Komunikasi dan Interaksi Ninik Mamak dengan Anak Kemenakan dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara
Sebagai Wujud Penerapan Restorative Justice
Askarial 1 , Kasmanto Rinaldi 2
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau 1 , Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Riau 2
Email Korespondensi: askarial@soc.uir.ac.id 1 , kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id 2

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  bagaimana  komunikasi  dan interaksi  Ninik  Mamak  terhadap  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat Lubuk Bendahara, seperti yang diketahui, di Desa Lubuk Bendahara ada yang disebut  Ninik  Mamak,  Ninik  Mamak  merupakan  orang  yang  dituakan  atau yang  memimpin  suku.  Ninik  Mamak  memiliki  berbagai  macam  tugas  tidak terkecuali  pada  pembagian  harta  warisan  yang  terjadi  di  Desa  Lubuk Bendahara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ada tiga tahapan yang dilalui dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  pada  hasil  yang  diperoleh  yaitu Penyelesaian  sengketa  harta  warisan  di  Lubuk  Bendahara  dilakukan  dengan melibatkan Ninik Mamak. Peran Ninik Mamak dalam pembagian harta warisan lebih condong kepada meredam atau meredahkan konflik harta warisan yang terjadi.  Dalam  pembagian  harta  warisan  di  Lubuk  Bendahara,  tidak  jarang menimbulkan konflik, terlebih lagi ketika yang ditinggalkan berupa tanah, dan anak yang ditinggalkan cukup banyak, sehingga sering kali terjadi perkelahian antar  saudara.  Peran  Ninik  Mamak  disini  sebagai  penengah  atau  mediator dalam meredamkan konflik tersebut.
Kata Kunci: Ninik Mamak, Masyarakat, Harta Warisan, Restorative Justice

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  how  the  role  of  Ninik  Mamak  in  the  distribution  of inheritance  in  the  Lubuk  Bendahara  community,  as  is  known,  in  Lubuk Bendahara Village there is a so-called Ninik Mamak, Ninik Mamak is the elder or the  leader  of  the  tribe.  Ninik  Mamak  has  various  duties  not  to  regulate  the distribution  of  inheritance  that  occurs  in  Lubuk  Bendahara  Village.  This  study uses  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach.  There  are  three  stages that  are  passed  in  this  research,  namely  observation,  interview  and documentation.  based  on  the  results  obtained,  namely  the  settlement  of inheritance  disputes  in  Lubuk  Bendahara  was  carried  out  by  involving  Ninik
Mamak. Ninik Mamak's role in the distribution of inheritance is more inclined to be considered or reduce the inheritance conflicts that occur. In the distribution of inheritance in Lubuk Bendahara, conflicts often arise, especially when left in the form of land, and there are quite a number of children left behind, so that there are  often  fights  between  siblings.  Ninik  Mamak's  role  here  is  as  a  mediator  or mediator in the perceived conflict.
Keywords: Ninik Mamak, Community, Inheritance, Restorative Justice
PENDAHULUAN
Komunikasi  budaya  menjadi  semakin  penting  dalam  era  globalisasi,  di mana orang-orang dari berbagai budaya dapat dengan mudah berinteraksi dan saling  berhubungan.  Dalam  komunikasi  budaya,  perbedaan  budaya  seperti bahasa,  norma,  nilai-nilai,  keyakinan,  dan  praktik-praktik  sosial  harus dipahami dan dihormati untuk mencapai pemahaman yang  baik antara pihak yang terlibat.
Komunikasi  budaya  adalah  proses  pertukaran  informasi,  gagasan,  dan nilai-nilai  antara  individu  atau  kelompok  yang  berasal  dari  latar  belakang budaya yang berbeda (Juddi, 2019). Dalam komunikasi budaya, penting untuk memahami  bahwa  setiap  individu  adalah  produk  dari  latar  belakang  budaya mereka  sendiri.  Keyakinan,  nilai-nilai,  dan  cara  pandang  mereka  dipengaruhi oleh  pengalaman  hidup,  pendidikan,  agama,  dan  lingkungan  sosial  mereka. Oleh karena itu, menghormati perbedaan budaya dan menjaga kesadaran akan perspektif  budaya  yang  berbeda  sangat  penting  dalam  menciptakan komunikasi yang efektif dan saling menghormati.
Komunikasi  budaya  dapat  memiliki  kaitan  dengan  institusi  sosial  atau tradisi  budaya  tertentu.  Di  Indonesia  kita  mengenal  yang  namanya  harta warisan.  Salah  satu  hal  yang  menarik  dikaji  adalah  hukum  kewarisan  Hal  ini terjadi  karena  hukum  kewarisan  yang  berlaku  di  Indonesia  masih  bersifat pluralistik,  maksudnya  masing-masing  golongan  masyarakat  mempunyai hukum  sendiri  (Fuad,  2005:36)  Setidaknya  ada  tiga  jenis  hukum  kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Hukum berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu fara‟id.
2.  Hukum  kewarisan  adat  yang  sangat  pluralistis  keadaannya  dan sifatnya tidak tertulis.
3. Hukum kewarisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUP Perdata)/BW.
Dari ketiga jenis hukum kewarisan tersebut yang masih tetap  eksis dan hidup di  tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian  warisan  masyarakat  Indonesia  adalah  berdasarkan  hukum  Islam dan hukum adat (Thalib, 1985). Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap  hukum  waris  adat  dan  sebaliknya  hukum  warispun  berdiri  sentra dalam  hubungan  hukum-  hukum  adat  lainnya,  sebab  hukum  waris  meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad  ke  abad,  ialah  suatu  penerusan  dan  peralihan  kekayaan  baik  materil maupun  immamterial  dari  suatu  angkatan  ke  angkatan  berikutnya.  (Bushar,

## 2012:39)
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap  manusia  pasti  akan  mengalami  peristiwa  hukum  yang  dinamakan kematian.  Dan  sebab  adanya  hukum  tersebut  maka  timbul  permasalahan hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan  kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  seseorang  yang  meninggal dunia itu.
Salah satu yang berperan penting di dalam adat Lubuk Bendahara adalah Ninik Mamak. Ninik mamak merupakan salah satu bagian lembaga adat yang merupakan  benteng  dari  generasi  ke  generasi  untuk  dikembangkan  melalui adat  dan  diamalkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara  berlandaskan  nilai-nilai  luhur.  Terdapat  sekitar  5  orang  Ninik Mamak  di  Lubuk  Bendahara.  Ninik  mamak  merupakan  orang  yang  dituakan dan pemimpin dalam kaum, sebagai orang yang memberikan teladan di dalam masyarakat,  selain    itu  ninik  mamak  juga  memberikan  pengajaran  tentang adat, agama dan kehidupan. Berikut ini merupakan daftar Ninik Mamak yang ada di Lubuk Bendahara :
Nama Mamak Suku  Gelar Mamak Suku Suku Jumlah Ali Darzen Dt. Bendaharo Melayu 1Orang Asrijal Dt. Bidjidiradjo Mondailing  1Orang Azbar.Zas Dt. Biji Dirajo Piliang 1Orang Zakri.M.Zen Dt. Paduko Majo Caniago 1Orang Masnur.M Dt. Rangkayo Pitopang 1 Orang Jumlah Mamak Suku 5 Orang Sumber : Data Olahan Penulis, 2022
Berdasarkan  data  diatas  merupakan  daftar  nama  Ninik  Mamak  yang ada  di  Desa  Lubuk  Bendahara.  Masing-masing  suku  memiliki  1  orang  Ninik Mamak  yang  merupakan  orang  yang  memimpin  atau  dituakan  dalam  suku tersebut,  dan  masing-masing  Ninik  Mamak  memiliki  gelar  mamak  sukunya. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa di desa Lubuk Bendahara sendiri terdapat  5 suku dan 5 Ninik Mamak, antara lainnya yaitu Ninik Mamak suku Melayu  yaitu  Ali  Darzen  yang  bergelar  Datuk  Bendaharo,  Ninik  Mamak  suku Mandailing yaitu Azrizal yang bergelar Datuk Bidjidiradjo, Ninik Mamak suku Piliang yaitu Azbar.Zas yang bergelar Dt. Biji Dirajo, Ninik Mamak suku Caniago yaitu  Zakri.  M.Zen  yang  bergelar  Dt.  Paduko  Majo,  dan  Ninik  Mamak  suku Pitopang yaitu Masnur.M yang bergelar Dt. Rangkayo.
Peran  Ninik  Mamak  sebagai  pemutus  atau  mediator  (penengah)  dalam penyelesaian  permasalahan  anak  kemenakan  sangat  memberi  peluang  agar permasalahan tersebut tidak berlanjut ke jalur hukum, dan dapat diselesaikan secara  kekeluargaan  dengan  bantuan  Ninik  Mamak  tersebut.  Masyarakat Lubuk Bendahara masih berpegang teguh pada adat istiadat yang ada di dalam kehidupan  sehari-hari  seperti  tata  cara  perkawinan,  kelahiran,  pengobatan, kematian, warisan dan lain sebagainya. Permasalahan harta warisan di dalam
masyarakat  Lubuk  Bendahara  seringkali  terjadi,  dimana  ketika  orangtua meninggal,  seringkali  terjadinya  konflik  perebutan  harta  warisan.  Pembagian harta  warisan  di  Lubuk  Bendahara  biasanya  dilakukan  dengan  mekanisme adat, dengan adanya Ninik Mamak sebagai penengah  dalam penyelesaian dan pembagian  harta  warisan  tersebut.  Peran  Ninik  Mamak  diperlukan  sebagai bagian  dari  penerapan restorative  justice. Berdasarkan  latar  belakang permasalahan  ditas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  mengenai bagaimana  peran  ninik  mamak  dalam  pembagian  pada  masyarakat  Lubuk Bendahara.

## KERANGKA TEORI

## Komunikasi
Secara  umum,  komunikasi  adalah  interaksi  dalam  konteks  sosial. Komunikasi  biasanya  melibatkan  pengirim  (source)  dan  penerima.  Ini melibatkan  lawan  bicara  yang  bertukar  sinyal.  Sinyal-sinyal  ini  bisa  berupa verbal  atau  grafis,  bisa  juga  gestural  atau  visual  (fotografis).  Pada  dasarnya, komunikasi  melibatkan  penggunaan  kode  yang  dilakukan  dengan  mata, gerakan  tubuh  atau  suara  yang  dibuat  dengan  suara.  Apapun  cara  yang dilakukan,  selalu  ada  proses  di  mana  seseorang  menginisiasi  maksud  makna yang disampaikan kepada lawan bicara (penerima) (Fatimayin,2018:1). Daniel menegaskan  bahwa  ketika  umpan  balik,  yang  melibatkan  penerima menanggapi  sinyal  dengan  memulai  lingkaran  lain  pertukaran  makna,  telah dikirim  ke  pengirim  (sumber)  bahwa  proses  komunikasi  telah  menjadi lingkaran penuh dan menjadi lengkap. (Daniel, 2013:175)

## Interaksi
Interaksi  sosial  adalah  aspek  penting  dari  hubungan  sosial.  Terlepas dari  sentralitas  mereka,  ada  kekurangan  pendekatan  standar  untuk mensistematisasikan  interaksi  sosial.  Interaksi  ini  dapat  dilihat  sebagai pertemuan antara setidaknya dua orang di mana mereka memperhatikan satu sama  lain  dan  menyesuaikan  perilaku  mereka  dalam  menanggapi  satu  sama lain (Hoppler, et al, 2021).
