Rizka.,  et.al  (2021)  Sadd  Adz-Dzari'ah  dan  Aplikasinya  pada  Fatwa  Bidang  Kesehatan  Majelis  Ulama Indonesia, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 6 (2), E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, Special Issue, No. 2, Desember 2021

## SADD  ADZ-DZARI'AH  DAN  APLIKASINYA  PADA  FATWA  BIDANG KESEHATAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

## Rizka, Arova Bakhtiar, Imron Rosyadi
Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia Email: riz123@ums.ac.id, arova.bakhtiar@gmail.com, imron.rosyadi@ums.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  perkembangan  pola  kehidupan  manusia senantiasa berubah, bahkan perubahannya bersifat disruptif dimana banyak hal- hal baru yang belum terjadi sebelumnya. Pandemi yang terjadi sejak 2019 juga menuntut produktivitas fatwa terkait hal-hal baru. Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara lebih mendalam metode sadd adz-dzari’ah dan aplikasinya dalam penetapan  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  bidang kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adanya metode kualitatif dengan  cara  menganalisis  secara  holistic  terhadap  obyek  penelitian.  Hasil penelitian  didapatkan  bahwa  kedudukan  sadd  adz-dzari’ah  dalam  proses penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sangat penting demi mencegah terjadinya kemudhorotan dan mencapai kemaslahatan.
Kata Kunci : mahkamah; sadd adz-dzari’ah; fatwa MUI

## Abstract
This research intended to look the human life patterns is always changing, even the  changes  are  disruptive  where  there  are  many  new  things  that  have  not happened before. The pandemic that has occurred since 2019 also demands the productivity of fatwa related to new case. This research aims to look after more deeply at sadd adz-dzari'ah method and its application in determining fatwa of the  Indonesian  Ulama  Council  related  to  the  health  sector.  This  research’s method  is  a  qualitative  method  by  holistically  analyzing  to  the  object  of research. The results of this research found that sadd adz-dzari'ah’s potition is very  important  in  the  process  of  determining  fatwa  of  the  Indonesian  Ulama Council in order to prevent mudharat and achieve maslahah.
Keywords: mahkamah; sadd adz-dzari’ah; fatwa MUI
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Syariat  Allah  SWT  merupakan  peraturan  yang  harus  dipahami  beserta  latar belakang  munculnya  peraturan  tersebut  agar  dapat  menciptakan  sinergi  antara pemberlakuan  suatu  hukum  dengan  nilai  dibaliknya.  Ayat-ayat  al-Qur’an  sebagian
bersifat kulliyah dan sebagian lagi juz’iyyah. Pada ayat kulliyah memiliki daya cakup terhadap  beberapa  peristiwa  yang  muncul,  sehingga  membutuhkan  penjelasan  dari sunnah.  Akal  juga  dibutuhkan  untuk  mempertimbangkan  pendorong  munculnya ketentuan  syariat  atau  faktor  logis  yang  berhubungan  dengannya,  sehingga  dapat diketahui hikmah atau maqashid syari’ah dibalik pemberlakuan suatu ketentuan hukum.
Dalam  Islam,  kedudukan  akal  berada  pada  posisi  yang  sangat  mulia,  meskipun kebebasan  dalam  penggunaannya  dibatasi  oleh  syariat  Islam.  Akal  sebagai  harta  yang sangat berharga bagi manusia, dalam penggunaannya pasti akan selalu sejalan (aligned) dengan  syariat  Allah  Subhaanahu  Wa  Ta'ala.  Setidaknya  ada  tiga  kemampuan  akal, yaitu:
1. Al-‘aql  al-wazi’  (akal  pendorong),  yaitu  akal  memiliki  kemampuan  terhadap adanya  jangkauan  untuk  memahami  sesuatu  yang  dapat  mengantarkan  pada pemilik akal untuk berperilaku luhur.
2. Al-‘aql  al-mudrik  (akal  penjangkau  pengetahuan),  yaitu  menggunakan  akal untuk  menganalisa  dan  mengamati  suatu  hal  agar  dapat  mengetahui  rahasia terpendam sehingga diperoleh konklusi ilmiah.
3. Penjangkau  hikmah,  selain  ilmu  pengetahuan  akal  juga  mampu  memperoleh hikmah dari adanya suatu peristiwa (Amin, 2018) .
Perintah  menggunakan  akal  di  dalam  Al-Qur’an,  terkadang  menggunakan  kata yatafakkaruun,  ya’qiluun,  yatadabbaruun,  yatadzakkaruun  dan  lain-lain.  Meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, seluruh perintah menggunakan akal mengarah pada upaya  penggunaan  akal  untuk  meraih  hikmah  dan  pengetahuan.  Tidak  saja memerintahkan  menggunakan  akal,  al-Qur’an  bahkan  mengecam  manusia  yang  tidak menggunakan akal untuk menggapai ilmu dan hikmah.
Sunnah menjelaskan cakupan ayat Al-Qur’an dan apabila belum terungkap makna atau cakupan ayat tersebut secara eksplisit, mujtahid menggunakan akal untuk menggali hukum. Dalam berijtihad, akal sangat mempertimbangkan sisi maslahat dan  mencegah terjadinya kerusakan, bahkan tujuan dari syariat (maqashid syari’ah) saat pembebanan hukum adalah mencapai maslahat manusia di dunia dan akhirat (Al-Syatibi, 2002) . Kaitannya  dengan  kemaslahatan  yang  hendak  dicapai,  membutuhkan  mediator atau  wasa’il  yang  dapat  mengantarkan  seseorang  kepada  tujuan  yang  dikehendaki tersebut.  Al-Qarafi  menjelaskan  bahwa  mediator  (wasa’il)  dalam  ketetapan  hukumnya adalah  mengikuti  tujuannya  (maqashid).  Jika  tujuannya  wajib  maka  wasa’ilnya  juga wajib,  begitu  juga  sebaliknya  jika  tujuannya  haram  maka  wasa’ilnya  juga  haram (Al- Utsaimin, 2004) .
Lebih  lanjut,  melalui  kitabnya  al-Muwafaqat,  As-Syatibi  (2010,  3:110)  telah mengenalkan secara rinci tentang urgensitas akibat dari suatu perbuatan hukum. Hukum tidak  boleh  ditetapkan  oleh  seorang  mufti  atau  mujtahid  kecuali  ia  telah  paham  atas akibat yang timbul baik maslahat maupun mafsadatnya.
Berdasarkan  prinsip  pentingnya  akibat  suatu  perbuatan  ini  para  ulama membangun  dan  menetapkan  kaidah  untuk  menetapkan  suatu  hukum.  Diantaranya Imam Malik (w. 179) yang pertama kali secara eksplisit mengenalkan kaidah dzari’ah
yang kemudian dengan kaidah ini dijadikan landasan dalam memproduksi suatu hukum. Ini  disebabkan  oleh  kemaslahatan  yang  hendak  dicapai  merupakan  inti  dari  dzari’ah. Mencapai  kemaslahatan  dan  mencegah  kemafsadatan  pada  dzari’ah  ini  maka  dapat dipahami  bahwa  kaidah  ini  bersifat  pencegahan  (preventif).  Baik  kemafsadatan  yang hendak  dicegah  maupun  kemaslahatan  yang  hendak  diraih  keduanya  adalah  bersifat duniawi dan ukhrawi.
Imam  Malik  mengartikan  dzari’ah  sebagai  penghubung,  jalan  (wasilah),  maka istilah yang popular menggunakan sadd adz-dzari’ah, artinya menutup jalan kerusakan. Dilihat  dari  sisi  urgensitasnya,  sadd  adz-dzari’ah  mendapat  perhatian  yang  cukup mendalam,  meski  tidak  semua  madzhab  menggunakannya  sebagai  sumber  hukum (Sujoko,  2017) .  Ulama  Malikiyah  mengkategorikannya  sebagai  salah  satu  dasar pengambilan  keputusan  hukum  disamping  metode  lainnya.  Penggarapan  secara mendalam terhadap sadd adz-dzari’ah, selain ulama madzhab malikiyah juga dilakukan oleh ulama Hanabilah.
Sadd  adz-dzari’ah  adalah  suatu  terobosan  dalam  penetapan  hukum  yang  belum ada  di  Al-Quran  dan  As-Sunnah.  Sadd  adz-dzari’ah  di  satu  sisi  termasuk  bagian  dari istihsan,  sebab termasuk  pengecualian  dari  ketentuan  umum.  Perbedaan  dari  keduanya terletak  pada,  jika  istihsan  adalah  kemudahan  dan  kebolehan  sedangkan  sadd  adz- dzari’ah merupakan larangan. Namun sadd adz-dzari’ah juga termasuk maslahah sebab adanya  pelarangan  ini  dikarenakan  menghendaki  adanya  kemaslahatan.  Kemaslahatan yang  hendak  dicapai  haruslah  kemaslahatan  yang  diakui,  yaitu  kemaslahatan  dengan pertimbangan akal yang merujuk pada kebijaksanaan syariat.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  adalah    institusi  keagamaan  yang  didalamnya terdapat  ulama,  ahli  fiqh  dan  ilmuwan  muslim  yang  diantara  tugasnya  adalah mengeluarkan fatwa. Berbagai fatwa hukum yang telah dikeluarkan merupakan  produk hukum yang menjawab permasalahan kontemporer yang belum ada dalam fiqih klasik. Kompleksitas  problematika,  latar  belakang  kasus,  latar  belakang  sosial,  waktu,  tempat dan  lain-lain  membutuhkan  kajian  yang  sangat  mendalam  dalam  menetapkan  sebuah hukum. Terlebih juga harus mempertimbangkan akibat dan dampak yang ditimbulkan, maka konsep sadd adz-dzari’ah memiliki signifikansi yang kuat.
Revolusi industri 4.0 yang dimulai pada sekitar tahun 2010 (Prasetyo & Trisyanti, 2018) menuntut adanya perubahan yang disruptif. Terlebih semenjak ada kejadian luar biasa  berupa  pandemi  Covid-19  perubahan  yang  terjadi  semakin  disruptif  seakan-akan gelombang  tsunami  yang  melibas  semua  lini.  Ruang  untuk  melakukan  ijtihadpun semakin  meluas  seiring  dengan  problematika  baru  yang  datang  secara  bertubi-tubi. Ulama-ulama  yang  tergabung  Lembaga  penerbit  fatwa,  dituntut  untuk  cepat  bereaksi atas  kebutuhan  umat.  Kemaslahatan  sebagai  maqashid  dalam  berijtihad  pada  era kontemporer  ini  diperlukan  kajian  yang  multidimensional  dan  salah  satu  metode  yang tepat adalah sadd adz-dzari’ah (Sidiq, 2017) . Kemaslahatan juga bisa diungkap dengan menggunakan nalar, dimana kedudukan akal di dalam Ushul Fiqh adalah mengungkap kandungan makna  di dalam nash, baik Al-Qur’an maupun Hadits (Jafar, 2016) .
