(7) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12177 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022
IMPLEMENTASI  PERATURAN  PRESIDEN  NOMOR  59  TAHUN  2019 TENTANG  KEBIJAKAN  PENGENDALIAN  ALIH  FUNGSI  LAHAN  SAWAH TERHADAP PARA PELAKU BISNIS PERUMAHAN
Ferisa Nurfauziyah, Mohamad Fajri Mekka Putra Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Email: ferisanh@gmail.com, fajriputra@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan setelah hadirnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan aturan pendukung lainnya  yang  menimbulkan  beberapa  masalah  lapangan,  khususnya  terkait  Para Pelaku  Bisnis  Perumahan  dalam  menjalankan  bisnis  mereka.  Isi  dari  Peraturan tersebut  yang  berdampak  pada  Para  Pelaku  Bisnis  Perumahan  ialah  masalah perizinan.  Perizinan  yang  sulit  didapatkan  ini  membuat  hak  warga  negara  atas kebutuhan tempat tinggal atau rumah menjadi terhambat.
Kata kunci : LSD, Pengembang, Hak atas Tanah.

## Abstract
This research was conducted after the presence of Presidential Regulation Number 59 of 2019 concerning Policy for Controlling the Transfer of Functions of Paddy Fields and other supporting regulations which caused several problems in the field, especially  related  to Developers in  running  their  business.  The  content  of  the regulation that has an impact on Developers are licensing issues. Permits that are difficult to obtain impede citizens' rights to housing or housing needs.
Keywords: The Transfer of Functions of Paddy Fields, Developers, Land Rights.

## Pendahuluan
Indonesia  memiliki  kekayaan  alam  yang  berlimpah,  salah  satunya  adalah  tanah yang  subur.  Indonesia  pun  terkenal  dengan  sebutan  sebagai  negara  agraris  karena memiliki  lahan  sawah  yang  luas  dan  sebagian  besar  penduduknya  bekerja  di  sektor pertanian.  Namun  seiring  dengan  pertumbuhan  perekonomian  yang  mengharuskan adanya  pembangunan  infrastruktur  seperti  perluasan  pemukiman,  penambahan  jumlah industri  dan  jalan  untuk  mendukung  kegiatan  ekonomi.  Hal  itu  memberikan  dampak terhadap ketersediaan lahan yang semakin menyusut.
Penyusutan  ini  mempengaruhi  jumlah  produksi  beras  dalam  negeri.  Sementara kebutuhan  akan  beras  begitu  besar  yang  menjadikan  pemerintah  untuk  berfokus  pada pemeliharaan ketahanan pangan di  Indonesia. Untuk mendukung ketahanan pangan ini pemerintah  menetapkan  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019  tentang  Kebijakan
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, atau yang sering disingkat dengan aturan Lahan Sawah  Dilindungi  (LSD).  Dalam  penerapan  aturan  tersebut  dikeluarkan  Keputusan Menteri  (Kepmen)  ATR/Kepala  BPN  Nomor  1589/Sk-Hk  02.01/XII/2021  tentang Penetapan LSD di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa  Barat,  Provinsi  Jawa  Tengah,  Provinsi  DI  Yogyakarta,  Provinsi  Jawa  Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Namun  dalam  pelaksanaan  aturan  LSD,  banyak  proses  rancu  yang membingungkan  masyarakat,  terkhususnya  para  pelaku  bisnis  atau  pengembang  di bidang perumahan (developer). Aturan ini membuat banyak dari para pengembang, para pelaku usaha, investor terjebak dalam keadaan. Pasalnya, banyak dari mereka yang tidak bisa dikeluarkan izin terkait pengembangan usaha. Sebab, tanah yang mereka beli setelah adanya aturan LSD tersebut terindikasi tanah yang masuk dalam kategori LSD, karena pengairannya yang masih bagus dan irigasinya juga masih sangat memungkinkan untuk dijadikan kawasan sawah. Para pengembang tidak bisa membangun perumahan maupun kawasan industri LSD, meskipun telah dikuasai.
