## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN ACEH BARAT

## Abstract
This  study  aims  at  identifying  and  analyzing factors that affect tax revenues in aceh barat. data were used  from  2006  to  2012.  A  multiple  regression  model was  used.  estimation  results  showed  that  the  number  of visitors  and  supply  of  hotel  rooms  have  a  positive  and significant impact on tax revenue in aceh barat. revenue from hotel tax increased by Rp. 570 823 rupiah for each additional  one  room  building  units.  hotel  tax  revenues also increased by Rp. 73 785 rupiah for each additional one visitor. based on these results, the local government have  to  provide  facilities  that  can  attract  the  private sector  to  increase  the  number  of  rooms.  the  local government  is  also  expected  to  attract  tourists  by increasing  the  availability  of  tourist  destinations  that contribute to the increase in hotel tax revenues.

## Alisman
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar E-mail: alisman_utu@yahoo.co.id
Keywords: hotel tax revenues, supply of rooms, hotel guests.

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam prioritas pembangunan nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan pada masalah dan tantangan  yang  dihadapi  serta  arah  kebijakan  dalam  pembangunan  ekonomi  dapat  dilakukan  melalui kebijakan fiskal baik pembangunan dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah, apalagi saat ini indonesia  sudah  memberikan  otonomi  Daerah  kepada  beberapa  provinsi  untuk  mempercepat  proses pembangunan.  Otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  mulai  hangat  dibicarakan  sejak  bergulirnya  era reformasi  pasca  runtuhnya  tembok  kekuasaan  pemerintahan  orde  baru.  Sistem  pemerintahan  sentralistis yang  dianut  pemerintahan  presiden  Soeharto  dianggap  tidak  mampu  membawa  kesejahteraan  dan kemakmuran  bagi  masyarakat  luas  sehingga  memunculkan  tuntutan  kewenangan  yang  lebih  besar  dari daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan.  Pada  periode  undang-undang  nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah,  desentralisasi  ditegaskan  sebagai  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang tidak lain sebagai badan seksekutif daerah. Daerah provinsi berkedudukan sebagai  wilayah  administrasi  kewenangan  daerah,  mencakup  kewenangan  dalam  seluruh  bidang pemerintahan,  kecualikewenangan  dalam  bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya. Kewenangan-kewenangan daerah otonom lebih luas dan bertumpu pada tingkat kabupaten/kota.
Sumber  penerimaan  PAD  antara  lain  berasal  dari  pungutan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  dari perusahan daerah, penerimaan dari dinas-dinas, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Jumlah penerimaan koponen Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  sangat  dipengaruhi  oleh  banyaknya  jenis  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang diterapkan  serta  disesuaikan  dengan  peraturan  yang  berlaku  terkait  dengan  penerimaan  kedua  komponen tersebut. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah antara lain dapat ditempuh melalui suetu kebijakan bagi setiap orang untuk membayar pajak sebagai salah satu potensi penting dari suatu daerah sesuai dengan kewajibannya.
Pajak  Daerah  Indoesia  diatur  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009.  Tentang  Pajak  Daerah  yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dan  Kendaraan  di  Atas  Air,  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Pengambilan  dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Retribusi Parkir.
Pajak bagi Pemerintah Daerah  berperan sebagai sumber pendapatan ( budgetary function ) yang utama dan  juga  sebagai  alat  pengatur (regulatory  function ).  Pajak  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah,  seperti  membiayai  administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai  anggota  polisi,  dan  membiayai  kegiatan  pemerintah  daerah  dalam  menyedikan  kebutuhan- kebutuhan  yang  tidak  dapat  disediakan  oleh  pihak  swasta  yaitu  berupa  barang-barang  publik.  Melihat fenomena  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pajak  bagi  suatu  daerah  sangat  penting  dalam  menyokong pembangunan daerah itu sendiri.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak  Daerah  yang  dimaksud  dengan  :  (1)  Hotel  adalah  fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,gubukpariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih  10  (sepuluh).  (2)  Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut  atas  pelayanan  di  hotel.  (3)  Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.
Kabupaten Aceh Barat menjadi pusat perekonomian dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang  maju,  sejahtera,  mandiri,  dan  berkeadilan.  Kabupaten  Aceh  Barat  dihadapkan  pada  suatu  tantangan untuk mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Perencanaan yang tepat dengan  memperhatikan  potensi  yang  dimiliki  daerah  terutama  dalam  mengidentifikasi  keterkaitan  antara sektor  hotel  dan  perdagangan  dengan  sektor  yang  lainnya  sangat  diperlukan  untuk  mendukung  usaha tersebut dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki mempunyai sektor-sektor lain yang berpotensi untuk  dikembangkan,  antara  lain  sektor  industri  dan  penyediaan  sektor  jasa  berpotensi  memberikan kontribusi  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  sektor  perdagangan  dan  hotel  yang diharapkan  berimbas  pada  menigkatnya  penerimaan  Pendapatan  Daerah  (PD).  Kontribusi  tersebut diharapkan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya.
Kontribusi pajak hotel di Kabupaten Aceh Barat dari tahun ke tahun  terus mengalami fluktuasi, faktor peningkatan tersebut tidak lain dikarenakan jumlah hotel, losmen dan wisma yang semakin banyak, sektor ini juga mulai ramai digeluti oleh para pengusaha perhotelan di Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat telah membuka  peluang  investor  untuk  membuka  lahan  perkebunan  dan  pertambangan  dimana  sektor  ini  juga membantu penambahan pengunjung hotel baik secara langsung maupun tidak langsung.

## TINJAUAN PUSTAKA Pajak
Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut pemerintah dari  masyarakat  (wajib  pajak)  untuk  menutupi  pengeluaran  rutin  negara  dan  biaya  pembangunan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.jadi pajak adalah iuran rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  No.  28  Tahun  2009  (sehingga  dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma- norma  hukum  guna  menutup  biaya  produksi  barang-barang  dan  jasa  kolektif  untuk  mencapai kesejahteraan umum.
Menurut  Usman  dan  Subroto  dalam  Kurniawan  (2006)  pajak  diartikan  sebagai  pungutan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  berdasarkan  peraturan  perundng-undangan  yang  hasilnya  digunakan  untuk pembiayaan  pengeluaran  umum  pemerintah  yang  balas  jasanya  tidak  secara  langsung  diberikan  pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya perlu dipaksakan”. Sedangkan menurut Pudyatmuko (2002) “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya  kontraprestasi  yang  dapat  ditunjukkan  dalam  hal  yang  individual,  maksudnya  adalah  untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.
Berdasarkan  pengertian  pajak  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  dipungut berdasarkan  undang-undang  artinya  dimana  dalam  pemungutan  pajak  serta  aturan  pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang harus dibayar oleh wajib pajak serta dapat dipaksakan, dan tidak ada jasa timbal balik secara langsung  pajak  merupakan  prestasi  tanpa  kontras  prestasi  langsung  untuk  membiayai  pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan.
Menurut Mardiasmo (2003) pajak dibagi menjadi beberapa bagian adalah sebagai berikut:

## 1. Pembagian Pajak Menurut Golongannya
a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, dan harus  menjadi  beban  langsung  wajib  pajak  yang  bersangkutan,  contoh  Pajak  Penghasilan (PPh).
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pembagian Pajak Menurut Sifatnya
a. Pajak Subjektif
Pajak  subjektif  adalah  pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada  subjeknya  dalam  arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak.

## 3. Pembagian Pajak Menurut Pemungutannya
a. Pajak Pusat
Pajak  pusat  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  digunakan  untuk membiayai rumah tangga negara, contoh PPh dan PBB.
b. Pajak Daerah
Pajak  Daerah  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dan  digunakan  untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh Pajak Hotel

## Fungsi Pajak
Fungsi pajak menurut Resmi (2011) menjadi beberapa bagian adalah sebagai berikut:
1. Fungsi Budgetair (sumber  keuangan  negara);  pajak  mempunyai  fungsi  bugetair  artinya  pajak merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  daerah  untuk  membiayao  pengeluaran  baik  rutin maupun pembangunan.
2. Pajak  Mempunyai  Fungsi  Pengaturan;  pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
a. Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  barang-barang  mewah,  pajak  penjualan  atas  barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual barang mewah.
b. Tarif  progresif  dikenakan  atas  penghasilan,  dimaksudkan  agar  pihak  yang  memperoleh penghasilan tinggi memberi kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
c. Tarif  pajak  ekspor  sebesar  0  persen,  dimaksudkan  agar  para  pengusaha  terdorong mengekspor devisa negara.
d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan batang hasil industri tertentu, seperti industri semen,  industri  rokok,  industri  baja,  dan  lain-lain.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  terdapat penekanan  produksi  terhadap  industri  tersebut  karena  dapat  mengganggu  lingkungan  atau polusi (membahayakan kesehatan)
e. Pembebasan  pajak  penghasilan  atas  sisa  hasil  usaha  koperasi,  hal  ini  dilakukan  untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
f. Pemberlakuan Tax  Holiday ,  untuk  menarik  investor  asing  agar  menanamkan  modalnya  di Indonesia.

## Pajak Hotel
Menurut  Qanun  Kabupaten  Aceh  Barat  Pasal  I  Nomor  4  Tahun  2011,  Pajak  Hotel  dalam  : “pajak hotel disebut pajak daerah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Hotel adalah  :”fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  terkait  lainnya  dengan dipungut  bayaran.  Yang  mencakup  juga  motel,  losmen,  gubuk  pariwisata,  wisma  pariwisata, pesanggrahan,  contage,  villa,  rumah  penginapan  dan  sejenisnya,  serta  rumah  kos  dengan  jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”. Pengusaha hotel adalah :” orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang  menyelenggarakan  usaha  hotel”.  Objek  pajak  adalah:  ”pelayanan  yang  disediakan  oleh  hotel dengan  pembayaran.  Termasuk  juga  jasa  penunjang  sebagai  kelengkapan  hotel  yang  sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
Berdasarkan  Qanun  Aceh  Barat  Pasal  1  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah,  Objek Pajak adalah sebagai berikut:
1. Jasa  tempat  tinggal  asrama  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah.
2. Jasa sewa apartemen, konduminium dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial dan lain sebagainya.
5. Jasa biro perjalanan atau wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimamfaatkan oleh umum.
6. Pelayanan  perjalanan  wisata  yang  diselenggarakan  oleh  hotel  dan  dapat  dimamfaatkan  oleh umum.

## Jenis Hotel
Menurut Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, hotel adalah fasilitas penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut  bayaran.  Definisi  ini diperluas  yang  mencakup  juga  motel,  losmen,  gubuk  pariwisata,  wisma  pariwisata,  pesanggrahan,
contage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.
Hotel  dikelola  secara  komersil  dengan  memberikan  fasilitas  penginapan  untuk  masyarakat umum dengan fasilitas sebagai berikut:
a. Jasa penginapan
b. Pelayanan makanan dan minuman
c. Pelayanan barang bawaan
d. Pencucian pakaian
e. Penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada didalamnya.
Perbedaan antara hotel dan industri lainnya adalah:
a. Industri  hotel  tergolong  industri  yang  padat  modal  serta  padat  karya  yang  artinya  dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerja yang besar pula.
b. Dipengaruhi  oleh  keadaan  dan  perubahan  yang  terjadi  pada  sektor  ekonomi,  politik,  sosial, budaya dan keamanan dimana hotel tersebut berada.
c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan.
d. Beroperasi  selama  24  jam  sehari,  tanpa  adanya  hari  libur  dalam  pelayanan  jasa  terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya.
Memperlakukan  pelanggan  seperti  raja  selain  juga  memperlakukan  pelanggan  sebagai  partner dalam  usaha  karena  jasa  pelayanan  hotel  sangat  tergantung  pada  banyaknya  pelanggan  yang menggunakan fasilitas hotel tersebut. Penentuan jenis hotel tidak terlepas sari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2000).
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dilihat  dari  lokasi  di  mana  hotel  tersebut  dibangun,  sehingga dikelompokkan menjadi:

## a. City Hotel
Hotel  yang  berlokasi  di  perkotaan,  biasanya  diperuntukkan  bagi  masyarakat  yang  bermaksud untuk  tinggal  sementara  (dalam  jangka  waktu  pendek). City  Hotel disebut  juga  sebagai  tansit hotel  karena  biasanya  dihuni  oleh  para  pelaku  bisnis  yang  memamfaatkan  fasilitas  dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

## b. Residential Hotel
Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai  tempat-tempat  kegiatan  usaha.  Hotel  ini  berlokasi  di  daerah-daerah  tenang  terutama karena  diperuntukkan  bagi  masyarakat  yang  ingin  tinggal  dalam  jangka  waktu  lama.  Dengan
sendirinya  hotel  ini  diperlengkapi  dengan  fasilitas  tempat  tinggal  yang  lengkap  untuk  seluruh anggota keluarga.

## c. Resort Hotel
Hotel yang berlokasi di daerah pegunungan ( mountain hotel ) atau di tepi pantai ( beach hotel ), di tepi  danau  ditepi  aliran  sungai.  Hotel  seperti  ini  terutama  diperuntukkan  bagi  keluarga  yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berkreasi.

## d. Motel (Motor Hotel)
Hotel yang berlokasi di pinggiran atau disepanjang jalan raya yang menghubungkan kota dengan kota besar lainnya atau pinggiran jalan raya dekat pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan  sebagi  tempat  istirahat  sementara  bagi  mereka  yang  melakukan  perjalanan dengan  menggunakan  kendaraan  umum  atau  mobil  sendiri.  Oleh  karena  itu  hotel  ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil. Dari segi jumlah kamar hotel yang disediakan, hotel dapat dibedakan menjadi. (Tarmoezi,2000. H 18):
a. Small Hotel; jumlah kamar yang tersedia maksimak sebanyak 28 kamar.
b. Medium Hotel; j umlah kamar yang disediakan antara 28-299 kamar.
c. Large Hotel ; jumlah kamar yang disediakan sebanyak  lebih dari 300 kamar.
Sedangkan  klasifikasi  hotel  menurut  Keputusan  Direktorat  Jendral  Pariwisata,  Pos  dan Telekomunikasi no 22/UU/VI/1978 tanggal 12 Juni 1978 (dalam Endar Sri, 2002), hotel dibedakan dengan menggunakan simbol bintang antara 1-5. Semakin banyak bintang yang dimiliki suatu hotel, maka semakin berkualitas hotel tersebut. Penilaian dilakukan selama 3 tahun sekali dengan tatacara serta penetapannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pariwisata.

## Tingkat Hunian Hotel
Tingkat  hunian  hotel  merupakan  suatu  keadaan  sampai  sejauhmana  jumlah  kamar  terjual,  jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Hanggara, 2009). Dengan tersedianya  kamar  hotel  yang  memadai,  para  wisatawan  tidak  segan  untuk  berkunjung  ke  suatu daerah,  terlebih  jika  hotel  tersebut  nyaman  untuk  disinggahi.  Oleh  karena  itu,  industri  pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan tersebut semakin lama menginap (Rudi, 2001).
Kabupaten Aceh Barat memiliki barbagi jenis tempat penginapan antara lain hotel, losmen dan wisma  dengan  banyaknya  hotel-hotel  dan  tingkat  pelayanan  yang  memadai  yang  membuat pengunjung  merasa  nyaman,  semakin  banyak  hotel-hotel  yang  tersedia  maka  akan  semakin  besar
peluang wisatawan untuk tinggal, kodisi ini memberikan keuntungan bagi kontribusi tingkat hunian berpengaruh terhadap Pajak Hasil  di Aceh Barat.

## METODE PENELITIAN

## Data
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Aceh  Barat.  Adapun  yang  menjadi  objek  penelitian dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  hotel  dan  jumlah  pengunjung  hotel  yang  mempengaruhi Penerimaan  Pajak  Hotel  di  Kabupaten  Aceh  Barat  dalam  kurun  waktu  7  tahun.  Penelitian  ini menggunakan  data  sekunder.  Data  sekunder  merupakan  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  telah menjadi  dokumentasi.  Data  penelitian  diperoleh  dari  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Barat.

## Teknik Analisis Data
Untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Barat,  maka  terlebih  dahulu  digunakan  formulasi  untuk  mencapai  hubungan  antara  variabel independen yang dibagi menjadi 2 unsur yaitu, (x 1 ) jumlah kamar hotel (x 2 ) jumlah pengunjung hotel dan  variabel dependen (y)  yakni  penerimaan  Pajak  Hotel  di  Kabupaten  Aceh  Barat  dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda, Korelasi, Uji t dan Uji F.
Sebagaimana dikutip  dari  Hasan  (2003),  persamaan  regresi  linear  berganda  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y= a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e dimana Y adalah penerimaan pajak hotel, X1 adalah jumlah kamar hotel, X2 adalah jumlah pengunjung hotel, a dan bi adalah parameter yang akan diestimasi, dan e adalah error terms.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat
Realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Barat berfluktuasi pada periode 2006-2012. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca gempa bumi dan Tsunami tahun 2014. Pada periode awal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini, realisasi penerimaan pajak hotel meningkat sangat signifikan. Tetapi setelah tahun 2010 bersamaan dengan berakhirnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, realisasi penerimaan pajak hotel menurun cukup berarti.

## Tabel 4.2.

## Perkembangan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat
Periode 2006 – 2012 Tahun Target Anggaran (Rupiah) Realisasi Anggaran (Rupiah) Persentase (%) 2006 12.600.000 14.684.270 116,54 2007 32.081.850 123.907.886 386,22 2008 232.639.200 323.097.535 138,88 2009 312.020.735 234.686.202 75,21 2010 312.020.735 126.046.450 40,4 2011 133.800.000 150.972.573 112,83 2012 127.800.000 115.221.970 90,16

## Sumber: DPKKD Kabupaten Aceh Barat, 2012
Target  realisasi  Anggaran  Penerimaan  Pajak  Hotel  tertinggi  berada  pada  tahun  2007  yaitu sebesar  Rp.  32.081.850,-  sedangkan  realisasi  anggarannya  melebihi  target  yang  cukup  besar  yaitu sebesar  Rp.123.907.886,-  dengan  persentase  realisasi  sebesar  386.22%.  Selanjutnya  berada  pada tahun  2008  yaitu  sebesar  Rp.  232.639200,-  sedangkan  realisasi  anggaran  melebihi  target  anggaran yaitu  sebesar  Rp.323.097.535,-  dengan  persentase  realisasi  sebesar  138.88%.  Selanjutnya  tahun 2006yaitu sebesar Rp. 12.600.000,- sedangkan realisasi anggarannya melebihi target anggaran yaitu sebesar  Rp.14.684.270,-  dengan  persentase  realisasi  sebesar  116.54%.  Selanjutnya  target  anggaran pada  tahun  2011  sebesar  Rp.  133.800.000,-  sedangkan  realisasi  anggarannya  melebihi  target  yaitu sebesar Rp.150.972.573,- dengan persentase realisasi sebesar 112.83%. Selanjutnya target anggaran pada  tahun  Selanjutnya  target  anggaran  pada  tahun  2012  sebesar  Rp.  127.800.000,-  sedangkan realisasi  anggarannya  lebih  sedikit  yaitu  sebesar  Rp.115.221.970,-  dengan  persentase  realisasi sebesar  90,16%.  Selanjutnya  target  anggaran  pada  tahun  2009  yaitu  sebesar  Rp.  312.020.735,- sedangkan realisasi anggarannya lebih sedikit sebesar Rp.234.686.202,- dengan persentase realisasi sebesar  75,21%.  Dan  selanjutnya  yang  terakhir  target  anggaran  Pajak  Hotel  terendah  berada  pada tahun  2010  sebesar  Rp.  312.020.735,-  sedangkan  realisasi  anggarannya  lebih  sedikit  yaitu  sebesar Rp.126.046.450,- dengan persentase realisasi sebesar 40.40%.

## Hasil Estimasi
Dengan  menggunakan  model  regresi  berganda,  teknik Ordinary  Least  Square /OLS  digunakan untuk  mengestimasi  parameter  masing-masing  variable  independen.  Persamaan  estimasi  yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Penerimaan Pajak Hotel = -357866476,751 + 570823,187 X 1 + 73785,595 X 2
Hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Aceh Barat secara signifikan
dipengaruhi  pengunjung  hotel  dan  jumlah  hotel  di  Kabupaten  Aceh  Barat.  Penerimaan  pajak  hotel meningkat  sebesar  Rp.  570823,187  untuk  setiap  tambahan  bangunan  kamar  (jumlah  kamar  hotel) dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. Penerimaan pajak hotel juga akan meningkat sebesar Rp.  73785,595  untuk  setiap  tambahan  jumlah  pengunjung  dengan  asumsi  variabel  yang  lainnya konstan.
Selain  itu  dengan  nilai  R 2 sebesar  93,4  persen  berarti  bahwa  variabel  jumlah  kamar  hotel  dan jumlah pengunjung dapat menjelaskan variasi penerimaan pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat dan hanya 6,6 persen variasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Barat dipengaruhi oleh faktor lainnya.
Uji t antara X 1 (Jumlah Kamar Hotel) dengan Y (Pajak Hotel) menunjukkan t hitung = 2,877 dengan signifikansi 0,045. Sedangkan t tabel (a = 0.05 ; db residual = 4) adalah sebesar 2,776. Karena t hitung > t tabel yaitu  2,877>  2,776  maka  pengaruh  Jumlah  kamar  hotel  adalah  berpengaruh  signifikan  pada tingkat kesalahan a = 5%. Hal ini berarti H o di tolak dan H i diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel jumlah kamar hotel atau dengan kata  lain  bahwa  jumlah  kamar  hotel  merupakan  faktor  yang  dapat  menentukan  Pajak  Hotel  secara nyata. Selain itu karena harga signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 maka parsial jumlah kamar hotel berpengaruh terhadap Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat.
Uji t antara X 2 (Jumlah pengunjung) dengan Y (Pajak Hotel) menunjukkan t hitung = 9,318 dengan signifikansi  0,001.  Sedangkan  t tabel (a  =  0.05  ;  db  residual  =  4)  adalah  sebesar  2,776.  Karena t hitung >t tabel yaitu  9,318>2,776  maka  pengaruh  Jumlah  pengunjung  adalah  berpengaruh  signifikan pada  tingkat  kesalahan  a  =  5%.  Hal  ini  berarti H o di  tolak  dan H i diterima,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  Pajak  Hotel  dapat  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  variabel  jumlah pengunjung  atau  dengan  kata  lain  bahwa  jumlah  pengunjung  merupakan  faktor  yang  dapat menentukan Pajak Hotel secara nyata. Selain itu karena harga signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari  0,05  maka  parsial  jumlah  pengunjung  berpengaruh  terhadap  Pajak  Hotel  di  Kabupaten  Aceh Barat.
Hasil F hitung = 43,772 dengan signifikansi 0,002 menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh tersebut  signifikan.  Artinya  Jumlah  kamar  hotel  dan  jumlah  pengunjung  secara  signifikan mempengaruhi  Pajak  Hotel  di  Kabupaten  Aceh  Barat.  Sedangkan  F tabel (a  =  0.05;db  residual=4) adalah  sebesar  6,39.  Karena  F hitung >F tabel yaitu  43,772>6,39  berpengaruh  signifikan  pada  tingkat kesalahan  a  =  5%.  Hal  ini  berarti H o di  tolak  dan H i diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa Jumlah kamar hotel dan jumlah pengunjung berpengaruh terhadap Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Jumlah  pasokan  kamar  dan  jumlah  pengunjung  secara  statistic  sangat  signifikan  menentukan penerimaan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Aceh  Barat.  Oleh  Karena  itu,  beberapa  saran  yang  dapat diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan kepada para pengusaha perhotelan agar terus menambah jumlah kamar hotel serta peingkatan mutu di bidang pelayanan perhotelan, kepada Dinas Pariwisata diharapkan mampu menciptakan tempat-tempat wisata yang akan terus menjadi pemicu wisatawan berkunjung ke Aceh Barat sehingga sektor ini dapat berkontribusi dalam peningkatan penerimaan pajak hotel dan akan menjadi penambah Pendapatan Daerah di Kabupaten Aceh Barat.
2. Diharapakan  Pemerintah  harus  lebih  pro  aktif  mendorong  perkembangan  daerah  ditandai dengan  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  di  berbagai  sektor  dan  investasi.  sehingga berpengaruh  terhadap  meningkatnya  jumlah  kunjungan  baik  dari  dalam  negeri  maupun  dari luar negeri dan secara langsung berpengaruh terhadap penermiaan pajak

## DAFTAR PUSTAKA
Betty  Rahayu.  2011. Analisis  Potensi  Pajak  Hotel  terhadap  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Hotel  di Kabupaten Gunung Kidul . Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
Boediono.  2001. Statistika dan Probadialitas , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
BPS Aceh Barat. 2013. Aceh Barat Dalam Angka Periode 2006 hingga 2012. Katalog BPS.
DPKKD Aceh Barat. 2013. Aceh Barat Dalam Angka Periode 2006 Hingga 2012. Katalog DPKKD. Hanggara. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.
Igbal  Hasan.  2003. Pokok-pokok  Materi  Statistik  1  (Statistik  Deskriptif). Edisi  dua.  Penerbit:  PT. Bumi Aksara. Jakarta.
Igbal Hasan. 2009. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik . Cetakan Keempat. Penerbit: PT. Bumi Aksara. Jakarta.
Kurniawan. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi. Aksara.
Lilik  Yunanto.  2010. Analisis  Potensi,  Upaya  Pajak,  Efesiensi,  Efektivitas  dan  Elastisitas  Pajak Hotel di Kabupaten Klaten . Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Mardiasmo. 2004. Optimalisasi Belanja Modal . Erlangga, Jakarta.
Putyatmoko. 2011. Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta: Lembaga Penerbit Andi Qanun Aceh Barat No. 4 Tahun 2011, Tentang Pajak Daerah. Aceh Barat
Resmi. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Rudi,  S.  2001. Pajak  Penghasilan, Lembaga  Penerbit.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia, Jakarta.
Sukresno. 2000. Manajemen Food and Beverage. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
Tarmoezi. 2000. Professional Hotel Front Linear. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Utomo 2006. Peranan dan Strategi Peningkatan PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik