## IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE PADA PROGAM PENSIUN DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DI BANK MUAMALAT MAGELANG
Mulyono Jamal, Muhamad Arief Al Hakim, dan Wahyudi Bakri Universitas Darussalam Gontor
Email : mulyonojamal@unida.gontor.ac.id, muhamadhakim42019@mhs.unida.gontor.ac.id, dan bakri_wahyudi@yahoo.com

## Abstract
This study aims to determine the implementation of Sharia compliance in the implementation of  the  pension  program  with  Wakalah  Bil  Ujrah  Akad  of  the  Bank  Muamalat  Magelang branch. To achieve the goals of the discussion above, this study uses a descriptive qualitative study. To obtain data on the implementation of Sharia compliance in the implementation of the Wakalah Bil Ujrah contract annuity program at the Bank Muamalat Magerang branch, researchers  used  to  interview  and  documentation  methods,  and  observations  from stakeholders. The results of this study are consistent with the implementation of the Wakalah bil  Ujirah  contract  pension  program  in  Bank  Muamalat  with  Sharia  compliance,  and  the submission  to  DSN-MUI  Fatwa  No.  88/  DSNMUI/XI/2013  on  the  implementation  of  the pension program. Is shown.
Keywords : Sharia Compliance; Pension Program; Wakalah Bil Ujrah

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  sharia  compliance  dalam  pelaksanaan program  pensiun  dengan  Akad  Wakalah  Bil  Ujrah  di  Bank  Muamalat  cabang  Magelang. Untuk mencapai tujuan pembahasan di atas, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.  Untuk  memperoleh  data  implementasi  kepatuhan  Syariah  dalam  pelaksanaan program  pensiun  akad  Wakalah  Bil  Ujrah  di  Bank  Muamalat  cabang  Magelang,  peneliti menggunakan metode  wawancara  dan dokumentasi,  serta  observasi dari  stakeholders.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program  pensiun  dengan  akad  Wakalah  Bil Ujrah di Bank Muamalat telah sesuai dengan syariah, yaitu tunduk pada Fatwa DSNMUI No. 88/DSUI/XI/2013 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun.
Kata Kunci : Sharia Compliance ; Program Pensiun; Wakalah Bil Ujrah

## PENDAHULUAN
Banyak  orang  Indonesia  yang  tidak  tahu bagaimana  kehidupan  mereka  setelah bekerja.  Pada  hakekatnya  hidup  setelah masa  itu  adalah  umur  panjang  yang  wajib memberikan kehidupan keluarga. Mungkin banyak    yang  bisa  menghidupi  kebutuhan keluarga  ketika  usia  masih  berhubungan dengan  pekerjaan,  tapi  idealnya    bekerja antara  usia  25  dan  50  tahun,  setelah  itu sebagian  besar  adalah  trust  investasi,  Itu hanya  tergantung  pada  hal-hal  lain  seperti tabungan,  dana  pensiun,  dll.  Selain kebutuhan  keluarga,  Anda  juga  memiliki tabungan  untuk  menutupi  kehidupan setelah    pensiun  dan  kematian  (Nasir, 2016).
Orang  sering  mengartikan  " dana pensiun "  sebagai  imbalan  dalam  bentuk uang  yang  mereka  terima  setelah  mereka menyelesaikan pekerjaan mereka.
Pengertian  lain  dana  pensiun  dalam kaitannya  dengan  Undang-Undang  Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 adalah bahwa dana  pensiun  adalah  badan  hukum  yang menyelenggarakan  program-program  yang menjanjikan  manfaat  pensiun.  Manfaat pensiun  adalah  jumlah  yang  dibayarkan dana  pensiun  kepada  peserta  setelah peserta menjadi pension (Nasir, 2016).
Dari  dulu  hingga  sekarang  banyak orang  yang  menginginkan  pensiun  saat tidak  bekerja,  sehingga  ingin  menjadi pegawai negeri. Persepsi umum masyarakat  Indonesia  adalah  bahwa  yang menerima pensiun hanyalah PNS atau TNI jika saat ini berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara). Namun, sejak berlakunya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1992, dana  pensiun  tidak  hanya  menjadi  hak pegawai  negeri  sipil  atau  TNI,  tetapi terbuka untuk semua pekerja.
Menurut  Islam,  tidak  ada  yang melarang kegiatan yang dapat menghasilkan  keuntungan.  Hal  ini  jelas didukung  dengan  terbitnya  Fatwa  DSN- MUI  yang  membahas  tentang  pedoman umum  penyelenggaraan  program  pensiun berdasarkan  prinsip  syariah.  Keputusan
Fatwa  harus  dipenuhi  dengan  prinsip- prinsip  Syariah  di  Indonesia  dan  untuk digunakan sebagai dasar hukum final yang berlaku  bagi  lembaga  keuangan  dan  bank yang mengelola program pensiun. Indonesia sendiri memiliki banyak lembaga keuangan dan bank yang menawarkan program dana pensiun. Khususnya  berbasis  Syariah  atau  Dana Pensiun  Lembaga  Keuangan  (DPLK)  dan Dana  Pensiun  Pemberi  Kerja  (DPPK), salah satunya Bank Muamalat di
Magelang. Bank Muamalat sendiri menggunakan  akad Wakalah  Bil  Ujrah untuk  melaksanakan  program  pensiun berdasarkan Prinsip Syariah antara peserta dengan  bank  atau  pengelola  program pensiun  Syariah  itu  sendiri.  Dalam mengoordinir  pelaksanaan  akad  pada lembaga berbasis syariah (Bank
Muamalat)  dalam  skema  pensiun  dengan Fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI melalui  Fatwa  Lembaga  Syariah  Nasional No.  88/DSNMUI/XI/2013.  Saya  tertarik dalam  menjajaki  mekanisme  penerapan kepatuhan Syariah dalam kontrak Wakalah Bil  Ujrah .  tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan Program Pensiun.

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  yang  terkait  dengan  penerapan akad Wakalah  bil  ujrah telah  banyak diteliti  oleh  banyak  penulis  sebagaimana yang disusun oleh Wisna Sari (2018) yang berfokus  terhadap  prosedur  akutansi  dana pensiun yang disesuaikan dengan pedoman standar  akutansi  keuangan  (Sari,  2018). Ditambah  dengan  penelitian  oleh  Etik Nurlita  (2019)  yang  membahas  tentang penerapan akad mudharabah terhadap dana pensiun  (Nurlita,  2019).  Serta  oleh  Danu Alit Aji Pamungkas (2018) yang menunjukan  bahwa  akad  yang  digunakan ialah  akad mudharabah akad wakalah digunakan  antara  pemberi  kerja  dengan dana  pensiun,  sedangkan  akad hibah digunakan  oleh  pemberi  kerja  dengan peserta  (Pamungkas,  2018).  Selain  itu
menurut  Sri  Erni  (2017)  yang  membahas tentang  ketentuan  aturan  hukum  yang mengatur pengelolaan dana pensiun syariah  di  Indonesia  (Erni,  2017).  Dari beberapa  kajian  pustaka  diatas  penulis menunjukan  bahwa  penelitian  ini  adalah implementasi Sharia  Compliance dengan peraturan  dana  pensiun  dari  fatwa-fatwa DSN  (Dewan  Syari’ah  Nasional)  yang dikeluarkan  oleh  MUI  (Majelis  Ulama Indonesia)  di  Bank  Muamalat  Kantor Cabang Magelang.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  lapangan  ( Field  Research ), (Suharsimi,  2010)  yang  berarti  penulis mengumpulkan  data  penelitian  dengan cara  meneliti  secara  langsung  praktik penyelenggaran  progam  pensiun  dengan akad Wakalah  Bil  Ujrah di  Bank Muamalat kantor cabang Magelang. Dengan  alat  analisis  data  menggunakan metode  kualitatif  yaitu  metode  analisis deduktif, dengan demikian hasil penelitiannya  untuk  menguji  teori  yang ada,  yaitu Sharia  Compliance dengan implementasinya dilapangan.

## KONSEP DASAR

## Sharia Compliance
Sharia  compliance  atau  kepatuhan  syariah adalah  ketaatan  bank  syariah  terhadap prinsip-prinsip syariah, pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan  budaya  kepatuhan  dalam mengelola  resiko  perbankan  islam  (Azib, 2016).  Menurut  Adrian  Sutedi,  kepatuhan syariah  adalah  kepatuhan  kepada  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip  dan  aturan  syariah  yang  harus ditaati  dalam  perbankan  syariah  (Sutedi, 2009). Kepatuhan syariah menurut Sukardi Budi  merupakan  manifesti  pemenuhan seluruh  prinsip  syariah  dalam  lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan  kredibilitas  di  bank  syariah, dimana  budaya  kepatuhan  tersebut  adalah
nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung  terciptanya  kepatuhan  bank syariah  terhadap  seluruh  ketentuan  Bank Indonesia  (Budi,  2012).  Menurut  Arifin, makna Kepatuhan Syariah ( sharia compliance )  dalam  Bank  Syariah  adalah penerapan  prinsip-prinsip  Islam,  syariah dan  tradisinya  dalam  transaksi  keuangan dan  Perbankan  serta  bisnis  lain  yang terkait  (Arifin,  2009).  Dara  uraian  yang ada  di  atas,  penulis  memahami  bahwa sharia  compiliance (kepatuhan  syariah) adalah  memenuhi  nilai-nilai  syariah  pada LKS  yang  menjadikan  Fatwa  DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia sebagai alat ukur  dalam  pemenuhan  prinsip-prinsip syariah,  baik  secara  produk,  transaksi, hingga operasional pada asuransi syariah.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

## Wakalah Bil Ujrah
Akad wakalah yang  asli  adalah  akad tabarru (kebaikan)  yang  bebas  upah  dan tidak mengikat  salah satu pihak  (Muwakil dan  Wakil).  Namun  seperti  Hadits  Nabi SAW,  diperbolehkannya  memenuhi  akad wakalah dengan membayar upah:
ِنعْب ِدْْعَس  ِنْب ِهللا ُدْيَبُع اَنْثَدَح َ ْيِِا ََعْبِإ ع ِِّ َع اَننثَدعَح ِنعْب ِِعِْ َو  ٍ ْيَُْن  ِبَأ  ْنَع  َقَحْسِإ  ِنْبا  ْنَع  ِبَأ اَنَثندَح ُ ِدعَحُُ ُهَِْ عَس ُهعننَأ ِهعللا ِدعْبَع  ِنعْب َِباعََ  ْنعَع  َناَسْيَك َ و َُعُخلا  ُتْد َرَأ َلاَق هعللا للعسر  ُرعْيَيَتَأ  ََعَبْيََ  عَلِإ عِِّنِإ ُهعَل  ُرعْلُق َو ِهعْيَلَع  ُرَ نلعَسَأ  لسو هيلع هللا  لص ععِليِك َو  َرععْيَيَأ اَيِإ َلاععَإَأ  ََععَبْيََ  ععَلِإ َ و َُععُخلا  ُتْد َرَأ َ عَُ   ًَعْنِم  عََِ ْبا  ْنِاعَأ اَإعَس َو  ََعَرَع َ عَسْ ََ ُهعْنِم ْذُخَأ ُق ََْي  َلَع  َكَدَُ ْعَضَأ )دود لبأ هور( ِهِي َل
Artinya: “Telah  menceritakan  kepada kami (Ubaidullah bin Sa`dan bin Ibrahim) telah menceritakan kepada kami (Pamanku)  telah  menceritakan  kepada kami (Ayahku) dari (Ibnu Ishaq) dari (Abu Nu'aim  Wahb  bin  Kaisan)  dari  (Jabir  bin Abdullah) bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, "Aku ingin pergi ke  Khaibar,  lalu  aku  datang  menemui Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata,"Sesungguhnya aku ingin pergi ke
Khaibar."  Kemudian  beliau  bersabda: "Apabila  engkau  datang  kepada  wakilku, maka  ambillah  darinya  lima  belas  wasaq, dan  apabila  ia  menginginkan  tanda darimu  maka  letakkan  tanganmu  pada tulang  bahunya” (Hadits  Riwayat  Abu Daud).
Menurut  Hanafiyyah,  Mailikiyyah, dan Hanabilah, jika akad wakalah bil ujrah ini terjadi, maka akad wakalah ini bersifat kedua  pihak.  Dalam  arti,  pihak  wakil dihukumi  sebagaimana  layaknya  ajir (orang  yang  disewa  tenaganya)  yang berkewajiban  untuk  menyelesaikan  yang diamanati.  Jika  akad  wakalah  tersebut tidak  disebutkan  upahnya  dengan  jelas, maka  wakil  berhak  atas  ujrah  almitsli (upah  yang  sepadan)  atau  sesuai  dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika menurut adat  kebiasaan  tidak  berlaku  pemberian upah, maka akad wakalah yang dilakukannya kembali menjadi akad aslinya yaitu  bersifat tabarru'  dan  akadnya menjadi  tidak  mengikat,  artinya  wakil memiliki  hak  untuk  membatalkan  kapan saja.  Menurut  Syafi'iyyah,    akad wakalah dilakukan  atas  upah,  tetapi  akad  tersebut tidak  mengikat  salah  satu  pihak  (Harun, 2017).
Penerapan Wakalah  Bil  Ujrah di Bank  Syariah  atas  nama  nasabah.  posisi sebagai pribadi. Dalam hal ini,  bank akan menerima  upah  atau  biaya  manajemen untuk  layanan  tersebut.  Misalnya,  bank dapat  menerima  uang  sekolah  siswa  atas nama  pembayaran  listrik,  telepon,  dan kuliah,  dan  juga  dapat  mengatur  skema pensiun mereka sendiri.

## Dana pensiun
Dana  pensiun  itu  sendiri  berarti  badan hukum  yang  mengelola  dan  menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Produk dana pensiun memberikan manfaat  pesangon  berupa  sejumlah  uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada peserta  setelah  peserta  pension  (Nasir, 2016).
Dana  pensiun  memiliki  fungsi  dan manfaat  bagi  masyarakat.  Fungsi  dana pensiun itu sendiri adalah sebagai berikut: 1) Penagihan biaya; 2) Pengembangan atau investasi  aset  yang  dikelola;  dan  3) Pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan  peraturan  dan  hak  masing-masing peserta.  Manfaat  dana  pensiun  bagi tertanggung  antara  lain:  1)  Tabungan  dan investasi,  yaitu  semua  iuran  kumulatif peserta  dan  pemberi  kerja  serta  laba  atas investasinya,  hanya  untuk  peserta;  2) Pensiun, semua iuran dan hasil pengembangannya dalam rangka dibayarkan  hanya  setelah  mencapai  usia pensiun  dalam  bentuk  manfaat  pensiun. Tergantung    dana  pensiun,  jika  pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun bulanan dapat  dibayarkan  kepada  janda/janda  atau anak-anak yang berhak menerima manfaat; dan  3)  Asuransi,  yaitu  apabila  seorang pemesan  meninggal  dunia  atau  sakit  dan tidak  dapat  bekerja  sebelum  memasuki masa pensiun, perhitungan manfaat pensiun  memperhitungkan  bahwa  masa kerjanya  telah  mencapai  usia  pension (Nasir, 2016).
Dana  pensiun  terdiri  dari  beberapa jenis  yakni  Dana  Pensiun  Pemberi  Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan  (DPLK),  dan  Dana  Pensiun Berorientasi  Keuntungan  (DPBK).  DPPK adalah  program  pensiun  manfaat  pasti yang didirikan oleh orang pribadi, perusahaan yang mempekerjakan
karyawan,  sebagai  pendiri  untuk  sebagian kepentingan  karyawan,  lembaga.  atau organisasi yang menyelenggarakan program  pensiun  iuran  pasti.  Semua karyawan  bertindak  sebagai  peserta  dan memiliki  kewajiban  kepada  majikan mereka. DPLK diperuntukan bagi masyarakat  umum,  baik  bagi  perorangan, pegawai,  maupun  pekerja  mandiri  yang didirikan  oleh  bank  atau  perusahaan asuransi jiwa. program pensiun iuran pasti Kehadiran DPLK memudahkan pengusaha  dalam  mengelola  asetnya. DPBK adalah DPPK yang
menyelenggarakan  program  pensiun  iuran pasti  yang  iurannya  hanya  ditarik  oleh pemberi kerja, berdasarkan formula formal tertentu yang berkaitan dengan keuntungan yang  dihasilkan  oleh  pemberi  kerja
(Elliyana, 2020). Berikut adalah tabel yang menunjukkan  perbedaan  antara  Dana Pensiun  Pemberi  Kerja  (DPPK)  dan  Dana Pensiun  Lembaga  Keuangan  (DPLK):
Tabel 1 . Perbedaan DPPK dan DPLK Jenis Dana Pensiun Keterangan DPPK DPLK Pendiri atau Penyelengara a) Perorangan atau Badan Pemberi Kerja b) Bank c) Perusahaan Asuransi Jiwa a) Perusahan Asuransi Jiwa b) Bank Jenis Progam Pensiun a) Manfaat Pasti b) Iuran Pasti a) Iuran Pasti Kepesrtaan a) Karyawan Internal b) Karyawan Eksternal a) Perorangan b) Karyawan c) Pekerja Mandiri Pembayar Iuran a) Pemberi Kerja atau Perusahaan b) Karyawan a) Perorangan b) Karyawan c) Pekerja Mandiri Sumber: (Siamat, 2004) Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN- MUI/XI/2013 Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-
MUI/XI/2013 menjelaskan berbagai definisi  tentang  dana  pensiun.  Dana Pensiun  adalah  badan  hukum  yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan  Manfaat  Pensiun.  Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah. Dana Pensiun Pemberi  Kerja  (DPPK)  adalah  Dana Pensiun  yang  dibentuk  oleh  orang  atau badan  yang  mempekerjakan  karyawan, selaku  Pendiri,  untuk  menyelenggarakan Program  Pensiun  Manfaat  Pasti  (PPMP) atau  Program  Pensiun  luran  Pasti  (PPIP), bagi  kepentingan  sebagian  atau  seluruh karyawannya  sebagai  Peserta,  dan  yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.  Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan (DPLK)  adalah  Dana  Pensiun  yang dibentuk  oleh  bank  atau  perusahaan asuransi  jiwa  untuk  menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja  mandiri  yang  terpisah  dari  Dana
Pensiun  Pemberi  Kerja  bagi  karyawan bank  atau  perusahaan  asuransi  jiwa  yang bersangkutan (DSN-MUI, 2013).
Fatwa  DSN-MUI  Nomor  88/DSN- MUI/XI/2013  juga  menjelaskan  tentang berbagai program pensiun. Program Pensiun  adalah  setiap  program  yang mengupayakan  Manfaat  Pensiun  bagi Peserta.  Program  Pensiun  luran  Pasti (PPlP)  adalah  program  pensiun  yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun  dan  seluruh  iuran  serta  hasil pengembangannya dibukukan pada rekening  masing-masing  Peserta  sebagai
Manfaat Pensiun. PPlP- Contributory
adalah  Program  Pensiun  yang  Pesertanya ikut  mengiur  untuk  penyelenggaraan program pensiunnya. PPlP- Non Contributory adalah  adalah  Program Pensiun  yang  Pesertanya  tidak  ikut mengiur  untuk  penyelenggaraan  program pensiunnya;  iuran  untuk  penyelenggaraan pensiun  hanya  dilakukan  oleh  Pemberi Kerja.  Program  Pensiun  Manfaat  Pasti (PPMP)  adalah  program  pensiun  yang manfaatnya  ditetapkan  dalam  Peraturan Dana  Pensiun  atau  program  pensiun  lain
yang  bukan  merupakan  Program  Pensiun luran  Pasti.  Program  pensiun  syariah adalah  program  pensiun  yang  dijalankan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2013).
Fatwa  DSN-MUI  Nomor  88/DSN- MUI/XI/2013  juga  menjelaskan  tentang iuran,  manfaat,  peraturan,  hak,  asas, peserta, penerima, dan akad yang digunakan  dalam  program  dana  pensiun. luran  adalah  dana  yang  diterima  Dana Pensiun  yang  berasal  dari  Pemberi  Kerja danlatau  Peserta.  Manfaat  Pensiun  adalah pembayaran  yang  diserahkan  kepada penerima  pada  saat  dan  dengan  cara  yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Dana  Pensiun serta  tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah.  Peraturan  Dana  Pensiun  adalah peraturan  yang  berisi  ketentuan  yang menjadi dasar pengelolaan dan penyelenggaraan  pensiun. Vesting  Right adalah hak seorang peserta untuk menerima  Manfaat  Pensiun  setelah  yang bersangkutan  menjadi  peserta  selama kurun  waktu  tertentu. Locking-in adalah asas  penundaan  pembayaran  manfaat pensiun  bagi  Peserta  sebelum  mencapai usia  pensiun.  Peserta  dana  pensiun  adalah setiap  orang  yang  memenuhi  persyaratan Peraturan Dana Pensiun. Penerima manfaat pensiun adalah peserta, isteri/suami  dari  peserta,  anak-anak  yang sah  dari  peserta,  atau  pihak  lain  yang ditunjuk  oleh  peserta,  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Dana  Pensiun.  Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan  ikatan)  dan  qabul  (pernyataan menerima  ikatan)  yang  dibuat  antara  dua pihak  atau  lebih,  sesuai  prinsip  syariah. Dana pensiun menggunakan akad Wakalah dan Wakalah  Bil  Ujrah .  Akad Wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi  kuasa  kepada  pihak  lain  dalam hal-hal  yang  boleh  diwakilkan.  Akad Wakalah bil Ujrah adalah  akad wakalah dengan  imbalan  upah  ( ujrah )  (DSN-MUI, 2013)
Landasan  Hukum  Fatwa  DSN-MUI
Nomor 88/DSN-MUI/2013 Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-
MUI/2013  memilik  landasan  hukum  dari al-Qur’an, hadis, qaul ulama, kaidah fikih, dan  standar  syar'i  (AAOIFI).  Allah  SWT berfirman dalam QS. al-Hasyr (59): 18:
ْرَمندَق انم  ٌسْفَن  َُْظْنَ ْل َو َهّٰللا الُإنيا الُنَمٰا  َنُِْذنلا اَهَُُّآُٰٰ ننِاۗ َهّٰللا الُإنيا َو ٍٍۚدَِِل
َن ْلُلَ َْْي اَ ِبۢ  ٌَْيِبََ َهّٰللا
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman!  Bertakwalah  kepada  Allah  dan hendaklah  setiap  diri  memperhatikan  apa yang  telah  dibuat  untuk  hari  esok  (masa depan).  Dan  bertakwalah  kepada  Allah. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui apa yang kamu kerjakan."
Hadis Nabi Saw. dari Abu Hurairah:
اَينُّدلا  ِب ََُك  ْنِم َ َب َُْك  ٍنِم ْؤُم  ْنَع  َسنفَن  ْنَم َسنفَن ََنسَُ  ْنَم َو ،ِ َماَيِإلْا  ِم ْلَُ  ِب ََُك  ْنِم َ َب َُْك ُهْنَع ُهللا ،ِة ََ ََِلآا َو  اَيْنُّدلا  ْ ِأ  ِهْيَلَع  ُهللا  ََنسَُ  ٍَِِّسَُْم   َلَع ،ِة ََ َِلآا َو  اَيْنُّدلا  ْ ِأ  ُهللا  ُه َََ َس َاَ ِلْسُم  َََ َس  ْنَم َو َناَك اَم ِدْبَْْلا  ِن ْلَع  ْ ِأ ُهللا َو ِهْي ََِأ  ِن ْلَع  ِأ ُدْبَْْلا ) لسم هاور(
Artinya: "Barang  siapa  melepaskan  dari seorang  muslim  suatu  kesulitan  di  dunia, Allah  akan  melepaskan  kesulitan  darinya pada  hari  kiamat:  siapa  saja  yang memberikan  kemudahan  terhadap  orang yang  sedang  kesulitan,  Allah  akan memberinya  kemudahan  di  dunia  dan akhirat; barang siapa menutup aib muslim yang  lain,  maka  Allah  akan  menutup aibnya  di  dunia  dan  akhirat;  dan  Allah senantiasa  menolong  hamba-Nya  selama ia  (suka)  menolong  saudaranya."  (HR. Muslim)
Berikut  ini  Qaul  Ulama  yang terkait program pensiun:
هلماْل  ثْب  هنأ  زُزْلا  دبع  نب  َ ع  نع  درو نم َظناو هيأ للإُ ةَصبلا  لع لِأ نم ًلبق نم  مذلا نع رِّلوو هيلق رفْضو هنس تَبك ه ني لس لا  لام  ريب  نم  هيلع  ََتأ  ِساك لا
ام هحلصُ
Artinya: “Diriwayatkan,  bahwa  Umar  bin Abdul Aziz mengutus pekerjanya ke negeri Bashrah,  ia  berkata  kepadanya:  "lihatlah ahli  dzimmah  yang  bertemu  denganmu yang  sudah  tua  dan  lemah  serta  tidak mampu  bekerja,  maka  cukupilah  biaya yang dibutuhkannya dari baitul mal."
