## PENGARUH  SISTEM AKUNTANSI  KEUANGAN  DAERAII  TERIIADAP AKUNTABILITAS  KEUANGAN  DAERAH:  KUALITAS  LAPORAN KEUANGAN  SEBAGAI  VARIABEL  INTERVENING

## Oleh:
Agus Widarsono (Dosen Program  studi Akuntansi  Fakultas  Pendidikan  Ekonomi & Bisnis upl)
Ela Laelatul Fuadiyyah (Alumni  Program  studi Akuntansi  Fqkultas  Pendidikan Ekonomi & Bisnis upl)
Abstract In order to run the financial accountability to the public,  locol governments must design and run the accounting system properly,  so that it would guarantee  the principle o7 stewaidship  ond accountability well  too. Implementation offinancial accounting sysiems fir loial governmint cqn present a good area of local government financial statements with approprite informotion (relevance),  complete  and reliable (accurate)  so that  the qualitative charictiristics offinancial statements can be Jilled. The purpose of this  study is to determine the magnitude  of the ffict of financial accounting system for local government  towards Jinancial aicountabiltty 1oi local government  with Jinancial report quality as intervening variable.  The research  method  used is clusal design Populations  as well as  siamples in this itudy consist of the  ogency Satuan  Kerja Pengelola  Keuangan Daerah (SKPKD) and Local Government lrapectorie in t0 districts / municipalities in Region IV of West Java Province. Statistical analysis  used was Path Analysis with the F test for testing  the indirect effect and the t test for testing the direct effect with the significance  level of 5%. The collected-data  then  was analyed with iPSS version'iS. ,ls 7or the resuh oJf tusting  the  direct inJluence offinancial accounting systemfor  local governmew  tbwards financial accountobility for local government is equal to 18.4%. tfrhrr"or, is for the results of testing the  influence of the financial accounting system for local government -towards financial accountqbility for local  government with financial report  quality as intervening variable ihqt there is a contribution ofthe results obtainedfrom  thefinancial  accounting systemfor local  government withfinancial accountability for local government statements as intervening vartabtiis equal  to 31.7%, while the remaining  balance of 68.3% is the  influence of otherfaTtors beyond the two vqriables.
Keltwords: Financial Report  Quality,  Financial Accounting  System For Locql Government, Financial  Accountability  For Local Government.

## Latar Belakang
Reformasi keuangan  daerah yang diawali dengan bergulirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian  diubah menjadi  UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang-Pemerintahan Daerah dan UU Nomor  25 Tahun 1999 diubah menjadi UU Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang  Pengelolaan  dan Pertanggungiawaban  Keuangan Daerah maka terhitung  tahun anggaran 2001,  telah  terjadi pembaharuan di dalam manajemen  keuangan  daerah. Dengan adanya o6*nomi ini, daerah diberikan  kewenangan  yang  luas untuk  mengurus rumah tangginya r.odiri dengan sesedikit mungkin campur  tangan  pemerintah  pusat.
Dalam  perkembangarulya,  era reformasi dan  otonomi daerah telah ikut mempengaruhi perubatran paradigma pengelolaan maupun pelaporan  keuangan daerah secara  signifikan. Pemerintah daerah  sekarang  mendapat  amanat untuk mengelola dana publik dengan tujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  daerah  dalam  berbagai  bidang -atau urusan. Amanat tersebut  tercantum  dalam  Undang-undang  Keuangan  Negara Nomor l1 tahun 2003 pasal 3, Undang-undang Perbendaharaan  Negara Nomor I Tahun 2004, Undang-undang Nomor 3i fahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Agus  Widarsono & Ela Laelatul Fuadiyryah
Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah.  Sebelum masa otonomi, aturan pemerintah daerah membuat  laporan keuangan tidak seketat sekarang. Pengelolaan keuangan  daerah saat ini tidak saja  harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan  kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola  dana publik tersebut sesuai dengan  Undang-Undang dan aturan yang dikeluarkan  pemerintah pusat. Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan aturan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah diperiksa  institusi pemeriksa internal daerah (Inspektorat) maupun  pemeriksa  eksternal (BPK). Sebelum bergulirnya otonomi daerah,  pertanggungjawaban  laporan  keuangan daerah yang  harus disiapkan  oleh Pemerintah Daerah hanya berupa Laporan  Perhitungan  Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan  laporan  tersebut adalah MAKLIDA (Manual  Adminishasi  Keuangan Daerah) yang diberlakukan  sejak tahun 1981.  Pada tanggal l0 Juni 2002 ditetapkan  Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 29 Tahw2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan  Daerah  serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  Pelaksanaan Tata  Usaha  Keuangan  Daerah dan Penlusunan  Perhitungan  Anggaran dan Belanja  Daerah. Keberadaan Kepmendagri ini adalah sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000.  Dengan adanya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 daerah-daerah diwajibkan untuk menyusun APBD dan membuat Sistem Akuntansi Keuangan  Daerahnya  dengan  mengacu  kepada Kepmendagri  Nomor 29 Tahun 2002. Dalam pelaksanaamya,  Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2OO2 ni setengah dipaksakan  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  menjadi acuan utama  dalam  pengelolaan keuangan. Bahkan  daerah-daerah diwajibkan  untuk  menlusun  APBD  dan membuat  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerahnya  dengan mengacu kepada Kepmendagri  Nomor 29 Tahun 2002 ini. Suatu pemaksaan yang justru menggambarkan  kelemahannya.  Selain membingungkan,  Kepmendagri No. 29/2002 tidak memiliki landasan konsepsional yang kuat sehingga tidak memiliki konsistensi karena sering berubah-ubah dalam sosialisasi melalui training dan pelatihan-pelatihannya.  Hal ini wajar karena Kepmendagri  No. 2912002 ini lahir berkat adanya ayat sisipan (colongan) dalam  PP 105/2000. Dengan  ayat ini, maka  dibuatlah  proyek-proyek  besar berskala nasional  yang banyak menyerap dan menghasilkan dana, baik dari dana  pusat  maupun dari daerah-daerah. (www.keuangan-daerah.blogspot.com  dikutip tanggal  03 Maret 20I l)
Fakta yang termuat  dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan  Semester I BPK tahun 2010. ditemukan  sebanyak  1.256 kasus kelemahan sistem  akuntansi  dan pelaporan. Dari 1.256  kasus tersebut dapat diuraikan bahwa; (l) Sebanyak 579 kasus pencatatar  tidak/belum  dilakukan atau tidak  akurat; (2) Sebanyak 439 kasus proses penyusunan laporan  tidak sesuai  dengan  ketentuan;
(3) Sebanyak 25 kasus entitas terlambat  menyampaikan  laporan; (4) Sebanyak  186 kasus  sistem informasi akuntansi  dan pelaporan tidak memadai;  dan (5) Sebanyak 27 kasus sistem  informasi akuntansi  dan  pelaporan belum didukung  SDM yang  memadai.
Keberadaan  sebuah sistem  akuntansi  menjadi  sangat penting  karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada Iaporan  keuangan. Indra Bastian (2007:4) mengungkapkan bahwa jika belum  memahami  sistem  akuntansi,  maka  belum  memahami  penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan  keluaran  berupa informasi  akuntansi atau  lapbran  keuangan.  Sistem akuntansi memberikan pengetahuan  tentang pengolahan informasi akuntansi sejak  data  direkam dalam dokumen  sampai  dengan  laporan  yang dihasilkan. Sementara itu,  Mardiasmo  (2004:  34) mengungkapkan bahwa untuk dapat  menghasilkan Iaporan keuangan yang relevan,  handal, dan dapat dipercaya,  pemerintah daerah harus memiliki sistem  akuntansi yang handal.  Sistem akuntansi  yang lemah menyebabkan pengendalian  intern lemah dan pada akhirnya  laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang  handal  dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem  akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata  masih  lemah.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan akuntabilitas sebagai perwujudan  kewajiban seseorang atau unit organisasi  untuk mempertanggungfawabkan pengelolaan  sumber daya dan  pelaksanaan kebijakan  yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan  yang  telah ditetapkan melalui media  pertanggungiawaban  berupa laporan akuntabilitas kineda secara periodik.
Jurnal Akuntansi  Riset,  Prodi  Akuntansi UPl, Vol. 3, No. 2
Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan  Pemerintah Kota Bandung tahun 2009 menunjukkan  temuan  duplikasi  kegiatan  antara perjalanan  dinas dengan  kegiatan'iainnya (rapat) pada Sekretariat  DPRD  Kota  Bandung  Tahun  Anggaran  2008 sebesar Rp Z:S.t+O.OOO,tiO. Temuan ini diindikasikan dikarenakan  pegawai tidak memahami tujuan  yang trenaat dicapai dari prinsip pengeluaran belanja daerah yang termuat dalam Permendagii Nomor 13 Tahun 2006 pasal 122 ayat l0 yaitu,  prinsip hemat, tidak mewah, efektif efisien dan sesuai  dengan peraturan perundangan. Selain itu, pimpinan  dalam hal ini Sekretaris DPRD Kota Bandung sebagai Pengguna Anggaran  dinilai  telah lalai dalam  melaksanakan  pengawasan  dan pengendaliai. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 166 temuan pemeriksaan senilai  Rp 2,62 triliun dalam laporan keuangan tahun  2008 di sembilan kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kesembilan daerah itu adalbh Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota  Bekasi, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kabupaten  Cirebon, Kabupaten  Indramayu,  Kabupaten Subang, dan  Kabupaten  Bandung Barat. Temuan  masalah itu terdiri  dari kerugian daerah, potensi kerugiin daerah, ke-kurangan prnii*u*, masalah administrasi,  sistem pengendalian intern, dan kinerja. Pendapat aisciiimir diberikan kepada Kabupaten Bandung Barat karena  Kabupaten nandung  Barat bisa dikatakan baru terbentuk, sistem  keuangannya belum berjalan baik, dan sedang  terus dibenahi.  Dibanding delapan daerah lainnya,  nilai  nominal  temuan laporan  keuangan Kota B-andung  adalah yang terbeJar,,yak i sekitar Rp l,ll triliun atau hampir 50 persen dari total nilai temuin,  Rp 2,62-triliun.  (Tlmpo Interaktif,  29 Oktober  2009)
Hasil temuan BPK RI dalam pemeriksaan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kabupaten Ciamis  Tahun  2009 di antaranyamenyangkut kepatuhan  terhadap  peraturan  perundangan  aan tima terkait dengbn  Sistem  Pengendalian lntern. Salah satu temuannya uaunn ur"i t"tup unirk peralatan 9an mesin kelompok  alat  lainnya sebesar Rp 99.045.309.15i,00  pada  Dinas  Kesehatan,  Dinas Pendidikan  dan  RSUD tidak  dapat ditelusuri keberadaannya. Selain itu, penyajian  akun investasi non permanen - Dana  bergulir  pada neraca per 31 Desember  2009 senilai Rp 4.683.141.000,00 tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. (Pikiran Rakyat, 24 Agustus 2Ol0). Sedangkan opini BPK yang  diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah di Wilayah IV provinsi  jawa Barat adalah  sebagai berikut;
Tabel Data  diolah- Fakta  tersebut di atas merupakan  suatu indikasi bahwa terdapat  masalah  pada pengelolaan dan  kewajaran  penyajian laporan  keuangannya sehingga mengakibatkan tidak tercapainla  opini terbaik yaitu Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP). Keadaan ini sangat ironis mengingat laporan keuangan pemerintah daerah merupakan  bentuk  pertanggungiawabin  dana pubfiklaig dikelola oleh pemerintah daerah.
Kasubag  Hukum  dan Humas BPK Jawa Barat Nurina Hijiani mengungkapkan bahwa, penyajian aset Kota  Bandung  tidak  didukung  rincian daftar aset .irpu, dokumen  berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut.  Jika  pun  data inventaris dimiliki, data tersebut  sudah tidak mutakhir  dan tidak valid.  Karena mutasi barang antar SKPD tidak diikuti dengan mutasi
Jumal  Akuntansi Riset,  Prodi  Akuntansi Upl, Vol.3, No.2
Pemda No. Entitas  Pemerintah  Daerah Ooini Tahun  2007 Opini Tahun 2008 Opini Tahun  2009 Kab.  Bandung Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Peneecualian 2 Kab.  Bandung  Barat Tidak Memberikan Pendapat Tidak Mernberikan Pendanat J Kab.  Ciamis Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Peneecualian 4 Kab. Garut Tidak Memberikan Pendanat Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian 5 Kab. Sumedang Wajar Dengan Peneecualian Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Pensecrralian
6
Kab.  Tasikmalaya Wajar Dengan Peneecualian Wajar Pensecualian Dengan Wajar Dengan Pengecualian 7 Kota Bandung Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Pensecualian Tidak Memberikan Pendaoat
8
Kota Banjar Wajar Tanpa Peneecualian Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian 9 Kota Cimahi Wajar Dengan Pensecrralian Wajar Dengan Penqecualian Wajar Dengan Pengecualian l0 KotaTasikmalaya Tidak Memberikan Pendanat Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Pensecualian BPK 20r0.
pencatatan. Selain itu, penyajian piutang  dan  utang tidak didukung dengan rincian daftar debiturlkreditur  maupun  dokumen sumber bukti keterjadian piutang/utang tersebut. Penyajian persediaan tidak didukung  dengan rincian  daftar persediaan dan tidak dilengkapi dengan berita acara stock opnqme  pada  tanggal  neraca. Selain itu, penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah di atas  20Yo tidak disajikan dengan metoda  equitas sebagaimana  dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan.  Penyajian dan pengungkapan dana bergulir pada masyarakat tidak disajikan sesuai nilai bersih  yang dapat direalisasikan sebagaimana  dinyatakan dalan standar akuntasi pemerintahan. Selain itu, hal lainnya adalah penyajian aset tidak didukung rincian  daftar aset maupun dokumen berupa daftar  inventarisasi dan penilaian aset tersebut. (BPK, 03 Maret  2011)

## Rumusan Masalah
l. Apakah  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.
2. Apakah  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah  dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel  Intervening.
Kerangka Pemikiran
Dalam menjalankan suatu entitas, baik itu entitas  sektor publik maupun  entitas swasta, diperlukan  sistem akuntansi yang berkualitas untuk  menyajikan  laporan keuangan  dengan  kualitas informasi  akuntansi yang sesuai dengan karakteristik kualitatifyang telah  ditentukan  oleh standar akdntansi. Laporan keuangan  pemerintah  sebagai salah satu-bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam  pengelolaan dana publik diharapkan memiliki kualitas  informasi yang baik dan sesuai  dengan  standar.
Definisi  Akuntansi Keuangan  Daerah menurut Abdul  Halim  dalam Abdul  Hafiz Tanjung (2009: 35) adalah  proses  pengidentifikasian,  pengukuran,  pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi  (keuangan) dari entitas pemerintahan  daerah  (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan  informasi berupa  pelaporan yang berguna dalam pengambilan  keputusan ekonomi'oleh pihak-pihak  internal dan eksternal  pemerintah  daerah yang memerlukan- Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Negara, sistem akuntansi keuangan  daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulaidari proses  pengumpulan  data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pertanggungiawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual  atau menggunakin  aplikasi  tomputer. Menurut La Midjan dan Azhar Susanto  (2001:. 37) salah satu tujuan  utama  dari sistem akuntansi adalah untuk  meningkatkan  kualitas  informasi. Informasi yang  tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem akuntansi harus  dengan  cepat  dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap. Sistem akuntansi yang dirancang dan dijilankan dengan baik akan menjamin dilakukannya  prinsip  stewardship dan accountability  denganbaik  pula. Pemerintah atau unitkerja pemerintah  perlu memiliki sistem akuntansi yang  tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian hansaksi  keuangan,  akan tetapi sistem akuntansi tersebut  h'endaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.  (Mardias  mo,  2002: 37) Penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah yang bertujuan  sebagai  salah satu bentuk  pertanggungiawaban  (accountability)  pemerintah daerah yang memenuhi  karakteristik kualitatif sesuai dengan kriteria  yang  ditentukan  dalam PP Nomor Zi fanun 2010 di meliputi Relevan, Andal,  Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami  ditentukan  oleh sistem  akuntansi  yang dirancang dan dijalankan.  Sistem  akuntansi  yang  dirancang  dan dijalankan  dengan baik akan menjamin dilakukannya  prinsip  stewardship dan qccountability.  lmplementasi  sisiem akuntansi keuangan  daerah yang  baik dapat menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah dengan informasi  yang tepat guna (relevance),  lengkap  dan terpercaya-(akurat)  sehingga  karakteristik kualitatif laporan  keuangan  dapat  terpenuhi.

## Nletode  Penelitian
Berdasarkan tujuan  yang ingin dicapai,  maka penelitian ini menggunakan  desain  kausal. Sementara sumber  data  yang  digunakan  untuk  penelitian ini adalah data primer. Data primer
Jumal  Akuntansi  Riset,  Prodi  Akuntansi  UPI,  Vol. 3, No. 2
diperoleh melalui penelitian  lapangan yaitu dengan mengadakan observasi, wawancara, memberikan daftar pertanyaan (kuesioner)  serta mengumpulkan  catatan dan dokumen  yang berhubungan dengan objek  yang sedang diteliti. Kuesioner dalam penelitian  disusun dengan Skali Likert dengan Skala Data Ordinal.  Dalam penelitian ini seluruh anggota populasi dikenai penelitian, maka penulis  tidak menggunakan teknik sampling.  Penulis menggunaian sensus dalam penelitian ini. Hal ini sesuai  dengan yang  diungkapkan oleh Sudjana (1996:6) bahwa sensus dilakukan jika setiap anggota tiada terkecuali  yang ada dalam sebuah populasi  dikenai  penelitian. Selain itu, Nur Indriantoro  dan Bambang  Supomo Q002:117) mengungkapkan  bahwa sensus perlu  dipertimbangkan  untuk  dilakukan jika elemem-elemen populasi  relatif  sedikit.  teknis analisis data dalam  penelitian ini menggunakan Uji Validitas  dan  Reliabilitas  Data,  Transformasi Data dengan menglunakan  Metode Successive Interval (MSI), Uji Asumsi Klasik, Koefisien Determinasi, dan Analisis  lalur (Path Analysis).
Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan Untuk pengaruh Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan diperoleh  koefisien  determinasi sebesar 0. l%, sedangkan  sisanya iebesar gg.g%  adalah pengaruh faktor  lain.  Sehingga dengan tingkat kepercayaan  95o/o dapatdisimpulkan  bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh yang  signifikan  terhadap Kualitas Laporan Keuangan.  Selanjutnya  untuk hasil  pengujian secara langsungyangmeliputi pengujian pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas  Laporan  Keuangan terhadap Ak;tabilitas Kguanqal  paerah. besarnya  pengaruh  langsung dari Sistem Akuntansi  Keuangan Daerah  terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah  adalah sebesar 18,4oh, sedangkan pengaruh Kualitas Laporan Keuangan  terhadap Akuntabilitas Keuangan  Daerah  adalah sebesar l2,5yo. Sehingga dingan tingkat kepercayaan 95o/o  dapat disimpulkan  bahwa  masing-masing  variabel  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan  Keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  Akuntabilitas  Keuangan Daerah. Sedangkan untuk hasil pengujian p"ngu.uh Sistem Akuntansi  Keuangan Daerah  terhadap Akuntabilitas  Keuangan Daerah  dengan kuaiitas Laporan Keuangan  sebagai  variabel  intervening  yang  dilakukan dengan Uji F diperoleh hasil besirnya kontribusi  pengaruh dari Sistem Akuntansi  Keuangan Daerah  terhadap  Akuntabilitas Keuangan Daerah  dengan Kualitas  Laporan  Keuangan sebagai Variabel  Intervening adalah  sebesar 3l,i%;o, sedangkan  sisanya  sebesar 68,3% merupakan  pengaruh faktor  lain diluar  kedua variabel tersebut. Sehingga  dengan tingkat kepercayaan 95%o dapatdisimpulkan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah dgnqg Kualitas  Laporan  Keuangan sebagai Variabel Intervening tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan  Daerah.

## Simpulan
1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh yang  signifikan terhadap Akuntabilitas  Keuangan  Daerah.  Sistem Akuntansi  Pemerintah  Daerah memiliki konfribusi pengaruh sebesar  18,4%, sehingga  dengan tingkat kepercayaan  95Yo dapat  disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan  Daerah.
2. Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  dengan Kualitas  Laporan Keuangan  sebagai variabel intervening tidak  memiliki pengaruh yang  signifikan terhadap Akuntabilital Keuangan Daerah.  Sistem Akuntansi  Pemerintah  Daerah dengan Kualitas Laporan  Keuangan  sebigai Variabel  Intervening memiliki kontribusi pengaruh  sebesar 3l,7yo, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95%o dapat disimpulkan  bahwa Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan  Keuangan  sebagai  Variabel  Intervening tidak memiliki pengaruh yang signifi kan  terhadap Akuntabilitas Keuangan  Daerah.

## Saran
l. Aparatur  pemerintah  daerah di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat  khususnya untuk fungsi akuntansi masih perlu untuk untuk meningkatkan  pemahaman dan penguasaan Sistem Akuntansi  Keuangan Daerah dalam  rangka Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan terutama  dengan  sangat dinamisnya  perkembangan regulasi peraturan di lingkungan sektor pemerintahan.  Pendidikan dan  pelatihan ini diharapkan
Jumal Akuntansi Riset,  Prodi  Akuntansi UPI,  Vol. 3, No. 2
4.
menjadi  media yang efektif agar  aparatur terkait mengetahui prosedur akuntansi terbaru baik itu tentang  pengelolaan keuangan daerah maupun  standar akuntansi  pemerintahan. Di samping itu, berdasarkan hasil  penelitian yang menunjukkan bahwa  kualitas laporan keuangan memiliki peran dalam mewujudkan  akuntabilitas  keuangan  daerah sehingga aparafur fungsi  akuntansi di lingkungan  pemerintah  daerah dituntut  untuk  menyusun serta menyajikan  laporan  keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 7l Tahun  20 10. Inspektorat sebagai  lembaga yang memiliki  wewenang untuk  melakukan  review dan menilai kualitas  laporan keuangan  secara intern  untuk  pemerintah daerah  harus  berusaha  mendorong pemerintah  daerah untuk mewujudkan  tata kelola yang  baik atas pengelolaan  dan tanggung jdwab keuangan  daerah  dengan  memberikan  pengarahan  dan pengawasan  dalam rangka perbaikan atas hasil pemeriksaan dan temuan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.  Sehingga  dengan hal  tersebut, pemerintah  daerah dapat  memenuhi  prinsip tata kelola keuangan  daerah yang baik guna  meningkatkan tingkat kewajaran informasi yang disajikan  dalam laporan  keuangan  pemerintah  daerah.
Kepala  Daerah  agar menyusun Peraturan  Gubernur/Peraturan  Bupati.rPeraturan Walikota yang  mengatur  petunjuk teknis tentang  pengelolaan  keuangan daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor  59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010. Hal ini dilakukan agar  aparatur fungsi  akuntansi memiliki  parung hukum  yang lebih jelas dalam pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah.
Bagi  peneliti selanjutnya yang  tertarik untuk melakukan penelitian  sejenis, penulis menyarankan  sebaiknya menambah variabel  penelitian dengan efektifitas penerapan  standar akuntansi pemerintahan dan kualitas sumber  daya  manusia hal ini karena  penerapan  standar akuntansi pemerintahan  dan kualitas sumber  daya fungsi akuntansi juga  memiliki peran yang sangat penting  dalam  menentukan  kualitas  laporan keuangan  sebagai  salah satu bentuk pertanggungiawaban (accountabili0l) pemerintah  daerah.  Standar  akuntansi pemerintah terkait dengan  metode  akuntansi,  kebijakan  akuntansi,  serta meliputi pengukuran dan penilaian merupakan  persyaratan bagi pemerintah yang mempunyai  kekuatan hukum, sehingga pemerintah wajib menerapkannya  dalam  upaya  meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu,  perlu juga  dilakukan  penelitian dengan sampel yang lebih  banyak dan tidak terbatas  pada  Dinas, Kantor  dan  Badan  Pengelolaan Keuangan  Daerah  saja, namun diperluas untuk  seluruh Dinas di Pemerintahan  Kabupaten  maupun  Pemerintahan Kota. Perlu dilakukan pengembangan  instrumen penelitian  yang disesuaikan  dengan kondisi dan lingkungan  dari obyek yang diteliti.

## Daftar Pustaka
Abdul,  Hafiz Tanjung.  (2009). Akuntansi Pemerintahon Daerah: Konsep dan Aptikasi Sesuai S t and ar A ku nt a ns i P e m e r i n t ah an. B andung: ALFAB  ETA. Abdul, Kadir. (2003). Pengenalan  Sistem Informasi.  Yogyakarta:  Andi. Adrianus, Fajar. (2010). "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Kabupaten Bandung". Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan lndonesia.
Alam, S. Q004).  Akuntansi  SMA untuk  Kelqs XlJakarta: Esis. Bachtiar Arit et all. (2002).  Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:  salemba  Empar. Badan Pemeriksa Keuangan. (2010).  Ikhtisar  Hasil Pemeril<saan  Semester (IHPS) I Tahun  2010. Jakarta. Badan  Pemeriksa  Keuangan.  (2008). Laporan Hasil Pemeril<saan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Dqlam  Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan P e m e r i nt ah Ko t a B  a ndu ng T ahun Anggaran 2 0 0X. Bandung. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2007). Modul Akuntabilitqs Instansi Pemerintah  Edisi  Kelima. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan  Pengawasan  Badan  Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Budi, S. Poernomo. (2009).  Obligasi Dqerah Alternatif  Investasi  Masyarakat dan Sumber Bagi P emer intah Daerah. Bandung: Alfabeta.
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi  Akuntansi  UPI,  Vol. 3, No.  2
chandra,  Mulyana. (2010) "Pengaruh Pengetahuan Anggota  Legislatif  Daerah Tentang Anggaran Terhadap  Pengawasan Anggaran Pendapatan dan B-elanja Daerah oengJn Variabel Moderating Akuntabilitas dan Partisipaii Masyarakat (Fenelitian  pada bpRo t<otu Tasikmalaya)" . s kr ip s i. purwokerto : universitas Jenderar  Soedirman.
Deddi  Nordiawan.  (2007).  Akuntansi  sekror publik. Jakarta:  salemba  Empat.
Dermawan, Wibisono. (2002).  Riset Bisnis: Pqnduan Prsktis Bagi praktisi dan Akademisi. Jakarta: pT.  Gramedia pustaka  Utama. Hasil Temuan BPK Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan  Pemerintah Kabupaten  Ciamis Tahun 2009' [online]. [Tersedia]; http;//www.pikian-rakyat.corn/nodeil206l9 [03 Maret 201fl
Husein,  Umar.  (2003).  Metode Riset Akuntansi  rerapan.Jakarta: Ghalia Indonesia. !{u|ein, Umar'  (2008).  Desain Penelitian  Akuntansi-Keperilqkuan.Jakarta:  RajaGrafindo persada. Indra,  Bastian. (2006).  Akuntonsi Sektor Publik:  suatu'Pengantar. iakarta:E.runggu. -- - '
Indra,  Bastian. (2007). Sistem Akuntqrui sektor  Publik Edi;i 2.Jakarta:  salemba Empat. lrman, Firmansyah' (2008). "Peran  Sistem Akuntansi rruurlun Daerah dalam Mewujudkan
Tranparansi dan  Akuntabilitas  Keuangan pemerinta[ p.oui"ri l";;;";.''itripri.
_ Bandung:  Fakultas Ekonomi  Universitai Widyatama. La Midjan dan  Azhar Susanto' (2001). sistem Informasi Akuntansi l: pendekatan  Manual Praktika penyusunan Metode  dan prosedur.  Bandung: Lingga Jaya. Lyna  Latifah dan Arifin Sabeni. (2006). "Faktor Keprilakuan org"rir*i dalam  Implementasi Sistem  Akuntansi  Keuangan  baerah (studi  Empirir puau pemerintah  Kabupaten dan Kota di Jawa  Tengah  dan Daerah  Istimewa Yogyakarta)" . Jurnal llmiah. S'irnposium Nasional  Akuntansi X. Mardiasmo.  (2001).  Akuntansi Sektor pubtik. yogyakarta: ANDI. Mardiasmo.  (2004).  otonomi dan Manajemen Kiuangan Daerah.  yogyakarta: ANDI.
Mira, Tania'  (2009). "Pengaruh  Sistern AkuntansiKeuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banlung".  Skripsl.  Bandung: famttas Ekonomi Universitas  Komtrnikasi Indonesia. It{of. Nazir. (2005).  Metode penelitian. Bogor:  Ghalia Indonesia. Mulyadi.  (2001).  sistem Akuntansi  Edisi ke--3.Jakarla:  Salemba Empat. Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). Metodologi Per"liiion Bisnis (Jntuk Akuntqnsi dan Manaj e m e n. yogyakarta: BPFE. opini Laporan Keuangan pemerintah-. Kota Bandung. [online]. [Tersedia]: htrp://us.bandung.detik.com/r  eadl2Tl0/08/13/t607  t7 fi zoozituaipk-dis;taim;r-iuporun- keuangan-kota-bandung-2009 [03 Maret 201 l] Pelaksanaan Keputusan Menteri  Dalam Negiri Tahun 2002. [online]. [Tersedia]: h@://www.keuangan-daerah.blogspot.com/ [03 Maret 20 I l] Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Nomoi ig rutun)ooz tentang redoman  pengelolaan Keuangan
Daerah.
Peraturan  Pemerintah Nomor 22 T ahun200 g tentang wewenang  Inspektorat Peraturan  Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang  Standar A[untansi  pemerintahan.
Putri Ayu Rizqi Rengganis. (2010).  "Hubungan Penerapan Enterprise Resource  planning
(ERP)dengan Efektifitas Pengendalian Intem Gaji". skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia- Riduwan dan Engkos,  Achmad  Kuncoro.  (2008).  Cara Menggunakan dan Memakai  Analisis Jalur (P at h A n alys is). Bandung: ALFABETA. Sinaga, Timbul.  (2003). "Pengaruh  Ketidakstabilan Nilai Tukar  Rupiah  dan Kebijakan Akuntansi terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan dan Keputusan Ekonorni,,.  Jumal llmiah Akuntansi. Vol2  No.  l. Siti Nurlaela  dan Rahmawati. (2010). "Pengaruh Faktor Keperilakuan organisasi Terhadap Kegunaan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah di Subosukawonosraten',. Jurnal llmiah. Simposium  Nasional  Akuntansi XIII Furwokerto- Sudjana. (1996).  Metoda  Statistika Edisi ke-6.Bandung:  TARSITO. Sugiyono. (l 9 9 9) - s t qt i s t i ka u n tu k p e n e r i t i a n. Bandun[:  ALFAB  ETA.
Agus  Widarsono & Ela Laelatul Fuadiyryah
ISSN:2086-2563
Temuan  Pemeriksaan dalam  Laporan  Keuangan Tahun 2008 di Sembilan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. [Online]. [Tersedia]: h@://www.tempointeraktif.com/hglnusa/2009110/291brk,20091029-205290,id.html  [04
Maret 20111
Toni,  Irwana.  (2010).  "Pengaruh  Efektifitas Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan  terhadap Kualitas Laporan Keuangan".  Skripsi.  Bandung: Universitas  Pendidikan Indonesia. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara.
Weygandt, Jerry  J., et.al. (2005). Accounting Principles 7th Edition. John Wiley and  Sons. Wijaya.  (2001). Analisis  Statistik dengan Program ^SPSS,10.0. Bandung: ALFABETA. Wilkin\on, et.all. (1997). Accounting  Information System Fourth Edition. John Wiley and Sons. Zaki, Baridwan.  (2004).  Intermediate Accounting  Edisi S.Yogyakarta:  BPFE.