## KONSESI PELABUHAN BENTUK PENDELEGASIAN PENGELOLAAN KEPELABUHANAN KEPADA BADAN USAHA PELABUHAN
Putu Samawati a,
a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: putusamawati@unsri.ac.id
Naskah diterima: 06 November ; revisi: 26 November ; disetujui:  30 November 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1571

## Abstrak:
Pembahasan  difokuskan  pada  persoalan  mekanisme  perjanjian  konsesi  pelabuhan  yang  dilakukan antara  pemerintah  yang  diwakili  oleh  Otoritas  Pelabuhan  (OP)  dan  Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP), termasuk persoalan permasalahan wanprestasi yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian konsesi  pelabuhan.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  dokumentari  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  yang  dianalisis  secara  kualitatif,  dan  ditarik  kesimpulan  secara induktif.  Perjanjian  konsesi  pelabuhan  yang  diberikan  kepada  BUP  dalam  bentuk  Built  Operate Transfer  (BOT)  kecuali  untuk  pelabuhan  yang  telah  dibangun  sebelum  diberlakukannya  Undang- undang  No.17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  menggunakan  bentuk  Built  Operate  Own  (BOO). Setelah  jangka  waktu  pelaksanaan  konsesi  pelabuhan  berakhir,  selanjutnya  lahan  dan  fasilitas pelabuhan  dikembalikan  kepada  negara  dan  akan  dilelang  ulang  untuk  menentukan  BUP  yang  akan mengusahakannya.  Mekanisme  pemberian  hak  konsesi  dari  pemerintah  kepada  BUP  memiliki persoalan  yang  cukup  serius,  hal  ini terbukti  dari  223  BUP  hanya  10  BUP  yang  telah  memiliki  hak konsesi  pelabuhan.  Persoalan  jangka  waktu  dan  tarif  konsesi  menjadi  kendala  dalam  praktik. Terobosan  dengan  membenahi  sistem  mekanisme  perjanjian  konsesi  yang  memperhatikan perimbangan  hak  dan  kewajiban  antara  OP  dengan  BUP  dapat  dijadikan  solusi  dalam  menambah jumlah pelimpahan hak konsesi pelabuhan.
Kata Kunci: Konsesi Pelabuhan, Operator Pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan
Abstract :
The discussion focused on the issue of the port concession agreement mechanism carried out between the government represented by the Port Authority (PA) and the Port Business Entity (PBE), including issues of default problems that might occur when implementing the port concession agreement. The research  method  used  was  documentary  research  using  a  statutory  approach  that  was  analyzed qualitatively,  and  inductive  conclusions.  Port  concession  agreements  given  to  PBE  in  the  form  of Built Operate Transfer (BOT) except for ports that have been built before the enactment of Law No.17 of 2008 concerning Shipping using the form of Built Operate Own (BOO). After the port concession period  is  over,  the  land  and  port facilities  will  be  returned to  the  state  and  will  be  auctioned  off to determine the  PBE  that  will  work  on it.  The  mechanism  for  transferring  concession  rights  from  the government to PBE has quite serious problems, this is evident from 223 PBE that only 10 PBE have had port concession rights. The issue of time frame and concession rates is a constraint in practice. A breakthrough  by  fixing  the  concession  agreement  mechanism  system  that  takes  into  account  the balance of rights and obligations between the OP and the PBE can be used as a solution in increasing the number of devolved port concessions.
Keywords : Port Concession, Port Operator, Port Authority, Port Business Entity.

## LATAR BELAKANG
Salah  satu  implikasi  dari  diberlakukannya  Undang-undang  No.17  Tahun  2008  tentang Pelayaran  adalah  dipisahnya  fungsi  kegiatan  pemerintah  pada  pelabuhan  dan  fungsi pengusahaan  pelabuhan.  Fungsi  kegiatan  pemerintah  diserahkan  kepada  otoritas  pelabuhan, syahbandar,  kepabenan,  keimigrasian,  dan  kekarantinaan  dalam  hal  pengaturan,  pembinaan, pengawasan,  dan  pengendalian. 1 Sedangkan  fungsi  pengusahaan  kepelabuhan  diserahkan kepada  Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP)  yang  terdiri  dari  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  dan  Badan  Usaha  Milik  Swasta  (BUMS). 2 Pemisahan  fungsi  kegiatan  pemerintah  dan  pengusahaan  di  pelabuhan  bertujuan  untuk mengelola  pelabuhan  secara  profesional,  dengan  membuka  kesempatan  persaingan  usaha secara  sehat.  Kesempatan  berusaha  di  pelabuhan  yang  semula  dimonopoli  oleh  PT.Pelindo (Persero)  melalui  Undang-undang  No.21  Tahun  1992  tentang  Pelayaran,  selanjutnya didemonopolisasi  dengan  diberlakukannya  Undang-undang  No.17  Tahun  2008  tentang Pelayaran.
Pengusahaan  di  pelabuhan  sepenuhnya  diberikan  kepada  BUP  melalui  perjanjian konsesi pelabuhan. 3 Perjanjian konsesi ini pada umumnya berbentuk bangun guna serah atau lebih  dikenal  dengan  istilah Build  Operate  and  Transfer (BOT),  kecuali  untuk  pelabuhan yang  telah  dibangun  PT.Pelindo  (Persero)  sebelum  diberlakukannya  Undang-undang  No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran perjanjian konsesi dilakukan dengan pola Built, Operate, and Own (BOO). Perbedaan mendasar antara perjanjian dengan pola BOO dan BOT terletak pada akhir  masa  konsesi,  dimana  perjanjian  dengan  pola  BOO  setelah  akhir  masa  konsesi  maka lahan  dan  bangunan  tetap  milik  investor  yang  membangun,  sedangkan  dengan  pola  BOT lahan  dan  bangunan  dikembalikan  ke  pemerintah. 4 Perjanjian  konsesi  pelabuhan  yang diterapkan  pemerintah  rata-rata  menggunakan  skim  BOT.  BOT  Menurut  Pasal  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah, merupakan  Pemanfaatan  Barang  Milik  Negara/Daerah  berupa  tanah  oleh  pihak  lain  dengan cara  mendirikan  bangunan  dan/atau  sarana  berikut  fasilitasnya,  kemudian  didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan  kembali  tanah  beserta  bangunan  dan/atau  sarana  berikut  fasilitasnya  setelah berakhirnya jangka waktu. 5
Pelaksanaan  perjanjian  konsesi  pelabuhan  dengan  mekanisme  BOT  merupakan kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  upaya  percepatan  pembangunan  infrastruktur pelabuhan  untuk  menunjang  kegiatan  usaha  jasa  kepelabuhanan.  Keterbatasan  pendanaan yang  dimiliki  pemerintah  membuka  peluang  kepada  swasta  untuk  turut  serta  dalam melakukan  pengusahaan  kepelabuhanan  dengan  mendelegasikan  pengelolaan  pelabuhanan dari  pemerintah  kepada  BUP  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Mengingat  pentingnya  peran pelabuhan  dalam  mobilitas  peredaran  barang  dan/atau  orang  di  negara  kepulauan  seperti Indonesia,  maka  pemerintah  harus  mengeluarkan  kebijakan  yang  dapat  membantu pemenuhan  akan  kemanfaatan  masyarakat  Indonesia.  Mekanisme  perjanjian  konsesi  dengan
1 Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 80, dan Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Pasal 37.
2 Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 69
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 92
4 Budi  Santoso. Aspek  Hukum  Pembiayaan  Proyek  Infrastruktur  Model  BOT  (Build  Operate  Transfer) .  Solo: Genta Press. 2008. hlm. 4
5 Lihat juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
pola BOT dianggap sebagai  solusi  yang dapat  membantu  masalah pendanaan pembangunan dan/atau  pengembangan  pelabuhan  sekaligus  menciptakan  iklim  persaingan  usaha kepelabuhanan antar BUP. Persoalannya adalah bagaimanakah mekanisme perjanjian konsesi kepelabuhanan  ini  dapat  dijalankan  antara  pemerintah  dan  BUP,  serta  akibat  hukumnya apabila BUP wanprestasi.

## METODE
Penulisan artikel ini menggunakan metode analisis secara dokumentari melalui kajian hukum normatif  yang  berupaya  untuk  mengkaji  hukum  positif  mengenai  perjanjian  konsesi kepelabuhanan,  dalam  arti  menghimpun,  memaparkan,  mensistematisasi,  menganalisis, menafsirkan  dan  menilai  norma-norma  hukum  positif  yang  sifatnya  memberikan  gambaran tentang  rasionalisasi  konstruksi  hukum  mengenai  konsesi  kepelabuhanan  sebagai  bentuk pendelegasian  pengelolaan  pelabuhan  dari  pemerintah  kepada  BUP. 6 Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,  yang diperoleh melalui studi pustaka. 7 Setelah  semua  bahan  hukum  diperoleh  langkah  selanjutnya  adalah  mengklasifikasi  fakta- fakta,  kemudian  mengadakan  klasifikasi  tentang  masalah  hukum  yang  diteliti  sampai akhirnya mengadakan analisis hukum. 8 Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis yaitu memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik suatu kesimpulan dari suatu dokumen  hukum  resmi, terutama  peraturan  perundang-undangan 9 yang  dalam  hal  ini  terkait dengan pengaturan mengenai konsesi kepelabuhanan. Hasil analisis akan memuat kesimpulan secara  induktif  dengan  melihat  fakta-fakta  khusus  kemudian  akan  diperoleh  konsep  yang bersifat  umum  untuk  dapat  diberlakukan  secara  menyeluruh  khususnya  dalam  hal pemahaman konsep perjanjian konsesi pelabuhan. 10

## ANALISIS DAN DISKUSI
Mekanisme  Perjanjian  Konsesi  Pelabuhan  dalam  Upaya  Pembangunan  dan/atau Pengembangan Pelabuhan.
Pemisahan  fungsi  kegiatan  pemerintah  dan  fungsi  kegiatan  pengusahaan  berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, memposisikan peran pemerintah yang diwakili  oleh  otoritas  pelabuhan  terbatas  pada  kewenangan  sebagai  regulator,  pembina, pengendali,  dan  pengawas.  Salah  satu  bentuk  komitmen  pemerintah  selaku  regulator  dan pengawas  adalah  penyediaan  lahan  bagi  usaha  kepelabuhan.  Undang-undang  memang memberikan  opsi  bagi  pemerintah  yang  belum  mampu  menyediakan  lahan  karena keterbatasan  modal  pembebasan  lahan,  maka  penyediaannya  dapat  didelegasikan  kepada badan  usaha  melalui  perjanjian  konsesi.  Konsesi  adalah  pemberian  hak  oleh  penyelenggara pelabuhan  kepada  Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP)  untuk  melakukan  kegiatan  penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu, dan kompensasi
6 Bernard  Arief  Sidharta. Filsafat  Ilmu  Hukum. Bandung:  Laboratorium  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Khatolik Parahyangan. 2001. hlm.23
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali. 2006, hlm. 10
8 Sunaryati Hartono. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20 . Bandung: Alumni. 1994. hlm. 44
9 Lexy.  J.  Moleong. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja  Rosdakarya.  2000.  hlm.  163-165. bandingkan juga dengan Valerine J.L.Kerjhoff. 1997. Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal. Era Hukum. 6 (2). hlm. 87 dan 93
10 Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007. hlm. 10.
tertentu. 11 Konsesi  ini  diberikan  oleh  penyelenggara  pelabuhan  yang  dalam  hal  ini  adalah otoritas  pelabuhan.  Otoritas  pelabuhan  ( Port  Authority )  adalah  lembaga  pemerintah  di pelabuhan  yang  berperan  sebagai  otoritas  penyelenggara  fungsi  pengaturan,  pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 12 Pemberian hak konsesi  kepada  BUP  ini  dilakukan  melalui  perjanjian  konsesi  secara  tertulis  yang  diikuti dengan  pemberian  pendapatan  konsesi  yang  diserahkan  kepada  kas  negara  melalui  Otoritas Pelabuhan sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto BUP. 13 Dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  kebijakan  konsesi  kepelabuhanan  dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-undang  No.17  tahun  2008  tentang  Pelayaran,  Pasal  92  yang  mengatur mengenai  kegiatan  penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  kepelabuhanan  dilaksanakan oleh  BUP  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  91  ayat  (1)  dilakukan  berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian.
2. Peraturan  Pemerintah  No.64  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah No.61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, menyatakan bahwa konsesi diberikan kepada BUP yang meliputi tiga aspek, yaitu:
1) konsesi dituangkan dalam bentuk perjanjian;
2) pemberian konsesi melalui mekanisme pelelangan atau penugasan/penunjukkan;
3) pemberian  konsesi  melalui  penugasan/penunjukan  harus  memenuhi  dua persyaratan utama, yaitu;
a. lahan dimiliki oleh BUP;
b. investasi  sepenuhnya  dilakukan  oleh  BUP,  dengan  kata  lain  tidak menggunakan pendanaan yang bersumber pada APBN/APBD.
3. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  No.PM-51  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Pelabuhan  Laut,  Pasal  23  menyatakan  bahwa  ketentuan  mengenai konsesi atau bentuk kerjasama lainnya diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
4. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  No.PM-15  Tahun  2015  tentang tentang  Konsesi  dan  Bentuk  Kerjasama  Lainnya  Antara  Pemerintah  dengan  Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan. Secara detail mengatur mengenai perjanjian konsesi  antara  Otoritas  Pelabuhan  dengan  BUP,  dimana  mekanisme  yang  dilakukan dapat  melalui  lelang  atau  penugasan/penunjukan  dengan  pengalihan  hak  dari  Otoritas Pelabuhan  kepada  BUP  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  tertentu  di  daerah  khusus yang  dikuasai  pemberi  konsesi.  Pada  konsesi  mengharuskan  adanya  investasi pengadaan  prasarana  dan/atau  sarana  yang  dilakukan  oleh  penerima  konsesi (pembangunan  atau  rehabilitasi  atau  modernisasi)  yang  terkait  dengan  kegiatan  usaha yang  dilakukan.  Perjanjian  konsesi  merupakan  perjanjian  jangka  panjang  berupa kerjasama kemitraan antara pemerintah dan badan usaha ( Public Private Partnership ). Perhitungan mengenai tarif konsesi juga diatur dalam peraturan menteri ini dengan tarif minimal  2,5%  yang  dihitung  berdasarkan  formula  hubungan  antara  proyeksi  trafik pelabuhan, skema tarif pelabuhan, besaran investasi, dan masa konsesi.
11 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  No.PM-15  Tahun  2015  tentang  Konsesi  dan  Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan, Pasal 1 angka 18
12 ibid. Pasal 1 angka 6
13 ibid. Pasal 43.
Pelaksanaan kerjasama dalam bentuk perjanjian konsesi antara pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh otoritas pelabuhan dengan BUP harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip- prinsip sebagai berikut: 14
1. Adil,  berarti  seluruh BUP  yang ikut serta dalam  proses pengadaan  harus  memperoleh perlakuan yang sama;
2. Terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi  BUP  yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
3. Transparan,  berarti  semua  ketentuan  dan  informasi  yang  berkaitan  dengan  kegiatan pengusahaan  di  pelabuhan  termasuk  syarat  teknis  administrasi  pemilihan,  tata  cara evaluasi,  dan  penetapan  badan  usaha  bersifat  terbuka  bagi  seluruh  BUP  serta masyarakat umumnya;
4. Bersaing,  berarti  pemilihan  BUP  melalui  proses  pelelangan  atau  melalui  mekanisme penugasan/penunjukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bertanggung-gugat, berarti hasil pemilihan BUP harus dapat dipertanggungjawabkan;
6. Saling menguntungkan, berarti kemitraan dengan BUP dalam kegiatan pengusahaan di pelabuhan  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  dan  persyaratan  yang  seimbang  sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;
7. Saling  membutuhkan,  berarti  kemitraan  dengan  BUP  dalam  kegiatan  pengusahaan  di pelabuhan dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan  yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
8. Saling  mendukung,  berarti  kemitraan  dengan  BUP  dalam  kegiatan  pengusaan  di pelabuhan dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.
Implementasi perjanjian konsesi pelabuhan yang dilaksanakan antara otoritas pelabuhan dan BUP  dapat  dijalankan  dalam  bentuk  proyek-proyek  kerjasama  pengusahaan  kepelabuhanan sebagai berikut:
1. Kerjasama  Konsesi  Pengusahaan  di  Pelabuhan  Pada  Pelabuhan  yang  telah dibangun/dikembangkan  dan/atau  dioperasikan  (eksisting)  dilaksanakan  melalui mekanisme  penugasan/penunjukan.  Apabila  masa  konsesi  telah  berakhir,  fasilitas pelabuhan hasil konsesi akan beralih atau diserahkan kepada penyelenggara pelabuhan sebagai hak pengelolaan sebelum perjanjian konsesi ditandatangani, dan terhadap BUP akan  diberikan  hak  di  atas  hak  pengelolaan  yang  dimiliki  penyelenggara  pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk kerjasama konsesinya antara lain dapat berupa pengelolaan: 15
a) Pengelolaan fasilitas yang telah dibangun/dikembangkan oleh pemerintah dan telah ditetapkan sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN kepelabuhanan;
b) Pengelolaan  fasilitas  yang  telah  dibangun/dikembangkan  oleh  BUP  BUMN kepelabuhanan;
c) Pengelolaan  fasilitas  yang  teah  dibangun/dikembangkan  oleh  BUP  non  BUMN kepelabuhanan.
2. Kerjasama  konsesi  pengusahaan  di  pelabuhan  yang  merupakan  pembangunan pelabuhan  baru.  Mekanisme  kerjasama  dilaksanakan  melalui  pelelangan  atau  melalui penugasan/penunjukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16
14 ibid. Pasal 18
15 ibid . Pasal 28
16 ibid . Pasal 29
3. Kerjasama  konsesi  dalam  pengusahaan  di  pelabuhan  yang  merupakan  pengembangan terminal  baru.  Mekanisme  kerjasamanya  dilakukan  melalui  penugasan/penunjukan kepada BUP apabila pengembangan dilakukan terhadap terminal yang merupakan satu kesatuan  dengan  terminal  yang  sudah  ada  (eksisting).  sedangkan  untuk  pembangunan terminal  yang  tidak  merupakan  satu  kesatuan  dengan  terminal  yang  sudah  ada  maka mekanismenya  dilaksanakan  melalui  pelelangan  atau  penugasan/penunjukan  kepada BUP. 17
4. Kerjasama  konsesi  dalam  pengusahaan  pelabuhan  yang  merupakan  Terminal  Untuk Kepentingan  Sendiri  (TUKS)  berubah  status  menjadi  terminal  umum.  Mekanismenya dilaksanakan melalui pelelangan atau melalui penugasan/penunjukan kepada BUP. 18
5. Kerjasama  konsesi  dalam  pengusahaan  alur  pelayaran  dan  kolam  pelabuhan. Mekanisme kerjasamanya melalui pelelangan atau penugasan/penunjukan kepada BUP. Pemberian konsesi untuk pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan termasuk peningkatan  kapasitas  dan  fasilitas  alur  dilakukan  setelah  ada  kajian  oleh penyelenggara pelabuhan. 19
6. Kerjasama  konsesi  dalam  pengusahaan  pelabuhan  pada  kegiatan  di  area  alih  muat kapal  di  perairan.  Mekanisme  kerjasamanya  dilakukan  dengan  pelelangan.  Apabila masa  konsesi  telah  berakhir,  fasilitas  hasil  konsesi  beralih  atau  diserahkan  kepada penyelenggara pelabuhan. 20
Pemberian hak konsesi kepelabuhanan dilaksanakan melalui perjanjian konsesi, yang setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut: 21
1) Lingkup pengusahaan;
2) Masa konsesi pengusahaan;
3) Tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
4) Hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
5) Standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
6) Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian pengusahaan;
7) Penyelesaian sengketa;
8) Pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan;
9) Sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan adalah hukum Indonesia;
10) Keadaan kahar; dan
11) Perubahan-perubahan.
Pemberian hak konsesi dilaksanakan dengan metode lelang atau penugasan/penunjukan kepada  BUP.  Mekanisme  lelang  dilaksanakan  dengan  mengacu  pada  peraturan  tentang pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  dan  peraturan  perundang-undang  lainnya  yang berkaitan  dengan  proses  lelang. 22 Sedangkan  mekanisme  pemberian  hak  konsesi  melalui penugasan/penunjukan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: 23
17 ibid . Pasal 30
18 ibid . Pasal 32
19 ibid . Pasal 33
20 ibid . Pasal 34
21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.64 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, Pasal 74
22 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  No.  PM-15  Tahun  2015  tentang  Konsesi  dan  Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan, Pasal 38
23 ibid . Pasal 39
1. BUP  mengajukan  permohonan  kepada  penyelenggara  pelabuhan  untuk  diteruskan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal  dengan melengkapi  persyaratan pra studi kelayakan yang terdiri dari:
1) Kajian hukum dan kelembagaan;
2) Kajian teknis;
3) Kajian kelayakan proyek;
4) Kajian lingkungan dan sosial;
5) Kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur;
6) Kajian kebutuhan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah.
2. Selanjutnya  Direktur  Jenderal  melakukan  penilaian  dan  menyampaikan  hasil  penilaian terhadap pemenuhan pra studi kelayakan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap;
3. Dalam  hal  berdasarkan  hasil  penelitian  persyaratan  belum  terpenuhi,  Direktur  Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon;
4. Dalam hal persyaratan hasil penelitian telah dipenuhi, Direktur Jenderal  menyampaikan hasil evaluasi kepada pemohon untuk melanjutkan ke penyelesaian studi kelayakan;
5. Pemohon menyampaikan studi kelayakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
6. Direktur  Jenderal  melakukan  penilaian  dan  menyampaikan  hasil  penilaian  terhadap pemenuhan  studi  kelayakan  dalam  jangka  waktu  30  hari  kerja  sejak  diterima permohonan secara lengkap;
7. Dalam  hal  berdasarkan  hasil  penelitian  persyaratan  belum  terpenuhi,  Direktur  Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon;
8. Dalam  hal  berdasarkan  hasil  penelitian  persyaratan  telah  dipenuhi,  Direktur  Jenderal menyampaikan  hasil  evaluasi  kepada  pemohon  untuk  melanjutkan  sesuai  tahapan pembangunan/pengembangan pelabuhan;
Pelaksanaan perjanjian konsesi pelabuhan di Indonesia baru diberikan kepada 10 BUP dari total 223 BUP yang ada. 24 Adapun kesepuluh BUP yang telah mendapatkan hak konsesi atas pelabuhan di Indonesia sebagai berikut:
1) PT. Pelindo I (Persero) dengan Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung.
2) PT. Pelindo II (Persero) dengan pelabuhan Tanjung Priok untuk fasilitas eksisting dan Terminal Kalibaru.
3) PT.Pelindo III (Persero) dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Multipurpose Teluk Lamong.
4) PT.Pelindo  IV  (Persero)  dengan  pelabuhan  Makassar  untuk  fasilitas  eksisting  dan terminal Petikemas Makassar New Port.
5) PT.Krakatau  Bandar  Samudra  (KBS)  dengan  KSOP  Banten  untuk  terminal  Cigading dan  pelimpahan  pemanduan  dan  penundaan  kapal  Tersus  PLTU  Tanjung  Jati  dan Jepara.
6) PT.  Wahyu  Samudra  Indah  (WSI)  dengan  KSOP  Talang  Duku  untuk  terminal petikemas Muaro Jambi.
7) PT.Karya Cipta Nusantara (KCN) dengan KSOP Marunda.
8) PT.  Pelabuhan  Tegar  Indonesia,  dengan  KSOP  Marunda  untuk  Terminal  Marunda Center.
24 Ciptadi.  Kepala  Subdirektorat  Pelayanan  Jasa  &  Usaha  Pelabuhan  Ditjen  Perhubungan  Laut  Kementerian Perhubungan.  dalam  Rivki  Maulana.  “Aturan  Konsesi  Pelabuhan:  199  Izin  BUP  Terancam  Gugur”,  available from. https://koran.bisnis.com/read/20180315/450/749860/javascript, diakses 15 Juli 2019
9) PT.Berlian Manyar Sejahtera (BSM) dengan KSOP Manyar.
10) PT.Delta  Artha Bahari  Nusantara (DABN) dengan KSOP Probolinggo untuk  terminal umum.
Perjanjian konsesi antara Operator Pelabuhan dan BUP secara terperinci terdapat dalam tabel berikut ini:
Tabel 1 : Perjanjian Konsesi Pelabuhan di Indonesia
No Uraian Konsesi Skema Perjanjian Konsesi Skema Pemilihan BUP % Tahun 1 Terminal Kalibatu Tanjung Priok 0,5 70 Pola BOT (+25 tahun kerjasama pemanfaatan) Penugasan 2 PT. Pelindo I, II, III, IV-Eksisting 2,5 ∞ Pola BOO (Build, Operate, Own) masa konsesi dapat diperpanjang Penunjukan 3 Alur Pelayaran Barat Surabaya 3,5 25 Pola BOT (Bulid, Operate, Transfer) Pelelangan 4 Terminal Lamong 2,5 70 Pola BOT Penunjukan 5 Terminal Berlian (Tahap II) 2,5 70 Pola BOT Penunjukan 6 Terminal  Marunda 5,0 70 Pola BOT Penunjukan 7 Terminal Bojonegara 5,0 70 Pola BOT Penunjukan 8 Terminal Lampung 5,0 70 Pola BOT Penunjukan 9 Terminal Cigading 3,0 75 Pola BOT Penunjukan 10 Terminal Petikemas Muaro Jambi 5,0 66 Pola BOT penunjukan
Sumber: Laman Resmi Kemetrian Perhubungan Republik Indonesia, http://www.dephub.go.id
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  baru  ada  10  BUP  yang  mendapatkan  hak konsesi kepelabuhanan. Kondisi ini harusnya menjadi perhatian pemerintah, untuk dievaluasi kurangnya  minat  investasi  dalam  pembangunan  dan/atau  pengembangan  pelabuhan  melalui perjanjian konsesi. Persoalan mendasar dari perjanjian konsesi ini adalah adanya masa batas waktu  yang  ditentukan  kepada  badan  usaha  pelabuhanan.  Setelah  batas  waktu  perjanjian konsesi  berakhir,  maka  objek  dalam  perjanjian  konsesi  harus  dikembalikan  kepada  negara, untuk  selanjutnya  negara  akan  melakukan  lelang  untuk  menentukan  badan  usaha  baru  yang dapat  menjalankan  kegiatan  usaha  dengan  memegang  hak  konsesi  tersebut.  Kondisi  ini dikecualikan  bagi  PT.Pelindo  (Persero)  yang  telah  mendirikan  prasarana  dan/atau  sarana pelabuhan  sebelum  diberlakukannya  Undang-undang  No.17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran, maka  hak  konsesinya  apabila  berakhir  akan  diperpanjang  secara  otomatis,  sedangkan  untuk fasilitas yang baru dibangun maka tetap harus dikembalikan ke negara apabila jangka waktu konsesi berakhir.
Selain persoalan jangka waktu hak konsesi, bersoalan pengenaan besarnya tarif konsesi yang diberikan oleh pemerintah ditetapkan sepihak oleh pemerintah dengan besaran minimal 2,5%  dari  penghasilan  bruto  perusahaan  yang  harus  disetor  kepada  negara  selama  jangka waktu  kepemilikan  hak  konsesi. 25 Pembenahan  mengenai  pengaturan  perolehan  hak  konsesi
25 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  No.  PM-15  Tahun  2015  tentang  Konsesi  dan  Bentuk Kerjasama Lainnya, Pasal 43.
lahan dan transparansi dalam penentuan besaran tarif yang diberlakukan bagi pemegang hak konsesi  harus  dapat  dilakukan  pemerintah.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  strategi  dalam menarik  minat  BUMS  untuk  menjalankan  kegiatan  usaha  di  bidang  penyediaan  jasa kepelabuhanan dan/atau jasa yang terkait dengan pelabuhanan.

## Akibat Hukum Wanprestasi BUP Terhadap Perjanjian Konsesi Pelabuhan
Perjanjian konsesi pelabuhan yang diselenggarakan oleh otoritas pelabuhan merupakan bentuk  peran  negara  untuk  turut  serta  mengatur,  membina,  dan  mengawasi  pelabuhan dan/atau  kepelabuhanan  yang  merupakan  cabang-cabang  produksi  penting  bagi  negara  dan menguasai hajat hidup orang banyak. Peran negara ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi  nasional,  dengan  memberikan  jaminan  ketersediaan  dan  keterjangkauan  konsumen dalam menggunakan atau memanfaatkan suatu produk. Pentingnya keterlibatan negara dalam pemenuhan  kebutuhan  dan/atau  pelayanan  publik  dalam  mekanisme  pasar  ditegaskan  oleh Keynes 26 , bahwa sistem ekonomi yang terlalu liberal tanpa campur tangan pemerintah secara langsung  dapat  membawa  kehancuran.  Perlu  adanya  campur  tangan  pemerintah  terutama untuk  mengatasi  kemiskinan  sebagai  dampak  dari  kebijakan  ekonomi  yang  bertumpu  pada pasar  bebas,  karena  dalam  pasar  bebas  swasta  tentunya  mendirikan  usaha  dengan  tujuan memperoleh keuntungan maksimal, hal yang dihindari oleh swasta adalah apabila mengalami kerugian demi memenuhi kebutuhan konsumennya. Peran negara dalam hal ini memberikan jaminan  keterjangkauan  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  agar  tercipta  tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata. 27
Peran  negara  dalam  mengawasi  kinerja  BUP  yang  telah  memegang  hak  konsesi dilakukan dalam bentuk monitoring dan penilaian berkala. Hal ini dilakukan untuk menjamin pemenuhan  pelayanan  kepada  konsumen  jasa  pelabuhanan  dan  menghindari  terjadinya kerugian  pelaksanaan  pembangunan  dan/atau  pengembangan  pelabuhanan.  Prakteknya pelaksanaan  konsesi  kepelabuhanan  dimungkinkan  terjadinya  wanprestasi  yang  dilakukan oleh BUP. Umumnya mengenai keadaan wanprestasi ini dijabarkan dalam perjanjian konsesi, termasuk  akibat  hukum  yang  berdampak  pada  kelangsungan  perjanjian  konsesi  tersebut. Apabila  persoalan  wanprestasi  tidak  dijabarkan  dalam  perjanjian  konsesi  maka peyelesaiannya  mengacu  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  wanprestasi  adalah pelaksanaan  kewajiban  yang  tidak  tepat  pada  waktunya  atau  dilakukan  tidak  menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan  tidak  menurut  selayaknya  atau  tidak  dilaksanakan  sama  sekali. 28 Wanprestasi artinya  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam  perikatan.  Debitor  tidak memenuhi kewajibannya karena dua kemungkinan alasan, yaitu: 29
1. Kesalahan debitor, baik karena kesengajaan yang dilakukan debitor maupun kelalaian
2. Karena keadaan memaksa, diluar kemampuan debitor, jadi debitor tidak bersalah.
26 John  Maynard  Keynes. The  General  Theory  of  Employment,  Interest,  and  Money. Amherst:  Promotheus Books.  1997.  hlm.121.  lihat  juga  Mubyarto.  “Gagasan  dan  Metode  Berpikir  Tokoh-tokoh  Besar  Ekonomi  dan Penerapannya  Bagi  Kemajuan  Kemanusiaan”,  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  dalam  Ilmu  Ekonomi  pada Fakultas  Ekonomi  UGM,  Yogyakarta,  19  Maret  1979.  lihat  juga  Mubyarto. Ekonomi  Pancasila  Gagasan  dan Kemungkinan. Jakarta: LP3S. 1993. hlm.16-26.
27 Sadono Sukirno. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994. hlm.47
28 Nur Syarifah dan Reghie Perdana, Hukum Perjanjian , Banten: Universitas Terbuka, 2015, hlm.60.
29 Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010. hlm.241
Suatu  keadaan  wanprestasi  dimungkinkan  terjadi  dalam  suatu  perjanjian.  Wanprestasi  yang dilakukan oleh BUP dalam praktiknya dapat berupa: 30
1) BUP tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian konsesi berdasarkan hasil evaluasi otoritas pelabuhan;
2) BUP tidak memenuhi standar kinerja yang ditentukan dalam perjanjian konsesi.
Apabila  BUP  wanprestasi  terhadap  perjanjian  konsesi  yang  telah  disepakati,  maka otoritas  pelabuhan  dapat  mengambil  tindakan-tindakan  hukum.  Tindakan  hukum  pertama yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  mengadakan  teguran  atau  peringatan.  Peringatan  yang diberikan  otoritas  pelabuhan  kepada  BUP  yang  wanprestasi  harus  dilakukan  secara  tertulis, yang isinya memberikan peringatan kepada  BUP untuk  memenuhi  prestasinya dalam  waktu yang  ditentukan.  Peringatan  tertulis  terhadap  BUP  dapat  dilakukan  secara  resmi  dan  tidak resmi.  Apabila  dilakukan  secara  resmi,  maka  dilaksanakan  melalui  pengadilan  ( sommatie ), sedangkan peringatan yang dilakukan secara tidak resmi melalui surat tercatat menggunakan kelembagaan otoritas pelabuhan dan disampaikan sendiri kepada BUP ( ingebreke stelling ). 31 Teguran dilakukan oleh otoritas pelabuhan kepada BUP sebanyak 3 kali dalam kurun waktu satu  bulan. 32 Apabila  teguran  telah  dilaksanakan  3  kali  dan  belum  juga  dilaksanakan  oleh BUP,  maka  otoritas  pelabuhan  dapat  melakukan  pemutusan  atau  pengakhiran  perjanjian konsesi  kepelabuhanan.  Pemutusan  atau  penghentian  perjanjian  konsesi  ini  diikuti  dengan penyerahan  lahan  dan  fasilitas  pelabuhan  oleh  BUP  kepada  otoritas  pelabuhan  dan  semua biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  BUP  dalam  hal  pembangunan  dan/atau  pengembangan pelabuhan  menjadi  resiko  bagi  BUP  sendiri.  Peraturan  perundang-undangan  memang  tidak mengatur ketentuan apabila yang melakukan wanprestasi adalah pemerintah/OP. Kondisi ini seolah-olah  memperlihatkan  bahwa  posisi  pemerintah  lebih  kuat,  padahal  dalam  suatu perjanjian  harus  ada  perimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Praktiknya akan  sangat  dimungkinkan  pemerintah  menghentikan  perjanjian  konsesi  pelabuhan  secara sepihak dan BUP yang dihentikan perjanjian konsesi tersebut dapat mengalami kerugian, dan seharusnya mendapatkan perlindungan dari peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN
Undang-undang  No.17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  memisahkan  Hak  sebagai  regulator, pembinaan,  dan  pengawasan  diberikan  kepada  otoritas  pelabuhan  dalam  hal  ini  Ditjen Perhubungan  Laut  Kementerian  Perhubungan  dan  hak  pengusahaan  pelabuhan  kepada  BUP melalui  perjanjian  konsesi.    Konsesi  merupakan  kewenangan  otoritas  pelabuhan  yang diberikan  kepada  BUP  melalui  mekanisme  pelelangan  atau  penugasan/penunjukan,  dengan memberikan  pendapatan  konsesi  kepada  negara  minimal  2,5%  dari  penghasilan  bruto  BUP. Realisasi  pemberian  hak  konsesi  pelabuhan  dari  otoritas  pelabuhan  kepada  BUP  pelabuhan baru  diberikan  kepada  10  BUP.  Pola  perjanjian  konsesi  pelabuhan  dalam  bentuk Built Operate  Transfer (BOT),  kecuali  untuk  pelabuhan  yang  telah  dibangun  oleh  PT.Pelindo (Persero)  sebelum  diberlakukannya  Undang-undang  No.17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran, pola  perjanjian  konsesinya  berbentuk Built  Operate  Own (BOO).  Pelaksanaan  perjanjian konsesi  pelabuhan pada  10 BUP  dilaksanakan paling cepat  25 tahun, dan rata-rata sebagian besar dilaksanakan dalam jangka waktu 70 tahun. Perjanjian konsesi pelabuhan dapat diakhiri
30 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  No.  PM-15  Tahun  2015  tentang  Konsesi  dan  Bentuk Kerjasama Lainnya, Pasal 47 ayat (1)
31 ibid . hlm.242
32 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  No.  PM-15  Tahun  2015  tentang  Konsesi  dan  Bentuk Kerjasama Lainnya, Pasal 47 ayat (2)
apabila  BUP  melakukan  wanprestasi  dan  telah  diberikan  peringatan  3  kali  berturut-turut dalam kurun waktu  satu  bulan. Transparansi  dan non-diskriminasi otoritas pelabuhan dalam penetapan BUP yang mendapatkan hak konsesi adalah kunci dalam meningkatkan partisipasi BUP untuk berinvestasi dalam pengusahaan pelabuhan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sunggono. 2007. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Bernard Arief Sidharta. 2001. Filsafat Ilmu Hukum. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan.
Budi  Santoso.  2008.  Aspek  Hukum  Pembiayaan  Proyek  Infrastruktur  Model  BOT  (Build Operate Transfer). Solo: Genta Press.
Ciptadi dalam Rivki Maulana. “Aturan Konsesi Pelabuhan: 199 Izin BUP Terancam Gugur”, available from. https://koran.bisnis.com/read/20180315/450/749860/javascript, diakses 15 Juli 2019
John  Maynard  Keynes.  1997. The  General  Theory  of  Employment,  Interest,  and  Money. Amherst: Promotheus Books.
Lexy. J. Moleong. 2000. Metodelogi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mubyarto.  “Gagasan  dan  Metode  Berpikir  Tokoh-tokoh  Besar  Ekonomi  dan  Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 19 Maret 1979.
Mubyarto. 1993. Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta: LP3S. Nur Syarifah dan Reghie Perdana, 2015, Hukum Perjanjian , Banten: Universitas Terbuka Sadono Sukirno. 1994. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali. Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20 . Bandung: Alumni.
Valerine J.L.Kerjhoff. 1997. Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal. Era Hukum. 6 (2).
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  78/PMK.06/2014  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.PM-15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.64  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.