## ANALISIS FERTILITAS PENDUDUK: PROVINSI BENGKULU (THE ANALYSIS OF POPULATION FERTILITY: BENGKULU PROVINCE)

## Heri Sunaryanto
Staf Pengajar Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bengkulu

## Abstract
The population problem in Bengkulu has been critical, characterized by higher rates of population growth  and  fertility  than  in  Indonesia  as  a  whole.  The  aims  of  this  study  are  to  analyze comprehensively  and  give  a  full  description  of  the  trends  of  population  changes  in  Bengkulu  in terms of size, fertility and the sociodemographic characteristics of the population. The method used is descriptive analytic through use of secondary data from the 2010 Indonesian Population Census, the 2007 Indonesian  Health and Demography Survey,  and the Mini Survey  from theBKKBN. The result of the study points out that since 1970 the size of the population in Bengkulu has increased significantly (three times from 1970 to 2010) due to transmigration and family planning programs during the Soeharto era, but not in the Reformation era. The high political will and the success of the family planning program under the Soeharto government had decreased significantly the rate of population  growth  and  fertility  until  2010.  The  study  also  finds  that  some  micro  factors  such  as educational  attainment,  economic  conditions  and  the  status  of  the  population  dwelling  (rural  or urban area) did not show any correlation with the fertility rate in Bengkulu. The implication of this result  is  that the  awareness  of  the family  planning program  needs to  be improved and  become  a challenge for related institutions such as theBKKBN in the new democratized era.
Key Words : fertility, population growth rate, Bengkulu Province
Permasalahan  kependudukan  di  Provinsi  Bengkulu  telah  berada  pada  situasi  yang mengkhawatirkan. Hal  ini ditandai dengan tingginya  angka laju pertumbuhan  peduduk (LPP) dan angka fertilitas total (TFR) di Provinsi Bengkulu yang melebihi angka rata-rata nasional. Tulisan ini bertujuan  mendeskripsikan  perkembangan  kependudukan  di  Provinsi  Bengkulu  dan  menganalisis faktor-faktor  sosial  demografi  yang  berhubungan  dengan  fertilitas.  Sumber  data  yang  digunakan adalah Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI ) 2007 dari Badan  Pusat  Statistik  serta  data-data  hasil  mini  survei  BKKBN.  Berdasarkan  analisis  data menunjukan  bahwa  selama  periode  empat  dekade  (1970-2010),  jumlah  penduduk  Provinsi Bengkulu  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  yaitu  naik  sebesar  tiga  kali  lipat.  Disamping fertilitas  yang  tinggi,  percepatan peningkatan jumlah penduduk  juga berkorelasi  dengan tingginya angka  migrasi  masuk  dimana  sampai  sekarang  Bengkulu  masih  menjadi  salah  satu  tujuan  utama program transmigrasi. Seiring keberhasilan program KB di Provinsi Bengkulu pada era Orde Baru, LPP dan TFR  selama periode 1970 - 2000 juga mengalami penurunan yang dramatis. Keadaan ini diduga  terkait  dengan  kuatnya  komitmen  pemerintah,  pengorganisasian  yang  baik  dan  besarnya dukungan dana pada era Presiden Soeharto tersebut. Sementara itu pada era reformasi hasil Sensus
Penduduk 2010 menunjukkan fenomena terbalik dimana terjadi peningkatan angka LPP dan TFR di Provinsi  Bengkulu. Artinya  penurunan yang  dramatis ini  lebih disebabkan  oleh faktor  makro dari pada mikro. Hal ini terlihat jelas bahwa beberapa faktor mikro (tingkat pendidikan, status ekonomi maupun  tempat  tinggal  desa-kota)  yang  menurut  beberapa  teori  berhubungan  dengan  tingkat fertilitas, tidak dapat menjelaskan penurunan dramatis angka TFR Bengkulu. Implikasi hasil kajian ini  menjelaskan  bahwa  kesadaran  masyarakat  terhadap  norma  keluarga  kecil  belum  terbangun secara baik dan realitas sosial ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi lembaga terkait seperti BKKBN  ditengah  menguatnya  arus  demokratisasi  dimana  masyarakat  bebas  berpendapat  dan bersikap.
Kata Kunci : Fertilitas, Laju Pertumbuhan Penduduk, Provinsi Bengkulu

## 1. P ENDAHULUAN
Permasalahan  kependudukan  kembali  meresahkan  pemerintah  dan  para  pakar kependudukan  di  Indonesia.  Hasil  Sensus  Penduduk  tahun  2010  menunjukan  kenaikan Laju  Pertumbuhan  Penduduk  (LPP)  Indonesia  dari  1,45  persen  pada  periode  1990-2000 menjadi 1,49  persen pada periode 2000-2010. Keresahan ini  sangat  beralasan mengingat jumlah  penduduk  Indonesia  yang  jumlahnya  mencapai  237,6  juta  jiwa  (BPS,2010), merupakan penduduk terbanyak ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Walaupun  kenaikan  LPP    relatif  kecil  (0,04),  namun  telah  menambah  secara  signifikan jumlah  penduduk  Indonesia  sebesar  32,6  juta  jiwa  selama  10  tahun  terakhir.  Persoalan kependudukan  Indonesia  tersebut    juga  diperberat  dengan  kondisi  kependudukan  lain yang kurang baik, diantaranya masih ada sebanyak 60 persen penduduk hanya tamat SD dan bahkan tidak/belum tamat SD, angka Human Development Index (HDI) Indonesia yang masih menduduki peringkat ke 108 dari 188 negara (2009) dan urutan ke 7 dari 10 negara ASEAN setelah Vietnam diatas Laos, Kamboja dan Myanmar (UNDP, 2009).
Kenaikan LPP Indonesia selama periode 2000-2010 yang lebih tinggi daripada satu dekade sebelumnya tersebut  menunjukan bahwa selama dasawarsa terakhir ini pemerintah tidak  melakukan  upaya  serius  atau  dianggap  lalai  untuk  menurunkan  atau  setidaknya menjaga  stabilitas  pertumbuhan    penduduk  dibandingkan  dengan  upaya  yang  dilakukan oleh  rezim  Orde  Baru  dibawah  kepemimpinan  Soeharto,  Rezim  Reformasi  sepertinya kurang memiliki komitmen dan kurang memandang strategis permasalahan kependudukan yang  telah  menjadi  perhatian  dunia  Internasional  sebagaimana  disampaikan  oleh  James Grant, Mantan  Direktur  Jendral UNICEF  sebagai berikut : “Persoalan  inti  pada jaman sekarang ini berkisar di seputar usaha-usaha masyarakat dunia untuk mengatasi ledakan penduduk” Lebih  jauh  hasil  konferensi  kependudukan  di  Kairo    menegaskan    bahwa “ Berbagai  sasaran  dan  kebijakan  pembangunan  yang  berkaitan  dengan  kependudukan merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan di bidang kultural,  ekonomi, dan  sosial” – Program  Aksi,  Konferensi  Internasional  PBB  tentang  Kependudukan  dan Pembangunan 1994 (Todaro dan Smith, 2003).
Dari  hasil  Sensus  Penduduk  2010,  kondisi  kependudukan  di  Bengkulu  tidak  lebih baik dari keadaan kependudukan di tingkat nasional. LPP Provinsi Bengkulu masih lebih tinggi  (1,69  persen)  dibandingkan  LPP  Indonesia  (1,49  persen).  Lebih  jauh, perkembangan Total  Fertility  Rate (TFR)  sejak  tahun  1990  hingga  tahun  2010  masih
menunjukan  angka  diatas  2  persen.  TFR  Bengkulu  tersebut    lebih  tinggi  dibandingkan dengan  TFR  nasional  (2,23).  Dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  4,02  persen  pada tahun 2010 (di bawah rata-rata pertumbuhan nasional 4,55 persen), jelas Bengkulu bukan daerah  industri  yang  sering  dikaitkan  dengan  tingginya  tingkat  migrasi  masuk.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  tenaga  kerja    di  sektor  industri  yang  hanya  7,3  persen  (BPS,  2010). Informasi  ini  menjelaskan  bahwa  kontribusi  terbesar  tingginya  LPP  Bengkulu  lebih dipengaruhi  oleh  faktor  fertilitas  dan  mortalitas  ,  yang  dalam  ilmu  demografi  dikenal dengan natural growth .
Tulisan  ini    menganalisis  perkembangan  kependudukan  dan    faktor-faktor  sosial- demografi  yang  mempengaruhi  fertilitas  di  Provinsi  Bengkulu.  Sumber  data  yang digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  data  sekunder,  terutama  data  publikasi  Badan  Pusat Statistik:Sensus Penduduk (SP), Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survey Sosial- Ekonomi Nasional (SUSENAS). Data BPS tersebut digunakan untuk melihat tren kondisi kependudukan  di  Bengkulu,  seperti  jumlah  penduduk,  angka  kelahiran,  dan  angka  laju pertumbuhan penduduk. Sementara itu, analisis  faktor-faktor yang memengaruhi  fertilitas bersumber  daridata  hasil  SDKI  2007.  Analisis  data  dilakukan  dengan  tabulasi  silang terhadap  variabel-variabel  yang  diduga  kuat  mempunyai  hubungan  dengan  fertilitas  dan selanjutnya  diinterpretasi  sesuai  dengan  teori  dan  hasil  penelitian  terdahulu  sehingga diperoleh gambaran yang obyektif terhadap realitas fertilitas tersebut.
Kelemahan menggunakan data sekunder untuk analisis fertilitas adalah analisis yang dilakukan terbatas  pada  ketersediaan  data dan  informasi. Peneliti  tidak  dapat  melakukan analisis  dan penjelasan  terkait  informasi  dibalik  data-data  yang  dipublikasikan dan tidak bisa  melakukan crosstab terhadap  variabel  yang  diperlukan  oleh  penelitian,  misalnya alasan  dibalik  tinggi  atau  rendahnya  angka  fertilitas.  Dengan  hanya  menggunakan  data sekunder, maka analisis tidak dapat  melakukan crosstab multi variabel , karena data yang dipublikasikan pada umumnya bersifat single variable .

## 2. P ERKEMBANGAN J UMLAH P ENDUDUK
Penduduk  Bengkulu  mengalami  peningkatan  jumlah  yang  signifikan  sejak  awal tahun 1970, yang pada saat itu Bengkulu memisahkan diri dari Sumatera Bagian Selatan dan menjadi Provinsi sendiri. Dalam periode 1970-2010, jumlah penduduk Bengkulu telah meningkat kira-kira tiga kali lipat, yaitu dari 519,316 jiwa menjadi 1,715,518 jiwa. Grafik 1 memberikan informasi bahwa peningkatan jumlah penduduk secara besar-besaran terjadi pada  periode  1980-2000.  Periode  ini  merupakan  periode  dimana  Provinsi  Bengkulu menjadi  salah  satu  daerah  tujuan  utama  program  transmigrasi  sejak  Repelita  I  pada  era Orde Baru. Sejak Repelita I, Sumatera menjadi target tujuan utama program transmigrasi. Sekitar 50 persen lebih transmigran dari Jawa dikirim ke Sumatra pada periode Repelita II dan  III  dari  total  target  nasional,  dimana    Provinsi  Bengkulu  menempati  urutan  ketiga setelah Provinsi Lampung dan Jambi (Hugo dkk, 1987: 180-181).
Realitas  pengiriman  transmigran  Jawa  ke  Provinsi  Bengkulu  tersebut  menjelaskan bahwa migrasi menjadi faktor dominan peningkatan jumlah penduduk pada periode 1970- 1990  sehingga  mudah  dipahami  apabila  angka  laju  pertumbuhan  penduduk    Bengkulu pada  periode  tersebut  mencapai  4,39  persen,  tertinggi  nomor  tiga  di  Indonesia  setelah
Provinsi  Lampung  dan  Kalimantan  Timur.  Angka  laju  pertumbuhan  penduduk  ini  (4,39 persen) jauh diatas rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional yang hanya 2,3 persen pada periode yang sama (Hugo dkk, 1987: 42-43).
Sumber: Sensus Penduduk 71,80,90,2000,2010
Grafik 1. Tren Jumlah Penduduk Bengkulu Tahun 1971-2010
Meskipun dari segi jumlah mengalami peningkatan yang dramatis sejak tahun 1980, struktur  penduduk  Bengkulu hingga  saat  ini  tidak  mengalami  perubahan  besar.  Struktur penduduk Bengkulu masih menunjukan bentuk yang konvensional, yaitu piramida dengan proporsi  penduduk  usia  0-14  tahun  yang  masih  dominan.  Data  hasil  Sensus  Penduduk 2010  menunjukan  bahwa  penduduk  usia  0-14  tahun  mencapai  30,28  persen,  sepertiga lebih dari total penduduk Provinsi Bengkulu (lihat grafik 2).
Sumber : BPS, 2011
Keterangan : Grafik sebelah kiri untuk laki-laki, grafik sebelah kanan untuk perempuan
Grafik 2. Piramida Penduduk Bengkulu Hasil Sensus Tahun 2010
Struktur  penduduk  Bengkulu  seperti  grafik  2  tersebut  menunjukkan  bahwa:    (a) selama 14 tahun, fertilitas di Provinsi Bengkulu belum dapat dikendalikan secara baik, (b) beban  berat  pemerintah  Provinsi  Bengkulu  dalam  menyediakan  sarana  dan  prasarana dasar, antara lain kesehatan, pendidikan, dan sosial, (c) angka ketergantungan masih cukup tinggi, dan (d) ketika penduduk muda tersebut mencapai usia reproduksi, penduduk akan tumbuh dengan cepat untuk beberapa tahun mendatang. Grafik 2 juga menginformasikan bahwa  jumlah    penduduk  laki-laki  masih  lebih  dominan  dibandingkan  dengan  jumlah penduduk  perempuan.  Sejak  tahun  1970  hingga  2010,  rasio  jenis  kelamin  (sex  ratio) penduduk Bengkulu  di  atas angka seratus yang  artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk poerempuan (lihat tabel 1).
Sumber: BPS
Grafik 3. Sex Ratio Penduduk Bengkulu 1980-2010

