## Wajah Hukum
Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

## Ronal Roges Simorangkir*, Ampuan Situmeang, Triana Dewi Seroja
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29442 *Correspondence: ronal.rogess@yahoo.co.id
Abstrak. Pasal  98  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  menyebutkan  bahwa  dalam  hal  uang  ganti kerugian  sudah  dititipkan  ke  Pengadilan  Negeri  namun  pihak  yang  berhak  terhadap  tanah  ternyata  masih menguasai  objek  tanah  maka  dapat  dimohonkan  untuk  dilakukan  eksekusi,  namun  perkara  Permohonan Konsinyasi produk akhirnya berbentuk Penetapan dan bukan Putusan serta amarnya tidak bersifat condemnatoir sehingga menimbulkan problematik. Adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif hanya mengkaji dari  bahan-bahan  hukum primer,  sekunder dan tersier seperti  peraturan  perundangan-undangan  baik  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  maupun Herzien  Inlandsch  Reglement ( HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016  Tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  Dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data  dengan  studi  dokumen  dan  analisis  dilakukan  secara  kualitatif,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  terdapat kewenangan  Ketua Pengadilan Negeri  melakukan eksekusi riil mendasarkan kepada  Teori Kewenangan, Teori Hukum Progresif dan Asas Fungsi Sosial, serta kedepannya harus ada rekonstruksi serta harmonisasi norma terkait eksekusi perkara konsinyasi Pengadaan Tanah.
Kata Kunci : Konsinyasi, Penetapan, Eksekusi.
Abstract. Article 98 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2021 concerning the  Implementation  of  Land  Acquisition  for  Development  in  the  Public  Interest  states  that  in  the  event  that compensation money has been entrusted to the District Court but the party is entitled to the land still controls the land object, execution can be requested, however The final product consignment application case is in the form of a determination and not a decision and the ruling is not condemnatory in nature, thus causing problems. This research is a normative juridical research that only examines primary, secondary and tertiary legal materials such as statutory regulations, both Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and the Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg), Republic of Indonesia Government Regulation Number 19 of 2021, Supreme Court Regulation Number 2 of 2021, books and journals. Data collection techniques using document study and analysis were carried out qualitatively, where the results of this research show that there  is  authority  for  the  Chairman  of  the  District  Court  to  carry  out  real  executions  based  on  the  Theory  of Authority,  Progressive  Legal  Theory  and  the  Principle  of  Social  Function,  and  in  the  future  there  must  be reconstruction and harmonization of norms related to the execution of Land Acquisition consignment cases.
Keywords: Consignment, Determination, Execution.

## PENDAHULUAN
Permasalahan hukum kontemporer semakin hari semakin beragam. Hukum disusun sedemikian rupa  agar  bermuara  pada  tercapainya  suatu  ketertiban  dan  keteraturan,  hukum  adalah  alat  yang digunakan  pemerintah  guna  mewujudkan sistem  hukum  nasional  dan mencapai  cita-cita  bangsa  dan tujuan  negara 1 ,  dimana  pengaturan  hukum tersebut tersebar  mulai  dari  hukum  publik seperti  hukum pidana sampai hukum privat seperti hukum perdata, dengan problematikanya masing-masing.
Negara tegas melarang eigenrichting, eigenrichting sendiri adalah fakta yang sering dijumpai di kehidupan  masyarakat  Indonesia,  perbuatan eigenrichting pada  dasarnya  dilarang  oleh  Undang-
1 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,  (Bandung : Alumni, 1991), hlm.1.
Undang, karena yang berwenang memproses dan menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat adalah pejabat penegak hukum. 2 Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokratis tanpa praktik kekuasaan      kehakiman  yang  independen. 3 Tugas  tersebut  diemban  dan  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Sebagai detentor wewenang kehakiman yang mandiri dalam melaksanakan fungsi peradilan untuk mengukuhkan kedaulatan hukum dan keadilan, disana terdapat Hakim. Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa di dalam sistem peradilan, adanya kewenangan dan tanggung jawab Hakim yang demikian menimbulkan konsekuensi bahwa kepada Hakim dituntut melaksanakan hukum  dan  keadilan  tanpa  membeda-bedakan  orang  dan  Hakim  wajib  mempertanggungjawabkan penetapan dan putusannya, sembari memastikan bahwa pertimbangan hukum yang dibuat didasarkan pada alasan serta dasar hukum yang akurat dan tepat. 4
Rangkaian proses persidangan khususnya persidangan perdata, sebetulnya telah selesai dengan dibacakannya putusan akhir oleh Hakim atau Majelis Hakim, berakhirnya proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan adalah dengan dijatuhkannya putusan Hakim. 5 Essensi dari suatu putusan Hakim selain  dari  subtansi  putusan  baik  pertimbangan  hukum  maupun  amar  putusan,  hal  yang  tidak  kalah penting adalah pelaksanaan dari putusan itu, karena suatu putusan tidak berarti apabila tidak ditaati dan tidak  dilaksanakan,  seharusnya  pihak  yang  kalah  dalam  putusan  secara  sukarela  menghormati  dan melaksanakan isi dari apa yang diperintahkan dalam putusan, namun apabila pihak yang kalah tidak mau  melaksanakan  isi  putusan  secara  sukarela,  maka  muncul  babak  baru  dalam  proses  penegakan hukum tersebut, yakni yang dikenal dengan nama eksekusi, pelaksanaan eksekusi merupakan langkah hukum  yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  terhadap  pihak  yang  kalah  dalam  suatu  perkara,  yang menjadi bagian berkelanjutan dari proses pemeriksaan perkara dengan aturan serta prosedur yang telah ditetapkan. 6 Pengaturan dan definisi dari eksekusi dapat ditemukan di pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) Rbg dan dipertegas dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menentukan bahwa eksekusi atas putusan perkara perdata berada dibawah perintah serta pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
Eksekusi tidak lagi menjadi kewenangan dari Hakim atau Majelis Hakim,  karena saat perkara sudah  dibacakan  putusan  akhir,  maka telah selesai  kewenangan  Hakim  untuk  memeriksa, mengadili dan  memutuskan  perkara,  eksekusi  mutlak  merupakan  kewenangan  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri, 7 kewenangan  Ketua  Pengadilan  Negeri  memerintahkan  dan  memimpin  eksekusi  merupakan formal secario. Kewenangan secara ex officio dapat dibaca dalam pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg. Maka dalam pembicaraan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi yaitu Pasal 195 ayat (1) HIR jo Pasal 206 ayat (1) RBg, juga tidak lepas kaitannya dengan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 Rbg. 8
Pembahasan  tentang  eksekusi  perkara  perdata  maka  tentu  harus mengacu  juga mempedomani asas-asas  eksekusi  agar  eksekusi  tersebut  tidak  dilakukan  secara  salah  dan  pada  akhirnya  justru merugikan  banyak  pihak,  beberapa  asas  eksekusi  yang  dikenal  yang  harus  dipedomani  diantaranya adalah  eksekusi  hanya  dilakukan  terhadap  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap (inkracht  vas  gewisde) dan  pelaksanaan  eksekusi  hanya  dapat  dilakukan  setelah  terdapat  keputusan
2 Rifqi  Fadlin  Na’im,  Analisis  Problematik  Main  Hakim  Sendiri  (Eigenrichting)  (Studi  Kasus  Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang), Novum: Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 6 , (2016), hlm 3.
3 Candra Ulfatun Nisa dan Nyoman Serikat Putra Jaya,  Fenomena Mafia Peradilan terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Budaya Hukum di Indonesia , Journal of Judicial Review, Volume 23 Nomor 2 , (2021) hlm, 157.
4 Marni Emmy Mustafa, Bunga Rampai Hukum dan Peradilan, (Bandung : Alumni, 2016), hlm.25. 5 Syprianus  Aristeus, Eksekusi  Ideal  Perkara  Perdata  berdasarkan  Asas  Keadilan  Korelasinya  Dalam Upaya  Mewujudkan  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  ringan  ( Ideal  Execution  of  Civil  Law  Based  on Principles The Justice Of Correlation In Efforts To Reach Simple, Fast Justice And Light Fee ), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 Nomor 3 , (2020), hlm, 380. 6 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta : Gramedia, 1989), hlm.1.
7 Evelyn Lumentut Dkk, Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap , Jurnal Lex Administratum, Volume 10 Nomor 1 , (2022), hlm, 153.
8 Asdian  Taluke, Eksekusi  Terhadap  Perkara  Perdata  Yang  Telah  Mempunyai  Kekuatan Hukum  Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri , Lex Privatum, Volume I, Nomor 4 , (2013). hlm 26.

