Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang Tambang Batu Bara  Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir)
Rustiana Rustiana77@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Pemanfaatan  sumber  daya  alam  dibidang  pertambangan    batubara  banyak  memberikan dampak  positif  dan  dampak  negatif.  Dampak  positif  yaitu  meningkatkan  perkembangan perekonomian  dan  sosial  baik  untuk  masyarakat  dalam  hal  penyerapan  tenaga  kerja  maupun pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  Daerah  kabupaten  Kota  Penghasil  dalam  hal Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampak  negatif meliputi rusaknya hutan  yang berada di  daerah  lingkar  tambang,  tercemarnya  laut,  terjangkitnya  penyakit  bagi  masyarakat  yang bermukim  di  daerah  lingkar  tambang,  bahkan  dampak  nyata  negative  terhadap  pertambangan yaitu  membuat  hilangnya  nyawa  seseorang  akibat  lubang  bekas  tambang,  Secara  hukum  kasus tanggung  jawab  terhadap  hilangnya  nyawa  orang  di  lubang  tambang  batubara pertanggungjawabannya bukan satu orang, tetapi ada beberapa pihak yang bertanggungjawab.
Objek  penelitian  adalah  PT.  Cahaya  Energi  Mandiri,  dan  Pihak  Pemerintah  dan kepolisian terkait dengan hilangya nyawa orang di lubang tambang atau di Wilayah Ijin  Usaha Pertambangan  (IUP)  PT.  Cahaya  Energi  Mandiri.  Maka  tujuan  tesis  ini  yang  pertama  adalah untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Tanggung  Jawab  Hukum  Terhadap  Hilangnya  Nyawa Orang  Di  Lubang  Tambang  Batubara  Ditinjau    Dari  Perspektif  Hukum  Pidana,  yang  kedua Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  unsur-unsur  tindak  pidana  dikaitkan  dengan  bidang pertambangan batubara.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif-empiris yaitu  Penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  dari berbagai unsur-unsur empiris.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa hilangnya nyawa orang lubang tambang telah memenuhi  unsur  –  unsur  dalam  ketentuan  hukum  pidana  ,  karena  hilangnya  nyawa  orang dilubang  tambang    telah  memenuhi  unsur  dalam  pasal  359  KUHP  dam  pasal  112  Undang  – undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Sedangkan  pertangungjawaban  hukum  pidana  dapat  dikenakan  kepada  pemegang  IUP  OP  dan Pemerintah  selaku  pihak  yang  bertanggungjawab  terhadap  pengawasan  lingkungan  hidup dengan  pemidaan  berupa  pidana  penjara  maupun  restitusi  atau  ganti  kerugian  terhadap  korban atau keluarganya oleh pelaku.

## Kata Kunci : Tanggung Jawab di lubang tambang

## ABSTRACK
The  use  of  natural  resources  in  coal  mining  has  many  positive  and  negative impacts.  The  positive  impact  is  increasing  economic  and  social  development  both  for the  community  in  terms  of  employment  and  the  government  of  the  Province  of  East Kalimantan and the Regency of the City of the Producer in terms  of Regional Original Revenue (ROR). Negative impacts include the destruction of forests in the area around the  mine,  contamination  of  the  sea,  disease  outbreaks  for  people  who  live  in  the  area around the mine, even the real  negative impact  on mining  that  makes the loss of  one's life due to ex-mining holes, legally the case of responsibility for loss of life the person in the coal mine pit is not one person responsible, but there are some responsible parties.
The  object  of  research  is  PT.  Cahaya  Energi  Mandiri,  and  the  Government  and the police related to the loss of life of people in mining pits or Mining Business License (IUP) of PT. Cahaya Energi Mandiri. So the purpose of this first thesis is to know and analyze  the  Legal  Responsibility  to  the  Loss  of  People  Life  at  the  Coal  Mine  Hole Judging  from  the  Perspective  of  Criminal  Law,  the  second  to  know  and  analyze  the elements of criminal acts associated with the field of coal mining.
The  research  method  used  is  the  normative-empirical  legal  research  method  that  is merging between the approach of normative law with the addition of various empirical element.
From  the  results  of  the  research  can  be  seen  that  the  loss  of  life  of  the  pit  hole people have met the elements in the provisions of criminal law, because the loss of the lives of  people perforated mine has met  the elements in  Article 359 KUHP and article 112  of  Law  Number  32  Year  2009  on  Protection  and  Environmental  Management. While  the  criminal  law  responsibility  can  be  imposed  on  the  holders  of  IUP  and  the Government  as  the  party  responsible  for  environmental  monitoring  by  punishment  in the form of imprisonment or restitution or compensation for the victim or his family by the perpetrator.
Keywords: Responsibility at the pit

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Di  dalam  Undang-undang  Dasar Tahun  1945,  Pasal  28  B  Ayat  (2) menyebutkan  “bahwa  setiap  anak  berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan dari  kekerasan    dan diskriminasi”.  Intinya hak anak dilindungi oleh Negara.
Hak dasar anak yakni hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang  semakin    terancam  oleh pengerusakan    lingkungan  akibat  dari  pada pertambangan  dengan  metode  tambang terbuka  ( Open  Pit/surface  Mining )  yang dilakukan  tanpa  mengindahkan  peraturan yang berlaku yang telah menjadikan
banyaknya  lahan  terbuka  dan  berlubang seperti  yang  dapat  dilihat  di  Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemanfaatan  sumber  daya  alam dibidang  pertambangan    batubara  banyak memberikan  dampak  positif  dan  dampak negatif. Dampak positif yaitu meningkatkan perkembangan  perekonomian  dan  sosial baik untuk masyarakat dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Daerah  kabupaten  Kota  Penghasil  dalam hal Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dampak  negatif  meliputi  rusaknya hutan  yang  berada  di  daerah  lingkar
No Pe rus ahaan Korban Lokas i Waktu
Ke jadian 1 PT. Kitadin Muh. Fariqi (14) Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Sebrang 26 Januari 2012
3 PT. Muliana Jaya Budi Maulana (11) Kelurahan Jawa RT.4 Kecamatan Sangasanga Agustus 2013
4
PT. Multi Harapan Utama
(MHU) Mulyadi (15) RT.3, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong
16
Desember 2015 5 KSU Wijaya Kusuma Dewi Ratna (9) Desa Sumber Sari Kec. Sebulu
30
Desember 2015 2 PT. Bara
Sigi Mining (BSM)
Sanofa M Rian (14) Desa Sebulu Modern, RT
14 (Jalan Poros tenggarong Sebulu), Kecamatan Sebulu 05 Agustus 2015 6 PT. Bukit Baiduri Energi Noval Fajar Slamat Riyadi (15) Desa Bukit Raya RT.19 Kec. Tenggarong Sebrang 23 Maret 2016 7 PT. Bukit Baiduri Diky Aditya (15) Desa Bukit Raya RT.19 23 Maret 2016
8 PT. Kitadin Tidak Teridenti fikasi Tenggarong
Sebrang, Kutai Kertanegar a 2011
9 PT. Insani Bara
Perkasa Wilson
(17) KM.9, RT 18, Desa Purwajaya, Kec.Loa janan 15 Mei 2016
10 PT. Hymco Coal Miftahul Janah (10) Sungai Kerbau Kec. Sambutan 13 Juli 2011 11 PT. Hymco Coal Junaidi
(13) Sungai Kerbau Kec.
Sambutan 13 Juli 2011 12 PT. Hymco Coal Ramadha ni Sungai Kerbau Kec.
Sambutan 13 Juli 2011 13 PT. Panca
Prima Mining Dede Rahmad (Eza) (6) Sambutan Idaman Permai Pelita 2 24 Desember 2011
14
PT. Panca Prima
Mining/PD
PAU
Emaliya Raya Dinata (Ema) (6) Sambutan Idaman Permai Pelita 2
Samarinda
24 Desember 2011 15 PT. Insani Bara Perkasa Maulana Mahendr a (11) Blok B RT.20 Simpang Pasir Palaran 25
Desember 2012 16 Tak Teridentifika si M. Shendy (8) Sambutan Pelita 4, Handil Kopi, Blok L No.4 14 Maret 2013 17 PT. Energi Cahaya Industritama Nadia Zaskia Putri (10) Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran 8-Apr-14
18 PT. Graha Benua Etam M.Raiha n Saputra (10) Sempaja Samarinda 22 Desember 2014 tambang, tercemarnya laut,
terjangkitnya  penyakit  bagi  masyarakat yang  bermukim  di  daerah  lingkar  tambang, dan  konflik  antara  masyarakat  lingkar tambang  dengan  perusahaan  tambang. 1
Bahkan  juga  mengancam  keberlangsungan hidup anak – anak lingkar tambang  seperti insiden  yang  terjadi  di  wilayah  IUP  OP Batubara  PT.  Cahaya  Energi  Mandiri (CEM)  pada  tanggal  25  mei  2015    yang mengorbankan  seorang  anak  bernama  Ardi bin hasyim yang berusia 11 (sebelas)  tahun yang memiliki kebutuhan khusus, Ia terjatuh  dan  tenggelam  di  dalam  lubang tambang atau eks galian tambang PT. CEM yang  terletak  di  kelurahan  sambutan kecamatan  samarinda  ilir  Kota  Samarinda. Berdasarkan  Data  Dari  Komnasham  Dan Jatam  Daftar  Korban  Lubang  Tambang
Batubara kalimantan Timur: 2
Dapat diuraikan sebagai berikut :
Daftar Korban Lubang Tambang Batubara Kalimantan Timur. Tabel : I
1 Salim  HS,  2005, Hukum  Pertambangan  di Indonesia , Raja Grafindo Persada ; Jakarta, hlm 5-6.
2 Database  Jatam  Kalimantan  Timur  2011- 2016.
Sumber : Data base Jatam  Kaltim tahun 2015
Meskipun  telah  banyak  menelan korban anak-anak tenggelam  di  lubang eks tambang  batubara  yang  sampai  juni berjumlah  25  (dua  puluh  lima)  orang sebagaimana  data  tersebut  diatas,  namun dalam kenyataannya setiap peristiwa tenggelamnya anak dilubang tambang tidak pernah sekalipun terselesaikan secara tuntas pada jalur hukumnya. Lemahnya pembelaan  dan  penuntasan  kasus  demi kasus  yang  ada  berkaitan  dengan  lubang tambang  tersebut  dikarenakan  oleh  banyak pihak  yang  tidak  pernah  selesai  mulai  dari kepolisian,  pihak  perusahaan,  hingga  pada pemerintah kota, dan pemerintah pusat. Secara  hukum  kasus  tanggung  jawab terhadap  hilangnya  nyawa  orang  di  lubang tambang  batubara  pertanggungjawabannya bukan satu orang, tetapi ada beberapa pihak yang bertanggungjawab.

## B. Permasalahan
Berdasar  pada  latar  belakang  diatas maka  permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Apakah  Hilangnya  Nyawa  Orang  Di
Lubang  Tambang  Batubara  Memenuhi Unsur-unsur Tindak Pidana.(Studi kasus  PT.  Cahaya  Energi  Mandiri (CEM), Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir) ?
2. Bagaimana  Tanggung  jawab  Hukum terhadap  Hilangnya  Nyawa  Orang  Di Lubang  Tambang  Batubara  Ditinjau Dari  Perspektif  Hukum  Pidana.  (Studi kasus  PT.  Cahaya  Energi  Mandiri (CEM),Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir)?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah Untuk  mengetahui dan  menganalisis Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya  Nyawa  Orang  Di  Lubang Tambang Batubara Ditinjau Dari Perspektif  Hukum  Pidana,  dan  Untuk m e ngetahui  dan  menganalisa  unsur-unsur tindak  pidana  dikaitkan  dengan  bidang pertambangan batubara.
Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat baik  Secara  Teoritis  yaitu  Penelitian  ini  di harapkan memberikan pemahaman terhadap perkembangan hukum di Indonesia,  khususnya  mengenai  Tanggung Jawab  Hukum  Terhadap  Hilangnya  Nyawa Orang  Di  Lubang  Tambang  Batubara Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  pidana, dan Penelitian ini diharapkan dapat menambah  bahan  wawasan  ilmu  hukum dalam  perkembangan  hukum  pidana  di Indonesia
khususnya dibidang pertambangan batubara.
Secara  Praktis  Penelitian  ini  di harapkan  dapat  memberikan  pengetahuan untuk  penegakan  hukum  dalam  bidang pertambangan  batubara,  dan  Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  solusi  bagi penegak  hukum  terkait  dengan  masalah pertanggungjawaban  pidana. 19 PT. Cahaya Energi Mandiri Ardi Bin Hasyim (11) Sambutan Samarinda 23 Mei 2015 20 PT. Lanna Harita M. Yusuf Subhan (11) Sungai Siring Samarinda 24 Agustus 2015 21 PT. Transisi Energi Aprillia Wulanda ri (12) Lok Bahu Samarinda 18 Nopember 2015 22 CV. Atap Tri Utama Koko Dwi Handoko (16) Bantuas Palaran Samarinda 08 Desember 2015 23 CV. Panca Bara Sejahtera Kusmaya di (22) Samarinda Ulu 03 Mei 2016 24 PT. Insani Bara Perkasa M. Arham (5) Palaran, Samarinda 06 Mei 2016 25 PT. Bumi Energi Kaltim Agus Irawan (20) Buluminung, Penajam Paser Utara 12 Februari 2016

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan penulis  adalah  Penelitian  Hukum  normatif- empiris yaitu 3
Penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan  dari  berbagai  unsur-unsur empiris.
Penelitian  Hukum  Normatif  atau penelitian doktinal yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen, penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan  yang  tertulis  atau  bahan  hukum yang  lain.  Penelitian  Hukum  empiris penelitian  lapangan  berupa  Pendekatan kasus,  Pendekatan  Perundang-undangan, wawancara,  dan  studi-studi  empiris  untuk menemukan  teori-teori  mengenai  proses terjadinya  dan  mengenai  proses  bekerjanya hukum didalam masyarakat. 4
Jenis penelitian ini  dilakukan dengan mengadakan
penelitian langsung dilapangan dengan tujuan untuk
mengumpulkan  data  yang  objektif  yang disebut dengan data primer.Metode penelitian    dalam  penelitian  ini  diharapkan mampu  memahami  dan  mengkaji  tentang Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya  Nyawa  Orang  Di  lubang Tambang Batubara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.
Sumber  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  hukum  ini  bersumber  dari  data primer dan sekunder.
a. Data  primer  adalah  kata  -  kata  dan tindakan  orang  yang  diamati  atau diwawancarai.  Pencatatan  sumber  data utama melalui pengamatan atau observasi  dan  wawancara  merupakan hasil  usaha  gabungan  dari  kegiatan melihat,  mendengar,  dan  bertanya  yang dilakukan  secara  sadar,  terarah,  dan senantiasa  bertujuan  untuk  memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu terkait dengan Tanggung  Jawab  Hukum  Terhadap
3 Suratman  dan  Philip,  2012, Metode
Penelitian Hukum ,  Alfabeta;  Malang, hlm.51-53.
4 Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian  Hukum , Raja  Grafindo  Persada;  Jakarta, hlm. 43.
Hilangnya  Nyawa  Orang  Di  Lubang Tambang  Batubara  Ditinjau    Dari Perspekti  Hukum  Pidana.  (Studi  Kasus PT.  Cahaya  Energi  Mandiri  (CEM), Kelurahan sambutan kecamatan
samarinda ilir )
b. Data  sekunder  yang  berfungsi  sebagai pelengkap  atau  pendukung  data  primer. Data  ini  bersumber  dari  literatur  yaitu peraturan perundang-Undangan,
Dokumen  resmi  yang  berhubungan dengan    Tanggung  Jawab  Hukum Terhadap  Hilangnya  Nyawa  Orang  Di Lubang  Tambang  Batubara  Di  Tinjau Dari  Perspekti  Hukum  Pidana.(Studi Kasus  PT.  Cahaya  Energi  Mandiri (CEM), Kelurahan Sambutan kecamatan samarinda Ilir).
Metode pengumpulan data
merupakan  salah  satu  faktor  yang  paling penting  dalam  menentukan  berhasil  atau tidaknya  suatu  penelitian.  Jadi  metode penelitian ini harus diperhatikan kesesuaiannya  dengan  jenis  data,  jika  tidak sesuai  maka  akan  mengakibatkan  masalah yang  diteliti  tidak  dapat  diungkap  dengan baik.  Kualitas  suatu  hasil  penelitian  sangat dipengaruhi  oleh  kualitas  dari  metode pengumpulan  data  serta  instrument  yang digunakan dalam melakukan penelitian oleh karenanya  untuk  memperoleh  data  yang diinginkan,  maka  dalam  pengumpulannya untuk  memperoleh  data  primer  dan  data sekunder adalah sebagai berikut:
a. Data Primer Wawancara Kepada narasumber dengan  cara  melaksanakan  tanya  jawab dengan responden guna mendapatkan keterangan  secara  langsung  kepada  pihak masyarakat,    perusahaan  dan  pihak  terkait. Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini  adalah  dengan  menggunakan Interview guide (panduan  wawancara). 5 Teknik  ini digunakan  untuk  memperoleh  data  dari informasi-informasi yang mempunyai relevansi  dengan  masalah  yang  diangkat dalam penelitian ini.
5 Soerjono  soekanto,  2012, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press;  Jakarta, hlm. 8.
b. Data Sekunder
1) Studi kepustakaan (bilbliography
study) yaitu  dengan  menggunakan Perundang  -  undangan  dan  buku-buku yang  terkait  dengaan  masalah  yang akan  diteliti  dalam  penelitian  ini,  dan melakukan  pengumpulan  data  melalui perundang  -  undangan  yang  terkait dengan  masalah  yang  diteliti  juga melalui  internet,  majalah  dan  melalui kamus  bahasa,      dan  kamus  –  kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan  yang  akan  diteliti  dalam penelitian ini.
2) Studi  dokumentasi (document  study)
adalah  dengan  mengkaji  berbagai dokumen-dokumen  resmi  pemerintah yang berupa peraturan-peraturan Bupati  dan  arsip-arsip  yang  dapat menunjang  penelitian  ,  tentunya  yang berhubungan  dengan  permasalahan dalam  penelitian  ini  serta  terkait dengan  Tanggung  Jawab  Hukum Terhadap  Hilangnya  Nyawa  Orang  Di Lubang  Tambang  Batubara  Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.
Analisis  data  dalam  Penelitian  ini dengan  cara  data  yang  diperoleh  selama penelitian  ini  akan dianalisis  secara kualitatif.Penyusunan  data  melalui  tahapan Kualitatif,  yaitu,  pertama,  menemukan makna  dan konsep  -  konsep yang terkandung  dalam  bahan  Hukum.  Kedua mengelompokan  konsep-konsep    yang sejenis atau berkaitan (kategorisasi). Ketiga Menemukan  hubungan  diantara  kategori- kategori dalam penelitian. Keempat hubungan  diantara  kategori  akan  dianalisis menurut aspek Tanggung Jawab,
Kemampuan  Bertanggung  Jawab  Dalam hukum  Pidana,  Penanggung  jawab  Subjek hukum.

## HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN Hilangnya  Nyawa  Orang  Di  lubang Tambang batubara (Studi kasus PT.Cahaya Energi Mandiri), Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Ilir.
Berdasarkan wawancara pada tanggal 09  Februari  2017  dengan  kanit  Reskrim Bapak Purwanto dan Aiptu Bambang Riono bahwa  memang  benar  ada  kasus anak  yang jatuh  dan  meninggal  di  lubang  tambang batubara  areal  kosesi  PT.  Cahaya  Energi mandiri  dengan  identitas  korban  yang meninggal  sebagai  berikut:    Nama  :  Ardi, Umur  :  13  (Tiga  belas  tahun),  Suku: Makasar/Indonesia, Kejadian: 25 Mei 2017, Nama  Ayah:  Hasbullah  binti  Syamsudin, Nama  ibu:  Nuraini  Binti  Talangka,  Nama KTT: F.Eka Wijayanti Binti Hery Susanto.
Sebelum  terjadi  insiden  hilangnya nyawa orang di lubang tambang, korban ini sering  masuk  keareal  tambang  kemudian KTT mengantarkan korban keluar tambang. Hal ini terjadi berulang kali, sampai dengan ditemukannya  korban  ini  mengapung  di lubang tambang yang berisi air.
Pihak  kepolisian  langsung  ketempat kejadian  perkara  (TKP)  dan  memeriksa mulai  dari  karyawan  sampai  dengan menejer  PT.  Cahaya  Energi  Mandiri. Kendala  yang  dihadapi  kepolisian  adalah bahwa  orang  tua  tidak  mau  kalau  anaknya divisum.  Hingga  saat  ini  kasus  hilangnya nyawa  orang  dilubang  tambang  studi  kasus di PT. Cahaya energi Mandiri  masih  dalam proses penyidikan.
A. Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang Tambang Batubara memenuhi  Unsur-Unsur  Hukum Pidana. 1). Pertangung jawaban Pidana terhadap Pemegang IUP .
Untuk  mengetahui  hilangnya  nyawa orang di lubang tambang batubara milik PT. Cahaya  Energi  Mandiri,  maka  rumusan ketentuan  pidana  yang  relevan  adalah  yang berkaitan  dengan  peraturan  perundang- undangan mengenai hilangnya nyawa orang lain.  Meskipun  permasalahan  yang  timbul atas  Hilangnya  Nyawa  Orang  Di  Lubang Tambang  Batubara,  pada  dasarnya  dapat ditinjau  dari  berbagai  aspek,  termasuk aspek administrasi, perdata maupun pidana. Jika dilihat dari hilangnya nyawa orang lain di  lubang  tambang  PT.  Cahaya  Energi Mandiri  (CEM),  maka  aspek  korporasi sebagai  subjek  hukum  yang  menguasai  dan bertangungjawab  atas  Tempat  Kejadian Perkara  atau  tempat  ditemukannya  Korban
serta  orang  tua  korban    sebagai  subyek hukum.
Terdapat  celah  untuk  diberikan sanksi  pidana  kejahatan  terhadap  nyawa yang  dilakukan  tidak  dengan  sengaja (culpose  misjdrijven) yang  dimuat  dalam XXI khususnya Pasal 359 KUHP salah satu unsurnya adalah barang siapa yang ditujukan pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada  pelaku/subyek  tindak  pidana,  yaitu orang  dan  korporasi,  yaitu  orang  pribadi (naturlijke  persoon) dan  korporasi  sebagai badan hukum (recht persoon). Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo  Subyek  hukum (subjectum juris) adalah  segala  sesuatu  yang  dapat memperoleh,  mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari    orang (natuurlijkepersoon) badan hukum (rechtspersoon). Untuk  itu  yang dimaksud  dalam  unsur  barang  siapa  dapat berupa perorangan maupun badan hukum.Terkait Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang Tambang Batubara, pada penelitian penulis, diperoleh data sebegai berikut:
Pada  tangggal  25  mei  2015,  di temukan seorang anak yang tewas di lubang tambang  yang  di  penuhi  dengan  kubangan air oleh warga setempat, pada saat kejadian menurut  orang  tua  korban    Nuraini  Binti Talangka sebelumnya korban sempat menghilang selama 3 (Tiga) hari  kemudian tiba-tiba  mendapat  kabar  bahwa  telah ditemukan seorang anak di lubang tambang yang  telah  mengapung,  adapun  lubang tambang  tempat  di  temukannya  korban berdasarkan  keterangan  dari  orang  tua korban  dan  pihak  Jaringan  Advokasi Tambang  adalah  termasuk  dalam  wilayah konsesi  IUP  Operasi  Produksi  PT.  C.E.M yang  sebelumnya  juga  tidak  terdapat rambu-rambu peringatan keselamatan.
Terkait  permasalahan  ini  hingga sampai  dengan  saat  ini  belum  ada  yang ditetapkan siapa tersangka atas peristiwa/kejadian ini dan menurut informasi  pada  saat  wawancara  secara langsung antara penulis dengan pihak Kanit Polsek Samarinda Ilir bapak Ipda Purwanto, mengatakan  bahwa  perkara    ini  hingga sampai  dengan  sekarang  masih  dalam  lidik atau penyelidikan pihak Kepolisian.
Bahwa  dari  hasil  penelitian  penulis terdapat  fakta  adanya  hilangnya  nyawa orang  di  lubang  tambang,  maka  tentunya permasalahan  dalam  kasus  tersebut  dapat dilakukan penyelidikan  maupun penyidikan terkait  dugaan  tindak  pidana  terhadap hilangnya  nyawa  orang.  Jika  dilihat  dari peristiwa  hilangnya  nyawa  orang  tersebut yang ditemukan dilubang tambang, pengkajian  mengenai  petanggungjawaban pidananya baik terhadap PT. Cahaya Energi Mandiri  (C.E.M)  selaku  pemegang  IUP dan  orang  tua  maupun  pihak  yang bertanggung  jawab  dalam  pengawasan pengelolaan lingkungan hidup atau pemerintah , maka  dugaan  atas  peristiwa tersebut adalah Pasal 359 KUHP menyatakan, Barangsiapa
karena kelalaiannya  menyebabkan  matinya  orang dihukum  penjara  selama-lamanya  lima tahun  atau  kurungan  selama-lamanya  satu tahun.  Dengan  demikian  Unsur  –unsur  dari rumusan pasal 359 KHUP tersebut adalah: 6 1. Adanya unsur kelalaian (culpa)
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya kematian orang lain
4. Adanya  hubungan  kausal  antara  wujud perbuatan  dengan  kematian  orang  lain itu.
Dalam  hukum  pidana,  kelalaian, kesalahan,  kurang  hati-hati,  atau  kealpaan disebut  dengan culpa. Dalam M.v.T (Memorie  van  Toelichting) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:
a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
b. Kekurangan  pengetahuan  (ilmu)  yang diperlukan.
c. Kekurangan kebijaksanaan ( beleid ) yang diperlukan.
Kelalaian sendiri di artikan menurut Wirjono Prodjodikoro,
berpendapat  bahwa  arti culpa adalah kesalahan  pada  umumnya,  tetapi  dalam ilmu  pengetahuan  hukum  mempunyai  arti teknis,  yaitu  suatu  macam  kesalahan  si
6 Adam Chazawi, 2004, Kejahatan Terhadap Tubuh  Dan  Nyawa ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada; Jakarta, hlm. 125.
pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  seberat seperti  kesengajaan,  yaitu  kurang  berhati- hati  sehingga  akibat  yang  tidak  disengaja terjadi. 7 Jan Remmelink pernah mengatakan bahwa  pada  intinya, culpa mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink , ihwal culpa di sini jelas  merujuk  pada  kemampuan  psikis seseorang  dan  karena  itu  dapat  dikatakan bahwa culpa berarti  tidak  atau  kurang menduga  secara  nyata  (terlebih  dahulu kemungkinan  munculnya)  akibat  fatal  dari tindakan  orang  tersebut  –  padahal  itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. 8 Hal  serupa  juga  dikatakan  oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu bahwa menurut  para  penulis  Belanda,  yang dimaksudkan  dengan culpa dalam  pasal- pasal  KUHP  adalah  kesalahan  yang  agak berat.  Istilah  yang  mereka  pergunakan adalah grove  schuld (kesalahan  besar). Meskipun  ukuran grove  schuld ini  belum tegas  seperti  kesengajaan,  namun  dengan istilah grove  schuld ini  sudah  ada  sekedar ancar-ancar  bahwa  tidak  masuk  culpa apabila  seorang  pelaku  tidak  perlu  sangat berhati-hati  untuk  bebas  dari  hukuman. Lebih  lanjut,  dikatakan  bahwa  untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak  dalam  keadaan  yang in  concreto terjadi.  Jadi,  tidaklah  dipergunakan  sebagai ukuran  seorang  yang  selalu  sangat  berhati- hati,  dan  juga  tidak  seorang  yang  selalu serampangan  dalam  tindak  tanduknya. 9 Dalam kaitannya dengan peristiwa hilangnya  nyawa  orang    di  dalam  lubang tambang  yang  berisi  genangan  air  di wilayah  Konsesi  IUP  PT.  CEM  karena pihak  perusahaan  tidak  menutup  bekas galian  yang  menjadi  lubang,  maka  hal  ini dapat dikatakan sebagai perbuatan kelalaian /  Kealpaan  akibat,  karena  pemegang  IUP telah berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis.
7 Wirjono  Prodjodikoro,  2003, Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia ,    PT  Refika  Aditama; Jakarta, hlm. 72.
8 Jan  Remmelink,  2003, Hukum  Pidana ,  PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, hlm. 177
9 Wirjono Prodjodikoro , Op.cit, hal. 73
Sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat)  yang  melawan  hukum,    dalam  hal ini  kegiatan  pertambangan  harus  dilakukan secara  benar  dan  terarah  oleh  perusahaan pertambangan  sebagaimana  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  sesuai  pasal  96  huruf  b  dan  c tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  adalah  melakukan  keselamatan operasi  pertambangan,  serta  reklamasi lahan dan hutan pasca pertambangan.
Kewajiban ini kemudian  juga telah diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  78 tahun  2010  tentang  Reklamasi  dan  Pasca Tambang pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi  wajib  melaksanakan  reklamasi, dan  pasal  2  ayat  2  yang  menyebutkan bahwa  IUP  Operasi  Produksi  dan  IUPK Operasi  Produksi  wajib  melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.Yang kemudian  dalam  jangka  waktu  30  hari harus  menutup  areal  tambang  yang  tidak beroperasi atau melakukan sistem pertambangan dengan
metode backfilling sebagaimana  Peraturan Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  12  Tahun 2013  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batu Bara dalam Wilayah Kota Samarinda.
Pada  Pasal  34  disebutkan,  ''Dalam rangka  memberi  jaminan  keselamatan  dan kelestarian lingkungan, serta upaya menekan  korban  nyawa  manusia,  maka sistem pertambangan dengan metode backfilling (sistem buka tutup) wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP/ IUPK dan IPR.  Dalam melakukan aktivitas pertambangan perusahaan juga wajib memasang  rambu-rambu  dan  melakukan pengawasan  secara  ketat  terhadap  wilayah operasi pertambangan sebagai upaya pemenuhan  terhadap  ketentuan  pasal  96 huruf  b  Undang-Undang  Nomor.  4  tahun 2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  yakni  kewajiban melakukan keselamatan operasi pertambangan.
Dalam  teori  ajaran  sifat  melawan hukum,    melawan  hukum  diartikan  sebagai bertentangan  dengan  hukum,  bukan  saja terkait  dengan  hak  orang  lain  (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum  Perdata  atau  Hukum  Administrasi Negara,        seperti  yang  pernah  dikemukan Simons. Membiarkan lubang tambang tetap terbuka  tanpa  melakukan  penutupan  bekas galian  atau  tidak  melakukan  reklamasi  atau pasca  tambang  atau  tidak  melakukan metode-metode pertambangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan yang telah memberikan batasan-batasan teknis.
Pertambangan  yang  benar  dan terarah  adalah  suatu  kesalahan  yang tentunya dapat di mintakan
pertanggungjawaban pidananya karena didalam  ketentuan  pasal  4  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  13    Tahun  2016  tentang  tata  cara penangan  perkara  tindak  pidana  oleh korporasi.
Secara expressis  verbis telah menegaskan  korporasi  dapat  dimintakan pertanggungjawaban
pidana apabila terdapat keadaan-keadaan bahwasanya Korporasi  membiarkan  terjadinya  tindak pidana    atau  korporasi  tidak  melakukan langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk melakukan  pencegahan,  mencegah  dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan  demikian  apabila  perusahaan  yang tidak  melakukan  Penutupan  bekas  galian atau  tidak  melakukan  reklamasi  atau  pasca tambang  atau  tidak  melakukan  metode- metode  pertambangan  dan  membiarkan lubang  tambang  tetap  terbuka  tanpa melakukan  kegiatan  reklamasi  atau  pasca tambang dan  metode-metode pertambangan sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam undang-undang tentunya merupakan kesalahan karena tidak berbuat
sebagaimana  seharusnya.  Sehingga  unsur kelalaian  dalam  rumusan  pasal  359  KUHP yakni  Adanya  unsur  kelalaian (culpa) dan Adanya wujud perbuatan tertentu  telah  ada dan nyata.
Hilangnya  nyawa  orang  di  lubang tambang yang di temukan dilubang tambang  hingga  sampai  dengan  saat  ini masih  belum  ditemukan  adanya  visum  atau hasil  aoutopsi  yang  menujukkan  bahwa kematian  korban  sebagai  akibat  yang berkaitan  langusng  dari perbuatan kelalaian perusahaan. Sedangkan dalam teori conditio sine  qua  non atau  yang  juga  dikenal  teori mutlak  yang  menyatakan  bahwa  musabab adalah  setiap  syarat  yang  tidak  dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Dimana  teori  ini  juga  dikemukakan  oleh Von Buri , Ketua Mahkamah Agung Jerman yang  menyatakan  pendapatnya,  bahwa syarat (bedingung) Identik dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama (equivalent). 10 Dalam fakta yang terjadi telah terdapat dan ditemukan anak yang  mati  di dalam  lubang tambang,  untuk  itu    apabila  kematian korban  dikarenakan  perbuatan  pemegan IUP  yang  memiliki  kewajiban  untuk menutup  lubang  tambang  akan  tetapi  tidak berbuat  untuk  menutup  lubang  tambang tersebut    sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku sebagaimana hukum yang tertulis.
Unsur  Adanya  hubungan  kausal antara  wujud  perbuatan  dengan  kematian orang  lain  itu  harus  di  pertanggung jawabkan oleh pihak pemegang IUP karena adanya kesalahan  dari pemegang IUP yang tidak  melakukan  langkah-langkah  yang diperlukan  untuk  melakukan  pencegahan. Mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan hukum  yang  berlaku  guna  menghindari terjadinya tindak pidana.
2).    Pertanggung  jawababan  Pidana Terhadap Orang Tua. untuk menempatkan orang tua korban sebagai pelaku perbuatan yang turut bertanggung  jawab  pula  atas  kematian anaknya yang meninggal di lubang tambang PT. Cahaya Energi Mandiri  tentunya perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai kewajiban-kewajiban  orang  tua  korban terhadap tempat kejadian perkara dalam hal
10 JM Van Bemmele En W.F.C  Van Hattum, Op.Cit , hal. 173
ini  lubang  tambang  tempat  ditemukannya korban yang merupakan obyek peristiwa.
Dalam Undang – undang perlindungan anak, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b) Menumbuh  kembangkan  Anak  sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c) Mencegah  terjadinya  perkawinan  pada usia Anak; dan
d) Memberikan  pendidikan  karakter  dan penanaman  nilai  budi  pekerti  pada
Anak.
Kewajiban-kewajiban  tersebut,  telah secara  tegas  tertuang  didalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Akan  tetapi apa  yang  dimaksudkan  dalam  kewajiban- kewajiban tersebut tidaklah termasuk kewajiban  mengawasi  anak-anak  diwilayah atau  dalam    object  peristiwa  atau  ditempat kejadian perkara  (TKP).
Sebaliknya kewajiban-kewajiban pada  object  peristiwa  atau  di  tempat kejadian perkara adalah pemegang IUP/IUPK/IPR dan kewajiban pengawasannya oleh pemerintah, sebagaimana  yang    telah  ditetapkan melalui  Undang-Undang  Nomor  4  tahun 2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan
Batubara, Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup    Peraturan  Pemerintah  No.  78  tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang  dan    Peraturan  Daerah  Kota
Samarinda  Nomor  12  Tahun  2013  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara dalam Wilayah Kota Samarinda.
Sedangkan  menurut  asas Geen  straf zonder schuld , tiada pidana tanpa kesalahan, maka untuk dapat
mempertanggungjwabkan    suatu  perbuatan harus  ada  kesalahan  pada  diri  pelaku. Untuk  itu  orang  tua  korban tidak  dapat disangkakan  sebagai  pelaku  perbuatan pidana. Karena kewajiban untuk melakukan keselamatan  operasi  pertambangan,  serta reklamasi lahan dan hutan pasca
pertambangan maupun memberikan jaminan keselamatan dan kelestarian lingkungan  serta  upaya  menekan  korban nyawa manusia  di tempat kejadian perkara (TKP)  adalah  kewajiban  mutlak  setiap pemegang  IUP/  IUPK  dan  IPR,  dan pengawasannya ada pada Pemerintah sesuai Dalam  pasal  71  Ayat  (1)  dan  pasal  72
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan uraian bahwa siapa saja  pejabat yang diberi wewenang atributif melakukan pengawasan yakni Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, wajib melakukan
pengawasan  terhadap  ketaatan  penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup. 3) Pertangungjawaban
Pidana

## Terhadap Pemerintah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  memperkenalkan  ancaman  hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat  bukti,  pemidanaan  bagi  pelanggaran
Pengelolaan
Lingkungan Hidup, keterpaduan  penegakan  hukum  pidana,  dan pengaturan  memperhatikan  azas ultimum remedium yang  mewajibkan  penerapan penegakan  hukum  pidana  sebagai  upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini  hanya  berlaku  bagi  tindak pidana formil tertentu. Menyangkut ultimum remedium Alvi Syahrin dalam buku “Beberapa Isu Hukum Lingkungan  Kepidanaan”  mengemukakan bahwa : Hukum pidana dipandang sebagai ultimum remedium artinya hukum  pidana  hendaknya  dipandang sebagai  upaya  yang  terakhir  dalam memperbaiki kelakukan manusia.
73
Perkataan  ultimum  remedium  ini pertama  sekali  dipergunakan  oleh  Menteri Kehakiman  Belanda  yaitu  Mr  Modderman dalam  menjawab  pertanyaan  Mr  Mackay seorang anggota parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya penjatuhan hukuman  bagi  seseorang  yang  telah melakukan suatu pelanggaran hukum.
Modderman menyatakan bahwa yang dapat dihukum itu pertama adalah pelanggaranhukum.  Ini  merupakan conditio
sine qua non (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran hukum, yang menurut
pengalaman  tidaklah  dapat  ditiadakan dengan cara lain.
Hukuman  itu  hendaknya  merupakan suatu  upaya  terakhir  ( ultimum  remedium ). Memang  terhadap  setiap  ancaman  pidana ada  keberatannya.  Setiap  orang  yang berpikir  sehat  akan  mengerti  hal  tersebut tanpa  penjelasan  lebih  lanjut.  Ini  tidak berarti  bahwa  ancaman  pidana  akan ditiadakan, tetapi harus mempertimbangkan keuntungan  dan  kerugian  ancaman  pidana benar-benar  menjadi  upaya  penyembuhan serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya  lebih  parah”. 11
Penentuan  kejahatan  lingkungan  hidup harus  dimulai  dari  penempatan  kejahatan lingkungan hidup di dalam undang-undang, yang lazim dikatakan sebagai Kriminalisasi. Sudarto  menyatakan  bahwa  mengenai masalah kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 12 a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan  tujuan  pembangunan nasional,  yaitu  mewujudkan  masyarakat adil  makmur  secara  merata  baik  materil dan  seprituil  berdasarkan  Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan  hukum  pidana  bertujuan untuk  menanggulangi  kejahatan  dan mengadakan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi keselamatan dan
pengayoman
masyarakat.
11 Alvi  Syahrin,  2009 Beberapa  Isu  Hukum Lingkungan Kepidanaan , Jakarta: PT. Sofmedia, hlm.
9
12 Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana , Bandung: Alumni, 1981, hlm. 44-47
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah  atau  ditanggulangi  dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan  yang  tidak  dikehendaki  yaitu perbuatan yang mendatangkan
kerugiaan  (materiil  dan  atau  spritual) atas warga masyarakat.
c. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan  daya  kerja  dari  badan- badan  penegak  hukum  yaitu  jangan sampai  ada  kelampauan  beban  tugas ( overbelasting )
Terkait  hilangnya  nyawa  orang  di lubang  tambang  batubara    diareal  konsesi PT.  Cahaya  Energi  Mandiri  ditinjau  dari Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  maka ketentuan  pidana  yang  relevan  untuk diterapkan  apabila  penerapan  penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil dan  guna  menghindari  serta  mencegah perbuatan  yang  mendatangkan  kerugiaan (materiil dan spritual) atas warga masyarakat  yang  lebih  besar    adalah ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup    yang  menyebutkan      “ Setiap  pejabat  berwenang  yang  dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap  ketaatan  penanggungjawab  usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan  dan  izin  lingkungan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  71  dan pasal  72,  yang  mengakibatkan  terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa manusia”.
Dengan  demikian  ketentuan  pasal 112  memiliki  unsur  –  unsur,  sebagai berikut:
1. Setiap pejabat berwenang
2. Dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan dan izin lingkungan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  71 dan  pasal  72,  yang  mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan.
3. Mengakibatkan  terjadinya  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
4. Mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Berdasarkan  pada  bunyi  Undang  – undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tersebut diatas, maka pertanggungjawaban  pidana    pada  pejabat pemerintahan  atau  pejabat  negara  yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan  maupun  penanggung  jawab. Dari  ketentuan  Undang-Undang  tersebut diatas,  maka      pelaku    perbuatan  dalam kasus  ini  adalah  Setiap  pejabat  berwenang yakni  orang  yang  menduduki  jabatan selaku  Menteri,  gubernur  atau  bupati  / walikota.
Dalam  pertanggungjawaban  pidana Indonesia  yang  menganut  asas  kesalahan (mens rea) yang  merupakan  gambaran dari asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan (Geen straf  zonder  schuld,  keine  strafe  ohne schuld) , dengan adanya asas tersebut maka untuk  mempidanakan  seseorang  maka kesalahan  harus  ada  pada  diri  pelaku  / perbuatan.  Dalam faka yang terjadi metode Kegiatan  penambangan  di  kota  Samarinda sebagaimana diketahui oleh pihak
Pemerintah kota Samarinda harus
menggunakan  metode backfilling (sistem buka  tutup) sebagaimana  Peraturan  Daerah Kota  Samarinda  Nomor  12  Tahun  2013 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu Bara dalam Wilayah Kota Samarinda.
Pada  Pasal  34  disebutkan,  ''Dalam rangka  memberi  jaminan  keselamatan  dan kelestarian lingkungan, serta upaya menekan  korban  nyawa  manusia,  maka sistem pertambangan dengan metode backfilling (sistem buka tutup) wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP/ IUPK dan IPR. Akan tetapi dalam faktanya di  tempat  kejadian  peristiwa    hilangnya nyawa  orang  di  lubang  tambang  batubara
dalam  penelitian  penulis  adalah  dilubang tambang  yang  tidak  di  lakukan  penutupan dan dibiarkan tetap terbuka, padahal sangat jelas di ketahui bahwa metode penambangan  di  kota  Samarinda  dengan metode buka tutup.
Sebagaimana  peraturan  daerah  dan merupakan kewenangan Walikota Samarinda untuk melakukan
pengawasannya    guna  memberikan  sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam  pasal  89  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda  Nomor  12  Tahun  2013  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara dalam Wilayah Kota Samarinda.
Ilmu hukum pidana, dikenal beberapa  pengertian melawan  hukum (wederrechtelijk) diantaranya menurut
Simons,  melawan  hukum  diartikan  sebagai bertentangan  dengan  hukum,  bukan  saja terkait  dengan      hak  orang  lain  (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum  Perdata  atau  Hukum  Administrasi Negara.
Menurut  Vos,  Moeljatno,  dan  Tim Pengkajian  Bidang  Hukum  Pidana  BPHN atau  BABINKUMNAS  dalam  Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan  dengan  hukum”  artinya, bertentangan  dengan  apa  yang  dibenarkan oleh  hukum  atau  anggapan  masyarakat, atau  yang  benar-benar  dirasakan  oleh masyarakat  sebagai  perbuatan  yang  tidak patut  dilakukan .  Menurut  Pompe  melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yakni : a. Melawan hukum secara formel diartikan  bertentangan  dengan  undang undang  apabila  suatu  perbuatan  telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya  dikatakan  telah  melawan hukum secara formel.
b. Melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak  ada  melawan  hukum  (materiel) maka  merupakan  dasar  pembenar Dalam  penjatuhan  pidana  harus  di pakai  hanya  melawan  hukum  formel, artinya  yang  bertentangan  dengan hukum  positif  yang  tertulis,  karena alasan  asas  nullum  delictum  noela poena  sina  praevia  lega  ponaly  yang
78
tercantum  di  dalam  Pasal  1  ayat  (1) KUHP. 13
Dengan demikian keadaan pembiaran lubang  tambang  tetap  terbuka    yang  tidak sesuai  dengan  metode  pertambangan  di Kota  Samarinda  sebagaimana  Peraturan Daerah  Kota  Samarinda,  maka  tentunya perbuatan  tersebut    merupakan  melawan hukum  yang  terdapat  kesengajaan  dalam hal  ini Sengaja  Sadar  Akan  Kepastian  atau Keharusan (zekerheidsbewustzijn) dari pejabat  yang  berwenang  dalam  hal  ini Walikota  Samarinda  yang  seharusnya memberikan pengawasan kepada pemegang IUP  atau  IUPK  dan  IPR  agar  melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan Peraturan Daerah.
B. Tanggung  jawab  Hukum  terhadap Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang Tambang Batubara Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum Pidana.  (Studi  kasus  PT.  Cahaya Energi Mandiri (CEM), Kelurahan
Sambutan  Kecamatan  Samarinda Ilir).
Hilangnya  nyawa  orang  lain  di lubang  tambang  diareal  konsesi  IUP  PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM ) , sebagaimana  di  uraikan  diatas  dapat  di karenakan sebagai berikut :
a) Karena  Kealfaan  oleh  Pemegang IUP/IUPK atau IPR.
Kealfaan  yang  dimaksudkan  adalah tidak  dilaksanakannya  hal  –  hal  yang menjadi  kewajibannya  sebagaimana yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang- Undang  dan  peraturan  pemerintah serta  peraturan  pemerintah  daerah yang ancaman hukumannya sebagaimana  di  maksud  dalam  pasal 359 KUHP yang ancaman hukumannya penjara  selama-lamanya lima  tahun  atau  kurungan  selama- lamanya satu tahun”.
b) Karena  kesengajaan  oleh  Pejabat  yang berwenang dalam
pengelolaan
lingkungan hidup.
13 Andi  Hamzah,    2010, Asas-Asas  Hukum Pidana , Rineka Cipta; Jakarta hlm.141.
Kesengajaan tidak melakukan pengawasan  sebagaimana  yang  seharusnya dilaksanakan  atau  tidak  perduli  terhadap lingkungan  hidup  dan  membiarkan  atau membela kealfaan yang dilakukan Pemegang  IUP/IUPK  atau  IPR  yang melakukan  kegiatan  pertambangan  tidak sesuai  dengan  pengelolaan  lingkungan hidup  yang  ancaman  hukumannya  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Meskipun  tanggung  jawab  pidana terhadap  perbuatan  sebagaimana  tersebut diatas  adalah  berupa  ancaman  pemidanaan badan  terhadap  pelaku  dan  denda  kepada negara  bagi  pelaku  yang  dinyatakan bersalah,  akan  tetapi  ketentuan  dalam Undang – undang tersebut belum memberikan  kepastian  hukum  terhadap ganti  rugi  keluarga  korban  sebagai  akibat perbuatan  melawan  hukum  oleh  pelaku. Oleh karena itu ganti rugi guna memberikan  jaminan  perlindungan  hukum terhadap korban terlebih pada kasus lubang tambang  yang  rata-  rata  korbannya  adalah anak-anak  di  bawah  umur  yang  memiliki hak-hak yang dijamin dalam  Deklarasi Hak Anak-Anak  20  November  1958,    maka upaya  penyelesaian  persoalan  tersebut bukan  hanya  dengan  pemidanaan  badan terhadap  pelaku  tetapi  juga      pemberian restitusi  kepada  korban  dapat  di  tekankan kepada pelaku sebagai bentuk tanggungjawab  hukum  sipelaku  terhadap korban.
Hal  ini  selain  didasarkan  pada  aturan juga  didasarkan  teori  -teori  yang  telah berlaku Secara tradisonal, teori-teori tentang  tujuan  pemidanaan  pada  umumnya dapat dibagi dalam 2 kelompok teori, yaitu:
a. Teori  absolut  atau  teori  pembalasan ( retributive/ vervelings theorien );
b. Teori relatif atau teori tujuan
( utilitarian/ doeltheorien)
Dimana tujuan pemidanaan menurut teori  pertama,  merupakan  akibat mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu pembalasan  kepada  orang  yang  melakukan perbuatan  pidana.  Jadi  dasar  pembenaran dari  pemidanaan  terletak  pada  adanya terjadi perbuatan pidana itu sendiri.
Teori  ini  muncul  pada  akhir  abad kedelapan belas, dan Immanuel Kant, salah seorang  tokoh  dari  teori  ini  berpendapat, “pidana  bukan  merupakan  suatu  alat  untuk mencapai  tujuan,  melainkan  mencerminkan keadilan.”  Sedangkan  menurut teori  kedua, tujuan pemidanaan bukanlah untuk memuaskan  tuntutan  absolut  dari  keadilan, tetapi  mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu yang  bermanfaat. 14 Untuk itu  aspek keadilan  dan  manfaat  bagi  korban  dan keluarganya  perlu  ditekankan,  jika  hanya menghukum  pelaku  dengan  pidana  badan saja    tetapi  tidak  ada  tanggungjawab  ganti kerugian  terhadap    apa  yang  telah  di  derita oleh  korban  atau  keluarganya,  maka  tujuan pidana  dan  pemidanaan  kepada  pelaku dapat  dianggap  sebagai  ketidakadilan  bagi korban  atau  keluarganya. 15 Sementara keadilan  harus  di  berikan  kepada  keduanya baik  korban  dan  pelaku.  Seperit  halnya yang telah disampaikan Andi
Mattalatta dalam  kaitan  ini  menulis  bahwa hakekat  dari  suatu  perbuatan  pidana seharusnya  juga  dilihat  sebagai  sesuatu yang  merugikan  pihak  lain  yaitu  yang disebut  dengan  korban,  karena  itu  pidana yang  dijatuhkan  kepada  pelanggar  harus pula  memperhatikan  kepentingan  dari  si korban  dalam  bentuk  pemulihan  kerugian yang dideritanya. 16
Di  negara-negara  maju  terutama  di negara  penganut  sistem  hukum Anglo Saxon seperti  Inggris,  Amerika  Serikat, Australia  dan  New  Zealand  restitusi    telah disahkan  sebagai  salah  satu  jenis  pidana
14 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, 1992, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana, Alumni; Bandung,  Cetakan  Kedua  (Edisi  Revisi).  Hlm.10. Andi Hamzah, 1993, System Pidana dan Pemidanaan Di  Indonesia, Pradnya  Paramita  Cetakan  Kedua (Edisi Revisi); Jakarta, hlm. 26.
16 Andi  Mattalatta,  1987, “Santunan  Bagi Korban,”  Viktimologi  Sebuah  Bunga  Rampai . J.E. Sahetapy (ed.).  Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, Cetakan Pertama. Hlm. 42.
dalam  peraturan  perundang-undangannya. Karena  itu,  restitusi  telah  dapat  diterapkan di  negara-negara  tersebut,  dan  yang  paling awal  melaksanakan  adalah  negara  New Zealand  mulai tahun 1963. 17 Sedangkan  di Indonesia  Pemberian  restitusi  tidak  diatur dalam  jenis  pidana  namun  telah  diatur dalam  pasal  20    Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  :  13  Tahun  2016  tentang Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana  oleh  Korporasi    dan    Peraturan Pemerintah    No.  44  tahun  2008  tentang Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan Bantuan  Kepada  Saksi  dan  Korban  yang diartikan  sebagai  ganti  kerugian  yang diberikan  kepada  Korban  atau  Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian  harta  milik,  pembayaran ganti  kerugian  untuk  kehilangan  atau penderitaan,  atau  penggantian  biaya  untuk tindakan tertentu.
Van  der  Heuvel  menulis  bahwa sekarang  telah  terjadi  pergeseran  perhatian. Pergeseran perhatian dan issue yang dimaksud  adalah  bahwa  hukum  pidana tidak lagi semata-mata memusatkan perhatian  terhadap  pelaku  dan  perbuatan pidananya,  melainkan  juga  memusatkan perhatiannya  terhadap  konsekuensi  yang mungkin  timbul  sebagai  akibat  dari perbuatan pidana yang dilakukan. 18
Tanggung  jawab  hukum  terhadap pelaku  untuk  memberikan  restitusi  kepada korban  secara  eksplisit  sebenarnya  juga telah disampaikan dalam Simposium Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional tahun  1980,  yang  dalam  salah  satu laporannya menyebutkan: 19
1. Sesuai  dengan  politik  hukum  pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari perbuatan pidana serta keseimbangan  dan  keselarasan  hidup
17 Stephen  Schafer, 1968, The  Victim  and Criminal , Random House, New York, hlm 117-118 18 Romli Atmasasmita, 1992, Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana,” Majalah  Hukum  Nasional  Departemen
Kehakiman,  hlm. 55.
19 Barda  Nawawi  Arief, 1996, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana  Penjara, Badan    Universitas  Diponegoro; Semarang, Cetakan Kedua (Edisi Kedua). hlm. 82.
dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan- kepentingan masyarakat/ negara,
korban dan pelaku.
2. Atas  dasar  tujuan  tersebut,  maka pemidanaan  harus  mengandung  unsur- unsur yang bersifat:
a. Kemanusiaan,  dalam  arti  bahwa pemidanaan  tersebut  menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan  itu  mampu  membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan  yang  dilakukan  dan menyebabkan  ia  mempunyai  sikap jiwa  yang  positif  dan  konstruktif bagi usaha penanggulangan perbuatan pidana; c. Keadilan, dalam arti
bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh si pelaku perbuatan pidana maupun  oleh korban  atau pun oleh masyarakat.
Untuk  itu  Pemberian  restitusi  oleh pemegang  IUP/IUPK  atau  IPR    dan Pemerintah  sebagai  bentuk  tanggung  jawab hukum  karena  akibat  dari  kesalahan  yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain bukanlah  hal  yang  berada  diluar  konsep hukum  pidana  di  Indonesia  tetapi  hal  yang telah  selaras    dan  sejalan  dengan  hukum pidana di Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab hukum hal ini sebagaimana yang telah disampaikan Romli Atmasasmita,   bahwa  masalah  restitusi kepada  korban  kejahatan  di  dalam  konteks hubungan  pelaku  dan  korban  merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung  jawab  pelaku  sebagai  warga masyarakat.  Melalui  proses  resosialisasi dimaksudkan  dan  diharapkan  tertanam  rasa tanggung  jawab  sosial  dalam  diri  si pelaku. 20
Adapun mengenai masa waktu diberikannya restitusi kepada korban tindak pidana  oleh  pelaku  perbuatan  dapat dilakukan  sebelum  atau  setelah  pelaku
20 Romli Atmasasmita, 1992, op. cit. hlm. 44- 45
dinyatakan  bersalah  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  21  Peraturan  Pemerintah Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang menegaskan bahwa Pengajuan permohonan restitusi  dapat  dilakukan  sebelum  atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : 1. Hilangnya  nyawa  orang  di  lubang tambang  batubara  di  Kota  Samarinda dapat  dipertanggungjawabkan  kepada pemegang  IUP/IUPK  atau  IPR  yang telah  memenuhi  unsur-unsur  dalam tindak  Pidana,  sebagaimana  di  maksud dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi ; Barangsiapa karena kelalaiannya
menyebabkan matinya
orang.
Hilangnya  nyawa  orang  di  lubang tambang  batubara  di  Kota  Samarinda dapat    dipertanggungjawabkan  kepada Pemerintah  dalam  hal  ini  Walikota Samarinda.  Apabila  Walikota  tidak melakukan  pengawasan  sebagaimana yang  seharusnya  dilaksanakan  atau tidak perduli terhadap lingkungan hidup dan membiarkan atau membela kealfaan  yang  dilakukan  Pemegang IUP/IUPK  atau  IPR  ,  dengan  dugaan tindak pidana. Setiap pejabat berwenang  yang  dengan  sengaja  tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha
dan/atau  kegiatan  terhadap  peraturan perundang-undangan dan izin
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam  pasal  71  dan  pasal  72,  yang mengakibatkan  terjadinya  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
Sedangkan  orang  tua  korban  sendiri tidak  dapat  dipertanggungjawabkan karena tanggungjawab terhadap lubang tambang  atau  di  Tempat  Kejadian Perkara  (TKP)  bukanlah  tanggung jawab  dari  orang  tua  korban  untuk melakukan pengawasannya tetapi tanggung  jawab  pemegang  IUP/IUPK atau  IPR  dan  pemerintah. Untuk  itu Unsur kelalaiannya menyebabkan
matinya orang tidak terpenuhi sedangkan  menurut  asas Geen  straf zonder  schuld ,  tiada  pidana  tanpa kesalahan, maka untuk dapat mempertanggungjawabkan
suatu
perbuatan  harus  ada  kesalahan  pada diri pelaku.
2. Tanggung  Jawab  hukum  terhadap h ilangnya  nyawa  orang  di  lubang tambang  batubara  akibat  daripada kelalaian. Maka telah menjadi tanggung jawab hukum bagi pemegang
IUP/IUPK  atau  IPR    yang  acamannya penjara  selama-lamanya  lima  tahun atau  kurungan  selama-lamanya  satu tahun.  Ancaman  hukuman  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  1 (satu)  tahun  sedangkan  bagi  pejabat yang  dengan  sengaja  tidak  melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  71  dan  pasal  72,  yang mengakibatkan  terjadinya  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia  diancam  pidana  denda  paling banyak  Rp500.000.000,00  (lima  ratus juta  rupiah).  Selain  pidana  badan  dan denda  Pelaku  perbuatan  juga  wajib memberikan  restitusi  kepada  korban atau keluarganya sebagai bentuk tanggungjawab hukum kepada Korban.
Saran  –  saran  yang  dapat  peneliti sampaikan sebagai bahan masukkan adalah:
1. Bagi Pemegang IUP/IUPK atau IPR.
a) Melaksanakan kewajiban untuk melakukan  reklamasi  dan  pasca tambang berkoordinasi dengan pemerintah dan kewajiban-kewajiban yang lain sesuai perundangan undangan yang berlaku.
b) Melakukan  resitusi  terhadap  hak-hak korban  sebagai  perwujudan  dan penghormatan  korporasi,  terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 2. Bagi    Pemerintah  (Kepada  Walikota dan Bupati )
a) Berkoordinasi dan membantu
Gubernur  Kalimantan  timur  dalam proses  penanganan,  inventarisasi, dan evaluasi keberadaan pertambangan diwilayahnya. b) Melakukan pengawasan dan
meminta  kepada  perusahaan  untuk melaksanakan kewajiban untuk reklamasi dan pasca tambang diwilayah masing-masing.
c) Melakukan  upaya  pencegahan  agar tidak jatuh korban berikutnya dengan  memerintahkan  perusahaan membuat plang peringatan,
pemagaran,  dan  pos  keamanan  di area bekas tambang. d) Melakukan  tindakan  kemanusiaan dengan memberikan santunan
kepada keluarga korban.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Abdulkadir  Muhammad,  2010, Hukum Perusahaan  Indonesia ,  Jakarta,  Citra
Aditya Bakti.
Arief  Nawawi  Barda  dan  Muladi,  1992, Teori  –  Teori  Kebijakan  Pidana, Bandung, Alumni. Asshiddiqie Jimly, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, Press. Atmasasmita  Romli,  1995, Kapita  Selekta Hukum  Pidana  dan  Kriminologi , Bandung, Mandar Maju.
Hamzah  Andi,  2005, Kamus  Hukum , Jakarta, Ghalia. HS  Salim,  2005, Hukum  Pertambangan  Di
Indonesia ,  Jakarta,  Raja  Grafindo
Persada. Kanter  E.Y  &  S.R.  Sianturi,  2002, Azas
Hukum  Pidana  dan  Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika M.  Yahya  Harahap,  2008, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan
Peninjauan  Kembali ,Jakarta,  Sinar Grafika. Mertokusumo  sudikno,  1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta, Liberty. Moeljatno, 2002 , Asas-Asas Hukum
Pidana , Jakarta, Rineka Cipta.
Mulyadi Lilik, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif,  Teoritis, Praktik dan Permasalahannya , Bandung, Alumni. Mulyadi Mahmud, 2004, Hakekat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pelestarian Lingkungan  Hidup ,Medan,  Pustaka Bangsa Pers. Nasution  Bahder  Johan, Hukum  Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter , Jakarta,  Rineka Cipta. Notoatmojo  Soekidjo,  2010, Etika  Dan
Hukum , Jakarta, Rineka Cipta. Prodjodikoro Wirjono, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia ,Bandung, Refika Aditama.
SasangkaHari  dan  Lily  Rosita,    2003, Hukum Pembuktian, Jakarta, Mandar Maju.
Sholeh  Soeaidy  dan  Zulkair,  2001, Dasar Hukum  Perlindungan  Anak ,  Penerbit
Cv. Jakarta Novindo Pustaka
Mandiri.
Siregar  Bismar  dan  W.  Kusumah,  1986,
Hukum dan Hak-Hak Anak ,   Jakarta, Rajawali. Soekanto Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press. Sunggono Bambang, 2003, Metode Penelitian Hukum , Jakarta,Raja Grafindo Persada.
Triwulan  Titik  Dan  Shinta  Febrian,2010, Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien , Jakarta, Prestasi Pustaka.
Waluyadi, 2004, Hukum Pembuktian dalam Perkara  Pidana  untuk  Mahasiswa dan  Praktisi ,  Bandung,  Mandar maju.

## Peraturan Perundang - undangan
Undang  -  undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  lingkungan  Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  nomor  140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5059 ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor
4  Tahun  2009  tentang  pertambangan mineral  dan  batubara.  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009  Nomor  4  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4959 ).
Kitab  Undang  -  undang  hukum  Pidana (KUHP ).
Peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor  4  Tahun  2012  tentang Indikator  Ramah  lingkungan  Untuk Usaha dan / atau kegiatan Penambangan Terbuka Batubara. Peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor  7  Tahun  2014  tentang PelaksanaanReklamasiPascatambang Pada  Kegiatan  Usaha  Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.
Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2013
Tentang  Penyelenggaraan  Reklamasi dan Pascatambang.
Peraturan  Gubernur  Nomor  53 Tahun  2015 Tentang komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah.

## Dokumen Hukum, Skripsi, dan Tesis
Komnas  Ham,  Jatam  dan  Koalisi  Advokasi Kasus Lubang Tambang, Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia Dalam  Kasus  Eks  lubang  Tambang Batubara  di  Kalimantan  Timur, Komnas Ham Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di Indonesia , magister  Ilmu  Hukum Program  Pascasarjana  Universitas
Sebelas Maret ,Surakarta diakses tanggal  04  maret  2017  pukul  13.00
Wita.
Satjipto  Raharjo,    1993, Penyelenggaraan Keadilan  dalam  Masyarakat  yang sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum  diakses  tanggal  04  maret
2017 pukul 14.30 Wita.
Database  Jatam  Kalimantan  Timur  2011  -
2016

## Website
http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/a rticle/download/3932/2196.Diakses Pada  Tanggal  10  maret  2017,  Pukul 14.00 Wita.
Uud1945https://www.academia.edu/883606
7/penjelasan  dari  isi  uud  1945  pasal 28  diakses  pada  tanggal  22  februari 2017
http://tesishukum.com/pengertianperlindun gan-hukum-menurut-para-ahli/di akses pada tanggal 4 Maret  2017