Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 2 Desember 2021 E-ISSN: 2580-5234 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMENUHAN HAK PEMEGANG  SAHAM MINORITAS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007

## Sindy Meikasari
Institut Agama Islam Negeri Jember e-mail: sindi@iain-jember.ac.id

## Rumawi
Institut Agama Islam Negeri Jember e-mail: rumawi@iain-jember.ac.id

## Abstract
Limited  Liability  Company  (PT)  is  very  attractive  to  investors  in  the business  world.  In  fact,  almost  all  over  the  world,  the  rate  of establishment  of  Limited  Liability  Companies  (PT)  is  increasing.  In Indonesia,  the  establishment  of  a  Limited  Liability  Company  (PT)  by foreign  and  domestic  investors  cannot  be  separated  from  positive  legal regulations. Regarding Limited Liability Companies (PT), it is regulated in Law No. 40 of 2007. It can be said that a Limited Liability Company (PT) is one of the pillars of economic development in Indonesia. Limited Liability Company (PT) was chosen as a form of company, because of its ease  of  management  and  transfer  of  shares.  In  addition,  the  Limited Liability  Company  (PT)  also  has  the  status  of  an  independent  legal entity.  In  doing  so,  there  are  limited  responsibilities  for  shareholders, Directors and Commissioners. There is also protection for shareholders, both  majority  and  minority.  Minority  shareholders  are  usually  seen  as not  having  full  rights.  So,  there  will  be  many  assumptions  about  the absence  of  a  right  for  minority  shareholders.  In  fact,  these  minority shareholders also have several rights.
Keywords: Limited Liability Company (PT), Investor, Stock.

## A. Pendahuluan
Perseroan  terbatas  (PT)  adalah  suatu badan  hukum  yang  bersifat  mandiri.  Suatu Perseroan  adalah  sebuah  perkumpulan  dan persekutuan  yang  menjalankan  suatu  usaha guna  mendapat  suatu  keuntungan,  memiliki modal  berupa  saham-saham.  Modal  tersebut berupa  saham-saham  bagi  pemiliknya  yang dapat diperjualbelikan maupun
dipindahtangankan sesuai keinginan. Perseroan Terbatas (PT) pertama kali diatur dalam  KUHD  (Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang)  tepatnya  pada  Pasal  36 sampai  dengan  Pasal  56,  diberlakukan  di Indonesia  sejak  tahun  1848.  KUHD membuktikan  bahwa  sebenarnya  Perseroan Terbatas (PT) sudah lama dikenal
masyarakat  Indonesia.  Pada  pengaturan  lain juga  terdapat  didalam  KUHPer  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata)  tepatnya pada Pasal 1233 sampai Pasal 1356 dan Pasal 1618  sampai  dengan  Pasal1652.  Barulah pada  tahun  1995  diterbitkan  UU  secara khusus  mengatur  perihal  Perseroan  Terbatas (PT) yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang  Perseroan  Terbatas  merukan  lex spesialis  dari  KUHD  dan  KUHPer  yang sebelumnya ada. Walau diundangkan pada 7 Maret  1995,  namun  baru  berlaku  satu  tahun kemudian,  yakni  pada  7  Maret  1996. Undang-Undang ini memperkenalkan perseroan  seperti  BUMN  dan  BUMD  yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Pada Era Reformasi, disahkannya pembaruan Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang selanjutnya disebut (UU Perseroan Terbatas). Hal-hal  baru  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas yakni antara lan Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan (TJSL). 1 Aktifitas  kegiatan  usaha  yang berbentuk.  Perseroan  Terbatas  (PT)  adalah badan  hukum  yang  memiliki  modal  berupa saham-saham  bersifat  fleksibel,  sehingga dapat  berpindah  tangan  kapan  pun  dan  oleh siapa  pun.  Oleh  karena  itu  banyak  yang mengatakan perseroan ini adalah
1 M.  Teguh  Pangestu,  Nurul, Hukum Perseroan  Terbatas  dan  Perkembangannya  di Indonesia , Jurnal Buiness Law Review Vol.3, h. 25
perkumpulan asosiasi modal. 2 Dalam pendirian  perseroan  terbatas  tak  lepas  dari adanya  saham  maupun  pemegang  saham. Terkait  pemegang  saham,  adanya  suatu hak-hak  yang  harus  terpenuhi,  baik  itu  hak pemegang  saham  minoritas,  atau  pun  hak pada pemegang saham minoritas.
Riset    yang    membahas    tentang hak-hak  pemilik  saham  minoritas  terhadap suatu  perseroan  terbatas  menurut  UU  No. 40  Tahun  2007  tentang  perseroan  terbatas sudah pernah  dilakukan  oleh  para  peneliti sebelumnya.  Hal    ini    sesuai    dengan penelusuran    yang    dilakukan    dengan  cara melihat    dari  beberapa    literatur    yang  ada, maka    setidaknya  ditemukan  dua  literatur yang erat  kaitannya  dengan permasalahan yang    ada    dalam    riset  ini,  yaitu:  pertama, Maya  Sari,  Abdul  Rachmad,  dkk  dengan judul  "Analisa  Perlindungan  Hukum  Bagi Pemegang  Saham  Minoritas  Dalam  Proses Akuisisi  Berdasarkan  Pasal  126  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007," 3 pada tahun  2017  dan  kedua,  I  Kadek  Sridana,  I Nyoman Putu, dkk dengan judul "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang Saham  Minoritas  Pada  Perseroan  Terbatas
2 Rudhi  Prasetya, Kedudukan  Mandiri Perseroan  Terbatas,  Disertai  dengan  ulasan menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995 , (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 31
3 Maya  Sari,  Abdul  Rachmad,  dkk,  2017, Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 . Jurnal Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan, Vol. 2, (2).
Yang Melakukan Merger" 4 pada tahun 2020.
Dalam    riset  tersebut,  Maya  Sari,  Abdul Rachmad, dkk membahas tentang perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham minoritas  berdasarkan  pada  proses  akuisisi berdasarkan  Pasal  126  UU  No.  40  Tahun 2007; sedangkan I Kadek Sridana, I Nyoman Putu,  dkk  tentang  kedudukan  pemegang saham minoritas bagi perseroan terbatas yang melakukan  merger,  perlindungan  hukum terhadap  pemegang  saham  minoritas  pada perseroan terbatas yang melakukan merger.
Dalam  riset  ini  diuraikan  mengenai analisis terhadap: pertama, hak-hak pemegang  saham  minoritas  dalam  suatu perseroan  terbatas  secara  keseluruhan  yang didasarkan  atas  Undang-Undang  No.  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.
Berdasarkan   isu   hukum dalam   riset   ini dan   telah   dilakukan perbandingan  dengan melakukan  riset  terdahulu, sehingga riset ini mempunyai    perbedaan  dengan   dua   riset sebelumnya.  Hal-hal      yang  membedakan diantaranya      bisa      dilihat      bahwa      dalam riset terdahulu membahas tentang perlindungan  hukum  dalam  proses  akuisisi yang  berfokus  pada  Pasal  126  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007,  dijelaskan pada  Pasal  126  UU  tersebut  dalam  proses akuisisi  perusahaan  masih  terdapat  hukum yang simpang-siur, sehingga penulis mengkaji perlindungan hukum bagi
4 I  Kadek  Sridana,  I  Nyoman,  dkk,  2020, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 (1)
pemegang  saham  minoritas  dalam  proses akuisisi,  pada  riset  kedua  terfokus  kepada perlindungan  hukum  pemegang  saham minoritas  dalam  proses  merger  atau penggabungan  dalam  suatu  peerseroan terbatas;  sedangkan    riset    ini    membahas tentang:  pertama,    pemegang  saham minoritas  dalam  suatu  perseroan  terbatas (PT); kedua, hak-hak yang dimiliki pemegang saham minoritas berdasarkan UU No.  40  Tahun  2007  secara  keseluruhan. Sehingga  perbedaannya  dapat  kita  ketahui berdasarkan titik fokus permasalahan.

## B. Pembahasan
1. Pemegang Saham Minoritas
Dalam  Suatu  Perseroan  Terbatas (PT)
Berbinis  adalah  salah  satu  bentuk usaha yang dapat dilakukan guna mendapat profit.  Berbisnis  dengan  mendirikan  suatu perseroan  merupakan  hal  yang  lazim dilakukan untuk berbisnis secara seriusmaupun  bisnis  besar.  Kita  sering menjumpai  banyak  perseroan  terbatas  yang berdiri  di  Indonesia.  Perseroan  Terbatas adalah  salah  satu  perusahaan  yang  banyak didirikan sehingga melebihi koperasi, firma dan lainnya. Perseroan juga diartika sebagai badan  hukum  yang  melakukan  kegiatan usaha  guna  memperoleh  keuntungan  dan terdiri  dari  saham-saham.  Besarnya  saham atau  besarnya  modal  pperusahaan  terdapat
dalam  anggaran  dasar. 5 Dalam  halnya menjalankan  usaha  dari  beberapa  saham yang  ada.  Suatu  saham  yang  dibutuhkan tersebut  dapat  dengan  mudah  berganti kepemilikan  sehingga  dapat  diperjualbelikan dan  pergantian  kepemilikan  bisa  terjadi kapan pun.
Perseroan terbatas didefinisikan sebagai  suatu  perusahaan  berbadan  hukum berdiri  berdasarkan  adanya  suatu  perjanjian para  pendiri  perseroan  untuk  melakukan suatu  kegiatan  usaha  didasarkan  atas  suatu modal.  Modal-modal  dasar  ini  berbentuk saham-saham.    Pendirian  Perseroan  terbatas harus  mempuntai  suatu  tujuan.  Seperti  yang dijelaskan pada  UU Perseroan Terbatas  (UU No.  40  Tahun  2007)  pada  Bab  I  Ketentuan Umum  Pasal  2  yang  berbunyi: “Perseroan harus  mempunyai  maksud  dan  tujuan  serta kegiatan  usaha  yang  tidak  bertentangan dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.”
Pengertian perseroan terbatas mengandung  beberapa  lima  unsur 6 yakni sebagai  berikut:  a.  Perseroan  terbatas merupakan bentuk badan hokum; b. Perseroan terbatas berdiri  karena  ada sebuah perjanjian;  c.  Perseroan  terbatas  melakukan kegiatan  usaha;  d.  Modal  pada  perseroan terbatas  dibagi  dalam  beberapa  saham;  d.
5 https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terb atas
6 Adib  Bahari, Prosedur  Cepat  Mendirikan Perseroan  Terbatas ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia, 2010), h. 7
Perseroan  terbatas  tidak  boleh  melanggar undang-undang.  Perseroan  terbatas  ini merupakan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan yang
mendominasi di Indonesia.
Ada pun jenis-jenis perseroan terbatas berdasarkan atas modal dan jumlah pemegang  sahamnya  dibedakan  menjadi beberapa meliputi sebagai berikut: Pertama, perseroan  terbatas  tertutup.  Apakah  yang dimaksud  Perseroan  Terbatas  Tertutup? Perseroan  Terbatas  Tertutup  dijelaskan pada  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-undang  No. 40  Tahun  2007  menyebutkan  Perseroan Terbatas  tertutup  bisa  dikenal  dengan  “PT biasa”  dalam  membedakan  dengan  PT. PMDN,  PT.  PMA  dan  PT.  PERSERO. Modal  dasar  ditetapkan  paling  sedikit  lima puluh  juta  rupiah  (Rp.  50.000.000,00). Kedua, Perseroan terbatas terbuka merupakan  perseroan  terbatas  yang  modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria, perseroan terbatasnya juga melakukan  kegiatan  penawaran  umum  atas saham-saham  sesuai  dengan  Peraturan Pasar  Modal.  Perusahaan  publik  ini pemegang  saham  paling  sedikit  300  orang. Ada  pun  ketentuan  minimal  modal  yakni 3.000.000.000  (tiga  miliyar  rupiah). 7 Perlu diketahui  bahwa  Undang-undang  mengenai Pasar  Modal  yang  semula  diatur  dalam
7 Muryanto,  2008.  Tesis,  “ Perkembangan Pengaturan  Pendirian  Perseroan  Terbatas  (PT)  di Indonesia .”  Mahasiswa  Magister  Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
Undang-Undang No. 1 tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Dalam  suatu  perseroan  pasti  ada seseorang  yang  memiliki  saham.  Seseorang itu disebut dengan pemegang saham.Pemegang  saham  adalah  perorangan yang  menguasai  atau  memiliki  hak  atas saham. Dalam kepemilikan saham seseorang akan  mempunyai  tanggung  jawab  maupun hak  terhadapat  saham-saham  yang  telah dimiliki.  Pemegang  saham  minoritas  dalam Undang-Undang  perseroan  terbatas  tidak disebutkan secara kongkret sebagai „pemegang saham minoritas‟. Tetapi jika kita tinjau kembali dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, terlihat adanya gambaran siapakah pemegang saham minoritas itu. Jika ditinjau  dari  seberapa  besar  jumlah  modal orang  yang  berhak  mengajukan  pengadaan RUPS  (Pasal  79  Ayat  (22)  UUPT),  berhak mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri terhadap  direksi  (Pasal  97  Ayat  (6)  UUPT), berhak mengajukan gugatan terhadap anggota  Dewan  Komisaris  ke  Pengadilan Negeri  (Pasal  114  Ayat  (6)  UUPT)  adalah dia  yang  mewakili  jumlah  10%  atas  saham dala  Perseroan  Terbatas.  Jika  kita  ambil simpulan,  maka  pemegang  saham  minoritas sejatinya adalah orang memiliki kepemilikan saham  atau  memepunyai  saham  dalam  suatu Perseroan  Terbatas  tidak  lebih  10%. 8 Inilah
8 Maya  Sari,  dkk. Analisa  Perlindungan Hukum  Bagi  Pemegang  Saham  Minoritas  dalam Proses Akuisisi pada Perseroan Terbatas
Berdasarkan  Pasal  126  Undang-undang  No.  40 Tahun 2007 . JIPPK, Volume 2(2), h. 117
yang  disebut  sebagai  pemegang  saham minoritas pada suatu Perseroan Terbatas.
Perseroan  bersifat  perorangan  atau bisa  dikenal  dengan  person.  Yang  tidak nampak,  abstrak.  Namun  perseroan  dapat menikmati  hak-hak  dari  perseroan  yang dimiliki  perseorangan.  Pada  umumnya pemegang  saham  dari  suatu  perseroan adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham diberikan sertifikat, bahwa sebagi pembuktian  jika  benar-benar  pemegang saham itu memiliki suatu saham pada suatu perseroan;  b.  Harta  pemegang  saham dengan perseroan terpisah sehingga pemegang  saham  tidak  ada  hak  memiliki asset  perseroan;  c.  Karena  kekayaan  yang terpisah  itu,  asset  perseroan  menjadi  asset perseroan. Sehingga pemegang saham tidak dapat  mengalihkan  kekayaan  perseroan. 9
Saham-saham  mempunyai  berbagai  macam jenis, diantaranya sebagai berikut berdasarkan  hak  tagih  dan  kemampuan klaim.  Pertama,  Saham  Biasa  ( Common Stock ).  Saham  biasa  atau  yang  dikenal Common  stock  ini  merpakan  saham  yang familiar  digunakan  dalam  pasar  modal. Pemilik  saham  atau  pemegang  saham  akan mendapat diveden jika perusahaan memiliki laba,  dan  akan  tifak  mendapatkan  deviden jika  perusahaan  dalam  kondisi  memburuk. Apabila suatu perusahaan bangkrut, pemegang  saham  biasaini  akan  menerima
9 Marhara  Tua  Mulyadi.  2013. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad  Bai  Katas  Pembelian  Kembali  Saham Yang Batal Karena Hukum . Jurnal Hukum Ekonomi Vol. (1), h. 3
sisa  dari  hasil  pelunasan  hutang.  Ciri-ciri saham  biasa  aini  terlihat  dari  kepemilikan hak  suara  dalam  perusahaan,  bisa  memilih dewan Komisaris, haknya juga lebih didahulukan, dan ketika perusahaan dilikuidasi  pemegang  saham  biasa  hanya mendapat  sisa  asset  perusahaan  setelah proses pelunasan hutang telah selesai. 10
Selanjutnya,
Saham Preferen ( Preferan  Stock ).  Saham  preferen  adalah saham  yang  dapat  dimiliki  oleh  pemegang saham,  dimana  pemegang  saham  ini  akan mendapatkan  hak  istimewa.  Selain  itu, adanya  kepastian  pembayaran  deviden  pada pemegang saham preferan ini. Besar deviden yang  akan  diterima,  ditentukan  terlebih dahulu.  Terdapat  suatu  pendahuluan  atau perhatian  lebih  ketika  pembagian  sisa  aset perusahaan setelah proses pembayaran hutang  daripada  pemilik  saham  biasa. Pemilik  saham  preferen  memiliki  hak  yang lebih  tinggi  daripada  pemilik  saham  biasa ( common  stock ).  Dari  sini  dapat  terlihat  cir- ciri  saham  preferen  adalah  konvertibilitas, Diveden  kumulatif,  haknya  lebih  tinggi dibandingkan pemegang saham biasa, namun tidak  memiliki  hak  suara  dalam  RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Konvertabilitas diartikan adanya pembolehan penukaran  menjadi  saham  biasa.  Dividen kumulatif  tersurat  dalam  perjanjian  saham preferen,  yang  menyebutkan  bahwa  emitan
10 https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015 /05/jenis-jenis-saham-dan-penjelasannya-secara- lengkap.html
harus  membayar  deviden  yang  belum sepenuhnya terbayar pada tahun-tahun lalu. Maka  tahu  selanjutnya  harus  melakukan pelunasan  pada  deviden  yang  belum dibayarkan  itu. 11 Kewajiban  pihak  emiten melakukan pembayaran kumulatif ini timbul  apabila,  emiten  menetapkan  apabila emitenakan membayar deviden pada investor saham biasa.
Selain  itu,  jika  didasarkan  atas  cara pengalihannya,  saham  dibagi  menjadi  dua. Pertama,  Saham  atas  unjuk  ( Bearer  Stock ). Saham  atas  unjuk  ( bearer  stock )  ini ditandai  dengan  tidak  adanya  penulisan nama  pemilik  saham.  Sehingga  dapat dengan  mudah  melakukan  pengalihan  dari investor  satu  ke  investor  yang  lainnya. Dalam bearer stock , nama pemegang saham ditulis  secara  hukum.  Kedua,  Saham  Atas Nama ( Registered Stock ). Saham atas nama (registered  stock) ditandai  dengan  adanya suatu  penamaan  atas  pemilik  saham. Sehinggga cara pengalihan harus mengikuti prosedur  tertentu  yang  telah  disediakan. Pemegang saham merupakan subjek terpenting  dalam  meningkatkan  laju  suatu perusahaan.  Baik  itu  pemegang  saham minoritas ataupun pemegang saham minoritas.  Keduanya  memgang  andil  atas keberlangsungan  suatu  perusahaan  guna menunjang peningkatan profit.
11 https://pakarinvestasi.com/mengenal- saham-preferen- kumulatif/#:~:text=Kewajiban%20pembayaran%20d ividen%20kumulatif%20ini,sebagai%20pemegang% 20saham%20tanpa%20partisipasi.
Untuk mencapai GGC ( Good Coorporate  Governance )  suatu  perseroan atau  perusahaan  harus  mengedepankan attitude baik pula bagi para pemegang saham yang  menjalankan  perusahaan  tersebut. Relasi  antara  dewan  komisaris,  direksi,  dan para  pemegang  saham  akan  menjadi  titik perhatian tersendiri dalam menjalankan suatu perseroan terbatas. Kesinambungan yang adil dan tidak memihak akan memicu komponen- komponen  dalam  suatu  perseroan  mencapai profit  yang  maksimal.  Pemegang  saham minoritas  bisa  diartikan  sebagai  subjek  yang melibatkan sahamnya dalam suatu perseroan dengan  jumlah  sedikit.  Sehingga  dikatakan minor atau kecil. Pemegang saham minoritas inilah sering ditindas atau diperketat aksinya oleh  beberapa  pemegang  saham  mayoritas bahkan  oleh  dewan  komisaris  serta  direksi dalam keikutsertaanya menjalankan perusahaan.  Pada  tahun  2007,  diterbitkan aturan  pelaksanaan  perseroan  terbatas  yang diatur  dalam  Undang-undang    Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas sebagai  payung  hukum  bagi  subyek-subyek yang menjalankan perseroan terbatas termasuk  juga  pemegang  saham  minoritas. Hal  ini,  dapat  menimimalisir  penerapan diskriminasi  atau  kesalahan  dalam  suatu kewenangan.
2. Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas
Dalam Suatu Perseroan Terbatas (PT)
Dalam  hal  menegakkan  keadilan tentunya  akan  seimbang  bila  hak  dan kewajiban masing pemegang saham terpenuhi.  Dalam  menciptakan  keadilan  itu perlu  adanya  hak  bagi  pemegang  saham minoritas.  Secara  umum  hak  diartikan sebagai sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang  karena  keadaan  tertentu.  Dalam hal ini hak pemegang saham adalah sesuatu yang  harus  didapat  dan  diterima  oleh seseorang dalam kepemilikan sahamnya. Di dalam  Undang-undang  ada  2  pembagian orang  yang  memegang  saham:  pemegang saham  mayoritas  dan  pemegang  saham minoritas.  Pemegang  saham  mayoritas adalah  orang  yang  memiliki  setengah  atau lebih  saham  yang  dikeluarkan  secara  sah oleh  perseroan.  Dapat  dikatakan  pemegang saham  mayoritas  adalah  pemegang  kendali terhadap  perseroan.  Pemegang  saham minoritas  pemegang  saham  yang  tidak memiliki  kontrol  terhadap  suatu  perseroan. Indonesia  merupakan  negara  berpayung hukum.  Sehingga  bagi  mereka  pemegang saham  perseroan  sekurang-kurangnya  10% saham, juga mendapat perlindungan hukum. 12
Hak-hak  pemegang  saham  secara umum  dalam  sebuah  perseroan  yakni
12 Marhara  Tua  Mulyadi.  2013. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad  Bai  Katas  Pembelian  Kembali  Saham Yang Batal Karena Hukum . Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. (1), 4
sebagai  berikut:  a.  Hak  untuk  menghadiri suara  pada  saat  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS).  Keputusan  RUPS  biasa diambil  dari  mayoritas  pemegang  saham. Contohnya  si  A  memiliki  saham  25  di  PT HES.  Pada  saat  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS)  di  PT  HES,  50%  ke  atas menyetujui  RUPS  untuk  membagi  deviden, sedang  si  A  tidak  setuju.  Maka,  keputusan dalam  RUPS  tetap  sah  dan  tetap  mengikat bagi  keseluruhan  Perseroan  itu.  Dan  si  A harus  tunduk  terhadap  keputusan  itu;  b. Adanya  suatu  hak  untuk  mendapatkan deviden  atau  keuntungan  dari  Perseroan Terbatas.  Berapapun  saham  yang  dimiliki, jika Perseroan Terbatas
mendapat keuntungan. Maka masing-masing pemegang saham harus mendapatkan deviden. Anggaran  dasar  perseroan  mencantumkan tugas,  tanggung  jawab,  hak,  dan  kwajiban seluruh anggota Perseroan Terbatas. Seseorang  yang  angkat  menjadi  direksi dalam RUPS memiliki tujuan guna mendapat keuntungan  dengan  metode  memaksimalkan kepuasan  para  pemegang  saham  yang dinaungi  oleh  direksi  tersebut.  Diungkapkan dengan  membagian  deviden  kepada  para pemegang saham. 13 c. Hak untuk mendapatkan  suatu  penjelasan  dari  Direksi terkat  berjalannya  suatu  Perseroan  Terbatas; c.  Adanya  hak  untuk  mendapat  perlakuan
13 Chandra  Yusuf,  2019. Corporate  Social Responsibility  Sebagai  Promosi  Perseroan  Terbatas . Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 49(4), h. 867
yang  saham  sebagai  pemegang  saham  di Perseroan Terbatas. 14 Individu dengan kekuasan sepenuhnya ada di tangan direktur Perseroan  Terbatas.  Pemegang  saham memiliki kekuatan, bisa dikatakan pengaruh tidak  langsung.  Akan  tetapi,  pemegang saham  tidak  berkekuatan  hukum  terhadap properti perusahaan maupun dengan pemegang  saham  yang  lain.  Pemegang saham  hanta  meiliki  kekuatan  hukum  atas apa  yang  menjadi  milikinya  (saham  yang mereka  miliki).  Dari  sini  terlihat  bahwa tanggung jawab seorang direksi lebih besar daripada tanggung jawab pemegang saham. 15
Pemegang saham minoritas merupakan  salah  seorang stake  holder , selain  adanya  direksi,  komisaris,  dan beberapa  pemegang  saham  mayoritas. Pihak  pemegang  saham  minoritas  juga haruslah  mendapat perlindungan  oleh hukum,  seperti  halnya  direksi,  komisaris, dan  pemegang  saham  mayaoritas.  Suatu putusan  dalam  rapat  umum  pemegang saham  (RUPS),  tidak  akan  selamanya fair bagi pemegang saham minoritas. Walaupun memang  keputusan  itu  sering  dikatakan
14 https://www.sahamok.net/hak-pemegang- saham-dan-tanggung-jawab-hukum- pt/#:~:text=Hak%2Dhak%20Pemegang%20Saham %20antara,Umum%20Pemegang%20Saham%20(R UPS).&text=Hak%20untuk%20mendapatkan%20di viden%20atau,dari%20Direksi%20atas%20kinerja% 20Perseroan.
15 Chandra  Yusuf,  2019. Corporate  Social Responsibility Sebagai Promosi Perseroan Terbatas . Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 49(4), h. 894
keputusan yang paling demokratis. Pemegang  saham  20%  dengan  pemegang saham  70%,  akan  sangat  berbeda  mengenai kedudukan  suara.  Dalam  hal  menghindari keadaan  semacam  ini,  muncul  prinsip  yang disebut, “majority rule minority protection” .Sebagaimana  diketahui  dalam UU Perseroan Terbatas (PT) memberlakukan satu  saham  satu  suara,  “ one  share  one vote .” “ Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar  menentukan  lain.” 16 Sedangkan  dalam KUHD disebutkan “sistem kuota.” Meskipun secara  prinsip  KUHD  menerapkan system one man one vote 17 . Ketentuan dalam KUHD dalam pemberian hak suara ini di atur dalam KUHD Pasal 54.
Pada  dasarnya  semua  ketentuan  pada UU  Perseroan  terbatas  (PT),  yakni  UU  No. 40  Tahun  2007  digunakan  sebagai  landasan perlindungan pada kegiatan Perseroan Terbatas  (PT).  Hak-hak  pemegang  saham mayoritas  dan  minoritas  terlihat  pada beberapa pasal. Terkait pasal bagi pemegang hak-hak minoritas, sejatinya untuk melindungi  kepentingan  pemegang  saham minoritas  dari  kekuasaan  pemegang  saham minoritas.  Beberapa  hak-hak  pemegang saham  minoritas  di  antaranya  sebagai berikut:
Pertama,  Hak  untuk  mengajukan gugatan  derivative (Direvative  Suit). Suatu
16 Pasal  84  ayat  (1)  UU  Nomor  40  Tahun 2007
17 Munir, Fuady, Perseroan Terbatas
Paradigma  Baru .  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2017), h. 164
gugatan  yang  berdasarkan  pada  hak  utama ( primary  right )  dari  perseroan,  tetapi dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas  nama  Perseroan  disebut Derivative Suit .  Jadi  jika  dalam  gugatan  biasa  yang mewakili  perseroan  adalah  direksi  maka lain  hal  dengan  gugatan  derivatif  yang dimana  perseroan  justru  diwakili  oleh pemegang  saham  untuk  menggugat  yang dalam  hal  ini  direksi  yang  menjadi  pihak tergugatnya.Seperti  yang  telah  dijelaskan pada Pasal 97 Ayat (6) dan Pasal 114 Ayat (6) UU Perseroan Terbatas.
Kedua,  Hak  untuk  mengajukan gugatan  secara  Langsung (Direct  Suit). Gugatan secara langsung ini dilakukan oleh pemegang  saham  minoritas  atas  nama dirinya,  terhadap  suatu  perseroan.  Setiap pemegang saham, berhak mengajukan suatu gugatan  terhadap  suatu  Perseroan  Terbatas (PT)  ke  Pengadilan  Negeri  (PN).  Melalui Pengadilan  Negeri  (PN)  dimana  tempat Perseroan  Terbatas  (PT)  berkedudukan. Pengajuan  ini  dilakukan  apabila  terdapat suatu  tindakan  dari  perseroan  yang  dapat menganggu  kepentingan  dari  beberapa pemegang  saham.Setiap  pemegang  saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan  ke  pengadilan  negeri  apabila dirugikan  karena  tindakan  perseroan  yang dianggap  tidak  adil  dan  tanpa  alasan  wajar sebagai  akibat  keputusan  RUPS,  Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.Gugatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diajukan  ke  pengadilan  negeri  yang  daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. 18
Ketiga,  Hak  Atas  akses  informasi perusahaan. Pemegang saham berhak melakukan  pemeriksaan  terhadap  suatu Perseroan Terbatas (PT), baik untuk permintaan  data  atau  keterangan  lain,  jika memang  dicurigai  direksi  maupun  komisaris melakukan sebuah kecurangan yakni melawan  hukum  sehingga  mengakibatkan meruginya  pemegang  saham.  Jadi,  para pemegang  saham  memiliki  masing-masing hak  atas  sebuah  akses  informasi  terkait Perseroan  Terbatas  (PT).  Dalam  kaitan aturan    dijelaskan  pemeriksaan  terhadap Perseroan dilakukan ketika adanya Perseroan diduga  melakukan  perbuatan  hukum  yang merugikan  pemilik  saham  atau  anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan hukum yang merugikan perseroan. Dilakukan  dengan  mengajukan  permohonan tertulis  kepada  pengadilan  negeri  daerah perseroan berdiri. 19
Keempat, hak atas jalannya perseroan terbatas.  Pemegang  saham  berhak  untuk mengajukan  penuntutan  guna  melakukan sebuah  pembubaran  terhadap  perseroan  ke Pengadilan  Negeri.Pengadilan  negeri  dapat membubarkan Perseroan atas: 20 a. permohonan  kejaksaan  berdasarkan  alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau
18 Pasal 61 UU Nomor 40 Tahun 2007
19 Pasal 138 UU Nomor 40 Tahun 2007 20 Pasal  146  ayat  (1)  UU  Nomor  40  Tahun 2007
perseroan melakukan perbuatan yang melanggar  peraturan  perundang-undangan; b.  permohonan  pihak  yang  berkepentingan berdasarkan  alasan  adanya  cacat  hukum dalam  akta  pendirian;  c.  permohonan pemegang  saham,  direksi  atau  dewan komisaris  berdasarkan  alasan  perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
Kelima, hak perlakuan wajar. Pemegang  saham  berhak  meminta  pada suatu  perseroan  untuk  membeli  sahamnya dengan  harga  yang  wajar.  Ini  biasa  disebut hak  menilai  harga  saham  ( appraisal  right ). Dan  apabila  ada  pihak  dari  pemegang saham  ataupun  perseroan  yang  dirugikan, ada  tindakan-tindakan  yang  dilakukan yakni:  a)  perubahan  anggaran  dasar,  b) pengalihan penjaminan kekayaan perseroan, c)  penggabungan,  peleburan,  pemisahan muapun  pengambilalihan.  Hak  ini  adalah hak  dasar  bagi  para  pemegang  saham  guna melindungi halnya sebagi pemegang saham. 21 Setiap  pemegang  saham  berhak meminta  kepada  Perseroan  agar  sahamnya dibeli  dengan  harga  yang  wajar  apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang  saham  atau  Perseroan,  berupa: perubahan  anggaran  dasar;  pengalihan  atau
21 https://business- law.binus.ac.id/2018/02/17/hak-hak-pemegang- saham-di- indonesia/#:~:text=Gugatan%20pemegang%20saha m%20dapat%20diajukan,Harga%20Saham%20(App raisal%20Right).&text=Sebuah%20perimbangan%2 0ketentuan%20di%20antara,kepemilikan%20saham %20dari%20pemegang%20saham.
penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen)  kekayaan  bersih  Perseroan;  atau penggabungan,  peleburan,  pengambilalihan, atau  pemisahan.  Dalam  hal  saham  yang diminta  untuk  dibeli  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  melebihi  batas  ketentuan pembelian  kembali  saham  oleh  perseroan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat (1)  huruf  b,  Perseroan  wajib  mengusahakan agar  sisa  saham  dibeli  oleh  pihak  ketiga. 22
Sebenarnya  masih  banyak  lagi  hal-hal  yang dapat  dilakukan  dalam  hal  melindung pemegang  saham  minoritas 23 ,  diantaranya sebagai  berikut:  Pertama, appraisal  right seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas mengandung  pengertian  hak  menilai  harga saham.  Kedua,  transaksi ultra  vires. Doktrin ultra  vires  pertama  dikenalkan  oleh  negara penganut  “ common  law .”  Doktrin  ini  sudah cukup  lama.  Doktrin  ulta  vires  menganggap batal  demi  hukum  atas  segala  tindakan  PT diluar kekuasaan berdasarkan pada  anggaran dasar. Dalam ilmu hukum, doktrin ultra vires diartikan  sebagai  tindakan  yang  dillakukan oleh Perseroan Terbatas yang terdapat di luar tujuan,  sehingga  itu  di  luar  kewenangan perseroan  Terbatas  tersebut.  Dalam  dunia perseroan terbatas, istilah ultra vires ini juga diterapkan  ketika  yang  sebenarnya  punya kewenangan,  tetapi  dilakukan  dengan  tidak teratur  (irregular).  Bahkan  lebih  ekstream lagi,  isitilah  ini  merupakan  suatu  tindakan
bukan  hanya  tindakan  yang  melampaui kewenangan,  tetapi  juga  tindakan  yang dilakukan  bertentangan  dengan  peraturan yang  berlaku. 24 Ketika  doktrin ultra  vires diterapkan akan menimbulkan dampak pada perikatan  antara  pihak  ketiga,  dimana transaksi  yang  dilakukan  akan  ikut  juga ultra  vires.  Suatu  transaksi  yang  bersifat ultra vires ini tidak dapat disahkan dan juga tidak  dapay  disahkan  pada  suatu  rapat umum pemegang saham (RUPS).
Untuk  melihat  lebih  jauh,  disini penulis  memberikan  contoh:  Kasus  ultra vires PT Dhaeseng dan PT Interland Kontra PT  Usaha  Sandang.  Pada  Kasus  ini, Presiden Direktur membuat Surat Perjanjian  Hutang  kepada  PT  Usaha Sendang unutk dan atas nama PT Dhaesang atau  PT  Interland  (badan  hukum)  tanpa persetujuan  komisaris.  Maka  hal  ini merupakan  perbuatan  ultra  vires.  Tindakan Direktur  yang  di  luar  batas.  Perbuatan hukum  itu  tidak  sah  dan  tidak  berkekuatan hukum,  sehingga  tidak  akan  mengikat  PT Dhaesang atau PT Interland. Secara hukum, Direksi  pada  sebuah  Perseroan  wajib tunduk  pada  aturan  dalam  anggaran  dasar, dengan  harus  memperoleh  persetujuan Komisaris. Dengan ini, tuntutan atas hutang yang  dibuat  tersebut  tidak  dapat  dituntut kepada  PT  Dhaesang  atau  PT  Interland, karena  hutang  tersebut  akan  menjadi tanggung jawab personal.
24 Dwi  Suryahartati,  Artikel,  “Doktrin Ulta Vires (Perspektif  Undang-Undang  nomor  40  tahun 2007 tentang perseroan terbatas)”
Dalam  hubungan  dengan ultra  vires , timbul pertanyaan, bagaimana suatu perbuatan  hukum  dapat  dikatakan  berada  di luar  apa  yang  dimaksudkan  dalam  tujuan Perseroan  Terbatas?  Perbuatan  hukum  yang dianggap  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan tujuan Perseroan Terbatas apabila terpenuhinya  kriteria-kriteria  berikut:  a. Perbuatan  hukum  itu  jelas  dilarang  oleh anggaran  dasar;  b.  Memperhatikan  keadaan khusus,  perbuatan  hukum  tidak  dapat dikatakan sebagai penunjang kegiatn-kegiatn yang  disebutkan  pada  anggaran  dasar;  c. Memperhatikan  keadaan  khusus,  bahwa perbuatan  hukum  tidak  dapat  diartikan sebagai kepentingan suatu Perseroan Terbatas.
Ketiga,  kewajiban buy  back  oleh Perseroan.  Pada  dasarnya  Undang-undang tidak  mengenal  adanya buy  back.  Buy  back diartikan sebagai pemasukan kembali saham- saham oleh perseroan yang telah dikeluarkan.  Terdapat  dua  cara  yang  bisa dilakukan Perseroan ketika harus melakukan buy  back ini.  Yang  pertama  adalah  dengan membeli saham  itu Kembali.  Kedua, dengan melakukan  pengurangan  modal.  Tetapi  hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya Rapat Umum  Pemegang Saham  yang biasa disebut treasury  stock . 25 Treasury  stock sering diartikan sebagai pengambilan atau
25 Adinda Fikriatuz Zuroida, Analisis Yuridis Mengenai  Sistem  “Buy  Back”  Saham .  Mahasiswa Program  Studi  Ilmu  Hukum  Universitas  Islam Malang, h. 4
pembelian  kembali  saham  yang  telah dikeluarkan  oleh  perseroan  dan  dalam jangka  waktu  tertentu  akan  dikeluarkan kembali oleh perseroan. Pembelian kembali ini dilakukan oleh perseroan untuk menyelamatkan  eksistensi  perusahaan  atau perseroan,  dengan  dibeli  kembali  akan menyelamatkan  saham  ketika  terjadi  krisis di pasar modal. Saham yang telah dibeli itu harus  diterbitkan  kembali  oleh  Perseroan paling  lambat  3  (tiga)  tahun.“Jumlah  nilai nominalseluruh  saham  yang  dibeli  kembali oleh  Perseroan  dan  gadai  saham  atau jaminan  fidusia  atas  saham  yang  dipegang oleh  Perseroan  sendiri  dan/atau  Perseroan lain  yang  sahamnya  secara  langsung  atau tidak  langsung  dimiliki  oleh  Perseroan, tidak - 11  - melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan,  kecuali  diatur  lain  dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang pasar modal.” 26 Sehingga sangat jelas sekali menurut  ketentuan  ini  pembelian  saham Kembali  yang  dilakukan  diluar  persyaratan itu bisa dibatalkan karena hukum. 27
Keempat,  keharusan  transparansi untuk  transaksi-transaksi  tertentu.Adanya transparansi  bertujuan  untuk  mendapat informasi  yang  relevan  dengan  cara  yang mudah  yangdi  dapat  oleh  pemangku
26 Pasal 37 Ayat (1) huruf b UU Nomor 40 Tahun 2007 27 Marhara  Tua  Mulyadi.  2013. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad  Baik  Atas  Pembelian  Kembali  Saham Yang Batal Karena Hukum . Jurnal Hukum Ekonomi Vol. I (1), h/ 2
kepentingan. 28 Transparansi  bisa  diartikan adanya keterbukaan terkait informasi transaksi-transaksi  yang  pernah  dilakukan oleh perseroan tersebut.
Kelima, keharusan mempunyai komisaris  independent,  auditor  independent, atau  konsultan  hukum  independent  untuk perusahaan tertentu.Komisaris, auditor, konsultan hukum independent pada dasarnya sangat  berperan  dalam  menciptakan  tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) . 29 Keberadaan komisaris independent  dianggap  penting  karena  sering terjadi benturan perusahaan publik. Sehingga adanya  komisaris  independent  diharap  dapat melindungi kepentingan pemilik saham kecil maupunkepentinganlainnya. Keberadaan dewan  komisaris  independent  merupakan nafas  segar  bagi  pemegang  saham  minoritas dalam  sebuah  perusaan go  public .  Siapapun yang  menjadi  komisaris  independent  harus mempunyai  kredibel,  integritas,  maupun prefesional  yang  tinggi.  Sehingga  bisa menghindari tindakan sogok-menyogok. Menurut  Pedoman  Umum Good  Corporate Governance Indonesia  Bagian  IV-c,  Dewan Komisaris  independent  bertugas  mengawasi direksi  dan  memastikan  direksi  menjalankan
28 Badriyah  Rifai.  2009. Peran  Komisaris Independen  dalam  Mewujudkan  Good  Corporate Governance  di  Perusahaan  Publik .  Jurnal  Hukum Vol. 16 (3), h. 402 29 https://www.intipesan.com/tugas-dan- peranan-komisaris- independen/#:~:text=Komisaris%20independen%20m emiliki%20tanggung%20jawab,baik%20(good%20cor porate%20governance).&text=Komisaris%20indepen den%20juga%20mengetuai%20komite,bertugas%20m elakukan%20audit%20terhadap%20organisasi.
Good  Corporate  Governance .  Sehingga Dewan  Komisaris  tidak  boleh  ikut  dalam mengambil  keputusan  operasional.Keenam, keterlibatan pengadilan dalam hal tertentu.Keterlibatan pengadilan dalam menangani  terkait  hak-hak  minoritas  yang telah  ditindas  merpakan  suatu  cara  terakhir (ultimum  remidium) yang  dapat  digunakan seseorang pemangku kepentingan.
Semua  peraturan  yang  berguna untuk melindungi pemegang saham minoritas mempunyai batas sewajarnya dan tidak berlebihan. Sehingga tidak menimbulkan  keadaan  “tirani  minoritas”. Jika  dilihat  dari  UU  No.  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  (PT),  terdapat perlindungan kepada para pemegang saham. Tetapi sampai kini pemegang saham minoritas  sulit  terhindar  dari  pelanggaran hukum  yang  dilakukan  oleh  pemegang saham mayoritas.Peraturan yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pengawas  Pasar Modal (Bapepam) menjadi benteng pertahanan hukumterhadap pemegang saham minoritas dalam hubungannya dengan transaksi yang mengandung pertentangan  kepentingan  tertentu. 30 Selain ketentuan  dalam  UU  Perseroan  terbatas (PT) di atas, Perseroan dalam menjalan laju kegiatan dituntut untuk menerapkan prinsip Good  Corporate  Governance (GCG). Dalam  prinsip  itu  mengedepankan  adanya fairness (Keseimbangan), transparency
30 Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan  Terbatas ,  (Jakarta:  Raih  Asa  Sukses, 2015), h. 167
(transparan), akuntability (akuntabilitas), dan responsibility (bertanggung jawab). Pedoman ini sudah diikuti oleh negara-negara anggota OECD ( Organization for Economic
Coorporation and Development ).

## C. Penutup
Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang  terdiri  dari  saham-saham.  Sehingga menimbulkan  adanya  pemegang  saham mayoritas  dan  pemegang  saham  minoritas. Pemegang  saham  adalah  perorangan  yang menguasai  atau  memiliki  hak  atas  saham. Dalam  kepemilikan  saham  seseorang  akan mempunyai  tanggung  jawab  maupun  hak terhadapat saham-saham yang telah dimiliki. Pemegang  saham  minoritas  sejatinya  adalah orang  memiliki  kepemilikan  saham  atau memepunyai  saham  dalam  suatu  Perseroan Terbatas  tidak  lebih  10%.  Dalam  konteks perlindungan bagi pemegang saham, pemegang saham minoritas memiliki beberapa hak dalam suatu Perseroan Terbatas yang  sama  seperti  pemegang  saham  lainnya. Di antarnya adalah sebagai berikut: Pertama , hak mengajukan gugutan derivative ( derivative suit ), kedua hak untuk mengajukan  gugatan  langsung  ( direct  suit ), ketiga hak  atas  akses  informasi  perusahaan, keempat hak  atas  jalannya  suatu  Perseroan terbatas, kelima adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar (pembelian saham oleh suatu perseroan).Secara  teoritis,  pemegang  saham
minoritas  mempunyai  hak-hak  dalam  suatu perseroan terbatas (PT) sebagaimana dimaksud  dalam  pembahasan.  Akan  tetapi, dalam  praktik  lapangan,  pemegang  saham minoritas diam serasa sering ditindas dalam memenuhan  hak-hak  untuk  mencapai  suatu rasa keadilan.
Saran  bagi  penulis,  yakni  bilamana suatu  perseroan  terbatas  (PT)  sebaiknya memperhatikan  atas  pemenuhan  hak-hak bagi  pemegang  saham  minoritas  dalam suatu  perseroan  terbatas  (PT).  Secara  tidak langsung  karena  mereka  juga,  suatu perseroan  terbatas  dapat  berjalan  dan berkembang. Terlepas sebagai warga negara,  pencapaian  rasa  keadilan  adalah suatu  hal  wajar  yang  didapatkan  sebagai pemenuhan  atas  hak  seseorang.  Seseorang akan  merasakan  keadilan  jika  pemenuhan antara  kewajiban  dan  hak  seimbang.  Baik dalam  hubungan  antara  warga  denga negara,  atau  antara  pemegang  saham dengan  suatu  perusahaan.  Perlindungan hukum  bagi  pemegang  saham  yang  telah diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas sebaiknya ditegakkan. Ketika keadilan telah dirasakan  oleh  masing-masing  pemegang saham,  laju  perusahaan  akan  berjalan semestinya atau dapat terkontrol. Tidak ada perlawanan  dari  pihak  pemegang  saham. Dalam praktik yang terjadi banyak pemegang  saham  yang  menuntut  suatu perseroan  atas  hak-haknya.  Inilah  yang
harus  dihindari  oleh  suatu  perusahaan.
Alasannya, jika setiap pemegang saham baik mayoritas  maupun  minoritas  sudah  tidak percaya lagi dengan suatu perseroan terbatas yang  menaungi  sahamnya.  Secara  berkala, pihak-pihak tersebut akan lari atau mencabut saham-sahamnya. Dampaknya, perlahan suatu  perseroan  terbatas  akan  mengalami kolaps.  Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2007 mengatur hak-hak  bagi  para pemegang saham  mayoritas  maupun  minoritas,  agar tercipta keseimbangan yang dapat menimbulkan GGC ( Good Governace Coorporate ) dalam perseroan terbatas.

## REFERENCE
Buku & Jurnal Badriyah  Rifai.  2009. Peran  Komisaris
Independen  dalam  Mewujudkan
Good  Corporate  Governance  di Perusahaan Publik . Jurnal Hukum Vol.16(3). Bahari, Adib.2010. Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas .(Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
Fikriatuz Zuroida, Adinda. “Analisis Yuridis Mengenai  Sistem “Buy  Back” Saham .”  Mahasiswa  Program Studi  Ilmu  Hukum  Universitas Islam Malang.
Fuady,  Munir.  2017. Perseroan  Terbatas Paradigma  Baru .  (Bandung:  PT.
Citra Aditya Bakti)
Prasetya,  Rudhi.  1995. Kedudukan  Mandiri Perseroan  Terbatas,  Disertai dengan  ulasan menurut  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1995. (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti)
Hirman,  Yuni  Purwani,  dkk.  2017. Hukum Perseroan Terbatas . (Solo: Pustaka Iltizam) Mahmud,  Peter  Marzuki.2011. Penelitian Hukum, cetakan ke-11 (Jakarta:Kencana) Muryanto,  2008.  Tesis,  “ Perkembangan Pengaturan Pendirian Perseroan  Terbatas  (PT)  di Indonesia .” Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
Sutedi,  Adrian.  2015. Buku  Pintar  Hukum
Perseroan  Terbatas .  (Jakarta: Raih Asa Sukses) Sari  Mayang.  2017. Analisa  Perlindungan Hukum  Bagi  Pemegang  Saham Minoritas Dalam Akuisisi Menurut  Pasal  126  UU  No.40 Tahun  2007 .  Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 2 (2). Teguh Pangestu M, Nurul. Hukum
Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia . Jurnal  Buiness  Law  Review
Vol.3, 25
Suryahartati,  Dwi.  Artikel,  “Doktrin Ulta Vires (Perspektif Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas)” Tua  Mulyadi,  Marhara.  2013. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad Baik  Atas  Pembelian  Kembali Saham  Yang  Batal  Karena Hukum . Jurnal Hukum Ekonomi Vol. I (1).

## Internet
Dwinanto,  Rizky.  2013. Perlindungan  Hukum Pemegang  Saham  Minoritas .  Diakses online melaluiwww.hukumonline.com/klinik/detai l/ulasan/lt51b145f3c7171/perlindungan-
hukum-bagi-pemegang-saham- minoritas/ pada  Kamis,  22  Oktober  2020 pukul 21.06 WIB.
Inti  Pesan.  2018. Tugas  dan  Peran  Komisaris
Independent .
Diakses
online melalui www.intipesan.com/tugas-dan- peranan-komisaris- independen/#:~:text=Komisaris%20independ en%20memiliki%20tanggung%20jawab,baik %20(good%20corporate%20governance).&t ext=Komisaris%20independen%20juga%20 mengetuai%20komite,bertugas%20melakuka n%20audit%20terhadap%20organisasi .  Pada Sabtu, 22 November 2020 pukul 13.13 WIB.
Pakar Investasi. 2016. Mengenal Saham Preferen . Diakses online
melalui https://pakarinvestasi.com/mengenal-saham- preferen- kumulatif/#:~:text=Kewajiban%20pembayar an%20dividen%20kumulatif%20ini,sebagai %20pemegang%20saham%20tanpa%20parti sipasi. Pada Rabu, 18 November 2020 pukul 14. 44 WIB.
Riyanto  Agus.  2018. Hak-Hak  Pemegang  saham di Indonesia .  Diakses online  melalui https://business- law.binus.ac.id/2018/02/17/hak-hak- pemegang-saham-di- indonesia/#:~:text=Gugatan%20pemegang% 20saham%20dapat%20diajukan,Harga%20S aham%20(Appraisal%20Right).&text=Sebua h%20perimbangan%20ketentuan%20di%20a ntara,kepemilikan%20saham%20dari%20pe megang%20saham. Pada
Sabtu, 22
November 2020 pukul 09.53 WIB
Seputar  Pengetahuan.  2015. Jenis-Jenis  Saham dan  Penjelasannya .  Diakses  online  melalui https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/ 05/jenis-jenis-saham-dan-penjelasannya- secara-lengkap.html pada Rabu,
18
November 2020 pukul 14.35 WIB.
Sutan  Kayo.  2019. Hak  dan  Tanggung  Jawab Pemegang
Saham . Diakses
online melaluihttps://www.sahamok.net/hak- pemegang-saham-dan-tanggung-jawab- hukum-
pt/#:~:text=Hak%2Dhak%20Pemegang%20 Saham%20antara,Umum%20Pemegang%2 0Saham%20(RUPS).&text=Hak%20untuk %20mendapatkan%20dividen%20atau,dari
%20Direksi%20atas%20kinerja%20Persero an.  Pada  Selasa,  24  November  2020  pukul 21.12 WIB
Wikipedia. Diakses online melalui
https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terb atas pada  Sabtu,  22  November  2020  pukul 09.35 WIB
Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (PT)