HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 13-24. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.50007.
THE GREAT FIREWALL OF CHINA : PRAKTIK KEBIJAKAN SENSOR INTERNET PADA ERA XI JINPING (2014-2021)
Faqih Albiruni Yahya, R. Tuty Nur Mutia Program Studi Cina, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia Correspondence: tutymuas@ui.ac.id

## Abstract
Internet censorship policies refer to government actions in filtering and controlling what people can access on the internet. The Great Firewall of China (GFW) is a term that refers to the internet censorship policy implemented by the Chinese government. Since the development of the internet in the 1990s, the Chinese government has continued to exercise control over the internet through censorship. In the era of Xi Jinping’s leadership, internet censorship policies continued to strengthen. Various matters relating to policy practice are the subject of this article. The research method used in this article is the historical method, which includes topic selection, heuristic, verification, interpretation, and historiography stages. The results of the study show that the practice of internet censorship in the Xi Jinping era, which was carried out to safeguard China’s sovereignty and build China as a world cyber power, is substantially inconsistent with the values of freedom of access to information and expression on the internet as stipulated in the International Convention on Civil and Political Rights which China has also signed.
Keywords: Censorship; Internet; The Great Firewall of China; Xi Jinping.

## Abstrak
Kebijakan sensor internet mengacu pada tindakan pemerintah dalam menyaring dan mengontrol apa yang dapat diakses masyarakatnya di internet. The Great Firewall of China (GFW) merupakan istilah yang mengacu pada kebijakan sensor internet yang diterapkan pemerintah Tiongkok. Sejak berkembangnya internet pada tahun 1990-an, pemerintah Tiongkok terus melakukan pengendalian terhadap internet melalui penyensoran. Pada era kepemimpinan Xi Jinping, kebijakan sensor internet terus mengalami penguatan. Berbagai hal yang berkaitan dengan praktik kebijakan itulah yang menjadi pokok bahasan artikel ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode sejarah, yang di dalamnya mencakup tahapan pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kebijakan sensor internet pada era Xi Jinping yang dijalankan dalam rangka menjaga kedaulatan Tiongkok dan membangun Tiongkok sebagai kekuatan siber dunia. Kebijakan tersebut secara substansial tidak sesuai dengan nilai-nilai kebebasan mengakses informasi dan berekspresi di internet sebagaimana termaktub dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang juga telah ditandatangani oleh Tiongkok.
Kata Kunci : Internet; sensor; The Great Firewall of China ; Xi Jinping.
To cite this article: Yahya, F.A., & Mutia, R. T. N (2022). The great firewall of china: praktik sensor internet pada era xi jinping. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 13-24. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.50007.
Naskah diterima : 24 Agustus 2022, Naskah direvisi : 20 Maret 2023, Naskah disetujui : 30 Maret 2023
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE

## The Great Firewall of  China: Praktik Kebijakan Sensor Internet Pada Era Xi Jinping (2014-2021)

## PENDAHULUAN
Internet merupakan jaringan komputer elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Sensor diartikan sebagai pengawasan dan pemeriksaan surat-surat atau sesuatu yang akan disiarkan atau diterima, seperti berita, majalah, buku dan sebagainya (KBBI). Dalam kamus besar bahasa Cina-Indonesia, sensor internet diartikan sebagai W ǎ ngluò shěnchá ( 网络审查 ). Menurut Karnadi (2015) sensor internet secara umum mengacu pada tindakan penyaringan dan mengontrol apa yang dapat diakses di internet, biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk mengontrol masyarakat.
Markuson (2020) berpendapat bahwa terdapat tiga alasan utama mengapa pemerintahan suatu negara melakukan blokir dan kontrol terhadap akses internet masyarakatnya. Pertama, untuk menjaga stabilitas politik. Kedua untuk melindungi keamanan nasional, dan ketiga untuk memaksakan nilai-nilai tradisi sosial.  Kebijakan sensor internet Tiongkok dikenal dengan istilah The Great Firewall of China (GFW), tampaknya sejalan dengan  alasan-alasan yang dikemukakan Markuson.  Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan strategi pemerintahan Tiongkok dalam menciptakan internet raksasa untuk Tiongkok dan menghubungkannya ke World Wide Web (WWW) melalui portal yang disaring dengan sangat hati-hati (Dowell, 2006). Pada era pemerintahan Xi Jinping, GFW telah diperkuat. Xi memprioritaskan pengembangan dan tata kelola internet, mendesak para kader politik untuk melindungi Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan memperluas pengaruhnya di dunia maya internasional untuk mengukuhkan posisi Tiongkok sebagai “kekuatan siber” terbesar di dunia (Cai, 2021). Internet mulai berkembang di Tiongkok pada era pemerintahan Jiang Zemin (1990-2002). Webster (2019) menyebutkan bahwa pada 1990-an, Tiongkok yang saat itu sedang berusaha keluar dari periode isolasi akibat peristiwa Tiananmen 1989 telah mengambil berbagai inisiatif untuk melanjutkan integrasi dengan dunia melalui kehadiran internet. Namun, hal tersebut melahirkan suatu dilema tersendiri. Di satu sisi, pemerintah Tiongkok ingin memanfaatkan teknologi informasi melalui internet untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, di sisi lain, internet secara inheren mendorong keragaman ide, dan dapat menjadi alat demokratisasi masyarakat. Xi Jinping menegaskan bahwa pengendalian pemanfaatan internet yang dilakukan pemerintah Tiongkok adalah untuk modernisasi pemerintahan, mempertajam persuasi,
dan mengendalikan opini publik. Bersamaan dengan itu pemerintah Tiongkok juga memanfaatkan internet untuk demokratisasi, seperti meminta umpan balik publik dan menanggapi kekhawatiran atas berbagai masalah sosial. Dalam pandangan ini, sensor internet dapat dilihat sebagai alat yang diperlukan untuk menjaga bentuk demokrasi yang diimpikan oleh para pemimpin Tiongkok. Dengan mengontrol aliran informasi dan membatasi perbedaan pendapat, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat tetap stabil dan bersatu, yang pada gilirannya memungkinkan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun Barat memandang demokrasi sebagai seperangkat nilai universal, para pemimpin Tiongkok telah memperjuangkan bentuk demokrasi khas Tiongkok yang memprioritaskan stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi atas hak dan kebebasan individu. Penyensoran yang dilakukan cenderung berfokus pada informasi tentang Tiongkok dari media Barat (Repnikova, 2018).
Demokrasi erat kaitannya dengan hak atas kebebasan berekspresi. Hak atas akses informasi merupakan bagian penting dari hak atas kebebasan berekspresi, karena informasi diperlukan untuk membangun opini dan mengekspresikannya. Tiongkok telah dengan terbuka mendukung hak atas informasi bagi masyarakatnya. Pada tahun 1998, Tiongkok menandatangani Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pasal 19 perjanjian tersebut berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide-ide dalam bentuk apapun, tanpa memandang batas-batas, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan atau melalui media lain yang dipilihnya” (Moynihan & Patel, 2021). Konstitusi Tiongkok juga mengatur hak atas akses informasi dengan memberikan kebebasan berekspresi, pers, berkumpul, berserikat, dan demonstrasi kepada warga negaranya.  Hal itu  tertera dalam Regulasi Keterbukaan Informasi Pemerintahan RRT ( 中华人民共和国政府 信息公开条例 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Zhèngf ǔ Xìnxī Gōngkāi Tiáolì ) yang mulai diadopsi pada tahun 2007 dan diterapkan sejak 1 Mei 2008. Dalam penelusuran sumber ditemukan berbagai kajian mengenai kebijakan sensor internet di RRT, di antaranya adalah sebagai berikut.  Yang Guobin (2008) dalam artikelnya yang berjudul “A Chinese Internet? History, Practice, and Globalization” mengkaji bagaimana internet hadir dan berkembang di Tiongkok serta menerangkan bagaimana praktik kebijakan sensor internet dilakukan di era globalisasi. Yang berpendapat bahwa kebijakan sensor internet di
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 13-24. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.50007.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
Tiongkok telah berkembang menjadi bagian integral dari strategi nasional Wéiwěn ( 维稳 ) atau “menjaga stabilitas”. Praktik penyensoran internet mencerminkan kecemasan pemerintah Tiongkok terkait kemungkinan konsekuensi destabilisasi arus informasi terbuka. Fei Shen (2014) dalam artikel yang berjudul “Great Firewall of China” berpendapat bahwa interpretasi GFW secara sempit adalah merujuk pada teknologi pemeriksaan, penyaringan, dan pemblokiran yang diterapkan di gerbang internasional penyedia layanan Internet Tiongkok. Namun, banyak pihak menggunakan istilah tersebut secara longgar untuk menyiratkan seluruh rangkaian tindakan hukum, peraturan, dan teknis yang telah dilakukan Tiongkok untuk penyensoran dan kontrol Internet. Dalam artikelnya, Shen mengkaji sejarah, tujuan, langkah-langkah teknis serta konten yang menjadi target penyensoran dalam GFW. Kantor Penelitian Literatur (KPL) PKT pada 2021 menerbitkan buku Kutipan Pidato Xi Jinping dalam periode 2013- 2021 tentang Kekuatan Internet ( 习近平关于网络强国 论述摘编) Xí Jìnpíng guānyú w ǎ ngluò qiángguó lùnshù zhāibiān ). Buku yang terdiri terdiri dari sembilan bab itu menjelaskan bagaimana Xi memulai perjuangan besar untuk mengembangkan dan mengendalikan Internet, mengemukakan serangkaian ide dan sudut pandang baru yang memberikan pedoman mendasar bagi pengembangan dan pengendalian internet di Tiongkok. Praktik kebijakan sensor internet di era Xi Jinping dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Tiongkok merupakan isu menarik yang menjadi pokok bahasan artikel ini. Pertanyaan penelitian yang diajukan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah; Pertama, bagaimana kebijakan pengendalian pemanfaatan internet dalam masyarakat Tiongkok dilakukan pada Era Xi Jinping? dan Kedua, bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat Tiongkok? Kedua pertanyaan tersebut menjadi pedoman analisis atas data-data yang diperoleh terkait perkembangan dan pengaruh praktik kebijakan sensor internet pada era Xi Jinping.

## METODE
Dalam memaparkan kajian mengenai perkembangan kebijakan dan praktik sensor internet pada era Xi Jinping, artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo (2005) metode penelitian sejarah meliputi lima tahap, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap pemilihan topik, fenomena keberhasilan pembangunan di tengah menguatnya bahasan tentang ketatnya sensor internet di Tiongkok sangat menarik
perhatian. Oleh karena itu, praktik GFW pada Era Xi Jinping dipilih sebagai topik  penelitian, sebagai upaya untuk memahami dan mengungkapkan secara historis bagaimana praktik sensor internet di Tiongkok, khususnya di era pemerintahan  Xi Jinping. Kemudian, pada tahap heuristik, pengumpulan data dilakukan dengan mengkategorikan sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi berbagai kutipan pidato Xi Jinping yang terkompilasi dalam buku “Kutipan Pidato Xi Jinping tentang Kekuatan Internet” dan Undang-Undang (UU) RRT yang terkait internet. Sementara itu, artikel dari jurnal ilmiah dan e-books yang diunduh dari www. tandfonline.com, www.jstor.org, www.cnki.com.cn , dan lain-lain berperan sebagai sumber sekunder. Selanjutnya, verifikasi secara eksternal dan internaln dilakukan untuk menilai otentitas, orisinalitas, dan integritas sumber yang digunakan melalui perbandingan dengan sumber-sumber lainnya. Temuan data-data yang sudah terverifikasi menjadi landasan dalam proses penafsiran terhadap peristiwa sejarah terkait GFW. Terakhir, tahap historiografi dilakukan untuk memaparkan hasil penafsiran yang telah dilakukan terkait sejauh mana praktik kebijakan sensor internet pada era Xi Jinping serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Tiongkok.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Perkembangan Internet di Tiongkok (1994-2021)
Pada era Deng Xiaoping, Tiongkok mencoba untuk membuka diri kepada dunia dengan mencanangkan Reformasi Keterbukaan ( 改革开放 g ǎ igé kāifàng ). Pada 1990-an, pemerintah Tiongkok melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengintegrasikannya dengan dunia luar. Pemerintah Tiongkok melihat besarnya nilai yang dapat dibawa oleh internet sebagai akses ke pasar global. Pada saat yang sama, pemerintah Tiongkok juga berupaya mengatasi ketidakstabilan politik serta krisis legitimasi kepemimpinan PKT setelah peristiwa Tiananmen 1989. Hal itu membuat pemerintah harus mengadopsi kebijakan garis keras baru untuk mengembalikan kepercayaan dunia internasional, menarik modal asing, dan mengintegrasikan diri kembali ke dalam ekonomi dunia (Hong, 2016). Program Nánxún ( 南巡 ) atau perjalanan ke selatan  yang dilakukan Deng Xiaoping semakin membuka pasar domestik Tiongkok. Proses integrasi pasar domestik dan global yang berkelanjutan membawa berbagai perusahaan transnasional masuk ke Tiongkok. Para investor itu mendesak adanya layanan telekomunikasi modern dan jaringan informasi yang lebih canggih (Hong, 2013). Internet yang

## The Great Firewall of  China: Praktik Kebijakan Sensor Internet Pada Era Xi Jinping (2014-2021)
sering disebut sebagai “jalan raya informasi” menjadi kekhawatiran pemerintahan Tiongkok, karena disadari bahwa Tiongkok saat itu masih tertinggal dalam mengembangkan infrastruktur vital tersebut.
Internet baru sepenuhnya hadir di Tiongkok pada tahun 1994. Krisis kepercayaan dunia internasional terhadap Tiongkok akibat tragedi pada Peristiwa Tiananmen 1989 menjadi penghambat koneksi penuh Tiongkok dengan internet global (Hong, 2016). Namun, upaya awal pemerintahan Tiongkok untuk menghadirkan internet sudah terlihat sejak tahun 1980- an. Berdasarkan data Pusat Informasi Jaringan Internet Tiongkok ( 中国互联网络信息中心 Zhōngguó hùlián w ǎ ngluò xìnxī zhōngxīn ), sebuah email bertajuk “Di seberang Tembok Besar kita dapat menjangkau setiap sudut dunia” yang dikirim melalui server asli Tiongkok ke internet global pada September 1987 menjadi bukti awal kelahiran internet di Tiongkok. Dua ilmuwan Tiongkok mengirimkannya ke rekan-rekan mereka di Jerman melalui “email node”, sebuah sistem dasar yang digunakan untuk mengirim email pada waktu itu. Pada 20 April 1994, Ilmuwan Institut Fisika Energi Tinggi di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok membangun koneksi pertama ke World Wide Web melalui fasilitas yang berbasis di Stanford University’s Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) (Seu dan Florcruz, 2014). Sejak saat itu, internet di Tiongkok mulai berkembang. Dimulai dari basis-basis pengguna kecil yang berpusat di sekitar universitas besar dan lembaga penelitian, lalu dengan cepat menjadi populer di berbagai kalangan terutama di lingkungan masyarakat perkotaan yang kaya, terdidik, dan muda.
Pembangunan infrastruktur dasar internet digiatkan dengan membangun empat jaringan nasional utama, terdiri dari dua jaringan akademik dan dua jaringan komersial.  Dua jaringan akademik adalah “Jaringan Penelitian dan Pendidikan Tiongkok” ( 中国教育和科 研计算机网 Zhōngguó jiàoyù hé kēyán jìsuànjī w ǎ ng ) (CERNET) di bawah Komisi Pendidikan Negara, dan “Jaringan Sains dan Teknologi Tiongkok” ( 中国科技 网 Zhōngguó kējī w ǎ ng ) (CSTNet) di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Sedangkan dua jaringan komersial adalah ChinaNET di bawah Kementerian Pos dan Telekomunikasi Tiongkok, dan “Jaringan Informasi Jembatan Emas Tiongkok” ( 中国金桥信息 网 Zhōngguó jīnqiáo xìnxī w ǎ ng ) (ChinaGBN) di bawah Kementerian Industri Elektronik (Hong, 2013). Semua jaringan tersebut diluncurkan pada pertengahan 1990- an, dan bersaing untuk mendapatkan pengaruh serta memperoleh akses ke internet global. Perusahaan internet Tiongkok juga mulai lahir, seperti NetEase, Tencent QQ, dan Alibaba. Bagi
Tiongkok, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet merupakan infrastruktur dasar untuk menghubungkan kembali negara itu ke ekonomi global (Hong, 2016). Contohnya dalam proses bergabungnya Tiongkok ke dalam World Trade Organization (WTO), internet telah membantu menyediakan jaringan informasi yang dibutuhkan dalam proses integrasi pasar secara domestik maupun internasional. Kegiatan perdagangan yang menjadi lebih lancar dengan kemudahan informasi yang didukung internet, pada akhirnya mendorong perkembangan ekonomi Tiongkok sehingga dapat bergabung ke dalam berbagai organisasi ekonomi dunia seperti WTO. Sejak kehadirannya, angka pengguna internet di Tiongkok terus meningkat secara drastis. Data dari Webster (2020) menunjukkan bahwa di pertengahan 1995, angka pengguna internet telah mencapai 40.000, angka tersebut terus naik hingga 22.5 juta pada awal tahun 2000, 111 juta pengguna pada medio 2005, dan 547 juta pengguna pada 2010. Berdasarkan data yang dilansir oleh CNNIC pada “Laporan Statistik ke-48 tentang Perkembangan Internet Tiongkok”, pengguna internet di Tiongkok telah mencapai angka 1,011 milyar orang pada Juni 2021, atau 71.6% dari total populasi Tiongkok. Angka tersebut membuat Tiongkok menjadi negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Hak itu juga menjadi petunjuk  bahwa Tiongkok memiliki masyarakat digital terbesar serta paling bersemangat di dunia.

## 2.  Pengendalian Internet di Tiongkok
Pada masa-masa awal kemunculan Internet, media resmi Tiongkok menciptakan citra internet sebagai “ Xìnxī gāosù gōnglù ” ( 信息高速公路 ) atau “jalan raya informasi” yang akan membuat Tiongkok semakin modern. Namun, para pengguna internet melihatnya secara berbeda. Masyarakat Tiongkok menemukan rasa kebebasan baru dan dunia baru secara online, mereka melihat internet sebagai ruang untuk ekspresi pribadi, jejaring sosial, dan partisipasi politik (Yang, 2012). Penandatanganan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik oleh banyak negara termasuk Tiongkok pada 1998 membuktikan bahwa Tiongkok juga sepakat dengan adanya kebebasan dalam mengakses informasi dan kebebasan berekspresi. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya telah menekankan bahwa bebas dari penyensoran, termasuk bebas dari pemblokiran atau penyaringan internet, adalah inti dari pelaksanaan kebebasan berekspresi (Moynihan & Patel, 2021). Meskipun demikian, dalam praktiknya di Tiongkok, menurut  Moynihan dan Patel pemblokiran, penyaringan dan penyensoran, ditambah kemungkinan
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 13-24. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.50007.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
penuntutan pidana, membatasi akses ke informasi dan melumpuhkan debat di dunia maya, tindakan manipulasi negara atas informasi yang diizinkan untuk dilihat (dan tidak dilihat) oleh warga negara secara daring seperti diterapkan pemerintah adalah menghalangi hak akses atas informasi yang akurat dan menghambat kebebasan akses internet masyarakat Tiongkok.
Xu (2014) menjelaskan bahwa konstitusi Tiongkok memberikan kebebasan berbicara dan kebebasan pers kepada warganya, tetapi ketidakjelasan peraturan media (termasuk internet) di Tiongkok memungkinkan pihak berwenang untuk menindak berita dengan mengklaim bahwa mereka telah mengekspos rahasia negara ( 国家秘
密 guójiā mìmì ) dan dengan demikian membahayakan negara. Sementara itu, pengertian rahasia negara sendiri masih terkesan kabur dan terlalu luas. Pemerintah Tiongkok berdasarkan Undang-Undang tentang Menjaga Rahasia Negara tahun 1988 (yang kemudian diamandemen pada tahun 2010) mendefinisikan rahasia negara sebagai “hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan kepentingan nasional, dan sebagaimana ditentukan oleh prosedur hukum, dipercayakan kepada sejumlah orang untuk jangka waktu tertentu”.
Hal-hal yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara meliputi keputusan kebijakan utama, pertahanan, urusan luar negeri, pembangunan ekonomi dan sosial nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan negara dan penyelidikan kriminal serta ketentuan umum legislatif Tiongkok tentang ‘hal-hal lain yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara’. Xu menambahkan amandemen yang dilakukan terhadap undang-undang tersebut pada April 2010 dilakukan untuk memperketat kontrol atas arus informasi. Amandemen tersebut hanya memperkuat persyaratan bagi perusahaan internet dan operator telekomunikasi untuk bekerja sama dengan otoritas Tiongkok dalam penyelidikan kebocoran rahasia negara melalui internet.  Amandemen tersebut tetap tidak mengubah ataupun memperjelas definisi dan klasifikasi rahasia negara itu sendiri serta luasnya informasi yang dapat dicakup oleh UU tersebut, sehingga definisi rahasia negara tetaplah kabur. Undang-undang terkait terkait menjaga rahasia negara memungkinkan pemerintah untuk memilih pelanggaran potensial mana yang akan dituntut dan mana yang diabaikan. Dampak lainnya adalah, luasnya cakupan informasi yang diatur dalam UU tersebut membuat informasi apapun yang beredar di internet terkesan berbahaya, sehingga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam mengelola risiko atas hak akses internet mereka. Hal itu menimbulkan dilema, karena masyarakat terus dituntut untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum tanpa mengetahui secara jelas apa yang
termasuk sebagai pelanggaran terhadap hukum tersebut. Pada kenyataannya kebijakan pemerintah Tiongkok terkait pengendalian internet melalui penyensoran justru menjadi bentuk pelanggaran atas hak dan kebebasan masyarakat Tiongkok untuk mengakses informasi di internet.
Sejak diberlakukannya kebijakan pengendalian internet melalui penyensoran tersebut, banyak pihak yang telah dianggap melanggar hukum sehingga harus menerima sanksi atas “pelanggaran” tersebut. Banyak orang telah ditahan karena mencoba berpendapat di internet. Dalam semua kasus yang diketahui, mereka dijatuhi hukuman berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP yang berlaku. Dowell (2006) mengambil contoh kasus penangkapan Shi Tao untuk menggambarkan absurditas yang melekat dalam upaya Tiongkok mengendalikan arus informasi di internet. Shi Tao, seorang reporter bisnis Tiongkok berusia 37 tahun ditangkap pada November 2004 dan dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara pada April 2005. “Kejahatan” Shi Tao adalah mengungkapkan rahasia negara dengan mengirim e-mail ke situs web yang berbasis di New York. Shi mengirimkan rincian memo pemerintah untuk membatasi liputan berita terkait peringatan Peristiwa Tiananmen 1989 ke forum hak asasi manusia di Amerika Serikat. Memo itu, menurut pemerintah, sangat rahasia. Laporan Human Rights Watch (HRW) memperkirakan pada tahun 2006 setidaknya 60 tahanan politik dipenjarakan karena mereka mengungkapkan informasi di internet yang dirahasiakan pemerintah. Hingga saat ini, ratusan orang di Tiongkok telah ditangkap atas tindakan “kriminal” di internet. Sebuah laporan Wall Street Journal tahun 2021 menemukan bahwa 58 pengguna internet dihukum dengan hukuman penjara antara enam bulan hingga empat tahun sejak 2017 karena hal-hal yang mereka unggah di berbagai sosial media seperti Twitter, Facebook, dan YouTube, yang sejatinya semua platform tersebut dilarang di Tiongkok (“China events of 2021”, 2021). Hukuman berupa penangkapan seperti itu membangun citra bahwa, praktik kebijakan sensor Tiongkok  telah bertolak belakang dengan nilai- nilai hak dan kebebasan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang telah ditandatangani Tiongkok pada tahun 1998. 3. Implementasi The Great Firewall of China
Pemerintah Tiongkok telah lama mengendalikan dengan ketat media informasi (media) tradisional dan modern untuk menghindari potensi subversi. Praktik pengendalian terhadap surat kabar, peredaran buku, televisi, dan radio merupakan hal normal bagi PKT, khususnya sejak Revolusi Kebudayaan (1966-

## The Great Firewall of  China: Praktik Kebijakan Sensor Internet Pada Era Xi Jinping (2014-2021)
1976) hingga saat ini (Xu 2014). Ketika pada era Jiang Zemin (1989-2002) internet masuk dan berkembang dengan sangat cepat, langkah-langkah tradisional untuk mengendalikan media di Tiongkok mulai tidak efektif (Tilley 2018). Semula tidak ada sensor yang mengendalikan bagaimana internet dapat diakses masyarakat. Namun, setelah peluncuran “Proyek Perisai Emas” atau Golden Shield Project ( 金盾工程 jīndùn gōngchéng ) yang selanjutnya disingkat GSP, seluruh cetak biru mengenai penggunaan internet di Tiongkok berubah.
Chandel, et al. (2019) mendefinisikan GSP sebagai proyek yang mencakup sistem informasi manajemen keamanan, kriminal, pengawasan dan manajemen lalu lintas. Sedangkan istilah GFW adalah julukan yang dibuat oleh media asing terkait proyek sub-sistem dari GSP yang mengacu pada proyek teknologi keamanan dan sensor informasi di Tiongkok. GFW dan GSP seringkali disalahartikan,  namun pada dasarnya GFW mengacu pada alat kontrol ideologi, sedangkan GSP mengacu pada pencegahan dan investigasi kejahatan oleh kepolisian. Meskipun de,ikian, karena investigasi dan pemantauan kejahatan internet juga merupakan bagian dari GSP maka ada kemungkinan bahwa makna GFW dan GSP bertumpang tindih. Dalam artikel ini, istilah kebijakan sensor internet seterusnya akan disebut dengan GFW.
GFW diimplementasikan dengan sangat ketat dan ekstensif untuk menyaring dan menyensor informasi yang berasal dari luar Tiongkok. GFW mencegah pengguna Internet di Tiongkok untuk mengunjungi banyak situs asing. Chandel menambahkan bahwa media asing kerap kali menyebutnya dengan istilah GFW untuk menunjukkan keseriusan tingkat pemblokiran informasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Shen (2014) menyebutkan bahwa GFW dioperasikan oleh Pusat Koordinasi Tim Teknis Tanggap Darurat Jaringan Komputer Nasional Tiongkok di bawah Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok. Fang Binxing merupakan kepala perancang proyek ini. Fang juga merupakan presiden dan profesor Universitas Pos dan Telekomunikasi Beijing. Shen menambahkan bahwa gagasan untuk meluncurkan GFW lahir dari ucapan Deng Xiaoping terkait maraknya korupsi yang harus diberantas, sebagai konsekuensi yang akan diterima Tiongkok atas keputusan membuka diri kepada dunia selama era Reformasi Keterbukaan berlangsung.  Saat itu Deng mengatakan:
“ 打 开 窗 户 ， 新 鲜 空 气 会 飞 进 来 ， 苍 蝇 也 会 飞 竟 来。 ”
“ Ketika membuka jendela, udara segar akan masuk, lalat juga akan datang berterbangan .”
Ucapan Deng itu bermakna bahwa, membuka diri dan membawa Tiongkok menuju ekonomi pasar dengan membuka pasar bagi investor asing akan membawa perkembangan dan kemajuan ekonomi yang diinginkan, namun juga akan membawa pemikiran serta ideologi “rusak” yang tidak diinginkan oleh Tiongkok (Wei, 2018). Sehingga, terlepas dari kebebasan ekonomi yang diinginkan, nilai-nilai serta ideologi yang dipegang Tiongkok harus dilindungi dari ancaman ideologi lain yang masuk sebagai konsekuensi hadirnya internet di Tiongkok.
Proses implementasi seluruh proyek GFW terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama (1998-2006) proyek tersebut berfokus pada pembangunan jaringan komunikasi tingkat pertama, kedua, dan ketiga, serta basis data aplikasi. Sedangkan tahap kedua (2006- 2008) berfokus pada peningkatan pembangunan sistem aplikasi, integrasi sistem, perluasan sistem informasi, serta pembangunan sarana informasi di provinsi- provinsi tengah dan barat Tiongkok (Chandel, et al., 2019). Dengan selesainya fase kedua pada tahun 2008, sensor internet di Tiongkok menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pusat Koordinasi Tim Teknis Tanggap Darurat Jaringan Komputer Nasional Tiongkok adalah pihak yang melakukan operasional harian GFW. Namun, keputusan dan perintah penyensoran dilakukan oleh lembaga yang memiliki kekuatan politik lebih kuat, seperti Departemen Propaganda Pusat Tiongkok, Kantor Informasi Dewan Negara, dan Departemen Pengawasan Keamanan Jaringan Informasi Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (Shen, 2014). Jiang Zemin menerapkan UU yang telah diperkenalkan sejak pertengahan 1990-an untuk membatasi aliran konten web yang dapat membahayakan kekuasaan PKT. Salah satunya adalah pasal 5 “Peraturan Jaringan Informasi Komputer dan Keamanan Internet, Perlindungan dan Manajemen” yang dikeluarkan oleh Kementerian Keamanan Publik pada Desember 1997. Pasal tersebut menyatakan bahwa masyarakat dilarang untuk melakukan produksi dan penyebaran informasi yang mengandung konten yang membahayakan keamanan nasional, membocorkan rahasia negara, menumbangkan pemerintah, merusak persatuan nasional, merugikan kehormatan dan kepentingan negara, mencemarkan nama baik instansi pemerintah, menghasut kebencian etnis, menyebarkan aliran sesat atau feodal, takhayul, mengganggu ketertiban sosial, mendorong perjudian, dan menunjukkan pornografi dan kekerasan.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 13-24. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.50007.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
Lebih jauh Shen (2014) mengungkapkan bahwa, secara praktik konten web yang diblokir secara kasar terbagi menjadi delapan kategori: 1) Platform media sosial asing ( facebook.com, youtube.com, twitter.com, blogspot.com, wordpress.com ), 2) Situs berita asing
(n ytimes.com, bloomberg.com, rfa.org ), 3) Situs berbagi file ( thepiratebay.se, slideshare.net ), 4) Situs portal Tiongkok di luar negeri dan forum diskusi ( 6park.com, wenxuecity.com, diskusi.com.hk, uwants .com ), 5) Situs pembangkang, pro demokrasi, dan hak asasi manusia ( 64tianwang.com, beijingspring.com, www.amnesty. org ), 6) Situs alat pengelakan dan penganoniman
( anonymouse.org, torproject.org, openvpn.net ), 7) Situs yang dikelola oleh Falun Gong  ( epochtimes.com, aboluowang.com, www.ntdtv.com, dll.), dan 8) Situs pornografi dan perjudian.
Web dan media sosial Barat seperti Google, Facebook,
Twitter, Wikipedia , dan YouTube diblokir langsung oleh pemerintah Tiongkok sebagai bentuk pengendalian arus informasi dalam internet. Sebagai gantinya, pemerintah mengizinkan perusahaan internet Tiongkok untuk membuat sosial media serupa selama mereka mengikuti pedoman sensor pemerintah Tiongkok. Baidu, Youku, QQ, Sina Weibo, dan WeChat merupakan beberapa alternatif sosial media yang dikelola Tiongkok (Brady 2017). Hal itu membawa udara segar bagi industri internet di Tiongkok, karena  perusahaan internet dapat berinovasi dan berkembang tanpa adanya kekuatan perusahaan internet asing sebagai pesaing mereka.
Chandel, et al (2019) menjelaskan bahwa teknologi inti di balik semua firewall umum semua mengacu pada konsep Packet filtering, Application Proxy, Stateful Inspection , dan Complete Content Inspection.  Teknologi dalam GFW menggabungkan beberapa teknologi firewall. Misalnya, teknologi pemeriksaan dan penyaringan alamat IP di Packet Filtering Firewall dan teknologi pemblokiran koneksi dalam teknologi pendeteksian data di Application Proxy Firewall . Pemerintah Tiongkok menggunakan berbagai pendekatan untuk penyensoran yang mencakup cara teknis dan non-teknis. Wei (2018) membagi metode untuk menyaring dan memantau internet di Tiongkok melalui GFW menjadi 4 cara: 1) Pemilteran URL , 2) Meracuni DNS, 3) Sensor diri, dan 4) Penguatan manual. Pada pemilteran URL, lalu lintas web di filter berdasarkan basis data pemilteran URL. Sistem akan menolak akses berdasarkan daftar situs web. Situs web yang mengandung kata kunci sensitif seperti “Tiananmen” diblokir atau disaring secara selektif.  Saat pengguna terhubung ke situs web, komputer akan menghubungi server DNS dan meminta IP Address. Firewall berfungsi untuk ‘meracuni’ respons DNS, membuat situs web tidak dapat diakses sama
sekali. Berdasarkan undang-undang, perusahaan Tiongkok bertanggung jawab atas konten mereka dan pelanggaran akan menyebabkan hukuman berat, mulai dari denda hingga penutupan. Oleh karena itu, banyak perusahaan besar membentuk tim untuk mengatur dan memastikan bahwa platform mereka tidak berisi topik terlarang. Ratusan ribu pekerja sipil dipekerjakan di seluruh Tiongkok untuk menegakkan sensor dan menyaring konten berbahaya yang dianggap menghambat kemajuan Tiongkok. Pekerja sensor yang dikontrak oleh pihak berwenang ini memantau konten daring, menginformasikan potensi pelanggaran, dan meminta pejabat untuk melakukan investigasi di tempat. Beberapa situs menyediakan akses back-end untuk memungkinkan pekerja sensor mengedit konten secara langsung. Kemajuan terbaru dalam teknologi Artificial Intellegence (AI) atau ‘Kecerdasan Buatan’ telah memungkinkan proses pemantauan menjadi otomatis.
Pihak luar memiliki keterlibatan dalam teknologi- teknologi yang digunakan dibalik GFW. Perangkat keras utama GFW memang diproduksi oleh perusahaan teknologi informasi dalam negeri seperti Sugon (Sh ǔ guāng) dan Huawei untuk memastikan keamanan informasi dan untuk melindungi rahasia negara. Meskipun demikian, beberapa perusahaan Amerika Serikat (AS) seperti Sun Microsystems, Cisco, Nortel Networks, 3COM, Websense dan jaringan Bay California semuanya telah terlibat dalam penjualan teknologi penyaringan dan pemantauan web ke Tiongkok. Perusahaan-perusahaan itu menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk membangun sistem jaringan GFW. Keterlibatan AS menjadi ironis mengingat mereka sebagai negara liberal yang sangat mengagungkan kebebasan dan hak sipil masyarakatnya justru membantu Tiongkok dalam mengembangkan teknologi yang membatasi hak dan kebebasan tersebut.
4. The Great Firewall of China pada Era Xi Jinping
Implementasi GFW telah membuat Tiongkok menjadi negara dengan sistem kontrol internet paling canggih dan ketat di dunia. Sejak Xi Jinping terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PKT pada tahun 2012 dan Presiden Tiongkok 2013, GFW cenderung semakin diperketat. Hal itu antara lain terlihat  dari semakin banyaknya peraturan dan batasan yang mengatur konten daring. Tiongkok menjadi lebih aktif dalam upayanya membentuk tata kelola dunia siber global. GFW pada dasarnya dibangun untuk mengontrol arus informasi di dalam negeri dan menahan masuknya pemikiran atau ideologi dari dunia luar terutama dari AS, sehingga praktik sensor terlihat lebih bersifat reaktif (Segal,

## The Great Firewall of  China: Praktik Kebijakan Sensor Internet Pada Era Xi Jinping (2014-2021)
2020). Namun, sejak awal kepemimpinannya Xi telah menjadikan keamanan dan tata kelola dunia siber sebagai prioritas nasional. Xi menyatakan keinginannya untuk memindahkan status Tiongkok dari “negara internet besar” menjadi “kekuatan siber”. Hal itu diungkapkan pada rapat pertama Komisi Siber Pusat Tiongkok 14 Februari 2014 sebagai berikut:
“ 网络安全和信息化是事关国家安全和国家发 展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问 题，要从国际国内大势出发，总体布局，统筹 各方，创新发展，努力把我国建设成为网络强 国。 ” (KPL PKT, 2021) “ Keamanan siber dan informatisasi adalah isu- isu strategis utama terkait dengan keamanan dan pembangunan nasional serta pekerjaan dan kehidupan masyarakat luas. Kita harus memulainya dari situasi umum di dalam dan luar negeri, membuat tata letak umum, membuat rencana secara menyeluruh dengan semua pihak, berkembang secara inovatif, dan bekerja keras membangun Tiongkok menjadi kekuatan siber. ”
Keamanan dan pertahanan siber Tiongkok semakin bergantung pada peran Tiongkok dalam dunia siber internasional. Upaya Tiongkok tersebut menimbulkan perdebatan tentang bagaimana dunia siber harus diatur secara terorganisir dalam konsep “kedaulatan siber”. Obar dan Clement (2013) mendefinisikan konsep kedaulatan siber sebagai upaya suatu pihak untuk membuat suatu batasan dalam internet dan mengontrol batas-batas tersebut melalui penegakan hukum. Hal itu sesuai dengan praktik GFW selama ini. Meskipun demikian, integritas GFW sebagai bentuk kontrol terhadap kebebasan di internet tidak dapat dijamin hanya dengan peningkatan teknologi dan evolusi regulasi, melainkan juga bergantung pada perkembangan dunia siber internasional. Konsep kedaulatan siber dan impian Tiongkok untuk menjadi “kekuatan siber” akan mendorong Tiongkok untuk menumbangkan dan melumpuhkan gagasan bahwa internet adalah tempat yang bebas dan terbuka, dan menggantinya dengan pandangannya sendiri. Pandangan Xi terhadap kedaulatan siber tertuang dalam pidato utama pada pembukaan Konferensi Internet Dunia Kedua di Kota Wuzhen, Provinsi Zhejiang, 16 Desember 2015  yaitu sebagai berikut:
“…… 我们应该尊重各国自主选择网络发展道 路、网络管理模式、互联网公共政策和平等参 与国际网络空间治理的权利，不搞网络霸权， 不干涉他国内政，不从事、纵容或支持危害他 国国家安全的网络活动。 ” (KPL PKT, 2021)
“……Kita harus menghormati hak semua negara untuk secara independen memilih jalur pengembangan internet, model manajemen internet, kebijakan publik internet, dan partisipasi yang setara dalam tata kelola siber internasional. Kita tidak boleh terlibat dalam hegemoni siber, ikut campur dalam urusan internal negara lain, atau mendukung aktivitas siber yang membahayakan keamanan nasional negara lain.”
Berlandaskan kutipan di atas, menurut Xi negara harus menahan diri agar tidak terlibat dalam hegemoni dunia siber, mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan ikut mentolerir atau mendukung aktivitas daring yang merugikan keamanan nasional negara lain. Pendapat Xi tersebut sebenarnya merupakan tanggapan terhadap media Barat yang menyebut pengendalian yang dilakukan Tiongkok sebagai tindakan operasi yang melanggar hak sipil individu. Pidato Xi Jinping menegaskan sikapnya melarang pihak manapun mencampuri urusan Tiongkok dalam mengendalikan internet melalui GFW.
Dalam upaya membangun Tiongkok sebagai kekuatan siber, telah dilakukan berbagai upaya baik secara domestik maupun internasional. Secara domestik, Tiongkok telah membuat beberapa lembaga terkait pengontrolan internet serta mengembangkan matriks strategi, hukum, tindakan, peraturan, dan standar keamanan siber yang saling terkait melalui perancangan undang-undang Keamanan Siber. Sedangkan secara internasional, Tiongkok telah menggunakan upaya diplomatik untuk mengabadikan dan memperluas konsep kedaulatan dunia maya dalam organisasi dan forum multilateral. Upaya multilateral ini didukung oleh inisiatif One Belt One Road (OBOR) dan alat diplomasi komersial lainnya, serta aktivitas global perusahaan teknologi Tiongkok (Segal, 2020).
Selain itu pada Mei 2011, pemerintah melalui Kantor Informasi Dewan Negara ( 国务院新闻办公 室 Guówùyuàn Xīnwén Bàngōngshì ) mengumumkan pemindahan wewenang untuk mengendalikan internet ke sebuah lembaga baru, yaitu Kantor Informasi Internet Negara ( 国家互联网信息办公室 Guójiā Hùliánw ǎ ng Xìnxī Bàngōngshì ). Lembaga ini bertanggung jawab sebagai badan pengatur, sensor, pengawasan, dan kontrol internet pusat RRT (Wines, 2011). Shen (2014) menjelaskan bahwa pendirian Kantor Informasi Internet Negara pada tahun 2011 bertujuan untuk mengonsolidasikan fungsi regulasi konten internet yang sebelumnya tersebar di cabang- cabang Lembaga pemerintahan. Kantor Informasi
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 13-24. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.50007.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
Internet Negara kemudian direstrukturisasi menjadi sebuah badan setingkat kementerian, namanya pun diubah menjadi Administrasi Ruang Siber Tiongkok. Pada tahun 2014, dibentuk lembaga negara tingkat tinggi lainnya yaitu Komisi Urusan Siber Pusat ( 中央网 络安全和信息化委员会 Zhōngyāng W ǎ ngluò Ānquán Hé Xìnxī Huà Wěiyuánhuì ). Lembaga ini bertugas mengawasi keamanan siber dan menerima informasi dari Administrasi Ruang Siber Tiongkok. Xi Jinping mengumpulkan pejabat tinggi dari berbagai unit kerja negara, termasuk perwakilan dari lembaga ekonomi, unit politik dan ideologi, dan departemen militer untuk membantu mengatur konten internet terkait urusan negara dalam berbagai bidang.
Pada 1 Juni 2017, Xi kembali memperkuat praktik GFW dengan memberlakukan Undang-undang Keamanan Siber RRT ( 中华人民共和国网络安全法 Zhōnghuá rénmín gònghéguó w ǎ ngluò ānquán f ǎ ) . UU tersebut menjadi pedoman bagi lembaga pemerintah, organisasi komersial, dan warga negara tentang cara mengakses Internet. Qi, Shao, dan Zheng (2018) menyebutkan bahwa UU diberlakukan dengan harapan Tiongkok dapat memperkuat tata kelola dunia siber melalui sejumlah inisiatif, termasuk perlindungan keamanan pengguna internet, perlindungan informasi pribadi, perlindungan khusus infrastruktur informasi penting, penyimpanan data lokal, dan evaluasi keamanan untuk ekspor data. UU Keamanan Siber terdiri dari tujuh bab dan tujuh puluh sembilan pasal. Kerangka kerjanya mengikuti ketentuan umum model legislatif tradisional yang diikuti oleh ketentuan khusus. Ketentuan umum UU Keamanan Siber mengatur tujuan dan ruang lingkup undang-undang, kebijakan nasional tentang perlindungan keamanan siber, otoritas penegakan, prinsip-prinsip dasar undang-undang, dan perlindungan khusus bagi pengguna internet di bawah umur. Ketentuan khusus tersebut memuat ketentuan dalam enam bidang, termasuk keamanan siber, keamanan operasi internet, keamanan informasi internet, pemantauan dan tanggap darurat, kewajiban hukum, dan ketentuan tambahan. Secara internasional, pemerintah Tiongkok mencanangkan pembangunan “Jalur Sutra Digital” di negara-negara OBOR (Segal 2020). Banyak perusahaan Tiongkok berinvestasi dalam kabel optik lintas batas, proyek kabel optik bawah laut lintas benua, dan komunikasi spasial (satelit). Investasi besar-besaran dalam perangkat keras diikuti dengan peningkatan investasi di e-commerce , layanan cloud, dan financial technology (fintech) . Berdasarkan laporan T he Mercator Institute , Tiongkok telah menghasilkan tujuh miliar dollar AS dalam bentuk pinjaman dan investasi untuk kabel dan jaringan telekomunikasi, lebih dari 10 miliar
dollar AS untuk e-commerce dan sistem pembayaran seluler, dan lebih banyak lagi untuk penelitian dan pusat data. Kitson dan Liew (2019) menambahkan bahwa Bank Ekspor-Impor Tiongkok mendanai 85% proyek serat optik Tiongkok-Pakistan, dan memberi pinjaman kepada Nigeria untuk pembangunan jaringan 5G buatan Huawei.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mengekspor teknologi ini ke negara demokrasi liberal. Mereka menjual teknologi kepada negara yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya sendiri, dengan begitu dapat memperkuat kontrol atas informasi di negara-negara mitra, sama halnya dengan apa yang mereka lakukan di negara sendiri. Kehadiran perusahaan Tiongkok di lapangan memberi mereka pengaruh atas keputusan tentang seberapa ketat kontrol internet di negara-negara mitra. Ding, Triolo, dan Sacks (2018) mengutip laporan Wall Street Journal dan Associated Press menemukan bahwa teknisi Huawei yang ditugaskan membantu pasukan keamanan Uganda dan Zambia mencegat komunikasi terenkripsi dan menggunakan data seluler untuk melacak lawan politik. Kemampuan untuk mengendalikan arus informasi baik di dalam maupun luar negeri menunjukkan bahwa kini GFW tidak hanya terbangun di Tiongkok sendiri, melainkan mulai terbangun di berbagai penjuru dunia. Hal itu membuktikan ambisi besar Tiongkok untuk menjadi kekuatan siber terbesar di dunia.

## 5. Dampak The Great Firewall of China
GFW yang berperan sebagai bentuk pengendalian akses internet melalui pemblokiran yang ditargetkan terhadap situs web asing individu, aplikasi seluler, dan halaman web tertentu seolah memisahkan internet Tiongkok dari internet global. Undang-undang Tiongkok tentang penggunaan internet yang telah berkembang dan menjadi lebih komprehensif dari waktu ke waktu masih terkesan terlalu luas, kabur, ambigu, tidak konsisten, tumpang tindih dan berlebihan. Proses pengambilan keputusan terkait sanksi pelanggaran kebijakan ini tidak koheren dan konsisten sehingga menghambat kebebasan dalam menggunakan internet. Segala bentuk kontrol dan penyensoran pemerintah di internet telah menyebabkan kegelisahan netizen Tiongkok. Pembatasan dan penyensoran di hampir setiap dimensi dan level aktivitas internet tersebut memicu protes karena sangat menekan “kebebasan internet” (Monggilo, 2016).
Kegelisahan masyarakat Tiongkok atas terbatasnya “kebebasan internet” membuat mereka mencoba memperjuangkan kebebasan tersebut dengan menyiasati praktik GFW. Mereka menggunakan Virtual Private Network (VPN). VPN biasanya digunakan dalam

## The Great Firewall of  China: Praktik Kebijakan Sensor Internet Pada Era Xi Jinping (2014-2021)
sistem kantor tingkat perusahaan. Namun, karena skala sensor internet di Tiongkok terlalu besar, banyak orang menggunakan VPN secara mandiri untuk dapat tetap mengakses informasi yang diinginkan. VPN menyediakan sistem transmisi ujung ke ujung dan sangat nyaman bagi penggunanya, untuk masuk ke gateway perusahaan VPN terkait dari lokasi yang jauh dengan alamat IP yang tidak dapat dilacak oleh pemerintah. Melalui cara tersebut pengguna dapat dengan mudah menghindari pengawasan institusional pemerintah. Penggunaan VPN untuk menyiasati praktik GFW adalah bentuk umum dari kegelisahan dan protes masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, ketatnya GFW juga melahirkan sosok peretas di tengah masyarakat Tiongkok. Kemampuan para peretas untuk menyiasati GFW bahkan dapat meningkat menjadi kemampuan untuk melakukan serangan kepada dunia siber internasional. Menurut laporan AP News, peretas Tiongkok telah secara luas menargetkan organisasi pemerintah dan sektor swasta di seluruh Asia Tenggara, termasuk mereka yang terlibat erat dengan Beijing dalam proyek OBOR. Target khusus termasuk kantor perdana menteri Thailand, angkatan laut Indonesia dan Filipina, Majelis nasional Vietnam dan kantor pusat Partai Komunisnya dan Kementerian Pertahanan Malaysia (Rising 2021).
Di sisi lain, GFW juga telah membawa dampak positif yang signifikan terutama dalam hal pengembangan e-business yang turut mendorong ekonomi Tiongkok. Pertumbuhan pesat perusahaan internet lokal, seperti “BAT” (Baidu, Alibaba, dan Tencent) merupakan bukti sisi positif implementasi GFW. Dalam hal ini GFW telah berperan sebagai bentuk perlindungan dan dukungan dari pemerintah. Hal itu membuat perusahaan- perusahaan memperoleh sumber daya yang hampir tak terbatas dan tanpa lawan di pasar Tiongkok (Chandel, et al 2019). Menurut laporan Business Insider, dengan nilai pasar sebesar 484 miliar dollar (Alibaba), 447 miliar dollar (Tencent) dan 89 miliar dollar (Baidu) pada pertengahan 2018, ketiganya telah masuk menjadi klub perusahaan teknologi paling berharga di dunia. Mereka berbagi panggung yang sama dengan raksasa teknologi AS seperti Apple, Amazon , dan Facebook . BAT lebih dari sekadar perusahaan pencarian, e-commerce, atau media sosial. Selama dua dekade terakhir, mereka masing-masing telah mengembangkan kerajaan digital yang sangat kompleks, memperluas tentakel mereka ke hampir setiap aspek ekonomi-politik Tiongkok. Lebih jauh perannya bahkan turut mendukung diplomasi ekonomi Tiongkok di berbagai belahan dunia.

## SIMPULAN
Pengembangan internet di Tiongkok pada tahun 1990-an menjadi salah satu inisiatif penting dalam rangka membuka diri kepada dunia. Pengendalian internet yang dilakukan pemerintah Tiongkok melalui kebijakan The Great Firewall of China (GFW) menjadi cara untuk membatasi atau bahkan mencegah masyarakat Tiongkok agar tidak terpapar pengaruh buruk dari internet. Hal itu  sekaligus juga ditujukan untuk menjaga stabilitas sosial serta legitimasi PKT dalam ranah pemerintahan RRT. Melalui GFW pemerintah secara aktif menyaring serta memantau internet di Tiongkok, dan merancang berbagai hukum serta peraturan terkait konten internet yang dianggap “berbahaya” untuk dapat membatasi informasi apa saja yang bisa diakses di internet.
Sejak naiknya Xi Jinping sebagai Presiden Tiongkok, keamanan siber menjadi sebuah prioritas nasional. Xi memperkuat implementasi GFW pada masa pemerintahannya baik secara domestik maupun internasional. Hal itu dilakukan guna membangun sebuah “kedaulatan siber” serta membuat Tiongkok sebagai sebuah “kekuatan siber” yang memiliki peran penting dalam mengelola dunia siber internasional. GFW pada era Xi tidak lagi terbangun hanya di dalam Tiongkok, melainkan terbangun juga di berbagai penjuru dunia.
GFW dalam praktiknya telah membawa dampak positif dan negatif. Sebagai kebijakan sensor internet menyebabkan keterbatasan akses karena GFW membatasi kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi serta mengekspresikan diri secara daring. Ratusan orang yang kebanyakan adalah jurnalis telah menerima hukuman seperti penangkapan atas “kejahatan” yang dianggap membahayakan kestabilan nasional karena melanggar hukum dan peraturan terkait penggunaan internet. Pengendalian dalam skala tersebut menunjukkan bahwa segala informasi yang beredar dalam internet sulit dipercaya, yang pada titik tertentu dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Situasi tersebut juga menimbulkan kegelisahan masyarakat yang mendorong Sebagian dari mereka menyiasati praktik GFW untuk mendapat kebebasan di internet.  Penggunaan VPN dan lahirnya sosok peretas menjadi salah satu bentuk kegelisahan masyarakat atas ketatnya GFW, pada titik tertentu hal tersebut tentu dapat juga membahayakan pemerintah.
Penerapan kebijakan sensor internet di Tiongkok saat ini menunjukkan adanya ambisi Xi Jinping untuk
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 13-24. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.50007.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
membangun Tiongkok sebagai sebuah kekuatan siber dunia. Upaya Tiongkok dalam memanfaatkan internet berhasil menjaga kedaulatan Tiongkok dan mendukung pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Di sisi lain, praktik pengendalian yang seharusnya dapat membentuk sebuah keteraturan di internet, pada praktiknya juga menjadi sebuah bentuk pembatasan hak sipil masyarakat untuk memiliki kebebasan di internet. Hal itu tentu saja bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah ditandatangani Tiongkok pada tahun 1998.  Masih diperlukan upaya persuasif agar praktik GFW tetap menguntungkan bagi negara, dan tidak melanggar hak kebebasan warganya.

## REFERENSI
Cai, J (2021, March 16). China’s internet was hailed as a path to democracy but the Communist Party reshaped it in its own image. South China Morning Post . https://www.scmp.com/news/china/politics/ article/3125128/chinas-internet-was-hailed-path- democracy-communist-party
Chandel, S., Jingji, Z., Yunnan, Y., Jingyao, S., & ZhiPeng, Z. (2019). The Golden Shield Project of China: A Decade Later—An in-Depth Study of the Great Firewall. https://doi.org/10.1109/cyberc.2019.00027 Ding, J., Triolo, P., & Sacks, S. (2018). Chinese interests take a big seat at the ai governance table. new america . https://www.newamerica.org/cybersecurity- initiative/digichina/blog/chinese-interests-take- big-seat-ai-governance-table/
Dowell, W. (2006). The internet, censorship, and china. Georgetown Journal of International Affairs, 7 (2), 111-120. https://www.jstor.org/stable/43134125 FlorCruz, J. A., & Seu, L. (2014, April 24). From snail mail to 4G, China celebrates 20 years of Internet connectivity. CNN . https://edition.cnn.com/2014/04/23/world/ asia/china-internet-20th-anniversary/index.html
Kitson, A., & Liew, K. (2021). China doubles down on its digital silk road. reconnecting asia . https://reconasia. csis.org/china-doubles-down-its-digital-silk-road/ Kuntowijoyo. (2005). Pengantar ilmu sejarah . Yogyakarta: Bentang Budaya. Markuson, D. (2020). Multibrief: infographic: the real reasons behind internet censorship around the world. multibriefs: exclusive . https://exclusive.multibriefs. com/content/infographic-the-real-reasons-behind- internet-censorship-around-the-world/science- technology
Monggilo, Z. M. Z. (2016). Internet freedom in asia: case of internet censorship in china. Jurnal Studi Pemerintahan: Journal of Government and Politics, 7 (1), 153. https://doi.org/10.18196/jgp.2016.0026 Moynihan, H., & Patel, C. (2021). Restrictions on online freedom of expression in china . Chatham House – International Affairs Think Tank. https://www. chathamhouse.org/2021/03/restrictions-online- freedom-expression-china#:%7E:text=The%20 C hines e%20gover nment’s%20hig h ly%20 restrictive,the%20right%20to%20health Obar, J. A., & Clement, A. (2013). Internet surveillance and boomerang routing: a call for canadian network sovereignty. Social Science Research Network . https:// doi.org/10.2139/ssrn.2311792
Qi, A., Shao, G., & Zheng, W. (2018). Assessing China’s cybersecurity law. Computer Law & Security
Review, 34 (6), 1342–1354. https://doi.org/10.1016/j. clsr.2018.08.007
Repnikova, M. (2018, 29 Oktober). How chinese authorities and individuals use the internet . Hoover Institution. https://www.hoover.org/research/how- chinese-authorities-and-individuals-use-internet Rising, D. (2021). Report: chinese hackers targeted southeast asian nations . AP NEWS. https://apnews. com/article/technology-business-indonesia- beijing-asia-bca3e5785c03cb4d7a1e3052f545a922 Harvey, K. (2014). Encyclopedia of social media and politics . SAGE Publications, Inc. eBooks. https://doi. org/10.4135/9781452244723
The National Bureau of Asian Research. (2020, August 25). China’s vision for cyber sovereignty and the global governance of cyberspace. the national bureau of asian research (nbr). https://www.nbr.org/ publication/chinas-vision-for-cyber-sovereignty- and-the-global-governance-of-cyberspace/ Tilley, M. (2018). The great firewall of china: implications of internet control for china post-tiananmen square massacre to present day . Digital Access to Scholarship at Harvard (DASH). Diakses pada 2 Februari 2022. https://dash.harvard.edu/handle/1/37945137 Undang-Undang RRT tentang Menjaga Rahasia Negara ( 中华人民共和国保守国家秘密法 ). (2010). 中华 人民共和国中央政府 . Undang-Undang RRT tentang Keamanan Siber( 中华人 民共和国网络安全 ). (2016). 中华人民共和国中 央政府 .

## The Great Firewall of  China: Praktik Kebijakan Sensor Internet Pada Era Xi Jinping (2014-2021)
Webster, G. (2021, March 14). A brief history of the chinese internet. logic(s) Magazine. https://logicmag. io/china/a-brief-history-of-the-chinese-internet/
Xu, B. (2017, February 17). Media censorship in china. council on foreign relations. https://www.cfr.org/ backgrounder/media-censorship-china Yang, G. (2012). A chinese internet? history, practice, and globalization. Chinese Journal of Communication, 5 (1), 49–54. Diakses pada 14 November 2021. https://doi.org/10.1080/17544750.2011.647744
习近平关于网络强国论述摘编 ( Kutipan Pidato Xi Jinping tentang Kekuatan Internet ). (2021). Kantor Penelitian Literatur Partai Komite Sentral PKT.