Volume 5 Issue 1, March 2021: pp. 132-146. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi

## The Duty and Attorney’s Legal Power as Prosecutor in the Corruption
Syafira Alien Royana 1 , Ibnu Sina 2 , I Gede Indra Hari Prabowo 3 , Anugrah Karina Suryanegara 4
1. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: conroyk517@gmail.com;
2. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: roycegunner619@gmail.com;
3. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: metalgearamy@gmail.com;
4. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: mi6ovice@gmail.com.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Prosecutors; Public prosecutor; Corruption This research addressed at analyzing corruption crime in Indonesia has been widespread in society, its development continues to increase from year to year. Corruption crime is a violation of social rights and economic rights of society. Corruption crime is a special criminal offence whereby, in its handling it is necessary to cooperate with other related parties to be resolved. Prosecutors as  investigators,  as  well  as  public  prosecution.  Corruption  criminal  act  is governed by law number 31 year 1991 Jo Act No. 20 of 2001 on corruption eradication. However, unfortunately until now the problem of corruption in Indonesia  has  not  been  resolved  comprehensively,  many  occur  in  the community or agencies doing corruption in a subtle way, so that corruption can become "culture" of this dynasty. So, what is the task and authority of the Prosecutor  as  a  public  prosecutor  in  corruption  crimes?  Duties  and authorities  of  prosecutors  as  prosecution  shall  be  governed  by  article  30 paragraph  (1)  of  Law  No.  16  of  2004  concerning  the  Prosecution  of  the Republic of Indonesia prosecutor, carrying out the determination of judges, and carrying out the decision of the judge who has obtained the legal force remains.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Jaksa; Penuntut Umum; Korupsi Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  sudah  meluas  dalam  masyarakat,  perkembangannya  terus meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Tindak  pidana  korupsi  merupakan pelanggaran  terhadap  hak  sosial  dan  hak  ekonomi  masyarakat.  Tindak pidana  korupsi  adalah  suatu  tindak  pidana  khusus  dimana,  dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait  untuk  dapat  diselesaikan.  Jaksa  sebagai  penyidik,  merangkap  pula sebagai  penuntut  umum.  Tindak  Pidana  Korupsi  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, sayangnya sampai saat ini masalah korupsi di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas, banyak terjadi di masyarakat ataupun instansi-instansi melakukan korupsi
dengan cara halus, sehingga korupsi dapat menjadi “budaya” di negeri ini. Lalu  bagaimanakah  tugas dan  kewenangan  jaksa  sebagai  penuntut  umum dalam  tindak  pidana  korupsi?  Tugas  dan  kewenangan  jaksa  sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  yakni  melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, serta melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## 1. Pendahuluan
Kejaksaan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  lembaga  Negara  yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung ini membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, serta 32 (tiga puluh dua) Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap  provinsi.  Kejaksaan  Agung,  Kejaksaan  Tinggi,  dan  Kejaksaan  Negeri  merupakan kekuasaan Negara khusus dibidang penuntutan, dimana keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara yakni dapat mewakili pemerintah dalam  perkara  perdata  dan tata usaha Negara  sebagai  jaksa  pengacara  Negara.  Jaksa  sebagai  pelaksana  kewenangan  tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan, serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. 1
Undang-Undang nomor 5 Tahun 1991 jo. Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia,  menyatakan  kejaksaan  merupakan  salah  satu  lembaga penegak  hukum  yang  dituntut  untuk  lebih  berperan  dalam  menegakkan  supremasi hukum,  perlindungan  kepentingan  umum,  penegakkan  hak  asasi  manusia,  serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Undang-Undang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  mengisyaratkan  lembaga  kejaksaan berada  pada  posisi  sentral  dengan  peran  strategis  dalam  pemantapan  bangsa.  Karena kejaksaan berada dalam  poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan  di  persidangan  serta  sebagai  pelaksana  pendapatan  dan  keputusan pengadilan.  Sehingga  lembaga  kejaksaan  sebagai  pengendali  proses  perkara,  karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum acara Pidana. 2
1 Daniar Rasyid Setya Wardhana et al., “Wewenang Jaksa sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pe ngadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan  Hukum Tetap,” Halu Oleo Law Review (2020):  251 – 263, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14309/9911.
