Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8726

## Perbandingan Pengisian Jabatan Hakim antara Indonesia dengan Jepang

## Haris Kurnia Anjasmana
Universitas Padjadjaran hariskurnia03@gmail.com
DOI: 10.23917/jjr.v9i2.8726
Submission Track:
Received:
28 Agustus 2019
Final Revision:
13 Desember 2019 Available online: 17 Januari 2020 Corresponding
Author: Fadzlurrahman Universitas Padjadjaran hariskurnia03@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan:  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  bagaimana  perbedaan  pengisian  jabatan  hakim tingkat pertama antara Indonesia dengan Jepang.
Metodologi:Metode        Penelitian        Yuridis        Normatif        yang dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan,  data  yang      dicari adalah      data      sekunder      dengan  menggunakan  bahan  hukum primer, sekunder, tersier.  Dalam  kaitannya  dengan  penlitian ini maka  menggunakan  semua  publikasi  hukum yang   terkait dengan   objek   penelitian   yang terdiri   dari,   bukubuku   teks, jurnal   hukum, Selain  itu  juga  akan  digunakan bahan- bahan non      hukum      sepanjang      relevan  dan  mendukung  hasil penelitian.
Temuan: Mekanisme pengisian jabatan hakim di jepang kembali lebih  baik  sebab  prosesnya  dilakukan  secara  terbuka,  selektif, dan kompetitif, banyak tahapan yang  harus dilalui calon hakim itu  bisa  diangkat  menjadi  hakim  baik  persyaratan,  strata pendidikan,  pengalaman  dibidang  hukum,  metode  ujian. Ditambah Jepang telah memiliki model kompetensi standar yang dijadikan acuan dalam proses rekrutmen maupun pelatihan bagi calon hakim selain itu, dalam model acuan itu terdapat karakter ideal yang sepatutnya dipunyai oleh setiap hakim sehingga lahir hakim yang mempunyai kualitas dan mutu yang sama bagusnya. Indonesia  sendiri  menurut  penulis  dari  segi  mekanisme pengisian  hakim  belum  sepenuhnya  mampu  secara  maksimal menghasilkan hakim yang berkualitas dan berintegritas.
Kegunaan:  Penelitian  ini  bermanfaat  terutama  bagi  Indonesia untuk  setidaknya  belajar  dan  mengambil  mekanisme  rekrutmen hakim  di  jepang  yang  dirasa  lebih  baik  dan  telah  mempunyai metode dan pola yang mapan.
Kebaruan/Orisinalitas: orisinalitas  terkait dengan  masih belum
banyaknya  yang  membahas  terkait  dengan  sistem  rekrutmen calon  hakim  yang  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2017  dimana  pengisian  jabatan  hakim  melalui seleksi  ala  CPNS  ditambah  dengan  proses  pelaksanaan rekrutmen  hakim  itu  dibandingkan  dengan  mekanismen  seleksi hakim di Jepang.
Keywords: Pengisian, rekrutmen, hakim, Indonesia, Jepang

## PENDAHULUAN
Kekuasaan  kehakiman  itu  merupakan  prasyarat  penting  dalam  suatu  negara hukum(Rimdan, 2012). Ciri khas dari negara hukum itu adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak  serta  tidak  dipengaruhi  oleh  suatu  kekuasaan  atau  kekuatan  apapun.  Peraturan perundang-undangan  yang  ada  berkenaan  dengan  hakim  baik  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman  dan  Semua  Badan  Peradilan  pada  dasarnya  Hakim  telah  jelas  kedudukannya sebagai  Pejabat  Negara.Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  mengatur  bahwa  Hakim  itu  sebagai  Pejabat  Negara,  ketentuan  Calon  Hakim terlebih dahulu harus menjadi Pegawai Negeri Sipil dihilangkan, tetapi permasalahan kembali muncul karena dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak  ada  satupun  pasal  yang  mengatur  mengenai  tata  cara  ataupun  mekanisme  dalam pengadaan dan rekrutmen hakim sehingga dari sejak Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun  2009  sampai  tahun  2017  ini  tidak  pernah  lagi  dilakukan  rekrutmen  calon  Hakim terutama di lingkungan Mahkamah Agung.
Keinginan  Mahkamah  Agung  untuk  melakukan  rekrutmen  hakim  secara  mandiri (appointment by judiciary itself) ada benarnya demi mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen  dan  imparsial  (Alia,  2017).  Apalagi  keinginan  itu  juga  diakomodasi  oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Agama,  dan  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Mahkamah  Konstitusi  menegaskan  bahwa proses rekrutmen hakim (judicial selection and appointment) merupakan kompetensi absolut dari Mahkamah Agung. Ketentuan yang  mengharuskan rekrutmen hakim dilakukan bersama dengan  Komisi  Yudisial  dianggap  inkonstitusional  oleh  MK  ,  sebab  dapat  mengancam independensi  Mahkamah  Agung.  Sehingga  dampaknya  dapat  dilihat  bahwa  Komisi  Yudisial
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8726
tidak  berwenang  lagi  ikut  terlibat  dalam  proses  rekrutmen  hakim  bahkan  KY  tidak  bisa mengawasi  jalannya  rekrutmen  tersebut  (pengujian  terhadap  Undang-Undang  Nomor  49 Tahun  2009  tentang  Peradilan  Umum,  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang Pengadilan  Agama,  dan  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tata Usaha Negara, 2015).
Perdebatan  pun  mulai  muncul  bagaimana  mekanisme  rekrutmen  Hakim  apakah  akan menggunakan sistem rekrutmen seperti pejabat negara lain, atau menggunakan cara yang lain sesuai dengan kedudukan hakim sebagai pejabat negara.Pada prakteknya pejabat negara yang lazim  di  Indonesia  dibatasi  masa  jabatannya,  memiliki  kualifikasi  khusus,  proses  rekrutmen yang  ketat  melalui  panitia  seleksi  yang  terdiri  dari  berbagai  lembaga  terkait  dan  mekanisme akuntabilitas  kinerja  yang  transparan  kepada  publik.  Sebagai  konsekuensi  status  Hakim menjadi Pejabat Negara permasalahan pun makin kompleks karena Mahkamah Agung sebagai lembaga  yang  berwenang  dalam  hal  pengadaan  dan  rekrutmen  hakim  malah  kembali menggunakan  sistem  rekrutmen  ala  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  proses  rekrutmen  calon hakim,  hal  itu  dapat  dilihat  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka disini penulis berkeinginan untukmengkaji, meneliti dan membandingkan proses rekrutmen hakim yang ada di Indonesiadengan yang ada di Jepang. Adapun  alasan dari penulis memilih  jepang karena kekuasaan yudikatif di jepang ada  kesamaan  dengan  kekuasaan  yudikatif  di  Indonesia,  dimana  kekuasaan  yudikatif  jepang terletak  di  tangan  Mahkamah  Agung  dan  ada  pengadilan-pengadilan  yang  lebih  rendah, seperti  pengadilan  tinggi,  pengadilan  distrik,  dan  pengadilan  sumir.  manajemen  hakim  di jepang itu menggunakan sistem karier, lalu ada ujian negara yang dilakukan untuk melakukan seleksi  hakim,  hampir  sama  dengan  sistem  rekrutmen  hakim  di  Indonesia.  Ditambah mekanisme rekrutmen hakim di jepang dianggap salah satu yang terbaik di asia karena seleksi melalui  beberapa  tahap  penyaringan  yang  sangat  ketat  yang  memungkinkan  dapat  dijadikan contoh    bagi  Indonesia  untuk  dapat  dijadikan  referensi  penting  bagi  perbaikan  sistem utamanya berkaitan dengan rekrutmen hakim di Indonesia sehingga dapat melahirkan hakim yang berkualitas dan berintegritas.
Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  sejauh  mana  perbandingan mekanisme  pengisian  jabatan  hakim  di  Indonesia  dan  Jepang  mampu  untuk  menghasilkan hakim yang berkualitas dan berintegritas?

## METODE PENELITIAN
Metode        Penelitian        Yuridis        Normatif        yang  dilakukan  melalui  penelitian kepustakaan, data yang   dicari   adalah   data   sekunder   dengan menggunakan bahan hukum primer,  sekunder,  tersier.    Dalam    kaitannya    dengan    penlitian    ini  maka    menggunakan semua    publikasi    hukum  yang      terkait      dengan      objek      penelitian      yang  terdiri      dari, bukubuku      teks,      jurnal      hukum,  Selain    itu    juga    akan    digunakan  bahan-  bahan      non hukum   sepanjang   relevan dan mendukung hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme  mengenai  pengisian  jabatan  hakim  itu  menimbulkan  pertanyaan selanjutnya  apakah  mekanisme  pengisian  jabatan  hakim  itu  telah  mampu  atau  tidak  untuk menghasilkan  hakim  yang  berkualitas  yang  tercermin  dari  putusan  yang  dihasilkan  maupun etika si hakim sendiri.Rekrutmen hakim sebagai orang yang memutuskan suatu perkara sesuai dengan  prinsip  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  harus  dilakukan  secara profesional,  transparan  melalui  proses  seleksi  yang  harusnya  sangat  ketat.  Kriteria  seorang hakim  integritas  harusnya  lebih  penting  dibandingkan  cuma  sekedar  kemampuan  akademik, dimana integritas hakim lah yang sangat menentukan baik atau tidaknya suatu putusan. Track record yang  jelas  dan  terukur  harus  dilakukan  untuk  menghasilkan  hakim  yang  berkualitas dan berintegritas. Penulis akan menguraikan sejauh  mana sejauh mana mekanisme pengisian jabatan  hakim  di  indonesia  dan  jepang  mampu  untuk  menghasilkan  hakim  yang  berkualitas dan berintegritas dalam beberapa sub-pokok pembahasan.

## I. Mekanisme pengisian jabatan hakim

## • Indonesia
Adapun  mekanisme  pengisian  seleksi  calon  hakim  di  pengadilan  tingkat  pertama dijelaskan  pada  Pasal  3  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2017 menyatakan:
“Pengadaan Hakim dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:
a. perencanaan,
b. Pengumuman
c. pendaftaran,
d. pelamaran,
e. pelaksanaan seleksi,
f. pengumuman hasil seleksi,
g. pengangkatan CPNS/Cakim,
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8726
h. pengangkatan PNS/Cakim,
i. pengangkatan hakim
Pasal 5 menyatakan:“pelaksanaan seleksi pengadaan hakim terdiri atas:
a. seleksi administrasi,
b. seleksi kompetensi dasar, Adapun  Nilai  Ambang  Batas  Seleksi  Kompetensi  Dasar  adalah  nilai  minimal yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  peserta  ujian  seleksi  Calon  Pegawai  Negeri Sipil. Pada Pasal 2 PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2017 tersebut disebutkan bahwasannya  seleksi  kompetensi  dasar  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  Tahun 2017 meliputi 3 macam jenis tes, yaitu:
i. tes karateristik pribadi;
ii. tes intelegensia umum; dan iii. tes wawasan kebangsaan.
c. seleksi kompetensi bidang,
d. seleksi substansi hukum,
e. psikotes,
f. wawancara,
g. baca kitab (khusus untuk calon hakim Pengadilan Agama)
Adapun  Tahapan  seleksi  penerimaan  Calon  Hakim  Mahkamah  Agung  RI  Tahun Anggaran  2017  yang  diumumkan  melalui  Pengumuman  Mahkamah  Agung  Nomor: 01/Pansel/MA/07/2017 dilakukan dengan tahapan yaitu:
a) Seleksi adminsitrasi
b) Seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT)
1) peserta  yang  lulus  seleksi  administrasi  berhak  mengikuti  SKD  sesuai  dengan lokasi tes yang dipilih
2) peserta  yang  lulus  SKD  sebanyak  3  (tiga)  kali  jumlah  formasi  berikutnya berhak mengikuti SKD
3) standar kelulusan SKD dan SKB diatur dengan peraturan menteri PAN dan RB
c) Seleksi Kompetensi Bidang terdiri dari:
1) Tes materi bidang hukum menggunakan Computer Assisted Test(CAT) dengan bobot 50%;
2) Psikotes dengan bobot 25%;
3) Wawancara dengan bobot 25%;
4) Khusus  pelamar  calon  hakim  pengadilan  agama  ditambah  memahami  dan membaca kitab kuning;
d) Integrasi nilai SKD dan SKB berdasarkan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2017
e) Pengumuman hasil seleksi akhir
1) Hasil seleksi akhir merupakan nilai kumulatif dari SKD dan SKB
2) Peserta  dengan  rangking  tertinggi  sesuai  dengan  jumlah  formasi  dinyatakan lulus seleksi Calon Hakim dengan surat keputusan kepala seleksi, hasil putusan tidak dapat diganggu gugat.
Bentuk  soal  yang  dipergunakan  dalam  ujian  tertulis  adalah  pilihan  ganda (multiple choice). Dalam tahap wawancara dan psikotes, dimana pada seleksi Calon Hakim tahun 2017 peserta  diwawancarai  oleh  penginterview  dari  internal  mahkamah  agung  yang  kebanyakan hakim serta akademisi dari universitas terkemuka. Selain test kepribdian, setiap peserta seleksi akan diwawancarai mengenai hal-hal seputar motivasi, pengetahuan umum dan pengetahuan hukum.
Calon  Hakim  yang  telah  lolos  seleksi  yang  kemudian  diwajibkan  mengikuti pendidikan Calon Hakim. Adapun tahapan proses Pendidikan hakim yaitu 1) pradiklat dimana calon  hakim  berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  dalam  tahap  menunggu  untuk mengikuti  diklat;  2)  Diklat  dimana  Calon  Hakim  mengikuti  pendidikan  di  Pusat  Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) MA; 3) Pascadiklat dimana cakim ditempatkan di pengadilan tingkat pertama  untuk  jangka  waktu  yang  tidak  ditetapkan,  tetapi  minimal  kurang  lebih  dua  tahun sebelum  pengangkatan  sebagai  hakim.  Pada  proses  ini  cakim  akan  dididik  sebagai  asisten panitera  pengganti  dan  asisten  hakim,  proses  akhirnya    apabila  dinyatakan  lulus  pendidikan Calon  Hakim,  maka  proses  berikutnya  akan  diangkat  sebagai  Hakim.dan  terhadap  Calon Hakim  yang  dinyatakan  tidak  lulus  Pendidikan  Hakim,  dimana  berdasar  pada  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  2  tahun  2017  tentang  Pengadaan  Hakim  akan diberhentikan sebagai PNS.
• Jepang
Adapun alur untuk bisa menjadi hakim di jepang yaitu: (Yudisial, 2015)
1) Setelah  lulus  dari  Fakultas  Hukum  dan  melanjutkan  ke Law  School selama  2-3 tahun (law School setara dengan strata 2/ magister hukum).
2) Lulus  ujian  hukum  negara  agar  bisa  masuk  ke Legal  Training  and  Research Institute (satu-satunya  lembaga  yang  merekrut  dan  melatih  calon  aparat  penegak hukum di Jepang).
3) Mengikuti  pendidikan  di Legal  Training  and  Research  Institute selama  12  bulan untuk  mengikuti  pelatihan  khusus  calon  penegak  hukum  yang  dilaksanakan  oleh Second Division of LTRI .
4) Calon hakim yang lulus ujian akan diusulkan dan diangkat menjadi asisten hakim selama 10 tahun, setelah itu baru kemudian mereka diangkat menjadi hakim.
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8726
Proses seleksi sekaligus Pembinaan calon hakim di Jepang dimulai dengan menempuh Pendidikan hukum yang berjenjang di perguruan tinggi, yang disebut dengan Law School dan setara dengan Strata 2 (magister). Law School menerima peserta program atau mahasiswa baik dari  lulusan  Fakultas  Hukum  maupun  non  Fakultas  Hukum.  Untuk  rekrutmen Law  school , setiap peserta harus mengikuti seleksi ketat antara lain tes bakat kemampuan dasar dan materi hukum terutama hukum acara . Para pengajar berasal dari lingkungan akademisi, profesional hukum (hakim, jaksa dan advokat). Bahkan lulusan 10 besar lulusan terbaik Fakultas Hukum di  Universitas  terkemuka  Jepang  akan  diberikan  keistimewaan  untuk  bisa  langsung  direkrut menjadi calon hakim tanpa harus mengikuti ujian negara. (Syahuri, 2013)
Ujian seleksi calon hakim ini rata-rata diikuti 7 ribu hingga 8 ribu orang. Calon Hakim yang  diluluskan sekitar 1600 orang. Materi pelatihan untuk tiap-tiap profesi penegak hukum juga tidak dibedakan, 1600 orang yang mengikuti pelatihan hingga tuntas itu harus melakoni ujian  tahap  dua.  Tahap  ini,  tiap-tiap  peserta  diberi  kesempatan  untuk  memilih  profesi  yang akan digelutinya. Materi ujian disesuaikan dengan pilihan profesi mereka (Badilag Mahkamah Agung, 2017).
Calon  penegak  hukum  (hakim,  jaksa,  pengacara)  di  Jepang  harus  menjalani  pelatihan selama 12 bulan. Setiap peserta Law School diharuskan mengikuti ujian akhir. Apabila lulus, para  calon  penegak  hukum  tersebut  mengikuti  ujian  nasional  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah,  yaitu  Departemen  Kehakiman  Jepang.  Setelah  dinyatakan  lulus  ujian  nasional, para peserta mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Hukum selama 1 (satu) tahun dengan perincian: 10 bulan pelatihan lapangan (magang) dan 2 bulan pelatihan kolektif di LTRI. Lalu setelah masa pelatihan selesai dilakukan ujian akhir. Kemudian setelah melalui evaluasi yang ketat, maka mereka berdasarkan kompetensi dan bakatnya disalurkan atau diarahkan menjadi hakim, jaksa dan advokat.
Empat tahapan pelatihan di LTRI berupa: (Yudisial, 2015)
i. Introductory  Training  Courses ,  yaitu  pelatihan  pengantar  bagi  para  hakim,  asisten hakim, dan hakim pengadilan summary court pada penunjukkan atau tugas baru atau jabatan mereka
ii. Fields-Specific Workshops . Workshop ini agar hakim menemukan bidang khusus dan meningkatkan kemampuan hakim.
iii. Comprehensive  Workshops .  Pelatihan  untuk  mempelajari  berbagai  masalah  di lapangan.
iv. Dispatch-style Training Courses . Hakim mengunjungi perusahaan swasta dan badan lain  di  luar  pengadilan  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  mengamati  dan mengalami praktik bisnis di sana. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan
kesempatan  kepada  para  hakim  untuk  meningkatkan  pemahaman  mereka  tentang kondisi aktual ekonomi, memperluas perspektif, dan memperdalam wawasan mereka.
Peserta  yang  lulus  ujian  selanjutnya  mengikuti  pelatihan  pada Legal  Training  and Research  Institute di  bawah  bimbingan  Ketua  Mahkamah  Agung  dan  Sekretaris  Jenderal lembaga  tersebut  selama  2  tahun  yang  per  4  bulan  melakukan tour  of  duty di  4  tempat. Pertama  ditempatkan  di  kantor  pengacara,  setelah  itu  di  kantor  kejaksaan  selanjutnya  di pengadilan pidana dan pengadilan perdata masing-masing selama 4 bulan. Sebelum lulus dari pelatihan  tersebut,  para  peserta  boleh  mengajukan  lamaran  untuk  jabatan  hakim  (Marzuki, 2018).
Pelatihan lapangan dilakukan di 50 lokasi di seluruh negeri yaitu di Pengadilan, Kantor Penuntut Umum (Kejaksaan) dan Asosiasi Pengacara. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membiasakan  peserta  pelatihan  dengan  kondisi  aktual  dari  urusan  praktek  hukum  dan bagaimana menguasai persoalan dengan cara yang tepat, sikap mental, etika dan lain-lain dari seorang  ahli  atau  penegak  hukum  professional.  Calon  hakimdiminta  benar-benar  menguasai dan mengetahui cara menyelesaikan suatu persoalan sesuai instruksi (Council, 1999).
Kurikulum  nasional  dan  silabus Law  School diatur  oleh  UU  di  Jepang.  Setiap perguruan  tinggi  di  Jepang  membuka  Law  School,  sehingga  dalam  setiap  tahunnya menghasilkan lulusan yang cenderung meningkat. Masa studi Law School selama 2–3 tahun. Law School bertujuan untuk mendidik para calon profesi hukum antara laincalon profesi jaksa, calon  profesi  advokat  dan  calon  profesi  hakim.  Ketiga  profesi  tersebut  mendapatkan pendidikan  dan  materi  yang  sama  tentang  hukum.  praktisi  hukum/professional  hukum memiliki  visi,  misi,  serta  persepsi  yang  sama  tentang  penerapan  dan  penegakan  hukum  di Jepang (Parlina, 2018). Lulus dari Law School , mereka akan melanjutkan pendidikan ke Legal Training  dan  Research  Institute (LTRI)  selama  1  tahun,  kemudian  kabinet  akan  menunjuk lulusan LTRI untuk mengisi posisi sebagai asisten hakim terlebih dahulu. Asisten hakim yang ditunjuk  adalah  orang-orang  yang  sudah  lulus  ujian  hukum  negara  dan  telah  lulus  dari pelatihan di LTRI.
Rekrutmen hakim di semua tingkatan peradilan dilakukan oleh dan atas rekomendasi Chief  of  Justice (Ketua  MA)  dan  Sekretaris  Jenderal  LTRI.  Saat  menjabat  menjadi  asisten hakim, kewenangan mereka tentunya terbatas. Mereka diperbolehkan mengikuti persidangan, tetapi  tidak  boleh  menjadi  satu-satunya  hakim  yang  mendengarkan  kasus  di  persidangan. Mereka  diperkenankan  duduk  sebagai  anggota  dari  3  panel  hakim,  dan  tentunya  membantu
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8726
hakim  ketua.  Mahkamah  Agung  Jepang  juga  berwenang  untuk  menjadikan  asisten  hakim dengan pengalaman di atas 5 tahun untuk duduk menjadi hakim tunggal.
Calon  Hakim    dapat  menjadi  anggota  pada  majelis  hakim  di distric  court atau memimpin sidang dalam family court atau summary court yang menggunakan hakim tunggal ( junus  judex )setelah  5  tahun  magang  sebagai  asisten  hakim.  Mereka  akan  diangkat  kembali sebagai  hakim  penuh  pada  pengadilan  distrik  setelah  melaksanakan  10  tahun  magang. Promosi  asisten  hakim  untuk  naik  status  menjadi  hakim  dan  pengangkatan  kembali  hakim, catatan  komisi,  akan  dirujuk  secara  kolektif  apakah  hakim  itu  bisa  terpilih  lagi  atau  tidak. Berdasarkan  pada  laporan  yang  disiapkan  oleh  kepala  pengadilan  di  mana  para  kandidat hakim  telah  ditempatkan,  kandidat  yang  dianggap  sesuai  dan  layak  dengan  standar  seleksi kemudian  diberi  bobot  penilaian  khusus  pada  pertimbangan  akhir  mengenai  kandidat  hakim tersebut. kumpulan informasi yang tersedia sehubungan dengan kandidat dilakuakan tinjauan mencakup  informasi  yang  dikumpulkan  oleh  komite  regional  dari  pengacara  dan  jaksa  di distrik tempat para kandidat telah ditempatkan .
Hakim  yang  ditunjuk  berasal  dari  berbagai  golongan,  yaitu  asisten  hakim,  jaksa penuntut  umum,  pengacara  dan  profesor  hukum  dengan  pengalaman  minimal  10  tahun  di bidangnya  masing-masing.  Masa  kerja  hakim  di  Jepang  adalah  10  tahun  dan  dapat  ditunjuk lagi.  Hakim  senior  harus  mempunyai  masa  kerja  sebagai  hakim  selama  20  tahun.  Hakim  di Jepang akan pensiun di umur 65 tahun. Khusus untuk Summary Courts atau Pengadilan Sumir terdapat  aturan  khusus,  yang  bisa  ditunjuk  sebagai  hakim  adalah  orang  yang  sudah  pernah menjadi  hakim  atau  pernah  menjadi  ketua  pengadilan  tinggi,  jaksa  penuntut  umum, pengacara, orang yang memiliki kemampuan atau sudah berpengalaman di praktik pengadilan atau  mempunyai  pengalaman  akademis  yang  dibutuhkan  melalui  proses  seleksi oleh  The Selection Committee for Summary Court Judges . Masa kerja hakim Pengadilan Sumir adalah 10 tahun dan mereka dapat diangkat kembali serta pensiun di umur 70 tahun (Parlina, 2018).

## II. Persyaratan pendaftaran untuk menjadi Hakim
a. Usia
• Indonesia
Adapun syarat usia untuk bisa menjadi hakim yaitu  minimal  22  (dua puluh  dua) tahun    dan    maksimal    32    (tiga  puluh    dua)  tahun.  Namunsyarat  ini  juga  menimbulkan kritikan  karena  dengan  syarat  minimum  berusia  22  tahun  untuk  mendaftar  sebagai  hakim dipandang terlalu muda untuk menjadi seorang hakim yang sangat dihormati. Demikian pula
masa  kerjanya  sudah  seharusnya  tidak  dikaitkan  dengan  usia  pegawai  negeri,  karena  hakim bukanlah  pegawai.  Dengan  syarat  usia  itu,  bisa  saja  ada  penilaian  bahwa  para  Hakim Pengadilan  Tingkat  pertama  sama  saja  dan  tidak  ada  bedanya  dengan  para  birokrat  muda  di berbagai  instansi  pemerintah  yang  syarat  minimum  usianya  sama.  Padahal  Hakim  menurut ketentuan Undang Undang adalah Pejabat Negara yang statusnya tidak jauh berbeda dengan Hakim  Agung  dan  Hakim  Konstitusi.  Bahkan  hakim  dinilai  semakin  tua  dapat  dipandang semakin matang, arif, dan bijaksana.
• Jepang
Usia minimum untuk hakim biasanya adalah 35 (tiga puluh lima) tahun keatas baru bisa  orang  itu    mendaftar  seleksi  hakim.Kenapa  baru  di  usia  35  tahun?  Karena  calon  hakim butuh waktu yang Panjang untuk bisa mendaftar sebagai hakim, anggap saja ketika seseorang itu  lulus  sarjana  hukum  diusia  22  tahun  lalu  mereka  harus  melanjutkan  Pendidikan Law School (setingkat  magister  hukum),  selama  2-3  tahun,  setelah  lulus Law  School dan  ujian calon hakim, mereka harus mengikuti proses trainee (magang) sebagai asisten hakim selama 10 tahun, setelah itu barulah calon hakim itu bisa mendaftarkan diri untuk menjadi hakim.
b. Strata Pendidikan
• Indonesia
Tingkat  Pendidikan  calon  hakim  itu  minimal  adalah  Sarjana  Hukum,  bahkan mahasiswa yang baru lulus ( fresh graduated) yang belum mempunyai pengalaman di bidang profesi  hukum  pun  bisa  ikut  dalam  seleksi  calon  hakim.  Pertanyaannya  sekarang  adalah, apakah  mungkin  posisi  Hakim  yang  sedemikian  sentral  dan  terhormat  itu  diserahkan  pada mereka  yang  belum  perpengalaman  dalam  proses  penegakan  hukum  ?  Kemudian  apakah mungkin  dalam  waktu  pendidikan  hakim  yang  hanya  2  (dua)  tahun  saja  bisa  mematangkan mereka baik kemampuan teori dan praktek hukum maupun moral mereka sehingga bisa benar- benar  siap  menjalankan  tugas  yang  berat  untuk  menghasilkan  putusan  yang  adil  dan berkualitas?
Jimly  Asshidiqie  menegaskan  bahwa  seharusnya  calon  yang  akan  diseleksi  dalam seleksi calon hakim diambil dari kelompok profesional, bukan fresh graduated dan dilakukan dengan  proses  CPNS.  Hakim  merupakan  jabatan  khusus,  pejabat  negara.  Atas  dasar  itu, profesi  ini  punya  kehormatan,  bukan  jabatan  kepegawaian,  melainkan  jabatan  yang  harus mempunyai  integritas  dan  kehormatan  tertentu  untuk  direkrut  menjadi  hakim  (Asshidiqie, 2011).
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8726

## • Jepang
Lulus dari program sarjana dan melanjutkan ke Law School selama 2-3 tahun ( Law School setara  dengan  magister  hukum).  Jepang  menganggap    lulusan Law  School itu  telah mempunyai  kemampuan  untuk  menguasai  ilmu  hukum  baik  teori  maupun  praktek,  cara  dan solusi menyelesaikan suatu permasalahan dan  mereka telah dididik secara moral dan mental yang kuat sebagai calon hakim.

## III. Lembaga Yang Berwenang Melakukan Seleksi Hakim

## • Indonesia
Lembaga  mana  yang  diberi  kewenangan  seleksi  pengangkatan  hakim  tidak  secara tegas  disebutkan  dalam  UUD  1945.  Lembaga  yang  berwenang  untuk  melaksanakan  seleksi hakim tingkat pertama baru disebutkan dalam tingkat Undang-Undang yaitu:
a.  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pada Pasal 14A ayat (2) dan (3) yang berbunyi:
(2)  proses  seleksi  pengangkatan  hakim  pengadilan  negeri  dilakukan  bersama  oleh mahkamah agung dan komisi yudisial
(3)  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  proses  seleksi diatur  bersama  oleh  mahkamah agung dan komisi yudisial.
b.  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  Pasal  13A  ayat  (2)  dan ayat (3) yang berbunyi:
(2)  Proses  seleksi  pengangkatan  hakim  pengadilan  agama  dilakukan  bersama  oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
(3) ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh mahkamah agung dan komisi yudisial.
c.  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :
(2)  proses  seleksi  pengangkatan  hakim  pengadilan  negeri  dilakukan  bersama  oleh mahkamah agung dan komisi yudisial
(3)  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  proses  seleksi diatur  bersama  oleh  mahkamah agung dan komisi yudisial.
Pada  tahun  2010,  Mahkamah  Agung  telah  melakukan  seleksi  hakim  tanpa  melibatkan Komisi  Yudisial  sehingga  untuk  menyelamatkan/melegalkan  calon  hakim  yang  terlanjur diterima  melalui  seleksi  pengangkatan  hakim  yang  diselenggarakan  Mahkamah  Agung dibuatlah  Peraturan  bersama  Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial  Nomor  01/P/
MA/IX/2012-01/PB/P.KY/09/2012  tentang  Seleksi  Pengangkatan  Hakim.  pelaksanaannya tidak mudah untuk diterapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai seleksi pengangkatan  hakim.  Tahun  2015,  kewenangan  Komisi  Yudisial  (KY)  untuk  ikut  bersama menyeleksi hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha negara dianggap  inkonstitusional  menurut  putusan  Mahkamah  Konstitusi      atas  perkara  nomor 43/PUU-XIII/2015.  Menurut  MK,  KY  yang  lahir  dalam  perubahan  UUD  1945,  Pasal  24B ayat  (1)  UUD  1945,  yang  berbunyi:    “Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang  berwenang mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”
Mahkamah  menegaskan,  KY  bukan  merupakan  pelaksana  kekuasaan  kehakiman, melainkan  sebagai  elemen  pendukung  atau state  auxiliary  organ ,  yang  mendukung  pelaku kekuasaan kehakiman. Selain itu, frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku  hakim,  tidak  dapat  diperluas  dengan  tafsiran  lain.  UUD  1945  juga  tidak  memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan KY.Mahkamah menyatakan, meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat  mengenai  kewenangan  Mahkamah  Agung  dalam  proses  seleksi  dan  pengangkatan calon  hakim  dari  lingkungan  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  dan  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  akan  tetapi  ayat  (2)  dari  Pasal  24  UUD  1945  telah  secara  tegas  menyatakan  ketiga Undang-Undang  yang  diajukan  Pemohon  dalam  perkara  ini  berada  dalam  lingkungan kekuasaan  kehakiman  di  bawah  Mahkamah  Agung.  Mahkamah  berpendapat  seleksi  dan pengangkatan  calon  hakim  pengadilan  tingkat  pertama  menjadi  kewenangan  Mahkamah Agung.  MK  memandang  aturan  yang  memberikan  kewenangan  kepada  KY  untuk  ikut bersama dalam proses seleksi hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan UUD 1945.
Mahkamah  Agung  dinyatakan  sebagai  lembaga  yang  berwenang  dalam  hal  pengadaan dan  rekrutmen  hakim,  namun  permasalahannya  MA  malah  kembali  menggunakan  sistem rekrutmen dengan sistem Calon  Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam proses rekrutmen calon hakim,  hal  itu  dapat  dilihat  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, dan pada tahun itu juga telah dilaksanakan rekrutmen  hakim  tingkat  pertama  untuk  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Tata Usaha  Negara.  PERMA  tersebut  mengatur  kebutuhan  formasi  hakim  ditentukan  oleh
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8726
pemerintah, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seleksi dan pengangkatan hakim juga dilakukan oleh pemerintah. Persis seperti system PNS, mereka yang lolos seleksi, akan diangkat terlebih dahulu menjadi Calon PNS (CPNS). Pasal 1 Angka 3 PERMA tersebut menyatakan:
“Calon Hakim adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai  Negeri Sipil sebelum diangkat menjadi Hakim.”
dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan:
“Pengadaan Hakim adalah kegiatan untuk  mengisi  kebutuhan hakim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.”
Pasal  2  ayat  (2  )  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2017 menyatakan:
“Pengadaan  Hakim  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilaksanakan  setelah mendapat    penetapan  kebutuhan    Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  oleh  Menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara”.
Menurut Penulis, tidak salah kewenangan tunggal untuk melakukan rekrutmen hakim diberikan  kepada  Mahkamah  Agung,  karena  Mahkamah  Agung  sendiri  lah  yang  lebih mengetahui  kebutuhan  apa  yang  mereka  butuhkan  untuk  mengisi  jabatan  hakim  terutama  di pengadilan  tingkat  pertama.  Hal  itu    membuat  MA  menentukan  semua  proses    baik  seleksi, promosi  hingga  Pendidikan  hakim  tanpa  melibatkan  Lembaga  lainnya,  sistem  rekrutmen  ala CPNS yang dipakai MA  dalam rekrutmen hakim tentu mencederai  terkait kedudukan hakim sebagai pejabat negara dan menimbulkan penilaian apakah Mahkamah Agung kredibel dalam menghasilkan  hakim  yang  berkualitas  dan  berintegritas?  Apalagi  hakim-hakim  yang sebelumnya  dihasilkan  oleh  Mahkamah  Agung  banyak  yang  bermasalah  baik  putusan  yang dihasilkan  maupun  prilaku  hakim  yang  melanggar  kode  etik.  Keterlibatan  Lembaga  lain (misalnya  Komisi  Yudisial)    dalam  proses  seleksi  menurut  penulis  sangat  penting  sebab dengan itu akan ada shared responsibility yang bisa saling  mengontrol agar bisa  melahirkan hakim  yang  terbaik.  Ditambah  kewenangan  Komisi  Yudisial    dalam  menjamin  kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang baik harus dimulai dari awal, yaitu dimulai dari upaya menemukan calon hakim.

## • Jepang
Berdasarkan  Pasal  81  Konstitusi  Jepang,  Mahkamah  Agung  (MA)  Jepang  adalah badan peradilan terakhir dengan kewenangan untuk memutuskan keabsahan hukum dari setiap hukum, aturan, regulasi, ataupun  tindakan resmi. MA Jepang juga bertanggung jawab dalam mengangkat  hakim  pada  peradilan  di  bawahnya,  memutuskan  prosedur  yudisial,  meninjau sistem  yudisial  Jepang,  termasuk  segala  suatu  aktivitas  dari  jaksa  penuntut  umum,  dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap hakim dan perangkat hukum lainnya.
Hakim di pengadilan yang berada di bawah MA Jepang, mereka semua ditunjuk oleh Kabinet  dan  Kaisar  dari  daftar  calon  yang  diajukan  oleh  Mahkamah  Agung  jepang. Rekrutmen hakim di semua tingkatan peradilan dilakukan oleh dan atas rekomendasi Chief of Justice (Ketua  Mahkamah  Agung)  dan  Sekretaris  Jenderal Legal  Training  and  Research Institute (LTRI (Parlina, 2018) .Legal Training and Research Institute (LTRI) adalah lembaga dibentuk  berdasarkan  Pasal  14  UU  Nomor  59  Tahun  1947  tentang  Pengadilan.  LTRI merupakan  unit  organisasi  di  bawah  MA  Jepang  yang  berfungsi  sebagai  pusat  pelatihan hakim, pengacara, dan jaksa, serta pusat riset hukum di Jepang.Pencalonan hakim pengadilan yang lebih rendah membutuhkan saran dari Komite Penasihat untuk seleksi Hakim Pengadilan Bawah  atau the  Advisory  Committee  for  the  Nomination  of  Lower  Court  Judges (Parlina, 2018).Sekretariat  Jenderal  Mahkamah  Agung  yang  telah  melakukan  penyaringan  dan  telah menyiapkan  daftar  asisten  hakim  dan  hakim  untuk  pencalonan,  dan  Konferensi  Yudisial hanya  mengkonfirmasi  daftar-daftar  itu.  Untuk  memperkuat  kepercayaan  rakyat  terhadap seleksi  hakim,  dibentuk  lembaga  khusus  dalam  Mahkamah  Agung  yang  lebih  berwenang dominan  dalam  proses  seleksi  .  mekanisme  ditetapkan  untuk  memastikan  bahwa  prosesnya transparan,  termasuk  mengungkapkan  standar  seleksi,  prosedur,  jadwal  dan  hal-hal  lain (Rasmusen, 2013).
Pada tahun 2003, Mahkamah Agung membentuk Komisi Konsultasi Penunjukan Hakim Pengadilan Rendah (Kakyūsaibansho saibankan shimei shimon iinkai). sebelas anggota yang berada di dalamnya Mahkamah Agung. Anggotanya  ditunjuk oleh Mahkamah Agung, tetapi sebagian besar berasal dari luar peradilan. Komisi itu terdiri dari dua hakim, dua pengacara, satu  jaksa,  dan  enam  orang  akademisi,  serta  dari  luar  profesi  hukum  yang  professional  dan berpengalaman.  Komisi  konsultasi  seleksi  hakim  ditugasi  untuk  mengkaji  dan  mengevaluasi kandidat  yang  ditunjuk  sebagai  asisten  hakim  atau  hakim  yang  kembali  mengajukan  diri sebagai  hakim,  berdasarkan  daftar  kandidat  yang  disiapkan  oleh  Sekretariat  Jenderal
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8726
Mahkamah  Agung,  dan  lalu    melaporkan  penilaian  itu  kepada  Mahkamah  Agung.  Komisi dibantu oleh bagian urusan umum, dengan staf oleh anggota Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung.  Delapan  badan  regional  juga  dibentuk,  satu  di  masing-masing  dari  delapan  badan tinggi  yurisdiksi  pengadilanuntuk  membantu  komisi  dalam  mengumpulkan  informasi mengenai  para  kandidat  (Rasmusen,  2013).  Mahkamah  Agung  tidak  terikat  secara  hukum untuk mengikuti pandangan Komisi dalam  mempersiapkan daftar  calon yang ditunjuk untuk diserahkan  kepada  Kabinet.Sekretariat  Jenderal  mempersiapkan  hal  untuk  mengajukan kandidat  hakim,  dan  subkomite  beranggotakan  lima  orang  Komisi  kemudian  meninjau kandidat  dan  melaporkan  kembali  secara  penuh  pertimbangan  Komisi.  Untuk  pengangkatan dan  seleksi  asisten  hakim  baru,  nilai  di  LTRI  merupakan  faktor  utama,  ditambah    dengan laporan penilaian yang disiapkan oleh hakim sebagai instruktur di LTRI.
Menurut penulis, berdasarkan uraian terkait Lembaga yang melakukan seleksi di Jepang bisa  dinilai  kredibel  sebab  dalam  proses  rekrutmen  itu  Mahkamah  Agung  bukan  Lembaga yang  mendominasi  semua  proses  seleksi,  karena  ada  Lembaga  lain  yang  diberikan kewenangan untuk ikut dalam proses tersebut. LTRI ( Legal Training and Research Institute) mempunyai peran yang cukup penting sebab Lembaga ini lah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan kepada calon hakim dan mungkin yang paling  mengetahui kemampuan dari  calon  hakim  baik  dari  segi  kemampuan  hukumnya  (teori  dan  praktek)  maupun  segi moralnya. Apalagi sudah ada Komite Penasihat untuk seleksi Hakim Pengadilan Bawah atau the  Advisory  Committee  for  the  Nomination  of  Lower  Court  Judges yang  bisa  memberikan saran  dan  pertimbangan  kepada  Mahkamah  Agung  bahwa  hakim  yang  sudah  dilatih  ini memiliki  kualitas  dan  berintegritas  dan  layak  untuk  dilantik.  Pembagian  peran  antara Mahkamah Agung, LTRI, dan Komite penasihat seleksi hakim  ini, penulis menilai Lembaga yang  berwenang  melakukan  seleksi  hakim  itu  telah  kredibel  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung jawabnya.

## IV. Metode ujian  dalam tes calon hakim
• Indonesia
Bentuk  soal  yang  dipergunakan  dalam  ujian  adalah  pilihan  ganda (multiple  choice) berbasis Computer Assisted Test (CAT). Test pertama yaitu Seleksi Kompetensi Dasar  (SKD) yang terdiri atas a) Tes Karateristik Pribadi; B) Tes Intelegensia Umum; dan c)  Tes Wawasan Kebangsaan.  Model  soal  dengan  format  pilihan  ganda  atau  sejenis  itu  dipilih  Mahkamah Agung    karena  proses  pemeriksaannya  lebih  mudah,  cepat  dan  hasilnya  bisa  langsung
diketahui seketika tes selesai. Namun pertanyaan dengan model pilihan ganda kembali dipakai dalam  tahap  selanjutnya    yaitu  Tes  Kemampuan  Bidang  Hukum,  tes  tersebut  dinilai  kurang dapat  menggali  kemampuan  pengetahuan  hukum  calon  secara  mendalam.  karena  bisa  saja skor  yang  didapat  itu  hasil  keberuntungan  belaka,  berbeda  jika    menggunakan  metode pertanyaaan essay yang  bisa  saja  akan  menggali  semua  pengetahuan  hukum  calon  hakim terutama  dalam  analisis  teori  dan  hukum  acara . Tahap  selanjutnya  yaitu  wawancara  dan psikotes,  dimana  pada  seleksi  Calon  Hakim  tahun  2017  peserta  diwawancarai  oleh  peng- interview dari internal Mahkamah Agung yang kebanyakan hakim senior  serta akademisi dari Universitas  Terkemuka.  Selain  test  kepribdian,  setiap  peserta  seleksi  akan  diwawancarai mengenai  hal-hal  seputar  motivasi,  pengetahuan  umum  dan  pengetahuan  hukum.  Ujian psikotes atau uji kepribadian dengan bekerja sama  dengan lembaga psikologi yang ditunjuk, namun  sayangnya  soal-soal  yang  diajukan  dalam  psikotes  belum  diarahkan  secara  spesifik pada pelaksanaan fungsi hakim. wawancara penulis dengan Ridwan Syarif mengatakan ketika proses  wawancara  tidak  menggali  secara  mendalam  pengetahuan  si  calon  mengenai pengetahuan di bidang hukumnya terutama hukum acara (Syarif, 2019).
Pembenahan perekrutan hakim tidak cukup hanya dilakukan dengan mengadopsi sistem terkomputerisasi atau computer assisted test (CAT). Mengadopsi sistem tersebut sebagaimana seleksi  calon  aparatur  sipil  negara  (ASN)  tentu  akan  menambah  nilai  transparansi  dan akuntabilitas.  Namun,  penting  juga  untuk  dipahami  bahwa  sistem  tersebut  tidak  serta-merta memberikan  jaminan  perekrutan  dilakukan  tanpa  celah  kecurangan.  MA  harus  pula mengidentifikasi  potensi  kecurangan  yang  mungkin  tetap  dapat  terjadi  dalam  perekrutan hakim  dengan  sistem  terkomputerisasi. Computer  Assisted  Test (CAT)  dalam  beberapa tahapan  seleksi  ditambah  waktu  yang  singkat  apakah  cukup  untuk  bisa  menghasilkan  calon hakim yang berkualitas dan berintegritas?
Potensi  kecurangan  masih  dapat  terjadi  mengingat  sistem  komputerisasi  tidak  seratus persen  meng-cover  perekrutan  hakim.  Beberapa  tahapan  yang  dilakukan  secara  manual  oleh panitia  seleksi.  Seleksi  administrasi  misalnya,  pengecekan  kelengkapan  berkas  calon  masih dilakukan  secara  manual  memungkinkan  terjadinya  praktik  nepotisme  di  mana  seleksi didasarkan  pada  kedekatan  calon  dengan  hakim  dan/atau  pegawai  MA.  Tahapan  ini  juga rentan terhadap intervensi dari hakim dengan cara menitipkan calon yang memiliki hubungan kekerabatan agar diluluskan dalam seleksi administrasi (IDRIS, 2017).
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8726

## • Jepang
Setiap  peserta  calon  hakim  yang  telah  lulus Law  School (setingkat  magister  hukum) harus  mengikuti  ujian  negara  yang  seleksinya  sangat  ketat  antara  lain  tes  bakat  kemampuan dasar  dan  materi  hukum  terutama  hukum  acara.  Bentuk  ujiannya  adalah  soal  pilihan  ganda, essay  dan  wawancara.  Tidak  ada  perbedaan  materi  ujian  pada  tahap  ini  untuk  calon  hakim, penyidik, penuntut maupun pengacara. Pemeriksaan kedua terdiri dari tes tertulis (tanya jawab dan esai) dan tes lisan. Tanya Jawab ada pada tiga subjek Konstitusi Jepang, KUHPerdata dan KUHP, sedangkan esai dan ujian lisan ada pada enam subjek Konstitusi Jepang, KUHPerdata, KUHP,  Hukum  Dagang  ,  subjek  opsional  tentang  hukum  acara  dan  subjek  opsional  pada materi bidang hukum lain dan soal esai akan diuji  mengenai enam mata pelajaran Konstitusi Jepang, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Pidana  Prosedur,  sedangkan  tes  lisan  akan  pada  lima  mata  pelajaran  tidak  termasuk  Hukum Dagang) (Rasmusen, 2013).
Seleksi  mempunyai  peran  yang  amat  menentukanuntuk  menjaring  calon  hakim  yang mempunyai kualifikasi di atas dan mumpuni,. Seleksi yang mempergunakan metode tertentu dan dilaksanakan secara objektif akan dapat menjaring calon hakim yang sekurang-kurangnya mendekati  ideal  yaitu  berwibawa,  jujur,  adil  dan  berkelakuan  tidak  tercela,  seleksi  calon hakim yang bersifat subjektifharus dihindari (Bambang Sutitoso, 2005). Hakim adalah subjek yang paling wajib menguasai segala bidang hukum baik  teori ataupun prakteknya dibanding siapapun  di  ruang  sidang.  orang-orang  yang  mendaftar  menjadi  hakim  seharusnya  adalah orang-orang  yang  sedari  awal  merupakan  bibit-bibit  yang  bagus,  yang  memang  terniat menjadi  hakim,  bukan  orang  yang  sekedar  ikut  dan  berharap  rejekinya  menjadi  seorang hakim.  Proses  seleksi  hakim  seharusnya  harus  dibuat  sesulit-sulitnya  sehingga  mampu menggali  secara  mendalam  pengetahuan  calon  hakim  itu  dalam  bidang  hukum.  Hakim  itu harus  pintar  dalam  ilmu  hukum  ataupun  teknis  hukum  (Isra,  2014).  Hakim  kualitasnya harusnya diatas ilmu jaksa dan pengacara karena posisinya sebagai penilai dan pemutus suatu perkara.  Jika  kualitas  hakimnya    lebih  rendah,  maka  hakim  akan  mudah  dipengaruhi  dalam persidangan.  Proses  rekrutmen  sangat  penting  karena  menyangkut  hakim  yang  akan dihasilkan nantinya. seorang Hakim idealnya harus mampu melihat proses penegakan hukum tersebut dari berbagai aspek dan sudut pandang. Kemampuan dan keahlian ini tentunya tidak diperoleh secara instan tapi harus melalui suatu proses belajar panjang (Amos, 2007).
Bagaimanapun  mekanisme  perekrutan  seorang  untuk  menjadi  hakim  akan  menentukan kualitas  putusan  pengadilan  ke  depannya.  Seseorang    yang  sejak  awal  memang  memiliki kapabilitas dan wawasan hukum yang mendalam sudah selayaknya terjaring dalam rekrutmen hakim  sehingga  mereka  yang  nantinya  duduk  di  muka  ruang  pengadilan  sebagai  pemimpin sidang  adalah  hakim-hakim  yang  berkualitas  terbaik.  Putusan  pengadilan  yang  kontroversial terus  bermunculan  sehingga  berbagai  pihak  menilai  hakim-hakim  di  negeri  ini  belum memahami  rasa  keadilan  masyarakat.  Banyaknya  kelemahan  ataupun  cacat  hukum  pada putusan yang dikeluarkan oleh para hakim bisa jadi merupakan gambaran dari tidak efektifnya pola rekrutmen hakim yang selama ini diterapkan di Indonesia.(Djohansjah, 2008)
Rekrutmen hakim Indonesia terutama untuk Pengadilan Tingkat Pertama hanya untuk mengisi lowongan yang kosong dan kekurangan hakim terutama di pengadilan di daerah. Jika dalam  hasil  rekrutmen,  ada  calon  yang  seharusnya  tidak  memenuhi  standar  nilai    yang diinginkan  panitia  seleksi  (Mahkamah  Agung)  ,  namun  dalam  sisi  lain  adanya    kebutuhan mendesak untuk mengisi formasi hakim yang kosong,  maka MA tetap akan  merekrut calon tersebut demi kuota yang telah ditentukan bersama kementerian aparatur negara dan reformasi birokrasi.  Akhirnya  yang  dijadikan  ukuran  utama    bukan  lagi  kualifikasi  calon,  tetapi  ada tidaknya  personalia  yang  dapat  mengisi  formasi  yang  kosong,  secara  tidak  langsung membawa  beberapa  implikasi  negatif,  antara  lain  menurunkan  posisi  tawar  pengadilan terhadap  negara,  merugikan  prestise  jabatan  hakim,  dengan  menurunnya  prestise  menjadi hakim, semakin sulit pengadilan untuk pengadilan mendapatkan lulusan fakultas hukum yang bermutu untuk menjadi hakim jika yang diutamakan adalah kuota formasi hakim itu terpenuhi (Agung, 2003). 1

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  singkat  diatas,  maka  dapat  dibedakan  metode  rekrutmen  hakim antara  di  Indonesia  dengan  Jepang.    Mekanisme  pengisian  jabatan  hakim  di  Indonesia menggunakan sistem rekrutmen CPNS, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga satu-satunya yang  berwenang  penuh  dalam  semua  tahapan  dari  rekrutmen,  Pendidikan  sampai pengangkatan  sebagai  hakim.  Sedangkan  mekanisme  pengisian  jabatan  hakim  di  jepang Untuk  hakim  di  pengadilan  yang  berada  di  bawah  MA  Jepang,  calon  hakim  semua  ditunjuk oleh  Kabinet  dan  Kaisar  dari  daftar  calon  yang  diajukan  oleh  Mahkamah  Agung  Jepang.
1 Mahkamah Agung, Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim, Jakarta, 2002, hlm 93
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8726
Menurut  peraturan  yang  berlaku,  pencalonan  hakim  pengadilan  yang  lebih  rendah membutuhkan  saran  dari  Komite  Penasihat  untuk  Nominasi  Hakim  Pengadilan  Bawah  atau the  Advisory  Committee  for  the  Nomination  of  Lower-  Court  Judges. Selain  itu  ada Legal Training and Research Institute yang berwenang melakukan pelatihan terhadap calon hakim. Dari sisi apakah Lembaga yang berwenang melakukan seleksi hakim di Indonesia dan jepang itu  penulis  menganggap  keduanya  sudah  kredibel  tetapi  jepang  lebih  baik  sebab  pengisian jabatan  hakim  mereka  melibatkan  banyak  Lembaga  lain  dan  saling shared  responsibility untuk bisa menghasilkan hakim yang berkualitas dan berintegritas. Berbeda dengan Indonesia karena semua tahapan mutlak kewenangan ada pada Mahkamah Agung. Lalu dari segi sejauh mana  mekanisme  pengisian  jabatan  hakim  di  Indonesia  dan  Jepang  mampu  untuk menghasilkan hakim yang berkualitas dan berintegritas menurut penulis kedua negara sudah berupaya  yang  terbaik  untuk  menghasilkan  hakim  yang  berkualitas  dan  berintegritas,  tapi penulis  menilai  mekanisme  pengisian  jabatan  hakim  di  jepang  kembali  lebih  baik  sebab prosesnya  dilakukan  secara  terbuka,  selektif,  dan  kompetitif,  banyak  tahapan  yang    harus dilalui  calon  hakim  itu  bisa  diangkat  menjadi  hakim  baik  persyaratan,  strata  pendidikan, pengalaman  dibidang  hukum,  metode  ujian.  Ditambah  Jepang  telah  memiliki  model kompetensi  standar  yang  dijadikan  acuan  dalam  proses  rekrutmen  maupun  pelatihan  bagi calon  hakim  selain  itu,  dalam  model  acuan  itu  terdapat  karakter  ideal  yang  sepatutnya dipunyai  oleh  setiap  hakim  sehingga  lahir  hakim  yang  mempunyai  kualitas  dan  mutu  yang sama  bagusnya.  Indonesia  sendiri  menurut  penulis  dari  segi  mekanisme  pengisian  hakim belum  sepenuhnya  mampu  secara  maksimal  menghasilkan  hakim  yang  berkualitas  dan berintegritas.

## KEPUSTAKAAN
Alia,  M.  I.  (2017,  Mei  27). Mengurai  Polemik  Rekrutmen  Hakim .  Diambil  kembali  dari Geotimes: https://geotimes.co.id/kolom/hukum/mengurai-polemik-rekrutmen-hakim/
Badilag Mahkamah Agung. (2017, Maret 31). Seleksi dan Gaji Hakim Jepang Terungkap di PA  Depok .  Diambil  kembali  dari  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama Mahkamah Agung: https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen- badilag/seputar-ditjen-badilag/seleksi-dan-gaji-hakim-jepang-terungkap-di-pa-depok
Council, T. S. (1999, juli). The Japanese Judicial System. Diambil kembali dari Japan Kantei: https://japan.kantei.go.jp/judiciary/0620system.html
Marzuki,  S.  (2018).  Menimbang  Hakim  Sebagai  Pejabat  Negara.  Dalam  K.  Yudisial,
Meluruskan  Arah  Manajemen  Kekuasaan  Kehakiman (hal.  22).  Jakarta:  Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
pengujian  terhadap  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Umum, Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Agama,  dan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015 (Mahkamah Konstitusi 2015).
Rimdan. (2012). Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Kencana.
Syahuri,  T.  (2013).  Sistem  Rekrutmen  Hakim  Berdasarkan  Tiga  Undang-Undang  Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih. Jurnal Yudisial , 14.
Yudisial,  K.  (2015). The  Research  and  Training  Institute  of  Ministry  of  Justice  dan  Legal Training and Research Institute, Supreme Court of Japan . Jakarta: Komisi Yudisial.