## FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah
P-ISSN: 2621-4636 E-ISSN: 2621-4644 Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2023 http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA DOI: https://doi.org/10.32332/finansia.v6i1.6305
Sitasi artikel ini dengan format Yogashwara Vidyan Dan Rafidah Rafidah, “Gagasan Penyajian Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Haji,” FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2022): Hal. DOI: https://doi.org/10.32332/finansia.v6i1.6305

## GAGASAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN DANA HAJI
Yogashwara Vidyan 1 , Rafidah 2*
1 Badan Pengelola Keuangan Haji, Indonesia 2 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Indonesia
* rafidah_era@uinjambi.ac.id Diterima: Desember, 2022 Direvisi: Mei, 2023 Diterbitkan: Juni, 2023
Abstract: Hajj funds managed by BPKH need to pay attention to pilgrims' attention and sufficient accountability. Financial statements of Hajj  financial management often get various criticisms  from  the  public  for  the  way  of  presentation  and  understanding  that  occurs  in  the community  in  reading  the  financial  statements  of  Hajj  funds.  The  research  conducted  is qualitative,  then  reviews  the  literature  on  the  presentation  of  financial  statements  of  similar entities. The unification of Hajj fund management reports with BPKH financial statements has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial  Management.  There  needs  to  be  an  easy-to-understand  idea  of  transparency, accountability, and adequate understanding for the public to understand the Hajj fund report, namely by separating the Hajj fund management report from BPKH's financial statements as benchmarked in other fund management institutions.
Keywords: BPKH; Presentation of Financial Statements; Transparency
Abstrak : Dana haji yang dikelola BPKH perlu memperhatikan perhatian jamaah dan  pertanggung  jawaban  yang  mencukupi.  Laporan  keuangan  pengelolaan keuangan  haji  sering  mendapatkan  berbagai  kritik  dari  masyarakat  atas  cara penyajian  dan  pemahaman  yang  terjadi  di  masyarakat  dalam membaca  laporan keuangan  dana  haji.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah  kualitatif,  kemudian mereview  literatur  atas  penyajian  laporan  keuangan  entitas  serupa.  Penyatuan laporan  pengelolaan  dana  haji  dengan  laporan  keuangan  BPKH  sudah  diatur dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Haji.  Perlu  ada  gagasan  yang  mudah  dipahami  dalam transparansi,  pertanggungjawaban  dan  pemahaman  yang  memadai  kepada masyarakat untuk memahami laporan dana haji yaitu dengan memisahkan laporan pengelolaan dana haji dengan laporan keuangan BPKH sebagaimana tolak ukur pada institusi pengelolaan dana lainnya.
Kata Kunci: BPKH; Penyajian Laporan Keuangan; Transparansi
Copyright © 2023, Author/s This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Pendahuluan
Ibadah  haji  sebagai  pencapaian  tertinggi  dalam  ibadah  bagi  umat  Islam,  jumlah calon jamaah haji reguler yang telah mendaftar hingga 2022 ialah 5,15 juta orang. 1 Rata- rata masa tunggu haji di Indonesia mencapai rata-rata 23 tahun, namun masa tunggu untuk embarkasi tertentu bisa memakan waktu hingga 46 tahun. Masa tunggu yang cukup lama tersebut disebabkan jumlah pendaftar haji setiap tahunnya melebihi tiga kali lipat kuota haji  reguler  tahunan  yang  hanya  dipatok  yaitu  221.000-231.000  orang  per  tahun  untuk Indonesia.
Agar mendapatkan nomor antrean haji atau disebut juga nomor porsi, diperlukan beberapa persyaratan, salah satunya ialah membuka rekening tabungan di bank penerima setoran haji dengan nilai nominal yang ditentukan oleh Pemerintah. Saat ini setoran awal haji  ialah  Rp25  juta.  Jumlah  calon  haji  reguler  sebanyak  5,15  juta,  belum  termasuk akumulasi  dana  pengembangan.  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH)  sebagai  badan yang bertanggung jawab mengelola keuangan haji sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Laporan realisasi anggaran,  laporan  operasional,  laporan  arus  kas,  neraca,  dan  komentar  atas  laporan keuangan  ialah  contoh  jenis  laporan  keuangan  yang  wajib  disusun  sebagai  bagian  dari pelaporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  pengelolaan  Keuangan  Haji.  Laporan keuangan telah disusun dan disajikan dengan cara yang konsisten dengan prinsip akuntansi yang  berlaku  umum.  Menurut  Pasal  59  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34 Tahun  2014,  BPKH  wajib  mengalihkan  semua  kekayaan,  kewajiban,  hak,  dan  kewajiban hukum  yang  berkaitan  dengan  pembiayaan  haji  dan  kekayaannya  kepada  BPKH  dalam waktu  paling  lama  enam  bulan  sejak  pembentukannya. 2 Hal  tersebut  menjadikan penyatuan laporan keuangan entitas BPKH dan dana kelolaan keuangan haji.
