## Journal of Community Service and Empowerment
p-ISSN 2722-4244, e-ISSN 2722-5291 // Vol. 1 No. 3 December 2020, pp. 121-127

## Initiate of digital village for excellence service in archipelago area
Mohammad Hidayaturrahman a,1, * , Edy Purwanto b,2
a Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Wiraraja, Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM. 05 Patean, Panitian Utara, Patean, Batuan, Kabupaten Sumenep, East Java 69451 Indonesia
b Faculty of Economics and Business, Universitas Wiraraja, Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM. 05 Patean, Panitian Utara, Patean, Batuan, Kabupaten Sumenep, East Java 69451 Indonesia
1 hidayaturrahman@wiraraja.ac.id, 2 edhyaz@gmail.com * Corresponding author

## PENDAHULUAN
Madura merupakan salah satu wilayah yang dikenal memiliki sumber daya alam (natural resources), terutama minyak alam  dan  gas  bumi  (migas).  Dari  empat  kabupaten  yang  ada  di  Madura,  yaitu  Bangkalan,  Sampang,  Pamekasan  dan Sumenep, hampir seluruhnya terdapat perusahaan migas yang melakukan kegiatan eksplorasi maupun produksi. hanya Kabupaten Pamekasan yang belum memiliki perusahaan migas yang melakukan kegiatan produksi, meski ada juga yang menyebut bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki kandungan sumber daya alam, terutama migas. Namun hingga kini, belum ada kegiatan produksi migas di Kabupaten Pamekasan. Artinya pendapatan asli daerah (PAD) maupun sumber lain yang berasal dari migas di Kabupaten Pamekasan tidak ada sama sekali (R. L. Sari & Khoirudin, 2019).
Begitu pula dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) dan tingkat pendidikan atau lama sekolah, kabupaten daerah penghasil  migas  di  Madura  tidak  lebih  baik  kondisinya  dibandingkan  dengan  daerah  yang  bukan  penghasil  migas.  Di Kabupaten Sampang, sebagai salah satu daerah penghasil migas di Madura, tingkat pendidikan warganya, rata-rata tidak lulus sekolah dasar (SD) atau rata-rata lama penduduknya bersekolah hanya empat tahun. Begitu pula dengan kabupaten lain yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep rata-rata lama penduduk bersekolah adalah lima tahun, atau sama dengan tidak lulus sekolah dasar (SD). Kondisi tersebut lebih rendah dari tingkat pendidikan dengan Kabupaten Pamekasan  yang  termasuk  bukan  daerah  penghasil  migas.  Di  Pamekasan,  rata-rata  penduduknya  sudah  lulus  sekolah
A R T I C L E I N F O

## A B S T R A C T

## Article history
Received: 2020-08-31 Revised: 2020-10-24 Accepted: 2020-12-15 Published: 2020-12-29 Public services in Pagerungan Island / Village, Sapeken District, Sumenep Regency, East Java still use a manual system. This condition is troublesome for government officials and citizens who want to get services. On the other hand, the global world and the Indonesian government have launched Sustainable  Development  Goals  (SDGs),  the  ninth  goal  is  development  based  on  technological progress.  One  of  the  efforts  made  to  make  this  happen  is  by  initiating  a  digital  village  (or Desa Digital/DEDI ) in the archipelago. DEDI is a form of digital-based village administration service, using gadgets owned by residents connected to applications that are centralized in the village office. The pioneering of a digital village was carried out through socialization and focus group discussions (FGD) which were carried out with village government officials from the village head, village officials, to neighborhood associations. Equalizing perceptions and desires, so that the digital village began to be initiated through village meetings to be implemented starting in 2020. To make it work effectively, mentoring is carried out, related to making programs, modules, and transfer of technology to officers and community units). Digital villages are implemented using village funds in 2020 and 2021.
Copyright © 2020, Hidayaturrahman & Purwanto This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Keywords
Archipelago area Digital village
Excellence service
How to cite :  Hidayaturrahman, M. & Purwanto, E. (2020). Initiate of digital village for excellence service in archipelago area. Journal of Community Service and Empowerment, 1 (3), 121-127. doi: https://doi.org/10.22219/jcse.v1i3.13467
dasar (SD) atau sama dengan bersekolah enam tahun lebih. Meski tetap masih minim, namun pendidikan di Pamekasan lebih baik dari tiga kabupaten lain yang merupakan kabupaten penghasil migas di Madura (Hidayaturrahman, 2018).
Beragam program pembangunan dan pelayanan telah dilakukan oleh pemerintah termasuk juga dilaksanakan  oleh perusahaan swasta untuk mengatasi persoalan pembangunan dan pelayanan di wilayah kepulauan yang memiliki sumber daya alam migas. Salah satunya adalah program pengadaan listrik di wilayah Kecamatan Sapeken dan Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep yang memiliki sumber daya alam migas. Hal tersebut dilakukan untuk menfasilitasi kegiatan belajar siswa pada malam hari dan menggerakkan perekonomian warga, termasuk memberi pelayanan publik (Hidayaturrahman, 2017).
Salah  satu  sasaran  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs)  adalah  pembangunan  berbasis  pada  kemajuan  teknologi. Teknologi  yang  maju  membuat  program  pembangunan  dan  pelayanan  menjadi  efektif,  efesien  dan  terukur.  Dengan kemajuan  teknologi,  setiap  daerah  di  Indonesia  baik  di  kota  maupun  di  desa,  di  daratan  maupun  di  kepulauan diperlakukan sama, tidak ada perbedaan apalagi diskriminasi (Fauzy & Setyabawana, 2018).
Namun kondisi pelayanan publik di wilayah kepulauan, termasuk desa yang paling dekat dengan perusahaan kegiatan produksi  minyak  dan  gas  (migas)  di  Pulau  Pagerungan  Besar  dan  Pagerungan  Kecil,  Kecamatan  Sapeken,  Kabupaten Sumenep, Jawa Timur  masih  belum  sesuai dengan harapan dan perkembangan  teknologi informasi. Pelayanan publik masih berjalan secara manual, sistem pelayanan juga tidak tertata secara baik dan terukur. Warga yang hendak mengurus berbagai  keperluan  administrasi  mesti  bolak-balik  datang  ke  kantor  pemerintah  untuk  mengurus  berbagai  keperluan administrasi.  Kondisi  ini  membuat  proses  pelayanan  yang  semakin  lama  dan  cenderung  berbelit.  Menjadi  fenomena umum pelayanan publik di wilayah terpencil dan kepulauan yang belum menunjukkan perubahan signifikan (Yayat, 2017).
Berita mengenai berbagai pungutan liar yang terjadi di berbagai wilayah kepulauan dan terpencil menjadi hal lumrah. Seperti  ditolerir  oleh  warga  dan  dibiasakan  oleh  aparatus  pemerintah.  Terutama  dengan  diamnya  warga  terhadap kebiasaan oknum aparatus pemerintah yang melakukan tindakan pungli terhadap berbagai keperluan administrasi yang diurus  oleh  warga.  Memang  nominal  tidak  seberapa  besar,  namun  jika  diakumulasi  jumlah  tersebut  bukan  sedikit. Sehingga menciptakan kondisi yang tidak akuntabel bagi penyelenggara pemerintah (Ramadhani, 2017).
Kondisi  tersebut  memerlukan  perubahan  untuk  memperbaiki  pelayanan  publik  di  wilayah  kepulauan.  Salah  satu langkah  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  merintis  hadirnya  desa  digital  (Eprilianto  et  al.,  2020).  Desa  digital merupakan salah satu upaya menjadikan pelayanan di tingkat desa berbasis digital yang tersambung dengan berbagai kantor pemerintah, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Desa digital menjadikan pelayanan lebih murah, efektif dan efesien serta terukur. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menguraikan bagaimana proses pelaksanaan rintisan desa digital di Pulau/ Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

## METODE
Lokasi desa digital berada di Pulau/ Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur (Gambar 1). Untuk  mencapai  Pulau Pagerungan Kecil bisa  ditempuh dengan perjalanan  laut menggunakan kapal laut. Rute untuk sampai di Pulau Pagerungan Kecil sebagai berikut. Dari Kampus Universitas Wiraraja berkendara sekitar 15 menit menuju Pelabuhan Kalianget. Dari Pelabuhan Kalianget tersedia kapal motor penumpang Dharma Bahari Sumekar yang membawa penumpang dan kendaraan menuju Pulau Sapeken. Lama perjalanan laut dari Pelabuhan Kalianget ke Pulau Sapeken sekira 12 jam. Angkutan kapal dari Kalianget ke Pulau Sapeken tersedia sekali dalam satu minggu.
Gambar 1. Peta dan jarak Pulau/ Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. (Sumber: Dokumen penulis, 2020).
Dari Dermaga Pulau Sapeken kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Pagerungan Kecil menggunakan perahu kayu dengan jarak tempuh sekira dua jam perjalanan laut. Untuk mencapai Pulau Pagerungan Kecil bisa juga menggunakan pesawat  dari  Bandara  Trunojoyo  Sumenep,  ke  Bandara  milik  perusahaan  migas  Kangean  Energy  Indonesia  (KEI)  yang berada  di  Pulau  Pagerungan  Besar,  Kecamatan  Sapeken.  Jarak  tempuh  perjalanan  udara  dari  Bandara  Trunojoyo  ke Bandara di Pulau Pagerungan Besar sekira 60 menit (Gambar 2). Dari Pulau Pagerungan Besar melanjutkan perjalanan menggunakan perahu kayu menuju Pulau Pagerungan Kecil selama 30 menit. Pesawat dari Bandara Trunojoyo Sumenep ke Bandara Pagerungan Besar beroperasi setiap hari Rabu, atau sepekan sekali (Gambar 3).
Gambar 2. Tim pengabdi menggunakan pesawat kecil bermuatan 11 orang dari Sumenep ke Pagerungan Besar. (Sumber: Dokumen pribadi, 2020).
Gambar  3.  Tim  pengabdi  berada  di  atas  perahu  yang  menghubungkan  Pulau  Pagerungan  Besar  dengan  Pulau  Pageruangan  Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sumber: Dokumen pribadi, 2020).
Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini lebih berorientasi pada partisipatif, dengan kemitraan dan  pendampingan.  Model  pembangunan  kemitraan  memungkinkan  tercapainya  tujuan  pembangunan  yang  lebih merata,  menyentuh  langsung  pada  sasaran  yang  melibatkan  lebih  banyak  lagi  mitra  (Pratama,  2020).  Sasaran pembangunan  tidak  semata-semata  menjadi  objek  pembangunan,  tapi  juga  menjadi  pelaku  (subjek)  pembangunan (Setyowati, 2019).
Model pendampingan memungkinkan terarahnya program yang dibuat. Pola pelaksanaan program dilakukan secara kontinyu dan terkontrol. Tahapan demi tahapan dapat dipantau dan dikontrol secara baik dan detil. Jika ada hal yang tidak sesuai dapat langsung diperbaiki pada saat ditemukan sejak awal. Sehingga tidak ada pembiaran yang menyebabkan program  semakin  jauh  melenceng  dari  panduan  yang  sudah  ditetapkan  (Y.  P.  Sari  et  al.,  2019).  Pendampingan  yang dilakukan meliputi berbagai tahapan. Pertama, sosialisasi. Kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari pengenalan yang dilakukan  terhadap  objek/  sasaran  kegiatan.  Sosialisasi  dilakukan  untuk  memberi  informasi,  pengetahuan  dan pemahaman. Dari kegiatan sosialisasi diharapkan ada kesamaan persepsi mengenal yang dibahas dan diperbincangkan atau  yang  akan  dilakukan.  Persamaan  pemahaman  atau  mendekatnya  pemahaman  yang  diperoleh  dari  kegiatan sosialisasi,  selanjutnya  akan  mendekatkan  persepsi  di  antara  sesama  pelaksana  (aktor)  kegiatan.  Sehingga  ke  depan kesalahpahaman pada saat pelaksanaan program dapat diminalisasi (Febriadi & Nasution, 2017). Pada tahap ini aparatus pemerintah  diundang  bertemu  di  balai  desa  pada  tanggal  21  Agustus  2020.  Dipimpin  kepala  desa,  para  aparatus pemerintah desa, hingga rukun warga dan rukun tetangga (RW-RT), mendapatkan sosialisasi pentingnya desa digital bagi pelayanan warga dan pembangunan desa.
Kedua, focus group discussion (FGD). FGD merupakan salah satu pendekatan yang biasa digunakan untuk menganalisis fenomena sosial secara mendalam. Dalam FGD diperoleh data dan informasi dari anggota yang hadir dalam kegiatan FGD (O.Nyumba et al., 2018). FGD biasanya dilakukan sebagai penajaman terhadap pembacaan fenomena sosial yang ada. Hal ini  dilakukan  untuk  menfokuskan  pembahasan,  mengenai  langkah  dan  tahapan  pelaksanaan  desa  digital.  Pada kesempatan  FGD  tersebut  disekapati  pula,  pihak  desa  menyediakan  sumber  daya  manusia  pelaksana,  sedangkan pembuatan  program  dan  aplikasi  dilakukan  pendampingan  oleh  pihak  Universitas  Wiraraja.  Adapun  dana  yang dibutuhkan  akan  dialokasikan  dari  dana  kemitraan  yang  berasal  dari corporate  social  responsibility (CSR)  perusahaan minyak dan gas (migas) Kangean Energy Indonesia (KEI) yang setiap tahun diberikan kepada Desa Pagerungan Kecil.
Ketiga, kegiatan pendampingan dilakukan sampai desa digital betul-betul berjalan secara efektif dan baik. Desa digital ini  merupakan  program  baru  ada  di  wilayah  Kabupaten  Sumenep,  terlebih  lagi  wilayah  kepulauan.  Sebagai  program rintisan, perlu adanya pendampingan yang cukup instens terhadap para petugas dan aparatus pemerintah desa. Terlebih lagi  di  desa,  belum  ada  tenaga  ahli  bidang  informasi  teknologi  (IT)  yang  secara  khusus  menangani  program  digital. Sehingga perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan terhadap petugas. Pendampingan dilakukan sebagai upaya tidak hanya  melatih  aparatus  pemerintah,  tetapi  juga  merubah  perilaku  aparatus  pemerintah  supaya  berorientasi  pada paradigma  memberi  pelayanan  prima  kepada  warga,  di  samping  tentu  saja  ada  proses  transfer  knowledge  dari pendamping kepada para aparatus desa, sehingga untuk selanjutnya aparatus pemerintah secara mandiri melanjutkan program yang telah dilaksanakan (Siswanti et al., 2016).
Desa digital jika dicermati lebih mendekati pada konsep egovernment yang dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat desa. Dalam praktiknya egovernment mengurangi kalau tidak bisa menghilangkan sama sekali proses pembuatan surat dengan  menggunakan  kertas  atau  paper  less  (Yamin,  2018).  Hal  ini  secara  umum  juga  sesuai  dengan  semangat  dan konsep SDGs yang lebih ramah terhadap lingkungan (Arian & Juraida, 2019). Aspek pelayanan di tingkat desa tidak lagi banyak menggunakan dan terintegrasi dalam sistem yang bisa diakses lewat website dan gawai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Desa Digital
Kegiatan  pertama  yang  dilakukan  adalah  memberikan  sosialisasi  tentang  gambaran  desa  digital  kepada  apparatus desa (Gambar 4).
Gambar 4. Tim pengabdi bersama aparatus pemerintah Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur saat melakukan sosialisasi di balai desa setempat. (Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020).
Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang ada di dalam kegiatan ini meliputi, kegiatan pelayanan di balai desa secara  digital.  Aparatus  pemerintah  melakukan  pelayanan  di  balai  desa  menggunakan  komputer/  monitor  tv  flat berukuran cukup besar, yang sudah diisi program pelayanan. Perangkat pelayanan juga terintegrasi ke data yang ada di Kabupaten Sumenep maupun Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Pada siang hari, listrik belum menyala di Pulau Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, hanya menyala pada malam hari. Maka seluruh perangkat pelayanan di balai desa dinyalakan dengan menggunakan solar sel (tenaga surya), sehingga ramah lingkungan dan hemat biaya.
Seluruh materi pelayanan yang akan diberikan oleh desa telah ada di dalam komputer yang sudah diprogram secara khusus. Di dalamnya juga sudah memuat data penduduk desa yang sinkron dengan KTP elektronik berbasis NIK. Sehingga warga yang hendak mengurus berbagai keperluan di desa tinggal memasukkan NIK dan memilih layanan yang diinginkan. Warga yang hendak mengurus keperluan administrasi bisa lebih dulu mengirim berkas yang dibutuhkan melalui aplikasi yang sudah terintegrasi ke komputer di balai  desa. Sehingga aparatus bisa  terlebih dulu  mengecek kesesuaian, tanpa warga datang ke bali desa.

## Tahapan Desa Digital
Pelaksanaan desa digital dilakukan tahapan yang disiapkan secara bertahap, tidak sekaligus secara bersamaan. Tahapan  tersebut  meliputi  berbagai  kegiatan  yang  butuh  persiapan  dan  melibatkan  banyak  pihak.  Tidak  hanya  pihak pemerintah  desa,  namun  juga  pihak  lain,  yaitu  pendamping  dari  perguruan  tinggi  dan  pihak  ketiga  sebagai  pembuat aplikasi. Selain itu perlu adanya sinkronisasi data yang sudah masuk di desa, dengan pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten, khususnya dinas atau kantor.
Pertama,  pengumpulan  data  warga  desa  dan  profil  penduduk.  Pengumpulan  data  ini  meliputi  data  yang berkaitan dengan data kependudukan yang tertera di akta lahir, kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK), yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tinggal, dan nomor telepon seluler jika ada. Selain itu, data  tersebut  juga  dilengkapi  dengan  profil  penduduk,  yang  meliputi  pekerjaan,  dan  penjelasan  mengenai  pekerjaan. Misalnya pekerjaan sebagai nelayan, di dalam profil penduduk dijelaskan jenis nelayan dan alat tangkap yang digunakan serta alat tangkap atau perahu yang dimiliki. Kemudian jika statusnya sebagai kepala rumah tangga, maka disebutkan anggota  keluarga  yang  ikut  tinggal  bersamanya.  Pengumpulan  data  dan  profil  penduduk  ini  dilakukan  oleh  Rukun Tetangga  (RT)  yang  didampingi  oleh  Ketua  Rukun  Warga  (RW).  Sebelumnya  dilakukan  pengarahan  kepada  RT  yang melakukan  pendataan,  data  apa  saja  yang  diperlukan  untuk  didata  dan  dicatat.  Selanjutnya,  setelah  data  terkumpul semua, jika ada perubahan baik tambahan dan pengurangan, akan dilakukan secara online di aplikasi yang sudah tersedia.
Kedua, pembuatan software dan aplikasi desa digital. Selain pendataan, dibuat software dan aplikasi desa digital. Aplikasi ini berisi tool atau perangkat yang menampung seluruh data dan profil penduduk desa, berikut foto dan rumah tinggal serta aset yang dimiliki. Selain menampung data dan profil penduduk desa, sofware dan aplikasi ini berisi layanan administrasi dan kependudukan. Seperti pengajuan surat pindah, surat keterangan, surat pengantar dan berbagai jenis surat-surat  lain  yang  berkaitan  dengan  wilayah  dan  otoritas  pemerintah  desa.  Warga  yang  hendak  mengajukan pembuatan surat tersebut, cukup mendatangi rumah ketua RW/ RT untuk mengajukan pembuatan. Selanjutnya ketua RW/ RT mengupload berbagai berkas yang diperlukan ke dalam aplikasi desa digital. Setelah surat yang diperlukan selesai, warga bisa mendapatkannya di ponsel atau gadget masing-masing surat yang dibutuhkan berikut barcode surat, sebagai bukti keaslian surat. Warga kemudian mencetak surat dimaksud tanpa harus datang ke kantor desa. Sehingga layanan ini akan membuat pelayanan lebih efektif dan efesien. Namun jika warga tidak memiliki ponsel atau gadget, bisa datang ke balai  desa,  memilih  surat  yang  sudah  selesai,  dan  melakukan  pelayanan  sendiri  di  balai  desa,  dengan  mencetak  di komputer, berupa layar sentuh yang disediakan di balai desa. Jika tidak paham, maka akan diarahkan oleh petugas yang ada di balai desa. Aplikasi ini juga memungkinkan Ketua RT melaporkan warga pendatang yang datang ke desa, untuk dilaporkan kepada kepala desa melalui aplikasi. Dan aplikasi tersebut tersambung ke kantor/ dinas di kabupaten. Kepala desa juga bisa mengecek update pengurusan berbagai surat yang ada di desa, meskipun tidak sedang berada di balai desa, melalui ponsel atau gadget yang didaftarkan sebagai admin.
Ketiga,  input  data.  Data  dan  profil  penduduk  yang  sudah  dikumpulkan  oleh  ketua  RT  bersama  ketua  RW dimasukkan ke dalam database berupa aplikasi yang berpusat di balai desa. Mengimputan data dilakukan oleh petugas yang  ditunjuk  oleh  kepala  desa,  yang  secara  khusus  mengurusi  data  dan  pengelolaan  desa  digital.  Data  yang  diinput otomatis tersedia secara online baik di server desa, maupun di website yang desa. Data ini juga terkoneksi ke pemerintah kecamatan dan dinas di kabupaten.
Keempat, pembuatan standar operating procedure (SOP). Setelah data tersedia di dalam database dan aplikasi, maka dibuat  SOP  pengoperasian  yang  meliputi  pengoperasian  yang  dilakukan  oleh  petugas  khusus  di  desa,  maupun  yang dilakukan oleh ketua RW dan ketua RT. SOP juga disosialisasikan kepada warga desa yang akan menggunakan aplikasi desa digital. Penyediaan standart operating prosedure (SOP) pelayanan yang dilakukan oleh aparatus pemerintah desa yang inovatif, efektif dan efesien, serta memberi layanan prima bagi warga. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan prima dan terintegrasi, dan memudahkan pelayanan bagi warga di wilayah kepulauan secara pasti.
Kelima, coaching. Tidak hanya berupa SOP, namun pelatihan juga diberikan kepada petugas dan RT/RW (Gambar 5). Selain pelatihan, juga dilakukan alih teknologi kepada petugas yang terlibat dalam kepengurusan desa digital. Pelatihan
dilakukan  dalam  bentuk  praktik  langsung  yang  didampingi  oleh  pembuat  aplikasi.  Selanjutnya  dilakukan  simulasi pelaksanaan terhadap berbagai fitur yang berada di desa digital.
Gambar 5. Suasana focus group discussion (FGD) yang berlangsung di balai desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. (Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020).
Keenam, sinkronisasi data ke dinas. Data yang sudah diinput ke database dan aplikasi, selanjutnya dikoneksikan ke dinas yang ada di kantor  pemerintah kabupaten dan kantor kecamatan. Data tersebut menjadi bagian dari data yang disetor ke kantor/ dinas di kabupaten. Sehingga tidak perlu lagi melakukan pengajuan data secara manual. Sebab dinas dapat mengambil data yang ada di server desa yang selalu diupdate oleh petugas desa.
Ketujuh.  Monitoring.  Monitoring  terhadap  kegiatan  pelayanan  juga  bisa  dilakukan  dengan  cara  video  conference, dengan begitu tim program melakukan pemantauan sekaligus evaluasi melalui video conference dilakukan dalam waktu yang singkat. Sehingga perkembangan pelayanan dapat dipantau secara baik.

## KESIMPULAN
Desa  digital  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  untuk  memberi  pelayanan  yang  lebih  baik  bagi  warga kepulauan. Selain itu, desa digital juga mempermudah aparatus pemerintah dalam memberi pelayanan kepada warga desa. Tentu saja juga menghindari berbagai pungutan liar, serta waktu pelayanan yang semakin singkat dan terukur. Desa digital dilaksanakan dengan menggunakan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih disampaikan kepada Universitas Wiraraja Madura yang telah menyediakan sumber dana untuk keperluan sosialisasi  dan  pendampingan  desa  digital  di  Desa  Pagerungan  Kecil,  Kabupaten  Sumenep,  Jawa  Timur,  berupa  dana internal tahun 2020.

## REFERENSI
Arian, D., & Juraida, I. (2019). Eksistensi Perempuan Suku Sasak dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Bidang Ekowisata Desa Sembalun Lawang. Community , 5 (2), 106 – 115.
Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2020). Digital Inovasi Sektor Publik: Efektivitas Kolaborasi Dalam Implementasi Inovasi Dega Digital. Jurnal EL-RIYASAH , 10 (2), 127. https://doi.org/10.24014/jel.v10i2.8909 Fauzy, A., & Setyabawana, A. P. (2018). Pemanfaatan Data Spasial Untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGS). Mewujudkan Masyarakat Madani Dan Lestari” , 1 – 9.
Febriadi, B., & Nasution, N. (2017). Sosialisasi Dan Pelatihan Aplikasi Google Form Sebagai Kuisioner Online Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan. JURNAL INOVTEK POLBENG - SERI INFORMATIKA , 2 (1), 68 – 72.
http://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/ISI/article/view/119/112 Hidayaturrahman, M. (2017). Corporate social responsibility strategi komunikasi perusahaan migas. Jurnal Nomosleca , 3 (2), 614 – 624. https://doi.org/10.26905/nomosleca.v3i2.2036
Hidayaturrahman, M. (2018). Analisis Curse Theory pada Sumber Daya Alam Migas Bagi Warga Madura. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat , 14 (01), 12 – 20. https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.daerah
O.Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. Methods in Ecology and Evolution , 9 (1), 20 – 32. https://doi.org/10.1111/2041- 210X.12860
Pratama, Y. P. (2020). Konsensus Kemitraan Global Pbb (MDGs & SDGs), Hipotesis Environmental Kuznet Curve (EKC), dan Degradasi Kualitas Udara di Indonesia Periode 1980-2018. Diponegoro Journal of Economics , 9 (4), 1 – 15. Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 12 (2), 263 – 276. https://doi.org/10.2013/jhsk.v12i2.139 Sari, R. L., & Khoirudin, R. (2019). Determinan Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura. Jurnal Manajemen , 9 (2), 126 – 136. https://e- jurnal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/view/1741/1114 Sari, Y. P., Farida, I., & Hetika, H. (2019). Model Pendampingan Umkm Pengolahan Hasil Laut Dengan Metode Pendekatan Pendampingan Terintegrasi. Jurnal Monex , 8 (1), 293. https://doi.org/10.30591/monex.v8i1.1269 Setyowati, Y. (2019). Empowerment Communication as a New Perspective of Education Development. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 17 (2), 188 – 199.
Siswanti, A. D., Muadi, S., & Chawa, A. F. (2016). Peran Pendampingan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Program Pendampingan Keluarga Balita Gizi Buruk di Kecamatan Semampir Kota Surabaya). Jurnal Wacana , 19 (3), 128 – 137. Yamin, M. (2018). Analisis Open Government dan e-Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja Sustainable Development Goals: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas. Jurnal Hubungan Internasional , 7 (2). https://doi.org/10.18196/hi.72137 Yayat, R. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) , 2 , 56 – 65. http://eprints.uny.ac.id/17523/1/SKRIPSI FULL.pdf