## Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
Sulistyowati 1* , Norita Citra Y 2 , Elok Fitriyah 3
1,2,3 Jurusan Akuntansi Program S1, Universitas Muhammadiyah Jember

## A B S T R A K
Pengelolaan keuangan desa untuk penyelenggaraan pemerintah di Desa Besuki tidak terlepas dari faktor keuangan sebagai sarana  terwujudnya  pengelolaan  keuangan  desa  yang  lebih  baik, aplikasi  sistem  keuangan  desa  yang  telah  dikembangkan  pemerintah desa  untuk  tata  kelola  desa  guna  mempermudah  pengelolaan keuangan  desa  agar  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Tujuan  dari penelitian  untuk  mengetahui  Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  Desa  Besuki  Kecamatan  Besuki  Kabupaten  Situbondo. Peneliti  menjelaskan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  sistem  keuangan  desa sudah  cukup  baik,  hanya  saja  ada  ketidaksesuaian  dari  sisi pertanggungjawaban yakni belum bisa paparkan kepada masyarakat.

## A B S T R A C T
The village financial management finance for the administration of the village in Besuki village is  inseparable  from  financial  factors,  means  to  achieve  better  village  financial  management,  the application of the village financial system that developed to facilitate  village financial management to be more transparent and accountable. The purpose of the study was to find out the Implementation of the  Village  Financial  System (Siskeudes)  in  Besuki  Village,  Besuki  District,  Situbondo  Regency.  The researcher explained using qualitative descriptive methods. The results of the study  indicate that  the implementation of the village financial system has been quite good, except that there is a discrepancy in terms of accountability, which has not been able to explain to the public.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: Sulistowati190597@gmail.com (Sulistyowati)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 19 May 2019 Received in revised form 16 June 2019 Accepted 15  July 2019 Available online 30 August 2019

## Kata Kunci:
Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Keywords: Implementation of the Village Financial System (Siskeudes)

## 1. Pendahuluan
Pada  sistem  keuangan  pemerintah  yang  berlaku  di  Indonesia,  menurut  Undang-undang  No.  6 Tahun  2014  yakni  Pasal  1  ayat  1  yang  menjelaskan  desa  merupakan  satu  kesatuan  masyarakat  hukum yang  mempunyai  batas  dengan  wilayah  yang  berwenang  guna  mengatur  serta  mengurus  urusan kepemerintahan,  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  yang  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  serta hak dan asal usul yang diakui dan dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indosesia. Dalam Pelaksanaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun  2014    yakni  Pengelola  Keuangan  Desa  merupakan  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dinilai dengan  sejumlah uang  serta  segala sesuatu yang berupa  uang  dan  barang yang berpengaruh dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  didesa.  Sementara    itu    pengelola  keuangan  desa    adalah    seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilalui dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan  dalam tahun  anggaran, yang dihitung mulai 1 Januari hingga dengan 31 Desember.
Undang-undang    No.  6  Tahun  201  mengenai  desa  menegaskan  pada  tahun  2015  mendapat  serta memperoleh anggaran dana sejumlah 10% dari APBN.  Anggaran dana ini akan diberikan langsung yakni kepada kepala desa tanpa melalui perantara yang sebelumnya. Dengan diperolehnya alokasi APBN yakni sejumlah 10% yang akan diterima langsung oleh desa serta mampu mempengaruhi penerimaan desa agar lebih  meningkat  lagi  selain  itu,  dengan  adanya  hal  ini  akan  diperlukannya  akuntansi  dan  manajemen sebagai  pelaporan  keuangan  yang  baik  disetiap  desa-desa  diIndonesia.  Keuangan  desa  diperoleh  dari pendapatan  asli  desa  harus  dikelola  dengan  baik  dan  jujur  demi  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat dan  pembangunan  desa.  Peningkatan  sumber  perekonomian  masyarakat  dapat  melalui  kebijakan  dana desa.
Laporan keuangan disusun untuk penyedia suatu informasi yang lebih efektif serta relevan sebagai media  dari  transaki  keuangan  serta  semua  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  aktivitas  ekonomi  yang dilaksanakan oleh suatu organisasi pelaporan keuangan. Dengan berjalannya suatu perubahan diinstansi keuangan diIndonesia, butuh dilakukannya suatu perubahan didalam berbagai instansi keuangan supaya berjalan  lebih  baik  dan  efektif.  Perubahan  utama  yakni  perubahan  didalam  bidang  akuntansi pemerintahan yang melalui tahap akuntansi, maka akan menghasilkan sumber informasi keuangan yang tersedia  diberbagai  pihak  serta  dilakukan  sesuai  yang  menjadi  tujuan  dari  masing-masing..  Pengelola keungan desa harusnya dilaksanakan sebaik mungkin agar tidak ada lagi kasus penyelewengan didalam pengelola anggaran dana desa.
Pemerintah  desa  guna  membentuk  kebijakan  didalam  pengelolaan  keuangan  desa,  Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  meluncurkan  salah  satu  aplikasi  yang  bermanfaat  guna meningkatkan mutu dari kualitas tata kelola keuangan desa. Untuk melanjutkan upaya pemerintah dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan  memaluli  dana  desa,  Badan  Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) pada Juli tahun 2015 lalu. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa agar lebih baik  kedepannya.  Didalam  Siskeudes  terdapat  program  yang  ada  didalam  aplikasi  pengelola  keuangan desa yang dibuat semudah  mungkin menggunakan User Friendly  untuk mempermudah  penggunaannya dalam pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa ini (Siskeudes).
Kabupaten  Situbondo  khususnya  Kecamatan  Besuki  yang  terdapat  15  Desa,    namun  hanya  saja beberapa yang telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa termasuk  Desa Besuki. Kantor Desa Besuki telah  menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini sejak tahun 2017. Pada Kecamatan Besuki terdapat  beberapa  kendala  dalam  mengimplementasikan  SISKEUDES  ini  seperti  sumber  daya  manusia yang belum memadai karena juga tiap aparatur desa tidak semuanya paham akuntansi desa juga belum mempunyai prosedur serta dukungan dari sarana dan prasarana dalam tata kelola keuangan, juga belum kritisnya masyarakat mengenai pengelola anggaran pendapatan desa dan belanja desa sehingga menjadi peluang untuk aparatur desa berbuat kecurangan.
Berdasarkan  penelitian  pendahuluan,  Sekretaris  Desa  Besuki  Mukhlis  Jayadi,  mengatakan  bahwa telah  melakukan  pelatihan  yakni  dalam  mengoperasikan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes). Aplikasi  Siskeudes  diDesa  Besuki  dioperasikan  oleh  staf  operator  desa  besuki,  dalam  segi  pelaporan keuangan desa kembali kepada sekertaris desa besuki. Dengan adanya masalah yang terjadi dilapangan dalam  proses  pengimplementasian  Siskeudes  ini  memang  tidak  ada  kendala  yang  berarti  terdapat kelebihan  dan  kekurangan  dalam  aplikasi  ini,  sehingga  disinalah  peran  dari  seorang  bendaraha  untuk mengatasi  agar  pengimplementasian  Siskeudes  ini  dapat  digunakan  secara  lancar  dan  desa  dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel.

## 2. Metode

## Jenis Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  yakni  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  pada  Desa  Besuki Kecamatan  Besuki  Kabupaten  Situbondo.  Ahli  Bogdan  Taylor  (Maleong,  2012)  menjelaskan  bahwa metode kualitatif yaitu tahapan penelitian yang dapat menghasilkan jenis data deskriptif yakni mencakup penjelasan kalimat tertulis maupun lisan dari individu serta dari perbuatan yang dapat diamati.
Lokasi Penelitian
Lokasi tempat penelitian berada diDesa Besuki Kecmatan Besuki Kabupaten Situbondo. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2018.
Informan
1.  Husamah Bahres : Kepala Desa Besuki
2.  Mukhlis Jayadi S.Pd  : Sekretaris Desa Besuki
3.  Ria Ayu F. : Bendahara Desa Besuki 4.  Diat Priatmana : Staf Operator Siskeudes Desa Besuki
Jenis Data
Penelitian  menggunakan  dua  jenis  data  yang  meliputi  :  1.  Data  Primer  :  yakni  berupa  data  yang diperoleh  langsung  dari  lokasi  penelitian  dengan  melalui  wawancara  dan  observasi  langsung  di  Kantor Desa Besuki, dan 2. Data Sekunder : yakni berupa studi pustaka dengan mengumpulakan dokumen serta artikel yang terkait.

## Teknik Analisis Data
1.  Perencanaan    :  Perencanaan  program  Desa  Besuki  melibatkan  bidang  pembangunan,  pemerintahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Sekretris Desa Besuki.
2.  Pelaksanaan  : Pelaksanaan dilakukan yakni Bendahara Desa Besuki.
3.  Penatausahaan : Penatausahaan dilaksanakan oleh Bendahara Desa Besuki.
4.  Pelaporan : Pelaporan disampaikan oleh Kepala Desa Besuki
5.  Pertanggungjawaban: Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa Besuki
6.  Pengawasan  :  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  yang  melaksanakan  tugas  pengawasan  terhadap pelaksanaan program yang diatasi oleh Pemerintahan Desa Besuki.

## 3. Hasil dan pembahasan
Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Besuki
Tabel 1. Tahap Perencanaan Desa Besuki
No    Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Hasil Data Keterangan 1 Kepala  Desa  dibantu  Sekretaris  desa membuat  Peraturan  Desa  mengenai APBDes yang berdasarkan RKPDes. Proses penyusunan peraturan desa didesa  Besuki  dilakukan  oleh Sekretaris Desa Besuki. Sesuia 2 Sekretaris Desa menyampaikan rancangan  Peraturan  Desa  tentang APBDes kepada Kepala Desa Sekretaris Desa Besuki menyampaikan rancangan peraturan  desa  tentang  APBDes kepada Kepala Desa Besuki. Sesuai 3 Rancangan  Peraturan  Desa  mengenai APBDes  disampaikan  oleh  Kepala  Desa kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Kepala Desa Besuki menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai  APBDes  kepada  Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan. Sesuia 4 Rancangan  Peraturan  Desa  mengenai APBDes  disepakati  bersama  paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa mengenai  APBDes  diDesa  Besuki disepakati  bersama  bulan  15 Oktober. Sesuai 5 Rancangan  Peraturan  Desa  mengenai APBDesa yang telah disepakati bersama Rancangan Peraturan Desa mengenai  APBDesa  yang  sudah Sesuia
disampaikan  oleh  Kepala  Desa  kepada
Bupati/Walikota  melalui  camat  paling lambat  3  (tiga)  hari  sejak  disepakati untuk dievaluasi
disepakati bersama yang disampaikan  oleh  Kepala  Desa
Besuki  kepada  Bupati  untuk mendapatkan penetapan,
Sumber : Hasil Data Olahan
Dari Tabel 1 Menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Besuki telah melakukan tugas-tugasnya dengan baik yakni dalam penyusunan rancangan peraturan desa didesa besuki mengenai APBDes yang disepakati bersama  pada  tanggal  15  Oktober.  Berdasarkan  Permendagri  113  Tahun  2014  Pasal  20  Ayat  4  yang mengatur  bahwa  rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  disepakati  bersama  paling  lambat  bulan Oktober tahun berjalan.

## Tabel 2. Tahap Pelaksanaan Desa Besuki
No.   Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Hasil Data Keterangan 1. Semua  penerimaan  dan  pengeluaran desa  dalam  pelaksanaan  kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Didesa  Besuki  dalam  penerimaan  dan pengeluaran  desa  telah  menggunakan rekening kas untuk kegiatan. Sesuai 2. Semua  penerimaan  dan  pengeluaran desa  harus  didukung  oleh  bukti  yang lengkap dan sah. Pemerintah  Desa  Besuki  diharuskan untuk setiap pengeluaran dan penerimaan  disertai  bukti  seperti kwintansi dll. Sesuai 3. Pemerintah  desa  dilarang  melakukan pungutan  sebagai  penerimaan  desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pemerintah Desa Besuki dilarang untuk melakukan  pungutan  karena  dianggap sebagai pemungutan liar. Sesuai 4. Bendahara  Desa  dapat  menyimpan uang  dalam  Kas  Desa  pada  jumlah tertentu  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  operasional  pemerintah desa. Bendahara  Desa  Besuki  menyimpan uang  dalam  jumlah  dibawah  5  juta sebagai  memenuhi  kebutuhan  dari operasional pemerintahan desa. Sesuai 5. Pengeluaran desa mengakibatkan beban  APBDesa  yang  tidak  dapat dilaksanakan
sebelum rancangan peraturan  desa  mengenai  APBDesa disahkan menjadi peraturan desa. Didesa  Besuki  tidak  pernah  melakukan pengeluaran  sebelum  ditetapkannya peraturan desa. Sesuia
Sumber : Hasil Data Olahan
Dari  Tabel  2  Menjelaskan  bahwa  telah  sesuai  dengan  peraturan,  yakni  Permendagri  113  Tahun 2014 yakni Pasal 25 Ayat 2 mengenai Bendahara Desa dapat menyimpan sejumlah uang dalam kas desa pada jumlah yang tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan didesa. Pada  Desa  Besuki  menyimpan  sejumlah  uang  dibawah  5  juta  untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional, untuk kelancaran operasional Bendahara Desa Besuki.

## Tabel 3. Tahap Penatausahaan Desa Besuki
No     Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Hasil Data Keterangan 1. Proses    penatausahaan    dilaksanakan Bendahara Desa. Semua  proses  program  penatausahaan diDesa Besuki dilakukan oleh Bendahara Desa yaitu Ibu Ria Ayu D.F Sesuai 2. Bendahara  desa  wajib  melakukan pencatatan  setiap  penerimaan  dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara  desa  melakukan  pencatatan disetiap  penerimaan  dan  pengeluaran serta  melakukan  tutup  buku  dengan menggunakan  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes) Sesuai 3. Bendahara Desa diwajibkan bertanggungjawab  atas  sejumlah  uang yakni melalui pelaporan Bendahara Desa Besuki telah mempertanggungjawabkan sejumlah uang  yang  masuk  dan  keluar  sesuai Sesuai
pertanggungjawaban didalam format kas umum, serta buku pembantu perpajakan,
buku bank. dengan laporan pertanggungjawaban 4. Laporan atas pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Laporan  pertanggungjawaban  yang disampaikan kepala desa sesuai dengan peraturan Sesuai
Sumber : Hasil Data Olahan
Dari Tabel 3 menjelaskan bahwa pemerintahan Desa Besuki telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang Penatausahaan Keuangan Desa. Bendaraha Desa Besuki telah memahami akan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh bendahara desa besuki terkait dengan penatausahaan desa.

## Tabel 4. Tahap Pelaporan Desa Besuki
No. Permandagri Nomor 113 Tahun 2014 Hasil Data Keterangan 1. Kepala  desa  menyampaikan  mengenai laporan  realisai  pelaksanaan  APBDes kepada  Bupati  yakni  laporan  semester pertama dan semester akhir tahun yang dianggarkan. Kepala desa Besuki telah menyampaikan laporan realisasi semeter  pertama  dan  semester  akhir tahun kepada Bupati. Sesuai 2. Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes waktu  penyampaian    semester  pertama paling  lambat  pada  akhir  bulan  Juli tahun berjalan. Kepala  Desa  Besuki  menyampaikan laporan  realisasi  semester  pertama paling  lambat  tanggal  30  Juni  tahun berjalan Sesuai 3. Laporan  semester  akhir  tahun  waktu penyampaian  paling  lambat  akhir  bulan januari tahun berikutnya. Penyampaian  laporan  semester  akhir tahun  yang  disampaikan  Kepala  Desa Besuki  pada  akhir  bulan  tanggal  30 Desember tahun berjalan. Sesuai
Sumber : Hasil Data Olahan
Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Besuki dapat melaksanakan tugas dengan tepat waktu  terkait  pelaporan  keuangan  desa  yakni  dengan  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati dengan cepat dan tepat waktu.

## Tabel 5. Tahap Pertanggungjawaban Desa Besuki
No    Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Hasil Data Keterangan 1. Kepala  Desa  menyampaikan  pelaporan atas pertaggungjawaban mengenai realisasi  pelaksanaan    APBDesa  yang disampaikan  kepada  Bupati  tiap  akhir tahun. diDesa Besuki menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  APBDesa  yang disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Besuki, beserta  Bendahara  dan  Sekretaris  Desa Besuki. Sesuai 2. Pelaporan  atas  pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa mencakup  sumber  pendapatan,  serta belanja, dan pembiayaan. pelaporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa didesa Besuki telah disampaikan kepada Bupati yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sesuai 3. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa Didesa Besuki pelaporan pertanggungjawaban  yakni  realisasi pelakssanaan  APBDesa  telah  disahkan sesuai peraturan Desa Besuki. Sesuai 4. Peraturan  Desa  mengenai    pelaporan pertanggungjawaban  tentang  realisasi pelaksana APBDesa didukung :
- Bentuk  format  tentang  laporan pertanggungjawaban realisasi Peraturan  Desa  diDesa  Besuki  tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDesa  sudah  dilampiri dengan : - format laporan Sesuai
pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan. - Bentuk  format  tentang  laporan hasil  kekayaan  Milik  desa  per  31 Desember. realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan. - Laporan  kekayaan milik  desa  per  31  Desember  tahun berkenaan. 5. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDesa  diinformasikan kepada  masyarakat  secara  tertulis  dan dengan  media  informasi  yang  mudah diakses oleh masyarakat. Belum  ada  informasi  dari  Pemerintah Desa  Besuki  untuk  menginformasikan mengenai  pelaporan  realisasi  dan pelaporan  pertanggungjawaban  kepada msyarakat Desa Besuki. Tidak Sesuai 6. Media  informasi  komunikasi  mencakup papan  pengumuman,  radio  komunitas, dan media informasi lainnya. diDesa  Besuki  belum  tersedia  papan pengumuman,  bahkan  radio  komunitas sebagai media informasi untuk masyarakat. Tidak Sesuai Sumber : Hasil Data Olahan
Dari  Tabel  5  menjelaskan  bahwa  dalam  tahap  pertanggungjawaban  ada  ketidaksesuaian  dengan peraturan  yang  ada  karena  laporan  pertanggungjawaban  tidak  transparan  kepada  masyarakat.  Juga disebabkan oleh faktor ilmu pengetahuan yang kurang pahamnya masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada. Berdasarkan Permandagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  harus  disampaikan  atau  diinformasikan  kepada masyarakat melalui papan tulis pengumuman atau media informasi lainnya

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas,  tentang  Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  (siskeudes) Didesa  Besuki  Kecamatan  Besuki  Kabupaten  Situbondo,  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  sistem keuangan desa (Siskeudes)  didesa  besuki sudah  cukup  baik dalam pengelola keuangan desa mencakup, kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh sekretaris desa, kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh bendahara desa, kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh bendaraha desa, kegiatan pelaporan serta kegiatan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Besuki telah melakukan tugas dengan cukup  baik.    Hanya  saja  kegiatan  pertanggungjawaban  terjadi  ketidaksesuaian  atau  ketidakterbukaan dalam menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada masyarakat Desa Besuki.
Untuk  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Besuki  kepala  desa,  bendahara  desa  dan  sekretaris desa  seharusnya  dapat  menyediakan  sarana  informasi  untuk  semua  masyarakat  agar  dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat desa besuki kecamatan besuki kabupaten situbondo.

## Daftar Rujukan
Erwan, Agus P. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gava Media
Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif (Revisi). Bandung : Remaja Rosdakarya.
Wahab  dan  Solichin  A.  2016.  Mengenai  Analysis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model  Suatu
Implementasi Kebijakan. Bumi Aksara: Jakarta
http://www.keuangandesa.com/2015/04/pengelolaan-keuangan-desa-dalam-kerangka-tata- pemerintahan-yang-baik/
Ghony, Moh. Junaidi, Almanshur, dan Fauzan, 2016. Tentang Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta.
R. Indra Sarjono S, Sutaryo. 2016. Faktor-faltor Penentu Implementasi E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia.Universitas Sebelas Maret.
Mulyadi dan Deddi. 2015. Tentang Study Kebijakan Publik serta Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi mengenai Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung, Jawa Barat.
Jeacklin  Valenia  M,  Harijanto  S,  Hendrik  Gamaliel.  Jurnal  Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Desa Berdasarkan Pemendagri No. 113 Tahun 2014.
Rahmawati. 2015. Tentang Jurnal Ilmiah Analisis Kesiapan Desa Dalam Pengimplementasian Penerapan UU Nomor 06 Tahun 2014 Mengenai Desa.
I Gusti Ayu Trisna S, Made Arie W, dan Putu Sukma K. 2017. Jurnal Ilmiah Peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Study Kasus diDesa Kaba-kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
Ayu Lestari, Sitti Nurhayati N, Jaka Darmawan. 2016. Jurnal Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Desa. (Studi Kasus Kabupaten Ogan Hilir).
Made  Arie  W,  Nyoman  Trisna  H.  2017.  Jurnal  tentang  Analisis  Pengelola  Keuangan  Desa  Melalui Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  Sebagai  Konteks  Disiplin  Diri  Pada  Desa Tigawasa.
Ni  Wayan  R,  2016.  Tentang  Good  Governance  dalam  Pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa.  Universitas Mahasaraswati Denpasar.