## PENCATATAN PERNIKAHAN (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari’ah, Maslahah Mursalah dan Hukum Positif
di Indonesia)
Toha Ma’arif Dosen Tetap Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Jl. Hanafiah Lintas Timur, Mataram Marga Kec. Sukadana Lampung Timur Email: toha_ma’arif@yahoo.com
Abstrak: Di Indonesia, terdapat pertentangan bahkan dikotomi terhadap keabsahan pencatatan  perkawinan  sehingga  muncul  dua  kelompok  ahli  hukum  dalam menafsirkan pencatatan nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat  (1)  dan  (2).  Kelompok pertama menafsirkan  peraturan  tersebut  bersifat kumulatif. Dalam artian, pernikahan yang dilakukan menurut agama saja belum sah jika  tidak  mencatatkannya  sesuai  aturan  negara.  Kelompok kedua berpendapat peraturan  tersebut  bersifat  alternatif,  artinya  pernikahan  yang  dilaksanakan  secara Islam meskipun tidak dicatatkan pernikahannya berarti sudah sah.
Setelah  dikaji  melalui  pendekatan  dengan  metode sadd  al-dzari’ah ,  melakukan pencatatan  nikah  adalah  wajib,  karena  akan  membawa  pada  perbuatan  baik  serta menimbulkan mashlahah dengan  terlindunginya  pihak-pihak  yang  melakukan pernikahan. Pencatatan nikah juga merupakan salah satu media untuk menutup jalan yang  akan  membawa  pada  perbuatan-perbuatan  terlarang  yang  banyak  merugikan pihak istri dan anak-anaknya.
Wajibnya melakukan pencatatan nikah didukung melalui kajian maslahah mursalah dan maqashid  al-syari’ah bahwa  kemaslahatan  pencatatan  nikah  termasuk  dalam  kategori kemaslahatan dharuriyyah ,  yakni  termasuk  dapat  melindungi  dan  memelihara kemaslahatan  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Kemaslahatan  dalam pencatatan  nikah  dapat  memelihara  kemaslahatan  agama,  karena  dengan  adanya pencatatan  ajaran-ajaran  agama  tidak  dipraktekkan  secara  kacau.  Begitu  juga pencatatan nikah dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena dapat mententramkan psikologis istri dan anak, bahkan dengan adanya ketentraman psikologis tersebut, akal pikiran tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
Kata  kunci;  pencatatan  perkawinan ,  sadd  al-dzari’ah,  mashlahah  mursalah,  maqashid  al- syari’ah
A. Pendahuluan Pernikahan  menurut  hukum  Islam adalah  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqan  ghalizha 1 untuk  menaati perintah  Allah  dan  melaksanakannya
1 Q.S. An-Nisa’: 21
merupakan  ibadah. 2 Hal  itu  berarti pernikahan  bukan  hanya  sebagai kontrak  keperdataan  biasa  melainkan
2 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995),
h. 114
juga  sebagai  tindakan  yang  bernilai ibadah. 3 Karena itu, pernikahan merupakan sunnatullah  yang  harus  dilaksanakan dengan  benar  sesuai  hukum  agama. Pernikahan  juga  harus  memenuhi ketentuan  yang  diatur  oleh  negara. Bentuk  keterlibatan  pemerintah  dalam masalah  pernikahan  adalah  dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang  berlaku  efektif  sejak  tanggal  1 Oktober 1975 dan merupakan undang- undang  pertama  yang  mencakup seluruh unsur-unsur dalam  perkawinan dan perceraian. 4 Di  antara  sekian  banyak  rukun  dan syarat  sahnya  pernikahan,  ternyata masih  ada  yang  sangat  penting  dan perlu  diperhatikan,  yaitu  mengenai pencatatan  nikah.  Dengan  demikian, pernikahan adalah sah apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaannya  itu dan  tiap-tiap  pernikahan  dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. 5 Di Indonesia, terdapat pertentangan dari  dua  kelompok  ahli  hukum  dalam menafsirkan  pencatatan  nikah  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal  2  Ayat  (1)  dan  (2).  Kelompok pertama menafsirkan  peraturan  tersebut bersifat  kumulatif.  Dalam  artian, pernikahan  yang  dilakukan  menurut agama  saja  belum  sah  jika  tidak mencatatkannya  sesuai  aturan  negara. Kelompok kedua
berpendapat peraturan  tersebut  bersifat  alternatif,
3 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  1995),  h. 60 4 Abdul  Halim  Barkatullah  dan  Teguh Prasetyo, Hukum  Islam  Menjawab  Tantangan Zaman  yang  Terus  Berkembang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 130
5 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)
artinya  pernikahan  yang  dilaksanakan secara Islam meskipun tidak dicatatkan pernikahannya berarti sudah sah. 6 Berkaitan  dengan  pencatatan  nikah, hukum  Islam  tidak  secara  konkret mengaturnya.  Pada  masa  Rasulullah SAW  maupun  sahabat  belum  dikenal adanya  pencatatan  nikah.  Pernikahan dianggap  sah  apabila  telah  memenuhi rukun  dan  syarat-syaratnya.  Agar diketahui masyarakat, pernikahan diumumkan  melalui  media walimatul
‘ursy . Rasulullah SAW bersabda: ىلص يبنلا نا كلام نب سنا نع دبع  ىلع  ىأر  ملسو  هيلع  هللا ةرفص  رثا  فوع  نب  نمحرلا هللا  لوسراي  :لاق  ؟اذه  ام  :لاقف ةاون نزو ىلع ةأرما تجوزت ينا .كل  هللا  كرابف  :لاق  .بهذ  نم .ةاشب ملوا
Artinya: “Dari  Anas  bin  Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf. Maka  beliau  bertanya,  "Apa  ini  ?".  Ia menjawab,  "Ya  Rasulullah,  saya  baru  saja menikahi  wanita  dengan  mahar  seberat  biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing” . 7 Keharusan pencatatan nikah memang  dapat  dipahami  sebagai bentuk  baru  dari  perintah  Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan pernikahan meskipun dengan memotong  seekor  kambing.  Dalam masyarakat kecil dan tertutup
6 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana,
2008), h. 49
7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara  Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana, 2011), h.
terdahulu,  dengan  pesta  pemotongan hewan memang sudah dapat dikatakan sebagai pengumuman secara resmi dan saksi syar’i terhadap sebuah pernikahan. Ada  kesan  bahwa  pernikahan  yang berlangsung  pada  masa-masa  awal Islam  belum  terjadi  antar  wilayah negara  yang  berbeda  dan  biasanya berlangsung  di  mana  calon  suami  dan calon  istri  berada  dalam  suatu  wilayah yang  sama,  sehingga  alat  bukti perkawinan  selain  saksi  belum  begitu dibutuhkan. Sejalan  perkembangan  zaman  dengan dinamika  yang  terus  berubah,  banyak sekali  terjadi  perubahan-perubahan pada masyarakat yang bersifat kompleks  dan  penuh  dengan  hal-hal yang  bersifat  formal  seperti  sekarang.
Ini  ditandai  dengan  pergeseran  dari kultur  lisan  kepada  kultur  tulisan. Seseorang  yang  jadi  saksi  hidup  dalam suatu peristiwa, misalnya, tidak lagi bisa diandalkan  sepenuhnya  karena  hal  ini bisa hilang dengan sebab kematian atau juga  mengalami  kelupaan  dan  kesilapan. Atas dasar ini maka diperlukan sebuah bukti  otentik  dan  tertulis  yang  disebut dengan akta.
Aturan-aturan  tentang  pencatatan nikah  khususnya  di  Indonesia  telah diformulasikan  sejak  lama,  bahkan hampir  dipastikan  telah  diketahui secara  umum  dan  disadari  oleh masyarakat muslim. Namun kenyataannya  masih  banyak  yang menganggap  bahwa  pencatatan  nikah tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan  dengan  alasan  bahwa pencatatan  nikah  tidak  termasuk  salah satu  syarat  atau  pun  rukun.  Persoalan ini  cukup  menarik  ditelisik,  karena selain  berkaitan  dengan  kehidupan masyarakat muslim saat ini, juga untuk mengkaji  eksistensi  pencatatan  nikah yang  sangat  memungkinkan  dapat
menjadi penentu sah tidaknya pernikahan. Berangkat  dari  pemikiran  di  atas, tulisan  ini  akan  membahas  pencatatan nikah  yang  dikaji  melalui  pendekatan ushul fiqih dan pendekatan kontekstual dengan  cara  menggali ‘illat ,  semangat, dan  tujuan  serta  prinsip  umum  yang terkandung  baik  dalam  al-Qur’an ataupun  aturan  perundang-undangan untuk  dikaji  melalui  ushul  fiqih. Dimulai dengan pendahuluan, berikutnya membahas  pencatatan  pernikahan  dan urgensinya,  dampak  tidak  dicatatkanya pernikahan, istinbath hukum mengenai pencatatan  pernikahan,  dan  terakhir penutup.

