## KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENILAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

## Eka Susylawati
Abstrak  :  Dalam  melakukan  pembuktian    di  muka  pengadilan,  pihak- pihak  yang  berperkara  dapat  mengemukakan  fakta-fakta  yang  bisa dijadikan  dasar  untuk  meneguhkan  hak  perdatanya,  maupun  untuk membantah hak perdata pihak lain. Dan fakta-fakta  tersebut haruslah disertai  dengan  alat-alat  bukti,  yang  telah  ditentukan  secara  limitatif dalam  HIR/R.Bg  yakni  bukti  tulisan,  saksi,  persangkaan,  pengakuan dan  sumpah.  Dalam  melakukan  pemeriksan  hakim  haruslah mengindahkan alat-alat bukti tersebut di atas. Namun walaupun hakim terikat  kepada  alat-alat  bukti,  hakim  juga  memiliki  kebebasan  untuk menilai  alat-alat  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  dalam  rangka tercapainya  putusan    yang  berkeadilan.  Kebebasan  hakim  tersebut tersebut teramat penting, karena alat-alat bukti  yang ada saat ini tidak mampu  lagi  memenuhi  perkembangan  masyarakat,  khususnya    dalam pembuktian hukum acara perdata

## Pendahuluan
Pada  kodratnya  manusia  diciptakan  oleh    Tuhan  yang  Maha Kuasa  tidak  dapat  melepaskan  diri  dengan  orang  lain  sehingga manusia hidup dengan lainnya (bermasyarakat).
Dan di dalam kehidupan masyarakat tersebut, tiap-tiap individu memiliki kepentingan yang  berbeda  antara yang satu dengan yang lainnya.  Dan  ada  kalanya  terjadi  benturan  kepentingan,  yang  akan menimbulkan sengketa. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu adanya  norma-norma  atau  rambu-rambu  kehidupan,  yakni  suatu ketentuan  atau  kaidah  hukum,  yang  nantinya  harus  ditaati.  Norma hukum  amat  berperan  sekali  dalam  mengatur  perilaku  manusia dalam hidup bermasyarakat.
Dengan  adanya  norma  hukum  maka  setiap  orang  diharuskan untuk  bertingkah  laku  sedemikian  rupa,  sehingga  kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila
kaidah  hukum  tersebut  dilanggar,  maka  kepada  yang  bersangkutan akan dikenakan sanksi. 1
Norma  hukum  sebagai  salah  bidang  ilmu,  memiliki  dua  bentuk yakni hukum materiil dan hukum formil. Hukum yang mengatur hak dan  kewajiban  diatur  dalam  hukum  perdata  materiil,  sedangkan hukum  yang    menentukan  bagaimana  melaksanakan  hak-hak    dan kewajiban  diatur  dalam  hukum  perdata  formil,  yang  lazim  pula disebut dengan hukum acara perdata.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  hukum  acara  perdata  adalah peraturan  hukum  yang  mngatur  bagaimana  caranya  menjamin ditaatinya  hukum  perdata  materiil  dengan  perantaraan  hakim. 2 Sedangkan Retnowulan Sutantio mengartikan sebagai kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak- hak  dan  kewajiban-kewajiban  perdata  sebagaimana  yang  diatur dalam hukum perdata materiil. 3
Tujuan  dari  hukum  acara  baik  hukum  acara  perdata  maupun hukum  pidana  untuk  mencegah  perbuatan  main  hakim  sendiri (eigenrichting)  sehingga  dengan  adanya  hukum  acara,  masyarakat akan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan. Dengan adanya hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. 4
Di dalam hukum acara perdata terdapat tiga tahap kegiatan yang harus dilakukan secara beraturan 5 yakni:
1 Salah  satu  yang  membedakan  norma  hukum  dengan  norma  yang  lain  (kesusilaan, kesopanan, dan agama) adalah sanksi. Memang ada yang berpendapat bahwa norma agama  juga  mengenal  sanksi.  Namun  pemberian  sanksi  pada  norma  hukum  akan langsung dikenakan kepada pelanggarnya.
2 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (Yogyakarta:  Liberty, 1993) hlm. 2
3 Retnowulan  Sutantio, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  dan Praktik (Bandung: Mandar Maju, 1977), hlm. 1.
