## PENERAPAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI  ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN
Oleh : Devry Iskandar Bonte 1)
Meiman Rezeki Zebua 2)
Ria Sintha Devi 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail :
devrybonte@gmail.com 1) meimanzebua@gmail.com 2)
kokriasintha@gmail.com 3)

## ABSTRACT
A  Consumer  Financing  Agreement    is  an    obligation  to  fulfill  an  agreement,  in  which  an agreement can be born from an agreement. The Consumer Financing Agreement contains a debt  receivables  agreement    in  it  which  in    the  implementation  of  the    consumer  financing agreement cannot be separated from the possibility of  the debtor defaulting, one of which is in  default case in  Medan district court number 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn.  The purpose of this study is to find out about legal arrangements regarding consumer  financing agreements, forms of default in  consumer  financing agreements at PT.  Mutual Finance, and about the application of the law by the judge against defaults in financing agreements on PT.   Mutual Finance (Verdict Study  No. 12/ Rev.  G.S/ 2020/PN.Mdn). The research method  used in this study uses the  normative juridical method, which is a study that  deductively begins with the analysis  of  articles  in  laws  and  regulations    that  managing  thesis  problems.    Normative means    legal  research    aimed    at    obtaining  normative  knowledge  about  the    relationship between  one  regulation  and  other  regulations  and  their  application  in  practice  (study verdict). Based on the results of the study,  it can be concluded that the legal  arrangements regarding  the  consumer  finance  agreement    are  not  clearly  regulated,    but  the    consumer financing  agreement    is  a  document    the  main      law  that  is  made  lawfully  by  fulfilling  the conditions  as  stipulated  in  Article  1320  of    the  Civil  Code    (KUHPerdata)  between  the financing company and   the consumer side.  The forms of default in the consumer financing agreement  at  PT  ReksaFinance    include,  First,  consumers  or  debtors    cannot  fulfill  the obligations stated in the  agreement  consumer financing.  Second, consumers or debtors are unable    to    maintain  or  maintain  four-wheeled    vehicles  against  the  possibility  of    being damaged,  lost  or  destroyed.    Third,  consumers  or  debtors  lend,  pledge  or  burden  with collateral rights.   cars are used to commit crimes.  The application of the law by the panel of  judges in taking judgment on case No.  12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn is very appropriate and of course it is based on the facts  the law and the correct facts of the trial. And of course it does  not  conflict    with  Supreme  Court    Regulation  Number  4  of  2019      concerning Amendments to Supreme  Court Regulation Number 2 of 2015  concerning governance   the manner of settlement of a  simple lawsuit and  other regulations in question.
Keywords : Application of Law,  Financing Agreement,  Decision Analysis

## ABSTRAK
Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  adalah  kewajiban  untuk  memenuhi  suatu  perikatan, dimana  suatu  perikatan  dapat  lahir  dari  suatu  perjanjian.  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen mengandung    perjanjian  utang  piutang  didalamnya  yang  pada  pelaksanaan  perjanjian
pembiayaan  konsumen  tersebut  tidak  lepas  dari  kemungkinan  debitur  wanprestasi,  Salah satunya dalam kasus wanprestasi pada pengadilan negeri Medan nomor12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn.  adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui tentang  pengaturan  hukum  tentang  perjanjian  pembiayaan  konsumen,bentuk  wanprestasi dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  pada  PT.Reksa  Finance,dan  tentang  penerapan hukum  oleh  hakim  terhadap  wanprestasi  dalam  perjanjian  pembiayaan  pada  PT.  Reksa Finance  (Studi  Putusan  Nomor  12/  Pdt.  G.S/  2020/PN.Mdn).  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yaitu suatu penilitian yang  secara  deduktif  dimulai  dengan  analisis  pasal  pasal  dalam  peraturan  perundang undangan  yang  mengatur  permasalahan  Penelitian.  Bersifat  normative  maksudnya  adalah penilitian  hukum  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  normative  tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktek (studi putusan).  Berdasarkan  hasil  penelitian,dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  hukum  tentang Perjanjian  pembiayaan  konsumen(consumer  Finance  Agreement)  tidak  diatur  secara jelas,akan  tetapi  perjanjian  pembiayaan  konsumen  merupakan  dokumen  hukum  utama  yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagai mana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  antara  pihak  perusahaan  pembiayaan dengan pihak konsumen. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada  PT  Reksa  Finance  antara  lain,  Pertama,  konsumen  atau  debitur  tidak  dapat memenuhi kewajiban  kewajiban  yang  tercantum  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen. Kedua,konsumen  atau  debitur  tidak  mampu  menjaga  atau  merawat  kenderaan  roda  empat terhadap  kemungkinan  rusak,hilang  maupun  musnah.  Ketiga,  konsumen  atau  debitur meminjamkan,menjaminkan  atau  membebani  dengan  hak  jaminan.  Dan  yang  keempat, konsumen  atau  debitur/pihak  lain  menggunakan  kenderaan  mobil  digunakan  untuk melakukan  kejahatan.  Penerapan  hukum  oleh  majelis  hakim  dalam  mengambil  putusan terhadap  perkara  Nomor  12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn  sudah  sangat  tepat  dan  tentunya  sudah berdasarkan  fakta-fakta  hokum  dan  fakta  fakta  persidangan  yang  benar.Dan  tentunya  tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  tata  cara  penyelesaian gugatan sederhana dan peraturan lain yang bersangkutan.
Kata Kunci :Penerapan Hukum, Perjanjian Pembiayaan, Analisis Putusan

## I. PENDAHULUAN
Keberadaan  pembiayaan  konsumen lahirnya  karena  adanya  kesepakatan  antara dua  pihak  perusahaan  pembiayaan  dan konsumen yang mempedomani adanya asas kebebasan
berkontrak. Perjanjian
pembiayaan
konsumen (Consumer Finance) tidak diatur dalam Kitab Undang- Undang
Hukum Perdata, sehingga dikategorikan  termasuk  perjanjian  tidak bernama. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ditegasaka nbahwa “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka  yang  membuatnya”.Sebenarnya yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah, suatu  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah
artinya  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang  mengikat  kedua  belah  pihak. Perjanjian  itu  pada  umumnya  tidak    dapat ditarik  kembali  kecuali  dengan  persetujuan tertentu  dari  kedua  belah  pihak  atau berdasarkan  alasan  yang  telah  ditetapkan oleh Undang-undang.
Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen, pada  dasarnya  akan  melahirkan  suatu mekanisme,  dimana  pihak  yang  mampu ingin  memperoleh  keuntungan  dari  dana yang  dimiliki  dan  pihak  yang  kurang mampu berkeinginan untuk membeli barang  dengan  cara  yang  memungkinkan baginya.  Oleh  Karena  itu  diperlukan  suatu bentuk  konkrit  hubungan  para  pihak
tersebut  yang  tertuang  dalam  perjanjian Pembiayaan Konsumen.
Konsumen adalah pihak yang paling mengetahui barang-barang yang dibutuhkannya  dan  mempunyai  inisiatif pertama  untuk  menghubungi  perusahaan pembiayaan konsumen.Sebelum menghubungi perusahaan tersebut, konsumen  telah  menetapkan  daftar  barang yang dibutuhkan dengan harganya berdasarkan penawaran dari pihak pemasok.Atas permohonan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen menyiapkan  dokumen  pendahuluan  berupa barang permohonan kredit (credit application form) untuk diisi oleh konsumen.  Pada  tahap  berikutnya  pihak konsumen  menghubungi  pihak    pemasok untuk  mengadakan  perjanjian  jual  beli barang.  Perjanjian  tersebut  disetujui  oleh kedua  belah  pihak  syarat  bahwa  harga barang  akan  dibayar  tunai  oleh  pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Setelah pembayaran  dilakukan,  pihak  pemasok menyerahkan barang kepada pihak konsumen.  Karena  ini  adalah  perjanjian jual  beli,  maka  berlaku  semua  ketentuan tentang  jual  beli  dengan  segala  akibat hukumnya,  kecuali  bila  ditentukan  lain secara khusus dalam perjanjian.
Sesuai dengan perjanjian pembiayaan  konsumen  dan  perjanjian  jual beli  yang  telah  dilaksanakan,  pihak konsumen  membayar  harga  barang  kepada perusahaan  pembiayaan  konsumen  secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas,
Semua  dokumen  kepemilikan  atas  barang dikuasai  oleh  perusahaan  pembiayaan consumen sebagai jaminan secara fidusia.Apabila Konsumen melakukan wanprestasi  dalam  arti  tidak  mampu  lagi membayar  (macet),  maka  perusahaan pembiayaan  konsumen  berdasarkan  kuasa untuk menjual, melakukan penjualan barang  guna  menutup  hutang  konsumen yang belum dilunasi. Wanprestasi mempunyai  akibat  hokum  yaitu  ketika debitur  lalai,  yaitu  dengan  cara  yang dimaksud  dalam  Pasal  1238  KUHPerdata
yang menyatakan bahwa  “siberutang adalah  lalai  apabila  ia  dengan  surat perintah  atau  dengan  akta  sejenis  itu  telah dianyatakan  lalai,  atau  demi  perikatannya sendiri  ialah  jika  ia  menetapkan  bahwa siberutang  harus  dianggap  lalai  dengan lewatnya
waktu yang ditentukan”.Selanjutnya  terhadap  barang jaminan  yang  didalam  perjanjian  kredit debitur melakukan wanpretasi, maka ekseskusi  dapat  dilakukan  secara  langsung berdasarkan title eksekutorial yang melekat pada  jaminan  tersebut,  sehingga  kreditur berdasarkan hal tersebut, atas kekuasaannya  berhak  menarik  kendaraan bermoto  rtersebut  dan  menjualnya  guna pelunasan  hutang  debitur.  Hal  tersebut pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42  Tahun  1999  tentang    Jaminan  Fidusia disebutkan,  “Apabila  debitur  cidera  janji, Penerima  Fidusia  mempunyai  hak  untuk menjual  benda  yang  menjadi  obyek Jaminan  Fidusia  atas    kekuasaannya sendiri”.Seperti  pada  posisi  kasus  dengan No 12/pdt.G.S/2020/PN.MDN berikut ini: Bahwa  Penggugat  merupakan  perusahaan berbadan  hukum    yang  bergerak  dalam bidang  pembiayaan  yang  berkantor  di Medan yang bernama PT. REKSA FINANCE, dimana penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada tergugat atas  pembelian  1  (satu)  unit  mobil  merk Toyota  Calya  G1,2  M  Bensin  MT,  Tahun 2017, warna merah, dengan nomor rangka : MHKA6GJ6JHJ054502,  dengan  nomor mesin  :    3NRH166927,  No.  Polisi  :  BK 1478  YV,  sesuai  dengan  Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor  :  8241220190300010,  Tanggal  13 Maret  2019.  Bahwa  sesuai  perjanjian Pembiayaan  tersebut,  Tergugat  membayar cicilan  angsuran  kredit  untuk  jangka selama  48  (empat  puluh  delapan)  bulan sebesar Rp. 3.789.000 (tiga juta tujuh ratus delapan  puluh  Sembilan  ribu  rupiah) kepada  penggugat  setiap  bulannya  dengan jatuh  tempo  setiap  tanggal  13  disetiap bulannya.
Bahwa  sejak  tanggal  13  Maret  2019, tergugat  hanya  melakukan  pembayaran
angsuran  sebanyak  lima  kali,  dan  sampai gugatan sederhana ini didaftarkan dipengadilan  Negeri  Medan,  tergugat  tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada penggugat. Atas perbuatan tergugat yang telah melakukan wanprestasi tersebut, telah menimbulkan kerugian kepada penggugat  sebesar  Rp.  236.866.200,-(dua ratus  tiga  puluh  enam  juta  delapan  ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang di  atas,  maka  ditemukan  beberapa  pokok permasalah yang perlu untuk diteliti adalah sebagai berikut :
1. Bagaiamana  bentuk  wanprestasi  dalam perjanjian  pembiayaan  konsumen  pada PT. Reksa Finance?
2. Bagaimana  penerapan  hukum  oleh hakim  terhadap  wanprestasi  dalam perjanjian  pembiayaan  pada  PT.  Reksa Finance(Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn)?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Perjanjian
Perjanjian atau persetujuan merupakan  terjemahan  dari  overeenkomst, dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  dinyatakan suatu  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  perjanjian  atau persetujuan atau lebih mengikatkan dirinya terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih. “Perjanjian atau persetujuan(overeenkomst) yang dimaksud dalam Pasal 1313
KUHPerdata  hanya  terjadi  atas  izin  atau kehendak (toestemming) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.”
Prestasi terlihat baik dalam perjanjian  yang  bersifat  sepihak  atau unilateral  agreement,  artinya  prestasi  atau kewajiban  tersebut  hanya  ada  pada  satu pihak  tanpa  adanya  suatu  kontra  prestasi atau  kewajiban  yang  diharuskan  dari pihaklainnya.  Prestasi  juga  terdapat  dalam perjanjian  yang  bersifat  timbal  balik  atau bilateral  (or  reciprocal  agreement),  dimana dalam bentuk perjanjian ini masing-masing
pihak  yang  berjanji  mempunyai  prestasi atau  kewajiban  yang  harus  dipenuhi terhadap pihak yang lainnya.
Pengaturan  hukum  perikatan  menganut system terbuka. Artinya setiap orang bebas melakukan  perjanjian,  baik  yang  sudah diatur  maupun  belum  diatur.  DalamPasal 1338  KUHPerdata dinyatakan bahwa semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka  yang  membuatnya.  Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk:
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun c. Menentukan isi perjanjian,
pelaksanaan, dan persyaratannya
d. Menentukan  bentuk  perjanjian,  yaitu tertulis atau lisan.
2. Asas-Asas Dalam Perjanjian
Asas  hokum  bukan  merupakan hokum  konkrit,  melainkan  pikiran  dasar yang  umum  dan  abstrak,  atau  merupakan latar  belakang  peraturan  konkrit  yang terjelma dalam peraturan perundang- undangan dan putusan hakim yang merupakan  hokum  positif.Asas  hokum dapat  diketemukan  dengan  mencari  sifat- sifat  atau  ciri-ciri  yang  umum  dalam peraturan  konkrit  tersebut.Setidaknya  ada lima  asas  yang  harus  diperhatikan  dalam membuat  perjanjianya    itu  asas  kebebasan berkontrak,  asas  konsensualisme,  asas Pacta  Sunt  Servanda,asas  itikad  baik  dan asas Kepribadian(personality).
1) Asas kebebasan berkontrak
Asas  kebebasan    berkontrak  adalah suatu  asas  yang  memberikan  kebebasan kepada para pihak untuk:
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
2) Asas konsensualisme Dalam  hokum  perjanjian  berlaku asas  konsensualisme.  Perkataan  ini  berasal dari  perkataan  latinconsensus  yang  berarti sepakat.  Arti  asas  konsensualisme  adalah perjanjian  dan  perikatan  yang  timbul karenanya  itu  sudah  dilahirkan  sejak  detik tercapainya  kesepakatan.  Perjanjian  itu sudah  sah  apabila  sudah  sepakat  mengenai hal  hal  yang  pokok  walau  pun  belum  ada perjanjian  tertulisnya sebagai  sesuatu formalitas.  Asas  konsensualisme  tersebut lazimnya  disimpulkan  dari  pasal  1320 KUHPerdata,  yang  berbunyi  untuk  sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
a. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya
b. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
3. Pengertian Wanprestasi
Perkataan  wanprestasi  berasal  dari Bahasa  Belanda  yang  artinya  prestasi buruk.Wanprestasi  adalah  suatu  sikap dimana  seseorang  tidak  memenuhi  atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.Wirjono  Prodjodikoro  mengatakan bahwa  wanprestasi  adalah  ketiadaan  suatu prestasi  didalam  hokum  perjanjian,  berarti suatu  hal  yang  harus  dilaksanakan  sebagai isi dari suatu perjanjian. Barang kali dalam Bahasa  Indonesia  dapat  dipakai  istilah “pelaksanaan  janji  untuk  prestasi  dan ketiadaan  pelaksanaannya  janji  untuk wanprestasi.”

## 3. METODE PENELITIAN
1.Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  hukum  yang digunakan dalam penelitia nyang dilakukan adalah  metode  penelitian  hukum yang  Yuridis  Normatif  dinamakan    juga dengan  penelitian  hokum  normative  atau penelitian hokum doktrinal. Pada penelitian  normatif  data  sekunder  sebagai sumber/bahan  informasi  dapat  merupakan
bahan  hukum  primer,  bahan  hokum sekunder dan bahan hokum tirtier.
Data  sekunder  adalah  data  yang mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku buku,  hasil-hasil  penelitian  yang  berwujud laporan.  Data  sekunder  ini  terdiri  dari bahan  hukum  primer,  bahan  hokum sekunder,  dan  bahan  hokum  tersier,  yaitu dapat sebagai berikut:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  berupa peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
1) Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan Nomor : 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn
2) Peraturan  PresidenRepublik  Indonesia No.9  Tahun  2009  tentang  Lembaga Pembiayaan
3) Undang-Undang  Nomor.42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer seperti perundang-undangan, literature,  jurnal,  pendapat  para  ahli, media  massa,  dan  lain  sebagainya  yang berkaitan  dengan  permasalahan  dalam penelitian ini.
c. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap data  hukum  sekunder  seperti  kamus, ensiklopedia,  dan  website  maupun sumber  hukum  lainnya  yang  sejenis ataupun  berhubungan  dengan  penelitian ini.
2. Sifat Penelitian
Rancangan  penelitian  Penelitian  ini bersifat  penelitian  deskriptif  analitis  yaitu analisis  data  yang  dilakukan  tidak  keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori  atau  konsep  yang  bersifat  umum diaplikasikan  untuk  menjelaskan  tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi  atau  hubunga  nseperangkat  data dengan seperangkat data yang lain.

## 3.Metode Pengumpulan Data
Berdasarkan  pendekatan  dan  data dalam  penelitian  ini,  maka    metode pengumpulan  data  yang  dipakai  adalah studi  kepustakaan,  yaitu  menelaah  bahan hukum  primer  maupun  bahan  hokum sekunder  yang berkaitan dengan penerapan hukum  oleh  hakim  terhadap  wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada PT. Reksa  Finance  (Studi  Putusan  Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn).
4.Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data Prosedur pengumpul dan
pengambilan  data  yang  digunakan  dalam penulisan  Penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan (library research), yaitu dengan  melakukan  penelitian  terhadap berbagai  literatur  yang  relevan  dengan permasalahan  Penelitian  ini  seperti,  buku- buku,  makalah,  artikel  dan  berita  yang diperoleh  penulis  dari  internet  yang bertujuan  untuk  mencari  atau  memperoleh konsepsi-konsepsi,  teori-teori  atau  bahan- bahan  yang  berkenaan  dengan  tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.
5.Analisis Data
Analisis data  yang dilakukan dalam penulisan Penelitian ini adalah dengan cara kualitatif,  yaitu  dengan  menganalisis  data lalu  diorganisasikan  dalam  pendapat  atau tanggapan  dan  data-data  sekunder  yang diperoleh  dari  pustaka  kemudian  dianalisis sehingga  diperoleh  data  yang  dapat menjawab  permasalahan  dalam  Penelitian ini. Alasan memilih analisis secara kualitatif  karena  lebih  praktis  untuk mendapatkan  gambaran/penjelasan  atau peristiwa  secara  mendalam.Dan  dapat mendorong  pemahaman  atas  substansi  dari suatu peristiwa.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Hukum  Oleh  Hakim Terhadap  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian Pembiayaan Pada Pt Reksa Finance (Studi
Putusan Nomor
12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn)
1. Kasus Posisi
Pada suatu perkara yang telah Putus oleh  Pengadilan  Negeri  Medan  dengan Putusan  Nomor  12/Pdt.G.S/2020.PN.Mdn, dalam  putusan  ini  tentunya  ada  memua ttentang  kasus  posisi,  dan  beberapa pertimbangan. Musyawarah juga dilakukan oleh  para  Majelis  Hakim  ketika  proses pengambilan Putusan terhadap suatu perkara  yang  mereka  sedang  mereka tangani.Berikut ini akan penulis papakarkan  data  yang  terdapat  pada putusan  yang  memuat  tentang  kasus  posisi antara  penggugat  dengan  tergugat  I  dan tergugat  II  dalam  perkara  ini.  Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut :
Tergugat  I  merupakan  pegawai negeri sipil di dinas perkebunan pemerintah Provinsi  Sumatera  Utara,  dan  pasangan suami  istri  dengan  tergugat  II,  yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Reksa Finance selaku penggugat  pada  tanggal  19  Februari  2019, dengan  tujuan  untuk  member  satu  unit mobil  merk/type    :  Toyota  Calya  G1,2  m Bensin  MT,  Tahun  2017,  berwarna  merah dengan No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ054502,  No.  Mesin : 3NRH166927,  No.  Polisi  :  BK  1478  YV, dan telah disetujui oleh penggugat.
Selanjutnya pada tanggal 19 Februari  2019,  PT  Reksa  Finance  selaku perusahaan  yang  bergerak  di  bidang pembiayaan,  menyediakan  fasilitas  dana pembiayaan kepada tergugat I dan II untuk membayar harga pembelian satu unit Mobil Calya  tersebut  dalam  surat  perjanjian pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia  dan surat  perjanjian  jaminan  fidusia  Nomor 8241220190300010 tanggal 13 Maret 2019.
Sebagai pelaksanaan atas perjanjian tersebut,  tergugat  I  dan  II  akan  melakukan pembayaran  dengan  cara  mengangsur kepada penggugat dengan angsuran perbulan  sebesar  Rp.  3.789.000,-  (tiga  juta tujuh  ratus  delapan  puluh  Sembilan  ribu rupiah)  dengan  jangka  waktu  angsuran  48 bulan  dan  pembayaran  angsuran  jatuh tempo  pada  tanggal  13  setiap  bulannya. Akan  tetapi  sejak  tanggal  13  Maret  2019,
Tergugat  I  dan  II  hanya  melakukan pembayaran  angsuran  sebanyak  lima  kali yaitu angsuran pertama (bulan Maret 2019) dibayar  pada  tanggal  13  Maret  2019 sekaligus dengan pembayaran Down Payment (DP), angsuran kedua (bulan April 2019)  dibayarkan  pada  tanggal  12  April 2019,  angsuran  ketiga  (bulan  Mei  2019) dibayarkan  pada  tanggal  26  Mei  2019, angsuran  keempat  (bulan  Juni  2019) dibayarkan  pada  tanggal  30  Juni  2019, angsuran kelima (bulan Juli 2019) dibayarkan pada tanggal 25 September  2019,  dan  sampai  gugatan sederhana  ini  didaftarkan  di  pengadilan Negeri  Medan,  Tergugat  I  dan  II  tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada penggugat.
Atas  perbuatan  tergugat  I  dan  II yang telah ciderajani (wanprestasi)
tersebut,  PT.  Reksa Finance  selaku penggugat sudah berulang kali menghubungi, mengingatkan dan
mengunjungi  Tergugat  I  dan  II  agar melakukan pembayaran angsuran bulanannya  kepada  penggugat,  namun tergugat  I  dan  II  sampai  saat  ini  tidak memiliki  itikad  baik  dan  selalu  janji-janji akan  melakukan  pembayaran  namun  pada kenyataannya tergugat  I dan  II  sampai saat ini  sudah  9  (Sembilan)  bulan  tidak melakukan pembayaran angsurannya kepada  penggugat  dan  dalam  hal  ini tentunya sangat merugikan penggugat.
Adapun total kerugian yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, adalah sebagai berikut :
a. Angsuran  selama  48  bulan  x Rp.3.789.000, = Rp.181.872.000,-
b. Angsuran  yang  dibayar  5  bulan  x Rp.3.789.000, = Rp. 18.945.000,- Sisa angsuran = Rp. 162.927.000,-
c. Denda  keterlambatan  angsuran  9 bulan = Rp. 6.675.300,-
d. Denda  keterlambatan  9  bulan  x Rp.19.000,/per hari = Rp. 17.263.900,-
e. Biaya  honor  dan  operasional pengacara  =  Rp.  50.000.000,- Total  kerugian  sampai  dengan bulan April 2020 = Rp.236.866.200,- Oleh  karena  itu  sudah  patut  dan
beralasan menurut hokum apabila penggugat  memohon  kehadapan  ketua pengadilan Negeri Medan apabila penggugat  memohon  kehadapan  ketua pengadilan  Negeri  Medan  melalui  majelis hakim  yang  memeriksa  dan  memutus perkara ini, dapat kiranya menghukum para tergugat  baik  tergugat  I  dan  II  untuk membayar  seluruh  biaya  yang  timbul selama pemeriksaan perkara ini.
2.Pertimbangan Hakim
Dalam  mengambil  suatu  putusan terlebih dahulu hakim melakukan pertimbangan - pertimbangan yang menyebabkan  terjadinya  suatu  gugatan adapun  dalam  putusan  ini  pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :
Menimbang  bahwa  maksud  dan tujuan  gugatan  penggugat  pada  pokoknya adalah mengenai pembiayaan oleh penggugat dalam hal ini PT. Reksa Finance kepada  tergugat  I  dan  II  atas  1  (satu)  unit mobil  merk/type  :  Toyota  Calya  G1,2  M Bensin MT, Tahun 2017, warna merah, No. Rangka  :  MHKA6GJ6JHJ054502,  No. Mesin  :  3NRH166927,  No.  Polisi  :  BK 1478YV, sebagaimana dalam surat perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan fidusia dan surat perjanjian jaminan fidusia No.8241220190200010  tangal  13  Maret 2019. Angsuran perbulannya adalah sejumlah  Rp.  3.789.000,-  (tiga  juta  tujuh ratus  delapan  puluh  Sembilan  ribu  rupiah) dengan  jangka  waktu  selama  48  (empat puluh  delapan)  bulan  dimana  pembayaran angsuranj  atuh  tempo  pada  tanggal  13 setiap  bulannya.  Menurut  penggugat,  sejak tanggal  13  Maret  2019  sekaligus  dengan pembayaran Down Payment (DP), angsuran kedua (bulan April 2019) dibayar pada  tanggal  12  April  2019,  angsuran ketiga  (bulan  Mei  2019)  dibayar  pada tanggal  26  Mei  2019,  angsuran  keempat (bulan  Juni  2019)  dibayar  pada  tanggal  30
Juni  2019,  angsuran  kelima  (bulan  Juli 2019)  dibayar  pada  tanggal  25  September 2019,  dan  sampai  gugatan  sederhana  ini didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  Medan, Tergugat  I  dan  II  tidak  pernah  lagi melakukan  kewajibannya  untuk  membayar angsuran tiap bulannya kepada penggugat.
Menimbang, bahwa menurut Penggugat  bahwa  Tergugat  I  dan  II  telah cidera janji (wanprestasi), Penggugat sudah berulang  kali  menghubungi,  mengingatkan dan  mengunjungi  Tergugat  I  dan  II  agar melakukan pembayaran angsuran bulanannya  kepada  Penggugat,  namun Tergugat  I  dan  II  sampai  saat  ini  tidak memiliki  itikad  baik  dan  selalu  janji-janji akan  melakukan  pembayaran  namun  pada kenyataanya  Tergugat  I  dan  II  sampai  saat ini  sudah  9  (Sembilan)  bulan  tidak melakukan pembayaran angsurannya kepada  Penggugat  dan  hal  ini  sangat merugikan Penggugat.
Menimbang, bahwa akibat perbuatan wanprestasi  yang dilakukan oleh
Tergugat I dan II tersebut, telah menimbulkan  kerugian  kepada  Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
f. Angsuran  selama  48  bulan  x Rp.3.789.000, = Rp.181.872.000,-
g. Angsuran  yang  dibayar  5  bulan  x Rp.3.789.000, = Rp. 18.945.000,- Sisa angsuran = Rp. 162.927.000,-
h. Denda  keterlambatan  angsuran  9 bulan = Rp. 6.675.300,-
i. Denda  keterlambatan  9  bulan  x Rp.19.000,/per hari = Rp. 17.263.900,-
j. Biaya  honor  dan  operasional pengacara  =  Rp.  50.000.000,-
Total  kerugian  sampai  dengan bulan April 2020 =
Rp.236.866.200,- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan  bukti-bukti  surat  yang  diberi tanda P-1 sampai P-14 dan  saksi-saksi atas nama  Andi  Sumitro  dan  Ramses  P. Simanjuntak, S.T.
Menimbang,  bahwaTergugat  I  dan II  telah  mengajukan  bukti-bukti  surat  yang
diberi  tanda  T.I.II-1  dan  saksi-saksi  atas nama Deryanto dan Fauziah Derawati Nasution.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan
Pasal 1313 KUHPerdata : “suatu persetujuan adalah  suatu  perbuatan  dimana satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri terhadap satu orang lain atau lebih, dimana suatu  persetujuan/perjanjian  itu  bersumber dari  perikatan.  Perikatan  ditujukan  untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atauuntuktidakberbuatsesuatu  (Pasal  1234 KUHPerdata)
Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur)  tidak  melakukan  apa  yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi  seorang debitur terdiri dari empat macam unsur/kriteria, yaitu :
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi  akan  dilakukannya, atau
b. Melaksanakan apa yang
dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau c. Melakukan apa yang
dijanjikannya tetapi terlambat,
atau
d. Melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.
Menimbang,  bahwa  adapun  akibat hokum ataupun sanksi bagi seorang debitur yang  melakukan  wanprestasi  tersebut adalah  membayar  ganti  rugi,  pembatalan perjanjian,  peralihan  resiko,  membayar biaya perkara.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan  hak  dan  kewajiban  hukum yang  dilakukan  karena  adanya  suatu perikatan.
Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan jawaban  Tergugat  I  dan  II,  pada  dasarnya Tergugat  I  dan  II  mengakui  adanya peristiwa  hukum  yang  terjadi  antara Penggugat  dengan  Tergugat  I  dan  II  yaitu pembiayaan  atas  1  (satu)  unit  Mobil
merk/type  Toyota  Calya  G1,2  m  Bensin MT,  Tahun  2017,  berwarna  merah  dengan No.  Rangka  :  MHKA6GJ6JHJ054502,  No. Mesin  :  3NRH166927,  No.  Polisi  :  BK 1478 YV, sebagaiman adalah surat perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan fidusia dan surat perjanjian jaminan fidusia No.  8241220190300010  tanggal  13  Maret 2019  (bukti  P7).  Sehingga  sepanjang hubungan  hukum  yang  terjadi  antara Penggugat  dengan  Tergugat  I  dan  II  telah terbukti.
Menimbang,  bahwa  alasan  yang dikemukan  oleh  Tergugat  I  dan  II  yang menyatakan bahwa pembayaran uang muka adalah  uang  dari  adikTergugat  I  yang bernama    Deriyanto  serta  pembayaran angsuran  setiap  bulan  berasal  Derianto, dimana  unit  mobil  juga  dipakai  oleh Derianto,  karena  secara  nyata  dalam  bukti P-4, yang mengajukan permohonan pembiayaan  kepada  Penggugat  adalah Tergugat I dan II selaku suami isteri, bukan Derianto.  Demikian  juga  dalambukti  P-7, yang  menandatangani  surat  perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah Tergugat  I  dan  II.  Oleh  karena  ituTergugat I  dan  II  wajib  memenuhi  segala  kewajiban yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian tersebut.  Sehingga  dengan  demikian  segala resiko  yang  terjadi  sebagai  akibat  tidak dipenuhinya  isi  dari  perjanjian  juga menjadi  tanggungjawab  Tergugat  I  dan  II. Dipersidangan juga terbukti dari keterangan saksi  Penggugat  serta  saksi  Tergugat  I  dan II,  keberadaan  unit  yang  saat  ini  berada ditangan dipihak lain tidak pernah dilaporkan  oleh  Tergugat  I  dan  II  kepada Penggugat.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan bukti  P-9,  terhitung  sejak  bulan  Agustus 2019  sampai  dengan  sekarang,  Tergugat  I dan  II  tidak  memenuhi  kewajibannya sebagaimana  yang  telah  disepakati  dalam bukti  P-7,  dimana  hal  ini  diakui  oleh Tergugat I dan II.
Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka
perbuatanTergugat  I  dan  II  tersebut  diatas
“tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi akan dilakukannnya” dan/atau “melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya, tetapi  tidak  sebagai  mana  dijanjikan”,  oleh karenanya  Tergugat  I  dan  II  terbukti  telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan keseluruhan  pertimbangan  hokum  tersebut di  atas,  maka  Penggugat  dipandang  telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya  bahwa  Tergugat  I  dan  II  telah wanprestasi.
Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil sangkalan  Tergugat  I  dan  II  yang menyatakan  bahwa  berdasarkan  Perma Nomor 4 Tahun 2019 gugatan sederhanahanya  terdiri  dari  satu  orang Penggugat  dan  satu  orang  Tergugat,  oleh karena Penggugat dalam gugatannya menarik  Agustiar  selaku  Tergugat  II, makagugatan  Penggugat  bukan  gugatan sederhana.  Terhadap  hal  tersebut,  telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa keberadaan  Tergugat  I  dan  II  selaku  suami isteri yang bertindak sebagai pihak pemohon dalam pembiayaan tersebut dimana  kepentingan  hukumnya  adalah sama sehingga hal tersebut tidak bertentangan  dengan  Perma  Nomor.  4 Tahun 2019.
2. Bentuk Wanprestasi
Dalam

## Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen Pada PT. Reksa Finance
Beberapa  bentuk  wanprestasi  yang sering  terjadi  pada  perusahaan  pembiayaan dapat  disebabkan  faktor  internal  dan eskternal  ialah  terjadi  dipengaruhi  oleh faktor  yang  berasal  dari  pihak  perusahaan dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan  dengan  baik.  Faktor  tersebut ialah  perusahaan  dalam  melaksanakan perjanjian pembiayaan melakukan perbuatan sebagai berikut :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan  perjanjian  tapi  tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Terlambat melaksanakan perjanjian.
4. Melaksanakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.
Bentuk wanprestasi perusahaan pembiayaan  berdasarkan  hal-hal  di  atas dilakukan  setelah  adanya  suatu  perjanjian. Salah  satu  contoh  ialah  ketika  Perusahaan melaksanakan  perjanjian  yang  disebabkan oleh  kondisi  perusahaan  yang  tidak memungkinkan untuk melaksanakan perjanjian  seperti  pailit,  dan  lain-lain, sehingga Perusahaan dianggap wanprestasi. Wanprestasi  dalam  pembiayaan yang dilakukan  oleh  perusahaan  pembiayaan juga  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal. Adapun  faktor  eksternal  ini  disebabkan oleh  pihak  konsumen  atau  debitur  yang melakukan bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut:
1. Konsumen  atau  debitur  tidak  dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang  tercantum  dalam  perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Konsumen atau debitur tidak mampu  menjaga  atau  merawat kenderaan  roda  empat  terhadap kemungkinan  rusak,  hilang  maupun musnah.
3. Konsumen atau debitur meminjamkan,  menjaminkan  atau membebani  dengan  hak  jaminan,
menjual  atau  melakukan  perbuatan- perbuatan  yang  mempunyai  tujuan mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain.
4. Konsumen  atau  debitur/pihak  lain menggunakan kenderaan mobil digunakan untuk melakukan
kejahatan,  sehingga  benda  jaminan Objek Fidusia menjadi barang bukti di  Pengadilan,  bahkan  barang  bukti tersebut sering dirampas oleh Negara, sehingga menyebabkan
kerugian bagi perusahaan
pembiayaan.
Adapun  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen yang dinyatakan sebagai peristiwa  Cidera  janji  atau  wanprestasi yaitu menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Jangka Waktu sebagaimana
disebutkan  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen, Kreditur berhak sewaktu-waktu menghentikan  dan  memutuskan  Perjanjian Pembiayaan
Konsumen dengan
mengenyampingkan  ketentuan  Pasal  1266 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata terkait  dengan  kewajiban  pembatalan melalui putusan pengadilan untuk pengakhiran  suatu  perjanjian,  sehingga dalam  hal  menghentikan  dan  memutuskan Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen,  dan Kreditur tidak diwajibkan untuk memberikan  surat  pemberitahuan  (somasi) atau  surat  peringatan  juru  sita  atau  surat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam  hal  demikian,  seluruh  Jumlah Terhutang  yang  timbul  kepada  Kreditur menjadi  wajib  untuk  dibayar  seketika  dan sekaligus  yaitu  dalam  hal  Debitur  lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini:
1. Debitur tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran Angsuran  yang  lebih  kecil  atau kurang  dari  jumlah  Angsuran  yang seharusnya kepada kreditur
berdasarkan  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktu saja.
2. Debitur tidak mempertahankan atau melakukan perubahan asuransi sebagaimana yang disyaratkan dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini.
3. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan  suatu  ketentuan  atau persyaratan  lain  yang  dinyatakan secara  tegas  atau  tersirat  dalam Lampiran  Pembiayaan  Konsumen dan/atau setiap perjanjian, dokumen atau  agunan  yang  dimaksudkan dalam
Lampiran
Perjanjian Pembiayaan  Konsumen  ini  dan kelalaiam  tersebut  tidak  diperbaiki (jika  kelalaian  disyaratkan  untuk diperbaiki  oleh  Kreditur)  dalam waktu  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah pemberitahuan  tertulis  mengenai
kelalaian  tersebut  disampaikan  oleh kreditur kepda debitur.
4. Apabila menurut pertimbangan kreditur, keadaan keuangan debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur  sedemikian  rupa  sehingga debitur  tidak  dapat  membayar angsuran dan atau jumlah terhutang.
Apabila  debitur  meninggal  dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon  bubar  atau  ditangguhkan sementara.
5. Apabila debitur mengajukan permohonan  pailit  atau  dinyatakan pailit  atau  mengajukan  penundaan pembayaran  atau  karena  sebab apapun  tidak  berhak  mengurus  dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan  atau  terhadap  tuntutan kepailitan terhadap debitur.
6. Apabila  terhadap  debitur  diajukan gugatan  perdata  dan/atau  penetapan sebagai  tersangka  dalam  kasus pidana  dan/atau  terdapat  putusan atas perkara tersebut.
7. Apabila  sebagian  atau  seluruh kekayaan debitur disita.
8. Apabila barang musnah baik seluruhnya  atau  sebagian,  atau  hak penguasaannya  berakhir  atau  disita oleh pihak yang berwenang.
9. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat,  keterangan-keterangan yang diberikan debitur atau kreditur ternyata palsu atau tidak benar. Adapun  bentuk  wanprestasi  pada perusahaan  pembiayaan  yaitu  dengan  tidak melakukan  pembayaran  atau  terlambat melakukan  pembayaran  angsuran.  Proses dari tunggakan angsuran tersebut yaitu :
1. Sebelum  dilakukan  penarikan atas  kendaraan  sebagai  jaminan objek  fidusia  dilakukan  telefon artinya konsumen dalam 1-7 hari
dilakukan  telepon  dari  kantor untuk
segera melakukan pembayaran. Ketika dalam waktu 1-7 hari dari waktu yang ditetapkan untuk membayar
angsuran  tidak  diindahkan  maka dalam  hari  ke-8  sampai  30  hari dilakukan surat peringatan pertama dan kedua. Ketika dalam hari ke-31 sampai hari ke-90 jika tidak  melakukan  pembayaran maka  dikeluarkan  surat  kuasa penarikan yang diberikan Perusahaan  pembiayaan  kepada pihak  ketiga  yg  berbentuk  badan hukum perseroan terbatas.
2. Atas wanprestasinya debitur maka  segera  dengan  sukarela ataupun  tanpa  sukerala  debitur harus  segera  menyerahkan  unit kendaraan yang dikreditnya kepada  perusahaan  pembiayaan apabila setelah dilakukan penarikan  atau  eksekusi  jaminan fidusia masih diberikan kesempatan 7 hari kepada konsumen  untuk  menyelesaikan kewajiban atau tunggakannya. Namun  apabila  dalam  7  hari setelah  penarikan  tersebut  tidak  bisa diselesaikan  konsumen,  maka  perusahaan pembiayaan akan menerbitkan surat penyelesaian  kredit  dalam  tempo  7  hari agar  segera  melunasi  segala  bentuk hutangnya.  Apabila  dalam  tempo  lewat waktu 7 hari setelah surat peringatan kredit dikirmkan  kepada  debitur  akan  tetapi tidak menjalankan kewajibannya, maka perusahaan  pembiayaan  dengan  segala perjanjian yang dibuat oleh kreditur dengan debitur  akan  segera  melakukan  pelelangan umum.  Itu  merupakan  konsekuensi  dari wanprestasi.
Wanprestasi merupakan kenyataan  sebaliknya  dari  prestasi.Dalam hal  ini,  jika  dalam  prestasi,  isi  dari perjanjian  dijalankan/dipenuhi  oleh  para pihak,  maka  dalam  wanprestasi  tidak menjalankan/memenuhi  isi  perjanjian  yang bersangkutan.
Makanya,  untuk  istilah  wanprestasi ini,  dalam  hukum  Inggris  disebut  dengan istilah default”, atau “non  fullfilment” ataupun “breach of contract”. Berdasarkan uraian  di  atas,  maka  bentuk-bentuk
wanprestasi yang dikaitkan dalam Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  oleh Perusahaan  pembiayaan  yaitu  pelaksanaan perjanjian  yang  tidak  dipenuhi  prestasinya oleh  debitur  sehingga  apabila  ada  prestasi yang  tidak  dipenuhi,  sekecil  apapun prestasi  itu,  harus  dianggap  telah  terjadi wanprestasi  dengan  berbagai  konsekuensi hukumnya.

## 5. SIMPULAN
1. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian  pembiayaan  konsumen  pada PT  Reksa  Finance  antara  lain,  Pertama, konsumen  atau  debitur  tidak  dapat memenuhi  kewajiban-kewajiban  yang tercantum  dalam  perjanjian  Pembiayaan konsumen.  Kedua,  konsumen  atau debitur  tidak  mampu  menjaga  atau merawat kenderaan roda empat terhadap kemungkinan  rusak,  hilang  maupun musnah.  Ketiga,  konsumen  atau  debitur meminjamkan,
menjaminkan
atau membebani dengan hak jaminan, menjual  atau  melakukan  perbuatan perbuatan  yang  mempunyai  tujuan mengalihkan  barang  tersebut  kepada pihak lain. Dan yang keempat, konsumen atau debitur/pihak lain menggunakan kenderaan mobil
digunakan  untuk  melakukan  kejahatan,
sehingga  benda  jaminan  Objek  Fidusia menjadi  barang  bukti  di  Pengadilan, bahkan  barang  bukti  tersebut  sering dirampas oleh Negara, sehingga menyebabkan  kerugian  bagi  perusahaan pembiayaan.
2. Penerapan  hukum oleh Nomor12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn  antara lain,  Pertama,  hakim  mengabulkan gugatan  Penggugat  sebagian.  Kedua, menyatakan  demi  hokum  perbuatan Tergugat  I  dan  II  wanprestasi  terhadap Penggugat.
Ketiga, menghukum Tergugat  I  dan  II  untuk  membayar kerugian yang dialami Penggugat sampai dengan bulan April 2020 dengan total kerugian sejumlah Rp.
186.866,200,00- (serratus delapan puluh enam  juta  delapan  ratus  enam  puluh
enam  ribu  dua  ratus  rupiah)  secara langsung  dan  tunai.  Keempat,  Menolak gugatan
Penggugat selain dan selebihnya. Dan yang kelima, Menghukum  Tergugat  I  dan  II  untuk membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 896.000,00-  (delapan  ratus  Sembilan puluh  enamribu).  Menurut  Penulis, dasar  pertimbangan  majelis  hakim dalam  mengambil  putusan  terhadap perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn  sudah  sangat tepat  dan  tentunya  sudah  berdasarkan fakta-fakta  hukum  dan  fakta  fakta persidangan  yang  benar.  Dan  tentunya tidak  bertentangan  dengan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang  tata  cara  penyelesaian  gugatan sederhana  dan  peraturan  lain  yang bersangkutan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Djojodirjo  M.A.  Moegni,  2006, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta  :  Pradnya Paramita Devi,Ria  Sintha, Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia, CV.  Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi, Hukum Acara  , Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
Fuady Munir, 2001, Hukum Kontrak  (Dari Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti HS  Salim,  2006, Perkembangan  Hukum Kontrak diluar KUHPerdata, Jakarta : Raja Grafindo Persada
Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta :Rajawali Pers Latuihamallo  Abednego  Isa,  2014, Dilema Dunia Multi-Finance, Jakarta
:Gransindo Mahdi  Sri  Soesilowati,  dan  Cahyono Akhmad Budi, 2005, Hukum
Perdata (Suatu Pengantar), Jakarta: Gitama Jaya
Masjachan  Sri  Soedewi,1980, Hukum Jaminan  di  Indonesia  Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan JaminanPerorangan, Yogyakarta: Liberty
Miru  Ahmadi  dan  Yodo  Sutarman.,  2004. Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta : Raja  Grafindo Persada Muljadi  Karitini  dan  Widjaja  Gunawan, 2003, Perikatan  Yang  Lahir  dari Perjanjian. Jakarta  :Raja  Grafindo
Perkasa
Muliadi  Ahmad,  2013, Hukum  Lembaga Pembiayaan, Jakarta  :  Akademia Permata
Naja Daeng, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT.Citra  Aditya  Bakti.
Bandung
Saliman  Abdul  R,  2004, Esensi  Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta :Kencana Sembiring  Sentosa,  2001, Hukum  Dagang,
Bandung :Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Siamat Dahlan, 2001, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta :Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Soekanto Soerjono, 2004, Pengantar
Penelitian  Hukum, Jakarta  :  UI
Press Sunggono  Bambang,  2007, Metodologi Penelitian  Hukum, Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada Syaputra  Angga,  2020, “Perlindungan
Hukum  Bagi  Pemberi  Jaminan (Debitur) Dalam Perjanjian Pembiayaan  Konsumen  Kendaraan Bermotor  (Studi  Pada PT.  Reksa
Finance  Cabang  Medan) ”. Medan :Penelitian FH USU
Wijaya  Gunawan  dan  Yani  Ahmad,  2001,
Seri  hokum  bisnis  dan  jaminan fidusia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Witanto  D.Y.,  2015, Hukum  Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen,  Bandung: Alumni 2011, Memahami
Perbedaan  antara  Wanprestasi  dan Delik  Penipuan  Dalam  Hubungan Kontraktual,  Majalah  Hukum  Varia Peradilan  Edisi  Tahun  XXVI  No. 308

## B. Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Undang-undang  No.  42  Tahun  1999
Tentang  Jaminan  Fidusia  Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn.

## C. Jurnal Imiah
ICHSAN,  Reza  Nurul;  SE,  M.  M. Bahan Ajar  Manajemen  Sumber  Daya Manusia (MSDM) .CV. Sentosa Deli
Mandiri. HAMONANGAN, Alusianto et al.
PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN  TERBATAS. PKM Maju UDA , [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20- 34,  sep.  2021.ISSN  2745-6072.
Available at: < http://jurnal.darmaagung.ac.id/inde
x.php/pkmmajuuda/article/view/118
2 >.  Date  accessed:  24  nov.  2021. doi: http://dx.doi.org/10.46930/pkm majuuda.v2i1.1182 .
Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019).Pemberdayaan
Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat
Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan  terhadap  Anak. Jurnal Mercatoria , 12 (2), 148-159.
LUBIS,  Muhammad  Ansori;  DHEVI,  Ria
Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA  YANG  MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM  MEWUJUDKAN  GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n.  2,  p.  269-
285,  aug.  2020.  ISSN  2654-3915.
Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnaluda/article/view/649 >.
Lubis,  M.  A.,  Dhevi,  R.  S.,  &Yasid,  M.
(2020). PENEGAKAN  HUKUM

## TERHADAP
APARAT SIPIL NEGARA YANG

## MELAKUKAN
PELANGGARAN HUKUM DALAM
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma
Agung, 28 (2), 269-285.
Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A.  (2020,
October).  The  Effectiveness  of  The Imposition  of  Prison  Sentences  of Fines  For Perpetrators of Electronic Technology  Information  Violations. In Virtual  Conference  on  Social
Science  in  Law  Political  and Economic
Development .VCPSPILED 2020. Yasid,  M.,  Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A. (2020).  Plagiarism-Turnitin:  The Policy of Credit Payment
Relaxation  in  Overcoming  the Impact  of  Covid-19  Spread  to  the
Economic Society in Indonesia.
Siregar, S.  A.,  Siregar,  G., &  Lubis, M.  A.
(2020).  Criminological  Perspective Of Street Crime. Journal of Advanced  Research  in  Dynamical and Control Systems- JARDCS , 12 (6), 603-611.