KUALITAS LAYANAN INFORMASI DI KANTOR PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN (PIP2B) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## Quality of Information Service at Information Center of Settlement and Building
Development of Central Kalimantan Province
Mambang * Ratna Indah Setyowati
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: mambang@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) adalah lembaga inovatif  yang  ditargetkan  untuk  menjadi  lembaga  publik  yang  mendukung penyelenggaraan  perumahan  dan  permukiman.  Yang  dalam  pembentukannya difasilitasi Pemerintah Pusat dan menjadi milik Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Dalam  mendukung  penyelenggaraan  perumahan  dan permukiman,  Pusat  Informasi  Pengembangan  Permukiman  dan  Bangunan  Gedung (PIP2B) memberikan kemudahan layanan dan akses untuk mendapatkan informasi kepada  berbagai  unsur:  perencana,  pelaksana,  pengusaha  bahan  bangunan,  pihak pemerintah,  masyarakat  serta  kalangan  akademisi.  Penelitian  ini  dilatarbelakangi oleh  banyaknya  keluhan  dari  masyarakat  Kota  Palangka  Raya  mengenai  Layanan informasi  di  Pusat  Informasi  Pengembangan  Permukiman  dan  Bangunan  (PIP2B)
masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara, dan  dokumentasi.  Teknik  analisa  data  menggunakan  langkah-langkah  yaitu  dengan langkah  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  akhir.  Sedangkan  untuk keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi yaitu dengan cara membandingkan data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  antara  informan  penelitian  dengan informan penelitian yang lain.
Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian  dengan  indikator  Tangible,  realibility,  Responsiviness,  Assurance  dan Empati  serta  juga  dikaitkan  dengan  indikator  pelayanan  maka  dapat  diambil beberapa  kesimpulan  diantaranya  terlihat  dari  banyaknya  temuan  penelitian  di lapangan  baik  karena  faktor  sarana  dan  prasarana  yang  masih  belum  memadai terlihat  minimnya  fasilitas  yang  diberikan,  serta  komunikasi  yang  kurang  terjalin antara  pihak  Kantor  Pusat  Informasi  Pengembangan  Permukiman  dan  Bangunan (PIP2B) dengan Kementerian PUPR.

## Kata Kunci:
Kualitas Pelayanan
Sarana Prasarana Layanan Informasi
Keywords :
Quality of Service
Infrastructure
Information Service
Accepted
January 2018

## Published
April 2018

## Abstract
The  Residential  and  Building  Development  Information  Center  (PIP2B)  is  an  innovative institution  that  is  targeted  to  become  a  public  institution  that  supports  the implementation of housing and settlements. Which in its establishment is facilitated by the  Central  Government  and  belongs  to  the  Provincial  Public  Works  Department  of Central Kalimantan. In support of housing and settlement operations, the Settlement and Building Development Information Center (PIP2B) provides ease of services and access to information  on  various  elements:  planners,  implementers,  building  materials entrepreneurs,  government,  communities  and  academics.  This  research  is  motivated  by the many complaints from Palangka Raya City community about Information Service in Information Center of Settlement and Building Development (PIP2B) still can not be felt by society evenly.
Type of research used is descriptive qualitative research. Research that aims to describe and  describe  events  and  phenomena  that  occur  in  the  field  and  presents  data  in  a systematic, factual, and accurate about the facts or phenomena that occur in the field. Data  collection  techniques  in  this  study  using  observation  techniques,  interviews,  and documentation. Technique of data analysis using steps that is with data reduction step, data  presentation  and  final  conclusion.  While  for  data  validity  of  researcher  use triangulation that is by comparing data obtained from interview result between research informant with other research informant.
The results showed that based on the results of interviews and research documentation with  Tangible  indicator,  realibility,  Responsiveness,  Assurance  and  Empathy  as  well  as related to service indicators, it can be drawn some conclusions as seen from the many research findings in the field either due to inadequate facilities and infrastructure the lack of facilities provided, and the lack of communication between the Office of Information Development Information Settlement and Building (PIP2B) with the Ministry of PUPR.

## PENDAHULUAN
Informasi  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap  orang bagi  pengembangan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya serta  merupakan  bagian  penting  bagi  ketahanan nasional.  Keberadaan  informasi  semakin  diperlukan dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  juga pelibatan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan  publik  dalam  pembangunan.  Salah  satu sumber  atau  penyedia  informasi  publik  tentang pembangunan  tersebut  adalah  Kantor  Pusat  Informasi Pengembangan  Permukiman  dan  Bangunan  (PIP2B) Provinsi Kalimantan Tengah.
Layanan  informasi  merupakan  salah  satu  bentuk layanan yang diberikan dalam memasarkan, memperkenalkan sebuah produk atau jasa, penyampaian  informasi  yang  akurat  sangat  dibutuhkan sebagai  sarana  peningkatan  pelayanan  yang  diberikan oleh  suatu  lembaga  atau  organisasi  baik  itu  dalam pemerintahan  atau  swasta,  dengan  penyampaian informasi  secara  akurat  dalam  hal  ini  kebenaran  atas informasi  dapat  meningkatkan  rasa  kepercayaan  dan kenyamanan  dari  konsumen  kepada  pihak  yang menyebarkan  informasi  (Soegijoko,  2010).  Sedangkan Kualitas dapat diartikan mampu memberi sesuatu yang berbeda  untuk  orang  yang  berbeda.  Kualitas merupakan  totalitas  penampilan  dan  karakteristik produk  atau  pelayanan  yang  memberi  kepuasan  atau mampu memenuhi kebutuhan. Mendefinisikan harapan terhadap  kualitas  merupakan  hal  kritis  dalam manajemen  operasional  secara  efektif  dan  efisien (Heizer et al., 2014).
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya,  mengarahkan pengembangan  PIP2B  sebagai  lembaga  yang  inovatif melayani kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan  baik  untuk  kepentingan  pemerintah maupun  pemerintah  daerah  serta  masyarakat.  Untuk kepentingan  operasional,  PIP2B  dibentuk  di  tingkat Provinsi. PIP2B memiliki tugas, fungsi dan peran sebagai center  of  excellence (pusat  keunggulan)  serta  pusat rujukan teknis yang dapat diandalkan di daerah.
Pusat  Informasi  Pengembangan  Permukiman  dan Bangunan  (PIP2B)  merupakan  lembaga  inovatif  yang ditargetkan  untuk  menjadi  lembaga  publik  yang mendukung penyelenggaraan perumahan dan permukiman.  Yang  dalam  pembentukannya  difasilitasi Pemerintah  Pusat  dan  menjadi  milik  Dinas  Pekerjaan Umum  Pemerintah  Provinsi  dalam  mendukung penyelenggaraan  perumahan  dan  permukiman,  Pusat Informasi  Pengembangan  Permukiman  dan  Bangunan Gedung  (PIP2B)  memberikan  kemudahan  layanan  dan akses  untuk  mendapatkan  informasi  kepada  berbagai unsur:  perencana,  pelaksana,  pengusaha  bahan bangunan, pihak pemerintah, masyarakat serta kalangan akademisi. Salah satu tujuan yaitu penyediaan akses dan layanan  informasi  teknologi,  perolehan  layanan konsultasi  dan  advokasi  serta  peningkatan  kapasitas dan kompetensi pelaku penyelenggaraan pembangunan di bidang Cipta Karya.

## METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskritif  kualitatif,  karena  peneliti  disini  didalamnya terdapat  upaya  mendeskrifsikan  apa  yang  terjadi  pada saat  melakukan  penelitian,  mencatat,  menganalisa  dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi  atau  ada.  Metode  penelitian  kualitatif  yang digunakan  untuk  maksud  deskriptif  atau  memaparkan suatu  objek  masalah  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan, mengungkapkan dan untuk mendapatkan deskripsi yang tepat  mengenai  Upaya  Peningkatan  Kualitas  Layanan InformasidiPusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Provinsi Kalimantan Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pusat  Informasi  Pengembangan  Permukiman  dan Bangunan  (PIP2B)  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah Berdiri di tahun 2010 berada didalam  Struktur Satuan Penataan  Bangunan dan  Lingkungan  Provinsi Kalimantan  Tengah.  Direktorat  Bina  Penataan
Mambang,  Setyowati  RI.  2018.  Kualitas  Layanan  Informasi  di  Kantor  Pusat  Informasi  Pengembangan  Permukiman  dan  Bangunan (PIP2B) Provinsi Kalimantan Tengah
Bangunan Direktorat Jenderal Cipta
Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dikenal sebagai Lembaga yang memberikan kemudahan layanan  informasi  dan  akses  konsultasi  untuk mendapatkan  informasi  kepada  para  stakeholder bidang keciptakaryaan dalam infrastruktur pembangunan  permukiman  kepada  masyarakat  dan mendukung  penyelenggaraan  pembangunan.  Konsultan dan masyarakat yang ingin melakukan konsultasi teknis seperti  pembuatan  kegiatan  perencanaan  dan perancangan  bangunan  gedung  dan  lingkungan,dan sebagainya harus melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis  bagaimana  kualitas  layanan  informasidi Kantor  Pusat  InformasiPengembangan    Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Provinsi Kalimantan  Tengah dan faktor-faktor  yang  menghambat  dalam  kualitas pelayanan informasi.
1. Sarana dan Prasarana Sarana  dan  prasarana  yang  memadai  merupakan penunjang  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Sarana  dan  prasarana  yang  ada  pada Kantor Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan(PIP2B)Provinsi
Kalimantan Tengah masih kurang memadai. Hal ini seperti yang akan dijelaskan berikut ini :
a. Tidak adanya petugas keamanan parkiran yang mengatur  dan  menjaga  parkiran  kendaraan sehingga  masih  belum  terjamin  keamanannya. Hal ini apabila  dikaitkan dengan teori kriteria yang  digunakan  untuk  penilaian  kualitas pelayanan publik yang mengacu pada KEPMEN
PAN  Nomor  81  Tahun  1993  yang  dijelaskan oleh  Harbani  Pasolong  dalam  bukunya  Teori Administrasi  Publik  (2013:135-136)  yaitu indikator  keamanan  yang  menyatakan  bahwa
proses  hasil  pelayanan  dapat  memberikan keamanan,  kenyamanan  dan  kepastian  hukum bagi  masyarakat.  Selain  itu  menurutZeithaml Dkk  (Hardiansyah,  2011:46)  bahwa  kualitas pelayanan  dapat  diukur  dari  5  dimensi diantaranya  yaitu  dengan  dimensi  Tangible yang  menyatakan  bahwa  adanya  kenyamanan tempat melakukan pelayanan.
b. kurangnya  tempat  duduk  yang  disediakan  di ruang  tunggu  sehingga  masih  banyaknya masyarakat  yang  menunggu  antrian  sambil berdiri,  alat  pendukung  kegiatan  yang disediakan
Kantor Pusat Informasi
Pengembangan  Permukiman  dan  Bangunan (PIP2B)  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Hal  ini apabila  dikaitkan  dengan  teori  mengenai ukuran  kualitas  pelayanan  yang  dikemukakan oleh  Fandy  Tjiptono  dalam  bukunya Hardiansyah  (2011:53)  mengenai  indikator Bukti  langsung  (Tangible)  yaitu  meliputi fasilitas  fisik,  perlengkapan,  pegawai  dan sarana komunikasi maka fasilitas ruang tunggu yang  ada  pada  Kantor  Pusat  Informasi Pengembangan  Permukiman  dan  Bangunan (PIP2B)Provinsi  Kalimantan  Tengah  masih belum memadai.
c. Tempat  pelayanan  informasi  yang  tidak memiliki  papan  informasi  dan  alat  penunjang yng  masih  minm.  Hal  ini  apabila  dikaitkan dengan  teori  Fandy  Tjiptono  dalam  bukunya Hardiansyah  (2011:53)  dengan  indikator Empati  bahwa  ukuran  kualitas  pelayanan meliputi  kemudahan  dalam  melakukan hubungan  komunikasi  yang  baik,  perhatian pribadi  dan  memahami  kebutuhan  para pelanggan  sedangkan  menurut  teori  zeithalm dkk  yaitu  pengembangan  dari  5  dimensi dengan  indikator  Comunication,  bahwa kualitas pelayanan dapat diukur dari kemauan pemberi  layanan  untuk  mendengarkan  suara,
keinginan  atau  aspirasi  pelanggan,  sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat
d. masih  kurangnya  micropone  dan  sounds system  di  ruang  rapat  serta  meja  dan  kursi baca  di  perpustakaan,  kamar  kecil  yang disediakan, masih belum maksimalnya penggunaan  mesin  genset  dalam  mendukung proses pelayanan berlangsung sehingga apabila listrik  utama  dari  PLN  padam  maka  proses pelayanan  menjadi  terhenti,  kurangnya computer  dan  printer  yang  beroperasional oleh  Kantor  Pusat  Informasi  Pengembangan Permukiman  dan  Bangunan  (PIP2B)  Provinsi Kalimantan  Tengah  sehingga  fasilitas  dalam mendukung pelayanan informasi sangat minim. Hal  ini  apabila  dikaitkan  dengan  teori  Fandy Tjiptono  mengenai  ukuran  kualitas  pelayanan dengan  indikator  Tangible  yaitu  meliputi fasilitas  fisik,  perlengkapan,  pegawai  dan sarana  komunikasi  serta  dikaitkan  dengan teori  konsep  pelayanan  prima  menurut  Nina
Rahmayanti  (2010:146)  dalam  bukunya manajemen Pelayanan Prima bahwa ada 5 hal pokok dalam merancang pemberian pelayanan prima  yaitu  indikator  fasilitas-fasilitas  layanan yaitu tersedianya fasilitas-fasiltas yang mendukung dalam pelayanan. Maka  dalam hal ini  fasilitas  yang  ada  pada  Kantor  Pusat Informasi  Pengembangan  Permukiman  dan Bangunan (PIP2B) Provinsi Kalimantan Tengah masih belum memadai.
e. Belum adanya realisasi permohonan pengadaan sarana dan prasarana yang diajukan oleh  Kantor  Pusat  Informasi  Pengembangan Permukiman  dan  Bangunan  (PIP2B)  Provinsi Kalimantan  Tengah  ke  Kementerian  Pusat.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sarana  dan prasana yang ada masih kurang sehingga perlu
adanya  pengadaan  penambahan  sarana  dan prasarana.
2. Pelayanan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Prosedur  pelayanan  dalam  Pelayanan Informasi di Kantor Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B)
Provinsi  Kalimantan  Tengahcukup  mudah.  Bahwa untuk  melakukan  konsultasi  dan  bimbingan  teknis hanya memerlukan surat rekomendasi dari instansi yang  bersangkutan  ke  Kantor  Pusat  Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan  prosedur  yang dijelaskan  oleh  petugas  pelayanan.Hal  ini  sudah sejalan  dengan  teori  tangible  dengan  indikator kemudahan  dalam  proses  pelayanan  sehingga prosedur  dalam  pelayanan  informasi  diKantor Pusat  Informasi  Pengembangan  Permukiman  dan Bangunan  (PIP2B)  Provinsi  Kalimantan  Tengah sudah  sesuai  dengan  kaidah  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Mengenai  waktu  penyelesaian  konsultasi dan  bimbingan  teknis  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  pada  Kantor  Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini  apabila  dikaitkan  dengan  konsep  pelayanan prima menurut Nina Rahmayanti (2010:146) dalam bukunya  Manajemen  Pelayanan  Prima  yang mengatakan  bahwa  ada  5  (lima)  pokok  dalam rancangan  pemberian  pelayanan  prima  yaitu diantaranya  mengenai  Regulasi  Pelayanan  (service regulation)  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) yang  menjadi  tolak  ukur  bagi  petugas  pelayanan yang  mencakup  dasar  hukum,  persyaratan pelayanan,  prosedur  pelayanan,  waktu  pelayanan, biaya pelayanan serta pengaduan.
Mengenai  tidak  adanya  kejelasan  waktu penyelesaian  dalam  konsultasi  dan  bimbingan teknis  yang  menimbulkan  banyak  keluhan  akan
Mambang,  Setyowati  RI.  2018.  Kualitas  Layanan  Informasi  di  Kantor  Pusat  Informasi  Pengembangan  Permukiman  dan  Bangunan (PIP2B) Provinsi Kalimantan Tengah
lamanya  penanganan  pada  Kantor  Pusat  Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Provinsi  Kalimantan  Tengah  sehingga  masyarakat menilai pelayanan yang diberikan tidak berkualitas. Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  teori  kualitas pelayanan  yang  dikemukakan  oleh  zeithaml (Hardiyansyah,  2011:46)  indikator  Assurance (jaminan)  bahwa  untuk  mengukur  kualitas pelayanan  petugas  harus  memberikan  jaminan tepat  waktu  dalam  pelayanan.  Di  samping  itu menurut  Surjadi  (2009:  46)  dalam  bukunya Pengembangan  Pelayanan  Publik  teori  tentang esensi pelayanan prima menjelaskan pada dasarnya pelayanan  prima  mencakup  empat  prinsip,  yaitu CETAK  (Cepat,  Tepat,  Akurat,  Berkualitas) diantaranya  Pelayanan  harus  cepat,  artinya pelanggan tidak membutuhkan waktu tunggu yang lama  dan  juga  Pelayanan  harus  tepat,  artinya ketepatan dalam berbagai aspek yaitu aspek waktu, biaya prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas serta kompetensi petugas.
Mengenai evaluasi rutin terhadap pelayanan  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  penelitian  bahwa  evaluasi  terhadap pelayanan  pernah  dilakukan.  Hal  ini  tidak  sejalan dengan  teori  tentang  konsep  pelayanan  prima menurut  Nina  Rahmayanti  (2010:146)  dalam bukunya  Manajemen  Pelayanan  Prima  mengenai  5 hal pokok dalam merancang pemberian pelayanan prima diantaranya yaitu budaya pemberian layanan, yang  meliputi  Evaluation  yaitu  melakukan  evaluasi rutin.

## Faktor  Penghambat  dalam  Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan  publik  dalam  pelayanan  informasi  yaitu proses  penanganan  dari  Kementerian  Pusat  yang sedikit  lambat  merespons  dengan  Pusat  Informasi Pengembangan  Permukiman  dan  Bangunan  (PIP2B)
Provinsi  Kalimantan  Tengahyang  membuat  masyarakat mengeluh  lamanya  penanganan. Dalam  teori implementasi  kebijakan  komunikasi  merupakan  faktor penentu  dari  pelaksanaan  kebijakan  oleh  karena  itu komunikasi  antar  organisasi  sangat  diperlukan  agar tujuan  suatu  organisasi  dapat  tercapai.  Hal  ini  tidak sejalan  dengan  teori  yang  dikemukan  oleh  Goerge  C. Edward III 1980 tentang model implementasi kebijakan yang  mengatakan  bahwa  apa  yang  menjadi  tujuan  dan sasaran  kebijakan  harus  diinformasikan  kepada kelompok  sasaran  (target  group)  sehingga  akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian  tujuan  dan  sasaran  suatu  kebijakan  tidak jelas,  tidak  memberikan  pemahaman  atau  bahkan tujuan  dan  sasaran  kebijakan  tidak  diketahui  sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi  suatu  penolakan  atau  resistensi  dari  kelompok sasaran yang bersangkutan.
Dari  hasil  penelitian  juga  di  dapat  bahwa  faktor penghambat  dalam  memberikan  pelayanan  yang berkualitas  yaitu  faktor  sarana  dan  prasarana  yaitu segala  macam  jenis  peralatan,  perlengkapan  kerja  dan fasilitas  yang  berfungsi  sebagai  alat  pendukung  utama dalam  mempercepat  pelaksanaan  penyelesaiaan pekerjaan terbatas. Sarana dan prasarana yang adapada Pusat  Informasi  Pengembangan  Permukiman  dan Bangunan(PIP2B)Provinsi  Kalimantan  Tengah  masih belum  memadai,  terlihat  dari  beberapa  temuan  dalam penelitian  sehingga  proses  pelaksanaan  penyelesaian pekerjaan  menjadi  terhambat.  Hal  ini  tidak  sejalan dengan  teori  yang  dikemukakan  H.A.S.  Moenir  (2002: 88)  dalam  bukunya  manajemen  pelayanan  Umum  di Indonesia mengatakan ada 6 (enam) faktor pendukung pelayanan,  yaitu  diantaranya  yaitu  faktor  sarana pelayanan  yang  berfungsi  untuk  mempercepat  proses pelaksanaan  pekerjaan  sehingga  dapat  menghemat waktu,  meningkatkan  produktivitas  baik  barang  atau jasa,  ketetapan  susunan  yang  baik  dan  terjamin, menimbulkan  rasa  nyaman  bagi  orang  yang berkepentingan serta menimbulkan perasaan puas pada
orang-orang  yang  berkepentingan  sehingga  dapat mengurangi sifat emosional.

## KESIMPULAN
1. Sarana  dan  prasarana  yang  masih  belum memadai  terlihat  minimnya  fasilitas  yang diberikan,  serta  komunikasi  yang  kurang terjalin  antara  pihak    Kantor  Pusat  Informasi Pengembangan  Permukiman  dan  Bangunan (PIP2B)  dengan  Kementerian  PUPR  Pusat, sebagai berikut :
a. Kurangnya ketersediaan tempat duduk di ruang  tunggu  di  Kantor  Pusat  Informasi
Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B. b. Tidak  adanya  papan  informasi  yang terpasang pada ruangan pelayanan.
c. Tidak  adanya  pendingin  ruangan  ataupun kipas  angin  Untuk  mendinginkan  ruangan yang pengap.
d. PC computer dan printer yang terbatas
e. Petugas pelayanan tidak lengkap.
f. Belum adanya realisasi terhadap pengadaan  sarana  dan  prasarana  Kantor Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B).
2. Faktor  penghambat  yang  menyebabkan  Pusat Informasi  Pengembangan  Permukiman  dan Bangunan (PIP2B) Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan sebagai berikut:
a. Proses  penanganan  dari  Kementerian Pusat  yang  sedikit  lambat  merespons dengan  Pusat  Informasi  Pengembangan
Permukiman  dan  Bangunan  (PIP2B) Provinsi Kalimantan Tengah yang
membuat  masyarakat  mengeluh  lamanya penanganan. b. Segala macam jenis peralatan, perlengkapan  kerja  dan  fasilitas  yang berfungsi  sebagai  alat  pendukung  utama dalam mempercepat pelaksanaan
penyelesaiaan pekerjaan terbatas.

## REFERENSI
Harbani,  Pasolong.  2013. Teori  Administrasi  Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta.
Hardiyansyah.  2011 .  Kualitas  Pelayanan  Publik.
Yogyakarta : Gava Media.
Moenir,  H.A.S.  2002. Manajemen  Pelayanan  Umum  di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.
Rahmayanti,  Nina.  2010. Manajemen  Pelayanan  Prima.
Yogyakarta : Graha Ilmu.
Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi .
Pandji,  Santosa  2008. Adminstrasi  Publik. Bandung  :
Refika Aditama.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  tahun  2012  tentang Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  25  tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sujardi. 2009. Pengembangan Pelayanan Publik. Bandung: PT. Refika Aditama.
Wahyudi, Kumorotomo. 2001. Etika Administrasi Publik.
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.