___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## PERANAN POLITIK HUKUM INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

## ALADIN SIRAIT
Email: aladin.sirait@gmail.com
___________________________________________________________________

## Abstrak
Sudah  merupakan  kodratnya  bahwa  manusia  tidak  bisa  hidup  sendiri,harus  hidup bersama  dalam  hal  suatu  masyarakat  yang  terorganisir  untuk  mencapai  tujuan bersama. Agar tujuan tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usaha tidak selalu benetur kepentingan, maka diperlukan suatu Hukum yang dijadikan sebagai untuk  mengatur  segala  aktifitas  manusia  baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak dalam masyarakat, begitu dunia investasi Indonesia sangat maju tetapi masih kendala dalam  aturan  sehingga  tidak  mempunyai  efek  dalam  pembangunan  ekonomi  bangsa indonesia, kita bisa lihat banyak investor yang berinvestasi di indonesia tetapi banyak kendala yang dihadapi hal ini dikarenakan aturan dalam mengatur tentang pentingnya investasi  untuk  memajukan  perekonomi pembangunan sumber daya ekonomi rakyat indonesia yang benar oleh rakyat indonesia. Maka itu Industri hukum harus dijadikan sebagai ter hukum  investasi  untuk  pembangunan  ekonomi  bang undang-undang dasar 1945 pasal 33 bisa diberuntuhkan untuk kemakmuran rakyat.
Kata kunci : Politik Hukum, Investasi, Pembangunan ___________________________________________________________________

## A. PENDAHULUAN
Istilah  investasi  berasal  dari  bahasa  latin,  yaitu sedangkan  dalam  bahasa  inggris  disebut  sebagai investasi  berasal  dari  terjemahan  bahasa  inggris,  yaitu peraturan  perundang-undangan  tidak  ditemukan  pengertian  hukum  investasi. Untuk  mengatahui  arti  dari  hukum  investasi  ini,  maka  harus  dicari  pandangan para ahli dan kamus hukum. 1
Para  ahli  dalam  bidang  investasi  memiliki  pandangan  yang  berbeda mengenai  konsep  teoritis  tentang  investasi,  Fitzgerald  mengartikan  investasi adalah aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber dana yang dipakai untuk  mengadakan  barang  modal  pada  saat  sekarang,  dan  barang  modal  akan
1 Abdul  Manan,  Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi, Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm, 75
___________________________________________________________________ Islam Aladin Sirait Peranan Politik Hukum Investasi .. |59

## HUKUM INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

## ___________________________________________________________________
Sudah  merupakan  kodratnya  bahwa  manusia  tidak  bisa  hidup  sendiri,harus  hidup bersama  dalam  hal  suatu  masyarakat  yang  terorganisir  untuk  mencapai  tujuan bersama. Agar tujuan tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usaha tidak ingan, maka diperlukan suatu Hukum yang dijadikan sebagai alat untuk  mengatur  segala  aktifitas  manusia  baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak dalam masyarakat, begitu dunia investasi Indonesia sangat maju tetapi masih kendala mempunyai  efek  dalam  pembangunan  ekonomi  bangsa indonesia, kita bisa lihat banyak investor yang berinvestasi di indonesia tetapi banyak kendala yang dihadapi hal ini dikarenakan aturan dalam mengatur tentang pentingnya investasi  untuk  memajukan  perekonomi  bukan  hanya  di  bidang  infrastruktur  tetapi pembangunan sumber daya ekonomi rakyat indonesia yang benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat indonesia. Maka itu Industri hukum harus dijadikan sebagai terbosan dalam hukum  investasi  untuk  pembangunan  ekonomi  bangsa  indonesia  sehingga  amanah undang dasar 1945 pasal 33 bisa diberuntuhkan untuk kemakmuran rakyat.
, Pembangunan Ekonomi
___________________________________________________________________
Istilah  investasi  berasal  dari  bahasa  latin,  yaitu investire (memakai), sedangkan  dalam  bahasa  inggris  disebut  sebagai investment istilah  hukum investasi  berasal  dari  terjemahan  bahasa  inggris,  yaitu investment  of  law .  Dalam undangan  tidak  ditemukan  pengertian  hukum  investasi. Untuk  mengatahui  arti  dari  hukum  investasi  ini,  maka  harus  dicari  pandangan
Para  ahli  dalam  bidang  investasi  memiliki  pandangan  yang  berbeda mengenai  konsep  teoritis  tentang  investasi,  Fitzgerald  mengartikan  investasi adalah aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber dana yang dipakai engadakan  barang  modal  pada  saat  sekarang,  dan  barang  modal  akan
Abdul  Manan,  Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi,  (Jakarta  : ), hlm, 75
___________________________________________________________________
60| Aladin Sirait
Peranan Politik Hukum Investasi ..
menghasilkan  aliran  produk  baru  dimasa  yang  akan  datang,  dalam  defenisi  ini investasi  di  kontruksikan  sebagai  sebuah  kegiatan  untuk  menarik  sumber  dana yang  digunakan  untuk  pemberian  barang  m menghasilkan  produk  baru.  Dalam mengemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  investasi  adalah  menempatkan uang  atau  dana  dengan  harapan  untuk  memperoleh  tambahan  atau  keuntungan tertentu  atas  uang  atau  dana  tersebut  dalam  defenisi  ini  investasi  di  fokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagai mana yang diharapkan. 2
Dari berbagai pengertian investasi seperti tersebut diatas, ada perbedaan istilah  dengan  “penanaman  modal”  yang  pada  hakekatnya  mempunyai  arti  yang sama.  Dalam  undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanman  Modal (UUPM)  dikemukakan  bahwa  penanaman  modal  adalah  segala  bentuk  kegiatan penanaman  modal,  baik  penanaman  modal  dalam  negeri  maupun  pe modal  asing,  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  republik  indonesia.  Dari pengertian  ini  dapat  diketahui  bahwa  investasi  dan  penanaman  modal  adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau bahan hukum , menyisihkan sebagian pendapatnyan  agar  dapat  digunakan  untuk  melakukan  suatu  usaha  dengan harapan pasa suatu waktu tertentu akan mendapat hasil.
Untuk  memhami  secara  utuh  tentang  Investasi  di  Indonesia,  pertama tama perlu diketahui hakekat pembangunan ekonomi nasional ditinjau dari sudut pandang  hukum,  meski  para  ahli  hukum  memberikan  uraian  yang  berbeda mengenai  hal  tersebut,  pendapat  yang  berkembang  pada  dasarnya  memberikan pengertian  pembangunan  nasional  maknanya  kurang  lebih  sama.  Pendapat Darji Darmodiharjo  dan  shidarta  yang  memberikan  p sebagai berikut : “
adapun  pembangunan  nasional  itu  sendiri  pada  hakikatnya  merupakan pembangunan manusia indonesia sutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia  seluruhnya,  dengan  pancasila  sebagai  dasar,  tujuan  dan pedomannya” 4
2 Jonker  Sihombing,  Hukum  Penanaman  Modal  di  Indonesia, Alumni,2009), hlm, 45
3 H.Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, KDT, Pers (Depok : Rajawali, 2017), hlm, 23
4 Ibrahim,Johnny,  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia Publishing, 2006), hlm 34
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
menghasilkan  aliran  produk  baru  dimasa  yang  akan  datang,  dalam  defenisi  ini investasi  di  kontruksikan  sebagai  sebuah  kegiatan  untuk  menarik  sumber  dana yang  digunakan  untuk  pemberian  barang  modal,  dan  barang  modal  tersebut menghasilkan  produk  baru.  Dalam  defenisi  lain  Kamaruddin  Ahmad mengemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  investasi  adalah  menempatkan uang  atau  dana  dengan  harapan  untuk  memperoleh  tambahan  atau  keuntungan
tau  dana  tersebut  dalam  defenisi  ini  investasi  di  fokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
Dari berbagai pengertian investasi seperti tersebut diatas, ada perbedaan nanaman  modal”  yang  pada  hakekatnya  mempunyai  arti  yang undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanman  Modal (UUPM)  dikemukakan  bahwa  penanaman  modal  adalah  segala  bentuk  kegiatan penanaman  modal,  baik  penanaman  modal  dalam  negeri  maupun  penanaman modal  asing,  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  republik  indonesia.  Dari pengertian  ini  dapat  diketahui  bahwa  investasi  dan  penanaman  modal  adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau bahan hukum , menyisihkan sebagian
digunakan  untuk  melakukan  suatu  usaha  dengan harapan pasa suatu waktu tertentu akan mendapat hasil. 3
Untuk  memhami  secara  utuh  tentang  Investasi  di  Indonesia,  pertama- hakekat pembangunan ekonomi nasional ditinjau dari sudut hukum,  meski  para  ahli  hukum  memberikan  uraian  yang  berbeda-beda mengenai  hal  tersebut,  pendapat  yang  berkembang  pada  dasarnya  memberikan pengertian  pembangunan  nasional  maknanya  kurang  lebih  sama.  Pendapat Darji Darmodiharjo  dan  shidarta  yang  memberikan  pengertian  pembangunan  nasional
adapun  pembangunan  nasional  itu  sendiri  pada  hakikatnya  merupakan pembangunan manusia indonesia sutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia  seluruhnya,  dengan  pancasila  sebagai  dasar,  tujuan  dan
Jonker  Sihombing,  Hukum  Penanaman  Modal  di  Indonesia,  (Bandung  :
H.Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, KDT,
Ibrahim,Johnny,  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  (Malang:
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
Dari  pengertian  pembangunan  nasional  sebagaimana  yang  disebutkan oleh  Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta  diatas  dapat  disimpulkan  bawah pembangunan  nasional  di  Indonesia  mempunyai  dimensi  yang  sangat  luar. Pembangunan nasional tidak hanya berkai tetapi juga mencakup hal-hal yang tidak dapat dilihat secara nyata karena meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Satjipto  Raharjo  menyebutkan  pembangunan  nasional  dengan  versi  yang sedikit  berbeda  walaupun  maknanya  kurang  lebih  sama.  Ia  menyatakan  bahwa pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  bukan  hanya  dimaksudkan  untuk melakukan  perubahan-perubahan  yang  bersifat  kuantitatif  semata mencakup pula perubahan-perubahan yang bersifat kualitati Raharjo menyebutkan
“pembangunan  bukan  merupakan  suatu  perubahan  yang  bersifat sepotong-potong, sekalipun misalnya kita dapat menunjukan Industrialisasi  sebagai  inti  dari  perubahan  itu,  tetapi  ia  pada  akhirnya bukan  hanya  merupakan  kasus  penambahan  jumlah  industri  secara kuantitatif.  Dihubungkan  dengan  struktur  masyarakat  Industrialisasi  ini mengundang terjadinya perubahan secara kualitatif”.
Untuk  mewujudkan  visi  perekonomian  yang  maju,  mandiri,  dan  mampu secara  konkrit  memperluas  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  harus berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  ekonomi  yang  menjunjung  tinggi  persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan  bertumpu  pada  kemampuan  dan  potensi  bangsa.Dalam  u mewujudkan  pembangunan  ekonomi  ini  sebagai  tujuan  Negara  dalam pelaksanaannya  telah  direncanakan  melalui  suatu  proses  yang  bertahap, terencana,  terpadu  dan  berkesinambungan  dengan  dilandasi  UU  No.17  Tahun 2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjan (RPJPN 2005-2025). Di dalam Visi dan Misi RPJPN dinyatakan bahwa:
“Pembangunan  bangsa  Indonesia  bukan  hanya  sebagai  bangsa  yang mandiri dan maju, melainkan juga bangsa yang adil dan makmur. Sebagai pelaksana  dan  penggerak  pembanguna rakyat  mempunyai  hak,  baik  dalam  merencanakan,  melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan.
5 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi,
2016), hlm 65
___________________________________________________________________ Islam Aladin Sirait Peranan Politik Hukum Investasi .. |61
pembangunan  nasional  sebagaimana  yang  disebutkan oleh  Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta  diatas  dapat  disimpulkan  bawah pembangunan  nasional  di  Indonesia  mempunyai  dimensi  yang  sangat  luar. Pembangunan nasional tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat nyata hal yang tidak dapat dilihat secara nyata karena meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Satjipto  Raharjo  menyebutkan  pembangunan  nasional  dengan  versi  yang aupun  maknanya  kurang  lebih  sama.  Ia  menyatakan  bahwa pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  bukan  hanya  dimaksudkan  untuk perubahan  yang  bersifat  kuantitatif  semata-mata,  tetapi perubahan yang bersifat kualitatif lebih lanjut Satjipto
“pembangunan  bukan  merupakan  suatu  perubahan  yang  bersifat
, sekalipun misalnya kita dapat menunjukan Industrialisasi  sebagai  inti  dari  perubahan  itu,  tetapi  ia  pada  akhirnya
kasus  penambahan  jumlah  industri  secara kuantitatif.  Dihubungkan  dengan  struktur  masyarakat  Industrialisasi  ini mengundang terjadinya perubahan secara kualitatif”. 5
Untuk  mewujudkan  visi  perekonomian  yang  maju,  mandiri,  dan  mampu peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  harus prinsip  ekonomi  yang  menjunjung  tinggi  persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan  bertumpu  pada  kemampuan  dan  potensi  bangsa.Dalam  upaya mewujudkan  pembangunan  ekonomi  ini  sebagai  tujuan  Negara  dalam pelaksanaannya  telah  direncanakan  melalui  suatu  proses  yang  bertahap, terencana,  terpadu  dan  berkesinambungan  dengan  dilandasi  UU  No.17  Tahun 2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2007
2025). Di dalam Visi dan Misi RPJPN dinyatakan bahwa:
“Pembangunan  bangsa  Indonesia  bukan  hanya  sebagai  bangsa  yang mandiri dan maju, melainkan juga bangsa yang adil dan makmur. Sebagai pelaksana  dan  penggerak  pembangunan  sekaligus  objek  pembangunan, rakyat  mempunyai  hak,  baik  dalam  merencanakan,  melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas Media Nusantara,
___________________________________________________________________
62| Aladin Sirait
Peranan Politik Hukum Investasi ..
Pembangunan”haruslah  dilaksanakan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat.  Oleh  karena  itu  masalah  keadilan  merupakan  ciri  ya pula dalam pembangunan nasional”.
Sebagai tahapan pelaksanaan pembangunan ekonomi ini sebagaimana pada RPJM  2005-2019,  menyangkut  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  untuk pertumbuhan  ekonomi,  bidang  energi  menempati  urutan  strat diantara  bidang-bidang  strategis  lainnya  jaringan  transportasi  (darat,laut  dan udara) dan telematika.
Pembangunan ekonomi termasuk sarana dan prasarananya membutuhkan dana yang besar dengan penekanan,sedapat mungkin dengan pr yaitu  menggunakan  dana yang  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia  sendiri.  Salah  satu penyokong  pembangunan  ekonomi  adalah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  yang  telah  ditetapkan  sebagai  sumber  sebagai  dana  untuk pembangunan  nasional    akan  tetapi  mengingat  besarnya  dana  yang  dibutuhkan dan  dana  APBN  yang  relatif  terbatas  dan  apabila  dana  tidak  mencukupi menimbulkan berisiko terhambatnya pembangunan yang berkesinambungan, oleh karena itu sumber-sumber pembiayaan lain baik itu swasta da sumber dari luar (asing).

## B. METODELOGI
Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  mengambil  studi  khusus  pada penanaman  modal  dalam  Pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA) skala  menengah  (>10  MW)    sebagai  suatu  model  studi.      Melalui diharapkan  akan  dapat  diketahui  dan  dipetakan  dengan  jelas  mengenai konsistensi,  sinkronisasi  dan  harmonisasi  undang Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  ,  Undang Undang  Nomor  30  Tahun  2009    Tenta peraturan  terkait  secara  vertikal,  turunan  dan  horizontal  sehingga  dapat memberikan  masukan  atau  kontribusi  untuk  pembaharuan  Undang penanaman  modal  dalam  rangka  mewujudkan  nilai  keadilan  sosial  berdasarkan falsafah  Pancasila  dan  demokrasi  ekonomi  berdasarkan  UUD  1945.  Secara  lebih praktis,  merealisasikan  regulasi  penanaman  modal  dalam  pembangunan Pembangkit  Listrik  Skala  Menengah  (>10  MW)  yang  secara  konkrit  dapat
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
Pembangunan”haruslah  dilaksanakan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat.  Oleh  karena  itu  masalah  keadilan  merupakan  ciri  yang  menonjol pula dalam pembangunan nasional”.
Sebagai tahapan pelaksanaan pembangunan ekonomi ini sebagaimana pada 2019,  menyangkut  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  untuk pertumbuhan  ekonomi,  bidang  energi  menempati  urutan  strategis  dan  penting bidang  strategis  lainnya  jaringan  transportasi  (darat,laut  dan
Pembangunan ekonomi termasuk sarana dan prasarananya membutuhkan dana yang besar dengan penekanan,sedapat mungkin dengan prinsip kemandirian yaitu  menggunakan  dana yang  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia  sendiri.  Salah  satu penyokong  pembangunan  ekonomi  adalah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  yang  telah  ditetapkan  sebagai  sumber  sebagai  dana  untuk akan  tetapi  mengingat  besarnya  dana  yang  dibutuhkan dan  dana  APBN  yang  relatif  terbatas  dan  apabila  dana  tidak  mencukupi menimbulkan berisiko terhambatnya pembangunan yang berkesinambungan, oleh
sumber pembiayaan lain baik itu swasta dalam negeri maupun
Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  mengambil  studi  khusus  pada penanaman  modal  dalam  Pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA) skala  menengah  (>10  MW)    sebagai  suatu  model  studi.      Melalui  penelitian  ini diharapkan  akan  dapat  diketahui  dan  dipetakan  dengan  jelas  mengenai konsistensi,  sinkronisasi  dan  harmonisasi  undang-undang  yang    ada  yaitu
undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  ,  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2009    Tentang  Ketenagalistrikan  dan  peraturan- peraturan  terkait  secara  vertikal,  turunan  dan  horizontal  sehingga  dapat memberikan  masukan  atau  kontribusi  untuk  pembaharuan  Undang-undang penanaman  modal  dalam  rangka  mewujudkan  nilai  keadilan  sosial  berdasarkan h  Pancasila  dan  demokrasi  ekonomi  berdasarkan  UUD  1945.  Secara  lebih praktis,  merealisasikan  regulasi  penanaman  modal  dalam  pembangunan Pembangkit  Listrik  Skala  Menengah  (>10  MW)  yang  secara  konkrit  dapat
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
menjamin  kepastian  hukum  dalam  meningkatkan  partisi bidang investasi. 6
Penelitian ini mencakup Pasal 33 UUD 1945, Undang Modal  No.25  Tahun  2007,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  Tentang Kelistrikan,  Perpres  Nomor  76  dan  77  Tahun  2007  tentang    DNI  peraturan perundang-undangan  serta  instrumen/perangkat  pelaksanaan  yang  berkaitan dengan  penanaman  modal  pada  Pembangunan  Pembangkit  Listrik    skala menengah (lebih besar dari 10 MW) untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai konsistensi    Undang-Undang  Penanaman  Mod peraturan  penanaman  modal  di  dalam  satu  Pembangunan  Pembangkit  Listrik skala menengah (lebih besar dari 10 MW)  khususnya yang menggunakan Sumber Daya  Air  (SDA)  dan  bagaimanakah  dampak  akibat  adanya  inkonsistensi  dalam peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi kesatuan hukum.  Sehingga dengan demikian dapat dirumuskan suatu konsep penanaman modal atau  suatu pola pendekatan yang dapat dipertimbangkan sebagai instrument perubahan  atau upaya  konsep  hukum  yang  lebih  berkead ekonomi  pasal  33  UUD  1945  dan  berdasarkan  filsafat  Pancasila  dan  UUD  1945 menuju kesejahteraan rakyat.

## C. PEMBAHASAN dan HASIL
Konstitusi  Indonesia  adalah  UUD  1945  sebagai  hukum  tertinggi,  dan semua  undang-undang  di  bawahnya  harus  mengacu  kepada  UUD  1945.  Undang Undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945, Mahakamah Konstitusi berhak dan berwenang mengadakan judicial review terhadap undang Konsekuensi  dari  Pancasila  sebagai  Landasan  Ideologi  dan  landasan Falsafah hukum dan UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Negara Republik Indonesia, adalah  bahwa  semua  hukum  maupun  undang Pancasila  dan  UUD  1945  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya.  Dalam konteks tulisan, hukum penanaman modal UU N perundang-undangan  yang  terkait  sebagai  suatu  kesauan  sistem  hukum  harus sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945  dan  nilai dalamnya. 7
6 Ibrahim,Johnny,  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia Publishing,2006), hlm, 70
7 Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal
___________________________________________________________________
Islam Aladin Sirait Peranan Politik Hukum Investasi .. |63
menjamin  kepastian  hukum  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat    di
Penelitian ini mencakup Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Penanaman
Undang  Nomor  30  Tahun  2009  Tentang Kelistrikan,  Perpres  Nomor  76  dan  77  Tahun  2007  tentang    DNI  peraturan undangan  serta  instrumen/perangkat  pelaksanaan  yang  berkaitan dengan  penanaman  modal  pada  Pembangunan  Pembangkit  Listrik    skala menengah (lebih besar dari 10 MW) untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai
Undang  Penanaman  Modal,  regulasi  dan  peraturan- peraturan  penanaman  modal  di  dalam  satu  Pembangunan  Pembangkit  Listrik skala menengah (lebih besar dari 10 MW)  khususnya yang menggunakan Sumber Daya  Air  (SDA)  dan  bagaimanakah  dampak  akibat  adanya  inkonsistensi  dalam undangan terkait yang menjadi kesatuan hukum.  Sehingga dengan demikian dapat dirumuskan suatu konsep penanaman modal atau  suatu pola pendekatan yang dapat dipertimbangkan sebagai instrument perubahan  atau upaya  konsep  hukum  yang  lebih  berkeadilan  sosial  sesuai  dengan  demokrasi ekonomi  pasal  33  UUD  1945  dan  berdasarkan  filsafat  Pancasila  dan  UUD  1945
Konstitusi  Indonesia  adalah  UUD  1945  sebagai  hukum  tertinggi,  dan hnya  harus  mengacu  kepada  UUD  1945.  Undang- Undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945, Mahakamah Konstitusi berhak dan
terhadap undang-undang tersebut.
Konsekuensi  dari  Pancasila  sebagai  Landasan  Ideologi  dan  landasan lsafah hukum dan UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Negara Republik Indonesia, adalah  bahwa  semua  hukum  maupun  undang-undang  harus  sesuai  dengan
nilai  yang  terkandung  di  dalamnya.  Dalam konteks tulisan, hukum penanaman modal UU No 25 Tahun 2007 dan peraturan undangan  yang  terkait  sebagai  suatu  kesauan  sistem  hukum  harus sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  di
Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  (Malang:
Undang Nomor 25  Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal
___________________________________________________________________
64| Aladin Sirait
Peranan Politik Hukum Investasi ..
Nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  pancasila  dan  UUD keadilan  sosial  dan  demokrasi  ekonomi  tidak  boleh  terputus  atau  menyimpang pada  undang-undang  maupun  peraturan  di  bawahnya,  karena  apabila  demikian maka  tujuan  dari  pembentukan  undang kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai. Konsistensi materil dari undang sesuai  dengan  struktur  tertinggi  sampai  terendah  menjadi    syarat  yang  harus dipenuhi  untuk  keberhasilan  hukum  yang  menyangkut  peraturan  perundang undangan tentang penanaman modal dan regulasi terkait pelaksanaannya secara konkrit. 8
Hukum  Penanaman  Modal  dan  perangkat  peraturan  maupun  regulasi berkaitan  secara  materi  merupakan Undang-Undang  Penanaman  Modal  No.25  Tahun  2007  secara  konsisten  telah sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan selanjutnya meneliti konsistensinya sampai pada Perpres No.76, Perpres No.77, sampai regulasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka-BKPM).
1. Konsepsi Hukum Indonesia dan Pengaruh Rechsstatt dan The Rule of Law
Di  dalam  khazanah  ilmu  hukum  ada  dua  istilah  yang  diterjemahkan secara  sama  ke  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  negara  hukum  yakni Rechtsstaat dan the  Rule  of  Law. Meskipun  terj Indonesia  sama-sama  negara  hukum,  sebenarnya  ada  perbedaan  antara Rechtsstaat dan the  Rule  of  Law. Sebagaimana  diidentifikasi  ol  Roscoe  Pound, Rechtsstaat memiliki  karakter  administratif  sedangkan berkarakter yudisial.
Berbagai  doktrin  yang  menunjukkan  cirri hukum  pertama  sekali  muncul  dan  berkembang  di  Negara  yang  menganut budaya  hukum  Anglo  Saxon  dengan  sebutan yang  menganut  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  menyebutnya  dengan istilah Rechtsstaat.
Menurut Frederich  Julius  Stahl
Eropa  Kontinental  yang  pertama  sekali  memberikan  ciri meliputi sebagai berikut :
a. Hak Asasi manusia
8 Sri  Redjeki  Hartono,  Hukum  Ekonomi  Indonesia, Publising, 2007), hlm 50
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
nilai  yang  terkandung  di  dalam  pancasila  dan  UUD  1945  yaitu keadilan  sosial  dan  demokrasi  ekonomi  tidak  boleh  terputus  atau  menyimpang undang  maupun  peraturan  di  bawahnya,  karena  apabila  demikian maka  tujuan  dari  pembentukan  undang-undang  untuk  keadilan  sosial  menuju
k akan tercapai. Konsistensi materil dari undang-undang sesuai  dengan  struktur  tertinggi  sampai  terendah  menjadi    syarat  yang  harus dipenuhi  untuk  keberhasilan  hukum  yang  menyangkut  peraturan  perundang- undangan tentang penanaman modal dan regulasi terkait sampai pada peraturan
Hukum  Penanaman  Modal  dan  perangkat  peraturan  maupun  regulasi berkaitan  secara  materi  merupakan bahasan  utama untuk  melihat  apakah Undang  Penanaman  Modal  No.25  Tahun  2007  secara  konsisten  telah sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan selanjutnya meneliti konsistensinya sampai pada Perpres No.76, Perpres No.77, sampai regulasi Badan Koordinasi Penanaman

## Konsepsi Hukum Indonesia dan Pengaruh Rechsstatt dan The Rule
Di  dalam  khazanah  ilmu  hukum  ada  dua  istilah  yang  diterjemahkan secara  sama  ke  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  negara  hukum  yakni
Meskipun  terjemahannya  ke  dalam  bahasa sama  negara  hukum,  sebenarnya  ada  perbedaan  antara
Sebagaimana  diidentifikasi  ol  Roscoe  Pound, memiliki  karakter  administratif  sedangkan the  Rule  of  Law
Berbagai  doktrin  yang  menunjukkan  cirri-ciri  dari  suatu  Negara hukum  pertama  sekali  muncul  dan  berkembang  di  Negara  yang  menganut budaya  hukum  Anglo  Saxon  dengan  sebutan Rule  of Law dan  Negara-negara yang  menganut  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  menyebutnya  dengan
Frederich  Julius  Stahl ahli  hukum  dari  kalangan  hukum Eropa  Kontinental  yang  pertama  sekali  memberikan  ciri-ciri  Rechstaat
Sri  Redjeki  Hartono,  Hukum  Ekonomi  Indonesia,  (Malang  :  Bayumedia
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan trias politica untuk menjamin hak asasi manusia.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
Di  dalam  tradisi  hukum  Eropa  Kontinental  ini,  konsepnya kepastian  hukum  yang  terkodifikasi  dalam  satu  himpunan.  Kepastian  hukum ( legal certainty ) merupakan istilah dari daratan Eropa, yang menjadi prinsip umum yang melandasi national legal system di sebagian besar Negara Eropa

## 2. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi
Dalam  sebagian  besar  masyarakat  demokratis  modern,  peranan  ahli hukum  sangat  penting,  bahkan  beberapa  negara  (seperti  Amerika  Serikat) sangat  menonjol.  Penyebabnya  sebagian  besar  karena  suatu  konstitusi  dan tertib  hukum  yang  demokratis  – antara  berbagai  bentuk  demokratis fungsi  dan  kekuatan  yang  sangat  pelik.  Hal  ini  menjadikan  pentingnya peranan  ahli  hukum  sebagai  orang  terlatih  dalam  menjaga  keseimb atas.  Namun  hal  ini  juga  berkaitan  dengan  kenyataan  bahwa  dalam  masa pembentukan demokrasi modern, khususnya sepanjang abad kesembilanbelas dan  awal  abad  keduapuluh  kebijaksanaan  yang  menonjol  dalam  bidang ekonomi adalah laissez faire , dimana usah utama kegiatan ekonomi dan pengembangannya. Fungsi negara tetap terbatas pada bidang pertahanan, masalah luar negeri, dan kegiatan administratif serta kepolisian,  sedangkan  arus  utama  kehidupan  ekonomi  dan  sosial  mengalir melalui saluran-saluran swasta.   Proses yang dimulai di dunia Barat pada abad kesembilanbelas  dan  terus  meningkat  dengan  pesat  pada  abad  keduapuluh, adalah  perubahan  dari  masyarakat menjadi masyarakat sejahtera. Ting dan  Perusahaan  Negara  semakin  bertambah.  Keadaan  ini  membuat  para  ahli hukum tidak siap, baik secara mental maupun teknis. Memang menarik, tetapi tidak  terlalu  mengherankan  bahwa  analisa  mengenai  dampak  dari  ideolo perencanaan  dan  perundang-undangan  kesejahteraan  umum,  terutama  di dunia Anglo Amerika, sudah hampir tidak diakui.
Dalam perkembangan ekonomi suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tentu dapat dianggap sangat penting. Bahkan Jean Jecques Rousseau pada  1755,  dalam  bukunya A  Discourse  on  Political  Economy menguraikan  keterkaitan  antara  hukum  dan  ekonomi.  Kata  ekonomi  itu
___________________________________________________________________
Islam Aladin Sirait Peranan Politik Hukum Investasi .. |65
Pemisahan atau pembagian kekuasaan trias politica untuk menjamin hak
Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan Peradilan administrasi dalam perselisihan.
Di  dalam  tradisi  hukum  Eropa  Kontinental  ini,  konsepnya  sangat  mengandalkan kepastian  hukum  yang  terkodifikasi  dalam  satu  himpunan.  Kepastian  hukum ) merupakan istilah dari daratan Eropa, yang menjadi prinsip umum di sebagian besar Negara Eropa .

## m Dalam Pembangunan Ekonomi
Dalam  sebagian  besar  masyarakat  demokratis  modern,  peranan  ahli hukum  sangat  penting,  bahkan  beberapa  negara  (seperti  Amerika  Serikat) sangat  menonjol.  Penyebabnya  sebagian  besar  karena  suatu  konstitusi  dan apapun  perbedaan-perbedaan  yang  ada  di antara  berbagai  bentuk  demokratis  –  didasarkan  pada  keseimbangan  antara fungsi  dan  kekuatan  yang  sangat  pelik.  Hal  ini  menjadikan  pentingnya peranan  ahli  hukum  sebagai  orang  terlatih  dalam  menjaga  keseimbangan  di atas.  Namun  hal  ini  juga  berkaitan  dengan  kenyataan  bahwa  dalam  masa pembentukan demokrasi modern, khususnya sepanjang abad kesembilanbelas dan  awal  abad  keduapuluh  kebijaksanaan  yang  menonjol  dalam  bidang
, dimana usaha swasta sebagai alat dan promotor utama kegiatan ekonomi dan pengembangannya. Fungsi negara tetap terbatas pada bidang pertahanan, masalah luar negeri, dan kegiatan administratif serta kepolisian,  sedangkan  arus  utama  kehidupan  ekonomi  dan  sosial  mengalir saluran swasta.   Proses yang dimulai di dunia Barat pada abad kesembilanbelas  dan  terus  meningkat  dengan  pesat  pada  abad  keduapuluh, adalah  perubahan  dari  masyarakat laissez  faire ,  masyarakat  perdagangan menjadi masyarakat sejahtera. Tingkat perencanaan, kewajiban sosial bersama dan  Perusahaan  Negara  semakin  bertambah.  Keadaan  ini  membuat  para  ahli hukum tidak siap, baik secara mental maupun teknis. Memang menarik, tetapi tidak  terlalu  mengherankan  bahwa  analisa  mengenai  dampak  dari  ideologi undangan  kesejahteraan  umum,  terutama  di dunia Anglo Amerika, sudah hampir tidak diakui.
Dalam perkembangan ekonomi suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tentu dapat dianggap sangat penting. Bahkan Jean Jecques Rousseau
A  Discourse  on  Political  Economy ,  sudah menguraikan  keterkaitan  antara  hukum  dan  ekonomi.  Kata  ekonomi  itu
___________________________________________________________________
66| Aladin Sirait
Peranan Politik Hukum Investasi ..
sendiri  berasal  dari “oikos” yang  berarti  rumah  tangga,  dan berarti  hukum.  Karena  itu  menurut  Rosseau, government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the term was then extended to the government of that great family, the State”.
Amerika  Serikat,  sebagai  negara  yang  menganut  paham  pasar  bebas dengan  tradisi  hukum common  law terakhir  dikenal  sangat  produktif  membuat  undang waktu tahun 1970-an dan 1980-an, jumlah undang Amerika  Serikat  yang  menganut  tradisi dibandingkan  dengan  jumlah  undang negara-negara Eropa Barat yang menganut tradisi akan  regulasi  oleh  negara-negara  tidak  saja  berkembang  dikalangan  negara negara intervensionis seperti negara di  lingkungan  negara-negara  liberal  barat  yang  menerapkan  sistem  ekonomi pasar. Alan Brudner, dalam Constitusional G hak-hak ekonomi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang Perlindungan  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  merupakan  salah  satu  hal  yang dipandang sangat penting di Amerika Serikat.
Hal  tersebut  juga menunjukkan  bah perekonomian  pasar  hendak  dikembangkan,  tetap  saja  diperlukan  intervensi negara  dalam  bentuk  regulasi  dan  perizinan  yang  sangat  berpengaruh  dalam proses  pembangunan  ekonomi  dan  pengendalian  pasar  bebas.  Pengaturan pengaturan  yang  demikian  diperlukan  dalam  rangka  jaminan  sistem  rujukan bersama  antara  pemangku  kepentingan ekonomi  pasar.  Trias  politika “state”,  “civil  society”, norma-norma  hukum  yang  berlaku  di  dalamnya  secara  se membutuhkan pengaturan yang lebih luas oleh negara sebagai dinamika  perkembangan  kegiatan  perekonomian  dalam  masyarakat. Peraturan-peraturan  resmi  yang  diberlakukan  untuk  umum  itu  tentu diharapkan  berisi  keadilan  yang  pasti,  ke Dengan  kepastian  yang  adil,  keadilan  yang  pasti,  dan  kebergunaan  itulah hukum  dapat  menjamin  kebebasan  yang  teratur  dalam  dinamika perekonomian,  sehingga  pada  gilirannya  dapat  membawa  kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat.
9 Mudrajad  Kuncoro, Masalah, Kebijakan, dan Politik: Ekonomika Pembangunan,
(Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 30
10 ibid
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
yang  berarti  rumah  tangga,  dan “nomos” yang berarti  hukum.  Karena  itu  menurut  Rosseau, “Only  the  wise  and  legitimate government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the term was then extended to the government of that great family, the State”. 9
Amerika  Serikat,  sebagai  negara  yang  menganut  paham  pasar  bebas common  law –  misalnya,  selama  beberapa  dasawarsa terakhir  dikenal  sangat  produktif  membuat  undang-undang,  dalam  kurun an, jumlah undang-undang yang ditetapkan di Amerika  Serikat  yang  menganut  tradisi common  law justru  jauh  lebih  banyak dibandingkan  dengan  jumlah  undang-undang  yang  dibuat  dan  ditetapkan  di negara Eropa Barat yang menganut tradisi civil law . Artinya, kebutuhan negara  tidak  saja  berkembang  dikalangan  negara- negara intervensionis seperti negara-negara sosialis dan komunis, tetapi juga negara  liberal  barat  yang  menerapkan  sistem  ekonomi
Constitusional Goods , juga menguraikan mengenai hak ekonomi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. hak  sosial  dan  ekonomi  merupakan  salah  satu  hal  yang dipandang sangat penting di Amerika Serikat. 10
Hal  tersebut  juga menunjukkan  bahwa  betapapun  bebasnya  dinamika perekonomian  pasar  hendak  dikembangkan,  tetap  saja  diperlukan  intervensi negara  dalam  bentuk  regulasi  dan  perizinan  yang  sangat  berpengaruh  dalam proses  pembangunan  ekonomi  dan  pengendalian  pasar  bebas.  Pengaturan-
yang  demikian  diperlukan  dalam  rangka  jaminan  sistem  rujukan bersama  antara  pemangku  kepentingan (stake-holders) dalam  dinamika “state”,  “civil  society”, dan “market” dengan norma  hukum  yang  berlaku  di  dalamnya  secara  sendiri-sendiri membutuhkan pengaturan yang lebih luas oleh negara sebagai dirigent dalam dinamika  perkembangan  kegiatan  perekonomian  dalam  masyarakat. peraturan  resmi  yang  diberlakukan  untuk  umum  itu  tentu diharapkan  berisi  keadilan  yang  pasti,  kepastian  yang  adil,  dan  kebergunaan. Dengan  kepastian  yang  adil,  keadilan  yang  pasti,  dan  kebergunaan  itulah hukum  dapat  menjamin  kebebasan  yang  teratur  dalam  dinamika perekonomian,  sehingga  pada  gilirannya  dapat  membawa  kesejahteraan
n masyarakat.
Mudrajad  Kuncoro, Masalah, Kebijakan, dan Politik: Ekonomika Pembangunan,
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Tanpa  kepastian  hukum menumbuhkan  kebebasan  yang  sehat  dan  berkeadilan  adil;  dan  tanpa kebergunaan (utility) , perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian.  Karena  pada  akhirnya  hukum  itu  s kehidupan  bersama  kepada  kesejahteraaan  dan  kedamaian  hidup  bersama. Jadi,  perizinan  tetap  diperlukan  oleh  setiap  negara  tanpa  mengenal  sistem pemerintahan  dan  sistem  ekonominya,  dalam  upaya  mengendalikan perdagangan  dan  perekonomian  negaranya.  Dengan  demikian  hukum  dapat menjadi  alat  dalam  memajukan  perekonomian  suatu  bangsa  dalam  rangka mensejahterakan  masyarakatnya,  asalkan  dilaksanakan  secara  adil  dan konsisten  serta  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat. Sebaliknya  hukum  juga  dapat  menjadi  penghambat  kemajuan  perekonomian bila  pengaturannya  dibuat  secara  tidak  adil  dan  tidak  konsisten,  sehingga tidak tercipta kepastian hukum. 11
Oleh  karena  itulah,  peranan  hukum  penanaman  modal  sebagaimana telah  diundangkan  dalam  Undang Penanaman Modal sebagai pengganti dari Undang merupakan  kebijakan  untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  nasional melalui  peningkatan  penanaman  modal  guna  mengolah  potensi  ekonomi menjadi  kekuatan  riil  dengan  menggunakan  modal  yang  berasal  baik  dari dalam  negeri  maupun  dari  luar  negeri.  UU  Penanaman  Modal  ini  diciptakan untuk memberi kepastian hukum berusaha di Indonesia bagi penanam modal baik  domestik  maupun  asing  secara  adil.  Kepastian  hukum  berusa adil ini diharapkan akan memberi kebergunaan atau kemanfaatan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Kesejahteraan  masyarakat ini  merupakan  cita-cita  bangsa  Indonesia  yang  telah  ditetapkan  dalam mukadimah dan batang tubuh UUD 1945 khususnya Pasal 33.
Untuk  itu,  Undang-Undang  Penanaman  Modal  tersebut  harus  dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal. Sebab, penanaman modal  merupakan  kegiatan  yang  mengandung  risiko,  baik  risiko  yang berkaitan  dengan  nilai  riil (real  value) maupun risiko yang berkaitan dengan ketakpastian apakah akan mendapatkan
11 Sri  Redjeki  Hartono,  Hukum  Ekonomi  Indonesia, Publising, 2007), hlm 87
12 Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Huku Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm, 98
___________________________________________________________________ Islam Aladin Sirait Peranan Politik Hukum Investasi .. |67
Tanpa  kepastian  hukum (certainty) ,  perekonomian  tidak  akan menumbuhkan  kebebasan  yang  sehat  dan  berkeadilan  adil;  dan  tanpa , perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian.  Karena  pada  akhirnya  hukum  itu  sendiri  haruslah  membawa kehidupan  bersama  kepada  kesejahteraaan  dan  kedamaian  hidup  bersama. Jadi,  perizinan  tetap  diperlukan  oleh  setiap  negara  tanpa  mengenal  sistem pemerintahan  dan  sistem  ekonominya,  dalam  upaya  mengendalikan
n  negaranya.  Dengan  demikian  hukum  dapat menjadi  alat  dalam  memajukan  perekonomian  suatu  bangsa  dalam  rangka mensejahterakan  masyarakatnya,  asalkan  dilaksanakan  secara  adil  dan konsisten  serta  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat.
kum  juga  dapat  menjadi  penghambat  kemajuan  perekonomian bila  pengaturannya  dibuat  secara  tidak  adil  dan  tidak  konsisten,  sehingga
Oleh  karena  itulah,  peranan  hukum  penanaman  modal  sebagaimana telah  diundangkan  dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal sebagai pengganti dari Undang-Undang No.1 Tahun 1967, merupakan  kebijakan  untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  nasional melalui  peningkatan  penanaman  modal  guna  mengolah  potensi  ekonomi
il  dengan  menggunakan  modal  yang  berasal  baik  dari dalam  negeri  maupun  dari  luar  negeri.  UU  Penanaman  Modal  ini  diciptakan untuk memberi kepastian hukum berusaha di Indonesia bagi penanam modal baik  domestik  maupun  asing  secara  adil.  Kepastian  hukum  berusaha  secara adil ini diharapkan akan memberi kebergunaan atau kemanfaatan (utility) bagi peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Kesejahteraan  masyarakat cita  bangsa  Indonesia  yang  telah  ditetapkan  dalam
UUD 1945 khususnya Pasal 33. 12
Undang  Penanaman  Modal  tersebut  harus  dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal. Sebab, penanaman modal  merupakan  kegiatan  yang  mengandung  risiko,  baik  risiko  yang
(real  value) dari  modal  yang  akan  ditanamkan, maupun risiko yang berkaitan dengan ketakpastian apakah akan mendapatkan
Sri  Redjeki  Hartono,  Hukum  Ekonomi  Indonesia,  (Malang  :  Bayumedia
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Cet.3.  –  (Jakarta:  Penerbit ), hlm, 98
___________________________________________________________________
68| Aladin Sirait
Peranan Politik Hukum Investasi ..
kembali  modal  yang  telah  ditanamkannya  sebagaimana  yang  diperkirakan semula.
Tentang  tujuan  hukum,pertama  teori  etis,  hukum  semata bertujuan  keadilan.  Isi  hukum  ditentukan  oleh  keyakinan  kita  yang  etis tentang adil dan tidak. Kedua, teori utilistis. Menurut teori ini, hukum ingin menjamin  kebahagiaan  yang  terbesar  bagi  kemanusiaan  dalam  jumlah  yang sebanyak-banyaknya (the  greatest menurut  teori  ini  tujuan  hukum  adalah  manfaat  dalam  menghasilkan kesenangan  atau  kebahagiaan  yang  terbesar  bagi  jumlah  orang  yang terbanyak. Ketiga, teori campuran. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini  syarat  pokok  (fundamental)  bagi  adanya  suatu  masyarakat  manusia  yang teratur. Di samping tercapainya keadilan yang berbeda menurut  masyarakat  dan zamannya.  Tujuan  huk bila hukum tersebut dilaksanakan dan ditegakkan secara adil.
Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Agar kepentingan  manusia  terlindungi  hukum  harus  dilaksanakan.  Pelaksanaan hukum  dapat  berlangsung  secara  n karena  pelanggaran  hukum.  Dalam  hal  ini  hukum  yang  telah  dilanggar  itu harus  ditegakkan.  Melalui  penegakan  hukum  inilah  hukum  ada  tiga  unsur yang  selalu  harus  diperhatikan,  yaitu: kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Keadilan (Gerechtigkeit)

## 3. URGENSI PEMBAHARUAN INVESTASI INDONESIA
Era  saat  ini  banyak  orang  memiliki  kebutuhan  dan  keinginan  yang sangat  banyak.  Kebutuhan  dan  keinginan karena tuntutan zaman yang semakin berkembang. Gaya hidup yang semakin kompleks  pun  membuat  orang  memiliki  banyak  tuntutan  guna  menunjang gaya  hidupnya.   Untuk  memenuhi  semua  tuntutan  tersebut  tentu  tidaklah cukup  dengan  mengandalkan  gaji  atau  uang  jajan  yang  diberikan  orang  t Untuk itu, penting untuk mencari cara untuk mendayagunakan uang yang kita miliki agar dapat memenuhi segala macam kebutuhan dan keinginan yang ada. Salah  satu  cara  untuk mendayagunakan uang yang kit melakukan investasi .
13 ibid
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
kembali  modal  yang  telah  ditanamkannya  sebagaimana  yang  diperkirakan
Tentang  tujuan  hukum,pertama  teori  etis,  hukum  semata-mata bertujuan  keadilan.  Isi  hukum  ditentukan  oleh  keyakinan  kita  yang  etis tentang adil dan tidak. Kedua, teori utilistis. Menurut teori ini, hukum ingin menjamin  kebahagiaan  yang  terbesar  bagi  kemanusiaan  dalam  jumlah  yang
of  the  greatest  number) .  Pada  hakikatnya menurut  teori  ini  tujuan  hukum  adalah  manfaat  dalam  menghasilkan kesenangan  atau  kebahagiaan  yang  terbesar  bagi  jumlah  orang  yang terbanyak. Ketiga, teori campuran. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan ertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini  syarat  pokok  (fundamental)  bagi  adanya  suatu  masyarakat  manusia  yang teratur. Di samping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut  masyarakat  dan zamannya.  Tujuan  hukum  ini  hanya  dapat  tercapai bila hukum tersebut dilaksanakan dan ditegakkan secara adil. 13
Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Agar kepentingan  manusia  terlindungi  hukum  harus  dilaksanakan.  Pelaksanaan hukum  dapat  berlangsung  secara  normal,  damai,  tetapi  dapat  terjadi  juga karena  pelanggaran  hukum.  Dalam  hal  ini  hukum  yang  telah  dilanggar  itu harus  ditegakkan.  Melalui  penegakan  hukum  inilah  hukum  ada  tiga  unsur yang  selalu  harus  diperhatikan,  yaitu: kepastian  hukum  (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Keadilan (Gerechtigkeit) .

## URGENSI PEMBAHARUAN INVESTASI INDONESIA
orang  memiliki  kebutuhan  dan  keinginan  yang sangat  banyak.  Kebutuhan  dan  keinginan   semakin  sulit  untuk  dibedakan yang semakin berkembang. Gaya hidup yang semakin kompleks  pun  membuat  orang  memiliki  banyak  tuntutan  guna  menunjang
Untuk  memenuhi  semua  tuntutan  tersebut  tentu  tidaklah cukup  dengan  mengandalkan  gaji  atau  uang  jajan  yang  diberikan  orang  tua. Untuk itu, penting untuk mencari cara untuk mendayagunakan uang yang kita miliki agar dapat memenuhi segala macam kebutuhan dan keinginan yang ada. Salah  satu  cara  untuk mendayagunakan uang yang kit a miliki  adalah dengan
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
Dewasa ini bangsa indonesia berada pada nuansa waktu yang penting dalam  rangka  menyosong  masa  depan  yang  lebih  sejahtera.  Satu  waktu  yang merupakan  titik  balik  reformasi  yang  tel balik  tersebut  tidak  kembali  pada  keadaan,  perilaku,  d lama,  tetapi  untuk  selalu  melakukan  koreksi  dan  evaluasi  atas  sasaran  masa depan yang lebih baik, dari tidak balik tersebut akan menjadi tidak tolak untuk menyosong kualitas bangsa dan negara yang lebih bermartabat dan berkualitas dalam menghadapi persaingan global dengan bangsa di dunia.
Masa depan jauh lebih penting dari pada hari ini dan masa depan lalu tetapi  kita  perlu  belajar  dan  berkaca  dari  masa  lalu  agar  tidak  membuat kesalahan  yang  sama.  Masalah  adalah  pengalaman  untuk  memper prestasi  di  masa  depan,  kesejahteraan  bangsa  dan  negara  menjadi  tujuan bersama.
Salah  satu teori  ekonomi pembangunan yang sampai  sekarang  masih digunakan  adalah  teori  Tabungan  dan  Investasi  oleh  Harrod teori ini mencapai kesimpulan bahw tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan  ekonomi  suatu  Negara  juga  akan  rendah.  Masalah pembangunan  pada  dasarnya  merupakan  masalah  menambahkan  investasi modal, masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal  dan  modal  itu  diinvestasikan  hasilnya  adalah  pembangunan ekonomi.Dewasa ini hampir di semua negara, khususnya negara berkembang membutuhkan  modal  asing.  Modal  asing  itu  merupakan  suatu  hal  yang semakin  penting  bagi  pembangunan  suatu  negara.  Sehingga  kehadiran investor  asing  nampaknya  tidak  mungkin  dihindari.  Yang  menjadi permasalahan  bahwa  kehadiran  investor  asing  ini  sangat  dipengaruhi  oleh kondisi  internal  suatu  negara,  seperti  stabilitas  ekono penegakan hukum. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak,  tidak  hanya  bagi  investor  saja,  tetapi  juga  bagi  perekonomian  negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan  bidang-bidang  usaha  yang  memerlukan  penanaman  modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing.
14 M. Irsan  Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cet.
1 – (Jakarta: Kencana, 2004), hl, 34
___________________________________________________________________ Islam Aladin Sirait Peranan Politik Hukum Investasi .. |69
bangsa indonesia berada pada nuansa waktu yang penting dalam  rangka  menyosong  masa  depan  yang  lebih  sejahtera.  Satu  waktu  yang merupakan  titik  balik  reformasi  yang  telah  berjalan  hampir  22  tahun  tidak balik  tersebut  tidak  kembali  pada  keadaan,  perilaku,  dan  kerangka  berpikir lama,  tetapi  untuk  selalu  melakukan  koreksi  dan  evaluasi  atas  sasaran  masa depan yang lebih baik, dari tidak balik tersebut akan menjadi tidak tolak untuk menyosong kualitas bangsa dan negara yang lebih bermartabat dan berkualitas
m menghadapi persaingan global dengan bangsa di dunia.
Masa depan jauh lebih penting dari pada hari ini dan masa depan lalu tetapi  kita  perlu  belajar  dan  berkaca  dari  masa  lalu  agar  tidak  membuat kesalahan  yang  sama.  Masalah  adalah  pengalaman  untuk  memperbaiki prestasi  di  masa  depan,  kesejahteraan  bangsa  dan  negara  menjadi  tujuan
Salah  satu teori  ekonomi pembangunan yang sampai  sekarang  masih digunakan  adalah  teori  Tabungan  dan  Investasi  oleh  Harrod-Domar.  Dalam teori ini mencapai kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan  ekonomi  suatu  Negara  juga  akan  rendah.  Masalah pembangunan  pada  dasarnya  merupakan  masalah  menambahkan  investasi erbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal  dan  modal  itu  diinvestasikan  hasilnya  adalah  pembangunan ekonomi.Dewasa ini hampir di semua negara, khususnya negara berkembang membutuhkan  modal  asing.  Modal  asing  itu  merupakan  suatu  hal  yang semakin  penting  bagi  pembangunan  suatu  negara.  Sehingga  kehadiran investor  asing  nampaknya  tidak  mungkin  dihindari.  Yang  menjadi permasalahan  bahwa  kehadiran  investor  asing  ini  sangat  dipengaruhi  oleh kondisi  internal  suatu  negara,  seperti  stabilitas  ekonomi,  politik  negara, penegakan hukum. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak,  tidak  hanya  bagi  investor  saja,  tetapi  juga  bagi  perekonomian  negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Pemerintah bidang  usaha  yang  memerlukan  penanaman  modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing. 14
M. Irsan  Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cet.
___________________________________________________________________
70| Aladin Sirait
Peranan Politik Hukum Investasi ..

## 4. KEBIJAKAN INVESTASI DITINJAU DARI SEGI POLITIK HUKUM
Pengaturan  tentang  kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia  diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal  3  ayat  (1)huruf  a,  disebutkan  bahwa  kegiatan  penanaman  modal diselenggarakan  berdasarkan  asas  kepastian  hukum.  Sement dimaksud  dengan  “asas  kepastian  hukum”  adalah  asas  dalam  negara  hukum yang  meletakkan  hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.2  Dalamkonteks  ini  yang  dimak adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan  ditunjukkan  dengan  adanya  peraturan  yang  tidak  saling bertentangan  antara  satu  peraturan  dengan  peraturan  yang  lain,  dan  dapat dijadikan  pedoman  untuk  suatu  jangka  waktu  yang  cukup,  sehingga  tidak terkesan  setiap  pergantian  pejabat  selalu  diikuti  pergantian  peraturan yangbisa  saling  bertentangan.  Penjelasan  Pasal  12  ayat  (1)  menyebutkan, bahwa bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan persyaratan  ditetapkan  melalui  Peraturan  Presiden  disusun  dalam  suatu daftar  yang  berdasarkan  standar  klasifikasi  tentang  bidang  usaha  atau  jenis usaha  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu  Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha Indonesia (KBLI)
Pasal  12  ayat  (2)  menetapkan,  bahwa  bidang  usaha  yang  tertutup  bagi penanaman modal asing adalah:
a) Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
b) Bidang  usaha  yang  secara  eksplisit  dinyatakan  tertutup  berdasarkan undang-undang.  Dalam  penjel peledak”  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  kepentingan  pertahanan dan keamanan. 15
Ayat  (3)  pasal  ini  menyatakan,  bahwa  Pemerintah  berdasarkan  Peraturan Presiden  menetapkan  bidang  usaha  yang  tertutup  untuk  penanaman  modal, baik  asing  maupun  dalam  negeri,  dengan  berdasarkan  kriteria  kesehatan, moral,  kebudayaan,  lingkungan  hidup,  pertahanan  dan  keamanan  nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Selanjutnya ayat (4) menjelaskan Kriteria dan  persyaratan  bidang  usaha  yang  ter persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 12
15 ibid
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## KEBIJAKAN INVESTASI DITINJAU DARI SEGI POLITIK HUKUM
Pengaturan  tentang  kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia  diatur Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal  3  ayat  (1)huruf  a,  disebutkan  bahwa  kegiatan  penanaman  modal diselenggarakan  berdasarkan  asas  kepastian  hukum.  Sementara  itu  yang dimaksud  dengan  “asas  kepastian  hukum”  adalah  asas  dalam  negara  hukum yang  meletakkan  hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.2  Dalamkonteks  ini  yang  dimaksud  dengan  kepastian  hukum  adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan  ditunjukkan  dengan  adanya  peraturan  yang  tidak  saling bertentangan  antara  satu  peraturan  dengan  peraturan  yang  lain,  dan  dapat pedoman  untuk  suatu  jangka  waktu  yang  cukup,  sehingga  tidak terkesan  setiap  pergantian  pejabat  selalu  diikuti  pergantian  peraturan
Penjelasan  Pasal  12  ayat  (1)  menyebutkan, bahwa bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan  ditetapkan  melalui  Peraturan  Presiden  disusun  dalam  suatu
klasifikasi  tentang  bidang  usaha  atau  jenis usaha  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu  Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha
asal  12  ayat  (2)  menetapkan,  bahwa  bidang  usaha  yang  tertutup  bagi
Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan Bidang  usaha  yang  secara  eksplisit  dinyatakan  tertutup  berdasarkan undang.  Dalam  penjelasannya  yang  dimaksud  dengan  “alat peledak”  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  kepentingan  pertahanan
Ayat  (3)  pasal  ini  menyatakan,  bahwa  Pemerintah  berdasarkan  Peraturan Presiden  menetapkan  bidang  usaha  yang  tertutup  untuk  penanaman  modal, aik  asing  maupun  dalam  negeri,  dengan  berdasarkan  kriteria  kesehatan, moral,  kebudayaan,  lingkungan  hidup,  pertahanan  dan  keamanan  nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Selanjutnya ayat (4) menjelaskan Kriteria dan  persyaratan  bidang  usaha  yang  tertutup  dan  yang  terbuka  dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan masing akan diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 12
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
ayat  (5)  menyatakan  Pemerintah  menetapkan  bidang  usaha  yang  terbuka dengan  persyaratan  berdasarkan  kriteria  kepentingan  nasional,  yaitu perlindungan  sumber  daya  alam,  perlindungan,  pengembangan  usaha  mikro, kecil,  menengah,  dan  koperasi,  pengawasan  produksi  dan  distribusi, peningkatan  kapasitas  teknologi,  partisipasi  modal  dalam  n sama  dengan  badan  usaha  yang  ditunjuk  Pemerintah.  Sebagai  pelaksanaan ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas  Pemerintah  telahmengeluarkan, Peraturan Presiden. Pertama, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007tentang Kriteria  dan  Persyaratan  Penyusunan  Bidang  Usaha  Yang  Tertutup  dan BidangUsaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Kedua,Peraturan  Presiden  No.  77  Tahun  2007  Tentang  Daftar  Bidang  Usaha Yang Tertutupdan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman  Modal  jo.Peraturan  Presiden  No.  111  Tahun  2007  tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha  Yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  Yangerbuka  dengan  Persyaratan  Di Bidang  Penanaman  Modal Pasal  13 menetapkan  bidang  usaha  yang  dicadangkan  untuk  usaha  mikro,  kecil, menengah,  dan  koperasi  serta  bidang  usaha  yang  terbuka  untuk  usaha  besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pasal 14 menyebutkan setiap penanam modal berhak mendapat:
a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai  bentuk  fasilitas  kemudahan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangundang
Pasal 15 menetapkan setiap penanam modal berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat  laporan  tentang  kegiatan  penanaman  modal  dan menyampaikannya kepadaBadan Koordinasi
d. menghormati  tradisi  budaya  masyarakat  sekitar  lokasi  kegiatan  usaha penanamanmodal; dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang
Pasal  16 undang-undang  ini  mengatur  tentang  tanggung  jawab  penanam modal,dimana setiap penanam modal bertanggung jawab :
a. menjamin  tersedianya  modal  yang  berasal  dari  sumber  yang  tidak bertentangandengan ketentuan peraturan perundang
___________________________________________________________________ Islam Aladin Sirait Peranan Politik Hukum Investasi .. |71
ayat  (5)  menyatakan  Pemerintah  menetapkan  bidang  usaha  yang  terbuka ersyaratan  berdasarkan  kriteria  kepentingan  nasional,  yaitu perlindungan  sumber  daya  alam,  perlindungan,  pengembangan  usaha  mikro, kecil,  menengah,  dan  koperasi,  pengawasan  produksi  dan  distribusi, peningkatan  kapasitas  teknologi,  partisipasi  modal  dalam  negeri,  serta  kerja sama  dengan  badan  usaha  yang  ditunjuk  Pemerintah.  Sebagai  pelaksanaan ketentuan  tersebut  di  atas  Pemerintah  telahmengeluarkan, Peraturan Presiden. Pertama, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007tentang nyusunan  Bidang  Usaha  Yang  Tertutup  dan BidangUsaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Kedua,Peraturan  Presiden  No.  77  Tahun  2007  Tentang  Daftar  Bidang  Usaha Yang Tertutupdan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang nanaman  Modal  jo.Peraturan  Presiden  No.  111  Tahun  2007  tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha  Yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  Yangerbuka  dengan  Persyaratan  Di
Pasal  13 ayat  (1)  menyatakan  Pemerintah  wajib menetapkan  bidang  usaha  yang  dicadangkan  untuk  usaha  mikro,  kecil, menengah,  dan  koperasi  serta  bidang  usaha  yang  terbuka  untuk  usaha  besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan
ebutkan setiap penanam modal berhak mendapat: kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
berbagai  bentuk  fasilitas  kemudahan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangundangan
menetapkan setiap penanam modal berkewajiban: menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat  laporan  tentang  kegiatan  penanaman  modal  dan menyampaikannya kepadaBadan Koordinasi Penanaman Modal; menghormati  tradisi  budaya  masyarakat  sekitar  lokasi  kegiatan  usaha
mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
undang  ini  mengatur  tentang  tanggung  jawab  penanam
odal bertanggung jawab :
menjamin  tersedianya  modal  yang  berasal  dari  sumber  yang  tidak bertentangandengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
___________________________________________________________________
72|

## Aladin Sirait
Peranan Politik Hukum Investasi ..
b. menanggung  dan  menyelesaikan  segala  kewajiban  dan  kerugian  jika penanam modalmenghentikan atau meninggalkan a kegiatan  usahanya  secarasepihak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
c. menciptakan  iklim  usaha  persaingan  yang  sehat,  mencegah  praktik monopoli, dan hallain yang merugikan negara;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang
Biasanya  orang  hanya  melihat  dan  bahkan  terlalu  sering  mengidentikan hukum dengan peraturan hukum atau/bahkan lebih sempit lagi, undang – undang saja. Padahal, peraturan hukum hanya merupakan salah satu unsu  saja  dari  keseluruhan  sistem  hukum,  yang  terdiri  dari  7  (tujuh)  unsur sebagai berikut :
a. asas-asas hukum (filsafah hukum)
b. peraturan atau norma hukum, yang terdiri
1. Undang-undang
2. peraturan-peraturan pelaksanaan undang
3. yurisprudensi tetap (case law)
4. hukum kebiasaan
5. konvensi-konvensi internasional
6. asas-asas hukum internasional
c. sumber  daya  manusia  yang  profesional,  bertanggung  jawab  dan  sadar hukum
d. pranata-pranata hukum
e. lembaga-lembaga hukum termasuk :
1. struktur organisasinya
2. kewenangannya
3. proses dan prosedur
4. mekanisme kerja
f. sarana dan prasarana hukum, seperti ;
1. furnitur  dan  lain-lain  alat  perkantoran,  termasuk  komputer  dan sistem manajemen perkantoran
2. senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
3. kendaraan
4. gaji
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
menanggung  dan  menyelesaikan  segala  kewajiban  dan  kerugian  jika penanam modalmenghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan  usahanya  secarasepihak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan menciptakan  iklim  usaha  persaingan  yang  sehat,  mencegah  praktik monopoli, dan hallain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup;
ptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan
mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan Biasanya  orang  hanya  melihat  dan  bahkan  terlalu  sering  mengidentikan hukum dengan peraturan hukum atau/bahkan lebih sempit lagi, hanya dengan undang saja. Padahal, peraturan hukum hanya merupakan salah satu unsu  saja  dari  keseluruhan  sistem  hukum,  yang  terdiri  dari  7  (tujuh)  unsur
asas hukum (filsafah hukum) peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari :
peraturan pelaksanaan undang-undang yurisprudensi tetap (case law)
konvensi internasional asas hukum internasional
sumber  daya  manusia  yang  profesional,  bertanggung  jawab  dan  sadar
lembaga hukum termasuk :
sarana dan prasarana hukum, seperti ; lain  alat  perkantoran,  termasuk  komputer  dan
rkantoran
lain peralatan (terutama untuk polisi)
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
5. kesejahteraan pegawai/karyawan
6. anggaran pembangunan, dan lain
g. budaya  hukum,  yang  tercermin  oleh  perilaku  para  pejabat  (eksekutif, legislatif maupun yudikatif),
pers), yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Maka sistem hukum terbentuk  oleh  sistem  interaksi  antara  ketujuh  unsur  di  atas  itu, sehingga apabila salah satu unsurnya saja tidak memenuhi syarat, tentu seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Atau apabila  salah  satu  unsurnya  berubah,  maka  seluruh  sistem  da unsur  lain  juga  harus  berubah.  Dengan  kata  lain undang saja tidak akan membawa perbaikan, apabila tidak disertai oleh perubahan  yang  searah  di  dalam  bidang  peradilan,  rekruitmen  dan pendidikan  umum,  reorganisasi  birokrasi,  penyel mekanisme  kerja,  modernisasi  segala  sarana  dan  prasarana  serta pengembangan budaya dan perilaku hukum masyarakat yang mengakui hukum  sebagai  sesuatu  yang  sangat  diperlukan  bagi  pergaulan  dan kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  yang  dama sejahtera.

## D. KESIMPULAN
Pertumbuhan  ekonomi  pada  zaman  sekarang  ini  berdampak  pada kehidupan penduduk suatu negara. Semuanya ini berpengaruh pada kesejahteran rakyat  banyak.  Penguatan  peran  dan  kelembagaan  pemerintah  sangat  penting untuk  mendukung  keberhasilan  kebijakan  investasi. yang  dibuat  harus  bisa  menghadirkan  kenyamanan  bagi  semua  pihak  sehingga tidak  menggangu  stabilitas  keamanan  pada  saat  investor  sudah  menanamkan modalnya.
Pemanfaatan sumber daya Manusia dan s diperlukan  suatu  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  pentingnya  investasi untuk  pembangunan  ekoonmi  untuk  kepentingan  secara  umum  dan  kemajuan bangsa,  hal  ini  sangat  penting  sehingga  semua  kepentingan  masyarakat  dan kepentingan para investor yang difasilitasi oleh pemerintah dengan aturan hukum yang jelas.
___________________________________________________________________ Islam
Aladin Sirait
Peranan Politik Hukum Investasi .. |73
kesejahteraan pegawai/karyawan anggaran pembangunan, dan lain-lain budaya  hukum,  yang  tercermin  oleh  perilaku  para  pejabat  (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers), yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar- benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Maka sistem hukum k  oleh  sistem  interaksi  antara  ketujuh  unsur  di  atas  itu, sehingga apabila salah satu unsurnya saja tidak memenuhi syarat, tentu seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Atau apabila  salah  satu  unsurnya  berubah,  maka  seluruh  sistem  dan  unsur- harus  berubah.  Dengan  kata  lain  :  perubahan  undang- undang saja tidak akan membawa perbaikan, apabila tidak disertai oleh perubahan  yang  searah  di  dalam  bidang  peradilan,  rekruitmen  dan pendidikan  umum,  reorganisasi  birokrasi,  penyelarasan  proses  dan mekanisme  kerja,  modernisasi  segala  sarana  dan  prasarana  serta pengembangan budaya dan perilaku hukum masyarakat yang mengakui hukum  sebagai  sesuatu  yang  sangat  diperlukan  bagi  pergaulan  dan kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  yang  damai,  tertib  dan
Pertumbuhan  ekonomi  pada  zaman  sekarang  ini  berdampak  pada kehidupan penduduk suatu negara. Semuanya ini berpengaruh pada kesejahteran rakyat  banyak.  Penguatan  peran  dan  kelembagaan  pemerintah  sangat  penting kung  keberhasilan  kebijakan  investasi.  Karena  dengan  kebijakan yang  dibuat  harus  bisa  menghadirkan  kenyamanan  bagi  semua  pihak  sehingga tidak  menggangu  stabilitas  keamanan  pada  saat  investor  sudah  menanamkan
Pemanfaatan sumber daya Manusia dan sumber daya alam yang terbatas diperlukan  suatu  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  pentingnya  investasi untuk  pembangunan  ekoonmi  untuk  kepentingan  secara  umum  dan  kemajuan bangsa,  hal  ini  sangat  penting  sehingga  semua  kepentingan  masyarakat  dan para investor yang difasilitasi oleh pemerintah dengan aturan hukum
___________________________________________________________________
74| Aladin Sirait
Peranan Politik Hukum Investasi ..
dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan  yang  berbasis  untuk kepentingan masyarakat maka diperlukan investasi yang bergerak disegala bidang diutamakan  untuk  kepentingan  negara, keuntungan  dalam  berinvestasi  bisa  dimanfaatkan  dengan  baik  untuk kepentingan  negara  dan  kemakmuran  rakyat,  sesuai  dengan  amanah  Undang undang  Dasar  1945  Pasal  33  yang  berbunyi  bumi,  air  dan  kekayaan  alam didalamnya dikelolah oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
Apabila  semuanya  dijalankan  dengan  regulasi  yang  didalamnya memuatkan  pasal-pasal  tentang  pentingnya  Investasi  untuk  pembangunan Ekonomi  bangsa  Indonesia  sehingga  semua  pihak  bisa  menerima  hal  tersebut jadinya  potensi  konflik  antara  investor,  pemerintah  da dengan regulasi yang benar-benar mengakomodir semua kepentinga.
Tentu dalam penulisan Jurnal Ilmiah ini masih banyak kekurangan dalam penulisan tersebut diharapkan bagi pembaca untuk bisa memberikan koreksi y bersifat kronstrukitf sehingga penulis bisa memperbaiki.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan  yang  berbasis  untuk kepentingan masyarakat maka diperlukan investasi yang bergerak disegala bidang diutamakan  untuk  kepentingan  negara,  agar  semua  sektor  yang  menjanjikan keuntungan  dalam  berinvestasi  bisa  dimanfaatkan  dengan  baik  untuk kepentingan  negara  dan  kemakmuran  rakyat,  sesuai  dengan  amanah  Undang- undang  Dasar  1945  Pasal  33  yang  berbunyi  bumi,  air  dan  kekayaan  alam
olah oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
Apabila  semuanya  dijalankan  dengan  regulasi  yang  didalamnya pasal  tentang  pentingnya  Investasi  untuk  pembangunan Ekonomi  bangsa  Indonesia  sehingga  semua  pihak  bisa  menerima  hal  tersebut jadinya  potensi  konflik  antara  investor,  pemerintah  dan  rakyat  bisa  diredam
benar mengakomodir semua kepentinga.
Tentu dalam penulisan Jurnal Ilmiah ini masih banyak kekurangan dalam penulisan tersebut diharapkan bagi pembaca untuk bisa memberikan koreksi yang sehingga penulis bisa memperbaiki.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan, Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi Prenada Media Group, 2014 Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia H.Salim  HS,  Penerapan Teori  Hukum  pada  Penelitian  Disertasi  dan  Tesis
Rajawali Pers Depok, 2017
Ibrahim,Johnny, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif
Publishing,Malang, 2006
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas Media Nusantara Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik @2008 Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama. Murdifin  Haming  &  Salim  Basalamah  dalam  Jonker  Sihombing,
Penanaman Modal di Indonesia
M. Irsan  Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia
Jakarta: Kencana, 2004
Mudrajad    Kuncoro, Masalah,  Kebijakan,  dan  Politik:  Ekonomika  Pembangunan Jakarta: Erlangga, 2010 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan Alumni, 2011
Mohammad Hatta, Demokrasi Kita , Sega Arsy, Bandung,2008 Sri  Redjeki  Hartono, Hukum  Ekonomi  Indonesia 2007 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar Universitas Atma Jaya, 2010 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum Universitas Indonesia (UI-Press), 1986 Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif RajaGrafindo Persada, 2001 Sunariyah, Pengantar  Pengetahuan  Pasar Manajemen YKPN, 2011 Suteki,  Disertasi- Rekonstruksi  Politik  Hukum  Tentang  Hak  Menguasai  Negara  Atas
Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial
Suteki-Taufani, Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafa
Grafindo Persada,Depok, 2018
___________________________________________________________________ Islam Aladin Sirait Peranan Politik Hukum Investasi .. |75

## DAFTAR PUSTAKA
Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi ,  Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group, 2014
Hukum Penanaman Modal di Indonesia , Alumni, Bandung : 2009 Hukum  pada  Penelitian  Disertasi  dan  Tesis ,  KDT,
Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia
Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas Media Nusantara , 2016 Dasar Ilmu Politik , Edisi revisi,Cetakan 10, Agustus 2014,
@2008 Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama.
Murdifin  Haming  &  Salim  Basalamah  dalam  Jonker  Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia , Bandung: Alumni, 2009
Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Cet. 1 –
Masalah,  Kebijakan,  dan  Politik:  Ekonomika  Pembangunan ,
konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  Bandung:
, Sega Arsy, Bandung,2008
Hukum  Ekonomi  Indonesia ,  Malang  :  Bayumedia  Publising,
Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar ,  Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010
Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Cet.3.  –  Jakarta:  Penerbit Press), 1986
Penelitian Hukum Normatif , Ed.1.Cet.5, Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2001
Pengantar  Pengetahuan  Pasar  Modal ,  Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu
Rekonstruksi  Politik  Hukum  Tentang  Hak  Menguasai  Negara  Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial , PDIH, UNDIP,2008 Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,Teori  dan  Praktik) ,  Raja Grafindo Persada,Depok, 2018
___________________________________________________________________
76| Aladin Sirait
Peranan Politik Hukum Investasi ..
T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, Negara Berkembang, ed.1 - Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986 H.Salim  HS, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Disertasi  d Rajawali Pers Depok, 2017
Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.1548/KMK/90  tentang  Peraturan  Pasar Modal.

## Undang-Undang:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Tentang Ketenagalistrikan Perpres No.76 Tahun 2007 (Kriteria Usaha Tertutup &Terbuka dengan Syarat) Perpres No.77 Tahun 2007 (Daftar Usaha Tertutup & Terbuka dengan Syarat) Perpres No.16 Tahun 2012, Rencana Umum Penanaman Modal Perpres No.36 Tahun 2010 (DNI 2010) Perpres No. 39 Tahun 2014 (DNI 2014) Perpres No.44 Tahun 2016 (DNI 2016) Perka BKPM, Nomor 1 Tahun 2017
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, Peranan Hukum Dalam Perekonomian di
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986
Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Disertasi  dan  Tesis ,  KDT,
Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.1548/KMK/90  tentang  Peraturan  Pasar
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang Nomor 25  Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal 30 Tahun 2009, Tentang Ketenagalistrikan
Perpres No.76 Tahun 2007 (Kriteria Usaha Tertutup &Terbuka dengan Syarat)
Perpres No.77 Tahun 2007 (Daftar Usaha Tertutup & Terbuka dengan Syarat)
Perpres No.16 Tahun 2012, Rencana Umum Penanaman Modal
Perpres No. 39 Tahun 2014 (DNI 2014)