Jurnal Med iasas : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah Volume 6, Number 1, June 2023, (PP: 27-40) P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas DOI: 10.58824/mediasas.v6i1.599
Parental Obligations Towards Hadhanah Mumayyiz After Divorce Islamic Family Law Perspective

## Kewajiban Orang Tua Terhadap
Hadhanah Mumayyiz Setelah Bercerai Perspektif Hukum Keluarga Islam
Asman 1* Ahmed 2
1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia 2 Bani Walid University Libiya, Libiya *Corresponding Author: raja.asman86@gmail.com Article Info

## Abstract
Received:16-05-2023
Revised: 07-06-2023
Accepted: 26-06-2023
Keywords: Hadhanah; Islamic family law Mumayyis;
Obligation; Parent. This study examines parental neglect and child neglect by parents after  divorce.  This  problem  is  common  in  society,  but  on  the contrary, child struggles between divorced parents often occur as if they  were  common  property.  It  is  divided,  the  parental  bond  is broken,  and  custody  is  not  granted.  In  Islamic  law,  the  issue  of parenting  is  called  hadhanah  and  is  defined  as  caring  for  a  child who  does  not  know  to  meet  his  needs  and  cannot  yet  be independent.  The  custody  of  minors  due  to  parental  divorce  is regulated in Article 105 Copy of Islamic Law. However, although Article 105 of the Compilation of Islamic Law explains that a child who has not been mumayyiz is the right of his mother, in this case it  does  not  mean  that  the  father  is  not  entitled  to  regulate  the growth  and  development  of  children.  This  research  method  uses qualitative research methods while the approach in this study uses two approaches, namely: the legislative approach and the empirical juridical  approach.  After  divorce  according  to  Islamic  law,  the responsibility  of  parents  over  minors  to  support  their  children  is the  duty  of  male  parents,  as  stipulated  in  Article  49  letter  d  and Article 156 of the Compilation of Islamic Law (;). Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Hadhanah; Hukum keluarga Islam; Mumayyis; Kewajiban; Orang tua. Penelitian  ini  mengkaji  tentang  kelalaian  orang  tua  dan penelantaran  anak  oleh  orang  tua  pasca  perceraian.  Masalah  ini biasa terjadi di masyarakat, tetapi sebaliknya, perebutan anak antara orang  tua  yang  bercerai  sering  terjadi  seolah-olah  mereka  adalah milik  bersama.  Itu  dibagi,  ikatan  orang  tua  rusak,  dan  hak  asuh tidak diberikan. Dalam hukum Islam, masalah pengasuhan disebut hadhanah dan didefinisikan sebagai merawat anak yang tidak tahu untuk memenuhi kebutuhannya dan belum bisa mandiri. Hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tua diatur dalam Pasal
105  Kompilasi  Hukum  Islam.  Namun,  walaupun  di  dalam  Pasal 105  Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  bahwa  anak  yang  belum mumayyiz adalah hak ibunya, dalam hal ini bukan berarti ayah tidak berhak  dalam  mengatur  tumbuh  dan  kembang  anak.  Metode penelitian  ini  menggunakan  Jenis  penelitian  metode  kualitatif sedangkan  pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua pendekatan,  yaitu:  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan yurudis empiris. Hasil dari penelitia ini adalah Setelah perceraian  menurut  hukum  Islam,  tanggung  jawab  orang  tua  atas anak  di  bawah  umur  untuk  menghidupi  anak-anaknya  adalah kewajiban  orang  tua  laki-laki,  hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 49 huruf d dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.(;).

## Copyright© 2023 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  mempunyai prinsip  dalam  mengikatkan  diri  antara  pria  maupun wanita bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah dalam rumah tangga. (Anriani  dan  Nurjanah,  2021:  48)  Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  perkawinan  itu  sendiri  adalah  “suatu  ikatan antara  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  pasangan  suami  istri,  dengan  tujuan  untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. (Tim Penyusun, 2015: 3) Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan agar dunia tidak dikosongkan oleh kehidupan manusia. Anak adalah penghias kehidupan dalam rumah tangga, penerus keturunan, dan meramaikan kehidupan dunia, hal ini sesuai dengan misi Allah SWT yakni menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. (Arifin et al. 2021: 67)
Demi  mencapai  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  kita  sangat  membutuhkan  kasih sayang    orang  tua  apalagi  anak-anak  kandungnya.  Bagi  orang  tua,  ada    hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  memberikan  kasih  sayang  kepada  anak-anaknya  dalam  rumah  tangga. Anak perlu memberikan nafkah yang yang terbaik (halal), kedua, orang tua harus bersikap adil  terhadap  anak-anaknya,  dan  ketiga  anak  harus  mendalami  pendidikan  agama.  Jika didalam  keluarga  tidak  mewujudkan  tiga  hal  tersebut,  maka  tidak  akan  bisa  membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. (Endang Triyanto Pratama, 2022: 18) Namun dalam implikasinya,    banyak  pasangan  suami  istri    yang  tidak  bisa  bertahan  dalam  menjaga keutuhan keluarganya. Banyak pasangan suami istri  lebih memilih mengakhiri masalah yang ada di dalam rumah tangga mereka dengan memilih metode perceraian atau memutuskan hubungan perkawinan.
