Vol. 15. No. 1, Agustus 2015, 93-110
WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN FIQH SYĀFI ‘ IYAH DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO.2 TAHUN 2002 TENTANG WAKAF UANG

## Mustafa Kamal
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: mustafa.kamal@gmail.com

## Abstrak
Studi  ini  membahas  tentang  wakaf  tunai  menurut Syāfi ‘ iyah dan  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia    (MUI).  Fokus  masalah  yang  ingin  diteliti  adalah  terkait  dengan pengertian wakaf menurut pandangan Syāfi ‘ iyah dan fatwa MUI, hukum wakaf tunai dalam  perspektif Syāfi ‘ iyah dan  dasar  pertimbangan  MUI dan  serta  pandangan Syāfi ‘ iyah terhadap  fatwa  wakaf  tunai  dan  pemahamannya  terhadap  dalil  wakaf tunai.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sesuai  fatwa  MUI  hukum  wakaf  uang adalah  diperbolehkan  atau  sah,  sedangkan  menurut Syāfi ‘ iyah berpendapat  tidak boleh    (tidak  sah).  MUI  mendasari  pertimbangannya  pada  pendapat  ulama mutaqaddimīn dari  madzhab Ḥanafi  yang  membolehkan  wakaf dirham dan dinar atas  dasar istiḥsān  bi  al-‘urf .  Selanjutnya  menurut Syāfi ‘ iyah prinsip  benda  wakaf harus  kekal  pokok  benda  atau  zatnya    ( baqā’  ‘aynih ), yang  tidak  musnah  setelah pemanfaatannya, sementara uang dapat musnah seperti makanan.
Kata kunci: Wakaf tunai; Madzhab Syāfi‘i; Majelis Ulama Indonesia

## Abstract
This  study  discusses  the  cash waqf according  to Syāfi ‘ iyah school and the Fatwa according to the Indonesian Ulema Council  (MUI). The problem questions that want to  be  answered  through  this  research  are  related  to the  notion  of waqf in  the  view Syāfi ‘ iyah and  MUI,  cash  waqf  law  in  perspective  and  rationale Syāfi ‘ iyah against fatwa  MUI  and  the  cash  endowments,  as  well  as the understandingof  cash  waqf arguments. From this study, it is found that the MUI fatwa stipulates that charitable money is permissible or legal, while Syāfi ‘ iyah assumed that it is illegitimate. MUI underlying  consideration  in  the  opinion  of Ḥ anaf ī schools  that  allow  endowments dirhams and dinars on the basis of istiḥsān bi al-'urf . Furthermore, according to the principle  syafi'iyah  waqf object  is  to  be  the  principal  eternal  object  or  substance ( baqā'  'aynih ),  which  is  not  destroyed  after  use. Whereas  money can  be  destroyed like food.
Keywords: Cash waqf; Syāfi‘i school; Indonesian Ulema Council
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
يﺪﻘﻨﻟا  ﻒﻗﻮﻟا  لﻮﺣ  ﺔﺳارﺪﻟا  ﻩﺬﻫ  لوﺎﻨﺘﺗ
ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا  ءﺎﻤﻠﻌﻟا  ﺲﻠﳎ  ىوﺎﺘﻓو  ﺔﻴﻌﻓﺎﺸﻟا  ءﺎﻤﻠﻌﻟا  رﺎﻜﻓا  ﺪﻨﻋ  ﺎﻘﻓو
)
MUI .( و ، ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺲﻠﳎ ىوﺎﺘﻓ و ﺔﻴﻌﻓﺎﺸﻟا ﺪﻨﻋ ﻒﻗﻮﻟا مﻮﻬﻔﻣ لﻮﺣ ﺎﻨﻫ ﺚﺤﺒﺗ ﱴﻟا ﻞﺋﺎﺴﳌا ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌا ﻞﺋﻻﺪﻟا و ﺮﻈﻨﻟا تﺎﻬﺟو ﻚﻟﺬﻛو ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺲﻠﳎ ىوﺎﺘﻓ و ﺔﻴﻌﻓﺎﺸﻟا ﺪﻨﻋ يﺪﻘﻨﻟا ﻒﻗﻮﻟا ﻢﻜﺣ
ﺪﻧﻹا ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺲﻠﳎ ىوﺎﺘﻓ و ﺔﻴﻌﻓﺎﺸﻟا ﺪﻨﻋ يﺪﻘﻨﻟا ﻒﻗﻮﻟا ﻢﻜﺣ ﰲ ﺔﻴﺴﻴﻧو . ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺲﻠﳎ ىوﺎﺘﻓ نأ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا تﺮﻬﻇأو
ﻪﻌﻨﳝ نﺎﻛ ﻲﻌﻓﺎﺸﻟا ﺐﻫﺬﻣ ﺎﻣا و ىﺪﻘﻨﻟا ﻒﻗﻮﻟا ﺢﻴﺒﺗ ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا . ﻰﻠﻋ ﻩاﻮﺘﻓ ﺲّﺳﺆﻳ ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺲﻠﳎ نﺎﻜﻓ فﺮﻌﻟﺎﺑ نﺎﺴﺤﺘﺳا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﻒﻗﻮﻠﻟ رﺎﻨﻳﺪﻟاو ﻢﻫرﺪﻟا ﺢﻤﺴﻳ يﺬﻟا ﻲﻔﻨﳊا ﺐﻫﺬﳌا ﻪﻴﻟا ﺐﻫذ ﺎﻣ . نﺄﺑ ﺔﻴﻌﻓﺎﺸﻟا ﺖﺒﻫذو ﻮﻟا مﺎﻌﻄﻟﺎﻛ ﺪﻘﻔﺗ ﺪﻗ لﺎﳌا نأ ﲔﺣ ﰲ و ، ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﺪﻌﺑ ﻪﻨﻴﻋ ءﺎﻘﺑ نﻮﻜﻳ نأ ﺪﺑﻻ ﻒﻗ . ﻟا ﻟا تﺎﻤﻠﻜ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮ : يﺪﻘﻨﻟا ﻒﻗﻮﻟا ;ا ﻲﻌﻓﺎﺸﻟا ﺐﻫﺬﳌ ; ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺲﻠﳎ

## A. Pendahuluan
Menurut  pandangan  Islam,  wakaf  adalah  salah  satu  amal  kebaikan  yang mempunyai  dua  dimensi tinjauan  dalam  bentuk  aplikatifnya,  yakni  suatu  perbuatan yang  selain  berdimensi  ‘ ubūdiyah  ilāhiyah artinya    (ibadah  kepada  Allah) atau jalinan  hubungan  kehidupan  spritualitas  juga  berfungsi  sebagai  sarana  sosial kemasyarakatan  (di bidang sosial ekonomi masyarakat muslim). 1 Keberadaan wakaf dalam  hukum  Islam  termasuk  ke  dalam  salah  satu  bagian    yang  sangat  penting, karena  wakaf  adalah  salah  satu  pekerjaan  terpuji  yang  dianjurkan  dalam  Agama Islam.
Ketetapan dan peran hukum Islam  ( fiqh ) dalam proses kelangsungan praktek wakaf,  adalah  wujud  dari  tingginya  nilai  apresiasi  yang  diberikan  Islam terhadap‘ ubūdiyah  ilāhiyah yang  sekaligus  mempunyai  nilai  sosial  tersebut.  Lebih dari  itu  bahkan  ibadah  wakaf  merupakan  manifestasi  dari  rasa  keimanan  seseorang yang  mantap,  dan  rasa  solidaritas  yang  tinggi  terhadap  sesama,  karena  wakaf  dapat memberdayakan  perekonomian  umat    Islam  demi  terwujudnya  kesejahteraan bersama dalam menjalani kelangsungan hidup sesama.
Sumber utama ajaran wakaf adalah al- Qur’an dan hadis. Walaupun al- Qur’an tidak  menyebutkan  wakaf  secara  tegas  sebagaimana  zakat,  tetapi  terdapat  beberapa ayat al- Qur’an yang  mengandung  isyarat  tentang  wakaf,  seperti  surat al - Baqarah ayat 215, 254, dan 267 serta Āli ‘ Imrān ayat 92, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab dua dalam pembahasan dasar hukum wakaf.
Para  ulama  menginterpretasikan ayat-ayat  di  atas  kepada  pendermaan  harta, yang  mereka  pahami  dari  kata  “ anfiqū ”  dan  “ tunfiqūna ”  yang  merupakan  derivasi ( musytaq )  dari  kata infāq (pemberian  atau  penyaluran  nafkah)  yang  terdapat  pada keempat  ayat  tersebut  yakni  memiliki  arti  “nafkahkanlah”  dan  “kamu  nafkahkan”. Pemaknaan  kalimat  “ anfiqū ”  atau  “ tunfiqūna ”  kepada  pendermaan  harta    memang
1 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, cet. I (Jakarta: Ciputat Pres, 2005), 3-4.
sering    dijumpai dalam  kitab-kitab tafsīr ,  seperti: Tafsīr  al-Qur’an  al-‘Adhīm , karangan  Ibn  Katsir Tafsīr  al-Manār karangan  Muhammad  Rasyid  Ridha,  dan  juga seperti Tafsīr al - Jal a layn karangan al-Suy ut i yang menerangkan asb a b al - nuzūl bagi salah satu surat al - Baqarah ayat 267 seperti yang tersebut di atas.
Menurut  riwayat Ha kim,  Turmudzi,  dan  Ibn  M a jah,  “diturunkanya  surat al- Baqarah ayat  267  tersebut  ketika  penduduk    (masyarakat) Anshar dijuluki  dengan “ As ha b al-Nakhl ”  (pemilik kebun kurma). Julukan itu disebutkan karen a kebanyakan dari  mereka  itu  sering  menghasilkan  panen  kurma  yang  berlimpah,  tetapi  mereka termasuk  orang-orang  yang  tidak  suka  berbuat  kebaikan    (bersedakah),    maka turunlah ayat 267 tersebut 2 .
Menurut Abdul Halim, kata “ infaq ” yang mengandung arti pende rmaan harta itu dapat berupa sedekah atau ‘amal jariyah . Sedekah jariyah dijumpai dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah 3
Keberadaan  amalan  wakaf  sebagai  salah  satu  perbuatan  yang  dianjurkan agama  tidak  menjadi  permasalahan  yang  dipertentangkan,  tetapi  perbedaan pandangan para fuqahā terdapat pada nilai-nilai substansi wakaf. Salah satu substansi wakaf adalah terkait dengan jenis mawqūf (benda wakaf). Dalam sejumlah literatur kitab fikih ditemukan para fuqaha tidak sependapat dalam menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi sebuah mawqūf (benda wakaf).
Ulama Syāfi‘iyah menetapkan salah satu syarat yang harus ada pada mawqūf (benda  wakaf)  adalah  “ baq a ’ ‘ayniha ” 4 (kekal ‘ain nya,  dapat  terjamin  keutuhan bendanya  setelah  dimanfaatkan). Di  samping  itu  menurut  ulama Syāfi‘iyah juga benda  wakaf  harus  “ dawām  al-intifā‘ ” 5 (tahan  lama).  Jadi mawqūf (benda  wakaf) harus suatu  benda  yang  ada  unsur  kekal  atau  keutuhan  bendanya  dapat  terjamin setelah diambil manfaat nya.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  menurut  ulama Syāfi‘iyah benda- benda  yang tidak terjamin keutuhannya setelah dimanfaatkan  dan tidak tahan lama seperti  uang,  makanan  dan  lain-lainnya  tidak  memenuhi  syarat  benda  yang  boleh diwakafkan. Karena itu prinsip dasar aturan wakaf dalam konsep Syafi ‘ iyah adalah, keberadaan benda wakaf  yang tidak boleh dihibah atau dijual belikan  ( lā tuba‘ wa
2 Al-Suyuti, Tafsir al-Jalalayn, juz I (Jakarta: al-Haramain, t.th), 173.
3 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, cet. I (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 4.
4 Ibn Hajar al-Haytami, Tuhfah al-Muhtaj , juz VI (Libanon: Dar al-Fukad, 1997), 271.
5 Muhammad Syarbayni, Mughni al-Muhtaj , juz III (Libanon: Maktabah Tawfiqiyyah, t.th), 377.
lā tuhab ). 6
Pada  sisi  lain,  terkait  dengan  ketentuan  syarat mawqūf (benda  wakaf)  juga sering  dijumpai pendapat Imam atau golongan madzhab  yang diluar Syāfi‘iyah yang berbeda  dengan Syāfi‘iyah .  Bagi  ulama  Hanafiyah dinar atau dirham (uang)  boleh diwakafkan  walaupun  keutuhannya  tidak  kekal  setelah  pemanfaatannya.  Hal  itu karena  kebolehan  wakaf  uang  di  sini  dipandang  sebagai  pengecualian  atas  dasar isti h sān bi al-‘urf . 7 Jadi dirham atau uang tunai dapat dijadikan sebagai benda wakaf walaupun tidak kekal ‘ain pokok bendanya, karena pertimbangan hal tersebut banyak dipraktekkan dalam masyarakat.
Mewakafkan  uang  tunai,  yang  dewasa  ini  diistilahkan  dengan  “ cash waqf ” atau  dana  abadi,  yaitu  dana-dana  yang  dihimpun  dari  berbagai  sumber  dengan berbagai  cara  yang  sah  dan  halal,  kemudian  dana  tersebut  diinvestasikan  dengan tingkat  keamanan  yang  tinggi  karena  nilai  pokok  dana  abadi  tersebut  terjamin keutuhannya  dari  penyusutan,  dan  dana  tersebut  diinvestasikan  menjadi  dana produktif melalui lembaga penjamin Syari‘ah . 8
Dari  penjelasan  gambaran  praktek  wakaf  tunai  di  atas,  ada  dua  hal  yang esensial dalam praktek wakaf tunai tesebut, yaitu:
1. Pada  aspek  keamanan  dari  penyusutan,    (keutuhan  terhadap  dana  tersebut) menggambarkan  kepada  sebuah  upaya  mewujudkan  adanya  kekekalan  pokok nilai  uang  yang  dijadikan  sebagai mawqūf (benda  wakaf) yang  diperuntukkan kepada mawqūf ‘alayh (orang yang menerima wakaf).
2. Pada  aspek  penginvestasian  dana  abadi  tersebut,    (yakni  harus  produktif), menggambarkan keberadaan sasaran wakaf  ( mawqūf ‘alayh )  yang benar, jelas, atau tepat sasaran.
