## ANTARA BENCI DAN RINDU:

## HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA DAN ISU TENAGA KERJA ILEGAL DI MALAYSIA
Oleh: Mohammad Maiwan 

## ABSTRACT
The  objective  of  this  research  is  to  get  adeguate  explanation  and  understanding  to Indonesia-Malaysia  relation  in  related  to  solving  problem  of  the  illegal  workers.  The method was using descriptive and qualitative. This study shows, that illegal workers was a serious  problem  which  give  impact  to  the  Indonesia-Malaysia  relations.  In  Malaysia contexs,  its  can  be  impact  to  the  economy,  social,  security  and  etc.  Nevertheless, Indonesian  government  must  be  take  integrative  and  comprehensive  program  through good recruitment, regulation, advocation and administrative services.
Key Words: Migrant workers, illegal, Indonesia-Malaysia relations.

## Latar Belakang
Perkembangan hubungan antara Indonesia-Malaysia  selama  ini  diwarnai adanya  dinamika  yang  bersifat  turun  naik. Walaupun  secara  umum  hubungan  kedua negara tersebut berlangsung cukup harmonis  dan  lancar,  namun  pada  waktu- waktu tertentu terkadang mengalami gangguan, sehingga menimbulkan beberapa  ketegangan.  Pada  satu  waktu nampak  terasa  erat  dan  dekat,  namun secara tiba-tiba terkadang berubah menjadi renggang.  Bahkan  dalam  beberapa  tahun belakangan,  hubungan  itu  mengalami beberapa  masalah  yang  bersumber  dari adanya insiden-insiden kecil yang
sesungguhnya  tidak  perlu  terjadi.  Pada tahap tertentu kestabilan dan keharmonisan hubungan  Indonesia-Malaysia  agak  sukar diduga.  Dapat  dilukiskan  bahwa  hubungan dua  bangsa  serumpun  ini  terentang  antara “benci dan rindu”.
Adanya kedekatan-kedekatan yang berasal dari berbagai persamaan, baik yang bersifat  geografis,  sosial,  historis,  maupun kultural  ternyata  tidak  secara  otomatis menjadi jaminan bahwa hubungan keduanya  senantiasa  dapat  berjalan  stabil dan  lancar  (Saw  dan  Kesavapany  2004: 11).  Dengan  kata  lain,  faktor-faktor kesamaan saja, tidak cukup memadai untuk membantu  menyelesaikan  semua  masalah.
 Dosen pada Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
Sebagai  dua  buah  negara  yang  berdaulat, masing-masing  justru  memiliki  perbedaan kepentingan,  persepsi,  dan  cara  pandang tersendiri  atas  masalah-masalah  yang dihadapi.
Salah  satu  isu  penting  yang  seringkali menimbulkan  gangguan  dalam  hubungan Indonesia-Malaysia  adalah  masalah  tenaga kerja  ilegal  atau  dalam  Bahasa  Malaysia sering  disebut  sebagai pendatang  haram.
Rumitnya  penanganan  TKI  bukan  saja semata-mata,  berasal  dari  pihak  Indonesia saja,  namun  juga  dari  pihak  Malaysia. Salah satunya terjadi, di samping disebabkan karena adanya perbedaan sudut pandang,  juga  karena  adanya  kepentingan yang berbeda.
Berdasarkan  kenyataan  di  atas,  maka permasalahannya adalah, bagaimana dinamika  hubungan  Indonesia-Malaysia selama  ini  dikaitkan  dengan  isu  tenaga kerja  ilegal?  Dengan  kata  lain,  bagaimana isu TKI mempengaruhi hubungan Indonesia-Malaysia selama ini?

## Hubungan Indonesia-Malaysia
Secara  historis  hubungan  Indonesia- Malaysia  sesungguhnya  telah  berlangsung lama.  Jauh  sebelum  terbentuknya  negara Indonesia maupun Malaysia moderen  yang berdaulat, hubungan kedua-dua masyarakat negara  tersebut  telahpun  berlangsung
secara  alamiah  selama  ratusan  tahun  yang lalu.  Pada  hakikatnya,  jalinan  hubungan antara  Indonesia  dan  Malaysia  terjadi disebabkan  beberapa  hal. Pertama, adalah kedudukan  geografis.  Posisi  geografis Malaysia  yang  sangat  dekat  dengan wilayah  Indonesia,  khususnya  Indonesia bagian Barat, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Jawa menyebabkan arus mobilitas dari dan  ke  wilayah  tersebut  sedari  dulu sangatlah tinggi.
Kedua, disebabkan oleh hakikat bahwa kedua-dua  masyarakat  negara  tersebut merupakan  rumpun  bangsa  yang  sama, yakni  bangsa  Melayu,  yang  memiliki bahasa  dan  budaya  yang  sama,  yang berasal  dari  keturunan  yang  sama,  serta diikat  oleh  jalinan  kekerabatan  yang  erat. Bertitik tolak dari konsep “keserumpunan” dan persaudaraan inilah hubungan Indonesia-Malaysia  terasa  sangat  khas. Pada  masa  lalu,  penekanan  pada  dimensi persaudaraan  atas  dasar  keserumpunan  ini begitu  menonjol  sehingga  melahirkan kesamaan kepentingan (Omar 2001: 33).
Selanjutnya,  unsur-unsur  kedekatan  di atas  menjadi  semakin  diperkuat  lagi dengan adanya unsur ketiga, yakni kesamaan  agama,  di  mana  masyarakat kedua  negara  mayoritas  memeluk  agama Islam.  Di  samping  ketiga  unsur  di  atas, hubungan Indonesia-Malaysia sangat
dipengaruhi  oleh  unsur keempat, yakni kedudukan  Indonesia  sendiri.  Sebagai negara  yang  besar,  baik  dari  segi  jumlah penduduk  maupun  luas  wilayah,  Indonesia mempersepsikan dirinya sebagai pemimpin dari  negara-negara  di  kawasan  Asia Tenggara  (Suryadinata  1991:  13).  Dengan jumlah  penduduk  sekitar  240  juta  orang, keluasan wilayah sekitar 2 juta km persegi, serta  panjang  dari  ujung  Barat  di  Pulau Sabang  sampai  ujung  Timur  di  Merauke Papua  yang  mencapai  sekitar  5.000  km, yang  mencakup  16.000  pulau-pulau  besar dan kecil, menjadikan Indonesia merupakan  suatu  negara  besar  yang  nyaris tidak  ada  bandingannya  di  kawasan  Asia Tenggara.
Sebagai  akibat  dari  persepsi  semacam itu,  bagi  pihak  Indonesia,  dalam  beberapa kesempatan, sejumlah inisiatif politik yang terkadang  muncul  dari  pihak  Malaysia ataupun  negara-negara  lain  di  kawasan Asia  Tenggara  seringkali  dipersepsikan suatu  bentuk  tindakan  untuk  mencoba menyaingi  kedudukan  Indonesia  sebagai pemimpin  sekaligus  negara  besar  di kawasan Asia Tenggara.
Pada  satu  pihak,  Indonesia  lebih memandang  dirinya  sebagai  “kakak”, sedang  Malaysia  sebagai  “adik”  yang dalam  batas-batas  tertentu  harus  tahu  diri. Sementara  di  pihak  lain,  Malaysia  dengan
kemajuan-kemajuan dan keberhasilan ekonomi  yang  dicapainya,  justru  bersikap sebaliknya,  di  mana  mereka  memandang dirinya  dengan  keyakinan  tertentu  sebagai negara  yang  setahap  lebih  maju  dan canggih  ketimbang  Indonesia.  Hal  inilah yang  kemudian  oleh  Indonesia  dianggap sebagai sikap arogan, sehingga tidak jarang menimbulkan ketegangan.
Dalam  perkembangannya,  hubungan kedua negara kemudian mengalami pasang surut.  Berbagai  isu  yang  muncul  tidak jarang  mencetuskan  kontroversi,  bahkan ketegangan  pada  kedua  belah  pihak,  mulai dari isu perbatasan, pembalakan liar, kabut pembakaran  hutan,  warisan  seni  budaya, pemukulan  wasit,  isu  askar  perbatasan, sampai  dengan  isu  ketenagakerjaan.  Salah satu isu penting yang perlu dihadapi kedua negara  adalah,  isu  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI),  khususnya  tenaga  kerja  ilegal  di Malaysia.

## Gambaran Umum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia
Berdasarkan  catatan  Kedutaan  Besar Republik  Indonesia  (KBRI)  di  Kuala Lumpur  jumlah  tenaga  kerja  Indonesia yang  bekerja  di  Malaysia  sekitar  2  juta orang.  Dari  jumlah  tersebut,  1,2  juta  di antaranya  merupakan  TKI  resmi  yang memiliki  izin  bekerja.  Sementara  sisanya
yakni,  sekitar  800.000  orang  dinyatakan berstatus  ilegal  (Kompas  14  April  2008). Sementara  pemerintah  Malaysia  sendiri, berdasarkan data yang dikemukakan Jabatan  Perangkaan  Malaysia,  sampai akhir  tahun  2007  menyebutkan  ada 1.728.734  tenaga  kerja  asing  yang  bekerja secara  sah  di  negara  tersebut  (Utusan Malaysia 24 Juni 2008).
Jika dibandingkan dengan tenaga kerja asing  lainnya  di  Malaysia,  jumlah  tenaga kerja  Indonesia  merupakan  yang  terbesar sehingga  menduduki  tempat  teratas  dalam daftar  komposisi  ketenagakerjaan.  Mereka terutama bekerja pada sektor-sektor seperti:  Pembantu  rumah  tangga,  pekerja bangunan, perkebunan, pabrik, dan pelayanan (jasa).
Tabel 1 Komposisi Tenaga Kerja Asing Menurut Negara Asal (%) Negara Asal 2003 2004 2005 2006 2007 Indonesia 63,8 65,7 66,5 68,4 69,4 Nepal 9,7 0,1 9,2 7,3 0,1 Bangladesh 8,4 27,0 8,0 17,1 24,6 India 5,6 3,2 4,5 4,0 3,0 Myanmar 4,3 0,9 4,2 1,0 0,5 Filipina 0,6 1,8 1,1 1,0 1,2 Thailand 0,9 0,5 1,0 0,4 0,4 Pakistan 0,2 0,6 0,1 0,4 0,5 Negara Lain 6,5 0,2 5,4 0,4 0,3 JUMLAH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia 2007, dalam Utusan Malaysia 24 Juni 2008.

## Tabel 2
Komposisi Bidang Pekerjaan TKI di Malaysia 2007 Bidang Pekerjaan Jumlah Perkebunan/Pertanian 394.458 Pembantu rumah tangga 294.784 Pekerja bangunan dan pabrik 417.796 Pelayanan (rumah makan, kedai, dll.) Total 1.107.038
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia 2007 dalam Utusan Malaysia, 14 April 2008.
Di  luar  itu,  terdapat  sejumlah  kecil orang-orang Indonesia, kelompok profesional,  yang  bekerja  pada  sektor- sektor formal dengan keahlian khusus yang tinggi dalam bidang-bidang: Pertambangan,  perminyakan,  penerbangan, teknologi kedirgantaraan, kedokteran, dosen  dan  peneliti.  Secara  kasar,  jumlah tenaga  kerja  asing  di  Malaysia,  baik  yang legal maupun ilegal diperkirakan mencapai sekitar  3  juta  orang.  Jumlah  tersebut  tentu saja  cukup  besar,  mencakup  kurang  lebih 9,3% dari total 28 juta penduduk Malaysia (Azis 2005: 17). Besarnya rasio perbandingan  antara  pekerja  asing  dan penduduk  setempat,  dalam  skala  tertentu dirasakan tidak nyaman.

## Tenaga Kerja Ilegal
Banyaknya  jumlah  tenaga  kerja  ilegal, khususnya  Indonesia,  di  Malaysia  telah menjadi  isu  yang  nyaris  berulang  setiap tahun.  Status  ilegal  tenaga  kerja  Indonesia di  Malaysia  terjadi  dalam  berbagai  cara atau  sebab. Pertama, adalah  tenaga  kerja tersebut  secara  sengaja  masuk  ke  wilayah Malaysia  tanpa  menggunakan  dokumen yang  sah  melalui  jalur  tidak  resmi  di wilayah-wilayah perbatasan.
Kedua, mereka  masuk  ke  Malaysia dengan  visa  kunjungan  atau  wisata  yang kemudian  menyusup  dan  bekerja  di  sana.
Ketiga, tenaga  kerja  ilegal  itu  bisa  terjadi jika masa berlaku dokumen kerjanya habis, namun yang bersangkutan tetap bertahan di Malaysia, berpindah pekerjaan, atau melarikan  diri. Keempat, adalah  tenaga kerja  yang semula legal  yang bekerja pada suatu  majikan,  tetapi  karena  berbagai sebab, mulai dari penganiayaan, penyiksaan,  penipuan,  pelecehan  seksual, dilacurkan,  gaji  tidak  dibayar,  jam  kerja tanpa batasan pasti, beban kerja yang berat serta upah yang rendah, kemudian melarikan  diri  sehingga  berubah  status menjadi  ilegal.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa,  keberadaan  tenaga  kerja  ilegal  itu terjadi  karena  dua  sebab,  yakni  sebagai pilihan  yang  disengaja  dan  akibat  yang tidak disengaja.

## Dari Kebutuhan ke Implikasi
Sejak  dahulu,  pembangunan  Malaysia tidak  dapat  dilepaskan  dari  peranan  para pekerja  asing.  Masuknya  buruh  asing  ke negara tersebut bersamaan dengan berlakunya  penjajahan  Inggris  pada  abad 19,  yang  membuka  tambang-tambang timah  serta  perkebunan  karet  di  beberapa wilayah dengan mendatangkan para pekerja  dari  Cina  dan  Sri  Lanka  maupun India  Selatan  (Manaf  2001:  47).  Di samping  itu,  terdapat  pula  migran  alamiah para  penduduk  dari  wilayah  Nusantara
seperti; Jawa, Bugis, Minang, dan lain-lain yang  sengaja  berhijrah  mencari  kehidupan yang  lebih  baik.  Namun  berbeda  dengan imigran yang didatangkan Inggris, kelompok  etnis  ini  lebih  banyak  bekerja sendiri,  terutama  dengan  membuka  ladang maupun berdagang.
Sejarah  kemasukan  buruh  asing  ini terus  berlanjut  sampai  dengan  ketika Malaysia  merdeka.  Hal  tersebut  dilandasi oleh  fakta  akan  kebutuhan  tenaga  kerja asing  kasar  yang  cukup  tinggi.  Tidak sedikit  kemudian  di  antara  generasi  awal pekerja  Indonesia  ini  yang  kemudian tinggal  dan  terus  menetap  di  Malaysia. Selanjutnya, tahap kemasukan tenaga kerja Indonesia  yang  kedua  adalah  pada  tahun 1980-an  sampai  dengan  1990-an  di  mana pemerintah Malaysia berusaha untuk mengontrol  kemasukan  pekerja  asing dengan lebih selektif. Pembangunan Malaysia  yang  meningkat  dengan  pesat pada periode tersebut, mendorong terjadinya  arus  masuk  pekerja  migran  asal Indonesia dalam jumlah  yang cukup besar. Bahkan,  tidak  sedikit  di  antaranya  yang masuk  dengan  cara-cara  yang  tidak  resmi. Mereka inilah, yang menimbulkan persoalan tersendiri.

## Implikasi Ekonomi
Meskipun  secara  umum,  tenaga  kerja asing memberikan sumbangan penting bagi pembangunan  ekonomi  Malaysia  yang pesat,  namun  tak  dapat  dipungkiri  bahwa kehadiran  TKI  ilegal  menimbulkan  akibat- akibat  tersendiri  dalam  bidang  ekonomi  di negara tersebut. Pertama, adalah meningkatnya  tingkat  pengangguran  di masyarakat.    Berbagai  pekerjaan  yang seharusnya  dapat  diisi  oleh  pekerja setempat  direbut  oleh  TKI  ilegal  karena sebagian  majikan  ada  yang  lebih  suka mengambil  TKI  ilegal  dengan  gaji  yang murah (Awang 1998: 62).
Kedua, kehadiran  TKI  ilegal  secara ekonomi  memperlemah  posisi  daya  tawar gaji pekerja setempat. Dengan adanya TKI ilegal,  pekerja  setempat  sukar  untuk mendapatkan kenaikan gaji yang memadai.
Ketiga, terjadinya  aliran  dana  keluar yang cukup besar dari Malaysia. Dipastikan hampir setiap bulan para tenaga kerja  Indonesia  akan  mengirim  uang mereka  kepada  keluarganya  di  kampung halaman. Dengan jumlah tenaga kerja yang mencapai  kurang  lebih  2  juta  orang  maka diperkirakan  ada  trilyunan  uang  yang dikirim  dari  Malaysia  ke  Indonesia  setiap tahun.

## Implikasi Sosial
Di  bidang  sosial, ada  beberapa implikasi  penting  yang  ditimbulkan  oleh tenaga  kerja  ilegal.  Menurut  Hasyim Anuwar  (2003:  37-39)  ada  beberapa  isu sosial  yang  seringkali  dapat  dikaitkan dengan  mereka. Pertama, keberadaan  TKI ilegal  sering  dikaitkan  dengan  masalah “pemukiman  liar”  atau  “pemukiman kumuh”. Banyak di antara pendatang ilegal ini,  yang  mendirikan  rumah-rumah  liar  di sejumlah  tempat,  yang  dapat  mengganggu kepentingan  umum. Kedua, penyebaran narkotika. Meskipun pada dasarnya penduduk  Malaysia  sendiri  banyak  yang terlibat dalam penggunaan dan perdagangan narkoba, sehingga pada tahap yang  cukup  mengkhawatirkan,  namun tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  peredaran barang haram tersebut juga turut melibatkan  warga  asing. Ketiga, TKI, khususnya  TKI  ilegal  kerap  dikaitkan dengan  masalah  penyebaran  penyakit. Kondisi  mereka  yang  sejak  awal  masuk Malaysia  tidak  sehat  sepenuhnya,  karena tidak  melalui  uji  kesehatan  memadai  di negara  asal,  menyebabkan  sukar  untuk mengontrol  kesehatan  mereka.  Kondisi tersebut  diperparah  dengan  bidang  dan lingkungan  kerja  yang  dimasuki,  yang kotor,  kasar,  berbahaya,  serta  cara  hidup mereka yang kurang sehat.
Keempat, TKI  ilegal  dikaitkan  dengan penyakit-penyakit  sosial  tertentu.  Salah satu  contohnya  adalah  judi  dan  permainan ketangkasan dalam berbagai bentuknya.

## Implikasi Keamanan
Kedatangan  tenaga  kerja  Indonesia pada masa awal-awal pembangunan Malaysia  sampai  tahun  1970-an  tidak banyak  mendatangkan  masalah.  Jumlah mereka  yang tidak terlalu banyak dan sifat mereka  yang  mudah  diasimilaskan  dengan penduduk  setempat  menyebabkan  para buruh migran awal lebih mudah diterima.
Akan  tetapi,  malangnya,  keadaan tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan.  Setelah  era  1970-an,  jumlah pekerja  Indonesia  meningkat  dengan  pesat seiring  dengan  pembangunan  ekonomi Malaysia.  Dalam  pandangan  sebagian pengamat  Malaysia,  gelombang  pekerja migran  yang baru ini agak berbeda dengan sebelumnya.  Karena  jumlah  mereka  yang besar  dan  terus  bertambah,  sifat  mereka agak  sukar  diasimilasikan.  Bahkan  yang terjadi  justru  sebaliknya.  Mereka  terkesan berusaha mengekalkan kebudayaan mereka sendiri  dan  mencoba  menegaskan  diri sebagai  kelompok  yang  lain  dari  etnik mayoritas Melayu (Burhanuddin 2001: 27). Pada  tahap  tertentu  kelompok  ini  bahkan
mampu  mencorakkan  dan  mempengaruhi budaya setempat.
Dalam beberapa hal, kelompok pekerja Indonesia ini menimbulkan masalah, khususnya di bidang keamanan. Keterangan  resmi  pemerintah  Malaysia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2007 tindak  kejahatan  yang  dilakukan  warga asing  mencakup:  25,1%  warga  asing terlibat  dalam  kasus  pembunuhan;  24,8% percobaan  membunuh;  32,6%  perampokan secara berkelompok; dan 17,5% perampokan  bersenjata  secara  perorangan. Hampir  separuh  lebih  dari  kasus-kasus tersebut dilakukan orang Indonesia (Utusan Malaysia 11 Mei 2008).
Di kalangan aparat kepolisian Malaysia sudah  umum  dikenal nama-nama gang  penjahat  dari  Indonesia  yang  sering beroperasi,  seperti;  “gang  Sumatera”, “gang  Palembang”,  “gang  Aceh”,  dan beberapa  lagi  yang  lain  yang  sudah beberapa kali ditumpas.

## Kebijakan dan Langkah Malaysia

## Kebijakan
Dari  pihak  pemerintah  Malaysia, selama ini telah dicoba untuk memecahkan persoalan TKI ilegal dengan pihak Indonesia  melalui  beberapa  instrumen. Salah  satunya  adalah  melalui  perjanjian.
Sepanjang  tahun  1980-an  dan  1990-an  ada sejumlah  perjanjian  penting  yang  berhasil disepakati  kedua  belah  pihak  (Yaacob 2000:  51-54). Pertama, Pada  tahun  1984 misalnya dicapai kesepakatan yang menentukan pekerja sektor perkebunan dan pembantu  rumah  tangga  Indonesia  untuk dapat  dibawa  masuk  ke  Malaysia  secara legal.  Perjanjian  ini  memberikan  peluang kemudahan  baik  dari  segi  perijinan maupun administrasi bagi Indonesia memasok  lebih  banyak  pekerjanya  di kedua sektor tersebut.
Akan  tetapi,  perjanjian  itu  tidak banyak  berarti,  karena  kedatangan  TKI ilegal tetap saja tinggi. Pemerintah Malaysia  yang  agak  kecewa  dengan  hasil yang  diharapkan  kemudian  mengambil langkah  berikutnya  yang kedua tahun 1989-1991,  berupa  Program  Pemutihan bagi  TKI  illegal  Indonesia.  Program  ini berisi  ketentuan  yang  mewajibkan  TKI ilegal untuk mendaftarkan diri dan mengubah status mereka dari pekerja ilegal menjadi  pekerja  yang  sah.  Program Pemutihan  di  atas  kemudian  disusul dengan  kebijakan  yang ketiga, yakni Program  Pengampunan  untuk  tenaga  kerja ilegal  tahun  1991-1992  untuk  tenaga  keja ilegal  di  sektor  pembantu  rumah  tangga dan  kemudian  diperluaskan  ke  sektor- sektor lainnya.
Pada  tahap  tertentu,  meskipun  tidak maksimal,  program  ini  ternyata  cukup berhasil  mendorong  para  TKI  ilegal  untuk mendaftarkan diri dan mengubah statusnya menjadi  legal.  Meskipun  demikian,  masih ada sebagian TKI yang enggan melaporkan diri, dan tetap dalam status semula sebagai pekerja  ilegal.  Akibatnya,  pemerintah Malaysia  melakukan gerakan operasi besar-besaran yang disebut dengan, Operasi  Nyah  (Ops  Nyah).  Operasi  Nyah dilakukan  untuk  menangkap  para  tenaga kerja illegal yang kemudian akan dipulangkan  ke  Indonesia  (Yaacob  2000: 67).
Tindakan pemerintah Malaysia tersebut  mendapatkan  reaksi  dari  pihak Indonesia,  yang  untuk  sementara  waktu meminta  agar  aparat  Malaysia  menahan diri  dan  tidak  serta  merta  memulangkan tenaga  kerja  ilegal  yang  tetangkap.  Dialog antara Jakarta dan Kuala  Lumpur  akhirnya sepakat  bahwa  pemulangan  itu  akan dilakukan secara bertahap sambil menunggu  kesiapan  Indonesia  (Yaacob 2000: 71).
Ternyata  usaha  untuk  melakukan pengusiran  secara  besar-besaran  terhadap TKI  ilegal  kembali  dilakukan,  ketika  pada bulan  Juli  1997  Malaysia  dihantam  krisis ekonomi. Pihak berkuasa setempat, kembali menggelar Operasi Nyah,
berusaha  keras  membendung  keberadaan maupun masuknya tenaga kerja ilegal  baru dari Indonesia yang juga sedang mengalami krisis yang sama. Dalam jangka pendek operasi ini dapat dikatakan berhasil. Namun kemudian, sesudah ekonomi  Malaysia  berangsur-angsur  pulih dan  sektor  pembangunan  normal  kembali, kehadiran  TKI  ilegal  tetap  saja  tinggi. Sejumlah pihak dalam pemerintahan mengusulkan  agar  kebijakan  pengambilan tenaga  kerja  dari  Indonesia  ditinjau kembali.  Mereka  yakin  bahwa  sektor- sektor tertentu yang selama ini mempekerjakan  TKI  tidak  akan  lumpuh, karena  Malaysia  dapat  mengambil  sumber tenaga kerja dari negara lain (Salleh 2008: 61).
Namun,  rencana  itu  tidak  berlanjut lebih jauh dan pada tahun 2002 pemerintah lebih  memilih  untuk  kembali  menerapkan kebijakan  pengampunan.  Dalam  Program Pengampunan  kali  ini  para  TKI  ilegal diberi  kesempatan  untuk  kembali  ke  tanah air dan mengurus surat-surat bekerja secara sah  di  tanah  air  jika  masih  berminat bekerja  kembali.  Selepas  itu,  pemerintah melancarkan operasi besar-besaran memburu tenaga kerja ilegal untuk ditahan. Kejadian  yang  sama  kemudian  berulang kembali  di  tahun  2006.  Ribuan  tenaga kerja  ilegal  dari  berbagai  negara  terpaksa
harus  dipulangkan  dari  Malaysia  karena tidak  memiliki  dokumen  yang  lengkap. Pihak  imigrasi  Malaysia  memperkirakan 278.640 orang tenaga kerja illegal dipulangkan  dari  Malaysia.  Dari  jumlah tersebut, rakyat Indonesia menccatat jumlah  tertinggi  yakni  82,7%,  India  7%, Bangladesh  6,3%  (Salleh  2008:  67). Pemerintah Indonesia yang mencoba melakukan  pendekatan,  untuk  mencegah pemulangan itu, tidak berkutik menghadapi ketegasan sikap Malaysia.

## Langkah
Di  samping  serangkaian  kebijakan yang  dilakukan  di  atas,  pemerintah Malaysia  mencoba  mengambil  langkah penting  dengan  pihak  Indonesia.  Menurut Nik  Suhaila  Abdurrahman  (2008:48-53) ada  beberapa  langkah  yang  ditempuh yakni: Pertama dengan melakukan perundingan.  Sepanjang  tahun  2000-an, telah  ada  beberapa  ada  kesepakatan  yang ditandatangani  menyangkut  nasib  tenaga kerja Indonesia di negara tersebut.
Kedua, pada  tahun  2005  dicapai kesepakatan (MOU) antara pihak Malaysia dan  Indonesia  mengenai    kenaikan  upah, asuransi,  keselamatan,  kesehatan,  biaya pendidikan,  serta  hak  bercuti  bagi  para tenaga kerja Indonesia di Malaysia.
Pada  tahun  2006  pemerintah  Malaysia dan  Indonesia  menyepakati  adanya  butiran perjanjian tentang pengurusan administrasi pengambilan  tenaga  kerja  Indonesia,  baik dari  agen,  sampai  pengurusan  di  imigrasi. Di  samping  itu,  juga  disepakati  adanya pos-pos layanan bagi pengurusan pengambilan tenaga kerja  yang melibatkan pihak  Malaysia  di  sejumlah  kota-kota tertentu  di  Indonesia;  pemberian  layanan hukum;  penanganan  pendidikan  anak-anak tenaga  kerja;  jaminan  kesehatan;  dan program pelatihan.
Ketiga, adalah  dengan  menerapkan undang-undang  yang  lebih  ketat.  Adanya berbagai  kejadian  kerusuhan  dan  tindakan kriminal  yang  melibatkan  tenaga  kerja asing mendorong pihak pemerintah Malaysia  lebih  bersikap  waspada  dengan menerapkan  undang-undang  yang  lebih ketat.  Cara  tersebut  misalnya  ditempuh dengan mengubah Undang-Undang Imigrasi 1959/1963 dengan Undang- Undang Imigrasi yang baru di tahun 2002.
Mereka  dapat  dikenakan  hukuman penjara  dan  cambuk.  Dapat  pula  didenda sehingga  RM  10.000  (Rp.  35.000.000) serta  cambuk  tidak  lebih  dari  enam  kali. Sedangkan  majikan  yang  mempekerjakan akan  dikenakan  denda  antara  RM  10.000- RM  50.000  (Rp.  35.000.000-160.000.000) bagi  setiap  tenaga  kerja  ilegal  yang
dipekerjakan atau dipenjara tidak lebih dari 12  bulan  ataupun  kedua-duanya  sekali. Selain  itu,  majikan  juga  akan  menerima hukuman  cambuk  sampai  enam  kali  jika ketahuan  mempekerjakan  lebih  dari  lima pekerja selain dari hukuman penjara antara enam bulan hingga lima tahun.
Tentu  saja,  untuk  sebagian,  hukuman di  atas  dianggap  kelewat  berat.  Sejumlah lembaga  swadaya  masyarakat  dan  pegiat hak  asasi  manusia  melihat  sebagai  tidak berperikemanusiaan.

## Sikap dan Respon Indonesia
Menanggapi  berbagai  kebijakan  yang dilakukan  pemerintah  Malaysia  di  atas, sesungguhnya  sikap  dan  respon  Indonesia dapat dibagi menjadi dua. Pertama, adalah sikap dan respon resmi pemerintah. Kedua, sikap  dan  respon  rakyat  Indonesia.  Pada mulanya,  sikap  pemerintah  Indonesia terhadap berbagai bentuk kebijakan Malaysia menyangkut TKI di sana tidaklah begitu  keras,  kecuali  pada  kasus-kasus tertentu seperti; pelaksanaan hukuman mati terhadap  beberapa  orang  yang  pernah terjadi, seperti, Basri Masse di tahun 1990- an,  dan  beberapa  lagi  yang  lainnya.  Sikap dan reaksi Indonesia dapat dikatakan masih terukur  dan  dalam  batas-batas  tertentu cukup  lunak.  Keadaan  tersebut  didukung oleh  hubungan  yang  baik  antara  rejim
Soeharto di Indonesia dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad di Malaysia (Hardiyanto 2007: 43).
Akan  tetapi,  suasana  itu  berubah selepas  tahun  2000-an,  terutama  ketika pemerintah  Malaysia  bertindak  lebih  tegas dan  keras  dalam  cara-cara  penanganan tenaga  kerja  asing  di  negara  tersebut. Insiden  awal  adalah  aksi  kerusuhan  yang dilakukan  para  TKI  di  Nilai  wilayah Negeri Sembilan tahun 2002 yang ditangani  dengan  keras  oleh  pemerintah Malaysia.  Pemerintah  Indonesia  mulai khawatir dengan tindakan berlebihan aparat  atas  kejadian  tersebut.  Meskipun demikian,  Menteri  Luar  Negeri  Hassan Wirayuda meminta agar pemerintah Malaysia  dapat  menahan  diri  dan  tidak menghakimi pada semua pekerja Indonesia secara  semena-mena,  hanya  karena  ulah segelintir TKI (Hardiyanto 2007: 44)
Tindakan  tegas  selanjutnya  adalah diterapkannya hukuman cambuk berdasarkan Undang-Undang Imigrasi tahun  2002.  Cara  Malaysia  menggunakan hukuman ini dipandang sebagai cara usang yang ketinggalan jaman dan tidak memperhatikan rasa kemanusiaan. Pemerintah  Indonesia  yang  tidak  bisa berbuat  banyak,  lagi-lagi  hanya  dapat berharap  agar  pihak  aparat  Malaysia bertindak adil dan berlaku selektif terhadap
para  TKI  yang  bersalah.  Penerapan Undang-Undang tersebut sebagai pelengkap  sekaligus  susulan  terhadap tindakan  pemulangan  ribuan  tenaga  kerja asing di Malaysia (Lesmana 2008: 17-18).
Sementara itu, pada tingkat masyarakat  di  Indonesia,  reaksi  terhadap penerapan hukuman cambuk dan pemulangan  ribuan  TKI  sangat  keras. Terjadi serangkaian demonstrasi di Jakarta yang dilakukan berbagai unsur masyarakat. Mulai  dari  aktifis  perburuhan,  mahasiswa, lembaga-lembaga  swadaya  masyarakat, maupun  para  tokoh  politik.  Berkali-kali mereka mendatangi Kedutaan Besar Malaysia. Mereka menuntut  agar Malaysia tidak  bersikap  semena-mena  terhadap  para TKI  di  sana  dan  memperlakukan  mereka secara  manusiawi.  Bahkan  Ketua  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Amien  Rais, seperti  dipetik  oleh  media  mengeluarkan pernyataan  keras  dengan  mengatakan bahwa,  hukuman  cambuk  yang  diterapkan Malaysia sebagai hukum Abad Pertengahan yang ketinggalan jaman, tidak berperikemanusiaan,  dan  menyakiti  hati rakyat Indonesia (Gatra 25 Agustus 2002)
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi, Jacob  Nuwa  Wea, yang  mengecam hukuman  cambuk  terhadap  warganegara Indonesia sebagai bentuk penghinaan  yang
sesungguhnya tidak patut dilakukan negara seperti  Malaysia.  Pada  sebagian  kalangan terdapat  pula  pernyataan  yang  lebih  keras, khususnya  di  kalangan  politisi  di  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan tokoh-tokoh partai poltik, yang menyatakan  agar  pemerintah  mengkaji secara serius hubungannya dengan Malaysia, atau bahkan sekalian memutuskan  hubungan  diplomatik.  Jika dicermati  secara  mendalam  kebanyakan pendapat mereka lebih merupakan pendapat  pribadi  dan  lebih  bertendensi politik,  yakni  menaikkan  citra  politik mereka  atau  bahkan  untuk  kepentingan pemilu 2004 (Lesmana 2008: 24).
Di kalangan masyarakat, sasaran kekesalan juga ditumpahkan kepada pemerintah yang selama ini dianggap tidak becus    dalam  menangani  masalah  tenaga kerja.  Respon  pemerintah  sangat  lamban dibanding dengan tindakan tegas pemerintah  Malaysia.  Para  TKI  seakan- akan  memperjuangkan  nasibnya  sendiri  di negeri orang.
Kegagalan pemerintah Indonesia dalam  menangani  terjadinya  pemulangan tenaga  kerja  ilegal  dari  Malaysia  berulang lagi pada tahun 2006. Pemerintah Malaysia menawarkan  kembali  dasar  pengampunan dan memberi kesempatan kepada para TKI ilegal  untuk  pulang  ke  tanah  air  untuk
mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan.  Akibatnya,  ribuan  orang  TKI mengalir  dari  Malaysia  melewati  sejumlah titik penampungan yang sudah dipersiapkan,  seperti:  Dumai,  Nunukan, Entikong,  Tanjung  Pinang,  dan  Belawan. Pada  beberapa  kesempatan  pihak  media melaporkan terjadinya keterlambatan penjemputan  kapal  pemerintah,  jumlah penumpang kapal yang berlebih, penampungan  yang  penuh  sesak,  serta uang  perjalanan  ke  daerah  asal  yang  tidak memadai  yang  dilakukan  masingi-masing pemerintah  daerah.  Belum  lagi  masih adanya  terjadi  pemerasan  yang  dilakukan sejumlah  oknum  di  pelabuhan  maupun penampungan  pada  TKI  yang  malang  ini (Untoro 2008: 8)
Di  lingkungan  pemerintahan  sendiri terjadi serangkaian silang pendapat tentang cara  penanganan  yang  ditunjukkan  dengan lemahnya  koordinasi  antar  instansi  terkait. Sejumlah  kalangan  politisi  mengecam pemerintah  sebagai  tidak  becus  dalam menangani  keadaan  dan  melakukan loby yang  baik  dengan  pemerintah  Malaysia. Anggota  Komisi  I  DPR,  misalnya,  dalam rapat  dengar  pendapat  dengan  pemerintah menuding  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Menteri Luar Negeri tidak dapat memfungsikan aparatnya secara baik (Untoro  2008:  32).  Selain  itu,  sejumlah
anggota  fraksi  di  DPR  dengan  cerdik memanfaatkan  momentum  ini  dengan melakukan  kunjungan  ke  Malaysia  dan meninjau basis-basis TKI di sana.
Pada  kenyataannya,  sikap  dan  reaksi Indonesia  terhadap  masalah  TKI  illegal  di Malaysia  tidak  dapat  dilepaskan  dari kondisi  politik  kedua  negara.  Indonesia selepas  mundurnya  Presiden  Soeharto tahun 1998 muncul sebagai negara demokratis,  sementara  Malaysia    tetap sebagai  negara  otoriter,  yang  dalam prakteknya  melahirkan  corak  masyarakat dan tipe kepemimpinan yang berbeda. Sifat dan  karakter  dasar  kepolitikan  yang berkembang  di  Indonesia  pada  gilirannya kemudian  berimbas  pada  cara  mereka dalam  merespon  setiap  isu,  yang  dalam banyak  hal  berbeda  dengan  karakter  dan corak masyarakat Malaysia.
Hal inilah yang seringkali menimbulkan  perbedaan  persepsi  dan  cara pandang. Selain itu, generasi kepemimpinan  baru  pasca  Orde  Baru tidaklah  memiliki  hubungan  personal  yang rapat dengan pucuk  pimpinan di Malaysia, sebagaimana  Soeharto-Mahathir  di  masa lalu.  Padahal  pendekatan  informal  dalam menangani berbagai masalah yang menyangkut  kedua  negara  terkadang  jauh lebih penting ketimbang pendekatan politik formal qua diplomasi.

## Jalan Keluar dan Langkah Penyelesaian Masalah TKI Ilegal
Usaha  untuk  menangani  TKI  ilegal haruslah  dilihat  dalam  konteks  yang menyeluruh.  Jika  mau  ditangani  dengan betul  tentu  dilakukan  dari  sumbernya. Dalam  hal  ini  pihak  pemerintah  Indonesia sebetulnya  lebih  dituntut  memperbaiki sistem  ketenagakerjaannya.  Salah  satu langkah penting mesti dilakukan pemerintah  adalah  mempersiapkan  calon tenaga kerja dengan membekali keterampilan,  melalui  pelatihan yang memadai  agar  kelak  yang  bersangkutan dapat  bekerja  dengan  baik  dan  memenuhi standar kerja yang diinginkan majikan.
Selain itu, pemerintah perlu mempermudah cara dan proses pengurusan untuk mendapatkan permit bagi masyarakat  yang  akan  bekerja  di  luar negeri.  Namun,  malangnya,  selama  ini yang  terjadi  justru  oknum-oknum  dalam birokrasi terkait, mulai dari Lurah, Kepolisian,  Departemen  Tenaga  Kerja, Imigrasi,  yang  melibatkan  agen  pengerah tenaga  kerja  memanfaatkan  situasi  dengan cara  memeras  calon  tenaga  kerja  yang mengurus dokumen-dokumen resmi. Pengurusan  dokumen  menjadi  mahal, sehingga  mendorong  calon  tenaga  kerja untuk  menggunakan  jalan  pintas  yang mudah melalui jalur tidak resmi.
Nampaknya  usaha  untuk  memperbaiki sistem  penanganan  TKI  ke  luar  negeri perlu  dilakukan  dengan  membentuk  suatu badan  otoritas  baru,  yang  benar-benar serius dan bersih, agar berbagai pelanggaran  yang  selama  ini  terjadi  dapat dilenyapkan. Sebab, selama ini, penanganan  TKI  oleh  lembaga  di  bawah naungan Depnakertrans justru tidak membawa  perbaikan  berarti.  Berbagai regulasi yang diterapkan, secara memalukan justru membawa dapat kontraproduktif terhadap TKI.
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan adalah  upaya  perlindungan  dan  jaminan hukum pada  tenaga kerja di luar negeri. Di samping juga pemenuhan hak-hak keluarganya  secara  keseluruhan.  Adanya penyiksaan terhadap TKI di Malaysia, atau TKI  menghadapi  sidang  mahkamah  tanpa pengacara  hukum,  sampai  dihukum  mati, dan  lain-lain,  menunjukkan  keterlambatan pemerintah  khususnya  pihak  Kedutaan serta Departemen Luar Negeri mengantisipasi keadaan.
Selama pemerintah tidak dapat menyediakan lapangan kerja yang memadai  di  dalam  negeri,  maka  pilihan bekerja di luar negeri merupakan alternatif yang paling realistik. Namun yang nampak,  kebijakan  pemerintah  bersikap ambivalen.  Di  satu  pihak  menyatakan  TKI
sebagai  “pahlawan  devisa”  sementara  di lain  pihak  pelayanan  dan  perlindungan terhadap  TKI  masih  jauh  dari  yang diharapkan,  sehingga  tidak  sukar  kita menemukan  munculnya  kasus-kasus  TKI bermasalah  di  luar  negeri  hampir  setiap bulan.  Jika  kondisi  ini  dibiarkan  pasti  kita mempertanyakan sejauh mana kewenangan pemerintah  dalam  menegakkan  otoritasnya dan melindungi warganya.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam  kajian  di  atas  dapat  disimpulkan beberapa  hal. Pertama, bahwa  masalah tenaga  kerja  ilegal  memberikan  dampak bagi hubungan Indonesia-Malaysia.
Meskipun  sejauh  ini  hubungan  kedua negara  terus  berlangsung  dengan  amat baik,  namun  isu  TKI  seringkali  menjadi alat  pemicu  ketegangan  hubungan  secara tidak terduga.
Kedua, keberadaan  TKI  ilegal  telah menimbulkan  permasalahan  serius  di Malaysia.  Usaha-usaha  yang  dilakukan pemerintahan  negara  itu  dalam  menangani TKI  ilegal  perlu  dilihat  dalam  konteks yang  lebih  proporsional,  meskipun  pada tingkat  tertentu  tidak  mengesampingkan adanya  unsur  ketidakbecusan  oknum- oknum pemerintah Malaysia dalam
bertindak. Ketiga, pemerintah  Indonesia
perlu  lebih  serius,  dan  mengambil  jalan pendekatan yang integratif, dalam memperbaiki penanganan sistem ketenagakerjaan.  Mulai  dari  penyiapan tenaga kerja, perbaikan peraturan, penataan birokrasi kelembagaan, sampai kemampuan advokasi di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Daftar Buku
Abdurrahman,  Nik  Suhaila, Kewujudan Buruh  Asing  dalam  Pembangunan di  Malaysia:  Masalah  dan  Dilema, Kuala Lumpur: Sigma Press, 2008.
Adam,  Ramlah, Gerakan  Radikal  Kiri  di Malaysia, Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa, 2003.
Anuwar, Hasyim, Isu-Isu Sosial Semasa di Malaysia:  Kajian  Beberapa  Aspek, Kuala Lumpur: UM Press, 2003.
Awang, Ahmad Burhan, Pekerja Asing dan Pembangunan di Malaysia:
Manfaat dan Impak, Kuala Lumpur:
Mutiara Sdn. Bhd., 1998.
Azis, Ungku, Malaysian Economic
Development: Resources and Capacity, Kuala  Lumpur:  UM
Press, 2005.
Burhanuddin,  Zainol, Indonesian  Migrant Worker  and  Malaysian  Society, Kuala Lumpur: Sigma Press, 2001.
Hardiyanto,  Heri, Tenaga  Kerja  Indonesia di Luar Negeri: Aspek-Aspek

## Pemberdayaan
dan Masalah,
Yogyakarta: Aditya Media, 2007.
Lesmana, Rudy, Merana di Negeri Sendiri, Ditindas  di  Negeri  Orang:  Nasib dan  Derita  TKI  di  Malaysia, Yogyakarta: Nyiur Hajau, 2008.
Majid,  Suhaimi  Abdul, Pendatang  Haram, Buruh  Asing,  dan  Masa  Depan Malaysia:  Kajian  Semasa, Kuala Lumpur: Pena Emas,   2005.
Manaf,  Azmah  Abdul, Sejarah  Sosial Masyarakat Malaysia, Kuala
Lumpur:  Utusan  Publications  & Distributors Sdn Bhd, 2001. Moleong,  Lexy  J., Metode  Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1996.
Muniandy,  Kunaseelan, Malaysia  Foreign
Policy  1957-1990, Kuala  Lumpur: Zeed Books, 1996.
Omar,  Rusdi. Malaysia  Foreign  Policy: From  Tunku  to  Mahathir, Kuala Lumpur: Pinma Publications,  2001.
Salleh,  Mohd.  Zahman, Masalah  Pekerja Asing  di  Malaysia:  Perspektif  dan Cabaran, Kuala Lumpur: UM Pres,
2008.
Sarji, Ismail, Migrant Worker in Southeast
Asia, Kuala  Lumpur:  Zeed  Books, 2001.
Suryadinata,  Leo, Politik  Luar  Negeri Indonesia  di  Bawah  Soeharto,
Jakarta: LP3ES, 1991.
Untoro,  Hesti, Berburu  Ringgit  Ke  Negeri Seberang: Tinjauan Atas Kegagalan  Pemerintah  Terhadap Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri, Yogyakarta: Sketsa Masa, 2008.
Yaacob,  Syamsuddin  Yaacob,  “Polisi  dan
Tindakan Kerajaan dalam Menangani  Isu  Pekerja  Indonesia” dalam Baharom Hassan, Pembangunan  Ekonomi  Malaysia: Dari Kemelesetan Menuju Kebangkitan Semula, Kuala Lumpur: Mutiara, 2000.

## B. Daftar Majalah dan Koran
Gatra, 25 Agustus 2002 Gatra, 14 September 2002 Kompas, 16 Agustus 2002
Kompas, 18 Agustus 2002
Kompas, 29 Februari 2005
Kompas, 27 April 2008.
Kompas, 4 Desember 2008 Utusan Malaysia, 11 Mei 2008 Utusan Malaysia, 13 April 2008 Utusan Malaysia, 14 April 2008
Utusan Malaysia, 24 Juni 2008
Utusan Malaysia, 24 Juni 2008.