Bosco menarik kesimbulah bahwa orang mengartikulasikan aspek yang relevan  dari  pengalaman  hidup  mereka),  yang  berarti  bahwa  mereka menggambarkan  semua  aspek  yang  relevan  untuk  pemahaman  yang komprehensif  dari  sebuah  pengalaman  (Bakhtin,  (Bosco  et  al.,  2004). Akibatnya,  deskripsi  interaksi  sosial  memberi  tahu  terkait  apa  yang  orang anggap bermakna saat mereka mengomunikasikan pengalaman sosial mereka (Grice, 1975).
Penggunaan perasaan, pikiran dan keinginan dalam memberikan reaksi terhadap lingkungan sekitar adalah alasan dapat terbentuknya kelompok atau suatu  masyarakat.  Pada  dasarnya  manusia  memiliki  naluri  untuk  saling melakukan  komunikasi  dengan  orang  lain.  Hubungan  yang  berkelanjutan  ini kemudian menciptakan pola pergaulan yang dikenal dengan interaksi. (Rinaldi, dkk, 2022:80)

## Ninik Mamak
Untuk memberikan pengertian yang utuh tentang ninik mamak, terlebih dahulu  penulis  akan  memberikan  uraian  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan ninik  mamak  tersebut.  Ninik  mamak  asal  katanya  “mamak” yakni  yang  lebih dituakan, di agungkan dan ditinggikan pangkatnya serta disamakan derajatnya dengan  ninik  dahulunya,  yakni  empat  kali  lebih  tinggi  dan  lebih  tuanya  dari pada  kita,  walaupun  mamak  tersebut  lebih  muda  umurnya,  tetapi  tetap diagungkan  dan  disegani,  maka  itulah  yang  disebut  dengan  ninik  mamak. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI). Menurut M. Rasjid Manggis Dt. Rajo  Panghoeloe,  pengertian  ninik  mamak  adalah  orang  yang  tertua  dalam kaum, yang mengurusi rumah tangga kaum. 7 Menurut H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, pengertian ninik mamak adalah, pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada massyarakatnya (anak kemenakannya) (Hakimy I:1988:7)

## Harta Warisan
Warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam  masyarakat  yang  melahirkan  sedikit  banyak  kesulitan  sebagai  akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta  kekayaan.  Istilah  warisan  diartikan  sebagai  cara  penyelesaian  bukan diartikan  bendanya.  Kemudian  cara  penyelesaian  itu  sebagai  akibat  dari kematian  seseorang  (Oemarsalim,  2012:50).  Soepomo  mengatakan,  hukum adat waris memuat peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta  mengoperkan  barangbarang  harta  benda  dan  barang-barang  yang  yang tidak  berwujud  benda  (Immateriele  Goederen)  dari  suatu  angkatan  manusia (Generatie)  kapada  turunannya.  Proses  itu  telah  dimulai  dalam  waktu  orang tua masih hidup (Soepomo, 2007:79).
Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan  itu  memperlihatkan  adanya  tiga  unsur  yang  masing-  masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:
a.  Seorang  peninggal  warisan  yang  pada  saat  wafatnya  meninggalkan  harta kekayaan.
b.  Seorang  atau  beberapa  orang  ahli  waris  yang  berhak  menerima  kekayaan yang ditinggalkan ini.
c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

## Restorative Justice
Perserikatan Bangsa – Bangsa memberikan defenisi restorative justice sebagaimana  dijelaskan  dalam Handbook  of  Restorative  Justice adalah  cara untuk  menyelesaikan  masalah  dengan  dilibatkannya  korban,  pelanggar, jaringan  sosial,  lembaga  peradilan  serta  masyarakatnya. Restorative  justice merupakan  cara  baru    untuk  menyelesaikan  kasus  pidana,  fokusnya  adalah penanganan  terhadap  pelaku,  korban  serta  elemen  masyarakat  pada  proses penuntasan perkara yang terjadi agar keadilan tercipta.. (Darwis, 2015 : 46)
Restorative justice atau keadilan restoratif adalah salah satu perubahan paradigm yang memberi solusi bagi persoalan kenakalan remaja, yang diyakini bahwasanya  system  peradilan  pidana  itu  belum  sesuai  dengan  keadilan substantif,  sehingga  hal  ini  harus  diperhitungkan  dalam  penanganan kenakalan,  karena  metode  ini  memperlibatkan  seluruh  pihak  dalam  proses resolusi  duduk  bersama  untuk  melakukan  musyawarah  mencapai  mufakat.