بنلا  ناأ  ،لَْ  َيغو  لْجب  ليكل لا  زلجُو ماقإ   أ  اسينأ  لكو   لسو  هلاو  هيلع  هللا   لص للبق  أ عأارابأو ،ةاش ءاَش  أ ةوَعو ،دحلا ضبإل  هلاِّ ع  ثْبُ  ناكو  ؛لَْ  َيِب  حاكنلا لل ع هل لْجُو تاقدصلا
Artinya: "Akad  taukil  (wakalah)  boleh dilakukan  baik  dengan  imbalanmaupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi s.a.w. pernah  mewakilkan  kepada  Unais  untuk melaksanakan  hukuman,  kepada  Urwah untuk  membeli  kambing,  kepada  Abu  Rafi dalam  menerima  pernikahan,  dan  beliau mengutus pegawai-pegawainya untuk menerima sedekah (zakat) serta menjadikannya sebagai amil yang mendapat  imbalan”. (Kitab  al  Mughni, Ibnu Qudamah, Kairo, Darul Hadist  2004, juz 6, hlm 468)
Berikut  ini  kaidah  fikih  terkait program pensiun, antara lain:
لدُ    ح   حابلإا  ءايشلأا   أ  لصلأا لع  ليلد
َُح لا
Artinya: "Pada  dasarnya,  semua  bentuk muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada dalil yang mengharamkannya." (al Asyhbah  wa  an  Nadha  ir,  Imam  Suyuthi, hlm 10)
حلص لاب  طلم   يعَلا   لع  ماملإا  فَصي اظنلاو هابشلأا( ص  طليسللَئ ۲۱۱ (
Artinya: "Tindakan  atau  kebijakan  Imam (pemerintah) terhadap rakyat harus berorientasi  pada  mashlahat.” (Majalah al-Ahkam al-'Adliyah, 58)
Berikut ini Standar Syar'i
(AAOIFI) No. 31; 4-1:
ام  وأ   يلام   ضواْم  دإع   أ  رَِلا  نلكُ  نأ َثؤُ  لاأ   كَرلاو  ةزاَلإاو  عيبلا  لثم  اِانْ ب
لثم  اَيثك  ناك  للو  تاعراب لا  دلإع   أ  رَِلا بهلا يصللاو
Artinya: "Gharar  yang  merusak  legalitas akad  adalah  gharar  yang  terdapat  dalam kontrak  bisnis  (mu'awadhat)  dan  yang dipersamakan  dengan  itu  antara  lain berupa  akad jual-beli, ijarah, dan syarikah. Sebaliknya, gharar tidak merusak  legalitas  akad  tabarru'  meski dominan,  antara  lain  akad  hibah  dan wasiat."
Implementasi Sharia  Compliance Pada Penyelenggaraan Progam Pensiun
Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah
Bank  muamalat  menawarkan  berbagai fitur dana pensiun dengan persyaratan dan pilihan  paket  bagi  nasabah.  Fitur  yang disediakan  bank  muamalat  mengenai progam dana pensiun antara lain: 1) Untuk iuran  progam  dana  pensiun  bagi  nasabah yang  mendaftar  progam  dana  pensiun  di Bank  Muamalat  yakni  minimal  Rp50.000 ke  atas  untuk  setiap  bulanya;  2)  Untuk pilihan  usia  pensiunanya  yakni  dari  mulai umur  40  sampai  70  tahun;  3)  Terdapat paket  investasi  yang  dapat  berubah  secara fleksibel; 4) Dapat mengalihkan kepesertaan  progam  pensiun  ke  DPLK yang  lain;  5)  Menyediakan  juga  sistem multi acount yang mana maksimal 5 orang pengguna;  6)  Dalam  penarikan  sebagian atau  sebelum  jatuh  tempo  maksimal  20% dari  akumulasi  iuran  peserta;  7)  Setoran iuran dana pensiun dapat dilakukan secara virtual account; 8) Untuk pelayanan klaim dana  pensiun  dapat  dilakukan  dengan cepat  dan  mudah;  9)  Registrasi  peserta baru  dapat  dilakukan  secara  Online;  10) Biaya  kepesertaan  kompetitif;  dan  11) Terdapat layanan zakat dana pensiun
Persyaratan Progam Pensiun
Dengan Akad  Wakalah  Bil  Ujrah di  Bank Muamalat  antara  lain:  1)  Usia  calon peserta  minimal  18  tahun  atau  sudah menikah;  2)  Calon  peserta  mempunyai penghasilan; 3) Mengisi formulir pendaftaran;  4)  Membayar  iuran  pertama
yakni  minimal  Rp50.000  atau  lebih;  5) Membayar  iuaran  pendaftaran  Rp10.000; dan 6) Menyerahkan fotocopy KTP / SIM / Paspor  /  KITAB  /  KIPAS  dengan menyertakan  fotocopy  NPWP,  dan  Kartu keluarga.
Untuk  keterangan  biaya  dalam progam  dana  pensiun  yakni  yang pertama biaya pendaftaran Rp10.000,-/peserta, kedua untuk biaya administrasi Rp24.000,- per  tahun  atau  bisa  juga  dibebankan perbulan  yakni  Rp2.000-/bulan, ketiga untuk  biaya  pengelolaan  dana  yakni  1% per tahun (saldo rata-rata > Rp100.000.000,-)  atau  1,25%  per  tahun (saldo  rata-rata  >  Rp100.000.000,-  yang dibebankan  secara  proporsional  setiap akhir  bulan), keempat untuk  biaya  iuran penarikan peserta (sebagian) yakni 1% dari hasil  pengembang  dana  peserta  pada tanggal  penarikan,  apabila  biaya  1%  dari hasil  pengembangan  tersebut  kurang  dari
Rp25.000,- maka dikenakan biaya Rp25.000,-. Biaya lain-lain peserta program  pensiun  mencakup:  1)  Biaya pembayaran manfaat pensiun yang berasal dari  dana  pensiun  lain  dengan  masa pengendapan  kurang  dari  1  (satu)  tahun, yakni  sebesar  3.5%  dari  total  dana  yang berasal dari  dana pensiun  lain tersebut;  2) Biaya  pengalihan  dana  peserta  ke  dana pensiun lain dikenakan biaya 1% dari total dana  yang  dialihkan;  3)  Biaya  perubahan jenis  investasi  akan  dibebankan  sebesar 0.5% dari total dana peserta jika perubahan jenis  Investasi  dilakukan  lebih  dari  2  kali dalam satu tahun yang sama; dan 4) Biaya pembayaran manfaat pensiun yang berasal dari  dana  pensiun  lain  dengan  masa pengendapan kurang dari satu tahun yakni sebesar  3.5%  dari  total  dana  yang  berasal dari dana pensiun lain tersebut. Berikut ini beberapa  pilihan  paket  investasi  di  Bank Muamalat: Tabel 2. Paket Investasi di Bank Muamalat Paket Keterangan Paket A Deposito rupiah di Bank Syariah 100% Paket B a. Deposito rupiah di Bank Syariah maksimal 100% b. Sukuk  atau  surat  berharga  syariah  negara  maksimal 80% Paket C a. Deposito rupiah di Bank Syariah maksimal 100%
b. Reksadana syariah 105inimal 80%
c. Saham syariah maksimal 50 % Sumber: (Bank Muamalat Magelang, 2021) Keseluruhan paket investasi mengandung  resiko  karena  merupakan produk investasi. Adapun resiko pada tiap- tiap  paket  yakni:  1)  Paket  A  cenderung aman  karena  alokasi  pengelolaan  dana investasinya  berupa  deposito  syariah;  2) Paket  B  tingkat  resiko  moderat  karena alokasi pengelolaan sebagian dana investasinya  ke  sukuk/SBSN;  3)  Paket  C tingkat  resikonya  lebih  tinggi  karena alokasi pengelolaan sebagian dana investasinya  ke  reksadana  syariah  dan saham  syariah  sehingga  memungkinkan pokok dana investasi berkurang.
Bagi  peserta  yang  telah  mencapai usia  paling  lama  lima  tahun  dan  paling cepat  dua  tahun  sebelum  usia  pensiun
normal, wajib memindahkan paket investasi  berisiko  tinggi  (paket  C  &  B  ke paket  investasi  berisiko  rendah  paket  A). Untuk  mengetahui  status  saldo  dan simulasi  rencana  pengembangan  dana dapat  melalui  Kantor  Layanan  Bank Muamalat  dengan  cetak  buku  DPLK  atau Website
DPLK Muamalat
https://dplk.bankmuamalat.co.id. (untuk mengetahui  status  saldo  dana,  peserta wajib  melakukan  registrasi  dan  login  di website tersebut). Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih paket investasi  yakni;  pemahaman  instrumen (karakteristik  dan  resiko  potensial),  time horizon  (lama  waktu  kepesertaan),  dan juga profile risk (sejauh  mana  peserta
mampu menerima terjadinya resiko) ( Hasil Wawancara  Dengan  Ibu  Putri  (Customer Service)  Di  Bank  Muamalat  Magelang, Pada 30 Mei 2021 ).
Untuk keterangan benefit di progam pensiun terencana Muamalat ialah: 1)  Apabila  manfaat  pensiun  kurang  atau sama  dengan  Rp625.000.000,-  (setelah pajak)  maka  manfaat  tersebut  dapat dibayarkan  secara  sekaligus.  Contoh:  jika manfaat pensiun (setelah pajak) Rp500.000.000,-  maka  dapat  dibayarkan: Sekaligus  =  Rp500.000.000,-.;  2)  Jika manfaat pensiun lebih dari Rp625.000.000,-  (setelah  pajak)  maka berlaku  20%  dibayarkan  sekaligus,  dan 80% dibelikan produk Anuitas di perusahaan  asuransi  jiwa.  Contoh: j ika manfaat  pensiun  Rp750.000.000,  maka dapat  dibayarkan:  20%  Sekaligus  = Rp150,000,000,-  dan  80%  Anuitas  = Rp600,000,000,-.;  dan  3)  Jika  manfaat pensiun  lebih  dari  Rp1.875.000.000,- (setelah pajak) maka pembayaran sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih  lebih  manfaat  pensiun  (setelah pajak)  setelah  dikurangi  Rp1.500.000.000, Contoh:  Jika  manfaat  pensiun  (setelah pajak)  Rp1.890.000.000,-    maka  dapat dibayarkan: 20%
Sekaligus
= Rp378.000.000,-,  selisih  sisa  manfaat pensiun
Rp1.890.000.000,- dikurang Rp378.000.000,- = Rp1.512.000.000,-, anuitas  =  Rp1.500.000.000,-,  sekaligus  = Rp12.000.000,-,  total  manfaat  pensiun yang  dapat  dibayarkan  sekaligus  = Rp390.000.000,-.
Dalam  menerapkan  produk  DPLK Muamalat Magelang memakai akad wakalah bil ujrah . Akad wakalah bil ujrah adalah satu bentuk akad yg dimana peserta menaruh  kuasa  pada  DPLK  Muamalat Magelang atau perusahaan premi menggunakan  imbalan    ujrah  (upah  atau fee). Pihak DPLK Muamalat Magelang ini diklaim menjadi orang yg diberi kuasa atau diberi amanah (wakil) buat mengelola dana menurut  si  pemberi  kuasa  (muwakkil). Adapun  manfaat  yang  nantinya  akan
didapatkan  sang  peserta  DPLK  Muamalat, antara  lain  merupakan  manfaat  pensiun dihari  tua  yakni  dibayarkan  dalam  usia pensiun  normal  yang  dipilih  sang  peserta ketika  registrasi    antara  usia  40-70  tahun, manfaat  pendiun  meninggal  atau  cacat yakni  dibayarkan  bila  peserta  meninggal maka akan diserahkan pada ahli waris atau menderita  cacat  sebagai  akibatnya  tidak bisa bekerja lagi.
Dalam progam berikut pula dibubuhi biaya admin pertahunnya sebanyak  Rp24.000  (2  puluh  empat  ribu). Akan tetapi peserta dana pensiun keuangan DPLK  Muamalat  mampu  membayar  biaya admin  tadi  setiap  bulanya  Rp2.000  (2 ribu).  Berikut  beberapa  hambatan  pada menerapkan akad wakalah bil ujrah dalam produk  DPLK  Muamalat  pada  Bank Muamalat  Magelang  yakni:  1)  Jika  keliru satu  pihak  wafat  (meninggal),  maka  akad tadi  batal,  lalu  putuslah  akad wakalah  bil ujrah dan  hilangnya  kekuasaan  atau  hak pemberi  kuasa  atas  suatu  objek,  hal  ini hambatan  bagi  Bank  Muamalat  Magelang pada  penerapan  akad wakalah  bil  ujrah dalam  produk  DPLK  Muamalat;  2)  Jika peserta DPLK Muamalat Magelang diberhentikan  menurut  pekerjaannya  atau pada  PHK  (Pemutusan  Hubungan  Kerja) peserta  yang  mengundurkan  diri  menurut pekerjaannya maka akad tadi batal; dan 3) Jika  keliru  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya atau bila terjadi perselisihan diantara  ke  2  belah  pihak  yg  melakukan akad wakalah  bil  ujrah diawal  perjanjian maka  hal  ini  sebagai  hambatan  pada penerapan  akad wakalah  bil  ujrah dalam produk  DPLK  Muamalat  Magelang  ( Hasil Wawancara  Dengan  Ibu  Putri  (Customer Service)  Di  Bank  Muamalat  Magelang, Pada 30 Mei 2021 )

## KESIMPULAN
Implementasi  penerapan  akad Wakalah Bil-Ujrah pada  produk  dana  pensiun  di Bank  Muamalat  Magelang  sangatlah sederhana.  Dimulai  dengan  setoran  iuran
setiap  bulannya  yang  dikenakan  tambahan seharga  Rp2.000,00  oleh  peserta  selaku muwakil atau pemberi kuasa yang kemudian  dana  tersebut  diterima  dan ditampung  oleh  pihak  DPLK  Bank Muamalah  Magelang  selaku wakil atau penerima  kuasa  pada  rekening-rekening penampungan  yang  disesuaikan  dengan pilihan peserta, yang mana setelah terkumpulnya dana setiap rekening tersebut cukup nominalnya
yang memungkinkan untuk diinvestasikan sesuai  paket  investasi  yang  dipilih  oleh peserta,  dan  akad  tersebut  akan  batal apabila salah satu pihak meninggal ( wafat ), lalu  peserta  dari  DPLK  berhenti  bekerja, dan  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajiban
syariah dengan mengimplementasikan  fatwa  DSN-MUI No 88/DSN-MUI/XI/2013
tentang pedoman  umum  penyelanggaraan  progam pensiun  dengan akad  wakalah  bil  ujrah pada  produk  dana  pensiun  di  Bank Muamalat  Magelang  sudah  sesuai  dengan implementasinya di DPLK Bank Muamalah yang berlandaskan fatwa
tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Z. (2009).
Dasar-dasar Manajemen . Aztera Publisher.
Azib,  W.  W.  A.  R.  (2016).  Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah. Shariah Com , Vol 2 , No 2.
Budi,  S.  (2012). Kepatuhan  Syariah (Shariah  Compliance)  Dan  Inovasi Produk  Bank  Syariah  Di  Indonesia . IAIN Surakarta.
Erni,  S.  (2017). Telaah  Terhadap  Aturan Hukum  Pengelolaan  Dana  Pensiun Syari’ah di Indonesia . Institut Agama
Islam Negri (IAIN), Metro Lampung. Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  no: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang
pedoman umum penyelenggaran progam  pensiun  berdasarkan  prinsip syariah . (2013). Harun. (2017). Fiqh Muamalah . Muhammadiyah University Press. Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Putri (Customer Service) di Bank
Muamalat  Magelang,  pada  30  Mei 2021. (n.d.).
Nasir,  M.  (2016). Dana  pensiun  untuk masa  tua  mandiri  dan  sejahtera .
Otoritas jasa keuangan.
Nurlita,  E.  (2019). Penerapan  Akad
Mudharabah Dalam Pembiayaan Pensiun .  Universitas  Islam  Negri Raden Intan Lampung.
Pamungkas, D.  A.  A. (2018). Pengelolaan Dana  Pensiun  Dalam  Prespektif Islam .  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Qudamah, I. (2004). Kitab al Mughni (Juz
4). Darul Hadist.
RI,  D.  A.  (2006). Al-Qur‟an  Dan Terjemahnya .
CV Penerbit
Diponegoro.
Sari, W. (2018). Akutansi Penerimaan dan Pengelolaan dana pensiun .
Universitas Muhamadiyah Makassar.
Siamat,  D.  (2004). Manajemen  Keuangan . Fakultas Ekonomi UI.
Suharsimi,  A.  (2010). Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik .  Rineka Cipta.
Sutedi,  A.  (2009). Perbankan  Syariah . Ghalia Indonesia.
Usman,  R.  (2009). Produk  dan  Akad Perbankan  Syariah  di  Indonesia Implementasi  dan  Aspek  Hukum .  PT. Citra Aditya Bakti.