(Nuwun Priyono, Muhamad Wahyudi, Whinarko Juli Prijanto)

## EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
( STUDI KASUS DI DESA PURWODADI KECAMATAN TEGALREJO
KABUPATEN MAGELANG)
Oleh :
Nuwun Priyono 1) , Muhamad Wahyudi 2) , Whinarko Juli Prijanto 3)
Universitas Tidar Magelang

## Abstract
According to UU Number 6 of 2014 concerning Villages, villages have received sources of income from the State Budget. There is a need to research the HR in managing village finance and various other things that are obstacles. The objectives of this study are: 1) Analyzing  the  effectiveness  of  village  financial  management  in  Purwodadi  Village, Tegalrejo  Subdistrict,  Magelang  District,  2)  Analyzing  and  reviewing  village  financial management  mechanisms  in  Purwodadi  Village,  Tegalrejo  Subdistrict,  Magelang District,  3)  Knowing  the  development  of  financial  performance  in  Purwodadi  Village, Tegalrejo  District,  Magelang  and  4)  Knowing  the  efforts  made  in  dealing  with  the constraints  of  village  financial  management  in  Purwodadi,  Tegalrejo  Subdistrict, Magelang Regency. The output of this study is expected to produce texts sent to national journals  and  materials  that  can  be  used  as  enrichment  of  teaching  materials  in  public sector accounting courses. The data used in this study are primary and secondary data, which will be taken through interviews, questionnaires and observations. Balance sheet report  data  and  APBDes  realization  report  data  come  from  the  Purwodadi  Village Government, Tegalrejo Subdistrict, Magelang Regency This study uses time series data, namely data from 2015 and 2016. This study will be analyzed using descriptive statistical analysis.  By  looking  at  the  effectiveness  ratio  of  financial  management  and  measuring village  financial  performance.  The  results  showed  that:  1)  based  on  the  APBDes realization  report  in  2015-2017  village  financial  management  showed  an  average  of 100% which means effective, 2) the development of village financial performance seen from  the  realization  of  the  APBDes  always  increasing  from  2015-2017,  3)  Purwodadi Village's  financial  management  mechanism  includes  several  stages,  namely:  planning, implementation, administration and reporting and accountability, 4) several efforts have been made by the Purwodadi Village Government in overcoming obstacles and obstacles in managing village finances.
Keywords: Efektivitas, Pengelolaan, Keuangan Desa, APBDes

## PENDAHULUAAN
Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan titik awal  bagi  desa  untuk  mendapatkan  sumber-sumber  pendapatan  yang  lebih  luas  lagi terutama  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN).  Undang- undang  ini  memberikan  amanat  kepada  pemerintah  untuk  mengucurkan  dana  yang
lebih besar lagi yang bersumber dari APBN. Sebelum adanya undang-undang ini desa hanya  mendapatkan  sumber  pendapatan  dari  provinsi  dan  pemerintah  daerah.  Akan tetapi  dengan  undang-undang  ini,  desa  mendapatkan    sumber  pendapatan  baru  yang berasal  dari  alokasi  APBN  yang  dikenal  dengan  dana  desa.  Dengan  adanya  sumber pendapatan  baru  diharapkan  desa  dapat  lebih  meningkatkan  pemerberdayaan masyarakat melalui program-program pembangunan desa.
Desa  sebagai  struktur  organisasi  pemerintahan  tingkat  bawah  merupakan  ujung tombak  bagi  pembangunan  negara.  Semakin  baik  suatu  desa  melaksanakan pembangunan  dan  memberikan  pelayanan  maka  akan  mendukung  peran  dan  tugas pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada  masyarakat  luas. Oleh  karena  itu  pembinaan  dan  pemberdayaan  desa  sangat  diperlukan  dalam  rangka membentuk  desa  yang  dapat  memberikan  pelayanan  dan  melaksanakan  program- program pembangunan secara optimal.
Dengan  tambahnya  sumber-sumber  pendapatan  desa,  menjadikan  pengelolaan keuangan desa menjadi hal  yang sangat substansial dan perlu mendapatkan perhatian bersama  para  stakeholder,  baik  pemerintah  pusat,  pemerintah  derah,  para  praktisi keuangan daerah, kepala desa dan Badan Perwakilan desa (BPD) maupun masyarakat luas. Pengelolaan  keuangan  desa  harus  dapat  diarahkan,  dilaksanakan,  dan  dikelola dengan  baik  dan  benar  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu  pengelolaan  keuangan desa  juga  harus  mampu  mengedepankan  transparansi  dan  akuntabilitas  sehingga  dapat terciptanya  pengelolaan  keuangan  desa  yang  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang- undangan, efisien, efektif, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Desa  Purwodadi  terletak  di  Kecamatan  Tegalrejo  Kabupaten  Magelang merupakan  desa  agraris  yang  sebagian  masyarakatnya  bermata  pencaharian  disektor pertanian, perdagangan, UMKM, dan lain-lain. Desa Purwodadi dalam melaksanakan program-program  pembangunan  desa  juga  melibatkan  seluruh  stakeholder  yang  ada. Program-program  pembangunan  yang  ada  didesa  harus  dapat  direalisasikan.  Oleh karena itu penyusunan Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Desa (APBDes) merupakan hal yang sangat penting dan merupaan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dalam APBDes seluruh rencana keuangan dalam satu tahun anggaran yang ada didesa tersaji secara rinci.
(Nuwun Priyono, Muhamad Wahyudi, Whinarko Juli Prijanto)
Namun dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Purwodadi tersebut menghadapi berbagai kendala seperti: keterbatasan SDM yang memadai, keterampilan dan  pengetahuan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  kurang  memadai  serta  kondisi pendapatan  desa  dan  aset  yang  dikelola  desa  tersebut  dari  tahun  ketahun  terus mengalami  peningkatan.  Beberapa  kendala  tersebut  harus  dapat  segera  diatasi  agar pengelolaan  keuangan  desa  yang  ada  di  Pemerintah  Desa  Purwodadi  Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dapat efektif.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  penelitian  ini  mengkaji  dan menganalisis lebih jauh mengenai  efektifitas pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Purwodadi, bagaimana perkembangan kinerja keuangan desa dari tahun ketahun, bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa dalam mendukung efektifitas serta berbagai  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  kendala-kendala  dalam  mengelola keuangan  desa.  Keluaran  dalam  penelitian  ini  adalah  artikel  yang  dimuat  di  jurnal nasional.

## KAJIAN TEORITIS

## Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut  Wardoyo  (1980:41)  Pengelolaan  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  yang berintikan perencanaan ,pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Sedangkan  menurut  Harsoyo  (1977:121) pengelolaan  adalah  suatu  istilah  yang  berasal  dari  kata  “kelola”  mengandung  arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.
Keuangan  Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang  serta  segala sesuatu berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa.  Kemudian  pengertian  dari    pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).
Menurut  Amerieska  (2015),  pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa  meliputi    beberapa tahap yaitu:perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban . Sedangkan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  dan  asset  desa,  antara  lain  :  laporan pertanggungjawaban  APBDesa,  laporan  pertanggungjawaban  Dana  Desa,  laporan
pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa,  dan  laporan  pertanggungjawaban  Bantuan Keuangan.Pengelolaan  keuangan  desa  mencakup:  Perencanaan  (penyusunan)  APBDES: pendapatan  dan  belanja,  Pengumpulan  pendapatan  (atau  sering  disebut  ekstraksi)  dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain

## Efektifitas
Menurut  Mahmudi  (2011)  Efektivitas  merupakan  perbandingan  antara  hasil yang  diharapkan  (target)  dengan  hasil  yang  sesungguhnya  dicapai.  Hasil  atau  target yang diharapkan merupakan outcame sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektivitas  membandingkan  antara  outcome  dengan  output.  Fokus  efektivitas  adalah outcame (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang  dihasilkan  bisa  memenuhi  tujuan  yang  diharapkan,  atau  dengan  kata  lain anggaran  digunakan  secara  tepat  (spending  wisely). Value  for  money menghendaki organisasi sektor publik (pemerintah desa) dapat memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas tersebut secara bersama-sama yang berarti mampu menggunakan uang public (anggaran) secara hemat, cermat dan tepat untuk mencapai target , sasaran dan tujuan.
Tahapan  penilaian  efektivitas  melalui  evaluasi.  Evaluasi  bisa  dilakukan  pada pelaksanaan  pendapatan.  Menurut  Ritonga  (2014),  mengevaluasi  efektivitas pelaksanaan  pendapatan  daerah  dalam  dokumen  evaluasi  kinerja  pelaksanaan pendapatan  daerah  dengan  cara  membandingkan  jumlah  realisasi  penerimaan  rincian obyek  pendapatan  dengan  jumlah  rencana  rincian  obyek  pendapatan.  Pelaksanaan pendapatan  akan  dinyatakan  efektif  jika  hasilnya  sama  dengan  atau  lebih  dari  100% atau tidak efektif jika hasilnya kurang dari 100%.

## Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  merupakan  rencana keuangan  tahunan  desa.  Menurut  Permendagri  Nomor  113  mengenai  pengelolaan keuangan  desa,  struktur  APBDes  terdiri  dari  Pendapatan  Desa;  Belanja  Desa;  dan Pembiayaan  Desa.  Pendapatan  Desa  meliputi  semua  penerimaan  uang  melalui rekening  desa  yang  merupakan  hak  desa  dalam  1  (satu)  tahun  anggaran  yang  tidak perlu  dibayar  kembali  oleh  desa.  Belanja  desa  meliputi  semua  pengeluaran  dari rekening  desa  yang  merupakan  kewajiban  desa  dalam  1  (satu)  tahun  anggaran  yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sedangkan Pembiayaan Desa
(Nuwun Priyono, Muhamad Wahyudi, Whinarko Juli Prijanto)
meliputi  semua  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau  pengeluaran  yang akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  maupun  pada tahun-tahun  anggaran  berikutnya.  Struktur  rinci  APBDes  dikelompokan  kedalam  3 kelompok  yaitu:  Pendapatan  Asli  Desa  (PADesa),  Belanja  Desa  dan  Pembiayaan Desa.

## Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Dalam  mengelola  keuangan  desa,  melalui  siklus  pengelolaan  keuangan  desa yang  meliputi  berbagai  tahap  dari  mulai  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  dengan pertanggungjawaban  keuangan  desa.    Dalam  tahap  perencanaan  dimulai  dengan menyusun  Rencana  Kegiatan  Pemerintah  Desa  (RKPDesa).  RKP  Desa  ini  disusun oleh  pemerintah  desa  pada  bulan  Juli  dan  ditetapkan  pada  bulan  September  setiap tahunnya.
Kemudian  dilanjutkan  dengan  proses  penganggaran  yang  tertuang  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Siklus  selanjutnya  adalah pelaksanaan  keuangan  desa  yang  meliputi  penyusunan  RAB  (  Rencana  Anggaran Biaya),  pengadaan  barang  dan  jasa,  pengajuan  surat  perintah  pembayaran  dan pembayaran.  Tahap  terakhir  yaitu  pertanggungjawaban.  Dalam  tahapan  ini  LKPJ dipertanggungjawaban kepada Badan Perwakilan Desa (BPD).

## Organisasi Pengelola Keuangan Desa
Dalam  pelaksanaan  anggaran  diperlukan  organisasi  pengelola  keuangan  desa agar  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  transparan,  akuntabel  dan  efektif.  Dalam organisasi  ini  Kepala  Desa    adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa dan  mewakili  Pemerintah  Desa  dalam  kepemilikan  kekayaan  milik  desa  yang dipisahkan. Selanjutnya Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah  Kepala  Desa  atau  sebutan  nama  lain  yang  karena  jabatannya  mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
Wewenang Kades selaku PKPKDesa adalah:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
e. melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  pengeluaran  atas  beban  APB  Desa barang dan jasa, dan belanja modal.

## Pengukuran Kinerja Keuangan Desa
Salah satu cara yang digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan desa adalah dengan  menilai  laporan  keuangan  desa.  Menurut  Mahmudi  (2011),  salah  satu  tujuan dan  manfaat  laporan  keuangan  adalah  memberikan  informasi  keuangan  sebagai pertimbangan  pembuatan  keputusan  serta  untuk  pengukuran  dan  evalasi  kinerja. Pengukuran  dan  evaluasi  kinerja  keuangan  dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan data  dan  informasi  dalam  laporan  keuangan  yang  dipublikasikan.  Laporan  keuangan yang  dipublikasikan  bersifat  umum  (general  purposive  financial  statements)  bukan untuk  memenuhi  kebutuhan  spesifik  kalangan  tertentu  saja.  Salah  satu  cara  yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah dengan analisis pertumbuhan. Analisis  pertumbuhan  dilakukan  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  serta kecenderuangan  baik  berupa  kenaikan  atau  penurunan  kineja  selama  kurun  waktu tertentu. Adapun cara menghitung pertumbuhan adalah sebagai berikut:
Pertumbuhan X t = X t – X t-1 x 100%
X t-1
X t = Data variable X pada tahun t
X t-1 = Data variable X pada tahun t-1
Laporan keuangan yang ada di desa dapat berupa laporan realisasi APBDes dan neraca desa.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  akan  dilakukan  ini  merujuk  pada  beberapa  penelitian terdahulu.  Hasil  penelitian  Taufik  (2013)  menyimpulkan  bahwa  ruang  lingkup pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  kekayaan  desa  yang  dikelola  langsung  oleh pemerintah  desa,  yaitu  APBDesa.  Dalam  pengelolaan  keuangan  desa  tersebut  perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  transparan, akuntabel,  dan  partisipatif  dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  kepatutan  dan manfaat  untuk  masyarakat  desa.  Kemudian  pengelolaan  keuangan  desa  dilaksanakan
(Nuwun Priyono, Muhamad Wahyudi, Whinarko Juli Prijanto)
dalam  suatu  sistem  yang  terintegrasi  yang  diwujudkan  dalam  APBDesa  yang  setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa.
Penelitian lain oleh Amerieska (2015) menyebutkan bahwa dalam pengelolaan keuangan  dan  aset  desa  ternyata  masih  terdapat  superiortas  akuntabilitas  yang berpusat pada manusia, hal ini dilihat dari tingkatan akuntabilitas yang mana tingkatan pertama  ditujukan  pada  dewan  pengawas  (BPD,  Badan  Permusyawaratan  Desa). Tingkatan  kedua,  akuntabilitas  manajemen  diarahkan  pada  pemerintah  kabupaten. Sedangkan  pada  tingkatan  tiga,  akuntabilitas  manajemen  berupa  pertangungjawaban kepada  Tuhan.  Kemudian  program-program  yang  dijalankan  pada  aktivitas pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa  masih  mengedepankan  program  yang  bersifat kebutuhan ekonomi dan sosial (akuntabilitas ekonomi dan akuntabilitas sosial).
Kemudian  penelitian  selanjutnya  oleh  Sutiyono  (2009).  Penelitian  mengenai efektivitas  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Seling.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  efektivitas  pengelolaan  keuangan  Desa  di  Desa  Seling  tahun  2007-2008  telah berjalan  dengan  baik  hal  ini  dibuktikan  dari  terlaksananya  proses  perencanaan  dan penyusunan anggaran desa melalui musbangdes, tersusunnya RAPDes dan ditetapkan menjadi APBDes tahun 2007-2008. Efektivitas pengelolaan tata usaha keuangan desa melalui  pencatatan  bukti  penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan  desa  belum  efektif khususnya dalam pencatatan dan pembukuan pemungutan pologoro desa .Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Seling bertumpu pada pembacaan laporan yang dibuat setiap tiga bulan sekali. Sistem penilaian secara periodik pada tiga bulan  sekali  ini  dilaporkan  kepada  BPD  selaku  wakil  masyarakat  dan  juga  pihak kecamatan  selaku  pimpinan.  Sistem  pengawasan  secara  periodik  ini  ditujukan  untuk mengeleminir  penyimpangan  APBDes.  Efektivitas  pengelolaan  keuangan  desa  di Desa Seling banyak dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dari Kepala Desa.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu  penelitian  ini  selama  enam  bulan  terhitung  mulai  dari  penandatangan kontrak  penelitian  dengan  LPPMPMP  Universitas  Tidar  pada  bulan  April  2018 sampai  dengan  30  September  2018.  Lokasi  penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di Pemerintah  Desa  Purwodadi  Kecamatan  Tegalrejo  Kabupaten  Magelang  sebagai
tempat  pengambilan  data.  Dan  di  Universitas  Tidar  sebagai  tempat  pengolahan  data dan pelaporan penelitian.

## Jenis Penelitian dan Fokus Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitaif.  Menurut  Sugiyono  (2009), dalam metode  penelitian  ini sebagai  metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Dalam  metode  ini  data  penelitian  dapat  berupa  angka-angka  dan  analisis menggunakan  statistik.  Fokus  penelitian  ini  adalah  pengelolaan  keuangan  di  Desa Purwodadi  yang  meliputi  aspek:  efektivitas,  mekanisme  pengelolaan,  perkembangan kinerja  keuangan  dan  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan desa.

## Sumber Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Sujarweni, 2015:89). Dalam penelitian ini  data  primer  yang  dimaksud  adalah  data  yang  diperoleh  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kepala  Desa,  Perangkat  Desa  dan  BPD.  Data  sekunder  menurut  Sugiono (2008:402) adalah sumber data  yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.  Data  sekunder  yang  digunakan  adalah  yang  didapat  dari  buku  buku,  jurnal-jurnal, yang  berhubungan  dengan  penulisan  tugas  akhir  ini.  Karena  data  sekunder  bersifat mendukung keperluan data primer. Data sekunder dengan menggunakan data time series yaitu  periode tahun  2015-2017.  Adapun data  yang diperoleh  yaitu berupa data profil desa dan laporan realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dari  Pemerintah  Desa  Purwodadi.  Sumber  data  penelitian  menurut  Arikunto  (2014) mendefinisikan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

## Analisis Data
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemerintah  Desa  Purwodadi  (tanpa  sampel).
Teknik  analisis  dalam  penelitian  menggunakan  statistik  deskriptif,  yaitu:  menyajikan data  melalui  tabel,  grafik,  rata  –rata  dan  perhitungan  persentase  (Sugiyono,  2009). Selain  itu  juga  menganalisis  rasio  efektivitas  dan  analisis  pertumbuhan  dalam mengukur  kinerja  keuangan  desa  yang  ada  di  Desa  Purwodadi.  Kemudian  setelah
(Nuwun Priyono, Muhamad Wahyudi, Whinarko Juli Prijanto)
dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  statistik  deskriptif,  dilakukan  pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Desa
Desa  Purwodadi  Kecamatan  Tegalrejo  Kabupaten Magelang  merupakan  desa  yang bercorak  agraris  yang  mempunyai  luas  wilayah  sebesar  147,37  hektar.  Luas  wilayah tersebut terdiri dari luas tanah sawah sejumlah 95 hektar, luas tanah kering sebanyak 47,80 hektar  dan  tanah  perkebunan  sejumlah  4,57  hektar.  Jumlah  penduduk  Desa  Purwodadi sebanyak  1.708  orang  (568  KK)    yang  terdiri  dari:  891  orang  laki-laki  dan  817  orang perempuan. Dari jumlah tersebut sebanyak 538 orang laki-laki dan 496 orang perempuan yang  termasuk  dalam  angkatan  kerja  dengan  usia  18-56  tahun.  Tingkat  pendidikan  yang dimiliki masyarakat Desa Purwodadi  rata-rata tamatan SD, SLTP dan SLTA. Sedangkan mata pencaharian pokok mayoritas masyarakat adalah petani, buruh tani,  dan wiraswasta.
Lembaga  ekonomi  yang  mendukung  aktifitas  ekonomi  di  Desa  Purwodadi  terdiri dari Badan Umum Milik Desa (Bumdes), warung serba ada dan beberapa UMKM. Unit- unit ekonomi tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat.  Sedangkan  lembaga  pendidikan  formal  dan  lembaga  pendidikan  formal keagamaan yang ada di Desa Purwodadi meliputi: satu TK, satu Sekolah Dasar (SD), satu sekolah Islam, satu Raudhatul Athfal, satu Ibtidayah dan satu pondok pesantren. Lembaga- lembaga tersebut ikut aktif dalam mendidik masyarakat.

## Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut Mahmudi (2011) Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan  (target)  dengan  hasil  yang  sesungguhnya  dicapai.  Hasil  atau  target  yang diharapkan  merupakan  outcame  sedangkan  hasil  yang  dicapai  merupakan  output. Efektivitas  membandingkan  antara  outcome  dengan  output.  Fokus  efektivitas  adalah outcame  (hasil).  Suatu  organisasi,  program  atau  kegiatan  dinilai  efektif  apabila  output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat (spending wisely) .
Tahapan  penilaian  efektivitas  melalui  evaluasi.  Evaluasi  bisa  dilakukan  pada pelaksanaan  pendapatan.  Menurut  Ritonga  (2014),  mengevaluasi  efektivitas pelaksanaan  pendapatan  daerah  dalam  dokumen  evaluasi  kinerja  pelaksanaan
pendapatan  daerah  dengan  cara  membandingkan  jumlah  realisasi  penerimaan  rincian obyek  pendapatan  dengan  jumlah  rencana  rincian  obyek  pendapatan.  Pelaksanaan pendapatan  akan  dinyatakan  efektif  jika  hasilnya  sama  dengan  atau  lebih  dari  100% atau  tidak  efektif  jika  hasilnya  kurang  dari  100%.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan penilaian efektivitas pendapatan daerah untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan desa atau penerimaan pendapatan desa.

## Tabel 1. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Purwodadi Tahun 2015
Sumber Pendapatan Desa Jumlah Anggaran (Rp) Jumlah Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Keterangan Pendapatan Asli Desa 43.562.000 43.562.000 100% Efektif 1. Hasil Usaha 17.345.000 17.345.000 100% Efektif 2. Hasil Aset 0 0 0 - 3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 26.217.000 26.217.000 100% Efektif 4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0 0 0 - Pendapatan Transfer 524.312.900 524.312.900 100% Efektif 1. Dana Desa 261.522.000 261.522.000 100% Efektif 2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota 22.472.000 22.472.000 100% Efektif 3. Alokasi Dana Desa 192.132.000 192.132.000 100% Efektif 4. Bantuan Propinsi 40.000.000 40.000.000 100% Efektif 5. Bantuan Kabupaten  8.186.900 8.186.900 100% Efektif Pendapatan Lain-Lain 2.255.700 1.750.000 77,5% Tidak Efektif 1. Hibah dan sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat 0 0 0 - 2. Lain-lain pendapatan desa yang sah 2.255.700 1.750.000 77,5% Tidak Efektif
Sumber: APBDes Pemerintah Desa Purwodadi Tahun 2015
Berdasarkan  tabel  1  diatas  dinyatakan  bahwa  hampir  semua  sumber  penerimaan pendapatan  desa  dalam  APBDes  Tahun  2015  dinyatakan  efektif  kecuali  pada  pos pendapatan  lain-lain,  yang  belum  efektif    karena  target/rencana  penerimaan  pendapatan belum  mampu  dicapai  100%.  Pos  ini  menunjukkan  efektifitas  diangka  77,5%.    Pos pendapatan  lain-lain  desa  yang  sah  ini  terdiri  dari  pos:  kompensasi  PDAM,  pengelolaan PBB desa dan lain-lain.
(Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)
(Nuwun Priyono, Muhamad Wahyudi, Whinarko Juli Prijanto)

## Tabel 2. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Purwodadi Tahun 2016
Sumber Pendapatan Desa  Jumlah Anggaran (Rp) Jumlah Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Keterangan Pendapatan Asli Desa 45.285.000 45.285.000 100% Efektif 1. Hasil Usaha Desa 17.345.000 17.345.000 100% Efektif 2. Hasil Aset 6.000.000 6.000.000 100% Efektif 3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 21.940.000 21.940.000 100% Efektif 4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0 0 0 - Pendapatan Transfer 848.307.000 848.307.000 100% Efektif 1. Dana Desa 591.438.000 591.438.000 100% Efektif 2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota 22.400.000 22.400.000 100% Efektif 3. Alokasi Dana Desa 229.469.000 229.469.000 100% Efektif 4. Bantuan Propinsi 5.000.000 5.000.000 100% Efektif 5. Bantuan Kabupaten 0 0 0 Efektif Pendapatan Lain-Lain 13.246.000 13.246.000 100% Efektif 1. Hibah dan sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat 1.000.000 1.000.000 100% Efektif 2. Lain-lain pendapatan desa yang sah 12.246.000 12.246.000 100% Efektif
Sumber: APBDes Pemerintah Desa Purwodadi Tahun 2016
Berdasarkan  tabel  2  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  Tahun 2016  pada  pos  penerimaan  pendapatan  desa  sudah  efektif  karena  rasio  antara  realisasi pendapatan  dengan  rencana  pendapatan  menunjukkan  angka  100%.  Hal  ini  bisa  dilihat pada pos Pendapatan Asli Desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

## Tabel 3.

## Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Purwodadi Tahun 2017
Sumber Pendapatan Desa Jumlah Anggaran (Rp) Jumlah Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Keterangan Pendapatan Asli Desa 42.785.000 40.785.000 95% Tidak Efektif 1. Hasil Usaha Desa 17.345.000 17.345.000 100% Efektif 2. Hasil Aset 0 0 0 - 3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 25.440.000 23.440.000 92,13% Efektif 4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0 0 0 - Pendapatan Transfer 1.161.338.000 1.161.338.000 100% Efektif 1. Dana Desa 753.082.000 753.082.000 100% Efektif 2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota 25.255.000 25.255.000 100% Efektif 3. Alokasi Dana Desa  248.001.000 248.001.000 100% Efektif 4. Bantuan Keuangan 135.000.000 135.000.000 100% Efektif
Pendapatan Lain-Lain  15.391.500 7.205.500 46,8% Tidak Efektif 1. Hibah dan sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat 0 0 0 - 2. Lain-lain pendapatan desa yang sah 15.391.500 7.205.500 46,8% Tidak Efektif
Sumber: APBDes Pemerintah Desa Purwodadi Tahun 2017
Berdasarkan  tabel  3  diatas  dinyatakan  bahwa  pada  pengelolaan  keuangan  desa sumber  pendapatan  desa  terdapat  dua  pos  pendapatan  yang  belum  efektif  yaitu:  Pos pendapatan asli desa sebesar 95% dan pos pendapatan lain-lain sebesar 46,8%. Pada pos pendapatan asli desa tidak efektif  berasal dari pos swadaya, partisipasi dan gotong royong sebesar  92,13%.  Sedangkan  realisasi  pada  pos  pendapatan  lain-lain  desa  yang  sah  ini, terdapat satu pos yang belum mampu memenuhi target penerimaan yaitu: pos kompensasi PDAM yang ditargetkan Rp 8.186.000,00 tetapi belum dapat terealisasi.

## Perkembangan Kinerja Keuangan Desa
Perkembangan  kinerja  keuangan  Desa  Purwodadi  dapat  dilihat  dari    aspek  realisasi pendapatan desa
Tabel 4. Perkembangan Realisasi Pendapatan Desa Purwodadi Tahun 2015-2016 Sumber Pendapatan Desa Jumlah Realisasi (Rp) Th 2015 Jumlah Realisasi (Rp) Th 2016 Selisih (Rp) Pertumbuhan (%) Pendapatan Asli Desa 43.562.000 45.285.000 1.723.000 3,95% 1. Hasil Usaha 17.345.000 17.345.000 0 0 2. Hasil Aset 0 6.000.000 6.000.000 13,77% 3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 26.217.000 21.940.000 (4.277.000) (9,81%) 4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0 0 0 0 Pendapatan Transfer 524.312.900 848.307.000 323.994.100 61,8% 1. Dana Desa 261.522.000 591.438.000 329.916.000 62,9% 2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota 22.472.000 22.400.000 (72.000) (0,01%) 3. Alokasi Dana Desa 192.132.000 229.469.000 37.337.000 7,12% 4. Bantuan Propinsi 40.000.000 5.000.000 (35.000.000) (6,67% 5. Bantuan Kabupaten  8.186.900 0 (8.186.900) (1,56%) Pendapatan Lain-Lain 1.750.000 13.246.000 11.496.000 656,9% 1. Hibah dan sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat 0 1.000.000 1.000.000 57,1% 2. Lain-lain pendapatan desa yang sah 1.750.000 12.246.000 10.496.000 599,7%
(Nuwun Priyono, Muhamad Wahyudi, Whinarko Juli Prijanto)

## Tabel 5.

## Perkembangan Realisasi Pendapatan Desa Purwodadi Tahun 2016-2017
Sumber Pendapatan Desa Jumlah Realisasi (Rp) Th 2016 Jumlah Realisasi (Rp) Th 2017 Selisih (Rp) Pertumbuhan (%) Pendapatan Asli Desa 45.285.000 40.785.000 (4.500.000) (9,93%) 1. Hasil Usaha 17.345.000 17.345.000 0 0 2. Hasil Aset 6.000.000 0 (6.000.000) (13,2%) 3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 21.940.000 25.440.000 3.500.000 7,72% 4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0 0 0 0 Pendapatan Transfer 848.307.000 1.161.338.000 313.031.000 36,9% 1. Dana Desa 591.438.000 753.082.000 161.644.000 19,05% 2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota 22.400.000 25.255.000 2.855.000 0,33% 3. Alokasi Dana Desa 229.469.000 248.001.000 18.532.000 2,18% 4. Bantuan Keuangan 5.000.000 135.000.000 130.000.000 15,3% Pendapatan Lain-Lain 13.246.000 7.205.500 (6.040.500) (45,5%) 1. Hibah dan sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat 1.000.000 0 (1.000.000) (7,54%) 2. Lain-lain pendapatan desa yang sah 12.246.000 7.205.500 (5.040.500) (38,0%)
Berdasarkan  tabel  4  dan  5  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  pendapatan  asli  desa mengalami peningkatan sebesar 3,95% di tahun 2016 dan mengalami penurunan sebesar 9,93%  di  tahun  2017.  Realisasi  pendapatan  transfer  meningkat  di  tahun  2016  sebesar 61,8% dan 36, 9% di tahun 2017. Kemudian dari realisasi pos pendapatan lain-lain juga mengalami  peningkatan  yang  siginifikan  di  tahun  2016  sebesar  656,9%.  Sedangkan  di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 45,5%.

## Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Purwodadi
Mekanisme  pengelolaan  keuangan  Desa  Purwodadi  dimulai  dengan  penyusunan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDesa)  yang  berisi  mengenai dokumen rencana pembangunan dan program-program pembangunan desa selama 6 tahun. Kemudian  atas  dasar  RPJMDesa  disusun  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa). RKP  Desa  ini  didasarkan  pada  hasil  Musrenbangdes  (Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Desa).  Musrenbangdes  ini  juga  mengacu  hasil  musyawarah  dusun (Musdus).  Kemudian  berdasarkan  RKP  desa  disusun  rancangan  peraturan  desa  tentang
APBDesa.  Dalam  musrenbangdes  yang  dilakukan  setiap  tahun  akan  menetapkan  hasil RKP  Desa  tahun  sebelumnya  menjadi  APBdes  tahun  berjalan.  Selain  itu  melalui musrenbangdes  juga  akan  disusun  RKP  Desa  tahun  yang  akan  datang.  Sebagai  contoh: dalam  musrenbangdes    Tahun  2017  akan  menetapkan  hasil  RKP  Desa  Tahun  2016 menjadi  APBDes  Tahun  2017.  Kemudian  juga  akan  disusun  RKP  Desa  Tahun  2018. Selain  itu  dalam  musrenbangdes  tersebut  juga  akan  melakukan  evaluasi  terhadap  RKP Desa Tahun 2016.
Mekanisme  pengelolaan  keuangan  Desa  Purwodadi  Tahun  2015-2017  mengacu Peraturan  Bupati  Magelang  Nomor  50  Tahun  2015  tentang  pedoman  pengelolaan keuangan  desa  dan  mengacu  Permendagri  No  113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan keuangan  desa.  Dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Purwodadi  meliputi  tahap yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## Upaya  –Upaya  Yang  Dilakukan  Dalam  Mengatasi  Kendala  Pengelolaan  Keuangan Desa
Dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  efektif  dalam  mendukung transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  desa  terdapat  beberapa  kendala  atau  hambatan. Berbagai  upaya  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  tersebut.  Berdasarkan  wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Desa dan Sekretaris Desa Purwodadi, dalam pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa kendala dan hambatan sebagai berikut:
1. Dalam  tahap  pelaksanaan  program  APBDes  pencairan  anggaran/dana  dari kabupaten kadang terlambat  masuk ke rekening desa
2. Mekanisme  pelaporan  APBDes  harus  kolektif  di  kecamatan  ,  sehingga  hal  ini dapat  menghambat  program  pembangunan  desa  yang  lain.  Karena  desa  yang tepat  waktu  dalam  melaporkan  APBDes  akan  menunggu  desa-desa  yang  lain yang terlambat melaporkan.
3. Dalam perencanaan ABPDes kadang kala harus menunggu aturan yang berlaku seperti:  peraturan  bupati  tentang  pedoman  penyusunan  APBDes,  padahal  desa sudah siap menyusun APBDes.
4. Terbatasnya  sumberdaya  manusia  yang  mempunyai  kompetensi  di  bidang pengelolaan keuangan desa
(Nuwun Priyono, Muhamad Wahyudi, Whinarko Juli Prijanto)
Kemudian untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut dilakukan upaya-upaya, diantaranya  adalah:  mendorong  badan  legislatif/DPRD  Kabupaten  Magelang  untuk segera  mengesahkan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten Magelang  dengan  cara  melakukan  audiensi  antara  Paguyuban  Kepala  Desa  Kabupaten Magelang dengan anggota DPRD untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan segera di  sahkannya  APBD  Kabupaten  Magelang  maka  peraturan  bupati  mengenai  pedoman penyusunan APBDes juga akan segera terbit yang akan dapat menjadi acuan bagi desa dalam  menyusun  APBDes.  Sehingga  APBDes  segera  dapat  disusun.  Kemudian  untuk mengatasi  keterbatasan  dalam  sumberdaya  manusia  yang  mempunyai  kompetensi dibidang pengelolaan keuangan desa, beberapa perangkat desa diikutsertakan pelatihan, workshop  maupun  seminar  dibidang  pengelolaan  keuangan  desa  yang  diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

## Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa dari Aspek Penerimaan Pendapatan
Efektivitas  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  diukur  melalui  perbandingan  antara realisasi  pendapatan  dengan  target/rencana  pendapatan.  Dalam  laporan  APBDesa Purwodadi Tahun 2015-2017 terdapat anggaran/rencana dan realisasi pendapatan. Ada tiga sumber  pendapatan  desa  yaitu:  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD),  Pendapatan  Transfer  dan Pendapatan  lain-lain.  Rasio  antara  realisasi  dengan  target  pendapatan  dianggap  efektif apabila  sama  atau  lebih  besar  dari  100  %  dan  dianggap  tidak  efektif  kalo  kurang  dari 100%.
Pada laporan realisasi APBDes Purwodadi tahun 2015 menunjukan angka rata-rata 100%  pada  pos  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD)  dan  Pos  pendapatan  transfer.  Angka  ini dianggap  efektif  yang  dapat  diartikan  bahwa  target  PAD  dan  Pendapatan  transfer  dapat terealisasi  100%.  Sedangkan  pos  pendapatan  lain-lain  menunjukkan  angka  efektivitas 77,5%. Angka ini menunjukan bahwa pada pos pendapatan lain-lain belum efektif karena target  penerimaan  pendapatan  lain-lain  tidak  dapat  dicapai/hanya  dicapai  sebesar  77,5% dari  rencana/target  pendapatan.  Sedangkan  pada  laporan  realisasi  APBDes  Purwodadi Tahun  2016  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  dilihat  dari  sumber penerimaan  pendapatan  dinyatakan  efektif  karena  semua  pos  penerimaan  pendapatan yaitu: PAD, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain menunjukkan angka rasio 100% artinya bahwa target pendapatan dapat tercapai realisasinya.
Kemudian  berdasarkan  laporan  realisasi  APBDesa  Purwodadi  Tahun  2017  pada tabel  3  menunjukan  angka  bahwa  terdapat  pos  PAD  hanya  dapat  direalisasikan  sebesar 95% dari target dan pos pendapatan laian-lain hanya mampu direalisasi sebesar 46,8% dari target.  Angka  ini  menunjukan  bahwa  dua  pos  tersebut  belum  efektif.  Sedangkan  pos pendapatan  transfer  menunjukan  angka  100%  yang  berarti  sudah  dapat  dicapai  sesuai dengan  target.  Untuk  dapat  meningkatkan  efektivitas  tersebut  perlu  dilakukan  langkah terutama  pada  pos  pendapatan  lain-lain  dengan  meningkatkan  pendapatan  kompensasi PDAM, pendapatan pengelolaan PBB dan lain-lain pendapatan desa yang  sah. Selain itu perlu meningkatkan pos penerimaan pendapatan asli desa.

## Perkembangan Kinerja keuangan Desa Purwodadi Periode tahun 2015-2017
Perkembangan kinerja keuangan Desa Purwodadi dapat dilihat dari aspek anggaran (target) pendapatan, realisasi pendapatan desa dan realisasi belanja desa. Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5  dapat dilihat bahwa terdapat pertumbuhan anggaran pendapatan dari tahun 2015-2017.  Jika  dibandingkan  dengan  Tahun  2015-2016,  pada  pos  pendapatan  asli  desa terdapat kenaikan 3,95%, pada pos pendapatan transfer terdapat kenaikan sebesar 61,7 %. Dan  pada  pos  pendapatan  lain-lain  naik  sebesar  487,3%.  Kemudian  jika  dilihat perkembangan tahun 2016-2017 anggaran pendapatan desa juga mengalami pertumbuhan. Pada  pos  pendapatan  gtransfer  tumbuh  sebesar  36,9%  dan  pos  pendapatan  lain-lain tumbuh  sebesar  16,19%. Dan  pada  pos  pendapatan  asli  desa  justru  mengalami  penuruan sebesar  5,52%.  Pertumbuhan  anggaran  pendapatan  desa  ini  mencerminkan  bahwa  Desa Purwodadi  berupaya  untuk  meningkatkan  program-program  pembangunan  melalui penetapan kenaikan target anggaran pendapatan desa.
Adapun jika dilihat dari aspek realisasi APBDes Purwodadi dari Tahun 2015-2017 juga  mengalami  pertumbuhan  yang  cukup  signifikan.  Berdasarkan  tabel  4  dan  tabel  5 dapat  dilihat  perkembangan  realisasi  pendapatan  desa  Purwodadi.    Berdasarkan  laporan realisasi APBDes Purwodadi Tahun 2015-2016 terdapat kenaikan pada pos PAD sejumlah 3,95%. Sementara dilihat dari pos pendapatan transfer tumbuh sebesar 61,8% dan dari pos pendapatan  lain-lain  tumbuh  sangat  signifikan  sebesar  656,9%.  Kemudian  jika  dilihat perkembangan  dari  Tahun  2016-2017  juga  sama,  beberapa  pos  pendapatan  desa mengalami pertumbuhan yang signifikan.  Total penerimaan pada tahun 2016 sebesar Rp 906.838.000 naik menjadi Rp 1.209.328.500. Dilihat dari pos pendapatan transfer tumbuh sebesar  36,9%.  Dari  tahun  2015-2017  terdapat  kenaikan  persentase  realisasi  pendapatan
(Nuwun Priyono, Muhamad Wahyudi, Whinarko Juli Prijanto)
transfer dari 61,8% di tahun 2016 dan 36,9% di tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya penambahan sumber  penerimaan  dari  dana  desa. Pertumbuhan  yang  signifikan  dari  dana desa  ini  harus  dimanfaatkan  secara  maksimal  oleh  Desa  Purwodadi  dalam menyelenggarakan  program-program  pembangunan  yang  secara  langsung  dapat meingkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Purwodadi
Terdapat  empat  tahap  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu:  tahap  perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan dan pelaporan serta  tahap pertanggungjawaban. Dalam  tahap  perencanaan  dibutuhkan  sinergitas  dan  kerjasama  dari  seluruh  komponen masyarakat.  RPJMDesa  berisi  rencana  pembangunan  jangka  menengah  desa  selama  6 tahun  yang  akan  dibuat  acuan  dalam  menyusun  RKP  Desa  Purwodadi.  Sedangkan  RKP Desa  dibuat  dengan  mendengarkan  masukan  dan  saran  dari  hasil  musrenbangdes. Kemudian  berdasarkan  hasil  musrenbangdes  dibuat  rancangan  peraturan  APBDesa. Rancangan peraturan APBDes ini akan diajukan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD kepada  Bupati/Walikota  untuk  mendapatkan  pengesahan.  Jika  sudah  mendapatkan evaluasi maka rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut akan menjadi peraturan desa mengenai APBDes. Dalam merencanakan dan menyusun APBDes juga harus selalu mengacu pada peraturan bupati mengenai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Sebagai contoh: penyusunan APBDes Tahun 2017 menggunakan Peraturan Bupati  Magelang  Nomor  10  Tahun  2017  tentang  pedoman  penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun ANggaran 2017.
Kemudian  dalam  tahap  pelaksanaan  peraturan  desa  mengenai  APBDes  ini  akan dijalankan  oleh  Kepala  Desa.  Berbagai  program  dan  kegiatan  pembangunan  akan dijalankan  dengan  mengacu  yang  sudah  dirinci  dalam  APBDes.  Dalam  tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa dan melaporkan kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa akan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester. Dan dalam tahap pertanggungjawaban,  Kepala  Desa  akan  melaporkan  laporan  realisasi  pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun. Dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan desa harus adanya kerjasama dan koordinasi yang matang antara berbagai pihak baik dari Pemerintah Desa Purwodadi maupun dari Bupati Kabupaten Magelang, Sehingga dalam pelaksanaan APBDes dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Dalam  Mengatasi  Kendala  Pengeloalaan  Keuangan

## Desa
Beberapa  hambatan  atau  kendala  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  Purwodadi dintaranya adalah mekanisme pelaporan APBDes harus kolektif di kecamatan , sehingga hal ini dapat menghambat program pembangunan desa yang lain. Karena desa yang tepat waktu  dalam  melaporkan  APBDes  akan  menunggu  desa-desa  yang  lain  yang  terlambat melaporkan.  Hambatan  /kendala  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  Anwar  dan  Jatmiko (2014)  yang  menyebutkan  bahwa  permasalahan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa diantaranya adalah laporan Anggaran  dan Belanja Desa (APBDes) yang di buat tiap-tiap desa masih bersifat konvensional (tradisional) dan sering terlambat dalam pengiriman ke kecamatan dan bahkan ke kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kuesioner yang  disebarkan  pada  5  desa,  hanya  2  desa  yang  mempunyai  pemahaman  yang  baik terhadap  laporan  keuangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  banyak  desa  yang  belum emmahami  dengan  baik  mengenai  laporan  keuangan  desa  sehingga  hal  ini  yang menyebabkan banyak desa terlambat dalam mengirimkan laporan ke kecamatan bahkan ke kabupaten.
Kemudian  kendala  yang  lain  mengenai  terbatasnya  sumberdaya  manusia  yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga sejalan dengan hasil  penelitian  dari  Adi  (2013)  menyebutkan  bahwa  dalam  pengelolaan  dan penatausahaan keuangan desa Mulawarman terdapat ha mbatan yang dirasakan Pemerintah Desa  Mulawarman  yang  sangat  terasa  adalah  tidak  adanya  tenaga  ahli  dalam  pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, atau dalam kata lain perangkat desa kurang berkompeten dan perlu adanya pelatihan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Efektifitas pengelolaan keuangan Desa Purwodadi pada laporan realisasi APBDes
Tahun 2015-2017 menunjukkan angka rata-rata 100% yang berarti efektif. Hanya ada beberapa pos di Tahun 2015 yaitu: pos Realisasi Pendapatan lain-lain sebesar 77,5% dan di Tahun 2017 pada pos realisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar
(Nuwun Priyono, Muhamad Wahyudi, Whinarko Juli Prijanto)
95%  dan  pos  realisasi  pendapatan  lain-lain  sebesar  46,8%.  Kedua  pos  tersebut dikatakan tidak efektif karena realisasi dibawah 100%.
2. Perkembangan  kinerja  keuangan  Desa  Purwodadi  dilihat  dari  laporan  realisasi APBDesa Tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan
3. Mekanisme pengelolaan keuangan Desa Purwodadi berdasarkan pada Permendgari Nomor  113  Tahun  2014  yang  meliputi  beberapa  tahap  yaitu:  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggugjawaban.
4. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan/kendala  dalam pengelolaan  keuangan  desa  yaitu:  mendorong  legislative/DPRD  melalui paguyuban  kepala  desa  untuk  segera  mengesahkan  APBD  Kabupaten  Magelang, sehingga Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APBDes dapat segera terbit  yang  digunakan  sebagai  acuan  bagi  desa  dalam  menyusun  APBDes. Kemudian  dalam  mengatasi  kendala  terbatasnya  sumberdaya  manusia  yang mempunyai  kompetensi  di  bidang  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  cara mengikutsertakan  dalam  pelatihan,  workshop  maupun  seminar  dibidang pengelolaan keuangan desa.

## Saran
1. Pemerintah Desa Purwodadi meningkatkan upaya-upaya untuk mencapai realisasi APBDes terutama pada pos pendapatan lain-lain.
2. Dalam penelitian yang akan datang mengkaji secara khusus pengelolaan keuangan desa dari aspek pengeluaran dan pembiayaan APBDes Purwodadi

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Hendro  Pujo  Sasongko.  2013. Implementasi  pengelolaan  dan  penatausahaan keuangan desa berdasarkan perda no 16 tahun 2007 tentang keuangan desa di desa  mulawarman  kecamatan  tenggarong  seberang  kabupaten  kutai kartanegara. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Unmul.  ejournal.ip.fisip.unmul. didownload tanggal 9 Agustus 2018
Amerieska,  Siti.  2015.  “Pengembangan  Model  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory”, Syariah Accounting Paper FEB UMS.
Anwar,  Misbahul  dan  Jatmiko,  Bambang.  2014. Kontribusi  dan  Peran  Pengelolaan Keuangan  Desa  Untuk  Mewujudkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa Yang  Transparan  dan  Akuntabel  (Survey  Pada  Perangkat  Desa  Di  Kecamatan Ngaglik  Sleman  Yogyakarta) .  Jurnal  Akmenika  UPY.  Vol  11  No.  1.  Web:
http://upy.ac.id/ojs/index.php/akm/issue/view/34 Didownload Tanggal 9
Agustus 2018
Arikunto, Suharsimi.2014. “Prosedur Peneltian”, Jakarta:Bhineka Cipta
Harsoyo. 1977. Manajemen Kinerja: Persada, Jakarta Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta .
Pemerintah  Desa  Purwodadi.  2016. Laporan  Realisasi  APBDes  Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2015
Pemerintah  Desa  Purwodadi.  2017. Laporan  Realisasi  APBDes  Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2016
Pemerintah  Desa  Purwodadi.  2018. Laporan  Realisasi  APBDes  Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2017
Pemerintah  Desa  Purwodadi.  2017. Buku  Profil  Desa  Purwodadi  Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2016
Peraturan  Bupati  Magelang  Nomor  50  Tahun  2015  Tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Bupati  Magelang  Nomor  10  Tahun  2017  Tentang Pedoman  Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Ritonga,  Irwan  Taufiq  (2014).  “Analisis  laporan  Keuangan  Pemda”  Penerbit: Lembaga Kajian Majanemen daerah. Yogyakarta
Sugiyono, 2003, Statistika Untuk Peneltian . Cetakan kelima, Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2009.Metodologi Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Cetakan kedelapan. Bandung:Alfabeta
Sutiyono,  2009. Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Seling Kecamatan Karang  Sambung Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2008) . Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan. FISIP. UMY Yogyakarta.
Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Wardoyo.1980. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Jakarta