FINANSIA Vol. 01, No. 01, Januari - Juni 2019
FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah P-ISSN: 2621-4636; E-ISSN: 2621-4644 Volume 02, Nomor 01, Januari-Juni 2019 Website: www.febi.metrouniv.ac.id; E-mail: jurnalfinansia@gmail.com
DAMPAK INFLASI PADA PINJAMAN ( QARD )

## DALAM HUKUM PERNIAGAAN ISLAMI
Desi Wahyuni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta desiwahyuni152@gmail.com Diterima: Maret 2019 Direvisi : Mei 2019 Diterbitkan: Juni 2019
Abstract: The occurrence of inflation in the modern era is used by creditors to request the additional loans given to debtors. In Islamic economics, loans must be repaid without the determination of the index of commodities, currencies, or any group  of  currencies.  However,  someone  can  lend  it  in the  form  of gold  or other currencies according to the perception of people who are not vulnerable to inflation.  Inflation  control  in  Islamic  commercial  law  must  be  in  accordance with mu'amalah validity by using instruments that avoid gharar, usury, qimar and  maisir  (game  of  opportunity),  and  two  contracts  (contracts)  that  are interdependent  and  free  mutual  agreement,  contractual  compliance  (  contract) with maqasid syariah, profits with obligations, are permitted as general rules.
Keywords: Inflation, Loans, Islamic Commerce
Abstrak: Terjadinya  inflasi  pada  era  modern  ini  dimanfaatkan  oleh  para kreditur  untuk  meminta  tambahan  atas  pinjaman  yang  diberikan  untuk debitur.  Dalam  ekonomi  islam,  pinjaman  harus  dilunasi  tanpa  adanya ketetapan akan pengenaan indeks dengan komoditas, valuta, atau sekelompok valuta  apapun. Namun,  seseorang dapat  meminjamkan  dalam  bentuk  emas atau valuta lain yang menurut presepsi orang tidaklah rentan terhadap inflasi. Pengendalian inflasi dalam hukum perniagaan islam haruslah sesuai dengan validas  mu’amalah  dengan  menggunakan  instrumen  yang  terhindar  dari
Desi Wahyuni Dampak Inflasi pada Pinjaman (Qard)……
gharar, riba, qimar dan maisir (permainan peluang), dan dua kontrak (akad) yang  saling  bergantung  serta  adanya  persetujuan  bersama  yang  bebas, kesesuaian  kontrak  (akad)  dengan  maqasid  syariah,  keuntungan  dengan kewajiban, diperbolehkan sebagai peraturan umum.
Kata Kunci: Inflasi, Pinjaman, Perniagaan Islam

## A. LATAR BELAKANG
Inflasi  dalam  ekonomi  modern  sangat  memberatkan masyarakat.  Dimana  adanya  inflasi  mengakibatkan  kenaikan  harga komoditas  secara  terus  menerus,  serta  membuat  nilai  uang  dan komoditas  lain  menjadi  menurun.  Hal  tersebut  menjadi  sorotan dalam sistem ekonomi Islam. 1
Dalam sistem ekonomi Islam, inflasi disebabkan oleh Natural Inflatio, seperti  uang  yang  masuk  dari  luar  negeri  terlalu  banyak karena  terjadinya paceklik ,  perang,  ataupun embargo dan boycott. Kemudian Human  Error  Inflation yang  disebabkan  oleh  kesalahan- kesalahan dari manusia seperti korupsi, administrasi yang buruk dan pajak yang tinggi sehingga memberatkan pihak-pihak tertentu. 2
Suatu sistem ekonomi memiliki strategi tersendiri, termasuk kebijakan  dalam  menekan  inflasi.  Adapun  strategi  tersebut  seperti: pertama , perbaikan moral, di mana seseorang diajarkan bukan hanya untuk  mencari  materi  namun  juga  diajarkan  untuk  menanamkan nilai  spiritual. Kedua, adanya  pendistribusian  pendapatan  dan kekayaan  yang  merata. Ketiga ,  penghapusan  riba.  Sebab  elemen paling  penting  untuk  merealisasikan  tujuan-tujuan  Islam  adalah bersatunya  semua  hal  yang  dianggap  sebagai  aspek  kehidupan dengan  spirit  untuk  meningkatkan  moral  manusia  dan  masyarakat tempat  bersosialisasi.  Tanpa  peningkatan  spirit  semacam  ini,  tidak akan ada satu tujuanpun yang dapat direalisasikan dan kesejahteraan manusia yang sesungguhnya menjadi sulit untuk diwujudkan. 3
1 P.  Eko  Prasetyo, Fundamental  Makroekonomi ,  (Yogyakarta:  Beta  Offset,
2009), h. 221
2 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , terj Soerojo dan Nastangin, Jilid I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999), h. 10.
3 M. Umar Chapra, Al-qur’an Menuju Sistem Moneter Yang Adil , Terj. Lukman
Hakim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 16.
Ketika  terjadinya  suatu  inflasi,  banyak  oknum-oknum tertentu yang menebar jaring untuk mencari keuntungan. Terjadinya inflasi  pada  era  modern  ini  dimanfaatkan  oleh  para  kreditur  untuk meminta  tambahan  atas  pinjaman  yang  diberikan  untuk  debitur. Kelemahan debitur ketika terjadinya inflasi adalah membuat mereka merasa  tercekik  atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Hal  tersebut dikarenakan adanya; 1) penetapan keuntungan di awal 2) tambahan atas  nilai  pokok  yang  berlipat  3)  pembebanan  risiko  dan  kerugian kepada peminjam 4) penzhaliman dan 5) motif ingin selalu untung. 4
Pengendalian  inflasi  dalam  hukum  perniagaan  islam haruslah  sesuai  dengan  validas  mu’amalah    dengan  menggunakan instrumen  yang  terhindar  dari gharar ,  riba, qimar dan maisir (permainan  peluang),  dan  dua  kontrak  (akad)  yang  saling bergantung  serta  adanya  persetujuan  bersama  yang  bebas, kesesuaian  kontrak  (akad)  dengan maqasid  syariah ,  keuntungan dengan kewajiban, diperbolehkan sebagai peraturan umum.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  metode  deskriptif-analisis.  Dalam  penelitian  ini penulis  akan  menganalisis  dampak  inflasi  pada  pinjaman  sesuai dengan hukum perniagaan Islami. Sehingga mampu menggambarkan solusi mengenai kontrak (akad) sebuah pinjaman ketika menghadapi inflasi sesuai dengan validitas mu’amalah.

## B. PEMBAHASAN

## 1. HAKIKAT PINJAMAN ( QARD )
a. Definisi Pinjaman ( Qard)
Secara etimologi Qard adalah “memotong”. Ia disebut demikian  karena  barang  dipotong  dari  kepemilikan  yang memberi  pinjaman  ketika  barang  tersebut  dipinjamkan kepeminjam. 5 Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (orang yang  diajak  akad qard )  dinamakan  qarad,  sebab  merupakan
4 Kamil  Musa, Al-Ahkam  al-Mu ‟ amalat ,  (Beirut  :  Muassasah  ar-Risalah, 1998) h. 354 5 Muhammad Ayyub, Understanding Islamic financing...., h.242
Desi Wahyuni Dampak Inflasi pada Pinjaman (Qard)……
potongan dari harta muqrid (pemilik barang). 6 secara hukum, Qard berarti memberikan apapun yang bernilai kepada yang lain  sehingga  secara  kedemarmawanan  pihak  kedua  dapat menikmati  manfaat  yang  sama  dengan  syarat  jumlah  yang sama atau serupa dengan barang tersebut  harus dibayarkan kembali ketika diminta pada waktu yang telah ditentukan. 7
Dalam  literatur  lain,  Qard  adalah  pemberian  harta kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau  diminta  kembali atau  dengan  kata  lain  meminjamkan  tanpa  mengharapkan imbalan. 8
Qardh  merupakan  pinjaman  kebajikan/lunak  tanpa imbalan,  biasanya  untuk  pembelian  barang-barang fungible (yaitu  barang  yang  dapat  diperkirakan  dan  diganti  sesuai berat,  ukuran,  dan  jumlahnya).  Kata  qardh  ini  kemudian diadopsi menjadi c redo (romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau  alat  tukar  lainnya  yang  merupakan  transaksi  pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari  pemilik  dana  (dalam  hal  ini  bank)  dan  hanya  wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu tertentu di masa yang  akan  datang.  Peminjam  atas  prakarsa  sendiri  dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. 9
Dari  pengertian  diatas,  maka  esensi  yang  dapat diambil  adalah  bahwa  sesungguhnya  pinjaman-pipinjaman merupakan  suatu  bentuk mu’amalah yang  bercorak ta’awun (pertolongan)  kepada  pihak  lain  untuk  memenuhi kebutuhannya. Dalam menjalani kehidupan yang bermasyarakat,  manusia  diperbolehkan  untuk  melakukan bentuk  kerjasama  dalam  bentuk  apapun.  Akan  tetapi,
6 Azharuddin  Lathif, Fiqh  Muamalat ,  (Jakarta:  UIN  Jakarta  Press,  2005), Cet.1, hlm. 150
7 Ibid.., h.242., baca juga Sayyid Sabiq, fiqh al Sunnah , Juz 12, (Al-kuwait: Dar Al Bayan, tt), h.166 8 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi , Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 70.
9 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2014), h. 46
kerjasama  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat baik  untuk  diri  sendiri  maupun  untuk  masyarakat  sehingga tidak terjadi kedzaliman bagi para pihak yang berkerjasama.
Selama  empat  belas  abad,  umat  islam  telah  sepakat bahwa  pinjaman  adalah  salah  satu  bentuk  muamalah  yang dilegalkan  oleh  syariat  Islam. 10 Hal  tersebut  merupakan sebuah  implementasi  tolong  menolong  dalam  kebaikan  dan takwa. 11 Bahkan  secara  akal,  manusia  sangat  membutuhkan kegiatan muamalah tersebut. Kelas kehidupan antara si kaya dan  si  miskin  didunia  adalah  hal  yang  lumrah  ( sunnatullah ). Ada  kalanya  si  miskin  sedang  dalam  kesempitan  sehingga membutuhkan  bantuan  yang  bisa  melapangkan  kesempitan tersebut.  Salah  satu  hal  yang  bisa  mengimplementasikan tugas  kemanusiaan  tersebut  adalah  dengan  melegalkan pinjaman.
Pinjaman  dapat  berupa  apapun  yang  memiliki  nilai barang  yang  serupa  atau  penggantinya  harus  dibayarkan seketika  atau  dalam  waktu  yang  telah  ditentuka  oleh  yang memberikan pinjaman. Hakikat Qard adalah pertolongan dan kasih  sayang  bagi  yang  meminjam.  Ia  bukan  sarana  mencari keuntungan  bagi  yang  meminjamkan,  didalamnya  tidak  ada imbalan  dan  kelebihan  pengembalian.  Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor  7/46/  PBI/2005  tentang  Akad  Penghimpunan  dan Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  yang  Melaksanakan  Kegiatan Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  diartikan  Qardh,  adalah pinjam  meminjam  dana  tanpa  imbalan  dengan  kewajiban pihak  peminjam  mengembalikan  pokok  pinjaman  secara sekaligus  atau  cicilan  dalam  jangka  waktu  tertentu. 12 Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.
10 Amir  Syarifuddin, Garis-garis  Besar  Fiqh ,  (Jakarta:  Prenada  Media,  Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005), h. 223.
11 Arif  Munandar  Riswanto, Khasanah  Buku  Pintar  Islam, (Jakarta:  Mizan Pustaka, 2010), h. 1 12 Farid  Budiman,  “Karakteristik  Akad  Pembiayaan Al-Qardh  Sebagai Akad Tabarru”, Yuridika , Vol. 28,  No. 3, (2013) : 406-418
FINANSIA Vol. 01, No. 01, Januari - Juni 2019
Desi Wahyuni Dampak Inflasi pada Pinjaman (Qard)……
b. Dasar Hukum Pinjaman ( Qard )
Qardh (pinjam  meminjam)  hukumnya  boleh  dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara  para  ulama  dalam  hal  ini.  Orang  yang  membutuhkan boleh  menyatakan  ingin  meminjam.  Ini  bukan  sesuatu  yang buruk,  bahkan  orang  yang  akan  dipinjami  justru  dianjurkan (mandub). 13 Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al- Quran : surat Al-Baqarah ayat 245.
ْ نَم اَذ يِذَّلا ُْض ِر قُي ََّْاللّ اًض  رَق اًنَسَح ُْهَفِعاَضُيَف ُْهَل ضَأْ اًفاَع ًْة َريِثَك ۚ ُهَاللَّو ُ بْقَي ُهض ي َوَُۚهطهسْب ُ هْيَل إ َو َُنوهعَج ْرهت
Artinya:  siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan  Allah),  Maka  Allah  akan  meperlipat  gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah  menyempitkan  dan  melapangkan  (rezki)  dan  kepada- Nya-lah kamu dikembalikan.
Sebagaimana  didalam  QS.Al  Maidah  ayat  2  juga menerangkan  :“  …  Hendaklah  kamu  tolong  menolong  dalam kebaikan  dan  takwa  dan  janganlah  kamu  tolong  menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan”. Ayat ini menerangkan bahwa  tolong  menolong  dalam  ketaqwaan  merupakan  salah satu  faktor  penegak  agama  karena  saling  tolong  menolong akan  menciptakan  rasa  saling  memiliki  di  antara  umat sehingga  akan  lebih  mengikat  persaudaraan  sebagai  bagian dari kehidupan bermasayarakat ( civil society ). 14
Dari  Ibnu  Mas’ud  meriwayatkan  bahwa  Nabi  Saw.
Berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-
13 Musthafa Dib Al-Bugha, Fiqh Al-Mu’awadhah , diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur dengan judul : Buku Pintar Transaksi Syariah , (Jakarta: Mizan Publika, 2010), h.52.
14 Abd.Shomad dan T risadini P.Usanti, “Asas -Asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan”, Yuridika , Vol. 24, No.3 (2009): 214.
Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).
Berdasarkan  hadis  tersebut  transaksi  pinjam meminjam  merupakan  bukan  usaha  untuk  pengembangan modal,  akan  tetapi  hubungan  bisnis  dalam  ajaran  Islam haruslah didasari atas saling tolong menolong 15 karena dalam setiap  kegiatan  usaha  tidak  selalu  keuntungan  yang  akan diperoleh.  Bahkan  akan  mengalami  kerugian  sehingga  tidak menutup  kemungkinan  berhpinjaman  untuk  menutupi kerugiannya.    Anas  bin  Malik  berkata  bahwa  Rasulullah berkata,  “Aku  melihat  pada  waktu  malam  di-isra’-kan,  pada pintu  surga  tertulis:  sedekah  dibalas  sepuluh  kali  lipat  dan Qard delapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai jibril, mengapa qardh  lebih  utama  dari  sedekah?’  ia  menjawab,  ‘karena peminta-minta  sesuatu  dan  ia  punya,  sedangkan  yang meminjam  tidak  akan  meminjam  kecuali  karena  keperluan.” (HR Ibnu Majah no.2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).
Para  ulama  telah  menyepakati  bahwa Qard boleh dilakukan.  Kesepakatan  ulama  tersebut  didasari  pada  tabiat manusia  yang  tidak  bisa  hidup  tanpa  pertolongan  dan bantuan  saudaranya.  Tidak  ada  seorang  pun  yang  memiliki segala  barang  yang  dibutuhkan. 16 Oleh  karena  itu,  pinjam- meminjam  sudah  menjadi  satu  bagian  dari  kehidupan  di dunia.  Islam  adalah  agama  yang  sangat  memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. 17
Berdasakan urain diatas dapat dipahami bahwa, akad Qard merupakan  salah  satu  transaksi  non  profit  dimana karakteristik  dari  akad Qardh tersebut  adalah  akad tabarru’ dimana  pinjam  meminjam  yang  menitikberatkan  pada  sikap tolong menolong atau ta’awun .
15 Syaikh  Faishal  bin  Abdul  Aziz  Alu  Mubarak, Ringkasan  Nailul  Authar ,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 118
16 Imam  Mustofa, Fiqh  Mu’amalah  Kontemporer, (Jakarta:  Rajawali  Pers,
2016), h. 132-133
17 Muhammad  Syafi’i  Antonio,  Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.132-133
FINANSIA Vol. 01, No. 01, Januari - Juni 2019
Desi Wahyuni Dampak Inflasi pada Pinjaman (Qard)……
c. Perbedaan Antara Pinjaman Uang Dan Pinjaman Barang
Adanya perbedaan antara pinjaman yang berupa uang dengan  pinjaman  berupa  barang. 18 yakni  pinjaman  yang terjadi  karena  pinjam  meminjam  uang  yang  terjadi  karena pengadaan  barang.  Pinjaman  yang  terjadi  karena  pinjam meminjam  uang  tidak  boleh  ada  tambahan,  kecuali  dengan alasan  yang  pasti  dan  jelas,  seperti  biaya  materai,  biaya notaris  dan  study  kelayakan.  Untuk  tambahan  yang  lainnya yang  sifatnya  tidak  pasti  dan  tidak  jelas,  seperti  inflasi  dan deflasi,  maka  tidak  diperbolehkan. 19 Pinjaman  yang  terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan  yang  utuh  atau  disebut  harga  jual.  Harga  jual  itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh  berubah  naik  karena  akan  masuk  dalam  kategori  riba fadl. Dalam transaksi perbankan syariah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk pinjaman pengadaan barang, bukan pinjaman uang. 20

## 2. INFLASI DALAM TINJUAN EKONOMI ISLAM
Inflasi  merupakan  suatu  proses  kenaikan  harga-harga  yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi  kenaikan  harga-harga  barang  dalam  periode  waktu tertentu. 21 Ada  tiga  hal  yang  perlu  ditekankan  dalam  memahami inflasi 22 , yaitu;
a. Adanya kecenderungan haraga-harga untuk meningkat.
b. Kenaikan  harga  tersebut  terjadi  secara  terus-menerus ( sustained ).
18 Ahmad ifham sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.167 19 Muhammad Ayub, Understanding Islamic financing...., h.242 20 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.132-133 21 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 45
22 Nawawi  Marhaban, Ekonomi  Islam;  Perspektif  Teori,  Sistem,  dan  Aspek ,
(Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), h. 89.
c. Tingkat  harga  yang  dimaksud  adalah  tingkat  harga umum, artinya bukan hanya satu komoditas saja. 23
Dalam ekonomi islam, inflasi bukanlah sebuah permasalahan utama  ekonomi  secara  agregat,  dengan  indikator  penggunaan  mata uang  dinar  dirham.  Namun,  penunurunan  nilainya  sangat  mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menjadi bahan dasar utama dinar mengalami  penurunan.  Tetapi,  keadaan  tersebut  sangat  kecil kemungkinannya terjadi. 24
Inflasi  secara  umum  disebabkan  oleh  dua  hal,  yaitu  tarikan permintaan (kelebihan  likuiditas  alat tukar)  dan  yang  kedua  adalah desakan produksi dan termasuk kurangnya distribusi. 25 Untuk sebab yang  pertama  dipengaruhi  oleh  peran  negara  dalam  kebijakan moneter, sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi oleh peran negara  dalam  kebijakan  pemerintah  seperi  kebijakan  (perpajakan, pungutan,  insentif,  dan  disinsentif),  pembangunan  infrastruktur, regulasi, dll.
Dalam sistem ekonomi Islam, inflasi disebabkan oleh Natural Inflatio. Jenis inflasi tersebut disebabkan oleh faktor-faktor kejadian yang  bersifat  alamiah,  seperti  uang  yang  masuk  dari  luar  negeri terlalu banyak karena terjadinya paceklik , perang, ataupun embargo dan boycott. Kemudian  inflasi  juga  disebabkan  oleh HumanError Inflation. Jenis inflasi tersebut disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari  manusia  seperti  korupsi,  administrasi  yang  buruk  dan  pajak yang  tinggi  sehingga  memberatkan  pihak-pihak  tertentu. 26 Adapun inflasi yang diakibatkan dari kesalahan manusia yang melanggar atau menyimpang  dari  aturan  dan  kaidah-kaidah  syariah  antara  lain sebagai berikut;
a. Monopoli.  Ketika  terjadinya  sebuah  monopoli  pada  suatu komoditas  atau  barang  tertentu  akan  mendorong  pelaku
23 M. Arif, Teori Makro Ekonomi Islam , (Bandung; Alfa Beta, 2010), h. 123
24 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis , (Jakarta: Kencana, 2009), h. 189.
25 Idris  Parakkasi,  “Inflasi  Dalam  Perspektif  Islam”, Laa  Maisyir ,  Vol.  3, No. 1, (2016): 41-58
26 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , terj Soerojo dan Nastangin, Jilid I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999), h. 10.
Desi Wahyuni
Dampak Inflasi pada Pinjaman (Qard)……
usaha  (pedagang)  untuk  semena-mena  dalam  menetukan harga. 27
b. Talaqqqi  Rukhban yaitu  pedagang  kota  mencegat  pedagang dari  desa/daerah  sehingga  mereka  tidak  mendapatkan harga yang wajar. Kesempatan ini digunakan oleh pedagang kota  untuk  semena-mena  menentukan  dan  menaikkan harga. 28
c. Penipuan  ( tadlis )  Yaitu  pedagang  melakukan  kecurangan dalam timbangan dan takaran sehingga bisa mempengaruhi tingkat harga. 29
d. Perjudian  (maisyir)  Yaitu terkait dengan  spekulasi  transaksi yang tidak terakait dengan kegiatan sektor riil. 30
e. Riba  Merupakan  penyebab  utama  terjadinya  inflasi.  Karena riba  merupakan  instrumen  biaya  yang  akan  ditambahkan yang terus menerus seiring pertambahan waktu yang secara pasti akan mendorong tingkat kenaikan harga. 31
f. Najasy Adalah  melakukan  rekayasa  terhadap  permintaan (palsu)  yang  akan  mempengaruhi  tingkat  permintaan  yang berpengaruh terhadap kenaikan harga. 32
Suatu sistem ekonomi memiliki strategi tersendiri, termasuk kebijakan  dalam  menekan  inflasi.  Adapun  strategi  tersebut  seperti: pertama , perbaikan moral, di mana seseorang diajarkan bukan hanya untuk  mencari  materi  namun  juga  diajarkan  untuk  menanamkan nilai  spiritual. Kedua, adanya  pendistribusian  pendapatan  dan kekayaan  yang  merata. Ketiga ,  penghapusan  riba.  Sebab  elemen paling  penting  untuk  merealisasikan  tujuan-tujuan  Islam  adalah
27 Asril  Sitompul, Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat (Tinjauan  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999), (Jakarta:  PT  Citra Aditya Bakti, 1999), h. 25 28 Muhammad Ayub, Understanding Islamic financing: A-Z Keuangan Syariah....., h. 172
29 Yasardin, Asas  Kebebasan  Berkontrak  Syariah, (Jakarta:  Prenada  Media, 2018), h. 65 30 Muhammad Ayub, Understanding Islamic financing: A-Z Keuangan Syariah....., h. 97
31 Ibid...., h. 90 32 Musthafa Dieb al-Bugha, Muhyiddin Mistu, Al-
Wafi: Syarah  Hadis  Arba'in  Imam  an-Nawawi ,  (Jakarta:  Qisthi  Press, 2017), h. 301
bersatunya  semua  hal  yang  dianggap  sebagai  aspek  kehidupan dengan  spirit  untuk  meningkatkan  moral  manusia  dan  masyarakat tempat  bersosialisasi.  Tanpa  peningkatan  spirit  semacam  ini,  tidak akan ada satu tujuanpun yang dapat direalisasikan dan kesejahteraan manusia yang sesungguhnya menjadi sulit untuk diwujudkan. 33
Menurut pakar ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:
1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap  fungsi  tabungan,  fungsi  pembayaran  di  muka dan  fungsi  unit  perhitungan.  Akibat  beban  inflasi tersebut, orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan.  Inflasi  juga  mengakibatkan  terjadinya  inflasi kembali ( self feeding inflation ). 34
2) Melemahkan  semangat  masyarakat  untuk  menabung (turunnya MPS).
3) Meningkatkan  kecenderungan  berbelanja,  terutama untuk  barang-barang  non  primer  dan  mewah(naiknya MPC).
4) Mengarahkan  investasi  kepada  hal-hal  yang  produktif seperti  penumpukan  kekayaan  berupa  tanah, bangunan,  logam  mulia,  dan  mata  uang  asing  serta mengorbankan  investasi  produktif  seperti  pertanian, industri, perdagangan dan transportasi.
Oleh sebab itu, inflasi harus segera diantisipasi, maka dalam Islam  terdapat  dua  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  yaitu  sebagai berikut. 35
a) Kebijakan  fiskal,  yaitu  kebijakan  dalam  penerimaan dan  pengeluaran  anggaran  yang  dapat  membuat anggaran  itu  seimbang,  defisit  atau  surplus.  Dengan tujuan  untuk  menetapkan  stabilitas  ekonomi,  tingkat
33 M. Umar Chapra, Al-qur’an Menuju Sistem Moneter Yang Adil ...., h. 16.
34 Awaluddin,  “Inflasi  Dalam  Prespektif  Islam  (Analisis  Terhadap Pemikiran  Al-Maqrizi)”, Jurnal  Ilmiah  Syari‘Ah ,  Vol.  16,  No.  2,  (2017):  186- 217 35 Abdul Hadi Ilman, Uang Suatu Kajian Kontemporer , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 59.
Desi Wahyuni Dampak Inflasi pada Pinjaman (Qard)…… pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  pemerataan pendapatan,  terwujudnya  persamaan  dan  demokrasi sesuai dengan ketentuan Islam.
b) Kebijakan  moneter,  yaitu  tindakan  pemerintah  atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan  melalui  pasar  uang  (proses  penciptaan uang).  Sebab  dalam  konsep  ekonomi  Islam  uang adalah  milik  masyarakat  (money  is  goods  public). Barang  siapa  yang  menyimpan(menimbun)  uang bearti  ia  mengurangi  jumlah  uang  yang  beredar  di pasar  yang  akan  mengakibatkan  tidak  berjalannya perekonomian.  Selain  itu,  tujuan  kebijakan  moneter adalah untuk menjaga dan memelihara stabilitas uang sehingga  pertumbuhan  ekonomi  yang  diharapkan dapat tercapai.
a. Kesesuaian Kontrak (Akad) Dengan Maqasid Syariah
Perintah  syari’ah  diarahkan  menuju  perwujudan beragam  tujuan  untuk  kesejahteraan  umat  manusia. 36
Tujuan  syari’ah  ditekankan  dalam  banyak  teks  al-Qur’an dan  Sunnah.  Kontrak  (akad)  atau  transaksi  apa  pun menghalangi  salah  satu  sasaran  tersebut  tidaklah  sah dalam syari’ah. Cukup jelas  bahwa  hak dari sesama umat manusia  harus  dihargai  dari  sudut  pandang  semua transaksi. Hak-hak Allah swt. dalam syari’ah juga mengacu pada  semua  hal  yang  melibatkan  manfaat  masyarakat secara  luas.  Dalam  hal  ini,  mereka  sesuai  dengan  hak publik  dalam  peraturan  modern.  Karenanya,  kontrak (akad)  apa  pun  seharusnya  tidak  berlawanan  dengan manfaat publik secara luas. 37
36 Muhammad  Sholahudin, World  Revolution  With  Muhammad, (Sidoarjo: mashun, 2009), h. 46
37 Muhammad  Ayub, Understanding Islamic financing.... , h.177

## b. Keuntungan Dengan Kewajiban
Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  sesorang  berhak mendapatkan  keuntungan  hanya  jika  ia  menanggung resiko  kerugian  dalam  bisnis.  kelebihan  yang  melewti batas pokokyang dibayarkan kepada kreditur oleh debitur dilarang  karena  kreditur  tidak  mengandung  resiko  bisnis sedikitpun  berkaitan  dengan  sejumlah  uang  yang dipinjamkannya. 38

## c. Diperbolehkan Sebagai Peraturan Umum
Semua yang tidak dilarang diperbolehkan. Prinsip diperbolehkan  menegakkan  kenyataan  bahwa  semua perjanjian dan kondisi yang ada didalamnya
diperbolehkan  selama  tidak  bertentangan  dengan  salah satu teks yang tertera secara eksplisit  dalam al-qur’an as- sunnah. 39

## 3. DAMPAK INFLASI PADA PINJAMAN
Dalam ekonomi islam, inflasi bukanlah sebuah permasalahan utama. Sebuah pinjaman harus dilunasi tanpa adanya ketetapan akan pengenaan indeks dengan komoditas, valuta, atau sekelompok valuta apapun. Namun, seseorang dapat meminjamkan dalam bentuk emas atau  valuta  lain  yang  menurut  presepsi  orang  tidaklah  rentan terhadap  inflasi.  Dalam  hal  tersebut,  kewajiban  hutang  tidak  akan bertambah karena adanya inflasi. 40
Ketika  menjelaskan  pesyaratan  Qard  menurut  hanafi,  al- jazirah  memberikan  contoh  yang  menarik:  pembelian  secara  kredit sebanyak  4  paun  atas  daging  dengan  harga  qirsh  5  per  paun  (total jumlah  yang  harus  dibayarkan  adalah  20  qirsh).  Jika  pada  saat pembayaran harga daging tersebut jatuh ke qirsh per paun, A masih tetap harus membayar 20 bukan 8 qirsh. 41 Selain itu ibn qudama juga mengamati bahwa semua barang fungible harus dikembalikan dalam
38 Muhammad  Ayub, Understanding Islamic financing.... , h.177 39 Ibid.., h.177
40 Ibid.., h. 275 41 Ibid.., h. 272
Desi Wahyuni
Dampak Inflasi pada Pinjaman (Qard)……
kuantitas yang sama ketika dipinjamkan, tanpa mempertimbangkan adanya apresiasi atau depresiasi . 42
Berdasarkan  hukum  perniagaan  Islam  untuk  debitur  dan kreditur  seharusnya  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hukum  perdagangan  islami bahwa kewajiban utama debitur adalah melunasi pinjamannya dalam pemenuhan  kontrak  (akad)  yang  telah  dibuatnya  dengan  kreditur. Sementara  kreditur  dianjurkan  untuk  bersikap  toleran    dan  lunak dalam  pelunasan  pinjaman,  debitur  juga  diperingatkan  bahwa pinjamannya  harus  dilunasi  dan  kegagalan  pembayaran  akan mendatangkan  konsekuensi  yang  serius  di  dunia  dan  di  akhirat. Pemberi pinjaman atau penjual secara kredit dapat meminta jaminan untuk memastikan pelunasan pinjamannya jika debitur tidak mampu melunasi  kewajibannya.  Hal  tersebut  tentunya  menjadi  salah  satu unsur  validitas  mu’amalah  yang  harus  dipenuhi  yaitu  adanya persetujuan bersama yang bebas, kesesuaian kontrak (akad) dengan maqasid  syariah ,  keuntungan  dengan  kewajiban,  dan  diperbolehkan sebagai  peraturan  umum.  Sehingga  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan dan mengandung unsur dzalim .
Pinjaman merupakan suatu kegiatan muamalah, oleh karena itu  setiap  kegiatan  muamalah  diatur  dalam  validitas  mu’amalah. Ketika terjadi suatu kontrak (akad) pinjaman dan mengandung hal- hal  yang  bertentangan  dengan  validtas  mu’amalah  maka  transaksi tersebut  tidak  diperbolehkan.  Sistem  Islami  menentang  eksploitasi atau  ketidakadilan  dalam  bentuk  apapun.  Sehingga  apa  yang  tidak dilarang,  diperbolehkan.  Oleh  sebab  itu,  semua  kontrak  (akad) dianggap sah kecuali melanggar  kitab Suci Al-Qur’an atau as-sunnah yang bertentangan dengan tujuan syariah.
Pemberian  pinjaman  dalam  islam  adalah  suatu  tindakan bermurah  hati  (dermawan)  dan  pemberi  pinjaman  memberikan barang atau uang yang dipinjamkan kepada peminjam untuk periode waktu  tertentu  tanpa  adanya  imbalan.  Jika  nilai  pinjamannya menurun  dikarenakan  inflasi,  hal  ini  dapat  disamakan  bahwa
42 Ibn Qudama, Abu muhammad Abdullah bin Ahmad, Al-mughni, (Mesir: Darul  Manar,  1367  H),  h.325  dalam  Muhammad    Ayub, Understanding  Islamic financing: A-Z Keuangan Syariah.... , h.272
pemberi pinjaman telah melakukan kebajikan yang lebih besar. Kitab suci  Al-qur’an  mendukung  pemberian  waktu  lebih  bagi  para peminjam  yang  mengalami  kesulitan  atau  menghadapi  kesulitan finansial.  Oleh  karena  itu, Fiqh  Council dari  OIC  dengan  tegas menyatakan pelarangan keras atas solusi yang umum atas pengenaan indeks  dari  sejumlah  uang  yang  dipinjamkan  untuk  biaya  hidup, tingkat  suku  bunga,  dan  sebagainya.  Namun  sesorang  dapat meminjamkan  dalam  bentuk  emas  atau  valuta  lain  yang  tidak dianggap  rentan  terhadap  inflasi.  Dalam  kasus  yang  sama  pula, kewajiban  pinjaman  yang  harus  dibayar  tidak  dapat  bertambah karenaa adanya inflasi.
Pertimbangan  yang penting  mengenai  hal  ini  adalah  bahwa ketika  valuta  terdepresiasi,  nilainya  menurun  semuanya;  tidaklah ada bedanya apakah sesorang meminjamkannnya atau menahannya untuk  dirinya  sendiri  dalam  bentuk  yang  likuid.  Jika  ia meminjamkannya  mengenakan  indeks  atas  emas,  misalnya  guna menghindari penurunan nilai, sepertinya ia menganggap mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada debitur tersebut akan menutupi kekurangan jumlah uangnya yang disimpan dalam petinya akan  kehilangan  nilai.  Pengambilan  manfaat  dari  pinjaman menjadikannya kontrak (akad) tidak sesuai dengan syariah.
Islamic fiqh council dalam OIC dalam sesi kedelapannya (21- 27  juni  1993)  memutuskan  hal  berikut  yang  berkenaan  dengan dampak inflasi atas pinjaman;
“ Debitur  dan  kreditur  dapat  menyepakati  pada  hari penyelesaian, tapi bukan sebelumnya atas pelunasan pinjaman dalam valuta selain yang telah ditentukan untuk pinjamannya, asalkan nilai pertukaran  yang  digunakan  adalah  yang  tersedia  pada  hari penyelesaian.  Demikian  pula  untuk  pinjaman  yang  cicilannya  jatuh tempo dalam valuta tertentu, pihak yang terlibat dapat menyepakati pada  hari  pelunasan  cicilian  kapan  pun,  agar  berlaku  efektif  secara penuh dalam valuta yang berbeda pada nilai tukar yang terjadi pada tanggal  pelunasannya....  kedua  belah  pihak  terlibat  dalam  kontrak (akad),  menyetujui  pelunasan  biaya  atau  gaji  dalam  valuta  tertentu untuk  dapat  dilunasi  dalam  pembayaran  tunggal  atau  dalam  cicilan dengan  beragam  valuta  atau  dilawankan  dengan  sejumlah  emas,
Desi Wahyuni Dampak Inflasi pada Pinjaman (Qard)……
pelunasannya  juga  dapat  dilakukan  sesuai  kesepakatan.  Pijaman yang  kontrak  (akad)nya  dalam  valuta  tertentu  seharusnya  tidak ditanamkan  pada  debitur  atas  nilai  tandingannya  dalam  emas  dan valuta  lain  karena  praktik  demikian  ini  akan  membuat  debitur melunasi pinjamannya dalam pinjaman dan valuta lain seperti yang telah disetujui pelunasannya”. 43

## C. KESIMPULAN
Inflasi bukanlah sebuah permasalahan utama dalam ekonomi islam.  Jika  nilai  pinjamannya  menurun  dikarenakan  inflasi,  maka sebuah  pinjaman  harus  dilunasi  tanpa  adanya  ketetapan  akan pengenaan indeks dengan komoditas, valuta, atau sekelompok valuta apapun. Namun, seseorang dapat meminjamkan dalam bentuk emas atau  valuta  lain  yang  menurut  presepsi  orang  tidaklah  rentan terhadap  inflasi.  Akan  tetapi,  Jika  ia  meminjamkan  uangnya  dengan mengenakan  indeks  atas  emas,  misalnya  guna  menghindari penurunan nilai, sepertinya ia menganggap mengambil manfaat dari pinjaman  yang  diberikan  kepada  debitur  tersebut  akan  menutupi kekurangan  jumlah  uangnya  yang  disimpan  dalam  petinya  akan kehilangan nilai. Pengambilan manfaat dari pinjaman menjadikannya kontrak (akad) tidak sesuai dengan syariah.
Kitab suci Al-qur’an mendukung pemberian waktu lebih bagi para peminjam yang mengalami kesulitan atau menghadapi kesulitan finansial.  Setiap  kegiatan  muamalah  diatur  dalam  validitas mu’amalah.  Ketika  terjadi  suatu  kontrak  (akad)  pinjaman  dan mengandung  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  validtas  mu’amalah maka  transaksi  tersebut  tidak  diperbolehkan.  Dan  berdasarkan hukum  perniagaan  Islami,  debitur  dan  kreditur  seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
43 Council  of  the  Islamic  Fiqh  Academy, Resolutions  and  Recommendations, (Jeddah,  IRTI  IBD,  2000),  h.163  dalam  Muhammad    Ayub, Understanding  Islamic financing: A-Z Keuangan Syariah.... , h.273

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.Shomad  dan  Trisadini  P.Usanti,  “Asas-Asas  Perikatan  Islam dalam Akad Pembiayaan”, Yuridika , Vol. 24, No.3 (2009): 214.
Abdul  Hadi  Ilman, Uang  Suatu  Kajian  Kontemporer ,  (Jakarta:  Gema Insani Press, 2001), h. 59.
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , terj Soerojo dan Nastangin, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999.
Ahmad  ifham  sholihin, Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Amir  Syarifuddin, Garis-garis  Besar  Fiqh ,  Jakarta:  Prenada  Media,
Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005.
Arif Munandar Riswanto, Khasanah Buku Pintar Islam, Jakarta: Mizan
Pustaka, 2010.
Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2014.
Asril  Sitompul, Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat (Tinjauan  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999) , Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
Awaluddin,  “Inflasi  Dalam  Prespektif  Islam  (Analisis  Terhadap Pemikiran Al-Maqrizi)”, Jurnal Ilmiah Syari‘Ah , Vol. 16, No. 2,
(2017): 186-217
Azharuddin Lathif, Fiqh Muamalat , Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
Council  of  the  Islamic  Fiqh  Academy, Resolutions  and
Recommendations, Jeddah, IRTI IBD, 2000.
Farid  Budiman,  “Karakteristik  Akad  Pembiayaan  Al-Qardh  Sebagai Akad Tabarru”, Yuridika , Vol. 28,  No. 3, (2013) : 406-418
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan
Ilustrasi , Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
Ibn Qudama, Abu muhammad Abdullah bin Ahmad, Al-mughni, Mesir: Darul Manar, 1367 H
Desi Wahyuni
Dampak Inflasi pada Pinjaman (Qard)……
Ibrahim Anis, et al., al-Mu’jam al-Wasith , Kairo: Darul Ma’arif, 1972.
Idris Parakkasi, “Inflasi Dalam Perspektif Islam”, Laa Maisyir , Vol. 3, No. 1, (2016): 41-58
Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Kamil Musa, Al-Ahkam al-Mu‟amalat , Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1998.
M. Arif, Teori Makro Ekonomi Islam , Bandung; Alfa Beta, 2010.
M.  Umar  Chapra, Al-qur’an  Menuju  Sistem  Moneter  Yang  Adil ,  Terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik ,
Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Musthafa  Dib  Al-Bugha, Fiqh  Al-Mu’awadhah ,  diterjemahkan  oleh Fakhri  Ghafur  dengan  judul  : Buku Pintar  Transaksi  Syariah ,
Jakarta: Mizan Publika, 2010.
Musthafa  Dieb  al-Bugha, Muhyiddin  Mistu, Al-Wafi: Syarah  Hadis Arba'in Imam an-Nawawi , Jakarta: Qisthi Press,  2017.
Nawawi  Marhaban, Ekonomi  Islam;  Perspektif  Teori,  Sistem,  dan Aspek , Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
Nurul  Huda, Ekonomi  Makro  Islam:  Pendekatan  Teoritis ,  Jakarta:
Kencana, 2009.
P.  Eko  Prasetyo, Fundamental  Makroekonomi ,  Yogyakarta:  Beta Offset, 2009.
Sadono  Sukirno, Makro  Ekonomi  Teori  Pengantar, Jakarta:  Rajawali
Pers, 2010.
Sayyid Sabiq, fiqh al Sunnah , Juz 12, Al-kuwait: Dar Al Bayan, tt.
Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar , Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
Yasardin, Asas  Kebebasan  Berkontrak  Syariah, Jakarta:  Prenada
Media, 2018.