## IMPLEMENTASI PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN BERDASARKAN RECHTSSTAAT DALAM MEWUJUDKAN HUKUM PERPAJAKAN YANG BERWAWASAN PANCASILA

## Yeheskiel Minggus Tiranda
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

## Abstrak
Untuk memenuhi  kebutuhan individu,  public dan sosial, negara hadir untuk  memastikan hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik dan seimbang. Asas negara kesejahteraan banyak dirujuk sebagai  basis  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bersama  sekaligus  menjamin  hak  asasi  individu. Salah  satu  upaya  untuk  menyeimbangkan  kebutuhan  dan  pencapaian  kesejahteraan  bersama  ini adalah melalui pemajakan. Tulisan ini berupaya untuk mendiskusikan penerapan konsepsi negara kesejahteraan melalui perpajakan di Indonesia, dengan mendasarkan pada filsafat nasional Pancasila dan konsepsi negara hukum ( rechsstaat ). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan  pendekatan  konseptual.  Penelitian  yuridis  konseptual  atau  yurisprudensi  konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang sifat-sifat yang membedakan hal-hal yang hukum dari  hal-hal  yang  bukan  hukum.  Hasil  dari  studi  ini  menyoroti  UU  No.  11  Tahun  2016  Tentang Pengampunan Pajak berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil studi ini menggarisbawahi  karakter-karakter  speisifik  dari  implementasi  konsep  negara  kesejahteraan berdasarkan Pancasila adalah kegotongroyongan yang dilandasi asas kerukunan.  Pemajakan yang berbasis  pada  Pancasila  dapat  menjadi  pemicu  bagi  seluruh  sektor  kehidupan,  tetapi  juga menimbulkan  tantangan  bagaimana  lembaga  perpajakan  membenahi  dan  mengatur  isu  strategis mengenai pajak dalam kerangka hukum yang lebih responsive pada tantangan zaman.

## Kata kunci: Negara Kesejahteraan, Hukum Pajak, Rechtsstaat, Pancasila, Indonesia

## Abstract
To fulfill individual, public, and social needs, encourage the state to be present to ensure that rights and obligations can be carried out properly and in a balanced manner. The principle of the welfare state  is  widely  referred  to  as  the  basis  for  realizing  common  prosperity  while  guaranteeing individual human rights. One of the efforts to balance the needs and achievement of this common welfare is through taxation. This paper seeks to discuss the application of the concept of a welfare state  through  taxation  in  Indonesia,  based  on  the  national  philosophy  of  Pancasila  and  the conception of the rule of law (rechsstaat). This study uses a descriptive qualitative method with a conceptual approach. Conceptual juridical research or conceptual jurisprudence serves to provide an explanation of the characteristics that distinguish things that are legal from things that are not legal.  The  results  of  this  study  highlight  Law  No.  11  of  2016  concerning  Tax  Amnesty  serves  to increase  taxpayer  compliance.  In  addition,  the  results  of  this  study  underline  the  specific characteristics of the implementation of the concept of a welfare state based on Pancasila, namely mutual  cooperation  based  on  the  principle  of  harmony.  Taxation  based  on  Pancasila  can  be  a trigger for  all  sectors of life, but it also  poses a challenge for  how tax agencies fix and regulate strategic issues regarding taxes within a legal framework that is more responsive to the challenges of the times.
Keywords: Welfare State, Tax Law, Rechtsstaat, Pancasila, Indonesia

## A. Pendahuluan
Manusia  adalah  makhluk  sosial  dan membutuhkan masyarakat untuk pergi, bekerja dan  menikmati  hidup.  Sekelompok  individu membentuk  masyarakat.  Masyarakat  telah menjadi  syarat  penting  bagi  kehidupan manusia untuk mengembangkan kepribadiannya.  Oleh  karena  itu  masyarakat dan  kehidupan  manusia  selalu  berjalan beriringan.  Setiap  manusia  juga  dilahirkan dengan beberapa keinginan dan harapan yang melekat  pada  alam.  Sejak  kecil  hingga  tua, setiap  manusia  mengharapkan  terpenuhinya keinginannya sehingga timbul konflik keinginan  atau  tuntutan  yang  disebut  dengan istilah  kepentingan.  Pada  masa  modern, pemenuhan  kebutuhan  manusia  melibatkan banyak  elemen  dari  keluarga,  komunitas  dan negara.  Ini  mendorong  entitas  negara  hadir dalam banyak pemenuhan kebutuhan manusia sebagai  usaha  untuk  mencapai  kesejahteraan bersama.  Dari  sini,  lahir  konsepsi  negara kesejahteraan  (welfare  state)  yang  dikenal dengan  fasilitasi  kesejahteraan  individu  oleh negara.
Prinsip  negara  kesejahteraan  telah dikenal lama di Eropa, dengan beberapa negara telah  menjadi  pelopor  dalam  implementasi konsepsi  ini.  Sebagai  negara  dengan  filsafat Pancasila,  Indonesia  meletakkan  beberapa sendi  penting  untuk  kesejahteraan  sosial. Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan, kegotongroyongan dan keadilan untuk  kesejahteraan  bersama.  Salah  satu elemen  penting  dari  pelaksanaan  negara kesejahteraan  adalah  perpajakan.  Salah  satu dari  unsur  penting  untuk  perpajakan  adalah untuk  mendistribusikan  kekayaan  di  antara berbagai  kelas  sosial.  Terdapat  beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia.
Pengaturan kesejahteraan sosial melalui  perpajakan  merupakan  salah  satu penjelas  dari  konsepsi  implementasi  hukum untuk mengatur masyarakat. Ini sesuai dengan teori  dari  Roscoe  Pound.  Untuk  memenuhi
1 Gochhayat,  Sai  Abhipsa.  "'Social  Engineering  by Roscoe  Pound':  Issues  in  Legal  and  Political Philosophy." Available at SSRN 1742165 (2010).
2 Himma,  Kenneth  Einar.  "Conceptual  Jurisprudence. An introduction to conceptual analysis and methodology
keinginan  manusia  yang  sebesar-besarnya untuk menyejahterakan masyarakat muncullah konsep Social  Engineering yang  dicetuskan oleh Roscoe Pound. 1 Kekuatan yang mendorong social  engineering tidak  lain adalah konflik kepentingan individu. Menurut Pound,  hukum  adalah  rekayasa  sosial  yang berarti  keseimbangan  antara  kepentingan bersaing  dalam  masyarakat  ( law  is  social engineering  which  means  a  balance  between the competing interests in society ). Ini merujuk pada konsepsi di mana ilmu terapan digunakan untuk  menyelesaikan  masalah  individu  dan sosial.  Rekayasa  sosial  didasarkan  pada gagasan  bahwa  hukum  digunakan  sebagai sarana  untuk  membentuk  masyarakat  dan mengatur  perilaku  masyarakat.  Ini  adalah upaya  untuk  mengontrol  perilaku  manusia melalui bantuan hukum.
Hukum  dalam  suatu  negara  pada hakekatnya merupakan sarana untuk mewujudkan  kebahagiaan  serta  kesejahteraan manusia. Sehingga tujuan dalam setiap hukum selalu berorientasi pada kesejahteraan bersama.  Hukum  membicarakan  cara-cara melindungi  hak-hak  individu  agar  hak-hak yang dimiliki tidak dirusak oleh indivdu yang lain. Tulisan ini berupaya untuk mendiskusikan  penerapan  konsepsi  negara kesejahteraan melalui perpajakan di Indonesia, dengan  mendasarkan  pada  filsafat  nasional Pancasila  dan  konsepsi  negara  hokum ( rechsstaat ).

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan konseptual. Dari segi  hukum,  penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis  konseptual.  Penelitian hukum  konseptual  juga  disebut  sebagai conceptual  jurisprudence .  Menurut  Himma, analisis konseptual adalah bagaimana menginvestigasi  pendekatan  dan  metodologi yang  sesuai  dalam  berteori  tentang  hukum. 2
Analisis konseptual juga mencoba
in  legal  theory." Revus.  Journal  for  Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava 26 (2015): 65-92.
menjelaskan  bagaimana  kaitan  antara  hukum dengan  bidang  lain  dalam  filsafat,  seperti metafisika  dan  epistemologi.  Selanjutnya, yurisprudensi  konseptual  berfungsi  untuk memberikan penjelasan tentang sifat-sifat yang membedakan hal-hal yang hukum dari hal-hal yang  bukan  hukum.  Teori-teori  hukum  yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sebagai social engineering dari Roscoe Pound. Objek  dari  analisis  ini  adalah  hukum perpajakan di Indonesia dari perspektif negara kesejahteraan  ( welfare  state )  dan  negara hukum  ( the  rule  of  law atau rechsstaat ). Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan mendeskripsikan temuan dan kesimpulan

## C. Hasil dan Pembahasan
Rechtsstaat menyangkut pertanyaan kuno  tentang  bagaimana  mencapai  ketertiban dan  kebebasan  dalam  suatu  negara.  Ini berkonotasi keseimbangan antara menciptakan otoritas  pemerintah  yang  cukup  kuat  untuk menjaga  perdamaian  baik  secara  internal maupun  eksternal,  untuk  melindungi  negara dari kekerasan atau intervensi di satu sisi, dan untuk  mengamankan  kebebasan  individu secara maksimal di sisi lain. 3
Rechtsstaat adalah istilah hukum modern yang diperkenalkan di Eropa berbahasa Jerman pada  awal  abad  kesembilan  belas,  ketika pemikiran  politik  dari  Revolusi  Perancis  dan perjuangan  kemerdekaan  di  Inggris  Amerika Utara mendapat dukungan luas di antara kelas menengah  di  Jerman.  Konsep-konsep  bahasa Inggris untuk mengekang pelaksanaan kekuasaan pemerintah melalui hukum dengan demikian  juga  termasuk  di  antara  sumber- sumber yang mempengaruhi evolusi ' rechtsstaat .' Dari sudut pandang ini, rechtsstaat lebih dari sekadar kenegaraan yang dicirikan oleh pelaksanaan kekuasaan pemerintah  berdasarkan  pada,  dan  dibatasi
3 Kunig,  P.  "Rechtsstaat  (Rule  of  Law:  German Perspective)." International Encyclopedia of the Social
& Behavioral Sciences , (2001): 12824-12829.
4 Krygier, Martin. "Rule of Law (and Rechtsstaat)." UNSW  Law  Research  Paper 2013-52 (2013).
oleh,  hukum.  Rechtsstaat  terkait  erat  dengan demokrasi,  karena  demokrasi  adalah  cara melegitimasi  pelaksanaan  kekuasaan.  Jika sistem demokrasi dimaksudkan untuk menjadi Rechtsstaat,  perlu  diatur  oleh rule  of  law tentang sumber-sumber legitimasi tersebut.
Rechsstaat dapat secara longgar diartikan dalam bahasa Inggris sebagai rule of law atau negara hukum. Konsep negara hukum dimaksudkan  untuk  mengurangi  kesewenang- wenangan  dalam  pelaksanaan  kekuasaan. Semua  aktor  perlu  bertindak  di  dalam,  dan orang-orang  dapat  mengandalkan,  hukum ketika mereka bertindak. Idealnya agar hal ini terjadi,  tidak  seorang  pun  dibebaskan  dari ruang  lingkup  hukum.  Hukum  bersifat sedemikian  rupa  sehingga  orang  dapat dibimbing olehnya. Lembaga-lembaga menerapkan hukum sesuai dengan interpretasi yang masuk akal secara hukum dari ketentuan publiknya.  Harapan  dan  nilai  negara  hukum harus  diperhitungkan  dalam  harapan  sosial. Tak  satu  pun  dari  persyaratan  ini  dapat dipenuhi  dengan  sempurna,  jadi  derajat penting. 4 Menurut  Lin  Li,  negara  hukum adalah  pedoman  perilaku  dan  cara  hidup dengan fungsi mengevaluasi dan membimbing nilai-nilai ( the rule of law is a code of conduct and way of life with the function of evaluating and guiding values ). 5
Lebih  lanjut,  negara  hukum  diartikan sebagai  mekanisme,  proses,  institusi,  praktik, atau norma yang mendukung persamaan semua warga negara di depan hukum, mengamankan bentuk  pemerintahan  yang  tidak  sewenang- wenang  ( the  mechanism,  process,  institution, practice, or norm that supports the equality of all  citizens  before  the  law ). 6 Ini  fungsinya untuk mencegah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan merupakan  ciri  khas  dari  berbagai  bentuk despotisme,  absolutisme,  otoritarianisme,  dan totalitarianisme.
Kepentingan  yang  dilayani  termasuk pengurangan rasa takut terhadap orang lain dan
5 Li, Lin. Building the rule of law in China . Amsterdam: Elsevier, 2017.
6 Choi, Naomi. "rule of law". Encyclopedia Britannica 2 (2022), https://www.britannica.com/topic/rule-of-law.
negara,  fasilitasi  koordinasi  dan  kerja  sama antar  warga,  dan  unsur  keadilan  tertentu. Elemen mana yang menjadi bahan perdebatan. Konsepsi yang murni negatif hanya menekankan  pengurangan  kerugian  yang mungkin  terjadi,  tetapi  beberapa  penulis menawarkan  penjelasan  yang  lebih  afirmatif dan  ambisius  secara  moral  tentang  apa  yang diperlukan. 7 Ini menunjukkan bahwa the rule of law berhubungan dengan konsep pengaturan mengenai  hubungan  antara  hukum  dan peradilan  dengan  masalah-masalah  sosial. Sejak  tahun  1950an,  hubungan  antara  kedua konsep  ini  telah  banyak  dibahas  oleh  banyak sarjanawan  hukum  terkemuka  dunia  seperti Wolfgang  Friedmann  dan  Roscoe  Pound. Menurut  Pound,  terdapat  usaha  dari  para sarjanawan  hukum  untuk  mengoordinasikan hubungan  fungsi  peradilan  dan  proses peradilan  dengan  masalah  sosial,  peran undang-undang  dan  interpretasi  undang- undang,  pertumbuhan  kontrak  baku    dan perundingan bersama, dan perubahan struktur dan  fungsi  hukum  properti. 8 Harry  W  Jones juga  telah  menganalisis  hubungan  antara negara kesejahteraan dengan the rule of  law . 9 Dalam  konsepsi  Weber,  pejabat  hukum  dan hakim harus seperti otomat di mana dokumen hukum  dan  biaya  dimasukkan  di  bagian  atas agar  mereka  dapat  menumpahkan  putusan  di bagian bawah beserta alasannya, dibaca secara mekanis  dari  paragraf  yang  dikodifikasi  ( an automaton  into  which  legal  documents  and fees are stuffed at the top in order that [they] may spill forth the verdict at the bottom along with  the  reasons,  read  mechanically  from codified paragraphs ). 10
Frederick  Hayek  menyatakan  bahwa konsep  dasar  liberalisme  klasik,  yang  hanya dapat  membuat  pemerintahan  yang  layak  dan tidak  memihak,  adalah  bahwa  pemerintah harus menganggap semua orang sama, betapa pun tidak setaranya mereka, dan bahwa dengan cara  apa  pun  pemerintah  membatasi  atau
7 Krygier, Martin. "Rule of Law (and Rechtsstaat)." UNSW  Law  Research  Paper 2013-52 (2013).
8 Pound,  Roscoe.  "The Rule  of  law and  the  Modern Social Welfare State." Vand. L. Rev. 7 (1953): 1.
9 Jones,  Harry  W.  "The  Welfare  State  and  the  Rule  of law." Columbia Law Review 58, no. 2 (1958): 143-56.
(membantu)  tindakan  seseorang,  sehingga harus,  di  bawah  aturan  abstrak  yang  sama, menahan  atau  membantu  tindakan  semua orang  lain.  Tidak  ada  yang  memiliki  klaim khusus  pada pemerintah  karena dia kaya  atau miskin. 11 Dalam  konteks  Undang-undang Dasar  1945,  negara  telah  meletakkan  fondasi hubungan antara negara kesejahteraan dengan menguasai  cabang-cabang  ekonomi  yang paling dibutuhkan rakyat, sekaligus menjamin persamaan  hukum.  Ini  memperkuat  konsep negara  kesejahteraan  ( verzorgings  staat ) sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pasal  33  (3) dan  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan bahwa  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan. Dalam konteks negara hukum  dan persamaan di depan hukum, perubahan ketiga tahun 2001 terhadap  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  ketentuan  mengenai  ini  kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:  “Negara  Indonesia  adalah  negara hukum.
Secara sosial, peran negara dan pemerintah  sangat  penting  setidaknya  dalam beberapa  tahun  terakhir.  Peran  ini  akan semakin diuji karena tantangan global semakin bertambah, mulai dari perubahan iklim, potensi kelangkaan  energi,  krisis  pangan  global  dan bahkan  perubahan  geo-politik  global  yang bahkan sekalipun perubahan itu dilatarbelakangi oleh “game changer”. Semua persoalan  ini  harus  diantisipasi.  Peranan hukum,  khususnya  sektor  hukum  tata  Negara dan  hukum  administrasi,  sudah  pasti  akan sangat  dinamis.  Kebijakan  hukum  sektor  ini akan  sangat  terdampak  alias  mengalami turbulensi.  Akibatnya  seluruh  proses  tata kelola pemerintahan pasti akan ikut terdampak. Selain  itu,  terkait  dengan  persoalan  bahwa secara  revolusioner  yang  tanpa  sadar  dipaksa menjadi  wajib  hukumnya,  bertransformasi secara digital di semua lini, yang telah terjadi
10 Weber,  Max. Economy  and  society:  An  outline  of interpretive sociology . Berkeley: University of California  Press,  1978;  Scheuerman,  Bill.  "The rule  of law and  the  welfare  state:  Toward  a  new  synthesis." Politics & Society 22, no. 2 (1994): 195-213.
11 Hayek,  Frederick. Law,  Legislation,  and  Liberty . Chicago: University of Chicago, 1979.
secara  masif  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Perubahan  sosial  merupakan  salah  satu pengubah hukum.
Sayangnya,  pendekatan  yang  dibuat menghadapi  situasi  itu,  belum  terstruktur  dan sistematis. Ini  menjadi  persoalan mendasar di semua  lini  kehidupan  sosial.  Hukum  bukan hanya sebagai alat kontrol dan sekedar jadi alat mengatur  hubungan-hubungan  masyarakat, melainkan menjadi alat rekayasa sosial menuju tujuan  yang  dicita-citakan  dalam  berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum sebagai alat kontrol sosial, terdapat dua tujuan hukum untuk  melayani  adalah,  pertama,  untuk menjaga  stabilitas  dan  ketertiban  kehidupan dalam masyarakat. Kedua, mendorong perubahan  sosial  dengan  mengubah  dirinya sendiri  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat yang  berubah.  Dengan  demikian,  hukum merupakan  lembaga  penting  dari  kontrol sosial. 12 Masyarakat mengawasi hukum untuk sosialisasi  yang  paling  baik.  Aturan  hukum dalam konstitusi apa pun adalah landasan bagi demokrasi. Dengan menempatkan ketakutan di benak  publik,  hukum  adalah  agen  yang membantu  untuk  kontrol  sosial.  Hukum mengatur perilaku orang-orang dalam masyarakat.  Hukum,  dengan  menggunakan kekuatan, membuat orang sadar akan tugas dan kewajibannya. Hukum menyelamatkan konsep-konsep masyarakat yang berharga dan baik.  Eksploitasi  rakyat  dibatasi  melalui hukum.
Selanjutnya,  konsep rechtstaat menjadi komoditas kebijakan hukum publik yang perlu dilihat  kembali.  Dalam  semangat  Negara hukum negara, pemerintah dan rakyat adalah 3 pilar penyangga yang didesain menuju kepada kesimbangan  hubungan  di  antara  berbagai elemen ini. Dari sisi keilmuan, ilmu hukum di Indonesia sejak lama sudah dikenalkan dengan Ajaran  tentang  peran  hukum  yang  seperti  ini, yang  teorinya  digagas  oleh  Prof  Mochtar Kusumaatmadja  dengan  mengenalkan  peran hukum sebagai a tool of social engineering .  Ini selaras  dengan  konsep  Negara  hukum
12 Iriani, Dewi. "Hukum sebagai alat kontrol sosial dan sistem supremasi penegakan hukum." Justicia Islamica 8, no. 1 (2011).
berdasarkan  UUD  1945.  Pencapaian  tujuan Negara  dalam  konteks  Negara  hukum Indonesia, hanya akan efektif jika masyarakat dapat bergerak bersama untuk mencapai tujuan ini.  Teori Social  engineering atau  rekayasa sosial  menyatakan  bahwa  teori  hukum diciptakan  untuk  membentuk  masyarakat  dan juga  untuk  mengatur  perilaku  masyarakat. 13 Menurut hukum Pound adalah rekayasa sosial yang berarti keseimbangan antara kepentingan bersaing dalam masyarakat. 14
Memaknai  apa  maksud  dari  konsep Negara  hukum  itu  di  Indonesia.  UUD  1945 hanya  menyebut Negara  Indonesia  adalah Negara  berdasarkan  hukum  (Rechtstaat) . Tidak ada penjelasan lanjutan rechtstaat yang diterima  secara  konsensus.  Dalam  konteks teori,  F.J.  Stahl,  konsep Rechtstaat memilik parameter  yang  sangat  kompleks.  Apalagi Dalam  perjalanannya,  konsep  Negara  hukum menjadi  semakin  berkembang  Bahman  pasca krisis  ekonomi  sebagai  akibat  PD  II  Negeri Belanda  mencoba  “mempraktikkan”  varian dari rechtstaat yang disebut dengan welvaarstaat karena  ternyata  mereka  sadar bahwa secara ideal sangat sulit untuk menjadi sebuah Negara welvaartstaat , karena membutuhkan  sumber  daya  ekonomi  yang tidak  sedikit.    Hingga  kemudian  di  Belanda sendiri, akhirnya mengenalkan konsep warborgstaat ,  dimana  pemerintah  bertugas menyiapkan  minimum warborg dan  kalau masih kurang, maka rakyat mengusahakannya sendiri melalui asuransi swasta.
Kembali ke konteks Indonesia, konsepsi Negara hukum Indonesia tidak dapat diidentikkan  sepenuhnya  dengan  konsep Negara  hukum  kesejahteraan.  Akan  tetapi, tidak sedikit  yang berpendapat  bahwa konsep UUD 1945 identik dengan itu, apalagi alinea 4 Pembukaan UUD 1945 sangat tegas menyebut bahwa  tujuan  Negara  Indonesia  :  melindungi bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah, memajukan  kesejahteraan  umum  serta  ikut melaksanakan ketertiban dunia.
13 Lathif,  Nazaruddin.  "Teori  Hukum  Sebagai  Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017).
14 Pound, Roscoe. "Law in books and law in action." Am. L. Rev. 44 (1910): 12.
Hadjon  berpendirian  bahwa  konsep negara kesejahteraan versi Indonesia merupakan  dua  konsep  yang  berbeda. Sekalipun  tadi  sering  dikembangkan  narasi bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara berdasarkan hukum ( rechtstaat ). Bagi Hadjon, konsep  Indonesia  adalah  berdasarkan  pada asas  kerukunan antara Pemerintah dan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Asas kerukunan inilah yang mendorong kegotongroyongan.  Inilah  Negara  hukum Pancasila. 15
Siapakah  yang  bertanggung  jawab mewujudkan Negara kesejahteraan di Indonesia?  Asas  kerukunan  dan  Gotong royong  akan  melandasi  Konsep  pengelolaan Negara  yang  semesta.  Artinya  Negara, pemerintah  dan  rakyat  untuk  bahu  membahu. Kontribusi  rakyat  secara  konstitusional  hanya melalui pajak. Pungutan pajak dibangun dalam basis  gotong  royong.  Regulasi  dan  hukum perpajakan yang responsif terhadap perkembangan  zaman  dituntut  untuk  hadir untuk  mendorong  dan  mendesain  masyarakat agar  aktif  dalam  siklus  pembiayaan  Negara. Hukum  pajak  perlu  diorientasikan  untuk  bisa menerapkan rekayasa sosial agar keseimbangan  hak  dan  kewajiban  terwujud dalam membangun Negara melalui pembayaran pajak
Pendekatan people  management dalam kebijakan  hukum  pajak  menjadi  penting. Model peran serta masyarakat dalam pembentukan UU yang selama ini diatur perlu didesain  kembali.  Pengelolaan  masyarakat sebagai  pihak  yang  terdampak  dalam  suatu policy hukum  untuk  dilakukan.  Dalam  dunia manajemen  modern,  Pendekatan  yang  bisa digunakan dalam rekayasa sosial masyarakat, untuk mendorong pergerakan masyarakat agar mengarah  ke  tujuan  berdirinya  NKRI  adalah model manajemen perubahan ( change management) , yaitu pendekatan terstruktur dan sistematis untuk membantu masyarakat berpindah dari stuasi saat ini menuju ke situasi yang diinginkan ( end state ). Dalam masyarakat,  setiap  orang  dimotivasi  oleh kepentingan  mereka  sendiri  dan  ingin  agar
15 Hadjon, Philipus M. Argumentasi hukum . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2008).
kepentingannya  lebih  diutamakan  daripada kepentingan yang lain. Konflik antar kepentingan muncul karena adanya persaingan antara individu satu dengan yang lain, dengan publik  untuk  memenuhi  keinginan  manusia. Oleh  karena  itu,  perlu  diketahui  kepentingan yang  harus  diperhatikan  oleh  hukum.  Untuk tujuan ini suatu sistem hukum harus mengenali minat  tertentu,  menentukan  batas-batas  di mana kepentingan tersebut harus diakui secara hukum  dan  diberlakukan  dan  terakhir  adalah menjamin hak dan menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial. 16
Dalam metode change management , ada fitur  unggulan  yang  bisa  digunakan  untuk memotret  semua  pergerakan  sosial,  ekonomi, politik  dan  semua  hal  yang  dinamis  dalam masyarakat,  yang  didasarkan  pada  sudut pandang helicopter  view .  Fitur  ini  disebut “analisis  dampak  perubahan” .  Salah  satu output -nya  adalah,  bidang-bidang rule  of  law yang terkena dampak, akan mudah teridentifikasi sehingga strategi solusi pun bisa di  rancang.  Dari  fitur  ini  maka  sebuah keputusan politik bisa di formulasikan. Apakah regulasi  yang  ada  perlu  diubah,  dihapus ataukah  ditambah  dapat  diketahui  sedetil- detilnya  dengan  fitur  ini.  Bahkan  bagaimana cara mengatasinya juga teridentifikasi, termasuk metode simplifikasi dan penyederhanaan kodifikasi bisa di desain dari fitur ini. Penggunaan
pendekatan akan memperkaya metode keilmuan ilmu hukum ke depan. Ini sekaligus membuktikan bahwa ilmu hukum  secara  umum  dan  ilmu  hukum  pajak secara khusus merupakan ilmu multi- dimensional .  Walaupun  demikian,  ternyata peran ilmu hukum dan para ahli hukum, perlu bersiap  menghadapi  tantangan  yang  semakin dinamis  ke  depan.  Dalam  dinamikanya,  ilmu hukum  itu  penting  dalam  masyarakat,  tetapi tidak sedikit yang meragukan kapabilitas ilmu hukum  dalam  merekayasa  kehidupan  sosial, politik  dan  ekonomi  masyarakat.  Warna perjalanan  ilmu hukum dalam  sejarah Indonesia sudah membuktikan betapa keraguan  orang  akan  peran  ilmu  hukum  itu.
16 Gochhayat,  Sai  Abhipsa.  "Social  Engineering  by Roscoe  Pound:  Issues  in  Legal  and  Political Philosophy." Available at SSRN 1742165 (2010).
Sikap  terhadap  ilmu  hukum  dalam  sejarah Indonesia,  seharusnya  menjadi  momentum tonggak  sejarah  untuk  pengembangan  ilmu hukum  dan  kurikulum  hukum  di  masa  yang akan datang.
Presiden  Soekarno  sangat  terkenal dengan ungkapannya met juristen kunt je geen revolutie  maken (dengan  ahli  hukum  kamu takkan dapat be-revolusi) . Ungkapan ini wajar, karena  di  awal  kelahiran  Negara,  pendekatan yang  dipakai  adalah  melakukan  “revolusi”  di berbagai aspek kehidupan bernegara.
Sekalipun  waktu  itu  revolusi  lebih  bermakna pada aktivitas memanggul senjata. Presiden BJ Habibie  menandai  tonggak  awal  pergeseran bangsa dalam mengenal teknologi.
Perkembangan
pada masa ini dikarakterisasikan  dengan  kecepatan  dan pertumbuhan nasional yang didorong oleh ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Perkembangan sosial ini tidak dapat dengan cepat ditanggapi dan  diwadahi  oleh  undang-undang,  sehingga berlaku  adagium het  recht  hinkt  achter  de feiten  aan (hukum  itu  tertatih-tatih  mengikuti dinamika atau fakta riil di masyarakat).
Sejak  beberapa  tahun  terakhir,  terdapat usaha pemerintah untuk berpacu dengan waktu dan  bergerak  cepat  dengan  penyederhanaan regulasi yang menghambat investasi.  UU No. 11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan  Pajak diberlakukan  untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak.  Tantangan  para  ahli  hukum  dan studi hukum tentu semakin bertambah dengan kemajuan  teknologi  digital  yang  semakin pesat.  Ini menjadi pemicu bagi seluruh sektor kehidupan,  terutama  bagaimana  lembaga perpajakan  membenahi  dan  mengatur  isu strategis  mengenai  pajak  dalam  kerangka hukum.  Dalam  hal  ini,  ada  5  pilar  yang dibenahi  secara  paralel,  yaitu:  organisasi, SDM,  proses  bisnis,  basis  data  dan  regulasi. Setidaknya  dengan  rancangan  model  ini,
hukum  pajak  sebagai  hukum  administrasi menjadi alat untuk mendesain kepatuhan pajak yang  lebih  baik,  sehingga  penerimaan meningkat dan itu menjadi modal mewujudkan rechtstaat Pancasila. Akan tetapi, perlu diingat bahwa  sektor  administrasi  pajak  tidak  berdiri sendiri, karena sektor policy perpajakan perlu berjalan secara beriringan.

## D. Kesimpulan
Konsep negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila bersendikan
kegotongroyongan yang dilandasi asas kerukunan.  Nilai-nilai  ini  telah  lama  melekat dan  menjadi  jiwa  bangsa  Indonesia.  Di  sisi lain,  gotong  royong  bisa  hadir  dengan semangat  kebangsaan  yang  tinggi  untuk mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  tujuan berbangsa  melalui  perwujudan  solidaritas sosial.  Artinya  negara, pemerintah dan rakyat untuk  bahu  membahu.  Keduanya  sama-sama berusaha  memikirkan  kesejahteraan  bagi seluruh  rakyat  yang  menjadi  cita-cita  bangsa dan negara. Kontribusi rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan secara konstitusional  diwujudkan  melalui  adanya pajak.  Pungutan  pajak  dibangun  dalam  basis gotong  royong.  Dan  hukum  pajak  sebagai hukum  administrasi  menjadi  alat  untuk mendesain  kepatuhan  pajak  yang  lebih  baik, sehingga  penerimaan  meningkat  dan  itu menjadi modal mewujudkan rechtstaat Pancasila.  Regulasi  dan  hukum  perpajakan yang responsif terhadap perkembangan zaman dituntut  untuk  hadir  untuk  mendorong  dan mendesain masyarakat agar aktif dalam siklus pembiayaan  Negara.  Hukum  pajak  perlu diorientasikan untuk bisa menerapkan rekayasa  sosial  agar  keseimbangan  hak  dan kewajiban terwujud dalam membangun
Negara melalui pembayaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Choi,
Naomi. "rule of law".
Encyclopedia
Britannica
2 (2022),
https://www.britannica.com/topic/rule-of-law.
Ferejohn, John, and Pasquale Pasquino. "Rule of democracy and rule of law." Democracy and the Rule of Law 5 (2003): 242.
Gochhayat,  Sai  Abhipsa.  "Social  Engineering  by  Roscoe  Pound:  Issues  in  Legal  and  Political Philosophy." Available at SSRN 1742165 (2010).
Hadjon, Philipus M. Argumentasi hukum . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2008). Hayek, Frederick. Law, Legislation, and Liberty . Chicago: University of Chicago, 1979.
Himma,  Kenneth  Einar.  "Conceptual  Jurisprudence.  An  introduction  to  conceptual  analysis  and methodology  in  legal  theory." Revus.  Journal  for  Constitutional  Theory  and  Philosophy  of Law/Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava 26 (2015): 65-92.
Iriani, Dewi. "Hukum sebagai alat kontrol sosial dan sistem supremasi penegakan hukum." Justicia Islamica 8, no. 1 (2011).
Jones, Harry W. "The Welfare State and the Rule of law." Columbia Law Review 58, no. 2 (1958):
143-56.
Krygier, Martin. "Rule of Law (and Rechtsstaat)." UNSW Law Research Paper 2013-52 (2013). Kunig,  P.  "Rechtsstaat  (Rule  of  Law:  German  Perspective)." International  Encyclopedia  of  the Social & Behavioral Sciences , (2001): 12824-12829.
Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017).
Li, Lin. Building the rule of law in China . Amsterdam: Elsevier, 2017. Pound, Roscoe. "Law in books and law in action." Am. L. Rev. 44 (1910): 12. Pound, Roscoe. "The Rule of law and the Modern Social Welfare State." Vand. L. Rev. 7 (1953): 1. Scheuerman,  Bill.  "The rule  of  law and  the  welfare  state:  Toward  a  new  synthesis." Politics  & Society 22, no. 2 (1994): 195-213. Weber, Max. Economy and society: An outline of interpretive sociology .  Berkeley: University  of California Press, 1978.