Perkembangan  dunia  Kesehatan  tak  kalah  disruptifnya,  sejak  diumumkannya dunia  mengalami  pandemi,  pola  kehidupan  manusia  berubah  secara  drastis.  Sebagai langkah  menekan  transmisi  penularan,  WHO  merekomendasikan  upaya  preventif sebagai  salah  satu  caranya (Lotfi,  Hamblin,  &  Rezaei,  2020) .  Upaya  yang  dilakukan seringkali terjadi benturan syariat Islam, seperti penggunaan masker pada shalat ataupun shalat  jamaah  dengan  berjarak  bahkan  hingga  penggunaan  vaksin  yang  haram.  Untuk mencapai  herd  immunity  setidak  dibutuhkan  Tindakan  vaksin  kepada  67%  penduduk Indonesia  (Koesnoe,  2020,  402).  Kemampuan  produksi  produsen  vaksin  yang  terbatas mengakibatkan  pemerintah  Indonesia  kesulitan  mendapatkan  vaksin.  Sehingga  harus menerima  vaksin  produk  astrazeneca  yang  menggunakan  tripsin  yang  berasal  dari pankreas babi.
Perkembangan  teknologi  yang  begitu  massif,  menuntut  regulator  (mufti)  dapat beradaptasi  dengannya.  Prinsip  preventif  dalam  konsep  sadd  adz-dzari’ah  sejalan dengan  upaya  preventif  dalam  dunia  kesehatan  untuk  mencapai  kemaslahatan  (Hifdz An-Nafs) dalam Maqashid syari’ah. Maka dari itu dalam penelitian ini selain mengkaji secara teoritis mengenai sadd adz-dzari’ah, juga akan mengelaborasi metode sadd adz- dzari’ah  yang  digunakan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  untuke  menetapkan  jawaban atas persoalan yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
Nash  qath’I,  Qauli  dan  Manhaji  secara  berurutan  dan  sinergis  digunakan  oleh MUI dalam berfatwa (Wahyudi & Fajar, 2018) . Metode nash qath’i juga disebut sebagai pendekatan  bayani  yang  diaplikasikan  oleh  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  meskipun ada beberapa perbedaan. Sedangkan metode Qauli merupakan penetapan fatwa dengan cara  merujuk  kepada  kitab  yang  mu’tabar  dari  para  Imam  Madzab.  Manhaji  adalah penetapan  hukum  berlandaskan  kaidah-kaidah  yang  digunakan  oleh  Imam  Madzhab (Wahyudi  &  Fajar,  2018) .    Secara  berurutan  apabila  tidak  ditemukan  melalui pendekatan  pertama  dan  kedua  maka  Majelis  Ulama  Indonesia  menggunakan pendekatan manhaji yang termasuk di dalamnya metode sadd adz-dzari’ah.
Metode manhaji Majelis Ulama Indonesia, menarik untuk dikaji lebih mendalam, terlebih problematika kontemporer yang dipengaruhi oleh ruang informasi yang terbuka secara  bebas.  Namun,  jika  seluruh  metode  manhaji  dikaji  secara  mendalam  menjadi tidak terfokus maka penelitian ini akan mengelaborasi secara khusus tentang sadd adz- dzari’ah.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  setidaknya  ada  beberapa  permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut.
Petama,  tentang  kedudukan  sadd  adz-dzari’ah  dimana  terjadi  perdebatan  oleh ulama  fikih.  Sebagian  ulama  memperbolehkan  untuk  menggunakannya  sebagai  hujjah dan sebagian lainnya melarang untuk menggunakannya.
Kedua,  bagaimana  hubungan  sadd  adz-dzari’ah  dengan  landasan  penetapan hukum lainnya dalam struktur penetapan fatwanya.
Ketiga,  kaidah  fiqih  terkait  dengan  mediator  (wasilah)  diantaranya  adalah  yang dikemukakan (As-Sa’dy,  2010)
لئاسو روملأا دصاقملاك (Sarana  perbuatan  sebagaimana hukum  tujuannya)  dan  Musthofa  Az-Zuhaili  (2006,  1:47) لك ام ىدأ ىلإ مارحلا وهف
مارح
(Setiap  sesuatu  yang  dapat  mengarahkan  kepada  keharaman,  maka  ia  juga  haram), dihubungkan  dengan  metode  sadd  adz-dzari’ah,  maka  perlu  ada  elaborasi  kadar kekuatan hukum antara maqashid dan wasilah, sama atau tidak.
Keempat,  sebagaimana  metode  penetapan  hukum  lainnya,  sadd  adz-dzari’ah merupakan  produk  ulama  terdahulu.  Maka  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut metode  sadd  adz-dzari’ah  yang  digunakan  oleh  ulama  sebelumnya  atau  memiliki ketentuan dan karakter tersendiri.
Kelima, dalam menjawab kebutuhan fatwa di masa kontemporer terutama  dalam hal  yang  berkaitan  dengan  bidang  kesehatan,  apakah  metode  sadd  adz-dzari’ah    yang digunakan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  dan  kebutuhan  fatwa  bidang  kesehatan  ini memiliki relevansi yang kuat sehingga tepat untuk digunakan sebagai salah satu metode penetapan fatwanya.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang menurut (Ali, 2002) dijabarkan sebagai suatu  penelitian  yang  menyingkap  suatu  obyek  secara  alami  dan  holistik,  kemudian mengukur secara cermat variabelnya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat generalisasi, tidak terikat konteks, situasi dan jenis data yang terkumpul.
Data  diperoleh  melalui  studi  pustaka,  mengumpulkan  sumber  kepustakaan  yang berkaitan  dengan  sadd  adz-Dzari’ah.  Rujukan  utama  adalah  al-Muwafaqat  fi  Ushul  al- Ahkam  karya  As-Syatibi,  Al-Furuq  karya  Al-Qarafi,  dan  Ushul  Fiqh  Islami  karya  Dr. Wahbah  Zuhaili.  Selain  literatur  di  atas  data  juga  diperoleh  dari  Majelis  Ulama Indonesia  sebagai  obyek  penelitian  yaitu  berupa  fatwa-fatwa  MUI  yang  berhubungan dengan  penelitian  yang  terangkum  dalam  buku  Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  Edisi  Terlengkap  yang  memuat  fatwa  sejak tahun  1975  hingga  2018.  Untuk melengkapi  obyek  kajian,  fatwa-fatwa  yang  belum  termaktub  dalam  buku  tersebut diambil dari laman web resmi Majelis Ulama Indonesia.
Analisa  deduktif  dimulai  dengan mengelaborasi  kaidah-kaidah  sadd  adz-dzari’ah yang  berlaku  secara  umum  untuk  didapatkan  kesimpulan  secara  khusus.  Sedangkan analisa induktif dimulai dengan mengemukakan kasus (fatwa yang menggunakan sadd adz-dzari’ah baik tersurat maupun tersirat) kemudian dihubungkan dengan prinsip yang berlaku  umum.  Selain  itu  Analisa  komparatif  dilakukan  dengan  cara  membandingkan teori-teori tantang sadd adz-dzari’ah yang kemudian dibandingkan dengan fatwa-fatwa MUI.

## Hasil dan Pembahasan
Kalimat  sadd  al-dzari’ah  ( ةَعيرَّذلا  ُّدَس)  dalam  beberapa  literatur  disebut  dengan sadd al-dzaraai’ (  ع ئاَرَّذلا ُّدَس) berasal dari frase/idhofah, yaitu sadd dan dzarii’ah/dzaraai’.
Sadd merupakan bentuk ism Mashdar dalam istilah bahasa arab, yang memiliki arti bahasa:
لَلَخْلا ُقلاْغ إ : ةَغُّللا ي ف ُّدَّسلا.
Artinya  menutup  cela,  menutup  kerusakan.  Sedangkan  kata  dzari’ah  secara bahasa berarti:
ءْيَّشلا ىَل إ ُةَلي س َوْلا :ُةَعي  رَّذلا َو
Artinya jalan yang membawa kepada sesuatu.
Secara Istilah disebutkan oleh ibnu Asyur bahwa Sadd Adz-Dzari’ah merupakan term  yang  digunakan  ahli  fiqh  tentang  konsep  pencegahan,  upaya  pembatalan  dan pelarangan  amal-amal  yang  secara  mu’tabar  terduga  membawa  kepada  kerusakan padahal bisa jadi perbuatan tersebut tidak mengandung unsur kerusakan.
Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa dzari’ah berarti
ةدسفم ىلإ ةحلصم وه امب لسوتلا،
Sesuatu yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat. Sad  Adz-Dzari’ah  adalah  metode  penetapan  hukum  yang  bertujuan  mencegah terjadinya keburukan maka metode penetapan ini digunakan sebagai penjaga perbuatan seorang mukallaf supaya tidak terjerumus kepada keburukan ketika melakukannya. Hal ini  merupakan  salah  satu  maqashid  hukum  Islam  yaitu  menjaga  kemaslahatan  dan menjauhi  kerusakan.  Jika  suatu  amal  yang  hukum  asalnya  diperbolehkan  namun  jika dirasa  berpotensi  timbulnya  keburukan,  maka  terlaranglah  perbuatan  itu.  Karena  sadd adz-Dzari’ah merupakan metode preventif, maka kesan awal yang terlihat adalah pagar dan  penjaga  terhadap  potensi  keburukan  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  suatu  amal yang dilakukan.
Dasar Hukum Saddu Al-Dzari’ah a. Alquran
ُكِل اَّنَّي َز  َكِلََٰذَك  ٖۗ  مۡلِع  ِرۡيَغِب ا ََۢوۡدَع َ َّللَّٱ ْاوُّبُسَيَف ِ َّللَّٱ ِنوُد نِم َنوُعۡدَي َنيِذَّلٱ ْاوُّبُسَت  َلَ َو
ۡمُهُع ِج ۡرَّم مِهِ ب َر  َٰىَلِإ َّمُث  ۡمُهَلَمَع ٍةَّمُأ ِ ل
َنوُلَمۡعَي ْاوُناَك اَمِب مُهُئِ بَنُيَف
Artinya:
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. al-An’am: 108).
Pada  dasarnya  mencaci  berhala  atau  sesembahan  agama  lain  memang diperbolehkan namun itu menjadi mediator akan munculnya keburukan yang  terlarang, yaitu pembalasan berupa cacian dan makian kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'ala oleh para  penyembah  berhala.  Sifat  manusiawi  seseorang  ketika  ada  cacian  terhadap sesembahannya  maka  akan  melakukan  pembalasan  yang  sama  terhadap  Tuhannya pencaci,  oleh  karena  itu  sebelum  terjadinya  pembalasan  berupa  cacian  dan  makian, ditetapkan sebuah hukum tentang larangan perbuatan mencaci maki sesembahan agama lain dan ketetapan ini termasuk upaya pencegahan ( sadd adz-dzari’ah ).
ميِلَأ ٌباَذَع َني ِرِفََٰكۡلِل َو ْٖۗاوُعَم ۡسٱ َو اَن ۡرُظنٱ ْاوُلوُق َو اَنِع ََٰر ْاوُلوُقَت  َلَ ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  katakan  (kepada  Muhammad):
"Raa'ina",  tetapi  katakanlah:  "Unzhurna",  dan  "dengarlah".  Dan  bagi  orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (QS. al-Baqarah: 104).
Ayat di atas memiliki asbabunnuzul yaitu pelecehan oleh orang Yahudi terhadap Muslim.  Term raa  ‘ina (اَن ِع ََٰر)  berarti: “Sudilah  kiranya  engkau  memberikan  perhatian kepada  kami.”  Peruntukan  term  ini  adalah  untuk  Rasulullah  yang  dilakukan  oleh para sahabat, namun karena term raa ‘ina juga bisa berasal dari kata ru’unah (tolol, bodoh) maka  term  ini  digunakan  oleh  orang  Yahudi  diwarnai  nada  ejekan  untuk  melakukan penghinaan  terhadap  Rasulullah  Shallallaahu  'Alaihi  Wasallam.  Karena  itulah,  Allah Subhaanahu  Wa  Ta'ala  memerintahkan  penggantian  istilah  tersebut  menjadi unzhurna yang  memiliki  makna  sama  dengan raa’ina .  Salah  satu  landasan  metode sadd  adz- Dzari’ah menjadi metode penetapan hukum oleh para ulama adalah dari latar belakang dan pemahaman terhadap ayat tersebut.
b. Sunah
ِلا َو ِلُج َّرلا ُمْتَش  ِرِئاَبَكْلا  ْنِم َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ َلوُس َر َّنَأ  ِصاَعْلا ِنْب ورْمَع نع َه َو ِ َّاللَّ َلوُس َر اَي اوُلاَق ِهْيَد ْل ُهَّمُأ  ُّبُسَيَف ُهَّمُأ  ُّبُسَي َو ُهاَبَأ  ُّبُسَيَف ِلُج َّرلا اَبَأ  ُّبُسَي ْمَعَن َلاَق ِهْيَدِلا َو ُلُج َّرلا ُمِتْشَي
Artinya:
Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa  besar  seorang  lelaki  melaknat  kedua  orang  tuanya.”  Beliau  kemudian  ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang  lelaki  mencaci  maki  ayah  orang  lain,  kemudian  orang  yang  dicaci  itu  pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut .” (HR. Muslim)
Imam Asy-Syathibi menjadikan hadits ini sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep sadd adz-dzari’ah .
c. Kaidah Fikih
Landasan diperbolehkannya menggunakan metode sadd adz-dzari’ah diantaranya juga dari kaidah fikih:
حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد
Artinya:
“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan

## (maslahah).”
Ini  adalah  kaidah  pokok  yang  mampu  merangkul  seluruh  masalah  turunannya,  maka dari kaidah inilah penyandaran metode Sadd adz-Dzari’ah berasal. Sebab maksud Sadd Adz-Dzari’ah adalah menghindarkan manusia bersinggungan dengan kemafsadatan.

## Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Kesehatan
Di  Indonesia  implementasi  sadd  adz-dzari'ah  oleh  MUI  dalam  menetapkan  fatwa- fatwanya di bidang kesehatan, diantaranya adalah:
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang autopsi Jenazah. Jenazah  memiliki  hak  kehormatan  sebagaimana  manusia  hidup  dan  terhindar dari  kerusakan,  sebagaimana  dalam  hadits  Rasulullah  Shallallaahu  'Alaihi Wasallam.  Naum  seiring  dengan  perkembangan  kehidupaan  sosial  budaya manusia  diantaranya  untuk  kepentingan  penyelidikan,  pendidikan,  riset  atau pemeriksaan  dibutuhkan  autopsi  terhadap  jenasah  yang  terkadang  harus dilakukan  pembedahan.  Namun  dalam  rangka  untuk  memenuhi  tujuan
kemaslahatan dan mencegah kemudhorotan maka autopsi jenazah diperbolehkan dengan  beberapa  syarat  diantaranya  autopsi  merupakan  jalan  satu-satunya  dan didasarkan  kebutuhan  yang  diperbolehkan  secara  syar’iat,  yaitu  diantaranya mengungkap  sebab  kematian,  penelitian  kedokteran,  atau  pendidikan kedokteran.  Hak-hak  lain  dari  jenazah  juga  harus  tetap  terjaga  yaitu  dikafani, dimandikan  dan  dishalatkan  serta  mendapatkan  izin  dari  jenazah  saat  masih hidup dan atau dari pemerintah.
2. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Tahun  1970  tentang  Hukum  Wasiat  Untuk Hibah Kornea Mata.
Sebagaimana dalil hukum pada fatwa autopsi yaitu hukum asal dari hak mayit, konsideran  fatwa  inipun  menggunakan  landasan  hukum  yang  sama.  Dengan pertimbangan  bahwa  kepentingan  orang  yang  masih  hidup  lebih  utama  maka dengan  pertimbangan  sadd  adz-dzari’ah  hibah  kornea  mata  diperbolehkan. Bahkan hibah kornea ini sebenarnya lebih ekstrim dibandingkan dengan autopsi yang hanya membedah tanpa mengurangi anggota badan, sedangkan pada kasus ini  menghilangkan  sebagian  dari  anggota  tubuh  dari  mayit.  Fatwa  ini  juga menegaskan  diperbolehkannya  seseorang  di  masa  hidupnya  berwasiat  untuk menghibahkan kornea mata ketika dia mati.
3. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Tahun  1987  Tentang  Pengambilan  Katup Jantung
Konsideran  dalam  keputusan  fatwa  ini  menggunakan  penjelasan  dari  seorang ahli  bedah  Jantung  dari  sebuah  rumah  sakit  khusus  jantung.  Lebih  utama  lagi dalam  konsiderannya  dijelaskan  menggunakan  dalil  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah tentang  obat  dan  upaya  pengobatan  terhadap  sebuah  penyakit.  Hukum pengambilan katup jantung diperbolehkan sebagai upaya hifdz an-nafs bila tidak ditemukan  pilihan  dan  cara  yang  lebih  baik  untuk  menyelamatkan  nyawa seseorang.  Keputusan  inipun  tetap  ada  syarat  yang  harus  dipenuhi  yaitu mendapatkan  izin  dari  mayit  saat  masih  hidup  (wasiat)  dan/atau  izin  dari keluarga/ahli warisnya.
4. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  nomor  4  tahun  2005  tentang  Aborsi  karena Alasan Medis dan Korban Pemerkosaan
Kasus aborsi meningkat cukup tajam tanpa memperhatikan pertimbangan hukum agama  dan  penatalaksanaannya  dilaksanakan  oleh  pihak  yang  tidak  memiliki kompetensi  yang  ditandai  dengan  adanya  izin  resmi  pemerintah  dan  legalitas lainnya. Ada beberapa ketentuan dan pertimbangan diperbolehkannya aborsi ini yaitu pada taraf darurat dan hajat. Aborsi diperbolehkan bagi seorang ibu yang memiliki  penyakit  yang  mengancam  jiwanya  ketika  terjadi  kehamilan  (darurat) dan  jika  terdeteksi  bahwa  janin  dalam  kandungan  mengalami  cacat  genetis ketika  nanti  lahir  dan  penyembuhannya  sangat  sulit  serta  bagi  korban pemerkosaan (hajat). Pada kondisi hajat aborsi hanya boleh dilakukan pada janin berumur  kurang  dari  40  hari  dan  kehamilan  akibat  perzinahan  hukumnya  tetap diharamkan.
5. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jemaah Haji dan Umrah
Sejak  merebaknya  kasus  meningitis  di  Arab  Saudi  maka  diputuskan  setiap jamaah  haji  dan  umroh  wajib  vaksin  meningitis  sebelum  memasuki  wilayah Arab  Saudi.  Pada  saat  fatwa  ini  diterbitkan  vaksin  meningitis  yang  tersedia adalah  produk  dari  Glaxo  Smith  Kline  dengan  merk  dagang  Mencevax  ayng dalam  proses  pembuatannya  bersinggungan  dengan  babi.    Penggunaan  jenis \vaksin  ini  hukumnya  haram  namun  boleh  digunakan  bahkan  menjadi  wajib digunakan bagi jamaah haji dan umroh hingga ditemukannya vaksin yang halal digunakan.
6. Fatwa  Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Hukum  Penggunaan  Vaksin  Covid-19 Produk Astrazeneca
Metode  sadd  adz-Dzari’ah  juga  terlihat  di  penetapan  fatwa  MUI  berkaitan dengan vaksin Astrazeneca, dimana pada dasarnya vaksin ini tetap haram karena pembuatannya bersinggunangan dengan babi namun boleh dipergunakan karena kondisi dharurah Syar’iyyah. Pandemi yang dialami oleh semua negara di dunia sedangkan  jumlah  produsen  dan  jumlah  vaksin  yang  terbatas  dan  menjadi rebutan  bagi  semua  negara  menjadikan  kondisi  darurat  yang  jika  tidak  segera diputuskan  akan  menambah  jumlah  rakyat  Indonesia  yang  menjadi  korban meninggal  akibat  Covid-19.  Pada  fatwa  ini  juga  tetap  ada  ketentuan  yang dijadikan  rekomendasi  dari  MUI  untuk  pemerintah  Indonesia  yaitu  vaksin  bagi umat  Islam  tetap  diprioritaskan  menggunakan  vaksin  halal  dan  optimalisasi pengadaan vaksin yang tersertifikasi halal.
7. Fatwa Majelis Ulama tahun 2002 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang Penggunaan Vaksin Polio Oral dan Khusus Hingga fatwa ini dikeluarkan ketersediaan vaksin polio adalah yang diproduksi dengan  media  ginjal  kera  yang  oleh  MUI  ditetapkan  sebagai  vaksin  yang diproduksi  tidak  sesuai  syariat  Islam.  Pada  sisi  lain  penyakit  polio mengancam anak-anak  menjadi  lumpuh  total  yang  mengakibatkan  berpotensi  tercipta generasi  yang  dhaif.  Kesepakatan  negara-negara  di  dunia  bahwa  semua  negara terbebas  dari  penyakit  polio  pada  tahun 2008  membutuhkan  partisipasi  seluruh negara  di  dunia.  Dengan  pertimbangan  mencegah  kemudhorotan  maka diputuskan oleh MUI bahwa penggunaan vaksin jenis ini diperbolehkan dengan tetap  merekomendasikan  bahwa  negara  berupaya  mengadakan  vaksin  yang diproduksi sesuai Syariat Islam.
8. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  nomor  4  tahun  2009  tentang  Pakaian  Medis Perempuan
Penerbitan  fatwa  berasal  dari  pertanyaan  dari  sebuah  Rumah  Sakit  yang menetapkan  pakaian  kerja  bagi  tenaga  kesehatan  wanitanya  dengan  membuka sebagian  tangannya  karena  berpotensi  tertular  dan/atau  menularkan  penyakit. Keputusan dari perusahaan ini menimbulkan polemik penolakan dari masyarakat sehingga menanyakan status hukumnya dari kacamata hukum Islam. Keputusan
MUI  adalah  bahwa  aurat  wanita  adalah  tetap  sebagaimana  sebelumnya  yaitu mencakup  keseluruhan  tubuh  terkecuali  wajah  dan  telapak  tangan  namun berdasarkan hajat terkait medis diperbolehkan membuka sampai sebatas siku di saat menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan.
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2019 tentang Transplantasi Untuk Diri Sendiri
Pada  dasarnya  pemotongan  anggota  tubuh  adalah  terlarang  karena  termasuk mencelakai  diri  sendiri  kecuali  ada  kemaslahatan.  Dalam  fatwa  ini  tergambar jelas  pembolehan  tranplantasi  dengan  organ  atau  jaringan  tubuh  diri  sendiri selama dalam kondisi darurat dan hajat, sedangkan pada kondisi tahsiniyat tetap terlarang.  Diantara  alasan  diperbolehkannya  tranplantasi  ini  adalah  pendapat Ibnu  hajar  Al-Haitasami  dalam  Tuhfatul  Muhtaj  tentang  suci  atau  najisnya anggota tubuh yang terlepas mengikuti mayatnya.
10. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  No.  12  Tahun  2019  tentang  Transplantasi  dari Pendonor Mati
Landasan  hukum  dari  fatwa  ini  sama  dengan  landasan  hukum  dari  fatwa  MUI sebelum-sebelumnya  yaitu  tentang  perlakuan  terhadap  jenazah  dan  tranplantasi dari  organ  atau  jaringan  dari  tubuh  sendiri.  Pembolehan  pengambilan  anggota tubuh  dari  mayit  karena  ada  kemaslahatan  yang  hendak  dicapai  yaitu menyelamatkan  nyawa  seseorang  (dharurah  syar’iyyah)  dan  tidak  ditemukan metode penyembuhan lainnya kecuali tranplantasi.
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bayi Tabung Inseminasi Buatan Hukum asal dari bayi tabung adalah boleh karena termasuk ikhitar yang sesuai dengan  kaidah  agama  selama  asal  muasal  sperma  dan  sel  telur  adalah  milik sepasang pria dan wanita yang terikat pernikahan yang sah. Problem baru terjadi ketika ditemukan sel telur yang normal namun rahim istri bermasalah sehingga muncul  gagasan  untuk  menitipkan  pada  rahim  istri  lainnya.  Proses  pertemuan sperma dan sel telur di luar rahim secara sengaja sampai terjadinya embrio (bayi tabung) hukumnya halal, mengandung janin dari suami yang sah hukumnya juga halal  namun  dalam  kasus  penitipan  janin  ini,  meski  terhadap  istri  yang  sah menurut  kaidah  sadd  adz-dzari’ah  hukumnya  haram  karena  berpotensi menimbulkan masalah dalam warisan. Berlaku sama terhadap hal lainnya yaitu bayi  tabung  yang  berasal  dari  sperma  yang  dibekukan  dari  suami  yang  telah meninggal dunia hukumnya haram
12. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  14  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
Shalat  jamaah  lima  waktu  menurut  ulama  ada  empat  yaitu  fardhu  ain,  fardhu kifayah,  sunnah  muakkadah  dan  syarat  sahnya  shalat  bagi  mukallaf.  Tidak  ada pembedaan  baik  mukallaf  sehat  maupun  mukallaf  sakit,  hanya  saja  mukallaf sakit  mendapatkan  rukhshoh  untuk  shalat  di  rumah.  Namun  dalam  masa pandemi  dengan  menggunakan  kaidah  sadd  adz-dzari’ah    shalat  jamaah  dan shalat  jumat  di  masjid  menjadi  terlarang  bagi  daerah-daerah  berzona  merah
untuk  menghindari  penularan  yang  lebih  meluas  lagi.  Dalam  fatwa  ini  juga mengatur  hal-hal  lainnya  dengan  menggunakan  sadd  adz-dzari’ah  diantaranya tentang  pengadaan  kajian,  shalat  tarawih,  shalat  ied  dan  penatalaksanaan pemulasaraan jenazah.
Melihat  dari  beberapa  kasus  penerapan  dalam  fatwa  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  di  atas, maka  metode  sadd  Adz-Dzari’ah  dalam  pengambilan istinbat  sangat tepat digunakan saat ini terutama dalam bidang kesehatan. Perubahan yang sangat cepat dalam  hal  teknologi  terutama  di  masa  pandemi  ini  muncul  problematika-problematika baru yang harus dipecahkan oleh mufti.
