ISSN 1829-9288

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan Kelompok Masyarakat dalam Kegiatan Illegal logging

## di Kabupaten Aceh Utara
Factors affecting the Public Group participation in Illegal logging activities in North Aceh District

## M. Rafli
Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh Kampus Cot Teungku Nie, Reuleut, Muara Batu, Aceh Utara 24355, Indonesia Email: m.rafli@ymail.com
Diterima 12 Juli 2014; Dipublikasi 1 September 2014

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pengaruh  faktor  sosial  ekonomi terhadap  keikutsertaannya  pada  kegiatan  illegal  logging  di  Kabupaten  Aceh  Utara.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  metode  survai  (survey  methods).  Populasi  yang  diteliti  adalah  seluruh responden  yang  sesuai  kriteria  yang  telah  ditetapkan  dan    berdomisili  di  lokasi  penelitian.  Teknik sampling  yang  digunakan  adalah stratified  random  sampling dua  tahap  (two  stage  stratified  random sampling).Tahap pertama penetapan kecamatan dan tahap kedua adalah penetapan responden. Penelitian berlangsung  di  kecamatan  Sawang,  Nisam  Antara,  Simpang  Keuramat,  Paya  Bakong,  Cot  Girek  dan Langkahan. Selanjutnya data dianalisis dengan pengujian hipotesis dilakukan secara parsial dan serempak dengan menggunakan uji t dan uji F. Selanjutnya pengujian hipotesis dengan uji beda rata-rata (student t). Untuk  menguji  pengaruh  variable  bebas  secara  serempak/simultan  terhadap  variabel  terikat  (Y) digunakan uji F. Untuk menguji pengaruh variable bebas secara individu parsial digunakan uji t. Ternyata secara  keseluruhan  terdapat  perubahan  yang  sangat  nyata  pendapatan  kelompok  responden  pengambil manfaat dari hasil hutan sebelum dan setelah diberlakukannya moratorium logging.

## Kata kunci:  Moratorium Logging, pendapatan masyarakat

## Abstract
This  study  was  conducted  to  determine  the  extent  of  the  influence  of  socio-economic  factors  of participation in illegal logging activities in the North Aceh Regency. This research was conducted using survey  methods  (surveying  methods).  The  population  studied  were  all  respondents  who  fit  the  criteria established and domiciled in the study area. The sampling technique used is a two-stage stratified random sampling (two stage stratified random sampling). The  first  stage of the determination of  the sub-district and the second stage is the determination of the respondent. The study took place in the district Sawang, Nisam Antara, Simpang Keuramat, Paya Bakong, Cot Girek and Langkahan. Furthermore, the data were analyzed with hypothesis testing done partially and simultaneously by using the t test and F test Further testing  the  hypothesis  with  an  average  difference  test  (Student's  t).  To  test  the  effect  of  independent variables  simultaneously/simultaneously  on  the  dependent  variable  (Y)  F  test  was  used  to  test  the influence of independent variables used individually partial t test. It turns out that overall there is a very real change in the income group of respondents making the benefits of forest products before and after the enactment of a moratorium on logging.
Keywords: Logging Moratorium and incomes.

## Pendahuluan
Saat  ini  Indonesia  sedang  meng-hadapi berbagai  masalah,  antara  lain  peningkatan pencemaran  udara,  penurunan  produksi oksigen,  kecukupan  pangan  bagi  237  juta lebih  penduduk  Indonesia,  keter-sediaan  air bagi rumah tangga dan industri, peningkatan produk gas rumah kaca, dan lain sebagainya. Jika  dikelola  dengan  baik  berdasarkan  azas berkesinambungan  maka  hutan  tropis  dapat diandalkan untuk meng-atasi berbagai masalah tersebut (Suhardi et al , 2002).
Hutan tropis  terbesar di  dunia terdapat di  Indonesia.  Berdasarkan  luasannya  hutan tropis  Indonesia  menempati  urutan  ketiga setelah  Brazil  dan  Republik  Demokrasi Kongo.  Hutan-hutan  Indonesia  memiliki kekayaan  hayati  yang  unik.  Tipe-tipe  hutan utama di Indonesia berkisar dari hutan-hutan Dipterocarpaceae dataran  rendah.  Indonesia juga  memiliki  hutan  mangrove  terluas  di dunia.  Pada  awal  tahun  1990-an  luasnya diperkirakan  4,2  juta  hektar  (Foret  Watch Indonesia dan Global Forest Watch,  2001)
Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam  nasional  memiliki  arti  dan  peranan penting  dalam  berbagai  aspek  kehidupan sosial,  pembangunan  dan  lingkungan  hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan Internasional,  bahwa  hutan  yang  berfungsi memberikan manfaat penting bagi kehidupan dunia,  harus  dibina  dan  dilindungi  dari berbagai  tindakan  yang  berakibat  rusaknya ekosistem dunia (Zain, 1997)
Illegal logging adalah kejahatan utama pengrusakan  hutan  yang  saat  ini  menjadi masalah di Negara-negara dunia ketiga yang memiliki areal hutan yang luas. Di Indonesia kegiatan Illegal logging ini terjadi hampir di setiap  wilayah  untuk  memenuhi  kebutuhan ekonomi  mereka  sebagai  dampak  kemis- kinan  dan  keterpurukan  ekonomi  yang mendera masyarakat kecil negeri ini.
Tingkat  deforestasi  dan  degradasi hutan Aceh telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan.  Secara  total,  deforestasi hutan  Aceh  mencapai  angka  lebih  dari 350.000  hektar  selama  tahun  2002-2004.
Deforestasi  tersebut  menyebabkan  degradasi hutan  Aceh  semakin  parah,  mencapai  angka 1,87  juta  hektar,  yang  di  antaranya  tersebar pada  75%  kawasan  konservasi  dan  hutan lindung,  termasuk  di  Taman  Nasional Gunung Leuser  (Effendi,  2006).
Tekad      pemerintah  Aceh      untuk perang melawan      praktek illegal  logging tampaknya  sudah  tidak  bisa  ditawar-tawar lagi.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  pende- klarasian  gerakan moratorium  logging atau penghentian  sementara  penebangan  hutan  di Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  sejak tanggal 6 Juni  2007 lalu.
Hasil  wawancara  penulis  dengan beberapa pelaku pembalak hutan di beberapa kecamatan  wilayah  penyangga  hutan  di Kabupaten Aceh Utara antara lain Kecamatan Simpang Keuramat, Matang Kuli dan  Langkahan  menujukkan  di  wilayah  ini diakui bahwa ada  larangan untuk menebang kayu  ( moratorium  logging ),  akan  tetapi mereka tetap melakukannya. Hal ini disebabkan  pekerjaan  tersebut  yang  sudah lama mereka tekuni sebagai mata pencaharian  dan  sulit  untuk  menghentikan- nya karena belum ada pekerjaan pengganti.
Tradisi pengelolaan  hutan  yang  arif bijaksana  telah  dipraktekkan  secara  turun temurun  dalam  masyarakat  Aceh.  Hal  ini diselenggarakan melalui  lembaga  adat uteun yang  dipimpin  oleh Panglima  Uteun . Panglima  Uteun  merupakan  unsur  peme- rintahan mukim yang bertanggungjawab kepada  Imum  Mukim,  yang  tugas  utamanya adalah menjaga dan mempertahankan kelestarian  hutan  beserta  segenap  isinya. Khazanah  adat  budaya  ini  masih  melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat Aceh sebagai  sebuah  kearifan  lokal  yang  masih ada  dan  harus  dipertahankan,  terutama  pada kemukiman  yang  wilayahnya  berdekatan dengan  kawasan  hutan (Taqwaddin,  2008). Selama  ini  bagi  masyarakat  sekitar  hutan, mereka  berhak  memanfaatkan  hasil-hasil hutan  yang  dikaruniakan  Allah  kepada mereka.  Kayu  adalah  salah  satu  produk hutan  yang  bernilai  tinggi  yang  banyak dijadikan komoditas komersil sebagai matapencaharian  masyarakat  ini.  Permasa-
lahannya  adalah  apakah  dengan  diberla- kukan moratorium logging ini akan merugikan  masyarakat  sekitar  hutan,  karena pendapatannya akan menurun drastis.  Lebih jauh  perlu  dianalisis  faktor  sosial  ekonomi yang berperan dalam menentukan keikutsertaan  masyarakat  dalam  kegiatan illegal logging. Penelusuran dampak ini akan berkaitan dengan ketergantungan masyarakat pada hasil-hasil hutan baik kayu maupun non kayu.  Jadi  bila  masyarakat  menggantungkan mata  pencaharian  pada  hasil  kayu,  apakah pendapatannya  akan  berkurang  dan  apa  saja factor  yang  menentukan  kegiatan  illegal logging ini.

## Metode Penelitian

## Lokasi dan Waktu
Lokasi  penelitian    di  Kabupaten  Aceh Utara,  dengan  spesifikasi  wilayah  dominan wilayah  hutan.  Wilayah  dominan  hutan  di Kabupaten  Aceh  Utara    adalah    Kecamatan Sawang,  Nisam,  Simpang  Keuramat,  Paya Bakong, Cot Girek dan Langkahan. Keenam kecamatan  tersebut  merupakan  penyangga hutan  yang  terletak  di  Kabupaten  Aceh Utara.  Kabupaten  Aceh  Utara  merupakan salah  satu  kabupaten  yang  relatif  banyak terjadi  kasus  illegal  logging.      Oleh  karena itu  keenam  kecamatan  tersebut  dianggap representatif ditetapkan sebagai lokasi penelitian  untuk  menelaah  aspek-aspek illegal logging. Penelitian ini telah dilaksanakan sejak Februari tahun 2010.

## Objek dan Ruang Lingkup
Objek  penelitian  ini  adalah  warga masyarakat yang selama ini terlibat langsung ataupun  berkaitan  erat  dengan  kegiatan logging (sebelum atau setelah pemberlakuan moratorium  logging).  Selain  itu  objek penelitian  adalah  bidang  usaha  masyarakat yang  memiliki  dampak  dari  pemberlakuan moratorium  logging,  baik  secara  teknis maupun  ekonomis.  Untuk  itu  responden  ini dikelompokkan  menjadi  empat  kategori/ profesi  berdasarkan profesi/pekerjaan,  yaitu :  (1)    pemilik  modal,  (2)  buruh  loging,  (3) pedagang  kayu,  dan  (4)  pengusaha  perabot. Sedangkan  ruang  lingkup  penelitian  ini terbatas  pada  faktor-faktor  ekonomi  dan sosial yang dipengaruhi akibat pemberlakuan moratorium  logging  di  Propinsi  Aceh  pada tanggal 6 Juni 2007.

## Karaktersistik Responden
Kerakteristik responden yang dianalisis sesuai dengan variable dan konsep yang telah diutarakan pada metode penelitian adalah  umur,  pendidikan  dan  pengalaman pada  pekerjaan  pokoknya.  Tiga  variabel yang terdiri dari umur (X 1 ), pendidikan (X 2 ), dan  pengalaman  pada  pekerjaan  utamanya (X 3 );  dianggap  menentukan  pemahamannya terhadap  kegiatan  illegal  logging  dan moratorium logging. Umur responden mencirikan  karakteristik  pemikiran  dan pemahaman terhadap kegiatan illegal logging.
Tabel  1.      Rata-rata  Umur,  Pendidikan  dan  Pengalaman  Responden  pada  masing-masing  kelompok Responden di Daerah Penelitian.
No Kelompok Responden Jumlah Sampel Umur (tahun) Pendidikan (tahun) Pengalaman (tahun) 1. Pemilik Modal 18 50 9 9 2. Buruh Logging 18 45 8 8 3. Pedagang Kayu 12 51 11 9 4. Pengusaha Perabot 12 46 11 12 Rerata 48 10 9,4
Sumber : Data diolah (2010)
Demikian juga dengan pendidikan responden secara umum menentukan kadar pemahaman terhadap  konsep–konsep  illegal  logging  dan moratorium.  Hasil  penelitian  tidak  terdapat
variasi  karakteristik  responden  yang  nyata pada  masing-masing  kelompok  responden, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  bahwa rata-rata  umur  dan  pendidikan  masing- masing  kelompok  relatif  agak  sama.  Pada umumnya  masyarakat  muda  dan  kurang berpendidikan  cenderung  tidak  mamahami tujuan  moratorium  logging  ini,  apalagi bersinggungan  langsung  dengan  pekerjaan pokoknya.  Pekerjaan  pokok  sebagai  mata- pencaharian  utama  menentukan  pendapatan dan  ketergantungan  konsumsinya.  Oleh karena  itu  responden  cenederung  menolak pemahaman moratorium logging ini.
Ini  artinya  bahwa  semua  kelompok responden  yang terrekam pada penelitian ini sebagian  besar  adalah  pemain  baru.  Variasi pengalaman ikut serta pada kegiatan logging antara  8  sampai  dengan  12  tahun,    dengan rata-rata  9  tahun.  Sebagian  besar  responden yang  memodali  kegiatan  illegal  loging  ini masih kurang dari 12 tahun sejak tahun 1995 sampai  tahun  2007.  Pemilik  modal  ini sebagian  kecil  (4  dari  18  orang)  masih melakukan  kegiatan  logging  walaupun  telah dilakukan  razia  besar-besaran  di  seluruh wilayah  Provinsi  Aceh.    Sebagian  besar  (14 dari  18  orang)  mengalihkan  usahanya  ke bidang  lain,  dengan  struktur  produksi  yang jauh  berbeda.  Dari  sisi  pengalaman  pemilik modal  yang  mengalihkan  usahanya  ini  jauh lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  pemodal yang masih bertahan dengan cara beroperasi disela-sela kelengahan petugas.

## Metoda Analisis dan Pengujian Hipotesis
Data yang telah dikumpulkan kemudian  ditabulasi  dan  dibuat  dalam bentuk tabelaris yang sesuai dengan kebutuhan  analisis.  Pengujian  hipotesis dilakukan  secara  parsial  dan  serempak dengan  menggunakan  uji  t  dan  uji  F. Selanjutnya  digunakan  Model  Analisis Regresi  Linier  Berganda  dimana  terdapat sejumlah  variable  bebas  yang  dihubungkan dengan  satu  variable  terikat  (tidak  bebas). Jika  variable  bebas  dalam  penelitian  ini adalah  X 1 ,  X 2 ,  ……,X 9 dan  variable
terikatnya adalah Y, maka bentuk rumus dari Regresi  Linier  Berganda  adalah  sebagai berikut  (Sujana, 1992) :
Y = a 0 +  a 1 X 1 + a 2 X 2 + a 3 X 3 ….., +  a 9 X 9 + e Dimana :
Y  =    Kadar  keikutsertaan  pada  kegiatan ilegal logging (%)
X 1 =   Umur responden (tahun) X 2 =   Lamanya pendidikan  (tahun) X 3 =   Pengalaman bekerja di sektor logging (tahun)
X 4 =  Pendapatan  sebelum  moratorium logging (Rp/tahun)
X 5 = Pendapatan setelah Moratorium Logging (Rp/tahun).
X 6 =   Tenaga kerja yang dipekerjakan pada pekerjaan utama (H OK)
X 7 =  Besarnya  biaya  untuk  konsumsi keluarga  (Rp/thn)
X 8 = Kadar pemahaman terhadap
moratorium logging (%) X 9 =  Intensitas    penyuluh      (frekwensi/ tahun) a 0 =  Konstanta a 1 ,  a 2 ,  a 3 ,…...a 9 = Parameter yang Dicari e     = Error
Untuk  menguji  pengaruh  variable bebas (X 1 , X 2 , X 3 , …., X 9 ) secara serempak/ simultan  terhadap  variabel  terikat  (Y) digunakan  uji  F  dengan  rumus  sebagai berikut (Sujana, 1992),
F = R 2 / k (1- R 2 ) (n-k- 1)
Dimana :
R²   =  Koefisien Determinasi k    =  Jumlah Variabel Bebas n    =  Jumlah Sampel
Dengan kaedah keputusan  :
Bila    F  cari    <    F  table      (a  =  0,05),    maka terima  Ho  dan tolak Ha Bila    F  cari    >    F  table     (a  =  0,05),     maka terima  Ha  dan tolak Ho
Dimana hipotesis : Ho :  a i =  o ;  Variabel bebas  (X 1 , X 2 , X 3 , ., X 9 )  berpengaruh  tidak  nyata    terhadap variabel terikat Y
H1 : a i ≠ o ;  Variabel bebas  (X 1 , X 2 , X 3 , …., X 9 )  berpengaruh  nyata  terhadap        variable terikat Y.
Selanjutnya  untuk  menguji  keeratan hubungan antara variabel  bebas  (X 1 , X 2 , X 3 , ….,  X 9 )  dengan  variabel  terikat    (Y) digunakan  Koefisien  Variabel  (r),  dengan rumus sebagai berikut (Sujana, 1992 ):
R 2 = JK(reg) ∑ Yi²
Dimana : R² =  Koefisien Determinasi
JK (reg)=  Jumlah Kuadrat untuk Regresi Yi         =  Jumlah kuadrat total
Untuk  menguji  pengaruh  variable bebas  (X1,  X2,  X3,  …..,    X9),  secara individu/parsial  digunakan  uji t dengan rumus sebagai berikut  (Sujana. 1992) :
T cari = a i Sa i
Dimana  :      a i =      Koefisien  Regresi Variabel Xi     (i = 1, 2, 3, ….., 9) Sa i =   Standar  Error Variabel  Xi          (i = 1, 2, 3, ….., 9)
Dengan kaedah keputusan sebagai berikut :
Bila t cari   <  t tabel  (a = 0,05), maka terima Ho tolak Ha
Bila t cari  >  t table  (a = 0,05), maka terima Ha tolak Ho

## Hasil dan Pembahasan

## Keikutsertaan dalam Kegiatan Illegal Logging
Keikutsertaan  dalam  illegal  logging diukur  dengan  penyertaan  modal  dan kontribusi  penghasilan  masyarakat  pada kegiatan tersebut. Semakin besar modal yang disertakan  dalam  kegiatan  illegal  logging, maka  semakin  besar  pula  perannya  dalam kegiatan  tersebut.  Demikian  sebaliknya semakin  kecil  penyertaan  modalnya  maka semakin  kecil  perannya  dalam  kegiatan illegal  logging.    Penyertaan  modal  dalam kegiatan  illegal  loging  dapat  diukur  dari besarnya  modal  yang  ditanggung  oleh pemilik  modal  dan  pelaku  kegiatan  yang diukur  dengan  persentase.  Demikian  juga dengan  kontribusi  penghasilan  dari  kegiatan illegal  loging  tersebut  mulai  dari  kegiatan penebangan  kayu  di  hutan,  pengangkutan, perdagangan, pengolahan kayu dan pemanfaatannya. Hasil penelitian menunjukkan
terdapat  peran  yang  berbeda  masing-masing kelompok  masyarakat  dan  kontribusi  modal serta  penghasilan  untuk  dan  dari  kegitan illegal  logging  tersebut,  seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2.  Keikutsertaan Responden Dalam Kegiatan Illegal Logging, Permodalan dan Penghasilan dari Kegiatan Illegal Logging.
No. Peran Penyertaan Modal dan Kontribusi Penghasilan (%) Modal Penghasilan Total 1. Pemilik Modal 89.6 91.2 90.4 2. Buruh Logging 91.1 83.3 87.2 3. Pedagang Kayu 62.5 70.9 67.9 4. Pengusaha Perabot 65.6 70.9 68.3 Rerata 79.8 80.7 80.5 Sumber: Data Diolah (2010)
Pada  tabel  2  ditunjukkan  peran  serta dalam bentuk penyertaan modal dan sebagai sumber penghasilan utama kelompok responden.  Bagi  pemilik  modal,  peran  serta sebagai  penyandang  dana  kegiatan  illegal loging  bervariasi  antara  70  sampai  dengan
98  persen.  Perbedaan  peran  serta  modal  ini ditentukan  oleh  faktor  kepercayaan  dan rencana pembagian hasil. Semakin dipercaya pelaku  illegal  loging,  semakin  berani penyandang  dana  ini  memberikan  modal kepada  pelakunya,  sebaliknya  untuk  tim yang  baru  biasanya  pemodal  sedikit  lebih berhati-hati. Disamping itu dalam penyertaan modal  ini  juga  diatur  rencana  pembagian penghasilan dari kegiatan ini. Semakin besar modal  yang  disertakan  semakin  besar  pula penghasilan yang diterimanya.
Pada tabel di atas ditunjukkan komponen  yang  paling  besar  peranannya pada kegiatan illegal logging adalah pemilik modal  dan  buruh  logging.  Kedua  komponen tersebut  ada  kalanya  bekerjasama  dengan sangat  erat.  Akan  tetapi  terdapat  14 responden  buruh  kayu  yang  tidak  menerima bantuan modal pada saat melakukan kegiatannya.  Buruh  logging  ini  mengguna- kan  peralatan  sendiri,  dan  dibantu  oleh anggota  keluarganya  melakukan  kegiatan penebangan  kayu,  pengangkutan  kayu  dan menjualnya  sendiri  ke  pedagang  kayu  log. Terdapat  empat  orang  buruh  kayu  ini  yang sepenuhnya  dibiayai  oleh  pemodal.  Oknum ini menyerahkan peralatan penebangan kayu dan  alat  transportasi  kayu  kepada  buruhnya, kemudian  hasil  kayu  jarahan  ditampung untuk  kemudian  dijual  kepada  Pedagang Kayu  atau  perabot.  Bentuk  kayu  gelon-
dongan  dijual  ke  Pedagang  Kayu  untuk kemudian  diolah  menjadi  broti  atau  papan. Sedangkan  bentuk  olahan  kasar  broti  dan papan  yang  dikerjakan  di  hutan  dijual kepada pengusaha perabot.
Pengusaha  panglong  sering  pula terlibat sebagai pemodal, sehingga komponen pembiayan dalam kegiatan illegal logging  ini  bertambah.  Pedagang  Kayu memberikan  alat  pemotong  kayu  dan  alat transportasi  kayu  kepada  buruh  kayu  untuk kemudian hasil kayu jarahan ditampung oleh Pedagang Kayu tersebut.

## Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keikutsertaan Masyarakat Pada Kegiatan Illegal
Logging
Moratorium  logging  telah  diberlaku- kan dua tahun yang lalu, akan tetapi kegiatan penebangan kayu, pengolahan kayu, pemanfataan  hasil  kayu  dan  perdagangan kayu  di  Kabupaten  Aceh  Utara  masih  terus berlangsung. Oleh karena itu dalam formulasi masalah penelitian ini menetapkan sepuluh  variabel  yang  menentukan  keikut- sertaan  masyarakat  dalam  kegiatan  illegal logging.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  terdapat  koefisien  faktor  yang menentukan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan  illegal  loging  yang  signifikan seperti yang disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3.  Koefisien Faktor Penentu Keikutsertaan Dalam Kegiatan Illegal    Logging
Variabel Koefisien t Sig. B Std. Error (Constant) 96.293 15.068 6.39 0 Umur  (X 1 ) -0.133 0.305 -0.435 0.665 Pendidikan (X 2 ) 2.625 0.856 -3.066 0.003 Lama Pekerjaan (X 3 ) -0.354 0.239 -1.482 0.145 Pendapatan sebelum (X 4 ) 0.509 0.083 6.103 0.000 Pendapatan setelah (X 5 ) -0.153 0.037 -4.135 0.000 Tenaga Kerja (X 6 ) 0.065 2.071 0.032 0.975 Konsumsi (X 7 ) -0.05 0.173 -0.287 0.775 Kadar Pemahaman (X 8 ) 0.328 0.154 2.13 0.004 Intensitas Penyuluhan (X 9 ) -0.057 0.762 -0.075 0.941
Sumber: Data diolah (2010
Dalam bentuk persamaan regresi faktor penentu keikutsertaan dalam kegiatan illegal logging dapat dituliskan sebagai berikut:
Y  =  96,293 – 0,133 X 1 +  2,625 X 2 - 0,354 X 3 +  0,509  X 4 – 0,153  X 5 + 0,065 X 6 -  0,05 X 7 +  0,328  X 8 - 0,057 X 9 +  ε dengan  R 2 =  0,639,  artinya  63,9  persen variasi  yang  terdapat  pada  keikutsertaan masyarakat  dalam  kegiatan  illegal  logging ditentukan  oleh  sepuluh  faktor  di  atas. Sedangkan  36,1  persen  lain  yang  ditentukan
oleh  faktor  lain  di  luar  model.    Dengan demikian  masih  banyak  faktor  lain  yang seharusnya  dianalisis  untuk  mengkaji  faktor penentu  illegal  logging  ini.    Koefisien korelasi    R    =    0,799,  artinya  hubungan antara sepuluh variable bebas di atas dengan kegiatan  illegal  logging  adalah  sebesar  79,9 persen.    Ini  sangat  nyata  korelasi  di  antara variable  bebas  dan  variable  terikat.  Uji serempak menunjukkan bahwa persamaan di atas  sangat  berarti  seperti  yang  ditunjukkan pada Tabel 23 berikut ini.

## Tabel  23.  Analisis Varian dan Keberartian Regresi (ANOVAb)
Model Sum of Squares df Mean Square  F Sig. 1 Regression 8941.205 9 993.467 9.820 .000 a Residual 5058.435 50 101.169 Total 13999.640 59
a  =  Predictors:  (Constant),  Intensitas  Penyuluhan,  Tenaga  Kerja,  Pendidikan,  Lama  Pekerjaan,    Konsumsi, Umur,  Kadar  Pemahaman,  Pendapatan  Sebelum,  Pendapatan  Setelah  Moratorium  Logging;  b  =  Dependent Variable: Keikutsertaan Illegal loging
Secara  parsial  terlihat  bahwa  hanya empat dari sepuluh  faktor  yang secara nyata terhadap  keikutsertaan  responden  pada kegiatan  illegal  logging  ini.  Faktor  yang signifikan  andalah:    pendidikan,  pendapatan sebelum moratorium logging dan pendapatan setelah  moratorium  logging,  serta  kadar pemahaman  mereka  terhadap  kebijakan  ini. Pendidikan sangat penting untuk menangkap pesan-pesan  dalam  kebijakan  moratorium logging. Semakin tinggi pendidikan semakin sadar  mereka  terhadap  moratorium  logging tersebut,  sehingga  keikutsertaan  mereka dalam  kegiatan  illegal  loging  semakin  kecil. Sebaliknya  sebagian  besar  responden  yang memiliki  pendidikan  rendah  semakin  kecil kesadarannya  terhadap  kebijakan  mora- torium  logging.  Oleh  karena  itu  semakin rendah pendidikannya semakin besar keikutsertaannya  dalam  kegiatan  illegal logging.
Pendapatan sebelum moratorium logging (X 4 ) berpengaruh signifikan terhadap  keikutsertaan  responden  pada kegiatan  illegal  logging.  Semakin  besar
pendapatan  mereka  sebelumnya  semakin besar  pula  keikutsertaannya  dalam  kegiatan penebangan,  pengolahan,  pemanfaatan  dan perdagangan  kayu  dan  hasil  ikutannya. Sebaliknya  bila  sebelumnya  pendapatannya juga  kecil  maka  semakin  kecil  pula  keikut sertaannya  pada  kegiatan  ini.      Volume kegiatan  penyandang  modal,  buruh  logging, pedagang  kayu          dan  pengusaha  perabot erat kaitannya dengan perambahan hutan dan penebangan  kayu  secara  illegal.  Apalagi setelah diberlakukannya moratorium logging,  ini  artinya  bahwa  tidak  dibenarkan penebangan  kayu  sementara  kebijakan  ini diberlakukan.  Akan  tetapi  sampai  saat setelah diberlakukan volume kegiatan penebangan  kayu,  pengolahan  dan  peman- faatan kayu hanya sedikit berkurang. Hal ini juga  terlihat  dari  pengaruh  pendapatan responden  terhadap  keikutsertaan  mereka dalam illegal logging.
Koefisien  regresi  pendapatan  setelah moratorium logging adalah negative. Artinya bahwa n responden semakin kecil. Demikian juga  keikutsertaannya  pada  kegiatan  illegal
logging  semakin  lama  semakin  kecil.  Bila pendapatan  responden  semakin  besar  yang bersumber  dari  pekerjaan  sampingan,  maka semakin kecil keikutsertaannya pada kegiatan  illegal  logging.  Ini  artinya  setelah moratorium  logging,  sebagian  besar  respon- den  mulai  beralih  pekerjaan  dari  kegiatan penebangan kayu, pengolahan kayu, peman- faatan hasil kayu dan perdagangannya.
Variabel  kadar  pemahaman  respon- den  terhadap  moratorium  logging  (X 9 ) merupakan variabel keempat yang berpengaruh nyata terhadap keikutsertaannya pada  kegiatan  illegal  logging.  Semakin tinggi  kadar pemahamannya, semakin  keccil keikutsertaanya pada kegiatan illegal logging.  Pemahaman  moratorium  yang dijelaskan  kepada  responden  meliputi  aspek ekologis,  hukum,  dan  ekonomi.  Melaksa- nakan  jeda  penebangan  kayu  untuk  mem- berikan kesempatan kepada hutan menyedia- kan  hasil  secara  berkesinambungan  tanpa mengurangi manfaat ekologis, dan ekonomis. Responden yang sadar makna dan tujuan  moratorium  ini,  secara  signifikan mengurangi  dan  bahkan  sebagian  meng- hentikan  keterlibatan  pada  illegal  logging ini.
Disamping  empat  variable  (X 2 ,  X 4 , X 5 , dan X 9 ) yang signifikan, variable lainnya juga  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap keikutsertaannya pada kegiatan illegal logging.  Artinya  secara  statistik  lima variabel  lain  tidak  signifikan,  akan  tetapi variabel  tersebut  juga  menentukan  keikut- sertaannya pada kegiatan illegal logging.
Uji  Kolinieritas,  yang  dianalisis  dari nilai  Durbin  Watson  >1.96    menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kolinier pada variabel  bebas.  Artinya  semua  variable secara  mandiri  menentukan  keikutsertaan pada  kegiatan  illegal  logging.    Demikian juga  uji  Heteroskedatik  yang  ditunjukkan nilai  VIF  <  2,  menuntukkan  tidak  terdapat gejala  heteroskedatik  pada  fungsi  regressi yang  menggambarkan  faktor  keikutsertaan pada kegiatan illegal logging ini.
Pembahasan  tentang  faktor  penentu keikutsertaan  pada  kegiatan  illegal  loging berdasakan  sepuluh  variable  di  atas  didasar-
kan pada teori-teori  yang telah dibahas pada tinjauan pustaka. Masyarakat di sekitar hutan di  enam  kecamatan  di  atas  telah  akrab dengan  kondisi  hutan  dan  terikat  dengan mata  pencaharian  mereka.  Oleh  karena  itu umur, pendidikan, lamanya menekuni pekerjaan pada kegiatan logging, pendapatan sebelum  dan  setelah  moratorium  logging, ketersediaan tenaga kerja keluarga, konsumsi keluarga,  pemahaman  terhadap  moratorium logging  dan  intensitas  penyuluhan  yang diikuti  diduga  menentukan  keikutsertaannya pada  kegiatan  illegal  logging.  Kegiatan illegal  logging  yang  dikerjakan  masyarakat sekitar  hutan  di  enam  kecamatan  ini, menurut  mereka  adalah  sah/legal.  Hutan diciptakan  untuk  mendukung  kehidupan mereka,  dan  mereka  merasa  berhak  untuk memperoleh  penghidupan  dari  hasil  hutan tersebut.  Oleh  karena  itu  faktor  di  atas  ada yang  dominan  menentukan  dan  ada  pula yang  tidak  signifikan  mempengaharuhi keikutsertaan  mereka  dalam  penebangan, pengolahan,  pemanfaatan  hasil  kayu  dan perdagangannya. Selama ini kegiatan sosialisasi telah banyak dilakukan mulai dari pengadaan  leaflet,  brosur  dan  himbauan melalui  media  massa,  sampai  penyuluhan kepada  masyarakat.  Akan  tetapi  terlihat intensitas penyuluhan tidak signifikan pengaruhnya terhadap kegiatan illegal logging. Ini artinya bahwa kegiatan sosialisasi  dan  penyuluhan  yang  dilakukan belum efektif.
Untuk memastikan moratorium logging  dapat  berlangsung  maka  empat variabel  penentu  di  atas  dapat  digunakan sabagai indikator kinerja. Pendidikan masyarakat  tentang  aspek  ekologis,  peman- fataan  kayu  yang  efisien  dan  aspek  hukum illegal  logging  dapat  dimasukkan  dalam materi  pendidikan  masyarakat.  Upaya  lain adalah  menyelenggarakan  pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mata pencahariannya,  memanfaatkan  hasil  hutan selain  kayu.  Pendapatan  adalah  faktor penting  untuk  mengendalikan  prilaku  me- nyimpang  dari  sudut  hukum,  ekonomi  dan ekologis.  Oleh  karena  itu  pemerintah Kabupaten  Aceh  Utara  harus  fokus  pada
pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  sekitar hutan  untuk  mendukung  kebijakan  mora- torium logging ini.

## Kesimpulan
Faktor  yang  secara  nyata  berpengaruh terhadap  keikutsertaan  responden  pada kegiatan illegal  logging  ini adalah pendidik- an, pendapatan sebelum moratorium logging dan pendapatan setelah moratorium logging, serta  kadar  pemahaman  mereka  terhadap kebijakan moratorium logging.

## Daftar Pustaka
Antariksa, B. 2009. Medan Bisnis Online. 01-05- 2009. Diakses pada 9 Agustus 2009 Awang, S.A. 1999. Pengembangan Hutan Rakyat di Jawa Tengah : Harapan dan Tantangan. Jurnal  Hutan  Rakyat.  Vol.  1  No.  1.
Yogyakarta
Brown,  D.W.  1999.  Addicted  to  Rent:  Coporate
and Spatial Distribution of Forest Resources  in  Indonesia;  Implications  for Forest  sustainability    and  Government Policy.    Tropical  Forest  Management Program. Jakarta,  Indonesia.
Chip Fay dan Martua Sirait. 2003. Kemana Harus Melangkah  ?  Masyarakat,  Hutan  dan Perumusan Kebijakan di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.  Jakarta.
Contreras  dan  Hermosilla.1997.  Country  Sector Planning. Makalah disajikan pada Kongres
Kehutanan Dunia ke- II. Antalya. Turki Departemen  Kehutanan  RI.  1986.  Sejarah
Kehutanan  Indonesia  (Indonesia  Foresty History I). Jakarta, Indonesia : Departemen Kehutanan Direktorat  Jenderal  Kehutanan.  1979.  Rapat Kerja  Instansi    Kehutanan  Se-  Indonesia 1979  Buku  II:  Ceramah  dan  Pidato Pengarahan. Jakarta, Indonesia: Departemen Pertanian
Forest  Watch  Indonesia  dan  Global  Forest
Watch,  2001.  Potret  Keadaan  Hutan Indonesia. FWI/GFW. Bogor.
Gumay  D,  2008    Hutan  Hancur,  Satwa  Liar
Turun Gunung . 25 Aguststus 2008    Dari Webpage  di  http://www.wordpress.com. Di akses pada 10 September 2009 Iswanto,  H.  1996.  Pendekatan  Partisipatif  dalam Pembinaan Masyarakat Desa Hutan.Lokakarya  Bina  Desa  Hutan,  Balik Papan Jackson,  K.D.  1978.  Bureaucratic  policy  A theoretical  framework  for  the  analysis  of power and the communications in Indonesia.  Dalam  Political  Power  and Communication  in  Indonesia,    disunting oleh  K.D.  Jackson  dan  L.  Pye.  Barkeley: University of California Press, 3-22 Kartawinata,  1991.  Krisis  Biologi.  Hilangnya Keanekaragaman Biologi Kompas  online.  Hutan  Aceh  Rusak.  Sabtu,  29 Juli  2007.  Dari    webpage  Hr.  Kompas  di http://www.kompas.com. Di akses pada 18 Agustus 2009.