## PEMBATASAN PEMBERIAN HAK POLITIK TERHADAP MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF
I Nyoman Suryana 1 , Ni Made Novi Yuliasih 2
1 Fakultas Hukum Universitas Teknologi Indonesia, 2 Fakultas  HukumUniversitas Mahendradatta
1 Jl. Bypass Ngurah Rai No.774, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361, 2 Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara Email : Inyomansuryana 1, novik0443@gmail.com 3
Abstrak, Kementerian Hukum dan HAM telah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  yang ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham pada tanggal 3  Juli  2018  ini  menjadi  polemik  di  masyarakat  dan  berbagai  lembaga  negara,  termasuk DPR  dan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  karena  PKPU  tersebut  memuat ketentuan yang menimbulkan kontroversi. Ketentuan tersebut berkenaan dengan larangan mantan  terpidana  korupsi  untuk  mendaftar  menjadi  calon  legislatif  pada  Pemilu  2019. Rumusan  masalah  meliputi  bagaimanakah  peraturan  tentang  pencalonan  anggota legislatif  mantan  narapidana,  dan bagaimanakah  implikasi  pencabutan  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Agung Nomor 46P/HUM/2018. Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep.Pengaturan terhadap  pembatasan  hak  politik  seseorang  warga  negara  diatur  pada  Ketentuan  pasal  4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa“mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri asalkan  dengan  catatan  memproklamirkan  diri  di  hadapan  public  bahwa  yang bersangkutan  adalah  seorang  mantan  narapidana  Peratutan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  20  Tahun  2018  juga  bertentangan  dengan    Undang  -  Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang hirarki pembentukan perundangan undangan.
Kata Kunci : Hak Politik, Narapidana, Calon Legislatif
Abstrack, The Ministry of Law and Human Rights has officially promulgated the General Election  Commission  Regulation  No.  20/2018.  The  General  Election  Commission Regulation,  which  was  signed  by  the  Director  General  of  Laws  and  Regulations  of  the Ministry  of  Law  and  Human  Rights  on  July  3,  2018,  has  become  a  polemic  in  the community and various state institutions, including the House of Representatives and the Ministry  of  Law  and  Human  Rights,  because  the  PKPU  contains  provisions  that  have caused controversy. The provision concerns the prohibition of former corruption convicts from  registering  as  legislative  candidates  in  the  2019  elections.  The  formulation  of  the problem includes how the regulation on the nomination of legislative members of former convicts,  and  how  the  implications  of  the  revocation  of  General  Election  Commission Regulation Number 20/2018 with the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018. The research used is normative legal research with a statutory approach and a concept approach. Regulations on the restriction of a citizen's political rights are regulated in the provisions  of  Article  4  paragraph  (3),  Article  11  paragraph  (1)  letter  d  PKPU  Number 20/2018 along the phrase "former corruption convicts" must be declared contrary to Law Number 7 of 2017 concerning general elections which allows former prisoners to run for office provided that they proclaim themselves in public that they are a former prisoner of
the General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 is also contrary to Law Number 12 of 2011 concerning the hierarchy of the formation of invitation legislation Keywords: Political Rights, Prisoners, Legislative Candidates

## PENDAHULUAN
Penentuan  bakal  calon  legislatif baik  DPR  maupun  DPRD berawal  pada proses  internal  partai  politik  peserta pemilihan  umum.  Pada  partai  politiklah yang diusulkan yang akan menjadi calon dalam setiap wilayah pemilihan walaupun undang-undang mengatur persyaratan  formal  yang  mesti  dipenuhi seseorang  yang  menjadi  benih  peserta. Akan sulitnya merubah lembaga legislatif  jika  seorang  yang  dicalonkan oleh  partai  politik  mempunyai  track record yang banyak masalah. Data memperlihatkan tidak sedikit  mantan  narapidana  khususnya korupsi  banyak  mengajukan  diri  dan maju  pada  pemilu  legislatif  di  tahun 2019.  Majunya  mantan  narapidana korupsi  sebagai  peserta  anggota  dewan belum terlepas pada Putusan Mahkamah Agung  dimana  telah  memvonis  uji materi  yang  terdapat  pada  ketentuan Pasal  4  ayat  (3)  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun 2018  mengenai  Pencalonan  DPR  dan DPRD  Kabupaten/Kota  atas  ketetapan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 mengenai Pemilihan Umum. akan calon legislative  narapidana  korupsi  menjadi MS  (Memenuhi  Syarat).  Ini  artinya, mantan  narapidana  korupsi  diberikan untuk  maju  menjadi  calon  legislative.
Dari putusan Mahkamah Agung tersebut dimungkinkan banyaknya calon legislatif  mantan  narapidana  korupsi yang  awalnya  tidak  lolos  oleh  KPU karena adanya Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) akan dapat lolos menjadi bakal calon legislatif. 1
1 Gede  nofantara  putra  dkk,  2021, Hak  Mantan  Narapidana  Korupsi  Sebagai Calon  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Dalam Pemilihan Umum”, jurnal
Kementerian  Hukum  dan  HAM telah  resmi  mengundangkan  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20 Tahun 2018. Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  yang  ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang- Undangan Kemenkumham  pada  tanggal 3  Juli  2018  ini  menjadi  polemik  di masyarakat dan berbagai lembaga negara, termasuk DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena
PKPU  tersebut  memuat  ketentuan  yang menimbulkan  kontroversi.  Ketentuan tersebut  berkenaan  dengan  larangan mantan terpidana korupsi untuk
mendaftar  menjadi  calon  legislatif  pada Pemilu 2019. 2 Sebelum akhirnya resmi diundangkan  dan  masuk  dalam  berita negara,  perdebatan  mengenai  substansi pengaturan  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  tersebut  berkembang  seputar
Pasal  7  ayat  (1)  huruf  h  Peraturan
Komisi Pemilihan Umum yang mengatur  bahwa  syarat  bakal  calon anggota  legislatif  salah  satunya  yakni bukan mantan terpidana korupsi. Pengaturan  ini  menjadi  perdebatan  luas karena dipandang bertentangan langsung  dengan  aturan  hukum  yang lebih tinggi, yakni UU Pemilu. Namun kemudian diketahui bahwa  ternyata  draf  PKPU  tersebut mengalami  sedikit  perubahan  sebelum diberlakukan, khususnya
terkait substansi  larangan  mantan  terpidana korupsi.  Pengaturan  mengenai  larangan mantan  terpidana  korupsi  yang  tadinya diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  h, akhirnya  direvisi  menjadi  Pasal  4  ayat (3)  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum yang  intinya  antara  lain  bermakna
interpretasi  hukum,  vol.2  No.2,  Agustus 2021, hal. 450
2 Prianter Jaya Hairi, 2018,
Peraturan  KPU  No.20  Tahun  2018  Dalam Perspektif  Hierarki  Norma  Hukum, Puslit BKD, Vol.X, No.13, Juli 2018, hal. 1
bahwa  larangan  mantan  narapidana korupsi  mendaftarkan  diri  merupakan bagian  dari  proses  seleksi  bakal  calon anggota  legislatif  dalam  mekanisme partai yang bersangkutan. Pada faktanya, hanya tiga partai politik yang mendukung gagasan tersebut,  yaitu  PKB,  PKS,  dan  Hanura.
Sedangkan  partai  lain  seperti  Nasdem, Demokrat,  PDIP,  Golkar,  PPP,  PAN, dan  Gerindra  menolak  gagasan  tersebut untuk  dimasukkan  dalam  rancangan Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum sebab  dinilai  akan  melanggar  hak  asasi manusia.  Salah  satu  anggota  Komisi  II DPR  RI  dari  fraksi  golkar,  Firman Soebagyo  misalnya  menganggap  bahwa sikap yang diambil KPU melanggar Hak Asasi Manusia sebab ia beralasan bahwa pembatasan hak politik seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan. Komisi  Pemberantasan  Korupsi
mengemukakan  bahwa  ada  tiga  alasan mendasar  Indonesia  dalam  memandang korupsi  sebagai extra  ordinary  crime , yaitu  pertama,  tindak  pidana  korupsi sangat  merugikan  perekonomian  negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan  pembangunan  nasional yang  menuntut  efisiensi  tinggi.  Kedua; tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Ketiga, tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasioanl yang mempengaruhi  seluruh  masyarakat  dan ekonomi. digolongkannya tindak pidana korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa atau extra  ordinary  crime di  Indonesia,
dikarenakan masalah korupsi di Indonesia  sudah  berurat  berakar  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ternyata  salah  satu  program  pemerintah adalah penegakan hukum secara
konsisten  dan  pemberantasan  KKN.
Masalah  korupsi  pada  tingkat  dunia diakui merupakan kejahatan yang sangat kompleks,  bersifat  sistemik  dan  meluas dan  sudah  merupakan  suatu  binatang gurita yang mencengkram seluruh
tatanan sosial dan pemerintahan.
Pemilihan umum juga merupakan  sarana  untuk  memfasilitasi proses  perebutan  mandat  rakyat  untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilihan umum, rakyat sebagai pemegang  kedaulatan  Negara  memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya  untuk  lima  tahun  kedepan. Penentuan  bakal  calon  legislatif  baik DPR  maupun  DPRD  berawal  pada proses  internal  partai  politik  peserta pemilihan  umum.  Dalam  hal  ini diperlukannya  harmonisasi  perosalan antara  system  hukum  kepartaian  dan sistem  hukum  pemilu  agar  dapat  saling besinergi  dalam  kesatuan  sistem  pemilu di  Indonesia.  Sehingga  dengan  begitu juga dapat menopang efektifitas berjalannya sistem pemerintahan presidensial yang dianut di Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  pada  bagian latar  belakang,  maka  dapat  dirumuskan beberapa  permasalahan  yang  ingin diketahuai meliputi bagaimanakah peraturan  tentang  pencalonan  anggota legislatif mantan narapidana dan bagaimanakah  implikasi  pencabutan
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  20  Tahun  2018  dengan  adanya putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 46P/HUM/2018?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah yuridis  normatif  yang  didukung  oleh metode  empiris.  Jenis  penelitian  yuridis normatif  adalah  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  mempelajari, mengkaji peraturan perundang- undangan  dan  literatur  serta  bahan- bahan hukum yang berhubungan dengan deportasi.  Sedangkan  jenis  penelitian empiris dilakukan dengan cara mengkaji dan memperjelas kajian hukum penelitian  tersebut  guna  mendapat  hasil penelitian  yang  objektif  dan  terperinci dengan  cara  melakukan  wawancara dengan  narasumber  ditempat  lokasi penelitian..