2 “Pengertian  Kejaksaan,” Kejaksaan  Republik  Indonesia ,  last  modified  2016,  diakses  April  1,  2020, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1.
Dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Kejaksaan,  menyatakan  kejaksaan  sebagai lembaga  Negara  yang  melaksanakan  kekuasaan  Negara  dibidang  penuntutan  harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.
Setelah  kita  membahas  mengenai  lembaga  kejaksaan,  kemudian  siapakah  jaksa  itu sendiri? Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Peran  yang  demikian  penting  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  menuntut  seorang  jaksa tidak hanya disiplin menguasai hukum pidana, tetapi juga disiplin ilmu perdata, serta tata usaha Negara. jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum ( lex generalis ), tetapi juga yang bersifat khusus ( lex specialis ) yang banyak muncul pada masa kini.
Keberadaan  jaksa  sebetulnya  sudah  ada  sebelum  proklamasi.  Jaksa  terlebih  dahulu dikenal  dengan  istilah  “adhyaksa”,  yang  artinya  pengawas  dalam  urusan  kependetaan agama Budha dan Syiwa serta kepala kuil dekat istana. Kedudukannya juga sebagai hakim di  bawah  mahapatih.  Pada  masa  Kerajaan  Mataram,  adhyaksa  bertugas  menyelesaikan perkara padoe zaken (perkara sipil) dan juga perkara perdata zaken (perkara kriminal) atas perintah raja dan melaksanakan keputusan raja. 3
Dalam menjalankan praktiknya sebagai jaksa, dikenal pula istilah Jaksa Penuntut umum. Jaksa  Penuntut  Umum  yakni  Jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 14 KUHAP Jaksa yang menjadi penuntut umum mempunyai wewenang:
a. Menerima  dan  memeriksa  berkas  perkara  penyidikan  dari  penyidik  atau  penyidik pembantu;
b. Mengadakan  prapenuntutan  apabila  ada  kekurangan  pada  penyidikan  dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. Memberikan  perpanjangan  penahanan,  melakukan  penahanan  atau  penahanan lanjutan  dan/atau  mengubah  status  tahanan  setelah  perkaranya  dilimpahkan  oleh penyidik;
d. Membuat surat dakwaan;
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang di sertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
g. Melakukan penuntutan;
3 Kelik  Pramudya  dan  Ananto  Widiatmoko, Pedoman  Etika  Profesi  Aparat  Hukum (Jakarta:  Pustaka Yustisia, 2010), 39.
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan KUHAP; serta
j. Melaksanakan penetapan hakim.
Seorang jaksa penuntut umum harus bertindak untuk dan atas nama Negara, bertanggung jawab sesuai saluran hierarki, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa,  melakukan  penuntutan  dengan  keyakinan  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah, senantiasa  bertindak  berdasar  hukum,  mengindahkan  norma-norma  keagamaan, kesopanan,  dan  kesusilaan,  serta  wajib  menggali  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
Dalam  tahap  pemeriksaan  sidang  pengadilan  yang  dipimpin  oleh  hakim,  pengajuan tuntutan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  yang  ada  pada  tahap  tersebut.  Pengajuan tuntutan  diatur  dalam  Pasal  182  ayat  (1)  huruf  (a)  KUHAP,  yang  menyebutkan  bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada serangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan  menjadi  salah  satu  konstruksi  peristiwa  yang  sebenarnya  dan  terhadap peristiwa tersebut di analisis hukumnya baik oleh jaksa penuntut umum maupun hakim menurut  sudut  pandangnya  masing-masing.  Oleh  jaksa  penuntut  umum  analisis  ini dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan. 4 Dalam surat tuntutan, dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal- hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan terdakwa. Pada bagian akhir dari surat tuntutan itu, jaksa penuntut umum akan menyebutkan tuntutan pidana atas diri terdakwa.
Dewasa ini terdapat banyak sekali kejahatan yang sulit dijangkau dan diatasi oleh aturan hukum  pidana  di  Indonesia.  Salah  satunya  yang  paling  banyak  persentasenya  adalah tindak  kejahatan  korupsi.  Tindak  kejahatan  korupsi  telah  diatur  dalam  aturan  hukum pidana  yang  bersifat  khusus  yakni  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi.
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Meningkatnya  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak terkendali  akan  membawa  bencana,  tidak  saja  terhadap  kehidupan  perekonomian nasional  tetapi  juga  pada  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  pada  umumnya.  Tindak pidana  korupsi  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  sosial  dan  hak  ekonomi masyarakat.
Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara  yang  luar  biasa.  Selanjutnya  terbukti  bahwa  ada  keterkaitan  antara  korupsi  dan
4 Teuku Rachmad Kurniawan, “Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penentuan Tuntutan Perkara Tindak  Pidana  Korupsi  di  Aceh  (Studi  Kasus  Terhadap  Perkara  No.  08/Pid.Tipikor/2014/Pt- Bna)” (Universitas Syiah Kuala, 2018), 2.
bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan  migran  gelap  dan  lain-lain)  dan  kejahatan  ekonomi  (tindak  pidana pencucian  uang).  Sehingga  tindak  pidana  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  sangat merugikan negara. 5
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  suatu  tindak  pidana  khusus  dimana,  dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat  diselesaikan.  Jaksa  sebagai  penyidik,  merangkap  pula  sebagai  penuntut  umum. Kerja  sama  seperti  ini  disebut  juga  sebagai  hubungan  hukum  yang  sifatnya  pasti. Hubungan  hukum  ini  dapat  terjadi  dengan  perseorangan,  badan  hukum,  dan  instansi pemerintahan.  Namun,  sayangnya  sampai  saat  ini  masalah  korupsi  di  Indonesia  belum dapat diselesaikan secara tuntas, banyak terjadi di masyarakat ataupun instansi-instansi melakukan korupsi dengan cara halus, sehingga korupsi dapat menjadi “budaya” di negeri ini.  Meskipun  bentuknya  tidak  terang-terangan  korupsi,  tetapi  kegiatan  atau perbuatannya  bias  mengarah  pada  hal  tersebut  dan  memanipulasi  orang  lain  sehingga tidak terlihat sesuatu tersebut adalah perbuatan korupsi.
Berbagai daya upaya dilakukan agar bangsa Indonesia ini terbebas dari belenggu korupsi, dengan disertai tekad yang kuat, nilai moral yang baik dari para pejabat penegak hukum, khususnya  jaksa  yang  akan  melakukan  tugas  wewenangnya  menindak  korupsi  dengan lebih tegas dan adil, diharapkan dapat mengurangi dan menghapus tindak pidana korupsi di negeri ini.
Maka berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas,  penulis berkehendak untuk meneliti  dan  mengkaji  mengenai  bagaimana  tugas  dan  kewenangan  jaksa  sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi.

## 2. Metode
Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu hukum, dimana penelitian ini merupakan bagian dari  penelitian  hukum  kepustakaan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  yang dinamakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  yuridis  normatif digunakan  dengan  maksud  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  data  sekunder  yang berkaitan  dengan  materi  penelitian  yang  berupa  bahan  hukum  primer,  yakni  dengan mempelajari  dan  mengkaji  asas-asas  hukum  dan  kaidah-kaidah  hukum  positif  yang berasal  dari  bahan-bahan  kepustakaan  ( library  research )  yang  ada  di  dalam  literatur, buku,  yurisprudensi,  peraturan  perundang-undangan  serta  ketentuan  hukum  yang berkaitan dengan bahasan yang hendak dicapai untuk mendukung pembahasan ini.
5 Oky Riza Wijayanto, “Peran Lembaga Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjarnegara” (Universitas Negeri Semarang, 2007), 1.

## 3. Tugas  dan  Kewenangan  Jaksa  sebagai  Penuntut  Umum  dalam  Tindak  Pidana Korupsi
Pada  dasarnya  Lembaga  Kejaksaan  berperan  melakukan  tindakan-tindakan  preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang  menimbulkan  gangguan  terhadap  keamanan  dan  ketertiban  umum.  Dalam perspektif  sistem  peradilan  pidana,  peranan  Lembaga  Kejaksaan  sangat  jelas  adalah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan Kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem  peradilan  pidana  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang  Kejaksaan  No.  16  Tahun  2004  yaitu  sebagai  penyidik  dan  penuntut umum. 6
Di  dalam  buku  petunjuk  pelaksanaan  tentang  Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak  hukum  yang  melindungi  masyarakat.  Dalam  rangka  pelaksanaan  tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan  dan  kegiatan  penegakan  hukum  kepada  seorang  terdakwa.  Dalam  usaha tersebut harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia,  penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang  ini  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  putusan  hakim.  Mengacu terhadap rumusan tersebut, ruang lingkup wewenang dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum  sangat  jauh  berkurang  apabila  dibandingkan  dengan  yang  tertuang  dalam  HIR, tugas dan wewenang jaksa penuntut umum hanya terbatas pada: 7
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim;
c. Melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Demikian  hal  ini,  akibat  prinsip  KUHAP,  yang  menetapkan  landasan  diferensiasi fungsional di antara penegak hukum. Wewenang penuntut umum yang dimilikinya selama berdasar HIR dan Undang-Undang No. 15 tahun 1961 jo. Undang-Undang 5 tahun 1991 telah  ditarik  sebagian,  kemudian  wewenang  yang  ditarik  dari  fungsinya  tadi  dialihkan sepenuhnya kepada Polri, yang secara diferensiasi fungsional telah dispesialisasi sebagai “penyidik tunggal”. Dengan demikian dihapus wewenang jaksa sebagai penuntu t umum untuk melakukan:
6 Ibid., 45.
7 Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, “Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,” Lex Crimen II, no. 2 (2013): 4.
a. Penyelidikan;
b. Penyidikan dan pemeriksaan penyidikan;
c. Penggeledahan;
d. Penyitaan; serta
e. Tanggal  wewenangnya  sebagai  aparat  penyidik  lanjutan.  (KUHAP  sendiri  tidak mengenal lagi istilah dan teknis penyidikan lanjutan).
Manfaat spesialisasi fungsi penegakkan hukum di antara jajaran aparat penegak hukum, terutama pemisahan fungsi dan wewenang yang tegas antara Polri dan pihak Kejaksaan sama  sekali  bukan  dimaksudkan  untuk  mengecilkan  arti  salah  satu  antara  instansi tersebut., tetapi lebih dititikberatkan kepada masalah 8 :
a. Penjernihan  fungsi  yang  bertujuan  untuk  menghilangkan  kekacauan  dan  tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan; dan
b. Spesialisasi fungsional dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakkan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Pengecualian  Berdasarkan  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP.  KUHAP  telah  melepaskan wewenang  penyidikan  dari  instansi  kejaksaan,  dan  sepenuhnya  diberikan  kepada kepolisian.  Namun  meskipun  demikian,  Pasal  284  ayat  (2)  sebagai  pasal “ketentuan peralihan” dari periode HIR ke KUHAP masih menyisakan kewenangan penyidikan kepada penuntut  umum  sepanjang  mengenai  tindak  pidana  tertentu,  seperti  tindak  pidana ekonomi dan korupsi. 9
Khusus  mengenai  peraturan  peralihan  yang  disebut  dalam  Pasal  284  ayat  (2),  sebab peraturan peralihan ini, mempunyai kaitan agak khusus terhadap fungsi dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum. Karena peraturan peralihan ayat (2) melibatkan jaksa atau penuntut umum sebagai penyidik dalam “tindak pidana khusus”, mala h hanya jaksa yang berwenang melakukan penyidikan 19 Pasal 284 ayat (2) menyatakan: “dalam waktu dua tahun  setelah  undang-undang  ini  diundangkan  maka  terhadap  semua  perkara diberlakukan  ketentuan  undang-undang  ini,  dengan  pengecualian  untuk  sementara mengenai  ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada  undang-undang tertentu,  sampai  ada  perubahan  dan  atau  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.”  Dengan penjelasan Pasal 284 ayat (2) maka 10 :
a. yang  dimaksud  dengan  semua  perkara  adalah  perkara  yang  telah  dilimpahkan  ke pengadilan;
b. yang dimaksud dengan “ketentuan khusus” acara pidana sebagaimana pada undang - undang  tertentu”  ialah  ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana  pada  undang - undang  tentang,  pengusutan,  penuntutan  tindak  pidana  ekonomi  (Undang-Undang
8 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali (Jakarta:  Sinar Grafika, 2008), 365 – 366. 9 Ibid., 367.
Darurat Nomor 7 Tahun 1955) dan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Jaksa  sebagai  penuntut  umum  dalam  perkara  pidana  harus  mengetahui  secara  jelas seluruh pekerjaan yang wajib dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir, yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua  perlakuan  terhadap  terdakwa  itu  mulai  tersangka  disidik,  kemudian  diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutannya yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi. 11
Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat kecil adalah tindak pidana  korupsi.  Dalam  rangka  penanganan  tindak  pidana  korupsi,  Lembaga  Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum. Sudah sewajarnya apabila Jaksa berperan  mengungkap  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi.  Berikut  mekanisme penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa:

## 3.1. Penyelidikan
Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik kejaksaan maupun  oleh  penyidik  Polri.  Dalam  tindak  pidana  khusus,  jaksa  berperan  sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada  kejaksaan  terdapat  pada  pasal  30  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  nomor  16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan dibidang pidana, kejaksaan  mempunyai  tugas  dan  wewenang  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana tertentu. Berdasarkan pasal tersebut maka tindak pidana korupsi adalah tindak pidana  khusus  dalam  arti  bahwa  tindak  pidana  korupsi  mempunyai  ketentuan  khusus acara pidana. Dengan demikian, Lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan.

## 3.2. Penyidikan
Menurut Suryono Sutarto, istilah penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Sedangkan  penyidikan  dimuat  pula  pada  Pasal  1  ayat  (2)  KUHAP  yang  menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.
11 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 32.
Tahap  penyidikan  sangat  penting  peranannya  dalam  menentukan  apakah  ada  atau tidaknya  tindak  pidana.  Sehingga  sebelum  diadakannya  penyidikan  diadakan penyelidikan, sebagai tindakan yang mendahului penyidikan terlebih dahulu  harus ada dugaan  atau  pengetahuan  tentang  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Dugaan  tentang terjadinya  tindak  pidana  ini  dapat  diperoleh  dari  beberapa  sumber  yakni  meliputi kedapatan tertangkap tangan, laporan, pengaduan diketahui sendiri.
Penyidik tindak pidana korupsi akan mulai melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat  perintah  penyidikan  dari  Kepala  Kejaksaan  Negeri  apabila  yang  melakukan penyidikan adalah Jaksa pada kejaksaan negeri. Pelaksanaan penyidikan dalam praktik biasanya dilakukan oleh beberapa Jaksa. Terdiri dari tiga Jaksa satu orang Jaksa sebagai pimpinan dan dua orang jaksa sebagai anggota.
Hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  penyidik  untuk  memulai  penyidikan  adalah memberitahukan  dimulainya  penyidikan  kepada  Penuntut  Umum.  Apabila  penyidikan tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  Polisi  pemberitahuan  ini  sifatnya  wajib,  supaya tidak  terjadi  adanya  dua  penyidik  yaitu  dari  Kejaksaan  atau  dari  Polisi  dalam  tindak pidana tertentu khususnya korupsi.
Sedangkan  dalam  tindak  pidana  korupsi  dimana  yang  menjadi  penyidik  jaksa,  maka pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  dalam  praktik  tidak  dilakukan,  karena  jaksa penyidik  nantinya  akan  sebagai  jaksa  penuntut  umum  sehingga  Jaksa  penuntut  umum sudah  jelas  mengetahui  dimulainya  penyidikan. Dalam  menjalankan  tugasnya  penyidik dalam  tindak  pidana  korupsi  baik  jaksa  maupun  polisi  mempunyai  kewenangan  sama yaitu yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan  penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  karena kewajibannya mempunyai wewenang:
(1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
(2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
(3) Menyuruh  berhenti  seseorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka;
(4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
(5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
(6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
(7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdakwa atau saksi;
(8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
(9) Mengadakan penghentian penyidikan;
(10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Penyidikan  telah  selesai  apabila  penuntut  umum  dalam  waktu  tujuh  hari  tidak mengembalikan  hasil  penyidikan  atau  sebelum  waktu  tersebut  penuntut  umum  telah memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap. Bila penyidikan telah selesai dan berkasnya diterima penuntut umum maka penuntut umum
dengan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut menyusun surat dakwaan dan kemudian melakukan penuntutan. 12

## 3.3. Penuntutan
Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh dua institusi, yaitu Kejaksaan dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Kejaksaan  pada  dasarnya  merupakan  lembaga penuntutan  yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang  untuk  melaksanakan  kewenangan negara di bidang penuntutan29  terhadap seluruh tindak pidana umum  ataupun tindak pidana  khusus  yang  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan secara umum berpedoman pada hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Namun terdapat aturan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai tambahan pengaturan di dalam KUHAP, misalnya  di  dalam  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. 13
Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi memiliki  aturan  tambahan  yang  bersifat  khusus  mengenai  penuntutan.  Pengaturan penuntutan yang bersifat khusus diatur pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pengaturan  tambahan berlaku dan mengikat setiap pejabat penuntut umum yang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi.
Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, dan menurut penuntut umum berkas tersebut sudah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka selanjutnya penuntut  umum  secepat  mungkin  membuat  surat  dakwaan.  Menurut  Pasal  1  ayat  (7) penuntutan  adalah  Penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam  Undang-Undang  ini  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  oleh  hakim  disidang pengadilan.
Di dalam Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Adapun wewenang Penuntut Umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah sebagai berikut:
(1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
12 Wijayanto, “Peran Lembaga Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjarnegara,” 58.
13 Hasril  Hertanto, Penyidikan  dan  Penuntutan  Tindak  Pidana  Korupsi (Depok:  Masyarakat  Pemantau Peradilan  Indonesia  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  2020),  5,  http://mappifhui.org/wp- content/uploads/2020/03/Penyidikan-dan-Penuntutan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf.
(2) Mengadakan  prapenuntutan  apabila  ada  kekurangan  pada  penyidikan  dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik;
(3) Memberikan  perpanjangan  penahanan,  melakukan  penahanan  atau  penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
(4) Membuat surat dakwaan;
(5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
(6) Menyampaikan  pemberitahuan  kepada  terdakwa  tentang  ketentuan  dan  waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
(7) Melakukan penuntutan;
(8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
(9) Mengadakan perkara demi kepentingan hukum;
(10) Mengadakan  tindakan  lain  dalam  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai penuntut umum menurut Undang-Undang; serta
(11) Melaksanakan penetapan hakim.
Pada  tahap  penuntutan,  pada  umumnya,  telah  ditunjuk  Penuntut  Umum  dan  Penuntut Umum  Pengganti.  Penuntut  Umum  bersama  Penuntut  Umum  Pengganti  melakukan penelitian  dengan  cermat.  Khususnya  terhadap  semua  unsur  tindak  pidana  yang  akan didakwakan, apakah telah didukung alat-alat bukti, serta syarat formal yang berlaku. Jika menurut  pendapatnya  masih  ada  kekurangan  maka  dapat  dilengkapi  sendiri  atau dikembalikan penyidik untuk dilengkapi. Jika setelah diadakan penyempurnaan ternyata ada unsur yang tidak terbukti atau ada hal-hal yang menunjukkan bahwa tersangkanya tidak dapat dipersalahkan, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pemberhentian penuntutan (SKPP).
Sebelum membuat surat dakwaan, Penuntut Umum meneliti berkas perkara dari Penyidik, bila  berkas  perkara  belum  lengkap  Penuntut  Umum  mengembalikan  berkas  tersebut kepada  penyidik  untuk  dilengkapi,  disertai  dengan  petunjuk-petunjuk.  Sehubungan dengan  kedudukannya  sebagai  penuntut  umum  dalam  perkara  pidana,  maka  penuntut umum  tidak  pernah  bertemu  dan  berhubungan  dengan  tersangka  sampai  disidang pengadilan. Sehingga dalam segala hal apa yang dilakukan oleh penuntut umum semuanya sangat  bergantung  pada  apa  yang  ada  dalam  berkas  perkaranya  yang  diterima  dari penyidik.  Dengan  demikian  jika  ternyata  terdapat  kekeliruan  dalam  pemeriksaan  yang bukan dilakukan olehnya, tetap penuntut umum yang harus mempertanggungjawabkannya. 14
Untuk menghindari adanya kekeliruan pada tingkat pemeriksaan maka perlu bagi Jaksa Penuntut  Umum  untuk  mengetahui  secara  jelas  semua  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh penyidik dari permulaan hingga akhir. Hal ini penting mengingat Jaksa Penuntut Umumlah
14 Wijayanto, “Peran Lembaga Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjarnegara,” 61.
yang  mempertanggung  jawabkan  semua  perlakuan  terhadap  terdakwa,  dari  mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  itu  sah  atau  tidak  berdasarkan  hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat terpenuhi.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  tentu  saja  jaksa  sebagai  penyidik  dan penuntut umum terkadang mengalami beberapa hambatan di antaranya sebagai contoh berikut ini:
a. Dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  ada  seseorang  yang  mengetahui  telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya 15 ;
b. Dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  ada  seseorang  yang  mengetahui  telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi;
c. Dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  ada  seseorang  yang  mengetahui  telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak berani dalam melaporkannya;
d. Dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  ada  seseorang  yang  mengetahui  telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak mau melaporkannya;
e. Saksi  dan  terdakwa  yang  terlalu  lama  karena  sering  berpindah-pindah  tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama. Untuk itu  kerja  sama  dengan  instansi  terkait  sangat  perlu  guna  suksesnya  penanganan tindak pidana korupsi;
f. Kesulitan  yang  timbul  adalah  dalam  hal  penyidik  untuk  menemukan  harta  benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita sebagai  barang  bukti.  Penyitaan  ini  sangat  penting  sifatnya  yaitu  untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk  melaksanakan  pembangunan.  Pada  dasarnya  penanganan  tindak  pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan Negara;
g. Lemahnya  penerapan  hukum  sebagai  implikasi  dari  rendahnya  moralitas  penegak hukum. Kendala utama penegak hukum adalah lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi  dari  rendahnya  integritas  moral  penegak  hukum  yang  tidak  konsisten dengan kaidah UUD 1945 16 ;
h. Kontroversi putusan pengadilan kasus KKN. Sebagaimana dalam praktik penegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, sering kali hasilnya justru melawan rasa keadilan masyarakat yang dalam evaluasi radikal yang dapat dicermati adanya gerakan mafia hukum dalam bentuk makelar kasus (markus) atau jual beli perkara dapat menjadi kenyataan hukum dan mempengaruhi moralitas penegak hukum dalam memberantas korupsi;
15 Ibid., 68.
16 Tri Agung Kristanto, Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman (Jakarta: Kompas, 2008), 118 – 119.
i. Tingginya  kebocoran  uang  Negara  dari  kekayaan  Negara.  Arah  atau  idealisme penerapan hukum dan moralitas penegak hukum dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah menyelamatkan keuangan Negara. Menurut Prof. Dr. Soemitro Djoyoadikoesomo tiap tahun mencapai 30% bahkan data terakhir menunjukkan bahwa Indonesia tergolong sebagai Negara terkorup ke enam didunia dan nomor 2 di Asia 17 ;
j. Kompleksitas permasalahan korupsi. Kompleksitas dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi kendala dalam rangka upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, oleh karena itu proses penegakkan hukum tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang 18 ;
k. Kurangnya  intensitas  pengawasan  fungsional  pengungkapan  kasus-kasus  korupsi. Volume intensitas pengawasan baik satuan-satuan pengawas intern maupun institusi pengawas ekstern di pusat maupun di daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan kepada aparat (jaksa) penyidik korupsi;
l. Para pelaku korupsi melakukan dengan cara canggih, licik, dan tidak dapat terdeteksi oleh radar dan alat-alat penegak hukum 19 ;
m. Para  penyidik  jaksa  belum  berperan  maksimal,  profesional  dan  kurang  cermat sehingga tersangka, terdakwa lepas dari jerat hukum;
Kelemahan dalam penyelidikan dan penyidikan penegak hukum dalam menemukan bukti- bukti  lebih  otentik  sehingga  menyulitkan  membawa  koruptor  ke  pengadilan.  Korupsi telah  dimungkinkan  telah  menjadi  budaya  dengan  mafia  hukum  mempengaruhi kekuasaan  dan  moral  gaya  hidup  para  birokrasi  di  Indonesia. 20 Dan  juga  ada  pejabat- pejabat  yang  memegang  jabatan,  serta  ada  masyarakat  yang  terlibat  dalam  melakukan korupsi  karena  terpengaruh  oleh  gaya  hidup  yang  semakin  hari  semakin  modern. Akibatnya karena faktor ekonomi yang kurang dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari, yang mengakibatkan melakukan dengan cara yang tidak benar yaitu korupsi 21 .

## 4. Kesimpulan
Seorang jaksa penuntut umum harus bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggung jawab sesuai saluran hierarki, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa,  melakukan  penuntutan  dengan  keyakinan  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah, senantiasa  bertindak  berdasar  hukum,  mengindahkan  norma-norma  keagamaan, kesopanan,  dan  kesusilaan,  serta  wajib  menggali  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat  profesinya.  Dalam  menindak  tindak  pidana  korupsi,  jaksa  berperan  sebagai penyidik  sekaligus  penuntut  umum  dan  bekerja  sama  dengan  KPK  serta  kepolisian.
17 Ibid.
18 Luntungan, “Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,” 7.
19 Ibid.
20 I. G. M. Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 227.
21 Luntungan, “Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,” 7.
Sedangkan  tugas  dan  kewenangan  jaksa  sebagai  penuntut  umum  dalam  tindak  pidana korupsi  yakni  melakukan  penuntutan,  melaksanakan  penetapan  hakim,  serta melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengacu terhadap tulisan penulis di atas dan makin maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka terdapat beberapa saran bagi jaksa sebagai penuntut umum dalam menindak tindak pidana  korupsi,  yakni:  (1)  Jaksa  sebagai  penuntut  umum  hendaknya  dalam  proses penyusunan penuntutan terhadap terdakwa mempelajari latar belakang terdakwa tindak pidana korupsi serta mempersiapkan bukti yang akurat yang dapat menunjang tuntutan; (2) Dalam berperannya Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum dalam tindak  pidana  korupsi,  maka  perlu  ditingkatkan  koordinasi  antara  sesama  penegak hukum;  (3)  Dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  harus  dilakukan  secara sungguh-sungguh guna mendapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan; (4) Dalam proses penuntutan, Jaksa menuntut terdakwa dengan ancaman setinggi-tingginya, namun harus sesuai berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Hertanto, Hasril. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi . Depok: Masyarakat Pemantau  Peradilan  Indonesia  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  2020. http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Penyidikan-dan-Penuntutan- Tindak-Pidana-Korupsi.pdf.
Kristanto, Tri Agung. Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman . Jakarta: Kompas, 2008.
Kurniawan,  Teuku  Rachmad.  “Pertimbangan Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  Penentuan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Aceh (Studi Kasus Terhadap Perkara No. 08/Pid.Tipikor/2014/Pt- Bna).” Universitas Syiah Kuala, 2018.
Luntungan,  Lintang  Tesalonika  Natalia.  “Kewenangan  Jaksa  dalam  Penyidikan  Tind ak Pidana Korupsi.” Lex Crimen II, no. 2 (2013).
Nurdjana, I. G. M. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Pramudya, Kelik, dan Ananto Widiatmoko. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum . Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
Wardhana, Daniar Rasyid Setya, Dicky Andi Firmansyah, Er Handaya Artha Wijaya, dan Yugo  Susandi.  “Wewenang  Jaksa  sebagai  Pelaksana  Putusan  Eksekutorial  Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.” Halu Oleo Law Review (2020). http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14309/9911.
Wijayanto,  Oky  Riza.  “Peran  Lembaga  Kejaksaan  dalam  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjarnegara.” Universitas Negeri Semarang, 2007.
Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP):  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
“Pengertian Kejaksaan.” Kejaksaan Republik Indonesia . Last modified 2016. Diakses April 1, 2020. https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1.