INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2440-2449 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tujuan Pidana Pemasyarakatan Indonesia
Lambok Immanuel Sihaloho 1 ✉ , Padmono Wibowo 2
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Email: noelsihaloho1@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  mengevaluasi  sistem  peradilan  pidana  dalam  mencapai  tujuan  pemasyarakatan  di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk rehabilitasi, pengendalian kejahatan, dan kesejahteraan  masyarakat.  Namun,  implementasinya  dihadapkan  pada  kendala  seperti  disparitas pemidanaan, keterbatasan keterampilan petugas, fasilitas yang kurang memadai, dan isu prisonisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis literatur dan data sekunder serta menerapkan teori sosiologis untuk memahami hubungan sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peran lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, termasuk rehabilitasi narapidana. Sistem peradilan pidana berjalan melalui sub-sistem seperti Badan Pemasyarakatan (BAPAS), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN)  dengan  peran  yang  terdefinisi  jelas.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pendekatan terpadu dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang sukses.  Perlu  optimalkan  peran  lembaga  pemasyarakatan  dan  perbaiki  aspek-aspek  tertentu  agar sistem peradilan pidana yang efektif dapat berkontribusi pada menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.
Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Tujuan Pidana, Pemasyarakatan

## Abstract
This  research  evaluates  the  criminal  justice  system  in  achieving  correctional  goals  in  Indonesia. Correctional institutions have a central role in the criminal justice system with short, medium and long term  goals,  including  rehabilitation,  crime  control  and  community  welfare.  However,  its implementation  is  faced  with  obstacles  such  as  disparities  in  punishment,  limited  skills  of  officers, inadequate facilities, and the issue of prisonization. This research uses qualitative methods by analyzing literature and secondary data and applying sociological theory to understand social relations in society. The research results show the important role of correctional institutions in achieving correctional goals, including prisoner rehabilitation. The criminal justice system operates through sub-systems such as the Correctional Agency (BAPAS), State Detention Center (Rutan), and Confiscated Property Storage Center (RUPBASAN) with clearly defined roles. This research concludes that an integrated approach to the  criminal  justice  system  is  critical  to  achieving  successful  correctional  goals.  It  is  necessary  to optimize the role of correctional institutions and improve certain aspects so that an effective criminal justice system can contribute to creating a safe and prosperous society.
Keywords: Criminal Justice System, Criminal Objectives, Corrections

## PENDAHULUAN
Lembaga  pemasyarakatan  merupakan  salah  satu  sub  sistem  terakhir  yang  ada  di lembaga peradilan pidana dan memiliki fungsi utama, yakni sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana yang akan menjalankan masa hukuman atau penjara atas  dasar  putusan  hakim.  Adapun  tujuan  yang  dibebankan  kepada  lembaga pemasyarakatan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, antara lain:
a. Tujuan  jangka  pendek,  yakni  sistem  peradilan  pidana  yang  memiliki  tujuan  dalam melakukan rehabilitasi, meresosialisasi dan memperbaiki pelaku dari tindak pidana,
b. Tujuan jangka menengah, yakni tujuan yang dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam fungsi  dari  peradilan  hukum  pidana  dan  fungsi  khusus  hukum  pidana,  yaitu menciptakan ketertiban umum dan mengendalikan kejahatan hingga titik yang paling rendah,
c. Tujuan  jangka  panjang,  yakni  sistem  peradilan  pidana  yang  memiliki  tujuan  dalam menciptakan kesejahteraan sosial di dalam kehidupan masyarakat.
Akan  tetapi,  dalam  pengimplikasiannya  haruslah  kita  akui  bahwa  untuk  mencapai tujuan  dari  Sistem  Peradilan  Pidana  tersebut  pelaksanannya  tidaklah  semudah perencanaannya,  karena  terdapat  berbagai  kekurangan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan hukum  pidana,  seperti  adanya  disparitas  pemidanaan,  keahlian  dan  keterampilan  yang dimiliki  oleh  petugas  lembaga  pemasyarakatan  masih  kurang,  terbatasnya  pemberian fasilitas  berupa  sarana  dan  dana,  hakim  pengawas  dan  pengamat  yang  masih  belum
berfungsi, belum adanya peraturang perundang-undangan yang memadai hingga adanya prisonisasi di Lembaga Pemasyarakatan.
Contohnya seperti kasus ratusan narapidana yang mencoba untuk melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Pada kasus tersebut, seorang narapidana lapas kelas 1 Tanjung Gusta membakar dan melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan matinya listrik dan persediaan air menjadi habis. Akibat dari kejadian tersebut,  lebih  dari  ratusan  narapidana  juga  ikut  melarikan  diri.  Contoh  permasalahan lainnya  yang  menyangkut  kurangnya  pemberian  fasilitas  sarana  dan  dana,  seperti  yang terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Bollangi  Sungguminasa,  di  mana  masalah paling  utama  yang  terjadi  di  lembaga  ini  yakni  over  kapasitas.  Hal  tersebut  akhirnya berimbas  pada  pelaksanaan  keamanan  dengan  jumlah  petugas  yang  tidak  seimbang dengan jumlah narapidana serta sara kelengkapan keamanan yang masih kurang memadai.
Berdasarkan  kasus  dari  para  narapidana  yang  mencoba  untuk  melaridak  dir  dari rumah tahanan dan fasilitas yang diberikan sangatlah tidak memadai, maka hal tersebut sangatlah memprihatinkan melihat jumlah penghuni yang sudah melampaui batas kapasitas dengan jumlah petugas lembaga pemasyarakatan yang masih kurang. Permasalahan yang terjadi  dalam  lembaga  pemasyarakatan  tersebut  merupakan  bukti  bahwa  peranan  dari Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk mencapai tujuan pidana sangatlah sulit untuk diwujudkan
Pada kasus ini Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan proses pembinaan  terhadap  para  narapidaan  yang  pada  khususnya  berlangsung  di  bawa pembinaan pertugas pemasyarakatan dan pada umumnya oleh pihak Departemen Hukum dan HAM, hal tersebut dilakukan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  dan  Konsep-Konsep Pembinaan yang berlaku.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dari pemasyarakatan yakni kegiatan untuk memberikan pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan berdasarkan sistem, kelembagaan dan  cara  pembinaan  yang  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam  tata peradilan pidana.
Selain lembaga pemasyarakatan, terdapat perangkat-perangkat lainnya yang memiliki fungsi  dan  peranan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  untuk  mencapai  tujuan  pidana  di Pemasyarakatan.
Oleh karena itu, berdasarkan dari uraian di atas, maka terdapat permasalahan yang perlu dibahas  mengenai  peranan  dan  fungsi  yang  seharusnya  dilakukan  oleh    lembaga
pemasyarakatan  dalam  sistem  peradilan  pidana,  di  mana  penulis  akan  mencoba  untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam tulisan ini dengan mengangkat judul karya tulis ilmiah, yakni “Sistem Peradilan Pidana terhadap Tujuan Pidana Pemasyarakatan Indonesia”.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  penulis  berupaya  untuk  menyajikan  hasil  penelitian  dan pembahasan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Metode  kualitatif memungkinkan  penulis  untuk  menjelajahi  permasalahan  yang  kompleks  dan  multifaset dengan  mendalam.  Dalam  penelitian  ini  mencoba  memahami  berbagai  masalah  yang terkait  dengan  lembaga  pemasyarakatan,  seperti  disparitas  pemidanaan,  kurangnya keahlian  petugas,  terbatasnya  fasilitas,  dan  lain  sebagainya.  Dengan  metode  kualitatif, penulis dapat menggali lebih dalam tentang permasalahan ini melalui analisis literatur dan data sekunder yang ada.
Adapun landasan teori yang digunakan adalah teori sosiologis. Sosiologis merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antar manusia dalam kelompok dan struktur sosialnya.  Sedangkan  landasan  sosiologis  bisa  diartikan  sebagai  pencerminan  dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan dpaat diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## a. Pemasyarakatan
Hingga saat ini, pengertian dari pemasyarakatan sendiri masih memiliki banyak perselisihan  dalam  menentukan  pemahaman  mengenai  pemasyarakatan.  Menurut Sudarto,  definisi  dari  pemasyarakatan  dalam  disamakan  dengan  resosialisasi.  Akan tetapi penggunaan istilah dalam pemasyarakatan diakui tidak begitu penting, karena dalam  hal  ini  bagian  terpenting  di  dalam  pemasyarakatan  yakni  pelaksanaan  dan prinisip-prinsip  dari  pemasyarakatan  itu  sendiri,  bagamaimana  cara-cara  pembinaan yang dilakukan kepada para narapidana tersebut dan hasilnya.
b. Narapidana
Orang  yang  disebut  dengan  narapidana  merupakan  sesorang  yang  sedang menjalani pidana sehingga sebagian dari hak kemerdekaan atas hak kebebasannya pun hilang selama berada di lembaga pemasyarakatan dan sedang menjalani pidana, hal tersebut pun telah dituliskan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  terpidana  yaitu,
merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan atas putusan dari pengadilan dan telah memperoleh  kekuatan secara hukum tetap, hal ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Maka dapat  kita  simpulkan  bahwa  narapadina  adalah  seorang  terpidana  dan  sednag menjalankan  masa  hukumannya  di  lembaga  pemasyarakatan  yang  menyebabkan hilangnya sebagian hak kemerdekaan atas hak kebebasannya.
c. Sistem Peradilan Pidana
Untuk pertama kalinya, sistem peradilan pidana dikenalkan oleh  seorang pakar hukum pidana dan para ahli dari criminal justice science yang ada di Amerika Serikat karena munculnya ketidakpuasan yang diberikan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan instintusi penegak hukum yang berdasarkan dengan pendekatan hukum dan ketertiban, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan dari efektivitas dan efisiensi keberhasilan penanggulangan kejahatan. Orang yang pertama kali memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana di Amerika Seritkat melalui pendekatan sistem adalah Frank Remington dalam laporan Pilot Proyek 1958. Kemudian gagasan  tersebut  diberi  nama  Criminal  Justice  System  dan  disebarluaskan  oleh  The President’s Crime Commission.
d. Sistem Pemasyarakatan Indonesia
Selain bertujuan untuk mengayomi masyarakatan dari kejahatan yang berbahaya, pelaksanaan  pidana  penjara  dengan  sistem  pemasyarakat  ditujukan  pada  individu- individu yang tersesat karena melakukan tindak pidana dan diperlukan pengayoman dalam bentuk pemberian bekal hidup yang bermanfaat.
Maka,  dengan  menggunakan  landasan  sosilogis  serta  landasan  pendukung lainnya  penulis  akan  melakukan  penelitian  terkait  sistem  peradilan  pidana  terhadap tujuan  dari  pemasyarakatan  dengan  menitik  beratkan  pada  penelitian  dari  peranan pemasyarakatan sendiri dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.

## Pembahasan
Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap Tujuan Pemidanaan Sistem Peradilan Pidana atau disebut juga dengan SPP adalah sebuah sistem yang digunakan  pada  kehidupan  masyarakat  dengan  tujuan  untuk  menanggulangi  kejahatan. Dalam  pemasyarakatan,  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  merupakan  sebuah  sistem  yang digunakan untuk tujuan perwujudan pemidanaan digunakan dengan cara mengedepankan kerjasama  serta  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  sub-sub  sistem  di  dalamnya,  hal  ini dilakukan  dengan  harapan  dapat  membangun  keselarasan  serta  harmonisasi  dalam
penegakan  hukum  bertujuan  pemidanaan  yang  baik.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam Sistem  Peradilan  Pidana,  yakni    melakukan  resosilisasi  dan  rehabilitasi  terhadap  pelaku tindak  pidana,  pengendalian  dan  pencegahan  kejahatan  hingga  dapat  mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga tingkatan dari tujuan Sistem Peradilan Pidana, antara lain:
a. Tujuan  jangka  pendek,  tujuan  yang  ingin  dicapai  yakni  resosilisasi  dan  rehabilitasi terhadap pelaku pidana,
b. Tujuan jangka menengah, tujuan yang ingin dicapai lebih luas, seprti pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam hal politik kriminal,
c. Tujuan jangka panjang, tujuan yang ingin dicapai yakni kesejahteraan masyarakat dalam hal politik sosial.

## Adapun  peranan  yang  dilakukan  oleh  pemasyarakatan  pada  tiap  tahapan  dalam
Sistem Peradilan Pidana, antara lain:
1. Tahap Pra-Adjudikasi : Pada tahap ini, pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam tiap proses SPP, khususnya pada tahap pra-adjudikasi yang dilakukan oleh Bapas, Rutan dan  RUmah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara.  Pada  tahap  ini  Bapas  menjalankan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
2. Peran Rutan Tahap Pra-Adjudikasi : Rumah Tahanan Negara atau Rutan menjalankan peranannya dalam memberikan pelayanan pada tahanan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 KUHAP yang menjelaskan bahwa salah stau jenis penahana yang dikenakan pada terdakwa adalah penahanan Rutan. Maka Rutan memiliki peran strategis dalam perawatan dan pelayanan tahanan sebagai institusi.

## Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Peradilan Pidana
Fungsi  dari  sistem  pemasyarakatan  dapat  dilihat  melalui  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  di  mana  dijelaskan  bahwa  “Sistem pemasyarakatan  berfungsi  untuk  mempersiapkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  untuk dapat berintegrasi secara sehar dalam lingkup masyarakatn, sehinga dapat ikut serta dalam berperan aktif sebagai anggota dari masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas”.
Berdasarkan isi dari pasal tersebut maka dapat kita ketahui bahwa fungsi dari lembaga pemasyarakatan  adalah  untuk  mengembalikan  Warga  Binaan  Pemasyarakatn  agar  bisa kembali ke lingkungan masyarakat dan dapat bersosialisasi kembali serta ikut handil dalam berbagai kegiatan anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas. Atau dengan
kata  lain,  dapat  kita  simpulkan  bahwa  peranan  dari  lembaga  pemasyarakatan  adalah sebagai  sarana  untuk  memberikan  pembinaan  dan  bimbingan  kepada  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
Pembinaan  ini  sendiri  telah  di  atur  dalam  Pasal  5  hingga  Pasla  9  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada pasal tersebut tertulis pengaturan dalam pembinaan terhadap Warga Binaan  Pemasyarakatan  di  lembaga  pemasyarakatan,  sedangkan  pembimbingan  warga binaan dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan atau BAPAS.
Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan merupakan salah satu dari bagian sistem  yang  dibutuhkan  oleh  beberapa  komponen  dan  saling  berkaitan  untuk  bisa menghasilkan hasil yang baik dan mencapai tujuan.
Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam SPP untuk Tujuan Pemidanaan
Peranan  yang  dilakukan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  atau  disebut  juga  BAPAS  telah diatur sebagaimana dalam Pasal 1 angka  4 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa BAPAS berperan dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan.  Klien  Pemasyarakatan  ini  dirumuskan  juga  sebagaimana  dalam  Pasal  1 angka  9.  Selain  itu,  peranan  yang  dilakuakn  BAPAS  dapat  dilihat  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  1999  tentang  Pemasyarakatan  dan  Pembimbingan  Warga Binaan Masyarakat, yang mana pada Pasal 1 angka 6 petugas Pemasyarakatan melalukan tugas  membimbing  klien  pemasyarakatan  yang  juga  disebut  sebagai  Pembimbing Kemasyarakatan.
Tugas dan Peran Rumah Tahanan (Rutan) dalam Sistem Peradilan Pidana Tugas  Rutan  atau  Rumah  Tahanan  Negara  yakni  melakukan  perawatan  kepada tersangka atau terdakwa yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.
Untuk  peranan  Rutan  dalam  sistem  peradilan  pidana  dalam  tujuan  pemidanaan, antara lain:
1. Penerimaan tahanan atas surat penahanan yang sah,
2. Membuat daftar tahanan yang disampaikan pada Ditjen Pas dengan tembusan instansi yang menahan,
3. Memberitahu  tahanan  masa  penahanan  yang  akan  habis  atau  perpanjangan penahanan,
4. Tahanan izin meninggalkan Rutan sementara waktu atas izin instansi yang menahan,
5. Pengawalan tahanan oleh pihak Kepolisian,
6. Izin kunjungan dari instansi penahanan,
7. Tanggung jawab yuridis oleh pihak yang menahan, sedangkan fisik pada Rutan,
8. Kepala Rutan melaporkan pada Menteri perihal tahanan yang dibawah pengawasannya dengan tembusan Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua MA.

## Peranan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) dalam Sistem Peradilan Pidana Peranan RUPBASAN dalam Sistem Peradilan Pidana, yakni:
1. Penyimpanan  benda  yang  harus  disimpan  sebagai  keperluan  barang  bukti  dalam pemeriksaan, termasuk barang rampasan atas putusan hakim,
2. Menerima benda sitaan yang disertai surat penyertaan sah dari instansi bertanggung jawab,
3. Penggunaan benda sitaan dengan tujan keperluan penyidik, penuntut dan pemeriksaan di pengadilan disertai surat permintaan dari instansi terkait,
4. Hanya  saat  tahap  adjudikasi,  barang  rampasan  dikeluarkan  untuk  melaksanakan putusan pengadilan atas permintaan tertulis Jaksa,
5. Pelaporan oleh Kepala Rupbasan apabila terjadi kerusakan atau penyusutan terhadap barang sitaan pada instansi terkait,
6. Hanya  saat  tahap  adjudikasi,  Kepala  Rupbasan  menyaksikan  barang  rampasan  yang dimusnahkan oleh Jaksa,
7. Membuat laporan benda sitaan yang dilakukan oleh Kepala Rupbasan pada Menteri dengan tembusan Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung,
8. Instansi  berwenang  bertanggung  jawab  secara  yuridis  baik  fisik  dan  administrasi  di Rupbasan.

## Hak-Hak yang Diperoleh Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana
Perlakukan yang seharusnya diberikan kepada para narapidana dalam sebuah sistem yang berorientasi telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana pembinaan dilakukan dengan cara yang terarah dan memiliki  tujuan  akhir  untuk  bisa  memulihkan  kembali  hubungan  yang  terjalin  antara narapidana dengan anggota masyarakat. Proses pembinaan yang dilakukan secara terpadu ini sebagaimana dapat dilihat dalam Surat Edaran Dirjen Bina Tuna Warga No. K.P.13/3/1 Tanggal  8  Februari  2005  yang  memuat  empat  tahap  metode  pembinaan,  yakni  tahap orientasi atau pengenalan, tahap asimilasi dalam arti sempit dan tahap asimilasi dalam arti
luas,  serta  tahap  integrasi  pada  lingkungan  masyarakat.  Dengan  menggunakan  konsep pembinaan  yang  dilakukan  secara  terpadu  dan  terencana  tersebut  maka  pada  tahapan pembinaan  dapat  memperlihatkan  bahwa  adanya  keinginan  dari  pemasyarakatan  untuk bisa melaksanakan tujuan pemidanaan secara lebih baik melalui sebuah sistem.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  penjelasan  mengenai  peran  pemasyarakatan  dalam  sistem peradilan  pidana  tersebut,  maka  dapat  kita  simpulkan  bahwa  lembaga  pemasyarakatan merupakan  salah  satu  sub  sistem  terakhir  yang  ada  di  lembaga  peradilan  pidana  dan memiliki  fungsi  utama,  yakni  sebagai  tempat  eksekusi  atau  pelaksanaan  pidana  bagi narapidana yang akan menjalankan masa hukuman atau penjara atas dasar putusan hakim. Akan tetapi, dalam pengimplikasiannya haruslah kita akui bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut pelaksanannya tidaklah semudah perencanaannya, karena terdapat berbagai kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pidana Maka  dari  itu,  untuk  mencapai  tujuan  dari  pemidanaan  tersebut  dalam pemasyarakatan dibutuhkan sebuah sistem yang bersifat terpadu dengan harapan dapat mencapai tujuan yang dimaksud tersebut. Di dalam Sistem Peradilan Pidana ini, tiap pihak yang  berada  dalam  pemasyarakatan  memiliki  peranan  dan  tugas  masing-masing  yang bekerjasama sesuai dengan sub-sub pekerjaan dalam pemasyarakatan.
Meskipun  sistem  tersebut  memiliki  tujuan  yang  sangat  baik  dalam  lingkup pemasyarakatan, akan tetapi pada faktanya masih saja terdapat beberapa permasalahan yang  menghambat  tercapainya  tujuan  tersebut,  seperti  adanya  disparitas  pemidanaan, keahlian  dan  keterampilan  yang  dimiliki  oleh  petugas  lembaga  pemasyarakatan  masih kurang,  terbatasnya  pemberian  fasilitas  berupa  sarana  dan  dana,  hakim  pengawas  dan pengamat yang masih belum berfungsi, belum adanya peraturang perundang-undangan yang memadai hingga adanya prisonisasi di Lembaga Pemasyarakatan. Maka dari itu, di akhir penulisan ini penulis akan memberikan beberapa saran terkait permasalahan tersebut dengan harapan peranan pemasyarakatan dapat berfungsi dengan baik, antara lain:
1. Melakukan  kontrol  sosial  atau  pengecekan  terhadap  seluruh  anggota  atau  petugas dalam ruang lingkup pemasyarakatan,
2. Mengedepankan  aspek  pemilihan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan memperketat pemilihan sumber daya manusia,
3. Transparasi  pemberian  dana  maupun  fasilitas  lainnya  agar  tidak  adanya  kecurigaan dalam penyaluran fasilitas dan dana, sehingga dapat mengetahui perkiraan dana atau apa saja fasilitas yang belum terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
BBC,  Kebakaran  di  Penjara  Medan,  Napi  Lari.  BBC  News  Indonesia,  11  Juli  2013,  diakses melalui
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130711_napimedan . Harsono. C. I. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan.
Mardjono  Reksodiputro, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia,  dalam  HAM  dan  SPP,
Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Nurul  Nurul  Rahmah,  “ Sistem  Keamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Klas  IIA Bollangi Sungguminasa terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudding Makassar 2017.
Okky Chahyo Nugroho, “ Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Tinjau  dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, November 2017
Pidarta, Made. 2007. Landasan Pendidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 151.
PPT Pertemuan 10 Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, “ Peran Lapas, Rutan dan Rupbasan dalam SPP”.
Priyatno, Dwidja. 2013. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
Robert H Lauler, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
Romli Atmasasmita, 1996, Perbandingan Hukum Pidana, CV.Bandung , Mandar Maju.
Satyawati, Dahana, Resen. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Pemerintah Kota Denpasar, 2015.
Supriyanta, “ KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Vol VIII No 1, April 2009, Jurnal Wacana Hukum.