Dari  sisi LSD,   banyaknya  kasus  perumahan  atau  pergudangan  yang  sudah dibangun tetapi tiba-tiba sekarang ditetapkan sebagai LSD. Akibatnya, pembangunan dan pasokan  rumah  menjadi  terhambat.  Padahal  sebagian  besar  pengembang  membangun dengan memakai uang bank, di mana ada cost of fund termasuk bunga yang harus tetap dibayar. Para pengembang ini sebagian besar usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang perlu dibantu dan didukung. Kemudian dalam kaitan mengenai hak atas tanah, ketentuan aturan ini membuat  status  tanah  tersebut  menjadi lemah dan tidak berguna. Sementara maksud dari hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa status tanah kepemilikan yang secara jelas telah menjadi milik pribadi tersebut apa mungkin diubah oleh negara.
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dirumuskan:  (1)  Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengendalian Alih  Fungsi  Lahan  Sawah  dihubungkan  dengan  Para  Pengembang  Perumahan.  (2) Bagaimana  Efisiensi  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019  tentang  Kebijakan Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah  Jika  dihubungkan  dengan  Para  Pengembang Perumahan. (3) Bagaimana Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah terhadap status hak atas tanah.

## Metode Penelitian
Metode penelitian dalam penyusunan jurnal ini menggunakan penelitian yuridis normatif (hukum normatif). Yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan  dengan  mengacu  pada  konsep  hukum  sebagai  kaidah  dengan upaya   menemukan  kebenaran  koherensi  antara  aturan  hukum  dengan  norma  hukum untuk  mendalami  identifikasi  terhadap  pengertian-pengertian  atau  dasar  dalam hokum.   Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku
dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga berupa bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan-bahan  hukum  tersier. Pada  Bahan  hukum  primer: 1)   Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  2)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata;  3)  Undang  Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960;  4) Undang-Undang  No  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja;  5)  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah;  6)   Peraturan Presiden  Nomor  59  Tahun  2019  tentang  Kebijakan  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan Sawah;  7)  Keputusan  Menteri  (Kepmen)  ATR/Kepala  BPN  Nomor  1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021 tentang Penetapan LSD di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi  Banten, Provinsi  Jawa Barat,  Provinsi  Jawa Tengah, Provinsi  DI  Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi  Bali, dan Provinsi  Nusa Tenggara  Barat.  Bahan hukum sekunder  ditarik  dari  literatur  seperti  pendapat  para  ahli,  buku-buku  dan  makalah- makalah  yang  relevan  dengan  judul  yang  sedang  dikaji.  Terakhir   bahan hukum  lainnya  yang dikumpulkan adalah dari berita resmi secara online (internet).

## Hasil dan Pembahasan
A. Bagaimana  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019  tentang  Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah terhadap status hak atas tanah. Tanah sebagai bagian penting bagi manusia, karena diatas tanah itulah manusia dapat  mencari  nafkah  seperti  bertani,  berkebun  dan  berternak.  Di  atas  tanah  pula manusia  dapat  membangun  rumah  sebagai  tempat  berlindung  dan  membangun bangunan  lainnya  untuk  kebutuhan  lain  seperti  perkantoran,  tempat  usaha  dan  lain sebagainya. Tanah ini pun mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia.
Sementara hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang  terbatas,  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  3  dikemukakan landasan  bahwa  bumi  dan  air  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekuasaan Negara yang ada didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 adalah untuk mengatur pengelolaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pada Pasal 4 ayat (1) UUP A menentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan pada orang baik perseorangan atau badan hukum, atas dasar Pasal 2 jo Pasal 4 ayat (1)  UUP  A  Negara  mengatur  adanya  bermacam-macam  hak-hak  atas  tanah  dalam Pasal 16 ayat (l).
Tanah yang termasuk dalam alih fungsi lahan sawah ini banyaknya berstatus tanah hak  milik. Sementara hak  milik  adalah  hak  yang  “terkuat  dan  terpenuh”  yang  berarti dikuasai oleh orang atas tanah. Hak milik ini mempunyai ciri-ciri yaitu:
1. Turun-temurun artinya hak milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukum dari seseorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
2. Terkuat,  artinya  bahwa  hak  milik  atas  tanah  tersebut  yang  paling  kuat  diantara Hak-hak atas tanah yang lain.
3. Terpenuh,  artinya  bahwa  hak  milik  atas  tanah  tersebut  dapat  digunakan  untuk usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan.
4. Dapat beralih dan dialihkan.
5. Dapat dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan.
6. Jangka waktu tidak terbatas
Adapun  Pemindahan  hak  sebagai  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan sengaja untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Jual Beli
2. Tukar Menukar
3. Hibah
4. Hibah Wasit
5. Pemberian menurut hukum adat
6. Pemasukan dalam perusahaan.
Tanah  sebagai  alat  daripada  kebutuhan  dan  ketahanan  pangan  di  Indonesia mengakibatkan adanya interfensi dari Pemerintah terkait hak atas tanah di Indonesia demi kemakmuran rakyat dengan program yang disebut Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Namun, menurut Muhammad Joni (2022), Advokat yang juga Ketua Korsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas-Pera)  ada lima hal yang harus diperhatikan dalam penetapan Lahan Sawah Dilindungi.
1. Jangan  memberangus  hak  keperdataan  orang/badan  hukum,  atas  hak  milik  dan hak harta benda yang dijamin UUD 1945. Hal ini sudah diatur dalam:
(a) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945,
Bahwa  "Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat,  dan harta benda  yang di  bawah kekuasaannya, serta berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
(b) Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.
(c) Pasal  28I  ayat  (4)  UUD  1945,  perlindungan,  penegakan,  pemajuan, pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hak milik atas tanah  yang dimiliki masyarakat  merupakan suatu  hak turun temurun  yang  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  diperoleh  dengan  melihat fungsi sosial yang melekat pada hak dari kepemilikan tanahnya.
2. Tidak menegasikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang by law mengikat.
3. Tidak maladministration , namun full complience . Seharusnya dapat mematuhi  syarat-syarat berdasarkan wewenang terikat, menjalankan prosedural- formal dalam pembentukan kebijakan publik penetapan LSD.
4. Mestinya kebijakan Lahan Sawah Dilindungi partisipatif dan mempertimbangkan dasar kepemilikan dan hak-hak warga atau badan hukum atas tanah yang terimbas penetapan LSD.
Karena jika “data yuridis” dan “data fisik” hak atas tanah telah didaftarkan haknya  dengan  pembuktikan  terbitnya  suatu  sertifikat  hak  atas  tanah,  maka semestinya  menjadi  pengakuan  dan  bentuk  perlindungan  serta  bentuk  jaminan oleh negara bagi orang  pemegang hak atas tanahnya.
Oleh  karena  itu  tidaklah  dapat  negara  secara  sewenang-wenang mengambil  kebebasan  warga  pemilik  sertifikat  untuk  menjual,  menghibahkan, menjadikan agunan, dan lain sebagainya, sepanjang status hak atas tanah tersebut bebas  dari  segala  sitaan  dan  maupun  jaminan  kebendaan  yang  membebani diatasnya
5. Dan  harus  menghargai  hak  atas  tanah  sesuai  asas  kepastian  hukum  yang  adil. Negara dalam hal ini pemerintah tak berwenang menihilkan hak keperdataan atas tanah warga.
B. Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019  tentang  Kebijakan Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah  dihubungkan  dengan  Para Pengembang Perumahan.
Lahan  mempunyai  arti  penting  bagi  para stakeholder yang  memanfaatkan lahan  tersebut.  Fungsi  lahan  bagi  masyarakat  adalah  sebagai  tempat  tinggal  dan sumber  mata  pencaharian.  Bagi  petani,  lahan  ialah  sumber  menghasilkan  makanan dan keberlangsungan hidup mereka. Bagi pihak swasta, lahan merupakan aset untuk mengakumulasikan  modal.  Bagi  pemerintah,  lahan  adalah  kedaulatan  bagi  suatu negara  untuk  kesejahteraan  rakyatnya.  Adanya  banyak  kepentingan  yang  saling terkait  dalam  penggunaan  lahan,  hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  tumpang  tindih kepentingan  antar  para  peran  yaitu  petani,  pihak  swasta,  dan  pemerintah  dalam memanfaatkan lahan. Adapun manfaat dari lahan pertanian ini menurut Sumaryanto dan  Tahlim  (2005)  dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori  yaitu,  nilai  penggunaan  dan nilai bawaan.
Alih  Fungsi  Lahan  adalah  suatu  proses  perubahan  penggunaan  lahan  dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke-non pertanian. Dan biasanya  dalam  pengalih  fungsiannya  mengarah  ke  hal  yang  bersifat  negatif  bagi ekosistem  lingkungan  alam  sawah  itu  sendiri.  Menurut  Lestari  (2009)  proses  alih fungsi  lahan  pertanian  ke  penggunaan  nonpertanian  yang  terjadi  disebabkan  oleh beberapa  faktor.  Ada  tiga  faktor  penting  yang  menyebabkan  terjadinya  alih  fungsi lahan sawah yaitu:
1. Faktor Eksternal.
Merupakan  faktor  yang  disebabkan  oleh  adanya  dinamika  pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.
2. Faktor Internal.
Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
3. Faktor Kebijakan.
Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan  dengan  perubahan  fungsi  lahan  pertanian.  Kelemahan  pada aspekregulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi.
Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 merupakan dasar hukum pengendalian  alih  fungsi  lahan  sawah  (Perpres  LSD)  yang  bertujuan  untuk mempercepat  penetapan  peta  lahan  sawah  yang  dilindungi.  Lahan  sawah  yang dilindungi ini dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah dan menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan  berkelanjutan  (LP2B).  Sebagaimana  menurut  Kepala  Bidang  Penataan  dan Pengendalian  Pertanahan  Agraria  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (P2P- ATR/BPN) Jember Zainal Darmo (2022) bahwa kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) merupakan bukti keseriusan pemerintah menjaga lahan sawah. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia terhadap  tanah  dewasa  ini  semakin  meningkat.  Hal  ini  disebabkan  semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara luas tanah tidak turut bertambah.
Implementasi Perpres 59 Tahun 2019 dilaksanakan melalui kegiatan verifikasi lahan sawah di 8 provinsi lumbung pangan Indonesia (Banten, Jabar, Jatim, Jateng, DI  Yogyakarta,  Bali,  NTB,  dan  Sumbar),  kemudian  dilanjutkan  dengan  kegiatan verifikasi  di  12  provinsi  (Aceh,  Sumut,  Jambi,  Kepulauan  Riau,  Riau,  Bengkulu, Babel,  Lampung,  Sumsel,   Kalsel,  Kalbar  dan  Sulsel)  tahun  2020  dan  13  provinsi (Kalteng,  Kaltim,  Kaltara,  Sulbar,  Sulawesi  Tengah,  Sulawesi  Tenggara,  Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat) pada 2021. Hasil verifikasi  dan  klarifikasi  20  provinsi  (Aceh,  Sumut,  Jambi,  Kepulauan  Riau,  Riau, Bengkulu  ,Babel,  Lampung,  Sumsel,   Kalsel,  Kalbar,  Sulsel,  Aceh,  Sumut,  Jambi, Kepulauan  Riau,  Riau,  Bengkulu  ,Babel,  Lampung,  Sumsel,   Kalsel,  Kalbar,  dan Sulsel)  tersebut  kemudian  ditetapkan  menjadi  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  pada tahun 2021.Sebelum aturan tersebut hadir, perlindungan sawah masih menggunakan Aturan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Namun aturan ini masih belum begitu  spesifik  mengatur  terkait  alih  fungsi  lahan,  dapat  dikatakan  masih  banyak celah. Sehingga LSD dibuat untuk mengatur lahan pertanian yang masih aktif dengan tidak diperbolehkannya suatu kawasan dijadikan pekarangan dan perumahan.
