INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8552-8566 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Manggarai yang Dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Manggarai
Deny Ch. Colly Lelang 1 ✉ , Mompang L. Panggabean 2 , Tatok Sudjiarto 3
Program Magister Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Email: deny.charles020@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Adanya kasus yang menyeret oknum aparatur desa di Kabupaten Manggarai, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan di Kabupaten Manggarai. Polres Manggarai ditantang untuk menyelesaikan semua laporan tentang korupsi dana desa ini agar kejadian ini tidak terjadi di masa mendatang sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat desa dapat terpenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian yaitu Polres  Manggarai.  Adapun  sumber  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  langsung  dari responden  seperti  penyidik  Polres  Manggarai  melalui  wawancara,  pengumpulan  dokumentasi  an observasi penanganan dan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dampak korupsi dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di kabupaten manggarai yaitu korupsi yang  rentan  terjadi  di  desa,  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat  desa.  Kerugian  tersebut diantaranya terdiri atas beberapa hal. Pertama, melanggengkan kemiskinan di desa. Bahwa kemiskinan di desa sampai saat ini masih tinggi, yakni 12,81% atau 15,26 juta penduduk desa masih dalam kondisi miskin. Kinerja dari kepolisian Resort Manggarai patut di apresiasi karena dengan adanya aparatur Negara ini segala tindak kejahatan dapat diatasi walaupun masih banyak kekurangan setidaknya kasus seperti ini dapat diatasi dan di berantas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efesien. Efektif dan efesien yang dimaksud ialah penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.
Kata Kunci : Penanganan Korupsi Dana Desa, Infrastruktur Desa
The  existence  of  cases  involving  village  officials  in  Manggarai  Regency  means  that  the  financial management of village funds really needs to be monitored and supervised by all levels in Manggarai Regency. The Manggarai Police are challenged to complete all reports regarding corruption in village funds  so  that  this  incident  does  not  occur  in  the  future  so  that  the  welfare  goals  of  the  village community can be met. This research uses a qualitative approach with the research location being the Manggarai  Police  Station.  The  sources  needed  in  this  research  were  obtained  directly  from respondents such as Manggarai Police investigators through interviews, collecting documentation and handling observations and processed using qualitative descriptive analysis. The impact of corruption in village funds which hinders the development of village infrastructure in Manggarai district is that corruption is prone to occur in villages, causing losses to village communities. These losses consist of several things. First, perpetuating poverty in the village. That poverty in villages is still high, namely 12.81% or 15.26 million village residents are still poor. The performance of the Manggarai Resort police should be appreciated because with the existence of this State apparatus all crimes can be overcome, even though there are still many shortcomings, at least cases like this can be overcome and eradicated in accordance with applicable laws. Based on National Police Chief Regulation Number 14 of 2012 concerning  Management  of  Criminal  Investigations,  it  is  stated  that  one  of  the  principles  of investigation  is  effective  and  efficient.  What  is  meant  by  effectiveness  and  efficiency  is  that  the investigation is carried out quickly, precisely, cheaply and completely.
Keyword: Handling Village Fund Corruption, Village Infrastructure

## PENDAHULUAN
Negara indonesia adalah negara demokrasi. Kekuasaan berada ditangan rakyat maka pemilihan  pemimpin  wilayah  dilakukan  melalui  pemilihan  langsung  oleh  rakyat.  Di Indonesia dikenal dengan 2 rezim yakni rezim pemilu dan pemilihan. Pemilu merupakan pemilihan untuk presiden dan wakil presiden serta legislative, sedangkan pemilihan untuk memilih pemimpin  diwilayah propinsi, kabupaten/kota  dan desa. Hirarki paling terkecil dalam sistem pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi dalam pemilihannya adalah  desa.    Pembentukan  desa  dilatar  belakangi  oleh  semangat  negara  untuk mensejahterakan  masyarakatnya.  Sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  2  Pedoman Pekerjaan  Pendeta  di  Rumah  no.  28  Tahun  2006,  bahwa  penataan  kota  berarti mengupayakan  pemerintahan  terbuka  untuk  mempercepat  penerimaan  bantuan pemerintah  daerah.  Dilanjutkan,  Pasal  5  ayat  (2)  Permendesa  No.  11  Tahun  2019  juga mengatur  tujuan  prioritas  kemanfaatan  masyarakat  peningkatan  peningkatan    desa, diantaranya: a) kualitas hidup; b) kesejahteraan; c) penanggulangan kemiskinan; dan d) peningkatan pelayanan public (Muhammad Wahdini, n.d.).
Untuk  memimpin  desa  maka  dipilihlah  kepala  desa  sebagai  pejabat  yang bertanggung  jawab  terhadap  keberlangsungan  desa.  Dengan  demikian,  kepala  kota merupakan bagian kota yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih dirinya sendiri. Setiap  warga  desa  berkesempatan  untuk  mencalonkan  diri  menjadi  kepala  desa. Mekanisme  pemilihan  kepala  desa  langsung  mengharuskan  calon  memiliki  sejumlah kemampuan  baik  dari  segi  kapasitas  diri,  kemampuan  sosial,  kemampuan  komunikasi maupun  kemampuan  memimpin.  Salah  satu  kemampuan  yang  juga  tak  kalah  penting adalah  kemampuan  finansial.  Untuk  dapat  menjadi  kepala  desa  harus  mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk bisa menghadirkan dan mengumpulkan warga khususnya  di  masa  kampanye.  Biaya  (cost)  politik  yang  dikeluarkan  tergantung  pada bentuk kampanye yang digunakan. Berdasarkan pengamatan peneliti, bentuk kampanye yang digunakan adalah tatap muka yakni menghadirkan masyarakat secara langsung untuk mendengarkan visi, misi dan program calon. Biaya yang dikeluarkan untuk kampanye jenis ini cukup besar. Hal ini tentunya membuat calon berharap bisa mengembalikan seluruh modal yang sudah dikeluarkan saat proses pemilihan (Kurniawan, 2005) .
Untuk menjalankan amanat UU, maka setiap  desa diberikan dana yang  biasanya disebut Aset Kota. Sesuai Service of Money (2017), cadangan kota adalah cadangan APBN yang  dipakai  untuk  kota-kota  yang  diberikan  untuk  perbaikan  dan  penguatan  wilayah setempat melalui rencana Pendapatan dan Konsumsi Wilayah Rezim/Kota. Persentase 30% dari  cadangan  kota  digunakan  sebagai  belanja  fungsional  pemerintah  kota  dan  Badan Permusyawaratan  Kota  (BPD);  70%  digunakan  untuk  penguatan  wilayah  setempat  dan penguatan batas Pemerintahan Kota (Bulqiyah et al., 2019).
Pemanfaatan Subsidi Kota dalam bidang penguatan wilayah setempat merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh DPRD kota mengingat besarnya rencana belanja Aset  Kota  yang  telah  diberikan  Negara  melalui  Rencana  Pendapatan  dan  Penggunaan Negara  (APBN)  secara  konsisten  sebagaimana  diperintahkan  dalam  Pasal  72  ayat  (1) Peraturan Kota. untuk bekerja pada bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi jaringan kota. Pembayaran aset kota sebesar 1 Miliar – 1,4 Miliar memberikan semangat alami bagi kota untuk lebih ideal dalam mengembangkan potensi kota dan membentuknya menjadi kota yang mandiri, efisien dan sangat serius (Cambel, 1989).
Namun  dalam  pelaksanaan  pembangunan  publik  masih  terdapat  beberapa permasalahan pembangunan yang mendasar seperti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar  kota  dan  masyarakat  perkotaan  di  Indonesia.  Ketimpangan  kemajuan  akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Menjawab permasalahan tersebut, cara pemerintah  mengatasi  ketimpangan  pembangunan  adalah  dengan  melakukan
pembangunan  masyarakat  yang  memberikan  perhatian  besar  terhadap  kemajuan  kota. Bagaimanapun  juga,  mengakui  kemerdekaan  provinsi  seluas-luasnya  akan  memberikan wewenang  dan  kesempatan  kepada  daerah  untuk  secara  idealnya  mengawasi  dan menggunakan aset-aset teritorialnya (Mingkid et al., 2017).
Pemerintah kota mengingat Peraturan no. 6 Tahun 2014 adalah pelaksanaan usaha pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Badan Permusyawaratan Kota dalam mengendalikan dan mengurus kepentingan jaringan terdekat dengan memperhatikan titik tolak  lingkungan  dan  adat  istiadat  yang  dipersepsikan  dan  dipatuhi  dalam  tatanan Kewenangan  Umum  Negara  Kesatuan.  Republik  Indonesia.  Perbaikan  kota  mempunyai peran  penting  dan  penting  dalam  kaitannya  dengan  Pergantian  Peristiwa  Publik  dan Pergantian  Wilayah,  karena  mengandung  komponen  pemerataan  peristiwa  dan  hasil- hasilnya serta secara langsung berhubungan dengan kepentingan sebagian besar individu yang tinggal di wilayah provinsi untuk mengerjakannya bantuan pemerintah (J. S. Setyono et al., 2019).
Dana  desa  yang  dikelola  ternyata  mengkhawatirkan  banyak  pihak,  apalagi penggunaannya  berpotensi  korupsi.  Baik  disengaja  maupun  tidak  (akibat  kurangnya pemahaman  tata  cara  penggunaan  dan  pelaporan  administrasi)  oleh  aparat  desa  dan siapapun  yang  terkait  dengan  penggunaan  dana  desa.    Menurut  Ridha  Dalam perjalanannya,  masih  banyak  terjadi  kesalahan  administrasi  yang  mengakibatkan penyaluran keuangan kota tidak terlaksana, mengakibatkan beberapa latihan penguatan daerah setempat tidak dilaksanakan, biaya yang dikeluarkan selama masa pencalonan dan kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan, menyebabkan kepala atau pejabat desa menjadi korup.  Menurut Kadir dan Moonti Faktor penyebab terjadinya korupsi di desa antara lain minimnya keterlibatan daerah setempat selama waktu yang dihabiskan untuk menyusun  dan  memeriksa  rencana  belanja  kota,  belum  idealnya  yayasan  kota  seperti Badan Permusyawaratan Kota (BPD), terbatasnya kemampuan kepala kota dan pemerintah kota,  dan  tingginya  biaya  politik  dalam  pengambilan  keputusan  kepala  kota.  Sejalan dengan itu, Fathur Rohman mengatakan, inspirasi walikota untuk melakukan aksi unjuk rasa kriminal  yang  merendahkan  martabat  menjadi  salah  satu  alasan  mengapa  kepala  kota dipilih langsung oleh daerah setempat karena perolehan suara mayoritas dengan modal politik yang sangat tinggi, sedangkan modal finansial. sangat tidak berdaya, jadi dia didesak untuk  melakukan  demonstrasi  kriminal  yang  mencemarkan  nama  baik.  melakukan demonstrasi kriminal pencemaran nama baik untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama jangka waktu perlombaan politik kepala kota. Tujuan dana desa untuk  mengatasi  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  justru
untuk  kesejahteraan  kepala  desa  dan  pihak-pihak  tertentu  di  lingkungan  kepala  desa sebagai sumber pengembalian modal yang telah dikeluarkan (B. Setyono et al., 2020).
Penurunan  nilai  kawasan  lindung  kota  merupakan  salah  satu  penyebab  kurang idealnya  administrasi  publik  di  kota  bagi  wilayah  setempat.  Menurut  Indonesian Debasement Watch, pencemaran nama baik tidak hanya muncul dari besarnya nilai jatah simpanan  kota  untuk  setiap  kota  setiap  tahunnya,  tetapi  juga  karena  standar keterusterangan, dukungan dan tanggung jawab tidak dipertahankan dalam pengelolaan keuangan  kota.  Menurut  Madril,  beberapa  kasus  pencemaran  nama  baik  terjadi  pada pemerintah kota dalam penyalahgunaan kekuasaan, perencanaan keuangan, penurunan nilai sumber daya, dan perolehan tenaga kerja dan produk (Hamzah, 2015).
Penurunan  nilai  kawasan  lindung  kota  merupakan  salah  satu  penyebab  kurang idealnya  administrasi  publik  di  kota  bagi  wilayah  setempat.  Menurut  Indonesian Debasement Watch, pencemaran nama baik tidak hanya muncul dari besarnya nilai jatah simpanan  kota  untuk  setiap  kota  setiap  tahunnya,  tetapi  juga  karena  standar keterusterangan, dukungan dan tanggung jawab tidak dipertahankan dalam pengelolaan keuangan  kota.  Menurut  Madril,  beberapa  kasus  pencemaran  nama  baik  terjadi  pada pemerintah kota dalam penyalahgunaan kekuasaan, perencanaan keuangan, penurunan nilai sumber daya, dan perolehan tenaga kerja dan produk  (Hanif, 2011).
Di Manggarai, kasus korupsi Dana desa menjadi wacana yang  paling popular di media-media dan menjadi perbincangan publik belakangan ini. Beberapa kasus korupsi dana  desa  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  tersangka  sudah  menjalani hukuman. Antusias masyarakat untuk melaporkan penyelewengan dana desa tinggi dilihat dari banyaknya laporan dari masyarakat tentang korupsi di desanya. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat ikut ambil bagian melakukan pengawasan dan pengelolaan dana desa (Hayat, 2016).
Penanggulangan pemberantasan tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tanggung jawab penuh kepolisian mulai dari Kepolisian, Badan Pemeriksa, Pengadilan, dan Dewan  Pemusnahan Bawah Tanah. Menurut Natanga, tindakan merendahkan martabat yang meluas di Indonesia dan lemahnya sifat kepolisian secara luas juga berdampak pada tidak terpenuhinya seluruh kebebasan masyarakat, khususnya hak istimewa atas bantuan pemerintah, kemajuan dan kemajuan finansial. Penurunan nilai yang tidak terkendali yang terjadi tentunya harus diimbangi dengan penertiban yang menyeluruh melalui peraturan pidana dan melalui peraturan pidana (Wicaksono, 2023).
Tugas  Polri  dalam  kasus  pencemaran  nama  baik  sangatlah  penting,  hal  ini mengingat  Polri  adalah  yang  terdepan  dalam  penertiban.  Polisi  dipercayakan  untuk
menyelesaikan permohonan dan pemeriksaan terhadap segala tindak pidana demonstrasi sesuai peraturan acara pidana dan pedoman hukum. Dalam Peraturan 1 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Pasal 2 disebutkan bahwa kemampuan kepolisian adalah melengkapi salah satu unsur  penyelenggara negara  dalam kepolisian,  selain  keamanan, pengamanan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa kepolisian berwenang menyelesaikan pemeriksaan terhadap tindak  pidana  demonstrasi  yang  terjadi  sebelumnya  melalui  kegiatan  analitis  yang dilakukan aparat. Begitu pula dengan kasus penurunan nilai di tingkat kota (Sidharta & Brugguink, 1999).
Sebagai salah satu penegak hukum di Pemerintahan Manggarai, Polres Manggarai telah menangani 10 kasus pencemaran nama baik toko dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sampai saat inipun Polres Manggarai sedang menangani dugaan korupsi dana desa (Kadir &  Moonti,  2018).  Adanya  kasus  yang  melibatkan  oknum  aparat  desa  di  Kabupaten Manggarai membuat pengelolaan keuangan dana desa sangat perlu diawasi dan diawasi oleh  seluruh  jajaran  di  Kabupaten  Manggarai.  Polres  Manggarai  ditantang  untuk menyelesaikan semua laporan tentang korupsi dana desa ini agar kejadian ini tidak terjadi di  masa  mendatang  sehingga  tujuan  bantuan  pemerintah  melalui  jaringan  kota  dapat dipenuhi.  Oleh  karena  itu  Peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa oleh Polres Manggarai (Hans et al., n.d.).

## METODE PENELITIAN
Pemeriksaan  ini  menggunakan  metodologi  subjektif  dan  jenis  eksplorasinya mengatur pemeriksaan observasional yang sah. Metode pengumpulan informasi melalui pertemuan, persepsi dan dokumentasi dengan instrumen yang digunakan adalah kaidah wawancara dan kaidah persepsi. Informasi yang diperoleh dari hasil eksplorasi ditangani dengan menggunakan pemeriksaan penjelasan subjektif (Sugiyono, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Tentang Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Manggarai Yang Dilaksanakan Oleh Kepolisian Resort Manggarai
Tahun  1999  tentang  Pemusnahan  Kenajisan,  yang  dimaksud  dengan  perbuatan kenajisan yang jahat adalah setiap orang yang tergolong tidak menaati hukum, melakukan demonstrasi memperbaiki diri, menolong diri sendiri atau orang  lain atau  suatu usaha, menganiaya  kekuasaan  atau  membuka  pintu.  atau  kantor  yang  dapat  diakses  olehnya karena  situasi  atau  posisinya.  tempat  yang  dapat  merugikan  dana  negara  atau
pere konomian negara. Debasement berasal dari kata Latin “corruptio” atau “corruptus” yang berarti bahaya, ketidaksenangan, kemerosotan, ketidakjujuran, kekotoran batin, dan tidak tahu malu. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "Debasement" dan itu menyiratkan kesalahan dalam menangani otoritas, untuk membantu diri sendiri. Sementara itu, menurut total referensi kata "Referensi Kata Baru Seluruh Dunia Ketiga Web Ster" yang  dimaksud  dengan  Debasement adalah  sapaan (dari otoritas  politik) dengan pemikiran aneh (misalnya melunasi) untuk melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya (Masruri & Muazansyah, 2017).
Dalam rujukan kata bahasa Indonesia secara keseluruhan oleh Pius A. Partanto dan M.  Dahlan  Al  Bahrry,  kekotoran  batin  ditandai  dengan  demonstrasi-demonstrasi  yang mengerikan seperti kecurangan, penafsiran yang keliru, penyalahgunaan kedudukan demi penambahan  individu,  dan  kemudahan  menerima  suap.  Makna  kekotoran  pada hakikatnya dapat memberikan corak kekotoran dalam peraturan tertentu, oleh karena itu rencana  makna  kekotoran  pada  setiap  bangsa  tidaklah  sama,  untuk  itu  penulis  akan memberikan pandangan dari beberapa peneliti mengenai makna kekotoran. pencemaran. Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “Corruption and the Distinction of Asia” menyatakan  “ba hwa  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan  korupsi  adalah  penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi.”  Manifestasi  perilaku  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  praktik  korupsi (Manihuruk, 2021).
Kekotoran batin selalu erat kaitannya dengan kekuasaan, hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Penguasa Acton “Kekuasaan pada umumnya akan hancur, dan kekuasaan yang terang-terangan akan ternoda total”, artinya “Kekuasaan pada umumnya akan  hancur,  dan  kekuasaan  yang  terang-terangan  mengawasi.  pada  penghinaan langsung".  Berdasarkan  hipotesis  yang  dikemukakan  oleh  Penguasa  Acton,  cenderung beralasan bahwa di Indonesia, pemerintahan dari tingkat menengah hingga daerah selalu diliputi oleh kekotoran batin karena setiap domain pemerintahan mempunyai kewenangan yang  sangat  luas,  maka  Sekali  lagi,  pengawasan  terhadap  kekuasaan  ini  masih  sangat diabaikan  karena  dalam  hal  ini  para  pemimpin  pemerintahan  di  wilayah  (Rezim/Kota) mempunyai posisi untuk menentukan strategi mereka sendiri sebagai bentuk pengakuan atas  kemandirian  daerah  tanpa  memikirkan  pihak  penerima  manfaat  strategi  (daerah setempat),  sedangkan  lembaga  pembuat  undang-undang  yang  dianggap  menangani perorangan  seringkali  tidak  mengetahui  secara  pasti  kebutuhan  daerah  setempat, sehingga  strategi  yang  dijalankan  hendaknya  diteruskan  dan  strategi  tersebut  sarat dengan fitnah (Prodjohamidjojo, 2011).
Kota  atau  town  berasal  dari  bahasa  Sansekerta  yang  secara  denotatif  kota mengandung makna perkumpulan bebas atau lingkungan yang menguasai dirinya sendiri. Menurut  Sutardjo  Kartohadikusumo,  kota  adalah  suatu  kesatuan  yang  sah  dan  di dalamnya  hidup  suatu  perkumpulan  yang  mempunyai  kemampuan  menjalankan pemerintahannya  sendiri.  Menurut  R.H.  Unang  Soenardjo,  kota  adalah  suatu  kesatuan wilayah  setempat  berdasarkan  adat  istiadat  dan  peraturan  perundang-undangan  yang mendiami  suatu  ruang  dengan  batas-batas  tertentu;  mempunyai  kekuatan  yang  besar dalam  hal  ikatan  batin  dan  keistimewaan,  baik  dari  sudut  pandang  keluarga  mereka maupun karena mereka mempunyai kepentingan politik, moneter, sosial dan keamanan yang sama; mempunyai direktorat yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu  dan  mempunyai  pilihan  untuk  menangani  urusan  keluarga  mereka  sendiri. Sedangkan Menurut (Paillé et al., 2010) , Kota adalah suatu bentuk kehidupan kuno yang dihuni oleh lebih dari beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal satu sama lain;  Mayoritas  dari  mereka  hidup  dari  bertani,  dan  beberapa  di  antaranya  merupakan organisasi yang dapat terpengaruh oleh peraturan dan kehendak alam. Apalagi di rumah itu  banyak  terdapat  ikatan  kekeluargaan  yang  erat,  kepatuhan  dan  prinsip  sosial.  Kota adalah  kesatuan  wilayah  setempat  yang  sah  yang  mempunyai  batas  wilayah  yang mempunyai kedudukan untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan, kepentingan jaringan ketetanggaan dengan memperhatikan penggerak wilayah setempat, kebebasan bermula, atau potensi keistimewaan adat yang dirasakan dan dihargai dalam wilayah tersebut.  pengaturan kewenangan umum Negara  Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1 UU no 6 tahun 2014) (Artha, 2016).
Kota adalah suatu bentuk kehidupan kuno yang dihuni oleh lebih dari beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal satu sama lain; Mayoritas dari mereka hidup dari bertani, dan beberapa di antaranya merupakan organisasi yang dapat terpengaruh oleh  peraturan  dan  kehendak  alam.  Apalagi  di  rumah  itu  banyak  terdapat  ikatan kekeluargaan  yang  erat,  kepatuhan  dan  prinsip  sosial.  Kota  adalah  kesatuan  wilayah setempat yang sah yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kedudukan untuk mengarahkan  dan  mengawasi  pelaksanaan  pemerintahan,  kepentingan  jaringan ketetanggaan dengan memperhatikan penggerak wilayah setempat, kebebasan bermula, atau  potensi  keistimewaan  adat  yang  dirasakan  dan  dihargai  dalam  wilayah  tersebut. pengaturan  kewenangan  umum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sementara  itu, dalam  Pedoman  Pendeta  Uang  Nomor  49  tentang  Strategi  Pembagian,  Pemindahan, Penggunaan, Pengawasan, dan Penilaian Aset Kota, pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh Aset Kota difokuskan pada untuk diselesaikan
secara mandiri dengan menggunakan aset terdekat/bahan mentah, dan akan diselesaikan dengan mempertahankan pekerjaan tambahan dari jaringan kota setempat (Manossoh & Kapojos, 2021).
Pemerintahan  kota  mempunyai  kedudukan  untuk  mengendalikan  dan  mengurus keluarganya sendiri dengan kekuasaan mengarahkan dan mengurus keluarganya sendiri dengan  kekuasaan  yang  unik  dan  dapat  diserahterimakan,  yang  menyangkut  tugas pemerintah kota sebagai penyelenggara administrasi publik di kota dan sebagai seorang sahabat  karib.  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  siklus  pemajuan  wilayah  termasuk daerah setempat. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa dana kota adalah segala keistimewaan dan komitmen kota yang dapat dihargai dalam bentuk uang serta  segala  sesuatu  yang  berupa  uang  dan  produk  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  kebebasan  dan  komitmen  kota.  Kebebasan  dan  komitmen  dapat menghasilkan gaji, penggunaan, dukungan, dan eksekutif (Klitgaard, 1998).
Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kemampuan  dan  organisasi  kepolisian  sesuai  dengan pedoman  hukum.  Kepolisian  mempunyai  kemampuan  sebagai  salah  satu  unsur penyelenggara  negara  dalam  bidang  penyelenggaraan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, kepolisian, asuransi dan administrasi pada daerah setempat (Sabian, 2009).
Salah  satu  hal  penting  yang  perlu  digarisbawahi  dalam  tujuan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  adalah  penataan  dan  penegakan  hukum.  Undang-undang  yang disinggung dalam keadaan ini adalah segala macam pedoman sah yang telah disimpan dalam  terbitan  negara,  termasuk  pedoman  hukum,  termasuk  Undang-undang  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Peragaan Pencemaran Nama Baik. Dalam penertiban tindak pidana demonstrasi yang merendahkan martabat, kepolisian mempunyai tugas sebagai pemeriksa, sebagaimana ditentukan dalam KUHAP pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau otoritas pekerja pemerintah tertentu. yang diberi kewenangan khusus oleh peraturan untuk menyelesaikan pemeriksaan,  yang  kemudian  ditegaskan  dalam  Peraturan  no.  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat 1 huruf g bahwa dalam melaksanakan kewajiban  pokoknya,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  diberi  kepercayaan  untuk melakukan  permintaan  dan  pemeriksaan  terhadap  segala  tindak  pidana  demonstrasi sesuai dengan peraturan acara pidana. dan pedoman hukum lainnya. Selain KUHP dan UU, premis  lain  yang  sah  adalah  Pedoman  Resmi  No.  5  Tahun  2004,  yang  pada  angka kedelapan  Petunjuk Resmi menyatakan bahwa “memberikan  bantuan yang  semaksimal
mungkin terhadap usaha-usaha untuk meredam pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Penyidik Republik Indonesia dan Komisi Pemusnahan  Pencemaran  Nama  Baik  dengan  mempercepat  penyiapan  data  yang berkaitan dengan perkara pidana pencemaran nama baik dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan saksi/tersangka .”
Oleh karena itu, polisi mempunyai hak dan kedudukan untuk menangani berbagai kasus  pencemaran  nama  baik.  Perbuatan  salah  pencemaran  nama  baik  mendapat pertimbangan tambahan dari pihak kepolisian, sehingga dibentuk satuan khusus untuk menangani kasus pencemaran nama baik di setiap daerah, khususnya Unit Pelanggaran Pencemaran Nama Baik (Tipikor). Unit Defilement sendiri berada di bawah koordinasi Unit Lawbreaker  Resort  yang  merupakan  komponen  penyelesaian  tugas  pokok  di  masing- masing  kepolisian  hotel.  Unit  Debasement  dibentuk  secara  eksplisit  untuk  menangani berbagai kasus pencemaran nama baik yang terjadi di wilayah polisi hotel yang dirujuk. Sebagaimana  dimaknai  sejak  awal,  pencemaran  nama  baik  merupakan  tindak  pidana tambahan  yang  lazim  sehingga  proses  pemeriksaannya  memerlukan  petugas  dan  ahli tangan kanan dari aparat kepolisian yang mempunyai batas dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sesuai KUHP, yang  memenuhi  syarat  menjadi  pemeriksa  adalah  pejabat  kepolisian  yang  memenuhi persyaratan jabatan. Klarifikasi prasyarat pangkat ini dimaknai lebih detail melalui undang- undang tidak resmi (PP). PP yang dimaksud adalah PP Nomor 27 Tahun 1983 yang telah disegarkan dengan PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Eksekusi KUHP (Rahardjo, 2009).
Begitu pula dengan kasus-kasus pelanggar hukum lainnya, dalam memeriksa kasus- kasus  pencemaran  nama  baik  pihak  kepolisian  hendaknya  berpedoman  pada  Standar Metodologi Kerja (SOP), hal ini sesuai dengan Pedoman Bos Umum Polisi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelaksana Pemeriksaan Pidana. Pedoman ini timbul dengan pemikiran yang berbeda-beda,  salah  satunya  sesuai  dengan  apa  yang  tertuang  pada  poin  b  bagian pemikiran  pedoman  tersebut  bahwa  dalam  melakukan  kepolisian,  aparat  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  mempunyai  kewajiban,  kemampuan  dan  wewenang  di bidangnya.  mengeksplorasi  demonstrasi  kriminal,  yang  dilakukan  dengan  ahli,  lugas. Terlebih  lagi,  bertanggung  jawab  terhadap  setiap  perkara  pidana  untuk  memahami ketimpangan pengaturan yang mencerminkan rasa keadilan (Soekanto, 2007).
Maka  dalam  Peraturan  Nomor  2  Tahun  2002  dan  Perkap  Nomor  6  Tahun  2019 tentang  Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Demonstrasi  digarisbawahi  pengertian  permintaan dan permintaan. Pemeriksaan adalah suatu rangkaian kegiatan pendalaman untuk mencari dan  menemukan  suatu  episode  yang  dikaitkan  dengan  perbuatan  curang  untuk
memutuskan apakah suatu pemeriksaan dapat dilakukan dengan teknik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 7 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pidana).  Penyelidikan).  Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  pemeriksa  sepanjang dan  sesuai  dengan  strategi  yang  diarahkan  oleh  peraturan  untuk  mencari  dan mengumpulkan  bukti-bukti  yang  dapat  mengungkap  wawasan  tentang  perbuatan pelanggar hukum yang terjadi  dan menetapkan sebagai tersangka. Pasal 4  KUHP juga menyatakan bahwa dokter spesialis adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan  pemeriksa  adalah  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  diberi wewenang oleh peraturan untuk memimpin pemeriksaan (Mertokusumo, 1919).
Tata  cara  pemeriksaan  perkara  pidana  demonstrasi  pencemaran  nama  baik  yang dilakukan  oleh  Kepolisian  dan  Badan  Pemeriksa  sama  dengan  tindak  pidana  umum lainnya,  khususnya  yang  mengacu  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana. Dilihat  dari  Pasal  1  angka  14  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHAP),  yang dimaksud dengan tersangka adalah orang perseorangan yang karena kegiatannya atau keadaannya berdasarkan pembuktian permulaan, patut diasosiasikan sebagai pelaku suatu perbuatan pelanggar hukum. Pembuktian Mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Sistem Pidana (KUHAP). Pengertian tersebut sebenarnya diarahkan pada Pasal 1 angka 21 Pedoman Bos Umum Polisi Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi: “Bukti Dasar adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindakan jahat sebagai alasan penangkapan dapat dilakukan." Dengan  demikian, berdasarkan laporan polisi dan bukti-bukti yang sah, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dan dapat dilakukan penangkapan (Zakariya, 2020).
Lebih lanjut dalam hal adanya laporan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak  pidana  korupsi,  Pasal  1  butir  5  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana menegask an “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang”. Penyidikan merupakan  suatu tahap  terpenting  dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia,  karena  dalam  tahap  ini  penyidik  berupaya  mengungkapkan  fakta-fakta  dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.
Agen  pada  awalnya  harus  memiliki  bukti  betapa  besarnya  kerugian  negara  yang diakibatkan  oleh  demonstrasi  pencemaran  nama  baik  dan  memerlukan  bantuan  dari
berbagai organisasi seperti Inspektorat. Polisi mempunyai kewajiban pokok lainnya, antara lain  menyelesaikan  permohonan  dan  pemeriksaan  terhadap  segala  tindak  pidana demonstrasi  sesuai  dengan  peraturan  acara  pidana  dan  pedoman  hukum  lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf g Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. . Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Teknik Pidana (KUHAP), permintaan dan pemeriksaan merupakan kewenangan oknum Kepolisian. Upaya yang mendalam sangat penting untuk tugas berat di  mana  polisi  melakukan  pemeriksaan  mengenai  kesalahan  dan  pelanggaran  yang mengarah pada pelanggaran khusus (lex specialis), misalnya meneliti demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat.

## SIMPULAN
Dampak korupsi dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di kabupaten manggarai yaitu Korupsi rawan terjadi di desa sehingga menimbulkan kerugian bagi  masyarakat  desa.  Kerugian  tersebut  terdiri  dari  beberapa  hal.  Pertama, melanggengkan kemiskinan di desa. Bahwa kemiskinan di desa masih tinggi yaitu 12,81% atau 15,26 juta penduduk desa masih miskin. Apalagi jika dana desa yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dikorupsi, maka kemiskinan di desa akan semakin bertambah, karena tidak membantu perekonomian masyarakat desa.
Dana desa yang seharusnya digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  dan  pembangunan  infrastruktur  desa  yang  menyerap  banyak  tenaga  kerja, berisiko tidak terlaksana akibat korupsi. Hal lainnya adalah kualitas proyek tidak bertahan lama, karena dana yang seharusnya direalisasikan dalam pengadaan barang/jasa malah diturunkan harga dari harga sebenarnya. Sehingga nilai  keekonomian hasil  pengadaan tidak bertahan lama dan tidak efisien, karena kualitasnya rendah. Ketiga, hancurnya modal swadaya masyarakat. Masyarakat desa tidak lepas dari ciri khasnya yaitu gotong royong dan saling tolong menolong, inilah modal kemandirian masyarakat desa. Modus korupsi yang terjadi di desa adalah penggelembungan anggaran, kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif,  penggelapan  dan  penyalahgunaan  anggaran.  Lemahnya  pengawasan  terhadap instansi (yayasan) yang mempunyai kewenangan administratif di tingkat kota, rendahnya kerjasama  daerah  dalam  melaksanakan  APBD,  dan  rendahnya  keterusterangan  dan tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  keuangan  kota,  sehingga  kepala  kota  dalam mengawasi cadangan kota harus memiliki administrasi keuangan yang baik. kemampuan dan dewan sehingga tidak terpengaruh oleh  pertemuan yang berbeda. Penghinaan ini berdampak pada kelangsungan kemiskinan di kota-kota, kemungkinan kerugian finansial
di kota-kota, hilangnya modal pengembangan diri daerah setempat, dan menghambat kerjasama berbasis popularitas kota serta menghambat proses kemajuan  yayasan  kota karena  kesalahan yang  dilakukan  oleh otoritas kota yang tidak  dapat diandalkan.  Oleh karena itu, peran Polsek Manggarai sangat penting dalam memberantas perbuatan salah tersebut, sehingga dampak yang timbul dapat ditanggung.
Efektivitas  Penanganan  Kasus  Korupsi  Dana  Desa  Di  Kabupaten  Manggarai  Yang Dilaksanakan Oleh Kepolisian Resort Manggarai sudah sangat efektif dimana Kepolisian Resort Manggarai sudah menangani banyak kasus korupsi terutama korupsi dana desa yang di lakukan oleh kepala desa yang sudah terbukti dan tertera dalam penelitian ini, maka dari itu kesimpulan yang di ambil adalah kinerja dari kepolisian Resort Manggarai patut di apresiasi karena dengan adanya aparatur Negara ini segala tindak kejahatan dapat diatasi walaupun masih banyak kekurangan setidaknya kasus seperti ini dapat diatasi dan di berantas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efesien. Efektif dan efesien yang dimaksud ialah penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

## DAFTAR PUSTAKA
Artha,  P.  (2016).  Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Di  Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011 – 2015. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi, 6(1).
Bulqiyah,  H.,  Muadi,  S.,  Tawakkal,  I.,  &  Towar,  G.  (2019).  Pemilihan  Kepala  Desa  Dan Partisipasi  Masyarakat  Marjinal:  Studi  Kasus  Di  Pulau  Bawean,  Indonesia. Jurnal Wacana Politik, 4(1).
Cambel, J. P. (1989). Riset dalam Efektivitas Organisasi ” terjemahan Salut Simamora. Jakarta, Erlangga.
Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Penerbit Pustaka Jawa Timur.
Hanif, N. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga. Hans, S. D., Akili, R. H., Moonti, R. M., Kadir, Y., & Ahmad, I. (n.d.). Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Pencegahan Korupsi. Jurnal Akta Yudisia, 5, 1 – 26.
Hayat, M. M. (2016). Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pemerintahan desa: Kajian politik kebijakan dan hukum pengelolaan sumber daya Alam desa. Justisia, Hal, 361 – 375.
Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 6(3), 430 – 442.
Klitgaard, R. (1998). Membasmi korupsi. Yayasan Obor Indonesia.
Kurniawan, A. (2005). Transformasi pelayanan publik. Pembaruan.
Manihuruk, T. N. S. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(2), 290 – 314.
Manossoh,  H.,  &  Kapojos,  P.  (2021).  Pengaruh  Implementasi  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa  Tulap. Jurnal  LPPM  Bidang  EkoSosBudKum  (Ekonomi,  Sosial,  Budaya,  Dan Hukum), 5(1), 233 – 242.
Masruri, M., & Muazansyah, I. (2017). Analisis efektifitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP). Journal of Governance and Public Policy, 4(2), 363 – 393.
Mertokusumo, S. (1919). Mengenal hukum: Suatu pengantar. -.
Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal Eksekutif, 2(2).
Muhammad  Wahdini,  S.  H.  (n.d.). Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum.  Penerbit  K- Media.
Paillé, P., Bourdeau, L., & Galois, I. (2010). Support, trust, satisfac tion, intent to leave and citizenship at organizational level: A social exchange approach. International Journal of Organizational Analysis, 18(1), 41 – 58.
Prodjohamidjojo, M. (2011). Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta Selatan. Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis.
Sabian, U. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Setyono, B., Noerpamoengkas, A., & Hadi, S. (2020). Desain dan Analisis Kekuatan Chassis Kendaraan  Ramah  Lingkungan  Mobil  Hybrid  “Bed  18”  Sum ber  Energi  Udara Bertekanan dan Listrik. Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan, 1(1),
231 – 238.
Setyono, J. S., Mardiansjah, F. H., & Astuti, M. F. K. (2019). Potensi Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan di Kota Semarang. Jurnal Riptek, 13(2), 177 – 186.
Sidharta, B. A., & Brugguink, J. J. H. (1999). Refleksi tentang hukum. Citra Aditya.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi 2). CV. Alfabeta, Bandung.
Wicaksono, B. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Polres Dompu. SIVIS PACEM, 1(2), 163 – 194.
Zakariya, R. (2020). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(2), 263 – 282.