## SISTEM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM DI TURKI
Oleh : Hermansyah *)

## Abstrak
Tulisan ini membahas 3 permasalahan yaitu: (1) siapakah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di Turki, (2) bagaimanakah sistem pengawasan tersebut dilakukan ? Dan (3) bagaimanakah  prosedur  penegakan  kode  etik  hakim  di  Turki  ?  Dalam  pembahasan  ditemukan bahwa yang berwenang mengawasi perilaku hakim di Turki adalah  Dewan Tinggi Hakim dan  Jaksa Turki (The High Council of Judges and Presecutors - selanjutnya dalam tulisan ini disebut HCJP). Organ HCJP yang bertugas melakukan pengawasan atas kinerja dan perilaku hakim adalah Kamar Ketiga  (Third  Chamber)  HCJP.  Dan  secara  teknis,  tugas  pengawasan  Kamar  Ketiga  HCJP  ini dijalankan  oleh  Badan  Pengawas  (Inspection  Board)  HCJP.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya  tersebut HCJP  memperhatikan  prinsip  independensi  peradilan  dan  prinsip  imparsialitas.  Penegakan  etika disiplin bagi hakim mengacu kepada aturan hukum, surat edaran dan standar perilaku etis hakim yang diadopsi  dari  prinsip  Bangalore.  Dalam  proses  pemeriksaan  dan  investigasi  terhadap  dugaan pelanggaran  etika  atau  disiplin  oleh  hakim,  maka  HCJP  bertanggung-jawab  untuk  menjaga kredibelitas sistem peradilan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

## Kata Kunci: Hakim, Kode Etik, Pengawasan Perilaku, Penegakan Kode Etik

## Abstract
This paper discusses three issues: (1) who is authorized to supervise the conduct of judges in Turkey, (2) how the control system do ? And (3) how the enforcement procedures code of conduct of judges in Turkey? In the discussion it was found that the authorities supervising judges in Turkey is the High Council  of  Judges  and  Prosecutors  of  Turkey  (The  High  Council  of  Judges  and  Presecutors  - hereinafter in this article called HCJP). HCJP is organ in charge of supervising the performance and behavior of judges is the Third Room (Third Chamber) HCJP. And technically, the task of monitoring HCJP Third Room is run by the Board of Supervisors (Inspection Board) HCJP. In the execution of these  duties  HCJP  attention  to  the  principle  of  judicial  independence  and  impartiality  principle. Ethics enforcement of discipline for the judge refers to the rule of law, circulars and standards of ethical  behavior  of  judges  adopted  the  principle  of  Bangalore.  In  the  process  of  examination  and investigation  of  alleged  violations  of  ethics  or  discipline  by  the  judge,  then  HCJP  responsible  for maintaining credible judicial system and maintain public confidence.

## Keywords: Judge, Code of Conduct, Behavior Monitoring, Enforcement Code of Ethics

## A. Pendahuluan
Untuk  mengawali  tulisan  ini  menarik  di- kemukakan  pernyataan  Bapak  Bangsa  Turki, Mustafa  Kemal  ATATÜRK,  yaitu 1 “ a   nation
*) Hermansyah, saat ini adalah Direktur Riset dan Prog- ram Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) Jakarta. Ia juga Redaktur  Pelaksana  Majalah  Legal  Era Indonesia,
whose judicial power is not independent cannot dan  Staf  Pengajar  Fakultas  Hukum  Universitas  Sahid  Ja- karta.
1 Ministry of Justice, Republic of Turkey, The Judicial System of Turkey and Organisation of Ministry of Justice , di  download  dari  website  http://www.uhdigm.adalet.gov. tr/The Judicial System Of Organization Of The Ministry Of Justice.pdf.
Hermansyah
be  accepted  as  a  stat e”.  Pernyataan  ini  mene- kankan  pentingnya  independensi  kekuasaan  ke- hakiman bagi suatu negara. Bahkan suatu bang- sa tidak dapat diterima sebagai sebuah negara ji- ka kekuasaan kehakiman di negara itu tidak in- dependen.
Prinsip  independensi  kekuasaan  kehaki- man tersebut termuat secara tegas dalam Konsti- tusi Turki. Sebagai negara yang demokratis, se- kuler, dan sosialis berdasarkan hukum, dan me- mosisikan kekuasaan kehakiman sebagai kekua- saan yang independen atas nama bangsa Turki.
Dalam posisi yang demikian, maka hakim sebagai aktor atau pelaksana kekuasaan kehaki- man  tentu  ditempatkan  sebagai  profesi  yang mulia  dan  terhormat  bagi  bangsa  Turki.  Jadi  ti- daklah mengherankan jika Konstitusi Turki dan aturan  hukum  yang  terkait  memberikan  perlin- dungan  terhadap  profesi  dan  keamanan  hakim. Namun  demikian,  Konstitusi  Turki  dan  aturan hukum lainnya juga mengatur hal-hal  yang me- nyebabkan  seorang  hakim  dapat  dikenakan sanksi  disiplin  dari  yang  tingkat  paling  rendah sampai  dengan  yang  paling  tinggi,  yaitu  pem- berhentian dari profesinya.
Dalam konteks etika perilaku hakim, Tur- ki  mengadopsi  Prinsip  Bangalore.  Enam  nilai- nilai inti yang dianut adalah independensi , kene- tralan , integritas , propriety, kesetaraan , kompe- tensi dan diligence .  Prinsip-prinsip  ini  diguna- kan  sebagai  pedoman  dalam  menetapkan  stan- dar perilaku etis bagi hakim sekaligus mengatur perilaku hakim.
Untuk  memastikan  hakim  dalam  menja- lankan tugasnya sesuai amanat konstitusi, aturan hukum, dan surat edaran, maka kinerja dan peri- laku  hakim  diawasi  oleh  Dewan  Tinggi  Hakim dan Jaksa Turki ( The High Council of Judges and Presecutors  - selanjutnya  dalam  tulisan  ini disebut  HCJP).  Tentu  saja  keberadaan  HCJP mempunyai peranan penting dan strategis dalam pelaksanaan  proses  reformasi  peradilan  di  Tur- ki.
dilan dan ia berperan penting dalam melakukan reformasi  sistem  peradilan  di  Turki,  termasuk perannya  dalam  pengembangan  sistem  evaluasi kinerja hakim dan jaksa.

## B. Permasalahan
Permasalahan  dalam  yang  dibahas  dalam tulisan ini adalah (1) Siapakah  yang berwenang melakukan  pengawasan  terhadap  perilaku  Ha- kim  di  Turki,  (2)  Bagaimanakah  sistem  penga- wasan  terhadap  perilaku  hakim  tersebut  ?  Dan bagaimanakah  prosedur  penegakan  kode  etik hakim di Turki ?

## C. Pembahasan

## 1. Pengawasan  terhadap  perilaku  Hakim  di Turki
Kinerja  dan  perilaku  hakim  di  Turki  dia- wasi oleh Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa Turki ( The High Council of Judges and Presecutors – selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disebut  HCJP). HCJP adalah dewan tinggi yang independen dan didirikan  untuk  bertindak  sesuai  dengan  prinsip independensi  pengadilan  dan  imparsialitas.  Ke- beradaan  HCJP  sebagai  lembaga  pengawas  ki- nerja  dan  perilaku  hakim  sangat  penting  dan strategis untuk memastikan setiap hakim di Tur- ki  dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai  amanat konstitusi, aturan hukum, dan surat edaran. Bah- kan, HCJP memiliki posisi dan peranan penting dalam pelaksanaan proses reformasi peradilan di Turki.
Eratnya  kaitan  HCJP  dengan  reformasi peradilan di Turki ditegaskan juga oleh Presiden Kamar Pertama ( First Chamber) HCJP, Ibrahim Okur.  Pada  intinya  Ibrahim  mengemukakan bahwa 3 HCJP  adalah  bagian  dari  reformasi peradilan  dan  ia  berperan  penting  dalam  mela- kukan  reformasi  sistem  peradilan  di  Turki,  ter- masuk  perannya  dalam  pengembangan  sistem evaluasi kinerja hakim dan jaksa.
Eratnya  kaitan  HCJP  dengan  reformasi peradilan di Turki ditegaskan juga oleh Presiden Kamar Pertama ( First Chamber) HCJP, Ibrahim Okur.  Pada  intinya  Ibrahim  mengemukakan bahwa 2 HCJP adalah bagian dari reformasi pera-
2 Ibrahim Okur, Reforms Promoting Independence, Integ- rity and Accountability in The Judiciary in Turkey , paper
presented to a Seminar Independence and Integrity of The Judiciary, Proceeding of The Regional Seminar, Istanbul, Turkey, 28 - 29 June 2012.
3 Ibrahim Okur, Reforms Promoting Independence, Integ- rity and Accountability in The Judiciary in Turkey , paper presented to a Seminar Independence and Integrity of The Judiciary, Proceeding of The Regional Seminar, Istanbul, Turkey, 28 - 29 June 2012.

