Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi ISSN 2442- 9708 (Online) Vol. 18 No.1 April 2018: 101-114
ISSN 1411 - 8831 (Print)
Doi: http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v18i1.2479

## STRATEGI MEMPERTAHANKAN HARTA ANAK BANGSA PASCA TAX AMNESTY
Niken E.Putri 1*
Zainal Fanani 2 1,2 Universitas Airlangga 1 Keniken2511@gmail.com
2 fanani@feb.unair.ac.id

## Abstract
Euphoria for the third Tax amnesty in  Indonesia brings new hope for the future of the Indonesian economy. The achievements obtained by the Directorate General  of Taxes after  the  end  of  the  Amnesty  Tax  program  are  able  to  bring  some  of  the  nation's treasures back to Indonesia. The government's main focus on Tax amnesty policy is to improve the data base and to the repatriation of Indonesian citizens parked abroad. The government  expects  repatriation  funds  to  reach  1,000  trillion  rupiahs.  In  practice,  the Directorate General of Taxes is able to collect 147 trillion rupiahs. In order to manage these funds, the government needs to do certain strategies so that the funds do not run again from Indonesia.
Keywords : Tax amnesty; Repatriation; Strategy
JEL Classification  H25 M48
Submission Date : November 2017
Accepted Date : Maret 2018
* Corresponding Author

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  negara  Indonesia  yang  digunakan untuk membiayai pengeluaran negara,  yaitu untuk penyelenggaran pembelanjaan rutin negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan.  Tujuan  penetapan  pajak  mewujudkan  tata  kehidupan  negara  dan bangsa  yang  adil,  sejahtera,  dan  tertib  bagi  Negara.  Karena  merupakan  sumber  utama tersebut,  maka  Pemerintah  Indonesia  sangat  bergantung  pada  pendapatan  pajak.  Pada tahun  2011  penerimaan  Negara  yang  bersumber  dari  pajak  sebesar  72,19%,  dan  terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga tahun 2015 sebesar 82,45%. Lebih lanjut dapat dilihat pada  Lampiran1.
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 18 No.1 April 2018
Target  penerimaan  negara  dari  sektor  perpajakan  sampai  saat  ini  masih  belum dapat dicapai. Realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

## Sumber: LKPP, diolah

## Gambar 1 Penerimaan Perpajakan (Target dan Realisasi) Tahun 2011-2016
Realisasi  penerimaan  perpajakan  yang  belum  mencapai  target  tentunya disebabkan  karena  berbagai  faktor,  baik  faktor  dari  dalam  maupun  dari  luar.  Salah satunya adalah ketidakpatuhan wajib pajak yang tidak melaporkan harta mereka dengan sebenar-benarnya dan lebih memilih menginvestasikan hartanya di luar negeri. Hal  ini mengakibatkan negara kehilangan potensi penerimaan perpajakan. Untuk mengatasi hal tersebut,  saat  ini  Pemerintah  Indonesia  tengah  mengupayakan  strategi  baru  dengan tujuan utama memperbaiki basis Wajib Pajak dengan suatu kebijakan tax amnesty . Tax  amnesty atau  pengampunan  pajak  merupakan  salah  satu  strategi  kebijakan pemerintah  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  pendapatan  negara. Negara-negara yang pernah menerapkan Tax amnesty adalah Eropa (Belgia, Denmark, Perancis,  Jerman,  Irlandia,  Italia,  Belanda,  Norwegia,  Swedia  dan  Swiss);  negara- negara di Amerika Selatan (Argentina, Kolumbia, Ekuador, Peru), India, dan mayoritas negara  di  United  States  telah  menerapkan  strategi Tax  amnesty untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  (Pinaki  &  Jetterb,  2011).  Di  Indonesia  sendiri Tax  amnesty sudah pernah  diterapkan  pada  tahun  1964  dan  1984.  Akan  tetapi  penerapan Tax  amnesty sebagai bagian dari reformasi pajak pada tahun tahun tersebut dianggap tidak berhasil dikarenakan: (1) Wajib pajak yang diharapkan mengikuti program tax amnesty ternyata tidak  begitu  merespons  kebijakan  ini;  (2)  Penerapan  kebijakan  tidak  diikuti  dengan reformasi  sistem  administrasi  perpajakan  secara  terpadu  dan  menyeluruh;  (3) Minimnya  keterbukaan  dan  peningkatan  akses  informasi  ke  masyarakat  termasuk sistem kontrol dari Direktorat Jenderal Pajak (Safri, 2016).
Meskipun  banyak  kontroversi  akan  penerapan  kembali Tax  amnesty di  tahun 2016 yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017,  namun  euforia  akan Tax  amnesty di  tahun  2016  ini  mampu  membawa  harapan baru bagi masa depan perekonomian Indonesia. Capaian yang diperoleh oleh Direktorat Jenderal  Pajak  setelah  berakhirnya  sesi  1 Tax  amnesty mampu  membawa  Indonesia mencapai nilai deklarasi  harta tertinggi di dunia dengan Rp 2.514 triliun (data sampai
dengan  28  September  2016).  Berikut  adalah  gambar  yang  membandingkan  deklarasi harta untuk penerapan strategi Tax amnesty di Indonesia dan negara lain:
Sumber: Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

## Gambar 2
Deklarasi Harta Tax amnesty di Dunia
Tax  amnesty memiliki  efek short  term dan long  term (Saraçoğlu  &  Çaşkurlu, 2011).  Efek  jangka  pendek  dari Tax  amnesty adalah  mampu  meningkatkan  jumlah Wajib  Pajak  serta  meningkatkan  penerimaan  negara.  Sedangkan  efek  jangka  panjang adalah  kepatuhan  Wajib  Pajak  akan  berkurang,  karena  Wajib  Pajak  akan  berpikir  ada cela untuk tidak “jujur” dalam melaporkan harta karena akan ada Tax amnesty . Wajib Pajak  yang  sudah  jujur  dalam  melaporkan  harta  nya  akan  merasa  tidak  adil  dengan adanya program ini.
Tax amnesty yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu tax reform yang digunakan  sebagai  strategi  dan  bertujuan  untuk:  (1)  Mempercepat  pertumbuhan  dan restrukturisasi  ekonomi;  (2)  Mendorong  reformasi  perpajakan;  (3)  Meningkatkan penerimaan  pajak  yang  antara  lain  akan  digunakan  untuk  pembiayaan  pembangunan; (4)  Sumber  Pertumbuhan  Ekonomi  Melalui  Repatriasi  Aset;  dan  (5)  Perluasan  basis data di bidang perpajakan.
Pelaksanaan Tax amnesty di Indonesia dibagi kedalam tiga periode: (1) Periode I yaitu  1  Juli  2016  sampai  30  September  2016;  (2)  Periode  II  yaitu  1  Oktober  2016 sampai 31 Desember 2016; (3) Periode III yaitu 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017 dengan  tarif  yang  berbeda  untuk  setiap  periode.Target  yang  ditetapkan  untuk  strategi Tax amnesty ini dan jumlah capaian setelah berakhirnya periode III Tax amnesty dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:
Tabel 1 Tabel Target dan Realisasi Tax amnesty Periode I Jenis Target Realisasi Persentase Capaian (%) Uang Tebusan 165 T 135 T 81,81%

## Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 18 No.1 April 2018
Jenis Target Realisasi Persentase Capaian (%) Repatriasi 1.000 T 147 T 14,70% Deklarasi Harta 4.000 T 4.884 T 122,10% Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (diolah)
Hal  yang  menarik  dari Tax  amnesty ini  adalah  repatriasi  aset,  yaitu  harta  yang berada  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  dialihkan  ke  dalam wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  diinvestasikan  di  dalam  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung  sejak  dialihkan.  Dari  tiga  target Tax  amnesty ini,  dana  repatriasi  merupakan tujuan  utama  dari Tax  amnesty untuk  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia yang  berkelanjutan.  Sedangkan  capaian  dana  repatriasi  hingga Tax  amnesty berakhir masih jauh dari target yang telah ditetapkan, meskipun capaian untuk kedua target yang lainnya yaitu deklarasi harta dan uang tebusan cukup bagus. Sebagaimana pada gambar 1.3 yang dipaparkan di Seminar Nasional Tax amnesty (2016) bahwa harta WNI yang tersebar  di  seluruh  dunia  mampu  dimanfaatkan  untuk  investasi  dan  pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

## Gambar 3 Harta WNI yang Tersebar di Seluruh Dunia
Motivasi  penelitian  ini  adalah tax  amnesty merupakan  suatu  strategi  yang digunakan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  DJP  untuk  meningkatkan penerimaan perpajakan. Dalam hal ini dampak tax amnesty masih dapat dirasakan jika kita melihat total penerimaan dari sektor perpajakan untuk tahun 2017 dan masih bisa kita  cermati  apakah  dampak  positif  lebih  besar  daripada  dampak  negatifnya  untuk tahun  anggaran  yang  akan  datang,  sehingga  peneliti  tertarik  untuk  menggali  lebih dalam  lagi,  khususnya  yang  terkait  dengan  dana  repatriasi. Apakah  benar  dana repatriasi yang berhasil dikumpulkan selama program Tax amnesty dapat meningkatkan iklim investasi yang akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian di Indonesia?
Penelitian  Foster  dan  Dubay  (2011)  mengkaji  tentang  usulan  diadakannya repatriasi  kembali  di  Amerika  Serikat.  Mereka  menyarankan  untuk  tidak  dilakukan kembali  repatriasi  di  Amerika  Serikat  karena  pada  tahun  2004  di  Amerika  Serikat, repatriasi  tidak  meningkat  domestik  investasi,  penciptaan  lapangan  kerja,  atau penelitian dan pengembangan. Hal ini didukung oleh penelitian  Marr dan Chye-Ching (2014)  yang  menyatakan  bahwa repatriation  tax  holiday membuat  negara  USA
kehilangan  pendapatan  federal  yang  besar  dan  membuat  defisit  anggaran  semakin besar, sehingga negara tidak bisa membiayai  beberapa pengeluaran negara. Selain itu, repatriation  tax  holiday tidak  memberikan  manfaat  ekonomi  dalam  peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  lainnya,  dimana  penelitian  ini  fokus terhadap  dampak  yang  timbul  pasca  berakhirnya  program  kebijakan Tax  amnesty di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pemerintah  untuk  mengejar target  pendapatan Negara. Tujuan berikutnya, mengetahui strategi  yang  digunakan  oleh  pemerintah  dalam  hal  mengelola  dana  repatriasi  untuk meningkatkan  investasi  di  Indonesia  sehingga  berdampak  pada  peningkatan perekonomian negara.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

## Teori Daya Saing
Daya  saing  merupakan  salah  satu  kriteria  untuk  menentukan  keberhasilan  dan pencapaian  sebuah  tujuan  yang  lebih  baik  oleh  suatu  negara  dalam  peningkatan pendapatan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Daya  saing  diidentifikasikan  dengan  masalah produktifitas,  yakni  dengan  melihat  tingkat  output  yang  dihasilkan  untuk  setiap  input yang  digunakan.  Meningkatnya  produktifitas  ini  disebabkan  oleh  peningkatan  jumlah input  fisik  modal  dan  tenaga  kerja,  peningkatan  kualitas  input  yang  digunakan  dan peningkatan teknologi (Porter, 1990).
Pendekatan  yang  sering  digunakan  untuk  mengukur  daya  saing  dilihat  dari beberapa  indikator  yaitu  keunggulan  komparatif  dan  keunggulan  kompetitif.  Menurut Tarigan  (2005),  keunggulan  komparatif  adalah  suatu  kegiatan  ekonomi  yang  menurut perbandingan  lebih  menguntungkan  bagi  pengembangan  daerah.  Istilah comparative advantage (keunggulan  komparatif)  mula-mula  dikemukakan  oleh  David  Ricardo (1917)  sewaktu  membahas  perdagangan  antara  dua  negara.  Dalam  teori  tersebut, Ricardo  membuktikan  bahwa  apabila  ada  dua  negara  saling  berdagang  dan  masing- masing  negara  mengkonsentrasikan  diri  untuk  mengeksport  barang  yang  bagi  negara tersebut  memiliki  keunggulan  yang  komperatif  maka  kedua  negara  tersebut  akan beruntung.  Teryata  ide  tersebut  bukan  saja  bermanfaat  dalam  perdagangan internasional  tetapi  juga  sangat  penting  di  perhatikan  dalam  ekonomi  regional. Sedangkan Keunggulan kompetitif adalah suatu keunggulan yang dapat diciptakan dan dikembangkan.  Ini  merupakan  ukuran  daya  saing  suatu  aktifitas  kemampuan  suatu negara atau suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah atau luar negeri. Maka  dari  itu,  menurut  Tarigan  (2005),  seorang  perencana  wilayah  harus  memiliki kemampuan  untuk  menganalisa  potensi  ekonomi  wilayahnya.  Dalam  hal  ini kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan  di  wilayahnya  menjadi  semakin  penting.  Sektor  ini  memiliki keunggulan,  memiliki  prospek  yang  lebih  baik  untuk  dikembangkan  dan  diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.
Michael  Porter  (1990)  menyatakan  bahwa  konsep  daya  saing  yang  dapat diterapkan pada level nasional adalah produktivitas yang didefinisikannya sebagai nilai output  yang  dihasilkan  oleh  seorang  tenaga  kerja.  Bank  dunia  menyatakan  hal  yang relatif  sama  di  mana  daya  saing  mengacu  kepada  besaran  serta  laju  perubahan  nilai tambah  perunit  input  yang  dicapai  oleh  perusahaan.  Akan  tetapi,  baik  Bank  Dunia, Porter,  serta  literatur-literatur  lain  mengenai  daya  saing  nasional  memandang  bahwa
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 18 No.1 April 2018
daya  saing  tidak  secara  sempit  mencakup  hanya  sebatas  tingkat  efisiensi  suatu perusahaan.  Daya  saing  mencakup  aspek  yang  lebih  luas,  tidak  berkutat  hanya  pada level  mikro  perusahaan,  tetapi  juga  mencakup  aspek  diluar  perusahaan  seperti  iklim berusaha  yang  jelas  diluar  kendali  perusahaan  (Abdullah,  dkk.,  2002).  Secara  lebih rinci, Porter mendefinisikan daya saing nasional sebagai: luaran dari kemampuan suatu negara  untuk  berinovasi  dalam  rangka  mencapai,  atau  mempertahankan  posisi  yang menguntungkan  dibandingkan  dengan  negara  lain  dalam  sejumlah  sektor-sektor kuncinya.

## Resourced Based View Theory
Sumber  keunggulan  bersaing  berkelanjutan  ( sustained  competitive  advantage ) telah  banyak  menjadi  tema  riset  dalam  manajemen  strategis.  Sejak  tahun  1960-an, rerangka  yang  digunakan  untuk  mencapai  keunggulan  bersaing  berkelanjutan  adalah dengan melakukan strategi  yang memaksimalkan kekuatan internal melalui eksploitasi peluang  yang  ada  di  lingkungan  eksternal,  menetralisir  ancaman  dari  lingkungan eksternal  dan  meminimalisir  kelemahan  internal  perusahaan.  Kebanyakan  penelitian strategi berkisar diantara peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan serta kesesuaian ( fit ) di antara keempatnya. Namun demikian, kebanyakan penelitian lebih menekankan pada  analisis  peluang  dan  ancaman  lingkungan  eksternal  daripada  analisis  internal perusahaan. Konsep yang popular digunakan.
Secara  garis  besar, resource  based  view menyatakan  bahwa  sumber  keunggulan bersaing  berkelanjutan  perusahaan  adalah  sumberdaya  yang  bernilai,  langka,  tidak dapat ditiru, dan tidak ada substitusinya. Sumber daya  yang dimaksud meliputi semua asset,  kapabilitas,  proses  organisasional,  karakteristik  perusahaan,  informasi, pengetahuan  dan  sebagainya  yang  mana  sumberdaya  ini  berada  dalam  kendali perusahaan untuk implementasi strategi agar tercapai keefektifan dan efisiensi.
Menurut RBV  Theory suatu  industri/organisasi  akan  mencapai  kondisi  yang kompetitif  (competitive  advantage)  bila  memiliki  sumber  daya  yang  tepat  dan  bagus. Teori  ini  menganalisa  Stregth  dan  Weakness  pada  suatu  industri/organisasi.  Teori  ini menganalisa faktor internal (internal  environment) dari suatu industri/organisasi.

## Industrial Organization Theory
Model  Industrial  Organization  (I/O)  dari  Bain  Mason  memberikan  manajemen strategis suatu model sistematis untuk menaksir persaingan yang terjadi dalam industri, perkembangan teori IO selama tahun 1970 telah membuktikan bahwa IO harus menjadi pusat  perhatian  bagi  pengambil  kebijakan.  Organisasi  industri  dapat  mempengaruhi konsep  strategi  kebijakan  bisnis,  dan  kebijakan  bisnis  mempengaruhi  organisasi industri,  organisasi  industri  memberikan  berbagai  pilihan  analisis  strategis  bagi perusahaan dalam industri dan penelitian mengenai hal tersebut tumbuh dengan cepat. Teori ini yang mengemukakan bahwa faktor-faktor eksternal lebih penting dalam daya saing atau kompetisi.
Menurut Industrial  Organization  Theory ,  suatu  entitas  akan  mencapai  kondisi yang kompetitif ( competitive advantage ) bila berada di lingkungan yang tepat. Teori ini menganalisa Opportunities dan Threat pada  suatu  industri/organisasi.  Teori  ini menganalisa faktor eksternal ( external environment ) dari suatu industri/organisasi.

## METODE PENELITIAN

## Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan adalah critical  thinking  analysis . Critical  thinking adalah  adalah  proses  untuk mengaplikasikan,  menghubungkan,  menciptakan,  atau  mengevaluasi  informasi  yang dikumpulkan  secara  aktif  dan  terampil  (Abraham,  2004).  Menurut  Strader  (1992), bepikir  kritis  adalah  suatu  proses  pengujian  yang  menitikberatkan  pendapat  tentang kejadian  atau  fakta  yang  mutakhir  dan  menginterprestasikannya  serta  mengevaluasi pendapat-pendapat  tersebut  untuk  mendapatkan  suatu  kesimpulan  tentang  adanya perspektif/pandangan baru.

## Populasi dan Sampel
Populasi Penelitian ini adalah Kepala Kantor Wilayah (kanwil) Dirjen Pajak Jawa Timur  (Jatim).  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  pejabat  di  lingkungan  Kantor Wilayah  Jawa Timur dan staf di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur Dirjen Pajak.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  penggalian  data  menggunakan  wawancara  secara in  depth  interview dan menggunakan  data  sekunder  berupa  dokumen  pendukung  dan  studi  literature. Wawancara  yang  kami  lakukan  adalah  informan  1,  pejabat  di  Kanwil  Jatim  DJP; informan  2,  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  yang  berada  pada  lingkup  Kanwil  Jatim DJP dan informan 3, 4 dan 5 adalah Account Representative pada Kanwil Jatim DJP.

## Analisis
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga analisis yang dilakukan membandingkan antara teori yang digunakan dengan hasil pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis SWOT
Sesuai  dengan  teori  daya  saing,  di  mana  keunggulan  kompetitif  menjadi  salah satu  hal  yang  utama  bagi  keberhasilan  suatu  negara  agar  dapat  unggul  dalam persaingan  dengan  harapan  tujuan  yang  diinginkan  tercapai,  dalam  hal  ini  adalah repatriasi  yang merupakan  target  utama tax amnesty . Untuk mencapai  tujuan tersebut, maka  diperlukan  suatu  analisis  SWOT  lingkungan  internal  dan  eksternal  yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki negara Indonesia (yang dicover dalam resource  based  view  theory )  dan  analisis  mengenai  peluang  dan  tantangan  (yang dicover dalam industrial organization theory ).
Berikut ini adalah analisis SWOT terkait pengelolaan dana repatriasi yang dibuat berdasarkan  persepsi  penulis  didukung  dengan  dokumen  sekunder  maupun  informasi yang didapat selama penelitian ini.
Tabel 2

## Matriks SWOT
Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan)  Banyaknya proyek pembangunan yang membutuhkan pendanaan.  Keraguan apabila WP menarik dananya setelah 3 tahun
Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan)  Merevisi  aturan  perpajakan  sehingga tidak  memberatkan  WP  yang  lain  dan roda perekonomian tetap bisa bergerak aktif
 Memiliki tax base yang update
 Melakukan Reformasi aturan perpajakan  Melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang belum mendeklarasikan hartanya selama program Tax amnesty
 Ikut  serta  dalam Automatic  Exchange of Information (AEoI)
 Tahun  2018  merupakan  tahun  politik di  Indonesia,  hal  ini  menyebabkan perekonomian  di  Indonesia  bisa  saja goyang
 Masih  maraknya  korupsi,  kolusi  dan nepotisme yang terjadi “hampir” pada setiap proyek pembangunan di Indonesia.
 Peraturan  perpajakan  yang  berubah- ubah guna mengejar target penerimaan Negara dari sektor perpajakan Opportunity (Peluang) Treat (Tantangan)  Memberikan  kesempatan  pengusaha peluang  untuk  terus  memperbaiki tingkat  kepatuhan  dan  pembayaran perpajakan.
 Mendapatkan  data  harta  WP  yang terdapat  di  Negara  lain  dengan mengukiti AEoI
 Menggali  potensi  perpajakan  dan mendapatkan  Investasi  yang  lebih banyak.
 Mensukseskan  tahun  politik  2018, sehingga  para  WP  yang  memiliki dana  mau  mempertahankan  dananya di Indonesia setelah 3 tahun.
 Melakukan reformasi perpajakan.
 Memperbaiki  iklim  investasi  dan kondisi perekonomian di Indonesia

## Strategi yang Digunakan untuk Mengejar Target Penerimaan Negara
Program tax  amnesty ,  selain  sebagai  memperbesar  penerimaan  Negara  juga memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  dan  untuk  memperbaiki  basis pajak  di  Indonesia  yang  lebih  baik.  Pertanyaan  selanjutnya  adalah  bagaimana pemerintah  dalam  hal  ini  Ditjen  Pajak  menyiapkan  strategi  pengamanan  penerimaan negara  melalui  sektor  pajak  sebagai  tindak  lanjut  dari  berakhirnya  Program Pengampunan Pajak atau Tax amnesty ?
Pemerintah  dalam  hal  ini  Ditjen  Pajak  menetapkan  3  strategi  strategi  yang  akan dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mengejar  target  penerimaan  Negara,  yaitu  reformasi aturan perpajakan, pemeriksaan wajib pajak dan membuka rahasia bank  (Informan 1)
a. Reformasi aturan perpajakan
Terdapat  lima  Undang-undang  (UU)  yang  akan  dibahas  setelah  masa  program tax amnesty berakhir. Kelima UU tersebut antara lain,  UU Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan  (KUP).  Pertama,  KUP  akan  di  sempurnakan  dalam  hal  hak  dan kewajiban  wajib  pajak  dan  DJP.  Termasuk  sanksi,  dan  seterusnya  termasuk transformasi  kelembagaan  DJP  dibahas  di  UU  KUP.  Kedua,  melakukan pembahasan  terhadap  UU  Pajak  Penghasilan  (PPh),  dalam  ketentuan  tersebut pemerintah  akan  merapikan  struktur  perpajakan.  Ketiga,  UU  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN). Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pembahasan terkait UU Bea Materai dan terakhir RUU Pajak Bumi Bangunan (PBB).
b. Pemeriksaan Wajib Pajak Sebagaimana pernah diungkap Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiastedi bahwa setelah program amnesti pajak berakhir, maka DJP  akan  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  wajib  pajak  yang  belum mendeklarasikan hartanya. DJP akan menerapkan penegakan hukum sesuai dengan Pasal 18  ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Wajib pajak yang selama ini menolak membereskan catatan perpajakan masa lalu dengan mengikuti program amnesti pajak akan menghadapi risiko pengenaan pajak dengan tarif  serta  sanksi  atas  harta  yang  tidak  diungkap  dan  kemudian  diketahui  oleh otoritas. Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 merupakan wujud keadilan bagi wajib pajak yang patuh dan telah ikut melaporkan hartanya dalam program amnesti pajak.
c. Membuka Rahasia Bank Indonesia  akan  ikut  serta  dalam Automatic  Exchange  of  Information (AEoI), program keterbukaan informasi secara otomatis antarnegara yang akan berlangsung September  2018  mendatang.  Dalam  AEoI  nanti,  data-data  wajib  pajak  WNI  akan semakin  terbuka  sekalipun  telah  melakukan  penghindaran  pajak  ke  negara  lain. Indonesia  akan  mudah  ketika  membutuhkan  data  wajib  pajak  WNI  di  negara tertentu karena program AEoI ini menerapkan prinsip resiprokal satu negara dengan negara lainnya. DJP akan menegakan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016. Apalagi, saat era keterbukaan informasi tahun depan, wajib pajak yang mencoba melakukan pelarian  pajak  akan  ketahuan  oleh  otoritas  di  negara  lain.  Belum  lagi,  Indonesia juga  telah  berkomitmen  untuk  menerapkan  prinsip  penghindaran,  yakni Base Erosion dan Profit Shifting (BEPS).
Langkah  pertama  dari  implementasi  membuka  rahasia  Bank  adalah  Ditjen  akan mewajibkan  perbankan  melaporkan  informasi  keuangan  nasabah  yang  bersumber dari kartu kredit. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016,  berlaku  setelah  program  pengampunan  pajak  .  Dalam  PMK Nomor 39/PMK.03/2016 mengatur tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata  Cara  Penyampaian  Data  dan  Informasi  yang  Berkaitan  dengan  Perpajakan. Dalam beleid tersebut, lembaga jasa keuangan diwajibkan melaporkan data nasabah dan  akan  dikenakan  sanksi  penjara  selama  dua  tahun  atau  denda  Rp  1  miliar  jika tidak memenuhi kewajiban itu. Untuk langkah awal para penerbit kartu kredit akan diminta  melaporkan  data  pokok  pemegang  kartu  dan  transaksi  kartu  pada  periode Juni 2016 hingga Maret 2017. Data akan dicocokan dengan tingkat kepatuhan dari penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  Wajib  Pajak  untuk  selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas data yang telah didapatkan.
Dari  beberapa  langkah  strategi  di  atas  yang  besar  kemungkinan  dilakukan secara  bersamaan  dalam  tahun  2017  sebagai  wujud  strategi  nyata  Ditjen  Pajak mengamankan  penerimaan  Negara  melalui  sektor  pajak.  Dengan  aturan  yang  lebih baik,  asas  keadilan  bagi  wajib  pajak  patuh  dan  keterbukaan  informasi  perbankan diharapkan  akan  semakin  mempermudah  Ditjen  Pajak  dalam  upaya  mengemban  misi suci memenuhi penerimaan Negara bagi pembangunan bangsa yang makmur, sejahtera dan bermartabat.

## Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 18 No.1 April 2018

## Menarikkah Investasi di Indonesia
Bila  berbicara  mengenai  investasi,  maka  erat  kaitannya  dengan  kondisi perekonomian  di  Indonesia.    Iklim  investasi  dan  kondisi  perekonomian  sangat menentukan  keberhasilan  repatriasi.  Dalam  perspektif  kami  kondisi  perekonomian merupakan  suatu  hambatan  dan  tantangan  bagi  pemerintah  Indonesia.  Bisa  menjadi hambatan  jika  kondisi  ekonomi  di  Indonesia  masih  kurang  menarik  dibandingkan negara lain, namun disinilah letak tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan suatu iklim  investasi  sehingga  mampu  menarik  minat  WNI  untuk  tetap  mempertahankan harta  mereka  berada  di  negara  kita.  Sehingga  strategi  yang  dapat  dilakukan  menurut perspektif  kami  adalah  dengan  menciptakan  iklim  investasi  dan  perekonomian  yang kondusif  dan  menarik  bagi  para  investor.  Sependapat  dengan  kami,  dalam  suatu kesempatan informan 2 menyampaikan:
...jadi  gini...logika  bisnis  ini,  saya  informasi  juga  dari  para  pebisnis....  Jadi  bukan hambatan,  orang  itu  ingin  menanamkan  modalnya  itu  kan  butuh  pertama....kepastian hukum,  keamanan,....kemudian  kesempatan  investasinya.  jadi  kesempatan  peluang bisnisnya seperti apa, mereka menunggu itu....begitu ada kesempatan pasti uang akan segera  masuk...Jadi  sama  dengan  teori  ekonomi,  bahwa  uang  dimanapun  akan mengalir  ke  negara  kita  bila  negara  kita  pertama  memberi  keuntungan  bagi  orang yang  akan  menanam  uang...pasti  itu...  bukan  hanya  keuntungan  tapi  juga  jaminan bahwa  uang  tidak  hilang  (going  concern  nya  uang  tidak  akan  hilang),  kemudian kelangsungan bisnisnya disini dijamin nggak...
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  sebagaimana  dikutip  dalam  swa.co.id,  juga mengungkapkan  strategi  mengelola  dana  repatriasi  ini  adalah  dengan  memperbaiki pondasi  ekonomi  supaya  WP  percaya  dan  optimis  untuk  mempertahankan  harta  itu tetap  berada  di  Indonesia,  selain  itu  strategi  lainnya  yaitu  dengan  memperbaiki  iklim investasi  di  Indonesia  dengan  memastikan  bahwa  dana  mereka  aman  berada  di Indonesia.
Untuk menciptakan iklim investasi juga membutuhkan kerjasama antara beberapa institusi  di  negara  Indonesia,  bukan  hanya  menjadi  tugas  DJP  pelaku  utama  mencari penerimaan  Negara  namun  juga  pihak-pihak  lain  mulai  dari  Presiden  sampai  dengan pengusaha. Dalam wawancara dengan informan 1:
“Jadi  tidak melulu soal  aspek-aspek perpajakan....oh ini insentif  pajak nya kecil lalu uang  akan  masuk,  nggak...Investasi  di  suatu  negara  tidak  tergantung  dari  pajaknya, dari  profit  iya  tapi  bukan  dari  insentif  pajaknya,  jadi  banyak  negara  yang  insentif pajak  nya  tinggi  tapi  menjanjikan  tapi  investasi  yang  masuk  tinggi,  keuntungannya tinggi. Jadi bukan hanya tugas kementerian keuangan saja, dibebankan ke pajak, oh ini kok  nggak  masuk  repatriasi  nya....Kewenangan  kita  hanya  mengenai  tarif  saja  dan kemudahan  administrasi  di  bidang  perpajakan...  Ada  beberapa  di  luar  kewenangan kami misal keamanan, kepastian hukum, perijinan itu di luar kewenangan kami
Menurut Sri Mulyani (www.swa.co.id), strategi yang dilakukan untuk mengelola dana repatriasi adalah:
 Memperbaiki  pilihan-pilihan  investasi  dengan  memberikan  kesempatan  kepada swasta  ikut  berinvestasi  dalam  proyek-proyek  yang  dikerjakan  pemerintah  seperti proyek infrastruktur.
 Memperbaiki  kesiapan  berbagai  proyek  yang  akan  digarap,  mulai  tingkat feasibilitasnya,  maupun  tingkat rate  of  return yang  lebih  menggiurkan  para investor.
 Memberikan  kesempatan  investasi  melalui  pasar  modal,  yaitu  mempermudah listing  company,  terutama  untuk  anak  usaha  BUMN  sehingga  bisa  menambah pilihan untuk investasi.
 Memperbaiki kesiapan berbagai proyek, mulai dari tingkat studi kelayakan proyek tersebut  hingga  tingkat  hasil  yang  bisa  memberikan  kepercayaan  kepada  para investor

## Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah
Setelah  berakhirnya  program Tax  amnesty ,  pemerintah  memiliki  tugas  untuk mengelola  dana  reaptriasi  yang  sudah  masuk  ke  Indonesia,  selain  itu  pemerintah  juga harus  bisa  mempertahankan  kepercayaan  para  WP  yang  sudah  membawa  hartanya pulang ke  Ibu Pertiwi.  Berdasarkan pengamatan  penulis, pemerintah dapat  melakukan hal-hal sebagai berikut guna mempertahankan dana tersebut :
a. Pemerintah harus konsisten dan berkomitmen penuh terhadap setiap aturan hukum perpajakan. Dengan kata lain, pemerintah sebaiknya “tidak galau” dalam membuat aturan,  apalagi  aturan  yang  hanya  digunakaan  sesaat  saja  (seperti  mengejar  target penerimaan Negara)
b. Reformasi  perpajakan  seharusnya  juga  diikuti  dengan  reformasi  birokrasi  yang konkret  dan  mengarah  pada  efisiensi  kinerja  di  sektor  keuangan  dan  sektor  riil. Dana  repatriasi  yang  telah  terkumpul  di  bank-bank  gateway  harus  terjamin akuntabilitas  penggunaannya,  karena  sifatnya  seperti  dana  titipan  investasi  yang sangat dipaksakan.
c. Menyongsong  akan  diberlakukannya  era Automatic  Exchange  of  Information (AEoI) dengan negara-negara anggota G-20, dibutuhkan adanya landasan/penguatan  dan  deskripsi  hukum  yang  konsisten.  Pemerintah  perlu menginiasi  sistem  yang  serupa  dengan  negara-negara  di  ASEAN.  Pertimbangan utamanya  bisa  kita  pelajari  dari  pola  persebaran  aset  kekayaan  WNI  yang  banyak mengendap di beberapa negara ASEAN, khususnya di Singapura. Pemerintah harus mulai bersosialisasi mengenai sejauh mana informasinya akan dibuka untuk tujuan perpajakan  (khususnya  terkait  dengan  tugas  DJP).  Jangan  sampai  setelah berlakunya  AEoI,  masyarakat  justru  cenderung  menjadi  alergi  dengan  berbagai layanan perbankan.
d. Pemerintah  perlu  menutup  celah-celah  hukum  lainnya  serta  memahami  betapa pentingnya  modal  sosial  dengan  para  wajib  pajak.  Keragaman  bentuk  fisik kekayaan sudah sangat berkembang pesat hingga menyentuh ranah digita

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Untuk  dapat  mengelola  dana  Repatriasi  dengan  baik,  Pemerintah  Indonesia harus  terus  memperbaiki  kualitas  dirinya,  sehingga  dapat  menciptakan  iklim  investasi yang  baik.  Selain  itu,  Pemerintah  juga  harus  selalu  siap  dengan  segala  gejolak  politik yang  mungkin  timbul  ditahun  Politik,  sehingga  tidak  menganggu  iklim  investasi  dan kondisi  perekonomian  di  dalam  negeri.  Konsisten  menjalani  aturan  yang  dibuat  juga merupakan  bentuk  strategi  yang  bisa  dilakukan  oleh  Pemerintah,  dengan  begitu
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 18 No.1 April 2018
masyarakat tidak dibuat kebingungan dengan kebijakan yang terus berubah. Selain itu, masyarakat  juga  harus  terus  mematuhi  aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Jadi kombinasi  idealnya  bisa  bergerak  beriringan,  pemerintah  berjuang  memperbaiki layanannya, sedangkan rakyat berjuang melalui kewajiban-kewajiban terutama disektor perpajaknya.

## Keterbatasan
Keterbatasan penelitian ini terkait dengan metode kualitatif, yang menggunakan reviu  literatur.  Penelitian  ini  tidak  didukung  oleh  data-data  kuantitatif  dan  olah  data statistik.  Beberapa  hal  yang  terkait  metode  kualitatif,  menggunakan  subjektiitas peneliti.  Namun  demikian  penelitian  kualitatif  seperti  ini  diperlukan  sebagai  dasar untuk membangun hipotesis pada penelitian berikutnya.

## Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Penelitian  berikutnya  melengkapi  penelitian  ini  dengan  melakukan  kajian dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian berikutnya bisa dilakukan dengan mengumpulkan  data  sekunder  terkait  fenomena  manajemen  pajak  di  era tax  amnesty. Lebih  jauh,  penelitian  berikutnya,  bisa  mengaitkan tax  amnesty dengan  manajemen laba  dan  kinerja  perusahaan,  sehingga  diperoleh  kajian  empiris  yang robust ,  dengan didukung data-data yang valid.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, P, dkk. 2002. Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia . Yogyakarta.
Abraham,  dkk.  2004. Cliniclly  Oriented  Physiology  Teach  :  Strategy  for  Developing Critical-Thingking  Skills  in  Undergraduate  Medical  Students. New  York:  Adv. Physiol. Educ.
Berg,  Bruce  L.  2007. Qualitative  Research  Methods  for  the  Social  Science . USA:Pearson Education, Inc.
Marr, C., & Huang, C. C. 2014. Repatriation Tax Holiday Would Lose Revenue and Is a  Proven  Policy  Failure. Center  on  Budget  and  Policy  Priorities (June  20). http://www. cbpp. org/cms.
Porter,  M.  E.  1990. The  Competitive  Advantage  of  Nations .  New  York:  Free  Press, 1990. Republished with a new introduction, 1998.
Safri,  S.  2016.  Efektifitas  Program Tax  amnesty dan  Faktor  Keberhasilannya:
Pembelajaran  dari  Negara-Negara  yang  Pernah  Menerapkan. Jurnal  Mitra Manajemen , 8 (2): 105-120.
Saraçoğlu, O. F., & Çaşkurlu, E. 2011. Tax amnesty with effects and effecting aspects: tax  compliance,  tax  audits  and  enforcements  around;  the  Turkish case. International journal of business and social science , 2 (7): 95-103.
Strader, 1992. Berpikir Kritis Proses Pengujian. CV Ria, Bandung.
Tarigan,  Robinson.  2005.  An  Evaluation  of  The  Relationship  Between  Alignment  of Strategic  Priorities  and  Manufacturing  Performance. International  Journal  of Management , 22 (4): 586-601.
Lampiran 1
Gambar Proporsi Penerimaan Pajak 2015 1 0,32% 25,71% 73,97% 0,69% 16,86% 82,45%