Tujuan  dari restorative  justice atau  keadilan  restoratif  yaitu  mengembalikan konsekuensi  dari  tindakan  anak  dan  berupaya  untuk  meningkatkan  moral anak,  dengan  harapan,  terlaksanaannya  cara  ini  dapat  mencegah  anak  tidak akan  melakukan  tindakan  mereka,  penyelesaian  melalui  keadilan  restoratif diangap lebih tepat, karena apabila dilakukan penahanan atau pidana penjara pada anak maka akan mengganggu perkembangan fisik, mental dan psikologis anak tersebut. (Prihatin, 2012:4)
Restorative justice atau keadilan restoratif dalam pengembangan hukum dan  hukuman  (pengembangan  peradaban  manusia),  negara  mengembalikan tugas ius  ponale dan ius  poniendi kepada  masyarakat  dalam  kerangka penyembuhan  dan  pemulihan.  Keadilan  restoratif  juga  merupakan  kerangka pemikiran  baru  yang  bias  dipakai  bereaksi  terhadap  perilaku  kriminal  dari sistem peradilan pidana terintegrasi.  (Zulfa, Eva Achjani, 2011 : 74)
Menurut  Bazemore  (1999), Restorative  Justice atau  RJ  itu  bukan  suatu sanksi,  tetapi  merupakan  suatu  teori  keadilan,  tujuan  hukuman,  dan  sebuah proses, ada berbagai jenis RJ, misalnya mediasi korban dan pelaku, pengadilan masyarakat,  lingkaran  hukuman,  namun  yang  mendasari  itu  semua  adalah kerangka teoritis yang menyatukan pihak-pihak yang dirugikan (yaitu, korban dan  masyarakat)  dan  pelaku  untuk  menentukan  cara  terbaik  dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan. (Khrone & Lane, 2015:477)
Penggunaan  dan  kepastian  hukum  setelah  pihak  merasakan  / memperoleh  keadilan  dalam  proses  penerapannya.  Hal  itu  dapat  dilihat dengan  teori  yang  diutarkan  Gustav  Radbruch,  terdapat  tiga  tujuan  hukum untuk  mengimplementasikan  ketiga  tujuan  hukum  ini  (yaitu  kemanfaatan, kepastian  dan  keadilan)  menggunakan  ”asas  prioritas”. Tapi,  keadilan  perlu menempati  posisi  pertama  dari  kepastian  serta  kemanfaatan.  Tiga  tujuan berdasarkan hukum tersebut tidak bisa dilakukan secara bersamaan karena di dalam  kenyataannya  sering  kali  terjadinya  bentrokan  dengan  kemanfaatan, maupun  antar  keadilan  dengan  kepastian  hukum,  antara  keadilan  terjadi bentrokan dengan kemanfaatan. (Zulfa, 2011 :74)
Restorative  justice atau  keadilan  restoratif  muncul  pertama  kali  di Kanada  dan  Amerika  Utara,  dan  kemudian  menyebar  ke  Australia,  Selandia Baru,  dan  kedaerah  sekitar  lainnya.  Hal  itu  dimulai  dengan  adanya  gerakan sukarela  oleh  sekelompok  orang  yang  melakukan  rencana  penyelesaian  dan mediasi sebagai respon terhadap praktik penghakiman dan hukuman penjara, yang  mana  dianggap  tidak  adil.  Gerakan  sosial  ini  memiliki  fungsi  riset  dan analisis kritis sehingga nanti mengedepankan prinsip dan keadilan restoratif. (Tridiatno, 2015:46-47)
Berdasarkan yang dikutip dari buku karya Daniel Van Ness dan Karen Heetderks Strong dengan judul Restoring Justice : An Introduction to Restorative Justice  Fifth  Edition (2013  :  23),  dijelaskan  mengenai  sejarah  keadilan restoratif,  dimana  keadilan  restoratif  ini  berasal  dari  upaya  Albert  Eglash mencoba  memandangtiga  bentuk  yang  berbeda  dari  peradilan  pidana  yaitu, pertama  melibatkan  keadilan  retributif,  berfokus  utama  untuk  menghukum para  pelanggar,  Yang  kedua  yaitu  menyangkut  keadilan  distributif,  berfokus utama  pada  rehabilitasi  pelaku.  Ketiga,  keadilan  restoratif,  sekiranya  sama seperti restitusi.
Namun,  menurut  John  Braithwaite  (1998:323)  dikutip  dalam  jurnal
(Satria, 2018:7), keadilan restorstif berdasar pada tradisi keadilan peradaban Arab  kuno,  Yunani  dan  Romawi,  Hindu  India,  Taoisme  serta  Konfusianisme yang  menerima  pendekatan  restoratif  bahkan  untuk  perkara  pembunuhan, kepada  orang-orang  yang  ingin  menebus  kesalahannya.  Jadi  sebelum  Albert Englash  mengemukakan  gagasannya,  peradaban  kuno  terdahulu  sudah  lebih lama  menerapkan  keadilan  restoratif  ini  dalam  penyelesaian  masalah.  Hal itulah yang ditegaskan oleh John Braithwaite.
Restorative  justice merupakan  konsep  yang  dibesarkan  sebagai semangat  dalam  konteks  penyelesaian  konflik  oleh  unsur  sistem  peradilan pidana  pada  tahap  sebelum  memasuki  pengadilan.  Konsep  ini  dilakukan sebagai  alternatif  untuk  korban  dan  pemulihan  hubungannya  dengan masyarakat.  (Rinaldi  &  Adison,  2022:128).  Di  lain  sisi,  model  penyelesaian masalah  menggunakan restorative  justice menekankan  pada  resolusi  konflik. Hukuman  restoratif  melibatkan  keluarga,  korban  dan  pihak  lain  nya  dalam penyelesaian masalahnya. (Rinaldi, 2021, 50)
July  Esther  mengemukakan  bahwa  penerapan restorative  justice dilakukan  dengan  adanya  perjanjian  damai  yang  berisi  kesepakatan  restitusi serta  keterlibatan  pelaku  dalam  pemulihan  fisik  juga  non  fisik  korban  yang diketahui  serta  disetujui  kedua  belah  pihak  baik  dari  sisi  korban  maupun pelaku  dan  disaksikan  oleh  kepolisian.  Perjanjian  damai  adalah  salah  satu fondasi kepolisian dalam mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut  ke  pengadilan.  Penerapan restorative  justice atau  keadilan  restoratif penting sekali  karena menghormati hak korban kejahatan dan meminimalkan peningkatan  perilaku  pidana.  Penerapan  keadilan  restoratif  berjalan  baik  di tingkat investigasi kepolisian. (Esther, Naibaho, dan Christine, 2020 : 33) Di  Selandia  Baru,  penerapan restorative  justice merupakan  salah  satu yang dianggap terbaik didunia, restorative justice di Selandia Baru merupakan suatu  respon  atau  reaksi  terhadap  kejahatan  dan  viktimisasi  yang  dilakukan dengan cara pertemuan anatara pelaku dan korban, yang mana disaksikan oleh pihak  kepolisian  di  dalam  suatu  ruangan,  dan  kepolisian  merupakan  pihak yang menyaksikan proses musyawarah tersebut hingga mencapai kesepakatan. Setiap  masalah  yang  telah  selesai  maka  akan  tercatat  di  data  Kepolisian Selandia Baru (Shriver, 2013 : 156)
Menurut Vira Zemlynska, sebagaimana yang dikutip oleh Trisno Raharjo dalam  (Esther,  Naibaho,  Christine,  2020  :  33-34), restorative  justice dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :
1. Victim Offender Mediation (VOM) Victim Offemder Mediation atau yang disebut VOM memberikan cara atau jalan bagi  para  pelaku  untuk  melakukan  pertemuan  dan  berbicara  bersama korbannya, hal itu dibantu mediator yang terlatih, setelah itu akan dibuat suatu perjanjian  tertulis  dengan  rencana  selanjutnya  setelah  restitusi  disepakati. VOM  memiliki  tujuan  mencapai  perjanjian  dengan  melakukan  pemulihan terhadap  korban,  pertanggungan  si  pelaku  atas  kejahatannya  serta mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban 2. Victim Offender Conference (VOC)
Victim  Offender  Conferance atau  VOC    memberikan  cara  atau  jalan  bagi  para kriminal  untuk  melakukan  bertemuan  dan  berbicara  bersama  korban.  VOC mencakupi  banyak  orang,  seperti  diundangnya  kaum  muda,  beberapa  orang yang  mempunyai  kekerabatan  dekat  dengan  pelaku,  korban  serta  para
pendukungnya ataupun orang lain yang terluka oleh pelaku, dan hal tersebut diarahkan  seorang  fasilator  semua  peserta  memperlihatkan  kerugian  yang dialaminya serta konsekuensi atas kejahatan yang dilakukan pelaku.
3. Circles
Circles atau  yang  dikenal  dengan  lingkaran  dalam  bahasa  indonesia,  adalah dengan  mengundang  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam    masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  penyelesaian  masalah.  Para  partisipan  duduk secara melingkar dan saling berdiskusi sampai ditemukannya solusi.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  Kualitatif dengan  menggunakan  tipe  deskriptif.  Adapun  menurut  Moleong,  penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi,  tindakan,  dan  lainnya.  Secara  holistic,  dan  dengan  cara  deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode teori dasar yakni penelitian  yang  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan  pengetahuan  baru  yang sebelumnya tidak pernah diketahui.
Menurut  Moleong,  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yaitu  pendekatan penelitian  dimana  data-data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambaran- gambar,  dan  bukan  angka.  Pada  penelitian  kualitatif  memiliki  tujuan  untuk menggambarkan  kondisi  yang  sebenarnya  mengenai  apa  yang  terjadi  pada lokasi penelitian melalui pengumpulan, idenfikasi, analisis data sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan (Moleong, 2011:4-94). Hal  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  permasalahan  yang  terjadi  serta mengalami  peningkatan  pada  setiap  tahunnya.  Adapun  rancangan  dalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana peran ninik mamak dalam pembagian harta warisan pada masyarakat  Lubuk Bendahara.
Untuk  mendapatkan  informasi  yang  akurat,maka  penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
a. Teknik Observasi
Observasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mengamati secara  sistematik  unsur-unsur  yang  tampak  dalam  suatu  objek penelitian  (Sugianto,  2017).  Observasi  ini  dilakukan  untuk menghasilkan pemahaman.
b. Teknik Interview (wawancara)
Wawancara  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  pertanyaan  yang telah dipersiapkan oleh pewaancara,namun dalam pelaksanaanya dapat berubah  dan  memungkinkan  akan  adanya  tambahan  pertanyaan  yang diajukan  kepada  informan  sehingga  informan  bisa  lebih  bebas  dalam mengemukakan  pendapatnya.  Menurut  Bungin,  metode  wawancara yaitu  sebuah  proses  pertemuan  antara  dua  belah  pihak  untuk memperoleh  keterangan  tujuan  penelitian  dengan  cara  Tanya  jawab sambil bertatap muka satu sama lain antara pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.(Bungin,2013)
c. Teknik Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.
