## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 2
ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM
Oleh Sulaiman Tamba 1 Abstract
Child  protection  in  Islam  is  known  as Hadhanah . Hadhanah is  a  child  care  by parents.  In  general,  children  are  related  to the biological relationship between man and woman.  This  research  applies  descriptive method  through  normative  approach  (legal research), which is based on the facts in the field  that  are  questionable,  carried  out  by examining  various  aspects  in  terms  of applicable laws and regulations. A neglected child  is  not  regarded  only  as  a  poor  one begging  under  the  red  lights.  But,  the neglected  children  also  include  children whose needs are not fulfilled as stipulated in the  law.  Child  care  is  ultimately  the responsibility  of  both  parents.  The  care  in this  case  contains  a  variety  of  problems relating  to the  needs  of  children,  whether  it is  economic  problems,  education,  the  right to life and everything that becomes a child's basic  needs,  with  both  parents  are  still  in one  family  or  divorced.  From  the  needs  of children  which  are  not  fulfilled  and  other factors,  neglected  children  are  ones  whose basic needs are not fulfilled.

## Keywords: Legal Protection, Child,
Neglected

## Abstrak
Perlindungan anak dalam Islam dikenal dengan istilah Hadhanah. Hadhanah ialah pemeliharaan anak  oleh  kedua  orang  tua  Secara  umum  anak merupakan  keturunan  yang  dilahirkan  karena
hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  melalui  pendekatan  normatif (legal  research) yaitu  berdasarkan  fakta  di lapangan  pendekatan  terhadap  permasalahan, dilakukan  dengan  mengkaji  berbagai  aspek hukum  dari  segi  peraturan-peraturan  yang berlaku.  Anak  terlantar  bukanlah  hanya  anak yang  miskin  meminta-minta  dilampu  merah. Akan  tetapi  anak  terlantar  juga  meliputi  anak yang  tidak  terpenuhi  akan  kebutuhannya sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  undang- undang.  Pemeliharaan  anak  pada  dasarnya menjadi  tanggungjawab  kedua  orangtuanya. Pemeliharaan  dalam  hal  ini  meliputi  berbagai masalah  yang  berkaitan  dengan  permasalahan kebutuhan  kehidupan  anak,  baik  itu  masalah ekonomi,  pendidikan,  hak  hidup  dan  segala sesuatu  yang  menjadi  kebutuhan  pokok  anak, baik  kedua  orangtuanya  masih  dalam  satu keluarga  atau  telah  bercerai.  Dari  kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Beserta faktor-faktor lainnya, karena anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Keywords: Perlindungan Hukum,
Anak, Terlantar

## I. Pendahuluan
A.  Latar Belakang
Perlindungan  anak  dalam  Islam  dikenal dengan  istilah Hadhanah.  Hadhanah ialah pemeliharaan  anak  oleh  kedua  orang  tua. Perlindungan  ini  tidak  hanya  dititik  beratkan kepada  kedua  orang  tua  anak  saja,  tetapi meliputi seluruh masyarakat.
Islam  menganjurkan  untuk  melindungi anak,  menjaga,  menyayanginya,  memenuhi kebutuhannya  serta  menjaga  keselamatannya dari segala mara bahaya yang bisa mencelakakannya.  Karena  anak  ini  menjadi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penerus bangsa kelak akhirnya. Oleh karena itu, Islam  mewajibkan  kepada  semua  pihak  untuk melindunginya”. 2
Berangkat  dari  itu,  perlindungan  anak dalam  suatu  masyarakat  berbangsa  dan bernegara  merupakan  tolak  ukur  kesejahteraan dan  kemakmuran  masyarakat,  bangsa  dan Negara  yang  bersangkutan,  maka  menjadi kewajiban bersama, baik pemerintah,
masyarakat
maupun keluarga untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan.
Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan yang teroganisir dari siapa saja (individu  atau  kelompok,  organisasi  swasta maupun  pemerintah)  baik  secara  langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksudkan adalah menderita kerugian (mental,  fisik,  sosial)  oleh  tindakan  yang  pasif, aktif,  orang  lain  atau  kelompok  (swasta  atau pemerintah)  baik  langsung  maupun  tidak langsung. Pengertian hukum perlindungan anak dapat  meliputi  pengertian  luas  yaitu  segala aturan  yang  hidup  yang  memberi  perlindungan kepada  mereka  yang  belum  dewasa  dan memberi  kemungkinan  bagi  mereka  untuk berkembang. 3
Adapun ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan,  Undang-undang  nomor  4  tahun 1979  tentang  kesejahteraan  anak,  Undang- undang nomor 6 tahun 1979 tentang kesejahteraan sosial, Undang-undang nomor 39
2 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal, 87.
3 Yusril  Ihza  Mahendra, Perlukah  Undang-Undang Tentang  Perlindungan  Fakir,  Miskin  dan  Anak  Terlantar, Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1995, hal, 234
tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia, Undang-undang  nomor  23  tahun  2002  tentang perlindungan  anak,  Undang-Undang  No.35 Tahun  2014,  Undang-undang  nomor  12  tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia,  Undang-undang  nomor  23  tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, peraturan  pemerintah  nomor  2  tahun  1989 tentang usaha kesejahteraan anak yang mempunyai  masalah,  instruksi  Presiden  nomor 1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam,keputusan presiden nomor 88 tahun 2002 tantang  rencana  aksi  nasional  penghapusan perdagangan  ( trafficking )  perempuan  dan  anak, keputusan  presiden  nomor  77  tahun  2003 tentang  komisi  perlindungan  anak  Indonesia, rancangan peraturan presiden tentang persyaratan dan tata pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Batasan  mengenai  anak  tercantum dalam rumusan pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan anak  menetapkan  bahwa  umur  18  tahun ditetapkan  telah  dewasa.  Disepanjang  itu, qanun  juga  mengatur  batasan  umur  secara khusus.
Batasan mengenai anak terlantar tercantum dalam rumusan pasal 1 ayat (7) yaitu, anak  yang  karena  suatu  sebab  orangtuanya melalaikan  kewajibannya,  sehingga  kebutuhan anak  tidak  dapat  terpenuhi  dengan  wajar,  baik secara  rohani,  jasmani maupun  sosial.  Batasan ini mengandung pengertian yang sempit tentang anak terlantar yang terbatas pada keadaan tidak diurus oleh orang tuanya. 4
Permasalahan    perlindungan  anak terlantar,  di  Indonesia  merupakan  sesuatu masalah yang kompleks dalam usaha
4 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademik Press, Jakarta,1989, hal, 17

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
peningkatan  kesejahteraan  sosial  bagi  anak pada  umumnya.  Permasalahan  ini  tidak  selalu dapat  diatasi  secara  perorangan,  akan  tetapi dapat  ditanggulangi  secara  bersama-sama antara  pemerintah,  panti-panti  sosial,  lembaga swadaya  masyarakat,  dan  masyarakat  itu sendiri.
Kompleksnya  permasalahan  tentang anak  terlantar,  diiringi  oleh  perkembangan (mobilitas)  penduduk  yang  sangat  pesat  dan tingkat  urbanisasi  yang  tinggi,  perkembangan penduduk  ini  terutama  terarah  pada  wilayah- wilayah  kota  yang  penuh  dengan  berbagai permasalahan  dan  keanekaragaman  kebutuhan hidup.
Masalah anak terlantar ( legieth) tampaknya sudah merupakan suatu gejala yang menjurus  kepada  timbulnya  suatu  penyakit masyarakat  (patologi  sosial),  terutama  wilayah perkotaan.  Pada  umumnya  tingkah  laku  anak terlantar  sangat  bertentangan  dengan  norma- norma  sosial,  seperti  mengemis  atau  meminta- minta  ditempat-tempat  umum,  begitu  juga  anak jalanan  di  lampu  merah.  Oleh  karena  itu, diperlukan  suatu  penanganan  khusus  yang harus dilakukan oleh pemerintah”. 5
Dari  gambaran  diatas  nampak  bahwa permasalahan anak terlantar merupakan permasalahan sosial yang memerlukan pemecahan  melalui  penerapan  hukum.  Hal  ini karena  hukum  merupakan  suatu  sarana  dalam memecahkan  masalah  tersebut,  sehingga  tidak menimbulkan  dampak  sosial  yang  lebih  luas lagi,  akan  tetapi  hukum  tidak  akan  efektif apabila  tidak  ditunjang  oleh  partisipasi  warga masyarakat yang melaksanakan hukum itu.

## B.  Rumusan Masalah
5 Imam  Jauhari  dan  Muhammad  Ali  Bahar, Kapita Selekta  Hukum  Perdata, Cita  Pustaka,  Bandung,2013,  hal. 20
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah  yang  berhubungan  dengan  penelitian ini yaitu:
1.  Apakah yang menjadi dasar hukum
pemeliharaan anak terlantar?
2.  Bagaimana pandangan hukum islam terhadap anak terlantar?

## C.  Metode Penelitian
Adapun jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis  normatif yang bersifat  deskriptif  analitis,  karena  diharapkan mampu  memberi  gambaran  secara  rinci, sistematis,  dan  menyeluruh  mengenai  segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti,  yakni  kaitannya  dengan  perlindungan anak  terlantar  menurut  hukum  islam dan penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder berkaitan  dengan  perlindungan  anak  terlantar menurut  hukum  islam.  Dengan  kata  lain penelitian  yuridis  normatif  adalah  peneletian kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  data sekunder.
Dalam tulisan artikel jurnal ini menggunakan  data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka.  Data sekunder ini mencakup:
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  Anak,  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-
Undang  No.35  Tahun  2014,  Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang  Usaha  Kesejahteraan  Anak  yang Mempunyai  Masalah,  Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum  Islam,Keputusan  Presiden  Nomor
88  Tahun  2002  tantang  Rencana  Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan ( Trafficking ) Perempuan dan Anak, Keputusan  Presiden  Nomor  77  Tahun  2003 tentang Komisi Perlindungan Anak
Indonesia,  Rancangan  Peraturan  Presiden tentang  Persyaratan  dan  Tata  Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum
yang  digunakan  untuk  mendukung  bahan hukum  primer,  diantaranya  berasal  daripara karya  sarjana,  jurnal,  serta  buku-buku kepustakaan  ynag  dijadikan  referensi  untuk mendukung penelitian ini.
Penyusunan  artikel  jurnal  ini  meneliti dengan  memakai  teknik  pengumpulan  data yang berupa studi kepustakaan, dimana penelitiannya  dilakukan  dengan  menganalisa dan  mempelajari  buku  perundang-undangan, artikel yang berkaitan dengan berkaitan dengan perlindungan  anak  terlantar  menurut  hukum islam.
Analisa  data  merupakan  inti  dari  dalam penelitian  penulisan  artikel  jurnal  ini  sebab pokok  permasalahandalam  artikel  ini  dijawab dengan  menganalisa  secara  kualitatif,  untuk
memperoleh  data  yang  sudah  dikumpulkan kemudian  disusun  secara  sistematis  untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai  perlindungan  anak  terlantar  menurut hukum islam.

## II.  Hasil dan Penelitian

## A.  Pengertian Pemeliharaan Anak
Anak  terlantar  bukanlah  hanya  anak yang  miskin  meminta-minta  dilampu  merah. Akan  tetapi  anak  terlantar  juga  meliputi  anak yang  tidak  terpenuhi  akan  kebutuhannya sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  undang- undang.  Kalau  dilihat  realita  anak  di  Kota Subulussalam,  pasti  kita  menjumpai  betapa banyaknya  anak-anak  yang  putus  sekolah.  Hal ini  diakibatkan  kurangnya  perhatian  pemerintah kota dalam menanganinya, begitu juga minimnya  dukungan  dari  keluarga.  Sehingga anak  mengambil  sikap  sendiri  dengan  berbagai perilaku,  seperti  meminta-minta,  pemulung  dan lain sebagainya.
“Menurut  Konvensi  Hak  Anak  (KHA) pengertian  anak  adalah  dibatasi  pada  usia sebelum  18  tahun,  sebagaimana  disebutkan dalam  pasal  1  berikut  ini:  setiap  orang  yang berusia  dibawah  18  tahun  kecuali  berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan  bahwa  usia  dewasa  dicapai  lebih awal”. 6 Menurut  undang-undang  nomor  23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 disebutkan bahwa: Berdasarkan batasan tersebut,  kewajiban  orangtua  mengasuh  dan mendidik  anaknya  sampai  dengan  mereka berusia  18  tahun,  setelah  usia  tersebut diasumsikan  bahwa  anak  sudah  menjadi dewasa, sehingga tidak lagi menjadi
6 Candra Gautaman, Konvensi Hak Anak Panduan bagi  Jurnalis, Lembaga  Studi  Pers  dan  Pembangunan, Jakarta, 2000, hal. 74

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tanggungan orangtua, meskipun secara ekonomi dan psikis seringkali masih bergantung pada  orangtuanya  karena  kedewasaannya belum matang. 7
Aturan  tersebut  mengisyaratkan  bahwa kewajiban orangtua adalah mengantarkan anak- anaknya  dengan  cara  mendidik,  membekali mereka  dengan  berbagai  ilmu  pengetahuan maupun mendorong mereka untuk kesiapan dan bekal hidup anak, sehingga mampu beradaptasi dengan  tuntutan  dunia  dan  perkembangan masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang  dewasa.  Anak  membutuhkan  orang  lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya.  Karena  anak  lahir  dengan segala  kelemahan  sehingga  tanpa  orang  lain tidak  dapat  mencapai  taraf  kemanusiaan  yang normal.  Menurut  John  Locke  anak  adalah pribadi  yang  masih  bersih  dan  feka  terhadap rangsangan-rangsangan  yang  berasal  dari lingkungan.  “Anak tidaklah  sama  dengan  orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang  dari  hukum  dan  ketertiban  yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian  terhadap  realita  kehidupan”, 8 anak- anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang  diterimanya  dari  aturan-aturan  yang bersifat memaksa.
Anak  merupakan  bagian  terpenting  dari seluruh  proses  pertumbuhan  manusia,  karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter  dasar  seorang  dibentuk  baik  yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya.  Baik  atau  tidaknya  seseorang dimasa dewasa  sangat dipengaruhi oleh proses
7 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23 Tentang Perlindungan Anak, Bab IV, pasal 6 , Jakarta, 2003, hal.15
8 John Locke, Perkembangan anak , terj. Muhammad Farid,  Gunasara, Bandung,1986, hal. 12.
pengasuhan  dan  pendidikan  yang  diterima dimasa  kanak-kanaknya.  Dengan  kata  lain, “kondisi  seorang  dimasa  dewasa  adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima dimasa anak- anak”. 9
Pemeliharaan  anak  merupakan  suatu kewajiban,  karena  jika  anak  dibiarkan  terlantar, ia pasti akan menderita dan binasa.
Pemeliharaan anak terkait dengan
pemeliharaan  jiwa  yang  telah  diwajibkan  oleh Allah  SWT.  Jika  anak  wajib  dipelihara  agar terhindar dari kebinasaan, sekaligus diselamatkan dari sesuatu yang dapat membinasakannya. Pemeliharaan anak merupakan  kewajiban,  dan  hal  ini  terkait  juga dengan  hak  kerabatnya,  karena  pemeliharaan anak  menjadi  hak  bagi  anak  kecil.  Kerabat memiliki  hak  atas  pemeliharaan  anak,  dan merekapun memiliki kewajiban atas pemeliharaan  ini.  Sementara  itu,  pemeliharaan anak  adalah  hak  bagi  setiap  anak  dan  bagi siapa saja yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk  dipelihara.  Pemeliharaan  anak  juga kewajiban  seorang  yang  bisa  menelantarkan anak  tersebut,  karena  hal  itu  jelas  akan membahayakannya. Atas dasar ini, pengasuhan atau  perawatan  anak  tidak  boleh  diserahkan kepada  anak  kecil  atau  orang  cacat  mental. Sebab keduanya tidak mungkin mampu mengurusnya, apalagi mereka sendiri memerlukan  kepada  orang  lain  yang  bisa memelihara dirinya, sehingga bagaimana mungkin mereka mampu memelihara orang lain.
Urusan  pemeliharaan  anak,  juga  tidak diserahkan kepada orang yang dapat menelantarkannya  karena  kelengahan  dan kesibukannya  dengan  berbagai  aktivitas  lain, sehingga  tidak  memungkinkan  bagi  dirinya
9 Haya Binti Mubarak, Ensiklopedi Wanita Muslimah, Darul Falah, Jakarta, 2001, hal. 246

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk  mengasuh  anak  tersebut.  Pemeliharaan anak  juga  tidak  diserahkan  kepada  orang  yang memilki  sifat-sifat  yang  rusak,  sementara kerusakan  itu  sendiri  dapat  dipandang  sebagai suatu kebiasaan.
1.  Dasar Hukum Pemeliharaan Anak
( Hadhanah )
Pemeliharaan  anak  dalam  bahasa  Arab disebut  deng an “ hadhanah “ .  para  ulama fiqih mendefinisikan  :  “ hadhanah yaitu  melakukan pemeliharaan anan-anak yang masih kecil, baik laki-laki  maupun  perempuan,  atau  yang    sudah besar  tetapi  belum  mumayyiz”, 10 menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya  dari  sesuatu  yang  menyakiti  dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya,  agar  mampu  berdiri  sendiri  menghadapi hidup dan mengikul tanggungjawab.
“Dimana  untuk  menentukan  apakah seseorang  bisa  dikatakan  sebagai  anak  tidak ditentukan  berdasarkan  hitungan  usia,  tetapi seseorang yang telah mengalami adanya tanda- tanda  perubahan  pada  badaniyah  baik  bagi peria maupun bagi wanita”. 11
Sementara itu untuk
proses perkembangan  diri  seorang  anak  terdiri  dari beberapa fase yaitu:
1.  Fase pertama, dimulai pada usia 0-7 tahun, disebut  sebagai  anak  kecil  dan  masa
perkembangan kemampuan mental,
pengembangan fungsi-fungsi tubuh,
perkembangan  emosional,  bahasa  dan merupakan    masa  kritis  pertama  yang  juga merupakan  masa  timbulnya  seksualitas awal pada anak.
10 Al- san’an, Subul Al-Salam , Juz III, : Dar ihya ‘Al- Turas Al- ‘Araby, kairo 1960,hlm. 227
11 Wagiati  Soetodjo, Hukum  Pidana  Anak, Rafika Aditama, Bandung 2007, hal. 26.
2.  Fase  kedua,  dimulai  pada  7-14  tahun, disebut  sebagai  masa  kanak-kanak  yang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 priode:
a.  Masa  sekolah  dasar  usia  7-12  tahun,
disebut  priode  intelektual  yaitu  masa belajar  awal  yang  dimulai  dengan memasuki lingkungan masyarakat diluar keluarga.
b.  Masa  remaja  awal/pra  pubertas awal,  disebut  dengan  priode  plural, dimana terdapat kematangan fungsi jasmaniah, berkembanganya tenaga  fisik  yang  melimpah  yang menyebabkan  tingkah  laku  terlihat kasar,  canggung,  berandal,  kurang sopan dan lain-lain.
3. Fase ketiga, dimulai pada usia14-21 tahun, disebut pada masa remaja yang sebenarnya yaitu pada masa pubertas dan adolescent dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi  orang  dewasa.  Keberadaan  anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah kedewasaan, kadang-kadang  seorang  anak  melakukan perbuatan  yang  dapat  merugikan  orang lain atau merugikan dirinya sendiri, bahkan melakukan  suatu  perbuatan  yang  dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. 12
Pemeliharaan  anak (Hadhanah) adalah bagian  kegiatan  mengasuh,  memelihara  dan medidik  anak  hingga  dewasa  atau  mampu mandiri. Hadhanah berasal  dari  kata hidhan atau hidhanu yang  artinya  lambung.  Hukum hadhanah adalah  wajib. Hadhanah berbeda dengan  pendidikan (tarbiyah). “Dalam hadhanah terkandung  pengertian  pemeliharaan  jasmani dan rohani, disamping terkandung pemeliharaan
12 Ibid, hal.53.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
jasmani  dan  rohani  mencakup  pula  pengertian pendidikan terhadap anak”. 13 Dalam hadhanah terkandung pengertian  pemeliharaan  jasmani  dan  rohani terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.  Pendidik  mungkin  terdiri  dari  keluarga anak, dan mungkin bukan dari keluarga si anak, sedangkan hadhanah dilaksanakan  dan dilakukan  oleh  keluarga  si  anak,  kecuali  jika  si anak  tidak  mempunyai  keluarga  serta  ia  bukan professional  dilakukan  oleh  setiap  ibu,  serta anggota  kerabat  yang  lain.  Firman  Allah  dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang artinya yaitu:
“Para ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah
memberi  makan  dan  pakaian  kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.  Janganlah  seorang ibu  menderita  kesengsaraan  karena anaknya  dan  seorang  ayah  karena anaknya,  dan  warispun  berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih ( sebelum dua tahun ) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas  keduanya.  Dan  jika  kamu  ingin anakmu  disusukan  oleh  orang  lain, maka  tidak  ada  dosa  bagimu  apabila kamu  memberikan  pembayran  menurut yang  patut.  Bertakwalah  kamu  kepada Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah maha melihat  apa  yang  kamu  kerjakan ”. ( QS.Al-Baqarah : 233 ).
13 Zakiah  Daradjat, Ilmu  Fiqh, Dhana  Bakti, Yogyakarta, 1995, hal. 157
Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai adanya globalisasi dalam semua aspek kehidupan  manusia,  pemeliharaan  anak  perlu dipahami  secara  lebih luas  dan  menyeluruh.  Ini dimaksudkan agar orangtua tidak hanya memprioritaskan  kewajibannya  terpenuhinya kebutuhan  materil  si  anak,  tetapi  lebih  dari  itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut  menjadi  faktor  penentu  pembentukan keperibadian  anak.  Apabila  hal  ini  tidak terpenuhi,  pada  akhirnya  si  anak  akan  mencari konpensasi  di  luar,  yang  besar  kemungkinan akan  lebih  besar  mendapat  pengaruh  negatif dari pergaulan mereka.
Beberapa landasan hukum yang berhubungan langsung dengan upaya pemenuhan  hak  anak  untuk  kelangsungan hidup  dan  tumbuh  kembangnya  yang  terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi”,
14 antara lain :
1.  Undang-Undang  Dasar  Naegara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2:
“Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembangnya  serta berhak  atas  lindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi ”.
2.  Undang-Undung  Nomor    4  Tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  Anak Pasal  2  ayat1- 4.
a.  Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan,  asuhan  dan  bimbingan berdasarkan  kasih  sayang  baik  dalam kelurganya  maupun  di  dalam  asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembanng dengan wajar.
b.  Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk
mengembangkan kemampuan dan kehidupan  sosialnya.  Sesuai  dengan
14 Bangong  Suryanto  dan  Sri  Samtuti  Hariadi, Anak-anak  yang  dilanggar  haknya, Mediatama,  Surabaya, 2001, hal. 47.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kebudayaan  dan  keperibadian  bangsa, untuk  menjadi  warga  Negara  yang  baik dan berguna.
c.  Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan.
d.  Anak berhak atas perlindungan
terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan berkembangnya dengan wajar.
e.  Keseluruhan  pasal  (  1-16)  dalam undang-undang  nomor  4 tahun  1979 ini mengatur  tentang  upaya-upaya  untuk kesejahteraan anak. 15
3.  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990 tentang  Penegasan Convention  on  the
Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak yang  Disetujui  oleh  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  pada  Tanggal  20  November  1989 dan  telah  ditanda  tangani  oleh  Pemerintah Republik  Indonesia  di  New  York  pada  T anggal 26 Januari 1990).
Dalam ketentuan hukum mengenai hak- hak  anak  dalam  konvensi  hak  anak  dapat  di kelompakkan menjadi :
1)  Hak Terhadap Kelangsungan Hidup
( Survival Rights )
Hak  kelangsungan  hidup  berupa  hak-hak anak  untuk  melestarikan  dan  mempertahankan hidup.
Kelangsungan hidup anak adalah : Pasal 6 1.  Negara-negara peserta mengakui bahwa  setiap  anak  memiliki  hak  yang merupakan kodrat hidup
15 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  4 Tentang  Kesejahteraan  Anak, Pasal  2  Ayat  1-4,  Jakarta, 1979, hal. 48.
2.  Negara-negara peserta semaksimal mungkin  akan  menjamin  kelangsungan hidup dan perkembangan anak. 16
Pasal 24
1.  Negara-negara  peserta  mengakui  hak anak  untuk  menikmati  norma-norma kesehatan  tertinggi  yang  bisa  dicapai dan pasilitas perawatan serta pemulihan kesehatan. Negara-negara peserta akan  berusaha  keras  untuk  menjamin bahwa  tidak  seorang  anakpun  yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan peraawatan kesehatan seperti itu. 2.  Negara-negara peserta akan mengupayakan penyelesaian
pelaksanaan  sepenuhnya  dari  hak-hak ini  dan  khususnya  akan  mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:
a.  Mengurangi  kematian  bayi  dan
anak-anak.
b.  Menjamin pengadaan bantuan
kesehatan  yang  diperlukan  dan perawatan  kesehatan  untuk  semua anak dengan menitikberatkan kepada  pengembangan  pelayanan kesehatan dasar. c.  Memberantas penyakit dan kekurangan  gizi,  termasuk  dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar, antara lain melalui penerapan  teknologi  yang  tersedia secara mudah dan melalui pengadaan  makanan  bergizi  yang memadai  dan  air  minum  yang bersih  dengan  mempertimbangkan bahaya dari
resiko polusi lingkunagan.
16 Ibid, hal. 71

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
d.  Menjamin  perawatan  kesehatan  ibu yang  layak  sebelum  da  sesudah melahirkan.
e.  Menjamin  bahwa  semua  golongan
masyarakat, khususnya para
orangtua dan anak mendapat informasi, pendidikan dan dukungan dalam  penggunaan  pengetahuan dasar  mengenai kesehatan  dan  gizi anak,  manfaat  pemberian  ASI, kebersihan  penyehatan  lingkungan dan pencegahan kecelakaan.
f. Mengembangkan perawatan kesehatan  pencegahan,  bimbingan
orangtua dan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana. 3.  Negara-negara peserta akan mengambil  semua  langkah  yang  efektif dan tepat dengan tujuan menghapuskan praktik-praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak. 4.  Negara-negara  peserta  berupaya  untuk meningkatkan dan mendorong kerjasama  internasional  dengan  tujuan secara bertahap mewujudkan sepenuhnya  hak  yang  diakui  dalam pasal  ini.  Dalam  hal  ini,  perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan Negara berkembang. 17 2)  Hak  Terhadap  Perlindungan (Protection Rights)
Hak  perlindungan  yaitu  perlindungan anak  dari  diskriminasi,  tindak  kekerasan  dan ketelantaran  bagi  anak  yang  tidak  mempunyai keluarga,  dan  bagi  anak  yang  pengungsi.  Hak perlindungan dari diskriminasi termasuk:
17 Candra Gautaman, Op-Cit, hal. 25.
a.  Perlindungan anak penyandang cacat  untuk  memproleh  pendidikan, perawatan dan pelatihan khusus.
b.  Hak  anak  dari  kelompok masyarakat minoritas  dan  penduduk  asli  dalam kehidupan masyarakat dalam bernegara. Perlindungan dari eksploitasi: a.  Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi. b.  Perlindungan  dari  keterlibatan  dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan pendidikan
perkembangan anak.
c.  Perlindungan  dari  penyalahgunaan obat  bius  dan  narkoba,  perlindungan dari  upaya  penganiayaan  seksual, prustitusi dan pornografi.
d.  Perlindungan  dari  upaya  penjualan,
penyeludupan dan penjualan anak.
e.  Perlindungan dari proses hukum bagi anak  yang  didakwa  atau  diputus telah melakukan pelanggaran hukum”. 18 3)  Hak untuk tumbuh berkembang (Development Rights)
Hak tumbuh berkembang meliputi segala  bentuk  pendidikan  (formal  maupun  non formal)  dan  hak  untuk  mencapai  standar  hidup yang  layak  bagi  perkembangan  fisik,  mental, spiritual, moral dan social anak. Hak pendidikan diatur  pada  pasal  28  konvensi  hak  anak menyebutkan:
a.  Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar  dan  menyediakan  secara  Cuma- Cuma.
18 Ibid, hal. 29.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b.  Mendorong  pengembangan  macam- macam  bentuk  pendidikan  dan  mudah dijangkau oleh setiap anak.
c.  Membuat  informasi  dan  bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak. d.  Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di  sekolah  dan  pengurangan  angka putus sekolah.
Terkait dengan hal tersebut meliputi:
1.  Hak untuk memproleh informasi
2.  Hak untuk bermain dan rekreasi
3.  Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan
budaya 4.  Hak  untuk  kebebasan  berpikir  dan beragama 5.  Hak untuk mengembangkan kepribadian
6.  Hak untuk memproleh identitas
7.  Hak untuk didengar pendapatnya
8.  Hak  untuk  memproleh  pengembangan
kesehatan fisik”. 19
4)  Hak  Untuk  Berpartisipasi (Participation

## Rights)
Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan  pendapat  dalam  segala  hal  yang mempengaruhi  anak.  Hak  yang  terkait  dengan itu meliputi:
1.  Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya. 2.  Hak  untuk  mendapat  dan  mengetahui
informasi serta untuk mengekspresikan.
3.  Hak untuk berserikat menjalin
hubungan.
4.  Hak  untuk  memperoleh  informasi  yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.
19 Ibid, hal. 35.
Terhadap anak yang melakukan
perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan  anak  harus  sesuai  dengan  hukum yang ada yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir.  “Anak  yang  dicabut  kebebasannya harus  memproleh  akses  bantuan  hukum  dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan”. 20

## 2.  Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak
Ibu  merupakan  orang  yang  berhak menggenggam  hak  asuh  anak  dibandingkan pihak-pihak lainnya. Imam Muwaf Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami istri mengalami  kecekcokan  dalam  rumah  tangga, kemudian terjadi perceraian dengan meninggalkan  seorang  anakyang  masih  kecil atau  anak  cacat,  “maka  ibunyalah  yang  paling berhak  untuk  mengasuh  anaknya  daripada suaminya, karena tingkat kasih sayang  seorang ibu  kepada  seorang  anak  tidak  akanada  orang yang melebihi kasih sayangnya”. 21
Seorang  ayah  wajib  membayar  upah penyusuan  dan hadhanah, di  samping  wajib
membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya  jika  sekiranya  si  ibu  tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh  anak  kecilnya.  Dia  juga  wajib membayar  gaji  pembantu  rumah  tangga  jika  si ibu  membutuhkannya,  jika  ayah  memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi bila ayahnya tidak mampu, ia boleh menyerahkan anak itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya  dengan  sukarela,  dengan  syarat perempuan  ini  dari  kalangan  kerabat  si  anak kecil  pandai  mengasuhnya.  Hal  ini  berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung oleh ayah.
Apabila  anak  kecil  itu  sendiri  memiliki harta  untuk  membayar  nafkahnya,  maka  anak
20 John Locke, Perkembangan anak , Hal. 28 21 Shalih  bin  Fauzan, al-Mulakhasus  Fiqh, juz,  2, Darul Asimah, Jakarta,1423, hal. 123

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kecil  inilah  yang  membayar  kepada  pengasuh secara  sukarelanya.  Di  samping  untuk menjaga hartanya,  juga  karena  ada  salah  seorang kerabatnya  yang  menjaga  dan  mengasuhnya. Tetapi  jika  ayahnya  tidak  mampu,  si  anak  kecil sendiri  juga  tidak  memiliki  harta,  sedangkan ibunya  tidak  mau  mengasuhnya  kecuali  kalau dibayar,  dan  tidak  seorang  kerabatpun  yang mau  mengasuhnya  dengan  sukarela,  maka  ibu dapat  dipaksa  untuk  mengasuhnya,  sedangkan upah  menjadi  hutang  yang  wajib  dibayar  oleh ayah. 22
Jika  anak  itu  masih  kecil,  belum  bisa memikirkan  berbagai  hal,  serta  belum  dapat membedakan  antara  perlakuan  ibunya  dengan perlakuan  ayahnya  baik  anak  itu  masih  dalam masa  penyapihan,  lebih  rendah,  ataupun  lebih tinggi dari itu, dan ia lebih dekat kepada ibunya, maka  ia  tidak  diberi  pilihan,  sehingga  secara otomatis ia diikutkan kepada ibunya.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiah Rahimahullahu mengemukakan alasannya mengapa  ibu  lebih  berhak  dalam  mengasuh anaknya,  dikarenakan  ibu  lebih  baik  daripada ayah  si  anak.  Sebab,  jalinan  ikatan  dengan  si anak  sangat  kuat  dan  lebih  mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong,  menidurkan  dan  mengasuh,  dia lebih  berpengalaman  dan  lebih  sayang.  Dalam konteks  ini  dia  lebih  mampu,  lebih  tahu  dan lebih  tahan  mental.  “dialah  orang  yang  mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia mumayyiz berdasarkan syari`at”. 23
Untuk tanggungjawab pemeliharaan anak  diperlukan  syarat-syarat  bagi hadhin  dan hadhinah. Syarat-syarat :
1.  Tidak  terkait  dalam  suatu  pekerjaan  yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah
22 Zakiah Drajat, Op.Cit, hal. 173
23 Ibnu  Taimiah, Majmu`  al-Fatawa, Jilid  17,  Darul Kutub, Baghdad,1999, hal. 216
dengan  baik,  seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya  dengan  tempat  si  anak,  atau hampir  seluruh  waktunya  dihabiskan  untuk bekerja.
2.  Hendaklah  ia  orang  mukallaf,  baligh. Hadhanah adalah  suatu  pekerjaan  yang penuh dengan tanggungjawab.
3.  Hendaklah memiliki kemampuan melakukan hadhanah
4.  Hendaklah  dapat  menjamin  pemeliharaan dan pendidikan anak. 24
Ada  lima  hal  yang  harus  dilakukan orangtua  agar  anaknya  beradab,  sopan  dan santun yaitu:
1.  Teladan
Anak  adalah  peniru  jitu.  Tingkah  laku orang-orang terdekatnya sehari-hari mempengaruhi  karakter  dirinya.  Untuk  itu contoh  pertama  bertingkah  laku  harus  dari orangtua.
2.  Membiasakan hal-hal yang baik Pengetahuan dan pemahaman terhadap Islam serta keteladanan harus dipraktikan  agar menjadi  bagian  dari  kehidupan dan  keseharian  anak,untuk  itu  diperlukan pembiasaan.
3.  Nasehat
Anak  sebagai  amanah  dari  Allah, memerlukan bimbingan dan keseluruhan nasehat-nasehat  sangat  diperlukan  sebagai sumber  ilmu  bagi  anak.  Boleh  jadi  satu perbuatan yang dilakukan dan dianggap melanggar karena tidak mengerti,untuk itu peran orangtua dan lingkungan tempat anak dibesarkan  akan  membentuk  akhlak  seorang anak.
4.  Kontrol atau Pengawasan
24 Arif Gosita, masalah perlindungan anak, Akademik Press, Jakarta,1989, hal. 39

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
“Dalam  proses  pembelajaran,  anak yang  dibimbing  perlu  mendapat  pengendalian, agar  nasehat  dan  pembiasaan  tadi  bisa terlaksana dengan baik dan  membentuk akhlakul karimah (akhlak yang baik )”. 25
5.  Sanksi
Agar  pendidikan  etika  ini  efektif,  harus ada  hukum  sebagai  sanksi  pelanggaran. Sebagai  contoh  shalat,  anak  dianjurkan  untuk shalat ketika usia 7 tahun dan bila usia 10 tahun lalai  untuk  memdirikan  shalat,  maka  harus dipukul. Namun tidak bermaksud untuk menyakiti,  tapi  hanya  pukulan  pendidikan. Sebagaimana  ditegaskan  dalam  hadis  Nabi Muhammad Saw:
َلاَق ِهِ دَج  ْنَع ِهْيِبَأ  ْنَع ِبْيَعُش ِنْب ورْمَع  ْنَع:   َو ِهْيَلَع ِالله ُل ْوُس َر َلاَق َمَّلَس:  ْمُه ْوُب ِرْضا  َو ،َنْيِنِس َعْبَس ُءاَنْبَأ ْمُه  َو ِةَلاَّصلاِب ْمُكَدَلا ْوَأ ا ْوُرُم
ْيِنِس  َرْشَع ُءاَنْبَأ ْمُه  َو اَهْيَلَع ِع ِجاَضَمْلا يِف ْمُهَنْيَب ا ْوُق ِ رَف  َو ،َن
Artinya : Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya  ra.  Ia  berkata:  Rasulullah bersabda: perintahkanlah anak- anakmu  mengerjakan  shalat  ketika berusia  tujuh  tahun,  dan  pukullah mereka  karena  meninggalkan  shalat bila  berumur  sepuluh  tahun,  dan pisahkanlah  tempat  tidur  mereka laki-laki  dan  perempuan.  (HR.  Abu Daud). 26

## 3.  Tujuan Pemeliharaan Anak
Hukum  yang  diturunkan  oleh  Allah sudah  pasti  bersifat  positif,  karena  penuh dengan  keadilan,  kebaikan,  rahmat  dan  hikmah di  dalamnya.  Begitu  juga  dengan  masalah pengasuhan  anak.  Sebagai  contoh,  anak  yang masih kecil dan belum mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan  bagi  dirinya,atau
25 Ibid , hal. 45.
26 Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, jilid 1,Dar Fikri, Beirut, 1994, hal. 488.
seorang  yang  gila  dan  cacat,  mereka  ini membutuhkan  keberadaan  orang  lain  untuk membantu  mengenai  urusan-urusannya  dan memberikan pemeliharaan bagi dirinya. Mencurahkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkan  dari  bahaya-bahaya,  serta mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik.”Syari’at Islam memberlakukan hak asuh ini, untuk mengasihi, memelihara dan memberikan  kebaikan  bagi  mereka.  Pasalnya, bila  mereka  dibiarkan  tanpa  penanggungjawab, niscaya  akan  terabaikan,  terbengkalai  dan terancam  bahaya”. 27 Padahal  dinul  Islam mengajarkan  kasih  sayang,gotongroyong  dan solidaritas, sehingga benar-benar melarang dari perbuatan  yang  bersifat  menyi-nyiakan  kepada orang  lain  secara  umum,  apalagi  mereka  yang dalam keadaan nestapa. Ini merupakan kewajiban  orang-orang  yang  masih  terikat  oleh tali kekerabatan dengan si anak. Dan kewajiban mereka adalah mengurus tanggungjawab anggota kaluarga besarnya, sebagaimana hukum-hukum lainnya.
Didalam  tradisi  masyarakat  maupun secara  normatif  orangtua  memiliki  kewajiban untuk  memdidik  dan  mengasuh  anak-anaknya seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Perintah tersebut  sangat  beralasan  karena  kualitas sumber  daya  manusia  di  muka  bumi  ini  sangat ditentukan  oleh  factor  pendidikan  dasar  yang diberikan  oleh  prangtuanya.  Anak-anak  yang diasuh  secara  baik  dan  dibekali  dengan pendidikan  yang  memadai  diharapkan  akan menjadi  anak  yang  baik  dan  setelah  dewasa menjadi  orang-orang  yang  beruntung,  berguna bagi bangsa dan agamanya. Sebagaiman hadis yang  di  riwayatkan  oleh  Abu  Hurairah  agar

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
membekali  anak-anak  dengan  pendidikan  yang memadai ialah:
َث  ْن ِم  َّلاِإ ُهُلَمَع  َعَطَقْنا  ُناَسْنِ ْلْا  َتاَم اَذِإ
َلا ٍةَث ِم ٍةَقَدَص  ْن ٍمْلِع َو  ٍةَي ِراَج ُهَل وُعْدَي ٍحِلاَص ٍدَل َو َو ِهِب ُعَفَتْنُي
Artinya: “ Nabi  Muhammad  Saw,  Bersabda: Apabila  seseorang  manusia  meninggal  dunia putuslah  amalnya,  kecuali  tiga  perkara,  yaitu: Anak yang
shaleh mendoakan
orangtuanya,sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat” ( HR.Muslim). 28
Karena dengan bekal ilmu yang bermanfaat  yang  dimilikinya,  seseorang  dapat melakukan banyak hal yang jauh lebih  baik dan bermartabat dibanding dengan orang yang tidak memiliki  ilmu.  Begitu  juga  dalam  Islam  peran orangtua  sangat  penting  dalam  menentukan masa depan anak.
Sebuah  kebahagian  yang  mungkin  tak bisa  diungkapkan  dengan  kata-kata,  manakala di  hari  tuanya,  orangtua  mendapat  perlakuan yang  istimewa  dari  anak-anak  mereka.  Ketika orangtua  mulai  lemah  dan  mungkin  sakit- sakitan, anak-anaknya dengan sabar dan penuh perhatian  memberikan  perawatan  kepadanya. Itu  semua  tentu  tidak  didapat  begitu  saja, namun melalui pendidikan dan perjuangan yang panjang  dari  orangtua  tersebut  agar  anak- anaknya  tumbuh  menjadi  anak  yang  saleh  dan berbakti kepada orangtuanya.
Jikalau  orangtua  mengharap  anaknya menjadi  anak  yang  baik,  itu  hal  biasa. Sayangnya,  tidak  banyak  orangtua  yang  mau menempuh  jalan  agar  harapannya  itu  bisa terwujud.  Padahal  Islam  banyak  memberikan bimbingan  bagi  para  orangtua  dalam  mendidik anaknya, baik dalam Al- Qur’an maupun sunnah.
28 Husain  Musalim  al-Hajjaz  al-Qusayary  an- Naisabury, Shahih  Muslim ,  jilid,  V.:  Darul  Hadist,  Kairo, 1991, hal. 183
“Mulai  dari  niat  kedua  calon  orangtua  untuk memiliki  anak,  dengan  memasuki  jenjang pernikahan.  Kemudian  Allah  sempurnakan kejadiannya dengan kehamilan serta kelahiran”. 29
Konvensi  internasional  tentang  anak telah memberikan perhatian yang khusus dalam hal masalah hak anak ini. Misalnya tentang hak hidup  (secara  fisik),  hak  identitas  (termasuk agama), hak kesejahteraan sosial, hak kesejahteraan  ekonomi,  hak  berserikat  dan berkumpul,  hak  menyatakan  pendapat,  hak mendapat  informasi,  juga  hak  mendapatkan perawatan kesehatan.
Selain  itu  konvensi  tersebut  juga menyebutkan  hak  perlindungan  atas  eksploitasi ekonomi  maupun  sosial,  hak  perlindungan  dari penyalahgunaan  obat,  hak  perlindungan  dari kekerasan, baik yang terjadi pada masa perang dan  kerusuhan.  Selain  itu  juga  dirinci  hak-hak anak  yang  menjadi  pengungsi,  anak-anak korban  perang,  anak-anak  korban  kerusuhan dan anak-anak terlantar lainnya.
Sebagaimana  diketahui,  kehormatan seseorang seringkali dikaitkan dengan keturunan  siapakah  dia.  Jika  seorang  anak dikenal sebagai anak tanpa bapak, maka hampir pasti  ia  akan  mengalami  masalah  besar  dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak karena tidak jelas status keturunannya.
Islam  melarang  seseorang  menghapus nasab/nama  keturunan  dari  ayah  kandungnya. Selain  masalah  psikologis  dan  perkembangan kepribadian  si  anak,  masalah  nasab  atau keturunan  juga  berkaitan  dengan  maharramat yaitu  aturan  tentang  wanita-wanita  yang  haram dinikahi  (dianggap  inses/menikah  seketurunan). Hak  harta  anak  dari  ayah  yang  meninggal  juga diatur  dalam  Islam.  Aturan  waris  Islam
29 Abi Daud Sulaiman, Op.Cit , hal. 90

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menetapkan  jika  seorang  ayah  meninggal  dan anaknya  masih  dalam  kandungan,  pembagian warisnya  ditunda  sampai  si  anak  lahir  dan diketahui  nasibnya  apakah  hidup  (berarti mendapat  warisan)  atau  mati,  apakah  laki-laki atau perempuan. 30
Islam memberikan perhatian yang sangat
besar dalam kemaslahatan
perkembangan kepribadian anak. Sebab kepribadian  muslim  yang  kuat  dan  baik  dalam keimanan,  kejiwaan  maupun  akhlak  adalah modal  utama  anak  itu  untuk  hidup  dan  berhasil dunia akhirat, karena kelak tidak ada perbedaan yang mendasar.
Bagi ummat Islam menggunakan konvensi  seperti  ini  akan  sangat  berguna, terutama  ketika  kita  berintraksi  dengan  non muslim. Landasan dibolehkannya muslim menggunakan  konvensi  manusia  ada  pada pertimbangan azaz manfaat dan mudharat. Jika manfaatnya  besar  bagi  kemaslahatan  manusia yang  ma’ruf,  konvensi  bukanhanya  dibolehkan bahkan konvensi tersebut harus kita manfaatkan,  karena  itu  konvensi  tersebut  pasti juga  mengadopsi  nilai-nilai  yang  ada  dalam Islam.
Sebaliknya jika konvensi buatan manusia  tersebut  menyuruh  kepada  perbuatan mungkar  dan  banyak  menyebabkan  mudharat baik  bagi  ummat  Islam  maupun  bagi  ummat manusia  secara  umum,  maka  konvensi  seperti itu harus ditentang.

## B.  Pandangan  Hukum  Islam Terhadap  Anak Terlantar
Komitmen  perlindungan  terhadap  anak dalam  ajaran  Islam  tertera  diberbagai  literatur, kodifikasi  hukum  dan  kitab  suci  Al-Qur`an. Setiap  anak  Adam  dipandang  suci  dan  mulia
30 Ibnu Taimiah, Op.Cit , hal. 110
dalam Islam. Banyak ayat dan hadis-hadis yang menyatakan  demikian.  Setiap  anak  yang  lahir dijamin  kesuciannya,  ia  berhak  mendapat pengasuhan  dan  pendidikan  dari  orangtua  atau walinya.  Setiap  anak  memiliki  hak  fisik  dan moral. Hak fisik itu antara lain: “hak kepemilikan, warisan,  disumbang  dan  dibiayai.  Hak  moral antara lain: diberikan nama yang baik, mengetahui  siapa  orangtuanya,  mengetahui asal leluhurnya dan mendapat bimbingan dalam bidang agama dan moral”. 31
Sebagaimana  firman  Allah  dalam  Al- Quran QS. Al-Isra ayat 70 yang artinya.
Artinya:
Dan  sesungguhnya  telah  Kami  muliakan anak-anak  Adam,  Kami  angkut  mereka  di daratan  dan  di  lautan,  Kami  beri  mereka rezeki  dari  yang  baik-baik  dan  Kami lebihkan  mereka  dengan  kelebihan  yang sempurna  atas  kebanyakan  makhluk  yang telah Kami ciptakan.(Qs. Al- Isra’ ayat 70).
Konsep perlindungan anak semacam ini telah  diatur  dalam  Islam  dengan  memberikan jaminan  hak  kesehatan  dan  hak  pengasuhan serta  pendidikan  anak.  Sebab  seperti  yang diketahui,  ASI  ternyata  berperan  besar  dalam membentuk  ketahanan  tubuh  seorang  bayi. Pemerintah  juga  bertanggungjawab  dalam kelangsungan  hidup  dan  tanggungjawab  setiap warganya.  Maka  kelangsungan  hidup  dan kenyamanan  setiap  anak  dalam  menikmati  ASI juga  seharusnya  dijamin  oleh  pemerintah.  Hak pengasuhan  dalam  Islam  yang  harus  diperoleh setiap  anak  juga  mencakup  hak  mendapatkan nama, akikah dan pengenalan terhadap lingkungan  dan  penanaman  ideologi  serta pendidikan.  Dalam  hal  ini,  orangtua  yang
31 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 47

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menelantarkan  anak  dan  orang-orang  yang berada  di  bawah  tanggungannya,  maka  Islam mengecam  hal  tersebut  dengan  ancaman  dosa dan azab dihari akhirat.

## III.  Kesimpulan
Anak  terlantar  adalah  anak-anak  yang karena  suatu  sebab  tidak  terpenuhi  kebutuhan dasarnya  dengan  wajar,  baik  rohani,  jasmani, maupun  hubungan  sosial.  Dalam  masyarakat seorang  dikatakan  terlantar  bukan  hanya  ia sudah  memiliki  salah  satu  orangtua  atau keduanya  saja.  Akan  tetapi  tidak  terpenuhi kebutuhan  dasar  karena  perubahan  sosial, ekonomi dan budaya yang kemudian menambah  daftar  penyebab  anak  terlantar. Penyebab  banyaknya  anak  terlantar  adalah kurangnya  perhatian  serta  kasih  sayang  dari orangtua, baik dari segi pemahaman pendidikan orangtua  maupun  masyarakat  setempat.  Begitu juga  kurangnya  dukungan  dari  pemerintah setempat.

## Daftar Pustaka
Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata Islam  di  Indonesia Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2006
Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata
Islam  di  Indonesia, Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2006 Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, jilid 1, Dar Fikri, Beirut,1994
Arif  Gosita, Masalah  Perlindungan  Anak,
Akademik Press, Jakarta,1989
Arif Gosita, masalah perlindungan anak,
Akademik Press, Jakarta,1989
Al- san’an, Subul  Al-Salam ,  Juz  III, Dar ihya ‘Al-
Turas Al- ‘Araby, kairo,1960
Bangong  Suryanto  dan  Sri  Samtuti  Hariadi,
Anak-anak  yang  dilanggar  haknya, Mediatama, Surabaya, 2001
Candra Gautaman, Konvensi Hak Anak Panduan  bagi  Jurnalis, Lembaga  Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000 Haya Binti  Mubarak, Ensiklopedi Wanita Muslimah, Darul Falah, Jakarta, 2001
Husain  Musalim  al-Hajjaz  al-Qusayary  an- Naisabury, Shahih  Muslim ,  jilid,  V. Darul Hadist, Kairo,1991
Ibnu  Taimiah, Majmu`  al-Fatawa, Jilid  17,  Darul Kutub, Baghdad,1999
Imam Jauhari dan Muhammad Ali Bahar, Kapita Selekta  Hukum  Perdata, Cita  Pustaka,
Bandung,2013 John Locke, Perkembangan anak , (terj. Muhammad Farid), Gunasara, Bandung, 1986
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23
Tentang  Perlindungan  Anak,  Bab  IV, pasal 6 , Jakarta,  2003
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  4 Tentang  Kesejahteraan  Anak, Pasal  2 Ayat 1-4, Jakarta, 1979
Shalih  bin  Fauzan, al-Mulakhasus  Fiqh, juz,  2, Darul Asimah, Jakarta,1423
Wagiati  Soetodjo, Hukum  Pidana  Anak, Rafika Aditama, Bandung, 2006
Yusril  Ihza  Mahendra, Perlukah  Undang- Undang  Tentang  Perlindungan  Fakir, Miskin  dan  Anak  Terlantar, Hukum  dan Pembangunan, Jakarta, 1995 Zakiah  Daradjat, Ilmu  Fiqh, Dhana  Bakti,
Yogyakarta, 1995