Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017: 95-104

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK BIDANG KESEHATAN RAMAH ANAK
Gerry Katon Mahendra Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta Email: gerrykatonvw@gmail.com
Abstract :  The  research  objective  knowing  implementation of  health  children  sector  in  the  city  of  Yogyakarta  2016.
Type of research using quantitative descriptive by spreading the questionnaire. Results of research policy implementation  child-friendly  city  policy,  child-friendly health care is GOOD (score 2.77). The findings in this study of a total  of 18, just 4 health centers that implement  child- friendly  health  services.  The  lack  of  cooperation  between stakeholders  in  the  implementation  of  child-friendly  health care policy.
Keywords :  implementation,  city  proper  child,  child- friendly health services
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis implementasi  kebijakan  KLA  di  Kota  Yogyakarta  tahun 2016.  Jenis  penelitian  menggunakan  deskriptif  kuantitatif dengan  menyebar  angket.  Hasil  penelitian  pelaksanaan kebijakan KLA bidang kesehatan ramah anak di puskesmas yang  menerapkan  pelayan  kesehatan  ramah  anak  tergolong BAIK (skor 2,77). Temuan dalam penelitian ini adalah dari 18  puskesmas  baru  empat  yang  melaksanakan  pelayanan kesehatan  ramah  anak.  Minimnya  kerjasama  antar stakeholders pada implementasi kebijakan kesehatan ramah anak.
Kata  Kunci: implementasi  kebijakan,  kota  layak  anak, pelayanan kesehatan ramah anak
Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017: 95-104
PENDAHULUAN Anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya anak-anak Indonesia mendapatkan  haknya  sebagai  anak. Hak  akan  perlindungan,  pendidikan, dan  kesehatan  wajib  disediakan  oleh pemerintah. Pemerintah telah mengakomodir hak anak melalui Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak. Namun  melihat  realita  yang  terjadi disekitar  kita  saat  ini,  kita  tidak  bisa memungkiri anak-anak Indonesia justru  berada  dalam  situasi  yang memperihatinkan. Data Komisi Nasional  Perlindungan  Anak  (Komnas PA) menyebutkan pengaduan pelanggaran hak  anak  terus  meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun  Pusat  Data  dan  Informasi (Pusdatin) Komnas Anak, dalam kurun waktu  2010-2015,  jumlah  aduan  pada tahun  2010  sebanyak  2.046,  di  mana 42% di antaranya merupakan kejahatan seksual.  Pada  tahun  2011  menjadi 2.467  kasus,  yang  52%  merupakan kejahatan  seksual.  Pada  tahun  2012, ada 2.637 aduan, 62% adalah kekerasan  seksual.  Pada  tahun  tahun
2013  menjadi  2.676  kasus,  di  mana 54%  didominasi  kejahatan  seksual. Kemudian  pada  tahun  2014  sebanyak 2.737  kasus  dengan  52%  kekerasan seksual.  Sedangkan  pada  tahun  2015, terjadi  peningkatan  pengaduan  sangat tajam, ada 2.898 kasus di mana 59,30% kekerasan seksual dan sisanya kekerasan lainnya (Komnas Perlindungan Anak, 2015). Berdasarkan  data  yang  ada, terlihat  jelas  bahwa  selama  kurun waktu  lima  tahun  terakhir,  kasus kekerasan terhadap anak selalu mengalami peningkatan. Persoalan
kedua  yang  dihadapi  adalah  masih buruknya  kualitas  pendidikan  sekolah di  Indonesia.  Permasalahan  sarana  dan prasarana,  biaya  pendidikan,  akses pendidikan,  kurikulum  yang  belum konsisten merupakan beberapa masalah pendidikan yang harus diselesakan oleh pemerintah.  Persoalan  ketiga  terkait masalah kesehatan anak di Indonesia.
Data menyebutkan bahwa capaian  indikator  pelayanan  kesehatan anak  balita  pada  tahun  2014  sebesar 75,82%,  yang  berarti  belum  mencapai target  renstra  pada  tahun  2014  yaitu sebesar  85%.  Namun,  meningkat dibandingkan tahun 2013  yang sebesar 70,12%. Capaian indikator menurut propinsi  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  propinsi  di  Indonesia  memiliki capaian  di  bawah  85%.  Pada  tingkat sekolah  dasar  penjaringan  kesehatan untuk siswa kelas satu pada tahun 2014 di Indonesia sebesar 82,17%, mengalami  peningkatan  dibandingkan cakupan  tahun  2013  yang  sebesar 73,91%.  Namun,  belum  mencapai target  renstra  2014  sebesar  95%.
Persentasekabupaten/kota dengan minimal  empat  puskesmas  mampu melakukan  tata  laksana  Pelayanan
Kesehatan  Peduli  Remaja  (PKPR)  di Indonesia  tahun  2014  sebesar  81,49%, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013  yang sebesar 81,6%.  Namun  masih  belum  mencapai target  rensta  sebesar  90%  (Profil Kesehatan Indonesia Kemenkes, 2014).
Salah  satu  cara  yang  dapat ditempuh dalam menangani permasalahan anak adalah dengan lebih mengoptimalkan  fungsi  kota  dalam bentuk mengoptimalkan kebijakan Kota  Layak  Anak  (KLA).  Awal perjalanan  konsep child-friendly  city (CFC)  atau  Kota  Layak  Anak  (KLA)
Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017: 95-104
sebenarnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari proyek  yang  diinisiasi  oleh  UNESCO dengan  program Growing  UpCity .
Kegiatan  ini  sendiri  diujicobakan  di empat  negara  terpilih,  yaitu  Argentina, Australia, Mexico dan Polandia (Childfriendlycity.org, 2014). Tujuan  dari  program  ini  adalah mengetahui bagaimanakah sekelompok anak-anak usia belasan tahun menggunakan  dan  menilai  lingkungan keruangan ( spatial environment ) sekitarnya. Selanjutnya, berbagai program  dan  kegiatan  dirancang  dan dikembangkan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia guna mendukung terciptanya lingkungan  Kota  Layak  Anak  di kabupaten dan kota di seluruh
Indonesia  dan  mengatasi  berbagai macam  permasalahan  yang  berkaitan dengan  perlindungan  anak.  Konsep kota layak anak ini diakomodasi dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan  Nomor  02 Tahun  2009  mengenai  Kebijakan Kabupaten/Kota  Layak  Anak  dan diperbaharui melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011. Kota Yogyakarta memiliki predikat  sebagai  kota  layak  anak tingkat madya tahun 2015 (Antaranews.com, 2015). Dengan prestasi dan predikat tersebut diharapkan  mampu  menjadi  indikator sekaligus  tantangan  bagi  pemerintah Kota Yogyakarta untuk tetap konsisten melaksanakan dan meningkatkan keramahan, kenyamanan, dan keamanan  kota  bagi  semua  kalangan, tidak terkecuali bagi anak-anak melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Melalui Peraturan Daerah
Nomor  1  tahun  2016  tentang  Kota
Layak Anak yang telah ditetapkan oleh Walikota  Yogyakarta  pada  tanggal  11 Januari  2016,  diharapkan  mampu menjadikan perlindungan dan pemenuhan  hak  anak  sebagai  nilai budaya  di  Kota  Yogyakarta.  Namun fakta yang terjadi di lapangan, berdasarkan  prasurvei  yang  dilakukan dengan melalukan wawancara insidental  kepada  masyarakat  ternyata belum banyak masyarakat Kota Yogyakarta  yang  mengetahui  konteks implementasi  kebijakan  KLA  melalui
Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun 2016.
Menurut  Muhammad  Irawan Prasetyo  (2013)  dalam  penelitiannya, didapatkan  hasil  bahwa  setiap  pelaku kebijakan  ( policy  stakeholder )  dapat saling melengkapi pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan tupoksinya  masing-masing  serta  saling melakukan  monitoring  atau  kontrol. Rangga Reisdian (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa standar  implementasi  mengacu  atas indikator  implementasinya.  Adanya strategi  yang  dapat  dilakukan,  sumber daya  kebijakan,  organisasi  pelaksana dalam  implementasi  kebijakan  adalah Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Keluarga Berencana (BPPKB), dibantu dengan organisasi-organisasi terkait.
Sebagai landasan berfikir dalam menampilkan  esensi  dari  kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai keislaman, penulis menggunakan salah satu  surat  yang  terdapat  dalam  kitab suci Al-Quran yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat kebajikan,  memberi  kepada  kaum kerabat,  dan  Allah  melarang  dari perbuatan  keji,  kemungkaran  dan permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran”. (QS An-Nahl-90).Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan  bahwa  kita  sebagai  umat
Islam, terlebih lagi para pemimpin agar dapat  berlaku  adil  kepada  rakyat  yang dipimpinnya.  Keadilan  yang  harus diwujudkan  oleh  para  kaum  muslimin tersebut  saat  ini  dapat  diterjemahkan dengan cara menghasilkan dan mengimplementasikan kebijakan- kebijakan publik demi tujuan mencapai kemaslahatan bersama. Irfan  Islamy  (dalam  Suandi, 2010)  kebijakan  harus  dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan sebagai kebijakan berbeda  artinya  dengan wisdom atau kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan  pertimbangan  lebih  jauh lagi,  sedangkan  kebijakan  mencakup aturan-aturan yang terdapat didalamnya. Berdasarkan pendapat ahli diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan/kebijakan publik adalah tindakan/kegiatan  yang  dilakukan  atau tidak  dilakukan  oleh  pejabat  atau pemerintah  dimana  terdapat  unsur pertimbangan-pertimbangan
dalam proses penentuannya. Menurut Meter dan Horn
(dalam  Subarsono,  2011)  ada  enam variabel  yang  mempengaruhi  kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan  aktivitas,  karakteristik  agen pelaksana  dan  kondisi  sosial,  ekonomi serta politik dan disposisi implementor.Penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van  Horn  yang  menekankan  pada enam indikator pelaksanaan implementasi  kebijakan  publik  yang baik
kemudian dikembangkan
berdasarkan kebutuhan di lokasi penelitian.  Penggunaan  teori  tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis  secara  lebih  mendalam implementasi  Kebijakan  Kota  Layak Anak (KLA) di Kota Yogyakarta. UNICEF  dan  UNHABITAT memperkenalkan Child Friendly CityInitiative , terutama menyentuh anak kota, khususnya  yang miskin  dan yang  terpinggirkan  dari  pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin  hak  dasar  mereka.  Upaya
UNICEF  dan  UNHABITAT  ini  terus menerus  dipromosikan  ke  seluruh dunia  dengan  upaya  meningkatkan kemampuan penguasa lokal (www.KLA.or.id). Kota  Ramah  Anak  (KRA) adalah kota dimana sistem pemerintahan dan masyarakatnya memiliki  komitmen  dan  peduli  pada hak-hak anak (Rencana Aksi Kabupaten  Ramah  Anak  (SiKaRA) Tahun 2007). Kota Layak Anak (KLA) adalah  kota  yang  menjamin  setiap  hak anak  sebagai  warga  negara  (Rencana Aksi Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) Tahun 2007). Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (KLA) adalah  model  pengintegrasian  hak-hak anak  dalam  pembangunan  kabupaten/ kota yang dikembangkan dalam nuansa ramah pada beberapa kepentingan.
Kepentingan  yang  dimaksud antara  lain  adanya  kebebasan  anak untuk  mengemukakan  pendapatnya baik secara pribadi maupun keterwakilan, kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan negara,  pelayanan  dasar  pendidikan dan  kesehatan,  dan  penyediaan  sarana dan prasarana yang berkualitas. Konsep  Kabupaten/Kota  Layak  Anak dideskripsikan KLA dimaksudkan
Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017: 95-104
untuk  mengintegrasikan  komitmen dan sumber  daya  yang  ada  di  kabupaten/ kota  untuk  pembangunan  anak  secara holistik,  integratif  dan  berkelanjutan ( sustainable ) serta untuk lebih memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan  tumbuh  kembang  dan perlindungan anak (Gemari, 2010).
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  kota  layak anak  merupakan  sebuah  program  yang harus  dijalankan  oleh  pemerintah daerah  dalam  mengakomodir  kepen- tingan  dan  hak-hak  yang  melekat dalam  diri  anak  sehingga  dapat lebih memaksimalkan memperkuat daya  tumbuh  kembang  anak-anak. Sehubungan  dengan  itu  maka  penulis melakukan  penelitian  dengan  judul “Implementasi  Kebijakan  Kota  Layak Anak  (KLA)  pada  Bidang  Pelayanan Kesehatan  Ramah  Anak  di  Kota Yogyakarta Tahun 2016”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012) yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,  digunakan  untuk  meneliti pada  populasi  atau  sampel  tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen  penelitian,  analisis  data bersifat  kuantitatif/statistik,  dengan tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang telah ditetapkan.
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  masyarakat  Kota  Yogyakarta. Dalam  penelitian  ini  sampel  yang digunakan  sebanyak  50  orang.  Dasar penentuan ini berdasarkan pada pendapat Roscoe (dalam Uma Sekaran, 2006)  memberikan  acuan  umum  untuk menentukan  ukuran  sampel. Ukuran sampel  lebih  dari  30  dan  kurang  dari
500  adalah  tepat  untuk  penelitian kuantitatif pada umumnya. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Kuesioner dalam penelitian  ini  yaitu  pertanyaan  tertulis yang dipertanyakan kepada 50 responden mengenai implementasi kebijakan Kota Layak  Anak  (KLA)  pada  bidang kesehatan di Kota Yogyakarta. Dokumen yang  terkait  dengan  implementasi kebijakan  Kota  Layak  Anak  (KLA)  di
Kota  Yogyakarta  data  yang  berbentuk arsip  dokumen,  foto,  video,  atau website.
Pengolahan data kuantitatif meliputi proses editing yaitu mengecek atau  mengoreksi  kuesioner  penelitian yang  telah  disebar,  c oding adalah pemberian  kode-kode  pada  tiap-tiap data  yang  termasuk  dalam  katagori yang  sama.  Tabulasi  dalam  penelitian ini  yaitu  jawaban  dari  kuesioner  yang telah  disebar  di  masukkan  ke  dalam tabel sesuai dengan analisis.
Penelitian  ini  menggunakan skala ordinal. Dalam hal ini skala yang digunakan adalah 1 sampai 4. Kemudian jawaban  untuk  setiap  item  pertanyaan dengan  memakai  skala  ordinal  dapat ditentukan  tingkatan  nilainya  adalah nilai  4  kategori  sangat  baik,  nilai  3 kategori  baik,  nilai  2  kategori  buruk, dan nilai 1 kategori sangat buruk.
Metode analisis yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  deskriptif  persentase.  Metode ini  digunakan  untuk  mengkaji  variabel yang  ada  pada  penelitian.  Deskriptif persentase  ini  diolah  dengan  cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden  dikali  100  %.  Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka kategori  indeks  dalam  penelitian  ini memiliki  interval  0,75.  Daftar  nilai interval indeks ditampilkan pada Tabel 1.
Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017: 95-104
Tabel 1. Daftar Nilai Interval Indeks Nilai Interval Indeks Kategori 1,00– 1,75 Tidak Baik 1,76 – 2,50 Kurang Baik 2,51 – 3,25 Baik 3,26 – 4,00 Sangat Baik Nilai indeks kemudian dihitung dengan  menggunakan  nilai  rata-rata tertimbang (NRR) masing-masing unsur  pengukur  tingkat  penerapan kedua  prinsip  tersebut.  Diketahui bahwa dalam penelitian ini unsur  yang dipakai  untuk  mengukur  implementasi kebijakan  kota  layak  anak  (KLA)  ada
11.  Maka  bobot  nilai  tertimbangnya adalah 1/11 = 0.09.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian yang dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada responden terkait  implementasi  kebijakan  Kota Layak  Anak  (KLA)  pada  bidang pelayanan kesehatan ramah anak didapatkan hasil Tabel 3. Tabel 3. Daftar Unsur Pengukur Implementasi Kebijakan No Indikator Nilai Rata-Rata 1 Standar kebijakan 2.84 2 Sasaran kebijakan 2.84 3 Sumber daya materi (anggaran) 2.84 4 Sumber daya manusia 2.88 5 Komunikasi antar organisasi 2.78 6 Alur Birokrasi 2.76 7 Norma aparatur sipil Negara 2.78 8 Dukungan kelompok kepentingan 2.62 9 Respon aparatur sipil Negara 2.72 10 Tingkat pemahaman aparatur sipil Negara 2.78 11 Tingkat intensitas kebijakan 2.64 Untuk mengetahui indeks penerapan  prinsip  partisipasi  dihitung dengan  rumus  (2.84  x  0,09)  +  (2.84  x 0,09) + (2.84 x 0,09) + (2.88 x 0,09) + (2.78  x  0,09)  +  (2.76  x0,09)  + (2.78x0,09)  +  (2.62  x0,09)  +  (2.72 x0,09) + (2.78 x 0.09) + (2.64 x 0.09) = 2.77. Berdasarkan penghitungan
diperoleh  nilai  indeks  keseluruhan adalah  2.77.  Nilai  tersebut  secara keseluruhan  menggambarkan  imple- mentasi   Peraturan   Daerah   Nomor 1
Tahun  2016  tentang  Kota  Layak  Anak (KLA), khususnya pada bidang kesehatan  ramah  anak  telah  berjalan dengan baik.
Pembahasan  dalam  penelitian menggunakan teori dari Van Meter dan Van  Horn  yang  telah  dikembangkan dengan  kebutuhan  penelitian  dengan berfokus  pada  implementasi  kebijakan Kota  Layak  Anak  (KLA)  pada  bidang kesehatan  ramah  anak.  Berikut  adalah hal-hal yang menjadi pembahasan.
Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017: 95-104
Standar  Kebijakan    dan  sasaran Kebijakan
Kebijakan  Kota  Layak  Anak
Kota  Yogyakarta  lahir  dari  inisiatif DPRD Kota Yogyakarta. DPRD selama  ini  melihat  bahwa  sebenarnya upaya  yang dilakukan oleh Pemerintah Kota  Yogyakarta  dalam  memenuhi hak-hak  dasar  anak  sudah  lama dilakukan,  namun  belum  memiliki landasan  hukum  yang  kuat  dan  jelas.
Berdasarkan  hal  tersebut,  kemudian DPRD akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang  Kota  Layak  Anak  Kota  Layak Anak (KLA), sehingga lebih memudahkan dan memperkuat pemerintah  Kota  Yogyakarta  dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut. Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan  Kota  Layak  Anak  secara umum  adalah  agar  masyarakat  Kota
Yogyakarta mampu menciptakan ruang publik  yang  ramah  terhadap  anak. Pertama,  pemerintah  dan  masyarakat harus  mampu  menciptakan  kampung ramah  anak  melalui  Rukun  Warga (RW).  Kedua  pemerintah  khsususnya dinas pendidikan dan masyarakat harus mampu menciptakan pendidikan ramah anak.  Ketiga  pemerintah  khususnya dinas  kesehatan  juga  harus  mampu menciptakan pelayanan kesehatan ramah anak. Pelaksanaan pelayanan kesehatan ramah anak di Kota Yogyakarta  banyak  dilakukan  oleh puskesmas  di  bawah  monitoring  dari dinas  kesehatan.  Berdasarkan  data yang  diperoleh  melalui  penelusuran dokumentasi,diketahui  bahwa  terdapat empat puskesmas yang dinilai memenuhi  kriteria  dalam  pelayanan ramah anak. Puskesmas tersebut antara lain  adalah  Puskesmas  Mergangsan,
Puskesmas  Kotagede  1,  Puskesmas Kotagede 2, dan Puskesmas Jetis. Puskesmas tersebut pada umumnya  sudah  memiliki  indikator yang mengacu dari dinas kesehatan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,  antara  lain  adalah  tersedia ruang tunggu, ruang periksa dan ruang konseling  untuk  anak/remaja;  toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan;  lingkungan  yang  sehat, bersih  dan  anak  terlindungi  dari kekerasan,  kecelakaan  serta  anak  yang sehat terlindungi dari penularan penyakit;  ada  tempat  atau  sarana bermain  anak  ketika  menunggu;  ada ruang laktasi/ASI; tersedia media untuk informasi  kesehatan  kepada  anak  dan orang tua/keluarga; ada larangan merokok.

## Sumber daya
Sumber  daya  anggaran  dalam implementasi  kebijakan  Kota  Layak Anak (KLA)  khususnya dalam bidang pelayanan  kesehatansudah  mencukupi. Dengan  desentralisasi  anggaran,  pihak puskesmas diberikan keleluasaan untuk mengelola  anggaran  sesuai  dengan kebutuhan  pelayanan  yang  dilakukan. Salah satu  yang menjadi kendala pada tataran  operasional  justru  berasal  dari ketersediaan  sumber  daya  manusia. Dalam  konteks  pelayanan  ksehatan ramah  anak,  SDM  yang  masih  belum mencukupi  adalah  tenaga  psikolog anak.
Kendala  tersebut  saat  ini  sudah teratasi berkat kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah kota. Hal ini memberikan  peluang  kepada  SKPD terkait  untuk  merekrut  tenaga-tenaga kontrak. Beban anggaran untuk membayar  tenaga  kontrak  saat  ini diserahkan  kepada  unit  (puskesmas) menyesuaikan dengan kemampuan dan
Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017: 95-104
kebutuhan  masing-masing.  Dengan adanya  kebijakan  tersebut,  saat  ini hampir  di  seluruh  puskesmas  sudah memiliki psikolog anak guna menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan ramah anak.
Komunikasi,  Alur  Birokrasi,  dan Dukungan Antar Organisasi
Penguatan  koordinasi  dalam
implementasi  kebijakan  Kota  Layak Anak (KLA) dilakukan melalui peraturan  Nomor  431  Tahun  2016 tentang  Pembentukan  Gugus  Tugas
Kota  Layak  Anak  Kota  Yogyakarta (terlampir).  Gugus  tugas  tersebut terdiri dari pemerintah (SKPD dan unit yang  ditunjuk),  dan  juga stakeholders yang  berkepentingan.  Gugus  tugas tersebut  berada  dalam  satu  apa??? sehingga  memudahkan  ketika  akan menyelenggarakan rencana aksi daerah.
Dukungan  dalam  pelaksanaan
kebijakan  Kota  Layak  Anak  (KLA) saat  ini  hanya  berasal  dari  Lembaga
Studi  Pengembangan  Perempuan  dan
Anak (LSPPA). Dukungan dan
kerjasama dari pihak akademisi/ universitas masih sangat kurang. Diharapkan  dimasa  yang  akan  datang muncul  kajian-kajian  ilmiah  mengenai pemenuhan hak-hak anak, baik dibidang  kesehatan  maupun  bidang lainnya,  sehingga  dapat  memberikan masukan  kepada  pemerintah  agar pelaksanaan
kebijakan dibidang tersebut lebih tepat sasaran.
Responsivitas,  Tingkat  Pemahaman, Konsitensi  dan  Norma  Aparatur Birokrasi
Berdasarkan  hasil  penelitian dan pengamatan peneliti, secara umum komponen ini sudah terlaksana dengan baik.  Responsivitas,  pemahaman  dan konsistensi  Aparatur  Sipil  Negara
(ASN)  dalam  melaksanakan  pelayanan kesehatan  sudah  ramah,  terutama  di pusksemas  yang  berpredikat  ramah anak sudah baik. Hal tersebut dipertegas dengan minimnya aduan/komplain yang diberikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan kesehatan ramah anak
(puskesmas)  terkait  dengan  pelayanan kesehatan ramah anak.
Kota  Yogyakarta sampai dengan  tahun  2014  baru  berhasil memperoleh predikat Kota Layak Anak (KLA)  pada  tingkat  madya.  Beberapa hal  yang  masih  menghambat  upaya Kota  Yogyakarta  dalam  memperoleh prestasi  yang  lebih  tinggi  lagi  adalah masih  terdapat  iklan-iklan  rokok  di berbagai  ruang  publik.  Bahkan  tidak jarang,  iklan-iklan  rokok  tersebut sangat  dekat  dengan  tempat  anak-anak menghabiskan  waktu  seperti  sekolah, lingkungan  tempat  tinggal.  Hal  lain yang  masih  menghambat  upaya  Kota
Yogyakarta dalam
memperoleh tingkatan  yang  lebih  tinggi  sebagai
Kota  Layak  Anak  adalah  juga  terkait masih banyaknya iklan-iklan “dewasa” (contoh  :  iklan  penanganan  terlambat datang bulan) yang terdapat di berbagai ruang publik.
Temuan  yang  berkaitan  dengan pelayanan kesehatan ramah anak adalah  dari  18  puskesmas  yang  ada  di Kota  Yogyakarta,  baru  terdapat  empat puskesmas  yang  mendeklarasikan  diri sebagai  Puskesmas  dengan  konsep pelayanan  kesehatan  ramah  anak.  Hal ini  tentu  saja  masih  dirasa  sangat kurang dan belum mampu
mengakomodir  pelayanan  kesehatan bagi anak di Kota Yogyakarta.
Selanjutnya  masih  kurangnya  kajian- kajian ilmiah yang dilakukan oleh para akademisi  perguruan  tinggi  dalam bidang  kebijakan  pelayanan  kesehatan
Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017: 95-104
ramah  anak.  Kurangnya  kajian-kajian tersebut  tentu  saja  akan  menghambat upaya  percepatan  pencapaian  sasaran dari  kebijakan  pelayanan  kesehatan ramah anak.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan  hasil  penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan  Kota  Layak  Anak  (KLA) khususnya  pada  bidang  pelayanan kesehatan  ramah  anak  sudah  baik  dan berada  pada  interval  2.77  (baik)  dari skala  maksimal  4.00.  Pelaksanaan pelayanan kesehatan ramah anak secara resmi  baru  dilaksanakan  pada  empat Puskesmas yang ada di Kota
Yogyakarta  (Puskesmas  Mergangsan,
Puskesmas  Kotagede  1,  Puskesmas Kotagede  2,  Puskesmas  Jetis).  Kajian- kajian  ilmiah  yang  dilakukan  tentang Kota  Layak  Anak  secara  umum  dan
bidang  pelayanan  kesehatan  ramah anak secara khusus masih kurang.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan penulis dalam penelitian ini antara lain; 1) Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya  Dinas  Kesehatan  harus mendorong dan memfasilitasi Puskesmas lainnya untuk segera menyediakan pelayanan kesehatan ramah  anak  dengan  menyesuaikan indikator-indikator yang telah ditentukan; 2) Melakukan upaya kerjasama  antara  pemerintah  Kota Yogyakarta, terutama Dinas Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempu- an, dan Perlindungan Anak (DPMP2A) terutama dalam hal kajian-kajian ilmiah  yang  terkait  dengan  kebijakan
Kota Layak  Anak,  baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun kampung ramah anak.

## DAFTAR RUJUKAN
Gemari.  2010. Kesejahteraan  dan Kesehatan Keluarga: Permasalahan Anak Masih Tinggi . Jakarta: Cahaya Priangan Utama. Sekaran,  Uma.  2006 .  Metodologi Penelitian Untuk Bisnis . Jakarta:
Salemba Empat. Subarsono, AG. 2011. Analisis kebijakan Publik:Konsep. Teori dan    Aplikasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  2007. Metode  Penelitian pedidikan  pendekatan  kuanti- tatif,  kualitatif,  dan  R&D . Bandung: ALFABETA
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif .  Bandung:  ALFA-
BETA. Irawan  Prasetyo,  Muhammad.  2013. Evaluasi  Kebijakan  Sidoarjo Kota  Ramah  di  Kecamatan Krembung. Jurnal  Kebijakan dan Manajemen Publik . Vol(no):1(1). Reisdian, Rangga, dkk. 2013. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan  Hak  Anak Dalam  Rangka  Mewujudkan Kabupaten  Layak Anak. Jurnal Administrasi Publik . Vol(no):1(1). Riggio,  E.  2002.  Child  friendly  cities: good  governance  in  the  best interest of
the child. Environment  and  Urbanization 14(2). Suandi,  I  Wayan.  2010.  Eksistensi Kebijakan  Publik  dan  Hukum
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Vol(no):1(1). Antara News. 2015. Yogyakarta Pertahankan Predikat Kota Layak  Anak  Kategori  Madya . Diperoleh tanggal 30 September 2016 dari http://www.antaranews.com/ber ita/511954/yogyakartapertahan kan-predikat-kota-layak-anak- kategori-madya.
Child  Friendly  City.  2014. What  Is  A
Child  Friendly  City .  Diperoleh tanggal 30 September 2016 dari http://childfriendlycities.org/ov erview/what-is-a-child-friendly- city/. Depkes. 2014. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014 . Diperoleh tanggal 29 September 2016 dari http://profil-kesehatan- indonesia/profil-kesehatan-
indonesia-2014.pdf.
KLA.  Diperoleh  tanggal  18  Oktober 2016.http://www.kla.or.id/index .php?option=com_content&vie w=article&id=377&Itemid=95. Komnas  PA.  2015. Kekerasan  Anak Tertinggi  Selama  5  Tahun Terakhir .  Diperoleh tanggal 28 September 2016 dari http://news.liputan6.com/read/2 396014/komnas-pa-2015- kekerasan-anak-tertinggi- selama-5-tahun-terakhir.