INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9350-9365 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak dan Informasi Pengampunan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan  Wajib Pajak KPP Pratama Sidoarjo Selatan
Lasarus Ikung 1 ✉ , Ratih Dewi Titisari Haryana 2
Program Studi Akuntansi, STIE YAPAN Surabaya,Indonesia
Email: ratih@stieyapan.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pembangunan  nasional  terus  menerus  dilakukan  pemerintah  Indonesia  guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan keuangan Negara, yaitu dari pajak. Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  Kebijakan  Pengampunan  Pajak  dan  informasi Pengampunan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama  Sidoarjo  Selatan,  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  100  responden.  Teknik  analisis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah liniear berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pengajuan hipotesis, yaitu terdapat Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan tidak terdapat pengaruh informasi Pengampunan Pajak terhadap peningkatan Tingkat Kepatuhan WP.
Kata Kunci: Kebijakan Pengampunan Pajak, Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan

## Abstract
The Indonesian government continues to carry out national development in order to improve people's welfare. One source of state financial revenue is taxes. The purpose of this study was to determine the effect of tax amnesty policy and tax amnesty information on taxpayer compliance. This research is a type of quantitative descriptive research. The population of this study is individual taxpayers who are registered  at  KPP  Pratama  Sidoarjo  Selatan,  with  a  total  sample  of  100  respondents.  The  analysis technique used in this study is multiple linear. Based on the results of research and the submission of hypotheses, namely that there is an effect of tax amnesty policies on taxpayer compliance and there is no effect of tax amnesty information on increasing taxpayer compliance levels.
Keywords: Tax Amnesty Policy, Taxpayers, Compliance Level

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  terus  menerus  dilakukan  pemerintah  Indonesia  guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu  Pembangunan  nasional  merupakan kegiatan  yang  berlangsung  secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan  (Desmon  & Hairudin,  2020).  Sehingga  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah  harus memerhatikan  dana  atau  anggaran  agar  proses  pembangunan  nasional  dapat  berjalan dengan baik. Salah satu sumber penerimaan keuangan Negara, yaitu dari pajak (Fauziah et al., 2014). Dimana, pemerintah memberikan kepercayaannya kepada Direktorat Jenderal Pajak  (DJP)  atau  sering  disebut  Dirjen  Pajakyang  berhasil  mengalami  peningkatan pendapatan Negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun. Namun, hal ini tidak semudah seperti  apa  yang  dilihat.  Menurut  DJP  yang  dikutip  dari  Harian  Jawa  Pos,  3  Mei  2019 menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini DJP merasa kesulitan dalam mencapai target penerimaan pajak 2019 sebesar Rp. 1.193 triliun, serta penerimaan pajak pada tahun 2018 meleset dari target yang membuat pemerintah pusing karena menjadi penerimaan pajak terburuk sejak tahun 1990, yaitu hanya Rp 1.240 triliun dari target Rp 1.489 triliun.
Tingginya  penerimaan  pajak  dalam  suatu  negara  selayaknya  diimbangi  dengan tingginya tax  ratio/rasio  pajak.  Rasio  pajak  adalah  rasio  dari  jumlah  pajak  (yang dikumpulkan pada suatu masa) dibandingkan/dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (dimasa yang sama) suatu Negara. Rasio pajak dapat menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan  dalam  penerimaan  pajak  yang  meskipun  pada  kenyataannya  rasio  pajak Indonesia  relatif  masih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  beberapa  negara  di  Asia Tenggara, sehingga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.
Ada beberapa faktor penyebab rendahnya rasio pajak Indonesia. Salah satunya adalah faktor  efektifitas  pengumpulan  pajak  yang  dilatarbelakangi  oleh  kepatuhan  pajak. Kepatuhan  pajak  merupakan  kondisi  yang  menunjukkan  masyarakat  secara  sukarela ataupun terpaksa membayar kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu. Selain itu kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan   dengan   penerimaan pajak karena apabila kepatuhan  dari  wajib    pajak    meningkat  maka  secara  tidak  langsung  juga  akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014). Menurut Priyantini (2008) faktor  penting  dalam  melaksanakan  sistem  perpajakan  baru  adalah  kesadaran  dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Serta, didukung oleh pernyataan Nugraheni (2018) bahwa banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban  dan  menjadi  momok  bagi  mereka  sehingga  enggan  membayar  pajak  atau cenderung melakukan penghindaran pajak (tax evasion). Seorang wajib pajak dapat dilihat kepatuhannya dari  pendaftaran dirinya, penyetoran kembali surat pemberitahuan pajak,
penghitungan  dan  pembayaran  pajak  terutang,  serta  kepatuhan  dalam  membayar tunggakan.  Jadi,  diperlukan  kepatuhan  wajib  pajak  secara  konsisten  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  sehingga  target  penerimaan  pajak  tercapai  dan  rasio  pajak terhadap  PDB  Indonesia  meningkat.  Apabila  wajib  pajak  melakukan  pembayaran  pajak yang  tepat  waktu  maka  wajib  pajak  bisa  di  katakan  wajib  pajak  yang  patuh (Kusumaningrum & Aeni, 2017).
Begitu juga yang dialami pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Sidoarjo Selatan, dalam table berikut, ditunjukan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang dua tahun terakhir juga mengalami penurunan.
Table 1. Data Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan
Tahun Target Penerimaan Pajak Realisasi  Penerimaan  Pajak (dalam miliar) Presentase (dalam miliar) 2017 n.a 491,1 - 2018 595,6 620,7 104% 2019 934,6 757,1 81% 2020 1.108,0 1.205,6 109% 2021 1.104,5 1.086,2 98%
Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Selatan, diolah
n.a. = data tidak tersedia
Berdasarkan tabel 1. diatas, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Sidoarjo Selatan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang selaras dengan peningkatan target penerimaan pajak yang diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II.  Namun,  pada  tahun  2018  dan  2020,  KPP  Pratama  Sidoarjo  Selatan  tidak  mampu memenuhi target penerimaan pajak yang telah diberikan.
Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terus dilakukan oleh Dirjen Pajak, salah  satunya  dengan  melaksanakan  reformasi  perpajakan  secara  konsisten  dan berkelanjutan. Dimana kebijakan perpajakan juga merupakan suatu bentuk dari reformasi perpajakan. Tujuan adanya reformasi perpajakan agar tercapainya tingkat kepatuhan pajak dan  kepercayaan  yang  tinggi  dari  masyarakat  wajib  pajak  (Mufidah,  2022).  Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan pertamanya pada tahun 1984 yaitu dengan merubah sistem  pemungutan  pajak  dari office  assessment  menjadi  self  assessment.  Official assesment  system  merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang pada aparat pajak atau fiskus untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, sedangkan self assesment system merupakan sistem pemungutan pajak  yang  memberikan  wewenang  pada  wajib  pajak  untuk  mendaftar,  menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri sesuai  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Dengan  reformasi
perpajakan  ini  diharapkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan  jumlah  penerimaan  pajak  dapat meningkat dari waktu ke waktu. Menurut (Nurlaela, 2013) menyatakan bahwa wajib pajak akan  memenuhi  kewajiban  dan  hak  perpajakan  mereka  jika  mereka  memahaminya sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari membayar pajak.
Pada  umumnya,  wajib  pajak  selalu  mengaitkan  program  kebijakan  Pengampunan Pajak  dengan  penghasilan,  namun  sebenarnya  program  ini  lebih  berkaitan  dengan “tambahan harta dan utang” serta Dirjen Pajak tidak diperkenan kan menanyakan asal usul harta wajib pajak yang diungkapnya. Dirjen Pajak sebagai pengemban amanah pemerintah dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  dan  informasi  mengenai  Pengampunan  Pajak kepada wajib pajak.
