Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA FACEBOOK ADVERTISING DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Komang Srishti Pranisa, Komang Febrinayanti Dantes, Ketut Sudiatmaka Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {srishtipranisa05@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id , sudiatmaka58@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  :  (1)  keabsahan  perjanjian  yang  diselenggarakan  secara  elektronik melalui  media facebook  advertising bagi  anak  di  bawah  umur,  (2)  akibat  hukum  terhadap  perjanjian  dalam transaksi  elektronik  melalui  media facebook  advertising yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur.    Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  jenis  pendekatan  peraturan  perundang- undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  aturan- aturan yang khusus mengatur tentang keabsahan perjanjian dalam transaksi elektronik bagi anak di bawah umur. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  menggali  kerangka  normatif  dan  teknik  studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang keabsahan perjanjian dalam transaksi elektronik bagi anak di bawah umur melalui media facebook advertising . Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Perjanjian dalam  transaksi  elektronik  melalui  media facebook  advertising yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur dikatakan tidak sah karena bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  dan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (2)  Akibat  hukum  terhadap  perjanjian  dalam transaksi  elektronik  melalui  media facebook  advertising bagi  anak  di  bawah  umur  untuk  upaya  penyelesaian hukumnya hanya dapat dilakukan melalui perwalian. Anak di bawah umur tidak memenuhi syarat subjektif yaitu kecakapan dalam membuat suatu perjanjian maka perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan.
Kata Kunci: Perjanjian, Transaksi Elektronik, Anak di Bawah Umur, Facebook Advertising

## ABSTRACT
The aims of this research were to find out: (1) the validity of agreements held electronically through facebook advertising media for children, and (2) the legal consequences of agreements in electronic transactions through facebook advertising which conducted by children. This study used normative legal research type with statute approach,  conceptual  approach,  and  the  case  approach.  The  sources  of  legal  materials  used  were  various specific  rules  that  governs  the  validity  of  agreements  in  electronic  transactions  for  children.  Legal  materials collecting  techniques  were  performed  by  exploring  the  normative  framework  and  by  using  document  study procedure that concern with the validity of agreements in electronic transactions for children through facebook advertising  media.  The  results  of  this  research  showed  that:  (1)  the  agreements  in  electronic  transactions through facebook advertising media which conducted by children were invalid due to the contrary to the terms of the validity of the agreement in the Civil Code and the Law on Information and Electronic Transactions, and (2) the legal consequences of agreements in electronic transactions through facebook advertising which conducted by children in accordance with the legal settlement efforts can only be done through trusteeship. Furthermore, children  do  not  meet  the  subjective  requirements,  namely  the  proficiency  to  make  agreements,  thus  the agreements can be canceled.
Keywords : Agreements, Electronic Transactions, Children, Facebook Advertising

## PENDAHULUAN
Perjanjian  merupakan  hal  yang  penting bagi  masyarakat  terutama  dalam  melakukan
perjanjian  apapun  misalnya  perjanjian  jual  beli, sewa  menyewa,  dll.  Perjanjian  dikatakan penting  karena  bersifat  mengikat  para  pihak
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
yang  telah  melakukan  tindakan  hukum  dalam menyelenggarakan kepentingan dan kewajibannya.  Pengaturan  mengenai  perjanjian tercantum  di  dalam  BUKU  III  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  tentang  Perikatan (Luthfi,  2017:  179-180).  Pasal  1320  dan  pasal 1338  KUH  Perdata  merupakan  pasal  yang paling  sering  dijadikan  dasar  dalam  membuat suatu  perjanjian.  Pengertian  perjanjian  menurut pasal  1313  KUH  Perdata  mengatur,  “Perjanjian adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  lain atau  lebih”.  Dalam  melakukan  suatu  perjanjian harus  memenuhi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata  yaitu  kesepakatan,  cakap  hukum, adanya  suatu  hal  tertentu,  dan  adanya  suatu sebab  yang  halal  agar  perjanjian  menjadi  sah dan mengikat secara hukum (Miru, 2011: 148).
Salah  satu  jenis  perjanjian  yang  paling sering  dilakukan  oleh  masyarakat  adalah perjanjian  jual  beli.  Menurut  pasal  1457  KUH Perdata  mengatur,  “Jual  beli  adalah  suatu persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu barang,  dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar harga  yang  dijanjikan”.  Hal  utama  yang  harus ada  dalam  perjanjian  jual  beli  adalah  kata sepakat,  maka  dari  itu  kesepakatan  tercantum sebagai  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata.
