Analisis Pemahaman Guru-Guru SMK Jurusan Akuntansi tentang Materi Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian e-SPT Tahunan Sesuai Materi UKK: Studi Deskriptif Guru-Guru MGMP Akuntansi di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi
Herlina Helmy
(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: lynnherlin@gmail.com)
Charoline Cheisviyanny
(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: charoline.cheisviyanny@gmail.com)
Sany Dwita
(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: sanydwita@gmail.com)
Vanica Serly
(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: vanica.serly@gmail.com)
Nayang Helmayunita
(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: nayang.helmayunita@gmail.com)

## Absctract
The Academic Year 2016/2017 was the first year of fiscal reconciliation and filling an Annual Tax Returns as the material of Competency and Skills Exam of Vocational School students. Students are required to understand and can calculate the amount of tax payable and filling in annual tax returns,  then they can work on the questions properly and correctly. This student's ability is inseparable from the teacher's ability to understand the material. Therefore, the teachers is required to have deep knowledge and understanding about the material. The purpose of  this  activity  is  to  conduct  training  to  improve  the  understanding  and  knowledge  of  the  Vocational  School Teachers of Accounting Departments on Fiscal Reconciliation Materials and the Filling of Annual E-Tax Return in accordance with Competency and Skills Exam Materials in Agam District and Bukittinggi City, West Sumatra. The training was carried out for 4 days in 2 weeks. Based on the results of the assessment from the pretest and posttest was conducted to the participants, shows that there was an increase in the understanding of vocational school  teachers  in  the  accounting  department  for  annual  fiscal  reconciliation  and  E-Tax  Return  materials  for individual taxpayers and corporate taxpayers. The results of the survey conducted with a questionnaire to find out the perceptions of participants regarding the usefulness of the community service activities, it shows that the training participants were very enthusiastic and get benefit from this activity.
Keywords: teachers, SMK, understanding, fiscal reconciliation,

## 1. Pendahuluan
Pajak  merupakan  topik  bahasan  yang sangat  sering  diperbincangkan,  karena  pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat  ini  dan  pajak  juga  memiliki  aturan  yang kompleks dan sering berubah. Sistem perpajakan  di  Indonesia  menggunakan self assestment  system .  System  ini  menghendaki wajib  pajak  melaksanakan  seluruh  kewajiban perpajakannya sendiri, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.  Untuk  itulah  dituntut  kepatuhan wajib  pajak  yang sangat  terkait  dengan pemahaman  wajib  pajak  terhdap  aturan perpajakan yang berlaku.
Setelah berakhirnya program tax amnesty ,  wajib  pajak  tidak  boleh  lagi  main- main dalam melaksanakan kewajiban perpajakan  sehingga  profesi  konsultan  pajak akan  menjadi  profesi  yang  menjanjikan. Menyadari  pentingnya  pengetahuan  tentang perpajakan  ini  Dinas  Pendidikan  Nasional sudah  memasukkan  materi  perpajakan  ke dalam  kurikulum  sebagai  mata  pelajaran  yang wajib dikuasai oleh siswa.
Terkait  dengan  hal  pemahaman  dan pengetahuan  wajib  pajak,  SMK  keahlian akuntansi  sebagai  suatu  wadah  Pendidikan formal  yang  menghasilkan  para  lulusan  yang dapat  terjun  langsung  ke  dunia  kerja  dituntut juga untuk memahami aturan-aturan
perpajakan, terutama hal-hal yang berhubungan  dengan  pelaporan  pajak.  Para siswa  ini  nantinya  akan  menjadi  karyawan yang  mampu  mengorganisir  dan  membantu perusahaan  dalam  melaporkan  kewajiban perpajakannya.  Kemampuan  siswa  ini  tidak terlepas  dari  pengetahuan  dan  pemahaman guru tentang aturan pajak.
Tahun a jaran  2016/2017  merupakan tahun  pertama  materi  perpajakan  menjadi  soal tersendiri dalam materi soal Ujian Kompetensi dan  Keterampilan  (UKK)  siswa  SMK,  selain soal tentang siklus akuntansi dan komputerisasi  akuntansi.  Sebelum  ini,  materi perpajakan digabung pada soal siklus akuntansi  dengan  materi  hanya  tentang rekonsiliasi  fiskal.  Sedangkan  pada  UKK 2016/2017,  materi  perpajakan  dipisahkan  dari soal  siklus  akuntansi  dengan  materi  soal tentang  rekonsiliasi  fiskal  dan  pengisian  SPT Tahunan.  Tentu  saja  peluang  besar  ini  harus disikapi oleh SMK sebagai lembaga pendidikan formal yang bertujuan menyiapkan lulusan  yang  siap  dipakai  oleh  pengguna ( user ).  Struktur  Kurikulum  SMK  dibagi  atas tiga bahagian besar yaitu normatif, adaptif, dan produktif.  Khusus  untuk  SMK  Keahlian Akuntasi,  salah  satu  Mata  Diklat  yang tergolong  pada  kurikulum  Produktif    adalah Diklat Perpajakan dengan tujuan pembelajaran menyiapkan lulusan yang  mampu  menyiapkan Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Pajak,  baik  SPT Masa  maupun  SPT  Tahunan,  dengan  benar sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang berlaku.
Peluang tersebut semakin besar terbuka  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yang memiliki banyak WP yang menjalankan usaha dengan  kewajiban  pajak  yang  lebih  rumit dibandingkan  WP  karyawan  atau  WP  dengan pekerjaan  bebas. WP  yang  menjalankan  usaha dengan  omset  di  atas  Rp.  4,8  milyar  wajib melakukan  pembukuan  dan  kemungkinan besar  melakukan  rekonsiliasi  fiskal.  Mereka juga  harus  mengisi  SPT  Tahunan  yang  lebih rumit,  apalagi  sekarang  ada  SPT  Tahunan secara  elektronik  yang  akan  diwajibkan  oleh DJP beberapa tahun ke depan.
Melalui  survey  pendahuluan  dengan melakukan  wawancara  informal  dengan  guru- guru MGMP Akuntansi Kota Padang diketahui bahwa  guru  sering  tidak up-date dengan peraturan perpajakan terbaru padahal peraturan perpajakan  sering  berubah.  Guru  cukup memahami  tentang  perhitungan  pajak  namun
tidak  memahami  rekonsiliasi  fiskal  sehingga salah  dalam  menghitung  PPh  terutang  dalam pelaporan  SPT  Tahunan.  Hasil  pengamatan pada  saat  ujian  kompetensi  siswa  SMK Akuntansi  memperlihatkan  bahwa  siswa  salah dalam  melakukan  rekonsiliasi  fiskal.  Siswa juga  mengalami  kesulitan  pada  saat  mengisi form SPT Tahunan.
Permasalahan  ini  tentu  saja  akan mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran yang akhirnya akan mempengaruhi kualitas lulusan SMK Akuntansi.  Wardiman  (1998) menyatakan bahwa  pendidikan  menengah  kejuruan  akan mencapai  sasaran  dan  tujuan jika  perencanaan dan  proses  pembelajaran  yang  dilaksanakan menyerupai  replika  lingkungan  dimana  nanti dia  akan  ditargetkan  bekerja.  Tuntutan  seperti ini  seyogianya  merupakan  tanggung  jawab guru,  karena  guru  memiliki  kewajiban  dan peranan  dalam  merancang  dan  melaksanakan pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan tersebut serta memperhatikan  pentingnya  peranan  guru dalam  proses  pembelajaran,  maka  dipandang perlu  untuk  memberikan  pelatihan  bagi  guru- guru  MGMP  Akuntansi  terutama  tentang rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan. Melalui  pelatihan  ini  guru  diharapkan  mampu memahami konsep perpajakan secara menyeluruh  sehingga  tujuan  pembelajaran dapat tercapai dan lulusan memiliki kompetensi  di  bidang  perpajakan  yang  dapat menambah daya saing mereka dalam mendapatkan pekerjaan.
Pelatihan perpajakan untuk guru MGMP
Akuntansi  sudah  cukup  sering  dilakukan. Namun pelatihan sebelumnya hanya memberikan  materi  perpajakan  secara  partial, misalnya hanya tentang PPh 21 saja atau PPN saja atau SPT Tahunan saja. Pelatihan ini akan memberikan materi perpajakan secara keseluruhan sampai peserta mampu  menyusun dan mengisi SPT Tahunan. Pelatihan direncanakan  akan  diadakan  dalam  2  (dua) hari.  Hari  pertama  akan  diberikan  materi tentang  rekonsiliasi  fiskal  lengkap  dengan pembahasan  soal.  Hari  kedua  akan  diberikan materi  tentang  pengisian  SPT  Tahunan (manual dan elektronik).
Melalui  pelatihan  ini  diharapkan  guru MGMP  Akuntansi  di  Kabupaten  Agam  dapat membuat RPP yang lebih baik sehingga tujuan pembelajaran  dari  Diklat  Perpajakan  dapat
tercapai sehingga mampu menghasilkan lulusan  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang perpajakan,  disamping  kompetensi  di  bidang akuntansi.
2. Telaah Literatur
2.1 Kewajiban Pembukuan
Menurut undang-undang pajak penghasilan,  wajib  pajak  yang  diperbolehkan Menggunakan Pencatatan (Norma Penghitunga n Penghasilan  Neto)  adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari
Rp.4.800.000.000,000  (empat  miliar  delapan ratus juta rupiah), dengan syarat memberitahukan  kepada  Direktur  Jenderal Pajak  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  bulan pertama  dari  tahun  pajak  yang  bersangkutan.
Sedangkan Wajib pajak yang Menyelenggarakan  pembukuan  adalah  WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas dan WP Badan.

## 2.1.1  Kewajiban  Pembukuan  Bagi  Wajib pajak Badan
Menurut  Pasal  28  ayat  1  UU  KUP wajib  pajak  badan  dan  wajib  pajak  orang pribadi  yang  menjalankan  kegiatan  usaha atau pekerjaan bebas,
wajib menyelenggarakan  pembukuan.  Kemudian pasal  28  ayat  2  UU  KUP  memberikan pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi untuk  tidak  menyelenggarakan  pembukuan tetapi menyelenggarakan pencatatan.
Dengan  demikian  bagi  wajib  pajak  badan, tanpa syarat wajib menyelenggarakan pembukuan.  Menurut  Pasal  1  no.  29  UU KUP  mengatur  mendefinisikan  pembukuan sebagai berikut :
Pembukuan adalah  suatu  proses pencatatan  yang  dilakukan  secara teratur  untuk  mengumpulkan  data dan informasi keuangan yang meliputi  harta,  kewajiban,  modal, penghasilan  dan  biaya  serta  jumlah harga  perolehan  dan  penyerahan barang  atau  jasa,  yang  ditutup dengan  menyusun  laporan  keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
Dari  definisi  tersebut  dapat  dipahami bahwa  pembukuan  yang  dimaksud  kurang lebih  sama  dengan  pemahaman  pembukuan
menurut akuntansi. Namun demikian terdapat beberapa  perbedaan  perlakuan  akuntansi  dan perpajakan,  sehingga  laba  bersih  yang dihasilkan  dari  pembukuan  perlu  dilakukan koreksi untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan proses koreksi ini lazim disebut dengan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal.

## 2.1.2 Pembukuan Terpisah
Pasal  27  ayat  1  PP  No.94  Tahun  2010 mengatur bahwa WP harus
menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:
a. Memiliki  usaha  yang  penghasilannya dikenai  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat final dan tidak final;
b. Menerima  atau  memperoleh  penghasilan yang  merupakan  objek  pajak  dan  bukan objek pajak; atau
c. Mendapatkan  dan  tidak  mendapatkan fasilitas  perpajakan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 31A UU PPh.
Pembukuan  secara  terpisah  merupakan proses  pencatatan  yang  diiakukan  secara teratur      dengan  melakukan  pemisahan pencatatan untuk setiap transaksi, penghasilan dan  biaya-  biaya  yang  terkait  dengan penghasilan-penghasilan tersebut.

## 2.1.3 Biaya Bersama (Joint Cost)
Pasal  27  ayat  2  PP  No.94  Tahun  2010 juga  mengatur  bahwa  jika  terdapat  biaya bersama  untuk  mendapatkan  penghasilan- penghasilan  tersebut,  yang  tidak  dapat dipisahkan,  maka  pembebanannya  dilakukan secara proporsional.

## Contoh 1:
PT.  Akbar,  Perusahaan  berkedudukan  di Jakarta,  menjalankan  usaha  di  Papua  yang mendapatkan  fasilitas  penanaman  modal sesuai pasal 31A UU PPh. Salah satu fasilitas yang  didapatnya  adalah  penyusutan  aktiva tetap  yang  dipercepat.  Dalam  hal  ini  PT. Akbar  harus  memisahkan  penyusutan  atas aktiva tetap yang digunakan untuk usaha yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak.

## Contoh 2:
PT. Sempurna Strategic Consulting, berlokasi di  Jakarta,  bergerak  dibidang  persewaan mesin  dan  alat-alat  berat.  Dari  SPT  Tahunan PPh tahun pajak 2009 diketahui penghitungan PPh terutang dan PPh kurang Bayar sbb :
(dlm ribuan Rp) Peredaran Bruto :  60.000.000 Biaya langsung  :  30.000.000 30.000.000 Biaya lain             -25.000.000 sesuai ketentuan fiskal Laba bersih                              5.000.000 PPh Terutang (25%)                1.250.000 Kredit Pajak                           -1.000.000 PPh Kurang bayar                      250.000 sudah dibayar
Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa WP  tidak  menyelenggarakan  pembukuan dengan  semestinya,  sehingga  pemeriksa  tidak dapat  menghitung  PPh  yang  terutang.  Oleh karena  itu  pemeriksa  akan  menentukan  PPh terutang dengan menerapkan norma penghitungan penghasilan neto. Dimana untuk usaha  persewaan  mesin  peralatan  di  wilayah Jakarta,  norma  penghitungan  penghasilan netonya adalah 49%.

## (dlm ribuan Rp)
Peredaran Bruto             60.000.000 Norma (49%) Penghasilan Neto           29.400.000 PPh Terutang (25%)        7.350.000
Kredit Pajak                   -1.000.000 PPh Kurang bayar seharusnya     6.350.000 Sudah Dibayar                               -400.000 PPh Kurang bayar                        5.950.000
Sanksi (50%)                                2.975.000 SKPKB PPh Badan                      8.925.000

## 2.2 Rekonsiliasi Fiskal
Rekonsiliasi  fiskal  merupakan  suatu harmonisasi atas perbedaan penghitungan laba atas  dua  aturan  yang  berbeda  yaitu  SAK  dan undang-undnag  pajak.  Laporan  keuangan komersial  (menurut  akuntansi),  ditujukan untuk  menilai  kinerja  perusahaan,  sedangkan laporan  keuangan  fiskal  (menurut  undang- undang  pajak)  ditujukan  untuk  kepentingan penghitungan  jumlah  pajak  (Resmi,  2016). Setiap entitas bisnis tidak harus melakukan dua pembukuan  yang  berbeda  untuk  masing- masing  pemakai,  karena  dapat  mengakibatkan manipulasi pajak.
Koreksi  ini  dapat  mengakibatkan  laba (rugi) bertambah atau berkurang. Jenis koreksi berdasarkan  pengaruhnya  ke  laba  (rugi) adalah:
a. Koreksi Positif = Koreksi yang mengakibatkan  laba  fiskal  bertambah  atau rugi fiskal berkurang. b. Koreksi Negatif = Koreksi yang mengakibatkan  laba  fiskal  berkurang  atau rugi fiskal bertambah.
Rekonsiliasi fiskal dilakukan baik terhadap  akun  penghasilan  dan  akun  biaya. Secara ringkas koreksi dilakukan dalam hal :
1. Koreksi Atas Penghasilan
Koreksi akun penghasilan dilakukan atas:
a. Penghasilan  yang  dikenakan  PPh  final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh). diakui baik secara akuntansi maupun fiskal, akan tetapi karena telah  dikenakan  PPh  final,  penghasilan  ini tidak  perlu  lagi  dihitung  PPh  terutangnya dalam SPT Tahunan PPh.
b. Penghasilan  yang  bukan  merupakan  obyek pajak  (Pasal  4  ayat  3  UU  PPh),  diakui secara  akuntansi  tetapi  harus  dikoreksi karena bukan merupakan obyek pajak
2. Koreksi Atas Biaya/Pengeluaran
Koreksi akun biaya dilakukan atas :
a. Biaya  Yang  Tidak  Dapat  Dibebankan Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto
Biaya  ini  lazim  disebut  dengan  istilah "Bukan Biaya  Fiskal"  atau  Non  Deductible Expense (NDE)"
1. Biaya atau pengeluaran yang diatur di pasal 9 (1) UU PPh.
2. Biaya  yang  diatur  di  pasal  13  PP  No.94 Tahun 2010
a. Biaya  untuk  mendapatkan,  menagih  dan memelihara  penghasilan  yang  bukan obyek PPh.
b. Biaya  untuk  mendapatkan,  menagih  dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final
c. Biaya  untuk  mendapatkan,  menagih  dan memelihara penghasilan yang, dikenakan  PPh  berdasarkan  Norma Penghitungan  Penghasilan  Neto  (pasal 14  UU  PPh)  dan  Norma  Penghitungan Khusus (Pasal 15 UU PPh).
d. PPh  yang  ditanggung  oleh  pemberi kerja.
 PPN  Masukan  yang  memenuhi kriteria  (1)  Faktur  Pajak  atas perolehan BKP/JKP yang termasuk  faktur  pajak  cacat, kecuali  dapat  dibuktikan  bahwa atas  PPN  Masukan  tersebut benar-benar  telah  dibayar,  (2)
Faktur  Pajak  atas  perolehan BKP/JKP yang berkaitan
dengan  biaya  yang  tidak  dapat dibebankan  (pasal  9  ayat  t  UU PPh)
3. Biaya  yang  tidak  dapat  dibuktikan pengeluarannya  (tidak  memenuhi syarat formal).
4. Biaya  yang  tidak  dalam  batas kewajaran sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.
b. Biaya  Yang  Dapat  Dibebankan,  Tetapi Ketentuan Fiskal Mengatur Metode/Syarat Tertentu Atau Ada Batasan Maksimalnya
Contoh koreksi atas biaya ini adalah :
1. Penyusutan  atas  aktiva  tetap  berupa komputer  untuk  kepentingan  akuntansi menggunakan  masa  manfaat  5,  sementara untuk kepentingan fiskal computer
termasuk kelompok I dengan masa manfaat
4 tahun.
2. Biaya  penelitian  dan  pengembangan  hanya dapat  dibebankan  sebagai  biaya  fiskal  jika dilakukan di Indonesia.
3. Cadangan  piutang  tak  tertagih  sewa  guna usaha  dengan  hak  opsi  untuk  kepentingan akuntansi mungkin didasarkan pada pertimbangan manajemen atau data historis,
tetapi untuk kepentingan fiskal hanya dapat dibebankan hanya 2.5% dari rata-rata saldo piutang.
c. Biaya  Yang  Dik e luarkan  Bersama-sama Untuk  Mendapatkan  Penghasilan  Yang Dikenakan  PPh  Final  Atau  Penghasilan
Yang Bukan Obyek PPh serta Penghasilan Yang Dikenakan PPh Tidak Final (Joint Cost)
Telah  dibahas  sebelumnya  bahwa biaya  untuk  mendapatkan  penghasilan yang  bukan  obyek  PPh  dan  penghasilan yang  dikenakan  PPh  final,  tidak  dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Dalam hal biaya  bersama  (joint  cost)  ini,  timbul persoalan  bagaimana  memisahkan  antara biaya  terkait  dengan  penghasilan  final/non obyek dengan yang terkait dengan penghasilan obyek PPh non final. Pasal 27 ayat  2  PP  No.94  Tahun  2010  mengatur bahwa  biaya  tersebut  dipisahkan  secara proporsional.
(Tentang Biaya Fiskal dan Bukan Biaya Fiskal dibahas lebih lanjut di Bab III)
Contoh Format (1)

## Contoh Format 2
Laba Komersial 318.000.000 Koreksi Positif  Sumbangan    5.000.000  Natura 20.000.000 25.000.000 Koreksi Negatif  Bunga Deposito  -3.000.000 Laba Fiskal 340.000.000
Contoh soal:
PT.  Sempurna  Strategic  Consulting  adalah perusahaan  properti  yang  bergerak  di  bidang real  estate.  Perusahaan  mempunyai  laporan laba rugi tahun 2010 adalah sbb :
Pendapatan 4,300,000,000 HPP (1,200,000,000) Laba Kotor 3.100,000,000 Biaya Umum & Adm      (1,245,000,000) Laba Bersih 1,855,000,000
Keterangan lain :
a. Pendapatan terdiri dari penjualan tanah dan bangunan  Rp.2.800.000.000  dan  sewa  alat- alat berat Rp. 1.500.000.000.
b. HPP  terdiri  dari  harga  pokok  penjualan tanah  bangunan  Rp.900.000.000  dan  harga pokok sewa alat-alat berat Rp.300.000.000,
c. Biaya  umum  dan  administrasi  sudah  sesuai dengan ketentuan fiskal.
Buat rekonsiliasi fiskal tahun 2010.
Jawaban:
Penghasilan  dari  pengalihan  hak  atas tanah bangunan bagi perusahaan yana bergerak di  bidang  real  estate,  sejak  tahun  2009, dikenakan  PPh  final  (PP  No.71  tahun  2008). Sementara  penghasilan  sewa  alat-alat  berat dikenakan  pemotongan  PPh  pasal  23  tidak final.
Untuk  harga  pokok  perusahaan  telah memisahkan  dengan  ukuran  harga  pokok masing-masing  penghasilan.  Sedangkan  untuk biaya  umum  &  administrasi  pada  dasarnya adalah  biaya  bersama  untuk  kedua  jenis penghasilan,  sehingga  harus  dipisahkan  porsi biaya  penghasilan  penjualan  tanah  bangunan dengan  porsi  biaya  sewa  alat-alat  berat, berdasarkan  porsi  pendapatannya  sebagai berikut:
Pendpatan
%
Biaya Umum Penjualan tanah bangunan (Final) 2.800.000.000     65.00%       809.250.000 Persewaan alat berat (non final) 1.500.000.000 35.00%        437.750.000 Total 4.300.000.000     100.00%   1.245.000.000 Uraian R/L Koreksi R/L Fiskal Positif Nega tif Pedapatan 4.300.0 00.000 2.800 .000. 000 1.500.0 00.00 HPP 1.200.0 00.000 900.00 0.000 (3.000. 000.000 ) Laba Kotor 3.100.0 00.000 1.200.0 00.000 Biaya Umum  & Administr asi 1.245.0 00.000 809.25 0.000 (435.75 0.000) Laba Bersih 1.855.0 00.000 1.709. 250.00 0 2.800 .000. 000 764.250 .000
Pengeluaran  Yang  Dapat  Dikurangkan  / Biaya  Fiskal  Pasal  6  Ayat  1  UU  PPh sebagai berikut:
(1) Besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan  bentuk usaha  tetap,  ditentukan  berdasarkan penghasilan  bruto  dikurangi  biaya
untuk  mendapatkan,  menagih,  dan memelihara penghasilan, termasuk:
a. Biaya  yang  secara  langsung atau  tidak  langsung  berkaitan dengan  kegiatan  usaha,  antara lain:
1. biaya pembelian bahan;
2. biaya  berkenaan  dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah. gaji, honorarium, bonus, gratifikasi,  dan  tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan  atau  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 8. biaya administrasi; dan 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
b. Penyusutan  atas  pengeluaran  untuk memperoleh  harta  berwujud  dan amortisasi  atas  pengeluaran  untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang  mempunyai  masa  manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 1IA;
c. Iuran  kepada  dana  pensiun  yang pendiriannya  telah  disahkan  oleh Menteri Keuangan;
d. Kerugian  karena  penjualan  atau pengalihan  harta  yang  dimiliki  dan digunakan  dalam  perusahaan  atau yang  dimiliki  untuk  mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan:
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
f. Biaya  penelitian  dan  pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
h. Piutang  yang  nyata-nyata  tidak  dapat ditagih dengan syarat:
1. Telah  dibebankan  sebagai biaya  dalam  laporan  laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang  yang  tidak  dapat ditagih  kepada  Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. Telah diserahkan perkara penagihannya  kepada  Pengadilan Negeri  atau  instansi  pemerintah yang  menangani  piutang  negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan  utang  antara kreditur dan debitur yang bersangkutan: atau telah dipublikasikan  dalam  penerbitan umum  atau  khusus:  atau  adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya  telah  dihapuskan  untuk jumlah utang tertentu;
4. Syarat sebagaimana dimaksud  pada  angka  3 tidak berlaku untuk penghapusan  piutang  tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  4  ayat  (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih  lanjut  dengan  atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan  bencana  nasional  yang ketentuannya  diatur  dengan  Peraturan
Pemerintah
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia  yang  ketentuannya  diatur dengan Peraturan Pemerintah;
k. Biaya  pembangunan  infrastruktur  sosial yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah;
l. Sumbangan  fasilitas  penuidikan  yang ketentuannya  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah; dan
m. Sumbangan  dalam  rangka  pembinaan olahraga  yang  ketentuannya  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2.3 Pengeluaran Yang Tidak Dapat Dikurangkan  /  Bukan  Biaya  Fiskal menurut Pasal 9 UU PPh:
(1) Untuk  menentukan  besarnya  Penghasilan Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak  dalam
negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
a. Pembagian  laba  dengan  nama  dan dalam  bentuk  apapun  seperti  dividen, termasuk  dividen  yang  dibayarkan oleh  perusahaan  asuransi  kepada pemegang  polis,  dan  pembagian  sisa hasil usaha koperasi;
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan  untuk  kepentingan  pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
c. Pembentukan  atau  pemupukan  dana cadangan, kecuali:
1. Cadangan piutang tak tertagih untuk  usaha  bank  dan  badan usaha  lain  yang  menyalurkan kredit,  sewa  guna  usaha dengan  hak  opsi,  perusahaan pembiayaan  konsumen,  dan perusahaan anjak piutang;
2. Cadangan untuk usaha asuransi  termasuk  cadangan bantuan  sosial  yang  dibentuk oleh  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Cadangan  penjaminan  untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Cadangan biaya reklamasi
untuk usaha pertambangan;
5. Cadangan  biaya  penanaman kembali untuk uscha kehutanan; dan 6. Cadangan  biaya  penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan  limbah  industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat- syaratnya  diatur  dengan  atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,  dan  asuransi  bea  siswa,  yang dibayar  oleh  Wajib  Pajak  orang  pribadi, kecuali  jika  dibayar  oleh  pemberi  kerja dan  premi  tersebut  dihitung  sebagai penghasilan  bagi  Wajib  Pajak  yang bersangkutan;
e. Penggantian  atau  imbalan  sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan
minuman  bagi  seluruh  pegawai  serta penggantian  atau  imbalan  dalam  bentuk natura  dan  kenikmatan  di  daerah  tertentu dan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pekerjaan  yang  diatur  dengan  atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
f. Jumlah  yang  melebihi  kewajaran  yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa  sebagai  imbalan  sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
g. Harta  yang  dihibahkan,  bantuan  atau sumbangan,  dan  warisan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  huruf  a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 ayat  (1)  huruf  i  sampai  dengan  huruf  m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat  atau  lembaga  amil  zakat  yang dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia,  yang  diterima  oleh  lembaga keagamaan  yang  dibentuk  atau  disahkan oleh  pemerintah,  yang  ketentuannya diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Pemerintah,
h. Pajak Penghasilan;
i. Biaya  yang  dibebankan  atau  dikeluarkan untuk  kepentingan  pribadi  Wajib  Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya:
j. Gaji  yang  dibayarkan  kepada  anggota persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer  yang  modalnya  tidak  terbagi atas saham,
k. Sanksi administrasi berupa  bunga,  denda,  dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan. ( 2 ) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih,  dan  memelihara  penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari
I  (satu)  tahun  tidak  dibolehkan  untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan  melalui  penyusuran  atau amortisasi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasai 11 atau Pasal 1 1 A .