Terkait dengan paraktek wakaf tunai, di Asia praktek wakaf uang tunai  (uang sebagai mawqūf ), ide  awalnya  digagas  oleh  M.A.  Mannan  melalui  pembentukan sebuah lembaga Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. Penyaluran dana  dalam  bentuk pembiayaan  produktif  ke  sektor  rill  dimobilisasi,  dengan memberikan  pembiayaan  mikro  melalui  mekanisme  Kontrak  Investasi  Kolektif (KIK)  semacam  reksadana  syari’ah yang  dihimpun dalam Sertifikat  Wakaf  Tunai
6 Ibn Hajar al-Haytami, Tuhfah al-Muhtaj... , juz V, 104.
7 Muhammad Amin al-Syahir, Radd al-Mukhtā r, juz IV, c et. I (Dār al -fukad, 1979), 363-364.
8 Departeman Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia , edisi Revisi ke- 4 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 37.
kepada masyarakat yang membutuhkan. 9
Wakaf  tunai dalam  perkembangannya  di  Negara  Indonesia masih  belum berkembang. Wacana tersebut dipicu oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan, dimana keuntungan dirasakan hanya oleh sebagian  golongan orang yang  menengah  ke  atas  dalam  hal  perekonomiannya,  serta  hak-hak  kaum miskin ( dhu’af a ’ ) yang  terkesan  diabaikan,  padahal  yang  demikan  dialami  mayoritas masyarakat Indonesia yang kebetulan mayoritasnya beragama Islam. 10 Faktor lainnya juga seperti permintaan sebagian  masyarakat agar adanya fatwa resmi terkait dengan praktek  wakaf  tunai,  dengan  tujuan  menyumbang  hartanya  dan  dapat  memperoleh imbalan kebajikan yang tak terbatas melalui aturan perwakafan. Dasar-dasar realitas sosial  tersebut  dirasaperlu dicarikan  solusi.  Akhirnya  hal ini teratasi  sesuai  dengan Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia    (MUI)  yang  ditetapkan  pada  tanggal  11  Mei 2002.  Dalam  keputusan  tersebut  ditetapkan  bahwa:  “wakaf  tunai  hukumnya jawaz (dipandang sah dalam Islam)”. 11
Selanjutnya  terlepas  dari  implikasi  manfaat    kepada  masyarakat dari aspek pembolehan  atau  larangan  praktek  wakaf  tunai  tersebut,  ada  sebuah  fenomena terhadap  praktek  perwakafan di  Indonesia. Bagi  masyarakat  yang  menganut  paham Syāfi‘iyah ,  secara  prinsipil diketahui  bahwa hukum praktek  wakaf  uang  menurut madzhab Syāfi‘iyah adalah  tidak  boleh    (tidak  sah)  sebagaimana  penjelasan  pada syarat  benda  wakaf  di  atas.  Tetapi  dalam  hal  ini  Majelis  Ulama  Indonesia    (MUI) memutuskan  bahwa  hukum  wakaf  uang  adalah jaw a z (boleh  atau  dapat  dipandang sah  dalam  Islam).  Fatwa  ini  tentunya  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  wakaf dalam perspektif Syāfi‘iyah (selaku madzhab  yang diikuti mayoritas umat  Islam di Indonesia).
Dari  sejumlah  literatur bacaan  yang  penulis telusuri, pembahasan terkait dengan wakaf tunai tidak menyentuh keberadaan fatwa MUI terhadap  wakaf tunai. Karena itu fokus penelitian ini tidak tumpang tindih terhadap kajian atau penelitian yang telah ada sebelumnya.
9 Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual : Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer , cet I (Jakarta: Gema Insan Press, 2003), 150.
10 Achmad  Djazuli, Menuju  Era  Wakaf  Produktif , cet.  IV  (Jakarta:  Mumtaz  Publishing, 2007), 9-10.
11 Departemen  Agama  RI, Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia , cet.  I  (Jakarta: Departemen Agama, 2003), 86.

## B. Pembahasan
1. Pengertian  Wakaf Tunai Menurut Fiqh Syāfi‘ iyah dan Fatwa MUI
Sebelum  lebih  jauh  membahas  banyak  hal  tentang  wakaf  tunai, penjelasan seputar  pengertian  wakaf  tunai  itu  sendiri perlu  dipahami.  Hal  demikian  mengingat karena terdapat perbedaan  (penambahan kalimat) dalam rumusan pengertian wakaf perspektif  MUI,  dari  dasar  rumusan  pengertian  wakaf  perspektif Syāfi‘iyah yang dipahami  dalam  masyarakat pada  umumnya,  lebih  jelasnya  dapat  dilihat sebagaimana penjelasan berikut ini.
1. Pengertian wakaf menurut ulama Syāfi‘iyah adalah sebagai berikut:
ﺲﺒﺣ ﻦﻜﳝ لﺎﻣ ﰱ فﺮﺼﺘﻟا ﻊﻄﻘﺑ ﻪﻨﻴﻋ ءﺎﻘﺑ ﻊﻣ ﻪﺑ عﺎﻔﺘﻧﻹا
ﻰﻠﻋ ﻪﺘﺒﻗر دﻮﺟﻮﻣ حﺎﺒﻣ فﺮﺼﻣ

## 12
Artinya: “Menahan harta yang memungkinkan diambil manfaat padanya, serta kekal zat-nya  (tidak lenyap pokoknya) dengan tidak melakukan tindakan hukum padanya (tidak  mejual,  memberikan  atau  mewariskan),  untuk  disalurkan  manfaatnya  pada tempat  (sasaran) yang ada yang dibolehkan agama .
2. Sedangkan pengertian wakaf menurut fatwa MUI adalah:
ﻦﻜﳝ لﺎﻣ ﺲﺒﺣ ﰱ فﺮﺼﺘﻟا ﻊﻄﻘﺑ ﻪﻠﺻأ وأ ،ﻪﻨﻴﻋ ءﺎﻘﺑ ﻊﻣ ﻪﺑ عﺎﻔﺘﻧﻹا ﻰﻠﻋ ﻪﺘﺒﻗر دﻮﺟﻮﻣ حﺎﺒﻣ فﺮﺼﻣ 13
Artinya :  “ Menahan  harta  yang  dapat  dimanfaatkan ,  sedangkan ‘ain  harta  atau pokoknya  tetap, tanpa  lenyap  bendanya  atau  pokoknya , dengan  cara  tidak melakukan  tindakan  hukum  terhadap  benda  tersebut ( menjual,  memberikan  atau mewariskannya ), untuk disalurlan ( hasilnya ) pada suatu tempat  (sasaran) yang ada yang mubah ( tidak haram ).”
Sehubungan  dengan  kedua  definisi  wakaf  tersebut  di  atas,  syarat jāmi‘ 14 nya terdapat  pada lafadh māl (segala  macam  bentuk  harta  benda)  yang  memiliki  nilai dalam pandangan agama. Sedangkan syarat māni‘ 15 nya terdapat pada lafadh yumkinu al-intifā ‘  ma‘a  baqā’ ‘ aynih ,  yakni  walaupun  jenis  harta  benda  wakafnya  dapat beragam bentuknya,  namun  harus  memiliki  sifat: pertama dapat  bermanfaat dan kedua tetap  pokoknya  setelah  dimanfaatkan.  Maka  dengan  demikian  secara  teknis kedua  definisi  tersebut  jelas  terlihat  memenuhi  ketentuan  syarat  bagi  pembentukan sebuah rumusan pendefinisian terhadap suatu permasaalahan.
12 Muhammad Syarbayni, Mughni al-Muhtaj... , 376.
13 Departeman  Agama  RI, Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (Jakarta:  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 85.
14 Jami’ artinya adalah sifat mengumumi yang dapat terpahami dari sebuah pengertian (tidak boleh terbatasi kepada sebahagian harta benda saja), jadi sifat jami’ menjadi salah syarat yang harus ada  pada  sebuah  definisi  atau  pengertian  yang  telah  ditetapkan.  Lihat  Syaikh  Hasan  Darwisy  al- Quways ū niy, Matan al-Sulam Fi al-Mantiq (t.tp: Multazam al-Tiba ’i wa al -Nasyr, t.th), 20.
15 Mani’ artinya adalah sifat khusus yang membatasi cakupannya, artinya sebuah pengertian juga  harus  terdapat  padanya  keterangan  ruang  lingkup cakupannya  yang  membatasi  ruang  lingkup pemaknaan  dari  pengertian  tersebut  .  Lihat  Hasan  Darwisy  al-Quwaysuniy, Matan  al-Sulam  Fi  al- Mantiq (Multazam al- Thab’i wa al -Nasyr, t.th), 20.
Selanjutnya  terdapat  juga objek  kajian  lain    (sebagian    unsur  pokok)  yang dikandung  oleh  definisi  wakaf  tersebut,  yang  juga  harus  diteliti  agar  dapat menemukan  substansi  pembahasan  wakaf  yang  memiliki  hubungannya  dengan pengkajian  tentang  wakaf  tunai. Pada  dasarnya  bila  diamati  secara  utuh  pada keseluruhan  pengertian  tersebut,    terdapat    empat  unsur  pokok  yang  sering diistilahkan dengan rukun wakaf. Penjelasan ini penulis pahami dari penjelasan yang diterangkan oleh Jalaluddin al-Mahalli mengutip dalam kitab Qalyūbi wa 'amīrah :
Wakaf semestinya  terdiri dari empat unsur pokok, yaitu: wāqif (orang yang mewakafkan), mawqūf (benda  yang  diwakafkan), mawqūf  ‘alayh (sasaran  wakaf), dan sigh a t  waqf (redaksi  wakaf). 16 Di  antara  empat  unsur  tersebut,  pada  aspek mawqūf (kebendaan  wakaf  yang dalam definisi wakaf tersebut di atas diistilahkan dengan  “ māl  yumkinu  al  intifa‘ ” )    adalah  yang  menjadi  fokus  kajian  di sini,  hal  ini karena objek mawqūf tersebut erat  hubungannya dengan kajian wakaf tunai  (yang juga sebagai salah satu mawqūf -nya).
Pada kedua pengertian wakaf  (menurut Syāfi ‘ iyah dan fatwa MUI) terdapat perbedaan  pada  rangkaian  susunan  kalimatnya,  yakni  dalam  definisi  wakaf  yang dijelaskan  oleh  MUI  ada  penambahan  kalimat  dari  dasarnya  “ ma‘a  baqaī’ ‘aynih ” dit ambahkan  menjadi  “ ma‘a  baqā’ ‘aynih  aw  aslih ”    (  “ aw  a s lih ”  menjadi keterangan tambahan  bagi jenis harta wakaf yang diistilahkan dengan māl ). Memang terkait  dengan  pengertian  wakaf  tersebut,  dalam  fatwa  MUI  dijelaskan  bahwa, “menurut  pandangan  dan  pendap at  komisi  fatwa  MUI  perlu  adanya  peninjauan  dan penyempurnaan    (penambahan)  terhadap  pengertian  wakaf  yang  telah  umum diketahui  oleh  masyarakat”. 17 Yakni  seperti  rumusan  pengertian  yang  dijelaskan orang-orang Syāfi ‘ iyah . Fenomena ini memang dapat dimaklumi, karena menurut M. Ali Hasan, di negara Indonesia walaupun berkembang bermacam ragam aliran yang memiliki  pengaruhnya  kepada  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  fikih,  tetapi  diakui walaupun  ada  keberagaman  aliran  tersebut,  mayoritas  umat    Islam  di  Indonesia mengaku menganut atau bermadzhab  kepada paham Syāfi ‘ iyah . 18
Jadi maksudnya di sini adalah, pengertian wakaf menurut Syāfi ‘ iyah tersebut juga  menjadi  salah  satu  alasan  atau  sebab,  lebih  cenderungnya  ajaran  wakaf  di Indonesia dipahami oleh masyarakat pada harta benda tetap seperti bangunan masjid,
16 Jalaluddin al-Mahally, Qalyūby Wa ‘Amirah, Juz III, 97.
17 Departeman Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia , 85.
18 M.Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqh , Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), VIII.
sekolah, pesantren dan lainnya. Sedangkan ajaran wakaf pada benda bergerak seperti uang  tunai  atau  surat-surat  berharga  lainnya, dipandang  tidak  bisa  kekal  ketika dimanfaatkan.
Dalam  keputusan  fatwa  MUI No.  2  Tahun  2002  tentang  wakaf  uang dijelaskan bahwa ketetapan hukum wakaf uang  adalah   boleh   ( jawāz ).  Di samping hukum  itu  dalam  fatwa  MUI  tersebut  juga  ditegaskan  beberapa  hal  yang berhubungan dengan praktek wakaf uang, yaitu:
1. Wakaf  uang  hanya  boleh  disalurkan  dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang dibolehkan secara syar ’ i y  ( mu s arraf  mubāh )
2. Nilai  pokok wakaf  uang  harus  dijamin  kelestariannya,  tidak  boleh  dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
3. Wakaf  uang    (cash  wakaf/ waqf al - nuq u d )  adalah  wakaf  yang  dilakukan seseorang,  kelompok  orang,  lembaga  atau  badan  hukum  dalam  bentuk  uang tunai, atau termasuk juga surat-surat berharga. 19
Keputusan  hukum  boleh    ( jawāz )  terhadap  wakaf  uang  yang  difatwakan  oleh  MUI tersebut, karena alasan memperhatikan kepada beberapa hal di bawah ini:
1. Pendapat  al-Zuhri  yang  menyatakan  bahwa  mewakafkan  dinar  hukumnya boleh  dengan  menjadikan  dinar  tersebut  sebagai  modal  usaha,  dan  hasilnya disalurkan kepada mawqūf ‘alayh (penerima wakaf).
2. Ulama mutaqaddimīn dari madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai  pengecualian  atas  dasar istihsān  bi  al-‘urf ,  dengan mendasarkannya pada sunnah  ( atsar ) Abdullah bin Mas ’ ud R.A: ﺎﻣو ﻦﺴﺣ ﷲا ﺪﻨﻋ ﻮﻬﻓ ﺎﻨﺴﺣ نﻮﻤﻠﺴﳌا ىأر ﺎﻤﻓ ﺊّﻴﺳ ﷲا ﺪﻨﻋ ﻮﻬﻓ ﺎﺌّﻴﺳ اوأر 20
Artinya: “Apa  yang  dipandang  baik  oleh  kaum  muslimin  maka  dalam  pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.
Terkait  dengan  pernyataan  MUI  tentang  pendapat  ulama mutaqaddimīn dari madzhab    Hanafi  ini, pembolehan  hukum  praktek  wakaf  uang  tunai  karena  dasar pertimbangan  bahwa  hal  tersebut  sudah  umum  berlaku  dalam  masyarakat  muslim. Artinya, bahwa praktek wakaf uang  telah menjadi bagian  dari praktek yang sangat lumrah didapatkan dalam masyarakat  (berlaku secara al-‘urf ). Jadi sejauh ini dapat dipahami  bahwa,  bila  kita  membandingkan  tingkatan  praktek  wakaf  uang  dalam masyarakat di Indonesia barangkali belum mencapai pada tingkatan ‘ amalan al-‘urf . Hal  demikian  mungkin  karena  faktor  kesadaran  masyarakat  yang  belum  dapat disamakan  pandangannya  sebagaimana  yang  telah  menjadi  kebiasaan  masyarakat dahulunya. Bahkan  bila  dilihat  menurut  penjelasan  Wahbah  al-Zuhayli,  praktek
19 Departeman Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ..., 86.
20 A ḥ mad Ibn Ḥ anbal, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal , Juz I (Dār Shādir, 1998), 379.
wakaf uang yang telah pernah berlaku secara ‘ urf itu tidak boleh dianggap sah pada suatu  tempat,  bila  kegiatan  wakaf  uang  tersebut  tidak  berlaku  secara ‘urf dalam masyarakat tersebut. 21
3. Alasan  ketiga  yang    diperhatikan  MUI  adalah bahwa pendapat  sebagian ulama  madzhab Syāfi ‘ iyah yakni  Abu  Tsur  yang  meriwayatkan  dari  Imam Syāfi ‘ i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).
Penjelasan  Abu  Tsur  tentang  hukum  kebolehan  wakaf dirham atau dinar (uang) tersebut, oleh MUI dikutip dari tulisan al-Mawardi dalam kitabya al- Hawi al- Kabīr .  Namun  perlu  juga  diperhatikan  lebih  lanjut  secara  lebih  komperehensif terhadap  bagian    penjelasan  al-Mawardi  yang  lainnya  yang  berhubungan  dengan riwayat  Abu  Tsur  tersebut.    Al-Mawardi  menegaskan  bahwa  hukum  kebolehan wakaf  uang  yang  diriwayatkan  Abu  Tsur  itu  harus  dipahami  tidak  dengan memusnahkan pokoknya  ( ‘ain-nya ) dari dirham dan dinar tersebut.  Lebih jelasnya penjelasan al-Mawardi dapat dilihat dalam rician berikut ini:
ﻬﻛﻼﻬﺘﺳﻹا ﺎﻬﻌﻓﺎﻨﳌ ﺎﻫﺮﺟاﺆﻳ نأ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻔﻗو ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻮﻤﳏ ﺔﻳاوّﺮﻟا ﻩﺬﻫو ﺎ ﺎﻴﻋﺄﺑ ﺎ . ﻊﻓﺎﻨﳌا ﻒﻗو دارأ ﻪّﻧﺄﻜﻓ ﺰﳚ ﱂ ﻚﻟاذو
22
Artinya:  “Riwayat  Abu  Tsur  ini  harus  dipahami  bahwa  wakaf  dinar  dan  dirham dengan cara menyewakannya  (mengambil manfaat nya) dengan tidak memusnahkan pokoknya . Dengan  demikian  seakan  yang  diwakafkan  adalah  manfaat  nya  yang dalam pandangan Syāfi ‘ iyah dipandang tidak sah.”
Kutipan  di  atas menjelaskan bahwa  wakaf dirham dan dinar dengan  cara menyewakannya    (mengambil  manfaatnya)  dengan  tidak  memusnahkan  pokoknya, oleh sebagian ulama Syāfi ‘ iyah tetap dipandang tidak sah, karena itu menurut mereka dirham dan dinar tidak bisa diwakafkan.
Adapun  pandangan  sebagian    kelompok Syāfi ‘ iyah yang  mengatakan  bahwa dirham dan dinar dapat  disewakan  untuk  manfaat  hiasan,    (karena  bila  boleh disewakan  maka  mewakafkan  juga boleh  hukumnya).  Pendapat  ini  dapat  ditolak karena  satu  alasan  yang  konkrit,  yakni  karena  bila  dilihat  dari  dasar  penciptaan dirham dan dinar tersebut adalah dengan satu tujuan dasar agar dapat dimanfaatkan sebagai alat tukar dalam transaksi masyarakat. 23 Jadi ketika dirham itu dimanfaatkan kepada hiasan maka itu dianggap menyalahgunakan manfaatnya.
4. Alasan  keempat  yang    diperhatikan  MUI  adalah, pandangan  dan  pendapat
21 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh , Juz VIII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), 162.
22 Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabīr , Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 379.
23 Imam al-Nawawy, Kitab al-Majmu‘ Syarah al-Muhazzab Li al-Syayrazī , 247.
Komisi  Fatwa  MUI  kepada  perlunya  tinjauan  ulang atau pengembangan terhadap definisi wakaf yang telah umum dipahami masyarakat.
Pengertian  wakaf  yang  telah  makruf  dipahami  masyarakat  adalah sebagaimana yang banyak dijumpai dalam fikih Syāfi ‘ iyah , yaitu:
ﻦﻜﳝ لﺎﻣ ﺲﺒﺣ ﰱ فﺮﺼﺘﻟا ﻊﻄﻘﺑ ﻪﻨﻴﻋ ءﺎﻘﺑ ﻊﻣ ﻪﺑ ﻊﻔﺘﻧﻻا ﻰﻠﻋ ﻪﺘﺒﻗر دﻮﺟﻮﻣ حﺎﺒﻣ فﺮﺼﻣ 24
Artinya : Menahan  harta  yang  dapat  dimanfaatkan ,  sedangkan ‘ain  harta  atau pokoknya tetap tanpa lenyap bendanya atau pokoknya , dengan cara tidak melakukan tindakan  hukum  terhadap  benda  tersebut ( menjual,  memberikan  atau mewariskannya ), untuk disalurlan ( hasilnya ) pada suatu tempat  (sasaran) yang ada yang mubah ( tidak haram ).
Perlunya kepada pengembangan itu karena dari substansi pengertian tersebut adalah keharusan adanya ta'bīd pada pokok zat mawqūf ( baqā’ ‘ aynih .  Jadi unsur keabadiannya hanya menekankan pada aspek zat  saja tidak termasuk dalamnya sifat benda  seperti  halnya  kekekalan  nilai  intrinsik  pada  uang    ( baqā’ a s lih ).    Maka dengan  adanya  pengembangan  pengertian  wakaf ini,  diharapkan  dapat  membuka peluang  kepada  reinterpretasi  pengertian  wakaf  yang  lebih  relavan  dalam perkembangan perekonomian masyarakat. 25
Oleh  karena  pertimbangan  di  atas,  MUI  menambahkan    “ aw a s lih ”    ( baqā’ a s lih )  yang  berarti    pokok  harta  tetap  tidak hilang,  penambahan  kalimat  dalam definisi wakaf tersebut juga agar dapat memahami atau mengartikan keabadian pada aspek sifat barang wakaf. Dengan demikian mewakafkan uang dengan catatan tidak mengurangi  nilai  pokoknya,  hukumnya  boleh  sesuai  dengan  pengertian  wakaf  di atas.  Pandangan  seperti  ini  menurut  Farid  Wadjdi  lebih  sesuai  dengan  pandangan sekarang atau mendasarkan  kepada konsep wakaf dalam madzhab  M a likiyah, yang memperlebar pengertian wakaf kepada benda bergerak seperti mewakafkan susu sapi dan buah-buahan. 26
Sedangkan  hukum  wakaf  uang  dalam  pandangan Syāfi ‘ iyah ,  secara prinsipnya  jelas  menyatakan  tidak  boleh    (tidak  sah).  Walaupun  terdapat perbedaan pendapat,  namun  perbedaan tersebut di  kalangan Syāfi ‘ iyah terjadi  ketika menempatkan dirham dan dinar pada hukum dapat dipersewakan atau tidak, artinya dalam  hal  ini  terdapat  sebagian    ulama  yang  mengatakan dirham dan dinar boleh disewakan  karena  itu  boleh  juga  diwakafkan.  Jadi  pada  dasarnya  uang  dalam
24 Departeman  Agama  RI, Himpunan  Fatwa  Majlis  Ulama  Indonesia (Jakarta:  Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 85.
25 Ibid. , 85.
26 Farid Wadjdy, Wakaf dan Kesejahteraan Ummat , 88-89.
pandangan Syāfi ‘ iyah tidak  boleh  diwakafkan.  Alasan nya  adalah  karena  “ mā  lā yantafi‘u  illā  bi  al-itlāf  la  yashih  al-waqf ”  (sesuatu  yang  musnah  pokonya  setelah dimanfaatkan tidak boleh diwakafkan) dan uang akan hilang atau musnah  (zat ‘ ain - nya) setelah dimanfaatkan seperti makanan. 27
Penjelasan  di  atas  terdapat  dalam  kitab Raw d ah  al- T ālib i n karya  al- Naw awi , 28 dan  dalam  Kitab al-‘Azizi karya  al-R a fi ’ i 29 ,  bahkan    al-M a ward i menegaskan dalam kitabnya al- Hawi al-Kab i r sebagai berikut:
مﺎﻌّﻄﻟﺎﻛ نﺎﻜﻓ ،ﺎﻬﻛﻼﻬﺘﺳﻹ ﺎﻬﻔﻗو زﻮﳚﻻ ﲑﻧﺎﻧﺪﻟاو ﻢﻫرﺪﻟا ﻒﻗو

## .
30
Artinya: “Dirham dan dinar tidak boleh diwakafkan karena ia dapat musnah setelah dimanfaatkan  saperti halnya pada makanan”
Muhammad  Marsufi  menjelaskan:  “tidak  boleh  mewakafkan  uang (pengganti  harga  benda  wakaf  yang  hilang),  tapi  diharuskan  kepadanya  untuk menggantikan benda wakaf lain yang serupa dengan benda wakaf yang telah hilang, untuk  menjaga  dan  memelihara  maksud  atau  tujuan  dasar  seorang  pewakaf  yang mengharapkan pahala yang dihasilkan dapat berkesinambungan dan selama-lamanya, selama benda wakaf masih utuh dan dimanfaatkan mawqūf ‘alayh . 31
Muhammad al-Ramli membandingkan dengan contoh kasus pada pergadaian. “ Apa  bila  suatu  ketika  barang  gadaian  hilang  di  tangan murtahin (orang  yang menerima  gadaian),  maka  si murtahin dapat  menggantikan  barang  gadaian  tersebut dengan  mata  uang,  dan  uang  tersebut  telah  sah  manjadi  pengganti    barang  gadaian yang hilang tadi dengan tidak perlu mengulangi redaksi akad pergadaian” 32 . Namun berbeda hukumnya dengan mawqūf (barang wakaf) yang apabila hilang, maka uang tidak  dapat  dijadikan  sebagai  pengganti  benda  wakaf  yang  hilang,  dan  harus  ada redaksi wakaf yang baru untuk mewakafkan kembali setelah ada penggantinya yang memenuhi syarat.
Ibn H ajar al-Hay tami juga menjelaskan: “Hanya saja diharuskan pada benda wakaf yang hilang agar digantikan dengan benda wakaf lain yang sejenisnya, karena uang  tidak  sah  diwakafkan.  Di  samping  itu  wakaf  baru  dianggap  sah  harus mengadakan  redaksi  wakaf  yang  baru,  ini  semua  karena  alasan  yang  mendasar
27 Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabīr , Tahqī q: Mahmud Matraji, Juz IX, 379.
28 Imam al-Nawawy, Rawdhhah al-Thalibīn wa ‘ Umdatu al - Muftīn , Juz V, 315
29 Abdul  Karim  Bin  Muhammad  Bin  Abdul  Karim  al- Rāfi‘iy, al-‘Aziz ,  Tahqiq  Ali Muhammad Ma‘awwaz, Juz VI, 252.
30 Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabīr , Tahqīq: Mahmud Matraji, Juz IX, 379.
31 Muhammad Marsufi, Hasyiah al - Bujairimī , Juz III (Dar al- Fukad, t.th ), 213.
32 Muhammad al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj , 287.
adalah wakaf mengandung hikmah  (tujuan pemilikan pada manfaat) atau faedah dari suatu  benda    (pokok  harta)  yang  kekal  zatnya. 33 (tidak  boleh  diperjualbelikan, dihibahkan, dan  juga tidak boleh dipusakai).
Jadi dengan mendasarkan pada beberapa penjelasan ulama Syāfi ‘ iyah di atas, sejauh  ini  dapat  disimpulkan bahwa  walaupun  terdapat  perbedaan  pendapat  tentang kebolehan  wakaf  uang,  yakni  ketika  menempatkan dirham dan dinar pada  hukum dapatkan dipersewakan atau tidak, tetapi secara dasar prinsipnya wakaf uang dalam pandangan Syāfi ‘ iyah hukumnya  tidak  boleh.  Hal demikian  karena  alasan  yang pertama adalah, dirham atau dinar pada  dasarnya  diciptakan  bukan  untuk  tujuan disewakan melainkan sebagai alat tukar dalam berbagai transaksi,  maka bila dirham dan dinar tidak dapat disewakan begitu juga halnya dengan uang tunai. Alasan kedua “ mā  lā  yantafi‘u  illā  bi  al-itlāf  la  yashih  al-waqf ”  (sesuatu  yang  musnah  poko knya setelah  dimanfaatkan  tidak  boleh  diwakafkan)  dan  uang  akan  hilang  atau  musnah (zat ‘ ain -nya) setelah dimanfaatkan seperti makanan.
A. Dasar-Dasar  Pertimbangan Syāfi ‘ iyah dan  MUI  Serta  Pemahamannya Terhadap Dalil Wakaf Tunai
1. Dasar-Dasar  Pertimbangan Syāfi ‘ iyah terhadap  Konsekuensi  Hukum  Wakaf Tunai.
Sebagaimana  disebutkan  di  atas  hukum  wakaf  uang  menurut Syāfi ‘ iyah adalah tidak dibolehkan  (tidak sah). Selanjutnya berapakah jumlah rincian atau apa saja  yang  menjadi  dasar-dasar  pertimbangan Syāfi ‘ iyah terhadap  hukum  tersebut, maka  dalam  hal  ini  penjelasan  yang  secara  tegas  sejauh  pengamatan  penulis  belum dapat    dijumpai.  Namun  secara  implisit  dapat  dipahami  bahwa  ulama Syāfi ‘ iyah mendasarkan pertimbangannya kepada beberapa hal seperti rincian berikut ini:
a. Prinsip  wakaf  menurut  pandangan Syāfi ‘ iyah adalah bahwa yang diserahkan  kepada mawqūf ‘alayh harus  berupa  manfaat  dari  barang wakaf  ( al-waqf tamlik al-manfa‘ah ). 34
Yang  menjadi  inti  dasar  pertimbangan Syāfi ‘ iyah di  sini,  barang  wakaf merupakan  segala  sesuatu  yang  menghasilkan  faedah  atau  manfaat  untuk dipergunakan oleh pihak mawqūf ‘alayh . Jadi dapat dipahami bahwa  yang menjadi objek  pemanfaatan  adalah  terdapat pada  faedah  dan  manfaat  tersebut,  bukan  pada
33 Ibnu Hajar AL-Haitamy, Tuhfah al- Muhtaj ,  104.
34 Imam  al-Nawawy, Kitāb al-Majmū‘ Syarah  al-Muhazzab  Li  al-Syayrazī ,  Juz  XVI (Maktabah al- Irsyād, t.th), 255.
barang wakafnya. Al-Naw awi merumuskan prinsip tersebut dalam kitabnya Raw da h al- T ālibīn , dengan ungkapan: “ kullu ‘ain ya hs ul minhu al-fā’idah aw al-manfa‘ah ” 35 (sesuatu yang dapat menghasilkan faedah atau manfaat).
Sehubungan  dengan  prinsip  di  atas,  bentuk  benda  atau  barang  wakaf  dalam pandangan Syāfi ‘ iyah lebih  menekankan  pada  zat    ( kullu  ‘ain  ya hs ul  minhu  al- fā’idah ).  Artinya  ulama Syāfi ‘ iyah menganggap  sifat  dari  barang  wakaf    ( nature ) seperti  nilai  mata  uang,  walaupun  angka  nominalnya  dapat  dijamin  keutuhannya namun  ketika  dalam  pemanfaatannya  uang  tersebut  mesti  harus  melalui  proses pertukaran  atau  jual  beli  yang  menyebabkan  pokok  kebendaan  uangnya  musnah. Pandangan yang seperti ini dijelaskan al-Mawardi, yaitu:
مﺎﻌّﻄﻟﺎﻛ نﺎﻜﻓ ،ﺎﻬﻛﻼﻬﺘﺳﻹ ﺎﻬﻔﻗو زﻮﳚﻻ ﲑﻧﺎﻧﺪﻟاو ﻢﻫرﺪﻟا . 36
Artinya: “Dirham dan dinar tidak boleh diwakafkan karena ia dapat musnah setelah dimanfaatkan saperti halnya pada makanan”.
Jadi  karena  dasar  pertimbangan  tersebutlah  uang  dalam  pandangan Syāfi ‘ iyah tidak boleh diwakafkan.
b. Dasar  pertimbangan Syāfi ‘ iyah yang  kedua  adalah,  untuk  menjaga  dan memelihara  maksud  atau  tujuan  dasar  si wāqif ,  yang  mengharapkan pahala  yang  dihasilkan  dapat  berkesinambungan  dan  selama-lamanya selama benda wakaf masih utuh ketika dimanfaatkan mawqūf ‘alayh . 37
Keutuhan mawqūf adalah pada benda wakaf yang tidak seperti jenis makanan yang  setelah  pemanfaatannya  dapat  musnah,  menurut  pandangan Syāfi ‘ iyah bahkan dapat dimaklumi dengan sebab hilangnya  (musnahnya mawqūf ) implikasinya dapat mempengaruhi  kepada  terhentinya  pula  pahala  yang  diharapkan wāqif .  Jadi sebagaimana  penjelasan  di  atas,  status  uang  adalah  dapat  musnah  melalui  proses penukaran atau jual beli seperti halnya makanan.
Jadi  sejauh  ini  dapat  disimpulkan  bahwa, dasar  pertimbangan Syāfi ’ iyah terhadap  konsekuensi    hukum  tidak  bolehnya  wakaf  uang,  menjurus  kepada  dua tinjauan,  yaitu: pertama aspek mawqūf (benda  wakaf)  yang  diserahkan  kepada mawqūf ‘alayh harus  berupa  manfaat  dari  barang  wakaf  yang  kekal  zat  nya  setelah dimanfaatkan,  ( al-waqf taml i k al-manfa’ah ). Kedua untuk memelihara maksud atau tujuan  dasar  si wāqif ,  yang  mengharapkan  pahala  yang  dihasilkan  dapat berkesinambungan  dan  selama-lamanya  selama  benda  wakaf  masih  utuh  ketika dimanfaatkan mawqūf ‘alayh .
35 Imam al-Nawawy, Rawdhah al-Thalibin wa ‘ Umdatu al - Muftīn , Juz V, 314.
36 al-Mawardi, al-Hawi al-Kabīr , Tahqiq: Mahmud Matraji, Juz IX, 379.
37 Muhammad Marsufi, Hasyiah Al - Bujairimi , Juz III (Dar al- Fukad, t.th ), 213.
2. Dasar-Dasar  Pertimbangan  MUI  Terhadap  Konsekuensi    Hukum  Wakaf Tunai.
Adapun  dasar-dasar  pertimbangan  MUI  yang  kemudian  manjadi  faktor  atau sebab  lahirnya  kesimpulan  untuk  memfatwakan  hukum  wakaf  uang jaw a z (boleh), sebagaimana  dijelaskan  dalam Himpunan Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia dapat dirincikan sebagai berikut:
a. MUI  melihat  bahwa  bagi  masyarkat  umat    Islam  di  Indonesia  pada umumnya, terkait dengan pengertian wakaf  (termasuk juga tentang benda wakaf)  dimana  pengetahuan  mereka  hanya  terbatas  kepada  beberapa pengertian  wakaf  yang  telah  makruf. 38 Sehingga  atas  dasar  pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.
Adapun beberapa pengertian tersebut adalah:
1) Pengertian wakaf yang terdapat dalam fikih Syāfi ‘ iyah , yaitu:
ﻦﻜﳝ لﺎﻣ ﺲﺒﺣ ﻧﻹا ﰱ فﺮﺼﺘﻟا ﻊﻄﻘﺑ ﻪﻨﻴﻋ ءﺎﻘﺑ ﻊﻣ ﻪﺑ عﺎﻔﺘ ﻰﻠﻋ ﻪﺘﺒﻗر دﻮﺟﻮﻣ حﺎﺒﻣ فﺮﺼﻣ

## 39
Artinya: “Menahan harta yang memungkinkan diambil manfaat padanya, serta kekal zatnya    (tidak  lenyap  pokoknya)  dengan  tidak  melakukan  tindakan  hukum  padanya (tidak  menjual,  memberikan  atau  mewariskan),  untuk  disalurkan  manfaatnya  pada tempat  (sasaran) yang ada yang dibolehkan agama .
Menurut  pertimbangan  MUI  agar  pemahaman  masyarakat  terhadap  konsep wakaf dapat berkembang sesuai dengan zaman,  (tidak terbatasi pemahamannya pada rumusan  pengertian  wakaf  perspektif  fiqh Syāfi ‘ iyah saja),  maka  dipandang  perlu adanya pengembangan atau tinjauan ulang terhadap definisi wakaf yang telah makruf tersebut. Dalam hal ini kemudian MUI merumuskan pengertian wakaf sebagaimana yang terlihat dalam pembahasan pengertian wakaf menurut fikih Syāfi ‘ iyah dan MUI pada  bab  tiga,  dengan  mendasarkan  kepada  keterangan  hadis    Ibn  Umar  yang berbunyi i h bas a s lahā wa sabbil tsamaratahā ” 40
2) Pengertian  dan  ciri  benda  wakaf  yang  dipedomani  pada  Kompilasi Hukum  Islam  di  Indonesia,  yang  mengartikan  wakaf  dengan “ perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang  memisahkan  sebagian    dari  benda  miliknya  sesuai  dengan ajaran  Islam .” 41 Selanjutnya  dalam  kompilasi  itu  juga  dijelaskan tentang  benda  yang  sah  diwakafkan, yaitu:  “ segala  benda,  baik bergerak  atau  tidak  bergerak,  yang  memiliki  daya  tahan  yang  tidak
38 Departeman Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia , 80-83.
39 Ibid ., 80.
40 Ibid ., 85.
41 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasianal , Cet. I (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 209.
hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam ”. 42
b. Dasar  pertimbangan  MUI  selanjutnya  karena  melihat  bahwa  wakaf  uang memilki  fleksibilitas    (keluwesan)  dan  kemaslahatan  besar  yang  tidak dimiliki oleh benda lain.
Keluwesan dan kemaslahatan besar tersebut adalah “lingkup sasaran pemberi wakaf  tunai    ( wāqif )  bisa  sangat  luas  dibandingkan  dengan  wakaf  biasa.” 43 Hal demikian karena sertifikat wakaf tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan sesuai  dengan  kemampuan wāqif ,  pecahannya  berkisar  mulai  10.000.-,  25.000.-, 50.000,- dan  seterusnya.  Jadi  konsep  yang  seperti  ini  akan  membuka  peluang kesempatan  untuk  berwakaf  tidak  hanya  untuk  orang  yang  memiliki  standar perekonomian  menengah  ke  atas    saja. Disamping  itu  uang  juga  memiliki  potensi yang sangat tinggi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat  Islam, dalam  berbagai  aspek  pergerakan  pembangunan  seperti  pada  kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. 44
Dari uraian dasar-dasar pertimbangan MUI tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, keputusan fatwa MUI terhadap kebolehan hukum  ( jawāz ) wakaf uang tunai, disamping  memiliki  dasar  pertimbangan  dalil nash ,  juga didasarkan kepada Kompilasi  Hukum  Islam    (KHI)  yang  mengatur  tentang  benda  wakaf.  Selanjutnya dasar  pertimbangan  MUI  juga  terdapat  pada  aspek kemasalahatan,  bahwa  wakaf uang  memilki  fleksibilitas (keluwesan)  dan  kemaslahatan  besar  yang  tidak  dimiliki oleh benda lain, di samping kemudahannya dalam menjaring wāqif .
Selanjutnya, bila diperhatikan dasar pertimbangan kedua-duanya  ( Syāfi ‘ iyah dan MUI), walaupun sama-sama memiliki dasarnya namun terdapat perbedaan aspek penekanannya. Syāfi ‘ iyah melarang  wakaf  tunai  karena  didorong  oleh  kehati- hatiannya  dalam  menjaga  eksistensi mawqūf (harus  kekal ‘ ain -nya  setelah dimanfaatkan),  yang  mempengaruhi  implikasinya  pada  imbalan  pahala  akhirat  bagi wāqif .  Sedangkan  MUI  lebih  melihat  pada  aspek kemaslahatan dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  hidup  umat    Islam,  yakni  cita-cita  kemapanan perekonomian masyarakat Islam melalui amal sosial wakaf uang.
42 Ibid ., 209.
43 Departemen  Agama, Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tunai ,  Cet.  IV  (Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 26.
44 Ibid ., 3.

## C. Penutup
Pengertian  wakaf  baik  dilihat  dalam  perspektif Syāfi ‘ iyah ataupun  MUI, secara  garis  besar  keduanya  tetap  memiliki  kesamaan    (ruang  lingkup pembahasannya  dapat    merangkum  kepada  semua  unsur  wakaf).  Namun  demikian dari  rumusan  tersebut  pada  pemahaman  substansinya  terdapat  perbedaan  karena terdapat  penambahan  kalimat  “ aw ma‘a  baqā’  a s lih ”,  artinya  kalimat  tersebut menggambarkan  prinsip  kekal  aspek mawqūf setelah  dimanfaatkan  tidak  hanya menekankan pada zat benda wakaf  saja  ( baqā’ ‘aynih ) sebagaimana dalam prinsip Syāfi ‘ iyah ,  tetapi  juga  membenarkan  adanya  sifat  kekal  pada  sifat  barang  wakaf seperti tetapnya terjaga angka nilai uang yang diwakafkan.
Hukum  wakaf  uang  menurut  fatwa  MUI  boleh    ( jawaz )  atau  sah.  Penetapan hukum sah wakaf tunai tersebut karena memang terdapat beberapa dasar pertimbangan yang  dianggap  MUI  sangat  esensial,  yaitu: pertama ulama mutaqaddimīn dari golongan  Hanafiyah  dan  Imam  al-Zuhri  pernah  membolehkan  wakaf  uang  ketika kebanyakan  masyarakat  lumrah  mempraktekkan  wakaf  uang  tersebut.  Kedua, wakaf uang  dipandang  memiliki  potensi  yang  tinggi  dalam  menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat, di samping itu juga memudahkan wāqif untuk melakukan wakaf dengan harapan akan banyak umat  Islam  yang ingin berwakaf, karena praktek wakaf  uang  dapat  dilakukan  walau  dalam  jumlah  minimal  10.000  misalnya. Sedangkan  golongan Syāfi ‘ iyah memandang  uang  adalah  benda  yang  hanya  dapat dijadikan sebagai alat tukar saja yang dapat punah setelah pemanfaatannya.
MUI mema hami dasar hadis  Ibn Umar yang mengatakan: “ i h bas a s lahā wa sabbil  tsamaratahā ”  adalah  dalil  yang  dapat  dijadikan  landasan  hukum  bolehnya mewakafkan  uang,  karena  kata  “ a s lahā ”  adalah  dapat  diartikan  juga  kepada  pokok barang wakaf bergerak  yang bisa juga dalam bentuk sifat barang wakaf yang kekal. Sementara Syāfi ‘ iyah dalam  rumusan  pengertian  wakafnya  tidak  terdapat  kalimat “ a s lahā ”, memahami kalimat “ a s l ” tersebut adalah pokok benda yang tidak termasuk dalam  bentuk  sifat  barang  wakaf.  Karena  demikian,  mereka  menekankan  pada “ baqā’ ‘aynihā ”  (benda wakaf yang dapat kekal zat wujudnya).

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Damanhury, A h mad. Idah al-Mubham  min  Ma‘ ani al-Sulam ,  Jeddah:  al- Haramain: t.th.
Al-Asqalani, Ibn H ajar. Fat h al-B a ri . Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
Anwar, Desi. Kamus Bahasa Indonesia Modern , cet. 1. Surabaya: Amelia, 2002.
Basri, Cik  Hasan, Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasianal , cet.    I. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia , cet.  I. Jakarta: Departemen Agama, 2003.
--------------------, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia , edisi revisi ke- 4. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
--------------------, Fikih Wakaf , Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
--------------------, Panduan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif Strategis  di Indonesia . Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
--------------------, Paradigma Baru  Wakaf  di  Indonesia ,  Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
--------------------, Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tunai , cet.    IV. Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
Djazuli, A. Fiqh Siasah ( Implementasi kemeslahatan Umat ), cet. I. Bogor: Kencana, 2003.
Djazuli, Achmad & Thobieb  Al-Asyhar, Menuju  Era  Wakaf  Produktif , cet. IV. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
Firdaus, Ushul  Fiqh  Metode  Mengkaji  Dan  Memahami  Hukum  Islam  Secara Konferehensif , cet. I,  Jakarta: Zikra Hakim, 2004.
Halim, Abdul. Hukum Perwaqafan di Indonesia, cet. I. Jakarta: Ciputat Pres, 2005.
Al-Haytam i , Ibn H ajar. Tuhfah al-Mu hta j , Juz. VI. Libanon: Darul Fukad, 1997.
Ibn H anbal, A h mad, Musnad  Im a m  A h mad  Ibn H anbal , juz  I. T.tp: Dār  Shādir, 1998.
Ibn Kats i r, Al- Ha fi z , Tafs i r al-Qur’ a n  al-‘A zi m , juz I. Beirut: t.p, 1997.
Ibrahim Al-B ajuri. Ha syiyah Al-B ajuri , jilid II. Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Putera, t.th.
Karim, Helmi. Fiqh Mu'amalah , cet.  I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Al-Kasan i , Ab u Bakr  Ibn Mas’ u d. Bad a i’ al-San a’i Fi  Tart i b  al-Syar’i , jilid  VI. Beirut: Maktabah al- ‘Ilmiyyah, 1971.
Koto, H. Alaidin, Ilmu Fiqh dan Ilmu Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
Al-M a ward i , Ab u H usayn Ibn Mu h ammad. Al- Hawi al-Kab i r , jilid VII. Beirut: D a r al-Fikr, 1994.
Mujib, Ahmad & Ahmad  Rodli  Hasbullah. Hadis -Hadis    Muttafaq’alaih ,  cet.  I. Jakarta: Kencana, 2004.
Mujib, Ahmad, H. Ahmad Rodli Hasbullah. Hadis -Hadis  Muttafaq’alaih , Jakarta: Kencana, 2004.
Nazari, H.Rafi’i . “ Illah  dan  Dinamika  Hukum  Islam ” , tesis . Jakarta: IAIN  Syarif Hidayatullah, 1990.
Rafiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Al- Rāfi‘iy , ‘ Abd al-Kar i m bin Mu h ammad bin ‘ Abd al-Kar i m. Al-‘Az i z , Ta hqi q Ali Muhammad  Ma‘awwaz, juz  VI. Beirut  libanon:  D a r al-Kutub  al- ‘Alamiyah,
1997.
Al-Syarakhs i , Al-Mabs ut , jilid 11-12. Beirut: D a r al-Kutub al- ‘ilmiyah, 1993 .
Suhendi, Hendi. Fiqh  Mu'amalah, cet.    II.  Jakarta: P.T,  Raja  Grafindo  Persada, 2002.
Wadjdy, Farid. Wakaf dan Kesejahteraan Umat , cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.