INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10080-10089 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kolaborasi Governance Dalam Program Kampung Iklim Di RW 03 Kelurahan
Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Sophi Alifiyah 1 🖂 , Herlina Muzanah Zain 2
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Ilmu Sosial Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Email: alifiyahsophi@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis kolaborasi governance dalam implementasi program kampung iklim di RW 03  Kelurahan  Cempaka  Putih  Timur,  Jakarta  Pusat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif  dengan  studi  kasus  sebagai  desain  penelitian.  Data  dikumpulkan  melalui wawancara,  observasi  dan  analisis  dokumen  terkait  program  kampung  iklim.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kolaborasi governance  telah  berkontribusi  pada  keberhasilan  program  ini dengan partisipasi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Meskipun terdapat tantangan seperti kompleksitas  koordinasi  antarlembaga,  rekomendasi  diberikan  untuk  meningkatkan  kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan pendanaan yang memadai untuk mendukung program kampung iklim di wilayah  tersebut.  Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  bagi  pemahaman  tentang  pentingnya kolaborasi governance dalam implementasi program kampung iklim di tingkat lokal.
Kata kunci: Kolaborasi, Governance, Kampung Iklim, Perubahan Iklim, Partisipasi Masyarakat, Jakarta Pusta

## Abstract
This  research  analyzes  the  governance  collaboration  in  the  implementation  of  the  climate  village program in RW 03, Cempaka Putih Timur Subdistrict, Central Jakarta. The research method used was a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observation, and analysis of documents related to the climate village program. The research findings indicate that governance collaboration has contributed to the success of this program through the participation of the  community,  government,  and  private  sector.  Despite  challenges  such  as  the  complexity  of interagency  coordination,  recommendations  are  provided  to  enhance  collaboration,  community
participation, and adequate funding to support the climate village program in the area. This research contributes to understanding the importance of governance collaboration in implementing climate village programs at the local level.
Keyboards: Governance  Collaboration,  Climate  Village,  Climate  Change,  Community  Participation, Central Jakarta

## PENDAHULUAN
Perubahan iklim global telah menjadi isu yang sangat penting dan mendesak bagi Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ini,  pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  telah  menginisiasi  Program  Kampung  Iklim  (ProKlim)  sebagai  salah  satu  upaya  untuk mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim. ProKlim adalah program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setidaknya pada tingkat Rukun Warga (RW) atau kampung. Proklim terdiri dari berbagai kegiatan  adaptasi  dan  mitigasi  yang  dapat  dilakukan  di  tingkat  lokal.  Program  ini  dirancang  untuk menghadapi dan mencegah dampak perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk menciptakan kolaborasi antara  pemerintah  dan  masyarakat  guna  menghadapi  perubahan  iklim.  Program  ini  tidak  hanya mengandalkan pemerintah sebagai penyelenggara, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan sektor  swasta  dalam  rangka  mengurangi  risiko  dan  membangun  ketahanan  terhadap  dampak perubahan iklim.
Penelitian  ini  difokuskan  pada  analisis  kolaborasi governance  dalam  implementasi  Program Kampung Iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Kolaborasi governance adalah aspek penting dalam keberhasilan program ini, karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim. Kolaborasi ini mencakup  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  swasta  yang  bekerja  bersama  dalam  menghadapi tantangan perubahan iklim. Menurut Ansell & Gash (2007), collaborative governance merupakan salah satu bentuk tata kelola yang menekankan pentingnya kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang memungkinkan sektor publik dan sektor swasta bekerja sama untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dan menguntungkan bagi masyarakat. Dalam konteks Program Kampung Iklim, kolaborasi governance berperan dalam mengubah regulasi dan sistem yang ada untuk menghadapi perubahan iklim dan mengurangi dampaknya.
Goliday  (2010)  juga  menjelaskan  bahwa collaborative  governance  melibatkan  manajemen hubungan  untuk  mengubah  regulasi  dan  sistem  yang  ada.  Jaringan  kerjasama  antara  pemerintah, masyarakat,  dan  sektor  swasta  diperlukan  untuk  melaksanakan  program-program  dalam  rangka mengurangi risiko perubahan iklim. Dalam hal ini, kolaborasi governance berfungsi sebagai kemitraan khusus  antara  sektor  publik  dan  sektor  swasta,  di  mana  pihak-pihak  swasta  berperan  dalam mempengaruhi sektor publik.
Kelurahan Cempaka Putih Timur merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan Program Kampung Iklim dengan baik. Kompleks Kelurahan ini didesain dengan rapi dan menyediakan
ruang publik untuk berbagai kegiatan masyarakat, termasuk program iklim. Salah satu program iklim yang menjadi unggulan di Kelurahan Cempaka Putih Timur adalah Gang Hijau. Program ini melibatkan penghijauan  di  sebagian  besar  gang-gang  di  setiap  RT  dengan  menanam  berbagai  jenis  tanaman, termasuk tanaman buah anggur yang telah berhasil dipanen beberapa kali.
Selain itu, Kelurahan Cempaka Putih Timur juga memiliki aset berupa lahan di sepanjang sungai yang dimanfaatkan dengan baik. Lahan yang panjang tersebut digunakan untuk menempatkan rak-rak hidroponik  dan  juga  sebagai  tempat  berkumpul  bagi  warga.  Kegiatan  hidroponik  di  Cempaka  Putih Timur  telah  berkembang  menjadi  aktivitas  ekonomi  yang  menghasilkan  sayuran  berkualitas  tinggi. Meskipun masih dalam skala rumah tangga, sayuran hasil hidroponik ini memiliki keunggulan dalam kandungan gizi dan kebersihan karena dijamin organik.
Meskipun Program Kampung Iklim melibatkan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kelurahan Cempaka Putih Timur menjadi contoh yang baik dalam mengoptimalkan kolaborasi governance  dalam  implementasi  program  ini.  Kelurahan  ini  melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat, terutama kelompok tani dan ketua RT di setiap RT, termasuk di wilayah RW 03. Selain itu juga terlibatnya pihak swasta yaitu PT Pertamina Patra Niaga yang sejak tahun 2020 hingga sekarang terus mendukung implementasi kebijakan Proklim di kelurahan Cempaka Putih Timur ini. Dengan melibatkan semua pihak terkait, Kelurahan Cempaka Putih Timur dapat menciptakan lingkungan yang hijau dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  memahami  peran  dan  kontribusi  kolaborasi governance dalam implementasi Program Kampung Iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Dalam  konteks  penelitian  ini,  kolaborasi governance  menjadi  landasan  penting  dalam  menghadapi perubahan  iklim  yang  semakin  kompleks.  Dengan  melibatkan  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor swasta,  diharapkan  dapat  tercipta  upaya  bersama  dalam  mengurangi  risiko  dan  dampak  perubahan iklim, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat  di Kelurahan Cempaka Putih Timur.
Kolaborasi governance  dalam  implementasi  Program  Kampung  Iklim  di  RW  03  Kelurahan Cempaka Putih Timur mencakup berbagai tahapan kebijakan publik. Setiap tahun, ada penilaian nasional terhadap pelaksanaan Proklim berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan.  Penilaian  ini  mencakup  tahapan  persiapan,  perencanaan,  pelaksanaan,  serta pengembangan  dan  penguatan  aksi  (Peraturan  Direktur  Jenderal  Perubahan  Iklim  No. P1.PPI/SET/KUM.I/2/2017,  2017).  Tahapan-tahapan  ini  melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat  dan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat.
Dalam tahap perencanaan, kolaborasi governance memungkinkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja bersama dalam mengidentifikasi tantangan dan potensi yang ada di Kelurahan Cempaka  Putih  Timur  terkait  perubahan  iklim.  Dengan  mengumpulkan  berbagai  informasi  dan pengetahuan,  pihak-pihak  terkait  dapat  membuat  rencana  yang  komprehensif  dan  efektif  untuk menghadapi  perubahan  iklim.  Setelah  perencanaan,  tahap  pengorganisasian  kegiatan  menjadi  kunci
dalam  implementasi  Program  Kampung  Iklim.  Kolaborasi governance  memungkinkan  pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja sama dalam menentukan langkah-langkah konkret yang harus diambil. Misalnya, dalam hal penghijauan Gang Hijau, pemerintah dapat menyediakan bibit tanaman, masyarakat  dapat  berperan  dalam  menanam  dan  merawat  tanaman,  sementara  PT  Pertamina  Patra Niaga memberikan dukungan finansial serta bantuan teknis.
Selain itu, kolaborasi governance juga berperan dalam memfasilitasi akses terhadap sumber daya yang  diperlukan  dalam  implementasi  program.  Misalnya,  dalam  hal  pengembangan  hidroponik, pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk pengetahuan dan teknologi, masyarakat dapat menyumbangkan lahan yang tersedia, sementara PT Pertamina Patra Niaga dapat memberikan bantuan dalam hal permodalan atau distribusi produk.
Selama  implementasi  program,  kolaborasi governance  juga  berperan  dalam  memastikan kelancaran koordinasi antara berbagai pihak terkait. Komunikasi yang baik dan saling pengertian menjadi kunci  dalam  menjalankan  program  dengan  efektif. Koordinasi  ini  melibatkan  pertemuan  rutin  antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan program serta  membahas  kendala  atau  perubahan  yang  terjadi.  Selain  itu,  kolaborasi governance  juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan  dan  pembelajaran  antar bidang  yang  terlibat  dalam program. Pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  swasta  dapat  saling  belajar  dan  bertukar  pengalaman  dalam menghadapi perubahan iklim. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Selain  itu,  kolaborasi governance  juga  berperan  dalam  evaluasi  dan  pemantauan  program. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat bekerja sama dalam mengumpulkan dan menganalisis data terkait dampak dan hasil dari program Kampung Iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Evaluasi  ini  menjadi  dasar  dalam  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  program,  serta  menentukan langkah-langkah yang perlu diambil ke depannya.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kolaborasi governance  memainkan  peran  yang  sangat penting dalam implementasi Program Kampung Iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.  Melalui  kolaborasi  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  swasta,  program  ini  dapat mengoptimalkan  upaya  dalam  mengurangi  risiko  dan  dampak  perubahan  iklim.  Dalam  rangka menciptakan  lingkungan  yang  hijau,  berkelanjutan,  dan  lebih  baik  bagi  masyarakat,  kolaborasi governance menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.
Menurut  Considine  &  Lewis  (2013) Collaborative  governance  adalah  pendekatan  dalam pengambilan  keputusan  dan  manajemen  yang  melibatkan  partisipasi  aktif  dari  berbagai  pemangku kepentingan  yang  berbeda  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  kebijakan. Pendekatan ini mendorong kerja sama, koordinasi, dan konsensus di antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang lebih baik.
Dalam  penelitian  akan  menggunakan  teori  yang  disampaikan  oleh  Cosidine  &  Lewis  (2013) sebagai  dasar  untuk  mengukur  keberhasilan  penerapan  Program  Kampung  Iklim  pada  Kelurahan
Cempaka Putih Timu, RW 03, Considine & Lewis (2013) mengembangkan kerangka kerja Collaborative Governance kedalam beberapa dimensi penting, meliputi :
1. Partisipasi
Melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Partisipasi dapat memperluas basis pengetahuan, mendapatkan perspektif yang beragam, dan meningkatkan kepercayaan dan dukungan untuk kebijakan yang dihasilkan.
2. Akuntabilitas
Menetapkan tanggung jawab dan mengatur mekanisme yang memastikan bahwa para pemangku kepentingan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas mencakup  transparansi,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  dalam  pelaksanaan  kebijakan. Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan melibatkan keterbukaan dan keterbacaan informasi terkait Program Kampung Iklim. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang tujuan program, alokasi anggaran, kegiatan yang dilakukan,  dan  dampak  yang  diharapkan.  Dengan  demikian,  transparansi  memungkinkan masyarakat untuk mengikuti dan memahami proses pengambilan keputusan, serta memberikan umpan balik dan masukan yang berharga.
3. Adaptabilitas
Kemampuan  program  untuk  merespons  perubahan  kondisi  iklim  menunjukkan fleksibilitas  dan  kemampuan  program  untuk  mengatasi  tantangan  yang  mungkin  muncul seiring perubahan iklim. Program harus mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca, pola hujan,  dan  ancaman  iklim  lainnya  untuk  tetap  efektif  dalam  mencapai  tujuan  mitigasi  dan adaptasi. Ini dapat melibatkan perubahan dalam praktik pertanian, penggunaan sumber daya alam, atau kebijakan lingkungan yang diterapkan.
Fleksibilitas  program  dalam  menghadapi  tantangan  yang  muncul  menunjukkan kemampuan program untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berbeda. Program  harus  mampu  menghadapi  tantangan  seperti  perubahan  kebijakan,  perubahan kebutuhan  masyarakat,  atau  perubahan  dalam  kondisi  ekonomi.  Dengan  menjadi  fleksibel, program  dapat  mempertahankan  relevansinya  dan  terus  berkontribusi  terhadap  tujuan perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kesiapan  dalam  memodifikasi  kebijakan  dan  praktik  kolaboratif  sesuai  kebutuhan menunjukkan kesediaan program untuk menyesuaikan diri dengan hasil evaluasi dan masukan dari  masyarakat  serta  pemangku  kepentingan  lainnya.  Jika  ada  kelemahan atau  kekurangan dalam pelaksanaan program, program harus siap untuk melakukan perubahan yang diperlukan guna  meningkatkan  efektivitasnya.  Kesiapan  untuk  memodifikasi  kebijakan  dan  praktik kolaboratif berarti program tersebut dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan kualitas dan dampaknya seiring waktu.
4. Kualitas kebijakan
Mengacu pada keberhasilan kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Kualitas  kebijakan  mencakup  faktor  seperti  keberlanjutan,  yaitu  kebijakan  yang  dapat berkelanjutan  dalam  jangka  panjang;  keterlibatan  aktor  yang  beragam,  yaitu  melibatkan berbagai  pemangku  kepentingan  yang  representatif;  dan  kualitas  keputusan  bersama,  yaitu keputusan  yang  didasarkan  pada  pemahaman  yang  mendalam,  analisis  yang  baik,  dan konsensus yang kuat.
Kebijakan yang berkelanjutan harus mampu mempertahankan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim yang telah diimplementasikan dan memastikan bahwa upaya berkelanjutan dilakukan untuk melindungi lingkungan dan meminimalkan dampak perubahan iklim di masa depan.
Kualitas  keputusan  bersama  yang  didasarkan  pada  pemahaman  yang  mendalam, analisis  yang  baik,  dan  konsensus  yang  kuat  merupakan  elemen  penting  dalam  Program Kampung  Iklim.  Keputusan  yang  baik  harus  didasarkan  pada  pemahaman  yang  mendalam tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan perubahan iklim. Analisis yang baik harus mempertimbangkan  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  dalam  pengambilan  keputusan. Selain  itu,  konsensus  yang  kuat  di  antara  pemangku  kepentingan  berarti  keputusan  yang diambil adalah hasil dari proses partisipatif dan kolaboratif, yang memastikan dukungan dan penerimaan yang lebih luas.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan studi kasus sebagai desain penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami dan menganalisis kolaborasi governance dalam implementasi program kampung iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur,  Jakarta  Pusat.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  peneliti  dapat  memperoleh pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan interaksi yang terjadi dalam kolaborasi governance. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang merupakan penyelidikan mendalam tentang kasus tertentu, dalam hal ini implementasi program kampung iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Melalui studi kasus, peneliti dapat memeriksa kasus spesifik ini dalam konteks yang lebih luas,  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kolaborasi governance,  dan  menganalisis kontribusinya terhadap keberhasilan program.
Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  tiga  metode,  yaitu  wawancara,  observasi  dan analisis  dokumen  terkait  program  kampung  iklim.  Wawancara  dilakukan  dengan  pihak-pihak  yang terlibat dalam kolaborasi governance, seperti perwakilan pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam program. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh wawasan langsung dari responden dan memahami perspektif mereka tentang kolaborasi governance dalam  implementasi  program  kampung  iklim.  Observasi  di  lakukan  guna  mengetahui  sejauh  mana
program kampung iklim ini di jalankan, sekaligus untuk memantau apakah program ini berjalan sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh pihak-pihak yang terkait.
Selain wawancara, analisis dokumen juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang program kampung iklim. Dokumen-dokumen yang dianalisis meliputi rencana program, laporan kegiatan,  kebijakan  terkait,  dan  dokumen  lain  yang  terkait  dengan  implementasi  program.  Analisis dokumen membantu peneliti dalam memperoleh data tambahan dan melengkapi pemahaman mereka tentang kolaborasi governance dalam konteks program kampung iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur.
Dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi dan analisis dokumen, peneliti akan dapat menganalisis secara komprehensif kolaborasi governance dalam implementasi program kampung iklim di  RW  03  Kelurahan  Cempaka  Putih  Timur.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  program  dan kontribusi  kolaborasi governance  dalam  upaya  mencapai  tujuan  program  kampung  iklim.  Temuan- temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pihak terkait dalam merancang kebijakan dan mengembangkan program serupa di wilayah lain. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi  yang  signifikan  dalam  konteks  pengembangan  kebijakan  dan  tindakan  untuk  mengatasi perubahan iklim di tingkat lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  15  orang  responden  yang  dimintai  keterangan  melalui wawancara, 15 orang ini terdiri dari, 1 orang ketua RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, 1 orang ketua kelompok tani, 1 orang sekretaris kelompok tani, 1 orang ketua RT 01, 1 orang ketua RT 02, 1 orang ketua RT 03, 1 orang ketua RT 04, 1 orang kepala bidang humas PT Pertamina Parta Niaga, 1 orang ketua pelaksana program dari PT Pertamina Parta Niaga, serta 6 orang warga yang dipilih secara random.
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari  wawancara,  observasi  lapangan  dan  analisis  dokumen terkait maka hasil penelitian ini dapat di uraikan sebagai beriku :

## Partisipasi
Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Iklim di RW 03 menunjukkan sejauh mana penduduk setempat terlibat dan berkontribusi dalam kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim di lingkungan mereka. Partisipasi dapat mencakup berbagai bentuk, seperti partisipasi aktif  dalam  pertemuan  komunitas,  pemberian  masukan  dalam  pengambilan  keputusan,  kontribusi tenaga kerja, dan implementasi praktik ramah iklim di tingkat rumah tangga.
Peran kelompok tani, ketua RT serta PT Pertamina Parta Niaga dalam kolaborasi governance mengacu  pada  kontribusi  mereka  dalam  upaya  kolaboratif  untuk  mengelola  dan  mengendalikan program. Di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur terlihat jelas jika kelompok tani membantu dalam implementasi teknik pertanian berkelanjutan, mereka bekerjasama dengan membagikan pengetahuan
mereka  kepada  masyarakat,  dan  memobilisasi  sumber  daya  untuk  melaksanakan  kegiatan  terkait pertanian. Sementara itu, ketua RT memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan upaya partisipatif antara  warga,  menjembatani  komunikasi  antara  pemerintah  setempat  dan  masyarakat,  serta memfasilitasi pertemuan dan kegiatan terkait program. Sedangkan pihak-pihak dari PT Pertamnia Parta Niaga ikut berperan aktif dengan memberikan bantuan berupa modal usaha serta menyediakan bibit- bibit tanaman hidroponik serta tanaman buah-buahan yang telah mengalami pencangkokan.
Sehingga dapat disimpulkan jika pihak warga, pemerintah dan actor swasta saling terlibat dalam partsipasi guna keberhasilan Program Kampung Iklim pada RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur.

## Akuntabilitas
Mekanisme akuntabilitas yang diterapkan dalam Program Kampung Iklim di RW 03 merujuk pada cara  di  mana  pertanggungjawaban  ditetapkan  dan  dilaksanakan  dalam  pelaksanaan  program. Mekanisme ini dapat mencakup pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang teratur terhadap kemajuan, hasil,  dan  dampak  program.  Selain  itu,  transparansi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan  pengambilan keputusan juga menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait.
Dalam Proklim yang diadakan di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur sudah menunjukkan adanya  transparansi  mengenai  kebijakan-kebijakan  yang  diputuskan  oleh  pihak-pihak  pengurus program ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya rapat mingguan mengenai perkembangan program, selain rapat mingguan masyarakat juga dapat bertanya secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait melalui ketua RT masing-masing, dan yang paling penting masyarakat ikut terlibat aktif dalam penjualan, pemasaran dan pengelolaan tanaman-tanaman hidroponik yang di tanam di perkarangan rumah para warga.

## Adaptabilitas
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara saat ini warga dan pihak-pihak yang mengurus program kampung iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur sedang berusaha untuk melakukan  beberapa  perubahan  terkait  beberapa  jenis  tanaman  guna  memenuhi  permintaan  yang
masuk. Sesuai dengan tujuan program yaitu untuk meningkatkan taraf hidup bagi warga di RW 03, maka pihak-pihak  yang  terlibat  berfokus  pada  peningkatan  penjualan  tanaman  hijau  guna  meningkatkan pendapatan warga secara finansial. Oleh karena itu, dilakukannya perubahan beberapa jenis tanaman untuk memenuhi permintaan akan sayuran hijau.

## Kualitas Kebijakan
Keberlanjutan kebijakan yang dihasilkan dari Program Kampung Iklim di RW 03 mengacu pada kemampuan  kebijakan  untuk  bertahan  dan  berkelanjutan  dalam  jangka  panjang.    Dampak  positif program  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat  pada  RW  03  Kelurahan  Cempaka  Putih  Timur menunjukkan keberhasilan Program Kampung Iklim. Program penghijauan dengan tanaman hidroponik ini  dapat  memberikan  manfaat  nyata, baik  dalam  hal  perlindungan  lingkungan  seperti  pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan keanekaragaman hayati, serta dalam  memberikan  manfaat  sosial  dan  ekonomi  bagi  masyarakat  setempat,  mulai  dari  peningkatan kesejahteraan,  keberlanjutan  mata  pencaharian,  dan  pengurangan  kerentanan  terhadap  perubahan iklim.

## SIMPULAN
Penelitian ini melibatkan 15 responden dari berbagai pihak, termasuk ketua RW, ketua kelompok tani, ketua RT, perwakilan PT Pertamina Parta Niaga, dan warga secara acak. Partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Iklim di RW 03 sangat penting, melibatkan partisipasi aktif dalam pertemuan komunitas, kontribusi tenaga kerja, dan implementasi praktik ramah iklim di tingkat rumah tangga. Kelompok tani, ketua RT, dan PT Pertamina Parta Niaga berperan aktif dalam kolaborasi governance, memberikan bantuan dan memobilisasi sumber daya.
Mekanisme  akuntabilitas  program  ini  diterapkan  dengan  baik  melalui  pemantauan,  evaluasi, pelaporan, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dapat mengawasi kebijakan dan tindakan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  terkait.  Program  ini  juga  adaptif  terhadap  perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan penjualan tanaman hijau untuk
meningkatkan taraf hidup warga. Program Kampung Iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur telah mencapai kualitas kebijakan yang baik. Keberlanjutan kebijakan ini terlihat dari dampak positifnya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.
Program penghijauan dengan tanaman hidroponik memberikan manfaat perlindungan lingkungan, seperti  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca,  konservasi  sumber  daya  alam,  dan  peningkatan keanekaragaman  hayati.  Selain  itu,  program  ini  juga  memberikan  manfaat  sosial  dan  ekonomi,  seperti peningkatan  kesejahteraan,  keberlanjutan  mata  pencaharian,  dan  pengurangan  kerentanan  terhadap perubahan iklim. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2007). Collaborative  governance  in  theory  and  practice.  Journal  of  Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.
Ariyaningsih, & Shaw, R. (2023). Community-Based Approach for Climate Resilience and COVID-19: Case Study of a Climate Village (Kampung Iklim) in Balikpapan, Indonesia. Land, 12(3), 650.
Considine, M., & Lewis, J. M. (2013). Collaborative governance: A new era of public policy in Australia? Australian Journal of Public Administration, 72(3), 229-239.
Fitria, S. (2020). Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim (PROKLIM) Di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Tahun 2020. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(2), 1-11.
Goliday,  G.  (2010).  Collaborative  governance  and  the  need  for  public-private  partnerships  in environmental management. In S. A. Moore & C. B. Zorn (Eds.), Global Challenges and Perspectives in Blended and Distance Learning (pp. 1-14). IGI Global.
Hudaya, M. R., & Dewi, T. P. (2021). Collaborative governance dalam implementasi program kampung iklim di kelurahan talangbubuk, kecamatan plaju, kota palembang. KOMUNITAS, 12(1), 1-10.
Iriani,  T.,  &  Nugraheni,  P.  L.  (2023,  January).  Pembangunan  Kampung  Iklim  Ramah  Lingkungan  di Jatinegara Kaum Sebagai Bentuk Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. In Seminar Nasional Lahan Suboptimal (Vol. 10, No. 1, pp. 469-479).
Mahendro,  A.  Y.  M.  (2021).  Penguatan  Jejaring  Komunitas  Melalui  Tindakan  Kolaboratif. Saskara:
Indonesian Journal of Society Studies, 1(1), 95-115.
Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative governance dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 1(1), 82-98.
Nurhasanah, D., & Akbar, Y. G. S. (2022). Stakeholder mapping in the Climate Village Program in DKI Jakarta. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and
Political Social UMA), 10(2), 149-158.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Perubahan  Iklim  No.  P1.PPI/SET/KUM.I/2/2017  tentang  Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017.
Saputra,  A.  D.  S.  (2021). Collaborative  Governance  dalam  Pelaksanaan  Program  Kampung  Iklim (PROKLIM) untuk Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals)(Studi Kasus Dusun Banyukerto Desa Kalianget Kabupaten Situbondo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang). Ulfa, L. M. (2018). Collaborative Governance Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
Urwin, K., & Jordan, A. (2008). Does public policy support or undermine climate change adaptation? Exploring  policy  interplay  across  different  scales  of  governance. Global  environmental change, 18(1), 180-191.
Wijayanti, N. M. (2020). Collaborative Governance dalam Program Desa Cerdas Mandiri Lestari dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cilongok Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ( Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).