## STUDI KRITIS TENTANG KONSTITUSIONALISME ISLAM MODERN PERSPEKTIF ABDULLAHI AHMED AN-NA’IM
Fahmi Assulthoni STAI Miftahul Ulum Panyeppen Pamekasan soulelousa@gmail.com
Abstrak:
Abdullahi  Ahmed  An-Na’im  adalah  seorang  tokoh  Muslim  yang cukup berani untuk menolak konsep-konsep yang telah ditetapkan dalam  Islam.  Konsep  pemikiran  yang  selalu  ia  tawarkan  ialah perlunya  dilakukan  reformasi  syariah.  Reformasi  syariah  yang diinginkan  olehnya  adalah  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan zaman  dan  masyarakat  dalam  kehidupan  bernegara.  Formulasi pemikirannya bersifat menyeluruh dan menyentuh tataran sosial, politik,  hukum  pidana,  hukum  internasional,  dan  hak-hak  asasi manusia  tak  terkecuali  dalam  konteks  konstitusionalisme  Islam. Dari  sekian  banyak  pemikirannya,  tulisan  ini  hanya  akan mengungkap satu pemikirannya tentang konstitusionalisme Islam modern. Artikel ini sangat penting mengingat Naim sendiri sebagai tokoh  Islam  mampu  mengkritik  keras  terhadap  penafsiran  yang dianggap  bertolak  belakang  dengan  konsep-konsep  umum  yang terjadi  di  dunia.  Dari  sisi  metodenya,  tulisan  ini  menggunakan teknik  analisis  deskriptif  dengan  pendekatan  kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa konstitusionalisme Islam modern menuurut an-Na’im harus lebih bersifat aspiratif, egaliter, dan tidak diskriminatif. Konstitusi Islam modern  harus  sejalan  dengan  konstitusi  publik  yang  diakui  di dunia  internasional.  Sebagai  implikasinya  maka  konstitusi  Islam berada di level ke dua setelah konstitusi internasional
Kata Kunci: konstitusionalisme Islam, Abdullahi Ahmed An-Na’im
Abstract:
Abdullahi Ahmed An-Na'im is a Muslim figure who dared to reject the  concepts  that  has  been  specified  in  Islam.  The  concept  of thinking that he always offers is the need for reformation of sharia. Shariah reforms desired by him is to be tailored to the needs of the times  and  communities  in  the  life  of  the  state.  The  formulation  of his  thinking  is  comprehensive  and  touches  the  social,  political,
criminal,  international,  and  human  rights  levels  in  the  context  of Islamic  constitutionalism.  Of  his  many  thoughts,  this  article  will only  reveal  one  of  his  thoughts  on  modern  Islamic constitutionalism.  This  article  is  very  important  considering  Naim himself  as  a  Muslim  figure  able  to  criticize  hard  against interpretations  that  are  considered  contrary  to  the  general concepts  that  occur  in  the  world.  In  terms  of  method,  this  paper uses  descriptive  analysis  techniques  with  literature  approach. Based  on  the  results  of  the  analysis  can  be  concluded  that  the modern  Islamic  constitutionalism  menurut  an-Na'im  should  be more aspirational, egalitarian, and non-discriminatory. The modern Islamic  Constitution  must  be  in  line  with  the  internationally recognized  public  constitution.  As  an  implication,  the  Islamic constitution  is  at  the  second  level  after  the  international constitution
Keyword: konstitusionalisme Islam, Abdullahi Ahmed An-Na’im
Pendahuluan
Al-Qur’an  yang  merupakan  kitab  suci  dan  memuat  prinsip- prinsip  dan  seruan-seruan  moral  bukanlah  semata-mata  hanya sebuah  teks/dokumen  hukum.  Meskipun  di  dalamnya  juga mengandung  beberapa  pernyataan  hukum  yang  penting  seperti masalah  larangan  minuman  alkohol,  zina,  dan  lain-lain.  Hal  ini menunjukkan bahwa semangat legislasi al-Qur’an memperlihatkan arah  yang  jelas  menuju  realisasi  progresif  dan  nilai-nilai fundamental  tentang  kebebasan  dan  tanggung  jawab  dalam legislasi baru.
Ulama  fikih  mulai  salah  paham  terhadap  perintah-perintah yang ketat dari al-Qur’an dan menganggapnya berlaku bagi setiap masyarakat,  bagaimanapun  kondisinya,  seperti  apapun  struktur dan dinamika di dalamnya. Para ulama fikih secara ketat mengikat diri mereka sendiri kepada teks kata suci, juga masyarakat Muslim, sehingga  kandungan  hukum  dan  teologi  Islam  tertimbun  oleh beratnya harfiah-isme. 1
Pembaharuan  atau  modernisasi  adalah  salah  satu  tantangan umat  Islam  dalam  menuju  sebuah  kesuksesan  dan  kemajuan. Apakah  ia  akan  mengikuti  modernisasi  tersebut,  ataukah  akan tetap  berpegang  teguh  pada  norma-norma  agama  yang  telah ditunjukkan nabi, para sahabat, tabiin sampai para ulama madzhab
1 Fazlurrahman, Islam , terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), 45-46.
saja.  Keduanya  pun  memiliki  konsekuensi  tersendiri  ketika menentukan salah satu sikap.
Usaha-usaha  pramodern  menurut  Nurcholis  Madjid  telah memberikan  contoh  dan  inspirasi  terhadap  adanya  suatu keharusan pembaharuan karena tantangan yang ditimbulkan oleh modernisasi.  Menurutnya,  gerakan-gerakan  pra  modern  dipicu oleh  masalah-masalah  intern  umat  Islam,  sedangkan  pada  masa modern modern gerakan ini lebih didominasi oleh sejumlah faktor ekstern,  seperti;  kolonialisme,  westernisasi,  religio-ultural,  dan ancaman politik barat atas Islam. 2
Para  pembaharu  Muslim  pada  abad  ke-19  dan  ke-20  dalam merespon  interaksi  dengan  Barat  tercermin  dalam  bentuk  usaha yang  sungguh-sungguh  untuk  menginterpretasikan  Islam  dalam kaitannya  perubahan  kehidupan.  Mereka  tampaknya  bersikap adaptif, selektif, dinamis, dan luwes dalam menghadapi pemikiran- pemikiran  Barat. Counter yang  dilakukan  intelektual  Muslim beraneka  ragam,  ada  yang  mengkaji  dari  aspek  ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
Salah satu tokoh pembaharu Muslim pada abad ke-19 adalah Abdullahi Ahmed an-Na’im yang berasal dari Sudan. Beliau adalah seorang  ahli  hukum  sekaligus  sebagai  aktivis  HAM,  dan  sarat dengan  terobosan-terobosan  pemikiran  Islamnya  yang  memiliki karakteristik tersendiri. Dalam pemikiran an-Na’immemiliki tujuan baik  yaitu  ingin  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  itu sebagaiajaran  yang  dinamis  dan  tidak  statis,  Islam  tidak  menolak sains dan teknologiumat manusia, bahkan Islam sangat mendorong kemajuan,  pro  dan  kontraseputar  ijtihad  akan  segera  tuntas dengan  dihadirkannya  pemikiran  rekonstruktifmengenai  metode, syarat-syarat  ijtihad,  bidang  kajian  dan  tujuan  akhir  dariijtihad sebagai tuntutan dari aktualisasi fiqh Islam.
Dalam  buku  yang  berjudul Toward  an  Islamic  Reformation, Civil Liberties, Human Right, and International Law karya Abdullahi Ahmed  an-Na’im  menawarkan  reformasi  hukum  Islam,  suatu pendekatan  dengan  orientasi  membongkar  dan  menembus  ke dalam  teks  itu  terpendam  oleh  kepentingan  penulis  dan  pembaca umumnya  bermaksud  menciptakan  kemapanan/ status  quo yang merupakan bagian dari kejumudan.
Pada  zamannya  juga,  Khaled  Abou  El-Fadl  mengkritik lembaga  fatwa  seperti  CRLO (Council  for  Scientific  Research  and Legal  Opinion/  al-Lajnah  ad-Daimah  li  al-Buhus  al-‘Imiyyah  wa  al-
2 Nurcholis  Madjid, Khazanah  Intelektual  Islam ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1994), 61.
Ifta’) yang merupakan sebuah lembaga resmi di Saudi Arabi (dalam konteks keindonesiaan terdapat beberapa istilah lain, diantaranya fatwa  MUI,  bahsul  masail,  majlis  terjih  dll)  yang  mempunyai otoritas  untuk  mengeluarkan  fatwa-fatwa  keagamaan  yang  oleh Abou El-Fadl dianggap terjebak pada sikap otoritarianisme, seperti fatwa  pelarangan  wanita  mengunjungi  makam  suami,  wanita mengeraskan  suara  dalam  berdo‟a,  wanita  menegendarai  dan mengemudikan  mobil  sendiri,  dan  wanita  harus  didampingi  pria mahramnya.  Fatwa-fatwa  tersebut  dianggap  sebagai  tindakan merendahkan  untuk  tidak  menyebutkan  menindas  martabat wanita yang tidak dapat ditoleransi pada zaman sekarang. Fatwa- fatwa  tersebut  menurut  Abou  El-Fadl  dikatakan  berlindung dibawah  teks (nash) yang  mengklaim  bahwa  itu  yang  sebenarnya “dikehendaki  oleh  Tuhan”.  Menurutnya,  reinterpretasi  tafsir-tafsir hukum  Islam  penting  untuk  dilakukan  agar  umat  Islam  terhindar dari keotoriteran penafsir di dalam menafsirkan teks. 3
Gagasan  model  an-Na’im  ini  bertolak  dari  postulat  yang menyatakan  bahwa  syari’ah  bukanlah  konsep  yang  bersifat Ilahiyah (wahyu langsung dari Allah), melainkan hanya merupakan penafsiran  dan  penjabaran  dari  teks  al-Qur’an  dan  Sunnah  serta tradisi  lainnya.  Kemudian  dari  postulat  ini,  gagasan  an-Na’im berkembang  dalam  berbagai  isu  seperti  syari’ah  HAM,  hukum pidana,  syari’ah  dan  konstitusionalisme  modern  dan  lain-lain. Postulat ini berlawanan dengan pendapat umum yang menyatakan bahwa  syari’at  adalah  hukum  Allah  yang  harus  dipatuhi  oleh manusia  baik  dalam  berhubungan  dengan  Allah  maupun  dengan sesama manusia. 4
Sebelum  membahas  buah  pemikiran  an-Na’im,  sangatlah penting untuk terlebih dahulu mengurai hal ihwal kepribadiannya, seperti biografi, determinisme geografis, genealogi intelektual, dan yang lainnya. Ini menjadi penting karena pemikiran seorang tokoh tidak akan lepas dari bagaimana kehidupan yang telah ia lalui pada masanya.  Sehingga  menurut  penulis,  hal  tersebut  menjadi  wajib untuk disampaikan pada makalah ini.
Biografis Abdullahi Ahmed an-Na’im Abdullahi Ahmed an-Na’im adalah seorang aktivis HAM yang dikenal  di  dunia  Internasional.  Abdullah  lahir  pada  6  April  1946
3 Moh. Wardi, “Hermeneutika Khaled Abou El Fadl; Sebuah Kontribusi Pemikiran Dalam Studi Islam” Jurnal Al-Ulum; Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman UIM Pamekasan, Vol. 1 No. 1 Juni 2014, 1.
4 Zaini Dahlan, et.al. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, 1987), 10.
Kabilah Vol. 2 No. 2 Desember 2017 ~ 283-301
(walaupun dalam Akte kelahirannya tercatat 19 November 1946), di Desa al-Maqa > wier, Tepi Barat Nile 200 km dari Utara Khartoum. Ia merupakan anak pertama dari sebelas bersaudara yang berasal dari pasangan Ahmed al-Na’im dan Aisha al-Awad Osman. Ayahnya bernama  Ahmed,  dan  keluarganya  berasal  dari  wilayah  Sudan Utara  yang  pernah  menjadi  wilayah  Nubia  kuno  yang  memeluk agama  Kristen  Koptik  sekitar  abad  ke-5  M,  sebelum  akhirnya memeluk  agama  Islam  yang  percakapannya  menggunakan  bahasa Arab selama abad ke-13 dan 14 M. 5
Dari latar belakang intelektualnya, Abdullahi ahmed an-Na’im mengenyam  pendidikan  mulai  dari  tingkat  dasar  dan  menengah atas,  kemudian  melanjutkan  studi  S-1  pada  fakultas  hukum, jurusan  hukum  pidana  di  universitas  Khartoum,Sudan  dan memperoleh gelar LL.Bdengan predikat cumlaude. 6
An-Na’im  melanjutkan  studi  program  pascasarjana  (S2)  di Universitas  Cambridge  Inggris  pada  tahun  1971,  dengan mengambil  spesialisasi  tentang  hak-hak  sipil  dan  hubungannya dengan  konstitusi  Negara-negara  berkembang  dan  hukum internasional  ( The  Law  Relating  to  Civil  Liberties,  Constitutional Law  Developing  Countries  dan  Private  International  Law ).  Dari perguruan ini an-naim berhasil memperoleh gelar LL.M. 7
Sedangkan untuk program doktor  (Ph.D), ditempuh oleh an- Naim  di  universitas  Edinburg,  skotlandia  dalam  bidang  hukum pada  tahun  1976,  dengan  disertasi  mengenai  perbandingan prosedur pra-peradilan criminal antara hukum Inggris, skotlandia, amerika  serikat  dan  sudan  ( Comparative  Pre-trial  Criminal Procedure: English, Scottish, U.S and Sudanese Law ). Selama  menekuni  ilmu  hukum,  khususnya  bidang  hukum publik, secara akademisi an-Na’im menerima  pengaruh dari guru- gurunya,  terutama  pada  bidang  keilmuan  yang  ditekuninya  itu. Sepanjang  proses  tersebut,  an-Na’im  juga  sering  mengadakan kontak  intelektual  dengan  para  pemikir  keagamaan,  baik  yang modern maupun tradisional, baik ketika belajar di Sudan maupun selama dan sesudah belajar di luar negeri. Di antara tokoh pemikir Muslim yang sangat berpengaruh pada pemikiran an-Na’im adalah
5 Moh. Dahlan. ‘Abdullah Ahmed al-Na’im Epistemologi Hukum Islam , (Yogyakarta:
Pustaka  Pelajar,  2009),  43.Lihat  juga  pada  Muhyar  Fanani, Abdullahi  Ahmed Na’im;  Paradigma  Baru  Hukum  Public  Islam  dalam  Pemikiran  Kontemporer (Yogyakarta: jendela, 2003), 3.
6 Tholhatul  Choir,  Ahwan  Fanani, Islam  dalam  Berbagai  Pembacaan Kontemporer. Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 330.
7 Adang  Djumhur  Salikin,  Reformasi Syari’ah  dan  HAM  dalam  Islam,  Bacaan Krtitis terhadap Pemikiran al-Na’im (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 19-20.
Mahmoud  Muhammed  Taha,  pendiri  dan  tokoh  sentral  Partai Persaudaraan  Republik  ( The  Republican  brotherhood ).  Sang  guru inilah yang memberikan dasar pijakan pemikiran hukum Islamnya, bahkan  an-Na’im  praktis  hanya  menerjemahkan  pemikiran  sang guru ke dalam materi-materi hukum yang lebih konkrit.
Meski  berasal  dari  negeri  miskin  dan  terbelakang,  an-Na’im mampu  menjadi  akademisi  bertaraf  Internasional  yang  sukses,  Ia telah  melahirkan  berbagai  karya  ilmiah,  di  antaranya Toward  An lslamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights, and lnternational Law yang diterbitkan oleh Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 1990  yang  merupakan  karya  monumental.  Buku  ini  membedah aspek-aspek ambiguitas pemikiran  hukum  Islam,  baik  persoalan metodologi  maupun  materinya.  Di  samping  itu,  karya-karya  an- Na’im  masih  tersebar  di  berbagai  tempat,  baik  berupa  buku maupun artikel. 8
Di  tengah-tengah  kesibukan  aktivitas  sehari-harinya,  Beliau banyaksekali  melakukan  penelitian  dan  menulis  berbagai  topik yang  berkaitandengan  status,  aplikasi  dan  pembaruan  internal hukum  Islam. 9 Banyak  yangmengenal  an-Na’im  bahwa  beliau termasuk  ilmuan  yang  memiliki  komitmenyang  kuat  terhadap Islam sekaligus mempunyai dedikasi yang tinggi untukmenegakkan HAM.  Selain  sebagai  ahli  hukum  an-Na’im  juga  seorang  yangahli dalam bidang hubungan Internasional. 10

## Setting Sosial-Politik
Sebagaimana  negara-negara  Islam  lainnya,  Sudan  memiliki permasalahan internal yang sulit dipecahkan. Permasalahan dasar yang  dihadapi  sudan  dan  Negara-negara  Islam  pada  umumnya setelah mencapai kemerdekaannya, adalah bagaimana membangun hubungan antara Islam dengan Negara. Seperti halnya Turki, Mesir, Pakistan, Aljazair dan Indonesia. Sudan mengalami kesulitan upaya tersebut,  bahkan  mengalami  permusuhan  dan  ketegangan  politik yang  tajam  dan  belum  selesai  hingga  sekarang.  untuk mendefinisikan  Islam  dalam  kenegaraan  modern,  Negara-negara Islam ketika itu mempunyai tiga pilihan: Islam, sekuler, dan Muslim (Negara berpenduduk Muslim). 11
Selain  telah  membina  karir  kesarjanaan,  an-na’im  aktif  pula dalam masalah sosial politik dan keagamaan yang tengah terjadi di
8 Moh. Dahlan. ‘Abdullah Ahmed ... ,44.
9 Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, Islam…. 330.
10 Khudori Sholeh, Pemikiran Islam Kontemporer ,(Yogyakarta: Jendela, 2003), 3-
5.
11 Salikin, Reformasi Syari’ah ... , 36.
negaranya  Sudan,  bersama  guru  dan  kelompoknya.  An-na’im melakukan  gerakan  oposisi  terhadap  pemerintah  yang  ketika  itu dibawah  pimpinan  jenderal  Mohammad  Ja’far  Numeiri  (1969- 1985).  Gerakan  ini  mencapai  puncaknya  ketika  rezim  numeiri melakukan  islamisasi  dengan  memberlakukan  hukum  Islam ( Islamic  law ).  Sebagai  hukum  Negara  dari  hasil  penafsirannya sendiri tahun 1983 yang menggoyahkan kebijakan yang represif di seluruh negeri. 12
Metodologi Pemikiran An-Na’im Setiap tokoh pasti memiliki ciri dan karakter tersendiri dalam merumuskan  pemikiran  yang  merupakan  hasil  dari  pemahaman masing-masing.  Model  paradigma  barunya  an-Na’im,  beliau berpendapat  bahwa syari’ah tidak  cukup  hanya  dengan  reformasi hukum Islam akan tetapi lebih dari itu yaitu dengan rekonstruksi, reaktualisasi  atau  bahkan  mungkin  harus  dengan  dekonstruksi. Karena  Islam  lahir  dalam setting masyarakat  yang  sama  sekali berbeda  dengan  masyarakat  kontemporer  yang  tengah berlangsung dalam kehidupan modern saat ini.
An-Na’im  membangun  metodologi  dengan  teori  yang  selama ini baru. Hukum Islam harus didekonstruksi secara total, agar bisa koheren  dengan  modernitas,  namun  tetap  Islam.  Pemikiran rekronstuktif  an-Na’im  cenderung  skeptis  dan  apatis  terhadap metodologi yang telah ada sebelumnya yaitu fiqh klasik. 13
Menurut  Na’im,  hukum  Islam  mengalami  dilema  yang  cukup serius  dengan  konstitusionalisme,  hukum  pidana,  serta  hubungan internasional  dan  HAM.  Karena  itu,  empat  bidang  sasaran  itulah yang  menjadi  proyek  pembaruan  hukum  Islam  versi  an-Na’im. Reformasi hukum Islam menurutnya merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan dilema ini, agar syari’ah Islam bisa eksis dan sejalan dengan kehidupan modern. 14
Selanjutnya  an-Na’im  mengambil  metode  gurunya,  yaitu metodologi  pembaharuan  yang  revolusioner,  yang  digambarkan sebagai  evolusi  legislasi  Islam  ( modern  mystical  approach ).  Pada intinya  ia  mengajak  untuk  membangun  prinsip  penafsiran  baru
12 Husniatus  Salamah  Zaniati,  “reformasi  Syari’ah  dan  hak-hak  asasi  manusia (kajian atas pemikiran Abdullah ahmed an-na’im)” jurnal IAIN Sunan Ampel, no. 1931 (1999), 68.
13 Moh  Nur  hakim, Abdullah  Ahmad  An-Naim:  Dekontruksi  Hukum  Publik
Islam , dalam Neo-Modernisme dalam Islam (Malang: UMM press: 2001), 146.
14 Abdullahi  Ahmed  an-Na’im, Dekonstruksi  Syari’ah, terj.  Ahmad  Suaedy  dan Amiruddin Arrani, (Yogykakarta: LkiS, 1994), 3.
yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah. Pendekatan  ini  jika  diterapkan  akan  mampu  memecahkan kebuntuan  antara  tujuan  pembaruan,  keterbatasan  konsep  dan teknik syari’ah historis.
Prinsip naskh pembatalan teks al-Qur’an dan Sunnah tertentu untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks-teks al-Qur’an dan Sunnah untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks al-Qur’an dan  Sunnah  yang  lain  sangat  menentukan  bagi  validitas  teoretik dan kelangsungan praktek dari pendekatan evolusioner . Kemudian memadukan  teori naskh tersebut  dengan  prinsip-prinsip  umum tentang analisa konkret terhadap implikasi-implikasi hukum publik Islam. Utamanya terhadap keseimbangan hak-hak Muslim dan non- Muslim  serta  laki-laki  dan  perempuan  dalam  menentukan  nasib sendiri.  Inilah  harga  kemanusian  yang  tertimbun  dalam formulasi teoritik syari’ah tradisional. 15
An-Na’im  mengadopsi  teori naskh gurunya  dengan  alasan bahwa: 16
1. Pesan  Makkah  adalah  pesan  abadi  dan  fundamental  yang menginginkan egalitarianisme seluruh umat manusia. Karena pesan  Mekah  ini  belum  siap  diterapkan  oleh  manusia  pada abad  ketujuh,  maka  Allah  menurunkan  pesan  Madinah  yang lebih sesuai dengan kondisi zaman waktu itu.
2. Pemberlakuan  teori naskh lama  itu  tidak  permanen,  karena jika  permanen  berarti  umat  Islam  menolak  sebagian  dari agamanya.
Berawal dari konsep nasakh terbalik yang dipopulerkan oleh gurunya Muhammad Taha, an-Na’im mencoba untuk
mengimplementasikan teori tersebut pada tataran HAM, termasuk di  dalamnya  adalah  yang  bersifat  konstitusionalisme  modern. Dalam pemahamannya, ia menawarkan konsep baru kepada Islam yang nantinya bisa bersandingan hukum konstitusional.
Sebagai  premis  awal  penulis,  an-Na’im  disini  gencar mendemonstrasikan syari’ah yang harus mengidentifikasi prinsip- prinsip  dan  aturan-aturan  syari’ah  untuk  disesuaikan  dengan perkembangan  isu  hukum  konstitusional.  Disamping  itu  pula  ia menegakkan dengan gigih bendera HAM secara komprehensip bagi semua manusia tak terkecuali umat Islam itu sendiri. 17
An-Na’im  mengajukan  konsep  perubahan  dalam  hukum publik  di  negara-negara  Islam  dengan  membangun  suatu  versi hukum publik Islam yang sesuai dengan standar
15 Ibid, 69.
16 Ibid, 70.
17 Ibid,133.
konstitusionalisme,  hukum  pidana,  hukum  internasional  dan  hak- hak  asasi  manusia  modern.  Sebagai  konsekuensi  logisnya  adalah bahwa  segala  aturan  hukum  dalam  syariat  harus  mengikuti  alur perkembangan  hukum  yang  sedang  dibutuhkan  manusia  secara umum.
Menurut  an-Na’im,  konsep  konstitusionalisme  modern  dan implikasinya  ini  telah  diartikulasikan  dan  diaplikasikan  secara sangat  baik  di  Negara-negara  Barat.  Namun  disini  penulis mengapresiasi  lanjutan  pendapatnya  yang  mengatakan  bahwa mekipun  demikian  tidak  berarti  bahwa  konstitusionalisme  Barat merupakan  konstitusionalisme  yang  ideal  untuk  ditiru  dan diterapkan begitu saja oleh umat Islam atau masyarakat lainnya. 18 Meskipun begitu, kiranya dari situ umat Islam dan masyarakat lain dapat  mengambil  dan  mengadopsinya  dan  tentunya  harus disesuaikan dengan agama dan tradisi kultural yang dimiliki.
Terlepas  dari  itu,  an-Na’im  mengakui  bahwa  Islam  sudah mengakui  sifat-sifat  demokrasi.  Ia  mencontohkan  dengan  proses pemilihan  khalifah  juga  didasarkan  dan  dipilih  oleh  sekelompok kecil  kaum  Muslim  kemudian  dikuatkan  oleh  masyarakat  Muslim melalui  dukungan  umum  ( bay’at ).  Namun  akhirnya  terjadi kemerosotan  dengan  penunjukan  langsung  yang  bersifat  turun temurun. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan dasar legitimasi politik  dan  informalitas  prosedur  di  bawah  Negara  model Madinah. 19
Bukti  lainnya  adalah  berkaitan  dengan  kedaulatan,  bahwa masing-masing dan setiap warga Negara dalam suatu Negara harus memiliki jalan yang secara signifikan mempengaruhi proses-proses penentuan kebijakan dan legislasi hukum. Maka disinilah letak sifat demokrasi  itu  sendiri,  yaitu  memberikan  “kebebasan”  kepada setiap  warga  Negara  untuk  mengutarakan  pendapat  dan kontribusinya terhadap negaranya. 20

## Konsep  Konstitusionalisme  Modern  Perspektif  Abdullahi Ahmed An-Na’im
Pemikiran  an-Na’im  memiliki  formulasi  yang  menyeluruh, mencakup  struktur  politik,  sosial,  hukum  pidana,  hukum internasional,  dan  hak-hak  asasi  manusia.  Dalam  bukunya Dekonstruksi  Syari’ah an-Na’im  lebih  memfokuskan  pada  tiga masalah  pokok,  yaitu  perbudakan,  gender  dan  non-Muslim.
18 Ibid, 134.
19 Ibid, 146.
20 Ibid, 151-159.
Beberapa isu-isu tentang
kemanusiaan tersebut dilatarbelakangioleh kondisi sosial masyarakat Sudan pada saat itu. Salah  satu  perbedaan  mendasar  antara a  nation-state dalam pengertian  modern  dengan  sebuah  negara  atau  kerajaan  di  masa lalu  adalah  karena  keterikatan  negara  modern  kepada  sebuah konstitusi yang jelas. Kedaulatan hukum di masa silam bukanlah di tangan rakyat yang dijamin dalam konstitusi, tetapi di tangan raja yang  memandang  rakyat  sebagai  wajib  patuh  kepadanya.  Dalam sejarah  Indonesia,  kita  mengenal  istilah  seperti  “daulat  Tuanku” dan  “ sabdo  Pandito  Ratu ”,  yang  memandang  raja  mempunyai kedaulatan  untuk  menetapkan  hukum.  Sehubungan  dengan  ini, Moh.  Hatta  pada  tahun  tiga  puluhan  mengatakan  bahwa  dalam alam  Indonesia  merdeka,  kekuasaan  tidaklah  berada  di  tangan “daulat  tuanku”,  tetapi  di  tangan  rakyat  yang  ditetapkan  melalui konstitusi. 21
Konstitusi  antara  lain  didefinisikan  sebagai  “ the  organic  and fundamental law of a nation or state; establishing the character and conception  of  its  government,  organizing  such  government,  and regulating,  distributing,  and  limiting  the  functions  of  its  different departments, and prescribing the extent and manner of the exercise of  sovereign  powers .” 22 Sedangkan  konstitusionalisme  adalah teori atau prinsip pemerintahan konstitusional atau keterikatan kepada teori tersebut. Lebih jelasnya, konstitusionalisme adalah “ both the practice of politics according to ‘rule of game’ which insure effective restraints  upon  governmental  and  other  political  action,  and  the theory—explanatory and justificatory—of the practice .” 23
Mengingat  konstitusi  dan  konstitusionalisme  baru  ada  sejak berdirinya nation-state, maka  Piagam  Madinah  sebenarnya bukanlah  sebuah  konstitusi  dalam  pengertian  modern.  Bila  dapat
21 Mohammad  Hatta, Kumpulan  Karangan (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1976),  123- 137.
22 “Hukum organik dan dasar dari sebuah bangsa atau negara, tertulis atau tidak tertulis,  yang  menegakkan  karakter  dan  konsep  pemerintahan, membentangkan  prinsip-prinsip  dasar  yang  menjadi  acuan  kehidupan internal  bangsa  atau  negara  tersebut,  mengorganisir  pemerintahan,  dan mengatur,  mendistribusikan  dan  membatasi  fungsi-fungsi  berbagai departemen serta menjelaskan cakupan dan bentuk pelaksanaan kekuasaan- kekuasaan  yang  berdaulat.”  Henry  Campbell  Black,  M.A., Black’s  Law Dictionary (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1999, reprint 1997), 311.
23 (1) Praktek ilmu  politik menurut  ‘aturan permainan’ yang menjamin kontrol yang efektif terhadap sikap pemerintah serta aksi politik lainnya, dan (2) teori yang  menjelaskan  dan  membenarkan  praktek  ini.”  Carl  J.  Friedrich, "Constitution  and  Constitutionalism"  dalam International  Encyclopedia  of Social  Sciences, Volume  3  (New  York:  The  Macmillan  Company  &  The  Free Press, reprint edition, 1972), 319-320.
dikatakan, maka ia baru merupakan sebuah naskah pra-konstitusi yang  mengatur  dengan  sangat  ringkas  prinsip-prinsip  umum pemerintahan  negara.  Pasal-pasalnya  tidak  memuat  secara  rinci tentang  bagaimana  UUD  dan  UU  dibuat  setelah  kematian  Nabi, pembagian  kekuasaan,  sistem  peradilan  dan  lain-lain  seperti lazimnya diatur dalam sebuah konstitusi negara bangsa.
Sungguhpun  demikian,  gagasan  umum  konstitusi,  UU  dan peraturan  perundang-undangan  Islam  terangkum  dalam  teks-teks Qur’an dan Hadits serta hasil ijtihad para fuqaha’ Muslim sepanjang zaman yang berusaha merumuskan prinsip-prinsip konstitusional, hukum dan peraturan yang disarikan dari inti dan semangat wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w.
Konstitusionalisme  Islam  juga  dapat  dilihat  dari  konstitusi nation-state negara-negara  Islam/berpenduduk  mayoritas  Muslim seperti  Pakistan,  Iran,  Sudan  dan  bahkan  Mesir  dan  Indonesia. Bagaimanapun,  konstitusi-konstitusi  tersebut  adalah  cerminan atau bagian dari cerminan konstitusionalisme Islam dalam kondisi dan situasi lokal negara-negara ini.
Konstitusionalisme  selalu  berkaitan  dengan  kemampuan rakyat  untuk  mempengaruhi  kejadian-kejadian  yang  membentuk kehidupan  mereka  baik  pada  tingkat  personal,  keluarga  maupun masyarakat.  Konstitusionalisme  juga  berkaitan  dengan  upaya penataan dan pengamanan ruang publik untuk rakyat agar mereka dapat  mencari,  bertukar,  berdebat  dan  menilai  sebuah  informasi secara  bebas  serta  dapat  bergabung  dengan  yang  lain  agar  dapat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannnya.
Konsep  dasar  ini  juga  mengindikasikan  bahwa  kesamaan akses itu harus disediakan bagi seluruh anggota masyarakat karena hidup  mereka  ditentukan  oleh  kebijakan-kebijakan  yang  sedang terbentuk.  Dalam  praktiknya,  prinsip  seperti  ini  menimbulkan persoalan lain yang terkait dengan pembedaan antara status warga negara  ( citizen )  yang  memiliki  keanggotaan  penuh  serta seperangkat  hak  dan  kewajiban,  dengan  permanen  residen ( permanent  resident )  yang  hanya  memiliki  separuh  keanggotaan, serta  dengan  orang  asing  ( aliens )  yang  jelas-jelas  tidak  memiliki hak untuk terlibat dalam proses-proses demokrasi konstitusional.
Istilah  konstitusionalisme  berimplikasi  pada  pembatasan hukum  atas  kekuasan  penguasa  dan  pertanggungjawaban politiknya  terhadap  sekelompok  manusia  lain.  Sebagian  ulama memberikan  suatu  pandangan  bahwa  oleh  karena  Tuhan  sendiri sebagai  pembuat  undang-undang  dalam  Islam,  maka  tidak  ada ruang  abadi  legislasi  atau  kekuasan  legislatif  di  bawah  syari’ah.
Umat  Islam  harus  tunduk  terhadap  hukum-hukum  yang  telah ditetapkan oleh Sang Pembuat aturan hukum.
Premis  di  atas  kemudian  ditolak  oleh  an-Na’im  dengan pertimbangan  bahwa  setiap  manusia  harus  mampu  dalam menentukan  prinsip-prinsip  dan  aturan-aturan  syari’ah  agar  bisa diterapkan. Baik al-Qur’an maupun Sunnah harus ditafsirkan untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum.
Berdasarkan  paparan  pemikiran  reformasi  syariah  yang dikemukakan  oleh  an-Na’im,  ia  menyumbangkan  ide  pemikiran yang ditawarkan untuk mewujudkan realisasi hukum publik Islam yang ideal yaitu konstitusionalisme modern Islam. Menurut Na’im konstitusionalisme Islam pada era modern ini harus lebih bersifat aspiratif,  egaliter,  dan  tidak  diskriminatif.  Konstitualisme  Islam sekarang  ini  seharusnya  tidak  membedakan  agama,  ras,  dan  sex (jenis  kelamin).  Tambahnya,  konstitualisme  seperti  ini  sudah  ada dalam Islam dan banyak tertuang dalam surat Makkiyah.
An-Na’im  menambahkan  bahwa  suatu  konstitusi  yang membenarkan diskriminasi dan lainnya di antara warga negaranya tidak patut diberi nama konstitusi. Terlebih lagi bagi pemerintahan yang  menggunakan  apartur  yang  menekan  dan  merendahkan warga  negaranya  ia  merekomendasikan  untuk  tidak  menerima Negara tersebut sebagai pemerintahan yang konstitusional. 24
Dengan  demikian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa demokrasi  merupakan  manifestasi  dari  adanya  paham konstitusionalisme  dalam  perkembangan  negara  modern.  Hal  ini mengingat  konsep  demokrasi  itu  sendiri  menginginkan  berbagai kebebasan,  keadilan,  kesetaraan,  dan  lain-lain.  Sehingga  nilai-nilai yang  melekat  pada  demokrasi compatible dengan  Islam  sebagai kekuatan politik.

## Sumber dan Sifat Kekuasaan
Istilah  konstitusionalisme  mengimplikasikan  pembatasan hukum  atas  kekuasan  penguasa  dan  pertanggungjawaban politiknya  terhadap  sekelompok  manusia  lain.  Dalam  istilah  ini pula nabi merupakan kedaulatan asli manusia dan pendiri Negara Islam.  Setiap  kata  dan  perbuatannya  merupakan  satu-satunya kriteria validitas dan legalitas, 25 meskipun di dalamnya itu terdapat kedaulatan tuhan sebagai Pengutus Nabi Muhammad.
Dari sudut pandang konstitusional dan perundang-undangan, nabi  adalah  penguasa  tunggal  Negara  Madinah,  pemegang
24 An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah …, 138.
25 Ibid, 147.
kekuasaan  legislative,  eksekutif  maupun  yudikatif  tertinggi  dan bersifat mutlak. Maka tidak diragukan lagi bahwa umat Islam pada masa  itu  tunduk  kepada  pemerintahan  nabi  secara  spontan  dan suka  rela,  dengan  kesetiaan  yang  mendalam  terhadap kepribadiannya  yang  mempesona  dan  luar  biasa.  Sehingga  hal  ini menyebabkan  ke-efektifan  pemberlakuan  hukum  yang  kemudian diterapkan kepada umat Muslim.
Hasil  dari  mempertahankan  model  yang  digunakan  khalifah sebagai  model  pemerintahan  yang  paling  tinggi,  yang  tidak terbatasi  oleh  pribadi  manusia  manapun  atau  lembaga  apapun, maka menjadi tidak mungkin menyusun dan membatasi kekuasaan penguasa, sebagaimana secara pasti ditentukan oleh konstitusionalisme.
Sebagai  wakil  tuhan  tertinggi,  penguasa  dapat  menentukan mana  pandangan  atau  penafsiran  syari’ah  yang  otoritatif  dan opereatif  serta  memutuskan  bagaimana  menerapkannya  dalam praktik.  Walaupun  ia  boleh  jadi  mendelegasikan  sebagian kekuasaan  legislative,  eksekutif  dan  yudikatif,  namun  dia  tetap mempertahankan  kekuasaannya  untuk  menolak  kebijakan- kebijakan  dan  keputusan-keputusan  para  wakil  dan  para hakimnya.
Beberapa ulama telah menyatakan pendangan bahwa karena Tuhan  sendiri  pembuat  undang-undang  dalam  Islam,  maka  tidak ada ruang abadi legislasi atau kekuasan legislatif di bawah syari’ah. Hal ini dibantah oleh an-Na’im bahwa pertimbangan manusia harus tetap  digunakan  dalam  menentukan  prinsip-prinsip  dan  aturan- aturan  syari’ah  yang  bisa  diterapkan.  Baik  al-Qur’an  maupun Sunnah  harus  ditafsirkan  untuk  mengembangkan  prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum. 26

## Kedaulatan dan Kewarganegaraan
Penilaian  konstitusional  atas  model  syari’ah  sebagaimana yang  telah  disinggung  sebelumnya,  kiranya  jelas  menunjukkan perlunya klarifikasi dua konsep yang sangat berhubungan dengan konstitusionalisme modern
yaitu: kedaulatan dan kewarganegaraan. Pada pembahasan ini penulis tidak akan banyak menjelaskan  keduanya  secara  komprehensif,  namun  masih  akan sehubungan dengan konsep-konsep sentral itu.
Kedaulatan  memiliki  bermacam-macam  konotasi,  dalam hukum  isnternasional,  hukum  konstitusional  dan  filasafat  politik.
26 Ibid, 150.
Tetapi  ia  menandai  otoritas  atau  pemerintahan  tertinggi berdasarkan  hukum  (legal).  Ia  telah  didefinisikan  sebagai kekuasaan  tertinggi  dimana  rakyat  diperintah,  dan  bahwa seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  suatu  Negara  secara politik tidak ada yang lebih tinggi.
Kedaulatan adalah eksistensi yang perlu bagi Negara dan hak serta  kekuasaan  yang  perlu  diikuti.  Dalam  arti  luas,  kedaulatan berarti  kekuasaan  tertinggi,  mutlak  dan  tidak  bisa  dikontrol;  hak mutlak  untuk  memerintah.  Maka  boleh  dikatakan  bahwa kedaulatan  itu kehendak atau kemauan ,  seperti  diterapkan  dalam masalah-masalah politik.
Terkait dengan masalah formasi hukum dan kebijakan dalam unsure  kedaulatan  ini,  an-Na’im  berpandangan  bahwa  meskipun setiap  warga  Negara  memiliki  hak  untuk  mengatur  dan  membuat hukum.  Akan  tetapi  itu  tidak  berarti  bahwa  masing-masing  orang harus memiliki pilihan  sekehendak hatinya. Tentunya ada proses- proses dan atau wakil yang harus dilakukan untuk mengakomodir aspirasi rakyat dalam menentukan kebijakan dan keputusan. 27
Oleh karena keadulatan itu berangkat dari  warga Negara itu sendiri, maka mereka pula berhak untuk menyatakan persetujuan atau  ketidaksetujuan  terhadap  kebijakan  dan  keputusan.  Serta kemampuan  yang  sama  pentingnya  adalah  kemampuan  masing- masing dan setiap warga Negara secara sah  menentang kebijakan atau  hukum  apapun  melalui  sarana  perundang-undangan,  juga melalui  alat  politik.  Dengan  demikian  ide-ide  tersebut  relevan untuk semua implikasi konstitusionalisme yang dibutuhkan.
Masalah  selanjutnya  adalah  kewarganegaraan  yang mendasari ide yang problematis dalam syari’ah. Menurut an-Na’im tidak ada negara yang dapat secara logis diharapkan memberikan hak-hak  sipil,  sosial,  ekonomi  dan  politik  secara  penuh  terhadap orang  yang  kebetulan  lahir  di  dalam  wilayah  negaranya.  Begitu pula tidak ada satu pun  negara secara logis berhak memakasakan kewajiban  yang  diperintahkan  dengan  menuntut  kesetiaan  dari siapa saja yang kebetulan berada di dalam wilayahnya. Oleh karena itu, sistem konstitusional dan perundang-undangan biasanya akan membedakan  antara  mereka  yang  berhak,  mereka  yang  dihalangi oleh kewajiban setia kepada negara dan mereka yang tidak. 28
Lalu  yang  menjadi  pertanyaan  selanjutnya  adalah  apa  yang menjadi  kriteria  untuk  membedakan  klasifikasi  ini  menurut jurisdiksi negara?
27 Ibid, 159.
28 Ibid, 162.
Na’im  mencoba  menanggapi  permasalahan  tersebut  dan mengawalinya  dengan  pandangan  bahwa  kewarganegaraan  selalu berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat.Ia memusatkan  diskursus  ini  pada  status  hukum  dan  hak-hak  orang yang menjadi warga negara berdasarkan  kelahiran dan penduduk tetap dalam wilayah suatu negara.
Merupakan  hak  seluruh  warga  Negara  untuk  secara  terus menerus  dan  signifikan  mempengaruhi  formulasi  dan  penetapan kebijakan  public  serta  pengundangan  hukum-hukum  publik.  Hak tersebut  adalah  pembenaran  moral  pragmatis  bagi  kedaulatan Negara.  Oleh  karena  hak  ini  harus  bermakna  efektif,  maka  semua warga  Negara  harus  menikmati  kebebasan  untuk  mencari  dan saling  tukar  menukar  informasi  menyangkut  isu-isu  umum  dan untuk  bekerja  sama  dengan  warga  Negara  lain  dalam  mendorong pandangan bersama demi kepentingan umum. 29
Dalam hal pandangan Na’im terkait dengan kewarganegaraan ini, penulis merasa belum menemukan kriteria warga Negara yang dimaksudkan  olehnya.  Namun  yang  dapat  penulis  pahami  dari pemikirannya  tentang  warga  negara  bahwa  dalam  warga  negara itu sendiri ada dua istilah, yakni mayoritas dan minoritas.
Na’im  meyakini  bahwa  premis  yang  menyatakan  bahwa mayoritas  dan  minoritas  tidaklah  didasarkan  pada  faktor-faktor insidental yang permanen seperti ras atau jenis kelamin, yang tidak dapat  diubah  oleh  individu.  Oleh  karena  itu,  suatu  kebijakan  dan hukum  harus  selalu  dibangun  di  atas  dasar  rasional,  yang dihormati  dan  didukung  oleh  seluruh  warga  negara,  tanpa memandang atribut-atribut personal.
Kemudian  Nai’m  kembali  mengkritik  dengan  merevisi syari’ah  historis  yang  dianggap  membingungkan,  dan  melakukan reformasi  untuk  dapat  diterapkan  di  masa  depan  merupakan sebuah  keniscayaan.  Namun  reinterpretasi  sumber-sumber  Islam dengan  cara-cara  yang  mendukung  konstitusionalisme  modern, jangan hanya mengantarkan seseorang untuk berpikir bahwa cara- cara tersebut seolah-olah telah digunakan di masa lalu.
Auto kritik  yang  dilakukan  oleh  Na’im  terhadap konstitusionalisme  Islam  hanyalah  semata-mata  bertujuan  untuk menyelaraskannya  dengan  kondisi  kekinian  yang  terjadi  di  dunia. Dengan  demikian,  menurutnya  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam konstitusi  Islam  menjadi  sesuatu  yang  relevan  dengan  apa  yang sedang dihadapi oleh umat Islam.
29 Ibid, 163-164.
Demikianlah  sekelumit  pembahasan  tentang  pemikiran  An- Na’im yang tetap kokoh dalam pendiriannya. Bagi An-Na’im, pada zaman  modern  ini,  yang  menjadi  acuan  ijtihad  adalah  prinsip- prinsip yang tertuang dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum internasional. Karena begitu kagumnya An-Na’im dengan HAM dan hukum  internasional,  ia  terlihat  menempatkan  HAM  dan  hukum internasional  di  atas  segalanya  bahkan  syariah  sekalipun.  Sebagai implikasinya maka ketika pada suatu titik syariah tidak sejalan dan atau  dianggap  bertentangan  dengan  HAM,  maka  ia  harus  diubah dan disesuaikan dengan HAM.
An-Naim  memang  menawarkan  kemungkinan  penerapan syari’ah  melalui  jalur  demokrasi.  Ia  menyimpulkan  bahwa  untuk menjadikan  hukum  Islam  sebagai  peraturan  dan  hukum  positif, hendaklah  mendapatkan approval dari  apa  yang  disebutnya sebagai public  reason .  Bagaimanapun,  Naim  dengan  cepat mengikatnya  dalam  bingkai  konstitualisme  modern  dan  prinsip HAM internasional.
Jika  dilihat  sepintas,  produk  pemikiran  an-Naim  ini  sangat logis  dan  menyejukkan.  Ia  membuka  wawasan  baru  bagi  umat Islam  untuk  menjalankan  syariatnya.  Apalagi  Naim  dengan  tegas menyatakan  bahwa  setiap  perundangan  dan  hukum  positif  harus mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai masyarakatnya. Logikanya adalah  jika  masyarakat  umum  menghendaki  penerapan  hukum rajam,  potong  tangan,  hudud,  poligami,  dan  produk  hukum  Islam lain, maka hukum-hukum tersebut boleh dan wajib diadopsi untuk dijadikan  sebagai  peraturan  serta  hukum  positif.  Akan  tetapi kenyataannya  Naim  menolak  hal  tersebut.  Karena  dalam penilaiannya, hukum-hukum tersebut bertentangan dengan norma, nilai, dan prinsip HAM.
Satu sisi An-Na’im terkesan lupa bahwa hukum internasional dan  HAM  ini  tidak lebih dari  kesepakatan  pihak-pihak yang  ‘kuat’ dan kemudian ditanda-tangani oleh mereka sendiri. Selain itu pula terdapat juga kesan mengabaikan sama sekali hak-hak dari semua orang dan masyarakat lainnya, karena pada dasarnya baik negara, masyarakat dan bahkan suatu agama tertentu memiliki perbedaan- perbedaan  dan  kebutuhan  mendasar  yang  berkaitan  dengan  HAM dan konstitusi.
Sisi  yang  lain  dapat  kita  lihat  dari  nilai  positif  terhadap pemikiran  an-Na’im  terkait  dengan  usaha  kerasnya  dalam mengembangkan  dan  menjabarkan  kembali  prinsip-prinsip konstitusi  Islam.  Paling  tidak,  bisa  dijadikan  sebagai  acuan  bagi umat  Islam  untuk  mengaplikasikan  hukum  Islam  yang  harmonis dan mampu menjawab tantangan zaman dalam konteks konstitusi.
Kabilah Vol. 2 No. 2 Desember 2017 ~ 283-301
Apalagi  dari  segi  sosiologisnya,  kajian  yang  dilakukan  an- Naim ini dilatarbelakangi oleh social culture masyarakat Sudan. Di mana  kondisi  masyarakatnya  terkenal  dengan  pemberlakuan hukum  Islamnya  sejak  mereka  merdeka.  An-Naim  melihat pengalaman kenegaraan masyarakat Muslim di belahan dunia lain sangatlah beraneka ragam. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa reformasi hukum Islam an-Naim bersifat kasustik universal.
Sebagai  analisis  akhir  penulis  pada  artikel  ini  adalah bagaimana  mungkin  konstitusi  internasional  dapat  diterapkan  di seluruh  negara  sedangkan  tidak  semua  masyarakat  memiliki prinsip-prinsip  yang  sama  dengan  konstitusi  yang  disepakati tersebut.  Oleh  karenanya  tindakan  pemaksaan  (jika  tidak  mau dikatakan  otoriter)  konstitusi  dalam  pemikiran  an-Na’im sesungguhnya  juga  telah  ‘merenggut’  kebebasan  masyarakat negara dan bahkan agama dalam bingkai HAM.

## Kesimpulan
Konstitusi  Islam  modern  dalam  perspektif  Abdullahi  Ahmed An-Na’im  harus  sejalan  dengan  konstitusi  publik  yang  diakui  di dunia  internasional.  Konstitusi  internasional  harus  menjadi rujukan  utama  dalam  konteks  penerapan  konstitusi  di  tingkat negara  bahkan  agama  sekalipun.  Dalam  pandangannya,  konstitusi internasional  sudah  memuat  kebutuhan-kebutuhan  hukum  yang telah  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  kondisi  yang  terjadi. Konstitualisme  Islam  sekarang  ini  seharusnya  tidak  lagi membedakan  agama,  ras,  dan  sex  (jenis  kelamin).  Tambahnya, konstitualisme  seperti  ini  sudah  ada  dalam  Islam  dan  banyak tertuang dalam surat Makkiyah.
An-Na’im  melanjutkan  bahwa  suatu  konstitusi  yang membenarkan diskriminasi dan lainnya di antara warga negaranya tidak patut diberi nama konstitusi. Terlebih lagi bagi pemerintahan yang  menggunakan  aparatur  yang  menekan  dan  merendahkan warga  negaranya  ia  merekomendasikan  untuk  tidak  menerima negara tersebut sebagai pemerintahan yang konstitusional.
Lebih  lanjut  menurutnya,  konstitusi  Islam  modern  harus disesuaikan  dengan  konstitusi  internasional  yang  dalam pandangannya  lebih  aspiratif,  egaliter  dan  tidak  diskriminatif. Konsep  konstitusi  modern  menurut  an-Na’im  ini  tidak  terbatas pada  hukum-hukum  yang  sudah  lebih  dulu  ada  dan  diterapkan dalam  agama  Islam.  Sehingga  menurutnya  jika  konstitusi  dalam Islam terkesan bertentangan dengan konstitusi internasional maka ia harus mau ‘mengalah’.
Paham konstitusionalisme Islam modern yang dipaparkan di atas  adalah  sekelumit  gagasan  yang  ditawarkan  oleh  tokoh intelektual  Muslim,  Abdullahi  Ahmed  an-Na’im.  Sekalipun  konsep ini dibentuk dalam rangka memajukan umat Muslim, namun harus pula  dipahami  bahwa  konstitusi  yang  tertuang  dalam  dunia internasional  pada  tataran  dan  aspek  tertentu  telah  menerobos sisi-sisi kebebasan dalam menerapkan hukum dalam suatu agama. Oleh karena itu, pandangan an-Na’im ini masih terbuka luas untuk dikritisi dan dilakukan kajian ulang, sehingga dari sana penerapan konstitusi  Islam  senantiasa  berkesesuaian  dengan  prinsip-prinsip dalam Islam.

## Daftar Pustaka
Black,  Henry  Campbell. Black’s  Law  Dictionary ,  (St.  Paul,  Minn.: West Publishing Co., 1999, reprint 1997)
Choir,  Tholhatul  &  Ahwan  Fanani. Islam  dalam  Berbagai Pembacaan Kontemporer. Cet.I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009) Dahlan. Moh. Abdullah Ahmed  al-Na’im Epistemologi Hukum Islam , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
Dahlan,  Zaini.  et.al. Filsafat  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Proyek Pembinaan  Prasarana  dan  Sarana  Perguruan  Tinggi  Agama Islam/IAIN, 1987)
Fanani,  Muhyar. Abdullahi  Ahmed  Na’im;  Paradigma  Baru  Hukum Public  Islam  dalam  Pemikiran  Kontemporer ,  (Yogyakarta:
Jendela, 2003)
Fazlurrahman. Islam ,  terj.  Ahsin  Muhammad,  (Bandung:  Pustaka,
1994)
Friedrich,  Carl  J.  "Constitution  and  Constitutionalism"  dalam International Encyclopedia of Social Sciences, Volume 3, (New York:  The  Macmillan  Company  &  The  Free  Press,  reprint edition, 1972)
Hakim,  Moh.  Nur. Abdullah  Ahmad  An-Naim:  Dekontruksi  Hukum Publik  Islam , dalam  Neo-Modernisme  dalam  Islam ,  (Malang: UMM Press: 2001) Hatta,  Mohammad. Kumpulan  Karangan ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang,
1976)
Madjid,  Nurcholis. Khazanah  Intelektual  Islam ,  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1994) Na’im  (an),  Abdullahi  Ahmed. Dekonstruksi  Syari’ah:  Wacana Kebebasan  Sipil,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hubungan
Internasional dalam Islam , terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Rani, (Yogyakarta: Lk i S , 1997) Salikin, Adang Djumhur. Reformasi Syari’ah dan HAM dalam Islam, Bacaan  Krtitis  terhadap  Pemikiran  al-Na’im ,  (Yogyakarta:
Gama Media, 2004) Sholeh,  Khudori. Pemikiran  Islam  Kontemporer ,  (Yogyakarta: Jendela, 2003)
Wardi,  Moh.  “Hermeneutika  Khaled  Abou  El  Fadl;  Sebuah Kontribusi  Pemikiran  Dalam  Studi  Islam”  Jurnal  Al-Ulum; Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Keislaman  UIM  Pamekasan,
Vol. 1 No. 1 Juni 2014.
Zaniati, Husniatus Salamah. “Reformasi Syari’ah dan hak-hak asasi manusia  (kajian  atas  pemikiran  Abdullah  ahmed  an-na’im)” jurnal IAIN Sunan Ampel, no. 1931 (1999)