## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari -  Juni 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## INNOVATION HUB: MEDIA KOLABORASI MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF
Herie Saksono
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia 1 - 16

## INSTITUTION BUILDING DALAM MENGATASI PERSOALAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
Khotami
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
Pekanbaru-Indonesia 17 - 37

## GERAKAN MASYARAKAT TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI INOVASI
PELAYANAN LUKADESI (KELUARGA BERDUKA DESA SIAGA) DI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA Hendy Setiawan 1 , Fariza Ikhsanditya 2 1,2 Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta,
Indonesia 38 - 55
PROVINSI “ISTIMEWA MELAYU KEPULAUAN RIAU” (GAGASAN PERMULAAN) Muchid Albintani 1 , Auradian Marta 2
1,2 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau 56 - 74

## KADERISASI DAN PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (Studi DPD
Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019 Fandi Ahmad Sintani 1 , Wahab Tuanaya 2 , Marno Wance 3 1,2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Indonesia 75 - 90

## FACTORS THAT AFFECT DELIBERATION OF MAGUWOHARJO VILLAGE DEVELOPMENT
PLANNING SUB-DISTRICT DEPOK REGENCY SLEMAN YOGYAKARTA Muhammad Rafi 1 , Ulung Pribadi 2 , Fajar Rahmanto 3
1,2,3 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 91 - 101

## SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
Suherry 1 , Billy Jenawi 2 , Rendra Setyadihardja 3 , Zamzami A. Karim 4 , Firman Setiawan 5 , Rany Angraini 6 1,2,3,4 STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang, Indonesia 5,6 Bapelitbang, Bintan, Indonesia
102 - 112

## PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA Abdulhalil Hi. Ibrahim 1 , Bakri La Suhu 2 , Rifjal Tifandy 3 Marno Wance 4 1,2,3 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kota Ternate, Indonesia 4 Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia
113 - 127

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## INSTITUTION BUILDING DALAM MENGATASI PERSOALAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

## Khotami
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Pekanbaru- Indonesia E-mail: khotami.ip@soc.uir.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  yang  dimotivasi  oleh  munculnya kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah kabupaten di Kabupaten Kuantan Singingi yang  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  pendapatan  yang  menjanjikan sehingga  kegiatan  tersebut  dijadikan  mata  pencaharian.  Penambangan  emas  tanpa  izin  di  Kabupaten Kuantan  Singingi  merupakan  masalah  yang  telah  menjadi  perbincangan  di  antara  masyarakat  Riau pada umumnya. Masalah ini harus dipecahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dampak dari kegiatan penambangan emas tidak akan membahayakan wilayah atau orang-orang yang tinggal di daerah  sekitar  lokasi  tambang.  Faktor  kurangnya  kesadaran  publik  tentang  bahaya  PETI  telah menyebabkan  pertumbuhan  PETI  tumbuh,  di  samping  rendahnya  tingkat  keterlibatan  aktor  yang tertarik  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan  kebijakan  sehingga  mempengaruhi  produk regulasi  yang  lemah  yang  merupakan  payung  hukum  bagi  PETI.  kegiatan  penambangan  emas  yang merugikan  masyarakat  setempat.  Studi  ini  melihat  bagaimana  struktur  kelembagaan  menangani masalah penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  Pegawai Dinas  ESDM  Provinsi  Riau,  DPRD,  Asisten  III  Sekretariat  Daerah  Kuantan  Singingi,  Petugas Kepolisian  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  Pegawai  Dinas  Lingkungan  Kabupaten  Kuantan  Singingi, Kepala Desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  lemahnya  peran  kepemimpinan  baik  formal  maupun informal  dalam  mengawasi  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  modal  dan  pelaku  pertambangan. Selain itu tidak ada aturan dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum terkait penambangan masyarakat.  Sumber  daya  yang  terbatas  dalam  bentuk  biaya,  fasilitas,  dan  jarak  lokasi  penambangan membuatnya  sulit  dikendalikan  oleh  polisi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kerja  sama  dalam pengembangan  kelembagaan  antara  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten,  DPRD  dan masyarakat dalam mengatasi masalah penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.
Kata Kunci: Institution Building, Pengelolaan, Pertambangan

## PENDAHULUAN
Amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah[1]  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta
masyarakat. Oleh karenanya hubungan dan pengembangan antar kelembagaan
( institution building )  pemerintah  perlu dilaksanakan  sebagai  implementasi  dari pasal-pasal didalam Undang-Undang tersebut  guna  menyelenggarakan  urusan pemerintahan baik antara lembaga

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
pemerintah  dengan  pemerintah  daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah  daerah  lainnya.  Hubungan sebagaimana dimaksud  meliputi hubungan wewenang,  keuangan,  pelayanan  umum, pemanfaatan  sumber  daya  alam,  dan sumber daya lainnya. Sementara hubungan yang dimaksud akan menimbulkan hubungan  administrasi  dan  kewilayahan antar susunan pemerintahan. Secara konseptual
institution
building (pembangunan kelembagaan)
telah  dipopulerkan  oleh  Milton  J.  Esman (1972)[2]  yang  menguraikan  kerangka konseptualnya  dengan  pandangan  yang meyakinkan. Esman memfokuskan
pandangannya pada penciptaan dan pemulihan terhadap institusi dengan memperkenalkan perubahan teknis dan/atau sosial ke negara-negara berkembang yang  mencakup  elemen kepemimpinan  institusi,  doktrin,  program, sumber  daya,  dan  struktur  internal  yang memiliki  keterkaitan  dengan  lingkungan eksternal, fungsional, normatif, dan hubungan  yang  tersebar.  Selain  itu, Hudock  &  Stewart  (1995)[3]  menjelaskan tentang  bangunan  lembaga  yang  terdiri dari  dua  bagian,  yakni  kegiatan  yang 'membangun organisasi' yang meningkatkan  kinerja  organisasi,  dan kegiatan  lain  yang  'dimaksudkan  untuk mengubah  mekanisme  yang  melaluinya masyarakat diatur'.
Studi  tentang institution building telah  dilakukan  oleh  para  sarjana  dengan fokus yang berbeda. diantaranya penelitian yang  dilakukan  oleh  Eriksen  (2007)[4] membahas  bagaimana  dan  sejauh  mana
pengaruh  eksternal  (yaitu,  aktor,  sumber daya, norma dan model administrasi) telah mempengaruhi  reformasi  kelembagaan  di wilayah  yang  selama  berabad-abad  telah didominasi oleh kekuatan asing. Penelitian lain  yang  terkait  dengan institutional building yakni  dilakukan  oleh  Vidhya
(2009)[5] yang mengulas tentang pengembangan  kelembagaan  dari  aspek bisnis  dan  dimensi  kepemimpinan,  nilai dan  budaya.  Selanjutnya  penelitian  yang dilakukan Terada (2001)[6] yang membahas  peran  kepemimpinan  Jepang dalam membangun lembaga-lembaga ekonomi  Asia  Pasifik,  dengan  fokus  pada hubungannya dengan ASEAN dari perspektif kepemimpinan terarah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang institution building dalam mengatasi  permasalahan  yang  terkait dengan  pertambangan  emas  di  Kabupaten Kuantan  Singingi  yang  relatif  belum dibahas oleh penelitian sebelumnya.
Selanjutnya berkaitan dengan konteks penelitian tentang persoalan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten  Kuantan  Singingi,  bahwa pemerintah  daerah  melaksanakan  urusan pemerintahan  yang  salah  satunya  yakni penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dibidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah  yakni  Pasal 14  ayat  (1)  dimana  urusan  pertambangan tersebut  dibagi  antara  pemerintah  pusat dengan pemerintah daerah provinsi.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang tersebut, kewenangan pertambangan sejatinya berada pada pemerintah provinsi yang mana sebelumnya juga dimiliki oleh pemerintah  kabupaten.  Sementara  itu, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan,  mengacu  pada  pendapat