4 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988) hlm.7.
5 Sifatnya wajib karena hukum acara perdata pada hakikatnya bersifat mengikat dan memaksa ( imperatif). Tidak hanya kepada pihak-pihak saja tetapi juga kuasa hukum dan  hakim  yang  memeriksa  suatu  perkara.    Lihat  M.  Nasir, Hukum  Acara  Perdata (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm. 5.

## Eka Susylawati
1. Tahap Pendahuluan,  yang  merupakan  tahap  persiapan.  Pada tahap  ini  meliputi  membuat  surat  gugatan,  mendaftarkan gugatan  di  pengadilan,  membayar  biaya  perkara  dan sebagainya.
2. Tahap  menentukan,  yang  meliputi  pemeriksaan  peristiwa, pembuktian dan menjatuhkan putusan.
3. Tahap  pelaksanaan,  merupakan  tahap  pelaksanaan  putusan (eksekusi) yang telah dijatuhkan oleh hakim.
Diantara  ketiga  tahap    di  atas,  tahap  kedualah  yang  paling menentukan, karena pada tahap kedua merupakan tahap pembuktian, dimana pada tahap ini pihak-pihak akan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 6 Pasal  163  HIR/283  R.Bg  menyatakan  bahwa  barang  siapa  yang menyatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian unutk meneguhkan  haknya  itu,  maka  orang  tersebut    haruslah membuktikan  adanya  hak  atau  adanya  kejadian  itu.  Pasal  ini  lebih dipertegas lagi dengan  Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 September  1975,  Nomor  540  K/Sip/1972  yang  menyatakan    bahwa apabila  tergugat  menyangkal,  maka  penggugat  yang  harus membuktikan dalil-dalilnya
Apabila yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak tidak dapat  membuktikan  hak  atau  peristiwa  yang  diajukan,  maka  hakim terpaksa akan menyatakan bahwa hak itu tidak akan terbukti. Selain itu haruslah pula dibuktikan oleh orang yang mempunyai hak adalah hal-hal yang merupakan dasar dari haknya itu.
Dengan  demikian  pembuktian  itu  hanya  dipergunakan  pada waktu  ada  persengketaan  atau  adanya  perkara  di  muka  hakim pengadilan,  dan  dalam  arti  terbatas  pembuktian  hanya  diperlukan apabila  sesuatu  yang  dikemukakan  oleh  penggugat  disangkal kebenarannya  oleh  tergugat,  dan  penggugat  dibebankan  untuk membuktikan atas dalil-dalil hak tersebut.
Dalam  hukum  pembuktian,  hakim  akan  menentukan  apa  yang harus dibuktikan dan pihak mana yang harus memberi bukti, artinya hakim akan menentukan pihak mana (tergugat atau penggugat) yang akan  memikul  tentang  beban  pembuktian.  Dalam  praktik  apabila
6 R Subekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Binacipta, 1982) hlm. 78.
215
para  pihak  mempunyai  alasan  masing-masing  atas  dalil-dalilnya maka beban untuk pembuktian dilimpahkan kepada para pihak yang berperkara. Kecuali apabila dalil-dalil penggugat  ditolak kebenarannya  oleh  tergugat,  maka  beban  pembuktian  dibebankan pada penggugat.
Berbeda dengan azas dalam hukum acara pidana, seseorang tidak dapat  dipersalahkan  melakukan  tindak  pidana,  kecuali  apabila terdapat  bukti-bukti  yang  sah,  dan  hakim  mempunyai  keyakinan bahwa terdakwa memang salah. Dan untuk mendapatkan kenyataan dan  keyakinan  ini  hakim  membutuhkan  alat-alat  bukti  guna menggambarkan  lagi  kenyataan-kenyataan  yang  sudah  lampau  itu. Selain  itu  perbedaan  yang  lain,  dalam  hukum  acara  pidana menetapkan  kebenaran  terhadap  setiap  orang,  sedangkan  bukti dalam suatu perkara perdata hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak yang berperkara.

## Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata
Berdasarkan    ketentuan  pasal  164  HIR/284  RBg  dan  pasal  1866 KUH Perdata,  terdapat (5) lima  alat  bukti  dalam  perkara  perdata  di Indonesia. Menurut pasal-pasal tersebut dalam hukum acara perdata hakim  terikat  pada  alat-alat  bukti  yang  sah.  Hal  ini  berarti  bahwa hakim  hanya  boleh  mengambil  keputusan  berdasarkan  alat  bukti yang  ditentukan  undang-undang  saja.    Adapun  alat  bukti  tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bukti Surat
Bukti surat merupakan alat bukti tertulis yang diatur dalam pasal 165- 167 HIR/pasal 285-305 RBg. Alat bukti tulisan merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan  pikiran  dan  isi  hati  seseorang  yang  ditujukan  untuk dirinya  dan  atau  orang  lain  yang  dapat  digunakan    untuk  alat pembuktian.
Sedangkan  menurut    bentuknya  alat  bukti  tertulis  dibagi  dua yakni,  1.  surat  akta  dan    2.  surat  bukan  akta. 7 Yang  membedakan
7 M Nasir, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Djambatan 2003) hlm. 151.

## Eka Susylawati
antara  yang  akta  dan  yang  bukan,  adalah  ketegasan  atau  kejelasan dari  isinya.  Apabila  surat  yang  tertanggal  dan  diberi  tanda  tangan tersebut  memuat  keterangan  tentang  kejadian  yang  menjadi  dasar suatu  hak/perikatan  yang  dapat  dipergunakan  dalam  pembuktian, maka hal tersebut disebut akta. Dan sebaliknya  jika tidak terdapat hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta.

## 2. Bukti Saksi
Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang kejadian-kejadian yang dilihat, dialami  sendiri, mengenai  sesuatu  yang  disengketakan  dengan  jalan  menerangkan secara  lisan  dan  secara  pribadi  oleh  orang  yang  bukan    salah  satu pihak  yang  dalam  berperkaran  itu.  Adapun  alat  bukti  saksi  diatur dalam pasal 168 s/d 172 HIR, pasal 306 s/d 309 R.Bg dan pasal 1895, 1902 s/d 1908 BW.
Pembuktian dengan saksi dalam praktik lazim disebut kesaksian. Dalam  hukum  acara  perdata  pembuktian  peranan  saksi  memiliki peranan yang  sangat  penting,  terutama  apabila  tidak  ada  bukti  tertulis, dimana orang berhubungan dengan saling mempercayai. Oleh karena bukti  surat  tidak  ada  maka  pihak-pihak  akan  berusaha  untuk mengajukan  saksi  yang  membenarkan  atau  menguatkan  dalil- dalilnya di persidangan.
Seorang  saksi  dapat  secara  kebetulan  melihat  atau  mengalami sendiri  peristiwa  yang  harus  dibuktikan  di  muka  hakim,  ada  pula yang memang sengaja diminta untuk menyaksikan  suatu perbuatan hukum  yang  sedang  dilakukan,  misalnya  menyaksikan  jual  beli tanah,  pembagian waris dan sebagainya.
Pembuktian  dengan  saksi  hendaknya  digunakan  lebih  dari  satu saksi,  sebab  keterangan seorang  saksi  saja  tanpa  didukung  oleh  alat bukti  yang  lain,  tidak  dianggap  sebagai  bukti,  artinya  satu  saksi dianggap bukan saksi (unus testis nulus testis) yang diatur dalam pasal 169 HIR/306 R.Bg. 8
Dalam    pembuktian  dengan  saksi,  hal  ini  baru  dianggap sempurna  apabila    ada  dua  orang  atau  lebih  namun  demikian meskipun ada dua orang atau lebih saksi, belum tentu suatu peritiwa
