Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan … - Said Abdullah

## BEBERAPA CATATAN TERHADAP
KEBIJAKAN FORMULASI DALAM UNDANG

## UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM

## ACARA PIDANA
Oleh : Said Abdullah 

## ABSTRAK
Pembangunan  dibidang  hukum  membawa  tantangan tersendiri  mengingat  setelah  indonesia  merdeka masih banyak undang-undang produk kolonial diberlakukan, hal ini akan ber implikasi terhadap rasa keadilan masyarakat karena tidak  menverminkan  nilai-nilai  dan  kepentingan  bangsa Indonesia,  kondisi  demikian  mendorong  untuk  segera dilakukan  pembaharuan  dibidang  hukum  yang  menyangkut langsung  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  khususnya dalam sistem peradilan pidana, maka tujuan karya ilmiah ini adalah  menjelaskan konsep  kebijakan  /politik  hukum  pidana yang  ideal dalam  meformulasi  hukum  Pidana  dan konsep/formulasi KUHAP yang baru
Kata Kunci: Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, KUHAP

## A. Pendahuluan
Pembaharuan  hukum  Pidana  di  Indonesia  merupakan suatu  masalah  yang  konprehensip  untuk  dikaji  dan  diteliti secara  serius,  karena  bagaimana  mewujudkan  suatu  konsep hukum  yang  ideal  berlaku  secara  nasional.  Struktur mencakup wadah atau bentuk dari suatu sistem tersebut yang umpamanya  mencakup  tatanan  lembaga-lembaga  hukum
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan … - Said Abdullah
formal,  hubungan  lembaga-lembaga  tersebut,  hak-hak  dan kewajibannya  bagaimana  konsep  ini  dapat  diaktualisasikan tentunya  dibutuhkan  suatu  konsep  pembangunan  dibidang hukum.Dalam  tataran  yuridis  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang dsar 1945 dalam pasal 29, 22, 22 A, 24, 24 c dan pasal 28 A undang-undang Dasar 1945.
Pembangunan  dibidang  hukum  membawa  tantangan tersendiri  mengingat  setelah  indonesia  merdeka  masih banyak undang-undang produk kolonial diberlakukan, hal ini akan ber implikasi terhadap rasa keadilan masyarakat karena tidak  menverminkan  nilai-nilai  dan  kepentingan  bangsa Indonesia,  kondisi  demikian  mendorong  untuk  segera dilakukan  pembaharuan  dibidang  hukum  yang  menyangkut langsung  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  khususnya dalam sistem peradilan pidana.
Kitab  Undang-undang  hukum  Pidana  (  KUHAP) merupakan  contoh  hasil  pembaharuan  dibidang hukum, khususnya  hukum  acara  pidana,  pembaharuan  hukum  acara pidana  dalm  undang-undang  N0  8  Tahun  1981  yang diundangkan pada tanggal 31 Desenber 198, dalam Lembaran Negara  RI  N0  7,  tambahan  lembaran  negara  Nomor  3204, merupakan peristiwa keinginan luhur bangsa Indonesia untuk menciptakan  hukum  pidana  nasional  berdasarkan  Pancasial dan  Undang-undang  dasar  1945,  merupakan  pengganti
hukum  acara  pidana  sebelumnya,  yaitu  Het  Herziene Inlandsch Regelment atau HIR ( Staad blad 1941 No 44).
Ketika  undang-undang  ini  diberlakukan  pada  tanggal 31 Desember 1981 semua kalangan sangat meresponi produk hukum  ini  sebagai  suatu  karya  bangsa  yang  agung  untuk melindungi dari berbagai p erlakuan penegak hukum terhadap masyarakat  yang  terlibat  perkara  pidana.  Namun  dalam perspektif  perekmbangannya  hampir  tiga  puluh  tahun  lebih mengalami banyak permasalahan dalam praktek
penerapannya.  Upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan pembanguan  dibidang  hukum  dilakukan  kebijakan  formulasi hukum  acara  pidana  pada  tataran  konsep  terjadi  kontraversi di  berbagai  kalangan  terhadap  revisi  undang-undang  hukum acara  pidana  (KUHAP)  dan  Hukum  Pidana  (KUHP),  karena konsep  kedua  produk  hukum  ini  materinya  sanngat  sensitif untuk diterapkan oleh kalangan penegak hukum maupun bagi masyarakat pencari keadilan.

## B. Perumusan Masalah
Dengan  diberlakukannya  konsep  RUU  Kitab  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  permaslahan  yang  ingin  dilihat adalah:
1. Bagamana konsep kebijakan /politik hukum pidana yang ideal dalam meformulasi hukum Pidana?
2. Bagaimana konsep/formulasi KUHAP yang baru?

## C. Pembahasan
1. Konsep Kebijakan Formulasi Hukum Pidana
Kebijakan  hukum  pidana  khususnya  politik  hukum pidana  dalam  KUHAP,  merupakan  bagian  yang  tidak terlepaskan  dari  proses  tujuan  pembanngunan  hukum nasianal, karena politik hukum mempunyai pengertian ;
1. Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan  yang  baik  sesuai dengan keadaan dan situasi pda suatu saat.
2. Kebijakan  suatu  negara  melalui  suatu  badan-badan  yang berwenang  untuk  menetapkan  peraturan-peraturan  yang dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa  digunakan  untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan  untuk  mencapai  apa  yang  dicita-citakan  (  Sudarto; 1981)
Untuk  membuat  suatu  produk  Undang-undang  yang baik  sehingga  akan  memenuhi    keadilan  dan  daya  guna seharusnya Politik hukum tidak berhenti setelah
dikeluarkannya  undang-undang  tetapi  disinilah  timbulnya persoalan-persoalan,  baik  yang  sudah diperkirakan  atau diperhitungkan  sejak  semula  maupun  masala-masalah  lain yang  timbul  dengan  tidak  diduga-duga,  karena  tiap  undang- undang  memberi  waktu  agak  lama untuk  memberikan kesimpulan  seberapa  jauh  tujuan  politik  hukum  undang- undang  tersebut  telah  tercapai  apakah  perlu  diadakan
Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan … - Said Abdullah
perubahan dan penyesuaian seperlunya (Suhardjo
Sastrohardjo,  1991). Selanjutmya  upaya  untuk  membuat suatu  kebijakan  kriminal  tidak  terlepas  dari  kebijakan  sosial yang  terdiri  dari  kebijakan/upaya  untuk  kesejahteraan  sosial dan  upaya  perlindungan  masyarakat  (Barda  Nawai  Arief; 2001).

## Fenomena  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Acara
Piadana  dengan  “Penal  Policy  atau  “Penal  law  enforcement yang  fungsionallisasi  melalui  beberapa  tahap  seperti  :
Formulasi /kebijakan  Legislatif, Aplikasi /Kebijakan
judikatif, dan Eksekusi /kebijakan eksekutif ( Barda Nawawi Arief  ;  2001).  Dengan  adanya  tahap  Formulasi  maka  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan bukan  hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tuga aparat pembuat hukum  (kebijakan  legislati),  bahkan  kebijakan  legisklatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan  kejahatan,  oleh  karena  itu  kesalahan /kelemahan  kebijakan  legislatif  merupakan  kesalahan strategis yang dapat mencgah penghambat upaya pencagahan dan  penanggulangan  kejahatan  pada  tahap  aplikasi  dan eksekusi.
Setelah  lebih  dari  tiga  puluh  tiga  tahun  KUHAP diberlakukan  masih  saja  terjadi      pelanggaran  Hak  Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, disisilain  KUHAP masih  ditafsirkan  sekehendak  pihak  yang  berkepentingan
sehingga semakin kehilangan aspek kepastian hukumnya.(Al Wisnu Broto; 2005) hal ini dikarenakan pada tahap formulasi produk  hukum  ini  belum optimal  dilakukan,  sehingga  masih meniggalkan masalah dalam penerapannya.
Bila  di  evaluasi  perkembangan  KUHAP  selama  ini, memiliki berbagai kekurangan, hal ini seperti beberapa kasus yang muncul antara lain :
- Pelakasanaan KUHAP hubungan anatara sub sistem dalam proses  peradilan  pidana,  dalam  pelaksanaannya  tidak bersifat integritied
- Masalah  jaksa  penuntut  umum  mengajukan  peninjau kembali
- Maslah  hambatan  dan  ketidak  pastian  dalam  pengajuan “praperadilan”
- Masalah  banyaknya  indikasi  kekerasan  dilakukan  oleh
aparatur prnrgak hukum dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa
- Tersangka/terdakwa  masih  banyak  tidak  didampingi penasehat hukum
- Pemikiran  perlunya  penasehat  hukum  mendampingi korban
- Konpensasi bagi korban oleh negara
- Masalah perlindungan saksi dan korban ( Wisnu Broto dan
G Widiartana; 2005 )
Selain  hal  diatas    kita  melihat  fenomena  trend perkembangan  masyarakat  dan  kriminalitas  tentu  berkaitan erat    social  control  dengan  social  eingenering,  modus operandi  dalam  kejahatan  ekonomi,  karena  dalam  kurun waktu  bebertapa  tahun  terakhir  sejak  1995,  perkembangan kejahatan  ekonomi  semakin  menonjol  dibandingkan  dengan kejahatan  konvensional  (  Ramli  Atmasasmita;  1995). Selanjutnya  terkait  dengan  peraturan  perundang-undangan dalam  institusi  penegak  hukum,  hendaknya  diselaraskan dengan  konsep  KUHAP  dalam  integritied  sistem  peradilan pidana,  berbagai  intrumen  internasional  yang  berhungan proses  peradilan  dan  Hak  Asasi  manusia  sudah  bayak diratifikasi, oleh karenanya di perlukan suatu
kebijakandengan  menfoumulasikan  KUHAP  guna  mencari kebenaran  matriel,  melindungi  hak-hak  dan  kemerdekaan orang  dan  warga  negara  serta  para  pejabat  negara  dalam rangka  melakukan  kewajibannya  dalam  penyelidikan  dan penyidikan, penuntutan, peradilan dan pembelaan
dipengadilan  menjalankan  kewajibannya  dengan  maksimal dan  bagaimana  masyarakat  luas  dapat  memahami  dan menghayati hukum acara pidana berlaku di Indonesia.

## 2. Konsep Baru dalam Formulasi KUHAP
Dalam Daftar inventarisasi Malasalah (DIM)
ditemukan  beberap  konsep  Rancangan  undang-undang
KUHAP  yang  menimbulkan    berbagi  kontraversi  disemua kalangan antara lain :

## 2.1 Penghapusan Kententuan Penyelidikan
Dalam  KUHAP  kewenagan  penyelidikan  ada  pada pejabat polisi negara ( pasal 4 KUHAP ), didalam  ketentuan umum  pada  pasal  1  butir  5  KUHAP  di  jelaskan pengertian peneyelidikan yaitu :”serangkaian tindakan peneyelidik untuk mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa    yang  diduga sebagai  tindak  pidana  guna  menetukan  dapat  atau  tidaknya dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang- undang ini”.
Dari bunyi pasal diatas, dipahami bahwa penyelidikan adalah suatu proses permulaan, proses ini sangat dibutuhkan untuk  mencari  kualitas  bukti,  dengan  demikian  proses selanjutnya  (penyidikan)  akan  lebih  memiliki  akurasi  bukti awal  untuk  lebih  lanjut  ketahap  penyidikan,  bagaimana mungkin  seorang  penyidik  betapapun  memiliki  kemampuan dalam  scientific  detection  of  crime  tanpa  melalui  proses penyelidikan,  dikhawatirkan  investigasi  tidak  optimal berimplikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

## KUHAP berlaku terhadap tindak pidana di luar KUHP
Dalam  perspektif  perkembangan  KUHAP  bila  dilihat dari  aspek  historis  ,  maka  banyak  ketentuan/perundang- undangan  yang  mengatur  lembaga-lembaga  dalam  sistem
peradilan  pidana  terpadu,  hal  ini  untuk  mengakomodasi kebutuhan    pedoman  tehnis  pelaksanaan kuhap sebagai konsekwensi  perubahan  dalam  undang-undang  dasar  1945 yang  berkaitan  erat  dengan  reformasi  penegakan  supremasi hukum.
Perubahan  mendasar  pada  undang-undang  yang mengatur  profesi  epnegak hukum  dalam  sistem  peradilan pidana  seperti  undang-undang  No  2  tahun  2002  tentang Kepolisian,  undang-undang  No  16  Tahun  2006  tentang kejajsaan,  undang-undang  No  4  tahun  2004  tentang  pokok kekuasaan kehakiman dan undang-undang no 16 tahun 2011 tentang  bantuan  hukum,  semua  produk  hukum  diatas  dilahir kan  pasca  refomasi,  sementara  KUHAP  lahir  pada  31 desember 1981 tidak mengalami perubahan, dengan kata lain ketika  KUHAP  dilahirkan  Undang-undang  yang  mengatur bekerjanya sistem Peradilan masih produk lama.
Oleh karenanya  di  perlukan  suatu  harmonisasi KUHAP  untuk  menghindari  pertentangan  dengan  hukum acara  yang  terdapat  dalam  tindak  pidana  khusus  seperti undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-undang TPPU,  Undang-undang  KPK  dan  asas  yang  terdapt  dalam hukum acara pidana baru.
2.2 Hakim  Pemeriksa    pendahuluan  (  hakim  komisioner) berwenang menghentikan penuntutan
Keberadaaan  hakim  periksa  pendahuluan  dalam konsep  KUHAP,  tujuannya  adalah  sebagai  fungsi  kontrol secara  harizontal  terhadap  proses  pnyidikan  dan  penuntutan, artinya  lembaga  baru  ini  melakukan  pengawasan  terhadap penegak hukum, hakim
pemeriksa pendahuluan
menggantikan praperadilan, praperdilan adalah lembaga khas KUHAP,  oleh  perancang  KUHAP  diganti  dengan  hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan alasan kurang efektif  .
Bila  diamati  kajian  Naskah Akademis  RUU  KUHAP apakah  asas  oportunitas  dan  asas  legalitas  yang  merupakan kewengan  penuntut  umum  seperti  diatur  dalam  pasal  15 KUHAP    dapat  dilaksanakan  lagi  atau  hakim  pemeriksa pendahuluan menganti istilah praperadialan , para  kalangan beranggapan  terhadap  konsep  ini  belum  mampu  meberikan jawaban mendasar atas keadaan selama ini terjadi, konsep ini hanya  bertukar  nomenklaturnya  saja    praperadilan  yang memberikan  kewenangan  absolut  kepda  penyidikan  untuk mementukan keterpenuhan  penyidik  dengan  kualias  bukti, absolutnya  kewengan  penyidik  tidak  dapat  di  kontrol, termasuk melakukan penahanan terhadap seseorang,
dikhwatir  kan  keberadaan  hakim  pemeriksa  pendahuluam dalam  konsep  prajudikasi  pada  akhirnya  berdampak  tidak efektifnya praperadilan sebagai mekanisme komplain.

## 2.3 Penyadapan dan penyitaan harus izin hakim
Pada  konsep  KUHAP,  penyadapan  terhadap  tindak pidana  serius  atau  diduga  keras  akan  terjadi  tindak  pidana serius tersebut yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan. Tindak pidana serius ini dalam pasal 83 ayat(2) rancangan  adalah  terhadap  keamanan  negara,  perampasan kemerdekaan,korupsi,  perdagangan  orang,  pencucian  uang, peneyeludupan, pemerasan, pengancaman, pencurian kekerasan,  uang  palsu,  terorisme,keimigrasian,  pelangaran ham berat, phsikotrofika dan narkotika dan pemerkosaan.
Penyadapan  pun  dilakukan  dengan  perintah  tertulis atasan  penydik  setempat  setelah  mendapat  izin  hakim pemeriksa  pendahuluan,  dengan  demikian  tidak  ada  kecuali KPK pun melakukan penggeladahan harus dengan izin hakim pemeriksa  pedahuluan  ,  pengecualian  izin  hakim  pemeriksa pendahuluan  dalam  keadaan  mendesak  dibatasi  dan  tetap dilaporkan kepada hakim melalui penuntut umum.
Pada  RUU  prinsipnya  hampir  sama  dengan  pasal 38 KUHAP mengisyaratkan ada izin ketua pengadilan setempat, Dalam praktek izin tersebut tidak hanya bagian dari prosedur agar  penyitaan  dilakukan  atas  sepengetahuan  ketua pengadilan  negeri,  namun  sering  sekali  ketua  pengadilan negeri  mempergunakan  kewenagan untuk  menentukan  dapat atau tidaknya suatu benda dilakukan penyitaan ( Al Wibisono dan  G.Widiartana  2005)  hal  tersebut  dapat  menimbulkan benturan  atara  penyidik  dan  ketua  pengadilan  negeri  apabila
terjadi  perbedaa,  apakah  perlu  tidaknya  suatu  barang  disita untuk dijadikan barang bukti.
Oleh  karenanya  perlu  suatu  kajian  terhadap  pasal  ini untuk  menghindari  konflik  yang  menghambat  proses penyidikan  apalagi lembaga seperti KPK  yang banyak kasus korupsi terungkap setelah dilakukan penyatdapan, bila dilihat dari  revisi  KUHAP  ini  lemah  dari  aspek  political  will terhadap pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2.4 Masa penahan penangkapan
Tim  Penysun  RUU  KUHAP  dari  tahun  2002-2006, mempormulasikan  sistem  penahan hampir  tidak  berubah yang tercantum didalam KUHAP 1981, bahkan dicantumkan penyidik  lebih  lama  melakukan  penahanan  yakni  20  hari menajdi 30 hari, akan tetapi sejak diratifikasinya Convent on civil and political ragihts pada pasal 9 menyebutkan bahwa jika  penydik  melakukan  penangkapan,  maka  penyidik  harus membawa  tersangka  secara  fisik  kehakim  yang  akan melakukan  penahan. Konsep  KUHAP  penahan  terhadap penahan  jika  dilakukan  penangkapan  dua  kali  dua  puluh empat  jam,  tapi  jika  kondisi  daerah  dengan  geografis yang sulit  terjangkau    maka  dimungkinkan  masa  penahanan  lima kali dua puluh empat jam. Bila  dilihat dari pasal 1 butir 17 jo pasal  1  butir  14  KHAP  1981  terdapat  kalimat  “ bukti Permulaan  yang  cukup”  san gat  sulit  untuk  menentukan ukuran bukti awal yang cukup seperti apa kreteria nya? Untuk
Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan … - Said Abdullah
penetuan bukti permulaan yang cukup diserahkan sepenuhnya  kepada  penilaian  pejabat  yang  melakukan penangkapan.  Kemudian  jaminan  untuk  penangguhan penahan    bertentangan  dengan  prinsip  Equality  before  the law, karena jaminanan berupa uang dan orang sehingga bagi orang  tidak mampu  akan  sulit  memperoleh  pengaguhan penahan.
2.5 Putusan  Mahkamah  Agung  tidak  boleh  lebih

## berat daripada putusan Pengadilan Tinggi
Pada    Konsep  KUHAP  Mahkamah  Asgung  dilarang
untuk menjatuhkan hukuman merupakan kebijakan
menjatuhkan  hukuman  yang  lebih berat  dari  pengadilan dibawahnya  (  Judex  Factie)  jika  dakwaan  tunggal  bisa dimaklumi tapi bagaimana jika dakwaannya subsidoritas atau alteratif  apakah  tidak  boleh  memilih  dakwaan  kedua?. Terahap  putusan  bebas  tidak  bisa  dilakukan  kasasi  buktinya setelah  KUHAP  diberlakukan  setahun  yakni  Tahun  1982
Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan
“memperbolehkan  putusan  bebas  utuk  di  lakukan  Kasasi  hal ini  dilakukan  demi  kepentingan  hukum  dan  kebenaran.    jika melihat  kondisi  sekarang  kepercayaan  masyarakat  terhadap terhadap  hakim  tingkat  awal  apakah  masih  dipercaya membebaskan orang.

## D. Kesimpulan
1. Kebijakan  formulasi hukm acara pidana dilakukan secara integral  yang  mencakup  tahapan - tahapan  seperti  tahap Formulasi  merupakan  kebijakan  legislatif,  Aplikasi melibatkan  judikatif  dan  tahap  eksekuif  yang  merupakan kebijakan  eksekutif  disamping  tetap  meminta  masukan dari berbagai stake holders.
2. Beberapa  catatan  diatas  merupakan  reaksi  masyarakat terhadap  konsep/RUU  KUHAP  yang  menimbulkan  Pro dan  kontra  pada  tahap  fomulasi  sehingga  beberapa kalangan  menolak  draf  revisi  KUHAP  ini,  disisi lain Jika dilihat  konsep  KUHAP  baru  cukup  sempurna  jika dibandingkan  dengan  konsep  tahun  sebelumnya  terutama dilihat  dari  aspek  perlindungan  Hak  Asasi  manusia terhadap subyek hukum Pidana.

## E. Daftar Pustaka
Alwisnubroto  dan  G.  Widiartana. Pembahasan  HAP.
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2005. Barda  Nawawi  Arief. Masalah  Pengakuan  Hak  dan Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan. Bandung  : PT. Citra Aditya Bakti. 2001. Sudarso. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Alumni.1981. Ramli Atmasasmita. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan Kriminologi. Bandung : Mandar Maju. 1995. Sukardjo Sastrosathardjo. Politik Hukum dan Pelaksanaannya  dalam  Negara  RI (Makalah  Bahan S2 Undip). Martin Pradjo Hamidjojo. 1984. Komentar
Atas KUHAP. Jakarta: PT. Pradnya Pramita. 1985.
Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan … - Said Abdullah
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-undang No.8 Tahun 1998 Rancangan Undang-undang KUHAP