## ANALISIS YURIDIS  PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Ivan Fauzani Raharja dan Hafrida Fakultas Hukum Universitas Jambi Email: Ivanfauzani_fh@unja.ac.id ;hafrida@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Good  governance  pada  dasarnya  adalah  suatu  konsep  yang  mengacu  kepada  proses pencapaian  keputusan  dan  pelaksanaannya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara bersama.  Sebagai  suatu  konsensus  yang  dicapai  oleh  pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor swasta  bagi penyelenggaraan  pemerintahaan  dalam  suatu  negara.  Negara  berperan memberikan  pelayanan  demi  kesejahteraan  rakyat  dengan  sistem  peradilan  yang  baik  dan sistem  pemerintahan  yang  dapat  dipertanggungjawaban  kepada  publik.Indonesia  merupakan salah  satu  negara di  dunia  yang  sedang  berjuang  dan  mendambakan  terciptanya  good governance. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan.  Kepentingan  politik,  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme,  peradilan  yang  tidak  adil, bekerja  di  luar kewenangan,  dan  kurangnya  integritas  dan  transparansi  adalah  beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Untuk mencapai good  governance  dalam  tata  pemerintahan  di  Indonesia,  maka  prinsip-prinsip  good governance  hendaknya  ditegakkan  dalam  berbagai  institusi  penting  pemerintahan. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan sebelum tindak pidana korupsi tersebut terjadi. Salah satu  upaya  pencegahan  dalam  tindak  pidana  korupsi  adalah  melalui  upaya  penerapan  Good Governance. Demikian juga halnya di Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun tidak dapat melepaskan  diri  dari  jeratan  tindak  pidana  korupsi.  Tindak  Pidana  Korupsi  terjadi  disemua aspek  baik  legislatif,  eksekutif  maupun  sektor  swasta.  Untuk  itu  penellitian  ini  merupakan penelitian  normatif  yang  akan  fokus  pada  permasalahan  penerapan  asas  Good  Governance sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sarolangun.

## Kata Kunci: Tata Kelola yang Baik (Good Governance), Tindak Pidana Korupsi

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Reformasi  birokrasi  ternyata  belum  mampu  memperbaiki  budaya  birokrasi,  terutama menekan  perilaku  birokrasi  yang  cenderung  korup.  Dengan  kata  lain  reformasi  dari  internal birokrasi  saja  belum  efektif  dalam  memberantas  korupsi.  Sumber  penyakit  birokrasi  pada dasarnya  dapat  diidentifikasi  dari  dua  lokus,  yaitu  internal  dan  eksterna. Sumber  internal berasal  dari  kelemahan  dan  kegagalan  sistem  yang  ada  di  birokrasi  itu  sendiri.  Secara internal,  timbulnya  perilaku  korup  dalam  birokrasi juga  disebabkan  lemahnya  sistem pengawasan internal. Sistem pengawasan atasan-bawahan praktis tak mungkin terjadi dalam sistem  yang  korup  secara  bersama-sama (I  Wayan  Gede  Suacana,  2011) .  Penyakit  inilah yang  menjadi  fokus  dari  reformasi  birokrasi  yang  dilaksanakan  pemerintahan  sejak  satu dekade yang lalu, meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan.
Good  governance  pada  dasarnya  adalah  suatu  konsep  yang  mengacu  kepada  proses pencapaian  keputusan  dan  pelaksanaannya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan secara bersama.  Sebagai  suatu  konsensus  yang  dicapai  oleh  pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor swasta  bagi  penyelenggaraan  pemerintahaan  dalam  suatu  negara.  Negara  berperan memberikan  pelayanan  demi  kesejahteraan  rakyat  dengan  sistem  peradilan  yang  baik  dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Merujuk pada 3 (tiga) pilar  pembangunan  berkelanjutan.  Dalam  pembangunan  ekonomi,  lingkungan,  dan pembangunan  manusia. Good  governance  menyentuh  3  (tiga)  pihak  yaitu  pihak  pemerintah (penyelenggara  negara),  pihak  korporat  atau  dunia  usaha  (penggerak  ekonomi),  dan masyarakat  sipil  (menemukan  kesesuaiannya).  Ketiga  pihak  tersebut  saling  berperan  dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi
Mewujudkan  konsep  good  governance  dapat  dilakukan  dengan  mencapai  keadaan  yang baik  dan  sinergi  antara  pemerintah,  sektor  swasta  dan  masyarakat  sipil  dalam  pengelolaan sumber-sumber  alam,  sosial,  lingkungan  dan  ekonomi.  Prasyarat  minimal  untuk  mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas  dan  efisiensi,  dan  keadilan.  Kebijakan  publik  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah harus  transparan,  efektif  dan  efisien,  serta  mampu  menjawab  ketentuan  dasar  keadilan. Sebagai  bentuk  penyelenggaraan  negara  yang  baik  maka  harus  keterlibatan  masyarakat  di setiap jenjang proses pengambilan keputusan .
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya  good  governance.  Namun,  keadaan  saat  ini  menunjukkan  bahwa  hal  tersebut masih  sangat  jauh  dari  harapan.  Kepentingan  politik,  Korupsi, Kolusi  dan Nepotisme, peradilan  yang  tidak  adil,  bekerja  di  luar  kewenangan,  dan  kurangnya  integritas  dan transparansi  adalah  beberapa  masalah  yang  membuat  pemerintahan  yang  baik  masih  belum bisa tercapai. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip  good  governance  hendaknya  ditegakkan  dalam  berbagai  institusi  penting pemerintahan.  Dengan  melaksanakan  prinsip-prinsip  good  governance  maka  tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling support dan berpatisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan. Secara eksternal, penyakit korupsi dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi antar berbagai sistem yang  terkait,  misalnya  kooptasi  dan  intervensi  politik.  Dalam  banyak  kasus  korupsi birokrasi di daerah, tekanan politik menjadi salah satu sumber penyebab. Hal ini bermula dari proses pengisian jabatan yang sangat tertutup dan berbasis hubungan afiliasi. Faktor eksternal lain adalah budaya masyarakat  yang sangat permisif dan menjadikan suap /gratifikasi dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik sebagai hal yang biasa. Artinya, terjadi penawaran dan  permintaan  antara  birokrasi  dan  masyarakat  untuk  sebuah  pelayanan.  Kesadaran masyarakat untuk mengawasi perilaku birokrasi juga cenderung apatis, meskipun secara kasat mata mereka menyadari akan perilaku korupsi birokrat.
Maraknya  kasus  korupsi  saat  ini  tentunya  sudah  menjadi  masalah  besar  yang  tak henti – hentinya  luput  dari  pemberitaan  media.  Bagaimana  tidak  banyaknya  tindakan  korupsi  yang silih berganti menjadi pembicaraan  yang sudah tak asing lagi di berbagai elemen negara ini. Ada  saja  tindakan  korupsi  yang  silih  berganti  menjadi  sorotan  media  dan  seakan-akan
dijadikan  sebagai  ajang  lomba  lari,  siapa  yang  duluan  sampai  garis  finish  dialah pemenangnya. Pemenangadalah mereka  yang berhasil memenuhi kepuasannya sendiri. Kira- kira  begitulah  yang  terlintas  di  benak  saya  terhadap  para  pelaku  korupsi  tersebut.  Tindakan korupsi  yang  sudah  menjamur  ini  tentunya  memberikan  dampak  negatif  terhadap  berbagai aspek  dan  kalangan  khususnya  bagi  para  muda-mudi  dan  anak-anak  calon  pemimpin bangsa.Tak  dapat  dipungkiri  para  pejabat  pemerintah  yang  seharusnya  menjadi  teladan  bagi para  generasi  penerus  justru  memberikan  contoh  buruk  yang  dapat  merusak  jiwa  dan kepribadian generasi muda.
Banyaknya tindakan korupsi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum  di  negara  yang  mengaku  dirinya  negara hukum  ini.  Namun  terlepas  untuk  berbicara tentang  masalah  hukum  yang  tentunya  akan  lebih  lengkap  jika  dipaparkan  langsung  oleh ahlinya, disini penulis ingin membahas tentang akar dari tindakan korupsi itu sendiri
Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dapat ditempuh melalui upaya preventif maupun represif.  Upaya  preventif  merupakan  upaya  pencegahan  dan  Represif  merupakan  upaya pemberantasan  setelah  tindak  pidana  korupsi  terjadi  melalui  penerapan  hukum  pidana  dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Upaya  preventif  merupakan  upaya  pencegahan  sebelum  tindak  pidana  korupsi  tersebut terjadi.  Salah  satu  upaya  pencegahan  dalam  tindak  pidana  korupsi  adalah  melalui  upaya penerapan  Good  Governance. Demikian  juga  halnya  di  Pemerintah  daerah  Kabupaten Sarolangun  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  jeratan  tindak  pidana  korupsi.  Tindak  Pidana Korupsi terjadi  disemua  aspek  baik  legislatif,  eksekutif  maupun  sektor  swasta.  Untuk  itu penellitian ini merupakan penelitian normatif yang akan fokus pada permasalahan penerapan asas  Good  Governance  sebagai  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  di  Kabupaten Sarolangun.

## Perumusan Permasalahan
Berdasarkan    uraian  tentang  berbagai  permasalahan  yang  diuraikan  dalam  latar  belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini  adalah:
1. Analisis tentangAsas  Good  Governance  di  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Sarolangun?
2. Analisis  yuridis  tentang  penerapan  Asas  Good  Governance  sebagai  upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun?

## METODE PENELITIAN

## Bentuk (Design) Penelitian
Dilihat  dari  tujuan  yang  ingin  dicapai  maka penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (legal  research). Namun  Kajian  yuridis  normatif  ini  akan  dilakukan  setelah dilakukan penelitian empirik terlebih dahulu sehingga kajian.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  merupakan  penelitian  normativmaka  pendekatan  yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  konseptual (conceptual  approach), pendekatan
peraturan  perundang-undangan (normative  approach),  dan    pendekatan  kasus (Case approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua cara yaitu:
a. studi kepustakaan b. studi dokumen
Adapun  studi  dokumen  sebagai  sarana  pengumpulan  bahan  hukum  ditujukan  pada dokumen tentang  penerapan  prinsip - prinsip  asas  umum  pemerintahan  yang  baik di Pemerintahan Kabupaten Sarolangun.

## Tehnik Penentuan sampel dan Tehnik Pengumpulan Data
Sampel  penelitian  akan  ditentukan  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  penentuan  sampel lokasi guna  melakukan  pengamatan (observasi) terhadap kebijakan penerapan  asas  asas umum  pemerintahan  yang  baik  (Good  Governance)  di  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Sarolangun. Kemudian  data  empirik  tersebut  akan  dilakukan analisis, review, dan  evaluasi, pada ahirnya setelah dilakukan kajian pencegahan korupsi berdasarkan konsep konsep hukum dan  teori    hukum    maka  akan    diformulasikan konsep tentang penerapan  asas  good governance  terhadap  pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Pemerintahan  Daerah  Kaupaten Sarolangun.

## Tehnik Analisis
Penelitian ini berupaya melakukan  kajian - kajian berdasarkan konsep dan teori hukum tertentu,  sehingga spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.  Dikatakan sebagai penelitian deskriptif karena peneliti pertama-tama  melakukan  identifikasi atas teori/konsep, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan asas good  governance di Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Sarolangun. Hasil identifikasi ini kemudian dipaparkan dalam laporan dengan menyebutkan alasan yang melatar belakangi setiap hasil identifikasi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis asas Good Governance pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun
Profile Kabupaten Sarolangun
Luas wilayah Kabupaten Sarolangun ± 6.174,43 Km ² atau 617.400. (Ha) serta terletak pada ketinggian  20-1950  M  dari  Permukaan  Laut  yang  terdiri  dari  Dataran  Rendah  5.248 Km ² (85%)  dan  Dataran  Tinggi  926  Km ² (15%). Secara  administrasi,  Kabupaten  Sarolangun terbagi menjadi 10 Kecamatan, 149 Desa dan 9 kelurahan. Jarak dari ibukota Provinsi Jambi ke  ibukota  Kabupaten  Sarolangun  sekitar  180  Km  dan  dapat  ditempuh  selama  4  jam perjalanan  dengan  kendaraan  roda  empat.  Jumlah  penduduk  Kabupaten  Sarolangun  tahun 2013 mencapai 267.549 jiwa, terdiri dari laki-laki ± 136.344 jiwa dan perempuan ± 131.205 sedangkan pada tahun 2014 meningkatkan menjadi 272.203 jiwa terdiri dari laki-laki 138.692 jiwa dan perempuan 133.511 Jiwa dengan kepadatan penduduk 44 jiwa/ Km.
Dalam  beberapa  tahun terakhir,  perekonomian  Kabupaten  Sarolangun menunjukkan perkembangan  yang  cukup  signifikan.  Dapat  dilihat  pada  tahun  2013  laju  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Sarolangun  sebesar  7,89%  sedangkan  pada  tahun  2014  mencapai angka 8.18%. mengalami peningkatan sebesar 0,29 %. Hingga saat ini, para pelaku ekonomi dan  pengusaha  yang  melakukan  berbagai  macam  aktivitas/kegiatan  ekonomi  yang  lebih intensif maupun reguler di Kabupaten Sarolangun tumbuh, berkembang dan berkesinambungan  lebih  cepat  dibanding  tahun  sebelumnya.  struktur  perekonomian  juga didominasi  oleh  sektor  pertanian  yang  memberikan  kontribusi  terbesar  terhadap  PDRB (Product  Domestik  Rational  Bruto).  Kontributor  terbesar  selanjutnya  adalah  sektor  migas, pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan, perhotelan dan restoran.
Kabupaten  Sarolangun  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Jambi  terletak  di bagian  barat  Provinsi  Jambi.  Secara  Geografis  wilayah  Kabupaten  Sarolangun  terletak  pada posisi  102 0 03’39”  sampai  103 0 13’17”  BT  dan  antara  01 0 53’39”  LS  sampai  02 0 46’24”  LS (Meridian  Greenwich),  dengan  batas  administrasi  wilayah  Kabupaten  Sarolangun  sebagai berikut:
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
 Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
 Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  Provinsi  Sumatera Selatan.
Secara  administrasi,  Kabupaten  Sarolangun  terbagi  menjadi  10  Kecamatan  dengan  luas wilayah masing-masing dapat dilihat dalam tabel berikut:

## Tabel  1.  Topografi  Kabupaten  Sarolangun dan  Luas  Wilayah  Masing-Masing Kecamatan
No. Kecamatan Ibukota Luas Wilayah 2014 Km 2 % 1 Batang Asai Pekan Gedang 858 13.90 2 Pauh Pauh 1.770 28.67 3 Sarolangun Sarolangun 319 5.17 4 Bathin VIII Limbur Tembesi 498 8.07 5 Mandiangin Mandiangin 636 10.30 6 Air Hitam Jernih 471 7.63 7 Limun Pulau Pandan 799 12.94 8 Cermin Nan Gedang Lubuk Resam 320 5.18 9 Pelawan Pelawan 330 5.34 10 Singkut Singkut 173 2.80
Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun, 2014
Keadaan  topografi  wilayah  Kabupaten  Sarolangun  bervariasi,  mulai  dari  datar, bergelombang  sampai  berbukit-bukit.  Wilayah  bagian  utara  umumnya  datar  hingga bergelombang,  wilayah  bagian  timur  datar  bergelombang  dan wilayah  bagian  selatan berbukit-bukit,  sedangkan  wilayah  bagian  barat  datar  bergelombang.  Topografi  wilayah
Kabupaten Sarolangun terdiri dari dataran
(0-2%) seluas 167.891 Ha, bergelombang (3- 15%)  seluas  272.412  Ha,  Curam (16-40%)  seluas  78.090  Ha  dan  sangat  curam  (  40%) seluas 99.090 Ha.

## Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun
Visi  merupakan  arah  pencapaian  yang  ditargetkan  dalam  lima  tahun  kedepan  dengan memperhatian kondisi, peluang dan tantangan yang ada pada Kabupaten Sarolangun.

## Visi
Visi  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Kabupaten  Sarolangun  Periode 2011 - 2016,  adalah  suatu  kondisi  yang  akan dicapai  Kabupaten  Sarolangun  lima  tahun  ke  depan. Memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan  berbagai  isu  yang  ada,  maka  visi  Kabupaten  Sarolangun  yang  akan diwujudkan  pada  tahapan  kedua  RPJP  Daerah  Kabupaten  Sarolangun  (Tahun  2011 – 2016) adalah  “ Sarolangun  Lebih  Maju  Dan  Sejahtera” Lebih  Maju: Meningkatnya  kemajuan pembangunan  daerah  dibidang  sosial,  ekonomi,  politik  dan  hukum  menuju  kemandirian daerah. Lebih Sejahtera: Terciptanya kondisi yang lebih kondusif bagi tumbuh kembangnya partisipasi  ekonomi,  sosial,  budaya  masyarakat  dalam  mendukung  pembangunan berkelanjutan.

## Misi
Agar Visi RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2016 tersebut dapat diwujudkan, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:
1.Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum
2.Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah
3.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
5.Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis.
Visi dan misi suatu daerah dibuat sebagai suatu acuan dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita  yang  lebih  baik  ke  depannya. Dalam visi  merupakan rangkaian  kalimat  yang menyatakan cita-cita  atau  impian  sebuah  organisasi  atau  perusahaan  yang  ingin  dicapai  di masa  depan (Wibisono  dan  Dermawan,  2006). Dapat  dikatakan  bahwa  visi  merupakan pernyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial  bagi organisasi  atau perusahaan  untuk  menjamin  kelestarian  dan  kesuksesan  jangka panjang. Dalam  visi  suatu  organisasi  terdapat  juga  nilai-nilai,  aspirasi  serta  kebutuhan organisasi  di  masa  depan  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Kotler  yang  dikutip, Visi  adalah pernyataan  tentang  tujuan  organisasi  yang  diekspresikan  dalam produk dan  pelayanan  yang ditawarkan, kebutuhan  yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat  yang dilayani, nilai- nilai  yang  diperoleh  serta  aspirasi  dan  cita-cita  masa  depan. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa visi  adalah  cita - cita  atau  impian  sebuah organisasi  atau  perusahaan  yang  ingin  dicapai  di masa depan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang (Nawawi dan Hadari, 2000). Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dikaitkan  dengan  visi  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sarolangun (2011-2016) yai tu  “ Sarolangun Lebih Maju Dan Sejahtera”, hal ini
menunjukan  bahwa    keinginan  dan  cita-cita  yang  diharapkan  adalah  Kabupaten  Sarongalun tidak hanya  lebih maju dari tahun ke tahun tetapi juga lebih sejahtera.
Untuk  mencapai  kemajuan  dan kesejahteraan  tersebutlah  kemudian  dirumuskan  misi. Sehingga  Misi  merupakan  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  dalam  rangka  mencapai misi. Misi (mission) adalah apa sebabnya kita ada (why we exist / what we believe we can do) (Prasetyo  C  dan  Benedicta  J, 2004). Di  dalam  misi  produk  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh perusahaan,  pasar  yang  dilayani  dan  teknologi  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan pelanggan  dalam  pasar  tersebut.  Pernyataan  misi  harus  mampu  menentukan  kebutuhan  apa yang dipuasi oleh perusahaan, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dimana mereka berada dan bagaimana pemuasan tersebut dilakukan. Pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi  suatu  organisasi.  Pernyataan  misi  organisasi,  terutama  di  tingkat unit  bisnis menentukan  batas  dan  maksud  aktivitas  bisnis  perusahaan.  Jadi  perumusan  misi  merupakan realisasi  yang  akan  menjadikan  suatu  organisasi  mampu  menghasilkan  produk  dan  jasa berkualitas  yang  memenuhi  kebutuhan,  keinginan  dan  harapan  pelanggannya. Menurut Wheelen  sebagaimana  dikutip  oleh  Wibisono misi  merupakan  rangkaian  kalimat  yang menyatakan  tujuan  atau  alasan  eksistensi  organisasi  yang  memuat  apa  yang  disediakan  oleh perusahaan  kepada  masyarakat,  baik  berupa  produk  ataupun  jasa. Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  Misi  adalah  pernyataan  tentang  apa  yang  harus  dikerjakan  oleh  lembaga  dalam usahanya mewujudkan  Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi.
Misi Kabupaten Sarolangun adalah:
1. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
5. Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis.
Misi  yang  keempat  dalam  rangka mencapai  Sarolangun  yang  lebih  maju  dan  sejahtera adalah  “Meningkatkan  Tata  Kelola Pemerintaan  yang  baik. Tata  kelola  (governance)  tidak dapat  dilepaskan  dari  prinsip-prinsip  dasar  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  yaitu transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas  sebagai  unsur  utama. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi  yang coba membedah makna dari good governance.
Dalam UU  No.  28  Tahun  1998  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  mengenai  asas-asas  umum  pemerintahan  negara  yang baik, yakni:
1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas

## 6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas
Dari  berbagai  definisi  dan  prinisp-prinsip good governance tersebut, indikator penilaian didalam dokumen ini mengambil prinsip Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi sebagai faktor kunci penilaian. Keempat prinsip kunci inilah kemudian digunakan sebagai dasar penilaian yang dilihat dari sisi landasan hukum, actor dan implementasinya.  Pemilihan  keempat  prinsip good governance dalam  indikator  bukan  untuk tujuan  simplifikasi,  melainkan  untuk  memudahkan  identifikasi  persoalan  melalui pengelompokan  indikator-indikator  berdasarkan  prinsip  minimum  tercapainya  tata  kelola yang baik
Namun  demikian,  tidak  dapat  disangkal  lagi  bahwa good governance telah  dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (national prosperity). Selain itu  melalui  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  melalui  penerapan  prinsip-prinsip    umum pemerintahan  yang  baik  (Good  Government)  merupakan  alat/sarana  yang  ampuh  dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Prinsip tata kelola yang baik inilah yang akan dibahas lebih detil dalam analisis penelitian ini pada sub bab berikutnya.

## Analisis  asas  Good  Governance  pada  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Sarolangun Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Dari  segi  pemerintah  (government),  tata  kelola  pemerintahan  dapat  dilihat dari  aspek sebagai berikut, yaitu:
1. Hukum, yaitu kebijakan yang ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
2. Administrative  competence  and  transparency,  yaitu  kemampuan  membuat  perencanaan dan  melakukan  implementasi  secara  efisien, kemampuan  melakukan  penyederhanaan organisasi, penciptaan displin dan model administratif serta keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
4. Penciptaan  pasar  yang  kompetitif,  yaitu  penyempurnaan  mekanisme  pasar,  peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi (Dr. Sedarmayanti, 2003).
Definisi  Tata  kelola  pemerintahan atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  good governance, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau  tingkah  laku  yang  bersifat  mengarahkan,  mengendalikan  atau mempengaruhi  urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai  tersebut  dalam  kehidupan  sehari-hari. Tindak  pidana korupsi  di  Indonesia sudah  sangat  meluas  dan  telah  masuk  sampai  keseluruh  lapisan masyarakat. Perkembangan  tindak  pidana  korupsi  ini  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun, terhitung  banyak  jumlah  kasus  yang  terjadi  dan  jumlah  kerugian  keuangan  negara,  serta tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan  masyarakat  yang  dilihat  dari  segi  kualitas.Bukan  hanya  di  Indonesia  saja,  di
belahan dunia  yang lain tindak pidana korupsi juga akan selalu mendapatkan perhatian  yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Gejala atau fenomena korupsi ini  harus  dapat  dimaklumi,  karena  mengingat  dampak  negatif  tindak  pidana  korupsi  yang dapat  mendistorsi  berbagai  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dari  suatu  negara,  serta terhadap  kehidupan  antarnegara. Tindak  pidana  korupsi merupakan  suatu  masalah  sangat serius  dan  perlu  diperhatikan,  karena  tindak  pidana  korupsi  dapat  membahayakan  stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat,  politik,  bahkan  dapat  pula  merusak. Dampak  korupsi yaitu  berkurangnya kepercayaan  terhadap  pemerintah,  hal  ini  disebabkan  karena  pejabat  pemerintah  melakukan korupsi.  Disamping  itu,  negara  lain  juga  lebih  mempercayai  negara  yang  pejabatnya  bersih dari korupsi, baik dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik maupun dalam bidang lainnya. Hal  ini  mengakibatkan  pembangunan  ekonomi  serta  mengganggu  stabilitas  perekonomian negara  dan  stabilitas  politik.Penerimaan  negara  untuk  pembangunan  didapatkan  dari  dua sektor,  yaitu  pada  penerimaan  pajak  dan  pungutan  bea.  Pendapatan  negara  dapat  berkurang apabila  tidak  diselamatkan  dari  para  pelaku  korupsi  yang  dilakukan  oleh  oknum  pejabat terhadap penyelundupan dan penyelewengan pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut.
Dampak  korupsi  lebih  lanjut yaitu  hukum  tidak  lagi  dihormati.  Negara  kita  merupakan negara hukum yang segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk menggapai tertib  hukum  tidak  akan  terwujud  apabila  para  penegak  hukum  melakukan  tindak  pidana korupsi, sehingga hukum tidak lagi dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak lagi diindahkan oleh masyarakat.Selain  ituberkurangnya  kewibawaan  pemerintah  dalam  masyarakat.  Apabila banyak  dari  pejabat  pemerintah  yang  melakukan  penyelewenangan  keuangan  negara, masyarakat akan besikap apatis terhadap segala tindakan dan anjuran pemerintah. Sifat apatis masyarakat  ini  yang  mengakibatkan  ketahanan  nasional  akan  rapuh  dan  mengganggu stabilitas  keamanan  negara. Rapuhnya  keamanan  dan  ketahanan  negara adalah  dampak korupsi  selanjutnya.  Keamanan  dan  ketahanan  negara  akan menjadi  rapuh  apabila  para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing  yang hendak memaksakan ideologi atau  pengaruhnya  terhadap  bangsa  Indonesia  akan  menggunakan  penyuapan  sebagai  suatu sarana  untuk  mewujudkan  cita-citanya.  Dampak  dari  korupsi ini  juga  mengakibatkan  pada berkurangnya  loyalitas  masyarakat  terhadap  negara. Terahir  dan  terpenting  adalah  akibat korupsi  adalah terjadi  perusakan  mental  pribadi.  Seseorang  yang  sering  melakukan penyelewengan  dan  penyalahgunaan  wewenang,  mentalnya  akan  menjadi  rusak.  Hal  ini mengakibatkan  segala  sesuatu  dihitung  dengan  materi  dan  akan  melupakan  segala  yang menjadi  tugasnya  dan  hanya  melakukan  perbuatan  atau  tindakan  yang  bertujuan  untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau dicontohkan oleh generasi muda Indonesia.
Di Kabupaten Sarolangun tidak terlau jauh berbeda dengan kabpaten-kabupaten lainnya di Provinsi  Jambi.  Kabupaten  Sarolangunpun  tidak  terlepas  dari  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  berbagai  lapisan  pejabat  yang  ada  di  Sarolangun.    Beberapa  tindak  pidana Korupsi  di  Kabupaten  Sarolangun  seperti  yang  ditulis  pada Tribun  Jambi,  Kamis  (14/7). Kasus  tindak  pidana  korupsi  proyek  pembangunan  jembatan  gantung  di  kabupaten Sarolangun  yang  menyeret  3  terdakwa  Evi,  Dodi  dan  Adni  hari  ini  disidangkan  dengan agenda  pembacaan  tuntutan  hukuman  oleh  pihak  Pengadilan  Negeri  Jambi.Ketiga  terdakwa
tersebut disidangkan secara bersama di ruangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Atas kasus tersebut laporan audit BPK menyebut kerugikan negara sebesar 179 juta. Atas perbuatannya JPU  metuntut  4  tahun  kurungan  dengan  mengenakan  pasal  2  dakwaan  primer  tentang memperkaya  diri  dan  pasal  3  dakwaan  subsider  tentang  penyalahgunaan  wewenang. "Atas kasus  ini  kerugian  negara  mencapai  179  juta  dari  dana  Anggaran  APBD  Kabupaten Sarolangun  sebesar  Rp.  2,5  Miliar,".  Berikutnya  adalah  kasus  yang  disidik  oleh Penyidik Kejaksaan  Tinggi  (Kejati)  Jambi,  memeriksa  mantan  Sekda  Sarolangun periode  2005-2009, Hasan Basri Harun, Kamis (4/8/2016) lalu. Ia sendiri sudah dua kali diperiksa penyidik Kejati dalam  statusnya  sebagai  saksi.Kasi  Penyidikan  Kejati  Jambi,  Imran  Yusuf  mengatakan, pemeriksaan  mantan  sekda  Sarolangun  tersebut  terkait  kasus dugaan  tindak  pidana  korupsi pembangunan komplek perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun. (www.kenali.com, 2006).
Kedua  kasus  tersebut  menunjukan  bahwa  Kabupaten  Sarolangun  seperti  halnya Kabupaten-Kabupaten  lainnya di  Propinsi  Jambi maupun  di  Indonesia  masih  terkontaminasi oleh berbagai kasus tindak pidana korupsi. Jika kita lihat pemerintahan kabupaten Sarolangun memiliki  visi “ Sarolangun  Lebih  Maju  Dan  Sejahtera” . Lebih  Maju  berarti Meningkatnya kemajuan pembangunan  daerah  dibidang  sosial,  ekonomi,  politik  dan  hukum  menuju kemandirian  daerah. Lebih  Sejahtera: berarti  Terciptanya  kondisi  yang  lebih  kondusif  bagi tumbuh  kembangnya  partisipasi  ekonomi,  sosial, budaya  masyarakat  dalam  mendukung pembangunan  berkelanjutan.  Agar  Visi  RPJMD  Kabupaten  Sarolangun  Tahun  2011 – 2016 tersebut  dapat  diwujudkan,  maka  ditetapkan 5  (lima)  misi  sebagai  berikut:  1. Meningkatkan Infrastruktur  Pelayanan  Umum  2.  Meningkatkan  Perekonomian  Masyarakat  Dan  Daerah  3. Meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  4.  Meningkatkan  Tata  Kelola  Pemerintahan Yang  Baik  5.  Meningkatkan  Tata  Kehidupan  Masyarakat  Yang  Agamis,  Berbudaya  dan Harmonis.
Jika  kita  perhatikan  misi  yang  keempat  adalah  meningkatkan  Tata  Kelola  yang  baik merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun yang sejahtera dan maju. Adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang  berakibat  sebagai  tindak  pidana  korupsi  pada  hakikatnya  merupakan  tindakan maladministrasi  yang  dilakukan  oleh  pribadi  dengan  maksud  tertentu  yang  bertentangan dengan  prinsip  Good  Governance.  Karena  itu  tulisan  ini  diarahkan  pada  upaya  preventif adanya  tindak  pidana  korupsi  yang  disebabkan  oleh  penyalahgunaan  wewenang.  Upaya preventif  ini  harus  dilakukan  dengan  menggunakan  prinsip  Good  Governance. Tindakan maladministrasi  terjadi  karena  tindakan  aparat  pemerintahan  dimaksud  bertentangan  dengan norma hukum yang berlaku yang didasarkan pada asas legalitas (legaliteit beginsel). Menurut Sunaryati  Hartono,  tindakan  atau  perilaku  maladministrasi  bukan  sekedar  merupakan penyimpangan  dari  prosedur  atau  tata  cara  pelaksanaan  tugas  pejabat  atau  aparat pemerintahan,  tetapi  juga  dapat  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum  pemerintah (onrechtmatige  overheidsdaad), detournement  de  pouvoir atau detournement  de  procedure. Komisi  Ombudsman  Nasional  memberi  indikator  bentuk  maladministrasi,  antara  lain: melakukan tindakan yang janggal (inappropriate), menyimpang (deviate), sewenang-wenang (arbitrary),  melanggar  ketentuan  (irregular/illegitimate),  penyalahgunaan  wewenang  (abuse of  power)  atau  keterlambatan  yang  tidak  perlu  (undue delay)  dan  pelanggaran  kepatutan (equity). Karakteristik good governance menurut  UNDP  sebagaimana  dikutip  Lembaga
Administrasi  Negara  (LAN),  yang  meliputi  :  1)  Partisipasi  (participation);  2)  Penegakan hukum (rule of law); 3) Transparansi (transparancy); 4) Daya tanggap (responsiveness); 5) Consensus orientation; 6) Keadilan (equity); 7) Effectiveness and efficiency; 8) Akuntabilitas (accountability); 9) Visi strategis (strategic vision) Munculnya paradigma good governance di Indonesia dilatar belakangi dengan semakin berkembangnya tuntutan kualitas demokrasi dan hak  asasi  manusia  dan  semakin  kurang  efektifnya  pemerintahan,  sehingga  masyarakat  tidak mentoleransi lagi segala bentuk penyimpangan kepercayaan publik (abuse of public trust) dan semakin  menuntut  tanggungjawab  dan  transparansi  dan  pejabat  publik.  Berkaitan  dengan kenyataan  ini,  Pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999,  bahwa asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, meliputi :
1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas
Berbicara  mengenai good  governance sebagai  instrumen  preventif  terhadap  tindakan korupsi,  maka  konsep good  governance dapat  dijadikan  sebagai  indikator  pengujian  suatu tindakan aparatur pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tentunya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada good governance, maka setiap aparatur akan  menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan  secara  baik. Dalam  hukum  administrasi, good governance merupakan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik.  Hal  ini  dikemukakan  oleh G.H.  Addink,  bahwa  memaknai  asas good  governance sama  dengan  asas good administration (principle  of  Good  Governance  same  as  principle  of  Good  Administration) dan merumuskan secara detail menjadi delapan asas yang mencakup karakter positif maupun negatif, meliputi:
1. Asas larangan bertindak sewenang-wenang;
2. Asas keadilan atau asas kewajaran;
3. Asas kepastian hukum;
4. Asas kepercayaan;
5. Asas kesamaan;
6. Asas proporsionalitas atau asas keseimbangan;
7. Asas kehati-hatian; dan
8. Asas pertimbangan.
Apabila  delapan  asas  di  atas  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  norma  perilaku  bagi penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur, asas-asas ini akan menjadi norma preventif agar tidak terjadinya  perbuatan  korupsi  yang  mengarah  kepada  tindak  pidana  korupsi.  Adanya penyalahgunaan  wewenang  merupakan  tindakan  maladministrasi  yang  disebabkan  adanya tindakan yang tidak didasarkan pada tujuan pemberian wewenang dimaksud. Dengan adanya kedelapan  asas good  governance di  atas,  aparatur  pemerintahan  akan  melakukan  tugas  dan fungsi pemerintahan dengan senantiasa memperhatikan asas-asas dimaksud.
Disadari  bahwa  aplikasi  terhadap  asas-asas  dimaksud,  bukanlah  suatu  tindakan  yang mudah  dan  cepat  terpenuhi.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  suatu  koordinasi  yang  baik  dan terintegrasi,  profesional  serta  kepedulian  terhadap  lingkup  kerja,  dan  memiliki  etik-moral yang  tinggi,  sehingga  terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  aspiratif  dan profesional  agar  tidak  mealkukan  tindakan  yang  akan  berakibat  terjadinya  tindak  pidana korupsi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Prinsip  otonomi  daerah  merupakan  otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti  daerah  diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan  Pemerintah  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pelayanan umum, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan  otonomi  daerah  memiliki  konsekuensi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, yaitu  secara  politik,  desentralisasi  merupakan  langkah  menuju  demokratisasi,  karena Pemerintah  lebih  dekat  dengan  rakyat,  sehingga  kehadiran  pemerintah  lebih  dirasakan  oleh rakyat  dan  keterlibatan  rakyat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan pembangunan dan pemerintahan semakin nyata. Secara sosial, desentralisasi akan mendorong masyarakat  ke  arah  swakelola  dengan  memfungsikan  pranata  sosial  yang  merupakan  modal sosial dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.
Disadari  bahwa  aplikasi  terhadap  asas-asas  good  goverment  dimaksud,  bukanlah  suatu tindakan  yang  mudah  dan  cepat  terpenuhi demikian  juga  halnya  di  Kabupaten  Sarolangun. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  suatu  koordinasi  yang  baik  dan  terintegrasi,  profesional  serta kepedulian  terhadap  lingkup  kerja,  dan  memiliki  etik-moral  yang  tinggi,  sehingga terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  aspiratif  dan  profesional  agar  tidak melakukan tindakan yang akan berakibat terjadinya tindak pidana korupsi.

## Saran
Berbicara  mengenai good  governance sebagai  instrumen  preventif  terhadap  tindakan korupsi,  maka  konsep good  governance dapat  dijadikan  sebagai  indikator  pengujian  suatu tindakan aparatur pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tentunya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada good governance, maka setiap aparatur akan  menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan  secara  baik.  Dalam  pelaksanaan  pemerintahan di  Kabupaten  Sarolangun  diperlukan  upaya  yang  terus  menerus  dan  simultan  dan komprehensip  antar  seluruh  instansi  dalam  pemahaman  dan  penerapan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik sebagai upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
C.S.T  Kansil,  Pengantar Ilmu Hukum dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Jakarta;  BalaiPustaka, 1989.
Hardjasoemantri,  K.  (2003).  Good  Governance  dalam  Pembangunan  Berkelanjutan  di Indonesia Dalam: Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII - Bali.
http://www.kompasiana.com/susantilonasilalahi/berantas-korupsi-dengan-good-governance27
Juni 2012 11:55:01 Diperbarui: 25 Juni 2015 03:29:11Selengkapnya: http://governance-indonesia.com http://bappenas.go.id
I  Wayan  Gede  Suacana,    Makalah dosen  Ilmu  Pemerintahan  dan  Kepala  LPM  Universitas Warmadewa.
Mardiasmo, 2007, Edisi Revisi, Perpajakan , Andi, Yogyakarta.
Osborne,  David,  and  Ted  Gaebler.  1992.  Reinventing  Government  :  How  The  Entrepreneur
Spirit  is  Transforming  The  Public  Service,  terjemahan  :  Mewirausahakan  Birokrasi Mentransformasikan  Semangat  Wirausaha  ke  Dalam  Sektor  Publik.  Alih  Bahasa Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011.
Sofian Effendi.  2005.  Membangun  Budaya  Birokrasi  Untuk  Good  Governance.  Makalah
Seminar  Lokakarya  Nasional  Reformasi  Birokrasi  Diselenggarakan  Kantor  Menteri Negara PAN 22 September 2005.
Thomas Moawets, The Philosophy of Law, Macmilan Publishing Co. 1980. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999
tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme.
Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.