## KEWAJIBAN PENGANGKUT KEPADA PIHAK YANG MENDERITA KERUGIAN DALAM UNDANG-UNDANG PENERBANGAN NASIONAL
Oleh : Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH, MM*

## Abstrak
Angkutan  udara  merupakan  salah  satu  moda  transportasi  yang  paling  banyak  diminati  masyarakat Indonesia saat ini, karena aspek kecepatan dan keselamatan lebih terjamin. Namun demikian masih sering  terjadi  kecelakaan  pesawat  atau  peristiwa  lain  yang  menimbulkan  kerugian  terhadap penumpang  sebagai  konsumen  dalam  penyelenggaraan  penerbangan  nasional.  Apabila  terjadi peristiwa  semacam  ini,  maka  perusahaan  penerbangan  sebagai  pengangkut  berkewajiban  untuk menyelesaikan  tanggung  jawab  dalam  pembayaran  ganti  kerugian  kepada  pihak  yang  menderita kerugian berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Kata kunci: Kewajiban Pengangkut, Kecelakaan Pesawat Udara, Ganti Kerugian.

## Abstract
Air transport is one of the most favorable mode of transportation chosen by Indonesians nowadays due to its relative warranty on speed and safety aspect. However, aircraft accidents is still rampant or other incidents that causes loss to passengers in the wake of its national trade. Should such event occurs,  then  the  airline  company  as  carrier  bears  the  responsibility  to  provide  compensation  to victims based on Law No. 1 Year 2009 on Air Aviation.
Keyword : Carrier Responsibility, Aircraft Accident, Reparation.

## A. Pendahuluan
Angkutan  udara  mempunyai  peran  dan fungsi yang semakin penting saat ini. Bagi In- donesia sebagai  negara kepulauan, maka ang- kutan udara memiliki  posisi  yang sangat  stra- tegis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.  Angkutan  udara  merupakan  alterna- tif  moda  transportasi  yang  cepat  bagi  peng- angkutan antar pulau di Indonesia. Oleh kare- nanya  penyelenggaraan  pengangkutan  udara harus dilaksanakan secara memadai  dan lebih menjamin  keamanan  serta  keselamatan  pe- numpang  sebagai  konsumen,  sehingga  tidak menimbulkan  risiko  kerugian  terhadap  peng- guna jasa pengangkutan udara.
Perusahaan  penerbangan  dalam  menja- lankan usahanya, kemungkinan dapat menim-
*  Dosen  Tetap  Fakultas  Hukum  Universitas  Taruma- nagara, Jakarta. Jln.  Letjend. S. Parman No. 1 Grogol  - Jakarta Barat (11440).Telp: (021) 5671748, 5604477, Fax: 5638336. HP: 085885834385. Email: ahmads@tarumanagara.ac.id.
bulkan  kerugian  terhadap  penumpang,  baik sengaja  atau  tidak  disengaja.  Kerugian  yang dialami  penumpang  akibat  kecelakaan  pesa- wat atau peristiwa lain yang terjadi dalam pe- nyelenggaraan penerbangan akan berpengaruh baik terhadap penumpang/ korban maupun ah- li warisnya atau pihak yang berhak mempero- leh ganti kerugian tersebut.
Dengan  demikian  penyelenggaraan  pe- ngangkutan  udara  tidak  dapat  dilepaskan  dari segala  risiko  akibat  kecelakaan  pesawat  atau peristiwa  lain  yang  menimbulkan  kerugian terhadap penumpang sebagai konsumen. Risi- ko  bagi  penumpang  pesawat  adalah  mening- gal dunia atau cacat/ menderita luka-luka aki- bat  kecelakaan  atau  peristiwa  lain  yang  dapat menimbulkan  kerugian  dalam  pengangkutan udara. Sedangkan risiko berat bagi perusahaan penerbangan sebagai pengangkut adalah kehi- langan  pesawat  dan  Sumber  Daya  Manusia (SDM) yang terlatih, seperti Pilot dan awak
crew pesawat karena kecelakaan dalam penye- lenggaraan  penerbangan.  Apabila  terjadi  pe- ristiwa semacam ini, maka aspek yuridis yang terpenting  adalah  masalah  kewajiban  perusa- haan penerbangan sebagai pengangkut kepada para pihak yang menderita kerugian akibat ke- celakaan  pesawat  tersebut,  baik  mengenai tanggung jawab pengangkut  dan jumlah ganti kerugian maupun proses pengajuan klaimnya.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang/  pendahulu- an  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ini sebagai berikut:
1. Bagaimana  kewajiban  perusahaan  pe- nerbangan  sebagai  pengangkut  terha- dap  pihak  yang  menderita  kerugian akibat  kecelakaan  pesawat  udara  atau peristiwa  lain  yang  menimbulkan  ke- rugian  berdasarkan  Undang-undang No.  1  Tahun  2009  tentang  Penerba- ngan?
2. Bagaimana  mekanisme  pihak  yang menderita  kerugian  dalam  penyeleng- garaan  penerbangan    mengajukan klaim  ganti  kerugian  kepada  perusa- haan  penerbangan  sebagai  pengangkut di Indonesia?

## C. Pembahasan
1. Kewajiban  Perusahaan  Penerbangan Sebagai Pengangkut
Perjanjian  pengangkutan  penumpang merupakan suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut  dengan  penumpang,  dimana  peru- sahaan  penerbangan  sebagai  pengangkut  me- ngikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  pe- ngangkutan  dari  satu  tempat  ke  tempat  tujuan tertentu  yang  disepakati  dengan  selamat.  Se- dangkan  pengangkutan  dapat  dilakukan  oleh pengangkut sendiri atau badan hukum lain atas perintahnya.  Jadi  pengangkut  adalah  setiap orang atau badan hukum yang menjadi pemilik atau yang mengoperasikan pesawat dan meng- gunakannya, baik sendiri maupun bersama-sa- ma dengan orang atau badan hukum lain untuk mengangkut penumpang. 1
1 E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat  Udara  dan  Beberapa  Masalah  lain  Dalam  Bi- dang Penerbangan (Bandung: Alumni, 1996), hal. 68.
Ketentuan  yang mengatur kewajiban pe- rusahaan penerbangan sebagai peng a ng kut ke- pada  penumpang, terdapat  da l am  Pasal  141 Undang-undang N o. 1 Ta hun 2009 tentang Pe- nerbangan, y ang menyatakan :
1. Pengangkut  bertanggung  jawab  atas kerugian  penumpang  yang  meninggal dunia,  cacat  tetap,  atau  luka-luka  yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam  pesawat  dan/atau  naik  turun  pe- sawat udara.
2. Apabila  kerugian  sbagaimana  dimak- sud ayat (1) timbul karena tindakan se- ngaja  atau  kesalahan  dari  pengangkut atau  orang  yang  dipekerjakaannya,  pe- ngangkut bertanggung jawab atas keru- gian yang timbul dan tidak dapat mem- pergunakan  ketentuan  dalam  undang- undang  ini  untuk  membatasi  tanggung jawabnya.
3. Ahli  waris  atau  korban  sebagai  akibat kejadian  angkutan  udara  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  melaku- kan  penuntutan  ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan, selain  ganti  kerugian  yang  telah  dite- tapkan.
Se l ain  itu  kewajiban  perusahaan  pener- bangan  sebagai  pengangkut  d i at ur dalam  Pa- sal  2  Peraturan  Menteri  Perhubungan  (Per- MenHub)  RI  No.77  Tahun  2011  tentang Tanggung  Jawab  Pengangkut  Angkutan  Uda- ra, y ang menyatakan bahwa:
Pengangkut  yang  mengoperasikan  pesawat  u- dara  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian terhadap:
a. penumpang yang meninggal dunia, ca- cat tetap atau luka-luka;
b. hilang atau rusaknya bagasi kabin;
c. hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat;
d. hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
e. keterlambatan angkutan udara; dan
f. kerugian yang diderita oleh pihak ke- tiga.
