Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018

## IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI N0.96/IV/2015 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI PADA TRANSAKSI FORWARD EXCHANGE CONTRACT
Amin Fauzi, Rachmat Adji Fahreza Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Email: Rachmat.adji@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The purpose of this research is to know the Implementation of Fatwa DSN-MUI NO. 96/DSN- MUI/IV/2015  Concerning  Hedging  Transactions  on  Forward  Exchange  Contract . The  data used  are  primary  and  secondary  data.  Primary  data  is  the  source  of  research  data  obtained directly from original sources in the form of interviews, opinions of individuals or groups and the  results  of  observation . Secondary  data  is  the  source  of  research  data  obtained  through intermediate  media,  books,  records,  and  archives  published  or  not  published  in  general. According to the fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 about sharia hedging the conclusion of this study is forward echange contract transactions not in a accordance with Islamic shari’a . DSN- MUI asserted that the concept of wa’ad must occur between the two parties who are bound by the transaction agreement , it is different from the Forward Exchange Contract that only uses the  concept  of  single  wa’ad  (one  party  is  bound)  only . Islamic  banks  also  have  difficulty  in determining  status  or  hedging  transactions  in  Forward  Exchange  Contract . In  addition , the implementation of the fatwa DSN-MUI on sharia hedge is still limited in certain areas only.
Keyword : Wa’ad, Forward Exchange Contract, Fatwa, DSN-MUI

## ABSTRAK
Tujuan  dari  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  Fatwa  DSN- MUINo.96/DSN-MUI/IV/2015  tentang  Lindung  Nilai  Syariah  terhadap Forward  Exchange Contract . Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  asli  yang  berupa  wawancara, pendapat  individu  atau  kelompok  dan  hasil  observasi.  Data  sekunder  adalah  sumber  data penelitian  yang  diperoleh  melalui  media  perantara,  buku,  catatan  dan  arsip  yang  di publikasikan  maupun  yang  tidak  di  publikasikan  secara  umum.  Menurut  fatwa  No.  96/DSN- MUI/IV/2015 Tentang Lindung Nilai Syariah kesimpulan dari penelitian ini adalah, transaksi Forward Echange Contract tidak sesuai dengan syariat Islam. DSN-MUI menegaskan bahwa konsep wa’ad itu harus terjadi diantara kedua belah pihak yang terikat perjanjian transaksi, hal itu  berbeda  dengan Forward  Exchange  Contract yang  hanya  menggunakan  konsep  s ingle wa’ad (satu  pihak  yang  terikat)  saja.  Bank-bank  syariah  juga  mengalami  kesulitan  dalam menentukan status atau transaksi Lindung Nilai dalam Forward Exchange Contract . Selainitu, Implementasi  fatwa  DSN-MUI  tentang  Lindung  Nilai  Syariah  masih  terbatas  dalam  bidang- bidang tertentu saja.
Kata Kunci : Wa’ad, Forward Exchange Contract, Fatwa, DSN-MUI

## PENDAHULUAN
Salah  satu  ciri  dari  era  globalisasi  ditandai  dengan  adanya  perdagangan  bebas.  Perdagangan bebas yang dihadapi yaitu semakin meningkatnya persaingan serta gejolak harga pasar yang membuat ketidakpastian  atau  risiko  usaha  semakin  meningkat  dalam  mempertahankan  usahanya.  Baik  usaha kecil,  menengah,  dan  besar  berusaha  menyesesuaikan  dengan  kondisi  yang  terjadi.  dalam  era globalisasi yang ditandai oleh adanya saling keterkaitan dan ketergantungan dari satu negara ke negara lain,  serta  semakin  ketatnya  persaingan  dalam  transaksi  ekonomi  dan  keuangan  internasional,  valuta asing  mempunyai  arti  penting  dan  sangat  dibutuhkan  dalam  perdagangan  barang  dan  jasa.  Hampir semua  aspek  kehidupan  manusia  modern  dan  global,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, tidak luput dari valuta asing.
Menururt  Vicarry  Abdullah  dalam  buku  Keuangan  Syariah  .Lembaga  Keuangan  berurusan dengan  pasar  keuangan  nyaris  setiap  hari  dalam  hidup  kita,  menggunakannya  sebagai  saluran  untuk melakukan kegiatan financial (keuangan) kita. Oleh karena itu pasar ini terdiri atas bank, perusahaan asuransi,  perusahaan  pengelola  dana,  dan  perusahaan  pialang  saham.  Semua  ini  adalah  Organisasi intermediasi yang mengelola uang kita (Abdullah dan Che, 2012).
Di  dalam  artikel  ekonomi  yang  ditulis  Dr  Jaenal  Effendi  (2015)  praktek  lindung  nilai  dalam islam. bahwa selagi unsur riba, gharar, dan maysir bisa dihilangkan, maka hal tersebut diperbolehkan sebaliknya  bahwa  konsep  hedging  dalam  konvensional  yang  selama  ini  hanya  untuk  menghasilkan keuntungan  sebanyak-banyaknya  tanpa  memperhitungkan  dampak  negatif  terhadap  harga  yang berubah  (price  volatility)  dalam  pasar  komoditas.  Hal  itu  disebabkan  oleh  kesengajaan  pasokan  atau cadangan    penawaran  dan  permintaan  hal  itu  sesungguhnya  sangat  bertentangan  dengan  konsep ekonomi  islam.  Oleh  karena  itu  akan  mengakibatkan  ketidakstabilan  perekonomian  yang  ada. Pengembangan  konsep  lindung  nilai  dalam  Islam  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  menjawab  isu keragaman dalam mendefinisikan konsep lindung nilai secara syar’i. oleh karena itu mekanisme untuk mencapai  tujuan  lindung  nilai  harus  disempurnakan  agar  bisa  mengarah  kepada  aktivitas  ekonomi yang  berkeadilan.  Implikasinya  (keterlibatan)  lebih  lanjut  yang  diharapkan  adalah  bahwa  risiko transfer maupun risiko tak di sengaja seharusnya tidak terjadi di pasar keuangan syariah, karena islam hanya menekankan pada pembagian risiko antara dua belah pihak yang bertransaksi, daripada sekedar memindahkan risiko.
Manajemen  risiko  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam  perusahaan.  Hal  ini  berkaitan untuk  meminimalkan  berbagai  risiko  yang  terjadi  dalam  menjalankan  perusahaan.  Mengutip  buku Manajemen risiko menurut  Crouhy, Galai, dan Robert Mark  (2000) di dalam bukunya menulis bahwa ( the  future  cannot  be  predicted )  masa  depan  tidak  dapat  di  prediksi,  karena  masa  depan  diselimuti ketidakpastian  yang  penuh  misteri.  Masa  depan  itu  merupakan  hak  preogatif  (hak  istimewa).  Tidak seorang pun  yang penuh kepastian dan konsisten mampu memprediksi  apa  yang akan terjadi dengan pasar  modal,    suku  bunga,  ataupun  perubahan  nilai  tukar  mata  uang  ( exchange  rate ).  Selain  itu  juga mengenai  kredit,    oprasional  serta  system  yang  dapat  memberi  pengaruh  utama  terhadap  aspek keuangan  ( financial ).    Menurut    artikel  yang  ditulis  oleh  Novy  Lumanauw  dan  Yosi  Winosa  (2015) yaitu  keuntungan  rendahnya  inflasi  dapat  dimanfaatkan  jika  memang  kondisinya  berlangsung  cukup lama. Jika tidak, justru akan kontraproduktif karena akan terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi inflasi yang  membuat  dunia  bisnis  dan  konsumen  bingung.  Ketidakpastian  bisa  berasal  dari  fluktuasi pergerakan  aktivitas  yang  tinggi,  semakin  tinggi  fluktuasi,  semakin  besar  ketidakpastiannya.  Risiko terbesar  dari  transaksi  perdangangan  internasional  adalah  risiko  dari  fluktuasi  kurs  valuta  asing. Perubahan nilai mata uang asing yang tidak terduga dapat berdampak penting dalam penjualan, harga, dan  laba  eksportit  dan  importir.  Hal  ini  menjadi  risiko  utama  pada  perusahaan  yang  terlibat  dalam transaksi ekspor dan impor. Pada dasarnya tidak ada perusahaan yang tidak berhubungan dengan pasar internasional. Hanya perusahaan di negara tertutup saja yang tidak akan terkena dampak dari aktivitas negara  lain.  Dengan  demikian,  perusahaan  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  akan mengalami dampak dari aktivitas luar negeri sehingga terdapat risiko akibat dari fluktuasi valuta asing.
Lindung nilai (hedging) adalah merupakan suatu mekanisme proteksi terhadap risiko harga dan aktifitas  lindung  nilai  merupakan  alat  manajemen  risiko.  Dalam  praktik  lindung  nilai  ini  terkandung subtitusi  pada  transaksi  komoditi  di  pasar  fisik  dengan  transaksi  di  pasar  berjangka.  Mekanisme lindung nilai terdiri atas transaksi  yang berlawanan antara posisi di pasar fisik dengan posisi di pasar berjangka  yang  bertujuan  untuk  melindungi  perusahaan  dari  pengaruh  pergerakan  harga  di  pasar berjangka  yang  bertujuan  untuk  melindungi  perusahaan  dari  pengaruh  pergerakan  harga  pasar  fisik yang tidak sesuai dengan diperkirakan sebelumnya.
Menurut fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah  menerbitkan  fatwa  No.  96/DSN-MUI/IV/2015  tentang  transaksi  lindung  nilai  syariah  ( Al- Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging ) atau nilai tukar.
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018
Permasalahan  transaksi  lindung  nilai  syariah  atas  nilai  tukar  ini  sudah  dibahas  dalam  waktu yang lama oleh DSN-MUI dan sudah muncul sejak ada pergesaran tugas pengawasan perbankan dari bank  indonesia  kepada  otoritas  jasa  keuangan  (OJK).  Paparan  risiko  dalam  mata  uang  asing memerlukan  lindung  nilai  dalam  rangka  mencegah  risiko  ketidakpastian  pergesaran  nilai  tukar  telah menjadi pertimbangan dalam penelitian fatwa ini.
Dalam  mempertimbangkan  fatwa  syariah  transaksi  lindung  nilai  yang  bedasarkan  prinsip syariah  dipelukan  untuk  mendukung  perkembangan  industry  syariah  lindung  nilai (Al- Tahawwuth/Islamic  Hedging). Selain  itu  nilai  tukar  adalah  cara  atau  teknik  mengurangi  risiko  yang timbul  maupun  yang  diperkirakan  akan  timbul  akibat  adanya  fluktuasi  nilai  tukar.  Transaksi  lindung nilai  syariah  ( Al-Tahawwuth  Al-Islami/Islamic  Hedging) atas  nilai  tukar  bedasarkan  kebutuhan  nyata (Al-HÉjah  Al-Massah) dapat  dilakukan  dengan  syarat  mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang  diatur dalam fatwa ini. Pada fatwa tersebut hanya terdapat 3 cara transaksi pertama ’ Aqd Al-Tahawwuthal Al- Basith , kedua ’ Aqd Al-Tahawwuthal Al-Murakkab dan ketiga ’Aqd Al-Tahawwuthfi Suq Al-Silah.
Dalam beberapa transaksi tersebut yang memungkinkan untuk digunakan oleh bank ada 2 akad yaitu  ’ Aqd  Al-Tahawwuthal  Al-Basith dan  ’ Aqd  Al-Tahawwuthal  Al-Murakkab .  Karena  akad  itu menggunakan  mekanisme  yang  sama spot dan forward  agreement .  Akan  tetapi  untuk  ’ Aqd  Al- Tahawwuthfi  Suq  Al-Silah tidak  bisa  digunakan  bank  syariah  karena  transaksinya  membutuhkan komoditi sehingga lebih tepat digunakan di bursa komoditi.  Oleh karena itu, banyak pengusaha  yang bertransaksi  menggunakan  valuta  asing  sesuai  syariah  yang  terbebas  dari  spekulasi.  Dalam  hal  ini penulis  mengambil  tema forward  exchange  contract atau  bisa  disebut Islamic  foreign  exchange forwards yang terbitkan oleh IIFM sebagai sumber fatwa negara islam internasional.
Islamic  foreign  exchange  forwards pada  dasarnya  melibatkan  dua  mata  uang  asing  yang berbeda.  Sesuai  dengan  syariah  (hukum  islam)  pertukaran  dua  nilai  mata  uang  antara  kedua  belah pihak harus ditempat (spot) dan terjadi pada waktu yang bersamaan ( simultan ) karena dianggap barang ribawi. Dalam transaksi IFX forward sebagaimana dipraktekan di pasar IFX saat ini, tingkat pertukaran akan dikunci bedasarkan prinsip wa’ad pada tanggal kontrak namun pengiriman dua mata uang yang berbeda  akan  ditangguhkan  ke  masa  depan.  Tidak  akan  berguna  jika  dalam  hal  ini  syariat  tidak melarang  sebuah  janji  saat  membeli  dan  menjual  mata  uang  pada  tanggal  lain  karena  kontrak  yang benar hanya berakhir pada saat jatuh tempo.
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018
Definisi Islamic  foreign  exchange adalah    kontrak  berbasis  wa’ad  atau  janji  yang  dirancang sebagai  mekanisme  lindung  nilai  untuk  meminimalkan  ekspor  pelaku  pasar  nilai  tukar  yang  terus bergerak dan fluktuatif.
Definisi  wa’ad  dalam  perdata  islam,  wa’ad  berarti  janji,  yaitu ikhbara  insyail  mukhbir ma’rufan lilmustaqabal , suatu  pernyataan  yang  dimaksud  oleh  pemberi  pernyataan  untuk  melakukan perbuatan  baik  di  masa  depan.  Pengertian  lain  adalah    keinginan  yang  dikemukakan  oleh  seseorang untuk  melakukan  sesuatu,  baik  perbuatan  maupun  ucapan,  dalam  rangka  memberi  keuntungan  bagi pihak lain.
Dalam  beberapa  hal,  Bank-Bank  syariah  yang  sudah  ada  masih  mengalami  kesulitan.  Hal tersebut  terjadi  Karena  ada  beberapa  Bank  Umum  Syariah  yang  belum  banyak  yang  terlibat  dalam industry valuta asing. Selain itu adanya ketentuan BUKU menyebabkan hanya ada beberapa bank yang sanggup  melakukan  transaksi  Valuta asing.  Berkaitan dengan memperjelas  perbandingan antara  akad yang dikeluarkan fatwa DSN-MUI dengan Islamic foreign exchange forwards atau forward exchange contract yang sudah di akui badan  hukum  internasional sehingga bisa dimplementasikan di Indonesia dan  juga  bisa  meningkatkan  daya  kinerja  bank  syariah  dalam  terlibat  dalam  industri  valuta  asing sehingga bisa terhindar dari risiko transaksi valuta asing.

## KAJIAN KEPUSTAKAAN

## Risiko
Mengutip  dari  Ronny  Kountor  dalam  buku  risiko  operasional.  Risiko  berhubungan  dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang menyangkut apa yang akan terjadi.
Ketidakpastian  yang  dihadapi  perusahaan  bisa  berdampak  merugikan  atau  mungkin  saja menguntungkan.  Apabila  ketidakpastian  yang  dihadapi  berdampak  menguntungkan  maka  ini  yang dikenal  dengan  istilah  kesempatan  (opportunity).  Sedangkan  ketidakpastian  yang  berdampak merugikan dikenal dengan istilah risiko (risk).
Menurut Holton yang dikutip dari buku Pengambilan Risiko Secara Strategis ada dua hal yang dibutuhkan  agar  terjadi  risiko.  Pertama,  adanya  ketidakpastian  tentang  hasil  dari  suatu  eksperimen. Kedua: “the outcome have to matter in terms of providing utility” (artinya: hasilnya bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian).
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018

## Manajemen Risiko
Perusahaan  selalu  dihadapi  dengan  berbagai  macam  risiko.  Kesanggupan  manajemen  untuk mengelola  (managing)  berbagai  risiko  ini  menjadi  suatu  keharusan.  Yang  dimaksud  dengan manajemen  risiko  disini  adalah  cara-cara  yang  digunakan  manajemn  untuk  menangani  berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko.
Apa  saja  manfaat  yang  bisa  perusahaan  peroleh  dengan  melaksanakan  manajemen  risiko. Perusahaan  yang  dapat  melaksanakan  manajemen  risiko  dengan  baik  akan  memperoleh  beberapa manfaat,  diantaranya  menjamin  pencapaian  tujuan,  memperkecil  kemungkinan  bangkrut, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan memberikan keamanan pekerjaan.
Terdapat  suatu  proses  yang  mengaitkan  suatu  kegiatan  dengan  kegiatan  lainnya  dalam manajemen risiko (risk management) sebagai suatu disiplin ilmu yang formal menjadi suatu rangkaian tindakan dalam mengendalikan berbagai risiko itu. Oleh karena itu bagi perbankan, sebagaimana juga berlaku pada unit-unit usaha lain yang mengimplementasikannya, risk management merupakan proses yang berkelanjutan dalam upaya menekan pengaruh buruk risiko tersebut.

## Hedging
Lindung nilai (hedging) adalah merupakan suatu mekanisme proteksi terhadap risiko harga dan aktifitas  lindung  nilai  merupakan  alat  manajemen  risiko.  Dalam  praktik  lindung  nilai  ini  terkandung subtitusi  pada  transaksi  komoditi  di  pasar  fisik  dengan  transaksi  di  pasar  berjangka.  Mekanisme lindung nilai terdiri atas transaksi  yang berlawanan antara posisi di pasar fisik dengan posisi di pasar berjangka  yang  bertujuan  untuk  melindungi  perusahaan  dari  pengaruh  pergerakan  harga  di  pasar berjangka  yang  bertujuan  untuk  melindungi  perusahaan  dari  pengaruh  pergerakan  harga  pasar  fisik yang tidak sesuai dengan diperkirakan sebelumnya.
Lindung  nilai  merupakan  kegiatan  pengambilan  posisi  di  pasar  berjangka  yang  berlawanan dengan pasar fisik. Melalui pengambilan posisi yang berlawanan antara pasar berjangka dengan pasar fisik,  maka  kerugian  yang  timbul  karena  fultuasi  harga  di  pasar  fisik  dapat  dikurangi  dengan keuntungan  yang  diperoleh  di  pasar  berjangka  atau  sebaliknya.  Lindung  nilai  bukan  kegiatan  yang bersifat  spekulasi  karena  untuk  melakukannya  dibutuhkan  pengatahuan  yang  memadai  dan perhitungan serta analisis yang cermat.
Transaksi  lindung  nilai  sering  di  katakan  sebagai  memberi  investor  yang  terbaik  dari  kedua dunia  yang  diperkirakan  pengembalian  yang  serupa  dengan  ekuitas  di  kombinasikan  dengan  risiko yang  serupa  dengan  obligasi.  Bila  pengembalian  di  masa  lalu  hanya  dimungkinkan  dan  risiko disefinisikan  sebagai  standar  deviasi  pengembalian  dana,  ini  memang  benar  adanya.dalam  penelitian terbaru  telah  menunjukan  bahwa  karakteristik  risiko  dan  ketergantungan    lindung  nilai  lebih  rendah daripada  saham    dan  obligasi.  Sebagai  contoh,  menunjukan  bahwa  meskipun  termasuk  dana  lindung nlai  dalam  portofolio  investasi  tradsional  dapat  secara  signifikan  memperbaiki  macam  portofolio, namun  juga  dapat  diharapkan  untuk  menghasilkan  kemiringan  yang  jauh  lebih  rendah  secara signifikan.

## Forward Exchange Contract
Forward exchange contract (FEC) adalah perjanjian bisnis dimana persetujuan untuk membeli sejumlah  mata uang asing pada tanggal tertentu di masa mendatang. Pembelian dilakukan pada kurs yang telah ditentukan. Dengan memasukan ke dalam kontrak ini, pembeli  dapat  melindungi  diri dari fluktuasi berikutnya dalam nilai tukar mata uang asing. Maksud dari kontrak ini adalah untuk lindung nilai posisi valuta asing dalam rangka untuk menghindari kerugian, atau untuk berspekulasi pada masa depan perubahan di masa depan nilai tukar untuk menghasilkan keuntungan.
Dengan  menandatangani  kontrak  forward,  perusahaan  dapat  memastikan  bahwa  kewajiban masa  depan  yang  pasti  dapat  di  selesaikan  dengan  nilai  tukar  tertentu.  Kontrak  forward  biasanya disesuaikan, dan diatur antara perusahaan dan bank. Bank akan meminta pembayaran sebagian untuk melakukan kontrak forward, dan juga pembayaran terakhir sebelum tanggal penyelesaian.
Nilai tukar FEC lebik buruk dari kurs spot yang berlaku pada tanggal nilai. FEC adalah Out Of The Money dan jumlah kontrak lebih dari yang dibutuhkan. Hal itu memerlukan membeli atau menjual jumlah  valuta  asing  yang  berlebih  namun  kurs  spot  yang  berlaku  lebih  buruk  dari  acuan  FEC  (FEC rate).  FEC  adalah  in  the  money  dan  jumlah  kontrak  kurang  yang  dibutuhkan.  Hal  ini  memerlukan membeli atau menjual jumlah mata uang tambahan pada kurs spot yang berlaku akan tetapi tingkatnya lebih buruk dari acuan FEC.
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018

## METODE
Penelitian  yang  mengeksplorasi  implementasi  fatwa  No  96/DSN-MUI/IV/2015  tentang Islamic  hedging  dan  juga  perbandingannya  dengan Forward  exchange  contract ini  dengan menggunakan metode penelitian kualitatif manajemen.
Penelitian  kualitatif  mengeksplorasi  pertanyaan  apa,  mengapa,  bagaimana  daripada  berapa banyak;  penelitian  kualitatif  mengutamakan  fokus  perhatian  pada  makna  daripada  mengukur. Memahami  mengapa  individu  dan  kelompok  berpikir  dan  berperilaku  sebagaimana  mereka  tunjukan merupakan ruh dari penelitian kuaitatif.
Peneliti  kualitatif  adalah  payung  bagi  beragam  teknik  interpretif  yang  meupakan  kombinasi dari  observasi,  wawancara,  dan  analisis  dokumen  untuk  mendeskripsikan  dan  memahami  makna actual, interaksi manusia dan proses-proses pemaknaan sebagai anggota masyarakat. Penelitian untuk memahami fenomena dengan maksud membuat deskripsi tebal, yang berasal dari percakapan dan aksi anggota  masyarakat.  Sebagai  upaya  untuk  menghasilkan  cerita  yang  menyejarah,  termasuk  deskripsi rinci tentang perilaku para actor social dalam konteks waktu dan tempat yang khusus bersama dengan interprestasi  yang  beralasan  tentang  perilaku  itu.  Dengan  demikian,  penggunaan  metode  penlitian kualitatif  dalam  penelitian  ini  merupakan  upaya  sistematis  untuk  mengeksplorasi  masalah  dan  focus penelitian  seperti  yang  telah  dirumuskan  diatas.  Eksplorasi  itu  bertujuan,  menggali  makna  dalam perspektif para partisipan yang diteliti.
Pelaksanaan  penelitian  kualitatif  pada  dasarnya  sama  dengan  pelaksaan  penelitian  kualitatif, terutama pada penelitian kualitatif dekriptif. Terutama pada persiapan masalah administrative, logistic , dan sebagainya. Hanya karena kedua pendekatan ini berbeda, maka di sana-sini kita temukan beberapa perbedaan.  Perbedaan  yang  mendasar  dari  kedua  format  penelitian  ini  adalah  pada  format  penelitian kuantitatif, 80 persen  kegiatannya di rumah atau dikantor, sedangkan sisanya dilapangan. Sedangkan pada  penelitian  kualitatif  sebalikny.  Pada  format  penelitian  deskriptif  kualitatif,  presentasenya  lebih rendah dari format-format penelitian kualitatif modal apa saja atau separuh-separuh, artinya lima puluh persen  digarap  di  rumah/  kantor,  sisanya  digarap  di  lapangan.  Sedangkan  pada  penelitian  kualitatif verifikatif  dan  mengutip  nazir  dalam  artikel  pengertian grounded  research dari  idtesis  adalah  suatu metode penelitian yang mendasarkan diri kepada fakta ( grounded research) , semua kegiatan penelitian (terkecuali administratif) di garap dilapangan.
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018
Karena  pada  umumnya  penelitian  kualitatif  menggunakan  format  studi  kasus,  maka  jarang penelitian  ini  mengikutsertakan  orang  banyak  dalam  penelitian-penelitiannya.  Oleh  karena  itu, persoalan field  worker (pekerja  lapangan)  jarang  ditemui.  Begitu  pula  dengan  uji  coba  instrumen. peneliti-peneliti kualitatif tidak terbiasa menggunakan guide (instrument) pengumpulan data. Kalaupun ada,  bentuknya  amat  abstrak  sehingga  mudah  dikembangkan  di  lapangan.  Hal  yang  demikian  lebih memudahkan bila harus menggunakan instrument, walaupun lebih banyak membutuhkan skill pentliti itu  sendiri,  terutama  dalam  pengumpulan  data.  Keadaan  seperti  ini  berlangsung  pada  penelitian kualitatif karena pada umumnya pada penelitian kualitatif, peneliti langsung melakukan pengumpulan data dengan metode-metode partisipatif, seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif.
Karena  penelitian  kualitatif  lebih  banyak  dilaksanakan  di  lapangan,  serta  masalah-masalah yang  diteliti  menyangkut  hal-hal  yang  sulit  diungkapkan,  membutuhkan  pendekatan  social  langsung dengan  informan  serta  berhubungan  dengan  masalah-masalah  pemaknaan  maka  penelitian  kualitatif memerlukan waltu yang lama, bahkan bertahun-tahun sebaliknya penelitian kualitatif yang berkualitas tidak menggunakan waktu penelitian kurang dari enam bulan. Jangka waktu minimal ini diperkirakan hanya  mampu  menunjukan  sekilas  tentang  objek  penelitian.  Oleh  karena  itu,  lebih  lama  akan  lebih baik,  namun  tidak  selamanya  itu  baik,  tergantung  dari  kemampuan  masing-masing  penelitidalam menghimpun  data  lapangan.  Karena  penelitian  ini  membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama,  otomatis membutuhkan dana yang banyak pula. Hal inilah yang membuat penelitian kualitatif tidak praktis dan membosankan. Karena itu masalah penganggaran yang baik dan jelas tetap diperlukan dalam proposal penelitian kualitatif, terutama apabila penelitian ini membutuhkan lembaga donor tertentu.
Oleh  karena  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  maka  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  yang  lazim  digunakan  dalam  metode  ini  yaitu wawancara kualitatif, pengamatan, FGD, dan analisis dokumen.

## Perbandingan Fatwa DSN-MUI dan Fatwa-Fatwa Lainnya
Menurut  Kanny  hidayah  sebagai  perwakilan  DSN-MUI Forward  Exchange  Contract (FEC) bisa  diliat  pada  literatur-literatur  data  yang  ada.  Terlihat  definisi  kata-katanya  Forward  Exchange Contract (FEC) jadi kontrak mata uang dengan penyerahan di masa datang singkatnya begitu. Hal itu dapat  dibandingkan  dengan  konsep hedging,  hedging ini  terjadi  karena  transaksi  dalam  mata  uang asing  atau  non  rupiah.  Hal  ini  bisa  di  contoh  mata  uang  yang  biasa  ditransaksikan (hard  currency). Oleh karena itu contohnya seperti US dollar, yen, euro, yuan dan poundsterling biasanya bank-bank
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018
menggunakan di mata uang tertentu saja. Hal itu tentu saja kalau sudah melakukan transaksi mata uang asing  yang  non  rupiah  maka  bank  itu  harus  mempunyai  izin  bank  devisa,  karena  tidak  semua  bank mempunyai i zin bank devisa . DSN-MUI Menegaskan bank syariah harus berdasarkan peraturan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU). Bank Umum Kegiatan Usaha ada 4 macam yaitu BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3 dan BUKU 4. Saat ini Bank Umum Syariah (BUS) saat ini masih pada tahap BUKU 2. Selain itu,  bank  konvesional  yang  mempunyai  bank  syariah  akan  mengikuti  induk.  Oleh  karena  itu,  di contohkan Bank DKI  yang adalah Unit Usaha Syariah (UUS) itu harus mengikuti induk. Hal itu jika ada  bank  syariah  yang  diperbolehkan  menggunakan  valuta  asing  maka  akan  mengikuti  Bank  induk. Oleh  Karena  itu,  klasifikasi    bank  menurut  Bank  Umum  Kegiatan  Usaha  (BUKU)  tidak  di  liat  dari struktur modal tetapi dari modal inti.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  atau  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  peraturan tentang  Bank  Umum  Kegiatan  Usaha  (BUKU),  Hal  itu  juga  Bank  Syariah  yang  mencapai  BUKU  3 hanya  Bank  Syariah  Mandiri.  Hal  itu  berbanding  terbalik  dengan  Bank  Muamalat  karena  banyak masalah  menyebabkan  modalnya  tergerus  karena  modal  dari Return  Earning (laba  ditahan).  Hal  ini bisa  diliat  bahwa  Bank-bank  yang  diperbolehkan  mengeluarkan  jasa  valuta  asing  adalah  Bank  yang mendapat izin devisa khusus untuk menjadi  Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU 3). Hal itu bisa di lihat BUKU 1 itu beroperasi di beberapa bagian, untuk yang bisa mengoperasikan devisa yaitu BUKU 3.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  persyaratan  BUS  untuk  bisa  mengoperasikan  Devisa  yaitu  BUKU  3 tetapi standar yang diakui Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4. Hal itu akan dirasakan bank bila bank dapat Rupiah dan menyalurkan ke US Dollar maka di harus untuk meng- hedging (lindung nilai). Oleh karena itu akan bisa berbahaya kalau mata uang US Dollar turun. Hal ini yang menjadikan dasar pembentukan fatwa Islamic Hedging Karena harus ada mustafti nya (yang meminta). Transaksi hedging secara fiqh adalah mata uang dengan mata uang dan itu ada hadist yang spesifik yang dijelaskan bahwa ada  6  barang  ribawiyah.  Hal  itu  juga  dijelas  dalam  tunai  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUI) menentukan dalam 2 hari itu masih di kategorikan tunai.
Landasan-landasan pemutusan fatwa bisa diliat  dasar di dalam fatwa, DSN-MUI Menegaskan menjelaskan  bahwa  beliau  belum  dapat  rujukan  negara-negara  yang  sudah  menerapkan  Forward Exchange  Contract  (FEC).  Oleh  karena  itu,  beliau  menyarankan  untuk  membandingkan  transaksi Forward Exchange Contract (FEC) dengan mekanisme transaksi DSN-MUI. Selain itu, di bandingkan dengan  kekuatan  fiqh  di  dalam  fatwa  dan  transaksi Forward  Exchange  Contract kekuatan fiqhnya . Negara Indonesia dalam penerapannya harus mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dan regulasi dari OJK.Oleh karena itu penerapan Forward Exchange Contract mengacu kepada Indonesia
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018
seperti fatwa dari DSN-MUI bukan dari fatwa luar. Oleh karena itu, hadirnya konsep transaksi sesuai permintaan mustafti (yg  meminta).  Hal  itu  bedasarkan  diskusi  panjang  atau  rapat  yang  baru diformulasikan,  jadi  dengan  mengunakan  konsep  atau  metode  seperti Forward  Exchange  Contract Menurut DSN-MUI mengatakan tidak bisa karena harus sesuai praktek di Indonesia.
Fatwa hedging  syariah sebenarnya  mengacu  secara  implisit  (tidak  langsung)  karena  transaksi keuangan relatif sama tetapi di ubah sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Hal itu juga berhubungan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tergabung dalam International Islamic Finanial Market (IIFM) hampir sama tetapi tidak mengenal muawadah . Hal itu membuat bagi IIFM muawadah itu tidak diperbolehkan, oleh karena itu MUI dan  IIFM tidak sepakat. International Islamic  Finance  Market (IIFM)  memperbolehkan  satu  pihak  yang  berjanji  dalam  transaksi  Lindung Nilai  Syariah,  sedangkan  DSN-MUI  harus  ada  kedua  belah  pihak  yang  berjanji  dalam  transaksi Lindung Nilai Syariah sehingga aman. Hal itu menjadi perbandingan antara transaksi yang dikeluarkan DSN-MUI seperti Aqd al-Tahawuth al-Murakkab dengan Forward Exchange Contract.

## 1. IIFM ( International Islamic Financial Markets )
International  Islamic  Financial  Market (IIFM)  menjalankan  perannya  dalam  penyatuan  pasar dengan  mengembangkan  praktik  terbaik  di  tingkat global .  Hal  itu  untuk  mencapai  keselarasan syariah melalui upayanya menciptakan industri keuangan syariah yang kuat, transparan dan efisien. International  Islamic  Financial  Market (IIFM)  berkontribusi  dalam  menciptakan  kesadaran industri  dengan  menyelenggarakan  seminar  dan  lokakarya  khusus  serta  menerbitkan  laporan penelitian. Internatonal Islamic Financial Markets (IIFM) didirikan tahun 2002 oleh upaya Islamic Development  Bank (IDB) Autoriti  Monetari  Brunei  Darrusalam (sebelumnya  manteri  keuangan Brunei  Darussalam),  Bank  Indonesia,  Bank  Negara  Malaysia  (didelegasikan  kepada  Labuan Financial  Services  Authority),  Bank  Sentral  Sudan  sebagai  organisasi  netral  dan  nirlaba.  Selain Anggota  pendiri Internatonal  Islamic  Financial  Markets (IIFM)  juga  didukung  oleh  badan pengatur dan pemerintah tertentu seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Pusat Keuangan Internasional  Dubai,  Bank  Negara  Pakistan,  Bank  Nasional  Kazakhstan,  dan  oleh  sejumlah lembaga keuangan internasional dan regional yang aktif dalam keuangan islam serta pelaku pasar lainnya.
Internatonal Islamic Financial Markets (IIFM) dikutip dari Amiri Decree atau keputusan Amiri dibentuk  bedasarkan  keputusan  Amiri  Tanggal  23  Tahun  2002  sebagai  organisasi  nirlaba.  Selain itu Internatonal Islamic Financial Markets (IIFM) didirikan di Kerajaan Bahrain, sebagai pemilik
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018
Badan.  Hal  ini  harus  terlibat  dalam  aktivitas  nya  sesuai  dengan  peraturan  dengan  cara  yang  rinci dalam perjanjian yang di sepakati. Internatonal Islamic Financial Markets (IIFM) bertujuan untuk mempromosikan  produk-produk  Islam  sesuai  dengan  tujuan  bedasarkan  prinsip-prinsip  Syariah Islam.  Produk  Syariah  berarti  sukuk  yang  didasarkan  pada  Ijarah,  penjualan  dengan Istishna, Salam,  Mudharabah dan Murabahah dan  produk  keuangan  syariah  lainnya  yang  ditangani  oleh bank syariah di  seluruh  dunia.  Para  Menteri  masing-masing  dalam  kapasitasnya  harus melaksanakan  ketentuan-ketentuan  dalam  Undang-udang  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  di umumkan dalam Berita Resmi.
Sementara Dewan Syariah IIFM telah menyetujui Transaksi Islamic foreign exchange forward (IFX)  setelah  menyelesaikan  beberapa  pertimbangan.  Oleh  karena,  itu  selalu  menjadi  tangung jawab  masing-masing  pihak  yang  menggunakan IFX  forward .  Hal  itu  untuk  memastikan  bahwa perusahaan  mengikuti  peraturan  sesuai  syariah  yang  relevan  dengan  kesepakatan  dan  tata  kelola perusahaanya.  Penggunaan IFX  forward dalam  konteks  transaksi  yang  dimilikinya  akan memuaskan diri sendiri.  Penasihat syariah menyatakan menyatakan bahwa transaksi lindung nilai yang  relevan  sesuai  dengan  syariah  adalah IFX  forward .  Oleh  karena  itu  digunakan  secara  tepat dalam konteks transaksi lindung nilai tertentu.
Untuk  membantu  pelaku  pasar  mengenai  persyaratan  dan  ketentuan  yang  diberikan  kepada pelaku pasar oleh IIFM ( Internatonal Islamic Financial Markets ) dan ISDA ( international Swaps and Derivatives Associaton ). Anggota dewan kominsaris IIFM telah memberikan panduan berikut mengenai peraturan terhadap produk syariah ini:
a. Transaksi  Islamic Foreign  Exchange  Forward (IFX)  harus  dilakukan  hanya  untuk tujuan melakukan lindung nilai atas risiko sebenernya dari pihak yang bersangkutan.
b. Transaksi atau kontrak tidak boleh dilakukan untuk keperluan spekulasi
c. Tidak ada bunga atau riba (nama lain yang merupakan bunga) harus dikenakan biaya di transaksi IFX forward
d. Pertukaran  dua  mata  yang  atau  nilai  yang  berbeda  harus  bersifat spot atau simultan (waktu  yang  bersamaan)  dengan  mempertimbangkan  keputusan  perbankan  yang diizinkan oleh ulama fiqh sehubungan dengan transaksi mata uang.
e. Nilai tukar dari mata uang  yang sama harus sama besarnya, bahkan jika salah satunya ada dalam uang kertas dan yang lainnya adalah koin. Di negara yang sama seperti satu pound untuk satu koin satu pound.
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018
f. Kontrak tidak boleh berisi opsi kondisional atau klausul penundaan sehubungan dengan penyampaian salah satu dari kedua nilai pertanggungan tersebut.
g. Janji  bilateral  (kedua  belah  pihak)    untuk  membli  dan  menjual  mata  uang  ia  dilarang jika janji tersebut mengikat, bahkan untuk tujuan lindung nilai terhadap risiko devaluasi (menurunya  nilai  mata  uang).  Namun,  janji  dari  satu  pihak  diperbolehkan  meski janjinya mengikat.
h. Di  bawah  struktur  dasar  berbasis  unilateral  (satu  pihak  yang  mempengaruhi),  masing- masing wa’ad (janji)  harus  khusus  ( independen )  dan  terpisah  dari  yang  lain  dan bergantung pada peristiwa yang berbeda.

## 2. ISDA ( International Swaps and Derivatives Association )
Sejak  Tahun  1985, International  Swaps  and  Derivatives  Association telah  bekerja  utuk membuat  pasar  derivatif  global  lebih  aman  dan  efisien International  Swaps  and  Derivatives Assocoation (ISDA)  dalam  mengembangkan  perjanjian  dan  berbagai  materi  dokumentasi  terkait untuk  memastikan  keberlakukan  ketentuan  kelambanan  dan  jaminan  mereka.  Hal  itu  telah membantu  mengurangi  risiko  kredit  dan  hukum  secara  signifikan.  Asosiasi  telah  menjadi pemimpin  dalam  mempromosikan  praktik  dan  proses  pengelolaan  risiko  yang  baik  dan  terlibat secara  konstruktif  dengan  membuat  kebijakan  dan  legislator  di  seluruh  dunia.  Oleh  karena  itu untuk memajukan pemahaman dan penguatan derivatif sebagai alat manajemen risiko.
ISDA  ( International  Swaps  and  Derivatives  Association )  mempunyai  misi  yang  dikutip  dari ISDA,  membangun  pasar  derivatif  yang  aman  dan  efisien  untuk  memfasilitasi  pengelolaan  risiko yang  efektif  bagi  semua  pengguna  produk  derivatif. International  Swaps  and  Derivatives Association (ISDA) dalam mencapai misinya dengan mewakili semua pelaku pasar secara global. Selain  itu  mempromosikan  standar  perilaku  komersial  yang  tinggi  untuk  meningkatkan  integritas pasar  dan  menghadapi  tindakan  industri  terhadap  isu-isu  derivatif.  Mewakili  industri  melalui keterlibatan  kebijakan  publik,  pendidikan  dan  komunikasi advokat (hukum)  untuk  risiko  yang efektif. Hal ini membuat manajemen modal meningkatkan praktik risiko lawan ( Counterparty ) dan pasar  memastikan  kerangka  peraturan  yang  aman  dan  konsisten. International  Swaps  and Derivatives  Association mengembangkan  transaksi  standar  secara  global  untuk  mempromosikan kepastian  hukum  dan  pengurangan  risiko  maksimum  pendukung  yang  kuat  untuk  infrastruktur pasar yang aman dan efisien untuk perdagangan derivatif
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018
Single binding Wa’ad Based Structure (struktur Wa’ad satu pihak yang terikat) Persyaratan dan ketentuan untuk IFX ini telah dirancang untuk Islamic Foreign Exchange Forward . Forward atau Wiqayah Min Taqallub As’ Assarf (IFX) bedasarkan penataan yang melibatkan satu pihak.Potensi pengguna dari transaksi ini harus di catat bahwa ketika menggunakan transaksi IFX, pertama-tama mereka  harus  mengambil  semua  tindakan  yang  diperlukan.  Hal  itu  untuk  memberi  rasa  aman sesuai dengan ketentuan syariah seperti perubahan atau penambahan yang akan terjadi.
Two  unilateral  and  independent  wa’ad  based  structure (dua  pihak  dan  independen  dengan mekanisme wa’ad) Persyaratan dan ketentuan untuk IFX ini telah dirancang untuk Islamic Foreign Exchange Forward . Forward atau Wiqayah Min Taqallub As’ Assarf (IFX) struktur ini melibatkan dua  pihak  yang  terpisah  dan  independen  (sendiri).Masing-masing  dari  dua  usaha  itu  hanya  bisa dilakukan  jika  kondisi  relevan  yang  sudah  terpenuhi.  Oleh  karena  itu,  kondisi  akan  menjadi berbeda  dan  saling  saling  mengkhususkan  (independen).  Hal  itu  menjadi  satu  usaha  uang  bisa dilakukan  pada  saat  waktu  yang  tepat.  Penggunaan  transaksi  ini  harus  mencatat  bahwa  saat melakukan  transaksi  IFX  pengguna  membuat  peraturan  atau  penambahan  syarat  dan  ketentuan utama. hal itu harus terlebih dahulu dilakukan untuk membuat rasa aman untuk diri sendiri sebagai mematuhi aturan atau kepada aturan tersebut.