Pada penerapan aturan ini banyak permasalahan bermunculan, dimana ada 157 surat  masuk  ke  Direktorat  Jenderal  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  dan Penguasaan  Tanah  (Ditjen  PPTR)  yang  mempertanyakan  mengenai  Lahan  Sawah Dilindungi  yang  tidak  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  (RTR).  Terutama  yang
berada  pada  Kawasan  Peruntukan  Industri,  Kawasan  Permukiman  Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan. Hal  ini  pun  terlihat  pada  banyaknya  lahan yang  semula  kuning  berdasar  pada  Perda  RTRW,  seketika  menjadi  hijau  setelah penetapan BPN. Membuktikan bahwa Peta LSD tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama yang berada pada Kawasan Peruntukan Industri, Perkotaan.
Masalah perumahan ini adalah hal fundamental dan kebutuhan asasi manusia. Namun  sektor  perumahan  terus  diselimuti  masalah-masalah  yang  terus  berulang terutama  dalam  hal  perizinan.  Sebelumnya,  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Hadi Tjahjanto  menerima  audiensi  Asosiasi  Pengembang  Perumahan  Subsidi  Indonesia (Apersi).  Menurutnya,  terbitnya  aturan  seperti  PBG  dan  LSD  terjadi  akibat pemerintah  tidak  memiliki  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  mengerti  tentang perumahan dengan baik. Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat dan kerap berubah-ubah. Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida (2022) yang dihubungi wartawan mengatakan PBG berpendapat bahwa perlu adanya  solusi  yang  cepat  dalam  hal  perizinan  perumahan.  Pasalnya,  saat  ini  ada keengganan pemerintah daerah (Pemda) untuk menerbitkan PBG. Hal itu disebabkan aturan dalam Undang-Udang Cipta Kerja yang memerintahkan Pemda mengeluarkan PBG  melalui  peraturan  daerah  (Perda).  Dilihat  dari  Pemda  yang  tetap  tidak  berani mengeluarkan  PBG  hanya  dengan  Retribusi  IMB  saja,  jadi  tetap  alasannya  tunggu Perda-nya. Butuh intervensi kuat dari pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI untuk menuntaskan kendala perizinan yang sudah setahun ini terjadi.
Namun  ada  beberapa  daerah  yang  tetap  berani  mengeluarkan  IMB  karena merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). yang mana bahwa dua tahun sampai dengan  perbaikan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dilakukan  Pemda  dapat  memakai aturan  lama  yaitu  IMB.  Tetapi  masalahnya,  IMB  tidak  bisa  masuk  dalam  data Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) sebagai syarat realisasi rumah bersubsidi. Dalam proses penyelesaian masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dalam tingkat Kantor Pertanahan (Kantah),  melainkan pusat yang mana adalah Kementerian ATR/BPN  karena  menyangkut  kebijakan  tata  ruang.  Namun,  Menteri  ATR/Kepala BPN  pun  perlu  membicarakan  masalah  ini  kepada  kementerian  terkait  soal pengaturan lahan hijau tersebut.
Menurut  Wakil  Ketua  Umum  DPP  Apersi,  Mohammad  Solikin  (2022), berpendapat  bahwa  hingga  saat  ini  hanya  beberapa  daerah  saja  yang  sudah menerbitkan PBG. Kondisi ini mempersulit pengembang dalam memastikan pasokan rumah  bersubsidi.  Demikian  pula  terkait  LSD,  aturan  ini  dikeluarkan  serampangan sekali. Perumahan yang sudah ada izin dan sertifikat induknya mengapa tiba-tiba jadi LSD.  Padahal  kontribusi  pajak  pengembang  itu  tidak  sedikit  untuk  negara,  jadi seharusnya pun untuk diperhatikan.
