## KONTRIBUSI   PAJAK   KENDARAAN   BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK   PENDAPATAN   ASLI   DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Oleh : Hero Suprayetno
Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong
Abstrak :
Besarnya  Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  berasal dari dana perimbangan, pajak daerah, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang  sah,  seperti  hasil  penjualan  barang-barang  milik  daerah,  jasa  giro, sumbangan  pihak  ketiga,  angsuran/cicilan  rumah  dinas  atau  kendaraan bermotor, kontribusi penyertaan modal pada pihak ketiga, serta bunga deposito. Salah  satu  sumber  pajak  daerah  yang  potensinya  cukup  besar  adalah  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB).  Pajak  kendaraan  bermotor  pada  awalnya  merupakan  pajak  pusat yang  diserahkan  kepada  daerah  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  32  tahun 1957  jo  peraturan  pemerintah  Nomor  3  tahun  1957  tentang  Penyerahan  Pajak Negara  Kepada Daerah  dan  Bea Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  berdasarkan Undang-undang  Nomor  10  tahun  1969  jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  tahun 1959.  Atas  dasar  penyerahan  tersebut  maka  urusannya  menjadi  kewenangan Pemerintah  Propinsi  melalui  Dinas  Pendapatan  Propinsi,  dimana  kegiatan operasionalnya,  dilaksanakan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  Dinas Pendapatan Daerah Propinsi di setiap Kabupaten / Kota.
Kata Kunci : Kontribusi, Pendapatan

## A. Latar Belakang Masalah
Undang-undang  Nomor  22  tahun 1999  tentang  Otonomi Daerah  dan Undang-undang  Nomor  25  tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pusat  dan  Daerah  yang  dilaksanakan  di Kalimantan  Timur  sejak  tahun  2001, membawa  konsekuensi  yang  cukup  besar bagi pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota  maupun  masyarakat luas.  Bagi pemerintah daerah, implementasi
kebijakan ini menuntut perubahan mendasar  di  berbagai  aspek,  mulai keharusan untuk melakukan restrukturisasi organisasi, pola manajemen pembangunan, perilaku birokrasi,  sumber  dana  untuk  kegiatan
pembangunan  dan  pemerintahan  serta mempersiapkan  sumber  daya  manusia sebagai  pelaksananya.  Sementara  bagi masyarakat  yang  selama  ini  hanya menjadi  obyek  pasif  dari  pembangunan harus ditingkatkan peranannya agar dapat menjadi  subyek  pembangunan  dan  ikut serta menentukan jalannya proses pembangunan di daerah.
Pelaksanaan  kedua  Undang-undang tersebut  merupakan  kesempatan  daerah untuk menumbuhkembangkan segala potensinya,  termasuk  dalam  hal  ini adalah  bagaimana  upaya  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai kreatifitas  usaha.  Fenomena  ini  dapat dilihat dari naiknya penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Peningkatan  pendapatan  ini  merupakan pengaruh  langsung  dari  bertambahnya beberapa  komponen  sumber  pendapatan daerah  yaitu  dana  perimbangan  dan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Sebelum  diserahkan  jenis  pajak  ini  ke daerah  maka  semua  penerimaan  kedua jenis pajak ini adalah merupakan penerimaan  pusat  dan  daerah  tidak mendapatkan bagian sedikitpun meskipun obyek pajaknya berada di daerah. Dengan diserahkan  kedua  jenis  pajak  ini  ke daerah,  maka  semua  penerimaan  menjadi milik daerah dan dari hasil pajak tersebut dapat  dipergunakan  untuk  pembiayaan pembangunan di daerah.

## A. Perumusan Masalah
Sebelum  penulis  melanjutkan  pada rumusan masalah, terlebih dahulu penulis akan  mengutip  beberapa  pendapat  para ahli tentang pengertian masalah.
Masalah  menurut  Sugiyono  (2001  : 35)  masalah  dapat  diartikan  sebagai: “Penyimpangan  antara  yang  seharusnya dengan  apa  yang  benar- benar  terjadi”. Rumusan  masalah  yang  baik  menurut Tuckman  yang  dikutip  oleh  Sugiyono (2001:36)  adalah:  “Yang  menanyakan hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih yang  dinyatakan  dalam  bentuk  kalimat tanya  atau  alternatif  yang  secara  implisit mengandung pertanyaan.” Menurut Winarno Surachmat (1999:3) masalah adalah: “Setiap
kesulitan  yang  menggerakkan  manusia untuk  memecahkannya.  Masalah  harus dapat  dirasakan  sebagai  suatu  rintangan yang  mesti  dilalui  apabila  akan  berjalan terus.”
Sedangkan  menurut  Sutrisno  Hadi (2000:71) masalah adalah:
Kejadian  yang  menimbulkan  pertanyaan kenapa dan bagaimana seseorang. Dengan demikian  perumusan  masalah  adalah pertanyaan  tentang  kenapa  …  mencari penyebab  atau  independent  variable.  Apa
yang  terjadi  …  faktor  akibat  atau dependent variable.
Berdasarkan  uraian di  atas,  maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah “ Bagaimanakah  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (pada  Kantor UPT Dipenda Propinsi Kaltim, Kutai/Samsat) memberikan Kontribusi  Untuk  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1999/2000 s/d 2003.” B. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui profil Kantor UPT Dipenda Propinsi Kaltim, Kutai/Samsat. 2. Untuk  mengetahui  besarnya  realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  di  Kantor  UPT Dipenda Propinsi Kaltim, Kutai/Samsat  pada  tahun  1999/2000 s/d 2003. 3. Untuk mengetahui besarnya konstribusi Pajak Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun
1999/2000 s/d 2003.
4. Untuk  mengaplikasikan  ilmu  yang diperoleh  di  bangku  kuliah  dengan kenyataan di lapangan.

## C. Kegunaan Penelitian
1. Sebagai  salah  satu  informasi  dan bahan  pertimbangan  bagi  Kepala
Kantor UPT Dipenda Propinsi Kaltim, Kutai/Samsat dalam menetapkan suatu kebijaksanaan pada periode yang akan datang.
2. Sebagai  salah  satu  syarat  untuk meraih  gelar  Sarjana  Sosial  pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikarta Tenggarong.
3. Sebagai  bahan  acuan  untuk  peneliti selanjutnya.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor (BBNKB ) Pajak  Kendaraan  Bermotor  /  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan  salah  satu  pajak  daerah  yang berarti  merupakan  sumber  pendapatan daerah  yang  penting  dalam  pembiayaan penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan.  Pajak  daerah  menurut Mardiasmo  (2002)  adalah  iuran  wajib yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan langsung  yang  seimbang,  yang  dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dan pembangunan daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah adalah sebagian sumber-sumber pendapatan daerah  yang  dapat  dijadikan  sebagai pendapatan  yang  menjadi  kewenangan hasil  usaha  sendiri  sebagai  konsekwensi logis dari penyelenggaraan tugas desentralisasi. Pemerintah Daerah memiliki  kewajiban  untuk  mengurus pengelolaan jenis-jenis sumber dana yang masuk dalam pendapatan asli daerah, agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas desentralisasi. Berdasarkan  PP  Nomor  105  Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan  kas  daerah  dalam  periode tertentu atau tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor 25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Daerah, pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah 2) Dana Perimbangan 3) Pinjaman Daerah
4) Lain-lain Penerimaan yang sah

## D. Kerangka Pikir
Untuk  mengetahui  berapa  besarnya konstribusi  pajak  kendaraan  bermotor dan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor terhadap  penerimaan  pendapatan  asli daerah diperlukan adanya suatu mekanisme  pungutan  pajak  melalui  alur pikir sebagai berikut :
- Wajib  pajak  menyetor  pajak  yang terhutang  ke  kasir  Samsat  yang sebelumnya  telah  ditetapkan  oleh petugas  penetapan  dan  seterusnya disetor kepada Bendaharawan Khusus Penerima BBNKB/PKB untuk menyetorkan pada Kas  Daerah Propinsi  yang  ada pada  Bank Pembangunan Daerah dimasing- masing daerah Kabupaten/Kota dengan menyampaikan laporan kepada UPTD dimana Samsat berada. Selanjutnya realisasi penerimaan PKB/BBNKB  tersebut  dilaporkan oleh masing-masing UPTD ke Kantor Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur dengan melampirkan  bukti  setor  ke  kas daerah.  Kas  daerah  dalam  menerima setoran  PKB/BBNKB  mengadakan koordinasi  dengan  Dinas  Pendapatan Daerah setempat.
Setelah  Dinas  Pendapatan  Propinsi menerima realisasi penerimaan PKB/BBNKB tersebut, selanjutnya menyusun realisasi penerimaan pendapatan  asli  daerah  dari  berbagai komponen  penerimaan  termasuk  PKB dan BBNKB tersebut.

## METODE PENELITIAN

## Wilayah Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Dinas Pendapatan Propinsi Kaltim UPT Dispenda  Propinsi  Kaltim,  Kutai/Samsat Jl.  Cut  Nyak  Dien  Tenggarong,  dengan didasari pelaksanaan Undang-undang Nomor  22  tahun  1999  tentang  Otonomi Daerah  dan  Undang-undang  Nomor  25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah  serta Undang-undang  nomor  18  tahun  1997  jo Undang-undang  Nomor  34  tahun  2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

## A. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data di lapangan,  penulis  menggunakan  metode atau tehnik pengumpulan sebagai berikut:
1. Penelitian kepustakaan (library research), Yaitu dengan cara
mempelajari literatur, buku-buku ilmiah,  laporan-laporan  dan  sumber bacaan  lainnya  yang  relevan  dengan penelitian skripsi ini. 2. Penelitian lapangan (fieldwork research),  Yaitu  penelitian  lapangan dengan  menggunakan  tehnik – tehnik sebagai  berikut :
a. Interview,  yaitu  dengan  jalan mengadakan  tanya  jawab  secara
lisan kepada pegawai yang menjadi  obyek  dalam  penelitian ini. b. Dokumenter yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari arsip-arsip penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor yang ada.

## B. Populasi dan Sampel
Sugiyono (2004:90) mengatakan bahwa populasi adalah “Wilayah generalisasi
yang terdiri atas
obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian ditarik kesimpulan.”
Sedangkan  sampel  adalah  (Sugiyono, 2004:91)  adalah  :  “Bagian  dari  jumlah dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh populasi  tersebut.”  Bila  populasi  besar dan  peneliti  tidak  mungkin  mempelajari semua  yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel  yang  diambil  dari  populasi.  Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya  akan  dapat  diberlakukan untuk  populasi.  Untuk  itu  sampel  yang diambil  dari populasi  harus  betul-betul representatif (mewakili).
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  karyawan  Kantor  UPT  Dispenda Propinsi  Kaltim,  Kutai/Samsat  yang berjumlah  23  orang.  Sedangkan  sampel yang diambil sebanyak 2 orang atau lebih sesuai  kebutuhan data  penelitian.  Tehnik yang digunakan dalam penentuan anggota  sampel  adalah  tehnik non probability sampling dengan cara
sampling purposive atau snowball sampling.  Dalam  penelitian  kualitatif tehnik  sampling  yang  paling  banyak digunakan adalah
purposive dan snowball.

## C. Jenis Penelitian
Dalam  penulisan  skripsi  ini  penulis melakukan  penelitian  kualitatif.  Hal  ini dilakukan  dengan  mempertimbangkan bahwa peneliti ingin memperoleh deskripsi atau gambaran mengenai apakah  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 1. Sejarah  Berdirinya  Kantor  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  Dinas Pendapatan  Propinsi  Kalimantan Timur Kutai Kartanegara Kantor  Unit  Pelaksanaan  Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan  Timur  Kutai  Kartanegara  di Tenggarong didirikan pada Bulan Nopember 1978. Pada awalnya kantor ini berstatus sebagai Kantor Pembantu Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan  Timur  Wilayah  Kutai,  pada bulan  Juli  1979  status  Pembantu  Cabang berubah menjadi Cabang Dinas Pendapatan  Propinsi  Kalimantan  Timur Wilayah  Kutai.  Selanjutnya  berdasarkan Keputusan  Kepala  Dinas  Pendapatan Propinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  01 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja UPTD,  status  Cabang  Dinas  Pendapatan Propinsi  Kalimantan  Timur  ini  berubah lagi  menjadi  UPT  Dinas  Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur Kutai Kartanegara.
2. Struktur  Organisasi  UPT Dinas Pendapatan  Propinsi  Kalimantan Timur Kutai Kartanegara
B. Upaya  yang  Dilakukan  UPT  Dinas Pendapatan  Propinsi  Kalimantan Timur  Kutai  Kartanegara  Untuk Meningkatkan  Pajak  Kendaraan
Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor Dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat  sekaligus  sebagai  upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian Otonomi  Daerah  kepada  Kabupaten  atau
Kota  memegang  peranan  yang  penting terutama  di  sektor  Pendapatan  Daerah.
Sedangkan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan  sendiri,  yang  didukung  oleh perimbangan  keuangan  antara  Pusat  dan
Daerah. Upaya  intensifikasi  Pendapatan  Asli Daerah  dapat  dilaksanakan  melalui kegiatan baik mencakup aspek kelembagaanya, aspek penatalaksanaannya maupun aspek personalianya. Sedangkan upaya ekstensifikasi  (menggali  sumber-sumber PAD  yang  baru)  masih  dimungkinkan sepanjang  tidak  bertentangan  dengan kebijasanaan produk nasional dan Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2000. Pada  dasarnya  Administrasi  Keuangan Daerah  dan  Pendapatan  Daerah  sudah tercermin  dalam  APBD  dan  sudah melaksanakan  beberapa  fungsi  antara lain : fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas. Sedangkan untuk pengeluaran  keuangannya,  peran  daerah terbagi  pada  beberapa  satuan  yang terpisah dan salah satunya Dinas Pendapatan  Daerah  yang  bertanggung jawab  langsung  kepada  Kepala  Daerah dan  bertugas  memungut  berbagai  pajak, retribusi  dan  pajak  daerah  serta  hasil perusahaan  milik  daerah,  baik  dari  segi jumlah  maupun  dari  jenis  penerimaan. Dinas  Pendapatan  Daerah  juga  bertugas pada koordinator kegiatan memantau dan melaporkan semua penerimaan daerah.

## C. Hasil Penelitian
1. Target  dan  Realisasi  Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di lapangan, diketahui bahwa kondisi penerimaan  dari  sektor  pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahunnya mengalami peningkatan
tetapi peningkatan  tersebut  bukan  berarti  hasil
pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor dapat  dilaksakan  secara  optimal.  Karena didalam  melaksanakan  pungutan  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  tersebut terkadang  bisa  saja  mendapat  hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal. Peningkatan penerimaan
pungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB) ini dapat saja lebih secara optimal dan  selalu  mencapai  target  yang  di inginkan  apabila  di  dalam  pelaksanaan pemungutannya  di  dukung  oleh  faktor- faktor internal dan eksternal
2. Target  dan  Realisasi  Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB)  pada  dasarnya  adalah  pajak yang tidak terpisahkan dari pajak Kendaraan  Bermotor,  karena  melekat menjadi satu. Artinya setiap kegiatan atau transaksi  jual  beli  kendaraan  bermotor,
maka  dengan  sendiri  terjadi  transaksi pembayaran atas Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil realisasi pemungutan Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  di  wilayah Kabupaten Kutai Karnegara juga
mengalami  kenaikan  yang  signifikan.
Secara  de  facto  jumlah  penerimaan tersebut  masih  dapat  di  tingkatkan  lebih besar.  karena  belum  seluruhnya  potensi pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara  dapat  tergali  dan  masih terdapat celah-celah yang dapat di pungut. Faktor-faktor Yang Mendukung Perolehan Pungutan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Secara  Internal  dan  Eksternal,  faktor- faktor  dari  lingkungan  strategis  sebagai faktor-faktor  kunci  keberhasilan (Critical Success  Factors). Faktor-faktor  dari dalam  yang  dapat  dipandang  sebagai
pendorong
upaya peningkatan PKB/BBNKB di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagaiman dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

## 1. Identifikasi Faktor-faktor Internal
Setiap  organisasi  memiliki  aset  yang disebut faktor internal antara lain, modal, sumber  daya  manusia,  pengetahuan  dan bahan  baku  seperti  yang  ada  pada  UPT Dispenda  wilayah  Kabupaten  Kutai Kartanegara sebagai berikut :
a) Adanya  Peraturan  Daerah  Tentang Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai  dasar  hukum pelaksanaan penagihan;
b) Tersedianya  wajib  Pajak  diberbagai sektor usaha;
c) Tersedianya  Tenaga  khusus  untuk turun ke lapangan (setiap wilayah);
d) Adanya  Sumber  Dana  DAU  untuk mendukung  program  peningkatan PAD;
e) Kuantitas sumber daya manusia yang memadai;
f) Komitmen pimpinan yang kuat untuk
meningkatkan kinerja organisasi sehingga  memacu  bawahan  untuk bekerja lebih optimal;
g) Koordinasi  yang  baik  dengan  mitra kerja  lain  dalam  hal  intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan;
h) UPTD di daerah  yang potensial akan memudahkan pelaksanaan operasional dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat;
i) Tersedianya  dana  operasioanal  yang memadai;
j) Adanya  intensif  yang  memadai  yang akan memacu kreativitas bawahan.
2. Identifikasi faktor-faktor Eksternal Mengingat  kondisi  di  sekitar  yang selalu  berubah  adanya  perubahan  dan lingkungan bisnis yang semakin kompleks,  maka  faktor  eksternal  yang dihadapi  pada  UPT  Dinas  Pendapatan
Daerah Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :
a) Banyaknya  potensi obyek  pajak  atau retribusi  dengan  semakin  mudahnya membuka usaha;
b) Terbukanya peluang berinvestasi bagi PMA,  PMDN  dan  berbagai  sektor (pertanian, perkebunan, pertambangan,  perusahaan  kayu  dan lain-lain).
c) Undang-Undang  No.22  tahun  1999 dan  undang-undang  nNo.25  tahun 1999, yang telah direvisi menjadi UU Nomor  32  &  Nomor  33  Tahun  2004, yang  memberikan  wewenang  lebih luas  kepada  daerah  untuk  mengelola daerahnya,  sehingga  akan  melahirkan sumber-sumber penerimaan baru yang selama  ini  dikuasai  oleh  pemerintah pusat;
d) Undang-Undang  No.4  Tahun  2000 tentang pajak dan retribusi daerah ;
e) Peraturan  Pemerintah  no.65  tahun 2000  tentang  pajak  daerah  dan peraturan  pemerintah  no.66  tahun 2000 tentang retribusi daerah;
f) SK Gubernur Kalimantan Timur No.3 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi  Dinas  yang  memberikan mandat  dan  wewenang  yang  jelas kepada  dispenda  untuk  berkiprah lebih maksimal;
g) Kondusifnya  stabilitas  keamanan  di Kalimantan Timur;
h) Membaiknya  kondisi  perekonomian Kalimantan Timur yang menyebabkan adanya  potensi  kenaikan  penerimaan dari pajak, retribusi maupun pendapatan lain-lain; i) Dukungan  masyarakat  yang  tinggi akan peraturan daerah yang
diberlakukan;
j) Kecenderungan  meningkatnya  jumlah kendaraan  bermotor  di  Kalimantan Timur; Faktor-faktor yang Menghambat Perolehan Pungutan Pajak Kendaraan
Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor
Adapun  faktor-faktor  yang  dapat dipandang  sebagai  faktor  penghambat upaya  meningkatkan  pajak  kendaraan bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor  pada  UPT Dinas  Pendapatan
Propinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara,  baik  dari  sumber  internal maupun  eksternal  adalah  sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

## 1. Faktor-faktor internal
Beberapa  faktor  penghambat  yang bersumber dari dalam organisasi adalah :
a. Belum tersedianya  data  profesional obyek pajak secara riel dan akurat;
b. Terbatasnya keterampilan tenaga
teknis  di  lapangan  baik  kualitas maupun kuantitas (belum memadai);
c. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan; d. Belum optimalnya tertib administrasi; e. Belum optimalnya pengendalian intern;
f. Transportasi kurang lancar;
g. Kualitas  sumber  daya  manusia  yang kurang memadai;
h. Sistem pengawasan lalu lintas keuangan yang masih lemah sehingga  akan  memudahkan  adanya kerugian keuangan daerah;
i. Belum  optimal  tergalinya  sumber- sumber penerimaan baru yang potensial;
j. Sarana  dan  prasarana  yang  belum memadai di UPTD sehingga menyulitkan pelayanan kepada masyarakat.
k. Data  analisa  proyeksi  PAD  masih belum  sepenuhnya  dikerjakan  secara elektronik.

## 2. Faktor-faktor eksternal
Mengingat  kondisi  di  sekitar  yang selalu  berubah,  adanya  perubahan  dan lingkungan bisnis yang semakin kompleks,  maka  faktor  eksternal  yang dihadapi UPT Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan  Timur,  Kutai  Kartanegara yang  dapat  dipandang  sebagai  faktor penghambat adalah:
a. Letak geografis daerah yang sulit;
b. Kurangnya pelaksanaan kegiatan sosialaisasi perpajakan;
c. Sarana transportasi yang kurang;
d. Situasi  politik  yang  tidak  menentu membuat investor menjadi ragu; Pengelolaan dana perimbangan sektor sumber daya alam masih tergantung pada pemerintah pusat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  penyajian  dan  analisis  data yang  disajikan  dalam  Bab  IV  Skripsi  ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan  dan  saran-saran  sebagaimana berikut ini. A. Kesimpulan 1. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan  perolahan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kutai
Kartanegara  yang  berkaitan  dengan Kontribusi dari sumber
Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB)    antara  lain  dengan memasukkan  hal  tersebut  ke  dalam Rencana  Starategis  (Renstra)  Dinas Pendapatan Propinsi dan Renstra UPT Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur, Kutai KartaNegara. Upaya tersebut meliputi intensifikasi dan
ekstensifikasi.
Intensifikasi  dilakukan  antara  lain melalui  :  (a) meningkatkan  jumlah dan  mutu  sumber  daya  manusia aparatur  UPT  Dinas  Pendapatan Propinsi  Kalimantan  Timur,  Kutai Kartanegara sehingga mampu bekerja
secara  maksimal;  (b)  memperbaiki prosedur dan mekanisme yang berkenaan dengan pemungutan, penerapan pajak, sehingga memudahkan  wajib  pajak.  Adapun kebijakan  yang  dikeluarkan  sebagai upaya  untuk  meningkatkan  PAD secara umum, maupun PKB/BBNKB adalah:
a. Pemberian  kesempatan  yang  adil
bagi semua pegawai untuk mengikuti  pendidikan  dan  diklat merit sistem; b. Membangun dukungan masyarakat akan pentingnya pemenuhan kewajiban pajak melalui kerja sama dengan masyarakat maupun mitra kerja; c. Penambahan  UPTD  baru  untuk mengembangkan daerah potensial; d. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara optimal; e. Pemanfaatan sistem pelayanan;
f. Pengembangan sektor pelayanan;
2. Sebelum  diberlakukannya  Undang- undang  Nomor  :  34  Tahun  2000 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  mengenai  pembagian  hasil antara  pemerintah  Propinsi  dan kabupaten  /  Kota  pada  tahun  1999  / 2000 PKB / BBNKB belum memberikan  kontribusinya  terhadap PAD  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Setelah  Undang-undang  Nomor  :  34 tahun  2000  tersebut  berlaku,  barulah PKB / BBNKB memberikan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten  Kutai  Kartanegara  pada tahun  2000  16,43%;  tahun  2001 24,05%;  tahun  2002  47,55%  dan tahun  2003  30,88%.  Sedangkan secara parsial Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  pada  tahun 1999/2000  belum  ada,  pada  tahun 2000  sebesar  5,98%;  tahun  2001
sebesar  7,25%;  tahun  2002  sebesar 13,35%;  dan  pda tahun  2003  sebesar 9,32%.  Sedangkan  kontribusi  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah pada  tahun  1999/2000  belum  ada, pada  tahun  2000  sebesar  10,45%; tahun  2001  sebesar  16,81%;  tahun 2002 sebesar 34,21%, dan tahun 2003 sebesar  21,56%.  (selengkapnya  lihat tabel  7,8,9).  Kalau  kita  lihat  pada tahun 2003 terjadi penurunan persentase kontribusi dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya  peningkatan  PAD  Kabupaten Kutai Kartanegara  yang cukup tinggi, tetapi  bukan  berarti  itu penurunan dalam jumlah angkanya.
3. Adapun  hasil  dari  penerimaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  dapat memberikan sumbangan terhadap
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD).  Hasilnya  dapat dikontribusikan  untuk  kepentingan daerah  diantaranya  untuk  membiayai sarana dan prasarana umum,
pengembangan sektor pelayanan, pengembangan dan peningkatan
pendidikan  secara  pelatihan  sumber daya manusia;
4. Faktor yang mendorong upaya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur, Kutai KartaNegara adalah : a. Adanya Peraturan Dearah Tentang Pungutan  Pajak  Daerah  Sebagai dasar hukum pelaksanaan penagihan; b. Komitmen  pimpinan  yang  kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi  sehingga  bisa  memicu bawahan  untuk  bekerja  lebih optiomal; c. Koordinasi  yang  baik  dengan
mitra  kerja  lain  dalam  hal
intensifikasi maupun
ekstensifikasi penerimaan;
d. Tersedianya dan operasional yang memadai;
e. Luasnya obyek/subjek pajak yang belum digali;
f. Undang-undang  no.  34  tahun 2000  dan  Peraturan  Pemerintah no.65  tahun  2000  sebagai  dasar acuan untuk pungutan pajak;
g. Membaiknya kondisi perekonomian  Kalimantan  Timur yang menyebabkan adanya potensi kenaikan penerimaan pajak, retribusi maupun pendapatan lain-lain; h. Kecenderungan meningkatnya jumlah  kendaran  bermotor  di Kalimantan  Timur  khususnya  di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 5. Faktor  internal  yang  menghambat upaya  peningkatan  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor di Kutai Kartanegara adalah:
a. Belum  tersedianya  data  profesi obyek  pajak  secara  riel  dan akurat;
b. Terbatasnya  keterampilan  tenaga teknis  di  lapangan  baik  kualitas maupun kuantitas (belum memadai); c. Masih  rendahnya  pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perpajakan; d. Belum optimalnya tertib administrasi;
e. Terbatasnya  sarana  transportasi untuk operasional;
f. Luasnya obyek/subyek;
g. Letak  Geografis  daerah  yang sulit;
h. Kurangnya  pelaksanaan  kegiatan sosialisasi perpajakan;

## B. Saran-saran
Dari  kesimpulan  tersebut,  peneliti
dapat mengajukan saran sebagai rekomendasi sebagai berikut : 1. Prasarana dan sarana yang diperlukan oleh  pemungut  dan  penagih  pajak harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh  dari  Pemerintah Propinsi  dalam  hal  ini  adalah  Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga para personil dapat meningkatkan kinerjanya tanpa hambatan di lapangan. 2. Diperlukan  sosialisasi  yang  terus menerus  terhadap  wajib  pajak,  baik perseorangan  maupun  perusahaan, dengan memperjelas mekanisme
pembayaran pajak dan dengan memberikan  pelayanan  prima  kepada mereka, sehingga kesadaran membayar pajak dapat ditingkatkan.
3. Perlu  perhatian  khusus  terhadap kendaraan  yang  berasal  dari  luar Daerah  dan  beroperasi  di  Kalimantan
Timur  khususnya  dalam  hal  ini  di Kutai Kartanegara, sehingga Pemerintah  Kota  tidak  dirugikan karena terdatanya kendaraan tersebut.
4. Melakukan pengawasan secara langsung  ke  obyek/subjek  pajak  PKB
dan  BBNKB  dan  menjalin  kerjasama antar  aparat  pelaksana  di  lingkungan Samsat. 5. Untuk menunjang kelancaran pungutan  pajak  PKB  dan  BBNKB  di UPT  Dinas  Pendapatan  Propinsi Kalimantan  Timur,Kutai  Kartanegara perlu melakukan penambahan peralatan yang sesuai dengan perkembangan  teknologi,  baik  dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
6. Untuk keefektifan pungutan  PKB dan BBNKB  dapat  dilakukan  di  tingkat kecamatan,  yaitu  membuka  UPT
Pembantu  (Samsat  pembantu)  di tingkat  Kecamatan  dan  lembaga
tersebut
sekaligus berfungsi mengawasi  semua  kendaraan  yang ada  di  wilayah  tersebut.  Karena keberadaan  kendaraan  selama  ini berbeda di wilayah Kecamatan. 7. Meningkatkan koordinasi antar
lembaga  dalam  rangka  menjaring wajib  pajak  melalui  razia  gabungan. Kegiatan  tersebut  dapat  dilakukan secara berkala, dengan maksud untuk memperkecil tingkat pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Undang-undang  Nomor  22
Tahun  1999  Tentang  Otonomi
Daerah. ………., Undang-undang  Nomor  25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan  Keuangan  Antara Pusat dan Daerah.
……….,    2000, Undang-undang  Nomor 34  Tahun  2000,  Tentang  Pajak dan Retribusi Daerah.
……….,    2000, Peraturan  Pemerintahan Nomor  65  Tahun  2001  Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
……….,  2001, Tekno  Ekonomi  Makro, Aksara Baru, Jakarta.
………., 2002, Peraturan Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara, Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dadang Solihin,  Drs,  MA    dan  Ir.  Putut Marhayudi,  MM,  MBA,  2002, Panduan Lengkap Otonomi Daerah, Ismee, Jakarta J.  Supranto,  2001, Pengukuran  Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk
Menaikkan  Pangsa  Pasar,  PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Koentjaraningrat, 1998, Metode Penelitian  Masyarakat,  Penerbit PT. Gramedia Jakarta. Lexy  J.  Moleong,  2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Kedelapanbelas, PT. Remaja
Rosdakarya, Bandung.
Marsono, 2001, Administrasi Perkantoran Modern,  Edisi  I,  Graha  Ilmu, Yogyakarta.
Mardiasmo,  Dr,  MBA,  AK,  2002, Perpajakan,  Edisi  Revisi,  Andi, Yogyakarta
Mudrajat  Kuncoro,  2003, Metode  Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi,
Erlangga, Jakarta.
Soeratno  dan  Lincolin  Arsyad,  1999,
Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi  dan  Bisnis,  Cetakan Ketiga, UPP AMP YKPN,
Yogyakarta.
Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, CV. Alfabeta, Bandung, cetakan VIII. Suharsimi  Arikunto,  2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan Keduabelas, Edisi Revisi V, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Sutrisno Hadi, 2000, Metodelogi Research, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yokyakarta. The Liang Gie, 2001, Kamus Administrasi, Gunung Agung, Jakarta. Winarno  Surachmat,  1999, Dasar-dasar Teknik Research, BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.