HASIL DAN PEMBAHASAN Peraturan Tentang Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Hak  memilih  dan  hak  dipilih adalah  hak  konstitusional  terhadap warga negara yang telah diakui hak atas kedudukan  yang  sama  di  hadapan hukum  dan  pemerintahan  sebagaimana yang  telah  dijamin  Undang-Undang Dasar  1945.  Jaminan  pelaksanaan  hak memilih  dan  dipilih  diatur  dalam Undang-Undang terkait Pemilu Presiden dan  Wakil  Presiden,  Pemilu  anggota DPR,  DPD,  dan  DPRD  maupun  dalam Pemilihan  Kepala  Daerah.  Hak  pilih dibagi  menjadi dua yaitu  hak pilih  pasif (hak  dipilih)  dan  hak  pilih  aktif  (hak memilih).  Hak  pilih  pasif  adalah  hak warga negara untuk dipilih atau menduduki posisi dalam lembaga perwakilan  rakyat,  sedangkan  hak  pilih aktif  adalah  hak  warga  negara  untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan  rakyat,  yang  masing-masing hak wajib memenuhi berbagai persyaratan  yang  telah  ditentukan.  Hak pilih  adalah  hak  warga  negara  untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di  lembaga  perwakilan  rakyat  melalui Pemilihan Umum yang demokratis. 3 Hak  memilih  dan  hak  dipilih merupakan  hak  yang  dilindungi  dan diakui  keberadaannya  oleh  ketentuan Undang-Undang  Dasar  1945.  Oleh sebab  itu,  setiap  warga  negara  yang menggunakan  hak  tersebut  dalam  setiap pemilihan  harus  terbebas  dari  segala bentuk  campur  tangan  dari  pihak  lain, intimidasi  dan  diskriminasi  serta  segala bentuk  tindakan  kekerasan  yang  bisa menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses  Pemilu. Hak untuk  memilih  dan  dipilih  dalam Pemilihan  Umum  merupakan  salah  satu bentuk  dari  Hak  Asasi  Manusia  yang
3 Khairul Fahmi, 2017, Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. Jurnal Konstitusi.
Volume 14. Nomor 4. hal 758.
telah  dijamin  oleh  Negara  yang  diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia  menyebutkan  bahwa  : Setiap  warga  Negara  berhak  untuk dipilih  dan  memilih  dalam  Pemilihan Umum  berdasarkan  persamaan  hak melalui pemungutan suara yang
langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Perundang-undangan.  Pasal tersebut  menjelaskan  bahwa  tidak  boleh siapapun  untuk  merusak,  menghapus bahkan  mengurangi  hak  pilih  dan memilih Warga Negara Indonesia kecuali ada beberapa hal yang menyebabkan  hak  pilih  dan  memilih seseorang  dihapuskan,  dikurangi  atau dibatasi karena ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Mengajukan diri sebagai peserta untuk  dipilih  dalam  Pemilu  merupakan salah  satu  hak  asasi  warga  negara  yang dijamin  oleh  negara.  Pada  Pasal  70  dan Pasal  73  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  menyatakan  bahwa  dalam menjalankan  hak  dan  kewajiban  setiap orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang dan  segala  hak  serta  kebebasan  yang diatur  hanya  dapat  dibatasi  oleh  dan berdasarkan pada Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan  dan  penghormatan  terhadap Hak  Asasi  Manusia  serta  kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan  kepentingan  bangsa.  Ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa pembatasan  hak  politik  untuk  dipilih menjadi  anggota  legislatif  bagi  mantan terpidana korupsi dapat dilakukan hanya dengan dikeluarkannya  Undang-Undang atau  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  jika  terjadi  keadaan genting  yang  memaksa.  Pada  Pasal  4 ayat  (3)  PKPU  Nomor  20  Tahun  2018 Tentang  Pencalonan  Anggota  DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,  dalam  Pasal  tersebut dinyatakan  bahwa  dalam  seleksi  bakal calon  secara  demokratis  dan  terbuka, agar  Parpol  tidak  menyertakan  mantan terpidana  Bandar  narkoba,  Kejahatan
seksual  terhadap  anak  dan  mantan terpidana Korupsi. Dalam Pasal 240 ayat (1)  huruf  G  Undang-Undang  Pemilu yang  menyatakan,  seorang  mantan narapidana  yang  telah  menjalani  masa hukuman  selama  lima  tahun  atau  lebih, boleh  mencalonkan  diri  selama  yang bersangkutan  mengumumkan  pernah berstatus  sebagai  narapidana  kepada publik, dan dalam hal ini kecuali mantan terpidana yang berulangulang (recidivis), Kejahatan seksual dan Bandar narkoba. Dalam  hal  untuk  mewujudkan terciptanya sebuah Pemilu yang demokratis,  maka  perlu  adanya  sebuah lembaga Negara yang dapat melaksanakan  apa  yang  menjadi  tujuan dan  fungsi  dari  Pemilu  tersebut.  Oleh karena  itu,  untuk  melengkapi  dan menguatkan kekuatan kerja pemerintahan  Negara  adalah  dengan membentuk  suatu  Komisi  Negara  yang merupakan  bagian  dari  politik  hukum
Negara  yang  merupakan  anjuran  dari UUD  1945,  yaitu  dengan  dibentuknya Komisi  Pemilihan  Umum  yang  sangat berperan  dalam  penyelengaraan  Pemilu.
Dengan  dibentuknya  KPU  sebagai bentuk dari pemulihan terhadap penyelenggaraan  Pemilu  yang  bebas pada masa sekarang. 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  (PKPU)  adalah  salah  bentuk produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh
KPU  yang  aturannya  mengikat.  Dalam jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang- undangan  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (PKPU)  tidak  tergolong  ke dalamnya,  sebagaimana  yang  termuat dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  sebagaimana  telah  dirubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  15
Tahun  2019,  menyebutkan  bahwa  jenis
4 Zainal Arifin Mochtar, 2016 , Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi dan Penataannya kembali Pasca Amandemen Konstitusi , PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 108
dan  hierarki  Peraturan  Perundang- undangan terdiri dari:
1. Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia tahun 1945 (UUD 1945); 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan  Daerah  Provinsi, Kabupaten/Kota. Akan tetapi PKPU tetap
memiliki  kekuatan  yang  mengikat, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa:  “Jenis  Peraturan  Perundang- undangan  selain  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1) mencakup  peraturan  yang  ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY,  Bank  Indonesia,  Menteri,  Badan, Lembaga,  atau  Komisi  yang  setingkat yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang atau  pemerintah  atas  perintah  Undang- Undang,  DPRD  Provinsi,  Gubernur,
DPRD Kab/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.’’
Berdasarkan  pada  Pasal  22E ayat  (5)  disebutkan  bahwa  Pemilu diselenggarakan  oleh  suatu  Komisi Pemilihan  Umum  yang  bersifat  tetap, nasional  dan  mandiri.  UUD  1945  telah menjamin  dan  melindungi  KPU  sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. Oleh sebab itu KPU
dikelompokkan sebagai lembaga dengan constitutional importance . 5 KPU sebagai lembaga Negara yang independen  tidak  boleh  dikendalikan oleh  kepentingan  partai  politik  atau peserta Pemilihan Umum. 6 Dalam Pasal
5 Jimly Asshiddiqie, 2006,
Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 235 6 Ibid
75  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa: 1. Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang    ini,  KPU membentuk  Peraturan  KPU  dan Keputusan KPU; 2. PKPU  dimaksud  pada  ayat  (10) merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan; 3. Dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya,  KPU  provinsi dan KPU Kab/Kota menetapkan keputusan  dengan  berpedoman pada keputusan KPU dan PKPU; 4. KPU  membentuk  PKPU  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan tahapan  Pemilu,  KPU  wajib berkonsultasi  dengan  DPR  dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.
Berdasarkan  pada  Pasal  75  ayat
(1)  diatas  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  dalam  pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  didasarkan  pada perintah Undang-Undang atau berdasarkan  tugas  dan  wewenang  yang dimiliki.
Hal  yang  menjadi permasalahan disini  adalah  dengan  dikeluarkannya ketentuan  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (PKPU)  Nomor  20  Tahun  2018 Tentang  Pencalonan  anggota  DPR, DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kab/kota yang  tertuang  dalam  Pasal  4  ayat  (3), Pasal  11  ayat  (1) huruf  D,  dan  lampiran model  B.3  fakta  Integritas  pengajuan bakal  calon  anggota  DPR,  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kab/Kota  yang mengatakan  bahwa  dalam  seleksi  bakal calon  secara  demokratis  dan  terbuka, agar  Parpol  tidak  menyertakan  mantan terpidana  Bandar  narkoba,  kejahatan seksual  terhadap  anak  dan  mantan terpidana  korupsi.  KPU  menolak  Partai politik  yang  menyertakan  peserta  bakal calon anggota yang terlibat dalam kasus korupsi  atau  sebagai  mantan  terpidana Korupsi.
Dengan dikeluarkannya ketentuan  tersebut  menjadi  Pro  dan
Kontra  dikalangan  masyarakat  dan  elit- elit politik yang beranggapan bahwa hal tersebut telah melanggar hak konstitusional  seseorang  warga  Negara yang  ingin  mengajukan  diri  sebagai bakal  calon  anggota  DPR,  DPRD provinsi  dan  DPRD  Kab/kota  sebagai wujud  dalam  memajukan  diri  aktif dalam  kegiatan  proses  politik.  Serta dianggap  tidak  sesuai  dengan  Undang- Undang yang lebih tinggi yaitu Undang- Undang Tentang Pemilu.
Hal  tersebut  membuat  KPU dianggap telah mengenyampingkan
Pasal  28  J  ayat  (2)  UUD  1945  yang mengatakan  bahwa  dalam  menjalankan hak  dan  kebebasannya  setiap  orang wajib  untuk  tunduk  kepada  pembatasan yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang.
Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan  putusan,  yang  mana putusan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018, yang mana Mahkamah Agung  membatalkan  ketentuan  Pasal  4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf D, serta
Lampiran  Model  B.3  Fakta  Integritas terhadap  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (PKPU)  Nomor  20  Tahun  2018 Tentang  Pencalonan  Anggota  DPR, DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kab/Kota, yang  beranggapan  bahwa  ketentuan tersebut  bertentangan  dengan  Peraturan
Perundang-Undangan yang berada diatasnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu  dan Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011 sebagaimana  telah  dirubah  menjadi Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2019 Tentang Peraturan Perundang-undangan. Dalam  hal  ini  KPU  dianggap  tidak berwenang  dalam  pembuatan  Undang-
Undang, KPU dianggap hanya memiliki kewenangan
dalam pelaksanaan
Undang-Undang saja. 7
7 Mia Arlitawati, 2018, Kewenangan KPU dalam Membatalkan Hak Politik  mantan  narapidana  korupsi  dalam Pemilu  Legislatif  (Analisis  putusan  MA Nomor 46/P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga  yang  memiliki  kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memberikan  pendapat  hukum  melalui putusannya  mengenai  aturan  terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan  diri  dalam  Pemilihan Umum  yang  tertuang  melalui  Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati dan  Walikota  menyebutkan  bahwa terpidana  masih  boleh  mencalonkan diri sebagai  calon  Kepala  daerah  yaitu apabila  calon  Kepala  daerah  yang  telah menyelesaikan    masa  pidana  diharuskan menunggu  selama  lima  tahun  untuk dapat  mengajukan  diri  kembali  menjadi calon kepala daerah. 8 Dalam  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  g Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2016 menyebutkan salah satu syarat seseorang dapat  mencalonkan  diri  sebagai  kepala daerah  adalah  tidak  pernah  sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  atau  bagi  mantan terpidana  telah  secara  terbuka  dan  jujur mengemukakan  kepada  publik  bahwa yang  bersangkutan  mantan  terpidana. Akan  tetapi  berdasarkan  putusan  MK Nomor  56/PUU-XVII/2019  bunyi  Pasal tersebut  mengalami  perubahan,  ada empat  hal  yang  diatur  dalam  pasal tersebut yaitu: 1. Seseorang dapat mencalonkan  diri  sebagai kepala  daerah  tidak  pernah diancam  dengan  hukuman pidana  penjara  5  tahun  atau lebih,  kecuali  tindak  pidana kealfaan  dan  tindak  pidana politik; 2. Mantan terpidana dapat mencalonkan  diri  sebagai
Nomor  20  Tahun  2018 ,  Penulisan  Hukum (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, hal 63.
8 Achmad Taufik, 2019 , Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Mengikuti
Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 . Jurnal Ilmu Hukum Vol.20. No. 17, hal: 4
Kepala daerah hanya apabila  yang  bersangkutan telah melewati jangka waktu 5  tahun  setelah  selesai menjalani pidana penjara; 3. Calon  Kepala  daerah  yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang  dirinya  sebagai seorang mantan napi; 4. Bukan  merupakan  pelaku kejahatan  yang  berulang  ( recidivis).
Penetapan MK Nomor 56/PUU- XVII/2019  terhadap  permohonan  uji materi  pada  Pasal  4  ayat  (3)  PKPU terhadap  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  umum. Serta  putusan  MK  yang  membatalkan PKPU yang menyatakan larangan mantan  terpidana  korupsi  berpartisipasi menjadi  calon  legislatif  dikarenakan bertentangan  dengan  Pasal  28  huruf  D UUD 1945 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g  Undang-Undang  Pemilu.  Mantan terpidana korupsi mempunyai hak politik  yang  sama  dengan  warga  negara lain  yang  dijamin  oleh  konstitusi. Implikasi  dari  putusan  MK  tersebut Komisi Pemilihan Umum harus melakukan  penyesuaian  isi  putusan Mahkamah  Konstitusi  dengan  PKPU,
yang  mana  penyesuaian  dilakukan dengan  merevisi  PKPU  terhadap  Pasal yang  membatalkan  larangan  mantan terpidana  korupsi  dalam  mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Dengan dibatalkannya Ketentuan  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (PKPU)  mendapat  berbagai pertentangan  dari  berbagai  kalangan, terutama oleh masyarakat, permasalahan dalam upaya penegakan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme  sebagai  salah  satu  upaya KPU  adalah  suatu  hal  yang  sangat  sulit untuk diwujudkan. Korupsi di Indonesia sudah  termasuk  ke  dalam  kejahatan yang luar biasa yang banyak memberikan dampak yang sangat
merugikan  sehingga  perlu  adanya  suatu
penindakan yang lebih serius. Ketentuan yang  dikeluarkan  oleh  KPU  tersebut semata-mata  dilakukan  sebagai  upaya menyaring  calon  anggota  legislatif  yang akan duduk sebagai wakil rakyat.
KPU  menyatakan  bahwa  tidak memenuhi  syarat  mantan  terpidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap  anak  dan  Bandar  narkoba untuk  mencalonkan  diri  menjadi  calon legislatif,  akan  tetapi  Bawaslu  tidak sependapat dengan dikeluarkannya
PKPU  tersebut,  Bawaslu  mengabulkan gugatan  dari  bakal  calon  legislatif mantan  terpidana  korupsi  DPRD  dan
DPD  sebagai  calon  anggota  legislatif  di pemilihan  legislatif  2019.  Bawaslu menyatakan bahwa para mantan narapidana  korupsi  memenuhi  syarat sebagai  bakal  calon  legislatif  DPRD
Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota,  dan calon  anggota  DPD,  hal  itu  dilakukan Bawaslu dengan mengacu pada Undang- Undang  Pemilu  Nomor  7  Tahun  2017 yang  tidak  melarang  mantan  terpidana korupsi  untuk  mendaftar  sebagai  calon legislatif. Kemenkumham telah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018.  PKPU  yang  ditandatangani  oleh Dirjen  Peraturan  Perundang-Undangan
Kemenkumham  pada  tanggal  3  Juli 2018  ini  menjadi  polemik  dimasyarakat dan  berbagai  lembaga  negara,  termasuk DPR  dan Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), karena PKPU  tersebut  memuat  ketentuan  yang menimbulkan kontroversi.
Ketentuan  tersebut  berkenaan dengan  larangan  mantan  terpidana korupsi  untuk  mendaftar  menjadi  caleg pada  Pemilu  2019.  Sebelum  akhirnya resmi  di  undangkan  dan  masuk  dalam berita  negara,  perdebatan  mengenai substansi  pengaturan  PKPU  tersebut berkembang  seputar  Pasal  7  ayat(1) huruf  h  PKPU  yang  mengatur  bahwa syarat  bakal  calon  anggota  legislatif salah  satunya  yakni  bukan  mantan terpidana korupsi. Pengaturan ini menjadi perdebatan luas karena dipandang bertentangan langsung
dengan  aturan hukum yang  lebih  tinggi, yakni UU Pemilu.
Namun kemudian diketahui bahwa  ternyata  draf  PKPU  tersebut mengalami  sedikit  perubahan  sebelum diberlakukan, khususnya terkait
substansi  larangan  mantan  terpidana korupsi.  Pengaturan  mengenai  larangan mantan  terpidana  korupsi  yang  tadinya diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  h, akhirnya  direvisi  menjadi  Pasal  4  ayat (3).
PKPU  yang  intinya  antara  lain bermakna bahwa larangan mantan narapidana  korupsi  mendaftarkan  diri merupakan  bagian  dari  proses  seleksi bakal  calon  anggota  legislative  dalam mekanisme  partai  yang  bersangkutan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah  revisi  yang  dilakukan  KPU terhadap PKPU tersebut telah menyelesaikan  masalah  yang  menjadi polemik selama ini.
Polemik  Revisi  PKPU  tersebut mengundang  halayak  hukum  menunjau Pasal  240  ayat  (1)  huruf  g  UU  Pemilu menetapkan  bahwa  “peserta  atau  Bakal calon  anggota  DPR,  DPRD  provinsi, dan  DPRD  kabupaten  /  kota  adalah Warga  Negara  Indonesia  dan  harus memenuhi  persyaratan  Tidak  pernah dipidana  penjara  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dapat di kecualikam apa bila secara jujur dan  terbuka  menyatakan  kepada  publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana  korupsi  Arah  pengaturan substansi  pasal  tersebut  sebenarnya dikarenakan pertimbangan
yang didasarkan  pada  substansi  norma  yang terdapat  dalam  Putusan  MK  No  42 Tahun 2015.
Putusan  MK  ini  menegaskan bahwa  Pasal  7  huruf  g  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang ialah bertentangan  dengan  UUD  NRI  Tahun 1945  secara  bersyarat  sepanjang  tidak dimaknai  “dikecualikan  bagi  mantan terpidana  yang  secara  terbuka  dan  jujur menyatakan di muka publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.
Dalam  pertimbangannya,  hakim MK  juga  memperhatikan  hasil  putusan MK  sebelumnya,yakni  Putusan  MK
Nomor 4 Tahun 2009. Dikatakan bahwa Putusan  Mahkamah  Nomor  4/PUU- VII/2009 bertanggal 24 Maret2009 telah memberi ruang kepadamantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat  sekurang-kurangnya  lima tahun  setelah  narapidana  menjalani masahukumannya  sebagai  pembuktian dari  mantan  narapidana  tersebuttelah berkelakuan  baik  dan  tidak  mengulang perbuatan pidana.
Dalam  analisi  dari  segi  sosial, seseorang yang telah menjalani hukuman  dan  keluar  dari  penjara  pada dasarnya  adalah  orang  yang  telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya  dan  dapat  di  simpulkan sementara  seseorang  mantan  narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika  diberikan  hukuman  lagi  oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam  Pasal  7  huruf g  UU  No. 8 Tahun
2015. Dengan argumentasi bahwa pengaturan  pasal  ini  merupakan  wujud dari semangat pemberantasan korupsi,pasal  a  quo  menentukan  bahwa Bakal  calon  peserta  pemilu  atau  bakal calon  anggota  DPR,  DPRD  provinsi,
dan  DPRD  kabupaten/  kota  adalah Warga  Negara  Indonesia  dan  harus memenuhi persyaratan.
Implikasi Pencabutan Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20 Tahun 2018 Sebelum KPU membahas mengenai  proses  pembentukan  pasal yang melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, KPU akan menjelaskan
mengenai  landasan  filosofis,  sosiologis, dan  yuridis  yang  menjadi  dasar  KPU
untuk melarang mantan terpidana korupsi  untuk  mencalonkan  diri  sebagai anggota legislatif dalam Peraturan KPU. Adapun  landasan  filosofis,  sosiologis, dan  yuridis  adalah  sebagai  berikut  :  1. Landasan  Filosofis  Praktik  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  telah  merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan  eksistensi  negara  sejak dahulu sampai sekarang. Sejalan dengan tujuan  dan  cita  hukum  Bangsa  dan Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  KPU  memiliki semangat,  kewajiban,  serta  tanggung jawab yang bulat dan utuh dalam rangka mewujudkan  penyelenggaraan  negara yang  kuat  dan  warga  negara  yang berdaulat.
Syarat utama untuk mewujudkan hal tersebut tidak lain ialah dengan  mewujudkan  negara  bersih  dan terbebas darikorupsi, kolusi, dan nepotisme.
Adanya tuntutan reformasi yang bersumber  terutama  dari  hati  nurani rakyat  adalah  secara  tegas  menghendaki terciptanya  penyelenggara  negara  yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya  dengan  sungguhsungguh  dan penuh  tanggung  jawab  agar  reformasi pembangunan  dapat  berdayaguna  dan berhasil guna. Hal ini sebagaimana yang ditetapkan  dalam  Ketetapan  MPR  RI
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme (KKN). Dalam  rangka  menyelamatkan kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan  reformasi  diperlukan  adanya kesamaan  visi,  persepsi,  dan  misi  dari
Seluruh  Penyelenggara  Negara  dan masyarakat.  Kesamaan  visi,  persepsi, dan  misi  tersebut  haruslah  sejalan dengan  tuntutan  hati  nurani  rakyat  yang menghendaki
terwujudnya Penyelenggara  Negara  yang  mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh,  penuh  rasa  tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif,
efesien,  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme,  sebagaimana  diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 9
Terhadap  tujuan,  semangat  dan tuntutan  tersebut  perlu  diwujudkan dalam langkah dan kebijakan nyata oleh KPU  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  dasar  kewenangan  KPU  serta peraturan perundangundangan yang berlaku  di  Indonesia,  salah  satunya adalah  dengan  melakukan  kebijakan formulasi  Peraturan  KPU  yangberusaha mencegah  perilaku  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme beserta para pelakunya masuk ke  dalam  aspek-aspek  penyelenggara negara  pada  masa  yang  akan  datang. Berdasarkan hal tersebut, KPU memiliki dasar  yang  secara  filosofis  berakar  kuat kepada semangat dan tujuan penyelenggara negara berdasarkan amanat  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bertolak belakang dengan semangat dan tujuan Pancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasi sebagaimana  dijelaskan  dalam  landasan filosofis  tersebut,  pada  kenyataannya telah terjadi dalam penyelenggara negara, praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan  sekelompok  tertentu yang  menyuburkan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara  sehingga  merusak  sendi-sendi penyelenggara  negara  dalam  berbagai aspek kehidupan nasional.
Bahwa  tujuan  dan  semangat KPU  dalam  rangka  mewujudkan  negara yang  kuat  dan  warga  negara  yang berdaulat  salah  satunya  dilaksanakan dengan  melakukan  suatu  pemenuhan terhadap  kebutuhan  masyarakat  akan
9 Asriyah, 2010, Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tinjuan Hukum
Administrasi Negara dan Hukum Islam) ,
Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 51
pemimpin  negara  sebagai  perwakilan rakyat  yang  bersih  dan  terbebas  dari korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  serta menjamin kualitas kehidupan masyarakat  yang  baik  pada  masa  yang akan datang. Oleh karenanya, kebijakan formulasi Peraturan KPU yang mencegah  perilaku-perilaku  korupsi  dan para  pelakunya  masuk  ke  dalam  sendi- sendi  kehidupan  penyelenggara  negara adalah suatu bentuk perwujudan aspirasi masyarakat  yang  kuat  dan  layak  untuk dipertahankan.  Kebutuhan  masyarakat tersebut  bersumber  dari  masalah  bangsa dan  negara  yang  tak  kunjung  usai  dan menjangkiti kehidupan masyarakat terusmenerus. 10
Hal  ini  terbukti  dari  berbagai catatan buruk atas praktik penyelenggara negara yang melibatkan praktik korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  khususnya  di tubuh  lembaga  perwakilan  rakyat  di Indonesia.  Catatan-catatan  buruk  yang dimaksud antara lain berdasarkan catatan  kinerja  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  tahun  2017  bahwa selama  tahun  2017,  setidaknya  terdapat 20  dari  102  perkara  korupsi  yang melibatkan pejabat
birokrasi pemerintahan  pusat  dan  daerah  yang pelakunya adalah para anggota DPR dan DPRD.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan tersebut  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
1. Landasan konstitusional terhadap  hak  warga  negara indonesia  untuk  dipilih  dan memilih adalah bagian dari hak- hak  yang  dimiliki  oleh  warga negara dimana asas kenegaraannya  menganut  asas demokrasi. Hak politik merupakan  bagian  dari  hak  ikut serta  dalam  pemerintahan.  Hak ikut  serta dalam  pemerintahan dapat  dikatakan  sebagai  bagian yang  sangat penting dari  sebuah
10 Ibid
demokrasi.  Setiap  warga  negara Indonesia  mempunyai  hak  asasi atau mempunyai hak yang  sama untuk  mendapatkan  perlakuan yang  sama di  mata  hukum, pemerintahan  dan  hak  politik. Yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih  dan  dipilih)  dalam pemilihan  umum,  maka  dari  itu setiap  warga  negara  Indonesia berhak  untuk  memilih  ataupun dipilih tanpa terkecuali.
2. Pengaturan terhadap pembatasan hak  politik  seseorang  warga negara  diatur  pada Ketentuan pasal  4  ayat  (3),  pasal  11  ayat (1)  huruf  d  PKPU  Nomor  20 Tahun 2018 sepanjang frasa“mantan terpidana korupsi” harus  dinyatakan  bertentangan dengan  undang  -  undang  nomor 7  tahun  2017  tentang  pemilihan umum yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri  asalkan  dengan  catatan memproklamirkan diri di hadapan  public  bahwa  yang bersangkutan  adalah  seorang mantan  narapidana  Peratutan Komisi Pemilihan Umum Nomor  20  Tahun  2018  juga bertentangan  dengan  Undang  - Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  hirarki  pembentukan perundangan undangan. Konstitusionalitas PKPU Nomor 20  Tahun  2018  yang  melarang mantan narapidana korupsi menjadi  bakala  calon  anggota legislatif  dalam  sistem  hierarki perundang-undangan sendiri bahwa  suatu  norma  tidak  boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya, oleh karena itu pembentukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 semestinya tidak boleh bertentangan  dengan  peraturan yang diatasnya.

## SAFTAR PUSTAKA
Eka  N.A.M.  Sihombing,  2020. Politik Hukum , Medan: Enam Media Eka  Nam  Sihombing  dan  Cynthia Hadita, 2022. Penelitian Hukum .
Medan: Stara Press. Fajlurrahman  Jurdi.  2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum . Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Group
Hans  Kelsen,  1945, General  Theory  of Law  and  State ,  Russell  & Russell, New York Ian Brownlie, 1993, Dokumen-Dokumen Pokok  Mengenai  Hak  Asasi Manusia ,  Universitas  Indonesia (UI Press) Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Tugas Akhir  Mahasiswa .  Medan  : Pustaka Prima Jimly  Asshiddiqie,  2012, Pengantar Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,
Rajawali Press: Jakarta Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Khairul Fahmi. 2017. Pengeseran
Pembatasan  Hak  Pilih  dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada . Nurul Huda. 2018. Hukum Partai Politik dan  Pemilu  di  Indonesia .  Fokus media Nurul  Huda.  2020. Hukum  Lembaga Negara  Bandung :  PT  Refika Aditama Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik , PT. Grafindo: Jakarta Soedjono Dirdjosisworo, 2008. Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Ed.1,
Cetakan  11,  Jakarta  :  PT RajaGrafindo Persada,
Titik  TriWulan  Tutik,  2011, Kontruksi Hukum  Tata  Negara  Indonesia
Pasca  Amandemen  UUD  1945 , Kencana  Prenada  Media  Group:
Jakarta Topo  Santoso,  Didik  Supriyanto,  2004, Mengawasi  Pemilu  Mengawal
Demokrasi , PT. Grafindo Persada: Jakarta Peraturan Undang-Undangan Undang  -  Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Hirarki Pembentukan Perundang- Undangan  Lembaran  Negara Nomor    Tambahan  Lembaran Negara Nomor Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan Lembaran Negara Nomor Tambahan  Lembaran  Negara Nomor Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota