IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN SULEWATANG KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Mukhlis Hannan 1
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: mukhlishannan49@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to find out how the implementation of the rice distribution policy for the poor (raskin) in Sulewatang Sub-District, Polewali Mandar District,  Polewali  District.  This  type  of  research  is  quantitative,  which describes  the  description  of  the  implementation  of  micin  rice  distribution policies. Data is obtained through surveys, questionnaires, interviews, and documentation to collect as much data as possible from the field. Data were analyzed  descriptively  qualitatively  which  described  systematically, factually and accurately about the facts obtained. The results showed that the  implementation  of  a  poor  rice  program  policy  in  Sulewatang  Urban Village had not yet achieved maximum results, because a number of things that  were  implemented  were  not  in  accordance  with  the  existing rules/regulations. Even so, the goal is quite achievable because it can reduce the expenditure burden. The indicator of the success of the distribution of raskin / rastra seen from the process and mechanism using 6T (six right) is considered to be still less than optimal.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi kebijakan  pembagian  beras  bagi  warga  miskin  (raskin)  di  Kelurahan Sulewatang  Kecamatan  Polewali  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Tipe penelitian ini  yaitu kuantitatif yang menjabarkan gambaran tentang implementasi  kebijakan  pembagian  beras  mikin.  Data  diperoleh melalui  survey,  kuisioner,  wawancara,  dan  dokumentasi  guna mengumpulkan  sebannyak  mungkin  data  dari  lapangan.  Data dianalisis  secara  deskriftif  kualitatif  yang  melukiskan  secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang di peroleh. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan program beras miskin di Kelurahan Sulewatang belum mencapai hasil maksimal, karena sejumlah hal yang diberlakukan tidak sesuai dengan aturan/ketentuan  yang  ada.  Meskipun  demikian,  tujuan  cukup
tercapai  karena  dapat  mengurangi  beban  pengeluaran.  Indikator keberhasilan  pembagian  raskin/rastra  dilihat  dari  proses  dan mekanisme  dengan  menggunakan  6T  (enam  tepat)  dinilai  masih kurang maksimal.
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, beras miskin, raskin.

## PENDAHULUAN
Secara moral, bangsa Indonesia mempunyai komitmen agar masyarakat Indonesia  dapat  hidup  layak  dari  sudut  ekonomi,  sosial  dan  politik  sesuai dengan sila ke 5 pancasila serta pasal 27,28,31, dan 34 Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia.  Kemiskinan  tidak  hanya  dilihat  dari  aspek  pengeluaran atau  pendapatan,  tetapi  harus  juga  di  lihat  dari  aspek  sumber  daya  insani ( human poverty) dan “martabat” ( voicelessness, powerlessness, and vulnerability).
Di  indonesia,  upaya  penanggulangan  Kemiskinan  tercantum  dalam tujuan Negara (Pembukaan UUD 1945 ) dan secara lebih spesifik dimuat dalam Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2009  tentang  Penaggulangan  kemiskinan, pasal  19,  20,  dan  21  yang  menegaskan  bahwa:  penanggulangan  kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian  dan  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  layak  bagi kemanusiaan.  Dengan  demikian,  inti  dari  tujuan  pembangunan  adalah  untuk pencapaian kesejahteraan.
Banyak  upaya  pemerintah  untuk  mengatasi  kemiskinan,  salah  satunya melalui  program  Beras  Miskin  (Raskin).  Raskin  merupakan  subsidi  pangan dalam  bentuk  beras  yang  di  peruntukkan  bagi  rumah  tangga  berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pengan dan  memberikan  perlindungan  sosial  pada  rumah  tangga  sasaran  (RTS). Keberhasilan  Program  Raskin  diukur  berdasarkan  tingkat  pencapaian indikator  6T,  yaitu:  tepat  sasaran,  tepat  jumlah,  tepat  harga,  tepat  waktu, tepat  kualitas,  dan  tepat  administrasi.  Program  ini  bertujuan  untuk mengurangi  beban  pengeluaran  Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS)  melalui pemenuhan  sebagian  kebutuhan  pangan  pokok  dalam  bentuk  beras  dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.
Sampai  saat  ini  program  Raskin  masih  terus  bergulir.  Namun  realisasi penyaluran  Raskin  belum  mencapai  100%.  Memang  sejak  bantuan  Raskin  di gulirkan,  berbagai  persoalan  terus  terjadi.  Belakangan  ini  bantuan  Raskin diduga  tidak  didistribusikan  kepada  masyarakat  yang  berhak  menerima bantuan.
Salah  satunya  seperti  terjadi  di  Sulewatang.  Di  kelurahan  ini,  bantuan Raskin yang di terima masyarakat hanya 10 kilogram dengan harga tebus Rp. 4.000 perkilogram. Padahal sesuai dengan ketentuan, bantuan Raskin sebanyak 15  Kilogram  dengan  harga  tebus  Rp.  1.600  perkilogram.  Ketidak  sesuaian harga  terjadi  dengan  alasan  karena  hambatan  geografis  dalam  hal  ini  akses terhadap  lokasi  RTS  dari  titik  distribusi,  yang  berakibat  pada  peningkatan biaya.
Bantuan Raskin hanya di salurkan selama tiga bulan, padahal bantuan itu semestinya setiap bulan sekali, termasuk bantuan Raskin ke-13. Data RTS yang berubah-ubah juga menjadi suatu kendala tersendiri di lapangan. Masih ada  RTM  di  luar  RTS  yang  belum  dapat  menerima  Raskin  karena  tidak tercatat sebagai RTS di BPS.
Di  Sulewatang,  rumah  tangga  yang  berhak  menerima  beras  Raskin adalah  rumah  tangga  yang  terdapat  dalam  data  yang  di  terbitkan  dari  Basis Data  Terpadu  hasil  PPLS  2011  yang  di  kelola  oleh  Tim  Nasional  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI. Tahun  2012,  Program  Raskin  menyediakan beras bersubsidi  kepada  17,5  juta RTS-PM  dengan  kondisi  sosial  ekonomi  terendah  di  indonesia  (kelompok miskin  dan  rentan  miskin).  Sedangkan  untuk  tahun  2013,  program  Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 15,5 juta RTS-PM.

## Pengertian Implementasi Kebijakan
Implementasi  merupakan  salah  satu  tahap  dalam  proses  kebijakan publik.  Biasanya  implementasi  di  laksanakan  setelah  sebuah  kebijakan  di rumuskan  dengan  tujuan  yang  jelas,  Implementasi  adalah  suatu  rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang di harapkan (Afan Gaffar, 2009 : 295 ).
Implementasi merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena konsep implementasi mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  pencapaian  tujuan.  Oleh  karena  itu,  di perlukan implementasi untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan satu organisasi. Implementasi di pandang sebagai suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif mencapai tujuan akhir yang telah di rencanakan. Pengertian  ini  dapat  di  katakan  bahwa  jika  suatu  organisasi  telah  berhasil mencapai tujuan yang telah di sepakati, maka dapat di katakan telah mencapai implementasi.

## Pengertian Miskin/Kemiskinan
Penggolongan kemiskinan di dasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan  membandingkan  tingkat  pendapatan  orang  atau  keluarga  dengan
tingkat  pendapatan  yang  di  perlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok minimum.  Berdasarkan  kriteria  ini  maka  di  kenal  kemiskinan  absolut  dan kemiskinan  relatif.  Kemiskinan  absolut  adalah  mereka  yang  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  pokok  minimum,  sedangkan  yang  termasuk  dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata- rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

## Implementasi Kebijakan Pembagian Raskin
Adapun  implementasi  pembagian  Raskin  dapat  di  jelaskan  sebagai berikut:
1. Program ,  yakni  rencana  aksi  dalam  penanggulangan  kemiskinan  melalui program beras murah untuk orang miskin (Raskin) yang dapat meringankan beban hidup bagi rumah tangga yang kurang beruntung atau miskin.
2. Penetapan  Pagu  Anggaran ,  terdiri  atas  4  (empat)  kategorisasi  penetapan berdasarkan  wilayah  kerja  administrasi  dan  pendistribusian,  yakni: penetapan  pagu  anggaran  raskin  nasional,  Provinsi , Kabupaten/Kota , Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Tujuan  Raskin ,  adalah  mengurangi  beban  pengeluaran  Rumas  Tangga Sasaran  melalui  pemenuhan  sebagian  kebutuhan  pangan  pokok  dalam bentuk  beras.  Selain  itu,  raskin  juga  bertujuan  meningkatkan  ketahanan pangan di tingkat keluarga,  memberikan bantuan pangan keluarga miskin, dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin.
4. Evaluasi, merupakan  suatu  langkah  awal  supervisi,  yaitu  mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemeberian pembinaan yang tepat  pula.  Evaluasi  adalah  kegiatan  mengukur  dan  menilai,  dimana mengukur  lebih  bersifat  kuantitatif  sedangkan  menilai  lebih  bersifat kualitatif (Aji Firman B, 1990).