## 3. Imam Syafi’i
Imam  Syafi’i  dan  Imam  Hambali.Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Idris  al-Shafi’I  atau Muhammad bin Idris asy-Syafi’I yang akrab di panggil Imam Syafi’I (Gaza, Palestina, 150 H/767- Fusthat,  Mesir  204  H/819M)  adalah  seorang mufti besar  sunni  Islam  dan  juga  pendiri  Mazhab Syafi’i.  Imam  Syafi’I  juga  tergolong  kerabat  dari  Rasulullah,  beliau    termasuk  dalam  Bani Muththalib  yaitu  keturunan  al-Muththalib  saudara  Hasyim  yang  merupakan  Kakek  Muhammad. Imam  Syafi’I  Saat  usia  20  Tahun    pergi  ke  Madinah  untuk  berguru  kepada  ulama  besar  sa a t  itu Imam  Malik.  Setelah  itu  dua  tahun  kemudian  beliau  juga  pergi  ke  Iraq  untuk  berguru  kepada murid-murid  Imam  Hanafi.Imam  Syafi’I  mempunyai  dua  dasar  berbeda  untuk  Mazhab  Syafi’I yang pertama bernama Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid .
Menurut  Cholis  Akbar.  Imam  Syafi’I  dalah  satu  Imam  empat  Madzhab  ulama  yang  lahir  di Gaza 150 H dan wafat di mesir 204 H ini dikenal sebagai mujtahid mutlak. Beliau dikenal dengan beberapa karyanya antara lain Al-Umm (Fiqh), Ar Risalah (Ushul Fiqh ) dan lain sebagainya.Hal ini membuat Imam Syaf’I amat akrab dengan perdebatan beberapa ulama besar juga pernah berdebat dengan beliau. Selain itu seperti Muhammad bin Al Hasan, Syeikh ahlu Ra’yi, Asbagh bin Al-Farj
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018
bin  Sa’di,  Faqih  dari  kibar  Ulama  madzhab  Maliki  di  Mesir,  begitu  pula  berdebat  dengan  Imam Ahmad Bin Hambal tentang kekufuran mereka yang meninggalkan sholat.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  telah  mengeluarkan  fatwa tentang  jual  beli  mata  uang  ( Al-Sharf )  dalam  kesimpulannya  jual  beli  mata  uang  diperbolekan dengan  beberapa  ketentuan.  Pertama  tidak  untuk  spekulasi,  kedua  ada  kebutuhan  transaksi  untuk simpanan, ketiga apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan  secara  tunai.  Selain  itu,  terakhir  apabila  berlainan  jenis  harus  dilakukan  dengan  nilai  tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.
Menurut  Imam  Syafi’I  dalam  Fatwa  No.  96/DSN-MUI/IV/2015  Tentang  Lindung  Nilai Syariah:
“Jika  dua  belah  pihak  saling  berjanji  (muwa’adah)  untuk  melakukan  transaksi  sharf,  maka mereka boleh membeli perak, kemudian menitipkannya pada salah satu  pihak hingga  mereka melakukan  jual  beli  atas  perak  tersebut  (sharf)  dan  mempergunakannya  sesuai  kehendak mereka.”
4. Ibnu Hazm
Menururt  Ilham,  Imam  Abu  Muhammad  Ali  bin  Hazm  atau  lebih  mashyur  dengan sebutan  Ibnu  Hazm  lahir  di  daerah  tenggara  Kota  Cordova  atau  atau  dikenal Qurtubah pada saat  era Kerajaam  Romawi  yang membuat  adalah salah satu  khalifah Dinasti Ummayah  yaitu Abdul Rahman I (saat ini masuk dalam salah satu kota di negara Spanyol). Pada hari terakhir Ramadhan  384  H  sebelum  terbitnya  matahari  dan  ketika  sang  imam  shalat  subuh  selesai mengucapkan salam. Kelahiran Ibnu Hazm ini bertepatan dengan 7 November 994 M ia lahir di rumah ayahnya ketika jabatan menterinya sudah dijalani al Hajib Al Manshur.
Sejarah kelahiran Ibnu Hazm ini telah diserahkan oleh Abu Muhammad dengan tulisan tangannya  kepada  Hakim  Sa’id  bin  Ahmad  Al-Andalusi,  perhatian  dan  ketelitian  atas kelahirannya  ini  menunjukan  bahwa  keduudkan  keluarga  Ibnu  Hazm  dikenal  terpandang  dan mulia.  Selain  itu  waktu  wafatnya  Ibnu  Hazm  mayoritas  Ulama  berpendapat  bahwa  ia meninggal  pada  tahun  456  H  bertepatan  dengan  bulan  Sya’ban,  hal  ini  untuk  pendapat didukung  oleh  para  ulama  ahli  sejarah    di  antaranya  adalah  Imam  Ibnu  Katsir.  Beliau meninggal pada umur 27 tahun.
Menurut  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.85/DSN-MUI/XII/2012  Tentang  Janji Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. memutuskan Janji ( wa’ad ) adalah pernyataan kehendak  dari  seseorang  atau  satu  pihak  untuk  melakukan  sesuatu  yang  baik  (atau  tidak melakukan  sesuatu  yang  buruk)  kepada  pihak  lain  ( mau’ud )  di  masa  yang  akan  datang.  Janji
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018
( wa’ad )  dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh ( wa’id ) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada fatwa.
Menurut  Ibnu Hazm  dalam  Fatwa  No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang  Lindung Nilai Syariah berpendapat.
“Muwa’dah untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak dan jual  beli  antara  keempat  barang-barang  ribawi  lainnya  hukumnya  boleh,  baik  setelah  itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena muwa’adah bukan jual beli.”

## 5. Dr. Yusuf Qardhawi
Menurut Yusuf Qardhawi tentang menjual barang kepada pelaku Riba, beliau berpendapat Sebenernya ketika penjual hendak menjual barang daganganya, ia tidak diwajibkan meneliti asal- usul uang yang dipergunakan orang yang akan membelinya; apakah halal atau haram.
Oleh karena itu, ketika dia mengetahui uang yang akan digunakan pembelinya diambil dari bank  yang  sarat  dengan  praktek  riba,  tidak  ada  larangan  baginya  untuk  tetap  menjual  kepada pembeli  itu.  Karena  uang  yang  dipinjam  (dari  Bank)  sudah  menjadi  hak  milik  si  pembeli  dan  ia sendiri yang akan menangung segalanya (akibatnya).
Namun,  kalau  ia  (penjual)  mengetahui  bahwa  jika  ia  tidak  menjual  barang  dagangannya pada  pembeli  itu  dapat  mencegah  orang  itu  meminjam  kepada  Bank  yang  mengandung  riba  itu, maka  ia  wajib  mengurungkan  menjual  kepadanya.  Karena  berarti  termasuk  dalam  katrgori  saling menolong dalam perbuatan takwa dan tidak saling membantu dalam perbuatan jahat dan dosa.
Dr.  Yusuf  Qardhawi  menjawab  pertanyaan  tentang  menepati  kesepakatan  Transaksi  Jual Beli.  Kesepakatan  dalam  bentuk  transaksi  apapun  harus  dilaksanakan  kedua  belah  pihak.  Tidak diperkenankan  salah  seorang  dari  keduanya  mundur  (dari  transaksi)  karena  keinginan  pribadi, tanpa disetujui pihak  yang lainnya. Hal ini menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang ditegaskan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti firman-nya:
“ Hai  orang-orang  beriman,  penuhilah  akad-akad  (perjanjian-perjanjian)  itu.” (al- Maa’idah:1)
“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.” (al- israaÑ: 34)
“dan  tepatilah  perjanjian  dengan  Allah  apabila  kamu  berjanji  dan  janganlah  kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah saksimu (terhadap sampah-sampah itu).” (an-Nahl: 91)
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018
Dalam ayat-ayat Al-Quran juga banyak disebutkan tentang ancaman keras bagi orang yang meremehkan dan tidak menepati perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuatnya, di antaranya:
“sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (yang dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka  dengan  harga  yang  sedikit,  mereka  itu  tidak  mendapat  bagian  (pahala)  di  akhirat.  Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (Al-Imran: 77)
Bahkan  Nabi  Muhammad  SAW  menggangap  orang  yang  mengingkari  perjanjian  sebagai golongan  munafik.  Orang  yang  benar-benar  telah  munafik  diketahui  dengan  empat  tanda. Sebagaimana disabdakannya:
“Ada  empat  (tanda)  yang  barangsiapa  termasuk  di  dalamnya  ia  benar-benar  orang munafik dan barang siapa yang termasuk salah satu darinya ia terkena perbuatan nifak sampai ia menghilangkannya.  Yaitu,  ketika  dipercaya  mengkhianati,  kalau  berbicara  berdusta,  kalau berjanji dia mengingkari”.

## 6. Prof. Dr Wahbah Zuhaili
Menurut Wahbah  Zuhaili  jual beli  yang dilarang, Jual  beli  yang terlarang terbagi  menjadi dua. Pertama, jual beli batal ( fasad ) karena terdapat cacat rukun atau syarat. Kedua, jual beli yang tidak batal akibat larangan tersebut karena ada persoalan lain diluar jual beli.
Melangsungkan  akad  yang  batal  hukumnya  haram,  baik  dalam  barang  ribawi  maupun bukan,  kecuali  dalam  kondisi  terpaksa.  Misalnya  dalam  kasus  pemilik  makanan  hanya  akan menjual  makanan  dengan  harga  yang  lebih  tinggi  daripada  harga  umum.  Oleh  karena  itu, membelinya dengan pembelian  yang fasid , jika hal tersebut memungkinkan agar tidak membayar dengan harga yang lebih tinggi daripada harga umum.

## SIMPULAN
Bedasarkan  hasil wawancara dan kajian  yang dilakukan di  DSN-MUI tentang  Lindung Nilai Syariah atas nilai tukar. peneliti menyimpulkan sebagai berikut:
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengangap bahwa Forward Exchange Contract belum memenuhi kriteria transaksi yang dibenarkan oleh syariat Islam. Selain itu, DSN-MUI mengangap transaksi Forward Exchange Contract tidak sesuai dengan akad transaksi yang berlaku di Indonesia. dalam transaksi Lindung Nilai Syariah ( wa’ad ) DSN-MUI menetapkan bahwa harus terjadi antara  kedua  belah  pihak.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  sama-sama  saling  mengikat.    DSN-MUI menjelaskan Lindung Nilai Syariah atau Islamic hedging dibuat karena adanya permintaan (mustafti). Hal itu untuk membuat kinerja Bank Syariah Lebih baik, khususnya dalam kurs valuta asing. Lembaga
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018
Keuangan  Syariah  menginginkan  ada  transaksi  valuta  asing  yang  terbebas  dari  spekulasi  untuk memberikan  rasa  aman  terhadap  masyarakat,  khususnya  masyarakat  Islam.  DSN-MUI  mengeluarkan Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Lindung Nilai Syariah, hanya terbatas dalam mengeluarkan akad  atau  transaksinya  saja.  Terbatas  nya  transaksi  ini  dikarenakan  beberapa  Bank  Umum  Syariah (BUS) masih belum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Peraturan Bank Indonesia tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor bedasarkan modal inti bank mewajibkan setiap bank syariah harus mencapai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 atau Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 untuk menggunakan transaksi Lindung Nilai Syariah. Bank-bank syariah minimal harus mencapai BUKU 3 dengan  modal  inti  sebesar  5  Triliun  Rupiah  untuk  menggunakan  transaksi  valuta  asing.    Badan lembaga  keuangan  seperti  bank-bank  syariah  mengalami  kesulitan  dalam  menentukan  transaksi Lindung Nilai Syariah dalam Forward Exchange Contract , sebab Forward Exchange Contract belum jelas  status  hukumnya.  DSN-MUI  memiliki  keterbatasan-keterbatasan  dalam  menentukan  bidang transaksi  tertentu,  terutama  untuk  transaksi  Lindung  Nilai  Syariah  yang  masih  terbatas  dalam penentuan akadnya saja. Fatwa DSN-MUI tentang Lindung Nilai Syariah tersebut ada persamaan dan perbedaanya dengan fatwa-fatwa lainnya.
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018

## Daftar Pustaka
Abdullah, Daud Vicary, dan  Keon Chee, Buku Pintar Keuangan Syariah, Marshall Cavendish International (Asia), 2012
Ali, Mashyud, Manajemen Risiko, Strategi Perbankan dan dunia usaha menghadapi tantangan globalisasi bisnis, Edisi 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006 Amin, Ma’ruf, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, Erlangga, 2015
Amin, Ma’ruf, dkk, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI ) cetakan kedua, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012
Batu, Pantas Lumban, Pasar Derivatif, Derivative Market , Jakarta: PT. Elex Media, 2014 Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif edisi pertama cetakan ketiga, Jakarta: Kencana, 2007
Djamil, Fathurahman, Penerapan  Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga  Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
Greg N, Gregoriou, Vassilios N. Karavas, Francois-Serge Lhabitant dan Fabrice   Rouah, Commodity Trading Advisors Risk Performance Analysis, and Selection, Kanada, John Wiley and Sons. Inc, 2004 Kountor, Ronny, Manajemen Risiko Operasional cetakan 1, Jakarta: Teruna Grafika, 2004 https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/15/forward-exchange-contract ,   Diakses pada 28 Juli 2017
http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/15/04/23/nn8woa2-hedging-antara-kebutuhan-dan- spekulasi-ekonomi , diakses pada tanggal 28 Juli 2017
http://id.beritasatu.com/home/perlambatan-pertumbuhan-ekonomi-siklus-sekaligus-tantangan/121847 diakses pada tanggal 30 Juli 2017
Siahaan, Hinsa, Seluk Beluk Perdagangan Instrumen Derivatif, Jakarta: PT Elex   Media Komputindo, 2008
Supranto, Johannes, dan Luqman Hakim. Pengambilan Risiko Secara Strategis bagi pengambil keputusan bisnis
Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas nilai tukar
No 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al- Sharf
Fatwa No 02/DSN-MUI/XII/2015,”Pedoman Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah