e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Amanat  Undang-Undang  Partai  Politik  terhadap  Partisipasi Kader Perempuan Dalam Pemilihan Umum
Andi Dewi Primayanti 1 , Isman Bruaharja 2 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Kader Perempuan, Undang- Undang, Partai Politik, Pemilihan Umum.
How to cite: Primayanti, Andi Dewi., dan Bruaharja, Isman. (2023). Amanat Undang- Undang Partai Politik terhadap Partisipasi Kader Perempuan Dalam Pemilihan Umum. Amsir Law Journal, 4(2), 220-227.
DOI:
10.36746/alj.v4i2.208 The general election in 2009 is one that is highlighted in this article regarding the role of women in political contestation. Positive policy with a quota of 30 percent for women in the establishment and formation of political parties and political party leadership based on several articles in Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. The representation of women is a hope in changing the political scene in this country. This law opens many opportunities for women to fight in politics. The approach method used in this research is the juridical- normative method. This method is carried out through literature studies on various literature related to legal theories and principles. The answers came from women in participating in the political space. Starting from those who work  as  vegetable  sellers  to  housewives  who  are  not  affiliated  with  any organization. Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties regulates women ’ s  representation  of  30  percent  in  establishing  political  parties  and leading political parties.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Pemilihan umum pada tahun 2009 merupakan salah satu yang disoroti dalam artikel ini terkait peran  perempuan  dalam  kontestasi  politik.  Kebijakan  positif  dengan  kuota  30%  bagian perempuan dalam pendirian dan pembentukan partai politik dan kepemimpinan partai politik yang didasarkan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 3 Keterwakilan perempuan merupakan harapan dalam mengubah kancah politik di negeri ini. Undang-undang ini membuka banyak peluang bagi perempuan untuk berjuang dalam politik.
Fenomena menarik dalam partisipasi perempuan adalah kehadiran perempuan yang mencalonkan  diri.  Perempuan  yang  baru  memasuki  arena  politik  dari  latar  profesi  yang beragam, mulai dari pedagang sayur hingga ibu rumah tangga yang tidak tergabung dalam
1 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: andidewiprimayanti6@gmail.com .
2 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.
3 Thalib, N. A. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). Jurnal Cita Hukum , 2 (2), 233-248.
organisasi apapun sebelumnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur  keterwakilan  30%  perempuan  dalam  pendirian  dan  pendirian  partai  politik  dan memimpin partai, yang juga membuka peluang bagi perempuan untuk mencapai cita-citanya.
Di Indonesia, partisipasi politik perempuan, khususnya keterwakilan perempuan dalam proses  pengambilan  keputusan,  menjadi isu  penting  bagi  pemerintah  dan  parlemen  pasca reformasi. Berbagai kebijakan positif diikuti dalam demokrasi partisipatif. Masyarakat sebagai salah  satu  pilar  terpenting  demokrasi  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Karena keberadaan mereka  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  kelompok  perempuan  dengan  mewakili, mengontrol, mempengaruhi agenda, dan proses pengambilan keputusan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Namun dalam praktiknya, keterwakilan politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Keterwakilan perempuan dalam politik dinilai penting untuk memperkuat partisipasi  perempuan  dan  mendorong  pengambilan  keputusan  berperspektif  gender.  Di Indonesia,  hal  ini  belum  sejalan  karena  aturan  yang  mendorong  peningkatan  jumlah perempuan  tidak  serta  merta  menambah  jumlah  kebijakan  pro-perempuan. 4 Jumlah keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia sebenarnya mengalami peningkatan. Salah satu yang tampak jelas adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di badan legislatif.
Pada pemilu tahun 1999 hanya ada  9% perempuan di badan legislatif, pada pemilu tahun 2004 naik menjadi 11,8%, dan melonjak pada pemilu tahun 2009 hingga 17,86%. Pada pemilu 2014 angkanya sedikit menurun 17,32%, dan baru naik stabil kembali pada pemilu 2019 yaitu di 20,52%. Walaupun meningkat secara signifikan, tetapi angka tersebut belumlah mencapai kuota 30% yang didorong lewat berbagai undang-undang. 5
Hasil  survei  Women  Research  Institute  (WRI)  menunjukkan  bahwa  masyarakat Indonesia percaya bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, namun lembar informasi ini disusun untuk memberikan fakta, informasi,  dan  bukti  tentang  pentingnya  memberikan  kesempatan  bagi  keterwakilan perempuan di parlemen. 6 Implementasi Kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan gender di segala bidang dan tidak lagi terkurung dalam kegelapan intelektual. Perempuan yang dulu tidak boleh sekolah, hanya boleh membersihkan rumah, memasak, menjahit dan mengurus anak, kini bisa menikmati pendidikan. 7
Tugas  dan  tanggung  jawab  seorang  perempuan  bukan  hanya  sekadar  pelengkap  isi rumah  tangga.  Seorang  perempuan  harus  mampu  berbicara  tentang  arah pembangunan  bangsanya. Berbicara tentang politik tidak hanya dilakukan oleh politisi laki- laki. Bisa dikatakan keterwakilan perempuan dalam politik masih jauh dari yang diharapkan. Di  Indonesia  sendiri,  perempuan  yang  berpartisipasi  dalam  politik  masih  terikat  oleh  ras, budaya  patriarki,  dan  perbedaan  gender. 8 Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Kebijakan pemerintah seperti tertuang dalam Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memperkenalkan
4 Listyani, R. H. (2016). Perempuan Dalam Politik Maskulin. Al ’ Adalah , 17 (2), 307-322.
5 Mazrieva, Eva. (2022). Mengapa Perempuan Tak Kunjung Capai Kuota 30% di DPR? , https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-perempuan-tak-kunjung-capai-kuota-30-di-dpr-/6452476.html Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.
6 Mahfud MD., Moh. (2006). Membangun Potik Hukum Menegakkan Konstitusi . Jakarta: LP3ES, hlm. 25.
7 Yuhana, Abdi. (2001). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Bandung: Fokusmedia, hlm. 10.
8 Kiranantika,  A.  (2022).  Memahami  Interseksionalitas  Dalam  Keberagaman  Indonesia:  Tinjauan  dalam  Sosiologi Gender. Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development , 4 (1), 48-55.
sistem zip ,  dengan  minimal  satu  perempuan  untuk  setiap  tiga  calon.  Namun  dalam kenyataanya  penerapan  kuota  30%  perempuan  di  DPR  sebenarnya  jauh  dari  kata memuaskan. Angka itu tidak sepenuhnya tercapai bahkan dikampanyekan pro dan kontra di dalam partai. Artikel ini berupaya membahas peran partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pemilihan umum di Indonesia.

## 2.  Metode
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis-normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu pada aspek-aspek yuridis. Metode ini dilakukakn  melalui  studi  kepustakaan  ( library  research )  atas  berbagai  literatur  yang  terkait dengan teori-teori dan asas-asas hukum. Yaitu mengkaji tentang materi muatan peraturan pemerintah  dan  peraturan  presiden  jika  dilihat  dari  prespektif  teori  perundang-undangan. Selain itu penulis juga mengkaji terkait tolok ukur pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari undang-undang  terhadap  peraturan  pemerintah  atau  peraturan  presiden.  Oleh  karena  itu, peneliti  tidak  hanya  meneliti  di  bagian  asas  dan  teori-teori  hukum,  tetapi  juga  melakukan penelitian  terhadap  inventarisasi  undang-undang,  penelitian  terhadap  sistematika  hukum, penelitian  terhadap  taraf  singkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  perbandingan  hukum,  dan sejarah hukum. 9

## 3.  Amanat Undang-Undang Partai Politik terhadap  Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Ada  persoalan  mendasar  yang  membuat  perempuan  sulit  masuk  ke  dunia  politik:  budaya patriarki.  Kata  patriarki  berasal  dari  kata “ patriarkat ” yang  berarti  struktur  yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Dalam buku yang ditulis oleh Charles E. Bressler, “ Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice ” juga disebutkan bahwa patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. 10
Sistem patriarki dalam dunia politik bisa saja terbentuk karena dalam sistem demokrasi rakyat  yang  menjadi  penentu  yang  mengutamakan  demokrasi  dalam  setiap  mengambil keputusan. Partisipasi perempuan dalam politik, baik dalam mengisi kursi parlemen maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia masih sangat rendah. Padahal, jika dilihat dari rasio penduduk  berdasarkan  jenis  kelamin,  proporsi  jumlah  perempuan  dan  laki-laki  hampir seimbang. Podcast Idekonomi membahas isu ini dalam episode yang baru saja mereka rilis yang  membahas  realita  dan  tantangan  bagi  perempuan  dalam  berpolitik.  Episode  kali  ini dikemas dalam segmen “ CeritaPuan ” , yang merupakan rubrik Podcast Idekonomi yang fokus membahas isu-isu gender dan demografi dalam perspektif ilmu ekonomi. Pada “ CeritaPuan ” e pisode ke-7 ini, Podcast Idekonomi menghadirkan Ruth Nikijuluw, akademisi dan kandidat doktoral  di  Australian  National  University  dengan  pengalaman  riset  di  bidang  ekonomi keuangan publik lokal, gender, ekonomi politik dan pengelolaan sumber daya alam. Podcast Idekonomi  dan  Nikijuluw  membahas  beberapa  topik  mencakup  perbedaan  preferensi kebijakan  yang  diambil  oleh  perempuan  dan  laki-laki.  Hambatan  yang  dirasakan  oleh perempuan  dalam  berpartisipasi  di  dunia  politik  dan  bagaimana  mendorong  partisipasi perempuan dalam kontestasi politik dan pengambil kebijakan.
9 Soekanto,  Soerjono.,  dan  Mamudji,  Sri.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta:  PT  Radja Grafindo Persada.
10 Bressler, Charles E. (1999). Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
Partisipasi perempuan dalam politik masih terbilang rendah saat ini. Angka partisipasi perempuan  dalam  kontestasi  politik  menunjukkan  fakta  bahwa  dari  575  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024, terdapat sejumlah 118 orang anggota parlemen perempuan atau sekitar 20,52% saja. 11 Selain di DPR RI, proporsi perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 hanya mampu mencapai  10,6%. Walaupun meningkat dari tahun sebelumnya, statistik ini masih menunjukkan partisipasi perempuan yang masih belum meningkat secara signifikan, bahkan peningkatannya tidak mencapai 2%. Fakta bahwa rasio gender perempuan dan laki-laki di Indonesia yang hampir seimbang menandakan bahwa persentase perempuan dalam politik masih jauh dari ideal. Masalahnya bukan di angka 50:50, bisa di 40:60 atau 60:40 tapi yang paling  penting  semangatnya  adalah  posisi  perempuan  sebagai  pemimpin  itu  bukan pengecualian.
Dalam menjalakan  sistem  pemerintahan  di  suatu  negara  demokrasi,  maka  harus mewakilkan  keterlibatan  perempuan  yang  mampu  menyerap  aspirasi  dari  seluruh  aspek masyarakat karena pada dasarnya aspirasi yang disampaikan merupakan sebuah kebutuhan yang diharapkan rakyat kepada pemerintah demi kebaikan dan kemajuan bersama bangsa dan negara. Jika dalam anggota legislatif keterlibatan perempuan masih kurang, maka bagaimana bisa  suara  dari  kaum  perempuan  bisa  terwakilkan.  Budaya  patriarki  ini  harus  dihilangkan dalam  kehidupan  masyarakat  terutama  dalam  dunia  politik,  karena  pada  dasarnya  semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan dan jabatan dalam kontestasi politik tanpa adanya  legitimasi  bahwasannya  yang  berhak  untuk  hal  tersebut  adalah  kaum  laki-laki. Keterlibatan  perempuan  dalam  bidang  politik  harus  diperjuangkan  agar  nantinya  mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki dalam bidang politik, dengan tujuan agar nantinya terbentuk keseteraan gender dalam demokrasi. Stigma bahwa nilai perempuan lebih rendah  dari  laki-laki  atau  perempuan  adalah  makhluk  yang  lemah  dan  perlu  dilindungi sehingga harus diperlakukan sesuai dengan keinginan atau kemauan laki-laki. Dikhawatirkan aksi  kekerasan  malah  akan  terjadi  kepada  perempuan.  Efek  dari  stigma  ini  pun  tak  kalah berbahayanya.  Ketika  wanita  menganggap  tabu  hal  ini,  maka  percaya  bahwa  ini  sudah menjadi  hukum  alam  yang  tidak  bisa  diubah.  Sehingga  ketika  bertemu  laki-laki  yang memperebutkan jabatan, bakalan timbul rasa pesimis untuk menang.
Indonesia telah lama mengesahkan undang-undang terkait dengan ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi  Hak-Hak  Politik  Kaum  Wanita.  Undang-undang  tersebut  mengatur  terkait perwujudan kesamaan kedudukan atau non diskriminasi jaminan persamaan hak memilih dan dipilih.  Jaminan  partisipasi  dalam  perumusan  kebijakan,  kesempatan  menempati  posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Landasan yang kuat juga ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yaitu pasal 28H ayat 2 yang menyatakan “ setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. ”
Ketentuan  dalam  undang-undang  maupun  dalam  UUD  NRI  1945  menjadi  sebuah landasan yang kuat bagi semua kalangan dan golongan, baik laki-laki maupun perempuan yang bebas dari segala diskriminasi dan memiliki kesempatan yang sama baik dari segi aspek sosial, aspek kehidupan, maupun aspek politik. Meskipun sampai saat ini selalu ada upaya untuk  memperbaiki  persolan  tersebut.  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan partisipasi perempuan
11 Parwati, T., dan Istiningdiah, K. (2020). Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan di Legislatif menurut Kacamata Politisi Perempuan di Indonesia. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi , 9 (2), 119-29.
dalam  politik.  Dibuatnya  kebijakan  seperti  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2008,  yang mana dalam Pasal 55 ayat 2 menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap tiga orang bakal  calon  terdapat  sekurang-kurangnya  satu  orang  perempuan.  Pemenuhan  kuota  30% keterwakilan perempuan di parlemen nyatanya masih jauh dari kata memuaskan.
Dengan lahirnya para kartini baru seperti Megawati Soekarno Putri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia menjadi bukti bahwa perempuan tidak kalah kuat dibanding dengan  kaum  laki-laki.  Begitupun  dengan  Sri  Mulyani  yang  menjabat  sebagai  menteri keuangan  atau  Retno  Marsudi  sebagai  menteri  luar  negeri.  Mereka  adalah  sebagian  dari banyaknya  perempuan  hebat  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  negara  ini.  Tokoh perempuan tersebut dapat memberikan angin segar bagi semua perempuan Indonesia saat ini. Menumbuhkan semangat dan motivasi untuk berperan aktif dalam bidang politik. Begitu juga dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat lainnya. Menumbuhkan kesadaran akan kesempatan  yang sama  dalam  berwarga  negara.  Dalam  bernegara ada  hak, kewajiban  dan ruang politik bagi warga negara yang dapat diisi dalam memperjuangkan nasib bangsa dan negara. Begitu juga dengan pemerintah harus bisa menjamin keamanan hak-hak politik setiap perempuan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan asas Pancasila.
Perempuan  harus  mengambil  inisiatif  untuk  membangun  perdamaian,  membangun budaya  politik  demokratis  yang  melibatkan  perempuan  mengambil  keputusan.  Hak  Asasi Manusia adalah kerangka kerja utama demokrasi.  Apakah feminisasi politik bisa sungguh- sungguh terjadi? Apakah benar kaum perempuan bisa membuat perbedaan dalam kehidupan politik, jika seperti itu yang terjadi, maka berada dalam kondisi seperti apa? Pertanyaan ini dijawab dengan menggali berbagai perubahan yang terjadi dalam perwakilan politik di Inggris sejak tahun 1960. Masalah politik di Inggris memang menjadi perhatian utama. Keberadaan lembaga,  proses,  dan  prosedur  menjadi  faktor  yang  memengaruhi  perubahan  jumlah perempuan dalam politik. 12
Pembagian  kerja  dan  sosialisasi  gender  di  dalam  keluarga  memengaruhi  persepsi masyarakat tentang hal yang pantas atau tidak dikerjakan oleh perempuan dan laki-laki di ranah publik. Peran gender jelas merupakan konstruksi sosial sekaligus konstruksi politik. 13 Kumpulan  artikel  Prisma  yang  berjudul “ Perempuan  dalam  Wacana  Politik  Orde  Baru ” , memaparkan partisipasi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan yang mensyaratkan restrukturisasi. Artikel ini memuat represi politik selama tiga puluh tahun lebih yang dialami oleh  bangsa  Indonesia,  menghasilkan  dampak  yang  sangat  besar  terhadap  keterampilan berpolitik dan berorganisasi masyarakat sipil. 14
Memasuki era reformasi, kaum perempuan masih dihambat oleh niai-nilai budaya dan struktur politik yang tidak mendukung penuh keterlibatan perempuan dalam urusan politik di setiap institusi. Digambarkan dalam jargon politik, bahwa dunia politik adalah dunia milik laki-laki  yang  cara  pandangnya  selalu  maskulin.  Rosida  Tiurma  Manurung  menulis ketidakberpihakan jargon politik terhadap perempuan di Indonesia. 15 Perempuan tidak perlu terjun ke kancah politik, karena politik itu kotor! Perempuan yang digambarkan sebagai sosok yang halus dan lembut tidak cocok berada di zona politik yang penuh intrik dan dipenuhi oleh aroma kecurangan, konspirasi, persekongkolan, dan hal-hal yang kejam. Hal-hal inilah yang  mengakibatkan  perempuan  diwanti-wanti  supaya  jangan  berani  memasuki  wilayah politik.  Konstruksi  yang  demikian  mengakibatkan kaum  perempuan  yang  terjun  ke  dunia
12 Squires, Judith. (2007). State Feminism and Political Representation, Parliamentary Affairs , 60 (1), 170-179.
13 Asshiddiqie, Jimly. (2014). Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, hlm. 78.
14 Hadiz, Liza (ed.). (2004). Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma . Jakarta: LP3ES.
15 Manurung, R. T. (2009). Ketidakberpihakan Jargon Politik terhadap Perempuan di Indonesia. Jurnal Sosioteknologi, 16 (8), 552-558.
politik masih sedikit. Akibat dari jargon politik tersebut, kaum laki-laki menjadi pihak yang diuntungkan,  karena  mendominasi  wilayah  politik  di  Indonesia.  Padahal,  kesempatan perempuan  berpolitik  dan  duduk  menjadi  anggota  legislatif  semakin  terbuka  setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada Pasal 65 ayat 1 mencantumkan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 30%.
Kehidupan politik selalu mengalami dinamika, berjalan terus menerus mengikuti arus zaman. Astrid Anugrah memaparkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diundangkan pada 4 Januari 2008, melalui Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang merespon dinamika politik atas masalah kehidupan kepartaian politik di negara  ini. 16 Hal  penting  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  adalah tentang masalah isu gender. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dapat dikatakan sebagai lebih revolusioner di bidang kesetaraan gender. Karena menurut  Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2008,  secara  tegas  diatur  bahwa  pendirian  dan  pembentukan  partai  politik,  harus menyertakan menimal 30% keterwakilan perempuan.
Selanjutnya,  dengan  kehadiran  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008  telah memperkenalkan sistem affirmatif action , 17 yang mana tersedia peluang bagi kaum perempuan di Indonesia masuk dalam kepengurusan partai dan anggota parlemen. Dewasa ini kampanye untuk  menyuarakan  kesederajatan  perempuan  sudah  banyak  dilakukan,  kenyataannya hasilnya  belum  begitu  optimal.  Perempuan  masih  saja  dipandang  sebagai the  second  person (makhluk kedua), 18 yang perananya terdomestifikasi sedemikian rupa secara turun-temurun. Akibatnya  nasib  perempuan  tidak  pernah  mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Transisi politik  di  Indonesia  yang  bergulir  sejak  terpilihnya  K.H.  Abdurrahman  Wahid  sebagai Presiden memberikan nuansa baru dalam proses pemberdayaan perempuan. 19 Tahun 1998 reformasi telah terjadi. Wajah politik berubah luar biasa, sebuah peluang besar melakukan pembenahan. Orde Baru telah ditinggalkan, semangat bulat melakukan koreksi dan perbaikan kualitas demokrasi demi kehidupan rakyat negeri yang lebih baik. Kemunculan para tokoh perempuan  dalam  politik  bahkan  sampai  menjelang  pemilu  presiden  yang  menjadi fenomenal. Selanjutnya reformasi yang awalnya dianggap sebagai peluang berganti menjadi kekecewaan  politik.  Demikianlah  alur  politik  saat  ini  dan  peta  gerakan  perempuan  yang parsial.

## 4.  Kesimpulan
Studi  tentang  perempuan  dan  politik  sangat  menarik  dalam  konteks  perspektif  yang  luas. Pergulatan  dan  perjuangan  perempuan  di  kancah  politik  sangat  perlu  untuk  dianalisis. Perempuan pada dasarnya punya kemampuan untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah akan tetapi masih banyak yang belum setuju kalau kaum perempuan terlalu aktif dalam dunia politik sebenarnya. Hal ini bukan merupakan sikap demokratis yang baik karena negara yang demokratis adalah negara yang tidak membeda- bedakan gender baik itu perempuan maupun laki-laki. Untuk lebih memberikan ruang kepada kaum perempuan dalam berpolitik harusanya ada payung hukum yang jelas aturannya yang mengatur  tentang  keberadaan  kaum  perempuan  dalam  partai  politik  karena  daya  tarik perempuan dalam menarik simpati massa sangat kuat karena ada cara tersendiri bagi kaum perempuan dalam berkampanye dan hal itu tidak dimiliki oleh kaum laki-laki.
16 Anugrah, Astrid. (2009). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik . Jakarta: Pancuran Alam.
17 Artina,  D.  (2016).  Keterwakilan  Politik  Perempuan  dalam  Pemilu  Legislatif  Provinsi  Riau  Periode  2014-2019. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 23 (1), 123-141.
18 Nimrah, S., & Sakaria, S. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 1 (2), 173-181.
19 Roviana,  S.  (2014).  Gerakan  Perempuan  Nahdlatul  Ulama  Dalam  Transformasi  Pendidikan  Politik. Jurnal  Pendidikan Islam , 3 (2), 403-424.

## Referensi
Buku dengan penulis: Anugrah, Astrid. (2009). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik . Jakarta: Pancuran Alam.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2014). Menegakkan  Etika  Penyelenggara  Pemilu. Jakarta:  PT  Radja Grafindo Persada.
Bressler, Charles E. (1999). Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
Hadiz, Liza (ed.). (2004). Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma . Jakarta: LP3ES.
Mahfud  MD.,  Moh.  (2006). Membangun  Potik  Hukum  Menegakkan  Konstitusi .  Jakarta: LP3ES.
Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
Yuhana, Abdi. (2001). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Bandung: Fokusmedia.
Artikel jurnal:
Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 23 (1), 123-141.
Kiranantika,  A.  (2022).  Memahami  Interseksionalitas  Dalam  Keberagaman  Indonesia: Tinjauan  dalam  Sosiologi  Gender. Indonesian  Journal  of  Sociology,  Education,  and Development , 4 (1), 48-55.
Listyani, R. H. (2016). Perempuan Dalam Politik Maskulin. Al ’ Adalah , 17 (2), 307-322.
Manurung,  R.  T.  (2009).  Ketidakberpihakan  Jargon  Politik  terhadap  Perempuan  di Indonesia. Jurnal Sosioteknologi, 16 (8), 552-558.
Nimrah, S., & Sakaria, S. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 1 (2), 173-181.
Parwati, T., dan Istiningdiah, K. (2020). Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan di Legislatif  menurut  Kacamata  Politisi  Perempuan  di  Indonesia. Interaksi:  Jurnal  Ilmu Komunikasi , 9 (2), 119-29.
Squires, Judith. (2007). State Feminism and Political Representation, Parliamentary Affairs , 60 (1), 170-179.
Thalib, N. A. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). Jurnal Cita Hukum , 2 (2), 233-248.
World Wide Web: Mazrieva,  Eva.  (2022). Mengapa  Perempuan  Tak  Kunjung  Capai  Kuota  30%  di  DPR? , https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-perempuan-tak-kunjung-capai-kuota- 30-di-dpr-/6452476.html Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.