## 26

## KEBIJAKAN  KRIMINAL  DALAM  PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN  KEADILAN   DALAM PERSPEKTIF   HAK ASASI MANUSIA
Sahat Maruli Tua Situmeang Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sahat@email.unikom.ac.id

## Abstrak
Kebijak an k riminal dapat dibedak an menjadi 2  (dua), yaitu k ebijak an k riminal dalam arti sempit dan k ebijak an k riminal dalam arti luas. Kebijak an k riminal yang dilak uk an melalui perundang-undangan  dan  badan-badan  resmi  bertujuan  untuk  menegak k an norma -norma sentral dari masyarak at. Kebijak an penanggulangan k ejahatan pada hak ik atnya  merupak an upaya perlindungan masyarak at dan upaya untuk  mencapai k esejahteraan masyarak at, oleh k arena  itu  tujuan  ak hir  dari    berbagai  k ebijak an  tersebut  adalah  untuk   memberik an perlindungan  bagi masyarak at sehingga tercapai k esejahteraan masyarak at. P ermasalahan yang diangk at dalam penulisan ilmiah ini adalah bagaimana k ebijakan k riminal yang diambil dalam penegak kan hukum untuk  mewujudk an k eadilan dalam prespek tif Hak  Asasi Ma nusia. Penelitian  ini  dilak uk an  secara  desk riptif  analitis  dan  diharapk an  dapat  memberik an gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal -hal yang berk aitan dengan   k ebijak an k riminal dalam penegak k an huk um untuk  mewujudk an k eadilan dalam perspek tif Hak   Asasi Manusia. Penelitian ini menggunak an metode pendek atan secara yuridis normatif. Penelitian ini dilak uk an dalam dua tahap, yaitu penelitian k epustak aan  (library research) dan data Lapangan. Tek nik  pengumpulan data dalam penelitian ini dilak uk an dengan  dua cara, yaitu studi  dok umen  dan  wawancara.  Analisis  data  dilak uk an  dengan  menggunak an  metode analisis yuridis k ualitatif. Berdasark an hasil penelitian, mak a k esimpulan  yang dapat diambil dalam hal ini adalah bahwa pelak sanaan k ebijak an k riminal dengan  menggunak an sarana huk um pidana (sarana penal) harus merupak an suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar, dalam arti bahwa setiap pilihan dan penetapan huk um pidana sebagai sarana untuk menanggulangi  k ejahatan  harus  benar-benar  memperhatik an  fak tor  yang  menduk ung berfungsinya  atau  bek erjanya  huk um  pidana  itu  dalam  k enyataan.  k ebijak an  non  penal haruslah  dioptimalk an  k arena  hal  tersebut  sejalan  dengan  cita -cita  bangsa  dan  tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembuk aan UUD 1945 yang memuat Panc asila.
Kata Kunci : Kebijak an Kriminal, Penegak k an Huk um, Hak  Asasi Manusia.

## PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kebijakan  kriminal  dapat  dibedakan  menjadi  2    (dua),  yaitu  kebijakan kriminal  dalam  arti  sempit  dan  kebijakan  kriminal  dalam  arti  luas.  Kebijakan kriminal  dalam  arti  sempit  ialah  keseluruhan  asas  dan  metode  yang  menjadi dasar  dari  reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan kebijakan  kriminal  dalam  arti  luas  yaitu  keseluruhan  fungsi  dari  aparatur penegak  hukum,  termasuk  di  dalamnya  cara  kerja  dari  pengadilan  dan  polisi. Kebijakan  yang  dilakukan  melalui  perundang-undangan  dan  badan-badan resmi  bertujuan  untuk  menegakkan  norma-norma  sentral  dari  masyarakat. Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya    merupakan  upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,

## 27
oleh  karena  itu  tujuan  akhir  dari    berbagai  kebijakan  tersebut  adalah  untuk memberikan  perlindungan    bagi  masyarakat  sehingga  tercapai  kesejahteraan masyarakat.
Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan pendekatan kebijakan diantaranya  adalah  adanya    keterpaduan  antara  politik  kriminal,  politik  sosial dan  penanggulangan  kejahatan  dengan penal  policy dan  non penal  policy . Penal  Policy merupakan suatu ilmu dan seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan  praktis  untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif  dirumuskan secara  lebih  baik  dan  untuk  memberi  pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan. Non  penal  policy merupakan  pencegahan  tanpa  pidana  dan mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan melalui  media massa.
Penegakkan hukum pidana selalu   terkait dengan moral dan etika. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor,  diantaranya adalah  sistem peradilan  pidana yang  seringkali  menggunkan  paksaan  atau  bahkan  kekerasan  ( coercion ) sehingga  menimbulkan  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  the power ). Hampir semua profesi dalam penegakkan hukum merupakan pegawai pemerintah  yang  memiliki  kewajiban  khusus  untuk  memberikan  pelayanan terhadap  publik.  Etika  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  membantu memecahkan  dilema  etis  yang  dihadapi  seseorang  dalam  kehidupan profesionalnya  ( enlightened  moral  judgement )  dan  dalam  profesi  sering dikatakan bahwa a set of ethical requirements are as part meaning . 1
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  berdasar  atas  konstitusi. Hal  ini  berarti  bahwa  kekuasaan  pemerintahnya,  hak-hak  rakyatnya  dan hubungan  antara  kekuasaan  pemerintah  dan  hak-hak  warga  negaranya  diatur oleh  hukum.  Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum    menempatkan  hukum sebagai  suatu  hal  yang  tertinggi.  Hal  ini  dikenal  dengan  istilah  supremasi hukum.  Supremasi  hukum  tidak  boleh  mengabaikan  3  (tiga)  ide  dasar  hukum yaitu  keadilan,  kemanfaatan  dan kedaulatan hukum. Sifat negara hukum dapat ditunjukkan  jika  alat-alat  perlengkapannya  bertindak  menurut  dan  terikat kepada  aturan-aturan  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu  oleh  alat-alat perlengkapan yang membuat aturan itu.
Negara  hukum  mempunyai  ciri-ciri  tertentu.  Menurut  Kaelan  ciri  dari negara hukum adalah : 2
a. Pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak  asasi  yang  mengandung persamaan  dalam  bidang  politik,  hukum,  sosial,  ekonomi  dan kebudayaan.
b. Peradilan  yang  bebas  dari  suatu  pengaruh  kekuasaan  atau kekuatan lain  yang tidak memihak.
c. Jaminan  kepastian  hukum,  yaitu  jaminan  yang  menentukan  bahwa ketentuan  hukumnya  dapat  dipahami,  dapat  dilaksanakan  dan  aman dalam melaksanakannya.
1 Muladi, Hak  Asasi Manusia - Hak ek at, Konsep dan Implik asinya dalam Prespek tif Huk um dan Masyarak at, Refika Aditama,  Bandung, 2009,  hlm.  103.
2 Kaelan, Pendidik an Pancasila , Paradigma, Yogyakarta, 2003,  hlm.191.

## Res Nullius Law Journal
Vol. 1 No. 1  Januari 2019

## 28
Menurut Franz Magnis Suseno,  salah satu ciri dari negara hukum adalah alat-alat  perlengkapan  negara  di  semua  tingkat  berada  di  bawah  kontrol kehakiman.    Negara  hanya  dapat  dikatakan  sebagai  negara  hukum  apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil, artinya hukum secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan. Hukum harus sesuai dengan paham keadilan  masyarakat  dan  harus  menjamin  hak-hak  asasi  manusia.  Adilnya hukum dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral negara hukum. 3
Salah  satu  persoalan  besar  yang  dihadapi  negara  Indonesia  dewasa  ini dalam  penyelenggaraan    hukum  adalah  menegakkan  hukum  secara  adil, sehingga  semua  warga  negara  percaya  bahawa  keamanannya  dijamin  oleh hukum  dan  hak-haknya  dihormati.  Penegakkan  hukum  dalam  hal  ini memerlukan  sistem  hukum  yang efisien serta pengadilan yang independen dan adil,  selain  itu  harus  juga  dipenuhi  syarat-syarat  dasar  yaitu  hak-hak  setiap orang  dilindungi tanpa melihat latar belakang etnik, agama dan budaya. Aparat penegak  hukum  harus  mentaati  hukum  yang  dijaganya,  jika  hal  itu  tidak terpenuhi  dan  hukum  menjadi  tidak  adil,  maka  masyarakat  akan  kehilangan kepercayaan  kepada  pemerintah,  sehingga  wibawa  hukum  menurun  dan yang muncul  adalah kekerasan.
2. Identifikasi  Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  dalam  penulisan  artikel  ini permasalahan  yang  diangkat  adalah  bagaimana  kebijakan  kriminal  yang diambil  dalam  penegakkan  hukum  untuk  mewujudkan  keadilan  dalam prespektif Hak Asasi Manusia?
3. Metode Penelitian
a. Spesifikasi  Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  secara  deskriptif  analitis,  yaitu  memberikan gambaran  secermat  mungkin  mengenai  fakta-fakta  yang  ada,  baik  berupa data  sekunder  bahan  hukum  primer,  seperti  UUD  1945,  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  KUHP,    data sekunder  bahan  sekunder  berupa  pendapat  para  ahli,  hasil-hasil  penelitian, hasil  karya  dari  kalangan  hukum  serta  bahan  hukum  tersier  berupa  data yang didapat dari majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh  mengenai hal-hal  yang berkaitan dengan
b. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  secara  yuridis normatif,  yaitu  suatu  metode  di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah,  asas  atau  dogma.  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini
3 Franz  Magnis-Suseno ,  Etik a  Politik   -  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern , Gramedia  Pustaka Utama,  Jakarta, 2001,  hlm.299.

## Res Nullius Law Journal
Vol. 1 No. 1  Januari 2019

## 29
menggunakan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
c. Tahap Penelitian Penelitian ini  dilakukan  dalam dua tahap, yaitu :
1) Penelitian Kepustakaan  ( Library Research )
Langkah  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  bahan  hukum  primer berupa  bahan  hukum  yang  mengikat,  yaitu  UUD  1945,  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan
Kehakiman,  KUHP,  bahan  sekunder  yang  meliputi  referensi hukum  dan  non  hukum  berupa  hasil  penelitian,  karya  tulis    dan bahan-bahan hukum tersier berupa berbagai artikel.
2) Data Lapangan Data  lapangan  dimaksudkan  untuk  mendukung  data kepustakaan. Penelitian  lapangan  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara dengan  berbagai  pihak  yang  berkompeten  berkaitan  dengan penelitian  ini.
d. Teknik Pengumpulan  Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  dua cara, yaitu:
1) Studi  Dokumen Pengumpulan  data  melalui  studi  dokumen  digunakan  untuk mengumpulkan  data  sekunder.  Cara  ini  merupakan  konsekuensi dari  penelitian  normatif/kepustakaan  yang  berdasarkan  data sekunder. Data sekunder terdiri dari : a) Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang mengikat,  yang terdiri  dari : i) UUD 1945. ii) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia. iii) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman iv) KUHP. b) Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  erat hubungannya  dengan  bahan  hukum  primer  dan  memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,  seperti : i) Buku-buku  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  kebijakan kriminal  dalam  penegakkan  hukum  untuk  mewujudkan keadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
ii) Hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  kebijakan kriminal dalam  penegakkan  hukum  untuk  mewujudkan  keadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. iii) Makalah  dari  berbagai  seminar  yang  berkaitan  dengan kebijakan  kriminal  dalam  penegakkan  hukum  untuk mewujudkan  keadilan  dalam  perspektif  Hak  Asasi Manusia

## 30
c) Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,
misalnya website . 2) Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dari  lapangan  untuk  mendapatkan  data  primer  sebagai  data pendukung.  Wawancara  juga  merupakan  cara  utama  untuk mengumpulkan  data atau informasi 4 . e. Metode Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode    analisis yuridis  kualitatif,  yaitu  metode  penelitian  yang  bertitik  tolak  dari  norma- norma,  asas-asas  dan  peraturan  perundang-undangan    yang  ada  sebagai norma hukum  positif  yang kemudian dianalisis  secara kualitatif.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua penafsiran,  yaitu    penafsiran  gramatikal  dan  sistematis.  Penafsiran gramatikal  adalah  penafsiran  berdasarkan  bunyi  undang-undang  dengan berpedoman  pada  arti  kata-kata  dalam  hubungannya  satu  sama  lain dalam kalimat  yang  dipakai  dalam  undang-undang  tersebut  atau  melihat  arti  kata dari  kamus  hukum.  Penafsiran  sistematis  adalah  penafsiran  yang memperhatikan  susunan  kata-kata  yang  berhubungan  dengan  bunyi  pasal lainnya,  baik  dalam  undang-undang  itu  sendiri  maupun  undang-undang lainnya.
f. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini adalah
:
1) Institusi  terkait
2) Perpustakaan
3) Website.

## A. PEMBAHASAN
Marc  Ancel  menyatakan  bahwa, Modern  Criminal  Science terdiri  dari  3 (tiga) komponen yaitu criminolgy , criminal law , dan penal policy” . 5 Marc Ancel selanjutnya  mengemukakan, bahwa penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang  pada  akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk  memungkinkan  peraturan hukum  positif  dirumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk  maemberi  pedoman  tidak hanya  kepada  pembuat  undang-undang,  tetapi  juga  kepada  pengadilan  yang menerapkan  undang-undang  serta  kepada  para  penyelenggara  atau  pelaksana putusan pengadilan.
Marc  Ancel    juga  mengemukakan  bahwa  diantara  studi  mengenai  faktor- faktor  kriminologis  di  satu  pihak,  dan  studi  mengenai  tehnik  perundang-undangan di  lain  pihak,  ada  tempat  bagi  suatu  ilmu  pengatuhan  yang  mengamati  dan menyelidiki  fenomena  legislatif  dan  bagi  suatu  seni  yang  rasional,  di  mana  para
4 Sanapiah  Faisal, Penelitian  Kualitatif  – Dasar-dasar dan Aplik asi, YA3, Malang, 1999,  hlm.  61.
5 Marc  Ancel, Social  Defence  -  a  Modern Approach in Criminal Problems, London, Routdge & Kagen Paul,  1965,  p. 4-5.

## 31
sarjana  dan  praktisi,  para  ahli  kriminologi  dan  sarjana hukum dapat bekerja sama tidak  sebagai  pihak  yang  saling  berlawanan  atau  saling  berselisih,  tetapi  sebagai kawan  sekerja  yang  terikat  di  dalam  tugas  bersama,  yaitu  terutama  untuk menghasilkan  suatu  kebijakan  pidana  yang  realistik,  humanis  dan  berpikiran maju (progresif) lagi  sehat. 6
Hukum tidak dapat dilepaskan dari manusia dalam proses pembentukannya. Proses  pembentukan  hukum    melahirkan  kesepakatan  dalam  penyusunan  bahasa materi  peraturannya.  Hukum  sejak  lahir  hanya  merupakan    pasal-pasal  mati, namun  hukum  dapat  hidup  dan  ditegakkan  oleh  manusia  yang  menjalankan  dan menegakan  hukum.  Manusia  menjadikan  hukum  dapat  bekerja,  karena  hukum tidak  mungkin  bisa  mengurus  kepentingannya  sendiri,  melainkan  untuk  tujuan yang berada diluar dirinya  sendiri.
Hukum bukanlah sebuah empty container , atau peti kemas kosong. Hukum dituntut  untuk  berisi  nilai-nilai  yang  diperlukan  bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Hal  ini  dikarenakan  hukum  bertujuan  untuk  mengatur  masalah hubungan  sosial,  budaya  dan  ekonomi,  serta  mengkualifikasikan  relasi  kekuasaan politik  dan  aspek  kehidupan  lainnya.  Hukum  mengkonstruksikan  hubungan individu  dengan  pihak  lain  dan  mengkategorikan  bahwa  suatu  perbuatan  adalah salah  atau  benar,  dengan  demikian,  apalah  artinya  hukum  tanpa  berisi  moralitas ( quid  leges  sine  moribus ).  Setiap hukum seharusnya dalam dirinya mengandung sistem nilai, sehingga apabila dalam suatu masyarakat terjadi kekacauan sosial dan banyak ketidakadilan,  maka keberadaan hukum itu sendiri  dapat dipertanyakan. 7
Penegakkan  hukum    meliputi  proses  kebijakan  kriminal ( criminal policy ). Konsepsi    kebijakan  penegakkan  hukum  tersebut  diimplementasikan  melalui tataran  institusional  yaitu Criminal  Justice System (Sistem  Peradilan  Pidana). Tujuan  utama  dari  Sistem  Peradilan  Pidana adalah untuk menanggulangi masalah kejahatan.    Ruang  lingkup  tugas  yang  diemban  oleh  Sistem  Peradilan  Pidana cukup  luas.  Sistem  Peradilan  Pidana  sebagai  upaya  penanggulangan  kejahatan yang  bersifat  penal  menggunakan  hukum  pidana  sebagai  sarana  utama,  baik hukum  pidana  materiil  maupun  hukum  pidana  formal,  termasuk  pelaksanaan pidana.
Kebijakan  kriminal  pada  dasarnya  merupakan  upaya  untuk  menanggulangi kejahatan,  sebagai  upaya  yang  rasional  dari  masyarakat  dalam  menanggulangi kejahatan.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief 8 ,  kebijakan  kriminal  atau  upaya penanggulanagan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  sebagai upaya  perlindungan  bagi  masyarakat  ( social  defence )  dan  upaya  mencapai kesejahteraan  bagi  masyarakat  ( social  walfare ).  Tujuan  akhir  dari  kebijakan kriminal    adalah    memberikan    perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  ( criminal  policy )  merupakan  bagian dari kebijakan penegakan hukum ( law enforcement policy ). Kebijakan penegakan
6 Ibid.
7 Raymond Sitorus, Aspek Kemanusiaan dalam Penegak k an Huk um, http://raymondsjurist.blogspot.co.id/2012/05/aspek-kemanusiaan-dalam-penegakan- hukum.html,  Diakses Pada Hari  Jumat,  Tanggal 17  Februari 2017,  Pukul 14.30  WIB.
8 Barda  Nawawi  Arief,  dikutip  dalam  Fathul  Achmadi  Abby, Pengadilan  Jalanan dalam Dimensi Kebijak an Kriminal , Jala Permata  Aksara, Jakarta,  2016,  hlm.53.

## 32
hukum  merupakan  bagian dari kebijakan sosial ( social policy ) dan termasuk juga dalam  kebijakan  legislatif  ( legislative  policy ).    Kebijakan  atau  politik  hukum pidana    merupakan  bagian  terpenting  dalam  kebijakan  kriminal.  Hal  ini dikarenakan  usaha  penanggulangan  kejahatan  dalam  Hukum  Pidana  pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan  penegakan hukum.
Penegakkan  hukum  dewasa  ini  banyak  sekali    mengandung  ketidakadilan, artinya  tidak  adanya  keseimbangan  antara  kebijakan  kriminal  dengan  kebijakan penegakkan  hukum.  Bentuk  ketidakadilan  dalam  penegakan    hukum  dapat dilihat dari  dimensi  pelaku  tindak  pidana  di  mana  dalam  upaya  penegakkan  hukum ditemukan  adanya  perlakuan  yang  diskriminatif  sehingga  prinsip  persamaan  di hadapan  hukum  ( equality  before  the  law )  tidak  terpenuhi.  Bentuk ketidakadilan dalam  penegakkan  hukum  dapat  dilihat  dari  dimensi  korban  kejahatan,  di  mana terdapat  perbedaan  perlakuan  apabila  korban  adalah  seorang  dengan  tingkat ekonomi  atas  ataupun  memiliki  jabatan  tertentu  ditangani  secara  menyeluruh  di seluruh  daerah,  sedangkan  tindakan  penanganan  serupa  belum  akan  ditangani secara optimal apabila korban kejahatan adalah masyarakat biasa.
Bentuk  ketidakadilan  cenderung  akan  menumbuhkan  kecemburuan  dalam penegakkan  hukum,  sehingga  akan  mengakibatkan  lahir  dan  bertumbuh kembangnya  kekerasan,  mafia  peradilan  dan  krisis  kewibawaan  hukum  di  mata masyarakat,  sehingga  hak  asasi  manusia  menjadi  tercederai  karena ketidakadilan penegakan hukum. 9
Penegakkan  hukum  seharusnya  selalu  dilihat  dari  konteks  kemanusiaan, karena  penegakkan  hukum  itu  bukan  suatu  proses  logis  semata,  melainkan  sarat dengan  keterlibatan  manusia  didalamnya.  Penegakkan  hukum  tidak  dapat  dilihat sebagai  suatu  proses  logisioner  melainkan  sesuatu  yang  kompleks,  masuknya faktor  manusia  menjadikan  penegakan  hukum  sarat  dengan  dimensi  prilaku dengan  berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hal inilah yang menjadi keluaran ( output ) penegakan hukum, bahwa tidak hanya didasarkan kepada ramalan logika semata melainkan juga hal-hal  yang tidak menurut logika. 10
Pengaturan  hak  asasi  manusia  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  dapat dilihat  dalam beberapa  peraturan perundang-undangan, yaitu :
1. Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  (untuk  selanjutnya  disebut UUD 1945).
Pernyataan-pernyataan  yang  dituangkan  dalam  Pembukaan  UUD  1945 banyak  mengandung  pernyataan  dan  penegasan  yang  menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai  kemanusiaan yang sangat luhur.
2. Pasal-pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa segala warga negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dengan  tidak  ada kecualinya.    Rumusan  dalam  pasal  ini    hampir  sama  dengan  rumusan dalam Pasal 6 Universal Declaration of Human Right ( recognition as a person before the law ), Pasal 7 Universal Declaration of Human Right ( equal  protection  of  the  law ),  dan  Pasal  21  ayat  (2) Universal
9 Romli  Atmasasmita, Hak   Asasi  Manusia  dan  Penegak an  Huk um ,  Binacipta, Bandung, 1997,  hlm.  63.
10 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Huk um - Perk embangan Metode dan Pilihan Masalah , Muhammadiyah  University Press,  Yogyakarta, 2004,  hlm.  175.

## 33
Declaration of Human Right ( equal access to  public service in ones country ).
3. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia yang diundangkan  pada tanggal 23 September 1999.
4. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun    2009  tentang  Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
Pasal  7,  Pasal  8  dan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan    Kehakiman  mensyaratkan  bahwa perampasan  atau  pembatasan  kemerdekaan  bergerak  seseorang  hanya dibenarkan  apabila  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Selanjutnya aspek  kemanusiaan  lainnya  yang  sangat  mendasar  dilihat  dari  sudut hukum  pidana  adalah  bahwa,  seseorang  harus  dianggap  tidak  bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  tetap ( presumption  of  innocence )  dan  seseorang  tidak  dapat  dipidana (termasuk dikenai tindakan) tanpa kesalahan ( Culpabilitas ). 11
5. Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana Pengaturan  mendasar  mengenai  hak  asasi  manusia tertuang juga dalam
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (untuk  selanjutnya  disebut KUHP).  KUHP  merupakan  wujud  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia, karena KUHP mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar HAM  atau  aspek  kemanusiaan  yang  paling  mendasar,  contohnya terdapat  dalam  Pasal  338  dan  340  KUHP  mengenai  perbuatan  yang melanggar hak hidup  orang lain.
Masuknya  nilai  Hak  Asasi  Manusia dalam penegakkan hukum merupakan faktor  penting  yang  bertujuan  menjadikan  hukum  itu  sendiri  tidak  sebagai  petaka bagi  rakyat,  melainkan  hukum  itu  ada  dengan  tujuan  menghantarkan  manusia kepada  kehidupan  yang  adil,  sejahtera  dan  membuat  manusia  bahagia.  Konteks hukum  untuk  memanusiakan    itulah  yang  seharusnya  menjadi  paradigma  para penegak  hukum,  sehingga  nilai-nilai  kemanusiaan  dalam  penegakan  hukum  tidak disingkirkan  dalam  penerapan  terhadap  suatu  peristiwa  hukum.  Hukum tidak ada untuk  dirinya  sendiri,  melainkan  untuk  sesuatu  yang  lebih  besar  lagi,  karena hukum  adalah  untuk  manusia  dan  manusia  bukan  untuk  hukum. 12 Sehingga terciptanya  keadilan  bagi  semua  masyarakat  dalam  proses  penegakan  hukum adalah    apabila  semua  aparat  penegak  hukum  dapat  menjalankan  tugas  dan tanggungjawabnya   dengan memegang teguh pada aturan yang ada.
Bentuk  kebijakan  kriminal  dalam  penegakan  hukum,  yaitu  agar terciptanya suatu keadilan yang dapat di bedakan menjadi 2 (dua) kebijakan,   yaitu :
1. Kebijakan Penal
Upaya  penanggulangan  hukum  pidana  melalui  sarana  penal  dalam mengatur  masyarakat  lewat  perundang-undangan  pada  hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan ( policy ). Upaya penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  (sarana  penal)  lebih menitik beratkan pada sifat represive (penindasan
11 Gunawan  Jatmiko, Analisis  terhadap  Penegak k an  Huk um  dan Perlindungan Hak Asasi  Manusia  (HAM)  Oleh  Polisi, Jurnal  Hukum  Pro  Justisia,  Volume  24,  Nomor  2  April 2006,  Fakultas Hukum  Universitas Lampung,  Lampung,  2006,  hlm.  140-141.
12 Satjipto Rahardjo, Huk um Progresif , Kompas Gramedia,  Jakarta,  2009,  hlm.  2.

## 34
/pemberantasan/penumpasan)  setelah  kejahatan  atau  tindak  pidana terjadi.  Sarana  penal  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  usaha penegakkan  hukum,  oleh  karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan  penegakan hukum ( Law Enforcement ). Penanggulangan kejahatan dengan kata lain dapat dilakukan dengan cara menyerahkan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  kepada  pihak  penegak hukum,  dalam  hal  ini  polisi,  jaksa,  hakim  untuk  diproses  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Hukuman  atau  sanksi  pidana  yang dijatuhkan  kepada  pelaku  diharapkan  dapat  memberikan  efek  jera kepada  pelaku  sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan,  sehingga  dapat memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  serta  dapat  memberikan perlindungan  berupa rasa aman kepada masyarakat.
2. Kebijakan Non Penal Kebijakan  “non  penal”  lebih  menitik  beratkan  pada  sifat  “preventif”
(pencegahan/penangkalan/pengendalian)  sebelum  kejahatan  terjadi, Upaya  non  penal  yang  paling  strategis  adalah  upaya  untuk  menjadikan masyarakat  sebagai  lingkungan  sosial  dan  lingkungan  hidup  yang sehat   (secara  materiil  dan  immateriil)  dari  faktor  –  faktor  kriminogen. Hal  ini  berarti  bahwa  masyarakat  dengan  seluruh  potensinya  harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan   kriminal. Upaya  non  penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat melalui  kebijakan  sosial  dan    dengan  menggali  berbagai  potensi  yang ada  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Upaya  non  penal juga dapat digali dari  berbagai  sumber  lainnya  yang  juga  mempunyai  potensi  efek- preventif.  Sumber  lain  tersebut    antara  lain  adalah    media  pers/media massa,  pemanfaatan  kemajuan  teknologi.  Hal  ini  dikenal  dengan  istilah techno-prevention” dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.
Sudarto  mengemukakan,  bahwa  kegiatan  patroli  dari  polisi  yang dilakukan  secara  kontinyu  termasuk  upaya  nonpenal  yang  mempunyai pengaruh  preventif  bagi  penjahat  (pelanggar  hukum)  potensial. Sehubungan  dengan  hal  ini,  kegiatan  razia/operasi  yang  dilakukan kepolisian  di  beberapa  tempat  tertentu  dan  kegiatan  yang  berorientasi pada  pelayanan  masyarakat  atau  kegiatan  komunikatif  edukatif  dengan masyarakat,  dapat  pula  dilihat  sebagai  upaya  nonpenal  yang  perlu diefektifkan. 13
Upaya  penegakan  hukum  harus  berbanding  lurus  dengan  upaya penanggulangan  kejahatan  dan    dalam  melakukan pilihan di antara usaha rasional tersebut, pilihan dapat berupa penggunaan kebijakan hukum pidana ( penal policy ) ataupun  sarana  bukan-hukum  pidana  ( non-penal  policy ). Pelaksanaan kebijakan kriminal  dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana  (sarana  penal)  haruslah merupakan  suatu  usaha  yang  dibuat dengan sengaja dan sadar, dalam arti bahwa setiap  pilihan  dan  penetapan  hukum  pidana  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi
13 Kilometer 25, Upaya Non Penal dalam Menanggulangi  Kejahatan , http://kilometer25.blogspot.co.id,  Diakses  Pada  Hari  Kamis,  Tanggal  24  Agustus  2017, Pukul 22.50  WIB.

## 35
kejahatan harus benar-benar memperhatikan faktor yang mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu  dalam kenyataan.
Kebijakan  non  penal  haruslah  dioptimalkan  karena  hal  tersebut  sejalan dengan  cita-cita  bangsa  dan  tujuan  negara,  seperti  yang  tercantum  dalam Pembukaan  UUD  1945  yang  memuat  Pancasila.  Segala  bentuk  pembangunan harus  berangkat  dari  nilai-nilai  Pancasila,  karena  pada  hakikatnya  Pancasila merupakan  tonggak  konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah  kenegaraan.  Pancasila menjadi kesepakatan luhur (modus vivendi) yang kemudian  ditetapkan  sebagai  dasar  ideologi  negara.  Upaya  non  penal  dalam pencegahan  tindak  pidana  merupakan  salah  satu  aspek  cita-cita  Pancasila, Pancasila  menjadi  dasar  rasional  mengenai  asumsi  tentang  hukum  yang  akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukan kemana bangsa dan negara harus dibangun. 14

## B. PENUTUP
1. Kesimpulan
Pelaksanaan  kebijakan  kriminal  dengan  menggunakan  sarana  hukum pidana (sarana penal) harus merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan  sadar,  dalam  arti  bahwa  setiap  pilihan  dan  penetapan  hukum  pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus  benar-benar
memperhatikan  faktor  yang  mendukung  berfungsinya  atau  bekerjanya  hukum pidana  itu  dalam  kenyataan. kebijakan non penal haruslah dioptimalkan karena hal  tersebut  sejalan  dengan  cita-cita  bangsa  dan  tujuan  negara,  seperti  yang tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945  yang  memuat  Pancasila.  Segala bentuk  pembangunan  harus  berangkat  dari  nilai-nilai  Pancasila,  karena  pada hakikatnya  pancasila  merupakan  tonggak  konvergensi  berbagai  gagasan  dan pemikiran  mengenai  dasar  falsafah  kenegaraan,  sehingga  kebijakan  kriminal dalam penegakan hukum dapat mencapai keadilan yang berlandaskan hak asasi manusia.
2. Saran
Perlu  diadakannya  perubahan  atau  penyempurnaan  pada  berbagai  hukum positif  di  Indonesia  terkait  dengan  kebijakan  penegakkan  hukum  pidana  di Indonesia.
Daftar Pustaka
Buku
Fathul Achmadi Abby, 2001, Pengadilan Jalanan dalam Dimensi Kebijakan Kriminal , Jakarta : Jala Permata Aksara. Franz  Magnis-Suseno , 2001, Etika  Politik  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar Kenegaraan Modern , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Kaelan, 2003, Pendidikan Pancasila , Yogyakarta : Paradigma.
14 Ibid.

## 36
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Muladi,  2009, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat, Bandung : Refika Aditama. Marc Ancel, 1965, Social Defence, a Modern Approach to Criminal Problems, London :  Routdge & Kagen Paul. Romli  Atmasasmita,  1997, Hak  Asasi  Manusia  dan  Penegakan  Hukum , Bandung : Binacipta. Sanapiah  Faisal,  1999, Penelitian  Kualitatif  –  Dasar-dasar  dan  Aplikasi, Malang : YA3
Satjipto  Rahardjo, 2009, Hukum Progresif , Jakarta : Kompas Gramedia.
---------, 2004, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah ,
Yogyakarta : Muhammadiyah  University Press.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19999  tentang Hak Asasi Manusia
Website Kilometer  25, Upaya  Non  Penal  Dalam  Menanggulangi  Kejahatan , http://kilometer25.blogspot.co.id,  Diakses  Pada  Hari  Kamis,  Tanggal  24 Agustus 2017.
Raymond  Sitorus, Aspek   Kemanusiaan  dalam  Penegakkan  Hukum, http://raymondsjurist.blogspot.co.id/2012/05/aspek-kemanusiaan-dalam- penegakan-hukum.html,  Diakses  Pada  Hari  Jumat, Tanggal 17 Pebruari 2017.