Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                      e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.1, September 2022, pp 389-393
Terakreditasi SINTA 5 SK :105/E/KPT/2022 Novi Adriant, et al Pelatihan Pengembangan Konsep Diri Anak Binaan di LPKA Kota Pontianak

## Pelatihan Pengembangan Konsep Diri Anak Binaan di LPKA Kota Pontianak
1) Novi Andriat , 2) Hastiani , 3) Hendra Sulistiawan , 4) Kamaruzzaman , 5) Riki Maulana, 6) Galuh Hartinah , 7) Ema Sukmawati, 8) Hendrik, 9) Amelia Atika 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP - PGRI Pontianak, Jl. Ampera No. 88 Kota Pontianak 78116 Kalimantan Barat
Email: novieandriaty@yahoo.co.id*

## I. PENDAHULUAN
Penjara anak bukanlah istilah yang dikenal dalam UU SPPA, bahwa istilah yang digunakan dalam UU SPPA  adalah  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  LPKA  adalah  lembaga  atau  tempat  anak  menjalani masa pidananya. Terkait LPKA ini, dalam UU SPPA diatur bahwa setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi  LPKA sesuai dengan UU SPPA paling lama 3 tahun. Kementerian yang

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci: Bimbingan Konsep Diri Anak Binaan
Para  pelanggar  hukum  saat  ini  tidak  hanya  dari  kalangan  orang  dewasa  saja,  namun  juga melibatkan anak anak. Anak yang berpekara hukum dibatasi dengan rentang usia antara 8 sampai dengan 18 tahun sesuai dengan (UU RI no. 23 tahun 2007). Secara psikologis pada usia tersebut, anak  masih  membutuhkan  dukungan  dan  bimbingan  dari  orang  tua  maupun  lingkungan sekitarnya  untuk  meningkatkan  konsep  dirinya.  Namun  karena  terlibat  proses  hukum  maka mereka  harus  memikul  tanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukan  dengan  masuk dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Program pembinaan yang dilakukan di LPKA akan  berjalan  efektif  dengan  adanya  bimbingan  kelompok  ataupun  individual  yang  melihat sudut  pandang  dari  anak,  dan  juga  harus  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai dengan memperhatikan faktor efektivitas pembinaan yang dijalankan dan ketercapaian bagi anak binaan.

## A B S T R A C T
Keywords: Guidance Self-Concept Fostered Children
Today's  lawbreakers  are  not  only  adults,  but  also  involve  children.  Children  with  a  legal perspective are limited to an age range between 8 to 18 years in accordance with (Law of the Republic of Indonesia no. 23 of 2007). Psychologically at that age, children still need support and  guidance  from  parents  and  the  surrounding  environment  to  improve  their  self-concept. However, because they are involved in the legal process, they must bear responsibility for the actions that have been done by entering the special child development institution (LPKA). The coaching  program  carried  out  at  LPKA  will  run  effectively  with  the  guidance  of  groups  or individuals  who  see  the  point  of  view  of  the  child,  and  must  also  be  supported  by  adequate facilities and infrastructure by taking into account the factors of effectiveness of the coaching carried out and the achievement for the fostered children.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                      e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.1, September 2022, pp 389-393

## 390
Terakreditasi SINTA 5 SK :105/E/KPT/2022 Novi Adriant, et al Pelatihan Pengembangan Konsep Diri Anak Binaan di LPKA Kota Pontianak
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum juga wajib membangun LPKA di provinsi paling lama 5 tahun setelah berlakunya UU SPPA. Menjawab pertanyaan soal anak yang di penjara, merujuk pada penjelasan di atas, anak tidak ditempatkan di penjara orang dewasa. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.
Pemisahan  ini  tidak  hanya  dalam  penjara,  perbedaan  sistem  peradilan  anak  dengan  orang  dewasa  pun dilakukan  untuk  kasus  anak.  Sebab,  berdasarkan  undang-undang,  dalam  proses  peradilan  pidana,  anak  berhak dipisahkan  dari  orang  dewasa  dan  penahanan  terhadap  anak  juga  harus  dipisahkan  dari  tempat  tahanan  orang dewasa  dengan  tujuan  agar  anak  terhindar  dari  pengaruh  yang  kurang  baik.  Mengenai  penempatan  anak  yang dihukum pidana yang dipisahkan dari orang dewasa juga dapat dilihat dalam UU Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam Pasal 18 ayat 1 UU Pemasyarakatan penyebutannya adalah lembaga pemasyarakatan anak : Anak  pidana  ditempatkan  di  LPKA  anak , anak  tersebut  akan  digolongkan  berdasarkan  umur,  jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis pidana anak atau kejahatannya, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau dalam rangka pembinaan.
Dengan kata lain, dalam “penjara” anak pada sistem peradilan pidana anak, anak tidak hanya dipisahkan dari orang dewasa,  namun  juga  dipisahkan  lagi  berdasarkan  umur,  jenis  kelamin,  lama  pidana  yang  dijatuhkan,  jenis kejahatan, dan kriteria lainnya dalam rangka pembinaan.
Salah  satu  permasalahan  pendidikan  yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  adalah    bagaimana meningkatkan  mutu  pendidikan  pada  masing-masing  satuan pendidikan. Di  awali  dari  pendidikan  yang  kelak akan  membawa  perubahan  ke sektor lain seperti ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat  membawa  Negara  menjadi  lebih  baik.      Pendidikan  akan  menjamin  keberlanjutan  dan  percepatan pembangunan.  Masalah  tersebut      dikelola  ke  dalam  sistem  pendidikan  nasional  yang  tertuang  pada  Undang- undang  RI  1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan pendidikan”, dan Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Untuk itu, Negara menjamin perlindungan  terhadap  hak  anak  yang  merupakan  hak asasi manusia ( Harimurti, E. R. 2019) Nur, N. C., & Djabbar, A. (2019) mengemukakan bahwa dimasa sekarang ini, banyak anak   melakukan perbuatan kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana,  khususnya tindak pidana   pencurian, penganiayaan, asusila bahkan pembunuhan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak  tentunya tidak terlepas dari hokum yang menjadi payung bagi penegak keadilan. Kejahatan   yang dilakukan oleh anak pada akhirnya membawa mereka terjerat  oleh  hukum  positif.  Hukum  memberikan  penegasan  terhadap  mereka  yang  melakukan  tindak  pidana, termasuk  anak.  Meskipun  status  mereka  adalah  narapidana,hak  asasi  mereka  sebagai  manusia  tetap  harus dilindungi termasuk di dalamnya adalah hak mendapatkan pendidikan, ( Lumowa, H. B. 2017). Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995,    dinyatakan  bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LPKA dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan  oleh  BAPAS.  Sedangkan    pembinaan    di  LPKA  dilakukan  terhadap  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan.  Para  penghuni      lembaga    pemasyarakatan  bukan  hanya  dari  kalangan  dewasa,  adapula diantaranya yang  tergolong usia anak-anak. Haryaningsih, S., & Hariyati, T. (2020) mengatakan bahwa anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan  pembinaan dalam mengarahkan sikap, mental, dan bahkan perilaku agar menjadi lebih baik.
Program pembinaan yang dilakukan di LPKA  akan berjalan efektif apabila melihat  sudut pandang dari anak, dan juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai   dengan memperhatikan faktor efektivitas pembinaan yang dijalankan dan ketercapaian bagi anak  didik pemasyarakatan. Maisun, S. S. I. (2020) mengatakan bahwa t ujuan pendidikan adalah agar anak dapat mempersiapkan dirinya setelah menjalani  masa pidana dan berani serta siap menyambut masa depannya. Anak yang melakukan tindak pidana seyogyanya tidak dihukum di lembaga pemasyarakatan,  melainkan    dibina  mental  dan  kejiwaannya  agar  menjadi  lebih  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  yang  mengatur  bahwa pembinaan dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana di LPKA, (A riani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2019) . LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan  pendidikan dan  pemenuhan  lain dari
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                      e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.1, September 2022, pp 389-393

## 391
Terakreditasi SINTA 5 SK :105/E/KPT/2022 Novi Adriant, et al Pelatihan Pengembangan Konsep Diri Anak Binaan di LPKA Kota Pontianak
anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ( Argita, A., Gunawan, C., Risnawati, R., Syahrini, S., Nasir, N., & Lanontji, M. 2021).

