166
KONTRIBUSI MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PROSES  PEMBENTUKAN  DAN  IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  NOMOR  21  TAHUN  2008 TENTANG  PERBANKAN  SYARIAH

## Faridatus Suhadak Eko Priadi
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang Jl. Gajayana No. 50 Malang faridatus.suhadak@yahoo.com

## Abstract
In response to the rapid development of Islamic economic, especially in Islamic banking, hence made Act Number 21 Year 2008 on Islamic Banking. Thus, the Act No. 21 year 2008 is a legal framework for the implementation of Islamic Banking in Indonesia. The enactment of Law No. 21 year 2008 is certainly can not be  separated from the  role of the  Indonesian Ulama Council  who have contributed substantially in supporting and patronizing Islamic Banking. This study is a normative research with qualitative approach that resulted the role of Indonesian Ulama Council in the formulation Act No. 21 year 2008. First, the involvement of National Shariah Council (DSN - MUI) in the assessment process, deepening and refinement of the substance of the formulation of Islamic Banking. Second, the recommendation and statement issued by the MUI related to the Act Number 21 Year 2008 on Islamic Banking. The MUI’s role in the imple- mentation of Act No. 21 year 2008 on Islamic Banking consists of two functions, i.e. regulatory functions are realized in the form of DSN - MUI fatwas related to Islamic Banking and control functions are realized in the form of DSN - MUI authority to recommend DPS in Islamic banks, give warning to non-compliant Islamic banks and propose to the authority to take action if the warning is ignored. This study recommends the need for effective coordination between the DSN - MUI with other stakeholders regarding fatwas/regulations produced to be implemented well.
Keywords: Indonesian Ulama Council, Islamic Banking and Islamic Legislation
Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pembentukan
Jauh  sebelum  kedatangan  kolonialis  barat  dengan  misi Gold,  Glory, dan Gospel­ nya,  sejarah  telah  mencatat  bahwa  syariah  Islam  sudah  diterapkan  dan mengatur kehidupan masyarakat nusantara di bawah pemerintahan kerajaan Islam yang terbentang dari Kesultanan Pasai di ujung barat hingga Kesultanan Ternate dan Tidore di ujung timur Indonesia. Namun tatanan syariah Islam ini mulai mengalami degradasi dan pelemahan ketika kolonialis barat mulai menguasai Indonesia. Dan proses pelemahan ini terus berlangsung hingga akhir masa kolonialisme barat di Indonesia.
Menjelang  kemerdekaan  Indonesia,  para founding  fathers juga  berupaya untuk  mengembalikan  syariah  Islam sebagai  landasan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Namun upaya ini kandas di tengah jalan seiring dengan dihapuskannya tujuh kata dalam sila pertama Pancasila. Orde Lama dan Orde Baru telah berlalu tanpa adanya kemajuan yang berarti terhadap penerapan syariah Islam di Indonesia. Dan  pasca  reformasi,  upaya  untuk  mengembalikan  syariah  Islam  sebagai  dasar negara kembali dilakukan oleh faksi Islamis di parlemen melalui usulan amandemen Pasal 29 UUD 1945 pada tahun 2000 silam.
Meski kembali mengalami kegagalan melalui amandemen konstitusi, namun agaknya demokratisasi Indonesia pasca reformasi ini justru memberikan angin segar bagi perkembangan proses tasyri’ di tanah air. Sebab kini umat Islam dapat dengan bebas menyuarakan aspirasi mereka untuk melaksanakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan indikasi ini dapat dilihat dari berbagai peraturan  perundang-undangan  yang  mengadopsi  syariah  Islam  sebagai  bahan pembentuk utamanya  ataupun sebagai  norma dan  pertimbangan hukumnya.  Hal ini mengindikasikan bahwa syariah Islam semakin mendapat penerimaan yang luas dalam tatanan hukum nasional meskipun tidak menjadi dasar negara.
Gencarnya  proses  legislasi  syariah  Islam  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan nasional ini tentu tak lepas dari peran serta para Ulama yang menjadi corong perjuangan umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi  umat  Islam  Indonesia  dan  wadah  persatuan  Ulama,  Zu’ama,  dan Cendikiawan Muslim dari beragam latar belakang ormas dan spesifikasi keilmuan yang berbeda, sejak berdirinya pada 26 Juli 1975 hingga saat ini telah banyak ber- kiprah  dalam  mengawal  perjalanan  kehidupan  umat  Islam  di  Indonesia,  terlebih lagi dalam upaya membumikan syariah Islam di tanah air.
Dalam dua dekade terakhir ini geliat ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, khsususnya di bidang perbankan. Dimulai dengan didirikannya  Bank  Muamalat  Indonesia  sebagai  bank  pertama  yang  beroperasi berdasarkan syariah Islam pada awal tahun 1990-an, hingga saat ini perkembangan bank syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya muncul bank syariah ataupun bank konvensional yang menjalan- kan unit usaha berbasiskan syariah.
Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah di tanah air, maka kebutuhan akan adanya suatu regulasi khsusus yang mengatur kegiatan perbankan syariah menjadi suatu hal yang mendesak dan mutlak diperlukan. Untuk merespon hal ini, maka disahkanlah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Lahirnya UU Perbankan Syariah ini tentu tidak dapat dilepaskan dari peran serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki andil cukup besar dalam membidani lahirnya bank syariah sejak awal dan terus mengawal perjalanan perban- kan syariah hingga saat ini.
Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka kajian ini akan fokus pada dua permasalahan. Pertama, bagaimana kontribusi MUI dalam proses perumusan dan pembentukan  UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. Kedua, bagaimana peran MUI melalui Dewan Syariah Nasional dalam implementasi UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## METODE PENELITIAN
Menentukan  jenis  penelitian  sebelum  melakukan  riset  merupakan  hal  yang sangat  penting,  sebab  jenis  penelitian  merupakan  payung  yang  akan  digunakan sebagai landasan utama dalam pelaksanaan riset. Oleh karena itu maka penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat, sebab akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.
Penelitian ini apabila dilihat dari sumber datanya yang berupa buku-buku atau karya tulis lainnya maka termasuk dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis  dalam  peraturan  ( law  in  books )  atau  sebagai  kaidah  yang  merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan lain-lain  secara  holistik,  dengan  cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif. Sebab pene- litian dengan pendekatan tersebut sangat kaya dan sarat dengan deskripsi.
Sementara itu, berdasarkan disiplin ilmu  yang dipakai yaitu Tarikh  Tasyri’, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis, analitis dan filosofis, karena tema yang diangkat berkisar pada Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga fatwa dan perannya dalam proses legislasi syariah Islam.
Dalam penelitian hukum selalu diawali dengan premis normatif, maka datanya diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian normatif yang hanya mengenal data
Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pembentukan
sekunder saja, jenis datanya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelaahan  naskah  atau  studi  kepustakaan,  yaitu  dengan mengumpulkan  data  primer  yang  diambil  dari  buku-buku  yang  secara  langsung membahas  tentang  permasalahan  yang  diteliti  dan  juga  dari  data-data  sekunder yang secara tidak langsung membahas permasalahan yang diteliti namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.
Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analisys (analisis isi). Content analisys merujuk kepada  metode analisis yang integratif  dan secara konseptual cenderung  diarahkan untuk mene- mukan, mengidentifikasi, mengolah dan  menganalisa dokumen untuk memahami makna, signifikasi dan relevansinya.

## Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia
Sejarah  perbankan  syariah  di  Indonesia  dimulai  dengan  berdirinya  Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Berdirinya BMI ini merupakan sebuah proses panjang dari keinginan kuat umat muslim Indonesia untuk memiliki bank yang bebas dari sistem ribawi. Berawal dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tahun 1988 oleh pemerintah tentang liberalisasi perbankan, yang memungkinkan perbankan untuk menetapkan suku bunga hingga nol persen. Hal ini  menjadikan  peluang  untuk  mewujudkan  ide  pendirian  bank  syariah  semakin terbuka.
Maka berdasarkan  rekomendasi dari  Lokakarya Ulama  tentang bunga  bank di Cisarua Bogor tanggal 19–22 Agustus 1990 dan ditindaklanjuti melalui Musyawarah Nasional  IV  Majelis  Ulama  Indonesia  di  Jakarta  tanggal  22–25 Agustus  1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, hingga akhirnya berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 22 April 1992. Pendirian BMI ini merupakan perintis bagi pertumbuhan perbankan syariah yang diharapkan  akan  berperan  penting  dalam  membangun  perekonomian  nasional Indonesia, sehingga rekomendasi MUI untuk pendirian BMI mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan partisipasi dari berbagai pihak.
Sebelum  adanya  undang-undang  khusus  yang  mengatur  tentang  perbankan syariah, landasan operasional bank syariah berpayung pada UU Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan dan  perubahannya  dengan  UU  Nomor 10 Tahun  1998. Namun setelah disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka seluruh kegiatan operasional bank syariah berpayung kepada undang-undang ini.
Dalam  UU  Nomor  10  Tahun  1998  dijelaskan  bahwa  pengertian  perbankan adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank,  mencakup  kelembagaan, kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya.
Sedangkan  bank  sendiri  merupakan  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkannya kepada masya- rakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan taraf hidup rakyat.
Adapun definisi Perbankan Syariah sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Perbankan  Syariah  bertujuan  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kese- jahteraan rakyat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah secara menye- luruh ( kaffah ) dan konsisten ( istiqomah ). Di samping menjalankan fungsi meng- himpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat,  dalam  UU  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah diatur ketentuan bahwa bank syariah juga dapat menja- lankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan- nya kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehen- dak  pemberi  wakaf.
UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  membedakan  bank syariah menjadi dua jenis , yaitu: 1) Bank Umum Syariah , yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta jasa-jasa perbankan lainnya. Dalam hal ini bank menerima dana simpanan dari masyarakat, kemudian  mengalokasikannya  kembali  untuk  memperoleh  keuntungan;  2) Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah, yaitu  bank  syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain dua jenis bank syariah di atas, ada juga Unit Usaha Syariah yang merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Sebagaimana  lembaga  perbankan  pada  umumnya  yang  menjalankan  peran sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana dengan unit lainnya yang mengalami kekurangan dana, maka bank syariah juga melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat. Semua kegiatan usaha bank syariah ini harus dilaksanakan dengan akad-akad yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hal ini kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam tersebut dibuktikan dengan adanya ketentuan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pembentukan

## Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Legislasi Syariah Islam
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah majelis yang menghimpun dan menjadi wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili  26  Propinsi  di Indonesia,  10  orang  ulama  yang  merupakan  unsur  dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam (SI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Hasil musyawarah tersebut kemudian tertuang dalam ”Piagam Berdirinya MUI” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.
MUI  memiliki  visi  untuk  menciptakan  kondisi  kehidupan  kemasyarakatan, kebangsaan  dan  kenegaraan  yang  baik  sebagai  hasil  penggalangan  potensi  dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zu’ama , aghniya’, dan cendikiawan  muslim  untuk  kemajuan  dan  kejayaan  Islam  dan  kaum  muslimin. Sedangkan  misi  MUI  adalah  menggerakkan  kepemimpinan  kelembagaan  Islam secara  efektif,  sehingga  mampu  mengarahkan  dan  membina  umat  Islam  dalam menjalankan syariat, serta menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembang- kan akhlaqul  karimah agar  terwujud  masyarakat khairu  ummah.
Ada lima fungsi dan peran utama MUI sebagaimana telah dirumuskan dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia, antara lain: 1) Sebagai pewaris tugas- tugas para Nabi; 2) Sebagai pemberi fatwa; 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat;  4)  Sebagai  gerakan  perbaikan  dan  pembaruan;  5)  Sebagai  penegak amar ma’ruf dan nahi  munkar.
Berkaitan dengan peran dan fungsi MUI sebagai pemberi fatwa, Muhammad Atho’ Muzar menjelaskan bahwa sedikitnya ada empat jenis produk hukum Islam yang dicatat dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fiqih, keputusan- keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama atau mufti. Menurut Zamakhsyari, fatwa merupakan penjelasan hukum syara’ tentang  suatu masalah  atas pertanyaan  seseorang atau  kelompok. Pendapat senada  juga dikemukakan oleh Yusuf Qaradhawi  yang mendefenisikan fatwa sebagai keterangan hukum syara’ terhadap suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, baik secara perorangan maupun kolektif.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagai  salah  satu  bentuk dari  hukum  Islam,  fatwa  berfungsi  untuk  memberikan  jawaban  dan  solusi  atas permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Adapun pihak yang berwenang untuk
memberi  fatwa  disebut mufti ,  sedangkan  pihak  yang  meminta  fatwa  disebut mustafti .
Dalam struktur kepengurusan MUI ada dua elemen yang bertanggung jawab untuk  mengeluarkan  fatwa,  yaitu  Komisi  Fatwa  dan  Dewan  Syariah  Nasional. Komisi  Fatwa  bertanggung  jawab  mengeluarkan  fatwa  yang  berkaitan  dengan bidang  akidah  dan  aliran  keagamaan,  bidang  ibadah,  bidang  sosial  dan  budaya, bidang  pangan,  obat-obatan,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Adapun  Dewan Syariah  Nasional  bertanggung  jawab  untuk  mengeluarkan  fatwa  dalam  bidang ekonomi dan keuangan.
Ketika menetapkan suatu fatwa, MUI mengikuti pedoman atau panduan yang telah  ditetapkan  oleh  Komisi  Fatwa  MUI.  Berdasarkan  Pedoman  dan  Prosedur Penetapan Fatwa MUI hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tanggal 16 Desember  2003,  setiap  fatwa  yang  ditetapkan  oleh  MUI  harus  didasarkan  pada Al-Quran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas, serta dalil-dalil yang mu’tabar. Setiap masalah yang telah jelas hukumnya di dalam nash, maka MUI menyampaikannya sebagai- mana  adanya yang  tertera dalam nash tersebut.
Sedangkan terhadap masalah yang terjadi perbedaan ( khilafiyah ) di kalangan ulama  madzhab,  maka  penetapan  fatwa  didasarkan  pada  hasil  usaha  penemuan titik  temu  diantara  pendapat-pendapat  ulama  mazhab  melalui  metode al-jam’u wat taufiq. Jika usaha ini masih belum berhasil, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul  fiqh  muqaran. Adapun  terhadap  permasalahan  yang  tidak  ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama’i melalui metode bayani, ta’lili ( qiyasi, istihsani, ilhaqi ), istishlahi, dan sadd  al-dzari’ah. Di  samping  itu,  penetapan  fatwa  juga  harus  senantiasa memperhatikan  kemashlahatan  umum  ( mashaalih  ’ammah )  dan  tujuan-tujuan syariah  ( maqaashid  al-syariah ).
Keputusan fatwa MUI merupakan hasil sidang Komisi Fatwa MUI terhadap suatu permasalahan hukum yang telah disepakati oleh anggota Komisi Fatwa dan disahkan  oleh  pimpinan  Komisi  Fatwa  MUI,  baru  kemudian  ditetapkan  dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan MUI, dan hal ini berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah. Hasil keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF) yang dirumuskan dengan memuat uraian dan analisis permasalahan secara ringkas, dasar putusan dan sumber pengambilannya, serta disusun dengan bahasa  yang  mudah  dipahami  oleh  masyarakat  umum.  Biasanya  SKF  disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi serta jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut. Hal ini sesuai dengan sifat penetapan fatwa oleh MUI yang bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
Ditinjau dari status kedudukannya, dapat dipahami bahwa eksistensi MUI adalah sebagai lembaga keagamaan yang berada di luar struktur ketatanegaraan, karena MUI tidak termasuk dalam bagian legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Dengan
Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pembentukan
demikian maka  fatwa sebagai salah satu  produk hukum Islam hasil  ijtihad MUI sama sekali tidak mendapat tempat dalam hierarki tata urutan peraturan perundang- undangan  Indonesia.  Pada  pasal  7  ayat  (1)  UU  Nomor  10  tahun  2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional terdiri atas UUD 1945, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,  dan  Peraturan  Daerah.
Menurut  KH.  Ma’ruf Amin,  ada  dua  hal  yang  terkait  dengan  sifat  fatwa. Pertama, fatwa bersifat responsif, karena merupakan jawaban hukum yang dike- luarkan  setelah  adanya  pertanyaan  atau  permintaan  fatwa.  Dan  pada  umumnya fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa/kasus yang telah terjadi atau nyata. Kedua, ditinjau dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban  hukum  tidaklah  bersifat  mengikat. Artinya  orang  yang  meminta  fatwa, baik perorangan, lembaga ataupun masyarakat luas, tidak harus mengikuti/mematuhi isi fatwa hukum yang diberikan padanya. Namun apabila fatwa tersebut kemudian diadopsi  menjadi  keputusan  pengadilan  ataupun  hukum  positif/regulasi  di  suatu wilayah tertentu, barulah fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Dari sini maka peran MUI menjadi penting. Sebab meskipun Indonesia tidak menjadikan syariah Islam sebagai dasar negaranya, namun bukan berarti mengesam- pingkannya. Syariah Islam tetap menjadi salah satu bahan pembentuk hukum nasio- nal, serta merupakan norma dan pertimbangan hukum dalam pembentukan hukum nasional. Sehingga, ketika politik hukum nasional menghendaki suatu produk hukum yang mengakomodir  syariah Islam,  maka pemerintah  ataupun lembaga  legislatif dalam pembuatan regulasi tersebut harus mengacu kepada fatwa dari MUI selaku lembaga keagamaan yang kredibilitas dan otoritasnya dalam hal ini tidak diragukan lagi, karena para ulama yang terhimpun dalam MUI merupakan representasi dari seluruh elemen umat Islam di Indonesia dengan berbagai latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda.
Dalam proses pembentukan hukum nasional, fatwa MUI sebagai bagian dari produk hukum Islam, dapat berperan sebagai sumber hukum materiil yang menjadi esensi  hukum  ataupun  sebagai  landasan  etika  dan  moralitas  ( filter )  dari  produk hukum tersebut. Hal ini bisa dilihat dari sekian banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sejak berdirinya pada 1975 hingga saat ini, tidak sedikit diantaranya yang diserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang diadopsi secara utuh  menjadi  bagian  integral  dari  hukum  nasional,  ataupun  menjadi  norma  dan pertimbangan hukum dalam pembentukan hukum nasional.
Di samping itu, fatwa MUI juga dapat berperan sebagai sumber hukum formiil, dimana keyakinan hukum individu dan pendapat umum menjadi determinan formal yang membentuk hukum, dan menentukan berlakunya hukum. Karena fatwa sebagai pendapat  hukum  dari  para  ulama  (ahli  hukum  Islam)  dapat  diposisikan  sebagai doktrin atau  pendapat ahli hukum.  Sehingga jelaslah bahwa  fatwa MUI  sebagai
salah  satu  bentuk  hukum  Islam  dapat  menjadi  sumber  pembentuk  peraturan perundang-undangan.

## Dewan Syariah Nasional dan Sharia Compliance Perbankan Syariah
Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh MUI pada 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-754/MUI/ II/1999.  Dibentuknya  DSN  ini  adalah  untuk  merespon  perkembangan  ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah  yang semakin pesat, sehingga kebutuhan akan  adanya  suatu  lembaga  khusus  yang  menangani  dan  mengawal  perjalanan ekonomi syariah di tanah air menjadi suatu hal yang mendesak dan mutlak diperlukan.
Secara struktural kelembagaan DSN berada di bawah MUI. Sehingga tugas DSN  adalah  menjalankan  tugas  MUI  dalam  menangani  masalah-masalah  yang berkaitan  dengan  ekonomi  syariah,  dan  membantu  pihak-pihak  terkait  seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya dalam menyu- sun  peraturan  atau  ketentuan  untuk  lembaga  keuangan  syariah.  Disamping  itu, pembentukan DSN juga dimaksudkan sebagai upaya untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam merespon hal-hal yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam di bidang per- ekonomian. Dengan demikian DSN harus berperan secara proaktif dalam menang- gapi  perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang  dinamis  di  bidang  ekonomi  dan keuangan.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  MUI  Nomor:  Kep-754/MUI/II/1999  tentang Pembentukan DSN, tugas utama DSN adalah menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap kegiatan operasional serta produk dan jasa keuangan di lembaga keuangan syariah, sekaligus mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
Untuk dapat menjalankan tugasnya tersebut, maka DSN diberi kewenangan antara lain: 1) mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 2) memberikan rekomen- dasi dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah; 3) mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam  pembahasan  ekonomi  syariah,  termasuk  otoritas  moneter  atau  lembaga keuangan baik dari dalam maupun luar negeri; 4) memberi peringatan kepada lem- baga keuangan syariah yang menyimpang dari fatwa yang telah dikeluarkan DSN; dan 5) mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan jika peringatan DSN tidak diindahkan.
Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pembentukan
Pada  dasarnya  prinsip-prinsip  perbankan  syariah  adalah  merupakan  bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya standarisasi nilai-nilai syariah terhadap kegiatan operasional perbankan syariah. Dalam konteks inilah fatwa DSN-MUI berperan penting sebagai acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Dalam menetapkan fatwa, DSN-MUI mengacu kepada Pedoman dan Prosedur Penetapan  Fatwa  yang  telah  ditetapkan  oleh  Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  MUI se-Indonesia. Proses  penyusunan fatwa  DSN dimulai  dengan tahap  permohonan fatwa terkait permasalahan di bidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat atau lembaga  keuangan  kepada  DSN-MUI.  Selanjutnya  BPH  akan  membahas  dan menyusun draft fatwa yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam musyawarah pleno  yang  dihadiri  oleh  semua  anggota  DSN  dengan  melibatkan  para  praktisi/ pakar di bidang terkait, serta dihadiri oleh bank Indonesia atau lembaga keuangan lain yang terkait. Setelah draft fatwa tersebut dibahas dan mendapat persetujuan dalam  musyawarah  pleno  DSN,  maka  draft  fatwa  itu  akan  ditetapkan  menjadi Fatwa DSN-MUI dan ditanda-tangani oleh pimpinan DSN-MUI.
Pada  proses  selanjutnya,  agar  fatwa  DSN-MUI  memiliki  kekuatan  hukum yang mengikat, maka perlu diadopsi dan disahkan secara legal formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Maka dari itu, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan  Syariah  mensyaratkan  fatwa  DSN-MUI  sebagai  salah  satu dasar hukum yang harus dipatuhi oleh bank syariah. Karena secara teknis regulasi dan pengawasan bank syariah menjadi kewenangan Bank Indonesia selaku bank sentral, maka Fatwa DSN-MUI ini kemudian diserap ke dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank syariah. Dengan demikian maka fatwa DSN menjadi bersifat mengikat karena diserap dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk menjamin bahwa setiap kegiatan operasional perbankan syariah benar- benar  djalankan  sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  yang  dalam  hal  ini  mengacu pada fatwa DSN-MUI, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keten- tuan mengenai DPS ini diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Selanjutnya dalam Pasal 109 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan pula bahwa Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  wajib memiliki DPS yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  DPS  memiliki  status  hukum  yang  cukup  kuat dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam Keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelak- sanaan  Penetapan Anggota  DPS  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah,  dijelaskan bahwa DPS merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN-MUI. Setiap lembaga keuangan syariah
minimal  harus  memiliki  tiga  orang  anggota  DPS,  yang  berkedudukan  di  kantor pusat.
DPS sendiri  pada hakikatnya merupakan  lembaga independen  yang berang- gotakan para pakar/ahli di bidang fiqh muamalah atau lebih khususnya di bidang ekonomi  dan  keuangan  syariah,  yang  berwenang  untuk  melakukan  pengawasan secara langsung terhadap lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dijelaskan bahwa DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
Menurut Briston dan Ashker, ada tiga macam aktivitas DPS dalam melaksana- kan pengawasan bank syariah. Pertama, Ex Ante Auditing, yaitu aktivitas peng- awasan dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan  cara  melakukan review terhadap  keputusan-keputusan  dan  seluruh  jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. Pemerik- saan ini bertujuan untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip  syariah. Kedua,  Ex  Post  Auditing, yaitu  pengawasan  dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menelusuri kegiatan dan sumber- sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Ketiga, Perhitungan dan Pembayaran Zakat , yaitu memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Pemeriksaan ini bertu- juan untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari pengawasan yang dilakukan oleh  DPS adalah untuk  memastikan kepatuhan bank  syariah terhadap prinsip-prinsip syariah ( sharia compliance ). Adapun kepatuhan bank syariah terha- dap prinsip-prinsip syariah itu sendiri dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut, yaitu: 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan pe- nyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan yang berlaku; 2) Sumber  dana  berasal  dari  sumber  dana  yang  sah  dan  halal  menurut  syariah;  3) Bisinis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah; 4) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah; 5) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku; 6) Lingkungan kerja dan coporate culture sesuai dengan syariah.

## Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pembentukan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat saat ini tentu tidak terlepas dari kontribusi MUI yang memainkan peran penting dalam membidani kelahiran dan mengawal perjalanan perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini. Sehingga jika berbicara  tentang kontribusi MUI dalam  proses pembetukan UU  Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada hakikatnya hal ini merupakan aku- mulasi dari sebuah perjuangan panjang dalam upaya membumikan syariah Islam di bidang ekonomi dan keuangan, hingga akhirnya mencapai tahap legislasi syariah Islam kedalam sistem hukum nasional.
Sebagai wadah berhimpunnya para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim yang menjadi representasi  umat muslim Indonesia, MUI  memiliki otoritas untuk mengeluarkan  fatwa-fatwa  keagamaan.  Namun  MUI  bukanlah  sebuah  lembaga negara  yang  memiliki  kewenangan untuk  melaksanakan  fungsi  legislasi  ataupun membuat sebuah regulasi yang memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh lembaga negara atau institusi pemerintahan lainnya. Sehingga dalam proses legislasi hukum Islam kedalam sistem hukum nasional, MUI berperan secara fungsional dalam membantu memberikan usulan, gagasan, dan pertimbangan yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah kepada pemerintah, badan legislatif (DPR) dan stakeholder lainnya, serta  menjadi penghubung  dan penerjemah  komunikasi yang menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan umat muslim Indonesia.
Dalam konteks hukum perbankan syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008 bukanlah undang-undang pertama  yang mengatur tentang perbankan  syariah. Sebelumnya regulasi  mengenai  perbankan  syariah  telah  diatur  dalam  UU  Nomor  10  Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juga dalam  UU  Nomor  4  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Semua  regulasi tentang perbankan syariah ini dalam proses perumusannya tentu tidak terlepas dari peran  serta  MUI,  karena  seluruh  sistem  operasional  dan  produk/jasa  perbankan syariah harus memenuhi standarisasi syariah yang dalam hal ini dibuktikan dengan adanya  ketentuan  dari  fatwa  DSN-MUI.
Proses perumusan dan pembentukan UU Perbankan Syariah sendiri membutuh- kan waktu  yang tidak  singkat, dimulai  sejak diusulkan  sebagai RUU  Perbankan Syariah  atas  inisiatif  DPR  pada  13  September  2005,  hingga  akhirnya  disahkan menjadi UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 17 Juni 2008 dalam rapat paripurna DPR RI.
Adapun  peran  MUI  dalam  rangkaian  proses  perumusan  dan  pembentukan UU Nomor 21 Tahun 2008 sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peran secara langsung  dan  tidak  langsung.  Peran  MUI  secara  langsung  ini  dapat  dilihat  dari keterlibatan  DSN-MUI  secara  aktif  dalam  proses  pengkajian,  pendalaman  serta
penyempurnaan  substansi  dan  rumusan  RUU  Perbankan  Syariah  dalam  forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI. Dalam hal ini keterlibatan DSN-MUI sangat penting untuk mengetahui substansi dan rumusan yang perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum syariah dan muamalah.
Sedangkan peran secara tidak langsung MUI terlihat dari berbagai pernyataan sikap dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh MUI. Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia  II tahun 2006 dalam  bidang masail qanuniyah (perundang- undangan) merekomendasikan tiga hal berkaitan dengan RUU Perbankan Syariah yang ketika itu sedang dalam tahap pembahasan oleh DPR, yaitu: 1) Mendukung dan  mendesak  RUU  Perbankan  Syariah  segera  diundangkan;  2)  Kewenangan menetapkan  fatwa  tetap  dipegang  oleh  MUI  melalui  DSN-MUI;  3)  Memper- tahankan keberadaan DPS dalam setiap perbankan syariah.
Selanjutnya dengan disahkannya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, maka kedudukan dan legitimasi sistem ekonomi syariah, khususnya di bidang perbankan, secara legal formal menjadi semakin kuat. Menyikapi hal ini, MUI berpendapat bahwa undang-undang ini harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan konkrit. Maka melalui Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III tahun 2009, MUI merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
1) Mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  percepatan  penetapan  peraturan pelaksanaan UU Perbankan Syariah, baik dalam bentuk Peraturan Bank In- donesia (PBI) ataupun regulasi lainnya;
2) Pemerintah perlu segera melakukan akselerasi UU Perbankan Syariah dengan berbagai UU dan/atau peraturan terkait lainnya, seperti peraturan terkait masa- lah perpajakan terhadap sejumlah produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Bank Syariah (LBS);
3) Kepatuhan  terhadap  ketentuan  syariah  merupakan  hal  mutlak  yang  harus dilakukan oleh setiap LKS/LBS. Oleh karenanya, keberadaan, peran dan fungsi dari DPS sangatlah penting. Namun peran dan fungsi pengawasan DPS hingga saat ini masih dirasa sangat lemah dan kurang efektif. Keadaan seperti ini dapat menciderai kredibilitas dan citra LKS/LBS. Untuk itu, pemerintah bersama- sama dengan  MUI perlu  membuat suatu  sistem atau  peraturan pengawasan dan ke-DPS-an yang lebih efektif dan fungsional;
4) Meminta  pemerintah  untuk  lebih  berpihak  kepada  pengembangan  ekonomi syariah melalui pengadaan berbagai infrastruktur dan regulasi yang mendukung hal ini.

## Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Dengan disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kedudukan  dan  legalitas  DSN-MUI  secara  legal  formal  menjadi  semakin  kuat.
Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pembentukan
Menurut Yeni Salma Barlinti, dengan adanya legitimasi dan justifikasi dari undang- undang ini, fatwa DSN-MUI sebagai legal opinion (pendapat hukum) dari para ulama  telah  masuk  pada  zona  hukum  positif  yang  mengikat  secara  hukum  bagi seluruh pelaku ekonomi syariah. Dalam implementasi UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, fungsi yang diperankan oleh DSN sebagai bagian dari  struktur  kelembagaan  MUI  setidaknya  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu fungsi regulasi dan fungsi kontrol.
Fungsi  regulasi  DSN-MUI  terhadap  perbankan  syariah  ini  tercermin  dalam ketentuan Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan  bahwa  seluruh  kegiatan  usaha  serta  produk  dan  jasa  syariah  wajib tunduk pada Prinsip Syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan dituangkan  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  yang  disusun  oleh  Komite Perbankan Syariah. Meskipun DSN tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang- undang ini, namun secara implisit dapat dipahami bahwa kewenangan untuk mem- berikan fatwa tentang ketentuan prinsip syariah itu dilaksanakan oleh DSN, karena secara struktural kelembagaan DSN merupakan bagian dari MUI.
Selanjutnya dari ketentuan Pasal 26 di atas juga dapat dipahami bahwa dalam menjalankan fungsi regulasi bagi perbankan syariah DSN-MUI tidak berdiri sendiri, namun memiliki keterkaitan dengan Bank Indonesia selaku bank sentral yang berwe- nang untuk membuat regulasi di bidang perbankan. Implikasinya, agar dapat menjadi regulasi bagi perbankan syariah fatwa DSN-MUI harus melalui mekanisme Per- aturan Bank Indonesia. Untuk kepentingan tersebut, maka UU Perbankan Syariah juga mengamanatkan kepada Bank Indonesia untuk membentuk Komite Perbankan Syariah.
Selaku pihak regulator bagi lembaga perbankan, Bank Indonesia menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai bahan referensi dalam penyusunan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan juga Surat Edaran Bank Indonsia (SEBI) yang bersifat eksternal. Dalam praktek  pembuatan  dan  penyusunan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  perbankan syariah, Bank Indonesia hanya boleh merujuk kepada fatwa DSN-MUI, dan tidak merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain DSN-MUI.
Sejak dibentuk pada tahun 1999 hingga tahun 2011, DSN-MUI telah menge- luarkan  sedikitnya  54  fatwa  yang  berkaitan  dengan  perbankan  syariah.  Dalam tataran praktis, peran DSN-MUI sebagai regulator bagi institusi perbankan syariah dibutuhkan dalam pengaturan beberapa hal sebagai berikut ini, antara lain: 1) Pem- buatan dan/atau pengembangan produk baru, yang meliputi seluruh produk bank, baik asset,  liabilities, dan services; 2)  Produk  diluar  bank  yang  masih  terikat dengan bank, seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, serta instrument syariah; 3) Penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan; 4) Seluruh kegiatan operasional bank syariah.
Adapun fungsi kontrol DSN-MUI terhadap perbankan syariah tercermin dari ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang masalah kepatuhan
syariah  ( sharia  compliance )  yang  kewenangannya  ada  pada  Majelis  Ulama Indonesia  yang  kemudian  direpresentasikan  melalui  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada setiap Bank Syariah maupun bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Meskipun secara struktural DPS meru- pakan  bagian  dari  bank  syariah  karena  diangkat  oleh  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS),  namun  pada  hakikatnya  DPS  merupakan  perpanjangan  tangan dari DSN-MUI dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap perbankan syariah.
DSN-MUI  disamping  bertugas  untuk  mengeluarkan  fatwa  yang  berfungsi sebagai regulasi bagi perbankan syariah, juga berkewajiban untuk mengawasi/me- ngontrol penerapan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dalam menjalan- kan fungsi kontrol ini, DSN-MUI berwenang untuk: 1) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu bank syariah; 2) Memberikan peringatan kepada bank syariah untuk meng- hentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; 3) Mengusul- kan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan DSN tidak diindahkan.
Fungsi  kontrol  DSN-MUI  terhadap  perbankan  syariah  juga  terlihat  dalam mekanisme kerja DSN-MUI yang mengharuskan DPS untuk menerbitkan laporan tahunan secara reguler disertai dengan pernyataan resmi bahwa bank syariah yang bersangkutan telah atau belum memenuhi ketentuan syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI, dan memberikan saran-saran pengembangan bank syariah kepada direksi/komisaris mengenai operasional bank syariah yang bersangkutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Lahirnya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menunjukkan bahwa  perjuangan  untuk  membumikan  syariah  Islam  khususnya  dalam  bidang ekonomi  dan  keuangan,  kini  telah  memasuki  babak  baru,  dimana  syariah  Islam mendapat  penerimaan  yang luas  dan  legitimasi  yang  kuat dalam  tatanan  hukum nasional.  Fatwa  DSN-MUI  yang  pada  dasarnya  merupakan legal  opinion dari para ulama yang bersifat tidak mengikat secara hukum, dengan adanya UU Nomor 21 tahun  2008 kini telah memasuki  zona hukum positif yang  memiliki kekuatan hukum  dan  mengikat  bagi  para  pelaku  ekonomi  syariah,  khususnya  di  bidang perbankan.
Peran MUI dalam proses perumusan dan pembentukan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peran secara langsung dan peran secara tidak langsung. Peran secara langsung ini dapat  dilihat  dari  keterlibatan  DSN-MUI  secara  aktif  dalam  proses  pengkajian, pendalaman serta penyempurnaan substansi dan rumusan RUU Perbankan Syariah dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum  (RDPU) bersama Komisi XI DPR
Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pembentukan
RI. Sedangkan peran secara tidak langsung MUI terlihat dari berbagai rekomendasi dan pernyataan sikap resmi yang dikeluarkan oleh MUI secara kelembagaan ber- kaitan dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diantaranya tertuang dalam Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II tahun 2006 dan Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III tahun 2009.
DSN-MUI dalam implementasi UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi regulasi dan fungsi kontrol. Fungsi regulasi  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN- MUI yang berkaitan dengan perbankan syariah. Fatwa DSN-MUI dibutuhkan dalam pengaturan untuk pembuatan dan/atau pengembangan produk baru yang meliputi seluruh produk bank maupun produk diluar bank yang masih terikat dengan bank, penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan, serta seluruh kegiatan operasional bank syariah. Meskipun demikian, untuk dapat menjadi regulasi bagi perbankan syariah  fatwa  DSN-MUI  harus  terlebih  dahulu  diserap  dan  ditransformasikan kedalam bentuk Peraturan  Bank Indonesia.
Adapun  fungsi  kontrol  DSN-MUI  terhadap  perbankan  syariah  diwujudkan dalam  bentuk  kewenangan  DSN-MUI  untuk  memberikan  rekomendasi  dan/atau mencabut  rekomendasi  nama-nama  yang  akan  duduk  sebagai  DPS  pada  bank syariah, memberikan peringatan kepada bank syariah untuk menghentikan penyim- pangan  dari  fatwa  yang  telah  dikeluarkan  oleh  DSN,  dan  mengusulkan  kepada institusi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan DSN tidak diindahkan. Di samping itu, DPS sebagai perpanjangan tangan DSN dalam melak- sanakan fungsi kontrol terhadap bank syariah, bertugas untuk mengawasi secara langsung kegiatan  usaha bank syariah agar  sesuai dengan ketentuan  dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

## Saran
Disarankan kepada DSN-MUI dan Bank Indonesia juga Lembaga Perbankan Syariah yang berkaitan untuk melakukan koordinasi yang lebih efektif dan intens dalam penyusunan fatwa DSN-MUI maupun regulasi lain yang berkaitan dengan Perbankan Syariah. Sehingga fatwa/regulasi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan tetap terjaga. Di samping  itu, edukasi  dan  sosialisasi terkait  peroduk  dan  jasa perbankan  syariah kepada masyarakat luas juga perlu ditingkatkan dan dimassifkan. Sehingga kesa- daran  masyarakat untuk  menggunakan  jasa  perbankan syariah  dapat  terbangun, dan perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, M. 2005. Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Elsas. Amiruddin & Zainal, A. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Bisri, C.H. 1998. Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. Jakarta: Logos. Bisri, C.H. 2004. Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Bungin, B.  2007. Metodologi  Penelitian Kualitatif;  Aktualisasi  Metodologis Ke  Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Gayo, A.A.  2011. Laporan  Akhir  Penelitian  Hukum  Tentang  Kedudukan  Fatwa  MUI dalam  Upaya  Mendorong  Pelaksanaan  Ekonomi  Syariah. Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Machmudin, D.D. 2003. Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa. Bandung: PT Refika Adhitama. Majelis  Ulama Indonesia.  2011. Himpunan  Fatwa MUI  Sejak  1975. Jakarta:  Penerbit Erlangga. Mudzhar, H.M. Atho’, dkk. 2012. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Undang-Undang. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI. Nafis, M.C. 2011. Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UI Press. Redaksi Sinar Grafika. 2009. Undang-Undang Perbankan Syariah 2008. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Shofa, B. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiarto,  A.  2008. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Tentang  Bunga  Bank. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Susamto, B. 2010. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Susamto, B. 2010. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. Sutedi, A. 2009. Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Jakarta: Penerbit
Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Harry, A.A. Catatan Perkembangan Pembahasan RUU Perbankan Syariah, sumber: http:// hharryazharazis.com/detail/886/artikel/22/detail/79/catatan-perkembangan- pembahasan-ruu-perbankan-syariah-dpr-ri.cnet, diakses pada tanggal 14 Novem- ber  2013.
Majelis Ulama Indonesia, Profil Majelis Ulama Indonesia, sumber: http://www.mui.or.id, diakses pada tanggal 16 Juni 2013. Rahayu, H. Kedudukan Fatwa MUI Pasca Amandemen UU Peradilan Agama, sumber: http://gagasanhukum.wordpress.com, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.