How to cite: Ida Bagus Bayu Brahmantya (2023), Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Tindakan Melawan Hukum: Studi Kasus dalam Gugatan Ganti Rugi, (5) 7, https://doi.org/10.46799/syntax- idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute

## PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM DALAM TINDAKAN MELAWAN HUKUM: STUDI KASUS DALAM GUGATAN GANTI RUGI

## Ida Bagus Bayu Brahmantya
Universitas Dwijendra keprabayu@gmail.com

## Abstract
A legal entity is an organization that has legal rights and obligations. Legal actions taken by legal entities can cause harm to other parties. Parties harmed by legal acts committed by legal entities may file a lawsuit for compensation against the legal entity. The purpose of this research is to analyze the liability of legal entities in tort actions with a case study in a lawsuit for compensation. The research method used in this research is normative legal research method. The data collection technique in this research is a document study obtained  from  Google  Schoolar.  The  data  analysis  technique  used  in  this  research  is qualitative analysis technique. The results of this research show that legal entities can be held liable for their unlawful acts. Legal entities can be held civilly and criminally liable. Civil liability of legal entities is the obligation of legal entities to compensate for losses suffered by the injured party. Criminal liability of a legal entity is the obligation of a legal entity to be punished by the state for committing a criminal offense.
Keywords: Legal Entity, Tortious Act, Compensation Claim

## PENDAHULUAN
Badan  hukum  adalah  organisasi  yang  diakui  oleh  hukum  dan  memiliki  hak  dan kewajiban hukum. Badan hukum dapat berupa perusahaan, yayasan, organisasi nirlaba, atau  pemerintah.  Badan  hukum  dapat  melakukan  tindakan  hukum,  seperti  membuat kontrak, membeli dan menjual properti, dan mengajukan gugatan (Prananingrum, 2014). Badan  hukum  memiliki  hak  dan  kewajiban  hukum  yang  diakui  oleh  hukum  (Marwa, 2020). Pada saat menjalankan kegiatan dan aktivitasnya, badan hukum dapat melakukan tindakan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, seperti pelanggaran kontrak,  penyalahgunaan  wewenang,  atau  tindakan  lain  yang  melanggar  hukum. Tindakan  melawan  hukum  adalah  perbuatan  yang  oleh  undang-undang  atau  hukum kebiasaan  dilarang,  sehingga  tidak  boleh  dilakukan,  dan  perbuatan  yang  oleh  undang- undang atau hukum kebiasaan tidak dilarang tetapi bertentangan dengan rasa keadilan, kesusilaan, atau ketertiban umum, sehingga tidak boleh dilakukan (Sari, 2021).
Pada perbuatan melawan hukum, baik itu bersifat perdata maupun pidana (civil and criminal wrongs), korporasi atau perseroan menjadi subjek hukum yang dapat bertindak
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 8, Agustus 2023
dan  bertanggung  jawab  atas  tindakan  melawan  hukum.  Biasanya,  pengurus  korporasi adalah  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  aksi  melawan  hukum  tersebut.  Namun, terkadang tindakan melawan hukum dapat dilakukan langsung oleh perusahaan melalui organ-organnya,  atau  bahkan  dilakukan  oleh  karyawan  perusahaan  yang  kemudian perusahaan  yang  harus  mempertanggungjawabkannya  (Setyarini,  Mahendrawati,  & Arini, 2020a).
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum, pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada badan  hukum  tersebut.  Gugatan  ganti  rugi  adalah  upaya  hukum  yang  memungkinkan pihak  yang  dirugikan  untuk  mendapatkan  kompensasi  atau  penggantian  atas  kerugian yang diderita akibat dari tindakan hukum badan hukum. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian  materiil,  seperti  biaya  pengobatan,  kerusakan  harta  benda,  atau  kehilangan pendapatan,  maupun  kerugian  immateriil,  seperti  rasa  sakit  dan  penderitaan,  atau kerugian  reputasi  (Mantili,  2019).  Upaya  untuk  mengajukan  gugatan  ganti  rugi, penggugat  harus  membuktikan  bahwa  tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum,  yaitu  perbuatan  yang  melanggar  hak  atau  kepentingan  penggugat.  Perbuatan melawan hukum dapat berupa perbuatan yang disengaja maupun perbuatan yang tidak disengaja (Runtunuwu, 2022).
Penelitian  terdahulu  dilakukan  oleh  (Setyarini,  Mahendrawati,  &  Arini, 2020b)meneliti mengenai direksi perseroan sebagai badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum, pada penelitiannya memaparkan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan  oleh  direksi  dalam  sebuah  perseroan  mencakup  penggunaan  uang  atau kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi, penggunaan informasi perseroan untuk kepentingan  pribadi,  melakukan  transaksi  dengan  perseroan,  serta  larangan  bersaing dengan  perseroan.  Penelitian  serupa  dilakukan  (Hendto,  2021)yang  mengkaji  unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi oleh badan usaha milik negara (persero) sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Kebaharuan penelitian ini adalah dengan mengkaji dampak pertanggungjawaban badan hukum dalam tindakan melawan hukum terhadap pihak yang dirugikan, badan hukum, dan masyarakat. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pertanggungjawaban  badan  hukum  dalam tindakan melawan hukum dengan studi kasus dalam gugatan ganti rugi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum  normatif.  Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  metode  penelitian  yang menggunakan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  sumber  utama  data.  Selain peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber hukum lain,  seperti  buku,  artikel,  dan  jurnal.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah studi dokumen yang diperoleh dari Google Schoolar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Untuk  mengetahui  apa  yang dimaksud dengan “Perbuatan Melawan Hukum” (Onrechtmatigedaad), Pasal 1365 KUH- Perdata menentukan sebagai berikut: ‘Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  bersalah  menimbulkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut”. Hukum Perdata (Burgerlijkrecht) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  orang  yang  satu  dengan  orang  lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (Ardiansyah, 2017).
Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip- prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan  tanggung  jawab  atas  suatu  kerugian  yang  terbit  dari  interaksi  sosial,  dan untuk  menyediakan  ganti  rugi  terhadap  korban  dengan  suatu  gugatan  yang  tepat (Dameria, Busro, & Hendrawati, 2017) . Perbuatan melawan hukum atau dalam bahasa belanda disebut dengan onrechmatigedaad, dalam buku kela III KUH Perdata mulai dari pasal  1365  sampai  dengan  pasal  1380.  Pengertian  Perbuatan  Melawan  Hukum  disini berbeda dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dan juga memiliki  perbedaan  mendasar  dengan  perbuatan  melawan  huku  penguasa  atau onrechmatige  overheidsdaad,  karena  ketiganya  memiliki  arti,  konptasi  dan  juga pengaturan hukum yang berbeda satu sama lainnya (Diah Gustiniati Maulani, 2018).
Menurut  Lusyana  (2021)  (Lusyana,  2021)  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsurnya, yakni :
1. Perbuatan itu harus melawan hukum. Hal ini merupakan salah satu syarat seseorang dikategorikan  sebagai  orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  yaitu perbuatannya melanggar hak orang lain.
2. Perbuatan  itu  harus  menimbulkan  kerugian.  Kerugian  ini  dapat  bersifat  kerugian materil dan immateril.
3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan. Dalam hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika terhadap orang itu dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan olehnya.
Berdasarkan  hal  ini,  maka  perbuatan  melawan  hukum  adalah  perbuatan  yang sengaja atau lalai. Suatu tindakan dianggap mengandung kesalahan jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :
a. Ada unsur kesengajaan.
b. Ada unsur kelalaian. Dalam unsur kelalaian, pembuat haruslah dapat mengira-ngira apakah  perbuatan  yang  dilakukannya  menimbulkan  suatu  resiko  yang  akan berdampak kepadanya, tetapi pembuat dalam hal ini tetap melakukan perbuatan yang seharusnya dihindari.
4. Antara  perbuatan  dan  kerugian  terdapat  hubungan  kausal.  Pada  Pasal  1365 KUHPerdata, hubungan kausal dapat dilihat dari apakah kerugian itu timbul karena adanya perbuatan tersebut atau apakah kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan tersebut.
Dalam  doktrin  hukum  perdata,  kriteria  unsur  “Melawan  Hukum”  didapat  dari Arrest Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919 dalam Perkara antara Lidenbaum Vs. Cohen (Kasus PMH dalam persaingan percetakan). Pada tingkat pertama di Pengadilan Distrik Amsterdam Lidenbaum (Penggugat) menang. Akan tetapi di tingkat banding Lidenbaum kalah dengan alasan tidak ada hukum (peraturan) tertulis) yang mengatur larangan objek gugatannya (Bimasakti, 2018).
Kerugian  dalam  hukum  dapat  dipisahkan  menjadi  dua  (2)  klasifikasi,  yakni Kerugian Materil dan Kerugian Immateril; Kerugian materil Yaitu kerugian yang nyata- nyata ada yang diderita oleh Pemohon. Kerugian Imateril: Yaitu kerugian atas manfaat yang  kemungkinan  akan  diterima  oleh  pemohon  di  kemudian  hari  atau  kerugian  dari kehilangan  keuntungan  yang  mungkin  diterima  oleh  Pemohon  di  kemudian  hari. Kerugian  dalam  KUHPerdata  dapat  bersumber  dari  Wanprestasi  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Akan tetapi dalam tulisan ini yang akan dibahas yaitu Kerugian dalam Perbuatan  Melawan  Hukum.  Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata, dalam  hal  seseorang  melakukan  suatu  Perbuatan  Melawan  Hukum  maka  dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan” (Apriani, 2021).
Code Civil Perancis merinci ganti rugi dalam 2 (dua) unsur yaitu dommages dan interest. Dommage s  meliputi  apa  yang  dinamakan  biaya  dan  rugi,  sedangkan interest sama  dengan  bunga  dalam  arti  keuntungan  yang  diharapkan  atau  yang  sudah diperhitungkan.  Abdulkadir  Muhammad  dalam  Fadhly  (2014)  (Fadhly,  2013) mempertegas pernyataan di atas bahwa ganti rugi itu terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan;  2.  Kerugian  sesungguhnya  karena  kerusakan,  kehilangan  benda  milik  kreditur akibat,  misalnya  membusuknya  buah-buahan  karena  keterlambatan  penyerahan, ambruknya  rumah  karena  konstruksi,  sehingga  merusak  perabotan  rumah  tangga;  3. Bunga  atau  keuntungan  yang  diharapkan,  misalnya  bunga  berjalan  selama  piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang diperoleh karena keterlambatan.
Menurut  pasal  1243  KUH  Perdata  dalam  Suhendar  (2014)  (Suhendar,  2014) pengertian  ganti  rugi  perdata  lebih  menitikberatkan  pada  ganti  kerugian  karena  tidak terpenubinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditir akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tesebut meliputi:
1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Kerugian  yang  sesungguhnya  karena  kerusakan,  kehilangan  benda  milik  kreditur akibat kelalaian debitur.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.
Melawan hukum mencakup substansi yang lebih luas, yaitu baik perbuatan yang didasarkan  pada  kesengajaan  maupun  kelalaian  (Barokah  &  Erliyana,  2022).  Mariam Darus  Badrulzaman  dalam  rancangan  undang-undang  (RUU)  perikatan  berusaha merumuskannya secara lengkap sebagai berikut:
1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalainnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
2. Melanggar  hukum  adalah  tiap  perbuatan  yang  melanggar  hak  orang  lain  atau bertentangan  dengan  kepatutan  yang  harus  diindahkan  dalam  pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain;
3. Seorang  yang  sengaja  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  wajib  dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.
Bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat, seperti:  tempat  dan  tanggal  gugatan  itu  dibuat,  kepada  siapa/kemana  gugatan  itu ditujukan,  isi  gugatan,  ditutup  dengan  mencantumkan  siapa  yang  membuat/mengirim gugatan  atau  kuasanya  dan  ditandatangani.  Ditinjau  dari  isi  gugatan,  pasal  8  Rv menentukan bahwa gugatan memuat : (1) Identitas para pihak; (2) Posita; dan (3) Petitum (tuntutan).
Bagi masyarakat, pertanggungjawaban badan hukum dapat memberikan rasa aman dan  keadilan.  Dengan  adanya  pertanggungjawaban  badan  hukum,  masyarakat  akan merasa  bahwa  hukum  ditegakkan  dan  bahwa  mereka  akan  mendapatkan  perlindungan dari hukum jika mereka dirugikan oleh badan hukum.
Berikut adalah beberapa contoh dampak positif pertanggungjawaban badan hukum dalam tindakan melawan hukum:
1. Pihak yang dirugikan dapat mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialami.
2. Badan hukum akan lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain.
3. Masyarakat akan merasa aman dan adil. Berikut adalah beberapa contoh dampak negatif pertanggungjawaban badan hukum dalam tindakan melawan hukum:
1. Badan hukum dapat mengalami kerugian finansial yang besar akibat tuntutan ganti rugi.
2. Badan hukum dapat mengalami reputasi yang buruk akibat tindakan melawan hukum yang dilakukannya.
3. Masyarakat dapat menjadi kurang percaya terhadap badan hukum. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban badan hukum dalam tindakan melawan hukum  memiliki  dampak  positif  yang  lebih  besar  daripada  dampak  negatifnya. Pertanggungjawaban  badan  hukum  dapat  memberikan  keadilan  dan  perlindungan  bagi pihak yang dirugikan, serta dapat mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di masa yang akan datang.

## KESIMPULAN
Badan hukum memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukannya, termasuk jika tindakan tersebut melanggar hukum. Tanggung jawab ini dapat diuraikan menjadi dua jenis, yaitu tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata badan hukum adalah kewajiban badan hukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat dari tindakan yang melanggar hukum. Hal ini berarti badan hukum harus memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan mereka. Sementara itu, tanggung jawab pidana badan hukum adalah kewajiban badan hukum untuk dihukum oleh negara karena telah  melakukan  tindak  pidana.  Jika  badan  hukum  terlibat  dalam  tindakan  kriminal, misalnya korupsi, penipuan, atau pelanggaran lainnya, badan hukum dapat diadili dan dihukum oleh sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, badan hukum bertanggung jawab penuh  atas  tindakan  mereka,  baik  itu  dalam  bentuk  tanggung  jawab  perdata  untuk mengganti kerugian, maupun tanggung jawab pidana untuk dihukum atas pelanggaran hukum  yang  mereka  lakukan.  Tanggung  jawab  ini  adalah  bagian  penting  dari  sistem hukum untuk memastikan bahwa badan hukum bertindak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

## BLIBLIOGRAPHY
Apriani,  Titin.  (2021).  Konsep  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. Ganec Swara , 15 (1), 929–934.
Ardiansyah, S. (2017). Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Negeri  Demak  Nomor:  45/1999/pdt. G/PN. DMK) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).
Barokah, Muhamad Raziv, & Erliyana, Anna. (2022). Pergeseran Kompetensi Absolut Dari  Peradilan  Umum  Ke  Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  Gugatan  Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). Jurnal Hukum & Pembangunan , 51 (4), 824–848.
Bimasakti, Muhammad Adiguna. (2018). Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Act Against the Law  By  the  Government  From  the  View  Point  of  the  Law  of  Government Administration. Jurnal Hukum Peratun , 1 (2), 265–286.
Dameria, Rini, Busro, Achmad, & Hendrawati, Dewi. (2017). Perbuatan melawan hukum dalam  tindakan  medis  dan  penyelesaiannya  di  Mahkamah  Agung  (Studi  kasus perkara  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  352/PK/PDT/2010). Diponegoro  Law Journal , 6 (1), 1–20.
Diah Gustiniati Maulani, Diah Gustiniati Maulani. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia .
Fadhly, Fabian. (2013). Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat. Arena Hukum , 6 (2), 236–253.
Hendto,  T.  (2021). Unsur  Kesalahan  dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi  Oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (Persero)  Sebagai  Syarat Pertanggungjawaban Pidana (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
Lusyana.  (2021). Analisis  Terhadap  Kasus  Gugatan  Wanprestasi  Dalam  Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pdt/2020 dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2036  K/Pdt/2019.  Universitas  Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
Mantili, Rai. (2019). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam  Praktik:  Perbandingan  Indonesia  dan  Belanda. Jurnal  Ilmiah  Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum , 4 (2), 298–321.
Marwa,  Muhhamad  Habibi  Miftakhul.  (2020).  Analisis  Status  Badan  Hukum  Dana Pensiun. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan , 23 (01), 1–12.
Prananingrum, Dyah Hapsari. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 73–92.
Runtunuwu,  Riedel  Timothy.  (2022).  Kajian  terhadap  Tanggung  Gugat  karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. LEX PRIVATUM , 10 (1).
Sari,  Indah.  (2021).  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  Dalam  Hukum  Pidana  Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (1).
Setyarini,  Desak  Made,  Mahendrawati,  Ni  Luh,  &  Arini,  Desak  Gde  Dwi.  (2020a). Pertanggungjawaban  Direksi  Perseroan  Terbatas  Yang  Melakukan  Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), 12–16.
Setyarini,  Desak  Made,  Mahendrawati,  Ni  Luh,  &  Arini,  Desak  Gde  Dwi.  (2020b). Pertanggungjawaban  Direksi  Perseroan  Terbatas  Yang  Melakukan  Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), 12–16.
Suhendar, H. (2014). Wanprestasi dan Ganti Rugi . Academia.edu.
Copyright Holder:

## Ida Bagus Bayu Brahmantya
(2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: