## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 7 Nomor 2, Maret 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## SUPREME COURT REGULATION (PERMA) NUMBER 1 YEAR 2020: SOLUTIONS IN THE GUIDELINES FOR DETERMINING DEATH PENALTY FOR CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN CERTAIN CONDITIONS
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2020: SOLUSI DALAM PEDOMAN PEMBERIAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM

## KEADAAN TERTENTU 
Mar’ie Mahfudz Harahap 1 , Reski Anwar 2 , 1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan e-mail: mariemahfudz@uinsu.ac.id
2 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung e-mail: Reskibelitong@gmail.com

## Abstract
The sanctioning of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 in the time of Covid-19 opens a new  glimmer  of  hope  in  corruption  cases  in  certain  circumstances  in  ndonesia.  This  regulation provides guidelines for judges in providing the death penalty for corruptors. The motivation behind the Research  is to see how the sentencing guidelines in dropping the death penalty to corruptors in certain circumstances, and to understand how the view of the study concepts and comparative of the death  penalty  for  corruptors.    This  research  is  included  in  the  normative  legal  research  section using primary and secondary legal materials. The approach used is a statute approach, comparative approach, and conceptual approach. This research is included in the normative juridical research with  the  method  of  statutory,  concept,  and  comparison  approach.  The  results  of  study,  it  appears that the death penalty is only for corruption crimes by weighting and threatened alternatively, and may be dropped when considering the high level of guilty, impact, and profit while in comparison.
Keywords : Death Penalty; Guidelines; Corruption; Certain Circumstances.

## Abstrak
Pada  situasi  pandemi  covid-19 terbitnya  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1 Tahun 2020 Ttentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam kasus korupsi  dalam  keadaan  tertentu  di  ndonesia.  Tujuan  penelitian,  memahami  bagaimana  pedoman pemidanaan  pada  Peraturan  Mahamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  dalam menjatuhkan  pidana mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam  keadaan  tertentu  khususnya  di masa  covid-19,  dan memahami  bagaimana  pandangan  kajian  konsep  dan  perbandingan  terhadap  pidana  mati  bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini masuk ke dalam bagian penelitian hukum yang normatif dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  adapun  pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, konsep, dan perbandingan.  Dari hasil penelitian  ini terlihat bahwa  pidana  mati  hanya  untuk  tindak  pidana  korupsi  dengan  pemberatan  dan  dapat  dijatuhkan apabila  mempertimbangkan  tingkat  kesalahan,  dampak,  dan  keuntungan  tinggi,  sedangkan  dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perbandingan dengan pidana mati di Tiongkok  terdapat  modifikasi  pidana  terhadap  pidana  mati,  artinya  pidana  mati  bukanlah  suatu yang sifatnya absolut.
Kata Kunci :Pidana Mati; Pedoman; Tindak Pidana Korupsi; Keadaan Tertentu.
 Naskah diterima: 1 Maret 2022, direvisi: 28 Juni 2022, disetujui untuk terbit: 30 Juni 2022 Doi: 10.3376/jch.v7i2.474

## PENDAHULUAN
Hukum  dan  keadilan  seyogianya beresensi  universal  dan  harus  menjamah pembangunan  hukum  di  Indonesia  tidak terkecuali pemberantasan korupsi. problematika  hukum  dan  keadilan  sedari dulu  menjadi  topik  yang  tidak  habis- habisnya  untuk  didikusikan  dan  mecari pandangan terbaik (Hartono,  2019).
Korupsi  kenyataannya  berisikan sisi  yang begitu besar dan meluas.  Korupsi dikenal mempunyai    sisi  ekonomis,  namun  juga mengandung  sisi  lain,  seperti  aspek jabatan,  aspek  kekuasaan,  aspek  politik, nilai  demokrasi,  dan  aspek  moral  (Barda Nawawi  Arief,  2018).  Sehingga  tepat kiranya mengatakan bahwa korupsi menggerogoti sendi-sendi negara Indonesia  secara  perlahan  namun  pasti. Kerusakan  yang  disebabkan  oleh  korupsi sudah  masuk  ke  setiap  elemen  bangsa, baik pada kehidupan
Konvenan United  Nations Against Corruption yang sudah diratifikasi Negara ini  menimbulkan  konsekuensi  bahwa korupsi  memiliki  kualifikasi  global, artinya  bahwa  Indonesia  dituntut  agar dapat memberantas korupsi secara terencana  dan  aktif  memanfaatkan  sistem hukum  Indoneisa  itu  sendiri,  yang  erat kaitannya  dengan  aturan-aturan  hukum terkait  korupsi.  Hal  ini  dikarenakan korupsi pada negeri ini sangat terstruktur, sistematis,  masif  yang  sangat  merugikan social/masyarakat (Sukmareni, Roni Efendi, Riki Zulfiko, 2021).
kejahatan  korupsi  pun  kini  menjadi imenjadi prioritas utama dalam pemberantasan  kejahatan  sebab  sifar  luar
biasanya (Edi, 2017). Adanya  UUNo. 31 Tahun  1999 Jo .    UU  No.  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (untuk    selanjutnya  disebut  UU Tipikor)  yang  mengancam  setiap  pelaku tindak  pidana  korupsi  dengan  sanksi pidana dan didukung dengan didirikannya Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) melalui    UUNo.  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Korupsi  tidak menyurutkan  dan  mengurangi  praktik tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Hal tersebut didukung oleh data yang disampaikan Indonesian Corruption
Watch  (ICW)  di  tahun  2020  kerugian negara  akibat  korupsi  mencapai  56,7 Triliun,  sedangkan  selama  2020  terjadi 1.218  perkara  korupsi  yang  masuk pengadilan.  (https://nasional.kompas.com, 2021).
Dewasa  ini  dunia  sedang  dilanda wabah  pandemi Coronavirus  Disease 2019 ( Covid-19 ) tidak terkecuali Indonesia,  sehingga  dampaknya  sangat serius  bagi  negara  dan  masyarakat. Namun  di  tengah  terjadinya  wabah pandemi  covid-19  ini  korupsi  masih senantiasa  terjadi  bahkan  dilakukan  oleh orang sekelas menteri. Dua orang menteri Kabinet  Indonesia  Maju  pada  tahun  2020 ditangkap  oleh  KPK,  sebab  korupsi  dana bansos Covid-19 dan  ekspor  benihlobster (https://www.cnnindonesia.com, 2021). Pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi  umumnya  akan  dijerat  oleh  pasal 2  dan  pasal  3  UU  Tipikor  sebagai  pasal yang  berisikan  kejahatan  inti  ( Core Crime). Terkait  korupsi  yang  dilakukan oleh orang-orang di masa pandemi Covid-
19, layak  dijadikan  pertimbangan  untuk
memperberat pidana yang akan dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak pidana korupsi  di  masa-masa  wabah/  pandemi Covid-19 (https://www.beritasatu.com, 2021) , bahkan pada Pasal 2 Ayat (2)  UU
Tipikor  terdapat  ancaman  pidana  mati bagi  para  pelaku  korupsi,  namun  hanya dalam  hal  “keadaan  tertentu”  terpenuhi, barulah pidana mati dapat dikenakan.
Ditetapkannya Kondisi bencana Non- Alam  Covid-19  sebagai  bencana  nasional melalui  Keputusan  Presiden  (Keppres) No.  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana  Non-Alam  Penyebaran  Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Sebagai Bencana  Nasional,  membuka  pintu  bagi penegak  hukum  untuk  mempergunakan instrumen  Pasal  2  Ayat  (2)    UU  Tipikor untuk  menjerat  para  koruptor  dengan pidana  mati  di  masa  pademi  covid-19 dikaitkan  dengan  formulasi  Pasal  2  Ayat (2)  tersebut  memanfaatkan  satu  unsur delik, yakni “keadaan tertentu”.
Hingga  saat  ini,  tidak  ada  koruptor yang  dihukum  dengan  mati.  Padahal adanya  pidana  mati  dalam  UU  Tipikor adalah sebagai bentuk kebijakan penanggulangan  kejahatan  melalui  sarana hukum pidana. Sebenarnya adanya ancaman  pidana  mati  dalam  undang- undang Tindak Pidana Korupsi menunjukkan  kesungguhan  pemerintah dan  Dewan  Permusyawaratan  Rakyat (DPR)  untuk  mencabut  korupsi  hingga akarnya,  namun    hal  tersebut  masih tertahan dan terhenti dalam tahap formulasi undang-undang saja. Dalam  perkembangannya  Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan sebuah
peraturan berbentuk Peraturan Mahkamah
Agung  (PERMA)  No.  1  Tahun  2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal  3  Undang-Undang  pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya hanya disebut dengan PERMA). Pedoman pemidanaan dibuat oleh Mahkamah
Agung melalui PERMA, dapat mendorong  pemberantasan  korupsi  serta bertujuan  memberikan  tolak  ukur/acuan bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana yang  lebih  menjamin  rasa  kepastian  dan ketepatan pemidanaan. Hal ini dikarenakan  pedoman  pemidanaan  dilihat dari  sisi  kegunaannya  dapat  dipandang sebagai  pengendali  ( control )  dan  di  satu sisi sebagai pemberi dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi  pemidanaan  (Barda  Nawawi Arief, 2012).
Berdasarkan  dari  penjabaran  di  atas, tentunya sangat diperlukan analisis hukum  pasca  diterbitkannya  PERMA untuk mengenatui apakah memungkinkan menjatuhkan  pidana  mati  bagi  pelaku tindak  pidana  korupsi  pasca  terbitnya Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) tersebut. Untuk itu artikel ini ditulis guna melihat  bagaimana  pedoman  pemidanaan pada  PERMA  No.  1  Tahun  2020  dalam menjatuhkan  pidana  mati  bagi  pelaku tindak  pidana  korupsi  dalam  keadaan tertentu?,  dan  bagaimana  pandangan kajian  konsep  dan  perbandingan  terhadap pidana  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  masuk  ke  dalam bagian  penelitian  hukum  yang  normatif ( normative  legal  research) .  Penelitian  ini
digunakan  untuk  memberi  jawaban- jawaban  secara  yuridis  apabila  terjadi kekosongan hukum, kekaburan, hambatan,  dan  perselisihan  peraturan (Made  Pasek  Diantha,  2019).  Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum primer,  yakni  segala  jenis  peraturan perundang-undangan yang membahas pidana mati dalam  tindak pidana korupsi; sedang  bahan  hukum  sekunder,  yakni semua  buku  dan  artikel  ilmiah  yang berbicara  mengenai  hukuman  mati  dalam tindak  pidana  korupsi  disertai  dengan rancangan  undang-undang.  untuk  teknik pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan dengan studi kepustakaan melalui pendekatan undang-undang, perbandingan, dan konsep.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pedoman Pemidanaan Pada PERMA  NO.  1  TAHUN  2020 dalam  Menjatuhkan  Pidana  Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu
Indonesia  masih  menganut  pidana mati  dalam stelsel pidananya,  hal  ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  adalah bukan  penganut  pandangan  abolisionis atau  tidak  setuju  terhadap  hukuman  mati. Apabila  diinventaris  semua  peraturan dalam  undang-undang  di  Indonesia,  yang mengatur  pidana  mati  sebagai  ancaman dari  perbuatan  pidana/tindak  pidana (delik),  dapat  ditemukan  di  berbagai undang-undang,  yakni  UU  Tipikor,  UU Pengadilan HAM, UU Terorisme, dan UU Narkotika, UU Psikotropika,
UU Penggunaan  Bahan  dan  Senjata  Kimia,
UU Tenaga Atom.(Hikmah, 2019).
Berdasarkan  aturan-aturan  di  atas, jelas  keberadaan  hukuman  mati  dalam sistem  hukum  khususnya  pidana  masih tetap  ada  dan  masih  dipergunakan  untuk kejahatan tertentu. Teruntuk tindak pidana korupsi  yang  dari  sejak  diundangkannya UU  Tipikor  sampai  saat  ini,  menurut Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua KPK, tidak  pernah  ada  koruptor  yang  dihukum mati (https://www.kpk.go.id/id, 2021).