Dokumen bisa berbentu tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Bungin, 2013)
Adapun alur penelitian ini yaitu dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapat,  didapatkan  hasil  bahwa penyelesaian  sengketa  harta  warisan  di  Lubuk  Bendahara  dilakukan  dengan melibatkan  Ninik  Mamak.  Ninik  mamak  memiliki  peran  diantaranya  yaitu mengurus  cucu  kemenakan  yang  bersengketa  baik  tanah,  suami  istri,  serta masalah    hutang  piutang  yang  tidak  bisa  diselesaikan  oleh  pihak-pihak,dan selain itu Ninik Mamak juga berperan dalam pengurusan jika cucu kemenakan ingin  membuat  surat  untuk  melangsungkan  pernikahan,  dan  juga  melakukan perundingan  tentang  pernikahan  anak  cucu  masing-masing  suku  di  Lubuk Bendahara. Cucu kemenakan berarti yang satu garis keturunan, yang satu suku dengan Ninik Mamak, itu disebut Ninik Mamak sebagai cucu kemenakan. Ninik  mamak  berperan  sebagai  mediator  netral  yang  dapat memfasilitasi  komunikasi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pembagian warisan.  Mereka  dihormati  sebagai  tokoh  adat  yang  tidak  memihak  kepada salah  satu  pihak.  Penyelesaian  harta  warisan  secara  langsung  tidak diselesaikan oleh  Ninik Mamak malainkan diselesaikan oleh Alim Ulama yang paham  tentang    pembagian  harta  warisan  tersebut.  Setiap  pembagian  harta warisan  tetap  diselesaikan  dengan  baik  oleh  pihak  keluarga.  Ninik  Mamak berperan  dalam  ikut  serta  menjadi  menyaksikan  pembagian  harta  warisan tersebut.  Pembagian  harta  warisan  dilakukan  dengan  cara  dibagi  sama  rata sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Contohnya yaitu jika harta peninggalan kedua  orangtua  berbentuk  tanah  maka  akan  dibagi  kepada  anaknya  masing- masing sesuai dengan mufakat keluarga masing-masing ketika kedua orangtua masih  hidup.  Jika  terdapat  lima  orang  anak,  maka  akan  dibagi  kepada  lima anak tersebut, namun jika ada anak perempuannya, maka akan diberikan lebih dari  anaknya  yang  merantau  jauh,  karena  anak  yang  merantau  jauh  hanya pulang  satu  kali  dalam  setahun,  pemberian  tersebut  diberikan  kepada  anak yang selalu memelihara orangtuanya, yang biasanya adalah anak perempuan. Setelah  dilakukannya  wawancara  bersama  narasumber  terkait  dapat diketahui  bahwa  peran  Ninik  Mamak  dalam  pembagian  harta  warisan  lebih condong  kepada  meredam  atau  meredahkan  konflik  harta  warisan  yang terjadi.  Dalam  pembagian  harta  warisan  di  Lubuk  Bendahara,  tidak  jarang menimbulkan konflik, terlebih lagi ketika yang ditinggalkan berupa tanah, dan anak yang ditinggalkan cukup banyak, sehingga sering kali terjadi perkelahian antar  saudara.  Peran  Ninik  Mamak  disini  sebagai  penengah  atau  mediator dalam meredamkan konflik tersebut.
Salah  satu  keterampilan  utama  ninik  mamak  adalah  kemampuan mendengarkan  dengan  empati.  Mereka  memahami  bahwa  setiap  pihak
memiliki  kepentingan  dan  perspektif  yang  berbeda.  Dengan  mendengarkan secara  aktif  dan  mengakui  perasaan  serta  kebutuhan  masing-masing  anggota keluarga,  ninik  mamak  dapat  membantu  mengatasi  ketegangan  dan mengurangi potensi konflik.
Berdasarkan wawancara salah satu Ninik Mamak menyebutkan bahwa ada  pepatah  yang  mengatakan  s adonciang  bak  bosi  sociok  bak  ayam ,  selaku ninik mamak tidak boleh mengambil tugas orang lain seperti pembagian harta warisan biasanya ada petugas dari Alim Ulama, Imam Mesjid, sebab pembagian harta  warisan  itu  dihitung  oleh  orang  yang  ahli  fiqih  tentang  harta  warisan, Ninik  Mamak  tidak  begitu  dilibatkan  dalam  hal  ini,  dikarenakan  ada  cara hitung  hitungannya  yang  berdasarkan  pembagian  oleh  masing  masing  anak, jika perempuan ada hitungannya jika laki laki ada pula hitungannya. Namun, peran  Ninik  Mamak  sangat  dibutuhkan  ketika  terjadinya  konflik  ataupun perkelahian akibat dari pembagian harta warisan tersebut. Ketika hal tersebut terjadi  maka  pihak-pihak  yang  berkonflik  harta  warisan  tersebut  akan didudukan  di  rumah  Ninik  Mamak,  dan  lalu  mediasi  dilakukan  dengan  Ninik Mamak  sebagai  pihak  yang  menengahi  konflik  tersebut,  kemudian  jika mencapai perdamaian, maka pembagiannya akan dilanjutkan oleh Alim Ulama atau  Imam  Masjid  yang  paham  mengenai  hitung-hitungan  pembagian  harta warisan, yang mana beliau juga turut diundang untuk duduk ketika terjadinya konflik  harta  warisan  tersebut.  Setelah  itu,  jika  mencapai  kesepakatan pembagian harta warisan pun selesai.
Hasil  wawancara  tersebut  dapat  dilakukan  analisa  menggunakan konsep restorative  justice, menurut  Burt  Galaway  dan  Joe  Hudson,  definisi keadilan  restoratif  mencakup  unsur-unsur  mendasar  yaitu  yang  perrtama, kejahatan  dipandang  terutama  sebagai  konflik  antar  individu  yang mengakibatkan cedera pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri, kedua, tujuan  dari  proses  peradilan  pidana  harus  menciptakan  perdamaian  di masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki luka-luka yang disebabkan  oleh  perselisihan,  ketiga,  penjahat  proses  peradilan  harus memfasilitasi partisipasi aktif oleh para korban, pelaku, dan komunitas mereka untuk mencari solusi atas konflik tersebut (Galaway  & Hudson,1990:2). Pada masyarakat  desa  Lubuk  Bendahara,  ketika  terjadinya  konflik  harta  warisan, seperti terjadinya perkelahian atau pertikaian akibat harta warisan, maka akan diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.
Merujuk  pada  teori restorative  justice ,  mekanisme  pembagian  harta warisan  pada  masyarakat  Lubuk  Bendahara  dilakukan  secara  damai,  dengan pendekatan restorative  justice melalui  mediasi  dengan  Ninik  Mamak  sebagai penegah dalam konflik pembagian harta warisan tersebut. Stuart M.  Widman berpendapat  bahwa  mediasi  yakni  suatu  proses  ketika  seorang  mediator memfasilitas  terjadinya  komunikasi  dan  negosiasi  antara  para  pihak  agar tercapainya    kesepakatan  mengenai  sengketa  yang  mereka  hadapi.  (Widman, 2006:161)
Restorative  Justice merupakan  reaksi  terhadap  teori  retributif  yang berorientasi  pada  pembalasan  dan  teori  neo  klasik  yang  berorientasi  pada kesetaraan  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan.  Dalam  teori  retributif,  sanksi pidana  bersumber  pada  ide  “mengapa  diadakan  pemidanaan”.  Dalam  hal  ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya  bersifat  reaktif  terhadap  sesuatu  perbuatan.  Ia  merupakan
penderitaan  yang  sengaja  dibebankan  kepada  seorang  pelanggar.  (Rinaldi, 2022:104)
Mediasi tersebut itu dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dimana pihak-pihak yang berkonflik harta warisan tersebut akan didudukan di rumah Ninik Mamak, dan lalu mediasi dilakukan dengan Ninik Mamak sebagai pihak yang menengahi konflik tersebut, kemudian jika mencapai perdamaian, maka  pembagiannya  akan  dilanjutkan  oleh  Alim  Ulama  sesuai  dengan hitungannya.  Penerapan restorative  justice khususnya  di  masyarakat  Lubuk Bendahara bukan merupakan hal baru, karena sejak dulu ketika adanya konflik maka  selalu  diupayakan  diselesaikan  dengan  cara  kekeluargaan  dulu  dengan Ninik Mamak sukunya.

## KESIMPULAN
Harta warisan merupakan salah satu hal yang seringkali menyebabkan konflik  di  Indonesia,  tidak  terkecuali  di  desa  Lubuk  Bendahara.  Di  Lubuk Bendahara,  ada  ayng  dinamakan  Ninik  Mamak,  yang  merupakan  orang  yang dituakan atau pemimpin suku, sehingga ketika terjadinya konflik maka Ninik Mamak  memegang  peran  yang  sangat  penting.  Berdasarkan  penelitian  yang telah  dilakukan,  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  yaitu sebagai berikut :
1. Komunikasi  budaya  terkait  ninik  mamak  dalam  penyelesaian  harta warisan  melibatkan  proses  musyawarah  dan  negosiasi  antara  ninik mamak, anggota keluarga yang berhak menerima warisan, dan pihak lain yang terlibat. Ninik mamak berperan dalam memastikan bahwa keputusan yang  diambil  berdasarkan  adat  dan  norma  budaya  yang  dijunjung  tinggi dalam masyarakat Lubuk Bendahara selain itu Ninik Mamak juga berperan dalam  pengurusan  jika  cucu  kemenakan  ingin  membuat  surat  untuk melangsungkan  pernikahan,  dan  juga  melakukan  perundingan  tentang pernikahan anak cucu masing-masing suku di Lubuk Bendahara.
2. Penyelesaian harta warisan secara langsung tidak diselesaikan oleh  Ninik Mamak  malainkan  melalui  komunikasi  oleh  Alim  Ulama  yang  paham tentang    pembagian  harta  warisan  tersebut.  Setiap  pembagian  harta warisan tetap diselesaikan dengan baik oleh pihak keluarga. Ninik Mamak berperan dalam ikut serta menjadi menyaksikan pembagian harta warisan tersebut.  Pembagian  harta  warisan  dilakukan  dengan  cara  dibagi  sama rata sesuai dengan ketentuan dalam Islam.
3. Komunikasi  ninik  mamak  dalam  konteks  penyelesaian  harta  warisan  di masyarakat  Lubuk  Bendahara  memiliki  peran  yang  penting  dalam meredam  konflik  yang  mungkin  timbul  di  masyarakat.  Dalam  pembagian harta  warisan  di  Lubuk  Bendahara,  tidak  jarang  menimbulkan  konflik, terlebih  lagi  ketika  yang  ditinggalkan  berupa  tanah,  dan  anak  yang ditinggalkan cukup banyak, sehingga sering kali terjadi perkelahian antar saudara. Peran Ninik Mamak disini sebagai penengah atau mediator dalam meredamkan konflik tersebut.
Merujuk  pada  teori restorative  justice, mekanisme  pembagian  harta warisan  pada  masyarakat  Lubuk  Bendahara  dilakukan  secara  damai,  dengan pendekatan restorative  justice melalui  mediasi  dengan  Ninik  Mamak  sebagai penegah  dalam  konflik  pembagian  harta  warisan  tersebut.  Kemudian  jika mencapai perdamaian, maka pembagiannya akan dilanjutkan oleh Alim Ulama
sesuai dengan hitungannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  Burhan,  (2013), Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer , Jakarta : Rajawali Pers, 2013
Bushar,  Muhammad,  (2012),  Pokok-pokok  hukum  adat,  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramitha, hal 39
Bosco, F. M., Bucciarelli, M., and Bara, B. G. (2004). The fundamental context categories in understanding communicative intention . J. Pragmat. 36, 467 – 488. doi: 10.1016/S0378-2166(03)00055-9
Daniel,  I.O.A.  (2013). Communiation  as  socio-cultural  meaning  exchange.  The example  of  Richard  Wright’s  Black  Boy .  International  Journal  of  Applied Linguistics and English Literature, 2,5:173-177
Darwis,  Rizal,  (2015), Nilai – Nilai  Kearifan  Lokal  dalam  Upaya  Penegakan Hukum di Indonesia (Refleksi Budaya Hayula dan Pohala’a dengan Teori Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kenakalan  Remaja) ,  IAIN Sultan Amai Gorontalo, hal 46
Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, (1997), Peranan Mamak Terhadap Kemenakan  Dalam  Kebudayaan  Minangkabau ,  Bukit  Tinggi  :  Pustaka Indonesia, hal 40
Esther,  Naibaho,  dan  Christine,  (2020), Mediasi  Penal  dalam  Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian di Lembaga Permasyarakatan, Nommensen Journal, Vol 1 No 1, hal 33 Fatimayin,  Foluke,  (2018), What  is  Communication? ,  School  of  Education, National Open University of Nigeria Fuad, Mahsun, (2005), Hukum islam di indonesia , Yogyakarta: LkiS, hal 36 Galaway, B & J. Hudson, 1990, Criminal Justice; Restitution and Reconciliation, Monsey, NY:Criminal Justice Press, hal 2 Grice, H. P. (1975). “ Logic and conversation,” in Syntax and Semantics: Speech Acts, eds P. Cole and J. L. Morgan , Cambridge, MA: Academic Press Hakimy  I,  (1988), Bundo  Kanduang  Dan  Pidato  Alua  Pasambahan  Adat  Di Minangkabau , Bandung:Remaja Rosdakrya, hal 7 Hoppler, et al, (2021), The Six Components of Social Interaction: Actor, Partner, Relation,  Activities,  Context  and  Evaluation, Frontiers  in  Psychology, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.743074
Juddi, M. F. (2019). Komunikasi budaya dan  dokumentasi kontemporer . Unpad Press.
Khrone, Marvin D, & Lane, Jodi, (2015), The Handbook of Juvenile Delinquency and Juvenile Justice, West Sussex (UK) : John Willey & Sons, hal 477 Moleong,  L.J,  (2011), Metode  Penelitian  Kualitatif, Bandung  :  Remaja Rosdakarya, hal 4-96
Oemarsalim,  (2012), Dasar-Dasar  Hukum  Waris  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Rineka Cipta, hal 50 Rinaldi, Kasmanto, (2022). SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM KRIMINOLOGI . Ahlimedia Press, hal 104
Rinaldi,  K.,  &  Adison,  A.  (2022). PENERAPAN  HUKUM  ADAT  PADA  KASUS PENCURIAN  MADU  LEBAH  DI  KECAMATAN  BANDAR  PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN . JLR-Jurnal Legal Reasoning, 4 (2), 120-135.
Rinaldi,  K.  (2021).  P  Penerapan  Restorative  Justice  Pada  Proses  Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi Kasus Rs X di Duri). Jurnal Hukum Das Sollen , 6 (2), 46-61.
Rinaldi, K., Azhari, F., Alwafi, I., Sari, N., Nugraha, R., Putri, S. A., ... & Mianita, H.
(2022). STRATEGI  PENCEGAHAN  EIGENRECHTING  DI  LINGKUNGAN MASYARAKAT. SOSIOLOGI: Jurnal  Ilmiah  Kajian  Ilmu  Sosial  dan Budaya, 24 (1), 75-93. Prihatin,  Dodik,  (2012), Penerapan  Model  Restorative  Justice  Terhadap  Anak Sebagai  Tersangka  Pelaku  Kecelakaan  Lalu  Lintas  di  Wilayah  Hukun Kepolisian Resor Jember, Universitas Jember Bagian Hukum Pidana, hal 4 Satria, Hariman, Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana, Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No.1, hal 117
Shriver,  Donald  W.  ,  (2013), Law,  Religion  and  Restorative  Justice  in  New Zealand, Cambridge University Press, Vol. 28 No. 1, Hal 153 Soepomo,  (2007), Bab-Bab  Tentang  Hukum  Adat ,  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramitha, hal 79
Sugianto, (2017), Metode Pengolahan Data , Bandung : Bumi Aksara Thalib .S,   (1985), Hubungan hukum adat dengan hukum islam ,  Jakarta: Bumi Aksara, hal. 58.
Tridiatno, YA, 2015, Keadilan Restoratif, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka Van  Ness  &  Strong,  2013, Restoring  Justice  :  An  Introduction  to  Restorative Justice Widman, Stuart M. I , (2006) , The Protections and Limits of Confidentiality in Mediation , Alternatives to the High Cost of Ligigation Zulfa,  Eva  Achjani,  (2011), Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan, Bandung  : Lubuk Agung, hal 74