8 Ibid. hlm. 165.
217
dapat  dikatakan  menyakinkan,  apabila  hakim  tidak  mempercayai kejujuran dari keterangan para saksi. Dan walaupun keterangan para saksi  yang  diajukan  saling  menguatkan,  tetapi  keterangan  tersebut bertentangan  dengan  logika,  maka  dengan  keterangan  tersebut dianggap tidak  dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatan penggugat. Di  dalam  praktik  mungkin  terjadi    yakni  seorang  saksi  yang sangat  diperlukan  dan  telah  diminta  datang  oleh  salah  satu  pihak, tidak  mau  menghadap  di  muka  persidangan.  Apabila  hal  ini  terjadi maka  hakim  dapat    memerintahkan    agar      saksi      tersebut dihadapkan   dan jika  perlu
dengan  bantuan  polisi,  artinya  saksi    tersebut    dipaksa    untuk menghadap
dan memberikan keterangan. Adapun kewajiban saksi adalah sebagai berikut : 9
a. Kewajiban  untuk  menghadap  di  persidangan  setelh  dipanggil secara  patut.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  dari  pasal  140  s/d  141 HIR dan pasal 166 s/d 167 R.Bg, yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil secara patut.
b. Kewajiban untuk bersumpah menurut agamanya masing-masing, dengan  harapan  saksi  akan  betul-betul  memberikan  keterangan yang sebenarnya.
c. Kewajiban untuk memberikan keterangan.

## 3. Alat Bukti Persangkaan
Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 173 HIR/310 R.Bg  dan  pasal  1915  s/d  1922  KUH  Perdata.  Persangkaan  adalah kesimpulan  yang  diambil  dari  suatu  peritiwa  yang  telah  terbukti  ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Dalam hal ini yang berhak menarik kesimpulan tersebut adalah hakim dan undang-undang. Jika yang  menarik  kesimpulan  tersebut  hakim,  maka  persangkaan tersebut  disebut  persangkaan  hakim,  sebaliknya  bila  yang  menarik
9 Kurdianto, Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata (Dalam Teori dan Praktek) , (Surabaya: Usaha Nasional ,1991) hlm.55.

## Eka Susylawati
kesimpulan  adalah  undang-undang,  maka  persangkaan  tersebut disebut persangkaan undang-undang. 10
Pembuktian  dengan  persangkaan  dilakukan  apabila  terdapat kesukaran  untuk  mendapatkan  saksi-saksi  yang  melihat  atau mengalami  sendiri  peristiwa  yang  harus    dibuktikan.      Misalnya dalam suatu  perkara gugatan  perceraian  yang  didasarkan  kepada  perzinahan  adalah sangat  sulit  sekali,  karena  sulitnya  mendapatkan  saksi  yang  telah melihat  sendiri  perbuatan  zina  itu,  Untuk  membuktian  peristiwa perzinahan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan.
Dibandingkan dengan persangkaan undang-undang, persangkaan hakim sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang  bebas.  Dalam  hal  ini  kekuatan  pembuktian  apa  yang  akan diberikan  kepada  persangkaan  hakim  tertnetu,  apakah  sebagai  alat bukti  yang  memiliki  kekuatan  sempurna  atau  alat  bukti  permulaan atau  sama  sekali  tidak  memiliki  kekuatan  sama  sekali,  diserahkan sepenuhnya  kepada  penilaian  hakim.  Biasanya  untuk  satu persangkaan hakim tidaklah dianggap memadai untuk menganggap suatu  dalil  tersebut  terbukti.  Persangkaan  hakim  baru  dianggap sebagai alat  bukti  yang lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan  hakim  lain  yang  terkait  dengan  perkara  itu.  Hal  ini berbeda  dengan  persangkaan  undang-undang,  yang  tidak memberikan  kebebasan  kepada  hakim  seperti  di  atas,  karena persangkaan  undang-undang  haruslah  didasarkan  atas  suatu ketentuan  khusus  undang-undang,  yang  dihubungkan  dengan perbuatan-perbuatan  atau peristiwa-peristiwa tertentu. 11

## 4. Alat bukti pengakuan
Pengakuan adalah keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan, yang  secara  tegas  dan  nyata  diterangkan  oleh  salah  satu  pihak  atau lebih  dalam  penyelesaian  perkara  di  persidangan,  yang  berisi pembenaran  sebagian  atau  seluruhnya  terhadap  sutu  peristiwa,  hak atau  hubungan  hokum  yang  diajukan  oleh  pihak  lawan,  yang mengakibatkan  tidak  perlu  lagi  dilakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut
10 R Subekti,  hlm. 107.
11 Kurdianto, hlm.57.
219
(pasal  174  s/d  176  HIR,  311  s/d  313  R.Bg  dan  pasal  1923  s/d  1928 KUH Perdata).
Pengakuan  yang  dilakukan  secara  diam-diam  tidaklah memberikan  kepastian  kepada  hakim  tentang  kebenaran  suatu peristiwa.  HIR  masih  bersifat  ambiguitas 12 dalam  hal  ini,  pada  suatu ketika  pengakuan  secara  diam-diam  dapat  diterima  dan  pada  saat yang lain HIR bersifat menolak pengakuan diam-diam tersebut.
Pengakuan  dibedakan  menjadi  dua  yakni  pengakuan  yang dilakukan  di  depan  sidang  dan  pengakuan  yang  dilakukan  di  luar persidangan. Keduanya mempunyai nilai pembukatian yang berbeda. Menurut  pasal  174  HIR,  pengakuan  yang  diucapkan  di  hadapan hakim  menjadi  bukti  yang  cukup  untuk  memberatkan  orang  yang mengaku  tersebut,  baik  diucapkan  sendiri  maupun  dilakukan  oleh kuasanya.  Sebaliknya  dalam  pasal  175  HIR,  pengakuan  yang dilakukan  di  luar  persidangan  diserahkan  kepada  pertimbangan hakim.
Dengan  demikian  pengakuan  yang  dilakukan  di  depan    sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sedangkan pengakuan di luar sidang merupakan bukti bebas.
Pengakuan  di  depan  sidang  tidak  boleh  ditarik  kembali,kecuali terdapat  kekhilafan  mengenai  hal-hal  yang  telah  terjadi.  Suatu pengakuan di depan sidang  dengan tertulis, kekuatan pembukatiannya disamakan sebagai suatu pengakuan secara lisan di depan sidang.

## 5. Alat bukti sumpah
Sumpah adalah suatu pernyataan yang hikmat dan diberikan atau diucapkan  pada  waktu  memberi  janji  atau  keterangan  dengan mengingat  akan  sifat  Yang  Maha  Kuasa  dan  percaya  bahwa  siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan mendapat hukuman  dari  yang  Kuasa.  Dengan  demikian  sumpah  adalah perbuatan  formal  yang  terkait  dengan  agama  dan  keyakinan seseorang yang dipergunakan untuk proses yudisial. 13
12 M Nasir, hlm. 174.
13 Ibid. hlm. 178.

## Eka Susylawati
Dalam hukum acara perdata terdapat tiga macam sumpah yakni, sumpah  pelengkap  (suppletoir),  sumpah  pemutus  (decisoir)  dan sumpah penaksir (aestimatoir).
Sumpah  pelengkap  adalah  sumpah  yang  diperintahkan  oleh hakim  karena  jabatannya  kepada  salah  satu  pihak  dalam  rangka melengkap  pembuktian  peristiwa  yang  menjadi  sengketa  untuk dijadikan dasar putusan. Sumpah ini baru dapat dilaksanakan apabila terdapat  pembuktian  permulaan.    Sumpah  ini  haruslah  dilakukan dengan hati-hati karena pihak yang diperintahkan untuk bersumpah oleh  hakim,  dan  pihak  tersebut  melakukankannya  maka  ia  akan memenangkan perkara tersebut (memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna).
Sumpah  pemutus  adalah  sumpah  yang  dibebankan  atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya, karena tidak ada bukti sama sekali. Pihak yang minta lawannnya bersumpah disebut dengan deferent,  dan  pihak  yang  harus  bersumpah  disebut  dengan  delaat. Sumpah  pemutus  dibebankan  kepada  salah  satu  pihak  kepada lawannya, dan apabila pihak lawan bersedia mengucapkan sumpah, maka  lawan  tersebut  yang  akan  memenangkan  perkara.  Tetapi  jika pihak lawan menolak untuk bersumpah dan mengembalikan sumpah tersebut  kepada  deferent,  kemudian  deferent  menolak,  maka  hakim akan mengalahkan yang bersangkutan.
Sumpah penaksir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena  jabatannya  kepada  pihak  penggugat  untuk  menentukan bentuk  dan  jumlah  ganti  rugi.  Sumpah  penaksir  ini  baru  dapat dibebankan  oleh  hakim  kepada  penggugat  bila  telah  dapat membuktikan haknya atas ganti
rugi,  namun  jumlah  dan  bentuknya  belum  pasti  dan  tidak  bersedia cara  lain  untuk  menentukan  hak  tersebut,  selain  dengan  cara menaksir  saja.  Bagi  hakim  tidak  ada  kewajiban  untuk  membebani sumpah penaksir kepada penggugat. 14
Tugas Hakim Dalam Acara Pembuktian
14 Sudikno Mertokusumo, hlm. 180 .
221
Sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pembuktian  adalah  proses persidangan  yang  terkait  dengan  alat  bukti  dan  merupakan  tahap yang paling menentukan. Dikatakan menentukan karena pembuktian akan  menjadi  dasar  bagi  hakim  dalam  mengadili  dan  memutuskan perkara di persidangan.
Dalam  acara  pembuktian,  para  pihak  mengajukan  peristiwa- peristiwa dan fakta-fakta yang menjadi dasar dari gugatan penggugat dan  jawaban  tergugat.  Hakim  sebagai  pemutus  perkara,  haruslah memahami benar peristiwa dan fakta yang diajukan.
Membuktikan  adalah  menyakinkan  hakim  tentang  kebenaran dalil  atau  fakta  yang  diajukan  oleh  penggugat  dan  tergugat  di pengadilan.  Dengan  demikian  pembuktian  hanya  diperlukan  dalam suatu sengketa atau perkara di hadapan hakim.
Tindakan  membuktikan  hanya  diperlukan  bila  timbul  suatu sengketa  antara  dua  orang  atau  lebih.  Sebagai  contoh,  selama  tidak ada yang mengklaim bahwa tanah yang ditempati oleh Amir adalah milik orang lain, maka Amir tidak perlu membuktikannya dan mobil tersebut dianggap benar-benar miliknya.
Hakim  merupakan    alat  perlengkapan  dalam  suatu  negara hukum  yang  ditugaskan  menetapkan  hubungan  hukum  yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Dan pada akhirnya, hakimlah yang akan memutus sengketa tersebut. Tugas hakim tersebut adalah menetapkan hukum secara spesifik atau  menerapkan  hukum.  Dan  biasanya  dalam  persidangan  pihak- pihak akan mengajukan dalil-dalil dan fakta yang bertentangan satu sama lain. Disinilah tugas hakim untuk memeriksa dan menetapkan dalil atau peristiwa manakah yang benar atau paling tidak mendekati kebenaran.  Berdasarkan  acara  pembuktian,  hakim  dengan  amar putusannya  akan  menentukan  pihak  yang  akan  dimenangkan  dan pihak yang dikalahkan.
Dalam  melaksanakan  pemeriksaan  tersebut,  hakim  harus mengindahkan  aturan-aturan  tentang  pembuktian  yang  merupakan hukum  pembuktian.  Hakim  dalam  melaksanakan  tugasnya, khususnya  dalam  acara  pembuktian  tidak  diperkenankan  hanya mengandalkan  keyakinan  saja,  melainkan  keyakinan  tersebut haruslah didukung oleh kebenaran alat bukti yang diajukan oleh para

## Eka Susylawati
pihak.  Dengan  alat  bukti  maka  kekurangpastian  hukum  dan kesewenang-wenangan akan dapat    diminimalisir.
Fakta-fakta  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak  belum  tentu semuanya  penting  bagi  hakim  untuk  dijadikan  dasar  pertimbangan. Karenanya  hakim  harus  dapat  memisahkan  fakta  yang  penting  dan fakta  yang  tidak  relevan  dengan  perkara.  Dan  hakim  haruslah memfokuskan pada fakta yang penting karena fakta ini yang berkait dengan hukum pembuktian
Disamping  itu,  hakim  juga  diharuskan  mengindahkan  aturan- aturan  yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban membuktikan terhadap sengketa yang diperselisihkan. Sebab apabila beban pembuktian berat sebelah maka akan menimbulkan rasa tidak puas kepada pihak lawan. Dan ini sesuai dangan azas dalam hukum acara  perdata  bahwa  ”hakim  haruslah  mengadili  kedua  belah pihak”. 15
Dampak  dari  tidak    adilnya  hakim  dalam  keseimbangan pembuktian  akan  dapat  menyebabkan  pihak  yang  memperoleh kesempatan  lebih  sedikit,  akan  mengalami  kekalahan  dalam perkaranya.
Dengan  demikian  hukum  pembuktian  adalah  merupakan serangkaian  tata  tertib  yang  harus  dilaksanakan  dalam  mencari kebenaran dan keadilan di hadapan hakim.

## Penilaian Pembuktian Oleh Hakim
Dalam  acara  pembuktian,  alat  bukti  yang  diajukan  masih memerlukan  penilaian  lebih  lanjut  oleh  hakim.    Pertanyaannya sekarang,  dalam  menilai  pembuktian  apakah  hakim  bebas  atau sebaliknya  justru  terikat  kepada  undang-undang.  Untuk  menjawab hal  tersebut  terdapat  tiga    teori,  yang  lazim  berlaku  pada  hukum acara perdata yaitu: 16 a. Teori pembuktian negatif
15 Azas  ini  merupakan  salah  satu  azas  terpenting  dalam  hukum  acara  perdata  dan terkenal  dengan audi  et  alteram  partem, yang  artinya  hakim  tidak  diperbolehkan memihak dalam semua hal, terutama sekali dalam acara pembuktian.
16 M Nasir, hlm. 145.
223
Menurut  teori  ini  harus  ada  ketentuan-ketentuan  yang mengikat  yang  sifatnya  negatif,  yakni  tujuannya  untuk membatasi hakim dalam acara pembuktian
b. Teori pembuktian positif
Teori  ini  menghendaki,  disamping  adanya  larangan,  hakim juga dibebani untuk melakukan sesuatu c. Teori pembuktian bebas Berbeda  dengan  teori  negatif  dan  positif,  pada teori  ini  tidak menghendaki  adanya  ketentuan-ketentuan  yang  mengikat hakim,  sehingga  penilaian  pembuktian  tergantung  kepada hakim.
Bila  kita  bandingkan  ketiga  teori  di  atas  dengan  kondisi  pada dunia peradilan Indonesia saat ini, maka sebagian besar para sarjana lebih menghendaki teori pembuktian yang lebih bebas (teori yang ke- 3).
Kebebasan  dalam  hukum  pembuktian  bertujuan  untuk memberikan  kelonggaran  kepada  hakim  untuk  benar-benar  mencari kebenaran  yang  sejati,  yang  nantinya  akan  dipergunakan  sebagai dasar  membuat  putusan  akhir.    Hal  tersebut  disebabkan  alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam HIR/R.Bg sudah tidak sesuai lagi dengan  perkembangan  masyarakat.  Misalnya  alat  bukti  sumpah, yang  pada  saat  ini  hampir  tidak  digunakan  lagi  dalam  praktik  di peradilan.  Alat bukti sumpah merupakan pisau bermata dua karena jika  digunakan  dalam  persidangan  akan  menentukan  kemenangan atas suatu perkara. Padahal saat ini pada orang tertentu akan mudah sekali mengucapkan sumpah  yang berisi  oleh kebohongan (palsu).
Bagi  orang  yang  beragama  dan  betul-betul  paham  akan  makna dari sumpah, tidak akan mudah untuk memberikan keterangan yang tidak  benar  karena  akan  menyadari  bahwa  apabila  memberikan keterangan  yang  tidak  benar,  ia  akan  mendapat  laknat  dari  Yang Maha  Kuasa.  Namun  terkadang  ada  orang  yang  tidak  peduli  atas sumpahnya, yang penting tujuannya tercapai. Karenanya hakim pada perkembangan  sekarang,  lebih  menggunakan  alat  bukti  tulisan  dan saksi.  Sedangkan  alat  bukti  yang  lain  termasuk  persangkaan  dan pengakuan jarang dijadikan alat bukti di persidangan.
Selain  sebab  di  atas,  dalam  perkembangan  praktik  di  dunia peradilan,  selain  5  (lima)  alat  bukti  yang  telah  ditentukan  dalam

## Eka Susylawati
HIR/R.Bg,  juga  dikenal  alat  bukti  yang  baru  yakni  “pengetahuan hakim”.  Pengetahuan  hakim  adalah  hal  atau  keadaan  yang diketahuinya  sendiri  oleh  hakim  selama  persidangan  atau  ketika hakim melakukan pemeriksaan setempat (decente). 17
Secara  umum,  hakim  bebas  untuk  melakukan  penilaian pembuktian.  Jadi  yang  menilai  pembuktian  yang  merupakan penilaian  terhadap  kenyataan  yang  bersifat  yudex  factie 18 adalah hakim.    Karenanya  jika  suatu  perkara  diteruskan  sampai  kasasi  ke Mahkamah  Agung  maka  Mahkamah  Agung  sebagai  pengadilan tertinggi  tidak  akan  melakukan  penilaian  pembuktian  yang  telah dilakukan oleh pengadilan sebelumnya.
Persoalannya Pasal 165 HIR/pasal 285 R.Bg menyatakan bahwa akta  otentik  merupakan  alat  bukti  tertulis  dan  hakim  terikat  dalam melakukan  penilaian,  yang  berarti  bahwa  akta  tesebut  tidak    dapat dikesampingkan  dalam  persidangan.  Dari  isi  pasal  tersebut  dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim sulit mengenyampingkan, dan yang harus membuktikan adalah pihak yang menyangkalnya.
Sebaliknya  hakim  tidak  wajib  mempercayai  seorang  saksi,  jika menurut  keyakinannya  kesaksian  tersebut  diliputi  kebohongan. Apabila  hal  itu  terjadi  maka  hakim  dapat  menolak  atau  tidak menerima  keterangannya  (pasal  172  HIR/Pasal  309  R.Bg).  Dalam kaitannya dengan saksi, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ia wajib untuk  memberikan  kesaksian,    jika  memang  dibutuhkan.  Misalnya menolak,  padahal  ia    betul-betul  mengetahui  akan  peristiwa  atau suatu  hak,  maka  ia  dapat  dipaksa  hadir  ke  persidangan  oleh  yang berwajib  (polisi).  Namun  pemaksaan  saksi  seperti  di  atas  pada umumnya  terjadi  pada  ruang  lingkup  hukum  pidana,  sedangkan
17 Decente adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan. Hal ini dilakukan agar hakim dapat melihat dan mengamati sendiri secara nyata sehingga kepastian tentang duduk  perkara.  Pada decente biasanya  dilakukan  dalam  sengketa  batas  tanah,  letak gedung  atau  rumah  dan  sebagainya. Decente tersebut  diatur  di  dalam  padal  153 HIR.(lihat  Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (Yogyakarta: Liberty,1977) hlm.161. 18 Yudex  factie adalah  pengadilan  yang  hanya    memeriksa  perkara  perdata berdasarkan  faktanya  saja,  dan  di  Indonesia    yang  termasuk yudex  factie adalah pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua (banding)
dalam  hukum  acara  perdata  dalam  menghadirkan  saksi  merupakan urusannya  sendiri  dari  pihak-pihak.  Ini  membuktikan  bahwa  apa yang tertulis di dalam HIR sudah tidak berlaku di dalam masyarakat.
Dalam suatu perkara bukti dikatakan lengkap dan sempurna bila alat  bukti  yang  diajukan  para  pihak  dan  dinilai  oleh  hakim  telah memadai  untuk  memberikan  kepastian  tentang  peristiwa  yang menjadi sengketa. Dengan bukti tersebut hakim akan memiliki dasar yang cukup apakah akan mengabulkan gugatan penggugat  ataupun tidak.
Dalam  pembuktian,  walaupun  bukti  yang  diajukan  oleh  salah satu pihak sangatlah lengkap, masih dapat dilumpuhkan oleh pihak lainnya.  Pembuktian  oleh  lawan  tersebut  adalah  pembuktian  untuk menyangkal  atau  membuktikan  ketidakbenaran  peristiwa  yang diajukan.  Disinilah  perlu  adanya  pengetahuan,  keterampilan  dan keyakinan  hakim  (menunjukan  terdapat    kebebasan  hakim  untuk menilainya).