## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN OGAN ILIR

## Rismansyah *) Maman Suryaman *)

## ABSRAK
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, pembangunan  daerah  merupakan  bagian  penting  dari  pembangunan  nasional,  guna  memperlancar pembangunan daerah digunakan dana yang berasal dari penerimaan daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah.  Salah  satunya  pajak  daerah  yang merupakan  sumber  penerimaan  potensial,  khususnya  penerimaan  pajak  reklame.  Pada  penerimaan pajak  reklame  sering  terjadi  selisih  antara  target  dan  realisai  penerimaan  sehingga  mengakibatkan penerimaan  tidak  efektif  dan  rendahnya  kontribusi  yang  diberikan.  Penerimaan  tidak  efektif dikarenakan  kurangnya  tenaga  lapangan  yang  mengawasi  pelaksanaan  pajak  reklame  dan  adanya kesulitan  untuk menghubungi  wajib  pajak  reklame  yang  berdomisili  diluar  kabupaten.Oleh  karena  itu maka  penulis  memilih  judul  penelitian  “Analisis  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Reklame  Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Ogan  Ilir”.Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kontribusi  pajak  reklame  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten Ogan Ilir.
Data yang diamati merupakan data realisasi penerimaan pajak daerah, khusunya penerimaan pajak  reklame  selama  tahun  2010  hingga  tahun  2012.Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis deskriptif  kuantitatif,  dengan  perhitungan  rasio  efektifitas  dan  rasio  kontribusi  pajak  reklame  yang didasarkan pada realisasi penerimaan pajak reklame.
Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa penerimaan pajak reklame belum efektif sedangkan kontribusi  penerimaan  pajak  reklame  masih  rendah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten Ogan Ilir, artinya kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak di Kabupaten Ogan Ilir masih  rendah.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penulis  mengharapkan  pemerintah  daerah  dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

## Kata kunci : Pajak reklame, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## Latar Belakang Masalah
Secara umum pemungutan pajak yang teratur dan permanen telah dikenakan  pada  masa  kolonial.  Tetapi pada  masa  kerajaan  dahulu  juga  telah ada  pungutan  seperti  pajak,  pungutan seperti  itu  dipersembahkan  kepada raja  sebagai  rasa  hormat  dan  upeti kepada  raja,  yang  disampaikan  rakyat kepada  raja,  yang  disampaikan  rakyat di wilayah kerajaan maupun di wilayah jajahan;  figur  raja  dalam  hal  ini  dapat dipandang  sebagai  manifestasi    dari kekuasaan tunggal kerajaan (negara).
Pemungutan pajak sendiri mulai intensif  dilakukan  setelah  Indonesia memperoleh  kemerdekaannya.  Pada saat  itu,  pemerintahan  membutuhkan dana yang cukup besar untuk menjalankan  roda  pemerintahan  dan
melakukan  pembangunan  di  segala bidang.
Pembangunan  ekonomi  daerah adalah  suatu  proses  yang  mana daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk  suatu  kemitraan  untuk menciptakan  suatu  lapangan  kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.
Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang  diputuskan  oleh  pemerintah pusat.Pemerintah pusat membuat kebijakan  bahwa  pemerintah  daerah diberikan  kekuasaan  untuk  mengelola keuangan  didaerahnya  masing-masing atau  yang  lebih  dikenal  dengan
*) Dosen Tetap FE Univ-PGRI Palembang *) Alumni FE Prodi Akuntansi
sebutan desentralisasi.
Hal ini dilakukan  dengan  harapan  daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai  pembangunan  daerahnya sendiri  sesuai  prinsip  daerah  otonomi yang nyata.
Menurut UU. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi  dengan  UU.  No  12  Tahun 2008,  bahwa  melalui  otonomi  daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah.Otonomi  daerah  merupakan kewenangan  Daerah  Otonomi  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat  sesuai  aturan  perundang- undangan.
Konsekuensi  dari  penerapan otonomi  daerah  yaitu  setiap  daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  guna membiayai  urusan  rumah  tangganya sendiri.Peningkatan  ini  ditujukan  untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik  sehingga  dapat  menciptakan tata  pemerintahan  yang  lebih  baik (good  govermance). Oleh  karena  itu, perlu  dilakukan  usaha-usaha  untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber  penerimaan  daerah, salah  satunya  dengan  meningkatkan PAD.
Untuk mengoptimalkan  PAD beberapa  pos  PAD  harus  ditingkatkan antara  lain  pajak  daerah  dan  retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain PAD  yang  sah.  Dalam  meningkatkan penerimaan  atau  sumber  fiskal  suatu daerah,  pemerintah  daerah  harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan  pajak  dan  pemerintah  pusat harus  membagi  sebagian  penerimaan pajaknya  dengan  pemerintah  daerah. Kebijakan  ini  sesuai  dengan  Undang- Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang
perimbangan  keuangan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah,  maka sistem  pengelolaan  keuangan  daerah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  itu sendiri,  dengan  syarat  pengelolaan keuangan  harus  dilakukan  secara professional,  efisien,  transparan  dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan  keleluasaan  bagi  daerah untuk  menggali  potensi  lokal  dan meningkatkan keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.
Pendapatan  daerah  digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah, seperti membiayai  administrasi  pemerintah,
membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan  dan  kesehatan,  membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan  pemerintah  daerah  dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta  yaitu  berupa  barang-barang publik.  Dari  fenomena  tersebut  dapat dilihat  pentingnya  pajak  bagi  suatu daerah,  terutama  dalam  menyokong pembangunan daerah itu sendiri.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah  yang  secara  bebas  dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelanggarakan
pemerintahan dan pembangunan daerah.Namun  pada  kenyataannya kontribusi  PAD  terhadap  pendapatan dan belanja daerah masih relatif kecil.
Selama ini dominasi
sumbangan  pemerintah  pusat  kepada daerah  masih  besar,  Oleh  karenanya pemerintah
daerah perlu mnyeimbangkan  pendapatan  daerah dengan  dana  perimbangan  (dana transfer)  melalui  peningkatan  PAD, salah satunya upaya dengan pemerintah
daerah dalam meningkatkan PAD. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, juga hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan
pendapatan  lain-lain  serta  pendapatan asli  daerahyang  disahkan  dapat  lebih dioptimalkan dalam menghasilkan pendapatan daerah.
Kabupaten  Ogan  Ilir  adalah sebuah kabupaten
hasil dari
pemekaran Kabupaten Ogan Komering
Ilir dengan  berdasarkan Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2003  yang telah  disahkan  pada  tanggal  18 Desember  2003,  dan  mulai  berjalan efektif  sejak  14  Januari  2004.  Sebagai sebuah  kabupaten  yang  baru  dan daerah  otonomi,  permerintah  daerah terus  berupaya  untuk  menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya diantaranya  dengan  cara  menggali berbagai  sumber-sumber  kekayaan alam yang telah ada guna mendukung pembiayaan
kegiatan rumah tangganya.
Di  kabupaten  Ogan  Ilir  terdapat beberapa keunggulan diantaranya lokasi  yang  strategis  yaitu  berada  di Jalan  Raya  Lintas  Timur  -  Km.35 Indaralaya Kode Pos 30662 Telp. 0711 -  581418  yang  sangat  ramai  akan kendaraan  antar  provinsi  dan  antar kabupaten.  Hal  ini  tentu  juga  turut mendukung  pemasukan  bagi  sumber pendapatan  daerah  berupah  pajak daerah,  retribusi  daerah,  laba  BUMN, dan lain pendapatan daerah yang sah.
Pemerintah  Daerah  yang  dalam hal  ini  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Ogan  Ilir  memberlakukan beberapa  jenis  pemungutan  yang berkaitan  dengan  pajak  daerah  yang diantaranya :
a.  Pajak  Hotel  dipungut  pajak  atas setiap  pelayanan  yang  disediakan oleh hotel.
b.  Pajak  Restoran  dipungut  pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
c.  Pajak  Hiburan  dipungut  pajak  atas setiap penyelenggaraan hiburan.
d.  Pajak  Reklame  dipungut  atas setiap penyelenggaraan reklame.
e.  Pajak  Penerangan  Jalan  dipungut pajak  atas  setiap  penggunaan tenaga listrik.
f. Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan  dipungut  pajak  atas  setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
g.  Pajak  Parkir  dipungut  pajak  atas penyelenggaraan parkir.
h.  Pajak  Air  Tanah  dipungut  atas setiap  pengambilan  dan/  atau pemanfaatan air tanah.
i. Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap kegiatan  pengambilan  dan  /atau pengusahaan sarang burung wallet.
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan dipungut pajak  atas  setiap  kepemilikan, penguasaan dan /atau
pemanfaatan bumi dan/ atau bangunan.
k.  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas setiap  perolehan  hak  atas  tanah dan /atau bangunan.
Target dan realisasi penerimaan pajak  reklame  kabupaten  Ogan  Ilir tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel 1.1.

## Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Reklame Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010-2012 Tahun Pajak Reklame Target Realisasi % 2010 200 000 000 151 344 875 76,67 2011 200 000 000 159 830 750 79,92 2012 250 000 000 181 940 145 72,78 Sumber :  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, diolah 2013.
Dari  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa persentase  penerimaan  pajak  reklame pada  kabupaten  Ogan  Ilir    mengalami peningkatan  pada  tahun  2010-2011. Jumlah  persentase  penerimaan  pajak reklame  pada  tahun  2010  sebesar 76,67%  dan  pada  tahun  2011  jumlah
penerimaan  pajak  reklame  sebesar
79,92% namun persentase penerimaan pajak reklame pada kabupaten Ogan Ilir mengalami penurunan pada tahun 2011- 2012.Jumlah  persentase  penerimaan pajak  reklame  pada  tahun  2011 sebesar  79,67%  dan  pada  tahun 2012 jumlah  penerimaan  pajak  reklame sebesar 72,78%.
Sebagai sebuah kabupaten yang  menghubungkan  antar  provinsi. Kabupaten  Ogan  Ilir  sangat  potensial untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya terutama dari sektor  pajak Reklame.Banyaknya kendaraan  yang  melintasi  Kabupaten Ogan  Ilir  yang  akan  menuju  suatu daerah  atau  provinsi  memungkinkan pengendara  untuk  dapat  beristirahat dan  makan  siang,  hal  tersebut  juga dimanfaatkan para pelaku bisnis untuk mempromosikan hasil usahanya
berupa pemasangan reklame sehingga produknya akan semakin dikenal masyarakat yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan penjualan  suatu  produk.  Hal  inilah yang  merupakan  salah  satu  faktor yang  memungkinkan  akan  semakin berkembangnya  sektor  pajak  Reklame di Kabupaten Ogan Ilir.
Berdasarkan uraian di atas, mendorong  penulis  untuk  melakukan penelitian  yang  berjudul “Analisis Kontribusi  Pajak  Reklame  dalam Meningkatkan
Penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di
Kabupaten Ogan Ilir”

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pada poin 1, maka permasalahan yang akan  diteliti  dalam  penelitian    iniyaitu Bagaimana  kontribusi  pajak  reklame dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di kabupaten Ogan Ilir.

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  kontribusi pajak  reklame  dalam  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Ogan Ilir.
Variabel dan Definisi

## Operasionalisasi Variabel
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga  diperoleh  informasi  tentang hal tersebut , kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2009:58). Variabel dan Definisi Operasionalisasi  dapat  dilihat  pada tabel 2.
Tabel 2 Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel Definisi
Indikator Pajak Reklame Pajak  reklame  adalah  pajak  atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud
denganreklame adalah benda, alat,  perbuatan,  atau  media  yang bentuk dan corak ragamnya dirancang  untuk  tujuan  komersial memperkenalkan,  menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang,  jasa,  orang,  atau  badan yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau
dinikmati  oleh  umum.  (Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009) Rasio kontribusi= realisasi penerimeen pajak reklame : realisasi penenrimaan PAD x 100% Pening- katan PAD Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan  penerimaan  dari sumber-sumber pendapatan daerah. (Menurut Halim (2004:98) Intensifikasi PAD
Ekstensifikasi PAD

## Populasi
Menurut Sugiyono
(2009:115),“Populasi  adalah  wilayah generalisasi  yang  terdiri  atas  :  obyek /subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  realisasi  PAD  pada  Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2002-2012.

## Sampel
Menurut Sugiyono (2009 :
116),”sampel  adalah  bagian  dari jumlah  dan      karakteristik  yang  dimiliki oleh  populasi  tertentu”.Sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah realisasitahun 2010-2012.

## Metode Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2009  :  5), “Secara  umum  metode  penelitian diartikan  sebagai  cara  ilmiah  untuk mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan  tertentu.  Metode  penelitian bisnis  adalah cara  ilmiah  untuk mendapatkan  data  yang  valid  dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan,  dan  dibuktikan,  suatu pengetahuan  tertentu  sehingga  pada gilirannya digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu bisnis ”.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif

## Sumber Data
Dalam teknik pengumpulan data ada  dua  data  yang  dapat  digunakan dalam  metode  penelitian  menurut (Sugiyono 2009 137) yaitu :
1.  Data primer
Data  primer  merupakan  data lapangan  yang  diperoleh  dari  orang- orang atau pelaku yang menjadi subjek dalam  penelitian  ini  seperti  melalui hasil wawancara.
2.  Data sekunder Data sekunder merupakan sumber  data  yang  diperoleh  dengan cara membaca, mempelajari dan memahami  melalui  media  lain  yang bersumber  dari  literatur,  buku-buku, serta dokumen perusahaan.
Dalam hal ini  sumber data yang digunakan  oleh  peneliti  adalah  data sekunder.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  merupakan cara merumuskan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Menurut Sugiono (2009:12), metode analisis data : 1.  Metode Kualitatif Metode  kualitatif  adalah  metode- metode penelitian yang berlandasan pada filsafat ketidakpastian,  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah  sebagai  instrument  kunci, analisa data
bersifat induktif/kualitatif dengan hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekan makna generisasi (teori).
2.  Metode Kuantitatif
Metode penelitian kuantitatif adalah  metode  penelitian  yang belandaskan pada filsafat kepastian (angka), karena digunakan  untuk  meneliti  pada populasi  atau  sampel  tertentu,
dengan tehnik pengambilan
sampel  pada  umumnya  dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument
penelitian  analisa  data  bersifat kuantitatif/statistik  dengan  tujuan untuk  menguji  persentase  data atau hipotesis yang telah ditetapkan.
Metode  yang  digunakan  penulis adalah metode kuantitatif.
Menurut Halim (2004:163),untuk menghitung kontribusi dan penerimaan pajak  reklame  terhadap  pajak  daerah dan  sumbangannya  terhadap  PAD, maka  digunakan  formula  sebagai berikut :

## 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒 𝑇𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑃𝐴𝐷
= 𝑋 𝑍 𝑋 100%
Keterangan :
X  =  Realisasi penerimaan pajak reklame Z  =  Realisasi penerimaan PAD Pajak Reklame merupakan komponen  dari  Pajak  daerah.Pajak Daerah  mempunyai  peranan  yang cukup  besar  dalam  mengisi  kas daerah.Sebagai  salah  satu  komponen PAD,  pajak  daerah  memiliki  potensi yang sangat baik untuk dikembangkan.Oleh  sebab  itu  pajak daerah  harus  dikelola  secara  tepat dalam  rangka  optimalisasi  dan  usaha meningkatkan  perolehan  Pendapatan Asli Daerah.
Semakin besar penerimaan dari pajak daerah maka semakin besar kas untuk  daerah  dan  akan  meningkatkan pendapatan asli daerah.
Jika
pendapatan  asli  daerah  meningkat maka ketergantungan
kepada
pemerintah  pusat  akan  berkurang sehingga  pembiayaan  pemerintahan dan  pembangunan  di  daerah  dapat dibiayai melalui pendapatan asli daerah.

## PEMBAHASAN
Gambaran Realisasi Penerimaan Pajak  Reklame  dan  PAD  Kabupaten Ogan Ilir
Pada  tabel  1  terdapat  realisasi Penerimaan  Pajak  Reklame  dan  PAD dapat  kita  lihat  selama  3  tahun  (2010- 1012), dimana pada tahun 2010 target Pajak  Reklame  Rp  200.000.00,00 terealisasi Rp 151.344.875,00. Sedangkan  Pendapatan  Asi  Daerah Rp  10.148.583.397,67  pada  tahun 2011 target Pajak Reklame Rp 200.000.00,00 terealisasi Rp 21.848.833.198,76. Sedangkan
PAD  Rp  34.600.445.692,37.  Pada tahun  2012  target  Pajak  Reklame Rp 250.000.000,00
terealisasi Rp  181.940.145,00  sedangkan  PAD Rp 34.600.445.692,37.
Dari hasil tabel 1 bahwa realisasi  penerimaan  pajak  reklame selama 3 tahun masih rendah terhadap target yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam merealisasikan penerimannya.  Sementara  PAD  selalu mengalami peningkatan. Kontribusi Pajak Reklame
merupakan besarnya sumbangan pajak  reklame  terhadap  total  PAD. Kontribusi  pajak  reklame  terhadap penerimaan pajak daerah dan realisasi penerimaan PAD, perbandingan antara realisasi  penerimaan  pajak  reklame dengan  realisasi  penerimaan  PAD akan  menghasilkan  seberapa  besar kontribusi yang di berikan sektor pajak reklame  terhadap  penerimaan  PAD, sehingga kemudian dapat dikaji sejauh mana tingkat efektifitas dari pemanfaatan pajak reklame tersebut. Melalui perhitungan tingkat efektifitas pajak reklame, dapat diketahui  seberapa  besar  realisasi penerimaan  pajak  reklame  berhasil mencapai  target  yang  seharusnya dicapai  pada  suatu  periode  tertentu, disamping  itu  perhitungan  tingkat efektifitas  dapat  digunakan  sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam menentukan besarnya  target  penerimaan  pajak reklame  yang  harus  dicapai  pada periode yang akan datang. Penargetan realisasi  pajak  reklame  dimaksudkan untuk mendorong kinerja pajak reklame,  dalam  upaya  pemerintah daerah  mencapai      penerimaan  pajak reklame yang tinggi.
Penerimaan pajak reklame dapat dikatakan efektif apabila selisih realisasi  penerimaan  dan  target  yang dianggarkan  mengalami  selisih  positif (lebih  dari  100%)  dan  dinyatakan kurang atau tidak efektif apabila selisih dari  realisasi  dengan  target  yang dianggarkan  mengalami  selisih  negatif atau  kurang  dari  100%,  (Peraturan Daerah No 15 tahun 2010).

## Perhitungan  Rasio  Efektifitas  Pajak Reklame
Rasio Efektifitas menggambarkan  kemampuan  pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan  dibandingkan  dengan target  yang  ditetapkan  berdasarkan potensi didaerah, (Halim, 2007 : 234). Rumus dari rasio efektifitas :

## 𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒇𝒊𝒕𝒂𝒔
=
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑫 (𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒓𝒆𝒌𝒍𝒂𝒎𝒆)
𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑫 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕𝒂𝒑𝒌𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒓𝒅𝒂𝒔𝒂𝒓𝒌𝒂𝒏 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatagorikan efektif  apabila  rasio  yang ingin dicapai minimal  100  persen.  Apabila  rasio efektivitas  yang  dicapai  mencapai minimal  sebesar  100  persen  atau semakin  tinggi  rasio  efektifitas,  maka kemampuaan  daerah  pun  semakin baik. Penerimaan pajak dapat dikatakan  efektif  apabila  realisasi penerimaan  pajak  lebih  besar  dari target penerimaan PAD yag ditetapkan berdasarkan potensi.
Berdasarkan  Perda  No  15  tahun 2010  Kabupaten  Ogan  Ilir,  maka  kriteria pengukuran  efektifitas  yang  dilakukan yaitu :
1.  Hasil perbandingan tingkat pencapaian  diatas  100%  berarti sangat efektif 2.  Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif 3.  Hasil perbandingan tingkat pencapaian  dibawah  100%  berarti tidak efektif
Rasio  efektifitas  penerimaan  pajak reklame  Dispenda    kabupaten  Ogan  Ilir tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tebel 3.
TABEL 3 Hasil Rasio Efektifitas Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2010-2012 Tahun Target Realisasi Efektifitas (%) 2010 200.000.000  151.344.876,00 75,67% 2011 200.000.000  159.830.750,00 79,92% 2012 250.000.000  181.940.145,00 72,78%
Sumber Data : Data yang diolah,2013

## 1.  Tahun 2010
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠
= Rp 151.344.876,00 Rp 200.000.000,00 𝑥 100%
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 75,67% Dari  hasil  perhitungan diatas diperoleh tingkat efektifitas  Penerimaan  Pajak Reklame di Kabupaten Ogan Ilir tahun  2010  adalah  65,76%. Hasil  ini  menunjukkan  bahwa hasil Penerimaan pajak reklame tahun 2010 tidak efektif.
2.  Tahun 2011
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠
= Rp 159.830.750,00 Rp 200.000.000,00 𝑥 100%
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 79,92%
Dari  hasil  perhitungan diatas diperoleh tingkat efektifitas  Penerimaan  Pajak Reklame  di  Kabupaten  Ogan
Ilir tahun 2011 adalah 79,92%.
Hasil  ini  menunjukan  bahwa hasil penerimaan pajak reklame  tahun  2011  tidak efektif.
3.  Tahun 2012
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠
= Rp181.940.145,00 Rp 250.000.000,00 𝑥 100%
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 72,78% Dari  hasil  perhitungan diatas
diperoleh tingkat efektifitas  Penerimaan  Pajak Reklame di Kabupaten Ogan Ilir tahun  2011  adalah  72,78%. Hasil  ini  menunjukan  bahwa hasil  penerimaan  pajak  reklame tahun 2012 tidak efektif.

## Perhitungan  Rasio Kontribusi Pajak Reklame
Menurut  Halim  (2004  :163  ) untuk menghitung kontribusi dan penerimaan  objek  pajak  daerah  dan
sumbangannya  terhadap  PAD  maka digunakan formula sebagai berikut : Rumus :
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐴𝐷 (𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑎)
𝑥 100%
Tabel 4 menunjukkan rasio kontribusi  penerimaan  pajak  reklame dan  total  PAD  tahun  2010-2012  yang telah  dicapai  Dispenda  kabupaten Ogan Ilir.

## TABEL 4
Hasil Rasio Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Total PAD Tahun 2010-1012 Tahun Realisasi PAD Kontribusi (%) 2010 151.344.876,00 10.148.583.397,67 1,49% 2011 159.830.750,00 21.848.833.198,76 0,73% 2012 181.940.145,00 34.600.445.692,37 0,52%
Sumber Data : Data yang diolah, 2013

## 1.  Tahun 2010
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖
= Rp 151.344.876,00
Rp 10.148.583.397,67 𝑥 100%
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = 1,49% Dari  hasil  perhitungan  diatas diperoleh
tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap  PAD  di  Kabupaten  Ogan Ilir tahun 2010 adalah 1,491%
2.  Tahun 2011
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖
= Rp159.830.750,00
Rp 21.848.833.198,76 𝑥 100% 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = 0,73% Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame  terhadap  pendapatan  asli daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Ogan Ilir tahun 2011 adalah 0,73%
3.  Tahun 2012
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖
= Rp181.940.145,00
Rp 34.600.445.692,37 𝑥 100%
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = 0,52%
Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame  terhadap  pendapatan  asli daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Ogan Ilir tahun 2012 adalah 0,52%.
Berdasarkan  hasil  perhitungan rasio  efektifitas  dan  rasio  kontribusi penerimaan  pajak  reklame  terhadap pendapatan  asli  daerah  selama  3 tahun 2010-2012 (sampel) maka dapat ditunjukkan sebagaimana pada tabel 5.

## TABEL 5
Rasio Efektifitas dan Kontribusi
Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2012 Tahun Rasio Efektifitas Rasio Kontribusi Efektifitas (%) Kriteria 2010 76,67 % Tidak Efektif 1,49% 2011 79,92 % Tidak Efektif 0,73% 2012 72,78 % Tidak Efektif 0,52% Sumbr data : Data yang diolah, 2013 Rasio efektifitas dihitung dengan  cara  membandingkan  antara realisasi  penerimaan  dengan  target realisasi  penerimaan  pada  tahun  yang sama,  untuk  mengetahui    efektif  atau tidak  pada  penerimaan  pada  suatu tahun. Adapun kriteria efektifitas penerimaan  pajak  reklame  didasarkan pada  persentase  yang  diperoleh,  yaitu apabila mencapai 100% bararti sangat efektif,  diatas  100%  maka  efektif  dan dibawah 100% tidak  efektif.
Pada  tabel  5  hasil  perhitungan rasio  efektifitas  menunjukkan  bahwa pada  tahun  2010  sebesar  75,67% yang  menunjukan  bahwa  penerimaan tidak  efektif  pada  tahun  2011  sebesar 79,92%  berarti  tidak  efektif  dan  pada tahun  2012  sebesar    72,78%  berarti tidak  efektif  dan  sangat  menurun
dibandingkan  dengan  tahun  sebelum- sebelumnya.
Rasio kontribusi
dihitung dengan  cara  membandingkan  antara penerimaaan  pajak  reklame  dengan total  penerimaan  pendapatan  asli daerah  pada  tahun  yang  sama,  untuk mengetahui  seberapa  besar  kontribusi yang  diberikan  penerimaan  dari  pajak reklame  terhadap  pendapatan  asli daerah.  Berdasarkan  pada  tabel  4.5 bahwa  pada  tahun  2010  kontribusi yang  diberikan  sebasar  1,49%  pada tahun 2011 sebesar 0,73%,  dan pada tahun
2012 sebesar 0,52%. Berdasarkan  hasil  kontribusi  pajak reklame  selama  3  tahun  (2010-2012) menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan  pajak  reklame  terhadap PAD  masih  rendah.  Dengan  cara membandingkannya  dengan  jumlah pajak  daerah  yang  dipungut  oleh DISPENDA Kabupaten Ogan Ilir. Rata- rata  penerimaan  pajak  reklame  harus mencapai  10%  agar  kontribusi  pajak reklame bisa dianggap besar.
Upaya-upaya  untuk  meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Ogan Ilir
Dalam upaya meningkatkan penerimaan  PAD.Kabupaten  Ogan  Ilir melakukan  upaya  intensifikasi  dan ekstensifikasi  Pendapatan  Asli  Daerah sehingga  berdampak  positif  pada pembangunan  daerah.  Upaya-upaya intensifikasi PAD  yang perlu dilakukan pemerintah  daerah  melalui  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Ogan Ilir yaitu;
a.  Evaluasi  sumber-sumber  pajak daerah  dan  retribusi  daerah. Evaluasi  sumber-sumber  pajak daerah dan retribusi daerah menurut  pegawai  kantor  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten Ogan  Ilir  itu  ada  dua  cara  yang dilakukan  dalam  pelaksanaannya yaitu:
1)  Diadakan rapat koordinasi (RAKOR)
Diadakan  rapat  koordinasi  ini dimaksudkan  untuk  semua bagian-bagian  baik  dibidang pajak daerah maupun retribusi daerah ini semua permasalahannya dibahas pada rapat kordinasi ini. Dimana pada rapat ini menghadiri  yaitu  Bupati  Ogan Ilir,  Asisten  I,  Asisten  II, Asisten III, Inspektorat, Kepala Dinas, serta camat se- Kabupaten  Ogan  Ilir  yang dilakukan di ruang rapat Dispenda, para pengelola baik dari  pajak  daerah  maupun retribusi  daerah  itu  sendiri yang membahas permasalahan yang ada. Adapun inti dari rapat koordinasi ini yaitu: a.  Dapat mengetahui realisasi yang dicapai terhadap target yang ditetapkan.
b.  Dapat  diketahui  pos-pos penerimaan  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  di sejumlah dinas yang bervariasi, ada yang melampaui  target  dan  ada yang tidak mencapai target. c.  Dibuat surat dan dilayangkan ke dinas-dinas terkait untuk belum terpenuhinya target penerimaan di setiap dinas yang berwenag untuk melakukan penarikan.
2)  Diadakan Supervisi Mendadak (SIDAK)
Supervisi  Mendadak  ini dilakukan oleh
pejabat setempat  yang  berwenang  di bidangnya yang bertujuan untuk  melihat  realita  yang terjadi  di  lapangan  sehingga
dapat  terlihat  jika  ada  yang melakukan penyalahgunaan terhadap pekerjaan dan jabatan,  serta  dapat  melihat secara  langsung  objek  pajak tersebut. b.  Peningkatan Sumber Daya Manusia pengelolaan PAD Upaya untuk meningkatkan sumber  daya  aparatur  dinas pendapatan  dan  dinas  terkait diantaranya melakukan
bimbingan  teknis  implementasi peraturan  perundang-undangan, dan  studi  banding  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  .  Aparatur dinas  pendapatan  dan  dinas terkait
c.  Peningkatan  dan  pengembangan
keuangan daerah melalui
kegiatan opersional Unit
Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD) I,  II,  III,  IV,  V,  dan  UPTD  VI, pemuktahiran  data  wajib  pajak daerah,  serta  validasi  data  objek dan subjek pajak daerah
d.  Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
Sedangkan  upaya  ekstensifikasi PAD, yang perlu dilakukan pemerintah  daerah  melalui  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten Ogan  Ilir  diantaranya  menjadikan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)
sebagai pajak daerah.
Menjadikan  PBB  sebagai  pajak daerah  merupakan  langkah  yang cukup baik, karena :
a.  Pemungutan  PBB  cukup  adil, yaitu  yang  memiliki  tanah  dan bangunan  yang  bernilai  tinggi akan  dikenakan  pajak  yang tinggi  pul.  Dengan  lebar  dan luasnya  suatu  bangunanmaka semakin  besar  pula  pajak
yang dikenakan sehingga, keadilan  pada  pemungutan PBB tersebut cukup adil.
b.  Pemungutan  PBB  tidak  terlalu besar  terhadap  harga-harga sehingga  tidak  mengganggu jalannya perekonomian seperti harga  pasar,  harga  konsumsi, biaya  transportasi,  dan  biaya lainnya.
c.  Objek  PBB  tidak  berpindah- pindah  sehingga  objek  pajak tersebut tidak bisa di sembunyikan.
Berdasarkan  Perda  Nomor  15 tahun 2010, pajak reklame  merupakan pajak  atas  semua  penyelenggaran reklame,  penerimaan  pajak  reklame merupakan  pajak  yang  dipungut  atas penyelenggaraan reklame berupa reklame megatron, billboard, videotron, reklame  kain,  reklame  udara,  reklame apung, reklame suara, reklame peragaan,  dan  reklame  selebaran.
Masih kurang efektif dan rendahnya kontribusi penerimaan pajak  reklame  terhadap  pendapatan asli  daerah  Kabupaten  Ogan  Ilir disebabkan kurangnya tenaga
lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame dan adanya  kesulitan  untuk  menghubungi wajib  pajak  reklame  yang  berdomisili diluar kabupaten.Kontribusi
penerimaan pajak reklame dibandingkan  penerimaan  10  macam penerimaan  pajak  daerah  yang  lain terhadap  pendapatan  asli  daerah Kabupaten  Ogan  Ilir  termasuk  yang paling rendah.
Berdasarkan kajian yang terdahulu,  Darul  Qutni  (2011)  dengan judul  Analisis  Kotribusi  Pajak  Daerah dalam Upaya
Meningkatkan
Penerimaan  PAD  di  Kabupaten  Ogan
Ilir . Hasil
penelitiannya menunjukkansecara  umum  kontribusi pajak  daerah  dalam  meningkatkan PADdi  kabupaten  Ogan  Ilir  belum
efektif  dan  optimalnya  pemerintah daerah  dalam  melakukan  pemungutan pajak daerah.
Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pajak reklame belum memberikan  kontribusi  sesuai  dengan diharapkan (yang
ditargetkan), berdasarkan  data  perhitungan  pajak reklame  tahun  2010-2012.  Tingkat capaian  efektifitas  sebesar  76,67  %, 79,92  %,  72,78  %  dan  hasil  kontribusi sebesar 1,49%, 0,73% dan   0,52%.

## SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penelitian  ini  dimaksud  untuk menganalisis  efektifitas  dan  kontribusi pajak  reklame  dalam  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten Ogan Ilir. Dari hasil analisis (bab  IV)  yang  dilakukan  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Rasio  efektifitas  penerimaan  pajak reklame  tahun  2010-2012  sangat tidak  efektif.  Pada  tahun  2010 sebesar 76,67%, tahun 2011 sebesar  79,92%  dan  tahun  2012 sebesar  72,78%.  Dengan  kata lain persentase  paling  terendah  yaitu tahun 2012  sebesar  72,78%.  Hasil ini  menunjukkan  bahwa  target yang direalisasikan oleh pemerintah  belum  tercapai  sesuai dengan hasil yang diinginkan.
2.  Rasio  kontribusi  penerimaan  pajak reklame  tahun  2010-2012  yang paling  tinggi  adalah  tahun  2011, dengan  kontribusi  yang  diberikan untuk  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  sebesar  1,49%.  Kontribusi penerimaan terendah yang diberikan adalah tahun 2012 sebesar 0,52%. Hasil ini menunjukkan kontribusi penerimaan  pajak  reklame  masih rendah. Saran
Berdasarkan  kesimpulan,  maka peneliti dapat memberikan saran sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi pemerintah sehubungan dengan
penerimaan pajak reklame yaitu :
1.  Untuk  meningkatkan  penerimaan pajak  reklame,  maka  pemerintah daerah  dalam  hal  ini  Dipenda, sebaiknya Dipenda kabupaten
Ogan  Ilir  sebagai  fasilitator  dapat meningkatkan pelayanan dan sosialisasi mengenaiS pajak
reklame do kabupaten Ogan Ilir. 2.  Sebaiknya,  Dispenda  menambah objek  pajak  reklame  sesuai  lokasi penempatan reklame yang mengacu pada perda setempat

## DAFTAR PUSTAKA
Ade Gunadi, 2012, Analisis penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah  kota  Palembang,  Skripsi Fakultas  Ekonomi  Universitas PGRI Palembang, (Tidak Dipublikasikan). Agoes, Sukrisnodan Estralita trisnawati, 2007, Akuntansi
Perpajakan. Salemba  Empat,
Jakarta
Bungin,  HM,  2005, Metode  Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi,  danKebijakan  Publik serta  Ilmu-ilmu  Sosial  Lainnya ,
Edisi  Pertama,  cetakan  Kedua, Prenada Media Group, Jakarta.
Darul  Qutni,  2011,  Analisis  kontribusi pajak  daerah  dalam  upaya meningkatkan penerimaan
pendapatan  asli  daerah  (PAD) di  kabupaten  ogan  ilir,  Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, (Tidak Dipublikasikan).
Fakultas Ekonomi UPGRI, 2012, Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas  PGRI, Fakultas  Ekonomi
Universitas PGRI, Palembang.
Halim, Abdul, 2004, Manajemen
Keuangan  Daerah ,  edisi  revisi, (UPP) AMP YKPAN, Yogyakarta Mahmudi, 2010, Manajemen Keuangan  Daerah ,    Erlangga, Jakarta. Nordiawan, Deddi, 2008. Akuntansi
Pemerintahan ,  Salemba Empat,
Jakarta.
Peraturan  Daerah  nomor  15  tahun
2010, tentang  Pajak  Daer ah,
kabupaten Ogan Ilir.
Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun
2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Purwono,  Herry,  2010, Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak , Erlangga, jakarta. Rahman, Abdul, 2010, Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan Pelaku  Bisnis  dan  Perusahaan , Edisi : Pertama, Nuansa,
Jakarta.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian dan Bisnis. Salemba Empat,Jakarta. Undang-Undang  RI  Nomor  28  Tahun
2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Edisi, 2011, Fokusmedia.