## PENERAPAN PENDIDIKAN HUKUM PADA SISWA SMA DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SEMARANG

## Dyah Listyorini, Arikha Saputra, Fitika Andraini
Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang e-mail : dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id

## ABSTRAK
Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu hukum di Indonesia harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk bisa mematuhi dan menegakkan hukum, masyarakat harus paham dan mengerti apa itu hukum. banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Atas karena mereka tidak memahami hukum.  Penelitian  ini  berjudul  “Penerapan  Pendidikan  Hukum  Pada  Siswa  SMA Dalam  Mewujudkan  Kesadaran  Hukum  Dan  Penegakan  Hukum  Di  SMA Muhammadiyah  2  Semarang”.  Peneliti  dalam  melaksanakan  penelitian  ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yang dimaksed disini adalah peneliti melakukan wawancara langsung dengan siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang tentang pentingnya penerapan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum. Penerapan pendidikan hukum dinilai sangat penting agar dapat dimasukkan  kedalam  mata  pelajaran  kurikulum  sekolah  maupun  melalui penyuluhan  hukum  yang  berkerjasama  dengan  pihak  instansi  terkait  agar  siswa memiliki  kesadaran  hukum  yang  kuat,  bisa  membedakan  antara  perbuatan  yang benar dan perbuatan yang salah serta sanksi dari penegakan hukum yang ada.
Kata Kunci : pendidikan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum

## ABSTRACT
Indonesia  is  a  state  of  law,  therefore  the  law  in  Indonesia  must  be  obeyed  and enforced.  To  be  able  to  obey  and  enforce  the  law,  people  must  understand  and understand what the law is. there are so many cases of law violations committed by high  school  students  because  they  do  not  understand  the  law.  This  research  is entitled "Application of Legal Education in High School Students in Realizing Legal Awareness  and  Law  Enforcement  in  SMA  Muhammadiyah  2  Semarang". Researchers  in  carrying  out  this  research  use  a  sociological  juridical  approach, namely by emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object, what is meant here is that researchers conduct direct interviews  with  students  of  Muhamadiyah  2  Semarang  High  School  about  the importance  of  implementing  legal  education  in  create  legal  awareness  and  law enforcement.  The  application  of  legal  education  is  considered  very  important  so that  it  can  be  included  in  school  curriculum  subjects  as  well  as  through  legal counseling in collaboration with the relevant agencies so that students have a strong
legal awareness, can distinguish between right actions and wrong actions as well as sanctions from existing law enforcement.
Keywords : legal education, legal awareness, law enforcement

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan hidup yang berkualitas, apalagi bagi generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk  merealisasikan  terbentuknya  sebuah  masyarakat  yang  nyaman,  tentram  dan  berkeadilan, walaupun pada kenyataannya hukum sering dilanggar, hukum sering tidak dijalankan oleh orang- orang yang tidak memiliki kesadaran hukum dengan baik.
Mempertanyakan pentingnya penerapan pendidikan hukum bagi siswa Sekolah Menengah Atas karena sangat berkaitan dengan nilai-nilai kesadaran hukum yang mereka miliki.
Siswa Sekolah Menengah Atas, mereka ada pada masa transisi  dimana dari masa anak- anak  menuju  dewasa,  yang  mengalami  perkembangan  baik  secara  koqnitif,  afektif  dan psikomotoriknya,  dengan  demikian  sangatlah  tepat  pada  usia  Sekolah  Menengah  Atas  kita terapkan pendidikan hukum untuk dipahami sekaligus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara benar dan tepat  untuk  kebaikan kehidupan mereka pada saat  ini  maupun pada saat  yang akan datang, karena hukum sebagai kaidah atau peraturan dalam bertingkah laku di masyarakat dimana hukum itu adalah merupakan perangkat sikap tindak atau kelakuan manusia itu sendiri di dalam  norma  masyarakat.  Mensikapi  hal  tersebut  tentang  hukum,  maka  perlu  diberikan  suatu pemahaman tentang hukum yaitu pemberian pendidikan hukum.
Pendidikan  hukum  sangat  penting  sekali  untuk  dipelajari  sekaligus  untuk  diterapkan, khususnya untuk siswa Sekolah Menengah Atas yang usianya sudah beranjak dewasa perlu sekali memahami dan menjalankan hukum  yang ada sesuai dengan perundangan yang berlaku dengan memahami  penerapan  pendidikan  hukum,  mereka  akan  berperilaku  baik  dan  mematuhi  aturan- aturan hukum, baik secara mandiri maupun berkelompok.
Dengan  memahami  arti  pentingnya  hukum  akan  timbul  kesadaran  hukum  dikalangan remaja  khususnya  anak  Sekolah  Menengah  Atas,  yang  yang  dimaksud  adalah  anak  Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah Semarang, kesadaran hukum adalah sesuatu yang timbul dari diri seseorang.
Menurut  Ellya  Rosana  :  Kesadaran  hukum  sering  dikaitkan  dengan  penataan  hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada. 1
Padahal arti kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum memiliki arti yang berbeda.
Kesadaran hukum adalah suatu tindakan atau perilaku untuk mematuhi hukum yang benar- benar  dari  hati  nurani  seseorang  tanpa  adanya  paksaan  ataupun  ancaman  atau  sanksi,  kalau kepatuhan  hukum  seseorang  melakukan  sesuatu,  dia  patuh  karena  ada  sanksi  bila  tidak melakukannya atau bila tidak menjalankan.
Proses  perkembangan  ilmu  hukum  dalam  sejarah  terhadap  hubungan  hukum  dengan eksistensi dan peranan kesadaran hukum di masyarakat, dalam tubuh hukum positip terdapat sustu
1 Ellya Rosana, “ Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran
Hukum Masyarakat ”,
( http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600 , diakses 23 Desember, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
proses  pasang-surut  dalam  waktu  yang  teramat  panjang.  Peranan  tersebut  dapat  dibagi  dalam beberapa kelompok sebagai berikut :
1. Hukum  masyarakat  primitif  secara  total  merupakan  penjelmaan  dari  kesadaran  hukum masyarakatnya.  Kitab  undang-undang  dipercaya  sebagai  penjelmaan  dari  kehendak  dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.
2. Paham  Scolastic,  percaya  bahwa  hukum  berasal  dari  perintah  Tuhan  (Abad  pertengahan). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.
3. Mahzab Hukum Alam Modern (abad ke 18 dan 19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.
4. Paham  Sosiologi  (akhir  abad  ke  19  dan  awal  abad  ke  20).  Kesadaran  hukum  masysrakat berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum. 2
Memahami kalimat diatas bahwa hukum masyarakat primitif sangat berpengaruh dengan kesadaran hukum  masyarakat  itu, ketika berkembang paham  schalastic justru kesadaran hukum merupakan hal yang tidak penting, yang penting adalah titah Tuhan, berlanjut dengan hukum alam modern dan paham sosiologi semuanya sudah menggunakan rasio dalam penerapan hukum dan penganalisaan hukum.
Menurut  bukunya  Esmi  Warasih,  kesadaran  hukum  dalam  konteks  ini  berarti  kesadaran untuk  bertindak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum.  Kesadaran  hukum  masyarakat  merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dan “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. 3
Melihat tahap pertama adanya pengetahuan hukum maka peneliti, dalam melihat kondisi dilapangan  banyak  anak  Sekolah  Menengah  Atas  yang  belum  memiliki  kesadaran  hukum  serta banyak  pula  yang  masih  tidak  memahami  hukum.  Dengan  demikian  dianggap  perlu  adanya pendidikan  hukum  pada  anak  Sekolah  Menengah  Atas  agar  mereka  dapat  memiliki  kesadaran hukum serta bisa menegakkan hukum.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  peneliti  memandang  perlu  untuk  melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2 Semarang”

## Pembahasan Masalah
Pada pembahasan masalah, penelitihanya akan membahas tentang pentingnya pendidikan hukum  diterapkan  pada  siswa  Sekolah  Menengah  Atas,  agar  tercapai  kesadaran  hukum  dan penegakan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas  dari  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka perumusan masalah yang timbul pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengapa pendidikan hukum perlu diterapkan pada siswa Sekolah Menengah Atas?
2. Bagaimana  mewujudkan  kesadaran  hukum  dan  penegakan  hukum  pada  siswa  Sekolah Menengah Atas?

## Tujuan Penelitian
Peneliti dalam melaksanakan penelitian bertujuan untuk menjawab dari permasalahan yang ada dilapangan dengan memberikan penjelasan secara jelas dan sistematis, yaitu :
2 Munir  Fuadi,  “ Sosiologi  Hukum  Kontemporer,  Interaksi  Kekuasaan  Hukum  Dan  Masyarakat ”,  Bandung,  Citra Aditya Bakti, 2007, hal 80
3 Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis , Semarang, Suryadaru Utama, 2005, hal 113
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
1. Untuk mengetahui pentingnya pendidikan hukum diterapkan pada siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang.
2. Untuk mengetahui wujud dan kesadaran hukum  dan penegakan hukum  pada siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang.

## TELAAH PUSTAKA

## 1. Tinjauan Umum Pendidikan Hukum
Permasalahan  ketaatan  hukum  tentunya  tidak  tentunya  tidak  dapat  dipisahkan  dengan persoalan pendidikan hukum kita, sejauh mana pendidikan hukum itu telah diberikan kepada siswa anak didik kita. Banyak di kalangan anak Sekolah Menengah Atas yang sering kita jumpai mereka melanggar hukum atau ketertiban di masyarakat, disini peran pendidikan sangat diperlukan.
Pengertian  pendidikan  secara  umum  adalah  sebagai  proses  yang  berjenjang  untuk mencapai kesempurnaan dan kecerdasan pikiran.
Pengertian  pendidikan,  berasal  dari  kata  “didik”,  karena  mendapat  imbuhan  “pe”  dan akhiran  “an”,  maka  kata  ini mempunyai  arti  proses  atau  cara  atau  perbuatan  mendidik  dimana disini bisa diartikan untuk perubahan tingkah laku seseorang di masyarakat.
Menurut  Undang  Undang  Nomer  20  tahun  2003,  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana,  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri untuk memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 4
Berdasarkan definisi di atas, 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya;  dan  (3)  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di bawah ini akan dipaparkan secara singkat ketiga pokok pikiran tersebut.
Menurut Soerjono Soekamto, bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum yang sangat rendah maka derajat kepatuhan tidak tinggi. 5

## Metode Penelitian
Munir  Fuadi  menyatakan,  Pada  Metode  Penelitian,  diawali  dengan  riset  ilmiah  berawal dari adanya suatu fenomena dalam bidang yang dikuasai oleh peneliti. 6
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menggunakan  metode  penulisan  hukum  yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

## 1. Metode Pendekatan
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  adalah menekankan  penelitian  yang  bertujuan  memperoleh  pengetahuan  jukum  secara  empiris  dengan jalan terjun langsung ke obyeknya. 7

## 2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  dengan  spesifikasi  diskriptif  analisis.  Menurut  Fenti  Hikmawati,  yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan
4 Amirulloh Syarbini, Muhamad Arbain, Pendidikan Anti Korupsi , Bandung, 2014, hal 4
5 Soerjono Soekamto, “ Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat ”, Bandung, Alumni, 1983, hal 121
6 Munir Fuadi, “ Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep” , Depok, Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, 2018, hal 1
7 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian hukum , Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005, hal 51
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
informasi  tentang  gejala  yang  ada,  yaitu  keadaan  menurut  apa  adanya  pada  saat  penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 8 Peneliti  menggunakan  diskriptif  analisis  untuk  dapat  memecahkan  persoalan  yang  ada dilapangan  yaitu  penerapan  pendidikan  hukum  pada  siswa  Sekolah  Menengah  Atas  dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum di Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang.

## Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data :

## a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya yaitu siswa-siwa Sekolah Menengah Atas  Muhamadiyah 2 Semarang dan  guru  kelas (Bapak Nanang SPd) dan Ibu Kepala Sekolah Sri Rahayu Wiharmini, SPd.
b. Data Sekunder
Peneliti dalam menggunakan data sekunder yaitu dari buku-buku ilmu hukum, peraturan perundangan, hasil penelitian dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang peneliti lakukan.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  menurut  Sugiyono  adalah  mencari,  mencatat  dan mengumpulkan  semua  secara  obyektif  dan  apa  adanya  sesuai  dengan  hasil  observasi  dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data yang ada dilapangan. 9
Penelitian Menggunakan Metode : a. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara langsung dengan siswa dan guru Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang untuk tujuan mendapatkan jawaban atau pendapat sesuai dengan judul penelitian.
Disini  pengertian  wawancara  adalah  teknik  mengumpulkan  data  melalui  proses  tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung. 10

## b. Studi Kepustakaan
Metode  ini  digunakan  oleh  peneliti  untuk  mengumpulkan  data  dari  buku-buku  ilmiah, peraturan perundangan dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.
c. Metode Analisa Data
Peneliti setelah melakukan analisa data baik data primer maupun data sekunder, kemudian melakukan  analisa  data.  Pada  tahapan  analisa  data  penulis  akan  mengolah  data  yang  telah terkumpul  untuk  menjawab  permasalahan  yang  diteliti.  Penelitian  ini  penulis  menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, maka data yang telah terkumpul, kita analisa secara kualitatif pula.
Pada analisa kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan  studi  kepustakaan,  data  tersebut  diolah  dan  mendapatkan  suatu  hasil  untuk  diambil kesimpulannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  pendidikan  hukum  pada  siswa  Sekolah  Menengah  Atas  dalam  mewujudkan kesadaran hukum di Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang.
8 Fenti Hikmawati, Metode Penelitian, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal 88
9 Sugiyono, “ Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” , Bandung, Alfabeta, 2014, hal 338
10 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, “ Metodologi Penelitian ”, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 87

## A. Penerapan Pendidikan Hukum pada siswa SMA
Peranan pendidikan sangat erat dengan kehidupan manusia dalam beraneka ragam kegiatan baik  secara  individu  maupun  secara  berkelompok  dalam  kehidupan  di  masyarakat.  Dimana pendidikan  itu  merupakan  usaha  yang  dilakukan  secara  sadar,  terarah  dan  sistematis. Perkembangan jaman terus berubah dan semakin maju dan pendidikan pun semakin berkembang dengan pesat dibarengi teknologi yang semakin hebat.
Menurut  Undang  Undang  Nomer  20  tahun  2003,  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia  serta  ketrampilan  yang  diperlukan  bagi  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Menurut  Sumaryati,  dikatakan  bahwa  hukum  yang  bersifat  memaksa  ternyata  belum mampu mewujudkan profil warga negara  yang baik, untuk hal tersebut maka sifat hukum  yang memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat “mengikat”, sebab manusia belum tentu mengikat, cenderung memaksa”. Peningkatan sifat hukum dari “memaksa” menjadi “mengikat”  membutuhkan  suatu  proses  yaitu  proses  internalisasi  nilai-nilai  hukum  dalam  diri setiap  anggota  masyarakat.  Proses  internalisasi  tersebut  melalui  pendidikan  hukum.  Pendidikan hukum dengan demikian tidak hanya bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal  hukum,  namun  harus  mampu  menumbuhkan  dan  mengembangkan  kesadaran  akan pentingnya peraturan-peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. 11
Pendidikan  hukum  bukanlah  diksi  yang  diperuntukkan  hanya  untuk  jenjang  universitas, pendidikan  hukum  merupakan  sebuh  diksi  yang  harus  ada  dalam  setiap  jenjang  pendidikan, disemua lapisan masyarakat dan disemua bidang kehidupan masyarakat. 12

## B. Wujud Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang.
Mewujudkan  kesadaran  hukum  adalah  suatu  perubahan  sosial  yang  dewasa  ini  menjadi perhatian penting dari pemerintah dalam mewujudkan tatanan sosial yang aman tentram dan tertib.
Suatu bangsa  yang ingin melihat terciptanya suatu kedamaian, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat, tentunya perlu untuk mewujudkan pola tingkah laku yang sadar akan aturan hukum.
Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dan segenap masyarakat Indonesia termasuk siswa Sekolah Menengah Atas.
Pengertian  kesadaran  hukum,  dapat  diartikan  sebagai  kesadaran  seseorang  atau  satu kelompok  masyarakat,  oleh  karena  itu  kita  hendaknya  mengembangkan  sikap  sadar  terhadap hukum. 13
Krambbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. 14 Paul Scholen yang dimaksud dengan kesadaran hukum, adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu sustu kategori tertentu dari
11 Sumaryati, ibid
12 Gialdah Tapiansari Batubara, Firdaus Arifin, “ Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini”, ( https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2106/1060 , Litigasi, Vol 20 (1) April, 2019, p.19-56, diakses 23 Desember 2021)
13 Iba Nurkasihani, “ Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat ”, ( https://www.jdih.tanahlautkab.go.id , diakses 23 Desember 2021)
14 Achmad Ali, Wiwie Haryani, " Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum ", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hal 141
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
hidup kejiwaan kita membedakan antara hukum (recht) dan tindak hukum (on recht) antara yang setogianya dilakukan dan tidak seyogiyanya dilakukan. 15
Ishaq,  pengertian  kesadaran  hukum  merupakan  kesadaran  atau  nilai-nilai  yang  terdapat pada  diri  manusia  tentang  hukum  yang  ada  atau  tentang  hukum  yang  diharapkan  ada,  dengan demikian  jelaslah  bahwa  kesadaran  hukum  sebetulnya  menjadi  dasar  bagi  penegakan  hukum sebagai proses. 16
Dari  beberapa  pengertian  tentang  kesadaran  hukum  adalah  merupakan  kesadaran seseorang untuk berperilaku atau bersikap untuk mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat.
Menurut Prof. Soerjono Sukamto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum :
1. Pengetahuan  tentang  hukum  merupakan  pengetahuan  seseorang  berkenaan  dengan  perilaku tertentu  yang  diatur  oleh  hukum  tertulis,  yakni  tentang  apa  yang  dilarang  dan  apa  yang dibolehkan.
2. Tahap  pemahaman  hukum  yang  dimaksud  adalah  bahwa  sejumlah  informasi  yang  dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis) yakni mengenai isi tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap  sikap  hukum  (legal  attitute)  merupakan  suatu  kecenderungan  untuk  menerima  atau menolak  hukum  karena  karena  adanya  penghagaan  atau  kenistaan  bahwa  hukum  tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.
4. Tahap pola pelaku hukum, yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya sesuatu aturan hukum  dalam  masyarakat,  jika  berlaku  suatu  aturan  hukum,  sejauh  mana  berlakunya  dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. 17
Jadi melihat ada empat tahap penting dalam kesadaran hukum, sangat diperlukan adanya pemahaman hukum melalui pendidikan hukum.
Pada prakteknya dilapangan tidak saja yang dianggap penting itu kesadaran hukum, akan tetapi penegakan hukum juga penting dilaksanakan. Penegakan hukum disini memiliki konotasi menegakkan, melaksanakan aturan hukum yang beraku di masyarakat.
Wujud dari kesadaran hukum dan penegakan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang dalam penelitian ini adalah :
1. Siswa  menjaga  nama  baik  keluarga  dan  institusi  sekolah  dimana  siswa  belajar  yaitu  tidak membuat  masalah  yang  menyangkut  hukum,  kalau  sampai  terjadi,  siap  menerima  sanksi hukum.
2. Siswa disiplin dan patuh terhadap semua aturan sekolah baik yang lisan maupun tertulis.
3. Siswa menjaga sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah aturan pendidikan, tidak melakukan anarkis.
4. Siswa  menjaga  suasana  kondusif  dan  tertib,  baik  dilingkungan  keluarga,  sekolah  maupun masyarakat.
5. Siswa tidak melakukan tindakan kriminal  yang  melanggar hukum,  termasuk tidak memakai narkoba, tawuran remaja dan tidak ikut organisasi yang terlarang.
6. Siswa  turut  serta  menjaga  ketertiban,  ketentraman  dan  keamanan  si  sekolah  maupun  diluar sekolah.
7. Dalam  lingkungan  sekolah,  siswa  dalam  berpendapat  atau  berdiskusi  tidak  memaksakan kehendak sendiri dan bersikap adil sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah ada.
8. Siswa memahami dan melaksanakan serta menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia secara murni dan konsekwen.
15 Maruan Mas, “ Pengantar Ilmu Hukum ”, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, hal 88
16 Ishaq, “ Dasar Dasar Ilmu Hukum ”, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 304
17 Soejono Soekamto, “ Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum” , Jakarta, Rajawali pers, 1982, hal 14
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
9. Kesadaran menjunjung tinggi hukum bagi siswa dapat berupa tidak mengambil barang teman tanpa minta ijin terlebih dahulu, membayar sesuai dengan barang yang diambil di kantin, tidak membully teman, tidak curang ketika ujian.
10. Perbuatan mau menanggung akibat atas perbuatan yang telah dilakukan disebut bertanggung jawab.
11. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma sangat penting tetapi juga sangat perlu kesadaran yang tinggi untuk mematuhi norma-norma yang berlaku.
Semuanya dilakukan dengan penuh kesadaran dan apabila melanggar akan siap menerima hukuman.

## SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Pendidikan hukum dinilai sangat penting untuk diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, karena  pendidikan  hukum  bertujuan  meningkatkan  kesadaran  hukum,  dimana  masyarakat Indonesia dengan memahami pendidikan hukum pasti akan menimbulkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta mereka akan paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjalankan hukum atau aturan-aturan yang berlaku.
Pendidikan  kesadaran  hukum  bagi  anak  Sekolah  Menengah  Atas  merupakan  hal  yang sangat  perlu  karena  merekalah  anak-anak  siswa  Sekolah  Menengah  Atas  yang  akan  menjadi generasi penerus bangsa dan pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang semakin maju.

## B. Saran
1. Disarankan  pendidikan  hukum  agar  dimasukkan  dalam  kurikulum  pelajaran  Sekolah Menengah  Atas  sebagai  mata  pelajaran  yang  wajib  diikuti  karena  Indonesia  adalah  negara hukum.
2. Pentingnya  penanaman  kesadaran  hukum  pada  diri  siswa  Sekolah  Menengah  Atas  untuk mentaati  peraturan  secara  sadar  baik  aturan  tertulis  maupun  aturan  tidak  tertulis,  sehingga siswa bisa membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan berdasarkan aturan hukum.

## Daftar Pustaka
Achmad  Ali,  Wiwie  Haryani.  2012. Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum .  Jakarta, Kencana Prenada Media Group
Amirulloh Syarbini, Muhamad Arbain. 2014. Pendidikan Anti Korupsi , Bandung, Alfabeta Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 2001. Metodologi Penelitian . Jakarta. Bumi Aksara Esmi Warasih. 2005. Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis . Semarang, Suryadaru Utama Fenti Hikmawati. 2017. Metode Penelitian . Depok. PT Raja Grafindo Persada Ishaq. 2015. Dasar Dasar Ilmu Hukum . Jakarta. Sinar Grafika Iwan Zainul Fuad. 2010. Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang: Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal . Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang
Maruan Mas. 2014. Pengantar Ilmu Hukum . Bogor. Ghalia Indonesia
Munir Fuadi. 2018. Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep . Depok. Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi
Soejono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum . Jakarta, Rajawali pers ------------------.1983. Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat . Bandung. Alumni ------------------.  1993. Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta. Raja Grafindo
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
------------------.2005. Pengantar  penelitian  hukum ,  Jakarta.  Universitas  Indonesia Press
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung. Alfabeta
Suharso dan Retnoningsih. 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi Lux. Semarang. Widya Karya
Internet Ellya  Rosana.  2021. Kepatuhan  Hukum  Sebagai  Wujud  Kesadaran  Hukum  Masyarakat . http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600
Gialdah  Tapiansari  Batubara,  Firdaus  Arifin.  2019. Model  Pendidikan  Hukum  Dalam  Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini . https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2106/1060 Iba Nurkasihani. 2018. Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat . https://www.jdih.tanahlautkab.go.id
Sumaryati.  2015. Urgensi  Pendidikan  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Kesadaran  Hukum Masyarakat . http://eprints.uad.ac.id/
Wikipedia. 2019. Pendidikan Hukum . https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_hukum