi  lain proyek  tersebut  tidak  sesuai  dengan harapan  yang  diharapkan  oleh  warga masyarakat.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Formasi Wacana Kesejahteraan Perusahaan
Pengelompokan             formasi wacana    kesejahteraan    perusahaan, merupakan   realitas     sosial      yang dibangun      oleh     dua       konsep fundamental kuasa dan pengetahuan. Kuasa lahir atas dasar kesadaran sebagai kelompok penguasa yang memegang        kekuasaan          yang membuka   ruang dalam menjalin pola relasi dengan pengusaha untuk mengembangkan usaha     maupun membenamkan investasinya, sementara itu praktik pengetahuan dengan       memanfaatkan      kondisi geografis        wilayah        misalnya ketersediaan lahan dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk dijadikan sebagai daerah pengembangan perusahaan. Pengembangan-pengembangan perusahaan dalam berbagai bentuk dan manifestasinya,           telah membentuk      pengetahuan        bagi golongan awam tentang keberadaan perusahaan   secara ekonomi     dan sosial lewat penciptaan iklim usaha.
Warga masyarakat yang termasuk golongan awam menganggap dengan status  pengembangan     perusahaan sebagai berkah dan keberuntungan yang dapat meningkatkan ekonomi sosial mereka. Kemudian anggapan ini bertransformasi menjadi energi utama  penggerak    inisiatif     untuk membentuk wadah dukungan, agar segala     bentuk wacana yang digelontorkan oleh kelompok penguasa yang sedang dihadapi dapat dengan mudahnya diterima.
Formasi  wacana  kesejahteraan perusahaan  menurut  logika  di  atas merupakan  sebuah  realitas  yang dikonstruksi oleh sikap dan  perlakuan kelompok penguasa dan dan kelompok pengusaha dalam kehidupan sosial ekonomi  warga
masyarakat dengan jalan  membuat wacana.         Sebagaimana        yang dikemukakan oleh  Focault  (1980), kekuasaan  menyebar  dimana-mana ( power is  omnipresent ). Kekuasaan beroperasi      secara     terus-menerus dalam     menciptakan     pengetahuan.
Sehubungan dengan  itu, kekuasaan selalu     beroperasi    melalui     nalar konstruksi      pengetahuan,     dimana keduanya bersinergi satu  sama  lain.
Kekuasaan-kekuasaan  tidak  dimiliki ( power is not possessed ) dengan maksud      lain  tidak      semata-mata terkonsentrasi di tangan individu atau struktur yang dominan, baik  oleh negara,         perusahaan,       ataupun organisasi,     melainkan     kekuasaan meresap     dalam     seluruh   jalinan- jalinan relasi sosial (Foucault, 1977).
Pandangan   Foucault   di    atas seakan masih terasa  terjadi  dalam dunia kesejahteraan yang diakibatkan oleh  perusahaan.    Jika   pandangan teoritik          Foucault          mengakui bahwasanya kekuasaan tidak dimiliki ( power    is   not   possessed )    untuk menghadapi  kekuasaan  eksternalitas, lain    halnya  dengan  wacana kesejahteraan perusahaan  yang memiliki  kesadaran   filosofis terhadap warga masyarakat.  Wacana kesejahteraan perusahaan ini diproduksi dan  didalilkan  oleh kelompok penguasa  melalui  konsep optimisme yang  berseliweran  luar biasanya untuk  memberikan  ruang dukungan dari  warga  masyarakat dalam meminimalisir  pengaruh  dari aksi penolakan dan aksi  protes  yang begitu  kompleksnya  seringkali dikumandangkan  oleh  pemerhati lingkungan dan  tokoh  masyarakat yang fokusnya  pemerhati lingkungan.
Sejumlah  kelompok  penguasa yang sudah  menciptakan wacananya, mulai  membangun  kekuatan  dengan memanfaatkan pengetahuan yang
dimilikinya.  Penguasa  secara  sadar mengetahui betul, kekuatan kekuasaan  yang  dimilikinya  dapat mendatangkan relasi dengan investor untuk membenamkan saham  maupun mengembangkan perusahaannya. Skema konstruktivis  yang diperankan oleh  penguasa  lembaga  eksekutif merupakan hasil olahan dari kerjasama kognitif dalam menafsirkan relasi dengan pengusaha yang  telah  ada  maupun  yang  akan baru  menjalin  kerjasama  diantara multiaktor. Sebagaimana yang diketahui  dalam  penelitian  ini  yang dimaksud  dengan  penguasa  dari lembaga eksekutif adalah pemerintah. Pemerintah yang selanjutnya menguasai sistem pemerintahan, birokrasi, hingga partai politik  di  daerah  sangatlah  berperan terhadap pertanggung jawaban amanah yang dititipkan  kepada Kepala Daerahnya. Kesadaran  untuk  bekerjasama ini kemudian menggunakan kekuasaan  yang  ada,  dan  kuasa dipraktikkan  dalam  setiap  wacana yang  didalilkan.  Hal  ini  nampak ketika penguasa memproduksi wacana kesejahteraan melalui pengembangan  perusahaan  maupun industri di Kabupaten Maros. Sebagaimana yang ditegaskan Foucault (1972), mengenai pembentukan regulasi-regulasi diskursus ( the discursive regularities ) meliputi beberapa aspek, yakni  produksi  objek, produksi modalitas  penyampaian,  produksi konsep-konsep, dan produksi berbagai  strategi.  Berbagai  regulasi diskursif  ini  menentukan  seseorang dalam  memilah,  mengelasifikasikan, dan menggolongkan  wacana  yang  benar dan  yang  salah,  mana  yang  sah  dan mana  yang  tidak.  Dengan  demikian, formasi wacana menentukan  pola
struktur  sosial  dan  pola  struktur material. Oleh karenanya, tidak hanya sekadar menangkap realitas kekuasaan yang nampak dipermukaan, melainkan menemukan dan  memaknai  regularitas  formasi diskursifnya sebagaimana tradisi post-struktural. Formasi  diskursif dalam  relasi  sosial  manusia  tidaklah berdiri secara otonom dalam kerangka kebenaran objektif, melainkan  wacana  menjadi  bagian yang tidak terpisahkan dari proses dan mekanisme kekuasaan. Mengenai pembentukan diskursus sebagaimana yang ditegaskan Foucault dengan fakta dan data  hasil  eksplorasi  penelitian  di Kabupaten  Maros  umumnya  struktur wacana disistematiskan oleh kelompok  penguasa  yang  memiliki kepentingan untuk membangun daerah.  Kelompok  kepentingan  yang dimaksud  adalah  penguasa  dari lembaga eksekutif. Kelompok penguasa inilah yang memiliki kepentingan dengan mengatasnamakan pembangunan daerah perihal keberhasilannya dalam model pembangunan wilayah berbasis pengembangan industri
dengan  memproduksi  dalil  wacana yang  berkembang  dikalangan  warga masyarakat  khususnya  mereka  yang memiliki  taraf  pengetahuan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  terbatas (awam). Sehingga dengan sendirinya wacana inipun berhasil merasuki alam bawah  sadar  warga masyarakat menganggapnya sebagai sebuah bentuk  keberhasilan  yang  dilakukan oleh  penguasa  lembaga  eksekutif.
Sehingga penguasa lembaga eksekutif dianggap berhasil dalam
pemerintahannya. Dari wacana inilah maka  dengan  sendirinya  kerjasama kognitif diantara kelompok penguasa dari  kalangan  eksekutif  dengan kelompok pengusaha  menjalin
kerjasamanya dengan mengatasnamakan kepentingan pengembangan wilayah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Atmosfer Politik Dalam Relasi

## Kuasa dan Bisnis di Kabupaten Maros
Eksplorasi  data  motif  atmosfer politik  dalam  pola  relasi  kuasa  dan bisnis Maros sangatlah “seksi” untuk dijadikan  sebagai  bahan  eksperimen dalam penulisan ini. Hal ini disebabkan bahwasanya motif atmosfer politik di Kabupaten Maros, semarak dengan berbagai macam dan ragam  kepentingan.  Macam  dan ragam bentuk kepentingan ini tertuang  dalam  wadah  Tim  Sukses dimasa  pemilihan  Calon  Kepala Daerah, maupun mereka-mereka yang memiliki hubungan atau kedekatan  secara  biologis  dengan Kepala Daerah. Mereka yang tergabung dalam Tim Sukses Pemilihan  Calon  Kepala  Daerah adalah mereka yang berlatar belakang sebagai  pengusaha,  politisi,  birokrat, tokoh masyarakat, hingga akademisi. Tujuannya adalah ikut bergabung dan menjadi  bagian  dalam  lingkaran kekuasaan  politik.  Beragam  macam latar    belakang  inilah  kemudian membuka  ruang  untuk  membentuk sebuah  pola  relasi  diantara  penguasa dan  mereka  yang  memiliki  andil  dan dukungan  semasa  pemilihan  Kepala Daerah.
Modal,  kuasa,  dan  dukungan sangatlah  penting  dalam  sebuah kondisi  atmosfer  politik.  Khususnya bagi pendukung yang berlatar belakang  sebagai  pengusaha  yang berduit  maka  konsekuensi  dalam deal-deal  politik  yang  terjadi  adalah dengan  jalan  transaksi  kebijakan. Transaksi  kebijakan  ini  seringkalai nampak dalam proses maupun
rencana  kerja  pemerintahan  yang mengarahkan kepada proyek
pengadaan  maupun  proyek  jasa, hingga  membuka  iklim  usaha.  Bagi politisi yang memiliki kepandaian dan kepiawaian  dalam  menyusun  strategi pemenangan  kelak  dikemudian  hari akan  menjadi  salah  satu  penentu kebijakan khususnya dalam penanganan  masalah  pembangunan maupun  tender  proyek  yang  dinilai memiliki  simbol  “lahan  basah”. Sementara  bagi  tokoh  masyarakat hingga  bagi  akademisi  umumnya mereka  akan  ditempatkan  sebagai bagian  dari  penyusun  maupun  tim dalam pelaksanaan roda pemerintahan,  diantaranya  sebagai staf  ahli.  Fokus  kajian  disini  adalah mereka yang berlatar belakang sebagai  pengusaha  yang  juga  sudah sukses menjadikan salah satu kandidat  Pemilihan  Kepala  untuk duduk dikursi kekuasaannya. Sehingga  tidak  jarang  pengusaha yang sudah rela untuk mengorbankan segala sumber daya yang dimilikinya secara tidak langsung sudah mengantongi “tiket nota kesepakatan politik” diantara penguasa yang telah berhasil  terpilih  dalam  pemilihan Kepala Daerah.
Kesepakatan politik inilah yang selanjutnya  akan  dijadikan  rujukan untuk  membuat  program-program yang mengarah kepada pembangunan  namun  tidak  sedikit juga untuk menciprati dari kesepakatan diantara pengusaha dengan  penguasa  yang  telah  lebih dahulu  memiliki  janji  politik  semasa kampanye  dahulu.  Hal  ini  dapat dicermati  ketika  pada  masa  awal setelah pengumuman penetapan Kepala Daerah kita dapat
mengeceknya  melalui  pola  relasi kerja  yang  telah  terbangun  namun tiba-tiba munculnya pemodal asing— membenamkan sahamnya
hingga dapat mengembangkan perusahaannya dimasa awal-awal Kepala  Daerah  tersebut  menjabat. Transaksi  kebijakan  diantara  pola relasi penguasa dan pengusaha  adalah umumnya dalam bentuk pembangunan  gedung  baru,  renovasi gedung, perbaikan sarana dan parasarana  jalan,  program  betonisasi, program penerangan lampu jalan dan lampu hias, hingga perbaikan median tanaman  disepanjang  jalan  ibukota. Dari transaksi inilah seringkali diketemukan  beberapa  ketimpangan dan kejanggalan diantaranya misalnya program  tersebut    yang  tidak  sesuai dengan  aspirasi  warga  masyarakat, kemudian  program  tersebut  tidak tepat  sasaran oleh karena berbanding terbalik dengan apa  yang diharapkan oleh warga masyarakat.
Ketidaksesuaian program tersebut  disebabkan  karena  Kepala
Daerah  membangun  sesuai  dengan visi-misi  mereka  semasa  kampanye yang  tidak  sesuai  dengan  kenyataan yang  terjadi  dilapangan.  Didalam visi-misi  ini  seringkali  disisipkan kepentingan-kepentingan  kelompok politik  diantara  multiaktor  yang bermain dibelakang panggung kekuasaan.  Hal  ini  selaras  dengan pemikiran  Hay,  1997  (Keith  Faulks, 2012), dengan berpijak pada pendirian Hay, dimana mengusulkan agar setiap analisis tentang kekuasaan mempertimbangkan faktor-faktor,  diantaranya:(1)  jenis kekuasaan; (2) sumber daya kekuasaan;   (3)   metode   kekuasaan;
(4)  struktur  kekuasaan,  (5)  situs kekuasaan; dan (6) akibat  kekuasaan . Adapun  temuan  dalam  eksplorasi penelitian  ini  dari  aspek  relasi  kuasa dan  bisnis  terdapat  tiga  dimensi penting yang terjadi dalam fenomena atmosfer  politik  Maros  di  Indonesia yakni; pertama, dimensi   kekuasaan
dapatlah  dipengaruhi  melalui  relasi politik dan bisnis yang telah dibangun pada  saat  mencalonkan  diri  sebagai Calon Kepala Daerah, kedua, dimensi kekuasaan memiliki pola yang dinamis  sesuai  dengan  kebutuhan diantara  multiaktor  yang  didalamnya terdapat beberapa kepentingan- kepentingan  politik  dan  bisnis  untuk mengubah arah kebijakan pembangunan, ketiga, dimensi
kekuasaan lebih cenderung mengarah kepada  aspirasi  dari  relasi  yang dibangun  melalui  konspirasi  politik dan  bisnis.  Ketiga  dimensi  ini  yang seringkali  berkutat  dan  berseliweran dalam tatanan atmosfer politik Maros di Indonesia.

## 5. PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan
Simpulan  yang  dirumuskan pada studi ini adalah relasi kelompok penguasa dengan kelompok
pengusaha  pada  atmosfer  politik Maros tumbuh dan berkembang dalam dua dimensi, yakni; dimensi subjektif dan dimensi objektif.  Kedua dimensi ini berpengaruh secara resiprokal dalam memproduksi  hingga  mereproduksi wacana kekuasaan yang menghasilkan  dukungan  terhadap kelompok  penguasa  level  atas,  level menengah,  hingga  menurun  ke  level penguasa terendah di daerah. Dukungan kekuasaan ini juga diharapkan  mengalir  kepada  warga masyarakat dengan harapan bahwasanya program kerjasama yang diciptakan oleh penguasa dan pengusaha  ini  berhasil dan  mendapat respon positif. Pada mulanya penemuan relasi kelompok pengusaha secara subjektif dipahami sebagai hubungan untuk
mengembangkan potensi-potensi wilayah  melalui  investasi  saham, pengembangan sektor usaha, hingga
pembangunan  proyek  dan  program dari  penguasa  serta  penciptaan  iklim usaha.  Sedangkan  secara  objektif,
pada praktiknya dimana aktor pengusaha  yang  bergerak  dalam pengerjaan  proyek  maupun  program pemerintah umumnya mereka memiliki kedekatan dengan penguasa. Pola  kedekatan  ini  nampak  dalam hubungan kekeluargaan maupun sebagai  anggota  pengurus  partai politik  yang  berkuasa.  Sehingga dengan mudahnya untuk memperoleh informasi  bagi  pengusaha  untuk mengerjakan kegiatan proyek maupun program- program yang telah direncanakan sebelumnya oleh penguasa. 5.2 Saran
Pertama, Hendaknya  hindarilah kegiatan  pengerjaan  proyek  maupun program-program dari pemerintah ini didapati seringnya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan  bersama  dengan  oknum penguasa  yang  memiliki  kekusaan untuk menggunakan anggaran daerah/negara.  Pelanggaran  tersebut diantaranya menggelembungkan harga  ( mark-up )  yang  tidak  sesuai dengan fakta yang sebenarnya,
penyelewengan  anggaran  (korupsi), hingga  sampai  pada  taraf  kegiatan kortapokrasi  (korporasi  perusahaan dan birokrasi) bersama dengan penguasa  yang  dengan  sengajanya melakukan kerjasama illegal diantara penguasa  dan  pengusaha. Kedua , Sementara untuk kelompok pengusaha  yang  tercipta  lewat  iklim usaha  ini  adalah  juga  tidak  terlepas dari relasi politik yang sudah tercipta sebelumnya.  Relasi  politik  yang dimiliki  oleh  pengusaha  besar  yang umumnya bergerak disektor pertambangan  ini  berada  pada  pucuk penguasa pada level nasional.