Sedangkan  Pasa l  3  Peraturan  Menteri Perhubungan  tersebut  mengatur  mengenai jumlah  ganti  kerugian  terhadap  pihak  yang menderita  kerugian,  yang  merupakan  tindak lanjut dari Pasal 165 ayat (1) Undang-undang

## No.1 Tahun 2009.
Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) Undang- undang  No.1  Tahun  2009  menyatakan  bahwa “Badan usaha angkutan udara niaga, wajib me- ngangkut  orang  dan/atau  kargo,  dan  pos  sete- lah disepakati perjanjian pengangkutan”. Peru- sahaan  penerbangan  Indonesia  sebagai  angku- tan udara niaga telah melaksanakan kewajiban tersebut, dan sebagai bukti adanya kesepakatan perjanjian  pengangkutan  adalah  tiket  pesawat dan/atau  dokumen  muatan,  yang  diberikan  se- telah membayar biaya angkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 140 ayat (3) Undang-undang No. 1  Tahun  2009  yang  menyatakan  bahwa  “Per- janjian  pengangkutan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dibuktikan  dengan  tiket  dan  do- kumen  muatan”.  Dengan  demikian  tiket  pesa- wat dan/atau dokumen muatan merupakan tan- da  bukti  telah  disepakati  perjanjian  pengang- kutan dan pembayaran biaya angkutan.
Oleh  karena  itu  seorang  yang  telah  me- miliki tiket pesawat, menunjukan bahwa orang tersebut  telah  membayar  biaya  pengangkutan dan  berhak  untuk  naik  pesawat  sebagai  pe- numpang,  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan yang  ada  dalam  tiket,  dan  merupakan  tanda bukti telah disetujuinya perjanjian pengangku- tan  antara  penumpang  dan  perusahaan  pener- bangan.  Jadi  penumpang  sebagai  konsumen adalah  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  pe- ngangkutan  udara,  sedangkan  pihak  lainnya adalah  perusahaan  penerbangan  sebagai  peng- angkut.
Tiket  penumpang  merupakan  syarat  da- lam  perjanjian  pengangkutan  udara,  tetapi  da- lam  praktek  bukan  merupakan  syarat  mutlak. Oleh  karena  perjanjian  pengangkutan  udara pada  dasarnya  bersifat  konsensual  artinya pembuatan  perjanjian  pengangkutan  udara  ti- dak  disyaratkan  harus  tertulis,  karena  cukup secara lisan asalkan ada persetujuan kehendak/ konsensus  dari  para  pihak,  baik  penumpang maupun  pengangkut,  seperti  ditentukan  Pasal 1320  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  pengang- kutan penumpang yang pertama kali harus
pengangkutan  yang  telah  ada.  Jadi  tiket  pesa- wat  hanya  merupakan  salah  satu  tanda  bukti tentang adanya perjanjian pengangkutan, kare- na  perjanjian  pengangkutan  dapat  dibuktikan dengan  cara  pembuktian  lain,  misalnya  daftar nama  penumpang  pesawat  tersebut  yang  data- nya  masih  tersimpan  di  perusahaan  penerba- ngan  sebagai  pengangkut  atau  dapat  diperiksa di kantor-kantor perwakilan pengangkut.
Namun  adanya  sifat  konsensual  pada perjanjian  pengangkutan  udara  dan  tiket  pe- numpang bukan merupakan syarat mutlak bagi seorang  penumpang,  tidak  berarti  bahwa  tiket penumpang  merupakan  hal  yang  tidak  perlu ada, karena dalam Pasal 151 ayat (1) Undang- undang  No.1  Tahun  2009  menyatakan  bahwa “Pengangkut  wajib  menyerahkan  tiket  kepada penumpang perseorangan atau penumpang ko- lektif”. Berdasarkan pasal ini, keberadaan tiket bagi  setiap  penumpang  masih  tetap  sangat  di- perlukan  dalam  pelaksanaan  perjanjian  peng- angkutan  udara.  Menurut  Suwardi, 2 apabila pengangkut  menerima  seorang  penumpang tanpa  disuruh  menunjukan  tiket,  maka  peng- angkut  tersebut  tidak  berhak  membatasi  tang- gung  jawabnya  jika  terjadi  kecelakaan  atau kejadian  yang  dapat  menimbulkan  kerugian terhadap  penumpang.  Hal  ini  sesuai  dengan Pasal  151  ayat  (4)  Undang-undang  No.1  Ta- hun  2009,  yang  menyatakan  bahwa:  “Dalam hal  tiket  tidak  diisi  keterangan-keterangan  se- bagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  atau  tidak diberikan  oleh  pengangkut,  maka  pengangkut tidak  berhak  menggunakan  ketentuan  dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya”.
Adapun  Pasal  151  ayat  (2)  Undang-un- dang  No.1  Tahun  2009,  menyatakan  bahwa “tiket  penumpang  paling  sedikit  harus  me- muat:
a. nomor, tempat, dan tanggal penerbitan;
b. nama  penumpang  dan  nama  pengang- kut;
c. tempat, tanggal, waktu pemberangka- tan, dan tujuan pendaratan;
d. nomor penerbangan;
e. tempat pendaratan yang direncanakan dibuktikan adalah tiket pesawat, tetapi   apabila tiket tidak ada atau salah dibuat atau hilang, maka hal itu tidak membatalkan perjanjian
2 Suwardi, Penentuan  Tanggung  Jawab  Pengangkut yang  Terikat  Dalam  Kerjasama  Transportasi  Udara , (Jakarta: BPHN, 1999), hal. 40.
antara  tempat  pemberangkatan  dan tempat tujuan, apabila ada; ada
f. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan undang-undang ini.
Dari Pasal 151 ayat (2) hurup (b) di atas tampak  bahwa  nama  penumpang  dan  nama perusahaan  penerbangan  sebagai  pengangkut harus dimuat dalam tiket atau tiket penumpang pesawat diterbitkan “atas nama”. Ketentuan ini untuk  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  serta kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan  pe- nerbangan,  karena  sangat  berkaitan  dengan syarat-syarat  khusus  perjanjian  yang  terdapat dalam  tiket  pesawat,  khususnya  pada  angka  2 yang menyatakan bahwa “tiket penumpang ini hanya dapat digunakan oleh orang yang nama- nya  tertera  dan  tidak  dapat  dipergunakan  oleh orang  lain”.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  151 ayat  (3)  Undang-undang  No.1  Tahun  2009 yang  menyatakan  bahwa  “yang  berhak  meng- gunakan  tiket  penumpang  adalah  orang  yang namanya  tercantum  dalam  tiket  yang  dibukti- kan dengan dokumen identitas diri yang sah”.
Penumpang menyetujui bahwa jika perlu pengangkut  dapat  memeriksa  apakah  tiket  ini benar digunakan oleh orang yang berhak. Apa- bila tiket digunakan atau dicoba untuk diguna- kan oleh orang lain yang namanya tersebut da- lam  tiket  ini,  maka  pengangkut  berhak  untuk menolak  pengangkutan  orang  tersebut,  serta hak  pengangkutan  dengan  tiket  ini  oleh  orang yang berhak, menjadi batal. Jadi untuk kepen- tingan  ketertiban  dan  keamanan  serta  kepasti- an hukum, maka memang lebih baik jika nama penumpang  harus  tertulis  atau  termuat  dalam tiket  pesawat.  Selain  itu  tiket  pesawat  tidak perlu  dinyatakan  sebagai  perjanjian  pengang- kutan udara, tetapi sebaiknya tetap bahwa tiket ini merupakan tanda bukti perjanjian pengang- kutan udara yang bersifat konsensual.
Perusahaan  penerbangan  sebagai  peng- angkut akan memberikan tiket pesawat kepada setiap  penumpang  setelah  melunasi  biaya  pe- ngangkutan, yang berfungsi sebagai tanda buk- ti  dokumen  angkutan  udara.  Dokumen  peng- angkutan ini bukan merupakan perjanjian ter-
pengangkutan tidak dibuat secara tertulis kare- na hak dan kewajiban para pihak sebenarnya telah ditentukan dalam undang-undang. Na- mun jika undang-undang tidak menentukan atau tidak mengatur hak dan kewajiban para pihak, atau walaupun diatur tetapi dirasakan kurang sesuai dengan kehendak para pihak, maka para pihak mengikuti kebiasaan yang te- lah berlaku dalam praktik pengangkutan. Apa- bila terjadi perselisihan dapat diselesaikan me- lalui musyawarah atau pengadilan. Dalam praktik, penyelesaian sengketa penyelenggara- an penerbangan di Indonesia jarang yang me- lalui pengadilan. Para pihak memegang prinsip lebih baik rugi sedikit daripada rugi lebih ba- nyak karena biaya pengadilan, dan membutuh- kan proses waktu yang lama serta belum tentu memuaskan semua pihak.
Hal di atas menunjukan bahwa peran un- dang-undang dan kebiasaan dalam pengangku- tan  sangat  penting.  Kesepakatan  yang  berisi kebiasaan  dibuat  secara  lisan  atau  dirumuskan secara  tertulis  dalam  dokumen  pengangkutan, misalnya  tiket  penumpang  atau  surat  muatan. Dengan  demikian,  dapat  dinyatakan  bahwa perjanjian  pengangkutan  yang  dibuat  para  pi- hak  hanya  menciptakan  hubungan  kewajiban dan hak sebagaimana yang ditentukan oleh un- dang-undang  dan  kebiasaan,  serta  cenderung tidak  membuat  ketentuan  sendiri.  Hal  ini  se- jalan  dengan  asas  konsensual  yang  mendasari perjanjian pengangkutan.
Kebiasaan  yang  hidup  dalam  praktek pengangkutan  adalah  kebiasaan  yang  berdera- jat  hukum  keperdataan,  yaitu  berupa  perilaku atau  perbuatan  yang  memenuhi  ciri-ciri  seba- gai berikut: 3
1. tidak tertulis yang hidup dalam praktik pengangkutan;
2. berisi kewajiban bagaimana seharusnya para pihak berbuat;
3. tidak bertentangan dengan undang-un- dang atau kepatutan;
4. diterima oleh para pihak karena adil dan masuk akal/logis;
5. menuju kepada akibat hukum yang di- kehendaki oleh para pihak.
tulis, tetapi sebagai tanda bukti bahwa terjadi- nya persetujuan antara kedua belah pihak (pe- ngangkut dan penumpang). Alasan perjanjian
3 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Transportasi  Darat, Laut  dan  Udara ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  1999), hal. 26.
Sedangkan beberapa kebiasaan yang ber- laku dalam pengangkutan, antara lain: 4
1. Undang-undang tidak menentukan cara ter- jadinya  perjanjian.  Namun  kebiasaan  me- nentukan  cara  penawaran  dan  penerimaan, sehingga  terjadi  perjanjian.  Cara  tersebut dapat  terjadi  secara  langsung  antara  para pihak  atau  secara  tidak  langsung  dengan menggunakan jasa perantara, misalnya me- lalui  biro  perjalanan.  Apabila  pembuatan perjanjian  pengangkutan  dilakukan  secara langsung, maka penawaran pihak pengang- kut  dilakukan  dengan  mengubungi  lang- sung pihak penumpang atau melalui media cetak/ eletronik. Hal ini berarti pengangkut mencari  sendiri  muatan  atau  penumpang. Apabila penawaran pihak pengangkut dila- kukan  melalui  iklan  di  media  cetak/  elek- tronik, maka pengangkut hanya menunggu permintaan  dari  penumpang.  Pada  perusa- haan  penerbangan,  dilakukan  dengan  cara pengangkut  mengumumkan  jadwal/ sche- dule penerbangan,  yang  meliputi  jenis  pe- sawat, jurusan, waktu dan tarif. Apabila di- lihat  dari  pihak  penumpang,  maka  pem- buatan  perjanjian  pengangkutan  secara langsung  dapat  dilakukan  dengan  cara menghubungi  langsung  pengangkut,  sete- lah  penumpang  mendengar  atau  membaca iklan  pengangkut.  Namun  jika  melalui  pe- rusahaan travel biro perjalanan sebagai pe- rantara,  maka  perusahaan  travel  tersebut yang menyiapkan tiket penumpang sebagai dokumen angkutan.
2. Undang-undang  menentukan  bahwa  setiap penumpang  harus  memiliki  tiket  penum- pang,  tetapi  tidak  menentukan  untuk  bera- pa  kali.  Namun  kebiasaan  di  perusahaan penerbangan  menentukan  bahwa  tiket  pe- sawat  hanya berlaku untuk satu  kali perja- lanan  yang  telah  ditentukan  hari,  tanggal dan jam keberangkatan.
3. Undang-undang  menganut  asas  bahwa  pe- rubahan  keberangkatan  harus  dengan  per- setujuan para pihak. Namun kebiasaan me- nentukan  bahwa  waktu  keberangkatan  se- waktu-waktu dapat berubah tanpa pemberi- tahuan terlebih dahulu. Pasal 146 Undang-
4 Ibid , hal. 30.
undang No.1 Tahun 2009 menyatakan bah- wa “Apabila penumpang mengalami keru- gian akibat keterlambatan yang disebabkan terbukti  merupakan  kesalahan  pengangkut dengan adanya perubahan waktu keberang- katan  tersebut,  maka  pengangkut  bertang- gung jawab”.
4. Undang-undang  tidak  menentukan  syarat mengenai  jumlah  ganti  kerugian  karena pembatalan  perjanjian  pengangkutan  yang dilakukan  oleh  penumpang.  Namun  kebia- saan  yang  dicantumkan  dalam  tiket  pesa- wat  domestik  Indonesia  menentukan  bah- wa  pembatalan  tanpa  pemberitahuan  terle- bih  dahulu,  maka  penumpang  dikenakan biaya,  dan  pembatalan  tersebut  harus  dila- porkan  paling  lambat  24  jam  sebelum  jam keberangkatan pesawat.
Akibat  adanya  perjanjian  pengangkutan penumpang  di  perusahaan  penerbangan,  maka masing-masing pihak (pengangkut dan penum- pang) mempunyai hak dan kewajiban yang ha- rus ditaati dan dilaksanakan. Kewajiban peng- angkut  yaitu  untuk  menyelenggarakan  peng- angkutan penumpang dari satu tempat ke tem- pat  lain  tujuan  tertentu  yang  telah  disepakati dengan selamat. Kewajiban penumpang adalah untuk  membayar  biaya  angkutan  sebagai  kon- tra  prestasi  dari  penyelenggaraan  penerbangan yang  dilakukan  oleh  pengangkut  dan  hak  un- tuk  menuntut  ganti  kerugian  kepada  pengang- kut  jika  isi  perjanjian  pengangkutan  tidak  di- laksanakan  sebagaimana  mestinya.  Dalam  pe- nyelenggaraan  penerbangan  di  Indonesia,  tan- da bukti telah dibayarnya biaya angkutan ada- lah  tiket  pesawat,  sesuai  dengan  undang-un- dang penerbangan yang menyatakan bahwa ti- ket  penumpang  mempunyai  beberapa  fungsi, yaitu:
1. sebagai  tanda  bukti  telah  melakukan pembayaran  atau  melunasi  biaya  ang- kutan;
2. sebagai  tanda  bukti  telah  disepakati  / terjadinya perjanjian pengangkutan;
3. sebagai  salah  satu  tanda  bukti  dalam mengajukan  tuntutan  atau  klaim  ganti kerugian,  jika  terjadi  kecelakaan  atau peristiwa lain yang menimbulkan keru- gian terhadap penumpang.
Fungsi  tiket  penumpang  di  atas  sangat berkaitan  dengan  Pasal  141  Undang-undang No.1  Tahun  2009  yang  mengatur  tanggung jawab  pengangkut.  Di  perusahaan  penerba- ngan  Indonesia  dalam  melaksanakan  pembe- rian  jumlah  ganti  kerugian  yang  berkaitan dengan  tanggung  jawab  pengangkut  terhadap penumpang  berpedoman  kepada  Pasal  3  Pera- turan  Menteri  Perhubungan  RI  No.77  Tahun 2011 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia  No.  37//PMK-010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan  Penumpang Alat  Angkutan  Penumpang  Umum  di  Darat, Sungai/  Danau,  Ferry/  Penyeberangan,  Laut dan Udara.
Pada dasarnya jika terjadi kecelakaan pe- sawat terbang, maka ada 2 (dua) kemungkinan yang akan timbul terhadap penumpang, yaitu:
1. Penumpang  tetap  hidup  dan/atau  me- ngalami luka-luka/cacat, atau
2. Penumpang meninggal dunia.
Dengan  melihat  2  (dua)  kemungkinan tersebut,  akan  ditentukan  pihak-pihak  yang berhak  untuk  menuntut  ganti  kerugian  kepada pihak pengangkut, yaitu:
1. Penumpang  akibat  kecelakaan  pengangku- tan  udara  yang  masih  hidup  tetapi  menga- lami  luka-luka/cacat  pada  anggota  badan- nya,  maka  pihak  yang  berhak  mendapat ganti  kerugian  adalah  penumpangnya.  De- ngan  demikian  pihak  pengangkut  bertang- gung jawab atas kerugian akibat dari luka- luka/cacat  yang  diderita  oleh  penumpang yang disebabkan kecelakaan pengangkutan udara.  Jumlah  batas  ganti  kerugian  yang diberikan  pengangkut  udara  kepada  pe- numpang tersebut, berpedoman pada Pasal
3  hurup  (c)  Peraturan  Menteri  Perhubu- ngan  RI  No.  77  Tahun  2011  dan  Pasal  3 huruf  (b)  atau  (c)  Peraturan  Menteri  Ke- uangan  Republik  Indonesia  No.  37//PMK- 010/2008.  Menurut  Pasal  3  hurup  (b)  Pe- raturan  Menteri  Perhubungan  RI  ditentu- kan sebagai berikut:
(c)  1).  Penumpang  yang  dinyatakan  cacat tetap total oleh dokter dalam jangka waktu  paling  lambat  60  (enam  pu- luh)  hari  kerja  sejak  terjadinya  ke- celakaan diberikan ganti  kerugian
sebesar Rp. 1.250.000.000,- 2).  Penumpang  yang  dinyatakan  cacat tetap  sebagian  oleh  dokter  dalam jangka  waktu  paling  lambat  60 (enam  puluh)  hari  kerja  sejak  ter- jadinya  kecelakaan  diberikan  ganti kerugian  sebagaimana  termuat  da- lam  lampiran  yang  tidak  terpisah- kan dari Peraturan Menteri ini. 5 Sedangkan Pasal 3 huruf (b) atau (c) Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  In- donesia  No.  37//PMK-010/2008,  menentu- kan sebagai berikut:
(c)  1).  Penumpang  yang  dinyatakan  cacat tetap total oleh dokter dalam jangka waktu  paling  lambat  60  (enam  pu- luh)  hari  kerja  sejak  terjadinya  ke- celakaan  diberikan  ganti  kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,-
2).  Penumpang  yang  dinyatakan  cacat tetap  sebagian  oleh  dokter  dalam jangka  waktu  paling  lambat  60 (enam  puluh)  hari  kerja  sejak  ter- jadinya  kecelakaan  diberikan  ganti kerugian  sebagaimana  termuat  da- lam  lampiran  yang  tidak  terpisah- kan dari Peraturan Menteri ini. 5
Sedangkan Pasal 3 huruf (b) atau (c) Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  In- donesia  No.  37//PMK-010/2008,  menentu- kan sebagai berikut:
(b) Dalam  hal  korban  mendapat  cacat  te- tap, menurut prosentase tingkatan cacat tetap  sebagaimana  ditetapkan  dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965.
(c) Biaya  perawatan  dan  pengobatan  dok- ter,  maksimal  Rp.  25.000.000,-  (dua puluh lima juta rupiah).
2. Penumpang  akibat  kecelakaan  pengangku- tan  udara  yang  meninggal  dunia,  maka  pi- hak  yang berhak untuk  mendapatkan  ganti kerugian  adalah  ahli  waris  korban  yang menjadi  tanggungan  penumpang  yang  me- ninggal dunia. Pihak yang berhak sebagai
5 Berdasarkan  Lampiran  Peraturan  Menteri  Perhubu- ngan  RI  No.77 Tahun  2011, besaran  ganti  kerugian  ca- cat tetap sebagian berbeda-beda, karena tergantung ang- gota  badan  mana  dari  penumpang  yang  mengalami  ke- cacatan akibat kecelakaan pesawat tersebut.
ahli waris korban, yaitu suami atau istri da- ri penumpang yang meninggal dunia, anak- anak  korban  atau  orang  tua  yang  menjadi tanggungan korban. Selain itu jumlah ganti kerugian yang diberikan perusahaan pener- bangan  sebagai  pengangkut  kepada  pe- numpang yang meninggal dunia akibat ke- celakaan pengangkutan udara, berpedoman pada  Pasal  3  hurup  (a)  Peraturan  Menteri Perhubungan  RI  No.  77  Tahun  2011  dan Pasal  3  huruf  (a)  Peraturan  Menteri  Keua- ngan  Republik  Indonesia  No.  37//PMK- 010/2008. Menurut Pasal 3 hurup (a) Pera- turan  Menteri  Perhubungan  RI  ditentukan, bahwa: “penumpang yang meninggal dunia di  dalam  pesawat  udara  karena  akibat  ke- celakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata  ada  hubungannya  dengan  pe- ngangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar  Rp.  1.250.000.000,-  (satu  milyar dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  per  pe- numpang. Sedangkan Pasal 3 huruf (a) Pe- raturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indo- nesia  No.  37//PMK-010/2008  menentukan bahwa:  “Penumpang  yang  meninggal  du- nia akibat kecelakaan pesawat udara dalam penyelenggaraan  penerbangan  nasional menerima santunan/ ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap  penumpang”.  Pembayaran  jumlah ganti  kerugian  dari  pengangkut  tersebut akan  diberikan  sama  untuk  setiap  penum- pang  yang  meninggal  dunia  akibat  kecela- kaan pengangkutan udara. 6
Namun  untuk  menghindari  penuntutan ganti  kerugian  dari  pihak  yang  sebenarnya  ti- dak  berhak,  maka  perusahaan  penerbangan membuat  suatu  kriteria  dan  persyaratan  bagi pihak  yang  akan  menuntut  ganti  kerugian, sebagai berikut: 7
1. Bagi  penumpang  yang  masih  hidup  dan mengalami luka-luka/ cacat pada tubuhnya akibat kecelakaan pengangkutan udara, di-
6 Hal  ini  menunjukan  bahwa  perusahaan  penerbangan sebagai pengangkut menerapkan sistem tanggung jawab ” Flat rate ”, sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan RI No.77 Tahun 2011.
7 H.K.  Martono  dan  Ahmad  Sudiro, Hukum  Angkutan Udara  Berdasarkan  Undang-undang  RI  No.1  Tahun 2009 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 312.
perlukan pemeriksaan dan keterangan dok- ter  yang  ditunjuk  perusahaan  penerbangan yang  menentukan  bahwa  benar  luka-luka/ cacat  pada  tubuh  atau  anggota  badan  pe- numpang tersebut  ada setelah terjadi kece- lakaan  pengangkutan  udara.  Selain  itu  di- perlukan  surat  keterangan  kesehatan  bagi penumpang  yang  sakit  sebelum  naik  ke pesawat terbang.
2. Bagi  penumpang  yang  meninggal  dunia akibat  kecelakaan  pengangkutan  udara, maka  orang  yang  menjadi  tanggungannya harus  membuktikan  bahwa  benar  sebagai ahli  waris  korban  yang  sah  dan  menjadi tanggungan  penumpang  tersebut,  yang  di- tetapkan  oleh  pengadilan  negeri  dengan memperlihatkan  fatwa  waris.  Dari  keten- tuan limitatif ini, maka tidak ada orang lain yang  dapat  menuntut  ganti  kerugian,  ke- cuali  golongan  ahli  waris  yang  telah  dite- tapkan  pengadilan  negeri  tersebut  atau  ke- luarga  yang  mempunyai  hubungan  yang paling dekat dengan korban, yaitu:
a. Suami atau isteri dari penumpang  yang meninggal dunia tersebut, dengan bukti memperlihatkan akta perkawinan (surat nikah) dan kartu keluarga.
b. Anak atau orang tua dari penumpang yang meninggal dunia tersebut dengan bukti memperlihatkan akte kelahiran dan kartu keluarga.
Dari  ketentuan  di  atas,  khusus  untuk orang tua dari penumpang yang meninggal du- nia,  ada  ketentuan  tambahan  bahwa  orang  tua yang mempunyai penghasilan sendiri tidak da- pat  menuntut  ganti  kerugian.  Sedangkan  bagi suami  atau  isteri  atau  anak  dari  penumpang yang  meninggal  dunia  masih  tetap  dapat  me- nuntut ganti kerugian, meskipun mereka mem- punyai penghasilan sendiri.
Berdasarkan Pasal 141 ayat (1)  Undang- undang  No.  1  Tahun  2009  dan  Pasal  2  Pera- turan  Menteri  Perhubungan  RI  No.77  Tahun 2011,  maka  perusahaan  penerbangan  sebagai pengangkut  wajib  bertanggung  jawab  atas  ke- rugian  yang  diderita  penumpang.  Kewajiban pengangkut  ini  jika  dikaitkan  dengan  isi  dan tujuan  perjanjian  pengangkutan  sangat  sesuai, karena pengangkut wajib menjaga keselamatan sejak saat  penumpang naik  ke dalam  pesawat
sampai  turun  ke  luar  dari  pesawat  selama  da- lam  pengangkutan  udara.  Dengan  demikian suatu hal yang wajar, jika pada pengangkut di- mintakan  tanggung  jawab  atas  kerugian  yang di  derita  penumpang  akibat  pelaksanaan  isi dan tujuan perjanjian pengangkutan.
Ketentuan  pasal  tersebut  mempunyai  tu- juan  agar  pengangkut  menyadari  ada  risiko tanggung jawab atau kewajiban yang harus di- pikulnya sebagai pelaksanaan perjanjian peng- angkutan.  Prinsip  tanggung  jawab  yang  digu- nakan  pada  ketentuan  ini  merupakan  prinsip tanggung jawab mutlak ( strict liability ), karena dalam  penjelasan  Pasal  141  ayat  (1)  Undang- undang  No.1  Tahun  2009  dan  Pasal  2  Peratu- ran  Menteri  Perhubungan  RI  No.77  Tahun 2011  di  atas  tidak  menerangkan  tentang  ada- nya  unsur  beban  pembuktian  ataupun  unsur kesalahan.
Selain itu Pasal 3 Peraturan  Menteri Per- hubungan RI No.77 Tahun 2011,  yang  meru- pakan ketentuan untuk menindaklanjuti  Pasal 141  ayat  (1)  dan  Pasal  165  ayat  (1)  Undang- undang No.1 Tahun 2009, mengatur jumlah ganti kerugian dengan  prinsip  pembatasan tanggung jawab pengangkut. Namun prinsip ini mempunyai dua variasi yaitu  mungkin  di- lampaui dan tidak mungkin dilampaui.  Pasal 3 Permenhub RI No.77 Tahun  2011menerapkan pembatasan jumlah ganti kerugian akibat kece- lakaan pengangkutan udara yang  tidak  dapat dilampaui, dengan kalimat “ ........,  diberikan ganti kerugian sebesar Rp.  1.250.000.000,-
(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)”.
Mengenai kewajiban pengangkut kepada penumpang akibat kelambatan diatur pada Pa- sal 146 Undang-undang No.1 Tahun 2009 dan Pasal 2 hutup (e) Permenhub RI No.77 Tahun 2011, sedangkan mengenai jumlah ganti keru- gian/batas tanggung jawab pengangkut  akibat kelambatan pengangkutan udara  terdapat pada Pasal 10 Permenhub RI No.77  Tahun  2011. Pasal 146 Undang-undang No.1 Tahun  2009 menerapkan prinsip tanggung jawab  berdasar- kan praduga bahwa pengangkut  dianggap sela- lu bertanggung jawab ( presumption  of  liabi- lity ), sebab harus ada unsur kesalahan yang
gung jawab atas kerugian yang di derita akibat keterlambatan  pada  angkutan  penumpang,  ba- gasi,  atau  kargo, kecuali apabila  pengangkut dapat  membuktikan  bahwa  keterlambatan  ter- sebut  disebabkan  oleh  faktor  cuaca  dan  teknis operasional”.
Dengan  demikian  pengangkut  tetap  ber- tanggung  jawab  terhadap  penumpang  yang menderita  kerugian  akibat  kelambatan  peng- angkutan  udara.  Sistem  tanggung  jawab  yang diterapkan  akibat  kelambatan  tersebut  yaitu prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  praduga bahwa  pengangkut  dianggap  selalu  bertang- gung jawab ( presumption of liability ) dikombi- nasikan  dengan  prinsip  pembatasan  tanggung jawab  ( limitation  of  liability ),  yang  kemudian digabungkan  dengan  prinsip  tanggung  jawab “ flat  rate” . 8 Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa alasan sebagai berikut:
1. Kerugian  akibat  kelambatan  pada umumnya lebih kecil dibandingkan  de- ngan  akibat penumpang  meninggal  du- nia atau luka-luka/cacat;
2. Kelambatan  merupakan  pelanggaran kewajiban  yang  timbul  dari  perjanjian pada  derajat  kedua,  artinya  kewajiban tersebut  masih  dilaksanakan/dipenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Dalam  pengangkutan  udara,  kerugian akibat  kelambatan  lebih  sering  terjadi dibandingkan  dengan  kerugian  akibat kecelakaan  pesawat  terbang,  sehingga akan  lebih  memberatkan  pengangkut apabila  sistem  tanggung  jawab  “ strict liability ”  dikombinasikan  dengan  “ li- mitation of liability” yang diterapkan. Dengan  berlakunya  sistem  tanggung  ja- wab di atas, maka pengangkut dibebaskan dari tanggung  jawabnya  jika  dapat  membuktikan bahwa  pihaknya  telah  mengambil  semua  tin- dakan  yang  wajar  untuk  menghindarkan  terja- inya  kelambatan,  atau  bahwa  hal  itu  tidak mungkin  dapat  dilakukannya.  Dengan demiki- an  jika  keterlambatan  tersebut  bukan  disebab- kan  kesalahan  pengangkut,  maka  dapat  dibe- baskan  dari  tanggung  jawabnya.  Mengenai jumlah ganti kerugian/ batas tanggung jawab
memerlukan beban pembuktian. Hal ini  sesuai dengan Pasal 146 Undang-undang No.1  Tahun 2009 yang menyatakan: “Pengangkut  bertang-
8 Hal  ini  sesuai  dengan  jiwa  Pasal  146  Undang-undang No.1  Tahun  2009  dan  Pasal  10  Peraturan  Menteri  Per- hubungan RI No.77 Tahun 2011.
pengangkut  terhadap  penumpang  akibat  ke- lambatan  pengangkutan  udara  diatur  pada  Pa- sal 10 Peraturan Menteri Perhubungan RI  No. 77  Tahun  2011,  dengan  menerapkan  prinsip pembatasan tanggung jawab ( limitation  of  lia- bility ).

## 2. Pengajuan Klaim Ganti Kerugian
Dalam  penyelenggaraan  penerbangan  di Indonesia, jika penumpang menderita kerugian akibat  kecelakaan  atau  peristiwa  lain  yang menimbulkan  kerugian,  maka  dapat  menuntut kewajiban  pengangkut  sebagai  bentuk  tang- gung jawabnya. Bagi penumpang atau ahli wa- ris  korban  kecelakaan  pesawat  berhak  untuk menuntut  ganti  kerugian  kepada  perusahaan penerbangan  sebagai  pengangkut  dengan  cara mengajukan  klaim  ganti  kerugian.  Di  perusa- haan  penerbangan  nasional  biasanya  terdapat bagian “ Klaim dari Asuransi ”, yang bertugas untuk  menerima  tuntutan  pihak  penumpang/ korban  atau  ahli  warisnya,  dan  menyelesaikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk me- nyelesaikan klaim, misalnya laporan mengenai kerusakan, kehilangan, resi penerimaan bagasi/ surat  muatan  udara,  atau  surat  tuntutan  ganti kerugian dari penumpang/korban yang mende- rita  kerugian,  dan  sebagainya.  Surat  tuntutan/ pengajuan klaim ganti kerugian tersebut sangat diperlukan, karena menurut ketentuan dan sya- rat-syarat  pengangkutan  di  Indonesia,  klaim ganti kerugian harus diajukan secara tertulis.
Berkas tuntutan disampaikan kepada ko- misi klaim setelah dokumen-dokumen yang di- perlukan  lengkap,  dan  kemudian  memutuskan apakah  klaim  akan  dikabulkan  atau  ditolak, serta  berapa  jumlah  ganti  kerugian  yang  akan dibayarkan.  Dalam  mengambil  keputusan  ini komisi klaim memeriksa apakah syarat-syarat- nya  sudah  dipenuhi  untuk  mengabulkan  atau menolak  klaim,  berdasarkan  ketentuan  Un- dang-undang  No.1  Tahun  2009  dan  Peraturan Menteri  Perhubungan  RI  No.77  Tahun  2011, serta  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  peru- sahaan penerbangan sebagai pengangkut, seba- gai berikut:
a. Surat  bukti  pembayaran  pengangkutan yaitu  tiket  pesawat  yang  membuktikan bahwa  telah  terjadi  hubungan  hukum antara pengangkut dengan penumpang;
b. Surat keterangan dokter yang menyata- kan bahwa benar penumpang yang me- ngalami kerugian akibat kecelakaan pe- ngangkutan  udara  sedang  dalam  pera- watan  dokter,  disertai  kuitansi  obat atau resep dokter;
c. Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  penum- pang/korban  atau  ahli  warisnya  yang sah dan masih berlaku;
d. Akta perkawinan (surat  nikah) dari su- ami  atau  isteri  penumpang  yang  me- ninggal  dunia  akibat  kecelakaan  peng- angkutan udara;
e. Akte  kelahiran  dari  anak-anak  penu- mpang/korban sebagai ahli waris;
f. Kartu  Keluarga  dari  penumpang/kor- ban;
g. Jangka  waktu  pengajuan  klaim  2  ta- hun. 9
Komisi  klaim  ini  mempunyai  anggota yang terdiri dari wakil-wakil bagian dalam pe- rusahaan  penerbangan  tersebut,  terutama  yang berkaitan  dengan  persoalan  klaim  dalam  bi- dang  masing-masing.  Beberapa  wakil  bagian di  perusahaan penerbangan  yang termasuk  da- lam  komisi  klaim,  misalnya  Biro  Hukum  ( Le- gal  Department )  yang  bertugas  menyelidiki segi-segi yuridis dari klaim ganti kerugian dan menjadi  ketua  komisi.  Selain  itu  bagian  pen- ting  lainnya  yaitu  bagian  klaim  yang  bertugas mengumpulkan  dokumen-dokumen  yang  ber- hubungan  dengan  klaim  ganti  kerugian,  dan meneliti  persoalan-persoalan  dalam  bidang teknis operasional serta  menjadi  sekretaris  ko- misi  yang  mengurus  korespondensi  dan  surat- surat  klaim  ganti  kerugian,  kemudian  bagian penjualan,  yang  turut  menentukan  kebijaksa- naan  putusan  komisi  klaim  dilihat  dari  sudut hubungan  antara  perusahaan  dengan  penum- pang  sebagai  konsumen,  dan  bagian  asuransi yang  akan  menyelesaikan  taraf  terakhir  dari penyelesaian klaim ganti kerugian dengan me- minta  pembayaran  uang  pertanggungan  (asu- ransi tanggung jawab) kepada perusahaan asu- ransi,  yaitu  Konsorium  Asuransi  Penerbangan Indonesia  ( Indonesian  Aviation  Insurace  Con- sortium ).
Keputusan komisi klaim  disampaikan
9 H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, Hukum Angkutan Udara …, op.cit , hal.313.
kepada  pihak  yang  menuntut  jika  ganti  keru- gian  dapat  dibayarkan  kepadanya,  setelah  me- nandatangani  sebuah  pernyatan  yang  dinama- kan  “ Final  Release ”,  dalam  mana  dinyatakan bahwa pihak yang mengajukan klaim ganti ke- rugian  tidak  akan  mengajukan  tuntutan-tuntu- tan  lagi  terhadap  pengangkut  dan  membebas- kan  pengangkut  tersebut  dari  tanggung  jawab apapun. Apabila keputusan komisi klaim tidak memuaskan  pihak  yang  mengajukan  klaim ganti  kerugian  atau  keputusan  komisi  klaim menolak tuntutan pengajuan klaim  ganti keru- gian, maka tuntutan atau klaim  ganti kerugian tersebut dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri  dengan  memohon  putusan  hakim  yang seadil-adilnya.  Berkenaan  dengan  ketidakpua- san  pihak  yang  mengajukan  klaim  ganti  keru- gian, maka tuntutan gugatan ganti kerugian da- pat diajukan pada: 10
a. Pengadilan  negeri  di  wilayah  kantor pusat  perusahaan  penerbangan  berada, atau;
b. Pengadilan  negeri  di  wilayah  tiket  di- beli, atau;
c. Pengadilan  negeri  di  wilayah  tempat tujuan perjalanan, atau;
d. Pengadilan  negeri  di  wilayah  perwaki- lan perusahaan penerbangan berada.
Adapun  proses  pengajuan  gugatan  ganti kerugian  penumpang  kepada  perusahaan  pe- nerbangan sebagai pengangkut melalui Penga- dilan Negeri, sebagai berikut: 11
1. Penumpang  atau  ahli  waris  korban  atau kuasa hukumnya harus membuat permoho- nan  gugatan  yang  ditujukan  kepada  ketua Pengadilan Negeri. Syarat-syarat permoho- nan gugatan tersebut, yaitu :
a. Gugatan  harus  ditulis  dan  ditandata- ngani penggugat atau kuasa hukumnya, artinya  surat  gugatan  ganti  kerugian tersebut harus ditulis dan ditandatanga- ni  oleh  penumpang  yang  bersangkutan atau  ahli  waris  korban  atau  kuasa  hu- kumnya sebagai pihak penggugat.
b. Gugatan  harus  berisi  penjelasan  hubu- ngan hukum antara penumpang  dengan
10 Ibid , hal.315.
11 Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata:  Gugatan, Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  &  Putusan  Pe- ngadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 99.
pengangkut  sebagai  tergugat,  artinya dalam  surat  gugatan  harus  dijelaskan bahwa  antara  penggugat  dan  tergugat ada  hubungan  hukum  yaitu  terikat  da- lam  perjanjian  pengangkutan  udara, dan  sebagai  tanda  buktinya  adalah penggugat  memperlihatkan  tiket  pesa- wat yang dibelinya.
c. Gugatan harus menjelaskan alasan dia- jukannya  gugatan,  artinya  dalam  surat gugatan  ganti  kerugian  dijelaskan  se- cara terperinci alasan-alasan penggugat mengajukan  gugatan  tersebut.  Selain itu dalam gugatan harus disertai dengan bukti-bukti  yang  diperlukan,  misalnya surat  keterangan  dokter  dan  biaya-bia- ya pengobatan, atau bukti-bukti lainnya seperti surat keterangan ahli waris/ fat- wa  waris  dari  pengadilan  negeri,  jika penumpang meninggal dunia akibat ke- celakaan pengangkutan udara.
d. Gugatan  harus  menjelaskan  apa  yang dimohon  penggugat  supaya  diputuskan dan  diperintahkan  oleh  hakim,  artinya surat gugatan ganti kerugian harus me- nyebutkan apa  yang menjadi permoho- nan  penggugat  agar  hakim  dapat  me- mutuskan  dan  memerintahkan  kepada tergugat untuk membayar ganti kerugi- an tersebut, misalnya penggugat mene- gaskan  berapa  besar  jumlah  ganti  ke- rugian  yang  diminta  agar  dibayar  oleh pihak  tergugat,  atau  bagaimana  cara pembayaran  ganti  kerugian  yang  dii- nginkan penggugat.
2. Surat  gugatan  harus  ditujukan  kepada  ke- tua  pengadilan  negeri.  Pada  waktu  mema- sukkan  gugatan,  maka  penggugat  harus membayar  biaya  perkara  gugatan  melalui panitera  pengadilan  negeri,  yang  menurut hakim akan diperlukan sebagai biaya-biaya pemeriksaan  perkara  perdata  berdasarkan Undang-undang,  misalnya  biaya  memang- gil  para  pihak  atau  saksi,  biaya  materai- materai, dan lain-lainnya.
3. Surat gugatan oleh panitera pengadilan ne- geri dimasukan dalam daftar urutan perka- ra,  yang  khusus  dibuat  pada  kepaniteraan untuk  perkara-perkara  perdata.  Oleh  kare- na gugatan yang timbul  dari perjanjian pe-
gangkutan  udara  termasuk  dalam  perkara perdata.
4. Hakim  yang  mengadili  gugatan  tersebut menentukan  hari  dan  tanggal  pemeriksaan perkara.  Pada  hari  dan  tanggal  yang  telah ditentukan  maka  para  pihak  yaitu  penggu- gat  dan  tergugat  dipanggil  untuk  mengha- dap ke persidangan gugatan ganti kerugian tersebut.  Dalam  perkara  gugatan  ini,  para pihak  harus  dapat  menunjukan  bukti-bukti yang jelas, sehingga hakim yang mengadili dapat  memutuskan  perkara  berdasarkan bukti-bukti yang diberikan tersebut, misal- nya  alat-alat  bukti  seperti  yang  ditentukan dalam  Pasal  164  RBG,  yaitu  pembuktian dengan  surat-surat,  pembuktian  dengan saksi-saksi,  persangkaan,  pengakuan  dari satu  pihak,  sumpah.  Namun  demikian  alat bukti yang sering digunakan dalam perkara gugatan  ganti  kerugian  adalah  pembuktian dengan surat-surat.
Alat-alat bukti surat yang diperlukan da- lam  pengajuan  gugatan  ganti  kerugian  terse- but, sebagai berikut: 12
a. Surat  bukti  pembayaran  pengangkutan yaitu tiket penumpang yang membukti- kan  bahwa  telah  ada  hubungan  hukum antara penggugat dan tergugat;
b. Surat  keterangan  dokter  (jika  dokter berhalangan  hadir  dalam  sidang),  yang menerangkan  bahwa  benar  penggugat sedang dalam perawatan atau pengoba- tan  akibat  kecelakaan  pengangkutan udara;
c. Surat  kuitansi  obat-obatan  atau  resep dokter  atau  bukti  pembayaran  operasi (jika ada);
d. Akta perkawinan (surat nikah);
e. Akte kelahiran;
f. Kartu keluarga.
Bagi  penumpang  yang  masih  hidup  te- tapi  menderita  luka-luka  atau  cacat  tubuh  aki- bat  kecelakaan  pengangkutan  udara  dan  se- dang  dalam  pengobatan  (perawatan)  dokter, kemudian  mengajukan  gugatan  atau  tuntutan ganti  kerugian,  maka  harus  memperlihatkan alat bukti surat huruf a, b, dan c.
Bagi penumpang yang meninggal dunia
12 Ibid , hal.101.
akibat  kecelakaan  pengangkutan  udara,  maka ahli waris atau kuasa hukumnya dapat menga- jukan gugatan atau tuntutan ganti kerugian de- ngan ketentuan:
a. Apabila suami atau isterinya, maka ha- rus memperlihatkan alat bukti surat hu- ruf a, d, dan f;
b. Apabila  anak-anaknya,  maka  harus memperlihatkan  alat  bukti  surat  huruf a, e, dan f;
c. Apabila  orang  tuanya,  maka  harus memperlihatkan alat bukti surat huruf a dan f.
Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, ma- jelis  hakim  akan  membuat  putusan,  dan  ada  3 (tiga) kemungkinan putusan yaitu:
a. hakim mengabulkan permohonan penggugat  dengan  memutuskan  atau memerintahkan  tergugat  membayar ganti  kerugian  sesuai  dengan  yang  di- tuntut oleh penggugat;
b. Hakim tidak mengabulkan permohonan penggugat,  melainkan  membenarkan jumlah  ganti  keruian  yang  telah  dite- tapkan  oleh  tergugat  sebelumnya,  dan memutuskan  agar  pengguagat  meneri- ma jumlah ganti kerugian tersebut;
c. Hakim  menetapkan  jumlah  ganti  keru- gian yang baru sesuai dengan penilaian atau pendapatnya.
Di  perusahaan  penerbangan  Indonesia jangka waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian  atau  gugatan  adalah  2  (dua)  tahun. Jangka waktu tersebut berlaku baik pada tuntu- tan yang diajukan kepada pengangkut maupun gugatan  yang  diajukan  kepada  pengadilan  ne- geri.  Perhitungan  jangka  waktu  dua  tahun  itu dihitung  sejak/mulai  saat  datangnya  penum- pang di tempat tujuan atau mulai hari pesawat terbang tersebut seharusnya tiba (datang), atau mulai pengangkutan udara itu diputuskan.  Da- lam jangka waktu dua tahun semua pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan jum- lah  ganti  kerugian  yang  ditetapkan  oleh  pe- ngangkut dapat mengajukan tuntutan ganti ke- rugian atau gugatan. Apabila lebih dari jangka waktu  tersebut  atau  setelah  jangka  waktu  dua tahun  berakhir,  maka  segala  hak  dari  pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang merasa tidak puas dengan jumlah ganti kerugian yang
diberikan  oleh  pengangkut  untuk  menuntut ganti kerugian menjadi hilang/berakhir.
Dalam  menentukan  jumlah  ganti  keru- gian,  terhadap  penumpang  yang  mengalami kerugian akibat kecelakaan pengangkutan uda- ra, maka perusahaan penerbangan di Indonesia menerapkan prinsip tanggung jawab “ flat rate ” dengan  berpedoman  kepada  Pasal  3  Peraturan Menteri  Perhubuingan  RI  No.77  Tahun  2011 dan  Pasal  3  huruf  (a)  Peraturan  Menteri  Keu- angan  Republik  Indonesia  No.  37//PMK-010/ 2008.  Di  perusahaan  penerbangan  Indonesia jumlah  ganti  kerugian  dapat  diberikan  dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:
1. Pembayaran  ganti  kerugian  secara  tu- nai sesuai jumlah yang telah disepakati bersama;
2. Pembayaran  ganti kerugian secara ber- kala  dengan  kesepakatan  bersama,  de- ngan  jangka  waktu  yang  telah  ditetap- kan;
3. Pembayaran  ganti  kerugian  berdasar- kan  perhitungan  biaya-biaya  yang  di- perlukan  dalam  masa  pengobatan  se- cara  berkala  (khusus  bagi  penumpang yang  masih  hidup  dan  menderita  luka- luka atau cacat tubuh dan sedang dalam perawatan dokter).
Mengenai penumpang yang masih hidup akan tetapi mengalami luka-luka atau cacat pa- da tubuhnya, maka pembayaran ganti kerugian berdasarkan  perhitungan  biaya-biaya  sebagai berikut:
1. Perwatan dan pengobatan dokter;
2. Pembedahan/ operasi plastik;
3. Biaya-biaya lain yang berkaitan dengan perawatan  dan  pengobatan  penumpang tersebut.
Bagi  penumpang  yang  menjalani  “pem- bedahan  /operasi  plastik”  maka  harus  berda- sarkan  pertimbangan  dokter  yang  menangani, karena  apakah  hal  itu  sangat  perlu/harus  dila- kukan  atau  masih  ada  cara  perawatan  dan  pe- ngobatan  lain  yang  lebih  memungkinkan  bagi penumpang tersebut.
Dalam  praktik  di  Indonesia,  penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan peng-
mengacu  pada  undang-undang  penerbangan dan  peraturan  menteri  perhubungan.  Hal  ini terbukti dari langka atau sedikitnya kasus/per- kara  gugatan  ganti  kerugian  yang  sampai  ke pengadilan,  karena  beberapa  pertimbangan, yaitu antara lain: 13
1. Pihak  korban  atau  ahli  warisnya  tidak ingin mengalami kerepotan dengan me- ngajukan gugatan ganti kerugian mela- lui pengadilan, karena dalam proses pe- ngadilan  seringkali  memakan  waktu yang lama dan biaya yang besar. Selain itu  belum  tentu  gugatan  mereka  diteri- ma  dan  dimenangkan,  sehingga  lebih memilih  untuk  menerima  jumlah  ganti kerugian yang diberikan pengangkut.
2. Para  korban  atau  ahli  warisnya  tidak mengetahui  bahwa  ketentuan  yang memberikan  hak  atas  ganti  kerugian yang  lebih  besar  dari  yang  ditawarkan oleh  perusahaan  penerbangan.  Faktor ini  tidak  mengherankan  karena  mereka tidak mengerti ketentuan-ketentuan  hu- kum yang berkaitan dengan penyeleng- garaan penerbangan.

## D. Penutup
Perusahaan  penerbangan  sebagai  peng- angkut  merupakan  pihak  yang  harus  bertang- gung  jawab  atas  kerugian  yang  dialami  pe- numpang sebagai konsumen akibat kecelakaan pesawat  atau  peristiwa  lain  dalam  penyeleng- garaan  penerbangan,  sejak  saat  penumpang naik ke dalam pesawat sampai turun keluar da- ri  pesawat  di  tempat  tujuan  yang  disepakati. Penumpang  yang  menderita  kerugian  akibat peristiwa  tersebut  berhak  untuk  memperoleh ganti  kerugian  berdasarkan  Undang-undang No. 1 Tahun 2009, dengan jumlah ganti keru- gian seperti yang diatur dalam Peraturan Men- teri  Perhubungan  RI  No.77  Tahun  2011  dan Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No.37/PMK- 010/2008.
Berdasarkan ketentuan di atas, perusaha- an  penerbangan  sebagai  pengangkut  dibebani kewajiban  membayar  ganti  kerugian  kepada pihak yang menderita kerugian dalam peng- angkutan udara, pada umumnya ahli waris kor- ban tidak keberatan/menerima jumlah ganti kerugian yang diberikan pengangkut dengan
13 Ahmad  Sudiro, Ganti  Kerugian  Dalam  Kecelakaan Pesawat  Udara:  Studi  Perbandingan  Amerika  Serikat  - Indonesia , (Jakarta: PSHE-UI, 2011), hal. 211.
angkutan  udara,  dengan  menerapkan  prinsip tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability )  terha- dap  penumpang  pesawat  yang  meninggal  du- nia  atau  cacat/  luka-luka,  dan  penerapan  prin- sip  praduga  bertanggung  jawab  ( presumption of  liability )  terhadap  keterlambatan.  Masing- masing prinsip tanggung jawab itu dikombina- sikan dengan prinsip pembatasan tanggung ja-
wab  ( limitation  of  liability )  dan  prinsip  tang- gung jawab flat rate . Pihak yang menderita ke- rugian  tersebut  harus  mengajukan  klaim  ganti kerugian  kepada  komisi  klaim  dan  asuransi  di perusahaan  penerbangan  sebagai  pengangkut yang bertanggung jawab atas kerugian penum- pang pesawat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrasyid Priyatna, Masa Depan Penerbangan Komersial di Indonesia (Bandung: Binacipta, 1987).
Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, & Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
Martono H. K., Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa (Bandung: Alumni, 1997). , dan Ahmad Sudiro, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2009 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
, Aspek Hukum Tranportasi Udara Jamaah Haji Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
Saefullah Wiradipradja E., Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional (Jogjakarta: Liberty, 1999).
Shawcross C.N. and K.M. Beamont, Air Law , 3 rd Edition, (London: Butterworth, 1987). Sudiro, Ahmad, Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Pesawat Udara: Studi Perbandingan Amerika Serikat - Indonesia (Jakarta: PSHE-UI, 2011).
,  “ Nilai  Keadilan  pada  Hubungan  Pelaku  Usaha  dan  Konsumen  Dalam  Hukum  Trans- portasi Udara Niaga” , dalam Hukum dan Keadilan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
Suherman  E., Tanggung  Jawab  Pengangkut  Dalam  Hukum  Udara  Indonesia (Bandung:  Eresco, 1982).
, Masalah  Tanggung  Jawab  Pada  Charter  Pesawat  Udara  dan  Beberapa  Masalah  Lain Dalam Bidang Penerbangan (Bandung: Alumni, 1996).
, Analisa  dan  Evaluasi  Hukum  Tertulis  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Hukum  yang  Berke- naan  dengan  Penentuan  Jumlah  Ganti  Rugi  Dalam  Bidang  Pengangkutan  Udara (Jakarta: BPHN, 1992).
Suwardi, Penentuan Tanggung Jawab Pengangkut yang Terikat Dalam Kerjasama Pengangkutan Udara Internasional (Jakarta: BPHN, 1999).