Penyatuan  laporan  keuangan  entitas  BPKH  dan  dana  kelolaan  keuangan  haji menjadikan adanya fenomena di masyarakat yang belum dapat membedakan dana milik BPKH dan kelolaan keuangan haji. Bahkan terdapat berbagai berita terkait keuangan BPKH yang  telah  menginformasikan  kesalahpahaman  posisi  kas  haji. 3 Kritik  Mantan  Menteri Koordinator  Bidang  Kemaritiman  periode  2015-2016  Rizal  Ramli  terkait  dana  haji  yang tersedia dalam bentuk tunai hanya tersisa Rp18 miliar. 4 Polemik dana haji yang dikelola BPKH masih bergulir. Pasalnya, dana kelolaan BPKH yang sejatinya sudah mencapai Rp 150 triliun,  namun  kas  keras yang  ada  hanya  Rp  18  miliar,  ekonom  senior  Rizal  Ramli  yang mengungkap bahwasanya dana haji yang tersisa dalam bentuk uang tunai, hanya sekitar Rp 18 miliar. Padahal, nominal dana haji seharusnya mencapai Rp 150 triliun. 5
Studi yang mempelajari dan menganalisis pengelolaan dana masyarakat khususnya pada institusi yang mengelola sebagai wakil pemilik dana cenderung pada pembahasan dua
1 BPKH, “Jumlah Calon Jemaah Haji,” bpkh.go.id , (25 November 2022).
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
3 Rizal  Ramli,  “Ekonom  Sebut  Dana  Haji  Tinggal  Rp18  Miliar,  Rizal  Ramli:  Itu  Uang  Tunai, Sisanya...,” https://www.pikiran-rakyat.com/ , (26 November 2022).
4 Vadhia Lidyana, “BPKH Jawab Kritik Rizal Ramli Soal  Dana Tunai Haji  Tersisa Rp. 18 Miliar,” https://www.idntimes.com/ , (26 November 2022).
5 Djony  Edward,  “Menyoal  Kas  BPKH  Tinggal  Rp18  Miliar,  Solusinya  Audit  Investigasi,” https://politicanews.id/ , (26 November 2022).
aspek.  Pertama,  penelitian  yang  menganalisis  tentang  penyajian  laporan  keuangan berdasarkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 6 Kedua, penelitian yang menganalisis tentang kesesuain produk tabungan haji berdasarkan ketentuan Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan. 7 Secara  umum,  penelitian-penelitian  yang  dilakukan cenderung  mengabaikan  pengelolaan  dana  masyarakat  khususnya  pada  institusi  yang mengelola sebagai wakil pemilik dana.
Penelitian ini bertujuan memberikan gagasan penyajian pelaporan keuangan haji yang semakin dapat dipahami stakeholder. Penelitian ini diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan literasi pemahaman keuangan haji, terjadinya berbagai kritik kepada BPKH atas  ketidakpahaman  pengguna  laporan  yang  keliru  membaca  laporan  keuangan  Badan Pengelola  Keuangan  Haji.  Manfaat  penelitian  secara  teoritis  yaitu  sebagai  inisiasi  dalam penyusunan  laporan  keuangan  pada  entitas  pengelola  keuangan  dengan  akad wakalah khususnya  akad al-Wakalah  al-khassah  al-muqayyadah yang  diterapkan  oleh  BPKH  agar mudah dapat dipahami, dimana Ikatan Akuntan Indonesia saat ini belum memiliki standar akuntansi syariah pada akuntansi wakalah khususnya terkait entitas pengelolaan keuangan dengan akad wakalah . Manfaat praktis penelitian ini ialah memitigasi risiko reputasi terkait opini yang beredar di masyarakat atas ketidakpahaman atas laporan keuangan BPKH yaitu dengan memberikan gagasan baru atas penyajian laporan keuangan BPKH khususnya pada laporan  pengelolaan  dana  jamaah  haji.  Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian dengan melakukan review literatur atas penyajian laporan keuangan entitas serupa yang melakukan pengelolaan dana masyarakat dimana entitas tersebut sebagai wakil dalam pengelolaan dana masyarakat tersebut.
BPKH selaku entitas yang melakukan pengelolaan dana haji dari masyarakat perlu memperhatikan pertanggungjawaban mengenai transparansi dan cara menyajikan laporan keuangan dana kelolaan yang ditugaskan kepada BPKH untuk dikelola dan hal tersebut juga terkait erat dengan teori keagenan.
Transparansi merupakan konsep yang menekankan dalam kejelasan dan terbuka sesuai dengan sebuah proses, sistem, atau institusi. Dalam beberapa konteks, transparansi bisa berarti bahwasanya fakta yang krusial tersedia secara terbuka dan gampang diakses sang warga umum, sebagai akibatnya memungkinkan supervisi dan pemahaman proses yg sedang berlangsung. Transparansi juga bisa dipercaya menjadi prinsip demokrasi, lantaran
6 Ani Lestari,  “Analisis  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah  Berdasarkan  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  (Psak)  No.  101  Pada  BMT  Nurul  Islam  Batam,” MEASUREMENT:  Journal  Of  The Accounting Study Program 15, no. 1 (2021); Khotibul Umam, Zainal Abidin, Dan Farid Firmansyah, “Analisis Perlakuan  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Dalam  Perspektif  Akuntansi,” Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  Dan Manajemen  Bisnis 7,  no.  2  (2019);  Nur  Afni  Yunita,  Muhammad  Yusra,  Arliansyah,  Dan  Utari  Orijayanti, “Analisis Kesesuaian Produk Tabungan Haji Dengan Akad Wadiah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah 2020 Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah,” El-Amwal 5, no. 1 (2022).
