PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Herman Sujarwo Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo
E-mail: h.sujarwo2@gmail.com

## ABSTRAK
Korban ialah orang-orang  yang menderita jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan  orang  lain  yang  memenuhi  kepentingan  sendiri  atau  orang  lain  dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita. Korban sebagai pihak  yang  menderitaa  kibat  suatu  tindak  pidana,  perlu  mendapat  perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHAP) pada awalnya  hanya  memberikan  hak  ganti  rugi  terhadap  korban.  Hak-hak  korban kemudian berkembang  menjadi  lebih luas dalam  Undang-Undang.  Ada beberapa macam  perlindungan  dalam  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  seperti kompensasi,  restitusi,  rehabilitasi  dan  juga  pemberian  bantuan.  Tanggung  jawab perlindungan  bukan  hanya  pada  Negara  untuk  melindungi  korban  tindak  pidana namun juga ada peran dari pelaku dan juga mesyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan akan membatu meringankan beban derita korban yang selama ini  belum  begitu  diperhatikan.  Sehingga  kedudukan  korban  tindak  pidana  dalam peradilan  pidana  sebagai  pihak  pencari  keadilan  selama  ini  masih  terabaikan. Pelaku  kejahatan  lebih  mendapat  perhatian  seperti  rehabilitasi,  readaptasi  sosial, pemasyarakatan. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak  yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak  jarang  pula  hak  asasi  korban  terabaikan.  padahal  masalah  keadilandan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada minimnya pengaturan.
Kata Kunci :  Perlindungan, hukum, korban, Undang-Undang, tindak pidana.

## A. PENDAHULUAN
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan kewajiban  dari  semua  pihak  terutama negara. Korban kerap kali mendapatkan  perlindungan  yang  tidak adil.  Dalam  hukum  pidana,  perhatian negara  lebih  banyak  kepada  pelaku kejahatan,  dalam  KUHAP  misalnya lebih  banyak  mencantumkan  pasal- pasal tentang hak-hak tersangka atau  terdakwa  dibandingkan  dengan
hak-hak  korban.  Demikian  juga  dengan semakin membaiknya perhatian kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan, hal ini seolah memunculkan ketidakadilan, yaitu perhatian negara seolah-olah hanya melindungi hak-hak pelaku tindak pidana sedangkan hak-hak korban menjadi terabaikan.
Kedudukan  korban  tindak  pidana dalam  peradilan  pidana  sebagai  pihak pencari  keadilan  selama  ini  masih
terabaikan.  Apabila  dikaji  dari  tujuan pemidanaan, pelaku kejahatan
lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi,
readaptasi
sosial,
pemasyarakatan  dan  lain-lain.  Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian,  dan  tidak  jarang  pula hak  asasi  korban  terabaikan.  (C.  Maya Indah, 2014: 97)
Declaration  of  Basic  Prinsiples  of Justice  for  Victims  of  Crime  and  Abuse
of Power (Deklarasi Prinsip- Prinsip  Dasar  Keadilan  Bagi  Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) menyatakan bahwa
perlindungan korban antara lain sebagai berikut:
1. Korban tindak pidana harus diperlakukan  dengan  penuh  rasa hormat  terhadap  martabatnya,  serta diberi  hak  untuk  segera  menuntut ganti rugi.
2. Korban  tindak  pidana  harus  diberi informasi  mengenai  peran  mereka, jadwal  waktu  serta  kemajuan  yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka.
3. Korban tindak pidana harus menerima  ganti  rugi  yang  diberikan kepada  korban  kejahatan  maupun keluarganya.
Perlindungan hukum terhadap korban dalam konsep yang luas meliputi dua hal, yaitu
1. Perlindungan  hukum  untuk  tidak menjadi korban tindak pidana ataupun yang sama dengan perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang.
Perlindungan yang seperti ini disebut juga  perlindungan  korban  secara tidak langsung.
2. Perlindungan untuk mendapat
jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang  yang  telah  menjadi  koban kejahatan  termasuk  hak  korban untuk  memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk acces to justice and  fair  treatment .  Perlindungan
yang demikian merupakan perlindungan korban secara langsung. (C. Maya Indah, 2014 :97) Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini  akan menjabarkan tentang peraturan yang  mengatur  tentang  perlindungan korban  tindak  pidana  di  Indonesia. Hal  tersebut  disebabkan  banyaknya masyarakat Indonesia belum mengetahui perlindungan korban
tindak  pidana.  Penyebabnya  tidak  lain adalah minimnya keterlibatan masyarakat  dalam  membatu  korban tindak pidana mendapatkan perlindungan.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Korban
Istilah korban pada awalnya diterapkan  pada  upacara  pengorbanan. Karmen  menyebutkan  bahwa  korban adalah  seorang  atau  binatang  yang dibunuh selama upacara untuk menghormati kekuatan supranatural atau dewa.  Stanciu  (dalam  Yazid  Effendi, 2001:9)  mendefinisikan  korban  sebagai berikut :
“The victim, in the broad sense, is the who  suffer  unjustly  (from  the  latin victim,  which  signifies  the  creature offered  in  sacrifice  to  the  gods). Thus,  the  two  characteristic  traits of  the  victim  are  :  suffering  and injustice  …” (Stanciu  dalam  Yazid Effendi, 2001: 9).
Separovic (dalam Iswanto, Angkasa, 2002:7).  mengartikan  korban  sebagai berikut :
“…A victim is considered as anyone, physical or moral person, who suffers either  as  a  result  of  ruthless  design, incidenly, or accidentally” (Separovic dalam Iswanto, Angkasa, 2002:7).
Jan  J.M.  van  Dijk  (dalam  G. Widiartana,  2014:  26).  mendefinisikan korban yaitu :
“A  victim  is  a  person  who  suffered damage  as  a  result  of  a  crime and/or  whose  sense  of  justice  has been  directly  disturbed  by  the experience  of  having  been  the  target of  crime” (Jan  J.M.  van  Dijk  dalam G. Widiartana, 2014:26).
Arif  Gosita  mengartikan  korban yaitu orang-orang yang menderita jasmani  maupun  rohani  sebagai  akibat
tindakan  orang  lain  yang  memenuhi kepentingan  sendiri  atau  orang  lain  dan bertentangan  dengan  kepentingan  serta hak  asasi  yang  menderita  (Arif  Gosita, 1993:63). Declaration of Basic
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power mendifinisikan korban ( victim ) :
a. Bagian A Pasal 1 ( Victim of Crime )
“Victims”  means  persons  who, individually  or  collectively,  have suffered  harm,  including  physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts  or  omissions  that  are  in violations  of  criminal  laws  operative within Member State, including those laws proscribing criminal abuse of power.
b. Bagian  B  Pasal  18  ( Victime  Abuse Power )
“Victims”  means  persons  who, individually  or  collectively,  have suffered  harm,  including  physical  or mental  injury,  emotional  suffering, economic loss or substantial impairment  of  their  fundamental rights, through acts or omissions that do  not  yet  constitute  violations  of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.
Perundang-undangan Indonesia juga menjelaskan  definisi  korban  yaitu  di antaranya:
a. Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan
korban sebagai orang yang mengalami kekerasan  atau  ancaman  kekerasan dan/atau  ancaman  kekerasan  dalam lingkup rumah tangga.
b. Pasal  1  angka  5  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dinyatakan  yang  dimaksud  dengan korban  adalah  Orang  perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan  atau  perampasan  hak- hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat  temasuk  korban  atau  ahli warisnya.
c. Pasal  1  angka  2  Undang-Undang
Nomor  13  tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud  dengan    korban  adalah  :
Seseorang yang mengalami penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
d. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah
Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Tata Cara  Perlindungan  Korban  dan  Saksi dalam  Pelanggaran  HAM  yang  berat, pengertian  Korban  adalah    Orang perseorangan  atau  kelompok  orang yang  mengalami  penderitaan  sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia
yang berat yang memerlukan perlindungan  fisik  dan  mental  dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.
Pengertian korban di atas merangkum hampir semua jenis penderitaan  yang  mungkin  dialami  oleh korban  yang  tidak  hanya  terbatas  pada kerugian  ekonomi,  cidera  fisik  maupun mental semata, melainkan mencakup pula penderitaan yang dialami secara emosional  oleh  para  korban.  Pengertian korban  juga  dapat  mencakup  keluarga langsung  atau  orang  yang  secara langsung  menjadi  tanggungan  korban, dan orang-orang yang menderita kerugian ketika  membantu  korban  yang  sedang menderita  atau  dalam  usaha  mencegah agar  orang-orang  tidak  menjadi  korban (Theo Van Boven, 2002:xiv).

## 2. Pengaturan
Perlindungan
Korban  Tindak  Pidana  dalam Perundang-Undangan Indonesia
a. Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana
Dalam  KUHAP  terdapat  beberapa pasal yang melindungi korban. Perlindungan  terhadap  korban  secara langsung dalam KUHAP diatur dalam  Pasal  98  sampai  dengan  Pasal 101.
Ketentuan  dalam  Pasal  98  sampai dengan  Pasal  101  KUHAP  merupakan pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  hak
korban tindak pidana
dalam mendapatkan  ganti  kerugian.  Tata cara korban untuk mendapatkan ganti rugi merupakan gabungan antara  perkara  perdata  dan  perkara pidana.
R. Soeparmono berpendapat bahwa asas  penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana merupakan praktik penegakan hukum  berdasarkan  ciptaan  KUHAP sendiri  bagi  proses  beracara  (pidana dengan  perdata)  untuk  peradilan  di Indonesia.  KUHAP  sedang  memberi prosedur hukum bagi seorang korban  atau  beberapa  korban  tindak pidana  untuk  menggugat  ganti  rugi yang bercorak perdata terhadap
terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan  perkara  pidana  yang sedang berlangsung sehingga
penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana sekaligus adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang
dimaksud dalam KUHAP (R. Soeparmono, 2003: 106-107).
b. Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan Orang
Undang-Undang Rpublik Indonesia Nomor  21  Tahun 2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan  Orang  (UU  PTPPO) mengantur tentang perlindungan terhadap korban. Perlindungan terhadap korban  dalam  undang-undang  tersebut yaitu berupa restitusi dan rehabilitasi.
Restitusi dalam UU PTPPO dalam Pasal  48  ayat  (2)  yaitu  ganti  kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,  penderitaan,  biaya  untuk tindakan  perawatan  medis  dan/atau psikologis  serta  kerugian  lain  yang diderita  korban  sebagai  akibat  dari adanya perdagangan orang.
Dalam penjelasan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 21 tahun2007, kerugian lain yang dimaksud dapat berupa : kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya  lain  yang  berhubungan  dengan proses hukum serta kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.
Bentuk  dari  rehabilitasi  terhadap korban  tindak  pidana  perdagangan orang  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  51  ayat  (1)  dapat  berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,  pemulangan,  dan  reintegrasi sosial  dari  pemerintah  apabila  yang bersangkutan  mengalami  penderitaan baik  fisik  maupun  psikis  akibat  tindak pidana perdagangan orang.
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam
penjelasan  Pasal  51  ayat  (1)  adalah
pemulihan  kondisi  semula  baik  fisik
maupun psikis. Sedangkan arti
“rehabilitasi  sosial”  adalah  pemulihan
dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara  wajar  baik  dalam  keluarga maupun  masyarakat.  Serta  “reintegrasi sosial”  merupakan  penyatuan  kembali korban  tindak  pidana  perdagangan orang  kepada  pihak  keluarga  atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan  kebutuhan  bagi  korban. Sedangkan  hak  atas  “pemulangan” harus  dilakukan  dengan  memberi jaminan  bahwa  korban  benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko  bahaya  yang  lebih  besar  bagi korban tersebut.
c. Undang-Undang  Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga
Perlindungan  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga.  Pengertian  korban tercantum  dalam  Pasal  1  angka  3. Korban  adalah  orang  yang  mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
Pasal  10  menyebutkan  bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hak seperti:
(a)  Perlindungan  dari  pihak  keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat,  lembaga  sosial,  atau  pihak lainnya baik sementara, maupun berdasarkan penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan;
(b)  Pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan kebutuhan  medis;  (c)  Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan  korban;  (d)  Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  (e)    Pelayaan bimbingan rohani.
Korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  umumnya  adalah  perempuan serta anak-anak, sehinga mereka harus  mendapatkan  perlindungan  dari negara maupun
masyarakat.
Perlindungan tersebut diharapkan akan  memberikan  rasa  aman  pada korban  terhadap  kekerasan,  ancaman kekerasan yang mungkin dapat dialami  lagi  oleh  korban.  Selain  itu juga untuk dapat menghilangkan atau  setidaknya  mengurangi  trauma yang  diderita  oleh  korban  sebagai akibat  adanya  kekerasan  dalam  rumah tangga.
d. Undang-Undang  Perlindungan
Anak
Undang-Undang  yang  mengatur perlindungan  anak  adalah  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  anak  serta  perubahannya yaitu  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014.  Pasal  1  angka  2  Undang-
Undang Perlindung Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,
tumbuh berkembang, dan
berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam
Pasal 59 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun
2014,  setiap  anak  berhak  mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan korban dalam Undang-Undang  perlindungan  anak utamanya adalah anak yang berhadapan dengan  hukum.  Apabila  dikaitkan dengan  Pasal  59,  perlindungan  khusus bagi  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  meliputi  anak  yang  berkonflik dengan hukum  dan anak korban tindak pidana  (Bambang  Waluyo,  2014:72- 73).  Perlindungan  khusus  bagi  anak yang bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 ayat.
e. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  mengatur tentang  perlindungan  korban  tindak pidana terorisme. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan
Peraturan Peerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Pengaturan  tentang  perlindungan korban diatur dalam Pasal 35A, 35B dan Pasal 36. Negara  mempunyai tanggung jawab sepenuhnya akan korban. Korban dapat  dibedakan  menjadi  dua  yaitu korban  langsung  dan  korban  tidak langsung.  Korban  langsung  adalah korban  yang  langsung  mengalami  dan merasakan akibat tindak pidana terorisme,  misalnya  korban  meninggal atau  luka  berat  karena  ledakan  bom. Sedangkan  korban  tidak  langsung adalah  mereka  yang  menggantungkan hidupnya  kepada  korban  langsung, misalnya  istri  yang  kehilangan  suami yang  merupakan  korban  langsung  atau sebaliknya.
Bentuk  tanggung  jawab  negara terhadap  korban  berupa  :  bantuan medis,  rehabilitasi  psikososial  dan psikologis,  santunan  bagi  keluarga
dalam hal korban meninggal dunia dan kompensasi.  Dalam  hal  korban  belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun dan tidak dibawah pengampuan, kompensasi  dititipkan  pada  lembaga yang  menyelenggaran  urusan  dibidang perlindungan  saksi  dan  korban.  Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan,
kompensasi kepada korban tetap diberikan.
Jika pelaku tindak pidana terorisme meninggal  dunia  atau  tidak  ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.  Pembayaran  kompensasi dilaksanakan oleh negara yang menyelenggarakan  urusan  dibidang perlindungan saksi dan korban.
f. Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat dalam UU Pengadilan HAM ditegaskan dalam Pasal 34 :
(1)   Setiap  korban  dan  saksi  dalam pelanggaran  hak  asasi  manusia yang berat berhak atas perlindungan  fisik  dan  mental  dari ancaman,  gangguan,  teror,  dan kekerasan dari pihak manapun.
(2)   Perlindungan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib dilaksanakan  oleh  aparat  penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
(3)   Ketentuan  mengenai  tata  cara perlindungan  terhadap  korban  dan
saksi  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 34 tersebut dilengkapi dengan Peraturan  pemerintah  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Tata  Cara  perlindungan terhadap  Korban  dan  Saksi  dalam pelanggaran  Hak  Asasi  manusia  yang Berat.  Dalam  Pasal  4  Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2002 menjabarkan bentuk perlindungan yaitu:  a)  Perlindungan  atas  keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik  dan  mental;  b)  Perahasiaan identitas korban atau saksi; c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan  di  sidang  pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka Perlindungan  korban  pelanggaran HAM  yang  berat  khususnya  dalam  hal hak mendapatkan kompensasi, restitusi,  dan  rehabilitasi  dalam  UU Pengadilan  HAM  diatur  dalam  Pasal 35  yang  rumusannya:  Setiap  korban pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat dan ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan  rehabilitasi.  Kompensasi,  restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan
HAM. Ketentuan
mengenai
kompensasi,  restitusi  dan  rehabilitasi diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan
Pemerintah.
Sesuai dengan ketentauan Pasal 35 ayat (3), Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi,  Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap  Korban  Pelanggaran  HAM yang  berat.  Dalam  Pasal  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  3  tahun  2003, pengertian  kompensasi,  restitusi  dan rehabiltasi  dapat  dijelaskan  sebagai berikut: Kompensasi adalah  ganti kerugian  yang  diberikan  oleh  negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang  menjadi  tanggung  jawabnya. Restitusi adalah  ganti  kerugian  yang diberikan kepada korban atau keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak ketiga,  dapat  berupa  pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk  kehilangan  atau  penderitaan, dan  pengantian  biaya  untuk  tindakan tertentu. Rehabilitasi adalah pemulihan pada  kedudukan  semula,  misalnya kehormatan,  nama  baik,  jabatan,  atau hak-hak  lainnya  yang  melekat  pada korban. Reparasi sebagai bentuk perlindungan  korban  secara  langsung dalam Pengadilan HAM adalah penggabungan  dengan  pemeriksaan perkara  pidananya,  hal  ini  dibuktikan oleh  rumusan  Pasal  35  serta  Pasal  4 beserta  penjelasannya.  (Titon  Slamet Kurnia. 2002 : 72).
g. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Hak-hak korban secara umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 5. Dalam  Pasal  5  ayat  (2)  menerangkan bahwa hak korban yang terdapat dalam ayat (1) tersebut hanya diberikan kepada saksi  dan/korban  tindak  pidana  dalam kasus-kasus  tertentu  sesuai  dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), artinya bahwa hak- hak  korban  tersebut  tidak  mutlak semuanya  diberikan  kepada  saksi dan/korban.  Dalam  penjelasan  Pasal  5 ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  kasus-kasus  tertentu antara  lain,  tindak  pidana  korupsi, tindak  pidana  narkotika/psikotropika, tindak  pidana  terorisme  dan  tindak pidana  lain  yang  mengakibatkan  posisi saksi  dan  korban  dihadapkan  pada situasi yang sangat membahayakan bagi jiwanya.
Korban yang mendapatkan perlindungan  sebagaimana  yang  ada  di Pasal  5  ayat  (2)  hanyalah  korban  yang benar-benar  terancam  jiwanya  dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses presidangan sampai dijatuhkannya  putusan  kepada  pelaku. Perlindungan korban tersebut merupakan  keputusan  dari  Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan menilai apakah korban benar- benar  dalam  keadaan  yang  sangat membahayakannya.
Dalam  ketentuan  Pasal  34  UU Nomor 13 tahun 2006 yang rumusannya sebagai  berikut  :  LPSK  menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban. Dalam hal saksi dan/atau  korban  layak  diberi  bantuan, LPSK  menentukan  jangka  waktu  dan besaran biaya yang diperlukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sementara  itu  dalam  Pasal  28  UU Nomor  31  tahun  2014  merumuskan perlindungan  LPSK  terhadap  saksi dan/korban  diberikan  dengan  syarat sebagai  berikut  :  Sifat  pentingnya keterangan  saksi  dan/korban;  Tingkat ancaman  yang  membahayakan  saksi dan/korban;  Hasil  analisis  tim  medis dan psikologi terhadap saksi dan/korban; Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan saksi dan/korban Dengan melihat ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut, LPSK dapat menentukan apakah perlindungan kepada saksi dan/korban dapat diberikan  atau  tidak.  Dalam  hal perlindungan  korban  Pelanggaran  Hak
Asasi Manusia yang berat, dalam Pasal 6 merumuskan korban dalam pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat,  korban  tindak  pidana  terorisme, korban  tindak  pidana  perdagangan orang, korban tindak pidana kekerasan, korban tindak pidana kekerasan seksual, korban  penganiyayaan  berat,  selain berhak  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:  bantuan  medis;  dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
Ketentuan Pasal 6 tersebut merupakan penambahan hak-hak korban  yang  terdapat  dalam  Pasal  5. Selain itu juga dalam ketentuan Pasal 7 dan  Pasal  7A  bahwa  korban  melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dan hak atas restitusi.
Ketentuan tentang hak atas kompensasi  dan  hak  atas  restitusi  atau ganti kerugian lebih lanjut diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  tahun 2018  tentang  Pemberian  Kompensasi, Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada  Saksi dan Korban.
1) Kompensasi. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh  negara  karena  pelaku  tidak mampu  memberikan  ganti  kerugian
sepenuhnya  yang  menjadi  tanggung jawabnya.  Mekanisme  pemberian kompensasi dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  7  tahun  2018 tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan  Korban  diatur  dalam  Pasal  2 sampai  dengan  Pasal  19  yang  pada intinya  dapat  disimpulkan  sebagai berikut.
2) Restitusi.  Sedangkan  dalam  Pasal  1 angka  5,  Restitusi  adalah  ganti kerugian  yang  diberikan  kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau  pihak  ketiga,  dapat  berupa pengembalian harta milik, pembayaran  ganti  kerugian  atau kehilangan  atau  penderitaan,  atau penggantian  biaya  untuk  tindakan tertentu. Dalam Peaturan Pemerintah Nomor  7  Tahun  2018  tentang Pemberian  Kompensasi,  Restitusi dan  Bantuan  Kepada  Saksi  dan Korban,  hak  rstitusi  pada  korban diatur dalam Pasal 19 Sampai dengan Pasal 36,
3) Pemberian  Bantuan.  Pada  Pasal  1 angka 7, menyebutkan bahwa Bantuan adalah layanan yang diberikan  kepada  korban  dan/atau saksi  oleh  LPSK  dalam  bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi  psikososial.  Pemberian bantuan  terhadap  saksi  dan  korban
dalam Peaturan Pemerintah Nomor 7 Tahun  2018  tentang  Pemberian Kompensasi,  Restitusi  dan  Bantuan Kepada  Saksi  dan  Korban,  diatur secara  lengkap  dalam  Pasal  34 sampai dengan Pasal 40.

## C. SIMPULAN
Perlindungan terhadap korban tindak pidana  di  Indonesia  telahdiatur  dalam berbagai perundang-undangan yaitu: Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana;  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia;  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan    Anak;  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang
Rpublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang;  Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 13  tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi da Korban; Undang-undang
tersebut  yaitu Undang-Undang Nomor  5 tahun  2018  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Penetapan Peraturan Peerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002
Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Angkasa,  Iswanto.  2002. Diktat  Kuliah Viktimologi  Khusus. Purwokerto  : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Effendi, Yazid. 2001. Pengantar Viktimologi,  Rekonsiliasi  Korban dan Pelaku Kejahatan . Purwokerto :
Universitas Jenderal Soedirman.
Gosita,  Arif.  1993. Masalah  Korban Kejahatan,  Kumpulan  Karangan.
Jakarta : Akademika Pressindo.
Maya  Indah,  C.  2014. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan  Kriminologi. Jakarta  :  Kencana Prenadamedia Group.
Slamet  Kurnia,  Tinton.  2005. Reparasi
(Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran  HAM  di  Indonesia.
Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
Soeparmono, R. 2003. Praperdailan dan Penggabungan  Perkara  Gugatan Ganti  Kerugian  Dalam  KUHAP. Bandung : Mandar Maju.
Van  Boven,  Theo.  2002. Mereka  yang Menjadi Korban: Hak Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi. Jakarta : Elsam.
Waluyo,  Bambang.  2014. Viktimologi.
Perlindungan  Korban  dan  Saksi Jakarta : Sinar Grafika.
Widiartana,  G. Viktimologi.  Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta  :  Cahaya
Atma Pustaka.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan  Anak.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Rpublik Indonesia Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 tentang  perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  da Korban.
Undang-undang  tersebut  yaitu  Undang- Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor
15  Tahun  2003  tentang  Penetapan Peraturan Peerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2002 tentang Tata Cara perlindungan terhadap  Korban  dan  Saksi  dalam pelanggaran  Hak  Asasi  manusia yang Berat.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun 2002  tentang  Restitusi,  Kompensasi
dan  Rehabilitasi  terhadap  Korban Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia yang Berat. Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan Kepada Saksi dan Korban.