## THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE AND WHISTLEBLOWING SYSTEM ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE WITH THE RISK OF TAX SANCTION AS MODERATION IN KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN
Yusrizal 1 , Nicholas Renaldo 2 , Mary Onasis Hasri 3 1,2,3 Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Email : yusrizal.yus@lecturer.pelitaindonesia.ac.id 1* , nicholasrenaldo@lecturer.pelitaindonesia.ac.id 2 , maryonasis@gmail.com 3

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  and  analyze  the  effect  of  Good  Governance,  Whistleblowing  System, Good Governance with the Risk of Tax Sanction as a moderating variable, and Whistleblowing System with the Risk of Tax Sanction as a moderating variable to Taxpayer Compliance. Determination of the sample in this study uses  accidental  sampling.  This  research  is  using  primary  data  which  is  obtained  directly  from  the  answers  of questionnaires  distributed  to  100  individual  taxpayers  registered  at  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  as respondents.  The  data  analysis  method  used  is  multiple  linear  regression  analysis  with  the  SPSS  version  21 program.  The  independent  variable  in  this  study  is  Good  Governance  dan  Whistleblowing  System,  while  the dependent  variable  is  Taxpayer  Compliance,  and  the  moderating  variable  is  the  Risk  of  Tax  Sanction. Results show that partially the Good Governance does affect taxpayer compliance, while Whistleblowing System does not affect taxpayer compliance. In addition, Good Governance which is moderated by the Risk of Tax Sanction has no effect on Taxpayer Compliance. The same case goes to Good Governance which is moderated by the Risk of Tax Sanction has no effect on Taxpayer Compliance. Implications for KPP Pratama Pekanbaru Tampan to understand the implementation of a whistleblowing system with good internal control, it will increase taxpayer compliance through training on the implementation of a whistleblowing system for employees.
Keywords: Good Governance; Whistleblowing System; Risk of Tax Sanction; Taxpayer Compliance

## PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN RISIKO SANKSI PAJAK SEBAGAI MODERASI DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh Good  Governance dan Whistleblowing System terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan risiko sanksi pajak sebagai moderasi di KPP Pratama Pekanbaru  Tampan.  Penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan accidental  sampling .  Penelitian  ini menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  jawaban  atas  kuesioner  yang  dibagikan  kepada responden yaitu 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi  linear berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 21. Variabel  independen dalam penelitian ini adalah Good Governance dan Whistleblowing  System, sedangkan untuk variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, serta variabel moderasinya yaitu risiko sanksi pajak. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  parsial Good  Governance berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, sedangkan whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Good Governance yang dimoderasi oleh risiko sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan Whistleblowing  System yang  dimoderasi  oleh  risiko  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Implikasi  terhadap  KPP Pratama Pekanbaru Tampan  untuk  memahami penerapan whistleblowing  system dengan  pengendalian  internal  yang  baik,  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajakmelalui  pelatihan penerapan whistleblowing system kepada pegawai.
Kata Kunci : Good Governance; Whistleblowing System; Kepatuhan Wajib Pajak ; Risiko Sanksi Pajak
Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Moderasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Yusrizal, Nicholas Renaldo, Mary Onasis Hasri)

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Republik  Indonesia  merupakan  Negara  Kesatuan  yang  berasaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945, dimana telah diatur pelaksanaan pembangunan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat  yang adil, makmur,  sejahtera,  tertib  dan  aman,  serta  adanya  keadilan  dalam  setiap  kedudukan  warga  negara.  Negara Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  wilayah  yang  luas  sehingga  diperlukanlah  dana  yang sangat  besar untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Maka  dari  itu,  Pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  ekonomi  untuk melaksanakan  pembangunan  tersebut,  yang  diantaranya  adalah  kebijakan  fiskal  yaitu  menambah  pendapatan negara  yang  bersumber  dari  sektor  pajak.  Pajak  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan bernegara,  khususnya  di  dalam  pelaksanaan  pembangunan  karena  pajak merupakan  sumber  pendapatan  negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.
Kontribusi perpajakan yang meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai titik 82,5% pada tahun 2019. Peran penerimaan negara pada sektor perpajakan semakin penting dan strategis dalam menunjang  kemandirian pembiayaan negara. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya peran penerimaan negara dari sektor minyak dan gas  bumi.  Saat  ini  DJP  berperan  dalam  menghimpun  penerimaan  sebesar  lebih  dari  70%  (persen)  dari  total penerimaan dalam negeri (Sumber: kemenkeu.go.id/ bukuinformasi APBN 2019).
Selain itu, berdasarkan data Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak  (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019) yang mencakup seluruh penerimaan pajak di Indonesia, dapat dilihat bahwa persentase capaian penerimaan  pajak  pada  tahun  2015  adalah  81,96%,  dimana  pada  tahun  2016  mengalami  penurunan  menjadi 81,60%.  Lalu  mengalami  kenaikan  menjadi  89,67%  di  tahun  2017,  bahkan  menyentuh  kepala  9  yaitu  sebesar 92,23% tepat pada tahun 2018. Akan tetapi mengalami penurunan cukup drastis pada tahun 2019 dimana capaian turun menjadi 84,44%. Realisasi penerimaan yang masih jauh dari target yang diharapkan. Ketidakstabilan capaian penerimaan pajak yang mengalami naik dan turun menandakan hilangnya potensi penerimaan negara yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja sosial dan pembangunan infrastruktur.
Dari  besarnya  potensi  pajak  Indonesia,  salah  satu  hal  yang  perlu  dicermati  adalah  penerimaan  yang bersumber  dari  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Angka  terkini  mengenai  rasio  pajak  tersebut  masih  sangat  kecil dibanding  potensinya.  Menteri  Keuangan  telah  menugaskan  Direktur  Jenderal  Pajak,  untuk  benar-benar  serius menggali Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun ini, ditambah juga untuk tetap menggali Wajib Pajak Badan dan menjaga  Pajak  Pertambahan  Nilai  tidak  terjadi  kebocoran.  Ini  diharapkan  dapat  menjaga  harapan  dalam penerimaan pajak (Yusrizal, 2017).
Adapun  masalah  kepatuhan  wajib  pajak  yang  dapat  dilihat  dari  perbandingan  target  dan  realisasi penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

## Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan
(dalam milyar rupiah) Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Target 1.448,95 1.971,63 1.808,16 1.950,84 1.991,47 Realisasi 1.424,21 1.459,26 1.657,56 893,85 1.788,74 Capaian 98,29% 74,01% 91,67% 45,82% 89,82%
Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2015-2019)
Berdasarkan  data  realisasi  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan,  persentase  capaian penerimaan  pajak  dari  tahun  2015-2019  mengalami  naik  turun.  Bahkan  sempat  turun  drastis  yang  terjadi  pada tahun 2018 menjadi kurang dari 50% dari total yang diharapkan. Realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target yang  diharapkan.  Dengan  ini  dapat  dilihat  bahwa  masih  banyak  wajib  pajak  yang  masih  belum  patuh  dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Selain itu, masalah kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat faktanya di lapangan mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Pekanbaru Tampan ,  dimana berdasarkan  data  jumlah pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi pada tahun  2015-2019  yang  didapat  dari  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  Wajib Pajak  yang  terdaftar  belum  sepenuhnya  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  tahunanya.  Salah  satu  yang menjadi  penyebab  ketidaksesuaian  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar  dengan  jumlah  SPT  yang  terima  adalah rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  dimana  dalam  melaksanakan  sistem  perpajakan  di  Indonesia  yang menganut self  assessment  system. Dampak self  assessment dalam  undang-undang  perpajakan  adalah  untuk menciptakan kesadaran bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan agar dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung sendiri, dan membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.  Namun  demikian,  masih  ada  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban  membayar pajaknya karena wajib pajak harus menghitung  dan melaporkan wajib pajaknya secara mandiri  (Suryani et  al. , 2018).  Hal  ini  berarti  penganutan self  assessment  system sangat  tergantung  kepada  kepatuhan  dari  wajib  pajak dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku,  baik  dari  segi  formal
e-ISSN: 2685-5607
maupun materialnya. Hal persoalan kepatuhan wajib pajak ( tax compliance ) inilah yang yang dapat menghambat upaya peningkatan jumlah penerimaan laporan SPT, walaupun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah.
Melihat  fakta  belum  maksimalnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia  dan  dihubungkan  dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rice (1992) dalam Siringoringo (2017), yang menyatakan bahwa transparansi kepada  publik  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong  tumbuhnya  kepatuhan  pajak,  maka  kepatuhan  wajib  pajak masih  perlu  ditingkatkan  dengan  mendorong  pelaksanaan  perpajakan  yang  transparan,  yaitu  transparansi pengelolaan  pajak  di  segala  bidang,  baik  bidang  administrasi  maupun  pengelolaan  penggunaan  dana  yang bersumber dari pendapatan pajak tersebut.
Adapun  upaya  nyata  yang  harus  dilakukan  untuk  melaksankan  transparansi  segala  kegiatan  perpajakan yang  bertujuan  agar  dapat  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  sampai  ke  titik  yang  maksimal  adalah  melalui gerakan  reformasi  birokrasi  dalam  sistem  pelayanan  dan  administrasi  perpajakan  yaitu  melalui  penerapan  dan pelaksanaan Good  Governance . Good  governance merupakan  tata  kelola  organisasi  yang  dilaksanakan  dengan baik, dengan menjalankan prisip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam rangka mencapai  tujuan  dari  organisasi  (Zuhdi  dan  Suryadi,  2019). Good  governance menggambarkan  kondisi penyelenggaraan aktivitas organisasi dengan menjalankan aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Selain penerapan dan pelaksanaan Good Governance , hal yang perlu diterapkan adalah sistem pengawasan yang lebih baik, yaitu dengan penerapan Whistleblowing System yang mulai diterapkan pada tahun 2012 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-11/PJ/2011. Whistleblowing system (WiSe) adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh kementerian keuangan bagi setiap orang yang memiliki informasi tentang adanya  pelanggaran  atau  penyelewangan  dan  tindak  kejahatan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  SDM  yang  ada  di lingkungan  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  yang  termasuk  didalamnya  adalah  Direktorat  Jendral Pajak. Pengadaan aplikasi ini menjadi sebuah bukti nyata yang ingin ditunjukkan oleh DJP kepada wajib pajak, bahwa DJP kini serius menghadapi dan memberantas korupsi maupun penyelewengan-penyelewengan yang ingin dilakukan oleh aparatur DJP, yang pada akhirnya sesuai  dengan rencana strategis Ditjen Pajak, Whistleblowing system ini  diharapkan  mampu  meningkatkan  pelayanan  dan  pengawasan  selingkung  Direktorat  Jenderal  Pajak, sehingga  dapat  meningkatkan  kepuasan  dan  kepercayaan  Wajib  Pajak,  dan  pada  akhirnya  akan  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga menghasilkan penerimaan pajak secara optimal pula.
Di sisi lain, berdasarkan Undang-undang, pajak merupakan pungutan wajib yang bersifat memaksa, yang mana  akan  ada  risiko  sanksi  pajak  yang  dikenakan  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban perpajakannya sesuai  dengan Undang-  undang yang berlaku, maka seharusnya risiko  tersebut  bisa menjadi  alat pengendali  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  tanpa  harus  mempersoalkan masalah penyelenggaraan  administrasi  perpajakan yang tidak sesuai  dengan harapan masyarakat  (Siringoringo, 2017).
Adapun penelitian yang dilakukan oleh Khaerunnisa dan Wiratno (2014); Sulistyowati dan Pahlevi (2018); dan Utama dan Hidayatulloh, (2020) yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh penerapan good governance terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Selain  itu,  berdasarkan  hasil  penelitian  Khulsum  (2014); Siringoringo  (2015); Sulistyowati dan Pahlevi (2018), penerapan whistleblowing system di lingkungan DJP memiliki pengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  hasil  penelitian  Siringoringo  (2015)  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh antara  penerapan good  governance terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  jika  dimoderasi  oleh  variabel  risiko  sanksi pajak.  Adapun  hasil  penelitian  Sulistyowati  dan  Pahlevi  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh penerapan whistleblowing system terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh variabel risiko sanksi pajak.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Untuk meneliti  dan  menganalisis  pengaruh  penerapan Good  Governance terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  penerapan Whistleblowing System terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan Good Governance terhadap kepatuhan wajib pajak  jika  dimoderasi  oleh  variabel  risiko  sanksi  pajak,  pengaruh  penerapan Whistleblowing  System terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh variabel risiko sanksi pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Landasan Teori
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  pajak  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ((Direktorat Jenderal Pajak, 2015)). Menurut peneliti  pajak  adalah  suatu  kewajiban  bagi  seorang  wajib  pajak  yang  bersifat  memaksa  untuk  menyerahkan sebagian  kekayaannya  yang  berdasarkan  pada  Undang-undang.  Tetapi  tidak  ada  imbalan  dari  Negara  secara langsung melainkan semata-mata untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.
Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Moderasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Yusrizal, Nicholas Renaldo, Mary Onasis Hasri)

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kondisi  perpajakan  yang  menuntut  keikutsertaan  para  wajib  pajak  secara  aktif  dalam  menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut Rahayu (2010), kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan  pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu  negara. Predikat wajib pajak patuh  dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan  antara  kepatuhan  dengan  jumlah  nominal  setoran  pajak  yang  dibayarkan  pada  kas  negara,  karena pembayar  pajak  terbesar  sekalipun  belum  tentu  memenuhi  kriteria  sebagai  wajib  pajak  patuh,  meskipun memberikan  kontribusi  besar  pada  negara,  jika  masih  memiliki  tunggakan  maupun  keterlambatan  penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

## Good Governance
Ulum  dan  Sofyani  (2016),  mengungkapkan  bahwa good  governance meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  berupa hukum,  politik,  ekonomi  dan  sosial. Good  governance juga  sangat  berhubungan  erat  dengan  penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat  yang dilayani dan dilindunginya. Governance sektor publik diartikan sebagai  suatu proses  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  dengan  melibatkan stakeholders ,  terhadap  berbagai  kegiatan perekonomian,  sosial  politik  danpemanfaatan  beragam  sumber  daya  seperti  sumber  daya  alam,  keuangan,  dan manusia  bagi  kepentingan  rakyat  yang  dilaksanakan  dengan  menganut  asas:  keasilan,  pemerataan,  persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas ( World Conference on Governance , UNDP, 1999).

## Whistleblowing System
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 20, 2010, whistleblowing system merupakan mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada organisasi tempatnya bekerja (Utama dan Hidayatulloh, 2020).
Penerapan whistleblowing system menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah kebocoran- kebocoran  pajak  yang  dilakukan  oleh  fiskus  dimana  dalam  rangka  mencegah  dan  melakukan  deteksi  dini  atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Direktorat Jendral Pajak melalui peningkatan peran serta pegawai dan  masyarakat  secara  aktif  untuk  menjadi  pelapor  pelanggaran  ( whistleblower ). Whistleblower adalah pegawai/karyawan  yang  berani  melaporkan  ada  penyimpangan  (korupsi)  yang  terjadi  di  suatu  organisasi (www.kppk.kemenkeu.go.id).
Menurut  Perdirjen  Nomor  PER-22/PJ/2011, whistleblowing  system di  DJP  adalah  sistem  pencegahan pelanggaran dan penanganan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jenis pengaduannya meliputi : pelayanan tidak memadai, keterbatasan sarana kantor, kode etik dan disiplin PNS, serta tindak pidana perpajakan. Pelaksanaan whistleblowing  system ini  diharapkan  setiap  pegawai  pajak  tetap  memegang  teguh  nilai-nilai kementerian  keuangan,  bekerja  sebaik  mungkin  dengan  semangat  yang  tinggi,  serta  melaporkan  jika  terjadi penyimpangan yang dilakukan sesama pegawai DJP (Khulsum, 2014).

## Risiko Sanksi Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2016)  sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang  – undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi.  Dengan  demikian,  sanksi  perpajakan diharapkan dapat menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.
Menurut  Jatmiko  (2006)  menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut peneliti sanksi perpajakan adalah alat pencegah/ jaminan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

## Pengaruh Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Minimal terdiri dari tiga hal dari delapan karakteristik  yang  diberikan  oleh UNDP yang  dapat  dilakukan  oleh  akuntansi  sektor  publik  contohnya  yaitu transparasi,  akuntabilitas  publik,  serta  satu  elemen value  for  money  (economy,  efficiency,  dan  effectiveness). Peraturan  pemerintah  No.  101  Tahun  2000,  merumuskan good  governance yaitu:  “Kepemerintahan  yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. Dengan ini dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap apa yang dilakukan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan  waijb  pajak  pula.  Pernyataan  ini  didukung  oleh  hasil  penelitian  Khaerunnisa  dan  Wiratno  (2014); Sulistyowati dan Pahlevi (2018); serta Utama dan Hidayatulloh (2020) yang menyatakan bahwa good governance
e-ISSN: 2685-5607
berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun,  ada  juga  hasil  penelitian  oleh  Siringoringo  (2017)  yang menyatakan bahwa pelaksanaan good governance tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H1 = Good Governance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam  rangka  mencegah  dan  melakukan  deteksi  dini  atas  pelanggaran  yang  mungkin  terjadi  pada  lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu dengan meningkatkan peran, dimana pegawai dan masyarakat secara aktif menjadi pelapor pelanggaran ( whistleblower ), DJP telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran  ( Whistleblowing )  di  Lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (Perdirjen  Nomor  PER-22/PJ/2011). Whistleblowing system DJP juga dimaksudkan untuk membangun kembali public trust terhadap DJP dan mengajak seluruh pegawai DJP untuk mengubah budaya permisif menjadi budaya korektif yang berarti tidak akan pernah mentolerir  adanya  pelanggaran  dengan  cara  melaporkannya  ke  saluran  pengaduan  yang  telah  disediakan. Berdasarkan hasil penelitian Khulsum (2014); Siringoringo  (2015); Sulistyowati dan Pahlevi (2018), penerapan whistleblowing system di lingkungan DJP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H2 = Whistleblowing System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jika Dimoderasi Risiko Sanksi Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2016), good  governance sering  diartikan  sebagai  kepemerintahan  yang  baik.  Sedangkan sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah  (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma  pepajakan. Sehingga dengan adanya sistem kepemerintahan yang baik berarti penengakan hukum juga diberikan secara tegas dan baik pada tindak kecurangan apapun. Hal ini berupa sanksi yang diberikan bagi yang melanggarnya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
H3 = Good Governance dimoderasi risiko sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .
Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jika Dimoderasi Risiko Sanksi Pajak Penerapan Whistleblowing system mulai diterapkan pada tahun 2012 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jendral  Pajak  Nomor  SE-11/PJ/2011. Penerapan  ini  bertujuan  untuk  mencegah  dan  mendeteksi  dini  atas pelanggaran yang mungkin dapat terjadi di  lingkungan DJP. Sistem pelaporan dan penanganan pelaporan yang tepat di lingkungan akan mencegah rasa ingin berbuat curang ataupun melakukan penggelapan pajak di lingkungan DJP. Hal ini karena adanya penegakan hukum, dimana sanksi akan diberikan secara tegas bagi yang melanggarnya, sehingga  kepatuhan  wajib  pajak  pun  dapat  meningkat. Pernyataan  ini  didukung  dengan  hasil  penelitian Sulistyowati dan Pahlevi (2018) yang menyatakan terdapat pengaruh penerapan whistleblowing system terhadap kepatuhan  wajib  pajak  jika  dimoderasi  oleh  variabel  risiko  sanksi  pajak.  Namun  ada  juga  penelitian  oleh Siringoringo  (2017)  serta  Utama  dan  Hidayatulloh  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh penerapan whistleblowing system terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh variabel risiko sanksi pajak. H4 = Whistleblowing System dimoderasi risiko sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .
Kerangka Pemikiran
Sumber: Data Olahan Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  yang  terletak  di  Jl.  MR.  SM.  Amin,  Ring  Road Arengka II, Pekanbaru. Penelitian dimulai dari bulan Juli 2020 sampai Desember 2020.
Penerapan Whistleblowing System (X2) Penerapan Good Governance (X1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Risiko Sanksi Pajak (Z)
Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Moderasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Yusrizal, Nicholas Renaldo, Mary Onasis Hasri)

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Pekanbaru Tampan.Teknik  pengambilan  sampel  adalah accidental  sampling yaitu  pengambilan  sampel  berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan  peneliti dapat digunakan sebagai  sampel, bila dipandang orang yang kebetuan cocok sebagai sumber data. Penentuan jumlah sampel minimum menggunakan rumus Slovin dengan jumlah populasi 173.659 dan sampel 100 wajib pajak .

## Defenisi Operasional Variabel Variabel Dependen
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu keadaan dimana wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya .

## Variabel Independen
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Good Goovernance (X1) yaitu hubungan yang baik dalam tata kelola perusahaan dan Whistleblowing System (X2) yaitu sistem yang digunakan dalam melaporkan pelanggaran.

## Variabel Moderasi
Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risiko Sanksi Pajak (Z) yaitu sanksi yang diterima apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## Teknik Analisis Data

## Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan masing-masing variabel secara mandiri. Data yang telah dikumpulkan,  diolah  dan  dianalisis  sesuai  tujuan  pertanyaan  penelitian.  Untuk  menghitung  Tingkat  Capaian Responden (TCR) dan kriteria hubungan, digunakan formulasi rumus yang dikembangkan oleh Sugiyono (2015) sebagai berikut:
TRC = Skor Rata−rata 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 x 100%

## Uji Pendahuluan Uji Validitas Data
Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui item pernyataan  itu  valid  dengan  melihat  nilai Corrected  Item  Total  Corelation .  Apabila  item  pernyataan  yang mempunyai  r  hitung  >  dari  tabel  r  maka  dapat  dikatakan  valid.  Untuk  melakukan  uji  validitas  ini,  dapat menggunakan teknik analisis korelasi bivariate pearson (Gendro, 2011).

## Uji Reliabilitas Data
Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat  ukur  tersebut  mempunyai  hasil  yang  konsisten  apabila  digunakan  berkali-kali  dalam  waktu  yang  berbeda. Untuk  uji  realibilitas  ini  akan  digunakan  Metode Alpha  Cronbach .  Menurut  (Ghozali,  2016),  suatu  variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.

## Uji Asumsi Klasik
Pengujuan asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian asumsi  klasik  dalam penelitian ini juga  bertujuan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan berdistribusi normal, tidak memiliki gejala multikolinearitas dan heteroskedastisitas (Renaldo, et. al., 2020; Hafni, et. al., 2020).

## Uji Normalitas Data
Uji normalitas data dilakukan untuk menilai sampel yang diamati apakah telah sesuai dengan distribusi tertentu. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Metode yang digunakan dalam uji normalitas data adalah Uji Kolmogorof-Smirnov . Kriteria yang digunakan adalah pengujian dua arah yaitu dengan membandingkan nilai p  yang  diperoleh  dengan  taraf  signifikan  yang  telah  ditentukan  yaitu  0,05.  Apabila  nilai  P>0,05,  maka  data berdistribusi normal (Suliyanto, 2011).

## Uji Multikolinearitas
Menurut  Ghozali  (2013)  uji  multikolinearitas  ini bertujuan  untuk  menguji  apakah  suatu  model  regresi  terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.  Pengujian  multikolinearitas  dilihat  dari  besaran  VIF  ( Variance  Inflation  Factor )  dan Tolerance mengukur  variabel  independen  yang  terpilih  yang  tidak  dijelaskan  oleh  variabel  independen  lainnya.  Jadi  nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/ Tolerance ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  digunakan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  penyimpangan  asumsi  klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Gendro,  2011).  Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  uji scatter  plot dimana  untuk  menguji heteroskedastisitas, dapat dilihat dari pola tertentu yang ada pada grafik model regresi, dengan ketentuan: (1) Jika titik-titik membentuk pola tertentu seperti gelombang, melebar, menyempit berarti telah terjadi heteroskedastisitas. (2) Jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian  hipotesis  terhadap  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  dilakukan  dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu  variabel  bebas  terhadap  satu  variabel  tergantung,  baik  secara  parsial  maupun  simultan.  Analisis  ini  untuk menguji hipotesis 1 sampai 4.
Selain  itu,  untuk  menguji  pengaruh  variabel  pemoderasi  menggunakan  uji  interaksi  atau Moderate Regression Analysis (MRA). Menurut Ghozali (2016) Moderate Regression Analysis menggunakan pendekatan analitik  yang  mempertahankan  integritas  sampel  dan  memberikan  dasar  untuk  mengontrol  pengaruh  variabel moderator. Model persamaan yang digunakan pada penelitian ini adalah (Sulistyowati dan Pahlevi, 2018):
KWP = a + b1GG + b2WS + b3GG*R + b4WS*R + e KWP = Kepatuhan Wajib Pajak GG = Good Governance WS = Whistleblowing System R = Risiko Sanksi Pajak
a
= Intercept b1, b2, b3, b4 = Koefisien Regresi e = error

## Uji Signifikan (Uji F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model  mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen/terikat  (Ghozali,  2016).  Untuk menentukan data yang baik di dalam uji F yaitu dengan melihat nilai F dan nilai sig < 0.05 supaya menunjukan bahwa secara signifikan variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien determinasi menjelaskan proporsi variasi dan variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama (Sanusi, 2011). Semakin besar nilai R 2 (mendekati 1) maka semakin baik persamaan regresi yang disusun, dimana tingkat ketepatan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat lebih tinggi.
Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi  variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai  R 2 yang  kecil  berarti kemampuan variabel-variable independen dalam mejelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

## Uji Parsial (Uji t)
Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variabel  dependen.  Penerimaan  dan  penolakan  kriteria ditentukan  dengan  kriteria:  (1) Apabila  t  hitung  >  t  dan  tingkat  signifikansi  <  α,  maka  secara  parsial  variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. (2) Apabila t hitung < t dan tingkat signifikansi > α, maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Moderasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Yusrizal, Nicholas Renaldo, Mary Onasis Hasri)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Hasil Penelitian Deskripsi Variabel Good Governance (X1) Rata-rata  skor good  governance sudah  baik,  karena  rata-rata  skor  adalah  4,17  dalam  rentangan  skor  1  sampai dengan 5. Dapat diketahui juga rata-rata nilai tingkat capaian responden (TCR) adalah 83,36 persen yang termasuk dalam kategori baik.

## Deskripsi Variabel Whistleblowing System (X2)
Rata-rata skor whistleblowing system sudah baik, karena rata-rata skor adalah 4,30 dalam rentangan skor 1 sampai dengan 5. Dapat diketahui juga rata-rata nilai tingkat capaian responden (TCR) adalah 85,95 persen yang termasuk dalam kategori baik.

## Deskripsi Variabel Risiko Sanksi Pajak (Z)
Rata-rata skor risiko  sanksi  pajak sudah baik, karena rata-rata skor adalah 4,33 dalam rentangan skor 1 sampai dengan 5. Dapat diketahui juga rata-rata nilai tingkat capaian responden (TCR) adalah 86,65 persen yang termasuk dalam kategori baik.

## Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Rata-rata skor kepatuhan wajib pajak sudah baik, karena rata-rata skor adalah 4,21 dalam rentangan skor 1 sampai dengan 5. Dapat diketahui juga rata-rata nilai tingkat capaian responden (TCR) adalah 84,20 persen yang termasuk dalam kategori baik.

## Uji Pendahuluan Uji Validitas Data
Uji  Validitas  adalah  prosedur  untuk  memastikan  valid  atau  tidaknya  kuesioner  yang  akan  digunakan  untuk mengukur variabel penelitian. Untuk mengetahui item pernyataan itu valid dengan melihat nilai Corrected Item Total Corelation . Apabila item pernyataan mempunyai r hitung > dari tabel r maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 112 responden dan besarnya df dapat dihitung 112–2 = 110 dengan df = 110 dan alpha = 0,05 didapat tabel r = 0,1857. Jadi, item pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,1857. Berikut hasil uji validitas data dalam penelitian.

## Tabel 2. Hasil Uji Validitas
Variabel Item R Hitung Tabel r Keterangan Good Governance X1.1 0,723 0,1857 Valid X1.2 0,666 Valid X1.3 0,748 Valid X1.4 0,737 Valid X1.5 0,724 Valid X1.6 0,751 Valid X1.7 0,724 Valid X1.8 0,758 Valid X1.9 0,736 Valid X1.10 0,552 Valid Whistleblowing System X2.1 0,699 0,1857 Valid X2.2 0,771 Valid X2.3 0,801 Valid X2.4 0,717 Valid X2.5 0,759 Valid X2.6 0,530 Valid Risiko Sanksi Pajak Z1 0,765 0,1857 Valid Z2 0,775 Valid Z3 0,810 Valid Z4 0,560 Valid Kepatuhan Wajib Pajak Y1 0,877 0,1857 Valid Y2 0,895 Valid Y3 0,830 Valid Y4 0,602 Valid
Sumber : Data Olahan SPSS, 2021
Berdasarkan  tabel  2,  dapat  dilihat  bahwa  seluruh  item  pernyataan  memiliki  nilai  r  hitung  lebih  besar daripada  tabel  r.  Hal  ini  berarti  bahwa  item-item  pernyataan  kuesioner  yang  diperoleh  telah  valid  dan  dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

## Uji Reliabilitas Data
Uji  Reliabilitas  hanya  dapat  dilakukan  setelah  instrument  telah  dipastikan  validitasnya.  Pengujian  reliabilitas penelitian  ini  menggunakan  koefisien Cronbach  Aplha dengan  bantuan  SPSS.  Menurut  Ghozali  (2016),  suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas data sebagai berikut :

## Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
No Variabel Cronbach's Alpha Standar Cronbach’s Alpha Keterangan 1 Good Governance 0,890 0,60 Reliabel 2 Whistleblowing Sytem 0,808 Reliabel 3 Risiko Sanksi Pajak 0,686 Reliabel 4 Kepatuhan Wajib Pajak 0,822 Reliabel
Sumber : Data Olahan SPSS, 2021
Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alpha lebih besar dari 0.60, maka dapat dikatakan semua konsep pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Data
Metode  yang  digunakan  dalam  uji  normalitas  data  adalah Uji  Kolmogorof-Smirnov .  Kriteria  yang  digunakan adalah pengujian dua arah yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai P>0,05, maka data berdistribusi normal (Suliyanto, 2011). Berikut adalah hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas - One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual Unstandardized Residual N 112 112 Normal Parameters a,b Mean .0000000 .0000000 Std. Deviation .56680730 .52898878 Most Extreme Differences Absolute .103 .087 Positive .067 .061 Negative -.103 -.087 Kolmogorov-Smirnov Z 1.087 .917 Asymp. Sig. (2-tailed) .188 .370 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber : Output SPSS 21, 2021
Dari tabel di atas dapat dilihat signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov yang ditunjukkan dengan asymp sig (2 tailed )  berada  diatas  0,05  atau  5%  yaitu  sebesar  0,188  tanpa  variabel  moderasi  dan  0,370  dengan  variabel moderasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  korelasi  atau  hubungan  antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau hubungan di antara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF), sebagai berikut:
Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Moderasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Yusrizal, Nicholas Renaldo, Mary Onasis Hasri)

## Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) .778 .479 1.625 .107 Good Governance .606 .135 .473 4.484 .000 .540 1.853 Whistleblowing System .209 .143 .154 1.460 .147 .540 1.853
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Output SPSS 21, 2021
Berdasarkan  hasil pengujian pada tabel di  atas, dapat  dilihat bahwa semua nilai tolerance variabel lebih besar  dari  0,10  dan  semua  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  semua  variabel  lebih  kecil  dari  10.  Hal  ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  dilakukan  dengan  menggunakan Sactter  Plot .  Apabila  tidak  terdapat  pola  yang  teratur, maka model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode Scatter Plot diperoleh sebagai berikut :
Sumber : Output SPSS 21, 2021

## Gambar 2. Hasil Heteroskedastisitas – Scatterplot
Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar di atas menunjukan bahwa grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu  Y. Hal ini dapat  disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi,  sehingga  model  regresi  layak  dipakai  untuk  memprediksi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  berdasarkan whistleblowing system, good governance dengan risiko sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

## Uji Signifikan (Uji f)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model  mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen/terikat  (Ghozali,  2016).  Untuk menentukan data yang baik di dalam uji F yaitu dengan melihat nilai F dan nilai sig < 0.05 supaya menunjukan bahwa  secara  signifikan  variabel  independen  secara  bersamaan  mempengaruhi  variabel  dependen.  Pengujian signifikansi (uji f) dapat dilihat dari tabel berikut :
e-ISSN: 2685-5607
Tabel 6. Hasil Uji F – Tanpa Moderasi
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 18.866 2 9.433 28.832 .000 b Residual 35.661 109 .327 Total 54.527 111
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak b. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, Good Governance Sumber : Output SPSS 21, 2021
Berdasarkan  tabel  6,  dapat  dilihat  bahwa  dalam  pengujian  regresi  berganda  menunjukkan  hasil f  hitung sebesar 28,832 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, di mana nilai f hitung 28,832 lebih besar dari nilai tabel f sebesar 3,08 (df1=3-1=2 dan df2 =112-3= 109). Hal ini berarti variabel good governance dan whistleblowing system secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tabel 7. Hasil Uji F – Dengan Moderasi ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 23.793 5 4.759 16.412 .000 b Residual 30.734 106 .290 Total 54.527 111 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Good Governance, Whistleblowing System, Risiko Sanksi Pajak, X1Z, X2Z Sumber : Output SPSS 21, 2021
Berdasarkan  tabel  7,  dapat  dilihat  bahwa  dalam  pengujian  regresi  berganda  menunjukkan  hasil f  hitung sebesar 16,412 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, di mana nilai f hitung 16,412 lebih besar dari nilai tabel f sebesar 2,30. Hal ini berarti variabel good governance , whistleblowing system dan dengan variabel moderasi yaitu risiko sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Menurut  Ghazali  (2013:97),  uji  ini  digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar  variabel  independen  mampu menjelaskan  variabel  dependen  dalam  model.  Sisanya  adalah  variasi  dari  variabel  independen  lain  yang  tidak dimasukkan dalam model. Jika nilai R2 kecil, itu menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  sangat  terbatas.  Hasil  uji  koefisien  determinasi  adalah  sebagai berikut:
Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) – Tanpa Moderasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .588 a .346 .334 .57198
a. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, Good Governance
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Output SPSS 21, 2021
Hasil uji koefisien deteminasi pada tabel di atas menunjukkan nilai r square dari model regresi digunakan untuk  mengetahui  seberapa  besar  kemampuan  variabel  bebas  (independen)  dalam  menjelaskan  variabel  terikat (dependen) atau  seberapa besar pengaruh variabel  independen terhadap variabel  dependen. Dari  tabel  8 di  atas nilai r square sebesar 0,346. Hal ini menunjukkan bahwa 34,6% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel good governance dan whistleblowing system . Sisanya sebesar 65,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.
Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Moderasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Yusrizal, Nicholas Renaldo, Mary Onasis Hasri)
Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) – Dengan Moderasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .661 a .436 .410 .53846
a. Predictors: (Constant), Good Governance, Whistleblowing System, Risiko Sanksi Pajak, X1Z, X2Z b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Output SPSS 21, 2021
Hasil uji koefisien deteminasi pada tabel di atas menunjukkan nilai adjusted r square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel 9 di atas nilai adjusted square sebesar 0,410. Hal ini menunjukkan bahwa 41% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel good governance , whistleblowing system dan risiko sanksi pajak yang memoderasinya. Sisanya sebesar 59% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

## Uji Parsial (Uji t)
Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada uji ini, apabila nilai t hitung lebih besar dari  t  tabel  maka  secara  parsial  variabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen  dan sebaliknya  apabila  t  hitung  lebih  kecil  dari  t  tabel  maka  variabel  independen  tidak  berpengaruh  secara  parsial terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji t.
Sumber : Output SPSS 21, 2021 Gambar 3. Hasil Uji t – Uji Parsial Tanpa Moderasi
Berdasarkan gambar di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut. KWP = a + b1GG + b2WS + b3GG*R + b4WS*R + e KWP = 0,778 + 0,606GG + 0,209WS + 0,479 Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Angka 0,778 merupakan konstanta (a). (2) Angka 0,606 adalah koefisien regresi dari variable Good Governance (X1). (3) Angka 0,209 adalah angka koefisien regresi dari variable Whistleblowing System (X2).
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pengaruh Good Governance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Good Governance (X1) memiliki t hitung sebesar 4,484 lebih besar dari t tabel = t (α/2; n-k-1) = t (0,025;109) = 1,98197 dengan tingkat signifikansi bernilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 (berpengaruh). Hal ini berarti bahwa Good  Governance (X1)  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y).  Dengan  demikian maka hipotesis 1 yaitu “Penerapan Good Governance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima. (2) Pengaruh Whistleblowing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Whistleblowing system (X2) memiliki t hitung sebesar 1,460 lebih besar dari t tabel = t (α/2; n-k-1) = t (0,025;109) = 1,98197 dengan tingkat signifikansi bernilai 0,147 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Whistleblowing system tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  (Y).  Dengan  demikian  maka  hipotesis  ke  2  yaitu  “Penerapan Whistleblowing  System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak” ditolak.
Sumber : Output SPSS 21, 2021 Gambar 4. Hasil Uji t – Uji Parsial Dengan Moderasi
Berdasarkan gambar 4 dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut. KWP = a + b1GG + b2WS + b3GG*R + b4WS*R + e KWP = 0,113 + 0,322GG + 0,123WS + 0,029GG*R – 0,048WS*R + 2,631 Persamaan diatas dapat  dijelaskan sebagai  berikut: (1) Angka 0,113 merupakan konstanta (a). (2) Angka 0,322 dan angka 0,123 adalah angka koefisien regresi dari variable Good Governance (X1) dan Whistleblowing System (X2). (3) Angka  0,029  adalah  angka  koefisien regresi  dari  variabel Good  Governance (X1)  dan  Risiko  Sanksi Pajak (Z). (4) Angka -0,048 adalah angka koefisien regresi dari variable Whistleblowing System (X2) dan Risiko Sanksi Pajak (Z).
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Pengaruh Good Governance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak jika dimoderasi dengan Risiko Sanksi Pajak, Good Governance yang dimoderasi risiko sanksi pajak (X1Z)  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  0,122  lebih  kecil  dari  t  tabel  =  t  (α/2;  n-k-1)  =  t  (0,025;109)  =  1,98197. Dengan pengaruh interaksi X1*Z pada output di atas tidak signifikan, dimana nilai sig . X1Z adalah 0,903 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Z bukan variabel moderator. Dengan demikian hipotesis ke 3 yaitu “Penerapan Good  Governance dimoderasi  risiko  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak” ditolak.  (2)  Pengaruh Whistleblowing  System terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  jika  dimoderasi  dengan  Risiko Sanksi Pajak, Whistleblowing System yang dimoderasi risiko sanksi pajak (X2Z) memiliki nilai t hitung sebesar - 0,201 yang lebih kecil dari t tabel = t (α/2; n-k-1) = t (0,025;109) = 1,98197. Dengan pengaruh interaksi X2*Z yang terlihat pada tabel 4.19 tidak signifikan, dimana nilai sig . X2Z adalah 0,841 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan  bahwa  Z  bukan  variabel  moderator.  Dengan  demikian  hipotesis  ke  4  yaitu  “Penerapan Whistleblowing system dimoderasi risiko sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak” ditolak.

## Pembahasan

## Pengaruh Good Governance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian terdapat pengaruh good governance terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, sehingga hipotesis pertama diterima.
Dengan melakukan  penerapan good governance mendorong kepatuhan perpajakan, baik  itu untuk wajib pajak,  pegawai  pajak,  maupun  pejabat  pajak  dimana  dengan  adanya  transparansi  pengelolaan  pajak  di  segala bidang baik bidang administrasi, maupun pengelolaan penggunaan dana yang tentunya bersumber dari pendapatan pajak.  Sehingga  wajib  pajak  dapat  dengan  jelas  mengetahui  maksud  dan  tujuan  penggunaan  dana  perpajakan. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap apa yang dilakukan pemerintah, sehingga kepatuhan wajib pajak pun dapat meningkat. Menurut Utama dan Hidayatulloh (2020), dengan adanya penerapan sistem pemerintah yang baik inilah, maka akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Khaerunnisa & Wiratno (2014) dan Sulostyowati &  Pahlevi  (2018),  serta  penelitian  Utama  &  Hidayatulloh  (2020)  yang  menyatakan  bahwa Good  Governance berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun,  ada  juga  hasil  penelitian  oleh  Siringoringo (2017)  yang menyatakan bahwa pelaksanaan good governance tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Whistleblowing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian tidak terdapat pengaruh whistleblowing system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, sehingga hipotesis kedua ditolak.
Tidak berpengaruhnya whistleblowing system ini dikarena responden ragu akan penerapan whistleblowing system , sesuai dengan hasil analisis deskriptif tanggapan responden untuk variabel whistleblowing system dimana
Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Moderasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Yusrizal, Nicholas Renaldo, Mary Onasis Hasri)
rata-rata  TCR  sudah  dalam  kategori  baik,  akan  tetapi  masih  banyak  reponden  yang  masih  ragu,  dimana  letak keraguan paling banyak terletak pada pernyataan X2.4 yaitu penerapan whistleblowing system yang dapat menjadi alat pendeteksi dini terjadinya kecurangan karena adanya bentuk pengawasan yang efektif. Menurut Wibowo dan Wijaya (2009) yang menyatakan bahwa whistleblowing  system tidak memiliki pengaruh terhadap pendeteksian fraud yang mungkin dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti keengganan seseorang untuk menjadi pelapor ( whistleblower ),  adanya  keraguan  terhadap  perlindungan  hukum whistleblower dan  belum  efektifnya whistleblowing  system dalam  suatu  organisasi  tersebut  sehingga  tidakakan  mampu  mendeteksi fraud .  Adanya keenganan dan keraguan pelapor inilah yang memungkinkan whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.  Akan tetapi, ada juga penelitian oleh Sulistyowati  dan  Pahlevi  (2018)  yang  menyatakan  adanya  pengaruh  penerapan whistleblowing  system di lingkungan DJP terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Good Governance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak jika dimoderasi dengan Risiko Sanksi Pajak Berdasarkan  hasil  pengujian  tidak  terdapat  pengaruh good  governance terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan jika dimoderasi dengan risiko sanksi pajak, sehingga hipotesis ketiga ditolak.
Hasil  penelitian  ini  dimana good  governance tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  jika dimoderasi dengan risiko sanksi pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Siringoringo (2017), Sulistyowati & Pahlevi (2018), serta Utama & Hidayatulloh (2020) yang menyimpulkan tidak  adanya  pengaruh good  governance terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  jika  dimoderasi  dengan risiko  sanksi pajak.
Risiko  sanksi  pajak  tidak  memoderasi good  governance terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  karena  risiko sanksi  pajak  merupakan  salah  satu  variabel  independen  yang  dapat  memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak. Dikarenakan  risiko  sanksi  pajak  merupakan  alat  pencegah  bagi  wajib  pajak  untuk  tidak  melanggar  norma perpajakan.  Sehingga  dengan  adanya  risiko  sanksi  pajak  dapat  membuat  wajib  pajak  bersikap  patuh.  Hal  ini dikarena  wajib  pajak  akan  memikirkan  besarnya  sanksi  yang  akan  diterima  apabila  wajib  pajak  tidak  patuh (Pujiwododo,  2016).  Risiko  sanksi  pajak  yang  merupakan  variabel  independen  ini  dibuktikan  oleh  penelitian Ardyanto & Utaminingsih (2014); Susmiyatun & Kusmuriyanto (2014); Mutia (2014); Purnamasari, Pratiwi, & Sukirman (2016); Irmawati & Hidayatulloh (2019).

## Pengaruh Whistleblowing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak jika dimoderasi dengan Risiko Sanksi Pajak
Berdasarkan hasil pengujian tidak terdapat pengaruh whistleblowing system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi  di  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  jika  dimoderasi  dengan  risiko  sanksi  pajak,  sehingga  hipotesis keempat ditolak.
Hasil penelitian ini dimana whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi  dengan risiko  sanksi  pajak di  KPP Pratama Pekanbaru Tampan mendukung penelitian Siringoringo (2017)  dan  juga  Utama  dan  Hidayatulloh  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  penerapan whistleblowing system terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh variabel risiko sanksi pajak. Menurut  Utama  dan  Hidayatulloh  (2020),  Risiko  sanksi  pajak  tidak  memoderasi whistleblowing  system maupun good governance terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenkan risiko sanksi pajak merupakan salah satu variabel independen yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dimana risiko sanksi pajak merupakan alat  pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan.  Risiko  sanksi  pajak  akan  menjadi  suatu pertimbangan  wajib  pajak  ketika  wajib  pajak  bersikap  tidak  patuh  dalam  kewajiban  perpajakannya.  Hal  ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto & Utaminingsih (2014); Susmiyatun & Kusmuriyanto (2014); Mutia (2014); Purnamasari, Pratiwi, & Sukirman (2016); Irmawati & Hidayatulloh (2019). Akan tetapi ada juga hasil  penelitian  oleh  Sulistyowati  dan  Pahlevi  (2018)  yang  menyatakan  terdapat  pengaruh  penerapan whistleblowing system terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh variabel risiko sanksi pajak.

## PENUTUP
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka hasil penelitian  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  (1)  Variabel Good  Governance berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. (2) Variabel Whistleblowing System tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. (3) Variabel Good  Governance tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama Pekanbaru  Tampan  jika  dimoderasi  oleh  risiko  sanksi  pajak  pajak.  (4)  Variabel Whistleblowing  System tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  jika dimoderasi oleh risiko sanksi pajak.
Keterbatasan dari penelitian ini adalah (1) Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dimana terjadi di  seluruh  wilayah Indonesia. Hal ini membuat  peneliti kesulitan dalam mendistribusikan kuesioner.  (2)
e-ISSN: 2685-5607
Karena adanya keterbatasan waktu dan jangkauan penyebaran kuesioner sehingga jumlah kuesioner yang didapat hanya sebanyak 112 kusioner dari 150 kuesioner yang diharapkan.
Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menyajdikan hasil yang lebih  berkualitas  lagi  dengan  adanya  beberapa  masukan  mengenai  beberapa  hal  diantaranya:  (1)  Bagi pengembangan  ilmu,  penelitian  selanjutnya  diharapkan  menambah  variabel  lainnya  yang  berhubungan  dengan good governance dan whistleblowing system. selain itu, menambah jumlah sampel dan variabel sekiranya dapat lebih  menjelaskan  juga  menggambarkan  lebih  detail  mengenai  pandangan  para  wajib  pajak  terhadap good governance , whistleblowing system, serta risiko sanksi pajak. (2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak, khususnya KPP Pratama  Pekanbaru  Tampan  diharapkan  memahami  penerapan whistleblowing  system sehingga  tetap  berjalan efektif.  Apabila  pengendalian  internalnya  baik,  maka  secara  otomatis  akan  mendukung  peningkatan  kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan pelatihan terkait penerapan whistleblowing system kepada pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan harapan pegawai yang sudah memahami akan semakin efektif dalam menggunakannya dan untuk pegawai yang belum sama sekali memahami penerapan whistleblowing system tersebut akan memahami bagaimana pengaplikasian dari aplikasi tersebut agar tetap berjalan efektif. (3) Bagi pembaca dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan kajian ataupun inspirasi  dalam  membuat  tulisan-tulisan  yang  berkaitan  dengan good  governance , whistleblowing  system, dan risiko sanksi pajak.

## DAFTAR RUJUKAN
Ardyanto, Arif Angga dan Utaminingsih, Nanik Sri. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Preferensi  Risiko  sebagai  Variabel  Moderasi . Accounting Analysis Journal. Vol.3, No.2 . Agustus. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2015). Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-37/PJ/2015  tentang Pengawasan Wajib Pajak Baru . Direktorat Jenderal Pajak. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017 .  Diakses 1 Agustus 2020, dari https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2017.
Direktorat Jenderal Pajak. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019 . Diakses 1 Agustus 2020, dari https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2019.
Gendro,  Wiyono.  2011. Merancang  Penelitian  Bisnis  dengan  Alat  Analisis  SPSS  17.0  &  Smart  PLS  2.0 . Yogyakarta: Percetakan STIM YKPM.
Ghozali,  Imam.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  21  Update  PLS  Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  Imam.  2016. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Hafni,  L.,  Renaldo,  N.,  Chandra,  T.,  &  Thaief,  I.  (2020).  The  Use  of  Regression  Models  with  Supply  Chain Management  to  Increase  Financial  Satisfaction  of  Generation  Z.  International  Journal  of  Supply  Chain Management, 9(5), 1641–1650.
Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta . Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan, 3(2), 112–121.
Jatmiko,  A.  N.  2006. Pengaruh  sikap  Wajib  Pajak  pada  Pelaksanaan  sanksi  denda,  Pelayanan  Fiskus,  dan Kesadaran  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Studi  Empiris  Terhadap  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Kota Semarang . Universitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi. Khaerunnisa, Indar, Adi Wiratno. 2014. Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak,  dan  Good  Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Jurnal Riset  Akuntansi  dan  Perpajakan  No.2  /  Vol.  1  / Desember2014.
Khatimah, U. 2018. Pengaruh Whistleblowing System Dan Good Governance Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak  Dengan Law  Enforcement Sebagai Variable  Moderating (Studi  Pada  KPP  Pratama  Makassar Selatan).
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2019. APBN  2019 .  Diakses  1  Agustus  2020,  dari https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019.
Khulsum, Umy Anitasari. 2014. “ Analisis Whistleblowing System direktorat Jendral Pajak Untuk
Mengoptimalkan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan) ”. Jurnal Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016 . Yogyakarta: Andi. Muhammad  Imam  Zuhdi,  Dedi  Suryadi,  Y.  (2019). Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kpp  Pratama  Bandung. 116–135. https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp116-135
Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman  terhadap  Kepatuhan  Wajib  pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Moderasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Yusrizal, Nicholas Renaldo, Mary Onasis Hasri)
Pujiwododo,  D. (2016). Persepsi  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi .  Jurnal Online Insan Akuntan, 1(1), 92–116.
Purnamasari,  Sukirman,  Pratiwi  (2016).  “ Pengaruh  Pemahaman,  Sanksi  Perpajakan,  Tingkat  Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat) Simpansium. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Renaldo, N., Sudarno, & Hutahuruk, M. B. (2020). The Improvement of Generation Z Financial Well-being  in Pekanbaru. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 22(2), 142–151. https://doi.org/10.9744/jmk.22.2.142- 151
Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Siringoringo,  W.  (2017). Pengaruh  Penerapan  Good  Governance  Dan  Whistleblowing  System  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris  Terhadap  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kota  Bekasi) . Jurnal  Akuntansi , 19 (2),  207. https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.95
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Sulistyowati, Syska Lady. Pahlevi, Reza Widhar. 2018. Pengaruh Good Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Moderasi . Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi.
Susmiatun  dan  Kusmuriyanto,  2014. Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Perpajakan  dan Keadilan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  Di  Kota  Semarang .  Jurusan Akuntansi.Vol. 3. No. 3. Universitas Negeri Semarang.
Suliyanto. (2011). Ekonomi Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Andi. Suryani, F., Fadrul, & Pujiono. (2018). Pengaruh Dari Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak  Di  Kota  Pekanbaru . Bilancia , 2 (4), 378– 387. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Ulum Ihyaul dan Hafiez Sofyani, 2016. Akuntansi Sektor Publik , Aditya Media, Malang. United Nations Development Programme. 1999, Decentralization: A Sampling  Of  Definitions,  Joint  Undp- Government  Of  Germany  Evaluation  Of  The  Undp  Role  In  Decentralization  And  Local  Governance, Working Paper.
Utama,  M.  R.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2020). Peran  Risiko  Sanksi  Pajak  Pada  Pengaruh  Good  Governance  dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi , 19 (1), 54–64. https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.540
Wibowo dan Wijaya, W., 2009, “ Pengaruh Penerapan Fraud Early Warning System (FEWS) Terhadap Aktivitas Bisnis Perusahaan ”. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, Vol. 4, Juli, Hal. 77- 111.
Yusrizal.  (2019). Taxpayer  Awareness,  Benefits  Tax  Amnesty,  And  Tax  Sanctions  Against  Amnesty  Evaluation Using  Individual  Taxpayer  Tax  Amnesty  On  Tax  Office  Senapelan  Pekanbaru . Bilancia 1(2),  127–138. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004