## KAJIAN KONTRAK /PERJANJIAN KERJASAMA PENGGUNAAN JASA PENGAMANAN ANTARA UNIVERSITAS WARMADEWA SEBAGAI PENGGUNA JASA DAN PT.IBU JERO SEBAGAI
PENYEDIA JASA
(DITINJAU DARI ASPEK MANAJEMEN KONTRAK)
I Wayan Jawat 1)

## 1) Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Warmadewa

## ABSTRAK
Suatu  kontrak  kerja  sekurang-kurangnya  harus  mencakup  uraian mengenai  (i) para  pihak;  (ii)  rumusan  pekerjaan;  (iii)  masa  pertanggungan  dan/atau pemeliharaan;  (iv)  tenaga  ahli;  (v)  hak  dan  kewajiban  para  pihak;  (vi)  tata  cara pembayaran;  (vii)  cidera  janji;  (viii)  penyelesaian  perselisihan;  (ix)  pemutusan kontrak kerja; (x) keadaan memaksa (force majeure); (xi) perlindungan pekerja.
Perjanjian  kerjasama/kontrak  antara  Universitas  Warmadewa  dengan  PT.  Ibu Jero  telah  memenuhi  kriteria  berkontrak  sesuai  dengan  pasal  1320  KUHPer. Perjanjian  kerjasama/kontrak  antara  Universitas  Warmadewa  dengan  PT.  Ibu  Jero adalah  kontrak  jasa  yang  membutuhkan  skillware  menurut  Perpres  No.54/2010  dan Perpres  No.70/2012,  Pasal  1  (17).  Jika  mengacu  ketentuan  yang  ada,  isi  kontrak terdapat  beberapa  pasal  yang  dapat  berpotensi  terjadinya  wanprestasi,  karena kurang jelas/rinci dan kurang tegas.
Dalam  kontrak  hendaknya  mencantumkan  konsiderasi  pertimbangan- pertimbangan  yang  mendasari  membuat  perjanjian.  Perjanjian  kerjasama/kontrak antara  Universitas  Warmadewa  dengan  PT.  Ibu  Jero  perlu  dijabarkan  lebih  rinci, jelas dan tegas terhadap beberapa pasal untuk menghindari terjadinya wanprestasi di kemudian  hari  yang  berdampak  terhadap  timbulnya  sengketa.  Setelah  kontrak ditandatangani  oleh  kedua  pihak,  perlu  dilakukan  monitoring  dan  evaluasi  (monev) terhadap kontrak sebagaimana ketentuan dalam penerapan Manajemen Kontrak.
Kata kunci: kontrak, manajemen kontrak, pengguna jasa, penyedia jasa.
1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Pengaturan  hubungan  kerja  antara pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  harus dituangkan  dalam  kontrak  kerja.  Suatu kontrak  kerja  dibuat  dalam  bahasa Indonesia  dan  dalam  hal  kontrak  kerja dengan  pihak  asing,  maka  dibuat  dalam bahasa  Indonesia  dan  bahasa  Inggris. Uraian  mengenai  rumusan  pekerjaan meliputi  lingkup  kerja,  nilai  pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan. Rincian lingkup  kerja  ini  meliputi  (a)  volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang harus  dilaksanakan;  (b)  persyaratan administrasi,  yakni  prosedur  yang  harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan  interaksi;  (c)  persyaratan teknik, yakni ketentuan keteknikan yang wajib  dipenuhi  oleh  penyedia  jasa;  (d) pertanggungan atau jaminan yang merupakan  bentuk  perlindungan  antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi tenaga kerja dan masyarakat; (e) laporan hasil  pekerjaan  ,  yakni  hasil  kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk  dokumen  tertulis.  Sedangkan, nilai  pekerjaan  yakni  mencakup  jumlah besaran  biaya  yang  akan  diterima  oleh penyedia jasa untuk pelaksanaan keseluruhan  lingkup  pekerjaan.  Batasan waktu pelaksanaan  adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan.
Sesuai  asas  kebebasan  berkontrak yang  diatur  dalam  KUHPer  Pasal  1320, banyak  sekali  model  kontrak.  Kontrak- kontrak  tersebut  dapat  dikelompokkan menjadi: Versi pemerintah, Versi Swasta  Nasional  dan  Versi/Standar Swasta/Asing. Universitas Warmadewa yang bernaung dibawah Yayasan Kesejahteraan  Kopri  Provinsi  Bali merupakan  salah  satu  perguruan  tinggi swasta (PTS ) yang berada di KOPERTIS  Wilayah  VIII,  mengelola  7 (tujuh)  Fakultas  dengan  14  (empat belas)  Program  Studi  serta  Program Pasca  Sarjana  dengan  student  bodies sebanyak  2.102  orang  (per  2012). Unwar  diasuh  oleh  255  orang  dosen tetap  serta  didukung  123  orang  tenaga administrasi.  Kampus  Unwar  memiliki luas  lahan  ±  24.722,75  m²  terdiri  atas  : milik  Yayasan  seluas  13.361,76  m², status  kontrak  seluas  9.300  m²  dan sebagai  hak  pakai  milik  Negara  2.061 m².  Bangunan    Gedung  3  lantai sebanyak  5  unit  dan  Gedung  4  lantai sebanyak  1  unit  dengan  berbagai  aset dan  fasilitas  kantin  dan kafetaria , hotspot  area ,  dan  fasilitas  lain  di dalamnya  dalam  menunjang  proses belajar-mengajar.
Untuk  menjaga  aset  yang  dimiliki tersebut serta kondisi lingkungan kampus  yang  aman  dan  nyaman  bagi seluruh  kegiatan  civitas  akademika maka  diperlukan  pengamanan  yang memadai  sesuai  dengan  standar.  Untuk itu pihak Unwar telah menjalin perjanjian  kerjasama  dengan  PT.  Ibu Jero dalam Penggunaan Jasa Pengamanan  di  lingkungan  kampus untuk menjaga keamanan dan kenyamanan.  PT.Ibu  Jero  didirikan tahun 2006,sebelumnya
bernama CV.Ibu Jero adalah perusahaan nasional yang  bergerak  dibidang outsourcing (penempatan  tenaga  kerja  ke  berbagai perusahaan),  tercatat  memiliki  ribuan tenaga  dan  memiliki  cabang  hampir  di seluruh kota di Indonesia.
ISSN: 2303-2693

## 1.2 Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  tersebut,  maka permasalahan  yang  penulis  angkat adalah “Bagaimanakah versi Kontrak/Perjanjian Kerjasama Penggunaan  Jasa  Pengamanan  antara Universitas Warmadewa
sebagai Pengguna Jasa dan PT. Ibu Jero sebagai Penyedia Jasa”.

## 1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan adalah:
1. Untuk mengetahui kontrak/ perjanjian kerjasama Penggunaan Jasa Pengamanan antara Universitas  Warmadewa  sebagai pengguna  Jasa  dan  PT.Ibu  Jero sebagai Penyedia Jasa.
2. Agar dapat memahami dan menilai  isi  kontrak  tersebut  dari legal aspek dan aspek
manajemen kontrak.

## 2 KONSEP DAN DASAR TEORI

## 2.1 Definisi Kontrak
Adalah  dokumen  yang  mempunyai kekuatan hukum yang memuat persetujuan  bersama  secara  sukarela antara  pihak  kesatu  dan  pihak  kedua. Pihak  kesatu  berjanji  memberikan  jasa dan menyediakan material untuk membangun  proyek  bagi  pihak  kedua, pihak  kedua  berjanji  untuk  membayar sejumlah  uang  sebagai  imbalan  untuk jasa dan material yang telah digunakan.
Prof.Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian sebagaimana dikutip Saraswati Puspitawangi,2010, menyebutkan bahwa kontrak
merupakan  bentuk  dari  suatu  perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Perjanjian
merupakan  hal  yang  mendasar  dari dibuatnya  suatu  kontrak.  KUHPer  pasal 1313  mendefinisikan  perjanjian  sebagai suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu atau lebih orang.
Kebebasan dalam membuat perjanjian  atau  biasa  disebut  kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338
KUHPer  merupakan  salah  satu  dari  5 (lima)  asas  yang  terdapat  dalam  hukum perjanjian, antara lain:
1. Asas  kebebasan  berkontrak  yang diatur  dalam  pasal  1338  (1) KUHPer.  Asas  ini  memberi kebebasan  kepada  para  pihak untuk membuat atau tidak mengadakan perjanjian, mengadakan  perjanjian  dengan siapapun, menentukan isi perjanjian,pelaksanaannya dan persyaratannya  dan  menentukan bentuk  perjanjian  yaitu  secara tertulis atau secara lisan. 2. Asas  Konsesualisme  atau  dapat disebut  sebagai  Kesepakatan. Momentum lahirnya suatu perjanjian  muncul  apabila  telah terjadi  kata  sepakat  oleh  para pihak sehingga sepakat merupakan  salah  satu  syarat  sah dalam  membuat  perjanjian  yang sudah  semestinya  ada.  Hal  ini diatur dalam pasal 1320 KUHPer. 3. Asas  Kepastian  Hukum  atau dikenal  dengan  asas Pacta  Sunt
Servanda .  Asas  ini  diatur  dalam pasal  1338  KUHPer.  Perjanjian berlaku  sebagai  undang-undang bagi para
pihak yang membuatnya.
ISSN: 2303-2693
4. Asas  Itikad  Baik  ( geode  trouw ).
Asas  ini  terdapat  dalam  pasal 1338  (3) KUHPer  yang  berbunyi Perjanjian  harus  dilaksanakan dengan  itikad  baik.  Asas  itikad baik merupakan  asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi  kontrak  berdasarkan kepercayaan  dan  keyakinan  serta kemauan  yang  baik  dari  semua pihak.
5. Asas  Kepribadian  (personalitas). Asas  yang  menentukan  bahwa seseorang  yang  akan  melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk  kepentingan  perseorangan saja.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam pasal 1315 dan 1340 KUHPer.
Apabila  hubungan  hukum  tersebut dapat dinyatakan sah sebagaimana KUH Perdata  pasal  1320  diatas  maka  pasal 1338  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku  sebagaimana  Undang-  undang bagi mereka yang membuatnya.
Dari  penjelasan  ini  berarti  bahwa dimensi  hukum  dalam  kontrak  adalah dimensi  hukum  perdata,  bukan  hukum pidana  dan  dalam  konteks  ini,  kontrak kerja    tunduk  pada  Pasal  1320  KUH Perdata.  Sehingga  kedudukan  hukum bagi  pihak-pihak  yang  terdapat  dalam kontrak  adalah  kedudukan  sebagai pihak-pihak dalam hukum private.
Bilamana terjadi cidera janji terhadap kontrak, yakni tidak dipenuhinya isi kontrak, maka mekanisme penyelesaiannya dapat ditempuh  sebagaimana  yang  diatur dalam  isi  kontrak  karena  kontrak berlaku  sebagai  undang-undang  bagi para pihak yang memembuatnya.

## 2.2 Manajemen Kontrak
Manajemen  kontrak  adalah  kegiatan untuk  mengelola  suatu  kontrak  agar kontrak tersebut dapat digunakan sebagai  pedoman  dan  sebagai  alat pengendalian  pelaksanaan  pekerjaan. Karena  itu  perlu  dilakukan  pengelolaan penyusunan dan pengadministrasian kontrak.  Sehingga  dapat  dikatakan, manajemen kontrak meliputi:
1. Kegiatan penyusunan kontrak.
2. Kegiatan  penggunaan  kontrak sebagai pedoman pelaksanaan.
3. Kegiatan  menggunakan  kontrak sebagai alat pengendalian.
4. Kegiatan melakukan  administrasi terhadap pembuatan, penggunaan sebagai  pedoman  pelaksanaan, dan  penggunaan  sebagai  alat pengendali dari kontrak tersebut.
Gambaran kegiatan manajemen kontrak  dapat  dilihat  pada  gambar  di bawah ini:

## 2.3 Keabsahan Kontrak
Kontrak kerja pada dasarnya digunakan sebagai alat untuk
mengalihkan  risiko.  Timbulnya  kontrak diawali  dengan  adanya  kesepakatan yang dilindungi hukum dari kedua belah pihak.  Kontrak  haruslah  dipatuhi  oleh kedua belah pihak baik sebagai pedoman pelaksanaan, serta alat pengawasan  maupun  pemenuhan  hak serta  kewajiban  para  pihak.  Hal  ini berarti  pula  bahwa  sesuatu  yang  di  luar kontrak,  misalnya  suatu  risiko  yang harus  ditanggung  oleh  salah  satu  pihak dalam  melaksanakan  pekerjaan  yang disepakati,  tidaklah  serta  merta  dapat menjadi dasar suatu klaim.
ISSN: 2303-2693
Gambar 1. Kegiatan Manajemen Kontrak
Menurut KUH Perdata Pasal 1320, suatu kontrak  adalah  syah  bila  memenuhi  4 syarat. Keempat syarat keabsahan kontrak  di  atas  pada  dasarnya  dapat dibagi 2, yaitu:
1. Syarat Subyektif
a. Adanya Kesepakatan
b. Kewenangan pihak-pihak
2. Syarat Obyektif
a. Hal Tertentu
b. Sebab Yang Halal
1. Adanya Kesepakatan Para Pihak
a. Bila  dalam  perjanjian  telah  ada kesepakatan  antara  pihak-pihak, maka  timbullah  perikatan  antara pihak-pihak.
b. Adanya  kesepakatan  para  pihak ini diklasifikasikan sebagai persyaratan  subyektif,  yang  bila tidak memenuhi persyaratan mempunyai  sifat  voidable  atau dapat  dimintakan  pembatalan  ke pengadilan. c. Kesepakatan ini merupakan dokumen  tersendiri  yaitu  masuk dalam Agreement Dokumen,
yang  merupakan  bagian  dari keseluruhan Dokumen Kontrak. d. Batas waktu rnengajukan tuntutan pembatalan suatu perjanjian  adalah  lima  tahun, kecuali  UU  menentukan  waktu yang  lebih  pendek  (pasal  1454
KUH Perdata).
2. Adanya Kecakapan dan Kewenangan Untuk Membuat Kontrak a. Tidak  cakap  membuat  perjanjian seperti  tercantum  pada  (KUHPer pasal 1330)
 Orang-orang yang belum dewasa.
 Mereka yg ditaruh dibawah pengampunan.
 Orang-orang  perempuan,  dalam  hal ini  yg  ditetapkan  oleh  UU  &  pada umumnya semua orang kepada siapa
ISSN: 2303-2693
UU telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. b. Mengenai ketentuan no 3,
menurut Surat Edaran Mahkamah
Agung  No  3/1963,  tidak  berlaku lagi sehingga menjadi:
 Orang-orang yang belum dewasa.
 Mereka yg ditaruh dibawah pengampunan. c. Syarat kecakapan merupakan syarat  yg  subyektif  artinya  jika tidak  dipenuhi  maka  kontrak tersebut  adalah voidable atau dapat  diminta  pembatalannya oleh  salah  satu  pihak  kepada pengadilan. d. Para pihak yang membuat
perjanjian  dapat  pula  berbentuk badan usaha seperti:
 Perseroan Terbatas.
 Perusahaan Komanditer.
 Perusahaan Firma.
 Usaha Perorangan (UP).
 Partnership .
3. Hal Tertentu
“Suatu  Hal  Tertentu”  yaitu  obyek yang  disepakati  dalam  kontrak,  harus jelas,  tegas  dan  berlandaskan  sesuatu yang sah.

## 4. Suatu kausa yang Halal
Tidak  ada  penjelasan  dalam  KUH Perdata,  tetapi  bisa  diartikan  sesuai dengan yang diperjanjikan.
Bila  syarat  obyektif  “kausa  yang halal”  ini  tidak  dipenuhi,  maka  kontrak disebut  " null  and  void "  atau  batal  demi hukum.
Gambar 2. Syarat Sahnya Kontrak
ISSN: 2303-2693

## 2.4 Kontrak  sebagai  Pedoman  dan Pengendali Pelaksanaan.
Tahapan kegiatan selanjutnya dalam manajemen  kontrak  setelah  penyusunan kontrak dan penggunaan kontrak sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, adalah menggunakan kontrak sebagai pengendali pelaksanaan.
Kontrak sebagai pedoman & pengendali  pelaksanaan  dapat  diamati pada bagan di bawah ini: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Cakap membuat suatu perjanjian/kewenangan pihakpihak.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu kausa yang halal.

## 2.5 Timbulnya Kontrak
Bagan  timbulnya  kontrak  yang dilindungi  hukum  dapat  dilihat  pada gambar di bawah ini:
Gambar 3. Timbulnya Kontrak yang Dilindungi Hukum
2.6 Cara Menyusun Kontrak
1. Acuan/Landasan Hukum.
Sebagai  acuan  dalam  menyusun kontrak  sebagaimana  ketentuan  yang termuat dalam:
a. KUHPer Pasal 1320 yang berbunyi: Untuk  sahnya  suatu  perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:
 Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya.
 Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan.
 Suatu hal tertentu.
ISSN: 2303-2693
 Suatu sebab yang halal.
b. Perpres No.70/2012, Pasal 1 (17), yang memuat tentang:
Jasa  lainnya  adalah  jasa  yang membutuhkan  kemampuan  tertentu yang  mengutamakan  keterampilan  ( skillware )  dalam  suatu  sistem  tata kelola  yang  telah  dikenal  luas  di dunia  usaha  untuk  menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan  dan  atau/penyediaan  jasa selain  jasa  konsultansi,  pelaksanaan pekerjaan  konstruksi  dan  pengadaan barang.

## 2. Isi Perjanjian/Kontrak
Perjanjian yang ditandatangani
Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  jasa  harus memuat :
a. Uraian Para Pihak Harus dijelaskan nama dan alamat  perusahaan  yang  merupakan para  pihak  dalam  dalam  Perjanjian. Siapa  yang  diberi  kuasa  untuk bertindak  untuk  dan  atas  nama perusahaan  tersebut.  Sebutkan  akte pendirian  perusahaan  dan  tunjukkan orang  yang bertindak dan  atas nama perusahan  tersebut  memang  berhak sesuai akta pendirian perusahaan.
b. Korespodensi,  diperlukan  untuk tertib administrasi mengenai informasi  antara  pihak  agar semuanya dapat didokumentasikan.  Wakil  para pihak, alamat  serta  bentuk- bentuk korespondensi yang disepakati seperti teleks, faksimile,  e-mail,  surat  biasa harus  diatur  agar  informasi- informasi  tersebut  dapat  diakui keabsahannya.
c. Hubungan  kerja  antara  Penyedia
Jasa  dan  Pengguna  Jasa  adalah penetapan nama orang/badan yang  mewakili  Pengguna  Jasa  di lapangan.demikian pula sebaliknya dengan Penyedia Jasa. d. Konsiderasi Pertimbangan  -  pertimbangan yang mendasari pembuatan perjanjian. e. Lingkup pekerjaan
Lingkup  pekerjaan  dibuat  secara garis besar (global).
f. Nilai Kontrak Dicantumkan besarnya nilai kontrak  dalam  angka  dan  huruf  dan dalam  mata  uang  tertentu  termasuk pajak.
g. Jangka Waktu Pelaksanaan
Sebutkan  dalam  angka  dan  huruf dan  arti  hari  (hari  kerja  atau  hari kalender) dan sebutkan waktu tersebut  sejak  kejadian  (penerbitan
SPK/Penandatanganan Kontrak). h. Asuransi Jenis-jenis asuransi seperti ASKES,ASTEK. Siapa yang membayar  premi  dan  ketentuan-
ketentuan lainnya.
i. Perpajakan
Dalam  suatu  kontrak  terkandung aspek  perpajakan,  terutama  yang berkaitan  dengan  nilai  kontrak sebagai  pendapatan  dari  Penyedia Jasa,  baik  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  maupun  Pajak  Penghasilan (PPh).
Secara  teori,  PPN  sebagai  salah satu  jenis  pajak  tidak  langsung merupakan  pajak  atas  konsumsi
ISSN: 2303-2693
dalam  negeri  yang  dipungut  pada setiap  tingkat  penyerahan  dalam jalur produksi, distribusi, pemasaran,dan  manajemen  dengan menggunakan  metode  kredit  pajak. Atas penyerahan jasa, dasar
pengenaan  pajaknya  adalah  Nilai Penggantian,  yaitu  berupa  uang,
termasuk  semua  biaya  yang  diminta atau seharusnya diminta oleh
Penyedia  Jasa  kepada  Pengguna
Jasa.
j. Hak dan Kewajiban Para Pihak Diuraikan  hak  dan  kewajiban Penyedia Jasa serta hak dan kewajiban Pengguna Jasa. k. Cara Pembayaran Prosedur permintaan pembayaran,  evaluasi/pemeriksaan hasil  pekerjaan,  penerbitan  sertfikat pembayaran.  Periode/masa  untuk membayar,ganti rugi atas
keterlambatan.
l. Adendum  (pekerjaan  tambah/
kurang)
Dijelas  dulu  arti  adendum  dan tetapkan tata cara pelaksanaannya.
m. Cidera Janji/Wanprestasi Ditetapkan hal-hal/kondisi dimana Penyedia Jasa dapat dikatagorikan telah melakukan tindakan  cidera  janji  seperti  :  tidak menyelesaikan tugas, tidak melaksanakan  instruksi  Pengguna jasa.
n. Laporan.
Ditetapkan  kewajiban  kepada penyedia jasa untuk membuat laporan mengenai kemajuan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. o. Keadaan memaksa (Force Majeur ) Apa saja yang dapat disebut/digolongkan force  majeure dan resiko lain yang dapat disamakan  dengan  force  majeur. Hak  para  pihak  dan  tata  cara pemberitahuan dan konsekuensinya.

## 3 TINJAUAN PERJANJIAN KERJASAMA
3.1 Isi Perjanjian Kerjasama/Kontrak
Perjanjian  Kerjasama  Penggunaan Jasa  Pengamanan  antara  PT.  Ibu  Jero, Nomor  :  018/RS-IJ/PKU/DPS/II/2013 dengan Universitas Warmadewa, Nomor : 158/UNWAR/UR-02/2013  dibuat dan ditandatangani  di  Denpasar  pada  hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2013 oleh dan antara  :  Dewa  Putu  Suyasa,SPd.,selaku Direktur  PT.  Ibu  Jero,  berkedudukan  di Jalan Gatot Subroto II E N0.6 Denpasar- Bali,selanjutnya  disebut  Pihak  Pertama dan  Prof.Dr.I  Made  Sukarsa,SE.,MS., bertindak  dalam  kapasitasnya  sebagai Rektor  Universitas  Warmadewa  yang berkedudukan  di  Jalan  Terompong No.24  Denpasar,  selanjutnya  disebut Pihak Kedua.
Kontrak  ini  memuat  15  (lima  belas) pasal antara lain:
Pasal 1 Pengertian. Pasal 2 Jumlah Jasa Pengamanan. Pasal 3 Uang Jasa. Pasal 4 Ruang Lingkup Pekerjaan. Pasal 5 Tanggung Jawab Pekerjaan. Pasal  6  Permintaan  dan  Perubahan Formasi serta Akibat Hukumnya. Pasal 7 Force Majeur.
Pasal 8 Pembayaran Uang Jasa. Pasal 9 Kewajiban Pihak Pertama.
ISSN: 2303-2693
Pasal 10 Kewajiban Pihak Kedua. Pasal 11 Wanprestasi ( Ingkar Janji ). Pasal 12 Jangka Waktu Perjanjian. Pasal 13 Berakhirnya Perjanjian. Pasal 14 Domisili Hukum. Pasal 15 Lain – lain.

## 3.2 Acuan/Landasan Hukum
Sebagai  acuan  dalam  menyusun kontrak  sebagaimana  ketentuan  yang termuat dalam:
a. KUHPer Pasal 1320 yang berbunyi: Untuk  sahnya  suatu  perjanjian diperlukan 4 ( empat ) syarat:
 Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya.
 Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan.
 Suatu hal tertentu.
 Suatu sebab yang halal.
Yang dimaksud dengan Syarat 1: adalah para pihak yang mengikatkan diri  dalam  suatu  perjanjian  (dalam hal  ini  perjanjian  kerja  sama
Penggunan Jasa
Pengamanan) adalah  kesepakatan  mereka  tanpa ada tekanan atau ancaman dari pihak lain.
Yang dimaksud dengan Syarat 2: para  pihak  adalah  orang  –  orang yang  sudah  dewasa  (bukan  anak-
anak) dan sehat akal
pikirannya/waras (bukan orang gila). Yang dimaksud dengan Syarat 3: tentang  suatu  hal  tertentu,adalah obyek tertentu yang akan
diperjanjikan.  Dalam  kontrak  ini yang  dimaksudkan  adalah  lingkup pekerjaan.
Yang dimaksud dengan Syarat 4: suatu  sebab  yang  halal  adalah  halal menurut hukum.
b. Perpres  No.54/2010  dan  Perpres
No.70/2012,  Pasal  1  (17),  yang memuat tentang:
Jasa  lainnya  adalah  jasa  yang membutuhkan  kemampuan  tertentu yang  mengutamakan  keterampilan  ( skillware )  dalam  suatu  sistem  tata kelola  yang  telah  dikenal  luas  di dunia  usaha  untuk  menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekerjaan  dan  atau/penyediaan  jasa selain  jasa  konsultansi,  pelaksanaan pekerjaan  konstruksi  dan  pengadaan barang.
Yang  dimaksud  dengan  jasa lainnya sebagaimana pada penjelasan Perpres No.70/2012, pasal  4  huruf  d  point  t  Jasa pengamanan 3.3 Kajian terhadap Perjanjian Kerjasama/Kontrak
ISSN: 2303-2693
Tabel 3.1. Kajian terhadap Perjanjian Kerjasama/Kontrak
No Ketentuan Isi Perjanjian Kerjasama Kajian Terhadap Syarat Kontrak 1 Uraian Para Pihak Harus  dijelaskan  nama dan  alamat  perusahaan yang merupakan para pihak dalam dalam Perjanjian.  Siapa  yang diberi kuasa untuk bertindak  untuk  dan  atas nama perusahaan tersebut. Sebutkan  akte  pendirian perusahaan dan tunjukkan orang  yang  bertindak  dan atas nama perusahan tersebut  memang  berhak sesuai akta pendirian perusahaan. Dewa  Putu  Suyasa,SPd., selaku  Direktur  PT.  Ibu Jero, berkedudukan di Jalan  Gatot  Subroto  II  E N0.6 Denpasar-Bali, selanjutnya  disebut  Pihak Pertama    dan  Prof.Dr.I Made Sukarsa,SE.,MS., bertindak dalam kapasitasnya sebagai Rektor Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong No.24 Denpasar, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Cukup jelas, kapasitas  para  pihak yang mengikatkan diri  dalam  perjanjian kerjasama. Tidak ada pencantuman akta badan usaha atau usaha perseorangan. Seharusnya dicantumkan akta pendirian perusahaan. 2 Korespodensi,  diperlukan untuk  tertib  administrasi mengenai informasi antara pihak agar semuanya dapat didokumentasikan.  Wakil para  pihak,  alamat  serta bentuk-bentuk korespondensi yang disepakati  seperti  teleks, faksimile,  e-mail,  surat biasa  harus  diatur  agar informasi-informasi tersebut dapat diakui keabsahannya. - Tidak ada pencantuman  teleks, faksimile, e-mail. Seharusnya diatur agar informasi- informasi tersebut dapat diakui keabsahannya 3 Hubungan  kerja  antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa adalah penetapan nama orang/badan yang mewakili  Pengguna  Jasa di lapangan.demikian pula sebaliknya dengan Penyedia Jasa Diterangkan bahwa hubungan  antara  Pihak Kedua dengan Jasa Keamanan bukan hubungan kerja Dalam  hal  ini  di lapangan Pihak Kedua tidak berhubungan langsung dengan petugas jasa pengamanan tetapi berhubungan  dengan Pihak Pertama.
ISSN: 2303-2693
No Ketentuan Isi Perjanjian Kerjasama Kajian Terhadap Syarat Kontrak 4 Konsiderasi Pertimbangan- pertimbangan yang mendasari pembuatan perjanjian - Tidak ada diatur dalam pasal 5 Lingkup pekerjaan Lingkup  pekerjaan  dibuat secara garis besar ( global ) Pasal  4  memuat  ruang lingkup pekerjaan. (1)Jasa keamanan melindungi dan mengamankan aset-aset Pihak  Kedua  baik  yang bergerak  maupun  yang tidak bergerak, dan karyawan  Pihak  Kedua selama  berada  di  area kantor  dan  atau  tempat lain yang menjadi wewenangnya dari gangguan  keamanan  dan tindak kejahatan Pasal  4  (  1  ),  tempat lain yang dimaksudkan perlu diberikan  penjelasan dan penekanan. 6 Nilai Kontrak Dicantumkan besarnya nilai kontrak dalam angka dan huruf dan dalam mata uang  tertentu  termasuk pajak Pasal 2 Jumlah Jasa pengamanan Pihak pertama menyediakan jasa keamanan yang sudah terlatih,  terdidik  dan  siap bertugas, yang akan dipekerjakan  Pihak  Kedua untuk  melaksanakan  tugas pengamanan di kantor atau gedung  Pihak  Kedua  yang tersebar  di  Bali  sesuai kebutuhan Pihak Kedua Pasal 3 Uang Jasa Pihak kedua wajib membayarkan  uang  jasa atas penggunaan jasa pengamanan kepada Pihak Pertama setiap bulan sebesar Rp.1.604.166,- (satu  juta  enam  ratus Tidak disebutkan secara  rinci  jumlah tenaga yang bertugas, hal ini terkait  dengan  nilai kontrak secara keseluruhan dan seharusnya menyesuaikan dengan  jadwal  yang harus disertakan dalam kontrak Biaya lembur seharusnya ditulis dalam angka dan huruf Tidak  dicantumkan ketentuan tentang pajak
ISSN: 2303-2693
No Ketentuan Isi Perjanjian Kerjasama Kajian Terhadap Syarat Kontrak empat  ribu  seratus  enam puluh  enam  rupiah)  per orang  setiap  bualn  sesuai dengan Berita Acara Negisiasi No.756/PT- IJ/DPS/BAN/I/13  tanggal 4  Pebruarai  2013.  Biaya lembur  akan  dibayarkan Rp.7.000,- per jamnya yang  akan  diperhitungkan sebagai  biaya  tambahan diluar uang jasa yang telah disebutkan  diatas  sesuai dengan  jadwal  kerja  jasa keamanan 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Sebutkan  dalam  angka dan  huruf  dan  arti  hari (hari kerja atau hari kalender)  dan  sebutkan waktu tersebut sejak kejadian penerbitan SPK/Penandatanganan Kontrak Pasal  12  Jangka  Waktu Perjanjian (1)  Perjanjian  ini  berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 04- 02-2013  sampai  dengan tanggal 04-02-14 dan dapat diperpanjang kembali (2)  Apabila  Pihak  Kedua bermaksud tidak memperpanjang jangka waktu  perjanjian  tersebut diatas,  maka  Pihak  Kedua harus memberitahukan secara tertulis yang ditunjukan  kepada  Pihak Pertama selambat- lambatnya 30 ( tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Pasal 1 Pengertian (3)  hari  kerja  adalah  6 (enam) hari dalam seminggu atau yang pengaturannya  ditentukan Cukup  jelas  jangka waktu dengan mencantumkan tanggal,  bulan  dan tahun. Pasal 1 Pengertian (3)  hari  kerja  adalah 6  hari,  artinya  hari minggu  tidak  ada petugas yang jaga. (4)  jam  kerja  tidak disebutkan lebih spesifik,  tapi  sesuai dengan  jadwal  jaga atau  shift,  sehingga perlu diberi penjelasan  dengan  3 shift  dan  tiap  shift  8 jam kerja. Pengaturannya ditentukan sesuai jadwal jaga atau shift
ISSN: 2303-2693
No Ketentuan Isi Perjanjian Kerjasama Kajian Terhadap Syarat Kontrak oleh Pihak Kedua. (4) jam kerja adalah 8 jam setiap  hari  kerja,  yang pengaturannya  ditentukan oleh  pihak  kedua  sesuai dengan  jadwal  jaga  atau shift. 8 Asuransi Jenis-jenis asuransi seperti  ASKES,ASTEK. Siapa  yang  membayar premi dan ketentuan- ketentuan lainnya - Tidak ada pasal yang mengatur aspek perasuransian terhadap tenaga pengamanan,baik Astek maupun Askes, untuk itu perlu ditambahkan ketentuan  Pasal  9 Kewajiban Pihak Pertama,(3) Pihak pertama wajib mengasuransikan tenaga  pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Hanya  dicantumkan asuransi  all  risk  atas barang  bergerak  dan atau  tidak  bergerak seperti Pasal 10 Kewajiban pihak kedua: (1)Pihak Kedua wajib memberikan asuransi  all  risk  atas barang  bergerak  dan atau  tidak  bergerak yang terdaftar sebagai  asset  yang hrus  dilindungi  dan diamankan  oleh  jasa keamanan.
ISSN: 2303-2693
No Ketentuan Isi Perjanjian Kerjasama Kajian Terhadap Syarat Kontrak 9 Perpajakan Dalam suatu kontrak terkandung aspek perpajakan, terutama yang berkaitan  dengan  nilai kontrak sebagai pendapatan  dari  Penyedia Jasa, baik Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh) Tidak ada pasal yang mengatur aspek perpajakan. Perlu dicantumkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuaan. 10 Hak  dan  Kewajiban  Para Pihak.  Diuraikan  hak  dan kewajiban  Penyedia  Jasa serta  hak  dan  kewajiban Pengguna Jasa Pasal 9 Kewajiban Pihak Pertama Pasal 10 Kewajiban Pihak Kedua Cukup jelas diuraikan  hak  dan kewajiban kedua pihak 11 Cara Pembayaran. Prosedur permintaan pembayaran, evaluasi/pemeriksaan hasil pekerjaan, penerbitan sertifikat pembayaran. Periode/masa untuk membayar,ganti  rugi  atas keterlambatan Pasal 8 Pembayaran Uang Jasa Cukup  Jelas  diatur cara pembayaran dengan invoice tagihan 12 Adendum (pekerjaan tambah/kurang ) Dijelas dulu  arti  adendum dan  tetapkan  tata  cara pelaksanaannya Tidak ada pasal yang menjelaskan arti adendum  dan  tata cara pelaksanaannya 13 Cidera Janji/Wanprestasi Ditetapkan hal- hal/kondisi dimana Penyedia Jasa dapat dikatagorikan telah melakukan tindakan cidera  janji  seperti  :  tidak menyelesaikan tugas, tidak melaksanakan instruksi Pengguna jasa Pasal 11 Wanprestasi (Ingkar janji) Cukup Jelas diuraikan apabila terjadi wanprestasi
ISSN: 2303-2693
No Ketentuan Isi Perjanjian Kerjasama Kajian Terhadap Syarat Kontrak 14 Laporan. Ditetapkan kewajiban kepada penyedia jasa untuk  membuat  laporan mengenai kemajuan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja Tidak ada pasal yang mengatur  kewajiban penyedia jasa membuat laporan tentang kemajuan pekerjaan serta jumlah tenaga pengaman yang bertugas Seharusnya ditambahkan ayat pada  pasal  9  yang mewajibkan Pihak Penyedia  Jasa  untuk membuat laporan sebagai dasar pembayaran. 15 Keadaan memaksa (Force Majeur ) Apa  saja  yang  dapat disebut/digolongkan force majeure dan  resiko  lain yang  dapat  disamakan dengan force majeur. Hak para  pihak  dan  tata  cara pemberitahuan dan konsekuensinya Pasal 7 Force Majeur Cukup Jelas diuraikan kondisi force  mejeur ;  hak dan  tata  cara  serta konsekuensinya.

## 4 PENUTUP
4.1 Simpulan
Dari uraian yang telah dikemukakan dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
1. Perjanjian kerjasama/kontrak antara  Universitas  Warmadewa dengan  PT.  Ibu  Jero  telah memenuhi  kriteria  berkontrak sesuai dengan pasal 1320 KUHPer. 2. Perjanjian kerjasama/kontrak antara  Universitas  Warmadewa dengan  PT.  Ibu  Jero  adalah kontrak  jasa  yang  membutuhkan skillware menurut Perpres No.54/2010 dan Perpres No.70/2012, Pasal 1 (17). 3. Jika  mengacu  ketentuan  yang ada, isi kontrak terdapat beberapa pasal  yang  dapat  berpotensi terjadinya  wanprestasi,  karena kurang  jelas/rinci  dan  kurang tegas.
ISSN: 2303-2693

## 4.2 Saran
Saran  yang  dapat  disampaikan adalah :
1. Sebelum  melakukan  Perjanjian kerjasama/kontrak antara Universitas  Warmadewa  dengan PT.  Ibu  Jero  hendaknya  terlebih dahulu membuat nota kesepahaman kerjasama (MOU). 2. Setiap  tahapan  kegiatan  dalam kontrak  perlu  diatur  lebih  rinci dengan  kalimat  yang  jelas  dan tegas  dengan  bahasa  yang  tidak menimbulkan  kerancuan  yang berakibat  perbedaan  interpretasi dan berpotensi terjadinya wanprestasi. 3. Dalam kontrak hendaknya mencantumkan konsiderasi pertimbangan-pertimbangan yang mendasari membuat perjanjian. 4. Perjanjian kerjasama/kontrak antara  Universitas  Warmadewa dengan  PT.  Ibu  Jero  perlu dijabarkan  lebih  rinci,  jelas  dan tegas  terhadap  beberapa  pasal untuk  menghindari  terjadinya wanprestasi  di  kemudian  hari yang berdampak terhadap timbulnya sengketa.
5. Setelah  kontrak  ditandatangani
oleh kedua pihak,
perlu
dilakukan monitoring
dan evaluasi ( monev )
terhadap kontrak  sebagaimana  ketentuan dalam  penerapan  Manajemen Kontrak.

## 5 DAFTAR PUSTAKA
Abrar Husen, 2010, Manajemen Proyek , Yogyakarta, Andi Offset
Dipohusodo, Istimawan. 1996. Manajemen Proyek dan Konstruksi.Jilid 1 & 2 .Yogyakarta. Penerbit Kanisius. http://www.google.co.id/search?q= A spek Hukum dan Manjemen Kontrak .
Ronald,Manlian.A.2002, Analisis Aspek Hukum  &  Manajemen  Kontrak dalam  Industri  Konstruksi .  Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol.II, No.2. November  2002.  Diunduh  dari: URL:http:www.google.co.id/search? q=Aspek hukum. Yasin.H.Nazarkhan,2003, Mengenal Klaim  Konstruksi  dan  Penyelesaian Sengketa Konstruksi, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama. Yasin.H.Nazarkhan,2006, Mengenal Kontrak  Konstruksi  di  Indonesia , Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.