## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

## Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s email correspondence:  vanikurnia98@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis bagaimana  tugas  dan  kewenangan  jaksa  sebagai  penyidik  dalam tindak  pidana  korupsi  dan  menganalisis  bagaimana  tugas  dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di  masa  yang  akan  datang.  Metode  Penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  1)Bahwa dari  segi  yuridis,  jaksa  memiliki  wewenang  dalam  melakukan penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  namun  kewenangan  masing- masing  sub  sistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  tindak  pidana korupsi  harus  diperjelas  karena  sangat  menentukan  sekali  agar kepastian  hukum  dan  kesebandingan  hukum  dapat  tercapai. 2)Bahwa  kewenangan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang dimiliki  oleh  jaksa  saat  ini  berbenturan  dengan  sistem  peradilan pidana  yang  berlaku  di  Indonesia.  Jika  kewenangan  penyidikan oleh kejaksaan masih dipertahankan maka terkesan tidak adanya koordinasi  antar  lembaga  penegak  hukum  karena  hampir  dalam setiap  tahapan  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  yaitu tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  pelaksanaan putusan  pengadilan  atau  eksekusi,  dimiliki  oleh  lembaga kejaksaan.
Kata Kunci: Kewenangan jaksa;
korupsi; penyidik; tindak pidana.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-11-21
Accepted: 2020-12-02 Publish: 2020-12-02
KEYWORDS: Criminal act;
corruption;investigator;
prosecutor's authority.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  find  out  and  analyze  how  the  duties  and powers  of  prosecutors  as  investigators  in  criminal  acts  of corruption and analyze the duties and powers of prosecutors as investigators  in  corruption  in  the  future.  The  research  method used  is  normative  juridical.  The  results  are  1)  Whereas  from  a juridical  perspective,  the  prosecutor  has  the  authority  to  carry out investigations into criminal acts of corruption, however, the authority  of  each  sub-system  in  the  criminal  justice  system  for corruption  must  be  clarified  because  it  is  very  decisive  so  that legal  certainty  and  legal  equivalence  can  be  achieved.  2) Whereas  the  prosecutor's  current  authority  to  investigate criminal  acts  of  corruption  clashes  with  the  criminal  justice system  in  force  in  Indonesia.  If  the  investigative  authority  is maintained  by  the  prosecutor's  office,  it  seems  that  there  is  no coordination between law enforcement agencies because almost every  stage  of  law  enforcement  on  corruption,  namely  the investigation,  investigation,  prosecution  and  implementation  of court  decisions  or  executions,  is  owned  by  the  prosecutor's office.

## A. PENDAHULUAN
Tindak  Pidana  Korupsi  dikategorikan  sebagai  suatu  kejahatan  yang  luar  biasa (extra ordinary crime) karena memiliki dampak yang sangat luar biasa, korupsi tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi  juga  melemahkan  nilai-nilai  demokrasi  dan  kepastian  hukum.  "Maka  dari  itu Tindak  Pidana  Korupsi  yang  merupakan  kejahatan  luar  biasa  penanganannya  pun harus dengan cara yang luar biasa pula" 1 . Pemberantasan tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  merupakan  suatu  upaya  pengembalian  kerugian  negara  yang  dilakukan oleh  negara  melalui  aparat  penegak hukum. 2
Tahap  awal  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  ketika  adanya  dugaan  tindak pidana  korupsi  adalah  melakukan  penyelidikan dan  penyidikan.  Berdasarkan  Pasal  1 angka  5  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  dirumuskan  bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini". Sedangkan pengertian penyidikan terdapat pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  yang  merumuskan  bahwa:  "Penyidikan  adalah  serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk  mencari  serta  mengumpulkan  alat  bukti  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya".
"Penyidikan  merupakan  suatu  tahap  terpenting  dalam  kerangka  hukum  acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta- fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut" 3 . Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan  dilakukan  untuk  mencari  unsur  tindak  pidana  dari  sebuah  peristiwa, sedangkan  penyidikan  adalah  tahap  setelah  penyelidikan  karena  peristiwa  tersebut sudah ditemukan unsur pidananya dan sedang mencari tersangkanya.
Dalam  Pasal  6 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dirumuskan  bahwa: "Penyidik  adalah  Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia,  ini  berarti  bahwa kepolisian  adalah  salah  satu  penyidik  di  dalam  KUHAP" 4 .  Pada  Pasal  6  huruf  b  juga dirumuskan  bahwa  selain  kepolisian,  pejabat  pegawai  negeri  sipil  juga  mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan yang mana kewenangan tersebut diberikan secara khusus oleh Undang-Undang.
Kewenangan  Jaksa  sebagai  penyidik  bersumber  pada  Pasal  6  Ayat  (1)  huruf  b tersebut, yang mana jaksa merupakan salah satu pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan:
1 Chaerul Amir, Kejaksaan Memberantas Korupsi, Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis , Deleader, Jakarta, 2014, hlm. 9.
2 Wendy  dan  Andi  Najemi. "Pengaturan  Uang  Pengganti  Sebagai  Pidana  Tambahan  dalam Tindak Pidana Korupsi" . PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020. hlm. 26  https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/5185.
3 Yahya  Harahap, Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  :  Penyidikan  dan Penuntutan , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 109.
4 Sahuri  Lasmadi, “Analisis  Yuridis  Kewenangan  Kejaksaan  dalam  Melakukan  Penyidikan Tindak  Pidana  Korupsi”, Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  6,  Nomor  2  Tahun  2015,  hlm.  13. https://repository.unja.ac.id/597/1/2.%20Tulisan%20Sahuri%20L.pdf.
“Dalam  waktu  dua  tahun  setelah  Undang-Undang  ini  diundangkan,  maka terhadap  semua  perkara  diberlakukan  ketentuan  Undang-Undang  ini,  dengan pengecualian  untuk  sementara  mengenai  ketentuan  khusus  acara  pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.
Hal  tersebut  juga  diatur  dalam  Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga merumuskan hal tersebut: "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada  Undang-Undang  tertentu  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  284  Ayat  (2)  KUHAP  dilaksanakan  oleh  penyidik;  jaksa,  dan pejabat  penyidik  yang  berwenang  lainnya  berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan.  "Undang-Undang  tertentu  yang  dimaksud  dalam  pasal  tersebut  adalah Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, dimana pada Pasal  26 juga dirumuskan ketentuan: "Penyidikan, penuntutan dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini".
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia,  dasar  hukum  kewenangan  jaksa  sebagai  penyidik  terdapat  pada Pasal 30 Ayat (1) huruf d, yaitu:
(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan Penuntutan.
b. Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
c. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
d. Melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang- undang.
e. Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  ini,  maka  jaksa  yang  tugasnya  adalah  melakukan penuntutan,  juga  mempunyai  kewenangan  untuk  menjadi  penyidik  dalam  tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi.
Tumpang tindih  kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang  siapa  yang  berwenang  melakukan  penyidikan  pada  perkara  tindak  pidana korupsi  setelah  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ini  timbul  dari  rumusan  Pasal  26  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, merumuskan:  Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  Pengadilan terhadap  tindak  pidana  korupsi,  dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Masalah kewenangan ini perlu diperjelas, mengingat penanganan perkara tindak pidana  korupsi  merupakan  suatu  hal  yang  kompleks,  yang  memerlukan  aturan  yang secara  jelas  dan  tegas.  Banyaknya  institusi  yang  berwenang  dalam  melakukan penyidikan  tindak  pidana  korupsi  juga  menjadi  permasalahan,  yaitu  tidak  jelasnya
pembagian  kewenangan  dalam  aspek  pelaksanaannya  menimbulkan  tumpang  tindih dan  konflik  kewenangan  yang  terjadi,  sehingga  kepolisian  dan  kejaksaan  terkesan berjalan  sendiri-sendiri  dalam  pelaksanaan  tugasnya  sebagai  penyidik  tindak  pidana korupsi, dimana permasalahan ini harus diperjelas agar proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara maksimal serta mendapatkan kepastian hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat yuridis normatif, karena penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak  pidana  korupsi  dan  kebijakan  hukum  pidana  Indonesia  pada  masa  yang  akan datang  dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  dengan menganalisa ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Ada  beberapa  pandangan  yang  mendukung dalam penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN
1. Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana

## Korupsi
Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus.  "Menurut  Romli  Atmasasmita,  digolongkannya  korupsi  di  Indonesia  sebagai extra ordinary crime adalah karena korupsi yang terjadi di Indonesia sudah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) "5 .
Korupsi secara  signifikan  merugikan  hingga  mampu  mengurangi  kapasitas negara  dalam  membangun  perekonomian  dan  menyediakan  fasilitas  kesesejahteraan sosial,  sehingga  pengembalian  aset  maupun  keuangan  negara  yang  dikorupsi  tentu perlu  menjadi  konsens  sebagai  upaya  optimalisasi  penegakan  hukum  dalam  tindak pidana korupsi. 6 Hal tersebut dikarenakan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi sangat membahayakan bagi kehidupan manusia.
Kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan saat ini masih menjadi sorotan, yaitu  mengenai  keabsahan  dari  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh kejaksaan. Ada yang berpendapat bahwa jaksa tidak berwenang dalam melakukan  penyidikan  perkara  tindak  pidana  korupsi,  sebaliknya  ada  pula  yang berpendapat  bahwa  jaksa  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  penyidikan  tindak pidana  korupsi.  "Fakta  tersebut  tentulah  memberikan  konsekuensi  beragamnya
5 Bambang  Waluyo, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Strategi  dan  Optimalisasi), Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 20.
6 Khoirur  Rizal  Lutfi  dan  Retno  Anggoro  Putri,  Optimalisasi  Peran  Bantuan  Hukum  Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Undang: Jurnal Hukum,Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 35 https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/119
putusan  pengadilan  atas  suatu  hal  dan  obyek  yang  sama  dalam  kasus  tindak  pidana korupsi" 7 .
Adapun  kewenangan  jaksa  selaku  penyidik  perkara  tindak  pidana  korupsi, ditentukan  dan  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat menjelaskan seperti apa kewenangan itu diberikan oleh Undang-Undang, yaitu:
1.  Dalam Pasal 284 Ayat (2) Ketentuan Peralihan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,  dijelaskan  bahwa  "Dalam  waktu  dua  tahun  setelah  undang-undang  ini diundangkan,  maka  terhadap  semua  perkara  diberlakukan  ketentuan  undang- undang  ini,  dengan  pengecualian  untuk  sementara  mengenai  ketentuan  khusus acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada  undang-undang  tertentu,  sampai  ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".
Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus hukum acara pidana sebagaimana tersebut  pada  undang-undang  tertentu"  adalah  ketentuan  khusus  acara  pidana sebagaimana yang tersebut pada: Undang-Undang Tentang Pengusutan, Penuntutan dan  Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi  (Undang-Undang  Darurat  Nomor  7  Tahun 1955);  dan  Undang–Undang  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).
2. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  "Penyidikan  menurut  ketentuan  khusus acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada  undang-undang  tertentu  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik; jaksa, dan pejabat  penyidik  yang  berwenang  lainnya  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan".
Ini berarti bahwa kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara  khusus  oleh  undang-undang  tertentu  dilakukan  oleh  penyidik,  jaksa  dan pejabat  penyidik  yang  berwenang  lainnya  yang  ditunjuk  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.
3. Merujuk  pada  kalimat  "Undang-Undang  Tertentu",  dalam  hal  ini  ketentuan  yang mengatur  di  luar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  maka  dapat  dilihat dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  dalam  Pasal  26  yang  merumuskan:  "Penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  dilakukan berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Undang-Undang ini".
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  26  ini harus  dikaitkan  dengan  Pasal  39 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menentukan:  "Penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku  dan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  kecuali  ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".
7 Saripi M.R., Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum Unsrat, Volume 22,  Nomor  7  Tahun  2016, hlm.  24.  https://media.neliti.com/media/publications/81164-ID- jaksa-selaku-penyidik-tindak-pidana-koru.pdf.
"Yang dimaksud dengan hukum acara pidana yang berlaku baik dalam Pasal 26 maupun  dalam  Pasal  39  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 seperti  di  atas  sudah  tentu  adalah  hukum  acara  pidana  untuk  melaksanakan penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan dalam perkara tindak pidana" 8 .
Oleh karena itu, berdasarkan perumusan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  maka  jaksa  memang  mempunyai  wewenang  untuk  melakukan penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang  dimaksud  oleh  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
4. Pasal  18  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggara Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  menentukan: "Apabila  dalam  hasil  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (1) ditemukan  petunjuk  adanya  korupsi,  kolusi,  atau  nepotisme,  maka  hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti".
Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lain menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "instansi  yang  berwenang"  adalah Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Pembangunan,  Kejaksaan  Agung,  dan Kepolisian.Dari  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  jika  hasil  pemeriksaan dari  Komisi  Pemeriksa  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  ditemukan  petunjuk adanya  korupsi,  kolusi,  atau  nepotisme  dan  oleh  Komisi  Pemeriksa  Kekayaan Penyelenggara  Negara  disampaikan  ke  Kejaksaan  Agung  untuk  ditindaklanjuti, maka  sudah  tentu  yang  dimaksud  adalah  agar  hasil  pemeriksaan  dari  Komisi Pemeriksa  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  tersebut  dilakukan  penyidikan  oleh Kejaksaan  Agung.Dengan  dilakukannya  penyidikan  hasil  pemeriksaan  dari  Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut oleh Kejaksaan Agung, berarti jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
5. Pasal  50  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menentukan:  "Penyidikan  yang dilakukan  oleh  Kepolisian  atau  Kejaksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) wajib  dilakukan  koordinasi  secara  terus-menerus  dengan  Komisi  Pemberantasan Korupsi",  dari  pasal  ini  dapat  diketahui  bahwa  secara  tegas  disebutkan  jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
Yang  dimaksud  dengan  "penyidikan"  dalam  Pasal  50  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tersebut,  termasuk  pula  "penyelidikan"  karena  sebelum jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sudah harus didahului dengan melakukan penyelidikan.
6. Pasal  30  Ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia,  dirumuskan  bahwa:  "Dibidang  pidana,  kejaksaan mempunyai  tugas  dan  wewenang  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana tertentu berdasarkan undang-undang".
Dalam  penjelasan  Pasal  30  Ayat  (1)  huruf  d,  ditentukan  bahwa  kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-
8 R.  Wiyono, Pembahasan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 152.
Undang  Nomor  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Dari rumusan Pasal 30 Ayat (1) huruf d tersebut di atas, jelas harus ada undang- undang  yang  secara  tegas  memberikan  kewenangan  kepada  kejaksaan.  Jika kewenangan  yang  dimaksud  dalam  tindak  pidana  korupsi  tentunya  harus berdasarkan  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  ada  satu  pasalpun  yang secara  tegas  memberikan  kewenangan  kepada  kejaksaan  sebagai  penyidik. Apalagi  Pasal  26  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  rumusan;  Penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi, dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku,  kecuali  ditentukan lain dalam undang-undang ini" 9 .
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  jelas  bahwa  secara  yuridis,  bahwa  jaksa memang  memiliki  kewenangan  dalam  penyidikan  perkara  tindak  pidana  korupsi berdasarkan  dasar  hukum  yang  penulis  uraikan  di  atas.  Penulis  berpendapat  bahwa kewenangan  masing-masing  sub  sistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  khususnya dalam perkara tindak pidana korupsiharus diperjelas karena sangat menentukan sekali dalam  rangka  penegakan  hukum,  agar  kepastian  hukum  dan  kesebandingan  hukum dapat tercapai.

## 2. Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Masa Yang Akan Datang
Kewenangan  jaksa  sebagai  penyidik  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  jika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, maka kewenangan yang dimiliki oleh jaksa ini  berbenturan  dengan  sistem  peradilan  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia,  yang menentukan bahwa: "sistem peradilan pidana terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan" 10 .  Lembaga-lembaga  tersebut sudah  memiliki  tugas  dan  kewenangannya  masing-masing,  kepolisian  dalam  tahap penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan dalam penuntutan dalam hal ini diwakili oleh Jaksa  Penuntut  Umum,  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  oleh  Hakim  dan  lembaga pemasyarakatan sebagai tempat terpidana menjalani masa hukumannya.
Lembaga-lembaga  atau  sub-sistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  sebenarnya telah memiliki tugasnya masing-masing di setiap tahapan, namun selama ini jaksa yang sebenarnya  hanya  memiliki  tugas  dalam  hal  penuntutan  dan  pelaksanaan  putusan pengadilan  (eksekusi),  juga  memiliki  hak  untuk  melakukan  penyidikan,  "bahkan  di beberapa  kasus  jaksa  juga  melakukan  tahap  penyelidikan  perkara  tindak  pidana
9 Sahuri  Lasmadi, “Analisis  Yuridis  Kewenangan  Kejaksaan  dalam  Melakukan  Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, hlm. 37.
10 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan  Hukum  Dalam  Batas  –  Batas  Toleransi) ,  Jurnal  Fakultas  Hukum  Unversitas Indonesia,
1993, hlm. 1. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20173/20271857- PGB%200081Mardjono%20Reksodiputro.pdf.
korupsi yang biasanya dilakukan oleh seksi intelijen kejaksaan" 11 . Hal ini secara tidak langsung  mengganggu  jalannya  sistem  peradilan  pidana,  seolah-olah  jaksa  memiliki "kekuatan"  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi,  yang  dapat  melakukan  tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga eksekusi putusan pengadilan.
Menurut  tulisan  ini,  kewenangan  penyidikan  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi  ini  seharusnya  dikembalikan  kepada  institusi  kepolisian,  yang  dalam  sistem peradilan  pidana  memang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan,  jika mengingat  secara  historis  sejak  zaman  HIR,  kejaksaan  diberikan  kewenangan penyidikan  tindak  pidana  korupsi  karena  lembaga  kepolisian  dirasa  belum  mampu untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  tetapi  jika  dilihat  di  zaman sekarang, dengan kemampuan dan integritas kepolisian saat ini, sangat tidak mungkin jika lembaga kepolisian tidak mampu untuk melakukannya.
Kewenangan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  jika  dikembalikan  kepada institusi kepolisian, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi ini akan kembali sejalan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana kepolisian berwenang dalam tahap penyidikan, kejaksaan dalam penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim, serta lembaga pemasyarakatan sebagai tahap akhir dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
Tulisan  ini  juga  berpendapat  bahwa  bisa  saja  diterapkan  kebijakan  hukum pidana di masa yang akan datang dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi ini sepenuhnya  diserahkan  kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  mengingat  kasus korupsi  termasuk  kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary  crime), maka  diperlukan keahlian khusus untuk menyelidikinya, dan oleh lembaga yang memang berkompeten dalam bidang tindak pidana korupsi yaitu KPK. Selain itu tulisan ini juga berpendapat bahwa  perlunya  didirikan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  di  tiap-tiap  provinsi  di Indonesia  agar  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  korupsi  dapat  lebih  efektif  dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di  setiap  provinsi  di  Indonesia  yang  akan  lebih  mudah  dalam  berkoordinasi  dalam penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  jika  KPK  didirikan  di  tiap  provinsi  di Indonesia.
Lembaga  penegak  hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  dan  Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus menjalin kerjasama dan sinkronisasi secara sinergi dalam  melakukan  pemberantasan  korupsi  serta  mencegah  terjadinya  proses  saling melemahkan  antara  lembaga  penegak  hukum  yang  satu  terhadap  yang  lainnya,  yang justru  akan  menghambat  upaya  pemberantasan  korupsi  itu  sendiri.  Dengan  adanya upaya  pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  secara  terpadu  diharapkan  mampu meminimalisasi  terjadinya  praktik  korupsi,  sehingga  mampu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat,  maka potensi-potensi ketidakpuasan masyarakat yang muncul akibat terjadinya kesenjangan sosial-ekonomi dan berujung pada munculnya gejala-gejala disintegrasi bangsa dapat diantisipasi dengan baik, sehingga ketahanan nasional tetap dapat dijaga dengan kokoh dan kuat.
Jika  koordinasi  antar  lembaga  ini  dapat  terwujud,  maka  proses  penanganan perkara  tindak  pidana  korupsi  akan  menjadi  semakin  terarah  dan  efektif,  karena masing-masing  sub  sistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  sudah  bekerja  secara
11 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, hlm. 27.
maksimal  dan  selalu  membuka  diri  tentang  persoalan-persoalan  hukum  yang berhubungan  dengan  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  ditangani  dari  mulai penyidikan  sampai  pelaksanaan  putusan  pengadilan.  Mengingat  bahwa  tujuan  akhir dari  suatu  proses  perkara  pidana  adalah  memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat atas kerjanya subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana.
Untuk  mewujudkan  koordinasi  yang  baik  antar  lembaga  ini,  diperlukan  revisi peraturan  perundang-undangan  yang  menentukan  secara  jelas  kewenangan penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  agar  penegakan  hukum  perkara  tindak  pidana korupsi  ini  sejalan  dengan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  dan  juga  supaya lembaga-lembaga dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara efektif dan efisien dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

## D. SIMPULAN
Bahwa dari segi yuridis, jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan tindak  pidana  korupsi,  namun  kewenangan  masing-masing  subsistem  dalam  sistem peradilan  pidana  khususnya  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  harus  diperjelas karena  sangat  menentukan  sekali  dalam  rangka  penegakan  hukum,  agar  kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai.
Kemudian  dalam  kewenangan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang  dimiliki oleh  jaksa  saat  ini  berbenturan  dengan  sistem  peradilan  pidana  yang  berlaku  di Indonesia.  Jika  kewenangan  penyidikan  oleh  kejaksaan  masih  dipertahankan  maka terkesan  tidak  adanya  koordinasi  serta  sinkronisasi  antar  lembaga  penegak  hukum karena  hampir  dalam  setiap  tahapan  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, dimiliki dan dipegang oleh lembaga kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana . UU Nomor 8 Tahun 1981.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . PP Nomor 27 Tahun 1983.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. UU Nomor 28 Tahun 1999.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. UU Nomor 31 Tahun 1999.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . UU Nomor 20 Tahun 2001.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. UU Nomor 30 Tahun 2002.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU Nomor
16 Tahun 2004.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

## Buku
Amir, Chaerul. Kejaksaan Memberantas Korupsi, Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis. Deleader, Jakarta, 2014.
Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Mandar Maju, Bandung, 2004.
Harahap,  Yahya. Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Penyidikan  dan Penuntutan . Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta, 2011.
Mulyadi  Lilik. Tindak  Pidana  Korupsi,  Tinjauan  Khusus  Terhadap  Proses  Penyidikan, Penuntutan,  Peradilan,  Serta  Upaya  Hukumnya  Menurut  Undang-Undang  No. 31 Tahun 1999 . Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
Waluyo,  Bambang. Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Strategi  dan  Optimalisasi) . Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Wiyono, R. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

## Jurnal:
Lasmadi, Sahuri. "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana". Jurnal  Ilmu  Hukum.  Volume  2. Nomor 3 Tahun 2010. https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200. . "Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana  Korupsi". Jurnal  Ilmu  Hukum.  Volume  6.  Nomor  2  Tahun  2015. https://repository.unja.ac.id/ 597/1/2.%20Tulisan%20Sahuri%20L.pdf.
Lutfi,  Khoirur  Rizal  dan  Retno  Anggoro  Putri,  Optimalisasi  Peran  Bantuan  Hukum
Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Undang: Jurnal Hukum,Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020, https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/119
Luthfie, Salahudin. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi". Jurnal  Program  Pasca  Sarjana  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2011.
https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_ plu&id=101227.
M.R, Saripi. "Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Ilmu Hukum Unsrat . Volume  22,  Nomor  7  Tahun  2016.  https://media.neliti.com/media/ publications/81164-ID-jaksa-selaku-penyidik-tindak-pidana-koru.pdf.
Reksodiputro,  Mardjono. "Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Melihat  Kepada Kejahatan  Dan  Penegakan  Hukum  Dalam  Batas  –  Batas  Toleransi)" .  Jurnal Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20173/20271857PGB%200081Mardjono %20Reksodiputro.pdf.
Wendy  dan  Andi  Najemi. "Pengaturan  Uang  Pengganti  Sebagai  Pidana  Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi" . PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/5185.