Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## DOI :
ABORSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

## Nurul Farhana 1

## ABSTRACT
The right to life is the most important element in Human Rights so that not only oneself  and others have maintained this right but the state has also made a set of rules to guarantee and protect everyone's human rights. Currently, it is undeniable that there has been an increasing prevalence of human beings committing crimes including crimes related to human rights, especially in the form of crimes against the right to life, namely in the form of abortion crimes.
The research method used in this study is a normative juridical approach, namely by studying or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a regulatory device or positive norms in the statutory system that  regulates the problems in this study. After the secondary and primary data are collected, thenthere is a qualitative analysis related to the phenomenon of the Right to life: Abortion in the Perspective of Human Rights and Islamic Law.
Based on the results of data analysis, it was concluded that positive  law allows abortion on medical grounds and this is not contrary to the right to life, and in Islamic law it is also known to be able to perform abortions both at the stage of fetal creation and at the time of blowing the spirit on the fetus, and if the reason is that it is the doctor who determines that if the fetus is maintained as to its existence to remain alive, grow and develop in the womb of a woman then it may result in the risk of death to the mother and in such case abortion when the fetus has been blown away can be performed for shari'a reasons.
Keywords : Abortion, Human Rights, Islamic Law
1 Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, email : nurul.farhana.bahmed@gmail.com

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## Abstrak
Hak  hidup merupakan unsur yang paling utama dalam Hak Asasi Manusia sehingga tidak hanya diri sendiri dan orang lain yang menjaga hak tersebut akan tetapi negara pun telah membuat seperangkat aturan demi menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap orang. Saat ini tidak dapat dipungkuri bahwa telah semakin maraknya manusia berbuat kejahatan- kejahatan termasuk kejahatan yang bersangkutan dengan hak asasi manusia terkhusus bentuk kejahatan terhadap hak hidup yaitu dalam bentuk kejahatan aborsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yang berkaitan dengan fenomena Hak untuk hidup :  Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.
Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa  hukum  positif memperbolehkan melakukan perbuatan aborsi atas dasar medis  dan hal demikian tidak bertentangan dengan hak untuk hidup,  dan  di dalam hukum Islam pun diketahui dapat melakukan aborsi baik pada saat tahapan penciptaan janin maupun pada saat peniupan ruh pada janin tersebut, dan jika alasannya itu adalah dokter yang menetapkan bahwa jika janin tersebut tetap dipertahankan mengenai keberadaannya untuk tetap hidup, tumbuh dan berkembang didalam rahim seorang wanita maka hal demikian bisa saja mengakibatkan resiko kematian pada ibu tersebut dan dalam hal demikian aborsi ketika janin sudah ditiupkan ruh dapat dilakukan karena terdapat alasan yang syar’i.
Kata Kunci : Aborsi, HAM, Hukum Islam

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## A. Latar Belakang
Kehidupan merupakan sesuatu hal yang  paling berharga bagi seorang manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dilimpahkan dan diberikan kepada setiap makhluk dimuka bumi ini. Dengan demikian kehidupan seseorang sangat perlu dijaga, dihormati dan dijunjung tinggi oleh manusia lainnnya. Kehidupan merupakan suatu hak yang paling mendasar yang dimana bahwa hak tersebut tidak dapat dicabut atau bahkan dihilangkan oleh siapapun dan baik dalam kondisi apapun. Hak hidup menjadi unsur yang paling utama dari adanya pembentukan Hak Asasi Manusia (HAM). Dikatakan bahwa, negara telah menjamin serta juga memberikan perlindungan terdapat hak yang mendasar tersebut yaitu hak untuk hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, hal demikian tercantum dalam sebuah aturan yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A dan Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi :
Pasal 28A :
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
Pasal 28B Ayat (2) :
Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dalam uraian Pasal mengenai hak untuk hidup tersebut, telah terlihat bahwa hak untuk hidup itu dijamin oleh hukum. Kematian disisi lain dalam dikatakan sebagai sesuatu hal yang  dikatakan niscaya dan tak luput banyak sekali diperbincangkan. Para filosof jaman dahulu salah satunya adalah Plato mengatakan bahwa dalam pemikiran filsafat dualismenya dikatakan bahwa tubuh dalam dunia materi selalu merindu untuk kembali ke dunia idea yang ada setelah yang ragawi berakhir. Dalam bentuk pembelajaran kajian lain, menurut suatu analisa Freud dia mengatakan bahwa selain seorang manusia ada hasrat untuk hidup mereka (manusia) juga dibayangi oleh hasrat akan sebuah kematian didalam dirinya, dan antara eros (hasrat hidup) dan thanatos (hasrat kematian) keduanya itu saling berdampingan satu sama lain. Seperti yang telah diuraikan mengenai hak untuk hidup diatas, telah kita ketahui bahwa hak untuk hidup merupakan unsur yang paling utama dalam HAM  sehingga tidak hanya diri sendiri dan orang lain yang menjaga hak tersebut akan tetapi negara pun telah membuat seperangkat aturan demi menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap orang. Dan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimana bahwa negara Indonesia telah memberikan jaminan terhadap hak hidup seluruh rakyat Indonesia, yang hal demikian tercantum dalam Pasal 28 I Ayat (4) yang berisikan : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.” 2
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang artinya setiap perbuatan akan dikenai pidana selama telah ada aturannya mengenai hal demikian, artinya bahwa apabila kita mengecu kepada asas legalitas yang dikatakan  bahwa asas legalitas merupakan salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, diketahui bahwa asas legalitas mempunyai peranan yang penting untuk dapat menentukan apakah perbuatan seseorang dikatakan kepada sebuah kejahatan dan dapat dipidana atau tidak. Dengan demikian, maka akan terlihat, apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut telah ada aturannya atau belum sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan pidana. 3
Peraturan mengenai hak hidup yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal  28 A dan B, selain dalam aturan tersebut terdapat pula aturan mengenai perlindungan atas hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal  Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human Right ) pada Tahun 1948 yang dibawakan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memuat didalamnya yaitu : “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, keselamatan sebagai individu.”
Semakin maraknya  manusia berbuat kejahatan-kejahatan yang ada termasuk kejahatan yang bersangkutan dengan hak asasi manusia terkhusus bentuk kejahatan terhadap hak hidup yaitu berupa kejahatan aborsi. Adapun bentuk definisi dari aborsi itu sendiri yaitu suatu bentuk dari perbuatan yang dilakukan dengan cara menggugurkan janin seseorang yang masih terdapat didalam kandungan seorang wanita yang dimana perbuatan tersebut memiliki tujuan berupa menghentikan kehamilan dari seorang wanita tersebut. Definisi aborsi secara etimologis, aborsi berasal dari bahasa latin yaitu abortio yang dapat diartikan proses pengeluaran hasil dari konsepsi dari uterus secara prematur yang dilakukan ketika umur janin tersebut masih belum dapat hidup diluar kandungan pada umur biasanya itu 24 minggu. Sedangkan definisi aborsi secara medis yaitu mengeluarkan kandungan pada dalam rahim seorang wanita yang umur kandungan tersebut belum berusia 24 minggu dan akibat dari proses pengeluaran janin tersebut adalah menyebabkan janin atau kandungan seorang wanita tersebut mengalami kematian. Sedangkan dalam definisi moral dan hukum aborsi diartikan sebagai proses pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai kelahirannya yang kelahirannya tersebut berujung kepada kematian. 4
Keberadaan aborsi sudah dikenal sejak permulaan peradaban manusia dan telah dipercaya bahwa aborsi ini merupakan sebuah metode yang paling tertua yang dilakukan guna menghentikan dan mencegah dari perkembangan janin dalam rahim seorang wanita, dan aborsi ini masih sangat marak dilakukan hingga saat ini. Meskipun telah banyak diketahui oleh masyarakat umum bahwa metode aborsi ini sangatlah berbahaya dan proses nya tersebut dapat mengakibatkan kematian seorang ibu yang melakukan aborsi. Seorang wanita
3 Madrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika. Jakarta, 2012. hlm. 99
4 CB. Kurmaryanto. Tolak Aborsi . Kanisius. Yogyakrta,2005. hlm.15

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
yang tidak menginginkan kehamilan bayi tersebut ataupun tidak dapat menerima sebuah keadaan yang terjadi maka wanita tersebut dapat melakukan berbagai macam hal dalam proses aborsi guna menghentikan kehidupan sang jabang bayi yang berujung kepada hilangnya nyawa janin. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan dalam proses aborsi, jika dengan cara tradisional biasanya dengan meminum jejamuan, melakukan pijat khusus, memasukan berbagai macam bentuk benda-benda yang seharusnya tidak dimasukan kedalam rahim, dan dengan cara-cara lainnya yang pada akhirnya perempuan yang memilih cara tersebut akan menerima konsekuensi yang sangat fatal salah satunya adalah rela kehilangan nyawanya.
Soekidjo Notoadmojo menggolongkan aborsi menjadi kepada dua bentuk penggolongan, yaitu :
1. Abortuc provocatus therapeutics/medicinalis merupakan sebuah cara pengguguran dalam kehamilan seorang wanita yang penggugurannya tersebut memiliki sebab yang berasal dari faktor kedaruratan medis, yang hal demikian mempunyai tujuan yang baik yaitu dalam proses pengguguran janin didalam rahim seorang wanita bertujuan agar menyelamatkan nyawa ibu  ataupun sang janin, yang dimana diketahui bahwa terdapat sebuah penyakit bawaan dalam diri sang ibu sehingga apabila janin tersebut dipertahankan maka akan menyelitkan untuk bayi hidup diluar kandungan. Aborsi ini dilakukan dengan izin dari seorang doktor yang dapat dikatakan izin secara legal sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur medis dan pelayanan proses aborsi tersebut difasilitasi dan didukung oleh pelayanan dari menteri kesehatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa aborsi macam pertama ini merupakan aborsi yang diperbolehkan secara medis.
2. Abortus provocatus criminalis merupakan suatu proses pengguguran kandungan yang prosesnya tersebut dilakukan dengan tanpa pembenaran alasan medis dan tanpa pembenaran dari sisi alasan hukum. Aborsi macam yang kedua ini merupakan aborsi yang dapat dikatakan dalam prosesnya tersebut adalah ilegal yang dilakukan baik oleh si ibu sendiri ataupun dengan meminta bantuan kepada orang lain yang hal demikian dilakukan dengan tidak memenuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur medis dan tempatnya dilakukan di tempat aborsi yang dapat dikatakan perbuatannya merupakan perbuatan yang ilegal, seperti kepada dukun beranak atau bayi ataupun tempat-tempat semacam lain untuk proses aborsi yang dimana tempat tersebut tidak mempunyai kompetensi dan juga kewenangan dalam melakukan proses aborsi. Sehingga aborsi macam kedua ini dapat dikatakan sebagai aborsi ilegal yang tidak diperbolehkan karena tidak memiliki dan tidak menjamin akan standar keamanan  bagi sang ibu yang melakukan proses aborsi.
Perbuatan aborsi merupakan salah satu perbuatan yang jelas dilarang oleh negara Indonesia dan perbuatan demikian dikategorikan kepada suatu perbuatan tindak pidana. Adapun pengaturan terhadap larangan dari perbuatan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
aborsi disini dan atau larangan terhadap perbuatan menunjukan alat penggugur kehamilan yang hal demikian diatur dalam Pasal 383 Ayat (3), 299, 346, 347, 348, 349, dan 535 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dalam aturan larangan tersebut berintikan bahwa hukuman akan dijatuhkan atau diberikan kepada siapa saja yang telah melakukan perbuatan aborsi, baik itu siapapun yang menyuruh kepada melakukan perbuatan aborsi ataupun bagi siapa saja yang telah membantu dalam proses perbuatan aborsi baik hal demikian dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
Jika kita melihat kepada aturan dalam KUHP tersebut yang sudah jelas melarang dari proses perbuatan aborsi, karena dikatakan bahwa aborsi merupakan sebuah perbuatan yang ilegal dan perbuatan tersebut memiliki sanksi atas perbuatan yang dilakukan baik dalam hal melakukan ataupun menyuruh melakukan dan membantu melakukan proses dari perbuatan aborsi. Akan tetapi, melihat kepada pembagian macam-macam aborsi bahwa aborsi itu dibagi kepada dua macam yang pertama adalah aborsi legal (dasar medis) dan yang kedua adalah aborsi ilegal, maka dalam peraturan di Indonesia yang mengatur perihal aborsi terdapat sebuah beberapa pengecualian yang tentu sangat ketat, jelas, dan terbatas yang memperbolehkan perbuatan aborsi dilakukan. Hal demikian diatur dalam Pasal 75 Ayat 2 (a-b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Selain hukum positif yang ada di Indonesia yang jelas melarang perbuatan aborsi, hukum islampun sama halnya dengan hukum positif melarang terhadap perbuatan aborsi. Al-Quran sangat menghargai dan sangat menjunjung tinggi mengenai sebuah hak yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh hambanya dimuka bumi ini, yaitu salah satunya adalah memberikan hak hidup. Sudah jelas bahwa  apabila seseorang merenggut hak hidup orang lain tanpa adanya kesalahan maka hal demikian tidak dibenarkan dalam agama Islam dan hukum dari perbuatan tersebut adalah dosa. Dalam Al- Quran terdapat pula  aturan larangan yang berkenaan dengan menghilangkan nyawa seseorang yaitu dalam Q.S Al-Isra’ ayat 31 dan 33, yaitu sebagai berikut :
ۡﻂِﺧ  َنﺎَﻛ  ۡﻢُﮭَﻠۡﺘَﻗ ﱠنِإ  ۚۡﻢُﻛﺎﱠﯾِإَو  ۡﻢُﮭُﻗُز ۡﺮَﻧ ُﻦ ۡﺤﱠﻧ  ٖۖﻖَٰﻠ ۡﻣِإ َﺔَﯿ ۡﺸَﺧ  ۡﻢُﻛَﺪَٰﻟ ۡوَأ ْآﻮُﻠُﺘۡﻘَﺗ  َﻻَو ا ٗﺮﯿِﺒَﻛ ا ٗ◌ ٴ◌
Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
ۦِﮫﱢﯿِﻟَﻮِﻟ ﺎَﻨۡﻠَﻌَﺟ  ۡﺪَﻘَﻓ ﺎ ٗﻣﻮُﻠۡﻈَﻣ  َﻞِﺘُﻗ ﻦَﻣَو  ۗﱢﻖَﺤۡﻟﭑِﺑ  ﱠﻻِإ ُ ﱠﻟﻠہٱ َمﱠﺮَﺣ ﻲِﺘﱠﻟٱ  َﺲۡﻔﱠﻨﻟٱ ْاﻮُﻠُﺘۡﻘَﺗ  َﻻَو فِﺮ ۡﺴُﯾ  َﻼَﻓ ﺎٗﻨَٰﻄۡﻠُﺳ
ا ٗرﻮُﺼﻨَﻣ َنﺎَﻛ ۥُﮫﱠﻧِإ  ِۖﻞۡﺘَﻘۡﻟٱ ﻲﱢﻓ
Artinya : Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
Berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur’an diatas, sudah kita ketahui bersama bahwa agama Islampun melarang seseorang menghilangkan nyawa orang lain karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dengan alasan karena dengan kita menghilangkan nyawa orang lain artinya kita mencoba melebihi Allah dengan merenggut hak hidup seseorang. Islam sudah jelas memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak hidup seseorang yang dimana bahwa kehidupan manusia merupakan sesuatu yang suci dan harus dijaga serta dilindungi sehingga tidak boleh dihancurkan dan diambil hak hidupnya oleh siapapun tanpa ada alasan yang syar’i, seperti misalnya menghilangkan nyawa dalam konteks melaksanakan hukuman mati atau dalam peperangan dan atau dalam hal ketika keadaan membela diri yang dibenarkan dalam agama.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti serta menuangkan dalam bentuk jurnal dengan judul ABORSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM.
B. Rumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:
1. Bagaimana Perspektif Hukum Positif mengenai Aborsi yang berkenaan dengan Hak Untuk Hidup seseorang?
2. Bagaimana  Perspektif Hukum Islam mengenai Aborsi yang dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia?
C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui dan memahami Perspektif Hukum Positif mengenai Aborsi yang berkenaan dengan Hak Untuk Hidup.
2. Untuk mengetahui dan memahami Perspektif Hukum Islam mengenai Aborsi yang dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Perspektif Hukum Positif mengenai Aborsi yang berkenaan dengan Hak Untuk Hidup seseorang Terdapat sebuah pengesahan peraturan perUndang-Undangan terhadap sebuah perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh negara- negara atau oleh hukum Internasional yang hal demikian menimbulkan sebuah kewajiban bagi suatu negara yang telah membuah kesepakatan untuk dapat menjamin segala bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia salah satunya adalah hak-hak yang dimiliki oleh anak, yang dimana hal tersebut merupakan bentuk hak asasi manusia yang sudah tentu dan sudah jelas harus dijamin serta dilindungi baik oleh lingkungan maupun oleh hukum itu sendiri. Adapun perlindungan akan hak-hak yang melekat pada diri seorang anak dimulai sejak anak tersebut masih dalam kandungan. Adapun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya mengatur tentang:
a. Berhak atas dasar perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara (Pasal 52)
b. Sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53).
Pada kenyataan yang sering terjadi dalam sebuah bentuk kehidupan manusia yang dimana terdapat banyak kejadian didalam hidupnya yang dimana kehidupan tersebut bukan hanya membicarakan hal-hal yang baik saja akan tetapi terkadang terdapat persoalan-persoalan yang terjadi seperti mendapatkan bentuk penganiayaan, mendapatkan perlakukan paksaan, dan juga dirampah kehidupannya. 5 Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dimana bahwa terdapat peraturan yang mengatur
5 Wibawanto, Jalan kemanusiaan:Panduan untuk memperkuat Hak Asasi Manusia, Lapera Pustaka Utama , Yogyakarta ,1999, hlm. 149

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
tentang hak hidup janin yang termuat dalam Pasal 53 yang berbunyi : “sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan stastus kewarganegaraan.” Dalam Pasal 53 yang mengatur tentang hak hidup bagi janin, dapat kita pahami bahwa bukan hanya manusia dewasa yang memiliki dan mendapatkan hak untuk hidup namun dalam peraturan HAM terbahas pula hak dan jaminan kehidupan bagi sebuah janin yang masih didalam kandungan. Hal ini memiliki arti bahwa janin itu merupakan sebuah  langkah awal kehidupan seorang manusia yang tentu perlu dan harus dihormati akan keberadaannya oleh setiap manusia yang ada. Dan juga dalam Pasal 52 dapat kita pahami bahwa sebuah janin memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari kedua orang tuanya , kemudian dari keluarganya, masyarakat, dan juga tentunya perlindungan yang diberikan oleh Negara. Seorang anak yang masih dalam kandungan yang kemudian disebut dengan janin tersebut, nantinya akan berproses untuk tumbuh dan kemudian berkembang menjadi seorang anak yang kemudian akan menjadi selayaknya manusia.
Dengan memperhatikan berbagai pasal-pasal yang ada yang mengatur tentang hak untuk hidup sebuah janin, maka dengan demikian melakukan perbuatan aborsi merupakan sebuah bentuk perbuatan yang melanggar HAM, karena perbuatan dari aborsi merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan guna menghalangi dan melenyapkan sebuah kehidupan bagi janin yang kelak akan menjadi anak selayaknya manusia yang ada, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 poin ke 6 yang bersikan bahwa: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang juga didalamnya termasuk kepada para aparat negara yang perbuatan yang dilakukan dalam bentuk sengaja maupun tidak sengaja, baik berupa sebuah kelalaian yang secara melawan hukum perbuatannya tersebut mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia atau kelompok orang yang dijamin dalam sebuah undang-undang ini, dan serta tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” 6
Dengan demikian, bahwa perbuatan dalam bentuk aborsi yang merupakan upaya perbuatan pembunuhan terhadap calon anak yang perbuatan tersebut dilakukan ketika calon anak tersebut masih didalam kandungan seorang ibi, maka hal demikian bertentangan dengan Psal 53 kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM. Karena dengan anaknya seorang anak atau keberadaan manusia itu diawali dengan sebuah proses terbentuknya manusia atau anak yang diawali oleh janin yang berapa didalam kandungan. Sehingga dengan melakukan perbuatan aborsi maka secara otomatis sama saja dengan melakukan
6 Budiyanto, Siti Ngainnur Rohmah, Analisi Tindakan Aborsi Terhadap Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 7 No. 9 tahun 2020, pp 801-812, DOI; 10.15408, hlm. 808

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
pembunuhan terhadap calon anak yang dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mengambil hak hidup dan juga merenggut hak-hak yang lainnya yang nanti hak-hak tersebut akan melekat terhadap diri anak seiring dengan kelahiran janin tersebut.
2. Perspektif Hukum Islam mengenai Aborsi yang dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia Setiap muslim tentunya meyakini bahwa bagi siapapun yang melakukan pembunuhan terhadap manusia baik itu dewasa, anak kecil ataupun kepada janin, hal ini merupakan sama saja seperti membunuh semua umat manusia karena sesuai dengan ayat Al-Quran Q.S Al-Maidah ayat 32, sebagai berikut :
َ ۡﻷٱ ﻲِﻓ  ٖدﺎَﺴَﻓ  ۡوَأ ٍﺲۡﻔَﻧ ِﺮۡﯿَﻐِﺑ ﺎ َۢﺴۡﻔَﻧ  َﻞَﺘَﻗ ﻦَﻣ ۥُﮫﱠﻧَأ  َﻞﯾِءَٰٓﺮ ۡﺳِإ  ٓﻲِﻨَﺑ  ٰﻰَﻠَﻋ ﺎَﻨۡﺒَﺘَﻛ  َﻚِﻟَٰذ  ِﻞ ۡﺟَأ  ۡﻦِﻣ
ِض ۡر َﺟ  َسﺎﱠﻨﻟٱ  ﺎَﯿ ۡﺣَأ  ٓﺎَﻤﱠﻧَﺄَﻜَﻓ  ﺎَھﺎَﯿ ۡﺣَأ  ۡﻦَﻣَو  ﺎ ٗﻌﯿِﻤَﺟ  َسﺎﱠﻨﻟٱ  َﻞَﺘَﻗ  ﺎَﻤﱠﻧَﺄَﻜَﻓ
ﺎَﻨُﻠُﺳُر  ۡﻢُﮭۡﺗَءٓﺎَﺟ  ۡﺪَﻘَﻟَو  ۚﺎ ٗﻌﯿِﻤ َنﻮُﻓِﺮ ۡﺴُﻤَﻟ ِض ۡرَ ۡﻷٱ ﻲِﻓ َﻚِﻟَٰذ َﺪ ۡﻌَﺑ ﻢُﮭۡﻨﱢﻣ ا ٗﺮﯿِﺜَﻛ ﱠنِإ ﱠﻢُﺛ ِﺖَٰﻨﱢﯿَﺒۡﻟﭑِﺑ
Artinya :
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa : barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesunggunya telah datang kepada mereka rasul-rasuk Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara merekasesudah itu sungguh-sungguh melampawi batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”
Dalam istilah hukum Islam, aborsi memiliki pengertian yaitu suatu bentuk kematian yang terjadi pada janin seorang wanita atau yang biasa dikenal dengan istilah keguguran yang dimana bahwa kematian janin ini dilakukan ketika sebelum janin tersembut dikatakan sempurna, karena meskipun belum sempurna janinnya dengan belum berusia selama enam bulan tetap saja hal demikian tidak diperbolehkan. Dari sini kita telah mengetahui bahwa perbuatan aborsi dalam syariat itu tentu tidak melihat kepada usia kandungan akan tetapi melihat kepada seberapa sempurnanya bentuk janin yang telah ada. Dalam bahasa arab aborsi disebut dengan ijhadh yang menurut bahasa memiliki arti yaitu perbuatan menggugurkan kandungan yang dimana usia dari kandungan tersebut masih dikatakan kurang, tidak adanya suatu perbedaan antara kehamilan yang janinnya tersebut adalah laki-laki taupun kehamilan yang janinnya tersebut perempuan, dan baik aborsi tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Sebuah kata ijhadh dalam bahasa arab memiliki sebuah sinonim

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
dalam katanya yaitu seperti halnya kata isqath yang memiliki arti menjatuhkan, kemudia kata ilqa’ yang memiliki arti membuah, kata tharah yang memiliki arti melempar dan seperti kata imlash yang memiliki arti menyingkirkan. 7
Berkenaan dengan hukum melakukan aborsi dikatakan oleh Ibnu Hajar (1567 M) bahwa melakukan aborsi hukumnya adalah haram baik itu ketika sebelum peniupan ruh kedalam sebuah janin yang hal demikian diungkapkan dalam sebuah kitabnya yaitu kitab bAt-Tuhfaf dan terdapat pula pendapat yang sama yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya yang berjudulkan Ihya’ Ulumuddin. Tidak hanya Ibnu Hajar dan Al-Ghazali yang mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan keharapan melakukan perbuatan aborsi, mantan rektor dari Universitas Al-Azhar Mesir yaitu yang bernama Mahmud Syaltut memiliki pendapat yang sama bahwa sejakbertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka perbuatan aborsi adalah perbuatan yang haram untuk dilakukan dengan tidak adanya alasan syari’, karena dikatakan oleh beliau bahwa sudah ada sebuah kehidupan pada kandungan yang dimana kandungan tersebut sedang dalam tahap pertumbuhan dan tahap persiapan yang dimana hal demikian akan menjadi mahkluk yang bernyawa dan nyang dinamakan manusia yang dimana perlu dihormati dan dijaga atas dasar hak untuk hidupnya dan perlu dilindungi juga akan eksistensinya.
Berbagai pendapat yang pada akhirnya disepakati oleh fuqaha yang dimana bahwa haram melakukan perbuatan aborsi ketika telah ditiupkannya ruh kedalam janin kandungan seorang wanita yang biasa usia kandungan ketika ditiupkannya ruh adalah empat bulan masa kehamilan. Berdasarkan kepada pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa haram hukumnya melakukan aborsi ketika usia kandungan tersebut adalah sudah selama empat bulan masa kandungan yang memiliki arti bahwa kandungan tersebut telah memiliki ruh, maka dengan demikian dalam hukum Islam perbuatan aborsi dikategorikan kepada perbuatan tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Adapun sebuah dalil yang mengatakan bahwa haram melakukan aborsi apabila usia dari kandungan tersebut adalah sudah mencapai usia 40 hari atau 40 malam atau lebih yaitu dalam dilihat dalam hadits Nabi dibawah ini: “Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut, kemudian dia membuat pendengarannya, penhlihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), Ya Tuhanku apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan? Maka Allah kemudian memberikan keputusan.....” (HR Muslim dari Ibnu Mas’ud r.a).
7 Sigit Wibowo, Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia), Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638  Vol. 3, No. 1,
September 2018, hlm. 65

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
Dalam artian hadits diatas menunjukan bahwa permulaan dari sebuah penciptaan dari janin dan disertai dengan penampakan-penampakan anggota-anggota tubuh dari janin tersebut yang artinya adalah setelah janin melewati usia 40 atau 42 malam. Artinya bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan kepada janin yang apabila janin tersebut sudah memiliki tanda-tanda sebagai seorang manusia yang sudah dikatakan bahwa terpeliharalah darahnya. Sedangkan untuk perbuatan aborsi yang apabila dilakukan sejak usia janin tersebut belum mencapai kepada usia 40 hari, maka adapun hukum melakukan perbuatan tersebut adalah boleh (ja’iz). Hal demikian disebabkan bahwa apa yang telah ada didalam rahim tersebut masih belum menjadi janin karena pada saat usia kandungan belum mencapai 40 hari maka artinya dia masih berada pada tahapan sebagai nutfah (gumpalan darah), yang dimana bahwa pada saat itu kandungan belum sampai kepada fase penciptaan yang pada akhirnya janin tersebut menunjukan kepada karakteristik dari seorang manusia.
Selain dari pembahasan itu, diketahui bahwa apabila melakukan pengguguran berupa nutfah (gumpalan darah) yang belum menjadi sebuah janin dalam rahim seorang perempuan, maka dari sisi lain dapat dikatakan bahwa hal demikian merupakan ‘azl ( coitus interruptus ) atau yang dimaksud dengan sebuah perbuatan atau upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya proses kehamilan. ‘Azl biasa dilakukan oleh seorang laki-laki guna mencegah proses kehamilan terjadi didalam rahim seorang perempuan, adapun proses pencegahan kehamilan tersebut dengan dilakukannya tindakan berupa mengeluarkan sperma yang dilakukan di luar vagina perempua, maka dengan demikian apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan mengakibatkan kematian pada sel sperma sehingga dengan demikian tidak akan adanya pertemuan antara sperma dan sel telur yang nantinya ahal demikian akan menimbulkan pencegahan kehamilan atau dapat dikatakan tidak akan menimbulkan kehamilan.
Namun dengan demikian, sama halnya hukum positif yang memperbolehkan melakukan perbuatan aborsi atas dasar medis, di dalam hukum Islam pun diketahui dapat melakukan aborsi baik pada saat tahapan penciptaan janin maupun pada saat peniupan ruh pada janin tersebut, dan jika alasannya itu adalah dokter yang menetapkan bahwa jika janin tersebut tetap dipertahankan mengenai keberadaannya untuk tetap hidup, tumbuh dan berkembang didalam rahim seorang wanita maka hal demikian bisa saja mengakibatkan resiko kematian pada ibu tersebut dan dalam hal demikian aborsi ketika janin sudah ditiupkan ruh dapat dilakukan karena terdapat alasan yang syar’i. Karena tujuan dari dilakukannya aborsi terhadap rahim seorang wanita yang semulanya mengandung tersebut adalah sebagai suatu bentuk upaya demi menyelamatkan kehidupan yang melekat terhadap jiwa seorang ibu.
Telah diketahui bersama bahwa janin yang telah menerima ruh yang secara otomatis janin tersebut telah menjalankan proses kehidupan maka kehidupan yang terjadi pada janin tersebut haruslah dan sangat perlu untuk

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
dihormati akan hak untuk hidupnya, dengan salah satu cara yaitu menganggapnya sebagai suatu bentuk wujud yang telah hidup dan tentu dengan wajib untuk dijaga. Dengan demikian agama Islam tentulah melarang  akan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh siapapun yang dimana bahwa perbuatan tersebut melampaui batas dan merenggut hak hidupnya maka agama Islam mengharamkan perbuatan itu. Meskipun dengan kata lain yang melakukan perbuatan yang dikatakan melampaui batas tersebut adalah ayah ataupun bahkan ibunya sendiri tetap diharamkan. Bahkan perbuatan aborsi terhadap janin yang sudah memiliki ruh yang perbuatan tersebut dilakukan terhadap janin yang kehamilannya tersebut berasal dari jalan perzinahan maka tetap saja janin itu tidak dapat dibunuh dan direnggut hak hidupnya karena ia (janin) merupakan manusia yang tidak berdosa dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kotor yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut. 8
Aborsi yang dalam hukum Islam disebut dengan al-ijhadh diklasifikasikan kepada tiga jenis, yaitu sebagai berikut: a. Al-Ijhadh at-Tilqa’i ( Abortus spontanea ) yang dimana bahwa aborsi ini merupakan suatu bentuk proses alami yang dilakukan oleh rahim seorang perempuan untuk dapat mengeluarkan janin yang diperkirakan akan tidak tumbuh sempurna dalam hal unsur-unsur yang berkaitan dengan kehidupan padanya. Bisa saja hal demikian terjadi karena akibat dari sang ibu menderita suatu penyakit didalam dirinya yang mengakibatkan janin tersebut terancam  akan kesempurnaannya untuk menjadi seorang manusia yang memiliki kehidupan.
b. Al-Ijhadh al-‘ilaji ( Abortus provocatus medisinalis ) merupakan suatu bentuk perbuatan aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan atas dasar medis. Yang tujuan dari dilakukannya aborsi ini adalah demi menyelamatkan nyawa sang ibu yang dimana bahwa keadaan tersebut sangat membahayakan ibu apabila proses kehamilan masih terus dijalankan.
c. Al-Ijhadh al-ijtima’i ( Abortusbprovocatus kriminalis ) merupakan suatu bentuk perbuatan aborsi yang dilakukan dengan tidak adanya sebuah dasar atau indikasi medis sehingga tujuan dari dilakukannya perbuatan aborsi terhadap janin tersebut adalah semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi tanpa disertai unsur syar’i. Dan biasanya proses dari dilakukan perbuatan aborsi ini dengan cara-cara yang tidak masuk akal semisal dengan memasukan benda-benda yang berbahaya dan bukan peruntukannya yang dimana perbuatan tersebut tentu membahayakan jiwa seorang perempuan yang melakukan aborsi.
8 Munarif, Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia , Al-Mashadir, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4 (1) 73-86, Januari
2022, hlm. 78

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
Sehingga dengan demikian ulama Indonesia yaitu Ahmad Al-Ghazali yang mengatakan ulama Indonesia bersepakat bahwa perbuatan aborsi adalah bentuk perbuatan yang haram akan tetapi terdapat pengecualian yang jelas yaitu yang berkenaan dengan sebab terpaksa atau terdapat alasan syar’i yang mengharuskan aborsi dilakukan semisal demi menyelamatkan nyawa sang ibu. Hal demikian dapat dilakukan karena agama Islam mensyariatkan jika dalam keadaan darurat seperti itu maka diperintahkan untuk melanggar salah satu madharat yang teringan. Apalabila hasil akhirnya tersebut menyatakan bahwa tidak ada lagi solusi lain selain melakukan aborsi maka perbuatan pengguguran janin demi menjaga keselamatan sang ibu diperbolehkan.
F. Kesimpulan 1. Perbuatan aborsi merupakan sebuah bentuk perbuatan yang melanggar HAM, karena perbuatan dari aborsi merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan guna menghalangi dan melenyapkan sebuah kehidupan bagi janin yang kelak akan menjadi anak selayaknya manusia yang ada, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 poin ke 6 yang bersikan bahwa: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang juga didalamnya termasuk kepada para aparat negara yang perbuatan yang dilakukan dalam bentuk sengaja maupun tidak sengaja, baik berupa sebuah kelalaian yang secara melawan hukum perbuatannya tersebut mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia atau kelompok orang yang dijamin dalam sebuah undang-undang ini, dan serta tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” Dengan demikian, bahwa perbuatan dalam bentuk aborsi yang merupakan upaya perbuatan pembunuhan terhadap calon anak yang perbuatan tersebut dilakukan ketika calon anak tersebut masih  didalam kandungan seorang ibu, maka hal demikian bertentangan dengan Psal 53 kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM. Karena dengan adanya seorang anak atau keberadaan manusia itu diawali dengan sebuah proses terbentuknya manusia atau anak yang diawali oleh janin yang berapa didalam kandungan. Sehingga dengan melakukan perbuatan aborsi maka secara otomatis sama saja dengan melakukan pembunuhan terhadap calon anak yang dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mengambil hak hidup dan juga merenggut hak-hak yang lainnya yang nanti hak-hak tersebut akan melekat terhadap diri anak seiring dengan kelahiran janin tersebut.
2. Sama halnya hukum positif yang memperbolehkan melakukan perbuatan aborsi atas dasar medis, di dalam hukum Islam pun diketahui dapat melakukan aborsi baik pada saat tahapan penciptaan janin maupun pada saat peniupan ruh pada janin tersebut, dan jika alasannya itu adalah dokter yang menetapkan bahwa jika janin tersebut tetap dipertahankan mengenai keberadaannya untuk tetap hidup, tumbuh dan berkembang didalam rahim

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
seorang wanita maka hal demikian bisa saja mengakibatkan resiko kematian pada ibu tersebut dan dalam hal demikian aborsi ketika janin sudah ditiupkan ruh dapat dilakukan karena terdapat alasan yang syar’i. Karena tujuan dari dilakukannya aborsi terhadap rahim seorang wanita yang semulanya mengandung tersebut adalah sebagai suatu bentuk upaya demi menyelamatkan kehidupan yang melekat terhadap jiwa seorang ibu.Telah diketahui bersama bahwa janin yang telah menerima ruh yang secara otomatis janin tersebut telah menjalankan proses kehidupan maka kehidupan yang terjadi pada janin tersebut haruslah dan sangat perlu untuk dihormati akan hak untuk hidupnya, dengan salah satu cara yaitu menganggapnya sebagai suatu bentuk wujud yang telah hidup dan tentu dengan wajib untuk dijaga. Dengan demikian agama Islam tentulah melarang akan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh siapapun yang dimana bahwa perbuatan tersebut melampaui batas dan merenggut hak hidupnya maka agama Islam mengharamkan perbuatan itu. Meskipun dengan kata lain yang melakukan perbuatan yang dikatakan melampaui batas tersebut adalah ayah ataupun bahkan ibunya sendiri tetap diharamkan. Bahkan perbuatan aborsi terhadap janin yang sudah memiliki ruh yang perbuatan tersebut dilakukan terhadap janin yang kehamilannya tersebut berasal dari jalan perzinahan maka tetap saja janin itu tidak dapat dibunuh dan direnggut hak hidupnya karena ia (janin) merupakan manusia yang tidak berdosa dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kotor yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut.
G. Saran 1. Mengenai kehamilan yang dirasa tidak diinginkan, maka seharusnya para ibu yang menjadi korban atau atas dasar keinginannya tersebut tidak melakukan aborsi karena aborsi merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum positif dan juga diharamkan dalam hukum Islam jika tidak ada dasar medis atau dasar kemaslahatan dalam melakukannya.
2. Pihak kepolisian, hendaknya lebih teliti dalam menangani kasus aborsi dan mungkin dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap anak remaja dengan melakukan penyuluhan terhadap bahayanya melakukan aborsi, dampak negatif dari pergaulan bebas, serta pihak kepolisian hendaknya dapat bekerja sama dengan para dokter atau bidan yang mengetahui tentang aborsi serta apabila ada remaja yang datang kepada dokter atau bidan untuk melakukan aborsi  dengan tidak atas dasar medis maka  hendaknya dilaporkan kepada pihak kepolisian.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Sumber Buku
CB. Kurmaryanto. Tolak Aborsi . Kanisius. Yogyakrta, 2005.
Madrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika. Jakarta,2012.
Wibawanto, Jalan kemanusiaan:Panduan untuk memperkuat Hak Asasi Manusia, Lapera Pustaka Utama , Yogyakarta, 1999.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

## C. Sumber Lain
Budiyanto, Siti Ngainnur Rohmah, Analisi Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 7 No. 9 tahun 2020, pp 801-812, DOI; 10.15408.
Munarif, Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia , Al-Mashadir, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4 (1) 73-86, Januari 2022.
Sigit Wibowo, Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia), Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol. 3, No. 1, September 2018.