Irsyaddur Rofiq , Bahth Al-Masa’il dalam Pandangan Elite NU..............

## BAHTH AL-MASA’IL DALAM PANDANGAN ELITE NU
(Analisis terhadap Pandangan Elite NU Kab. Pasuruan tentang Tahapan Pemecahan Masalah Hasil Keputusan Bahth al-Masa’il )
Irsyaddur Rofiq Dosen Pengajar STAI Al-Yasini Pasuruan Irsyadurrofiq@gmail.com

## Abstract
This  article  will  discribe  answer  a  question  about  how  the construction  of  elite  NU  in  Pasuruan  regency  talks  about reference  book,  manhaji  method  and  type  of  problem  solving which is the decision of bahth al-masa’il. The methods  of data collectionare  interviews  and  literature  reviews  which  are thereupon  analyzed  by  using  descriptive  analytical  approach. The result indicates that the construction of bahth al-masa’il is adequate  and  has  madhhab  textually.  Also,  both  method  and type of problem solving of bahth al-masa’il are adequate. But in the  other  side,  NU  reference  book  must  be  completed  by contemporaneous  book;the  understanding  of  fiqh  must  be contextual; the method of manhaji should be raised and type of problem  solving  bahth  al-masa’il  must  be  upgraded  and analyzed  in  order  to  make  all  people  easier  to  understand comprehensively. Also, it will not seems elitist and populist. Keywords : Bahth Al-Masa’il, The Perspective of Elite NU

## Abstrak
Artikel  bertujuan  untuk  menjawab  pertanyaan  tentang bagaimana  konstruksi  elite  NU  Kabupaten  Pasuruan  tentang kitab  rujukan,  metode  manhaji  dan  pola  rumusan  pemecahan masalah  hasil  keputusan  bahth  al-masa’il,  dan  bagaimana tipologi  elite  NU  Kabupaten  Pasuruan  tentang  kitab  rujukan, metode  manhaji  dan  pola  rumusan  pemecahan  masalah  hasil keputusan bahth al-masa’il.  Data penelitian dihimpun melalui wawancara  dan  studi  pustaka  yang  selanjutnya  dianalisis dengan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa konstruksi Bahth al-Masa’il adalah kitab rujukan yang digunakan  bahth  al-masa’il  sudah  memadai,  cukup bermadhhab  secara  qawli/  tekstual,  metode  bahth  al-masa’il dan pola rumusan pemecahan masalah bahth al-masa’il sudah memadai.
Kata kunci : Bahth Al-Masa’il, Pandangan Elite NU

## Pendahuluan
Nahdlatul Ulama –disingkat NU– adalah organisasi sosial keagamaan yang  didirikan  oleh  KH.  M.Hasyim  Asy’ari  pada  tanggal  16  Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M. 1
Nahdlatul Ulama memiliki lembaga khusus mengkaji masalah hukum  yang  dikenal  dengan Lajnah  Bahth  al-Masa’il . Bahth  al- masa’il ini dikoordinasi oleh lembaga Shuriyah (legislafif). 2 Forum ini merupakan  forum  resmi  yang  memiliki  kewenangan  menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdliyyin. 3 KH.  MA.  Sahal  Mahfudh  mengatakan  bahwa  kajian Lajnah Bahth  al-Masa’il belum  memuaskan,  baik  untuk  keperluan  ilmiah maupun  usaha  praktis  menghadapi  tantangan  zaman.  Salah  satu sebabnya  adalah  keterikatannya  pada  madhhab  Shafi’i,  padahal anggaran  dasar  NU  menaruh  penghargaan  yang  sama  terhadap empat madhhab (Hanafi, Maliki, Shafi’i dan Hambali). Ketidakpuasan ini  juga  muncul  karena  masih  dominannya  cara  berpikir  tekstual, yakni  menolak  realitas  yang  tidak  sesuai  dengan  rumusan  kitab kuning,  tanpa  jalan  keluar  yang  sesuai  dengan  tuntutan  kitab  itu sendiri.  Oleh  karena  itu,  menurut  beliau Lajnah  Bahth  al-Masa’il perlu  peningkatan,  sehingga  apa  yang  diusahakan  dapat  mencapai tingkat ijtihad walau bersifat muqayyad (terbatas), dan tidak sekedar mencocokkan  kasus  yang  terjadi  dengan  referensi  tertentu.  Dja’far Sodiq, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan  Jawa Timur, juga  melihat  bahwa Lajnah  Bahth  al-Masa’il perlu  dibenahi,  dan jawaban  yang  diberikan  tidak  berhenti  sebatas  penegasan  halal- haram dan sunnah, tapi perlu dijabarkan lebih terurai. 4
Rais  Syuriah  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  (PBNU),  KH. Hasyim  Muzadi  menjelaskan,  kaum  santri  seyogianya  tidak  hanya dibekali  kemampuan bahth  al-masa’il ,  melainkan  juga tahlil  al- masa’il atau  kemampuan  menganalisis  dan  memecahkan  masalah. Menurut dia, jika bahth al-masa’il sekadar merespon dan menjawab pertanyaan dengan menetapkan status hukumnya, seperti halal dan haram,  maka tahlil  al-masa’il mengurai  berbagai  persoalan  yang
1 Imam  Ghazali  Said, Solusi  Problematika  Hukum  Islam ,  Ed.  Imam  Ghazali Said, et.al., (Surabaya: LTN-NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), xxi.
2 MA.  Sahal  Mahfudh,  “ Bahtsul  Masail  dan  Istinbath  Hukum  NU:  Sebuah Catatan  Pendek”, Solusi  Problematika  Hukum  Islam ,  Ed.  Imam  Ghazali  Said,  et.al., (Surabaya: LTN-NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), viii.
3 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU , (Yogyakarta: LKiS, 2004), 68.
4 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU...... ., 77.
Irsyaddur Rofiq , Bahth Al-Masa’il dalam Pandangan Elite NU..............
berkembang  mulai  dari  hulu  hingga  hilir  berikut  memberikan solusinya. 5 Setiap  keputusan bahth  al-masa’il hendaknya  mengandung unsur  diktur  keputusan  yang  bisa  dipahami  dan  dituju  secara langsung  oleh  orang  awam,  sedapat  mungkin  dengan  analisis masalah  yang  menerangkan  rincian  persoalan  dan  pemecahan dengan  bobot  ilmiah  yang  memadai,  mempergunakan  kerangka analisis  yang  melengkapi  tinjauan  dari  berbagai  sudutpandang, disertai ma’khudz nya dan sedapat mungkin dilengkapi dengan dalil, disertai  rumusan   tentang  tindak  lanjut,  rekomendasi  dan  jalan keluar  yang  diperlukan  sebagai  konsekuensi  dari  keputusan  yang telah ditetapkan. 6
Faktanya, kalau kita melihat pola rumusan pemecahan masalah hasil  keputusan bahth  al-masa’il ,  bagi  pelaku/  aktifis  yang  terlibat langsung  dalam  pembahasan  memang  tidak  ada  masalah.  Namun, ketika  hasil  keputusan  itu  disosialisasikan  dan  disebarkan  menjadi konsumsi  publik,  khususnya  warga  Nahdliyyin  yang  masih  awam rasanya  kurang  populis,  terkesan  elitis  dan  masih  kurang memberikan  pemahaman  yang  komprehensif.  Dan  apabila disodorkan  kepada  kalangan  akademis,  rasanya  ada  yang  kurang memuaskan karena terlalu singkat tanpa uraian yang memadai dan terkesan  hitam-putih  tidak  memecahkan  masalah  dan  tidak memberikan solusi.
Berikut  contoh  rumusan  pemecahan  masalah  hasil  keputusan Lajnah Bahth al-Masa’il yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama: Judul: Rekomendasi sarana ibadah non-muslim 7
Deskripsi Masalah :
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pasuruan  meminta  pada  organisasi- organisasi keagamaan untuk membentuk FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) di Kabupaten Pasuruan. Salah satu tugasnya adalah memberi  rekomendasi  kepada  Bupati  dalam  penerbitan  izin membangun rumah ibadah untuk non-muslim.
Pertanyaan :
Bagaimana  hukum  memberi  izin  atau  rekomendasi  mendirikan tempat ibadah untuk orang kafir (non-muslim)?
Jawaban :
5 http//www.nu.or.net (diakses pada 10 Agustus 2014)
6 Busyairi  Harits, Islam  NU:  Pengawal  Tradisi  Sunni  Indonesia ,  (Khalista:
Surabaya, 2010), 57-58.
7 Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kab. Pasuruan. Al-Durar al-Munawwarah fi al-Masail  al-Muqarrarah:Hasil  Keputusan  Lembaga  Bahtsul  Masail  PCNU  Kab. Pasuruan. (Pasuruan: LBM PCNU Pasuruan, 1432),88-94.
Hukumnya  haram,  bahkan  dapat  berakibat  kufur  jika  ada kecenderungan hati atau ridho pada agama selain Islam.
Referensi Tafsir al-Tabari Juz VI hal. 313 Hasyiyah Bujairami alal Khatib Juz III hal. 63 dan hal 80 Fatawa al-Kubra Juz IV hal. 428 Hasyiyah Ibnu Qasim al-Ubbadi ala Tuhfat al-Muhtaj Juz VI, hal. 353 Pola  perumusan  hasil  keputusan bahth  al-masa’il di  atas sekilas  memang  tidak  ada  masalah  dan  dapat  diterima  semua kalangan.  Namun  seiring  dengan  adanya  mobilisasi  vertikal keilmuan  ulama  dan  tokoh-tokoh  elite  NU  yang  terus  berkembang seiring  dengan  perkembangan  zaman,  akses  buku-buku  ilmu pengetahuan  semakin  mudah  dan  cepat  tersaji  di  berbagai  situs  di internet, ditambah lagi dengan banyaknya ulama dan tokoh elite NU yang mengenyam pendidikan tinggi di universitas-universitas baik di dalam  maupun  di  luar  negeri  hingga  bergelar  doktor,  bahkan profesor (guru besar).Bahkan tidak sedikit pesantren yang notabene lembaga  pendidikan  tradisional  yang  memiliki  tradisi bahth  al- masa’il ini telah membuka dan menyelenggarakan perguruan tinggi dengan  berbagai  jurusan  agama  dan  umum,  yang  tentunya  akan memperkaya wawasan dan memunculkan pandangan yang beragam, tidak  hanya  empat  madhhab,  tapi  pemikiran  tokoh-tokoh kontemporer di luar madhhab pun telah menjadi bahan kajian.

## Pembahasan
Pandangan  Elite  NU  Kabupaten  Pasuruan  Tentang  Kitab Rujukan,  Metode  Manhaji  dan  Pola  Rumusan  Pemecahan Masalah Hasil Keputusan Lajnah Bahth al-Masa’il
1. Muzakki Birrul Alim (Wakil Rais Shuriyah)
Secara struktural
beliau bertanggungjawab atas terlaksananya  kegiatan bahth  al-masa’il di  PCNU  Pasuruan. Sehinga beliau mengerti dan paham tentang seluk beluk kegiatan intelektual  santri  dan  kiai  tersebut.  Misalnya  mengenai  kitab rujukan dalam bahth al-masa’il , dengan tegas beliau memaparkan: NU  adalah  institusi  yang  sangat  berhati-hati  dalam  bersikap dan  bertindak.  NU  menganut  sistem  bermadhhab  kepada madhhab  empat,  sehingga  dalam  mengambil  keputusan hukum, NU tidak langsung merujuk pada al-Qur’an dan hadis. NU  bertaqlid  kepada  ulama  yang  telah  teruji  keilmuan  dan validitas  karyanya.  Sehingga  selain  karya  ulama  hanafiyah, malikiyah,  Shafi’iyah  dan  hanabilah  tidak  dianggap mu’tabar
Irsyaddur Rofiq , Bahth Al-Masa’il dalam Pandangan Elite NU..............
dan  tidak  menggunakannya  sebagai  rujukan  dalam bahth  al- masa’il . 8 Terkait metode manhaji, Kiai Muzakki  memaparkan: Metode  tersebut  ( manhaji )  memang  telah  disahkan  dalam Munas  Alim  Ulama  di  Bandar  Lampung  yang  dilaksanakan pada tanggal 21-25 Juni 1992, Keputusan Munas Alim Ulama secara  organisasi  mengikat  tingkat  kepengurusan  di bawahnya. Namun, bukan berarti kita harus menggunakannya dalam bahth  al-masa’il .  Tentunya  membutuhkan  syarat, ketentuan dan prosedur tersendiri. Metode manhaji memang  ideal,  namun  belum  terlaksana dengan  sempurna.  Sebab  konsekuensi  bermadhhab  secara manhaji adalah  mengacu  pada  metode istinbat hukum madhhab  empat  yang  begitu  banyak  mempunyai  hierarki yang  berbeda.  Ini  membutuhkan  kompetensi  para  santri sebagai  pelaku bahth  al-masa’il .  Pelaksanaan  metode  itu dalam bahth  al-masa’il di  PCNU  Pasuruan  masih  belum digunakan,  karena  metode manhaji akan  digunakan  ketika metode qawli dan ilhaqi sudah  tidak  mampu  menjawab permasalahan  yang  dibahas.  Realitanya,  permasalahan  yang dibahas  dalam bahth  al-masa’il di  PCNU  Pasuruan terselesaikan  cukup  dengan  metode qawli ,  dan  mentok dengan metode ilhaqi . 9
Mengenai  pola  rumusan  pemecahan  masalah  dalam bahth al-masa’il , Kiai Muzakki mengatakan bahwa: Itu hanya redaksi rumusan saja, bukan masalah substansi. Tergantung  perumusnya  saja.  Yang  terpenting  adalah pertanyaan  itu  terjawab  dan  ada  dasar  hukum  yang dicantumkan.  Mengenai  pola  rumusan  pemecahan masalah  yang  digunakan  LBM  memang  jawabannya singkat  padat.  Fatwa  di  manapun  jawaban  dipaparkan secara  ringkas,  bukan  uraian  kajian  buku  atau  kitab. Kalau soal berdasarkan istidlal dan istinbat itu sudah pasti. Makanya  yang  mengerti  fatwa  itu  hanya  orang-orang yang  benar-benar  menguasai  proses  istinbatul  hukmi; dari  proses istidlal,  istinbat, sampai  ke tarjih (pemilihan pendapat yang terkuat).
2. Zubair Dlofir (Ketua LBM)
8 Muzakki Birrul Alim, Wawancara , Pasuruan, 17 September 2014.
9 Muzakki Birrul Alim, Wawancara , Pasuruan, 17 September 2014
Mengenai  kitab  rujukan  dalam bahth  al-masa’il ,  Kiai Zubair menegaskan bahwa NU menganut sistem bermadhhab, dan  hanya  mengakui  empat  madhhab.  Selain  madhhab tersebut,  NU  tidak  menggunakannya  sebagai  rujukan  dalam memutuskan hukum, karena dianggap tidak mu’tabar.
Mengenai metodeistinbat hukum  NU,  Kiai  Zubair menjelaskan:
Pengertian istinbat  al-ahkam di  kalangan  NU  bukan mengambil langsungdari al-Qur'an dan al-Sunnah akan tetapi – sesuai dengansikap dasar bermadhhab-, men- tahbiq- kan  (memberlakukan)  secara  dinamis nas-nas fuqaha' dalam  konteks  permasalahan  yang  sedang dicari  hukumnya.Sedangkan istinbat dalam  menggali secara  langsung  dari  al-Qur'an  dan  al-Sunnah cenderung  ke  arah  perilaku ijtihad yang  oleh  para ulamaNU  dirasa  sangat  sulit  karena  keterbatasan- keterbatasan  yang  disadari  olehmereka,  terutama dibidang  ilmu-ilmu  penunjang  dan  pelengkap  yang harusdikuasai  oleh  orang  yang  sedang  berijtihad ( mujtahid ).  Sementara  itu  istinbatdalam  pengertian men- tahbiq- kan (memberlakukan) secara dinamis nas- nas  fuqaha' dalam  konteks  permasalahan  yang  sedang dicari hukumnya, selain praktis,  dapat dilakukan oleh semuaulama  NU  yang  telah  memahami ibarat-ibarat kitab  fikih  sesuai  denganterminologinya  yang  baku. Oleh karena itu, kalimat istinbat di kalanganNahdlatul Ulama  terutama  dalam  kerja bahth  al-masa’il nya Shuriyah  tidak  populerkarena  kalimat  tersebut  telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasinyayang pertama yaitu ijtihad, suatu hal yang oleh ulama Shuriyah tidak dilakukankarena keterbatasan  pengetahuan.  Sebagai  gantinya  dipakai kalimat bahth  al-masa’il yang  artinya  membahas masalah-masalah waqi’iyah melaluireferensi,  yaitu kutub  al-fuqaha' (kitab-kitab  karya  para  ahli  fikih). Metode yang digunakan berhenti di metode qawli , dan mentok  di  metode ilhaqi ,  yaitu  menyamakan  kasus hukum  dengan  masalah  yang  sudah  ada  ketetapan hukumnya  berdasarkan ‘ibarah suatu  kitab.  Dengan demikian,  metode manhaji hanya  digunakan  ketika kedua  metode  di  atas  tidak  mampu  menjawab permasalahan  hukum  yang  dibahas.  Dan  selama  ini,
Irsyaddur Rofiq , Bahth Al-Masa’il dalam Pandangan Elite NU..............
permasalahan yang muncul di LBM NU Pasuruan tidak pernah menggunakan metode manhaji . 10
Pola rumusan masalah hasil keputusan bahth al-masa’il LBM NU  Kab.  Pasuruan  sampai  saat  ini  masih  menggunakan  pola sederhana  sebagaimana  pola  rumusan  yang  digunakan  pesantren- pesantren.  Menurut  Kiai  Zubair,  pola  tersebut  sudah  mencukupi sebagai  jawaban  bagi  masyarakat  awam.  Pola  itu  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  Masyarakat  membutuhkan  jawaban  yang singkat dan padat, kalaupun belum puas dengan jawaban singkat dan padat  itu,  mereka  akan  bertanya  langsung  dan  datang  kepada  para kiai  yang  berada  di  lingkungan  NU.  Sampai  saat  ini,  menurut  Kiai Zubair,  belum  ada  masyarakat  yang  tidak  puas  dengan  jawaban bahth al-masa’il . Jadi pola yang digunakan saat ini sudah dianggap cukup  karena  masyarakat  sudah  puas  dengan  jawaban  yang dibutuhkan. 11

## 3. Nur Hasan (Wakil Ketua LBM)
Menurut Kiai Hasan, tidak semua kitab kuning bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan hukum bahth al-masa’il. NU sebagai lembaga yang mewakili Islam tradisional yang menganut sistem bermadhhab  sangat  selektif  dalam  memilih  kitab  rujukan.  NU hanya  menjadikan  kitab  karya  ulama  madhhab  dari  salah  satu madhhab  empat  sebagai  rujukan  dalam  penetapan  hukum.  Kiai Hasan  juga  mengakui  bahwa  dalam  praktiknya, bahth  al-masa’il lebih  didominasi  oleh  kitab  karya  ulama  shafi’iyah.  Ini dikarenakan  pendapat-pendapat  ulama  shafi’iyah  sangat  cocok dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia.  Namun, tidak  menutup  kemungkinan  pelaku bahth  al-masa’il dalam keadaan  tertentu  menggunakan  madhhab  selain  shafi’iyah. Mengenai  kitab-kitab  ulama  kontemporer,  beliau  menegaskan bahwa  untuk  saat  ini  masih  merasa  cukup  dengan  kitab-kitab klasik.  Kitab-kitab  klasik  yang  ada  masih  mencukupi  untuk menjawab problematika kontemporer. 12
Kiai Hasan menjelaskan: Dengan  bermadhhab  secara qawli LBM  sudah  bisa menjawab  permasalahan  yang  diajukan.  Kitab-kitab  fikih ulama klasik merupakan rumusan aturan yang telah baku dan  memadai  untuk  diterapkan.  Karena  itu aqwal ulama dalam  karyanya  tersebut  dianggap  sudah  cukup
10 Muzakki Birrul Alim, Wawancara , Pasuruan, 17 September 2014
11 Muzakki Birrul Alim, Wawancara , Pasuruan, 17 September 2014
12 Muzakki Birrul Alim, Wawancara , Pasuruan, 17 September 2014
memenuhi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. 13
Lebih  lanjut,  Kiai  Hasan  berpendapat  bahwa  kalau menggunakan  metode  manhaji  berarti  kita  menggunakan ra’yu kita sendiri, bukan ra’yu ulama madhhab. Sehingga LBM NU hanya menggunakan metode qawli saja, kalau qawl ulama secara tersirat tidak ditemukan, maka kita menggunakan metode ilhaqi .
Mengenai  pola  rumusan  pemecahan  masalah  hasil keputusan bahth al-masa’il , Kiai Hasan menjelaskan: Pola  rumusanpemecahan  masalah  hasil  keputusan bahth  al-masa’il sudah  memadai.  Selama  ini masyarakat  sudah  puas  dengan  keputusan  LBM.  Di mana-mana yang namanya fatwa yadipaparkan secara ringkas,  bukan  uraian  kajian  buku  atau  kitab.  Kalau ada akademis yang mengusulkan berbentuk uraian ya boleh-boleh saja, memang mereka kan sudah terbiasa dengan kajian-kajian ilmiah yang panjang.
4. Ahmad Nukman Hakim (Pembina LBM)
Bahth  al-masa’il sebagai  institusi  santri  dan  ulama  telah mampu  menjawab  permasalahan  keagamaan  umat  Islam.  Saat ditanya  apakah  fikih  telah  memberikan  kepuasan  kepada masyarakat, Kiai Nukman menjelaskan:
Permasalahan yang muncul di masyarakat dibahas dan diberi keputusan  hukum  melalui  forum bahth  al-masa’il ,  baik  yang diselenggarakan  oleh  pesantren-pesantren  maupun  institusi NU.  Selama  ini,  di  Pasuruan,  semua  permasalahan/kasus hukum secara umum dapat diselesaikan dan dijawab. Namun, kami  mengakui  LBM  memang  belum  memberikan  kepuasan kepada  masyarakat,  karena  masyarakat  menginginkan  apa yang mereka  lakukan dilegalkan oleh fikih, dengan  kata lain, fikih  harus  sesuai  dengan  kemauan  rakyat.  sebagai  contoh MLM,  masyarakat  yang  mengikuti  bisnis  ini  menginginkan MLM di- fikih- kan. Padahal jelas ada gharar dalam bisnis MLM tersebut. 14
Kiai  Nukman  mengakui  bahwa  memang  terkadang  ada permasalahan  hukum  yang  belum  bisa  diselesaikan  oleh  LBM. Beliau menjelaskan:
13 Muzakki Birrul Alim, Wawancara , Pasuruan, 17 September 2014 14 Nukman Hakim, Wawancara , Pasuruan, 23 September 2014.
Irsyaddur Rofiq , Bahth Al-Masa’il dalam Pandangan Elite NU..............
Terkadang  juga  ada  permasalahan  yang mawquf .  Penyebab mawquf ini  di  antaranya  adalah  musyawirin  takut  untuk menjawabnya  dengan  alasan  tidak  menemukan  teks/ ibarat dalam  kitab  kuning,  kurang  bahan  (penulis:  kitab  kurang lengkap), mushawirin (pelaku musyawarah /bahth  al-masa’il  ) kurang memahami konteks permasalahan. Terkait
permasalahan ini, kami mengulangi pembahasan yang mawquf tersebut  ke  forum  yang  lebih  tinggi,  yang  dibahas  oleh mushawirin yang  lebih  kompeten  di  bidang  fikih.  bahkan,  tak jarang  LBM  mendatangkan  ahli/pakar  dalam  permasalahan yang  belum  diketahui  konteksnya.  Misalnya,  tentang  hukum rokok.  LBM  mendatangkan  tim  medis  dan  pengusaha  rokok, sehingga  permasalahan  yang mawquf tersebut  dapat diselesaikan dengan baik.
Terkait  materi/  kitab  rujukan bahth  al-masa’il ,  beliau  menjelaskan bahwa  LBM  NU  secara  organisasi  memiliki  kriteria  kitab  yang dijadikan  pedoman  dalam bahth  al-masa’il .  Sebagai  organisasi  yang menganut  sistem  bermadhhab,  NU  tetap  konsisten  dengan  empat madhhab yang telah maklum. Beliau menjelaskan:
Empat  madhhab  ini  dipilih  oleh  NU,  karena  validitas madhhabnya.  Kami  mengakui  madhhab  Atha’  dan  kami mengakui kecerdasan Ibnu Taymiyah yang dibaratkan lautan tak  bertepi,  tapi  tidak  serta  merta  mengikuti  madhhabnya karena  validitas  dan  mata  rantai  keilmuannya  belum  teruji sebagaimana empat madhhab yang dianut NU. 15
Selama  ini,  kitab  Shafi’iyah  lebih  banyak  mendominasi  karena beberapa  alasan.  Salah  satunya  adalah  selama  di  pesantren  kitab yang  diajarkan  mayoritas  kitab  Shafi’iyah.Kelenturan  fikih  akan tampak  ketika  kita  menggunakan  madhhab  lain  selain  Shafi’iyah. Namun,  terkadang  kita  takut  ketika  menggunakan  madhhab  selain Shafi’iyah,  padahal  NU  tidak  membatasi  satu  madhhab  saja.  Beliau mencontohkan:  “Kalau  tidak  ingin  wudlu  kita  batal  dengan menyentuh  istri,  maka  berwudlulah  dengan  mengikuti  madhhab Maliki,  yaitu  dengan  cara  mengusap  seluruh  kepala.  Demikian  ini diperbolehkan”. 16
Secara organisasi, Kiai Nukman memang hanya menggunakan empat madhhab sebagai rujukan,  namun secara pribadi beliau juga menggunakan kitab-kitab kontemporer, khususnya dalam
15 Nukman Hakim, Wawancara , Pasuruan, 23 September 2014
16 Nukman Hakim, Wawancara , Pasuruan, 23 September 2014
memberikan  jawaban  kepada  seseorang  yang  bertanya  langsung kepadanya. Beliau mengatakan:
Dalam Bahth al-masa’il NU ada salah satu pembinan yang tidak setuju  menggunakan  kitab  kontemporer  seperti  karya  Wahbah al-Zuhayli,  Sayyid  Sabiq,  al-Tabari  dan  lain  sebagainya.  Namun, secara  pribadi  kami  senang  membaca  karya-karya  mereka. Wahbah  al-Zuhayli  adalah  ulama  yang  concern  di  bidang  fikih, kitab al-fiqh  al-Islam  wa  adillatuhu karya  beliau  menurut  kami sangat  bagus.  Pendapat-pendapat  yang  disampaikan  lebih rasional  dan  ilmiyah,  karena  ada  footnote  (catatan  kaki)  dalam setiap  pernyataannya.  Dalam  kitab  itu  memang  tidak  hanya memuat  empat  madhhab,  tapi  juga  memuat  madhhab Ibadiyah dan Shi’ah .  Namun,  kami  tahu  mana  yang  harus  disampaikan kepada  masyarakat  awam,  mana  yang  tidak  boleh disampaikan. 17
Menanggapi  metode  manhaji,  Kiai  Nukman  menjelaskan  bahwa metode manhaji di  tingkat  pusat  masih  dalam  taraf  wacana  saja, seperti seminar dan diskusi. Belum dipraktikkan secara menyeluruh. Menurut Kiai Nukman:
Metode manhaji adalah alternatif, ketika metode qawli dan ilhaqi belum mampu menjawab permasalahan dalam bahth al-masa’il . Termasuk  di  LBM  PCNU  Pasuruan,  setahu  saya  belum  ada keputusan bahth al-masa’il yang menggunakan metode manhaji . Tapi  seandainya  ada  keputusan  yang mawquf ,  metode  manhaji ini seharusnya digunakan agar penetapan keputusan hukumnya jelas. 18
Mengenai pola rumusan pemecahan masalah hasil keputusan bahth al-masa’il , beliau mengatakan:
Pola  yang  digunakan  LBM  NU  Pasuruan  memang  masih  pola sederhana, singkat dan menyesuaikan kebutuhan. Namun, kalau melihat  pola  dalam  bagian  akhir  buku Ahkamul  Fuqaha’ ,  kita akan  menemukan  jawaban bahth  al-masa’il yang  sudah  mulai diurai  dengan  lengkap,  tidak  sekedar  vonis  halal-haram.  Jadi menurut  hemat  kami,  pola  rumusan  hasil  keputusan bahth  al- masa’il itu  hendaknya  menyesuaikan  dengan  pembaca.  Namun, seiring dengan masyarakat yang semakin kritis saya mendukung apabila pola rumusan yang lama dirubah dengan pola yang baru
17 Nukman Hakim, Wawancara , Pasuruan, 23 September 2014 18 Nukman Hakim, Wawancara , Pasuruan, 23 September 2014.
Irsyaddur Rofiq , Bahth Al-Masa’il dalam Pandangan Elite NU..............
yang  lebih  baik,  sehingga  memberikan  informasi  jawaban  yang lengkap dan diterima semua kalangan.
5. Shonhaji Abdussomad (Ketua Tanfidziyah)
Mengenai  kitab  rujukan  dalam bahth  al-masa’il ,  Kiai  Shonhaji mengakui:
NU  hanya  menggunakan  empat  madhhab.  Namun,  pada praktiknya NU sering mengikuti madhhab Imam Shafi’i,karena  madhhab  ini  paling  banyak  diikuti  kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia.  Jika pendapat Imam Shafi’i tidak tersedia maka pendapat ulama yang lain diambil, sejauh masih dalam lingkungan madhhab yang empat (Shafi’i, Maliki, Hambali dan Hanafi).  Meskipun  semua  dasar  selalu  merujuk  pada pendapat ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan pertimbangan dalam penerapannya. 19
Beliau  mengakui  banyak  kitab-kitab  kontemporer  ulama modern  yang  bermunculan,  namun  para  kiai  belum  berani menjadikannya  sebagai  kitab  rujukan  dalam bahth  al-masa’il . Karena,  lanjut  beliau,  berdasarkan  Anggaran  Dasar  Nahdlatul Ulama Pasal 3 yang berbunyi: “Nahdlatul Ulama sebagai Jam’iyyah Diniyah  Islamiyah  beraqidah/berasas  Islam  menurut  faham Ahlussunnah  wal  Jama’ah dan  menganut  salah  satu  madhhab empat: Hanafi, Maliki, Shafi’i dan Hambali”. 20
Beliau  juga  berdalih,  kitab-kitab  klasik  (kitab  kuning) mampu  menjawab  permasalahan  kontemporer,  dengan  catatan pelaku bahth  al-masa’il tidak  memahami  kitab  kuning  secara leterlek, mereka harus mampu mengkontekstualisasikan substansi kitab kuning pada konteks kekinian. 21
Terkait metode manhaji yang telah disahkan dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung  yang  dilaksanakan pada  tanggal 21-25 Juni 1992, beliau menjelaskan:
Keputusan Munas Alim Ulama secara hukum jam’iyah mengikat tingkat  kepengurusan di bawahnya, termasuk PCNU Pasuruan juga  harus  tunduk  pada  keputusan  tersebut.  Metode manhaji memang  cukup  ideal,  namun  belum  terlaksana  dengan  baik. Sebab  konsekuensi  bermadhhab  secara manhaji adalah mengacu  pada  metode istinbat hukum  madhhab  empat  yang begitu banyak mempunyai hierarki yang berbeda. Pelaksanaan metode  itu  dalam bahth  al-masa’il di  PCNU  Pasuruan  masih
19 Shonhaji Abdusshomad, Wawancara, Pasuruan, 7 September 2014.
20 Shonhaji Abdusshomad, Wawancara, Pasuruan, 7 September 2014
21 Shonhaji Abdusshomad, Wawancara, Pasuruan, 7 September 2014
jarang  digunakan,  metode manhaji hanya  akan  digunakan ketika  metode qawli dan ilhaqi sudah  tidak  mampu  menjawab permasalahan yang dibahas. 22
Hasil  keputusan bahth  al-masa’il biasanya  dikoleksi, diklasifikasikan  sesuai  tema  pembahasan,  kemudian  dikodifikasi menjadi sebuah hasil keputusan bahth al-masa’il . Hasil keputusan bahth  al-masa’il PBNU  sejak  Muktamar  I  sampai  sekarang memilki  buku  besar  yang  berjudul  “ Ahkamul  Fuqaha:  Solusi Problematika  Hukum  Islam” yang  diterbitkan  oleh  Khalista Surabaya  bekerjasama  dengan  LTN  PBNU.  Demikian  juga  halnya dengan  LBM  NU  Kab.  Pasuruan.  Sampai  saat  ini,  LBM  NU  Kab. Pasuruan  telah terbit 3 jilid buku hasil keputusan bahthul masail yang  rutin  digelar.  Buku  yang  memuat  hasil  keputusan  bahthul masail  itu  diberi  judul “ Al-Durar  al-Munawwarah  fi  al-Masail  al- Muqarrarah:Hasil  Keputusan  Lembaga  Bahtsul  Masail  PCNU  Kab. Pasuruan”.
Dari  redaksi  hasil  keputusan  bahth  al-masa’il  inilah,  pola rumusan  pemecahan  masalah  bahth  al-masa’il  diketahui.  Kiai Shonhaji menjelaskan:
Pola rumusan  pemecahan masalah bahth al-masa’il di PCNU Kab.  Pasuruan  ini  masih  menggunakan  pola  yang  lama (penulis:  sebagaimana  contoh  dalam  bab  I  penelitian  ini), sehingga  informasi  yang  didapat  oleh  pembaca  kurang lengkap dan terkesan letterlek . 23 Lebih lanjut, beliau menginformasikan: Praktik bahth  al-masa’il di  tingkat  PBNU  sudah menggunakan  pola  yang  baru,  yaitu  pola  rumusan pemecahan  masalah  berbentuk  uraian/  naratif,  sehingga informasi yang didapat komprehensif dan mudah diterima semua  kalangan,  khususnya  kalangan  masyarakat  awam yang membutuhkan informasi lengkap tentang permasalahan yang dihadapi. 24

## 6. Ahmad Hakim Jayli (Wakil Ketua Tanfidziyah)
Mengenai  kitab  rujukan  dalam bahth  al-masa’il ,  KiaiHakim mengakui:
NU  hanya  menggunakan  empat  madhhab.  Dan  praktiknya banyak menggunakan kitab-kitab Shafi’iyah. Ini disebabkan
22 Shonhaji Abdusshomad, Wawancara, Pasuruan, 7 September 2014.
23 Shonhaji Abdusshomad, Wawancara, Pasuruan, 7 September 2014.
24 Shonhaji Abdusshomad, Wawancara, Pasuruan, 7 September 2014.
Irsyaddur Rofiq , Bahth Al-Masa’il dalam Pandangan Elite NU..............
karena  pendapat  kitab-kitab  Shafi’iyah  sesuai  dengan kondisi  di  Indonesia.Saya  pribadi  tidak  menolak  apabila ada  kitab-kitab  fikih  kontemporer,  dengan  catatan  tidak bertentangan dengan madhhab empat yang dianut NU. Ini bukan berarti kitab-kitab ulama klasik sudah tidak mampu menjawab  permasalahan  kontemporer  yang  dihadapi; apalagi  dibarengi  dengan  mengutuk  masa  lalu  (karya ulamaklasik),  sebagaimana  yang  dilakukan  sebagian kalangan.Pelaku  bahth  al-masa’il  hendaknya  tidak  hanya mampu  memahami  teks  yang  termaktub  dalam  kitab an sich , melainkan juga harus mampu memahami konteks dan substansi permasalahan hukum yang akan dibahas.Sebagai contoh  hukum  haram  facebook.  Dalam  teks  kitab  klasik, istilah  facebook  tidak  ditemukan.  Ini  tidak  berarti  kitab klasik  tidak  mampu  menjawabnya.  Sebelum  menentukan status  hukum  facebook,  hendaknya  mengetahui  konteks, substansi  dan  ‘ illat hukumnya  terlebih  dahulu.Jawaban tafsil ,  menurut  saya,  adalah  salah  satu  solusi  yang  bisa ditawarkan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  komplit tentang  facebook.  Dengan  demikian,  santri  yang  aktif dalam bahth  al-masa’il hendaknya  juga  dibekali kemampuan  untuk  menganalisis  permasalahan  hukum. Jika ini tidak dilakukan, mustahil hasil keputusan bahth al- masa’il  akan  mudah  diterima  semua  kalangan.Mengenai kitab  kontemporer,  kita  harus  bijak  dalam  menyikapinya. Kita  juga  harus  bisa  memilih  dan  memilah,  sebagaimana pepatah arab: “ambil yang baik tinggalkan yang buruk” . 25 Terkait  metode manhaji ,  beliau  menjelaskan  metode manhaji memang  baik,  namun  masih  jarang  dipraktikkan  dalam  LBM. Menurutnya,  metode  manhaji  tidak  serta  merta  dilakukan, mengingat  ada  tahapan-tahapan  yang  harus  dilalui  terlebih  dahulu. Apabila  tidak  ada  pendapat  ulama  yang  memberikan  penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqul masa’il binazhairiha secara jama'iy oleh para ahlinya. Dan apabila masih tidak mungkin dilakukan ilhaq , maka dilakukan istinbat jama'iy dengan prosedur bermadhhabsecara manhaji oleh  para  ahlinya,  yaitu  dengan  mempraktekkan qawa'idusuliyyah .Di  saat  seperti  inilah  hendaknya  metode  manhaji digunakan,  kalau  tidak,  maka  bisa  jadi  permasalahan  yang  dibahas menjadi  mawquf.  Kalau  sudah mawquf dan  tidak  ada  solusi  –
25 Ahmad Hakim Jayli, “Profilku”, dalam www.ahmadhakimjayli.blogspot.com
mengutip  pernyataan  Kiai  Sahal  Mahfudh  –maka  pelaku bahth  al- masa’il bisa berdosa.
Kiai  Hakim,  mengakui  bahwa  dirinya  termasuk  salah  satu  tokoh yang  menyetujui  dan  mendukung  pembaruan  dalam  tubuh  NU (termasuk  dalam bahth  al-masa’il ).  Pembaruan  adalah  suatu keharusan,  mengingat  zaman  ini  terus  berubah,  seiring  dengan  itu, permasalahan  hukum  juga  banyak  bermunculan.  Bahkan  tidak jarang kasus hukum tidak ditemukan dalilnya secara eksplisit dalam kitab klasik. Hal ini yang menuntut ulama dan para pelaku bahth al- masa’il untuk  terus  berbenah  dan  meningkatkan  kualitas  diri  agar keputusan  hukum  yang  dihasilkan  benar-benar  memberikan  solusi jawaban  yang  memuaskan,  bukan  sekedar  vonis  halal-haram.Salah satunya  adalah  dengan  cara  bermadhhab  secara  metodologis ( manhaji ). 26
Mengenai  pola  rumusan  masalah  hasil  keputusan bahthul  masail  NU,  khususnya  di  LBM  NU  Kabupaten Pasuruan masih terkesan elitis dan kurang populis. Buktinya, dalam  buku Al-Durar  al-Munawwarah  fi  al-Masail  al- Muqarrarah yang  merupakan  hasil  keputusan  Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kab. Pasuruan masih menggunakan pola rumusan  yang  “sederhana”,  maksudnya  belum  mampu memberikan  solusi  jawaban  yang  komprehensif.Hendaknya rumusan  jawaban  sedapat  mungkin  dilengkapi  dengan  dalil al-Qur'an  beserta  tafsirnya  dan  al-Hadis  beserta  syarahnya. Jawaban perlu dijabarkan lebih terurai dengan mengetengahkan pendapat-pendapat ulama, mempertimbangkan  aspek  sosial,  budaya  dll.,  dan menganalisis  jawaban  secara  tajam  dan  obyektif.  Dan dilengkapi  dengan  analisis.  Oleh  karena  itu,  Kiai  Hakim dengan tegas menyatakan bahwa:
Apabila  redaksi  pola  baru  rumusan  pemecahan masalah  keputusan bahth  al-masa’il (saat  ini)  belum memberikan  informasi  komperehensif,  maka  sebuah keharusan  bagi  pelaku bahth  al-masa’il ,  khususnya perumus  dan  notulen,  untuk  merubah  dan/ membenahinyadengan  pola  yang  baru  (sebagaimana yang  telah  dilakukan  PBNU  dalam  buku Ahkamul Fuqaha’ )  sesuai  kebutuhan  masyarakat  secara  umum,
26 Ahmad Hakim Jayli, “Profilku”, dalam www.ahmadhakimjayli.blogspot.com
Irsyaddur Rofiq , Bahth Al-Masa’il dalam Pandangan Elite NU..............
dan agar mudah diterima semua kalangan, khususnya masyarakat awam.
Analisis  terhadap  pandangan  elite  NU  Kabupaten  Pasuruan tentang  Kitab  Rujukan,  Metode  Manhaji  dan  Pola  Rumusan Pemecahan Masalah Hasil Bahth al-Masa’il
1. Kitab Rujukan Dari peta pandangan elite NU di atas, diketahui bahwa kiai  yang  bertipologi  tradisional  konservatif  (Kiai  Muzakki, Kiai Hasan dan Kiai Zubair) sangat membatasi kitab rujukan yang digunakan dalam bahth al-masa’il , bahkan lebih sempit lagi,  mereka  justru  membatasi  diri  pada  madhhab  shafi’i. Kitab yang dianggap tidak mu’tabar ditolak karena dianggap tidak layak dijadikan rujukan dalam bahth al-masa’il . Kriteria kitab mu’tabar atau al-
mu’tabarah pendefinisiannya  agak  lambat  karena  baru didefinisikan  Munas  Alim  Ulama  NU  di  Situbondo  Tahun 1983,padahal, bahth  al-masa’il sudah  diselenggarakan bersamaan  dengan  lahirnya  NU  (1926).  Dalam  Munas tersebut didefinisikan bahwa yang dimaksud kitab mu’tabar adalah al-kutub  ‘ala  madzab  al-arba’ah (kitab-kitab  yang mengacu  pada  madhhab  empat) . Definisi  tersebut  masih belum jelas, apakah yang dimaksud al-kutub ‘ala madzab al- arba’ah adalah berdasarkan pengakuan seorang penulis pada madhhab  tertentu?,  atau  dilihat  dari  alur  berfikir,  manhaj atau  metodologinya?.  Hal  ini  akan  lebih  rumit  lagi  karena ternyata  ada  beberapa  ulama  yang  tidak  mengafiliasikan dirinya  pada  salah  satu  madhhab  tertentu  dari  madhhab empat, seperti  Abdurrahman  al-Jaziri,  al-Tabari, Wahbah al- Zuhayli  dan  Sayyid  Sabiq.  Tapi  kitab  mereka  dijadikan rujukan  dalam bahth  al-masa’il  . Bahkan  ada  keputusan bahthul  masa’il  yang  merujuk  pada  majalah.  Dalam  Munas tersebut juga terjadi perdebatan yang sengit apakah kriteria mu’tabar tersebut  berdasarkan  batasan  tahun  atau  afiliasi penulisnya pada madhhab tertentu. 27
Dalam  Munas  di  Bandar  Lampung  pada  tahun  1992, diadakan  pembahasan  lagi  tentang  kriteria  kitab  mu’tabar. Hasilnya,  kitab  mu’tabar  didefinisikan  sebagai  kitab-kitab tentang  ajaran  Islam  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam ahlussunah waljama’ah. Namun, definisi itu tetap tidak jami’ dan mani’ (tuntas  dan  tegas).  Jika  istilah al-kutub  al-
27 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU , 147.
mu’tabarah masih  harus  dipakai  dan  diletakkan  bagi  semua kitab  yang  diakui  untuk  menjadi  rujukan  LBM,  seharusnya didefinisikan  secara  operasional,  yaitu  kitab-kitab  yang disepakati  oleh  anggota  LBM  sebagai  rujukan  untuk menetapkan keputusan hukum. 28
Kriteria mu’tabar yang  direduksi  menjadi  hanya melulu kitab-kitab madhhab empat sebetulnya tidak senafas dengan  semangat  fikih  sebagai  produk  ijtihad.  Karena kriteria mu’tabar berarti  di  situ  ada  pandangan  yang mengunggulkan  pendapat  imam  tertentu  dan  merendahkan pendapat imam lain. Ini sudah menyalahi kaidah “al-Ijtihadu la  yunqadu  bil  ijtihadi” .Tidak  seharusnya  kita  menggunakan pendekatan  like  dan  dislike  terhadap  karya  ulama,  ini mu’tabar ,  ini  tidak mu’tabar .  Kalau  itu  terjadi,  maka fanatisme  madhhab  pun  tidak  bisa  dihindari.  Kitab-kitab yang ditolak, belum tentu bertentangan dengan sunni. Dalam hal  ini  penulis  sepakat  dengan  pernyataan  Sahal  Mahfudh, prinsipnya  mana  yang  reasonable  dan  applicable  bisa digunakan,  dan  tentu  harus  tetap  mempertimbangkan  latar budaya masyarakat agar bisa diterima semua kalangan yang majmuk ini. 29
Mengenai  ketergantungan  kepada  madhhab  shafi’i, para  elite  NU  Kab.  Pasuruan  mengakui  bahwa  terlalu dominannya madhhab shafi’i memang ada. Menurut penulis, ada  beberapa  kemungkinan.  Pertama,  menghindari talfiq , karena adanya keyakinan di kalangan NU bahwa talfiq adalah sesuatu  yang  dilarang  atau  tidak  disukai,  sehingga  tidak heran  jika  LBM  tidak  memberikan  jawaban  alternatif  dari madhhab  lain.  Kedua,  keterbatasan  referensi  di  luar madhhab  shafi’i,  seperti al-Mudawanah (Imam  Malik), Kanz al-wusul (Bazdawi al-Hanafi), al-Ihkam fi Usul al-Ahkam (Ibn Hazm) Rawdat al-nazir fi Jannat al-Munadzir (Ibnu Qudamah al-Hanbali).  Kurikulum  di  Pesantren-pesantren  NU didominasi  oleh  madhhab  shafi’i,  sehingga  referensi  selain madhhab  shafi’I  sangat  jarang  dipelajari  dan  digunakan dalam  bahthul  masa’il.  Kalaupun  digunakan,  itu  hanya sebatas pelengkap saja. 30
28 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU , 148.
29 Imam Ghazali Said, Solusi Problematika Hukum Islam , Ed. Imam Ghazali Said, et.al., (Surabaya: LTN-NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), xii.
30 Imam Ghazali Said, Solusi Problematika........ . 12
Irsyaddur Rofiq , Bahth Al-Masa’il dalam Pandangan Elite NU..............
Sebagai  produk  ijtihad  hendaknya  fikih  terus dikembangkan lantaran sosial-politik dan sosial budaya serta pola  pikir  yang  melatarbelakangi  hasil  penggalian  hukum sangat  mungkin  mengalami  perubahan.  Penghormatan terhadap karya ulama terdahulu memang baik, namun hal itu seharusnya tidak menghilangkan daya kritis dan meniadakan keberanian  untuk  menganalisis  ulang  pemikiran  siapapun dalam  konteks  peningkatan  pelayanan  keumatan.  Dalam kitab-kitab sharah,  hashiyah dan ta’liqat sering  ditemukan adanya  kritik,  penolakan  ( radd ),  counter,  perlawanan ( i’tirad )  atas  teks-teks matan yang  dibahas,  namun  kurang mendapatkan kajian serius di lingkungan NU. Selain itu, jika taqdisul  ibarat terhadap  karya  madhhab  shafi’i  tersebut dilakukan  secara  berlebihan,  dikhawatirkan  justru  akan mematikan  kreatifitas  berpikir  yang  sangat  dianjurkan  al- Qur’an.
Oleh  karena  itu,  penulis  lebihsependapat  dengan pernyataan  Kiai  Nukman  dan  KiaiHakim  yang  menyatakan bahwa  kita  harus  bijak  dalam  menyikapi  kitab-kitab kontemporer,  tetap  terbuka  dengan  karya  siapapun,  tetapi juga harus bisa memilih  dan memilah, mana  pendapat yang terbaik,  sebagaimana  pepatah  arab:  “ khud  ma  safa  wa  da’ kadar ” artinya: ambil yang baik tinggalkan yang buruk . Terkait  hal  ini,  penelitian  Ka’bah  menemukan  bahwa forum  bahthul  masa’il  saat  ini  para  kiai  sudah  berkenan menggunakan  kitab  tafsir  dan  hadis  populer,  seperti  al- Tabari,  Tafsir  Ibn  Kathir,  Shahih  Bukhari  dan  al-Qurtubi. Lebih  lanjut,  mereka  juga  sudah  menggunakan  kitab  fikih non-madhhab  masa  kini  yang  disusun  oleh  penulis-penulis modern  seperti  Abd  al-Qadir  Awdah,  Yusuf  Musa,  Sayyid Sabiq, al-Jurjani, Husayn Makhluf dan Wahbah al-Zuhayli. 31
Namun,  meskipun  kiai  yang  bertipologi  tradisional moderat  ini  (Kiai  Nukman,  Kiai  Shonhaji  dan  Kiai  Hakim) menerima kitab-kitab kontemporer sebagaimana disebutkan di atas, pada praktiknya tidak pernah digunakan dalam bahth al-masa’il di  PCNU  Pasuruan,  sebagaimana  pernyataan  Kiai Nukman dan Kiai Shonhaji. Kiai Shonhaji menjelaskan bahwa kiai-kiai belum berani menggunakan kitab-kitab
kontemporer  dalam bahth  al-masa’il ,  sedangkan  Kiai Nukman  mengatakan  bahwa  dalam  kepengurusan  LBM  NU Pasuruan  masih  ada  beberapa  kiai  yang  tidak
31 Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai , 130.
memperkenankan  menggunakan  kitab  selain  kitab-kitab kuning karya ulama salaf.
2. Metode Manhaji
Pandangan  elite  NU  dalam  hal  ini  hampir  seragam. Kiai-kiai  yang  menjadi  subyek  penelitian  sama-sama menganggap  metode  manhaji  mampu  menjadi  solusi  bagi permasalahan  yang  tidak  ditemukan  jawaban  dengan bermadhhab secara qawli . Hanya saja mereka berbeda dalam prioritas penggunaannya.
Memang  para  ulama  NU  sebenarnya  juga  memagangi dan  mempelajari  manhaj  Imam  Syafi’I.  ini  bisa  dilihat  pada kepustakaan  mereka  dalam  kurikulum  pesantren  yang dikelolanya.  Di  antaranya  seperti  kitab Waraqat,  Hujjat  al- Wusul, Jam’u al-Jawami’, al-Mustasfa, al-Asbah Wa an-Nadza’ir, Qawa’id Abd al-Salam dan lain sebagainya. Namun, kitab-kitab itu  hanya  digunakan  untuk  memperkuat  pemahaman terhadap masa’il  furuiyah (masalah  yang  tidak  prinsip)  yang ada  pada  kitab  fikih  di  samping  juga  diterapkan  untuk mengambil langkah tanzirul masa’il bi naza’iriha (menetapkan hukum  sesuatu  berdasarkan  hukum  sesuatu  yang  telah  ada hukumnya), tidak untuk istinbat al-ahkam min masadiriha (menggali  hukum  dari  sumber  pokoknya) . Ini mungkin  kelebihan  bagi  mereka,  tapi  juga  sebagai kekurangan tersendiri. 32
Secara  umum,  pandangan  kiai-kiai  NU  Pasuruan  bisa disimpulkan  bahwa  apabilatidak  ada  pendapat  ulama  yang memberikan  penyelesaian,  maka  dilakukan  prosedur ilhaqul masa’il  binazhairiha secara jama'iy oleh  para  ahlinya.  Dan apabila tetap tidak mungkin dilakukan ilhaq , maka dilakukan istinbat jama'iy dengan prosedur bermadhhabsecara manhaji oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan qawa'idusuliyyah . Namun,
realitanya masih sebatas wacana sajasebagaimana  yang  disampaikan  Kiai  Nukman.  Kalau  pun ada,  masih  sangat  jarang  LBM  yang  mempraktikkan  metode manhaji  ini  dengan  berbagai  alasan.  Bahkan,  cukup mengagetkan  ketika  Kiai  Hasan  mengatakan  bahwa  metode manhaji  ini  merupakan  pemikiran  kita  sendiri,  sedangkan bermadhhab qawli adalah mengikuti pemikiran ulama salaf.
32 Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai , 130..... viii.
Irsyaddur Rofiq , Bahth Al-Masa’il dalam Pandangan Elite NU..............
Menurut  penulis,  pendapat  Kiai  Hasan  cukup  wajar karena memang metode manhaji yang diputuskan di Bandar Lampung  pada  tahun  1992  ini  belum  operasional  dan sosialisasi  pada  tingkat  Wilayah  dan  Cabang  pun  lemah. Sehingga  tak  heran  apabila  ada  beberapa  kiai  yang  belum memahami  istilah  tersebut.  Tapi  penulis  yakin,  sebenarnya Kiai  Hasan  mengerti  maksudnya,  hanya  saja  beliau  tidak faham istilah.
Fikih  bukanlah  produk  yang  monolitik.  Fikih  tidak hanya  mencerminkan  keragaman  aliran  pemikiran  dalam jurisprudensi Islam (madhhab), tetapi fikih juga menawarkan varian metode dalam menyajikan pembahasannya.
Kecenderungan  bermadhhab  secara  qawli/  tekstual  ini  telah memunculkan keadaan yang statis dan normatif. Oleh karena itu  pencarian  wacana  baru  dalam  dalam  penetapan  hukum Islam  menjadi  sebiah  keniscayaan,  sebagaimana  yang disampaikan Kiai Hakim Jayli. Misalnya dengan
kontekstualisasi  kitab  kuning.  Ini  dipandang  sebagai  salah satu  solusi  yang  diharapkan  mampu  mengubah  paradigma berpikir  fikih  yang  statis  menjadi  dinamis.  Selain  itu, banyaknya  masalah  yang  mengalami  jalan  buntu  ( mawquf ) juga semakin membuat kebingungan masyarakat karena pada dasarnya  mereka  membutuhkan  penyelesaian  keputusan hukum  yang  cepat  dan  realistis,  namun  tidak  menyimpang dari ketentuan Tuhan. Untuk itu, seharusnya kiai NU memiliki keberanian  moral  untuk  mengajukan  alternatif  lain  dari format  dan  metode  penetapan  hukum  seperti  metode manhaji,  tentunya  dengan  tetap  berpijak  pada  teks-teks khazanah klasik, tidak justru mengutuknya.
3. Pola Rumusan Pemecahan Masalah Hasil Keputusan Bahth al- masa’il
Pandangan  elite  NU  yang  bertipologi  tradisional konservatif tentang pola rumusan pemecahan masalah hasil keputusan bahthul masa’il cenderung mempertahankan pola yang  lama,  yaitu  jawaban  singkat,  padat  dan  tanpa analisis.Sehingga menurut kalangan akademis, pola jawaban yang disuguhkan terkesan elitis dan kurang populis.
Pola  rumusan  pemecahan  masalah  hasil  keputusan bahth al-masa’il yang dipublikasikan dan diterbitkan secara otomatis  telah  menjadi  konsumsi  publik  dari  berbagai kalangan.  Sehingga  tidak  heran  jika  banyak  kalangan  yang
mengkritisi  pola  penjawabannya,  bahkan  kritik  itu  datang dari kalangan NU sendiri. Ini menunjukkan bahwa pola yang lama sudah kurang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
Seharusnya  NU  lebih  terbuka,  menerima  kritik  yang konstruktif,  dan  beradaptasi  dengan  perkembangan  zaman dan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat. Bukankah NU memiliki slogan yang populer di kalangan NU, al-muhafazah ala al-qadim as-salih wa al-akhdu bi al-jadid al- aslah (melestarikan  nilai-nilai  lama  yang  baik  dan mengadopsi  nilai-nilai  baru  yang  lebih  baik)?.  Di  era globalisasi  seperti  sekarang  ini,  masyarakat  tidak  hanya ingin  mendapatkan  jawaban  “ya”  atau  “tidak”,  tetapi  lebih dari  itu,  mereka  juga  membutuhkan  alasan  serta  duduk permasalahan  yang  sebenarnya.  Sehingga  menjadi  sebuah keharusan  bagi  NU,  dalam  penyusunan  pola  rumusan  hasil keputusan bahth  al-masa’il ,  perlu  memperhatikan  hal-hal berikut. Pertama ,  setiap  keputusan bahth  al-masa’il harus mengandung  unsur  diktur  keputusan  yang  bisa  dipahami dan  dituju secara  langsung oleh orang awam. Kedua , setiap keputusan  sedapat  mungkin  dengan  analisis  masalah  yang menerangkan  rincian  persoalan  dan  pemecahan  dengan bobot  ilmiah  yang  memadai.  Mempergunakan  kerangka analisis  yang  melengkapi  tinjauan  dari  berbagai  sudut pandang. Ketiga , setiap keputusan harus disertai ma’khudz - nya dan sedapat mungkin dilengkapi dengan dalil. Keempat , setiap  keputusan  disertai  rumusan   tentang  tindak  lanjut, rekomendasi  dan  jalan  keluar  yang  diperlukan  sebagai konsekuensi dari keputusan yang telah ditetapkan.
Selain itu, agar jawaban obyektif dan ilmiah serta tidak menimbulkan  kesan  elitis,  hendaknya  analisis  sosial Kerangka Pembahasan Masalah (KPM) berikut dilakukan.
1. Analisis  masalah,  yaitu  mencari  sebab  dari  munculnya masalah  tersebut  ditinjau  dari  sisi  ekonomi,  sosial, budaya, politik, dan faktor-faktor lain.
2. Analisis dampak, baik dampak positif maupun negatif dari kasus yang sedang dibahas. Dampak  tersebut bisa dilihat dari  sisi  ekonomi,  sosial,  budaya,  politikmaupun  yang lainnya.
3. Mengadakan  perbandingan  dengan  hukum  positif  yang berlaku  di  Indonesia.  Dan  yang  paling  penting, pembahasan  masalah  tersebut  harus  dikembalikan  pada
Irsyaddur Rofiq , Bahth Al-Masa’il dalam Pandangan Elite NU..............
hak-hak  manusia  yang  paling  dasar,  yang  meliputi: terpeliharanya  agama,  jiwa,  harta,  keturunan  dan rasio/akal.
4. Analisis  tindakan,  peran  dan  pengawasan.  Analisis  ini berkaitan  dengan  konsekuensi  dari  fatwa  yang dikeluarkan. Kemudian, siapa saja yang akan menjalankan keputusan  tersebut,  bagaimana  dan  kapan  hal  itu dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua keputusan berjalan sesuai dengan rencana.

## Kesimpulan
Berdasarkan paparan dalam bab-bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Konstruksi  elite  NU  Kab.  Pasuruan  tentang  kitab  rujukan, penggunaan  metode  manhaji  dan  pola  rumusan  pemecahan masalah  hasil  keputusan  bahth  al-masa’il  adalah  sebagai berikut:
a. Konstruksi Kiai Muzakki Birrul Alim, Kiai Zubair Dofir dan Kiai  Nur  Hasan  adalah  kitab  rujukan  dalam  bahth  al- masa’il  saat  ini  sudah  memadai.  Mereka  tidak  membuka peluang  bagi  kitab  karya  ulama  kontemporer  untuk dijadikan  rujukan  dalam  penetapan  hukum  bahth  al- masa’il  di  lingkungan  NU.  Mereka  mencukupkan bermadhhab  secara  qawli,  penggunaan  metode  manhaji bagi  mereka  hanya  sebagai  alternatif  belaka,  tapi  dalam praktiknya  sama  sekali  tidak  digunakan.  Pola  rumusan pemecahan masalah hasil keputusan bahth al-masa’il yang ada  saat  ini,menurut  mereka,  sudah  memadai  mengingat jawaban fatwa memang singkat, padat tidak seperti kajian atau uraian kitab.
b. Konstruksi  Kiai  Nukman  Hakim,  Kiai  Shonhaji Abdusshomad  dan  Kiai  Ahmad  Hakim  Jayli  adalah  kitab rujukan  bahth  al-masa’il  yang  ada  saat  ini  (empat madhhab)  harus  dihormati,  namun  juga  tidak  menutup diri  dari  kitab-kitab  ulama  kontemporer,  sebagaimana pepatah  arab:  “ khud  ma  safa  wa  da’  kadar ” (adopsi  yang baik  dan  tinggalkan  yang  buruk). Mereka  mendukung pemahaman  kitab  kuning  secara  konteks  agar pembahasan  dalam  bahth  al-masa’il  tidak  menemukan jalan buntu ( mawquf ). Terkait metode manhaji, meskipun di  LBM  Pasuruan  belum  operasional,  mereka  sangat mendukung  penggunaan  metode  ini.  Mengenai  pola
rumusan  pemecahan  masalah  hasil  keputusan  bahth  al- masa’il  yang  ada  saat  ini,  pada  prinsipnya  menurut mereka sudah baik, tapi kalau ada format yang lebih baik kenapa tidak.
2. Konstruksi  elite  NU  Kab.  Pasuruan  tentang  pola  rumusan pemecahan  masalah  hasil  keputusan  bahth  al-masa’il  dapat dipetakan menjadi dua tipologi, yaitu tradisional  konservatif dan  tradisonal  moderat.Elite  NU  yang  masuk  tipologi tradisional  konservatif  adalah  KH.  Muzakki  Birrul  Alim,  KH. Zubair  Dofir  dan  KH.  Nur  Hasan.  Elite  NU  tipologi  ini menganggap  bahwa  kitab  rujukan  yang  digunakan bahth  al- masa’il sudah  memadai,  cukup  bermadhhab  secara qawli / tekstual,  metode bahth  al-masa’il sudah  memadai,  pola  lama rumusan  pemecahan  masalah bahth  al-masa’il sudah memadai.

## Daftar Pustaka
Busyairi,  Harits. Islam  NU:  Pengawal  Tradisi  Sunni  Indonesia , (Khalista: Surabaya, 2010).
Ghazali  Said,  Imam. Solusi  Problematika  Hukum  Islam ,  Ed.  Imam Ghazali  Said,  et.al.,  (Surabaya:  LTN-NU  Jawa  Timur  dan Diantama, 2004).
http//www.nu.or.net (diakses pada 10 Agustus 2014)
Lembaga  Bahtsul  Masail  PCNU  Kab.  Pasuruan. Al-Durar  al- Munawwarah  fi  al-Masail  al-Muqarrarah:Hasil  Keputusan Lembaga  Bahtsul  Masail  PCNU  Kab.  Pasuruan. (Pasuruan: LBM PCNU Pasuruan, 1432).
Mahfudh, MA. Sahal. “ Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan  Pendek”, Solusi  Problematika  Hukum  Islam ,  Ed. Zahro,  Ahmad. Tradisi  Intelektual  NU .  (Yogyakarta:  LKiS, 2004), 68.