Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 3, Oktober 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA SEBAGAI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG

## Mai Yudiansyah
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: mayyudi43@yahoo.com

## ABSTRACT
The  guidance  of  prisoners  conducted  under  the  Correctional  system  aims  to  get inmates  prepared  according  to  reunite  with  the  community,  so  as  to  te-act  as  to  be  a freeman and have responsibility as member of society. To make the purpose happen, one of the  efforts  that  have  been  made  is  assimilation. Based  on  the  introduction  and  to  get  the solution,  the  author  formulate  some  of  the  problems  such  as  follows:  1.  How  is  the implementation  of  guidance  of  convicts  in  the  stage  of  Assimilation  in  Class  IIA  State Penitentiary  of  Padang  that  has  been  applied  so  far?  2.  What  are  the  problems  in implementing  the  assimilation  of  prisoners  in  the  Class  IIA  Penitentiary  of  Padang  and how  to  overcome  these  obstacles? 3.  How  good  is  the  prospect  of  implementing  the assimilation as  an effort to  foster prisoners  based on the Correctional  Law?  The method used  in  the  thesis  is  analytical  descriptive  with  normative  juridical  approach.  Also supported  by  an  empirical  juridical  approach.  The  data  source  that  author  use  is secondary  data  and  primary  data.  The  data  obtained  were  analyzed  qualitatively  and presented in analytical descriptive form. Based on the results of research and discussion, it can  be  concluded  that  the  Implementation  of  Prisoners  Assimilation  Stage  in  Class  IIA State  Penitentiary  of  Padang  has  been  implemented  in  accordance  with  applicable procedures, but actually the implementation of it, constraints and obstacles has been found which  experienced  by  warden  and  prisoner  itself,  the  lack  of  socialization  of  officers  to prisoners, Family visiting can not run well due to overcapacity, there is still unenthusiastic attitude from some inmates in following assimilation activities, guarantors that are not in accordance with the rules, the absence of family as a guarantor, out of town guarantor, the Justice  Collaborator  (JC)  processing  difficulties,  the  lack  of  budget  within  the Correctional Institution.
Kata Kunci : Asimilasi, Narapidana, Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Pembinaan  narapidana  yang  dilaksanakan  berdasarkan  sistem  pemasyarakatan bertujuan  untuk  mempersiapkan  narapidana  agar  dapat  berintegrasi  secara  sehat  dengan masyarakat  sehingga  berperan  kembali  sebagai  anggota  masyarakat  yang  bebas  dan bertanggungjawab.  Untuk  mewujudkan  tujuan  pembinaan  tersebut  salah  satu  upaya  yang dilakukan adalah dengan memberikan asimilasi.
Peningkatan pelayanan pemberian Asimilasi ini merupakan langkah strategis dalam pencapaian visi dan misi pemasayarakatan kedepan. Berdasarkan Instruksi Menteri Hukum dan  HAM  RI  Nomor  :  M.HH-01.OT.03.01  Tahun  2014  tentang  Peningkatan  Kegiatan Kerja  Narapidana  dalam  Rangka  Mewujudkan  Pemasyarakatan  Produktif  menyebutkan bahwa  hakikat  pembinaan  narapidana  semestinya  bukan  hanya  sekedar  mengisi  waktu belaka,  tetapi  sebesar-besarnya  untuk  memberikan  bekal  hidup  yang  cukup  bagi  mereka ketika kembali dalam kehidupan masyarakat. Pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan untuk apa, apakah untuk menebus kesalahannya atau untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa saja hak-hak  yang  dapat  diterima  selama  menjalani  masa  pidana  penjaranya.  Prosedur  dan persyaratan pemenuhan  hak  yang dirasakan  rumit sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan  untuk  meminta  hak-haknya  dan  akhirnya  dapat  menimbulkan  perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan di masyarakat luar secara normal.
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  sebagai  salah  satu  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  Pemasyarakatan  yang  menjalankan  tugas  untuk  melaksanakan  pembinaan bagi  warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu  Lembaga Pemasyarakatan  yang saat  ini  juga  mengalami  kelebihan  kapasitas.  Menurut  data  yang  ada  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada bulan Agustus 2017 dihuni oleh 1.238 orang yang terdiri dari tahanan dan narapidana, sementara kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Klas  IIA  Padang  sendiri  hanyalah  untuk  458  orang,  dengan  kata  lain  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang terjadi kelebihan penghuni sebesar lebih dari 200%. Hal tersebut  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  program  pembinaan  khususnya
program  asimilasi.  Pada tahun 2017 terdapat  66 orang narapidana  yang sedang menjalani ½ s.d 2/3 masa pidananya tapi belum mendapatkan hak untuk berasimilasi. 1
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengkaji :
1. Bagaimana  pelaksanaan  pembinaan  narapidana  dalam  tahap  Asimilasi  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang yang sudah diterapkan selama ini?
2. Apa  saja  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  asimilasi  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  dan  bagaimana  upaya  untuk  mengatasi  kendala- kendala tersebut?
3. Bagaimana  prospek  pelaksanaan  pemberian  asimilasi  sebagai  upaya  pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  dengan spesifikasi  penelitian  deskriptis  analitis  yaitu  menggambarkan  dan  menguraikan  objek penelitiansebagaimana  adanya  untuk  kemudian  dilakukan  analisis  terhadap  data  tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan.
Adapun  sumber  data  yang  penulis  gunakan  adalah  data  sekunderyaitu  data  yang diperoleh  dengan  melakukan  penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen (Library Research )  dan  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  di  lapangan  ( Field Research )  melalui  wawancara  dengan  informan  yaitu  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIA  Padan,  Kepala  Seksi  Binadik,  Kepala  Subseksi  Bimaswat  dan  Petugas  Staf Bimaswat.  Data  yang  didapat  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk deskriptif analitis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang
Pemberian  asimilasi  kepada  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Padang tidak diberikan begitu saja, tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi supaya asimilasi  bisa  diberikan.  Persyaratan  asimilasi  yang  dilaksanakan  di  Lapas  Klas  IIA
1. Data  SDP  ( System  Database  Pemasyarakatan )  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang,  bulan Agustus 2017.
Padang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham  RI  Nomor  21 Tahun 2013 tentang  Syarat  dab  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,Cuti  Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 2
Persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana di Lapas Klas IIA Padang adalah :
1. Telah  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan  atas  kesalahan  yang  menyebabkan dijatuhi pidana,
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif,
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat,
4. Masyarakat  dapat  menerima  program  kegiatan  pembinaan  narapidana  dan  anak pidana yang bersangkutan,
5. Berkelakuan  baik  selama  menjalani  pidana  dan  tidak  pernah  mendapat  hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
6. Telah menjalani ½ (setengah) dari masa pidananya.
Sementara  persyaratan  substantif  yang  harus  dipenuhi  oleh  anak  negara  di Lapas Klas IIA Padang adalah :
1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan,
2. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif,
3. Berhasil  mengikuti  program  pendidikan  dan  pelatihan  dengan  tekun  dan bersemangat,
4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan anak negara yang bersangkutan,
5. Berkelakuan baik,
6. Masa  pendidikan  yang  telah  dijalani  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
Keberhasilan program  Asimilasi  ini sangat  ditentukan oleh kondisi  narapidana berdasarkan  tindak  pidana  dan  tingkat  hukuman  yang  dijalankan  oleh  narapidana  dan anak  didik  pemasyarakatan.  Kondisi  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang demikian  itu  mempengaruhi  pelaksanaan  pembinaan  melaui  program  Asimilasi  yang akan  diberikan.  Terhadap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  masuk dalam  kelompok  tindak  pidana  khusus  yang  diatur  secara  khusus  tentang  pemberian remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB)  berdasarkan  PP  No.  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  atas  PP  No.32 Tahun  2009TentangSyarat  danTata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan
2 Hasil wawancara dengan Bapak Yunifar, Kepala Sub Seksi Bimkemas  Lapas Klas IIA Padang, pada tanggal 25 Juli 2017.
Pemasyarakatan  akan  memberikan  konsekuensi  yuridis  terhadap  penerapan  program Asimilasi yang akan diberikan oleh Lapas Klas IIA Padang.
Bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara  dan  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:
1. Berkelakuan Baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
Selain  harus  memenuhi  syarat  tersebut  diatas,  bagi  Narapidana  yang  dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme harus juga memenuhi syarat:
1. Selesai  mengikuti  Program  Deradikalisasi  yang  diselenggarakan  oleh  Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
2. Menyatakan ikrar
a. Kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  tertulis  bagi Narapidana warga negara Indonesia;
b. Tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara  tertulis  bagi Narapidana warga negara asing.
Adapun  Persyaratan  administratif  yang  harus  dipenuhi  oleh  narapidana  atau anak didik pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Padang adalah :
1. Kutipan Putusan Hakim (ekstrak vonis);
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;
3. Surat  pemberitahuan  ke  Kejaksaan  Negeri  tentang  rencana  pemberian  Asimilasi, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan;
4. Salinan  Register  F  (daftar  yang  memuat  tentang  pelanggaran  tata  tertib  yang dilakukan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  selama  menjalani  masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan;
5. Salinan  daftar  perubahan  atau  pengurangan  masa  pidana,  seperti  grasi,  remisi  dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan;
6. Surat prnyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan anak didik  pemasyarakatan,  seperti  pihak  keluarga,  sekolah,  instansi  pemerintah  atau swasta  dengan  diketahui  oleh  pemerintah  daerah  setempat  serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
7. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
a. Surat  jaminan  dari  Kedutaan  Besar/Konsulat  negara  orang  asing  yang bersangkutan  bahwa  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi.
b. Surat  keterangan  dari  Kepala  Kantor  Imigrasi  setempat  mengenai  status keimigrasian yang bersangkutan.
B. Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Dalam  Tahap  Asimilasi  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang
Program  pembinaan  narapidana  dalam  tahap  asimilasi  yang  diberikan  oleh Lapas  Klas  IIA  Padang  kepada  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan dilaksanakan dengan prosedural sebagai berikut : 3
1. Data  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  akan  mendapatkan  usulan Asimilasi diserahkan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan;
2. Ketua  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  mengundang  anggota  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  untuk  melakukan  sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  guna melakukan  penilaian  terhadap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang akan diberikan rekomendasi usulan Asimilasi;
3. Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  melakukan  persidangan  terhadap  narapidana  dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat dan kelengkapan dokumen untuk mendapat rekomendasi usulan pemberian Asimilasi;
4. Hasil  penilaian  langsung  terhadap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan dirembukkan oleh Tim  Pengamat Pemasyarakatan guna menjadi  rekomendasi  dari Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  untuk  diajukan  kepada  Kepala  Lapas  Klas  IIA Padang;
5. Kepala  Lapas  Klas  IIA  Padang  akan  memberikan  pandangan,  baik  itu  berupa persetujuan,  penolakan  ataupun  perbaikan  atas  rekomendasi  Tim  Pengamat Pemasyarakatan guna diteruskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
a. Rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan yang diterima oleh Kepala Lapas akan  diteruskan  kepada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM Sumatera Barat
b. Rekomendasi  Tim  TPP  yang  direvisi  akan  diperbaiki  oleh  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  berdasarkan  saran  dan  masukan  dari  Kepala  Lapas  Klas  IIA Padang
c. Rekomendasi  yang  ditolak  akan  dilakukan  penilaian  ulang  pada  sidang  Tim Pengamat Pemasyarakatan berikutnya
6. Rekomendasi usulan pemberian Asimilasi yang telah disetujui oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan  Lapas  Klas  IIA  Padang  akan  diberitahukan  kepada  Kantor Kejaksaan  Negeri  Padang  sebagai  eksekutor  guna  mendapat  persetujuan  tentang tidak adanya perkara lain belum di putus  yang terkait dengan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang akan diusulkan pemberian Asimilasi;
7. Pemberitahuan  tersebut  akan  dibalas  sebagai  bentuk  persetujuan  oleh  Kejaksaan Negeri  Padang,  dan  jika  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas)  hari  sejak disampaikannya pemberitahuan tidak dapat balasan maka dianggap disetujui untuk diteruskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
3 Hasil wawancara dengan Bapak Yunifar, Kasubsi Bimaswat pada tanggal 26Agustus 2017
8. Hasil  rekomendasi  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Lapas  Klas  IIA  Padang  yang diusulkan  oleh  Kepala  Lapas  Klas  IIA  Padang  yang  telah  memenuhi  persyaratan, selanjutnya  akan  diperiksa  oleh  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
9. Berdasarkan rekomendasi usulan pemberian Asimilasi dari Lapas Klas IIA Padang, Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM melakukan pemeriksaan dan penilaian berkas yang diusulkan untuk masing-masing narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  akan  mendapatkan  program Asimilasi.
10. Penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Sumatera  Barat  dapat  berupa  persetujuan  rekomendasi  untuk  diteruskan  ke Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  dan  dapat juga berupa penolakan ataupun revisi terhadap rekomendasi.
a. Penolakan  terhadap  usulan  rekomendasi  Lapas  Klas  IIA  Padang  akan dikembalikan  kepada  Kepala  Lapas  Klas  IIA  Padang  untuk  mendapatkan penilaian  ulang  dari  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Lapas  Klas  IIA  Padang guna diusulkan ulang pada masa pengusulan berikutnya.
b. Penilaian  berupa  revisi  dikembalikan  kepada  Kepala  Lapas  Klas  IIA  Padang untuk diperbaiki berdasarkan usulan yang diberikan
11. Rekomendasi  usulan  Pemberian  Asimilasi  yang  diajukan  oleh  Lapas  Klas  IIA Padang  yang  disetujui  oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM Sumatera  Barat  akan  diteruskan  ke  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan persetujuan dikeluarkannya Surat  Keputusan  (SK)  Pemberian  Asimilasi  terhadap  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan  yang  diusulkan  setelah  melalui  penilaian  dan  pemeriksaan  dari Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian Hukum dan HAM RI.
12. Rekomendasi  usulan  pemberian  Asimilasi  yang  disetujui  oleh  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan HAM  RI  akan  diterbitkan  Surat  Keputusan  Pembebasan  Bersyarat  (SK  PB) terhadap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  bersangkutan  oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat atas nama Menteri berdasarkan  persetujuan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum dan HAM RI
13. SK  Asimilasi  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM  Sumatera  Barat  diserahkan  kepada  Kepala  Lapas  Klas  IIA  Padang  untuk dilaksanakan
14. Kepala  Lapas  Klas  IIA  Padang  melaksanakan  SK  Asimilasi  guna  memberikan Asimilasi terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah disetujui usulan Asimilasinya.
15. Narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  telah  mendapatkan  Asimilasi selanjutnya  disampaikan  kepada  Kejaksaan  Negeri  Padang  sebagai  salah  satu insitusi  pengawas  pelaksanaan  Asimilasi  terhadap  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan yang menjalani program Asimilasi.
16. Bersamaan dengan itu Kepala Lapas Klas IIA Padang menyerahkan narapidana dan anak  didik  pemasyarakatan  kepada  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  untuk
selanjutnya  menjadi  klien  dari  Bapas  untuk  melaksanakan  pembinaan  terhadap narapidana dalam menjalankan program Asimilasi.
Berdasarkan  data  realisasi  pelaksanaan  program  Asimilasi  tahun  2017 berjumlah  3  orang  dari  usulan  3  orang.  Terhitung  sampai  November  2017  jumlah narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakataan  yang  mendapat  program  Asimilasi berjumlah  3  orang  sesuai  dengan  jumlah  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan yang diusulkan.
Program  pembinaan  asimilasi  narapidana  di  Lapas  Klas  IIA  Padang  saat  ini belum  dapat  berjalan  terhadap  narapidana  kasus  Narkotika,  dikarenakan  diharuskan untuk  membayar  denda/  uang  pengganti  yang  nominalnya  tidak  sedikit  untuk  dapat bekerja (asimilasi) di luar Lapas dan sulitnya untuk mendapatkan Justice Colabulator (JC) dari  kepolisisan,  kejaksaan  maupun  dari  BNN  dikarenakan  dianggap  tidak kooperatif  dan  bertele-tele  dalam  persidangan.  Apabila  narapidana  tersebut  tidak mampu  untuk  membayar  denda/  uang  pengganti,  mereka  bisa  mengikuti  program asimilasi di dalam Lapas dengan ketentuan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan  dengan  menggunakan  biaya  sendiri,  karena  sampai  saat  ini  anggaran  untuk pelaksanaan asimilasi belum ada pada DIPA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada umumnya  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  pada  umumnya. 4 Hal  ini tentu  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  program  asimilasi  terhadap  narapidana narkotika.  Untuk  pidana  korupsi  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  sudah membuat  MoU  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  untuk  kerjasama  yang  salah  satunya Panti Asuhan Yatim PGAI, jalan DR.H. Abdullah Ahmad No.4 Padang.
C. Kendala-kendala  Dalam  Pelaksanaan  Asimilasi  Narapidana  dan  Upaya  Untuk Mengatasi  Kendala-Kendala  Tersebut  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Padang
Berdasarkan  hasil  studi  pustaka  yang  dilakukan  oleh  penulis  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang,  ditemukan  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan pembinaan  narapidana  dalam  tahap  asimilasi  dan  upaya  untuk  mengatasi  kendala- kendala tersebut, yaitu 5 :
4 Hasil wawancara dengan Alvin Djamalus,SH, staf  Sub.Seksi Bimaswat pada tanggal 26 Agustus 2017
5 Hasil wawancara dengan Bapak Yunifar, Ka.Subsi Bimaswat pada tanggal 26 Agustus 2017
1. Kurangnya  sosialisasi  petugas  terhadap  warga  binaan  tentang  hak-hak  dan kewajiban warga binaan khususnya tentang asimilasi. Untuk mengatasi hal tersebut pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  hendaknya  dapat  mensosialisasikan  secara maksimal  terkait  dengan  hak-hak  dan  kewajiban  warga  binaan  mulai  dari  proses penahanan sampai dengan habis masa pidananya.
2. Kondisi Lapas yang over kapasitas mengakibatkan asimilasi ke dalam Lapas seperti Kunjungan  Keluarga  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik.  Untuk  mengatasi  hal tersebut  hendaknya  Lapas  dapat  mengatur  waktu  kunjungan  keluarga  dengan  cara membagi  dan  membedakan  waktu  kunjungan  antara  narapidana  dan  tahanan  agar tidak terjadi kesenjangan sosial antar warga binaan.
3. Masih  terdapat  sikap  tidak  antusias  dari  beberapa  narapidana  dalam  mengikuti kegiatan  asimilasi.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  seluruh  Pegawai  Lapas  dapat memberikan  motivasi  kepada  warga  binaan  terkait  program-program  pembinaan yang akan dijalaninya selama menjalani masa pidana di dalam Lapas, karena proses pidana yang dijalaninya hanya merupakan kehilangan kemerdekaan.
4. Penjamin  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut seharusnya  bisa  lebih  mempermudah  prosedur  yang  bersifat  birokratif  terkait dengan proses pengusulan program pembinaan untuk mempercepat integrasi.
5. Tidak adanya keluarga sebagai penjamin. Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya bisa  lebih  mempermudah  prosedur  yang  bersifat  birokratif  terkait  dengan  proses pengusulan program pembinaan untuk mempercepat integrasi.
6. Penjamin  yang  berada  di  luar  kota.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  seharusnya  bisa lebih  mempermudah  prosedur  yang  bersifat  birokratif  terkait  dengan  proses pengusulan program pembinaan untuk mempercepat integrasi.
7. Sulitnya  proses  pengurusan Justice  Collaborator  (JC) bagi  Narapidana  dan  anak didik pemasyarakatan yang dikenai aturan PP No. 99 Tahun 2012.Untuk mengatasi hal  tersebut  agar  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  lebih mengintensifkan  koordinasi  dengan  aparat  penegak  hukum  lainnya  seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait dengan kelancaran pemenuhan hak- hak narapidana selama menjalani pidana di dalam Lapas.
8. Kekurangan  anggaran  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Untuk  mengatasi  hal tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat memaksimalkan anggaran yang ada dan melakukan kerjasama dengan pihak terkait baik  pemerintahan maupun swasta untuk  dapat  bekerja  sama  dalam  pelaksanaan  proses  pembinaan  narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

## PENUTUP
Proses pemberian program Asimilasi dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang sudah didasarkan pada aturan hukum  yang berlaku.  Berdasarkan  aturan  yang  ada  tersebut  Lapas  Klas  IIA  Padang  melaksanakan program asimilasi sebagai tahap integrasi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk kembali  ke  masyarakat.  Program  asimilasi  ini  dilaksanakan  setelah  melalui  tahap
pengamatan dan pembinaan yang berkelanjutan di Lapas Klas IIA Padang mulai dari masa penahanan sampai dengan masa pelaksanaan program asimilasi.
Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Dalam  Tahap  Asimilasi  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  ini  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku,  namun  dalam  pelaksanaannya  tentu  saja  akan  ditemukan  kendala-kendala  yang dialami  baik  oleh  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  maupun  oleh  narapidana  itu  sendiri. Kendala  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  asimilasi  di  Lapas  Klas  IIA  Padang  yaitu kurangnya sosialisasi petugas terhadap warga binaan tentang hak-hak dan kewajiban warga binaan  khususnya  tentang  asimilasi,  kondisi  Lapas  yang  over  kapasitas  mengakibatkan asimilasi  ke  dalam  Lapas  seperti  Kunjungan  Keluarga  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik, masih  terdapat  sikap  tidak  antusias  dari  beberapa  narapidana  dalam  mengikuti  kegiatan asimilasi,  penjamin  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan,  tidak  adanya  keluarga  sebagai penjamin,  penjamin  yang  berada  di  luar  kota,  sulitnya  proses  pengurusan Justice Collaborator  (JC) bagi  Narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  terkait  PP  No.  99 Tahun 2012, kekurangan anggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Selama  kehilangan  kemerdekaannya,  narapidana  harus  dikenalkan  dengan masyarakat  dan  tidak  boleh  diasingkan.  Asimilasi  bertujuan  untuk  menghilangkan  citra buruk  penjara  pasca  hukuman,  serta  mencegah  penolakkan  masyarakat  terhadap  bekas narapidana.  Pembinaan  yang  diberikan  kepada  mereka  harus  dapat  merubah  sifat  dan mental  mereka,  supaya  tidak  lagi  mengulangi  perbuatan  mereka  dan  menyadari  apa  yang mereka lakukan itu adalah salah. Program pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana juga  dilakukan  dengan  berkesinambungan  dan  pola  pembinaan  tersebut  harus  bersifat dinamis  tidak  bersifat  statis.  Harus  ada  kenyamanan  yang  tercipta  antara  narapidana  dan yang membina supaya pembinaan tersebut tidak menimbulkan efek dendam dan sakit hati yang berkepanjangan, melainkan memberikan efek positif baik bagi narapidana itu sendiri, petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  maupun  penilaian  masyarakat.  Selain  itu  dalam pembinaan  juga  harus  ada reward dan punishment .  Penghargaan  dan  penghukuman  bagi narapidana itu harus disosialisasikan secara transparan, sehingga narapidana menjadi tahu akan hak dan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Sujatno, Pencerahan Di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri), Teraju, Jakarta, 2008
Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Penidanaan  Indonesia ,  Pradnya  Paramitha,  Jakarta, 1993
Didin  Sudirman, Reposisi  dan  Revitalisasi  Pemasyarakatan  Dalalm  Sistem  Peradilan Pidana di Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta,  2007
Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan, Cetak  Biru  Pembaharuan  Pelaksanaan  Sistem Pemasyarakatan , Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta, 2008
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia , P.T. Refika Aditama, Bandung, 2009
Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Djambatan, Jakarta, 1995
Muhammad Mustofa, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan, PT. Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta
Petrus  Irwan  Pandjaitan  dan  Wiwik  Sri  Widiarty, Pembaharuan  Pemikiran  Sahardjo mengenai Pemasyarakatn Narapidana , IHC, Jakarta, 2008
Petrus  Irwan  Panjaitan  dan  Pandapotan  Simorangkir ,  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Pertama  Atas  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.01.PK.04-10  Tahun  2007 tentang Syarat-syarat dan Tata  Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan  Tata    Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  21  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  21  Tahun  2013  tentang
Syarat  dan  Tata    Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.