Jambura Accounting Review
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar E-ISSN 2721-3617

## Sistem Informasi Akuntansi BMD Terhadap Pengelolaan Asset Daerah Pada DPPKAD Kota Gorontalo
Irawati Pangat a , Tri Handayani Amaliah b , Lukman Pakaya c a, b, c Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia , email: irawati@gmail.com a , tri.handayani.amaliah@gmail.com b , lukmanpakaya@ung.ac.id c

## I N F O   A R T I K E L
Riwayat Artikel: Received 27 – 01 – 2020 Revised 20 – 02 – 2020 Accepted 21 – 02 – 2020
Kata Kunci:
Sistem Informasi Akuntansi
Barang, Pengelolaan Asset
Daerah Keywords: Goods  Accounting  Information System, Regional Asset Management A B S T R A K
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh sistem  informasi  akuntansi  barang  milik  daerah  terhadap pengelolaan  asset  daerah.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan menggunakan  analisis  regresi  sederhana. Hasil  dalam penelitian  ini  adalah  sistem  Informasi  Akuntansi  Barang Milik  Daerah  berpengaruh  terhadap  Pengelolaan  Asset Daerah.  Variabel  independen  yang  diteliti  memiliki pengaruh  kontribusi  sebesar  70,1%  terhadap  variabel Pengelolaan  Asset  Daerah,  sedangkan  29,9% lainnya dipengaruhi faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti .

## A B S T R A C T
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of regional accounting information systems on regional asset management.  The  method  used  in  this  study  uses quantitative methods using simple regression analysis. The results  in  this  study  are  the  Regional  Accounting Information  System  influences  the  Regional  Asset
Management.  The  independent  variable  studied  had  a contribution  of  70.1%  to  the  Regional  Asset  Management variable,  while  the  other  29.9%  was  influenced  by  other factors outside the variable under study.
@2020 Irawati Pangat, Tri Handayani Amaliah, Lukman Pakaya Under The License CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Saat  ini  peran  sistem  informasi  dalam  menunjang kegiatan  operasional  dan pendukung  pengambilan  keputusan  menjadi  sangat  penting  bagi  suatu  organisasi. Menurut O’Brein (2005:41), sistem informasi terdiri dua gabungan kata yaitu sistem yang merupakan kumpulan elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama  dan  informasi  yang  merupakan  data  yang  telah  diolah  sedemikian  rupa, sehingga  menghasilkan  sesuatu  yang  dapat  dimanfaatkan  atau  digunakan  oleh pemakai akhir untuk tujuan tertentu.
Pengamanan  aset  mutlak  dilakukan  dengan  melengkapi  aset  dimaksud dengan dokumen legal. Di samping itu, aset daerah merupakan kekayaan yang dapat berperan  sebagai  jaminan  pembangunan  daerah.  Masalah  yang  umum  terjadi terhadap aset pemerintah, yakni belum lengkapnya dokumen, bahkan tidak ada sama sekali. Tidak jarang pula, aset daerah tersebut hilang akibat berbagai alasan tertentu. Ketidakjelasan  status  aset  yang  dikelola  Selain  terdapat  di  pusat,  karena  masih banyak  juga  aset  pemerintah  yang  tersebar  di  bebagai  daerah.  Kurang  optimalnya penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah  karena  adanya  kekurang  cermatan  sejak  dari  perencanaan  pengadaan barang  milik  negara  atau  daerah  yang  berakibat  pada  kurang  optimalnya  fungsi penggunaan  aset.  Meminimalisasi  terjadinya  kerugian  Negara  sebagai  akibat  dari pengelolaan barang milik Negara. Banyak terdapat aset – aset yang mempunyai masa pakai  masih  sedikit  namun  yang  banyak  mengalami  kerusakan  ataupun  tidak  dapat digunakan.  Kurang  optimalnya  pemnfaatan  dan  pemindahtanganan  Barang  Milik Negara  dalam  rangka  menghasilkan  pendapatan  Negara.  Pihak  pengelola  tidak mempunyai  kapabilitas  yang  baik  dalam  memfungsi – gunakan  aset. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah.
Berdasarkan pengamatan awal bahwa Secara garis besar pengelolaan barang milik daerah  di  Pemerintahan  Daerah  Kota  Gorontalo  dalam  pengelolaan  keuangan terbagi dalam 2 (dua) transaksi yaitu transaksi barang dan transaksi Kontruksi Dalam Pengerjaan. Transaksi barang pada  prinsip  menangani  pengelolaan  aset  yang mencakup  pencatatan  mulai  dari  saldo  awal,  perolehan,  perubahan,  penghapusan, penghentian  penggunaan,  sampai  pencatatan  kode  ruangan  serta  Kartu  Inventaris Barang  (KIB)  terkait  dengan  penanganan  aset  yang  sudah  selesai  proses pengadaannya dan sudah siap untuk digunakan. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah  aset-aset  yang  sedang  dalam  proses  pembangunan  atau  proses  perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah;  peralatan  dan  mesin;  gedung  dan  bangunan;  jalan,  irigasi  dan  jaringan;  dan aset  tetap  lainnya  yang  proses  perolehannya  dan/atau  pembangunannya membutuhkan  suatu  periode  waktu  tertentu  dan  sampai  dengan  tanggal  pelaporan belum  selesai  pengerjaannya.  Banyak  terdapat  asset-aset  yang  mempunyai  masa pakai  masih  sedikit  namun  yang  banyak  mengalami  kerusakan  ataupun  tidak  dapat digunakan.  Kurang  optimalnya  pemnfaatan  dan  pemindahtanganan  Barang  Milik Negara  dalam  rangka  menghasilkan  pendapatan  Negara.  Pihak  pengelola  tidak mempunyai kapabilitas yang baik dalam memfungsi gunakan aset (DPPKAD, 2016)
Kualitas  suatu  sistem dinilai  baik  apabila  berjalan  sesuai  prosedur,  apabila mampu  mengimplementasikan  kriteria  dan  standar  yang  telah  di  tentukan  berbagai pengguna  yang  ada  didalam  organisasi  baik  secara  individual  maupun  secara kelompok.  Informasi  tersebut  berkualitas  apabila  akurat,  tepat  waktu,  lengkap  dan ringkas  (dalam  Nugroho,  2016:24).  Bodnar  dan  Hopwood  (2018:12),  menyatakan bahwa  suatu  keberhasilan  sistem  dalam  menghasilkan  informasi  akuntansi  sangat ditentukan  pada  saat  menimplentasikan  keahliannya  pada  sistem  informasi.  Faktor perilaku  yang  mempengaruhi  sistem  informasi  akuntansi  meliputi:  penggunaan teknologi  informasi,  keahlian  pemakai,  keterlibatan  pemakai,  pelatihan,  dukungan manajer  puncak  dan  konflik  pemakai.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peneliti tertarik  u ntuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh  Sistem  Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah terhadap Pengelolaan Asset Daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo”.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Sistem  informasi  akuntansi  menurut  Mulyadi  adalah  organisasi  formulir, catatan,  dan  laporan  yang  dikoordinasi  sedemikian  rupa  untuk  menyediakan informasi  keuangan  yang  dibutuhkan  oleh  manajemen  guna  memudahkan pengelolaan  perusahaan  (2001).  Sedangkan  menurut  Widjajanto  (2001),  sistem informasi  akuntansi  adalah  susunan  formulir,  catatan,  peralatan  termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan  yang  terkoordinasi  secara  erat  yang  didesain  untuk  mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen.
Pengertian  sistem  informasi  akuntansi  menurut  Krismiaji  (2010:4)  adalah sebagai  berikut:  “Sistem  informasi  akuntansi  adalah  sebuah  sistem  yang memproses  data  dan  transaksi  guna  menghasilkan  informasi  yang  bermanfaat untuk  merencanakan,  mengendalikan,  dan  mengoperasikan  bisnis”.  Pengertian sistem  informasi  menurut  Anggadini  (2016:57)  adalah  sebagai  berikut:  “Sistem informasi akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk  mengorganisasi  formulir,  catatan  dan  laporan  yang  dikoordinasi  untuk menghasilkan  informasi  keuangan  yang  dibutuhkan  dalam  pembuatan  keputusan manajemen  dan  pimpinan  perusahaan  dan  dapat  memudahkan  pengelolaan perusahaan”.
Menurut  Wilkinson  dan  Cerullo  (dalam  Anggadini, 2016:57),  informasi akuntansi  adalah  sebagai  berikut:  “Sistem  Informasi  Akuntansi  merupakan struktur  yang  menyatu  dalam  suatu  entitas,  yang  mengunakan  sumber  daya  fisik dan  komponen  lain,  untuk  merubah  data  transaksi  keuangan/akuntansi  menjadi informasi  akuntansi  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  informasi dari para penguna atau pemakainya (users). ”
Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi  keuangan  yang  dibutuhkan  oleh  perusahaan.  Dengan  demikian manajemen  perusahaan  dapat  melihat  keuangan  dengan  jelas  melalui  sistem
tersebut.  Selain  itu,  manajemen  juga  dapat  mengontrol  kinerja  dari  sistem  yang digunakan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sistem-sistem yang saling berhubungan yang  melibatkan  sumberdaya  seperti  manusia  dan  peralatan  yang  saling  bekerja sama  untuk  mengelola  data  ekonomi  kedalam  bentuk  informasi  keuangan  yang dapat digunakan bagi perusahaan. Jadi pada dasarnya sistem informasi akuntansi merupakan  suatu  sistem  yang  digunakan  untuk  memudahkan  perusahaan  dalam memproses  data  dan  transaksi  keuangan  sehingga  dapat  menghasilkan  suatu informasi  keuangan  yang  dibutuhkan  oleh  suatu  perusahaan  dalam  pengambilan keputusan.

## 2. Pengelolaan Aset Daerah
Dalam  rangka  mewujudkan  tertib  administrasi  terhadap  pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007.  Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksudkan  bahwa  barang  milik  daerah  adalah  semua barang  yang  dibeli  atau diperoleh  atas  beban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  atau  perolehan lainnya  yang sah. Di dalam lampirannya dijelaskan tentang pengertian barang milik daerah  yaitu  semua  kekayaan  daerah  baik  yang    dibeli  atau  diperoleh  atas  beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun  yang  merupakan  satuan  tertentu  yang  dapat  dinilai,  dihitung,  diukur  atau ditimang  termasuk  hewan  dan  tumbuh-tumbuhan  kecuali  uang  dan  surat-surat berharga lainnya.
Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian,  penghapusan,  pemindah- tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi  (Pasal  4  ayat  2  Permendagri  No.17  Tahun  2007).  Sedangkan  mengenai manajemen  aset  seperti  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  manajemen  aset merupakan  lanjutan  dari  proses  manajemen  barang  atau  manajemen  material  yang meliputi  kegiatan-kegiatan: a).  inventarisasi  aset;  b).  legal  audit;  c).  penilaian  aset; d). optimalisasi aset; e). pengembangan System Informasi Manajemen Aset (SIMA) dalam Pengawasan dan Pengendalian Aset
Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Gorontalo  No.  3  tahun  2009  tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  dimana  dalam  pasal  3  dijelaskan  bahwa  tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk:
a.  Menunjang  kelancaran  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  daerah  serta  dalam  rangka  melaksanakan  tertib  administrasi pengelolaan barang milik daerah;
b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
c.  Terwujudnya  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  tertib,  efisien  dan  efektif, fleksibel  dan  optimal  serta  sesuai  dengan  asas-asas  pengelolan  barang  milik daerah.
Untuk  mendukung  pengelolaan  aset  daerah  secara  efisien  dan  efektif  serta menciptakan  transparansi  kebijakan  pengelolaan  aset  daerah,  maka  pemerintah daerah  perlu  memiliki  atau  mengembangkan  sistem  informasi  menajemen  yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban.  Selain  itu,  sistem  informasi  tersebut  juga  bermanfaat  untuk dasar  pengambilan  keputusan  mengenai  kebutuhan  barang  dan  estimasi  kebutuhan belanja  pembangunan  (modal)  dalam  penyusunan  APBD,  dan  untuk  memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayan  aset  yang  memadai  juga,  dimana  menurut  Mardiasmo  (2014:87)  terdapat tiga  prinsip  dasar  pengelolaan  aset  atau  kekayaan  daerah,  yaitu:  (a)  adanya perencanaan  yang tepat;  (b) pelaksanaan/pemanfaatan secara  efisien dan efektif; (c) pengawasan (monitoring).
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  17  tahun  2007  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Adapun  pengertian  dari  ketiga  rangkain kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang yaitu sebagai berikut :
a. Pembukuan
Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke daftar  barang  atau  daftar  barang  pengguna  atau  kuasa  pengguna  menurut penggolongan  dan  kodefikasi  barang.  Pengguna/kuasa  pengguna  barang  wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna  (DBP)/Daftar  Barang  Kuasa  Pengguna  (DBKP).  Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan format:
1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin;
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya;
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Kostruksi dalam Pengerjaan;
7. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
b. Inventarisasi
Inventarisasi  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pendataan,  pencatatan,  dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau di kuasai oleh pemerintah daerah.
Untuk  dapat  melakukan  inventarisasi  aset  daerah  secara  objektif  dan  dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang  independent.  Dari  kegiatan  inventarisasi  disusun  buku  inventaris  yang menunjukkan  semua  kekayaan  daerah  yang  bersifat  kebendaan,  baik  yang  bergerak
maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk  tipe,  jumlah,  ukuran,  harga,  tahun  pembelian,  asal  barang,  keadaan barang, dan sebagainya.
c. Pelaporan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007. Pelaporan adalah proses penyusunan  laporan  barang  setiap  semester  dan  setiap  tahunan  setelah  dilakukan inventarisasi  dan  pencatatan.  Pengguna  menyampaikan  laporan  pengguna  barang semesteran  dan  tahunan  kepada  Kepala  Daerah  melalui  pengelola.  Sementara pembantu  pengelola  menghimpun  laporan  menjadi  Laporan  Barang  Milik  Daerah (LBMD).

## METODE PENELITIAN
Peneliti  memilih  lokasi  yang  menjadi  objek  penelitian  di Pada  Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  Daerah  Kota  Gorontalo merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengelola keuangan dan asset daerah
Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yang di mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan November 2019
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kuantitatif.  Desain  penelitian  menggambarkan  adanya  prosedur-prosedur  yang memungkinkan penulis dapat menguji hipotesis penelitian, sehingga dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan  yang  valid  mengenai  hubungan  atau  adanya  saling mempengaruhi antara variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian ini.
Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  pegawai pada Dinas  Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  Daerah  Kota  Gorontalo  yang  berjumlah  53  orang pegawai. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Teknik  analisis  data  yaitu  yaitu  uji  validitas,  reliabililtas  dan  pengujian regresi  linear  sederhana  dimaksudkan  untuk  mengukur  hubungan  fungsional  anatar variabel-variabel dalam penelitian

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Seluruh  pertanyaan  yang  digunakan dalam  mengukur  Sistem  Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Aset telah memiliki ketepatan yang baik.Ini  terlihat  dari  besarnya  koefisien  validitas  yang  dihasilkan  oleh  setiap  item pertanyaan  yang  semuanya  valid.Interpretasi  untuk  melihat hasil  validitas  yaitu perhatikan  nilai  Pearson  Correlation.  Jika  nilai  Pearson  Correlation  >  R  tabel  maka dikatakan  valid.  Untuk  jumlah  sampel  = 53,  nilai  R  tabel  dgn  tingkat  kepercayaan 0,05 adalah 0,2706.
Nilai koefisien reliabilitas untuk variabel Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik  Daerah  dari  hasil  di  atas  adalah  sebesar nilai  cronbach  =  0,956 dikatakan reliabel jika nilainya > 0,5 sehingga menunjukkan hasil pengukuran yang dihasilkan oleh  instrumen  yang  digunakan  menunjukkan  konsistensi  yang  cukup baik  pada setiap  responden.  Atau  dengan  kata  lain,  persepsi  responden  mengenai  pertanyaan yang digunakan sudah homogen.
Hasil  analisis  di  atas  menunjukkan  hasil  uji  kolmogorov  smirnov  dikatakan
normal jika p>0,05 ; (p > 0,05) artinya sebaran data normal dengan nilai signifikansi sebesar didapatkan p = 0.866.Jika dibandingkan dengan nilai alpha  yang  digunakan (0,05)  maka  nilai  signifikansi  ini  masih  lebih  besar  dari  alpha  sehingga  Ho diterima.Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  data  variabel  dependen (Pengelolaan Asset Daerah) telah berdistribusi normal.
Ŷ = 14.032+ 0.812X Ket : Y = Pengelolaan Asset Daerah X = Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah
Perhatikan  nilai  B  pada  tabel Coefficients di  atas,  didapatkan  persamaan regresi sbb:
a. Tanda  koefisien  regresi  untuk  variabel  X  yang  positif  menunjukkan  terdapat pengaruh  yang  positif  dari  Sistem  Informasi  Akuntansi  Barang  Milik  Daerah (X) terhadap Pengelolaan Asset Daerah (Y).
b. Semakin  baik  Sistem  Informasi  Akuntansi  Barang  Milik  Daerah  maka  akan memberikan  dampak  terhadap  peningkatan  Pengelolaan  Asset Daerah.  Setiap peningkatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Barang  Milik  Daerah  sebesar  satu satuan akan meningkatkan Pengelolaan Asset Daerah sebesar 0.812 satuan atau 81,2%.
nilai  t-hitung  untuk  variabel  Sistem  Informasi  Akuntansi  Barang  Milik Daerah  adalah  sebesar 8,364 dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000.  Nilai signifikansi ini masih lebih kecil dari nilai alpha (0,05) sehingga Ho ditolak. Dengan kata lain pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang  positif  dan  signifikan dari  Sistem  Informasi  Akuntansi  Barang  Milik  Daerah terhadap Pengelolaan Asset Daerah.
Setelah  diketahui  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  dari Sistem  Informasi  Akuntansi  Barang  Milik  Daerah  terhadap  Pengelolaan  Asset Daerah  maka  langkah selanjutnya  adalah  menganalisis  besar  pengaruh  yang ditimbulkan  oleh  Sistem  Informasi  Akuntansi  Barang  Milik  Daerah  terhadap Pengelolaan Asset Daerah yang mereka peroleh.Untuk keperluan tersebut digunakan analisis koefisien determinasi.
Pencarian  t  tabel  dicari  pada  =5%:  2  =  2,5%  (uji  2  sisi)  dengan  derajat kebebasan (df) n-k-1 atau  53-1-1  = 52 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel  independen).  Dengan  pengujian  2  sisi  (signifikansi  =  0,25)  hasil  diperoleh untuk  t  tabel  sebesar  11.158, atau 11.158>1,675 (t  hitung  lebih  besar  dari  t  tabel). Berdasarkan  pengujian  tersebut  maka  disimpulkan  bahwa Sistem  Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo memiliki pengaruh terhadap terhadap Pengelolaan Asset Daerah.
Hasil  perhitungan  koefisien  determinasi  untuk  model  regresi  antara  Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah dengan Pengelolaan Asset Daerah adalah adalah  0,696 dan  disederhanakan  dengan R  Square= 0,701.  Nilai  ini  berarti  bahwa sebesar 70,1% variasi  Pengelolaan  Asset Daerah  pada  DPPKAD  Kota  Gorontalo dapat  diterangkan  oleh  baik  buruknya  Sistem  Informasi  Akuntansi  Barang  Milik Daerah. Artinya bahwa variabel independen yg diteliti memiliki pengaruh kontribusi
sebesar 70,1%  terhadap  variabel  Pengelolaan  Asset  Daerah,  sedangkan 29,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan pengujian  hipotesis  statistik  dalam  penelitian  ini,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
Hipotesis statistik yang disusun diterima dimana H1 diterima dan Ho ditolak, atau Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap  Pengelolaan  Asset  Daerah  pada  DPPKAD  Kota  Gorontalo.  Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Pengelolaan Asset Daerah.  Variabel  independen  yang  diteliti  memiliki  pengaruh  kontribusi  sebesar 70,1%  terhadap  variabel  Pengelolaan  Asset  Daerah,  sedangkan  29,9%  lainnya dipengaruhi faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

## 2. Saran
Dari kesimpulan yang diuraikan maka pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:
1. Teknologi sistem informasi yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  sebaiknya  dapat  lebih  membangun  kepercayaan pemakai  teknologi  sistem  informasi  dengan  menyediakan  teknologi  sistem informasi  yang  selalu  diperbaharui  sehingga  dapat  mempercepat  penyelesaian pekerjaan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jenis variabel bebas, seperti tingkat keterampilan yang dimiliki oleh individu pengguna teknologi sistem informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  keuangan  daerah,.  Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta
Azhar (2017) The Influenceof Accounting Information System Quality to Accounting
Information Quality and its Implications tothe Good Study ProgramGovernance. International Business Management 11 (4): 5767-5776,
2017 ISSN: 1993-5250. MedwellJournals, 2017.
Baridwan, Zaki. 2018. Sistem Informasi Akuntansi. Cet. Kedua. Yogyakarta BFPFE.
Bodnar,  George  H.  dan  William  S.  Hopwood.  2018. Sistem  Informasi Akuntansi,Edisi 9, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Collier  David  A  &  Evans,  James  R..  2007. Operations  Management.  International Student Edition, Thomson South-Western.
Darise. 2015. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua. PT. Indeks. Jakarta.
Diana,  Anastasia  Lilis  Setiawati.  2016. Sistem  Informasi  Akuntansi,  Perancangan,
Prosedur dan Penerapan. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Ghozali,  Imam.  2018. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS.  BP- Universitas Diponegoro, Semarang.
Halim  Abdul  &  Syam  Kusufi.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik  :  teori,  konsep  dan aplikasi. Salemba Empat : Jakarta.
Hall, James  A. 2016. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 4, Penerbit SalembaEmpat, Jakarta.
Husen, Umar. 2009. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, EdisiKedua, Jakarta : Rajawali Pers.
Krismaji. 2012. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Kedua, AMP YKPN, Yogyakarta.
Laudon, Kenneth C dan Jane P. Laudon.2007. Sistem Informasi Manajemen. Edisike- 10.  Terjemahan  Chriswan  Sungkono  dan  Machmudin  Eka  P.  Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta
Mulyadi. 2018. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Nugroho, W. 2016. Sistem Informasi Akuntansi, AMP YKPN, Yogyakarta
Romney,  Marshall  B  dan  Paul  John  Steinbart.  2016. Sistem  Informasi  Akuntansi Edisi 9, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Sagara  (2015) The  Effect  of Implementation  Accounting  Information  System  and Competence  of  Human  Resources  on  the  Quality  of  Financial  Reporting. Research Journal of Finance and Accounting www.iiste.org ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.10, 2015
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta.
Supriyanto,  2016. Analisis  Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (Simda)  Barang  Milik  Daerah. Jurnal  Akuntansi  Universitas  Jember – Vol. 13 No. 2 Desember 2015