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi  dan  komunikasi,  kini  transaksi  jual beli  dapat  dilakukan  melalui  media  elektronik atau  sering  disebut  dengan e-commerce . Menurut  pasal  1  ayat  (2)  UU  No.  19  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  mengatur,  “Transaksi  Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan  komputer,  jaringan  komputer, dan/atau  media  elektronik  lainnya”.  Pada prinsipnya,perjanjian  dalam  transaksi  jual  beli melalui media elektronik ( e-commerce ) sesungguhnya  sama  dengan  perjanjian  jual  beli secara  langsung  (konvensional)  yang  dilakukan oleh  masyarakat  Indonesia  (Barkatullah,  2017: 41).
Salah  satu  aplikasi  yang  menyediakan kegiatan  transaksi  jual  beli  melalui  media elektronik adalah facebook. Facebook merupakan  salah  satu  aplikasi  yang  digemari oleh  masyarakat  dari  kalangan  anak-anak,
remaja, sampai dewasa. Facebook menyediakan fitur Ads atau media periklanan tempat promosi sehingga  orang  lain  dapat  mengenal  suatu produk  yang  belum  mereka  ketahui  dan  pada akhirnya  masyarakat  atau  seseorang  tertarik terhadap iklan tersebut. Jadi, selain fitur tersebut digunakan  sebagai  media  iklan  juga  sebagai tempat  terjadinya  kesepakatan  atau  perjanjian sampai  pada  akhirnya  terjadi  transaksi  dalam postingan  iklan  yang  dibuat  oleh advertiser (pengiklan),  yang  dikenal  dengan  nama facebook advertising (iklan facebook). Facebook advertising merupakan salah satu fitur dalam  facebook  yang  digunakan  untuk mempromosikan/mengiklankan  produk  ataupun jasa  kepada  pengguna  facebook  sesuai  dengan tujuan dan target market yang diinginkan.
Dengan adanya transaksi melalui media elektronik mengakibatkan timbulnya permasalahan  yang  terjadi,  seperti  kasus  yang pernah  saya  temui  langsung  dalam  transaksi elektronik  melalui  media  facebook  advertising, dimana  anak  SMP  berusia  13  tahun  membeli sebuah  buku  online  shop  dilengkapi  dengan online  course  yang  ia  lihat  dari  facebook advertising  (iklan  facebook).  Karena  melalui sistem  elektronik  maka  pembayaran  dilakukan melalui  transfer.  Anak  tersebut  menggunakan kartu ATM orang tuanya. Namun ternyata, saat barang  itu  sampai  ia  tidak  mendapat  online course  sesuai  dengan  deskripsi  produk  di halaman  bisnis  yang  ia  lihat.  Sehingga,  anak tersebut  mengalami  kerugian  karena  hal  itu. Kemudian  contoh  kasus  lainnya  yang  berkaitan dilansir  dari  Bisnis.com  dimana  facebook digugat  karena  mengakibatkan  seorang  anak menghabiskan  $20  dengan  kartu  kredit  orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk permainan "Ninja Saga" dan masih banyak lagi kasus  lainnya  yang  berkaitan  dengan  transaksi melalui  media  elektronik  yang  dilakukan  oleh anak di bawah umur.
Jika  melihat  dari  kasus  tersebut  pihak yang  paling  dirugikan  bukanlah  anak  di  bawah umur  melainkan  negara  sendiri  karena  negara sudah  membuat  aturan  yang  melarang  anak  di bawah  umur  untuk  melakukan  transaksi elektronik  namun  masih  tetap  saja  masyarakat mengesampingkan aturan tersebut. Dalam pasal 1320  KUH  Perdata  tentang  syarat  sahnya perjanjian  telah  diatur  bahwa  salah  satu  syarat sahnya  perjanjian  adalah  orang  yang  cakap hukum. Dengan adanya hal ini pasal 1330 KUH
Perdata  mengatur  siapa  saja  yang  dinyatakan tidak  cakap  hukum  salah  satunya  adalah  orang yang belum dewasa.
Dalam  pasal  330  KUH  Perdata menjelaskan  bahwa  orang  yang  dinyatakan belum  dewasa  adalah  orang  yang  belum mencapai  usia  21  tahun.  Namun  facebook memperbolehkan  pengguna  facebook  yang berusia  13  tahun  keatas  untuk  menggunakan aplikasi  facebook,  hal  tersebut  memungkinkan anak di bawah umur untuk melakukan transaksi elektronik  melalui  media facebook  advertising . Walaupun  hal  tersebut  bertentangan  dengan undang-undang yang berlaku tetapi hal tersebut masih  sering  terjadi  di  masyarakat.  Lama kelamaan  hal  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  di masyarakat tanpa mengindahkan peraturan yang ada.