## 3. L AJU P ERTUMBUHAN P ENDUDUK
Sejak memisahkan  diri  dari  Sumatra  Bagian  Selatan,  Provinsi  Bengkulu  mulai berkembang  meskipun sangat  lambat.  Sebagai  wilayah  baru  yang  selama  bergabung dengan Sumatra  Selatan  relatif  tidak  mendapat  perhatian  (terisolir),  penduduk  Bengkulu menunjukan citranya sebagai masyarakat tradisionil yang jauh dari sentuhan modernisasi. Sebagaimana  layaknya  masyarakat  tradisional  yang  digambarkan  oleh  teori  Transisi Demografi, merupakan masyarakat yang pro-natalis yang ditandai dengan tingginya angka fertilitas sebagai respon terhadap tingginya angka mortalitas (Hugo dkk, 1987; Todaro dan Smith, 2003:303-305). Pada masyarakat seperti ini, anak menjadi aset dan memiliki nilai ekonomi  tinggi  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Leibenstein  (peletak  dasar  dari  apa  yang dikenal dengan“teori ekonomi tentang fertilitas”) anak dilihat dari dua aspek yaitu aspek kegunaannya  ( utility )  dan  aspek  biaya  ( cost ).  Kegunaannya  adalah  memberikan kepuasaan, balas jasa ekonomi atau membantu dalam kegiatan berproduksi, serta menjadi sandaran hidup orang tua di masa tua. Sebaliknya, pengeluaran untuk membesarkan anak adalah biaya seluruh  kebutuhan dari mempunyai anak tersebut.
Tingginya angka laju pertumbuhan penduduk pada periode 1970-1990 tidak terlepas dari apa yang dijelaskan teori Transisi Demografi. Artinya, pertumbuhan alamiah (natural growth) tinggi dan arus migrasi masuk juga tinggi sebagai dampak kebijakan transmigrasi oleh  pemerintah  Orde Baru,  dimana  Provinsi  Bengkulu  menjadi  salah  satu  tujuan utama penempatan transmigran dari pulau Jawa dan Bali.
Sumber: Hugo, et.al, 1987: 42, BPS, 2011
Grafik 4. Laju Pertumbuhan Penduduk Bengkulu dan Indonesia Tahun 1970-2010
Grafik  3  menyajikan  data  tentang  perkembangan  laju  pertumbuhan  penduduk Provinsi  Bengkulu.  Pada  periode  1970-1990  angka  pertumbuhan  penduduk  Provinsi Bengkulu mencapai 4,39 persen jauh diatas laju pertumbuhan penduduk Indonesia secara keseluruhan yang hanya 2,3 persen. Namun,  sejak periode 1990-2000, laju pertumbuhan penduduk  Bengkulu  mengalami  penurunan  yang  dramatis  dari  4,49  persen  menjadi  1,6 persen.
Dari fakta demografi ini dapat dijelaskan bahwa penurunan ini sepertinya tidak ada hubungannya  dengan  modernisasi  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  teori  transisi demografi dimana  secara  makro tingkat  modernisasi (level of  development) berpengaruh terhadap  penurunan  laju  pertumbuhan  penduduk,  tingkat  pembangunan  sering  diukur dengan angka pertumbuhan ekonomi.  Tabel 2 memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi provinsi masih dibawah laju pertumbuhan rata-rata nasional, bahkan mengalami penurunan yang tajam menjadi 4,93 pada 2008. Artinya  pembangunan di provinsi berjalan lambat  dan  tidak  berhubungan  dengan  penurunan  laju  pertumbuhan  penduduk.  Dengan kata lain, ada faktor penyebab lain yang lebih signifikan dalam mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan penduduk yang tajam tersebut.
Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009
Tahun Bengkulu (%) Indonesia (%) 2003 5,37 5,69 2004 5,38 5,99 2005 5,82 6,57 2006 5,95 6,13 2007 6,03 6,92 2008 4,93 6,85 Sumber: BPS, 2009
Penurunan  yang  sangat  tajam  ini  setidaknya  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor utama.  Pertama,  sejak  Repelita  IV  (awal  1990)  program  nasional  transmigrasi  sudah mengalami penurunan  dari segi jumlah transmigran yang dikirim ke Sumatera. Pada awal Repelita IV hanya 57 persen dari transmigrasi umum yang disponsori pemeritah dikirim ke Sumatra  dibandingkan  dengan  69  persen  transmigran  swakarsa  (Hugo  dkk,  1987:  180). Konsekuensinya,  sumbangan  migrasi  dalam  mempengaruhi  angka  laju  pertumbuhan penduduk di Sumatera juga menurun, termasuk di Provinsi Bengkulu.
Kedua,  penurunan  angka  laju  pertumbuhan  Provinsi  Bengkulu  tidak  terlepas  dari pengaruh  keberhasilan  program  Keluarga  Berencana  (KB)  yang  dimotori  oleh  BKKBN (Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional).  Keberhasilan  program  Keluarga Berencana di Indonesia telah diakui oleh Dunia. Komitmen pemerintah Orde Baru dengan dukungan lembaga dana internasional seperti Bank Dunia, WHO, dan UNDP telah mampu menurunkan angka pertumbuhan penduduk Indonesia dari 2,3 persen pada periode 1970- 1980  menjadi  1,4  pada  periode  2000-2010.  Program  nasional  ini  dapat  mencegah kelahiran sebanyak 85 juta penduduk pada tahun 2000 dan 100 juta penduduk pada tahun 2010 (Permana, 2011).
Meskipun  angka  pertumbuhan  penduduk  Bengkulu  mengalami  penurunan  tajam, namun  pada tahun 2010 angkanya masih lebih tinggi (1,69 persen) daripada LPP nasional (1,46  persen).  Data  ini  menjelaskan  bahwa  upaya  pengendalian  kelahiran  di  Provinsi Bengkulu tidak lebih baik dari Provinsi lain di Indonesia seperti DIY, Jawa Tengah, DKI, Jawa  Timur  dan  Bali  dimana  angka  laju  pertumbuhan  penduduk  mereka  pada  2010 dibawah 1 persen (BPS, 2010).
Beberapa  pemerhati  kependudukan  sepakat  bahwa  melemahnya  program pengendalian kelahiran salah satunya disebabkan oleh peran BKKBN yang termarginalkan sejak  era  reformasi.  Isu  pengedalian  penduduk  terkooptasi  oleh  eforia  politik  yang berkepanjangan  hingga  saat  ini,  dimana  anggaran  pembangunan  dan  fokus  perhatian pemerintah  lebih  berorientasi  pada  agenda-agenda  politik  seperti  Pemilu,  pilkada,  serta korupsi  elite  politik  dan  pemerintah.    Lebih  jauh  peran  BKKBN  dikerdilkan  dengan kebijakan    otonomi  tentang  tugas  pengendalian  penduduk  kepada  pemerintah  daerah kabupaten/kota.  Fakta  dilapangan  menunjukan  bahwa  telah  terjadi  pengurangan  petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB) secara nasional sejak sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah, dari 35,000 petugas menjadi 22,000 petugas, sedangkan institusi yang  mengurusi  KB  telah  digabung  dengan  lembaga-lembaga  lain  seperti  Dinas  Sosial
atau  Pemberdayaan  Perempuan  sehingga  upaya  pengendalian  penduduk  menjadi tidak fokus  (Permana,  2011).  Permasalahan  tersebut  paling  tidak  telah  berdampak  pada peningkatan    angka  LPP  nasional  dari  1,46  persen  menjadi  1,49  persen.  Kenaikkan  ini tidak  harus  terjadi    apabila  ada  komitmen  pemerintah  pasca  reformasi  terhadap  upaya pengendalian  penduduk  secara  serius,  sehingga    angka  pertumbuhan  tersebut  dapat diturunkan untuk mencapai target NRR sama dengan 1 pada MDG’s 2015.

## 4. T INGKAT K ELAHIRAN ( T FR -T OTAL F ERTILITY R ATE )
Harus  diakui  bahwa  komitmen  rezim  Orde  Baru  melalui  BKKBN  dalam  upaya penurunan dan pengendalian kelahiran telah membawa dampak yang signifikan terhadap angka kelahiran di seluruh Provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Bengkulu. Dari periode  1980-2010  peserta  KB  aktif  meningkat  dari  hanya  5  persen  menjadi  61  persen secara  nasional  (Permana,  2011)  dan  telah  mampu  menurunkan  angka  kelahiran  (TFR) dari 5 menjadi 2,3. (lihat grafik 4).
Kondisi di tingkat nasional tidak berbeda jauh dengan kondisi di Provinsi Bengkulu bahkan  penurunan  TFR  di  Bengkulu  lebih  besar  dibanding  dengan  penurun  di  tingkat nasional.  Dalam    periode  1971-2010,  angka  TFR  di  Bengkulu  turun  dari  7  menjadi  2,5. Namun demikian selama  10 tahun terakhir TFR Bengkulu meningkat dari 2,4 menjadi 2,5 persen,    bahkan lebih  tinggi  dari  angka  rata-rata  TFR  nasional.  Hal  ini  menggambarkan bahwa  sejak orde reformasi, upaya pengendalian penduduk di Bengkulu terabaikan.
Grafik 4. Tren perkembangan TFR Bengkulu dan Indonesia Tahun 1970-2010
Sumber: Hugo dkk, 1987; BPS 2010
Grafik 5. Tren perkembangan TFR Bengkulu dan Indonesia Tahun 1970-2010
Secara  umum  penurunan  TFR  yang  sangat  cepat,  baik  di  Bengkulu  maupun ditingkat  nasional,  dapat  dijelaskan  dari  sejumlah  faktor  sosial-ekonomi,  baik  lingkup makro  maupun  mikro.  Secara  makro  faktor  yang  nampaknya  memiliki  kontribusi signifikan terhadap penurunan  angka TFR  adalah kebijakan  pemerintah  Orde Baru yang anti  natalis.  Sebagaimana  diketahui,  sejak  tahun  1971  ketika  rezim  Orde  Baru  lahir, Soeharto  sebagai  presiden  telah  meletakkan  program  pengendalian  penduduk  sebagai
salah  satu  pilar  pembangunan,  disamping  pertumbuhan  ekonomi,  stabilitas  nasional  dan integrasi nasional. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Gee dalam Hagedorn (1990) serta Todaro  dan  Smith(2003)  bahwa  kebijakan  pemerintah  dapat  menjadi  faktor  yang signifikan  untuk  pengendalian  penduduk  ketika  pemerintah  memiliki  komitmen  yang tinggi. Disamping Indonesia, pemerintah Cina juga telah mengambil kebijakan yang sama dengan satu keluarga satu anak dan melegalkan aborsi.
Penurunan  TFR  di  Provinsi  Bengkulu  tidak  dapat  terlepas  dengan  program  dari BKKBN  yang  hingga  saat  ini  masih  berupaya  untuk  meningkatkan  jumlah  peserta  KB aktif,  meskipun  tidak  sekuat  usaha  pemerintahan  Orde  Baru.  Dari  hasil  SDKI  2007 diketahui  bahwa  angka  peserta  KB  aktif  di  Bengkulu  mencapai  73,9,  yang  merupakan capaian  tertinggi  di  Indonesia.Upaya  penurunan  angka  TFR  ini  akan  selalu  diupayakan oleh  BKKBN  Provinsi  Bengkulu  sebagaimana  telah  tertuang  dalam  target  yang  telah ditetapkan oleh institusi ini, yaitu  mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, selain juga menetapkan  target capaian MDG’s pada 2015 TFR sebesar 2,1 dan NRR sebesar 1. Upaya mencapai  target MDG’s tersebut jelas tidak mudah, mengingat belum tegasnya komitmen pemerintah    untuk  menurunkan  angka  pertumbuhan  penduduk.  Hasil  Sensus  Penduduk 2010  sungguh  diluar  perkiraan,  dimana  TFR  Bengkulu  sebesar  2,5  lebih  besar  daripada TFR tahun 2000 (2,4). Hal ini mengindikasikan belum padunya arah dan strategi upaya- upaya mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah  daerah.  Ketidaktegasan  pemerintah  pusat  terhadap  persoalan  kependudukan dalam  derajat  tertentu  telah  menyebabkan  pemerintah  daerah  memarginalkan  isu kependudukan.    Hal  itu  diperkuat  oleh    hasil  Sensus  2010  yang  menunjukan  fakta memprihatinkan berkaitan dengan penanganan masalah kependudukan sejak reformasi.
Lebih  jauh  upaya  penurunan  angka  kelahiran  selalu  berhadapan  dengan  nilai-nilai sosial  budaya  masyarakat.  Masyarakat  Bengkulu  yang  sebagian  besar  adalah  komunitas tradisional  masih  cukup  kuat  memegang  nilai-nilai  sosial-tradisional  yang  terkadang bertolak  belakang  dengan  kebijakan-kebijakan  pemerintah.  Penelitian  yang  dilakukan mahasiswa  Sosiologi  Universitas  Bengkulu  di  Kabupaten  Seluma  menunjukan  praktek kawin usia muda masih banyak terjadi karena alasan budaya (Paramita, 2010). Perkawinan usia  dini  akan  memberi  peluang  jumlah  anak  yang  banyak  dikarenakan  masa fekunditasnya lebih panjang. Hal demikian sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Davis dan Blake (1956).
Tingginya  angka  fertilitas  penduduk  Bengkulu  pada  tahun  2010  juga  dipengaruhi oleh faktor jumlah anak ideal dalam keluarga. sebagaimana dikemukakan oleh Freedman (1962)  berkaitan  dengan  nilai  ekonomi  anak.  Beberapa  penelitian  yang  dilakukan  di Indonesia  pada  tahun  1980  menyimpulkan  bahwa  jumlah  anak  yang  ideal  dalam  satu keluarga adalah antara 4-6 orang (Adioetomo dkk, 2010). Merubah paradigma seperti ini tentu  saja  bukan  hal  yang  mudah,  meskipun  juga  bukan  hal  yang  mustahil  untuk dilakukan.  Modernisasi  dan  peningkatan  pendidikan  masyarakat  Indonesia  diharapkan akan  mampu  merubah  pandangan-pandangan  yang  lebih  berorientasi  ke  norma  keluarga kecil (nuclear family) seperti sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa teori fertilitas khususnya  teori  ekonomi  fertilitas  oleh  Freedman  maupun  Todaro  dan  Smith,  namun belum ada kajian yang dapat dijadikan rujukan mengenai jumlah  anak ideal dalam setiap keluarga di era pasca reformasi.
Tabel 3 mengambarkan jumlah anak ideal menurut perempuan yang pernah menikah berdasarkan  tempat  tinggal  dan  pendidikan.  Data  menunjukkan  bahwa  anak  ideal  di Provinsi  Bengkulu  adalah  3  anak  (penbulatan  dari  2,8)  baik  mereka  yang  tinggal  di pedesaan maupun diperkotaan, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap permintaan jumlah anak, faktor inilah yang menyebabkan angka TFR Bengkulu naik dari 2,4 pada tahun 2000 menjadi 2,5 pada tahun 2010.
Tabel 3. Jumlah Anak Ideal Menurut Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan
Tempat Tinggal dan Pendidikan Jumlah  Anak Tempat Tinggal  Kota  Desa 2,8 2,8 Pendidikan  Tidak Sekolah  SD
 Tamat SD
 SMP
 Tamat SMP keatas 3,2 3,2 2,8 2,6 2,6

## Sumber: SDKI 2007
Grafik  5  menggambarkan  hubungan  antara    fertilitas  dengan  tempat  tinggal berdasarkan  perhitungan  dari    hasil  SDKI  tahun  2007.  Ada  kecenderungan  bahwa kesadaran  fertilitas  dari  penduduk  perdesaan  lebih  baik  dibandingkan  dengan  penduduk dari perkotaan. Pola fertilitas orang perkotaan pada fertilitas yang diinginkan sebesar 2,4, tetapi  angka  fertilitas  total  sebesar  2,8.    Hal  ini  mengikuti  pola  jumlah  anak  ideal  yang diinginkan,  yaitu  2,8.  Sebaliknya,  penduduk  perdesaan  nampaknya  lebih  rasional  dalam pola fertilitas yang diinginkan yaitu 2, sedangkan angka fertilitas total sebesar 2,3,  lebih rendah  dari  jumlah  anak  ideal  yaitu  2,8.  Fakta  ini  menolak  apa  yang  telah  disampaikan beberapa  teori  fertilitas  sebelumnya  dimana  masyarakat  kota  yang  sering  dinilai  lebih modern  dan  lebih  berpendidikan  biasanya  mempunyai  tingkat  fertilitas  lebih  rendah, sebagaimana disampaikan oleh Gee dalam Hagedorn (1990).
Tingkat fertilitas yang lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding dengan perdesaan tersebut dapat dijelaskan bahwa fokus perhatian berbagai program pengendalian penduduk lebih diarahkan  pada masyarakat perdesaan dari pada perkotaan. Hal ini karena mungkin karena pemerintah  menilai bahwa masyarakat perdesaan yang secara kultural lebih fanatik dengan  tingkat  pengetahuan  kondisi  sosial  ekonomi  yang  relatif  lebih  terbatas dibandingkan  dengan  masyarakat  perkotaan  dikhawatirkan  akan  menjadi  penyebab tingginya  angka  fertilitas.  Kekhawatiran  inilah  yang  menyebabkan  pemerintah  lebih memperhatikan  masalah  kependudukan  di  perdesaan.  Sebaliknya,  masyarakat  perkotaan yang dianggap lebih berpengetahuan dan lebih sejahtera akan dinilai  lebih rasional dalam perilaku fertilitasnya.
Sumber: SDKI 2007
Grafik 6. Fertilitas Menurut Tempat Tinggal
Argumentasi  di  atas  juga  dapat  dijelaskan  dengan  baik  berdasarkan  data  pada grafik.6, dimana tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan wanita yang pernah kawin dengan  angka fertilitas  total.  Wanita  kawin  dengan  pendidikan  SMA  ke  atas  justru memiliki  angka  fertilitas  total  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  mereka  yang  hanya berpendidikan  SD,  bahkan  mereka  yang  tidak  pernah  sekolah.  Namun,  jika  dicermati secara seksama ada hal  yang sulit dipahami  berkaitan dengan hubungan antara TFR  dan tingkat  pendidikan  wanita  yang  pernah  kawin.  Sebagai  contoh,  pada  wanita  yang  tidak sekolah,  angka  fertilitas  yang  diinginkan  hanya  1,9  tetapi  jumlah  anak  ideal  yang diinginkan 3,2. Demikian juga bagi mereka  yang tidak tamat SD. Sementara itu, mereka yang  berpendidikan  lebih  tinggi  relatif  lebih  konsisten.  Keadaan  ini  kemungkinan    ada kesulitan  memahami  maksud  pertanyaan  pada  daftar  pertanyaan  (misunderstanding) sehingga  jawabannya  ragu-ragu.  Kalau  fakta  ini  benar,  maka  apa  yang  selama  ini disimpulkan  menjadi  suatu  teori    oleh  para  ahli  bahwa  tingkat  pendidikan  berkorelasi positif dengan tingkat fertilitas penduduk perlu dikaji lebih mendalam,  khususnya untuk kasus di Bengkulu.
Sumber: SDKI 2007
Grafik 7 .   Pola Fertilitas Penduduk Bengkulu Menurut Pendidikan
Grafik  7  menjelaskan  hubungan  antara  TFR  dengan  partisipasi  KB  di  Provinsi Bengkulu. Grafik tersebut menggambarkan ada korelasi negatif antara banyaknya peserta KB dengan turunnya angka fertilitas di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 1980 sebagai awal resmi pelaksaan Program KB di Provinsi Bengkulu, peserta KB di provinsi relatif sedikit yaitu sebesar 9,33 sehingga  menyebabkan angka TFR yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,2, dimana pada saat itu  penduduk  Bengkulu masih  tergolong tradisional  khususnya mereka yang tinggal di perdesaan. Pengaruh nilai-nilai budaya lokal yang pro natalis masih kuat. Seiring  kemajuan  dan  kuatnya  komitmen  pemerintah,  maka  angka  TFR  dapat  ditekan hingga  2,5  pada  2010.  Fakta  ini  dapat  dilihat  pada  grafik  7,  dimana  pada  tahun  1985 kesertaan ber-KB sebesar 52,13 dengan TFR 5,13 sehingga  terjadi pertemuan ideal antara kesertaan ber-KB dengan TFR. Selanjutnya hasil SDKI tahun 1994 menunjukan kenaikan kesertaan  KB  menjadi  61,60 persen  yang  selanjutnya  berdampak  pada  penurunan  angka fertilitas  menjadi  3,45  per  wanita.  Tiga  tahun  kemudian,  yaitu  pada  tahun  1997  CPR meningkat  menjadi  66,60  persen  dan  TFR    turun  menjadi  2,97  per  wanita.  Hal  ini mengindikasikan bahwa naiknya kesertaan ber-KB tidak selalu diikuti oleh turunnya TFR, misalnya  terjadi  pada  tahun  2002  dimana  TFR  naik  dari  2,97  per  wanita  menjadi  3  per wanita tetapi kesertaan ber-KB naik dari 66,60 persen menjadi 68,20 persen.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 1970 1975 1980 1985 1990 1994 1997 2002 2007 2010
Sumber: BKKBN Provinsi Bengkulu
Grafik 8.   Hubungan kesertaan ber-KB dengan TFR Penduduk Bengkulu

## 5. K ARAKTERISTIK A KSEPTOR
Penjelasan kharakteristik aseptor  dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran  yang jelas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingginya angka fertilitas penduduk Bengkulu. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya  bahwa kajian ini dilakukan dengan mencermati  data-data  sekunder. Ketajaman  kajian ini  dalam  derajat  tertentu  dipengaruhi oleh  ketersediaan  data  sekunder  yang  ada  dan  dapat  diakses  oleh  peneliti.  Sebagaimana diketahui bahwa membahas kharakteristik sosio-demografi penduduk merupakan wilayah yang  sangat  luas  dan  komplek.  Penjelasan  akan  lebih  detil  dan  komprehensif  apabila didukung  oleh  kersediaan  data,  baik  sekunder  dan  utamanya  primer.  Mengingat keterbatasan  tersebut, maka  kajian ini hanya menggunakan  pada data hasil SDKI 2007 karena  secara  metodologi  hasil  pendataannya  dapat  dipertanggungjawabkan  dan merupakan  data  terkini.  Sementara  itu,  data  hasil  Sensus  Penduduk  2010  belum  dapat diakses secara luas. Karakteristik akseptor yang akan dikaji dalam tulisan ini menyangkut tempat tinggal, pendidikan, dan status ekonomi serta jenis kontrasepsi yang digunakan.

## Tempat Tinggal
Secara sosiologis perilaku seseorang sering difokuskan  kepada budaya dan aturan- aturan dimana dia  tinggal (Curtis dan Lamber  dalam  Hagedorn, 1990:  35). Lingkungan dimana  seseorang  tinggal  akan  mempengaruhi  perilaku  sosial.  Perilaku  mereka  yang tinggal  dipedesaan  akan  berbeda  dengan  mereka  yang  tinggal  diperkotaan.  Alasan  yang melatarbelakangi  pernyataan  ini  adalah  karena  secara  umum  kota  merupakan  simbol modernisasi,  sedangkan  pedesaan  adalah  simbol  tradisional.  Dari  segi  pekerjaan,  orang kota  lebih  banyak  bekerja  disektor  non-pertanian  sedangkan  orang  yang  tinggal  di
perdesaan  banyak bekerja di sektor pertanian. Gee (1990) menjelaskan bahwa wanita di daerah perkotaan  cenderung bekerja di luar rumah dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di pedesaan.
Pada level masyarakat, ditemukan ada hubungan yang negatif antara proporsi wanita yang bekerja di luar rumah dengan tingkat fertilitasnya. Dengan kata lain, pada masyarakat dengan  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  wanita    yang  tinggi  akan  memengaruhi rendahnya  angka  fertilitas.  Hal  demikian  juga  pada  tingkat  individu  dimana  perempuan yang bekerja di luar rumah memiliki sedikit anak dan sebaliknya. (Gee in Hagedor, 1990; Hugo dkk, 1987). Namun diduga bahwa apa yang disinyalir oleh para ahli dan beberapa kajian  sebelumnya tidak  serta  merta  dapat  menjelaskan fenomena  fertilitas  di  Bengkulu. Tabel 4 menggambarkan bahwa tidak ada hubungan antara daerah tempat tinggal dengan penggunaan kontrasepsi. Bahkan para wanita yang tinggal di perdesaan memiliki tingkat partisipasi  terhadap  program  Keluarga  Berencana  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan mereka yang tinggal di perkotaan, 74,9 persen dibanding 71,6 persen.
Tabel  4. Distribusi  Wanita  Menikah  yang  Menggunakan  Kontrasepsi  Menurut  Tempat
Tinggal Tahun 2007
Tempat Tinggal Menggunakan Tdk Menggunakan Jumlah(%) Kota 71,6 28,4 56 (100) Desa 74,9 25,1 144 (100)
Sumber: SDKI 2007
Beberapa  penjelasan  yang  terkait  dengan  fakta  demografi  ini.  Pertama,  sejak otonomi  digulirkan  sesuai  dengan  UU  No.  32  tahun  2003,  banyak  terjadi  pemekaran provinsi dan kabupaten/kota. Demikian juga dengan Provinsi Bengkulu yang sejak tahun 2003  terjadi  pemekaran  kabupaten  dari  3  kabupaten  menjadi  9  kabupaten,  dan  ada  4 kabupaten baru. Kabupaten-kabupaten tersebut telah menetapkan masing-masing ibu kota yang  sebenarnya  hanya  sebatas  administrasi.  Dari  segi  fasilitas  maupun  tingkat modernisasi,  masyarakatnya  masih  mencerminkan  masyarakat  dengan  karakter  dan budaya  lama  yaitu  masyarakat  perdesaan  dan  tradisional.  Lebih  jauh  secara  sosiologis, masyarakat  kota  di  kabupaten  induk  masih  merefleksikan    dan  kental  dengan  nilai-nilai masyarakat  tradisional,  bahkan  dilihat  dari  struktur  ekonomi  sampai  saat  ini  mayoritas penduduk  masih lebih banyak yang bekerja di sektor pertanian.
Dengan  demikian  penduduk  Bengkulu  yang  tinggal  di  daerah  perkotaan    masih kental dengan budaya masyarakat pedesaan  dengan nilai-nilai tradisional, kecuali  mereka yang tinggal di  kota Bengkulu. Hal ini  ditunjukkan oleh perbedaan proporsi  aseptor KB yang  ada  tidak  cukup  signifikan,  yaitu  hanya  3,3  persen.  Penjelasan  lain  adalah  secara umum masyarakat Indonesia yang tinggal di perdesaan dengan nilai-nilai tradisional lebih pro  natalis.  Hal  itu    telah  mendorong  pemerintah,  yang  dalam  hal  ini  BKKBN,  lebih mengarahkan program-programnya ke wilayah perdesaan, sehingga masyarakat perdesaan lebih  banyak  mendapatkan  sosialisasi  dan  sentuhan  program  pengendalian  fertilitas
dibandingkan  dengan  masyarakat  perkotaan  yang  relatif  dianggap  lebih  modern  dan berpendidikan. Akibat dorongan  yang kuat ini  menyebabkan angka partisipasi penduduk perdesaan  terhadap  program  Keluarga  Berencana  lebih  tinggi    dibandingkan  dengan penduduk perkotaan.

## Pendidikan
Begitu  banyak  ahli  yang  meyakini  pendidikan  mempunyai  hubungan  yang  sangat signifikan  dengan  tingkat  fertilitas.  Pendidikan  sebagai  indikator  dan  parameter modernisasi  menjadi  faktor  pemicu  kesadaran  masyarakat  atas  berbagai  informasi  dan inovasi.  Dengan  pendidikan  yang  tinggi  daya  nalar  dan  sikap  terhadap  setiap  inovasi perubahan akan lebih rasional dan kritis, sehinga keputusan yang diambil akan lebih bijak. Pendidikan  juga  diyakini  tidak  saja  berhubungan  dengan  persoalan  fertilitas,  tapi  juga berbagai  permasalahan  sosial-ekonomi  lainnya  (Todaro  dan  Smith,  2003;  Hugo  et.al, 1987, Hagerdorn, 1990, Sunaryanto, 1998).
Fakta  demografi  hasil  SDKI  2007  sebagai  mana  yang  digambarkan  pada  tabel  5 yaitu hubungan keikutsertaan KB dengan tingkat pendidikan, tidak menunjukan lazimnya sebagaimana yang disinyalir para ahli. Tingkat pendidikan tidak berkorelasi positif dengan keikutsertaan  KB.  Lebih  jauh,  data  dalam  tabel  5  juga  memberi  informasi  bahwa  baik wanita yang berpendidikan rendah (yaitu tidak tamat SD) maupun yang menamatkan SMP memiliki tingkat partisipasi KB yang relatif sama, yaitu 69,0 persen dengan 69,3 persen.
Tabel  5. Distribusi Wanita Menikah  yang Menggunakan Kontrasepsi Menurut Pendidikan Tahun
2007 Pendidikan Menggunakan Tidak Menggunakan Jumlah (%) Tidak Sekolah 65,3 34,7 9 (100) SD 69,0 31,0 36 (100) Tamat SD 80,4 19,6 51(100) SMP 78,2 21,8 47(100) Tamat SMP keatas 69,3 30,7 57(100)
Sumber: SDKI 2007
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya kelemahan menggunakan data sekunder adalah  bahwa  analisis  hanya  dibatasi  oleh  ketersediaan  data  dan  informasi.  SDKI  2007 tidak  menyediakan  alasan  mengapa  mereka  ikut  KB.  Mengacu  pada  fakta-fakta sebelumnya sebagaimana dijelaskan pada Grafik 6 bahwa permasalahannya lebih terletak pada  tingkat  kesadaran  masyarakat  terhadap  norma  keluarga  kecil.  Pada  grafik  6 terdiskripsikan  bahwa  tingkat  kesadaran  mereka  terhadap  norma  keluarga  kecil  relatif tidak  berbeda  bahkan  fakta  empiriknya  cukup  kontroversial  dimana  mereka  yang berpendidikan  tinggi  memiliki  tingkat  fertilitas  lebih  tinggi  dibandingkan  yang berpendidikan  rendah.  Kondisi  yang  demikianlah  barangkali  yang  menyebabkan
partisipasi  mereka  terhadap  penggunaan  kontrasepsi  relatif  tidak  berbeda  sebagaimana ditunjukan oleh Tabel 5.

## Status ekonomi
Tabel 6 menggambarkan distribusi wanita peserta KB dengan status ekonomi yang dimilikinya, dalam hal ini dilihat dari index kekayaan (wealth index). Index kekayaan ini merupakan  index  komposit  dalam  SDKI  2007  digunakan  sebagai  proxy  untuk penghitungan  orang  miskin  dilihat  dari  kondisi  bangunan  yang  ditempati  dan  aset  yang dimiliki oleh rumah tangga. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa kekayaan tidak berhubungan  dengan  fertilitas.  Penjelasan  yang  menghubungkan  kekayaan  dengan fertilitas  adalah  pandangan  yang  dikemukakan  oleh  Maltus  bahwa  ada  hubungan  positif antara  tingkat  kemiskinan  dan  tingkat  fertilitas.  Mereka  yang  memiliki  kekayaan  lebih akan cenderung menambah jumlah anak karena mereka merasa mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan (Maltus dalam Todaro dan Smith, 2003: 307-309).
Namun  demikian,  beberapa  penelitian  di  Indonesia  yang  dilakukan  di  Jawa menunjukan fakta yang  berbeda  dimana antara tingkat  kekayaan  tidak  ada  hubungannya dengan  tingkat  fertilitas  (Hugo  et.al,1987:157-8).  Dari  kajian  Data  Sensus  tahun  1980 Hugo menjelaskan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Faktor tersebut antara lain: tingginya angka perceraian, praktek yg lama dari perilaku abstinence dan in fecundity.
Tabel 6 menunjukan sebagaimana yang disampaikan oleh Hugo (1987), yaitu bahwa di  Bengkulu  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  penduduk  tidak  berpengaruh  terhadap penggunaan  kontrasepsi.  Mereka  yang  datang  dari  kalangan  status  ekonomi  rendah memiliki  tingkat  partisipasi  yang  relatif  sama  dengan  mereka  dari  kalangan  ekonomi tinggi,  yaitu  77,4  persen  berbanding  dengan  75,2  persen,  dalam  keikutsertaan  Keluarga Berencana. Namun, belum ada informasi yang dapat menjelaskan keadaan tersebut. Hal ini kemungkinan  berkaitan  dengan  kesadaran  dari  wanita  dengan  status  ekonomi  rendah terhadap  perlunya  mengontrol  kelahiran  sudah  cukup  atau    karena  upaya  intervensi pemerintah  yang  optimal  dengan  melakukan  sosialisasi,  pelayanan  dan  pemberian informasi yang terus menerus terhadap mereka.
Tabel 6. Distribusi  Wanita  Menikah  yang  Menggunakan  Kontrasepsi  Menurut  Status  Ekonomi Tahun 2007 Status Ekonomi Menggunakan Tdk Menggunakan Jumlah(%) Sangat Rendah 77,4 22,6 60(100) Rendah 73,2 26,8 43(100) Menengah 76,8 23,2 36(100) Tinggi 64,6 35,4 32(100) Sangat Tinggi 75,2 24,8 27(100) Sumber: SDKI 2007

## Alat Kontrasepsi
Penggunaan metode kontrasepsi meskipun dipengaruhi oleh aspek medis (aman dan dampak negatif alat kontarsepsi) dan psikologis (nyaman, mudah, dan sederhana), namun fakta  di  Bengkulu  berdasarkan  hasil  SDKI  2007  menunjukan  kecenderungan  yang  kuat bahwa  akseptor  memilih  metode  Pil  dan  Suntik.  Capaian    penggunaan  PIL  adalah  13,0 persen,  sedangkan  metode  suntik  46,  9  persen.  Upaya  BKKBN  menggeser  ke  arah penggunaan  kontrasepsi  mantap  seperti  sterilisasi  nampaknya  masih  perlu  perjuangan keras. Alat kontrasepsi Pil dan Suntik  mudah di dapat, praktis, dan  relatif  murah, serta bisa  diberhentikan  sendiri,  sedangkan  penggunaan  dan  pemutusan  alat-alat  kontrasepsi IUD ataupun alat kontrasepsi lain yang harus menggunakan jasa dokter atau bidan. Secara sosiologis  pilihan  bisa  dipengaruhi  karena  kebiasaan  masyarakat  di  suatu  tempat.  Jadi faktor keamanan dan kenyamanan dapat dianggap sebagai pendukung.
Rendahnya  partisipasi  laki-laki  dalam  keikutsertaan  KB  juga  masih memprihatinkan.  Ada  anggapan  bahwa  soal  KB  adalah    urusan  perempuan.  Merubah pandangan  seperti  ini  tentu  saja  dibutuhkan  upaya-upaya  yang  keras.  Sebagaimana  para sosiolog  mengatakan  bahwa  untuk  melakukan  perubahan  sosial  yang  berkaitan  dengan nilai-nilai  masyarakat    tidaklah  mudah  dilakukan.    Hal  itu,  karena  perubahan  sosial berkaitan erat  dengan nilai-nilai kepercayaan atau agama (Ritzer dan Goodman, 2004).
Tabel 7. Distribusi  Wanita  Menikah  yang  Menggunakan  Kontrasepsi
Menurut Metode Yang Digunakan Tahun 2007 Metode % Metode Modern 70.4  Sterilisasi (perempuan) 1,5  Sterilisasi (laki-laki) 0,1  Pil 13,0  IUD 1,7  Suntik 46,9  Implan 5,4  Kondom 1,8 Total 104 (100) Metode Tradisionil 3,6  Kalender 1,2  Senggama terputus 1,8  Metode lokal 0,5 Total 44 (100) Sumber: SDKI 2007

## 6. P ENUTUP
Dari  diskripsi  dan  analisis  terhadap  perilaku  fertilitas  perempuan  penduduk Bengkulu  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai  berikut:  Sejak  1970  sampai  dengan 2010,  jumlah  penduduk  Propinsi  Bengkulu  mengalami  peningkatan  hingga  2  kali  dari tahun  dasar  1971.Sedangkan    pada  tahun  2010  mengalami  peningkatan  tiga  kali  lipat menjadi sebesar 1.715.518, selama 39 tahun . Hal ini dapat  diartikan bahwa sejak  Badan Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  di  Provinsi  Bengkulu  tahun  1978 dengan  program  Keluarga  Berencana  (KB)  dapat  menghambat  fertilitas/kelahiran  dalam perkembangannya  rata-rata  20  tahun  kemudian  terjadi  perkembangan  perkelipatan  dari data  dasar,  diharapkan dengan  program  KB  pola  kelipatan  akan  lebih  panjang  dari  20 tahun sekali.
Laju pertumbuhan penduduk dan angka Fertilitas Total (TFR) selama periode  1970- 2010  juga  mengalami  penurunan  tajam.  Keadaan  ini  dialami  hampir  semua  Provinsi  di Indonesia  dikarenakan  kuatnya  komitmen  pemerintah,  pengorganisasian  yang  baik  dan besarnya dukungan dana. Artinya penurunan yang sangat cepat  ini lebih disebabkan oleh faktor  makro  dari  pada  mikro.  Hal  ini  terlihat  jelas  bahwa  beberapa  faktor  mikro  yang menurut beberapa teori berhubungan dengan tingkat perilaku fertilitas, pada kenyataannya tidak dapat menjelaskan penurunan  angka TFR Bengkulu yang sangat cepat, baik tingkat pendidikan maupun domisili (desa-kota). Demikian pula status tempat tinggal (perdesaan dan  perkotaan),  serta  pendidikan  kurang  berpengaruh  dalam  memengaruhi  perilaku fertilitas. Hal ini ditunjukkan oleh pendapat tentang jumlah ideal anak sama yaitu rata-rata 2,  8  anak.  Selanjutnya  ketika  peran  pemerintah  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  BKKBN melemah pada era reformasi dimana institusi kependudukan diserahkan pada daerah, TFR kembali  meningkat.  Pemerintah  Bengkulu  tidak  mampu  menurunkan  laju  pertumbuhan dengan baik sehingga angka laju pertumbuhan penduduk Bengkulu lebih tinggi dibanding dengan angka laju pertumbuhan nasional.
Tingkat  partisipasi  KB  merupakan  produk  dari  kuatnya  intervensi  dan  komitmen pemerintah dibandingkan dengan kesadaran mereka akan pentingnya program KB. Angka ketercapaian  aseptor  (CPR)  Bengkulu  tertinggi  se  Indonesia.  Namun,  ketika  angka  ini dikontrol  menurut  domisili  (desa-kota),  tingkat  pendidikan,  dan  kekayaan,  maka    tidak menunjukan hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut dengan kesertaan KB. Baik mereka yang berpendidikan tinggi maupun rendah, tinggal di kota atau di desa menunjukan perilaku yang sama yaitu lebih 69 persen menjadi peserta KB aktif.

## Saran dan rekomendasi
Beberapa  saran  dan  rekomendasi  terkait  dengan  fakta  kependudukan  yang  telah dibahas sebelumnnya adalah (1) untuk jangka panjang, keberhasilan pengendalian fertilitas sangat  dipengaruhi  oleh  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  KB.  Hal-hal  yang berkaitan dengan  upaya  penumbuhan  kesadaran  masyarakat  ini  harus  diupayakan  secara maksimal  melalui  berbagai kegiatan  sosialisasi,  pendidikan,  pembimbingan,  pemantauan dan  pelayanan  yang  lebih  optimal.  Apa  yang  dicapai  selama  ini  masih  mengandalkan intervensi  pemerintah  yang  dalam  derajat  tertentu  ada  “pemaksaan”  sebagaimana  yang dilakukan Orde Baru. Sehingga ketika intervensi mulai lemah, maka masyarakat kembali
kepada  pandangan  masing-masing  terhadap  norma  keluarga  kecil  maupuin  jumlah  anak ideal  dalam  keluarga.  (2)  untuk  menumbuhkan  kesadaran  tersebut  maka  upaya mengaktifkan lagi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru masih diperlukan  seperti  mengembalikan  peran  BKKBN,  membangun  komitmen  pemerintah, pendanaan yang memadai dan rentang kendali dan koordinasi yang baik. (3) sudah saatnya peran institusi kependudukan diotonomkan sesuai dengan mandat UU No 52 tahun 2009, tidak digabung dengan institusi lain sehingga program dan kegiatannya akan lebih fokus dalam  menangani  berbagai  permasalahan  kependudukan  dan  dampak  ikutannya.  (4) kajian-kajian  yang  lebih  berorientasi  pada  faktor-faktor  mikro  lebih  ditingkatkan  karena faktor-faktor  tersebut  berkorelasi  kuat  dengan  tingkat  kesadaran  masyarakat  terhadap upaya  pengendalian  fertilitas.  Untuk  itu,  membangun  kemitraan  antara  BKKBN  dengan institusi  terkait  lebih  ditingkatkan  seperti  kerjasama  dengan  Pusat  Studi  Kependudukan Universitas, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Koalisi Kependudukan dan Pembangunan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah kependudukan dan juga membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga agama dan para tokoh masyarakat.

## D AFTAR P USTAKA
Adioetomo,  Sri  M,  dkk.  2010. “100  Tahun  Demografi  Indonesia:  Mengubah  Nasib Menjadi  Harapan”.  Dalam  Laporan  BKKBN  dan  Lembaga  Demografi  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Badan Pusat Statistik. 2008. Press Release Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu.
Davis, Kingsley & Judith Blake, 1974. Struktur Sosial dan Fertilitas (Social structure and fertility: ananalytical framework) , Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM.
Freedman, Milton. 1962. Capitalism and Freedom , Chicago: University of Chicago.
Gee, E.M. 1990. Population,  in  Hagedorn. R,  Sociology,  Fourth Edision , Toronto: John Deyell company.
Hagedorn. R. 1990, Sociology, Fourth Edision , Toronto: John Deyell Company.
Hill. H. 1989. Unity and Diversity:  Regional Economic Development in  Indonesia Since 1970 , Ney York: Oxford University Press.
Hugo, G,J. Et. Al. 1987. The Demographic Dimension in Indonesian Development , New York: Oxford University Press.
Resosudarmo,  B.P  and  Frank  Jotzo.  2009. Working  With  Nature  Against  Poverty , Singapore: Institute of SouthEast Asian Studies.
Ritzer,  Goerge  and  Goddman,  D.J.  2004. Modern  Sociological  Theory ,  New  York: McGraw-hill.
Permana, I.G. 2011.  “Perkembangan  dan  Tantangan  Kependudukan  di  Indonesia”, Makalah disampaikan pada Seminar Menyambut Penduduk Dunia 7 Milyar, Rafles City Hotel, Bengkulu.
TNP2K.    2011. “Panduan  Penanggulangan  Kemiskinan”.  Dalam  Pengantar Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia: Jakarta.
Todaro,  M.P  and  Smith,  A.C.  2003, Economic  Development ,  UK:  Pearsons  Educational Limited.