Sehingga dengan kekuatan  dan
kekuasaan
politik ( bargaining politic ),  maka  dengan  mudahnya untuk memperoleh akses dan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kelompok pengusaha yang bergerak pada sektor pertambangan ini, disatu sisi mendatangkan dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi warga masyarakat dan juga sebagian sumbangannya  terhadap  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
Namun  sebagai  pengusaha  janganlah mencari  keutungan  semata  namun tidak  memperhatikan  keselamatan sekitar, yakni; pencemaran lingkungan, kerusakan keanekaragaman  hayati,  pencemaran udara, tanah, dan air, hingga kerusakan ekologi karst pada wilayah eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Alhasil, lewat wacana, kuasa, dan pengetahuan yang memproduk  sebuah  logika  yang dibangun oleh penguasa dan pengusaha  melalui  realitas  warga masyarakat awam yang minim dengan pengetahuan
untuk menciptakan kondisi atmosfer politik di Kabupatan Maros Sulawesi Selatan Indonesia.

## Daftar Pustaka
Achwan,  R.  2011. Hidup  Bersama Oligarki ( Bisnis  Pakaian  Jadi di  Daerah ).  Dalam  Majalah
Prisma Perselingkuhan  Bisnis & Politik; Kapitalisme Indonesia Pasca- Otoritarianisme. Vol. 32,  No. 1, 2013. Jakarta; LP3ES. Amri,  U.  2010. Power  Contestation and Environmental Degradation:  Evidence  From Bombana’s  Gold  Mining  Site,
Southeast  Sulawesi  Province, Indonesia. Di  muat pada jurnal POLITIKA Vol 1, No.  2,
Oktober 2010. (Online),(http://ejournal.undip. ac.id/index.php/politika/article/ download/2849/2533),
(diakses, 13 Juni 2015).
Brown,  A.  B.  2006. Indonesian Corporations,  Cronyism,  and
Corruption. Journal Modern
Asian Studies 40 , 4 (2006)  pp. 953–992, 2006 Cambridge University Press doi:10.1017/S0026749X06002 216  Printed  in  the  United Kingdom. (Online), (http://search.proquest.com/),
(diakses 12 Juni 2015).
Bulkhin,  F.  1983. Negara  dan
Masyarakat:  Politik  Indonesia dibawah Orde Baru, 1966- 1978. Disertasi Ph.D. University of Washington, 1983. Disertasi tidak dipublikasikan. Djani,  L  dan  Saputro,  P  A.  2011. Membaca  Relasi  Negara  dan Kapital  di  Tingkat  Lokal; Sebuah Tawaran Kerangka Analisis. Dalam Majalah Prisma Perselingkuhan Bisnis & Politik;  Kapitalisme  Indonesia Pasca- Otoritarianisme. Vol. 32,  No. 1,
2013. Jakarta; LP3ES.
Faulks,  K.  2012. Sosiologi  Politik (Pengantar Kritis). Terjemahan dari Political  Sociology:  A
Critical  Introduction. 1999. Edinburgh: Edinburgh University  Press.  Bandung: Nusa Media. Foucault, M. 1972. The Archeology of Knowledge. London: Tarvistock. 1977. Disciplineand Punish, The Birth of the Prison. New York: Random House.
1980. Power/Knowledge: Selected Interviews and  Other
Writing 1972-1977. New York: Pantheon Books.
Innah, H. S, Hadi D. A, Suharjito, D, dan  Darussalam,  D.  2012. Peran Dinamika Jejaring- Aktor  Dalam  Reforestasi  di Papua ( The  Role  of  Actor- Network Dynamics on Reforestation  in  Papua ).  Di muat  pada  Jurnal  Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 9, No. 2 Juni 2012, Hal 96-112. (Online),(http://forda- mof.org/files/Jurnal_Sosek_9- 2-2012- 5.Henry_Silka,_dkk.pdf), (diakses 13 Desember 2014). Laclau and Mouffe. 1985. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a  Radical  Democratic  Politics. Verso. Laclau.  1990. Kapitalist  Devlet Sorunu. Iletisim. Mas'oed,  M.  1989. Ekonomi  dan Struktur  Orde  Baru  1966-1971 ( Orde  Ekonomi  Baru  dan
Struktur  Politik  1966-1971 ).
Disertasi  Ph.D.  Ohio  State University, 1989. Disertasi tidak dipublikasikan. Suyatna,  H.  2012. Dominasi  Elite Lokal Dalam Arena Pengembangan  Industri  Kecil di  Era  Desentralisasi. Dalam Majalah Prisma Perselingkuhan Bisnis & Politik;  Kapitalisme  Indonesia Pasca-Otoritarianisme. Vol.
32,  No.  1,  2013. Jakarta;
LP3ES.
Thompson, 1990. Ethics and Politics: cases and comments. Nelson-Hall.