## B. Pembahasan 1. Pengertian Perkawinan
Nikah  berasal  dari  bahas  arab nikaahun yang  merupakan masdar atau  kata  asal  dari  kata nakaha . sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa  kata  nikah  berarti
adh-dhammu muwattakhul (bertindih dan  memasukkan)  oleh  karena  itu menurut kebiasaan  arab,  pergesekan rumpun  pohon  seperti  pohon  bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tanakahatil  asyjar (rumpun pohon itu sedang  kawin),  karena tiupan  angin  itu  terjadi  pergesekan  dan masuknya rumpun  yang  satu  keruang yang  lain. 8 Perkawinan  menurut  istilah sama dengan  kata  ” nikah” dan  kata ” zawaj ”. 9 Golongan ulama syafi’iyah
memberikan  definisi  nikah  melihat kepada  hakikat  dari  akad  itu  bila 8 Rahmad Hakim Hukum Perkawinan Islam (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 11.
9 Abd Shomat, “ Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), h. 272.
dihubungkan  dengan  kehidupan  suami istri  yang  berlaku  sesudahnya,  yaitu boleh  bergaul  sedang  sebelum  akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan  ulama  syafi’i  merumuskan pengertian nikah adalah ; “Akad/perjanjian  yang  mengandung maksud membolehkan hubungan
kelamin  dengan  menggunakan  lafadz na-ka-ha  atau  za-wa-ja  atau  yang semakna dengan keduanya”. 10
Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga
memberikan  definisi  sebagai  berikut  :
“:“Akad yang ditentukan untuk memberi  hak  kepada  seorang  laki-laki menikmati kesenangang dengan seorang perempuan secara sengaja”. 11
Pengertian perkawinan menurut Undang-undang no.  1  tahun  1974
tentang Perkawinan
menyebutkan bahwa, perkawinan adalah “Ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”. 12 Sedangkan  menurut  kompilasi hukum  Islam  (KHI)  menyebutkan bahwa  perkawinan  adalah  “akad  yang sangat  kuat  atau miitsaqon  gholiidhon untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah. 13

## 2. Dasar Hukum Perkawinan
10 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam di  Indonesia  (Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-undang Perkawinan), h . 37 11 Ibid ., h. 38 12 Mohd idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta; Bumi Aksara),  1
13 Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), 7.
Dalim  tetang  menikah  banyak terdapat  dalam  al-Qur’an  maupun  al- hadis antara lain;
                                        
                                         
                                                 
                                      
                                            

## 
Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan  kamu  dari  seorang  diri, dan  dari  padanya  Allah  menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang  biakkan  laki-laki  dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)  nama-Nya  kamu saling  meminta  satu  sama  lain[,  dan (peliharalah)  hubungan  silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Qs. An-Nissa:1)
                                           
                                    
                                            
                                                 
                           
Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku adil,  Maka  (kawinilah)  seorang  saja, atau  budak-budak  yang  kamu  miliki. yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat kepada  tidak  berbuat  aniaya.  (Qs.  An- Nissa:3)
                                       
                                        
                                          
             
Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang sedirian  diantara  kamu,  dan  orang- orang  yang  layak  (berkawin)  dari hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki dan  hamba-hamba  sahayamu  yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan  memampukan  mereka  dengan kurnia-Nya.  dan  Allah  Maha  luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Qs. An-Nuur:32) 3. Syarat dan Rukun Perkawinan Jumhur  ulama  telah  sepakat bahwa  rukun perkawinan terdiri dari a.  Adanya  calon  suami  dan  istri  yang akan melakukan perkawinan b.  Adanya  wali  dari  pihak  calon pengantin wanita, c. Adanya dua orang saksi, d.  Adanya  sighat  akad  nikah,  yaitu ijab  kabul  yang  di  ucapkan  oleh wali  atau  wakilnya  dari  pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki, Syarat  perkawinan  merupakan dasar sah tidaknya suatu perkawinan.  Apabila  syarat-syaratnya
terpenuhi,  maka  perkawinan  itu  sah dan  menimbulkan  adanya  segala  hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun  syarat-syarat  yang  harus terpenuhi  dari  perkawinan  antara lain yaitu. 14 a. Calon suami dengan syarat-syarat 1). Beragama Islam
2). Laki-laki 3). Jelas orangnya (bukan khunthamuskhil ) 4). Dapat memberikan persetujuan 5).  Tidak  terdapat  halangan melakukan perkawinan b. Calon istri dengan syarat-syarat 1).  Beragama,  meskipun  yahudi atau nashrani 2). Perempuan (bukan khunthamushkil ) 3). Jelas orangnya 4). Dapat dimintai persetujuannya 5).  Tidak  terdapat  halangan melakukan perkawinan c. Wali nikah dengan syarat-syarat 1). Laki-laki 2). Dewasa 3). Mempunyai hak perwalian d.  Saksi  nikah  dalam  perkawinan harus  memenuhi  beberapa  syarat berikut ini ; 1). Minimal dua orang laki-laki 2). Hadir dalam ijab qabul 3). Dapat mengerti maksud akad 4). beragama islam 5). bersikap adil 6). dewasa e. Ijab qobul dengan syarat-syarat 1).  dilakukan  dengan  bahasa  yang mudah  dimengerti  kedua  belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi). 2). singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan  waktu  lampau atau salah seorang menggunakan  kalimat  yang
14 Nasiri, Praktik Pronstitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi (Surabaya : khalista, 2010), 16.
menunjukkan waktu lampausedang  lainnya  dengan kalimat yang mennjukkan waktu yang akan datang. 4. Pencatatan Perkawinan Perkawinan  dianggap  sah  adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya  dan  dicatat  menurut peraturan  perundangundangan  yang berlaku.  Di  Negara  Indonesia  ada  dua Instansi  atau  Lembaga  yang  diberi tugas  untuk  mencatat  perkawinan, perceraian  dan  rujuk.  Adapun  Instansi atau Lembaga yang dimaksud adalah: a.  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang beragama Islam (lihat Undang-Undang  No.  22  Tahun 1946 jo. UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954). b.  Kantor  Catatan  Sipil  untuk perkawinan bagi yang non muslim. Fenomena  pencatatan  perkawinan bisa  dikategorikan  sebagai  suatu persoalan hukum baru ( masil jadidah wal mustajaddah ),  karena  dalam  sejarahnya sebagaimana  disinggung  di  atas memang tidak pernah terjadi pencatatan  dan  pembukuan  atas fenomena perkawinan, talak, dan rujuk.
Fenomena pembukuan pada masa nabi, hanya  pada  persoalan  pembukuan  al- Qur an, sedangkan yang secara tersurat nash  ada  perintah  mencatat  dan membukukannya  adalah  dalam  aspek muamalah  atau  transaksi  jual  beli, sebagaimana yang diperintahkan melalui Surat al-Baqarah ayat 282. Di Negara-negara yang berpenduduk  mayoritas  muslim,  telah menjadikan  pencatatan  perkawinan sebagai bagian dari hukum positif yang dianut dan harus ditaati oleh rakyatnya,
dalam  artian  Negara-negara  tersebut telah  memiliki  regulasi  imperative
tentang pencatatan perkawinan. Bahkan, pada abad 20 M ada juga yang melakukan  upaya  pembaruan  hukum Islam,  guna  untuk  merespon  terhadap dinamika  dan  problematika  yang  terus dinamis dalam kehidupan masyarakatnya.  Seperti  Iran,  Tunisia, Maroko,  Yaman  Selatan,  AlJazair, India,  Afganistan,  Pakistan,  Malaysia, brunei  Darusssalam,  Singapura,  dan Indonesia. 15 Negara-negara  tersebut secara  legal  normative  telah  memiliki undang-undang perkawinan, khususnya dalam  masalah  pencatatan  perkawinan. Ada  yang  progresif  dan  melakukan pembaruan  hukum  dengan  meninjau sosio-kultur  masyarakatnya,  ada  pula yang  masih  diam  di  tempat  dan  masih asyik  dengan  aturan  yang  sudah  lama dianutnya . Sejarah  hukum  perkawinan  di Indonesia,  pencatatan  perkawinan masih  mengacu  kepada  aturan  hukum perkawinan  yang  berlaku,  sedangkan hukum  perkawinan  di  Indonesia mengalami  periodisasi  aturan  hukum yang  terus  mengalami  perubahan walaupun  lamban.  Nafi`  Mobarok membagi  periodisasi  sejarah  hukum perkawinan  terbagi  menjadi  dua  masa, yaitu  (1)  masa  sebelum  berlakunya Undang-undang-undang  No0.01  tahun 1974,    dan  (2)  setelah  berlakunya Undang-undang  No  01  tahun  1974 tetentang  perkawinan. 16 Dalam  analisa penulis,  periodisasi  hukum  perkawinan terbagi menjadi tiga, yaitu masa dimana terbentuknya  sebuah  kodifikasi  dan
15 Dian Mustika, Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam, Dalam Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum , Vol 4 No 5 (Jambi, Universitas Jambi, 2011), 56-60.
16 Nafi` Mobarok, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, dalam Justicia Islamica , Vol.14 No.1 (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 84.
unifikasi hukum perkawinan yang digali dari  beberapa  sumber,  yaitu  masa setelah  lahirnya  Inpres  N0  01  tahun 1991:  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang memuat  tentang  Hukum  Perkawinan, Kewarisan  dan  perwakafan.  Walaupun sebenarnya, Inpres tersebut pada aspek pencatatan  perkawinan  tidak  ada pengaruh  dan  tetap  mengacu  pada aturan  yang  termaktub  dalam  UU  No 01 tahun 1974 . Kompleksitas  persoalan  pencatatan perkawinan,  tidak  hanya  berkisar  pada persoalan  paradoksikal  dan  ambiguitas dari  kepastian  hukumnya.  Tetapi, pencatatan  perkawinan  dari  aspek perundang-undangannya juga memunculkan  persoalan  yang  sampai sekarang masih tetap bertahan. Komposisi  undang-undanga  N0  22 tahun 1946 yang memuat pasal tentang sanksi bagi pelanggar aturan pencatatan perkawinan    juga  penting  diperhatikan dan  dianalisis.  Hal  tersebut  ada  dalam pasal 3 sebagai berikut:
(1) Barang  siapa  yang  melakukan  akad nikah  atau  nikah  dengan  seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan  pada  ayat  (2)  pasal  1 atau  wakilnya,  dihukum  denda sebanyak-banyaknya  R  50,-  (Lima puluh rupiah). (2) Barang  siapa  yang  menjalankan pekerjaan  tersebut  pada  ayat  (2) pasal  1  dengan  tidak  ada  haknya, dihukum  kurungan  selama-lamanya
3  (tiga)  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya R 100,-(seratus rupiah). (3) Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan  talak  atau  merujuk sebagaimana  tersebut  pada  ayat  (1) pasal  1,  tidak  memberitahukan  hal itu  di  dalam  seminggu  kepada pegawai  yang  dimaksudkan  pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka
ia  dihukum  denda  sebanyak- banyaknya  R  50,-  (Lima  puluh rupiah). (4) Orang  yang  tersebut  pada  ayat  (2) pasal 1 karena menjalankan pengawasan  dalam  hal  nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan  tentang  talak  dan rujuk  menerima  biaya  pencatatan nikah,  talak  dan  rujuk  lebih  dari pada  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Agama menurut ayat (4) pasal 1 atau tidak  memasukkan  nikah,  talak  dan rujuk  di  dalam  buku-pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1)  pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku-pendaftaran  tersebut  di  atas tentang  nikah  yang  dilakukan  di bawah  pengawasannya  atau  talak dan  rujuk  yang  dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat (2) pasal  2,  maka  dihukum  kurungan selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  atau denda sebanyak- banyaknya R 100,- (seratus rupiah).
(5) Jika  terjadi  salah  satu  hal  yang tersebut  pada  ayat  pertama,  kedua dan  ketiga  dan  ternyata  karena keputusan  hakim,  bahwa  ada  orang kawin  tidak  dengan  mencukupi syarat  pengawasan  atau  ada  talak atau  rujuk  tidak  diberitahukan kepada  yang  berwajib,  maka biskalgripir  hakim  kepolisian  yang bersangkutan  mengirim  salinan keputusannya kepada pegawai pencatat  nikah  yang  bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah,
talak  dan  rujuk  di  dalam  buku- pendaftaran  masing-masing  dengan menyebut  surat  keputusan  hakim yang menyatakan hal itu.
Fenomena  perkawinan  di  bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak.Bukan  saja  dilakukan  oleh kalangan  masyarakat  bawah,  tapi  juga oleh  lapisan  masyarakat  menengah  ke atas.  Kondisi  demikian  terjadi  karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, yaitu: a.  Kurangnya  kesadaran  hukum masyarakat b.  Sikap  apatis  sebagian  masyarakat terhadap hukum c.  Ketentuan  pencatatan  pernikahan yang tidak jelas d. Ketatnya izin poligami 6. Urgensi Pencatatan Pernikahan Al-Qur’an dan sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan pernikahan. Umat Islam pada masa awal Islam juga tidak  memberikan  perhatian  serius terhadap pencatatan pernikahan. Alasanya  karena  ada  larangan  dari Rasulullah  menulis  sesuatu  selain  al-
Qur`an untuk mencegah tercampurnya al-Qur`an  dari  yang  lain.  Akibatnya, kultur  tulis  tidak  begitu  berkembang dibandingkan  dengan  kultur  hafalan. Lagi  pula,  bagi  umat  Islam  saat  itu, suatu  pernikahan  merupakan  peristiwa yang  mudah  dilakukan,  sehingga mereka  lebih  mengandalkan  memori mereka  untuk  mengingat  peristiwa tersebut.  Sementara,  tradisi walimah  al- ‘ursy dianggap  telah  menjadi  saksi,  di samping  saksi syar’i tentang  suatu pernikahan, 17 sehingga pencatatan pernikahan dianggap tidak penting. Sebagai  suatu  tradisi, i’lan al-nikah pada masa awal Islam merupakan suatu hal  yang  sangat  dianjurkan  oleh  Nabi
17 Amir  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.  1/1974  sampai  KHI ,  (Jakarta:  Kencana, 2004), h. 121
SAW. 18 Salah  satu  bentuk i’lan al-nikah adalah walimah  al-`ursy yang  juga diperintahkan  oleh  Nabi  SAW.  untuk dilaksanakan, walaupun secara sederhana. 19 Dari  uraian  tersebut,  terlihat  bahwa pencatatan pernikahan belum dilakukan pada  masa  itu.  Namun,  spirit  dan substansi  yang  ingin  dicapai  dari pencatatan pernikahan telah dimanifestasikan.  Terkait  dengan  hal tersebut,  M.  Atho  Mudzhar  menyatakan, pencatatan  pernikahan  yang  dilakukan saat  ini  harus  dilihat  sebagai  bentuk baru  cara  mengumumkan  pernikahan yang  lebih maslahah terutama  bagi perempuan dan anak-anak. 20 Dengan  demikian,  meskipun  ketentuan pencatatan  pernikahan  hanya  merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang  terkait  dengan  peristiwa  dan perbuatan  hukum.  Dalam  hal  ini,  akta nikah  merupakan  salah  satu  alat  bukti yang  sah  dengan  tujuan  untuk:  (1) menguatkan  bahwa  seseorang  mempunyai hak;  (2)  menyatakan  ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak, dan (3)  menyatakan  bahwa  telah  terdapat suatu  keadaan  atau  telah  terjadi  suatu peristiwa. 21 Karena  itu,  akta  nikah secara  hukum  memiliki  peranan  yang sangat  penting,  khususnya  untuk melindungi  hak-hak  seseorang  dan
18 Nabi  SAW.  bersabda: A’linu al-nikah (umumkanlah  pernikahan  itu). Akhrajahu Ahmad  al-Shan’ani, Subul  al-Salam ,  Jilid  III (Bandung:  Dahlan  Multazam  al-Thab’i  wa  al- Nashr, t.th), h. 116
19 Nabi SAW. Bersabda: Awlim walaw bi shat (Adakanlah  walimah,  walaupun  hanya  dengan seekor kambing) H.R. al-Bukhari, Ibid ., h. 154
20 M.  Atho  Mudzhar, “Membaca  Gelombang Ijtihad,  Antara  Tradisi  dan  Liberasi” dalam  Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, op. cit., h.
135
21 Buku  keempat,  Bab  I,  Pasal  1865  Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
untuk membuktikan telah dilakukannya suatu  peristiwa  hukum,  khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang  paling  banyak  menggunakan  alat bukti tertulis.
Selain  itu,  akta  nikah  dapat  berlaku selamanya  sepanjang  surat-surat  tersebut masih  ada.  Berbeda  dengan  kesaksian yang berlaku selama yang bersangkutan masih hidup. Sebagai sebuah alat bukti, ketiadaan  akta  nikah  juga  akan berdampak  pada  tidak  terlaksananya hukum  Islam  dengan  baik,  khususnya yang  berhubungan  dengan  hukum keluarga  seperti  nafkah  isteri,  nafkah anak,  pendidikan  anak,  waris,  dan hukum  tentang  halangan  perkawinan. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan pernikahan kemudian diterapkan  bahkan  diperkuat  dengan berbagai peraturan terkait. 2.  Analisis  Mengenai  Pencatatan Pernikahan dengan Ragam Pendekatan a.  Analisis  Pencatatan  Pernikahan dengan Pendekatan Qiyas Secara  eksplisit  memang  tidak  ada satu  pun nash baik  dalam  al-Qur’an maupun  hadits  yang  menyatakan keharusan  adanya  pencatatan  nikah. Akan  tetapi  dalam  kondisi  seperti sekarang  pencatatan  nikah  merupakan sebuah keharusan, karena banyak sekali kemudharatan  yang  akan  ditimbulkan jika  tidak  dilakukan  pencatatan. Mengenai  pencatatan  nikah  dapat  di- qiyas -kan  dengan  ayat mudayanah (al- Baqarah ayat 282) yang mengisyaratkan adanya bukti tertulis dan disaksikan dua orang  saksi  laki-laki.  Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
          ا                                  
                                       
                                       
                               
                                           
                                        
                                      
                                        
                                            
                                           
                                     
                                         
                                 
                                    
                                                                                   
                                        
                                                                                          
                                     
                                                
                                         
                                     
                                    
      
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila kamu  bermu'amalah  tidak  secara  tunai untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah kamu  menuliskannya.  Dan  hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana Allah  mengajarkannya,  meka  hendaklah  ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia mengurangi  sedikitpun  daripada  hutangnya. Jika  yang  berhutang  itu  orang  yang  lemah akalnya  atau  lemah  (keadaannya)  atau  dia sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  maka hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi  dari  orang-orang  lelaki  (di  antaramu).
Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya  jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas  waktu  membayarnya.  Yang  demikian itu,  lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu. (Tulislah  mu'amalahmu  itu),  kecuali  jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan  di  antara  kamu,  maka  tidak  ada
dosa  bagi  kamu,  (jika)  kamu  tidak menulisnya.  Dan  persaksikanlah  apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi  saling  sulit  menyulitkan.  Jika  kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada  dirimu.  Dan  bertakwalah  kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui  segala  sesuatu.” (Q.S.  al- Baqarah: 282).
Para pakar tafsir menafsirkan ( اهيأي نيدب  متنيادت  اذْا  اونماء  نيذلا ) adalah berkaitan  dengan  perjanjian  hutang piutang.  Para  pakar  tafsir  lainnya menyatakan  dengan  muamalah  yang lebih  luas  atau  secara  tidak  tunai, seperti perniagaan dan pinjam meminjam secara kredit yang dilakukan dengan jalan yang sah dan halal, karena catatan  tersebut  lebih  memelihara jumlah barang dan jumlah pembayarannya  serta  lebih  tegas  bagi orang yang menyaksikannya. 22
Dilihat  dari  segi  bahasa,  ( متنيادت ) tidak  berbeda  dengan  kedua  pendapat di  atas.  Apabila  dikaitkan  dengan zaman  sekarang  hutang  piutang  dapat mencakup  berbagai  macam  hal,  baik untuk  kepemilikan  barang  komoditi atau  pun  dikembangkan  lagi  usaha. Perbedaan pendapat sebenarnya bukan bersifat  prinsip,  tetapi  hanya  berbeda dalam  memahami  maksud  ( متنيادت ) tersebut.  Ada  yang  memahami  secara tekstual ada pula yang mengembangkan untuk  kepentingan  berbagai  macam transaksi dalam dunia bisnis.
Kelanjutan  dari  ayat  tersebut  yang tertulis  ( هوبتكاف  ىمسم  لجأ  ىلا ) adalah apabila  transaksi  yang  disebutkan memiliki  tempo  sampai  jangka  waktu tertentu,  maka  merupakan  suatu kewajiban  untuk  mencatat  transaksi
22 Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu  Kasir ,  Juz  3,  (Bandung:  Sinar  Baru Algensindo, 2000), h. 185
tersebut.  Potongan  ayat  ( اومئست  لاو هلجا  ىلا  اريبكوا  اريغص  هوبتكتنا ) merupakan kesempurnaan dari petunjuk, yakni perintah untuk mencatat  hak,  baik  yang  kecil  maupun yang  besar.  Karena  disebutkan  pada permulaan ayat ( اومئستلا ) artinya jangan merasa  enggan  jika  diminta  untuk menulisnya. 23
Ayat  ( اوباترت  لاا  ىنداو )  yakni  telah menghapus  keraguan;  bahkan  apabila berselisih  maka  catatan  yang  telah ditulis  di  antara  kalian  dapat  dijadikan sebagai rujukan, sehingga permasalahan dapat  diselesaikan  dan  hilanglah  rasa keraguan. 24 Hal  semacam  ini  dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan persengketaan terhadap semua transaksi yang dilakukan.  Perintah  menulis  hutang piutang  dipahami  oleh  banyak  ulama sebagai anjuran bukan kewajiban. 25 Abu Sa’id,  Asy-Sya’bi,  Ar-Rabi’  ibnu  Anas serta  yang  lain-lainnya  mengatakan bahwa pada mulanya hal ini hukumnya wajib kemudian di- mansukh . 26
Potongan  ayat  ( هوبتكاف )  adalah bentuk  kata  kerja  perintah  ( fi’il  amar ), sedangkan  huruf  ( ف )  sebagai  jawaban dari  ( اذا ).  Kata  kerja  itu  berasal  dari wazan ( بتكي  بتك )  yakni  mencatat dengan isim mashdar -nya تك اباتك ابتك
)ةبا ) yakni  pencatatan.  Kata  kerja  ini bermakna  tuntutan  atau  perintah  yang berasal dari Allah SWT kepada manusia untuk  melaksanakan  pencatatan  dalam hubungan horizontal.
23 M. Quraish Shihab, Al-Lubab , (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 732
24 Al-Imam  Ibnu  Kasir  Ad-Dimasyqi, op. cit., h. 199
25 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah , Vol 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 732
26 Al-Imam  Ibnu  Kasir  Ad-Dimasyqi, op. cit., h. 187
Dilihat dari kaidah kebahasaan ushul fiqh perintah di atas termasuk kategori ‘amar dengan  kaidah رملاا يف لصلاا بوجولل (menurut  aslinya perintah  itu adalah  untuk  mewajibkan). 27 Apabila ditemukan suatu qarinah yang memalingkan shighat perintah  dari makna  pewajiban  kepada  makna  yang lainnya, maka ia dapat bermakna ibahan , anjuran,  ancaman,  petunjuk,  dan  yang lainnya.  Apabila qarinah tersebut  tidak ditemukan, maka perintah menghendaki suatu kewajiban. 28
Apabila kaidah ini dikaitkan dengan perintah  mencatat  dalam  surah  al- Baqarah  ayat  282  tampaknya  perintah tersebut  bukan  bersifat  kewajiban  lagi, sebab  dalam  ayat  tersebut  ditemukan qarinah-qarinah lain yakni tanpa dilakukan  pencatatan  pun  transaksi muamalah masih bisa dilakukan dengan saling memberikan kepercayaan kepada sesama.  Maka  perintah  itu  hanya bersifat anjuran atau bahkan petunjuk.
Penulis  sependapat  dengan  para pakar tafsir yang menyatakan kewajiban melakukan pencatatan. Apabila perintah pencatatan dinyatakan sebagai anjuran  saja,  maka  akan  menimbulkan kemudharatan yang besar. Pada zaman sekarang  transaksi  bisnis  tidak  hanya dilakukan  secara  manual  saja,  tetapi dilakukan  secara online .  Apabila  masih menganggap  perintah  pencatatan  tidak wajib dilaksanakan dan tidak perlu juga melakukan  pencatatan  terhadap  setiap transaksi  yang  dilakukan,  maka  dilihat dari  sudut  pandang istihshab yaitu menetapkan  hukum  yang  telah  tetap pada  masa  lalu  dan  masih  tetap  pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang
27 Muhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman, Dasar-dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh  Islam ,
(Bandung: Al-Ma’arif, 1986), h. 196
28 Abdul  Wahhab  Khallaf, Ilmu  Ushul Fiqh ,
Penerjemah:  Moh.  Zuhri  dan  Ahmad  Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 306
menunjukkan  atas  perubahannya. 29 Maka  sama  artinya  tidak  ada  transaksi, sebab  bukti  tulisan  adanya  transaksi tidak ditemukan
Perbedaan penafsiran tentang pencatatan seharusnya  dilihat  dari  situasi  dan kondisi serta kebutuhan transaksi pada masa  itu.  Kebutuhan  terhadap  alat bukti  tertulis  pada  waktu  itu  mungkin kebutuhan  biasa,  karena  cakupan  luas wilayah dunia transaksi masih cenderung  kecil  sehingga  masih  bisa digantikan  dengan  asas  saling  percaya. Namun, kondisi zaman sekarang untuk menghindari  terjadinya  perselisihan, persengketaan dan tercapainya kepastian  hukum  yang  selanjutnya digunakan  untuk  pembuktian  secara hukum,  maka  pencatatan  hukumnya wajib.  Apabila  dikaitkan  dengan  kajian ini  yaitu  analisis  pencatatan  nikah menggunakan  metode qiyas ,  yang  baru dianggap sah bilamana lengkap dengan rukun-rukunnya,  maka  dapat  ditarik ketentuan:
1). Ashl (pokok tempat meng- qiyas -kan sesuatu)  adalah  perintah  melakukan pencatatan  dalam  berbagai  transaksi yang  memiliki  jangka  waktu  tertentu sebagaimana  dalam  surah  al-Baqarah ayat 282 yang secara tegas menyebutkan  bahwa  alasan  mengapa harus  melakukan  pencatatan  dalam setiap bertransaksi adalah agar menghapus  keraguan,  bahkan  apabila berselisih  maka  catatan  yang  telah ditulis  dapat  dijadikan  bukti,  sehingga permasalahan dapat diselesaikan.
2).  Far’u (adanya  cabang)  adalah keharusan melakukan pencatatan dalam sebuah akad pernikahan. 3).  Hukum  Ashl adalah  wajib sebagaimana  yang  dijelaskan  pakar tafsir  pada  ayat  282  surah  al-Baqarah tentang wajibnya melakukan pencatatan
29 Ibid., h. 127
dalam  berbagai  transaksi  bisnis  yang memiliki  jangka  waktu  tertentu. Kewajiban  tersebut  karena  adanya persamaan ‘illat dalam transaksi.
4).  ‘Illat adalah  transaksi,  baik  antara pemberi utang dengan yang berhutang, antara  penjual  dan  pembeli,  antara penyewa dengan pemilik jasa penyewaan.  Begitu  pula  dengan  akad nikah yang mesti dicatat karena adanya transaksi  akad  antara  orang  tua  atau wali  perempuan  dengan  laki-laki  yang menikahi  anaknya.  Transaksi  dalam akad  nikah  adalah  penyerahan  seorang wali  atas  anak  perempuannya.  Sejak akad transaksi dilakukan, maka sejak itu lah kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya berpindah kepada suaminya,  bahkan  dengan  transaksi akad  itu  juga  keduanya  menjadi  halal untuk bergaul dalam menjalin hubungan kasih sayang. Perceraian  merupakan  hal  yang dibenci  Allah  SWT,  namun  ketika sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan  di  antara  suami  istri  dan tidak  pula  ditemukan  solusi  untuk merukunkan keduanya, maka perceraian  dalam  Islam  diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa hakikatnya ikatan pernikahan adalah transaksi akad yang  memiliki  jangka  waktu  tertentu. Tidak  hanya  itu,  sebagaimana  yang dijelaskan  dalam  surat  al-Ankabut  ayat 57 :
                                           
          
“Tiap-tiap  yang  berjiwa  akan  merasakan mati.  Kemudian  hanyalah  kepada  Kami kamu  dikembalikan”. (Q.S.  al-’Ankabut: 57).
Maka  pada  hakikatnya  akad  nikah dapat  berakhir  dengan  meninggalnya salah  satu  dari  pasangan.  Hal  ini  juga
menunjukkan  bahwa  transaksi  akad nikah  juga  memiliki  jangka  waktu tertentu.
‘Illat hukum  berupa  transaksi  yang memiliki jangka waktu merupakan ‘illat yang  langsung  ditunjuk  oleh nash , sehingga wajibnya melakukan pencatatan  dalam  setiap  transaksi berdasarkan pada dalil yang kuat. Qiyas tersebut  tergolong  pada qiyas  musawi
karena ‘illat pada  cabang  sama bobotnya  dengan  bobot ‘illat yang terdapat  pada ashal ,  yaitu ‘illat hukum wajib mencatat akad nikah yang dalam hal  ini  adalah  cabang  sama  bobot ‘illat wajibnya  dengan  tindakan  mencatat transaksi  tidak  tunai  dalam  ayat  282 surah  al-Baqarah. Qiyas jenis  ini menurut  sebagian  ulama  dinamakan qiyas jali . 30 Berdasarkan  argumen  di  atas, wajibnya  pencatatan  nikah  yang diperoleh  melalui qiyas dapat  dijadikan hujjah  untuk  menetapkan  keberlakuan hukum  tersebut.  Wajibnya  pencatatan bukan  merupakan  membuat  hukum baru,  tetapi  hanya  melihat  dan menjelaskan  hukum  Allah  SWT disebabkan kesamaan ‘illat dengan ‘illat hukum  wajibnya  pencatatan  semua transaksi  muamalah  yang  memiliki jangka waktu tertentu.
b.  Analisis  Pencatatan  Pernikahan dengan Pendekatan Istihsan
Istihsan menurut  ulama  ushul  fiqih adalah  berpalingnya  seorang  mujtahid dari  tuntutan qiyas yang jali (nyata) kepada  tuntutan qiyas yang khafi (samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada  hukum istisnay (pengecualian). Selanjutnya pada diri mujtahid terdapat dalil  yang  mengunggulkan  segi  analisis yang tersembunyi, lalu ia berpaling dari
30 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash Shiddieqy, Pengantar  Hukum  Islam ,  (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 205
aspek  analisis  yang  nyata. 31 Jika wajibnya  pencatatan  akad  nikah diqiyaskan  secara jali berdasarkan kesamaan ‘illat yaitu  transaksi  dalam jangka  waktu  tertentu,  maka  akan menimbulkan anggapan bahwa perempuan  yang  dinikahi  sama  seperti dengan  barang  utang  piutang,  dapat diperjualbelikan dan digunakan manfaatnya. Berdasarkan qiyas  jali tersebut  tidak memberikan  suatu  kebaikan  pada  istri, malah  membawa  kemudharatan,  yakni tidak memberikan kemaslahatan kepada istri. Maka qiyas jali ditinggalkan kemudian  menggunakan qiyas  khafi yang  mempunyai  pengaruh  hukum yang kuat, yaitu mendatangkan kemaslahatan dengan melindungi kepentingan-kepentingan istri.
Melalui istihsan dengan qiyas  khafi , pencatatan  nikah  tetap  dipandang wajib, karena banyak memiliki kebaikan dan  menghindari  dampak-dampak negatif  terjadi.  Perbedaan qiyas  jali dengan qiyas  khafi adalah  istri  bukan seperti  barang  dagangan  yang  bisa mudah  berpindah  tangan,  tidak  juga seperti  barang  sewaan  yang  bisa diambil manfaatnya. Seorang suami istri dihalalkan  karena  adanya  suatu  akad ikatan  batin  yang  suci  untuk  sepakat serta  rela  hidup  bersama  membina rumah tangga.
Karena  adanya  akad,  kehidupan rumah  tangga  tidak  bisa  dijadikan sebagai uji coba, bahan permainan atau ikatan  untuk  sementara  waktu  saja. Sebuah pernikahan melahirkan tanggung  jawab  lahiriah  dan  batiniah. Dari  tanggung  jawab  tersebut  suami memiliki  hak  dan  kewajiban  terhadap istri  dan  sebaliknya  istri  mempunyai hak  dan  kewajiban  kepada  suami, bahkan  tanggung  jawab  bersama
31 Abdul Wahhab Khallaf, op. cit , h. 110
diantara keduanya. Dengan pernikahan keduanya bisa hidup saling melengkapi, saling  menghormati,  saling  memberi dan  menerima,  serta  tercapailah keluarga  yang sakinah,  mawaddah, warahmah . Dilahirkannya  anak  yang  menjadi keturunan  suami  istri  menyebabkan tanggung  jawab  menjadi  lebih  besar. Orang  tua  menjadi  pihak  utama  dan pertama  dalam  mendidik  anak,  karena tingkah  laku,  kepribadian  dan  akhlak anak  didasari  atas  pengaruh  orang  tua, yang  banyak  melakukan  kontak langsung  dengan  anaknya.  Begitu banyaknya  tanggung  jawab  yang diemban  dalam  rumah  tangga,  maka pernikahan  harus  didahului  dengan keseriusan,  salah  satunya  adalah  dalam akad nikah dengan melakukan pencatatan  nikah  melalui  petugas  yang berwenang  yaitu  Pegawai  Pencatat Nikah (PPN). Dengan pencatatan nikah suami istri dapat  membuktikan  pernikahannya melalui  akta  nikah,  bahwa  suami  istri merupakan pasangan yang legal di mata hukum Islam dan hukum negara karena status  pernikahan  tersebut  sudah terdaftar  dalam  dokumen  negara. Karena itu keduanya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara  baik  yang  berkaitan  dengan identitas  diri  seperti  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP),  Kartu  Keluarga (KK),  Akte  Kelahiran  Anak,  bahkan yang berkaitan dengan politik.
Pencatatan  nikah  melindungi  hak- hak  suami  istri  yang  menyangkut akibat-akibat  dari  pernikahan,  yaitu hubungan suami dengan istri, hubungan  orang  tua  dan  anak,  harta kekayaan,  dan  kewarisan.  Contohnya dalam  soal  kewarisan.  Ketika  suami meninggal  dunia  dan  meninggalkan harta  warisan  yang  akan  dibagikan kepada  ahli  warisnya,  maka  dengan
terdokumentasikannya
pernikahan tersebut istri bisa membuktikan bahwa ia adalah ahli waris yang sah begitu juga anak-anaknya berhak atas harta warisan itu.  Sebaliknya,  ketika  istri  meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka suami dapat membuktikah bahwa ia  adalah  ahli  waris  yang  sah,  sehingga berhak mendapatkan harta waris.
Berdasarkan  banyaknya  kebaikan- kebaikan  yang  dapat  direalisasikan apabila adanya pencatatan nikah, maka menurut istihsan  qiyas  khafi ,  pencatatan nikah  tersebut  dipandang  wajib  untuk dilakukan.
c.  Analisis  Pencatatan  Pernikahan dengan  Pendekatan Sadd  al- Dzari’ah
Dalam  permasalahan  nikah  di bawah tangan tidak ada aturan di dalam nash. Artinya dapat digunakan cara lain yang  disebut  dengan  ijtihad.  Ijtihad dapat  dilakukan  dalam  beberapa  hal, antara lain:
1). Nash yang zhanni 2).  Terhadap  masalah-masalah  yang secara  eksplisit  tidak  disebutkan  dalam nash Nikah  di  bawah  tangan mempunyai kerusakan,  karena  tidak  berkekuatan hukum  tetap  yang  merugikan  istri  dan anak  apabila  nanti  terjadi  perceraian.
Pencatatan  nikah  merupakan  langkah untuk  menutup  kerusakan,  yakni melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan, seperti perlindungan  dan  pelayanan  hukum oleh  instansi  yang  berwenang,  diakui dalam  daftar  kependudukan,  dapat memperoleh  akta  kelahiran  anak  dan seterusnya,  serta  akibat  dari  terjadinya pernikahan,  seperti  nafkah  istri, hubungan  anak  dengan  orang  tua, kewarisan,  dan  hak-hak  lain  dalam pelaksanaan  administrasi  negara  yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.
Bisa  dikatakan  pencatatan  nikah berkedudukan  penting  sebagaimana halnya  kedudukan  dan  fungsi  saksi dalam  akad  nikah,  yaitu  sebagai  bukti telah dilangsungkannya akad pernikahan dengan sah. Melihat  dari  dampak-dampak  jelek yang banyak ditimbulkan dari pernikahan  di  bawah  tangan  bagi kalangan  wanita  dan  anaknya,  dengan beristinbath  menggunakan  salah  satu kaidah  dalam qawa’id  al-fiqhiyah yaitu sadd  al-dzari’ah yang  dapat  memotong perantara-perantara  kerusakan  dengan melarang  perbuatan  yang  dibolehkan karena  akan  menyampaikan  kepada yang  dilarang.  Maka  menurut  penulis perbuatan  nikah  di  bawah  tangan  itu dilarang dengan melihat pada kemafsadatan  yang  ditimbulkan.  Dan melakukan  pencatatan  nikah  adalah wajib,  karena  mempunyai mashlahah yang besar.
d.  Analisis  Pencatatan  Pernikahan dengan  Pendekatan Maslahah Mursalah Maslahah  mursalah yaitu  suatu kemaslahatan  di  mana Syari’ tidak mensyariatkan  suatu  hukum  untuk merealisasikan  kemaslahatan  itu,  dan tidak  ada  dalil  yang  menunjukkan  atas pengakuannya  atau  pembatalannya. Maslahat ini mutlak karena tidak terikat oleh  dalil  yang  mengakuinya  dan pembatalkannya. 32 Pencatatan  nikah  termasuk  dalam maslahah  mursalah ,  karena  tidak  secara tegas  diperintahkan  oleh syara’ akan tetapi  keberadaannya  tidak  pula ditentang  oleh syara’ ,  sebab  banyak mengandung  maslahat.  Pencatatan nikah  merupakan  perbuatan  hukum yang  sangat  penting  karena  akan memunculkan akta nikah yang menjadi
32 Ibid ., h. 116
bukti  apabila  suatu  saat  terjadi pengingkaran tentang adanya pernikahan.  Tanpa  adanya  pencatatan nikah,  banyak  sekali  penyelewengan yang  telah  dilakukan  dan  akibatnya adalah  ada  pihak  tertentu  yang dirugikan  yaitu  istri  dan  anak-anak.
Pencatatan nikah ada untuk mengantisipasi  semua  kemudharatan yang  akan  timbul  dan  keberadaannya telah  sesuai  dengan  kebutuhan  masa sekarang.
Pencatatan  nikah  sejalan  dengan ketentuan syara’ yaitu  mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.  Sesuai  dengan  kaidah fiqih:
عفنلا بلج نم يلوا ررضلا عفد
“Menolak  kemudharatan  lebih  utama daripada meraih kemaslahatan” . 33 Atau dalam kaidah fiqih: بلج ىلع مدقم دسافملا عفد حلاصملا
“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat” . 34
Undang-Undang  pencatatan  nikah merupakan politik syar’i yang ditetapkan  oleh  pemerintah  karena memandang  maslahat  di  baliknya  yang sangat besar sekali, yaitu untuk menjaga hak dan khawatir adanya pengingkaran. Apabila  pemerintah  memandang adanya undang-undang keharusan tercatatnya  akad  pernikahan,  maka  itu adalah  undang-undang  yang  sah  dan wajib  bagi  rakyat  untuk  mematuhinya dan  tidak  melanggarnya.  Al-Qur’an memerintahkan  setiap  Muslim  untuk mentaati  Pemerintah  dan  DPR  ( ulil amri ) selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum  Allah  SWT.  Dalam  hal
33 A.  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah- kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis , (Jakarta: Kencana, 2006), h. 28
pencatatan  nikah  justru  sangat  sejalan dengan  semangat  al-Qur’an. 35 Dalam sebuah  kaidah  fiqih  yang  populer dikatakan:
طونم ةيعرلا ىلع ماملاا فرصت ةحلصملاب
“Ketetapan  pemerintah  pada rakyat tergantung kepada maslahat” . 36 Menyempurnakan akad nikah adalah wajib,  namun  ia  tidak  sempurna  tanpa adanya  pencatatan.  Maka  dari  itu pencatatan  nikah  hukumnya  wajib. Sesuai kaidah berikut:
بجاو وهف هب لاا بجاولا متي لاام “Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya,  maka  sesuatu  itu  hukumnya wajib juga” . 37 دصاقملا مكح لئاسولل “Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju” . 38 Kemaslahatan  baru  dapat  terwujud apabila  dapat  memelihara  maksud- maksud syara’ , yaitu memelihara agama, jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Lima unsur  pokok  tersebut  bersifat dharuriy yaitu  sesuatu  yang  wajib  adanya  yang menjadi  pokok  kebutuhan  hidup manusia untuk menegakkan kemaslahatan, tanpa adanya lima unsur pokok  itu,  maka  akan  terganggu keharmonisan  hidup  manusia,  dan tidak akan tegak  kemaslahatan- kemaslahatan, dan akan terjadi kehancuran  dan  kerusakan.  Berbeda dengan  kebutuhan  yang  bersifat hajiy dan tahsiniy , apabila kedua hal itu tidak terpenuhi,  tidak  berarti  dapat  merusak
35 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Qur’an Tafsir  Maudhu’i  Atas  Pelbagai  Persoalan  Umat , (Bandung: Mizan, 1996), h. 204
36 Jaih  Mubarok, Kaidah  Fiqh  Sejarah  dan Kaidah Asasi ,  (Jakarta: Rajawaki Pers, 2000),  h. 178
37 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat , (Jakarta: Kencana, 2010), h. 19 38 Ibid.
keharmonisan  kehidupan  dan  tidak akan ditimpa kehancuran. 39 Dikaitkan  dengan  pencatatan  nikah tampaknya kewajiban melakukan pencatatan  di  setiap  kali  adanya  akad nikah, merupakan suatu hal yang sangat sesuai  dengan maqashid  al-syari’ah . Bahkan  kewajiban  pencatatan  nikah sebenarnya  merealisasikan  kehendak Allah  SWT  dalam  mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan yang hakiki untuk kehidupan umat muslim. Karena pencatatan  nikah  termasuk  dalam kategori kemaslahatan primer ( dharuriy ), yaitu  termasuk  dapat  melindungi  dan memelihara  kemaslahatan  agama,  jiwa, akal, keturunan dan harta. Urutan pertama dalam  kebutuhan dharuriy adalah kemaslahatan memelihara agama. Agama adalah suatu yang  harus  dimiliki  oleh  manusia supaya  martabatnya  dapat  terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain,  dan  juga  untuk  memenuhi  hajat jiwanya. Beragama merupakan kebutuhan  utama  yang  harus  dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. 40 Pencatatan  nikah  dipandang  dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan  agama,  karena  tanpa adanya  pencatatan  ajaran  agama  bisa dipraktekkan  secara  kacau.  Sudah diakui  bahwa  pencatatan  nikah  tidak disebutkan  secara  langsung  dalam  al- Qur’an  dan  hadits,  namun  dengan adanya  pencatatan  nikah  seseorang tidak  dengan  mudah  mempermainkan pernikahanya dan termasuk juga ajaran agama  yang  memandang  bahwa menikah  merupakan  sunatullah  dan sunnah nabi.
39 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh , Penerjemah:  Masdar  Helmy,  (Bandung:  Gema Risalah Pres, 1997), h. 357-358
40 Ismail  Muhammad  Syah, Filsafat  Hukum Islam , (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 67
Begitu  juga  akad  nikah  yang  tidak tercatat cenderung tidak dapat dikontrol  dan  khususnya  bagi  laki-laki ia  dengan  mudahnya  melakukan  akad nikah  kembali  dengan  perempuan  lain yang  sebelumnya  tanpa  mendapatkan persetujuan  secara  resmi  dari  istri pertama dan melalui proses persidangan.  Perilaku  semacam  ini cenderung  akan  terulang  kembali sampai  akhirnya  sangat  berpotensi mempunyai istri melebihi dari ketentuan  agama,  akhirnya  ajaran kemaslahatan  agama  terganggu  dengan perilaku orang semacan ini.
Kebutuhan dharuriy yang kedua yaitu kemaslahatan  untuk  melindungi  jiwa.
Islam  mensyari’atkan  pernikahan  agar beranak  pinak  dan  melanjutkan keturunan  serta  melestarikan  pada situasi  dan  kondisi  yang  paling sempurna. 41 Pencatatan  nikah  dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan jiwa karena tanpa adanya pencatatan  kondisi  psikologis  istri  dan terlebih  anak  yang  dihasilkan  dari pernikahan  tersebut  merasa  tidak nyaman  dan  tidak  tenang.  Ketika  anak memasuki  usia  sekolah  dan  ketika didaftarkan  setiap  lembaga  pendidikan mensyaratkan yang salah satunya adalah akta kelahiran anak. Syarat untuk dapat membuat  akta  kelahiran  anak  adalah buku  nikah  dan  orang  yang  memeiliki buku  nikah  adalah  orang  yang  ketika akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila  buku  nikah  tidak  dimiliki, maka  akta  kelahiran  anak  pun  tidak dapat  diberikan  karena  bukti  hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut  adalah  anak  sah  pasangan suami  istri  yang  ingin  membuat  akta kelahiran anaknya itu. Hal ini salah satu persoalan  yang  dapat  mengganggu
41 Abdul  Wahhab  Khalaf,  Ilmu  Ushulul Fiqh, op. cit ., h. 359
kondisi  psikologis  anak,  setidaknya akan timbul isu miring tentang asal usul anak  tersebut.  Yang ketiga dapat memenuhi  dan  memelihara  akal.  Ada dua  hal  yang  membedakan  manusia dengan  makhluk  lain.  Pertama,  Allah SWT  telah  menjadikan  manusia  dalam bentuk  yang  paling  baik  dibandingkan dengan  bentuk  makhluk  lain.  Kedua, yaitu  akal.  Akal  merupakan  komponen yang  paling  penting  dalam  pandangan Islam, karena Allah SWT selalu memuji orang yang berakal. 42
Hal  yang  tidak  jauh  berbeda  bahwa pencatatan nikah dapat melindungi dan memelihara  akal.  Karena  dengan adanya  rasa  tidak  nyaman  bahkan hilangnya  rasa  percaya  diri  disebabkan karena pokok masalahnya bahwa orang tuanya  tidak  memiliki  buku  nikah, maka  anak  pun  tidak  dapat  berpikir dengan  baik.  Maksudnya,  dengan kondisi  psikologis  yang  tidak  nyaman karena merasa malu dan hilangnya rasa percaya diri, anak pun mulai menghindar untuk bergaul dan akhirnya lebih memilih untuk mengurung  diri  di  rumah.  Kondisi psikologis seperti ini sangat berpengaruh  pada  akal  yang  akhirnya membuat  anak  tidak  dapat  berpikir dengan baik dan  tidak dapat mengembangkan alam pikirannya dengan maksimal.
Selanjutnya, yang kelima, memelihara keturunan.  Islam  mengatur  pernikahan dan  mengharamkan  zina,  menetapkan siapa  saja  yang  haram  dinikahi, bagaimana  cara-cara  pernikahan  itu dilakukan  dan  syarat-syarat  apa  yang harus  dipenuhi,  sehingga  pernikahan tersebut dianggap sah dan percampuran  antara  dua  manusia  yang berlainan  jenis  iru  tidak  dianggap  zina dan  anak-anak  yang  lahir  dari
42 Ismail Muhammad Syah, op. cit ., h. 75-76
hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. 43
Pencatatan  nikah  juga  dipandang dapat  melindungi  dan  memelihara kemaslahatan keturunan, karena dengan  tercatatnya  akad  pernikahan, maka  anak  yang  dilahirkan  pun memiliki  identitas  yang  jelas  dan  bisa dibuktikan secara hukum. Keenam adalah  memelihara  harta benda dan kehormatan. Pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah  SWT,  namun  Islam  juga mengakui  hak  pribadi  seseorang.  Oleh karena manusia itu sangat tama’ kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya  dengan  jalan  apa pun,  maka  Islam  mengatur  supaya jangan  sampai  terjadi  bentrok  antara satu  sama  lain.  Untuk  itu  Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai  muamalat,  seperti  jual  beli, sewa, gadai, dan sebagainya. 44
Begitu  juga  dengan  pencatatan nikah,  hal  ini  juga  dapat  melindungi dan  memelihara  kemaslahatan  harta, karena  dengan  jelasnya  identitas pernikahan  yakni  dapat  dibuktikan melalui  buku  nikah,  maka  identitas anak yang dilahirkan memiliki kejelasan, sehingga ketika orang tuanya meninggal  dunia,  maka  anak  tidak kesulitan  untukmendapatkan  harta warisan  dari  orang  tuanya.  Sebaliknya, tidak  sedikit  di  antara  masyarakat muslim  yang  bermasalah  ketika  ingin membagi harta warisan.
Hal  ini  bisa  jadi  disebabkan  karena tidak  adanya  pencatatan  nikah  atau seorang  suami  menikah  lagi  namun tidak  secara  tercatat.  Ketika  suami meninggal dunia, istri muda mendatangi istri tua yang secara hukum sebagai  istri  sahsuaminya  untuk
43 Ibid ., h. 87 44 Ibid ., h. 101
menyatakan  bahwa  ia  (istri  muda)  juga istri sah suami mereka, sehingga ia dan anaknya  juga  mendapatkan  harta warisan.  Namun  dengan  tidak  adanya pencatatan  terhadap  pernikahannya, maka  akad  nikah  yang  dilakukan beberapa  lama  sebelumnya  tidak  dapat dibuktikan  secara  hukum,  sehingga  ia dan anaknya tidak berhak mendapatkan harta waris.
e.  Analisis  Pencatatan  Pernikahan dengan  Pendekatan  Hukum
Positif  dan  Kompilasi  Hukum Islam Para ahli hukum memiliki perbedaan penafsiran  tentang  regulasi  pencatatan pernikahan  sejak  munculnya  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Perbedaan  interpretasi  itu adalah: Pertama ,  interpretasi  diferensif, yaitu  interpretasi  yang  memisahkan regulasi  sahnya  pernikahan  dengan regulasi kewajiban pencatatan nikah.
Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan mengatur  tentang  kesahan  akad  nikah yang  ditentukan  oleh  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya. Sementara  Pasal  2  ayat  (2)  mengatur pencatatan  nikah  sebagai  masalah administratif  pernikahan  yang  tidak terkait dengan syarat sahnya pernikahan. 45 Kedua pasal di atas secara tegas  menyatakan  apabila  agama  dan kepercayaannya  telah  menyatakan  sah atas  suatu  pernikahan,  maka  tidak  ada alasan  bagi  negara  untuk  menyatakannya tidak sah.
Sejarah pembentukan UU Perkawinan yang  rancangannya  berbentuk  RUUP Tahun  1973  juga  menunjukkan
45 Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, sesuai  UU.  No.  22  Th.  1942  jo.  UU.  No.  32 Th. 1954. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 UUD 1945  jo.  Pasal  22  UU.  No.  39  Th.  1999  jo.
Pasal 18 CCPR / UU. No. 12 Th. 2005.
interpretasi  diferensif.  Ketika  DPR membahas  RUUP  tersebut,  terjadi perdebatan  khususnya  mengenai  pasal 2  yang  hendak  meregulasi  sahnya pernikahan  berdasarkan  pencatatan pernikahan. 46 Dalam  perkembangannya, terjadi  kompromi  terhadap  pasal  2 tersebut  yang  kemudian  melahirkan pemisahan  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU Perkawinan. Jika pencatatan pernikahan  dipandang  sebagai  unsur penentu  sahnya  suatu  pernikahan, maka  tidak  ada  artinya  nilai  historis perdebatan dan kompromi tersebut. Bertolak  dari  sejarah  tersebut  maka pencatatan pernikahan hanya merupakan regulasi administratif, seperti kelahiran, kematian dan sebagainya  yang  dijelaskan  dalam  pasal 1  UU.  No.  22  Th.  1946. 47 Penjelasan “resmi dan legal” ini telah menyamakan pencatatan pernikahan dengan pencatatan  kelahiran  serta  kematian yang  dipandang  hanya  sebagai  regulasi administratif,  yang  tidak  menentukan kesahan  suatu  pernikahan.  Karena  itu pernikahan  yang  tidak  dicatatkan adalah  sah,  asalkan  dilakukan  menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.
Kedua , interpretasi koherensif. Maksudnya  adalah  interpretasi  yang memandang  pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat (2)  UU  Perkawinan  tidak  boleh dipisahkan  karena  saling  terkait  satu sama  lain.  Sahnya  pernikahan  menurut hukum  perkawinan  nasional  harus memenuhi  dua  unsur,  yaitu  proses pelaksanaan pernikahan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan  pengantin  serta  harus dicatat  sesuai  prosedur.  Argumen yuridisnya  adalah: pertama, Pasal  28J UUD 1945. Argumen kedua,
46 Pasal  2  RUUP  ini  ditolak  oleh  sebagian anggota DPR dan diprotes oleh masyarakat.
47 Lihat  Penjelasan  Pasal  1  UU.  No.  22 Tahun 1946.
pencatatan  pernikahan  merupakan bagian  dari  asas  hukum  perkawinan nasional. 48 Jika  regulasi  pencatatan pernikahan  hanya  sekedar  regulasi administratif maka semestinya pencatatan  pernikahan  tidak  perlu menjadi  asas  hukum  perkawinan nasional. Argumen ketiga , Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No. 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991. Keragaman  interpretasi  tersebut menunjukkan  bahwa  kompromi  yang tercapai  di  tingkat  legislatif  yang melahirkan pasal 2 UU. No. 1 Th. 1974 hanya  selesai  di  tingkat  teks,  tetapi masih  menyimpan  masalah  dalam konteks.  Akibatnya,  ketika  ketentuan tersebut dijalankan memunculkan ambiguitas praktek hukum perkawinan, khususnya  dalam  penyelesaian  perkara pernikahan  pada  lembaga  peradilan, baik  perdata  maupun  pidana.  Hal  ini tentu berdampak negatif bagi kepastian hukum dalam masalah perkawinan. Kehadiran  KHI  juga  menambah rumitnya  status  hukum  pencatatan pernikahan  bagi  umat  Islam.  Karena, selain  kedudukan  KHI  lemah  dalam hirarki  sumber  hukum  di  Indonesia, juga KHI tidak konsisten. Pasal 4 KHI dan pasal 5 ayat (1) KHI memperkokoh  interpretasi  diferensif yang mengharuskan pencatatan pernikahan  bagi  umat  Islam  untuk mewujudkan  tertibnya  pernikahan. Namun,  pasal  6  KHI  merangkul interpretasi koherensif. Dengan demikian,  KHI  tidak  konsisten  karena pasal  4  dan  5  KHI  mempertahankan bahkan meneguhkan interpretasi diferensif,  sementara  pasal  6  ayat  (2) KHI menyepakati interpretasi koherensif.
48 Lihat  Penjelasan  Umum  UU.  No.  1  Th.
1974.
Pasal  6  ayat  (2)  KHI  yang menegaskan  bahwa  “pernikahan  di bawah  tangan  tidak  memiliki  kekuatan hukum”,  bila  dihubungkan  dengan pasal  7  ayat  (1),  maka  terlihat  jelas maksudnya.  Tafsir  yang  tepat  terhadap maksud  “tidak  memiliki  kekuatan hukum”  bukan  berarti  pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum, akan tetapi “tidak bisa dibuktikan di hadapan hukum.”  Karena,  KHI  menghubungkan pembuktian  pernikahan  bagi  umat Islam “hanya dengan Akta Nikah yang dibuat  oleh  PPN”.  Kata-kata  “hanya”, menegaskan bahwa KHI tidak memberikan pilihan lain dalam pembuktian  pernikahan  kecuali  Akta Nikah. Dengan demikian, KHI “mendamaikan”  interpretasi  diferensif dan  interpretasi  koherensif  berkaitan dengan status hukum pencatatan nikah dalam  konstalasi  hukum  perkawinan nasional. Tetapi “damai” yang diciptakan KHI secara tekstual ternyata berujung “angin puting beliung” secara kontekstual,  khususnya  bagi  setiap muslim  yang  melakukan  nikah  di bawah  tangan.  Implikasi  hukumnya bahwa  suatu  pernikahan,  secara keperdataan  hanya  dapat  dibuktikan oleh akta otentik, yakni Akta Nikah. Hanya  saja  karena  akta  otentik mengandung fungsi pembuktian sempurna,  maka  pernikahan  di  bawah tangan  betapapun  sah  menurut  agama dipandang  oleh  hukum  perdata  tidak memiliki  bukti  sempurna.  Karena  itu, pernikahan  di  bawah  tangan  harus dipandang  “tidak  terjadi”  di  mata hukum  karena  “keberadaannya  tidak terbukti”. Jika demikian, maka “adanya pernikahan”  di  mata  hukum  sama seperti “tidak adanya pernikahan”. Rumitnya  pasal  6  ayat  (2)  KHI  ini terlihat  “terang  benderang”  jika pencatatan  pernikahan  dianalogikan
dengan  pencatatan  kelahiran. 49 Jika seseorang  telah  lahir,  lalu  tidak dicatatkan,  apakah  kelahiran  tersebut dapat  dikatakan  “tidak  memiliki kekuatan  hukum”,  sehingga  anak  yang dilahirkan  itu  harus  dianggap  “tidak pernah  lahir  di  dunia”  dan  di  mata hukum  “tidak  boleh  hidup”  plus “kehilangan hak-hak hukum?” Nyatanya hukum perdata tidak menghendaki anak yang tidak dicatatkan  dan  memperoleh  akta kelahiran tidak bisa diakui sebagai anak sah,  namun  hanya  perlu  dibuktikan sahnya  anak  tersebut.  Anak  yang  tidak memperoleh  akta  kelahiran  atau  tidak mungkin memperolehnya, maka hakim dapat  menggunakan  bukti-bukti  lain yang  memperlihatkan  bahwa  anak tersebut  adalah  anak  sah.  Sahnya seorang  anak  tidak  tergantung  dari pencatatan  kelahiran,  namun  waktu kelahiran  yang  menentukan,  yaitu  lahir dalam pernikahan yang sah. Pasal  6  ayat  (2)  KHI  tersebut  di samping mengandung kelemahan multi tafsir,  juga  tidak  mengatur  sanksi  bagi para pelanggarnya. Padahal, pernikahan seperti  ini  merupakan  tindak  pidana pelanggaran  administrasi  yang  dapat dijatuhi sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun  petugas  yang  melaksanakan pernikahan  tersebut  sesuai  dengan pasal  3  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  1946. 50 Ketentuan  mengenai sanksi  pidana,  baik  bagi  orang  yang tidak menghiraukan pencatatan pernikahannya,  maupun  bagi  Pegawai Pencatat  Nikah  yang  melanggar ketentuan  juga  dimuat  dalam  Bab  IX
49 Penjelasan Pasal 1 UU. No. 22 Th. 1946 menyamakan pencatatan nikah dengan pencatatan kelahiran.
50 Muhammad  Amin  Suma, Himpunan  UU Perdata  Islam  &  Peraturan  Pelaksana  Lainnya  di Negara  Hukum  Indonesia, (Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 435-440
pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
C. Kesimpulan Pernikahan merupakan sebuah perjanjian  yang  sangat  kuat  ( mitsaqan ghalizhan )  maka  harus  dicatatkan  untuk mendapatkan  sebuah  bukti  otentik telah  terjadinya  sebuah  pernikahan tersebut serta mendapatkan perlindungan  hukum  tetap  serta  sah dan  legal  dimata  hukum  Islam  dan hukum  negara.  Pencatatan  nikah dilakukan  sesuai  prosedur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor  11  Tahun  2007  Tentang Pencatatan  Nikah,  dan  Kompilasi Hukum  Islam  serta  di  bawah pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah (PPN). Nikah  di  bawah  tangan  baik menurut  Undang-Undang  Perkawinan,
Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  KUH Perdata  sangatlah  lemah  karena  tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak tercapainya kemaslahatan sebagai tujuan  hukum  Islam.  Meskipun  tidak ada nash baik al-Qur’an maupun hadits yang  mengatur  mengenai  pencatatan nikah,  namun  pencatatan  nikah mempunyai  banyak  manfaat.  Undang- Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum  Islam,  dan  KUH  Perdata memerintahkan  supaya  melakukan pencatatan  nikah  agar  berkekuatan hukum.
Pencatatan  nikah  dalam  perspektif qiyas,  istihsan  qiyas  khafi adalah  wajib, karena  di  dalamnya  mengandung kebaikan  yang  sangat  banyak  dan sekaligus  menghindari  kemudharatan. Pasangan  suami  istri  merupakan pasangan  legal  secara  hukum  karena statusnya  sebagai  suami  istri  terdaftar dalam  dokumen  negara.  Keduanya
berhak mendapatkan perlindungan dari negara  baik  berkaitan  dengan  identitas seperti  pembuatan  Kartu  Tanda Penduduk,  Kartu  Keluarga,  Pasport,
Akta  Kelahiran  anak,  atau  pun berkaitan dengan politik. Kepentingan-kepentingan suami istri  pun  dapat  dilindungi,  diantaranya suami  tidak  dapat  melakukan  tindakan yang  dapat  merugikan  istri  baik  secara fisik  maupun  psikis,  dan  istri  pun berhak  menuntut  apabila  suami melakukan  tindakan  yang  dipandang melanggar  perjanjian-perjanjian  atau ta’liq thalaq yang disepakati. Begitu juga ketika  suami  meninggal  dunia,  maka dengan terdokumentasikannya hubungan tersebut istri dapat membuktikan  bahwa  ia  adalah  ahli waris  yang  sah  dan  secara  tidak langsung  anak-anaknya  pun  berhak juga  mendapatkan  harta  warisan. Sebaliknya, ketika istri meninggal dunia suami  pun  dapat  membuktikan  bahwa ia  adalah  suami  dari  perempuan  yang meninggal  tersebut,  sehingga  ia  pun berhak mendapat harta waris. Setelah  dikaji  melalui  pendekatan dengan metode sadd al-dzari’ah ,
melakukan  pencatatan  nikah  adalah wajib,  karena  akan  membawa  pada perbuatan  baik  serta  menimbulkan mashlahah dengan terlindunginya pihak- pihak yang melakukan pernikahan.
Pencatatan  nikah  juga  merupakan salah  satu  media  untuk  menutup  jalan yang  akan  membawa  pada  perbuatan- perbuatan  terlarang  yang  banyak merugikan  pihak  istri  dan  anak- anaknya.
Wajibnya  melakukan  pencatatan nikah didukung melalui kajian maslahah mursalah dan maqashid  al-syari’ah bahwa kemaslahatan pencatatan nikah termasuk  dalam  kategori  kemaslahatan dharuriyyah ,  yakni  termasuk  dapat melindungi dan memelihara
kemaslahatan  agama,  jiwa,  akal, keturunan,  dan  harta.  Kemaslahatan dalam pencatatan nikah dapat memelihara kemaslahatan agama, karena  dengan  adanya  pencatatan ajaran-ajaran  agama  tidak  dipraktekkan secara  kacau.  Begitu  juga  pencatatan nikah  dapat  memelihara  kemaslahatan jiwa  karena  dapat  mententramkan psikologis  istri  dan  anak,  bahkan dengan  adanya  ketentraman  psikologis tersebut,  akal  pikiran  tidak  terganggu dan  terkuras  untuk  memikirkan  dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Selanjutnya,  pencatatan  nikah  juga dipandang dapat memelihara kemaslahatan  keturunan,  karena  anak yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas  dan  dapat  dibuktikan  secara hukum, bahkan identitas anak tersebut dapat  memelihara  kemaslahatn  harta, karena  ketika  orang  tuanya  meninggal anak  pun  tidak  mendapatkan  kesulitan untuk mendapatkan harta warisan. Dalam perspektif hukum positif dan KHI, pencatatan pernikahan merupakan  kewajiban  yang  dilegalkan dalam  perundang-undangan  untuk mencapai  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan  hukum  bagi  suatu pernikahan. Selain itu , status pencatatan  pernikahan  adalah  sebagai persyaratan administratif, bukan validitas  pernikahan,  karena  validitas pernikahan  tetap  disandarkan  pada ketentuan  hukum  agama  pelaku pernikahan.
Adapun  keberadaan  pencatatan nikah  disebut  sebagai  penentu,  maka pencatatan  nikah  layak  menjadi  salah satu  syarat  sahnya  akad  nikah, pencatatan  nikah  bisa  diintegralkan sebagai  saksi,  yaitu  saksi  dipahami dalam  dua  bentuk,  saksi  hidup  dan saksi tertulis (akta) yang pada gilirannya menjadi bukti otentik sebuah pernikahan. Akta
pernikahan
merupakan syarat wajib yang ditetapkan  oleh  negara.  Oleh  karena itu,  akad  nikah  baru  dapat  dilakukan apabila  akad  tersebut  dicatat  dan  di bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah  (PPN).  Apabila  melanggar  atau mengabaikan ketetuan pencatatan nikah,  maka  akad  tersebut  tidak  dapat dilanjutkan,  sebab  tidak  terpenuhinya salah  satu  syarat  yang  ditentukan,  dan tergolong  akad  nikah  yang  bathil. Akibatnya,  tidak  sahnya  akad  nikah yang  diselenggarakan,  sehingga  apabila akad  tersebut  telah  dilangsungkan, maka  sejak  diketahuinya  akad  yang dilakukan  sebelumnya  tidak  tercatat, akad tersebut mesti di- fasakh .
D. Daftar Pustaka Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, Jakarta:  Akademika Pressindo, 1995. Al-Buthi, Muhammad Sai’d, al- Dhawabith al-Mashlahah  fi al- Syari’ah al-Islamiy y ah, Beirut: Mu’asasah al-Risalah, 1977.
Ash  Shiddieqy,  Teungku  Muhammad Hasbi, Pengantar  Hukum  Islam , Semarang:  PT.  Pustaka  Rizki Putra, 2001.
Barkatullah,  Abdul  Halim  dan  Teguh Prasetyo, Hukum  Islam  Menjawab Tantangan  Zaman  yang  Terus Berkembang, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006.
Djazuli, A., Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah- kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang  Praktis ,  Jakarta:  Kencana, 2006.
Al-Ghazali, al-Mustashfa min  ‘Ilm  al-
Ushul, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983. Ghazali, Abdul Rahman, Fiqih Munakahat ,  Jakarta:  Kencana, 2010.
Ibnu  Katsir, Tafsir  Ibnu  Katsir ,  Juz  3,
Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
Al-Juwaini, Al-Burhan  fi Ushul  al-Fiqh,
Juz I, Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H.
Khallaf,  Abdul  Wahhab, Ilmu  Ushul Fiqh ,  Penerjemah:  Moh.  Zuhri dan  Ahmad  Qarib,  Semarang:
Dina Utama, 1994.
Manan,  Abdul, Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:
Kencana, 2008.
Mubarok,  Jaih, Kaidah  Fiqh  Sejarah  dan Kaidah  Asasi ,  Jakarta:  Rajawaki Pers, 2000.
Nuruddin,  Amir  dan  Azhari  Akmal Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.
1/1974  sampai  KHI ,  Jakarta:
Kencana, 2004.
Rofiq,  Ahmad, Hukum  Islam  di Indonesia, Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 1995.
Shan’ani, Subul  al-Salam ,  Jilid  III Bandung:  Dahlan  Multazam  al- Thab’i wa al-Nashr, t.th.
Shihab,  M.  Quraish, Tafsir  Al-Misbah , Vol  1,  (\Jakarta:  Lentera  Hati, 2002.
_______, Wawasan  Al-Qur’an  Tafsir Maudhu’i  Atas  Pelbagai  Persoalan Umat , Bandung: Mizan, 1996.
Syah,  Ismail  Muhammad, Filsafat Hukum  Islam ,  Jakarta:  Bumi Aksara, 1999.
Syarifuddin,  Amir, Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan ,  Jakarta:  Kencana, 2011.
Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz.  IV, Mesir: Mathba’ah al-Maktabah al- Tijariyyah, t.th.
Suma,  Muhammad  Amin, Himpunan UU  Perdata  Islam  &  Peraturan Pelaksana  Lainnya  di  Negara Hukum Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Yahya,  Muhtar  dan  Fatchurrahman, Dasar-dasar  Pembinaan  Hukum Fiqh  Islam ,  Bandung:  Al-Ma’arif, 1986.