## SIKAP DAN KEBIJAKSANAAN SOEKARNO TERHADAP ISLAM PASCA KEMERDEKAAN
Dr. Anwar Sanusi, M.Ag
Jurusan Sejarah Peradaban Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## Abstrak
Soekarno  menyeru  umat   Islam   untuk  “menggali  api  Islam”,. Perdebatan  mengenai  bentuk  negara  antara  nasionalis-sekuler  dengan kelompok  nasionalis-Islam  membuat  Soekarno  berpikir  untuk  menemukan formulasi yang bisa diterima oleh semua kelompok, yakni Rumusan Pancasila sila  pertama  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang  merupakan  akumulasi perdebatan dua kelompok tersebut.  Selain perdebatan tersebut,  Soekarno juga menghadapi  persoalan  sistem  parlementer  yang  mengalami  jatuh  bangun sehingga  Soekarno  menggagas  Demokrasi  Terpimpin.  Di  sisi  lain,  Soekarno juga  menggagas  konsep  NASAKOM  atau  integrasi  persoalan  bangsa  dari nasionalisme  (PNI),  agama  (NU)  dan  sosialisme  (PKI)  dengan  dukungan militer. Hal ini tentunya menarik untuk diteliti dan menjadi tulisan yang dapat memaparkan  mengenai  sikap  dan  kebijaksanaan  Soekarno,  utamanya mengenai bidang ideologi dan keagamaan dalam khazanah sejarah tanah air.
Kata kunci : Transformatif, Soekarno, Pancasila dan Nasakom

## A. Pendahuluan
Kemerdekaan  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945  membawa periode  dan  babak  baru  bagi  bangsa  Indonesia.  Dalam  rentang  sejarah tersebut, para penggaggas NKRI berjibaku guna membenahi stabilitas yang ada  guna  membentuk  suatu  negara  yang  berdaulat  pasca  Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kita telah ketahui sebelumnya, bahwa sebelum  rentang  masa  tersebut  dibentuklah  badan  penyelidik  untuk persiapan  kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  guna  menyiapkan  segala
macam  proses  yang berhubungan dengan kemerdekaan NKRI, dan setelah kemerdekaan mulai dibentuklah asas bagi dasar sebuah negara untuk dapat menjalankan  tata  kehidupan  bernegara  yang  baik  dan  sesuai  dengan konsepsi  para founding  fathers yang  telah  berjuang  mendirikan  NKRI.
Dalam prosesnya, pembentukan dasar negara ini memerlukan suatu konsep yang  matang  mengingat  Indonesia  yang  baru  merdeka  memiliki  berbagai macam keragaman, baik dalam konsep budaya, religi, maupun sosial  yang tidak bisa dipisahkan. 1
Dalam  pembentukan  dasar  negara  ini  melibatkan  berbagai  elemen masyarakat  termasuk  dalam  hal  ini  unsur  umat  Islam  yang  tidak  dapat dipungkiri  banyak  terlibat  didalam  kepengurusan  dan  pemrosesan  usulan dasar negara tersebut. Piagam Jakarta merupakan momentum dimana umat Islam  mempunyai  peranan  besar  didalamnya,  namun  setelahnya  di  akhir pembentukan  daripada  dasar  negara  yang  tidak  memasukkan  piagam Jakarta kedalamnya banyak menimbulkan kekecewaan dipihak umat Islam. Kekecewaan  ini  semakin  berkecamuk  tatkala  pada  masa  selanjutnya  umat Islam  juga  tidak  memiliki  kemerdekaan  dalam  menyalurkan  aspirasi politik.  Soekarno,  yang  kala  itu  menjadi  presiden  pertama  NKRI,  hanya mengijinkan  Masyumi  sebagai  satu-satunya  wadah  perpolitikan  bagi  umat Islam  untuk  maju  ke  pentas  nasional.  Masyumi  sendiri  berdasarkan  pada banyak  organisasi  massa  Islam  dari  berbagai  macam  latar  belakang sehingga  kurang  dapat  mewadahi  keinginan  semua  pihak  yang  berada didalamnya. 2
Banyak  kalangan  yang  menilai,  utamanya  dari  unsur  Islam  yang menilai bahwa Soekarno dalam kebijakan-kebijakan yang diambilnya tidak
1 Endang  Saifuddin  Anshari,. Piagam  Jakarta  22  Juni  1945  ;  dan  Sejarah  Konsesnsus Nasional Antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara RI 1945- 1959 , Jakarta : CV Rajawali Press : 1986, hlm. 133.
2 Ibid. , hlm. 134.
berpihak  kepada  kelompok  Islam.  Hal  ini  sendiri  tentunya  menimbulkan kekecewaan tersendiri,  mengingat  banyaknya peranan umat  Islam  didalam masa perjuangan menuju kemerdekaan. 3
Dalam  konteks  tertentu,  Herbert  Feith  dan  Lance  Castles  dalam bukunya  yang  terkenal  yakni  pemikiran  politik  di  Indonesia  pada  masa pasca kemerdekaan 4 membagi rentang sejarah politik di Indonesia menjadi tiga  (3)  bagian,  yakni  yang  pertama  adalah  periode  revolusi  bersenjata (1945-1949).  Pada  periode  sejarah  ini,  pemikiran  politik  yang  ada diprakarsai  oleh  orang-orang  terdidik  pribumi  yang  kemudian  mempunyai peranan  penting  dalam  konteks  pergerakan  nasional  kemerdekaan  di Indonesia. Tokoh-tokohnya antara lain ialah Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan Natsir. Pada rentang sejarah ini, pencarian akan dasar negara menjadi  isu  pokok  yang  menjadi  persoalan  bagi  Indonesia  yang  harus segera  disolusikan.  Dalam  hal  ini,  hasil  luaran  daripada  proses  pemikiran tersebut salah satunya adalah Pancasila. 5
Periode kedua ,  “liberal”  (1950-1959)  pemikiran  politik  mulai meluas, dalam hal ini para pemimpin negara dan juga para intelektul, seperti para  penulis,  sastrawan,  wartawan,  dan  mahasiswa  giat  untuk  melakukan diskusi-diskusi  serta  konsepsi  mengenai  politik  pada  masa  tersebut.  Masa ini juga ditandai oleh konflik yang disebabkan oleh perbedaan aliran politik dan  kepartaian  serta  pertentangan  ideologi  yang  ekstrim  antara  satu  dan lainnya.  Karena  cukup  terbukanya  masa  tersebut,  maka  masa  ini  juga disebut sebagai masa demokrasi parlementer.
3 Herbert  Feith  dan  Lance  Castles.  Ed. Pemikiran  Politik  Indonesia  1945-1965 ,  Jakarta  : LP3ES ; 1988, hlm. 153.
4 Ibid. , hlm. 155.
5 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962), hlm. 195.
Periode  ketiga,  dimana  masa  tersebut  juga  disebut  periode  masa demokrasi  terpimpin  (1959-1965),  banyak  dilalui  oleh  serentetan pembredelan  media  massa  dan  organisasi  politik  yang  dianggap  tidak sehaluan  oleh  presiden  yang  ada  pada  saat  itu.  Masa  ini  juga  ditandai dengan penerimaan besar-besaran sebagian besar masyarakat  terhadap  ide- ide  politik  yang  dikeluarkan  oleh  presiden  Soekarno  kala  itu  seperti Sosialisme  ala  Indonesia  dan  jargon  Nasakom  (Nasionalisme,  Agama, Komunisme). 6
Oleh  Karena  itu,  apabila  kita  tilik  lebih  jauh  pada  masa  tersebut, pemerintahan  Soekarno  terus  melakukan  himbauan  dengan  berulang-ulang yang  mendominasi,  dan  hampir  memonopoli  diskusi  publik.  Tidak  hanya itu,  pemikir  yang  tidak  sepaham  dengan  ide-ide  itu  dibungkam  untuk melancarkan ide-ide politik  yang berlawanan dengan Soekarno. Kondisi ini menjelaskan kalau pemerintah alergi dengan kritik atau oposisi.

## B. Kebijakan Soekarno Pada Masa Demokrasi Parlementer
Dalam sistem parlementer, Presiden berkedudukan sebagai  Kepala Negara dan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden ini tidak dapat diganggu gugat.  Kekuasaan  pemerintahan  dipegang  oleh  Perdana  Menteri,  yang bertanggung jawab terhadap parlemen. Setiap kabinet  yang berkuasa harus mendapat  dukungan  dari  parlemen.  Apabila  40  mayoritas  suara  yang  ada dalam  parlemen  tidak  mendukung  kabinet,  maka  kabinet  harus mengembalikan  mandatnya  kepada  Presiden.  Selain  itu,  parlemen  dapat membubarkan  kabinet  sewaktu-waktu  dengan  suara  mayoritas,  namun
6 Ir. Soekarno. 1964. “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, dalam Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta: Departemen Penerangan, hlm. 23.
kebalikannya dalam sistem ini Presiden juga dapat membubarkan parlemen setiap waktu. 7
Pada  tahun  1955,  dimana  pemilu  pertama  kali  diselenggarakan, parlemen diwakilil empat partai, yaitu : Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Dari keempat  partai  tersebut,  wakil  terbanyak  berasal  dari  PNI. 8 Hal  ini  sendiri menjadi  konsepsi  tersendiri  pada  masa  yang  dikenal  dengan  kebebasannya tersebut, atau lebih dikenal dengan nama demokrasi parlementer. Walaupun cukup  lama  dalam  pelaksanaannya,  namun  pada  akhirnya  gagasan demokrasi tersebut dianggap gagal, mengingat parlemen tersebut terdiri atas berbagai macam jenis kepartaian sehingga menyulitkan dalam pengambilan keputusannya.  Di  antara  partai  partai  tersebut,  juga  mempunyai  konsep aliran  dalam  wadah  politiknya,  seperti  PSII  (Partai  Sosialis  Islam Indonesia),  Parkindo  (Partai  Kristen  Indonesia),  Partai  Katolik,  serta Masyumi dan NU yang notabenenya mencirikan diri sebagai partai berbasis massa Islam. 9
Ketidakberhasilan  dari  pelaksaan  demokrasi  parlementer  juga terlihat  dari  seringnya  terjadi  pergantian  kabinet,  akibat  dari  kuatnya serangan  dari  pihak  yang  menjadi  oposisi. 10 Adapun  pergantian  tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kabinet  Moh  Natsir  /  Masyumi  (6  September  1950  –  27  April  1951)  atau hanya bertahan selama 233 hari,
7 Yahya A. Muhaimin. Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966 . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press ; 1982, hlm. 66-68.
8 Liddle,  R.  Willam. Pemilu  Orde  Baru:  Pasang  Surut  Kekuasaan  Politik .  Yogyakarta  : Kelompok Studi Batas Kota ; 1992, hlm. 176.
9 M.C.Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern. (Yogyakarta: UGM Press. ; 1991)., hlm.138
10 Ibid. , hlm. 135.
2. Kabinet  Sukiman  /  Masyumi  (27  April  1951  –  3  April  1952),  atau  hanya bertahan selama 341 hari,
3. Kabinet Wilopo / PNI (3 April 1952 – 30 Juli 1953),
4. Kabinet Ali Saastroamidjoyo / PNI (30 Juli 1953-15 Agustus 1955),
5. Kabinet Burhannudin Harahap / Masyumi (12 Agustus 1955- 24 Maret 1956),
6. Kabinet Ali Saastroamidjoyo / PNI (24 Maret 1956- 9 April 1957),
7. Kabinet Juanda / Non partai (9 April 195710 Juli 1959). 11
Melihat  7  kali  pergantian  kabinet  di  atas,  pada  awalnya  Soekarno  lebih mempercayakan  kepada  Masyumi  (Natsir  dan  Sukiman),  tentu  berharap  wajah perpolitikan berkiblat kepada Islam. Namun sayangnya kepercayaan tersebut tidak dapat dimaksimalkan oleh Masyumi, sehingga kepemimpinan beralih kepada PNI. Menurut  analisis  penulis,  walaupun  sering  dilontarkan  oleh  Soekarno  tentang NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis), dalam pelaksanaannya Soekarno tidak  pernah  memberi  porsi  kepada  Komunis  untuk  memegang  kabinet parlementer.
Walaupun  begitu,  terdapat  satu  keberhasilan  yang  sekiranya  dapat dibanggakan  pada  masa  demokrasi  parlementer  tersebut,  yakni  berhasil terlaksananya  pemilihan  umum  yang  pertama  kali  pasca  Indonesia  meraih kemerdekaannya pada tahun 1955, yaitu pada masa kabinet Burhannudin Harahap dari  Masyumi.  Dari  hasil  pemilu  tersebut,  hanya  4  partai  yang  mendapat  kursi lebih dari 8 yaitu; PNI (58 kursi), Masyumi (60 kursi), NU (47 kursi), dan PKI (32 kursi). 12
Setelahnya,  pada  masa  pemerintahan  kabinet  Ali  Sostroamidjojo,  yaitu pada  tanggal  26  Maret  1957,  DPR  kembali  melakukan  persidangan.  Pada pembukaan  dalam  persidangan  tersebut  Presiden  Soekarno  menyampaikan pidatonya mengenainya keinginan akan suatu sistem demokrasi yang benar-benar bercirikan Indonesia atau keindonesiaan. 13
11 Kisdarto  Atmosoeprapto, Pandangan  Hidup  dan  Kepribadian  Bung  Karno  dari  A-Z (Kecemerlangan,  Kebijakan,  dan  Kepedulian  pada  Penderitaan  Bangsa). Malang  :  Bayu Media Publishing.; 2007, hlm. 120
12 Ibid. , hlm, 122
13 Ben, Anderson dkk. 100 Tahun Soekarno . Loc. cit., hlm.201.
Di  sisi  lain,  peristiwa-peristiwa  juga  turut  serta  memperkeuh  suasana, seperti peristiwa pembatalan hasil sidang dari Konferensi Meja Bundar (KMB) dan pembatalan Uni Indonesia Belanda sepihak oleh Indonesia kala itu terkait dengan persoalan  Irian  Barat.  Hal  ini  tak  pelak  membuat  kondisi  pemerintah  Indonesia pada saat itu mengalami keterpurukan, karena pemerintahan yang ada sangat fokus menyoal hal tersebut. Ekses-eksesnya pun segera saja menjadi, seperti yang buruk yakni  mulai  maraknya  pergolakan-pergolakan  fisik,  baik  di  pusat  maupun  di daerah  terutama  yang  terkait  dengan  permasalahan  sosial  dan  ekonomi,  hal  ini tentunya menjadi permasalahan sendiri kala itu. 14
Pergolakan  ini  berlanjut  dengan  mencapai  puncaknya  pada  krisis  yang berlarut-larut dalam tubuh militer, sehingga menyebabkan runtuhnya sistem politik parlementer.  Perubahan  sistem  ini  lebih  tegas  dilakukan  oleh  Soekarno  melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 1959, dengan dukungan yang penuh  dari  pihak  militer  yang  memang  kurang  cocok  dengan  demokrasi parlementer. 15
Pada  awal  Demokrasi  Parlementer,  Masyumi  masih  memegang  peranan aktif  dalam  politik.  Pada  masa  kabinet  Natsir  dan  Kabinet  Soekiman,  posisi menteri Agama berada ditangan K.H. Wahid Hasyim (tokoh NU dalam Masyumi). Namun  penguatan  daripada  partai  Masyumi  tersebut  tidak  bertahan  lama  akibat pertikaian  internal  yang  terjadi  didalamnya.  Hal  ini  mulai  terendus  pada  masa Kabinet  Wilopo-Prawoto  yang  dimulai  sejak  April  1952,  ketika  posisi  Menteri agama dipegang oleh K.H. Fakih Usman (unsur Muhammadiyah dalam Masyumi). Hal  ini  membuat  basis  massa  NU  menjadi  kecewa  dan  menganggap  diri  tidak terwakili,  sementara  unsur  Muhammadiyah  dalam  Masyumi  menduduki  empat kursi serta PSII sebanyak satu kursi.
Hal ini kemudian membuat NU keluar dari Masyumi dan membuar partai politik  baru,  ketika  pada  pertengahan  tahun  1953  Kabinet  Wilopo  digantikan
14 Hering,  Bob. Biografi  dan  Kepribadian  Soekarno,  Pendiri  Republik  Indonesia. Dalam Ben, Anderson dkk. 2001. Dalam peringatan 100 Tahun Soekarno. hlm. 187.
15 Ibid. ,  hlm.  187.  Baca  juga  Jurdi  Syarifudin. Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar  : 2007, hlm. 22.
dengan  Kabinet  Ali  Sastroamidjojo  I,  perubahan  tersebut  juga  mewakili  NU didalamnya.  Hal  ini  karena  NU  telah  berdiri  sendiri  sebagai  partai  politik independen dan mempunyai basis massa yang  cukup besar di daerah-daerah, kala itu NU mendapat empat kursi yang meliputi kursi wakil perdana menteri I, menteri dalam negeri, menteri agama, dan menteri agraria.  Setelahnya, kabinet Ali I jatuh pada bulan Juli 1945 dan digantikan oleh kabinet Burhanudin Harahap (Masyumi). Kabinet  ini  merupakan  kabinet  terakhir  sampai  partai  tersebut  bubar  pada  tahun 1960. Salah satu prestasi dari kabinet ini adalah berhasil menyelenggarakan Pemilu pertama pada tahun 1955. 16
Sebelum  dikeluarkannya  Dekrit  5  Juli,  pada  tanggal  22  April  1959, Soekarno  sebagai  Presiden  pertama  RI  menyampaikan  definisi  Demokrasi Terpimpin.  Salah  satu  definisi  mengatakan  bahwa  Demokrasi  Terpimpin  ialah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.  Namun,  dalam  kesempatan  lainnya,  Soekarno memberikan  penjelasan  bahwa  yang  Ia  inginkan  bagi  Indonesia  adalah  sebuah konsep demokrasi tanpa ekstrimisme, dalam artian berada di tengah-tengah, tanpa liberalisme  yang  kebablasan  ataupun  tanpa  diktatorial  yang  absolut.  Demokrasi yang  Ia  kemukakan  adalah  sebuah  demokrasi  kekeluargaan  yang  dimana demokrasi  tersebut  berasaskan  diri  pada  musyawarah  mufakat  yang  dikomandoi oleh seseorang pemimpin yang merakyat dan dicintai oleh segenap bangsanya. 17
Periode  Demokrasi  Parlementer  berakhir  setelah  dikeluarkannya  Dekrit Presiden  5  Juli  1959.  Dekrit  5  Juli  mengukuhkan  kembali  UUD  1945  dan pembubaran  Majelis  Konstituante  serta  sebagai  tanda  dimulainya  fase  baru  yang disebut  Demokrasi  Terpimpin. 18 Demokrasi  yang  menjadikan  Soekarno  sebagai tokoh sentral tersebut bertitik pangkal pada kekecewaannya pada sistem demokrasi yang  menurutnya  tidak  bisa  menunjukkan  arah  yang  jelas  bagi  kesejahteraan masyarakat  yang  ada  kala  itu.  Di  sisi  lain,  perseteruan  politik  antara  partai  yang
16 Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, Bung Karno dan Wacana Islam ; Kenangan 100 Tahun Bung Karno , Loc. cit. , hlm. 40.
17 Legge, J.D. Soekarno, Biografi Politik . Jakarta : Sinar Harapan ; 1985, hlm. 122.
18 Ahmad  Syafi‟i  Maarif ,  Islam  dan  Masyarakat  Kenegaraan ,  Jakarta:LP3ES,  1985,    hlm.
40
satu  dengan  partai  lainnya  menurutnya  sudah  dalam  tataran  yang  tidak  sehat sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  segera.  Soekarno  pun  terlihat jengah  dengan adanya  konsep  demokrasi  tersebut,  karena  sebagai  pemimpin,  dirinya  seakan hanya  dianggap  simbol  dan  tidak  diurun  rembukkan  dalam  penentuan  kebijakan publik  dan  proses  bernegara.  Hal  ini  kemudian  membulatkan  tekadnya  kemudian untuk  membentuk  sistem  demokrasi  terpimpin  tersebut  guna  mendapatkan  penuh dari rakyat sebagai pemimpin yang revolusioner. Konsep ini pertama kali  dirinya strategikan  dengan  membuat  Dewan  Nasional  pada  tanggal  11  Juli  1959  yang diketuai oleh Soekarno sendiri. 19
Pada  tanggal  22  Juli  1959  Dewan  Nasional  diganti  dengan  Dewan Pertimbangan  Agung  Sementara  (DPAS)  yang  juga  diketuai  oleh  Soekarno. Penanganan  sehari-hari  DPAS  diserahkan  oleh  wakilnya,  Roeslan  Abdoelgani, tokoh  PNI.  Dalam  perjalanannya  kemudian,  DPAS  ini  yang  kemudian  menjadi kendaraan  dan  alat  bagi  Soekarno  untuk  dapat  mengukuhkan  pribadinya  menjadi pemimpin  yang  sah  dari  rakyat  dengan  mengusulkan  agar  pidato  kenegaraannya tanggal  17  Agustus  1959  dijadikan  sebagai  Manifesto  Politik.  Pidato  tersebut sendiri  berisikan  mengenai  dasaran-dasaran  dari  Demokrasi  Terpimpin  yang dikemukakan oleh Soekano selaku pemimpin besar revolusi. Dasar-dasar tersebut yaitu:
1. Tiap-tiap  orang  diwajibkan  untuk  berbakti  kepada  kepentingan  umum,
masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Tiap-tiap  orang  berhak  mendapat  penghidupan  layak  dalam  masyarakat,
bangsa, dan negara. 20
Menurut hemat penulis, peristiwa ini terjadi karena posisi Soekarno pada masa  demokrasi  parlemter  yang  dianggap  tidak  memiliki  kekuasaan,  Soekarno dalam hal ini hanya sebagai simbol, sementara kekuasaan pemerintahan dipegang sepenuhnya  oleh  Perdana  Menteri.  Kondisi  inilah  yang  menjadi  dasar  pijakan
19 Raharjo, Pamoe dan Islah Gusmian. 2002. Bung Karno dan Pancasila Menuju Revolusi Nasional . Yogyakarta : Galang Press : 2002, hlm. 202.
20 Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern . Loc. cit., hlm. 123-124..
pemikiran  Soekarno  untuk  mengembalikan  kekuasaan  penuh  atas  dirinya  sebagai presiden sebagai pemegang kekuasaan.

## C. Kebijakan Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Demokrasi  terpimpin  merupakan  buah  dari  kegagalan  Demokrasi liberal  atau  parlementer  yang  menurut  Soekarno  malahan  membawa Indonesia kepada jurang kenestapaan, baik dalam hal sosial ekonomi, serta politik. Hal ini haruslah ditanggulangi dengan segera dan secepat mungkin, apalagi  mulai  muncul  gerakan-gerakan  pergolakan  di  beberapa  daerah, sementara  itu  di  kabinet,  para  anggota  kabinet  di  konstituante  saling  baku hantam  sehingga  gagal  melaksanakan  tugasnya  menyusun  UUD  yang baru. 21
Alhasil, selesai lah sudah, puncaknya pada pidato tanggal 22 April 1959 di depan Konstituante dengan judul “Res Publica”, Presiden Soekarno atas  nama  pemerintah  menganjurkan,  supaya  Konstituante  dalam  rangka rencana pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menetapkan UUD 1945 sebagai undang-undang ketatanegaraan yang definitif. 22
Titik  pangkal  dari  perdebatan  dan  baku  hantam  di  antara  dewan Konstituante  itu  sebenarnya  adalah  pada  titik  perumusan  dasar  negara. Utamanya pertentangan tersebut berasal dari kelompok pendukung daripada dasar  negara  Pancasila  dan  pendukung  dasar  negara  berdasarkan  pada syariat  Islam.  Kelompok  Islam  sendiri  kala  itu  menganjurkan  untuk mengamandemen terma dasaran tersebut dengan memasukkan klausul kata :
21 Dauglas  E.  Ramage, Percaturan  Politik  di  Indonesia;  Demokrasi,  Islam,  dan  Idiologi Toleransi, Terjemahan Hartono Hadikusumo, Loc. cit. hlm. 134 .
22 Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, Bung Karno dan Wacana Islam ; Kenangan 100 Tahun Bung Karno , Loc. cit. , hlm. 45.
dengan  kewajiban menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk–pemeluknya ”
ke dalam pembukaan UUD 1945. 23
Tak  pelak,  usulan  tersebut  langsung  menimbulkan  pro  dan  kontra serta  ditolak  oleh   sebagian  anggota  Konstituante  dalam  sidang  tanggal  29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 yang setuju berbanding 265 yang menolak.  Sesuai  dengan  ketentuan  tata  tertib  maka  diadakan  pemungutan suara  dua  kali  lagi.  Pemungutan  suara  terakhir  dilaksanakan  pada  2  Juni 1959  namun  tidak  mencapai quorum yang  diusulkan.  Akhirnya Konstituante  kala  itu  sepakat  untuk  mengadakan  reses  atau  masa  istirahat yang ternyata dilakukan dalam jangka waktu tanpa batas. 24
Dengan  memuncaknya  krisis  nasional  dan  untuk  menjaga  ekses– ekses  politik  yang  mengganggu  ketertiban  negara,  maka  KSAD  Letjen.  A. H  Nasution  atas  nama  pemerintah/Penguasa  Perang  Pusat  (Peperpu),  pada tanggal  3  Juni  1959  mengeluarkan  peraturan  No.  Prt./  Peperpu/  040/  1959 tentang  larangan  mengadakan  kegiatan  politik. 25 Kegagalan  Konstituante dalam  melaksanakan  tugasnya  sudah  diprediksi  sejak  semula,  terbukti dengan  gagalnya  usaha  kembali  ke  UUD  1945  melalui  saluran  konstitusi yang  telah  disarankan  pemerintah.  Dengan  jaminan  dan  dukungan  dari Angkatan  Bersenjata  pada  saat  itu,  Presiden  Soekarno  pada  tanggal  5  Juli 1959 lalu mengumumkan Dekrit Presiden dengan mengeluarkan keputusan Presiden  R  I  No.  150  tahun  1959  yang  dikenal  sebagai  Dekrit  Presiden  5 Juli 1959, dekrit ini sendiri memuat tiga hal yakni antara lain :
Pertama  : Menetapkan pembubaran Konstituante.