Program  pengampunan  pajak ini  merupakan  kesempatan  emas  untuk  pemerintah mengetahui  informasi-informasi  harta  dan  utang  wajib  pajak  yang  sebelumnya  belum pernah  diungkapkan.  Wajib  pajak  dipersilakan  mengungkapkan  harta  dan  utang  yang belum  dilaporkan  dalam  surat  pernyataan  selengkap-lengkapnya.  Pelaksanaan Pengampunan  Pajak  dilakukan  oleh  pemerintah  guna  menarik  dana  warga  negara Indonesia yang selama ini berada di luar negeri. Diharapkan dengan adanya Pengampunan Pajak, terdapat peningkatan subjek pajak dengan bertambahnya jumlah wajib pajak dan berpengaruh pada objek pajak yang ditandai dengan kembalinya dana-dana wajib pajak dari  luar  negeri.  Peningkatan  subjek  dan  objek  pajak  melalui  sikap  atau  kesadaran masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan harus ditunjang dengan informasi yang mendukung.
Kebijakan  Pengampunan  Pajak  adalah  terobosan  kebijakan  yang  membuat kemungkinan penyembunyian kekayaan di  luar wilayah Indonesia  semakin kecil, karena berbagai keuntungan yang akan didapatkan wajib pajak. Salah satunya yaitu penghapusan pajak tahun-tahun sebelumnya yang seharusnya terutang. Kebijakan Pengampunan Pajak pun tidak akan diberikan secara berkala. Total wajib pajak yang ikut Pengampunan Pajak tercatat mencapai 921.744 wajib pajak. Hal ini penting mengingat tujuan dari kebijakan Pengampunan Pajak adalah untuk mendorong wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi  patuh  di  masa  yang  akan  datang.  Sehingga,  wajib  pajak  diharapkan  dapat menyadari kewajibannya di masa yang akan datang pula.
Selain  kebijakan  Pengampunan  Pajak yang  diharapkan  dapat  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak juga  penting  (Khasanah  &  Y.,  2016). Menurut  (Sari  &  Fidiana,  2017)  pengetahuan  pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil  keputusan,  dan  untuk  menempuh  arah  atau  strategi  tertentu  sehubungan
dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajibannya  dibidang  perpajakan.  Pengetahuan  dan pemahaman tentang perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak akan memahami perpajakan kemudian menerapkan pengetahuannya untuk menjadi patuh dan membayar pajak.  Bila  wajib  pajak  benar-benar  mengetahui  dan  memahami  peraturan  perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih patuh dengan peraturan yang ada. Wajib pajak akan secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik  dan  benar  tanpa  ada  unsur  keterpaksaan  sama  sekali.  Sehingga,  wajib  pajak  akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku. Lalu, pelayanan Pengampunan Pajak menjadi ajang kegiatan berinteraksi langsung antara pegawai kantor pelayanan pajak dengan  wajib  pajak  yang  dapat  menyediakan  kepuasan  pelanggan  secara  optimal. Informasi  Pengampunan  Pajak yang  diberikan  oleh  pegawai  kantor  pelayanan  pajak diharapkan  dapat  menambah  pengetahuan  wajib  pajak  dan  menimbulkan  rasa  patuh terhadap kewajiban membayar pajak.
Faktor  terakhir  pada  Pengampunan  Pajak yang  dapat  mempengaruhi  tingkat kepatuhan wajib pajak adalah informasi mengenai Pengampunan Pajak yang didapatkan oleh wajib pajak itu sendiri. Informasi Pengampunan Pajak adalah pesan atau kumpulan pesan yang berhubungan dengan Pengampunan Pajak. Dengan adanya informasi yang baik  mengenai  Pengampunan  Pajak,  diharapkan  wajib  pajak  merasa  terbantu  oleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian  Pratami (2020). Menunjukkan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak terbukti  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  pelayanan Pengampunan Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan informasi Pengampunan Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, menurut hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan oleh Rorong, Lintje, danRuntu (2020) menghasilkan kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Rusli (2017) mengungkapkan bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar  dari  wajib  pajak  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  peningkatan  kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Dalam  penelitian  Rorong,  Lintje,  dan  Runtu  (2020)  menyatakan  bahwa  kebijakan Pengampunan Pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana apabila kebijakan Pengampunan Pajak ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan pula, begitupun sebaliknya. Adanya kebijakan Pengampunan Pajak sangatlah  penting  bagi wajib pajak untuk terhindar  dari  denda  dan sanksi akibat berbagai  perbuatan  kesalahan  perpajakan  di  masa  lalu,  baik  itu  disengaja  atau  tidak
disengaja.  Terlebih  kebijakan  Pengampunan  Pajak tidak  diberikan  secara  berkala  yang membuat wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya agar tidak merlakukan kesalah lagi di masa datang.