Universalitas  Islam  (Nadhariyah  al-Maslahah)  sangat  nampak  dalam  proses penyusunan  fatwa,  karena  mempertimbangkan  seluruh  aspek  kehidupan  manusia. Kemaslahatan yang hendak dicapai bukan hanya ad-diin namun juga mempertimbangkan  empat  kemaslahatan  lainnya  sebagaimana  konsep maqaashid syari’ah .  Dalam penetapan sebuah hukum, tidak hanya melakukan penggalian sumber hukum  utama  yaitu  Al-Quran  dan  As-Sunnah,  karena  jika  penetapan  hanya menggunakan  keduanya  kemungkinan  memiliki  dua  dampak,  yaitu  benar-benar  cocok atau berdampak buruk.
Islam diturunkan oleh Allah Subhaanahu Wa Ta'ala melalui Rasul-Nya memiliki jaminan  kemaslahatan  dunia  dan  akhirat.  Ajaran  Allah  Subhaanahu  Wa  Ta'ala  yang diturunkan  melalui  Nabi-Nya  sesuai  dengan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  dapat digunakan oleh siapapun, di manapun dan kapanpun hingga akhir zaman nanti. Cakupan kesesuaian  antara  ajaran  dan  subyek  ajarannya  (manusia)  adalah  pada  seluruh  ruang lingkup  kehidupan  manusia  dan  segala  aspek  kebutuhan  dalam  kehidupan  yang  tak pernah  membedakan  (prinsip  al-‘Adl)  satu  dengan  lainnya.  Sehingga  dengan menggunakan  teori  dampak  hukum  penggunaan  sadd  adz-Dzari’ah  mendapatkan kedudukan  yang  sangat  penting  dan  tergambar  jelas  dalam  fatwa-fatwa  di  atas. Penetapan  sebuah  hukum  harus  memperhatikan  potensi  dampak  yang  terjadi  di  waktu yang  akan  datang,  dan  ini  sejalan  dengan  prinsip  kemaslahatan  yang  hendak  dicapai oleh ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhaanahu Wa Ta'ala.

## Kesimpulan
Dalam  hirarki  penerapan  dalam  ilmu  kesehatan,  preventif  memiliki  kedudukan diatas  kuratif  dan  rehabilitative (Kumar  &  Preetha,  2012) .  Terlebih  tindakan  promotif yang  memiliki  kedudukan  pertama  juga  sebagai  upaya  preventif  untuk  mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Perubahan pola kehidupan yang disruptif menuntut mufti lebih proaktif dan lebih produktif  dalam  meproduksi  fatwa.  Ini  sejalan  dengan  pola  Majelis  Ulama  Indonesia dalam berfatwa, dimana pengeluaran fatwa tidak harus menunggu permintaan mustafti namun melihat kebutuhan bangsa.

## BIBLIOGRAFI
Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2002). al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam. Bairut: Dar Al-Fikr, Tt . Google Scholar
Al-Utsaimin,  Muhammad  bin  Shalih.  (2004).  Syarh  Ats-Tsalastah  Al-Ushul. Dar  Ibn Al-Jauzy: Mesir . Google Scholar
Ali,  Sayuthi.  (2002). Metodologi  penelitian  agama:  pendekatan  teori  dan  praktek .

## Google Scholar
Amin,  Muhammad.  (2018).  Kedudukan  Akal  dalam  Islam. TARBAWI:  Jurnal Pendidikan Agama Islam , 3 (01), 79–92. Google Scholar
As-Sa’dy,  Abdurrahman  Bin  Nashir.  (2010).  Qawaidul  Fiqhiyyah;  Al-Madhumah  wa Syarhuha. Kuwait: Kementrian Wakaf Dan Urusan Islam Kuwait . Google Scholar
Jafar,  Muhammad.  (2016).  KEDUDUKAN  AKAL  DALAM  ISTINBATH  HUKUM MENURUT  KAJIAN  USHUL  FIQH. Jurnal  Al  Mabhats , 1 (1),  12–32. Google Scholar
Kumar, Sanjiv, & Preetha, G. S. (2012). Health promotion: an effective tool for global health. Indian  Journal  of  Community  Medicine:  Official  Publication  of  Indian Association of Preventive & Social Medicine , 37 (1), 5. Google Scholar
Lotfi,  Melika,  Hamblin,  Michael  R.,  &  Rezaei,  Nima.  (2020).  COVID-19: Transmission, prevention, and potential therapeutic opportunities. Clinica Chimica Acta , 508 , 254–266. Google Scholar
Prasetyo,  Banu,  &  Trisyanti,  Umi.  (2018).  Revolusi  industri  4.0  dan  tantangan perubahan  sosial. IPTEK  Journal  of  Proceedings  Series ,  (5),  22–27. Google Scholar
Sidiq,  Syahrul.  (2017).  Maqasid  Syari‟  ah  &  Tantangan  Modernitas:  Sebuah  Telaah Pemikiran Jasser Auda. IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , 7 (1).
Google Scholar
Sujoko, Imam. (2017). Hujjiyah Nazariyah Saddiaz-Żarāiʻfī al-Fiqh  al- Islāmywatatbīquhāfī Qadāyāal-Maʹkȗlātwa al-Mashrȗbātwa al-Malbȗsāt. Insaniyat: Journal of Islam and Humanities , 2 (1), 71–84. Google Scholar
Wahyudi,  Heri  Fadli,  &  Fajar,  Fajar.  (2018).  Metode  Ijtihad  Komisi  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  dan  Aplikasinya  dalam  Fatwa. Cakrawala:  Jurnal  Studi  Islam , 13 (2), 120–133. Google Scholar
Copyright holder:
Eko Prasetyo, Ivan Anindito Arista, Rudi Hermawan, Erlanda Pane (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: