## KASUS ARCHANDRA TAHAR KEBENARAN YANG MENEMBUS BATAS-BATAS
NASIONALISME
Oleh Edy Sismarwoto
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Sepintas,  kasus  Archandra  adalah  kemenangan  kekuasaan  politik  terhadap kebijakan  pemerintah.  Kemenangan  itu  diraih  melalui  isu  kewarganegaraan  ganda. Hukum kembali menjadi alat politik yang paling ampuh untuk mendongkel kewenangan institusional dari hak prerogatif presiden.
Kebenaran  yang  diwujudkan  dalam  Nawacita,  yaitu  mewujudkan  kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, ternyata bisa menembus  batas-batas  Nasionalisme  yang  ditetapkan  oleh  hukum  dan  dijadikan  alat politik. Cara berpikir progresif terhadap hukum, dapat menjembatani proses pencapaian tujuan Nawacita.
Kata Kunci: kebenaran; cara berpikir progresif hukum

## ABSTRACT
At first, the case of Archandra is a victory political power of government policies. The  victory  was  achieved  through  the  issue  of  citizenship.  Law  back  into  the  most powerful political tool to pry the institutional authority of the president’s prerogative.
Truth  embodied  in  Nawacita,  which  is  to  realize  economic  independence  by moving the strategic sectors of the domestic economy, it can penetrate the boundaries of nationalism established by law and be used as a political tool. How progressive thinking to the law, can bridge achieving goals process of Nawacita.
Keyword: truth; legal progressive way of thinking

## A. Pendahuluan
Dewasa ini persoalan
Nasionalisme  kian  kompleks.  Indikator “masalah”  dalam  nasionalisme  juga semakin  beragam;  mulai  dari  keinginan kelompok  masyarakat  untuk  merdeka, keinginan  untuk  membentuk  negara Islam, wacana politik untuk membentuk negara serikat, sampai kepada persoalan
kewarganegaraan ganda yang melibatkan  seorang  menteri  dan  gadis peserta  paskibra  yang  lolos  dalam seleksi administrasi.
Ketika  keinginan  merdeka  dan membentuk  negara  Islam  sebagian kelompok  masyarakat  sudah  mulai diredam,  muncul  persoalan  berkaitan dengan  kewarganegaraan  ganda.  Kasus
Archandra Tahar yang diangkat sebagai menteri yang ternyata memegang paspor Amerika  dan  Gloria  Natapradja  yang menjadi anggota paskibra yang ternyata memegang paspor Perancis, mencuat ke permukaan.  Ironisnya,  nasionalisme dipertanyakan  justeru  ketika  mereka sedangberperan  untuk  bangsa,  seperti ada kekuatan yang menggerakan sentimen nasionalisme menjadi penghalang bagi seseorang untuk berbakti bagi Indonesia.
Tanggapan  masyarakat  Indonesia juga  sangat  beragam.  Ada  yang  dengan serta  merta  menyalahkan  pemerintah yang  tidak  teliti  dengan  rekrutmen menteri,  ada  yang  ber-empaty  kepada gadis paskibra yang ternyata mempunyai rasa nasionalisme dilihat dari penampilannya  ketika  berbicara  di media.  Akhirnya,  kedua  kasus  itu diakhiri dengan pemberhentian Archandra  Tahar  sebagai  menteri  dan penerimaan  kembali  Gloria  menjadi anggota  paskibra.  Penyelesaian  yang berbeda  terhadap  kasus  yang  sama.  Ini menjadi  sorotan  etika,  politik  dan hukum. Para pakar berbicara di berbagai media,  baik  televisi,  media  cetak, maupun  di  sosial  media,  mengapa Archandra  Tahar  diberhentikan  sebagai menteri.
Selang beberapa waktu, di pertengahan  Oktober  2016  Jokowi membuat  kejutan  dengan  mengangkat Archandra Tahar sebagai Wamen ESDM  bekerjasama  dengan  Ignatius Jonan sebagai Menteri, keduanya sama-sama pernah diberhentikan.
Peristiwa  ini  mencengangkan  banyak politisi, mereka tidak memahami bagaimana cara berpikir Jokowi, mengangkat  kembali  orang  yang  sudah diberhentikan.  Tampaknya  Jokowi-Jk sangat  berorientasi  kepada  tujuan  yang terantum  dalam  Nawacita  ke  7  yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan  menggerakkan  sektor-sektor strategis  ekonomi  domestik,  sehingga pikirannya  tidak  bisa  dipahami  secara politis.
Berdasarkan uraian di atas, persoalan nasionalisme menjadi kelihatan beragam. Tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tapi juga  etika  bernegara.  Salah  satu fenomena yang serius dewasa ini adalah mempertentangkan nasionalisme dengan dwi  kewarganegaraan.  Tidak  sedikit warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya  karena  memegang paspor  negara  asing;  karena  memegang paspor  negara  asing  dipandang  sebagai indikator  bahwa  orang  tersebut  telah
melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya,  meskipun  mereka  masih merasa menjadi orang Indonesia. Lembaga
pemerintahan sebagai
administrator negara justeru tidak mampu menunjukkan data akurat mengenai  kewarganegaraan  seseorang, sehingga terjadi kasus di atas.

## B. Permasalahan
Rumusan masalah dalam makalah ini  adalah  mengapa  kasus  Archandra Tahar diselesaikan dengan diberhentikan sebagai  menteri  karena  memegang paspor negara asing. Bagaimana tinjauan etika, politik dan hukum terhadap kasus tersebut?
C. Pembahasan 1.    Pandangan  Hukum,  Dan  Politik Terhadap Kewarga- Negaraan Ganda
Indonesia tidak menganut dwikewarganegaraan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan
Nomor  12  Tahun  2006.  Sebaliknya, berdasarkan  pasal  tersebut,  seseorang kehilangan  statusnya  sebagai  warga negara
Indonesia apabila diamemperoleh  kewarganegaraan  lain atas  kemauannya  sendiri  dan  secara sukarela  mengangkat  sumpah  atau
menyatakan  janji  setia  kepada  negara asing  atau  bagian  dari  negara  asing tersebut.
Masalahnya,  apabila  seseorang telah  kehilangan  status  WNI  lantaran mengucapkan  janji  setia  kepada  negara asing,  dia  tidak  bisa  begitu  saja memperoleh kembali status WNI dengan membuang  status  kewarganegaraannya yang lama. Berdasarkan  Pasal  9 UU 12 tahun 2006, seseorang harus mengajukan permohonan kembali sebagai WNI pada saat sudah bertempat tinggal  di  Indonesia  selama  lima  tahun tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
Tuntutan  revisi  Undang-undang
nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mendadak ramai seiring kepemilikan warga negara ganda mantan  Menteri  Energi  Sumber  Daya Mineral  Arcandra  Tahar.  Pemerintah berpikir untuk merevisi, dengan mempertimbangkan  untung  dan  rugi pemberlakuan dwi kewarganegaraan ini. Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  salah  satu figur  yang  mendukung  hal  ini  secara tidak langsung, sebelum Arcandra Tahar diberhentikan  mengatakan,  Pemerintah harus mengutamakan tujuan penunjukkan Arcandra. Kalla sadar ada prosedur  yang  dilanggar,  tapi  tak  ada
pelanggaran  pidana  dalam  kasus  ini. Tetapi  pada  kenyataannya  Archanda tetap diberhentikan sebagai menteri.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno,  menyatakan,  pemberhentian Menteri ESDM, Arcandra Tahar, dilakukan Presiden Joko Widodo setelah memerhatikan  berbagai  hal.  Pratikno, tidak  mengurai  lebih  lanjut  alasan  dan makna kata-kata “memerhatikan
berbagai hal” yang dia maksud itu. Dia hanya  menyatakan,  menyikapi  soal kewarganegaraan dan informasi-
informasi yang diperoleh. Pemberhentian  Arcandra  merupakan bentuk  responsif  Presiden  terhadap  isu yang berkembang di masyarakat.
Presiden  memperoleh  informasi,  data yang berkembang, yang akhirnya Presiden  memutuskan  memberhentikan dengan hormat (Menteri ESDM
Arcandra Tahar) 1 .
2. Nasionalisme Dalam Etika (Jawa)
Kasus Archandra Tahar berkaitan dengan nasionalisme. Menurut Ensiklopedi  Indonesia,  nasionalisme adalah  sikap  politik  dan  sosial  dari sekelompok  bangsa  yang  mempunyai kesamaan  kebudayaan,  bahasa  dan wilayah  serta  kesamaan  cita-cita  dan
1 Staf Khusus Presiden Johan Budi SP di Istana Keprisidenan, Jakarta, Senin (15/8/2016)
tujuan  dengan  meletakkan  kesetiaan yang  mendalam  terhadap  kelompok bangsanya 6 .  Secara  etis,  nilai  yang terkandung di dalamnya adalah kesetiaan  yang  mendalam  terhadap kelompok bangsanya. 2 Archandra dianggap melanggar etika nasionalisme.
Etika  berasal  dari  bahasa  Yunani “Ethos”  dalam  bentuk  tunggal  yang berarti  kebiasaan.  Etika  merupakan dunianya  filsafat,  nilai,  dan  moral  yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan  dengan  persoalan  baik  dan buruk.  Yang  mana  dapat  disimpulkan bahwa etika adalah: (1) ilmu tentang apa yang  baik  dan  apa  yang  buruk  dan terutama  tentang  hak  dan  kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan  dengan  akhlak;  (3)  nilai mengenai  benar  atau  salah  yang  dianut suatu golongan atau masyarakat 3 .
Secara  teminologis,  De  Vos mendefinisikan  etika  sebagai  ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral).
Sedangkan William Lillie mendefinisikannya sebagai
thenormative  Science  of  the conduct  of human being living  in  societies  is
2 http : //id.wikipedia.org/wiki
3 Siti syamsiyatun/Nabiul wafiroh:Filsafat,Etika,dan Kearifan Lokal untuk Kontruksi Moral Kebangsaan Philosophy, Ethnis and Local Wisdom in The Moral Contruction of
The Nation Geneva:Globethics;net,2013,hlm17
a science  which  judge this conduct to beright  or  wrong,  tobe  good  or bad. Sedangkan ethic, dalam bahasa Inggris berarti System of moral principles. Istilah  moral  itu  sendiri berasal  dari  bahasa  latin mos (jamak: mores) , yang berarti juga kebiasaan dan adat. 4
Dari  hasil  analisis  K  Bertens, disimpulkan  bahwa  etika  memiliki  tiga posisi,  yaitu  sebagai  (1)  sistem  nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi  pegarrgan  bagi  seseorang  atau suatu kelompok dalam mengatuj tingkah lakunya, (2) kode etik,  yakni  kumpulan asas  atau  nilai  moral,  dan  (3)  filsafat moral, yakni ilmu tentong yang baik atau buruk.  Dalam  poin  ini,  akan  ditemukan keterkaitan  antara  etika  sebagai  sistem filsafat sekaligus artikulasi kebudayaan.. 5
Etika  masyarakat  berasal  dari nilai-nilai  budaya  yang  berkembang. Nilai budaya Jawa sebagai basis budaya masyarakat  Indonesia  dipengaruhi  oleh kisah-kisah  dalam  “wayang”.  Kata “wayang”  mempunyai  beberapa  arti.
Umumnya  menunjuk  semacam  boneka berupa manusia atau binatang;
adakalanya  bukan  boneka  melainkan
4 Ibid
5 ibid
hanya  gambar  saja  dan  akhirnya  dapat juga  berarti  pertunjukan  wayang  dalam arti di atasi. 6 Wayang dalam pandangan orang  Jawa  mampu  mengungkapkan berbagai  nilai  etis.  Artinya,  ilmu  yang mengajar  manusia  bagaimana  hidup bijaksana.  Wayang  juga  dipandang sebagai  ilmu  yang  mengajar  manusia bagaimana  mencapai  kesempurnaan hidupnya” 7
Kisah  yang  berkaitan  dengan Nasionalisme,  adalah  kisah  kesatria yang  bernama  Wibisono  berkaitan dengan  dwi  kewarganegaraan  dalam wayang. Wibisono sangat berbudi luhur dan  membela  keadilan  dan  kebenaran. Oleh  sebab  itu  dia  meninggalkan kakaknya  yang  bernama  Rahwana,  dan menjadi  warga  negara  Ayodya  untuk memihak  Sri  Rama  karena  melihat bahwa  kakaknya  salah  dan  keblinger, bertindak  tidak  adil  dan  mau  menang sendiri.  Wibisono  merupakan  tokoh yang menunjukkan bahwa kebenaran itu menembus  batas-batas  nasionalisme, bahkan  ikaten  persaudaraan.  Dalam etika  wayang  nilai  “kesempurnaan sejati”  memegang  peran  amat  penting:
6 Supardi  Djoko  Damono  (eds), Seni  Dalam Mayarakat Indonesia Bunga Rampai, Jakarta:
Gramedia, 1983.
7 Hazim Amir, Nilai-nilai Etis Dalam Wayang, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.hal.57
sentral dan vital. “Kesempurnaan sejati” yang  dimaksudkan  di  sini  lebih  pada nilai-nilai yang memiliki kadar keluhuran tinggi. 8
Ketika  Rahwana  berkuasa  di Alengka,  kekuatan  politik  Alengka digunakan mendukung sepenuhnya keinginan  Rahwana,  yang  bersifat angkara  murka.  Wibisono  berada  di dalam  lingkaran  itir.  Ia  memilih  pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Ayodya  yang  dipimpin  oleh  Sri  Rama. Kemudian  ia  datang  lagi  ke  Alengka dengan pasukan Sri Rama
danmengalahkan  Rahwana,  sehingga  ia diangkat  menjadi  raja  Alengka  karena rakyat  menghendakinya.  Sebaliknya,  di Indonesia kemauan politik tidak mendukung kepemimpinan Jokowi -JK. Pemanggilan  Archandra  oleh  presiden ternyata  tidak  didukung  secara  politis, sehingga  tekanan  untuk  menyingkirkan Archanda  disebabkan  kewarganegaraan ganda memenangkan pertarungan
kepentingan itu. Presiden akhirnya, mau tidak  mau  memberhentikan  Archandra sebagai menteri ESDM.
Apabila dianalisis dengan pendapat  Bertens,  maka  Nasionalisme Archandra  terletak  dalam  tiga  posisi, yaitu sebagai berikut:
(1)  sistem  nilai,  yakni  nilai-nilai  dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Pada sistem Nilai, masyarakat Indonesia sangat
terbuka  untuk  menerima  orang asing  yang  ingin  berdedikasi  di Indonesia di segala bidang pembangunan
bangsa.
Nasionalisme  yang  diukur  dengan kewarganegaraan  menjadi  terlalu dangkal  dalam  sejarah  Indonesia, karena  kewarganegaraan  berasal dari  proses  administrasi  negara. Sejarah  mencatat  beberapa  nama orang asing yang membela kemerdekaan
Indonesia,
diantaranya  adalah  : Laksamana Muda  Maeda  Takashi  (1898  - 1977), rumah  Maeda  di  Jl.  Teji Meijidori  No.  1  (kini  Jl.  Imam Bonjol,  Jakarta  Pusat)  menjadi tempat disusunnya naskah Proklamasi  yang  rampung  pada tanggal  17  Agustus  1945  sekitar pukul  3  pagi.  Pukul  10  paginya, naskah  tersebut  dibacakan  beserta penjagaan  dari  beberapa  bawahan Maeda. Atas dukungannya terhadap  kemerdekaan  Republik
Indonesia, Maeda mendapat
Bintang  Jasa  Nararya  di  Upacara Kemerdekaan  pada  tanggal  17 Agustus  1973  dan  sempat  bertemu dengan Bung Hatta; Muriel Stuart Walker  (1989  -  1997). Muriel Stuart  Walker  lahir  di  Glasgow,
Skotlandia, yang kemudian bermigrasi  bersama  ibunya  ke California,  Amerika  Serikat.  Di sana  ia  bekerja  menjadi  penulis naskah di Hollywood. Sekitar tahun 1930  hingga  1932  dia  menikah dengan seorang pria berkebangsaan Amerika  Serikat  bernama  Karl Jenning  Pearson.  Tahun  1932  ia pindah  ke  Indonesia,  tepatnya  ke Bali  dan  mengganti  namanya menjadi  Tanri.  Selama  Perang Kemerdekaan  Indonesia,  sekitar tahun  1945  hingga  1949,  Tantri direkrut  oleh  nasionalis  Indonesia bergerilya bersama Bung Tomo dan pejuang  lainnya.  Ia  juga  turut menyaksikan Pertempuran Surabaya. Tantri kemudian menjadi penyiar  radio  “Voice  of  Free Indonesia”  (kini  menjadi  Voice  of Indonesia, sebuah divisi otonom di bawah  RRI)  dan  sempat  menjadi penulis  pidato  bahasa  Inggris pertama  Bung  Karno;  dan  masih
banyak yang lainnya.
Penunjukkannya  sebagai  menteri sebenarnya  adalah  langkah  yang tepat  untuk  membenahi  masalah ESDM  di  Indonesia 9 .  Posisi Archandra,  pada  sistem  nilai  di Indonesia,  sekalipun  ia  memegang paspor Amerika tidak tertutup untuk mengabdi sebagai bangsa Indonesia, apalagi  ia  masih  memegang  paspor Indonesia. Latar belakang pendidikan  Arcandra  Tahar  adalah Teknik  Mesin  ITB.  Usai  lulus, Archandra  bekerja  di  Andersen Consulting  melanjutkan  pendidikan S2nya di A&M University Amerika Texas. Archandra terus melanjutkan pendidikan  S3nya  di  Amerika Serikat.  Dr.  Archandramenjabat sebagai  Presiden  di  Petroneering Houston di Texas. Dimana perusahaan  ini  bergerak  dibidang energi  dan  minyak.  Archandra memegang jabatan ini sejak Oktober 2013.  Diketahui  sejumlah  jabatan mentereng  lainnya  pernah  diemban pria berusia 45 tahun ini. Archandra pernah  menjadi  Principal  Horton Wison Deepwater Incsejak Oktober 2009  hingga  Oktober  2013.  Ia pernah  bekerja  di  AGR  Deepwater
Development System Inc, di
Hydrodynamics  Lead  Floa  TEC LLC  dan  berbagai  perusahaan internasional  lainnya 10 .  Hanya  saja, menteri  adalah  jabatan  politik  yang sangat diperebutkan oleh
partai-partai  politik,  baik  secara terang-terangan maupun secara diam-diam.
(2) kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral,
Penunjukkan Archandra
sebagai  menteri  mungkin  saja dianggap  sebagai  pelanggaran  kode etik politik partai pendukung presiden,  tapi  bukan  pelanggaran moral.  Karena  didasarkan  kepada tujuan, sebagaimana dikatakan Jusuf Kalla  bahwa  Pemerintah  harus mengutamakan tujuan penunjukkan Arcandra, yaitu membenahi  masalah  ESDM  di Indonesia
(3) filsafat  moral,  yakni  ilmu  tentang yang baik atau buruk.
Bangsa  Indonesia  mempunyai landas  an  moral  Pancasila,  segala baik  buruk  dalam  bernegara  diukur dengan  nilai  yang  terkandung  di dalam  Pancasila,  yang  dijabarkan
10 http://www.lemahirengmedia.com/2016/08/profil-dan -biografi-arcanda-tahar.html
dalam pasal-pasal UUD NKRI 1945. Penunjukkan  menteri  adalah  hak prerogratif presiden yang mempertimbangkan berbagai
kepentingan  bangsa  dan  negara, bukan  kepentingan  golongan  atau partai.  Pembukaan  UUD  NKRI 1945  telah  menggarisbawahi  tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kerangka tujuan ini bersifat terbuka dan tidak mengisolasi  bangsa  Indonesia  dari sistem  Global.  Pencapai  tujuan secara moral tidak menunjuk kepada pribadi-pribadi, tetapi kepada Pemerintah Indonesia

## 3. Pengangkatan Kembali Archandra Tahar
Archanadra  Tahar  kembali  ke Indonesia  adalah  karena  keinginannya untuk  membangun  Indonesia,  terutama di  bidang  Migas.  Itu  dilakukan  karena
dia  masih  merasa  orang  Indonesia  dan masih  memegang  paspor  Indonesia disamping  paspor  Amerika  tempat  ia bekerja  Etika  masyarakat  sebenarnya tidak  mempermasalahkannya,  karena ada tujuan yang luhur yaitu membangun bangsa  Indonesia.  Tetapi  kompleksitas kepentingan  politik  menjadikan  hukum sebagai  alat  untuk  menyingkirkannya dari  peran  politiknya  sebagai  menteri. Dilihat secara etis, ia mempunyai tujuan luhur  seperti  yang  dilakukan  oleh Wibisono  yang  akhirnya  juga  menjadi raja  di  Alengka  Pemberhentiannya sebagai  menteri,  menunjukkan  bahwa kebenaran  belum  mampu  menunjukkan kekuatannya di Indonesia
Kebenaran 15 masih  kalah  dengan hasrat politik yang hanya mementingkan kelompok  bukan  kepentingan  bangsa. Rahwana  politik  Indonesia  belum  bisa dikalahkan  oleh  tujuan  luhur  seorang Archanda  Tahar.  Tetapi  cara  berpikir progresif memberikan kemampuan hukum untuk berdiri diatas kepentingan politik.  Hukum  dapat  bertindak  untuk kebahagiaan  manusia,  apabila  berada pada tujuan yang mementingkan kebahagiaan  manusia. Rule  Breaking dapat dilakukan untuk menembus batas-batas Nasionalisme yang dipasang oleh kemauan politik. Pemikiran hukum
progresif  menempatkan  diri  sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan  diri  dari  tipe,  cara berpikir,  asas  dan  teori  hukum  yang legalistik-positivistik.  Dengan  ciri  ini “pembebasan”  itu,  hukum  progresif lebih  mengutamakan  “tujuan”  daripada “prosedur”.  Dalam  konteks  ini,  untuk melakukan  penegakan  hukum,  maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif  dan  bila  perlu  melakukan “mobilisasi  hukum”  maupun “rule breaking ”.
Jokowi  —  Jk  telah  membuktikan proses Rule  Breaking dalam  tataran praktis mampu mengembalikan
kewarganegaraan Archandra Tahar. Persoalan Nasionalisme yang ditabrakkan dengan aturan dwi kewarganegaraan Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan
Nomor  12  Tahun  2006,  pada  akhirnya diatasi  dengan  proses  administrasi kependudukan  yang  dilakukan  setelah Archandra diberhentikan sebagai menteri.  Proses  ini  memakan  waktu kurang  lebih  dua  bulan  sebelum Archandra  diangkat  sebagai  Wakil Menteri.  Padahal  berdasarkan  Pasal  9 UU  12  tahun  2006,  seseorang  harus mengajukan permohonan kembali sebagai WNI pada saat sudah bertempat
tinggal  di  Indonesia  selama  lima  tahun tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
Di balik semua itu, dapat
dibayangkan betapa rumitnya pertarungan di dalam pemikiran Jokowi - JK antara kepentingan untuk mencapai tujuan  yang  sudah  dicantumkan  dalam Nawacita  dengan  tekanan  politik  untuk menggantikan Archandra dengan pribadi lain.  Disini,  etika  berperan  untuk menuntun  perilaku.  Nilai-nilai  luhur yang  didasarkan  kepada  kepentingan bersama  berperan  untuk  menetapkan keyakinan  memilih  keputusan  yang diambil.  Menurut  Hazim  Amir,  nilai luhur  berkaitan  dengan  dua  hal,  yaitu Pertama; terbentuknya “manusia
sempurna”  baik  sebagai  makhluk jasmani, rohani, maupun sebagai makhluk pribadi, sosial, dan Ketuhanan, yakni  manusia  yang  memiliki  pribadi, tingkah laku, dan hidup yang sempurna , karena ia memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan ajaran-ajaran kebenaran  yang  “sempurna”.  Kedua; terciptanya suatu kehidupan masyarakat, negara, dan dunia yang sempurna. 16
Pada akhirnya dapat dilihat kuatnya peran Nawacita dalam
pemerintahan  Jokowi-Jk  dan  upaya untuk  untuk  mewujudkannya,  sehingga
harus mengesampingkan tekanan politik. Dalam pemikiran hukum progresif,  peranan  manusia,  maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga  hukum  lebih  tampil  sebagai medan  pergulatan  dan  perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu  sendiri.  Hukum  tidak  ada  untuk  diri dan  keperluannya  sendiri,  melainkan untuk  manusia,  khususnya  kebahagiaan manusia. 17 Terlepas dari hasil yang dapat dicapai  oleh  Archandra  Tahar  dan Ignatius Jonan, secara etis pengangkatan mereka  bertujuan  terciptanya  suatu kehidupan  masyarakat,  negara,  dan dunia yang sempurna.

## D. Penutup
Kesimpulan
1. Pemanggilan  Archandra  oleh presiden ternyata tidak didukung secara politis, sehingga Presiden menghentikan Archanda
sebagai menteri.
2. Kisah pewayangan merupakan sumber Etika masyarakat.
Tinjauan  etika  terhadap  kasus
Archandra Tahar dapat dilakukan  dengan  bercermin pada kasus
dwikewarganegaraan Wibisono dalam kisah pewayangan Indonesia. Archandra  tidak  seharusnya diberhentikan karena penunjukkannya sebagai menteri  ada  tujuan  luhur membangun bangsa Indonesia. 3. Pengangkatan kembali Archandra  sebagai  Wamen, menunjukkan pemikiran progresif dimana hukum digunakan  untuk  mencapai kebahagiaan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Ayyub Saleh, Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in  Book  and  Law  in  Action  ” Menuju Penemuan Hukum(Rechtsvinding), Yarsif Watampone, Jakarta, 2006
Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education,
Yogyakarta, 2010
Hazim  Amir, Nilai-nilai  Etis  Dalam Wayang, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1991
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2005 Mahmud Kusuma ,Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya
Penegakan  Hukum  Indonesia,
Antony  Lib  bekeijasama  LSHP, Yogyakarta, 2009
Sabian Usman , Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009
Satjipto Rahardjo , Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis
Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007
Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum Progresif, Penerbit  Buku  Kompas, Jakarta, 2006
Satjipto  Rahardjo , Penegakan  Hukum Suatu  Tinjauan  Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
Supardi Djoko Damono (eds), Seni
Dalam Mayarakat Indonesia Bunga Rampai, Jakarta:
Gramedia, 1983. http : //id.wikipedia.org/wi k