Vol. 21 No. 1 (April 2020) e-ISSN 2613-9308 p-ISSN 1907-3232 Hlm. 238-248 ______________________________________________________________________

## PENDIDIKAN EKONOMI DALAM NILAI-NILAI PANCASILA
Luh De Liska 1, Luh Putu Swandewi Antari 2 a FPBS IKIP PGRI BALI
luhdeliska86@gmail.com b FPBS IKIP PGRI BALI swandewiantari@gmail.com

## ABSTRACT
Education is a very important need for everyone because education is tasked with preparing human resources for the nation and state development process. Education currently functions as an effort to raise the quality of human civilization. In this case, learning and experience need to be directed at efforts to fight for the best forms of life, with respect for the dignity of the state waraga. Education is expected to bring development towards maturity of thought and in acting in life. This paper expects an increase in the economic education curriculum, where economic education can develop and be based on Pancasila values.
Key Words : economic education, Pancasila values

## ABSTRAK
Pendidikan  merupakan   kebutuhan   setiap   orang   yang   sangat   penting   karena   pendidikan bertugas untuk menyiapkan sumber daya manusia bagi proses pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan  saat ini berfungsi sebagai suatu upaya menaikkan kualitas peradaban manusia.   Dalam   hal   ini,   pembelajaran   dan   pengalaman   perlu   diarahkan   pada   upaya memperjuangkan   bentuk-bentuk   kehidupan   yang   terbaik,   dengan   menghargai   martabat waraga   negara.Pendidikan   diharapkan   membawa   perkembangan   menuju   kedewasaan berpikir   dan   dalam   bersikap   dalam   kehidupan.   Tulisan   ini   mengharapkan   terjadi peningkatan   dalam   kurikulum   pendidikan   ekonomi,   dimana   pendidikan   ekonomi   dapat berkembang dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Kata kunci : pendidikan ekonomi, nilai-nilai Pancasila.

## PENDAHULUAN
Dalam   Undang-undang   No.   20
Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan Nasional   Pasal   40   ayat   (1)   butir   e menjelaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan   berhak   memperoleh kesempatan   menggunakan   sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang   kelancaran   pelaksanaan tugas. Pasal ini memberikan kesempatan kepada para dosen untuk meningkatkan kualitas   pembelajarannya   dengan dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai.
Selain   itu,   mengacu   kepada ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012, sistem  pendidikan tinggi   di   Indonesia   harus   terus mengembangkan   nilai-nilai   Pancasila dalam   berbagai   segi   kebijakannya   dan menyelenggarakan   Pancasila   secara sungguh-sungguh   dan   bertanggung jawab.
Pancasila   sebagai   dasar, pandangan   hidup,   filsafat   negara, ideologi nasional sejak 18 Agustus1945 sangat   penting   untukdiwariskan   kepada generasi   penerusperjuangan   bangsa Indonesiamelalui   pendidikan   agar tidakkehilangan jati diri BangsaIndonesia.   Pendidikan   di perguruantinggi   memegang   peranan yangsangat penting untuk
mempertahankandan   mengembangkannilai- nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di   era   reformasi   yang   ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto, Pancasila semakin   sulit   dan   termarjinalkan   dalam perkembangan   kehidupan   berbangsa   dan bernegara.   Euforia   demokrasi   yang mengusung kebebasan cenderung mengesampingkan aspek pendidikan moral. Pendidikan Pancasila yang dahulu dijadikan benteng   moral   bagi   generasi   muda   telah ’dikerdilkan’   ke   dalam   format   Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang sarat dengan pendidikan   demokrasi   namun   minim pendidikan moral. Dekandensi moral remaja akhir-akhir   ini   menyadarkan   kita   akan pentingnya   ’menghidupkan’   kembali Pendidikan   Pancasila   sebagai   salah   satu pilar bangsa sebagaimana diamanatkan oleh MPR-RI. (Triyanto dkk, 2012).
Nilai-nilai   Pancasila   sebagai   dasar negara   dalam   bidang   ekonomi mengidealisasikan   terwujudnya   keadilan sosial   bagi   seluruh   rakyat   Indonesia.   Oleh karena itu kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu   kepada   asas-asas   keselarasan, keserasian,   dan   keseimbangan   peran perseorangan,   perusahaan   swasta,   badan usaha   milik   negara,   dalam   implementasi kebijakan   ekonomi.   Selain   itu  negara   juga harus   mengembangkan   sistem   jaminan sosial   bagi   seluruh   rakyat   dan
memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai   dengan   martabat   kemanusiaan sebagaimana diamanatkan pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945. Kebijakan   ekonomi   nasional   tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh dana pembangunan yang besar.
Sebagai   wahana   pendidikan ekonomi   yang   mengintegrasikan   nilai- nilai Pancasila dan ekonomi kerakyatan sebenarnya   kita   sudah   mempunyai wadah   perjuangan   yaitu   melalui koperasi.   Koperasi   adalah   badan   usaha dan   wadah   yang   tepat   untuk   ekonomi rakyat   berdasarkan   paham   kooperative. Kesemuanya   mendukung   percepatan upaya   melaksanakan   transformasi ekonomi  dan transformasi  sosial. Peran strategis ekonomi rakyat ini harus benar- benar dipahami. Wadah ekonomi rakyat yang paling tepat adalah koperasi apalagi kita memperhatikan doktrin kebangsaan dan   doktrin   kerakyatan   yang   diemban oleh   sistem   ekonomi   nasional   yaitu Pancasila   dan   Pasal   33   UUD   1945. Pertanyaan   dasanrnya   dalah   mengapa kita   terjebak   oleh   pola   pikir kompetitivisme dan tidak mengutamakan kooperativisme. Efisien tidak hanya bisa dicapai   melalui   persaingan   yng   ganas tetapi   bisa   juga   dicapai   melalui
kerjasama   yang   menghasilkan   efisiensi sinergik yang berlipat.
Sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi yang semakin berkembang   pada   saat   ini.   Menerapkan nilai-nilai   Pancasila   bagi   peserta   didik,   di era   globalisasi   bisa   dilaksanakan   dalam momentum-momentum   yang   tepat.   Seperti pada saat peringatan hari sumpah pemuda, hari   kemerdekaan,   hari   pahlawan   dan   hari besar nasional lainnya.
Peserta   didik   berusaha   mengukir prestasi   yang   gemilang,   belajar   dengan sungguh-sungguh   dengan   segenap kemampuannya demi nama baik bangsa dan Negara, cinta serta bangga tanpa malu-malu menggunakan   produk-produk dalam  negeri demi kemajuan ekonomi Negara.
Permasalahan   dalam   penelitian   ini adalah   bagaimana   menerapkan   pendidikan ekonomi   dengan   mengintegrasikan   nilai- nilai Pancasila oleh generasi muda.

## METODE PENELITIAN
Metode   yg   digunakan   dalam penulisan   karya   ilmiah   ini   adalah   jenis deskriptif  kualitatif  (Sugiyono, 2013) yang mempelajari   masalah-masalah   yang   ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif   kualitatif   ini   bertujuan   untuk mendeskripsikan   apa-apa   yang   saat   ini berlaku, dengan mengkaji hubungan antara
pendidikan   ekonomi   dengan   nilai-nilai Pancasila.
Teknik pengumpulan data
Teknik   pengumpulan   data   yang digunakan sehubungan dengan penelitian ini adalah :
(1)   Untuk   pengumpulan   data   dalam penelitian ini, penulis menggunakan data studi   kepustakaan,   dengan   cara penelusuran terhadap semua bahan yang sejalan   dengan   permasalahan   penulisan ini,   dengan   mengkaji   hasil   penelitian, mengutip mencatat buku-buku, menelaah teori   –teori   yang   berkaitan   dengan permasalahan .
(2) Dokumentasi, dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari berbagai bahan seperti   dokumen,   dan   laporan-laporan termasuk berbagai peraturan yang terkait dengan variabel penelitian.

## PEMBAHASAN

## MAKNA   PANCASILA   SEBAGAI DASAR NEGARA
Pancasila   secara   legal   formal telah   diterima   menjadi   dasar   dan ideologi   negara   Indonesia   sejak   18 Agustus 1945. Mahfud M.D. (2009: 16- 17)   menegaskan   bahwa   penerimaan Pancasila   sebagai   dasar   negara membawa   konsekuensi   diterima   dan berlakunya   kaidah-kaidah   penuntun dalam   pembuatan   kebiajakan   negara,
terutama   dalam   politik   hukum   nasional. Lebih   lanjut,   Mahfud   M.D.   menyatakan bahwa   dari   Pancasila   dasar   negara   itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam   pembuatan   politik   hukum   atau kebijakan   negara   lainnya,   yaitu   sebagai berikut:
1) Kebijakan umum dan politik hukum harus   tetap   menjaga   integrasi   atau keutuhan   bangsa,   baik   secara ideologi maupun secara teritori.
2) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah   didasarkan   pada   upaya membangun demokrasi (kedauplatan rakyat)   dan   nomokrasi   (negara hukum) sekaligus.
3) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah   didasarkan   pada   upaya membangun   keadilan   sosial   bagi seluruh   rakyat   Indonesia.   Indonesia bukanlah   penganut   liberalisme, melainkan   secara   ideologis menganut   prismatika   antara individualisme   dan   kolektivitas dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
4) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah   didasarkan   pada   prinsip toleransi beragama
yang berkeadaban.   Indonesia   bukan negara   agama   sehingga   tidak   boleh melahirkan   kebijakan   atau   politik hukum   yang   berdasar   atau
didominasi   oleh   satu   agama tertentu atas nama apapun, tetapi Indonesia   juga   bukan   negara sekuler   yang   hampa   agama sehingga   setiap   kebijakan   atau politik   hukumnya   haruslah dijiwai   oleh   ajaran   berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.
Masyarakat   yang   lahirnya sebelum orde   baru   sampai   dengan     orde   baru pastilah tidak asing dengan sila-sila dan makna Pancasila. Namun generasi yang lahir   setelah   orde   baru,   perlu dipertanyakan lagi apakah mereka masih hafal   sila-sila   dalam   Pancasila   atau mungkin   mereka   hanya   pernah mendengar   kata   Pancasila.   Kembali penulis   memaknai   sila-sila   yang   ada dalam   Pancasila   sebagai   berikut:   Sila Pertama, Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Mengajarkan   untuk   bertakwa   kepada Tuhan   Yang   Maha   Esa.   Kita   warga Indonesia   masing-masing   memiliki agama   dan   keyakinan   yang   berbeda. Indonesia memiliki 5 agama yang di akui yaitu, Islam, Protestan, Khatolik, Hindu, dan   Budha.   Walau   kita   berbeda   tetapi kita   harus   hidup   rukun   dengan   sikap saling   hormat-menghormati   antar pemeluk agama lain di kehidupan sehari-
hari   sebagai   pengamalan   dariSila   Pertama dalam kehidupan sehari-hari.
Sila Kedua, Kemanusian Yang Adil Dan   Beradab.   Mengajarkan   kita   untuk memperlakukan   manusia   sesuai   dengan harkat   dan   martabatnya   sebagai   makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung nilai – nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari- hari   dapat   kita   lakukan   dengan   membantu orang   yang   kesusahan   tanpa   memandang agama,  derajat,  ras dan golongan ekonomi yang berbeda.
Sila   Ketiga,   Persatuan   Indonesia. Sila   ketiga   benar-benar   menggambarkan Pancasila. Bhineka   Tunggal   Ika ,   yang artinya   walaupun   kita   berbeda-beda   tetapi kita   tetap   satu.   Indonesia   memiliki bermacam-macam   suku,   adat,   budaya,   dan berjuta-juta   penduduk   yang   tersebar   dari Sabang   sampai   Merauke.   Persatuan   itu mendorong   untuk   tercapainya   kehidupan yang   bebas   di   Negara   yang   Merdeka   dan Berdaulat.
Sila   keempat,   Kerakyatan   yang   di pimpin   oleh   hikmat   kebijaksanaan   dalam permusyawaratan   perwakilan.   Kita   sebagai warga   negara   dan   warga   masyarakat Indonesia mempunyai  kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam keputusan yang menyangkut   kepentingan   bersama   terlebih dahulu   diadakan   musyawarah,   dan keputusan   musyawarah   diusahakan   secara mufakat.   Menghormati   setiap   hasil
keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan rasa tanggungjawab.Keputusan  yang  diambil harus   dapat   dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,   menjunjung   tinggi   harkat   dan martabat   manusia,   serta   nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyadari hak dan   kewajiban   yang   sama   untuk menciptakan   keadilan   sosial   dalam kehidupan   masyarakat   indonesia. Bersikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta   menghormati   hak-hak   orang   lain. Memupuk sikap suka bekerja keras dan menghargai   karya   orang   lain   yang bermanfaat,   serta   bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan kesejahteraan bersama.

## PENDIDIKAN EKONOMI
Pada   Undang   –   undang   Dasar yang   tertera   pada   No   20   Tahun   2003 tentang   sistem   pendidikan   nasional mengemukakan   bahwa,   pengertian pendidikan   adalah   usaha   sadar   dan terencana   untuk   mewujudkan   suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa dapat aktif mengembangkan pola pikir   dirinya   untuk   memiliki   kekuatan nilai religious, mengontrol diri, jati diri,
etika,   serta   keterampilan   yang   diperlukan dirinya,   masyarakat,   bangsa,   dan   negara. Maksudnya adalah suatu kesadaran manusia dalam   berusaha   mewujudkan   sistematis pembelajaran   aktif   dan   efisien.   Kemudian sebagai   wadah   untuk   mengembangkan bakat, menggali potensi diri, mengetahui jati diri   serta   membekali   diri   dalam   hidup bermasyarakat.
Pendidikan   adalah   suatu   proses dalam   rangka   mempengaruhi   siswa   agar dapat   menyesuaikan   diri   sebaik   mungkin terhadap   lingkungan   dan   dengan   demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang   memungkinkannya   untuk   berfungsi secara   kuat   dalam   kehidupan   masyarakat. (Hamalik,   2001:79).   Berdasarkan   pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan bahwa   pendidikan   adalah   usaha   sadar   dan terencana   untuk   memberikan   bimbingan atau   pertolongan   dalam   mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh   orang   dewasa   kepada   anak   untuk mencapai   kedewasaanya   serta   mencapai tujuan   agar   mampu   melaksanakan   tugas hidupnya   secara   mandiri.   Dengan pendidikan,   manusia   akan   paham   bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan   dibandingkan   dengan   makluh lainnya.   Bagi   negara,   pendidikan memberikan   kontribusi   yang   sangat   besar terhadap   kemajuan   suatu   bangsa   dan merupakan   wahana   dalam   menerjemahkan
pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa.
Ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan   manusia   yang   berhubungan dengan   produksi,   distribusi,   dan konsumsi.   Pengertian   ekonomi   yang lainnya   mengartikan   bahwa   ekonomi sebagai pengukur tingkat kemajuan suatu negara.   Sedangkan   ekonomi   secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang berhubungan   tentanng   sumber   material seseorang, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan.
Peranan   ekonomi   dalam   dunia pendidikan   cukup   menentukan,   tetapi bukan peranan utama. Dunia pendidikan adalah   lembaga   yang   berkewajiban menggembangkan   individu   manusia. Kearah mana tujuan hidup seseorang dan hidup   yang   bagaimana   diinginkan banyak   dipengaruhi   oleh   pendidikan yang dia terima disekolah dan perguruan tinggi. Melihat kenyataan tersebut, sudah tentu   pendidikan   tidak   akan   membawa peserta didik kearah yang buruk, bahkan sebaliknya kearah yang lebih baik. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menjaga kelancaran proses pendidikan.   Bukan   merupakan   modal untuk   mendapatkan   keuntungan   atau modal   untuk   dikembangkan.   Disini ekonomi   pendidikan   sama   fungsinya dengan   sumber   –   sumber   pendidikan
yang   lain,   seperti   guru,   kurikulum,   alat peraga,   dan   sebagainya.   Untuk menyukseskan   misi   pendidikan   yang semuanya   bermuara   pada   perkembangan peserta   didik.   Ekonomi   merupakan   salah satu bagian sumber pendidikan yang mampu membuat   peserta   didik   mampu mengembangkan   efeksi,   kognisi   dan keterampilan.   Termasuk   memiliki keterampilan   tertentu   untuk   bias   menjadi tenaga   kerja   yang   andal   atau   menciptakan lapangan   kerja   sendiri,   cinta   pada pekerjaannya, memiliki etos kerja dan bisa hidup mandiri.

## PENDIDIKAN   EKONOMI   DALAM NILAI-NILAI PANCASILA
Sila   pertama ,   “Ketuhanan   Yang Maha Esa” pada aspek pendidikan ekonomi, aspek pendidikan merupakan aspek penting dalam   upaya   membangun   manusia Indonesia seutuhnya. Negara yang maju dan memiliki   potensi   akan   maju   dapat   dilihat dari rata-rata pendidikannya. Seluruh nilai- nilai yang ada pada sila-sila Pancasila harus diimplementasikan pada kegiatan berbangsa dan   bernegara   di  Indonesia.   Salah   satunya pada   kegiatan   pendidikan.   Pendidikan merupakan   hal   yang   sangat   penting   dan harus   ada   pada   sebuah   negara   karena pendidikan   meruoakan   hak   dasar   manusia untuk   mencapai   tujuan   hidup.   Dengan pendidikan derajat manusia dapat terangkat
dan   dengan   pendidikan   pula   tujuan bangsa   dapat   dicapai   dengan   sumber daya   manusia   yang   terampil.   Tak terkecuali nilai-nilai yang terdapat pada sila pertama Pancasila. Dunia pendidikan idealnya   harus   mampu   mencetak   siswa atau   pelajar   yang   religious,   taat   dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Buah   dari   ketakwaan   tersebut   akan melahirkan   cara   berfikir   yang   jernih, yang jauh dari unsur-unsur untk menipu orang   lain.   Ajaran   agama   juga   akan melahirkan para siswa atau pelajar yang berahlak     mulia.   Krisis   yang   saat   ini masih melanda Indonesia diawali dengan krisis   keberagamaan   dan   krisis   akhlak. Agama   mengajarkan   kita   tidak   boleh berbuat   curang,   licik,   korup,   menyakiti orang   lain.   Makna   lain   yang   tersirat dalam   sila   pertama   Pancasila   yakni makna   agama   sebagai   sumber   motivasi dan   inovasi.   Maksudnya   disini   agama dapat   memberikan   semangat   dalam bekerja dan lebih kreatif serta produkti. Pada   gilirannya   dapat   pula   mendorong
tumbuhnya pembaharuan
dan penyempurnaan.   Di   Indonesia   sendiri pendidikan   merupakan   sarana   yang digunakan   untuk   mencapai   tujuan pembangunan   nasional.   Dalam   usaha mewujudkan   cita-cita   tersebut   tentunya tidal melalui proses yang mudah, maka dari   itu   kegiatan   pendidikan   sebagai
sarana   untuk   mencapai   tujuan   tersebut membutuhkan   implikasi   Pancasila   sebagai sumber   penyatu   dalam   melaksanakan pembangunan nasional.
Sudah sepatutnya, kegiatan ekonomi didasarkan   atas   sila   pertama   Pancasila sehingga   konsep   –   konsep   serta   praktik ekonomi selaras dengan nilai luhur agama. Ekonomi   harus   bertuhan,   sehingga   pada praktiknya   tidak   ada   orang   yang   terus melakukan  aksi  ambil   untung  dengan  cara menghalalkan   segala   cara.   Atas   dasar   itu maka ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat   materialism,   karena   berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan kita pada Ketuhanan Yang Maha   Esa,   sila   pertama.   Keimanan   dan ketakwaan menjadi landasan spiritual, moral dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan.   Dengan   demikian   sistem ekonomi   Pancasila   dikendalikan   oleh kaidah-kaidah   morak   dan   etika,   sehingga pembangunan   nasional   berakhlak.   Praktik ekonomi tidak sepatutnya dilakukan dengan menghalalkan   segala   cara   guna mendapatkan   keuntungan   yang   sebesar- besarnya.   Praktek-praktik   ekonomi   harus tetap mendasarkan dirinya kepada keadilan, transparansi sehingga satu sama lain saling menguntungkan. dimana bahwa pendidikan ekonomi   itu   tidak   semata   –   mata   bersifat material   saja,   tetapi   mengajarkan   untuk
senantiasa   didasari   oleh   keimanan   dan ahlak dalam pengendalian.
Sila   kedua ,   “Kemanusian   Yang Adil   dan   beradap”,   ini   bermakna menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan,   gemar   melakukan kegiatan-kegiatan   kemanusiaan,   dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar   bahwa   manusia   adalah   sederajat, maka   bangsa   Indonesia   merasa   dirinya sebagai   bagian   dari   seluruh   umat manusia, karena itu perlu dikembangkan sikap   hormat   menghormati   dan   bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Dalam dunia pendidikan ekonomi mengandung makna bahwa dalam melakukan kegiatan perekonomian   senantiasa   berpedoman pada   pengakuan   harkat   dan   martabat bangsa Indonesia. Ini merupakan setiap kegiatan   ekonomi   harus   menempatkan masyarakat   sebagai   subjek   bukan sebagai   objek   dan   juga   dalam   sila   ini mengandung   makna   bahwa   adanya
kehendak untuk mewujudkan pemerataan   sosial   sesuai   asa kemanusiaan sehingga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan
dan pengganguran.
Sila   ketiga ,   “Persatuan Indonesia”, dimana mengandung makna bahwa   kegiatan   ekonomi   di   Indonesia harus didasarkan rasa persatuan melalui kegiatan   gotong   royong,   sehingga
masyarakat   dapat   membuka   kesempatan ekonomi secara adil. Budaya gotong royong yang   mengajarkan   semangat   tolong menolong untuk membangun kesejahteraan bersama   tidak   hanya   bisa   kita   terapkan dalam kehidupan sosial masyarakat namun juga   dapat   kita   terapkan   dalam   kehidupan sosial   masyarakat   namun   juga   dapat   kita terapkan   dalam   kehidupan   sosial   ekonomi masyarakat Indonesia. Seperti hanya dalam kehidupan mengkonsumsi suatu produk itu mengutamakan   produk   yang   ada   dalam negeri  sehingga uang atau modal itu tidak keluar   dari   Indonesia   tapi   berputar   dalam masyarakat sehingga uang di belanjakan itu memberikan   kesejahteraan   bagi   sesama. Namun   faktanya   yang   terjadi   dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini malah   sebaliknya,   orang-orang   lebih memilih untuk membeli produk yang datang dari luar, orang-orang lebih memilih  pasar modern dari pasar tradisional, hanya untuk memnuhi popularitas pribadi, sehingga apa yang   akan   terjadi   uang   itu   akan   berputar hanya   pada   mereka   yang   memiliki   modal besar atau pemilik pasar modern, sehingga seharusnya   uang   yang   ada   dapat memberikan   kesejahteraan   kepada   sesame utamanya   masyarakat   yang   notabene ekonomi   rendah   yang   berjualan   di   pasar tradisional itu tidak terjadi, malah uang itu menyejahterakan orang yang memang sudah sejahtera   secara   finansial.   Ini   merupakan
salah   satu   bukti   bahwa   gotong   royong mulai   luntur   oleh   budaya   –   budaya individualis   yang   lebih   mengutamakan kesejahteraan pribadi tidak perduli akan sesama.   oleh   karena   itu   sudah selayaknya   hal   ini   kita   sadari   sebagai bangsa Indonesia, sudah selayaknya kita mencintai   kreasi-kreasi   produksi   yang ada   dalam   negeri   sehingga   uang   yang kita   punya   memberikan   kesejahteraan kepada   sesama.   Cintailah   produk   yang ada   dalam   negeri   sebagai   bentuk kepedulian   kita   pada   sesama   untuk membudayakan   gotong   royong   dalam kehidupan   ekonomi   sehingga   tidak hilang identitas bangsa Indonesia.
Sila keempat , “Kerakyatan yang di   pimpin   oleh   hikmat   kebijaksanaan dalam   permusyawaratan   perwakilan”, dalam   hal   ini   segala   keputusan   yang
diambil untuk
menjalankan perekonomian   sebuah   negara   haruslah secara   bersama   dengan   selalu mengutamakan   kepentingan   rakyat   dan dilaksanankan   dengan   sadar,   jujur,   dan tanggung   jawab.   Pelaksanaan   kegiatan ekonomi   di   Indonesia   bermuara   pada demokrasi Pancasila yang berarti bahwa setiap   kegiatan   ekonomi   di   Indonesia harus berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk  rakyat,  dimana  masyarakat   harus adil dalam kegiatan ekonominya.
Sila   kelima ,   “Keadilan   Sosial   bagi seluruh   rakyat   Indonesia”,   keadilan   sosial merupakan salah satu sifat masyarakat yang penuh dengan keadilan dan makmur dalam berbagai   aspek   bagi   semua   orang.   Hal   ini berarti bahwa setiap orang yang berdiam diri didalam   sebuah   negara   haruslah mendapatkan   perlakuan   yang   adil   baik dibidang hukum, politik, ekonomi, maupun budaya.   Dalam   sila   ini   tujuan   bangsa Indonesia   yang   menginginkan   perwujudan tata   masyarakat   adil   dan   makmur.   Dalam kegiatan  ekonomi di Indonesia yaitu harus diwarnai   dengan   keadilan   sosial   tanpa membedakan anatr suku, ras, golongan, dan desa atau kota.

## SIMPULAN
Seluruh   nilai-nilai   yang   ada   pada sila-sila Pancasila harus diimplementasikan pada   kegiatan   berbangsa   dan   bernegara   di Indonesia.   Salah   satunya   pada   kegiatan pendidikan. Praktik   ekonomi   tidak sepatutnya dilakukan dengan menghalalkan segala  cara  guna mendapatkan  keuntungan yang   sebesar-besarnya.   Praktek-praktik ekonomi   harus   tetap   mendasarkan   dirinya kepada keadilan, transparansi sehingga satu sama   lain   saling   menguntungkan.   dimana bahwa pendidikan ekonomi itu tidak semata –   mata   bersifat   material   saja,   tetapi mengajarkan untuk senantiasa didasari oleh keimanan dan ahlak dalam pengendalian.

## SARAN
Pendidikan   ekonomi   yang diberikan   kepada   mahasiswa   dan masyarakat   haruslah   berlandaskan   pada nilai-nilai   Pancasila   sehingga   akan mewujudkan   suatu   keadilan   sosial   bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang   –   Undang   Pendidikan   No.   20 Tahun   2003   Tentang   Sistem Pendidikan Nasional.
Hamalik,  Oemar.  2001. Proses  Belajar Mengajar . Jakarta : Bumi Aksara.
Integritas Nilai-Nilai Pancasila ke Dalam Mata   Pelajaran   Pendidikan Kewarganegaraan   sebagai   Wahana Pendidikan Moral Bagi Peserta Didik (Studi   Kasus   di   Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah), Triyanto, dkk, dipublikasikan dalam Prosiding Semanas LPP UNS, 03 Nop. 2012, ISBN 978-602-99130-1-9.
Sugiyono.2013. Metode   Penelitian Pendidikan. Alfabetha. Bandung.
Mahfud   M.D.   2009. Pancasila   Hasil Karya dan Milik Bersama , Makalah pada   Kongres   Pancasila   di   UGM tanggal 30 Mei 2009.
Sri   Jani,   dkk.   2008. Etika Berwarganegara .   Salemba   Empat   : Jakarta.
Rukiyati,   dkk.   2008.   Pendidikan
Pancasila. Yogyakarta: UNY Press. Hal 67-68.