## Refleksi
“ Filsafat, Agama, dan Realitas Sosial ”

## WACANA
Carlos Fraenkel Some Reflections on Philosophy, Democracy, and Religion
Nanang Tahqiq Falsafah Kepemimpinan Rasulullah

## M. Zaki Mubarak
Muslim Utopia: Gerakan dan Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca- Reformasi
Sukron Kamil Islam dalam Dinamika Sosial Sunda

## TULISAN LEPAS

## Media Zainul Bahri
Meneguhkan Kembali Argumen Kesamaan dan Kesatuan (Esoterik) Agama-agama

## Tantan Hermansah
Teologi Agraria: Rekonstruksi Konsep

## JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT
ISSN 021 5 -62 53

## Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

## Refleksi

## Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. IX, No. 1, 2007

## Dewan Redaksi
M. Quraish Shihab Komaruddin Hidayat M. Din Syamsuddin Kautsar Azhari Noer Amsal Bakhtiar M. Amin Nurdin

## Pemimpin Redaksi
Hamid Nasuhi
Anggota Redaksi Ida Rosyidah Rifqi Muhammad Fatkhi

## Sekretariat
Suzanti Ikhlas

## Penerbit
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## Alamat Redaksi
Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925 Fax. (021) 749 3677 Email: jurnalrefleksi@yahoo.com
Refleksi adalah  jurnal  yang  terbit  3  (tiga)  kali  setahun,  telah  diakreditasi  oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

## Editorial

## ~
Filsafat, Agama, dan Realitas Sosial

## Articles
1-12 Some Reflections on Philosophy, Democracy, and Religion Carlos Fraenkel

## 13-32 Falsafah Kepemimpinan Rasulullah
Nanang Tahqiq
33-54 Muslim Utopia: Gerakan dan Pemikiran Politik Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI) Pasca-Reformasi
M. Zaki Mubarak 55-82 Islam dalam Dinamika Sosial Sunda Sukron Kamil

## Document
83-108 Meneguhkan Kembali Argumen Kesamaan dan Kesatuan (Esoterik) Agama-agama
Media Zainul Bahri

## 109-130  Teologi Agraria: Rekonstruksi Konsep
Tantan Hermansah

## TABLE OF CONTENTS

## FILSAFAT, AGAMA, DAN REALITAS SOSIAL
Agama  pernah  diramalkan  akan  menghilang  perannya,  terutama  di tengah masyarakat perkotaan. Namun, ramalan ini tidak pernah terbukti. Sampai saat ini agama-agama masih tetap eksis, bahkan isu-isu keagamaan masih  menjadi  wacana  yang  menarik  diikuti  di  tengah  berbagai  realitas sosial yang semakin kompleks.
Pada artikel pertama, Carlos Fraenkel menyajikan pemikiran tentang hubungan filsafat dengan demokrasi dan agama. Ia melihat bahwa filsafat sangat  berguna  dan  penting  untuk  mengisi  relung  makna  dari  setiap tindakan manusia, termasuk dalam berkehidupan bersama dalam bentuk demokrasi dan berhubungan dengan Tuhan dalam bentuk agama.
Selanjutnya  Nanang  Tahqiq  mengupas  falsafah  kepemimpinan  Nabi Muhammad  yang  telah  menjalankan  misinya  dengan  sukses.  Dia menyimpulkan,  dari  proses  kehidupan  Muhammad  sampai  kemudian diangkat  menjadi  Rasul  pada  usia  40,  usia  kematangan,  menunjukkan bahwa Muhammad adalah pejuang yang bekerja keras sehingga ditunjuk sebagai penyampai pesan ilahiah. Status sebagai Rasul bukanlah “hadiah” yang diberikan begitu saja.
Artikel berikut menjelaskan bahwa agama, ketika masuk dalam realitas kehidupan sosial-manusia, akan diinterpretasi sesuai dengan latar sosial- historis-ideologis penafsirnya. Pendirian dan kiprah Hizbut Tahrir dalam pergerakan  politik  Islam  menunjukkan  hal  tersebut.  Zaki  Mubarak memberi label kelompok gerakan ini sebagai “Muslim Utopia”, mengingat cita-cita mereka yang menginginkan persatuan dan kesatuan politik umat Islam seluruh dunia dalam bentuk khilafah.
Masih tentang pergumulan agama dengan realitas dan dinamika sosial, Sukron  Kamil  mengetengahkan  wajah  Islam  yang  terdapat  di  tataran wilayah  Sunda.  Dengan  menggunakan – tepatnya  meminjam-teori  dan metode Geertz dalam meneropong agama
(Islam) di Jawa, Sukron memetakan kepemelukan Islam di kalangan orang  Sunda.  Dari  situ,  ia  menemukan  pola  keberagamaan  yang  sangat variatif di tengah dinamika sosial masyarakat Sunda.
Berikutnya, pada edisi ini juga ditampilkan tulisan lepas yang diisi oleh Media  Zainul  Bahri  dan  Tantan  Hermansah.  Artikel  Bahri  menyajikan argumen-argumen, yang ingin meneguhkan kembali bahwa agama-agama meskipun tampak berbeda-beda pada segi eksoterik, sesungguhnya adalah satu  dan  sama  dari  sisi  esoterik.  Bahri  menyebut  “peneguhan  kembali”, karena  argumen-argumen  dalam  tulisan  ini  adalah  tambahan  dari argumen  filsafat  perenial  yang  sebelumnya  telah  dianggap  sahih  dan representatif.
Artikel  terakhir,  ditulis  Tantan  Hermansah,  menawarkan  gagasan tentang  perlunya  rekonstruksi  konsep  teologi  yang  berkenaan  dengan tanah (agraria). Penulis melihat bahwa masalah tanah — yang selama ini hanya  dipandang  dari  segi  ekonomisnya  saja – harus  dikaji  secara  lebih komprehensif,  khususnya  dari  sudut  teologi.  Bagaimanapun,  bumi  dan tanah  adalah  pemberian  Tuhan  yang  tidak  akan  pernah  bertambah. Sementara  penduduk  bumi  akan  selalu  mengalami  pertumbuhan  dan penambahan  jumlah.  Karena  itu  perlu  penataan  kembali  kepemilikan tanah  dengan  dasar-dasar  teologis,  sehingga  tidak  terjadi  monopoli  dan keserakahan yang dilakukan oleh segelintir orang.

## Redaksi

## TEOLOGI AGRARIA: REKONSTRUKSI KONSEP

## Tantan Hermansah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tantan.hermansah@uinjkt.ac.id
Abstract: This writing seeks to reconstruct the concept of theology of the land (agrarian theology). It is a perspective that the issue of unequal access to agrarian resources is not only a socio-economic issue but also related to religious issues, especially the interpretation of a doctrine  by  key  religious  figures.  In  other  words,  the  inequality  of  access  to  agrarian resources becomes more entrenched due to the legitimacy that claims the ‘ good ’ values of religion presented by these religious leaders. Therefore, Agrarian Theology aspires to become an instrument to break the stagnation that has long been dominated by both the ‘ religious rulers ’ and the excessive rulers of agrarian resources, resulting in endless poverty. Thus, the ‘ stagnation ’— if  this  term  may  be  used — of  the  agrarian  movement  that  has  mostly operated  at  the  socio-economic-political  level  can  become  more  solid  and  have  new ammunition. In this context, agrarian struggles are not only a social issue but also a struggle to uphold religious values.
Keywords: Agrarian Theology, Reconstruction, Religiosity
Abstrak: Tulisan ini berusaha merekonstruksi konsep teologi atas tanah (teologi agraria). Ini merupakan sebuah perspektif bahwa masalah ketimpangan akses atas sumber-sumber agraria bukanlah persoalan sosial ekonomi semata, tetapi juga terkait dengan persoalan keagamaan,  khususnya  tafsir  atas  suatu  doktrin  oleh  para  pelaku  utama  keagamaan. Dengan  kata  lain,  ketimpangan  akses  atas  sumber-sumber  agraria  menjadi  semakin mapan karena adanya legitimasi yang mengatasnamakan nilai-nilai ‘ baik ’ dari agama yang dikemukakan oleh para pemuka agama tersebut. Untuk itu, Teologi Agraria dicita- citakan menjadi suatu instrumen pendobrak kebekuan yang selama ini dihegemoni oleh ‘ penguasa  agama ’ maupun  penguasa  sumber-sumber  agraria  yang  berlebihan,  yang mengakibatkan  terjadinya  kemiskinan  yang  tidak  berkesudahan.  Dengan  demikian, ‘ kebekuan ’ — jika boleh digunakan istilah ini — gerakan agraria yang selama ini lebih banyak  bergerak  di  aras  sosial-ekonomi-politik, bisa  semakin solid  dan punya  amunisi baru. Dalam konteks ini, perjuangan agraria tidak semata merupakan persoalan sosial, namun juga perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai keagamaan.
Kata Kunci: Teologi, Agraria, Rekonstruksi, Religiositas

## Pendahuluan: Mempertemukan Dua Konsep
Dalam  pemahaman  tradisional,  konsep “teologi”  dipahami  sebagai ilmu  yang  membahas  tentang  Tuhan  dan  sifat-sifatnya 1 melalui  logika agama- agama formal. Sedangkan “agraria” diartikan sebagai sumber daya tanah. 2 Pemahaman yang tidak salah itu, saat ini kemudian diselaraskan dengan  konteks  dan  kebutuhan  kekinian,  di  mana  istilah  “teologi” kemudian  dimaknai  sebagai  pemahaman  akan  fakta  Tuhan  dalam “ lebenswelt ”  (dunia  kehidupan)  manusia,  bukan  model  refleksi  teologis yang secara formal ada dalam pemahaman dan keyakinan agama-agama besar  saat  ini. 3 Sebelum  lebih  jauh  memasuki  penjelasan  mengenai “teologi” dan “agraria”, pertama -tama akan dijelaskan dulu konteks sosial yang menyebabkan konsep ini lahir.
Dalam  khazanah  gerakan  sosial  di  Indonesia,  sejumlah  aktivis membangun satu gerakan sosial yang membasiskan diri pada penciptaan keadilan  agraria.  Gerakan  ini  kemudian  lazim  dikenal  sebagai  gerakan “reforma  agraria”, 4 (selanjutnya  akan  ditulis:  “Reforma  Agraria”  atau cukup “RA” saja).
Reforma  Agraria  adalah  gerakan  politik  dengan  tujuan  mendorong terciptanya  keadilan  agraria  yang  dicirikan  dengan  terjadinya  model penguasaan sumber daya agraria yang adil — khususnya bagi kaum miskin yang tidak bertanah. Sebenarnya, keyakinan bahwa RA bisa memberikan dampak  positif  bagi  kehidupan  masyarakat  sudah common  sense .  Akan
tetapi, meski diyakini memberikan efek positif bagi perekonomian, sosial, dan budaya, namun pada faktanya, gerakan RA di Indonesia lebih banyak seperti  sebuah  pepatah:  “lain  di  bibir,  lain  di  hati”.  Dengan  kata  lain, Reforma  Agraria  di  Indonesia  saat  ini  lebih  banyak  dikemukakan  para politisi  sebagai  isu  untuk  mendongkrak  popularitas  ketimbang  sebuah komitmen politik yang akan diimplementasikan. 5
Sehingga,  di  aras  praksis,  gerakan  Reforma  Agraria  atau  pembaruan agraria  di  Indonesia  seakan  sudah  mengalami  titik  jenuh.  Ironisnya, kejenuhan ini justru terjadi manakala era kebebasan dan demokrasi mulai muncul.  Padahal  saat  rezim  Orde  Baru  berkuasa,  yang  tindakan represifnya  telah  mineralkan  gerakan  sejumlah  aktivis – termasuk  yang berkutat pada persoalan reforma agraria — justru gerakan agraria sendiri bisa terus hidup, malah semakin kuat jika dilihat dari kekuatan spirit dan basic of knowledge aktivis-aktivisnya. 6
Oleh karena itu, untuk menghancurkan kebekuan dan kejenuhan ini, diperlukan  suatu  cara  pandang  baru.  Satu  cara  pandang  yang  bisa menggairahkan  kembali  agar  gerakan  ini  tidak  sekedar  wacana  indah semata, namun justru memang diharuskan menjadi gerakan nyata.
Di  sisi  lain,  ada  kesadaran  lama  yang  semakin  mengkristal  pada masyarakat kita saat ini, yakni kesadaran teologis. Sesuai dengan konsep dasarnya, artefak kesadaran teologis adalah sebentuk pemahaman di mana Tuhan  dengan  segala  keberkuasaannya  atas  seluruh  jagat  semesta  ini, terpancar pada realitas faktual yang terjadi di bumi ini. Dengan kata lain, kesadaran  teologis  adalah  suatu  kesadaran  akan  keberadaan  Tuhan  dan keberperanan-Nya pada setiap langkah dan tindakan manusia — bahkan pada motif-motif tersembunyi sekalipun. Sehingga role model ketertiban, harmoni, dan keindahan, kemudian dipandang sebagai bukti keberadaan dan perwujudan Tuhan di alam dunia. Di sini dua semangat kemudian bertemu  untuk  disatukan.  Inilah  idiom  yang  akan  dikenalkan  sebagai “Teologi Agraria”. 7 Satu konsep yang dikonstruksi dari dua idiom besar yang  terus  menggema  pada  realitas  sosial-historis  umat  manusia  yakni: “Teologi” dan “Agraria” .
Tidak  dipungkiri  bahwa  “Teologi  Agraria”  diilhami  oleh  gerakan - gerakan  perlawanan  berbasis  semangat  “beragama”  yang  dilakukan  oleh banyak  kalangan  di  berbagai  Negara  Berkembang  ( under  developed country ).  Misalnya  gerakan  Teologi  Pembebasan  di  Amerika  Latin, gerakan  Teologi  Minjung  di  Korea,  Teologi  Perjuangan  di  Filipina,
Teologi Dalit di India, 8 maupun gerakan revolusi Islam di Iran. Artinya, “Teologi  Agraria”  memiliki  semangat  yang  sama  kuat  dengan  gerakan - gerakan  kaum  pembebasan,  yang  mana  teologi  pembebasan  merupakan pantulan  pemikiran,  sekaligus  cerminan  dari  keadaan  nyata,  suatu  yang praksis  yang  sudah  ada  sebelumnya. 9 Sehingga  “Teologi”  dan  “Agraria” dihubungkan tidak hanya oleh keyakinan — khususnya yang diturunkan oleh  nilai-nilai  dari  agama-agama — bahwa  tanah  atau  sumber-sumber agraria bukan semata milik manusia an sich . Dalam konteks keyakinan ini, sumber-sumber  agraria,  meski  penguasaannya  secara  liberal  diserahkan kepada manusia, namun bahwa kepemilikan Tuhan atas sumber-sumber tersebut tetap Mutlak. Sehingga segala bentuk eksploitasi yang mengarah kepada terjadinya ketidakadilan pada sistem penguasaan lahan ( land tenure system ),  kerusakan  dan  ketidakberlanjutan  sumber  daya  alam, ketimpangan,  dan  sebagainya,  merupakan  bentuk  pengingkaran  atas kemutlakan penguasaan Tuhan atas sumber-sumber agraria.
Di  samping  keterhubungan  oleh  keyakinan  keagamaan,  relasi “Teologi”  dan  “Agraria”  — khususnya  di  Indonesia,  dan  mungkin  di beberapa  negara  kawasan  Asia  Tenggara — juga aktual  karena  persoalan yang dihadapi oleh teologi sebagai sistem nilai, dan agraria sebagai fondasi sosio-ekonomi-kebudayaan dan peradaban umat manusia saat ini sedang goyah.  Kekuasaan  negara-negara  industri  maju  dengan  tangan-tangan modal  melalui  pasar  bebas  dan  logika  kapitalismenya  tidak  hanya  telah meruntuhkan  nilai-nilai  kebersamaan  Dunia  Timur,  namun  lebih  juga telah  menggerogoti  sendi-sendi  berkehidupan  yang  selama  ini mengikatkan setiap individu.

