PERMASALAHAN DAN POTENSI PESISIR DI KABUPATEN SAMPANG
SAMPANG’S COASTAL PROBLEMS AND POTENTIALS
Aries Dwi Siswanto * , Wahyu Andy Nugraha
Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang PO.BOX 2 Kamal, Bangkalan, Madura, Jawa Timur
* Corresponding author e-mail: ariesdwisiswanto@yahoo.co.id
Received: February 1, 2016/Accepted: March 29, 2016

## ABSTRACT
One  area  that  has  progressive  economic  value  and  environmental  degradation  possibility  is  a dynamic  areas  of  coastal  areas.  These  characteristics  is  interesting  in  the  perspective  of management  and  utilization  of  marine  resources  and  fisheries.  The  rapid  development  of  the Sampang regency required the government to focus and provide greater attention to minimize the ecological  pressures  that  affect  the  carrying  capacity  of  the  environment,  particularly  in  coastal areas.  This  study  aims  to  gather  information  about  the  problem  and  the  potential  that  exists  in coastal areas of Sampang. Data taken by interviewing respondents lived in coastal communities during April 2015 and the results of the questionnaire were analyzed descriptively. The problems identified include land requirement, the overlapping use, the threat of pollution and environmental degradation,  and  zoning;  whereas  the  potential  that  exists  include  salt,  marine  tourism, mariculture, and the development of industrial areas and ports. The potential problems identified in  coastal  areas  and  beaches  in  Sampang  relatively  identical  to  the  Bangkalan.  It  needs  a comprehensive solution to minimize the existing impact as well as efforts to optimize utilization to achieve integrated coastal zone management.
Keywords : coastal, CZM, problem, potential, Sampang

## ABSTRAK
Salah satu wilayah yang memiliki nilai ekonomi progresif sekaligus peluang degradasi lingkungan sehingga  disebut  daerah  dinamis  adalah  wilayah  pantai  dan  pesisir.  Karakteristik  ini  menjadi sesuatu yang menarik dalam perspektif pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.  Pesatnya  perkembangan  tersebut  menuntut  pemerintah  kabupaten  Sampang  untuk focus  dan  memberikan  perhatian  lebih  besar  sebagai  upaya  untuk  meminimalkan  tekanan ekologis  yang  berpengaruh  terhadap  daya  dukung  lingkungan,  khususnya  di  wilayah  pesisir. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  permasalahan  dan  potensi  yang ada  di  wilayah  pesisir  di  Kabupaten  Sampang.  Data  diambil  dengan  metode  interview  dengan responden  masyarakat  di  daerah  pesisir  selama  bulan  April  2015  dan  hasil  kuisioner  dianalisa secara deskriptif. Hasil analisa kuisioner menunjukkan permasalahan yang teridentifikasi meliputi kebutuhan  lahan,  overlapping  wilayah  pemanfaatan,  ancaman  pencemaran  dan  degradasi lingkungan, dan zonasi pemanfaatan; sedangkan potensi yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Sampang meliputi garam, wisata bahari, budidaya laut, dan pengembangan kawasan industri dan pelabuhan.  Permasalahan  maupun  potensi  yang  teridentifikasi  di  wilayah  pesisir  dan  pantai  di Kabupaten Sampang relative identik dengan Kabupaten Bangkalan. Untuk itu, perlu penyelesaian komprehensif  sehingga  dapat  meminimalkan  dampak  yang  ada  sekaligus  sebagai  upaya  untuk mengoptimalkan  pemanfaatan  dalam  upaya  mewujudkan  pola  pengelolaan  wilayah  pesisir terpadu.
Kata kunci: permasalahan, pesisir, potensi, PWP, Sampang
ISSN: 1907-9931 (print), 2476-9991 (online)

## PENDAHULUAN
Degradasi  lingkungan  merupakan  salah  satu  masalah  pelik  sekaligus  klasik  yang  dihadapi  oleh pemerintah  propinsi/kabupaten/kota,  khususnya  di  daerah  pesisir  dan  pantai  diduga  akibat pesatnya  perkembangan  wilayah  oleh  berbagai  hal.  Tingginya  dinamika  wilayah  pesisir  dan pantai  menjadi  fokus  utama  dalam  pengelolaan  konflik  dan  kepentingan  sebagai  upaya  untuk meminimalkan  pengaruh  degradasi  lingkungan.  Keberlimpahan  sumberdaya  di  wilayah  pesisir dan  pantai menjadi daya  tarik, sehingga berpengaruh terhadap faktor fisika, sosio-ekonomi, dan politik yang saling berkaitan, sekaligus dinamika sistem pantai dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir  secara  terpadu  dan  berkelanjutan  (ICZM)  (Solway,  2006;  Varghese et  al. ,  2008). Harapannya  adalah  optimalisasi  dalam  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumberdaya  di  Indonesia sehingga  tercapai  perencanaan  pengelolaan  pesisir  (Pratikto,  2003)  yang  membuka  peluang meningkatkan  percepatan  pertumbuhan  sosio-ekonomi  sekaligus  melindungi  keseimbangan ekologi. ICZM dapat dijadikan sebagai media kontrol (Suman, 2007) sehingga dapat mengurangi tekanan ekologi.
Urgensi  UU  27/2007  jo  01/2014  menjadi  landasan  dalam  penyusunan  sekaligus  implementasi RTRW  dengan  salah  satu  upaya  awal  yang  dilakukan  adalah  identifikasi  permasalahan  dan potensi.  Tujuannya  adalah  untuk  menggali  informasi  masalah  dan  potensi  sebagai  dasar  dalam penyusunan maupun implementasi RTRW.
Kabupaten  Sampang  merupakan  salah  satu  sentra  penghasil  garam  terbesar  di  pulau  Madura. Potensi  ini  belum  dioptimalkan,  sehingga  belum  memberikan  kontribusi  nyata  terhadap peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Kondisi  ini  diduga  berkaitan  dengan  belum  optimalnya implementasi  UU  27/2007  jo  01/2014,  khususnya  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan pantainya.  Konsep  RTRW yang  dibangun  harus  didasarkan  pada  indikator  yang  jelas,  sehingga perlu  diketahui  tingkat  pemahaman  masyarakat  atas  substansi  UU  27/2007  jo  01/2014  dengan melakukan identifikasi masalah dan potensi untuk melihat kesesuaian kebijakan yang ada.

## MATERI DAN METODE
Penelitian dilakukan di daerah pesisir dan pantai di Kabupaten Sampang pada bulan April 2015. Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  wawancara  dan  bersifat  studi  kasus  dengan responden masyarakat untuk mengetahui permasalahan dan potensi di daerah pesisir dan pantai di  Kabupaten  Sampang  sebagai  bentuk  dari  implementasi  UU  27/2007  jo  01/2014.  Pendekatan penelitian  secara  positivistic  digunakan  untuk  mengkaji  realita  dan  mencoba  mencarikan solusinya.  Kuisioner  dikembangkan  dan  diturunkan  dari  beberapa  indikator  (Fabbri,  1998)  dan dievaluasi dari substansi UU 27/2007 jo 01/2014 (Idris, 2010; Siswanto et al ., 2010). Pengambilan data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode non  probability  sampling dengan purposive sampling dengan  unit  populasi  adalah  masyarakat  nelayan  di  beberapa  kecamatan  di  wilayah pesisir  di  Kabupaten  Sampang.  Analisa  data  dilakukan  secara  deskriptif  untuk  mengidentifikasi permasalahan sekaligus potensi yang ada di lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisa  atas  interview  terhadap  responden  masyarakat  di  Kabupaten  Sampang menunjukkan  bahwa  responden  terdiri  atas  41.2%  laki-laki  dan  58.8%  perempuan    dengan kisaran  usia  25-34  tahun  sebanyak  12%,  35-44  tahun  sebanyak  35%,  45-54  tahun  sebanyak 24%, serta usia ≥ 55 tahun sebanyak 29%,  yang menunjukkan dominasi usia produktif sebesar 71%.  Tingkat  pendidikan  responden  didominasi  oleh  82%  SD,  12%  SLTP,  dan  6%  SLTA. Sebaran  responden  berdasarkan  jenis  pekerjaan  yaitu  profesi  nelayan  sebesar  42%,  pedagang dan  ibu  rumah  tangga  masing-masing  12%,  petani  24%,  dan  lainnya  (28%).  Responden umumnya adalah penduduk asli yang telah menetap lebih dari 20 tahun.
ISSN: 1907-9931 (print), 2476-9991 (online)
Permasalahan  yang  teridentifikasi  yaitu  kebutuhan  lahan,  overlapping  wilayah  pemanfaatan, ancaman  pencemaran  dan  degradasi  lingkungan  dan  zonasi  pemanfaatan.  Masalah  kebutuhan lahan  diduga  merupakan  ekses  dari  pembangunan  Jembatan  Suramadu  yang  berpotensi menaikkan  harga  lahan  sehingga  membuka  peluang  adanya  konversi  lahan  dan  reklamasi. Kegiatan  ini  seringkali  berimplikasi  negatif  karena  berpotensi  merusak  bahkan  menghilangkan ekosistem mangrove, sehingga menurunkan kemampuan daya dukung lingkungan. Konsekuensi lanjutannya  adalah  menimbulkan  ekonomi  biaya  tinggi,  khususnya  untuk  melindungi  berbagai infrastruktur penting diwilayah pesisir.
Selain  konversi  lahan,  reklamasi  menjadi  salah  satu  solusi  untuk  memenuhi  kebutuhan  lahan didaerah pesisir dan telah diterapkan. Kecamatan Camplong merupakan salah satu daerah yang mengalami  dua  hal  tersebut,  yaitu  konversi  lahan  dan  reklamasi.  Daya  dukung  lingkungan menjadi  turun  disebabkan  daerah  sepanjang  pantai  di  Kecamatan  Camplong  mengalami  abrasi akibat lokasinya terekspose dan terbuka terhadap serangan gelombang laut. Jika kondisi tersebut tidak  memperoleh  penanganan  yang  memadai,  maka  beberapa  infrastruktur,  seperti  jalan  raya (utama) di sisi selatan akan rusak.
Permasalahan  kedua  adalah  overlapping  wilayah  pemanfaatan.  Tumpang  tindih  wilayah pemanfaatan  terjadi  di  daerah  daratan  di  sekitar  pesisir  dan  pantai  maupun  di  wilayah perairannya.  Kondisi  tersebut  muncul  diduga  erat  kaitannya  dengan  kepentingan  ekonomi sehingga  berpengaruh  terhadap  ketersediaan  lahan.  Hal  ini  menyebabkan  overlapping  didaerah daratan  dalam  bentuk  konversi  hutan  bakau  (seharusnya  menjadi  daerah  green  belt  untuk pelindung  alamiah  pantai  terhadap  serangan  gelombang  dan  arus  yang  dapat  menyebabkan abrasi)  telah  dialihfungsikan  untuk  berbagai  kepentingan  (seperti  pemukiman  maupun  industry). Overlapping  diperairan  dalam  bentuk  konflik  horizontal  nelayan  dalam  penentuan  dan pemanfaatan wilayah penangkapan ikan.
Berbagai  kondisi  diatas  dapat  meningkatkan  degradasi  lingkungan  di  daerah  sekitar  pesisir  dan pantai.  Beberapa  kegiatan  industri  berpotensi  untuk  membuang  limbah  ke  perairan  laut  jikalau tidak memiliki IPAL  yang memadai. Limbah buangan dari berbagai aktifitas akan terakumulasi di perairan. Untuk memperkuat asumsi tersebut disarankan untuk melakukan penelitian terkait, baik dari  sisi  biologi,  fisika,  kimia,  maupun  geologi.  Selain  itu,  topografi  wilayah  di  Kabupaten Sampang  berupa  cekungan  dibeberapa  daerah  menyebabkan  banjir,  baik  pada  waktu  musim hujan  maupun  kemarau  (yang  sering  disebut  sebagai  ROB=banjir  air  laut  karena  pasang tertinggi), sehingga perlu solusi untuk meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat. Adanya kecenderungan  degradasi  lingkungan  memberikan  pengaruh  terhadap  zonasi  pemanfaatan  di wilayah pesisir dan pantai.
Dalam penentuan rencana zonasi, khususnya pemanfaatan, perlu dan selalu mempertimbangkan banyak  aspek  dan  kepentingan,  sehingga  membuka  peluang  adanya  kompromi  yang memungkinkan  untuk  menimbulkan  pelanggaran  (perda/perbub  atau  sejenisnya)  terkait  RTRW wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Potensi  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Sampang,  meliputi  garam,  wisata  bahari,  buddaya  laut, dan  pengembangan  kawasan  industri  terpadu.  Garam  menjadi  salah  satu  potensi  yang  harus dikembangkan  dengan  optimal  karena  Kabupaten  Sampang  merupakan  salah  satu  kabupaten penghasil  garam  terbesar  di  pulau  Madura.  Usaha  tambak  garam  dilakukan  secara  tradisional dan  modern.  Masyarakat  mengelola  usaha  tambak  garam  secara  tradisional,  sedangkan pengelolaan  usaha  tambak  garam  secara  modern  dilakukan  oleh  beberapa  perusahaan, diantaranya  PT  Garam  (persero)  maupun  perusahaan  swasta  lainnya.  Pengelolaan  usaha tambak  garam  akan  memberikan  nilai  positif  terhadap  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  apabila  dilakukan  dengan  manajemen  dan  strategi  yang  baik.  Keberadaan  tambak garam  membuka  peluang  untuk  dijadikan  salah  satu  ikon  wisata  bahari  di  pulau  Madura umumnya dan di Kabupaten Sampang khususnya.
ISSN: 1907-9931 (print), 2476-9991 (online)
Pengembangan kawasan wisata bahari berbasis tambak garam perlu komitmen dan upaya lebih keras  dari  pemerintah  kabupaten  maupun  stakeholder.  Salah  satu  bentuk komitmen  pemerintah kabupaten  adalah  dalam  bentuk  penyediaan  infrastruktur  utama  maupun  penunjang.  Selain peluang  pengembangan  usaha  tambak  garam  menjadi  wisata  bahari,  keberadaan  Pulau Mandangin sebagai satu-satunya pulau  yang dimiliki  oleh  Kabupaten Sampang  merupakan aset berharga  yang  memungkinkan  untuk  dikembangkan  menjadi  daerah  wisata  bahari,  khususnya untuk  wisata  bawah  air  karena  potensi  ekosistem  terumbu  karang  yang  cukup  menjanjikan.  Hal ini  juga  perlu  dukungan  masyarakat,  khususnya  dalam  menjaga  dan  melestarikan  ekosistem, agar  menjadi  daerah  yang  nyaman,  aman,  dan  tenang,  sehingga  menarik  wisatawan  untuk berkunjung.
Untuk  menunjang  rencana  pengembangan  tersebut,  pemerintah  kabupaten  perlu  untuk melakukan  kajian  lebih  mendalam  sehingga  memperoleh  gambaran  komprehensif  dalam  upaya pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumberdaya  agar  tidak  menurunkan  daya  dukung  lingkungan. Kualitas  dan  kondisi  lingkungan  akan  berpengaruh  terhadap  kegiatan  lainnya,  seperti  budidaya laut.  Kabupaten  Sampang  merupakan  salah  satu  daerah  penghasil  lorjuk  ( Solen  sp )  terbesar diantara  empat  kabupaten  di  Pulau  Madura  (Abida et  al .,  2013;  Wahyuni et  al. ,  2015). Permasalahannya,  biota  ini  belum  berhasil  dibudidayakan  (Abida et  al .,  2013).  Selain  lorjuk, rumput  laut  merupakan  peluang  usaha  budidaya  yang  layak  dikembangkan  dengan mempertimbangkan  luasan  daerah  perairan  laut  di  Kabupaten  Sampang.  Seperti  halnya  upaya yang  dimungkinkan  dalam  menata  usaha  tambak  garam, kedua  usaha  budidaya  ini  mempunyai peluang  untuk  dikembangkan  sekaligus  dalam kegiatan  pengembangan  wisata  bahari.  Berbagai usaha  dan  upaya  pengelolaan  sumberdaya  diatas  perlu  untuk  mempertimbangkan  integrasi dengan  usaha  industri  sehingga  dapat  dikembangkan  kawasan  industri  terpadu  pada  kawasan tertentu  di  daerah  pesisir.  Kebedaraan  industri,  baik  jasa  maupun  produksi,  sehingga  perlu dipertimbangkan lokasi dan ketersediaan lahan serta daya dukung lingkungan.
Permasalahan dan potensi yang ada di wilayah pesisir dan pantai di Kabupaten Sampang sudah seharusnya  menjadi  perhatian  serius  dari  pemerintah  kabupaten  melalui  SKPD  agar  diperoleh solusi  penyelesaiannya  sehingga  dapat  mengurangi  tekanan  ekologis  dan  menjadi  dasar  serta pertimbangan  bagi  pemerintah  kabupaten  dalam  pengembangan  dan  pengelolaan  wilayah melalui  penyusunan  RTRW.  Implementasi  RTRW  yang  baik  akan  meningkatkan  daya  saing, sehingga  penyusunan  dan  implementasi  RTRW  sebaiknya  tetap  berpegang  pada  konsep  ICZM (Pratikto, 2003; Solway, 2006).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil analisa kuisioner menunjukkan permasalahan yang teridentifikasi meliputi kebutuhan lahan, overlapping  wilayah  pemanfaatan,  ancaman  pencemaran  dan  degradasi  lingkungan,  dan  zonasi pemanfaatan;  sedangkan  potensi  yang  ada  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Sampang  meliputi garam,  wisata  bahari,  budidaya  laut,  dan  pengembangan  kawasan  industri  dan  pelabuhan. Permasalahan  maupun  potensi  yang  teridentifikasi  di  wilayah  pesisir  dan  pantai  di  Kabupaten Sampang  relative  identik  dengan  Kabupaten  Bangkalan.  Untuk  itu,  perlu  penyelesaian komprehensif  sehingga  dapat  meminimalkan  dampak  yang  ada  sekaligus  sebagai  upaya  untuk mengoptimalkan  pemanfaatan  dalam  upaya  mewujudkan  pola  pengelolaan  wilayah  pesisir terpadu.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  disampaikan  kepada  DP2M  DIKTI  dalam  pendanaan  untuk  penelitian  Hibah Bersaing  tahun  2015  dan  Tim  Survey  (Sdr.  Moch.  Syaifullah,  S.ST.Pi,  Sdr.  Yuniar  Ade  Candra, S.Si, Sdr. Moh. Yusuf B, S.Kel, Sdri. Dewy Septiyanti Yolanda, S.Si, Sdr. Aditya Januar, dan Sdr. Saifuddin di Pusat Studi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura).
ISSN: 1907-9931 (print), 2476-9991 (online)

## DAFTAR PUSTAKA
Abida, I. W, Wahyuni, E. A., & Efendy, M. (2013). Pengembangan pola marikultur sebagai suatu upaya  pencegahan  overfishing  dan  peningkatan  produksi  kerang  lorjuk  ( Solen spp). Laporan Penelitian Hibah Bersaing. LPPM. Universitas Trunojoyo Madura. Idris, I. (2010). Arahan percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan UU nomor 27 tahun 2007 tentang  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil. Lokakarya  Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil , Surabaya, Maret 2010. Fabbri,  K.  P.  (1998).  A  methodology  for  supporting  decision  marking  in  integrated  coastal  zone management. Ocean and Coastal Management , 39 , 51-62.
Pratikto,  W.  A.  (2003).  Learning  through  parthnerships  in  the  contex  of  decentralized  integrated coastal  management  policy  in  Indonesia. Coastal  Zone  Meeting ,  Baltimore,  Maryland, USA.
Siswanto,  A.  D.,  Pratikto,  W.  A.,  Suntoyo,  Sambodho,  K.,  &  Nurlela,  S.  (2010).  Studi  awal implementasi  UU  27/2007  di  Kotamadya  Surabaya. Prosiding  Seminar  Nasional  Teori dan Aplikasi Teknologi Kelautan . Desember. ITS-Surabaya. Solway Firth GDSPDS Coastal Information system
/http://www.abdn.ac.uk/_geo402/glossary.htmS (last visited on June 5, 2006).
Suman,  D.  (2007).  Development  of  an  integrated  coastal  management  plan  for  the  Gulf  of  San Miguel  and  Darien  Province,  Panama:  lessons  from  the  experience. Ocean  and  Coastal Management , 50 , 634-660.
Wahyuni, E. A., Insafitri, Ciptadi, G., & Ihsan, M. N. (2015). Sebaran kerang pisau ( Solen sp)  di perairan  Kabupaten  Sampang,  Madura,  Jawa  Timur. Prosiding  Simposium  Nasional Kelautan dan Perikanan II . FIKP. Universitas Hasanuddin. Makasar.