## 2.4 Penghasilan Yang Menjadi Obyek Pajak
Pasal 4 Ayat 1 UU PPh
Yang  menjadi  objek  pajak  adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang bersangkutan,  dengan  nama  dan dalam  bentuk apa pun. termasuk:
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang  diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,  honorarium,  komisi,  bonus, gratifikasi,  uang  pensiun,  atau  imbalan dalam  bentuk  lainnya,  kecuali  ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
b. Hadiah  dari  undian  atau  pekerjaan  atau kegiatan, dan penghargaan;
c. Laba usaha;
d. Keuntungan  karena  penjualan  atau  karena pengalihan harta termasuk:
1. keuntungan  karena  pengalihan  harta kepada  perseroan,  persekutuan,  dan badan  lainnya  sebagai  pengganti  saham atau penyertaan modal;
2. keuntungan  karena  pengalihan  harta kepada  pemegang  saham,  sekutu,  atau anggota yang diperoleh perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan,  peleburan,  pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi  dengan  nama  dan  dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan  karena  pengalihan  harta berupa  hibah,  bantuan,  atau  sumbangan, kecuali  yang  diberikan  kepada  keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat  dan  badan  keagamaan,  badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,  koperasi,  atau  orang  pribadi yang  menjalankan  usaha  mikro  dan kecil,  yang  ketentuannya  diatur  lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan  dengan  usaha,  pekerjaan, kepemilikan,  atau  penguasaan  di  antara pihak- pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan  sebagian  atau  seluruh  hak penambangan,  tanda  turut  serta  dalam pembiayaan,  atau  permodalan  dalam perusahaan pertambangan;
e. Penerimaan  kembali  pembayaran  pajak yang  telah  dibebankan  sebagai  biaya  dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. Bunga  termasuk  premium,  diskonto,  dan imbalan  karena  jaminan  pengembalian utang;
g. Dividen,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun,  termasuk  dividen  dari  perusahaan asuransi  kepada  pemegang  polis,  dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. Sewa  dan  penghasilan  lain  sehubungan dengan penggunaan harta;
j. Penerimaan  atau  perolehan  pembayaran berkala;
k. Keuntungan  karena  pembebasan  utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. Selisih  lebih  karena  penilaian  kembali aktiva;
n. Premi asuransi;
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan  dari  anggotanya  yang  terdiri dari  Wajib  Pajak  yang  menjalankan  usaha atau pekerjaan bebas;
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak:
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. Imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  yang  mengatur mengenai  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia

## 2.5  Penghasilan  Yang  Bukan  Obyek  Pajak Pasal 4 AYAT 3 UU PPh
Penghasilan  yang  dikecualikan  dari objek pajak adalah:
a. Bantuan  atau  sumbangan,  termasuk  zakat yang  diterima  oleh  badan  amil  zakat  atau lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk  atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh  penerima  zakat  yang  berhak  atau sumbangan  keagamaan yang sifatnya wajib bagi  pemeluk  agama  yang  diakui  di Indonesia,  yang  diterima  oleh  lembaga keagamaan  yang  dibentuk  atau  disahkan oleh  pemerintah  dan  yang  diterima  oleh penerima  sumbangan  yang  berhak,  yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
b. Harta  hibahan  yang  diterima  oleh  keluarga sedarah  dalam  garis  keturunan  lurus  satu derajat, badan keagamaan,
badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan  usaha  mikro  dan  kecil,  yang ketentuannya diatur dengan. atau berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan, sepanjang  tidak  ada  hubungan  dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan  di  antara  pihak-pihak  yang bersangkutan;
1. Warisan;
2. Harta  termasuk  setoran  tunai  yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai  pengganti  saham  atau  sebagai pengganti penyertaan modal;
3. Penggantian  atau  imbalan sehubungan  dengan  pekerjaan  atau jasa  yang  diterima  atau  diperoleh dalam bentuk nctura dan/atau kenikmatan  dari  Wajib  Pajak  atau Pemerintah,  kecuali  yang  diberikan oleh  bukan  Wajib  Pajak,  Wajib  Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma  penghitungan  khusus  (deemed profit)  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 15;
4. pembayaran  dari  perusahaan  asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan  asuransi  kesehatan,  asuransi kecelakaan,  asuransi  jiwa,  asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
5. Dividen  atau  bagian  laba  yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai
Wajib  Pajak  dalam  negeri, koperasi,  badan  usaha  milik negara,  atau  badan  usaha  milik daerah,  dari  penyertaan  modal pada badan usaha yang didirikan dan  bertempat  kedudukan  di Indonesia dengan syarat:
1. Dividen  berasal  dari  cadangan  laba yang ditahan; dan
2. Bagi  perseroan  terbatas,  badan usaha  milik  negara  dan  badan  usaha milik  daerah  yang  menerima  dividen, kepemilikan  saham  pada  badan  yang memberikan  dividen  paling  rendah 25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari jumlah modal yang disetor;
c. Iuran  yang  diterima  atau  diperoleh  dana pensiun  yang  pendiriannya  telah  disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
d. penghasilan  dari  modal  yang  ditanamkan oleh  dana  pensiun  sebagaimana  dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
e. bagian  laba  yang  diterima  atau  diperoleh anggota  dari  perseroan  komanditer  yang modalnya  tidak  terbagi  atas  saham-saham, persekutuan,  perkumpulan,  firma,  dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
f. dihapus
g. Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh perusahaan  modal  ventura  berupa  bagian laba  dari  badan  pasangan  usaha  yang didirikan  dan  menjalankan  usaha  atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
(1) Merupakan  perusahaan  mikro,  kecil, menengah,  atau  yang  menjalankan kegiatan  dalam  sektor-sektor  usaha yang  diatur  dengan  atau  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
(2) sahamnya  tidak  diperdagangkan  di bursa efek di Indonesia;
h. Beasiswa  yang  memenuhi  persyaratan tertentu  yang  ketentuannya  diatur  lebih lanjut  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan;
i. sisa  lebih  yang  diterima  atau  diperoleh badan  atau  lembaga  nirlaba  yang  bergerak dalam  bidang  pendidikan  dan/atau  bidang penelitian  dan  pengembangan,  yang  telah terdaftar pada instansi
yang membidanginya,  yang  ditanamkan  kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,  dalam  jangka  waktu  paling lama  4  (empat)  tahun  sejak  diperolehnya sisa  lebih  tersebut,  yang  ketentuannya diatur  lebih  lanjut  dengan atau  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
j. dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## 3. Metode Pelaksanaan
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan ini  adalah  memberikan  pelatihan  melalui bimbingan  terpadu  kepada  guru  MGMP Akuntansi  Kabupaten  Agam  dengan  langkah- langkah sebagai berikut :
1. Metode ceramah dan diskusi
Metode  ini  digunakan  untuk  menjelaskan langkah-langkah membuat rekonsiliasi fiskal  sesuai  dengan  aturan  dan  undang- undang  terbaru.  Pemberian  informasi  ini diselingi dengan diskusi/tanya jawab untuk mendapatkan respon dan umpan balik dari peserta tentang materi yang disampaikan.
2. Demonstrasi Metode ini digunakan untuk memperlihatkan  kepada  peserta  teknik melaporkan  SPT  Tahunan  menggunakan program e-SPT Tahunan.
3. Latihan terbimbing Pada  tahap  ini,  peserta  melakukan  praktik langsung  perhitungan  dan  pelaporan  SPT Tahunan  dengan  berbagai  contoh  kasus. Peserta melakukan kegiatan praktik dengan dibimbing beberapa instruktur.
Kegiatan  tersebut  dapat  dilaksanakan  melalui tahapan berikut:
(a) Persiapan:  menghubungi  koordinator  tim MGMP  untuk  menyepakati  jadwal  dan lokasi kegiatan.
(b) Kegiatan  inti:  Pada  pertemuan  yang  telah disepakati  diberikan  pelatihan  selama  2 (dua) hari.
(c) Monitoring:  dimaksudkan  untuk  melihat sejauhmana  kemampuan    peserta  dalam memahami materi yang telah disampaikan. Walaupun  pelatihan  perpajakan  untuk guru  MGMP  Akuntansi  sudah  cukup  sering dilaksanakan,  namun  memiliki  keterbatasan yaitu  hanya  memberikan  materi  yang  terkait dengan  1  (satu)  jenis  pajak  tertentu  saja (partial).  Pelatihan  perpajakan  ini  akan memberikan  pengetahuan  perpajakan  secara keseluruhan  termasuk  peraturan  perpajakan yang  terbaru.  Diharapkan  dengan  memiliki pengetahuan  perpajakan  secara  komprehensif baik  perhitungan  maupun  pelaporan,  maka guru  MGMP  Akuntansi  memiliki  kemampuan yang  lebih  baik  untuk  menjelaskan  materi Diklat Perpajakan.
Untuk  mengetahui  tingkat  ketercapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan,  maka  digunakan dua alat evaluasi, yaitu lembar observasi ( pre- test dan post-test )  serta  kuisioner.  Lembar observasi digunakan untuk menilai pemahaman  peserta  dalam  kegiatan  pelatihan, sedangkan kuesioner digunakan untuk menjaring  persepsi  peserta  mengenai  kegiatan pelatihan.
Program  pelatihan  ini  bersifat  jangka panjang,  artinya  setelah  kegiatan  pelatihan  ini dilaksanakan,  guru  MGMP  Akuntansi  bisa
berkonsultasi langsung baik dengan narasumber  maupun  dengan  tim  pengusul (pelaksana).  Konsultasi  dengan  narasumber dapat  dilakukan  jika  masih  ada  materi  yang belum  jelas  atau  jika  ingin  mengundang narasumber  ke  SMK,  misalnya  mendampingi guru  menjelaskan  topik  pelatihan  ke  siswa. Konsultasi  dengan  tim  pengusul  (pelaksana) dapat  dilakukan  jika  misalnya  ada  topik  yang ingin  diangkat  sebagai  materi  pelatihan  di masa yang akan datang.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Kegiatan pelatihan pemantapan rekonsiliasi  fiskal  dan  pengisian  e-SPT tahunan  telah  dilaksanakan  selama  5  hari. Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  7-8 September,  dan  14-16  September  2018. Kegiatan ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu tanggal 7-8 September 2018 di SMKN. 1 Baso Kab.  Agam,  dan  tanggal  14-16  September dilaksanakan di SMKN. 2 Bukittinggi.
Materi  yang  diberikan  pada  Kegiatan pengabdian ini yaitu:
1. Konsep  Rekonsiliasi  Fiskal,  permanent difference, timing difference dan perbedaan antara  SAK  dan  ketentuan  perpajakan  dan teknik koreksi fiskal.
2. Teknik  pengisian  e-SPT  wajib  pajak  orang pribadi.
3. Konsep  wajib  pajak  badan  menurut Undang-undang  perpajakan  dan  Teknik pengisian e-SPT badan
4. Teknik pengisian e-Faktur
Untuk  mengetahui  ketercapaian  tujuan, kami  melakukan  pretest  dan  posttest  sebagai alat  untuk  menilai  apakah  terjadi  peningkatan pemahaman  para  guru  atas  materi  yang  telah disampaikan. Berikut adalah hasil dari observasi  atas  pretest  dan  posttest  yang  telah kami laksanakan.
Tabel 1. Perhitungan Hasil Pretest dan Postest
No Nama Peserta Pre Post 1 Peserta 1 32 65 2 Peserta 2 44 65 3 Peserta 3 0 65 4 Peserta 4 0 50 5 Peserta 5 0 40 6 Peserta 6 0 65 7 Peserta 7 0 50 8 Peserta 8 0 50
9 Peserta 9 32 70 10 Peserta 10 0 55 11 Peserta 11 32 65 12 Peserta 12 40 70 13 Peserta 13 0 50 14 Peserta 14 32 70 15 Peserta 15 0 65 16 Peserta 16 40 65 17 Peserta 17 32 70 18 Peserta 18 40 65 19 Peserta 19 12 65 20 Peserta 20 12 40 21 Peserta 21 12 40 22 Peserta 22 12 45 23 Peserta 23 32 65 24 Peserta 24 12 65 25 Peserta 25 16 65 26 Peserta 26 12 65 Average 17,08 59,42 Max 44 70 Min 0 40 Sumber: Data diolah (2018)
Dari 30 orang peserta pelatihan ini hanya 26  yang  mengumpulkan  lembar  jawaban pretest dan posttest secara  lengkap,  sehingga yang dapat diolah dan dinilai hanya 26 lembar jawaban.  Berdasarkan  hasil Pretest dan Posttest yang  dilakukan  terhadap  26  orang peserta  yang  maka  didapat  hasil  bahwa  nilai tertinggi  pada  pretest  hanya  44  dan  nilai tertinggi  pada posttest adalah  70.  Nilai terendah saat pretest adalah 0 dan saat posttest adalah  40.  Nilai  rata-rata  peserta  secara keseluruhan  saat  pretest  adalah  sebesar  17,08 dan posttest 59,42.
Pada table juga dapat dilihat bahwa nilai peserta  pada  saat pretest bahwa  belum  ada peserta  yang  mampu  menjawab  soal  dengan benar  tingkat  kebenaran  diatas  50%.  Setelah posttest terdapat  peningkatan  yaitu  sebanyak 22 orang atau 73,33% dari keseluruhan peserta mampu  menjawab  pertanyaan  dengan  benar dengan tingkat kebenaran diatas 50%. Penjelasan  diatas  memperlihatkan  bahwa terjadi peningkatan nilai
yang mengindikasikan terjadinya peningkatan
pemahaman  peserta  pelatihan  pajak  saat sebelum diberikan dengan
setelah diberikannya materi rekonsiliasi fiscal.
Untuk menilai kebermanfaatan pengabdian  ini  untuk  guru-guru  MGMP
Akuntansi Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi  maka  kami  melakukan  survey terhadap peserta dengan menggunakan kuesioner yang berisi 6 pertanyaan. Instrument penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima  alternative  jawaban,  masing-masing diberi  skor    untuk  Sangat  Setuju  (SS)  skor  5, Setuju (S)  skor  4, Kurang  Setuju (KS) skor  3, Tidak  Setuju  (TS)  skor  2  dan  Sangat  Tidak Setuju  (STS)  skor  1.  Daftar  pertanyaan  yang diberikan pada kuesioner terkait tentang proses pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat. Tabel berikut ini merupakan hasil tabulasi kuesioner.

## Tabel 2. Hasil Tabulasi Kuesioner
No Item Item Pertanyaan Rerata 1 Peserta dapat memahami dengan  baik  materi  yang diberikan 4,12 2 Narasumber menyampaikan materi  dengan  menarik  dan mudah untuk dipahami 4,52 3 Waktu  pelaksanaan  pelatihan telah cukup memadai 3,32 4 Peserta  masih  memerlukan pelatihan tambahan untuk topik yang sama 4,52 5 Peserta  dapat  meng-update pengetahuan tentang rekonsiliasi  fiskal  dan  E-SPT melalui pelatihan ini 4,36 6 Materi pelatihan dapat membantu bapak/ibu guru SMK  dalam  mempersiapkan bahan ajar tentang perpajakan 4,6 Total Rata-rata 3,59

## Sumber: Data Diolah 2018
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa secara  rata-rata  para  peserta  dapat  memahami dengan  baik  materi  yang  diberikan  dengan nilai  rata-rata  jawaban  4,12,  untuk  pertanyaan apakah  narasumber  menyampaikan  materi dengan  menarik  dan  mudah  untuk  dipahami peserta  memberikan  jawaban  4,52.  Jawaban peserta  atas  pertanyaan  apakah  peserta  masih
memerlukan  pelatihan  tambahan  untuk  topik yang sama adalah 4,52, nilai rata-rata jawaban peserta  atas  pertanyaan  apakah  pelatihan  ini dapat meng-update pengetahuan tentang rekonsiliasi fiskal dan E-SPT adalah 4,36.
Nilai  rata-rata  jawaban  peserta  atas apakah  materi  pelatihan  dapat  membantu bapak/ibu  guru  SMK  dalam  mempersiapkan bahan  ajar  tentang  perpajakan  adalah  4,6. Sedangkan nilai jawaban peserta pelatihan atas pertanyaan apakah waktu pelaksanaan pelatihan  telah  cukup  memadai  masih  rendah yaitu  3,32,  nilai  ini  mengindikasikan  bahwa peserta  masih  merasa  waktu  pelaksanaan pengabdian  masih  kurang  walaupun  sudah dilaksanakan  selama  36  jam.  Dari  nilai  rata- rata  atas  jawaban  responden  ini  membuktikan bahwa  para  peserta  pelatihan  sangat  antusias dan  merasakan  manfaat  diadakannya  kegiatan pelatihan ini.

## 4. Kesimpulan
Tujuan dari kegiatan ini adalah mengadakan  pelatihan  untuk  meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Guru-Guru SMK Jurusan Akuntansi
Tentang Materi
Rekonsiliasi  Fiskal  dan  Pengisian  e-SPT Tahunan  Sesuai  Materi  UKK  SMK  Di Kabupaten  Agam  dan  Kota  Bukittinggi Sumatera  Barat.  Pelatihan  dilakukan  selama  4 hari diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pemahaman guru-guru SMK jurusan akuntansi atas  materi  rekonsiliasi  fiscal  dan  E-SPT tahunan  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  wajib pajak badan.
Hasil  survey  yang  dilakukan  dengan kuesioner  untuk  mengetahui  persepsi  peserta mengenai kebermanfaatan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan,  didapatkan  hasil  bahwa  peserta pelatihan sangat antusias, puas  dan  merasakan manfaat  dari  kegiatan  ini.  Berdasarkan keterangan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat yang dilakukan sudah tercapai.

## Daftar Pustaka
Depdiknas. 2003. Peraturan Pemerintah No 23 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. Jakarta: Depdiknas.
Depdiknas.  2008.  Implementasi  Sistem  Kredit Semester  Pada  Sekolah  Menengah
Kejuruan. Jakarta: Depdiknas Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah
Siti  Resmi.  2014.  Perpajakan  :  Teori  dan Kasus. Edisi 8. Buku 1 dan 2. Jakarta : Salemba Empat.
Siti  Resmi.  2011.  Perpajakan  :  Teori  dan Kasus.  Edisi  6.  Buku  2.  Jakarta  : Salemba Empat.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Keempat  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.
Wardiman Djojonegoro. 1998. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta  :  PT.  Jayakarta Agung Offset

## Halaman ini sengaja dikosongkan