23 Edwar    Mortimer, Islam  dan  Kekuasaan ,  Terjemahan  Anna  Hadi  dan  Rahmani  Astuti,
(Bandung ; Mizan ; 1984), hlm. 124.
24 Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, Bung Karno dan Wacana Islam ; Kenangan 100 Tahun Bung Karno , Loc. cit. , hlm. 40.
25 Dauglas  E.  Ramage, Percaturan  Politik  di  Indonesia;  Demokrasi,  Islam,  dan  Idiologi Toleransi, Terjemahan Hartono Hadikusumo, Loc. cit. hlm. 131.
Kedua : Menetapkan  UUD  45  berlaku  lagi  bagi  segenap Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  terhitung  mulai  tanggal     penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku lagi UUDS. Ketiga : Pembentukan  MPRS,  yang  terdiri  atas  anggota– anggota  DPR  ditambah  dengan  utusan–utusan daerah  dan  golongan,  serta  pembentukan  Dewan
Pertimbangan  Agung  Sementara  dalam  waktu  yang sesingkat–singkatnya. 26
Demokrasi  terpimpin  merupakan  suatu  sistem  demokrasi  yang dimana  berpusat  pada  seseorang  yang  dianggap  sebagai  pemimpin  tunggal revolusi.  Soekarno,  dalam  hal  ini  menjadi  titik  pusat  dan  pemimpin  dalam periode demokrasi tersebut. Hal ini tentunya membawa konsekuensi politik tersendiri,  khususnya  bagi  umat  Islam.  Sayap  pesantren  atau  Islam tradisionalis,  yaitu  NU  bersama  PSII  dan  Perti  diizinkan  hidup  di  bawah payung  Demokrasi  terpimpin.  Mereka  berusaha  menyesuaikan  diri  dengan kondisi  politik  yang  baru  dan  berusaha  bertindak  selalu  menyenangkan Soekarno. 27
Di  sisi  lain,  kaum  Islam  modernis  dianggap  Soekarno  merupakan penghalang  bagi  terciptanya  revolusi.  Kaum  Islam  modernis  utamanya Masyumi baginya merupakan musuh bagi sistem demokrasi terpimpin yang Ia  ciptakan karena dapat menciptakan instabilitas bagi  jargon  yang dirinya kemukakan  yakni  Nasakon  (Nasioanalis,  Agama,  Komunis).  Adanya perbedaan  antara  musuh  dan  kawan  revolusi  menyebabkan  kristalisasi dalam  tubuh  umat  Islam.  Pada  tanggal  20  Maret  1960  Soekarno membubarkan  parlemen  dan  menggantinya  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Gotong  Royong  (DPR-GR).  Dalam  hal  ini,  tokoh-tokoh  Masyumi
26 Edwar    Mortimer, Islam  dan  Kekuasaan ,  Terjemahan  Anna  Hadi  dan  Rahmani  Astuti, Loc. cit. , hlm. 124.
27 Herbert  Feith  dan  Lance  Castles.  Ed.  1988.  “Pengantar”,  dalam Pemikiran  Politik Indonesia 1945-1965 , Jakarta: LP3ES , hlm. 132
dan  PSI  tidak  dimasukan  dalam  anggota  DPR-GR  dengan  alasan  bahwa kedua  partai  tersebut  terlibat  dalam  pemberontakan.  Jika  diteliti  lebih cermat,  keanggotaan  DPRGR  terdiri  dari  94  pihak  Nasionalis-Sekuler, kelompok Komunis mendapat 81 kursi, dan wakil Islam hanya mendapat 67 kursi. 28
Penjelasan  umum  Penpres  Nomor  7  Tahun  1959  menyatakan bahwa  Maklumat  Pemerintah  tanggal  3  November  1945  ternyata  tidak berhasil  mencapai  stabilitas  politik.  Penjelasan  juga  menyatakan  bahwa ketidakstabilan  politik  mencapai  puncaknya  pada  waktu  Konsituante membicarakan Amanat Presiden tanggal 22 April 1959 yang menganjurkan kembali  kepada  UUD  1945.  Konsituante  tidak  berhasil  mengambil keputusan.  Berdasarkan  alasan  tersebut  dipandang  telah  tiba  waktunya untuk  mencabut  maklumat  tersebut  serta  mengatur  perkembangan  partai politik  sebagai  alat  demokrasi  sehingga  dapat  berlangsung  dalam  suasana demokrasi  terpimpin.  Sebagai  pelaksanaan  Penpres  Nomor  7  Tahun  1959, peraturan  selanjutnya  yang  dikeluarkan  untuk  melakukan  penyederhanaan partai  politik  adalah  Perpres  Nomor  13  Tahun  1960  tentang  Pengakuan, Pengawasan,  dan  Pembubaran  Partai  Politik  yang  selanjutnya  diubah dengan  Perpes  Nomor  25  Tahun  1960.  Perpes  Nomor  13  Tahun  1960 mewajibkan kepada partai politik yang telah berdiri pada 5 Juli 1959 untuk menyesuaikan  AD  dan  ART  dengan  ketentuan  dalam  Penpres  Nomor  7 Tahun 1959. 29
Sebagai  pelaksanaan  dari  Perpes  Nomor  13  Tahun  1960,  pada  14 April  1961  dikeluarkan  Kepres  Nomor  128  Tahun  1961  yang  mengakui  8
28 Ibid. ,  hlm.  133.  Baca  juga  Nurdin  M.  Amin.. Sejarah  Pemikiran  Islam .  (Bandung  : Amazah , 2010).,  hlm. 32.
29 Muchamad Ali Safa‟at, Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik . Jakarta : Rajawali Pers ; 2011, hlm. 160.
partai  politik,  yaitu  PNI,  NU,  PKI,  Partai  Katolik,  Partai  Indonesia (Partindo),  Partai  Murba,  PSI  Arudji,  dan  IPKI.  Pada  hari  yang  sama  juga dikeluarkan  Keppres  Nomor  129  Tahun  1961  yang  menolak  mengakui  4 partai politik, yaitu PSI Abikusno, PRN Bebasa, PRI, dan PRN Djody. 30
Selain  itu,  pada  27  Juli  1961  dikeluarkan  Keppres  Nomor  440 Tahun  1961  yang  mengakui  Parkindo  dan  Persatuan  Tarbiyah  Islam (Perti). 31 Terhadap  Keputusan  Presiden  yang  tidak  mengakui  beberapa partai  politik  tersebut  tidak  terdapat  upaya  hukum  yang  diajukan  ke pengadilan. Kala itu tidak yang dapat menandingi kekuasaan Soekarno yang sangat  besar,  bahkan  Ketua  MA  ditempatkan  sebagai  Menteri  Koordinator Hukum  dan  Dalam  Negeri,  sehingga  kedudukannya  berada  di  bawah Presiden, akibat dari kebijakan Soekarno  yang melakukan penyederhanaan kepartaian  tersebut,  maka  partai-partai  yang  ada  kala  itu  menjadi  tidak efektif  dan  terkesan  hanya  menjadi  alat  kekuasaan  daripada  rezim  yang berkuasa  kala  itu.  Belum  lagi  tekanan-tekanan  dari  penguasa  yang menandaskan  bahwa  partai-partai  politik  yang  ada  harus  sesuai  dengan manifesto  politik  presiden  Soekarno,  dan  apabila  tidak  konsekuensinya adalah  tidak  akuinya  partai  tersebut  dalam  sistem  demokrasi  di  Indonesia. Nahasanya, partai-partai tersebut juga tidak dapat melakukan upaya hukum atas  tidak  di  akuinya  partai-partai  tersebut  oleh  penguasa  pada  masa tersebut. Dari 4 partai yang tidak diakui itu misalnya, terdapat Partai Rakyat Indonesia  (PRI)  yang  menurut  hasil  pemilu  1955  memperoleh  2  kursi  di DPR.  PRI  tidak  mendapatkan  kursi  dalam  DPRGR  yang  dibentuk
30 Ibid. , hlm. 165.
31 Edward  Mortimer, Islam  dan  Kekuasaan ,  Terjemahan  Anna  Hadi  dan  Rahmani  Astuti, Loc. cit. , hlm. 124.
berdasarkan  Penpres  Nomor  4  Tahun  1960.  Sedangkan  partai-partai  yang diakui mendapatkan jatah kursi, kecuali IPKI. 32
Sejak  tahun  1960  Soekarno  yang  terus  menerus  melakukan propaganda  terhadap  demokrasi  terpimpin  yang  dijalankannya  mulai mendapatkan  banyak  respon  dari  masyarakat  yang  lambat  laun  mulai merasakan  belenggu  dan  pola  yang  represif  akibat  sistem  yang  dijalankan oleh  presiden  Soekarno  tersebut. 33 Dalam  konsep  politik  misalnya,  di  sini umat  Islam  kehilangan  kursi  sebanyak  48  jika  dibandingkan  dengan parlemen  sebelumnya.  Hal  ini  bukan  apa-apa  dibandingkan  kerugian  yang diterima oleh kalangan Islam modernis  yang dicap sebagai musuh revolusi oleh  Soekarno. 34 Kala  itu  Soekarno  juga  menyampaikan  pemikirannya mengenai  ideologi  Demokrasi  Terpimpin  yang  Ia  namakan  sebagai Manifesto  Politik  (Manipol).  Melalui  hal  tersebut,  Ia  mengemukakan pelbagai  hal  seperti  keadilan  sosial,  kebudayaan  Indonesia,  semangat revolusioner, sampai kepada revitalisasi daripada kelembagaan negara demi menjunjung  semangat  revolusi  Indonesia  agar  tidak  padam.  Pada  awal tahun  1960  ideologi  yang  samar-samar  ini  menjadi  semakin  rumit  dengan ditambahkannya kata USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia,  Demokrasi  Terpimpin,  Ekonomi  Terpimpin,  dan  Kepribadian Indonesia).  Soekarno  mengharuskan  pers  mendukung  Manipol-USDEK yang dicetuskannya. Namun, beberapa redaktur yang pro-Masyumi dan pro- PSI  menolak  sikap  mendukung  terhadap  Manipol-USDEK.  Sebagai
32 Edwar    Mortimer ,  Islam  dan  Kekuasaan ,  Terjemahan  Anna  Hadi  dan  Rahmani  Astuti, Bandung ; Mizan ; 1984, hlm. 162.
33 John D Legge, Soekarno Sebuah Biografi Politik. (Jakarta : Sinar Harapan ; 1985), hlm.
368.
34 Ibid, hlm.183-186
akibatnya, terjadi  pembredelan surat  kabar  yang  kontra terhadap kebijakan Soekarno tersebut. 35
Semakin lama, kebijakan-kebijakan  yang dilakukan oleh Soekarno makin  mendekatkan  diri  pada  pola  Nasakom  (Nasionalis,  Agama, Komunis).  Perwujudan  dari  politik  Nasakom  ini  adalah  tampilnya  PNI sebagai wakil Nasionalis, NU sebagai wakil Agama, dan PKI sebagai wakil Komunis  dalam  koalisi  kabinet  baru  bentukan  Soekarno. 36 Bentuk Demokrasi Terpimpin yang dipilih oleh Soekarno setidaknya telah   mempersempit  gerak  umat  Islam  dalam  panggung  politik  Indonesia. Ketidakpuasan Soekarno yang hanya sebagai presiden simbol sebagaimana ditetapkan dalam UUDS 1950 sebagai landasan konstitusional pelaksanaan Demokrasi  Parlementer,  menyebabkan  Soekarno  menetapkan  Demokrasi Terpimpin sebagai solusi bagi hal tersebut.
Keinginan  Soekarno  untuk  berkuasa  secara  langsung  disampaikan pertama kali pada tanggal  28 Oktober 1956 pada waktu  ia mengemukakan konsepsi Bung Karno. Perpindahan politik ini dianggap oleh sebagian orang telah menyimpang dari UUDS 1950. Di antara reaksi terhadap move politik Soekarno  dilontarkan  oleh  Isa  Anshory,  anggota  DPR.  Menurutnya, konsepsi  Bung  karno  memungkinkan  terbentuknya  demokrasi  tanpa oposisi. 37
Umat  Islam  sendiri  memiliki  pandangan  yang  berbeda  terhadap demokrasi terpimpin. Pada garis besarnya, umat Islam terbagi menjadi dua golongan  yaitu  golongan  yang  kontra  dan  golongan  yang  ikut  tergabung dalam  Demokrasi  Terpimpin.  Masyumi  sebagai  golongan  yang  menentang
35 M.C.Ricklefs, Sejarah  Indonesia  Modern, Terj.Dharmono  Hardjowidjono  Yogyakarta  : Gajah Mada University Press, 1994. hlm.403-404
36 Ibid,. hlm.406
37 Maarif , Islam dan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Loc. cit., hlm. 52
model  politik  Soekarno  memandang  bahwa  Demokrasi  Terpimpin merupakan  sistem  demokrasi  yang  otoriter,  yang  menyimpang  dari  ajaran Islam. Oleh sebab itu, Masyumi tidak mau terlibat dalam politik Soekarno. Kelompok kedua  yaitu kelompok  Liga Muslim (NU, PSII, dan Perti)  yang turut serta dalam Demokrasi Terpimpin. Keterlibatan mereka dalam politik Demokrasi  Terpimpin  merupakan  sebuah  sikap  yang  realistik  dan pragmatik.  Saifudin  Zuhri  sebagai  wakil  dari  NU,  misalnya,  membawakan dalil  “Apa  yang  tidak  bisa  diraih  secara  utuh  maka  sebagian  yang  lain jangan dilepaskan” untuk membenarkan keterlibatan NU dalam Demokrasi Terpimpin. 38 Berdasarkan dalil yang diajarkan di pesantren inilah NU turut masuk dalam Demokrasi Terpimpin. 39
Berbeda  halnya  dengan  Masyumi  dan  kalangan  Islamis  modern lainnya  yang  menganggap  bahwa  apa  yang  telah  Soekarno  perbuat, terutama  keterlibatannya  dengan  PKI  yang  notabenenya  berhaluan komunisme  sebagai  hal  yang  tidak  bisa  ditolerir.  Hal  ini  kemudian  yang membuat  Masyumi  kala  itu,  dan  Partai  Sosialis  Indonesia  (PSI)  yang  juga memandang kebijakan Soekarno sebagai hal yang keliru mulai melancarkan sikap  kontranya  kepada  Soekarno.  Hal  ini  kemudian  direalisasikan  pada bulan  Maret  1960,  dimana  Masyumi  dan  PSI  kala  itu  menolak  anggaran belanja pemerintah yang diajukan pada rapat DPR yang terpilih tahun 1955 (lembaga terakhir di mana mereka terwakili). 40
Di  sisi  lain,  atas  inisiatif  yang  dilakukan  oleh  Hatta  dan  beberapa tokoh  militer,  PSI,  Masyumi  dan  beberapa  sekutunya  membentuk  Liga
38 Edwar    Mortimer,  Islam  dan  Kekuasaan,  Terjemahan  Anna  Hadi  dan  Rahmani  Astuti,
Loc. Cit. , hlm. 157
39 Dauglas  E.  Ramage, Percaturan  Politik  di  Indonesia;  Demokrasi,  Islam,  dan  Idiologi Toleransi, Terjemahan Hartono Hadikusumo, Loc. Cit., hlm. 140 .
40 Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, Bung Karno dan Wacana Islam ; Kenangan 100 Tahun Bung Karno , Loc. cit. , hlm. 51.
Demokrasi  sebagai  tandingan  Demokrasi  Terpimpin. 41 Liga  Demokrasi dibentuk  pada  tanggal  24  Maret  1960  yang  beranggotakan  beberapa  tokoh dari partai Masyumi, PSI, serta tokoh-tokoh lain dari unsur Parkindo, IPKI, dan bahkan juga dari NU. Dalam hal ini, tokoh NU yang turut serta dalam Liga  Demokrasi  tersebut  ialah  K.H.  M.  Dahlan  dan  Imron  Rosjadi, walaupun  secara  garis  kepartaian,  sebagian  besar  atau  pada  umumnya kelembagaan  NU  mendukung  terlaksananya  demokrasi  terpimpin  yang dicetuskan oleh Soekarno. 42
Liga  Demokrasi  ini  sendiri  dibuat  sebagai  dasaran  perlawanan terhadap  sikap  otoritarian  Soekarno  yang  membubarkan  DPR  hasil  pilihan rakyat  pada pemilu  tahun 1955.    Terbentuknya  Liga  Demokrasi  ini sendiri baru  diketahui  Soekarno  kemudian,  mengingat  pada  saat  pada  saat  Liga didirikan,  Soekarno  kala  itu  sedang  melakukan  lawatan  ke  luar  negeri. Setelah  Ia  kembali  ke  tanah  air  dan  mengetahui  hal  tersebut,  Soekarno langsung  memberikan  arahannya  untuk  membubarkan  kelembagaan tersebut. Tak pelak sesuai arahan Soekarno, beberapa bulan setelahnya Liga ini  dibubarkan  tanpa  adanya  perlawanan  sama  sekali.  Setelah  pembubaran Liga  Demokrasi,  maka  tidak  ada  yang  kemudian  dapat  menghentikan Soekarno  dengan  segala  ide-idenya  mengenai  revolusi  Indonesia  dan demokrasi  terpimpin.  Hal  ini  kemudian  juga  ditambah  dengan  dukungan- dukungan  kepartaian  yang  pro  terhadap  kebijakan  daripada  Soekarno sehingga  Ia  mengiar  bahwa  sistem  yang  diciptakannya  sudah  berjalan dengan baik dan mulus. Apabila kita menilik lebih dalam, maka demokrasi yang  diperjuangkan  mati-matian  oleh  Masyumi  dan  PSI  kala  itu  dengan membuat  Liga  Demokrasi  pada  akhirnya  hanya  menjadi  sekedar  gejala urban  saja,  mengingat  kedua  partai  ini  bercorak  kota,  terutama  PSI.
41 Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern.  Terj.Dharmono Hardjowidjono. Loc. cit .. hlm 405
42 Edward  Mortimer,  Islam  dan  Kekuasaan,  Terjemahan  Anna  Hadi  dan  Rahmani  Astuti,
Loc. cit ,  hlm. 146.
Masyumi, sekalipun memiliki pengikut di daerah pedesaan, partai ini adalah partai  kota  karena  partai  ini  mewakili  kaum  modernis  muslim.  Berbeda dengan NU yang mewakili Islam santri pedesaan. 43
Kekecewaan  Masyumi  terhadap  pemerintahan  Soekarno  juga terletak  pada  putusan  Soekarno  membentuk  DPR-GR.  Hal  ini  tentunya beralasan,  mengingat  akhirnya  partai  sebesar  Masyumi  tidak  mendapatkan wakilnya didalam parlemen kala itu. Sebuah artikel dalam majalah Hikmah yang  merupakan  milik  Masyumi  mencerminkan  sikap  kekecewaan  mereka juga  kepada  pihak  NU  yang  telah  bergabung  dengan  Demokrasi Terpimpin. 44
Pada  tangal  20  Januari  1961  dibentuk  Front  Nasional  yang  sesuai dengan  konsep  dan  ide  Soekarno.  Hal  ini  sendiri  merupakan  ide  jangka panjang dari Soekarno yang menginginkan adanya suatu partai tunggal yang besar  dengan  corak  dari  bermacam  ideologi  serta  berunsur  dari  berbagai golongan-golongan  fungsional.  Sistem  penggeraknya  adalah  massa  rakyat, yang  apabila  kita  tilik  ada  kemiripan  dengan  sistem  satu  partai  yang  biasa dijalankan  oleh  negara-negara  yang  berhaluan  komunisme.  Hal  ini  sendiri mendapatkan  respon  yang  cepat,  utamanya  dari  pihak-pihak  yang  kontra terhadap PKI, seperti salah satunya adalah militer yang dalam hal ini ialah TNI-AD.  Guna  menghambat  rencana  Soekarno  tersebut,  TNI-AD  berhasil menghimpun  beberapa  organisasi  golongan  fungsional  kedalam  suatu organisasi  yang  bernama  Sekber  (Sekretariat  Bersama)  pada  tanggal  20 Oktober  1964.  Tujuan  Sekber  untuk  menandingi  kekuatan  PKI  yang
43 Syafi‟i  Maarif, Islam  dan  Politik  Indonesia  pada  Masa  Demokrasi  Terpimpin  (1959- 1965). Loc. cit.. hlm. 64-65
44 Syafi‟i  Maarif, Islam dan Masyarakat Kenegaraan , Loc. cit. hlm. 187
semakin  besar  dan  berpengaruh  di  masyarakat  sehingga   membahayakan eksistensi TNI. 45
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa masa Demokrasi Terpimpin  mempunyai  ciri-ciri,  yaitu pertama, peran  dominan  Presiden dalam  segala  aspek. Kedua pembatasan  atas  peran  DPR  serta  partai-partai politik kecuali PKI yang malahan mendapat kesempatan untuk berkembang.
Ketiga, peningkatan peran TNI sebagai kekuatan sosial politik. 46
Ada  beberapa  kejadian  penting  pada  masa  demokrasi  terpimpin yang sangant mencolok menguntungkan Angkatan Darat, antara lain:
1. Pada tahun 1945-1950. Diberlakukanlah sistem demokrasi parlementer, yang dimana pada saat itu guna kemaslahatan rakyat, Soekarno merelakan tampuk kepemimpinannya sebagai seorang kepala negara atau presiden. Dimana pada saat itu kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai simbol dari Kepala Negara.
2. Peristiwa 17 Oktober 1952: Pada peristiwa ini militer secara terbuka menuntut agar  parlemen  dibubarkan  karena  dianggap  tidak  efektif  dalam  melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sendiri ditentang oleh Soekarno yang masih setia dengan konstitusi yang ada pada saat itu.
3. Pemberontakan PRRI/Permesta, pemberlakuan SOB, keadaan darurat perang, peristiwa  Irian  Barat,  merupakan  peristiwa-peristiwa  dimana  pada  saat  itu pihak  angkatan  darat  mulai  mengambil  peranan  terhadap  pelbagai pemberontakan tersebut
4. Nasionalisasi  Perusahaan-perusahaan  raksasa  Belanda  ( The  Big  Five ).
Peristiwa ini merupakan titik pangkal dimana militer, terutama TNI-AD kala itu mulai memasuki kancah bisnis, dimana pada saat itu beberapa petinggi  di TNI didapuk untuk menjadi direktur-direktur dilembaga tersebut. Di sisi lain,
45 Miriam Budiardjo,1996. Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1995, hlm. 228.
46 Mohammad  Mahfud  MD, Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia .  Jakarta:  Penerbit Rineka Cipta ; 2000, hlm.229.
hal  ini  merupakan  pintu  masuk  dari  bisnis  tentara,  dari  yang  awalnya  di bidang niaga, lalu kemudian meningkat di bidang-bidang lain, seperti industri, dan bahkan ladang minyak. 47
5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan Angkatan Darat yang menjadi motor dan sekaligus sebagai pendukung utama. Dengan demikian, maka kesempatan pun terbuka lebar bagi Angkatan Darat untuk melansir demokrasi menurut konsep mereka.  Tidak  pula  dapat  dilupakan  bahwa  pengangkatan  Soekarno  sebagai presiden  seumur  hidup  oleh  Soksi  sebagai  komponen  kekuasaan  Angkatan Darat.  Akan  tetapi  sesudah  1965  beredar  berita  bahwa  semua  kejadian tersebut  adalah  impementasi  dari  ambisi  Soekarno  yang  haus  kekuasaan dengan dukungan PKI. 48
6. Konfrontasi  dengan  Malaysia  juga  merupakan  kesempatana  emas  bagi angkatan  darat  untuk  mengontrol  seluruh  negeri  lewat  konsep  penguasaan teritorial,  untuk  lebih  leluasa  lagi  memegang  anggaran  belanja  negara  dan memegang  mandate-blanko  guna  mengadakan  pembelian  senjata  secara besar-besaran. 49
Kesemua kronologi tersebut pada akhirnya bersimpul pada konsep dimana tentara mulai menguasai dari apa  yang sebelumnya Soekarno telah tanam.  Titik  puncaknya  pada  akhirnya  terjadi  pada  peristiwa  G-30-S, dimana  Presiden  Soekarno  kala  itu  berbicara  menentang  kejadian  yang merupakan “epilog” dari insiden gerakan yang dituding dilakukan oleh para tokoh  PKI  tersebut.  “Epilog  ini”  katanya,  “telah  mengganggu  sukmaku, telah  membuatku  sedih,  membuatku  khawatir.....Dengan  terus  terang kukatakan  aku  meratap  kepada  Allah,  bertanya  kepada  Tuhan,  bagaimana
47 Ibid. , hlm. 230. Baca juga Adian Husaini, Indonesia Masa Depan Perspektif Peradaban Islam , Orasi Ilmiah dalam acara Tasyakur gelar  “Doktor” Adaian Husaini oleh INSISTS di Aula Masjid Al-Furqan Dewan Da‟wah, 18 April 2009. hlm. 33
48 Ibid. ,  hlm.  231.  Baca  juga  Arief  Furchan  dan  Agus  Maimun, Studi  Tokoh,  Metode Penelitian Tokoh , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm., 16.
49 Atmosoeprapto,  Kisdarto. Pandangan  Hidup  dan  Kepribadian  Bung  Karno  dari  A-Z
( Kecemerlangan,  Kebijakan,  dan  Kepedulian  pada  Penderitaan  Bangsa ).  Malang  :  Bayu Media Publishing ; 2007, hlm. 207
ya  Allah, Robbi,  bagaimana semua ini dapat  terjadi?”  Hal  ini menyatakan secara  jelas  bahwa  Soekarno  benar-benar  merasa  bersedih  dan  prihatin mengenai  peristiwa  pembunuhan  para  Jenderal  tersebut,  walaupun  disisi lain, dirinya tentunya sepenuhnya sadar akan konsekuensi politik yang akan berpengaruh terhadap dirinya pasca peristiwa G30S terjadi. 50
Menurut  hemat  penulis,  perubahan  dari  sistem  pemerintahan demokrasi  parlementer  menjadi  demokrasi  terpimpin  adalah  wujud keberhasilan  Soekarno  dalam  mengembalikan  kekuasaan  dirinya  sebagai presiden.  Soekarno  menggandeng  partai-partai  politik  yang  mendukung idenya  dan  bahkan  mereka  mendapatkan  posisi  dan  jabatan  strategis  serta Soekarno  membumihanguskan  partai-partai  penentangnya.  Konsepnya terbungkus  dengan  gagasan  “NASAKOM”,  yakni  partai  nasional,  Agama (diwakili NU, PERTI dan PSII), dan Komunis.

## D. Sikap Soekarno Terhadap Masyumi
Dalam  konsep  politiknya,  Soekarno  melihat  partai  Masyumi sebagai  sebuah  penghalang  besar  bagi  terselenggaranya  Demokrasi Terpimpin  mengingat  akan  kekuatan  besarnya  yang  telah  mengakar  sejak masa  Kemerdekaan.  Sampai  pada  awal  tahun  1950  partai  Masyumi  masih merupakan  kekuatan  yang  sangat  kuar  mendominasi  parlemen,  hal  ini terbukti  setelah  Soekarno  pernah  menunjuk  wakil  dari  Masyumi  untuk menjadi formateur kabinet sebanyak dua kali secara berurutan. Di sisi lain, peristiwa  penyerahan  formateur  kepada  Masyumi  bisa  jadi  merupakan strategi  politik  kala  itu  untuk  memecah  kekuatan  didalam  tubuh  Masyumi yang  notabenenya  merupakan  partai  keagamaan  Islam  terbesar.  Seperti ketika  Soekarno  sebagai  presiden  kala  itu  memilih  Sukiman  sebagai
50 Harold  Crouch, Militer  dan  Politik  di  Indonesia .  (Jakarta  :  LP3ES  ;  1986),  hlm.  151. Baca juga Onghokham, Soekarno. Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965. (Jakarta : Komunitas Bambu ; 2009), hlm.178.
formatur  tanpa  meminta  pesetujuan  Natsir  sebagai  ketua  eksekutif Masyumi.  Tindakan  Sukiman  tetap  melaksanakan  tugas  sebagai  formatur tanpa  persetujuan  eksekutif  partai  Masyumi  tersebut  dianggap  sebagai tindakan  indispliner  dalam  kepartaian.  Peristiwa  ini  menunjukkan  bahwa dalam tubuh  Masyumi sendiri  terdiri dari kelompok-kelompok. 51 Pada  saat pemerintahan  berada  dibawah  kepemimpinan  Masyumi  itulah  Soekarno kemudian  melihat  celah  yang  dapat  dimanfaatkan,  yakni  adanya pertarungan  internal  didalam  tubuh  kepartaiannya,  yang  lazim  kala  itu terjadi  diantara  Muhammadiyah  dan  Nadhlatul  Ulama,  dimana  keduanya merupakan basis massa terbesar dari partai tersebut. 52
Dalam kongres Masyumi  yang berlangsung pada akhir tahun 1949 terjadi  perombakan  kedudukan  Majelis  Syura‟,  yang  berisi  para  kyai  atau ulama,  yang  sebelumnya  merupakan  majlis  yang  memiliki  pengaruh  besar terhadap  kebijakan  Masyumi  menjadi  setingkat  dengan  badan  penasehat saja. Dengan adanya perubahan struktur tersebut maka ulama dari kalangan NU merasa posisinya tergeser sebab arahan kerja dari badan yang terbentuk selanjutnya  tersebut  kurang  mampu  mempengaruhi  kebijakan  partai. Keresahan  NU  semakin  memuncak  ketika  beredar  isu  bahwa  jabatan Menteri  Agama  akan  diserahkan  kepada  Muhammadiyah.  KH.  Wahab Hasbullah,  Rais  „Am  Majlis  Syuriah  NU,  menuntut  agar  kursi  menteri agama tetap diserahkan kepada NU. Tuntutan KH. Wahab Hasbullah antara lain  adalah  agar  perdana  menteri  tetap  dipercayakan  kepada  Sukiman,
51 Reaksi Natsir atas peristiwa tersebut digambarkan oleh Herbert Feith sebagai berikut :  “ Hanya  beberapa  jam  sebelum  formatur  menyampaikan  susunan  kabinet  kepada  Presiden, Dewan  Eksekutif  Masyumi  (Pimpinan  Natsir)  mengeluarkan  pendapat  bahwa  tindakan Sukiman  sebagai  formateur  tidak  atas  nama  Masyumi  ”.  Lihat  Cosmas  Batubara. Sejarah Lahirnya Orde Baru, Hasil dan Tantangannya . (Yayasan Prahita ; Jakarta ; 1986). hlm. 4.
52 Dauglas  E.  Ramage, Percaturan  Politik  di  Indonesia;  Demokrasi,  Islam,  dan  Idiologi Toleransi, Terjemahan Hartono Hadikusumo, Loc. cit. hlm. 138 .
sedangkan  Abu  Hanifah  dicalonkan  sebagai  Menteri  Luar  Negeri,  Zainul Arifin sebagi  Menteri  pertahanan, dan Wachid  Hasyim menduduki jabatan sebagai  menteri  agama.  Tuntutan  NU  tersebut  jelas  menggoyahkan kedudukan  formatur  Sidik  dan  Prawoto  yang  telah  berhasil  menyelesaikan penyusunan programnya. 53
Sementara  itu  dari  kalangan  Muhammadiyah  juga  telah mengajukan  Fakih  Usman  sebagi  menteri  agama  dan  pada  giliran selanjutnya organisasi massa ini menolak secara tegas tuntutan NU. Alasan Muhammadiyah  menolak  usulan  KH  Wahab  Hasbullah  disebabkan  NU telah  memegang  jabatan  kementrian  agama  selama  tiga  kali  berturut-turut, maka  perlu  adanya  pergantian  kepemimpinan  mengingat  Muhammadiyah juga  merupakan  organisasi  massa  Islam  yang  mempunyai  pengikut  yang tidak  sedikit  sehingga  membutuhkan  penyegaran  kembali.  Argumentasi Muhammadiyah  tersebut  ditampik  balik  oleh  NU  dengan  menyatakan bahwa  penyegaran  kabinet  hanya  akan  menghambat  upaya  penanaman pengaruh  dan  dakwah  Islam  dalam  birokrasi  kementrian  agama.  Alasan sebenarnya  NU  mengatakan hal  tersebut  antara lain  ialah karena  pada saat itu  NU  merasa  bahwa  jika  kementrian  Agama  jatuh  ke  tangan Muhammadiyah, maka  massa NU  yang cukup besar menyokong Masyumi hanya  akan  menjadi  „sapi  perah‟  bagi  kekuasaan  yang  didominasi  oleh orang-orang Muhammadiyah. Maka kemudian KH. Wahab Hasbullah juga mengajukan  calon  lain  untuk  menduduki  jabatan  sebagi  Menteri  Agama yaitu KH. Masykur, KH. Faturrachman, H. Mustari, dan M. Machien. 54
53 Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, Bung Karno dan Wacana Islam ; Kenangan 100 Tahun Bung Karno , Loc. cit. , hlm. 50.
54 Kemungkinan  besar  hal  ini  diakibatkan  calon  sebelumnya  yang  diajukan  oleh  KH. Wahab  Hasbullah,  yaitu  KH.  Wahid  Hasyim,  pernah  tersandung  dengan  kasus  kegagalan pemberangkatan  haji  akibat  korupsi  dalam  tubuh  Kementerian  Agama.  Korupsi  tersebut
Walaupun begitu, pada akhirnya berdasarkan kesepakatan terakhir, kementrian  agama  akhirnya  tetap  jatuh  ketangan  Muhammadiyah.  Hal  ini tentunya  menimbulkan  kekecewaan  yang  amat  dalam  di  dalam  tubuh  NU sehingga  pada  giliran  selanjutnya  terbetik  isu  keluarnya  NU  dari  tubuh Masyumi.  Sampai  kemudian  dalam  kongres  ke  19  NU,  hal  ini direalisasikannya secara nyata dengan keluarnya keputusan NU untuk tidak ikut lagi didalam tubuh kepartaian Masyumi. 55
Selain persoalan perseteruan internal di tubuh Masyumi, PKI disisi lain juga berstrategi dengan merumuskan strategi baru perjuangannya untuk “meng-Indonesiakan Marxisme-Leninisme” dengan menempuh taktik kalsi berupa  “front  persatuan  nasional”  yaitu  bekerja  sama  dengan  golongan- golongan  non-komunis  dan  mendukung  kabinet  nasional  walaupun dianggap sebagai “borjuasi nasional”. 56 Strategi  ini  sendiri  mirip jika tidak dapat  dikatakan  mengadopsi  strategi  terbaru  Uni  Sovyet  yang  berusaha menggandeng  Negara-negara  yang  baru  merdeka  di  Asia, 57 guna mensukseskan  agenda  penyebaran  paham  negaranya.  Untuk  menghadapi
sebenarnya merupakan kesalahan dalam sistem kabinet parlementer, namun sebagai menteri agama yang mengurusi keberangkatan haji beliau ikut tersangkut dengan perkara tersebut.
55 Lihat Pusat Sejarah dan tradisi ABRI .  Bahaya Laten Komunisme di Indonesia . Jilid III. (Markas Besar angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1995). hlm. 39
56 Deliar Noer. Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta : LP3ES ; 1982), hlm. 140.
57 D.  Soegondo. Komunisme  di  Indonesia .  (Lembaga  Pertahanan  Nasional,  Jakarta,  1981). hlm . 20.
Pemilu  1955,  PKI  bahkan  bersedia  menggandeng  Partai  NU  yang merupakan pecahan dari Masyumi. 58
Langkah  awal  yang  dilakukan  oleh  PKI  tersebut  terkait  dengan agenda  politiknya  untuk  mencegah  kemungkinan  adanya  kerjasama  antara Masyumi  (dan  pecahannya)  dengan  PNI.  Maka  kemudian  PKI mengeluarkan  pendapatnya  bahwa  Masyumi  merupakan  golongan  borjuis besar  yang  melayani  kepentingan  kapitalis  luar  negeri  dan  mengemukakan adanya hubungan yang erat antara Masyumi dengan gerakan Darul Islam di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh. 59
Hal ini kemudian terealisasi di dalam kancah politik yang ada kala itu,  dimana  PNI,  yang  pada  saat  itu  di  bawah  kepemimpinan  Sidik Djojosukarto  termakan  oleh  isu  tersebut  dan  pada  akhirnya  lebih  memilih untuk  bekerja  sama  dengan  PKI  dibandingkan  dengan  Masyumi.  Hal  ini sendiri  dapat  dimaklumi,  mengingat  Masyumi  merupakan  salah  satu  rival kontestan yang kuat bagi PNI dalam Pemilu 1955, dan disisi lain pengaruh Masyumi  yang  islamis  modern  agak  sulit  untuk  dapat  bercampur  dengan PNI dan PKI yang notabenenya merupakan nasionalis dan komunisme yang netral agama. Masyumi yang kala itu sudah mendapatkan lawan yang besar, yakni  PNI  dan  PKI,  juga  pada  akhirnya  tidak  bisa  berbuat  banyak  akibat pertikaian  internal  dimana  salah  satu  unsur  pendukung  terbesarnya,  yaitu NU memilih untuk keluar dari unsur kelembagaan Masyumi tersebut. 60
58 Pusat  Sejarah  dan  Tradisi  ABRI. Ibid. Hlm.  42.  Adian  Husaini, Indonesia  Masa  Depan Perspektif  Peradaban  Islam ,  Orasi  Ilmiah  dalam  acara  Tasyakur  gelar  “Doktor”  Adaian Husaini oleh INSISTS di Aula Masjid Al-Furqan Dewan Da‟wah, 18 April 2009. hlm. 33
59 Ibid. , hlm. 43. Dwi Purwoko Dwi Purwoko et. all., Negara Islam , (Depok: PT. Permata Artistika Kreasi, 2001)., hlm. 82
60 Umaruddin Masdar dkk, Partai Advokasi; Wacana, Keberpihakan dan Gerakan , cet ke-I (Jogjakarta; KLIK-R, 2004), hlm. 55.
Menurut  hemat  penulis,  Soekarno  alergi  dengan  gagasan  dan gugatan  oleh  tokoh-tokoh  Masyumi  yang  diwakili  M.  Natsir  dan  Sukiman yang mengancam posisi dan kedudukannya sebagai presiden.
Kekhawatirannya ini yang membuat ia membekukan Masyumi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adian  Husaini,  2009, Indonesia  Masa  Depan  Perspektif  Peradaban  Islam , Orasi Ilmiah dalam acara Tasyakur gelar “Doktor” Adaian Husaini oleh INSISTS di Aula Masjid Al-Furqan Dewan Da‟wah,
Atmosoeprapto,  Kisdarto.  2007, Pandangan  Hidup  dan  Kepribadian  Bung Karno  dari  A-Z ( Kecemerlangan,  Kebijakan,  dan  Kepedulian  pada Penderitaan Bangsa ). Malang : Bayu Media Publishing
A. Muhaimin. Yahya. 1982, Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966 . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Batubara.  Cosmas.  1986, Sejarah  Lahirnya  Orde  Baru,  Hasil  dan Tantangannya . Yayasan Prahita ; Jakarta
Budiardjo,  Miriam.  1996. Demokrasi  di  Indonesia  Demokrasi  Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Crouch,  Harold. 2009, Militer dan Politik di Indonesia . Jakarta : LP3ES
Furchan,  Arief,  dan  Agus  Maimun,  2005, Studi  Tokoh,  Metode  Penelitian
Tokoh , Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Herbert  Feith,  1962, The  Decline  of  Constitutional  Democracy  in  Indonesia (1962),
Herbert  Feith  dan  Lance  Castles.  1988,  Ed. Pemikiran  Politik  Indonesia 1945-1965 , Jakarta : LP3ES
Hering,  Bob.  2001., Biografi  dan  Kepribadian  Soekarno,  Pendiri  Republik Indonesia. Dalam  Ben,  Anderson  dkk.  2001.  Dalam  peringatan  100 Tahun Soekarno
John  D  Legge,  1985, Soekarno  Sebuah  Biografi  Politik. Jakarta  :  Sinar
Harapan
Legge, J.D. 1995, Soekarno, Biografi Politik . Jakarta : Sinar Harapan
Liddle,  R.  Willam.  1992, Pemilu  Orde  Baru:  Pasang  Surut  Kekuasaan Politik . Yogyakarta : Kelompok Studi Batas Kota
Mahfud  MD,  Mohammad,  2000, Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
Masdar, Umaruddin dkk, 2004, Partai Advokasi; Wacana, Keberpihakan dan
Gerakan , cet ke-I., Jogjakarta; KLIK-R
Mortimer,  Edwar,  1984, Islam  dan  Kekuasaan ,  Terjemahan  Anna  Hadi  dan Rahmani Astuti, Bandung ; Mizan
Muchamad  Ali  Safa”at,  2011 Pembubaran  Partai  Politik,  Pengaturan  dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik . Jakarta
: Rajawali Pers
Noer. Deliar, 1982, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta :  LP3ES.
Nurdin M. Amin.. 2010, Sejarah Pemikiran Islam . Bandung : Amazah
Onghokham, 2009, Soekarno. Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965. Jakarta : Komunitas Bambu
Purwoko,  Dwi.,  et.  all.,2001, Negara  Islam ,  Depok:  PT.  Permata  Artistika Kreasi, 2001
Pusat  Sejarah  dan  tradisi  ABRI.    1995, Bahaya  Laten  Komunisme  di Indonesia .  Jilid  III.  (Markas  Besar  angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia Pusat Sejarah ABRI, Jakarta,
Raharjo,  Pamoe  dan  Islah  Gusmian.  2002. Bung  Karno  dan  Pancasila Menuju Revolusi Nasional . Yogyakarta : Galang Press
Ricklefs,  M.C,  1994, Sejarah  Indonesia  Modern,  Terj.  Dharmono Hardjowidjono Yogyakarta:Gajah Mada University Press,
Saifuddin  Anshari,.  Endang  1986, Piagam  Jakarta  22  Juni  1945  ;  dan Sejarah Konsesnsus Nasional Antara  Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler  Tentang  Dasar  Negara  RI  1945-1959 ,  Jakarta  :  CV  Rajawali Press ;
Soegondo.  D.,  1981, Komunisme  di  Indonesia .  Lembaga  Pertahanan Nasional,  Jakarta,
Soekarno. 1964. “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, dalam Dibawah
Bendera Revolusi, Jakarta: Departemen Penerangan.
Syarifudin.  Jurdi  2007, Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia. Yogyakarta  : Pustaka Pelajar
Syafi‟i  Maarif,  Ahmad , 1985, Islam  dan Masyarakat  Kenegaraan ,  Jakarta
: LP3ES,