## Ronal Roges Simorangkir et al., Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap (res  judicata) , 9 putusan  yang  dimaksud  tidak  dapat mengalami perubahan lebih lanjut, sehingga hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara  telah  menjadi final dan definitif secara  permanen,  hal  ini  ditegaskan  dalam  pasal  1917 KUHPerdata dan prinsip ini ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 1043K/Sip/1971, 10 asas eksekusi selanjutnya  adalah  putusan  yang  di  eksekusi  harus  bersifat condemnatoir, putusan  yang  bersifat condemnatoir yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”, sedangkan putusan tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau noneksekutabel, 11 asas lain dalam eksekusi adalah atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri terhadap asas ini telah ditegaskan dalam pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) Rbg, selanjutnya terdapat pula asas  eksekusi  lain  yakni  dilaksanakan  terhadap  putusan  yang  tidak  dijalankan  secara  sukarela, mengingat  bahwa  pihak  yang  mengalami  kekalahan  memiliki  opsi  untuk  menghormati  dan melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak, sehingga muncul prinsip bahwa pelaksanaan eksekusi hanya berlaku terhadap pihak yang tidak bersedia menaati putusan dengan sukarela.
Selain  asas-asas  eksekusi  diatas,  dalam  praktek  peradilan,  terdapat  tiga  jenis  eksekusi  yang dikenal, yakni pelaksanaan putusan Hakim yang mewajibkan pembayaran sejumlah uang oleh pihak yang dihukum, sebagaimana ketentuan pasal 197 HIR jo pasal 208 RBg, yang kedua yakni eksekusi putusan Hakim menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 225 HIR / pasal 259 RBg dan pelaksanaan putusan Hakim  menghukum seseorang mengosongkan benda tidak bergerak atau eksekusi rill sebagaimana diatur pasal 1033 Rv. 12
Salah satu perkara perdata yang paling banyak disidangkan pada peradilan umum atau pengadilan negeri adalah  terkait  tanah  baik  dalam bentuk sengketa  hak atas tanah maupun bukan dalam  bentuk sengketa has atas tanah, 13 tanah, dalam konteks ini, merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh individu, di mana pertumbuhan  penduduk  yang  cepat  dapat mengakibatkan kelangkaan  dan  keterbatasan  sifat tanah.  Selain  itu,  tanah  juga  merupakan  faktor  yang  sangat  sensitif  dan  memiliki  potensi  menjadi pemicu  krisis  sosial 14 perkara  sengketa  hak  atas  tanah  bisa  terjadi  antar  subjek  hukum,  yang  mana klasifikasinya  adalah  terdapat  sengketa  baik  dalam  bentuk  perbuatan  melawan  hukum  maupun wanprestasi.  Namun  diluar  jenis  perkara  tersebut  terdapat  pula  perkara  yang  memiliki  kecirian  dan bentuk  tersendiri  yang  berbeda,  yakni  jika  negara  membutuhkan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan, perlu diperhatikan bahwa hak menguasai negara menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara warga negara Indonesia dan tanah. Hak menguasai negara ini berakar pada hak kolektif bangsa,  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 15
Jika Negara membutuhkan tanah untuk keperluan pembangunan, seperti pembangunan fasilitas sosial, ruang terbuka hijau publik, rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah, jalan tol, bandara, rumah sakit, jembatan, terminal, kantor pemerintahan, prasarana pendidikan atau sekolah, fasilitas umum, atau proyek-proyek  strategis nasional lainnya,  pembebasan  lahan menjadi tindakan yang  harus  dilakukan oleh pemerintah sebagai perwakilan negara. Kesadaran akan pentingnya langkah ini telah lama disadari oleh pemerintah, bersama dengan pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi rangkaian proses pengadaan tanah demi pembangunan guna kepentingan umum, diformulasikan dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
9 M.  Syukri  Dkk,  Eksekusi  Terhadap  Putusan  Hakim  Yang  Telah  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Dalam Perkara Faraid Di Mahkamah Syar’iyah Jantho, Syiah Kuala Law Journal, Volume 2 Nomor 3 , (2018), hlm, 481.
10 Harahap, Op.Cit, hlm 7-8.
11 Ibid, hlm 14.
12 Syprianus  Aristeus,  E ksekusi  Ideal  Perkara  Perdata  Berdasarkan  Asas  Keadilan  Korelasinya  Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 Nomor 3 , (2020), hlm 381-382.
13 https://nasional.tempo.co/read/1602659/3-macam-sengketa-tanah-paling-sering-terjadi- solusinya?page_num=1 diakses pada tanggal 31 Desember 2023, pukul 22.04 WIB.
14 Cicilia  Putri  Andari  dan  Djumadi  Purwoatmodjo,  Akibat  Hukum  Asas  Pemisahan  Horizontal  Dalam Peralihan Hak Atas Tanah, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2 , (2019), hlm, 704.
15 Arif  Firmansyah,  Rekonseptualisasi  Asas  Pemisahan  Horisontal  Dalam  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara di Indonesia , Jurnal Yustisia, Volume 8, Nomor 1 , (2022), hlm, 81.

## Ronal Roges Simorangkir et al., Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan memberikan ganti rugi yang adil dan wajar. Tujuan dari Pengadaan Tanah yakni menyediakan tanah untuk pelaksanaan pembangunan guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bangsa,  negara,  dan  masyarakat,  dengan  tetap menjamin  kepentingan  hukum  pihak  yang  berhak.  Proses  pengadaan  tanah  melibatkan  pembebasan tanah atau lahan dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. Setelah menerima ganti rugi, pihak tersebut kehilangan hak atas tanah itu secara hukum, dan tanahnya menjadi  tanah  negara.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pengadaan  tanah  tidak  dilakukan  dengan sewenang-wenang,  karena  negara  memberikan  ganti  rugi,  sehingga  terdapat  bentuk  perlindungan hukum.  Perlindungan  hukum  ini  terkait  dengan  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  manusia  sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia maupun lingkungannya. 16
Dalam  praktiknya  mengingat  bahwa  tanah  yang  dibutuhkan  Pemerintah  untuk  pembangunan tersebut  seringkali  adalah  tanah  pemukiman  yang  ditempati  dan  diusahakan,  oleh  karenanya  proses pengadaan  tanah  tersebut  banyak  memperoleh  kendala  dan  hambatan,  sehingga  muncul  peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yakni aturan pelaksana berbentuk Peraturan Presiden yang telah beberapa  kali  mengalami  perubahan  mulai  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006  Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  Peraturan  Presiden  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan  Keempat  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sampai yang terakhir diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  yang  mencabut  keberlakuan  beberapa  Peraturan  Presiden sebelumnya.
Proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, hukum formilnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penititipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan  Umum  yang  telah  diubah  di  tahun  2021,  peraturan  tersebut  pada  pokoknya  mengatur tentang dua hal yakni tata cara pengajuan keberatan apabila pihak yang berhak atas tanah keberatan atas bentuk/dan atau  besarnya ganti  kerugian  yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah  Penetapan  Ganti Kerugian, hal selanjutnya yang diatur dalam Peraturan tersebut adalah perihal Penitipan Ganti Kerugian yang  disebutkan  dalam  pasal  24,  bahwa  keadaan  Penitipan  Ganti  Kerugian  ke  Pengadilan  Negeri tersebut dapat  diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah  apabila  terjadi empat kriteria keadaan, antara  lain  jika  pihak  yang  memiliki  hak  atas  tanah  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  rugi berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Rugi tanpa mengajukan keberatan ke Pengadilan, atau jika pihak yang berhak atas tanah menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau jika pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, atau jika objek pengadaan tanah yang berpotensi menerima ganti rugi sedang menjadi objek  perkara  di  Pengadilan  atau  masih  dalam  sengketa  kepemilikan  atau  sedang  dalam  sitaan  oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan hak tanggungan.
Pasal  24  sampai  pasal  35  ketentuan  formil  pengadaan  tanah  tersebut  kembali  mengemukakan konsepsi  tentang  Penitipan  atau  yang  dikenal  dengan  terminologi Konsyinyasi,  Konsinyasi sendiri dalam  konsepsi  kitab  undang-undang  hukum  perdata  sejatinya  merupakan  salah  satu  cara  hapusnya hutang, dalam kitab undang-undang hukum perdata Konsinyasi diatur dalam bab tersendiri yakni pada bagian  Penawaran  Pembayaran  Tunai,  yang  diikuti  oleh  Penyimpanan  atau  Penitipan,  diatur  dalam pasal 1404 sampai 1412 kitab undang-undang hukum perdata dimana Konsinyasi ini merupakan suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran utang dari debitur,  setelah  kreditur  menolak  pembayaran,  debitur  berhak  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan tawaran pembayaran tersebut, yang diikuti dengan penyerahan uang  atau  barang  sebagai bukti  pelunasan  utang  debitur  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri, dengan
16 Rina  Shahriyani  Shahrullah,  Wagiman  dan  Lindasari  Novianti,  Perlindungan  Hukum  terhadap Perusahaan Nasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional Tanpa Perjanjian Tertulis (Studi Kasus di PT. Kundur Prima Karya-Batam), Journal of Judical Review, Volume 17 Nomor 2 , (2015), hlm 10.

## Ronal Roges Simorangkir et al., Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
demikian maka hapus dan tunai kewajiban atau prestasi dari Debitur pada keadaan konsinyasi tersebut, maka   debitur   menjadi   penggugat   dan   kreditur menjadi tergugat. 17
Sistem konsinyasi yang diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 mengenai  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum, menunjukkan perbedaan yang semakin jelas dengan konsinyasi yang diatur dalam Ketentuan Hukum Perdata.  Dalam  konteks  kitab  undang-undang  hukum  perdata,  konsinyasi  dapat  dilaksanakan  jika terdapat hubungan hukum sebelumnya antara pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana yang diatur dalam pasal  1404  kitab  undang-undang  hukum  perdata, 18 sedangkan  Konsinyasi  yang  dilakukan  untuk Pengadaan  Tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  sama  sekali  tidak  mensyaratkan hubungan hukum diantara pihak yang berhak dengan negara melalui instansi yang memerlukan tanah, singkatnya dengan adanya perbedaan karakteristik antara Konsinyasi yang di atur dalam kitab undang- undang hukum perdata, dengan Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum semakin mempertegas bahwa paradigma yang hendak dibangun dalam terminologi Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum tendensinya telah mengarah ke arah hukum administasi negara dan tidak lagi mutlak sebagai ranah hukum perdata, hal ini terlihat dari begitu sederhananya pengaturan konsinyasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Cara  Pengajuan  Keberatan  dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  sehingga  terkesan  bahwa  proses  tersebut hanyalah proses administrasi belaka dan minim penggalian fakta hukum sebagaimana proses hukum di persidangan pada umumnya, hal ini terbukti dengan  adanya Pengaturan secara tegas dalam pasal  29 ayat (1) dan (3), perihal bentuk, rumusan dan jumlah amar Penetapannya, yang mana dalam pasal 29 tersebut ditegaskan bahwa Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan dengan amar 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besaran ganti kerugian,  data  fisik  dan  data  yuridis  bidang  tanah  dan/atau  bangunan  serta  pihak  yang  berhak menerima;
3. Memerintahkan panitera untuk  melakukan penyimpanan uang ganti kerugian  dan memberitahukannya kepada Termohon, dan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
Penentuan  secara  limitatif  perihal  bentuk,  rumusan  dan  jumlah  amar  dalam  Penetapan (permohonan  penitipan  ganti  kerugian)  tersebut,  menegaskan  bahwa  tidak  memberikan  sama  sekali ruang kepada Hakim/Ketua Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut untuk membuat amar  selain  sesuai  dan  sejalan  dengan  bentuk  dan  rumusan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian  ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa tendensi konsinyasi yang diatur dalam Peraturan ini hanya bersifat administrasi belaka.
Permasalahan Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum kian terlihat ketika rumusan pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016  Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  dihubungkan  dengan  ketentuan dalam  pasal  98  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:
“Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yarng Berhak masih  menguasai  Objek  Pengadaan  Tanah,  Instansi  yang  Memerlukan  Tanah  mengajukan
17 Windi Arista, Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Ditinjau dari Pasal 1338 Kuhperdata , Jurnal Hukum Tri Pantang, Volume 6 Nomor 1 , (2020), hlm, 52.
18 Maslon  Hutabalian,  Tinjauan  Hukum  Perdata  Terhadap  Kebijakan  Konsinyasi  Berdasarkan  Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kewenangan Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8, Nomor 2 , (2022), hlm 551.

## permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah”.
Pasal tersebut tentu bermakna eksekusi, artinya pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi instansi yang memerlukan tanah untuk bermohon agar dilakukan eksekusi rill atau eksekusi pengosongan oleh Pengadilan  Negeri,  apabila  setelah  uang  ganti  rugi  dikonsinyasikan  ke  Pengadilan  Negeri  namun ternyata pihak yang berhak masih menguasai objek pengadaan tanah, keberadaan pasal 98 Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  tersebut,  tentu  menjadi antinomie  norma terhadap  pasal  29  ayat  (3) Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjadi dasar bagi instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, disisi lain akan menjadi dilematis bagi Pengadilan  Negeri  apabila  terdapat  permohonan  eksekusi  terhadap  Penetapan  Konsinyasi  tersebut, mengingat beberapa hal, yang pertama bentuk produk akhir dari Hakim adalah Penetapan dan bukan merupakan  Putusan  sehingga  sama  sekali  tidak  memenuhi  persyaratan  untuk  dilakukan  eksekusi, terlebih dihubungkan dengan asas-asas utama eksekusi sebagaimana disebutkan diatas yang antara lain adalah dilakukan terhadap putusan yang bersifat condemnatoir , sementara pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  sama  sekali  tidak memuat  rumusan  “penghukuman”  kecuali  terhadap  amar  ketiga  namun  itupun  yang  diperintahkan untuk  dihukum  adalah  Panitera  dan  hanya  diperintahkan  untuk  melakukan  penyimpanan  uang  ganti kerugian, sehingga sama sekali tidak relevan untuk di eksekusi, atau dengan kata lain sama sekali tidak memuat  penghukuman  terhadap  Termohon  atau  Pihak  yang  berhak  atas  tanah  (yang  tidak  mau meninggalkan dan masih menguasai Objek Pengadaan Tanah), pertentangan norma tersebut semakian terlihat  apabila  dihubungkan  dengan  ketentuan  yang  menjadi  dasar  hukum  eksekusi  rill  yakni  pasal 1033  Rv, sehingga  menjadi  permasalahan  hukum  apakah  Pengadilan  Negeri  berwenang  untuk melakukan eksekusi rill terhadap penetapan konsinyasi tersebut.
Penentuan  secara  limitatif  bentuk,  rumusan  dan  jumlah  amar  dalam  pasal  29  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, artinya tidak terdapat sinkronisasi dan harmonisasi antar regulasi yang mengatur persoalan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum baik dalam Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  serta  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2021 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara Pengajuan  Keberatan  dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dapat diklasifikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  sebetulnya  merupakan  hukum  materill  dari  regulasi  tentang  Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan hukum formilnya, permasalahannya adalah persoalan eksekusi jelas merupakan ranah hukum formil karena merupakan bagian dari tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, 19 namun ketentuan eksekusi atas konsinyasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum tersebut sama sekali tidak diatur dalam bab-bab dan pasal- pasal  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
19 Harahap, Op.Cit , hlm.1.

## Ronal Roges Simorangkir et al., Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian  ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum, dan justru terdapat rumusan pada pasal 37 yang merupakan ketentuan penutup yang berbunyi :
“Ketentuan  Hukum  Acara  Perdata  tetap  Berlaku  sepanjang  tidak  diatur  secara  khusus  dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”.
Perumusan pasal 37 dalam aturan formil pengadaan tanah tersebut bermakna bahwa segala aturan tentang  eksekusi  baik  yang  diatur  dalam  kitab  undang-undang  hukum  perdata, HIR,  Rbg,  Rv dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku tentang eksekusi termasuk kepada Yurisprudensi, tetap berlaku terhadap persoalan eksekusi Konsinyasi untuk Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum ini, padahal persoalan eksekusi mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri pada pasal 195 ayat (1) HIR atau 206 Rbg Jo pasal 54  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) pertanyaan penelitian yakni:
1. Apakah Pengadilan Negeri berwenang melakukan eksekusi rill atau eksekusi pengosongan dalam perkara konsinyasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum?
2. Bagaimana  penyelesaian  atas  permasalahan  hukum  eksekusi  pengosongan  dalam  perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum?

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  melalui  perundang-undangan (statute approach) dan  studi  dokumen (putusan  pengadilan/penetapan  pengadilan). Dengan  mengkaji ketentuan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  dihubungkan  dengan  dokumen  terkait.  Karena penelitian  ini  merupakan  Penelitian  hukum  normatif  yang  merupakan  jenis  penelitian  yang memusatkan perhatian pada analisis tulisan, mengandalkan data sekunder, termasuk pemanfaatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. 20
Penelitian  normatif  ini  mengedepankan  untuk  mengupas  perundang-undangan (statute approach) antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman, Herzieen  Inlandsch  Regleement (H.I.R)  / Rechtreeglement  voor  de  Buitengeweesten (Rbg) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penititipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dikaji sinkronisasi dan harmonisasinya lalu dihubungkan dengan persoalan yang terjadi.
2. Rancangan Kegiatan
Rancangan kegiatan dalam penelitian oleh Peneliti terkait kewenangan eksekusi riil perkara konsinyasi  pengadaan  tanah  ini,  penelitian  dilakukan  Peneliti  dalam  waktu  2  bulan  yaitu  bulan November sampai dengan Desember 2023.
3. Ruang Lingkup atau Objek
Batasan  permasalahan  penelitian  ini  berfokus  pada  persoalan  terkait  dengan  ada  tidaknya kewenangan Pengadilan Negeri untuk eksekusi rill Penetapan konsinyasi pengadaan tanah. Ruang lingkup penelitian ini akan menganalisis isi dan harmonisasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Undang-Undang
Nomor 2
Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, Rechtreglement  voor  de Buitengeweesten (Rbg), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penititipan Ganti  Kerugian  ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum terkait dengan kewenangan eksekusi konsinyasi oleh Ketua Pengadilan.
20 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi , (Bandung : Alfabeta, 2022), hlm 66.
Objek  dalam  ilmu  hukum  adalah  hukum  itu  sendiri. 21 Maka  objek  pada  penelitian  tentang Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap perkara konsinyasi pengadaan tanah yakni asas hukum terkait eksekusi dan konsinyasi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, Herzieen  Inlandscch  Reglement (H.I.R)  / Rechtregleement voor de Buiteengeweesten (Rbg), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penititipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
4. Bahan dan Alat Utama
Penelitian ini bersifat normatif maka bahan yang relevan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
a. Bahan Hukum Primer.
Bahan hukum primer ini merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. 22 Penelitian ini bahan hukum  primernya  antara  lain  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria,  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman, Herzien  Inlandsch  Reglement (H.I.R)  / Rechtreglement  voor  de Buitengewesten (Rbg) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penititipan Ganti  Kerugian  ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum.
b. Bahan Hukum sekunder.
Bahan  hukum  sekunder  antara  lain  buku-buku  teks  karangan  ahli  hukum  yang  berpengaruh, jurnal-jurnal  hukum,  pendapat  para  ahli  hukum,  perkara  hukum  terdahulu  maupun yurisprudensi 23 dan pada penelitian ini bahan hukum sekundernya terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, terkait dengan kewenangan, eksekusi dan konsinyasi.
c. Bahan Hukum Tersier.
Baham  hukum  tersier  sifatnya  sebagai  pelengkap  dan  penjelasan  dari  bahan  hukum  primer maupun  sekunder,  dalam  penelitian  ini  situs-situs  internet  yang  terkait  dengan  data  perkara eksekusi perkara perdata digunakan sebagai bahan hukum tersier. Alat utama dalam penelitian ini adalah dokumen yang terkait dengan kewenangan, eksekusi, dan konsinyasi.
5. Tempat
Penelitian ini adalah penelitian tempat dimana persoalan itu terjadi, dalam penelitian ini yang dikaji  adalah  persoalan  eksekusi  yang  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Negeri  serta  juga membahas  tentang  Pengadaan  Tanah  di  Indonesia,  sehingga  lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah negara Indonesia.
6. Teknik Pengumpulan Data
Penghimpunan informasi pada penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini penelitian hukum normatif, maka peneliti melakukan kajian dokumen dengan menelaah pasal-pasal khusunya pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, lalu  mengaitkannya  dengan  buku  dan  jurnal  yang  memuat  materi  asas  terkait  eksekusi,  hukum progresif dan teori kewenangan.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
21 Ibid, hlm 71.
22 Andik  Prasetyo,  Perlindungan  Hukum  Bagianak  Pelaku  Tindak  Pidana, Mizan:  Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume 9, Nomor 1 , (2020), hlm, 54. 23 Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ”,  (Surabaya  :  Bayumedia,  2008), hlm. 295.

## Ronal Roges Simorangkir et al., Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi
Definisi operasional adalah penjelasan terkait istilah yang terdapat dalam penelitian. Beberapa definisi  operasional  di  penelitian  tentang  Kewenangan  Eksekusi  Riil  Pengadilan  Negeri  dalam Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah, diantaranya:
a. Eksekusi
Eksekusi merupakan bentuk implementasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap  yang  bersifat  penghukuman (condemnatoir). Pelaksanaannya  dijalankan  dengan paksaan, dan bila diperlukan, dapat melibatkan bantuan kekuatan umum. 24
b. Eksekusi Riil
Merupakan penjalanan putusan dimana amarnya ada pernyataan penghukuman maupun perintah terhadap Tergugat. 25
c. Konsinyasi
Konsinyasi  diartikan  sebagai  penitipan  dan  dalam  ensiklopedi  hukum  keluaran  Andi  Hamzah disebutkan bahwa konsinyasi mengacu pada stase penyimpanan. 26
d. Comdemnatoir
Merupakan Putusan yang sifatnya menghukum pihak yang dikalahkan guna memenuhi prestasi. 27 8. Teknik Analisis
Penelitian  ini  yang  adalah  jenis  penelitian  normatif  sehingga  data  yang  terkumpul  dengan studi dokumen lalu akan ditelaah dengan metoda yuridis kualitatif.

## HASIL
Ada  tidaknya  Kewenangan  Pengadilan  Negeri  melakukan  eksekusi  rill  atau  eksekusi pengosongan  dalam  perkara  konsinyasi  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum

## Konsep Kewenangan
Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan ada tidaknya kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan  eksekusi  dalam  perkara  konsinyasi  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum,  akan  terlebih  dahulu  dibahas  terkait  dengan  konsep  kewenangan  itu  sendiri, wewenang atau kewenangan memiliki posisi yang sangat signifikan dalam analisis hukum administrasi. Wewenang atau kewenangan merujuk pada kekuasaan hukum dan hak untuk memberikan perintah atau tindakan. Ini merupakan hak atau kekuasaan hukum yang dimiliki oleh pejabat publik untuk mematuhi ketentuan  hukum  dalam  konteks  pelaksanaan  kewajiban  publik. 28 Menurut  Setiadi  dan  Kolip, kewenangan  merupakan  hak  moral  yang  sejalan  dengan  nilai  dan  norma  untuk  membuat  dan melaksanakan keputusan publik yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksanaan keputusan publik. Orang yang mempunyai kewenangan berarti mempunyai hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik. Dengan demikian, wewenang yang melekat pada diri seseorang yang dimaksud bukan hanya terletak pada kepemilikan dan kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain. Akan tetapi, titik tekan dari konsep kewenangan  adalah  terletak  pada  hak  yang  ada  pada  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan dalam mempengaruhi perilaku pihak lain. 29
Wewenang,  sebagai  konsep  dalam  hukum  publik,  setidaknya  terdiri  dari  tiga  elemen,  yakni pengaruh,  dasar  hukum,  serta  konformitas  hukum.  Elemen  pengaruh  mengindikasikan  bahwa penggunaan  wewenang  bertujuan  guna  mengendalikan  perilaku  subjek  hukum.  Lalu  elemen  dasar hukum menekankan bahwa setiap wewenang harus memiliki dasar hukum yang dapat diidentifikasi.
24 Heri Swantoro dan Haswandi, Dkk, Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2019), hlm, 1.
25 Ibid, hlm, 6.
26 Aartje  Tehupeoiry, Makna  Konsinyasi  Pengadaan  Tanah Untuk  Kepentingan  Umum, (Jakarta  :  Raih Asa Sukses, 2017), hlm, 7.
27 Andre  G.  Mawey,  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Lepas  Dari  Segala  Tuntutan Hukum, Jurnal Lex Crimen, Volume 5, Nomor 2 , (2016), hlm, 83.
28 Nur  Basuki  Winanrno, Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi, (Yogyakarta  : Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.
29 Rafly  Rilandi  Puasa  Dkk,  Kewenangan  Pemerintah  Desa  Dalam  Peningkata  Perekonomian  Di  Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 , (2018), hlm, 4.

## Ronal Roges Simorangkir et al., Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Sementara itu, elemen konformitas mencakup adanya standar wewenang, termasuk standar umum yang berlaku  untuk  semua  jenis  wewenang  dan  standar  khusus  yang  ditetapkan  untuk  jenis  wewenang tertentu. 30 Dalam kaitannya dengan wewenangan bila ditarik kebelakang lagi maka erat hubungannya dengan asas legalitas, yang mana ada tidaknya nya landasan aturan (legalitas) adalah dasar utama dalam bertindak, sehingga pengelolaan negara dan pemerintahan harus didukung oleh legitimasi, yang berasal dari  kewenangan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pada  intinya,  prinsip  legalitas memiliki  substansi  kewenangan,  yang  mencakup  kemampuan  untuk  melaksanakan  tindakan  hukum tertentu. (het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen). 31

## Dari Sudut Pandang Teori Kewenangan
Sejumlah teori terkait dengan konsep kewenangan telah diajukan, di antaranya, teori kewenangan oleh  Salim  HS  dan  Erlies  S.N.  Menurut  mereka,  fokus  dari  kajian  teori  kewenangan  terkait  dengan sumber-sumber  kewenangan  pemerintah  dalam  menjalankan  perbuatan  hukum,  baik  dalam  konteks hukum publik maupun hukum privat. 32 Salah satu teori yang dikenal luas adalah Teori Kewenangan yang  dikemukakan  oleh  Philipus  M.  Hadjon,  yang  menganalisis  kewenangan  berdasarkan  sumber perolehannya. Menurut Hadjon, tiap-tiap tindakan pemerintahan mesti didukung oleh kewenangan yang sah,  dan  kewenangan  tersebut  didapat  dengan  tiga  sumber  terdepan,  yakni  atribusi,  delegasi,  serta mandat. 33
Philipus M. Hadjon menghasilkan diferensiasi fundamental antara delegasi dan mandat. Dalam konteks  delegasi,  prosedur  transfer  kewenangan  berasal  dari  suatu  organ  pemerintahan  ke  organ pemerintahan  lainnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  di  mana  tanggung  jawab  dan kewajiban beralih ke penerima delegasi. Pemberi delegasi tidak lagi dapat menggunakan kewenangan tersebut,  kecuali  setelah  dilakukan  pencabutan, sesuai  dengan  prinsip contrarius  actus. Dengan  kata lain,  setiap  perubahan  atau  pencabutan  dari  suatu  peraturan  pelaksanaan  perundang-undangan dilakukan  oleh  pejabat  yang  menetapkan  peraturan  tersebut,  dan  dilakukan  melalui  peraturan  yang sederajat atau lebih superior . 34
Dalam  kewenangan  yang  bersumber  dari  atribusi,  maka  Kewenangan  tersebut  secara  mutlak bersumber dari mandat undang-undang yang jelas tercantum secara eksplisit dalam teks undang-undang atau pasal tertentu dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru  yang  telah  didapat  sejauh  tidak  melewati  bidang  kewenangan,  kewenangan  atribusi  akan  tetap lekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan, secara mutlak tanggung jawab dan tanggung  gugat  kepada  penerima  atribusi,  hubungan  hukum  wewenang  antara  pembentuk  undang- undang  dengan  organ/badan  pemerintahan. 35 Sedangkan  Kewenangan  yang  berasal  dari  Mandat sebetulnya tidak melibatkan pengalihan atau pemindahan wewenang, melainkan terjadi karena individu yang  berkompeten  mengalami  halangan 36 atau  situasi  tersebut  dapat  terjadi  jika  suatu  lembaga pemerintahan  memberikan  izin  kepada  lembaga  lain  untuk  menjalankan  kewenangannya  atas namanya. 37
Dihubungkan dengan kewenangan eksekusi yang mutlak hanya dimiliki oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dimana dasar kewenangan bagi Ketua Pengadilan untuk melaksanakan secara paksa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
30 Sri Nur Hari Susanto, Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan , Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 No 3 , (2020), Hlm.431.
31 Dzikry Gaosul Ashfiya, Diskursus Pergeseran Konsep Diskresi Pasca Undangundang Cipta Kerja Dan Pengujiannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara , Jurnal Hukum Peratun, Volume 6, Nomor 1 , (2023), hlm, 61. 32 Eno  Sambolon, Analisis  Hukum  Kewenangan  Pemerintah  Pusat  Terhadap  Penetapan  Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Universitas Jambi, (2021), hlm, 15.
33 Rafly Rilandi Puasa Dkk, Op.Cit , hlm, 3.
34 Ibid, Hlm, 3.
35 Moh Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat , Jurnal Khazanah Hukum, Volume 2 Nomor 3 , (2020), hlm, 94,
36 Revi  Melati, Pertimbangan  Hukum  Hakim  Terhadap  Surat  Perjanjian  Di  Bawah  Tangan  Yang Dilegalisasi  Di  Hadapan  Notaris  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  1499  K/Pdt/2016), Universitas Sriwijaya, (2020), hlm, 20.
37 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 99.

## Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
diantaranya  pada  pasal  195  ayat  (1)  HIR jo pasal  206  Rbg,  pasal  180  ayat  (1)  HIR,  pasal  130  HIR maupun pasal 224 HIR jo pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 195 (1) HIR
“Hal  menjalankan  keputusan  pengadilan  negeri,  dalam  perkara  yang  pada  tingkat  pertama diperiksa  oleh  pengadilan  negeri,  adalah  atas  perintah  dan  dengan  pimpinan  ketua  pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal- pasal berikut ini”.
Pasal 206 (1) Rbg
“Pelaksanaan  hukum  (eksekusi)  perkara  yang  diputus  oleh  pengadilan  negeri  dalam  tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut”.
Mengacu  kepada  ketentuan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  undang-undang mensentralisir  tentang  eksekusi,  yang  mana  eksekusi  disentralisir  di  Pengadilan  Negeri  pemusatan manfaat  dalam  penegakkan  dan  pelayanan  hukum. 38 Pengaturan  kewenangan  eksekusi  oleh  Ketua Pengadilan  tingkat  pertama  pada  HIR/Rbg  yang  mana  status  dari Rechtreglemeent  voor  de Buitengewesteen  (Rbg) sendiri  setara  dengan  undang-undang. 39 Sehingga  telah  ternyata  bahwa kewenangan  dari  Ketua  Pengadilan  Tingkat  Pertama  yang  dalam  hal  ini  adalah  Ketua  Pengadilan Negeri  untuk  memerintahkan  dan  memimpin  eksekusi  merupakan  kewenangan  atribusi  karena bersumber dan merupakan amanat dari Undang-Undang langsung.

## Dari Sudut Pandang Teori Hukum Progresif
Paradigma teori hukum progresif ini meletakkan titik sentral penting pada diri aparat penegak hukum  itu  sendiri,  karena  bila  suatu  aturan  dipandang  kaku  dan  baku,  maka  aparat  penegak  hukum itulah yang harus meluweskan melalui penafsirannya, sehingga titik sentral penegakan hukum ada pada aparat penegak hukum itu bukan pada aturannya, sehingga penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. 40
Dalam persepektif hukum progresif, penafsiran merujuk pada proses pemberian makna terhadap teks  peraturan,  maka,  penafsiran  tidak  boleh  terbatas  pada  pembacaan  harfiah  semata.  Dengan  cara seperti  itu,  hukum  menjadi  progresif  karena  dapat  melayani  masyarakatnya.  Karena  hukum  telah melayani  masyarakatnya  maka  ia  telah  melayani  kehidupan  masa  kini  dan  oleh  karena  itu  hukum menjadi bersifat progresif. Hukum progresif dan penafsiran progresif berpegang pada paradigma bahwa hukum  itu  untuk  manusia.  Manusia  di  sini  adalah  simbol  bagi  kenyataan  dan  dinamika  kehidupan. Karena hukum berfungsi untuk memandu dan melayani masyarakat, maka diperlukan keseimbangan antara statika dan dinamika, antara ‘statika’ dan ‘dinamika’. 41
Salah satu kunci utama penerapan teori hukum progresif ini dalam praktiknya terutama dalam praktik peradilan adalah kemanfaatan, titik tolak penggunaan hukum progresif adalah ‘kemanfaatan’ sehingga  paradigma  yang  terbangun  dari  tindakan  hukum  progresif  adalah,  bila  tindakan  itu  lebih banyak membawa mudharat atau keburukan maka tendensinya lebih baik tindakan itu jangan dilakukan, sebaliknya bila tindakan itu lebih banyak membawa manfaat utamanya berkaitan dengan kepentingan umum, maka teori hukum progresif dapat diberlakukan disana.
Dalam kaitannya dengan penerapan pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  juga  demikian, maka harus dilihat ada tidaknya kemanfataan, karena Hukum yang baik adalah hukum yang membawa
38 Asdian Taluke, Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkraah)  Atas  Perintah  Hakim  Dibawah  Pimpinan  Ketua  Pengadilan  Negeri, Jurnal  Lex  Privatum,  Volume  1 Nomor 4 , (2013), hlm, 25.
39 Adelia Audiana Gerchikova Dkk, Penerapan Ketentuan Dalam Praktik Sita Jaminan Atas Saham Guna Memperoleh Kepastian Hukum, Journal of Judicial Review, Volume 22 Nomor 1 , (2020), hlm, 36.
40 Satijpto, Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Kompas : Jakarta, 2007), hlm 228.
41 Siti  Malikhatun  Badriyah,  Penemuan  hukum  (rechtvinding)  dan  Penciptaan  Hukum  (rechtsscheping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 40, Nomor 3 , (2011), hlm, 389.

## Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
kemanfaatan  bagi  manusia.  Kemanfaatan  disini  dapat  juga  diartikan  dengan  kebahagiaan. 42 Kemanfaatan ini harus dilihat dari sudut pandang luas bahkan dari sudut pandang tujuan negara, David Strorey dalam bukunya Territory the Claiming of Space menegaskan tentang peran fungsi dari negara yakni  mengatur  perekekonomian  negara,  menyediakan  kepentingan  publik  terutama  kesehatan  dan transportasi,  menyediakan  perangkat  hukum  dan  menegakkan  keadilan,  membela  dan  menjaga territorial wilayah negara dan keamanan rakyatnya dari pihak luar. 43
Landasan  utama  dari  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  tentulah kepentingan umum itu sendiri karena pembangunan adalah salah satu kunci utama dari  terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, 44 terlebih sudah dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum bahwa dalam kegiataan Pengadaan Tanah dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Maka menurut penulis sejalan dengan konsep hukum  progresif  seharusnya  ketentuan-ketentuan  hukum  formil  dalam  kaitannya  dengan  eksekusi seharusnya  tidak  menghalangi  dan  tidak  menghambat  pembangunan,  karena  substansi  yang dipertaruhkan  disana  adalah  pembangunan  guna  kepentingan  umum.  Apabila  penerapan  pasal  98 Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum  tersebut  terkekang  dengan  ‘konsep-konsep  eksekusi  umum’  diantaranya  hanya bisa  dilakukan  terhadap  putusan  yang  bersifat condemnatoir maka  akan  mengorbankan  tujuan kemanfaatan hukum untuk kepentingan umum atau kepentingan yang lebih besar.
Lebih  dari  itu  dalam  konteks  hukum  progresif  dalam  kaitannya  dengan  kemanfaatan dihubungkan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, maka tentu harus dihubungkan dengan aturan undang-undang pokok agraria itu sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, telah digariskan ketentuan  tentang ‘fungsi sosial’ pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang dirumuskan “semua hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial”.  Filosofi  utama  dalam  kegiatan  Pengadaan  Tanah  untuk pembangunan bagi kepentingan umum adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menentukan bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial, sehingga kepentingan  umum  harus  di  prioritaskan  jauh  diatas  kepentingan  pribadi  meskipun  tidak mengesampingkan  kepentingan  pemegang  hak  atas  tanah,  karena  pengadaan  tanah  untuk  keperluan pembangunan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah mengenai dasar dan bentuk ganti rugi yang akan diberikan. 45
Penguatan  dan  penekanan  terhadap  fungsi  sosial  tersebut  dijelaskan  dalam  Pasal  18  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  Pasal  tersebut menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, termasuk didalamnya kepentingan bangsa dan negara, maka hak-hak atas tanah bisa dicabut dengan menyerahkan ganti rugi yang layak dan sesuai dengan ketentuan  undang-undang”. Kepemilikan  tanah  oleh  seseorang  ataupun  badan  hukum  haruslah mempunyai fungsi sosial, bahkan hukum Islam dan hukum adat tentang kepemilikan atas tanah juga sama-sama  lebih  menekankan  terhadap  penguasaan  dan  pengusahaan  tanah  bukan  pada  aspek kepemilikan legal-formal. 46
Dalam  penjelasan  Pasal  6,  ditegaskan  bahwa  tidak  hanya  hak  milik  yang  menyandang  fungsi sosial,  melainkan  semua  jenis  hak  atas  tanah.  Penjelasan  umum  undang-undang  tersebut  juga menegaskan  bahwa  fungsi  sosial  hak-hak  atas  tanah  merupakan  dasar  keempat  dari  hukum  tanah nasional. Artinya, hak atas tanah yang dimiliki seseorang tidak dapat diterima jika tanah tersebut hanya digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  tanpa  mempertimbangkan  dampak  kerugian  bagi  masyarakat.
42 Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2 , (2014), hlm, 222.
43 Tata Wijayanta, Ibid, hlm, 386.
44 Muji  Lestari,  Optimalisasi  Data  Podes  dan  Dana  Desa  Bagi  Percepatan  Pembangunan  Desa, Jurnal Ilmiah Populer Median, Volume 1 Nomor 01 , (2018), hlm, 32.
45 Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum, Pustaka Margaretha, (Jakarta: 2011), hlm.131.
46 Yanto Sufriadi, Konsep Dasar Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 Nomor 1 , (2021), hlm, 14.

## Ronal Roges Simorangkir et al., Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan kondisi dan sifat haknya, sehingga memberikan manfaat baik bagi pemiliknya maupun untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara. 47
Penerapan teori hukum progresif dalam pelaksanaan atau pengosongan dalam perkara konsinyasi pengadaan tanah untuk pembangunan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat dan prinsip fungsi sosial, bermakna mengharuskan penerapan pasal 195 HIR jo pasal 206 Rbg jo pasal  54  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman diperluas tidak hanya memberlakukan pelaksanaan hukum (eksekusi) tersebut hanya terhadap ‘Putusan’ namun juga memperluas makna eksekusi termasuk pada ‘Penetapan’, mengingat bahwa ketentuan pasal 29  ayat  (3)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum, telah menggariskan bahwa bentuk produk hukum dari Pengadilan Negeri adalah ‘Penetapan’, hal ini mutlak dilakukan agar norma dalam pasal 98 dapat ditegakkan.
Perluasan arti dalam konteks hukum progresif itu juga harus diterapkan dalam memaknai atau memperluas asas-asas eksekusi khususnya terhadap asas condemnatoir, Sri Soemantri Martosuwignjo, mengemukakan  bahwa  asas  mempunyai  padanan  dengan ‘beginsel’ atau ‘principle’ sebagai  suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan  antara  daya  ikat  normatif  dan  keniscayaan  yang  memaksa. 48 Mengacu  pada  asas-asas eksekusi,  maka  putusan  yang  dapat  dilaksanakan  adalah  keputusan  yang  mengandung  amar condemnatoir di dalamnya. atau amar yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan  suatu  perbuatan  tertentu 49 yang  erat  kaitannya  dengan  pasal  1033 Regleement  op  de Rechtssvordeering (Rv).
Pelaksanaan  eksekusi  rill  seharusnya  hanya  dilakukan  terhadap  putusan  yang  bersifat condemnatoir, di  mana  amarnya  memuat  pernyataan  "penghukuman"  atau  "memerintahkan"  kepada Tergugat untuk melaksanakan, antara lain: 1) Menyerahkan suatu barang; 2) Mengosongkan sebidang tanah atau rumah; 3) Melakukan perbuatan tertentu; 4) Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. 50 Sedangkan  ‘Penetapan  Konsinyasi’  dalam  perkara  pengadaan  tanah  amarnya  hanya  berupa  amar deklaratoir yakni menerangkan atau menyatakan tentang suatu keabsahaan, walaupun tidak melahirkan kekuatan  eksekutorial,  namun  melahirkan  kekuatan  hukum  tetap, 51 maka  penggunaan  teori  hukum progresif untuk mengatasi hambatan ini harus dilakukan dengan penilaian guna meneliti apakah amar atau diktum declaratoir tersebut dapat dikaitkan dengan eksekusi atau tidak. Mengaitkan  putusan declaratoir dengan  eksekusi  dapat  dilakukan  dengan  meneliti keterhubungan  antara  amar,  objek  perkara,  dan  eksekusi.  Tidak  semua  putusan declaratoir dapat dikaitkan dengan eksekusi.  Umpamanya putusan yang amarnya hanya menyatakan  C dan D sebagai ahli  waris  tanpa  diikuti  dengan  suatu  hak  atas  benda  atau  objek  apa  yang  mengikuti  kedudukan keahliwarisan.  Terhadap  putusan  demikian,  maka  tidak  ada  kaitannya  sama  sekali  dengan  eksekusi, karena  tidak  ada  satu  hal  atau  objek  yang  dapat  dieksekusi. 52 Berbeda  halnya  dengan  putusan declaratoir dalam konteks perkara konsinyasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena tujuan utamanya  adalah  agar  dapat  dilakukan  pembebasan  lahan  untuk  dilakukan  pembangunan,  sehingga relevan untuk ditafsirkan putusan declaratoir tersebut untuk dinilai dapat di eksekusi, karena essensi utama  dari  diadakannya  konsinyasi  itu  adalah  untuk  dilakukan  pengosongan  dan  pembebasan  lahan untuk selanjutnya dilakukan pembangunan bagi kepentingan umum.
Lebih  jauh  namun  masih  dalam  konteks  kewenangan  dari  sudut  pandang  hukum  progresif, terdapat terminologi yang disebut diskresi atau freies ermessen , penggunaan kewenangan diskresi atau
47 Dios Ferdian Harefa Dkk, Fungsi Sosial Hak Milik Atas  Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Jurnal Lex Administratum, Volume 8 Nomor 3 , (2020), hlm, 90. 48 Dian Latifiani, Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Volume 1, Nomor 1 , (2015), hlm, 18.
49 Rezky Apdina Arzani, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat Dieksekusi, AkMen Jurnal Ilmiah, Volume 15 Nomor 2 , (2018), hlm, 252.
50 Heri Swantoro, Op.Cit , hlm, 6.
51 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP, Jurnal Yudisial, Volume 11 Nomor 1 , (2018), hlm, 34.
52 Rezky Apdina Arzani, Op.Cit, hlm, 253.
freies ermessen ini muncul sebagai antitesis untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan dari pada asas legalitas dalam negara hukum. Secara prinsip, kebebasan ini memungkinkan lembaga administrasi negara untuk menekankan efektivitas dalam mencapai suatu tujuan (doelmatigheid) lebih dari sekedar mematuhi ketentuan hukum (rechtmatigheid). 53
Secara  yuridis  kewenangan  bebas  ini  diakui  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan,  pada  pasal  1  angka  (9)  menyebutkan,  instrumen  ini  digunakan untuk mengatasi persoalan konkret dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dengan tetap menyandarkan  pada  landasan  utama  yakni asas  kepentingan umum,  J.Hamidi  menyajikan  parameter atau  elemen-elemen  yang  terdapat  dalam  asas  kepentingan  umum,  meliputi:  kepentingan  nasional, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan adanya dasar peraturan  perundang-undangannya. 54 Dan  nyatanya  semua  prasyarat  yang  ditentukan  dalam kepentingan  umum  tersebut  terpenuhi  dalam  perkara  eksekusi  konsinyasi,  sehingga  kewenangan eksekusi  konsinyasi  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  dari  perspektif  hukum  progresif  untuk  tujuan kepentingan umum dan kesejahteraan umum (bestuurszorg) dapat dipandang sebagai sebuah diskresi . Dengan demikian hukum nasional dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial demi tercapainya pembangunan walaupun memang diakui seringkali sulit dimengerti dan diterima oleh masyarakat. 55
Ada  tidaknya  Kewenangan  Pengadilan  Negeri  melakukan  eksekusi  rill  atau  eksekusi  pengosongan dalam perkara konsinyasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Setiap  institusi  penegak  hukum  masing-masing  memiliki  kewenangan  sesuai  bidangnya, sehingga  tidak  ada  ruang  antara  penegak  hukum  untuk  membahas  masalah  yang  menyangkut kepentingan pencari keadilan yang harus dipecahkan bersama. 56 Berbicara mengenai kewenangan maka tentu juga tidak lepas dari keabsahan, karena sebagaimana telah penulis jabarkan diatas bahwa konsepsi kewenangan bertitik tolak dari konsep legalitas yang mana substansi asas legalitas adalah kewenangan, wewenang sangat erat kaitannya dengan asas legalitas. Maka, asas legalitas meneguhkan bahwa tanpa adanya  dasar  wewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  semua aparat  pemerintah tidak  akan  memiliki  kewenangan  yang  dapat memengaruhi  atau  mengubah  posisi hukum  warga  masyarakatnya 57 dengan  demikian  untuk  mengkaji  suatu  kewenangan  itu  maka  harus dilihat apakah kewenangan itu berdasar atau tidak, dan ini tidak bisa hanya dilihat secara parsial untuk mengatakan  berwenang  atau  tidak,  melainkan  harus  dilihat  secara komprehensif sehingga  dapat disimpulkan  tindakan  yang  dilakukan  itu  absah  atau  tidak.  Menurut  Franz  Magnis  Suseno,  legalitas adalah salah satu kemungkinan kriteria bagi keabsahan wewenang. Legalitas mewajibkan pelaksanaan wewenang  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Suatu  tindakan  dianggap  sah  jika  sesuai dengan hukum, dan tidak sah jika tidak sejalan dengan ketentuan norma yang berlaku. 58
Dalam  kaitannya  untuk  menjawab  persoalan  ada  tidaknya  kewenangan  Pengadilan  Negeri melakukan eksekusi rill atau eksekusi pengosongan dalam perkara konsinyasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan  untuk  kepentingan  umum  pun  demikian,  harus  dilihat  secara  komprehensif  berbagai aturan terkait dengan eksekusi tersebut, tidak sebatas melihat konsepsi ada tidaknya kewenangan hanya mendasarkan pada pasal 195 ayat (1) H.I.R jo pasal 206 R.b.g melainkan harus dikaji secara mendalam dan sistematis dengan teori, asas-asas maupun pasal-pasal lain terkait eksekusi.
Setelah mengkaji dari sudut pandang teori kewenangan sebagaimana penjabaran diatas, terlihat bahwa kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi riil dalam perkara konsinyasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum didasarkan pada pasal 195 ayat (1) HIR
53 Dzikry Gaosul Ashfiya, Op.Cit, hlm, 63.
54 Cekli  Setya  Pratiwi  dan  Shinta  Ayu  Purnamawati  Dkk, Penjelasan  Hukum  Asas-Asas  Umum Pemerintahan yang Baik, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), hlm, 88.
55 Rina Shahriyani Shahrullah, Wagiman dan Yovita, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional  Indonesia  Yang  Di  Tolak  Oleh  Pengadilan  Negeri  Untuk  di  Eksekusi  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 300/II/ARB-BANI-2009), Journal of Judical Review, Volume 18 Nomor 1 , (2015), hlm, 55.
56 M. Choirul Huda, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Prograsif, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2018), hlm.196.
57 Zairin Harahap, Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu Kajian terhadap Enam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Volume 7 Nomor 3 , (2014), hlm, 318.
58 Ibid, hlm, 318.
jo pasal 206 ayat (1) Rbg dan dipertegas dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ternyata kewenangan tersebut berdasar dan termasuk kewenangan atribusi  yang  bersumber  dari  Undang-Undang,  lalu  dari  sudut  pandang  teori  hukum  progresif mendasarkan  kepada  kemanfaatan  dan  mengingat  fungsi  sosial  atas  tanah  maka  pasal  98  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum,  bisa  difungsikan,  berlaku  efektif  serta  dapat  pula  dijadikan  dasar kewenangan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi  riil dalam perkara konsinyasi pengadaan tanah.
Lebih  dari  itu  ditinjau  dari  sudut  kepastian  hukum,  apabila  perkara  konsinyasi  untuk pembangunan  bagi  kepentingan  umum  tidak  bisa  di  eksekusi,  hal  ini  justru  menimbulkan ketidakpastian,  mengingat  wewenang  eksekusi  hanya  ada  pada  badan  Peradilan  sehingga  pihak Pengadilan  dapat  mengajukan  permohonan  pengamanan  kepada  Kepolisian  sesuai  pasal  15  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 59 dan jika dilakukan eksekusi sendiri oleh Pemerintah  potensial  dilakukan  gugatan onrechtmatioverheidsdad, padahal  sesuai  dengan  ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum,  telah  tegas  disebutkan  bahwa  dalam  kompensasi  telah  diserahkan  kepada Pengadilan  Negeri  sesuai  ketentuan,  kepemilikan  atau  hak  atas  tanah  dari  pihak  yang  berhak  akan dinyatakan tidak berlaku, dan tanah tersebut akan menjadi milik langsung dari negara.

## Penyelesaian  atas  permasalahan  hukum  eksekusi  pengosongan  dalam  perkara  konsinyasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pada  dasarnya,  pelaksanaan  eksekusi  merupakan  tindakan  terhadap  pihak  yang  kalah  dalam putusan Hakim untuk memenuhi kewajiban yang dijelaskan dalam putusan tersebut, ketika pihak yang kalah enggan melaksanakannya dengan sukarela. Putusan condemnatoir yang sudah final and binding , apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka bisa dipaksakan dengan bantuan pihak pengadilan. 60 Merujuk pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menyebutkan Pengadilan tak dapat menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada ataupun kurang jelas, disisi lain justru wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Beranjak pada ketentuan yang demikian maka begitu pun seharusnya sikap dari Ketua Pengadilan Negeri dalam menghadapi adanya permohonan eksekusi atas perkara  konsinyasi  pengadaan  tanah.  Ketua  Pengadilan  harus  berani  mengambil  resiko  dalam melakukan  eksekusi  terhadap  lahan  yang  telah  dititipkan  konsinyasi  untuk  pembangunan  bagi kepentingan umum.
Sebagaimana  telah  dijabarkan  diatas  apabila  terdapat  permohonan  pengosongan  oleh  Instansi yang Memerlukan Tanah maka antinomi norma dalam persoalan eksekusi perkara konsinyasi ini dapat diatasi dengan melakukan penafsiran secara progresif  mendasarkan kepada  ‘asas kemanfaatan’ guna kepentingan  umum  dan  mendasarkan  pada  ‘fungsi  sosial’  atas  tanah  sehingga  pasal  98  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan pasal 195 ayat (1) HIR jo pasal 206 ayat (1) Rbg dan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bisa dijadikan landasan guna melakukan  eksekusi  perkara  konsinyasi  pengadaan  tanah,  hal  ini  sangat  beralasan  karena  dalam praktiknya di tanggal 11 Januari 2019 Mahkamah Agung telah menerbitkan Pedoman Eksekusi melalui Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor:  40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019  tentang  Pedoman  eksekusi  pada  Pengadilan  Negeri,  dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Permohonan pengosongan tanah setelah adanya Penetapan Konsinyasi dari Pengadilan, yang dimohonkan oleh Instansi pengguna tanah untuk kepentingan umum didasarkan  Pasal  95  Peraturan  Presiden  Nomor  30  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Ketiga  atas Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan dalam aturan itu disebutkan spesifik “prosedur dan syarat yang harus dipenuhi yakni:
59 I  Wayan  Parta  dan  I  Nyoman  Gede  Remaja,  Peranan  Kepolisian  Dalam  Pengamanan  Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata Yang Bersifat Condemnatoir di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, Kertha Widya Jurnal Hukum, Volume 8 Nomor 1 , (2020), hlm, 72.
60 Dian Latifiani , Op.Cit, hlm, 26.
1. Permohonan  pengosongan  diajukan  secara  tertulis  dan  ditandatangani  oleh  kepala  instansi  atau wakilnya, dilengkapi dengan Surat Kuasa.
2. Surat Permohonan mencakup: a. Identifikasi instansi pemohon dan termohon; b. Pernyataan singkat mengenai alasan permohonan pengosongan; c. Data terkait objek eksekusi.
3. Surat  permohonan  dilengkapi  dengan:  a.  Keputusan  konsinyasi;  b.  Laporan  acara  konsinyasi;  c. Surat  kuasa  khusus  jika  diajukan  oleh  perwakilan;  d.  Dokumen  terkait  objek  eksekusi;  e.  Surat keterangan pelepasan hak dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) / ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang); f. Dokumen-dokumen lain yang dianggap relevan”. 61
Terbitnya  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019  menegaskan  bahwa  Mahkamah  Agung sendiri selaku Voorpost terkait seluruh persoalan Teknis dan Administrasi Yudisial ternyata menyetujui untuk dilakukan eksekusi terhadap perkara konsinyasi pengadaan tanah, namun menurut penulis agar terdapat harmonisasi aturan  baik  secara vertical dan horizontal termasuk  guna mencegah antinomie asas, maka harus dilakukan rekonstruksi norma yang mengatur hal ini.
Ada  beberapa  alasan  harus  dilakukan  rekonstruksi  norma  tersebut,  pertama  agar  terdapat harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  sehingga  kewenangan  terkait  dengan  eksekusi  perkara konsinyasi  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  bagi  kepentingan  umum  tidak  hanya  didasarkan kepada  aturan  setingkat  Peraturan  Pemerintah  melainkan  diatur  dalam  aturan  setingkat  Undang- Undang, sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  “Peraturan  Pemerintah  adalah  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  diberlakukan  oleh  Presiden  guna  melaksanakan  Undang-Undang sebagaimana seharusnya”. Persoalannya adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah seharusnya merupakan materi untuk melaksanakan undang-undang dengan catatan bahwa akan lebih baik bila persoalan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah lebih dulu diatur dalam aturan setingkat Undang-Undang, lebih problematik lagi bila persoalan eksekusi konsinyasi itu hanya diatur Peraturan Presiden sebagaimana ketentuan sebelumnya, dalam hakikatnya, isi materi dalam Peraturan Presiden  hanya  mencakup  materi  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang,  materi  pelaksanaan Peraturan  Pemerintah,  atau  materi  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  penyelenggaraan  kekuasaan pemerintahan.
Pengaturan  soal  eksekusi  konsinyasi  dalam  Peraturan  Pemerintah  sedangkan  dalam  undang- undang  tidak  terdapat  pembahasan  tentang  hal  tersebut  tentu  berpotensi  materi  muatan  tidak  boleh disingkat, harus tulis lengkap  aturan hukumnya  tersebut menyimpang  dari materi  yang  diatur  dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Seharusnya ketentuan Peraturan Pemerintah tidak melewati atau memuat norma baru yang tidak diamanatkan dan tidak sejalan dengan Undang-Undang sesuai dengan Stufenbau Teori  dari  Hans  Kelsen  yang  menegaskan  Norma  memiliki  hierarki  tersendiri,  di  mana hukum yang berada pada tingkat yang lebih rendah diwajibkan mengikuti ketentuan hukum yang berada di tingkat yang lebih tinggi, dan hukum yang berada pada tingkat yang lebih tinggi tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum yang berada pada tingkat yang tertinggi sampai kepada Grundnorm . 62
Hal  lain  yang  perlu  diperbaiki  dalam  rangka  rekonstruksi  norma  menurut  penulis  adalah ketentuan dalam pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan bahwa produk hukum atas konsinyasi ini adalah ‘Penetapan’. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  adalah hukum  acara  yang  mengatur  konsinyasi  ini,  dan  terdapat  dua  substansi  utama  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  tersebut  yakni  bab  tentang  ‘Keberatan  atas  Bentuk  maupun  Besarnya  Ganti Kerugian’ dan bab tentang ‘Penitipan Ganti Kerugian’, proses akhir dari persidangan ‘keberatan atas
61 Heri Swantoro, Op.Cit, hlm, 45.
62 Narada  Lukman,  Tinjauan  Tentang  Kewajiban  Pelaporan  Transaksi  Keuangan  Oleh  Advokat  Dalam Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  Yang  Tidak  Sejalan  Dengan  peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2 , (2019), hlm, 5.

## Ronal Roges Simorangkir et al., Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
bentuk maupun besaran ganti kerugian’ diakhiri dengan produk hukum dari Pengadilan Negeri berupa Putusan  sedangkan  proses  akhir  dari  persidangan  ‘Penitipan  Ganti  Kerugian’  justru  diakhiri  dengan produk  hukum  dari  Pengadilan  Negeri  berupa  ‘Penetapan’,  padahal  sasaran  dari  pasal  98  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum justru adalah Penetapan yang diatur dalam pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021  Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  ini  yang  menurut  Penulis harus  diperbaiki,  seharusnya  sejalan  dan  dipersamakan  saja  produk  hukumnya  secara  keseluruhan berupa  Putusan,  sehingga  tidak  terdapat  persoalan  bila  nanti  dimohonkan  eksekusi  pengosongan terhadap penitipan ganti kerugian atau konsinyasi tersebut.
Bila dikaji dari aturan materiil yang paling utama dari ketentuan tentang Konsinyasi ini yakni Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum, ternyata juga terdapat inkonsitensi karena pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2  Tahun  2021    Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum,  yang  tegas  merumuskan  bahwa  bentuknya  adalah  ‘Putusan’  dan  bukan ‘Penetapan’:
Pasal 5
“Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Masih  dalam  konteks  pasal  29  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2021    Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Pengajuan Keberatan  Dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menentukan secara limitatif perihal bentuk, rumusan maupun jumlah amar dalam Penetapan (permohonan penitipan ganti kerugian) tersebut, maka untuk mendukung eksekusi konsinyasi sesuai pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  dan  Surat Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No: 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019, seharusnya juga perlu ditambahkan dan dimasukkan amar condemnatoir yang berisi Penghukuman kepada pihak yang berhak atas tanah untuk mengosongkan tanah yang telah dititipkan uang ganti kerugiannya di Pengadilan Negeri, karena salah satu contoh perkara ‘Permohonan’ yang terdapat pihak lawan (Termohon) dan tidak bersifat voluntair serta tidak bersifat ex-parte (karena ada  pihak  Termohon)  yakni  Permohonan  untuk  diadakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) dalam  pasal  80  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  ternyata  juga diperbolehkan memuat amar condemnatoir yang berisi Penghukuman sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, artinya yang ingin penulis sampaikan adalah, sekalipun bentuk produk hukum dari Pengadilan adalah ‘Penetapan’ namun secara kasuistis dan eksepsional ternyata dimungkinkan untuk memuat amar penghukuman atau condemnatoir.

## SIMPULAN
Dari sudut pandang teori kewenangan ternyata terdapat kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi rill terhadap perkara konsinyasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan  termasuk  sebagai  kewenangan atribusi karena  didasarkan  kepada  kewenangan  yang  diberikan langsung oleh Undang-Undang dalam pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) Rbg dan dipertegas dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 98  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dari sudut pandang hukum progresif Ketua Pengadilan Negeri juga berwenang untuk melakukan eksekusi atas perkara konsinyasi pengadaan tanah mengingat titik tolak penggunaan hukum progresif adalah ‘kemanfaatan’ dan untuk kepentingan umum berupa pembangunan serta mendasarkan pada ‘fungsi sosial’ atas tanah.

## Ronal Roges Simorangkir et al., Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pengaturan konsinyasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum harus dilakukan rekonstruksi norma agar dapat berjalan tanpa kendala, harus diatur persoalan eksekusi konsinyasi ini dalam aturan setingkat undang-undang, lebih dari itu dalam aturan pelaksana seharusnya produk hukum dari Hakim juga berbentuk Putusan dan bukan Penetapan serta diberikan amar yang bersifat condemnatoir sehingga amar tersebut dapat dilakukan eksekusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta : Gramedia, 1989. Hartono, Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung : Alumni, 1991. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : Rajawali Pers, 2011. Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya : Bayumedia, 2008. Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi , Bandung : Alfabeta, 2022. Limbong,  Bernhard,  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan,  Regulasi,  Kompensasi,  Penegakan Hukum, Jakarta : Pustaka Margaretha: 2011.
Mustafa, Marni Emmy, Bunga Rampai Hukum dan Peradilan , Bandung : Alumni, 2016. Pratiwi, Cekli Setya dan Shinta Ayu Purnamawati, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
Rahardjo, Satijpto, Membedah Hukum Progresif, Kompas : Jakarta, 2007.
Tehupeoiry, Aartje, Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,  Jakarta : Raih Asa Sukses, 2017.
Winanrno,  Nur  Basuki, Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi, Yogyakarta  : Laksbang Mediatama, 2008.

## Jurnal
Andari, Cicilia Putri dan Djumadi Purwoatmodjo, Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, (2019).
Arzani, Rezky Apdina, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat Dieksekusi, AkMen Jurnal Ilmiah, Volume 15 Nomor 2, (2018).
Arista, Windi, Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Ditinjau dari Pasal 1338 Kuhperdata, Jurnal Hukum Tri Pantang, Volume 6 Nomor 1, (2020).
Aristeus,  Syprianus,  Eksekusi  Ideal  Perkara  Perdata  berdasarkan  Asas  Keadilan  Korelasinya  Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan (Ideal Execution of Civil Law Based on Principles The Justice Of Correlation In Efforts To Reach Simple, Fast Justice And Light Fee), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 Nomor 3, (2020). Ashfiya, Dzikry Gaosul, Diskursus Pergeseran Konsep Diskresi Pasca Undangundang Cipta Kerja Dan Pengujiannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum Peratun, Volume 6 Nomor 1, (2023).
Badriyah, Siti Malikhatun, Penemuan hukum (rechtvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsscheping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 40 Nomor
3, (2011).
Butarbutar,  Elisabeth  Nurhaini,  Asas  Ne  Bis  In  Idem  Dalam  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP , Jurnal Yudisial, Volume 11 Nomor 1, (2018). Firmansyah,  Arif,  Rekonseptualisasi  Asas  Pemisahan  Horisontal  Dalam  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara di Indonesia , Jurnal Yustisia, Volume 8 Nomor 1 , (2022).
Gandara,  Moh,  Kewenangan  Atribusi,  Delegasi  Dan  Mandat , Jurnal  Khazanah  Hukum,  Volume  2 Nomor 3, (2020).
Gerchikova, Adelia Audiana Dkk, Penerapan Ketentuan Dalam Praktik Sita Jaminan Atas Saham Guna Memperoleh Kepastian Hukum , Journal of Judicial Review, Volume 22 Nomor 1, (2020). Harahap, Zairin, Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu Kajian terhadap Enam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Volume 7 Nomor 3, (2014). Harefa, Dios Ferdian Dkk, Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Jurnal Lex Administratum, Volume 8 Nomor 3, (2020).

## Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Huda, M. Choirul, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Prograsif,
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2018).
Hutabalian, Maslon, Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kebijakan Konsinyasi Berdasarkan Undang- Undang  RI  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Kewenangan  Negara  Terhadap  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum, Volume 8 Nomor 2, Jurnal Komunikasi Hukum, (2022). Latifiani, Dian, Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim , Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Volume 1, Nomor 1, (2015).
Lestari, Muji,  Optimalisasi  Data  Podes dan  Dana  Desa  Bagi  Percepatan  Pembangunan  Desa, Jurnal Ilmiah Populer Median, Volume 1 Nomor 01, (2018).
Lukman, Narada, Tinjauan Tentang Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Oleh Advokat Dalam Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  Yang  Tidak  Sejalan Dengan  peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun2015  tentang  Pihak  Pelapor  Dalam Pemberantasan  Dan  Pencegahan  tindak  Pidana  Pencucian  Uang, Jurnal  Hukum  Adigama, Volume 2 Nomor 2, (2019).
Lumentut,  Evelyn  Dkk,  Suatu  Tinjauan  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Berkekuatan  Hukum  Tetap , Jurnal Lex Administratum, Volume 10 Nomor 1, (2022).
Mawey,  Andre  G.,  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Lepas  Dari  Segala  Tuntutan Hukum, Jurnal Lex Crimen, Volume 5 Nomor 2, (2016).
Melati,  Revi,  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Terhadap  Surat  Perjanjian  Di  Bawah  Tangan  Yang Dilegalisasi Di Hadapan Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016), Universitas Sriwijaya, (2020).
Na’im, Rifqi Fadlin, Analisis Problematik Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang), Volume 3 Nomor 6, Novum: Jurnal Hukum, (2016).
Nisa, Candra Ulfatun dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Fenomena Mafia Peradilan terkait Independensi Kekuasaan  Kehakiman  dalam  Perspektif  Budaya  Hukum  di  Indonesia, Journal  of  Judicial Review, Volume 23 Nomor 2, (2021).
Parta,  I  Wayan  dan  I  Nyoman  Gede  Remaja,  Peranan  Kepolisian  Dalam  Pengamanan  Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata Yang Bersifat Condemnatoir di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, Kertha Widya Jurnal Hukum, Volume 8 Nomor 1, (2020).
Prasetyo, Andik, Perlindungan Hukum Bagianak Pelaku Tindak Pidana, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, (2020).
Puasa, Rafly Rilandi Dkk, Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkata Perekonomian Di Desa Mahangiang  Kecamatan  Tagulandang  Kabupaten  Kepulauan  Sitaro, Jurnal  Jurusan  Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, (2018).
Sambolon,  Eno,  Analisis  Hukum  Kewenangan  Pemerintah  Pusat  Terhadap  Penetapan  Karantina Wilayah  Dan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia, Universitas Jambi, (2021).
Shahrullah,  Rina  Shahriyani,  Wagiman  dan  Lindasari  Novianti,  Perlindungan  Hukum  terhadap Perusahaan  Nasional  Dalam  Transaksi  Bisnis  Internasional  Tanpa  Perjanjian  Tertulis  (Studi Kasus  di  PT.  Kundur  Prima  Karya-Batam) , Journal  of  Judical  Review,  Volume  17  Nomor  2, (2015).
Shahrullah, Rina Shahriyani, Wagiman dan Yovita, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional  Indonesia  Yang  Di  Tolak  Oleh  Pengadilan  Negeri  Untuk  di  Eksekusi  (Studi  Kasus Putusan  Nomor  300/II/ARB-BANI-2009), Journal  of  Judical  Review,  Volume  18  Nomor  1, (2015).
Sufriadi, Yanto, Konsep Dasar Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 Nomor 1, (2021).
Susanto, Sri Nur Hari, Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, Administrative Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Nomor 3, (2020), Swantoro, Heri dan Haswandi, Dkk, Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2019). Syukri,  M.  Dkk,  Eksekusi  Terhadap  Putusan  Hakim  Yang  Telah  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Dalam Perkara Faraid Di Mahkamah Syar’iyah Jantho, Syiah Kuala Law Journal, Volume 2 Nomor 3,
(2018).
Taluke, Asdian, Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, Volume I Nomor 4, Lex Privatum, (2013).
Wijayanta,  Tata,  Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Kaitannya  Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2, (2014).

## Situs Web
https://nasional.tempo.co/read/1602659/3-macam-sengketa-tanah-paling-sering-terjadi- solusinya?page_num=1