7 Faddlah Dan Susianto, “Analisis Produk Tabungan Haji Dan Umroh Dengan Akad Wadi’ah (Studi Kasus Bank Sumut KCP Marelan Raya),” Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 1, no. 1 (2020); Halim, Fajriyah Salsabila, Dan Purnama Putra, “Analisis Penerapan Strategi Segmenting, Targeting Dan Positioning Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Tabungan Negara Syariah KC Bekasi,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 1 (2023); Nova Armaya Dan Ahmad Fuadi, “Implementasi Produk Tabungan Haji IB Makbul Di Bank SUMUT Syariah KCP Stabat,” Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2022).
memungkinkan  masyarakat  buat  mengawasi  keputusan  yang  dibentuk  pemerintah  atau institusi lain yang memegang kekuasaan. 8
Ada  beberapa  alasan  mengapa  transparansi  penting.  Pertama,  transparansi membantu  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  proses  yang  sedang berlangsung. Kedua, transparansi juga membantu mengurangi kemungkinan tindakan yang tidak jujur atau tidak etis. Cara yang dapat dilaksanakan dalam meningkatkan transparansi dalam suatu proses atau sistem. Pertama, membuat informasi yang penting tersedia secara terbuka  dan  mudah  diakses  oleh  masyarakat.  Kedua,  menyediakan  kesempatan  bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau membahas isu-isu yang penting. Ketiga, menetapkan standar yang jelas tentang apa yang harus dipublikasikan dan bagaimana informasi tersebut harus dipublikasikan. 9
Teori  keagenan  sebuah  teori  ekonomi  yang  menyatakan  hubungan  antara  dua pihak, yaitu agen dan principal , yang terlibat dalam suatu transaksi. Agen ialah orang yang bertindak  atas  nama principal ,  yang  ialah  pihak  yang  memberi  wewenang  kepada  agen untuk  bertindak  atas  namanya. 10 Teori  keagenan  mengasumsikan  bahwasanya  agen  dan principal memiliki  tujuan  atau  kepentingan  yang  tidak  selalu  sama.  Oleh  karena  itu, principal harus  memberikan  insentif  kepada  agen  untuk  membuat  agen  bekerja  sesuai dengan kepentingan principal . 11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 tanggal 4 Desember 2017 menyatakan faktor hukum, yaitu ketika rakyat telah mencalonkan wakilnya  untuk  duduk  di  kursi  pemerintahan  dan  ketika  kontrak  antara  rakyat  dan pemerintah terbentuk. Dengan demikian, ketika pemerintah melakukan penyelenggaraan pelayanan publik, tidak perlu lagi mengadakan kontrak baru dengan warganya. 12 Undang- undang  mengamanatkan  adanya  akad wakalah dalam  pengelolaan  dana  haji  oleh  BPKH, meskipun  uang  tunai  awal  yang  dimasukkan  calon  haji  tidak  disimpan  dalam  rekening tabungan ibadah haji, namun berupa  uang muka untuk memesan tempat dalam antrean jamaah haji. 13
Karakteristik  kualitatif  pelaporan  keuangan  sebagaimana  dijelaskan  dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah), yang  menjadikan  laporan  keuangan  bermakna  bagi  pembacanya.  Mudah  dicerna,  dapat diterapkan,  persuasif,  dan  dapat  dibandingkan  ialah  empat  fitur  kualitatif  utama.  Aspek paling  berharga  dari  data  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  ialah  kejelasan  yang dapat dipahami oleh audien yang dituju. Pengguna diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang ekonomi, bisnis, dan akuntansi selain kemauan untuk mencurahkan banyak waktu untuk  menganalisis  data  yang  disediakan. 14 Namun,  informasi  yang  terlalu  rumit  bagi
8 Maryam Naghsh Nejad And David A. R. Phillips, “Transparency, Participation, And Social Capital:
A Cross- Country Analysis,” Public Administration Review 72, no. 5 (2012): 679.
9 J. Edward Taylor, M. R. Habib, And M. A. Mustafa, “Transparency, Public Sector Performance, And The Quality Of Governance: An Empirical Analysis,” World Development 42, no. 11 (2014): 2029.
10 Ronald Coase, “The Theory Of The Firm,” The Journal Of Law And Economics 3, no. 1 (1960): 44.
11 Oliver Hart, “Principal - Agent Relationships,” The Journal Of Economic Perspectives 4, no. 1 (1990): 66.
12 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XV/2017 Tanggal 4 Desember 2017.
13 Maizul Imran  Dan  Rio  Satria,  “ Dinamika  Formulasi  Akad  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Haji  Di Indonesia ,” Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2018): 141.
14 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia,
sebagian orang untuk dipahami tidak boleh diabaikan sama sekali dari laporan keuangan. Maka  penting  bagi  BPKH  untuk  membuat  laporan  keuangan  yang  dapat  dipahami  oleh masyarakat luas.

## Hasil Dan Pembahasan
Kontrak Wakalah Dalam Pengelolaan Dana Haji Dari Jamaah Kepada BPKH
Sebagaimana  tercantum  dalam “ Pasal  24  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ” , BPKH bertugas memfasilitasi pengelolaan  dana  haji  melalui  penempatan  dan/atau  investasi  pada  produk  perbankan, surat berharga, emas, serta investasi langsung dan investasi lainnya. Pengertian penanaman modal ialah menyerahkan sesuatu kepada pihak lain untuk tujuan pembangunan lanjutan, dengan  hasil  pengembangan  itu  dibagi  sesuai  dengan  syarat-syarat  perjanjian.  Dalam investasi  keuangan  haji,  Anda  tentu  saja  harus  mematuhi  prinsip  syariah,  penyaringan investasi  Islami  sesuai  dengan  aturan  agama,  dan  norma  investasi  Islami  yang mengecualikan  perusahaan  yang  terlibat  dalam  aktivitas  yang  dilarang  agama,  seperti perjudian dan aktivitas non-patuh lainnya. 15 Proses penanaman atau penggelaran sumber daya keuangan BPKH pada ranah komersial yang tidak bertentangan dengan kaidah atau peraturan  perundang-undangan  syariah,  serta  ketentuan  yang  berlaku,  untuk  mencapai ketidakseimbangan  setelah  melakukan  sejumlah  besar  analisis  mendalam  disebut  haji. investasi  keuangan.  Mempertimbangkan  peluang  kerugian  dan  keuntungan  yang  dapat dihasilkan dari terlibat dalam aktivitas komersial ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  34  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Haji  memberikan  kewenangan kepada BPKH untuk berinteraksi dengan instansi lain yang dianggap relevan atau terkait dengan pengelolaan keuangan haji. Pasal 24 undang-undang ini disahkan pada tahun 2014. Sesuai Diktum Ketiga Fatwa Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Penatausahaan Dana BPIH dan BPIH Khusus, 16 serta sesuai dengan Prinsip Syariah, pengelolaan dana setoran awal  pelaksanaan  ibadah  haji  menjadi  milik  calon  jamaah.  Akibatnya,  pengelola  wajib memberikan bagi hasil kepada pemilik modal, yang dalam hal ini adalah jamaah.
Memaksimalkan manfaat dan efisiensi dana haji yang dimiliki oleh bank dari tahun ke tahun, BPKH sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengelola dana tersebut harus berpegang pada asas atau asas dalam pengelolaan keuangan haji yang dituangkan dalam UU PKH.  Prinsip-prinsip  ini  termasuk  mematuhi  hukum  syariah,  bertindak  hati-hati, menyediakan barang publik, menghindari keuntungan finansial, transparan, dan meminta pertanggungjawaban diri sendiri dan orang lain. Keuangan haji juga harus dikelola secara profesional dan tanpa niat mencari keuntungan.
Perizinan dari calon jamaah haji sebagai pemilik dana haji yang disetorkan ke bank yang ditunjuk oleh BPKH sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji  (BPS  BPIH)  untuk  selanjutnya  dikelola  oleh  BPKH  dilakukan  melalui  sistem  akad wakalah yang telah ditandatangani atau disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Calon jamaah haji pada saat pembayaran setoran awal BPIH di bank yang wakalah ialah salah satu
15 G. W. Azmi Dan R. Nagayev Dewandaru, “Doing Well While Doing Good: The Case Of Islamic And Sustainabi lity Equity Investing,” Borsa Istanbul 19, no. 3 (2019): 2.
16 Fatwa Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Penatausahaan Dana BPIH Dan BPIH Khusus
bentuk akad atau akad dalam hukum Islam yang menyangkut pemindahan kekuasaan yang dapat diterima dari satu orang ke orang lain. 17 Wakalah juga dapat diartikan sebagai akad antara dua pihak dimana salah satu pihak akan bertindak atas nama pihak lainnya sesuai dengan  ketentuan  akad.  Secara  umum, wakalah ialah  penyerahan  wewenang  atau kekuasaan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  atas  suatu  hal  tertentu  untuk  diwakilkan kepadanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adanya pihak yang diwakafkan, orang yang mewakafkan, sesuatu yang diwakafkan, dan ijab qabul  ialah beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah . Dengan ditandatanganinya akad wakalah oleh calon jamaah  haji  pada  saat  melakukan  pendaftaran  dan  penyetoran  awal  BPIH  ke  BPS  BPIH, maka secara sah memberikan kuasa kepada BPKH untuk mengelola uang haji sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Bentuk  akad wakalah meliputi  identitas calon  jamaah  haji  (nama,  alamat,  dan  nomor  KTP),  pernyataan  penyerahan  kuasa  calon jamaah  haji  dalam  pengelolaan  dana,  dan  bentuk pengelolaan  dana  oleh  BPKH,  meliputi penempatan,  investasi,  nilai  manfaat,  pembayaran  biaya  operasional  dana  haji,  dan pengembalian.
Ketentuan akad wakalah ini diatur dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jamaah Haji, menetapkan bahwasanya setoran awal BPIH dan/atau BPIH wajib dilakukan. Khususnya disertai  dengan  pengisian  formulir  akad wakalah oleh  jamaah  haji.  Akad wakalah ialah gugatan berupa perjanjian tertulis atas penyelenggaraan BPIH awal dan/atau BPIH Khusus titipan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada BPKH sebagai kuasanya sesuai dengan kaidah syariah. Akad al-wakalah al-khassah al-muqayyadah ialah salah satu jenis akad wakalah . 18
Akad wakalah  al-muqayyadah digunakan  oleh  BPKH  untuk  calon  jamaah  haji. 19 Selama ini berlangsung, akad wakalah al-khassah al-muqayyadah dapat diartikan sebagai pemberian tugas tertentu, tertentu, atau penugasan dalam situasi di mana akad tersebut memiliki batasan atau persyaratan tertentu yang dijelaskan secara lengkap dan terperinci. Secara  khusus,  ketentuan  kontrak  dapat  ditafsirkan  sebagai  pemberian  tugas  atau pemberian tugas tertentu, berbeda, dan unik. Oleh karena itu, dalam konteks skenario ini, yang  dimaksud  dengan  akad wakalah  al-khassah  al-muqayyadah adalah  pelimpahan wewenang atau kuasa untuk mengelola dana milik calon jamaah yang telah dipercayakan kepada BPS BPIH untuk selanjutnya dikelola oleh BPKH sesuai syariat dan juga peraturan perundang  undangan.  Ini  adalah  contoh  akad wakalah dengan  waktu  terbatas,  di  mana wakalah . 20
17 E. Jumali, “Management Of Hajj Funds In Indonesia,” Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues 21, no. 3 (2018): 1.
18 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan  Bank  Penerima  Setoran  Biaya  Penyelenggara  Ibadah  Haji  Dan  Tata  Cara  Pengelolaan  Rekening Tabungan Jemaah Haji.
19 Khadijah  Amira  Binti  Abdul  Rashid  And  Mohd  Mahyeddin  Bin  Mohd  Salleh,  “Concept  And Application Of Ijarah, Wakalah And Ji’alah Contract In The Public Donation: A Comparative Study Between Nongovernmental Organiza tions (Ngos) In Malaysia,” Malaysian Journal Of Syariah And Law 8, no. 2 (2020):
20 Nova Tuhfah Nabielah, “Tanggung Jawab BPKH Terhadap Dana Haji Yang Diinvestasikan,” Jurnal Hukum Islam 19, no. 1 (2021): 1.
Literatur lain, akad wakalah al-khassah al-muqayadah ialah sejenis akad wakalah yang ditujukan untuk suatu pekerjaan khusus atau tugas yang telah ditentukan dengan jelas. Dalam  akad  ini, principal memberikan  wewenang  kepada  agen  untuk  melakukan  suatu tugas tertentu sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Akad wakalah al-khassah al-muqayadah memiliki  beberapa  karakteristik  penting.  Pertama,  terdapat  suatu  tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, yang harus dicapai oleh  agen. Kedua,  agen harus melakukan tugas tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. ketiga, agen tidak diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang melampaui tugas  yang  telah  ditentukan.  Keempat, principal harus  memberikan  imbalan  atau kompensasi kepada agen untuk pekerjaan yang telah dilakukan.

## Praktik Penyajian Pelaporan Keuangan Oleh Entitas Wakil Sebagai Pengelola Dana Masyarakat
Ikatan Akuntan Indonesia saat ini belum memiliki standar akuntansi syariah pada akuntansi wakalah khususnya terkait entitas pengelolaan keuangan dengan akad wakalah . Namun atas hal tersebut dapat dilakukan benchmark pada praktik berbagai entitas wakil pengelola dana masyarakat seperti manajer investasi.
Saat ini BPKH memiliki  pedoman akuntansi sendiri yang diatur dalam Peraturan Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Haji.  Berikut  format  penyajian  atas  neraca,  laporan operasional, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas BPKH pada tabel di bawah ini. 21

## Tabel 1. Laporan Neraca BPKH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NERACA
UNTUK POSISI PER 31 DESEMBER 20X2 dan 20X1 (dalam rupiah) Uraian Catatan 20X2 20X1 ASET Aset Lancar Kas Dan Setara Kas xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Piutang xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Pendapatan yang Masih Harus Diterima xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Uang Muka BPIH xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Penempatan Pada Bank xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Investasi Jangka Pendek Jumlah Aset Lancar xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Aset Tidak Lancar Investasi Jangka Panjang xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Aset Tetap Bersih xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Aset  Tak  Berwujud-Bersih  Jumlah  Aset  Tidak Lancar xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx TOTAL ASET xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx
21 Peraturan  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji.

## BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NERACA
UNTUK POSISI PER 31 DESEMBER 20X2 dan 20X1 (dalam rupiah) Uraian Catatan 20X2 20X1 LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Utang Beban Tunda xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Utang Jamaah xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Utang Pajak Utang Lain-lain xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Jumlah  Liabilitas  Jangka  Pendek  Liabilitas Jangka Pendek xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Dana Titipan Jamaah xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Pendapatan Nilai Manfaat yang Ditangguhkan xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Jumlah Liabilitas Jangka Panjang xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx JUMLAH LIABILITAS xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx ASET NETO Tanpa Pembatasan xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx Dengan Pembatasan xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx JUMLAH ASET NETO xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx
Sumber : Lampiran I, Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji
Tabel 2. Laporan Operasional BPKH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X2 (dalam rupiah) Uraian Catatan 20X2 Pendapatan Setoran Jamaah Berangkat xxxxxxxxxx Beban Transfer PIH ke Kementerian Agama xxxxxxxxxx Surplus/(Defisit) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) xxxxxxxxxx Pendapatan Nilai Manfaat xxxxxxxxxx Beban Operasional BPKH xxxxxxxxxx Surplus/(Defisit) Operasional BPKH xxxxxxxxxx Penyaluran Untuk Rekening Virtual xxxxxxxxxx Penyaluran Program Kemaslahatan xxxxxxxxxx Surplus/(Defisit) BPKH xxxxxxxxxx Penggunaan Nilai Manfaat Akumulasi Tahun Sebelumnya xxxxxxxxxx Total Surplus/(Defisit) xxxxxxxxxx Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lain xxxxxxxxxx Total Surplus Komprehensif xxxxxxxxxx Sumber : Lampiran II, Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji
Tabel 3. Laporan Aset Neto BPKH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X2 (dalam rupiah) Uraian 20X2 ASET NETO TANPA PEMBATASAN xxxxxxxxxx Saldo Awal xxxxxxxxxx Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan xxxxxxxxxx Koreksi Aset Neto xxxxxxxxxx Saldo Akhir xxxxxxxxxx Penghasilan Komprehensif Lain Saldo Awal xxxxxxxxxx Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan xxxxxxxxxx Saldo Akhir xxxxxxxxxx Total Aset Neto Tidak Terikat xxxxxxxxxx ASET NETO DENGAN PEMBATASAN Saldo Awal xxxxxxxxxx Surplus Tahun Berjalan xxxxxxxxxx Koreksi Aset Neto xxxxxxxxxx Saldo Akhir xxxxxxxxxx TOTAL ASET NETO xxxxxxxxxx Sumber : Lampiran III, Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji
Ketiga tabel di atas, menunjukkan bahwasanya laporan keuangan entitas BPKH dan dana yang dikelola BPKH digabungkan dalam penyajian laporan keuangan antara entitas BPKH, dana kelolaan dari jamaah haji dan Dana Abadi Umat. Hal tersebut dapat membuat pengguna laporan keuangan akan kurang memahami dan membutuhkan upaya lebih dalam memahami laporan keuangan atas kinerja dana yang dikelola BPKH baik dana jamaah haji, Dana Abadi Umat yang dikelola BPKH maupun kinerja atas BPKH itu sendiri.
Peneliti  melakukan benchmark atas  praktik  penyajian  pelaporan  keuangan  oleh entitas  wakil sebagai  pengelola  dana masyarakat yaitu  dengan  tolak  ukur pada  manajer investasi sebagai wakil masyarakat dalam mengelola dana masyarakat tersebut. Ditemukan bahwasanya  entitas  manajer  investasi  melakukan  pemisahan  laporan  keuangan  antara entitas manajer investasi itu sendiri dengan dana kelolaan yang dititipkan kepada manajer investasi  tersebut  sebagai  entitas  pelaporan  tersendiri.  Peneliti  meyakini  bahwasanya pemisahan  penyajian  laporan  tersebut  sangat  bermanfaat  kepada  pengguna  laporan keuangan.  Sesuai  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 56/POJK.04/2020 Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, diatur laporan keuangan dana kelolaan manajer investasi yang terpisah dari laporan keuangan manajer investasi dengan format sebagai berikut: 22
22 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  56/POJK.04/2020  Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.

## Tabel 4. Laporan Aset Dan Liabilitas
LAPORAN ASET DAN LIABILITAS JUMLAH Aktiva 1 Investasi dalam Instrumen Pasar Uang
2 Investasi dalam Instrumen Utang Lainnya
3 Investasi dalam Saham
4 Investasi  dalam  Waran  dan  Right  Investasi  dalam Waran dan Right
5 Kas
6 Piutang Dividen
7 Piutang Bunga
8 Piutang Efek yang Dijual
9 Piutang Lain
10  Aset Lain-lain (Pajak Bayar Dimuka)
11  TOTAL ASET
Kewajiban
12  Utang Efek yang Dibeli 13  Utang Lain-lain 14  TOTAL LIABILITAS 15  TOTAL ASET BERSIH TOTAL 16  Jumlah saham/Unit Penyertaan yang Diterbitkan 17  Pembelian Kembali Saham/Unit Penyertaan
18  Akumulasi  Laba  Rugi  Sampai  dengan  Tahun Sebelumnya
19  Pendapatan yang Sudah Didistribusikan 20  Laba Rugi Bersih yang Belum Direalisasikan
21  Laba Rugi yang sudah Direalisasikan
22  Pendapatan Investasi Bersih
23  TOTAL  SAHAM/UNIT  PENYERTAAN  DAN  LABA
RUGI
24  Jumlah Saham/Unit Penyertaan yang Beredar 25  Nilai Aktiva Bersih Per Saham/Unit Penyertaan Sumber : Lampiran I, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tentang
Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana Tabel 5. Laporan Operasi Reksa Dana LAPORAN OPERASI REKSA DANA JUMLAH Pendapatan Investasi 1 Dividen