LSD  menjadikan  investasi  pengembang  terkait  lahan  menjadi  samar  karena adanya izin yang terganjal aturan tersebut. Meskipun LSD bertujuan untuk menjaga
ketahanan  pangan,  namun  proses  penerapan  aturan  yang  dijalankan  ini  merugikan banyak pihak termasuk masyarakat.
C. Bagaimnana  Efisiensi  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019  tentang Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dihubungkan dengan Para Pengembang Perumahan.
Efisiensi  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019  tentang  Kebijakan Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah  dihubungkan  dengan  Para  Pengembang Perumahan  dapat  dilihat  dari  penerapan  Surat  Keputusan/SK  Kepala BPN Nomor 1589 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa penetapan peta lahan sawah dilindungi berdasar foto dari satelit, verifikasi lahan, sinkronisasi hasil verifikasi lahan.
Namun yang terjadi di lapangan, penetapan peta LSD hanya berdasar pada foto satelit.  Sehingga  verifikasi  tidak  dalam  penerapannya  tidak  dilakukan  secara menyeluruh.  Alasan  yang  menjadi  dasar  permasalah  tersebut  adalah  pengurus  izin tanah yang tidak dalam ahlinya dalam melakukan mekanisme pengurusan izin seperti dalam mengurusi penyesuaian kegiatan Kemanfaatan ruang (KKPR), yang langsung dihubungkan  dengan  bagian  pusat.  Semestara  seharusnya  yang  mengeluarkan  izin atau  rekomendasi  tersebut  adalah  Dinas  Perumahan  Rakyat,  Kawasan  Pemukiman, dan  Cipta  Karya  (DPRKPCK)  yang  membawahi  itu.  Teknis  verifikasi  lapangan sepihak  oleh  pemerintah  pusat  ini  seharusnya  melibatkan  publik  seperti  dalam program perumahan rakyat di mana ada asosiasi pengembang atau LSM/NGO yang dapat dilibatkan sehingga verifikasi tidak keliru atau merugikan hak konstitusi orang lain. “Seharusnya harus melalui sistem terintegrasi, dari PTSP nanti dilanjutkan ke DPRKPCK.  Nanti  mereka  yang  mengecek.  Sesuai  apa  tidak  tata  ruangnya.  Di  situ digunakan untuk apa, bengkel, pekarangan, atau perumahan,” tuturnya.
Serta  adanya  beberapa  hambatan  perizinan  seperti  aturan  Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penetapan Lahan Sawah Dilindung (LSD). Keputusan penerapan hasil verifikasi LSD juga tidak bisa begitu saja meniadakan atau mengabaikan Perda RTRW/RDTR yang merupakan produk hukum sah dari prosedur legislasi eksekutif dan legislatif daerah. Penyediaan  perumahan  bagi  masyarakat  luas  di  Indonesia  perlu  dilakukan  melalui program yang serius dan ambisius terutama oleh negara. Oleh karenanya, tidak bisa dikerjakan dalam lembaga yang memiliki fokus ganda.
Masalah ini merupakan hal yang krusial sebab penetapan LSD menyangkut hak dan hukum warga negara nya, yang mana hak tersebut terhambat atau terenggut sebab hak  atas  tanah  dalam  melakukan  perpindahan,  penggantian,  ataupun  pembagian haruslah  bersifat  clear and  clean .  Maksudnya  adalah  apabila  penetapan  LSD  tidak sesuai  mestinya,  hal  ini  merugikan  para  pemegang  hak  atas  tanah  yang  akan melakukan  perbuatan  hukum  pada  sertifikat  tanahnya,  sebab  status  hak  atas  tanah yang  tidak clear  and  clean tersebut  menghentikan  proses  perizinan  pembangunan rumah tersebut.

