Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105

## Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya
Analysis of Supreme Court Decision No.2113 K/Pid.Sus/2023 in the Case of Embezzlement of Funds by Indosurya Savings and Loan
Cooperative

## Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611171@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the Supreme Court's  Cassation  Decision No. 2113 K/Pid.Sus/2023 regarding the optimization  of  the  application  of  the  principles  of  justice  and  legal  benefits  in  judges'  considerations  and rulings. The urgency of this research lies in the importance of the role of judges in the criminal justice system to provide a sense of justice, certainty, and legal benefits for those seeking justice. Generally, criminal cases often do not prioritize the interests of the victims and focus solely on punishing the offenders, whereas victims expect  the  return  of  unlawfully  taken  property.  The  research  method  used  is  normative  juridical  with  an analysis of secondary data related to this issue. This study offers a new approach by emphasizing justice and benefits focused on victim recovery and offender responsibility. Unlike previous studies, which focused more on  legal  protection  for  victims  and  the  effectiveness  of  ministries  and  law  enforcement  in  the  Indosurya Savings  and  Loans  Cooperative  case,  this  research  examines  the  proactive  role  of  judges  in  mediation  and restitution for victims. The results of the study indicate that judges have not yet optimized the application of the principles of justice and legal benefits in both their considerations and verdicts. Thus, concrete solutions are  needed  to  address  the  issues  in  this  decision  to  achieve  a  more  just  and humane  legal  system  for  crime victims.
Keywords: Justice; Indosurya Savings and Loan Cooperative; Role of Judge

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  No.  2113  K/Pid.Sus/2023 terkait  pengoptimalan  penerapan  prinsip  keadilan dan  kemanfaatan  hukum  dalam  pertimbangan dan putusan hakim.  Urgensi  penelitian  ini  terletak  pada  pentingnya  peran  hakim  dalam  sistem  hukum  pidana  untuk memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan. Umumnya, kasus- kasus pidana seringkali tidak berorientasi pada kepentingan korban dan hanya fokus pada pemidanaan pelaku, padahal  korban  mengharapkan  pengembalian  harta  yang  dikuasai  pelaku  secara  melawan  hukum.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  analisis  data  sekunder  terkait  permasalahan  ini. Penelitian  ini  menawarkan  pendekatan  baru  dengan  menekankan  keadilan  dan  kemanfaatan  yang  berfokus pada  pemulihan  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku.  Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  lebih menekankan  pada  aspek  perlindungan  hukum  bagi  korban  serta  efektivitas  kementerian  dan  aparat  hukum dalam  kasus  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  Indosurya,  penelitian  ini  mengkaji  peran proaktif  hakim  dalam mediasi dan pengembalian kerugian korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum optimal dalam menerapkan  prinsip  keadilan dan  kemanfaatan  hukum,  baik  pada  pertimbangan  maupun  vonisnya.  Sehingga perlu  adanya  solusi  konkret  yang  ditawarkan  pada  permasalahan  dalam  putusan  ini  agar  tercapainya  hukum yang lebih adil dan manusiawi untuk para korban kejahatan.
Kata kunci: Keadilan; Koperasi Simpan Pinjam Indosurya; Peran Hakim
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang  dikategorikan  berpendapat  menengah-atas  ( upper middle  income  country) dengan  pendapatan  perkapita  USD.4,580  tentunya  bersiap  untuk bergerak  maju  memasuki  atmosfer  negara  maju  berpenghasilan  tinggi,  dengan memanfaatkan  bonus  demografi  dan  tentunya  juga  karena  dukungan  seluruh  elemen masyarakat,  termasuk  pengusaha  melalui  industri  yang  dikelolanya  dan  masyarakat  luas baik  selaku  konsumen  akhir  maupun  penyimpan  dana/investor. 1 Kemajuan  teknologi  dan dorongan  untuk  mendapatkan  keuntungan  maksimal  dalam  waktu  singkat  mendukung munculnya  berbagai  jenis  investasi,  termasuk  skema  Ponzi  yang  menjanjikan  profit  tinggi dengan cepat kepada investor. 2
Maraknya  penawaran  investasi  skema  Ponzi  pada  awalnya  menguntungkan  investor, yang  tergoda  untuk  meningkatkan  nilai  investasi  mereka  demi  keuntungan  lebih  besar. Investor awal memberikan insentif pembagian keuntungan yang lebih besar kepada mereka yang berhasil mengajak anggota baru. Namun, skema ini memiliki risiko besar yang sering tidak disadari oleh investor yang terbuai oleh janji dan contoh keberhasilan semu.
Skema  investasi  Ponzi  ini  dikembangkan  oleh  Charles  Ponzi  di  tahun  1920,  yang formulanya sangat sederhana, yakni “Kerahkan sebagian besar sumber daya untuk merekrut investor baru yang akan menjadi sumber keuntungan bagi investor lama. Selama dana yang masuk  dari  investor  baru  selalu  sama  atau  lebih  besar  dari  penarikan  dana  investor  lama, skema  ini  akan  bisa  terus  berjalan”,  menjadi  salah  satu  model  penipuan  utama  di  jasa keuangan. 3 KSP  Indosurya  yang  didirikan  oleh  Henry  Surya,  merupakan  salah  satu perusahaan  yang  menggunakan  konsep  skema  Ponzi  untuk  menarik  dana  masyarakat. Skema serupa juga digunakan oleh KSP Sejahtera Bersama,  KSP Inti  Dana, dan beberapa koperasi lainnya seperti Koperasi Cipaganti, Koperasi Pandawa, dan sejenisnya.
Kemakmuran semu skema Ponzi terbongkar saat likuiditas terganggu oleh guncangan pasar keuangan akibat pandemi Covid-19 pada 2020, menyebabkan banyak kasus koperasi gagal  bayar.  KSP  Indosurya  adalah  salah  satu  yang  gagal  bayar  dan  merugikan  ribuan investor.  Penelitian  ini  akan  menganalisis  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta Barat  dan  Mahkamah  Agung  dalam  putusan  pidana  terkait  KSP  Indosurya.  Selain  KSP Indosurya, penelitian ini akan membahas KSP  Inti Dana, koperasi  simpan pinjam  lainnya, dan perusahaan-perusahaan seperti PT First Travel, PT Abu Tours, PT Qurnia Subur Alam Raya,  Golden  Traders  Indonesia  Syariah,  Virgin  Gold  Mining  Corporation,  Manusia Membantu  Manusia,  dan  Pandawa  Group  yang  telah  merugikan  masyarakat  dengan menawarkan skema Ponzi, memanfaatkan kesulitan ekonomi dan keterbatasan dana mereka.
1 Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, and Imam Haryanto, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian  Hibah  Pemerintah  Indonesia  Kepada  Pemerintah  Asing,” Jurnal  USM  Law  Review 7,  no.  1  (2024):  285–99, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8530.
2 Nur  Alfian  Jhohari,  “Analisis  Hukum  Terhadap  Investasi  Skema  Ponzi  (Kajian  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” Jurnal Pro Justicia 3, no. 2 (2023): 142–56.
3 Tibor  Tajti,  “Pyramid  and  Ponzi  Schemes  and  the  Repercussions  of  the  Differing  Regulatory  Approaches Hungarian  Developments  in the Light  of  Contemporary  Global  Trends,” Hungarian  Journal  of  Legal  Studies 62,  no.  1 (2022): 24–74, https://doi.org/https://doi.org/10.1556/2052.2021.00313.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
Terakhir pada tahun 2021-2022 muncul praktik binary option sebagai salah satu cara instan untuk menghasilkan keuntungan besar, praktik binary option dengan platform Binomo, IQ Option,  OlympTrade,  Quotex  sangat  populer  di  Indonesia  karena  peran influencer yang menjadi afiliator platform ini. 4
Masyarakat (investor) perlu mendapatkan perlindungan hukum dengan pengembalian dana  dari  aset  pemilik  atau  pengelola,  bukan  disita  negara  atau  dikenakan  denda  yang masuk ke kas negara. Beberapa hakim setuju untuk mengembalikan dana melalui penyitaan aset  dalam beberapa kasus  investasi  bodong dengan skema  Ponzi setelah reaksi keras dari masyarakat.  Namun,  banyak  nasabah  belum  mendapat  ganti  rugi  karena  aset  yang  disita oleh negara tidak digunakan untuk melunasi hutang perusahaan kepada nasabah.
Dalam penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dengan prinsip keadilan dan  kemanfaatan  hukum  bagi  korban  skema  Ponzi,  dengan  tujuan  mencegah  terulangnya kasus  serupa  di  masa  depan.  Meskipun  telah  ada  banyak  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah, peran hakim tetap diperlukan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara  hukum.  Meskipun  Indonesia  tidak  menganut  asas  yurisprudensi,  pertimbangan hakim  dapat  menjadi  pedoman  bagi  hakim  lain  dalam  kasus  serupa  untuk  melindungi kepentingan masyarakat dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.
Prinsip  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  sangat  penting  untuk  diulas  agar  pembaca dapat memahami lebih dalam struktur hukum Indonesia. Prinsip-prinsip ini tidak hanya etis, tetapi  juga  menjadi  panduan  utama  dalam  pembentukan  dan  pelaksanaan  sistem  hukum domestik.  Hukum  harus  mencakup  aspek-aspek  tersebut.  Gustav  Radbruch  menyatakan bahwa hukum adalah hasil dari nilai-nilai keadilan, di mana keadilan berperan normatif dan penting dalam pembentukan hukum. Hukum positif harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan,  tanpa  keadilan,  peraturan  tidak  layak  menjadi  bagian  dari  sistem  hukum. Radbruch  menegaskan  bahwa  kepastian  hukum  tidak  harus  selalu  menjadi  prioritas,  tetapi harus  sejajar  dengan  keadilan  dan  kemanfaatan. 5 Keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  di Indonesia  merupakan  prinsip  yang  melengkapi  kepastian  hukum.  Keadilan  menjamin kesetaraan  di  hadapan  pengadilan,  sementara  kemanfaatan  hukum  berfokus  pada perlindungan  hak  individu  dan  kesejahteraan  masyarakat,  dengan  menyoroti  hasil  terbaik untuk sebanyak mungkin orang. 6
Adapun  penelitian  ini  ditopang  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu  diantaranya adalah  penelitian  oleh  Yusuf  (2021)  yang  membahas  perlindungan  nasabah  Koperasi Simpan  Pinjam  Indosurya  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian. Penelitian ini mengulas tanggung jawab Koperasi Simpan Pinjam Indosurya terhadap  nasabahnya  dengan  mengajukan  rencana  perdamaian  untuk  pembayaran  utang,
4 Rohmini  Indah  Lestari  and  Zaenal  Arifin,  “Godaan  Praktik  Binary  Option  Berkedok  Investasi  Dan  Trading,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 19, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875.
5 Alfonsus  Nahak,  “Problematika  Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Perspektif  Hukum Gustav Radbruch,” Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora 2, no. 3 (2023): 11659–74.
6 Handoyo Prasetyo dan Satino, Elaborasi Tanggungjawab Pengurus Korporasi Dari Perdata Ke Pidana , 2nd edn (Jakarta: Unit Penerbitan UPN Veteran Jakarta, 2021), hal. 19.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
sesuai  prosedur hukum  yang ditetapkan. Tujuan  perdamaian ini adalah untuk  menghindari kepailitan atau proses PKPU jika masalah ini dibawa ke pengadilan. PKPU bertujuan untuk mencapai  kesepakatan  antara  Koperasi  Simpan  Pinjam  Indosurya  dan  nasabahnya  untuk mengembalikan kerugian nasabah. 7
Selanjutnya  penelitian  yang  ditulis  oleh  Arifin  (2023)  yang  dalam  penelitiannya Penelitian  tersebut  menyoroti  bahwa  Koperasi  Simpan  Pinjam  Indosurya  dalam  putusan tingkat  pertama  dibebaskan  dari  tuntutan  hukum.  Kasasi  diajukan  oleh  Penuntut  Umum berdasarkan  Pasal  253  KUHAP  menilai  bahwa  terdapat  kelalaian  dalam  proses  hukum, menyatakan  kasus  pencucian  uang  sebagai  perbuatan  perdata,  tidak  mempertimbangkan fakta-fakta  hukum  yang  terungkap.  Putusan  Mahkamah  Agung  kemudian  membatalkan putusan Pengadilan  Negeri Jakarta Barat dan menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun dan denda  Rp  15  miliar.  Putusan  tersebut  mencerminkan  penegakan  hukum  yang  tegas  dan pertimbangan hukum yang cermat. 8
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arievianto  (2023)  membahas  bahwa upaya  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  terhadap  KSP  Indosurya  masih  belum  efektif karena  ada  penyelewengan  yang  menyebabkan  kegagalan  pembayaran.  Dengan diberlakukannya UUP2SK, LPS dapat memberikan jaminan bagi KSP Indosurya yang gagal bayar  dengan  mengambil  alih  hak  dan  wewenang  KSP.  Pasal  1365  KUHPerdata  bisa digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  terhadap  pengurus  KSP, seperti Henry Surya, karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum. 9
Penelitian  ini  memfokuskan  pada  pertimbangan  hakim  dalam  kasus  KSP  Indosurya, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih umum membahas aspek perlindungan hukum  terhadap  nasabah,  tindak  pidana  penggelapan  dana,  dan  peran  Otoritas  Jasa Keuangan.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  putusan  Kasasi Mahkamah  Agung  No.  2113  K/Pid.Sus/2023  terkait  pengoptimalan  penerapan  prinsip keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  yang  ada  pada  pertimbangan  hakim  juga  putusan  yang dikeluarkan  oleh  hakim.  Penerapan  prinsip  ini  diharapkan  dapat  mencegah  kerugian masyarakat akibat penipuan investasi bodong dengan skema Ponzi.

## 2. METODE
Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah saat hukum  dipahami  sebagai  isi  yang  tertera  dalam  perundang-undangan  ( law  in  books )  atau sebagai  prinsip-prinsip  dan  norma-norma  yang  menjadi  pedoman  perilaku  manusia  yang
7 Ahmad  Yusuf,  'Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Nasabah  Koperasi  Simpan  Pinjam  Indosurya Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian', Repository  Universitas  Muhammadiyah Jember, 2021, 1-18.
8 Alfredo Juniotama Arifin and Ade Adhari, “Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pemidanaan Oleh Judex Juris Terhadap Putusan Tingkat Pertama,” UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 5621–30, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.
9 Taufik  Arievitanto,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anggota  Koperasi  Atas  Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang Dilakukan  Oleh  Pengurus  Koperasi  (Studi  Kasus  Koperasi  Simpan  Pinjam  Indosurya)’  (Universitas  Islam  Indonesia, 2023), hlm. 95-97.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
dianggap  sesuai. 10 Penelitian  ini  dianalisis  secara  preskriptif  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  serta  pendekatan  konseptual ( conseptual  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  meneliti undang-undang  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini, sedangkan  pendekatan  konseptual  dilakukan  dengan  mempelajari  berbagai  perspektif, pandangan,  atau  doktrin  yang  ada  dalam  bidang  ilmu  hukum  untuk  mengembangkan argumen. 11 Penelitian  ini  menerapkan  metode  pengumpulan  data  dengan  menghimpun berbagai  referensi  kepustakaan  hukum,  seperti  peraturan  perundang-undangan,  publikasi jurnal  hukum,  artikel  hukum,  dan  sumber  lain  yang  relevan  dengan  topik  yang  dibahas. 12 Data  yang  terkumpul  akan  diolah  secara  kualitatif  melalui  analisis  mendalam,  dan kesimpulan  akan  ditarik  sebagai  jawaban  terhadap  permasalahan  yang  disorot  dalam penelitian ini. 13

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt
Para  korban  KSP  Indosurya  menurut  data  Kejaksaan  Agung  RI  berjumlah  23.000 orang  dengan  total  nilai  kerugian  sebesar  Rp.  106.000.000.000.000,-  (seratus  enam  triliun rupiah)yang pada mulanya sangat  tergiur dengan penawaran suku bunga  yang tinggi  yaitu antara  9-12%  per  tahun,  nilai  bunga  ini  lebih  tinggi  dari  suku  bunga  deposito  bank konvensional  yang  hanya  berkisar  antara  5-7%  pertahun. 14 Secara  individu,  ada  nasabah yang  mengalami  kerugian  hingga  ratusan  miliar  dan  ada  juga  yang  depresi  hingga  bunuh diri  akibat  uangnya  lenyap  karena  kasus  gagal  bayar  KSP  Indosurya.  Pada  awal  2020, akibat tidak sanggup membayar, KSP Indosurya mengumumkan kepada nasabahnya bahwa uang  nasabah  yang  ada  di  deposito  tidak  bisa  dicairkan.  Setelah  pengumuman  tersebut, simpanan pokok dan imbal hasil yang dijanjikan juga tidak bisa ditarik.
Akibat  gagal  bayar  tersebut,  beberapa  nasabah  kemudian  melaporkan  pengurus  KSP Indosurya  ke  Polisi  terkait  dugaan  penipuan.  Sejak  saat  itu  kasus  gagal  bayar  KSP Indosurya  masuk  ke  ranah  hukum  pidana  dan  mulai  diproses  oleh  kepolisian,  yang kemudian  menangkap  dan  menahan  Henry  Surya  selaku  Direktur  Utama  dan  June  Indria selaku  Direktur  Keuangan  KSP  Indosurya  pada  akhir  Februari  2020.  Disamping  perkara pidana,  kasus  KSP  Indosurya  juga  diproses  secara  perdata  dan  sedang  dalam  proses Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU),  proses  perdata  nantinya  akan  menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melepaskan
10 Muhammad  Junaidi  and  others,  ‘Keabsahan  Risalah  Lelang  Yang  Dibuat  Oleh  Pejabat  Lelang  Atas  Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama’, Jurnal USM Law Review , 6.3 (2023), 1321 <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7916>.
