INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 10509-10516 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba
Yulkarnaini Siregar 1 ✉ , Zetria Erma 2
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Email: yulkarnainis@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Per Perjanjian waralaba akan berjalan dengan baik apabila pemberi dan penerima waralaba melaksanakan hak  dan  kewajibannya  dengan  itikad  yang  baik.  Kalau  penerima  waralaba  tidak  melaksanakan kewajibannya  (wanprestasi),  akibatnya  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  pemberi  waralaba.  Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Akibat hukum dari wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  penerima  waralaba  dalam  perjanjian  waralaba  adalah  penerima waralaba harus membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian oleh pemberi waralaba dan pembayaran biaya lain sesuai kesepakatan. Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba adalah jalur nonlitigasi/ luar pengadilan seperti musyawarah dan mufakat/negosiasi, arbitrase, mediasi, konsolidasi dan jalur litigasi yaitu melalui pengadilan. Untuk itu disarankan agar pihak penerima waralaba melaksanakan prestasinya dengan baik untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan perselisihan dan agar kalau terjadinya wantprestasi dari pihak penerima waralaba diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan penberi waralaba.
Kata Kunci: Akibat, Hukum, Wanprestasi, Penerima Waralaba, Perjanjian

## Abstract
The  franchise  agreement  will  run  well  if  the  franchiser  and  recipient  carry  out  their  rights  and obligations in good faith. If the franchisee does not carry out his obligations (default), the result will be losses for the franchisor. This type of research is normative with a statutory and conceptual approach. The  data  used  is  secondary  data  consisting  of  primary  and  secondary  legal  materials.  The  legal consequences of default by the franchisee in the franchise agreement are that the franchisee must pay compensation, cancellation of the agreement by the franchisor and payment of other costs as agreed. Efforts to resolve non-performance disputes carried out by franchisees in franchise agreements are non-litigation channels such as deliberation and consensus, mediation, consolidation and litigation, namely  through  the  courts.  For  this  reason,  it  is  recommended  that  the  franchisee  carry  out  its achievements well to avoid defaults and disputes and that if any defaults occur on the part of the franchisee, it is resolved by deliberation and consensus with the franchiser.
Keywords: Consequences, Law, Default, Franchisee, Agreement

## PENDAHULUAN
Berkembangnya kegiatan pada sektor-sektor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terbukanya  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan  di  bidang  ekonomi. Hukum haruslah mampu menjadi fasilitator terhadap kepentingan ekonomi yang berfungsi untuk  menciptakan  ketidaktertiban  di  dalam  masyarakat.  Eksistensi  hukum  merupakan gejala resiprokal atau saling mempengaruhi dan melengkapi (Moch. Basarah & Faiz Mufidin, 2008).  Sejalan  dengan  pembangunan  hukum  dan  ekonomi  dalam  pengaturan  nasional, regional dan hubungan secara global tidak lepas dari transaksi-transaksi international. Hal ini  juga tidak terlepas  dari manusia sebagai mahkluk  sosial, dimana menurut Aristoteles , manusia itu adalah zoon politicon, yang lebih lanjut oleh Hans Kelsen “man is a social and political being” artinya manusia itu adalah mahkluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan mahkluk yang terbawa oleh kodrat sebagai mahkluk sosial itu selalu berorganisasi (Soediman Kartohadiprojo, 1979). Dengan demikian, konsep ini juga teraktualisasi dalam kehidupan bernegara yang mana antar satu negara  Contoh  konkret  yang  paling  tampak  adalah  adanya  ekspor-impor  antar  negara secara global terutama dalam bisnis waralaba yang menarik perhatian banyak pihak untuk mendalaminya (M. Muchtar Rivai, 2012).
Perkembangan  waralaba  sesungguhnya  sudah  dikenal  lama  di  Indonesia.  Ini dibuktikan dengan adanya beberapa bisnis waralaba luar negeri yang hidup dan tumbuh di Indonesia.  Berdasarkan  kepustakaan  diketahui  bahwa  ada  negara  yang  sengaja  tidak menerbitkan  peraturan  khusus  di  bidang franchise,  misalnya  Inggris  dan  Australia. Sedangkan Amerika Serikat sangat kaya dengan Undang-undang khusus franchise. Tujuan
dari pengaturan tersebut lebih berat pada perlindungan untuk franchisee yang umumnya lemah  posisinya  dalam  kaitan  kesepakatan  kerja  sama  dan  pelaksanaannya  (V.  Winarto, 2018). Waralaba memiliki konsep yang sudah teratur. Tidak diperlukan memulai usaha dari nol,  karena  terdapat  sistem  terpadu  dalam  waralaba,  yang  memungkinkan  seorang penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik (Inas Fahmiyah dan Moh. Idil Ghufron, 2019).
Waralaba adalah  perikatan  dimana  salah  satu  pihak  diberikan  hak  untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjual barang dan atau jasa. Badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada  pihak  lain  untuk  memanfaatkan  dan  atau  menggunakan  hak  atas  kekayaan intelektual  atau  penemuan  atau  ciri  khas  usaha  yang  dimiliki  disebut  dengan  pemberi waralaba ( franchisor), sedangkan badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba disebut dengan penerima waralaba ( franchisee). Ketentuan ini membawa akibat bahwa sampai pada derajat tertentu, waralaba tidak berbeda dengan  lisensi  (Hak  atas  Kekayaan  Intelektual),  khususnya  yang  berhubungan  dengan waralaba nama dagang atau merek dagang baik untuk produk berupa barang dan atau jasa tertentu, hal ini berarti secara tidak langsung juga mengakui adanya dua bentuk waralaba yaitu waralaba dalam bentuk lisensi merek dagang atau produk dan waralaba sebagai suatru format bisnis (Gunawan Widjaja, 2001).
Ketentuan ini pada dasarnya menekankan kembali bahwa waralaba tidaklah diberikan secara cuma-cuma, pemberian waralaba senantiasa dikaitkan dengan suatu bentuk imbalan tertentu. Bagi pemberi waralaba lintas negara ( cross border), masalah perpajakan menjadi pertimbangan utama dalam proses dan cara pembayaran royalty. Waralaba sesungguhnya juga hanya memiliki satu aspek yang didambakan baik oleh pengusaha pemberi waralaba maupun mitra usaha penerima waralaba, yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum (Gunawan  Widjaja,  2001).  Namun,  sebelum  memutuskan  untuk  menginvestasikan  waktu, uang, dan usaha dalam bisnis waralaba, calon franchisee perlu melakukan riset yang cermat (Achmad Tarmidzi Anas dan Ahmad Andry Budianto, 2023).
Jadi  keberadaan  waralaba  tidak  terlepas  dari  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  oleh pemberi dan penerima waralaba, yang tunduk kepada hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian itu akan berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan itikad yang baik. Kalau ada salah satu pihak tidak melaksanakannya tentu akan menimbulkan kerugian
bagi  pihak  lain  dan bisa disebut  sebagai wantprestasi. Didalam melaksanakan perjanjian waralaba terdapat beberapa asas perjanjian yaitu (1) Asas kebebasan berkontrak, (2) asas konsesualisme, (3) asal kepercayaan, (4) asas kekuatan mengikat, (5) asal persamaan hukum, (6) asas keseimbangan, (7) asas kepastian hukum, (8) asas kepatutan, dan (9) asas kebiasaan (Ali Rahmad dan Rahmi Zubaedah, 2022).  Waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Waralaba.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui akibat hukum dari wantprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba dan upaya penyelesaian sengketanya.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan  merumuskan  argumentasi  hukum  melalui  analisis  terhadap  pokok  permasalahan (Zainuddin Ali, 2009). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2006).  Pendekatan  dalam  penelitian  ini perundang-undangan  dan  sifat  penelitian  adalah  deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  yang bersifat menjelaskan dan memaparkan tentang akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba. Analisa data dilakukan secara kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Akibat hukum dari wantprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba
Perjanjian  waralaba  ( franchise)  ini  termasuk  dalam  perjanjian  kontrak  innominat, karena kegiatan waralaba ( franchise) ini timbul dan berkembang ditengah masyarakat dan tidak termasuk kedalam KUH Perdata. Perjanjian waralaba merupakan suatu perjanjian yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha dengan memiliki sistem bisnis didalamnya yang barang dan jasa dari usaha tersebut digunakan oleh pihak lain.
Perjanjian waralaba menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak, sehingga para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, isi perjanjian berupa hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  serta  akibat  hukum  yang  dikendakinya.  Akibat hukum yang ditimbulkan jika terdapat salah satu pihak yaitu penerima waralaba melakukan wanprestasi  terhadap  perjanjian  dengan  tidak  melakukan  kewajibannya  terutama  tidak melakukan kewajibannya membayar royalty fee sesuai kesepakatan, maka sesuai dengan
Pasal  1236  KUH  Perdata  dan  Pasal  1243  KUHPerdata  bila  debitur  lalai  untuk  memenuhi kewajiban prestasinya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, biaya dan bunga.
Dasar  hukum  wanprestasi  yaitu  Pasal  1238  KUH  Perdata  “Debitur  dinyatakan  lalai dengan  surat  perintah,  atau  dengan  akta  sejenis  itu,  atau  berdasarkan  kekuatan  dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pasal 1243 KUH Perdata “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan  lalai,  tetap  lalai  untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Jika perikatan timbul dari suatu persetujuan timbal balik, maka pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibanmelakukan kontraprestasi melalui  cara  Pasal  1302  BW  atau  melalui exceptio  non  adimpleti  contractus  menangkis tuntutan  debitur  untuk  memenuhi  perikatan.  Bentuk  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh penerima waralaba  biasanya  berhubungan  dengan tidak dilaksanakannya kewajiban  dari penerima diantaranya berhubungan dengan royalty fee disamping itu ada biaya-biaya awal pelatihan, biaya produk dan sebagainya.
2. Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Dari Wantprestasi  Yang  Dilakukan  Oleh  Penerima Waralaba
Perjanjian  waralaba  adalah  salah  satu  bentuk  sengketa  bisnis,  maka  ada  beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yaitu:
a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Penyelesaian sengketa melalui litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur penyelesaian melalui peradilan umum dan peradilan khusus. Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah win- win  solution  (solusi  yang  memperhatikan  kedua  belah  pihak)  karena  hakim  harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga  peradilan,  para  pihak  yang  bersangkutan  harus  memperhatikan  asas  yang berlaku  dalam  gugat-menggugat  melalui  pengadilan.  Satu  asas  yang  cukup  penting adalah mengenai siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 1865 KUHP yang mengemukakan bahwa: “Setiap orang yang mendalilkan  bahwa  ia mempunyai  sesuatu hak atau gunameneguhkan haknya sendiri
maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk  suatu  peristiwa,  diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Untuk itu jika penyelesaian sengketa bisnis  dipilih  lewat  lembaga  peradilan,  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dipertimbangan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya.
b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
1) Melalui arbitrase
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dinyatakan  bahwa  arbitrase  adalah  cara penyelesaian  sengketa  perdata  diluar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya  sengketa  di  bidang perdagangan  dan  yang  menurut  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang  bersengketa. Di dalam Pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  dalam  perjanjian  arbitrase  dan  putusan arbitrase  adalah  final  ( final  and  binding),  artinya  tidak  dapat  dilakukan  banding, peninjauan kembali atau kasasi, serta putusannya berkekuatan hukum tetap bagi para pihak.
2) Melalui mediasi
Mediasi  berarti  menengahi  atau  penyelesaian  sengketa  melalui  penengah (mediator).  Para  pihak  berhadapan  dengan  mediator  sebagai  pihak  ketiga  yang netral. Peran dan fungsi mediator, membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian  yang  mereka  sengketakan.  Kalau  salah  satu  pihak  ingin  mencari kemenangan,  akan  mendorong  masing-masing  pihak  menempuh  jalan  sendiri  ( I have may way and you have your way). Akibatnya akan terjadi jalan buntu (there is no the way). Cara dan sikap yang seperti itu, bertentangan dengan asas mediasi (pinterhukum.or.id, 2024).
3) Melalui konsultasi
adalah suatu tindakan yang bersifat pribadi antara satu pihak tertentu yang disebut  klien  dengan  pihak  lain  yang  memiliki  keahlian  tertentu  yang  disebut dengan  konsultan  untuk  mendapatkan  nasihat  atau  pendapat  hukum  mengenai suatu  permasalah  agar  mendapatkan  suatu  jalan  keluar  yang  terbaik.  Konsultasi dipilih sebagai tata cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu pihak tidak memiliki hubungan secara khusus dengan pihak lawan sengketa. Keinginan untuk melakukan  konsultasi  dengan  ahli  tidak  perlu  diketahui  atau  mendapatkan
persetujuan pihak lawan yang bersengketa (Candra Irawan, 2010).

## 4) Negosiasi
Negosisasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang agar mencapai kesepakatan disaat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun kepentingan  yang  berbeda.  Negosiasi  sebagai  sarana  bagi  para  pihak  yang mengalami  sengketa  untuk  dapat  mendiskusikan  penyelesain  sengketa  tanpa keterlibatan  pihak  ketiga  sebagai  penegah,  yang  tidak  berwenang  mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase) (Suyud Margono, 2010). Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan  dengan  pihak  lain  yang  bersengketa  melalui  proses  interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak (Susanti Adi Nugroho, 2009).

## SIMPULAN
Akibat  hukum  dari wantprestasi  yang  dilakukan  oleh  penerima  waralaba  dalam perjanjian  waralaba  adalah  penerima  waralaba  harus  membayar  ganti  rugi,  pembatalan perjanjian oleh  pemberi waralaba dan pembayaran biaya lain sesuai kesepakatan. Upaya penyelesaian  sengketa wantprestasi  yang  dilakukan  oleh  penerima  waralaba  dalam perjanjian waralaba adalah jalur di dalam pengadilan/ litigasi yaitu melalui pengadilan negeri dan jalur di luar pengadilan/nonlitigasi seperti musyawarah dan mufakat, arbitrase, mediasi, konsolidasi. Untuk itu disarankan agar pihak penerima waralaba melaksanakan prestasinya dengan  baik  untuk  menghindari  terjadinya  wanprestasi  dan  perselisihan  dan  agar  kalau terjadinya  wantprestasi  dari  pihak  penerima  waralaba  diselesaikan  secara  musyawarah mufakat dengan penberi waralaba.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Tarmidzi Anas dan Ahmad Andry Budianto, 2023, Analisis Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Anayasa (Journal of Legal Studies), Vol. 1, No. 1. 2023, hlm 1-8.
Ali  Rahmad  dan  Rahmi  Zubaedah,  2022, Tinjauan  Perspektif  Hukum  Perdata  Terhadap Perjanjian  Waralaba  Di  Indonesia,  JUSTITIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Humaniora ISSNCetak :2354-9033, ISSN Online :2579-9398, hlm. 512-520.
Candra Irawan, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, CV Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm.27.
D.Y Wiyanto, 2011, Hukum Acara Mediasi, Alfabeta, Bandung, hlm. 9.
https://pinterhukum.or.id/macam-macam-penyelesaian-sengketa-bisnis/ , Diakses 30 januari 2024, Jam. 15.00 WIB.
Inas Fahmiyah dan Moh. Idil Ghufron, 2019, Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No. 1, Januari 2019, Online ISSN: 2540-8 402, Print ISSN: 2540-8399. hlm. 130-147
M. Muchtar Rivai, 2018, Pengaturan Waralaba Di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis, Jurnal Liquidity. Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 159-166.
Moch. Basarah & Faiz Mufidin, 2008, Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.
Mahmud Peter Marzuki, 2006, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, hlm. 34.
Soediman  Kartohadiprojo,  1979, Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia,  Ghalmia  Indonesia, Jakarta,  hlm. 32
Susanti  Adi  Nugroho,  2009, Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Penerbit Telaga Ilmu Indonesia. Jakarta, 2009, hlm. 21.
Suyud Margono, 2010, Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR), Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 45.
V. Winarto, 2018, Pengembangan Franchise di Indonesia Aspek Hukum dan Non- Hukum” Makalah pada Seminar Aspek-Aspek Hukum tentang Franchising , Ikadin, Jakarta, hlm 37.
Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.14.