## PERSOALAN YANG TERSISA DALAM SISTEM PRESIDENSIIL PASCA AMANDEMEN UUD 1945

## Nabitatus Sa’adah
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang n4b1t4tuz@yahoo.com

## Abstract
State history shows that before the amendment to the 1945 Constitution there was an uncertainty in the system of government adopted. The amendment to the 1945 Constitution of the government system adopted in Indonesia was agreed to be emphasized by choosing a presidential system of government.  Although  in  the  amendments  to  the  1945  Constitution  to  the  fourth  amendment  it was seen that there was an endeavor towards purifakasi presidential systems but there were still a  number  of  things  left  behind  and  considered  still  not  supporting  the  implementation  of presidential systems and this certainly had implications in the constitutional system. This can be seen  in  the  legislative  mechanism  as  stipulated  in  Article  20  paragraph  (2.3)  of  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  Another  thing  that  is  still  incompatible  with  the presidential system is related to the multi-party system adopted. The multi-party system can lead to  unhealthy  state  practices  both  in  drafting  the  cabinet,  legislation,  implementing  government policies.
Keywords: Presidential System; Amendment

## Abstrak
Sejarah  ketatanegaraan  menunjukkan  sebelum  adanya  amandemen  UUD  1945  ada ketidaktegasan  sistem  pemerintahan  yang  dianut.    Perubahan  UUD  1945  sistem  pemerintahan yang dianut di Indonesia disepakati dipertegas dengan memilih sistem pemerintahan presidensiil. Meskipun  dalam    perubahan  UUD  1945  sampai  perubahan  keempat  terlihat  adanya  upaya kesungguhan menuju purifakasi sistem presidensial tetapi masih ada beberapa hal yang tertinggal dan  dianggap  masih  belum  mendukung  pelaksanaan  sistem  presidensial  dan  hal  demikian tentunya  mempunyai  implikasi  dalam  sistem  ketatanegaraan.  Hal  ini  terlihat  dalam  mekanisme legislasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (2,3)  UUD  NRI  tahun  1945.  Hal  lain  yang masih  belum  sesuai  dengan  sitem  presidensiil  adalah  terkait  dengan  sistem  multi  partai  yang dianut. Sistem multi partai dapat menimbulkan praktik kenegaraan yang tidak sehat baik dalam penyusunan kabinet, legislasi, implementasi kebijakan pemerintah.
Kata Kunci : Sistem Presidensiil; Amandemen

## A.   Pendahuluan
Pada  umumnya  konstitusi  suatu  negara mengatur  beberapa  hal  pokok  antara  lain, pertama ,  adalah  jaminan  terhadap  hak-hak asasi  manusia  dan  warga  negara, kedua , ditetapkannya  susunan  ketatanegaraan  suatu negara  yang  bersifat  fundamental  dan  yang ketiga  adalah  pembagian  dan  pembatasan tugas  ketatanegaraan  yang  juga  bersifat fundamental  (Sri  Soemantri,  1997).  Di  dalam suatu  konstitusi  juga  dapat  tersirat  adanya sistem pemerintahan yang dianut suatu negara. Pengertian  sistem  pemerintahan  itu  sendiri adalah  suatu  tatanan  utuh  yang  terdiri  atas berbagai  komponen  pemerintahan  yag  bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam pencapain  tujuan  negara  (Mahmuzar,  2010). Mahfud  MD  mengatakan  bahwa  sistem pemerintahan  dipahami  sebagai  suatu  sistem hubungan  tata  kerja  antar  lembaga-lembaga negara (Moh.Mahfud, 1993). Hamid Attamimi mengemukakan  dalam  membicarakan  sistem pemerintahan  pada  hakekatnya  membicarakan sistem  kerja  atau  fungsi  pemerintahan  yang dilakukan  oleh  Presiden  dalam  hubungannya dengan  lembaga  negara  lainnya  (Attamimi, 2009).  Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  membicarakan  mengenai sistem  pemerintahan  adalah  membicarakan hubungan antar lembaga negara.
Berbicara  mengenai  lembaga  negara sangatlah  terkait  dengan  adanya  pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam suatu negara. Pemisahan  kekuasaan  merupakan  hal  yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Adanya  distribusi  kekuasaan tersebut dimaksudkan agar terdapat keseimbangan  kekuasaan  antara  satu  lembaga dengan lembaga lain (S.Sunarto, 2016). Ajaran teori  pemisahan  kekuasaan  yang  terkenal adalah  ajaran Trias  Politca sebagaimana  yang dikemukakan oleh Montesquie yaitu kekuasaan legislatif
yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang serta kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan  menegakkan  hukum  (Mustafa, 2001).  Berbicara  tentang  ketiga  pembagian kekuasaan  tersebut  dalam  kaitannya  dengan sistem  pemerintahan  maka  hubungan  yang
paling  dominan  terlihat  adalah  hubungan antara  lembaga  eksekutif  dan  legislatif. Berkaitan  dengan  hal  ini  Usep  Ranuwijaya menegaskan  bahwa  sistem  pemerintahan adalah  sitem  hubungan  antara  eksekutif  dan legislatif  (Ranuwijaya,  2001).  Hubungan antara  lembaga  eksekutif  dan  legislatif sangatlah dipengaruhi adanya sistem pemerintahan yang dianut. Sistem Pemerintahan  pada  dasarnya  dapat  dibedakan dalam  berbagai  kategori,  secara  konvensional sistem  pemerintahan  dibedakan  dalam  dua bentuk  yaitu  sistem  presidesiil  dan  sistem parlementer.  Di  luar  kedua  sistem  ini  terdapat sistem  pemerintahan  campuran.  Hal  demikian sebagaimana di katakan oleh Jimly Asshidiqie bahwa sistem pemerintahan suatu negara dapat dibedakan  menjadi  tiga  kategori  yaitu  sistem pemerintahan presidensial ( presidential system ),  sistem  pemerintahan  parlementer ( parliamentary  system )  dan  sistem  campuran ( Mixed  System  atau  Hibrid  System )  (Jimly Asshiddiqie, 2007).
Dalam  sejarah  ketatanegaraan,  Indonesia pernah  mempraktikkan  dua  model  sistem pemerintahan  yaitu  sistem  presidensiil  dan parlementer. Tahun 1945 sampai dengan tahun 1959
Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan tiga konstitusi  yang  berbeda  yaitu  Undang-undang Dasar  1945    (1945  –  1949),  Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (1949 – 1950)  dan  Undang-undang  Dasar  Sementara Republik  Indonesia  1950  (1950  -  1959). Ketika  kembali  pada  Undang-undang  Dasar 1945  melalui  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959, Indonesia  memakai  sistem  pemerintahan presidensiil,  meskipun  di  kalangan  pakar Hukum  Tata  Negara  memberi  beberapa penafsiran  yang  berbeda  mengenai  sistem yang dianut pemerintah negara kita sebagaimana  yang  tertuang  dalam  UUD  1945 tersebut  dengan  mendasarkan  pada  beberapa karakter  yang  ada.  Ada  kelompok  pakar Hukum  Tata  Negara  yang  mengatakan  bahwa sistem  pemerintahan  yang  dianut  Indonesia adalah  sistem  pemerintahan  presidensial  dan ada yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan  negara  kita  adalah  sistem pemerintahan  campuran.  Adanya  kerancuan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 275-282
inilah  maka  MPR  hasil  pemilu  1999 menyepakati  untuk  mempertegas    sistem pemerintahan  yang  dianut  oleh  negara  kita dengan  kesepakatan  untuk  memilih  sistem pemerintahan  presidensial  sebagai  sistem pemerintahan  dengan  beberapa  alasan  antara lain pertama ,  sistem  presidensial  yang dianggap mampu menciptakan stabilitas nasional pemerintahan; kedua , Bangsa
Indonesia  mempunyai  pengalaman  traumatis ketika berlaku sistem pemerintahan parlementer  menurut  UUD  Sementara  1950; ketiga ,  sistem  pemerintahan  parlementer dianggap  sebagai  aliran  pemikiran  demokrasi liberal; keempat , pemilihan langsung memperkuat  legitimasi  pemerintah  karena mendapat  mandat  langsung  dari  rakyat; kelima ,  sistem  pemerintahan  presidensial dianggap  sesuai  dengan  sistem  pemerintahan yang  sebenarnya  dikehendaki  para  pendiri bangsa  ( The  Founding  Fathers )  meskipun formatnya tidak sebagaimana sistem presidensial pada umumnya (Isra, 2010).
Kesepakatan untuk memilih sistem presidensial  tersebut  akhirnya  ditindak  lanjuti dengan  berbagai  upaya  untuk  melakukan pemurnian  sistem  presidensial.  Keseriusan melakukan  upaya  purifikasi  tersebut  terlihat dalam  setiap  perubahan  UUD  1945  yang pernah dilakukan. Meskipun dalam  perubahan UUD 1945 sampai perubahan keempat terlihat adanya  upaya  kesungguhan  menuju  purifakasi sistem  presidensial  tetapi  masih  ada  beberapa hal yang tertinggal dan dianggap masih belum mendukung  pelaksanaan  sistem  presidensial dan hal demikian mempunyai implikasi dalam sistem  ketatanegaraan  kita,  hal  inilah  yang menurut penulis menarik untuk dibahas.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka permasalahan  yang  muncul  adalah:  (1) Persoalan-persoalan  apa  sajakah  yang  masih tertinggal  dalam  rangka  purifikasi  sistem presidensial di  Indonesia?; dan (2) Bagaimana implikasi  persoalan  yang  tertinggal  tersebut dalam sistem ketatanegaraan kita?
Penulisan ini bertujuan memberi masukan terhadap  beberapa  hal  yang  dianggap  belum konsisten terkait dianutnya sistem presidensiil. Tulisan  ini  berbeda  dengan  beberapa  tulisan sebelumnya  antara  lain  tulisan  yangberjudul
“Desain  Sistem  Presidensial  Yang  Efektif yang  ditulis  oleh  Retno  Saraswati  yang  lebih menyoroti terkait adanya multi partai sehingga perlu  dibangun  desain  yang  efektif  sedangkan dalam tulisan ini menyoroti beberapa hal yang belum sinkron terit dianutnya sistem presidensiil  Indonesia  serta  implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## B.    Pembahasan
1. Persoalan-persoalan yang Masih Tertinggal  dalam  Rangka  Purifikasi Sistem  Presidensial    serta  Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan

## Indonesia
Sebagaimana  kita  ketahui,  bahwa  secara konvensional sistem pemerintahan yang dianut negara-negara demokrasi adalah sistem parlementer dan sistem presidensial, meskipun selain kedua sistem ini terdapat bentuk lainnya sebagai  variasi  disebabkan  situasi  dan  kondisi yang  berbeda  sehingga  melahirkan  bentuk- bentuk  semu  dari  kedua  sistem  di  atas  yaitu quasi parlementer dan quasi presidensial.
Dalam  sistem  pemerintahan  parlementer hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan  sangat  erat,  hal  ini  disebabkan adanya  pertanggung  jawaban  para  menteri terhadap parlemen, dan kabinet  yang dibentuk harus  mendapat  dukungan  kepercayaan  suara terbanyak dari parlemen.Dalam sistem presidensial  eksekutif  tidak  bergantung  pada badan  perwakilan  rakyat.  Dasar  hukum  dari kekuasaan  eksekutif  dikembalikan  kepada rakyat (Kusnardi, 1983).
Apabila dibandingkan antara sistem pemerintahan  presidensial  dengan  sistem pemerintahan  parlementer  maka  ada  beberapa perbedaan  yang  sangat  signifikan,  perbedaan tersebut  antara  lain  (Mahmuzar,  2010): Pertama , dalam sistem pemerintahan parlementer  kepala  pemerintahan  biasanya dijabat  oleh  perdana  menteri,  pemerintahan adalah  eksekutif  yang  bergantung  pada kepercayaan legislatif, sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial kepala pemerintah  disebut  dengan  presiden,  dipilih dalam  masa  jabatan  tertentu  yang  telah ditentukan  dalam  konstitusi  dan  dalam keadaan  normal  tidak  dapat  dipaksa  untuk
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 275-282
mengundurkan  diri  oleh  badan  legislatif kecuali  dengan impeachment . Kedua ,  Kepala pemerintahan dalam sistem presidensial dipilih oleh rakyat secara langsung, sedangkan dalam parlementer  kepala  negara  berasal  dari  partai pemenang pemilu. Ketiga , sistem pemerintahan parlementer mempunyai eksekutif  kolegial,  Perdana  Menteri  dan menteri-menteri  bartanggung  jawab  sendiri- sendiri maupun bersama-sama kepada parlemen, sedangkan dalam sistem pemerintahan  presidensial  pemerintah  adalah eksekutif tunggal yaitu presiden.
Kedua  sistem  pemerintahan  yang  ada yaitu  parlementer  dan  presidensial  tentunya mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan,  yang dapat dirinci sebagai berikut: Kelebihan sistem presidensial,  stabilitas  eksekutif  didasarkan pada  masa  jabatan  presiden.  Dianggap  lebih demokratis karena pemilihan kepala pemerintahan  langsung  dilakukan  oleh  rakyat melalui pemilihan langsung, kekuasaan presiden  menjadi  lebih legitimate karena mendapat  mandat  langsung  dari  rakyat.  Ada suatu  pemisahan  kekuasaan  yang  jelas  yang berarti kekuasaan pemerintah dibatasi sehingga secara tidak langsung lebih memberikan  perlindungan  kepada  rakyat. Kelebihan  sistem  parlementer,  jarang  terjadi konflik  antara  pemerintah  dengan  parlemen, penyesuaian  antara  eksekutif  dan  legislatif mudah dicapai.
Adapun  kelemahan  dari  kedua  sistem pemerintahan  ini  adalah  sebagai  berikut (Mahmuzar,  2010):  Kelemahan  dalam  sistem presidensial,  sering  mengalami  jalan  buntu apabila  terjadi  konflik  antara  eksekutif  dan legislatif, pemerintah dalam sistem presidensial bersifat kaku karena dibatasi masa jabatan. Sedangkan kelemahan sistem parlementer adalah kurang memberi perlindungan pada rakyat dikarenakan pemerintah  berasal  dari  partai  mayoritas, sehingga rentan terjadi persekongkolan sehingga mengingkari aspirasi rakyat, pemerintahan  cenderung  tidak  stabil  karena apabila  terjadi  konflik  antara  legislatif  dan eksekutif  pemerintah  dapat  dijatuhkan  lewat mosi tidak percaya oleh parlemen.
Dalam  sejarah  ketatanegaraan  bangsa Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan  parlementer  yang  didasarkan pada  UUD  Sementara  1950,  dianutnya  sistem pemerintahan
parlementer dianggap merupakan  sejarah  buruk  dan  dianggap sebagai  suatu  pengalaman  traumatis.  Tanggal 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden pemerintah  kembali  menggunakan  UUD  1945 sebagai  Konstitusi  Negara.  Dalam  konstitusi ini  memang  memang  tidak  disebutkan  secara tegas  tentang  sistem  pemerintah  yang  dianut sehingga  menimbulkan  beberapa  penafsiran mengenai  hal  ini.  Satu  kelompok  mengatakan bahwa  sebenarnya  sistem  pemerintahan  yang dianut  dalam  UUD  1945  adalah  sistem presidensial, dengan mendasarkan pada alasan pada  kriteria  sebagai  berikut  (Manan,  2000): (a)  Presiden  adalah  Kepala  Pemerintahan;  (b) Ada  kepastian  masa  jabatan  yaitu  lima  tahun; (c)  Presiden  tidak  bertanggung  jawab  kepada DPR;  (d)Presiden  tidak  dapat  membubarkan DPR.
Di  sisi  lain  ada  kelompok  pakar  yang mengatakan  bahwa  sistem  pemerintahan  yang dianut  dalam  UUD  1945  adalah  sistem pemerintahan  campuran  dengan  mendasarkan pada  kriteria  sebagai  berikut  (Sri  Soemantri, 2001):  (a)  Presiden  diangkat  dan  dipilih  oleh MPR;  (b)  Presiden  adalah  mandataris  MPR; (c) MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi; (d) Presiden tunduk dan bertangggng jawab pada MPR .
Mendasarkan  beberapa  kriteria  ini  Sri Soemantri  mengatakan  biasanya  kriteria  ini lazim ada di sistem pemerintahan parlementer, dan jika Presiden sebagai eksekutif mendapatkan pengawasan langsung dari badan legislatif  maka  sistem  pemerintahan  yang dianut adalah parlementer . Di samping dalam UUD  1945  terlihat  ada  anasir  parlementer, juga  terlihat  ada  anasir  presidensial  bahwa presiden  merupakan  pemegang  kekuasaan pemerintah.  Berdasarkan  alasan-alasan  inilah dikatakan  bahwa  sistem  pemerintahan  yang ada dalam UUD 1945 adalah sistem campuran.
Ketidakjelasan  sistem  pemerintahan  yang dianut  dalam  UUD  1945  inilah  yang mendorong dilakukannya penegasan sebenarnya  sistem  pemerintahan  apa  yang
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 275-282
dianut  dalam  UUD  1945,  dan  MPR  hasil pemilu 1999 menyepakati
untuk mempertahankan
sistem pemerintahan presidensial  dengan  alasan-alasan  yang  sudah diuraikan  di  atas.  Berkaitan  dengan  hal  ini maka  dilakukan  upaya-upaya  untuk  mencapai purifikasi presidensial, upaya demikian nampak  dalam  setiap  perubahan  UUD  1945. Adapun  upaya  yang  sudah  dilakukan  dalam ragka melakukan purifikasi presidensial antara lain  (Isra,  2010):  (1)  Mengubah  proses pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  dari mekanisme sistem pemilihan di  MPR menjadi pemilihan  secara  langsung;  (2)  Membatasi periodisasi  masa  jabatan  presiden  dan  wakil presiden; (3) Memperjelas mekanisme pemakzulan ( impeachment ); (4) Larangan bagi presiden  untuk  membubarkan  DPR;  (5) Memperbaruhi  atau  menata  ulang  eksistensi MPR;  (6)  Melembagakan  pengujian  undang- undang ( judicial review ).
Mekipun telah dilakukan upaya masih ada hal-hal yang  masih  belum  mendukung pelaksanaan  sistem  presidensiil,  yaitu  antara lain  terlihat  pengaturan  kewenangan  presiden dalam  fungsi  legislasi  serta  ketidak  sinkronan antara  sistem  pemerintahan  dengan  sistem kepartaian yang dianut.

## 2. Mekanisme
Legislasi Pasca

## Amandemen
Salah satu alasan dilakukannya perubahan
UUD  1945  adalah  sistem  ketatanegaran  yang yang  ada    dianggap  kurang  sesuai  dengan sistem  presidensiil  yaitu  antara  lain  adalah adanya  pemberian  kekuasaan  yang  besar kepada  eksekutif  ( executive  heavy )  sehingga terjadi  kekhawatiran  adanya  penumpukan kekuasaan  pada  satu  cabang  kekuasaan  dan tidak dapat berjalannya mekanisme checks and balances . Peran eksekutif yang begitu dominan  apabila  dibanding  dengan  legislatif tampak  dalam  proses  legislasi  hal  demikian terlihat  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  UUD  1945 sebelum amandemen bahwa “Presiden memegang  kekuasaan  membentuk  undang- undang dengan persetujuan DPR “ serta dalam penjelasannya  dikatakan  bahwa,  “Presiden bersama-sama  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat  menjalankan “legislative  power “ dalam  negara.  Demikian  juga  ketentuan  yang
terdapat  dalam  Pasal  21  ayat  (2)  Jika rancangan  itu  meskipun  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat,  tidak  disahkan  oleh Presiden,  maka  rancangan  tadi  tidak  boleh dimajukan  lagi  dalam  persidangan  Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Ketentuan  yang  tecantum  dalam  Pasal    5 ayat  (1)  UUD  1945  merupakan  salah  satu pasal  yang  tidak  sesuai  dengan  sistem presidensial  yag ada. Berkaitan  dengan hal ini Ismail  Suny  menyatakan  bahwa,”Pasal  5  ayat (1)  UUD  1945  tersebut  menyerupai  fungsi legislasi dalam negara-negara yang menggunakan
sistem pemerintahan parlementer  (Sunny,  2000).  Pendapat  senada juga  diungkapkan  oleh  Moh.Kusnardi  dan Harmaily  Ibrahim,  jika  ketentuan  yang terdapat  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dihubungkan dengan  Pasal  21  ayat  (2)  sebelum  perubahan, UUD  1945  dianggap  tidak  sepenuhnya menganut  sistem  pemerintahan  presidensial karena  presiden  dan  DPR  bersama-sama membuat undang-undang (Kusnardi, 1983).
Berkaitan  dengan  beberapa  alasan  di  atas maka  sebagai  upaya  untuk  pemurnian  sistem presidensial  maka  dianggap  perlu  untuk merubah  ketentuan-ketentuan  tersebut.  Dalam perubahan pertama UUD 1945 ketentuan Pasal 5  ayat  (1)  UUD  NRI  tahun  1945  akhirnya  di ubah  menjadi  “Presiden  berhak  mengajukan rancangan  undang-undang  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat“,  Pasal  20  ayat  (1)  UUD NRI  tahun  1945  diubah  menjadi  “Dewan Perwakilan  Rakyat  memegang  kekuasaan membentuk undang-undang“.
Perubahan  kedua  pasal  tersebut  secara substansial  dianggap  sebagai  pergeseran  yang besar dalam kekuasaan legislatif atau kekuasaan  membentuk  undang-undang  yaitu dari  presiden  ke  DPR.  DPR  dianggap mempunyai  kedudukan yang lebih kuat  dalam penggunaan fungsi legislatif. Apabila kita lihat dari  perubahan  kedua  pasal  di  atas  memang ada  suatu  perubahan  besar  dalam  fungsi legislasi  yaitu  pergeseran  dominasi  fungsi legislasi  dari  eksekutif  ke  legislatif,  namun demikian  pengaturan  fungsi  legislasi  pasca amandemen  UUD  1945  belumlah  seluruhnya sesuai dengan sistem presidensial yang dianut, dominasi  fungsi  legislasi  di  tangan  legislatif
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 275-282
tidak  lagi  tampak  ketika  kita  melihat pengaturan  yang  ada  dalam  Pasal  20  ayat  (2) dan  Pasal  20  ayat  (3)  UUD  NRI  tahun  1945. Pasal  20  ayat  (2)  UUD  NRI  tahun  1945 menyatakan bahwa; ”Setiap rancangan undang-undang  dibahas  oleh  DPR  dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama“  dan  Pasal  20  ayat  (3)  UUD  NRI tahun  1945  menyatakan  “Jika  rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,  rancangan  undang-undang  itu  tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan  Rakyat  masa  itu”.  Berkaitan dengan  hal  ini  Saldi  Isra  mengatakan  bahwa apabila  dilihat  dari  ketentuan  kedua  pasal  ini berarti  bahwa  DPR  tidak  lebih  kuat  atau dominan dibandingkan dengan presiden dalam fungsi  legislasi  (Isra,  2010).  Lebih  lanjut dikatakan bahwa sistem pemerintahan presidensial Indonesia setelah perubahan UUD 1945  membagi ultimate  authority yang seharusnya  hanya  dimiliki  oleh  lembaga perwakilan (DPR) menjadi otoritas ganda yang dimiliki oleh DPR dan Presiden (Isra, 2010).
Ketentuan di atas apabila dikaitkan dalam rangkaian  proses  yang  harus  dilalui  dalam pembuatan  suatu  undang-undang  yang  antara lain  terdiri  dari  perencanaan,  pengusulan, pembahasan,  persetujuan,  serta  pengesahan (Yohanes Nafta Irawan, 2019), maka persoalan  fungsi  legislasi  ada  pada  tatanan persetujuan. Ketidak konsistenan dalam fungsi legislasi dengan Berkaitan dengan hal ini Saldi Isra  mengatakan  bahwa  hasil  perubahan  UUD 1945  mengandung  pola  pembahasan  bersama antara  DPR  dan  Presiden  sebagaiamana  yang dipraktikkan sebelum perubahan (Isra, 2010).
Berdasar beberapa hal inilah bahwa dalam pengaturan  fungsi  legislasi  dalam  UUD  1945 pasca  amandemen  masih  ada  beberapa ketentuan  yang  menunjukkan  adanya  ketidak konsistensian dengan sistem presidensial  yang dianut.

## 3. Sistem Multipartai Yang Dianut Dalam Sistem Kepartaian
Berbicara  tentang  sistem  kepartaian  UUD NRI  tahun  1945  tidak  menyebutkan  secara eksplisit  apakah  kita  menganut  sistem  multi partai  atau  tidak.  Sistem  kepartaian  hanya secara  implisit  tersirat  dalam  Pasal  6  A  (2)
UUD  NRI  tahun  1945  yang  menyebutkan bahwa;  “Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Istilah gabungan partai politik  dalam prakatek di artikan dua atau lebih partai politik dan dalam kenyataannya sistem kepartaian kita menganut  sistem  banyak  partai  atau  yang dikenal dengan istilah sistem multi partai.
Sistem  muti  partai  sangatlah  tidak  lazim atau bahkan sulit diterapkan dalam pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan  presidensial,  mengingat  dalam sistem  presidensial  antara  presiden  dan lembaga  legislatif  sama-sama  dipilih  secara langsung oleh rakyat dengan melalui pemilihan yang berbeda. Hal ini berarti bahwa antara  legislatif  dan  presiden  sama-sama mendapat  mandat  langsung  dari  rakyat.  Sitem multi  partai  seringkali  menimbulkan  dampak adanya perpecahan suara sehingga, kemenangan  presiden  dalam  pemilihan  umum tidak  serta  merta  diikuti  kemenangan  partai politik  presiden  di  legislatif.  Meski  presiden memenangkan  pemilihan  umum  tetapi  tidak jarang  partai  politik  presiden  merupakan kekuatan  minoritas  di  lembaga  legislatif. Perbedaan  partai  mayoritas  di  lembaga legislatif  dengan  partai  politik  presiden  inilah yang  sering  menimbulkan  ketegangan  dalam kedua lembaga ini. Ketegangan yang berkepanjangan  dapat  menimbulkan  akibat buruk  terhadap  stabilitas  demokrasi  dan pemerintahan yang efektif.
Dalam  sistem  presidensial  dukungan parlemen  kepada  presiden  sangat  berpengaruh di  dalam  proses  pembuatan  undang-undang dan  pelaksanaan  kebijakan  dan  program- program pemerintah. Dalam sistem multipartai kekuatan  politik  mempunyai  kecenderungan tersebar,  sehingga  kekuatan  mayoritas  akan sulit  tercapai  (Sarawati,  2012).  Dalam  hal presiden  tidak  dapat  dukungan  mayoritas  di lembaga  legislatif  maka  dalam  praktik  upaya yang  sering  dilakukan  adalah  melakukan koalisi.  Berkaitan  dengan  hal  ini  Saldi  Isra mengatakan,  “Koalisi  merupakan  langkah yang  biasa  dibangun  presiden  yang  tidak mempunyai  dukungan  mayoritas  di  lembaga
legislatif,  langkah  ini  merupakan  langkah darurat yang tidak mungkin dihindarkan“ (Isra, 2010).
Kompensasi  dari  sebuah  koalisi  ini biasanya  diikuti  dengan  pembagian  posisi menteri  kabinet  pada  partai  politik.  Hal  inilah yang  menimbulkan  praktek  ketatanegaraan yang  tidak  sehat.  Mahfud  MD  mengatakan bahwa  tidak  sinkonnya  sistem  pemerintahan dengan sistem kepartaian menimbulkan praktek  sandera  antara  presiden  dengan  partai politik  ( kursif  penulis )  (Moh.  Mahfud,  2009). Praktik  saling  sandera  berpengaruh  pada penyusunan menteri dalam kabinet, pelaksanaan impeachment serta  pelaksanaan fungsi  legislasi  serta  implementasi  kebijakan- kebijakan pemerintah.
Dampak  negatif  ini  terlihat  salah  satunya adalah  dalam  penyusunan  kabinet,  meskipun pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif  presiden  namun  dalam  kenyataan penyusunannya,  presiden  dihadapkan  pada kondisi  “pendiktean”  dari  masing-masing parpol.  Sebagian  besar  kursi  kabinet  dibagi berdasarkan  kehendak  parpol  pendukung, sehingga  proses fit  and  proper  test dalam pemilihan  calon  menteri  tidak  terealisasi (Moh. Mahfud, 2009).  Tidak dilaksanakannya uji  fit  and  proper  test tentunya  dapat berdampak  pada  kualitas  kinerja  seorang menteri,  kadangkala  dijumpai  menteri  tidak mampu  untuk  melaksanakan  tugasnya  sesuai yang diharapkan, yang pada akhirnya dihadapkan  pada  suatu  pilihan reshuffle , pelaksanaan reshuffle pada  kenyataannya  juga tidak  dapat  dilakukan  dengan  baik  karena adanya  ancaman  dari  parpol  untuk  menarik dukungan  kepada  presiden  jika  menterinya dicopot dari kabinet.
Sikap  presiden  untuk  tunduk  pada  parpol menjadi  hal  yang  dapat  dimengerti  karena konstitusi  dan  sistem  politik  kita  tidak menjamin  presiden  yang  dipilih  langsung didalam  sistem  presidensial  model  Indonesia dapat aman dari ancaman penjatuhan ( impaechment )  (Moh.  Mahfud,  2009).  Pasal  7 A  UUD  NRI  tahun  1945  mengatur  bahwa Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  dapat diberhentikan  dalam  masa  jabatannya  oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul
Dewan  Perwakilan  Rakyat,  jika  terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya  atau perbuatan  tercela  maupun  apabila  terbukti tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme pemberhentian  Presiden  dan  Wakil  Presiden diatur  dalam  Pasal  7  B  bahwa  usul pemberhentian  Presiden  dan  Wakil  Presiden dapat  diajukan DPR ke MPR setelah meminta lebih  dahulu  Mahkamah  Konstitusi  untuk memutus  usul  dari  DPR  ini.  Pengajuan permintaan  DPR  ke  Mahkamah  Konstitusi  ini hanya  dapat  dilakukan  dengan  dukungan sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota DPR  yang  hadir  dalam  sidang  paripurna  dan dihadiri  sekurang-kurangnya  2/3  dari  anggota DPR. Keputusan MPR atas usul pemberhentian  Presiden  dan  Wakil  Presiden harus  diambil  dalam  rapat  paripurna  MPR yang  dihadiri  sekurang-kurangnya  3/4  dari jumlah  anggota  dan  disetujui  oleh  sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Mesipun  mekanisme  penjatuhan  Presiden dan  Wakil  Presiden  sebagaimana  yang tercantum dalam Pasal  7 B terlihat sulit  tetapi dihadapkan pada sistem kepartaian multi partai yang  dianut  sekarang  hal  tersebut  menjadi tidak sulit. Jika suatu alasan politik menghendaki  adanya  penjatuhan  Presiden  dan Wakil  Presiden,  dengan  sisem  multi  partai parpol  dapat  dengan  mudah  menggalang dukungan  untuk  melakukan impeachment kepada  Presiden  dan  Wapres.  Dengan  sistem multi  partai  kedudukan  Presiden  dan  Wakil Presiden  tidak  dapat  sekuat  di  dalam  sistem dwi partai. Dengan kondisi sistem politik yang demikian,  dalam  rangka  menghindari  adanya impeachment ,  suatu  langka  yang  wajar  jika Presiden  akan  berusaha  untuk  menggalang dukungan  pada  parpol  jangan  sampai  syarat kuantitatif jumlah anggota DPR terpenuhi. Hal inilah  yang  kemudian  menjadi  sebab  sistem presidensial tidak dapat berjalan secara murni.
Proses  penggalangan  dukungan  yang dilakukan  presiden  terhadap  parpol  sebagai konsekuensi  adanya  sistem  multi  partai  yang berdampak negatif ini tidak hanya dimaksudkan  untuk  menghindari  adanya
impeachment tetapi  juga  dalam  rangka mencari  dukungan  untuk  melancarkan  proses legislasi yang diajukan Presiden serta kelancaran  implementasi  dari  kebijakan- kebijakan Presiden yang dibuat.
Praktek-praktek  inilah  yang  oleh  Mahfud MD  dikatakan  bahwa  Presiden  dan  Parpol saling sandera, sistem multi partai menyebabkan Presiden tidak dapat mengabaikan  parpol-parpol,  sehingga  sistem presidensial  yang  ada  sekarang  tidak  dapat mengelak  untuk  tampil  bergaya  parlementer (Moh. Mahfud, 2009).

## C.  Simpulan
Pasca  amandemen  UUD  1945,  ternyata masih  ada  beberapa  persoalan  yang  tersisa dalam rangka purifikasi sistem pemerintahahan presidensial  dalam arti bahwa masih  ada  beberapa  hal  yang  masih  belum mendukung  pelaksanaan  pemurnian  sistem pemerintahan  presidensial  yang  di  anut.  Hal demikian  terlihat  dalam  proses  legislasi, presiden dalam proses legislasi masih memegang legislatif  power yang  tidak  lazim ada  dalam  sistem  presidensial.  Demikian  juga sistem  kepartaian  kita,  sistem  multi  partai sangatlah  tidak  tepat  diterapkan  dalam  sistem pemerintahan  presidensial,  sistem  multi  partai dalam  kenyataannya  memunculkan  praktek- praktek  pemerintahan  yang  justru  mengarah pada sistem parlementer.

## DAFTAR PUSTAKA
Attamimi,  H.  s.  (2009). Peranan  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara .
Jakarta: Pasca Sarjana UI.
Isra,  S.  (2010). Pergeseran  Fungsi  Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer  Dalam  Sistem  Presidensial Indonesia  ) .  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada. Jimly Asshiddiqie. (2007). Pokok-pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi . Jakarta: Buana Ilmu Populer.
Kusnardi,  M.  (1983). Pengantar  Hukum  Tata Negara  Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Studi Hukum HTN FH UI.
Mahmuzar.  (2010). Sistem  Pemerintahan Indonesia  Menurut  UUD  1945  Sebelum dan  Sesudah  Amandemen .  Bandung:
Nusa Media.
Manan, B. (2000). Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Negara .
Bandung: Mandar Maju.
Moh.  Mahfud,  M.  (2009). Konstitusi  Dan Hukum  Dalam  Kontroversi  Isu .  Jakarta: Rajawali Press.
Moh.Mahfud,  M.  (1993). Dasar  dan  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia .  Yogyakarta: UII Press.
Mustafa,
B. (2001). Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia .
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ranuwijaya,  U.  (2001). Hukum  Tata  Negara Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia. S.Sunarto.  (2016).  Prinsip Checks and Balances  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-Masalah  Hukum , 45 (2), 158.
Sarawati, R. (2012). Desain Sistem
Pemerintahan  Presidensial  Yang  Efektif.
Masalah-Masalah Hukum , 41 , 138. Sri  Soemantri.  (1997). Prosedur  dan  Sistem Perubahan Konstitusi . Bandung: Alumni. Sri Soemantri. (2001). Sistem-sistem Pemerintahan  Negara-negara  ASEAN . Bandung: Tarsito.
Sunny,  I.  (2000). Pergeseran  Kekuasaan Eksekutif . Jakarta: Aksara Baru.
Yohanes  Nafta  Irawan,  E.  a.  (2019).  Analisis Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pembatalan Perluasan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Masalah-Masalah Hukum , 48 , 71.