## TINJAUAN   HUKUM   PROGRAM   NASIONAL  AGRARIA DI  KABUPATEN  SUKOHARJO

## WIBOWO MURTI SAMADI dan EDY SURYANTO Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:  BPN  is  an  institution  that  is  authorized  to  perform  the  duties  of  government  land, among  others  implement  acceleration  land  registration.  Based  on  Government Regulation  No.  24/1997  concerning  PRONA  (national  programe)  policies,  namely providing land registration services and legal certainty as to realize the achievement of chess orderly land sector. If Government Regulation No. 24/1997 implemented properly, it  will  provide  legal  certainty,  that the  rule  of  law:  land  rights  holders; lay  of  the  land; acreage  and  others.  Completeness  and  actual  information  on  every  subject  in  the  land registration law, it will be easier to take legal actions against the parcel of land that has been registered.
Key words: national programe, acceleration of land registration.

## LATAR BELAKANG
Pelayanan  pertanahan  merupakan  pelayanan  fungsi-fungsi  pertanahan  secara  utuh,  yakni meliputi  Aspek-Aspek  Pengaturan  Pengusahaan  Tanah,  Penatagunaan  Tanah,  Pengurusan  Hak- Hak  Atas  Tanah  Serta  Pengukuran  Pemetaan  Dan  Pendaftaran  Tanah.  Pensertipikatan  secara tehnis operasionalnya ditangani langsung oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota,  yang  merupakan  seksi  dan  fungsi-fungsi  pertanahan  secara  utuh. Dalam  rangka  penerbitan  sertipikat  tanah  maka  sebelum  diterbitkan  sebagai  tanda  bukti  yang berlaku sebagai pembuktian hak sebagai pendaftaran pertama kali.
Badan Pertanahan ditugaskan untuk melaksanakan unsur pemerintahan bidang pertanahan, antara  lain  melanjutkan  penyelenggaraan  percepatan  pendaftaran  tanah,  sesuai  amanah  PP  24 Tahun  1997  melalui  kebijakan  Proyek  Nasional  yakni  PRONA  dalam  memberikan  pelayanan pendaftaran  tanah  dalam  mewujudkan  kepastian  hukum  sebagai  pencapaian  catur  tertib  bidang pertanahan.
Berdasarkan latar belakang tersebut dapatlah di teliti oleh penulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Program Nasional Agraria Di Kabupaten Sukoharjo”

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas  maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Bagaimanakah  tinjauan  Hukum  Terhadap  Program  Nasional  Agraria  Di  Kabupaten Sukoharjo.
b. Bagaimanakah  faktor  pendukung  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  PRONA  di Kabupaten Sukoharjo.

## PEMBAHASAN
1. Aspek Hukum Pelaksanan Proyek Operasional Nasional Pertahanan (PRONA)
Pembangunan  yang  dilaksanakan  di  Negara  Republik  Indonesia  sekarang  ini,  baik pembangunan  di  kota  maupun  di  desa  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  adil  dan  merata  dan tujuannya  untuk  menunjang  roda  perekonomian  di  Indonesia.  Pembangunan  dilaksanakan  oleh pemerintah  tersebut  tidak  lepas  dari  masalah  pertahanan,  oleh  sebab  itu  masalah  pertahanan sekarang  ini  menjadi  semakin  komplek  dan  banyak  problem  yang  dapat  menimbulkan perselisihan  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan.  Sehingga    pemerintah  melakukan  suatu kebijaksanaan  melalui  Proyek  Operasi  Nasional  Pertahanan  (PRONA)  dalam  rangka pensertifikatan  tanah  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  adanya  kepastian  hukum  dan  kepastian hak  terhadap  pemilikan  tanah.  Adapun  harapan  dan  sasaran  pelaksanaan  Proyek  Operasi Nasional Pertahanan (PRONA) adalah:
a. Subjek Proyek Operasi Nasional Pertahanan (PRONA) adalah pemilik tanah perorangan yang  termasuk  kriteria  masyarakat  golongan  ekonomi  lemah  dan  mampu  membayar biaya sebelum pelaksanaan PRONA.
b. Objek  Proyek  Operasi  Nasional  Pertahanan  (PRONA)  adalah  tanah  pertanian  yang luasnya kurang dari 2 Ha atau non pertanian atau tanah pekarangan yang luasnya kurang dari 2000 meter persegi.
Perawatannya sehingga  menjaga keseimbangan alam di mana hal ini berarti juga menjaga lingkungan  hidup.  Dalam  melaksanakan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  yang  ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/wali kota di seluruh Republik Indonesia yang menyatakan bahwa  pembentukan  Proyek  Operasi  Nasional  Pertahanan  (PRONA)  ini  merupakan  salah  satu upaya  dalam  melaksanakan  catur  tertib  di  bidang  pertanahan,  sebagaimana  di  amanat  dalam
pelaksanaan  11  Agenda  BPN  RI  khususnya  untuk  meningkatkan  pelayanan  pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh dan penguat hak-hak atas tanah.
Dalam  pelaksanaan  Proyek  Operasi  Nasional  Pertahanan  (PRONA)  ini  pemerintah  mempunyai sasaran utama yang hendak dicapai yaitu antara lain meliputi:
a. Melaksanakan  pensertifikatan  tanah  guna  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi penguasa dan pemilik tanah sebagai tanda bukti atas tanah yang kuat dan sah.
b. Menyelesaikan secara tunuas sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.
c. Menunjang usaha mengendalikan dan pengawasan pemilikan dan penggunaan tanah agar tidak manimbulkan gangguan stabilitas sosial politik di kalangan masyarakat.
d. Mangoptimalkan  penggunaan  tanah,  menjaga  kesubuan  tanah  melestarikan  tanah  aar produk  pertanian  meningkat  hasilnya.  Dalam  setiap  kegiatan  proyek  agar  tercapai  hasil yang  baik  kualitas  maupun  kwantitas  maka  diperlukan  suatu  program  yang  baik  pula yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pelaporan.

## 2. Prioritas Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertahanan (PRONA)
Suatu desa yang dapat ditunjuk untuk dijadikan lokasi Proyek Operasi Nasional Pertahanan (PRONA),  maka  desa  tersebut  harus  memenuhi  seberapa  syarat  tertentu.  Menurut  petunjuk pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Pertahanan (PRONA) ditentukan dasar-dasar penunjukan lokasi Proyek Operasi Nasional Pertahanan (PRONA)  yang telah diadakan dasar-dasar prioritas tertentu.
Prioritas  penentuan  lokasi  Proyek  Operasi  Nasional  Pertahanan  (PRONA),  untuk kabupaten  harus  disesuaikan  dengan  petunjuk  khusus  yang  dibuat  Badan  Pertahanan  Nasional Republik Indonesia, yaitu:
a. Lokasi  yang  ditunjuk  merupakan  hasil  penelitian  dan  identitas  yang  dilakukan sebelumnya.
b. Selain pada desa tertinggal, juga diarahkan pada lokasi-lokasi yang telah tersedia sarana pertahanan  yang  dihasilkan  oleh  proyek-proyek  lainnya  dalam  lingkungan  Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia.
c. Lokasi  yang  ditunjuk  bidang-bidang  tanahnya  mengelompok  sebagai  objek  Proyek Operasi Nasional Pertahanan (PRONA), jika tidak memungkinkan diupayakan, letaknya tidak berjauhan.
d. Apabila  lokasi  yang  ditunjuk  terdapat  bidang-bidang  tanah  yang  berasal  dari  reditribusi tanah  objek  landreform  yang  sudah  tersedia  Surat  Keputusan  (SK)  agar  diteliti  lebih cermat di proses lebih awal.
e. Lokasi  yag  ditunjuk  tidak  tumpang  tindih  pelaksanaannya  dengan  sertifikasi  tanah  yang dilakukan objek/kegiatan lain pada tahun yang sama.
Selain  tersebut  di  atas,  masih  terdapat  dasar  lain  yaitu:  para  peserta  adalah  golongan ekonomi lemah. Hal ini diperlukan sebagai pertimbangan dalam rangka  pemerataan keadilan di bidang pertanahan.

## 3. Pengertian Dan Dasar Hukum Proyek Operasional Pertahanan
Menurut  Sudjito,  pengertian  PRONA  adalah:  suatu  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  di  bidang  pertahanan  pada  umumnya  dan  bidang  tanah  khususnya,  yang  berupa pensertifikatan  tanah  dan  penyelesaian  sengketa-sengketa  tanah  yang  bersifat  strategis  (Sudjito, 1982: 18).
Adapun  yang  hendak  dicapai  oleh  Proyek  Operasional  Nasional  Pertahanan  (PRONA) adalah: untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat di bidang hukum pertahanan, sebagai usaha dalam  menciptakan  stabilitas  sosial  pembangun  perekonomian.  Jadi  dengan  adanya  Proyek Operasional Nasional Pertahanan (PRONA) ini pemerintah merangsang kepada masyarakat yang tanahnya  belum  bersertifikat,  agar  mau  mensertifikati  tanahnya,  dengan  tanah  bersertifikat, permasalahan berkurang bahkan tidak ada dan nilai tanah semakin bertambah, karena kepastian hukumnya terjamin.
Sasaran  Proyek  Operasional  Nasional  Pertahanan  (PRONA)  adalah  diutamakan  pada bidang-bidang  tanah  yang  mengelompokkan  pada  suatu  desa/kelurahan  yang  masyarakatnya merupakan  golongan  ekonominya  lemah  apabila  bidang  tanah  yang  mengelompok  sulit ditemukan,  maka  dapat  pula  dilakukan  secara  sporadis.  Hal  ini  berdasarkan  pertimbangan apabila mengelompok, pemetaan bidang lebih mudah. Sedangkan bagi golongan ekonomi lemah sudah  selaknya  diberi  kemudahan  keringanan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  memperoleh sertifikatnya,  selain  itu  tanah-tanah  yang  dalam  digunakan  untuk  kepentingan  umum  seperti Badan  Hukum  Keagamaan,  Badan  Hukum  Sosial  dan  Lembaga  Pendidikan  Penyertifikat tanahnya dapat melalui PRONA.
Adapun  yang  menjadi  dasar  hukum  Proyek  Operasional  Nasional  Pertahanan  (PRONA) adalah  Undang-Undang  No.    5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria
(UUDA)  Pasal  19  ayat  (1),  yang  berbunyi  untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan  yang diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah,  selain  itu  juga  berdasarkan  kepada  Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 PRONA yang dmulai berlaku tanggal 15 Agustus 1981. sekain  itu  juga  berdasarkan  pada  Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertahanan Nasional  Nomor  4  tahub  1995,  tentang  perubahan  besarnya  pungutan  biaya  dalam  rangka pemberian sertifikat hak  atas tannah adat dan konvensi hak atas adat,  yang dan konvensi bekas hak  adat,  yang  menjadi  objek  Proyek  Operasional  Nasional  Pertahanan  (PRONA)  yang  mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 1995.

## 4. Faktor  Pendukung  Dan  Latar  Belakang  Diadakannya  Proyek  Operasional  Nasional Pertahanan (PRONA)
Faktor  pendukung  yang  berkaitan  dengan  Proyek  Operasional  Nasional  Pertahanan (PRONA)  adalah:  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  tentang pendaftaran  tanah  dan  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertahanan  Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP NO. 24 Tahun 1997 (pendaftaran tanah). Pendukung  lainnya  yaitu:  Petunjuk  Pelaksanaan  (Juklak)  proyek  peningkatan  administrasi pertahanan propinsi oleh Kepala Kantor Wilayah Propoinsi Jawa Tengah.
Pasal  2:  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  menyatakan  pendaftaran  tanah dilaksanakan  berdasarkan  azas  sederhana,  aman  terjangkau  mutakhir  dan  terbuka.  Pasal  3: Pendaftaran tanah bertujuan:
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  didaftarkan  agar  dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah susun yang sudah terdaftar.
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertahanan.
Pasal  4  ayat  (1)  UUPA,  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf  a  kepada  pemegang  hak  yang  bersangkutan
diberikan  sertifikat  tanah.  Ayat  2  untuk  melaksanakan  fungsi  informasi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yudiris dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.
Ayat  3  untuk  mencapai  tertib  administrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf  c setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termausk perilahan, pembebanan dan hak milik atas satuan  rumah  susun  wajib  didaftarkan  di  dalam  menemui  penjelasan  UUPA  dijelaskan  bahwa yang menjadi dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum adalah usaha-usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah itu terdapat pada ketentuan-ketentuan dan dari pasal-pasal yang mengatur tentang pendaftaran tanah yaitu terdapat dalam pasal UUPA Pasal 19, 23, 32, dan pasal 38. Pengaturan dalam Pasal 23, 32, dan pasal 36 ini ditujukan kepada para pemegang hak  yang bersangkutan, dengan maksud mereka memperoleh kepastian haknya. Pendaftaran tanah ini akan deselenggarakan  dengan  mengingat  pada  kepentingan  serta  keadaan  negara,  masyarakat,  sosial ekonomi  juga  kemungkinan-kemungkinan  dalam  personil  dan  lperalatannya.  Oleh  karena  itu penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  terus  menerus  dilaksanakan  baik  melalui  PRONA  dan swadaya masyarakat lambat laun tanah selutruh wilayah Republik Indonesia bersertifikat semua.
Adapun  Undang-Undang  Pokok  Agraria  yang  mengatur  tentang  pendaftaran  tanah  adalah Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) sedangkan ketentuan pelaksanaannya diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai pelaksana PP 24 Tahun 1997 dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Selain    peraturan  tersebut,  Proyek  Operasional  Nasional  Pertahanan  (PRONA)  mengacu pula  pada  Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertahanan  Nasional  Nomor  4 Tahun 1995 tentang perubahan besarnya pungutan biaya dalam rangka pemberian sertifikat hak tanah adat yang menjadi objek PRONA dan Surat Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: 963 – 310 – D.11 tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis PRONA.
Mengenai  kewajiban-kewajiban  yang  bersangkutan  dengan  pendaftaran  tanah  ini  meliputi setiap  perjanjian  yang  bermaksud  memindahkan  hak  atas  tanah,  memberikan  sesuatu  hak  baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam  uang dengan hak atas tanggungan. Kewajibag- kewajiban  terus  harus  dibuktikan  dengan  suatu  akta  yang  dibuat  di  hadapan  pejabat  yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI sedangkan Akta tersebut bentuknya
ditetapkan  oleh  Menteri  Kepala  Badan  Pertahanan  Republik  Indonesia  dengan  peraturan tersendiri.
Pelaksanaan  Pasal  19  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta hak dan kewajibannya, yang terdiri dari 4 bab yaitu: mengenai  daerah  kerja  pejabat,  pengangkatan  dan  pemberhentian  pejabat,  hak  dan  kewajiban pejabat serta ketentuan penutup.
Latar  belakang  pensertifikatan  tanah  secara  masal  melalui  PRONA  merupakan  salah  satu kegiatan pembangunan pertahanan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Selama ini pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah  dalam  5  dekade,  yang  dimulai  pada  tahun  1961  baru mampu  melaksanakan  pendaftaran  tanah  sebanyak  ±  34  juta  bidang  dari      ±  85  juta  bidang (jurnalis PRONA Tahun  2008).
Pasal  19  Undang-Undang  nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (UUPA)  menetapkan  bahwa  untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia.  Sehubungan  hal  tersebut Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)  yang berdasarkan Peraturan Presiden nomor  10  tahun  2006  tentang  Badan  Pertahanan  Nasional,  ditugaskan  untuk  melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran  tanah  sesuai  dengan  amanat  pasal  19  tersebut,  terutama  bagi  masyarakat  golongan ekonomi  lemah  smapai  menengah  melalui  kegiatan  PRONA  yang  sudah  dilaksanakan  sejak tahun 1981.
Percepatan  Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  hendaknya  memperlihatkan  prinsip  bahwa secara  nyata  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  berperan  secara  jelas  untuk terciptanya  tatanan  kehidupan  bersama  yang  lebih  berkeadilan,  menjamin  keberlanjutan kehidupan  masyarakat,l  berbangsa  dan  bernegara  untuk  meminimalkan  perkara,  masalah, sengketa  dan  konflik  pertahanan.  Selain  daripada  itu  percepatan  pendaftaran  tanah  juga merupakan  pelaksanaan  dari  11  (sebelas)  agenda  BPN-RI,  khususnya  untuk  meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftara tanah secara menyeluruh dan penguatan hak-hak rakyat akan tanah.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan PRONA masih banyak diharapkan oleh masyarakat hal ini sebagai percepatan pendaftaran tanah, dengan itu untuk menentukan arah kebijakan bagi pendaftaran tanah ke depan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Nomor 6  tahun  2006  telah  ditetapkan  rencana  strategis  BPN  RI  tahun  2007-2009  sedangkan  tujuan penyelenggara  PRONA  direkomendasikan  adalah  untuk  memberikan  pelayanan  pendaftaran tanah  pertama  kali  dengan  proses  yang  sederhana,  mudah,  dcepat  dan  murah  dalam  rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

## DAFTAR  PUSTAKA
Boedi Harsono, UUPA Sejarah, Isi dan Pelaksanaanya, penerbit Djambatan, Jkt, Bag. Pertama, Jilid Pertama, 1970
Lembaran  Negara  RI,  No.2043,  UU  RI  No.5  Th.1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok

## Agraria
K. Wantjik Saleh, SH 1997 Hak Anda Atas Tanah, Jakarta
Boedi  Harsono.  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang  Pokok

## Agraria.Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan Jakarta.1999
Boedi  Harsono.  Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan  Peraturan-peraturan  Hukum  Tanah. Djambatan, Jakarta, 2002
Boedi  Harsono.1999.  Hukum  Agraria  Indonesia.  Sejarah  Pembentukan  UUPA.  Isi  dan Pelaksanannya Jakarta Djambatan
Budi Harsono. Hukum Agraria,1995. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaan. Jilid I, Jembatan
Poerwadarminta.1986.Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta,PN Balai Pustaka, Ap Parlindungan, 1999.Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jakarta. Mandar Maju, Harun Al Rashid.1985.Sekilas Tentang Jual Beli Tanah. Jakarta.Ghalia Indonesia