## Kesimpulan
Ditengah  kebutuhan  akan  perumahana  terdapat  kebutuhan  pangan  yang  harus diperjuangkan  juga  oleh  pemerintah  demi  meningkatkan  ketahanan  pangan  demi kemakmuran  masyarakat  Indonesia.  Dengan  hal  tersebut  dibuat  pengaturan  pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan  Sawah  Keputusan  Menteri  (Kepmen)  ATR/Kepala  BPN  Nomor  1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021 tentang Penetapan LSD di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi  Banten, Provinsi  Jawa Barat,  Provinsi  Jawa Tengah, Provinsi  DI  Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk aksi nyata oleh Pemerintah. Hal tersebut menyusul penerapan Keputusan Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  ( ATR/BPN ) Nomor:  1589/SK- HK.02.01/XII/2021 tentang  Penetapan  Peta  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  Provinsi  Banten,  Provinsi  Jawa  Barat, Provinsi  Jawa  Tengah,  Provinsi  Jawa  Timur,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa tenggara Barat.
Namun pada dalam proses penerapan aturan tersebut terdapat beberapa masalah. Masalah  utama  dalam  penerapan  aturan  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019 tentang Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah Perumahan yang sudah ada  izin  dan  sertifikat  induknya,  di  kemudian  hari  menjadi  kategori   Lahan  Sawah Dilindungi (LSD). Sehingga memungkin proses penerapan aturan LSD ini tidak sesuai atau tidak selaras dengan aturan lainnya. Dan jika dilihat pada sisi lain, masyarakat juga memiliki  hak  atas  tanah  yaitu  hak  milik  ataupun  para  pengembang  dengan  Hak  Guna Bangunan.  Hak  milik  atas  tanah  yang  dimiliki  masyarakat  merupakan  suatu  hak  turun temurun  yang  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  diperoleh  dengan  melihat  fungsi  sosial yang melekat pada hak dari kepemilikan tanahnya.
Berdasarkan  paparan  hasil  dan  pembahasan,  penetapan  verifikasi  LSD  2021 baiknya di- review ulang, baik dalam hal data maupun konsepnya. Jika tidak ditanggapi secara  serius  dan  sesuai  hukum,  maka  dapat  dikategorikan  sebagai  area  pelanggaran hukum,  bahkan  HAM  dan  hak  konstitusi.  Sedangkan  untuk  mencegah  kontraproduktif LSD dengan program perumahan rakyat, alangkah lebih baiknya jika pemerintah fokus pada pembentukan Bank Tanah  yang merupakan amanah Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) sehingga tidak akan membingungkan posisi masyarakat dengan aturan seperti LSD tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Chomzah, Ali Achmad. (2002). Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahannya. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Effendie,  Bachtiar.  (1993). Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan Pelaksanaannya . Bandung: Alumni.
Harsono,  Boedi.  (2000). Hukum  Agraria  Indonesia  (Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan.
Perangin, Effendi. (1994). Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
Santoso, Urip. (2010). Pendaftaran dan Perolehan Hak atas Tanah . Jakarta: Kencana
Sunggono,  Bambang.  (2016). Metodologi  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sutedi,  Adrian.  (2007). Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  dalam  Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.
A.  A.  Sagung  Tri  Buana  Marwanto.  (2017).  Pengaturan  Hak  Penguasaan  Tanah  Hak Milik Perorangan oleh Negara. Jurnal Universitas Udayana.
Lestari, T. 2009. Dampak Konversi Lahan pertanian Bagi Taraf Hidup Petani Skripsi . Bogor. Institut Pertanian Bogor.
Sumaryanto, dkk ,2005. Analisis  Kebijaksanaan  Konversi  Lahan  Sawah  ke  Penggunaan Nonpertanian .  Skripsi.  Pusat  Penelitian  Sosial  Ekonomi  Pertanian  bekerja-sama dengan  Proyek  Pembinaan  Kelembagaan  Penelitian  Pertanian.  Badan  Litbang Pertanian. Bogor.

## Copyright holder:
Ferisa Nurfauziyah, Mohamad Fajri Mekka Putra (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: