INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 15151-15167 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Determinasi Kebijakan Tentang Anti Perundungan Kota Lubuklinggau
Yorry Hardayani
Administrasi Publik, Universitas Bengkulu
Emai : yhardayani@unib.ac.id

## Abstrak
Perundungan di lingkungan sekolah menjadi masalah serius yang mengancam kesejahteraan siswa di Kota Lubuklinggau, mendorong pembentukan kebijakan anti-perundungan di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan tersebut. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi  partisipatif,  analisis  dokumen,  dan  wawancara  mendalam  dengan  para  pemangku kepentingan.  Temuan  menunjukkan  bahwa determinan  utama dalam  perumusan  kebijakan  adalah kemauan  politik  (political  will)  dan  sinergi  yang  kuat  dari  tiga  institusi  utama:  Dinas  Pendidikan sebagai  inisiator  dan  penyusun  draf  awal,  DPRD  dalam  pembahasan  dan  legislasi,  serta  Walikota dalam  pengarahan  dan  fasilitasi  antar  instansi.  Kolaborasi  ini  menciptakan  landasan  kokoh  bagi terbentuknya kebijakan komprehensif yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan visi pembangunan daerah. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mendalam tentang dinamika perumusan kebijakan pendidikan di tingkat daerah, khususnya dalam menangani isu perundungan.
Kata  Kunci:  Kebijakan  Anti  Perundungan,  Pemerintah  Daerah,  Perumusan  Kebijakan,  Political  Will, Tata Kelola Pendidikan.

## Abstract
Bullying in the school environment is a serious issue that threatens the well-being of students in the City of Lubuklinggau, prompting the establishment of anti-bullying policies in schools. This research aims to identify and analyze the factors influencing the formulation of such policies. By adopting a descriptive qualitative approach, data were collected  through participatory observation,  document analysis, and in-depth interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the primary determinants  in  policy  formulation  are  political  will  and  strong  synergy  among  three  main institutions: the Department of Education as the initiator and initial draft writer, the Regional House of Representatives (DPRD) in discussion and legislation, and the Mayor in directing and facilitating inter-agency  coordination.  This  collaboration  creates  a  solid  foundation  for  developing comprehensive  policies  that  are  responsive  to  community  needs  and  aligned  with  the  regional development  vision.  This  research  contributes  to  a  deeper  understanding  of  the  dynamics  of educational policy formulation at the regional level, particularly in addressing bullying issues.
Keyword: Anti-Bullying Policy, Local Government, Policy Formulation, Political Will, Educational Governance.

## PENDAHULUAN
Perundungan di lingkungan sekolah telah menjadi masalah serius yang berdampak negatif  terhadap  kesejahteraan  siswa  dan  iklim  belajar  mengajar  (Andrews  et  al.,  2023; Maloku  et  al.,  2024;  National  Center  for  Education  Statistics,  2021; Olweus  et  al.,  2019). Perundungan tidak hanya menyebabkan dampak fisik dan psikologis pada korban, tetapi juga mempengaruhi prestasi akademik dan hubungan sosial siswa (Kurniasih et al., 2020; Rigby, 2022; Smith et al., 2019). Perundungan atau bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk,  termasuk  fisik,  verbal,  sosial,  dan  siber,  yang  semuanya  memiliki  efek  merusak pada kesehatan mental dan emosional siswa (Agisyaputri et al., 2023; Marshall & Roberts, 2020; Menesini & Salmivalli, 2017; Vinayastri & AwaluddinTjalla, 2022).
Di  Indonesia,  kasus  perundungan  masih  terus  terjadi  setiap  tahunnya.  Data  dari UNICEF  Indonesia  menunjukkan  bahwa  41  persen  siswa  berusia  15  tahun  pernah mengalami  perundungan  lebih  dari  beberapa  kali  dalam  sebulan  dan  persentase  ini dilaporkan  terus  meningkat  (UNICEF  Indonesia,  2021).  Federasi  Satuan  Guru  Indonesia (FSGI) juga melaporkan peningkatan  jumlah  kasus perundungan di  sekolah, dengan 30 kasus  tercatat  sepanjang  tahun  2023  dibandingkan  dengan  21  kasus  pada  tahun  2022 (Marietha,  2024).  Kasus-kasus  ini  merupakan  kasus  yang  dilaporkan  dan  telah  melalui proses hukum, dengan rincian kasus pada gambar (1) berikut:

## Gambar 1. Data Kasus Perundungan pada Satuan Pendidikan 2023

## Sumber: Goodstats, 2024
Dengan  populasi  sekitar  240.238  jiwa  dan  memiliki  sejumlah  institusi  pendidikan yang tersebar di berbagai tingkatan, dari sekolah dasar hingga menengah atas (BPS Kota Lubuklinggau, 2023), Kota Lubuklinggau menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa, termasuk dalam hal pencegahan dan penanganan kasus perundungan (Aminuddin, 2020). Menurut data dari UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau, 2023 terjadi kenaikan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dalam dua tahun terakhir (tabel 1), menunjukkan bahwa masalah ini membutuhkan perhatian segera dan intervensi yang efektif.
Tabel 1. Data Kasus Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah
NO JUMLAH KASUS TAHUN KORBAN PELAKU PENANGANAN 1. 10 Orang 2022 a. 3 orang Korban Bully b. 7 Orang Korban Seksual a. Teman di Sekolah b. Orang Luar a. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan
Berakhir Damai
b. Mediasi,
Pendampingan Psikolog dan Berakhir Hukuman 2. 14 Orang 2023 a. 2 Orang Korban Bully a. Teman Satu Kelas b. 2 Orang a. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan
b. 10 Orang Korban Seksual Guru c. 3 Orang Teman Sekolah d. 3 Orang Luar/tetan gga e. 2 Orang Bapak Kandung Berdamai b. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Hukuman c. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Damai d. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Hukuman e. Mediasi, Pendampingan
Psikolog dan Berakhir Hukuman.
Sumber: UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Lubuklinggau, 2023
Kondisi empiris di atas menunjukan Kota Lubuklinggau tidak sepenuhnya aman dari praktek-praktek perundungan di Lingkungan Sekolah. Praktis hal ini semakin menunjukan pentingnya  pengaturan  mengenai  anti  perundungan  di  lingkungan  sekolah  sebagai bentuk perlindungan tidak hanya bagi peserta didik tetapi juga bagi satuan pendidikan, guru serta masyarakat Kota Lubuklinggau secara umum.
Saat  ini,  praktik  pencegahan  dan  penanggulangan  perundungan  di  lingkungan sekolah di Kota Lubuklinggau hanya didasarkan pada Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor:  378/Kpts/Disdikbud/2023  tentang  Penetapan  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 16  Oktober  2023.  Keputusan  ini  merupakan  implementasi  dari  Peraturan  Menteri Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  46  Tahun  2023  tentang Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan  Pendidikan.  Namun, dalam praktiknya, regulasi yang secara khusus mengatur anti-perundungan di lingkungan
sekolah  masih  belum  ada.  Hal  ini  dirasakan  belum  memberikan  perlindungan  yang memadai bagi peserta didik di Kota Lubuklinggau dari praktik-praktik perundungan atau bullying, sementara fenomena perilaku perundungan atau bullying cenderung meningkat setidaknya dalam dua tahun terakhir.
Mengingat  besarnya  dampak  negatif  dari  perundungan  terhadap  siswa,  upaya pencegahan dan penanganan menjadi sangat penting (Fadhlullah et al., 2022) (Espelage &  Hong,  2018).  Korban  perundungan  sering  mengalami  penurunan  prestasi  akademik, gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, hingga dalam kasus ekstrem dapat  berujung  pada  tindakan  bunuh  diri  (Haslan  et  al.,  2021; Maritim,  2023;  SH  et  al., 2023;  Wang,  2023).  Selain  itu,  perundungan  juga  berdampak  negatif  pada  pelaku  dan saksi,  menciptakan  lingkungan  sekolah  yang  tidak  aman  dan  tidak  kondusif  untuk pembelajaran  (Asran,  2021;  Simphiwe,  2023).  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan perumusan  kebijakan  anti-perundungan  yang  efektif  di  tingkat  sekolah  dan  daerah. Kebijakan  semacam  ini  dapat  menjadi  landasan  hukum  dan  operasional  bagi  sekolah untuk  mencegah,  mendeteksi,  dan  menangani  kasus  perundungan  secara  sistematis (Gaffney et al., 2021).
Di Kota Lubuklinggau, upaya untuk mengatasi perundungan di sekolah telah mulai dilakukan.  Pemerintah  Kota  Lubuklinggau  telah  menyatakan  komitmennya  untuk menangani  masalah  ini  melalui  perumusan  suatu  kebijakan  tentang  anti  perundungan yaitu  Peraturan  Daerah  tentang  Anti  Perundungan  di  Lingkungan  Sekolah  Kota Lubuklinggau.  Namun,  perumusan  kebijakan  tentang  anti  perundungan  bukanlah  hal yang  sederhana  (Bradshaw,  2015;  Espelage  et  al.,  2019).  Berbagai  faktor  dapat mempengaruhi keberhasilan perumusan kebijakan tentang anti perundungan (Vaill et al., 2020;  Yell  et  al.,  2016),  mulai  dari  komitmen  pemangku  kepentingan,  pemahaman tentang  kompleksitas  perundungan,  hingga  kapasitas  institusional  dalam mengimplementasikan  kebijakan.  Selain  itu,  peran  dari  para  stakeholder  seperti pemerintah  daerah,  sekolah,  orang  tua,  dan  masyarakat  juga  sangat  krusial  dalam memastikan efektivitas kebijakan yang dirumuskan.
Untuk  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan determinan perumusan kebijakan tentang anti perundungan di lingkungan sekolah Kota Lubuklinggau,  agar  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  perumusan  kebijakan  tersebut.  Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam  merumuskan  strategi  yang  lebih  efektif  untuk  mencegah  dan  menangani perundungan di sekolah, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif
bagi seluruh peserta didik di Kota Lubuklinggau.
Lebih  lanjut  penelitian  ini  dapat  berkontribusi  pada  pengembangan  body  of knowledge tentang kebijakan tentang anti perundungan di Indonesia, khususnya dalam konteks  kota  kecil-menengah  seperti  Lubuklinggau.  Hasil  penelitian  dapat  menjadi referensi  bagi  penelitian  serupa  di  daerah  lain,  serta  memperkaya  literatur  tentang implementasi kebijakan pendidikan di tingkat lokal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  deskriptif  untuk  mendalami determinasi  kebijakan  tentang  anti  perundungan  di  lingkungan  sekolah  Kota Lubuklinggau.  Pendekatan  ini  memungkinkan  pengumpulan  data  berupa  kata-kata, gambaran,  dan  narasi  untuk  memahami  secara  mendalam  fenomena  kebijakan  yang sedang  diteliti  (Creswell,  2014).  Metode  kualitatif  dipilih  karena  kemampuannya  dalam mengungkap  nuansa  dan  kompleksitas  proses  perumusan  kebijakan  yang  sulit  diukur secara  kuantitatif  (Yin,  2018).  Data  dikumpulkan  melalui  tiga  teknik  utama:  observasi partisipatif, analisis dokumen resmi terkait kebijakan anti perundungan, dan wawancara mendalam  dengan  informan  kunci.  Informan  meliputi  anggota  Komisi  II  DPRD  Kota Lubuklinggau, Kepala Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan perwakilan organisasi masyarakat  sipil  yang  terlibat  dalam  isu  perlindungan  anak.  Pemilihan  informan  ini bertujuan  untuk  mendapatkan  perspektif  yang  komprehensif  dari  berbagai  pemangku kepentingan (Patton, 2014). Teknik analisis data yang digunakan mengadopsi pendekatan Miles  &  Huberman  (2016),  yang  meliputi  tiga  tahap:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan analisis yang mendalam  dan  reflektif.  Untuk  memastikan  keabsahan  data,  penelitian  ini  menerapkan beberapa  strategi,  termasuk  perpanjangan  pengamatan,  triangulasi  sumber  data  dan metode,  serta  member  checking  (Guba  &  Lincoln,  1994).  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan  keakuratan,  kredibilitas,  dan  konsistensi  temuan  yang  diperoleh  dari berbagai  perspektif  (Denzin,  N.  K.  &  Lincoln,  2011).  Alur  penelitian  dapat  dilihat  pad bagan beriikut:

## Gambar 2. Alur Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  tentang  anti  perundungan  di  lingkungan  sekolah  Kota  Lubuklinggau merupakan  upaya  untuk  menciptakan  lingkungan  pendidikan  yang  aman  dan  kondusif bagi  perkembangan  peserta  didik.  Kebijakan  ini  hadir  sebagai  tindak  lanjut  dari pembentukan  Satgas  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan Pendidikan berdasarkan
Keputusan Walikota
Lubuklinggau
Nomor: 378/Kpts/Disdikbud/2023  tentang  Penetapan  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan  Pendidikan  sebagai  implementasi  dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Pengumpulan Data Mulai Data Primer 1. Wawacara 2. Observasi Data Sekunder 1. Dokumentasi
Analisis Data (Miles dan Huberman):
1. Reduksi Data 2. Penyajian Data
3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan dan Saran
Selesai
Tabel 2. Susunan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan
Satuan Pendidikan Kota Lubuk Linggau No Nama Jabatan dalam Tim 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketua 2. Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Sekretaris 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota 4. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggota 5. Kabid Rehabilitasi Sosial dada Dinas Sosial Anggota 6. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Anggota 7. Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Anggota
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024
Namun, Satgas yang disebutkan masih menghadapi tantangan dalam penanganan permasalahan  perundungan  di  lingkungan  sekolah,  karena  belum  ada  regulasi  yang tegas mengatur hal ini. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku dinas yang bertanggung  jawab  dalam  memimpin  Satgas,  mengusulkan  kepada  DPRD  Kota Lubuklinggau  untuk  menyusun  suatu  kebijakan  terkait  pencegahan  dan  pananganan perundungan  di  lingkungan  sekolah.  Pada  agenda  Penetapan  Program  Pembentukan Peraturan  Daerah  Kota  Lubuklinggau  2024,  Walikota  bersama  DPRD  menyetujui penyusunan 18 peraturan daerah termasuk Peraturan Daerah tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah Kota Lubuklinggau. Langkah ini mencerminkan adanya kesadaran dan  kemauan  politik  (political  will)  yang  kuat  dari  pemerintah  daerah  diwakili  oleh Walikota,  DPRD,  dan  Dinas  Pendidikan,  untuk  mengambil  langkah  konkret  dalam menangani permasalahan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Tabel 3. Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan Anti Perundungan
Stakeholder Aktor Peran Kontribusi Pemerintah Daerah DPRD Legislasi, pengawasan, anggaran - Otoritas formal dalam perumusan kebijakan Walikota Pimpinan eksekutif - Pengawasan dan koordinasi penuh atas kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan - Inisiator kebijakan - Mengusulkan perumusan kebijakan Akademisi Dosen dan Peneliti (Universitas Bengkulu) Konsultasi dalam penyusunan kebijakan Memberikan masukan berdasarkan penelitian dan akademik

## Sumber: hasil analisis penelitian, 2024
Tabel  di  atas  menyajikan  berbagai  stakeholder  yang  terlibat  dalam  proses perumusan  kebijakan  tentang  anti  perundungan  di  Kota  Lubuklinggau.  Pemerintah Daerah,  yang  diwakili  oleh  DPRD  dan  Walikota,  berperan  dalam  legislasi,  pengawasan, dan  eksekusi  kebijakan,  memberikan  otoritas  formal  serta  pengawasan  menyeluruh. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  bertindak  sebagai  inisiator  kebijakan  dan  berperan dalam perumusan. Sementara itu, akademisi dari Universitas Bengkulu, yang terdiri dari dosen  dan  peneliti,  memberikan  konsultasi  dan  masukan  berdasarkan  penelitian akademik.  Informasi  ini,  yang  bersumber  dari  hasil  analisis  penelitian  tahun  2024, menunjukkan  adanya  kolaborasi  multi-pihak  dalam  upaya  mengatasi  masalah perundungan,  dengan  setiap  stakeholder  memberikan  kontribusi  unik  sesuai  kapasitas dan keahlian masing-masing.
Dalam  perumusan  kebijakan  tentang  anti  perundungan  di  Kota  Lubuklinggau, pemerintah  daerah  menunjukkan  kemauan  politik  yang  kuat.  Tiga  institusi  utama  yang memegang  peran  kunci  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Pendidikan,  DPRD,  dan  Walikota. Kemauan  politik  ini  menjadi  faktor  penentu  yang  sangat  penting  dalam  merancang kebijakan  tentang  anti  perundungan  yang  tidak  hanya  efektif  dalam  menanggulangi masalah  tersebut,  tetapi  juga  komprehensif  dalam  mencakup  berbagai  aspek  yang
relevan bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan.

## 1. Dinas Pendidikan
Dinas  Pendidikan  memainkan  peran  utama  dan  terdepan  dalam  perumusan kebijakan  tentang  anti  perundungan  di  lingkungan  sekolah  di  Kota  Lubuklinggau. Sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan pendidikan di daerah,  Dinas  Pendidikan  memiliki  pemahaman  mendalam  tentang  dinamika  dan tantangan di lingkungan pendidikan, termasuk isu perundungan. Peran kunci Dinas Pendidikan dalam perumusan kebijakan ini tercermin dalam beberapa aspek:
a. Inisiasi  dan  advokasi  kebijakan:  dengan  pengetahuan  teknis  mereka  tentang situasi lapangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertindak sebagai inisiator utama yang mengusulkan perlunya kebijakan ini. Mereka tidak hanya mampu mengidentifikasi  tren,  pola,  dan  dampak  perundungan  di  sekolah-sekolah, tetapi  juga  mengusulkan  langkah-langkah  konkret  untuk  mengatasi  masalah tersebut. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berperan penting dalam mengadvokasi pentingnya kebijakan tentang anti perundungan kepada pemangku kepentingan lain, termasuk DPRD dan Walikota, dengan menyajikan data, analisis, dan argumen yang kuat untuk mendukung urgensi kebijakan ini, untuk  memastikan  dukungan  dan  partisipasi  aktif  dari  semua  pihak  terkait dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung kegiatan pembelajaran.
b. Penyusunan  draf  awal:  Dengan  ekspertise  dalam  bidang  pendidikan  dan pemahaman  tentang  kompleksitas  isu  perundungan,  Dinas  Pendidikan berperan  penting  dalam  menyusun  draf  awal  kebijakan.  Mereka  dapat merumuskan  definisi  operasional,  mengidentifikasi  cakupan  kebijakan,  serta merancang mekanisme implementasi yang realistis dan efektif.
c. Koordinasi  antar-stakeholder:  Dinas  Pendidikan  juga  berperan  sebagai koordinator utama dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses  perumusan  kebijakan.  Ini  termasuk  berkonsultasi  dengan  kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan bahkan perwakilan siswa untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan realitas di lapangan.
2. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
DPRD Kota Lubuklinggau memainkan peran penting kedua dalam perumusan kebijakan  tentang  anti  perundungan  di  lingkungan  sekolah.  Sebagai  lembaga legislatif  daerah,  DPRD  memiliki  kewenangan  yang  luas  untuk  membahas,
mengamandemen,  dan  mengesahkan  kebijakan  menjadi  peraturan  daerah  yang berlaku.  Peran  DPRD  dalam  perumusan  kebijakan  ini  meliputi  beberapa  aspek utama:
a. Inisiatif  legislasi:  DPRD  mengambil  peran  penting  dalam  mengusulkan  dan membahas  rancangan  peraturan  daerah  tentang  anti  perundungan  di lingkungan  sekolah  Kota  Lubuklinggau.  Mereka  bertindak  sebagai  motor penggerak untuk memulai proses legislatif yang diperlukan guna menciptakan kerangka  hukum  yang  mendukung  perlindungan  terhadap  siswa  dari  tindak perundungan.
b. Pembahasan  kebijakan:  DPRD  bertanggung  jawab  untuk  secara  mendalam membahas  draf  kebijakan  yang  diajukan  oleh  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan.  Dalam  proses  ini,  mereka  tidak  hanya  mengajukan  pertanyaan kritis dan meminta klarifikasi, tetapi juga memberikan masukan berharga untuk memperkuat  substansi  kebijakan.  Partisipasi  aktif  DPRD  dalam  diskusi  ini memastikan  bahwa  kebijakan  yang  dihasilkan  mencerminkan  kebutuhan  dan aspirasi masyarakat serta relevan dengan konteks lokal Kota Lubuklinggau.
c. Penyelarasan  dengan  regulasi  yang  ada:  DPRD  turut  berperan  dalam memastikan  bahwa  kebijakan  tentang  anti  perundungan  selaras  dengan peraturan  daerah  lainnya  dan  tidak  bertentangan  dengan  regulasi  di  tingkat nasional.  Melalui  proses  penyelarasan  ini,  DPRD  memastikan  bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
d. Pengesahan kebijakan: setelah melalui proses pembahasan yang komprehensif dan penyempurnaan berdasarkan masukan dari berbagai pihak, DPRD memiliki kewenangan  akhir  untuk  mengesahkan  kebijakan  tentang  anti  perundungan menjadi peraturan daerah. Pengesahan ini memberikan legitimasi hukum yang kuat  bagi  implementasi  kebijakan,  sehingga  memberikan  dasar  yang  solid untuk  pelaksanaannya  di  lapangan  dan  menjamin  perlindungan  yang  efektif bagi siswa di lingkungan pendidikan Kota Lubuklinggau.
3. Walikota
Walikota, sebagai kepala pemerintahan daerah, memainkan peran ketiga yang tidak kalah penting dalam perumusan kebijakan anti perundungan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam penyusunan teknis kebijakan, peran penting Walikota dalam beberapa aspek:
a. Pengarahan  kebijakan:  walikota  dapat  memberikan  arahan  umum  tentang prioritas  dan  fokus  kebijakan  anti  perundungan,  sesuai  dengan  visi  dan  misi pemerintah daerah.
b. Fasilitasi  antar  instansi:  walikota  dapat  memfasilitasi  koordinasi  antar  instansi pemerintah  daerah  yang  terlibat  dalam  perumusan  dan  implementasi kebijakan, memastikan adanya sinergi dan dukungan yang menyeluruh.
c. Pengesahan  akhir:  setelah  disetujui  oleh  DPRD,  Walikota  memiliki  wewenang untuk  mengesahkan  kebijakan  menjadi  peraturan  daerah  yang  sah  dan mengikat.
d. Alokasi  sumber  daya:  walikota  memiliki  peran  penting  dalam  memastikan alokasi  sumber  daya  yang  memadai,  baik  anggaran  maupun  sumber  daya manusia, untuk implementasi kebijakan.
Dengan  adanya political  will  yang  kuat  dari  ketiga  institusi  ini  -  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan,  DPRD  serta  Walikota  -  kebijakan  tentang  anti  perundungan  di  Kota Lubuklinggau  dapat  dirumuskan  dengan  komprehensif  dan  efektif.  Proses  ini mencerminkan  pendekatan  kolaboratif  dalam  tata  kelola  pemerintahan,  di  mana  setiap institusi  memberikan  kontribusi  sesuai  dengan  peran  dan  kewenangannya  masing- masing. Perumusan kebijakan yang melibatkan ketiga institusi ini juga memastikan bahwa kebijakan  yang  dihasilkan  memiliki  legitimasi  yang  kuat,  baik  dari  segi  teknis,  legislatif, maupun  eksekutif.  Hal  ini  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  peluang  keberhasilan implementasi  kebijakan,  karena  telah  melalui  proses  perumusan  yang  matang  dan mendapat dukungan dari berbagai level pemerintahan daerah.
Lebih lanjut, proses perumusan kebijakan ini juga memungkinkan terjadinya checks and  balances.  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  memberikan  masukan  teknis  dan operasional,  DPRD  memastikan  kebijakan  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dan kerangka  hukum  yang  ada,  sementara  Walikota  memastikan  kebijakan  sejalan  dengan visi  pembangunan  daerah  secara  keseluruhan.  Interaksi  ini  memungkinkan  terciptanya kebijakan  yang  tidak  hanya  efektif  secara  teknis,  tetapi  juga  responsif  terhadap kebutuhan  masyarakat  dan  sejalan  dengan  arah  pembangunan  daerah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  memandang  isu  perundungan  bukan  hanya sebagai  masalah  pendidikan  semata,  tetapi  sebagai  isu  sosial  yang  lebih  luas  yang memerlukan pendekatan multi-sektoral dan dukungan dari berbagai level pemerintahan. Dengan political  will  yang  kuat  dari  Dinas  Pendidikan,  DPRD,  dan  Walikota  dalam perumusan  kebijakan  tentang  anti  perundungan  di  Kota  Lubuklinggau  menjadi  fondasi yang kokoh bagi terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif
bagi perkembangan peserta didik.
Adapun  Dalam  proses  implementasi  kebijakan  anti-perundungan  di  Kota Lubuklinggau,  berbagai  pemangku  kepentingan  terlibat  dan  berkontribusi  untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Peran dan kontribusi masing-masing stakeholder dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Anti Perundungan Stakeholder Aktor Peran Kontribusi Pemerintah Daerah Satuan Tugas Pencegahan Koordinasi, fasilitasi, pengawasan implementasi Koordinasi lintas lembaga untuk implementasi efektif Dinas terkait - Dinas Perlindungan Anak - Dinas Sosial Perlindungan anak, rehabilitasi sosial Terlibat dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial Satuan Pendidikan Tim Pencegahan di Tingkat Sekolah Implementasi langsung kebijakan di tingkat sekolah Implementasi kebijakan tentang anti perundungan di sekolah Masyarakat Orang Tua/Wali, Komite Sekolah Umpan balik, dukungan terhadap implementasi Umpan balik dari komunitas sekolah dan dukungan moral Lembaga Psikologi dan Pakar Pendidikan Pakar Pendidikan, Psikolog Konsultasi, evaluasi berkala Memberikan masukan ahli dan evaluasi terhadap kebijakan Media Media Lokal Sosialisasi, informasi kebijakan Menyebarluaskan informasi dan membangun dukungan publik Komite Sekolah Anggota Komite Sekolah Pengawasan, dukungan implementasi Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Stakeholder Aktor Peran Kontribusi kebijakan Aparat Keamanan Polisi Penanganan kasus berat dan kerja sama sosialisasi Menangani kasus perundungan serius dan kampanye sosialisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM serta Inspektorat Daerah Badan Kepegawaian, Inspektorat Daerah Pemberian sanksi, evaluasi internal Melaksanakan pemberian sanksi dan evaluasi kebijakan
Sumber: hasil analisis penelitian, 2024
Tabel  ini  menggambarkan  peran  berbagai  stakeholder  dalam  implementasi kebijakan  tentang  anti  perundungan  di  Kota  Lubuklinggau.  Satuan  Tugas  Pencegahan dari pemerintah daerah bertanggung jawab untuk koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan implementasi  kebijakan  secara  efektif.  Satuan  pendidikan,  komite  sekolah,  dan  orang tua/wali  memiliki  peran  dalam  implementasi  langsung  kebijakan  di  tingkat  sekolah, sementara  media  lokal  mendukung  sosialisasi  dan  informasi  kebijakan  kepada masyarakat luas. Stakeholder lain seperti lembaga psikologi, aparat keamanan, dan tokoh agama/tokoh  masyarakat  memberikan  kontribusi  dalam  konsultasi,  penanganan  kasus- kasus  serius,  serta  dukungan  moral  untuk  menciptakan  lingkungan  belajar  yang  aman dan mendukung di sekolah-sekolah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  determinan  dalam perumusan  kebijakan  tentang  anti  perundungan  di  lingkungan  sekolah  Kota Lubuklinggau adalah kemauan politik ( politic will) yang kuat dari tiga institusi utama yaitu Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  DPRD,  dan  Walikota.  Temuan  ini  memperluas pemahaman  tentang  proses  perumusan  kebijakan  pendidikan  di  tingkat  daerah, terutama untuk isu sensitif seperti perundungan. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai  pemangku  kepentingan  menciptakan  fondasi  kuat  untuk  implementasi kebijakan  yang  efektif.  Penelitian  ini  membuka  jalan  bagi  studi  lanjutan  mengenai efektivitas implementasi  kebijakan tentang anti perundungan  dan  dampaknya  terhadap iklim  sekolah.  Adapun  rekomendasi  untuk  penelitian  kedepannya  untuk  melakukan
evaluasi  longitudinal  terhadap  kebijakan  ini,  serta  mengeksplorasi  potensi  kesamaan  di daerah lain dengan konteks serupa.

## DAFTAR PUSTAKA
Agisyaputri, E., Nadhirah, N. A., & Saripah, I. (2023). Identifikasi fenomena perilaku bullying pada remaja. Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 3.
Aminuddin.  (2020).  Kasus  Kekerasan  Perempuan  dan  Anak  Di  Lubuklinggau  Tinggi,  11 Bulan 30 Kasus. Sripoku.Com.
Andrews, N. C. Z., Cillessen, A. H. N., Craig, W., Dane, A. V., & Volk, A. A. (2023). Bullying and  the  Abuse  of  Power. International  Journal  of  Bullying  Prevention,  5(3). https://doi.org/10.1007/s42380-023-00170-0
Asran,  E.  A.  (2021).  Pengaruh  Dukungan  Teman  Sebaya  terhadap  Tingkat  Depresi  pada Korban  Perundungan. Bandung  Conference  Series:  Psychology  Science,  1(1). https://doi.org/10.29313/bcsps.v1i1.77
Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau. (2023). Statistik Daerah Kota Lubuklinggau 2023. Bradshaw,  C.  P.  (2015).  Translating  research  to  practice  in  bullying  prevention. American Psychologist, 70(4). https://doi.org/10.1037/a0039114
Creswell,  J.  W.  (2014). Penelitian  Kualitatif  Dan  Desain  Riset  Memilih  Antara  Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2011). Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. In: Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (eds.) The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, Sage.
Espelage,  D.  L.,  &  Hong,  J.  S.  (2018).  School  climate,  bullying,  and  school  violence.  In School safety and violence prevention: Science, practice, policy. https://doi.org/10.1037/0000106-003
Espelage,  D.  L.,  Hong,  J.  S.,  Hong,  J.  S.,  Valido,  A.,  &  Lee,  J.  M.  (2019).  Anti-bullying programmes  in  the  United  States:  What  works  and  what  doesn’t?  In Making  an
Impact on School Bullying: Interventions and Recommendations. https://doi.org/10.4324/9781351201957-5
Fadhlullah,  Wati,  M.,  Suryati,  Muharramsyah,  R.,  &  Marsithah,  I.  (2022).  DAMPAK CYBERBULLYING  DI  SEKOLAH  DAN  UPAYA  PENCEGAHANNYA  (  The  Impact  of Cyberbullying  in  School  and  Prevention  Efforts  ). Jurnal  Pendidikan  Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(1).
Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). What works in anti-bullying programs?
Analysis  of  effective  intervention  components. Journal  of  School  Psychology,  85. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2020.12.002
Guba,  E.  G.,  &  Lincoln,  Y.  S.  (1994).  Paradigms  in  Qualitative  Research.  In Handbook  of Qualitative Research.
Haslan,  M.  M.,  Dahlan,  D.,  &  Yuliatin,  Y.  (2021).  PERILAKU  PERUNDUNGAN  (BULLYING) DAN DAMPAKNYA BAGI ANAK USIA SEKOLAH (Studi Kasus Pada Siswa SMP Negeri Se-Kecamatan  Kediri  Lombok  Barat). Jurnal  Pendidikan  Sosial  Keberagaman,  7(2). https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.140
Kurniasih,  N.,  Wanabuliandari,  S.,  &  Ristiyani.  (2020).  Bibliometrics  analysis  in  articles  of verbal bullying in schools. Library Philosophy and Practice, 2020.
Maloku,  A.,  Maloku,  E.,  &  Çerkini,  A.  (2024).  Bullying  in  School  Environments. Pakistan Journal of Criminology, 16(1). https://doi.org/10.62271/pjc.16.1.677.686
Marietha,  A.  R.  (2024).  Indonesia  Darurat  Kasus  Perundungan. GoodStats. https://goodstats.id/article/miris-indonesia-darurat-kasus-perundungan-satuan- pendidikan-di-bawah-kemdikbudristek-terbanyak-0gcyv
Maritim, E. (2023). PENCEGAHAN DAN UPAYA MENGATASI TINDAK PERUNDUNGAN DI
SEKOLAH DASAR. Khazanah Pendidikan, 17(1).
https://doi.org/10.30595/jkp.v17i1.16094
Marshall,  B.,  &  Roberts,  K.  J.  (2020).  Bullying  in  the  School  Setting.  In School  Nursing. https://doi.org/10.1891/9780826135377.0017
Menesini,  E.,  &  Salmivalli,  C.  (2017).  Bullying  in  schools:  the  state  of  knowledge  and effective interventions.
Psychology, Health and Medicine, 22. https://doi.org/10.1080/13548506.2017.1279740
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (2016).  Qualitative  data  analysis:  An  expanded sourcebook.  In Nursing  standard  (Royal  College  of  Nursing  (Great  Britain) :  1987) (Vol. 30, Issue 25).
National Center for Education Statistics. (2021). Bullying at School and Electronic Bullying. School Crime and Safety, 2009.
Olweus,  D.,  Limber,  S.  P.,  &  Breivik,  K.  (2019).  Addressing  Specific  Forms  of  Bullying:  A Large-Scale  Evaluation  of  the  Olweus  Bullying  Prevention  Program. International Journal of Bullying Prevention, 1(1). https://doi.org/10.1007/s42380-019-00009-7
Patton, M. Q. (2014). Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice - Michael Quinn Patton - Google Books. In Sage Publication.
Rigby, K. (2022). Theoretical Perspectives and Two Explanatory Models of School Bullying. International  Journal  of  Bullying  Prevention.  https://doi.org/10.1007/s42380-022-
00141-x
SH, A. A., ZH, G. K., YESHIMBETOVA, Z. B., AGABEKOVA, B. N., & ARYSTANBEKOVA, B. A. (2023).  IDENTIFYING  THE  IMPACT  OF  BULLYING  AT  SCHOOL. Pedagogy  and Psychology, 56(3(2023)). https://doi.org/10.51889/2960-649.2023.15.3.004
Simphiwe, W. (2023). Teachers’ lived experiences of school violence: a phenomenological case study. In Dissertation (M.Ed.(Psychology  of Education))--University of the Free State.
Smith,  P.  K.,  López-Castro,  L.,  Robinson,  S.,  &  Görzig,  A.  (2019).  Consistency  of  gender differences in bullying in cross-cultural surveys. In Aggression and Violent Behavior (Vol. 45). https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.04.006
UNICEF Indonesia. (2021). Indonesia: Ratusan anak dan remaja menyerukan kebaikan dan diakhirinya  perundungan. Unicef.Org.  https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran- pers/indonesia-ratusan-anak-dan-remaja-menyerukan-kebaikan-dan-diakhirinya- perundungan
Vaill,  Z.,  Campbell,  M.,  &  Whiteford,  C.  (2020).  Analysing  the  quality  of  Australian universities’  student  anti-bullying  policies. Higher  Education  Research  and Development, 39(6). https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1721440
Vinayastri, A., & AwaluddinTjalla, R. A. (2022). Bibliometrics analysis in articles of bullying in children. Journal of Positive School Psychology.
Wang,  J.  (2023).  The  Impacts  and  Interventions  of  School  Bullying. SHS  Web  of Conferences, 157. https://doi.org/10.1051/shsconf/202315704023
Yell, M. L., Katsiyannis, A., Rose, C. A., & Houchins, D. E. (2016). Bullying and Harassment of Students  With  Disabilities  in  Schools:  Legal  Considerations  and  Policy  Formation. Remedial and Special Education, 37(5). https://doi.org/10.1177/0741932515614967
Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. In Journal of Hospitality & Tourism Research (Vol. 53, Issue 5).
https://doi.org/10.1177/109634809702100108