## JIUBJ
Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)

## Muhammad Yunus*
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari 24-26 Bandung *Correspondence email: yunus_rambe@yahoo.co.id
Abtsrak. Di  Indonesia  terdapat  dua  lembaga  keuangan,  yaitu  lembaga  keuangan  konvensional  dan  lembaga  keuangan  syariah. Lembaga keuangan  syariah dalam operasionalnya berdasarkan pada  fatwa  yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  sebagai  lembaga  yang  memiliki  otoritatif  dalam  mengeluarkan  fatwa  di  bidang  ekonomi syariah.  Baiturridha  Puska  salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  mengeluarkan  produk  pembiayaan  al-qardh.  Dalam  tataran praktiknya, yaitu yang dilaksanakan oleh BPRS Baituttidha Puska bahwa dalam kontrak tersebut terindikasi adanya klausula yang berbeda dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 tentang al-Qardh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep akad qardh dalam  fikih  dan  fatwa  DSN-MUI  dan  untuk  mengalaisis  kontrak  akad  pembiayaan qardh pada  BPRS  Baiturridha Pusaka.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif,  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  teknik  pengumpulan  data dengan  cara  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pertama, akad qardh merupakan  bentuk  akad tabarru sehingga tidak  diperuntukan  untuk  mencari  keuntungan; kedua ,  ketentuan  Pasal  2  Surat  Pengakuan  Pembiayaan  terdapat  klausula  yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 tentang al-Qardh.
Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI; Qardh; Perbankan Syariah
Abstract.  In  Indonesia,  there  are  two  financial  institutions,  namely  conventional  financial  institutions  and  Islamic  financial institutions. Islamic financial institutions in their operations are based on the fatwa that has been issued by the National Sharia Council  of  the  Indonesian  Ulema  Council  (DSN-MUI)  as  an  authoritative  institution  in  issuing  fatwas  in  the  field  of  Islamic economics.  Baiturridha  Puska,  one  of  the  Islamic  financial  institutions,  issued  al-qardh  financing  products.  At  the  level  of practice, which is implemented by BPRS Baituttidha Puska that in the contract it is indicated that there is a clause that is different from the provisions of the DSN-MUI fatwa No. 19 of 2001 concerning al-Qardh. The purpose of this study was to determine the concept  of  the  qardh  contract  in  fiqh  and  the  DSN-MUI  fatwa  and  to  analyze  the  qardh  financing  contract  contract  at  the Baiturridha  Pusaka  BPRS.  This  study  uses  qualitative  research,  with  a  normative  juridical  approach  and  data  collection techniques by means of literature study. The results of the study show that first, the qardh contract is a form of tabarru contract so it is not intended for profit; secondly, the provisions of Article 2 of the Letter of Acknowledgment of Financing contain a clause that is contrary to sharia principles, namely the DSN-MUI fatwa no. 19 of 2001 concerning al-Qardh.

## Keywords: DSN-MUI Fatwa; Qardh; Sharia Banking

## PENDAHULUAN
Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah  (LKS)  baik  di  level  nasional  maupun internasional  telah  memberikan  gambaran  bahwa  sistem ekonomi  Islam  dapat  beradaptasi  dengan  perekonomian konvensional  yang  telah  lama  menguasai  kehidupan masyarakat  dunia  maupun  di  Indonesia.  Dengan perkembangan  tumbuh  dan  berkembangnya  LKS  dapat membuktikan  bahwa  masyarakat  menganggap  penting bertransaksi  dengan  prinsip  syariah.  (Ash-Shiddiqy, 2018)
Pasal  1  angka  12  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  merupakan payung/reguasi perbankan syariah di Indonesia memberikan  pengertian  prinsip  syariah  sebagai  prinsip hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan  berdasarkan fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  termasuk  di dalamnya Bank Syariah memiliki tanggung jawab dalam
melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana ketentuan UUPS  bahwa  menjalankan  prinsip  syariah  dalam kegiatan usahanya, dalam konteks Indonesia impelmentasi  prinsip  syariah  terwujud  dalam  fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI). (Dewi, 2020)
Bagi  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia termasuk  di  dalamnya  Bank  Syariah  fatwa  Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MU) selain  sebagai  pedoman  berfungsi  sebagai  legitimasi. Artinya setiap produk yang dikeluarkan oleh LKS harus sesuai  dengan  ketentuan  fatwa  DSN-MUI.  Hal  itu sebagaimana  nilai  dan  moralitas  serta  keinginan  dari para  pelaku  aktivitas  ekonomi  syariah.  Karena merekalah  yang  mejalankan      sistem  operasional lembaga  keuangan  syariah.  Sehingga  mereka  memiliki tanggungjawab  yang  besar  untuk  mengelola  Lembaga keuangan  syariah      yang      sistem      operasional  bisnis maupun produk yang ditawarkannya harus sesuai dengan ketentuan  syariah.  Adapun  otoritas  yang  memiliki
Muhammad Yunus, Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)
kewenangan  dalam  melakukan  penilaian  dan  penetapan bahwa suatu produk  sudah sesuai prinsip dan nilai-nilai syariah adalah DSN-MUI. (Izazi dan Ayu, 2021)
Sebagai  otoritas  yang  mengeluarkan  aturan sebagai  rujukan  oleh  setiap  lembaga  keuangan  syariah (LKS)  di  Indonesia,  DSN-MUI  telah  melakukan  upaya besar dalam memberikan legalitas hukum sebagai bahan untuk  pengawasan  ditingkat  dewan  pengawas  syariah. Berdasarkan  aturan  yang  mengatur  lembaga  keuangan syariah terutama perbankan syariah berdasarkan amanah Undang-Undang  No  21  tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, maka setiap perbankan syariah yang menjalankan  aktifiatas  bisnis  harus  mendapatkan legalitas  formal  dalam  bentuk  fatwa  dari  DSN-MUI. (Febrian, 2020)
Sebagai  lembaga intermediary  finance yang mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam operasionalnya,  maka  lembaga  keuangan  syariah  (LKS) menggunakan  akad-akad  yang  tertuang  dalam  kajian fikih  Islam  serta  mengelaborasinya  dengan  konsep keuangan modern baik lembaga bank maupun non bank (Wiwik, 2015)
Pertumbuhan  Lembaga  Keuangan  Syariah  salah satunya  ditandai  dengan  munculnya  produk-produk kreatif  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat.  Penawaran produk-produk  baru  tersebut  sebagai  salah  satu  strategi pemasaran  untuk  meningkatkan  nasabah  di  tengah persaingan  LKS  yang  semakin  terbuka.  Munculnya produk-produk  baru  di  LKS  menimbulkan  kesulitan penerapan  prinsip  syariah  terutama  pada  aspek kesesuaiannya dengan kontrak (akad). Semakin modernnya  dunia  bisnis  dengan  produknya  yang  baru akan memicu persoalan keabsahan kegiatan keuangan itu (Maksum, 2014)
Dalam  akad-akad  produk  lembaga  keuangan syariah  apabila  ditinjau  dari  segi  untuk  mendapat kompensasi  atau  tidak  mendapat  kompensasi,  maka dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis  yaitu  akad tabarru dan  akad tijarah / mu’awadah .  Akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit (transaksi  nirlaba).  Transaksi  ini pada hakikatnya bukan transaksi  bisnis  untuk  mencari  keuntungan  komersil. Akad tabarru’ dilakukan  dengan  tujuan  tolong- menolong  dalam  rangka  berbuat  kebaikan.  Pada hakikatnya,  akad tabarru’ adalah  akad  melakukan kebaikan  yang  mengharapkan  balasan  dari  Allah  SWT semata,  itu  sebabnya  akad  ini  tidak  bertujuan  mencari keuntungan komersil (Ilda Hayati, 2016)
Pada saat ini, Produk Pembiayaan yang dilaksanakan oleh BPRS Baiturradha Puska secara  garis besar  meliputi: Murabahah,  Mudharabah, dan Qardh (pinjam  kebajikan).  Namun,  pelaksanaan  akad qardh yang  domainnya  masuk  dalam  ranah  akad tabarru’ sebagaimana penulis uraikan di atas, dalam pelaksanaannya  sebagaimana  tertera  dalam  salah  satu kontrak  perjanjian  akad qardh teridentifikasi  adanya klausula  yang  belum  memenuhi  prinsip  syariah.  Oleh
karena  itu  perlu  dilakukan  analisi  dalam  penelitian  ini guna  memberikan  kepastian  hukum  terkait  keabsahan kontrak  perjanjian  akad qardh yang  dilakukan  di Lembaga  Keuangan  Syariah  salah  satunya  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Baiturradha Puska.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  di  mana peneliti  menelaah  teori,  konsep,  ataupun  asas  hukum yang berhubungan akad qardh . Sumber data primer yang digunakan  dalam  penelitian  ini  diambil  fatwa-fatwa DSN-MUI.  Adapun  sumber  sekunder  dalam  penelitian ini  adalah  kitab-kitab  fikih  serta  artikel-artikel  dalam jurnal,  serta  buku-buku  rujukan  yang  relevan  dan berkaitan  dengan  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara liblary  study atau  studi  pustaka. Setelah  data  yang  diperlukan  terkumpul,  maka  langkah selanjutnya  adalah  mengolah  dan  menganalisis  data tersebut serta diambil kesimpulan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Akad Qardh dalam Literatur Fikih Muamalah
Kata qaradh merupakan bahasa  Arab yang secara harfiah kata qardh merupakan bentuk masdhar dari kata qaradha asy-syai’-yaqridhu , yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah  bentuk masdhar yang berarti  memutuskan.  Dikatakan, qaradhu  sya’ia  bil- miqradh atau  memutus  sesuatu  dengan  gunting. Al- qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar (Panji Adam, 2017).
Pengentian  akad qardh secara  istilah  dalam terminologi  para  ahli  fikih  di  antaranya  adalah  sebagai berikut
Ibn  ‘Abidin  salah  seorang  ulama  dari  mazhab Hanafi menyampaikan yang maksud dengan akad qardh adalah:
ُهاَضاَقَتَتِل ٍّ يِلْثِم  ْنِم ِهيِطْعُت اَم “ Sesuatu  yang  diberikan  (berupa  harta)  yang terdapat padanannya (di pasaran) untuk dikembalikan  kembali  (harta  tersebut)” .  (Abidin, 1992)
Abu  Bakar  salah  seorang  ulama  dari  mazhab Maliki memberikan definisi akad qardh sebagai berikut:
لومتم ءاطعإ طقف يطعملا عفنل ةمذلا يف لثامم ضوع يف
“ Memberikan  harta  yang  memiliki  nilai  manfaat dengan  (kewajiban)  memberikan  ganti  dengan  harta yang  sepadan  yang  berada  dalam  tanggung jawabnya (pihak peminjam) untuk diambil manfaatnya saja” (Bakar n.d.)
Khatib Syarbini yang merupakan ulama Syafi’iyyah  dalam  kitabnya Mughnȋ  al-Muhtâj memberikan definisi akad qardh yaitu
Muhammad Yunus, Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)
ُهُلَدَب َّد َرُي  ْنَأ ىَلَع  ِءْيَّشلا  ُكيِلْمَت “ Perpindahan kepemilikan atas benda untuk dikembalikan  dengan  harta  yang  sepadan ” ” (Al- Syarbini, 1994)
Adapun  ulama  dari  mazhab  Hanbali  yaitu  al- Bahuti  dalam  kitab Muntaha  al-Iradat memberikan definisi akad qardh sebagai berikut:
هَلدب  دريو هب عفتني نمل ًاقافرإ  ٍّلام عفد “ Menyerahkan  harta  dengan  tujuan  menolong  untuk dimanfaatkan  (oleh  pihak  peminjam)  serta  wajib untuk  mengembalikan  harta  tersebut  dengan  yang sepadan” (Ibn Najjar, 1999)
Keabsahan  akad qardh dalam  Islam  didiasarkan pada  ayat  al-Quran,  hadis  Nabawi  serta ijmâ ulama.  Di dalam  al-Quran  surah  al-Baqarah  (2):  245  dan  surah  al- Hadid  (57):  11  merupakan  landasan  syar’i  mengenai keabsahan  akad qardh .  Adapun  ketentuan syar’i akad qaradh dalam  hadis  Nabawi  sebagaimana  tertera  dalam kitab Sunan Ibn bahwasannya Rasulullah Saw bersabda:
َم اَهِتَقَدَصَك َناَك  َّلَِّإ  ِنْيَت َّرَم اًض ْرَق اًمِلْسُم  ُض ِرْقُي  ٍّمِلْسُم  ْنِم اَم
ًً َّر
“ Tidaklah seorang muslim yang memberikan pinjaman  kepada  muslim  lainnya  sebanyak  dua  kali, kecuali  laksana  melakukan  satu  kali  sedekah” (Ibn Majah, 2008)
Landasan  yuridis  akad qardh berdasarkan  ijmak sebagaimana  dikemukakan  oleh  Wahbah  al-Zuhaili bahwa  para  ulama  telah  sepakat  (ijmak)  tentang bolehnya  melakukan  akad qardh karena  adanya kebutuhan ( al-hajjah ) untuk melakukannya dan termasuk  dari  bagian ta’awun (saling  tolong-menolong) dalam kebaikan serta ketakwaan sebagaimana termaktub dalam  al-Quran  surah  al-Maidah  (5):  2;  dan  sah dilakukan  dengan  cara  ijab  dan  kabul  (akad)  (Wahbah al-Zuhaili, 2002).
Ulama  sepakat  bahwa  dalam  akad  harus  terdapat komponen  akad  atau  biasa  disebut  dengan  istilah  rukun akad,  meskipun  secara  teoritis  para  ulama  berbeda pendapat  tentang  rukun  akad.  Menurut  ulama  dari kalangan  Hanafiyyah,  rukun  akad  hanya  satu,  yaitu pernyataan penawaran dan persetujuan ( shighat ijab dan qabul ). Adapun dalam pandangan mayoritas ulama fikih, bahwa  para  pihak  yang  berakad  dan  objek  akad merupakan  rukun/komponen  akad.  Bahkan  terdapat pendapat  yang  menyatakan  bahwa muqtadha  al-‘aqd (karakteristik akad) sebagai rukun akad. Oleh karena itu, yang  termasuk  rukun  akad  sebagaimana  dismapaikan oleh  Wahbah  al-Zuhaili  ada  4  (empat),  yaitu: pertama, Muqridh (da’in), yaitu pihak yang memberi pinjam harta atau  yang  memiliki  piutang  (hak  tagih); kedua m, Muqtaridh ( madin), yaitu  pihak  yang  menerima pinjaman  harta  atau  pihak  yang  memiliki  utang  (wajib bayar); ketiga,  al-Qardh ( al-ma’qud  ‘alaih ),  yaitu
objek/harta  yang  dipinjamkan  yang  wajib  untuk dikembalikan  padanannya  kepada muqridh (pemilik harta/pemilik  piutang);  dan keempat,  shighat ,  yaitu pernyataan ijab dan kabul (Wahbah al-Zuhaili, 2002)
Akad  Qardh  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Dalam  konteks  Indonesia,  akad qardh telah dipraktikkan  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) baik  lembaga  bank  maupun  non  bank,  yang  didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang al- Qardh .
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Fatwa  DSN-MUI Nomor  19/DSN-MUI/IV/2001  terdiri  atas  3  (tiga) bagian, antara lain:
1. Ketentuan umum tantang al-qardh :
a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasbaah ( muqtaridh ) yang memerlukan. b. Nasabah al-qardh wajib  mengembalikan  jumlah pokok  yang  diterima  pada  waktu  yang  telah disepati bersama.
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
d. Lembaga  Keuangan  Syariah  dapat  meminta jaminan kepada nasabah bilama dipandang perlu.
e. Nasabah al-qardh dapat  memberikan  tambahan (sumbangan)  dengan  sukarela  kepada  Lembaga Keuangan  Syariah  selama  tidak  diperjanjikan dalam akad.
f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau  seluruh  kewajiban  pada  saat  yang  telah disepakati  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan  Syariah  dapat  memperpanjang  jangka waktu  pengembalian  atau  menghapus  ( write  off ) sebagian atau seluruh kewajibannya.
2. Ketentuan mengenai sanksi:
a. Dalam  hal  nasabah  tidak  menunjukkan  keinginan mengembalikan sebagaian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena
ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasbaah, sebagaimana  dimaksud,  dapat  berupa  penjualan barang jaminan.
c. Jika    barang  jaminan  tidak  mencukupi,  nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
3. Ketentuan mengenai sumber dana:
a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah.
b. Keuntungan  Lembaga  Keuangan  Syariah  yang disisihkan.
c. Lembaga lain atau individu  yang mempercayakan penyaluran  infaknya  kepada  Lembaga  Keuangan Syariah.
Di  samping  fatwa  khsuus  tentang qardh yang kemudian  tesebar  ke  dalam  16  (enam  belas)  fatwa  yang di  dalamnya  terdapat  akad qardh ,  terdapat  fatwa  unik
Muhammad Yunus, Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)
yang  berkaitan  dengan qradh ,  yaitu  fatwa  DSN-MUI Nomor  79  Tahun  2011  tentang Qardh dengan Menggunakan  Dana  Nasabah.  Dalam  fatwa  tersebut diatur dan dijelaskan mengenai ragam penggunaan  akad qardh dalam produk Lembaga Keuangan Syariah, antara lain: (Hasanudin, 2017)
1. Akad qardh yang  berdiri  sendiri  untuk  tujuan  sosial semata,  sebagaimana  dimaksud  dalam  fatwa  DSN- MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang al-Qardh , bukan sebagai  saraa  atau  kelengkapan  bagi  transaksi  lain dalam  produk  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan keuntungan.
2. Akad qardh yang  dilakukan  sebagai  sarana  atau kelengkapan  bagi  transkasi  lain  yang  menggunakan akad-akad mu’awadhat (pertukaran dan dapat bersifat komersial)  dalam  produk  yang  bertujuan  untuk mendapatkan  keuntungan,  sebagaimana  terdapat dalam seumlah fatwa DSN-MUI.
Substansi  dan  ketentuan  hukum  fatwa  DSN-MUI Nomor  79  Tahun  2011  tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah adalah:
1. Akad qardh yang  berdiri  sendiri  untuk  tujuan  sosial semata tidak boleh menggunakan dana nasabah. 2. Akad qardh yang  dilakukan  sebagai  sarana  atau kelengkapan  bagi  transaksi  lain  yang  menggunakan akad-akad mu’awadhah (pertukatan  dan  dapat bersifat  komersial)  dalam  produk  yang  bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, boleh menggunakan dana nasabah.
3. Keuntungan  atau  pendapat  dari  akad  atau  produk yang  menggunakan mu’awadhah yang  dilengkapi dengan  akad qardh harus  dibagikan  kepada  nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.
Akad Qardh dalam Qanun (Regulasi) di Indonesia Akad qardh termasuk  akad  yang  aktual  karena eksistensinya melekat pada Lembaga Keuangan Syariah, terutama  perbankan  syariah.  Dalam  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah, terdapat 3 (tiga) ketentuan mengenai akad qardh , antara lain:(Hasanudin, 2017) 1. Pada  Pasal  1  angka  20  dinyatakan  bahwa  simpanan adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh  nasabah  kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain  yang tidak bertentangan dengan  prinsip  syariah  dalam  bentuk  giro,  tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Pada Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. Transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah .
b. Transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk ijarah atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah  muntahiya bittamlik .
c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah , salam dan istishna’ . d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh .
e. Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk ijarah untuk  transaksi  multijasa  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  syariah dan/atau  unit  usaja  syariah  dan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  dan/atau  diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan ujrah , tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  terlihat  bahwa  akad qardh digunakan  dalam  rangka  penyaluran  dana  atau pembiayaan ( financing/lending ).
Analisis  Fatwa  Dsn-Mui  Terhadap  Kontrak  Akad Qardh  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah  (Studi  Kasus

## Pada BPRS Baiturridha Pusaka)
Sebagaiamana telah disinggung di atas bahwa para ulama  merumuskan  secara  garis  besar  akad  dibagi menjadi  2  (dua),  yaitu  akad mu’awadhah (akad pertukaran/komersil)  dan  akad tabarru’ (akad  sosial). Akad qardh oleh para fukaha dikategorikan sebagai akad tabarru’ artinya  sejak  awal  akad  ini  dibangun  dengan dasar  saling  tolong-menolong  dan  bukan  berfungsi sebagai  akad  komersial.  Dalam  akad qardh ,  para  ulama membuat  parameter  ( dhawabit )  mengenai  syarat  dan larangan.  Secara umum, parameter tersebut  menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu harta yang dijadikan objek akad qardh , personalia akad ( muqridh ) dan sifat akad qardh . Adapun uraian  mengenai dhawabit akad qardh tersebut sebagaimana  diterangkan  oleh  Wahbah  al-Zuhauli sebagai berikut:(Wahbah al-Zuhaili, 2002) 1. Ketentuan  dan  syarat  harta qardh dari  segi kepemilikan  berlaku  ketentuan  dan  syarat al-mabi’ (benda  yang  menjadi  objek  dalam  akad  jual-beli), yaitu  harta  yang  di- qardh -kan  harus  milik muqridh karena  sifat al-tamlik- nya  sama,  yaitu  harta qardh berpindah  kepemilikannya  dari  milik muqridh menjadi  milik muqtaridh sehingga muqridh harus memiliki  hak  untuk  memindahkan  kepemilikan barang  ( intiqal  al-milikyyah )  barang  yang  di- qardh - kan.
2. Harta  yang  boleh  dijadikan  objek  akad qardh harus harta  yang mitsliyyat (ada  padanannya)  yang disepakati  ukurannya,  baik  secara  kuantitas  (takaran, timbangan,  jumlah  atau  ukuran  yang  disepakati bedasarkan kebiasaan bisnis) maupun kualitasnya. 3. Personalia akad ( muqridh ) harus termasuk pihak yang memiliki  kemampuan  untuk  melakukan tabarru’ karena akad qardh termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai iwadh (imblan/kompensasi).
Muhammad Yunus, Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)
4. Penguasaan  ( al-qabdh );  akad qardh tidak  sempurna, kecuali  objek  akad-nya  dipindahkan  penguasaanya dari muqridh kepada muqtaridh karena al-qardh merupakan  bagian  dari  akad tabarru’ yang  tidak  sah akadnya, kecuali setelah objeknya dikaasi muqtaridh . 5. Pengambilan  manfaat qrdh ; muqridh tidak  boleh mengambil  manfaat  atas  akad al-qardh yang dilakukannya,  baik  manfaat  tersebut  diperjanjikan atau  disepakati  dalam  akad  maupun  telah  menjadi kebiasan  yang dianggap baik. Di antara pengambilan manfaat qradh adalah iwadh (imbalan/kompensasi), baik berupa barang maupun jasa.
Beberapa  diskusi  mengenai  imbalan  atas qardh , antara lain:
a. Imbalan  atas qardh boeh  diterima muqridh dengan ketentuan bahwa imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad karea adanya hadis yang berbunyi:
ه ْج َو  َوُهَف ًةَعَفْنَم  َّرَج  ٍّض ْرَق ُّلُك اَب ِ رلا ِهوُج ُو  ْن ِم “Setiap  pinjaman  yang  mengambil  manfaat  maka termasuk riba” (al-Baihaqi, 1989)
b. Imbalan qardh tidak boleh menjadi kebiasaan karena adanya kaidah fikih yang berbunyi:
اطرش طورشملاك افرع فو ُرْعَمْلا “ Perbuatan  yang  dianggap  baik  berdasarkan  kultur, maka  hal  tersebut  bagaiman  syarat  yang  berlaku diantara mereka” (al-Zarqa, 2012)
Berberda kondisinya apabila manfaat atau imbalan itu tanpa  dipersyaratkan  di  awal  akad,  yang  mana  pihak muqtaridh memberikan  imbalan  disertai  manfaat kepada muqridh tanpa disyaratkan atau diperjanjikan serta  tidak  menjadi  suatu  kebiasaan  maka  itu termasuk  konsep qardh  hasan sekaligus  etika  dalam hutang-piutang  dalam  Islam.  Hal  ini  sebagaimana keterangan hadis berikut:
ًءاَضَق ْمُكُنَسْحَأ ْمُك ُرْيَخ َو “ Orang  terbaik  di  antara  kalian  adalah  orang  yang memberikan  imbalan  pada  saat  membayar  utang”
(Muslim n.d.)
c. Pengkombinasian  antara  akad qardh dan  akad bai’ (jual-beli)  merupakan  transaksi  yang  terlarang.  Hal ini  sebagaimana  sabda  dari  Rasulullah  Saw  megenai larangan  menggabungkan  akad qardh dengan  akad jual-beli sebagai berikut:
عْيَب َو   فَلَس ُّل ِحَي  َلَّ
“ menggabungkan  akad  hutang  dengan  jual-beli adalah tidak halal (terlarang)” . (Abu Dawud, 2007)
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) Baiturridha  Pusaka  merupakan  salah  satu  Lembaga
Keuangan  Syariah  yang menjalankan  kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu jenis pembiayaan yang  dipraktikan  oleh  BPRS  Baiturridha  Pusaka  adalah Akad  Pembiayaan  Al-Qardh.  Salah  satu  kontrak pembiayaan  al-Qardh  pada  BPRS  Baiturridha  Pusaka yaitu Akad Pembiayaan al-Qardh dengan nomor kontrak 010/PBR-QARDH/XI/2020 yang kontrak tersebut dibuat pada  tanggal  10  November  2020  yang  ditandatangani oleh  para  pihak  di  antaranya  BPRS  Baiturridha  Pusaka dan Nasabah.
Pada  Pasal  2  kontrak  tersebut  dijelaskan  bahwa Bank  memberikan  pinjaman  uang  dan  oleh  karena  itu berhak  menagih  kepada  Nasabah  sejumlah  utang  yang belum  dibayar  oleh  Nasabah,  dan  Nasabah  menerima pinjaman  uang  dan  oleh  karena  itu  mengaku  berutang dan berjanji akan membayar kembali kepada Bank yang jumlahnya akan disebutkan pada Pasal 3 Akad ini dalam jangka  waktu  dan  cara  dan  tempat  pembayaran sebagaimana yang ditetapkan Pasal 6 Akad ini.
Adapun Pasal 3 kontrak berkiatan dengan Jumlah Pinjaman  yang  mengandung  2  hal: pertama, pinjaman sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  2  tersebut  di  atas adalah  sebesar  Rp.  64.000.000  (Enampuluh  Empat  Juta Rupiah)  dan  Akad  ini  berlaku  pula  sebagai  tanda terimanya; kedua , besaran pinjaman sebagaimana ayat 1 Pasal  ini  belum  termasuk  biaya-biaya  yang  timbul sehubungan dengan Akad ini.
Sekilas pada kedua pasal di atas baik pada Pasal 2 maupun  Pasal  3  terlihat  tidak  terdapat  adanya  problem hukum berupa ketidak sesuaikan dengan prinsip syariah. Akan tetapi, penulis mengamati dalam “Surat Pengakuan Pembiyaan”  kontak  atau  akad  ini,  khususnya  Pasal  2 terdapat bunyi pasal sebagai berikut:
“Adapun  pembiayaan  itu  besama-sama  pokok sebesar  Rp.  64.000.000  (Enam  Puluh  Empat  Juta Rupiah)  Harus  dibayar  kembali  oleh  Yang  memiliki pembiayaan  kepada  Bank  menurut  angsuran  yang sama besarnya atau sesuai tabel angsuran pokok dan bagi hasil/margin yang berlaku pada pembiayaan ini dalam  2  (dua)  kali  angsuran  setiap  hari/  minggu/ bulan  dan  melunasi  pada  saat  jatuh  tempo  sebesar Rp.  64.000.000  (Enam  Puluh  Empat  Juta  Rupiah) dimulai  sejak  tanggal  10  Desember  tiap-tiap  bulan sebelum  atau  selambat-lambatnya  pada  tangga;  24 Setiap bulan dan pokok pembiayaan akan dikembalikan  pada  saat  jatuh  tempo  atau  pada tanggal 10 Januari 2021”.
Pada Pasal 2 Surat Pengakuan Pembiayaan di atas terlihat  adanya  ketentuan  bahwa  Nasaah  diharuskan membayar  kepada  pihak  Bank  menurut  angsuran  yang sama  besarannya  atau  sesuai  tabel  angsuran  pokok  dan “bagi  hasil/margin”  yang  berlaku  pada  pembiayaan  ini. Hal  tentunya  menarik  untuk  dikaji  serta  dilakukan analisis  berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  yang  merupakan
Muhammad Yunus, Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)
ketentuan  regulasi  di  Indonesia  sebagai  bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Dewan  Syariah  Nasional  adalah  lembaga  fatwa yang  telah  menerbitkan  banyak  fatwa  terkait  transaksi ekonomi  syariah  di  Indonesia.  hal  ini  dapat  dikatakan sebagai  perkembangan  yang  progresif  dalam  rangka melahirkan inovasi dan terobosan produk akad muamalat di  era  kontemporer  (Adam,  2017).  Salah  satu  produk fatwa  DSN-MUI  adalah  fatwa  Nomor  19/DSN- MUI/IV/2001  tentang  al-Qradh.  Sebagaimana  telah penulis  uraikan  di  atas  bahwa  akad qardh merupakan salah  satu  bagian  dari  akad tabarru’ ,  artinya  sejak  awal akad ini berfungsi sebagai ta’awun atau tolong-meolong dan akad sosial, sehingga akad ini tidak bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan.
Dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No. 19 tentang al-Qradh  dijelaskan  bahwa Al-Qardh adalah  pinjaman yang  diberikan  kepada  nasbaah  ( muqtaridh )  yang memerlukan dan Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang  telah  disepati  bersama.  Ketentuan  fatwa  ini menjelaskan bahwa nasabah hanya wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang  telah  disepakati  bersama.  Oleh  karenanya kedudukan  akad qardh merupakan  akad tabarru’ yang tidak bertujuan untuk mencari profit/keuntungan.
Akan  tetapi,  pada  Pasal  2  Surat  Pengakuan Pembiayaan  di  atas  terlihat  adanya  ketentuan  bahwa Nasaah  diharuskan  membayar  kepada  pihak  Bank menurut  angsuran  yang  sama  besarannya  atau  sesuai tabel  angsuran  pokok  dan  “bagi  hasil/margin”.  Istilah bagi  hasi  identik  dengan  akad  kerja-sama  baik mudharabah ataupun musyarakah yang merupakan akad yang  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan.  Dengan demikian ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Pembiayaan  kontrak  BPRS  Baiturridho  Pusaka  menurut hemat  penulis  bertentangan  dengan  ketentuan  fatwa DSN-MUI  No.  19  yang  menentukan  bahwa  dalam  akad qardh nasabah  hanya  diwajibkan  mengembalikan  harta pokok  pinjaman  tanpa  diserta  bagi  hasil/margin.  Oleh karenanya  bunyi  Pasal  2  Surat  Pengakuan  Pembiayaan tersebut  perlu  direvisi  sehingga  pasal  tersebut  sesuai dengan prinsip syariah.
Implikasi  hukum  terhadap  akad  dalam  perspektif fikih  muamalah  bahwa  akad qardh yang  menarik manfaat dikhawatirkan akan terjerumus terhadap praktik ribawi  yang  dilarangan  secara  syariah.  Salah  satu mamfaat di sini adalah seperti margin ataupun bagi hasil yang meurpakan konsep dari akad mu’awadhah .
Sebagaimana  penulis  diuarikan  di  atas  mengenai dhawabith atau parameter akad qardh yang disusun oleh para ulama bahwa salah satu parameter terpenting dalam akad qardh adalah muqridh (dalam  hal  ini  Bank)  tidak boleh  mengambil  manfaat  atas  akad al-qardh yang dilakukannya,  baik  manfaat  tersebut  diperjanjikan  atau disepakati  dalam  akad  maupun  telah  menjadi  kebiasan yang  dianggap  baik.  Di  antara  pengambilan  manfaat
qradh adalah iwadh (imbalan/kompensasi),  baik  berupa barang  maupun  jasa.  Pengambilan  manfaat  pada  akad qardh ini merupakan betuk riba qardh .
Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap  yang  berhutang  ( muqtaridh) (Adam,  2017) . Jumhur ulama berpendapat bahwa riba qardh merupakan bagian  dari  riba  jahiliyah  yang  diharamkan  dalam  al- Quran, dan dalam riba qardh terkandung riba fadhl. Oleh karena  itu,  jika  tambahan  dalam  riba  jahiliyah  terhadi karena yang beutang tidak dapat melunasi utangnya tepat waktu sesuai kesepakatan (riba terjadi karena kompensasi  atas  gagalnya  pelunasan  utang),  riba qardh lebih  haram  daripada  riba  jahiliah  terjadi  pada  saat addendum akad. Sedangkan riba qardh terjadi pada akad qardh dilakukan (istilah yang digunakan adalah min bab al-awla ;  atau qiyas  awlawi dalam  pandangan  ulama Syafi’iyyah) (Hasanudin, 2017b)
Terdapat  beberapa  kaidah  fikih  yang  relavan berkaitan  dengan  riba qardh bahkan  menjadi  landasan yuridis  fatwa  DSN-MUI  dalam  penetapan  fatwa  terkait dengan  al-Qardh.  Adapun  kaidah-kaidah  fikih  tersebut adalah sebagai berikut:
ابر وهف امدقم عفملا هيف طارتشا ضرق لك “ Pinjaman  yang  disyaratkan  adanya  bunga  di  awal transaksi adalah riba” (Ramdhan, 2007)
Kaidah di atas dapat dipahami, bahwa setiap utang piutang  yang  diberikan  harus  dibayar  sesuai  jumlah nominal  yang  diterima  pihak  yang  berutang.  Jika  akad utang  yang  dipersyaratkan  di  muka  dengan  kewajiban membayar  lenih  dari  utangnya,  maka  ini  termasuk praktik  riba.  Oleh  sebab  itu,  setiap  utang  ( qardh )  yang dipersyaratkan  adanya  manfaat  lebih  kepada  pemberi utang di awal akad maka ini termasuk riba (Moh. Mufid, 2019).
Kaidah lainnya yang serupa dengan kaidah di atas adalah sebagai berikut:
فلاخ ريغب مارح وهف هديزي نأ هيف طرش ضرق  لك “ Setiap  utang-piutang  yang  disyaratkan  di  dalanya adanya  tambahan,  maka  hal  itu  diharamkan  tanpa adanya perbedaan” (Muhammad Shodiqi Ibn Ahmad Ibn  Muhammad  al-Buruni  Abu  al-Harits  al-Ghazi, 2003)
ما َرَح اًعْفَن  َّرَج  ٍّض ْرَق ُّلُك “ Setiap  utang-piutang  yang menarik  manfaat  adalah diharamkan” (Ibn Nujaim, 1999)
فتسملا ىلع فلسملا اطرتشي ةعفنم وا نيع نم ًدايز لك يهف فل
ابر
“ Setiap  tambahan  benda  atau  manfaat  yang disyaratkan  oleh  pemberi  pinjam  kepada  peminjam adalah riba” (Hidayat, 2019)
Muhammad Yunus, Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)
Ketiga  kaidah  di  atas  menjelaskan  bahwa  terkiat utang-piutang  yang  di  dalamnya  adanya  tambahan  yang dipersyaratkan  oleh  pemberi  pinjam  kepada  peminjam, meskipun  disetujui  oleh  peminjam,  maka  hal  tersebut tergolong  ke  dalam  riba.  Hal  ini  berbeda  jika  tidak disyaratkan sebelumnya oleh pemberi pinjam, melainkan hanya keridhoan pihak peminjam karena jasa yang telah diberikan  pemberi  pinjam.  Maka,  hal  tersebut  tidak tergolong  riba.  Tidak  ada  pertentangan  di  antara  para ulama  mengenai  masalah  tersebut.  dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa  telah  terjadi  ijmak/konsensus  di kalangan para ulama.
Berdasarkan  keterangan  fatwa  DSN-MUI  No.  19 tentang al-Qardh serta kaidah-kaidah fikih di atas, maka menurut  hemat  penulis  ketentuan  bunyi  Pasal  2  Surat Pengakuan Pembiayaan bahwa pihak Nasabah diharuskan  membayar  kepada  pihak  Bank  menurut angsuran  yang  sama  besarannya  atau  sesuai  tabel angsuran  pokok  dan  “bagi  hasil/margin”  yang  berlaku pada  pembiayaan  ini,  merupakan  ketentuan  pasal  yang tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  bahkan  berpotensi melahirkan hukum riba qardh , hal ini dikaternakan akad utang-piutang  yang  melahirkan  manfaat  (margin/bagi- hasil)  maka  termasuk  riba qradh .  Oleh  karenanya, ketentuan Pasal 2 tersebut perlu diperbaiki sesuai dengan ketentuan serta prinsip syariah pada aka qardh .

## SIMPULAN
Akad qardh adalah  perpindahan  kepemilikan barang kepada pihak lain yang wajib dikembalikan (oleh peminjam)  tanpa  imbalan.  Akad  ini  tergolong  kedalam akad tabarru’ artinya  akad  tersebut  bertujuan  untuk tolong-menolong  dan  tidak  bertujuan  untuk  mencari keuntungan.  Dalam  praktiknya  akad qardh diterapkan dalam  produk  pembiayaan  bank  syariah  salah  satunya yang  dipraktikan  oleh  BPRS  Baiturridho  Puska.  Namun berdasarkan  analisis  penulis  terhadap  kontrak  tersebut ditemukan  pada  Pasal  2  Surat  Pengakuan  Pembiayaan kontrak/akad  tersebut  terdapat  klausa  bahwa  nasabah diharuskan  membayar  pokok  sesuai  dengan  tabel angsuran  pokok  bagi  hasil/margi.  Oleh  karenanya ketentuan tersebut adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian  dengan  prinsip  syariah,  yaitu  fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa nasabah  diwajibkan  hanya  mengembalikan  jumlah pokok.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Ibn.  1992. Rad  Al-Mukhtar  ’ala  Al-Dar  Al- Mukhtar . Beirut: Dar al-Fikr.
Abu  Dawud.  2007. Sunan  Abȋ  Dâwud .  Beirut:  Dâr  al- Fikr. Adam,  Panji.  2017. Fatwa-Fatwa  Ekonomi  Syariah:
Konsep,  Metodologi  Dan  Implementasinya  Pada Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Amzah.
———.  2019. Fikih  Muamalah  Adabiyah .  Bandung: Refika Aditama.
al-Baihaqi.  1989. Al-Sunan  Al-Kubrâ .  Beirut:  Dar  al- Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Syarbini,  Khatib.  1994. Mughni  Al-Muhtaj  Ila Ma’rifah  Ma’ani  Al-Fadz  Al-Minhaj .  Beirut:  Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
al-Zarqa.  2012. Syarh  Al-Qawâ’id  Al-Fiqhiyyah . Damaskus: Dâr al-Qalam.
Bakar, Abu. Ashal Al-Madarik . Beirut: Dar al-Fikr. Dewi Sukma Kristianti. 2020. “Integrasi Prinsip Syariah Dalam  Fungsi  Intermediasi  Lembaga  Keuangan Syariah.” Undang: Jurnal Hukum 3(2). Febrian, Awaludin dan Andis. 2020. “Kedudukan Fatwa DSN-MUI  Dalam  Transaksi  Keuangan  Pada Lembaga  Keuangan  Syariah  Di  Indonesia.” ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam 6(2). Hasanudin, Jaih Mubarok dan. 2017a. Fikih Mu’amalah Maliyyah; Akad Tabarru’ . Bandung: Simbiosa. ———.  2017b. Fikih  Mu’amalah  Maliyyah:  Prinsip- Prinsip Perjanjian . Bandung: Simbiosa. Hidayat,  Enang.  2019. Kaidah  Fikih  Muamalah . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Ibn Majah. 2008. Sunan Ibn Mâjah . Beirut: Dâr al-Fikr. Ibn  Najjar.  1999. Muntaha  Al-Iradat .  Beirut:  Muasasah al-Risalah.
Ibn  Nujaim.  1999. Al-Asybâh  Wa  Al-Nazhâir  ‘Alâ Madzhab Abȋ Hanifah Al-Nu’Mân . Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah.
Ilda  Hayati.  2016.  “Aplikasi  Akad  Tabarru’  Wadi’ah Dan  Qard  Di  Perbankan  Syariah.” Al  Falah: Journal of Islamic Economics 1(2).
Maksum,  Muhammad.  2014.  “Model-Model  Kontrak Dalam Produk Keuangan  Syariah.” AL-‘ADALAH XII(1).
Moh.  Mufid.  2019. Kaidah  Fikih  Ekonomi  Dan Keuangan  Kontemporer:  Pendekatan  Tematis Dan Praktis . Jakarta: Kencana Prenada Media. Muhamad  Izazi  Nurjaman  dan  Dena  Ayu.  2021. “Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI Terhadap  Keberlangsungan  Operasional  Bisni  Di Lembaga  Keuangan  Syariah.” AL-IQTISHOD: Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Ekonomi  Islam 9(2).
Muhammad  Ash-Shiddiqy.  2018.  “Analisis  Akad Pembiayaan  Qardh  Dan  Upaya  Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” Conference  on  Islamic  Management,  Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding. 1: 102. Muhammad  Shodiqi  Ibn  Ahmad  Ibn  Muhammad  al- Buruni  Abu  al-Harits  al-Ghazi.  2003. Mausȗ’ah Al-Qawȋ’id  Al-Fiqhiyyah .  Beirut:  Muasasah  al- Risâlah.
Muslim. Shahȋh  Muslim .  Beirut:  Dar  Ihya  al-Turats  al- ‘Arabi.
Panji  Adam. 2017. Fikih Muâmalah Mâliyah . Bandung: Refika Aditama.
Ramdhan,  Athiyyah  Adlan  Athiyyah.  2007. Mausȗ’ah Al-Qawâ’id Al-Fiqhiyyah Al-Munadzamah
Muhammad Yunus, Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)

## Lilmu’amalât  Al-Mâliyyah  Al-Islâmiyyah  Wa
Dauruha  Fȋ  Tawijȋh  Al-Nadzm  Al-Mu’âshirah . Iskandariyyah: Dar al-Iman. Wahbah  al-Zuhaili.  2002. Al-Mu’âmalât  Al-Mâliyyah Al-Mu’âhirah . Beirut: Dar al-Fikr.
Wiwik Hasbiyah. 2015. “Aplikasi Akad Tabarru’ Dalam Lembaga  Keuangan  Syariah.” Jurnal  Ilmiah Akuntansi 3(1): 548.