## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 6, No. 1, Desember 2023, Halaman 28-41
Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

## PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI MASYARAKAT ADAT MALUKU TENGGARA
(Protection of Witness and Victims of Rape in Indigenous Peoples of Southeast Maluku)
Fani Clarais Hungan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Malang, Jawa Timur
Email : clarafani02@gmail.com

## Abstrak
Dalam KUHP Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 sampai 288, dengan ancaman  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perkosaan  cukup  tinggi,  namun meskipun begitu tidak mempengaruhi keadaan korban jika negara hanya berorientasi untuk  menghukum  tanpa  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  para  korban. Proses  persidangan  harusnya  bertujuan  bukan  hanya  pada  penghukuman,  tetapi perbaikan  kondisi,  pemeliharaan  dan  perlindungan  serta  pencegahan  pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif terhadap para korban. Tujuan penulisan ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat yakni: Mengetahui tentang hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat hamil  dan  untuk  mengetahui  upaya  perlindungan  hukum  bagi  tindak  pidana pemerkosaan  yang  berakibat  hamil.  Metode  Penelitian  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  penelitian  berfokus  pada  perilaku masyarakat  hukum.  Kesimpulannya  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  No.  31  Tahun 2014  menyatakan  hak-hak  korban  yaitu:  memperoleh  perlindungan  atas  keamanan pribadi,  keluarga,  dan  harta  bendanya,  serta  bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan  tanpa  tekanan,  mendapat  penerjemah,  bebas  dari  pertanyaan  yang menjerat,  mendapatkan  informasi  mengenai  perkembangan  kasus,  mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat  identitas  baru,  mendapatkan  tempat  kediaman  baru,  memperoleh penggantian  biaya  transportasi  sesuai  dengan  kebutuhan,  mendapat  nasihat  hukum; dan/atau  memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir.
Kata  Kunci  : Perlindungan  Hukum,  Hak-Hak  Perempuan,  Tindak  Pidana Pemerkosaan

## Abstract
In the Criminal Code the crime of rape is regulated in Articles 285288, with the threat of punishment against the perpetrators of the crime of rape is quite high, but even so
it does not affect the situation of victims if the state is only oriented to punish without providing  legal  protection  for  victims.  The  trial  process  should  aim  not  only  at punishment, but the improvement of conditions, maintenance and protection as well as  the  prevention  of  repetition  of  acts  through  constructive  court  action  towards victims.  The  purpose  of  this  writing  is  to  find  answers  to  the  formulation  of  the problem that has been made, namely: Knowing about the rights of victims of rape crime that results in pregnancy and to know the legal protection efforts for rape crime that  results  in  pregnancy.  The  research  method  in  this  study  uses  empirical  legal research methods that focus on the behavior of the legal community. In conclusion, Article 5 paragraph (1) of Law No. 31 of 2014 states the rights of victims, namely: obtain protection for personal security, family, and property, as well as freedom from threats related to the testimony that will, is being, or has been given, participate in the process of choosing and determining the form of protection and security support, provide  testimony  without  pressure,  get  an  interpreter,  be  free  from  entrapment questions, get information about the progress of the case, get information about court decisions, know in the event that the convict is released, get a new identity, get a new place of  residence, get reimbursement  of transportation costs as needed,  get  legal advice; and / or get temporary living expenses until the protection time limit expires.
Keywords : Legal Protection, Women's Rights, Criminal Offense of Rape

## A. PENDAHULUAN
Sudah  ditakdirkan,  setiap  manusia  memiliki  keinginan  untuk  dipenuhi. Dalam  diri  manusia  terdapat  tiga  hasrat  atau  nafsu:  hasrat  individual,  hasrat kolektif,  dan  hasrat  untuk  mengatur  keseimbangan.  Tidak  jarang  orang melakukan  apa  pun  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  bahkan  jika  itu  berarti melanggar  hak  asasi  dan  kepentingan  orang  lain.  Kebutuhan  tersebut  dapat berupa aktualisasi, kekayaan, atau seksualitas. Dengan melanggar hak seseorang, konflik  muncul. Ini  sudah biasa di  media sosial  dan media elektonik,  di  mana konflik dan bahkan kriminalisme sering terjadi. 1
Banyak  kaum  perempuan  yang  mengalami  kekerasan  seksual  dalam kehidupan sehari-hari, terutama perkosaan. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk  menghindarinya  dan  akhirnya  terpaksa  membiarkan  hal  tersebut  terjadi. Sudah  jelas  bahwa  perempuan  sering  menjadi  sasaran  kejahatan,  terutama
1 Sudikno Mertokusumo , Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Ctk. Keempat ,( Liberty : Yogyakarta, 2008), hlm. 29.
kejahatan  seksual,  termasuk  perkosaan,  sehingga  negara  harus  memberikan perlindungan  tambahan  kepada  perempuan.  Namun,  jika  terjadi  kejahatan, terutama perkosaan, maka kejahatan tersebut harus diperiksa dalam persidangan dan perempuan sebagai korban perkosaan harus dilayani dengan adil seperti yang tercantum  dalam  Undang-Undang.  Untuk  menindak  dan  menjatuhkan  pidana terhadap  pelaku  kejahatan  seksual,  undang-undang  represif  digunakan.  Untuk korban atau pelaku yang berumur di bawah 18 tahun, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor    35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berlaku, sedangkan ketentuan dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  berlaku  untuk  mereka yang berumur di atas 18 tahun. Pada dasarnya, penegakan hukum di Indonesia tidak semudah membaca dan memahami ide-ide yang terkandung dalam undang- undang.  Bahkan  para  sarjana  hukum  berpendapat  bahwa  pidana  adalah  obat terakhir atau pemidanaan terakhir.
Penegakkan hukum dan memberantas kejahatan memerlukan pertimbangan budaya, moral, dan agama selain hukum. Konsep negara hukum Indonesia  yang  mempertahankan  prinsip.  Konsep  Negara  hukum  di  Indonesia yang  menjunjung  nilai-nilai  moral  dan  kebudayaan  menjadi  titik  dasar  dalam pengendalian penegakan hukum di Indonesia. Terjadinya kejahatan akhir-akhir ini menjadi berita yang hangat, baik yang dimuat di media cetak, maupun media elektronik, yang tampaknya semakin hari semakin mewarnai berita utama media- media tersebut.
Dalam masyarakat desa biasanya memiliki suatu hukum adat sendiri yang itu  sudah  ada  secara  turun  temurun  dan  menjadi  solusi  atau  aturan  dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hukum tersebut biasanya mengatur  tentang  adat  berkehidupan  bermasyakat  dalam  keseharian  guna terciptanya  keselarasan  dan  keadilan  dalam  masyarakat  adat.  Tak  terkecuali masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tenggara, atau Kepulauan kei. Dimana Ketika  ada  tindak  pemerkosaan  terhadap  kaum  perempuan  yang  berakibatkan pada  kehamilan  maka  masyarakat  akan  menggunnakan  hukum  adat  sebagai aturan  untuk  menyelesaikan  perkara  tersebut  namun  yang  menjadi  persoalan
ataupun  kedala  adalah  Hukum  adat  di  kepulauan  kei  Ketika  dipakai  untuk menyelesaikan  perkara-perkara  didalam  masyarakat  terutama  dalam  kasus perkosaan  terhadap  perempuan  dinilai  belum  mampu  dan  sepenuhnya  untuk mengembalikan hak-hak perempuan sebagai tindak pidana pemerkosaan. Karena dalam menyelesaikan perkara tersebut adat hanya dapat mengembalikan hak-hak perempuan  secara  materil  dan  nilainya  tidak  seberapa  dibandingkan  dengan kerugian yang korban alami.
Hukum  Adat  Suku  Kei  dikenal  sebagai  Hukum  Adat  Larvul  Ngabal. Hukuman  adat  ini  diterapkan  di  wilayah  masyarakat  adat  Lor  Siuw,  Lor  Lim, dan Lor Lobaydi di Kepulauan Kei dan diakui secara turun temurun. Hukum adat Larvul Ngabal diterima, pada dasarnya, adalah peraturan umum. Sampai hari ini, pranata  ini  masih  relevan  dan  dipelajari  sebagai  petunjuk  kemajuan  suatu peradaban. Peradaban ini menegaskan penolakan terhadap kekacauan sosial dan tirani  penguasa  untuk  menciptakan  tatanan  yang  lebih  harmonis  dan keseimbangan  dalam  kehidupan  manusia.  Hukum  adat  Kei  Larvul  Ngabal diwariskan secara lisan melalui hikayat, syair, atau lagu-lagu, dan disebarkan ke warga  masyarakat  dengan  cara  yang  mudah  diingat  sehingga  tidak  mudah disalahartikan. Tidak ada dokumen yang ditulis tentang hukum adat Kei Larvul Ngabal ini. 2
Korban  pemerkosaan  selalu  berusaha  untuk  pulih  dari  gangguan psikologis, dan lain- lain, yang tidak bersifat material. Diatur dalam pasal 285- 288 KUHP,  tindak pidana perkosaan memiliki ancaman hukuman yang cukup tinggi bagi pelakunya. Namun, hal ini tidak berdampak pada keadaan korban jika negara hanya ingin menghukum tanpa memberikan perlindungan hukum kepada korban.  Tidak  hanya  penghukuman  yang  harus  dicapai  melalui  proses persidangan, tetapi juga perbaikan situasi, pemeliharaan dan perlindungan, dan pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.
Proses  peradilan  seringkali  hanya  berfokus  pada  memberikan  hukuman
2 Rudini Hasyim Rado dan Marlyn Jane Alputila, Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional , dalam jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 29 September 2022, hlm 595.
kepada pelaku tindak pidana tetapi tidak mempertimbangkan pemulihan fisik dan mental  korban.  Permasalahan  akan  semakin  rumit  jika  dilihat  dari  perspektif kultur  Indonesia,  di  mana  sebagian  besar  orang  percaya  bahwa  masalah kesusilaan masih terlalu tabu untuk dibicarakan secara publik, terutama tentang pelanggaran perkosaan. Meskipun kami sangat mengecam tindakan ini, hal ini akan  memengaruhi  sikap  korban  perkosaan  yang  akan  melapor  kepada  polisi, apalagi untuk bersaksi sebagai korban di pengadilan. Beberapa bahkan menolak melapor karena ancaman dari pihak luar. Memang, perempuan ditugaskan oleh Tuhan untuk menerima benih, mengandung, dan melahirkan seorang anak. 3
Hampir semua tentu orang merasa bahagia dan mengharapkan keturunan, tetapi hanya jika keturunan itu berasal dari pernikahan yang sah. Tidak ada yang berharap mendapatkan keturunan dari orang lain, apalagi dari orang yang tidak dikenal,  karena  paksaan  fisik  dan  mental,  yang  membuat  mereka  tidak  ingin mengharapkan  apa  pun.  Negara  harus  memaksimalkan  perlindungan  dan  hak perempuan korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan saat  ini.  Negara harus mempertimbangkan kerugian yang dialami korban, termasuk kondisi fisik dan mental mereka.
Maka  dari  itu  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul IMPLEMENTASI  PASAL  5  DAN  6  UNDANG-UNDANG  NOMOR  31 TAHUN  2014  TENTANG  PERLINDUNGAN  SAKSI  DAN  KORBAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT KABUPATEN MALUKU
TENGGARA guna memberitahuan kepada para pembaca bahwa ketikan Hukum Adat Larvur Ngabal tindak mampu untuk mengembalikan hak-hak korban tindak pindana perkosaan maka dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 dan 6 mengatur tentang hak-hak yang harus diberikan oleh negara dan hukum nasional kepada korban tindak pidana perkosaan.
3 Bisma Siregar, Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak–Anak Dan Perempuan , (Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UII, Ctk. Pertama, Yogyakrta, 1986). hlm, 3

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  berdasar  pada fenomena- fenomena di lingkungan sekitar. Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan terpadu tentang hubungan antara gejala  dan  fakta  serta  dimensi  kasus.  Data  yang  digunakan  berasal  dari  data sekunder.  Data  sekunder  adalah  penelitian  kepustakaan,  yaitu.  pengumpulan segala  jenis  keterangan  dan  keterangan  dari  kepustakaan,  seperti  buku-buku, dokumen-dokumen  yang  berupa  asas-asas,  teori-teori  dan  standar  hukum peraturan  perundang-undangan  serta  artikel-artikel  jurnal  yang  berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan disajikan di sini untuk memahami Analisis data kualitatif yang digunakan disini adalah analisis data dengan metode tiga arah yaitu reduksi, presentasi, dan kesimpulan.
