INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11743-11751 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi

## Di Kabupaten Penajam Paser Utara
Arif Afandi 1 ✉ , Felisitas Defung 2 , Siti Amalia 3
Universitas Mulawarman Samarinda Email: pemudakahfi.aa@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini mengenai studi empiris pengaruh pajak daerah dan restribusi daerah terhadap kemadirian keuangan daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung serta pengaruh total antara pajak daerah dan restribusi daerah terhadap kemadirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat analisis data menggunakan Path Analysis (Analisis Jalur) dan dibantu  program software  SPSS  Versi  26. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pajak  Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi.  Retribusi  Daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

## Abstract
This research is about an empirical study of the influence of regional taxes and regional levies on regional financial independence which has an impact on economic growth in North Penajam Paser Regency. The aim of the research is to determine the direct and indirect influence as well as the total influence between regional taxes and regional levies on regional financial independence and economic growth in North Penajam Paser Regency. The data analysis tool uses Path Analysis and is assisted by the SPSS Version 26 software program. The research results show that Regional Taxes have a significant positive effect on Regional Financial Independence. Regional levies have a significant positive effect on regional financial independence. Regional Taxes have a significant positive effect on Economic Growth.  Regional  levies  have  a  significant  positive  effect  on  economic  growth.  Regional  Financial Independence has a significant effect on Economic Growth.
Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Regional Financial Independence, Economic Growth

## PENDAHULUAN
Sebelumnya sistem pemerintahan di Indonesia adalah sentralistik yang menimbulkan ketidak  merataan  keadilan  bagi  daerah,  namun  sejak  tahun  1999  sistem  pemerintahan diubah  menjadi  desentralisasi  atau  yang  sering  dikenal  dengan  era  otonomi  daerah. Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.
Sumber-sumber  penerimaan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi diantaranya  adalah  Pendapatan  Asli  daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan,  Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah dan Pinjaman Daerah. Untuk mengurangi ketergantungan keuangan  daerah  terhadap  bantuan  pemerintah  pusat  maka  daerah  harus  mampu menggali  dan  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki  agar  menjadi  sumber  penerimaan daerah  (PAD).  Salah  satu  ukuran  kemandirian  daerah  adalah  dengan  melihat  seberapa besar jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah, jadi daerah yang mandiri adalah daerah yang mendapat bantuan dari pusat seminimal mungkin.
PAD merupakan sumber  pembiayaan  Pemerintah Daerah yang  peranannya  sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah. Sumber-sumber PAD terdiri dari : (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain PAD yang sah seperti penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber penerimaan pada sektor
pajak dan retribusi daerah agar terus meningkat.
Gambaran  kemandirian  daerah  dalam  pelaksananaan  otonomi  daerah  dapat diketahui  melalui  seberapa  besar  kemampuan  sumber  daya  keuangan  daerah  tersebut mampu  membangun  daerahnya.  Kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. (Sunarto, 2016).
Pendapatan  asli  daerah  antara  lain  berupa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian  keuangan  daerah.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,  sebagai  salah satu upaya untuk mewujudkan  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak  dan  retribusi  yang  juga  menetapkan  pengaturan  untuk  menjamin  penerapan prosedur  umum  perpajakan  dan  retribusi  daerah.  Sehingga  pajak  daerah  dan  retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  pembangunan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang menjadi unsur pendapatan asli daerah  yang  utama.  Di  era  otonomi  daerah  diharapkan  daerah  menjadi  lebih  mandiri didalam  pengelolaan  kewenangannya  yang  ditandai  dengan  meningkatnya  PAD  suatu daerah.  Sementara  itu  pemerintah  daerah  masih  diberi  bantuan  dari  Pemerintah  Pusat dalam  bentuk  Dana  Perimbangan.  Namun  tujuan  awal  pelaksanaan  otonomi  adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah.
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  juga  menggambarkan  tingkat  partisipasi masyarakat daIam membayar pajak dan retribusi secara tertib, dimana pajak merupakan komponen  utama  dalam  pendapatan  asIi  daerah.  Tingkat  partisipasi  berbanding  lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, maka menggambarkan semakin tinggi pula tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Begitu  juga  sebaliknya,  adanya  penunggakan pembayaran pajak oleh masyarakat atau wajib pajak menandakan bahwa masih rendahnya
tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga merasa keberatan dalam membayarkan pajak. Tetapi  hal  tersebut  hanya  secara  umum  dan  tidak  sepenuhnya  terjadi  demikian, penunggakan  pembayaran  pajak  juga  bisa  disebabkan  oleh  faktor  lainnya,  seperti kurangnya sosialisasi, susahnya sistem pembayaran pajak yang ada dan lainnya.
Dalam  perkembangannya,  pelaksanaan  otonomi  daerah  tidak  diiringi  dengan mandirinya keuangan pemerintah daerah, khususnya di pemerintah kabupaten  Penajam Paser  Utara.  Hal  ini  mencerminkan  masih  tergantungnya  pemerintah  daerah  terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Oleh karena itu menjadi fenomena  dalam  penelitian  ini  mengenai  kemandirian  keuangan  pemerintah  daerah tersebut meskipun kecenderungan pendapatan asli daerahnya meningkat. Beberapa faktor yang bisa menentukan besarnya pendapatan asli daerah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah mengenai besarnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Dalam rangka pengujian hipotesis, serta untuk mencari hubungan prilaku dua variabel bebas  terhadap  variabel  terikat,  digunakan  analisis  jalur /  path  analysis,  dan  dibantu program software SPSS Versi 26. Pengaruh dalam jalur tersebut ditunjukkan oleh koefisien jalur pada seiap diagram jalur dari hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Riduwan dan Engkos, 2013), yaitu sebagai berikut:
Model Struktural I (Pertama)
Y 1 = b 1 Y 1 X 1 + b 2 Y 1 X 2 + Ɛ
Model Struktural II (Kedua)
Y 2 = b 1 Y 2 X 1 + b 2 Y 2 X 2 + b 3 Y 2 Y 1 + Ɛ
Pajak Daerah (X 1 )
Retribusi Daerah (X 2 )
Kemandirian Keuangan
Daerah (Y 1 ) Pertumbuhan Ekonomi (Y 2 )
Perhitungan menggunakan analisis jalur dengan model dekomposisi pengaruh antar variabel dapat dibedakan menjadi :
1. Direct  Causal  Effect  (Pengaruh  kausal  langsung)  adalah  pengaruh  satu  variabel eksogen  terhadap  variabel  endogen  yang  terjadi  tanpa  melalui  variabel  endogen lainnya.
2. Indirect Causal Effect (Pengaruh kausal tidak langsung) adalah pengaruh satu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi melalui variabel endogen lainnya.
3. Total  Causal  Effect  (Pengaruh  kausal  total)  adalah  jumlah  dari  pengaruh  kausal langsung dan pengaruh kausal tidak langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Model Langsung Struktur 1
Pada tabel dibawah  ini  diberikan hasil analisis  regresi linier berganda untuk  model langsung struktur 1, dimana variabel bebas nya adalah Pajak Daerah (X 1 ), Retribusi Daerah (X 2 ), sedangkan variabel terikatnya adalah Kemandirian Keuangan Daerah (Y 1 ).
Tabel 1. Koefisien Model Langsung Struktur 1 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Intercept 9.350743038 2.846522168 3.284971 0.021834 2.033524859 X Variable 1 15.87993E-12 1.21611E-12 14.835029 0.004736 2.75382E-12 X Variable 2 6.1384E-12 2.6326E-12 2.33169 0.02707 1.29057E-11
Sumber: Data Sekunder diolah, 2023
Berdasarkan dari tabulasi data-data diatas secara parsial variabel Pajak Daerah (X 1 ), Retribusi Daerah (X 2 ) memiliki kontribusi dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y 1 ).
1. Pengaruh Pajak Daerah (X 1 ) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y 1 ). Dalam tabel diatas tampak bahwa hasil analisis regresi atas pengaruh Pajak Daerah (X 1 ) terhadap terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y 1 ). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model struktur 1 diketahui bahwa X 1 – Y 1 dalam uji parsial atau  terpisah  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  kemandirian keuangan daerah, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu (0.004 < 0,05). Artinya pada variabel Pajak Daerah (X 1 ) memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y 1 ).
2. Pengaruh  Retribusi  Daerah  (X 2 )  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y 1 ).  Pada tabel  diatas  tampak  hasil  analisis  regresi  atas  Retribusi  Daerah  (X 2 )  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y 1 ). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model struktur 1 diketahui bahwa X 2 – Y 1 dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu (0.02707 < 0,05). Artinya pada variabel Retribusi Daerah (X 2 ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y 1 ).

## Model Langsung Struktur 2
Pada tabel dibawah  ini  diberikan hasil analisis  regresi linier berganda untuk  model langsung  struktur  2,  dimana  variabel  bebas  nya  adalah  Pajak  Daerah  (X 1 )  dan  Retribusi Daerah (X 2 ), sedangkan variabel terikatnya adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y 2 ).
Tabel 2. Koefisien Model Langsung Struktur 2 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Intercept 10.44680031 1.502353493 6.953623343 0.000945209 6.584877716 X Variable 1 8.32222E-13 6.41846E-13 1.296607394 0.02513761 8.17695E-13 X Variable 2 4.16931E-12 1.38945E-12 3.000698382 0.030075105 7.741E-12
Sumber: Data Sekunder diolah, 2023
Berdasarkan dari tabulasi data-data diatas secara parsial variabel Pajak Daerah (X 1 ) dan Retribusi Daerah (X 2 ) memiliki kontribusi dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y 2 ).
1. Pengaruh Pajak Daerah (X 1 ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y 2 ). Pada tabel diatas tampak hasil analisis regresi atas pengaruh Pajak Daerah (X 1 ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi  (Y 2 ).  Berdasarkan  output  diatas  hasil  model  koefisien  pengaruh  langsung model  struktur  2  diketahui  bahwa  X 1 – Y 2 dalam  uji  parsial  atau  terpisah  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  tingkat  pertumbuhan  ekonomi,  hal  ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha 5% yaitu (0.025 < 0,05). Artinya pada variabel Pajak Daerah (X 1 ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y 2 ).
2. Pengaruh Retribusi Daerah (X 2 ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y 2 ). Pada tabel diatas tampak  hasil  analisis  regresi  atas  pengaruh  Retribusi  Daerah  (X 2 )  terhadap pertumbuhan ekonomi (Y 2 ). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh
langsung model  struktur 2 diketahui bahwa X 2 – Y 2 dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel  pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu (0.030 < 0,05). Artinya  pada  variabel  Retribusi  Daerah  (X 2 )  memiliki  pengaruh  positif  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y 2 ).

## Model Langsung Struktur 3
Pada  tabel  dibawah  ini  diberikan  hasil  analisis  regresi  linier  untuk  model  langsung struktur  3,  dimana  variabel  bebas  nya  adalah  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y 1 )  dan variabel terikatnya adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y 2 ).

## Tabel 3. Koefisien Model Langsung Struktur 3
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Intercept 6.811873713 0.43781555 15.55878 1.1E-06 5.776604445 Y Variabel 1 1.10695817 0.068619868 2.558706 0.043028 -0.055302034

## Sumber: Data Sekunder diolah, 2023
Berdasarkan tabulasi data-data diatas secara parsial variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y 1 ) memiliki kontribusi dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel Pertumbuhan  Ekonomi  (Y 2 ).  Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y 1 )  terhadap Pertumbuhan Ekonomi  (Y 2 ). Dalam  tabel diatas tampak bahwa hasil analisis  regresi atas Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y 1 )  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Y 2 ).  Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model struktur 3 diketahui bahwa Y 1 – Y 2 dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu (0,04 < 0,05). Artinya pada variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y 1 ) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y 2 ).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
2. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
4. Retribusi  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kemandirian  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Provinsi  Kalimantan Timur.
6. Pajak daerah secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
7. Retribusi  daerah  secara  tidak  langsung  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  melalui  kemandirian  keuangan  daerah  di  Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajija,  Shochrul  Rohmatul,  dkk.  2011.  Cara  Cerdas  Menguasai  Eviews.  Jakarta:  Salemba Empat.
Ariyani,  2009.  Pengaruh  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  terhadap  kemandirian  Keuangan Daerah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Utara.  Universitas  Negeri Medan.
Badan Pusat Statistik. PPU dalam Angka. Berbagai Edisi tahun 2023.
Budi  dan  Yohanes.  2015.  Analisis  Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jambi. Eko Regional Vol. 10 No,2
Dadang,  Hani.  2021.  Analisis  Retribusi  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kemandirian Pembangunan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (2), 2021, 516-521
Departemen  dalam  Negeri.  2004.  Undang-undang  Otonomi  Daerah.  Jakarta:  Tamita Utama.
Frederic dan Kamilaus. 2022. Regional financial performance analysis north  central timor district. Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan  Volume 5, Number 1
Hamja, Yahya. 2012. Materi Kuliah Ekonometrik. Jakarta: UIN Jakarta. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ Direktorat jendral perimbangan keuangan.
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan,
Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
Lia  dan  Dematria.  2020.  Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah. Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA) Vol.1 No.2
Siahaan,  Marihot  Pahala.  2013.  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Rajawali  Pers:
Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang PemerintahanDaerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang PemerintahanDaerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
Winarno, Wing Wahyu. 2015. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Edisi 4,
UPP STIM YKPN, Yogyakarta.