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
William  S. Pooler dan Richard  L.  Duncan meyatakan  bahwa  pemerintah  sebagai organisasi  formal  memiliki  wewenang dalam  menyediakan  fungsi  dan  layanan yang  bernilai.  Mereka  berfungsi  sebagai model untuk mendefinisikan pola normatif dan  nilai  yang  sah,  melestarikan  dan melindungi mereka untuk masyarakat yang lebih  besar  (Dalam Donald,  G.,  de Schweinitz Jr, K., & Klein, P. A. 1974)[7].
Berkaitan dengan persoalan pertambangan emas tanpa izin di
Kabupaten Kuantan Singingi, sesungguhnya  kegiatan  tersebut  telah terjadi  sejak  tahun  2002  dengan  proses eksplorasi dilakukan dengan menggunakan alat  berat  dan  penggunaaan  zat-zat kimiawi yang  dapat  membahayakan. Kegiatan penambangan emas yang dilakukan tanpa mengantongi izin ini telah mengalami  perkembangan  sejak  tahun 2009 dengan wilayah pertambangan meliputi  hampir  seluruh  kecamatan  yang ada  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi. Maraknya  aktivitas  penambangan  emas tanpa  izin  pada  sejumlah  kecamatan  di Kabupaten  Kuantan  Singingi  ini  sebagian besar dilakukan oleh masyarakat setempat. Faktor  yang  mempengaruhi  maraknya kegiatan penambangan emas tanpa izin ini disebabkan oleh penghasilan yang
menjanjikan sehingga masyarakat
setempat
menjadikan kegiatan penambangan  ilegal  ini  sebagai  mata pencaharian.  Sementara  itu  kurangnya kesadaran  masyarakat  sekitar  pinggiran sungai  akan  bahaya  PETI  menyebabkan kian  maraknya  pertumbuhan  PETI  karena pemilik  tanah  sekitar  pinggiran  sungai, aparat  desa,  juga  pemuda  setempat mendapatkan fee dari aktifitas penambangan  tersebut.  Rendahnya  tingkat keterlibatan  aktor  berkepentingan  dan partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan kebijakan  sehingga  berpengaruh  terhadap lemahnya  produk  aturan  yang  menjadi payung  hukum  kegiatan  pertambangan emas di  Provinsi  Riau  yang menjadi  salah satu  faktor  pendorong  tumbuh  dan berkembangnya  kegiatan  pertambangan emas  ilegal  yang  merugikan  pemerintah dan  masyarakat  setempat.  Akibat  dari kegiatan  pertambangan  ilegal  tersebut, menyebabkan rusaknya lahan dan tercemarnya  air  sungai  serta  terjadi  abrasi secara  besar-besaran  yang  dapat  merusak lingkungan  dan  terganggunya  kehidupan biota  sungai  maupun  hilangnya  mata pencaharian  masyarakat  yang  berada disekitar  aktivitas  pertambangan  tersebut. Adapun kerusakan lahan yang diakibatkan oleh  kegiatan  penambangan  emas  ilegal tersebut  dapat  dilihat  pada  grafik  dibawah ini:

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Gambar 1.

## Kerusakan lahan Akibat Aktivitas PETI di Kabupaten Kuantan Singingi
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2020
Berdasarkan  data  diatas  sangat jelas  terlihat  kerusakan  lahan  akibat aktivitas  pertambangan  emas  tanpa  izin yang  tersebar  diseluruh  kecamatan  di Kabupaten  Kuantan  Singingi  kecuali beberapa  kecamatan  yang  tidak  terjadi kerusakan  lahan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  hampir  sebagian  besar  wilayah  di Kabupaten  Kuantan  Singingi  terdapat aktivitas PETI yang menyebabkan terjadinya  kerusakan  lahan.  Akibat  dari aktivitas pertambangan yang masih
bersifat ilegal ini akan menimbulkan lebih banyak  kerugian  dan  persoalan,  baik  bagi negara maupun bagi masyarakat, dibandingkan  dari  manfaat  yang  dapat diperoleh.  Betapa  tidak,  jika  sebagian besar daerah di Indonesia sebagai pengahasil  tambang  melakukan  kegiatan
pertambangan  secara  ilegal  maka  negara akan  kehilangan  pendapatan  karena  para penambang  tidak  membayar  pajak  dan royalti,  akibatnya  terjadi  pemborosan sumberdaya.  Oleh  karenanya  berdasarkan hal  tersebut,  maka  pertanyaan  dalam penelitian ini yakni: Bagaimana institution building (pembangunan kelembagaan) dalam  mengatasi  persoalan  pertambangan emas  tanpa  izin  di  Kabupaten  Kuantan Singingi?

## KERANGKA TEORI
Adapun defenisi dari pengembangan kelembagaan sesuai dengan  tulisan  Milton  J.  Esman  (1972) yakni:  “Pembangunan  kelembagaan  dapat didefinisikan sebagai perencanaan, penataan,  dan  panduan  organisasi  baru
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Lu a s (H a ) Kecamatan Grafik Kerusakan  Lahan Akibat  PETI

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
atau  yang  dibentuk  ulang  yang  (a) mewujudkan perubahan nilai, fungsi, fisik, dan / atau teknologi sosial, (b) membangun,  membina,  dan  melindungi normatif baru hubungan dan pola tindakan, dan (c) mendapatkan dukungan dan saling melengkapi  di  lingkungan".    Berbeda dengan  William  S.  Pooler  dan  Richard  L. Duncan  dalam  (Donald&Klein,  1974), yang  menyarankan  bahwa  institusi  adalah "organisasi  formal  spesifik  yang  seiring waktu  telah  mengembangkan  kapasitas untuk  bertindak  sebagai  agen  untuk masyarakat  yang  lebih  besar  dengan menyediakan  fungsi  dan  layanan  yang bernilai  mereka  berfungsi  sebagai  model untuk  mendefinisikan  pola  normatif  dan nilai yang sah, melestarikan dan melindungi mereka untuk masyarakat yang lebih besar "
Lebih  lanjut  Milton  J.  Esman, tampaknya juru bicara institutional building yang  terkenal,  menjabarkan kerangka  kerja  konseptualnya  dengan tangan  yang  meyakinkan.  Singkatnya,  ini mencakup  fokus  kepentingan  tertentu dalam  penciptaan  dipandu  atau  pemulihan institusi yang dimaksudkan untuk memperkenalkan perubahan teknis dan/atau sosial ke negara-negara
berkembang.
Fokus semacam itu mencakup variabel internal ke
kepemimpinan  institusi,  doktrin,  program, sumber  daya,  dan  struktur  internal  dan keterkaitan  institusi  dengan  lingkungan eksternal yang memungkinkan, fungsional, normatif, dan hubungan yang tersebar.
Kelembagaan  umumnya  banyak dibahas  dalam  sosiologi,  antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam  ilmu  ekonomi  karena  kini  mulai
banyak  ekonom  berkesimpulan  bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya  karena  kegagalan  kelembagaan. Dalam  bidang  sosiologi  dan  antropologi kelembagaan  banyak  ditekankan  pada norma,  tingkah  laku  dan  adat  istiadat. Dalam  bidang  ilmu  politik  kelembagaan banyak  ditekankan  pada  aturan  main  ( the rules )  dan  kegiatan  kolektif  ( collective action )  untuk  kepentingan  bersama  atau umum  ( public ).  Ilmu  psikologi  melihat kelembagaan  dari  sudut  tingkah  laku manusia (behaviour). Ilmu hukum menegaskan  pentingnya  kelembagaan  dari sudut  hukum,  aturan  dan  penegakan hukum serta instrumen dan proses litigasinya (Djogo, dkk, 2003)[8]. Djogo dkk (2003) juga menyebutkan  bahwa  pada  umumnya definisi  lembaga  mencakup  konsep  pola perilaku  sosial  yang  sudah  mengakar  dan berlangsung  terus  menerus  atau  berulang. Dalam konteks ini sangat penting diperhatikan  bahwa  perilaku  sosial  tidak membatasi  lembaga  pada  peraturan  yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan  orang  atau  organisasi  untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang  menjelaskan  perilaku  mereka  tetapi juga  pemahaman  akan  lembaga  ini memusatkan  perhatian  pada  pengertian mengapa  orang  berprilaku  atau  bertindak sesuai  dengan  atau  bertentangan  dengan peraturan yang ada. Kelembagaan berisikan  dua  aspek  penting  yaitu;  “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku  sosial  dimana  inti  kajiannya adalah tentang nilai ( value ), norma ( norm ),

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
custom , mores , folkways , usage , kepercayaan,  gagasan,  doktrin,  keinginan, kebutuhan,  orientasi  dan  lain-lain.  Bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan  bersifat  kultural  dan  proses perubahannya  membutuhkan  waktu  yang lama. Sementara dalam
aspek keorganisasian  meliputi  struktur  atau struktur  sosial  dengan  inti  kajiannya terletak pada aspek peran ( role ).
Lebih jauh aspek struktural mencakup:  peran,  aktivitas,  hubungan antar  peran,  integrasi  sosial,  struktur umum,  perbandingan  struktur  tekstual dengan struktur faktual, struktur kewenangan  atau  kekuasaan,  hubungan antar kegiatan dengan tujuan  yang hendak dicapai,  aspek  solidaritas,  klik,  profil  dan pola  kekuasaan.  Bentuk  perubahan  sosial dalam aspek keorganisasian bersifat struktural  dan  berlangsung  relatif  cepat (Subagio, 2005)[9].
Pembahasan  tentang institution building telah  banyak  dilakukan  oleh  para sarjana  diberbagai  negara  dengan  melihat dari perspektif yang berbeda-beda.
Diantaranya Eriksen (2007) yang
melakukan  penelitiannya  di  Eropa  melalui hasil penelitiannya menunjukkan: pertama, bagaimana  tiga  aspek  pemerintah  dari  apa yang  disebut  tradisi  administratif  dan budaya negara-negara transisi, kepemimpinan  politik  dan  manajemen reformasi  mempengaruhi  sejauh  mana negara-negara  ini  ditembus  oleh  pengaruh luar  atau  mendapat  keuntungan  dari bantuan  eksternal  di  bidang  administrasi
publik.
Kedua, bagaimana
kebijakan/model kelembagaan dapat ditransfer antar negara dan budaya dengan cara yang berbeda dan bagaimana berbagai modalitas transfer dapat membentuk dampak keterlibatan asing. Selain itu, oleh S.R.  Ganesh  (1980)[10]  yang  mencoba untuk  mensintesis  berbagai  aliran  yang relevan  di  bidang  usaha  manusia  yang penting.  Dengan  melakukan  hal  itu,  ia melampaui model yang ada dan melaporkan  model  proses  umum  dari pembangunan  institusi  yang  berakar  pada pekerjaan  empiris.  Model  baru  memiliki implikasi  untuk  perubahan  di  tingkat organisasi  (sistem  mikro)  dan  sosial (sistem makro).
Sementara itu dalam penelitian ini
lebih  mengacu  pada  pendapat  Milton  J. Esman (1972) yang melihat pengembangan model pembangunan institusi sebagai "perubahan sosial terencana"  yang  melibatkan  "perencanaan, penataan,  dan  bimbingan  organisasi  baru atau  yang  dibentuk  kembali".  Perubahan- perubahan ini melibatkan nilai-nilai sosial, penciptaan pola aksi baru, dan pengenalan teknologi baru. Oleh karena itu,
kesuksesan berarti penerimaan sosial, yang dipandang sebagai rooting lembaga- lembaga  baru  di  lingkungan  fisik  dan sosial.  Lembaga  itu  sendiri  melibatkan sejumlah variabel: kepemimpinan ( leadership ), kebijakan ( doctrine ),
kegiatan  layanan  ( programme ),  sumber daya  ( resources ),  dan  struktur  internal ( internal structure ), yang semuanya ditanamkan dalam lingkungan baru mereka dengan  "hubungan"  dari  berbagai  macam, yaitu, struktur dan proses untuk

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
mengoperasikan  dan  memelihara  lembaga baru.  Ini  dibagi  menjadi  hubungan  yang memungkinkan,  fungsional,  normatif,  dan tersebar,  yang semuanya didefinisikan dan didiskusikan  oleh  Esman,  serta  oleh banyak kontributor lainnya (Donald&Klein, 1974).
a) Leadership atau Kepemimpinan. Kepemimpinan  dapat  di  artikan proses  mempengaruhi  dan  mengarahkan para  pegawai  dalam  melakukan  pekerjaan yang  telah  ditugaskan  kepada  pegawainya (Mintorogo, 1997:2)[11]. Pemimpin dalam sebuah lembaga mengacu
pada “sekelompok  personil  yang  secara  aktif terlibat  dalam  perumusan  kebijakan  dan program  lembaga,  yang  mengarahkan operasi  lembaga  dan  hubungan  lembaga dengan  lingkungannya.”  Kepemimpinan merupakan  unsur  paling  penting  dalam pengembangan kelembagaan karena proses perubahan  yang  secara  sengaja  dilakukan akan memerlukan pengelolaan yang intensif,  memerlukan  keterampilan  dan keahlian khusus, dan komitmen penuh dari internal lembaga.
Selanjutnya Kartini Kartono (2006:
2)[12]  menjelaskan  bahwa  kepemimpinan merupakan  cabang  dari  kelompok  ilmu administrasi,  khususnya  ilmu  administrasi negara.  Dalam  kepemimpinan  itu  terdapat hubungan  antara  manusia  yaitu,  hubungan mempengaruhi  12  dari  pemimpin  dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut karena dipengaruhi oleh kewibawaan  pemimpin.  Para  pengikut terkena pengaruh kekuatan dari pemimpinnya,  dan  bangkitlah  secara spontan rasa ketaatan pada pemimpin.
Kepemimpinan  merupakan  proses kelompok,  di  mana  berbagai  peran  seperti pengambilan  keputusan  dan  pengendalian operasional lembaga didistribusikan dalam berbagai pola dalam kelompok kepemimpinan tersebut. Kelompok kepemimpinan  harus  diartikan  selain terdiri dari para pemegang posisi kepemimpinan yang ditunjuk secara struktural juga personil lain yang walaupun tidak memiliki jabatan struktural namun  mampu  mempunyai  pengaruh penting dalam lembaga.
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi  dalam  menentukan  tujuan organisasi,  memotivasi  perilaku  pengikut untuk  mencapai  tujuan,  mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pemimpin diharapkan memiliki  kemampuan  mengarahkan  dan memimpin  perusahaan  atau  organisasi untuk  maju  dalam  meraih  tujuan  kolektif yang  diimpikan  bersama.  Kepemimpinan dipahami dalam pengertian sebagai kekuatan untuk menggerakan dan mempengaruhi  orang  dan  sebagai  alat, sarana atau proses untuk membujuk  orang agar  bersedia  melakukan  sesuatu  dengan ikhlas.  Hal  ini  tidak  mungkin  diwujudkan pemimpin  tanpa  adanya  interaksi  sosial yang  baik  dengan  para  pengikutnya. Sehingga,  mereka  akan  bekerja  sama layaknya  sebuah  tim  yang  solid  guna mewujudkan  impian  bersama.  Seorang pemimpin atau manajer adalah bagian dari perusahaan  atau  organisasi  dan  tidak  bisa dipisahkan  dari  mereka.  Oleh  karena  itu kepemimpinan pada hakekatnya adalah:

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
a. Proses  mempengaruhi  atau  memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya  dalam  upaya  mencapai tujuan organisasi.
b. Seni mempengaruhi
dan
mengarahkan  orang  dengan  cara kepatuhan,  kepercayaan,  kehormatan dan  kerja  sama  yang  bersemangat dalam mencapai tujuan bersama.
c. Kemampuan  untuk  mempengaruhi dan mengarahkan tindakan seseorang atau  kelompok  untuk  mencapai tujuan yang diharapkan.
d. Kemampuan  untuk  mempengaruhi suatu  kelompok  untuk  mencapai tujuan.
Praktek  kepemimpinan  berkaitan dengan  mempengaruhi  tingkah  laku  dan perasaan  orang  lain  baik  secara  individual maupun  kelompok  dalam  arahan  tertentu, sehingga  melalui  kepemimpinan  merujuk pada proses untuk membantu mengarahkan dan  memobilisasi  orang  atau  ide-idenya (Veitzhal, 2003:2-4)[13].
b) Doctrine atau Kebijakan . Komponen ini didefinisikan sebagai  pernyataan  nilai-nilai,  tujuan  dan pendekatan  yang  mendasari  tindakan lembaga.”  Kebijakan  lembaga  adalah irisan  antara  serangkaian  kebijakan  di dalam  organisasi  itu  sendiri  dan  dalam lingkungan lembaga yang bersifat eksternal yang  menggambarkan  visi,
harapan  dan  tujuan  lembaga.  Mengutip pendapat Apeldorn, doktrin hanya membantu  dalam  pembentukan  norma, doktrin itu harus dipindahkan lebih dahulu ke  dalam  norma  yang  langsung  misalnya
putusan  hakim  atau  peraturan  perundang- undangan  sehingga  doktrin  itu  menjadi sumber  tidak  langsung  dalam  penerapan hukum. Menurutnya ajaran berbeda dengan teori. Suatu ajaran membahas pada satu  hal  tertentu  atau  satu  pasal  tertentu yang lebih kecil dan belum berlaku secara umum. Ketika ajaran
tersebut diobjektifkan  dan  berlaku  secara  umum maka  akan  berubah  menjadi  teori.  Apa yang  dikemukakan  oleh  B.  Arief  Sidarta tentang  pemaknaan  doktrin,  hampir  sama seperti yang dikemukan oleh Agell (2002). Dia mengatakan bahwa doktrin dalam ilmu hukum  diartikan sebagai  “ analytical  study of  law atau  “ doctrinal  study  of  law ”  yang bersifat science . “ Legal doctrine ” adakalanya  disebut  juga  dengan  “ legal dogmatics ”.  Kedua  istilah  ini  lazim ditemukan dalam civil law sementara itu di dalam anglo-american istilah legal
doctrine maupun  legal  dogmatic  tidak
begitu  dikenal.  Jufrina  Rizal  (2013)
memberikan pemaknaan atas kedua terminologi  tersebut  sebagai  berikut  : ”Istilah ajaran di Indonesia penggunaannya bermacam-macam,  ada  ajaran  hukum alam,  ajaran  positivisme,  ajaran  hukum murni, ajaran hukum progresif, padahal itu semua  adalah  teori  juga.  “Ajaran” digunakan untuk menjelaskan isi dari teori tersebut. Karena itu, Kelsen juga menyebutkan  " reine rechlehre "  yang diterjemahkan  ajaran  hukum  murni. Lehre (Jerman), leer (Belanda)  diterjemahkan sebagai  ajaran.  Dalam  bahasa  asing terminologi  ini  akan  lebih  jelas,  misalnya

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
algemene rechlehre/general jurisprudence .
Perancis  sendiri  memakai  istilah theorie general  du  Droi t,  yang  diterjemahkan  ke dalam  Bahasa  Indonesia  menjadi  “ajaran hukum  umum”. Rechtsleer diterjemahkan sebagai  ajaran  hukum, Wetenschapsle er diterjemahkan  ajaran  ilmu  dari  hukum. Ditemukan  juga  istilah  "ajaran  hukum doktrinal". Yang membuat semakin bingung,  semua  hal  itu  disebut  dengan istilah recht maupun wet (Belanda),  atau droit  dan  lois  (Prancis).  Di  Perancis  ada
Sociologie du  Droit dan Sociologie
Juridique , yang diartikan sebagai Sosiologi Hukum (Sofian, 2016)[14]
c) Programe atau Kegiatan/Layanan. Merupakan aktivitas yang
berhubungan  dengan  kinerja  masing- masing  fungsi  lembaga  dan  merupakan hasil  atau output dari  lembaga.  Program merupakan  terjemahan  dari  kebijakan  ke dalam tindakan konkret berdasarkan alokasi  sumber  daya  lembaga  dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal lembaga. Sementara  menurut  Friedrich dalam  Agustino  (2008:7)[15]  kebijakan adalah  serangkaian  tindakan  atau  kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-
hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan  (kesempatan- kesempatan)  dimana  kebijakan  tersebut diusulkan agar berguna dalam
mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
Implementasi  kebijakan  merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik.  Suatu  program  kebijakan  harus diimplementasikan agar mempunyai dampak  atau  dapat  mencapai  tujuan  yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu  kajian  mengenai  studi  kebijakan yang  mengarah  pada  proses  pelaksanaan dari suatu kebijakan. Menurut Udoji dalam
Agustino (2008:140) mengatakan bahwapelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih  penting  dari  pada  pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan  sekedar  berupa  impian  atau  rencana bagus  yang  tersimpan  rapi  dalam  arsip kalau tidak diimplementasikan.
d) Resources atau Sumber Daya.
Merupakan sumber daya keuangan,
SDM,  teknologi  dan  informasi  yang menjadi masukan atau input bagi lembaga.
Cukup  jelas  bahwa  masalah  mobilisasi sumber daya dan memastikan ketersediaan sumber daya secara stabil akan mempengaruhi  setiap  aspek  kegiatan lembaga  dan  sangat  tergantung  pada kehandalan aspek kepemimpinan lembaga.
Sumber  daya  manusia  adalah  orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan  sumbangan  pemikiran  dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai  tujuan  organisasi.  Sumbangan yang  dimaksud  adalah  pemikiran  dan pekerjaan yang  mereka  lakukan  di berbagai  kegiatan  dalam  perusahaan. Dalam  pengertian  sumber  daya  manusia, yang  diliput  bukanlah  terbatas  kepada tenaga  ahli,  tenaga  pendidikan  ataupun tenaga  yang  berpengalaman  saja  tetapi

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
semua  tenaga  kerja  yang  digunakan perusahaan  untuk  mewujudkan  tujuan- tujuannya (Sukirno, 2006:172)[16].
Kata  “Sumber  Daya”  menurut
Poerwadarminta dalam (Martoyo, 1992:2)[17] menjelaskan bahwa dari sudut pandang  etimologis  kata  “sumber”  diberi arti  “asal”  sedangkan  kata  “daya”  berarti “kekuatan”  atau  “kemampuan”.  Dengan
demikian sumber daya
artinya “kemampuan”,  atau  “asal  kekuatan”.
Pendapat  lain  mengatakan  bahwa  Sumber Daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh  keuntungan  dari  kesempatan- kesempatan  tertentu,  atau  meloloskan  diri dari kesukaran sehingga perkataan sumber daya  tidak  menunjukkan  suatu  benda, tetapi  dapat  berperan  dalam  suatu  proses atau operasi yakni suatu fungsi operasional untuk  mencapai  tujuan  tertentu  seperti memenuhi  kepuasan.  Dengan  kata  lain sumber  daya  manusia  merupakan  suatu abstraksi  yang  mencerminkan  aspirasi manusia  dan  berhubungan  dengan  suatu fungsi atau operasi (Martoyo, 1992: 2).
Penjelasan mengenai manusia sebagai  sumber  daya  menunjukkan  bahwa manusia  adalah  makhluk  yang  unik  dan komplek, yang dalam bekerja di lingkungan  sebuah  perusahaan  harus diperlakukan  dengan  kualitas  kehidupan kerja  yang  baik  agar  memungkinkannya bekerja  secara  efektif,  efisien,  produktif dan  berkualitas.  Di  antaranya  dalam bentuk  memberikan  kesempatan  untuk berpartisipasi  mengembangkan  karirnya, dierlakukan  adil  dalam  menyelesaikan
konflik  yang  dihadapinya,  disupervisi secara  jujur  dan  obyektif,  memperoleh upah yang layak dan lain lain (Mangkunegara, 2001: 56)[18] e) Internal Structure atau Struktur Organisasi. Struktur didefinisikan sebagai struktur  dan  proses  yang  disusun  untuk penyelenggaraan operasi lembaga. Struktur akan  terdiri  dari  soal  distribusi  peran dalam  organisasi,  pola  otoritas,  sistem komunikasi,  tugas  dan  tanggung  jawab masing-masing  personil  dan  kapasitas yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  hal tersebut.  Menurut  Barnard  dalam  buku Wursanto  (2005:53)[19]  mendefinisikan organisasi  adalah  suatu  sistem  usaha bersama  antara  dua  orang  atau  lebih, sesuatu  yang  tidak  berwujud  dan  tidak bersifat  pribadi,  yang  sebagian  besar mengenai hubungan-hubungan kemanusiaan.  Sementara  itu  menurut Atmosudirdjo dalam  buku  Wursanto (2005:53)  mendefinisikan  organisasi  itu sebagai  struktur  tata  pembagian  kerja  dan struktur  tata  hubungan  kerja  antara sekelompok  orang-orang  pemegang  posisi yang  bekerjasama  secara  tertentu  untuk bersama-sama  mencapai  tujuan  yang tertentu.
Penyusunan struktur organisasi merupakan  langkah  awal  dalam  memulai pelaksanaan  kegiatan  organisasi,  dengan kata  lain  penyusunan  struktur  organisasi adalah  langkah  terencana  dalam  suatu perusahaan  untuk  melaksanakan  fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,  dan  pengawasan.  Menurut Siswanto (2005:85)[20] struktur organisasi menspesifikasikan  pembagian  kerja  dan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
menunjukkan  bagaimana  fungsi  atau aktivitas  yang  beraneka  ragam  yang dihubungkan  sampai  batas  tertentu,  juga menunjukkan  tingkat  spesialisasi  aktivitas kerja.  Selanjutnya  menurut  Hasibuan (2010:128)[21]  struktur  organisasi  adalah suatu  kondisi  yang  menggambarkan  tipe organisasi,  pendepartemenan  organisasi kedudukan,  dan  jenis  wewenang  pejabat, bidang  dan  hubungan  pekerjaan,  garis perintah  dan  tanggung  jawab,  rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yakni  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial  dan  lingkungan  sosial  yang  terdiri atas  pelaku,  kejadian,  tempat,  dan  waktu. Menurut  John  W.  Creswell  (2016:4)[22] bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan metode-metode  untuk  mengeksplorasi  dan memahami  makna  yang  oleh  sejumlah individu  atau  sekelompok  orang  dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.  Penelitian  kualitatif  ini  di desain  dengan  prosedur  tertentu,  dengan mengumpulkan  data  dari  informan  yang terkait  dengan  konteks  penelitian  dan kemudian menginterprestasikan data tersebut  menurut  sumber  dan  situasi  yang ada. Pemilihan metode kualitatif,
didasarkan pada alasan untuk mengungkapkan persoalan penelitian yang berkaitan
dengan pembangunan kelembagaan  dalam  mengatasi  persoalan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten  Kuantan  Singingi  Provinsi Riau.  Adapun  yang  menjadi  informan dalam  penelitian  ini  yakni  terdiri  dari
pegawai  Dinas  ESDM  Provinsi  Riau, anggota  DPRD  Riau,  Asisten  III  Setda Kabupaten  Kuantan  Singingi,  Pegawai
Polres Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Desa dan masyarakat. Teknik penentuan informan  dalam  penelitian  dilakukan dengan  cara purposive yakni  untuk menggali  informasi  secara  mendalam sesuai dengan karakteristik penelitian pada situasi  dan  kondisi  tertentu.  Sementara  itu dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan  yang berkompeten  dan  mengetahui terkait dengan  kegiatan  PETI  yang  sekaligus melakukan  pengamatan  terhadap  perilaku dan  aktivitas  individu  tersebut  di  lokasi penelitian.  Sedangkan  dokumen  yang diperoleh  dalam  penelitian  berasal  dari berita media cetak dan elektronik, dokumen  resmi,  makalah  dan  hasil  rapat. Teknik analisis data yang digunakan yakni berdasarkan penyajian dengan menerapkan pendekatan  narasi/laporan  kualitatif  dalam menyampaikan hasil analisis terkait dengan persoalan PETI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Leadership ( Kepemimpinan).
Pemimpin  dalam  sebuah  lembaga mengacu pada “sekelompok personil  yang secara  aktif  terlibat  dalam  perumusan kebijakan  dan  program  lembaga,  yang mengarahkan operasi lembaga dan hubungan lembaga dengan lingkungannya.” Kepemimpinan
merupakan  unsur  paling  penting  dalam pengembangan kelembagaan karena proses perubahan  yang  secara  sengaja  dilakukan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
akan memerlukan pengelolaan yang intensif,  memerlukan  keterampilan  dan keahlian khusus, dan komitmen penuh dari internal lembaga. Kepemimpinan
merupakan  proses  kelompok,  di  mana berbagai peran seperti pengambilan keputusan  dan  pengendalian  operasional lembaga  didistribusikan  dalam  berbagai pola  dalam  kelompok  kepemimpinan tersebut.  Kelompok  kepemimpinan  harus diartikan selain terdiri dari para pemegang posisi kepemimpinan yang ditunjuk secara struktural juga personil lain yang walaupun tidak memiliki jabatan struktural namun  mampu  mempunyai  pengaruh penting dalam lembaga (Esman, 1972).
Selanjutnya terkait dengan persoalan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten  Kuantan  Singingi,  Gubernur sebagai pemegang kewenangan
pertambangan berdasarkan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kekuasaan untuk menerbitkan izin usaha
pertambangan kepada pelaku usaha dengan prasyarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon pelaku  usaha.  Sebagai  konsekuensi  dari efisiensi/penyederhanaan kewenangan dalam hal pertambangan, maka pemerintah daerah  provinsi  memiliki  kewenangan sebagai berikut:
1. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan  mineral  bukan  logam dan  batuan  dalam  1  daerah  provinsi dan  wilayah  laut  sampai  dengan  12 mil
2. Penerbitan  izin  usaha  pertambangan mineral  logam  dan  batubara  dalam rangka  penanaman  modal  dalam negeri  pada  wilayah  izin  usaha pertambangan  daerah  yang  berada dalam  1  daerah  provinsi  termasuk
wilayah  laut  sampai  dengan  12  mil laut.
3. Penerbitan  izin  usaha  pertambangan mineral  bukan  logam  dan  batuan dalam  rangka  penanaman  modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan  yang  berada  dalam  1 daerah  provinsi  termasuk  wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
4. Penerbitan  izin  pertambangan  rakyat untuk  komoditas  mineral  logam, batubara,  mineral  bukan  logam  dan batuan  dalam  wilayah  pertambangan rakyat.
5. Penerbitan  izin  usaha  pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan  dan  pemurnian  dalam rangka  penanaman  modal  dalam negeri  yang  komoditas  tambangnya berasal  dari  1  daerah  provinsi  yang sama.
6. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan  dan  surat  keterangan terdaftar  dalam  rangka  penanaman modal  dalam  negeri  yang  kegiatan usahanya dalam 1 daerah provinsi
7. Penetapan  harga  patokan  mineral bukan logam dan batuan.
Peran kepemimpinan dalam penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI)  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi sangat  diperlukan  agar  dapat  megelola hasil  sumber  daya  alam  berupa  emas tersebut  untuk  kepentingan  masyarakat banyak.  Peran  pemerintah  daerah  provinsi yakni gubernur maupun pemerintah kabupaten melalui bupati sangat berpengaruh  terhadap  eksistensi  potensi emas yang ada di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan  hasil  penelitian  didapati bahwa  belum  maksimalnya  peran  yang dilakukan  oleh  para  pemimpin  formal

