## PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KOSAMBI
Anastasia Meiliawati Universitas Multimedia Nusantara kezia_anastasia@yahoo.co.id
Waluyo Universitas Multimedia Nusantara

## Abstract
The role of taxes in National Revenue and Expenses Budget (APBN) continues to increase on all state revenues from year to year. The purpose of this study was to analyze the influences of the Tax Examination and Tax Billing in partially and simultaneously of the Tax Revenue.
Object in this research is the Tax Service Office (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Kosambi for the period 2008 – (Semester I) 2012. The sample was selected by Convenience Sampling  Method.  Data  that  use  in  this  research  is  secondary  data,  such  as  Realization  of Tax  Examination,  Target  of  Tax  Examination,      Realization  of  Tax  Arrears  Disbursement, Amount    of  Tax  Arrears;  Realization  and  Target  of  Tax  Revenue  for  Income  Tax  (Pajak Penghasilan), Value Added Taxes  (Pajak Pertambahan Nilai) /  Sales Tax on Luxury Goods (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) issued by the Tax Service Office  Pratama Kosambi.
The results of this research are: (1) Tax Examination has significant influence to Tax Revenue, (2) Tax Billing has significant influence to Tax Revenue, (3) Tax Examination and Tax Billing simultaneously have significant influence to Tax Revenue.

## Keywords: Tax Billing, Tax Examination, Tax Revenue

## I. Pendahuluan
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,  yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa  yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga  masyarakat.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  pembangunan  nasional  yang dilaksanakan  secara  berkesinambungan  dan  berkelanjutan  serta  merata  di  seluruh  tanah  air memerlukan  biaya  besar  yang  harus  digali  dari  sumber  kemampuan  sendiri.  Untuk  itu, pemerintah  berupaya  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak.  Upaya  tersebut dilakukan  seiring  dengan  semakin  dominannya  penerimaan  pajak  dalam  RAPBN  maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir.
Peran  pajak  akan  semakin  besar  untuk  masa  yang  akan  datang  karena  tujuan  utama dari  penerimaan  pajak  adalah  untuk  menyeimbangkan  antara  pengeluaran  dan  pendapatan negara,  serta  untuk  mewujudkan  terciptanya  surplus  anggaran  dan  penggunaannya  untuk melunasi  hutang  negara  sebelumnya.  Karena  peranan  pajak  semakin  penting,  maka penerimaan  perpajakan  membutuhkan  sistem  pengelolaan  yang  semakin  baik  sehingga penerimaan  pajak  semakin  optimal  sesuai  dengan  kondisi  ekonomi  dan  kemampuan masyarakat.
Hasil  penerimaan  pajak  akan  memiliki  peranan  penting  untuk  membiayai pembangunan  negara,  seperti  sistem  demokrasi  yang  menganut  prinsip  „dari  rakyat,  oleh rakyat,  dan  untuk  rakyat‟.  Begitu  pun  dengan  pajak,  dibayarkan  oleh  rakyat  dan  hasilnya dipergunakan untuk rakyat. Dengan demikian, sumber pembiayaan pembangunan dari sektor perpajakan kembali menjadi andalan pemerintah. Dalam data pokok APBN 2006-2012, untuk tahun  2012  target  penerimaan  negara  sebesar  1.292,8  triliun  dan  sebesar  1.019,3  triliun berasal  dari  target  penerimaan  perpajakan.  Hal  ini  menunjukkan,  bahwa  penerimaan  negara dari  sektor  perpajakan  memiliki  kontribusi  sebesar  78,84  %  dari  total  penerimaan  negara. Perkembangan  penerimaan  negara  dari  sektor  perpajakan  dari  tahun  2006  sampai  dengan tahun 2012 terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1 Perkembangan Penerimaan Pajak (triliun rupiah)
Tahun Penerimaan Perpajakan Penerimaan Bukan Pajak Hibah Jumlah % Penerimaan Pajak (1) (2) (3) (4) 2+3+4 = (5) 2  5 = (6) 2006 409,2 226,9 1,8 637,9 64,15 % 2007 490.9 215,2 1,7 707,8 69,36 % 2008 658,7 320,6 2,3 981,6 67,10 % 2009 619,9 227,2 1,7 848,8 73,03 % 2010 723,3 268,9 3,0 995,2 72,68 % 2011 878,7 286,6 4,7 1.170 75,10 % 2012 (target) 1.019,3 272,7 0,8 1.292,8 78,84 %

## Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Data  tentang  perbandingan  penerimaan  pajak  terhadap  total  penerimaan  negara menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kecenderungan peningkatan  tersebut  adalah sesuatu  yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk.
Dalam Reformasi Perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  9  tahun  1984  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2009  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official  assessment  system menjadi self  assessment  system. Dengan  berubahnya  sistem pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang  kepada  Fiskus  untuk  menentukan  besarnya pajak  yang  terutang  oleh  Wajib  Pajak  ( official  assessment  system) menjadi  pemberian wewenang  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  sendiri besarnya  pajak  yang  harus  dilaporkan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  ( self  assessment  system) , maka  memberikan  tingkat  pengaruh  yang  tinggi  bagi  Wajib  Pajak  untuk  melakukan pelanggaran  pajak,  seperti  tidak  menyampaikan  SPT,  menyampaikan  SPT  dengan  isi  yang tidak  benar  atau  tidak  lengkap,  atau  melampirkan  keterangan  yang  isinya  tidak  benar.  Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah sebagai law enforcement agent , yaitu tindakan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan.
Untuk  mengoptimalkan  penerimaan  pajak,  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan tindakan  pemeriksaan  pajak.  Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mencari, mengumpulkan,  mengolah  data  dan/atau  keterangan  lainnya  untuk  menguji  kepatuhan
pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  merupakan pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Wajib  Pajak  yang memenuhi kriteria Pemeriksaan Rutin maupun Pemeriksaan Khusus.
Pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  akan menghasilkan  produk  hukum  berupa  Surat  Ketetapan  Pajak,  yaitu  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak  Nihil (SKPN), atau Surat  Ketetapan Pajak  Lebih  Bayar  (SKPLB). SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak  yang  masih  harus  dibayar.  SKPKBT  adalah  surat  ketetapan  pajak  yang  menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan  jumlah  pokok  sama  besarnya  dengan  jumlah  kredit  pajak  atau  pajak  tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah  kelebihan  pembayaran  pajak  karena  jumlah  kredit  pajak  lebih  besar  daripada  pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang (UU KUP Nomor 16 Tahun 2009).
Dengan  demikian,  pelaksanaan  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan kewajiban  perpajakan  diharapkan  dapat  berdampak  positif,  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak.  Syahab  (2012)  dan  Sari  (2012) menyimpulkan  bahwa  pemeriksaan  pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap penerimaan pajak.
Penagihan  pajak  juga  dilakukan  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mengoptimalkan penerimaan  pajak,  yang  berfungsi  sebagai  sarana  pencairan  tunggakan  pajak,  meliputi pemberitahuan  Surat  Teguran,  pemberitahuan  Surat  Paksa,  melaksanakan  penyitaan, melaksanakan  penyanderaan,  dan/atau  menjual  barang  yang  telah  disita  berdasarkan ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1997  tentang  Penagihan Pajak  dengan  Surat  Paksa  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2000. Diupayakan agar setiap Wajib Pajak mendapatkan giliran untuk diperiksa dalam rangka  menguji  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya.  Jika  Wajib  Pajak setelah  ditagih  pun belum  memenuhi  penagihan  pajak,  maka  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  berhak  menagih dengan  Surat  Paksa  sesuai  dengan  hukum  perpajakan.  Dengan  efektifnya  penagihan  pajak akan  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak  yang  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi terhadap  pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itu,  efektivitas  penagihan  pajak  sangat diperlukan  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak.  Nugraha  (2011), Fitriani  (2009),  dan  Syahab  (2008)  menyimpulkan  bahwa  penagihan  pajak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
Sesuai  dengan  uraian  yang  telah  diungkapkan  dalam  latar  belakang  masalah,  maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah  pemeriksaan  dan  penagihan  pajak  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh terhadap penerimaan pajak?

## II. Tinjauan Literatur dan Hipotesis Penerimaan Pajak
Menurut Undang-Undang KUP No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  Orang  Pribadi  atau  Badan  yang  bersifat  memaksa
berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan definisi tersebut, maka terdapat 4 (empat) unsur perpajakan, yaitu pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang,  bersifat  memaksa,  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya  kontraprestasi  secara langsung oleh pemerintah atas pembayaran pajak yang dilakukan, dan pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat.
Adapun dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011), yaitu fungsi penerimaan ( budgeter) dan  fungsi  mengatur  ( regular) .  Sebagai  fungsi  penerimaan,  pajak  berfungsi  sebagai  sumber dana  yang  diperuntukkan  bagi  pembiayaan  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah,  sebagai contoh,  dimasukkannya  pajak  dalam  APBN  sebagai  penerimaan  dalam  negeri.  Sedangkan sebagai  fungsi  mengatur,  pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan kebijakan  di  bidang  sosial  dan  ekonomi,  sebagai  contoh,  dikenakannya  pajak  yang  lebih tinggi terhadap minuman keras, dan barang mewah. Fungsi penerimaan adalah fungsi utama pajak  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah  dalam  rangka  menyediakan barang dan jasa publik. Saat ini, sekitar 75% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Dua pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 431.977 miliar dengan  kontribusi  49,2%  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  sebesar  Rp  298.441,4  miliar dengan kontribusi 34% dibandingkan dengan total penerimaan negara dari sektor pajak, yaitu sebesar  Rp  878.685,2  miliar  pada  tahun  2011.  Dengan  demikian,  dua  jenis  pajak  ini  lebih memiliki fungsi penerimaan ( budgeter) dibandingkan dengan fungsi mengatur ( regular) .

## Pemeriksaan Pajak
Menurut  UU  KUP  No.16  Tahun  2009  Pasal  1  ayat  (25),  pemeriksaan  adalah  serangkaian kegiatan  menghimpun  dan  mengolah  data,  keterangan,  dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan secara  objektif  dan  professional  berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut,  maka  fokus  dari  pemeriksaan  pajak  adalah  pada  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam menjalankan  asas self  assessment  system ,  yaitu  mengisi,  menghitung,  memperhitungkan, memungut,  memotong,  dan  melaporkan  seluruh  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan karena terdapat kecurigaan dari Fiskus  terhadap  kebenaran  Laporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  yang  disampaikan  Wajib Pajak,  karena  Surat  Pemberitahuan  ini  merupakan  sarana  yang  digunakan  oleh  Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang  dan  laporan  tentang  pemenuhan  pembayaran  pajak  yang  akan  dilaksanakan  sendiri dalam Tahun Pajak.
Pada  prinsipnya  pemeriksaan  dapat  dilakukan  terhadap  semua  Wajib  Pajak,  namun karena keterbatasan tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat  dilakukan  terhadap  semua  Wajib  Pajak.  Tujuan  pemeriksaan  pajak  menurut  PMK Nomor 82/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:
a) Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  yang  menyatakan  lebih  bayar,  termasuk  yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
b) Menyampaiakan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
c) Tidak  menyampaikan  atau  menyampaikan  Surat  Pemeberitahuan  tetapi  melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
d) Melakukan  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  likuidasi,  pembubaran,  atau  akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
e) Menyampaiakan  Surat  Pemberitahuan  yang  memenuhi  kriteria  seleksi  berdasarkan hasil  anasis  risiko  ( risk  based  selection )  mengindikasikan  adanya  kewajiban perpajakan  Wajib  Pajak  yang  tidak  dipenuhi  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan.
2. Tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j) Penentuan  saat  produksi  dimulai  atau  memperpanjang  jangka  waktu  kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau
k) Memenuhi  permintaan  informasi  dari  negara  mitra  Perjanjian  Penghindaran  Pajak Berganda.
Berdasarkan  pada  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  DJP,  maka  akan dikeluarkan laporan pemeriksaan pajak, yaitu laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara  ringkas  dan jelas serta sesuai dengan  ruang  lingkup dan tujuan pemeriksaan.  Laporan  pemeriksaan  pajak  digunakan  sebagai  dasar  penerbitan  Surat Ketetapan  Pajak  (SKP)  yang  dapat  mengakibatkan  pajak  terutang  menjadi  Kurang  Bayar, Lebih  Bayar,  atau  Nihil  dan  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  atau  tujuan  lain  dalam  rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Perhitungan  besarnya  pajak  terutang  menurut  laporan  pemeriksaan  pajak diberitahukan  kepada  Wajib  Pajak,  kecuali  jika  pemeriksaan  akan  dilanjutkan  dengan tindakan  penyidikan.  Wajib  Pajak  wajib  untuk  menyampikan  tanggapan  secara  tertulis  atas pemberitahuan  hasil  pemeriksaan.  Berdasarkan  tanggapan  tersebut,  pemeriksa  pajak mengundang  Wajib  Pajak  untuk  menghadiri  pembahasan  hasil  akhir  pemeriksaan  ( Closing Conference) .  Apabila  Wajib  Pajak  tidak  memberikan  tanggapan  dan/atau  tidak  menghadiri pembahasan hasil akhir pemeriksaan, maka Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak  (STP)  diterbitkan  secara  jabatan  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang  disampaikan kepada Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tidak sependapat, maka dapat mengajukan Keberatan atas  surat  ketetapan  tersebut.  Apabila  Wajib  Pajak  tidak  puas  dengan  Putusan  Keberatan, maka  Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  Banding  atau  Gugatan.  Langkah  terakhir  yang  bisa dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  dalam  rangka  sengketa  pajak  adalah  Peninjauan  Kembali  ke Makamah Agung.
Hipotesis  alternatif  terkait  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penerimaan  Pajak  adalah  sebagai berikut:
H a1 : Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

## Penagihan Pajak
Salah  satu  kunci  keberhasilan  penerimaan  pajak  adalah  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar  pajak.  Hanya  saja,  apabila  Wajib  Pajak  tidak  membayar  kewajiban  pajaknya, terhadapnya tentu perlu dilakukan tindakan tegas untuk dapat memaksa Wajib Pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten, dan konsekuen
diharapkan  akan  dapat  membawa  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayarkan  utang  pajaknya  sehingga  dapat  membantu  meningkatkan  penerimaan  negara dari sektor pajak.
Menurut PMK Nomor 85/PMK.03/2010 Pasal 1, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan  agar  penanggung  pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  dengan cara  menegur,  memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika  dan  sekaligus, memberitahukan  Surat  Paksa,  mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan  penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Penanggung pajak adalah Orang  Pribadi  atau  Badan  yang  bertanggung  jawab  atas  pembayaran  pajak,  termasuk  wakil yang  menjalankan  hak  atau  memenuhi  kewajiban  Wajib Pajak  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
Perkembangan  jumlah  tunggakan  pajak  dari  waktu  ke  waktu  menunjukkan  jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat  diimbangi dengan  kegiatan  pencairannya,  namun  demikian  secara  umum  penerimaan  di  bidang  pajak semakin  meningkat  sejalan  dengan  peningkatan  ekonomi  masyarakat.  Terhadap  tunggakan pajak  dimaksud  perlu  dilaksanakan  tindakan  penagihan  pajak  yang  mempunyai  kekuatan hukum  yang  memaksa  agar  tunggakan  pajak  dapat  dicairkan  sehingga  penerimaan  negara yang  bersumber  dari  sektor  pajak  dapat  meningkat.  Adapun  dasar  hukum  yang  mengatur tentang penagihan pajak adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Dasar Penagihan Pajak Jenis Pajak  Dasar Penagihan Dasar Hukum PPh,  PPN, PPnBM a) Surat Tagihan Pajak (STP) b) Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar (SKPKB) c) Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar Tambahan (SKPKBT) d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan  Keberatan,  Putusan  Banding, serta  Putusan  Peninjauan  Kembali  yang menyebabkan  jumlah  pajak  yang  masih harus dibayar bertambah. UU  KUP  Nomor 16 Tahun 2009 UU  Nomor  19 Tahun 2000 tentang Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa.
Sumber: Pedoman Penagihan Pajak 2009
Hipotesis alternatif terkait Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut: H a2 :  Penagihan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
Hipotesis  alternatif  terkait  Pemeriksaan,  Penagihan,  dan  Penerimaan  Pajak  secara simultan adalah sebagai berikut:
H a3 :  Pemeriksaan  dan  Penagihan  Pajak  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
Berdasarkan dasar-dasar teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disusun suatu gambar kerangka skematis model penelitian seperti ditunjukkan dalam gambar berikut:

## Gambar 2.1 Model Penelitian
Variabel Independen Variabel Dependen

## III. Metode Penelitian Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Kosambi.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  cara  yang  dilakukan  peneliti  dalam  menganalisis  data  untuk memberikan  suatu  solusi  terhadap  suatu  kondisi  yang  bermasalah.  Dalam  melakukan penelitian, penulis  menggunakan metode Causal Study yang bertujuan untuk  membuktikan hubungan  sebab-akibat  dari  variabel  independen  (Pemeriksaan  dan  Penagihan  Pajak) terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak).

## Variabel Penelitian
Variabel dependen pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak dan variabel independennya adalah  Pemeriksaan  dan  Penagihan  Pajak.  Semua  variabel  dalam  penelitian  ini  diukur menggunakan skala ratio. Untuk lebih jelas mengenai operasionalisasi dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3 Operasionalisasi Variabel Penelitian
1. Penerimaan Pajak (Y)
Uraian Ukuran Skala Penerimaan  pajak  atas  PPh,  PPN/PPnBM  yang berhasil dihimpun dan/atau diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Ratio
Sumber : Syahab (2012)
2. Pemeriksaan Pajak(X 1 ) Uraian Ukuran Skala Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun  dan  mengolah  data,  keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan  professional  berdasarkan  suatu  standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Ratio
Ha 3 Pemeriksaan Pajak (X 1 ) Penagihan Pajak (X 2 ) Penerimaan Pajak (Y) Ha 1 Ha 2
Sumber : Syahab (2012)
3. Penagihan Pajak (X 2 ) Uraian Ukuran Skala Penagihan  pajak  adalah  serangkaian  tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya  penagihan  pajak  dengan  cara  menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika  dan  sekaligus,  memberitahukan  Surat Paksa,  mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan penyitaan,  melaksanakan  penyanderaan  dan menjual barang yang telah disita.
Rasio

## Sumber : Syahab (2008)

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung  hasil  penelitian  berasal  dari  literatur,  artikel,  dan  berbagai  sumber  lain  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian.  Data  yang  dibutuhkan  berupa  data  Realisasi  dan Target Penerimaan Pajak; data pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan Realisasi Ketetapan Hasil  Pemeriksaan  dengan  dan  Target  Pemeriksaan;  data  penagihan  pajak  yang  berkaitan dengan  Realisasi  Pencairan  Tunggakan  Pajak  dan  Jumlah  Tunggakan  Pajak.  Data  sekunder ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi.

## Teknik Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik non probability sampling , yaitu teknik pengambilan sampel di mana tidak semua elemen dari populasi memiliki peluang atau kemungkinan  yang  sama  untuk  dijadikan  sampel.  Pengambilan  sampel  menggunakan  cara Convenience  Sampling ,  yaitu  metode  pengambilan  sampel  yang  dipilih  karena  kemudahan dalam memperoleh data dalam penelitian.

## Teknik Analisis Data
Jenis  analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  data  kuantitatif  dengan  jenis Analisis  Multivariat.  Analisis  Multivariat  adalah  analisis  yang  dilakukan  untuk  melihat hubungan  atau  pengaruh  tiga  variabel  atau  lebih.  Variabel  tersebut  adalah  dua  variabel independen  (Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak)  dan  satu  variabel  dependen (Penerimaan Pajak) . 1.  Uji Kualitas Data
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  melihat Normal  Probability  Plot yang membandingkan  distribusi  kumulatif  dari  distribusi  normal.  Dasar  pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal  sehingga  menunjukkan  pola  distribusi  normal,  maka  model  regresi  memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011).
2.  Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolonieritas
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi  antar  variabel  independen.  Model  regresi  yang  baik  adalah  jika  tidak  terjadi korelasi  di  antara  variabel  indepeden.  Kondisi  multikolonieritas  dapat  diketahui  dari
nilai Tolerance dan lawannya serta VIF ( Variance Inflation Factor). Nilai cutoff yang umum  dipakai  untuk  menunjukkan  tidak  adanya  multikolonieritas  adalah  nilai Tolerance  0.10 atau sama dengan nilai VIF  10 (Ghozali, 2011).
b.  Uji Autokorelasi
Uji  Autokorelasi  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  linear  ada korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan  pengganggu pada  periode  t-1  (periode  sebelumnya).  Model  regresi  yang  baik  adalah  regresi  yang bebas  dari  autokorelasi.  Alat  uji  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Tingkat signifikansi  yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai DW lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari (4– du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. (Ghozali, 2011).
c.  Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain. Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  Homoskedastisitas,  yaitu  variance  dari  residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui Grafik Scatterplot antara  nilai  prediksi  variabel  dependen,  yaitu  ZPRED  dengan residualnya  SPRESID.  Jika  ada  pola  tertentu,  seperti  titik-titik  yang  ada  membentuk pola  tertentu  yang  teratur  (bergelombang,  melebar  kemudian  menyempit),  maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik  menyebar  di  atas  dan  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y  (Y  yang  telah diprediksi), maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011).
3.   Uji Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda ( Multiple  Regression) ,  karena  terdapat  variabel  independen  lebih  dari  satu.  Tujuan  dari pengujian ini adalah untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel  dependen  (Sekaran,  2010).  Analisis  regresi  berganda  ini  menggunakan  dasar rumus:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e
Keterangan: Y  = Penerimaan Pajak X 1 = Pemeriksaan Pajak X 2 = Penagihan Pajak
a = konstanta
b 1 = koefisien X 1 b 2 = koefisien X 2
e = Kesalahan Prediksi ( error of estimation)
a. Uji Koefisien Determinasi
Dalam  analisis  korelasi  terdapat  suatu  angka  yang  disebut  dengan  koefisien determinasi  atau  koefisien  penentu,  karena  besarnya  adalah  kuadrat  dari  koefisien korelasi.  Nilai  dari  koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu.  Koefisien  ini menunjukkan  seberapa  besar  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Nilai  R 2 yang  mendekati  satu  berarti  variabel-variabel  independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.
Dalam  mengevaluasi  model  regresi  terbaik,  sebaiknya  menggunakan adjusted  R 2 ,  karena  nilai adjusted 2 dapat  naik  atau  turun  apabila  satu  variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali,2011).
b.  Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F mempunyai tingkat signifikansi α = 0,05. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik F adalah jika nilai signifikansi F (p– value) < 0,05 maka  Hipotesis  Alternatif  (H a )  diterima,  yang  menyatakan  bahwa  semua  variabel independen  secara  bersama-sama  dan  signifikan  mempengaruhi  variabel  dependen (Ghozali, 2011).
c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) Uji  statistik  t  mempunyai  nilai  signifikansi  α  =  0,05.  Kriteria  pengujian  hipotesis dengan menggunakan uji statistik t (p – value) < 0,05 maka Hipotesis Alternatif (H a ) diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel  independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).

## IV. Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini meneliti pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kosambi.  Dalam  KEP-112/PJ./2007  dijelaskan mulai  beroperasinya  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kosambi  adalah  tanggal  28  Agustus 2007.  Sebelumnya,  kantor  ini  bernama  Kantor  Pelayanan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Tangerang Dua (KP PBB Tangerang Dua), yang melaksanakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan,  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangungan  (BPHTB)  untuk  wilayah Kabupaten  Tangerang.  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Kosambi  terletak  di  Jalan Perintis  Kemerdekaan  II,  Cikokol-Tangerang,  dengan  Wilayah  Kerja  meliputi  11  (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Tangerang.
Penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Kosambi  setiap  tahun  mengalami  peningkatan  dan dapat melebihi target yang telah ditentukan. Adapun Target dan Realisasi Penerimaan Pajak, khususnya  untuk  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)/Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM)  untuk  periode  2008  s.d  (Semester  I)  2012    adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Kosambi Tahun Target Penerimaan Pajak (Rp) Realisasi Penerimaan Pajak (Rp) (3:2) x 100 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 1 2 3 4 2008 142.281.354.743 159.848.988.821 112,35 % 2009 159.239.718.363 200.055.460.110 125,63 % 2010 242.486.203.699 258.767.955.288 106,71 % 2011 322.424.483.014 328.571.762.115 101,91 % (Semester I) 2012 223.482.504.135 173.623.801.347 77,69 %
Dengan  melihat  kolom  3,  dapat  dilihat  bahwa  setiap  tahun  penerimaan  pajak  dapat memenuhi  rencana  penerimaan  pajaknya.  Kesimpulannya  adalah  kinerja  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Kosambi  sangat  baik,  karena  penerimaan  pajak  telah  sesuai  dengan  rencana penerimaan pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  pemeriksaan  dan  penagihan  pajak  per  bulannya pada periode 2008 s.d (Semester I) 2012. Jumlah data (N)  yang digunakan dalam penelitian ini  sebanyak  54,  yang  merupakan  jumlah  bulan  dalam  periode  tahun  penelitian  dari  tahun 2008 s.d (Semester I) 2012.
Statistik Deskriptif memberikan gambaran atas variabel yang ada di dalam penelitian ini,  yang  terdiri  dari  pemeriksaan,  penagihan,  dan  penerimaan  pajak.  Hasil  Uji  Statistik Deskriptif adalah sebagai berikut:

## Tabel 5 Hasil Uji Satistik Deskriptif

## Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Penerimaan 54 .52850860 1.92021910 1.0965870019 .28296039096 Pemeriksaan 54 .007217277 2.281095300 .71831577604  .558467783397 Penagihan 54 .10074669 .35279524 .2100668902 .07744133313 Valid N (listwise) 54

## Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  Tabel  5,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  minimum  dari  Penerimaan  Pajak adalah  0,52850860  dan  nilai  maksimumnya  adalah  sebesar  1,92021910  dengan  rata-rata sebesar  1,0965870019  atau  109,66%  dan  standar  deviasi  sebesar  0,28296039096.  Nilai minimum  dari  Pemeriksaan  Pajak  adalah  0,007217277  dan  nilai  maksimumnya  adalah sebesar  2,281095300  dengan  rata-rata  sebesar  0,71831577604  atau  71,83%  dan  standar deviasi  sebesar  0,558467783397.  Nilai  minimum  dari  Penagihan  Pajak  adalah  0,10074669 dan  nilai  maksimumnya  adalah  sebesar  0,32579524  dengan  rata-rata  sebesar  0,2100668902 atau 21%  dan standar deviasi sebesar 0,07744133313.
Dari data yang berhasil dikumpulkan dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: 1.  Uji Kualitas Data
Hasil  Uji  Normalitas  dengan  menggunakan Normal  Probability  Plot adalah  sebagai berikut:
Gambar 1 Hasil Uji Normal Probability Plot
Berdasarkan  Hasil  Uji Normal Probability Plot , terlihat bahwa data  menyebar di sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal  sehingga  menunjukkan  pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2.  Uji Asumsi Klasik
a.  Uji Multikolonieritas
Hasil  Uji  Multikolonieritas  dengan  menggunakan  perhitungan  nilai Tolerance dan VIF ( Variance Inflation Factor) adalah sebagai berikut:
Tabel 6 Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Pemeriksaan Pajak .789 1.268 Penagihan Pajak .789 1.268
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  Tabel  6,  semua  variabel  independen  memiliki  nilai  Tolerance 0,789  atau  di  atas  0,10  dan  nilai  VIF  1,268  atau  di  bawah  angka  10.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  ada  multikolonieritas  di  antara  variabel  independen  dalam model regresi.
b.   Uji Autokorelasi
Hasil  Uji  Autokorelasi  dengan  menggunakan  Uji  Durbin-Watson  (Dw  test)  adalah sebagai berikut:
Tabel 7 Hasil Uji Durbin-Watson Model Summary b Model Durbin-Watson 1 1.848
a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemeriksaan b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  Tabel  7  diketahui  bahwa  nilai  Durbin  Watson  (DW)  adalah sebesar 1,848. Nilai DW pada tabel  DW dengan  menggunakan nilai  signifikansi  5% dengan  jumlah  sampel  (n)  54,  jumlah  variabel  independen  (k)  adalah  2  (dua),  maka nilai (du) yang didapat berdasarkan tabel adalah sebesar 1,641. Oleh karena, nilai DW 1,848  lebih  besar  dari  du,  yaitu  1,641  dan  kurang  dari  2,359  (4-1,641  (4-du)),  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.
c.   Uji Heteroskedastisitas
Hasil  Uji  Heteroskedastisitas  dengan  menggunakan  Grafik Scatterplot antara  nilai prediksi  variabel  independen  yaitu  ZPRED  dengan  residualnya  SPRESID  adalah sebagai berikut:

## Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

## Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  Gambar  2  terlihat  bahwa  titik-titik  menyebar  secara  acak  serta tersebar  baik  di  atas  maupun  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y  sehingga  dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.  Uji Hipotesis
a.  Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan hasil pengolahan data  yang digunakan dalam penelitian ditemukan nilai
Adjusted R Square adalah sebagai berikut:
Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted R Square )
Model Summary b Mod el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .760 a .578 .562 .18731013020
a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemeriksaan b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Sumber: Data yang diolah
Dari  hasil  pengujian  koefisien  determinasi  didapatkan  nilai  R  sebesar  0,76. Dari nilai R yang didapat menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan  variabel  dependen  adalah  kuat,  karena  nilai  tersebut  berada  dalam  kriteria nilai  dengan  interval  koefisien  0,60  –  0,799  (Sugiyono,  2010).  Nilai Adjusted  R Square pada  tabel  adalah  sebesar  0,562  yang  menunjukkan  bahwa  sebesar  56,2% variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak, dapat dijelaskan oleh variasi  dari  kedua  variabel  independen,  yaitu  Pemeriksaan  dan  Penagihan  Pajak. Sedangkan  sisanya  sebesar  43,8%  (100%  -  56,2%)  dijelaskan  oleh  variabel-variabel lain  yang  tidak  digunakan  dalam  penelitian  ini,  seperti  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.
b.  Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji  Statistik  F  yang  dilakukan  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  =  0,05,  hasil ujinya adalah sebagai berikut:

## Tabel 9 Hasil Uji Statistik F
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 2.454 2 1.227 34.975 .000 a Residual 1.789 51 .035 Total 4.244 53
a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemeriksaan b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  hasil  Uji  Statistik  F  didapatkan  bahwa  nilai  F  sebesar  34,975 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil  Penelitian ini menunjukkan bahwa Ha 3 diterima dan dapat  disimpulkan bahwa secara bersama- sama seluruh variabel independen yang terdiri atas pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Nugraha  (2011)  yang  berhasil  membuktikan  bahwa  pemeriksaan  dan penagihan  pajak  secara  bersama-sama  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap penerimaan pajak.
c.   Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) Hasil Uji Statistik t adalah sebagai berikut:

## Tabel 10 Hasil Uji Statistik t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .567 .074 7.631 .000 Pemeriksaan .189 .052 .373 3.645 .001 Penagihan 1.874 .374 .513 5.009 .000 a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan Tabel 10, diperoleh hasil persamaan regresi dalam penelitian ini, yaitu:
Penerimaan pajak =   0,567 + 0,189 Pemeriksaan Pajak + 1,874 Penagihan Pajak + e
Berdasarkan  Hasil  Uji  Statistik  t  yang  terlihat  pada  Tabel  10,  dapat dikemukakan penjelasan mengenai bukti empiris, yaitu sebagai berikut:
1. Diperoleh  koefisien  regresi  sebesar  0,189  untuk  variabel  pemeriksaan  pajak,  oleh karena itu, untuk setiap kenaikan Realisasi Ketetapan Hasil Pemeriksaan sebesar 1 %  akan  menyebabkan  peningkatan  penerimaan  pajak  sebesar  0,189  atau  18,9%. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara pemeriksaan pajak  dengan  penerimaan  pajak.  Hasil  Uji  Statistik  t  menunjukkan  nilai  t  sebesar 3,645  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,001  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil penelitian ini berarti Ha 1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan
pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Syahab  (2012)  dan Sari  (2012)  yang  berhasil  membuktikan  bahwa  pemeriksaan  pajak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Diperoleh  koefisien  regresi  sebesar  1,874    untuk  variabel  penagihan  pajak.  Oleh karena  itu,  untuk  setiap  kenaikan  Pencairan  Tunggakan  Pajak  sebesar  1  %  akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kosambi sebesar 1,874.  Koefisien  bernilai  positif,  artinya  terjadi  pengaruh  yang  positif  antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak. Hasil uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 5,009 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil  penelitian  ini  berarti  Ha 2 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa penagihan  pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak yang  dilihat  dari  pencairan  tunggakan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011), Fitriani (2009), dan Syahab (2008) yang  berhasil  membuktikan  bahwa  penagihan  pajak  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

## V. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

## Simpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Variabel  Pemeriksaan  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak.  Hal  ini ditunjukkan  oleh  hasil  pengujian  statistik  t  dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,189, nilai t sebesar 3,645 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahab (2012) dan Sari (2012)  yang  berhasil  membuktikan  bahwa  pemeriksaan  pajak  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Variabel  Penagihan  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  ini ditunjukkan  oleh  hasil  pengujian  statistik  t  dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  1,874, nilai t sebesar 5,009 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nugraha  (2011), Fitriani  (2009),  dan  Syahab  (2008)  yang  berhasil  membuktikan  bahwa  penagihan  pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. Variabel Pemeriksaan dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap  Penerimaan  Pajak.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  hasil  pengujian  Statistik  F  dengan nilai F sebesar 34,975 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugraha (2011) yang berhasil membuktikan bahwa  pemeriksaan  dan  penagihan  pajak  secara  bersama-sama  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

## Keterbatasan
Terdapat beberapa keterbatasan yang dialami dalam proses penelitian ini, yaitu:
1. Nilai Adjusted  R  Square dalam  penelitian  ini  adalah  sebesar  0,562  menunjukkan  bahwa sebesar  56,2%  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  yaitu  Penerimaan  Pajak,  dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu Pemeriksaan dan Penagihan Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 43,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
2. Ruang  lingkup  penelitian  dan  jumlah  sampel  merupakan  keterbatasan  lain  dalam penelitian yang masih dapat dimungkinkan untuk diperluas.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian berikut ini, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya, yaitu:
1. Menambah  variabel  lain  yang  kemungkinan  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak, seperti Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.
2. Memperluas  ruang  lingkup  penelitian  atau  mencoba  daerah  lain,  dan  menambah  jumlah sampel  dengan  harapan  dapat  menghasilkan  gambaran  yang  lebih  real  dan  bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan teori perilaku perpajakan.

## VI. REFERENSI
Agusti,  Asri  Fika.  2008.  ”Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  terhadap Peningkatan  Penerimaan  Pajak  yang  Dimoderasi  oleh  Pemeriksaan  Pajak  pada  KPP Pratama”. Jurnal Simposium Nasional Akntansi 12. Palembang.
Andriyanto,  R.Weddie.  2008.  ”Pemeriksaan  dan  Penyidikan  Pajak”.  Jurnal  Akuntansi Keuangan & Perpajakan, Vol.1 No.2, Maret 2008, Hal.123-137.
Devano,  Sony  &  Siti  Kurnia.  2006. Perpajakan:  Konsep,  Teori  dan  Isu .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Erwis,  Nana  Adriana.  2012.  ”Efektivitas  Penagihan  Pjaka  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat Paksa  terhadap  Penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar Selatan”. Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
Fitriani,  Dina  W.  2009.  ”Analisa  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Jumlah  Penerimaan Pjaak  Penghasilan  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  di  Wilayah  Kerja  Kantor  Pelayanan Pajak  Batu)”. Journal  of  Indonesian  Applied  Economics, Vol.3  No.2  Oktober  2009, Hal.135-149.
Ginting,  Riskon.  2006.  ”Pengaruh  Pemberian  Surat  Penagihan  terhadap  Pembayaran Tunggakan  Pajak  Penghasilan  di  Tiga  Kantor  Pelayanan  Pajak”.  Jurnal  Ekonomi  & Bisnis, Vol.5,No.1,Maret 2006, Hal.11-20.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi ke 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hermawan,  Asep.  2009. Penelitian  Bisnis  Paradigma  Kuantitatif  (Edisi  Revisi) .  Jakarta: Grasindo.

## http://www.anggaran.depkeu.go.id
Ilyas, Wirawan & Richard Burton. 2008. Hukum Pajak . Edisi ke 4. Jakarta: Salemba Empat.
Kosasih.  2008.  “Analisis  Jumlah  Wajib  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Realisasi Penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Pajak  XXX”.  Jur.Man.Volume  6,  Nomor  2,  Maret 2008:271-286.
Krisbianto,  Ervina.  2007.  ”Efektivitas  Pelaksanaan  Pemeriksaan  dalam  Rangka Meningkatkan  Penerimaan  Negara  dari  Sektor  Pajak”.  Skripsi  Jurusan  IESP- Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Liliyanti.  2008.  ”Tindakan  Penagihan  Pajak  dalam  Rangka  Pencairan  Tunggakan  Pajak (Studi  pada  Direktorat  Pemeriksaan  dan  Penagihan  Pajak)”.  Tesis  Jurusan  Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Listyaningtyas, Ellya Florentin. 2012. ”Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan  Penerimaan  Negara  dari  Sektor  Pajak  (Studi  Kasus  di  KPP Tulungagung)”. Jurnal Akuntansi UNESA Vol.1, No.1.
Marhaendi,  Affan.  2012.  ”Pengaruh  Tindakan  Penagihan  Aktif  dalam  Usaha  Mencairkan Tunggakan  Pajak  pada  KPP  Pratama  Tamansari  Satu  Jakarta”. E-Journal Ekonomi Universitas Gunadarma, 21 Mei 2012.
Mustikaati,  Linda.  2010.  ”Penagihan  Pajak  terhadap  Tunggakan  Pajak  Studi  Kasus  di  KPP Pratama Bandung-Cibeunying”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Nugraha,  Irfan.  2011.  ”Analisa  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak  terhadap Penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pratama  Jakarta  Senen”.  Skripsi  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Indonesia.
Nurkumaladewi. 2008. ”Analisis Upaya Mengatasi Kendala Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Depok  (Periode  2005-2006)”.  Skripsi  Jurusan  Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Pemerintahan RI. 2012. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2012 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2012. Jakarta
______________.  2011.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  82/PMK.03/2011  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  199/PMK.03/2007  tentang  Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Jakarta
______________. 2011. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-85/PJ/2011 tantang Kebijakan  Pemeriksaan  untuk  Menguji  Kepatuhan  Pemenuhan  Kewajiban Perpajakan. Jakarta
______________.  2010.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  85/PMK.03/2010  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  24/PMK.03/2008  tentang  Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Jakarta.
______________. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
______________.  2000.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000  tentang  Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta.
Purnawan,  Amin.  2004.  ”Pelaksanaan  Tindakan  Penagihan  Pajak  Kaitannya  dengan Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  Aspek  Keadilannya”.  Jurnal  Hukum,  Vol.14,  No.1, Januari 2004, Hal.33-51.
Saputra, Andrianto. 2012. “Pengaruh Jumlah Penerbitan Surat teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita  terhadap  Penerimaan  Pajak  Kantor  Pelayanan  Pajak  Tangerang  Selatan.  Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara.
Sari,  Maria  M.Ratna.  2012.  ”Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak terhadap  Penerimaan  PPh  Pasal  25/29  Wajib  Pajak  Badan  pada  KPP  Pratama Denpasar Timur”. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol.7, No.1, Januari 2012.
Sihombing,  English  Chandra.  2009.  “Tata  Cara  Pemeriksaan  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Medan  Polonia”.  Skripsi  Jurusan  Administrasi  Perpajakan  pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
Syahab,  M.Zakiah.  2012.  ”Analisis  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak,  Kepatuhan  Wajib  Pajak, dan  Penambahan  Jumlah  Wajib  Pajak  Terdaftar  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Badan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan”. E-Journal Ekonomi Universitas Gunadarma, 17 September 2012.
Syahab,  M,Zakiah.  2008.  ”Pengaruh  Penagihan  Pajak  dan  Surat  Paksa  Pajak  terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Jurnal Ekonomi Bisnis. No.2 Vol.13, Agustus 2008,Hal.137-152.
Wibowo,  Ario  Agung.  2010.  ”Upaya  Kantor  Pelayanan  Pajak  dalam  Melakukan  Penagihan Utang  Pajak  dengan  Surat  Paksa  terhadap  Penanggung  Pajak  (Studi  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Sidoarjo  Selatan)”.  Skripsi  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
Wijoyanti,  Mayang.  2010.  ”Pengaruh  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta  Mampang Prapatan”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia . Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.