## DAMPAK PENGADAAN TANAH JALAN TOL TRANS SUMATERA PADA KONDISI PENGHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERHAK
Kholfa Anisa 1 , Priyo Katon Prasetyo 2 , Dwi Wulan Pujiriyani 3
1 Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung
2,3 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta Koresponden email: luciawulan@gmail.com
Naskah diterima: 16 Agustus 2021; revisi: 16 September 2021; disetujui: 17 September 2021
Abstract : The  Trans  Sumatra  Toll  Road  is  a  form  of  accelerated  development.  The  government  bridges  the  interests  of development and the community through land acquisition. The consequence of taking the right to land is compensation for the community who is entitled to replace the value of the land, including the objects on it. However, this cannot replace the loss of land as a source of livelihood as was the case with entitled communities in Serdang Village. This study aims to determine the impact  of  land  acquisition  on  the  livelihood  conditions  of  the  entitled  community  in  Serdang  Village.  The  method  used  is  a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was done by interview, field observation and document study. The results showed that there was a change in the livelihood assets of the people who were entitled to it. The increase in farm laborers and casual daily laborers who become land-owning farmers is a condition that occurs in human assets. Expansive land tenure is a change that occurs in the condition of natural assets. The increase in the interest of farm laborers and casual daily laborers to become members of farmer groups is a change in the condition of social assets. The increase in monthly income and ownership of savings in the bank is a change that occurs in the condition of financial assets. Meanwhile, the improvement in the condition of residential buildings and vehicle ownership is a change that occurs in physical assets. This change in assets in the end also affects livelihood security with the main indicator being an increase in income Keywords : compensation, eligible community, land acquisition, Livelihood asset
Abstrak :  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  merupakan  wujud  percepatan  pembangunan.  Pemerintah  menjembatani kepentingan pembangunan dan masyarakat melalui pengadaan tanah. Konsekuensi pengambilan hak atas adalah penggantian  kerugian  terhadap  masyarakat  yang  berhak  sebagai  pengganti  nilai  tanah  termasuk  benda-benda yang  ada  di  atasnya.  Namun  hal  tersebut  tidak  dapat  menggantikan  hilangnya  tanah  sebagai  sumber  penghi- dupan  seperti  halnya  yang  terjadi  pada  masyarakat  yang  berhak  di  Desa  Serdang.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  dampak  pengadaan  tanah  pada  kondisi  penghidupan  masyarakat  yang  berhak  di  Desa  Serdang. Metode  yang  digunakan  adalah  metode    kualitatif    dengan  pendekatan  deskriptif.  Pengambilan  data  dilakukan dengan  wawancara,  observasi  lapangan  dan  studi  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terjadi  peru- bahan  pada  aset  penghidupan  masyarakat  yang  berhak.  Peningkatan  buruh  tani  dan  buruh  harian  lepas  yang menjadi petani pemilik lahan adalah kondisi yang terjadi pada aset manusia. Penguasaan lahan yang semakin luas adalah  perubahan  yang  terjadi  pada  kondisi  aset  alam.  Peningkatan  minat  buruh  tani  dan  buruh  harian  lepas untuk menjadi anggota kelompok tani adalah perubahan yang terjadi pada kondisi aset sosial. Peningkatan penda- patan per bulan dan kepemilikan tabungan di bank adalah perubahan yang terjadi pada  kondisi pada aset finan- sial. Sementara itu peningkatan kondisi bangunan tempat tinggal dan kepemilikan kendaraan adalah perubahan yang  terjadi  pada  aset  fisik.  Perubahan  aset  ini  pada  akhirnya  juga  berpengaruh  pada  keamanan  penghidupan dengan indikator utamanya adalah terjadinya peningkatan pendapatan.
Kata Kunci : Aset penghidupan, ganti kerugian, masyarakat yang berhak, pengadaan tanah

## A. Pendahuluan
Penyelesaian  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  (JTTS)  merupakan  prioritas  keempat  dari  Program Strategis  Nasional  (PSN)  yang  termuat  di  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera membentang sepanjang 2.818 km  dari  selatan  Pulau  Sumatera  sampai  ke utara  dan  menyambungkan  kabupaten  dan  kota  dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh (Laporan KPIP Semester II 2019). Mega Proyek Jalan Tol Trans  Sumatera  (JTTS)  merupakan  salah  satu  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)  keempat  yang
menjadi  prioritas  pemerintah.  Jalan  tol  ini  membentang  sepanjang  2.818  km  dari  selatan  Pulau Sumatera  sampai  ke  utara  dan  menyambungkan  kabupaten  dan  kota  dari  Provinsi  Lampung hingga Provinsi Aceh (Laporan KPIP Semester II 2019). Proyek ini terdiri dari 17 ruas utama, untuk di  Provinsi  Lampung  sendiri  terdapat  ruas  tol  Bakauheni-Terbanggi  Besar  sepanjang  140,94  km yang  dimulai  pengerjaannya  pada  30  April  2015  dan  telah  resmi  beroperasi  sejak  08  Maret  2019. Ruas  tol  Bakauheni-Terbanggi  Besar  merupakan  ruas  tol  terpanjang  kedua  di  Indonesia  setelah ruas  tol  Terbanggi  Besar-Pematang  Panggang-Kayu  Agung.  Ruas  tol  ini  melewati  lima  kabupa- ten/kota  di  Provinsi  Lampung,  yaitu  Kabupaten  Lampung  Selatan,  Kota  Bandarlampung,  Kabu- paten Pesawaran, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah (Ihsanuddin 2019, Jordan 2019).
Membangun suatu infrastruktur seperti halnya Jalan Tol Trans Sumatera memerlukan tanah yang  luas  sebagai  modal  dasar  pembangunan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  menghubungkan  ke- pentingan pembangunan dan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum.  Undang-Undang  Nomor  2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 mengatur suatu mekanisme dalam pem- berian  ganti  kerugian  bagi  masyarakat  yang  berhak  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum. Mekanisme tersebut ditempuh melalui musyawarah untuk  mencapai kesepakatan bentuk ganti kerugian antara pihak yang memerlukan tanah dan pemilik tanah sebagai pihak yang menye- rahkan  tanah  sehingga  kelancaran  proses  pengadaan  tanah  akan  menentukan  nasib  kelancaran pembangunan jalan tol (Sudirman 2014).
Pemberian ganti kerugian lazim diberikan pemerintah dalam bentuk uang yang besarannya ditetapkan  oleh  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  dengan  pertimbangan  aspek  kerugian  fisik  dan  aspek non  fisik  yang  diakibatkan  adanya  pengambilan  hak  atas  tanah.  Sitorus  dan  Limbong  (2004) menambahkan ganti kerugian diberikan sebagai pengganti nilai tanah termasuk benda-benda yang ada  di  atasnya  pada  saat  dilepaskan  atau  diserahkannya  hak  atas  tanah.  Dalam  hal  ini  penting untuk mengedepankan keadilan dalam pemberian ganti kerugian. Ganti kerugian yang diberikan sekurang-kurangnya  sama  seperti  sebelum  dicabut  haknya,  minimal  seimbang  atau  lebih  besar dari  nilai  kerugiannya  sehingga  yang  bersangkutan  dapat  membeli  tanah  di  tempat  lain  yang memungkinkan  dia  membangun  rumah  kembali  dan  melanjutkan  kehidupannya  di  tempat  yang baru. Hal ini penting karena ganti kerugian tidak boleh menjadikan pemegang hak atas tanah yang telah  menyerahkan  atau  melepaskan  hak  atas  tanahnya  mengalami  kemunduran  ekonomi (Gunanegara 2008, Pujiriyani 2013, Sumardjono 2015).
Berdasarkan data Kantor Pertanahanan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019, pemberian ganti  kerugian  terhadap  pembangunan jalan  tol ruas  Bakauheni-Terbanggi  Besar  telah  dilakukan pada  pemilik  9.117  bidang  tanah  di  41  (empat  puluh  satu)  desa  pada  6  (enam)  kecamatan.  Salah satu  desa  yang  menerima  pembayaran  ganti  kerugian  adalah  Desa  Serdang  yang  terletak  di Kecamatan  Tanjung  Bintang.  Desa  Serdang  menempati  urutan  kedua  dengan  jumlah  bidang terdampak sejumlah 209 bidang tanah dan luas keseluruhan mencapai 461.918m 2 . Sejumlah dana untuk  pembebasan  tanah  telah  dibayarkan  sepenuhnya  kepada  masyarakat  yang  berhak  di  Desa Serdang pada tahun 2016.
Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol memiliki dampak positif sekaligus juga dampak negatif. Sumaryoto (2010) menyebutkan bahwa pembangunan jalan
tol  secara  nyata  akan  memudahkan  akses  transportasi  antar  daerah  sehingga  proses  bisnis  akan semakin lancar. Dampak ikutan yang lain adalah terbukanya lapangan kerja dan semakin mening- katnya  ekonomi  masyarakat. Hal  serupa  juga  ditegaskan  kembali  dalam  penelitian  Radiansyah dkk (2017). Pembangunan jalan tol mendorong geliat perekonomian di wilayah-wilayah yang pada akhirnya bisa terhubung aksesnya. Efisiensi waktu adalah poin penting dari dampak positif yang diperoleh  dari  pembangunan  jalan  tol  yang  secara  meluas  akan memicu  perkembangan  ekonomi yang lebih cepat (Revayanti, 2019). Meskipun memiliki catatan penting terkait dampak positifnya, pembangunan  jalan  tol juga  memiliki  dampak  negatif.  Rofiulloh (2019) menemukan  bahwa  pem- bangunan  jalan  tol  menyebabkan  terjadinya  alih  mata  pencaharian.  Kondisi  ekonomi  mengalami perubahan karena lahan pertanian terkenan pembebasan lahan. Penelitian Nindyantoro (2017) me- nunjukkan  temuan  serupa  bahwa  pembebasan  lahan  akibat  pembangunan  jalan  tol  telah  menye- babkan terjadinya penurunan modal alam ( natural capital ). Petani harus membeli lahan yang lebih jauh dan kondisi sawah yang baru pun tidak sesubur sawah yang mereka miliki sebelumnya. Ha- dir nya ‘kota mati’ adalah gambaran dari tertinggalnya daerah yang dilewati oleh pembangunan ja - lan tol yang digunakan untuk menunjukkan sisi lain dari pembangunan (Radiansyah, 2017).
Untuk selanjutnya tulisan ini akan secara khusus mendalami persoalan dampak pengadaan ta nah  dalam  pengadaan  jalan  tol  pada  penghidupan  ‘masyarakat  yang  berhak’.  Penelitian  ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan terkait studi penghidupan dalam konteks pengadaan tanah  khususnya  terkait  dengan  pembebasan  lahan  dan  pemberian  ganti  kerugian.  Pembebasan lahan  menjadi  poin  penting  karena  secara  tidak  langsung  akan  berdampak  pada  aset  alam  yang dimiliki  oleh  masyarakat.  Penghidupan  digambarkan  sebagai  kemampuan  suatu  individu  atau rumah tangga terdiri atas aset (alam, fisik, manusia, finansial dan sosial), aktivitas dan akses secara bersama menentukan kehidupan (Ellis, 2000, 21). Istilah penghidupan secara sederhana juga dapat didefinisikan  sebagai  upaya  yang  dilakukan  setiap  orang  untuk  memperoleh  penghasilan  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Adanya perubahan yang terjadi akibat pembangunan infrastruk- tur  akan  mendorong  suatu  individu/masyarakat  untuk  merespons  berbagai  pengaruh  eksternal yang  mempengaruhi  sumber  penghidupannya  dengan  menentukan  strategi  penghidupan.  White (1991)  dalam  Baiquni  (2007,  221)  mengelompokkan  strategi  penghidupan  masyarakat  menjadi strategi  akumulasi,  strategi  konsolidasi  dan  strategi  survival.  Keberhasilan  suatu  individu  dalam mengelola  aset  dengan  penerapan  strategi  penghidupan  akan  mengantarkan  kepada  keamanan penghidupan. Keamanan penghidupan menurut Ellis (2000) dapat dicapai suatu individu/masya- rakat  ketika  pendapatanya  meningkat,  kebutuhan  pangan  tercukupi  dan  terpeliharanya  sumber daya  alam  (Saragih,  Lassa  dan  Ramli  2007,  26).  Untuk  selanjutnya  tulisan  ini  akan  memaparkan strategi  pemanfaatan  uang  ganti  kerugian  yang  dilakukan  informan  dibedakan  menurut  tujuan pemanfaatan serta perubahan kelima aset penghidupan juga strategi penghidupan. Kajian ini perlu dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  penghidupan  masyarakat  yang  berhak  di  Desa  Serdang setelah pemberian ganti kerugian untuk objek pengadaan Jalan Tol Trans Sumatera.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  April  s.d  Mei  2020.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

## Gambar 1. Lokasi Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Studi pustaka dilakukan pada dokumen-dokumen pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kabu- paten Lampung. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di Desa Serdang khususnya dengan mencermati perubahan yang terjadi di desa pasca pengadaan tanah. Sementara itu  untuk  wawancara,  dilakukan  kepada  20  orang  masyarakat  yang  berhak  yang  tinggal  di  Desa Serdang.  Informan  dipilih  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan  mengacu  pada  daftar nominatif  penerima  ganti  rugi  yang  diperoleh  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung. Pertimbangan untuk memilih 20 orang sebagai sampel ini dilakukan dengan pertimbangan waktu penelitian  yang  bersamaan  dengan  meningkatnya  kasus  pandemi  covid  19  di  Lampung  yang menyebabkan pembatasan-pembatasan untuk bisa bertatap muka langsung dengan informan. Hal inilah  yang  menyebabkan  desain  riset  campuran  melalui  survei  kuantitatif  yang  semula  direnca- nakan,  pada  akhirnya  tidak  bisa  dilakukan.  Kondisi  ini  menjadi  pertimbangan  utama  terkait keterbatasan akses peneliti untuk bisa datang ke desa secara langsung dan melakukan pertemuan berulang.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif.  Data  diolah  dengan  menggunakan  Microsoft excel  untuk  kemudian  disajikan  ke  dalam  tabel  dengan  mengacu  pada  lima  aset  penghidupan. Aset penghidupan inilah yang menjadi dasar untuk membuat kategorisasi data.

## C. Masyarakat yang Berhak Dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Serdang
Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam tahap pene- tapan lokasi pembangunan jalan tol di Desa Serdang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung  Nomor:  G/386/III.09/HK/2015  tanggal  14  Agustus  2015  tentang  Penetapan  Lokasi  Pem-
bangunan  Jalan  Tol  Bakauheni-Terbanggi  Besar  I  (Ruas  Tanjung  Bintang  STA  64+000  sampai dengan  74+975  km).  Selanjutnya  dalam  tahap  pelaksanaan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lampung  Selatan  sebagai  Ketua  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  membentuk  satuan  tugas (SATGAS)  untuk  melaksanakan  inventarisasi  dan  identifikasi  data  fisik  dan  data  yuridis  bidang- bidang tanah yang menjadi objek pembangunan jalan tol yang tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Selatan  Nomor:  21/Kep-18-01/I/2016  tentang  Susunan Keanggotaan Satgas A dan Satgas B. Satuan Tugas bertugas menginventarisasi dan mengidentifi- kasi data masyarakat yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hasil  dari inventarisasi dan iden- tifikasi  kemudian  dituangkan  ke  dalam  peta  bidang  tanah  dan  daftar  nominatif  sebagai  bahan pengumuman dan selanjutnya menjadi dasar penentuan dalam pemberian ganti kerugian.
Desa Serdang merupakan desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Bintang  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Desa  berpenduduk  11.821  jiwa  ini  sebagian  besar  pendu- duknya  bermatapencaharian  sebagai  karyawan/buruh  swasta  dengan  jumlah  1.435  jiwa.  Banyak- nya  penduduk  usia  produktif  memilih  pekerjaan  sebagai  buruh  karena  terdapat  6  pabrik  besar yang  berlokasi  di  sekitar  desa  dan  bergerak  di  bidang  makanan,  minuman  siap  saji  serta  pakan ternak  olahan.  Selain  buruh  swasta,  penduduk  Desa  Serdang  juga  didominasi  oleh  buruh  tani dengan  jumlah  total  1210  jiwa.  Profil  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  penduduk  Desa Serdang mengandalkan sumber penghidupannya pada sektor non pertanian. Meskipun demikian, jumlah buruh tani yang juga besar, menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk Desa Serdang pada sektor pertanian.

## Gambar. 2. Peta Administrasi Desa Serdang
Sumber: Data Primer, 2020
Terkait  dengan  pengadaan  tanah  yang  dilakukan  pada  tahun  2016,  hasil  inventarisasi  dan identifikasi yang dilakukan satuan tugas untuk objek pengadaan tanah khususnya di Desa Serdang meliputi letak tanah, luas tanah, pemilikan tanah dan jenis penggunaan tanah yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Status Pemilikan dan Penggunaan Objek Pengadaan Tanah di Desa Serdang
No Penggunaan Tanah Bidang Tanah Pemilikan Tanah Luas (m 2 ) Rata-Rata (m 2 ) HM HGB Belum Sertipikat 1 Pertanian 100 29 - 71 302.293 2.993 2 Non Pertanian a. Lahan Kosong 88 13 1 65 128.867 1.464,4 b. Pemukiman 21 12 - 98 34.637 1.649,4 Total Bidang Tanah 209 54 1 154 461.918 2.210,5

## Sumber: Pengolahan Data Sekunder, 2020
Objek  pengadaan  tanah  di  Desa  Serdang  adalah  sejumlah  209  bidang  tanah  terdiri  dari penggunaan tanah pertanian (47,8%) dan non pertanian (52,2%). Bidang tanah dengan penggunaan tanah  pertanian  pemanfaatannya  berupa  kebun  campuran.  Bidang  tanah  terluas  yang  menjadi objek  pengadaan  tanah  adalah  bidang  tanah  dengan  penggunaan  tanah  pertanian  yaitu  seluas 26.267  m 2 .  Sedangkan  bidang  tanah  dengan  luasan  terkecil  mempunyai  luasan  3  m 2 dengan penggunaan  tanah  non  pertanian.  Sebanyak  196  bidang  tanah  (97,3%)  hanya  terkena  sebagian sehingga beberapa bidang yang memiliki sisa tanah terlebih luasan yang kecil akses menuju tanah tersebut  terhalang  oleh  jalan  tol.  Status  pemilikan  bidang  tanah  yaitu  sebanyak  55  bidang  tanah (26,3%)  telah  bersertipikat  dan  154  bidang  tanah  (73,7%)  belum  bersertipikat.  Menurut  Bapak Amru  selaku  Sekretaris  Desa  kesadaran  masyarakat  Desa  Serdang  untuk  sertipikasi  tanah  secara mandiri  rendah,  sebagian  besar  tanah  yang  telah  bersertipikat  berasal  dari  program  sertipikasi tanah ajudikasi LMPDP ( Land Management and Policy. Development Project ) di tahun 2009.
Sementara itu untuk subjek pengadaan tanah,  daftar nominatif Desa Serdang menunjukkan bahwa terdapat 178 orang yang berhak menerima ganti kerugian dengan total  bidang tanah yang menjadi  objek  pengadaan  tanah  sejumlah  209  bidang.  Selisih  antara  objek  bidang  tanah  dan masyarakat yang berhak (subjek) adalah sebanyak 31 bidang tanah. Perbedaan jumlah subjek dan objek bidang tanah dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah Bidang Tanah dan Subyek Berdasarkan Penggunaan Tanah
No Penggunaan Tanah Objek Bidang Tanah Subyek Bidang Tanah 1 Pertanian 100 bidang 92 orang 2 Lahan Kosong 88 bidang 79 orang 3 Pemukiman 21 bidang 20 orang TOTAL 209 bidang 192 orang
Sumber: Pengolahan Data Sekunder, 2020
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  bidang  tanah  berupa  lahan  pertanian  memiliki  jumlah  ter- banyak  baik  jumlah  objek  mau  pun  subjek.  Selisih  subjek  bidang  tanah  terhadap  keseluruhan subjek  (178  orang)  adalah  sebanyak  14  orang.  Hal  ini  disebabkan  karena  terdapat  pihak  yang memiliki  lebih  dari  satu  bidang  tanah  yang  terkena  objek  pengadaan  tanah.  Umumnya  pihak tersebut memiliki setidaknya dua bidang tanah dengan dua penggunaan yang berbeda.  Sementara
itu untuk besaran ganti kerugian yang diberikan diberikan kepada masyarakat yang berhak dapat dilihat beberapa contohnya dalam Tabel 3.
Tabel 3. Besaran Ganti Kerugian yang Diberikan kepada Masyarakat yang Berhak
No Pihak yang berhak No urut daftar nominatif Lokasi dan luas tanah yang dipunyai Besaran nilai ganti kerugian (Rp) Bentuk ganti kerugian 1 Pr 4 Sedang 6376 m 1274535206 Uang 2 Ab 133 Sedang 8691 m 1737884000 Uang 3 Sd 138 Sedang 26267 m 5437769435 4 Ar 142 Sedang 26937 m 3456135607 Uang 5 Ng 143 Sedang 6700 m 1408917470 Uang 6 Sr 15 Sedang 4700 m 1216900277 Uang Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan

## D. Kondisi  Penghidupan  Masyarakat  yang  Berhak  di  Desa  Serdang  Setelah  Pengadaan  Tanah Jalan Tol Trans Sumatera
Pengadaan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  berdampak  bagi  masyarakat  Desa  Serdang  terutama masyarakat  yang  berhak.  Situasi  serupa  ini  sangat  berisiko  menyebabkan  terjadinya  goncangan ( shock) bagi  masyarakat  terdampak.  Perubahan  aset  penghidupan  ditinjau  dari  kelima  aset penghidupan  yaitu  aset  manusia  ( human  capital ),  aset  alam  ( natural  capital ),  aset  fisik  ( physical capital, aset finansial ( financial capital) dan aset sosial (social capital).
1. Perubahan Aset Manusia
Rendahnya  pendidikan  informan  yang  mayoritas  lulusan  Sekolah  Dasar  berpengaruh  pada pilihan mata pencaharian yang terbatas di sektor pertanian. Kemampuan  fisik merupakan modal penting  dalam  bekerja.  Informan  berada  pada  rentang  usia  antara  41  sampai  71  tahun.  Sebagian besar berada pada usia produktif antara umur 41 sampai 64 tahun dengan kondisi fisik yang sehat. Setelah  pengadaan  tanah  perubahan  aset  manusia  yang  terjadi  terlihat  dari  peningkatan pendidikan dan transformasi mata pencaharian buruh tani dan buruh harian lepas beralih menjadi petani  karena  penguasaan  lahan  yang  meningkat.  Peningkatan  ini  pula  berdampak  pada peningkatan  pendapatan  juga  kemampuan  informan  dalam  membiayai  pendidikan  anak  hingga Perguruan Tinggi.
2. Perubahan Aset Alam
Setelah pengadaan tanah perubahan aset alam yang terjadi adalah peningkatan penguasaan lahan. Peningkatan ini karena pemanfaatan uang ganti kerugian yang digunakan untuk menambah luas  penguasaan  lahan.  Pemanfaatan  lahan  informan  setelah  pengadaan  tanah  didominasi pemanfaatan kebun campuran dengan menanam tanaman pangan yang memiliki nilai jual stabil. Peningkatan penguasaan lahan yang dimiliki oleh informan dapat diamati pada Tabel 4.
Tabel 4. Penguasaan Lahan Sebelum dan Setelah Pengadaan Tanah
No. Kode Informan Sebelum Pengadaan Tanah Setelah Pengadaan Tanah Keterangan Luas Keseluruhan (m 2 ) Objek Pengadaan Tanah (m 2 ) (Ha) 1 A1 3000 3000 2 Bertambah 2 A2 4500 2202 3 Bertambah 3 A3 3000 2489 2 Bertambah 4 A4 4000 3740 2 Bertambah 5 A5 3500 3064 1 Bertambah 6 A6 5000 631 2 Bertambah 7 A7 2000 874 1,25 Bertambah 8 A8 8000 5789 4 Bertambah 9 A9 4000 1910 2 Bertambah 10 A10 2600 302 0,25 Bertambah 11 A11 555 555 1 Bertambah 12 A12 1500 231 0,25 Bertambah 13 A13 10000 12846 6 Bertambah 14 A14 2600 951 1 ,5 Bertambah 15 A15 9700 676 1 Bertambah 16 A16 10800 3953 2,5 Bertambah 17 A17 9600 3145 1 Bertambah 18 A18 17000 6098 4 Bertambah 19 A19 1500 1480 2 Bertambah 20 A20 7100 6365 5 Bertambah
Sumber: Pengolahan data primer, 2020
Setelah pengadaan tanah informan memilih untuk membeli lahan pertanian baru di luar desa karena  alasan  harga  dan  ketersediaan  lahan  yang  terbatas.  Perubahan  yang  terjadi  setelah pengadaan  tanah  adalah  terjadi  pertambahan  luas  penguasaan  lahan  dari  informan.  Rata-rata pertambahan  luas  lahan  1,44  Ha.  Rentang  luas  penguasaan  lahan  juga  semakin  melebar  dengan penguasaan  luas  lahan  terkecil  2500  m 2 (1/4  rantai)  dan  yang  terluas  60.000  m 2 .  Rata-rata  luas penguasaan lahan setelah pengadaan tanah juga meningkat menjadi seluas 1,72 Ha. Pemanfaatan lahan  yang  sebelumnya  didominasi  kebun  campuran  setelah  pengadaan  tanah  terdapat pemanfaatan sawah dan kebun campuran.
Peningkatan  ini  menjadi  modal  awal  yang  berpotensi  meningkatkan  produktifitas  lahan selain faktor kesuburan tanah dan ketersedian air. Setelah pengadaan tanah informan beralih dari menanam tanaman perkebunan (karet dan kayu) menjadi tanaman pangan (singkong, jagung dan padi). Hal ini disebabkan karena nilai jual tanaman karet yang menurun tiap tahun sedangkan nilai jual tanaman pangan relatif stabil.
3. Perubahan Aset Sosial
Perubahan aset sosial setelah pengadaan tanah adalah meningkatnya minat dari buruh tani dan  buruh  harian  lepas ikutserta  dalam  kelompok  tani.  Keuntungan  dari  keanggotaan  kelompok tani memudahkan  akses  terhadap fasilitas  bantuan  pemerintah  seperti  pupuk,  bibit,  kredit  usaha
tani,  peminjaman  alat  pertanian  serta  penyuluhan  teknologi  pertanian.  Sedangkan  keikutsertaan dalam kegiatan sosial di desa yaitu gotong-royong, dasawisma dan kegiatan keagamaan di masjid tidak mengalami perubahan.
4. Perubahan Aset Finansial
Perubahan  aset  finansial  setelah  pengadaan  tanah  adalah  peningkatan  terhadap  sumber modal  yang  bersifat  fleksibel  dapat  ditukar  dengan  berbagai  kemudahan  sesuai  dengan  sistem yang berlaku. Perubahan aset finansial yang terjadi salah satunya adalah peningkatan pendapatan yang  disebabkan  oleh  meningkatnya  penguasaan  lahan  pertanian,  produktivitas  lahan  dan  nilai jual komoditas pangan yang stabil.
Tabel 5. Pendapatan Sebelum dan Setelah Pengadaan Tanah
No. Kode Informan Pendapatan Sebelum Pengadaan Tanah (Rp.) Pendapatan Setelah Pengadaan Tanah (Rp.) Kenaikan Pendapatan (Rp.) 1 A1 ± 2,500,000 ± 4,000,000 ± 1,500,000 2 A2 ± 1,800,000 ± 4,500,000 ± 2,700,000 3 A3 ± 2,500,000 ± 7,000,000 ± 4,500,000 4 A4 ± 2,000,000 ± 6,000,000 ± 4,000,000 5 A5 ± 1,500,000 ± 2,000,000 ± 1,500,000 6 A6 ± 2,500,000 ± 5,000,000 ± 2,500,000 7 A7 ± 1,500,000 ± 4,000,000 ± 2,500,000 8 A8 ± 2,000,000 ± 5,000,000 ± 4,000,000 9 A9 ± 2,000,000 ± 7,000,000 ± 5,000,000 10 A10 ± 1,500,000 ± 2,500,000 ± 1,000,000 11 A11 ± 1,500,000 ± 4,000,000 ± 2,500,000 12 A12 ± 1,500,000 ± 2,500,000 ± 1,000,000 13 A13 ± 3,000,000 ± 8,000,000 ± 5,000,000 14 A14 ± 3,000,000 ± 5,500,000 ± 2,500,000 15 A15 ±3,000,000 ± 4,000,000 ± 1,000,000 16 A16 ±2,500,000 ± 6,000,000 ± 3,500,000 17 A17 ±2,500,000 ± 5,000,000 ± 2,500,000 18 A18 ±3,000,000 ± 6,500,000 ± 3,500,000 19 A19 ±3,000,000 ± 5,500,000 ± 1,500,000 20 A20 ±2,500,000 ± 10,000,000 ± 7,500,000 Sumber: Pengolahan Data Primer, 2020
Perubahan  pendapatan  dapat  dilihat  dari  bertambahnya  pendapatan  per  bulan  informan sehingga  rentang  pendapatan  per  bulan  berkisar  antara  ±Rp.  2.000.000  -±Rp.10.000.000.  Rata-rata penghasilan  per  bulan  pun  meningkat  sebesar  Rp.4.950.000.  Besar  kenaikan  dari  pendapatan  per bulan apabila dirata-ratakan kini mencapai ±Rp.2.985.000.
Meningkatnya pendapatan dari informan meningkatkan pula keinginan untuk menyisihkan uang  tabungan.  Sebelum  pengadaan  tanah  informan  menyimpan  uang  tabungan  di  rumah  dan enggan  menyimpan  uang  di  Bank  karena  kecilnya  nominal  uang  tabungan  dan  sulitnya  proses setor dan tarik uang di Bank. Namun pembayaran ganti kerugian mengharuskan masyarakat yang berhak untuk  memiliki  rekening  Bank.  Hal ini  menyebabkan  perubahan cara  penyimpanan uang tabungan beralih menyimpannya di Bank.
5. Perubahan Aset Fisik
Perubahan Aset fisik setelah pengadaan tanah berkaitan erat dengan pemanfaatan uang ganti kerugian. Perubahan yang terjadi yaitu peningkatan kondisi rumah tinggal informan yang menjadi lebih  baik  dengan  kondisi  bangunan  permanen  berlantai  keramik  dengan  jendela  dari  kaca. Sebelum pengadaan tanah rumah tinggal informan di dominasi kondisi bangunan semi-permanen berlantai semen dengan jendela kayu. Peningkatan ini disebabkan karena pemanfaatan uang ganti kerugian sebagian besar digunakan untuk kebutuhan perbaikan rumah tinggal.
Peningkatan  juga  terjadi  pada  kepemilikan  kendaraan  roda  dua  dan  empat,  hewan  ternak serta  peralatan  elektronik.  Kepemilikan  motor  dan  mobil  meningkat  karena  uang  ganti  kerugian dimanfaatkan untuk pemenuhan keinginan informan akan pemilikan kendaraan. Pemilikan hewan ternak  sapi  dan  kambing  juga  mengalami  peningkatan  Umumnya  informan  memiliki  1-2  ekor kambing  dan  memiliki 1  ekor  sapi  yang  dipelihara  di  belakang  rumah. Pemilikan  alat  elektronik seperti televisi, handphone, lemari es, magiccom dan laptop juga bertambah karena meningkatnya kebutuhan  rumah  tangga  akan  kemudahan  teknologi.  Namun  pemilikan  alat  pertanian  tidak berubah,  pemilikan  didominasi  alat  manual  dengan  bantuan  tenaga  manusia.  Penggunaan  pera- latan bermesin diperoleh dari sistem peminjaman dari kelompok tani ataupun sewa.

## E. Pengaruh Perubahan Aset Penghidupan Terhadap Keamanan Penghidupan
1. Strategi Penghidupan
Perubahan  aset  penghidupan  karena  pengadaan  tanah  mengharuskan  rumah  tangga melakukan  penyesuaian  strategi  penghidupan.  Penyesuaian  ini  dilakukan  untuk  mencapai keamanan dari penghidupan. Sebelum pengadaan tanah strategi yang diterapkan informan adalah strategi  survival  dan  strategi  konsolidasi.  Penentuan  strategi  penghidupan  ini  didasarkan  pada pemilikan  aset  penghidupan  informan.  Mata  pencaharian  informan  bertumpu  pada  sektor  per- tanian  sebagai  petani,  buruh  tani  dan  buruh  harian  lepas  dengan  pendapatan  yang  tak  menentu tiap  bulan.  Bentuk  dari  strategi  survival  yang  diterapkan  adalah  dengan  mempunyai  pekerjaan sampingan  sebagai  buruh  bangunan,  buruh  tani  dan  mengurus  ternak  orang  lain  untuk  mem- peroleh pendapatan tambahan. Bentuk dari strategi konsolidasi yang diterapkan mendayagunakan seluruh aset yang dimiliki secara maksimal misalnya anggota keluarga membantu perekonomian rumah  tangga  seperti  istri  menjadi  buruh  harian  lepas  mencabut  tunas  karet  PTPN  VII.  Bentuk lainya  adalah  mendayagunakan  pekarangan  rumah  dengan  menanam  sayuran  untuk  konsumsi kelurga sehingga mengurangi biaya konsumsi.
Setelah  pengadaan  tanah  terjadi  perubahan  strategi  penghidupan  menjadi  strategi  konso- lidasi  dan  akumulasi  karena  bertambahnya  aset  finansial.  Perubahan  ini  dimungkinkan  dalam suatu rumah tangga karena sifat strategi penghidupan yang dinamis dan fleksibel tergantung pada kemampuan  tiap  rumah  tangga  dalam  pemanfaatan  aset.  Bentuk  dari  strategi  konsolidasi  yang dilakukan  informan  adalah  diversifikasi  jenis  tanaman  dalam  satu  bidang  tanah.  Sehingga  di- peroleh  keuntungan  yang  maksimal  dalam  satu tahun.  Lahan  pertanian sebagai  contoh  ditanami tanaman  jagung  pada  bulan  Januari-April  saat  musim  penghujan,  kemudian  di  saat  musim kemarau  di  bulan  April-Desember  menanam  singkong.  Pengetahuan  dan  inovasi  dalam  sistem pertanian tersebut diperoleh dari keikutsertaan dalam kelompok tani di Desa Serdang. Penerapan
strategi  ini  diharapkan  informan  mampu  menjaga  stabilitas  atau  bahkan  meningkatkan  penda- patan untuk mencapai keamanan penghidupan.  Bentuk strategi akumulasi yang dilakukan infor- man setelah pengadaan tanah yaitu dengan menambah luas lahan pertanian yang pengelolaannya dibantu tenaga upahan. Lahan yang luas memungkinkan informan memperoleh pendapatan yang lebih  yang  dapat  digunakan  untuk  modal  mengembangkan  usaha  dan  mencapai  keamanan penghidupan.
2. Keamanan Penghidupan
Perubahan  aset  penghidupan  secara  nyata  berpengaruh  pada  tercapainya  keamanan  peng- hidupan  rumah  tangga.  Pengaruh  tersebut  dapat  dilihat  dari  peningkatan  pendapatan  informan setelah pengadaan tanah. Peningkatan ini disebabkan oleh pertambahan luas lahan, produktivitas lahan  dan  nilai  jual  hasil  panen  yang  stabil.  Pengaruh  perubahan  aset  lainya  ditinjau  dari  peme- nuhan  kebutuhan  pangan  rumah  tangga.  Setelah  pengadaan  tanah,,  kemampuan  pemenuhan pangan rumah tangga meningkat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan serta ber- kurangnya  jumlah  tanggungan  di  dalam  keluarga.  Kebutuhan  beras  sebagai  makanan  pokok diperoleh dari lahan sawah informan. Kebutuhan sayuran sebagian diperoleh dari tanaman sayur di pekarangan rumah. Kebutuhan akan protein hewani diperoleh dari ayam yang dilepasliarkan di sekitar  rumah.  Sedangkan  kebutuhan  pangan  lainya  diperoleh  dari  pasar  yang  berada  di  Desa Serdang.
Selain  itu,  pengaruh  perubahan  aset  juga  berdampak  pada  keberlanjutan  ekologis  yakni terpeliharanya kesuburan lahan dan tersedianya sumber air untuk pertanian. Peningkatan penda- patan  meningkatkan  kemampuan  informan  dalam  memenuhi  kebutuhan  air  bagi  lahan  terutama saat musim kemarau tiba. Kebutuhan air tersebut diperoleh dari sumur gali yang dibuat di sekitar lahan.

## F. Kesimpulan
Pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol  Trans  Sumatera  telah  berdampak  pada perubahan  penghidupan  masyarakat  di  Desa  Serdang.  Perubahan  ini  dapat  dicermati  dari  lima aset penghidupan yang dimiliki masyarakat yang berhak. Perubahan aset penghidupan informan setelah pengadaan tanah adalah sebagai berikut: 1) Perubahan pada aset manusia yaitu terjadinya peningkatan  jumlah  anak  yang  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  perguruan  tinggi,  serta  terja- dinya peningkatan buruh tani dan buruh harian lepas menjadi petani pemilik lahan; 2) Perubahan pada aset alam yaitu penguasaan lahan yang semakin luas yang sekaligus berpotensi meningkat- kan  produktivitas  pertanian;  3)  Perubahan  pada  aset  sosial  yaitu  terjadinya  peningkatan  minat buruh tani dan buruh harian lepas untuk menjadi anggota kelompok tani, 4) Perubahan pada aset finansial  yaitu  terjadinya  peningkatan  pendapatan  per  bulan  serta  peningkatan  kepemilikan tabungan di bank; 5) Perubahan pada aset fisik yaitu rumah tinggal informan yang menjadi lebih baik dengan kondisi bangunan permanen berlantai keramik dengan jendela dari kaca. Peningkatan juga  terjadi  pada  kepemilikan  kendaraan  roda  dua  dan  empat,  hewan  ternak  serta  peralatan elektronik.  Namun  pemilikan  alat  pertanian  tidak  berubah,  didominasi  pemilikan  alat  manual dengan  bantuan  tenaga  manusia.  Perubahan  aset  penghidupan  pada  kenyataannya  berpengaruh terhadap keamanan penghidupan. Situasi di Desa Serdang menunjukkan bahwa pengadaan tanah
justru memberikan perubahan yang positif bagi masyarakat yang berhak. Hal ini bisa dilihat pada kecenderungan masyarakat untuk bisa menambah asetnya. Peningkatan pendapatan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat yang berhak untuk bisa hidup lebih sejahtera.

## Daftar Pustaka
Baiquni, M. (2007). Strategi penghidupan di masa krisis . Ideas Media,Yogyakarta.
Department  for  International  Development    (DFID).  (2001). Sustainable  livelihoods  guidance  sheets . Diakses pada 18 Januari 2020, http://www.livelihoods.org/ Ellis, F. (2000). Rural livelihoods and diversity in developing countries , Oxford University Press, Oxford. Gunanegara. (2008). Rakyat dan negara dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, Tatanusa, Jakarta. Ihsanuddin.  (2019) ‘Presiden  Jokowi  Resmikan  Tol  Bakauhe ni- Terbanggi  Besar’ ,  Kompas.com, 08
Maret 2019, dilihat pada 18 Januari 2020,
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/08/09325611/presiden-jokowi-resmikan-tol- bakauheni-terbanggi-besar-terpanjang-di
Jordan, R. (2019). ‘Jokowi Re smikan Tol Lampu ng Terpanjang di Indonesia’ , Detik News, 08 Maret 2019, dilihat pada 18 Januari 2020, https://news.detik.com/berita/d-4458188/jokowi-resmikan- tol-lampung-terpanjang-di-indonesia
Komite  Percepatan  Penyediaan  Infrastuktur  Prioritas.  (2019). Laporan  KPPIP  Semester  II  2019 .
Dilihat pada 10 Februari 2020, https://kppip.go.id/publikasi/laporan-semester-kppip/
Nindyantoro, ABA  (2018). Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Nilai Lahan dan Bangunan serta  Sustainable  Livelihood  Masyarakat  Desa  Lematang  (Studi  Kasus:  Jalan  Tol  Trans Sumatera Seksi 2 Ruas Bakahueni-Terbanggi Besar, KEcamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi. IPB University. Tidak Diterbitkan.
Pujiriyani,  DW.  (2013).  Pengadaan  Tanah  dan  Problem  Permukiman  Kembali  Skema  Pember- dayaan untuk Perlindungan Masyarakat Terdampak, Jurnal Bhumi, Nomor 40, Tahun 13. Radiansyah  S,  Mulyana  N,  Krisnani  H  (2017).  Dampak  Pembangunan  Ruas  Tol  Cipularang Pendekatan Sistem Sebagai Sebuah Tawaran Solusi. Jurnal Penelitian & PPM , 4 (2), 129-389. Revayanti  I  (2019).  Pembangunan  Jalan  Tol  Bocimi  Terhadap  Sosial,  Ekonomi  Masyarakat  di Kabupaten Sukabumi. Geoplanart, 2(2), 75-88.
Rofiullah G (2019). Dampak Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono terhadap Konsisi Sosial Ekonomi  Masyarakat  di  Kecamatan  Tembelang  dan  Kecamatan  Peterongan  Kabupaten Jombang. Swara Bhumi e-Journal Pendidikan Geografi FIS Unesa , 1 (2), 1-6.
Saragih, S, Lassa, J & Ramli, A (2007). Kerangka penghidupan berkelanjutan (sustainable  livelihood  framework) ,  Hivos Southeast  Asia  Office. Diakses  pada  18  Januari  2020,
https://www.zef.de/fileadmin/user_upload/2390_SL-Chapter1.pdf
Sitorus, O & Limbong, D (2004). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta.
Sudirman,  S  (2014). ‘Pemban gunan  jalan  tol  di  Indon esia:  kendala  pembebasan  tanah’ , Jurnal Bhumi , 4 (40). Sumardjono, MSW (2015). Dinamika pengaturan pengadaan tanah di Indonesia: Dari keputusan presiden sampai undang-undang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Sumaryoto.  (2010).  Dampak  Keberadaan  Jalan  Tol  Terhadap  Kondisi  Fisik,  Sosial  dan  Ekonomi Lingkungannya. Journal of Rural and Development . 2(2), 161-168.