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
seperti  gubernur  dan  pemerintah  provinsi melalui  dinas  ESDM  dan  pemerintah setempat sebagai pemilik lokasi
penambangan  untuk  merespon  solusi  atas kegiatan  ilegal  tersebut.  Hal  ini  terlihat dari masih terdapatnya kasus penambangan  ilegal  yang  dilakukan  oleh individu  dan  masyarakat  pelaku  PETI sejak  5  tahun  terakhir  (dapat  dilihat  pada tabel  1 tentang data  jumlah kasus  PETI di Kabupaten  Kuantan  Singingi).  Selain  itu, lemahnya  pengaturan  yang  menyangkut dengan  pertambangan  emas  di  Riau,  yang menuntut  peran  kepemimpinan  kepala daerah  provinsi  dan  DPRD  sebagai pemegang  kewenangan  pertambangan  dan pembuat kebijakan dalam bentuk peraturan daerah  tentang  pertambangan  rakyat. Sementara  itu,  hal  yang  lebih  ironis  lagi, munculnya keterlibatan oknum pemerintah asebagai pemodal dalam kegiatan penambangan  emas  ilegal  tersebut.  Oleh karenanya,  peran  kepemimpinan  kepala daerah  baik  provinsi  maupun  kabupaten, desa  dan  DPRD  merupakan  elemen  yang penting  dalam  menentukan  arah  kebijakan tentang  pertambangan  emas  di  Riau khususnya di Kabupaten Kuantan
Singingi.  Kepemimpinan  formal  yang terdiri  dari  gubernur  bersama  bupati  dan DPRD  perlu  melakukan  diskusi  dengan melibatkan unsur yang terkait dan Forkompinda  untuk  membahas  tentang pengelolaan pertambangan emas di Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Produk kebijakan  layaknya  peraturan  daerah tentang pertambangan sejatinya diperlukan guna  untuk  mengatur  legalitas  kegiatan pertambangan  di  Kabupaten  Kuantan Singingi.
Keberadaan lembaga kepemimpinan (leadership) formal dalam suatu komunitas memainkan peran signifikan  dan  dalam  kondisi  tertentu
mampu  menghentikan  proses  dan  progres perubahan  sosial  di  wilayahnya.  Fungsi utama  lembaga  kepemimpinan  formal adalah sebagai mobilisator anggota lembaga  organisasi,  sebagai  pusat  dan penyalur  informasi,  dan  berbagai  fungsi sosial lainnya.
Sementara itu peran lembaga kepemimpinan  non  formal  juga  memiliki potensi  untuk  dimanfaatkan  secara  positif dalam  berbagai  upaya  untuk  mengatasi persoalan pertambangan emas yang terjadi di  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Hal  ini diperkuat  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Kuntowijoyo  (1980)  yang menunjukkan  kuatnya  posisi  dan  peran lembaga  kepemimpinan  lokal  pada  sistem sosial  etnis  Madura,  dimana  kedua  peran kepemimpinan  lokal  tersebut  terdiri  dari tokoh negara dan tokoh agama (Suradisastra, 2017:281-315)[23]. Begitupun  hal  nya  dengan  persoalan
PETI  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi. Peran  dari  kepemimpinan  non  formal diperlukan untuk mempengaruhi
masyarakat  agar  berpartisipasi  dalam keterlibatannya menjadi bagian dari perumusan kebijakan terkait dengan penanganan  PETI  di  Kabupaten  Kuantan Singingi.  Peran  serta  dari  ninik  mamak, tokoh  adat,  tokoh  agama  dan  pemuda tentunya  memberikan  pengaruh  yang begitu besar terhadap aktivitas masyarakat khsususnya  yang  menyangkut  dengan pertambangan emas. Betapa tidak, kebiasaan  dan  tradisi  “mendulang”  yang telah  dilakukan  turun  temurun  oleh masyarakat mulai memudar sejak belakangan ini seiring berkembangnya tren menambang  dengan  menggunakan  alat modern  yang  relatif  lebih  cepat  dan mendapatkan hasil yang banyak.
Melemahnya  peran  dari  kepemimpinan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
non formal belakangan ini disebabkan oleh adanya  imbalan  berupa  materi  yang diperoleh  dari  sistem  bagi  hasil  yang dilakukan  oleh  para  pelaku  tambang dengan unsur pemimpin non formal seperti tokoh  pemuda,  dan  tokoh  adat  tersebut sehingga  perilaku  mereka  lebih  cenderung permisif  dan  pasif  terhadap  aktivitas tambang  yang  tidak  mengantongi  izin tersebut.
Disamping melemahnya peran kepemimpinan  non  formal,  sejumlah informan juga menjelaskan bahwa kehadiran  para  pekerja  tambang  yang sengaja  didatangkan  dari  luar  Riau  dan Kuantan  Singingi  membuat  kesenjangan dengan masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan  mereka  yang  bekerja  sebagai penambang mendapatkan pendapatan lebih dibandingkan dengan masyarakat tempatan yang sebagian besar bekerja sebagai petani karet  dan  sawit.  Meski  demikian  lanjut Iwan  masyarakat  setempat  tidak  dapat berbuat  banyak  dikarenakan  yang  menjadi pemodalnya  adalah  masyarakat  lokal  juga yang  sengaja  membeli  atau  menyewa lahan  untuk  dijadikan  sebagai  lokasi tambang ilegal tersebut.
Berdasarkan  fakta  empirik  jika dikaitkan  dengan  teori,  jelas  bahwa  peran
kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap  upaya  menyelesaikan  suatu persoalan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Bergsten  (dalam  Vidhya,  2009),  dalam sebuah artikel yang membahas tentang apa yang  melemahkan  beberapa  lembaga internasional  besar  seperti  OPEC  dan GATT,  dan  apa  yang  diperlukan  untuk mereformasi mereka, menekankan perlunya kepemimpinan kolektif di seluruh negara,  karena  tidak  ada  satu  negara  pun yang dapat mengklaim dominasi atas yang lain  dalam  konteks  saat  ini  .  Dia  juga menyoroti  perlunya  kolaborasi  informal sebagai  rute  menuju  koordinasi  yang efektif.

## 2. Doctrine (Kebijakan)
Kebijakan lembaga adalah irisan antara serangkaian  kebijakan  di  dalam  organisasi itu  sendiri  dan  dalam  lingkungan  lembaga yang bersifat eksternal yang menggambarkan  visi,  harapan  dan  tujuan lembaga.  Menurut  Thomas  R.  Dye kebijakan dapat dipandang sebagai sebuah sistem.  Oleh  karenanya  jika  kebijakan dipandang  sebagai  sebuah  sistem,  maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya.  Adapun  elemen  tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2.

## Tiga Elemen Sistem Kebijakan
Pelaku

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Sumber: Thomas R. Dye (dalam Dunn, 2000:110)
Menurut  Thomas  R.  Dye  (dalam Dunn,  2000:110)[24]  terdapat  tiga  elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan.  Dye  menggambarkan  ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan  publik/ public  policy ,  pelaku kebijakan/ policy stakeholders , dan lingkungan  kebijakan /policy  environment. Lebih  lanjut  Thomas  Mengatakan  bahwa Pelaku  kebijakan  yakni  orang  yang mempunyai  wewenang  yang  sah  untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik. Pelaku kebijakan  memang  dapat  mempunyai peran  penting  dalam  kebijakan,  namun mereka  juga  dapat  pula  dipengaruhi  oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi  oleh  pembuat  kebijakan  dan kebijakan publik itu sendiri.
Berkaitan  dengan  perkembangan aktivitas  pertambangan  emas  tanpa  izin (PETI)  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi, ditemukan bahwa belum adanya kebijakan skala daerah seperti peraturan daerah yang mengatur  tentang  pertambangan  rakyat sehingga  hal  ini  yang  menyebabkan lemahnya  dasar  hukum  yang  dalam mengatasi  persoalan  PETI.  Keterlibatan oknum pemerintah sebagai aktor tersembunyi  yang  memberikan  bantuan modal  kepada  pelaku  tambang  dengan sistem  bagi  hasil,  menyebabkan  aktifnya perkembangan  PETI  di  hampir  sebagian besar  wilayah  di  Kabupaten  Kuantan Singingi.  Kebijakan  sejatinya  merupakan dasar hukum bagi penyelenggara pemerintahan  dalam  melaksanakan  tugas
dan  kewenangannya.  Jika  hal  ini  lemah, maka  akan  berdampak  terhadap  proses keberlangsungan pemerintahan. Oleh karena itu, persoalan ini menuntut keterlibatan semua elemen baik
pemerintah maupun lembaga non pemerintah  untuk  merumuskan  kebijakan yang  mengatur  tentang  pertambangan. Peraturan  daerah  tentang  pertambangan merupakan salah satu solusi bagi terselenggaranya pengelolaan potensi emas di  Provinsi  Riau  khususnya  di  Kabupaten Kuantan  Singingi.  Pemberian  izin  usaha pertambangan  (IUP)  kepada  pelaku  usaha tentunya  tidak  terlepas  dari  legalitas wilayah  yang  akan  dilakukan  eksplorasi oleh  masyarakat  sebagai  wilayah  resmi pertambangan rakyat. Persoalan lingkungan,  limbah  industri  dan  juga abrasi  sungai  akibat  aktivitas  PETI  akan terjawab  sekiranya  lahir  peraturan  daerah tentang pengelolaan tambang emas di Riau sebagai perwujudan dari cita-cita pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.  lemahnya  aturan  hukum merupakan  salah  satu  faktor  penyebab, sehingga  hal ini  terkesan  memberi keleluasaan  dan  tidak  menimbulkan  efek jera kepada pelaku penambangan.
Memang secara umum masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi mengharapkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memberikan solusi untuk mengatasi  persoalan  PETI  dan  juga dampak  yang  ditimbulkan  akibat  aktivitas tersebut.  Namun  disisi  lain  pemerintah juga  belum  menyiapkan  produk  aturan yang dapat menaungi kegiatan
Kebijakan
Lingkungan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
pertambangan  masyarakat  di  Kabupaten Kuantan  Singingi.  Dinas  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Riau  pernah mengupayakan  untuk  mengajukan  draft rancangan peraturan daerah kepada DPRD Riau, namun hal tersebut tidak menjadi hal prioritas  oleh  lembaga  tersebut  sewaktu dalam pembahasan karena juga menyangkut  anggaran.  Selain  itu  peran bupati  beserta  jajaran  harus  benar-benar menjadikan  persoalan  ini  sebagai  agenda untuk dibahas bersama dengan pemerintah provinsi  dengan  melibatkan  unsur-unsur terkait.
Keterlibatan  multi  aktor  dalam menyelesaikan persoalan
PETI di
Kabupaten  Kuantan  Singingi  merupakan kondisi  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari pembahasan  ini.  Pemerintah  provinsi, DPRD yang melibatkan pemerintah kabupaten sebagai lembaga formal diberikan  kekuasaan  untuk  melahirkan peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang kegiatan  pertambangan  emas  di  Riau. sementara  itu,  kehadiran  lembaga  non formal seperti LSM, kelompok kepentingan  dan  warga  negara  sebagai partisipan juga turut memberikan pengaruh terhadap lahirnya kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat umum. Sebagaimana pendapat yang dinyatakan  oleh  Thomas  R.  Dye  diatas, bahwa untuk melahirkan sebuah kebijakan harus  melibatkan  elemen-elemen  penting dalam kebijakan yang meliputi aktor/pelaku  kebijakan  yang  dalam  hal  ini terdiri  dari  pejabat  pemerintah  pembuat kebijakan baik eksekutif maupun legislatif, yang  kemudian  didukung  oleh  lingkungan kebijakan  dapat  berupa  aspek  ekonomi, sosial dan politik.
Sementara itu, para pembuat kebijakan  baik  eksekutif  (Pemerintah Provinsi  Riau)  maupun  legislatif  (DPRD Riau)  ataupun  kelompok-kelompok  yang turut  serta  dalam  proses  perumusan kebijakan,  agar  lebih  mengedepankan kepentingan  publik  dari  pada  kepentingan individu  maupun  kelompok.  Selain  itu, dalam penyusunan agenda kebijakan aktor yang  terlibat  yakni  terdiri  dari  pemerintah daerah  (eksekutif),  DPRD  (legislatif), partai  politik,  tokoh  masyarakat,  tokoh pemuda  dan  tokoh  agama  perlu  dilibatkan dalam  rangka  penyelesaian  masalah  yang terkait  dengan  kepentingan  masyarakat banyak.
3. Programe atau Kegiatan/Layanan. Kegiatan/layanan
yang dimaksudkan  dalam  tulisan  ini  merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kinerja masing-masing fungsi lembaga dan merupakan  hasil  atau output dari  lembaga. Sebagai pemegang kewenangan pertambangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah Provinsi  Riau  melalui  Dinas  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  pernah  melakukan upaya dengan mengajukan wilayah tambang  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi sebagai  wilayah  pertambangan  rakyat. Sementara  itu,  dalam  hal  pengawasan terhadap  aktivitas  pertambangan  emas tanpa  izin  juga  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  resort  Kabupaten  Kuantan Singingi dengan melakukan razia terhadap para  penambang  ilegal.  Adapun  data penertiban  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Tabel 1. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana PETI Polres Kuantan Singingi NO TAHUN JUMLAH KASUS JUMLAH TERSANGKA 1 2014 12 18 2 2015 14 25 3 2016 25 60 4 2017 45 78 5 2018 17 23 6 2019 3 7 JUMLAH 104 193 Sumber: Polres Kuantan Singingi, 2020 Berdasarkan tabel diatas seperti yang diungkapkan Kanit Polres Kuantan Singingi    Bapak  Syapriadi  bahwa  jumlah kasus dan tersangka yang terdata merupakan  jumlah  kasus  yang  tertangkap tangan  sedang  melakukan  aktivitas  PETI sedangkan  yang  pada  saat  dilakukan penertiban tidak didapati pelaku dan hanya menyisakan  alat  bukti  tidak  dihitung sebagai  kasus.  Hal  ini  berarti  bahwa jumlah  penambang  ilegal  yang  sedang aktif  melakukan  kegiatan  pertambangan ilegal tersebut melebihi jumlah kasus yang berhasil diperoleh oleh pihak kepolisian.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah  provinsi  Riau,  Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang bekerjasama  dengan  pihak  kepolisian belum  sepenuhnya  dapat  menghentikan aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Hal  ini terlihat dari masih adanya praktek pertambangan emas yang tidak mengantongi  izin  ini  dihampir  sebagian besar  kecamatan  di  wilayah  Kabupaten Kuantan  Singingi.  Oleh  karena  itu, sinergitas dan kerjasama antara pemerintah provinsi,  pemerintah  kabupaten,  DPRD dan  pihak  kepolisian  diperlukan  sebagai
langkah konkrit dalam upaya menjalankan kinerja lembaga yang diberikan kewenangan melalui peraturan perundang-
undangan.
4. Resources atau Sumber Daya.
Adapun sumber daya yang dimaksudkan dalam tulisan ini yakni dapat berupa  sumber  daya  keuangan,  sumber daya  manusia,  teknologi  dan  informasi yang  menjadi  masukan  atau input bagi lembaga. Dalam upaya mengatasi permasalahan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi pemerintah melakukan pengawasan  melalui  penindakan  terhadap pelaku  PETI  yang  terdiri  dari  masyarakat selaku  individu,  kelompok  dan  pemodal yang  meraup  keuntungan  secara  mandiri dan  merugikan  masyarakat  daerah  secara keseluruhan.  Upaya  pengawasan  melalui tindakan  penertiban  yang  dilakukan  oleh pihak kepolisian resort Kabupaten Kuantan Singingi juga mengalami hambatan terutama  terhadap  penyedian  sumber  daya baik  keuangan,  sumber  daya  manusia, teknologi maupun terkendala akibat jauhnya  jangkauan  lokasi  pertambangan yang berada diareal hutan dan perkebunan masyarakat. Sejatinya
Pengawasan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
diperlukan  untuk  memperkuat  bangunan organisasi.
Pengawasan terhadap
pemerintah daerah pada dasarnya ditujukan  untuk  memperkuat  otonomi daerah. Berkembangnya praktek
pertambangan
emas yang tidak mengantongi  izin  di  Kabupaten  Kuantan Singingi ini mutlak memerlukan pengawasan dari berbagai kalangan.
Adanya  kerjasama  antara  pemerintah  baik provinsi,  kabupaten  maupun  pemerintah pusat,  pihak  keamanan,  masyarakat  dan tokoh  masyarakat  setempat  yang  punya kompetensi  untuk  melakukan  pengawasan baik secara refresif maupun preventif.
Berdasarkan hasil
penelitian
didapati bahwa pengawasan yang dilakukan dalam permasalahan pertambangan  emas  tanpa  izin  mengalami beberapa kendala antara lain:
1. Dana atau biaya Pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  hal  ini  dari  pihak kepolisian  beserta  pemerintah  daerah Kabupaten  Kuantan  Singingi  mengalami keterbatasan  anggaran  untuk  melakukan penertiban  terhadap  kegiatan  PETI  di sejumlah  wilayah  di  Kabupaten  Kuantan Singingi.  Sehingga  ini  yang  membuat pemerintah  daerah  Kabupaten  Kuantan Singingi mengalami kesulitan untuk melakukan  pengawasan  secara  maksimal, sedangkan  aktivitas  pertambangan  emas tanpa izin tersebut masih tetap dilakukan.
2. Fasilitas (kendaraan operasional)
Berkaitan  dengan  kendala  yang dialami oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten  Kuantan  Singingi  bersama dengan pihak kepolisian selanjutnya  yakni terbatasnya  fasilitas  berupa  kendaraan operasional  untuk  melakukan  tindakan pengawasan  terhadap  pertambangan  emas tanpa izin ini. Sehingga dengan kendaraan
yang  ada  tidak  memungkinkan  bagi pemerintah setempat bersama pihak kepolisian  untuk  melakukan  razia  ke berbagai lokasi tempat kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut dilakukan.
3. Kekeluargaan dan kesulitan ekonomi Faktor  selanjutnya  yang  membuat pemerintah  kesulitan  untuk  melakukan pengawasan  yakni  adanya  pertimbangan dari  aktor  setempat yang  memiliki pengaruh  yang  besar  terhadap  masyarakat seperti  Pemangku  Adat,  Ninik  Mamak, Tokoh  Pemuda  dan  Kepala  Desa  yang melakukan  permisifitas  terhadap  kegiatan tersebut.  Dari  beberapa  responden  yang peneliti  lakukan  wawancara,  sebagian besar  dari  mereka  memberikan  komentar bahwa kegiatan pertambangan emas tersebut  sudah  dianggap  hal  yang  biasa karena  yang  pemilik  modal  tersebut merupakan masyarakat setempat yang juga mempekerjakan beberapa orang masyarakat setempat dengan latar belakang ekonomi yang lemah 5. Internal
Structure atau Struktur
Organisasi. Struktur  organisasi  dalam  konteksi ini  didefiniskan  sebagai  struktur  dan proses yang disusun untuk penyelenggaraan operasi lembaga. Struktur akan  terdiri  dari  soal  distribusi  peran dalam  organisasi,  pola  otoritas,  sistem komunikasi,  tugas  dan  tanggung  jawab masing-masing  personil  dan  kapasitas yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  hal tersebut. Terkait dengan urusan pertambangan berdasarkan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah sesungguhnya menjadi  kewenangan  pemerintah  provinsi melalui  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Mineral  Provinsi  Riau.  Sebagai  tindak lanjut  untuk  melaksanakan  kewenangan tersebut, Dinas ESDM membentuk cabang dinas  di  wilayah  Kabupaten  Kuantan Singingi sebagai mediator antara masyarakat  dengan  pemerintah  terkait dengan  penyelenggaraan  urusan  dibidang pertambangan.
Kegiatan pertambangan emas tanpa izin  (PETI)  di  Kabupaten  Kuantan Singingi mengalami kendala untuk dilakukan  pengelolaan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Kuantan  Singingi  disebabkan oleh
dicabutnya kewenangan pertambangan  dari  pemerintah  kabupaten kepada  pemerintah  provinsi  sehingga peran  yang  dimiliki  oleh  pemerintah kabupaten  sangat  lemah  dalam  hal pertambangan.  Hal  ini  berkaitan  dengan lemahnya  keterlibatan  peran  Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun  perencanaan  dan  penganggaran karena  berkaitan  dengan  regulasi  yang mengatur  hal  tersebut.  Oleh  karenanya kerjasama  dan  keterlibatan  pemerintah provinsi  dengan  pemerintah  kabupaten sangat diperlukan sebagai perwujudan dari pembagian  dan  distribusi  peran  untuk mengatasi  persoalan  pertambangan  emas tanpa  izin  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi Provinsi Riau.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan didapati bahwa untuk mengatasi persoalan  PETI  di  Kabupaten  Kuantan Singingi  berkaitan  erat  dengan  konsep institution building (pembangunan kelembagaan)  yang  disampaikan  oleh Milton  J.  Esman  (1972).  Hal  ini  dapat diungkapkan  melalui:  pertama,  diperlukan peran  kepemimpinan  baik  formal  maupun informal sangat diperlukan dalam
mempengaruhi  setiap  aktivitas  masyarakat yang berkaitan dengan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Kepemimpinan  formal  dimaksud  yakni aktor  yang  berasal  dari  dalam  pemerintah yang berperan dalam melahirkan kebijakan. Sedangkan peran kepemimpinan informal seperti tokoh adat, ninik  mamak  dan  tokoh  agama  juga memberikan peranan penting dalam mengatasi  persoalan  pertambangan  emas yang  terjadi  di  hampir  sebagian  besar wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi.
Kedua,  keberadaan  peraturan  daerah tentang  pertambangan  rakyat  merupakan suatu yang dapat dijadikan sebagai payung hukum  dalam  mengatasi  persoalan  PETI agar  dapat  dikelola  dengan  baik  oleh pemerintah  daerah  melalui  Dinas  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi. Ketiga, meskipun ada upaya yang dilakukan  oleh  pemerintah,  baik  provinsi, kabupaten yang bekerjasama dengan pihak kepolisian  yang  salah  satunya  melalui penertiban, namun tetap mengalami kendala  dari  sisi  sumber  daya  diantaranya yakni  kendala  biaya,  fasilitas  dan  jauhnya jarak  tempuh  lokasi  pertambangan  dengan pusat  kota  yang  merupakan  elemen  ke empat  dari  konsep  tersebut.  Kelima, diperlukan adanya keterlibatan dari berbagai pihak baik pemerintah,
masyarakat  dan  pihak  keamanan  dalam mengatasi  persolan  pertambangan  yang tidak memiliki izin tersebut.
Berdasarkan dari penjelasan tersebut
diatas didapat kesimpulan bahwa pembangunan  kelembagaan  merupakan solusi alternatif dalam mengatasi persoalan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini terkait dengan  elemen  yang diperlukan dalam pembangunan kelembagaan sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Milton  J.  Esman  (1972)  yakni  terdiri  dari kepemimpinan,  kebijakan,  sumber  daya, kegiatan/layanan dan struktrur organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
A. A. A. P. Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan .
2003.
Amin Subagio, “Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat dalam Pemantapan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,” IPB.
A. Mintorogo, Kepemimpinan dalam Organisasi . Yogyakarta, 1997.
A. Sofian, Makna “Doktrin” dan “Teori” dalam Ilmu Hukum . 2016.
B. Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional . Jakarta, 2005.
D. William N, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Kedua.
Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2000. dkk Djogo, Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri . Bogor: KRAF.
I. Wursanto, Dasar-dasar ilmu organisasi .
Yogyakarta, 2005.
J. W. Creswell, w Creswell, J. (2009).
Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications, Incorporated. 2014.
K. Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan . Jakarta, 2006.
K. Suradisastra, “Revitalisasi Kelembagaan untuk Percepatan Pembangunan Sektor Pertanian
dalam Otonomi Daerah,” Revital. Kelembagaan untuk Percepatan Pembang. Sekt. Pertan. dalam
Oton. Drh . 2017 L. Agustino, Dasar- dasar Kebijakan Publik . Bandung, 2008. Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber
Daya Manusia . 2012 M. J. Esman, “The elements of institution building,” in Institution building and development , 1972.
Sadono Sukirno, Pengantar Bisnis . Jakarta, 2006. S. Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta, 1992.. P. A. Donald, G., de Schweinitz Jr, K., & Klein, Institution Building and Development: From Concepts to
Application . 1974.
R. Veithzal, “Kepemimpinan dan perilaku organisasi,” Jakarta PT. Raja Graf. , 2008.

## Jurnal :
A. Moore, M., Stewart, S., & Hudock,
“Institution building as a development assistance method.,” SIDA , 1995. M. Vidhya, “Institution Building. A Review of literature,” NHRD Netw.
J. , vol. 1, 2009.
S. Eriksen, “Institution building in Central
and Eastern Europe: Foreign influences and domestic responses,”
Rev. Cent. East Eur. Law , 2007, doi: 10.1163/092598807X195232.
S. R. Ganesh, “Institution Building for Social and Organizational Change: An Appreciation,” Organ. Stud. , 1980, doi:
10.1177/017084068000100301.
T. Terada, “Directional leadership in

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
institutionbuilding: Japan’s approaches to ASEAN in the establishment of PECC and APEC,”
Pacific Rev. , 2001, doi: 10.1080/09512740110037352.