## Membangun Basis Konsep
Merujuk kepada gagasan epistemologis yang dikemukakan oleh KPA 10 ada  konteks  sosial-politik-ekonomi  yang  menyebabkan  gagasan pembaruan  agraria  perlu  dan  harus  dilakukan.  Ini  merupakan  kerangka besar, yang menyebabkan gerakan ini sangat urgen dilakukan. Menurut KPA,
“Perkembangan ke kapitalisme atau transformasi ke masyarakat borjuis modern secara perlahan mulai mengubah struktur agraria. Akan tetapi transformasi  semacam  ini  terutama  hanya  terjadi  di  negara-negara Barat.  Sedangkan  di  masyarakat  Dunia  Ketiga,  di  mana  struktur agrarianya.  dimasuki  oleh  sistem  kolonialisme/imperialisme,  maka
struktur agraria yang ada telah diubah sedemikian rupa agar melayani kepentingan  kekuasaan  kolonial.  Dan  struktur  agraria  peninggalan kolonialisme ini setelahnya tetap bertahan. Karenanya banyak negara berusaha  menghapusnya  melalui  program  pembaruan  agraria,  yaitu usaha merombak dan menata kembali bangunan agraria mereka ke arah struktur agraria yang lebih merata dan lebih adil sesuai dengan tuntutan kemerdekaan nasional.” 11
Maka menjadi teramat jelas, gagasan besar dari program dan agenda pembaruan  agraria  di  mana  pun — termasuk  di  Indonesia — tidak  lain untuk  membangun  satu  modus  keadilan  sosial,  yang  jika  di  Indonesia merupakan  salah  satu  substansi  dari  Pancasila  dan  UUD  45.  Spirit keadilan  ini,  tentu  sangat  bersambungan  erat  dengan  keadilan  yang dikehendaki Tuhan di muka bumi.
Teologi  sendiri,  secara  konvensional  adalah  seperti  dijelaskan  oleh Harun Nasution (1972). Ia merupakan ilmu yang, “[]....membahas ajaran - ajaran dasar dari suatu agama. Setiap orang yang ingin menyelami seluk belum  agamanya  secara  mendalam,  perlu  mempelajari  teologi  yang terdapat dalam ajaran agama yang dianutnya. Karena mempelajari teologi akan  memberi  seseorang  keyakinan-keyakinan  yang  berdasarkan  pada landasan yang kuat”. 12 Lebih jauh, “Teologi dalam agama Islam dikenal sebagai ‘Ilm  al -Taw ḥ id .  Kata  ini  mengandung  arti  satu  atau  Esa  dan keesaan  dalam  pandangan  Islam,  sebagaimana  monoteisme,  merupakan sifat yang terpenting dari segala sifat Tuhan.” 13
Sedangkan menurut Gustavo Gutierrez,
“This  isa  theology  which  does  not  stop  with  reflecting  on  the  world, but rather tries to be part of the process through which the world is transformed. It is theology which is open in the protest against trampled human dignity, in the struggle against the plunder of the vast majority of humankind, in liberating love, and in the building of a new, just, and comradely society — to the gift of the Kingdom of God”.
(Ini  (teologi  pembebasan)  adalah  sebuah  teologi  yang  tidak  hanya merefleksikan  dunia,  melainkan  juga  mencoba  melakukan  proses transformasi  terhadapnya.  Ia  [teologi  pembebasan]  adalah  teologi  yang berupaya  untuk  melawan  pelecehan  terhadap  martabat  manusia, melawan perampasan oleh mayoritas, berupaya untuk membebaskan cinta dan  membangun  suatu  masyarakat  baru  yang  adil  dan  penuh persaudaraan - untuk meraih rahmat dari Kerajaan Tuhan”). 14
Adapun pengertian agraria merujuk kepada UUPA adalah:
1. Kata  “agraris’  dipergunakan  untuk  menggambarkan  corak  dari susunan kehidupan, termasuk perekonomiannya, rakyat Indonesia.
2. Materi yang diatur menyangkut pengolahan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam di dalamnya.
3. Hak-hak yang diatur meliputi hak-hak atas tanah (sebagai lapisan permukaan bumi termasuk yang berada di bawah air) dan tubuh bumi, juga hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan serta hak guna ruang angkasa.
Dengan  pengertian  seperti  di  atas,  maka  hukum  agraria  serta pengertian  agraria  di  Indonesia  merupakan  pengertian  yang  luas,  jauh lebih  luas  daripada  hukum  pertanahan,  karena  meliputi  juga  hukum perairan, keruangangkasaan, pertambangan, perikanan, dan sebagainya. 15
Di  aras  kepentingan,  gagasan  “Teologi  Agraria”  juga  menggunakan konstruksi  yang  dilakukan  oleh  para  pencetus  dan  pelopor  gerakan Teologi  Pembebasan,  yakni  karena  kesadaran  historis,  kesadaran sosiologis, dan kesadaran politis.
Kesadaran historis muncul karena setiap gerakan pembebasan — entah pembebasan  dari  belenggu  penjajah,  atau  dari  dominasi  dan  hegemoni asing, atau yang lainnya — sangat bersambungan erat dengan sejarah setiap entitas  yang  pada  beberapa  hal,  dalam  setiap  proses  sejarah  tersebut, Tuhan  bukan  merupakan  sesuatu  yang  “asing”.  Tuhan  nyaris  disebut dalam  setiap  momen  besar  sejarah  kemanusiaan  sampai  ke  peristiwa- peristiwa kecil yang terjadi di ruang-ruang sempit. Tuhan, dalam konteks sejarah  manusia  sesekuler  atau  se-ateis  apa  pun  bisa  dipastikan  lebih banyak  disebut,  diberi  arti  “yang  lebih”,  dan  sebagainya,  karena peranannya yang demikian besar — apalagi di saat-saat manusia tertindas. Dalam konteks inilah, mengapa Teologi Agraria sesungguhnya memiliki akar sejarah yang kuat dalam kesadaran historis umat manusia.
Teologi  Agraria  sebagai  kebutuhan  sosiologis  muncul  karena  proses- proses  sosial  manusia  ternyata  tidak  bisa  lari  dari  apa  yang  dinamakan sebagai  “rasa  ketuhanan”.  Teologi  yang  secara  sosiologis  merupakan refleksi kritis atas persoalan-persoalan sosial dengan semangat ketuhanan sebagai cara memandang persoalan tersebut, memberikan ruang demikian bebas bagi kita untuk menjadikannya sebagai pendobrak kebekuan. Maka, Tuhan dalam hal ini menjadi faktor pendinamisasi kehidupan sehari-hari umat  manusia.  Dan  kesadaran  akan  kekuasaan  dan  kehadiran  Tuhan
dalam  kehidupan  sosial  merupakan  sikap-sikap  teologis.  Selain  itu, Teologi  Agraria  juga  menghendaki  bahwa  moralitas  kehidupan  sosial bersumber kepada satu pemeliharaan atas martabat manusia, yang dalam praktiknya dilihat pada modal penguasaan aset dalam bentuk sumber daya agraria. 16
Teologi  Agraria  sebagai  kebutuhan  politik  muncul  karena  beberapa alasan  berikut: Pertama ,  penciptaan  keadilan  merupakan  satu  agenda politik.  Di  Indonesia,  UUPA  memiliki  konstruksi  keadilan  karena  di dalamnya mengharuskan terjadinya distribusi penguasaan aset (khususnya aset agraria) kepada masyarakat. Jelas pendekatan konvensional-akademik sudah tidak bisa lagi. Bahkan ketika akhirnya ribuan orang mengepung anggota  legislatif  dan  desakannya  kemudian  mendorong  lahirnya  Tap MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber  Daya  Alam,  juga  merupakan  sebuah  agenda  politik. Kedua , dengan  energi  yang  sudah  dikeluarkan  pada  masa  sebelumnya,  para pengakses  sumber-sumber  agraria — khususnya  petani  kecil  dan  buruh tetap belum berubah. Bahkan, jika mencermati data yang dikeluarkan oleh BPS, di mana jumlah petani gurem makin meningkat menjadi buruh, dan petani kecil menjadi petani gurem, menunjukkan bahwa dalam tatanan dan struktur agraria ketimpangan masih berlangsung setelah empat tahun Tap MPR itu dikeluarkan. Padahal di sisi lain, jumlah lahan menganggur semakin  banyak,  jumlah  luasan  lahan  yang  dikuasai  pemilik  tanah  luas juga  makin  meningkat. Ketiga ,  ketimpangan  penguasaan  atas  sumber- sumber agraria telah menimbulkan dampak yang luar biasa pada sistem kehidupan  sosial  masyarakat  Indonesia.  Ideologi  kapitalisme  yang dirasukkan  kepada  seluruh  dengus  nafas  kehidupan  masyarakat  yang mengusung  bahwa  'pasar'  mampu  menyelesaikan  semua  masalah  telah menjadikan kaum lemah, orang miskin dan papa, semakin tertindas. 17

## Perspektif Teologi Agraria
Teologi  Agraria  adalah  salah  satu  perspektif  untuk  melihat  bahwa persoalan-persoalan ketimpangan akses atas sumber-sumber agraria tidak melulu  persoalan  sosial  ekonomi  semata,  namun  juga  terkait  dengan persoalan keagamaan, khususnya di wilayah tafsir atas satu doktrin oleh pelaku-pelaku utama keagamaan. Ketimpangan akses atas sumber-sumber agraria ini semakin established karena adanya legitimasi yang menggunakan
atau  mengatasnamakan  nilai- nilai  “baik  agama  yang  dikemukakan  para pemuka agama.
Untuk  itu,  Teologi  Agraria  dicita-citakan  menjadi  suatu  instrumen pendobrak kebekuan yang selama ini dihegemoni oleh ‘penguasa agama’ maupun  penguasa  sumber-sumber  agraria  yang  berlebihan,  yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan yang tidak berkesudahan. Sehingga ‘kebekuan’ — jika boleh menggunakan istilah ini — gerakan agraria yang selama  ini  lebih  banyak  bergerak  di  aras  sosial-ekonomi-politik,  bisa semakin  solid  dan  punya  amunisi  baru.  Dalam  konteks  ini,  perjuangan agraria tidak semata merupakan persoalan sosial, namun juga perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai keagamaan.
Teologi  Agraria  dimunculkan  untuk  melakukan  delegitimasi  agama atas sumber-sumber  kebaikan  yang  umumnya  berpusat  pada tafsir  yang dibuat  oleh  para  pemuka  agama,  namun  tidak  mengejawantah  dalam kebaikan sosial yang berkeadilan. Namun tentu saja, Teologi Agraria tidak dimaksudkan  untuk  menggerus  kekuasaan  para  pemuka  agama,  tetapi lebih jauh dimaksudkan untuk menciptakan ruang dialog kritis yang lebih bebas,  jernih,  dan  dimaksudkan  untuk  sama-sama  mencari  kebenaran. Ruang dialog yang menurut Habermas merupakan arena untuk mencari akal budi publik.
Teologi  Agraria  menjadikan  medan  perjuangan  pembebasan  setiap manusia  dari  ketertindasan,  ketimpangan  yang  tidak  berujung,  tidak dilihat  semata-semata  perjuangan  sosial  dan  politik  dengan  pencapaian kekuasaan sebagai cita-cita tertinggi, namun juga perjuangan menuhankan Tuhan  di  muka  bumi.  Proses  menuhankan  Tuhan  di  muka  bumi  ini diwujudkan dalam bentuk tatanan yang adil, kehidupan yang aman, dan tercukupinya hak dasar setiap orang, bebas dari ketakutan, dan sebagainya.
Sehingga  dalam  praksisnya  Teologi  Agraria  tidak  dimiliki  atau dipelopori  oleh  satu  entitas — baik  budaya  maupun  agama  tertentu.  Ia berpendar secara generik di setiap individu yang memiliki semangat untuk membebaskan  diri,  keluarga,  dan  lingkungannya  dari  setiap  bentuk ketidakadilan  yang  mengundang  amarah  Tuhan.  Ia  bisa  muncul  dalam tradisi  agama  besar,  maupun  dalam  kepercayaan  lokal.  Teologi  Agraria muncul  tidak  hanya  sebagai  pembebas,  tetapi  juga  merupakan  bentuk kesadaran  kritis  atas  kehidupan  sosial  dengan  segala  keindahan  dan keharmoniannya. Teologi Agraria adalah ibadah sosial yang harus dijalani setiap saat tanpa henti, tanpa pamrih, dan tidak putus asa karena setiap
orientasi dan citacita dari gerakan sosial yang dilahirkannya adalah untuk kemaslahatan, kedamaian, dan keadilan umat manusia agar senantiasa ada dalam rida Tuhan.
Dalam  Islam  sendiri  memang  terjadi  pergulatan  cukup  panjang mengenai hal ini. Hal ini tidak lain karena dalam pandangan Islam tidak ada  kepemilikan  pribadi  yang  mutlak.  Semua  modus  kepemilikan bermuara kepada kepemilikan Tuhan. Namun demikian, pandangan ini kemudian dipertemukan dengan asumsi bahwa memang “land ‘ownership’ on behalf of God but for the benefit of the community. Islamic property rights incorporate a redistributive element, which is evident in institutions such as the  endowment  (waqf)  and  charity  (zakat).  In  Islam,  the  poor  have  rights against the State as well as the wealthy.” 18
Persoalan Agraria di Indonesia: Kilas Balik Sejarah Pada bagian ini, Teologi Agraria akan mencoba menelusuri akar sejarah gerakan.  Dengan  menelisik  realitas  historis  pada  pengalaman  negara  ini dalam  melakukan  Reforma  Agraria,  diharapkan  bahwa  secara epistemologis  “Teologi  Agraria”  memiliki  basis.  Selain  itu ,  dengan menjangkarkan agenda dan filosofi nilai dasar dari “Teologi Agraria” ini kepada berbagai pengalaman nyata, maka agenda-agendanya bukan dan tidak lagi utopis.
Reforma Agraria: Pengalaman Indonesia
Seperti  pelangi,  sejarah  Indonesia  juga  pernah  diharubiru  dengan keberpihakan  yang  mendalam  kepada  kaum  miskin  melalui  kesadaran agraria.  Kesadaran  yang  terbangun  tidak  hanya  karena  bahwa  bangsa Indonesia “tidak mungkin” dilepaskan dari kehidupan agraris ( pertanian), namun  juga  pertanian  di  negara  ini  tidak  hanya  memiliki  dimensi ekonomi namun juga moral, etika, dan sosial budaya. Namun ironisnya, ternyata  praktiknya  kemudian  sejarah  pergulatan  agraria  tidak  pernah seindah pelangi sendiri.
Jika menelaah lebih dalam pada lembaran sejarah bangsa ini, problem agraria  yang  terjadi  di  bumi  Indonesia  sudah  berlangsung  jauh  ke belakang. Maklum saja, sebagai negeri yang pernah mengalami penjajahan yang  berabad-abad  lamanya,  maka  bisa  dipastikan  bahwa  salah  domain utama penjajahan adalah persoalan penguasaan atas sumber daya agraria khususnya tanah dan air.
Pergolakan serius mengenai agraria diawali pada awal abad XIX, karena mulai  digerusnya  kedudukan  sosial-budaya  masyarakat  khususnya masyarakat lokal. Di ruang ini pula kebijakan Pemerintah Kolonial pasca- VOC yang bangkrut menjadikan program eksplorasi sumber daya tanah digalakkan  besar-besaran,  misalnya  dalam  program  Tanam  Paksa ( cultuurstelsel ) antara tahun 1830-1870. 19
Eksplorasi  dilakukan  dalam  berbagai  modus:  intinya  adalah penggerusan  penguasaan  atas  sumber  daya  agraria  oleh  kolonial.  Akan tetapi karena kemelaratan yang luar biasa sebagai akibat dari tanam paksa ini, Pemerintah Kolonial akhirnya mengeluarkan program “Politik Etik” ( ethic politics ), satu program yang dilabeli sebagai bentuk kepedulian dan “kasih sayang” penjajah kepada bangsa Indonesia yang selama ini sudah diperah.
Adapun programnya sendiri berupa upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  memperbaiki konsumsi pangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 20 Akan tetapi, karena sifatnya hanya membuai, dengan berbagai kebaikannya itu, tetap saja penjajah membuat kontrol yang ketat atas penduduk — khususnya di tingkat desa — sehingga secara tidak langsung sistem tersebut memberikan kontribusi perpecahan di masyarakat. Mengapa desa sedemikian penting dalam program ini, tidak lain masalah penguasaan atas aset dan sumber daya  agraria  yang  saat  itu  terkonsentrasi  di  sana,  dan  didukung  oleh ketersediaan sumber daya manusia yang akan menjadi roda penggeraknya.
Baru  pasca-Indonesia  memproklamirkan  diri  sebagai  negara  yang merdeka  dan  berdaulat,  masalah  agraria  ini  mulai  diperhatikan  secara serius. Hal ini bisa dilihat dari dibentuknya Panitia Agraria Yogya (1948), Panitia  Jakarta  (1951),  Panitia  Suwahjo  (1956),  Panitia  Rancangan Soenarjo  (1958),  dan  Panitia  Rancangan  Soedjarwo  (1960),  yang kemudian pada tanggal 24 September 1960 lahirlah sang jabang bayi UU keagrariaan  yang  dikenal  dengan  istilah “ Undang-undang  Pokok-pokok Agraria”  (selanjutnya  disingkat  UUPA -1960).  UUPA  1960  ini  muncul sebagai penyatuan dua gugus perundang-undangan yaitu UU Bagi Hasil (UU No. 2/ 1960) dan UU Land Reform . 21
Kemunculan UUPA-1960 ini tidak bisa dilepaskan dari kesadaran para founding  father negara  kita,  yang  melihat  sejak  lahirnya Agrarische  Wet 1870  berbagai  bentuk  penindasan  dan  ketidakadilan  agraria  terus mewarnai  sejarah  masyarakat  kecil  kita.  Bisa  jadi  UUPA-1960  ini
merupakan bentuk kepedulian paling nyata penguasa kepada rakyat kecil, meskipun  munculnya  baru  menjelang  dua  dekade  setelah  proklamasi. Pemihakan  pemerintah  ini  kemudian  dilanjutkan  dalam  bentuk land reform selama kira-kira lima tahunan (dari 1960-1965-an).
Selama  lima  tahunan,  pemerintah  paling  tidak  sudah  berhasil melakukan distribusi lahan sampai 1,1 juta hektar kepada kaum miskin. Sayangnya,  politik  Indonesia  pasca-peristiwa  PKI  (tahun  1965) memupuskan  kebijakan  yang  sedang  dilaksanakan  itu.  Naiknya  rezim Orde Baru di bawah komando Soeharto ternyata bukan hanya merupakan angin buruk yang melanda kaum miskin Indonesia, namun lebih dahsyat lagi merupakan “tsunami” bencana, di mana terjadi titik balik yang luar biasa. Dari kebijakan yang pro-rakyat, menjadi kebijakan pro-pengusaha besar.  Secara  sistematis,  teater  horor  dipertontonkan  rezim  Orde  Baru dengan pongah. Panggung-panggung politik diisi oleh para penjilat dan penggila  kekuasaan.  Sehingga,  kebijakan  agraria  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Soekarno  bukan  hanya  terhenti  namun  dihentikan  dengan pendekatan “berlaku surut”.
Orde  Baru  memang  sukses  meredam  isu  ini.  Dengan  stigmatisasi sebagai  antek  atau  anggota “Partai  Komunis  Indonesia”  (PKI),  nyaris semua gerakan agraria mandek dan berjuang di bawah tanah. Tidak cukup hanya  itu,  upaya-upaya  menghidupkan  UUPA  kemudian  dicap  sebagai gerakan untuk merongrong kekuasaan sehingga layak untuk dihapuskan. Ketika negara kemudian memalingkan diri dari kaum miskin, rezim Orde Baru kemudian “mengobral” sumber daya agraria ini ke sejumlah pihak. Ijin-ijin Hak Guna Usaha diberikan secara membabi buta — khususnya kepada  keluarga  dan  handai  tolannya.  Berikut  adalah  gambaran bagaimana  rezim  Orde  Baru  memberikan  Hak  Penguasaan  Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada sejumlah pihak:
Tabel 1

## Daftar HPHTI Berindikasi KKN
Nama Perusahaan Pemilik Luas (Ha)  Lokasi PT ITCI Hutani Lestari Bambang Tri; Bobo Hasan 161.127  Kaltim PT Kiani Lestari Bob Hasan 53.083 Kaltim PT Adindo Hutani Lestari Titik Prabowo 201.821  Kaltim PT Kiani Kertas Bob Hasan - Kaltim PT Tanjung Redep Hutani Bob Hasan 180.330  Kaltim PT Surya Hutani Jaya Bob Hasan 183.300 PT Sumalindo Hutani Jaya Bob Hasan 10.000
PT Fendi Hutani Lestari Bob Hasan 40.000 NTT Bob Hasan 41.187 Timtim PT Tusam Hutani Lestari Bob Hasan 96.899 Aceh Sumber: Dephutbun, Oktober 1999 22
Di  sisi  lain,  model  kekuasaan  Orde  Baru  yang  dan  sentralistis  telah menyebabkan  berbagai  aspirasi  yang  berkaitan  dengan  tata  guna  lahan diabaikan  sama  sekali.  Berbagai  stigmatisasi  menjadi  alat  efektif  untuk melakukan  pengekangan  kebebasan.  Hasilnya  Orde  Baru  melaju  terus dengan  programnya,  tanpa  peduli  berapa  banyak  sistem  adat  yang berkaitan  dengan  sumber  daya  agraria  dilanggar,  atau  ganti  rugi  yang sangat tidak wajar. 23
Namun  walaupun  dengan  pengekangan  yang  kuat,  gerakan-gerakan yang  bertujuan  untuk  melakukan  pembaruan  agraria  terus  hidup,  dan menjadi kelompok yang paling kritis memperjuangkan keadilan agraria di Indonesia.  Di  antaranya  adalah  menolak  komersialisasi  lahan  sebab  jika hal ini terjadi sumber-sumber agraria itu dipastikan hanya akan dikuasai oleh  segelintir  orang  yang  bermodal  kuat  baik  secara  kapital  maupun secara politik. 24 Di era Orde Baru, konsentrasi penguasaan lahan bukan lagi  rahasia.  Bahkan,  hutan  Indonesia  yang  luasnya  72%  lahan  daratan Indonesia, sudah dikaveling-kaveling untuk dieksplorasi oleh perusahaan- perusahaan yang ditunjuk. Selain itu, ratusan ribu hektar lahan milik atau hak wilayah juga dijadikan objek pembangunan.
Sebagai  gambaran  kecil  adalah  data  yang  dihimpun  oleh  KPA, penguasaan  lahan  dalam  skala  yang  sangat  besar  ada  pada  perusahaan- perusahaan  yang  memperoleh  izin  HPH  (Hak  Pengusaha  Hutan), HPHTI  (Hak  Penguasaan  Hutan  Tanaman  Industri),  perusahaan  yang memperoleh konsesi pertambangan dan bentuk Kontrak Karya ( Meaning Contract of Work ) maupun Kuasa Pertambangan ( Mining Authority ), serta berbagai  perusahaan  yang  memperoleh  kuasa  untuk  mengembangkan perkebunan. Hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Orba, sekitar 666 unit usaha pemegang HPH/ HPHTI menguasai sekitar 48,3 juta ha lahan hutan  dalam  bentuk  konsesi  kehutanan,  yang  di  dalamnya  melibatkan setidaknya 12 perusahaan konglomerat dengan hak kepenguasaan sebesar 16,7  juta ha .  Gambaran  di  atas  menunjukkan  betapa  konsentrasi penguasaan  lahan  memang  terjadi  begitu  masif.  Padahal,  sebagaimana dijelaskan dalam sensus pertanian tahun 2003, jumlah petani gurem dan petani tidak bertanah justru terus meningkat.
Munculnya model kepenguasaanan yang sentralistis di era Orde Baru tidak  lepas  dari  sistem  pembangunan  yang  menggunakan  paradigma modernisasi sebagai pijakan tinggal landas. Oleh karena itu, sistem politik yang dikedepankan adalah politik stabilitas, sebab untuk memacu target pertumbuhan,  stabilitas  sosial-politik  merupakan  prasyarat  yang  harus dipenuhi  oleh  penguasa  Orba.  Dalam  konteks  sosial  seperti  ini modernisme  Orba  sebenarnya  dibangun  dalam  kerapuhan  sosial  yang tinggi. Politik stabilitas yang dibangunnya memang mampu menggenjot wajah  Indonesia  yang  compang-camping  menjadi ‘ mentereng ’ ,  bahkan tidak sedikit yang memujinya sebagai salah satu dari ‘ keajaiban asia ’ ( the Asian  Miracles ).  Namun,  justru  di  era  inilah  realitas  keagrariaan  yang sejatinya  dijadikan  pedoman  penyejahteraan  masyarakat  sama  sekali diabaikan.
Selain  program  “penyerahan”  pembangunan  melalui  teori  tetesan  ke bawah ( trickle down effect ) yang memakai strategi kolusi dan nepotisme, rezim Orba juga menggunakan strategi developmentalisme yang saat ini tengah  marak  didengungkan  oleh  kalangan  barat,  yang  di  antara programnya adalah “revolusi hijau”, eksplorasi hutan dan agro -industri. 25
Revolusi hijau yang saat itu tidak lepas dari kepentingan global dunia yang sedang  dilanda  perang  dingin,  memang  pernah  mencatat  sukses  dalam sejarah Indonesia dengan kemampuan swadaya yang dicapai pada tahun 1984 lewat swasembada beras dan mendapatkan penghargaan dari FAO. Revolusi  hijau  juga  merupakan  bentuk  program  industrialisasi  dan modernisasi yang menganut logika pertumbuhan, yang tentu saja memilik spirit  yang  sama  dengan  rezim  Orba.  Sehingga  demi  menyukseskan revolusi  hijau  ini,  pemerintah  menurunkan  segenap  dayanya  agar  bisa sukses. Praktik ini pada gilirannya memperkuat dan semakin menjauhkan wacana Reforma Agraria dari pembangunan masyarakat. 26
Meski akhirnya tercatat sukses, namun keburukan yang ditinggalkan oleh  proyek  ini  justru  sangat  besar,  terlebih  jika  diukur  secara  sosial budaya.  Faqih  (2000)  mencatat  beberapa  keburukan  revolusi  hijau  ini antara lain: (1) Kelas Ekonomi dan Ketergantungan . Akibat terbesar secara sosial-budaya  adalah  transformasi  masyarakat  pedesaan  menuju  sistem kapitalistik. Budaya subsistensi yang selama ini menjadi ciri khas mereka, menjadi hilang seiring dengan gencarnya program ini. Daya pikat revolusi hijau memang  luar  biasa  sehingga  perubahan  struktur  ini  tidak disadari oleh  masyarakat  khususnya  petani  di  pedesaan.  (2) Hegemoni  Kultural .
Selain persoalan ekonomi, realitas kultural yang ditimbulkan oleh revolusi hijau  tidak  kalah  dahsyatnya.  Dengan  kekuasaan  kultural  dan  politik melalui penciptaan sistem dan struktur ideologi yang dimilikinya mampu mengubah  sistem  ideologi,  kultur  dan  politik  kaum  tani.  (3) Dominasi Pengetahuan . Dalam revolusi hijau terjadi invasi pengetahuan barat yang positivistik  terhadap  pengetahuan  asli  masyarakat  dunia  ketiga.  Dengan kata lain, pengetahuan a la revolusi hijau telah menggusur model kearifan lokal yang dimiliki masyarakat pedesaan. (4) Pelanggengan Ketidakadilan Gender .  Dalam  revolusi  hijau,  setiap  proyek  diarahkan  kepada peningkatan  kapasitas  kaum  lelaki,  sehingga  dengan  sendirinya mengabaikan kaum perempuan. Dan (5) Kehancuran Lingkungan . Dalam proyek  revolusi  hijau,  demi  menggenjot  sektor  produksi,  masyarakat dididik  untuk  menggunakan  pestisida  berlebihan.  Sehingga  dengan sendirinya  kondisi  fisik  lingkungan  pedesaan  menjadi  buruk,  dan penanggulangan  di  etape  selanjutnya  selalu  memerlukan  jenis  bahan perusak yang lebih dahsyat dari sebelumnya. 27
Untuk  konteks  perjuangan  agraria,  tumbangnya  rezim  tersebut merupakan tonggak baru untuk perjuangan agraria selanjutnya. 28 Setelah melalui  pergulatan  alot,  akhirnya  pemerintah  mendorong  munculnya undang-undang yang memperhatikan aspek keagrariaan. Undang-undang tersebut,  meskipun  baru  merupakan  ketetapan  MPR,  merupakan  angin segar  yang  banyak  disambut  oleh  para  pejuang  agraria.  Meski  diakui banyak kalangan bahwa hal itu masih jauh dari yang diharapkan, namun setidaknya, dengan adanya keinginan politik — meski setelah digaungkan sekian  lama  dan  melibatkan  banyak  kalangan  seperti  itu,  gerbang perjuangan  agraria  tetap  terbuka.  Hanya  saja,  seperti  juga  disadari  oleh banyak  kalangan,  gerakan  Reforma  Agraria  saat  ini  berbeda  dengan perjuangan di era Orba. Gerakan Reforma Agraria saat ini memang harus dibuat lebih sophisticated , tidak terjebak pada aliran populis, neo-liberal, atau  neo-populis,  atau  aliran  apa  pun. 29 Di  sisi  lain,  gagasan  Reforma Agraria  yang  diagungkan  juga  harus  semakin  cerdas  dalam  mencermati setiap keadaan dan realitas sosial yang ada di negeri ini.
Dimensi-dimensi Teo-sosiologis Reforma Agraria
Sebagaimana telah disinggung di awal, secara doktrin, bahwa kerangka Teologi Agraria diilhami secara mendalam oleh tampilnya gerakan Teologi Pembebasan.  Di  sini,  sebagaimana  dalam  Teologi  Pembebasan,  moral
menjadi kadar tertinggi dalam gerakan ini. Karena seperti dikatakan oleh Gutierrez pembelaan terhadap kaum miskin merupakan bentuk manifes keimanan seseorang kepada Tuhan.

## 1. Penyelesaian Masalah Kemiskinan
Masalah  kemiskinan  diperhatikan  tidak  hanya  oleh  kebutuhan kemanusiaan. Namun, nilai-nilai agama juga sangat menekankan untuk membangun  kesadaran  kepada  kaum  miskin.  Sehingga  penyelesaian masalah  kemiskinan  ini  tidak  hanya  merupakan  bentuk  komitmen kemanusiaan semata, namun juga merupakan komitmen ketuhanan yang agung. Bahkan, dalam beberapa doktrin keagamaan menekankan bahwa Tuhan  ada  bersama  kaum  miskin.  Sehingga  kepedulian  kepada  mereka berarti kita juga “peduli” kepada Tuhan.
Reforma  Agraria  memiliki  komitmen  kuat  untuk  menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Hal ini tidak lain karena pada Reforma Agraria terejawantah satu gerakan praksis — jadi bukan hanya komitmen — untuk memberikan kaum miskin satu kesempatan memacu diri mereka agar bisa setara  dengan  masyarakat  lain.  Pembagian  lahan  ( land  distribution ) memang menghendaki adanya usaha nyata pengembangan aset bagi kaum miskin,  sehingga  kelak  dengan  aset  yang  dimilikinya  ia  bisa  keluar  dari kubangan kemiskinan.
Nabi  Muhammad  saw.,  sebagai  contoh,  secara  implisit  mengatakan bahwa, “ tidak  jarang  kefakiran  menyebabkan  kekufuran ” .  Fakir  di  sini salah satunya berarti ketidakberdayaan seseorang untuk mengakses sumber daya  untuk  meningkatkan  kehidupannya.  Sedangkan  kekufuran merupakan  bentuk  pengingkaran  seseorang  atas  keberadaan  dan kekuasaan  Tuhan.  Jadi  penyelesaian  masalah  kemiskinan  melalui pembangunan  aset  dalam  reforma  agraria,  sangat  strategis  tidak  hanya masalah  sosial  namun  juga  teologis.  Sebagai  pelengkap,  data  statistik menjelaskan bahwa di Indonesia 39,07 juta penduduk ada dalam status miskin. Dari total kaum miskin tersebut, 66 persen berada di pedesaan, sisanya di perkotaan. Kemudian dari total kaum miskin itu juga, 56 persen bekerja di sektor pertanian, dan dari total mereka yang bekerja pada sektor pertanian itu, 90 persen ada dalam keadaan bekerja tetapi miskin. 30

## 2. Penyelesaian Masalah Keadilan
Terkonsentrasinya  kepemilikan  kepada  segelintir  orang,  jelas merupakan bentuk ketidakadilan. Agama mana pun pasti sepakat bahwa
ketidakadilan  musuh  utama  dalam  penegakan  masyarakat  yang berperadaban. Dalam konteks keagrariaan, masalah ketidakadilan agraria menempati  porsi  paling  besar.  Bahkan  substansi  reforma  agraria  adalah masalah keadilan sosial.
Kembali ke masalah data, kita mendapatkan data ironis. Di Indonesia, kurang dari 1 persen penduduk menguasai aset sumber daya sebanyak 56 persen. Dari total yang mereka kuasai, 62-87 persennya berupa tanah atau sumber  daya  agraria. 31 Jika  masalah  konsentrasi  lahan  kepada  sebagian kecil orang itu bisa dibuat lebih adil, lebih terdifusi dan terdistribusi, bisa dipastikan  bahwa  kita  menuju  keadilan  agraria.  Penegakan  keadilan  ini penting  dan  sangat  selaras  dengan  kehendak  Tuhan.  Allah  berkata: “Berlaku adillah. Karena sesungguhnya keadilan itu sangat dekat dengan ketak waan”. 32
Masih  terkait  dengan  keadilan,  implikasi  lain  dari  Reforma  Agraria adalah  menurunnya  eskalasi  konflik  berbasis  sumber  daya  agraria.  KPA mencatat  bahwa  setidaknya  sampai  Desember  tahun  2000,  ada  660 konflik berbasis sumber daya agraria di Indonesia dengan berbagai model dan  skala. 33 Sedangkan  data  lain  menyebutkan  bahwa  sengketa  konflik agraria yang skalanya nasional 2810 kasus. Data ini menurut Mahkamah Agung lebih dari 50 persen kasus pengadilan terkait soal pertanahan. 34
Dalam RA, penciptaan model penguasaan yang adil juga merupakan komitmen  kepada  Tuhan.  Adil  ini  operasionalisasinya  sangat  beragam, salah  satunya juga dilakukan dalam bentuk komitmen yang kuat untuk memelihara  dan  menyelamatkan  alam.  Sehingga  secara  otomatis  RA memberikan perspektif ekologis kepada pelaksananya.
3. Peningkatan Kesejahteraan
Sudah bisa dipastikan bahwa sumber daya agraria merupakan sumber kesejahteraan  masyarakat.  Seseorang  atau  sekelompok  orang  memiliki sumber  daya  ini.  Dalam  Islam,  misalnya,  Tuhan  menyinggung  dengan jelas mengenai fakta ini. Dalam QS. al-Ra ’ d ayat 4,
“Dan  di  bumi  Ini  terdapat  bagian -bagian  yang  berdampingan,  dan kebun-kebun  anggur,  tanaman-tanaman  dan  pohon  korma  yang bercabang  dan  yang  tidak  bercabang,  disirami  dengan  air  yang  sama. kami  melebihkan  sebahagian  tanam-tanaman  itu  atas  sebahagian  yang lain  tentang  rasanya.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  terdapat tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.
Juga dalam QS. al-Na ḥ l ayat 9-12;
“Dan  hak  bagi  Allah  (menerangkan)  jalan  yang  lurus,  dan  di  antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin  kamu  semuanya  (kepada  jalan  yang  benar):  Dia-lah,  yang Telah  menurunkan  air  hujan  dari  langit  untuk  kamu,  sebahagiannya menjadi  minuman  dan  sebahagiannya  (menyuburkan)  tumbuh- tumbuhan,  yang  pada  (tempat  tumbuhnya)  kamu  menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam- tanaman:  zaitun,  korma,  anggur  dan  segala  macam  buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. Dan dia menundukkan malam dan siang,  matahari  dan  bulan  untukmu.  dan  bintang-bintang  itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya)”.
Kedua firman Allah ini memberikan gambaran bahwa Tuhan dengan segala kekuasaannya, memiliki maksud kepada manusia khususnya dalam persoalan  akses.  Manusia  di  dunia,  selama  bisa  mengakses  sumber  daya itu, bisa memiliki potensi untuk hidup lebih baik.
4. Jaminan Status Sosial dan Keberlangsungan Hidup Seseorang
Di Garut, beberapa orang petani kecil berusaha, walau dengan tekanan bagaimanapun, untuk tidak menjual tanahnya. Malahan, cita-cita mereka adalah  menambah  jumlah  kepemilikan  akan  tanah  tersebut.  Alasannya mereka  tidak  mau,  jika  pada  saatnya  harus  “pergi”  ( meninggal), meninggalkan  anak  cucunya  tanpa  warisan.  Hal  ini  tidak  lain  karena mereka  paham  bahwa  al-Qur ’ an  sedemikian  menekankan  hal  itu.  Dan dalam  persepsi  mereka,  meninggalkan  warisan  dalam  bentuk  bidangan tanah, berarti telah memberi kan keamanan kepada generasi penerusnya.
Pada  sebuah  riset  yang  saya  lakukan  pada  tahun  2002  di  Garut  itu, beberapa  temuan  cukup  menjelaskan  bagaimana  kepemilikan  akan  satu area atau hamparan lahan membuat seseorang merasa demikian nyaman. Hal  ini  terjadi  karena  ia  memiliki  cukup  aset  .  untuk  mengembangkan kapasitas diri dan keluarganya, dan selain itu, ia juga cukup punya bekal untuk diwariskan kepada anaknya. 35
Capaian Teologi Agraria Secara  ringkas,  sebenarnya  apa  yang  hendak  dicapai  dari  gerakan Teologi  Agraria  adalah: Pertama ,  terciptanya  keadilan  sosial,  khususnya keadilan dalam masalah penguasaan aset-aset berbasis sumber daya agraria. Sehingga dengan sendirinya ketimpangan-ketimpangan penguasaan tidak terjadi. Kedua ,  terbangunnya  akses  yang  lebih  besar  bagi  kaum  miskin. Karena teologi agraria menghendaki satu keselarasan antara motif-motif ekonomi  maupun  politik  satu  aktivitas  maupun  kebijakan  dengan kesadaran  humanistis  sebagai  manusia  spiritual. Ketiga, mendorong terbangunnya  kemandirian  bagi stakeholders utama  agraria;  petani  tidak bertanah,  petani  memiliki  lahan  sempit,  dan  lain-lain. Keempat , Memberikan  jaminan  model  penguasaan dengan  hukum-hukum  lokal 36 yang berlaku. Kelima, Perlawanan atas gerakan kapitalisme, terutama yang disusupkan pada liberalisasi kepemilikan yang berbasiskan pada kekuasaan individu.
Menjadi  sangat  jelas  bahwa  Teologi  Agraria  yang  merupakan pembacaan atas situasi sosio-ekonomi-politik rakyat terkini, menjejakkan diri  pada  satu  semangat  pembebasan  manusia  baik  sebagai  individu maupun  sosial  dari  satu  bentuk  ketertindasan.  Sumber  daya  agraria dijadikan  satu frame  work bagi  para  pegiatnya  dalam  melakukan pengabdian ini. Sehingga dengan sendirinya, Teologi Agraria merupakan bentuk  nyata  dari  semangat  keimanan  kepada  Tuhan,  yang operasionalisasinya  diwujudkan  dalam  bentuk  gerakan  pembangunan kemanusiaan.

## Kesimpulan
Dengan mendasarkan pada berbagai latar dan konteks di atas, menjadi sangat  jelas  bahwa  Teologi  Agraria  teramat  diperlukan  karena  beberapa alasan berikut:
1. Pengisian  ruh  agenda  gerakan  Reforma  Agraria,  khususnya  di Indonesia  di  mana  RA  tidak  semata  merupakan  kebutuhan implementasi  agenda  politik  yang  harus  diperjuangkan  dan  mesti dilaksanakan negara semata, namun juga berhubungan erat dengan masalah spiritualitas masyarakat Indonesia sendiri, sangat diperlukan. Dengan  kata  lain,  menciptakan  keadilan  agraria  berarti  juga membangun model keadilan Tuhan di muka bumi.
2. Memahami masalah agraria dengan bingkai teologi secara keilmuan akan  memberikan  perspektif  baru  mengenai  keadilan  agraria.  Di mana,  sumber  daya  agraria  kemudian  bisa  diberikan  pemahaman lebih holistik, lebih sustainable , dan lebih strategis bagi masyarakat.
Teologi  menjadi  alat  analisis  realitas  yang  tidak  adil,  pincang,  dan harus dibela.
3. Teologi  Agraria  memiliki  kesamaan  dengan  gerakan-gerakan pembebasan lain. Hanya saja, Teologi Agraria membatasi diri pada keadilan  agraria  melalui  penataan  struktural.  Sehingga  Teologi Agraria  dengan  sendirinya  adalah  agenda  politik  untuk  turut  serta memberikan kesadaran agraria kepada bangsa ini, khususnya petani.
4. Teologi  Agraria  merupakan  pemahaman  umum  yang  ada  pada pelaku-pelaku utama kaum tani di Indonesia. Di mana, sumber daya agraria, khususnya tanah tidak melulu dipotret melalui pemahaman tunggal,  misalnya  ekonomi  semata.  Namun  lebih  jauh  tanah  bagi petani  memiliki  dimensi  spiritual.  Ia  merupakan  jembatan  bagi masyarakatnya  untuk  mendekati  dan  mekanai  Tuhan.  Ia  juga merupakan sarana untuk menjadikan dirinya utuh sebagai manusia. Sehingga  keterhubungan  mereka  dengan  sumber  daya  agraria  ini sesungguhnya sudah melampaui batas-batas kebudayaan.

## Catatan Kaki
1. Sebagai  contoh,  lihat  Harun  Nasution, Teologi  Islam:  Aliran-aliran,  Sejarah,  Analisa Perbandingan (Jakarta: UI Press, 1986).
2. Pemaknaan ini secara implisit bisa dilihat pada berbagai kebijakan Reforma Agraria lebih banyak  diimplementasikan  dalam  bentuk land  distribution ,  atau  pembagian  lahan.
Pemaknaan  ini  juga  muncul  karena  secara  harfiah,  agraria  berasal  dari  bahasa  Inggris “agrarian” yang sama dengan “ land ”.
3. Tulisan  ini  memaknai  teologi  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Peter  Berger.  Ia mengatakan  bahwa  sekularisasi  merupakan  salah  satu  ciri  peradaban  modern  yang tercermin  dalam  refleksi-refleksi  teologis.  Karena  refleksi  atas  iman  yang  melembaga sudah  melembaga  pada  teologi-teologi  formal  juga  berfungsi  sebagai  ideologi.  Lihat, Peter Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1990), xii.
4. Di  Indonesia,  term  “reforma”  pada  reforma  agraria  dikenalkan  oleh  salah  satu  aktivis paling kahot , yakni: Gunawan Wiradi. Pria yang berumur hampir 80 tahun ini, bukan hanya  dikenal  sebagai  aktivis  reforma  agraria,  namun  juga  ideolog  dan  rujukan  bagi generasi  masa  kini  dalam  bidang  keagrariaan.  Beberapa  bukunya yang  terkenal antara lain, Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir , diterbitkan oleh INSIST Press tahun 2000.
5. Selain Bung Karno, Presiden RI pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pemimpin republik ini yang punya komitmen kuat dalam melaksanakan agenda RA di Indonesia. Komitmen ini tercermin pada pidato pembukaan masa kampanye pemilihan presiden  dan  wakil  presiden  2004-2009  tanggal  1  Juni  2004.  Bahkan  agenda  itu ditegaskan  lagi  dalam  agenda  pembangunannya,  yakni  dalam  Buku  Visi,  Misi  dan Programnya. Namun di tingkat pelaksanaan, kita masih harus menunggu. Sebab, sampai sejauh ini, implementasi ini masih belum tampak. Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional, setidaknya ada 8,15 juta ha lahan yang akan di re distribusikan kepada rakyat sebagai bentuk implementasi RA di Indonesia. Tetapi kita tetap masih menunggu.
6. Saya  sendiri  ketika  mengikuti  perhelatan  besar  yang  diselenggarakan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  RI  beserta  sejumlah  pihak,  dengan  cara  melakukan road show untuk  mendulang  dukungan  atau  konsensus  RA  ini  di  Indonesia,  merasakan kejenuhan itu, khususnya dari para aktivisnya. Road show yang dilakukan dalam bentuk simposium nasional yang dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang ini dilaksanakan di Sumatera Utara, Jakarta, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Surabaya. Namun demikian, meski dengan kejenuhan yang melanda, para aktivisnya tetap sabar menggulirkan wacana ini kepada publik. Termasuk ketika pada tahun 2007, lahir Undang-undang Penanaman Modal  yang  dikawatirkan  akan  merampas  kewenangan  yang  selama  ini  dimiliki  oleh UUPA,  para  pegiatnya  tetap  bergerak  memperjuangkan  agar  UUPA  segara diejawantahkan lebih nyata.
7. Tulisan  versi  artikelnya  sudah  pernah  dipublikasikan  di  media  cetak,  yakni  Harian Umum Jurnal Nasional Rabu 05 Juli 2006.
8. Lihat, Michael Amaladoss, Teologi Pembebasan Asia (Yogyakarta: Insist Press, Cindelaras, Pustaka Pelajar, 2001).
9. Lihat, Michael Lowy, Teologi Pembebasan (Yogyakarta: Insist Press, 1999. 26.
10. KPA  adalah  Konsorsium  Pembaruan  Agraria,  sebuah  lembaga  yang  merupakan gabungan dari berbagai organisasi non-pemerintah yang selama ini, baik secara terang- terangan  maupun  sembunyi-sembunyi,  giat  memperjuangkan  terciptanya  keadilan agraria selama dan pasca rezim Orde Baru berkuasa.
11. Lihat,  KPA,  “Konsep  Pembaruan  Agraria:  Sebuah  Strategi  Pembangunan  yang Berorientasikan pada Kesejahteraan Rakyat”. Makalah.
12. Lihat, Harun Nasution, Teologi Islam , ix.
13. Nasution, ibid . 14. Kutipan dan terjemahan ini diambil dari:
http://nurulhuda.wordpress.com/2006/11/26/teologi-pembebasan/ ,  diunduh  tanggal 28 April 2007.
15. Arti  agraria  seperti  yang  dikemukakan  di  atas  merujuk  kepada  Pengertian  Agraria sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam  UUPA  1960,  yaitu  di  dalam:  (a)  konsiderans “menimbang” huruf a dan “berpendapat” huruf a; (b) pengaturan Pasal 1, Pasal 2 ayat
(1), Pasal 4, 5, 14, 16, 46, 47, 48; (c) penjelasan Undang-undang. Selengkapnya lihat, KPA, “ Konsep Pembaruan Agraria”.
16. Sejauh ini, gambaran bahwa moralitas ada dalam kehidupan sosial kaum pengelola tanah (petani)  dijelaskan  oleh  banyak  ilmuwan.  Sebagai  contoh:  J.  C  Scott  (1976)  menulis tentang moral ekonomi kaum tani dalam The Moral Economy of The Peasant: Rebbelion and  Subsistence  in  Southeast  Asia (Yale  University  Press).  Selain  itu,  sejarawan  besar, Sartono Kartodirdjo dalam Pemberontakan Petani Banten 1888 (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), dan yang lainnya. Namun masih belum secara mendalam menyangkutkan diri dengan  masalah  teologis.  Mungkin  baru  Sartono  Kartodirdjo  yang  sudah  agak
memasukkan  unsur  itu  dengan  menyebutkannya  sebagai  semangat  messianistik,  atau semangat religius.
17. Meski pada dasarnya gerakan politik agraria kemudian sudah lebih sofistikated dalam arti tidak lagi berkubang pada pertentangan ideologi tertentu. Karena substansi gerakan lebih didasarkan kepada penciptaan keadilan.
18. Lihat riset panjang yang dilakukan oleh UN-Habitat. Riset ini bertemakan Islam, Land
& Property Research Series . UN-Habitat, 2005.
19. Secara mendalam pergulatan ini digambarkan dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa (Jakarta: Gramedia, 1984). 20. Pasca keputusan Politik Etik ini dilakukan, bangsa Indonesia kemudian bisa mengecap pendidikan yang lebih baik dan menjanjikan.
21. Tjondronegoro dan Wiradi, Dua Abad . 22. “www.munindo.brd.de.” 23. Di  masa  Orba,  harga  satu  meter  tanah  tidak  lebih  mahal  dari  satu  batang,  atau  satu bungkus  rokok.  Di  Bekasi,  sebuah  perusahaan  besar  membeli  lahan  dari  penduduk dengan harga Rp. 25/m 2 . Padahal saat itu, harga satu bungkus korek api Rp. 100.
24. Diskusi  dengan  Gunawan  Wiradi  (GWR),  salah  satu  aktivis  Reforma  Agraria  tanggal 19/06/2003 dan 08/10/2003, di BRIGHTEN Institute dan Pusat Kajian Agraria-IPB.
25. Noer  Fauzi, Petani  dan  Penguasa:  Dinamika  Perjalanan  Politik  Agraria  di  Indonesia (Yogyakarta: Insist, KPA, Pustaka Pelajar, 1999).
26. Bahkan, dalam beberapa kasus pencanangan revolusi hijau ini, pemerintah tidak segan- segan mengintimidasi masyarakat dengan cara-cara militer agar mengikuti teknis yang diinginkan proyek ini.
27. Fakih,  “Tinjuan  Kritis  dalam  Revolusi  Hijau”,  dalam Menggeser  Pembangunan Memperkuat Rakyat (Yogyakarta: Lapera, 2000).
28. Gunawan  Wiradi  (2000)  mencatat,  setidaknya  “Tonggak -tonggak  Perjalanan Kebijaksanaan  Agraria”  di  Indonesia  telah  melalui  enam  tahap.  Tonggak -tonggak tersebut terjadi pada (1) tahun 1811; (2) tahun 1830; (3) tahun 1848; (4) tahun 1870; (5) tahun 1960; dan (6) tahun di era Orba.
29. Perlunya  hal  ini  dikemukakan  juga,  karena  gerakan  Reforma  Agraria  ke  depan  tidak dihadapkan  pada  satu  ideologi  tertentu.  Bahkan  ideologi  kapitalisme  sendiri,  dalam beberapa hal tertentu, amat mendukung tesis-tesis Reforma Agraria — namun tentu saja untuk mendukung sistem kapitalisme mereka.
30. Data dikemukakan oleh Endriatmo Soetarto, “Reforma Agraria: Perubahan dan Inovasi Sosial”. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Reforma Agraria di IPB Bogor,
tanggal 25 April 2007.
31. Data ini dikemukakan oleh Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) dalam satu kesempatan menjadi keynote speaker pada Simposium HGU di Yogyakarta tanggal 22 Maret 2007. 32. QS. al- Mā’idah ayat 08
33. KPA.  “Jumlah  Kasus  Sengketa/  Konflik  Agraria  dan  Jenis  Kekerasan  terhadap  Petani yang Terjadi pada Kasus yang bersangkutan di Era Soeharto dan Reformasi”. Paper 34. Soetarto, “Reforma Agraria”.
35. Selengkapnya bisa diperiksa pada: Tantan Hermansah, “Hubungan dan Refleksi Teologi dalam  Kehidupan  Sosial  Masyarakat  Pesantren  Pedesaan  Kampung  Garogol- Garut”.
Tesis Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2003.
36. Lihat  eksplorasi  dan  pembuktian  model  ini  oleh  LBH  Padang  pada  persoalan pengelolaan SDA dalam, LBH Padang, Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA: Kekayaan
Nagari Menatap Masa Depan (LBH Padang: Padang, 2005).

## Daftar Pustaka
Amaladoss,  Michael. Teologi  Pembebasan  Asia ,  Yogyakarta:  Insist  Press, Cindelaras, Pustaka Pelajar, 2001. Berger, Peter dan Luckman, Thomas. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan , Jakarta: LP3ES, 1990.
Fakih,  “Tinjuan  Kritis  dalam  Revolusi  Hijau”,  dalam Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat , Yogyakarta: Lapera, 2000. Fauzi, Noer. Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia , Yogyakarta: Insist, KPA, Pustaka Pelajar, 1999. Hermansah, Tantan. “Hubungan dan Refleksi Teologi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Pesantren Pedesaan Kampung Garogol- Garut”. Tesis Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2003. Kartodirdjo,  Sartono. Pemberontakan  Petani  Banten  1888 ,  Jakarta: Pustaka Jaya, 1984. LBH  Padang, Kearifan  Lokal  dalam  Pengelolaan  SDA:  Kekayaan  Nagari Menatap Masa Depan , LBH Padang: Padang, 2005. Lowy, Michael. Teologi Pembebasan , Yogyakarta: Insist Press, 1999. Nasution,  Harun. Teologi  Islam:  Aliran-aliran,  Sejarah,  Analisa Perbandingan , Jakarta: UI Press, 1986.
Scott, J. C., The Moral Economy of The Peasant: Rebbelion and Subsistence in Southeast Asia , Yale University Press, 1976.
Sediono  M.P.  Tjondronegoro  dan  Gunawan  Wiradi, Dua  Abad Penguasaan  Tanah:  Pola  Penguasaan  Pertanian  di  Jawa  dari  Masa  ke Masa , Jakarta: Gramedia, 1984.
Soetarto,  Endriatmo. “Reforma Agraria:  Perubahan  dan  Inovasi Sosial”. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Reforma Agraria di IPB Bogor, tanggal 25 April 2007. UN-Habitat, Islam, Land & Property Research Series . UN-Habitat, 2005.