11 Rendy  Airlangga  et  al.,  “Ius  Constituendum  Diversi  Terhadap  Pengulangan  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan Oleh Anak,” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 2 (2023): 292, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055.
12 Soerjono  Sukanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu Tinjauan  Singkat, (Jakarta:  Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.
13 Rafli  Fadilah  Muhammad  dan  Rianda  Dirkareshza,  ‘Legalitas  Penerapan  Central  Bank  Digital  Currency (CBDC) Di Indonesia’, Jurnal Usm Law Review , 6.3 (2023), 913 <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>.
14 Rahel  Narda  Chaterine,  “Kronologi  Kasus  Penipuan  Investasi  KSP  Indosurya  Senilai  Rp  106  T,  Jadi  Yang Terbesar Di Indonesia,” Kompas.com, 2022.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
Henry  Surya  dari  tuntutan  hukum  ( onslag  van  recht  vervolging )  pada  putusan  perkara nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. 15
Putusan lepas dari tuntutan hukum ( onslag van recht vervolging ) adalah putusan yang didasarkan  karena  terpenuhinya  semua  unsur  dalam  pasal-pasal  yang  didakwakan  Jaksa, namun  terdakwa  tidak  dapat  dipidana  karena  perbuatan  yang  didakwakan  tersebut  bukan merupakan tindak pidana, tetapi perbuatan hukum perdata, sebagaimana diputuskan hakim dalam  kasus  Henry  Surya. 16 Putusan  lepas  dari  tuntutan  hukum  ( onslag  van  recht vervolging )  berbeda  dengan  putusan  bebas  ( vrijspraak )  putusan  yang  dijatuhkan  hakim kepada  terdakwa  apabila  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  kesalahan  yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 17
Putusan    Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  yang  menyatakan  bahwa perbuatan  Henry  Surya  adalah  perbuatan  perdata  hanya  didasarkan  pada  dua  hal,  pertama adanya  proses  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  yang  dimohon  KSP Indosurya  dan  diproses  di  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  hingga  Mahkamah  Agung,  dan kedua,  adanya  pembayaran  hanya  kepada  36  nasabah,  dimana  19  nasabah  dengan  cara asset  settlement dan  17  nasabah  dengan  cara  menerima  cicilan  dan  telah  diselesaikan dengan settlement .
Sejatinya,  para  nasabah  berharap  dengan  proses  peradilan  pidana  Henry  Surya, majelis hakim menjatuhkan putusan bersalah dan menghukum terdakwa maksimal 20 tahun penjara  dan  denda  Rp.  200.000.000.000,-  (dua  ratus  miliar  rupiah),  sesuai  dengan  dua dakwaan jaksa, yakni pertama, dakwaan bahwa Henry Surya telah melakukan menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  tanpa  izin  usaha  dari  Pimpinan  Bank Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perubahan  atas  UU  RI  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (UU Perbankan), dan dakwaan kedua, melakukan perbuatan pencucian uang sebagaimana diatur dalam  Pasal  3  Undang-undang    Nomor  8  Tahun  2020    tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang).
Dengan kedua dakwaan tersebut, para nasabah berharap denda yang dijatuhkan akan dapat  melunasi  sebagian  hutang  nasabah.  Namun  kenyataannya  berbeda  dari  harapan nasabah.  Majelis  hakim  melepaskan  Henry  Surya  dari  segala  tuntutan  hukum  ( onslag  van recht  vervolging )  dengan  alasan  yang  sangat  normatif,  yakni  pertama,  Henry  Surya dinyatakan  tidak  perlu  izin  usaha  dari  Bank  Indonesia,  karena  dana  yang  dihimpun  bukan dari  masyarakat  namun  dari  anggota  koperasi  KSP  Indosurya  sendiri  dan  alasan  kedua, kegiatan  KSP  Indosurya  adalah  kegiatan  dalam  lingkup  hukum  perdata,  sehingga menggugurkan kedua dakwaan jaksa tersebut. 18
15 Arifin dan Adhari.
16 Monika Suhayati, “Putusan Pengadilan Atas Kasus KSP Indosurya Cipta Dan Urgensi Pengawasan OJK,” Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI , 2023, 1–2.
17 Reza  Noor  Ihsan,  “Telaah  Terhadap  Putusan  Lepas  Dari  Segala  Tuntutan  Hukum  (Onslaag  Van  Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu 12, no. 1 (2022): 66– 79, https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v12i1.833.
18 Direktori Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt” (2022).
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
Menurut Soedirjo,  syarat atau beberapa keadaan yang dapat dijatuhkan sebagai lepas dari  tuntutan  hukum  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tria  Putri  Lestari  terdapat  hal yang  menghilangkan  pidana  baik  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  dirinya  maupun menyangkut  diri  pelaku  itu  sendiri,  seperti  terdapat  pada  orang  sakit  jiwa  atau  cacat  jiwa nya  (Pasal  44  KUHP),  keadaan  memaksa  (Pasal  48  KUHP),  pembelaan  diri  (Pasal  49 KUHP), serta melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah (Pasal 50 KUHP). 19 Muhammad  Alfisyahrin,  Founder  &  CEO  at  Investabook  tidak  sependapat  dengan pertimbangan majelis hakim ini karena didalam dakwaan Jaksa jelas diutarakan niat Henry Surya mendirikan KSP  Indosurya adalah untuk  mengantisipasi  kebijakan pemerintah yang kabarnya  akan  melarang  penjualan Medium  Term  Notes (MTN)  atau  surat  utang  jangka menengah  secara  retail  yang  sebelumnya  selalu  menjadi  sumber  utama  pendanaan  PT Indosurya  Inti  Finance,  perusahaan  milik  Henry  Surya.  Henry  Surya  dkk  ingin memanfaatkan ruang yang tersedia dari badan hukum koperasi untuk mengumpulkan dana dari  masyarakat.  Bersama  dengan  23  orang  lainnya  yang  juga  merupakan  karyawan  PT Indosurya Inti Finance, Henry Surya mendirikan KSP Indosurya dengan modal ditempatkan berupa  simpanan  pokok  dan  simpanan  sebesar  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah). Meskipun  begitu,  menurut  dakwaan  Jaksa,  hanya  Henry  Surya  lah  yang  benar-benar menyetorkan dana. Adapun 23 orang lainnya hanya “pinjam nama”. 20
Iktikad  tidak  baik  ( bad  faith )  Henry  Surya  yang  disampaikan  Jaksa  dalam dakwaannya  sama  sekali  tidak  dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim.  Salah  satu  anggota Majelis  Hakim  yang  mengadili  perkara  Henry  Surya,  yaitu  Dede  Suryaman,  berdasarkan berita di Detiknews, belakangan dipecat oleh Majelis Kehormatan Hakim karena menerima suap  Rp.  300.000.000,-  (tiga  ratus  juta  rupiah)  ketika  menjadi  hakim  di  PN  Surabaya. Pertimbangan  majelis  Hakim  PN  Jakbar  melepaskan  Henry  Surya  dari  tuntutan  hukum adalah    hanya  karena  adanya  perdamaian  dengan  36  nasabah  tentunya  tidak  memberikan rasa  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  bagi  22.974  nasabah  lainnya,  yang  sangat mengharapkan simpanannya dapat dicairkan dari KSP Indosurya, karena simpanan tersebut sangat dibutuhkan nasabah untuk keperluan kehidupan sehari-hari.
Atas  dasar  tersebut,  terdapat  ketidakadilan  serta  kemanfaatan  hukum  bagi  22.974 korban  nasabah  KSP  Indosurya  dan  mencoreng  instrument  penegakan  hukum  akibat Keputusan  yang  diberikan  oleh  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat.  Hal  ini perlu  di  pertimbangkan  kembali  oleh  hakim-hakim  selanjutnya  yang  mungkin  akan mengadili  koperasi-koperasi  bermasalah  seperti  Koperasi  Cipaganti,  Koperasi  Pandawa, KSP  Sejahtera  Bersama,  KSP  Inti  Dana,  dan  koperasi  sejenis  lainnya  serta  perusahaan- perusahaan yang menawarkan investasi dengan skema Ponzi ini seperti PT First Travel, PT Amanah  Bersama  Ummat  (Abu  Tours),  PT  Qurnia  Subur  Alam  Raya,  Golden  Traders Indonesia Syariah, Virgin Gold Mining Corporation, Manusia Membantu Manusia.
19 Tria Putri Lestari, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Vonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Perkara Pidana” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).
20 Alfisyahrin, “Belajar Dari Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya,” Investabook, 2023.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
Dengan  mempelajari  kasus  KSP  Indosurya  ini  diharapkan  tidak  terjadi  lagi dikemudian  hari    kasus  serupa  yang  sama  sekali  tidak  mencerminkan  asas  keadilan  dan kemanfaatan  hukum  bagi  masyarakat  karena  dengan  contoh  putusan  Majelis  Hakim  PN Jakarta  Barat  ini  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  masyarakat  luas  yang  telah  menyimpan dananya  pada  koperasi  atau  perusahaan  yang  mengiming-imingi  masyarakat  dengan keuntungan besar dalam waktu singkat.

## 3.2 Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023
Putusan  PN  Jakarta  Barat  yang  melepaskan  Henry  Surya  dari  tuntutan  hukum menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan termasuk anggota komisi III DPR Arsul Sani  yang  mengatakan  pembebasan  bos  KSP  Indosurya  telah  melukai    rasa  keadilan  bagi masyarakat  khususnya  mereka  yang  menjadi  korban.  Menurut  Arsul  Sani,  hubungan keperdataan  bisa  dipidanakan  sepanjang  ada  unsur  perbuatan  curang,  termasuk  menipu dengan  memberikan  janji-janji  palsu. 21 Putusan  PN  Jakbar  tersebut  juga  direspon  oleh Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM dan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik,  Hukum,  dan  Keamanan,  yang  mengutarakan  Pemerintah  akan  mengawal  proses kasasi  korban  KSP  Indosurya,  karena  dengan  proses  pemidanaan  ini  dapat  menjadi  salah satu jalan untuk menarik kembali aset-aset milik anggota. 22 Reaksi anggota Komisi III DPR dan  dua  menteri  Teten  Masduki  dan  Mahfud  MD  menunjukan  adanya  keinginan  untuk memberikan  prinsip  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  nasabah  korban  KSP  Indosurya,  yang menjadi tema utama penelitian ini.
Kekecewaan  terbesar  tentunya  berasal  dari  para  korban  penipuan  KSP  Indosurya, yang  mempertanyakan  apakah  rakyat  kecil  sulit  mencari  keadilan  di  negara  ini.  Putusan hakim  PN  Jakarta  Barat  dianggap  tidak  berpihak  sama  sekali  kepada  korban  dan  tidak memikirkan nasib para korban yang telah memperjuangkan keadilan. Para korban berharap upaya  kasasi  yang  diajukan  oleh  Jaksa  akan  memberikan  rasa  keadilan  bagi  para  korban. Atas  putusan  PN  Jakarta  Barat  tersebut,  Jaksa  Agung  ST  Burhanuddin  memerintahkan jajarannya untuk mengajukan kasasi atas vonis terhadap kedua terdakwa. 23
Kasasi  merupakan salah  satu  upaya hukum  biasa  yang dapat  diminta oleh salah satu kedua  belah  pihak  yang  berperkara  terhadap  suatu  putusan  pengadilan  tinggi.  Para  pihak dapat  mengajukan  kasasi  bila  merasa  tidak  puas  dengan  isi  putusan  pengadilan  tinggi kepada  Mahkamah  Agung. 24 Permohonan  kasasi  dapat  diajukan  hanya  jika  pemohon
21 Komisi III DPR RI, “Vonis Bebas Bos Indosurya Melukai Rasa Keadilan,” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023.
22 Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri,  dan Trisno Raharjo, ‘Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian  Uang  Dari  Perspektif  Keadilan’, Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan ,  5.1  (2024),  53–68 <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.
23 Tria Sutrisna dan Nursita Sari, ‘Kekecewaan Korban Penipuan Saat Bos KSP Indosurya Divonis Lepas, Sulitkah Rakyat Kecil Cari Keadilan?’, Kompas.Com , 2023 <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/26/08035871/kekecewaan-korban-penipuan-saat-bos-ksp-indosurya- divonis-lepas-sulitkah?page=all>.
24 Anissa  Triastina,  “Kesesuaian  Alasan  Kasasi  Terdakwa  Dalam  Perkara  Korupsi  Yang  Dikabulkan  Oleh Mahkamah  Agung  Dengan  Pasal  253  Ayat  1  Kuhap,” Verstek  Jurnal  Hukum  Acara 7,  no.  2  (2021):  386–91, https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67690.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.  Untuk  perkara  pidana  yang  divonis  bebas  atau  lepas  dari  tuntutan  hukum oleh  pengadilan  negeri,  upaya  hukum  yang  disediakan  adalah  kasasi,  karena  tidak  dapat diajukan upaya hukum banding.
Demi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, jaksa  mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasi jaksa menyampaikan bahwa majelis hakim PN Jakarta  barat  telah  salah  menerapkan  hukum  dalam  mempertimbangkan  dakwaan  jaksa penuntut umum. Jaksa beranggapan bahwa sejak semula mendirikan KSP Indosurya, Henry Surya telah memiliki niat jahat ( mens rea )  yang dilakukan dengan sengaja ( dollus directus ) untuk  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dengan  payung  hukum  badan  hukum  koperasi, dan dari dana yang terkumpul tersebut bukan untuk kesejahteraan anggota koperasi, namun disalurkan ke perusahaan yang berafiliasi dengan Indosurya Grup. Menurut dakwaan jaksa, penyaluran  dana  ke  perusahana  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  KSP  Indosurya merupakan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Perbuatan  curang  KSP  Indosurya  berdasarkan hasil  audit  menyebabkan  kerugian  bagi  setidak-tidaknya  6.193  orang  dengan  jumlah kerugian sebesar Rp. 16.000.000.000.000,- (enam belas triliun rupiah).
Majelis  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  pertimbangannya  sependapat  dengan pemohon  kasasi  Jaksa  Penuntut  Umum,  bahwa  Henry  Surya    telah  terbukti  melakukan tindak  pidana  perbankan  melakukan  pengumpulan  dana  dari  masyarakat  tanpa  izin  dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan dan terbukti juga melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 junto Pasal 20 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  membatalkan Putusan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  Nomor  779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal  24  Januari  2023,  kemudian  mengadili  sendiri  dan  menjatuhkan  hukuman  berupa pidana  penjara  selama  18  (delapan  belas)  tahun  penjara  dan  denda  sebesar  Rp. 15.000.000.000,-  (lima  belas  miliar  rupiah),  sebagaimana  tertuang  dalam  Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113K/Pid.Sus/2023.
Dalam  pertimbangannya  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa majelis hakim PN Jakarta Barat telah salah menerapkan hukum karena mengadili terdakwa tidak sesuai  dengan hukum  acara pidana yang berlaku dan telah salah mempertimbangkan dakwaan  Penuntut  Umum  sehingga  memutuskan  bahwa  perbuatan  terdakwa  bukan merupakan  tindak  pidana  padahal  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  terdakwa  telah terbukti  melakukan  tindak  pidana  perbankan  dan  pencucian  uang.  Majelis  Hakim  PN Jakarta  Barat  memutuskan  perbuatan  terdakwa  bukan  pidana  namun  perdata  hanya berdasarkan 2 alasan, yaitu pertama KSP Surya tidak  melakukan usaha penghimpunan dana dari  masyarkaat,  melainkan  dari  anggota  koperasi  sendiri,  dan  kedua,  sudah  ada  putusan penundaan kewajiban pembayaran
hutang Nomor 66/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 15/Pdt.Sus-PembataIan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 1493lK/Pdt.Sus/PaiIit/2022.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
Penelitian ini tidak memahami dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang  mengurangi  hukuman  pidana  penjara  dari  20  tahun  menjadi  18  tahun  penjara  dan denda  dari  semula  Rp.  200.000.000.000,-  (dua  ratus  miliar  rupiah)  menjadi Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Vonis yang dijatuhkan tidak disertai dengan penyitaan  aset  milik  Henry  Surya  untuk  dikembalikan  ke  setidak-tidaknya  6.193  orang korban penipuan KSP Indosurya, sebagaimana diinginkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil  dan  Menengah  Teten  Masduki  dan  Mahfud  MD  bahwa  upaya  pidana  adalah  salah satu cara untuk menarik kembali aset para korban KSP Indosurya.
Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung semata-mata hanya didasarkan pada aspek hukum formil bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah apabila telah memenuhi unsur-unsur  pidana  yang  tertuang  pada  pasal-pasal  pidana  yang  didakwakan.  Tidak  ada pertimbangan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  yang  mengutarakan  kesengsaraan  ribuan nasabah korban penipuan KSP Indosurya bahkan ada yang sampai meninggal dunia akibat stres  karena  asetnya  sulit  ditarik  kembali.  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  juga  tidak mempertimbangkan  mengapa  pidana  denda  yang  dikurangi  secara  drastis  dari  Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) menjadi hanya Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar  rupiah).  Pengurangan  hukuman  pidana  ini  jelas  menunjukkan  dengan  gamblang bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung sama sekali tidak peduli dengan para korban yang mengalami  kerugian hingga setidak-tidaknya  Rp. 16.000.000.000.000,- (enam  belas triliun rupiah).  Hukuman  pidana  denda  pada  hakikatnya  akan  diserahkan  ke  kas  negara  untuk keuntungan  negara,  bukan  dikembalikan  ke  para  nasabah  korban  KSP  Indosurya,  melalui mekanisme perampasan aset terdakwa.
Mahrus Ali, mengutip pendapat Rodriguez, dalam penelitiannya mengutarakan bahwa ketika  tindakan  kriminal  dilakukan  dan  pelaku  dihukum,  korban  diabstraksikan  ke  dalam kepentingan umum, dan  diperkirakan bahwa korban telah menerima perlindungan. Karena tidak  peduli  dengan  pemulihan  kerugian  akibat  tindakan  kriminal,  hukum  pidana  muncul seolah-olah meninggalkan korban. 25
Putusan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  yang  hanya  ditujukan  kepada  terdakwa dan  tidak  berorientasi  kepada  kepentingan  korban,  menurut  Muchamad  Iksan,  dkk,  bukan merupakan keadilan substansial yang memulihkan kerugian yang dialami korban. Keadilan yang  dihasilkan  tidak  bersifat  restoratif.  Sistem  hukum  yang  ada  lebih  memaksa  korban untuk  puas  dengan  hukuman  berat  yang  dijatuhkan  pada  pelaku  meskipun  yang  pertama tidak memperoleh apa-apa atau tidak pulih dari kerugian mereka. 26
Ditinjau dari aspek ketentuan hukum acara pidana, putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung  sudah  sesuai  dengan  aturan  hukum  sebagaimana  dituangkan  dalam  pertimbangan, namun dari sisi keadilan (sebagaimana diingatkan oleh Arsul Sani, anggota Komisi III DPR
25 Mahrus Ali dkk, ‘Compensation and Restitution for Victims of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and Proposed Solution’, Cogent
Social Sciences , 8.1 (2022), 1–13 <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910>.
26 Muchamad  Iksan  dkk,  ‘Fulfilling  the  Restitution  Rights  of  Crime  Victims:  The  Legal  Practice  in  Indonesia’, Academic Journal of Interdisciplinary Studies , 12.4 (2023), 152–60 <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0101>.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
RI)  dan  dari  aspek  kemanfaatan  hukum  (sebagaimana  diinginkan  bapak  menteri    Teten Masduki  dan  Mahfud  MD),  putusan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  benar-benar mencederai  kepercayaan  masyarakat  pada  instrumen  hukum  yang  ada,  karena  tidak menjatuhkan hukuman perampasan aset untuk dikembalikan ke para korban KSP Indosurya. Perampasan  aset  untuk  dikembalikan  ke  nasabah  korban  penipuan  KSP  Indosurya  sangat dibutuhkan  para  koban  dan  dapat  sedikit  menenangkan  masyarakat  umum  yang  saat  ini sudah menjadi korban penipuan dan masih menunggu proses penyelesaiannya.
Memang  benar  sistem  hukum civil  law yang  dianut  Indonesia  tidak  menganut yurisprudensi (sumber hukum yang dibentuk dari putusan hakim lain), sebagaimana berlaku di negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain,  namun  setidaknya  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  tidak  belajar  dari  putusan Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  lainnya  yang  mengadili  kasasi  kasus  penipuan  calon jemaah  Umroh  oleh  PT  First  Travel,  yang  semula  aset  nya  disita  untuk  negara,  kemudian dibatalkan  dan  dikembalikan  kepada  Jemaah. 27 Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  juga dapat belajar dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang mengabulkan permohonan penyitaan aset Indra Kenz kepada para korban investasi bodong binary option Binomo. 28
Berdasarkan data tersebut di atas, penelitian ini menganalisis bahwa konsep keadilan dan  kemanfaatan  hukum  sangat  perlu  diperhatikan  oleh  Majelis  Hakim  disemua  tingkatan mulai  dari  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi  hingga  Mahkamah  Agung.  Para  Hakim yang  mulia  harus  memberikan  empatinya  kepada  para  korban  penipuan  yang  sangat mengharapkan satu-satunya aset  yang menjadi  tumpuan untuk  kehidupan sehari-hari dapat dikembalikan  seperti  semula.  Dengan  empati  dan  kemampuan  teknis  hukum  acara  yang mumpuni,  Hakim  akan  dapat  menjadi  tumpuan  harapan  masyarakat  atas  keadilan  dan kemanfaatan  hukum  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Aristoteles,  John  Rawl,  Gustav Radbruch dan para ahli hukum lainnya.
3.3 Pendapat Ahli Terkait Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum
Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan beberapa pendapat ahli terkait keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk menganalisis apakah prinsip-prinsip tersebut telah terpenuhi  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  No.  779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2113K/Pid.Sus/2023.
Pertama, prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, sebagai salah satu ahli, menjelaskan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.  Kesamaan  numerik  menegaskan  perlunya  perlakuan  yang  sama  terhadap
27 Tania Irwan, “Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang  Dalam  Kasus  First  Travel,” JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) 5,  no.  4  (2021):  698–719, https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2223.
28 Dewic  Sri  Ratnaning  Dhumillah  and  Yesaya  Hasiholan  Immanuel  Hasugian,  “Model  Perampasan  Aset  Hasil Tindak  Pencucian  Uang  Dalam  Kasus  Binomo:  Terobosan  Kekosongan  Hukum  Perampasan  Aset  Di  Indonesia,” Humaniorum 1, no. 4 (2024): 130–37, https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.26.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
setiap  individu,  sementara  kesamaan  proporsional  menuntut  pemberian  hak  sesuai  dengan kapasitas dan pencapaian individu. 29
Selanjutnya,  John  Rawls,  yang  dikenal  dengan  pemikiran  keadilan  substantif, membagi  prinsipnya  menjadi  dua,  yakni  prinsip  kebebasan  setara  dan  prinsip  perbedaan sosial-ekonomi.  Prinsip  kebebasan  setara  menegaskan  hak  setiap  individu  terhadap kebebasan  dasar  yang  sama,  sementara  prinsip  perbedaan  sosial-ekonomi  mengacu  pada ketidaksetaraan  yang  dirancang  untuk  memberikan  keuntungan  terbesar  kepada  yang kurang beruntung. 30
Dari dua pendapat ahli tersebut, dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu kesetaraan dan perbedaan sosial ekonomi. Dengan menggabungkan perspektif Aristoteles dan John Rawls, teori keadilan menegaskan bahwa keadilan hukum yang mutlak harus memperhatikan kedua prinsip  tersebut.  Majelis  hakim  dalam  membuat  keputusan  harus  memastikan  bahwa perlakuan  terhadap  semua  pihak  sejalan  dengan  prinsip  kesetaraan,  dengan  memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berada dalam situasi sosial dan ekonomi yang kurang menguntungkan.  Dengan  demikian,  keadilan  hukum  yang  mutlak  bisa  terwujud  melalui harmonisasi antara prinsip kesetaraan dan prinsip perbedaan dalam konteks sosial ekonomi.
Selanjutnya,  pendapat  mengenai  teori  kepastian  yang  dikemukakan  oleh  Gustav Radbruch  dan  Sudikno  Mertokusumo.  Gustav  Radbruch  menyatakan  ada  empat  prinsip mendasar terkait kepastian hukum: pertama, hukum positif mengacu pada peraturan resmi; kedua,  hukum  berdasarkan  fakta  yang  ada;  ketiga,  formulasi  fakta  harus  jelas  untuk menghindari  kesalahan  interpretasi;  dan  keempat,  hukum  positif  harus  stabil  dan  tidak mudah  diubah.  Radbruch  berpendapat  bahwa  kepastian  hukum  berarti  kepastian  terhadap sifat hukum itu sendiri, yang berasal dari hukum itu sendiri, meskipun mungkin tidak selalu adil. 31 Selanjutnya  menurut  Sudikno  Mertokusumo  yang  berpendapat  bahwa  kepastian hukum  adalah  jaminan  kepatuhan  terhadap  aturan  hukum,  memungkinkan  individu  untuk mengamankan  haknya  dan  menerapkan  putusan  hukum.  Meskipun  erat  kaitannya  dengan keadilan,  hukum  dan  keadilan  berbeda;  hukum  bersifat  universal  dan  mengikat  semua individu  secara  merata,  sedangkan  keadilan  bersifat  subjektif,  individualistik,  dan  tidak merata dalam penerapannya. 32
Dengan  menggabungkan  perspektif  Gustav  Radbruch  dan  Sudikno  Mertokusumo, unsur tercapainya kepastian hukum  dapat  dibagi menjadi  empat, yaitu asal  mula kepastian hukum, yang berasal dari sifat hukum dan peraturan yang diberlakukan; kepatuhan terhadap
29 Safira  Maharani  Putri  Utami  and  Siti  Nurul  Intan  Sari  Dalimunthe,  “Penerapan  Teori  Keadilan  Terhadap Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  433–47, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899.
30 Gladys Donna Karina, “Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi,” Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law 6, no. 2 (2023): 259–76, https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194.
31 Siti Halilah dan Muhammad Fakhrurrahman Arif, ‘Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli’, Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara , 4.2 (2021), 56–65 <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.
32 Chintya  Devi,  “Yustisia  Kajian  Hukum  Pencabutan  Hak  Politik  Pada  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum,” Yustisia Tirtayasa
1,
no. 1 (2021): 13–21, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
hukum  positif,  yang  mengatur  urusan  manusia  dalam  masyarakat  meskipun  tidak  selalu adil;  jaminan  kepatuhan  terhadap  peraturan,  yang  memastikan  bahwa  peraturan  hukum dipatuhi untuk melindungi hak individu dan menerapkan keputusan hukum; dan perbedaan antara hukum  dan keadilan, di  mana hukum  bersifat  umum dan mengikat  semua individu, sedangkan  keadilan  bersifat  subjektif,  individualistik,  dan  tidak  konsisten  dalam penerapannya.  Dari  kedua  perspektif  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  mencapai kepastian hukum dalam suatu keputusan yang diberikan oleh majelis hakim, penting untuk memastikan  bahwa  hukum  positif  diikuti,  sambil  menyadari  bahwa  hukum  dan  keadilan memiliki  perbedaan  dalam  penerapannya.  Kepastian  hukum  dapat  terwujud  dengan memperhatikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku,  sekaligus  mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang relevan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.
Prinsip  keadilan  Aristoteles,  John  Rawls,  Gustav  Radbruch  dan  Sudikno Mertokusumo ini jelas tidak hadir pada kedua putusan Majelis Hakim PN Jakarta Barat dan Mahkamah  Agung.  Di  PN  Jakarta  Barat,  perlakuannya  lebih  memihak  kepada  Terdakwa Henry  Surya  yang  dilepaskan  dari  segala  tuntutan  hukum,  tidak  setara  dengan  perlakuan kepada para korban yang kehilangan aset nya sebesar Rp. 16.000.000.000.000,- (enam belas triliun  rupiah).  Putusan  tidak  adil  ini  jelas  tergambar  dari  pertimbangan  hakim  yang  sama sekali tidak memperhatikan aspek kerugian besar para nasabah KSP Indosurya.
Selanjutnya,  pendapat  mengenai  teori  kemanfaatan  yang  dikemukakan  oleh  Jeremy Bentham dan John Stuart Mills (yang mengembangkan teori utilitarianisme dari Bentham), menyatakan  bahwa  kemanfaatan  sama  dengan  kebahagiaan  bagi  masyarakat. Utilitarianisme  menurut  Bentham,  menekankan  pada  peningkatan  kemanfaatan  sebagai peningkatan  kebahagiaan,  manfaat,  keuntungan,  dan  kesenangan  bagi  sebanyak  mungkin orang,  serta  mengurangi  penderitaan  bagi  mereka  yang  terdampak  secara  moral. 33 Pandangan  John  Stuart  Mills,  yang  melengkapi  teori  Bentham,  menyatakan  bahwa hubungan  antara  keadilan,  utilitas,  kepentingan  individu,  dan  kepentingan  umum merupakan  manifestasi  dari  konsep  keadilan.  Menurutnya,  keadilan  harus  dirasakan  oleh seluruh  masyarakat  melalui  kebahagiaan  bersama,  dan  pandangan  ini  menegaskan  bahwa utilitarianisme memiliki nilai moral yang sejajar. 34
Dari  pandangan  kedua  tokoh  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  unsur  kemanfaatan hukum mencakup tujuan hukum harus menciptakan kebahagiaan, keuntungan, dan manfaat bagi  sebanyak  mungkin  masyarakat.  Hukum  wajib  meminimalisasi  penderitaan  yang dirasakan  oleh  seseorang  yang  terpengaruh  secara  moral.  Selain  itu,  keadilan  harus dipahami  dan  diwujudkan  oleh  seluruh  masyarakat  melalui  kebahagiaan  yang  bersamaan, yang  berarti  tujuan  utama  hukum  adalah  menciptakan  manfaat  yang  merata  bagi  seluruh
33 Nurwidya  Kusma  Wardhani,  Tulus  M  Lumban  Gaol  dan  Taufiqurrohman  Syahuri,  ‘Penerapan  Konsep  Teori Utilitarianisme  Dalam  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia’, Jurnal Relasi  Publik ,  2.1 (2024),  215–22 <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2165>.
34 Faradistia Nur Aviva, “Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum  Indonesia,” Jurnal  Relasi  Publik 1,  no.  4  (2023):  111–23,  https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp- widyakarya.v1i4.1837.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
anggota masyarakat. Dalam merumuskan kebijakan hukum, penting untuk mempertimbangkan  tidak  hanya  manfaat  atau  utilitas  semata,  tetapi  juga  keadilan  yang dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Untuk mencapai kemanfaatan hukum dalam putusan  yang  dihasilkan  oleh  majelis  hakim,  penting  untuk  memastikan  bahwa  keputusan tersebut  tidak  hanya  memperhitungkan  manfaat  atau  utilitas,  tetapi  juga  menyediakan keadilan  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  secara  menyeluruh.  Kemanfaatan  hukum tercapai  saat  keputusan  hukum  tersebut  memenuhi  standar  manfaat  dan  keadilan  yang sejajar dengan nilai-nilai moral yang diharapkan oleh masyarakat. 35
Peneliti  menganalisis  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung mengabaikan  kondisi  setidak-tidaknya  6.193  korban  KSP  Indosurya  yang  mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000.000.000,- (enam belas triliun rupiah). Majelis hakim tidak hanya  tidak  mencantumkan  putusan  perampasan  aset  terdakwa  Henry  Surya,  justru memperkecil  pidana  denda  dari  Rp.  200.000.000.000,-  (dua  ratus  miliar  rupiah)  menjadi hanya  Rp.  15.000.000.000,-  (lima  belas  miliar  rupiah)  saja.  Dari  putusan  ini  jelas  tersirat tidak  adanya  keberpihakan  kepada  para  korban  namun  hanya  memperhatikan  pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan saja.
3.4 Penerapan Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  Barat  No.  779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt  dan  Putusan  Kasasi  Mahkamah Agung No.2113 K/Pid.Sus/2023
Menemukan penegakan keadilan yang diterima oleh semua pihak dalam perselisihan adalah tantangan kompleks bagi Hakim. Meskipun begitu, hakim bertanggung jawab untuk memastikan  bahwa  keputusan  mereka  mencerminkan  prinsip-prinsip  keadilan  yang diwariskan, sebagaimana dinyatakan dalam moto "Demi Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa".  Keadilan  dalam  konteks  putusan  hakim  melibatkan  ketidakberpihakan pada  salah  satu  pihak  dalam  kasus  tersebut,  serta  pengakuan  terhadap  hak  dan  kewajiban yang  sama  bagi  semua  yang  terlibat.  Penting  bagi  hakim  memastikan  bahwa  putusan mereka sejalan dengan hukum yang berlaku, agar masyarakat melihatnya sebagai keadilan yang  diharapkan.  Pihak  yang  menang  berhak  menuntut  apa  yang  seharusnya  mereka dapatkan,  sementara  pihak  yang  kalah  diharapkan  memenuhi  kewajibannya.  Untuk memastikan  keadilan,  putusan  hakim  harus  berfokus  pada  tujuan  mendasar  pengadilan: memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  semua  yang  terlibat.  Keadilan  juga  terwujud melalui  penyelesaian  yang  cepat,  efisien,  dan  terjangkau,  karena  penundaan  dalam penyelesaian perkara dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. 36
Penetapan keputusan hakim penting dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Hakim  tidak  hanya  mempertimbangkan  peraturan  yang  sudah  ada,  tetapi  juga mengeksplorasi  prinsip-prinsip  hukum  lain  seperti  hukum  adat  dan  kebiasaan  masyarakat.
35 I  Gede  Agus  Kurniawan,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 283, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941.
36 Budi  Sastra  Panjaitan, Dari  Advokat  Untuk  Keadilan  Sosial ,  ed.  by  Arifuddin  Muda  Harahap,  1st  edn (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 75-76, <https://books.google.co.id/books?id=6EJbEAAAQBAJ>.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
Putusan hakim merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang bertujuan mencapai kebenaran  hukum  atau  memastikan  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  dalam  putusan hakim  berasal  dari  evaluasi  yuridis  terhadap  fakta-fakta  persidangan.  Hakim  harus  bisa menginterpretasikan  undang-undang  dan  regulasi  lain  sesuai  konteks  kasusnya.  Keputusan hakim harus objektif dan bijaksana, memungkinkan penelitian yang cermat atas setiap aspek kasus. Keputusan yang menjamin kepastian hukum berkontribusi signifikan pada kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum karena menjadi panduan bagi masyarakat dari institusi pengadilan. 37
Keputusan  hakim  yang  mengutamakan  manfaat  adalah  saat  hakim  tidak  hanya menerapkan  hukum  secara  harfiah,  tetapi  juga  menjalankan  keputusan  tersebut  secara praktis untuk  memberikan manfaat  bagi  pihak terlibat  dan masyarakat secara keseluruhan. Putusan Hakim harus memperhatikan keseimbangan dalam masyarakat  untuk  memulihkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum. Hakim, dengan menggunakan akal sehat, memutuskan  kasus  dengan  mempertimbangkan  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Prinsip kemanfaatan  menempatkan  hakim  pada  posisi  di  antara  keadilan  dan  kepastian  hukum,  di mana tujuan atau manfaat hukum bagi masyarakat lebih diprioritaskan. Pemahaman tentang prinsip  kemanfaatan  cenderung  bersifat  ekonomis,  dengan  keyakinan  bahwa  hukum  harus menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. 38
Tabel 1. Pertimbangan  dan Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Mahkamah Agung.
Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt Kasasi Mahkamah Agung No.2113 K/Pid.Sus/2023 Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa
Penuntut  Umum  tidak  sesuai  dengan  fakta persidangan, sehingga perkara tersebut merupakan perdata, bukan pidana. Sehingga dalam putusannya  majelis  hakim  memutuskan  bahwa perkara  ini  merupakan onslag  van  recht vervolging. Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat salah menerapkan  hukum  dalam  perkara  ini,  tidak sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  yang berlaku.  Atas  pertimbangan  ini,  majelis  hakim memvonis  bahwa  terdakwa  Henry  Surya  telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun  dana  dari  masyarakat  tanpa  izin dari Bank Indonesia" dan "Pencucian uang".
Pertimbangan  majelis  hakim  pada  Pasal  31  ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  PKPU,  serta  pendapat  ahli  DR.  M.  Hadi Subhan,  menyatakan  bahwa  perkara  perdata, termasuk pailit dan PKPU, harus ditutup dan tidak
Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  keterangan para  saksi  dan  terdakwa  dikaitkan  dengan barang bukti mendekati fakta persidangan yang ada.  Atas  dasar  tersebut  majelis  hakim memvonis terdakwa dengan  pidana  penjara  18
37 Lusiana  Indriawati  dan  Risma  Nur  Arifah,  ‘Konsistensi  Mahkamah  Agung  Dalam  Memastikan  Kepastian Hukum  Pada  Kasus  Wanprestasi  Tanah  Dan  Onvoldoende  Gemotiveerd’, Al-Huquq:  Journal  of  Indonesian  Islamic Economic Law , 5.2 (2023), 130–49 <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.11985>.
38 Amir Ilyas, Kumpulan Asas-Asas Hukum , ed. by Nurdiansah, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 91.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
dilanjutkan.  Oleh  karena itu,  hakim  berkeyakinan bahwa  bukti  yang  diajukan  tidak  sesuai  dengan fakta  persidangan  dan  memutuskan  bahwa  kasus tersebut  adalah  perdata.  Atas  dasar  pertimbangan ini  majelis  hakim  memutuskan  untuk  melepas terdakwa  Henry  Surya  dari  segala  tuntutan hukum.
tahun    dan  denda  Rp  15  Miliar,  dengan ketentuan  jika  pidana  denda  tidak  dibayar,
diganti dengan kurungan selama 8 bulan.
Majelis  hakim  berkesimpulan  bahwa  terdakwa Henry  Surya  terbukti  melakukan  perbuatan  yang didakwakan,  namun  itu  merupakan  perkara perdata,  bukan  tindak  pidana  (Onslag  Van  Recht Vervolging).  Oleh  karena  itu,  Henry  Surya  harus dibebaskan  dari  segala  tuntutan  hukum.  Atas dasar  pertimbangan  tersebut  majelis  hakim memutuskan  dalam  putusannya  memerintahkan agar  terdakwa  segera  dikeluarkan  dari  rumah tahanan negara Kejasaan Agung RI.
Penilaian  hakim  pada  Pengadilan  Negeri  tidak sesuai karena hakim keliru menerapkan hukum dalam  mempertimbangkan  tuntutan  penuntut umum. Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998  menyebutkan  bahwa  mengumpulkan dana  dari  masyarakat  tanpa  izin  dari  Bank Indonesia  dapat  dikenakan  pidana  penjara. Atas  dasar  ini  pula,  majelis  hakim  memvonis terdakwa  untuk  segera  ditangkap  dan  ditahan sesuai apa yang sudah ditetapkan.
Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  permasalahan terletak  pada  dua  undang-undang  yaitu  Koperasi Simpan  Pinjam  Indosurya  tunduk  pada  UU Perkoperasian  ( Lex  Specialis )  dan  lembaga perbankan  pada  UU  Perbankan  ( Lex  Generali ). Oleh  karena  itu,  hubungan  antara  perkoperasian dan  perbankan  harus  dibuktikan.  Atas  dasar tersebut majelis hakim dalam vonisnya memerintahkan  untuk  memulihkan  hak  terdakwa dalam  kedudukan,  kemampuan  serta  harkat  dan martabatnya dalam keadaan seperti semula.
Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  terdakwa bersama  Saksi  June  Indria  dan  Saksi  Suwito Ayub  menawarkan  keuntungan  7%-11%  per tahun, melebihi rata-rata bunga Bank Indonesia,  tanpa  pembagian  SHU.  Koperasi Simpan  Pinjam  Indosurya  Inti  mengumpulkan dana  dari  masyarakat  tanpa  izin  Bank Indonesia dan tanpa persetujuan rapat anggota. Atas  dasar  ini  hakim  memvonis  terdakwa bersalah  namun  untuk  status  barang  bukti diserahkan kepada Penuntut Umum.

## Sumber: olah data
Berdasarkan  uraian  tabel  1  di  atas,  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt  tidak  mencerminkan  prinsip  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum karena hakim tidak memihak nasabah korban KSP Indosurya. Hakim seharusnya menyadari bahwa  bahkan  jika  tindakan  terdakwa  benar,  tetaplah  ada  kesalahan  yang  harus  diakui, sehingga  putusan  tidak  boleh  bersifat  lepas.  Keyakinan  hakim  dalam  memahami  keadilan dan  kemanfaatan  hukum  patut  dipertanyakan  karena  putusannya  sangat  tidak  berpihak kepada korban. Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara Henry Surya ( judex facti) keliru  dalam  menerapkan  Pasal  183  KUHAP  yang  menegaskan  peran  keyakinan hakim  dalam  terjadinya  suatu  pidana.  Putusan  ini  juga  tidak  memenuhi  unsur-unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, mengecewakan banyak pihak.
Selanjutnya,  pada  putusan  kasasi  Mahkamah  Agung  No.  2113  K/Pid.Sus/2023  juga merupakan langkah yang belum konkret untuk mencapai prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum  yang  optimal.  Memang  pada  putusan  Mahkamah  Agung,  majelis  hakim  membuat
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
korban  jera  dengan  pertimbangan  dan  putusannya,  namun  dalam  pertimbangan  dan putusannya korban KSP Indosurya disederhanakan ke dalam kepentingan umum dan seolah olah  korban  telah  mendapatkan  perlindungan  karena  majelis  hakim  seakan  acuh  terhadap pemulihan kerugian  akibat tindakan yang dilakukan oleh Henry Surya serta memunculkan persepsi  bahwa  hukum  pidana  muncul  seolah-olah  meninggalkan  korban.  Selain  itu, keadilan  yang  dihasilkan  pun  tidak  bersifat  restoratif  sehingga  sistem  hukum  yang  ada membuat  korban  terpaksa  untuk  puas  dengan  hukuman  berat  yang  dijatuhkan  kepada terdakwa Henry Surya meskipun korban tidak memperoleh  apa apa dengan kata lain tidak pulih dari kerugian yang mereka alami.

## 4. PENUTUP
Kasus  KSP  Indosurya  merupakan  kejahatan  keuangan  terbesar  dalam  sejarah Indonesia,  dengan  kerugian  mencapai  Rp.  106.000.000.000.000,-  (seratus  enam  triliun rupiah),  menjadikannya  kasus  Ponzi  terbesar  di  Indonesia  dan  di  dunia.  Awalnya, penjahatnya  berhasil  lolos,  membuat  putusan  pertama  yang  melepaskan  mereka  dari tindakan  pidana,  tidak  memenuhi  unsur  keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan,  serta menyakiti  banyak  masyarakat.  Meskipun  hanya  6.000  nasabah  yang  dirugikan,  total kerugian  mencapai  Rp.  16.000.000.000.000,-  (enam  belas  triliun  rupiah),  sementara  aset yang  berhasil  disita  hanya  Rp.  2.000.000.000.000,-  (dua  triliun  rupiah). Recovery  rate dalam penyelesaian kasus perdata hanya mencapai 10%. Hitungan sederhana menunjukkan bahwa  setiap  korban  seharusnya  mendapatkan  ganti  rugi  sekitar  Rp.  2.670.000.000,-  (dua miliar  enam  ratus  tujuh  puluh  juta  rupiah)  miliar,  namun  kenyataannya  hanya  sekitar  Rp. 330.000.000,-  (tiga  ratus  tiga  puluh  juta  rupiah).  Putusan  kasasi  Mahkamah  Agung seharusnya  bisa  lebih  optimal  dalam  memenuhi  semua  unsur  keadilan,  kepastian,  dan kemanfaatan  hukum,  khususnya  dalam  hal  ganti  rugi  kepada  korban.  Pemerintah  perlu mengusahakan  pengembalian  aset  kepada  korban  dan  menegakkan  keadilan.  Dalam menghadapi kasus serupa di masa depan, masyarakat perlu waspada dalam berinvestasi dan pemerintah perlu merevisi undang-undang serta melakukan inovasi dalam menangani kasus investasi  bodong,  termasuk  memeriksa  korban  yang  mendapat  keuntungan.  Semua  pihak terlibat dalam kasus ini harus bertanggung jawab, dan hakim yang menangani kasus serupa di masa depan harus memegang prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, Direktori Mahkamah. Putusan Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt (2022). Airlangga,  Rendy,  Kyagus  Ramadhani,  Yuvina  Ariestanti,  and  Adam  Ardiansyah Ramadhan.  “Ius Constituendum  Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan  Oleh  Anak.” Jurnal  Ius  Constituendum 8,  no.  2  (2023):  292. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055.
Alfisyahrin. “Belajar Dari Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.” Investabook, 2023. Ali,  Mahrus,  Andi  Muliyono,  Wawan  Sanjaya,  and  Ari  Wibowo.  “Compensation  and Restitution for Victims of Crime in  Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and  Proposed  Solution.” Cogent  Social  Sciences 8,  no.  1  (2022):  1–13.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910. Arievitanto,  Taufik.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anggota  Koperasi  Atas  Perbuatan Melawan  Hukum  Yang  Dilakukan  Oleh  Pengurus  Koperasi  (Studi  Kasus  Koperasi Simpan Pinjam Indosurya).” Universitas Islam Indonesia, 2023.
Arifin,  Alfredo  Juniotama,  and  Ade  Adhari.  “Perubahan  Putusan  Lepas  Menjadi  Putusan Pemidanaan  Oleh  Judex  Juris  Terhadap  Putusan  Tingkat  Pertama.” UNES  Law Review 6, no. 2 (2023): 5621–30. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2. Aviva,  Faradistia  Nur.  “Pengaruh  Teori  Positivisme  Hukum  Dan  Teori  Utilitarianisme Hukum  Dalam  Penegakan  Hukum  Indonesia.” Jurnal  Relasi  Publik 1,  no.  4  (2023): 111–23. https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837.
Chaterine,  Rahel  Narda.  “Kronologi  Kasus  Penipuan  Investasi  KSP  Indosurya  Senilai  Rp 106 T, Jadi Yang Terbesar Di Indonesia.” Kompas.com, 2022.
Devi, Chintya. “Yustisia Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi  Suap  Berdasarkan  Teori  Kepastian  Hukum.” Yustisia  Tirtayasa 1,  no.  1 (2021): 13–21. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204.
Dhumillah,  Dewic  Sri  Ratnaning,  and  Yesaya  Hasiholan  Immanuel  Hasugian.  “Model Perampasan  Aset  Hasil  Tindak  Pencucian  Uang  Dalam  Kasus  Binomo:  Terobosan Kekosongan  Hukum  Perampasan  Aset  Di  Indonesia.” Humaniorum 1,  no.  4  (2024): 130–37. https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.26.
Fuadi,  Gumilang,  Windy  Virdinia  Putri,  and  Trisno  Raharjo.  “Tinjauan  Perampasan  Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan.” Jurnal Penegakan Hukum
Dan Keadilan 5, no. 1 (2024): 53–68.
https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163.
Gayo,  Anggie  Artha,  Diani  Sadiawati,  and  Imam  Haryanto.  “Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Dalam  Perjanjian  Pemberian  Hibah  Pemerintah  Indonesia  Kepada Pemerintah  Asing.” Jurnal  USM  Law  Review 7,  no.  1  (2024):  285–99. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8530.
Ihsan, Reza Noor. “Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van  Recht  Vervolging)  Pada  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi.” Belom  Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu 12, no. 1 (2022): 66–79. https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v12i1.833.
Iksan,  Muchamad,  Natangsa  Surbakti,  Marisa  Kurnianingsih,  Arief  Budiono,  Sholahuddin Al-Fatih,  and  Tomás  Mateo  Ramon.  “Fulfilling  the  Restitution  Rights  of  Crime Victims:  The  Legal  Practice  in  Indonesia.” Academic  Journal  of  Interdisciplinary Studies 12, no. 4 (2023): 152–60. https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0101. Ilyas, Amir. Kumpulan Asas-Asas Hukum . Edited by Nurdiansah. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Indriawati,  Lusiana,  and  Risma  Nur  Arifah.  “Konsistensi  Mahkamah  Agung  Dalam Memastikan  Kepastian  Hukum  Pada  Kasus  Wanprestasi  Tanah  Dan  Onvoldoende Gemotiveerd.” Al-Huquq:  Journal  of  Indonesian  Islamic  Economic  Law 5,  no.  2 (2023): 130–49. https://doi.org/https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.11985.
Irwan,  Tania.  “Implementasi  Upaya  Pemulihan  Aset  Korban  Kejahatan  Tindak  Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 5, no. 4 (2021): 698–719. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2223.
Jhohari,  Nur  Alfian.  “Analisis  Hukum  Terhadap  Investasi  Skema  Ponzi  (Kajian  Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).” Jurnal Pro Justicia 3,
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
no. 2 (2023): 142–56.
Junaidi,  Muhammad,  Tri  Wibowo,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,  Zaenal  Arifin,  and Soegianto  Soegianto.  “Keabsahan  Risalah  Lelang  Yang  Dibuat  Oleh  Pejabat  Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama.” Jurnal Usm Law Review 6, no. 3 (2023): 1321. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7916.
Karina,  Gladys  Donna.  “Analisa  Teori  Keadilan  John  Rawls  Dan  Teori  Utilitarianisme Jeremy  Benthan  Terhadap  Konsep  Pemenuhan  Hak  Korban  Menurut  Perspektif Viktimologi.” Journal  of  Indonesian  Comparative  of  Syari’ah  Law 6,  no.  2  (2023): 259–76. https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194.
Kurniawan, I Gede Agus. “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja  Dalam  Perspektif  Filsafat  Utilitarianisme.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1 (2022): 283. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941.
Lestari,  Rohmini  Indah,  and  Zaenal  Arifin.  “Godaan  Praktik  Binary  Option  Berkedok Investasi  Dan  Trading.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022):  19. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875.
Lestari,  Tria  Putri.  “Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menjatuhkan  Vonis  Lebih  Ringan  Dari Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam  Proses  Perkara  Pidana.”  Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
Muhammad,  Rafli  Fadilah,  and  Rianda  Dirkareshza.  “Legalitas  Penerapan  Central  Bank Digital  Currency  (CBDC)  Di  Indonesia.” Jurnal  Usm  Law  Review 6,  no.  3  (2023): 913. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370.
Nahak,  Alfonsus.  “Problematika  Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam Perspektif  Hukum  Gustav  Radbruch.” Jurnal  Pendidikan  Sosial  Dan  Humaniora 2, no. 3 (2023): 11659–74.
Panjaitan,  Budi  Sastra. Dari  Advokat  Untuk  Keadilan  Sosial .  Edited  by  Arifuddin  Muda Harahap. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
Prasetyo,  Handoyo,  and  Satino. Elaborasi  Tanggungjawab  Pengurus  Korporasi  Dari Perdata Ke Pidana . 2nd ed. Jakarta: Unit Penerbitan UPN Veteran Jakarta, 2021. RI,  Komisi  III  DPR.  “Vonis  Bebas  Bos  Indosurya  Melukai  Rasa  Keadilan.”  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023.
Siti  Halilah,  Mhd.  Fakhrurrahman  Arif.  “Asas  Kepastian  Hukum  Menurut  Para  Ahli.”
Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 2 (December 2021): 56–65.
Suhayati,  Monika.  “Putusan  Pengadilan  Atas  Kasus  KSP  Indosurya  Cipta  Dan  Urgensi Pengawasan  OJK.” Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  Sekretariat  Jenderal  DPR  RI , 2023, 1–2.
Sukanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
Sutrisna,  Tria,  and  Nursita  Sari.  “Kekecewaan  Korban  Penipuan  Saat  Bos  KSP  Indosurya Divonis Lepas, Sulitkah Rakyat Kecil Cari Keadilan?” Kompas.com, 2023.
Tajti,  Tibor.  “Pyramid  and  Ponzi  Schemes  and  the  Repercussions  of  the  Differing Regulatory  Approaches  Hungarian  Developments  in  the  Light  of  Contemporary Global  Trends.” Hungarian  Journal  of  Legal  Studies 62,  no.  1  (2022):  24–74. https://doi.org/https://doi.org/10.1556/2052.2021.00313.
Triastina,  Anissa.  “Kesesuaian  Alasan  Kasasi  Terdakwa  Dalam  Perkara  Korupsi  Yang Dikabulkan  Oleh  Mahkamah  Agung  Dengan  Pasal  253  Ayat  1  Kuhap.” Verstek Jurnal Hukum Acara 7, no. 2 (2021): 386–91.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo
e-ISSN: 2621-4105
https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67690. Utami,  Safira  Maharani  Putri,  and  Siti  Nurul  Intan  Sari  Dalimunthe.  “Penerapan  Teori Keadilan  Terhadap  Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian.” Jurnal  USM  Law Review 6, no. 1 (2023): 433–47. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899.
Wardhani,  Nurwidya  Kusma,  Tulus  M  Lumban  Gaol,  and  Taufiqurrohman  Syahuri. “Penerapan  Konsep  Teori  Utilitarianisme  Dalam  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia.”
Jurnal Relasi Publik 2, no. 1 (2024): 215–22.
https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2165.
Yusuf,  Ahmad.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Nasabah  Koperasi  Simpan Pinjam  Indosurya  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang Perkoperasian.” Universitas  Muhammadiyah  Jember .  Universitas  Muhammadiyah Jember, 2021.