Departemen Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Pakupatan, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124.
Email: dian.hikmawan@untirta.ac.id
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.12, No. 1, 2021 doi: 10.14710/politika.12.1.2021.88-106

## Kiai dan Strukturasi Kekuasaan di Pandeglang, Banten
M. Dian Hikmawan 1 , M. Rizky Godjali 2 , Ika Arinia Indriyany 3 1,2,3 Departemen Pemerintahan, Universitan Sultan Ageng Tirtayasa
Recieved: 6 Januari 2020 Revised: 21 April 2020 Published: 27 April 2021
Keywords: kiai; strukturasi; agensi; perubahan sosial

## Pendahuluan
iai dengan segala eksistensi dan perannya di masyarakat telah menjadi simbol dalam agenda sosial politik. Pada kondisi masyarakat dimana ketaatan  beribadah  cukup  tinggi  dan  unsur  agama  banyak mempengaruhi  perilaku  warga,  Kiai  mendapatkan  tempat  yang
strategis.    Terdapat  hubungan  simbiotik  antara  pemimpin  (Kiai),  kepercayaan  (teks suci) agama, dan Formula (bentuk) magi. Apabila Kiai memperbesar fungsinya dalam jaringan sistem sosial, maka kepercayaan, aturan dan teks suci agama dapat menjadi besar.  Hal  ini  berimbas  pula  pada  semakin  besarnya  formula  magi,  karena  dari kepercayaan dan simbol agamalah formula magic bersumber dan mendapat legitimasi (Tihami,  1992).  Keberadaan  Kiai  bukan  sekedar  figur  pemimpin  pondok  pesantren
K

## Abstrak :
Posisi  Kiai  dianggap  merupakan  salah  satu  kunci  penting  dalam  memahami struktur  masyarakat  Indonesia.  Pada  penelitian  ini  Kiai  dilihat  sebagai  subjek politik  dari  agensi  dan  struturasi  kekuasaan  di  Pandeglang.  Kharisma  dan ketokohan  Kiai  mampu  membuat  struktur  baru  dalam  kekuasaan  daerah. Keterlibatannya  dalam  urusan  publik  membuatnya  menjadi  agen  baru  dalam wacana  isu  publik.  Dengan  analisis  yang  lebih  ditekankan  pada  aspek  kultural untuk  melihat  fungsi  sosial  politik  yang  diperankan  oleh  Kiai,  penelitian  ini menjadi  hal  yang  sangat  menarik  untuk  ditinjau  lebih  jauh.  Dengan  metode kualitatif  dan  pendekatan  fenomenologi  hermeneutik,  penelitian  ini mengungkapkan banyak makna dalam melihat struktur kekuasaan yang ada dan memberikan pemaknaan baru dalam melihat relasi kekuasan dalam politik lokal. Maka  dari  itu,  penelitian  ini  memberikan  gambaran  lainnya  bahwa  di  tengah maraknya  kekuasaan  politik  lokal  yang  dipenuhi  dengan  oligarki,  hasil  riset  ini menawarkan  jalan  baru  dalam  sebuah  struktur  kekuasaan  melalui  agensi  yang mampu mendorong struktur kekuasaan agar membawa wacana-wacana publik ke permukaan.
atau pemimpin ritual keagamaan.  Lebih dari itu Kiai mampu membentuk struktur sosial  yang  menempatkan  dirinya  pada  posisi  menguntungkan  untuk  berbagai konteks. Di Jawa Timur, Kiai tidak sekedar menjadi aktor pendulang suara pemilih pada event politik semisal Pilkada. Kiai justru mampu tampil sebagai kontestan dan beberapa diantaranya memenangkan pemilihan kepala daerah (Chalik, 2015). Tidak sekedar  persoalan  kontestasi  politik,  sebagai  elit  agama  Kiai  merupakan  pemimpin polymorphic .  Sosok  Kiai  dalam  kepemimpinannya  membawahi  bidang  agama  dan sosial, maka figurnya  menjembatani kondisi masyarakat dalam membangun kapital sosial yang bernilai produktif dengan tetap berani menunjukkan nilai-nilai kebenaran yang berlandaskan agama (Jannah, 2015).
Peran  Kiai  juga  dinilai  cukup  dinamis.  Ada  periode  ketika  posisi Kiai  begitu penting.  Namun  periode  lainnya,  peran  Kiai  seakan  digantikan  oleh  aktor  lainnya. Pergeseran peran Kiai setidaknya dapat dari baca pada beberapa literatur, diantaranya dari penelitian  Hamid (2010) tentang proses keterpinggiran peran politik ulama di satu sisi dan dominasi kekuasaan jawara pada sisi lainnya, baik dalam peran di masyarakat, tanggung jawab, eksistensi, serta pola pikir di masyarakat. Sosok Kiai di masyarakat tentu  saja  memiliki  makna  dasar  sebagai  pemuka  agama  yang  bertugas  mengkaji firman-firman  Tuhan  dan  Rasul-Nya,  memberi  tafsir  terhadapnya,  juga menyampaikannya  kepada  para  pengikutnya.  Kiai  memimpin  sebuah  institusi pendidikan  agama  berbasis boarding  school bernama  pondok  pesantren. Kemampuannya  memahami  imu-ilmu  Islam,  menjadikan  Kiai  sebagai  guru  agama pada  struktur  tinggi.  Pendapatnya  diperlukan  tidak  hanya  terkait  urusan  privat menyangkut kepentingan pribadi (individu yang taat dan patuh pada ajaran Islam), tetapi juga menyentuh ranah publik. Nasihat dan pandangan Kiai diperlukan untuk memecah  kebuntuan  permasalahan  yang  mendera  masayarakat  yang  tidak  bisa diselesaikan melalui petunjuk konvensional. Sehingga kedudukan Kiai dapat menjadi inspirasi dan pada beberapa hal kerap menjadi pembela ummat yang tertindas yang tidak menemukan solusi dari sosok atau institusi lainnya. Keberadaan Kiai yang tidak sekedar  menjadi  tokoh  agama,  sebenarnya  telah  dimulai  sejak  masa  perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah panjang telah membuktikan Kiai berada dalam garda depan menentang penindasan pemerintah kolonial. Peran Kiai berada pada selah dalam menyulut semangat santri-santri untuk berperang. Kiai juga turut memimpin langsung sebuah pasukan yang terlibat bentrok dengan tentara kolonial dalam  melakukan  pemberontakan.  Tahun  1888  misalkan,  pecah  pemberontakan petani  di  Banten  atau  yang  masyhur  dan  epik  sebagai  peristiwa  “Geger  Cilegon”. Diantara  para  pemimpin  pemberontakan  terdapat  nama  Haji  Abdul  Karim  (Ki Agung), Kiai Haji Wasid, dan Kiai Haji Tb.Ismail (Kartodirdjo, 1984). Peran Kiai terus berlanjut  pasca  kemerdekaan.  Mulai  dari  terlibat  dalam  parlemen  guna  menyusun kerangka  dasar  Negara,  menjadi  pemimpin  partai  politik,  menempati  posisi  di pemerintahan  dan  legislatif.  Di  Banten  sendiri,  rentang  waktu  1945-1950  telah
menempatkan  KH.Tb.  Achmad  Khatib  sebagai  Residen  Banten  dan  KH.  Syam’un sebagai  Bupati  Serang  (Hamid,  2011).  Nama  terakhir  bahkan  dinobatkan  gelar Pahlawan  oleh  Pemerintah  tahun  2018.  Meski  mengalami  pasang  surut  pengaruh, keberadaan Kiai teruji tak lekang pada beberap rezim kekuasaan di Indonesia.
Dalam studi-studi yang ada seperti yang dilakukan oleh Kusmayadi, Agung, & Ali (2016) menerangkan banyak mengenai peranan Kiai dalam model kepemimpinan politik,  penelitian  ini  coba  menggambarkan  Kiai  dalam  praktik  politik  dengan instrumen  partai  politik  yang  menjadi  jalan  dalam  mengakumulasi  kekuasaan. Sebagai  sebuah  konstruksi  sosial,  beberapa  konsep  Kiai  yang  ada  sangat  dimaknai dengan berbeda-beda. Pemaknaan yang berbeda disebabkan karena berbagai macam masyarakat dengan berbagai kebudayaan, di Banten khususnya di Pandeglang konsep Kiai sangat di maknai berbeda dengan di kontur-kontur masyarakat lainnya.  Konsep Kiai di pandeglang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masysrakatnya. Kiai memiliki peranan penting tidak hanya dalam urusan agama  melainkan dalm urusan- urusan publik dalam pemerintahan, besarnya pengaruh dan simbol seorang Kiai tidak heran  jika  dalam  pemilihan  umum  daerah  maupun  nasional  sosok  Kiai  mampu memobilisasi massa dalam berbagai isu (Hikmawan, Indriyany, & Mayrudin, 2019).
Peran  Kiai  melekat  erat  bersaman  kehidupan  masyarakat  di  wilayah Pandeglang. Setiap sudut desa di mayoritas wilayah Pandeglang menyertakan Pondok Pesantren  sebagai  institusi  pendidikan  bagi  warga  yang  berada  pada  usia  belajar. Pesantren  hadir  tidak  hanya  dalam  bentuk  pendidikan  formal,  namun  juga  dapat berupa  institusi  informal.  Pondok  Pesantren  bisa  menjelma  sebagai  institusi    yang mentransfer  nilai  dan  pengetahuan  komplementer  bagi  para  siswa  yang  sedang menempa ilmu di sekolah formal. Tidak lengkap seseorang memperoleh pendidikan tanpa pengajaran dari pesantren. Pesantren menjadi sebuah simbol bagi Kiai dimana mereka juga dipandang sebagai sebuah sosok panutan yang menjaga kesucian agama dan memiliki nilai-nilai tinggi dalam agama islam (Fadhilah, 2011). Nilai, materi ajaran, dan metode pengajaran yang otentik dari Pondok Pesantren menjadikanya berbeda dengan  lembaga  pendidikan  formal  semisal  sekolah  atau  lembaga  kursus  keahlian. Sehingga  para  orang  tua  di  Pandeglang  tidak  segan  untuk  memasukan  anak  atau saudaranya ke Pondok Pesantren sebagai upaya membentuk karakter manusia yang utuh melalui pendidikan. Di Kemudian hari, murid Pondok Pesantren (Santri) yang menyelesaikan proses pendidikan dari pesantren akan mempunyai ikatan emosional yang kuat sebagai alumni. Pada saat menjalankan kehidupan di masyarakat, alumni Pesantren akan mempunyai status sosial lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Mereka bertebaran dengan profesi dan peran yang tak jauh dari aktifitas keagamaan seperti menjadi ustadz, guru mengaji, imam masjid,  serta ketua kelompok pengajian dan shalawatan. Pola hubungan antara alumni dan Kiai tetap sama seperti hal semasa menjadi  Santri,  yakni  tidak  pada  posisi  yang  setara  atau  cenderung  berupa Patron- Klien . Sehingga, Kiai dapat memperluas jaringan sosial melalui alumni. Pada sisi yang
lain, hubungan Kiai dan alumni Santri juga menjadi media yang mengokohkan dan melebarkan  alumni  Santri.  Hubungan  Kiai-Santri-Alumni  mengalami  soliditas  dan meluas ke dalam struktur masyarakat secara lebih intensif. Hal ini semakin kuat jika para santri yang belajar di sebuah pesantren berasal dari lintas kelas sosial  dan profesi yang beragam.
Masyarakat Pandeglang memiliki corak yang khas yang mempengaruhi cara hidup bermasyarakatnya, namun ke-khasan ini buakan merujuk pada pluralitas yang beragam, melainkan merujuk pada kesakralan yang terus di jaga, kesakralan tersebut terkadang menutup dirinya bagi dunia luar dan menjadikan dirinya satu-satu hal yang harus terus dijaga (Hikmawan, 2017).  Dengan kehidupan ekonomi yang berbasiskan pada agraria pertanian menjadikan masyarakat pandeglang berbeda dengan daerah- daerah lain di Banten yang lebih modern dengan mengedepankan sektor jasa dalam ekonomi. Kehidupan tradisional dan masih terikat pada kearifan-kearifan lokal yang ada membuat masyarakat Pandeglang menjadikan Kiai menjadi simbol dan panutan utama dalam kehidupan sehari-harinya. Hal  ini juga berpengaruh langsung terhadap cara  berfikir  dan  struktur  kekuasaan  baik  secara  kultural  maupun  formal.  Dalam beberapa  kasus  misalnya    ada  beberapa  kebijakan  yang  di  ambil  oleh  pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari para tokoh Kiai. Hal ini juga menjadi semacam standar restu bagi pemerintah daerah juga dalam menjalankan roda pemerintahan. Lebih jauh model seperti ini dapat juga menjadi wacana depolitisasi terhadap model kebijakan yang ada (Hikmawan & Hidayat, 2016). Posisi-posisi demikian mebuat Kiai menjadi  menarik  untuk  di  teliti  khususnya  dalam  kasus  di  Pandeglang-Banten.  Ke- khususan  menempatkan  sebuah  sosok  dalam  kehidupan  masyarakatnya  membuat Kiai hampir mengambil peranan dalam seluruh hidup masyarakat. Hal tersebut yang membuat menarik memahami struktur kekuasaan Kiai dalam posisinya di dalam struk turk kekuasaan di Pandeglang.
Seiring  berkembangnya  zaman,  peran  Kiai  kian  beragam.  Keberadaannya cukup strategis, meski dihadapkan pada situasi dilematis. Sosok Kiai tetaplah menjadi penjaga tradisi keagamaan yang terlanjur  merasuki nilai sosial masyarakat. Pada era kemajuan  teknologi  dan  disrupsi  interaksi  sosial  seperti  saat  ini,  ketokohan  Kiai mendapat tantangan berupa perlunya melakukan perubahan atau tenggelam dalam perubahan.  Dhofier  (1981)  mengemukakan  pandangannya  bahwa  Kiai  mampu menghadirkan tradisi dan modernitas sebagai dua entitas yang berpengaruh dalam kehidupan sosial politik. Kiai nyatanya bisa melakukan berbagai terobosan-terobosan baru  melalui  aneka  media  dan  cara  dalam  menyajikan  nilai-nilai  sebagai  struktur kekuasaan  dalam  simbol  kultural.  Penelitian  ini  membahas  lebih  mendalam bagaimana  peran  dan  pengaruh  Kiai  bisa  berfungsi  dan  berjalan  pada  masyarakat Pandeglang  yang  tak  lekang  oleh  masa.  Kajian  terhadap  topik  penelitian menggunakan pendekatan strukturasi sebagai alat analisa dalam menelaah peran dan pengaruh Kiai tidak hanya sekedar guru agama dan pemimpin Pondok Pesantren.

## Strukturasi Politik dalam sebuah Kajian Teoritik
Memahami  Kiai  dalam  sebuah  struktur  kekuasaan  sangatlah  tidak  mudah, apalagi  Kiai  menjadi  sebuah  simbol  kharismatik  yang  dianggap  sebagai  panutan karena  pilihannya  dalam  melepas  segala  urusan  dunia  dan  meng-identikan  diri dengan  kehidupan  yang  paripurna.  Dalam  penelitian  ini  guna  mengungkap  dan melihat  dinamika  kekuasaan  dan  bentuk  relasi  kuasa  yang  dalam.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini di gunakan sebagai sebuah analisa mendalam dan pemaknaan lebih dalam dari sebuah pola relasi kuasa yang ada. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti melihat segala kemungkinan yang ada dan variabel yang dapat mempengaruhi pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti apa yang menjadi pandangan Adian (2010) bahwa fenomenologi tidak hanya menangkap apa yang coba di jelaskan dalam realitas mengenai fenomena yang di teliti, namun pada dasarnya memaknai akan sebuah fenomena yand dalam realitas atau  fenomana  yang  nampak  mungkin  berlainan  dengan  makna  sesungguhnya. Makna  menjadi  pokok  dalam  pendekatan  ini,  Creswell  (2014)  memandang  bahwa fenomenologi  memiliki  ketetapan  dalam  sebuah  metode,  fenomenologi memungkinkan  mendapatkan  pemahaman  dan  pemaknaan  yang  komperhensif karena memungkinkan memasukan banyak variabel yang nampak dalam kesadaran dan  reduksi  terhadap  data  dilakuakn  setelah  memahami  keterkaitan  akan  berbagai macam varibel yang berpengaruh terhadap penelitian (Hikmawan, 2020).
Padilla-Díaz (2015) menjelaskan setidaknya fenomenologi dibedakan menjadi tiga  macam  pendekatan,  pertama  fenomenologi  hermenetik,  pendekatan  ini memungkinkan  terhadap  pengalaman  kesadaran  akan  fenomena  yang  perlu interpretasi  terhadap  fenomena  tersebut,  kedua  fenomenologi eidetik atau transendental;  pendekatan  ini  memungkinkan  terhadap  analisa  mengenai  esensi- esensi dari pengalaman individual  dengan semacam analisa terhadap kesadaran yang transenden. Yang ketiga merupakan ecological phenomenologhy atau fenomenologi konstitusional;  pendekatan  ini  memungkinkan  bagi  peneliti    memahami  entitas- entitas kesadaran yang ada dalam kedirian atau selfness dan mengangkat nya menjadi kesadaran  yang  universal.  Pendekatan  ini  banyak  di  gunakan  dalam  studi-studi lingkungan dalam memahami relasi aktifitas manusia dengan alam.
Dalam  penelitian  kali  ini,  fenomenologi hermeneutik dianggap  sesuai  dalam memahami struturasi dan kekuasaan. Setidaknya jika kita ingin mengulas sturturasi dan agensi makan kita harus membahas Giddens yang banyak mengulas mengenai bagaimana relasi kuasa bekerja dalam strukturasi dan agensi (Giddens, 1998). Dalam pemahaman Giddens dalam menjelaskan strukturasi setidaknya strukturasi di pahami sebagai sebuat keadaan sosial yang menempatkan masyarakat pada sebuah kekangan (constraint) namun juga di sisi lain selalu mengekang (constraining) dan membebaskan (enabling) . Dalam situasi seperti demikian, struktur dan sistem sosial yang ada selalu ber-relasi  satu  sama  lain  dan  membentuk  aktifitas-aktifitasn  antara  agensi  dan
struktur kekuasaan yang ada. Kiai dalam hal ini menjadi sebuah aktifitas agensi yang menarik  dalam  sebuah  struktur  kekuasaan.  Setiap  aktifitas  dari  Kiai  sebagai  agensi justru memperlihatkan secara jelas dalam sebuah fenomena struktur kekuasaan yang ada di Pandeglang.
Dalam hal demikian Kiai dan strukturasi kekuasaan menjadi sebuah penelitian yang penting untuk dilakukan karena dalam skala yang lebih besar penelitian ini dapat juga  dipakai  dalam  menggambarkan  situasi  Indonesia  dengan  lahirnya  populisme agama hari-hari ini. Penelitian ini juga membuka wacana baru dalam memahami Kiai tidak  hanya  dalam  bentuk  pergulatan  politik  lokal  yang  mengambil  tiga  peranan penting  terjadinya  kekuasan  lokal  yaitu;  kekuasaan  dalam  sumberdaya  alam  yang membuatnya  mampu  mempengaruhi  kebijakan  dalam  politik  lokal  seperti  dalam local strongman atau transformasinya dalam Local Bossism  (Migdal, 1988; Sidel, 2005). Namun dalam lebih jauh melihat Kiai sebagai bentuk model kekuasaan lain sebagai agensi  dalam  struktur  kekuasaan  sosial  yang  ada  dalam  model  (Giddens,  1998). Penelitian lain yang mampu memetakan peranan Kiai di banten salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2010) yang memetakan bagaimana memahami posisi atau struktur Kiai di Banten memiliki banyak peranan sosial. Peranan-peranan ini di dapatkan dalam berbagai hal mulai dari posisinya baik secara historitas banten yang  meng-kultuskan  Kiai  sebagai  pedoman  hidup  maupun  peranannya  yang berpengaruh dalam tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat Banten. Sebenarnya dalam  kategori  lain  dalam  tradisi  masyarakat  Banten  secara  keseluruhan,  ada  dua tradisi  ketokohan  yang  memiliki  pengaruh  dalam  kehidupan  masyarakat  Banten khusunya pandeglang yaitu Kiai dan Jawara. Kiai adalah salah satu tokoh baik dalam historisitas maupun praktis dalam tradisi keseharian masyarakat Pandeglang menjadi sosok panutan yang memiliki kharisma yang baik dan menjadi panutan dalam cara hidup. Dalam sebuah agensi model Giddens (1998), Kiai dalam praktiknya tidak hanya sebagai simbol yang pasif dan hanya menjadi role model yang di jaga, namun dalam praktik  nya  tokoh  kiai  khususnya  Abuya  Dimyati  menjadi  sosok  Kiai  yang  mampu mentransformasikan dirinya menjadi sebuah agen sosial yang masuk dalam hal-hal penting  dalam  urusan  publik.  Salah  satu  contoh  dalam  beberapa  kasus  maslaah korporasi yang mencoba mengeksplorasi sumberdaya daerah Hikmawan et al. (2019), posisi Kiai sebagai agensi mampu menggerakkan masyarakat untuk melawan semua wacana korporasi, bahkan dalam gerakan tersebut Kiai sebagai seorang agensi mampu mempengaruhi  struktur  formal  seperti  pemerintah  lokal  juga  penguasa-penguasa sumber daya daerah hanya dengan kharismanya dalam memobilisasi gerakan melalui ke tokohannya. Hal demikianlah yang menjadi menarik dalam mendiskusikan Kiai di pandeglang dengan melihat karakteristik dari strukturasi dan agensi model Giddens.

## Kiai dalam Strukturasi
Beberapa entitas masyarakat di Indonesia memiliki konstruksi sosial tertentu yang  melibatkan  sosok  Kiai.  Sebagai  wilayah  memiliki  persamaan,  diantaranya
menempatkan Kiai sebagai seorang cerdik pandai pada bidang ilmu agama Islam. Kiai merupakan tokoh panutan yang harus dihormati, bukan hanya oleh muridnya (santri) namun  juga  oleh  masyarakat.  Penelitian  Fadhilah  (2011)  menyebutkan  bahwa  Kiai merupakan  pemimpin  karismatik  dalam  bidang  agama,  dia  fasih  dan  mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran pengikut-pengikutnya. Sifat khas seorang Kiai adalah terus terang, berani dan blak-blakan dalam bersikap dan bahkan sebagai  seorang  ahli  dia  jauh  lebih  unggul  dari  pada  ulama  dalam  menerapkan prinsip-prinsip ijtihad (mengenali ajaran-ajaran Islam secara logis). Apa yang menjadi temuan selaras dengan penelitian Dhofier (1981) yang melihat Kiai merupakan gelar kehormatan bagi sesuatu yang dianggap keramat. Gelar Kiai juga gelar kehormatan untuk orang yang sudah tua, serta gelar untuk seorang yang ahli agama Islam memiliki pesantren dan mengajar kitab klasik. Kedudukan Kiai seperti disampaikan di atas bisa ditemukan  di  beberapa  wilayah  yang  memiliki  tradisi  pendidikan  pesantren  yang masih kental seperti wilayah “Tapal Kuda” di Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara Barat, sebagian wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perbedaan posisi Kiai diantara wilayah-wilayah tersebut terletak pada derajat pengaruh dan cara menjalankan fungsi lain selain sebagai tokoh agama dalam dinamika sosial politik masyarakat. Beberapa penelitian mampu menuliskan  peran Kiai sebagai broker politik, vote getter dalam gelaran Pemilu, bahkan sebagai aktor politik itu sendiri.
Kiai  juga  sangat  erat  kaitannya  dengan  politik  praktis  dimana  daya  tarik ketokohan dari seorang Kiai mampu memobilisasi massa dalam penggalangan suara (Abdussalam, 2015). Hal demikian membuat Kiai di posisikan menjadi seseorang yang sakral dimana restu Kiai bagi calon-calon kepala daerah menjadi sesuatu yang harus di  dapatkan  demi  menggalang  dukungan  massa  di  daerahnya  (Abdussalam,  2015). Dalam  strukturnya  Kiai  mampu  mem-produksi  dan  reproduksi  kekuasaan  dalam struktur  sosial  masyarakatnya,  hal  ini  juga  menyebabkan  Kiai  dimaknai  mampu menjaga dan mengontrol sebuah kekuasaan dimana dalam kekuasaannya Kiai juga mampu  mengatur  sebuah  wacana  dalam  keberlangsungan  struktur  kekuasaan tersebut (Giddens, 1979).
Kedudukan  Kiai  dalam  kehidupan  masyarakat  di  wilayah  Kabupaten Pandeglang tidak jauh berbeda dengan beberapa wilayah tersebut di atas. Pengaruh kultur  agraris  tradisional  yang  mewarnai  kehidupan  mayoritas  masyarakat Pandeglang memberikan pemaknaan dan nilai-nilai penghargaan kepada Kiai yang lebih  tinggi,  ciri  tradisional  agraris  masyarakat  Pandeglang  ini  berkontribusi  besar terhadap terpeliharanya nilai-nilai kearifan lokal dibandingkan dengan wilayah lain di Banten yang terlanjur dihinggapi modernitas yang meletakan sendi kehidupannya berpijak  kepada  nilai-nilai  utilitarian  dan  cenderung  pragmatis.  Bagi  masyarakat Pandeglang  Kiai  memiliki  makna  yang  jauh  lebih  mendalam  daripada  sekadar sekelompok  orang  yang  dianggap  memiliki  wawasan  keilmuan  ajaran  Islam  saja. Selain  Kiai  ada  juga  aktor  informal  lain  yang  berpengaruh  dalam  kehidupan masyarakat Pandeglang yakni Jawara. Kiai dan Jawara memiliki relasi secara historis
dan faktual dalam membangun pengaruhnya di Pandeglang. Namun pada penelitian ini akan fokus membahas  peranan Kiai dalam stukturasi sosial.
Kiai di wilayah Pandeglang masuk dalam hierarki pendidikan di lingkungan Pondok  Pesantren.  Struktur  hierarki  tersebut  dari  tingkatan  tertinggi  yakni  Wali, Abuya, Kiai, Ustadz, dan Santri. Hierarki pendidikan berdasarkan tingkat pemahaman terhadap ilmu agama, kesalehan, dan kemampuan mengelola hubungan patron-klien secara berjenjang. Penelitian oleh Muslim, Kolopaking, Dharmawan, & Soetarto (2015) memberikan  informasi  bahwa  faktor  kemampuan  menjalankan  dikotomi  urusan duniawi dan agama (akhirat) menentukan seseorang masuk dalam tingkatan hierarki dimaksud. Artinya seorang wali sebagai pucuk hierarki akan memberikan porsi sangat kecil  terhadap  urusan  dunia  ketimbang  urusan  agama  dalam  aktivitas  sehari-hari. Begitu  juga  sebaliknya  yang  terjadi  pada  diri  santri  yang  lebih  memberikan  bagian waktu lebih besar untuk urusan dunia dibanding urusan akhirat.  Ilustrasi gambar di bawah  akan  menjelaskan  hierarki  dalam  struktur  pendidikan  di  Pesantren berdasarkan kemampuan menjalankan dikotomi urusan dunia dan agama :

## Gambar 1. Struktur Hirarkis Pesantren
Sumber : diolah oleh Peneliti
Struktur  hierarki  pendidikan  pada  lingkungan  Pesantren  di  wilayah Pandeglang  ini  banyak  didominasi  oleh  Pesantren-Pesantren  tradisional  Salafiyah. Struktur  hierarki  terbuka  untuk  posisi  santri  hingga  Kiai.  Setiap  individu  dapat menjadi santri, Ustadz, hingga Kiai secara bertahap dengan menjalankan aktivitas dan ritual yang telah ditentukan. Untuk bisa naik pada jenjang berikutnya, seseorang juga harus menjalankan relasi patron klien. Mirip seperti konstruksi sel-sel sosial. Seorang santri  dapat  menjadi  Ustadz  apabila  sudah  berada  pada  posisi  senior  (berdasarkan kemampuan memahami ilmu agama dan memiliki pengamalan waktu belajar yang lebih  lama  dibanding  santri  lainnya).  Ustadz  memiliki  santri  sebagai  muridnya. Kedudukan  Ustadz  menjadi  tenaga  pengajar  teknis  pada  kelompok-kelompok
Reality Eternity Wali Reality Eternity Reality Eternity Reality Eternity Reality Eternity Abuya Kiai Ustadz Santri
pembelajaran  informal  di  Pesantren.  Seorang  Ustadz  tetap  harus  belajar memperdalam ilmu agama kepada Kiai.
Ustadz  akan  naik  tingkatan  menjadi  Kiai  apabila  santri-santrinya  sudah  ada yang  menjadi  Ustadz.  Transformasi  Ustadz  menjadi  Kiai  harus  menyentuh  kepada seseorang  yang  berada  pada  posisi  Ustadz  senior  berdasarkan  kemampuan pemahaman  agama  dan  pengalaman  waktu.  Pola  seperti  ini  akan  terus  berlanjut hingga tingkatan tertinggi. Seorang Wali memiliki murid-murid yakni Abuya. Seorang Abuya  memiliki  murid-murid  yakni  kelompok  Kiai.  Seorang  Kiai  memiliki  murid- murid yaitu kelompok Ustadz, serta seorang Ustadz yang memiliki beberapa santri. Akan tetapi, hierarki struktur seperti ini tertutup untuk posisi Abuya dan Wali. Tidak semua orang berkesempatan menjadi Abuya dan Wali. Hanya mereka yang memiliki garis  keturunan  pemilik  dan  pendiri  sebuah  Pesantren  yang  dapat  menjadi  Abuya. Bahkan sebutan Wali nyaris tidak diberikan kepada mereka yang masih hidup. Hanya ulama-ulama besar yang telah wafat yang mendapat predikat Wali dari masyarakat setempat.
Kiai  di  wilayah  Pandeglang  memiliki  kedudukan  dasar  sebagai  tokoh agama/guru yang memiliki murid-murid beberapa orang Ustadz. Seseorang Kiai harus membangun  karir  dari  bawah  sebagai  seorang  santri  terlepas  dia  memiliki  garis keturunan  dari  seorang  Kiai  besar  atau  tidak.    Seiring  berkembangnya  waktu  , dinamika  sosial politik di Pandeglang telah menempatkan Kiai bukan sekedar guru ilmu  agama  dan  pengasuh  Ustadz  dan  Santri  di  Pondok  Pesantren.    Kiai  memiliki peran lain dan pengaruh di masyarakat.  Penelitian Tihami (1992) mengenai Kiai dan Jawara di Banten memberikan hasil studi bahwa pengetahuan agama, kekuatan magi, dan  pola  kemimpinan  telah  membentuk  pengaruh  yang  besar  terhadap  Kiai  dan Jawara.  Pengaruh  Kiai  di  masyarakat  sudah  dimulai  pada  masa  perjuangan pergerakan  kemerdekaan.  Kiai  mampu  tampil  sebagai  ulama  dan  umaro  di  tengah Masyarakat.  Sejarah  mencatat  beberapa  Kiai  besar  seperti  KH.  Tubagus  Ahmad Chatib  mampu  menjadi  residen  pertama  di  wilayah  Keresidenan  Banten.  Nama lainnya yakni Brigjen KH. Sjam’un sebagai pimpinan pasukan pejuang kemerdekaan, KH.  Tb.Abdoel  Halim  sebagai  Bupati  Pandeglang,  KH.  Abdul  Fatah  Hasan  sebagai anggota BPUPKI. Tidak hanya Pemimpin pada level tertinggi pemerintahan di daerah, jabatan-jabatan  dibawahnya  pun  seperti  para  wedana,  camat  dan  kepala  kesatuan kepolisian, banyak diisi oleh kelompok Kiai (Suharto, 2001). Dalam penelitian Suharto (2001), tampilnya kelompok ulama (direpresentasikan oleh sosok Kiai) dalam politik lokal  Banten  merupakan  usaha  yang  telah  lama  mereka  perjuangkan  setelah kedudukannya  dimusnahkan  oleh  kolonialisme  Belanda.  Masyarakat  menghendaki tampilnya  para  ulama  sebagai  amirul  mukminin,  sehingga  adanya  kekosongan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan merupakan kesempatan paling baik bagi kaum ulama untuk tampil kembali sebagai umaro.
Keterpilihan  kelompok  ulama  sebagai  pemimpin  pemerintahan  daerah  di Banten merupakan dampak dari kemampuannya membela kepentingan rakyat sedari
era kolonialisme. Kiai menjadi pemimpin unit pasukan kecil yang berisi para santri yang siap berperang melawan kesewenangan pemerintah kolonialisme. Lingkungan pesantren tidak sekedar sebagai sarana pendidikan informal, namun menjadi pusat dakwah, arena konsolidasi ulama jawara, dan lembaga pembangun kepedulian bagi rakyat  jelata  melalui  bantuan  moral  dan  materi  (bahan  pangan).  Kiai  sebagai pimpinan  pesantren  tentu  saja  mendapat  efek  positif  dari  keberadaan  pesantren  di tengah pemukiman warga (Hikmawan et al., 2019).
Pemerintah Kolonial menyadari betul peran strategis Kiai di masyarakat. Maka mereka membuat siasat untuk memisahkan peran Kiai dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Kolonial mulai memperkenalkan sistem birokrasi pemerintahan modern. Pengaruh  dan  kewenangan  unit  birokrasi  di  perbesar  hingga  mampu  mengontrol kehidupan  masyarakat  seperti  kebijakan  bidang  perkebunan,  penerapan  hukum negara  kolonial  dalam  hubungan  sipil  masyarakat,  penarikan  pajak,  kontrol perdagangan,  dan  lainnya.    Pemerintah  Kolonial  mengirimkan  para  tokoh  pamong praja  dari  pusat  untuk  mengisi  jabatan-jabatan  birokasi  pemerintahan  termasuk pemimpinnya. Norma dan nilai agama berusaha dipisahkan dari hubungan horizontal di  masyarakat.    Pada  titik  inilah  terjadi  degradasi  peranan  Kiai  dalam  kehidupan masyarakat di Banten yang oleh Suharto (2001) disebabkan karena upaya pemerintah kolonial yang dilakukan secara gradual, selain beberapa peristiwa yang menunjukan adanya kebijakan represif terhadap Kiai yang lantang melakukan perlawanan. Namun Kiai tetap memiliki tempat tersendiri di dalam pandangan masyarakat. Aktivitasnya utamanya  sebagai  guru  ilmu  agama  dan  pemimpin  Pesantren  tetap  berjalan. Pesantren tetap menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan.

## Abuya : Historisitas dan Lingkaran Kekuasaan
Masa keemasan Kiai menjalankan perannya sebagai umaro di wilayah Banten pada era awal kemerdekaan terhenti ketika spektrum politik nasional berada dalam kendali  kepemimpinan  Presiden  Soeharto.  Kebijakan  penerapan  azas  tunggal Pancasila,  penyederhaan  kelompok  politik,  hegemoni  kekuatan  ABRI-Birokrasi- Golkar, dan adanya kebijakan negara yang cenderung Islamophobia telah berdampak pada  perubahan  peran  Kiai  di  Banten,  tak  terkecuali  wilayah  Pandeglang.  Kiai dibentuk  oleh  sistem  politik  menjadi  agen  negara  untuk  menyukseskan  program- program  pemerintah.  Bahkan  untuk  program  yang  menyisakan  kontroversi  bagi kelompok agamawan seperti program Keluarga Berencana, Program penggunaan alat kontrasepsi,  atau  pelarangan  simbol  agama  di  ruang  publik,  Kiai  tetap  harus mengatakan  kebaikan  kepada  umat/masyarakat.  Kiai  menjadi  alat  legitimasi  atas keputusan-keputusan  pemerintah  yang  bertujuan  memperkuat  power  rezim  yang berkuasa. Kiai didapuk menjadi simpul-simpul pengumpul suara bagi kemenangan Golkar di setiap Pemilu era Orde Baru (Hamid, 2011). Cara yang dilakukan pemerintah untuk  menggaet  Kiai  berupa  tindakan  represif  atau  kooperatif.  Pemerintah menggunakan  instrumen  bantuan  pendanaan  bagi  pondok  Pesantren  untuk
mengendalikan  dan  mengontrol  pengaruh  Kiai.  Pemerintah  akan  melakukan penangkapan  dan  penghilangan  paksa  tanpa  proses    peradilan  terhadap  Kiai  yang tidak  mengikuti  instruksi  rezim  berkuasa.  Stereotip    sebagai  antek  PKI  atau pergerakan  mendirikan  Negara  Islam  Indonesia  menjadi  bumbu  dalam  tindakan represif negara terhadap Kiai di Banten.
Abuya  Dimyati  merupakan  sosok  yang  sangat  dimulyakan  oleh  masyarakat pandeglang. Sebagai seorang Kiai yang di hormati dan menjadi panutan. Sosok Abuya Dimyati  merupakan  sosok  yang  tidak  lepas  dari  pesona  dan  kharisma  yang  sangat berpengaruh  di  era  orde  baru.  Sebagai  seoarang  tokoh  pada  saat  itu  beliau  banyak mendapatkan  tekanan  atau  represifitas  dari  pemerintahan  orde  baru.  Dengan idelismenya yang kuat Abuya Dimyati mencoba berusaha untuk tidak sepakat dengan segala  bentuk  represif  dari  rezim  orde  baru.  Sebagai  bentuk  perlawanannya  beliau juga mengalami berbagai bentuk tindakan represif dari rezim orde baru mulai dari penangkapan  dan  penahanan  sampai  dengan  labelling  sebagai  seorang  PKI.  Dari sinilah  beliau  mendapatkan  dukungan  masyarakat  dan  mampu  memobilisasi  masa hingga  runtuhnya  orde  baru.  Pasca  runtuhnya  Orde  Baru,  dan  Indonesia  dilanda dengan gelombang demokrasi dengan otonomi daerahnya. Pemilihan kepala daerah menadi  sebuah  rutinitas  dalam  demokrasi  prosedural  tersebut.  Dengan  ketokohan dan  pengaruhnya  tentu  saja  Abuya  Dimyati  banyak  menarik  perhatian  para  calon bupati (Hamid, 2010). Ritualitas terhadap dukungan seorang Abuya Dimyati menjadi faktor  yang  sangat  penting  dalam  membangun  wacana  kekuasaan,  walau  dalam praktiknya sikap Abuya Dimyati terbuka bagi siapapun beliau pada praktiknya tidak mengusung  atau  men-identikan  dirinya  dengan  calon  manapun  namun  beliau mencoba terbuka bagi siapapun.
Kiai di wilayah Pandeglang mengalami pergeseran. Era reformasi memberikan ruang  terbuka  bagi  Kiai  untuk  menjalankan  peran  strategis  tanpa  kehilangan otonominya  di  masyarakat.  Sayangnya  Kiai  bukanlah  satu-satunya  aktor  yang memiliki kesempatan itu. Ada aktor politisi, pengusaha, dan kelompok jawara yang berada pada masa yang sama berlomba merebut pengaruh di masyarakat. Penelitian Hamid  (2010)  mengenai  politik  lokal  di  Banten  memperlihatkan  adalah  terjadinya pergeseran peran Kiai dari cultural broker menjadi political broker . Pada sisi lain  peran politik jawara semakin menguat yang sebagian besar difasilitasi oleh dinamika sistem politik yang menguntungkan kedudukannya di tengah kondisi transisi demokrasi dan situasi krisis perekonomian warga. Kelompok Kiai terjebak dalam kompetisi dan relasi melanggengkan kekuasaan politik lokal bersama kelompok Jawara.
Kiai  tidak  mempunyai  cukup  sumberdaya  untuk  membangun  pengaruh  di masyarakat  secara  otonom  dalam  tatanan  demokrasi  prosedural  yang menitikberatkan  pada  popularitas  dan  kepemilikan  capital.  Sementara,  Kiai  juga masih  dihadapkan  pada  norma  untuk  istiqomah  memelihara  gerakan  moral  dan dakwah berbasis ilmu agama (Hannan, 2018). Sehingga pilihan untuk menjadi aktor dalam  kostruksi  politik  praktis  atau  terlibat  langsung  dalam  proses  pengambilan
kebijakan  begitu  dilematis.  Kegamangan  kelompok  Kiai  dalam  tranformasi  sistem politik di Indoesia menyebabkan kedudukannya sebagai subordinat dari kelompok- kelompok kepentingan dalam event Pemilu atau keperluan dukungan massa. Meski demikian, pengaruh Kiai tidak lekang ditelan perubahan zaman dan dinamika sosial politik (Jannah, 2015). Karena pengaruhnya yang masih cukup besar, maka beberapa pihak menggandeng Kiai sebagai vote getter dalam membangun dukungan politik.
Sosok Kharisma dari Abuya Dimyati juga dirasa mampu bagi Achmad Dimyati Natakusumah  menjadi  Bupati  terpilih  dua  periode,  kebijakan  yang  cenderung menjaga  terhadap  peranan  agama  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  pandeglang membuatnya menjadikan kekuasaan dalam lingkaran politiknya. Abuya Dimyati dan para Kiai di Pandeglang juga mendapatkan banyak perhatian dari sisi kebijakan, mulai dari memfasilitasi transportasi pengajian bagi masyarakat sampai dengan kebijakan afirmatif bagi seremonial atau kearifan lokal yang di himbau oleh para Kiai. Hal ni membuat dalam struktur kekuasaan terbentuknya struktur kekuasaan karena relasi dari variabel Kiai sebagai sosok panutan dan kepentingan dalam politik praktis.
Sepeninggal  Abuya  Dimyati,  tidak  membuat  peran  Kiai  dan  pengaruhnya terhadap struktur kekuasaan dan kebijakan menghilang atau tersisihkan. Putra dari Abuya Dimyati yaitu Ahmad Muhtadi Dimyathi menjadi sosok baru dan pengganti beliau. Abuya Muhtadi merupakan salah satu anak dari Abuya Dimyati yang memiliki banyak santri dan pengikut yang membuat beliau dalam waktu singkat mengambil peranan  ayahnya,  bahkan  akhr-akhir  ini  dalam  polarisasi  politik  nasional  Abuya Muhtadi memiliki pengaruh dan peranannya karena beliau mampu memiliki relasi lansung dengan tokoh Kiai besar nasional yang menjadi Wakil Presiden sekarang Kiai Ma’ruf Amin.
Ketokohan  Abuya  Muhtadi  juga  dapat  dilihat  dalam  sebuah  gerakan  dalam menanggapi isu lingkungan di Pandeglang dimana pada saat ada sebuah industri yang mencoba mengeksplorasi pembangunan industri air minum berhasil di hentikan oleh gelombang  besar  yang  menentang  pembangunan  tersebut.  Dengan  menggerakan para  santri  dan  tokoh-tokoh  agama  setempat  Abuya  Muhtadi  berhasil  memobilsasi masa  dalam  melakukan  perlawanan  terhadap  pembangunan  industri  tersebut (Hikmawan  et  al.,  2019).  Di  era  populisme  agama  dan  seiring  naiknya  sentimen- sentimen agama dalam kehidupan sehari-hari dalam dimensi nasional, hal tersebut juga mempengaruhi peranan seoarang Abuya Muhtadi dalam struktur kekuasaan nya. Abuya Muhtadi menjadi seorang tokoh yang selalu ada dalam berbagai wacana publik dari pemerintah daerah Pandeglang, Bupati pandeglang sekarang Irna Narulita yang merupakan  Istri  dari  mantan  Bupati  pandeglang  dua  periode  sebelumnya  Achmad Dimyati  Natakusumah  sangat  bisa  membaca  bahwa  sosok  dari  Abuya  Muhtadi menjadi  sentrum  bagi  berjalannya  kekuasaan  di  Pandeglang.  Restu  dan  ijin  dari seorang  tokoh  Abuya  Muhtadi  menjadi  sebuah  indikator  penting  dalam  menjaga stabiltas politik daerah.
Dengan struktur kekuasaan yang melibatkan seorang tokoh agama besar, hal tersebut juga membuat kebijakan-kebijakan yang ada di daerah Pandeglang menjadi kebijakan  populis  terhadap  simbol-simbol  agama.  Di  satu  sisi  model  seperti  ini mampu  menguatkan  struktur  kekuasaannya  karena  masyarakat  mendapat  pesan bahwa kepemimpinan sekrang sangat peduli dan erat kaitannya dengan keagamaan mengingat daerah Pandeglang menjadi salah satu daerah santri dan pesantren yang besar di Indonesia, namun bila kita telisik di sisi lainnya berbagai macam seremonial dan simbol yang dimunculkan dalam ruang publik namun di sisi lainnya menutupi tugas-tugas  lainnya  di  tengah  label  kabupaten  tertinggal  yang  memiliki  setumpuk maslah  dalam  sisi  kemiskinan,  pengangguran  dan  pembangunan  daerah.  Dalam situasi politik klaentalistik yang di bangun Achmad Dimyati Natakusumah tersebut, hal  demikian  setidaknya  mengamankan  posisi-posisi  dinastinya  dalam  politik  lokal setidaknya dalam pemilihan legislatif 2019 model klientelistik ini meloloskan Achmad Dimyati  Natakusumah  dan  anaknya  Rizki  Aulia  Rahman  Natakusumah  menjadi anggota  DPR  RI  dengan  suara  terbanyak  di  Dapil  dan  partainya  masing-masing (Kompas.com-14/05/2019).

## Kiai Sebagai Agen Strukturasi Sosial
Keberadaan Kiai di Kabupaten Pandeglang sangat vital. Kiai adalah problem solver atas berbagai permasalahan yang menimpa rakyat. Pendekatan penyelesaian masalah selalu merujuk pada ketentuan agama yang tertuang dalam Al-Quran dan As- Sunnah.  Berbagai  persoalan  dari  mulai  urusan  privat  dalam  lingkup  kecil  seperti keluarga hingga urusan publik skala nasional, Kiai selalu memberikan pertimbangan solutif (Sadi, 2016).  Warga menyebutnya dengan istilah mencari Barokah atau Nyareat kepada Kiai setiap kali terbentur urusan dunia yang tidak mampu diselesaikan lewat prosedur normal.  Pengaruh Kiai di Pandeglang yang sedemikian rupa tidak tercipta melalui proses yang sederhana.  Kedudukan Kiai tidak sekedar pemuka agama atau pemimpin  pesantren  lalu  secara  otomatis  memiliki  pengaruh  besar  di  masyarakat (Achidsti, 2014).  Diperlukan penjelasan akademik untuk bisa menggambarkan peran Kiai  dalam  relasi  sosial  dan  relasi  kekuasaan  yang  menjadi  ciri  otentik  di  wilayah Kabupaten Pandeglang.
Seperti  telah  disampaikan  di  awal,  masyarakat  Pandeglang  berada  pada tatanan  agraris  tradisional.  Bukan  sekedar  soal  pertanian  sebagai  pondasi perekonomain  warga,  namun  terkait  dengan  interaksi  sosial,  cara  pandang,  dan persepsi  politik  masyarakatnya  terhadap  suatu  hal.  Masyarakat  agraris  tradisional miliki  pola  hubungan  sosial  yang  berbeda  dengan  masyarakat  di  wilayah  industri modern atau perdagangan jasa (Achidsti, 2014). Pada masyarakat agraris tradisional, ikatan komunitas dalam lingkup desa masih sangat erat. Ikatan ini akan terlihat dari empati  dan  perasaan  sepenanggungan    antar  warga.  Satu  orang  warga  yang mengalami  kesulitan,  akan  dibantu  oleh  banyak  warga  untuk  memberikan pertolongan.  Nilai  toleransi,  gotong  royong,  dan  tolong-menolong  menjadi  modal
dalam membangun kebersaman di lingkup kehidupan masyarakat desa. Kehidupan komunal  pedesaan  akan  menitikberatkan  pada  banyak  persamaan  dibanding perbedaan (Abdurrahman, 2012).
Persamaan  pada  aspek  mata  pencaharian,  aktivitas  ekonomi,    pendidikan, kehidupan beragama, hingga hal-hal di wilayah privat seperti kepemilikan properti selalu diupayakan untuk dilakukan secara bersama. Seseorang akan menjadi terasing manakala  memiliki  satu  perbedaan  dalam  aspek  tertentu.  Ciri  berikutnya  dari kehidupan  masyarakat  agraris  tradisional  ialah  ikatan  terhadap  kultur  dan wilayahnya.  Budaya  yang  terpelihara  oleh  masyarakat  setempat  akan  tetap dipertahankan sebagai bagian dari norma dan identitas diri. Kultur masyarakat akan melibatkan  aspek  kewilayahan.  Tempat  berpijak,  beraktivitas,  mendapatkan manfaatkan  alam,  dan  ritual  peribadatan  adalah  salah-satu  instrumen  menjalan kultur yang diakui. Sehingga masyarakat agraris tradisional tidak akan meninggalkan desa  tempat  tinggalnya  terlalu  jauh  hingga  lintas  kabupaten/kota,  kecuali  telah mendapat pengaruh nilai modernitas.
Masyarakat  agraris  tradisional  begitu  religius.  Pemeliharaan  kultur  akan berjalan  beriringan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  religi.  Agama  Islam  yang berkembang pada masyarakat Pandeglang, telah berdampak pada kehidupan sosial. Pemahaman  terhadap  nilai  agama  bersinergi  dengan  pemelihara  kultur  dan  pola kehidupan  masyarakat  komunal  pedesaan.  Aktivitas  sosial  keseharian  warga Pandeglang sulit dilepaskan dari nilai religius. Dengan demikian maka sosok Kiai akan mendapat  tempat  istimewa  di  mata  masyarakat.  Nasihat  dan  tindakan  Kiai  tidak sekedar  petuah  tokoh  agama,  namun  menjadi  dasar  terpeliharanya  kultur  dan karakteristik masyarakat komunal (Jannah, 2015). Berdasarkan tuntutan agama, Kiai akan menganjurkan kepada warga untuk rajin beribadha hubungan dengan Tuhan (vertikal) dan ibadah hubungan antar umat (horizontal). Ibadah hubungan horizontal dalam  dilakukan  seperti  bekerja  keras  menafkahi  kaluarga,  memelihara  kelestarian lingkungan, melakukan aktivitas ekonomi seperti dicontohkan nabi berupa berdagang dan  bertani,  menjaga  ukhuwah  antar  sesama  muslim,  saling  tolong  menolong,  dan lainnya.
Dalam  berbagai  posisi  tersebut,  dalam  kasus  Kiai  di  Pandeglang  Abuya Muhtadi saat ini memiliki pengaruh dan menjadi subjek politik yang penting dalam membangun  struktur  kekuasaan  yang  ada.  Mengingat  pentingnya  peran  dan pengaruhnya  dalam  kondisi-kondisi  kebijakan  di  Pandeglang,  yang  menjadi tantangan terbear adalah membangun struktur agensi sosial yang mampu keluar dari bangunan simbol-simbol yang coba dibangun oleh model klientalistik Natakusumah, bagaimana transformasi agen dalam struktur tersebut harus mampu juga membawa wacana-wacana  baik  dalam  permaslahan  publik  seperti  kesejahteraan,  sosial, pembangunan daerah, pengangguran dan lain nya (Anthony Giddens, 1986). Agenda tersebut  menjadi  sangat  penting  agar  subjek  politik  yang  ada  sekarang  dalam  ke tokohannya sebgai Kiai mampu keluar dari dari ruang-ruang semu dan membentuk
sebuah  diskursus  baru  mengenai  agensi  yang  membentuk  agensi  dan  struktur kekuasaan yang peka pada kebutuhan publik.
Kemampuan  dalam  membangun  struktur  yang  penuh  dengan  diskursus publik  tidaklah  semudah  yang  dibayangkan,  dalam  praktiknya  agen  dan  struktur selalu ada dalam sebuah relasi yang timbal balik (Bagguley, 2003). Kemampuan agen membuat  struktur  yang  dapat  mempengaruhi  situasi  meskipun  agen  tersebut  tidak berada dalam lingkup formal kacamata kenegaraan. Model agens dan struktur seperti ini  mampu  keluar  daam  urusan-urusan  birokratis  dan  mendorong  terciptanya perubahan  yang  lebih  baik  dalam  melihat  agenda-agenda  publik  (Bagguley,  2003). Modal awal seorang agen dalam mebentuk struktur kekuasaannya setidaknya harus diiringi  dengan  modal  sosial.  Dari  apa  yang  terjadi  dengan  peran  seorang  Abuya Muhtadi menempatkan beliau dalam posisi-posisi modal sosial yang kuat. Dukungan dari masyarakat membentuk strukturnya sendiri bahkan diluar dari sistem kekuasaan negara.

## Tabel 1.  Model Pembentukan Realasi Agens dan Struktur Kiai di Pandeglang
Interaksi Relasional Klientalistik Strukturasi Kekuasaan Model kekuasaan yang dibanun atas dasar pertukaran (Migdal, Sidel) Dibangun melalui relasi agen dalam struktur komunikasi dan kapasitasnya sebagai subjek. Moralitas Hubungan timbal balik bukan atas dasar keluhuran nilai yang dibangun Disandarkan pada suatu nilai luhur bersama yang menjadi cita-cita bersama Agensi/Subjek Politik Tdak ada agensi atau subjek politik, yang tersisa hanya interest dan kapasitas sumberdaya yang dapat di pertukarkan. Sturtur kekuasaan yang ada membentuk Subjek politik yang memiliki pengaruh dalam sebuah jaringan struktur yang sudah dibangun atas dasar nilai-nilai yang luhur dan cita-cita bersama dalam mencapai sesuatu.
Sumber : diolah oleh Peneliti
Dalam kondisi tersebutlah sebuah transformasi agen dalam peran nya menjadi subjek politik mampu mengubah dan mempengaruhi struktur, karena struktur yang terbentuk merupakan jaringan dari segala bentuk modalitas dan relasional yang telah di bangun di atas nilai-nilai yang luhur. Terlebih kekuasaan tersebut juga di dapatkan atas dasar kepercayaan dan kesadaran bukan hanya sekadar pertukaran kepentingan seperti  apa  yang  terjadi  dalam  model  klientalistik.  Model  seperti  ini  merupakan
bangunan yang ideal dimana struktur yang terbangun tidak terikat dalam klientalistik dan mengekang aktifitas agensi dalam mewacanakan urusan-urusan publik yang

## Penutup
Kiai dalam penelitian kali ini menjadi sebuah agensi dalam struktur sosial dan kekuasaan yang ada. Kiai di tempatkan menjadi subjek politik dalam berlangsungnya diskursus kekuasaan dalam struktur sosial masyarakat (Clark, Modgil, & Modgil, 1990). Tindakan dan wejangan Kiai kepada santri dan masyarakat setempat sesungguhnya adalah  bagian  dari  melakukan  syiar.  Kiai  sadar  bahwa  umat  harus  diarahkan  pada kebaikan sesuai perintah dan menghindari larangan agama. Kiai dengan rutinitasnya yang  terpola  memberikan  ceramah  dan  contoh  perbuatan  yang  baik  berdasarkan norma agama. Apa yang dilakukan Kiai tidak hanya untuk menuntaskan tugas dan kewajiban penyambung ajaran Nabi dan Wali, akan tetapi terdapat dampak bersifat unintended consequences (konsekuensi yang tidak disengaja). Dampak ini terbentuk dari  penetapan  kebijakan  Kiai  untuk  konsisten  berada  di  jalan  amal  ma’ruf    nahi mungkar mengarahkan masyarakat menjalankan aktivitasnya. Apa yang disampaikan Kiai akan mempengaruhi tindakan masyarakat di kemudian hari.
Ucapan  Kiai  beserta  tindakannya  bukanlah  sebuah  kekangan    (constraint). Kiai  tidak  pernah  memaksakan  suatu  anjuran  kepada  santri  dan  atau  masyarakat. Namun apa yang dilakukan Kiai dapat dianalisa sebagai suatu yang selalu mengekang (constraining)  dan  membebaskan  (enabling)  seperti  apa  yang  diungkap  (Anthony Giddens,  1979).  Kiai  menggunakan  dalil  agama  sebagai  instrumen  untuk  membuat santri  dan  masyarakat  berada  dalam  kondisi  harus  mengikuti  apa  yang disampaikannya. Struktur diibaratkan sebagai suatu arus perilaku yang terus menerus seperti  kognisi,  mendukung  atau  bahkan  mematahkan  selama  akal  masih dianugerahkan padanya (A Giddens, 1998). Pola hubungan Kiai dengan santi-warga sekitar  yang  hierarki  terus  terbangun  berulang  dan  terpelihara.  Kiai  menjadi  agen yang  mereproduksi  aktivitas  untuk  mengekspresikan  dirinya  sebagai  aktor/pelaku. Perilaku  Kiai  akan  dipahami  sebagai  perintah  untuk  melakukan  tindakan  yang dianggap  membawa  pada  kebenaran  dan  kondisi  ideal.  Relasi  seperti  ini  meliputi berbagai aspek kehidupan pada bidang sosial, politik, dan ekonomi.
Dalam  kasus  Kiai  di  pandeglang  dengan  segala  bentuk  strukturasi kekuasaannya,  pada  dasarnya  Kiai  menjadi  subjek  politik  baru  dimana  lahirnya sentrum  atau  agensi  baru  dalam  penentu  arah  kebijakan  dan  kekuasaan  di  daerah tersebut. Perbedaan ini sangat mencolok jika kita melihat aktifitas Kiai yang memang sedari awal sudah ber-afiliasi dengan partai politik atau semacamnya. Abuya Muhtadi di  satu  sisi  beliau  dengan  segala  pengaruhnya  cukup  mampu  menahan  diri  untuk tidak  ber  afiliasi  dengan  partai  politik  namu  dengan  struktur  kekuasaan  yang  ada Kharisma  beliau  mampu  mengubah  atau  mengontrol  kondisi  politik  daerah  dan
nasional. Walaupun misalkan dalam akhir-akhir ini kedekatannya denga Kiai Ma’ruf Amin tidak dapat di tampilkan sebagai dukungan politik beliau terhadap sosok Kiai yang memilih maju menjadi pejabat publik.
Transformasi yang menjadi tantangan selanjutnya adalah kemampuan dalam mengelola struktur kekuasaan yang sudah terbentuk di Pandeglang, dengan kondisi politik  lokal  yang  penuh  dengan  klientalistik  dari  keluarga  Natakusumah,  menjadi tantangan  tersendiri  agar  Kiai  Muhtadi  sebagai  agen  dan  strukur  kekuasaan  yang berpengaruh mampu membuat alternatif baru terhadap isu-isu publik yang selama ini belum muncul dan menjadi perhatian. Transformasi ini harus berlangsung dan harus menjadi agenda yang perlu disadari agar dari struktur kekuasaan yang sudah ada tidak hanya  menjadi  elite  capture  daerah  yang  memanfaatkan  dengan  baik  kebangkitan populisme agama yang terjadi pada saat ini.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  kepada  kolega  penulis  di  Untirta  terkait  berbagai  diskusi  dan  catatan kritisnya sehinga riset ini kaya akan banyak padangan dan pemikiran.

## Pendanaan
Penelitian ini dilakukan atas pembiayaan dari hibah riset yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman,  A.  (2012).  Fenomena  Kiai  Dalam  Dinamika  Politik:  Antara  Gerakan Moral dan Politik. KARSA: Journal of Social and Islamic Culture , 15 (1), 25–34.
Abdussalam, I. (2015). Reproduksi Kekuasaan Kiai dan Blater di Kabupaten Bangkalan. DIMENSI-Journal of Sociology , 8 (1).
Achidsti, S. A. (2014). Eksistensi Kiai dalam Masyarakat. IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya , 12 (2), 149–171.
Adian, D. G. (2010). Pengantar Fenomenologi . Depok: Koekosan.
Bagguley,  P.  (2003).  Reflexivity  Contra  Structuration. Canadian  Journal  of Sociology/Cahiers Canadiens de Sociologie , 133–152.
Clark, J., Modgil, C., & Modgil, S. (1990). Anthony Giddens: Consensus and Controversy (Vol. 2). Routledge.
Creswell,  J.  W.  (2014).  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches (Research Design). California: Teller Road . Dhofier, Z. (1981). Tradisi Pesantren . Jakarta: LP3ES.
Fadhilah, A. (2011). Struktur dan Pola kepemimpinan Kyai dalam Pesantren di Jawa.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika , 8 (1), 101–120.
Giddens, A. (1979). Time, Space, Social Change. In central problems in social theory (pp.
198–233). Springer.
Giddens, A. (1986). The Nation-State and Violence. Capital & Class , 10 (2), 216–220.
Giddens,  A.  (1998). Conversations  With  Anthony  Giddens.  Making  Sense  of  Modernity . Stanford University Press.
Hamid, A. (2010). Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiyai dan Jawara di Banten. Politika, Jurnal Ilmu Politik , 1 (2).
Hamid, A. (2011). Pergeseran Peran Kyai dalam Politik di Banten Era Orde Baru dan Reformasi. Al Qalam , 28 (2), 339–364.
Hannan, A. (2018). Agama, Kekerasan, dan Kontestasi Politik Elektoral: Penggunaan Simbol Keagamaan Kiai dan Kekuatan Blater dalam Pertarungan Politik Lokal Madura. Jurnal Sosiologi Agama , 12 (2), 187.
Hikmawan,  M.  D.  (2017).  Pluralisme  Demokrasi  Politik  di  Indonesia. Journal  of Governance , 2 (2), 223–247. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678 Hikmawan,  M.  D.  (2020).  Consensual  democracy:  A  challenge  for  Differentiated Citizenship. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Www. Ijicc. Net , 11 .
Hikmawan, M. D., & Hidayat, R. (2016). Depoliticisation of Public Issue: Low Degree of Government’s  Democratic  Legitimacy  (The  Case  of  the  Reclamation  Policy  of Benoa Bay, Bali, Indonesia). Journal of Governance , 1 (1).
Hikmawan,  M.  D.,  Indriyany,  I.,  &  Mayrudin,  Y.  (2019).  Environmental  Movement Against  Mining  Exploration  in  Bojonegara  Serang  Banten.  In International Conference on Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019) (pp. 278–282). Atlantis Press.
Jannah, H. (2015). Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaan. Fikrah , 3 (1),
157–176.
Kartodirdjo,  S.  (1984). Pemberontakan  Petani  Banten  1888;  Kondisi,  Jalan  Peristiwa,  dan Kelanjutannya . Jakarta: Pustaka Jaya.
Kusmayadi, E., Agung, S., & Ali, M. (2016). Model Kepemimpinan Politik Kyai: Studi Peran Kyai Dalam Pergeseran Perilaku Politik Massa NU PKB dan PPP. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 7 (2), 21–33. Migdal,  J.  S.  (1988). Strong  Societies  and  Weak  States:  State-Society  Relations  and  State Capabilities in The Third World . Princeton University Press.
Muslim,  A.,  Kolopaking,  L.  M.,  Dharmawan,  A.  H.,  &  Soetarto,  E.  (2015).  Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten. MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 31 (2), 461–474.
Padilla-Díaz,  M.  (2015).  Phenomenology  in  Educational  Qualitative  Research: Philosophy  as  Science  or  Philosophical  Science? International  Journal  of Educational Excellence , 1 (2), 101–110. https://doi.org/10.18562/ijee.2015.0009
Sadi,  H.  S.  H.  (2016).  Kiyai  dan  politik:  Mengintip  motif  kiai  NU  (Nahdlatul  Ulama) dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Khazanah Pendidikan , 10 (1).
Sidel, J. T. (2005). Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia:
Towards  an  Alternative  Framework  for  The  Study  of  ‘Local  Strongmen.’  In Politicising democracy (pp. 51–74). Springer.
Suharto. (2001). Banten in Revolution, 1451-1949: Process Integration In the Unitary State of the Republic of Indonesia . Universitas Indonesia.
Tihami, M. A. (1992). Kiyai dan Jawara in Banten: Study of Religion, Magic and Leadership in Pasanggrahan village . Universitas Indonesia.

## Tentang Penulis
M  Dian  Hikmawan adalah  dosen  Departemen  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  Penulis memiliki  area  riset seputar: citizenship , politik identitas, ekofeminisme, multikulturalisme.
M. Rizky Godjali adalah dosen Departemen Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  Penulis  memiliki  area  riset seputar  tema  gerakan sosial, perbandingan politik, partai politik
Ika Arinia Indriyany adalah dosen Departemen Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa.    Penulis    memiliki    area riset  seputar  tema gerakan sosial, gender, dan feminisme.