## Hermansyah
Pasca amandemen konstitusi, 3 dewan yang berwenang  mengawasi  kinerja  dan  perilaku  ha- kim  dan  jaksa  ini  perlu  direstrukturisasi  kom- posisi  dan  jumlah  anggotanya  agar  mereka  da- pat  memberikan  kontribusi  lebih  representatif bila  dibandingkan  sebelumnya.  Kewenangan Menteri  Kehakiman  atas  Dewanpun  berkurang menyusul  amandemen  Konstitusi,  walaupun Menteri  Kehakiman  secara ex  officio masih  te- tap  sebagai  Presiden  Dewan  Tinggi  Hakim  dan Jaksa.
Dalam  buku The  Silent  Revolution  -  Tur- kish  Democratic  Change  and  Transformation Inventory 2002-2012, pada intinya juga dikemu- kakan  bahwa  salah  satu  alasan 4 Dewan  Tinggi Hakim dan Jaksa dan perlu  direstrukturisasi agar lebih demokratis.
Sejalan  dengan  itu,  UU  No  6087  Tahun 2010  tentang  HCJP,  juga  berulang  kali  mene- kankan pentingnya prinsip independensi dan im- parsialitas  tersebut.  Pasal  1  UU  HCJP  pada  po- koknya menekankan bahwa HCJP didirikan, ter- organisir  dan  berfungsi  sesuai  dengan  prinsip independensi pengadilan dan keamanan bagi ha- kim.  Selain  itu,  ketentuan  Pasal  3  ayat  (6),  me- nentukan bahwa HCJP harus independen dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya. Tidak ada organ,  otoritas,  atau  individu  diperbolehkan memberi  perintah  atau  instruksi  kepada  Dewan Tinggi.  Di  sisi  lain,  ketika  menjalankan  tugas- nya  Dewan  Tinggi  harus  menghormati  prinsip independensi pengadilan dan keamanan bagi ha- kim  dan  jaksa  dalam  dalam  kerangka  prinsip imparsialitas. 5
Dalam  Rencana  Strategis  HCJP  2012  - 2016,  telah  ditetapkan  empat  program  utama yang  hendak  dilakukan  oleh  HCJP,  yaitu  :  (1) untuk memperkuat independensi dan imparsiali- tas peradilan, (2) untuk memperkuat jabatan ha-
3 Komisi  Yudisial, Laporan  Kunjungan  ke  Turki ,  Tahun 2012.
4 Republic of Turkey, Prime Ministry, The Silent Revolu- tion - Turkish Democratic Change and Transformation Inventory 2002 – 2012 , 3 rd Edition, by Undersecretariat Of Public Order and Security Publication, November 2013.
5 Disarikan dari HCJP, Report on The Turkish High Coun- cil  of  Judges  and  Public  Prosecutors:  Assessment  of  Its Initial  Track  Record  of  Operation ,  di  download  melalui website http://www.hcjp.gov.tr/news/t-giegerich-deger- lendirme-raporu-Enlish.pdf.
kim  dan  jaksa  penuntut  umum,  (3)  untuk  me- ningkatkan kepercayaan publik peradilan, dan (4) untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi peradilan. Jadi makin jelas bahwa HCJP adalah 6 sebagai lembaga yang berwenang dalam merek- rut, mengatur penempatan, promosi, mutasi, me- ngawasi,  dan  penjatuhan  sanksi  disiplin  terha- dap  hakim  yang  sekaligus  mendorong  tercipta- nya  integritas  hakim,  dan  terlaksananya  tugas pengadilan secara profesional.
Secara organisatoris, komposisi  HCJP ter- diri dari 22 anggota biasa dan 12  anggota  peng- ganti.  Fungsinya  dilaksanakan  melalui  sidang pleno  dan  tiga  kamar.  Penjelasan  lebih  lanjut mengenai  HCJP  adalah  sebagai  berikut  : 7 ang- gota dewan, sekretaris jenderal, deputi sekretaris jenderal,  badan  pengawas. Menteri  Kehakiman adalah  Presiden  HCJP,  sedangkan  Wakil  Men- teri Kehakiman adalah anggota biasa dari HCJP. HCJP melakukan wewenang dan tugasnya  harus memperhatikan prinsip independensi pe- ngadilan  dan  keamanan  hakim  dalam  kerangka prinsip-prinsip  keadilan,  ketidak-berpihakan, akurasi, kejujuran, konsistensi, kesetaraan, kom- petensi dan kualifikasi. 8 Dengan demikian, seca- ra garis besar HCJP memiliki  wewenang dalam tata kelola dan pengaturan tentang  hakim,  yaitu melakukan  rekrutmen,  mutasi, promosi,  penga- turan jenjang karier, skorsing, sampai  dengan penjatuhan sanksi disiplin.
2. S istem  Pengawasan  Perilaku  Hakim  di Turki
Sebagaimana  telah  dikemukakan,  bahwa kewenangan  pengawasan  atas  kinerja  dan  peri- laku  hakim  di  Turki  dilakukan  oleh  HCJP.  Se- suai  ketentuan  Pasal  159  Konstitusi  Turki  dan Pasal 4 UU 6087 tentang HCJP ditentukan bah- wa  tugas  HCJP  antara  lain  adalah  mengawasi apakah  hakim  melakukan  tugas  mereka  sesuai dengan hukum, aturan hukum, dan surat edaran. Dan untuk untuk memeriksa apakah mereka me- lakukan  pelanggaran  sehubungan  dengan  atau selama  pelaksanaan  tugas  mereka,  atau  apakah perilaku  mereka  sesuai  dengan  persyaratan  ka- pasitas dan tugas, dan jika diperlukan, dapat me-
6 Komisi Yudisial, Laporan Kunjungan ke Korea Selatan dan Turki, Tahun 2012.
7 http://www.hcjp.gov.tr/
8 Ministry of Justice, Republic of Turkey, Op.Cit .
Sistem Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Hakim di Turki
lakukan  pemeriksaan  atau  investigasi  terhadap hakim. 9
Kewenangan pengawasan HCJP ini adalah untuk  memastikan  hakim  dalam  menjalankan tugasnya  sesuai  dengan  aturan  hukum,  surat edaran,  dan  pedoman  standar  perilaku  etis  ha- kim. Oleh sebab itu, jika ditemukan adanya pe- langgaran yang dilakukan oleh hakim baik yang berkaitan  dengan  kinerja  maupun  perilakunya, maka HCJP berwenang untuk melakukan peme- riksaan dan investigasi.
Organ HCJP yang bertugas melakukan pe- ngawasan  atas  kinerja  dan  perilaku  hakim  ada- lah Kamar Ketiga ( Third Chamber ) HCJP. Dan secara  teknis,  tugas  pengawasan  Kamar  Ketiga HCJP ini dijalankan oleh Badan Pengawas ( Ins- pection  Board )  HCJP.  Tugas  pengawasan  atas kinerja  dan  perilaku  hakim  oleh  Kamar  Ketiga ( Third  Chamber )  HCJP  yang  dibantu  oleh  Ba- dan Pengawas tersebut adalah sebagai berikut : 10 (1) bertugas  memeriksa  apakah  hakim  melaku- kan tugasnya sesuai dengan undang-undang, pe- raturan, dan surat edaran, (2) memeriksa laporan dan pengaduan tentang hakim, (3) meneliti, apa- kah  hakim  melakukan  pelanggaran  sehubungan dengan  atau  selama  pelaksanaan  tugasnya  atau apakah  perilaku  dan  tindakan-tindakan  hakim sesuai  dengan  persyaratan  kapasitas  dan  tugas- tugasnya, dan (4) untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap hakim.
Sejalan dengan kewenangan dan tugasnya sebagai pengawas kinerja dan perilaku hakim dan jaksa,  maka  sebagian  besar  beban  kerja  dari Kamar  Ketiga  ( Third  Chambers )  HCJP  adalah menerima  pengaduan  dari  masyarakat  terhadap hakim. Namun banyak dari pengaduan itu tidak dapat  ditindaklanjuti  karena  pokok  pengaduan- nya  berkaitan  dengan  kewenangan  pengadilan banding.  Bahkan,  tidak  jarang  pengaduan  yang disampaikan  ke  Kamar  Ketiga  ( Third  Cham- bers )  HCJP  itu  berpotensi  menimbulkan  inter- vensi  dari  HCJP  sebab  pokok  pengaduannya berkaitan  dengan  perkara  yang  sedang  dalam proses persidangan.
Untuk  menjaga  independensi  peradilan, maka Kamar Ketiga ( Third Chamber ) HCJP
9 http://www.hcjp.gov.tr/news/news-10.pdf
10 Disarikan dari Kewenangan dan Tugas Third Chambers HCJP  sebagaimana  dimuat  dalam  website  http://www. hcjp.gov.tr/.
bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksana- an tugas Badan Pengawas HCJP dalam melaku- kan  pengawasan  rutin,  dan  pengawasan  yang bersifat ad hoc ketika seorang hakim diduga te- lah melakukan pelanggaran disiplin selama me- laksanakan  tugasnya.
Sehubungan dengan pelaksanaan pemerik- saan  rutin,  Badan  Pengawas  HCJP  mengajukan skema  pada  bulan  Januari  setiap  tahun.  Setelah usulan itu setujui oleh Kamar Ketiga, maka usu- lan  itu  harus  disetujui  oleh  Menteri  Kehakiman dalam kapasitasnya sebagai Presiden HCJP.
Badan Pengawas HCJP ini tidak memiliki kewenangan  dalam  pengambilan  keputusan  ak- hir, tetapi sebatas melaksanakan tugas berdasar- kan  instruksi  dan  supervisi  dari  Kamar  Ketiga ( Third  Chamber )  HCJP.  Inspektur,  yang  juga adalah  hakim  senior  yang  berpengalaman,  ber- tugas melakukan pengawasan rutin untuk setiap dua tahun, serta melakukan pemeriksaan dan in- vestigasi  atas  dugaan  pelanggaran  disiplin  yang berkaitan dengan hakim di semua pengadilan di Turki.
Pemeriksaan  rutin  dilakukan  sesuai  de- ngan  skema  tahunan  yang  diterbitkan  di  situs HCJP seperti yang telah dikemukakan. Atas pe- meriksaan  rutin  yang  dilakukan  itu,  maka  ins- pektur  Badan  Pengawas  HCJP  melaporankan hasil  penilaian  atas  hakim  tersebut  kepada  Ka- mar  Ketiga  ( Third  Chamber )  HCJP.  Hasil  pe- meriksaan  rutin  ini  merupakan  elemen  penting dalam  proses  promosi  hakim.  Oleh  sebab  itu, pemeriksaan rutin terhadap kinerja hakim harus dilandasi oleh objektifitas dan kompetensi fung- sional  hakim.  Misalnya  kriteria  untuk  hakim adalah durasi proses sidang, validitas alasan un- tuk menunda sidang.
Sedangkan  dalam  konteks  melakukan  pe- ngawasan adhoc untuk  menyelidiki  dugaan  pe- langgaran  disiplin,  inspektur  Badan  Pengawas HCJP memiliki kewenangan penuntutan. Seperti halnya  jaksa  penunut  umum,  maka  inspektur Badan  Pengawas  juga  membutuhkan  surat  pe- rintah  pengadilan  untuk  melakukan  misalnya penyadapan  telepon  hakim.  Informasi  yang  di- peroleh dari penyadapan yang tidak melalui pe- rintah  pengadilan,  maka  hasil  penyadapan  itu tidak dapat digunakan.
Sistem Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Hakim di Turki Hermansyah

## 3. Prosedur Penegakan Kode Etik Terhadap Hakim di Turki
Dalam tradisi filsafat istilah “ etika ” lazim difahami  sebagai 11 suatu  teori  ilmu  pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa  yang  buruk  berkaitan  dengan  perilaku manusia.  Dengan  kata  lain,  etika  merupa-kan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai  penyelenggaraan  hidup  yang  baik. Persoalan  etika  muncul  ketika  moralitas seseorang atau suatu masyarakat dikaji kemba- li secara  kritis.  Moralitas  berkenaan  dengan tingkah  laku  yang  konkrit,  sedangkan  etika  be- kerja  dalam  level  teori.  Nilai-nilai  etis  yang  di- fahami,  diyakini,  dan  berusaha  diwujudkan  da- lam kehidupan nyata kadangkala disebut ethos.
Jadi  tidaklah  mengherankan  jika  setiap profesi  memiliki  kode  etik.  Prinsip  etika  itu  di- susun  dengan  tujuan  agar  anggota  suatu  profesi mentaati  kode  etik  profesi  dalam  pelaksanaan tugasnya  dan  untuk  meningkatkan  kepercayaan publik. Peran kode etik ini adalah untuk menja- ga dan memastikan perilaku anggota profesi ter- sebut  mencapai  standar  tertinggi.  Begitu  juga halnya  dengan  profesi  hakim.  Prinsipnya  etika mengacu pada sekumpulan standar yang diguna- kan  untuk  menilai  benar  atau  salahnya  perilaku dalam hubungannya dengan sesuatu yang diang- gap benar dan adil. 12 Dengan demikian, perilaku etis  dapat  dimaknai  sebagai  perilaku  seseorang yang  dianggap  benar  dan  diterima  oleh  seluruh masyarakat.
Dalam  makalahnya  Mag.  Nina  Betetto menyatakan  bahwa  “ judicial  ethics  as  an  atti- tude  about  judge‟s  professional  conduct ”. 13 Le- bih lanjut, Nina Betetto mengemukakan bahwa 14 hakim harus berperilaku  penuh integritas dalam kedinasan dan juga dalam kehidupan pribadi-
11 Komarudin Hidayat, Etika Dalam Kitab Suci dan Rele- vansinya Dalam Kehidupan Modern Studi Kasus di Turki, artikel  dalam  website  http://media.isnet.org/islam/Para- madina/Konteks/Etika1.html.
12 Yeh-Yun  L.  C.,  “ A  Comparison  of  Perceptions  About Business Ethics in Four Countries ”, The Journal of Psy- chology, 1999.
13 Mag. Nina Betetto , Judicial Ethics and Enforcement Mechanisms. European Court for Human Rights Practi- ce ,  paper  presented  to  a  Seminar Independence  and  In- tegrity of The Judiciary , Proceeding of The Regional Se- minar, Istanbul, Turkey, 28 – 29 June 2012.
14 Ibid .
nya,  harus  bertindak  dengan  cara  yang  baik, memihak  realitas  dan  dalam  penampilan.  Ini adalah tugas setiap hakim untuk membuat kepu- tusan  etis.  Ini  juga  penting  untuk  menilai  apa- kah  suatu  kegiatan  tertentu  sesuai  dengan  stan- dar etika.
Etika  hakim  berkaitan  erat  dengan  perila- ku profesional hakim. Sehingga tidak berlebihan jika Irmgard Gris mengemukakan bahwa “ to be a good judge is a matter of character ”. 15 Tentu saja menjadi  hakim  yang  baik  adalah  sebuah  misi mulia,  sehingga  hakim  harus  mengadili  bahkan tanpa dibayar, sebagaiamana dikemuka- kan oleh Mag  Nina  Betetto  bahwa 16 “ to  be  a  judge  is  a mission, thus the judge should adjudi- cate even without being paid ”.
Sama halnya dengan negara lain, Turki ju- ga memandang penting aturan disiplin atau kode etik  profesi  bagi  hakim.  Oleh  sebab  itu,  prinsip Bangalore  telah  diadopsi  dengan  keputusan HCJP  tanggal  27  Juni  2006,  nomor  315.  Selain itu,  disiapkan  juga  resolusi  untuk  menyiapkan bahwa setiap perilaku atau tindakan hakim yang bertentangan  dengan  Prinsip  Bangalore  adalah persoalan  disipliner  yang  harus  diselidiki.  Se- hingga pelanggaran aturan etika oleh hakim me- nimbulkan  tanggung  jawab  disiplin  bagi  hakim tersebut.  Bahkan,  prinsip  Bangalore  itu  dijadi- kan sebagai bagian integral dari proses reforma- si  peradilan  di  Turki.  Bukan  hanya  sekedar menggabungkan  Prinsip  Bangalore  dengan  ko- de etik nasional, tetapi juga didukung oleh pro- gram reformasi integritas yang komprehensif dan berkesinambungan.
Dalam  konteks  penegakan  disiplin,  perlu ditegaskan lagi bahwa HCJP bertanggung jawab untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  investigasi terhadap hakim mengenai apakah mereka mela- kukan  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan  tu- gasnya,  dan  sekaligus  melakukan  investigasi terhadap  hakim  jika  diperlukan.  Selanjutnya HCJP 17 membuat  keputusan  berdasarkan  prose- dur penegakan disiplin terhadap hakim.
Dengan  demikian,  hakim  harus  menjaga kinerja dan perilakunya sesuai dengan aturan
15 Ibid . 16 Ibid . 17 Serkan  Kizilyel, Turkish  Judicial  System  and  Current Trends ,  di  download  dari  website  http://www.danistay. gov.tr/upload/isvec_ysk_Serkan_kizilyl.pdf.

## Sistem Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Hakim di Turki
hukum,  surat  edaran  dan  kode  etik  perilaku  ha- kim. Sebab jika perilaku atau tindakan hakim itu melanggar  aturan  disiplin,  maka  setiap  orang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan ter- hadap  hakim  tersebut  ke  HCJP.  Jadi  sangatlah jelas, apabila kinerja dan perilaku itu melanggar aturan disiplin, maka ia akan di proses, dan jika terbukti dijatuhi sanksi disiplin. Tugas HCJP- lah untuk meneliti, memeriksa dan menginvesti- gasi setiap  pengaduan  masyarakat  terhadap  ha-  kim dalam upaya mengungkap kebenaran atas dugaan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  hakim dimaksud.
Dalam  konteks  penegakan  etika  atau  di- siplin hakim di Turki, maka prosedurnya seca- ra garis  besar  dapat  dibagi  dalam  2  (dua)  tahap, yaitu (1) tahap pemeriksaan dan investigasi,  dan (2) tahap  penjatuhan  sanksi.  Untuk  tahap  pe- meriksaan dan investigasi atas dugaan pelangga- ran  disiplin  yang  dilakukan  oleh  hakim,  proses pemeriksaan  dan  investigasinya  dilakukan  oleh Badan  Pengawas  berdasarkan  instruksi  dan  su- pervisi  Kamar  Ketiga  ( Third  Chamber )  HCJP. Pemeriksaan  dan  investigasi  atas  dugaan  pe- langgaran disiplin terhadap hakim terlapor dapat dilakukan  berdasarkan  adanya  laporan  atau  pe- ngaduan  dari  masyarakat.  Selanjutnya  laporan hasil pemeriksaan dan investigasi Badan Penga- was tersebut dilaporkan ke Kamar Ketiga ( Third Chamber ) HCJP untuk ditelaah lebih lanjut. La- poran hasil pemeriksaan dan investigasi tersebut tidak mengikat HCJP.
Jika  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  dan investigasi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Penga- was  itu  hakim  tersebut  terbukti  melanggar  di- siplin baik dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas  atau  diluar  tugasnya  maka  hasil  pemerik- saan  dan  investigasi  itu  diteruskan  kepada  Ka- mar  Kedua  ( Second  Chamber )  untuk  ditindak- lanjuti dengan penjatuhan sanksi disiplin.
Adapun  sanksi  disiplin  yang  dapat  dija- tuhkan kepada hakim berupa peringatan, pemo- tongan  gaji,  penundaan  kenaikan  golongan,  pe- nundaan  promosi,  mutasi,  dan  pemberhentian dari  profesi  hakim.  Sanksi  yang  dijatuhkan  ter- gantung  dari  berat  atau  ringannya  pelanggaran yang  dilakukannya.  Hakim  dijatuhkan  sanksi disiplin  diberi  kesempatan  untuk  membela  diri. Selama menunggu proses keputusan Kamar Ke- dua ( Second Chamber ) untuk menjatuhkan
sanksi  disiplin,  maka  hakim  jaksa  yang  ber- sangkutan di non-aktifkan dari tugas profesinya. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi disiplin ini, terhadap  hakim  yang  dicurigai  atau  diduga  me- nerima  suap,  bahkan  walaupun  dugaan  mene- rima  suap  itu  tidak  dapat  dibuktikan,  maka  ha- kim  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  disiplin berupa mutasi.
Dari  uraian  di  atas,  menunjukkan  bahwa dalam konteks penegakan etika atau disiplin ha- kim di Turki dilakukan oleh 2 (dua) kamar HCJP yaitu Kamar Ketiga ( Third Chamber ) dan Kamar Kedua  ( Second  Chamber ).  Prosedur  atau mekanisme ini menggambarkan penerapan prin- sip  kehati-hatian  oleh  HCJP  dalam  melakukan proses  pemeriksaan  dan  investigasi  sampai  de- ngan  penjatuhan  sanksi  terhadap  hakim.  Prose- dur  ini  tentu  sejalan  juga  dengan  amanat  UU tentang  HCJP  yang  menekankan  bahwa  dalam HCJP menjalankan tugasnya harus memperhati- kan  prinsip  independensi  peradilan  dan  prinsip imparsialitas.
Koordinasi dan kerjasama dalam kerangka objektifitas dan profesionalitas antara kedua ka- mar  HCJP  tersebut  menjadi  penting  sejak  pe- ngaduan  dari  masyarakat  tentang  dugaan  pe- langgaran etika atau disiplin yang dilakukan oleh hakim  terlapor  itu  terbukti  berdasarkan  ha-  sil pemeriksaan  dan  investigasi  yang  dilakukan. Namun  demikian,  jika  menurut  pendapat  atau penilaian  Kamar  Kedua  ( Second  Chamber ) HCJP  bahwa  hasil  pemeriksaan  dan  investigasi yang  dilakukan  oleh  Kamar  Ketiga  ( Third Chamber )  HCJP  kurang  meyakinkan  dan  tidak cukup  bukti,  maka  Kamar  Kedua  ( Second Chamber )  HCJP  dapat  saja  menolak  untuk menjatuhkan sanksi disiplin kepada hakim yang bersangkutan.  Jadi  seorang  hakim  di  Turki  ha- nya  dapat  dijatuhkan  sanksi  disiplin  setelah  ia diberi hak atau kesempatan untuk membela diri, dan  didukung  oleh  alat  bukti  yang  kuat  dapat dipertanggung-jawabkan.
Akhirnya,  proses  sidang  disiplin  bagi  ha- kim yang diduga melanggar disiplin merupakan sebuah  keharusan.  Sanksi  disiplin  tidak  boleh dijatuhkan  kepada  hakim  kecuali  dapat  dibukti- kan  tanpa  ada  keraguan.  Ketika  melakukan  pe- meriksaan  dan  investigasi  atas  dugaan  pelang- garan  disiplin  oleh  hakim,  terutama  dalam  ka- sus-kasus besar, HCJP bertanggung-jawab un-
tuk  menjaga  kredibelitas  sistem  peradilan  dan menjaga  kepercayaan  masyarakat.  Dalam  per- kembangannya,  penjatuhan  sanksi  disiplin  bagi hakim-pun  telah  juga  diterbitkan  versi anonim atas  keputusan  tentang  sanksi  disiplin  di  situs- nya oleh HCJP.
Sejalan dengan proses reformasi peradilan di  Turki,  maka  keputusan  yang  diambil  oleh HCJP mengenai pemberhentian hakim dapat di- ajukan banding ke HCJP. Namun, keputusan lain yang diambil oleh HCJP yang berkaitan de- ngan hakim,  misalnya  penagguhan,  pengangka-  tan, pemindahan,  serta  tindakan  disiplin  lainnya hanya  dapat  diajukan  banding  internal  sebelum dilakukan  pleno  salah  satu  dari  Kamar  ( Cham- ber ) HCJP yang berwenang.

## D. Penutup
HCJP  adalah  lembaga  yang  berwenang dalam  mengawasi  kinerja  dan  perilaku  hakim, termasuk  menjatuhkan  sanksi  disiplin  terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik hakim di  Turki.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya  tersebut HCJP  harus  memperhatikan  prinsip  indepen- densi  peradilan  dan  prinsip  imparsialitas.  Pene- gakan kode etik hakim mengacu pada aturan hu- kum,  surat  edaran  dan  standar  perilaku  etis  ha- kim  yang  diadopsi  dari  prinsip  Bangalore.  Da- lam  proses  pemeriksaan  dan  investigasi  terha- dap dugaan pelanggaran etika atau disiplin oleh hakim,  maka  HCJP  bertanggung-jawab  untuk menjaga kredibelitas sistem peradilan dan men- jaga kepercayaan masyarakat.

## REFERENSI/BAHAN BACAAN
HCJP, Duties of The High Council of Judges and Presecutors , in http://www.hcjp.gov.tr/.
--------, Report on The Turkish High Council of Judges and Public Prosecutors: Assessment of Its Initial  Track  Record  of  Operation ,  di  download  melalui  website  http://www.hcjp.gov.tr/ news/t-giegerich-degerlendirme-raporu-Enlish.pdf.
Ibrahim Okur, Reforms Promoting Independence, Integrity and Accountability in The Judiciary in Turkey , paper presented to a Seminar Independence and Integrity of The Judiciary, Procee- ding of The Regional Seminar, Istanbul, Turkey, 28 – 29 June 2012.
Komarudin  Hidayat, Etika  Dalam  Kitab  Suci  dan  Relevansinya  Dalam  Kehidupan  Modern  Studi Kasus  di  Turki, artikel  dalam  website  http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/ Etika1.html.
Komisi Yudisial RI, Laporan Kunjungan Kerja ke The High Council of Judges and Presecutors, and Justice Academy of Turkey , Tahun 2012. Mag. Nina Betetto , Judicial Ethics and Enforcement Mechanisms. European Court for Human Rights Practice ,  paper  presented  to  a  Seminar Independence  and  Integrity  of  The  Judiciary , Proceeding of The Regional Seminar, Istanbul, Turkey, 28 – 29 June 2012.
Ministry of Justice, Republic of Turkey, The Judicial System of Turkey and Organisation of Minis- try  of  Justice ,  di  download  dari  website  http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/The  Judicial  Sys- tem Of Organization Of The Ministry Of Justice.pdf.
Republic  of  Turkey,  Prime  Ministry, The  Silent  Revolution  –  Turkish  Democratic  Change  and Transformation Inventory 2002 – 2012 , 3 rd Edition, by Undersecretariat Of Public Order and Security Publication, November  2013.
Serkan  Kizilyel, Turkish  Judicial  System  and  Current  Trends ,  di  download  dari  website  http:// www.danistay.gov.tr/upload/isvec_ysk_Serkan_kizilyl.pdf.
Yeh-Yun L. C., “ A Comparison of Perceptions About Business Ethics in Four Countries ”, The Journal of Psychology, 1999