Dalam  kehidupan  rumah  tangga,  perceraian  merupakan  salah  satu  hal  yang  bisa terjadi  dalam  sebuah  pernikahan.  Perceraian  adalah  penelantaran  perkawinan  atas permintaan  keputusan  pengadilan  atau    salah  satu  pasangan.  (Abubakar,  2020:  305) Menurut  Pasal  38  UU  No.  1/1974  tentang  Perkawinan,  putusnya  perkawinan  dapat disebabkan oleh beberapa sebab, antara lain kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. (Novitasari, Latifiani, dan Arifin, 2019: 330) Jika ada perselisihan dalam keluarga, perceraian tidak perlu dilakukan, karena selalu ada jalan rekonsiliasi antara suami dan istri. Namun, jika kedua pasangan dalam kebuntuan menginjak-injak jalan perdamaian, upaya perdamaian bisa diteruskan ke orang yang bisa mendamaikan kedua pasanga tersebut.
Hal ini sudah dijelaskan firman Alla SWT dalam al-Quran (QS. An-Nisa: 35), yakni: “Dan  jika  kamu  khawatir  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah  seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufiq kepada  suami  isteri  itu”.  Menurut  Mukhlis  perceraian  memiliki  banyak  masalah  seperti permasalahan  harta  benda  dan  hak  asuh  anak.  Salah  satunya  perceraian  terdampak  pada anak-anak dalam keluarga, karena orang tua mereka yang merawat anak-anak dalam rumah tangga. (Mukhlis, 2020: 226)
Salah  satu  hal  yang  tidak  diperhatikan  pasangan  suami  istri  dalam  memutuskan perceraian adalah  hak asuh anak mereka. Jika pasangan suami istri masih hidup rukun, atau sudah  berpisan  dengan  cara  yang  baik,  kedua  orang  tua  masih  memiliki  hak  asuh  anak mereka. Pengasuhan anak dalam rumah tangga ini mencakup berbagai  permasalahn yang mendasar bagi kebutuhan anak, seperti masalah pendidikan dan keuangan atau kebutuhan ekonomi anak. Anak adalah karunia  Allah SWT Yang Maha Esa, karena anak juga harus memiliki  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  secara  utuh.  (Aidy,  2021:  357)  Seorang  anak sebagai  ahli  waris  dari  keturunan  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  mempunyai  status sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya. Anak  selalu menjadi perhatian keluarga dan masyarakat yang serius,  karena kedudukan seorang anak dan hak yang dimilikinya dalam keluarga,  seharusnya  anak-anak  harus  diperlakukan  oleh  orang  tuanya  dengan  baik  dan mengayomi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Namun,  fenomena  penelantaran  atau  pembiaran  anak  merupakan  masalah  yang lumrah di masyarakat kita. Di sisi lain, konflik antara orang tua yang bercerai  terjadi seolah- olah  mereka  sudah  siap  menghadapinya  dengan  berbagai  rintangan,  salah  satunya  adalah harta    yang  dapat  dibagikan  oleh  orang  tua  kepada  anak-anaknya,  dan  setelah  dibagikan,
ikatan antara orang tua yang tidak memiliki hak asuh lagi bisa mengabaikan nafakah kepada anak-anak  mereka.  Masalah  kedudukan  anak  dan  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  ini sudah  diatur  dalam  berbagai  undang-undang.  Peraturan  undang-undang  sudah  mengatur anak  pada  awal  kehidupannya  sampai  dengan  usia  tertentu,  karena  anak  membutuhkan orang  tua  dalam  hidupnya,  baik  dalam  dukungan  fisik  maupun  dalam  dukungan pembentukan  akhlaknya.  Kedua  orang  tua  yang  memenuhi  kewajiban hadhanah sangat membantu dalam tanggung jawab pasca perceraian mereka terhadap anak-anaknya. (Hifni dan Asnawi, 2021: 41)
Hal ini sudah diatur dalam UU No. 1/1974 pada Pasal 41 tentang Perkawinan yakni: “Seorang  bapak/ayah  yang  bertanggungjawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak mereka, bilamana bapak/ayah dalam kenyataan tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  Pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut memikul biaya tersebut”. Dilihat dari implikasinya masih banyak seorang bapak/ayah yang mengabaikan  nafkah  kepada  anak-anaknya  setelah  bercerai.  