Informasi  Pengampunan  Pajak adalah  pesan  atau  kumpulan  pesan  yang berhubungan dengan Pengampunan Pajak yang didapatkan sendiri oleh wajib pajak secara langsung  dan  tidak  langsung.  Dengan  adanya  informasi  yang  baik  mengenai Pengampunan  Pajak,  diharapkan  wajib  pajak  merasa  terbantu  oleh  informasi  yang dibutuhkan  dengan  lengkap,  guna  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nanda Aricha Pratami, dkk (2020) menunjukkan bahwa hasil uji F informasi Pengampunan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil uji t informasi Pengampunan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak dan informasi Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan  landasan  teori,  kerangka  pikir  diatas,  maka  hipotesis  yang  akan  diuji dalam penelitian ini adalah :
- Hipotesis 1 (H1) :  Terdapat  Pengaruh  Kebijakan  Pengampunan  PajakTerhadap Tingkat Kepatuhan wajib pajak.
- Hipotesis 2 (H2) :  Terdapat  PengaruhInformasi  Pengampunan  Pajak  Terhadap Tingkat Kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  deskriptif meliputi  pengumpulan  data  untuk  diuji  hipotesis  atau  menjawab  pertanyaan  mengenai statusterakhir dari subjek penelitian (Mudrajad, 2016:12).

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel serta definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan Pengampunan Pajak (X1)
KebijakanPengampunan  Pajakadalah  kebijakan  penyelesaian  hutang  pajak  yang beredar dengan jumlah yang kurang dari hutang saat ini yang ditawarkan pemerintah satu kali.  Dengan  kata  lain,  pendekatan  ini  berarti  memungkinkan  wajib  pajak  untuk membayarhutang  pajak  yang  belum  dibayar  dalam  keadaan  yang  sesuai  tanpa menimbulkan biayaketerlambatan tambahan dan denda lainnya. Variabel ini diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Dhila (2018), yaitu:
1. Masyarakat berpatisipasi dalam program Pengampunan Pajak.
2. Kebijakan  Pengampunan  Pajak meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Kebijakan  Pengampunan  Pajak mendorong  kejujuran  wajib  pajak  dalam  pelaporan sukarela atas harta kekayaannya.
4. Kebijakan  Pengampunan  Pajak dapat  digunakan  sebagai  alat  transisi  menuju  sistem perpajakan yang baru.
5. Kebijakan Pengampunan Pajak dapat meningkatkan penerimaan negara.

## 2. Informasi Pengampunan Pajak (X4)
Informasi  perpajakan  merupakan  informasi  yang  diberikan  oleh  pihak  fiskus  atau petugas  pajak  dalam  bentuk  media  massa,  media  tulis,  media  cetak,  dll  pada  proses perpajakan.  Dengan  berbagai  macam  bentuk  media  yang  digunakan  DJP  dalam memberikan  informasi  pengampunan  pajak,  diharapkan  penyampaian  informasi  dapat diterima oleh seluruh wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Dalam penelitian ini informasi Pengampunan Pajak diukur dengan indikator yang diperkenalkan olehSasmito (2020), yaitu:
1. Ketersediaan informasi yangberkaitandenganperpajakan.
2. Kualitas informasi yang tersedia.
3. Akses informasiperpajakan yang mudah.
4. Pemanfaatan atas informasi perpajakan yang tersedia.

## 3. Tingkat Kepatuhan wajib pajak (Y)
Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalahtunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan. Dalam  arti lain  bahwakepatuhan perpajakan  merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuanperpajakan. Jadi,  wajib pajak patuh  adalah  wajib  pajak  yang  taat  dan  mematuhi  sertamelaksanakan  kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan (Ngadiman dan Huslin,  2018).  Dalam  penelitian  ini  kepatuhan  wajib  pajakdiukur  dengan  indikator  yang diperkenalkan oleh Wirenungan (2016), yaitu :
1. Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  SPT  untuk  semua  jenis  pajak  dalam  dua  tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak  pernah  dilakukan  pemeriksaan,  koreksi  pada  pemeriksaan  yang  terakhir  untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

## Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  kebijakan  Pengampunan  Pajak,  dan    informasi Pengampunan  Pajak.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  unit  analisis  adalah  para wajib  pajak orangpribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan sebanyak 6.507 orang.
Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability samplingdengan metode sampling insidental.  Sampling  insidentaladalah  teknik  penentuan  sampel  berdasarkan  kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui ini cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018 : 124). Peneliti akan berada di KPP Pratama Sidoarjo Selatan selama 5 hari pada jam operasional KPP tersebut dan menyebar kuisioner kepada responden yang ditemui  peneliti  saat  itu.  Namun,  sebelum  peneliti  memberikan  kuisioner,  peneliti  akan bertanya  dahulu  apakah  responden  merupakan  pelaku  wajib  pajak  orang  pribadi  dan pernah mengikuti program Pengampunan Pajak, serta terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Jika iya, peneliti akan memberikan kuisioner dan diisi oleh responden tersebut yang kemudian diberikan kembali ke peneliti.
Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan sampel :
n = N
1+N (e)²
(Sugiyono, 2018 : 87)
keterangan :
n  = Ukuran sampel/jumlah responden
N  = Ukuran populasi
e  = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolelir atau diinginkan, yaitu 10% atau 0,1
Populasiyang  terdapat  dalam  penelitian  ini  berjumlah  6.507orang,  maka  besarnya sampel pada penelitian ini adalah
n = 6507 1+6507 (0,1)²
= 98,486 (dibulatkan menjadi 100)
Jadi, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 100 orang.
Teknik Analisis
Teknik analisis yang  digunakan  dalam  penlitian ini adalah  liniear berganda.  Model analisis yang  digunakan  dalam menguji  hipotesis  yang telah dirumuskan adalah  regresi linear berganda sebagai berikut :
Y = a + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 +b 4 x 4 + e (Sugiyono, 2019)
Keterangan :
Y
= Tingkat Kepatuhan wajib pajak
a = konstanta
b 1 ,b 2, b 3 b 4 = koefisien regresi
X 1 = kebijakan Pengampunan Pajak X 2 = pengetahuan dan pemahaman perpajakan tentang Pengampunan Pajak X 3
= pelayanan Pengampunan Pajak X 4 = informasi Pengampunan Pajak
e
= kesalahan pengganggu (distrubance term) atau error, artinya nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
1. Regresi Linier Berganda
Pada  dasarnya,  analisis  regresi  digunakan  untuk  memperoleh  persamaan  regresi dengan cara memasukkan perubahan satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang  paling  kuat  hingga  yang  paling  lemah.  Tabel  dibawah  ini  digunakan  untuk menentukan persamaan regresi.
Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients B Std.
Erro
r Beta 1  ( Constant) 3,356 1,735 Kebijakan Pengampunan Pajak 0,325 0,098 0,330 Informasi Pengampunan Pajak 0,029 0,107 0,028 R 2 = 0,466 Adj. R 2 = 0,443
F hitung = 20,690 p value = 0,000  = 0,05
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil Penelitian, 2021
Berdasarkan tabel 2. diatas, diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Output didapatkan dari model persamaan regresi:
Y = a + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 Y ̂ = 3.356 + 0.325 X 1 + 0.029X 4 Keterangan :
Y  = Tingkat Kepatuhan WP
A  = Konstanta
β 1 = Koefisien regresi kebijakan Pengampunan Pajak
β 2 = Koefisien informasi Pengampunan Pajak
X 1 = Kebijakan Pengampunan Pajak
X 2 = Informasi Pengampunan Pajak
Hasil  persamaan  regresi  menghasilkan  nilai  konstanta  sebesar  3,356  yang  artinya kebijakan  Pengampunan  Pajak  (X 1 ),  dan  informasi  Pengampunan  Pajak  (X 2 )  dianggap konstan, maka Tingkat Kepatuhan WP sebesar 3,356.
Koefisien  regresi  variabel  kebijakan  Pengampunan  Pajak  (X 1 )  sebesar  0,325  artinya kebijakan Pengampunan Pajak mengalami kenaikan 32,5%. Maka, Tingkat Kepatuhan WP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,325 dengan asumsi variabel independen (X) lain nilainya tetap.
Koefisien regresi variabel informasi Pengampunan  Pajak (X 2 )  sebesar 0,029  artinya informasi Pengampunan Pajak mengalami kenaikan 2,9%. Maka, Tingkat Kepatuhan WP (Y) akan mengalami peningkatan 0,029 dengan asumsi variabel independen (X) lain nilainya tetap.
2. Uji Koefisien Determinasi (R
2 )
Untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen (kebijakan Pengampunan  Pajak,  dan    informasi  Pengampunan  Pajak)  secara  bersamaan  terhadap variabel  dependen  (kepatuhan  wajib  pajak).  Berdasarkan  tabel  4.14. model  summarydi bawah,  diperoleh  nilai Adjusted  R 2 sebesar  0,443.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kebijakan Pengampunan Pajak, Dan Informasi  Pengampunan  Pajak sebesar  44,3%.  Sedangkan  sisanya  sebesar  55,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error of the Estimate 1 .682 a 0,466 0,443 257,772
a. Predictors : (Constant), Informasi Pengampunan Pajak, Kebijakan Pengampunan Pajak, Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil Penelitian, 2021

## Hasil Uji Hipotesis
1. Hasil Uji F atau Kecocokan Model
Uji 11tatistic F bertujuan untuk mengetahui kesesuaianatau kecocokan model regresi linier berganda yang dihasilkan. Kriteria yang digunakan adalah apabila probabilitas > 0,05 maka Ho diterima sedangkan, jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.
Tabel 4.  Hasil Uji Statistik F Model Sum  of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 549,918 4 137,480 20,690 .000 b Residual 631,242 95 6,645 Total 1,181,160 99
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors : (Constant), Informasi Pengampunan Pajak, Kebijakan Pengampunan Pajak
Berdasarkan tabel 4. diatas, nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas ( p value) 0,05 (0,000 < 0,05), menunjukkan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak, dan  informasi Pengampunan Pajak sesuai dan dapat diterangkan dengan model regresi linier berganda.
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak, dan  informasi Pengampunan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP. Maka dapat disimpulkan,  dengan  diadakannya  kebijakan  Pengampunan  Pajak  serta  semakin  tinggi tingkat  dan    informasi  Pengampunan  Pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  Tingkat Kepatuhan WP.

## 2. Hasil Uji t
Uji  statistik  t  berguna  untuk  menguji  pengaruh  dari  masing-masing  variabel independen  (X)  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen  (Y)  yang  dapat  dilihat  dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 5., jika nilai probabilitas
t < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima, sedangkan jika nilai probabilitas t > 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak.Pada tabel 5. di bawah dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel independen. Empat variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai yang signifikan p value< 0,05.
Tabel 5. Hasil Uji Statistik t
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 ( Constant) 3,356 1,735 1,935 0,056 Kebijakan Pengampunan Pajak 0,325 0,098 0,330 3,325 0,001 Informasi Pengampunan Pajak 0,029 0,107 0,028 0,276 0,783
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

## Sumber : Hasil Penelitian, 2021
Pengujian kebijakan Pengampunan Pajak menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,001  yang  berarti  lebih  kecil  dari  0,05,  sehingga  diputuskan  untuk  menolak  H 0 dan menerima  H 1 .  Dengan  demikian,  disimpulkan  bahwa  kebijakan  Pengampunan  Pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  WP.  Hal  ini  berarti  semakin  baik Kebijakan Pengampunan Pajak maka cenderung dapat meningkatkan Tingkat Kepatuhan WP.
Pengujian informasi Pengampunan Pajak menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,783  yang  berarti  lebih  besar  dari  0,05,  sehingga  diputuskan  untuk  menerima  H 0 dan menolak  H 1 .  Dengan  demikian,  disimpulkan  bahwa  informasi  Pengampunan  Pajak tidakberpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP. Hal ini berarti tersedia atau tidak  tersedianya  Informasi  Pengampunan  Pajak tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap peningkatan Tingkat Kepatuhan WP.

## Pembahasan
Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WP
Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data, terjadi koefisien bernilai positif dan  signifikan  antara  kebijakan Pengampunan  Pajak  dengan  Tingkat  Kepatuhan  WP.
Sehingga, dapat dikatakan bahwa  kebijakan Pengampunan Pajak mempunyai pengaruh yang  signifikan  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  WP,  ini  berarti  semakin  baik  kebijakan Pengampunan Pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, maka akan meningkatkan Tingkat Kepatuhan WP. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rorong, Lintje, dan Runtu (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP.
Faktor kebijakan Pengampunan Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan Tingkat  Kepatuhan  WP  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Sidoarjo  Selatan.  Kebijakan Pengampunan  Pajak  dapat  meningkatkan  Tingkat  Kepatuhan  WP  dalam  melaksanakan kewajibannya  dan  mendorong  kejujuran  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  pelaporan sukarela atas harta kekayaannya, sehingga menambah data daftar harta kekayaan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
Kebijakan  Pengampunan  Pajak  juga  dapat  menjadi  alat  transisi  menuju  sistem perpajakan yang baru serta meningkatkan penerimaan negara, karena wajib pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak dituntut untuk menjadi lebih patuh, akibat daftar kekayaan yang telah dilaporkannya akan menjadi data penting negara bagi tiap wajib pajak yang bertransaksi. Disamping itu, untuk membangun kepatuhan wajib pajak pasca Pengampunan Pajak diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan (Ngadiman dan Huslin, 2018).
Pengaruh Informasi Pengampunan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WP
Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data, terjadi koefisien bernilai positif dan  tidak  signifikan  atau  nyata  antara  informasi  Pengampunan  Pajak dengan  Tingkat Kepatuhan  WP.  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  informasi  Pengampunan  Pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP meskipun bernilai positif,  ini  berarti  tersedia  atau  tidak  tersedianya  informasi  Pengampunan  Pajak  tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap peningkatan Tingkat Kepatuhan WP. Tingkat Kepatuhan WP tidak dipengaruhi signifikan atau secara nyata oleh ketersediaan informasi Pengampunan Pajak, kualitas informasi yang tersedia, akses informasi yang mudah, dan pemanfaatan informasi Pengampunan Pajak yang tersedia, meskipun bernilai positif.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengajuan  hipotesis,  maka  dapat  diambil kesimpulan  yaitu  semakin  baik  kebijakan  Pengampunan  Pajak  yang  diberlakukan  oleh pemerintah  Indonesia,  maka  Tingkat  Kepatuhan  WP  akan  semakin  meningkat.  Dengan demikian  H1  “Terdapat  Pengaruh  Kebijakan  Pengampunan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak” terbukti kebenarannya. Kemudian tersedia atau tidak tersedianya informasi
Pengampunan  Pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  atau  nyata  terhadap  peningkatan Tingkat Kepatuhan WP. Dengan demikian H4 “Terdapat PengaruhInformasi Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” tidak t erbukti kebenarannya.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  adapun  saran  yang  peneliti  berikan  berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :
Bagi Kantor Pelayanan  Pajak, a)  Lebih  meningkatkan cara-cara untuk menyebarkan ilmu-ilmu perpajakan, misalnya dengan melalui sosialisasi, seminar, pelatihan, dan upaya- upaya lainnya untuk mewujudkan tingkat kepatuhan yang diharapkan. b) Mempermudah cara  pelaporan  pajak  dan  lebih  meningkatkan  penyuluhan  atau  pelatihan  mengenai akuntansi perpajakan
Bagi  Wajib  Pajak,  Seorang  wajib  pajak  sebaiknya  perlu  menyadari  dan  turut berkontribusi akan pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar dalam pembangunan  negara,  serta  memahami  informasi-informasi  dan  peraturan  perpajakan untuk dapat terus meningkatkan kepatuhan perpajakannya.
Bagi  Peneliti  Selanjutnya,  Menambahkan  variabel-variabel  lain  yang  berkaitan dengan Pengampunan Pajak yang dapat mempengaruhi Tingkat Kepatuhan WP, misalnya variabel sosialisasi Pengampunan Pajak, sanksi Pengampunan Pajak, persepsi wajib pajak orang  pribadi  pada  program  Pengampunan  Pajak,  dan  tarif  Pengampunan  Pajak  yang berlaku.  Sehingga  penelitian  ini  bisa  lebih  berkembang  dengan  variabel-variabel  yang berbeda.  Memperbanyak  jumlah  responden  dan  memperluas  ruang  lingkup  penelitian, agar memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). Target: Jurnal Manajemen Bisnis, 2(1), 47 – 55.
Dhila, N. U. (2018). Pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty , Pengetahuan Tax Amnesty , Dan Sanksi  Tax  Amnesty  Terhadap  Kemauan  Mengikuti  Program  Tax  Amnesty  Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Skripsi Oleh : Nama : Nisa Ulfa Dhila Fakultas Ekonomi Universitas.
Elisabeth  Nadia  Rorong,  Lintje  Kalangi,  T.  R.  (2017).  Pengaruh  Kebijakan  Tax  Amnesty,
Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. Jurnal Risiko, 5(2), 1935 – 1943.
Fauziah,  I.,  Husaini,  A.,  &  Shobaruddin,  M.  (2014).  Analisis  Kontribusi  Penerimaan  Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang).
Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 3(1).
Khasanah, S. N., & Y., A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun 2013. Jurnal Profita.
Kusumaningrum,  N.  A.,  &  Aeni,  I.  N.  (2017).  Pengaruh  tax  amnesty,  pengetahuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pati. Accounting Global Journal, 1(1), 209 – 224.
Mudrajad,  K.  (2013). Metode  Riset  untuk  Ekonomi  &  Bisnis  Edisi  4.  Jakarta:  Penerbit Erlangga.
Mufidah, I. F. (2022). Dilema Reformasi Perpajakan Pasca Terbit UU HPP terhadap PPN dan NPWP pada era Post-Pandemic. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis, 9(2), 319 – 327.
Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Padang). Jurnal Akuntansi, 2(1).
Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, & Eny Kustiyah. (2017). engaruh Kebijakan, Kesadaran, Pelayanan  Dan  Informasi  Tax  Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  KPP Pratama  Surakarta. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kewirausahaan,  17(2),  300 – 307. https://doi.org/10.1021/jp014572x
Ngadiman, & Huslin, D. (2015). engaruh Sunset Policy , Tax Amnesty , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan ). Jurnal Akuntansi, XIX(02), 225 – 241.
Nugraheni, A. D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  di  Kota  Magelang).  In Skripsi  Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang (Vol. 4).
Nurlaela, S. (2013). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, kesadaran, persepsi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Jurnal Paradigma, 11(02), 89 – 101.
Priyantini,  J.  (2008).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  dan  Biaya  Kepatuhan  Pajak  terhadap Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Badan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bandung  Utara. Skripsi  Sarjana  Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas Udayana, Skripsi Tidak Dipublikasikan.
Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, N(2), 175 – 187.
Rusli, R. H. P. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam  Memebayar  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang).
Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi (JIRA), 6(2).
Sasmito,  G.  G.  (2017). Pengaruh  tarif  pajak,  keadilan  sistem  perpajakan,  teknologi  dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak artikel ilmiah.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: CV Alfabeta. Wirenungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal EMBA, 1(3), 960 – 970. https://doi.org/ISSN 2303-1174
.