Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## PERTANGGUNGJAWABAN ONLINE SHOP MENGGUNAKAN KONTEN ENDORSMENT ORANG LAIN TANPA IZIN DI INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
Alif Wildan Anugrah 1 , Adhitya Widya 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: thowildan27@gmail.com, adhityawidyakartika@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan studi ini  mengkaji pertanggung jawaban online shop yang menggunakan konten endorsment milik orang lain tanpa izin di Instagram untuk kepentingan komersial serta untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang akan dilakukan influencer yang konten endorsmentnya disalahgunakan oleh orang lain tanpa izin  di  Instagram  untuk  kepentingan  komersial.  Jenis  penelitian  ini  yuridis  normatif,  analisis  data menggunakan  metode  penelitian  bersifat  normatif  melalui  penelitiaan  pustaka  dan  mengkaji  data sekunder.  Metode  penghimpunan  data  yang  dipergunakan  ialah  studi  kepustakaan  dengan  adanya sumber data bahan hukum priimer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah Penggunaan konten endorsement yang dilaksanakan oleh online shop lain diluar perjanjian telah melanggarr hak moral dan hak ekonomi pencipta konten endorsement seperti diatur oleh Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf, c dan/atau huruf g untuk mempergunakan secara komersial serta Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014, Tindakan hukum yang bisa dilaksanakan dapat mencoba  mengomentari  postingan  tersebut  dan  meminta  online  shop  lain  untuk  menghapusnya.  Bisa juga  dengan  menuntaskan  tuntutannya  di  pengadilan  yang  berwenang  di  negara  yang  mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tuntutan tersebut yaitu hukum Indonesia.
Kata Kunci : Pelanggaran, Hak Cipta, Konten Endorsment

## ABSTRACT
The  purpose  of this  research  is  to  determine the  responsibility  of  online  stores  that  use  other  people's endorsement content without permission on Instagram for commercial purposes and to find what legal remedies  can  be  taken  by influencers  whose  endorsement  content  is  misused  by  other  people  without permission. Instagram for commercial purposes. This type of research is norrmative juridical, data analysis uses norm ative research methods through library research and secondary data review. The data collection method  used  is  literature  studyy  with  data  sources  of  primary  legal  materials  and  secondary  legal materials.  The  results  of  this  research  are  that  the  use  of  endorsement  content  by  other  online  shops outside the agreement has violated the moral rights and economic rights of endorsement content creators as  regulated  in  Article  9  paragraph  (1)  letters  a,  b,  c  and/or  g  for  commercial  use  as  well  as  Article 9 paragraph (2) Law no. 28 of 2014. Based on Article 113 paragraph (3) of Law no. 28 of 2014, the legal remedy that can be taken is to try to comment on the post and ask other online stores to delete it. You can also settle the lawsuit in the competent court in the country that has jurisdiction to try the lawsuit, namely Indonesian law.
Keywords : Infringement, Copyright, Endorsment Content
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## PENDAHULUAN
Cepatnya  suatu  perkembangan  teknologi  semasa  ini  dengan  beriringan berkembangnya  teknologi informasi memberi kemajuan kepada pelaku usaha di Indonesia yang sekarang ini amat terbantu dengan kehadiran media sosial seperti Instagram, Twiter, Tiktok, dll. Pada saat ini media sosial merupakan alat yang bisa diakses oleh banyak semua kalangan,  sehingga  memudahkan  para  pelaku  usaha  untuk  menjangkau  masyarakat  luas. Media sosial ini termasuk salah satunya media online dimana penggunannya dapat dengan mudah  tanpa  dibatasi  ruang  dan  waktu  berpartisipasi  berbagai  dan  menciptakan  sesuatu dalam blog atau bentuk media sosial lainnya. Pendapat lain menjelaskan definisi media sosial, yaitu sekelompok aplikasi internet yang diciptakan berdasarkan ideologi dan teknologi yang berkemungkinan menciptakan dan mertukarkan user-generated content.
Perkembangan itu terus terjadi sampai dengan tahun 2005 bahkan sampai sekarang. Marketplace terus  muncul  dengan  menjual  berbagai  jenis  barang  atau  jasa  di  beberapa platform media sosial. Masa pandemi Covid-19 ini semua kegiatan diluar rumah dibatasi yang menyebabkan  semua  orang  termasuk  pelaku  bisnis  usaha  kecil,  menengah,  dan  besar memutar  otak  bagaimana  caranya  dapat  bertahan  hidup  dan  mempertahankan  usahanya agar tetap dapat beroperasi. Keadaan seperti ini, kebanyakan orang memanfaatkan media sosial  sebagai platform untuk  melakukan  kegiatan  jual  beli  ataupun  sebagai  media  untuk mempromosikan  bisnisnya.  Maka  dari  itu  internet  berfungsi  sebagai  media  untuk menemukan berbagai macam informasi darimana saja tanpa ada batasan ruang dan waktu. Tidak menutup kemungkinan bahwa digunakannya internet ini dijadikan sebagai media untuk mencari penghasilan melalui media sosial yang ada sekarang. Munculnya internet dan sosial media ini tentunya menimbulkan dampak negatif karena memiliki potensi perindividu untuk mengespresikan kreasinya dengan bebas sesuai kemampuannya, bahkan dalam penggunaan internet  terdapat  pelanggaran hak  cipta  seperti diterangkan oleh  Pasal  1  huruf  1  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (dikenal  UU  No.  28  Tahun  2014) bahwasanya  hak  cipta  tersebut  diberikan  secara  otomatiis  berlandaskan  dalam  prinsp deklaratif,  dimana  prinsip  ini  artinya  yang  pertama  kali  mengumumkan  suatu  ciptaan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
sehingga  yang  bersangkutan  dipercaya  sebagai  pencipta  apabila  telah  memenuhi  standar perlindungan hak cipta.
Penggunaan  media  sosial  saat  ini  dimanfaatkan  sebagai  media  promosi  oleh  para pelaku  bisnis  khususnya  di  Indonesia.  Promosi  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  yang bertujuan  untuk  menyampaikan  manfaat  produk  tersebut,  fungsi  dari  promosi  ini  sendiri ialah  untuk  menarik  perhatian,  membujuk,  dan  menimbulkan  kesadaran  konsumen  akan eksistensi dari sebuah produk tertentu untuk melakukan pembelian produk tersebut.
Salah  satu  strategi  promosi  yang  menjamur  melalui  Instagram  sekarang  ini  adalah dengan  metode endorsement yaitu  mengiklankan  suatu  produk  barang/jasa  dengan  jasa orang  lain  untuk  mempromosikan  produk  dagangannya.  Orang  tersebut  adalah endorser yaitu pendukung atau bintang iklan yang digunakan jasanya pada kegiatan promosi dengan merekomendasikan  produk  atau  jasa  yang  tujuannya  untuk  menunjang  komunikasi  yang efektif menyampaikan pesan dari produk yang diiklankan, di mana orang tersebut biasanya seorang celebrity endorser atau seseorang yang berpengaruh yang memiliki banyak pengikut di akun Instagramnya.  Kegiatan promosi tersebut dapat dalam berbentuk foto atau video yang  menerangkan  manfaat,  kegunaan,  kekurangan  dan  kelebihan  serta  efek  dari  produk yang  dipromosikan  yang  nantinya  diunggah  di  fitur  Instagram  seperti feed dan story . Endorsement merupakan  suatu  bentuk  perjanjian  kerjasama  antara  pelaku  bisnis  dan endorser untuk  melakukan  kegiatan  sewa  menyewa  jasa  yang  berhubungan  dengan mempromosikan suatu produk baik barang atau layanan dengan imbalan tertentu. Hasil yang diharapkan dari perjanjian endorsement yaitu konten yang dapat berbentuk foto atau video terkait  produk  tersebut  dari  endorser  yang  diunggah  di  fitur-fitur  Instagram.  konten  yang merupakan hasil dari perjanjian endorsement ini digunakan dan disebarluaskan oleh pihak lain yang bertujuan untuk komersial dan tidak berizin dari pemilik hak cipta. Perihal ini akan menjadikan seorang pemegang hak cipta pada dasarnya ialah hak eksklusif yang meliputi hak moral serta ekonomi terdapat pada aturan tentang Hak Cipta dalam Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014. Hak ekonomi yaitu hak eksklusif ini demi memperoleh kepentingan ekonomi dari hasil ciptaan.  Hak  moral  yaitu  hak  yang  mengikatkan diri  pencipta  atas  ciptaannya.  Namun hak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
eksklusif  disini  tidak  bersifat  absolut  sehingga  masih  terdapat  batasan-batasan  yang selanjutnya  termuat  pada  UU  Hak  Cipta  No.  28  Tahun  2014.  Konten  termasuk  satu diantaranya  ciptaan  yang  mendapat  perlindungan  dari  perundang-undangan  tersebut. Walaupun ciptaan ini berbentuk digital atau tersebar  di internet, pada dasarnya berkaitan dengan materi yang dilindungi tetap sama seperti ciptaan yang tertera secara konvensional.
Isu  hukum  mengenai  Pasal  113  ayat  (3)  UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, menerangkan  bahwasanya  perlindungan  hak  ciipta  seseorang  terhadap  karyanya,  seperti pembuatan konten Instragram, Youtube, pembuatan lagu, penulisan Novel dan masih banyak lagi. Urgensi dalam permasalahan tersebut merupakan perlindungan hak cipta sebuah karya yang  diciptakan  oleh  seseorang,  hal  tersebut  dapat  memberikan  hak  dan  wewenang seseorang untuk mendaftarkan akun sosial medianya maupun karya mereka kepada lembaga yang berwenang yaitu lembaga hak cipta, sehingga hasil karya mereka dapat dilindungi dan mereka mendapatkan pendapatan dari hak siar. Penggunaan tanpa izin hasil karya hak cipta merupakan  permasalahan  hukum  kontemporer,  seperti  yang  terkait  dengan  pembajakan video tanpa izin pencipta dengan demikian berguna untuk memberi perlindungan pada hak pencipta atas ciptaan atau karya hak cipta sebagaimana termuat pada UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang telah diterangkan pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Eksklusif ialah  hak  khusus  untuk  pencipta  bebas  hanya  untuk  pencipta,  konsep  hak eksklusif pula dijabarkan pada Pasal 4 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang menerangkan bahwasanya  hak  eksklusif  mencakup  adanya  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Penelitian sebelumnya yang pernah diteliti terkait hak cipta dilakukan oleh I Made Febrian Surtiana dan Ida Ayu Sukihana perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ida Ayu  Sukihana  dan I  Made  Febrian  Surtiana,  tahun  2021  yang  berjudul  “Perl iindungan  Hak Cipta  Atas  Video  Yang  Disiarkan  Langsung  Di  Instagra m”  adalah  membahas mengenai penyelidikan  terhadap video  live Instagram  yang  di posting ke  Instagram  Television  (IGTV) menurut UU hak cipta dan mengambil tindakan hukum mengenai pelanggaran siaran ulang video live Instagram tanpa adanya suatu izin dari pemegang hak cpta tersebut, maksudnya pemegang ataupun pencipta yang hak cipta tidak berhak atas perlindungan hak cipta atas
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
ciptaannya,  berdasarkan  yang  ditetapkan  Pasal  40  (1)  UU  Hak  Cipta  No.  28  Tahun  2014, bahwa  deskripsi  pada  kebijakan  tersebut  terdapat  norma  samar  tentang  konsep sinematografinya  yang  terbatas  pada  sinema  saja.  Sanksi  hukum  atas  pelanggaran pengiriman  ulang  yang  tidak  sah  dalam  pengertian  UU  Hak  Cipta  ialah  sanksi  pidana berlandaskan UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat (2) tentang Hak Cipta dan sanksi perdata berupa tuntutan ganti rugi.

## METODE PENELITIAN
Sifat  penelitian  ini    menggunakann  metode  penelitian  bersifat  normatif,  karena kepustakaan ialah metode yang dilaksanakan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada.  Penelitian  mengenai  pertanggung  jawaban online  shop yang  menggunakan  konten endorsment milik orang lain tanpa izin di Instagram untuk kepentingan komersial dilaksanakan melalui penelitian pustaka dan mengkaji data sekunder sebagai bahan latar belakang penelitian dengan menelaah peraturan dan literature terkait masalah judul. Pada penelitian digunakan data sekunder,  yakni  data  berdasarkan  penelitian  dokumen  termasuk  aturan  perundang-undangan yang diberlakukan. Metode penghimpunan data yang dipergunakan pada penelitian judul ialah studi kepustakaan, yakni instrumen penghimpunan dokumen hukum yang dilaksanakan melalui dokumen hukum tertulis yang menggunakan konten analisis. Jenis penelitian ini yuridis normatif, olah data serta analisis data sangat bergantung terhadap jenis data yang dipergunakan, dimana bagi jenis penelitian yuridis normatif ini hanya mengenai data sekunder. Dari data sekunder itu sendiri meliputi tiga bahan hukum, yakni:

## 1. Bahan Hukum Primer
Mencakup  perundang-undangan,  dokumen  resmi  pembuatan  perundang-undangan  dan yurisprudensi.  Pada  penelitian  ini,  mempergunakan  beberapa  bahan  hukum  primer  yakni UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.
2. Bahan Hukum Sekunder
Berfungsi untuk memberikan interpretasi terkait bahan hukum primer penjelasannya bisa berbentuk:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
a. Buku teks yang membahas atau berhubungan dengan masalah hukum, antara lain tesis, skripsi, dan disertasi hukum.
b. Jurnal Hukum; dan
c. Kamus Hukum
Guna  mendapatkan  bahan  hukum  yang  digunakan  penelitian  yang  akan  digunakan  yaitu metode  penghimpunan  data  menggunakan  studi  kepustakaan.  Metode  analisis  data  tersebut dipergunakan  yakni  penghimpunan  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan,  lalu  melakukan pengelompokkan  data,  serta  penyajian  hasil  analisi  dan  melakukan  pengambilan  kesimpulan, penulis memadukan data bahan hukum primer, sekunder,  serta tersier dalam menganalisis data dalam penelitian  akan dilaksanakan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penguraian tentang Subtansi Terkait dengan Pembahasan dan Analisis Permasalahan Pertama
Pertanggung jawaban online shop yang menggunakan konten endorsment orang lain untuk  kepentingan  komersial  berdasarkan  hal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  perbuatan yang  dilakukan terhadap  ciptaan  diluar  itu  dalam  hal  ini  penggunaan  konten endorsement milik influencer tanpa  adanya  izin  untuk  kepentingan  komersial  dianggap  pelanggaran  hak cipta. Perihal tersebut selaras dengan Pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 secara ringkas menerangkan bahwasanya “ setiiap orang yang tidak memperoleh izin dari penciptaa ataupun pemegang hak ciptanya tidak diizinkan menyalin dan/atau menggunakan ciptaannya untuk tujuan komersial”. Permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian yaitu ketika suatu konten endorsement milik influencer yang  diunggah  di  Instragamnya  dipergunakan  oleh online  shop lain  diluar  perjanjian  tanpa  izin  dan  untuk  kepentingan  komersial.  Konten tersebut  merupakan  ciptaan  yang  dibuat  berdasarkan  perjanjian endorsement oleh online shop dengan influencer .  Akan  tetapi  sering  terjadi  kasus  dimana  konten endorsement tersebut dipergunakan oleh online shop lain untuk mempromosikan produk yang sama tanpa izin.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Penggunaan  konten endorsement yang  dilaksanakan  oleh online  shop lain  diluar perjanjian  sudah  melanggar  hak  moral  serta  hak  ekonomi  pencipta  konten endorsement tercantumkan  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf,  c  dan/atau  huruf  g  terkait penggunaannya secara komersial serta Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014, tindakan tersebut bisa dikenai pidana maksimal empat tahun serta maksimal satu miliar rupiah untuk pidana denda.

## 3.2 Pembahasan Subtansi Permasalahan Kedua
Penyelesaian kasus hak cipta melalui non – litigasi berdasarkan dalam Undang – Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cpta  di  dalam  upaya  hukum influencer yang  konten endorsmentnya nya  digunakan  orang  lain  Sebagaimana  dijelaskan  dalam community guidelines ,  Instagram  ingin  terus  menjadi  wadah  yang  asli  dan  aman  untuk  inspirasi  dan ekspresi.  Untuk  mendukung  hal  ini,  Instagram  meminta  kerjasama  dari  seluruh  pengguna untuk mengembangkan komunitas ini dengan cara mengunggah foto dan video milik sendiri dan  selalu  mematuhi  hukum.  Selain  itu,  para  pengguna  juga  diharapkan  untuk  saling menghormati  antar  sesama  pengguna.  Apabila  para  pengguna  melewati  batas  yang  telah ditentukan  ini  akan  mengakibatkan  dihapusnya  konten,  dinonaktifkannya  akun  atau pembatasan-pembatasan lainnya. Sebagaimana penjelasan di atas, didapatkan bahwasanya bentuk  pelayanan  yang  diberikan  Instagram  adalah  penyebarluasan  konten  dalam  bentuk foto atau video yang diunggah dalam feeds, video, reels atau fitur-fitur lainnya. Foto yang diunggah dalam Instagram ini dapat berupa karya fotografi dengan objek manusia ataupun keindahan alam lainnya yang dihasilkan melalui kamera. Dalam hal ini, foto tersebut sesuai dengan pengertian potret dan karya fotografi yang diungkapkan pada Pasal 40 ayat (1) huruf k  dan  l  UU  Hak  Cipta  No.  28  Tahun 2014.  Berdasarkan  hal tersebut berarti  konten-konten dalam bentuk foto yang diunggah di Instagram memperoleh perlindungan hak cipta. Dasar perlindungan  hak  cipta  untuk  video  yang  tercantumkan  pada  ketentuan  Pasal  40  ayat  (1) huruf  m  UU  Hak  Cipta  No.  28  Tahun  2014.  Pada  pemaparan  pasal  ini  dijabarkan  relevan dengan karya sinematografi yaitu moving image (gambar bergerak) yang terbatas pada film iklan, film dokumenter, skenario atau reportase yang dibentuk menjadi sebuah film cerita,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dan film kartun yang bisa ditayangkan di televisi, bioskop ataupun media lainnya. Video yang diunggah  ke  Instagram  untuk  promosi  ini  telah  memenuhi  unsur  gambar  bergerak  namun tidak  untuk  unsur-unsur  lainnya.  Oleh  karena  adanya  kekaburan  norma  yang  akan menimbulkan pelanggaran hak cipta untuk video di Instagram ini, maka diperlukan adanya kejelasan  terhadap  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  m  UU  Hak  Ciipta  No.  28  Tahun  2014.  Adanya ketentuan    jelas  untuk  konten-konten  video  yang  disebarluaskan  di  sosial  media  maupun media lainnya, pada kenyataannya setiap individu yang ingin menggunakan hak ekonomi dari pencipta  konten-konten  video  di  Instagram  wajib  mendapatkan  izin  dari  pencipta  dengan menggunakan  perjanjian  lisensi.  Dalam hal  penggunaan  ciptaan  yang dilisensikan  tersebut yang isi perjanjiannya mengatur tentang memberikan izin untuk melaksanakan hak ekonomi seperti menerbitkan sampai menyewakan ciptaannya dari pemegang atau pencipta hak cipta terhadap penerima lisensi yang biasanya diimbangi dengan royalti atau dengan syarat dan ketentuan tertentu .

## 3.3   Pembahasan Subtansi Permasalahan Seterusnya
Instagram  sendiri  telah  menekankan  berkaitan  dengan  hak  cipta  dimana  dalam mengunggah  suatu  konten,  pengguna  harus  memiliki  hak  atas  konten tersebut.  Instagram mengingatkan  bagi  para  penggunanya  untuk  mengunggah  konten  asli  milik  mereka  dan jangan mengunggah apapun yang merupakan salinan atau sesuatu yang dikumpulkan atau diambil  dari  Internet  dimana  pengguna  tersebut  tidak  mempunyai  hak  untuk mengunggahnya. Dibawah ketentuan syarat penggunaan dan community guidelines tersebut menjadikan pengguna hanya dapat mengunggah konten yang tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Cara terbaik guna menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut  adalah  dengan  memastikan  bahwa  konten  yang  akan  diunggahnya  tersebut merupakan  ciptaannya  atau  miliknya  sendiri  bukan  salinan  dari  milik  orang  lain,  sehingga tidak ada hak cipta dari seseorang yang dilanggar.
Jika konten dari pengguna dihapus karena adanya laporan yang berkaitan dengan hak cipta  melalui form tersebut,  pengguna  akan  mendapatkan  notifikasi  dari  Instagram  yang mungkin  mencantumkan  nama  dan  e-mail  dari  pemegang  hak  cipta  yang  melaporkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pelanggaran  didalam  hak  cipta  ini.  Namun,  apabila  pengguna  merasa  bahwa  seharusnya konten miliknya tidak dihapus karena merasa bahwa yang diunggahnya tidak melanggar hak cipta, pengguna dapat menghubungi pemegang hak cipta langsung untuk menyelesaikan isu tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap konten-konten di Instagram baik yang berkaitan dengan promosi atau tidak, tetap dilindungi ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahuun 2014. Selain itu, Instagram juga memberi fasilitas terhadap periklanan dengan  ketentuan-ketentuan  yang  akan  dibahas selanjutnya.  kegiatan  periklanan  tersebut sering  disebut  sebagai endorsement .  Menurut  peneliti,  endorsement  merupakan  sebuah kegiatan untuk melakukan promosi barang atau jasa dari pelaku bisnis yang bertujuan untuk dikenal masyarakat luas juga keberadaan produk tersebut diakui yang dilakukan oleh orang yang  berpengaruh  dalam  masyarakat  dan  biasanya  memiliki  banyak  pengikut  di  media sosialnya  dengan  memberikan  imbalan  sesuai  yang  diperjanjikan.  Namun  tidak  menutup kemungkinan bahwa perjanjian kerjasama tersebut dilakukan dengan cara yang lain sesuai kesepakatan oleh para pihaknya.

## KESIMPULAN
Penggunaan  konten endorsement yang  dilaksanakan  oleh online  shop lain  diluar perjanjian yag telah melanggar hak moral serta hak ekonomi pencipta konten endorsement seperti  diatur  oleh  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf,  c  dan/atau  huruf  g  untuk mempergunakan secara komersial serta Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal  113  ayat  (3)  UU  No.  28  Tahun  2014,  Tindakan  hukum  yang  bisa  dilaksanakan  oleh @saudah.wear  sebagai pengguna  Instagram  dalam  menanggapi  kasus penggunaan  konten tanpa izin ini pertama-tama dapat mencoba mengomentari postingan tersebut dan meminta online  shop lain  untuk  menghapusnya.  Pengguna  bisa  menuntaskan  tuntutannya  di pengadilan yang berwenang di negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tuntutan tersebut,  sehingga  apabila  @saudah.wear  mengajukan  gugatan  kepada online  shop ,  yang berlaku adalah hukum Indonesia.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Ginting, Elyta Ras. 2012. Hukum Hak Cipta Indonesia  Analisis Teori dan Praktik .  Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Goldstein, Paul, 1996. Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum . Jakarta : Prenada Media.
Oetomo,  Budi  Sutedjo  Dharma.  2007. Pengantar  Teknologi  Informasi  Internet  Konsep  dan Aplikasi . Yogyakarta : Andi. Saidin, OK, 1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Supramono, Gatot. 2012. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya . Jakarta : PT. Rineka Cipta. Purwanto, Djoko. 2007. Korespondensi Bisnis Modern . Jakarta : Erlangga.
Atmadja,  Hendra  Tanu.  2003. Perlindungan  Hak  Cipta  Musik  atau  Lagu ,  Jurnal  Hukum  & Pembangunan, Vol 33, No. 2, hal. 24.
Cahyono, Anang Sugeng. 2016. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia , Jurnal PUBLICIANA , Vol. 9 No. 1.
Lestari, Hesty D. 2013. Kepemilikan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi , Yudisial, Vol 6 No. 2. Hasugian,  Penda  Sudarto.  2018. Perancangan  Website  sebagai  Media  Promosi  dan  Informasi , Jurnal Of Informatic Pelita Nusantara, Vol 3 No 1.
Sutriana,  I  Made  Febrian.  2021. Perlindungan  Hak  Cipta  Atas  Video  Yang  Disiarkan  Secara Langsung Di Instagram , Kertha Negara, Vol. 9 No. 1.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Legislatif Pertama. Statuta Anne yang diundangkan pada 1709 dan berkekuatan hukum sejak 10 April 1710.
Nailul  Iffah.  2020.  “ Kecewa!  Nindy  Cantumkan  UU  Hak  Cipta  Akibat  Fotonya  Diambil  Online Shop ”, https://www.grid.id/read/04184176/kecewa-nindy-cantumkan-uu-hak-cipta- akibat-fotonya-diambil-online-shop?page=all , diakses pada 18 Januari 2020.
Sejarah E-commerce. 2021. Indonesia:  Apa  yang  Telah  dan  Akan  Terjadi ?, https://UU  Hak Cipta.kompasiana.com/UU
Hak
Cipta.bhinneka.com/59b25877085ea65943594dc2/sejarah-e-commerce-indonesia-apa- yang-telah-dan-akan-terjadi?page=all&page_images=1 , diakses pada 18 September 2021. http://e-journal.uajy.ac.id/15395/3/TF069102.pdf , diakses pada 1 Juli 2023.
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5518/8/UNIKOM_41817053_M.%20Bayaqi_BAB%20II.p df , diakses pada 1 Juli 2023.
Sukihana, Ida Ayu dan I Made Febrian Surtiana. 2021. Perlindungan Hak Cipta Atas Video Yang Disiarkan Secara Langsung Di Instagram . Jurnal Universirtas Udayana : Bali.