## Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi’in
Muhamad Achyar Hamid
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia
E-mail* mayar.pph@gmail.com@gmail.com
Abstract
Tabi’in  merupakan  generasi  setelah  Sahabat  Rasulullah  meninggal dan  tidak  mengalami  masa hidup  Rasulullah. Periode  tabi’in  banyak  melahirkan  metode -metode  baru  dalam  kajian permikiran  hukum  Islam,  selain  metode  yang  telah  dikembangkan  sebelumnya  oleh pendahulunya yaitu  ijma’  dan  qiyas .  Pada  masa  itu  mereka  mengangkat  adat  serta  tradisi masyarakat sebagai ketetapan hukum Islam, sejauh tidak bertentangan dengan nash. Selain itu, Imam  Malik  dengan  teori  baru  dalam  kajian  hukum,  yaitu istislahi, yakni  menyelesaikan persoalan-persoalan  hukum  untuk persoalan-persoalan  yang  tidak  dinyatakan  secara  eksplisit dalam nash dengan mengacu kepada kemaslahatan manusia yang secara keseluruhan bertumpu pada maqasid al-syari ’ah .
Kata Kunci: istislahi, maqasid al-syari ’a h
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Sumber  hukum  Islam  pertama  adalah  al- Qur’an  dan  yang  paling  utama,  al - Qur’an merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak.  Adapun  sumber  hukum  Islam  yang  kedua  adalah  al-Hadis  yang  merupakan  penjelasan yang tertulis ataupun tidak tertulis dalam kehidupan Rasulullah saw.
Ketika Rasulullah saw, masih hidup dan umat mendapati atau mengalami sebuah masalah dalam  kehidupannya,  baik  itu  masalah  muamalah  maupun  aspek  hukum,  maka  bisa  langsung menanyakan kepada beliau dengan mendapatkan jawaban langsung atau menunggu wahyu dari
Allah swt. Setelah Nabi Meninggal, selain menggunakan al- Qur’an dan Hadis sebagai dasar Hukum dalam menyelesaikan masalah hukum, juga berijma’ jika tidak menemukan jawaban dalam kedua sumber hukum tersebut. Pada masa tabiin, kesepakatan dari sahabat dalam masalah hukum juga menjadi salah satu sumber hukum dalam menjawab permasalahan umat dan member solusi atas problem-problem  baru  yang  muncul.  Selain  dari  sumber  Hukum  Islam  tersebut,  sahabat mempunyai  peluang  untuk  melakukan  pemikiran  sehat  dengan  memenuhi  syarat  untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan menggunakan metode. (Ali,2014).

## METODE
Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai  suatu  tujuan,  sedangkan  penelitian  adalah  suatu  kegiataan  untuk  mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan (Narbuko,1987)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Metode Ijtihad yang digunakan pada Periode Tabi’in
a. Pengertian Ijtihad
Kata “Ijtihad” dalam bahasa Arab berasal dari kata “ al-jahdu ” dan “ al-juhdu ” yang berarti “tenaga dan daya” atau “upaya dan usaha keras”. Dengan demikian ijtihad berarti “mencurahkan tenaga dan berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu yang  diharapkan”.  Menurut  Al -Gazali,  melakukan  ijtihad  merupakan  perbuatan  yang  bersifat z}anny yang sangat sulit dan melelahkan, hasil dari ijtihad itu harus diyakini baik oleh mujtahid itu sendiri maupun oleh pengikutnya (Mannan,2006).
Menurut  para  sahabat  Ijtihad  adalah  penelitian  dan  pemikiran  untuk  mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan al- Qur’an dan Hadis, baik melalui suatu nash yang disebut dengan qiyas, maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmah syari’at yang disebut dengan maslahat.
Beberapa pengertian ijtihad sebelumnya, para pakar Hukum Islam memberikan batasan pengertian ijtihad dengan arti sempit dan luas. Pengertian ijtihad dengan secara sempit artinya sama  dengan  qiyas  atau  kata  lain  membandingkan  suatu  hukum  dengan  hukum  yang  lain. Sedangkan  pengertian  ijtihad  dengan  arti  luas  adalah  mempergunakan  segala  kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara dari al- Qur’an dan Hadis atau usaha yang maksimal dalam melahirkan hukum-hukum dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang serius.
b. Dasar Ijtihad
Ajaran  Islam  merupakan  wahyu  yang  duturunkan  melalui  Nabi  Muhamad  saw,  berisi ajaran yang meliputi segala aspek, tetapi tidak serta merta semuanya dapat dilaksanakan dalam realitas kehidupan, karena terlalu umum misalnya. Sarana untuk menjadikan ajaran dan Hukum Islam dapat dilaksanakan, ataukah untuk melakukan perubahan dan pembaharuan Hukum Islam adalah  ijtihad.  Ijtihad  dapat  pula  dipahami  sebagai  metode  untuk  menyelesaikan  persoalan- persoalan hukum, baik terhadap kasus yang ada nash maupun yang tidak ada nash.
Sementara itu dasar hukum melakukan ijtihad terdapat dalam sebuah hadis yang begitu monumental yang berkaitan dengan peranan akal dalam penegakan Hukum Islam, yaitu hadis tentang penunjukan Muaz bin Jabal sebagai Hakim di kota Yaman. Selanjutnya dari Amr bin Ash, yang mendengar Nabi bersabda, kalau seorang hakim menetapkan hukum melalui ijtihad, banar ijtihadnya  maka  dia  mendapatkan  dua  pahala.  Sementara  ijtihadnya  salah  maka  hanya mendapatkan satu pahala.
Selain  dasar  hukum  melakukan  ijtihad  berdasarkan  Hadis  tersebut,  juga  banyak  yang ditemukan praktek-praktek baik yang dilakukan pada masa Nabi maupun setelah beliau wafat. Salah  satu  sahabat  Nabi  yang  popular  dalam  mengembangkan  Hukum  Islam  yang  senantiasa
relevan dan fleksibel adalah Umar bin Khattab (Wahab,1994). Semangat Islam yang senatiasa relevan dengan segala zaman dan kondisi menempatkan ijtihad sebagai sarana yang paling utama dalam pengembangan hokum Islam.
c. Syarat-syarat Ijtihad
Seseorang  yang  melakukan  ijtihad,  maka  disebut  sebagai  mujtahid  (sendiri)  atau Mujtahidin (bersama-sama),  akan tetapi tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan disebut sebagai  mujtahid  karena  ulama  telah  menetapkan  beberapa  syarat-syarat  yang  ketat  untuk mencegah adanya hasil ijtihad yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Syarat-syarat tersebut telah dirinci sebagai berikut; Dewasa, berakal, Daya ingat (syarat umum), selanjutnya; Menguasai ayat-ayat  ahkam,  asbabul  nuzul,  Mengetahui  hadis  ahkam,  menguasai  qaidah-qaidah  bahasa Arab, memahami Ushul fikih (syarat pokok).
Sejalan dengan syarat-syarat mujtahid di atas, Yusuf Qardhawi mengemukakan syarat- syarat ijtihad atau mujtahid sebagai berikut;
a. Harus mengetahui al- Qur’an ( ulu>mu>l al- Qur’a >n ) dan Hadis ( ulu>mu>l hadis| )
b. Mengetahui bahasa Arab dan ushul fiqhi
c. Mengetahui tema- tema yang sudah merupakan ijma’
d. Mengetahui sejarah-sejarah dan mengenal manusia serta alam sekitarnya
e. Bersifat adil dan taqwa (Hamid,2011).
d. Ijtihad pada Periode Tabi’in
Masa tabi’in adalah suatu masa sesudah sahabat. Tabi’in itu, pengertiannya secara arti kata adalah “pengikut”, sedangkan dalam hal arti yang biasa digunakan adalah “orang -orang yang mengikuti  sahabat”.  Tabi’in  tidak  pernah  bertemu  dengan  Nabi,  tetapi  mereka  bertemu  dan mendapati orang-orang yang langsung bertemu dengan Nabi.
Meskipun pada masa tabi’in mengikuti cara yang sudah dirintis para sahabat sebelumnya, tidak menutup kemungkinan ada perbedaan-perbedaan yang ditempuh dalam berijtihad. Pada masa tabi’in sudah ada langkah -langkah yeng ditempuh dalam melakukan ijtihad, sebagai pijakan utama  ialah  al- Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  kemudian  menggunakan  ijma’  sahabat.  Bila  tidak menemukan  dalam  ijma’  sahabat,  mereka  menggunakan  pendapat -pendapat  pribadi  sebagai hasil  ijtihad  sahabat  yang  mereka  anggap  kuat  dalilnya.  Disamping  itu  mereka  menggunakan ra’yu sebagaimana halnya yang dilakukan oleh para sahabat sebelumnya. Dari langkah -langkah dan  cara- cara  yang  ditempuh  pada  masa  ini  bahwa  para  tabi’in  menggunakan  kemaslahatan umum sebagai landasan dan rujukan berijtihad bila tidak menemukan cara yang telah digariskan sebelumnya (Syarifuddin,2001).
Pada masa tabi’in ini corak dan karakter ijtihad yang berkembang mengarah kepada dua bentuk yaitu;
1. Kalangan  yang  lebih  banyak  menggunakan  hadis  atau  sunnah  dibanding  dengan menggunakan ra’yu. Cara ijtihad seperti ini berkembang dikalangan tabi’in dan ulama Madinah dengan tokoh sentralnya Said Ibnu Musayyab
2. Kalangan yang banyak menggunakan ra’yu dibandingkan dengan hadis atau Sunnah. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan Ulama Kufah dan Irak dengan tokoh sentralnya Ibrahim an-Nakhai.
Kedua bentuk yang berbeda diatas, yaitu ijtihad yang lebih banyak menggunakan hadis atau  sunnah  yang  selanjutnya  melahirkan ahlul  Hadis dan  ijtihad  yang  lebih  banyak menggunakan ra’yu yang kemudian melahirkan ahlul ra’yu.

## 2. Hasil Pemikiran Hukum Islam pada Periode Tabi’in
Dalam  kurun  waktu  dua  ratus  lima  puluh  tahun  lamanya  yang  dimulai  pada  abad  VII sampai dengan abad X Masehi. Hukum Islam mengalami perkembangan yang ditandai di masa Umayyah dan berbuah di masa Abbasiyah.
Hukum Islam sebagai salah satu aspek kebudayaan yang mencapai puncak kejayaannya dengan  menemukan,  merumuskan  dan  menghasilkan  garis-garis  Hukum  Islam  serta memunculkan beberapa teori hukum yang masih dianut dan digunakan oleh umat Islam sampai sekarang ini. Gerakan ijtihad adalah gerakan untuk mempergunakan seluruh kemampuan pikiran dalam memahami ketentuan Hukum Islam yang tercantum dalam ayat-ayat ahkam dan hadis- hadis ahkam. Merumuskan menjadi garis-garis hokum yang mengatur segala bidang hidup dan kehidupan manusia oleh orang-orang yang memenuhi syarat.
Kualitas  dan  hasil  karya  para  mujtahid  itu  dapat  diklasifikasikan  sebagai  berikut (Ali,2001);
1. Mujatahid  Mutlaq  adalah  para  ulama  (orang-orang  berilmu)  yang  pertama  kali mengusahakan  terbentuknya  hukum  fiqhi  Islam  berdasarkan  ijtihad  mereka  tentang ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam. Para mujtahid ini seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, As-Suyuti, Ahmad bin Hambal dengan pengetahuannya yang sangat luas mampu menetapkan  garis-garis  hokum  melalui    ijtihadnya.  Sela in  itu  Syafi’I  dengan  mujtahid mutlaqnya adalah As- Syafi’I sendiri dengan bukunya antara lain al -Um dan al-Risalah.
2. Mujtahid Mazhab adalah orang yang meneruskan dasar-dasar ajaran yang telah diberikan oleh mujtahid mutlaq. Dengan usaha mujtahid mazhab garis-garis hukum menjadi lebih jelas untuk diterapkan pada suatu masalah tertentu.
3. Mujtahid  fatwa  yaitu  orang  yang  melanjutkan  pekerjaan  mujtahid  mazhab  untuk menentukan  hukum  suatu  masalah  melalui  fatwa  atau  nasehatnya.  Dengan  ilmu  yang dimilikinya  dan  membandingkan  pendapat  para  mujtahid  yang  kuat  untuk  digunakan dalam memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat.
4. Ahli  tarjih  yaitu  orang-orang  yang  dengan  ilmunya  dapat membandingkan  mana  yang lebih  kuat  pendapat-pendapat  yang  ada, serta member  penjelasan  atau  komentar  atas pendapat yang berlainan dikemukakan oleh para mujtahid tersebut. Pada peringkat ini kadang-kadang  digunakan  istilah  muqallid  kalau  hanya  mengikuti  pendapat  mujtahid lainnya dengan taklid.
Periode  ini  muncul  para  mujtahid  dengan  jumlah  yang  banyak,  tetapi  sampai  hari  ini hanya empat yang masih mempunyai pengikut (Ali,2001), yaitu;
1. Abu Hanifah (699-767 M) 80 H Abu Hanifah hidup di Kufah, Irak yang letaknya berjauhan dengan tempat kelahiran Nabi Muhamad saw, hidup yaitu Madinah. Di Madinah banyak orang yang mendengar dan mengetahui sunnah Nabi, keadaan ini berbeda di Kufah. Penduduk Madinah homogeny dan hidup dalam suasana agraris. Sedangkan di Kufah masyarakatnya heterogen, hidup dalam suasana kota yang terdiri dari berbagai suku, sehingga keadaan kedua tempat tersebut  berbeda  yang  menyebabkan  masalah  yang  timbul  dalam  masyarakat  juga berbeda dan pemecahan masalah hukumnya juga berbeda pula.
Perbedaan intensitas dalam mempergunakan sumber hukum, menyebabkan perbedaan- perbedaan pendapat yang akhirnya menimbulkan dan menghasilkan pemikiran dalam hukum  Islam.  Oleh  karena  itu  Abu  Hanifah  dan  murid-muridnya  banyak memp ergunakan pikiran atau ra’yu dalam memecahkan masalah hukum yang terjadi, mazhab Hanafi ini dikenal dengan sebutan ahlul ra’yu .
2. Malik bin Anas (713-795 M) 93 H Malik  bin  Anas  hidup  di  Madinah  dan mengembangkan pahamnya  di  Madinah  di  mana banyak orang yang  mengetahui sunnah Nabi. Oleh karena itu Malik bin Anas banyak pengumpulkan sunnah Nabi dan mempergunakan Sunnah Nabi dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
Imam  Malik  melahirkan  teori  baru  dalam  kajian  hukum,  yaitu istishlahi, yakni menyelesaikan  persoalan-persoalan  hukum  untuk  persoalan-persoalan  yang  mursal (tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nash) dengan mengacu kepada kemaslahatan manusia yang secara keseluruhan bertumpu pada maqasid al-syari ’ah . Dalam menetapkan hukum ia sering menggunakan konsep tentang sesuatu yang menjadi perantara, yakni sesuatu yang mendatangkan hal yang halal adalah halal, dan sesuatu yang mendatangkan hal yang haram adalah haram.
Syari’at, me nurut Imam Malik bin Anas berdiri atas dasar pertimbangan menarik manfat dan menjauhkan kerusakan. Oleh karena itu setiap perbuatan yang menjadi perantara bagi oerbuatan lain harus dilihat akibatnya. Sehingga menghasilkan sebuah kitab hadis yang popular dengan nama al-Muwatta .
3. Muhammad Idris as- Syafi’ i (767-820 M) 159 H Sya fi’i  pernah  belajar  pada  Abu  Hani fah  dan  Malik.  Karena  itu  banyak  mengetahui pemahaman  keduanya  dan  mengetahui  metode  yang  digunakan.    Sehingga  ia  dapat menyatukan kedua aliran tersebut dan merumuskan pemahaman yang baru.
Syafi’i disebut sebagai master architect dalam kepustakaan hukum Islam karena dialah ahli hukum Islam yang pertama menyusun ilmu ushul fiqh  ilmu tentang sumber-sumber hukum fiqh Islam dalam bukunya yang terkenal ar-Risalah dan al-Umm . Selain itu ada pendapat lama ( qaul qadim ) dan pendapat baru ( qaul jadid ).
4. Ahmad bin Hambal (781-855 M) 164 H
Ahmad  bin  Hambal  banyak  belajar  Hukum  dari  para  ahli,  di  ataranya  Syafi’I  dan  di beberapa tempat. Selain belajar hukum juga belajar Hadis, sama halnya dengan Malik, ia menyusu kitab hadis yang dikenal dengan nama al-Musnad . Aliran hukumnya sama dengan Syafi’I yang menekankan atau mengutamakan pada al- Qur’an dan Hadis. Penetapan  Hukum  Islam  sebagaimana  dapat  dilihat  pada  system  dan  cara  kerja  yang dilakukan  sejak penetapan  periode  Nabi  sampai  dengan periode Tabiin  menujukkan bahwa  pada  prinsipnya  setiap  penetapan  hukum  bertujuan  untuk  mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan akhirat.
Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, salah satu teori penetapan hukum dalam Islam ialah  setiap  penetapan  hukum  mesti  dipertimbangkan  dampaknya  dulu,  karena dampak dari suatu penetapan hu kum termasuk tujuan yang diperhitungkan syari’at.
Puncak  tumbuh  kembangnya  ijtihad  pada  masa  tabi’in  dan  pasca  tabi’in,  yaitu  ya ng dipelopori oleh Hamad bin Abi Sulaiman, Nu’ma n bin Tasbit bin Zutha dari Kufah, yang kemudian populer dengan gelar Ab- Hanifah. Beliau banyak menciptakan metode-metode baru dalam kajian hukum, selain metode yang telah dikembangkan sebelumnya oleh pendahulunya. Dia terkenal dengan  keberanian  menyisihkan  hadis  Ahad  dari  dataran  sumber  hukum  dan  mengangkat istihsan, sebagai pengembangan qiyas yang telah ada sebelumnya. Selain itu, beliau juga berani mangangkat  adat  serta  tradisi  masyarakat  sebagai  ketetapan  hukum  Islam,  sejauh  tidak bertentangan dengan nash
Selama  periode  ini,  sportivitas  para  mujtahid  umumnya  begitu  tinggi  dan  sikap kebanyakan para penganut mazhab dari masing-masing mazhab fiqih yang ada ketika itu juga relatif  obyektif.  Tanpa  mengabaikan  kelemahan-kelemahan,  masing-masing  mujtahid  tetap mengakui  kelebihan  satu  sama  lain  dan  menyadari  kekurangannya  masing-masing.  Namun sayangnya, fase kemajuan dan keemasan ini hanya mampu bertahan selama kurang lebih dua setengah abad.
Periode  berikutnya,  dunia  ijtihad  mengalami  kemunduran.  Hal  ini  diawali  dengan munculnya fanatisme mazhab, sehingga sebagian besar umat Islam tidak lagi berupaya menggali hukum-hukum melalui Alquran, akan tetapi mereka lebih cenderung untuk menggali kandungan hukum dari kitab-kitab mazhab masing-masing, sehingga kegiatan ijtihad yang dilakukan hanya sekitar mazhabnya tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pertama, Pada masa tabi’in sudah ada langkah -langkah yeng ditempuh dalam melakukan ijtihad, sebagai pijakan utama  ialah  al- Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  kemudian  menggunakan  ijma’  sahabat.  Bila  tidak menemukan dalam ijma’ sahabat, mereka menggunakan pendapat -pendapat pribadi sebagai hasil ijtihad sahabat yang mereka anggap kuat dalilnya. Disamping itu mereka menggunakan ra’yu/ akal  dengan  menjadikan    kemaslahatan  umum  sebagai  landasan  dan  rujukan  dalam berijtihad apabila tidak menemukan cara yang telah digariskan sebelumnya. Kedua , Periode tabi’in banyak melahirkan metode -metode baru dalam kajian permikiran hukum Islam, selain metode  yang  telah  dikembangkan  sebelumnya  oleh  pendahulunya.  Pada  masa  ini  terkenal dengan  keberanian  menyisihkan  hadis  Ahad  dari  dataran  sumber  hukum  dan  mengangkat istihsan,  sebagai  pengembangan  qiyas  yang  telah  ada  sebelumnya.  Pada  masa  itu  mereka mengangkat  adat  serta  tradisi  masyarakat  sebagai  ketetapan  hukum  Islam,  sejauh  tidak bertentangan dengan nash. Selain itu, Imam Malik melahirkan teori baru dalam kajian hukum, yaitu istislahi

## REFERENSI
Arfin  Hamid, Hukum  Islam  Perspektif  Keindonesiaan  (sebuah  pengantar  dalam  memahami realitasnya di Indonesia), Cet. I; Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.
Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatihibi, ttp., Al-Muwafaqat fi ushul as- Syari’ah . Mesir.
Abdul Mannan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
Amir Muallim dan Yusdani, Ijtihad: Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi. Cet. I; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi  Jilid II. Cet. II;  Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 2001.
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh . Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994.
Ali Muhammad Daud, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press, 2014
Nurdin Juddah, Metode Ijtihad Hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar , Disertasi, Makassar, PPS UIN Alauddin,
http://nuramaliaandriani95.blogspot.com . (diakses pada tgl 3 Nopember 2018.
Copyright Holder : © Muhamad Achyar Hamid(2022)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: CC BY  SA