Penelitian yang berjudul “Implementasi  Pasal  5  dan 6  Undang-undang No  31  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  saksi  dan  Korban  Terhadap Masyarakat  Adat  Kabupaten  Maluku  Tenggara”  ini  menggunakan  metode penelitian  empiris  yaitu  penelitian  yang  terfokus  pada  perilaku  masyarakat hukum  ( law  in  action )  yang  terfokus.  Penelitian  hukum  empiris  mengkaji penerapan  hukum  dalam  masyarakat,  tetapi  harus  dibedakan  dari  fenomena hukum  dan  norma  hukum.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  sosiologi hukum,  suatu  pendekatan  yang  berencana  untuk  mempelajari  hukum  dalam konteks sosial hasil yang diinginkan untuk menjelaskan dan menghubungkan fungsi hukum formal dalam masyarakat.

## C. PEMBAHASAN
Tindak  pidana  perkosaan  merupakan  topik  hangat  yang  sedang  ramai diperbincangkan  terkait  penyelesaian  perkaranya,  baik  di  tingkat  peradilan maupun  dalam  proses  pemulihan  kembali  pihak  yang  menjadi  korban perkosaan.  Maksud  dari  pada  pemulihan  kembali  di  sini  adalah  pemulihan korban  baik  dari  segi  fisik  maupun  mental  serta  penanggulangan permasalahan berlanjut apabila korban tersebut hamilakibat perkosaan yang dialaminya. Tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:
“ barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa perempuan  yang  bukan  isterinya  bersetubuh  dengan  dia,  dihukum,  karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun ”.
Inti  dari  delik  perkosaan  sebagaimana  yang  di  jelaskan  di  atas  harus dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  cocok  dengan  bahasa  Indonesia “perkosaan”  yang  menurut  kamus  umum  bahasa  Indonesia  1976  susunan Poewadarminto,  yang  mengatakan  bahwa  perkosaan  berarti:  Menundukkan dengan  kekerasan;  menggagahi,  memaksa  dengan  kekerasan,  misalnya memperkosa istri orang, memperkosa gadis yang belum berumur, melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan. 4
Dalam  suatu  peradilan  pidana,  pihak-pihak  yang  berperan  adalah penuntut  umum,  hakim,  terdakwa,  dan  penasihat  hukum  serta  saksi-saksi. Pihak  korban  diwakili  oleh  penuntut  umum  dan  untuk  menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut  umum  tidak  merasa  mewakili  kepentingan  korban  dan  bertindak sesuai  kemauannya,  sehingga  kewajibanperlindungan  serta  hak-hak  korban diabaikan.  Bahkan  pengabaian  korban (Victim) terjadi  pada  tahap-tahap penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  pengadilan,  dan  proses-proses selanjutnya.  Diabaikannya  eksistensi  korban  dalam  penyelesaian  kejahatan menurut Arif Gosita, terjadi karena beberapa faktor, yaitusebagai berikut:
1. Masalah  kejahatan  tidak  dilihat  dipahami  menurut  proporsi  yang sebenarnya secara dimensional.
2. Pengentasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggungjawab, dan bermartabat
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat
4 Hamzah,Jur Andi, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. (Sinar Grafika: Jakarta, 2009) hlm. 19-20
(tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagaimanusia sesama kita). 5
Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana merupakan  hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban. Hak atas perlindungan tersebut dapat kita jumpai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014, yaitu:
1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta  bendanya,  serta  bebas  dariAncaman  yang  berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat keadiaman sementara.
11. Mendapatkan tempat kediaman baru.
12. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan 13. Mendapat nasihathukum; dan/atau
14. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
15. Mendapat Perlindungan.
5 Bambang Waluyo, Viktimologi Pelindungan Korban & Saksi, Cet. Keempat , (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), hlm. 34.

## 1. Upaya Perlindungan Hukum
Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan.  Selain  kelengkapanperundang-undangan,  LPSK,  penegak hukum,  instansi  pemerintah  terkait,  dan  pihak-pihak  lain  yang  relevan, maka  fungsi  peradilan  memegang  peranan  penting.  Fungsi  pengadilan selain  sebagai  pemutus  perkara,  juga  menerima  laporan  pelaksanaan kompensasi,  atau  restitusi,  mengumumkannya  serta  memerintahkan instansi  atau pihak-pihak untuk  melaksanakan putusan dan sebagainya. Dengan  menerapkan  sanksi  hukum  kepada  pelaku,  maka  secara  tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum  kepada  korban  kejahatan.  Perlindungan  hukum  kepada  wanita yang  menjadi  korban  kejahatan  ini  bukan  hanya  terbatas  kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat perkosaan. 6
Untuk  melihat  keseimbangan  dan  hak  yang  dimiliki  korban terdapat  dalam  beberapa  asas  KUHAP  yang  dapat  dijadikan  landasan perlindungan korban misalnya;
1. Perlakuan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi apapun
2. Praduga tak bersalah;
3. Asas cepat, sederhana, biaya ringan
4. Peradilan yang bebas
5. Peradilan terbuka untuk umum;
6. Ganti kerugian;
Keadilan  dan  kepastian  hukum.  Selain  KUHAP  ternyata  terdapat aturan lain yang berisi penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban  dan  tertuang  dalam  beberapa  undang–  undang  dapat dikemukakaknbahwa  menurut  Pasal  3  Undang–  Undang  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada;
6 Wahid,Abdul dan Irfan, Muhammad , Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, (PT Refika Aditama: Bandung, 2001) hlm. 96
1) Penghargaan atas harkat martabat manusia;
2) Rasa aman;
3) Tidak diskriminatif;
4) Kepastian hukum 7
Secara  logis  seharusnya  bisa  dibantah  dengan  logika  yang  mana tersangka, terdakwa dan terpidana saja memiliki kepastian hak–hak dan bentuk–bentuk  perlindungan  apalagi  seorang  saksi  yang  berjasa mengungkap suatu kejahatan (tindak pidana) dan korban kejahatan yang mengalami  penderitaan  akibat  kelalaian  atau  ketidak  mampuan  aparat negara  dalam  menjamin  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Dalam terjadinya  tindak  pidana  perkosaan,  korban  tidak  dapat  langsung mengambil  haknya,  tanpa  melalui  proses  hukum.  Inilah  konsekuensi negara  hukum,  penyelesaian  hak–hak  korban  perkosaan  yang berakibatkehamilan  juga  melalui  proses  hukum,  karena  ketika  korban langsung meminta atau mengambil haknya dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri ( eigen rechting ).
Seringkali polisi, penuntut umum melakukan tugas yang harusnya membantu  korban  tetapi  dalam  praktiknya  korbanlah  yang  membantu institusi  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya  karena  korban diposisikan hanya sebagai saksi korban yang mana hal tersebut sebagai salah  satu  alat  bukti  yangtelah  sebutkan  dalam  Kitab  Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merasa mewakili kepentingankorban dan bertindak  sesuai  kemauannya,  penuntut  umum  lebih  fokus  untuk menuntuk  pelaku  agar  dihukum,  namun  tidak  mempedulikan  hak  yang dimiliki korban sehingga kewajiban perlindungan serta hak–hak korban terabaikan.  Dalam  hal  terjadinya  suatu  kejahatan,  sudah  jatuh  tertimpa tangga,  korban  seolah–olah  mengalami  kerugian  berulang  ( Secondary
7 Mansur, Dikdik M. Arief.dan Gultom, Elisatris , Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma danRealita (PT Raja grafindo Persada: Jakarta, 2007), hlm. 23-24.
Victim ) yaitu dilakukan oleh pelaku dan juga dilakukan oleh negara atau penegak hukum 8 .
Selanjutnya,  dalam  Pasal  6  UU  No.13  Tahun  2006  mengatakan korban  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  diberikan  hak  untuk mendapatkan  bantuan  medis  dan  bantuan  rehabilitasi  psiko-  sosial. Memang  secara  eksplisit  perkosaan  tidak  dikategorikan  sebagai pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat,  tetapi  dirumuskan  sebagai  tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP. Namun, dalam  penjelasan  UU  No.  13  Tahun  2006  dijelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan  kepada  psikolog  kepada  korban  yang  menderita  trauma  atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.  Korban  perkosaan  tidak  dapat  dipungkiri  pastilah  menderita trauma  psikis  yang  berat  yang  kemudian  memang  negara  perlu  untuk memfasilitasi  korban  perkosaan  dalam  upaya  memulihkan  kondisi kejiwaan dan traumanya.
Kemudian terkait perlindungan korban dalam hal bantuan medis, sebagaimana  pengertian  perkosaan  yang  diberikan  Arif  Gosita sebelumnya,  menunjukkan  bahwa  posisi  perempuan  ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual. Korban perosaan merupakan korban praktik kekerasan yangdilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan  ancaman  dan  kekerasan  (paksaan)  untuk  menundukkan korban. Korban dibuat takut atau tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya  sehingga  mau  mengikuti  kehendak  pelaku  Tentunya  tidak menutup  kemungkinan  korban  menderita  luka  fisik  akibat  kekerasan yang  dilakukan  pelaku  yang  kemudian  perlunya  perlindungan  korban untuk dilayani secara medis.Baik penderitaan fisik maupun psikis akibat perkosaan  yang  dialami  korban,  dapat  kita  lihatdari  modus  operandi
8 Abdul Haris Semendawai, Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban , (HDH DAN LPSK, Jakarta, 2011) hlm. 11.
yang dilakukan pelaku dalam menjalankan aksinya.

## D. SIMPULAN
Hak atas perlindungan tersebut dapat kita jumpai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- undang No. 31 Tahun 2014, yaitu: Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan  keamanan,  Memberikan  keterangan  tanpa  tekanan,  Mendapat penerjemah,  Bebas  dari  pertanyaan  yang  menjerat,  Mendapatkan  informasi mengenai  perkembangan  kasus,  Mendapatkan  informasi  mengenai  putusan pengadilan, Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;i.mendapat identitas baru,  Mendapatkan  tempat  kediaman  baru,  Memperoleh  penggantian  biaya transportasi  sesuai  dengan  kebutuhan,  Mendapat  nasihathukum;  dan/atau Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir.
Untuk  melihat  keseimbangan  dan  hak  yang  dimiliki  korban  terdapat dalam  beberapa  asas  KUHAP  yang  dapat  dijadikan  landasan  perlindungan korban misalnya;
1) Perlakuan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi apapun
2) Praduga tak bersalah;
3) Asas cepat, sederhana, biaya ringan
4) Peradilan yang bebas
5) Peradilan terbuka untuk umum;
6) Ganti kerugian;
Keadilan dan kepastian hukum. Selain KUHAP ternyata terdapat aturan lain yang berisi penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan tertuang  dalam  beberapa  undang–  undang  dapat  dikemukakakn  bahwa menurut  Pasal  3  Undang–  Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  disebutkan  perlindungan  saksi  dan  korban berdasarkan pada : Penghargaan atas harkat martabat manusia, Rasa amanm
Tidak diskriminatif dan Kepastian hukum.
Implementasi  Pasal  5  dan  6  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 terhadap masyarakat adat  maluku  tenggara  ialah  untuk  memberitahukan  serta  memberikan pemahaman bahwa hak-hak korban terutama korban tindak pidana perkosaan diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dimana aturan tersebut mampu dan dapat untuk memulihkan serta memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana dimana Ketika hukum adat dinilai  tidak  mampu  dan  dapat  mengembalikan  harkat  dan  martabat perempuan karena adat hanya memberikan ganti kerugian yang tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh para korban.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Hamzah, Jur Andi. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP .
Jakarta : Sinar Grafika, 2009
Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita . Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2007
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Ctk. Keempat . Yogyakarta : Liberty, 2008
Semendawai, Abdul Haris. Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta : HDH DAN LPSK, 2011
Siregar, Bisma. Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak–Anak Dan Perempuan . Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UII, Ctk. Pertama, 1986
Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan . Bandung : PT Refika Aditama, 2001

## B. Jurnal
Rado, Rudini Hasyim dan Alputila, Marlyn Jane. “Relevansi Hukum Adat Kei
Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” IUS QUIA IUSTUM (Vol. 29 No. 3, 2022).