Atas  dasar  tersebut  maka  peneliti melakukan  penelitian  untuk  menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha mengembangkan  solusi  terkait  permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul
“ANALISIS  KEABSAHAN  PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA FACEBOOK ADVERTISING DITINJAU BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NO. 19  TAHUN  2016  TENTANG  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana  penelitian  yuridis  normatif  merupakan penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan mengkaji  peraturan  perundang-undangan  atau hukum  serta  melakukan  penelitan  berdasarkan doktrin-doktrin (Ali, 2014: 24) yang dikonsepsikan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan pedoman berperilaku yang dianggap pantas (Amirrudin dan Azikin, 2016: 118). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  3  jenis  pendekatan  yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach), dan  pendekatan  kasus ( the case approach ). Sumber bahan hukum yang digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang
dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  ( library research )  adalah  dengan  cara  mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa Undang-Undang,  mengumpulkan  buku-buku, jurnal  dan  artikel  terkait  kekuatan  hukum perjanjian  dalam  transaksi  elektronik.  Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventaris,  mempelajari  dan  mendalami bahan  hukum  terkait  permasalahan  dalam penelitian ini (Windari, 2015: 108-118). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi  dengan  menguraikan  apa  adanya terhadap  suatu  kondisi  atau  posisi  dari proposisi-proposisi  hukum  atau  non  hukum yang  terdapat  dalam  bahan  hukum,  lalu menganalisis bahan hukum yang ada menggunakan  teknik  analisis  dan  memberikan argumentasi  peneliti  terhadap  keadaan  sesuai bahan  hukum  yang  ada  melalui  teknik argumentasi  yaitu  evaluasi  karena  penilaian harus  didasarkan  pada  alasan-alasan  yang bersifat  penalaran  hukum.  Pengolahan  bahan hukum  dilakukan  secara  deduktif,  yakni menarik  kesimpulan  dari  suatu  permasalahan yang  bersifat  umum  untuk  permasalahan  yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keabsahan Perjanjian yang Diselenggarakan Secara  Elektronik  Melalui  Media  Facebook Advertising Bagi Anak di Bawah Umur
Perjanjian  adalah  salah  satu  kegiatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian menurut Prof. R. Subekti pada  umumnya  bersifat  timbal  balik  contohnya seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain  sebagainya.  Adapun  pengertian  perjanjian menurut  pasal  1313  KUH  Perdata  mengatur, “Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang  lain  atau  lebih”.  Seiring  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  kegiatan jual  beli  dapat  dilaksanakan  melalui  media elektronik  yang  dikenal  dengan  nama e- commerce .  Dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UU  No.  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No. 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  mengatur,  “Transaksi Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang dilakukan  dengan  menggunakan  komputer, jaringan  komputer,  dan/atau  media  elektronik lainnya”.  Facebook  merupakan  salah  satu aplikasi yang memungkinkan timbulnya transaksi  jual  beli  secara  elektronik  karena  kini
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
facebook  dapat  mempromosikan  suatu  produk atau  jasa  yang  disebut  dengan facebook advertising (iklan facebook).
Dalam hal ini yang menjadi permasalahannya  bahwa  batas  usia  yang diperbolehkan  untuk  menggunakan  aplikasi facebook  adalah  usia  13  tahun  ke  atas, sedangkan  menurut  Pasal  303  KUH  Perdata menjelaskan  bahwa  orang  yang  dinyatakan belum  dewasa  adalah  orang  yang  belum mencapai  21  tahun.  Sehingga,  anak  usia  13 tahun  belum  dinyatakan  cakap  hukum.  Dari kebijakan  facebook  tersebut  memungkinkan anak di bawah umur dapat melakukan transaksi elektronik, apalagi facebook kini bisa digunakan sebagai  media  promosi/iklan  melalui facebook advertising (iklan facebook).
Adapun  contoh  kasus  yang  berkaitan dilansir  dari  Bisnis.com  dimana  facebook digugat  karena  perusahaan  media  sosial  ini membuat  anak-anak  membelanjakan  kartu kredit  orangtuanya  tanpa  izin.  Hal  ini  bermula dari seorang anak yang menghabiskan $20 pada kartu  kredit  untuk  permainan  "Ninja  Saga", kemudian dikenakan biaya beberapa ratus dolar untuk  pembelian.  Ia  mengira  pembayaran dilakukan  melalui  virtual  dengan  mata  uang dalam  game.  Anak  tersebut  mengambil  kartu debit  dari  orang  tuanya  tanpa  izin  dan menghabiskan  $1.059  (Yunus,  2015).  Dari contoh-contoh  kasus  tersebut  saya  juga menemukan  kasus  yang  saya  temui  secara langsung  mengenai  transaksi  elektronik  melalui facebook advertising dimana anak SMP berusia 13  tahun  membeli  sebuah  buku online  shop yang  ia  lihat  dari facebook  advertising (iklan facebook).  Kemudian  anak  tersebut  berkunjung ke  halaman  bisnis  ( Fan  Page )  dari  iklan tersebut.  Dalam  halaman  bisnis  tersebut  tertera deskripsi  produk  yang  akan  ia  beli.  Pada deskripsi  produk  dijelaskan  bahwa  buku online shop tersebut  dilengkapi  dengan online  course . Kemudian anak tersebut memesan buku tersebut melalui facebook  messenger dan  terjadi kesepakatan  antara  pelaku  usaha  dan  anak tersebut, karena melalui sistem elektronik maka pembayaran  dilakukan  melalui  transfer.  Anak tersebut  belum  memiliki  kartu  ATM  karena belum  berusia  17  tahun  sehingga  ia menggunakan kartu ATM orang tuanya. Namun ternyata,  saat  barang  itu  sampai  ia  tidak mendapat online course sesuai dengan deskripsi produk di halaman bisnis yang ia lihat, sehingga
anak  tersebut  mengalami  kerugian  karena  hal itu.
Jika  kita  melihat  Pasal  1320  KUH  Perdata Anak  di  bawah  umur  tidak  memenuhi  syarat sahnya  perjanjian  yang  kedua  yaitu  kecakapan untuk  membuat  suatu  perikatan  karena  anak  di bawah  umur  masih  dianggap  belum  dewasa karena menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang  tidak  cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian  adalah  salah  satunya  adalah  orang yang  belum  dewasa.  Usia  yang  dianggap  telah dewasa  diatur  dalam  Pasal  330  KUH  Perdata bahwa  orang  yang  dinyatakan  belum  dewasa adalah  mereka  yang  belum  mencapai  umur genap  dua  puluh  satu  tahun.  Sehingga,  hal tersebut  bertentangan  dengan  aturan  yang  ada pada KUH Perdata.
Kemudian,  jika  kita  melihat  dari  segi Undang-  Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik bahwa tidak ada ketentuan yang jelas mengenai  transaksi  elektronik  yang  dilakukan oleh anak di bawah umur karena pada ketentuan Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  pada  Pasal  17  ayat  (3)  dijelaskan bahwa  mengenai  penyelenggaraan  transaksi elektronik  lebih  lanjut  diatur  pada  peraturan pemerintah.  Pada  Pasal  46  ayat  (2)  PP  No.  71 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik,  mengatur  bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila :
a. Terdapat kesepakatan para pihak
b. Dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan
c. Terdapat hal tertentu, dan
d. Objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Sehingga  dari  bunyi  poin  kedua  tersebut menimbulkan  penafsiran  yang  tidak  jelas  usia berapa  yang  dinyatakan  tidak  cakap  untuk melakukan  kontrak  elektronik  dan  sampai  saat ini  masih  belum  ada  aturan  khusus  yang mengatur  mengenai  ketentuan  batasan  umur anak  yang  masih  di  bawah  umur  atau  belum cakap  hukum  untuk  melakukan  transaksi  jual beli  secara  elektronik  karena  pada  PP  No.  71 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik belum ada aturan yang jelas  berapa  batas  usia  yang  dinyatakan  cakap
hukum  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli secara  elektronik.  Tetapi  jika  melihat  pada hierarki  Undang-  Undang  yaitu  pada  Pasal  12 Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan yang  mengatur,  “Materi  muatan  Peraturan Pemerintah  berisi  materi  untuk  menjalankan Undang-Undang  sebagaimana  mestinya”  maka dalam  hal  ini  Peraturan  Pemerintah  dalam Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dapat  berpedoman  dengan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dalam  hal menentukan  batas  usia  yang  dinyatakan  cakap hukum  untuk  melakukan  transaksi  elektronik karena  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain. Hukum  bisa  bersifat  horizontal  (atas  bawah) apabila  aturan  di  bawahnya  tidak  memiliki kejelasan  hukum/norma  kabur  maka  dapat melihat  aturan  diatasnya  untuk  menemukan kejelasan hukum.
Jika dilihat dari segi objek perjanjjiannya yaitu facebook advertising (iklan facebook),  anak  tersebut  dapat  menjangkau facebook  untuk  melakukan  transaksi  elektronik walaupun  masih  dibawah  umur  yang  belum diperbolehkan untuk melakukan transaksi secara elektronik  karena  facebook  memiliki  kebijakan tersendiri dimana usia yang diperbolehkan untuk menggunakan facebook adalah usia 13 tahun ke atas.  Adapun  syarat  dan  ketentuan  ( Term  and Condition )  mengenai  siapa  saja  yang  boleh menggunakan facebook sebagai berikut :
Kami berupaya untuk membuat Facebook  tersedia  secara  luas  untuk  semua orang,  namun  Anda  tidak  boleh  menggunakan Facebook jika:
1. Anda berusia di bawah 13 tahun (atau usia minimal resmi di negara Anda untuk dapat menggunakan Produk kami).
2. Anda  adalah  pelaku  terpidana  kejahatan seksual.
3. Kami  sebelumnya  pernah  menonaktifkan akun  Anda  karena  melanggar  Ketentuan atau Kebijakan kami.
4. Anda  tidak  diperbolehkan  untuk  menerima produk, layanan, atau perangkat lunak kami berdasarkan hukum yang berlaku (Facebook, 2020).
Dalam  ketentuan  tersebut  tertera  bahwa  dari usia  13  tahun  keatas  boleh  menggunakan facebook,  sehingga  memungkinkan  pelaku usaha  untuk  membiarkan  anak  yang  belum cakap  hukum  untuk  membeli  barang  yang
mereka  jual  dengan  melihat  kebijakan  dari facebook  sendiri.  Namun  tidak  semua  iklan facebook  dapat  dijangkau  oleh  anak  di  bawah umur,  karena  pada  tiap  iklan  yang  dibuat dapat diatur  mengenai  ketetentuan  usia  berapa  saja yang  dapat  menjangkau  iklan  yg  dibuat  oleh pelaku usaha. Pada kegiatan transaksi elektronik apapun  baik  melalui  instagram,  facebook  dan lain  sebagainya  biasanya  terdapat  perjanjian baku  yang  harus  ditaati  oleh  pembeli  yang dituangkan  dalam “Term  and  Condition” dimana  perjanjian  baku  adalah  perjanjian berbentuk tertulis berupa formulir-formulir yang isinya  telah  distandarisasi/dibakukan  terlebih dahulu  secara  sepihak  (Windari,  2014:  57) . Term  and  Condition dapat  dikatakan  sebagai perjanjian  baku  karena  dibuat  secara  sepihak oleh  pembuat  aplikasi.  Maksudnya  bahwa pembeli  dan  penjual  ketika  melakukan  klik dalam  melakukan  jual  beli  secara  elektronik dalam aplikasi tersebut mereka telah menyepakati perjanjian itu (Saputra, 2019: 211). Dalam Pasal 47 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur, “Kontrak Elektronik yang dibuat  dengan  klausula  baku  harus  sesuai dengan  ketentuan  mengenai  klausula  baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan”.  Namun  terkadang  perjanjian  baku yang  dibuat  oleh  pelaku  usaha  tidak  adil,  tidak seimbang,  dan  berat  sebelah  karena  pelaku usaha dalam hal ini sebagai pihak yang kuat jadi apapun  boleh  diperjanjikan  dalam  perjanjian baku  tanpa  adanya  kesepakatan  dengan konsumen,  sedangkan  konsumen  hanya  bisa menerima  dan  mentaati  perjanjian  baku  yang telah dibuat oleh pelaku usaha dan apabila tidak ditaati  akan  dikenai  sanksi  sesuai  perjanjian tersebut  sehingga  menyebabkan  konsumen merasa  dirugikan.  Sehingga  pelaku  usaha  tidak boleh  sembarangan  mencantumkan  klausula- klausula  baku  dalam  perjanjian  baku  tersebut agar  timbul  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak (Hernoko,  2010:  2).  Sama  halnya  seperti facebook,  ketika  hendak  membeli  suatu  produk yang  kita  lihat  dari facebook  advertising (iklan facebook)  maka  akan  muncul “Term  and Condition” dalam  aplikasi  facebook  tersebut sehingga tidak sembarang orang bisa melakukan jual  beli  secara  elektronik.  Dalam  membeli suatu  barang  dari  iklan  seperti  iklan  facebook ( Facebook  Advertising )  kita  sebagai  konsumen harus  cermat  dan  teliti  dengan  syarat  dan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
kondisi  yang  berlaku  karena  terkadang  pelaku usaha  mencantumkan  syarat  dan  kondisi  di tempat  yang  tidak  terlihat.  Dalam  facebook tentu  terdapat Term  and  Condition (Syarat  dan Ketentuan)  yang  berhubungan  dengan facebook advertising yang  dapat  kita  lihat  langsung  dari web  facebook  itu  sendiri.  Walaupun  facebook memiliki  kebijakan  tersendiri  bahwa  usia  13 tahun  keatas  diperbolehkan  menggunakan aplikasi  facebook  namun  sebagai  orang  tua harus  tetap  waspada  agar  anak  tidak sembarangan  melakukan  perjanjian  dalam transaksi elektronik melalui facebook khususnya pada facebook  advertising apalagi  sampai menimbulkan  masalah  yang  melibatkan  jalur hukum  melihat  dari  berbagai  macam  undang- undang  ataupun  aturan-aturan  yang  berlaku  di Indonesia.
Akibat  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Dalam Transaksi Elektronik
Melalui Media
Facebook  Advertising yang  Dilakukan  Oleh Anak di Bawah Umur
Dalam  kegiatan  apapun  tentu  terdapat akibat  hukumnya  apabila  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  sama halnya  dengan  perjanjian  dalam  transaksi elektronik  apabila  hal  tersebut  tidak  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada maka  akan  timbul  akibat  hukum.  Seperti  yang tercantum  pada  Pasal  45  ayat  (1)  PP  No.  71 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik  mengatur,  “Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan  akibat  hukum  kepada  para  pihak”. Kemudian  dalam  transaksi  elektronik  pihak yang  bersangkutan  harus  menentukan  pilihan hukum  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  50 ayat  (2)  PP  No.71  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik  mengatur,  “Dalam  Penyelenggaraan Transaksi  Elektronik  para  pihak  harus menentukan  pilihan  hukum  secara  setimbang terhadap pelaksanaan Transaksi Elektronik”.
Mengenai akibat hukum terhadap perjanjian yang diselenggarakan secara elektronik  oleh  anak  di  bawah  umur  melalui media facebook  advertising dimana  Facebook memiliki aturan sendiri bahwa usia 13 tahun ke atas  boleh  menggunakan  aplikasi  facebook sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  anak  di bawah  umur  melakukan  transaksi  jual  beli secara  elektronik  melalui  media  facebook  salah
satunya  dalam facebook  advertising .  Hal tersebut  tentu  bertentangan  dengan  aturan  yang ada.  Batasan  anak  yang  dianggap  masih  di bawah  umur  (belum  dewasa)  dalam  undang- undang yang berlaku di Indonesia berbeda-beda antara lain sebagai berikut :
1. Menurut Pasal 330 KUH Perdata mengatur, “Seseorang  dianggap  sudah  dewasa  jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”.
2. Menurut  Pasal  45  KUH  Pidana  mengatur, “Dalam  penuntutan  di  muka  hakim  pidana dari  seorang  yang  belum  dewasa,  tentang suatu  perbuatan  yang  dilakukan  sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun”.
3. Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  mengatur, “Anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
4. Menurut  Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  mengatur,  “Anak  adalah  setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
5. Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang No.  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan Anak  mengatur,  “Anak  adalah  orang  yang dalam  perkara  Anak  Nakal  telah  mencapai umur  8  (delapan)  tahun  tetapi  belum mencapai  umur    18  (delapan  belas)  tahun dan belum pernah kawin”.
6. Menurut  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang No.  4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan Anak  mengatur,  “Anak  adalah  seseorang yang  belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
Namun  dalam  hal  ini  undang-undang  informasi dan  transaksi  elektronik  serta  KUH  Perdata yang menjadi pedoman dalam menentukan batas usia yang dinyatakan cakap hukum.
Kemudian  jika  melihat  pada  Pasal  1320 KUH  Perdata  yang  mengatur,  syarat  sahnya perjanjian antara lain :
a. Kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu pokok persoalan tertentu
d. Suatu sebab yang terlarang.
apabila  syarat  yang  pertama  dan  kedua  pada penjelasan  diatas  tidak  dipenuhi  atau  sering disebut dengan syarat subjektif maka perjanjian dapat  dibatalkan.  Sedangkan  jika  syarat  ketiga dan  keempat  tidak  terpenuhi  maka  batal  demi hukum  atau  sering  disebut  dengan  syarat objektif. Perjanjian dikatakan batal demi hukum apabila  sejak  semula  batal  dan  tidak  mungkin menimbulkan  akibat  hukum  bagi  kedua  belah pihak  serta  bertentangan  dengan  undang- undang,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum. Perjanjian dikatakan dapat dibatalkan jika salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian  itu  dibatalkan  (Simanjuntak,  2016: 287-289).  Pada  umumnya  syarat  sahnya perjanjian  biasa  sama  dengan  syarat  sahnya perjanjian  dalam  transaksi  elektronik,  sehingga dalam  hal  ini  perjanjian  dalam  transaksi elektronik  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah umur  bertentangan  dengan  syarat  kedua  yaitu kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan karena anak di bawah umur belum cakap hukum sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
Apabila nantinya timbul suatu permasalahan  dalam  transaksi  elektronik  yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka dapat diajukan gugatan. Seperti yang tercantum dalam Pasal  38  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mengatur,
(1) Setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan Sistem  Elektronik  dan/atau  menggunakan Teknologi  Informasi  yang  menimbulkan kerugian.
(2) Masyarakat  dapat  mengajukan  gugatan secara  perwakilan  terhadap  pihak  yang menyelenggarakan
Sistem Elektronik dan/atau menggunakan
Teknologi Informasi  yang  berakibat  merugikan masyarakat,  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Kemudian  pada  Pasal  39  Undang-Undang  No. 11  Tahun  200b  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik mengatur,
(1) Gugatan  perdata  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Selain  penyelesaian  gugatan  perdata sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  para pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa melalui arbitrase,
atau lembaga penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah  umur  dapat  dibatalkan  karena  tidak memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  namun nyatanya  masih  banyak  anak  di  bawah  umur diperbolehkan  melakukan  transaksi  secara elektronik  walaupun  sudah  ada  aturan  yang mengatur  mengenai  hal  tersebut,  apalagi ditemukan  norma  yang  kabur  pada  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang  tidak  mencantumkan  usia  berapa  yang dinyatakan  cakap  hukum  untuk  melakukan transaksi  elektronik.  Dalam  hal  ini  pihak  yang paling  merasa  dirugikan  adalah  negara  sendiri, karena aturan yang telah dibuat tidak terlaksana secara  konsekuen  di  tengah  kehidupan masyarakat,  maka  hukum  tidak  ditegakkan dengan baik dengan adanya hal tersebut hukum tidak memberikan jaminan apakah sanksi untuk hal  tersebut  ada  atau  tidak.  sehingga  aturan tersebut  tidak  terlaksana  secara  murni  dan konsekuen. Maka dari itu kedepannya diharapkan  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  ataupun  Undang-Undang lainnya  yang  berkaitan  perlu  membuat  aturan yang  khusus  mengenai  batas  usia  yang  cakap untuk  melakukan  transaksi  secara  elektronik agar  memiliki  kejelasan  hukum  dan  norma hukumnya  tidak  kabur  serta  hukum/aturan tersebut  harus  ditegakkan  supaya  negara  tidak merasa dirugikan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dipaparkan  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
1. Perjanjian  dalam  transaksi  elektronik  yang dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur dikatakan  tidak  sah  karena  bertentangan dengan  syarat  kedua  sahnya  perjanjian dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  serta  bertentangan  dengan syarat kedua kedua dalam Pasal 46 ayat (2) PP  No.  71  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik,  walaupun  terdapat  norma  yang kabur  atau  penafsiran  yang  kurang  jelas pada  poin  kedua  Pasal  46  ayat  (2)  PP  No. 71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  yang berbunyi  “Dilakukan  oleh  subjek  hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”  tetapi  perjanjian dalam  transaksi  elektronik  yang  dilakukan oleh  anak  di  bawah  umur  dikatakan  tidak sah  maka  dalam  hal  ini  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  harus berpedoman dengan undang-undang lainnya yang berkaitan.
2. Akibat  hukum  terhadap  perjanjian  dalam transaksi elektronik melalui media facebook  advertising bagi  anak  di  bawah umur  untuk  upaya  penyelesaian  hukumnya apabila  nanti  terjadi  permasalahan  hukum akibat salah satu pihak ada yang dirugikan maka  hanya  dapat  dilakukan  melalui perwalian  dari  anak  yang  masih  di  bawah umur tersebut atau oleh pihak yang merasa dirugikan.  Anak  di  bawah  umur  tidak memenuhi syarat subjektif yaitu kecakapan dalam  membuat  suatu  perjanjian  maka perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan. Dalam  hal  ini  pihak  yang  paling  merasa dirugikan  adalah  negara  sendiri,  karena aturan  yang  telah  dibuat  tidak  terlaksana secara  konsekuen  di  tengah  kehidupan masyarakat,  maka  hukum  tidak  ditegakkan dengan  baik  dengan  adanya  hal  tersebut hukum  tidak  memberikan  jaminan  apakah sanksi  untuk  hal  tersebut  ada  atau  tidak. sehingga  aturan  tersebut  tidak  terlaksana secara murni dan konsekuen.

## SARAN
Berdasarkan  permasalah  diatas,  adapun saran  yang  dapat  diberikan  adalah  sebagai berikut :
1. Pemerintah  diharapkan  kedepannya  dapat membentuk  aturan  yang  khusus  mengatur mengenai transaksi elektronik yang dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur terutama  dalam  hal  batas  usia  yang  boleh melakukan  transaksi  elektronik  supaya memiliki  kejelasan  hukum  dan  tidak menimbulkan norma kabur.
2. Bagi  masyarakat  terutama  orang  tua  harus lebih  waspada  dalam  menjaga  anak terutama  yang  masih  di  bawah  umur  agar tidak melakukan transaksi secara elektronik tanpa  sepengetahuan  orang  tua  dan  tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Ali,  H.  Zainuddin.  2014. Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Barkatullah,  Abdul  Halim.  2017. Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam  Menghadapi  Era  Digital  Bisnis e-Commerce  di  Indonesia .  Bandung: Penerbit Nusa Media.
Hernoko, Agus Yudha. 2010. Hukum Perjanjian Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial . Jakarta: Prenadamedia
Group. Miru,  Ahmadi.  2011. Hukum  Kontrak  dan Perancangan Kontrak . Jakarta:
Rajawali Pers.
Simanjuntak,  P.N.H.  2016. Hukum  Perdata
Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group.
Windari, Ratna Artha. 2014. Hukum Perjanjian . Yogyakarta: Graha Ilmu.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
Luthfi,  Fuad.  2017.  “Implementasi  Yuridis tentang  Kedudukan  Memorandum  of Understanding  (mou)  dalam  Sistem Hukum  Perjanjian  Indonesia”. Jurnal Syariah:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Pemikiran , Volume 17, Nomor 2 (hlm. 179-180).
Saputra,  Sena  Lingga.  2019.  “Status  Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di  Bawah  Umur”. Jurnal  Wawasan Yuridika. Volume  3,  Nomor  2  (hlm. 211). Windari, Ratna Artha. 2015. “Pertanggungjawaban  Mutlak  ( Strict Liability )  dalam  Hukum  Perlindungan Konsumen”.
Jurnal Komunikasi Hukum ,  Volume  1,  Nomor  1  (hlm. 108-118).
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Implementasi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Terhadap  Curanmor  yang dilakukan  Oleh  Anak  di  Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi  Hak  Pistole  Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.
G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I.  G.  A.  D.  L.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penjatuhan Sanksi  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam Perkara  NO.  124/PID.  B/2019/PN.
SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis Terkait  Permohonan  Suntik  Mati
(Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144 .

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik,
Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5952.
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No. 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor  165,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3886.
Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan  Anak,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
Undang-Undang  No.  4  Tahun  1979  Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1982 Nomor  32,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3143.
Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
PP No. 71 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2019  Nomor  185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

## INTERNET
Facebook. 2020. “Ketentuan Layanan”, https://m.facebook.com/legal/terms/upd ate,  diakses  pada  tanggal  18  Februari 2021, pukul 17.11 WITA. Yunus, Yusran. 2015. “FACEBOOK
DIGUGAT:  Anak  Di  Bawah  Umur Belanjakan  Kartu  Kredit  Orangtua”, https://kabar24.bisnis.com/read/201503 13/19/411334/facebook-digugat-anak- di-bawah-umur-belanjakan-kartu-kredit-
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
orangtua,  diakses  pada  tanggal  18 Februari 2021, pukul 17.20 WITA.