## II. MASALAH
Permasalahan  yang  terjadi  di  LPKA  ialah  masih  kurangnya  konselor  kunjung  untuk  melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dan belum ada ruang khusus bagi anak binaan untuk mengembangkan diri. Lokasi mitra dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Lokasi LPKA

## III. METODE
Kegiatan  pengabdian  dilaksanakan  pada  bulan  Juli  2022,  tim  pelaksana  melakukan  observasi  dan memberikan beberapa layanan Bimbingan dan konseling seperti, Bimbingan Kelompok dan Konseling Individual. Pada kunjungan kali ini penghuni LPKA berjumlah kurang lebih 40 orang tapi yang menghadiri berjumlah 17 orang. Sisa penghuni lainnya berhalangan hadir karena ada kewajiban yang harus mereka kerjakan.
Pelaksaan kegiatan ini menggunakan layanan Bimbingan kelompok dan Konseling individu yakni berupa metode  ceramah  dan  diskusi.  Ceramah  dilakukan  untu  memberi  bahan  materi  yang  akan  dikembangkan  pada layanan  yang  akan  diberikan.  Mengingat  aka  nada  layanan  yang  diberikan  yang  memiliki  Bahasa  yang bersinambungan. L alu metode diskusi juga dilakukan ketika memberikan layanan, hal ini dilakukan agar suasana tetap hidup serta dapat mengumpulkan beberapa pendapat dari para tahanan yang berkaitan dengan materi yang diberikan bahkan menemukan pemecahan masalah dari pembahasan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  observasi  dan  pemberian  layanan  ini  merupakan  perwujudan  tridharma  Perguruan  Tinggi. Dimana kegiatan ini sebagai bukti yang diberikan kampus IKIP PGRI Pontianak terlebih khusus Prodi BK yang bersinergi untuk mewujudkan tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini dilakukan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada sesi pertama rekan tim observasi melakukan kata sambutan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan, Bimbingan kelompok dengan pokok materi tentang cara para tahanan beorientasi di lingkungan LPKA serta mengembangkan bakat pada masa tahanan. Para tahanan menjelaskan bagaimana  cara mereka beorientasi dilingkungan  LPKA, dan  bagaimana  cara  menyesuaikan  diri  di  awal  masuk  hingga  menunggu  kebebasan, lalu
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                      e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.1, September 2022, pp 389-393

## 392
Terakreditasi SINTA 5 SK :105/E/KPT/2022 Novi Adriant, et al Pelatihan Pengembangan Konsep Diri Anak Binaan di LPKA Kota Pontianak
dilanjut kemateri pokok mengenai bagaimana cara mereka mengembangkan bakar pada masa tahanan. Bahan ini melihat bahwa didalam LPKA terdapat beberapa fasilitas yang dapat digunakan seperti alat musik yang bervariasi, tenis meja,  kemudian ada bimker atau bimbingan kerja yang diadakan didalam LPKA. Bimker yang dilakukan ialah bengkel, pertukangan, memasak. Bimker ini bertujuan apabila narapidana anak binaan sudah menghabiskan masa tahanan mereka dan bisa melanjutkan kerjaan yang sudah diajarkan didalam LPKA. Serta mereka diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui program pendidikan kesetaraan (paket) yang tentunya memiliki beberapa pilihan salah satunya adalah paket C, yang memiliki dua jurusan yaitu IPA dan IPS.  Untuk Kegiatan Pertama yaitu Bimbingan Kelompok dengan membagi jumlah mahasiswa dan Klien pidanan menjadi 3 kelompok, dapat dilihat pada gambar 2.

## Gambar 2 Kegiatan Bimbingan Kelompok Bersama LPKA
Pada  Kegiatan  Pertama  tim  memberikan  layanan  Bimbingan  Kelompok  yang  telah  dibagi  menjadi  3 kelompok  masing  masing  terdiri  dari  7-8  orang  anak  Perkelompok.  Tujuan  Kegiatan  Pembinaan  Bimbingan kelompok  ini  diberikan  agar  anak  binaan  dapat  termotivasi  tidak  hanya  itu  adanya  bimbingan  dalam  aspek pekerjaan yang minati mereka. Kegiatan bimbingan individual dapat dilihat pada gambar 3.

## Gambar 3 Kegiatan Konseling Individu
Kemudian layanan berganti menjadi konseling individual. Pada layanan ini kami di dalam tim observasi, membagi satu orang didalam tim melakukan konseling individual dengan satu orang tahanan, kami tim observasi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                      e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.1, September 2022, pp 389-393

## 393
Terakreditasi SINTA 5 SK :105/E/KPT/2022 Novi Adriant, et al Pelatihan Pengembangan Konsep Diri Anak Binaan di LPKA Kota Pontianak
melakukan penguatan kepada penghuni LPKA baik mereka yang baru masuk ataupun yang sudah lama menjalani masa tahanan. Kami memberikan bekal agar mereka kuat menjalani dan dapat membuat momen ini menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta tidak mengulangi kesalahan yang telah mereka perbuat. Pada sesi ini juga kami menanyakan apa yang menjadi rencana mereka setelah keluar.  Bervariatif jawaban yang kami terima,  inti jawaban dari semua itu mereka bertujuan ingin bertemu dengan orang terkasih mereka seperti orang tua  atau  pun  kerabat  dekat.  Mereka  juga  sudah  mempersiapkan  akan  bekerja  seperti  apa  ketika  selesai  masa tahanan  mereka,  serta  sebagian  dari  para  tahanan  ingin  melanjutkan  pendidikan  mereka  agar  mereka  dapat menggapai cita-cita atau keinginan mereka yang sempat tertunda.

## V. KESIMPULAN
Kegiatan yang dilaksanakan di aula LPKA II Sungai Raya berjalan dengan sangat baik dan lancar, dengan harapan narapidana anak disana dapat termotivasi dan terus bersemangat menjalankan hari-harinya disana. Anak binaan  Kegiatan  ini  beragendakan melakukan  bimbingan  kelompok  dan  konseling  individual  yang anggotanya anak binaan yang ada di LPKA II Sungai Raya. Saran yang diberikan ialah semoga setelah keluar dari LPKA ini narapidana  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  yang  sudah  diperbuat  dan  sadar  akan  kesalahannya  agar  ikhlas menjalani hari harinya. Dan semoga mereka dapat meneruskan masa depannya menjadi orang yang lebih baik lagi dan berguna untuk banyak orang terutama untuk keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA
Argita, A., Gunawan, C., Risnawati, R., Syahrini, S., Nasir, N., & Lanontji, M. (2021). Manajemen Pembelajaran: Program  Belajar  Anak  Binaan  di  Lapas  Anak  Kota  Kendari. Journal  of  Education  and  Teaching (JET) , 2 (2), 121-128.
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap  Curanmor  yang  dilakukan  Oleh  Anak  di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 100-112.
Harimurti,  E.  R.  (2019).  Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  Dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan  Di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin , 3 (2),
23-29.
Haryaningsih, S., & Hariyati, T. (2020). Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Jurnal Konseling Dan Pendidikan , 8 (3), 191-197.
Maisun,  S.  S.  I.  (2020).  Efektivitas  Pelaksanaan  Pembinaan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  (ANDIKPAS)  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik , 9 (1), 93- 101.
Nababan,  A.  A.,  Jannah,  M.,  &  Sianturi,  F.  A.  (2022).  Pelatihan  Sistem  Informasi  Penelitian  Dan  Pengabdian Kepada Masyarakat (SIM-PPM) STMIK Pelita Nusantara. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara , 3 (1), 241-251. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.325
Nur, N. C., & Djabbar, A. (2019). Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan  Klas  Iib  Biak  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan. JIHK , 4 (2), 77-92.
Lumowa, H. B. (2017). Hak pendidikan bagi narapidana anak ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Lex Privatum , 5 (1).