## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558
Sosialisasi Perlindungan Terhadap Korban Bullying Sebagai Wujud Sekolah Anti Bullying di SMA Negeri 1 Wabula
Sry Mayunita 1 , Wa Nur Fida 2 , Maria Ulfa 3 , Suhada 4
Afiliasi: 1,2,3,4 Universitas Muhammadiyah Buton Korespondensi Penulis: 1 srymayunita@gmail.com

## ABSTRAK
Bullying  (perundungan)  merupakan  fenomena  sosial  yang  terus  berlanjut  dan  tak  kunjung  usai  di lingkungan masyarakat. Situasi ini bisa terlihat di banyak situasi sosial seperti di bidang pendidikan, lapangan  kerja,  dan  bahkan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Individu  yang  melakukan  tindakan  dan mereka  yang  terdampak  juga  berasal  dari  berbagai  kelompok  usia  yang  berbeda.  Anak  dan  remaja adalah  kelompok  usia  yang  mudah menjadi  korban  intimidasi.  Sebagai institusi  pendidikan,  sekolah memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  melindungi  dan  memastikan  keamanan  siswa.  Namun, masih  terdapat  banyak  kasus  kekerasan  yang  dilaporkan  di  sekolah-sekolah.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasi dan mencegah kasus-kasus ini agar semua siswa dapat  belajar  dengan  aman  dan  nyaman  di  lingkungan  sekolah.  Bullying  yang  sudah  menjadi kebiasaan  membuat  siswa  kadang-kadang  tidak  menyadari  bahwa  mereka  melakukan  tindakan tersebut. Sebab itu, setiap lembaga pendidikan butuh pelatihan dan sosialisasi yang bisa meningkatkan pemahaman  para  murid  mengenai  intimidasi.  Beberapa  metode  yang  diterapkan  dalam  kegiatan sosialisasi  ini  meliputi:  pemaparan  materi,    interaksi  dalambentuk  diskusi,    evaluasi  dalam  bentuk tanya  jawan  sebagai  umpan  balik,  dilengkapi  dengan  pemutaran    rekaman  video.  Hasil  edukasi menunjukkan bahwa siswa di SMA Negeri 1 Wabula semakin sadar bahwa perundungan bisa muncul dalam  berbagai  bentuk.  Para  siswa  juga  menyadari  pentingnya  peran  mereka  dalam  mengurangi insiden perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Kata kunci: Bullying; Perundungan; Perlindungan; Sekolah.

## ABSTRACT
Bullying is a social phenomenon that continues and never ends in society. This situation can be seen in many social situations such as in education, employment, and even in everyday life. The individuals who took action and those affected also came from different age groups. Children and teenagers are the age group that easily become victims of bullying. As educational institutions, schools have a very important  role  in  protecting  and  ensuring  student  safety.  However,  there  are  still  many  cases  of violence reported in schools. Therefore, it is necessary to take effective steps to overcome and prevent these cases so that all students can learn safely and comfortably in the school environment. Bullying which  has  become  a  habit  means  that  students  sometimes  do  not  realize  that  they  are  carrying  out these actions. Therefore, every educational institution needs training and outreach that can increase students'  understanding  of  bullying.  Several  methods  applied  in  this  socialization  activity  include: presentation of material, interaction in the form of discussion, evaluation in the form of questions and answers as feedback, complemented by video recording playback. The results of the education show that  students  at  SMA  Negeri  1  Wabula  are  increasingly  aware  that  bullying  can  appear  in  various forms. Students also realize the importance of their role in reducing bullying incidents that occur in the school environment.
Keywords: Bullying; Bullying; Protection; School.
Informasi Artikel: Submit: 2023-08-28 Revisi: 2023-09-26 Diterima: 2023-10-25
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

## PENDAHULUAN
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  mengungkapkan  bahwa  kasus  kekerasan terhadap  anak  saat  ini  tengah  mencapai  tingkat  kritis  dan  menimbulkan  kekhawatiran  yang mendalam. Hal ini terjadi karena meningkatnya faktor kompleksitas kekerasan terhadap anak. Karenanya,  semakin  penting  peran  semua  pihak  dalam  partisipasi  aktif  dalam  usaha penegakan hukum dan upaya pencegahan ( Limilia & Prihandini, 2019).
Menurut data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tercatat sebanyak  4.683  laporan  yang  masuk  sepanjang  tahun  2022.  Dari  total  tersebut,  terdapat  2. 113  laporan  mengenai  perlindungan  spesial  anak,  1.960  laporan  mengenai  lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 429 laporan mengenai sektor pendidikan dan budaya, 120 laporan mengenai sektor kesehatan dan kesejahteraan, dan 41 laporan mengenai pelanggaran hak kebebasan anak.
Menurut  informasi  Federasi  Serikat  Guru  Indonesia  (FSGI)  yang  dikutip  dari Muhamad  (2023),  tercatat  16  kejadian  intimidasi  yang  terjadi  di  area  pendidikan  selama rentang  waktu  Januari  hingga  Agustus  2023.  Masalah  perundungan  di  sekolah  umumnya terjadi paling sering di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan persentase  sebanyak  25%  dari  jumlah  total  kasus.  Setelah  itu,  intimidasi  juga  terjadi  di lingkungan  Sekolah  Menengah  Terakhir  (SMA)  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK), yang  keduanya  mendapat  persentase  yang  sama  yaitu  18,75%.  Di  wilayah  Madrasah Tsanawiyah dan pondok pesantren, keduanya memiliki persentase yang sama yaitu 6,25%.
Grafik 1. Data Kasus Perundungan di Sekolah Tahun 2023

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558
Perundungan,  yang  dikenal  juga  dengan  istilah bulliying ,  adalah  tindakan penganiayaan  atau  kekerasan  yang  disengaja  oleh  individu  atau  kelompok  yang  memiliki kekuatan  atau  kekuasaan  lebih  terhadap  orang  lain,  dengan  niat  yang  jelas  untuk  menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang (Ahmad, dkk., 2022). Perundungan bisa muncul dalam pelbagai  bentuk  dan  di  mana  pun.  Sebagai  contoh,  di  dalam  perumahan,  tempat  bekerja, masyarakat,  komunitas  online,  dan  dilingkungan  pendidikan  seperti  sekolah  hingga perguruan tinggi (Manik, dkk., 2021).
Beberapa  insiden  perundungan  terjadi  di  lingkungan  pendidikan  yang  umumnya dikenal  sebagai school  bullying .  Farida,  dkk.  (2020)  mengartikan  intimidasi  di  sekolah sebagai tindakan kasar yang berulang kali dilakukan oleh satu siswa atau sekelompok siswa yang memiliki dominasi, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan maksud melukai orang tersebut. Definisi yang diberikan oleh Farida mengungkapkan adanya tiga tanda-tanda intimidasi,  yakni  (1)  perlakuan  yang  agresif,  (2)  pelakunya  adalah  individu  yang  memiliki dominasi, dan (3) maksudnya adalah untuk melukai orang lain.
Tiga  tanda  ini  tidak  sepenuhnya  terlihat  dalam  insiden  perundungan  yang  baru-baru ini  meluas.  Sebagai  contoh,  intimidasi  tidak  hanya  melibatkan  perilaku  agresif  seperti  baku hantam,  tetapi  juga  ejekan  dan  perlakuan  yang  merendahkan.  Dalam  pernyataannya, Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  (Kemenppa)  menyatakan  bahwa  terdapat  lima bentuk  tindakan  penganiayaan  yang  berbeda.  Bentuk  pertama  adalah  tindakan  fisik  yang langsung melibatkan sentuhan. Bentuk kedua adalah tindakan penganiayaan yang melibatkan penggunaan  kata-kata.  Bentuk  ketiga  adalah  tindakan  penganiayaan  melalui  perilaku  non- verbal. Bentuk keempat adalah penganiayaan yang terjadi melalui internet atau dunia maya. Bentuk kelima adalah pelecehan seksual (www.kemenppa.go.id).
Akan tetapi, sebagian besar orang tidak benar-benar mengerti bahwa penghinaan atau kata-kata  kasar  telah  dianggap  sebagai  bentuk  perundungan.  Fenomena  ini  terjadi  karena penghinaan  telah  menjadi  sebuah  kebiasaan  yang  umum  di  dalam  masyarakat.  Di  samping itu,  orang-orang  menciptakan  ejekan  sebagai  suatu  bentuk  lelucon  yang  umum  dilakukan untuk  hiburan  atau  keisengan,  dan  sering  dilakukan  oleh  masyarakat.  Sebagai  hasilnya, masyarakat  sering  mengabaikan  ejekan  tersebut.  Walau  begitu,  cemoohan  merupakan permulaan dari intimidasi ( Saraswati, & Hadiyono, 2020).
Masyarakat harusnya menunjukkan rasa prihatin terhadap permasalahan perundungan yang  terjadi  dalam  beragam  bentuk  dan  levelnya.  Efek  dari  tindakan  perundungan  tidak

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558
hanya  dirasakan  oleh  korban,  melainkan  juga  oleh  pelaku.  Dampak  tersebut  bisa  berakibat pada ketidaksehatan tubuh dan juga kejiwaan (Rahmawati, 2016).
Imbas  bagi  para  korban  dapat  menghasilkan  perasaan  amarah,  kegelisahan, ketidakmampuan dalam mencapai prestasi, dan kurangnya rasa percaya diri. Sebaliknya, efek bagi  orang yang melakukannya bisa berupa tingkat  keyakinan yang tinggi  dan sikap agresif (www.kemenppa.go.id).  Ada  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  atau  mengatasi efek buruk tersebut dengan memberikan pemahaman dasar tentang penindasan. Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Kemenppa)  menyatakan  bahwa  untuk mencegah  tindak  perundungan,  dapat  dilakukan  dengan  memberdayakan  anak,  menerapkan upaya pencegahan di dalam keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat.
Kaitannya  dengan  upaya  tersebut,  maka  tim  pengabdian  kepada  masyarakat Universitas  Muhammadiyah  Buton,  yang  terdiri  dari  dosen  dan  mahasiswa  berusaha melakukan sosialisasi sebagai wujud upaya pencegahan kasus bullying . Sasaran dari kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu: siswa dan guru. Kedua sasaran ini diharapkan dapat mencapai upaya pencegahan yang lebih komprehensif.
Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah SMA Negeri 1 Wabula. Terdapat  keterbatasan  pemahaman  yang  ditemui  pada  mitra,  terutama  kepala  sekolah,  guru, dan  siswa,  mengenai  masalah  bullying  di  sekolah.  Kepala  sekolah  dan  komunitas  sekolah lainnya  belum  menganggap  intimidasi  sebagai  sesuatu  yang  serius.  Ini  menyebabkan intimidasi  dianggap  sebagai  hal  yang  umum  dan  tidak  perlu  ditanggapi  dengan  serius. Padahal  informasi  mengenai  dampak  negatif  intimidasi  semakin  mengkhawatirkan.  Hal  ini menjadi  salah  satu  tantangan  dalam  sektor  pendidikan  terutama  dalam  pengembangan karakter di sekolah. Sebagai pemimpin dan manajer di lembaga pendidikan, Kepala Sekolah memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menangani  dan  mencegah  berbagai  masalah  di sekolah, termasuk tindakan intimidasi.
Tantangan  yang  timbul  sehubungan  dengan  pemahaman  guru  dan  siswa  mengenai tindakan  intimidasi  adalah  terbatasnya  pemahaman  siswa  tentang  intimidasi  dan  dampak negatif dari tindakan intimidasi tersebut. Menurut kepala sekolah, masih banyak siswa yang saling  mencemooh  satu  sama  lain,  sehingga  terjadi  konflik  dan  pertengkaran  ringan  setiap hari  selama  jam  pelajaran  maupun  saat  istirahat.  Informasi  ini  juga  didukung  oleh  data mengenai penanganan dan penyelesaian permasalahan siswa oleh guru BK, di mana hampir setiap bulan terdapat perselisihan dan pertengkaran antara siswa yang harus diatasi.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558
Dari  permasalahan  di  atas  mengenai  identifikasi  masalah  yang  disampaikan,  tim pengabdian  kepada  masyarakat  Universitas  Muhammadiyah  Buton  yakin  bahwa  kegiatan penyuluhan  Anti bullying di  SMA  Negeri  1  Wabula  dapat  membantu  para  mitra  secara bersama-sama dalam mencapai tujuan mereka sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sekolah dan karakter siswa. Di samping itu, menurut (2016), bahwa pendekatan yang efektif untuk  mencegah  dan  mengatasi  perundungan,  semua  komponen  memerlukan  perhatian terhadap  faktor-faktor  yang  dapat  mengakibatkan  kemungkinan  terjadinya  perundungan, seperti ciri-ciri, tantangan individu muda, dan faktor-faktor dalam lingkungan sosial individu, termasuk keluarga anak, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Program Sosialisasi Perlindungan Hukum bagi Korban Bullying sebagai wujud Sekolah Anti  Bulliying  di  SMA  Negeri  1  Wabula  berlangsung  selama  dua  hari,  dimulai  dari  survei lokasi  hingga  kegiatan  sosialisasi  yang  dilaksanakan  pada  hari  Senin,  18  September  2023. Survei  awal  bersama  mitra  dilakukan  pada  Minggu,  10  September  2023.  Partisipasi  dalam aktivitas sosialisasi ini melibatkan 30 peserta. Pendekatan yang digunakan dalam aktivitas ini berupa penyuluhan, dengan merujuk pada prosedur dan langkah-langkah penyuluhan sebagai berikut:
1) Tahap Persiapan Kegiatan
Tahap ini terdiri dari survei lokasi dan indetifikasi masalah. Survei bertujuan untuk  mencapai  kesepakatan  dalam  mengadakan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat,  dan  sekaligus  menganalisis  kondisi  mitra.  Setelah  itu,  tindakan menganalisis  kebutuhan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  pemahaman  serta informasi mengenai permasalahan mitra.
2) Tahap Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan    kegiatan    Pengabdian    kepada    Masyarakat    ini    berlokasi    di SMA  1  Wabula,  Kabupaten  Buton,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Mitra    yang dilibatkan  sebagai peserta  kegiatan  adalah  para  siswa, dan guru. Pendekatan yang dilakukan dalam penentuan mitra sebagai  peserta  dilakukan secara non probability (Asmawati,  2021)  atau    secara purposive  sampling (Lenaini,  2021).  Berdasarkan metode  tersebut,  maka  peserta  yang  dijadikan  mitra  dalam  pengabdian  kepada masyarakat ini sebanyak 30 peserta.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558
Cara  melaksanakan  pengabadian  kepada  masyarakat  ini  juga  menerapkan metode Focus Group Discussion (FGD) sesuai dengan petunjuk Jupri, dkk. (2022), yakni penerapan manajemen pengetahuan (knowledge management) melalui berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan hubungan (Praharsi, 2016). Menurut Ramdhan (2021), metode FGD memiliki keuntungan dalam memberikan informasi yang lebih beragam  dan  memberikan  nilai  tambah  pada  data  yang  tidak  dapat  diperoleh menggunakan  metode  pengumpulan  data  lain,  terutama  dalam  penelitian  dengan pendekatan  kuantitatif.  Penyelenggaraan  FGD  terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu  sesi pemaparan (ceramah)  dan sesi  penilaian. Menurut Tambak (2014), teknik ceramah mengacu  pada  metode  untuk  mengkomunikasikan  materi  pelajaran  kepada  peserta atau  khalayak  ramai  melalui  penuturan  lisan.  Arti  ini  menunjukkan  bahwa  metode ceramah  fokus  pada  pemberian  isi  pelajaran  melalui  pengucapan  lisan. Menggunakan metode ceramah, materi pembelajaran diajarkan dengan menggunakan  lisan  sebagai  alat  utama.  Dalam  metode  ceramah  ini,  akan  terjadi interaksi perbincangan dalam penerapan internalisasi.
3) Tahap Evaluasi Kegiatan
Sementara itu,  bagian  tidak  terpisahkan  dalam  FGD  ini  adalah  adanya evaluasi    untuk    mengukur  kemampuan    peserta    dalam    memahami  materi ceramah,    dan    kemampuan    peserta    dalam    menganalisis  fenomena  dari  materi yang  disampaikan  selama  ceramah.  Metode  evaluasi  yang  diberlakukan  kepada peserta    adalah    metode    non    tes    melalui    metode  tanya  jawab  dimana  peserta diberikan beberapa pertanyaan moral tentang materi yang disampaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  bagian  ini,  penulis  menguraikan  tiga  langkah  yang  terkait  dengan  pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton, yaitu:

## 1. Tahap Persiapan Kegiatan
Tahap  persiapan  dilakukan  oleh  penulis  dan  tim  untuk  mendapatkan  informasi mengenai  masalah  yang  dihadapi  mitra  dan  kebutuhannya  terkait  dengan  pemahaman warga sekolah tentang intimidasi dan akibat buruk dari tindakan intimidasi, baik dari segi pelaku maupun korban.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558

## Gambar 1. Tahap Persiapan Melalui Wawancara Permasalahan Mitra
Sumber: Dokumentasi oleh Penulis, 2023.
Setelah  mencari  informasi,  tim  dan  mitra  melakukan  diskusi  untuk  memperoleh pemahaman  tentang  cara  dan  bentuk  pelaksanaan  kegiatan.  Dari  diskusi  tersebut, disepakati  bahwa  upaya  untuk  mencegah  dan  mewujudkan  sekolah  anti  Bulliying  dapat dilakukan  dengan  memberikan  sosialisasi  berupa  perlindungan  hukum  bagi  korban bulliying.  Sosialisasi  ini  diharapkan  dapat  meberikan  informasi  kepada  warga  sekolah, tidak  hanya  siswa,  namun  juga  kepada  guru  terkait  perlindungan  hukum  yang  dapat diperoleh  oleh  korban bullying .  Sehingga  kedepan,  warga  sekolah  dapat  melakukan berbagai upaya pencegahan dan upaya mengatasi kasus bullying yang terjadi di sekolah.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
Tim pengabdian kepada masyarakat tekah menyepakati kegiatan pengabdian pada masalah bullying di  antara  anak-anak,  sehingga  tim  melaksanakan  program  sosialisasi dengan  topik “ Perlindungan  Hukum  bagi  Korban Bulliying sebagai  wujud  Sekolah  Anti Bullying ” . Sebelum acara dimulai, tim pengabdian kepada masyarakat meminta pendapat dari  para  peserta  mengenai  tindakan  intimidasi/perundungan.  Selanjutnya,  tim  juga melakukan  verifikasi  adanya  korban  atau  pelaku  intimidasi  di  dalam  kelas.  Hasilnya sangat  mengejutkan,  dimana  sejumlah  besar  anak  mengalami  intimidasi  tanpa  mereka menyadari hal tersebut.  Siswa menganggap bahwa perilaku perundungan merupakan hal yang biasa dan wajar saja dilakukan oleh teman sekelas maupun teman sebaya mereka.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558
Seiring berjalannya acara, kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah pemaparan materi oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Materi yang diajarkan tentang pengertian bullying ,  variasi bullying ,  akibatnya,  dan  strategi  untuk  menghindari  atau  menghadapi berbagai  bentuk  bullying  yang  terjadi  di  lingkungan  sekolah.  Tidak  hanya  itu,  pemateri juga  memberikan  materi  berupa  berbagai  bentuk  perlindungan  yang  dapat  diberikan dalam  mencegah  dan  mengatasi  aksi  bullying  di  lingkungan  sekolah.  Berikut  beberapa bentuk perlindugan yang dapat diberikan:

## Gambar 2. Bentuk Perlindungan Korban Bullying
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023.
Perlindungan dalam konteks perlindungan anak dalam kasus bulliying merupakan segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  Anak  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Oleh karenanya, sebelum lebih jauh membahas perlindungan hukum kasus bulliying ini, hendaknya  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  landasan  hukum  yang  mengatur  mengenai perlindungan  pelaku  maupum  korban  pada  kasus  bulliying.  Landasan  hukum  tersebut terdiri dari: (1) UU Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Pelindungan  Anak,  dan  (2)  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Pidana  Peradilan  Anak.  Kedua  peraturan  ini  akan  menjadi  landasan  untuk  menganalisis perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  maupun  korban  bullying,  juga  untuk  menemukan formulasi hukum pidana yang tepat bagi pelaku bullying.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558
Pertama, perlindungan secara preventif, adalah suatu perlindungan yang  diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  suatu pelanggaran  serta  memberikan  rambu-rambu  atau  batasan-  batasan  dalam  melakukan suatu  kewajiban.  Kaitannya  dengan  perlindungan  hukum  preventif  terhadap  korban bulliying, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:
1) Perlindungan dalam bentuk konvensi hak-hak anak.
Melalui  UU  Perlindungan  Anak  (UU  PA)  pasal  2,  dijelaskan  bahwa perlindungan  anak  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  dasar  Konvensi  Hak-Hak  Anak, yang meliputi: (1) non diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk  hidup,  kelangsungan hidup,  dan perkembangan, dan (4) penghargaan terhadap hak-hak  anak.  Konvensi  atas  Hak-Hak  Anak  tersebut  juga  disebutkan  dalam  UU Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  pasal  2,  yang  meliputi:  (a)  pelindungan; (b) keadilan; (c) nondiskriminasi; (d) kepentingan terbaik bagi Anak; (e) penghargaan terhadap  pendapat  Anak;  (f)  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  Anak;  (g) pembinaan dan pembimbingan Anak; (h) proporsional; (i). perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan (j) penghindaran pembalasan.
2) Perlindungan dalam bentuk perlindungan dari kekerasan dan diskrimnasi.
Kaitannya  dengan  kekerasan,  UU  PA  mendefiniskan  “kekerasan  sebagai setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk  ancaman untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan  hukum”.  Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa bullying  termasuk  dalam  bentuk  kekerasan  terhadap  anak.  Oleh  karenanya,  melalui pasal  4  UU  PA  telah  diatur  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3) Perlindungan hukum di satuan pendidikan (sekolah).
Maraknya  kasus  bulliying  terhadap  anak  di  sekolah  menyebabkan  negara mengatur upaya perlindungan terhadap anak melalui pasal 4 UU PA, yang berbunyi: “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual  dan  Kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama peserta  didik,  dan/atau  pihak  lain”.  Dalam  hal  ini,  anak  tidak  boleh  mendapatkan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558
kejahatan maupun kekerasan (termasuk bulliying), baik yang dilakukan oleh pendidik maupun sesama peserta didik. Pasal ini juga menyatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan  dari  tindak  kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual,  dan  kejahatan lainnya.  Dengan  demikian  anak  sebagai  korban  bullying  wajib  mendapat perlindungan hukum.
4) Perlindungan dalam  pengasuhan  baik  oleh  orang  tua  maupun  pihak  lainnya,  anak tetap mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan bulliying yang tertuang dalam pasal 13, yang berbunyi: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak  lain  mana  pun  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat perlindungan dari perlakuan:  (a) diskriminasi;  (b) eksploitasi,  baik  ekonomi maupun seksual;  (c)  penelantaran;  (d)  kekejaman,  kekerasan,  dan  penganiayaan;  (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya”. Dari pasal ini, maka diketahui bahwa perlindungan  hukum  anak  dari  kasusu  bulliying,  tidak  hanya  diberikan  di  luar lingkungan  pengasuhan,  namun  juga  diberikan  hingga  ke  dalam  lingkungan pengasuhan. Sehinggga orang tua, wali, atau pihak-pihak lainnya tidak dapat terlepas dari peraturan ini apabila melakukan kekerasan bulliying terhadap anak.
5) Perlindungan  hukum  adalam  bentuk  kewajiban  dari  negara,  masyarakat,  maupun orang  tua  untuk  memberikan  perindungan  kepada  anak  agar  terhindar  dari  kasus bulliying.  Ketentuan  ini  tertuang  dalam  pasal  20  UU  PA,  yang  berbunyi  “Negara, Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  Tua  atau  Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.
Kedua, perlindungan  secara  represif  merupakan  perlindungan  yang  diberikan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum  represif merupakan perlindungan akhir berupa  sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman  yang  diberikan  apabila  terjadi sengketa.  Perlindungan  hukum  represif  diberikan  kepada  korban  maupun  pelaku bulliying.  Adapun  perlindungan  hukum  refresif  dari  beberapa  aturan  mengenai perlindungan anak dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:
a) Perlindungan dalam bentuk pemberian sanksi .
Pada  kasus  tindak  pidana  bullying,  dititik  beratkan  pada  pasal  yang  erat kaitannya  dengan  kekerasan,  yaitu  pasal  76C  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Pasal  tersebut  memiliki  peraturan  apabila  dilanggar  memiliki

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558
konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :
1. Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  76C,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  luka  berat,  maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, “maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  apabila  yang  melakukan  penganiayaan  tersebut orangtuanya.
b) Perlindungan dalam bentuk diversi.
Berdasarkan  pada  sanksi  yang  diberikan  pada  Pasal  80  ayat  (1)  dan  ayat  (2), yang  menyebutkan  bahwa  pidana  yang  diancam  apabila  Pasal  76C  dilanggar  adalah pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.72.000.000,00  (tujuh  puluh  dua  juta  rupiah)  dan  pelaku  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah),  maka  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka wajib diupayakannya diversi bagi anak.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:
1. Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi  sebagaimana  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di 7 (tujuh) tahun, dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558
c) Perlindungan  dalam  bentuk  pelaksanaan  hukum  pidana  yang  tetap  harus memperhatikan asas-asas perlindungan anak. Apabila dalam diversi tidak menemukan kesepakatan, maka pelaku terutama pelaku anak diadili dengan memperhatikan asas- asas  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Anak.  Asas-asas  ini  termuat  dalam  Pasal  2,  yang  terdiri  dari  asas:  (a) pelindungan; (b) keadilan; (c) nondiskriminasi; (d) kepentingan terbaik bagi Anak; (e) penghargaan terhadap pendapat  Anak;  (f) kelangsungan hidup  dan tumbuh kembang Anak;  (g)  pembinaan  dan  pembimbingan  Anak;  (h)  proporsional;  (i).  perampasan kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir;  dan  (j)  penghindaran pembalasan.
Berbagai informasi tentang perilaku bullying dan bentuk-bentuk perlindungannya bagi  korban  tidak  hanya  disampaikan  melalui  presentasi,  juga  melalui  menayangkan video  tentang  bentuk  dan  akibat  dari  perilaku  mengintimidasi.  Para  peserta  nampak terpikat dan mulai memahami konsep intimidasi yang dipaparkan.

## Gambar 2. Tahap Persiapan Melalui Wawancara Permasalahan Mitra
Sumber: Dokumentasi oleh Penulis, 2023.

## 3. Tahap Evaluasi Kegiatan
Langkah  selanjutnya  adalah  narasumber  memberikan  respons  dan  mengambil langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Sangat berarti untuk  memastikan  bahwa  materi  yang  disajikan  dapat  diterima  dan  dimengerti  oleh semua  peserta.  Langkah  ini  dilakukan  melalui  evaluasi  dengan  memberikan  beberpa

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558
pertanyaan kepada siswa. Bagi yang bisa menjawab, maka pemateri memberikan hadiah dalam bentuk uang maupun barang.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa peserta menunjukkan minat  dan  semangat  yang  tinggi  dalam  mengikuti  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  pernyataan  mengenai  manfaat  pengabdian, kegembiraan  dalam  mengikuti  pengabdian,  dan  keinginan  untuk  terlibat  kembali  dalam kegiatan serupa. Umumnya, para peserta merasa gembira dan mendapatkan manfaat yang penting dari kegiatan pengabdian yang dilakukan. Mereka juga berharap agar kegiatan ini diikuti dengan langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya.

## KESIMPULAN
Diharapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi ini dapat  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  suasana  kegiatan  belajar  mengajar  di  dalam kelas dan sekolah.  Diinginkan, kegiatan  sosilaisasi  “Perlindungan Korban Bulliying sebagai Wujud Sekolah Anti Bullying” diharapkan dapat berkelanjutan tidak hanya di tingkat SMA, tetapi  juga  di  tingkat  SD  dan  SMP/MTS.  Kegiatan  Sosialisasi  yang  dilaksanakan  di  SMA Negeri  1  Wabula  berjalan  tanpa  hambatan.  Peserta  kegiatan  sangat  menggali  minat  mereka dengan topik tersebut. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah banyak anak yang menjadi korban bullying tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami perundungan. Mereka juga cemas untuk  memberitahukan  insiden  pengintiman  yang  mereka  alami  kepada  orangtua  dan pengajar. Fenomena ini terjadi lantaran si pelaku bullying memiliki pengaruh yang kuat serta menimbulkan rasa takut di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk menyelesaikan tugas pengabdian  kepada  masyarakat  ini.  Kami  ingin  mengucapkan  terima  kasih  kepada: Universitas  Muhammadiyah  Buton,  teman-teman  dosen,  dan  juga  teman-teman  mahasiswa yang telah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan siswa sekolah SMA Negeri 1 Wabula, yang telah ikut serta  dan  memberikan  bantuan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini.  Penulis  menyadari  adanya banyak kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Penulis berharap bahwa kegiatan ini akan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558
memberikan kontribusi dan manfaat yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan untuk kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, N., Muslimin, A. A., & Sida, S. C. (2022). Analisis Perilaku Bullying Antar Siswa Terhadap  Pembentukan  Karakter  Siswa  di  Sekolah  Dasar  Negeri  Sangir  Kecamatan Wajo  Kota  Makassar  Sulawesi  Selatan. Naturalistic:  Jurnal  Kajian  dan  Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran , 7 (1), 1318-1333.
Asmawati, L. (2021). Peran Orang Tua dalam pemanfaatan teknologi digital pada anak usia dini. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 6 (1), 82-96.
Farida,  S.  I.  I.,  &  Rochmani,  R.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. Dinamika Hukum , 21 (2), 44-51.
Jupri, A., Husain, P., Sucianawati, E., Ardina, G. A. D. N., Sunarwidi, E., & Rozi, T. (2022). Cegah  Stunting  dengan  Penerapan  Pola  Hidup  Bersih  dan  Sehat  di  Desa Penedagandor  Kecamatan  Labuhan  Haji  Kabupaten  Lombok  Timur. ALAMTANA:
Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram , 3 (2), 101-106.
Lenaini,  I.  (2021).  Teknik  pengambilan  sampel  purposive  dan  snowball  sampling. Historis:
Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah , 6 (1), 33-39.
Limilia,  P.,  &  Prihandini,  P.  (2019).  Penyuluhan  stop  bullying  sebagai  pencegahan perundungan  siswa  di  SD  Negeri  Sukakarya,  Arcamanik-Bandung. ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat , 2 (01), 12-16.
Manik,  S.,  Suprayetno,  E.,  Wahyuni,  F.,  Pangaribuan,  J.  J.,  &  Tampubolon,  J.  (2021).
SOSIALISASI  ANTI  PERUNDUNGAN  (ANTI  BULLYING)  PADA  SMA ADVENT LAURAKIT KABAN JAHE. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (2), 95-101.
Muhamad,  Nabilah  (2023).  Kasus  Perundungan  Sekolah  Paling  Banyak  Terjadi  di  SD  dan
SMP hingga Agustus 2023. Diakses
melalui https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/07/kasus-perundungan-sekolah- paling-banyak-terjadi-di-sd-dan-smp-hingga-agustus-2023,  tanggal  22  September 2023, Pukul 7.52 WITA.
Praharsi,  Y.  (2016).  Manajemen  pengetahuan  dan  implementasinya  dalam  organisasi  dan perorangan. Jurnal Manajemen Maranatha , 16 (1).
Rahmawati,  S.  W.  (2016).  Peran  iklim  sekolah  terhadap  perundungan. Jurnal

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176 DOI: 10.55314/jcoment.v4i3.558
Psikologi , 43 (2), 167-180.
Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian . Cipta Media Nusantara.
Saraswati,  R.,  &  Hadiyono,  V.  (2020).  Pencegahan  Perundungan/Bullying  di  Institusi Pendidikan:  Pendekatan  Norma  Hukum  dan  Perubahan  Perilaku. Jurnal  Hukum Politik Dan Kekuasaan , 1 (1).
www.kemenppa.go.id. (n.d.). Retrieved from
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januariratas-bullying-kpp- pa.pdf.