Analisis  Prosedur  Akuntansi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  PPK-SKPD  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kota  Tangerang

## ANALISIS  PROSEDUR AKUNTANSI  PENERIMAAN
PAJAK DAERAH PADA PPK-SKPD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG
Irma Wati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Usakti Email : irmawati576.iw@gmail.com

## Abstract
Each SKPD has rights and duties in collecting and calculating the local tax revenues in accordance with the provisions of the applicable legislation. The purpose of do internship, was to determine whether the accounting procedures of local tax revenue in the PPK-SKPD at DPKD is in conformity with the provisions of  the  applicable  legislation.  To  obtain  the  necessary  data,  a  writer  collecting data by interviews, observation, and documentation. The results obtained in the implementation of internship in DPKD is the accounting procedures of local tax revenue  in  the  PPK-SKPD  are  in  accordance  with  Regulation  36  of  2012 Tangerang Mayor Annexes III and SE BAKD No. 900/316. The application of the accounting procedures of local tax revenue in the PPK-SKPD has a major influence on the accountability of the financial statements. But in to result financial reports accountable,  DPKD  should  doing  an  adequate  evaluation  of  the  application system are implemented and resources used.
Keywords : Analysis, Procedure, Accounting, PPK-SKPD, DPKD
Media  Riset Akuntansi,  Auditing  &  Informasi,  Vol.14  No.2, Agustus  2014

## Latar Belakang
Perkembangan  reformasi  mengenai  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia  mengalami  beberapa  perubahan.  Hal  ini  mempengaruhi  kebijakan  akuntansi penerimaan  pajak  daerah  pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (DPKD)  Kota Tangerang. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  berisi  tentang  perlunya  dilaksanakan Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Adanya  otonomi  tersebut pemerintah  daerah  diberikan  kebebasan  untuk  mengelola  sumber  daya  dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Sesuai dengan UU tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dalam mengelola keuangan daerah dengan menerapkan prosedur yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam mengelola keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah  Kota  Tangerang  dilakukan  pencatatan  akuntansi  secara  terpisah  atau  sistem desentralisasi  salah  satunya  pencatatan  akuntansi  penerimaan  pajak  daerah.  Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dinas atau badan yang mengelola keuangan daerah baik  berupa  pendapatan,  belanja,  anggaran,  aset,  dan  sarana  prasarana  lainnya  yang dibutuhkan oleh publik maupun aparatur pemerintahan. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran atau barang yang memiliki Sub Bagian dalam mengelola keuangan daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam melayani publik salah satunya bagian akuntansi.
Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang No. 36 Tahun 2012 Tentang Sistem Akuntansi  Pemerintahan  Daerah  salah  satunya  berisi  mengenai  prosedur  akuntansi pendapatan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah. Akuntansi  pendapatan  pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta  pelaporan  keuangan  yang  berkaitan  dengan  pendapatan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah.  Dalam  pengelolaannya,  Subsistem  akuntansi  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-
Analisis  Prosedur  Akuntansi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  PPK-SKPD  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kota  Tangerang
SKPD) yang bertugas melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, PPK-SKPD berfungsi untuk melaksanakan proses akuntansi salah satunya penerimaan  pajak  daerah  sesuai  dengan  siklus  akuntansi  pemerintah  daerah  mulai  dari pencatatan transaksi sampai pembuatan laporan keuangan yang akan diproses pada entitas pelaporan.
Pada umumnya transaksi penerimaan pajak daerah yang ada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya pajak daerah, pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Dalam hal ini, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang mengelola pajak berikut : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak air tanah. Dalam transaksi pendapatan pada pemerintah daerah, pendapatan terbagi menjadi dua istilah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71/2010 yaitu Pendapatan Laporan Operasional dan Pendapatan  Laporan  Realisasi Anggaran.  Pada  dasarnya  pencatatan  akuntansi  untuk Pendapatan Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual sedangkan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dicatat berdasarkan basis kas.
Penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan di Kota  Tangerang.  Dengan  demikian,  dalam  pengelolaan  prosedur  akuntansi  khususnya pendapatan sangat penting diterapkan. Hal tersebut dilakukan agar menghasilkan laporan keuangan  yang  akuntabel  dan  dapat  berguna  bagi  publik  maupun  pihak  lain  yang berkepentingan.  Dari  latar  belakang  tersebut,  untuk  mengetahui  sejauh  mana  prosedur akuntansi  penerimaan  pajak  daerah  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Kota  Tangerang, maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  masalah  mengenai  “ ANALISIS  PROSEDUR AKUNTANSI  PENERIMAAN  PAJAK  DAERAH  PADA PPK-SKPD  DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG”.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang?
2. Bagaimana dampak penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD terhadap akuntabilitas laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang?
Media  Riset Akuntansi,  Auditing  &  Informasi,  Vol.14  No.2, Agustus  2014

## Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis

## Pendapatan Daerah
Berdasarkan PP No. 24 Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang  menjadi  hak  pemerintah,  dan  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.  Pendapatan  diklasifikasikan  menurut  sumber  pendapatan  dan  pusat pertanggungjawaban.  Sumber  pendapatan  dirinci  berdasarkan  kelompok  dan  jenis rekening. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Daerah.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan Laporan Operasional dan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran.
Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan Laporan Operasional salah satu akun pendapatan yang terdapat pada laporan operasional dan berbasis akrual.
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Tangerang  Nomor  37  Tahun  2012  lampiran  V mengenai kebijakan akuntansi Pendapatan Laporan Operasional diakui pada saat :
1. Pendapatan Laporan Operasional yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
2. Pendapatan  Laporan  Operasional  yang  diperoleh  sebagai  imbalan  atas  suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
3. Pendapatan Laporan Operasional yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
Analisis  Prosedur  Akuntansi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  PPK-SKPD  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kota  Tangerang
Pendapatan Laporan  Operasional diklasifikasikan  menurut sumber  pendapatan yaitu dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, adalah pendapatan asli daerah, pendapatan  transfer,  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Masing-masing  pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber atau perolehannya, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi nonpertukaran (non exchange transaction) .  Pendapatan  operasional  yang  berasal  dari  transaksi nonpertukaran  pada umumnya  timbul  dari  pelaksanaan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  untuk  meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Daerah menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran.
Akuntansi  Pendapatan  Laporan  Operasional  dilaksanakan  berdasarkan  azas  bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Laporan Operasional bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan Laporan Operasional pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang  pendapatan.  Koreksi  dan  pengembalian  yang  sifatnya  tidak  berulang (non- recurring) atas pendapatan Laporan Operasional yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan Laporan Operasional yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
Adalah  semua  penerimaan  Rekening  Kas  Umum  Daerah  yang  menambah  Saldo Anggaran  Lebih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  yang  menjadi  hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran salah satu akun pendapatan yang terdapat pada laporan realisasi anggaran dan
Media  Riset Akuntansi,  Auditing  &  Informasi,  Vol.14  No.2, Agustus  2014
berbasis  kas.  Pendapatan  diklasifikasikan  menurut  jenis  pendapatan  yang  terdiri  dari: Pendapatan Asli  Daerah,  Pendapatan  Transfer,  dan  Lain-lain  Pendapatan  yang  Sah. Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 lampiran V mengenai kebijakan akuntansi Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran yaitu:
1. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi Bendahara Umum Daerah.
2. Pendapatan  diakui  pada  saat  diterima  oleh  Bendahara  Penerimaan  Satuan  Kerja Perangkat Daerah untuk seluruh transaksi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Pendapatan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  diakui  pada  saat  pendapatan  tersebut diterima oleh Bendahara Badan Layanan Umum Daerah.
Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan  tugas  kebendaharaan  dalam  rangka  pelaksanaan  anggaran  Satuan  Kerja Peangkat Daerah, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahra Umum Daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat  kepastian  bahwa  manfaat  ekonomi  masa  depan  yang  berkaitan  dengan  pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran  yang  bersangkutan.  Konsep  ini  diperlukan  dalam  menghadapi  ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas  penerimaan  Pendapatan  Laporan  Realisasi Anggaran  yang  terjadi  pada periode penerimaan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dibukukan sebagai pengurang Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan Pendapatan Laporan Realisasi
Analisis  Prosedur  Akuntansi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  PPK-SKPD  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kota  Tangerang
Anggaran  yang  terjadi  pada  periode  sebelumnya  dibukukan  sebagai  pengurang  Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
Akuntansi pendapatan disusun  untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Bendahara Umum Daerah. Pendapatan Perpajakan Laporan Realisasi Anggaran diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas  bruto,  yaitu  pendapatan  dicatat  tanpa  dikurangkan  atau  dikompensasikan  dengan belanja  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  tersebut.  Dalam  hal  besaran pengurang terhadap Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

## Pajak Daerah
Menurut Peraturan daerah Kota Tangerang No. 7 Tahun 2010, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan  menurut  Tony  Marsyahrul  (2004:5):  Pajak  daerah  adalah  pajak  yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

## Akuntansi Pendapatan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi semua penerimaan uang yang berasal dari pendapatan daerah, yang hanya boleh diterima oleh Satuan Kerja
Media  Riset Akuntansi,  Auditing  &  Informasi,  Vol.14  No.2, Agustus  2014
Perangkat Daerah (baik melalui bendahara penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, bendahara  penerimaaan  pembantu,  maupun  yang  langsung  diterima  di  kas  umum daerah). Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan hak daerah, tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, dan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima harus dibukukan sebagai pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Tidak semua kelompok pendapatan daerah dapat dipungut dan diterima oleh Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, pasal 6 ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya berwenang melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya Satuan Kerja Perangkat Daerah sering diminta memungut atau memotong pajak untuk kemudian disetorkan ke kas daerah. Pajak yang dipungut Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dibukukan sebagai pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tapi dibukukan sebagai pendapatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pendapatan yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan dan diakui sebagai pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
a. Kelompok pendapatan asli daerah, yaitu retribusi daerah.
b. Sebagian dari kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang meliputi:
1. Hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak  dipisahkan  secara  tunai  atau angsuran/cicilan.
2. Jasa  giro  (atas  dana  uang  persediaan  yang  disimpan  bendahara  pengeluaran dalam  bentuk  giro  di  bank).  Bunga  (atas  dana  yang  disimpan  bendahara pengeluaran maupun penerimaan).
3. Bunga (atas dana yang disimpan bendahara pengeluaran maupun penerimaan).
4. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah.
6. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
7. Pendapatan denda retribusi dan fasilitas sosial serta fasilitas umum.
8. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Analisis  Prosedur  Akuntansi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  PPK-SKPD  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kota  Tangerang

## 9. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

## Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah (principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :
1. Pertanggungjawaban  vertikal (vertical  accountability) adalah  pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misal : pertanggungjawaban untuk  unit-unit  kerja  (dinas)  kepada  pemerintah  daerah,  pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Pertanggungjawaban  horizontal (horizontal  accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Dalam  konteks  organisasi  pemerintahan,  akuntabilitas  publik  adalah  pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan  laporan keuangan. Pemerintah baik  pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.
Akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efesien tanpa  dibebani  kewajiban  untuk  melaporkan,  sedangkan accountability mengacu  pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab.
Dalam melaksanakan akuntabilitas pubik,  pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak publik antara lain : 1) hak untuk tahu (right to know), 2) hak untuk diberi informasi (right to be informed), 3) hak  untuk  didengar  aspirasinya (right  to  be heard  and  to  be  listened  to). Terwujudnya akuntabilitas adalah tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan  pada  lembaga-lembaga  publik  untuk  lebih  menekankan  pada pertanggungjawaban horizontal. Tuntutan lain adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.
Media  Riset Akuntansi,  Auditing  &  Informasi,  Vol.14  No.2, Agustus  2014

## RERANGKA BERPIKIR
Dalam    menjalankan    sistem    pemerintahan    daerah    yang    otonom,  Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang wajib memungut dan menghitung pajak daerah yang akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Tony Marsyahrul (2004:5):
Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah  tingkat  I  maupun  pemerintah  daerah  tingkat  II)  dan  hasil  dipergunakan  untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).
Penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli  daerah  (PAD)  di  Kota Tangerang.  Sehingga  dalam pengelolaan  prosedur  akuntansi khususnya  pendapatan  sangat  penting  diterapkan.  Hal  tersebut  dilakukan    agar menghasilkan  laporan  keuangan  yang  akuntabel  dan  dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang dilakukan mulai dari Bendahara Penerimaan kemudian dilanjutkan pada bidang PPK-SKPD dalam menyusun laporan keuangan selama periode tertentu. Laporan keuangan yang disusun oleh PPK-SKPD harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu: andal, relevan, dapat dibandingkan, mudah dipahami. Berikut kerangka pemikiran penulis dalam melaksanakan praktik kerja lapangan.
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BENDAHARA PENERIMAAN PPK - SKPD PENCATATAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTANGGUNGJWABAN PPK SKPD ATAS HASIL
Berdampak pada : - Informasi yang dapat diandalkan - Pengambilan  keputusan yang tepat - Kinerja pemerintahan yang baik AKUNTABEL LAPORAN KEUANGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pertimbangan - Andal - Relevan - Dapat dibandingkan - Mudah dipahami Gambar 1. Rerangka Pemikiran
Analisis  Prosedur  Akuntansi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  PPK-SKPD  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kota  Tangerang

## METODOLOGI PENELITIAN
Definisi Operasional adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan  gambaran  tentang  bagaimana  variabel  tersebut  dapat  diukur.  Dalam penyusunan  Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL),  penulis  melakukan  analisis  pengukuran terhadap beberapa variabel dalam menyusun tugas akhir sebagai berikut :
Pajak Daerah Pajak    daerah  adalah  kontribusi  wajib kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar  besarnya kemakmuran rakya Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2010 Sistem danProsedur Administrasi Pajak Daerah DPKD 2010 Prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK SKPD Prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD adalah proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan  transaksi    dan/atau    kejadian keuangan    serta  pelaporan    keuangan    yang berkaitan  dengan pendapatan  SKPD  yang dilaksanakan  oleh pejabat penatausahaannya
yaitu PPK-SKPD.
Perwal No 36 Tahun 2012 Lampiran III
Prosedur sistem dan prosedur akuntansi pendapatan pemerintahan daerah DPKD 2015 Akuntabilitas Akuntabilitas  laporan  keuangan  adalah Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya   serta   pelaksanaan kebijakan yang  dipercayakan  kepada  Pemerintah Daerah  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan secara periodik. Perwal No 37 Tahun 2012 Lampiran I Tata  Kelola Pemerintah Daerah 2015
Tabel 3.2.
Operasional Variabel
Media  Riset Akuntansi,  Auditing  &  Informasi,  Vol.14  No.2, Agustus  2014
Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis  kualitatif  tanpa  menggunakan  analisis  statistik,  dimana  data  yang diperoleh dari instansi dianalisis sesuai dengan tujuan praktik kerja lapangan kemudian bandingkan dengan teori yang dibahas dan tarik kesimpulan. Dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan profil atau variable variabel yang dianalisis oleh penulis dalam menganalisis praktik kerja lapangan yang dilakukan terkait dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data untuk mencapai tujuan dalam menyusun laporan praktik kerja lapangan adalah :
1. Mengamati kegiatan dalam prosedur akuntansi penerimaan pendapatan pajak daerah (PAD) pada PPK-SKPD.
2. Melakukan  analisis  terhadap  peraturan  yang  ditetapkan  sesuai  dengan Peraturan Walikota no. 36 dan 37 tahun 2012 tentang sistem dan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah.
3. Menjabarkan analisis data dalam laporan praktik kerja lapangan.
4. Menyertakan lampiran terkait dengan masalah yang dibahas dalam laporan praktik kerja lapangan penulis.

## ANALISIS  DAN  PEMBAHASAN
Berdasarkan rumusan masalah yang penulis bahas dalam laporan praktik kerja lapangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang, maka penulis menguraikan  hasil  dan  pembahasan  terkait  dengan  rumusan  masalah  tersebut,  sebagai berikut :
Dalam pelaksanaan akuntansi penerimaan pajak daerah di Indonesia yang dilakukan secara otonom sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004, harus dilakukan pemisahan tugas atau sistem desentralisasi dalam mencatat setiap penerimaan pajak daerah dalam periode tertentu.  Pencatatan  akuntansi  penerimaan  pajak  daerah  harus  dilakukan  sesuai  dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
Analisis  Prosedur  Akuntansi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  PPK-SKPD  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kota  Tangerang
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola keuangan dan aset Kota Tangerang. Dalam pengelolaannya khususnya penerimaan akuntansi pajak daerah pada DPKD Kota Tangerang dilakukan oleh PPK SKPD dengan melalui prosedur yang telah di tetapkan, sebagai berikut:
a. Bendahara penerimaan menyetorkan uang yang diterimanya ke RKUD dengan menggunanakan STS.
b. Setiap  bulan,  bendahara  penerimaan  membuat  dan  menyampaikan  LPJ Administratif dan bukti-bukti pendukungnya ke PA melalui PPK SKPD.
c. PPK-SKPD memverifikasikan LPJ Administratif Bendahara penerimaan dan membukukan transaksi penerimaan pajak daerah dan penyetorannya.
d. Secara periodik, PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar.
e. PPK-SKPD membuat neraca saldo dan laporan keuangan setiap akhir periode tertentu.
Jika  mengacu  pada  SE  BAKD  Nomor  900/316,  prosedur  akuntansi  di  SKPD dilaksanakan  oleh  PPK-SKPD  berdasarkan  LPJ  Bendahara  Penerimaan  beserta  bukti pendukungnya  yang  sah.  Disamping  bertugas  sebagai  verifikator  atas  LPJ  bendahara penerimaaan yang akan disampaikan kepada pengguna anggaran, PPK-SKPD juga bertugas untuk :
a. Membukukan seluruh transaksi pendapatan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah  seperti  yang  disampaikan  dalam  lampiran  LPJ  Administratif  Bendahara Penerimaan.
b. Membuat  bukti  memorial  atas  transaksi-transaksi  non-kas  yang  terkait  dengan pendapatan seperti koreksi kesalahan karena salah membukukan pendapatan.
c. Membukukan  bukti  memorial  terkait  dengan  koreksi  kesalahan  atas  pencatatan pendapatan.
d. Memposting  jurnal  pendapatan  dan  jurnal koreksi  kesalahan  yang  terkait  dengan pendapatan secara periodik ke buku besar (bisa diakhir hari, minggu atau diakhir bulan).
Media  Riset Akuntansi,  Auditing  &  Informasi,  Vol.14  No.2, Agustus  2014
e. Menyusun neraca saldo pada akhir periode tertentu sesuai kebutuhan (minimal satu tahun sekali, yaitu pada saat akan menyusun laporan keuangan). Pada hakekatnya, penyusunan neraca saldo dilakukan dengan cara menutup dan kemudian menyalin saldo buku besar setiap akun yang ada.
f. Membuat  LRA,  Neraca  dan  Catatan Atas  Laporan  Keuangan  (dengan  atau  tanpa bantuan worksheet ) untuk periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
(minimal 1 tahun sekali, yaitu di setiap akhir tahun anggaran).
Berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan praktik kerja lapangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang. Penulis melakukan evaluasi mengenai prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah  pada  PPK-SKPD  di  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  daerah  sudah  sesuai  dengan prosedur  yang  telah  ditetapkan  pada  Peraturan  Walikota Tangerang  No.36  Tahun  2012 Lampiran III dan mengacu pada SE BAKD Nomor 900/316 mengenai pedoman sistem dan prosedur  penatausahaan  dan  akuntansi,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  Keuangan Daerah.  Namun  dalam  penggunaan  teknologi  dan  informasi  dalam  prosedur  akuntansi tersebut belum memadai dikarenakan kurangnya pengetahuan aparatur dalam menggunakan teknologi yang tersedia. Selain itu, adanya penyesuaian terhadap basis pencatatan akrual pada  PPK-SKPD  masih  terdapat  kesalahan, sehingga  harus  dilakukan  koreksi  terhadap kesalahan  pencatatan  tersebut.
Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah (principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).
Dalam  hal  pertanggungjawaban  terhadap  laporan  keuangan  khususnya  dalam penerapan  prosedur  akuntansi  penerimaan  pajak  daerah  pada  PPK-SKPD  di  Dinas Pengelolaan Keungan Daerah (DPKD) Kota Tangerang. Maka PPK-SKPD dalam membuat laporan keuangan memiliki tanggungjawab secara vertikal (vertical accountability) kepada Kepala Dinas. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk publik, laporan keuangan harus
Analisis  Prosedur  Akuntansi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  PPK-SKPD  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kota  Tangerang
memenuhi karakteriktik sebagai berikut : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Selain  itu,  pelaksanaan  prosedur  akuntansi  penerimaan  pajak  daerah  memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Sehingga dalam prosedur pencatatan akuntansi penerimaan pajak daerah, PPK-SKPD memiliki tanggung jawab terhadap proses pencatatan yang dilakukan. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, namun dalam lingkup tanggungjawab prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah yang dilakukan PPK-SKPD dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Maka terdapat dua dimensi yang harus dipenuhi oleh PPK-SKPD yaitu :
a. Akuntabilitas  kejujuran  dan  akuntabilitas  hukum (accountability  for probity  and legality), terkait  dengan  penghindaran  penyalahgunaan jabatan,  sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan
adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
b. Akuntabilitas proses (process accountability), terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi
manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPK-SKPD harus akuntabel dan berkualitas, sehingga dalam prosedur penerimaan pajak daerah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan adalah sebagai alat pengendalian  dan  evaluasi  kinerja  bagi  pemerintah  daerah  secara  keseluruhan  maupun unit-unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Selain sebagai alat pengendalian intern laporan keuangan wajib di publikasikan untuk digunakan oleh pengguna eksternal setelah melalui prosedur yang telah di tetapkan.
Penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada Pejabat Penatausahaan Keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (PPK-SKPD)  Dinas  Pengelolaan  Keuangan Daerah Kota Tangerang berdampak pada akuntabilitas laporan keuangan. PPK-SKPD yang berwenang  menyusun  laporan  keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Dinas
Media  Riset Akuntansi,  Auditing  &  Informasi,  Vol.14  No.2, Agustus  2014
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang harus mempertanggungjawabkanya kepada pengguna internal maupun eksternal. Dampak yang terjadi bila prosedur yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebagai berikut :
1. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diandalkan.
2. Pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik yang tepat oleh pengguna internal maupun eksternal.
3. Laporan keuangan yang akuntabel akan menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Good Governance).
Sebaliknya jika laporan keuangan yang dihasilkan melalui prosedur
akuntansi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan berdampak pada laporan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang buruk. Selain itu apabila dalam penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD tidak berjalan efektif dan efesien akan menyebabkan terjadinya kesalahan yang material dalam penyajian laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputuan yang tepat.

## SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan mengenai, Analisis Prosedur Akuntansi  Penerimaan  Pajak  Daerah  pada  PPK-SKPD  di  Dinas  Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD di Dinas Pengelolaan Keuangan daerah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Tangerang No.36 Tahun 2012 Lampiran III dan mengacu pada SE BAKD Nomor 900/316 mengenai pedoman sistem dan prosedur penatausahaan
Analisis  Prosedur  Akuntansi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  PPK-SKPD  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kota  Tangerang
dan  akuntansi,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah.  PPK-SKPD memverifikasikan  LPJ  Bendahara  Penerimaan  dan  membukukan  setiap  transaksi penerimaan pajak daerah baik pembayarannya dilakukan secara kas maupun melalui SKPD dan memposting kedalam jurnal maupun buku besar setiap periode tertentu dan setiap  akhir  tahun  membuat  laporan  keuangan  pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan Daerah  yang  selanjutnya  akan  dikonsolidasikan  pada  bagian  akuntansi.  Dalam pencatatan  akuntansi  terhadap  pengakuan  penerimaan  pajak  daerah  di  Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang sudah menerapkan basis akrual secara penuh  ditahun  2015.  Namun  dalam  penerapannya,  sumber  daya  aparatur  dalam mengelola  keuangan  daerah  khusunya  pada  bidang  PPK-SKPD  belum  optimal. Dikarenakan adanya beberapa perubahan kebijakan mengenai sistem pencatatan serta kurangnya pengetahuan sumber daya aparatur pemerintahan mengenai sistem aplikasi pemerintahan yang diterapkan.
2. Prosedur akuntansi peneriman pajak daerah pada PPK-SKPD di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang memiliki pengaruh besar terhadap akuntabilitas publik  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Sehingga  dalam pencatatan  maupun  prosedur  akuntansinya  PPK  SKPD  memiliki  tanggung  jawab terhadap  proses,  hasil,  profesinya,  maupun  kepatuhan  hukum.  Laporan  keuangan adalah sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan  maupun unit-unit  kerja didalamnya  (Satuan  Kerja Perangkat  Daerah). Selain sebagai alat pengendalian intern laporan keuangan wajib di publikasikan untuk digunakan oleh pengguna eksternal setelah melalui prosedur yang telah di tetapkan. Artinya jika prosedur yang telah ditetapkan sudah dijalankan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan akuntabel dan transparan. Akuntabilitas terhadap prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang sudah termasuk dalam  kategori  baik,  jika  ditinjau  dari  akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum,  serta akuntabilitas proses. Namun pelaksanaan pengendalian intern dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel kurang memadai. Sehingga harus dilakukan evaluasi pengendalian  di Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Kota Tangerang,  khususnya jika terjadi kesalahan dalam penginputan data pada sistem aplikasi yang diterapkan. Dampak dari penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pengambilan keputusan yang tepat
Media  Riset Akuntansi,  Auditing  &  Informasi,  Vol.14  No.2, Agustus  2014
baik dibidang ekonomi sosial dan politik oleh pengguna internal maupun eksternal, selain  itu  lapora  keuangan  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kota  Tangerang dapat diandalkan.

## KETERBATASAN
Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan terdapat beberapa keterbatasan penulis dalam penyusunan tugas akhir antara lain :
1. Adanya batasan khusus dalam memperoleh dan mengakses data-data pemerintahan daerah yang dibutuhkan untuk penyusunan tugas akhir penulis. Sehingga tidak dapat diperlihatkan karena bersifat rahasia, kecuali kepada aparatur pemerintah daerah yang berwenang.  Penulis  hanya  membatasi  topik  masalah  yang  dibahas  terkait  dengan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.
2. Selain itu, kurangnya pengetahuan penulis dalam menjabarkan keterangan dan uraian mengenai  masalah  yang  penulis  bahas  dalam  tugas  akhir,  sehingga  dalam mengemukakan pendapat terkait topik masalah tersebut tidak terlalu mendalam.

## IMPLIKASI MANAJERIAL
Berdasarkan  pengalaman penulis  setelah  melaksanakan  praktik kerja  lapangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang. Penulis memberikan saran  dan  usulan  terkait  dengan  topik  masalah  yang  penulis  susun  dalam  tugas  akhir sebagai berikut :
1. Implikasi Manajerial bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Harus  adanya  perbaikan  pembinaan  dan  pelatihan  internal,  ataupun  melalui peningkatan jenjang pendidikan terkait dengan peningkatan kinerja sumber daya aparatur dalam mengelola keuangan daerah yang akuntabel.
Analisis  Prosedur  Akuntansi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  PPK-SKPD  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kota  Tangerang
b. Harus  adanya  perbaikan  sistem  aplikasi  pemerintahan  yang  diterapkan  dalam prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD, sehingga aplikasi tersebut lebih mudah dipahami dalam pencapaian target kinerja.
2. Implikasi Manajerial bagi Program Diploma III Akuntansi Sektor Publik
a. Dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan lulusan Program Diploma III Akuntansi Sektor Publik mengenai prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD, diharapkan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai masukkan untuk pengembangan kurikulum dan modul laboratorium.
b. Harus adanya pembelajaran yang mendalam mengenai akuntansi sektor publik, khususnya prosedur akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
----------------,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintahan
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
----------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Undang-undang  nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548)
----------------, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 36 Tahun 2012 Lampiran III tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Media  Riset Akuntansi,  Auditing  &  Informasi,  Vol.14  No.2, Agustus  2014
----------------, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 Lampiran II tentang Kebijakan Akuntansi.
Halim, Abdul;  Muhammad  Syam  Kusufi  (2013), Akuntansi  Sektor  Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo (2009), Akuntansi Sektor Publik, Edisi Empat, Yogyakarta: Andi.
Suryanovi. Diklat Program Percepatan
Akuntabilitas
Keuangan
Daerah.http://www.bppk.depkeu.go.id/sistem-dan-prosedur-akuntansi- skpd.pdf (diakses tanggal 28 Desember 2015).
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang. Profil Dinas Pengelolaan Kauangan Daerah  Kota  Tangerang,  dpkd.tangerangkota.go.id  (diakses  tanggal  25 November 2015).