## Indikator  Keberhasilan Pembagian Raskin
Adapun  indikator  keberhasilan  pembagian  Raskin  dapat  dilihat  dari proses dan mekanisme pendistribusiannya kepada RTS yang menggunakan 6T, yakni; tepat  sasaran,  tepat  jumlah,  tepat  harga,  tepat  waktu,  tepat kualitas, dan tepat administrasi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana ketelitian, kejelian, keseriusan, dan kepiawaian peneliti berimprovisasi dalam arti mengembangkan focus  penelitian  sangat  diperlukan.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  kantor Kelurahan  Sulewatang  Kecamatan  Polewali  Kabupaten  Polewali  Mandar. Populasi  dan  sampel  sebagai  sumber  perolehan  data  terdiri  dari;  Lurah
Sulewatang,  Sekretaris  Lurah  Sulewatang,  Kepala  Urusan  3  orang,  Kepala Lingkungan 5 orang, dan Penerima Raskin 7 orang.
Data  dikumpulkan  dengan  menggunakanteknik  observasi,  wawancara, dan Dokumentasi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Data primer  dan  Data  sekunder.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah deskriftif  kualitatif  yang  melukiskan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai fakta-fakta yang di peroleh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Program Pembagian Rastra

## 1. Program
Program adalah rencana aksi dalam penanggulangan kemiskinan melalui beras  murah  untuk  kesejahteraan  keluarga  yang  kurang/tidak  mampu. Program  ini    awalnya  di  istilahkan  dengan  RASKIN  dan  sekarang  dengan sebutan  RASTRA  (Beras  Untuk  Kesejahteraan).  Program  Raskin  (Rastra) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat.
Program ini sudah berjalan sejak 1 tahun di Kelurahan Sulewatang dan di dasarkan kepada keluarga/rumah tangga tidak mampu. Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Kelurahan/Lurah Sulewatang, Suleman, S.Sos, bahwa;
“Program  Raskin  telah  berjalan  sejak  tahun  2004  dan  di  peruntuhkan kepada keluarga / rumah tangga yang tidak mampu, dan sangat membantu mereka  dalam  menanggulangi  beban  hidup  keluarga  mereka,  serta  mereka merasa terbantu karena hargana murah.” ( Wawancara , 20 Maret 2016)
Begitu  pula  pandangan  yang  di  sampaikan  oleh  warga  masyarakat penerima beras Raskin/Rastra, Ambo Asse, bahwa;
“Dengan  masuknya  program  Raskin/Rastra  di  kelurahan  kami,  terasa sangat membantu masyarakat termasuk saya sendiri yang menerima beras murah tersebut, karena harganya terjangkau, dan tidak perlu jauh-jauh ke pasar  yang  jaraknya  cukup  jauh  dari  rumah saya.  Jadi,  benar  pemerintah memikirkan masyarakat kurang mampu sehingga program Raskin/Rastra di berikan ke desa/kelurahan yang masyarakatnya sangat membutuhkannya.” ( Wawancara , 20 Maret 2016)
Di  dalam  program  Raskin/Rastra  pemerintah  mengharapkan  adanya perubahan kesejahteraan yang dialami masyarakat. Akan tetapi, kenyataan di lapangan  bahwa  perubahan  tersebut  tidak  langsung  nampak,  namun  yang dapat  di  rasakan  secara  nyata  bahwa  harapan  kemampuan  masyarakat
memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  terjadi  secara  signifikan,  dan    yang  di harapkan bukanlah yang muluk-muluk.
Program  Raskin/Rastra  lebih  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat, menyebabkan kebijakan Raskin/Rastra ini dinilai berhasil meskipun masih ada penyelewengan  yang  di  lakukan  oknum  Pemerintah  yang  ingin  mendapatkan keuntungan  secara  ekonomis.  Selain  itu  juga  masih  ditemukan  kesalahan pendataan  penerima.  Pendataan  yang  kurang  akurat,  data  BPS  pun  tidak valid. maka Kelurahan, Lingkungan RT/RW bersama masyarakat bekerjasama untuk membagi  rata  jatah  atas rasa  keadilan  bersama.  Raskin  yang sedianya setiap  keluarga  mendapat  sebanyak  15  kg/KK,  atas  dasar  kesepakatan bersama, setiap keluarga hanya mendapat 10 kg atau 8 kg/KK.

## 2. Penetapan Pagu Anggaran
Untuk  Kelurahan  Sulewatang  Pagu  Anggaran  Raskin  tahun  2013 sejumlah Rp  6.648.000, 2014  sejumlah Rp  6.648.000, tahun  2015  sejumlah Rp 6.648.000, tahun 2016 sejumlah Rp 6.648.000. Hal ini sesuai penjelasan Lurah Sulewatang, Suleman, S.Sos, bahwa;
“Pagu  anggaran  memang  sudah  di  tetapkan  dari  Pemda/Bulog  sebanyak jatah/kuota  untuk  Kelurahan  Sulewatang  sebanyak  Rp.  1.600,-  x  jumlah kuota 341 KK = Rp. 6.648.000,- ( Wawancara , 21 Maret 2016).
Senada  apa  yang  disampaikan  oleh  Sekertaris  Kelurahan  Sulewatang, Alimuddin, S,Sos, menjelaskan bahwa;
“Pagu  Anggaran  Beras  Raskin  Kelurahan  Sulewatang  sudah  di  tetapkan dari  birokrat  di  level  atas  Perda  maupun  Bulog.  Bukan  berupa  uang  tapi adalah  berupa barang yaitu beras yang harus kami distribusikan secepatnya kepada  masyarakat  yang  berhak  menerima  jatah  beras  tersebut.” ( Wawancara , 21 Maret 2016)

## 3. Tujuan
Tujuan Program Raskin/Rastra meskipun belum mencapai sepenuhnya, tetapi manfaatnya sudah dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Hal ini sesuai penjelasan Lurah Sulewatang, Suleman, S.Sos, bahwa;
“Program  pembagian  Raskin/Rastra  tujuannya  benar-benar  di  tujukan kepada  pengurangan  beban  pengeluaran  rumah  tangga  yang  kurang mampu,  pemenuhan  kebutuhan  beras,  serta  membuka  akses  pangan keluarga  miskin.  Dengan  kata  lain  tujuan  Raskin  benar-benar  sangat  di rasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  utamanya  rumah  tangga  sasaran  di Kelurahan kita di Sulewatang ini.” ( Wawancara , 25 Maret 2016).
Hal  serupa  di  ungkapkan  oleh  kepalda  Lingkungan  Patoke,  H.  Andi Nasar, bahwa;
“Tujuan pembagian Raskin/Rastra kepada keluarga kurang mampu/miskin di lingkungan Patoke, sangatlah di rasakan oleh masyarakat sasaran, karena terbukti  meringankan  beban  hidup  keluarganya  dalam  upaya  memenuhi kebutuhan  beras.  Yang  di  sediakan  oleh  pemerintah  harganya  di  rasakan murah.” ( Wawancara , 25 Maret 2016)
Lain  lagi  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  penerima  Raskin/Rastra, Rudi, bahwa;
“Saya  tidak  tahu  persis  apa  tujuan  pemberian  beras  kepada  masyarakat, termasuk  saya,  karena  tidak  mencari  tahu  tentang  itu.  Tapi  yang  penting kami  sangat  senang,  karena  kami  tidak  usah  lagi  pergi  beli  ke  pasar  besar yang  harganya  melambung.  Cukup  kami  menunggu  pembagian,  apalagi harganya murah.” ( Wawancara , 26 Maret 2016).

## 4. Pendistribusian
Raskin yang di drop ke setiap Desa/Kelurahan oleh pihak Bulog, sesegera mungkin dapat di bagi/didistribusikan ke setiap lingkungan dan selanjutnya di bagikan  kepada  masyarakat  sasaran  sesuai  jatah/Kuota  setiap  Lingkungan. Jarang  terlambat  pendistribusiannya,  kecuali  ada  masalah  yang  tidak  di inginkan, misalnya jatah tidak sesuai dengan masyarakat sasaran.
Seperti yang diutarakan oleh Kepala Lingkungan Pande Bassi, Haedar P, bahwa;
“Pendistribusian  beras  miskin  (Raskin/Rastra)  dijadwalkan  setiap  tanggal muda setiap bulan, tetapi kadang terlambat 2,3 hari saja. Mungkin karena hal yang tidak disengaja, disebabkan karena alat angkut tidak datang sesuai yang  disetujui.  Keadaan  seperti  ini  masih  bisa  di  tolerir  dan  di permaklumkan  kepada  masyarakat  sehingga  dapat  terkendali.” ( Wawancara , 26 Maret 2016)
Begitu  pula  yang  di  sampaikan  oleh  “  Mama  Aco  “  selaku  penerima Raskin beliau mengatakan bahwa :
“Kami sebenarnya pada mulanya mempertanyakan mengapa sampai terjadi keterlambatan  berasnya  datang  di  tempat  pembagian  beras.  Setelah  di jelaskan  oleh  Kepala  Lingkungan,  apa  yang  menjadi  penyebabnya,  kami dapat mengerti dan dengan senang hati kami terima keadaan tersebut. Dan bersabar  menunggu    dibaginya  beras  Raskin  di  maksud,  sekalipun  harus mengantri lagi.” ( Wawancara , 27 Maret 2016)

## 5. Evaluasi
Penilaian  terhadap  implementasi  kebijakan  pembagian  Beras  Miskin  di Kelurahan Sulewatang di nilai belum berjalan sempurna ( maximal ) disebabkan oleh  sejumlah  hal  yang  di  berlakukan  tidak  sesuai  aturan  yang  ada.  Seperti jumlah  penerima  tidak  sesuai  dengan  kuota  yang  sebenarnya,  kualitas  beras kadang tidak sesuai yang diinginkan yakni agak berbau.
Hal  ini  di  utarakan  oleh  Kepala  /  Rumah  tangga  sasaran  (RTS)  yang terjadi di Kelurahan Pande Bassi, Papa Udin, beliau mengatakan bahwa:
“Kami  bersyukur  menerima  beras  yang  berkualitas  baik,  banyak  batu- batunya,  pecah-pecah  dan  agak  berbau,  mungkin  beras  yang  sudah  lama tinggal di dalam gudang.” ( Wawancara , 22 Maret 2016).
Demikian pula yang di sampaikan oleh Hardi, salah satu kepala rumah tangga sasaran dari Kelurahan Sulewatang, bahwa;
“Beras  yang  di  bagikan  kepada  kami  kadang  bagus  dan  kadang  kurang bagus  di  tahun-tahun  dahulu.  Olehnya  itu,  kadang  kita  merasa  kecewa karena hal tersebut. Tapi pada saat sekarang kualitas berasnya sudah bagus sekali. Begitu pula beras yang kami terima hanya 8 kg/orang dan harganya Rp. 6.000/kg.” ( Wawancara , 22 Maret 2016)
Hal  serupa  di  pertanyakan  pula  oleh  Kepala  Kelurahan  Sulewatang, Anwar, S.Sos,  bahwa:
“Distribusi  raskin/rastra  berdasarkan  jatah  yang  telah  di  tetapkan  dari pemerintah dan Kelurahan Sulewatang di sepakatai oleh masyarakat dan ini telah berlaku sebelum saya masuk selaku Lurah di Sulewatang ini, dari 341 KK  di  bagi  rata  menjadi  592  KK,  semestinya  jumlah  beras  10  kg/KK menjadi 8 liter/KK.

## Indikator Keberhasilan Pembagian Raskin/Rastra

## 1. Tepat Sasaran
Raskin/Rastra  hanya  di  berikan  kepada  Rumah  Tangga  Sasaran- Penerima  Manfaat  (RTS-PM),  yakni  keluarga  yang    berpenghasilan  sangat rendah.
Ada dua rumah tangga yang bukan penduduk kelurahan yang namanya masuk  dalam  daftar  penerima  Raskin  untuk  Kelurahan  Sulewatang. Terjadinya  hal  tersebut  di  sebabkan  karena  kesalahan  pencatatan  pada  saat pelaksanaan pendataan berlangsung yang dilakukan oleh petugas BPS. Sebab ketika  diamati  di  lokasi  penelitian  ternyata  antara  Kelurahan  Sulewatang dengan  Kelurahan  yang  merupakan  tempat  tinggal  kedua  rumah  tangga tersebut  hanya  dibatasi  oleh  pagar  bambu  saja.  Sehingga  memungkinkan
MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi | 75
terjadi  kesalahan  pencatatan  nama  rumah  tangga  tersebut.  Meskipun  begitu, dua rumah tangga yang berasal dari luar tidak pernah datang mengambil jatah beras mereka.
Namun  menyangkut  rumah  tangga  penerima  bantuan  ini,  tidak  lepas dari  penyelewengan  sebab  sesuai  dengan  hasil  penelitian,  terungkap  bahwa hanya 341 rumah tanggga yang secara resmi menjadi penerima  Raskin sesuai dengan  data  dari  BPS.  Sedangkan  rumah  tangga  penerima  yang  didasarkan pada hasil Musyawarah Desa lebih banyak jumlahnya yaitu 592 rumah tangga. (wawancara  dengan  Lurah  Sulewatang,  Suleman,S.Sos).  Hal  ini  seharusnya tidak  boleh  terjadi  sebab  sudah  termasuk  penyelewengan  dalam  pelaksanaan program.  Harus  tetap  di  ingat  bahwa  data  penerima  yang  resmi  adalah terdaftar  nama  yang  di  keluarkan  oleh  TNP2K  berdasarkan  hasil  pendataan yang dilakukan oleh BPS.
“Meskipun  seluruh  rumah  tangga  penerima  tambahan  (Hasil  Musdes) tersebut cocok untuk menjadi penerima Raskin ini. Besarnya selisih antara jumlah rumah tangga penerima bantuan yang resmi dengan jumlah rumah tambahan  hasil  kesepakatan  tersebut  tentu  berdampak  terhadap berkurangnya  jumlah  jatah  beras  yang  akan  diterima  oleh  masing-masing rumah  tangga  yang  secara  resmi  ditetapkan  sebagai  peserta  Raskin.” ( Wawancara , 21 Maret 2016).
Hal  senada  yang  di  sampaikan  oleh  Sekertaris  Kelurahan  Sulewatang Alimuddin, S.Sos, bahwa:
“Kenyataan seperti ini terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pertama, tidak  adanya  sosialisasi  mengenai  program  Raskin  kepada  pemerintah setempat  dan  seluruh  masyarakat.  Hal  ini  di  pandang  relevan  karena kenyataannya  Lurah  selaku  pemerintah  desa  yang  menerima  surat pemberitahuan  bahwa  Kelurahan  Sulewatang  menjadi  salah  satu  lokasi pelaksanaan  Program  Raskin.  Kedua,  ketidak  tegasan  Lurah  mengenai aturan  Raskin  khususnya  mengenai  pembatasan  jumlah  rumah  tangga penerima  tambahan.  Ketiga,  masyarakat  sebagai  sasaran  program  tidak mengetahui dan memahami ketentuan Program Raskin sehingga cenderung mengiyakan saja setiap keputusan yang diambil dan ditetapkan pemerintah Kelurahan mengenai penetapan rumah tangga penerima tambahan tersebut. Keempat,  Lurah  mengetahui  ketentuan  tersebut  tetapi  merasa  terbebani secara  moril  ketika  masih  ada  rumah  tangga  miskin  yang  layak  untuk menerima  bantuan  Raskin  tetapi  tidak  diakomodir  sehingga  disepakatilah jumlah rumah tangga penerima tambahan yang lebih banyak dibandingkan jumlah penerima yang resmi.” ( Wawancara , 22 Maret 2016)
Implementasi kebijakan program Raskin di Kelurahan Sulewatang dapat dikatakan  kurang  tepat  sasaran  karena  jumlah  Kuota  sebanyak  341  KK
kemudian dikembangkan menjadi  592  KK.  Karena  dimusyawarahkan  dengan masyarakat, sehingga jatah yang di targetkan RTS sebanyak 341 KK tersebut tidak menerima penuh 15 kg/KK, melainkan hanya 8 liter/KK.

