## MODEL INOVASI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK PENGUATAN PERAN MASYARAKAT MASA PANDEMI COVID-19
Wisber Wiryanto*

## Lembaga Administrasi Negara (LAN), Indonesia
Info Artikel Abstrak Riwayat Artikel: Diterima: 4 Maret 2022
Direvisi: 19 Maret 2022 Disetujui: 22 Maret 2022
Kata Kunci:
Model, Inovasi Pendidikan,
Kelas Lapas, Kelas Perahu, Pandemi Covid-19.
Pendidikan  merupakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pusat  dan daerah.  Namun,  penyelenggaraan pendidikan  tak  mudah mencapai  keberhasilan tanpa melalui  inovasi  untuk  mengatasi  permasalahan  tingginya  angka  putus  sekolah  per daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengetahui model inovasi pendidikan melalui penguatan masyarakat untuk pemerataan kesempatan pendidikan. Metode studi pustaka  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  melalui  teknik  studi  dokumenter kemudian data dianalisis melalui teknik analisis isi dan pengabsahan data melalui teknik triangulasi  untuk  menarik  kesimpulan  sebagaimana  karakteristik  penelitian  deskriptif kualitatif. Hasil kajian menemukan 2 (dua) model inovasi pendidikan untuk penguatan penguatan  peran  masyarakat,  yaitu:  (1)  model  inovasi  kelas  perahu,  dan  (2)  model inovasi  kelas  lapas  (lembaga  pembinaan  khusus  anak);  terdiri  dari  dimensi  inisiatif, tujuan,  penerapan,  manfaat,  dampak  dan  diseminasi  telah  berhasil  mengatasi permasalahan pendidikan, menekan angka putus sekolah untuk pemerataan kesempatan pendidikan;  kemudian  inovasi  lanjutan  masa  pandemi Covid-19 dilakukan  melalui pendidikan jarak jauh dan blended-learning dengan protokol kesehatan.
Korespondensi: Abstract Wisber Wiryanto* Lembaga Administrasi Negara (LAN) E-mail: wisberwiryanto@yahoo.com
Education is a government affair that is under the authority of the central and regional governments. However, the implementation of education is not easy to achieve success without going through innovations to overcome the problem of the high dropout rate per region.  Therefore,  a  study  is  needed  to  find  out  the  model  of  educational  innovation through  community  strengthening  for  equal  distribution  of  educational  opportunities. The  literature  study  method  was  used  to  collect  data  through  documentary  study techniques and then the data were analyzed through content analysis techniques and data validation  through  triangulation  techniques  to  draw  conclusions  as  characteristic  of qualitative  descriptive  research.  The  results  of  the  study  found  2  (two)  educational innovation  models  to  strengthen  community  roles,  namely:  (1)  boat  class  innovation model, and (2) prison class innovation model (special child development institutions); consisting of the dimensions of initiative, purpose, implementation, benefits, impact and dissemination have  succeeded  in  overcoming  educational  problems, reducing  dropout rates for equal distribution of educational opportunities; Then further innovation during the Covid-19 pandemic was carried out through distance education and blended-learning with health protocols.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  memuat  ketentuan mengenai pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.  Pendidikan adalah salah  satu pelayanan dasar  yang  menjadi urusan pemerintahan  yang wajib diselenggarakan  oleh  semua  daerah,  namun  penyelenggara  pendidikan  tak  mudah  mencapai keberhasilannya  tanpa  upaya  pembaharuan  melalui  inovasi  untuk  mengatasi  permasalahan  seperti tingginya angka putus sekolah di daerah.

## Equity in Education Journal (EEJ)
EEJ 2022 Open Access
Volume 4, Nomor 1, 42-52
Online Available: https://e-journal.upr.ac.id/index.php/eej ISSN: 2686-0031 (Print ) 2723-5904 (Online) EQUITY IN EDUCATION JOURNAL EEJ Vol.2 No.1 Halaman Palangka Raya Maret 2020 P-ISSN: 2686-0031 Diterbitkan Oleh: Program Studi Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Palangka Raya

## 43 Equity in Education Journal (EEJ) , Vol. 4, No. 1, Maret 2022
Rusdiana  (2014)  menyatakan  permasalahan  pendidikan,  antara  lain  meliputi:  (1)  kuantitas, pemerataan kesempatan belajar; (2) kualitas, kurangnya dana, jumlah guru, dan fasilitas pendidikan; (3) relevansi,  kurang  sesuainya  materi  pendidikan  dan  kurikulum  baru;  dan  (4)  efisiensi  dan  efektivitas pendidikan.  Permasalahan  kuantitas  yang  menyangkut  pemerataan  kesempatan  belajar,  diindikasikan dari angka putus sekolah yang masih tinggi. Angka putus sekolah per daerah masih tinggi yang tercermin dari data yang disajikan oleh Kemendikbud (2019). Pemerintah daerah termasuk stakeholders di bidang pendidikan berupaya mengatasi permasalahan itu dengan melakukan inisiatif dan melaksanakan inovasi pelayanan.
Inovasi  pelayanan  yang  dilaksanakan  harus  mempunyai  manfaat  dan  dampak  tertentu  bagi masyarakat. Berbagai studi mengungkap manfaat dan dampak bagi masyarakat dari inovasi pelayanan pendidikan.  Studi  Wiryanto  (2014)  mengungkap  bahwa  inovasi  di  sektor  publik  dibutuhkan  untuk memberikan  layanan  yang  lebih  mencerminkan  ketersediaan  pilihan-pilihan  dengan  menciptakan keanekaragaman metode pelayanan, meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan dan dimanfaatkan serta memberikan dampak bagi masyarakat. Saparita dkk (2015) menyarakan pemanfaatan inovasi pelayanan harus  diarahkan untuk masyarakat miskin, sehingga sistem  inovasi  harus diarahkan pada peningkatan pemanfaatan inovasi bagi masyarakat miskin tersebut. Manfaat inovasi pelayanan hendaknya diarahkan untuk  masyarakat  desa  (Wiryanto  (2019a).  Inovasi  desa  adalah  proses  pengembangan  pengetahuan keterampilan dan pengalaman yang dipetik dari hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan pembangunan desa  baik  yang  sudah  ada  atau  terbaru  dalam  bentuk  barang  atau  jasa  yang  dapat  memberikan  nilai tambah  secara  berkelanjutan  baik  melalui  pembangunan  infrastruktur,  pengelolaan  sumberdaya manusia,  ekonomi  dan  sosial  budaya;  sehingga  manfaat  inisiatif  dan  pelaksanaan  inovasi  pelayanan diarahkan  untuk  pemberdayaan  masyarakat.  Berdasarkan  manfaat  inovasi  pelayanan  tersebut  maka instansi pemerintah perlu didorong untuk berinisiatif dan melaksanakan inovasi pendidikan; walaupun pada  kenyataannya  belum  semua  instansi  pemerintah  mampu  berinisiatif  dan  melaksanakan  inovasi pelayanan  publik,  sebab  mereka  belum  berinisiatif  untuk  melaksanakannya,  sehingga  dalam  upaya tersebut  beberapa  instansi  pemerintah  daerah  perlu  dibuatkan  laboratorium  inovasi  untuk  mendorong inovasi (Wiryanto, 2020b).
Instansi pemerintah daerah  yang belum  berinisiatif dan  melaksanakan  inovasi pelayanan publik perlu  difasilitasi  oleh  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  melalui  laboratorium  inovasi  yang prosesnya meliputi tahapan 5D (Drump-Up, Diagnostik, Design, Delivery and Display) sehingga mereka dapat  melakukan  percepatan  inovasi  pelayanan  publik  yang  dibutuhkan  sebagai  solusi  permasalahan yang  dihadapinya.  Instansi  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  mempunyai landasan  kebijakan  berupa  peraturan  perundang-undangan  sebagai  acuan  dalam  mencapai  visi,  dan misinya;  serta  sebagai  faktor  pendorong  untuk  melakukan  inisiatif  inovasi  dan  melaksanakan  inovasi agar pelayanan publik dapat berjalan secara efisien dan efektif.
Peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi landasan kebijakan instansi pemerintah daerah dalam  penyelenggaraan  pelayanan  pendidikan  maupun  inovasi  di  daerah,  yaitu: Pertama ,  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memuat ketentuan mengenai hak dan  kewajiban  masyarakat.  Masyarakat  berhak  berperan  serta  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan,  dan  evaluasi  program  pendidikan  (Pasal  8);  dan  masyarakat  berkewajiban  memberi dukungan  sumberdaya  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  (Pasal  9); Kedua, Peraturan  Pemerintah Nomor  57  Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  memuat  ketentuan  mengenai  elemen masyarakat dalam pendidikan, salah satu diantaranya ialah peserta didik itu sendiri. Peserta didik adalah anggota  masyarakat  yang  berusaha  mengembangkan  potensi  diri  melalui  proses  pembelajaran  yang tersedia pada  jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Pasal 1 angka 3). Jadi, anggota masyarakat dapat berupa peserta didik; dan Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah,  sebagai  instrumen  kebijakan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengatasi  permasalahan  yang dihadapi. memuat ketentuan, yaitu: (1) Pengertian inovasi daerah, adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 1); dan (2) Dimensi-dimensi inovasi daerah yang harus diperhatikan, antara lain: (a) inisiatif, usulan inovasi daerah dapat berasal dari kepala daerah, anggota  DPRD,  ASN,  perangkat  daerah  dan  anggota  masyarakat  (Pasal  7  angka  1);  dan  inisiatif
dilengkapi dengan proposal inovasi daerah (Pasal 8); (b) tujuan, pengusulan inisiatif inovasi daerah harus memuat tujuan (Pasal 7 angka 2 huruf c); dan (c) penerapan, inovasi daerah yang sederhana langsung diterapkan tanpa melalui uji coba (Pasal 19); dan dapat diterapkan pada daerah lain (Pasal 23 huruf b); (d)  dampak,  penilaian  daerah  didasarkan  kriteria  dampak  inovasi  terhadap  peningkatan  kinerja penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  pelayanan  publik  (Pasal  23  huruf  a);  dan  (e)  diseminasi, menyebarkan  penerapan  inovasi  daerah  yang  telah  dinyatakan  berhasil  kepada  daerah  lain  (Pasal  28 angka 2). Berdasarkan keenam dimensi itu maka sebuah model inovasi daerah dapat dikenali.
Peraturan  pelaksanaan  lainnya  terkait  model  inovasi  pelayanan  pendidikan  maupun  inovasi  di daerah,  dapat  berupa  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  antara  lain:  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024, antara  lain  memuat  ketentuan  mengenai  nilai  inovatif  dalam  inovasi  pendidikan.  Nilai  kreatif  dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah  ada  atau  yang  sudah  dikenal  sebelumnya.  Hal  baru  yang  dimaksud  berupa  alat,  metode  atau gagasan  inovasi. Indikator nilai kreatif dan  inovatif,  yaitu:  (a) memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan  yang  variatif  terhadap  setiap  permasalahan,  serta  mampu  menghasilkan  karya  baru;  (b) selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan; (c) bersikap terbuka dalam menerima  ide-ide  baru  konstruktif;  (d)  berani  mengambil  terobosan  dan  solusi  dalam  memecahkan masalah; (e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja efektif dan efisien; (f) tidak cepat puas dengan hasil yang dicapai; (g) tidak bersikap tertutup terhadap ide pengembangan; dan (h) tidak monoton.
Berdasarkan  berbagai  landasan  kebijakan  tersebut  maka  instansi-instansi  pemerintah  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan inisiatif dan melaksanakan inovasi untuk mencapai tujuan  pelayanan  publik  secara  efisien  dan  efektif.  Model  inovasi  yang  digunakan  dalam  melakukan inisiatif dan  melaksanakan  inovasi dapat bersumber dari adanya peraturan perundang-undangan  yang pelaksanaannya  menjadi  tanggungjawab  pimpinan  instansi  masing-masing.  Model  inovasi  pelayanan yang bersumber pada kebijakan yang diambil oleh pimpinan instansi untuk dilaksanakan oleh unit-unit yang berada di bawahnya dapat disebut sebagai top-down model.
Rusdiana  (2014)  menyebutkan  model  inovasi  pelayanan  publik  berdasarkan  sumbernya  dapat diklasifikasikan  menjadi  2  (dua)  buah  model  inovasi,  yaitu:  (1) Top-down  model, yaitu  inovasi pendidikan  yang  sumbernya  ialah  pimpinan/atasan  yang  diterapkan  kepada  bawahan,  seperti  halnya inovasi  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  Kemendiknas  dan  Kemenag  selama  ini;  dan  (2) Bottom-up model, yaitu  inovasi  pendidikan  yang  sumbernya  dari  bawah  dan  dilaksanakan  sebagai  upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
Inovasi  juga  dapat  dihasilkan  dengan  mengacu  pada  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pimpinan instansi kepada unit-unit di bawahnya. Contohnya, instansi pelayanan administrasi dan kependudukan (adminduk)  di  daerah  menghasilkan  inovasi,  yaitu:  inovasi  jadwal/waktu  pelayanan;  layanan terintegrasi; layanan jemput bola; layanan dukcapil (kependudukan dan catatan sipil) go digital; layanan online-daring; dan  anjungan  dukcapil  mandiri.  Inovasi  pelayanan  yang  dihasilkan  meliputi  berbagai jenis inovasi yang bisa diklasifikasikan menurut tipologinya, yaitu: inovasi input, inovasi proses, inovasi output, inovasi sistem, inovasi konsep, inovasi administrasi, inovasi teknologi, dan inovasi tata kelola (Wiryanto,  2021).  Jenis  inovasi  pelayanan  dapat  diklasifikasikan  menurut tipologinya  sebagai  model inovasi pelayanan.
Instansi pemerintah lainnya dapat meniru sebuah model inovasi pelayanan sebagai langkah awal dalam  menghasilkan  inovasi.  Langkah  awal  yang  harus  dilakukan  yaitu  memilih  model  inovasi pelayanan  yang  cocok  dengan  situasi  dan  kondisi  daerah  daerah  yang  bersangkutan  sebagai  bentuk inisiatif  inovasi  pelayanan  dan  replikasi  inovasi  pelayanan  agar  dapat  diterapkan  secara  efisien  dan efektif.  Alasannya,  tidak  semua  model  inovasi  pelayanan  dapat  diadopsi  secara  langsung  untuk diterapkan di daerah yang baru karena diantaranya perlu diadaptasi agar sesuai situasi dan kondisi daerah yang mengadaptasi dan mereplikasi inovasi (Wiryanto, 2019b).
Uraian tersebut menunjukkan bahwa inisiatif inovasi yang diambil oleh instansi pemerintah selain ditunjang  oleh  faktor  pendorong  baik  berupa  kebijakan  yang  mengharuskan  dilakukannya  inovasi
sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan lebih-lebih dengan adanya perubahan kebijakan yang baru; maupun berupa permasalahan yang dihadapi dan harus diatasi dengan mengambil inisiatif  dan  melaksanakan  inovasi  agar  pelayanan  publik  dapat  diselenggarakan  secara  efisien  dan efektif,  termasuk  pula  dalam  masa  Pandemi Covid-19 yang  saat  ini  menjadi  permasalahan  dunia  dan belum dapat ditentukan kapan berakhirnya; maka instansi pemerintah mau tak mau harus mengatasinya melalui  inisiatif  dan  melaksanakan  inovasi  pelayanan  sesuai  bidang  tugas  dan  fungsi  agar  pelayanan publik dapat tetap berjalan dengan baik.
Beberapa  contoh  inovasi  pelayanan  publik  dalam  menghadapi  pandemi Covid-19 yang  telah dilakukan oleh instansi pemerintah, antara lain: (1) Instansi administrasi kependudukan di daerah ada yang  telah  melaksanakan  inisiatif  dan  melaksanakan  inovasi  pelayanan  administrasi  kependudukan (adminduk) agar pelayanannya dapat berjalan terus dengan melakukan inovasi pelayanan online, jemput bola  dan  penerapan  protokol  kesehatan Covid-19 (Wiryanto,  2020a);  dan  (2)  Kemendikbud mencanangkan program pelayanan pendidikan khusus untuk  menghadapi pandemi Covid-19, yaitu: (a) belajar  dari  rumah;  (b)  penguatan  sekolah;  (c)  bantuan  mahasiswa;  (d)  pencegahan Covid-19; (e) pelatihan guru (untuk adaptasi dan inovasi); (f) membuat prioritas dan kebiasaan baru; dan (g) merawat kebudayaan melalui pertunjukan dan kelas daring seni dan budaya (Surono, 2020). Instansi pelayanan dan stakeholders lainnya,  dapat  mencontoh  inovasi  pelayanan  dalam  menghadapi  pandemi dengan melakukan inisiatif dan melaksanakan inovasi yang serupa agar pelayanannya dapat terus berjalan secara efisien dan efektif.
Contoh  tersebut  menunjukkan  adanya  faktor  pendorong  dilakukannya  inovasi  baik  berupa kebijakan  atau  peraturan  perundang-undangan  lebih-lebih  terjadinya  perubahan  kebijakan  yang  baru; maupun berupa permasalahan yang dihadapi lebih-lebih terjadinya pandemi Covid-19; sehingga instansi pelayanan  publik dan  stakeholders yang  bersangkutan  harus  mengambil  langkah-langkah  inisiatif inovasi dan pelaksanaannya untuk mengatasi permasalahan agar pelayanan publik dapat berjalan terus melaksanakan fungsinya secara efisien dan efektif.
K erangka pikir penelitian disusun dengan definisi operasional penelitian model inovasi pendidikan untuk penguatan peran masyarakat dan inovasi lanjutan masa pandemi Covid-19 adalah model inovasi berupa  proses  pembelajaran  baru  sebagai  terobosan  dan  solusi  dalam  pendidikan  yang  dimanfaatkan oleh  masyarakat  peserta  didik  yang  menghadapi  masalah  dalam  mengembangkan  potensi  diri  dan inovasi  lanjutannya dalam  menghadapi  masalah pandemi. Penelitian  model  inovasi pendidikan untuk penguatan peran masyarakat masa pandemi menjadi urgen untuk mengatasi masalah pendidikan yaitu tingginya angka putus sekolah yang terjadi di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan pelayanan pendidikan masa pandemi. Dimensi-dimensi yang menjadi ciri khas sebuah  model inovasi pelayanan, meliputi: inisiatif, tujuan, penerapan, dampak, manfaat dan diseminasi sehingga dapat dikenali modelnya dan diukur kinerjanya.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  memilih  model  inovasi  pendidikan  untuk  penguatan  peran masyarakat  masa  pandemi Covid-19. Model  inovasi  pendidikan  yang  dipilih  dibatasi  pada  jenjang pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  akan  diteliti  dimensi-dimensinya  dengan  merumuskan permasalahan,  bagaimana  model  inovasi  pendidikan  dasar  dan  menengah  untuk  penguatan  peran masyarakat  masa pandemi ? Tujuan penelitian  ini  adalah untuk mengetahui  model  inovasi pendidikan dasar dan menengah untuk penguatan peran masyarakat masa pandemi Covid-19 .

## METODE
Penelitian  ini dilaksanakan pada tahun 2021. Metode penelitian  yang digunakan adalah  metode kualitatif yang dapat diterapkan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen  penelitian  melakukan  pengumpulan  data  dan  pengabsahan  data  melalui  teknik  triangulasi. Analisis  data  bersifat  induktif  untuk  mendapatkan  suatu  yang  bermakna  daripada  generalisasi (Sugiyono, 2012). Penelitian kualitatif merupakan penelitian subjektif atau penelitian reflektif, dimana peneliti  melakukan  pengujian  sendiri  secara  kritis  selama  proses  penelitian  (Sukmadinata,  2005), sebagaimana disajikan dalam hasil dan pembahasan penelitian.
Peneliti  mengumpulkan  data  melalui  studi  pustaka,  membaca  literatur,  berhadapan  langsung dengan  teks  yang  memuat  informasi;  berhadapan  dengan  informasi  yang  statik,  tetap;  data  pustaka bersifat siap pakai;  sumber sekunder; kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2008). Studi pustaka yang dilakukan menggunakan teknik studi dokumenter untuk mengumpulkan data yang relevan dengan obyek penelitian setelah dilakukan pengolahan data kemudian disajikan hasilnya dan  dianalisis  melalui  teknik  analisis  isi  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  sehingga  ditarik simpulan dan saran.
Kriteria keabsahan data, meliputi: (1) kepercayaan (credibility); (2) keteralihan (transferability); (3) kebergantungan (dependability); dan (4) kepastian (confirmability) dimana pemeriksaan keabsahan data  untuk  keperluan  pengecekan  sebagai  pembanding  terhadap  data  dilakukan  melalui  triangulasi (Moleong, 2010) dengan melakukan re-check dari sumber data dan informasi lainnya .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menemukan  berbagai  model  inovasi  pendidikan  dasar  dan  menengah  untuk penguatan peran masyarakat masa pandemi Covid-19. Model inovasi yang dipilih untuk disajikan dalam penelitian  ini terdiri dari 2 (dua) model, yaitu:  (1) model  inovasi kelas perahu di  Kabupaten Pangkep (Sari, 2019) yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai model inovasi kelas perahu; dan (2) model inovasi Selfi di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas I Palembang (Dinas Pendidikan, 2019);  yang  selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut  sebagai  model  inovasi  kelas  lapas  (lembaga pemasyarakatan).  Meskipun  model  inovasi  itu  telah  terbentuk  namun  kegiatan  inovasi  tidak  berhenti disitu, karena seiring dengan perjalanan waktu akan dijumpai permasalahan, misalnya pandemi Covid- 19 yang  harus  diatasi  melalui  inovasi  lanjutan  pada  tahapan  berikutnya  agar  fungsi  pelayanan  dapat berjalan secara efisien dan  efektif . Kedua  model  inovasi tersebut  masing-masing disajikan  menurut 6 (enam)  dimensi  yang  membentuk  model  inovasi,  yaitu:  (1)  inisiatif;  (2)  tujuan;  (3)  penerapan;  (4) manfaat;  (5)  dampak;  dan  (6)  diseminasi.  Penyajian  berikutnya  yaitu  inovasi  lanjutan  dari  masing- masing model inovasi tersebut dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 agar fungsi pelayanan dapat terus berfungsi secara efisien dan efektif.

## Model Inovasi Kelas Perahu di Kabupaten Pangkep
Model  inovasi kelas perahu di  Kabupaten Pangkep dapat dilihat dari 6 (enam) dimensi  sebagai berikut.
Pertama, Inisiatif: Rukmini berinisiatif menggagas sebuah pembaharuan pendidikan di SD dengan melakukan inovasi pendidikan yang semula diadakan di ruang kelas, kemudian diubah menjadi belajar di sebuah perahu pencari ikan di tengah lautan (Kusnadi, 2017). Melalui gagasan kelas perahu ini siswa dapat membantu orang tua mereka sambil mencari ikan yang dapat dilakukan kapan saja. Kelas perahu melakukan  transformasi  pendidikan  khususnya  di  SDN  23  Pulau  Sakuala  Wilayah  III  Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).
Kedua, Tujuan: Inovasi dilakukan untuk menyediakan pendidikan dasar dan menekan tingginya angka putus sekolah di tingkat SD/MI dan SMP/MTs di daerah kabupaten Pangkep (Sari, 2019).
Ketiga, Penerapan: Inovasi ini diterapkan dengan menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pangkep,  yang ditandai  bahwa anak-anak usia SD mencapai  Angka Partisipasi Sekolah (APS) 100 persen dan APS usia sekolah tingkat SMP meningkat di tahun 2016 dari 89.69 menjadi 90.85 persen.  Siswa  SD  dan  SMP  meningkat  keinginannya  untuk  terus  bersekolah  walaupun  mereka  ikut membantu orang tuanya bekerja sehingga menamatkan pendidikan dasar (Sari, 2019). Inovasi diterapkan dengan keberhasilan dan kegagalan. Hasil penelitian  menunjukkan  inovasi  ini dinilai  berhasil dengan kriteria  keberhasilan  yaitu  memberikan  sumbangan  bagi  peningkatan  kualitas  pendidikan  di  daerah. Penilaian  guru  terhadap  siswa  dilakukan  dalam  bentuk  penilaian  reguler/penilaian  langsung;  dan penilaian dalam pemberian Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Kendala guru dalam melaksanakan penilaian pada  siswa  kelas  perahu  yaitu  keterbatasan  waktu;  kurangnya  pemahaman  siswa;  keterbatasan instrumen; dan fasilitas guru dan sekolah yang berbatas (Febriyanti & Torro, 2021).

## 47 Equity in Education Journal (EEJ) , Vol. 4, No. 1, Maret 2022
Keempat,  Manfaat:  Inovasi  ini  berhasil  mengatasi  masalah  tingginya  angka  putus  sekolah  di jenjang  pendidikan  dasar.  Inovasi  ini  telah  memberikan  manfaat  berupa  pemberian  pelayanan pendidikan dasar melalui kelas perahu bagi warga dalam kelompok usia sekolah usia sekolah SD hingga SMP (usia 7-15 tahun) di desa Mattiro Bombang, pulau Sakuala dan pulau Salemo, Kabupaten Pangkep. Hasil  penelitian  terdahulu  menunjukkan,  inovasi  kelas  perahu  di  Pulau  Salemo  Kecamatan  Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep telah berkontribusi sebagai sarana belajar yaitu meningkatkan hasil belajar siswa, menurunkan angka drop out, Transformasi pendidikan, dan memberikan semangat (Said  &  Torro,  2020).  Penelitian  lainnya  juga  menyebutkan  kontribusi  yang  sama. Contribution  to improving the quality of education in the archipelagic region of Pangkajene Islands Regency which can be  seen  from  effective  in  reducing  the  dropout  rate (Umrah,  Torro,  &  Arifin,  2020).  Berdasarkan kontribusinya,  maka  inovasi  ini  diharapkan  menjadi role  model pendidikan  dasar  di  Indonesia, khususnya untuk daerah kepulauan  yang belum  memprioritaskan pendidikan sebagai  hal  yang utama, dan  daerah  kepulauan  yang  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  minim  sehingga  inovasi  ini  perlu dikembangkan mengingat Indonesia memiliki banyak daerah kepulauan.
Kelima, Dampak: Inovasi ini telah berdampak positif bagi kemajuan pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dengan menurunkan angka putus sekolah di tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Bahkan inovasi kelas perahu ini telah memperoleh berbagai penghargaan inovasi baik di tingkat nasional maupun internasional (Sari, 2019).
Keenam, Diseminasi: Inovasi ini berhasil meraih penghargaan PBB (Darwin, 2019). Keberhasilan inovasi  ini  dalam  meraih  penghargaan  perlu  dilakukan  diseminasi  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai contoh model inovasi yang dapat ditiru oleh daerah lainnya dengan cara mereplikasi model inovasi.
Keberlanjutan model inovasi ini ditentukan oleh adanya inovasi lanjutan pada tahap berikutnya. Masalah  pandemi Covid-19 telah  mengancam  eksistensi  model  inovasi  ini  sehingga  perlu  dilakukan sebuah inovasi lanjutan agar fungsi pelayanan model inovasi ini dapat terus berjalan secara efisien dan efektif. Inovasi lanjutan yang dilakukan adalah guru diberikan pengetahuan tentang protokol kesehatan saat mengantar LKS ke rumah siswa dan mendampingi mereka saat mengerjakan tugas (Kompak, 2020). Berdasarkan  keberhasilan  dan  diseminasi  model  inovasi  yang  telah  disajikan  maka  daerah  lain  dapat melakukan  inovasi  pendidikan  serupa  untuk  penguatan  peran  masyarakat  sesuai  dengan  kondisi  dan permasalahan  daerah  yang  bersangkutan  dengan  mereplikasi  model  inovasi  yang  telah  berhasil diterapkan melalui dimensi-dimensinya.

## Model Inovasi Kelas Lapas di Kota Palembang
Model inovasi kelas lapas di kota Palembang dapat dilihat dari 6 (enam) dimensi sebagai berikut. Pertama,  Inisiatif:  Inovasi  ini  merupakan  inisiatif  yang  dilakukan  oleh  seorang  ASN  di  kota Palembang  untuk  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah  yang  dihadapi  oleh  anak  yang  berhadapan dengan hukum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mengingat kondisi anak-anak berhadapan dengan hukum (ABH) tidak dapat mengakses pendidikan karena putus sekolah atau hilang kesempatan bersekolah,  maka  LPKA  Klas  I  Palembang  mencarikan  solusi  dengan  melaksanakan  program pendidikan paket yang tenaga pengajarnya berasal dari petugas LPKA sendiri, pada awalnya. Namun, solusi  itu  belum  berhasil  mencapai  tujuan  pendidikan  dengan  baik  karena  keterbatasan  kompetensi tenaga pengajarnya. Inovasi ini diperuntukkan bagi ABH, Andikpas (anak didik pemasyarakatan/ peserta didik) dapat mengikuti kegiatan belajar layak sekolah formal di luar LPKA, dari kegiatan akademis dan non akademis. Dinas Pendidikan Kota Palembang bekerjasama dengan LPKA Klas I Palembang, dan Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Provinsi  Sumatera  Selatan  melakukan  terobosan menyelenggarakan  program  pendidikan  formal  dalam  bentuk  Sekolah  Kelas  Jauh  atau  Filial  (JIPP Sumsel, 2019). Perubahan kurikulum yang semula mengacu pada program pendidikan paket kemudian diubah pada program pendidikan formal menyebabkan jumlah anak didik yang ikut kegiatan pendidikan menjadi berkurang sehingga pembinaan melalui sekolah filial di kelas lapas belum dapat berjalan secara maksimal.  Penelitian  terdahulu  menyebutkan  pergantian  kurikulum  tersebut  sebagai  sebuah permasalahan. Adanya perubahan kurikulum pendidikan dari semula kejar paket A, B dan C berganti menjadi  kurikulum  yang  digunakan  pada  sekolah  induk  yang  menjadi  induk  pada  sekolah  filial
menyebabkan  jumlah anak didik  yang  ikut kegiatan pendidikan  menjadi  berkurang. Hal  ini  membuat kebijakan  pembinaan  melalui  sekolah  filial  di  lembaga  pembinaan  khusus  anak  Palembang  belum maksimal ( Ardinda & Salomo, 2019).
Kedua,  Tujuan:  Inovasi  dilaksanakan  untuk  memberikan  hak  pendidikan  bagi  ABH  berupa pendidikan  formal  sehingga  mereka  dapat  menyelesaikan  pendidikan.  Tujuan  inovasi  untuk menyediakan akses pendidikan bagi andikpas melalui kelas lapas. Pelaksanaan inovasi ini, meliputi: (1) identifikasi dan asesmen keadaan dan kebutuhan Andikpas; (2) manajemen pendidikan layanan khusus; (3) sistem penerimaan peserta didik; (4) kurikulum dan bahan ajar; (5) pelaksanaan pembelajaran; (6) penilaian dan kelulusan; (g) pendidik dan tenaga kependidikan; dan (7) sarana prasarana. Program ini berjalan baik melalui kolaborasi diantara Dinas Pendidikan, Sekolah Induk dan LPKA Klas I Palembang (Dinas Pendidikan, 2020).
Ketiga,  Penerapan:  berdasarkan  kerjasama  itu  maka  telah  berhasil  diselenggarakan  layanan pendidikan formal, yaitu Sekolah Filial LPKA Klas I Palembang yang menginduk ke sekolah terdekat, yaitu:  (1)  Penyelenggaraan  jenjang  pendidikan  SD  menginduk  ke  SDN  25  Palembang;  (2)  jenjang pendidikan dasar SMP menginduk ke SMPN 22 Palembang; dan (3) jenjang pendidikan menengah yaitu SMA menginduk ke SMAN 11 Palembang, berdasarkan kebijakan yang dituangkan dalam MoU tanggal 17  Agustus  2014.  Gubernur  Sumatera  Selatan  melakukan launching program  sekolah  filial  LPKA sebagai  program  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada  18  Agustus  2017;  bersamaan  dengan kebijakan perpindahan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi (Dinas Pendidikan, 2020).
Keempat , Manfaat:  untuk  meningkatkan  mutu  pembinaan  dan  pendidikan  bagi  anak  didik pemasyarakatan  (Andikpas)  telah  dilakukan  terobosan  dengan  melaksanakan  pendidikan  formal  di LPKA Klas I Palembang dalam bentuk sekolah filial dengan standar pelayanan seperti sekolah di luar LPKA. Sebagai catatan, program ini merupakan model yang pertama di Indonesia. Program ini memberi manfaat  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  di  LPKA,  tembok  yang  membatasi  anak  didik  kepada dunia luar bukanlah penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hak mengenyam pendidikan dasar dan menengah dengan mutu dan kesempatan seperti anak-anak di luar LPKA, untuk berjuang memperbaiki diri dan merintis masa depan yang lebih baik. Di LPKA sendiri adanya perubahan nuansa pengamanan menjadi nuansa pembinaan ramah anak, areal dan ruang hunian direnovasi menjadi tempat yang selaras dengan perkembangan  jiwa anak. Melalui  inovasi  ini,  maka anak LPKA dapat  menikmati pendidikan formal  layaknya  sekolah  reguler,  dengan  tenaga  pengajar  langsung  dari  guru  sekolah  induk  masing- masing. Program ini memiliki ruang kelas yang layak, dilengkapi fasilitas perpustakaan, ruang praktek komputer;  program  ini  memiliki  berbagai  kegiatan  ekstra-kurikuler,  yaitu  pramuka,  rohani  Islam, drumband, dan pencak silat. Diantara mereka berprestasi dalam kompetisi baik di tingkat lokal maupun nasional (Dinas Pendidikan, 2020). Inovasi ini telah berhasil meluluskan peserta didik, diantara mereka ada yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, bahkan ada yang telah diterima bekerja pada berbagai  sektor  baik  pemerintah  maupun  swasta,  dengan  menggunakan  ijazah  yang  diperoleh  dari sekolah ini. Secara tidak langsung program ini telah mengurangi tingkat kriminalitas di Kota Palembang, karena mereka yang telah bebas dapat menularkan dampak positif dan menghilangkan stigma terhadap anak  bekas  narapidana.  Keberhasilan  inovasi,  ditandai  bahwa  mereka  setelah  bebas  dapat  diterima kembali  oleh  keluarga  dan  masyarakat.  Data  jumlah  narapidana  anak  di  LPKA  Klas  I  Palembang menunjukkan grafik menurun, yaitu:  tahun 2014 berjumlah 191 orang; tahun 2015 berjumlah 187 orang; tahun 2016 berjumlah 148 orang; tahun 2017 berjumlah 136 orang; dan tahun 2018 berjumlah 84 orang (Sistem Database Pemasyarakatan, Ditjenpas). Artinya, ada keberhasilan pembinaan terhadap Andikpas karena sebagian besar yang bebas tidak kembali lagi ke LPKA disebabkan tindak pidana. Penghargaan yang  diraih,  yaitu:  (1)  Top  99  Inovasi  Pelayanan  Publik  tahun  2019,  yang  diselenggarakan  oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; (2) Top 45 Inovasi Pela yanan Publik tahun 2019, diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan (3) Top 45 Inovasi Pelayanan dan Peserta UNPSA yang diselenggarakan oleh Gubernur Sumatera Selatan tahun 2020 (Dinas Pendidikan, 2020).
Kelima , Dampak: Inovasi berhasil dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif. Program ini telah memperoleh penghargaan nasional dan diikutkan dalam kompetisi inovasi internasional. Inovasi
ini  telah  membawa  dampak  positif,  yaitu:  (1)  terbukanya  kesempatan  melalui  penguatan  peran masyarakat  –  ABH  sebagai  anggota  masyarakat  untuk  mengembangkan  potensi  dirinya  melalui pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik; (2) terbukanya kesempatan bagi ABH untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan meraih pekerjaan yang lebih baik setelah bebas dari LPKA; (3) adanya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan di Kota Palembang; dan (4) ABH yang telah menyelesaikan program ini, setelah bebas dari LPKA dapat memperbaiki diri menghapus stigma negatif sebagai anak bekas narapidana, mereka dapat diterima di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan  baik.  Atas  keberhasilan  penyelenggaraan  inovasi  maka  LPKA  Klas  I  Palembang  mendapat predikat sebagai penyelenggara pendidikan di LPKA terbaik se Indonesia (Dinas Pendidikan, 2020).
Keenam, Diseminasi: Inovasi ini telah meraih keberhasilan sehingga dipandang perlu melakukan diseminasi untuk menyebarluaskan  ide, gagasan dan sebagainya  melalui  media dengan harapan dapat dijadikan  sebagai  sebuah  contoh  model  inovasi  yang  dapat  ditiru  oleh  daerah  lainnya  dengan  cara melakukan replikasi atau inovasi yang serupa,  sehingga inovasi ini memberi pengaruh besar terhadap pola  yang  dahulu  bernuansa  pengamanan  sedangkan  sekarang  bernuansa  pembinaan  ramah  anak. Sosialisasi  diberikan  kepada  orang  tua  dan  masyarakat.  Pembinaan  karakter  dan  motivasi  diberikan sehingga  Andikpas  yang telah  bebas dapat  diterima dengan  baik oleh keluarga dan  masyarakat  (JIPP Sumsel,  2019).  Berdasarkan  keberhasilan  dan  diseminasi  model  inovasi  yang  telah  disajikan  maka daerah  lain  dapat  melakukan  inovasi  pendidikan  serupa  untuk  penguatan  peran  masyarakat  sesuai dengan  kondisi  dan  permasalahan  daerah  yang  bersangkutan  dengan  melakukan  replikasi  dimensi- dimensi model inovasi yang telah berhasil diterapkan.
Keberlanjutan model inovasi ini ditentukan oleh adanya inovasi lanjutan pada tahap berikutnya. Masalah  pandemi Covid-19 telah  mengancam  eksistensi  model  inovasi  ini  sehingga  perlu  dilakukan sebuah  inovasi  lanjutan  agar  fungsi  pelayanan  dapat  terus  berjalan  secara  efisien  dan  efektif.  LPKA Kelas I Palembang berupaya melakukan inovasi lanjutan menghadapi situasi dan kondisi masa pandemi dengan melakukan pembaharuan pembelajaran secara campuran (blended learning), yaitu pembelajaran yang  semula  dilakukan  secara  tatap  muka  kemudian  diperbaharui  dengan  mengupayakan  pula pembelajaran  secara  jarak  jauh  yang  dalam  pelaksanaannya  masih  perlu  diperbaiki,  sebagaimana dinyatakan Febrianty dkk (2021): “the web-adapted e-school from the LPKA Class I Palembang filial e-school as a whole has been able to support Blended-Learning learning during the Covid-19 Pandemic, although improvements still need to be made”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  kedua  model  inovasi  pendidikan,  yaitu  model  inovasi pendidikan kelas perahu dan  model  inovasi pendidikan kelas  lapas, selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi  3  (tiga)  aspek  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini,  yaitu  terkait:  (1)  tipologi  model  inovasi pendidikan baik kelas perahu maupun kelas lapas, (2) kontribusi model inovasi pendidikan baik kelas perahu maupun kelas lapas untuk penguatan peran masyarakat, dan (3) keberlanjutan inovasi terhadap model inovasi pendidikan baik kelas perahu maupun kelas lapas masa pandemi Covid-19.
Pertama,  tipologi  model  inovasi  pendidikan  baik  kelas  perahu  maupun  kelas  lapas.  Menurut tipologi  inovasi  pelayanan  publik  sebagaimana  dijelaskan  Wiryanto  (2021)  kedua  model  inovasi pendidikan  tersebut  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  tipe  inovasi  konseptual,  dimana  konsep pembelajaran yang semula klasikal konvensional di kelas sekolah diubah ke tempat lainnya, yaitu: (1) model inovasi kelas perahu mengubah proses pembelajaran yang semula klasikal konvensional di kelas sekolah diubah ke kelas perahu; dan (2) model inovasi kelas lapas mengubah proses pembelajaran yang lama (klasikal dan konvensional) tersebut ke yang baru yaitu kelas lapas. Berdasarkan analisis tersebut maka kedua model inovasi pendidikan itu dapat diklasifikasikan ke dalam tipologi inovasi konseptual.
Kedua,  kontribusi  model  inovasi  pendidikan  baik  kelas  perahu  maupun  kelas  lapas  untuk penguatan peran masyarakat. Model inovasi menurut sumber inovasinya terdiri dari inovasi top-down model, yaitu sumber inovasi dari atas ke bawah; dan inovasi bottom-up model, yaitu sumber inovasi dari bawah ke atas (Rusdiana, 2014). Kontribusi masing-masing model inovasi pendidikan menurut sumber inovasinya,  yaitu:  (1)  model  inovasi  kelas  perahu  merupakan  model bottom-up yang  diinisiasi  oleh seorang guru sekolah di kabupaten Pangkep, untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang
pendidikan  dasar  di  pesisir  daerah  Pangkep.  Keberhasilan  inovasi  ini  diapresiasi  oleh  pemerintah sehingga  memperoleh  penghargaan  sebagai  inovasi  pelayanan  publik  yang  terbaik  untuk  dijadikan contoh oleh daerah pesisir lainnya untuk penguatan peran masyarakat; dan (2) model inovasi kelas lapas merupakan  model bottom-up yang  diinisiasi  oleh  ASN  di  kota  Palembang  untuk  mengatasi permasalahan  putus  sekolah  yang  dihadapi  oleh  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada  jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kedua model inovasi pendidikan dengan pola bottom-up tersebut telah memberikan kontribusinya bagi pemerataan kesempatan pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan inovasi dalam pemerataan kesempatan pendidikan telah diapresiasi sehingga memperoleh penghargaan sebagai inovasi pelayanan publik  yang terbaik untuk dijadikan contoh oleh  lembaga pemasyarakatan  lainnya. Berdasarkan hasil analisis, maka kedua model inovasi pendidikan itu merupakan model inovasi bottom- up yang  berhasil  dilaksanakan  untuk  penguatan  peran  masyarakat  dan  dapat  dijadikan  contoh  oleh daerah  lainnya  dalam  melakukan  replikasi  inovasi  dengan  memperhatikan  tipologi  inovasi,  kondisi geografis  dan  demografis,  serta  kebutuhan  daerah,  termasuk  kelengkapan  protokol  kesehatan  bagi inovasi pendidikan masa pandemi yang direplikasi melalui instrumen kerjasama antar daerah.
Ketiga, keberlanjutan inovasi terhadap model inovasi pendidikan baik kelas perahu maupun kelas lapas masa pandemi Covid-19. Pandemi yang masih berlanjut sampai sekarang dan tak dapat diketahui pasti kapan berakhirnya, serta telah banyak menelan korban maka perlu menjadi perhatian serius. Inovasi lanjutan yang telah dilakukan, yaitu: (1) model inovasi pendidikan kelas perahu diterapkan dengan LKS; dan (2) model inovasi pendidikan kelas lapas diterapkan dengan inovasi lanjutan blended-learning. Hal yang  perlu  diperhatikan  adalah  inovasi  lanjutan,  baik  model  inovasi  pendidikan  kelas  perahu  yang melakukan  pembelajaran  mandiri  melalui  LKS;  maupun  model  inovasi  pendidikan  kelas  lapas  yang melakukan blended-learning dalam  situasi  dan  kondisi  pandemi Covid-19 .  Selain  itu,  maka  perlu ditekankan kembali prioritas dan kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi.

## SIMPULAN
Penelitian ini menemukan 2 (dua) model inovasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk penguatan peran masyarakat masa pandemi Covid-19, yaitu: (1) model inovasi kelas perahu,  dan  (2)  model  inovasi  kelas  lapas;  yang  susunannya  meliputi  dimensi:  inisiatif,  tujuan, penerapan, manfaat, dampak, dan diseminasi. Kedua model inovasi pendidikan tersebut telah berhasil mengatasi  permasalahan  pendidikan  terkait  dengan  menekan  angka  putus  sekolah  untuk  pemerataan kesempatan  pendidikan,  maupun  dengan  melakukan  inovasi  lanjutan  pada  masa  pandemi Covid-19 berupa pendidikan jarak jauh dan blended-learning dengan protokol kesehatan.
Disarankan bagi daerah yang belum memiliki inovasi pendidikan perlu mereplikasi model-model inovasi pendidikan tersebut sebagai upaya mengatasi permasalahan pemerataan kesempatan pendidikan, dengan  memilih  dan  menerapkan  model  inovasi  pendidikan  yang  tepat  disesuaikan  dengan  kondisi demografis, geografis, serta kebutuhan daerah setempat, termasuk menerapkan protokol kesehatan; yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui instrumen kerjasama antar daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardinda, A. A., & Salomo, R. V. (2019). Analisis Faktor-faktor Penyelenggaraan  Kebijakan Sekolah Filial  bagi  Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Palembang. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area , 7(1). Doi: https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2465. Dinas Pendidikan. (2020). Selfi (Sekolah Filial Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di LPKA Klas  I  Palembang.  Diterima  dari:  http://portal.disdik.palembang.go.id/SELFI_  Sekolah- Filial_LPKA-KLAS-I-Palembang.
Febrianty., Hadiwijaya, H., & Ocatafian, D. T. (2021). Measurement of e-school User Experience, Does it  Support  Blended  Learning  during  the  Covid-19  Pandemic? (Case  Studies  at  Three  Parent Schools LPKA Class I Palembang). Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika , 5 (2), 282- 293. Doi: https://doi.org/10.33395/sinkron.v5i2.10783.
Febryanti.,  &  Torro,  S.  (2021).  Mekanistik  Penilaian  Pembelajaran  Kelas  Perahu  di  Wilayah  Pesisir
51 Equity in Education Journal (EEJ) , Vol. 4, No. 1, Maret 2022
Kabupaten Pangkep. Pinisi Journal of Sociology Education Review , 1(3). JIPP Sumsel. (2019, 22 Mei). Proposal Selfi (Sekolah Filial Layanan Pendidikan Formal Narapidana
Anak) di LPKA Klas I Palembang . Diterima dari:
http://jipp.sumselprov.go.id/download?file=1576542878-PROPOSAL%20SELFI%20LPKA %20(edit).pdf&type=pdf.
Kompak.  (2020,  5  Agustus). Menghadapi  Covid-19:  Kelas  Perahu  Mendukung  Pembelajaran  Jarak Jauh. Diterima dari: https://kompak.or.id/id/article/kelas-perahu-mendukung-pembelajaran-jarak- jauh.
Kusnadi.  (2017,  3  Mei). Rukmini,  Inisiator  Program  Literasi  Kelas  Perahu. Diterima  dari: https://infopublik.id/kategori/nusantara/200648/rukmini-inisiator-program-literasi-039kelas- perahu-039#.
Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Rencana  Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
Kemendikbud. (2019). Neraca Pendidikan Daerah: Rekomendasi  Kebijakan .  Jakarta:  Pusat  Analisis dan
Sinkronisasi Kebijakan. Diterima
dari: https://npd.kemdikbud.go.id/? appid=rekomendasiv2&indikator=3&km=11. Rusdiana, A. (2014). Konsep Inovasi Pendidikan . Bandung: Pustaka Setia.
Said, K., & Torro, S. (2020). Kontribusi Kelas Perahu dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah di Pulau Salemo Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep. Jurnal Sosialisasi 7(3). Doi: https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i2.14793.
Saparita,  R.,  Dyah,  S.,  Abbas,  A.,  &  Hidayat,  E.  W.  (2015). Membangun  Sistem  Inovasi  untuk Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: LIPI Press.
Sari,  D.    (2019).  Analisis  Inovasi  Pelayanan  Publik  “Kelas  Perahu”  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan. SAP:  Susunan  Artikel  Pendidikan, 3(3).  Doi:  http://dx.doi.org/10.30998/ sap.v3i3.3596.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Penerbit Alfabeta. Sukmadinata, N. S. (2005). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Surono,  A.  (2020,  19  Agustus). 8  Program  Kemendikbud  Masa  Pandemi .  Diterima  dari: https://akurat.co/8-program-kemendikbud-masa-pandemi.
Darwin,  B.  K.  M  (2019,  14  Juni).  Kelas  Perahu  Pangkep  Raih  Penghargaan  PBB.  Diterima  dari: https://www.ujungjari.com/2019/06/14/kelas-perahu-pangkep-raih-penghargaan-pbb/.
Umrah., Torro, S., & Arifin, Z. (2020, 7-8 November). Contribution of Boat Classes to Improving the Quality  of  Education  in  Pangkajene  and  Islands  Areas. Paper  presented  at  the  International Conference on Science and Advanced Technology (ICSAT). Retrieved from: https://ojs.unm.ac.id/icsat/article/view/17934.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wiryanto, W. (2014). Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Jakarta: Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Wiryanto,  W.  (2019a,  17  Oktober). Manajemen  Penerapan  Teknologi  Teknologi  Tepat  Guna  dalam rangka Pengembangan Inovasi  Desa. Makalah dipresentasikan pada  Seminar Nasional Inovasi,
Teknologi dan Aplikasi (Senitia) 2019, Universitas Bengkulu. Diterima dari: http://senitia.ft.unib.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/SeNITiA-2019_paper_33-Wisber.pdf
Wiryanto, W. (2019b). Replikasi Model Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia.
INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, 3(1), 27-40. Doi: https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v3i1.118.
Wiryanto,  W.  (2020a,  11  November). Population  Administration  Service  Innovation  in  Indonesia During  the  Covid-19  Pandemic . Paper  presented  at  IAPA  Annual  (Virtual)  International
Conference  2020.  Retrieved  from:  https://iapa.or.id/ejournal/proceedings/article/view/425/  252. Doi: https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.425.
Wiryanto,  W.  (2020b).  Initiative  and  Implementation  of  The  Public  Service  Innovation  by  Regional Government  in  Indonesia. Journal  of  Governance  and  Local  Politics  (JGLP), 2(2).  Doi: https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.134.
Wiryanto, W. (2021). The Development of Public Service Innovation Typology. Inovasi , 18(1), 21-34. Doi: https://doi.org/10.33626/inovasi.v18i1.302 . Zed, M.  (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.