## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)
Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Diterima: 22 Mei 2024 ,   Diperbaiki: 29 Mei 2024, Diterbitkan: 28 Juli 2024

## KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN NOMOR: 6/Pid.B/2021/PN SLK
Rangga Prayitno 1 , Rifka Zuwanda 2 , Firdaus 3 , Rus Yandi 4 dan  Basrial Zuhri 5
1), 2), 3), 4), 5) Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Padang Sumatera Barat Email : ranggaprayitno0@gmail.com 1 , rifkazuwanda2017@gmail.com 2 , daussumbar@yahoo.com 3 , andiilham738@gmail.com 4 dan basrialzuhri30@gmail.com 5

## Corresponding Author: ranggaprayitno0@gmail.com
Abstract: Starting from the  bad  economy  in Indonesia,  many  criminal  acts of fraud  began to  occur which made people anxious due to the negative impact of the Covid-19 outbreak. The crime of fraud has spread to the Solok Regency area by taking advantage of people's negligence towards technology, especially  electronic  social  media,  making  it  very  easy  for  perpetrators  of  fraud  to  carry  out  their plans  by  doing  it  together.  The  specifications  of  this  research  are  analytical  descriptive.  The approach used is a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach to statutory regulations. The data used in this research is secondary data. Then the data was analyzed qualitatively and presented in descriptive form.
Keywords: criminology, criminal acts of fraud, deelneming
Abstrak: Berawal  dari  buruknya  ekonomi  di  Indonesia  mulai  banyak  terjadi  tindak  pidana penipuan yang membuat masyarakat menjadi resah akibat dampak negatif dari wabah Covid- 19 .  Tindak  pidana  penipuan  merabat  ke  wilayah  Kabupaten  Solok  dengan  memanfaatkan kelalaian  masyarakat  terhadap  teknologi  terutama  media  sosial  elektronik  sehingga  sangat mudah  bagi  pelaku  tindak  pidana  penipuan  melancarkan  rencanya  dengan  melakukannya secara  bersama-sama.  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendektan  yuridis  normatif,  Pendekatan yuridis  normatif yaitu  suatu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan . Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  sekunder.  Kemudian  data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan dalam bentuk deskriptif.
Kata Kunci: kriminologi, tindak pidana penipuan, deelneming

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  kejahatan  sedang  meningkat  di  Indonesia.  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan berbagai situasi, terutama situasi perekonomian. Meningkatnya angka kriminalitas salah satu penyebabnya  adalah  kebutuhan  ekonomi  yang  harus  dipenuhi  dengan  cepat  dan  lapangan kerja  yang  tersedia  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  seluruh  masyarakat  Indonesia  untuk bekerja  dan  memperoleh  pendapatan  yang  stabil.Sejak  awal  Desember  2019,  Indonesia
dilanda  wabah  COVID-19  yang  berdampak  negatif  terhadap  kondisi  perekonomian  seluruh masyarakat Indonesia dan banyak pengangguran. Sejak resesi di Indonesia, banyak penipuan yang  mulai  bermunculan,  akibat  kekhawatiran  masyarakat  terhadap  seriusnya  penyakit COVID-19.
Pasal 1 Ayat (3) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas  menegaskan bahwa Negara  Indonesia adalah  Negara  yang  berdasarkan  hukum” ( rechstaat ),  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan  belaka  ( machstaat ).  Hukum  pada  dasarnya merupakan  sesuatu  hal  yang  abstrak,  sehingga  menimbulkan  persepsi  yang  berbeda-beda tentang defenisi hukum  tersebut,  tergantung  dari sudut mana  mereka memandangnya. 1
Berbagai  fokus  pembahasan  ilmu  hukum,  salah  satu  dari  kajian  ilmu  hukum  yang sangat  penting  adalah  kajian  ilmu  hukum  pidana.  Hukum  pidana  merupakan  bagian  dari hukum  positif  yang  mengandung  larangan-larangan  dan  keharusan-keharusan  yang ditentukan  oleh  negara  atau  kekuasaan  lain  yang  berwenang  untuk  menentukan  peraturan pidana,  larangan,  atau  keharusan  itu  disertai  ancaman  pidana  dan  apabila  hal  ini  dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana. 2 Hukum  pidana  dapat  bermakna  jamak,  karena  dalam  arti  objektif  sering  disebut ius poenaledan dan dalam arti subjektif disebut ius puniendi , yaitu peraturan hukum yang dapat menetapkan  tentang  penyidikan  lanjutan,  penuntutan,  penjatuhan,  dan  pelaksanaan  pidana, dalam arti objektif meliputi:
1. Perintah  dan  larangan  terhadap  pelanggaran  dan  kelalaian  telah  terlebih  dahulu ditetapkan sanksinya oleh badan pemerintah yang berwenang.
2. Ini  adalah  ketentuan  untuk  menentukan  metode  dan  alat  yang  tersedia  untuk menanggapi pelanggaran undang-undang ini.
3. Undang-undang menentukan ruang lingkup penerapan suatu undang-undang pada waktu dan tempat.
Dilihat  secara  garis  besarnya  dengan  berpijak  pada  kodifikasi  sebagai  sumber  pokok atau sumber utama hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan- ketentuan sebagai berikut 3 :
1. Undang-undang  yang  berkaitan  dengan  larangan  terhadap  perbuatan  tertentu, disertai  ancaman  sanksi  berupa  pidana  (straf)  bagi  yang  melanggar  hukum  umum dan larangan hukum pidana.
2. Syarat-syarat  tertentu  harus  dipenuhi  atau  pelakunya  harus  dikenakan  sanksi pidana, yang mengancam untuk mencegah dilakukannya kejahatan.
3. Perbuatan  dan  tindakan  yang  dapat  atau  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui aparaturnya  (misalnya  polisi,  jaksa,  hakim)  terhadap  orang  yang  dituduh  atau diduga  melakukan  pelanggaran  hukum  pidana.  Menegakkan  hukuman  pidana terhadap  mereka  dan  menerapkan  langkah-langkah  dan  tindakan  yang memungkinkan  mereka  yang  dituduh  melanggar  hukum  untuk  melindungi  dan mempertahankan  hak-hak  mereka  atas  tindakan  pemerintah  dalam  peran pemerintah  dalam  menegakkan  hukum  pidananya.  Hukum  pidana  yang  pertama dan  kedua  disebut  hukum  pidana  materil,  KUHP  sebagai  sumber  utamanya.  Saat ini hukum pidana masuk dalam golongan ketiga yang disebut hukum pidana formil, dan  sumber  utamanya  adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Kitab
1 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 11
2 Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rangkang  Education dan Pukap, Makassar, 2012,  hlm. 3
3 Adami  Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 , PT. Raja Grafindo  Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Hukum pidana dapat dibedakan atas  dasar atau cara sebagai berikut 4 :
1. Hukum pidana didasarkan pada data yang diatur dalam hukum pidana, yang meliputi hukum  pidana  materiil  dan  hukum  pidana  formil.  Hukum  pidana  substantif  adalah seperangkat  undang-undang  yang  menentukan  kejahatan  apa  yang  dapat  dihukum, menentukan siapa yang dapat dihukum, dan menentukan hukuman bagi pelanggaran berat. Di sisi lain, hukum pidana formal adalah seperangkat peraturan atau ketentuan yang mengatur bagaimana melindungi terhadap pelanggaran hukum pidana pokok.
2. Hukum pidana dibedakan menjadi  hukum  pidana umum dan hukum  pidana khusus yang  berlaku  yang  mana  hukum  pidana  umum  adalah  hukum  pidana  yang  berlaku bagi semua orang (subyek hukum) tanpa membeda-bedakan. Diantara aspek pribadi suatu  konstitusi.  Saat  ini,  undang-undang  pidana  khusus  adalah  undang-undang pidana  yang  ditetapkan  pemerintah  dan  berlaku  terhadap  subjek  hukum  tertentu (misalnya, KUHP Buku 2, hanya pelanggaran resmi yang melibatkan pejabat adat).
3. Hukum pidana dibedakan menjadi  hukum  pidana umum dan hukum  pidana khusus berdasarkan  asal  usulnya,  yang  berbeda  dengan  hukum  pidana  umum  dan  hukum pidana  khusus.  Dalam  hal  ini  hukum  pidana  umum  disebut  hukum  pidana terkodifikasi  karena  seluruh  ketentuan  hukum  pidana  masih  ada  atau  berasal  dari kodifikasi.  Saat  ini  hukum  pidana  khusus  adalah  hukum  pidana  yang  berdasarkan undang-undang selain kodifikasi.
4. Hukum  pidana  dibedakan  menjadi  hukum  pidana  umum  dan  hukum  pidana  daerah menurut wilayah hukumnya diterapkan. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  yang  berlaku  bagi  badan  hukum  yang melanggar atau ikut serta dalam larangan hukum pidana di  seluruh wilayah hukum negara.  Saat  ini  hukum  pidana  daerah  merupakan  hukum  pidana  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  daerah,  dan  merupakan  hukum  yang  berlaku  bagi  korporasi  yang melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum  pidana  dalam  wilayah  hukum negara yang bersangkutan.
5. Hukum  pidana  dibedakan  menjadi  hukum  pidana  tertulis  dan  hukum  pidana  tidak tertulis  menurut  bentuk  dan  isinya.  Hukum  kapital  meliputi  hukum  pidana  dan hukum administrasi pidana yang mengatur hukum pidana dan hukum pidana formil, serta  hukum  plastik  khusus  dan  hukum  pidana  yang  kekuatan  hukumnya  kalah dengan  hukum  pidana  daerah  (daerah).  Hukum  pidana  adat  yang  tidak  tertulis berlaku pada sebagian besar hukum pidana adat berdasarkan Bab 5 Ayat 3 Undang- Undang Darurat Peradilan Perdata dan Acara Sementara Nomor 1 Tahun 1951 untuk menerapkan  struktur  kendali  yang  unik.  Salah  satu  kejahatan  yang  banyak  terjadi adalah  penipuan,  dan  tidak  sulit  untuk  melakukan  penipuan  dengan  hanya mengandalkan  kemampuan  seseorang  untuk  meyakinkan  orang  lain  melalui serangkaian  kebohongan,  pernyataan  palsu,  janji  atau  hadiah.  Suatu  bentuk  umpan yang dapat memberikan kekuatan magis dan kekayaan.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis.  Pendekatan  yang digunakan adalah pendektan  yuridis  normatif,  Pendekatan yuridis  normatif yaitu  suatu  pendekatan  terhadap peraturan  perundang-undangan  .  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder.  Kemudian  data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk deskriptif.
4 Ibid, hlm. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama
Kabupaten  Solok  adalah  kabupaten  yang  terletak  di  provinsi  Sumatera  Barat  yang merupakan  daerah  perbukitan  dan  kondisi  di  Kabupaten  Solok  sangat  subur  sehingga mendukung  untuk  pengembangan  pertanian  sebagai  mata  pencaharian  utama  masyarakat Kabupaten  Solok.  Mata  pencaharian  lain  masyarakat  masyarakat  Kabupaten  Solok  yaitu bergerak  dalam  sektor  perdagangan,  pariwisata.  Kondisi  tanah  yang  sangat  subur  tidak menjamin  masyarakat  Kabupaten  Solok  ahli  dalam  perkembangan  teknologi  terutama masalah  media  sosial  dimana  media  sosial  telah  menjadi  banyak  digunakan  menjadi  alat untuk  melakukan  transaksi  jual  beli,  kekurangan  pengetahuan  masyarakat  Kabupaten  Solok bahwa media sosial juga telah banyak menjadi alat dalam tindak pidana penipuan.
Terjadinya  suatu  tindak  pidana  didasari  atas  beberapa  faktor  penyebab  yang  melatar belakanginya.  Faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  penipuan,  harus  diketahui  untuk dapat mencegah maupun menanggulangi kejahatan tersebut.
Faktor ekonomi menjadi penyebab utama dari segi pelaku, pada umumnya para pelaku penipuan  mengaku  sebagai  pembeli  dengan  melihat  postingan  melalui  facebook  sehingga tertarik  untuk  membeli  barang  yang  ditawarkan.  Para  pelaku  biasanya  mengaku  bahwa mereka membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari, sehingga mereka melakukan jalan pintas dengan cara melakukan penipuan.
Faktor  lain  dari  segi  pelaku  yaitu  masalah  kepercayaan  para  pelaku  sendiri  atau  dari segi  keimanan  mereka.  Para  pelaku  penipuan  melakukan  berbagai  cara  tipu  muslihat  untuk melancarkan rencananya.
Faktor  berikutnya  adalah  kesempatan  yang  terbuka  luas  bagi  para  pelaku  dimana transaksi  jual  beli  melalui  aplikasi  media  sosial  memudahkan  para  pelaku  untuk  membuat tipu muslihat, sehingga  dengan mudah para pelaku membuat  korban percaya  kepada pelaku dengan harapan barang dagangannya laris atau terjual dalam jumlah besar.
Faktor selanjutnya yaitu ketidak hati-hatian korban dalam melakukan transaksi melalui aplikasi  modia  sosial,  dimana  media  sosial  sangat  membuka  peluang  besar  terjadinya penipuan.

## Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama
Dalam  sistem  Hukum  Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila  tentunya  kita menjadikan  sila-sila  Pancasila  tersebut  mutlak  menjiwai  produk-produk  hukum  yang mengatur  sanksi  pidana.  Hal  ini  berarti  bahwa  sanksi  pidana  dalam  undang-undang  di maksud harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Setelah  proses  pemeriksaan  persidangan  selesai  maka hakim  harus  mengambil keputusan yang sesuai. Untuk  sebelumnya menjatuhkan sanksi pidana. Hakim dituntut untuk melakukan  tindakan  yaitu  menelaah  terlebih  dahulu  tentang  kebenaran  peristiwa  yang diajukan  kepadanya  dengan  melihat  bukti-bukti  yang  ada  dan  disertai  keyakinannya. Setelahitu  mempertimbangkan  dan  memberikan  penilaian  atas  peristiwa  yang  terjadi  serta
menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana perbuatan yang dilakukan.
Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan pidana adalah  terdakwa I dan  II  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif, dengan  memperhatikan  fakta-fakta  hukum,  dakwaan  alternatif  pertama  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  378  KUHP  jo  Pasal  55  Ayat  (1)  ke  -1  KUHP  yang  unsur-unsurnya  adalah sebagai berikut:
1. Unsur Barangsiapa;
Unsur  brangsiapa  telah  terpenuhi  berdasarkan  pembenaran  oleh  terdakwa  I  dan  II dihadapan  persidangan  sesuai  dengan  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  dan pengakuan  terdakwa  I  dan  II.  Mengenai  idenditas  terdakwa  diyatakan  bersesuaian dengan keterangan saksi.
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Berdasarkan keterangan terdakwak bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jorong Data Tampunik Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak,  Terdakwa  I  mengetahui  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono  melakukan  jual  beli semangka  secara  online  melalui  facebook  dan  sejak  saat  itu  Terdakwa  I merencanakan perbuatannya untuk membohongi Saksi Mardi Pgl. Yono dengan cara memesan semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono melalui telefon lalu Terdakwa I menawarkan  semangka  tersebut  ke  Saksi  Yuni  Marlina  Pgl.  Ena,  selanjutnya Terdakwa I mengarahkan mobil Saksi Mardi Pgl. Yono  yang bermuatan hampir 3 (tiga) ton  untuk melewati  jalan  di  Angin  Berhembus Nagari  Aripan  Kec.  X  Koto  Singkarak Kabupaten Solok agar mobil Saksi Mardi Pgl. Yono tidak kuat melewati jalanan  yang menanjak tinggi tersebut,  kemudian nantinya  muatan  semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono akan dipindahkan ke mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal yang Terdakwa I sebut sebagai pembeli  semangka  kepada  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono,  padahal  yang  sebenarnya  mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk  mengangkut  semangka  ke  kedai  buah  Saksi  Yuni  Marlina  Pgl.  Ena  di dekat  rel kereta api di belakang Terminal Lama Kota Solok;
Semangka  tersebut  diantarkan  oleh  Saksi  Afrizal  Pgl. Zal  dan  Terdakwa  II  untuk dijualkan  kepada  Saksi  Yuni  Marlina  Pgl.  Ena  dengan jumlah  1795  (seribu  tujuh ratus sembilan puluh lima) kilogram dan Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena membayarkan uang  sebesar  Rp4.250.000,00  (empat juta dua ratus  lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa melalui Terdakwa, dari jumlah uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta  dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  yang  didapatkan  Para  Terdakwa,  telah Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya untuk Terdakwa I;
Hasil dari penjualan  semangka milik Saksi Mardi Pgl.  Yono serta uang sewa mobil milik Saksi Afrizal Pgl. Zal tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Total kerugian yang diderita Saksi Mardi Pgl.  Yono akibat perbuatan Terdakwa I dan  Terdakwa  II  adalah  sebesar  Rp.  8.000.000,00  (delapan  juta  rupiah)  dari penjualan 1795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) kilogram semangka; sehingga dari  pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  ini  telah terpenuhi;
3. Unsur Secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
Berdasarkan  keterangan  para  Saksi,  keterangan  Terdakwa  dan  barang  bukti  di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jorong Data Tampunik Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak, Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura membeli semangka milik Saksi Mardi Pgl Yono  sebanyak  3  (tiga)  ton  seharga  Rp3.600,00  (tiga  ribu  enam  ratus  rupiah)  per kilogramnya,  lalu  semangka  tersebut  dijual  kepada  Saksi  Yuni  Marlina  Pgl.  Ena seharga  Rp2.500,00  (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya tanpa seijin Saksi Mardi  Pgl.  Yono,  dalam  melaksanakan  rencananya  tersebut Terdakwa  I  mengajak Terdakwa  II  dan  untuk  melancarkan  aksinya  Terdakwa  I  mengaku  bernama  Andi sedangkan  Terdakwa  II  mengaku  bernama  Al;  dimana  Terdakwa  I  mengarahkan mobil Saksi Mardi Pgl. Yono yang bermuatan hampir 3 (tiga) ton untuk melewati jalan di Angin Berhembus Nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok agar mobil Saksi  Mardi  Pgl.  Yono  tidak  kuat  melewati  jalanan  yang  menanjak  tinggi  tersebut, kemudian nantinya muatan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono akan dipindahkan ke  mobil  Saksi  Afrizal  Pgl.  Zal  yang  Terdakwa  I  sebut  sebagai  pembeli  semangka kepada  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono,  padahal  yang  sebenarnya  mobil  Saksi  Afrizal  Pgl. Zal  merupakan  mobil  yang  disewa  oleh  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  seharga Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah)  untuk  satu  kali  angkut  semangka  ke  kedai  buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena;
Semangka  tersebut  diantarkan  oleh  Saksi  Afrizal  Pgl. Zal  dan  Terdakwa  II  untuk dijualkan  kepada  Saksi  Yuni  Marlina  Pgl.  Ena  dengan jumlah  1795  (seribu  tujuh ratus  sembilan  puluh  lima)  kilogram  dan  untuk  itu  Saksi  Yuni  Marlina  Pgl.  Ena membayarkan  uang  sebesar  Rp4.250.000,00  (empat  juta  dua  ratus  lima  puluh  ribu rupiah)  kepada  Para  Terdakwa  melalui  Terdakwa  II  untuk  pembelian  semangka sejumlah  1795  (seribu  tujuh  ratus  sembilan  puluh  lima)  kilogram  dengan  harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, dari jumlah uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan Para Terdakwa,  telah  Terdakwa  I  berikan  kepada  Terdakwa  II  sebesar  Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya untuk Terdakwa I;
Fakta  hukum  diatas  terlihat  bahwa  Para  Terdakwa  dalam  melancarkan  rencananya menggunakan  nama  palsu  dengan  rangkaian  kebohongan  sehingga  tercapai tujuannya  untuk  memperoleh  keuntungan  dari  penjualan  semangka  milik  Saksi Mardi  Pgl.  Yono,  sehingga  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura membeli semangka milik Saksi Mardi Pgl Yono  sebanyak  3  (tiga)  ton  seharga  Rp3.600,00 (tiga  ribu  enam  ratus  rupiah)  per kilogramnya  lalu  saat  saksi  Mardi  Pgl.  Yono  mengantarkan  semangka  tersebut, Terdakwa  I  mengarahkan  mobil  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono  yang  bermuatan  hampir  3 (tiga)  ton  untuk  melewati  jalan  di  Angin  Berhembus  Nagari  Aripan  Kec.  X  Koto Singkarak  Kabupaten  Solok  agar  mobil  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono  tidak  kuat  melewati
jalanan yang menanjak tinggi tersebut, kemudian nantinya muatan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono akan dipindahkan ke mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal  yang Terdakwa I sebut  sebagai  pembeli  semangka  kepada  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono,  padahal  yang sebenarnya  mobil  Saksi  Afrizal  Pgl.  Zal  merupakan  mobil  yang  disewa  oleh Terdakwa  I  dan Terdakwa II  seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut semangka ke kedai buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena di dekat rel kereta api di belakang Terminal Lama Kota Solok;
Perbuatan  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  dilakukan  dengan  cara  memberikan keyakinan kepada Saksi  Mardi Pgl. Yono sehingga Saksi Mardi Pgl. Yono percaya dengan  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  sehingga  ia  tidak  berkeberatan  menjual semangka  miliknya  kepada  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  dan  juga  pada  saat Terdakwa  I  mengatakan  bahwa  yang  akan  membeli  semangkanya  adalah  Saksi Afrizal  Pgl  Zal,  Saksi  Mardi Pgl.  Yono juga percaya  saja sehingga  tidak  keberatan semangkanya  dipindahkan  ke  mobil  Saksi  Afrizal  Pgl.  Zal,  sehingga  dengan demikian  perbuatan  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  menggerakkan  saksi  Mardi  Pgl. Yono  untuk  menyerahkan  semangka  kepada  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;
5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
Terdakwa  I  mengajak  Terdakwa  II  dan  untuk melancarkan  aksinya  Terdakwa  I mengaku  bernama  Andi  sedangkan  Terdakwa  II  mengaku  bernama Al.  Terdakwa I mengarahkan mobil  Saksi  Mardi Pgl. Yono yang  bermuatan  hampir  3  (tiga)  ton  untuk melewati jalan di Angin Berhembus Nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok agar mobil Saksi Mardi Pgl. Yono tidak kuat melewati jalanan yang menanjak tinggi  tersebut,  kemudian  nantinya  muatan  semangka  milik  Saksi  Mardi Pgl.  Yono akan  dipindahkan  ke  mobil  Saksi  Afrizal  Pgl.  Zal  yang  Terdakwa  I  sebut  sebagai pembeli  semangka  kepada  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono,  padahal  yang  sebenarnya  mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut semangka ke kedai buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena. Semangka  tersebut  diantarkan  oleh  Saksi  Afrizal Pgl. Zal dan Terdakwa II untuk dijualkan kepada Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena.
Fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa I berperan dalam berkomunikasi dengan Saksi Mardi Pgl. Yono untuk memesan semangka serta juga melakukan komunikasi dengan Saksi Yuni  Marlina  Pgl. Ena  untuk  menjualkan  semangka  milik  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan dalam mengantarkan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono  kepada Saksi  Yuni  Marlina  Pgl. Ena.  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  bekerja  sama untuk  mendapatkan keuntungan dari perbuatan  mereka membohongi  Saksi  Mardi Pgl. Yono sehingga  uang  sebesar  Rp4.250.000,00  (empat  juta  dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah) dinikmati  oleh  Para  Terdakwa  tanpa  dibayarkan  kepada  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono,  maka berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  ini  telah terpenuhi;
Semua unsur dari Pasal  378 KUHP jo Pasal 55 Ayat  (1) ke  -1 KUHP telah terpenuhi, maka  Para  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
melakukan  tindak  pidana  “bersama-sama  melakukan  penipuan”  sebagaimana  didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

## KESIMPULAN
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan secara  bersama-sama  diantaranya  adalah  1)  Faktor  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari  memaksa  pelaku  untuk  melakukan  tindak  pidana,  2)  Faktor kepercayaan para pelaku sendiri atau dari segi  keimanan sehingga pelaku penipuan melakukan  berbagai  cara  tipu  muslihat  untuk  melancarkan  rencananya,  3)  Faktor berikutnya adalah kesempatan yang terbuka luas bagi para pelaku untuk melakukan tindak  pidana  penipuan  dan  Faktor  kelalaian  korban  dimana  korban  memberikan kepercayaan  kepada  aplikasi  yang  memberi  akses  untuk  mendapatkan  konsumen serta terlalu mudahnya korban mempercayai konsumennya.
2. Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Tindak  Pidana Penipuan  yang dilakukan secara bersama-sama  yaitu berdasarkan Pasal  378  KUHP jo  Pasal  55  Ayat  (1)  ke  -1  KUHP  sehingga  Hakim  menimbang  berdasarkan pemenuhan  unsur  pasal  tersebut  sebagai  berikut  1)  terpenuhinya  unsur  barangsiapa dimana terdapat terdakwa I (Yufendrizal Pgl. Hendri) dan Terdakwa II (Junaidi Pgl. Edi  Basa),  2)  Unsur  Secara  melawan  Hukum  dengan  memakai  nama  palsu  atau martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan  terpenuhi dengan  Terdakwa  I  mengaku  bernama  Andi  sedangkan  Terdakwa  II  mengaku bernama  Al  dan  melakukan  serangkaian  kebohongan  lainnya  serta  tidak membayarkan  sejumlah  uang  yang  menjadi  hak  korban,  3)  Unsur  Menggerakkan orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi hutang  maupun  menghapuskan  piutang  terpenuhi  dengan  para  terdakwa  berpura- pura  menjadi  membeli  dan  menyakinkan  penjual  untuk  menyerahkan  barangnya kepada terdakwa dan 4) Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  telah  terpenuhi  dengan  terdakwa  I melakukan  aksinya  dengan  terdakwa  II  serta  terdakwa  I  dengan  jelas  berdasarkan kesaksian telah menyuruh terdakwa II dan menikmati hasilnya berdua.

## REFERENSI
Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor,
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo  Persada, Jakarta, 2001,
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2012,
Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

## Zuwanda,  R.  .,  &  Prayitno,  R.  (2021).  PERTIMBANGAN  HAKIM  DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG
DILAKUKAN  SECARA  BERSAMA-SAMA  PADA  PENGADILAN  NEGERI SOLOK. Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 2(1), 106–114.