## 2. Tepat Jumlah
Jumlah  beras  miskin  Raskin  yang  merupakan  hak  RTS-PM  adalah sebanyak 15 kg per rumah tangga sasaran perbulan (15 kg/RTS/bulan). Namun, akibat  masih  banyaknya  Rumah  Tangga  Miskin  yang  layak  untuk menerima bantuan  Raskin  tetapi  tidak  diakomodasi  sehingga  di  sepakatilah  dengan musyawarah  masyarakat  bahwa  jumlah  Rumah  Tangga  Penerima  tambahan ynag lebih banyak di bandingkan dengan jumlah penerima yang miskin. Akibat keadaan inilah , maka dapat di katakan bahwa jumlah Raskin yang di terima tidak tepat  jumlahnya. Sebab kuota untuk Kelurahan Sulewatang sesuai pagu yang di tetapkan sebanyak 341 KK (Kepala Keluarga), kemudian dibagi rata menjadi  592  KK.  Sehingga  jatah  semula  sesuai  aturan  15  kg/KK  Rumah Tangga  Sasaran  Malahan  yang  di  terima  sebanyak  8  liter/KK/Bulan  dengan hanya  Rp.  1.600/liter.  Malah  pernah  terjadi  di  sekitar  tahun  2013  jatah Per  KK  =  5  liter.  Keadaan  ini  dipertanyakan  oleh  Bapak  Sudirman,  Kepala Lingkungan Sulewatang bahwa:
“Karena  jumlah  Keluarga  Miskin  sesuai  data  yang  dikeluarkan  sebanyak 592 KK, sedangkan Kuota yang ditetapkan dari Pemerintah sebanyak 431 KK. Dari ketentuan tersebut akan menimbulkan kerusuhan, masalah sosial terjadi. Maka hal ini dimusyawarahkan dengan masyarakat oleh pemerintah Kelurahan atas pertimbangan kemanusiaan dan rasa keadilan. Maka jumlah 4155 kg yang dijatahkan oleh Bulog, terpaksa dibagi 592 KK sehingga jatah Per KK menjadi 8 kg dengan harga Rp. 1.600/Kg.” ( Wawancara , 24 Maret 2016)

## 3. Tepat harga
Harga  Beras  Miskin  (Raskin/Rastra)  menurut  ketentuan  adalah  Rp. 1.600/kg.  Namun  kenyataan  di  lapangan  hanya  tetap  Rp.  1600/liter,  antara Liter dan Kg sangat berbeda,  jumlah 1 kg kalau di takar secara liter hampir sampai  1½  liter,  namun  harga  tetap  Rp.  1.600,  tetapi  karena timbangan/takaran bukan Kg, yang semestinya tidak sampai Rp. 1.600 karena, di takarkan 1 liter, maka hanya sewajarnya tidak sampai Rp. 1.600, wajarlah kalau Rp. 1000/liter.
Jadi, mengenai harga  Raskin  di Kelurahan  Sulewatang  pada  umumnya adalah tidak tepat/kurang tepat. Hal ini di ungkapkan oleh  Abd. Wahab, dari lingkungan Pande Bassi;
“Harga  beras  Raskin  /  Rastra  yang  kami  bayar  sebanyak  Rp.  1.600/liter, kami  dengar  bahwa  seharusnya  yang  kita  terima  kilogram  bukan  liter
MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
| 77
dengan  hasil  pembagian  merata  sebanyak  8  liter  dengan  harga  yang  sama dengan harga Rp. 1.600/kg.” ( Wawancara , 24 Maret 2016)
Begitu  pula  hasil  wawancara  oleh  Kunding,  dari  Lingkungan  Pande Bassi, dia mengatakan bahwa;
“Jatah beras yang  kami terima sebanyak 8 liter/1 bulan, namun hanya yang saya dengar bahwa harga Pemerintah sebenarnya Rp. 1.600 per 1 kg, namun kami  tetap  bayar  Rp.  1.600  per  satu  liter.  Kami  diam  saja  menerimanya, karena  kami  syukur  kalau  ada,  dari  pada  tidak  kebagian  lebih  baik  ada, sekalipun tidak tepat harga.” ( Wawancara , 24 Maret 2016).

## 4. Tepat Waktu
Pendistribusian  Raskin  di  Kelurahan  Sulewatang  tidak  menentu, tergantung  kapan  pihak  Dinsos  dan  Bulog  tiba  di  tempat  itu.  Kadang perbulan,  kadang  2  bulan  dan  kadang  3  bulan  sekali,  sangat  relatif  ke datangannya. Sehingga terkumpul 3 bulan 1 kali drop lagi ke RTS-PM. Namun akumulasi  terpenuhi  12  bulan.  Hal  ini  sangat  dirasakan  oleh  Rumah  Tangga Sasaranm  kalau  diterima  lagi  1  bulan  atau  2  bulan,  terpaksa  masyarakat berpenghasilan  rendah  membeli  lagi  beras  mahal  walaupun  kwalitas  standar seharga Rp. 9000/kg. Dari keadaan demikian ini dapat dikatakan bahwa waktu dropping  beras  tidak  tepat  waktu,  dan  sangat  relatif  pendistribusiannya. Bahkan  dalam  pelayanan  pembagian  Raskin  tersebut  tergantung  juga  pada hari  kerja  sekalipun  beras  itu  telah  sampai  di  Kelurahan,  akan  tetapi  karena bertepatan hari libur kerja, maka pembagiannya tertunda menunggu hari kerja terbuka baru dilakukan pembagian.
Hal ini diutarakan oleh Kepala Kelurahan/Lurah Sulewatang “Suleman, S.Sos” pada waktu wawancara dengan peneliti bahwa
“Kedatangan  pihak  Bulog  dan  Dinas  Sosial  mendrop  beras  ke  kelurahan Sulewatang adalah sangat menentukan harga  dari Rumah Tangga Sasaran (RTS), karena ketika kedatangannya  setiap bulan masyarakat juga sangat senang. Dibandingkan ketika datang 2 bulan atau 5 bulan sekali membuat masyarakat  penerima  berkeluh  kesah.  Karena,  harus  membeli  lagi kebutuhan  yang  tidak  boleh  ditunda  ataupun  harus  ada  yaitu  beras. Sekalipun harganya mahal melambung Rp. 9000/kg,” ( Wawancara , 26 Maret 2016)
Hal  ini  senada  yang  di  sampaikan  oleh  Ambo  Ida  dari  Kelurahan Sulewatang;
“Kalau  terlambat  lagi  datang  Beras,  hanya  2  bulan  atau  3  bulan,  maka kami langsung merasa kecewa dan susah, karena terpaksa kita harus beli lagi
beras  yang  mahal  seharga  Rp.  9000/kg.  Tidak  ada  pilihan  lain  harus memiliki beras dari pada bahan makanan lain. ( Wawancara , 26 Maret 20160)

## 5. Tepat Kualitas
Kualitas beras  Raskin yang  di  distribusikan  di Kelurahan  Sulewatang  , dari  tahun  ke  tahun  sudah  mengalami  kemajuan  dan  peningkatan  yaitu kualitas  yang  sudah  bagus  (standar).  Namun  pernah  dirasakan  pada  tahun- tahun  2009-2010,  berasnya  berbau  dan  pecah-pecah.  Tahun  2011  hingga sekarang  kualitas  beras  yang  diterima  oleh  masyarakat  miskin  adalah  beras kualitas baik (standar). Berarti kualitas beras  yang dibagikan adalah  kualitas yang sudah tepat.
Hal  ini  di  Sandarkan  oleh,  Damir,  Kepala  Lingkungan  Sulewatang bahwa:
“Kualitas  beras  yang  di  terima  cukup  lumayan  Rumah  Tangga  Sasaran sangat senang, dan keadaan ini sudah berlangsung sekian tahun , dan tidak ada satupun mengeluh kan kualitas Raskin yang di distribusikan oleh pihak Bulog    ke setiap Kelurahan  dan  Desa.  Berbeda  denga  waktu-waktu  dulu.” ( Wawancara , 27 Maret 2016)
Begitu pula yang di sampaikan oleh Amma Aco, dari lingkungan  Pande Bassi bahwa:
“Untuk  kualitas  beras  kami  sangat  puas  menerimanya  karena  berasnya bagus  terus dan tidak berkutu, tidak  berbau,  warnanya  putih,  tidak kalah dari  beras  jualan  di  pasar-pasar  di  polewali.  Sehingga  anak-anak  pun  juga senang dan lahap makannya.” ( Wawancara , 28 Maret 2016)

## 6. Tepat Administrasi
Administrasi  penerima  rastra  cukup  baik,  sebab  administrasi  tersebut sampai  ke  lingkungan  juga  ada  dan  lengkap.  Seperti  daftar  nama  penerima Raskin bukan hanya berada di Kelurahan tapi ada juga di setiap Lingkungan. Begitu  pula  kartu  penerima  Raskin  oleh  RTS-PM  telah  di  bagikan  ke  semua Rumah Tangga tersebut.
Untuk  hal  ini  dapat  dikategorikan  tepat  administrasi  seperti  yang diutarakan oleh Lurah Sulewatang, bapak Suleman, S.Sos bahwa:
“Untuk  administrasi  Raskin  sudah  cukup  baik,  baik  di  tingkat  Kelurahan maupun  di tingkat  Lingkungan. Seperti  kartu  perlengkapan sudah  di  drop kepada masyarakat yang berhak menerimanya sebelum Beras di bagikan.” ( Wawancara , 28 Maret 2016)
Untuk  hal  yang  sama  di  sampaikan  oleh  Pua  Masri,  dari  lingkungan Conggo bahwa:
“Kartu  penerima  Raskin  telah  lama  miliki  tinggal  di  perlihatkan  kepada petugas pada waktu pendistribusian Beras Miskin tersebut. Sehingga tidak ada  hambatan  pada  pembagian  beras  tersebut,  di  cocokan  dalam  daftar penerima Raskin yang ada di Kepala Lingkungan.” ( Wawancara , 28 Maret 2016)

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  beberapa  hal sebagai berikut:
1. Implementasi  kebijakan  program  beras  miskin  di  Kelurahan  Sulewatang belum mencapai hasil yang maksimal, dapat dilihat dari :
a. Penetapan pagu anggaran tidak sesuai dengan jumlah orang miskin yang di  lihat  dilapangan,  tidak  singkronnya  data  BPS,  dengan  data  terpadu program  perlindungan  sosial  (PPLS  2011  dan  penetapan  peraturan Gubernur.
b. Pendistribusian beras raskin tidak konstan dan tidak konstisten, karena tidak tetap setiap bulan, kadang-kadang 2 bulan sekali dan 3 bulan sekali
c. Tujuan  cukup  tercapai  karena  dapat  mengurangi  beban  pengeluaran RTS-PM memalui bantuan raskin dengan hanya yang relatif mudah Rp.
1.600/kg atau perliter.
d. Evaluasi,  hasil  evaluasi  inplementasi  kebijakan  Program  Raskin  belum berjalan  sempurna  atau  belum  maksimal,  karena  adanya  hal-hal  yang berlakukan tidak sesuai dengan aturan/ketentuan yang ada.
2. Indikator  Keberhasilan  Pembagian  Raskin/Rastra  dilihat  dari  proses  dan mekanisme adalah kurang maksimal dengan menggunakan 6T (enam tepat).
a. Tepat  sasaran,  pembagian  Raskin  di  Kelurahan  Sulewatang  ternyata tidak  tepat  sasaran,  karena  kouta  hanya  341  KK dibagi  merata  hingga 592 KK, disinyalir ada orang-orang mampu.
b. Tepat jumlah, ini juga tidak tepat jumlah, karena setiap RTS-PM atau Kepala keluarga seharusnya menerima 15 kg/KK menjadi 8 liter/KK .
c. Tepat  harga,  harga  pun  tidak  tepat,  karena  ketentuan  harga  Rp. 1.600/kg, namun dibayar Rp. 1.600/liter
d. Tepat  waktu,  waktunya  juga  tidak  tepat,  karena  beras  raskin    kadang datang 1 kali sebulan, 1 kali 2 bulan, malah 1 kali 3 bulan.
e. Tepat kualitas, kualitas beras Raskin sudah bagus
f. Tepat administrasi, administrasi cukup memadai karena, sudah ada buku daftar  RTS-PM,  kartu  penerima  Raskin  ada  pula.  Mulai  tingkat Kelurahan hingga ke setiap Lingkungan.

## SARAN DAN REKOMENDASI
1. Perlu  di  lakukan  pendataan  ulang,  supaya  Data  dari  RT/RW  singkron dengan data BPS.
2. Kiranya dropping beras Raskin di hentikan dulu, sebelum ada data yang valid baik dari BPS tingkat Kabupaten , Provinsi, Maupun Pusat.
3. Agar  pengambil  kebijakan  dapat  mempertimbangkan  penyempurnaan data  di  setiap  Desa/Kelurahan  dengan  memperhatikan  keputusan musyawarah desa
4. Perlu ada ketegasan persyaratan kategori RTS-PM, kategori miskin.