Membangun National Branding Image Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dunia

## Jamhur Poti
( jamhur_poti2000@yahoo.com )

## (Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH)

## Abstract
Nation Branding serves to build, develop, and maintain a good image of a country. This theory is based on the results of observations and studies that claim that a country's success in competing in the global market is strongly influenced by the country's brand image. In fact, it is said that the branding  and  image  of  a  country  coupled  with  a  commensurate  transfer  of  the  image  to  the products produced as important as the products produced by the state itself. To build a maritime shaft Indonesia, of course, all potential make it happen. Including deployed for the construction of national branding are integrated in a unified concept, the which raised or highlight the potential of marine  and  maritime  aspects.  National  branding  of  course  need  to  be  integrated  with  other brandings the creation for similar interests. Likewise city branding of each of the cities, especially coastal  cities,  should  refer  to  the  main  theme  of  national  branding,  the  marine  and  maritime sectors. With the unified theme of branding will be forming a strong image. And more memorable. The  need  for  national  branding  as  the  promotion  of  marine  and  maritime  vision  of  Indonesia roomates  in  turn  attract  more  investors,  tourists,  and  enhance  the  value  and  competitiveness  of trade  with  other  countries.  The  idea  to  make-the  Riau  Islands  as  Indonesia  and  the  axle  shafts maritime  world,  should  be  supported  by  policies  and  decisions  seriously.  Strategic  geographical location  between  South  China  Sea  and the  Malacca  strait  with  natural resources  potential.  Riau Islands Province, it is possible to become a center of economic growth in the Republic of Indonesia in the future. Riau Islands directly dealing with neighboring Singapore and Malaysia. Besides, It also became connectivity or connect between one region and another. In addition to sea lanes, some areas  need  to  be  connected  to  the  airport.  Now  is  the  time  Indonesia  needs  to  build  a  national branding  according  to  the  vision  of  marine  and  maritime  government  aim  to  achieve.  Not  only touched  the  tourism  sector  alone,  but  also  need  to  reflect  the  potential  of  natural  and  marine industries are extensive. So that not only attract tourists to visit, but also able to invite the interest of investors to invest in the marine and maritime sectors
Keywords: Nationa,l Branding, Image,  Maritime

## Pendahuluan
Sejarah  bangsa  Indonesia  pada  zaman kerajaan  Sriwijaya  dan  Majapahit  telah mencatat  sebagai  sebuah  Negara  Maritim yang mencapai kejayaan gilang gemilang.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara dengan pantai terpanjang di dunia setelah Kanada.  Luas  wilayah  laut  Indonesia hampir  70%  dan  daratan  sekitar  30  %. Indonesia  merupakan  Negara  kelautan
terbesar  di  dunia  yang  memiliki  bentang laut  luas  dengan  ribuan  pulau  besar  dan kecil.  Dengan  jumlah  pulaunya  sekitar 13.500  buah  dan  mencakup  wilayah sepanjang  3.000  mil  laut  dari  Sabang sampai Merauke. Namun potensi kelautan dan  kemaritiman  yang  begitu  luas  dan strategis  selama  ini  belum  tergarap dengan baik sebagai sumber perekonomian Indonesia.
Mengingat  potensi  sumber  kelautan  dan kemaritiman  yang  begitu  besar  maka untuk  membangun  dan  menjadikan Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia merupakan  sebuah  gagasan  yang  perlu mendapat dukung dari seluruh masyarakat  Indonesia.  Untuk  itu  perlu merubah  persepsi  dan  pandangan  yang selama  ini  terpusat  dari  "budaya  darat‛ beralih  pada  "budaya  laut"  atau  maritim. Begitu  juga  untuk  mewujudkan  visi kelautan harus merubah segenap perangkat  dan  pranta  sosial  maupun infrastruktur  untuk  mendukung  visi kelautan  dan  maritim  yang  dicanangkan pemerintah.  Oleh  karena  itu  sangat penting untuk menciptakan dan membangun  suatu “National  Branding” dalam  rangka  melakukan  promosi  ke dalam  maupun  keluar. Promosi  ke  dalam diharapkan  untuk  pengetahuan (awarnes) masyarakat
melakukan perubahan budaya menuju budaya maritim. Promosi keluar dilakukan agar masyarakat internasional mengetahui (knowledge) kedudukan  dan  posisi  Indonesia  sebagai negara poros  maritim  dunia,  meskipun memerlukan waktu yang panjang, investasi  yang  besar  dan  konsistensi kebijakan  pembangunan  nasional.  Selama ini  kemaritiman  masih  menjadi  isu-isu parsial,  dan  belum  terkordinasi  dan terarah  secara  konprehensif  dan  belum diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan nasional secara total
sebagai negara maritim terbesar di dunia.
Bangsa  Indonesia  harus  bisa  mengelola potensi  tersebut  untuk  memanfaatkan berbagai  peluang.  Sebagai  contoh  negara Singapura,  bangsanya  berusaha  dan mampu  menjadi  negara  terkemuka  di dunia  dalam  bidang  perdagangan,  jasa, transportasi  keuangan,  dan  informasi. Mewujudkan  industri  dan  perdagangan dunia Indonesia juga harus outward looking dalam mengelola pembangunan ekonominya.  Indonesia  sangat  potensial berperanan penting dalam sistem industri dan  perdagangan  dunia,  yakni  dengan memberikan tempat bagi kegiatan industri  dan  perdagangan  antarbangsa
(Industrial  and  Free  Trade  Zones), melayani transportasi laut, dan membangun industri  perkapalan.  Bardasarkan  kajian Unit Kerja Staf Ahli Menteri Negara PPN/
Kepala  Bappenas  Bidang  Tata  Ruang  dan Kemaritiman,
Indonesia bisa
mengembangkan  kota-kota  bandar  dunia pesisir,  sekurang-kurangnya  4  Singapura besar  dan  14  Singapura  kecil/  sedang. Indonesia  seharusnya  bisa,  karena  tidak hanya  memiliki  lokasi  strategis,  tetapi juga  memiliki  sumber  daya  alam  (SDA) yang  maha  kaya.  Membangun  Indonesia untuk  berperanan  penting  dalam  sistem industri  dan  perdagangan  antarbangsa bukan tanpa rasionalitas. Beberapa informasi penting cukup menjadi referensi sebagai  pertimbangan  dan  alasan  sebagai berikut;
Pertama,  Dibandingkan  pada  tahun  2005, perdagangan  dunia  diperkirakan  bakal meningkat  pesat.  Perdagangan  dunia pada  tahun  2025  akan  menjadi  2,5  kali, dengan  nilai  mencapai  US$  30  triliun. Implikasinya, semua kapal dan pelabuhan yang  tersedia  di  dunia  tidak  akan  cukup. Artinya, ini peluang bagi Indonesia untuk membangun  armada  kapal  dan  sistem
pelabuhan,  kendati  negara-negara  lain juga melakukannya.
Kedua,  kapal-kapal  yang  dibangun  di dunia  cenderung  semakin  besar,  menuju generasi IV, V, dan VI, dengan ukuran 400 ribu  DWT,  500  ribu  DWT,  bahkan  1.200 ribu DWT, yang panjangnya mencapai 500 M.  Implikasinya,  karena  kapal-kapal  ini tidak  bisa  melintasi  Selat  Malaka,  maka harus  melintasi  Samudera  Hindia  di sebelah  Barat  Sumatera,  dan  selanjutnya melalui Aluran Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Artinya, ini peluang bagi Indonesia  untuk  membangun  pelabuhan- pelabuhan internasional yang bisa melayani kapal-kapal superbesar. Pelabuhan-pelabuhan demikian perlu dibangun  di  pintu  masuk,  di  sepanjang, dan  di  pintu  keluar  ALKI,  memberikan pelayanan-termasuk  alih  muatan  kapal (transhipment).
Ketiga,  lembaga  di  bawah  PBB United Nation  Conference  on  the  Trade  and Development (UNCTAD), memberikan analisis  adanya  perubahan  paradigma dalam  perdagangan  dunia.  Berdasarkan value chain analysis antar industri,
pengusaha industri yang semula menghasilkan  barang  jadi  di  negaranya masing-masing, cenderung beralih. Pengusaha memilih menempatkan industri  komponen  dan  perakitan  di lokasi-lokasi  strategis  di  ‘pertengahan jalan’ dan ‘perempatan jalan’ perdagangan  dunia.  Ketimbang  membuat mobil  jadi,  yang  berat  dan  memerlukan tempat  di  kapal/  alat  transportasi,  lebih baik  sebagian  komponen  dibuat  dan dirakit  di  negara  di  tengah/perempatan jalan, untuk selanjutnya dibawa ke negara konsumen.  Dengan  demikian,  pengusaha industri mendapat dua keuntungan, yakni ongkos transportasi jadi lebih murah, dan upah yang jauh lebih murah dibanding di
negara asal, seperti Eropa dan Amerika.

## National Branding
Raymond
Miller, dalam bukunya
Globalization  and  Identity , Nation  Branding didefinisikan sebagai ‚ sekumpulan teori dan penerapannya yang bertujuan untuk mengukur, membangun dan mengatur reputasi dari suatu negara (masih berhubungan dengan place branding) .‛ Sesuai dengan  definisinya,  nation  branding  ini berfungsi untuk membangun, mengembangkan,  dan  mempertahankan pencitraan  (reputasi)  yang  baik  tentang suatu  negara.  Teori  ini  didasarkan  pada hasil  observasi  dan  penelitian  yang menyatakan  bahwa  kesuksesan  suatu negara  dalam  berkompetisi  di  pasar global  sangat  dipengaruhi  oleh brand image negara  tersebut.  Bahkan,  dikatakan bahwa branding dan image dari  suatu negara  ditambah  dengan  transfer  yang sepadan  antara  image  tersebut  kepada produk-produk  yang  dihasilkan  sama pentingnya dengan produk yang dihasilkan  oleh  negara  itu  sendiri. Simon Anholt  adalah  tokoh  yang  pertama mencetuskan  ide  atau  teori National Branding. (Eryadi, 2009)
Merujuk  pada  visi  pemerintahan  untuk membangun  poros  maritim  Indonesia, tentunya semua potensi dikerahkan untuk mewujudkannya.Termasuk pembangunan national  branding yang  terintegrasi  dalam satu konsep yang utuh, yang mengangkat atau  menonjolkan  tentang  potensi  aspek kelautan  dan  maritim. National  Branding tentu  saja  harus  terintegrasi  dengan branding-branding  lain  yang  dikreasikan untuk  kepentingan  serupa,  baik  yang dilansir  departemen-departeman,  dalam hal  ini  Pariwisata  dan  Perdagangan. Begitupun City  Branding dari  masing- masing  kota  terutama  kota-kota  pesisir, harus  merujuk  pada  tema  utama  national
branding,  yaitu  sektor  kelautan  dan maritim.  Dengan  adanya  kesatuan  tema branding  akan  lebih  membentuk  image yang  kuat.  Dan,  lebih  mudah  diingat. (Sumber: Kompasiana, 2 Agustus 2016)
Perlunya National Branding sebagai promosi  visi  kelautan  dan  kemaritiman Indonesia  yang  pada  gilirannya  menarik lebih banyak
investor, wisatawan, maupun  mempertinggi  nilai dan  daya  saing  perdagangan  dengan beberapa negara lainnya. Jika menoleh ke belakang, National  Branding Indonesia lebih  banyak  mengangkat  keragaman budaya,  hayati  dan  alam,  kini  saatnya Indonesia  perlu  membangun National Branding sesuai visi kelautan dan maritim yang  hendak  dicapai  pemerintah.  Slogan kampanye  seperti Wonderful  Indonesia ,
tidak secara tegas menghadirkan
kekuatan potensi maritim. Sehingga perlu diubah  menjadi tagline yang  menonjolkan keunggulan  sektor  kelautan  dan  maritim yang  dimiliki  Indonesia.  Tidak  hanya menyentuh  sektor  pariwisata  semata, melainkan  juga  perlu  mencerminkan potensi alam dan industri kelautan secara luas.Sehingga tidak hanya menarik wisatawan  untuk  berkunjung,  melainkan juga  mampu  mengundang  minat  para investor  untuk  menanamkan  investasinya pada  sektor  kelautan  dan  maritim  di Indonesia. Namun  sampai  saat  ini  masih banyak  wacana  dalam  melakukan nation branding di  Indonesia,  seperti  ‚ Wonderful
Indonesia” atau”remarkable Indonesia” . Merek  Indonesia  masih  belum  dapat dikenal di Internasional, bahkan cenderung  memiliki  citra  negatif  karena faktor  stabilitas  politik  dan  keamanan yang  buruk.  Faktor  tersebut  sangat berpengaruh  pada  daya  saing  pariwisata Indonesia dibanding negara lain khususnya di ASEAN.

## Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan  Undang-undang  Nomor  25 tahun  2002  merupakan  provinsi  ke-32  di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang,  Kota  Batam,  Kabupaten Bintan,  Kabupaten  Karimun,  Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten  Kepulaan  Anambas.  Secara keseluruhan  Wilayah  Kepulauan  Riau terdiri  dari  5  Kabupaten  dan  2  Kota,  47 Kecamatan  serta  274  Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 30% belum bernama dan berpenduduk.  Adapun  luas  wilayahnya sebesar  252.601 Km 2 , di mana sekitar  96% – nya merupakan lautan dan hanya sekitar 4%  merupakan  wilayah  darat,  dengan batas wilayah sebagai berikut :
Utara : Vietnam dan Kamboja Selatan : Prov.  Kep.  Bangka Belitung dan Jambi Barat : Negara Singapura, Malaysia  dan  Prov. Riau Timur : Malaysia,  Brunei  dan Prov. Kalimantan Barat
Letak geografis yang strategis antara Laut Cina  Selatan  dan  Selat  Malaka  dengan potensi  alam  yang  sangat  potensial. Provinsi  Kepulauan  Riau  dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan  ekonomi  bagi  Republik Indonesia dimasa depan. Provinsi Kepulauan Riau salah satu provinsi selain sebagai  poros  maritim  Indonesia,  juga berpotensi  menjadi  poros  maritim  dunia, dikarenakan  letak  geografis  Kepulauan Riau  yang  berhadapan  langsung  dengan negara  tetangga  Singapura  dan  Malaysia.
Disamping  itu  Provinsi  Kepulauan  Riau juga menjadi konektivitas atau menghubungkan  antara  satu  daerah dengan  daerah  lainnya.  Selain  jalur  laut, beberapa  wilayah  perlu  dihubungkan dengan  bandar  udara.  Beberapa  di antaranya sudah
dirintis
pembangunannya  meskipun  saat  ini belum  maksimal  dalam  memberikan pelayanan transportasi
kepada masyarakat yang berada di luar
Kepulauan Riau .
Gagasan  untuk  menjadikan  Kepulauan Riau sebagai poros maritim Indonesia dan poros  maritim  dunia,  harus  didukung oleh  kebijakan  dan  keputusan  yang sungguh-sungguh. Dibutuhkan kebijakan- kebijakan  jangka  pendek,  kemauan (good will) politik yang kuat dengan mengutamakan  masa  depan  Indonesia yang lebih baik melalui potensi kemaritimannya.  Ada  beberapa  alasan untuk menjadikan Kepulauan Riau sebagai poros maritim dunia, antara lain;
Pertama,  Kepulauan  Riau  sudah  diberi anugerah potensi kelautan yang melimpah  ruah.  Bukan  hanya  potensi perikanan  ratusan  juta  ton  yang  bisa ditangkap,  biota  laut  yang  kaya,  juga kekayaan  tambang  gas  dan  minyak  yang besar.  Jika  dalam  konteks  ekonomi kemaritiman,  pertahanan  dan  ketahanan wilayah,  adalah  sektor  yang  sangat strategis  dan  niscaya,  maka  potensi kelautan dan pertambangan itu memerlukan  benteng  pertahanan  dan keamanan, dan itu adalah benteng masuk ke  Indonesia  karena  Kepulauan  Riau adalah  kawasan  perbatasan  terdepan dengan  luas  perairan  dan  garis  pantai yang luar biasa panjangnya.
Kedua,  Kepulauan  Riau  punya  Batam, sebuah  kawasan  ekonomi  yang  sudah
berkembang  pesat,  sudah  menyerap triliunan  dana  pembangunan  nasional, memiliki  keistimewaan  sebagai  kawasan perdagangan  dan  pelabuhan  bebas  atau free  trade  zone (FTZ).  Serta  memiliki infrastruktur  ekonomi  kemaritiman  yang cukup  memadai.  Batam  sudah  dianggap Singapura-nya  Indonesia.  Hongkong-nya Indonesia.  Sebuah  pelabuhan  bebas  yang sudah  berkembang.  Memiliki  pelabuhan laut yang cukup. Punya industri kemaritiman  yang  terbesar  di  Indonesia, lebih  100  industri  galangan  kapal.  Punya industri lepas pantai dan sudah memproduksi  ratusan  buah  rig  lepas pantai  yang  kini  bertaburan  di  laut  Cina Selatan.  Lembaga  keuangan  dan  dunia usaha  yang  sudah  sangat  maju,  dan  lain- lain.  Ini  kelebihan  Batam  dibandingkan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim lainnya di Indonesia.
Ketiga, Kepulauan Riau, meskipun dengan  kemampuan  dana  pembangunan terbatas  dan  kebijakan  kemaritiman  yang belum konsisten dan masih parsial, sudah menciptakan  pusat-pusat  pertumbuhan ekonomi  berbasis  maritim.  Paling  tidak ada tujuh daerah pertumbuhan ekonominya  yang  berbasis  maritim,  dan itu  ada  di  kabupatennya,  daerah-daerah kepulauan  yang  dalam  masa  reformasi dan  era  otonomi  ini,  tumbuh  dan berkembang cukup pesat dengan memanfaatkan potensi kemaritimannya.
Keempat; Kepulauan Riau bukan mustahil segera  terwujud  sebagai  bagian  dari  visi Indonesia  untuk  menjadi  poros  maritim dunia.  Keberadaan  Batam  sebagai  salah satu pusat perkembangan ekonomi Indonesia  yang  selama  ini  cenderung diabaikan,  harus  dimanfaatkan  secara maksimal.  Baik  sebagai  pelabuhan  bebas, maupun  sebagai  kawasan  yang  sudah memiliki  infrastruktur  ekonomi  yang
memadai.
Di  bidang  pariwisata,  Batam  adalah tujuan  wisata  utama  Indonesi  setelah Jakarta dan Bali. Batam sebagai pelabuhan transhipment sudah sangat berperan penting  dan  mengambil  alih  sebahagian peran  Singapura  dan  Jakarta.  Dalam konteks  menjadikan  Kepulauan  Riau sebagai salah satu poros maritim
Indonesia,  maka  Batam  harus  jadi  pusat pengembangan dan pengendalian ekonomi  kemaritimam  Kepulauan  Riau dan  kawasan  sekitarnya.  Batam  harus berperan  sebagai  bandar  tempat  semua kekuatan dan keperluan ekonomi kemaritiman kawasan ini bermula, tersedia, dan dikembangkan. Jika puluhan tahun  lalu  Singapura  dan  Hongkong menjadi  kiblat  ekonomi  dan  kemaritiman Indonesia,  maka  peran  itu  harus  segera diambil  alih.  Batam  dengan  seluruh kawasan sekitarnya dapat menjadi pelopor  wisata  maritim  atau  bahari. Batam  dengan  segala  keunggulanya sekarang, tidak boleh lagi dikelola dengan setengah  hati,  akan  tetapi  sudah  harus dikelola  dengan  konsep  yang  terpadu. Harus  jadi  kekuatan  yang  menggerakkan dan  memiliki  daya  tarik.  Membangun potensi ekonomi  baru,  termasuk ekonomi maritim,  baik perikanan, pelayaran, perdagangan,  maupun  industri,  memang memerlukan  keterlibatan  dan  campur tangan  pemerintah.  Bukan  hanya  dana pembangunan  infrastruktur,  tetapi  juga investasi dunia usaha.
Tol  laut  Indonesia  harus  bermula  dari Batam, khususnya di kawasan barat. Dari Batam  lah  semua  armada  transportasi, perdagangan,  dan  lintas  laut  digerakkan, dan menjadi sebuah mata rantai
hubungan yang bersinergi dengan
kawasan  lain.  Pikiran  tentang  Jembatan Selat  Malaka  (Dumai-Malaka),  sebagai
gagasan Asean highway, bisa saja dilupakan untuk sementara waktu, karena jalan  masuk  dari  Indonesia  semenanjung Asean,  tidak  harus  lewat  jembatan  yang sangat  mahal  investasinya,  tetapi  bisa melalui  armada  roro.  Pintu  masuk Sumatera  ke  daratan  semenanjung,  bisa bermula  dari  Tanjung  Buton,  di  Siak (Riau)  di  daratan  Sumatera,  menuju Batam dan dari Batam menuju Singapura, dan  seterusnya  bisa  sampai  ke  daratan Asia  lainnya.  Atau  dari  Kalimantan,  bisa bermula  dari  Sentete  (Kalimantan  Barat), melalui  tol  laut  ke  Tambelan  (Natuna), lalu  ke  Batam,  dan  dari  sini  masuk  ke Singapura.  Tol  laut  berbasis roro  ini  akan menjadi  kekuatan  jaringan  ekonomi maritim  Indonesia  untuk  membuka  pintu bagi  masuk  dan  keluarnya  potensi ekonomi Indonesia.
Menurut Son Diamar, m embangun pelayaran  yang  lancar  tidak  bisa  sekadar berbasis analisis dan kebijakan pelabuhan, kapal  saja,  bahkan  kombinasi  keduanya sekali  pun.  Pelabuhan  bagus,  efisien, berikut  kapal-kapal  cepat,  tidak  bakal menurunkan  ongkos  angkut,  bila  kapal tersebut kembali tanpa muatan. Jika ingin menghasilkan ultimate  outcomes ,  maka pembangunan  pelayaran  harus  disertai pembangunan  industri  di  sekitar  lokasi dan catchment  area pelabuhan.  Semisal industri  tanaman  pangan,  perkebunan, pertambangan,  pariwisata,  pengolahan dan  manufaktur,  serta  industri  lainnya. Karena  itu  untuk  menjadi  sebagai  poros maritim pembangunan sekurang-
kurangnya 5 pilar.
1. Membangun sumber daya manusia,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, dan budaya,
2. Mengembangkan ekonomi dengan fokus  pada  perikanan  yang quick yielding, pelayaran (shipping  dan
shipbuilding) yang  sangat  strategis, pariwisata (cruishing, yathing,
leisures, etc), ESDM, dan konstruksi.
3. Memastikan batas-batas dan penegakan  kedaulatan,  penataan ruang  yang  menjadikan  Indonesia memiliki ‘kota-kota Bandar
Dunia’,  menjadi  pusat  industri,
perdagangan,  dan  maritim  dunia,
serta pengelolaan lingkungan yang baik.
4. Mengembangkan pertahanan yang memadai, bukan minimum essential force , dengan tujuan
melindungi  kegiatan  dunia  di Indonesia,  sebagai  ‘negeri  penuh kasih bagi semua bangsa’.
Termasuk  keamanan  laut  yang terintegrasi  dengan single  commnd system.
5. Mengembangkan  sistem  hukum nasional  yang  seimbang  dan terintegrasi antara darat dan laut.
1. Peningkatan  Infrastruktur  Dasar Dan Keterhubungan Antar Wilayah
2.1.   Sektor Transportasi Laut
Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari beberapa  pulau-pulau  besar  dan  pulau- pulau  kecil.    Jasa  transportasi  laut merupakan  sarana  utama  yang  dapat dijadikan  sebagai penghubung atau koneksitas antar pulau. Jumlah kunjungan kapal  di  seluruh  pelabuhan  domestik mengalami  fluktuasi,  meskipun  secara umum  mengalami  trend  positif.  Namun masih kurang memadainya pengembangan  sarana  dan  prasarana transportasi dari dan ke pulau-pulau kecil. Sarana  prasarana  sebagai  konektivitas antar  pulau  belum  terbangun,  Rute  dan jumlah  angkutan  perintis  yang  masih
terbatas.  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Riau  harus  memiliki  program  yang  pro pada masyatarakat daerah terpencil untuk meningkatkan  transportasi  laut  untuk membuka  terisolir  masyarakat  tersebut, selain  itu  juga  dapat  memperlancar pendistribusian  akan  kebutuhan  dasar dan  bahan  pokok  bagi  masyarakat  pulau terpencil terpenuhi.

## 2.2. Sektor Bangunan Kelautan
Salah  satu  bangunan  kelautan  yang menjadi  fokus  utama  adalah  bangunan pelabuhan. Pelabuhan adalah pusat aktivitas  perekonomian  barang  dan  jasa antar  pulau,  ekspor  maupun  ekspor. Potensi lainnya seperti konstruksi bangunan  lepas  pantai,  pipa  dan  kabel bawah  laut  merupakan  peluang  ekonomi yang  sangat  potensial  bagi  Kepulauan Riau.  Potensi  pembangunan  pelabuhan peti  kemas  yang  representatif  yang memiliki  daya  saing  dikawasan  laut
Kepulaua Riau. Dalam rangka mengembangkan sektor  Bangunan  kelautan maka  diperlukan  persyaratan  yang  harus dipenuhi yaitu: Pertama , kebijakan tersebut  harus  memiliki  instrumen  yang efektif  untuk  menjalankannya  ( policy tools ),    dan  instrumen  tersebut  sebaiknya dapat  diaplikasikan  ( applicability )  secara leluasa dan universal serta dapat ditegakkan  secara  hukum,  mempunyai kewenangan administratif dan
pengelolaan  yang  jelas. Kedua , kebijakan tersebut  dapat  memberikan  dampak terhadap
perekonomian domestik maupun global. ketiga , kebijakan tersebut harus  efisien  dan  efektif  atau cost  effective secara  ekonomi  serta adil (fairness), sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan
kesejahteraan  rakyat. Keempat , kebijakan harus  mampu  mendorong  kemandirian
rakyat  dan  berlandaskan  nilai  luhur agama dan moralitas.

## 3. Pengembangan  Sektor  Maritim  Dan Pariwisata
3.1. Sektor Perikanan
Wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang terdiri  dari  96  persen  lautan  dan  4  persen daratan,  merupakan  potensi  sumber  daya alam  yang  harus  dikelola  dengan  baik agar  menjadi  sumber  utama  pendapatan asli  daerah.    Faktor  penyebab  rendahnya produksi  sektor  perikanan  selama  ini adalah;  1)  kasus  pencurian  ikan (illegal fishing) yang  terjadi  diwilayah  perairan laut  Kepulauan  Riau,  2)  Terjadinya kerusakan  ekosistem  pesisir  dan  laut,  3) Teknologi  yang  digunakan  oleh  nelayan masih  konvesioal,  4)  Sumber  Daya Manusia  masih  rendah  dan    tradisional. Sektor  perikanan  menjadi  primadona  dan penghasil  utama  dari  kelautan  provinsi Kepulauan  Riau  yang  harus  menjadi perhatian  pemerintah  daerah  sebagai sumber  pertumbuhan ekonomi,  perlu  ada pusat armada penangkapan ikan. Pembangunan  pabrik  dan cold  storage , pabrik  pengalengan  ikan,  dan  industri berbasis kemaritiman lainnya.
Untuk  meningkatkan  daya  tangkap  ikan para nelayan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan bantuan pinjaman melalui program Usaha Kredit Menengah (UKM) atau pun melalui bantaun  dana  bergulir.  Selain  program bantuan dalam aspek anggaran yang perlu mendapat perhatian juga adalah
bagaimana merubah mindset dan pengetahuan  para  nelayan  terhadap pengelolaan  usaha  dibidang  perikanan, perlu dilakukan upaya peningkatan pelatihan dan keterampilan.  Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kepulauan Riau agar dimanfaatkan  dan  difungsikan  secara
maksimal  dalam  memberikan  pelatihan dan  workshop  bagi  peningkatan  sumber daya manusia.

## 3.2. Sektor Wisata Bahari
Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi wisata  bahari  yang  besar,  selain  potensi yang  didukung  oleh  kekayaan  alam  yang indah  dan  keanekaragaman  flora  dan fauna  maupun  kamajemukan  budaya yang  menarik  wisatawan.  Berbagai  obyek dan  daya  tarik  wisata  yang  dapat dimanfaatkan adalah wisata alam (pantai), keragaman  flora  dan  fauna  ( biodiversity ), seperti taman laut wisata alam ( ecotourism ),  wisata  bisnis,  wisata  budaya, maupun  wisata  olah  raga.  Misalnya kawasan  terumbu  karang  di  seluruh perairan  Kepulauan  Riau.  Potensi  wisata bahari tersebut tersebar di sekitar  daerah Kabupaten/Kota.  Potensi  dari  sektor pariwisaata  sebagai  sumber  pendapatan asli  daerah  harus  di  tingkatkan  dengan membuka destination yang belum tergarap  dengan  baik.    Selain  paket  dan event  wisata  yang  bisa  dijual  ke wisatawan  domestik  maupun  wisatawan mancanegara  paket  wisata  religious  juga menjadi  salah  satu  daya  tarik  daerah Kepulauaan Riau sebagai tujuan wisata.
Dinas  Periwisata  dan  Dinas  Kebudayaan memegang  peranan  penting  menjaga objek  tersebut  dan  mengemasnya  lebih baik  dalam  bentuk  event  sehingga menjadi  daya  tarik  bagi  wisatawan. Sesungguhnya salah satu indikator penting  di  sektor  pariwisata  adalah bagaimana tingkat hunian kamar dan rata- rata lama menginap wisatawan. Selain itu tentunya  patut  dipikirkan  bagaimana meningkatkan kenyamanan dan
memberikan  rasa  aman  bagi  wisatawan yang  datang  dan  berkunjung  ke  wilayah provinsi Kepulauan Riau dengan
memberikan
fasilitas-fasilitas yang
memadai seperti akses jalan yang memadai  dan  mudah  dijangkau  serta penyediaan  informasi  yang  cukup  di kawasan  wisata,  baik  melalui  travel  agen, individu  begitu  juga  meningkat  promosi pariwisata diluarnegeri. Kunjungan wisman  ke  Kepulauan  Riau  saat  ini menduduki  peringkat  ketiga  setelah  Bali dan  DKI  Jakarta.  Potensi  wisawtan  yang besar  dapat  memberikan  potensi  dalam peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dari  sektor  pariwisata.    Untuk  itu kiranya  alokasi  APBD  yang  memadai untuk  membangun  berbagai  fasilitas  dan program  dibidang  pariwisata  agar  dapat ditingkatkan.

## 4. Peningkatakan Ekonomi Produktif
4.1. Sektor Industri Maritim
Industri  maritim  adalah  salah  satu  sektor dalam  bidang  kelautan  yang  dapat menjadi  sumberdaya  ekonomi  potensial sebagai  penyumbang  penerimaan  devisa negara. Kegiatan ekonomi industri maritim  ini  diantaranya  adalah  yang mencakup  industri  pengilangan  minyak bumi  dan  LNG  serta  industri  yang menunjang  kegiatan  ekonomi  di  pesisir dan  laut,  yaitu  industri  galangan  kapal mesin kapal (sphyard), dan jasa
perbaikannya  ( docking ).    Batam  dan Tanjung Balai Karimun merupakan daerah  yang  banyak  dilirik  bagi  industri galangan  kapal  di  wilayah  Kepulauan Riau,  yang  mana  tenaga  kerja  dan  bahan baku yang digunakan banyak didatangkan  dari  luar  negeri.      Karena akses  untuk  mendapatkan  bahan  baku  ke negara  tetangga  Singapura  relatif  dekat jika  dibanding  dengan  daerah  lainnya seperti  Lingga,  Anambas,  Tanjungpinang, Natuna dan Bintan.
Dari  dua  industri  pengilangan  minyak dan  LNG,  serta  industri  galangan  kapal merupakan sumberdaya ekonomi potensial,  yang  selama  ini  belum  begitu banyak  memberikan  kontribusi  terhadap peningkatan PAD Kepulauan Riau.
Diharapkan pemerintahan provinsi Kepulauan  Riau  sesuai  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah,  bahwa  Provinsi mempunyai kewenangan dalam  hal pengelolaan    untuk  dapat  ambil  bagian pada  sektor  industri-industri    tersebut melalui  Badan  Usaha  Milik  Daerah, seperti Joint Venture pengelolaan, pengadaan  jasa  dan  barang,  sarana  dan prasarana.  Selain  dapat  memberikan sumbangan  dan  kontribusi  terhadap peningkatan  PAD  provinsi  Kepulauan Riau,  juga  dalam  rangka  membuka lapangan  pekerjaan  untuk  menyerap tenaga  kerja  lokal.  Sampai  dewasa  ini, penggunaan  tenaga-tenaga  asing  terpaksa masih  belum  dapat  dihindari  terutama dalam  industri  galangan  kapal  dan bangunan  lepas  pantai.  Menghadapi  hal ini  pemerintah  provinsimKepulauan  Riau perlu untuk mendirikan pusat latihan oleh beberapa galangan kapal.

## 4.2.    Energi dan Sumberdaya Mineral
Berbagai  potensi  mineral  seperti  timah, bauksit,  bijih  besi,  fosfor  dan  energi terbarukan  yang  tersedia  di  wilayah  laut Kepulauan  Riau,  belum  dimanfaatkan secara  optimal.  Potensi  tersebut  dapat dikembangkan sebagai sumber peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Provinsi  Kepulauan  Riau  apabila investasi  dan  keberpihakan  kebijakan terhadap  kelautan  dapat  ditingkatkan. Kepastian  hukum  dan  jaminan  keamanan bagi investasi diwilayah Provinsi Kepulauan  Riau.  Hal  ini  dapat  dilakukan apabila  pemerintah  Provinsi  Kepulauan
Riau  melalui  Badan  Penanaman  Modal Daerah  dapat  menarik  dan  memberikan fasilitas  yang  menarik  bagi  investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun  investor  Penanaman  Modal Asing (PMA).

## 4.3. Sektor Jasa Kelautan
Jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa, seperti jasa pelayanan pelabuhan,  jasa  pelayanan  keselamatan pelayaran dan kegiatan yang memanfaatkan  kelautan  sebagai  jasa seperti perdagangan, pendidikan,
pelatihan.  jasa-jasa  lingkungan  meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengolahan limbah secara alamiah,  keindahan  alam,  dan  udara bersih  merupakan  penopang  kehidupan manusia. Di bidang pengembangan sumberdaya  manusia  khususnya  dalam bentuk  pendidikan  dan  pelatihan  guna menghasilkan tenaga yang terampil dalam melaksanakan pembangunan pembangunan kelautan di dalam maupun luar  negeri,  diantaranya  dalam  rangka mengisi peluang kebutuhan tenaga
kepelautan ( seafarer ).

## 5. Pengentasan Kemiskinan
Masalah  kemiskinan  di  Kepulauan  Riau saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk  ditangani,  khususnya  di  wilayah perkotaan.
Menurut G. Adler-Karlsson, (1981), kemiskinan  perkotaan  adalah  fenomena yang  mulai  dipandang  sebagai  masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya  permasalahan  ekonomi  yang ditimbulkannya. Modernisasi dan industrialisasi sering kali dituding sebagai pemicu,  diantara  beberapa  pemicu  yang lain,  perkembangan  daerah  perkotaan
secara  pesat  mengundang  terjadinya urbanisasi  dan  kemudian  komunitas- komunitas  kumuh  atau  daerah  kumuh yang identik dengan kemiskinan perkotaan.    Aktualisasi  data  penduduk miskin  inilah  yang  pertama-tama  untuk mengkaji kemiskinan di wilayah Kepulauan  Riau.  Di  samping  itu,  ada  hal lain  yang  mendorong  untuk  mengkaji kemiskinan  penduduk,  yaitu  mencari jalan  untuk  mengentaskan  kelompok miskin  tersebut.  Sejauh  ini  usaha  untuk itu  sudah  cukup  banyak,  namun hasilnya masih  belum  memuaskan.  Ada  beberapa hal yang menyebabkan kurang berhasilnya usaha-usaha itu. Salah satu di antaranya adalah kurang tepatnya mengidentifikasi  kemiskinan  dalam  arti menelaah  berbagai  hal  yang  berkait dengan kemiskinan. Tanpa ada data yang akurat yang berkaitan dengan kemiskinan itu  maka akan  sulit  untuk  mengusahakan pengentasan kemiskinan secara baik.
Kajian terkait dengan
program pengentasan  kemiskinan  di  Provinsi Kepulauan  Riau  pernah  ilakukan  oleh
Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Maritim  Raja  Ali  Haji  bersama  dengan Bappeda  Provinsi  Kepulauan  Riau  pada tahun  2011  dan  tahun  2014.  Hasil Monitoring  dan  Evaluasi  terkait  dengan program Pengentasan Kemiskinan dilakukan  pada  kegiatan  rehabilitasi rumah  tidak  layak  huni.  Hasil  penelitian menemukan bahwa masih terdapat
beberapa persoalan terkait dengan pelaksanaan  kegiatan  RTLH  diantaranya adalah  partisipasi  masyarakat  dalam program tersebut masih minim. Masyarakat  menyerahkan  sepenuhnya kesuksesan pelaksanaan program tersebut sehingga ada kesan yang sifatnya ‚menunggu‛.  Kajian  kedua  dilakukan pada tahun 2014 dengan mengambil focus pada  dampak  program  pengentasan
kemiskinan.  Berdasarkan  hasil  penelitian ini,  disimpulkan  beberapa  hal  terkait dengan dampak
Program
Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi Kepulauan  Riau  telah  tercapai  sebesar 65%  selama  kurun  waktu  3  tahun anaggaran.  Artinya  bahwa  Program Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi Kepulauan
Riau telah
mampu
mendukung pengurangan angka
kemiskinan  Provinsi  Kepulauan  Riau, Diharapkan kedepan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan program  sosial  dapat  terencana  dengan lebih baik lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan  hendaknya  dapat  tercapai.  Dalam melakukan  kajian  dan  membuat  rencana strategi  dapat  meningkatkan  penelitian- penelitian dengan Universitas dan Perguruan  tinggi  yang  ada  di  Provinsi Kepulauan Riau.

## 6. Tata Kelola Pemerintahan
6.1. Aparatur Pemerintahan
Terselenggaranya  kepemerintahan  yang baik ( good governance ) merupakan cita-cita dari Negara Keastuan Republik Indonesia. Dalam  rangka  itu,  sumber  daya  aparatur pemerintahan  yang  netral  dari  kekuatan- kekuatan politik yang ada sangat diperlukan  bagi  tata  pemerintahan  yang baik dan beribawa ( good governance ).
Pegawai Negeri Sipl dilingkungan pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau diharapkan  memhami  dan  menjalankan sebaik-baiknya  amanat  UU  Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).  Hal  ini  penting  ditekankan kembali karena pegawai ASN berkedudukan  sebagai  unsur  aparatur negera  yang  melaksanakan  kebijakan yang  ditetapkan  oleh  pimpinan  Instansi Pemerinath. ASN juga dituntut bebas dari
pengaruh  dan  intervensi  semua  golongan dan  partai  politik.  Disamping  itu  para Pimpinan  SKPD  dituntut  memberikan penilaian  yang  jujur  dan  proporsional terhadap kinerja pegawai melalui Sasaran Kinerja  Pegawai  (SKP)  sebagaimana diatur  dalam  PP  Nomor  46  tahun  2011. Jika Penilaian dilakukan dengan komitmen  dan  konsisten  maka  kedepan diharapkan  disiplin  dan  kinerja  aparatur akan  semakin  kuat.    Penilaian  terhadap kinerja  pegawai  agar  lebih  akurat, transparan  disarankan  seluruh  instansi dilingkungan Pemeritahan Provinsi Kepulauan  Riau  menggunakan  teknologi dengan “Sistem Key Performance”
Perwujudannya  haruslah  didukung  oleh alokasi  dana  untuk  penyediaan  sarana dan  prasarana  tersebut.  Dengan  begitu maka  segala  kendala  yang  menghalangi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat akan dapat teratasi.

## 6.2. Pendapatan Asli Daerah
Secara  umum  APBD  Provinsi  Kepulauan Riau  mengalami  peningkataan  dari  tahun ke  tahun.  Pendapatan  Asli  Daerah  juga mengalami  peningkatan  setiap  tahun anggaran.  Meskipun  APBD  Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 mengalami  difisit  sebesar  Rp  800  milyar. Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  tahun  2015    sebesar  3,685  triliun mengalami penurunan pada tahun anggaran  2016  sebesar  Rp    3.056  triliun meskipun peningkatan PAD masih belum terlalu  signifikan.  Karena  penerimaan terbesar  APBD  Provinsi  Kepulauan  Riau masih tergantung dari Dana Perimbangan. Diharapkan  APBD  tahun  2017  jauh  lebih meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga bisa untuk melaksanakan program-program  yang  pro  rakyat  untuk mensejahterakan  masyarakat  Kepulauan Riau.
Dengan  Anggaran  Pemerintahan  Provinsi Kepulauan  Riau  yang  difisit  tersebut sudah  seharusnya  pemerintahan  Provinsi Kepulauan  Riau  melakukan  evaluasi  dan efisiensi  serta  merancang  ulang  skala prioritas  tentang  penganggaran  tersebut, seperti  tidak  lagi  merekrut  untuk  tenaga honorer dilingkungan pemerintahan provinsi Kepulauan Riau, menggabungkan  instansi/badan/lembaga dilingkungan pemerintahan
Provinsi Kepulauan  Riau  untuk  bergabung,  baik dalam  hal  operasional  seperti  Kantor  dan jika  dimungkin  kan  dalam  hal  tata  kelola yang  terpadu.  Memangkas  perjalanan dinas  aparatur  yang  kurang  produktif, dan  acara-acara  seremonial  yang  mejadi pemborosan anggaran. Diharapkan pemerintahan  Provinsi  Kepulauan  Riau lebih  maksimal  dan  lebih  kreatif  untuk menggali
potensi-potensi
sumber perekonomian dari berbagai sektor dalam rangka  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah

## Kesimpulan
Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki beragam potensi dibidang maritim seperti sektor  pariwisata,  kelautan  dan  keunikan budaya  seharusnya  dapat  mendatangkan wisata  mancanegara  yang  lebih  besar sebagai  salah  satu  sumber  perekonomian Indonesia. Untuk itu nation branding yang kuat  sebagai  diferensiasi  merupakan upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan  kunjungan  turist  untuk datang  ke  Indonesia.  Namun  sampai  saat ini masih banyak wacana dalam melakukan nation  branding  image di Indonesia,  seperti  ‚ Wonderful  Indonesia” masih belum dapat dikenal di Internasional, bahkan cenderung memiliki citra negatif karena faktor stabilitas politik
dan  keamanan  yang  buruk.  Faktor tersebut  sangat  berpengaruh  pada  daya saing  pariwisata  Indonesia  dibanding negara  lain  khususnya  di  ASEAN. Provinsi  Kepulauan  Riau  dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan  ekonomi  bagi  Republik Indonesia dimasa depan. Provinsi Kepulauan Riau salah satu provinsi selain sebagai  poros  maritim  Indonesia,  juga berpotensi  menjadi  poros  maritim  dunia, dikarenakan  letak  geografis  Kepulauan Riau  yang  berhadapan  langsung  dengan negara  tetangga  Singapura  dan  Malaysia. Disamping  itu  Provinsi  Kepulauan  Riau juga menjadi konektivitas atau menghubungkan  antara  satu  daerah dengan  daerah  lainnya.  Selain  jalur  laut, beberapa  wilayah  perlu  dihubungkan dengan  bandar  udara.  Beberapa  di antaranya sudah dirintis pembangunannya  meskipun  saat  ini belum  maksimal  dalam  memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat yang berada di luar Kepulauan  Riau . Ada  beberapa  alasan untuk menjadikan Kepulauan Riau
sebagai  poros  maritim  dunia,  antara  lain; Pertama, Kepulauan Riau memilik potensi kelautan yang melimpah ruah. Disamping potensi  perikanan,  biota  laut  yang  kaya, juga  kekayaan  tambang  gas  dan  minyak yang  besar.  Jika  dalam  konteks  ekonomi kemaritiman,  pertahanan  dan  ketahanan wilayah,  adalah  sektor  yang  sangat strategis  dan  niscaya,  maka  potensi kelautan dan pertambangan itu memerlukan  benteng  pertahanan  dan keamanan, dan itu adalah benteng masuk ke  Indonesia  karena  Kepulauan  Riau adalah  kawasan  perbatasan  terdepan dengan  luas  perairan  dan  garis  pantai yang  luar  biasa  panjangnya.  Untuk diperlukan  suatu branding  image terhadap provinsi  Kepulauan  Riau  sebagai  poros maritime  dunia,  hal  ini  karena  letak
strategis  Kepulauan  Riau  yang  berada  di Selat  Malaka  dan  berhadapn  dengan Negara Singapura dan Malaysia. Selain itu
Kepulauan Riau juga memiliki keistimewaan sebagai kawasan
perdagangan  dan  pelabuhan  bebas  atau free  trade  zone (FTZ),  yaitu  Batam,  Bintan, Karimun.  Serta  memiliki  infrastruktur ekonomi kemaritiman yang cukup memadai.  Batam  sudah  dianggap  sebagai Singapura dan Hongkong-nya Indonesia.

## Daftar Pustaka
Dr.  Ir.  Son  Diamar,  Msc.  Pakar  Maritim,
mantan Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas  Bidang  Maritim dan  Tata  Ruang,  mantan  sekjen Dewan Maritim Indonesia. Rida  Kaliamsi, The  First  International Conference On Maritime Development . Pokok-Pokok Pikiran  Pembangunan  Tentang Pembangunan Ekonomi Maritim  Di  Kepulauan  Riau. Tanjungpinang pada 5 September 2015. (RIAUPOS.CO. di  akses  pada  Tanggal    5 Agustus 2016) Pratiwi  Putri  Anugerah,  2013.  Startegi Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Melakukan Nation Branding pada Event ITB Berlin 2013. Jurnal E-Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi  Universitas  Petra Surabaya. J.  Nadeak,  2016.  Pokok-Pokok  Pikiran Membangun  Kepulauan  Riau. Pada Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau,
Tanjungpinang.
http://jurnalmaritim.com/2014/08/indonesi a-poros-maritim-dunia-menuju- ekonomi-berbasis-kelautan/ (di akses  pada  tanggal  12  Agustus 2016)
http://Eryadi.blogspot.com/2009 . Marketingkami.nation- branding-negara-negara- juga.html. (diakses pada tanggal 12 Agustus 2016)
ttps://dudihartono.wordpress.com/2015/07
/27/poros-maritim-dan-national- branding/ (diakses pada tanggal
15 Agustus 2016)
http;//www.kompasiana.com. Indonesia Sebagai  Poros  Maritim  Dunia ‚Implementasi  Tol  Laut  Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia‛ (Oleh: Semuel Rahallus,S.Pi, Mahasiswa Pascasarjana Terapan STP Jakarta- Kementerian Kelautan dan Perikanan  RI)  diakses  pada tanggal 2 Agustus 2016.