## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.279 9 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Inovasi Pelayanan Publik E-Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo Dalam Mengatasi Masalah Pembangunan Gedung Poliklinik Rsud Sultan Thaha
Syaifudin Kabupaten Tebo
Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 05 Januari 2022 Publish 08 Januari 2022 This  study  describes  how  the  implementation  of  the  public  service  innovation  E-Assisting Halo  Prosecutor  of  the  Tebo  District  Office  in  overcoming  the  problem  of  building  a polyclinic building for the Sultan Thaha Syaifudin Regional General Hospital, Tebo Regency.
The  background  of  this  research  is  because  of  development  problems  in  Tebo  Regency, especially  infrastructure  development,  one  of  which  is  the  construction  of  a  polyclinic building for the Sultan Thaha Syaifudin Regional General Hospital, Tebo Regency, because workers  are  exposed  to  Covid  and  there  are  restrictions  on  the  movement  of  community activities  (PPKM)  during  the  COVID-19  pandemic.  This  research  was  conducted  with  a quasi-qualitative method, data collection techniques using data from interviews, observations and documentation. Selection of informants using purposive sampling technique with validity test using triangulation technique. The results of the study explain how the Halo Prosecutor's E-Assistance is used as a medium for delivering information on development progress and as a  communication  medium  for  legal  assistance  by  the  Tebo  District  Attorney  in  helping  to overcome development problems in Tebo Regency, of course, also the problem of building a polyclinic for the Regional General Hospital. Sultan Thaha Syaifudin Tebo. Next, look at the impact  of  the  Halo  Prosecutors'  E-Assistance  in  the  construction  of  the  Sultan  Thaha Syaifudin Tebo Regional General Hospital polyclinic building
Keywords: Development,
implementation, E-Pendampingan
Hallo Jaksa.
Info Artikel ABSTRAK

## Article history:
Received 05 Januari 2022 Publish 08 Januari 2022 Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  bagaimana  penerapan  inovasi  pelayanan  publik  E- Pendampingan  Halo  Jaksa  Kejaksaan  Negeri  Tebo  dalam  mengatasi  masalah  pembangunan gedung  poliklinik  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sultan  Thaha  Syaifudin  Kabupaten  Tebo. Latar belakang penelitian ini karena adanya permasalahan pembangunan di Kabupaten Tebo khusunya  pembangunan  infrastruktur  salah  satunya  yaitu  pembangunan  gedung  poliklinik Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sultan  Thaha  Syaifudin  Kabupaten  Tebo  dikarenakan  pekerja yang  terpapar  covid  serta  adanya  pembatasan  peregerakan  kegiatan  masyarakat  (PPKM)  di masa  pandemi  covid-19.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kuasi  kualitatif,  teknik pengumpulan  data  menggunakan  data  hasil  wawancara,  observasi  serta  dokumentasi. Pemilihan  infoman  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan  uji  keabsahaan menggunakan  teknik triangulasi. Hasil  penelitian  menjelaskan  bagaimana  E-Pendampingan Halo  Jaksa  tersbut  digunakan  sebagai  media  penyampaian  informas  progres  pembangunan serta sebagai media komunikasi untuk bantuan p endampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tebo dalam membantu mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Tebo tentunya  juga  permasalahan  pembangunan  gedung  poliklinik  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Sultan  Thaha  Syaifudin  Tebo.  Selanjutnya  melihat  bagaimana  dampak  yang  dihasilkan  dari adanya E-Pendampingan Halo Jaksa tersebut dalam pembangunan gedung poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin Tebo.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Yuda Tri Putra Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia Email : Yudatriputra03@Gmail.Com

## Yuda Tri Putra, Lince Magriasti

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia.  Pada  era  teknologi  seperti  saat  sekarang  ini,  dapat  mempermudah  kebutuhan  utama manusia dalam kegiatan sehari-harinya, termasuk ruang lingkup pemerintahan. Teknologi informasi sangat berperan penting guna mempermudah kegiatan Birokrasi pemerintahan dalam menjalankan roda-roda pemerintahan. Di zaman saat ini, pemerintah diharuskan mampu beradaptasi, menguasai serta menerapkan teknologi informasi dalam mememecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah salah satunya adalah masalah pembangunan.
Pembangunan  penting  karena  suatu  daerah  dikatakan  maju  apabila  dapat  dinilai  dari  aspek pembangunanya  apabila  daerah  itu  ingin  maju  maka  tentu  pembangunan  di  daerah  tersebut  harus berjalan  dengan  baik.  Pembangunan  yang  dilakukan  tentu  dapat  dinilai  oleh  masyarakat  secara langsung  salah  satu  cara  mudahnya  dengan  menilai  pembangunan  yang  kasat  oleh  mata  yaitu pembangunan fisik atau infrastruktur yang dapat dinilai langsung oleh siapapun tanpa harus melihat data  secara  langsung.  Dalam  proses  pembangunan  diperlukan  kerjasama  antar  stekholder,  yaitu pemerintah,  swasta  serta  masyarakat.  Pembangunan  yang  baik  dapat  terwujud  apabila  para stekholder tersebut melaksanakan peranya masing-masing secara maksimal sehingga nantinya akan tercapainya pembangunan  yang secara otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten  Tebo  merupakan  salah  satu  kabupaten  baru  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  yang dimekarkan pada tahun 1999. Sebagai kabupaten yang baru berusia 22 tahun tentunya sedang giat- giatnya  melakukan  pembangunan  khusunya  pembangunan  infrastruktur  penunjang  kesejahteraan masyarakat,  namun  dalam  pelaksanaan  pembangunan  tersebut  juga  seringkali  terjadi  beberapa kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dikarenakan adanya persoalan secara teknis maupun  non-teknis.  Kendala  tersebut  tentu  menjadi  penghambat  dalam  proses  pembangunan tersebut di Kabupaten Tebo.
Terlebih  dengan  kondisi  krisis  seperti  sekarang  ini  dengan  adanya  pandemi  Covid-19  yang menghambat hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk kegiatan pemerintah seperti proses pembangunan.  Salah  satu  contoh  permasalahan  pembangunan  di  Kabupaten  Tebo  yaitu Pembangunan  secara  infrastruktur  pada  gedung  Poliklinik  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sultan Thaha Syaifudin Tebo (RSUD STS Tebo). Pihak swasta selaku pelaksana mengalami kendala pada tenaga kerja berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yang mana tenaga kerja tersebut tidak diberi akses masuk  ke  Kabupaten  Tebo  dikarenakan  adanya  kebijakan  PPKM  dan  beberapa  tenaga  kerja terdampak positif Covid-19. Pihak swasta berkomunikasi kembali dengan pihak RSUD dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat)  selaku pihak  yang terlibat  dalam pembangunan untuk  mencari  solusi.  Namun,  pihak  RSUD  dan  Dinas  PUPR  tidak  berani  melakukan  tindakan apapun  dikarenakan  takut  akan  menyalahkan  aturan  yang  ada,  sehingga  pembangunan  tersebut menjadi terhenti.
Melihat  situasi  tersebut,  pihak  RSUD  mengajukan  permohonan  Pendampingan  hukum melalui E-pendampingan Halo Jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Tebo untuk mendapatkan solusi terhadap  permasalahan  yang  ada,  agar  tetap  pembangunan  di  RSUD  STS  Tebo  berjalan  dengan baik.  Menindak  lanjuti  banyaknya  permasalahan  yang  terjadi  pada  saat  proses  pembangunan  di Kabupaten  Tebo,  pada  16  Februari  2021  bertempat  di  Aula  Kejaksaan  Negeri  Tebo,  berdasarkan asas  Hukum  ditandatanganilah  Nota  Kesepakatan  atau  (MOU)  Nomor  188/04/Hk/2021  dan  B- 406/L.5.17/Gs/02/2021  antara  Kejaksaan  Negeri  Tebo  dan  Pemerintah  Kabupaten  Tebo  tentang penanganan permasalahan hukum dibidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Sehingga seluruh OPD Di lingkup Pemkab Tebo akan mendapatkan fasilitas pendampingan hukum.
E-pendampingan  Halo  Jaksa  sebelumnya  bernama  Aplikasi  Halo  Jaksa  dibuat  pada  tahun 2017,  yang  mana  merupakan  inovasi  pelayanan  hukum  kejaksaan  berbasis  online  satu-satunya  di Provinsi  Jambi  bahkan  di  Indonesia  pada  saat  itu.  Adapun  fitur  yang  terdapat  dalam  aplikasi tersebut yakni: Konsultasi Hukum, Bantuan Hukum, Informasi Tentang Penanganan, Penyelesaian
Perkara Pidum, Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Pendampingan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah  dan  Pembangunan  Daerah  (TP4D)  atau  Laporan  mal  praktek  Jaksa.  Aplikasi  tersebut juga dijadikan contoh sebagai aplikasi pelayanan di beberapa Kejari Kabupaten/Kota di  Indonesia seperti Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Kejaksaan Negeri Berau, Kejaksaan negeri Kebumen dan keajaksaan  negeri  pemalang.  Pada  tahun  2018,  Kejari  Tebo  meraih  penghargaan  atas  prestasinya melakukan  inovasi  pelayanan  publik  berbasis  teknologi  informasi  oleh  Kejaksaan  Tinggi  Jambi. Penghargaan  tersebut  diterima  secara  langsung  oleh  Bapak  Teguh  Suhendro,  SH,  M.Hum  selaku Kepala Kejari Tebo.
Namun  pada  tahun  2019  hingga  2021  aplikasi  Halo  Jaksa  ini  sempat  terhenti  dikarenakan pergantian  pimpinan  Kejaksaan  Negeri  beserta  juga  admin  dari  halo  jaksa  tersebut.  Sehingga terlihat tidak adanya komitmen serta edukasi lanjutan tentang layanan halo Jaksa tersebut dari para pimpinan maupun pegawai di Kejaksaan Negeri Tebo pada masa itu. Oleh karena itu, masyarakat tidak  lagi  dapat  menggunakan  aplikasi  tersebut.  Seiring  berjalannya  waktu  terdapat  pergantian Kejari  Tebo.  Pada  februari  2021,  Bapak  Imran  Yusuf,  S.H,  M.H  selaku  Kejari  Tebo  yang  baru melakukan  pengaktifan  kembali  layanan  pendampingan  hukum  tersebut  dalam  pengadaan  barang dan jasa pemerintah yang di beri nama “e-Pendampingan”. Layanan tersebut dapat diakses melalui website www.kejari-tebo.go.id.
Pelayanan  Pendampingan  Kejaksaan  Negeri  Tebo  ini  merupakan  proses  pendampingan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mendukung  jalannya  pembangunan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah.  Kejaksaan  selaku  Jaksa  pengacara  Negara  (JPN)  dalam  prosesnya  dapat  memberikan pendapat  hukum  (Legal  Opinion)  dan  pendampingan  hukum  (Legal  Assitance)  serta  audit  hukum (Legal  Audit)    kepada  Pemerintah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  Kabupaten  Tebo  sesuai  dengan “Peraturan  Jaksa  Agung  No.  PER-025/A/JA/11/2015  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainya dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara” serta dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI  pasal  30  butir  ke-2    yang  menyatakan  “Di  bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara,  kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.Setiap progres pembangunan dapat di monitor langsung oleh pihak PUPR, Kejaksaan serta OPD yang membangun dan juga masyarakat. Dalam Hal ini menjadi bahan laporan evaluasi  kepada  Bupati,  DPRD  dan  inspektorat  selaku  pengawas  internal  dalam  lingkup pemerintahan,  Badan  Keuangan  Daerah  selaku  pengelola  keuangan  daerah  serta  pihak  swasta dalam  hal  ini  kontraktor  melalui  e-Pendampingan  ini.  Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk menulis Srkripsi dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik E-Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri  Tebo  Dalam  Mengatasi  Masalah  Pembangunan  Gedung  Poliklinik  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Sultan  Thaha  Syaifudin  Kabupaten  Tebo”.  Seperti  apa  penerapan  pelayanan  e- Pendampingan  Halo  Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Tebo  akan  diulas  lebih  jauh  dalam  penelitian penulis ini.
a. Konsep e-Goverment sebagai dasar Implementasi.
Konsep  E-Goverment  merupakan  suatu  konsep  dimana  proses  pemerintahan  berjalan dengan  pemanfaatan-pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  mendukung  serta  membantu pemerintahan  dalam  menjalankan  kegiatan  pemerintahan  dengan  efektif  serta  efisien.oleh karena  itu  dalam  perwujudanya  diawali  dengan  adanya  inovasi-inovasi  layanan  yang  berbasis teknologi  informasi  dalam  memberikan  pelayanan  baik  kepada  pemerintah  antar  pemerintah, pemerintah  antar  sektor  privat  serta  maupun  pemerintah  antar  masyarakat  sehingga  proses kegiatan  pemerintahan  berjalan  dengan  tepat  sasaran  serta  cepat  dan  hemat  biaya  oleh  karena itu  E-goverment  memberikan  penjabaran  bagaimana  menerapkan  teknologi  informasi  dalam menunjang tugas serta fungsi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
b. Konsep New Public Service
Dalam  Konsep The  New  Public  Service yang  di  kemukakan  Jannet  V.  Denhadrt  dan Robert B. Denhadrt tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan publik  yang  berkualitas  dari  negara.  Serta  warga  negara  berhak  mendapatkan  perlindungan untuk hak-hak yang dimilikinya. Oleh karena itu setiap warga negara berhak menilai, menolak, dan menuntu pemerintah atas pemenuhan pelayanan publik bagi setiap warga negara Denhardt, J.V. & Robert (2015).
c. Inovasi Pelayanan Publik.
Inovasi  pelayanan  publik  merupakan  terobosan  pembaharuan  dari  jenis  pelayanan  baik yang  merupakan  gagasan  atau  ide  kreatif  yang  orisinal  dan  adaptasi  modifikasi  yang memberikan  manfaat  bagi  masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Dengan kata  lain,  inovasi  pelayanan  publik  sendiri  tidak  mengharuskan  suatu  penemuan  baru,  tetapi dapat  merupakan  suatu  pendekatan  baru  yang  bersifat  kontekstual  dalam  arti  inovasi  tidak terbatas  dari  tidak  ada  kemudian  muncul  gagasan  dan  praktik  inovasi,  tetapi  dapat  berupa inovasi  hasil  dari  perluasan  maupun  peningkatan  kualitas  pada  inovasi  yang  ada.  Untuk  itu dalam  usaha  peningkatan  pelayanan  publik  yang  berkualiats  kepada  masyarkat  pemerintah selalu di tuntut untuk berinovasi dalam menemukan ide-ide baru ataupun  melakukan perluasan dari pelayanan publik yang lama untuk selanjutnya di olah menjadi sistem pelayanan baru yang lebih inovatif.
d. Konsep Pembangunan.
Pembangunan  penting  karena  suatu  daerah  dikatakan  maju  apabila  dapat  dinilai  dari aspek  pembangunanya  apabila  daerah  itu  ingin  maju  maka  tentu  pembangunan  di  daerah tersebut  harus  berjalan  dengan  baik.  Pembangunan  yang  dilakukan  tentu  dapat  dinilai  oleh masyarakat secara langsung salah satu cara mudahnya dengan menilai pembangunan yang kasat oleh mata yaitu pembangunan fisik atau infrastruktur yang dapat dinilai langsung oleh siapapun tanpa harus melihat data secara langsung.
Dalam  proses  pembangunan  diperlukan  kerjasama  antar  stekholder,  yaitu  pemerintah, swasta  serta  masyarakat.  Pembangunan  yang  baik  dapat  terwujud  apabila  para  stekholder tersebut  melaksanakan  peranya  masing-masing  secara  maksimal  sehingga  nantinya  akan tercapainya pembangunan  yang secara otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  kuasi  kualitatif.  Dimana  dalam  metode kuasi  kualitaif  ini  penggunaan  teori  masih  digunakan  sebagai  instrumen  untuk  menemukan masalah,  pengumpulan  data,  sampai  dengan  analisis  data.  Jenis  dan  sumber  data  dalam  metode kuasi  kualitatif  menggunakan  data  primer  dan  sekunder,  data  primer  bersumber  langsung  dari narasumber  yang  terkait  dengan  pembahasan  masalah  dalam  penulisan  skripsi  penulis,  sementara data  sekunder  bersumber  dari  literasi  seperti  buku,  jurnal,  artikel,  berita  yang  relevan  dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi penulis.
Penelitian  dengan  menggunakan  metode  kuasi  kualitatif  ini  bertujuan  untuk  dapat mendeskripsikan  dengan  jelas  bagaimana  penerapan  Inovasi  Pelayanan  Publik  E-Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo dalam mengatasi permasalahan pembangunan gedung Poliklinik RSUD Sultan Thaha Syaifudin  Kabupaten Tebo. Pemilihan informan dalam  penelitian penulis  ini dipilih secara purposive sampling yang mana penulis menetukan informan berdasarkan keterkaitan langsung  informan  dengan  proses  permasalahan  dalam  penelitian  penulis.  Dalam  penelitian  ini terdapat  5  orang  informan  yang  terlibat.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  triangulasi  yaitu  wawancara,  observasi,  serta  dokumentasi.  Teknik  analisis data  menggunakan  menggunakan  model  miles  dan  hueberman  biasanya  menggunakan  istilah analisis data interaktif yang dimana teknik analisis tersebut berlangsung secara interaktif dan terus-
menerus  sampai  permasalahan  tuntas.  Proses  ini  meliputi  data  reduksi  (reduction  data),  penyajian data (display data), dan conclusion drawing data atau penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  temuan  peneliti  tentang  “  Inovasi  Pelayanan  Publik  E-Pendampingan  Halo Jaksa  Kejaksaan  Negeri  Tebo  Dalam  Mengatasi  Pembangunan  Gedung  Poliklinik  RSUD  Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Tebo “ dapat penulis jabarkan dalam pembahasaan berikut ini:
a. Inovasi Pelayanan E-Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo.
Perkembangan  inovasi  pelayanan  publik  tak  lepas  dengan  pemanfaatan  teknologi informasi,  dimasa  sekarang  mau  tidak  mau  semua  aspek  kehidupan  harus  dapat  beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, termasuk dalam bidang pemerintahan sekalipun.
Pemerintah  selaku  penyedia  pelayanan  publik  dituntut  mampu  memberikan  pelayanan yang prima kepada masyrakat tentunya sesuai denga yang diamanat kan oleh UU No 25 Tahun 2009  sebagai  pedomanan  penilaian  kualitas  pelayanan  publik  di  indonesia  dan  juga  sesuai dengan  yang  diamanatkan  oleh  Peraturan  Menteri  PANRB  No.  30  Tahun  2014  Tentang Pedoman  Inovasi  Pelayanan Publik bahwa pemerintah harus selalu melakukan inovasi-inovasi untuk  mengembangkan  serta  membuat  ataupun  memperbaiki  pelayanan  publik  agar  di  dapat memberikan pelayanna yang bermutu kepada masyarakat di indonesia.
Hal ini juga yang menjadi dasar pihak Kejaksaan Negeri Tebo mengembangkan inovasi Pelayanan  E-Pendampingan  Halo  Jaksa  yang  berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  dari  proses wawancara  bersama  kepala  Kejaksaan  Negeri  Tebo  Imran  Yusuf,  S.H,  M.H  E-Pendampingan ini  pelayanan  dalam  mendukung  pemerintah  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  khususnya  pemerintah  Kabupaten  Tebo  yang  menerapkan  teknologi  informasi dalam proses penerapanya.
b. Penerapan  Inovasi  Pelayanan  Publik  E-Pendampingan  Halo  Jaksa  Kejaksaan  Negeri Tebo Dalam Mengatasi Masalah Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD STS Kabupaten Tebo.
Inovasi pelayanan publik merupakan suatu gagasan atau ide pembaharuan yang bersifat orisinil hasil dari pengembangan pelayanan yang telah ada sebelumnya ataupun yang belum ada dan merupakan trobasan baru dari instansi birokrasi pemerintahan tentunya dengan tujuan untuk memberikan  pelayanan  yang  prima  baik  kepada  pemerintah  itu  sendiri  (sesama  instansi) ataupun kepada masyarakat.
Dengan  kemajuan  teknologi  informasi  pada  saat  ini  tentunya  inovasi  pelayanan  publik harusla  menyesuaikan  dengan  keadaan  tersebut  dengan  mau  tidak  mau  harus  beradaptasi  dan beralih  menerapkan  teknologi  informasi  disetiap  pelaksanaan  pelayanan  kepada  masyarakat. Hal  tersebut  juga  sebagai  dasar  Kejaksaan  Negeri  Tebo  membuat  Inovasi  Pelayanan  Publik Halo Jaksa yang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peniliti didapatkan bahwa E- Pendampingan  ini  merupakan  inovasi  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Tebo dalam memberikan layanan dalam bidang perdata dan tata usaha negara khususnya pada porses pengadaan  barang  dan  jasa  Pemerintah  berupa  Legal  Assistance  /  Pendampingan  Hukum (dilakukan pada kegiatan pengadaan barang & jasa yang sedang berlangsung ).
Maka  dari  itu  pada  awal  tahun  2021  hadirlah  E-Pendampingan  Halo  Jaksa  Kejaksaan Negeri  Tebo  yang  berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  kepala  kejaksaan  negeri  tebo  Imran Yusuf,  S.H,  M.H  beliau  menjelaskan  tujuan  pemebentukan  E-pendampingan  ini  yang  paling utama  adalah  untuk  mendukung  Pemerintah  Kabupaten  Tebo  khususnya  dalam  membantu memberikan  masukan-masukan  serta  saran  dalam  mengatasi  permasalahan  pembangunan  di kabupaten Tebo.
Salah satu permasalahan yang didampingin melalui inovasi pelayanan E-Pendampingan Halo  Jaksa  Kejaksaan  Negeri  Tebo  adalah  masalah  pembangunan  Poliklinik  di  RSUD  Sultan
Thaha Syaifudin Tebo. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana Inovasi Pelayanan Publik E-Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo Dalam Mengatasi Masalah Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD STS Kabupaten Tebo penulis menggunakan teori inovasi oleh roger dalam  (Sumarno,  2008)  yaitu  :  Relative  advantage  (keuntungan  relatif),  Compatibility (kesesuaian),  Complexity  (kerumitan),  Trialibility  (kemungkinan  dilakukan  percobaan), Observability (dapat diamati).
1. Relative advantage (keuntungan relatif)
Inovasi  pelayanan  publik  E-Pendampingan  Halo  jaksa  Kejaksaan  Negeri  Tebo tentunya  harus  memiliki  nilai  lebih  atau  tambah  dari  pelayanan  sebelumnya  itulah  yang disebut  dengan  Relative  Advantage  yang  dikemukakan  oleh  rogers  tersebut,  maka berdasarkan hasil temuan yang peniliti lakukan diatas dapat ditemukan bahwa pelayanan E- Pendampingan  ini  memiliki  kelebihan  serta  kemudahan  dari  pelayanan  yang  ada sebelumnya.
Hal  itu  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  terhadap  kepala  Kejaksaan  Negeri  Tebo bapak  Imran  yusuf,  S.H,  M.H  yang  menjelaskan    bahwa  tujuan  pembentukan  E- Pendampingan  ini  adalah  untuk  memudahkan  proses  mendukung  program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tebo yang pada pelaksanaanya pihak kejaksaan  ingin  memberikan  kemudahan  dengan  mengadaptasi  penggunaan  teknologi informasi  terlebih  juga  agar  menimalisir  kegiatan  kontak  secara  langsung  karena  melihat situasi  dan  kondisi  pandemi  Covid-19  namun,  tetap  meski  dalam  keadaan  apapun perecepatan pembangunan tidak boleh terhambat.
Penggunaan teknologi informasi dalam hal ini dapat memberikan nilai lebih sehingga tentu  dapat  memberikan  kemudahan-kemudahan  yang  tentunya  sangat  efektif  dan  efisien dalam menjalankan proses pelayanan publik.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  dampak  yang  dijelaskan  oleh  bapak  syafei,  S.H  selaku kepala seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bahwa beliau menjelaskan, bahwa pada tahun lalu sebelum ada E-Pendampingan ini bahwa hanya terdapat 10 permohonan pendampingan yang  dilakukan  tetapi  setelah  adanya  E-Pendampingan  ini  kejaksaan  telah  menerima  84 permohonan  tentunya  hal  tersebut  menggambar  bahwa  instansi-instansi  pemerintah  selaku penerima  jasa  layanan  merasakan  ada  nilai  tambahan  kemudahan  dari  sebelumnya  dan meningkatkan minat mereka untuk mengajukan permohonan pendampingan.
2. Compatibility (kesesuaian).
Inovasi  pelayanan  publik  E-Pendampingan  Halo  Jaksa  Kejaksaan  Negeri  Tebo haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi dari  Kejaksaan  karena  inovasi  pelayanan  publik  hanya  merubah  atau  meningkatkan  mutu dari  segi  proses  pelaksanaanya  saja  tidak  boleh  merubah  aturan  dasar  hukum  tetntang pelayanan tersebut.
Oleh karena itu dilihat dari hasil wawancara bersama bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tebo Imran Yusuf , S.H, M.H bahwa E-Pendampingan Halo jaksa ini pada pelaksanaanya berpijak  pada  UU  No  16  Tahun  2004  pasal  30  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dan PER-025/A/JA/11/2015  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penegakan  Hukum,  Bantuan Hukum,  Pertimbangan  Hukum,  Tindakan  Hukum  Lain,  Dan  Pelayanan  Hukum  Di  Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Yang hinga kini masihh berlaku dan belum ada perubahan sama sekali.
Oleh  karena  itu  dapat  di  simpulkan  bahwa  kesesuian  inovasi  pelayanan  publik  E- Pendampingan  Halo  Jaksa  Kejaksaan  Negeri  Tebo  sesuai  dengan  teori  Compatibility (kesesuaian) dalam hal ini kesesuaian dengan tugas dan fungi pelayanan tersebut sendiri dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan  yang mendasari inovasi pelayanan publik tersebut ada.
3. Complexity (kerumitan).
Inovasi pelayanan publik harus lah memiliki tingkat kerumitan yang lebih mudah dari pada pelayanan yang ada sebelumnya dalam hal ini E-Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo tentunya sebagai inovasi pelayanan publik yang telah mengadaptasi teknologi informasi  didalamnya  tentunya  haruslah  memiliki  tingkat  kerumitan  yang  tidak  sulit khususnya bila diakses oleh penggunan layanan E-Pendampingan Halo jaksa.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama kepala seksi  Perdata dan  Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tebo Syafei, S.H bahwa tentunya seperti yang sudah disinggung pada  prinsip  relative  advantage  bahwa  inovasi  E-Pedampingan  ini  memiliki  nilai  tambah dikarenakan menerapkan pemanfaatan teknologi informasi hal tersbut juga secara otomatis memepengaruhi  tingkat  kerumitan  dalam  prosesnya  pelaksanaanya  dinilai  efektif  dan efisien  itu  terlihat  dengan  meningkatkan  tingkat  permohonan  pendampingan  memlalui  E- pendampingan  ini  yang  sebelumnya  hanya  10  ditahun  2020  tetapi  di  tahun  2021  hingga wawancara  dilakukan  telah  ada  84  pelayanan  pendampingan  yang  dilakukan  melalui  E- pendampingan Halo jaksa Kejaksaan Negeri Tebo.
4. Trialibility (kemungkinan dilakukan percobaan).
Trialibility dapat diartikan sebagai proses uji coba sebelum inovasi pelayanan publik ini  diterapkan  secara  resmi  dan  juga  dimanfaatkan  sebagai  masa  sosialisasi  inovasi pelayanan publik tersebut kepada para stekholder terkait inovasi pelayanan publik dalam hal ini yaitu E-Pendampingan Halo jaksa Kejaksaan Negeri Tebo.
Berdasarkan temuan peniliti dari hasil wawancara bersama bapak Syafei, S.H bahwa pada  awalnya  E-pendampingan  ini  terbentuk  setelah  adanya  penandatanganan  Mou  atau nota  kesepahaman  antara  Pemerintah  kabupaten  tebo  dan  kejaksaan  negeri  Tebo  dimana nota  kesepahaman  tersebut  sebagai  dasar  pelaksanaan  E-Pendampingan  Halo  Jaksa  dalam melaksanakan  permohonan  pendampingan  oleh  pihak  satuan  kerja  perangkat  daerah  jadi dapat  disimpulkan  pertama  bahwa  pada  pelaksanaan  pendampingan  ini  dilaksankan  jika adanya  permohonan  yang  diajukan  jadi  kejaksaan  akan  dapat  masuk  melakukan pendampingan  dan  memantau  jalanya  pendampingan  harus  diawali  dengan  adanya permohonan ini untuk mencegah terjadinya praktek-praktek jaksa-jaksa nakal.
Penandatanganan yang dilakukan pada 16 februari dan setelah itu pada maret hingga mei  Kejaksaan  melakukan  proses  percobaan  dan  sosialisasi  dengan  tujuan  dilakukan  masa percobaan  ini  menurut  kepala  seksi  DATUN  bapak  syafei,  S.H  agar  dapat  dilihat  apakah adanya hambatan serta error nantinya selama pelaksanaan E-Pendampingan ini dan jika ada dapat dilakukan perbaikan segera sehingga menimalisir terjadinya error pada pelaksaanaan nantinya  dan  sosialisasi  juga  dilakukan  guna  untuk  memberitahu  dan  menjelaskan bagaiamana  proses  atau  alur  pelayanan  E-pendampingan  ini  kepada  stekholder  sehingga nantinya dengan telah adanya sosialisasi maka para stekholder dapat segera menggunakanya tanpa  harus  ragu  dan  bingu    tentang  tata  cara  dan  alur  pelayanan  E-Pendampingan  Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo.
5. Observability (dapat diamati)
Berikutnya  inovasi  pelayanan  publik  haruslah  dapat  diamati  kinerja  serta  outputnya oleh  berbagai  pihak  agar  ketika  inovasi  pelayanan  publik  tersebut  dapat  berjalan  dan menghasilkan  output  yang  baik  makan  akan  menjadi  hal  yang  dapat  ditiru  oleh  instansi- instansi lain yang akan memulai melakukan inovasi-inovasi sehingga tercipta pemerintahan yang  inovatif  dan  produktif  menghasilkan  pelayanan-pelayanan  yang  memiliki  mutu  yang baik.
Dan  setelah  adanya  proses  masa  percobaan  penerapan  inovasi  pelayanan  publik  E- Pendampingan  tersbut  secara  resmi  dilakukan  agar  dapat  diamati  serta  mengetahui  hasil atau  outpout  yang  didapatkan  dari  inovasi  pelayanan  Publik  E-Pendampingan  Halo  Jaksa
Kejaksaan  Negeri  Tebo.  Salah  satu  contoh  kasus  atau  permasalahan  yang  peneliti  ambil untuk  mengetahui  bagaimana  inovasi  pelayanan  Publik  E-Pendampingan  Halo  Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo mengatasi permasalahan pembangunan di tebo yaitu permasalahan pembangunan gedung poliklinik RSUD Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Tebo.
Maka  dari  hasil  wawancara  peneliti  bersama  bapak  Yulian  Yusma,  S.T  selaku konsultan CV. Belimbing Seriwijaya dalam proyek pembanguna  gedung poliklinik RSUD STS  Tebo  dapat  disimpulkan  bahwa  peembngunan  poliklinik  RSUD  tersmbut  mengalami keterhambatan karena adanya tenaga kerja mereka yang dari pulau jawa tengah tidak dapat datang  ke  Tebo  dikarenakan  adanya  kebijkan  PPKM  oleh  pemerintah  sehingga  mereka meberitahu  perihal  permasalahan  tersebut  kepada  pihak  Dinas  PUPR  dan  pihak  RSUD tetapi  baik  dinas  PUPR  dan  RSUD  tidak  dapat  meberikan  dikarenkan  takut  menyalahi aturan yang ada.
Oleh  karena  itu  pihak  RSUD  pengajukan  permohonan  pendampingan  kepada Kejaksaan Negeri Tebo yang proses pengajuanya di lakukan melalui E-Pendampingan yang terdapat  pada  website  Kejaksaan  Negeri  Tebo.  Berdasarkan  wawancara  bersama  bapak Syafei, S.H peneliti menanyakan bagaiamana proses dan apa saja fitur yang terdapat dalam E-Pendampinga    tersebut  dan  dari  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  proses pengajuan  permohonan  sebelumnya  di  awali  dengan  pihak  RSUD  STS  Tebo  mengontak admin  IT  kejaksaan  melalui  nomo  Whatsapp  resmi  dilaman  Website  Kejaksaan  Negeri Tebo  menyampaikan  perihal  bahwa  pihak  rumah  sakit  mengalami  kendala  dan  ingin mengajukan pendampingan kepada pihak Kejaksaan Negeri Tebo.
Maka  pihak  kejaksaan  dalam  1x24  jam  akan  memberikan  username  dan  password akun E-Pendampingan yang telah dibuatkan untuk pihak rumah skait dan juga memasukan admin  E-Pendampingan  dari  pihak  rumah  sakit  kedalam  grup  Whatsapp  Pendampingan selanjutnya  admin  Rumah  sakit  mengupload  surat  permohonan  pendampingan  yang ditujukan  kepada  kepala  Kejaksaan  Negeri  Tebo  dan  selanjutnya  pihak  kejaksaan  setelah menerima  surat  permohonan  akan  mengeluarkan  surat  perintah  kepada  para  jaksa  yang diperintahkan  untuk  nantinya  akan  melakukan  pendampingan  terhadap  proyek pembangunan gedung Poliklinik RSUD STS Tebo.
Dan  selanjuntya  didalam  fitur  E-Pendampingan  terdapat  juga  dialog  interaktif  yang dapat  digunakan  untuk  berkomunikasi  antar  para  pihak  yang  terlibat  pada  proses pendampingan tersebut. Juga pihak Kejaksaan memelalui admin E-Pendampingan meminta juga  kepada  pihak  RSUD  untuk  memasukan  progres  pembangunan,  seperti  foto pembangunan, progres pembangunna, biaya pembangunna, kontraktor terlibat serta lamanya masa  pembangunan,  yang  nanti  guna  sebagai  bentuk  keterbukaan  informasi  sehingga nantinya  seluruh  proses  akan  ditampilkan  di  halaman  website  E-Pendampingan  sehingga masyarakat  dapat  melihat  bagaimana  progres-progres  pembangunan  yang  terjadi  di kabupaten Tebo dan ikut memantau jika adanya pemasalahan yang terjadi.
Selanjutnya  setelah  surat  perintah  dikeluarkan  maka  pihak  kejaksaan  akan menandatangi  langsung  lokasi  pembangunan  tujuanya  guna  untuk  mengtahui  dan mendengarkan  langsung  dari  setiap  pihak  yang  terlibat  pada  pembangunan  baik  itu  dari pekerja  sehingga  jika  ditemukan  permasalahan  lainya  maka  akan  dapat  di  tampung  dan sekaligus  dicarikan  solusinya  dan  dilokasi  pembangunan  poliklinik  tersbut  jika  kondisi memungkinkan  maka  akan  langsung  dilakukan  rapat  bersama  dan  kebetulan  pada pembnagunan poliklinik RSUD tersbut memungkinkan dilaksanakanya rapat.
Dalam  rapat  tersebutlah  disampaikan  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak RSUD  dan  pada  permasalahan  tenaga  kerja  tersebut  Pihak  Kejaksaan  memebrikan  solusi agar pihak PUPR meminta kepada kesekatriat daerah Kabupaten Tebo dibuatkan surat dan dikirimkan  kepada  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  didalamnya  terlampir  lengkap
biodata  para  pekerja  tujuan  perjalanan  dengan  ditanda  tangani  oleh  bupati  Tebo  meminta agar diberikan akses kepada para pekerja tersebut dengan syarat tetap melakukan protokoler Covid-19 yang lengkap.
Selanjutnya  maka  menurut  keterangan  Kepala  seksi  perdata  dan  tata  usaha  Syafei, S.H dalam waktu 5 hari mereka sudat dapat laporan bahwa surat balasan telah diterima dan para pekerja tersbut diberikan akses untuk melakukan perjalanan ke Kabupaten Tebo.
Dan  juga  dari  hasil  wawancara  bapak  Syafei,  S.H  bahwa  dapat  didapatkan  seperti yang  dijelaskan  diatas  bahwa  hanya  pihak-pihak  tertentu  yang  diberi  akses  untuk  dapat login  kedalam  E-Pendampingan  Halo  Jaksa  ini  yaitu  tentunya  pihak  Kejaksaan  beserta pemohonan,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahaan  Rakyat  (PUPR)Kabupaten  Tebo selaku  penanggung  jawab  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  lalu  Bupati  dan  wakil bupati,  Pimpinan  DPRD,  Dinas  Badan  Keungan  Daerah  (BAKEUDA)  Kabupaten  Tebo, Inspektorat  Kabupaten  Tebo,  seluruh  pihak  tersbut  diberikan  username  dan  password langsung  untuk  mengakses  E-Pendampingan  sehingga  proses  pengawasan  juga  dapat dilakukan  dengan  cepat  dan  transparan  karena  sebagai  contoh  bupati  tak  perlu  lagi menerima  laporan  dari  stafnya  atau  menanyakan  kepada  pihak  kejaksaan  tetapi  cukup dengan  smartphone  dia  dapat  mengakses  dan  melihat  proses  pembangunan  tersbut  dan mengawasinya secara langsung sehingga tidak ada miss komunikasi yang terjadi. Dan  selanjutnya  setelah  semua  proses  pendampingan  dilakukan  maka  pihak Kejaksaan  akan  memnbuat  surat  berita  acara  pendampingan  yang    digunakan  sebagai laporan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Tebo  dari  para  jaksa  yang  bertugas  melakukan pendampingan  dan  juga  nantinya  sebagai  akuntabilitas  kinerja  para  pegawai  di  Kejaksaan Negeri  Tebo  dan  juga  bahan  evaluasi  terhadap  layanan  E-Pendampingan  agar  dapat  terus dilakukan pengembangan-pengembangan melalui kritik ataupun saran dari para stekholder.
c. Dampak  penerapan  Inovasi  pelayanan  E-Pendampingan  dan  respon  para  stekholder tentang adanya inovasi pelayanan publik Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo.
Mengacu  pada  pemahaman  terhadap  inovasi,  oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa suatu  pelayanan  yang  inovatif  biasanya  disebut  praktek  terbaik (best  Practices) .  Persatuan Bangsa-bangsa  dalam  sidangnya,  menyepakati  bahwa  best  practices  digunakan  sebagai indikator  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  berdasarkan  realitas  yang  terjadi dilapangan.
Best  practice  terdiri  dari  tiga  karakteristik  yang  dikutip  dari  Report  of  the  Preparatory Committee for the United Nation Conference on Human Setlement yang di presentasikan pada sidang umum PBB Sangkala (2012) , yaitu: Dampak (Impact), sebuah inovasi pelayanan publik harus  menunjukkan  sebuah  dampak  yang  baik  serta  dapat  terlihat  langsung  manfaatnya dilapangan.  Kemitraan  (partnership),  suatu  inovasi  pelayanan  publik  harus  didasarkan hubungan  kemitraan  antara  stekholder  yang  terlibat,  setidaknya  melibatkan  dua  pihak. Keberlanjutan  (sustainability),  sebuah  inovasi  pelayanan  publik  harus  membawa  perubahan dasar dalam wilayah permasalahan dimana inovasi tersebut dibuat.
Dalam  penerapan  inovasi  pelayanan  publik  E-pendamping  tentunya  memiliki  dampak apa  yang  menjadi  tujuan  dari  hadirnya  inovasi  pelayanan  itu  serta  bagaimana  respon  para stekholder  terkait  inovasi  pelayanan  E-Pendampingan  Halo  Jaksa  ini  penulis  akan menjabarkanya sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Berikut dampak serta respon  terkait  penerapan  inovasi  pelayanan  E-Pendampingan  Halo  jaksa  Kejaksaan  Negeri Tebo :
1. Dampak.
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penliti melalui wawancara bersama para stekholder serta maka mengacu prinsip best practice yang kemukakan oleh PBB dalam
(Sangkala, 2012, hal.  8)  peneliti menemukan bahwa E-Pendampingan ini  memiliki dampak terhadap percepatan proses pembangunan yang berada di Kabupaten Tebo khsusunya.
E-Pendampingan  ini  memang  tujuan  utamanya  adalah  mendukung  jalanya  proses pembangunan  khususnya  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Kabupaten  Tebo itu terbukti dengan proses penyelesaian masalah pembangunan gedung poliklinik RSUD STS Kabupaten  Tebo  yang  dapat  diselesaikan  melalui  E-pendampingan  ini.  Sesuai  dengan  hasil wawancara  bersama  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Tebo  terlihat  bahwa  E-Pendampingan  ini menerapkan  teknologi  informasi  didalamnya  sehingga  memberikan  keefektifan  dan keefisiensian  dalam  pelaksanaanya  dan  hal  tersebut  juga  diakui  oleh  para  stekholder  yang terlibat  sebagai  pengguna  layanan  E-pendampingan  Halo  Jaksa  Kejaksaan  Negeri  Tebo. Serta juga menimalisir kegiatan pelayanan  yang  mengaruskan tatap muka langsung melihat kita dalam kondisi pandemi-covid 19 dan kegiatan survey dilapangan pun dilakukan dengan Protokol  Kesehatan  yang  ketat  sehingga  dapat  menimalisir  juga  lajur  penyebaran  covid-19 saat ini.
2. Kemitraan
Berdasarkan  hasil  temuan  dan  wawancara  yang  dilakukan  tentunya  dapat  terlihat bahwa E-Pendampingan menjalin kemitraan itu terlihat dengan penjelasan yang disampaikan oleh  Kepala  Seksi  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  Kejaksaan  Negeri  Tebo  Syafei,  S.H bahwa  E-pendampingan  ini  melibatkan  beberapa  stekholder  tetntunya  yang  terlibat  dalam proses-proses  pengadaan  barang  jasa  di  pemerintahan  Kabupaten  Tebo  seperti  contohnya Pihak  Dinas  PUPR,  pihak  RSUD  STS  Tebo,  pihak  konsultan  proyek  pembangunan poliklinik  di  RSUD  STS  Tebo,  dan  para  pengawas  yaitu  Bupat  dan  wakil,  dan  Ketua  dan wakil  DPRD  selaku  pimpinan  daerah,  Inspektorat  dan  Badan  Keuangan  Daerah (BAKEUDA) kabupaten Tebo selaku auditor serta tentunya masyrakat dikabupaten Tebo Itu sendiri. Sehingga terjalin kemitraan dan sinegritas antara para stekholder yang terlibat dalam pelayanan E-pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo.
3. Keberlanjutan
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka penliti dapat melihat adanya dukungan terhadap keberlanjutan inovasi Pelayanan Publik ini kedepanya melalui para aktor- aktor  yang  terlibat  yang  khususnya  peneliti  ambil  dari  permasalahan  pembangunan  gedung poliklinik  RSUD  STS  kabupaten  Tebo,  yang  mana  dapat  dilihat  dari  pihak  mitra  proyek pembangunan  yaitu  Konsultan  proyek,  pihak  dinas  PUPR  serta  pihak  RSUD  STS  dan masyarakat  kabupaten  Tebo  itu  sendiri  memiliki  sikap  pro  aktif  dan  mendukung  sekali terhadap  keberlanjutan  inovasi  pelayanan  E-Pendampingan  Halo  Jaksa  ini  serta  komitmen dari  pimpinan  Kejaksaan  Negeri  Tebo  serta  seluruh  pegawai  didalamnya  memiliki  sikap positif dan pro aktif juga dalam mewujudkan keberlangsungan jalanya inovasi pelayanan E- Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo ini kedepan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  penulis  lakukan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. E-Pendampingan  merupakan  inovasi  pelayanan  dari  Kejaksaan  Negeri  Tebo  dalam  bidang Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  dalam  mendukung  Proses  jalanya  Proses  pembangunan  di kabupaten  Tebo  khususnya  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  Pemerintah Kabupaten  Tebo.  Layanan  ini  berupa  pemberian  Pendampingan  Hukum  (legal  Assistance). Dalam  pengatasan  masalah  pembangunan  gedung  poliklinik  RSUD  STS  Tebo  melalui  E- pendampingan,  diawali  dengan  pihak  RSUD  pengajukan  surat  permohonan  yang  di  upload  ke dalam  E-Pendampingan  yang  terdapat  di  Website  Kejari  Tebo,  selanjutnya  Kejaksaan mengeluarkan surat  perintah pendampingan dan  diupload juga kedalam  E-pendampingan serta
selanjutnya  meminta  pihak  RSUD  untuk  mengunggah  serta  progres  pembangunan  yang tujuanya untuk memberikan informasi seputar progres pembangunan kepada semua stekholder, lalu selanjutnya kejaksaan pendatangi lokasi pembangunan dan melakukan rapat bersama pihak PUPR,  RSUD  serta  kontraktor  mencarikan  solusi  terhdap  permasalahan  pembangunan poliklinik  dan  selanjutnya  setelah  ditemukan  solusi  maka  pihak  kejaksaan  membuatkan  berita acara pendampingan yang ditujukanj sebagai laporan kepada pimpinan Kejaksaan Negeri Tebo.
b. Dilihat  dari  pembahasan  dapat  dispimpulkan  bahwa  inovasi  pelayanan  E-pendampingan  ini memiliki dampak  yang  positif  yang dapat  dilihat  terjalinya kemitraan antar stekholder melalui E-Pendampingan  ini  dalam  usaha  mendukung  proses  Pembangunan  Di  kabupaten  Tebo.  Lalu adanya respon positif terhadap keberlanjutan inovasi Pelayanan E-Pendampingan ini dilihat dari adanya  komitmen  sendiri  dari  pihak  kejaksaan  dalam  usaha  mempertahankan  serta meningkatkan  inovasi  E-Pendampingan  ini  kedepanya  serta  respon  positif  berupa  dukungan dari  pada  aktor-aktor  yang  terlibat  didalam  E-Pendampingan  Halo  Jaksa  Kejaksaan  Negeri Tebo.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
Bratakusumah,  D.  supriadi.  (2004). Perencanaan  Pembangunan  Daerah .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Bungin, B. (2015). Penelitian Kulaitatif edisi Kedua. Jakarta:  Kencana Prenada Media. Burhan, B. (2010). Metodelogi Penelitian kulaitatif. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. Denhardt,  J.V.  &  Denhardt,  R.  .  (2015).  The  New  Public  Service:  Serving,  Not  Steering:  Third Edition. New York: Routledge.
Dwiyanto,  A.  (2006).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.  Yogyakarta: UGM Press.
Huberman, M. B. M. dan M. (1992). Analisis Data Kualitatif (T. R. Rohid (ed.)). Jakarta: UI-Press. Muri, Y. (2015). Metode Penelitian. Jakarta: Prenada Media.
Sangkala. (2012). Dimensi-Dimensi Manajemen Publik. Yogyakarta: Ombak. Sondang P. Siagian. (2000). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian, Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. PT Bandung; Alfabeta. Sumarno, Y. (2008). Inovasi Di Sektor Publik. Bandung: STIA LAN Press. Wibawa, S. (2009). Administrasi Negara Dan Isu-ius Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## Jurnal
Darmi, T, S. (2016). Good Governance Implementing into Social Assistance Management Known as  (Bansos).  ICPM  2016  International  Conference  on  Public  Management.  Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik, 3, 308–309.
Nugroho, H. C. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Nganjuk. Jurnal J-PAL, 5(1), 12–22.
Novi  Prisma  Yunita,  R.  D.  A.  (2018).  Kondisi  Terkini  Pelaksanaan  E-Goverment  Di  Indonesia: Analisis  Website.  Seminar  Nasional  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi,  2089–9815, 329–335.
Tahir  &  Harakan.  (2017).  Inovasi  Program  Kesehatan  24  Jam  dalam  Mewujudkan  Good  Health Care Governance Di Kabupaten Bantaeng. Jurnal Muqoddimah, 2(1), 13–22.
Iqbal,  M.  (2007).  Analisis  Pemangku  Kepentingan  Dan  Implementasinya  dalam  Pembangunan Pertanian. Jurnal Litbang Pertanian, 26(3), 89–90.

## Dasar aturan
Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik.
Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  PER-025/A/JA/11/2015  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Penegakan  Hukum, Bantuan  Hukum,  Pertimbangan  Hukum,  Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
Nota  Kesepakatan  atau  (MOU)  Nomor  188/04/Hk/2021  dan  B-406/L.5.17/Gs/02/2021  antara Kejaksaan Negeri Tebo dan Pemerintah Kabupaten Tebo tentang penanganan permasalahan hukum dibidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.