## Konsep  Dan  Terapan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Sektor  Publik  di  Indonesia  (Eksistensi Kelembagaan BPSDM)
Komedi 1* , John Ferianto 2
12 Institut Pemerintahan Dalam Negeri
* Korespondensi : komedi@ipdn.ac.id

## Abstrak
Sumber  Daya  Manusia  adalah  dimensi  yang  dinamis  dan  unik  dibandingkan  dengan  manajemen sumber daya yang memiliki sifat, karakter, motif, dan emosi yang berbeda Oleh karena itu diperlukan Penggunaan/  manajemen  yang  berbeda  untuk  masing-masing  pribadi  Sumber  daya  manusia merupakan  sumber  daya  terpenting  yang dimiliki  setiap  manusia  sebuah  organisasi  di mana  orang bertindak sebagai penggerak dan pemimpin sarana lain. Oleh karena itu tanggung jawab Organisasi memperoleh, memotivasi, dan mengelola sumber daya manusia mencapai kemajuan organisasi secara efektif,  meninggalkan  birokrasi  dalam  organisasi  publik  seperti  Pemerintah  Kabupaten  Semarang harus dikelola dengan baik optimal dalam konteks bentuk birokrasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk target Penelitian ini merupakan data primer dari wawancara sumber dan informasi. Analisis data dilakukan dengan penyajian reduksi data informasi dan menarik kesimpulan.  Berdasarkan  hasil  kajian  disimpulkan  bahwa  BPSDM  Kementerian  Dalam  Negeri bertujuan untuk menerapkan manajemen kepegawaian pejabat dalam kerangka bentuk birokrasi yang merupakan bagian dari penataan sistem. Perekrutan karyawan, analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, penetapan  standar  Kompetensi  kerja,  evaluasi  individu  berbasis  kompetensi,  implementasi  sistem penilaian  kinerja  pribadi,  pembentukan/pengembangan  database  karyawan  dan  Pengembangan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.
Kata Kunci:   Sumber Daya Manusia; Kompetensi Aparatur

## Abstract
Human Resources is a dynamic and unique dimension compared to resource management which has different nature, character, motives and emotions. Therefore, different usage/management is required for  each  individual.  Human  resources  are  the  most  important  resource  that  every  individual  has. human  an  organization  in  which  people  act  as  movers  and  leaders  of  other  means.  Therefore  the responsibility  of  the  Organization  to  obtain,  manage,  motivate  and  manage  human  resources  to achieve organizational progress effectively, leaving the bureaucracy in public organizations such as the Semarang Regency Government must be managed optimally in the context of bureaucratic forms. This research is a type of qualitative research. Sources of data for the target of this study are primary data from interviews and information sources. Data analysis was carried out by presenting reduced data information and drawing conclusions. Based on the disclosure study, the BPSDM of the Ministry of  Home  Affairs  aims  to  implement  official  staffing  management  within  the  framework  of  a bureaucratic form which is part of the system arrangement. Employee recruitment, job analysis, job evaluation,  setting  work  competency  standards,  competency-based  individual  evaluations, implementation of personal performance appraisal systems, establishment/development of employee databases and development of competency-based training employees.
Keywords: Human Resources; Apparatus Competency
Konsep  Dan  Terapan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Sektor  Publik  di Indonesia (Eksistensi Kelembagaan BPSDM)

## 1. Pendahuluan
Sumber  daya  manusia  yang  selanjutnya  kita  sebut  sebagai  sumber  daya  aparatur pemerintahan  merupakan  unsur  utama  paling  penting  dalam  membangun  kualitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat, mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, danbermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
Sumber  daya  manusia  dapat  menjadi  indikator  utama  keunggulan  kompetitif  yang berkelanjutan  dalam  pemerintahan.  Penerapan  reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  saat  ini  menjadikan  aparatur  pemerintahan  sebagai  salah  satu  sasaran utama perbaikan pada sektor birokrasi pemerintah yang dilakukandengan menerapkan prinsip- prinsip manajemen modern, sehingga diharapkan aparatur pemerintah mampu memaksimalkan tugas dan fungsinya khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, pekerjaan pembenahan internal akan terus  dilakukan diikuti oleh perkembangan kemampuan dan kompetensi kualitas aparaturnya.
Berbicara  tentang  manajemen  aparatur  pemerintahan,  Sumber  Daya  Manusia  juga memiliki keterbatasan baik dari segi kualitas maupun kuatitasnya, oleh karena itu Sumber Daya Manusia  ini  harus  dikelola  dengan  baik  sehingga  potensinya  dapat  termanfaatkan  secara maksimal.  SDM  adalah  dimensi  yang  dinamis  dan  unik,  manusia  memiliki  fitrah  Karakter, motivasi dan emosi berbeda, sehingga sangat diperlukan perawatan/pengelolaan yang berbeda untuk setiap kepribadian. Manusia adalah sumber daya yang paling penting dalam organisasi apapun di mana manusia adalah penggerak, sebagai manajer yang mengatur sumber daya lain, oleh  karena  itu  salah  satu  tanggung  jawab  organisasi  yang  menjadi  prioritas  adalah  proses memperoleh, mengelola, memotivasi dan kontrol sumber daya manusianya mencapai kemajuan organisasi secara efektif.
Pada  dasarnya  aparatur  pemerintahan  di  berbagai  negara  memainkan  peran  penting, misalnya sebagai pelaksana aturan perundang-undangan; fungsi administrasi untuk pelayanan publik; corporate  leader ;  Pengelola/direktur  dan  administrator  pemerintahan.  Jadi  tuntutan penerapan  reformasi  birokrasi  smutlak  harus  dilakukan  karena  mengarah  pada  konsekuensi serius yaitu perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Perbaikan sistem pelayanan publik yang harus diperhatikan, terutama jika terjadi masalah Kinerja  peralatan  birokrasi  pegawai  Sebelumnya  pegawai  negeri  sipil  (PNS).  masih  belum terselenggara  seperti  yang  diharapkan.  Performa  perangkat  masih  belum  optimal  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  disajikan  dalam  jumlah  besar  keluhan  dibuat Masyarakat  Layanan  Publik  Kasus-kasus  yang  disebutkan  oleh  pemerintah  selama  ini  masih sering  terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  Korupsi,  konspirasi  dan  nepotisme  (KKN)  dan penempatan  personil  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  jabatan.  Namun  kali  ini  Kinerja  dan manajemen  peralatan  SDM  mendapatkan  lebih  banyak  perbaikan  secara  komprehensif  dan bertahap prioritas atau berdasarkan Kelayakan perbaikan berdasarkan aturan umum dalam UU No.  5  Tahun  2014  tentang  prinsip-prinsip  personalia  segala  upaya  Meningkatkan  efisiensi, efektifitas  dan  dengan  kompetensi  Tugas,  Kegiatan  dan  tugas  profesional,  yang  meliputi: perencanaan,  pengadaan  (perekrutan),  pengembangan  kualitas,  investasi,  promosi,  gaji, kesejahteraan dan Penyelesaian Selain masalah performa Persyaratan perpanjangan manajemen Divisi  Sumber  Daya  Manusia  juga  berasal  dari  masyarakat  sebagai  penerima  dan  sasaran layanan disediakan secara publik oleh negara.
Layanan lambat, budaya tidak berorientasi layanan kepuasan pelanggan, ketidakmampuan petugas  penanganan  keluhan,  mentalitas  petugas  hal  ini  menjadi  penyebab  masyarakat  lebih
Konsep  Dan  Terapan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Sektor  Publik  di Indonesia (Eksistensi Kelembagaan BPSDM)
baik dan lebih suka untuk melakukan bisnis dengan sektor swasta dibandingkan dengan instansi pemerintah. Selain itu, paradigma saat ini adalah aspirasi dan kepentingan masyarakatlah yang menjadi  dasar  pemeritntah  untuk  memutuskan  bentuk  layanan  apa  yang  akan  diambil pemerintah sebagai kebijakannya.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mempunyai  tugas  melaksanakan penyusunan  kebijakan  teknis,  rencana,  pelaksanaan,  pembinaan,  fasilitasi,  pemantauan, evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  pengembangan  kompetensi  bidang  Pemerintahan  Dalam Negeri.  Sehingga  yang  dicanangkan  diharapkan  tidak  hanya  menjadi  sekedar  wacana  manis saja, namun dapat diwujudkan melalui kinerja nyata dan parameter pengukuran yang akuntabel sehingga  dapat  dilihat  hasilnya  oleh  masyarakat  sebagai  stakeholder  tertinggi  dalam pengambilan kebijakan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif  kualitatif. Metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  sebuah  metode  yang  digunakan  peneliti  untuk menemukan  pengetahuan  atau  teori  terhadap  penelitian  pada  satu  waktu  tertentu  (Mukhtar. 2013)

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Administrasi Publik
Administrasi publik adalah bagian dari administrasi umum yang memiliki jangkauan lebih luas  yang  mencakup  mempelajari  ilmu  pengetahuan  mengenai  lembaga  terkecil  seperti keluarga  hingga  perserikatan  bangsa-bangsa  disusun,  digerakkan  dan  dijalankan  (Rodiyah, et.al.  2021).  Publik  yang  dimaksud  pada  administrasi  publik  tidak  hanya  menyangkut masyarakat  saja,  melainkan  dapat  diartikan  menjadi  sekelompok  manusia  yang  diikat  oleh rangsangan  terhadap  sesuatu,  termasuk  negara.  Secara  konseptual,  administrasi  publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik- praktik  manajerial  agar  terbiasa  melaksanakan  suatu  kegiatan  dengan  efektif,  efisien  dan rasional (Pasalong, 2019).
Dengan kata lain administrasi publik tidak hanya menyangkut persoalan administrasi saja, akan tetapi juga berbagai aspek lain dari kebutuhan kebijaksanaan suatu lembaga publik seperti negara. Dalam praktiknya, administrasi memang sejatinya dapat dikatakan pula sebagai ilmu kenegaraan,  pemerintahan,  atau  administrasi  negara.  Administrasi  publik  sebagai  penentu kebijaksanaan suatu negara merupakan bagian dari ilmu politik. Dengan demikian, administrasi publik  merupakan  ilmu  multidisipliner  yang  menyangkut  pengetahuan  tentang  administrasi umum dan berbagai persoalan administrasi publik yang timbul dalam politik.
Administrasi  publik  adalah  suatu  kombinasi  yang  kompleks  antara  teori  dan  praktik dengan  tujuan  mempromosi  pemahaman  terhadap  pemerintah  dalam  hubungannya  dengan masyarakat  yang  diperintah,  dan  juga  mendorong  kebijakan  publik  agar  lebih  responsif terhadap  kebutuhan  sosial.  Administrasi  publik  berusaha  melembagakan  praktik-praktik manajemen  agar  sesuai  dengan  nilai  efektivitas,  efisiensi  dan  pemenuhan  kebutuhan masyarakat secara lebih baik (Pasalong, 2019).
Administrasi publik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari apa yang diinginkan oleh rakyat  melalui  pemerintah  serta  cara  mereka  memperoleh  hal  tersebut.  Dengan  demikian administrasi publik tidak hanya datang dari atas ke bawah, melainkan dari bawah ke atas juga (Rodiyah, et.al. 2021).
Konsep  Dan  Terapan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Sektor  Publik  di Indonesia (Eksistensi Kelembagaan BPSDM)
Berdasarkan pengertian administrasi publik menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah rangkaian kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melaksanakan tugas kepentingan kelompoknya seperti pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik secara efektif dan efisien.
Sebagai ilmu dan seni (praktik) administrasi publik memiliki karakteristik atau ciri tertentu yang di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Pelayananan  yang  diberikan  administrasi  publik  bersifat  lebih  urgen  dibandingkan dengan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  organisasi-organisasi  swasta.  Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat, dan kalau diserahkan atau ditangani oleh organisasi-organisasi lain selain organisasi pemerintah maka  akan  tidak  jalan.  contoh,  pelayanan  keamanan,  pertahanan,  sampah,  serta pelayanan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
b. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli. Dalam hal ini bentuk pelayanan yang diberikan tidak bisa dibagi kepada organisasi-organisasi lainnya, contoh: pelayanan pos dan telegram, keamanan, pertahanan  dan  kehakiman.  Adapun  semi  monopoli,  contohnya,  pendidikan, kesehatan, perhubungan.
c. Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  umum,  administrasi  publik  dan administratornya  relatif  berdasarkan  undang-undang  dan  peraturan.  Ciri  ini memberikan  warna  legalitas  dari  administrasi  negara.  Sehingga  dengan  demikian perubahan  atau  perluasan  pelayanan  kepada  masyarakat,  ada  umumnya  sulit  atau lambat  menyesuaikan  diri  pada  tuntutan-tuntutan  masyarakat.  Lain  halnya  dengan organisasi swasta yang dengan mudah dan cepat dapat menyesuaikan diri apabila ada kritik dan saran dari pelanggan.
d. Administrasi  publik  dalam  memberikan  pelayanan  tidak  dikendalikan  oleh  harga pasar.  Oleh  karena  itu  permintaan  pelayanan  oleh  masyarakat  kepada  administrasi publik  tidak  didasarkan  akan  perhitungan  labarugi,  melainkan  ditentukan  oleh  rasa pengabdian  kepada  masyarakat  umum.  Lain  halnya  dengan  administrasi  negara, administrasi niaga ditentukan oleh harga pasar sehingga dalam memberikan pelayanan pelanggan sangat mempertimbangkan untung-rugi.
e. Usaha-usaha  yang  dilakukan  administrasi  publik  terutama  dalam  negara  demokrasi, dilakukan  sangat  tergantung  pada  penilaian  mata  rakyat  banyak.  Karena  itulah pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik hendaknya adil dan tidak memihak, proporsional,  bersih  dan  mementingkan  kepentingan  orang  banyak  dibandingkan kepentingan pribadi.

## 3.2. New Public Management (Manajemen Publik Baru)
New  Public  Management (NPM)  atau  dalam  bahasa  Indonesia  juga  dikenal  sebagai Manajemen  Publik  Baru  adalah  sebuah  pendekatan  dalam  menjalankan  kegiatan  pelayanan publik  yang  diselenggarakan  oleh  organisasi  publik/pemerintahan  baik  pada  level  pusat maupun daerah, yang menitikberatkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis  lebih  unggul  dari  pada  manajemen  yang  selama  ini  diselenggarakan  oleh  birokrasi sehingga perlu diganti. Paradigma baru ini mulai mendapat banyak sorotan pada tahun 1990- an setelah Christopher Hood pertama kali menggunakan istilah tersebut dalam tulisannya pada tahun 2003 (Hood, 1991), meski pada perkembangannya paradigma ini juga kerap disamakan dengan  istilah-istilah  lain  yang  berkembang  setelahnya  seperti Post-bureaucratic  Paradigm yang dikenalkan Michael Barzeley pada 1992 (Barzelay, 1992), dan Reinventing Government yang dikenalkan Osborne dan Gaebler pada 1992 (Weiss, 1995).
NPM beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah  cara yang lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen pada birokrasi publik. Karena itu, buruknya sistem
Konsep  Dan  Terapan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Sektor  Publik  di Indonesia (Eksistensi Kelembagaan BPSDM)
manajemen dalam organisasi publik dapat diselesaikan dengan pengadopsian beberapa praktik dan  teknik  manajemen  yang  diterapkan  di  sektor  bisnis/swasta  seperti  mekanisme  pasar, kompetisi  tender,  hingga  privatisasi terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  dikelola  birokrasi organisasi publik/negara (Hughes, 1998) (Murlis, 1987) (Broadbent&Gutherie, 1992)
Penerapan  konsep New  Public  Management telah  menyebabkan  terjadi  perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.  Penerapan  konsep  NPM  dapat  dipandang  sebagai  suatu  bentuk  modernisasi  atau reformasi  manajemen  dan  administrasi  publik,  depolitisasi  kekuasaan,  atau  desentralisasi wewenang  yang  mendorong  demokrasi.  Perubahan  tersebut  juga  telah  mengubah  peran pemerintah  terutama  dalam  hal  hubungan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  (Hughes, 1998).
Sebagai sebuah paradigma, banyak ahli ikut menulis pandangannya terhadap New Public Management ,  terdapat  banyak  persamaan  dan  perbedaan  khususnya  dalam  penekanan  aspek apa yang mendasar dan paling penting dalam penerapan NPM. Meski berakhir pada kesimpulan tidak adanya kesepakatan umum pada semua ahli mengenai pengertian dan aspek di dalamnya, namun  secara  objektif  para  ahli  sepakat  bahwa  NPM  bertujuan  untuk  mereformasi pemerintahan  agar  lebih  efektif  dan  responsif  terhadap  permintaan  warga  (Binod,  2016) (OECD, 2000).

## 3.3. Manajemen
Manajemen  adalah  seni  menyelesaikan  pekerjaan  melalui  orang  lain.  Seorang  manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin  mendefinisikan  manajemen  sebagai  sebuah  proses  perencanaan,  pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara  efektif dan efisien.  Efektif  berarti  bahwa  tujuan  dapat  dicapai  sesuai  dengan  perencanaan,  sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal  (Griffin,  2006).  Manajemen  belum  memiliki  definisi  yang  luas  dan  diterima  secara universal (Robbins&Coulter, 2007).
Manajemen  menurut  Kreitnerr  adalah  suatu  proses  bekerja  sama  dengan  dan  melalui lainnya  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  dengan  efektif  dan  secara  efisien  menggunakan sumber daya yang terbatas di lingkungan yang berubah-ubah (Nursam, 2017).

## 3.4. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen  sumber  daya manusia  atau  disingkat MSDM,  adalah  pemanfaatan  sejumlah individu  secara  efisien  dan  efektif  serta  dapat  digunakan  secara  maksimal  untuk  mencapai tujuan  organisasi  atau  perusahaan  (Mondy,  2008).  Kajian  MSDM  menggabungkan  beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Unsur utama MSDM adalah manusia.
Manajemen  sumber  daya  manusia  juga  menyangkut  desain  dan  implementasi  sistem perencanaan,  penyusunan  karyawan,  pengembangan  karyawan,  pengelolaan  karier,  evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusianya.

## 3.5. Refromasi Birokrasi
Kebijakan  adalah  sebuah  ketetapan  yang  berlaku  yang  dicirikan  oleh  perilaku  yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (Suharto, 2005). Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuantujuan tertentu, kebijakan menurut Timuss senantiasa berorientasi kepada masalah ( problem-oriented ) dan  berorientasi  kepada  tindakan  ( action-oriented ).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan
Konsep  Dan  Terapan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Sektor  Publik  di Indonesia (Eksistensi Kelembagaan BPSDM)
bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara- cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.
Reformasi  birokrasi  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mencapai  good governance  (Dewandaru,  2013).  Melihat  pengalaman  sejumlah  Negara  menunjukan  bahwa reformasi  birokrasi  merupakan  langkah  awal  untuk  mencapai  kemajuan  sebuah  Negara. Melalui  reformasi  birokrasi,  dilakukan  penataan  terhadap  system  penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efesien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Reformasi  birokrasi  memang  akan diterapkan dijajaran kementerian dan lembaga pemerintah. Mereformasi birokrasi kementerian dan lembaga memang sudah saatnya dilakukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi saat ini.
Dimana  birokrasi  dituntut  untuk  dapat  melayani  masyarakat  secara  cepat,  tepat  dan profesional.  Untuk  memberikan  rujukan  yang  sama  dalam  penggunaan  kriteria  dan  ukuran keberhasilan reformasi birokrasi, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan dan RB) mengeluarakan Peraturan Menteri (Permen) Pan dan RB No.11 Tahun 2011, tentang indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi. Di dalam Permen tersebut terdapat sasaran  dan  indikator  keberhasilan  Reformasi  Birokrasi,  dimana  tercantum  bahwa pembangunan  atau  pengembangan  e-government  menjadi  salah  satu  indikator  keberhasilan Reformasi  Birokrasi.  Dalam  reformasi  birokrasi  terdapat  sebuah  kebijakan  diantaranya Pembangunan  aparatur  negara  dilakukan  melalui  reformasi  birokrasi  untuk  meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya (UU  No.  17  Tahun  2007  tentang  RPJPN  2005-2025),  Dan  kebijakan  dalam  rangka mempercepat pencapaian hasil area perubahan refomasi birokrasi tersebut maka ditetapkanlah 9  Program  Percepatan  Reformasi  Birokrasi.  Program  percepatan  digunakan  oleh  seluruh instansi  pemerintah  untuk  mendukung  pelakansaan  refomasi  birokrasi  di  instansi  masing- masing baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerahsebagaimana peraturan president nomor  80  tahun  2011  tentang  Grand  Design  Reformasi  birokrasi  Indonesia  2010-2025, Program percepatan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :
1.  Penataan Struktur Organisasi Pemerintah
2.  Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
3.  Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka
4.  Peningkatan Profesionalisasi PNS
5.  Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
6.  Peningkatan Pelayanan Publik
7.  Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
8.  Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9.  Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur

## 4. Pembahasan
4.1.Standar Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Seluruh  kewenangan  dan  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  memerlukan pengelola  yang  profesional.  Profesionalisme  penyelenggaraan  pemerintahan  menuntut tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional. Hal ini juga merupakan prasyarat dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta kualitas pelayanan pemerintah kepada  masyarakat.  Agar  setiap  upaya  pembinaan  ke  arah  peningkatan  kualitas  aparatur pemerintah  mencapai  sasaran  dan  menjadi  relevan  dalam  menjawab  tuntutan  reformasi birokrasi, maka peningkatan kualitas SDM aparatur harus diarahkan kepada pencapaian standar
Konsep  Dan  Terapan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Sektor  Publik  di Indonesia (Eksistensi Kelembagaan BPSDM)
kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Elemen dari kompetensi terdiri dari: (1) pengetahuan, (2) keahlian dan (3) perilaku.
Pengembangan SDM aparatur selama bertahun-tahun tidak mengacu kepada suatu standar kompetensi  yang  dibakukan  secara  resmi,  bahkan  terlihat  bahwa  kegiatan  ini  hanya  semata untuk menggenapkan target yang berbasiskan proyek, baik rutin maupun pembangunan. Salah satu upaya untuk pengembangan SDM aparatur berkaitan dengan kompetensi yang dibutuhkan adalah melalui penyelenggaraan diklat PNS, baik diklat teknis, diklat fungsional, maupun diklat penjenjangan.  Diklat  PNS  merupakan  penyelenggaraan  proses  pembelajaran  dalam  suatu komunitas  pembelajar  ( learning  community) dalam  rangka  meningkatkan  kompetensi  PNS untuk menuju profesionalisme.
Kebijakan  Diklat  PNS  yang berlaku  pada  saat  sekarang  ini dituangkan  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  101  Tahun  2000  tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan  Pegawai  Negeri Sipil. Pada Bab II, Pasal 2 peraturan tersebut menyuratkan bahwa tujuan diklat PNS adalah: 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan  secara  profesional  dengan  dilandasi  kepribadian  dan  etika  PNS  sesuai  dengan kebutuhan  instansi;  2.  Menciptakan  aparatur  yang  mampu  berperan  sebagai  pembaharu  dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi  pada  pelayanan,  pengayoman,  dan  pemberdayaan  masyarakat;  4.  Menciptakan kesamaan  visi  dan  dinamika  pola  pikir  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan  umum  dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
Dengan  demikian  diklat  yang  diselenggarakan  bagi  PNS  intinya  bertujuan  untuk meningkatkan  profesionalisme,  membentuk  sikap  dan  perilaku,  meningkatkan  nasionalisme, dan menciptakan kepemerintahan yang baik. Tujuan inilah selanjutnya dijabarkan didalam JAP, Tahun 1, Nomor 1, Agustus 2002, ISSN 1412-7040 100 kompetensi yang harus dimillki oleh PNS didalam mengemban  tugasnya  diberbagai  bidang  dan  berbagai  tingkatan  serta  berbagai tempat.
Hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara penyelenggaraan diklat secara normatif, baik  sarana  prasarana  maupun  substansi,  dengan  kenyataan  didalam  praktek  seharihari  para peserta.  Sehingga  mereka  sering  mempertanyakan  konsistensi  antara  kemampuan  atau kompetensi  yang  dicapai  peserta  setelah  menyelesaikan  diklat  dengan  kompetensi  yang seharusnya  dicapai  oleh  diklat  tersebut  didalam  menunjang  jabatannya  atau  tugasnya.  Atas dasar  penilaian  dari  pengalaman  peserta  tersebut  maka  seyogyanya  penyelenggaraan pendidikan  dan  pelatihan  bagi  PNS  harus  didasarkan  pada  pendekatan  standar  kompetensi, dengan  demikian  arah  dan  pendekatan  penyelenggaraan  diklat  aparatur  harus  direncanakan sedemikian  rupa  sehingga  memenuhi  kebutuhan  PNS  dalam  mengatasi  kesenjangan kompetensinya.  Perubahan-perubahan  dan  perbaikan  ini  menuntut  tersedianya  sarana, prasarana, penyelenggara dan widyaiswara yang kompeten dan profesional. Dengan berbagai penyempurnaan penyelenggaraan Diklat PNS dibarengi pula dengan penyediaan anggaran yang memadai bagi Diklat, maka diharapkan kompetensi PNS akan meningkat dan profesionalisme PNS akan segera dapat diwujudkan. Sehingga pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dapat dilakukan dengan baik oleh para penyelenggara pemerintahan baik di tingkat nasional, propinsi, kabupaten maupun kota.

## 4.2. Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kemampuan  aparatur  birokrasi  merupakan  pilar  penyangga  bangunan  birokrasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itulah maka diperlukan adanya langkah-langkah dalam upaya  pengembangan  orientasi  perolehan  atau  kualifikasi  yang  berhubungan  dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, agar aparatur birokrasi dapat berperan secara optimal dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Birokrasi  sendiri  diartikan  sebagai  pekerjaan
Konsep  Dan  Terapan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Sektor  Publik  di Indonesia (Eksistensi Kelembagaan BPSDM)
menjalankan pemerintahan oleh orang-orang yang memerintah secara profesional, inilah esensi dari birokrasi  .
Pembinaan  sumberdaya  aparatur  birokrasi  merupakan  bagian  integral  dari  kepentingan untuk  meningkatkan  kualifikasi  aparatur  birokrasi  sesuai  dengan  tuntutan  masyarakat. Pentingnya  pembinaan  kualitas  sumber  daya  aparatur  birokrasi  yang  dianggap  memegang posisi sentral dalam organisasi birokrasi. Pembinaan sumberdaya aparatur birokrasi mencakup faktor-faktor kualifikasi, keterampilan, jumlah, kemampuan pe-laksanaan tugas dan masa kerja. Sejalan dengan hal tersebut diatas, menyatakan bahwa kapasitas individu dalam menjalankan tugas pekerjaannya didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan phisik (intelectual and  physical  abilities), membahas  perlunya  kapasitas sumber  daya  manusia  (aparatur)  untuk menopang  proses  manajemen  pemerintahan  yang  demokratik  dan  secara  politis  dinilai akuntabel  yang  melengkapi  perolehanperolehan  teknis  yang  harus  dipunyai  oleh  para pengemban amanat tanggungjawab publik.
Dengan  pembahasan  tersebut  diatas,  peningkatan  kompetensi  aparatur  pemda  sebagai upaya  meningkatkan  kualitas  manajemen  publik  telah  dianggap  sebagai  faktor  penentu  bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Upaya dimaksud dapat dilaksanakan dengan  cara  seleksi  dimensi-dimensi  yang  relevan  dan  substansi  faktor  normatif,  dengan memperhatikan  konsep-konsep  sebagai  berikut:  penggunaan  otoritas  yang  menguntungkan kepentingan publik yang tulus, terbuka, disiplin, etis dan berkarakter moral; pemikiran modern, profesional, dan performa serta budaya kerja unggulan.

## 5. Kesimpulan
Untuk  mendukung  aparatur  birokrasi  yang  lebih  berdaya,  perlu  dilakukan  upaya peningkatan  kompetensi  aparatur  Pemda.  Dengan  demikian  pengetahuan  teoritik  sangat penting, yang dengan pengetahuan itu kemampuan penalaran seseorang dianggap berkembang sedemikian  rupa,  sehingga  kemampuan  intelektual  tersebut  dapat  dicurahkan  dengan  jelas, karena itu profesionalisme dibutuhkan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang  mampu  memadukan  teori  dengan  prakteknya. Good  governance merupakan  proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service . Disebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “ good governance ” (kepemerintahan yang baik).
Dalam  penyelenggaraan good  governance terdapat  tiga  domain  yang  berperan  yaitu pemerintah,  sektor  swasta  dan  masyarakat.  Masing-masing  domain  mempunyai  posisi  yang sejajar  dalam  penyelenggaraan  kepemerintahan.  Karakteristik good  governance terdiri  dari: partisipasi, transparansi, taat hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, efektif dan efisien, kesetaraan, akuntabilitas dan visi strategis. Karakteristik ini harus dipenuhi untuk mewujudkan good governance .

## Referensi
1. Albrow, Martin. (2005). Birokrasi (Cetakan Ketiga). Yogyakarta: Tiara Wacana.
2. Barzelay, Michael. (1992). Breaking through bureaucracy: a new vision for managing in government. University of California Press.
3. Binod Atreya (2016). "New Public Management: Its Criticisms and Prospects in the 21st Century"
4. Broadbent, Jane; Guthrie, James (1992-06). "Changes in the Public Sector: A Review of Recent  "Alternative"  Accounting  Research".  Accounting,  Auditing  &  Accountability Journal. 5 (2).
Konsep  Dan  Terapan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Sektor  Publik  di Indonesia (Eksistensi Kelembagaan BPSDM)
5. Dewandaru, Sigit. (2013). Pemanfaatan Aplikasi E-Office Untuk Mendukung Penerapan E-Government Dalam Kegiatan Perkantoran Studi Kasus: Puslitbang ; Bandung.
6. Griffin, R. 2006. Business, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.
7. Hood,  Christopher  (1991).  "A  Public  Management  for  All  Seasons?".  Public Administration (dalam bahasa Inggris). 69 (1): 3–19.
8. Hughes,  Owen  E.  (1998).  Public  Management  and  Administration.  London:  Macmillan Education UK. hlm. 52–80.
9. Mondy, Wayne (2008/1/7). manajemen sumber daya manusia. jakarta: Erlangga. hlm. 4.
10. Mukhtar.  2013.  Metode Praktis Penelitian  Deskriptif Kualitatif.  Jakarta:  Referensi.  (GP Press Group).
11. Murlis,  Helen  (1987-03).  "Performance‐related  pay  in  the  public  sector".  Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. Public Money. 6 (4): 29–33.
12. Nursam,  Nasrullah  (2017-10-25).  "Manajemen  Kinerja".  Kelola:  Journal  of  Islamic Education Management. 2 (2).
13. OECD (2000). Government of the future
14. Pasolong, Harbani. (2019). Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta
15. Robbins, Stephen dan Mary coulter. 2007. Management, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.
16. Robbins, Stephen P.  2001. Perilaku  Organisasi:  Konsep,  Kontroversi,  Aplikasi,  Jilid.  1, Edisi 8, Prenhallindo, Jakarta
17. Rodiyah,  I.,  Sukmana,  H.,  Mursyidah,  L.  (2021).  Pengantar  ilmu  administrasi  publik. Sidoardjo: Umsida Press.
18. Sondang P. Siagian, 1994, Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi,. CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
19. Suharto, Edi. (2005), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung.: Refika Aditama.
20. Vocational  Business:  Training,  Developing  and  Motivating  People  by  Richard  barrett  - Business & Economics - 2003. - Page 51.
21. Weiss, Janet A.; Osborne, David; Gaebler, Ted; Review, National Performance (1995-01). "Reinventing  Government:  How  the  Entrepreneurial  Spirit  is  Transforming  the  Public Sector". The Academy of Management Review. 20 (1): 229