2 Bunga
3 TOTAL PENDAPATAN INVESTASI Biaya Pengelolaan Investasi
4 Biaya Pengelolaan Investasi
5 Biaya Kustodian
6 Biaya Lain-lain
7 Biaya Piutang Ragu-ragu
8 Provisi Pajak
9 TOTAL BIAYA
LAPORAN OPERASI REKSA DANA JUMLAH 10  PENDAPATAN INVESTASI BERSIH
Laba  Rugi  yang  Direalisasikan  dan  yang  Belum
Direalisasikan
11  Laba Rugi Realisasi Bersih Investasi
12  Laba Rugi yang Belum Direalisasikan
13  LABA RUGI INVESTASI BERSIH 14  PENDAPATAN OPERASI BERSIH Sumber : Lampiran II, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tentang
Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana Tabel 6. Laporan Perubahan Aset Bersih Reksa Dana LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH REKSA DANA JUMLAH Perubahan Kekayaan Bersih dari Hasil Operasi 1 Pendapatan Investasi Bersih
2 Laba Rugi Realisasi Bersih Investasi
3 Penyesuaian  Atas  Akumulasi  Laba  rugi  Sampai dengan Tahun Sebelumnya
4 Perubahan Atas Kenaikan yang Tidak Direalisasikan
5 TOTAL Transaksi untuk Pemegang Saham/Unit Penyertaan 6 Distribusi Kepada Pemegang Saham/Unit Penyertaan Penjualan Saham/Unit 7 Penyertaan
8 Pembelian Kembali Saham/Unit Penyertaan
9 PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH
Sumber : Lampiran III, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana
Peneliti  melihat  praktik  yang  telah  terjadi  seperti  pada  manajer  investasi  yang memisahkan  penyajian  laporan  keuangan  dana  kelolaan  oleh  manajer  investasi  dengan laporan keuangan manajer investasi itu sendiri menjadi memudahkan pemilik dana yang dititipkan masyarakat pada manajer investasi menjadi transparan, mudah dipahami dalam bentuk  pertanggungjawaban.  Laporan  keuangan  dana  haji  yang  dikelola  oleh  Badan Pengelola  Keuangan  Haji  dengan  laporan  keuangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji menurut peneliti tidak disatukan dan perlu pemisahan. Hal tersebut juga termasuk Dana Abadi Umat yang dikelola BPKH, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  34  Pengelolaan  Keuangan  Salinan Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur bahwasanya Dana Abadi Umat ialah  alokasi  dana  tersendiri  dalam  pengelolaan  Keuangan  Haji,  Dana  Abadi  umat ditempatkan  dan/atau  diinvestasikan  sesuai  dengan  tingkat  atau  profil  risiko  yang rendah. 23
23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5  Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 34 Pengelolaan Keuangan Salinan Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
BPKH  saat  ini  membagi  pengukuran  tingkat  risiko  atas  rencana  penempatan dan/atau investasi menjadi lima tingkat risiko yaitu rendah, rendah menuju sedang, sedang, sedang menuju tinggi dan tinggi. Pemisahan laporan dana kelolaan Dana Abadi Umat dari entitas  pelaporan  BPKH  akan  semakin  menjadikan  pengguna  laporan  keuangan  mudah memahami atas penempatan dan/atau investasi apa saja di BPKH dengan tingkat rendah sebagaimana  amanat  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2018 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  34  Pengelolaan  Keuangan  Salinan  Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, termasuk mengidentifikasi kinerja dana kelolaan tersebut.  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  39  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  Dana Abadi  Umat  menyatakan  bahwasanya  adanya  laporan  keuangan  Dana  Abadi  Umat tersendiri, 24 sehingga  seyogyanya  walaupun  penyajian  laporan  keuangan  BPKH  telah memuat Dana Abadi Umat yang diatur dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji, yaitu disatukan dengan laporan keuangan entitas BPKH, namun laporan keuangan Dana Abadi Umat itu sendiri yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat, menurut peneliti ialah masih relevan meskipun peraturan tersebut mengatur bahwasanya ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama tersebut dinyatakan tidak berlaku pada saat BPKH sudah terbentuk dan Dana Abadi Umat telah diserahkan kepada BPKH. Pemisahan laporan keuangan dana kelolaan BPKH dari  enitas  BPKH  itu  sendiri  menjadikan  kinerja  dan  laporan  keuangan  semakin  mudah teridentifikasi  dan  transparan  dalam  pertanggungjawaban  BPKH  dalam  mengelola keuangan haji.

## Kesimpulan
Penulis merekomendasikan laporan keuangan dana haji yang dikelola oleh BPKH agar tidak disatukan dan perlu pemisahan. Hal tersebut juga termasuk Dana Abadi Umat yang  dikelola  BPKH,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 mengatur pengelolaan Dana Abadi umat ditempatkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan tingkat atau profil risiko yang rendah. Pemisahan  dana  kelolaan  BPKH  dari  enitas  BPKH  itu  sendiri  menjadikan  kinerja  dan laporan  keuangan  semakin  mudah  teridentifikasi  dan  transparan  dalam pertanggungjawaban  BPKH  dalam  mengelola  keuangan  haji.  Hasil benchmarking pada entitas  manajer  investasi  menunjukkan  dana  kelolaan  yang  diwakilkan  kepada  entitas tersebut diperlakukan sebagai entitas pelaporan tersendiri yang terpisah dari entitas itu sendiri.  Peneliti  merekomendasikan  perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  34  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Haji  terkait  laporan  BPKH  yang masih  menggabungkan  laporan  keuangan  BPKH  dengan  laporan  dana  haji  yaitu  dengan mengusulkan pemisahan kedua hal tersebut sebagai entitas pelaporan tersendiri.
24 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat.

## Daftar Pustaka
Armaya, Nova., Dan Fuadi, Ahmad. “Implementasi Produk Tabungan Haji IB Makbul Di Bank SUMUT Syariah KCP Stabat.” Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2022.
BPKH. “Jumlah Calon Jemaah Haji.” bpkh.go.id , Diakses Pada Tanggal 25 November 2022.
Coase, Ronald. “The Theory Of The Firm.” The Journal Of Law And Economics, Vol. 3, No. 1,
1960.
Edward,  Djony  Edward.  “Menyoal  Kas  BPKH  Tinggal  Rp18  Miliar,  Solusinya  Audit Investigasi.” https://politicanews.id/ , Diakses Pada Tanggal 26 November 2022.
Faddlah,  Faddlah.,  Dan  Susianto,  Susi anto.  “Analisis  Produk  Tabungan  Haji  Dan  Umroh Dengan  Akad  Wadi’ah  (Studi  Kasus  Bank  Sumut  KCP  Marelan  Raya).” Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2020.
Fatwa Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Penatausahaan Dana BPIH Dan BPIH Khusus Halim,  Halim.,  Salsabila,  Fajriyah.,  Dan  Putra,  Purnama.  “Analisis  Penerapan  Strategi Segmenting,  Targeting  Dan  Positioning  Terhadap  Tabungan  Haji  Pada  Bank Tabungan  Negara  Syariah  KC  Bekasi.” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam, Vol.  9,  No.  1,
2023. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7443 .
Hart, Oliver. “Principal - Agent Relationships.” The Journal Of Economic Perspectives, Vol. 4, No. 1, 1990.
Imran, Maizul., Dan Satria, Rio. “ Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di  Indonesia .” Alhurriyah:  Jurnal  Hukum  Islam, Vol.  3,  No.  2,  2018. http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.755 .
Jumali, E. “Management Of Hajj Funds In Indonesia.” Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues, Vol. 21, No. 3, 2018.
Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XV/2017 Tanggal 4 Desember 2017.
Kerangka  Dasar  Penyusunan  Dan  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah,  Ikatan  Akuntan Indonesia, 2020
Lestari,  Ani. “ Analisis  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah  Berdasarkan  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (Psak)  No.  101  Pada  BMT  Nurul  Islam Batam.” MEASUREMENT: Journal Of The Accounting Study Program, Vol. 15, No. 1, 2021. https://doi.org/10.33373/mja.v15i1.3329 .
Lidyana, Vadhia. “BPKH Jawab Kritik Rizal Ramli Soal Dana Tunai Haji Tersisa Rp. 18 Miliar.” https://www.idntimes.com/ , Diakses Pada Tanggal 26 November 2022.
Nabielah, Nova Tuhfah. “Tanggung Jawab BPKH Terhadap Dana Haji Yang Diinvestasikan.” Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 1, 2021.
Nejad, Maryam Naghsh., And Philips, David A. R. “Transparency, Participation, And Social Capital:  A  Cross- Country  Analysis.” Public  Administration  Review, Vol.  72,  No.  5, 2012.
Peraturan  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  Nomor  4  Tahun  2018  Tentang  Tata  Cara Pemilihan Dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji.
Peraturan  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019 Tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji.
Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2020 Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  34  Pengelolaan  Keuangan  Salinan  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Ramli, Rizal. “Ekonom Sebut Dana Haji Tinggal Rp18 Miliar, Rizal Ramli: Itu Uang Tunai, Sisanya....” https://www.pikiran-rakyat.com/ , Diakses Pada Tanggal 26 November 2022.
Rashid, Khadijah Amira Binti Abdul., And Salleh, Mohd Mahyeddin Bin Mohd. “Concept And Application  Of  Ijarah,  Wakalah  And  Ji’alah  Contract  In  The  Public  Donation:  A Comparative Study Between Nongovernmental Organizations (NGOs ) In Malaysia.” Malaysian  Journal  Of  Syariah  And  Law, Vol.  8,  No.  2,  2020. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol8no2.255 .
Taylor,  J.  Edward.,  Habib,  M.  R.,  And  Mustafa,  M.  A.  “Transparency,  Pu blic  Sector Performance,  And  The  Quality  Of  Governance:  An  Empirical  Analysis.” World Development, Vol. 42, No. 11, 2014.
Umam,  Khotibul.,  Abidini,  Zainal,  Dan  Firmansyah,  Farid.  “Analisis  Perlakuan  Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Dalam Perspektif  Akuntansi.” Jurnal  Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, Vol. 7, No. 2, 2019. https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i2.1358 .

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
W. Azmi, G., And Dewandaru, R. Nagayev. “Doing Well While Doing Good: The Case Of Islamic And  Sustainability  Equity  Investing. ” Borsa  Istanbul, Vol.  19,  No.  3,  2019. https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.02.002 .
Yunita,  Nur  Afni.,  Yusra,  Muhammad.,  Arliansyah,  Arliansyah.,  Dan  Orijayanti,  Utari.
“Analisis  Kesesuaian  Produk  Tabungan  Haji  Dengan  Akad  Wadiah  Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah 2020 Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah.” El-Amwal, Vol.  5,  No.  1,  2022. http://dx.doi.org/10.29103/el- amwal.v5i1.6839 .