## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESESUAIAN KEPERUNTUKAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA BARU NUSANTARA DITINJAU DARI DAMPAK LINGKUNGAN
Author :
Restu Adi Putra restuadiputra@unik-kediri.ac.id
Irham Rahman irhamrahman@unik-kediri.ac.id
Gentur Cahyo Setiono gentur@unik-kediri.ac.id Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Proses  pembebasan  tanah  guna  kepentingan  pembangunan  seringkali  masih  menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah pembebasan tanah yang terjadi di  calon  ibu  kota  baru  Nusantara  yang  dibangun  di  wilayah  hutan  Kalimantan  yang  termasuk  ke dalam  paru-paru  dunia.  Hal  demikian  akan  dikhawatirkan  mengganggu  ekosistem  yang  ada  dan dapat  mengganggu  iklim  pelestarian  lingkungan.  Guna  menjawab  problematika  tersebut  dalam penelitian  ini  digunakan  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual.  Sehingga  penelitian  ini  sampai  pada  kesimpulan  setiap  tanah  haruslah sesuai dalam pengadaannya, baik secara pemanfaatan  SDA maupun dalam penataannya.
Kata Kunci :  Peruntukan tanah, Dampak lingkungan, Ibu Kota Baru

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunya peran penting bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa dan merupakan faktor kemakmuran bagi rakyat untuk  digunakan  dengan  sebagimana  yang  tertuang  pada  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  1945.  Realisasi  dari ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  dituangkan dalam  Undang-Undang  Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 ayat  (1) dan (2) UUPA pada  intinya  menentukan  bahwa  Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  tertinggi merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai hak menguasai atas bumi, air,
dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Pemanfaatan  tanah  haruslah  di  rencanakan planning sesuai  dengan  peruntukanya Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA,  Negara  hanya  memberi wewenang  kepada  negara untuk:
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan,  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orangorang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari  fungsi  sosial  hak  atas  tanah  yang  telah  diamanatkan  dalam Pasal  6  UUPA. Berdasarkan  filosofi  fungsi  sosial  hak  atas  tanah  tersebut,  ditetapkan  dasar pembentukan  Undang-Undang  Pengadaan  Tanah,  yakni untuk menjamin tersedianya tanah  untuk  penyelenggaraan  pembangunan  dengan  mendasarkan  pada  penghormatan hak rakyat atas tanah.
Dalam  proses  pembebasan  tanah  untuk  pelaksanaan  pembangunan  nasional seringkali  menimbulkan  banyak  permasalahan  serta  belum terjaminnya  kepastian pelaksanaanya sesuai dengan peruntukannya apa  tidak serta nilai tanah apakah sesuai dengan planning pembangunan yang akan dilaksanakan. Layaknya peruntukan tanah yang  digunakan  pembangunan  Dimana  wilayah  Ibu  Kota  baru  yang  direncanakan sebagai Ibu Kota Negara (IKN).  IKN  berada  di  Provinsi  Kalimantan  Timur yang merupakan  bagian  dari  Pulau  Kalimantan  dimana  pemataan  ruang  diarahkan  untuk mewujudkan  kelestarian  kawasan  konservasi  keanekaragaman  hayati  dan  kawasan berfungsi  lindung  bervegetasi  hutan  tropis  basah  paling  sedikit  45  persen  dari  luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-Paru Dunia. 1
1 Analisis Konsep Forest City dalam RencanaPembangunan Ibu Kota NegaraDadang Jainal Mutaqin,
Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hygiawati Rahayu. Bappenas.Hal 14
Apabila ditinjau dari kondisi saat ini, 59,50 persen luas  wilayah IKN merupakan kawasan hutan yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, kawasan hutan indung dan kawasan  hutan  produksi.  Selain  memiliki  kawasan  hutan  yang  cukup  luas,  wilayah IKN juga termasuk ke dalam wilayah habitat satwa endemik yang dilindungi. 2 Nilai tanah  yang  terkandung  dan  peruntukkannya  sudah  sesuaikah  dengan  tanah  tersebut dalam  hal  ini  nilai  yang  terkandung  didalamnya  termasuk  tanah  tersebut  termasuk tidak  dalam  zona  hijau  apabila  di  lakukan  pembangunan  pemindahan  ibu  kota  ke daerah  tersebut.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk mengadakan  penelitian  yang  tersusun  dalam  bentuk  jurnal  dengan  judul “Tinjauan Yuridis  Terhadap  Kesesuaian  Keperuntukan  Tanah  Dalam Pembangunan  Ibu Kota Baru Nusantara ditinjau dari Persepktif Hukum Lingkungan”
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  suatu  permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  pengaturan  pemerintah  dalam  pelaksanaan  pemanfaatan  tanah dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Ibu  Kota  Negara Nusantara berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagiamanakah  dampak  lingkungan  dalam  pelaksanaan  pemabangunan  Ibu  Kota Negara Nusantara serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya?

## PEMBAHASAN
A.  Pengaturan  Pemerintah  Dalam  Pelaksanaan  Pemanfaatan  Tanah  Dalam Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Ibu  Kota  Negara  Nusantara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
Perpindahan  Ibu  Kota  Negara  baru  terkesan  dipindahkkan  secara  tiba-  tiba  namun dalam faktanya perpindahan telah dirancang jauh-jauh hari dalam hal ini Negara Kesatuan Republik  Indonesia  mewujudkan  tujuan  bemegara  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan berlandaskan  pada  Pancasila  bahwa  upaya  memperbaiki  tata  kelola  wilayah  Ibu  Kota
2 Analisis Konsep Forest City dalam RencanaPembangunan Ibu Kota NegaraDadang Jainal Mutaqin,
Muhajah Babny Muslim, dan NurHygiawati Rahayu. Bappenas.Hal 15
Negara  adalah  bagian  dari  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  bernegara  sebagaimana dimaksud  di  atas yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia beydasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia  juga  untuk  mewujudkan  Ibu  Kota Negara  yang  aman,  modern,  berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia
Dalam  pengaturannya  pemerintah,  dalam  pelaksanaan  pemanfaatan  tanah  untuk pengadaan  tanah  pembangunan  Ibu  Kota  Negara  baru  yaitu  bernama  Nusantara  dan selanjutnya disebut  sebagai  Ibu  Kota  Nusantara adalah satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat  khusus  setingkat  provinsi  yang wilayahnya  menjadi  tempat  kedudukan  Ibu  Kota Negara  sebagaimana  ditetapkan  dan  diatur  dengan  Undang-Undang  ini. 3 Yang  mana seluruh pusat pemerintahan yang semula di Jakarta dipindahkan ke Nusantara yang berada di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Dalam  pelaksanaan  pemanfaatan tanah telah  di atur  pada Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota  Negara. Yang  mana  pada  pasal  1  ayat  16  dan  17  menyatakan  bahwa  Tanah  adalah  permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun  tidak  langsung  dengan  penggunaan  dan  pemanfaatan  permukaan  bumi.  (pasal  1 ayat 16). Dan Hak Atas Tanah yang selanjutnya disingkat HAT adalah hak yang diperoleh dari  hubungan  hukum  antara  pihak  yang  berhak  dengan  Tanah,  termasuk  ruang di  atas Tanah,  dan  atau  ruang  di  bawah  Tanah  untuk  menguasai,  memiliki,  menggunakan,  dan memanfaatkan,  serta memelihara  Tanah, ruang  di  atas  Tanah,  dann  atau  ruang di bawah Tanah. (pasal 1 ayat 17).
Selain  itu  pengaturanya  juga  diatur  secara  khusus  dalam  Penataan  ruang yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang yang diatur dengan Undang Undang Nomor
3 Pasal 1 ayat 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. 2022
24  Tahun  1992,  Pasal  1  ayat  (3)  menentukan  bahwa  penataan  ruang  adalah  prosesyang meliputi  tiga  kegiatan  utama  yaitu  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang  dan pengendalian  pemanfaatan  ruang,  ketiga  kegiatan  tersebut  saling  terkait  dan  tidak  dapat berdiri sendiri, merupakan kegiatan yang saling berkaitan yang secara keseluruhan harus saling  memberikan  penguatan.  Sumber  daya  alam  yang  beranekaragam,  yang  tersedia di daratan, di laut dan di udara, perlu dikelola secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya  manusia  dan  sumber  daya  buatan,  dalam  pola  pembangunan  yang  berkelanjutan, pengelolaan  tersebut  perlu  dituangkan  kedalam  pengembangan  tata  ruang  untuk mewujudkannya,  sehingga  diperlukan  hasil  kesepakatan  public  dan  legalitas,  sebagai dokumen  teknis  dan mengikat  sekaligus  sebagai  pedoman  bagi  semua  kegiatan  dalam upaya pemanfaatan ruang.
Tata ruang berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 1992 adalah wujud struktural  dan  pola  pemanfaatan  ruang  baik  direncanakan  maupun  tidak,  tata  berarti mengatur dengan mengandung pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dimengerti dan  dipahami  serta  dilaksanakan,  wujud  struktural  adalah  unsur-unsur  pembentuk  rona lingkungan  alam,  lingkungan  sosial  dan  lingkungan  buatan  yang  secara  hierarkis  dan struktural  berhubungan  satu  dengan  lainnya,  membentuk  tata  ruang,  seperti:  pusat pemerintahan,  pusat pelayanan,  pusat  lingkungan,  prasarana  jalan,  ketinggian  bangunan, jarak atara bangunan dan sebagainya. Dalam hal ini pola pemanfatan ruang yang dimaksud adalah  bentuk  pemanfaatan  ruang  yang  menggambarkan  ukuran,  fungsi  serta  karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam, seperti: pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat bekerja, industri, pertanian serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan. 4
Dalam pemanfaatan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara selain diatur dengan peraturan juga harus memenuhi asas-asas penatagunaan tanah untuk daerah perkotaan  yaitu  Aman,  Tertib,  Lancar,  Sehat disingkat  ATLAS  yang  mana  dapat  di jelaskan sebagi berikut yaitu:
4 Totok Dwinur Haryanto, Sh. Mhum. Model Penatagunaan Tanah Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Vol Viii No. 2 Okto 2009.2022
a.  Aman  artinya  bahwa  dalam  pelaksanaan  penggunaan  tanah  untuk pembangunan  kota  harus  mampu mewujudkan  suasana  aman  bagi  setiap penduduk yang bermukim diwilayah yang bersangkutan;
b. Tertib  yang  dimaksudkan  bahwa  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam pembangunan dapat berjalan secara teratur, terkendali dan tertib dibidang pelayanan penataan penataan wilayah perkotaan, lalu lintas, hukum tertib administrasi dan sebagainya;
c. Lancar  adalah  bahwa  dalam  menggunakan  tanah  perkotaan  harus  dapat menciptakan  suasana  yang  lancar  dalam  komunikasi,  transportasi  dan pelayanan.
d. Sehat  yang  dimaksudkan  bahwa  dalam  menggunakan  tanah  perkotaan harus  mampu  menjamin  masyarakat  dari  pencemaran  sehingga  tercipta suasana  yang  sehat,  baik  jasmani  maupun  rohani  (Johara  T,  Jayadinata, 1986:20).
Kegiatan  pemanfaatan  tanah  pada  dasarnya  adalah  penggunaan tanah  yang  sudah dilekati  dengan  hak-hak  atas  tanah,  yang  sekaligus  memberikan  kewenangan  kepada pemegang  hak  untuk mengelola  tanahnya,  hak  atas  tanah yang ada  pada  perorangan  atau badan  hukum  tidak  otomatis  membenarkan  bahwa  tanahnya  dapat  dipergunakan  untuk kepentingan  pribadi  maupun  kelompok  dengan  sesuka  hati,  mengingat  semua  hak  atas tanah  mempunyai  fungsisosial,  tanah  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUPA hak menguasai tersebut meberi wewenang kepada Negara untuk:
a. mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
b. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  antara  orang  atau  badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  antara  orang  atau  badan hukum dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Kesesuaian  ketentuan  Pasal  2  Ayat  (2)  UUPA  dipertegas  kembali  pada  UU  No  3 Tahun  2022  tentang  Ibu  kota  Negara  Nusantara  yang  mana  mengamanatkan  bahwa pengadaan Tanah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung. Tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara merupakan salah  satu jenis  dalam  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum. Dalam  hal  pengadaan  tanah  dilakukan  dengan  mekanisme  pengadaan  tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

## B.  Dampak  Lingkungan  Dalam  Pelaksanaan  Pemabangunan  Ibu  Kota  Negara Nusantara Serta Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengaturnya
Pelaksanaan  pemabangunan  Ibu  Kota  Negara  Nusantara  tidak  pernah  terlepas dari  isu  dampak  lingkungan  yang  terjadi  akibat  pembangunan  dalam  sidang  dengan agenda  pemeriksaan  pendahuluan  yang  dipimpin  Hakim  Konstitusi  Arief  Hidayat  pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  (UU  IKN)  pada  Selasa  (12/4/2022).  Yang  salah satunya  isu  dampak  lingkungan  pemabangunan  Ibu  Kota  Negara  Nusantara  yang  dari jakarta  dipindahkan  ke  Kalimantan  akan  beresiko  merusak  lingkungan  hidup,  rusaknya kehidupan  fauna  dan  flora.  Hal  ini  sebagai  dampak  pembangunan  kota,  perumahan penduduk, pertokoan, pasar. Hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia bisa jadi kedepannya hanya tinggal kenangan karena dampak perpindahan IKN. 5
Terlepas  dari  dampak  dampak  lingkungan  pemabangunan  Ibu  Kota  Negara Nusantara  yang  dari  Jakarta  dipindahkan  ke  Kalimantan  pemerintah  telah  menegaskan dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya  pada  Bagian  Ketiga, Pelindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Dalam  hal  ini  “pelindungan  dan pengelolaan lingkungan  hidup  di  Ibu  Kota  Nusantara  dilaksanakan  berdasarkan  Rencana Induk  Ibu  Kota  Nusantara  dan  Rencana  Tata  Ruang  KSN  Ibu  Kota  Nusantara  dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan
5 Mahkamah Konstitusi (MK). Jakarta, Humas MKRI. 2022
ketentuan  peraturan  perundang-undangan.”  “Pelindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara, termasuk  pelaksanaan  pemantauan,  pengendalian,  dan  evaluasi  terhadap  kualitas lingkungan  hidup  di Ibu Kota  Nusantara  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” 6 Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi;
c. pengelolaan  wilayah  fungsional  perkotaan  yang  berorientasi  pada lingkungan hidup; dan
d. penerapan  pengolahan  sampah  dan  limbah  dengan  prinsip  ekonomi sirkuler. 7
Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara termasuk tetapi tidak terbatas pada analisis mengenai dampak lingkungan. Ini  dapat  diartikan  jelas  bahwasanya  undang-undang  diatas  yang  mengatur  permasalah tersebut  memililki keterbatasan  terhadap  analisis  dampak  lingkungan  yang  akan  terjadi dalam  pembangunan  ataupun  setelah  pelaksanaannya.  Akan  tetapi  telah  di  atur  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Pengeloaan  Lingkungan  Hidup  yang mana  menjelaskan  bahwa  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah upaya sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan hukum.
6 Pasal 18. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 2022
7 Pasal 18 ayat 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 2022
Serta  Pembangunan  berkelanjutan  merupakan  upaya  sadar  dan  terencana  yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta  keselamatan,  kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dan pada UU ini  menerangkan  terkait  Analisis  mengenai  dampak  lingkungan  hidup  yang  sebelumnya belum  sepenuhnya tertuang  pada  UU  No.  3  Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota  Negara Nusantara bawasanya Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupaan kajian mengenai  dampak  penting  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan  pada lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan  tentang penyelenggaraan  usaha  dan/atau  kegiatan.  Seperti  yang  tertera  diatas  bahwa  Analisis mengenai dampak lingkungan hidup pada Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dapat dilakukan  secara  terpisah  dengan  memperhatikan  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

## KESIMPULAN
Setiap  tanah  haruslah  sesuai  dalam  pengadaannya,  baik  secara  pemanfaatan SDA maupun  dalam  penataannya.  Dalam  hal  ini  peraturan  perundanga-  undangan  merupakan suatu  hal  yang  pali  penting  dalam  pelasanaan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  baru  yaitu Nusantara  yang  mana  bukan  hanya  aspek  perencanaan  yang  matang  terhadap  konsep bangunan  maupun  pendanaan  tetapi  juga  harus  tetep  mengutuamkan  aspek  lingkungan serta  pemanfaatan tanah yang harus di ikuti sesui asas-asas yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdurrahman, 1983, Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Bandung.
Analisis Konsep Forest City dalam RencanaPembangunan Ibu Kota NegaraDadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hygiawati Rahayu. Bappenas.
Totok Dwinur Haryanto, Sh. Mhum. Model Penatagunaan Tanah Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Vol Viii No. 2 Okto 2009.2022

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Undang-undang  (UU)  Nomor  5  Tahun  1960.  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria Negara
Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.