UU  Tipikor,  pada  Pasal  2  Ayat  (1) berbicara  mengenai  perbuatan  melawan hukum  yang  memperkaya  diri  sendiri, orang  lain  maupun  korporasi  yang merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara  dengan  ancaman pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  dengan  minimal  4  tahun  dan maksimal  20  tahun,  dengan  denda  paling sedikit  dua  ratus  juta  rupiah  dan  paling banyak  satu  milyar  rupiah,  sementara pada  Pasal  2  Ayat  (2)  berbunyi  pidana mati dapat dilaksanakan apabila memenuhi suatu keadaan tertentu (Warih, 2020).
Penjabaran  di  atas  menunjukkan secara  eksplisit  dari  aspek  formulasi, Indonesia  memiliki  ancaman  pidana  mati dalam sistem perumusan
sanksi/hukuman/pidana dalam UU
Tipikor.  Namun,  ada  beberapa  faktor yang  menjadi  penyebab  hingga  saat  ini pidana  mati  belum  dapat  dijatuhkan kepada pelaku korupsi:
1. Sampai  sekarang  tidak  ada  suatu kondisi  yang  memenuhi  “keadaan tertentu”  sebagai  salah  satu  unsur delik
2. Tidak  adanya  pedoman  pemidanaan yang menjadi rujukan penegak
hukum  dalam  menjatuhkan  pidana mati
1. Belum  Adanya  Suatu  Kondisi yang Memenuhi “Keadaan
Tertentu”  Sebagai  Salah  Satu Unsur Delik.
Hingga  saat  ini,  belum  ada  suatu keadaan/kondisi perbuatan yang memenuhi  unsur  delik  dari  Pasal  2  Ayat (2)  UU  Tipikor  sehingga  suatu  perbuatan korupsi  harus  dijatuhi  hukuman  mati. Dalam  penjelasannya  apa  saja  yang diketegorikan  sebagai  “keadaan  tertentu” diantaranya adalah sebagai berikut:
a. the  offense  was  committed  against funds  intended  to  prevent  dangerous situations
b. national  natural  disaster(bencana alam nasional)
c. response to widespread social unrest,
d. overcome the economic and monetary crisis, and
e. repetition of corruption.
Beberapa  kategori  di  atas  yang mendasari  sebab  memberatkan  pidana bagi  pelaku  korupsi  menjadi  pidana  mati (Danny,  2014).  Terdapat  perubahan  jenis pemberatan  antara  aturan  lama  dan  yang baru.  Adapula  penambahan  kategori seperti  penanggulangan  mengakibatkan huru-hara sosial yang meluas dan korupsi menyasar keuangan negara yang dialokasikan guna penanggulangan
kondisi  berbahaya  yang  dimasukkan sebagai  alasan  pemberatan  pidana  yang baru dalam  UUNo 20 Tahun 2001.
Artidjo Alkostar menyebutkan aturan tentang  korupsi  yang  dikerjakan  terkait konteks  Pasal  2  Ayat  (2),    terdapat pertentangan  dengan    pemberantasan korupsi dikarenakan sangat ambigu
standartnya (Elias, 2021).
Berdasarkan  dari  kategori  keadaan tertentu  di  atas,  terdapat  beberapa permasalahan  yang  menghambat  dalam menerapkan  pidana  mati  bagi  pelaku korupsi  dalam  keadaan  covid-19  sebagai bagian dari unsur delik “keadaan tertentu”. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:
a. Covid-19 sebagai  bencana  non  alam nasional.
Keppres menyatakan covid-19 sebagai  bencana  non  alam  nasional, sementara  UU    Tipikor  menyatakan bahwa  keadaan  tertentu  yang  menjadi salah  satunya  adalah  bencana  alam nasional.  Terdapat  perbedaan  antara bencana  non  alam  nasional  dan  bencana alam nasional. Hal ini dapat menimbulkan suatu  permasalahan  implementasi  secara yuridis,  sebab  walaupun  tingkatannya sama  dalam  bencana  nasional,  namun jenis  bencana  yang  dimaksud  adalah berbeda secara substansi.
Defenisi di atas menunjukkan perbedaaan  secara  substansial  antara bencana alam dan bencana non non alam, sehingga  dalam  dalam  penerapannya, penegak hukum boleh saja tidak menjatuhkan  pidana  mati  bagi  pelaku korupsi  dimasa  pandemi  covid-19,  sebab
covid-19  bukan  tergolong  ke  dalam bencana alam yang dimaksud.
b. Tindak pidana korupsi yang dilakukan  dalam  keadaan  tertentu apabila tidak dijerat dan dihubungkan dengan  Pasal  2  Ayat  (2)  maka  tidak memenuhi  syarat  untuk  dijatuhi pidana mati.
Tindak  pidana  korupsi  yang  dijerat oleh  pidana  mati  adalah  yang  dlakukan dalam keadaan tertentu, maka seyogianya tindak  pidana  korupsi  tersebut  harus berbentuk  kegiatan  memperkaya  diri sendiri  dan  orang  lain  maupun  korporasi dalam  keadaan  tertentu  yang  ditetapkan oleh  undang-undang,  sehingga  secara yuridis, harus memenuhi rumusan Pasal 2 Ayat  (1),  (2)  UU  Tipikor.  Terdapat  suatu kelemahan  apabila  nantinya  jika  kondisi keadaan  tertentu  yg  dimaksud  telah terpenuhi,  namun  tindak  pidana  korupsi yang dilakukan adalah suap dan gratifikasi, sehingga penuntut umum tidak mendakwakan  Pasal  2  Ayat  (1)  dan  (2),
sebaliknya sebagai contoh penuntut
umum  hanya  mendakwakan  Pasal  11  dan Pasal 12  UU Tipikor.
2. Tidak Adanya Pedoman Pemidanaan yang Menjadi Rujukan Penegak Hukum Dalam  Menjatuhkan  Pidana Mati Pedoman pemidanaan pada
hakikatnya  dibutuhkan  dalam  memberi arah bagi penegak hukum dalam menjatuhkan pidana. Diibaratkan pedoman pemidanaan sebagai buku panduan  bagi  penegak  hukum  dalam menjatuhkan  suatu  pidana,  yang  nantinya akan  mempermudah  pekerjaan  penegak hukum  dalam  menimbang  suatu  perkara pidana.  Posisinya  yang  strategis  menjadi pedoman  bagi  penegak  hukum  dalam menjalankan  hukum  pidana,  khususnya bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman/pidana  bagi  pelaku  kejahatan. posisi pedoman pemidanaan dalam system  hukum  pidana  dapat  dilihat  pada bagan di bawah ini:
Gambar 1 bagan tentang Sistem Hukum Pidana (Sumber : Barda Nawawi Arief, 2015)
Dari  gambar  di  atas  jelas  terlihat posisi strategis dari pedoman pemidanaan. Komponen-komponen inilah yang biasanya  dilihat  dalam  memberikan  suatu pidana  masing-masing  saling  terhubung, yang  berada  dalam  satu  jalinan  sistem yang  meletakkan  pedoman  pemidanaan sebagai buku panduan dalam menjatuhkan pidana.
Pasal 2 Ayat (2)  UU Tipikor memuat pidana mati sebagai ancaman
pidana/hukumannya.  Namun,  hingga  saat ini  pidana  mati  belum  pernah  dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu  penyebabnya  adalah  tidak  adanya pedoman  pemidanaan  sebagai  rujukan penegak  hukum.  Barulah  di  bulan  Juli tahun  2020  Mahkamah  Agung  (MA) menerbitkan  PERMA.  Ada  jarak  ( gap ) sekitar  22  tahun  dari  tahun  1999  hingga saat  ini,  belum  pernah  ada  pidana  mati yang dijatuhkan kepada koruptor.
Pada  dasarnya  terbitnya  peraturan
Mahkamah Agung tersebut untuk memberi  pedoman  pemidanaan  bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap  perkara  Pasal  2  dan  Pasal  3. Namun,  secara  implisit  juga  memberikan pedoman kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati. Pasal 17 Ayat (1) PERMA,
menyebutkan dalam hal korupsi dilaksanakan/dikerjakan pada kondisi “keadaan  tertentu”  Hakim  bisa  memberi pidana mati kasusnya mempunyai gradasi kesalahan,  dampak,  dan  keuntungan tinggi  seperti  yang  diatur  PERMA. Pedoman pada Pasal 17 Ayat (1) menjadi jembatan  untuk  dapat  diterapkannya hukuman  mati  dalam  kasus  korupsi,
namun  harus  mempertimbangkan  tingkat kesalahan,  dampak,  dan  keuntungan tinggi  yang  ditentukan  oleh  Pasal  8 sebagai  pedoman  bagi  hakim.  Artinya pedoman  mengharuskan  hakim  untuk menjatuhkan  pidana  mati  jika  telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Kesalahan,
2. Akibat yang ditimbulkan, dan
3. Profit/keuntungan yang didapat melalui  korupsi Adapun masing-masing dari kesalahan,  dampak,  dan  keuntungan tinggi  yang  dimaksud  dalam  PERMA  ini adalah  representasi  dari  kualitas  dan kuantitas  perbuatan,  kesalahan,  akibat yang ditimbulkan, serta profit yang diraup dari  korupsi.
Penjelasan di atas sejalan dengan apa yang  terdapat  dalam  Pasal  7  PERMA yang memberikan tingkatan dari kesalahan,  dampak,  dan  keuntungan dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut:
1. high
2. medium ; and
3. low
Adapun  pidana  mati  baru  dapat dijatuhkan  apabila  korupsi  dilakukan dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan tingkatan dari kesalahan  harus  pada  kategori  tinggi, dampak  yang  ditimbulkan  harus  pada kategori  tinggi,  dan  keuntungan  yang diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana  pun harus pada tingkat kategori tinggi. Setelah seluruh  aspek  terpenuhi  dalam  kategori tinggi barulah pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi.
Pasal  8  PERMA  menentukan  dengan jelas  dan  rinci  mengenai  bagaimana  yang
disebut sebagai kesalahan, dampak, keuntungan yang diperoleh dalam kategori  tinggi  seperti  yang  tercantum pada  Pasal  7.  Adapun  mengenai  aspek kesalahan tinggi adalah sebagai berikut:
a. Defendant's  actions  have  had  a nationwide impact or loss
b. The  defendant's  work  resulted  in the  total  unavailability  of  the results  of  the  work  or  of  the purchase  of  goods  and  /  or services; and / or
c. Defendant's  actions  caused  the suffering of:
d. Vulnerable  community  groups, including  the  elderly,  children, the  poor,  pregnant  women  and people with disabilities;
Sementara  aspek  dampak  tinggi berdasarkan  Pasal  8  PERMA  adalah sebagai berikut:
a. Defendant's  actions  resulted  in federal effect or damages
b. the  defendant's  actions  rendered the  results  of  the  works  or  the acquisition  of  goods  and/or
services  completely  useless;  and or
c. The Respondent's Actions
Caused Suffering
d. Vulnerable  community  groups, including  the  elderly,  children, the  poor,  pregnant  women  and people with disabilities ;
Selanjutnya,  untuk  aspek  keuntungan terdakwa  tinggi  berdasarkan  Pasal  8 PERMA adalah sebagai berikut:
Tiga  aspek  di  atas  menunjukkan secara  eksplisit  pedoman  agar  dapat menjatuhkan  pidana  mati  bagi  koruptor. Pedoman  pemidanaan  ini  menegaskan bahwa  jika  seorang  koruptor  hendak dihukum  mati  maka  harus  memenuhi tingkatan  dari  kesalahan,  dampak,  dan keuntungan  pada  kategori  tinggi  dan harus  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu yang dimaksudkan dalam undang-undang.
Pada  Pasal  13  Ayat  (1)  yang membahas terkait apa-apa yang memberikan  keringanan  dan  pemberatan, dijelaskan  bahwa  pemberian  pidana, menimbang  berbagai  perilaku  baik  dan perilaku  buruk  pada  diri  pelaku  guna meringankan  dan  memberatkan  pidana adalah keharusan bagi hakim. Selanjutnya pada  Pasal  13  Ayat  (2)  dikatakan  hakim dapat memberikan pertimbangan kasuistik terkait  hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan  pelaku  dengan  menerawang fakta hukum.
Perihal alasan  yang meringankan dan memberatkan di atas, menunjukkan terdapat  ide  keseimbangan  atau  disebut juga intellectual  conception di  dalam Pasal  2    UU  Tipikor,  maupun  di  dalam PERMA, sebab pada Pasal 2 UU Tipikor, pidana  mati  tidak  dijadikan  ancaman pidana  utama  bahkan  tunggal,  namun diancam  secara  alternatif  karena  yang menjadi  pilihan  utama  adalah  pidana penjara dan pidana denda. Sejalan dengan hal  tersebut,  di  dalam  Pasal  13  PERMA No.  1  Tahun  2020  terdapat  alasan-alasan yang meringankan sehingga dalam pelaksanaan terdapat upaya guna membuat  mudah  pelaksanaan/eksekusi pidana  mati.  Untuk  itu  pidana  mati  akan
selalu diancamkan
secara alternatif/dengan  pidana  lain  menyertai.
Perumusan alternatif/pilihan tersebut, artinya pidana mati dilihat sebagai pilihan akhir  atau  jalan  akhir  ( the  last  resort ) dalam social  defence (Barda  Nawawi Arief, 2015).
B. Pandangan  Kajian  Konsep  Dan Perbandingan  Terhadap  Pidana Mati Untuk Koruptor
1. Dalam Kajian Konsep
Secara  umum,  konsep  hukum  pidana yang  akan  datang  ( ius  constituendum) pada pidana mati diletakkan oleh perumus peraturan perundang-undangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum  Pidana  (RKUHP)  edisi  2019. RKUHP  mengatur  pidana  mati  dan pedoman  pemidanaannya  secara  umum, tidak menspesifikkan ke salah satu tindak pidana,  khususnya  tindak  pidana  korupsi. Hal ini dikarenakan RKUHP sama halnya seperti  KUHP  yang  berlaku  sekarang  ini, dalam  artian  keduanya  adalah  jenis undang-undang  kodifikasi  yang  memuat aturan-aturan  umum  ( general  rules )  yang menjadi mesin atau otak untuk bekerjanya seluruh peraturan pidana yang ada.
Terkait  pidana  mati,  dalam  RKUHP banyak terjadi perubahan dalam
penanganan  masalah  pidana,.  Besarnya pengaruh  wawasan  lokal/nasional  ( living law )  dan  wawasans  global/internasional
(kovensi-konvensi  internasional)  pada RKUHP,  menciptakan  suatu  aturan  yang mutakhir  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi masyarakat.
Pada  Pasal  10  KUHP,  pidana  mati menjadi  ancaman  pidana  pokok  yang
paling  berat  dan  menduduki  urutan tertinggi,  dilihat  dari  tingkatan  urutan pidana pada pasal tersebut. Namun dalam Pasal  65  RKUHP,  tidak  mencantumkan pidana  mati  sebagai  yang  terberat melainkan penjara.
Pidana  mati  pada  peletakannya  di RKUHP  tidaklah  lagi  masuk  ke  dalam tingkatan  stelsel  pidana  pokok.  Pidana mati  masuk  ke  dalam  sebuah  norma terpisah, memperlihatkan khususnya penanganan terhadap pidana mati. Disebutkan  bahwa  pidana  mati  adalah pidana  yang  bersifat  khusus  untuk  tindak pidana  tertentu  yang  ditentukan  dalam UU  dan  diancamkan  secara  alternatif. Diancamkan secara alternatif dikarenakan guna  usaha  paling  akhir  dengan  tujuan dapat  tercegah  terlaksananya  delik  dan mampu mengayom sosial masyarakat.
Pidana mati diatur pada aturan norma khusus yang terpisah guna memperlihatkan  jenis  dari  pidana  ini sungguh-sungguh  bersifat  special/khusus sebagai  langkah  akhiar  guna social welfare .  Pidana  mati  ialah  hukuman terberat  dan  wajib  diancamkan  secara pilihan/alternatif  disandingkan  dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana  mati  bisa  diberi  dengan  pidana bersyarat  dengan  cara  terlebih  dahulu memberi masa percobaan untuk terpidana. Dalam masa waktu percobaan yang diberi terpidana  seyogianya  mampu  menjadi lebih  baik  agar  pidana  mati  semestinya tidak  terlaksana  dan  bisa  ditukar  dengan pidana penjara.
RKUHP  edisi  2019  juga  memiliki pengaturan  baru  terkait  cara  pelaksanaan
pidana  mati.  Pada  Pasal  100  RKUHP, pidana  mati  dapat  dijatuhkan  dengan masa  percobaan  selama  10  tahun  dengan kriteria yang ditentukan sebagai berikut:
Penjabaran  di  atas  menunjukkan bahwa  RKUHP  menggunakan  pidana mati  secara  khusus  dan  menjadi  sarana terakhir,  dalam  arti  hanya  bagi  tindak pidan  yang  ditertentukan    dan  apabila dijatuhi pidana mati dengan alasan khusus dapat  menunda  pelaksanaan  pidana  mati dalam masa penundaan  yang  relatif lama, yaitu  sepuluh  tahun  menjalani  masa percobaan,  adapun  saat  terpidana  dalam masa-masa percobaan/penangguhan memperlihatkan  akhlak  dan  perilaku terpuji,  pidana  mati  bisa  dimodifikasi kepada  pidana  penjara  seumur  hidup dengan Kepres dan menerima pertimbangan  MA, hal  ini terdapat  dalam
Pasal 100 Ayat (4) RKUHP edisi 2019.
Dikarenakan  sifatnya  yang  umum
( general  rules) ,  pedoman  pemidanaan dalam  RKUHP  nantinya  juga  dapat menjadi  pedoman  dalam  menjatuhkan pidana mati bagi penegak hukum. Adanya pedoman pemidanaan yang telah disesuaikan dengan wawasan lokal ( living law) ,  dan  wawasan  global  (konvensi- konvensi  Internasional)  mempermudah dan  memberikan  warna  pada  penegakan hukum pidana, khususnya dalam  masalah hukuman  mati  menjadi lebih  menampung ide dan gagasan dari berbagai aspek. Dari sisi  hukum  positif/yang  saat  ini  berlaku,
tujuan dan pedoman pemidanaan belum/tidak  ditemukan,  tetapi  wacana tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  telah diformulasikan pada RKUHP. Pada Konsep  RKUHP  tercantum  regulasi terkait pemidanaan yang mengatur bagaimana  pengadilan  akan  memilih  dan memberikan  hukuman  kepada  pelaku yang  disandarkan  terhadap  banyak  sebab guna mendapatkan penghukuman/pemidanaan  yang  dirasa layak/ proper (Marcus  Priyo  Gunarto. 2009).
Terakhir, menurut Salah satu anggota tim  perumus  RKUHP,  terdapat  pendapat menarik  yang  disampaikan  Mudzakkir bahwa tim perancang berusaha mengkombinasikan  mulai  dari  yang abolisionis  terhadap  pidana  mati  hingga bersifat  flexibel  dengan  pola  penekanan tidak  menghilangkan  pidana  mati  namun bagaimana  pidana  mati  itu  tetap  eksis dalam  peraturan  (Mei  Susanto  dan  Ajie Ramdan, 2017).
2. Dalam kajian perbandingan
Manfaat  dari  kajian  perbandingan
(perbandingan  hukum)  serta  relevansinya dapat  dilihat  pada  aspek  kegunaan    ilmu pengetahuan  hukum.  Manfaat  belajar other penal system of country , condong ke arah  manfaat  pembelajaran  daripada manfaat  praktis.  Di  sisi  lain,  dituntut mampu memperlihatkan keterkaitan antara solving/  solution  of  law dengan banyaknya problem sosial (Barda Nawawi Arief,  2014).  Dalam  masalah  hukuman mati,  tentu  setiap  negara  menerapkan aturan  yang  berbeda  tergantung  dari bagaimana landasan sistem hukum negara tersebut  dipengaruhi  baik  oleh  hukum
yang  hidup  ( living  law )  maupun  oleh perkembangan  wawasan  global  atau internasioanal.
Dalam perspektif global terkait pidana  mati  terdapat  beberapa  model penggunaan pidana mati di seluruh dunia, yakni  pertama Afgeschaft  voor  alle overtredingen, kedua Afgeschaft  voor alle overtredingen behalve onder speciale omstandigheden, ketiga Behoudt,  hoewel niet  gebruikt  gedurende  ten  minste  10 jaar, dan  keempat Behoudt  de  doodstraf (Barda Nawawi Arief, 2015)
Medel  diatas  secara  umum  dibagi menjadi  dua  cara  pandang,  yang  pertama memandang pidana mati harus dihapuskan  atau  disebut  juga  abolisionis, dan  yang  kedua  memandang  pidana  mati masih diperlukan dan masih
dipertahankan  (retensionis).  Nomor  satu dan  dua  di  atas  adalah  model  yang menghapuskan  pidana  mati,  walaupun Afgeschaft voor alle overtredingen behalve  onder  speciale  omstandigheden masih  menerapkan  hanya  pada  keadaan tertentu  yang  ditentukan  oleh  undang- undang. Sedangkan untuk nomor tiga dan empat  adalah  masih  mempergunakan pidana  mati,  walaupun  model retains, though  not  used  for  at  least  10  years menggunakan  pidana  mati  dalam  bentuk percobaan terlebih dahulu.
Indonesia adalah penganut retensionis  (pro  hukuman  mati)  dalam menerapkan  pidana  mati.  Sama  halnya dengan  Tiongkok  sebagai  negara  yang masih  mempertahankan  pidana  mati. Tentu  Tiongkok  sebagai  negara  yang masih  menerapkan  pidana  mati  haruslah memiliki kebijakan peraturan yang
mendukung implementasi dari pemidanaan  tersebut,  yang  mana  pada hakikatnya  menghapuskan  atau  tetap melestarikan  pidana  mati  adalah  bagian dari  kebijakan  publik,  untuk  itu  desain sistem pidana mati harus menyaring opini publik  secara  serius  (Genlin  Liang  dan Eryan Chen, 2020).
Meskipun muncul penentangan terhadap  hukuman  mati  di  Tiongkok, konsisi masyarakat Cina saat ini menunjukkan  bahwa  belum  tepat  untuk menghapus  pidana  mati  dalam  stelsel pidana  Tiongkok.  Selain  itu,  kejahatan merajalela  dan  kondisi  keamanan  publik memburuk  seiring  dengan  berlanjutnya negara  untuk  menjalani  transformasi sosial,  dan  karena  itu  baik  legislator maupun  administrator  masih  berharap untuk mencegah para penjahat menggunakan pidana mati, artinya pidana mati  masih  digunakan  untuk  menekan perkembangan  kejahatan  di  Tiongkok. Hal  yang  sama  berlaku  untuk  kejahatan ekonomi dan korupsi. Kejahatan ekonomi menjadi semakin merajalela seperti halnya  ekonomi  dalam  pertumbuhannya yang  pesat  disertai  kejahatan-kejahatan menyertainya.  Hal  ini  telah  sangat mengganggu  tatanan  sosialis  Tiongkok, integritas  pegawai  negeri  rusak,  dan bahkan  mempengaruhi  citra  dan  status Partai  Komunis  Tiongkok  (PKC)  secara negatif (Zhao Bingzhi dan Wan Yunfeng, 2009).
Adapun mengeanai bagaimana Tiongkok  menerapkan  pidana  mati,  sama halnya  dengan  Indonesia  yang  dapat menunda pidana mati menggunakan masa percobaan.  Menunda  pidana  mati  di
Tiongkok lebih kepada sebuah modifikasi pelaksanaan  pidana    ( mode  of  sanction ).
Penundaan  yang  dilakukan  bukan  pada penjatuhan  putusan  pidana  matinya, namun  pada  pelaksanaannya,  sehingga lebih  tepat  disebut  menunda  sebuah pelaksanaan  pidana  mati.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  48  ( article 48)  KUHP Tiongkok yang ketentuan intinya memuat tentang  jika  pelaku  kejahatan  seyogianya dipidana  mati,  namun  penjatuhan  secara segera  dan  terburu-buru  adalah  tidak diperlukan  dan  bukanlah  hal  yang esensial, oleh sebab itu menunda eksekusi sekitar  dua  tahun  dapat  ditentukan sewaktu  penjatuhan  pidana  mati  saat vonis  itu.  Selanjutnya  pada  Pasal  50 ( article 50)  dikatakan  apabila  seorang terpidana mati yang memperoleh penundaan eksekusi memperlihatkan sebuah  rasa  menyesal/  sadar  dengan sebenar-benarnya  maka  iapun  dapat diberikan  pengurangan  dari  pidana  mati jatuh ke penjara seumur hidup. Disebutkan lagi apabila terpidana tersebut juga memperlihatkan andil dalam mengabdikan  diri  yang  dianggap  berjasa, akan  menerima  pemotongan  pidana  tidak lebih  sedikit  dari  15  tahun  dan  tidak melampaui  20  tahun  pidana  penjara (Barda Nawawi Arief, 2015).
Dari  ketentuan  di  atas  dapat  ditarik sebuah maksud:
1) Tidak meletakkan pidana mati sebagai  sarana  yang  utama  dalam penjatuhan pidana.
2) Disatu  sisi  dikenalnya  modifikasi pidana dalam KUHP Tiongkok memungkinkan terpidana mati
dimodifikasi pidana/hukumannya dari
yang sebelumnya dijatuhi pidana mati berubah menjadi penjara
3) Adanya  sebab-sebab  yang  ditentukan oleh  KUHP  Tiongkok  untuk  dapat memberikan  penundaan  pidana  mati dan  sebab-sebab  untuk  dilakukannya modifikasi  dari  pidana  mati  menjadi pidana penjara
Terdapat  fakta  nyata  pidana  mati telah  dilaksanakan  penangguhan  dalam kurun  waktu  2  tahun    untuk  koruptor  di Tiongkok,  yakni  kasus  terpidana  Cao Wenzhuang.  Cao  Wenzhuang  dalam periode kepemimpinannya (sebagai Kabag  Obat-Obatan)  sudah  memberi persetujuan  untuk  obat-obatan  dan  alat kesehatan  (alkes)  yang  digarap  oleh  dua korporasi obat-obatan dan alkes. Setelahnya,  terpidana  meminta success fee kepada  kedua  korporasi  tersebut,  dan meraup  keuntungan  secara  melawan hukum  dengan  nominal  2,4  juta  yuan. terpidana  oleh  Beijing Court divonis sudah melaksanakan suap dan lalai dalam pekerjaan  dan  kewajibannya.  Terkait kasus  ini  ia    dikenai  pidana  mati  dan penundaan/penangguhan  2  tahun  (Barda Nawawi Arief, 2015)

## SIMPULAN
Adapun  kesimpulan  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Bahwa  pidana  mati  yang  terdapat dalam  Pasal  2  Ayat  (2)    UU  Tipikor dengan  unsur  pasal  atau  unsur  delik “keadaan  tertentu”  tidak  setiap  saat baik  dari  situasi,  kondisi,  dan  waktu dapat  terjadi.  Harus  ada  kondisi- kondisi khusus yang terpenuhi. Situasi  covid-19  saat  ini  adalah
kondisi  yang  secara  unsur  memenuhi unsur  “keadaan  tertentu”  dalam  UU Tipikor,  sehingga  apabila  ada  yang melakukan  tindak  pidana  korupsi  di masa  covid-19,  maka  pidana  mati seyogiyanya dapat dijatuhkan.
Disamping  itu,    setelah  hadirnya PERMA, pedoman menjatuhkan pidana  mati  baru  dapat  dijatuhkan apabila  korupsi  dilakukan  dalam keadaan tertentu dengan
mempertimbangkan  tingkatan  dari kesalahan harus pada  kategori  tinggi, dampak yang ditimbulkan harus pada kategori  tinggi,  dan  keuntungan yangg diraup dari hasilltindakppidana pun  harus  padat  tingkat  kategori tinggi. Setelah seluruh aspek
terpenuhi  dalam  kategori  tinggi barulah  pidana  mati  dapat  dijatuhkan kepada pelaku korupsi.
2. Konsep  RKUHP  masih  mengenal pidana/hukuman mati, namun kedudukan pidanaamati tidak dimasukkan ke dalam jenis pidana/stelsel pidana ( strafsoort) , seperti  halnya  pada  Kitab  Undaang- UndanggHukummPidana,  perumusan pidana  mati  dirancang  khusus  dan diberlakukan  secara  khusus  pula, tidak  dijadikan  ancaman  pidana tunggal,  tidak  pula  diancamkan kepada  kejahatan  biasa  ( ordinary crime) .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hukuman  mati  merupakan  ikhtiar terakhir  untuk  melindungi  hajat masyarakat.  Sedang  dari  satu  sudut pandang  lain,  pidana  mati  juga digunakan  dengan  memperbolehkan modifikasi  pada  pidananya,  pidana
mati  merupakan  hukuman  yang paling ekstrim dan harus selalu dapat dimodifikasi  menjadi  pidana  penjara dengan memberikan masa percobaan. Dalam  waktu  masa  percobaan  yang tidak  mudah  itu,  diyakini  terpidana dapat  menyesal  pada  dirinya  sendiri dan  pada  perbuatannya  sehingga menjadi  pribadi  yang  lebih  baik, sehingga hukuman mati tidak diterapkan  dan  dapat  diganti  dengan penjara.  Hal  ini  setara  dengan
Tiongkok yang sebenarnya menerapkan  hukuman  mati,  namun hukuman  mati  dapat  dimodifikasio dengan  hukuman  seumur  hidup  atau penahanan  minimal  155  tahun  dan tidak lebih dari 200 tahun.
Hal  ini  dapat  diberikan  dengan syarat terpidana menunjukkan pengabdian yang  berjasa  dan  ada  pertobatan  dengan sungguh-sungguh  oleh  terpidana  mati setelah diberikan masa perconaan 2 tahun sebelum eksekusi.

## UCAPANNTERIMAAKASIH
Terima  kasih  kepada  sejawat  yang berada  di  Fakultas  Syariah  dan  Hukum UINSU  Medan, dan Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN SAS Bangka Belitung.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Arief,  Barda  Nawawi.  (2018).  Masalah
Penegakan Hukum dan Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta:  Kencana Arief, Barda Nawawi. (2014). Perbandingan   Hukum Pidana, Jakarta:  Rajawali Pers
Arief,  Barda  Nawawi.  (2015).  Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan   Hukum  Pidana  dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor, Semarang:   Penerbit Pustaka Magister
Arief, Barda Nawawi. (2012). Tujuan Dan Pedoman  Pemidanaan  Perspektif Pembaharuan  dan  Perbandingan Hukum Pidana,  Semarang:  Penerbit Pustaka  Magister
Diantha, Made Pasek. (2019). Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dan Justifikasi  Teori  Hukum ,  Jakarta:
Kencana

## B. Jurnal
Anjari, Warih. (2020). “Penerapan Pidana
Mati  Terhadap  Terpidana  Kasus Korupsi”. Masalah Masalah Hukum
Jilid 49 No. 4
Bingzhi, Zhao dan Yunfeng Wan. (2009). “On  Limiting  and  Abolishing  the Death Penalty for Economic Crimes in  Tiongkok”,  Chinese  Sociology and Anthropology, vol. 41, no. 4
Gunarto,  Marcus  Priyo.(2009).  “Sikap
Memidana
Yang  Berorientasi
Pada Tujuan Pemidanaan” Mimbar hukum Volume 21 No 1
Hartono.  (2019).  “  Penerapan  Sanksi
Hukum  bagi  Para  Advokat  Pelaku Tindak  Pidana  Suap  Dalam  Sistem
Hukum Positif Di ndonesia”, Jurnal
Cendikia Hukum Vol 5 No. 1
Hikmah dan Soponyono, Eko (2019),”Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap
Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi
Berbasis  Nilai  Keadilan”.  Jurnal
Pembangunan Hukum ndonesia Vol 1 No. 1 Latumaerissa,  Denny.  (2014).  “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam
Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Sasi
Vol 20 No. 1
Leasa,  Elias  Zadrack.  (2021).”Eksistensi
Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Masa
Pandemik Covid-19” ,  Jurnal  Belo Vol 6 No.1
Liang,  Genlin  dan  Chen,  Eryan.  (2020). “Chinese Public Opinions On Death Penalty: Measurement,  Analysis and Communication”, Peking University law Journal VOL. 8, NO. 1 Marpaung, Zaid Alfauza. (2019).”Kebijakan  Hukuman  Mati
Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam  Perspektif  hukum  Pidana slam”, Jurnal Advokasi Vol. 7 No. 1
Muqorobin,  Muhammad  Khoirul  dan Arief,  Barda  Nawawi.  (2020). “Kebijakan  Formulasi  Pidana  Mati
dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif  Pembaharuan  Hukum
Pidana”. Jurnal  Pembangunan HUkum ndonesia Vol 2 No. 3
Sukmareni  ,Roni  Efendi  ,Riki  Zulfiko.
(2021).  “Perbedaan  Hukum  Acara Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi Dengan  Pengadilan  Umum  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  ndonesia”, Jurnal Cendikia Hukum vol. 6 No.2
Susanto,  Mei  dan  Ramdan  Ajie.  (2017).
“Kebijakan  Moderasi  Pidana  Mati, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU- V/2007”,  Jurnal  Yudisial  Vol.  10 No. 2 (2017). Sutoyo, Daniel. (2019). “Tinjauan Teologis terhadap Wacana Penerapan  Hukuman  Mati  bagi
Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  di ndonesia”,  Dinamis:  Jurnal  teologis dan  pendidikan  kristiani  Vol.  3  No. 2

## Yanto,  Oksidelfa.  (2017).  “Efektivitas
Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan”.  Syah  Kuala  Law Jurnal Vol 1 No. 2. Yuhermansyah, Edi dan Fariza, Zaziratul. (2017). “Pidana Mati dalam
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi:  Kajian  Teori  Zawajir  dan Jawabir”  Jurnal  Legitimasi  Vol.  6 No. 1

## C. Peraturan Perundang-undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
(KUHP)
Undang-Undang    Nomor  31  Tahun  1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Undang-Undang    Nomor  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang    Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) No.  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pemidanaan  Pasal  2  dan  Pasal  3
Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana   (RKUHP) Edisi 2019. D. Website (https://nasional.kompas.com/read/2021/0 3/ 22/19301891/data-icw- 2020- kerugian-negara-rp-567- triliun-uang- pengganti-dari- koruptor-rp, diakses 21 April
2021).
(https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20 201207101541-20- 578803/coreng- muka-jokowi-usai- dua-menteri- diseret-kpk-dalam-
9-hari.html, diakses  21  April 2021).
https://www.beritasatu.com/nasional/7338 79 /wamenkumham-dua- menteri- tersangka-korupsi-layak- dituntut- hukuman-mati.html, diakses 21 April 2021) , https://www.kpk.go.id/id/berita/berita- kpk/2064-menakar-efektivitas-
hukuman-mati-bagi-koruptor-di- indonesia.html,  diakses  21 April i2021).