Padahal  salah  satu tanggungjawab  seorang  bapak/ayah  adalah  menafkahi  anak-anaknya  walaupun  sudah bercerai  dari  istrinya. Dalam  UU  No.  1/1974  tentang  Perkawinan,  menjelaskan  bahwa: “Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa adalah umur 21 tahun,  sepanjang  anak  tersebut  tidak  bercacat  fisik  maupun  mental  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan”. Selain dijelaskan dalam UU No.  1/1974 tentang Perkawinan, dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur BAB permasalahn hak dan kewajiban  orang  tua  terhadap  anaknya,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  77,  Pasal  80 ayat  (4),  Pasal  81,  Pasal  98  dan  Pasal  106.  melihat  dari  rangkaian  latar  belakang  masalah tersubut,  maka  peneliti  menarik  sebuah  permasalahan,  yang  menjadi  permasalahan  dalam penelitian  ini  yang  dapat  di  dirumuskan  oleh  peneliti  yang  perli  dikaji  dan  didalami  lagi adalah  sebagai  berikut:  “Bagimana  Kewajiban  Orang  Tua  Terhadap Hadhanah  Mumayyiz Setelah Bercerai?”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  sedangkan  pendekatan  dalam  penelitian,  yaitu pendekatan normatif. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan  metode  penelitian  kepustakaan,  dengan  mendalami  buku-buku  literatur hukum, ebook digital dan jurnal, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya  dengan  kasus  perceraian.  Data  yang  diinventarisasi  dari  bahan  hukum
sekunder  berupa  konsep,  asas,  teori,  dan  norma  hukum  akan  diaplikasikan  secara proporsional ke analisis. Kemudian hasil analisis dijadikan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Selanjutnya metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, display  data,  setting  data,  analisis  data  dan  verifikasi  data.  Dan  pengujian  keabsahan  data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini dipilih  dengan  alasan  peneliti  dapat  membandingkan  data  primer  dan  sekunder.  Dengan demikian,  triangulasi  sumber  dapat  disimpulkan  sebagai  metode  yang  digunakan  untuk memeriksa  penggunaan  metode  dalam  pengumpulan  data  yang  meliputi  hasil  bacaan penulis dari literatur yang relevan tentang perceraain dan tanggungjawab orang tua terhadap anak terkait huku keluarga Islam. Hasil pengolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum Islam dalam ajaran Islam menggambarkan sifat mulia dari ikatan antara dua jenis yang bebeda jenis, yaitu adanya ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan “ mitssaqan ghalidzan” , yaitu  ikatan  yang kokoh atau kuat. (Susanto et al.  2021:  110)  Oleh  karena  itu,  sebuah  pernikahan  tidak    dapat  terwujud  tanpa  melalui persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dalam membina rumah tangga yang damai dan  tentram  berdasarkan  cinta  merupakan  dambaan  bagi  semua  pasangan  suami  istri, namun    tidak  mudah  dipertahankan,  karena  banyak  pasangan  suami  istri  yang  gagal membina rumah tangga dan diakhiri dengan bercerai. Perceraian adalah berakhirnya sebuah perkawinan  yang  sudah  dipertahankan  oleh  pasangan  suami  dan  istri,  karena  adanya berbagai alasan untuk bercerai, termasuk kematian dan keputusan dari pengadilan. (Putri et al.  2022:  22)  Dengan  demikian,  adanya  perceraian  dianggap  sebagai  akhir  dari  tabu ketidakstabilan  antara  pasangan  suami  dan  istri    dalam  kehidupan  rumah  tangga  karena perceraian telah diatur secara legal  oleh hukum yang berlaku terutama di negara Indonesia.
Dasar hukum perceraian ada pada UU No. 1/1974 tentang Perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38 dan Pasal 39, sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan dalam Pasal  113  dan  dalam  Pasal  128.  Selain  sistematika  aturan,  para  ulama  fiqih  juga  memiliki pandangan  yang  berbeda  tentang  hukum  perceraian  dalam  Islam.  Pendapat  yang  paling tepat  dari  semuanya  adalah  mengatakan  "dilarang"  kecuali  dengan  alasan  yang  benar, maksud  dari  dilarang  adalah  diralang  untuk  berceraia  tanpa  alasan  yang  kuat.    Golongan
Imam  Madzhab  yang  berpendapat  seperti  ini  yakni  golongan  Hanafi  dan  golongan Hambali. Dengan alasan, yakni: Rasulullah SAW bersabda: “Allah  SWT melaknat tiap -tiap orang  yang  suka  kawin  dan  kemudaian  bercerai”. (Rizem  Aizid,  2018:  181)  dengan demikian,  perceraian  itu  merupakan  sebuah  kekufuran,  karena  ingkar  terhadap  nikmat- nikmat Allah SWT yang telah deberikan kepada manusia.
Pernikahan  adalah  berkah,  dan  ketidakpercayaan  pada  persetujuan  adalah  haram. Oleh karena itu, perceraian tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. (Hamsa dan Teungku Dirundeng, 2021:. 3) Jika suami meragukan kebersihan dari perilaku istrinya atau tidak mencintainya lagi, keadaan darurat memungkinkan perceraian bisa terjadi. Golongan Hambali  menjelaskannya  secara  terperinci  dengan  baik,  yakni:  “Talak  itu,  bisa  menjadi wajib,  bisa  menjadi  haram,  bisa  menjadi  mubah  dan  bisa  menjadi  sunnah”. Sedangkan menurut  Sayyid  Sabiq,  talak  yang  wajib  adalah  talak  yang  dijatuhkan  oleh  pihak  hakam (penengah), karena adanya konflik antara suami dan istri yang sudah berat. Ini terjadi jika penegas  berpendapat  bahwa  talaklah  jalan  satu-satunya  untuk  menghentikan  konflik perpecahan dalam rumah tangga. Sedangkan talak haram adalah talak tanpa ada alasan dari baik dari suami maupun istri. (Sudarto, 2021: 17) Dengan demikian, adanya konflik dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian sehingga dapat merugikan pasangan suami dan  isteri  serta  tidak  ada  titik  temu  kemaslahatan  yang  mau  dicapai  dengan  perbuatan talaknya yang tidak jelas, maka talaknya disebut haram dalam Islam.
Dalam kajian fiqh nikah mengatakan talak sangat di dibenci oleh Allah SWT, seperti sabda Rasulullah SAW yakni: perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak, selanjutnya  ungkapan  lain:  “tidak  ada  sesuatu  yang  dihalalkan  Allah  SWT,  tetapi  dibenci - Nya  selain  daripada  talak”. (Maghfirah  dan  Gushairi,  2020:  186)  Perceraian  itu  sangat dibenci  jika  tidak  ada  alasan  yang  mendasar  kebenarannya,  Rasulullah  SAW.  menjelaskan perceraian  adalah  sebagai  perilaku  yang  halal  karena  dalam  perceraian  mengandung  nilai- nilai  kebaikan-kebaikan  dalam  perkawinan  yang  yang  dianjurkan  oleh  agama  apabila perceraian  tersebut  ada  dasarnya.  Selanjutnay  contoh  dari  talak  sunnah  adalah  adanya perilaku  istri  melalaikan  tugas  kewajibannya  kepada  Allah  SWT,  mislanya  melaksankana sholat,  sehingga  suami  tidak  mampu  memaksanya  agar  istri  dapat  menjalankan  tugas kewajibannya tersebut, atau istri kurang rasa malunya dihadapan suami apalagi dihadapan Allah SWT. (Asni, 2021: 69)
Perceraian adalah konflik yang menakutkan bagi semua keluarga atau bagai pasangan suami istri yang membina rumah tangga. Adanya alasan perceraian disebabkan, kurangnya
komunikasi,  perselingkuhan,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  ada  campurtangan  orang ketiga, gara-gara media sosial, kurangnya iman, terkait emosi, mau menang sendri, masalah ekonomi, pernikahan dibawah umur, dan perubahan kultur budaya.  (Suri et al. 2020: 184) Perceraian memang memiliki implikasi hukum bagi kedua belah pihak pasangan suami istri dan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut.  Anak-anak  harus  tinggal  dalam    keluarga orang tua tunggal  baik dengan ibu mereka atau hanya dengan bapak mereka, dampak dari perceraian.  (Nurmila,  Azizah,  dan  Awaludin,  2019:  12)  Oleh  karena  itu,  peristiwa perceraian, yang sangat mendasar dan perlu perhatian oleh kedua orang tua yang bercerai harus  dipertimbnagkan  adalah  permasalahn  materi  nafkah  anak-anak  yang  ditinggalkan setelah bercerai.
Biaya  hidup  anak  yang  dinafkahi  meliputi  semua  kebutuhan  dan  keperluan  yang berlaku  di  lingkungan  dan  lokasi  tempat  tinggal  seorang  anak,  seperti  makanan,  pakaian, perumahan dan pendidikan. Sedangkan Menurut Maswandi, bahwa: “Bila terjadi putusnya perkawinan  dikarenakan  perceraian,  baik  dari  ibu  maupun  dari  bapak  tetap  berkewajiban untuk  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya  demi  kepentingan  anak-anak  mereka  dari hak orang tuanya, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan ambil alih atau hak asuh anak  tersebut”. (Maswandi,  2017:  26)  Biaya  hidup  dari  nafkah  orantua  menjadi  penting, karena anak harus bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depannya.
Untuk  itu  tentunya  biaya  hidup  bagi  anak  orang  tuanya  yang  bercerai  harus  diatur dengan  peraturan  perundang-undangan.  Peneliti  menemukan  bahwa  beberapa  undang- undang  dan  peraturan  mengatur  kewajiban  orang  tua  kepada  anak-anak  mereka  setelah perceraian, yakni:
a. Kewajiban  orang  tua  terhadap anak setelah  perceraian  dalam  UU  No.  1/1974  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Secara  hukum,  kewajiban  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  wanita  ada  ketika perkawinan dilangsungkan dan sah menjadi pasanga suami istri. Dengan kata  lain, jika laki-laki atau perempuan itu belum menikah, maka tidak ada kewajiban bagi suami atau istri  yang  ditanggungnya.  Jika  suami  istri  mempunyai  kewajiban  yang  sama  yaitu kewajiban  memelihara  dan  melaksanakan  tanggungjawab  dalam  rumah  tangga  yang disebut  sebagai  pondasi  rumah  tangga,  maka  kewajiban  dan  hak  itu  seimbang  antara suami  dan  istri  wajib  dilaksanakan.  (Latupono,  2020:  246)  Komitmen  bersama  untuk mengurus  dan  membina  rumah  tangga  yang  baik  suami  istri  berkurang  jika  struktur
rumah tangga berubah drastis, apalagi jika rumah tangga tersebut diambang perceraian. Dalam  hal  ini  sudah  diatur  dalam  UU  No.  1/1974  tentang  Perkawinan  khususnya  di negara Indonesia.
dijelaskan  dalam  Pasal  45  dan  Pasal  47  UU  No.  1/1974  tentang  Perkawinan.
Berikut ini:
Pasal 45 1. “ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya ” . 2. “ Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak  itu  kawin  atau  berdiri  sendiri,  kewajiban  mana  berlaku  terus meskipun perkawinan antara keduanya putus ” . Pasal 47
1. “ Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan  perkawinan  ada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ” .
2. “ Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan ” .
Dari penjelasan pasal-pasal tersebut dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, dapat  diuraikan  bahwa  UU  No.  1/1974  tentang  Perkawinan  telah  mengatur  tentang kewajiban  orang  tua  terhadap  anak-anaknya  meskipun  rumah  tangga  telah  berakhir dengan  perceraian.  Tugas  kewajiban  kedua  orang  tua  orang  tua  yang  tealah  bercerai, yakni:
a) Orang  tua  yang  telah  berceraia  wajib  memelihara,  menjaga  dan  mendidik  anak- anaknya dengan pealayanan yang terbaik demi masa depan anak mereka.
b) Orang  tua  yang  telah  berceraia  bisa  mewakili  anak  mereka  mengenai  perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
Selanjutnya,  selain  dari  UU  No.  1/1974  tentang  Perkawinan,  sudah  diataur  juga mengenai tugas hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, yakni pada Pasal 77, Pasal 80 ayat (4), Pasal 81, Pasal 98 dan Pasal 106 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pasal 77
1. “ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  warahmah  yang  menjadi  sendi dasar dari susunan masyarakat ” .
2. “ Suami  istri  memikul  kewajiban  untuk  mengasuh  dan  memelihara anak-anak  mereka,  baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani,  rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya ” . Pasal 80 ayat (4)
“ Suami  menanggung  biaya  rumah  tangga,  biaya  perawatan  dan biaya  pengobatan  bagi  istri  dan  anak  sesuai  dengan  kemampuan penghasilannya ” .
Pasal 81 “ Suami  wajib  menyediakan  tempat  kediaman  bagi  istri  dan  anak- anaknya ” .
Pasal 98 1. “ Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun  sepanjang  anak  tersebut  tidak  cacat  fisik  maupun  mental  atau belum pernah melangsungkan perkawinan ” .
2. “ Orang  tuanya  mewakili  anak  tersebut  mengenai  segala  perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan ” .
3. “ Pengadilan  agama  dapat  menunjuk  salah  seorang  kerabat  terdekat yang  mampu  menunaikan  kewajiban  tersebut  apabila  kedua  orang tuanya tidak mampu ” . Pasal 106 1. “ Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang  belum  dewasa  atau  di  bawah  pengampuan,  dan  tidak diperbolehkan  memindahkan  atau  menggadaikannya  kecuali  karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi ” . 2. “ Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut ayat (1) ” .
Melihat uraian pasal-pasal tersebut yang dijelakan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa dasar dari kewajiban seorang bapak untuk memelihara tidak hanya dari hubungan keluarga,  akan  tetapi  juga  melihat  keadaan  anak  yang  belum  bisa  mandiri  dan  harus membutuhkan  kehidupan  yang  bergantung  pada  keberadaan  orang  tuanya  untuk mengamankan  penghidupan  anak  tersebut.  Karena  orang  yang  paling  dekat  nalurinya dengan  anak  adalah  bapak  dan  ibu.  Jika  tugas  ibu  bertanggung  jawab  untuk  merawat anak-anaknya  dalam  rumah  tangga,  ayah  bertanggung  jawab  untuk  mendukung  dan mengayumi anak-anaknya.
b. Kewajiban orang tua pada anak setelah adanya perceraian perspektif Hukum Islam Menurut ajaran Islam tentang anak, seorang anak menempati tempat yang mulia.
Anak  diberikan  status  dan  tempat  khusus  dalam  al-Quran  dan  al-Hadist.  (Antareng, 2018:  57)  Oleh  karena  itu,  dari  sudut  pandang  Islam,  orang  tua  harus  melayani  anak secara  baik  secara  syariat,  serta  mendapat  pendidikan  agama,  bimbingan  rohani, keterampilan dan akhlak, dan anak juga bertanggung jawab atas social masyarakat untuk mewujudkan  kebutuhan  hidupnya  di  masa  depan.  jika  istri  bercerai  dengan  suaminya, sedangkan keduanya sudah memiliki anak yang belum mengerti tentang kemashlahatan pada  dirinya  atau  belum mumayyiz (berusia  12  tahun),  yang  berhak  mendidik  dan merawat anak itu adalah ibu dari anak tersebut, bapak tetap bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anaknya walupun sudah bercerai. (Umul Khair, 2020: 295) Hal  ini  dijelaskan  dalam  sabda  Rasulullah  SAW  yaitu:  “Kata  Rasulullah  SAW  kepada
perempuan  itu:  “ Engkaulah  yang  lebih  berhak  untuk  mendidik  anakmu  selama  engkau  belum kawin  dengan  orang  lain”. Diriwayat  oleh  Abu  Daud  dan  Al-Hakim.  (Maghfirah  dan Gushairi, 2020: 192)
Sedangkan dalam hukum Islam, adanya kewajiban memberikan nafkah oleh orang tua laki-laki (bapak) pada anaknya setelah adanya perceraian disebabkan karena adanya keturunan  (nasab).  Penetapan  nafkah  seorang  bapak  kepada  anak  tersebut  dijelaskan dalam  sabda  Rasulullah  SAW  yakni:  “ Istri  Abu  Sofyan  telah  mengadukan  halnya  kepada Rasulullah SAW, Dia berkata : Abu Sofyan seorang yang kikir, ia tidak memberi saya dan anak saya  belanja  selain  dari  pada  yang  saya  ambil  dengan  tidak  diketahuinya,  adakah  yang  demikian mudaratkan  kepada  saya  ?  Jawab  Beliau  :  Ambil  olehmu  dari  hartanya  dengan  baik,  sekedar mencukupi keperluanmu dan anakmu. Sepakat Ahli Hadits ”. (Musthafa Khalid, 2017: 248)
Menurut  hukum  Islam,  orantua  laki-laki  (bapak)  bertanggung  jawab  untuk membesarkan  anak  dan  ibu  bertanggung  jawab  untuk  menyusui  dan  merawat  anak. Pembagian  tugas  ini  sudah  sesuai  dengan  keadaan  dan  fungsi  masing-masing  kedua orang  tua  (ibu  dan  bapak)  dalam  rumah  tangga.  Ibnu  Qudamah  menjelaskan  bahwa kewajiban  untuk  memberikan  nafkah  kepada  anak  telah  ditetapkan  berdasarkan  al- Quran,  as- Sunnah  dan  Ijma’  dalam  ajaran  Islam. (Abdul  Rahman  Ghazaly,  2019:  207) Dalam al-Quran, dapat ditelusuri dalam Surah Ath-Thalaq ayat 6 dan Surah al-Baqarah ayat 233, firman Allah SWT dalam QS. Ath- Thalaq ayat 6 yang artinya : “ Kemudian jika mereka  menyusukan  (anak- anak)mu  untukmu  maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya.” Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh,  yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  Dan kewajiban  ayah  memberi  makan  dan  pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara  ma'ruf.” Dengan demikian, diwajibkan untuk seorang bapak untuk memberikan nafkahnya kepada anak- anaknya sebagai wujud dari sebuah tanggung jawab yang besar dan utama sebagai orang tua di keluarga.
Abdullah bin Umar R.A. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.  Imam  adalah  pemimpin  yang  akan  diminta  pertanggungjawaban  atas  rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri  adalah  pemimpin  di  dalam  urusan  rumah  tangga  suaminya,  dan  akan  dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam
urusan  harta  tuannya,  dan  akan  dimintai  pertanggungjawaban  atas  urusan  tanggung  jawabnya tersebut.” (HR. Al-Bukhari No. 844 dan Muslim No. 1829).
Hal  ini,  perlu  juga  dilihat  terkait  prinsip-prinsip  hukum  tentang  tanggung  jawab materi  nafkah  untuk  anak  setelah  terjadinya  perceraian  orang  tuanya  dalam  Instruksi Presiden RI No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pasal 105 Dalam hal terjadi perceraian :
1. “ Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12 tahun adalah hak ibunya ” .
2. “ Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk  memilih  di  antara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak pemeliharaan ” . 3. “ Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ” .
Pasal 149 huruf d Bilamana  perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas  suami wajib  memberikan  biaya hadhanah untuk  anak-anaknya  yang belum mencapai umur 21 tahun.
Pasal 156
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
1. “ Anak  yang  belum  mumayyiz  berhak  mendapatkan  hadhanah  dari ibunya,  kecuali  bila  ibunya  telah  meninggal  dunia ” ,  maka kedudukannya digantikan oleh:
a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
b. ayah;
c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
f. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. “ Anak  yang  sudah  mumayyiz  berhak  memilih  untuk  mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya ” ;
3. “ Apabila  pemegang  hadhanah  ternyata  tidak  dapat  menjamin keselamatan  jasmani  dan  rohani  anak,  meskipun  biaya  nafkah  dan hadhanah  telah  dicukupi,  maka  atas  permintaan  kerabat  yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula ” .
4. “ Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) ” ; 5. “ Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan  Agama  memberikan  putusannya  berdasarkan  huruf  (a), (b), (c), dan (d) ” .
6. “ Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak- anak yang tidak turut padanya ” .
Mengingat aturan di atas, doktrin yang mengatur retensi anak setelah  perceraian pada dasarnya  tugas  yang  membebankan  kewajiban  ini  adalah  pada  orang  tua  laki-laki  (bapak). Ketika orang tua dari keluarga  baik, rukun dan penuh kasih sayang, anak menerima unsur positif dalam karakternya, dan ketika orang tua beragama dan taat  dalam kehidupan sehari- hari, anak akan membawa unsur agama dalam dirinya dengan baik. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan ana-anaknya adalah mewujudkan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan  sehat, berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia, bertakwa dan beriman kepada  Allah  SWT.  Pengasuhan  anak  juga  tanggung  jawab  orang  tua  untuk  mengawasi anak-anaknya,  memberikan  pelayanan  yang  layak  dan  memenuhi  kebutuhan  hidup  anak. Dalam  ajaran  Islam  kewajiban  orang  tua  dalam  mengasuh  anak  sampai  anak-anak  itu mandiri.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  uraian  yang  telah  dikemukakan  dalam  analisis  tersebut  di  atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai yakni:
Hak asuh anak yang di bawah umur (sebelum mumayyiz /sebelum berumur 12 tahun) akibat konflik  perceraian  dari  kedua  orang  tuanya  hak  asuh  anak  dipegang  oleh  ibunya,  karena sudah diatur pada Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tetapi, walaupun pada Pasal  105  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  bahwa  seorang  anak  yang  belum mumayyiz merupakan  hak  ibunya,  hal  ini  bukan  berarti  orang  tua  laki-laki  (bapak)  tidak berhak dalam mengatur tumbuh dan berkembang kembang anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur (sebelum mumayyiz /sebelum berumur 12 tahun) dalam pemberian nafkah pada anaknya setelah adanya perceraian orang tua  menurut  Hukum  Islam  menjadi  kewajiban  orang  tua  laki-laki  (bapak),  karena  sudah diatur pada Pasal 49 huruf d dan Pasal 156 dalam Kompilasi Hukum Islam.
Berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut, maka implikasinya adalah sebagai berikut:
1. Keharusan  orang  tua  laki-laki  (bapak)  harus  tetap  bersedia  bertanggung  jawab    dalam memberikan  materi  nafkah  pada  anak-anaknya  setelah  terjadinya  perceraian,  karena nafkah anak adalah untuk membiayai kelangsungan hidup seorang anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri karena anak merupakan nasab biologis dari orang tua laki-laki (bapak).
2. Orang  tua  yang    bercerai  hendaknya  tidak  mengutamakan  sikap  mementingkan  diri sendiri  yang  melalaikan  kewajibannya  untuk  mengasuh  dan  menghidupi  anaknya, mengingat  anak-anaknya  adalah  nasab  yang  sah    dan  merupakan  kewajiban  yang
diberikan  oleh  Allah  SWT  kepada  kedua  orang  tua.  Ketika  orang  tua  mengabaikan tanggung  jawab  mereka  kepada  anak-anaknya,  itu  berarti    mengabaikan  amanah  yang Allah SWT berikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman Ghazaly. (2019). Fiqh munakahat . Prenada Media.
Abubakar, M. (2020). Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 22 (2), 302 – 322. https://doi.org/10.24815/KANUN.V22I2.16103
Aidy,  W.  R.  (2021).  Anak  Berhadapan  Hukum  Ditinjau  Dari  Aspek  Psikologi  Hukum. Jurnal Hukum Sasana , 7 (2), 357 – 365. https://doi.org/10.31599/SASANA.V7I2.871
Anriani,  R.,  &  Nurjanah,  N.  (2021).  Bimbingan  Kelompok  Pranikah  Dalam  Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin. Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam , 4 (2), 58 – 64. https://doi.org/10.24014/ITTIZAAN.V4I2.15486
Antareng,  N.  (2018).  Perlindungan  Atas  Hak    Nafkah  Anak  Setelah  Perceraian  Menurut Perspektif  Hukum  Islam.  Study  Pengadilan  Agama  Manado. Lex  et  societatis , 6 (4). https://doi.org/10.35796/LES.V6I4.19827
Arifin, I., Nurhidayat, A., Santoso, M. P., Elektronika, P., Surabaya, N., & Mekatronika, T. (2021).  Pengaruh  Pernikahan  Dini  dalam  Keharmonisan  Keluarga. Jurnal  Pendidikan Sosial  Keberagaman , 8 (2), 66 – 80. https://doi.org/10.29303/JURIDIKSIAM.V8I2.248
Asni.  (2021).  Putusan  Serta  Merta  dalam  Perkara  Hadhanah  di  Pengadilan  Agama  dalam Rangka  Perlindungan  Anak. Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam , 15 (1),  67 – 82. https://doi.org/10.24090/MNH.V15I1.4115
Asuh  Anak  Yang  Belum  Dewasa  Setelah  Perceraian,  H.  (2017).  Hak  Asuh  Anak  Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA  (Journal  of  Governance  and  Political  Social  UMA) , 5 (1),  21 – 30. https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1143
Endang  Triyanto  Pratama,  K.  N.  K.  dan  L.  H.  (2022).  Upaya  Peningkatan  Pengetahuan Dan  Keterampilan  Orangtua  Dalam  Meningkatkan  Kesehatan  Reproduksi  Anak Remaja. Jurnal of Community Health Development , 3 (1), 15 – 25.
https://doi.org/10.20884/1.JCHD.2022.3.1.4798
Hamsa,  A.,  &  Teungku  Dirundeng  Meulaboh,  S.  (2021).  Peran  Peghulu  Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya). Al Ahkam , 17 (2), 1 – 8. https://doi.org/10.37035/AJH.V17I2.5146
Hifni,  M.,  &  Asnawi.  (2021).  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum Islam  Dan  Hukum  Positif. Res  Justitia :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 1 (1),  39 – 57. https://doi.org/10.46306/RJ.V1I1.4
Latupono, B. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian. SASI , 26 (2), 242 – 250. https://doi.org/10.47268/SASI.V26I2.281
Maghfirah,  maghfirah, & Gushairi, G. (2020). Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pasca  Perceraian;  Kajian  Perundang-Undangan  Perkawinan  Islam  Kontemporer. Hukum Islam , 20 (2), 185 – 202. https://doi.org/10.24 014/JHI.V20I2.12169
Mansari,  M.,  &  Maulana,  R.  (2018).  Kepastian  hukum  terhadap  pengasuhan  anak mumayiz pasca perceraian. Jurnal Yudisial , 11 (1), 55-74.
Maghfirah  dan  Gushairi.  (2020).  Konsep  Shared  Parenting  dalam  Hadhanah  Pasca Perceraian;  Kajian  Perundang-Undangan  Perkawinan  Islam  Kontemporer. Hukum Islam , 20 (2), 185–202. https://doi.org/10.24014/JHI.V20I2.12169
Mukhlis,  S.  (2020).  Peran  Mediasi  Dalam  Rekonsiliasi Rumah  Tangga  Dari  Perspektif Gender. KRTHA BHAYANGKARA , 14 (2), 221 – 235. https://doi.org/10.31599/KRTHA.V14I2.282
Musthafa Khalid. (2017). The Greatest Story Of Muhammad . Ide Segar Media.
Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan (Analysis of Islamic Law on Factor of Marriage Divorce). Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam , 3 (2),  322 – 341. https://doi.org/10.22373/SJHK.V3I2.4441
Nurmila, I., Azizah, A., & Awaludin, R. (2019). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan  Ulama  Pedesaan. Istinbath  |  Jurnal  Penelitian  Hukum  Islam , 15 (1),  1 – 28. https://doi.org/10.36667/ISTINBATH.V15I1.272
Putri, J. E., Suhaili, N., Marjohan, M., Ifdil, I., & Afdal, A. (2022). Konsep self esteem pada wanita dewasa awal yang mengalami perceraian. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia , 8 (1), 20 – 25. https://doi.org/10.29210/1202221495
Rizem Aizid. (2018). Fiqh Keluarga Terlengkap . Laksana.
Sudarto. (2021). Fikih Munakahat . Deepublish.
Suri,  A.,  Fauziah,  N.,  Fauzi,  A.  N.,  &  Ainayah,  U.  (2020).  Analisis  Maraknya  Perceraian Pada  Masa  Covid  19. Mizan:  Journal  of  Islamic  Law , 4 (2),  181 – 192. https://doi.org/10.32507/MIZAN.V4I2.838
Susanto, M. H., Puspitasari, Y., Habibi, M., Marwa, M., & Dahlan Yogyakarta, A. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. JUSTISI ,
7 (2), 105 – 117. https://doi.org/10.33506/JS.V7I2.1349
Tim  Penyusun.  (2015). Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  Dan  Kopilasi Hukum Islam . Sinarsindo Utama.
Umul  Khair.  (2020).  Pelaksanaan  Hak  Asuh  Anak  Setelah  Terjadinya  Perceraian. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (2), 291 – 306. https://doi.org/10.33760/JCH.V5I2.231