Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI DI KOTA NOPAN SETIA
Immanuel Simanjuntak 1 , Riandy Micael Silalahi 2 , Cindy br Ginting 3 , Suryandi Pratama Surbakti 4,*) , Zico Ricardo Aritonang 5 1,2,3,4,5 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia immanuelsimanjuntak77@gmail.com 1 , silalahipintar@gmail.com 2 , cindyginting117@gmail.com 3 , suryandipratama9@gmail.com 4,*) , zicoricardoartionang@unprimdn.ac.id 5
Naskah diterima: 21 April 2024; revisi: 20 Mei 2024; disetujui: 15 Juni 2024

## Abstract
The rapid and massive development of technology has had an impact on society in Indonesia, both positive and negative, one of whom was affected by the progress of this era was a woman from Nopan Setia City. Developments in society in Indonesia, especially in NopanSetia City, in this case are heavily influenced by promiscuity and a lack of awareness of the dangers of free sex, which results in unwanted pregnancies that lead to abortion. This type of research is normative  juridical  and  is  closely  related  to  other  legal  sources,  namely  reviewing  library documents  from  secondary  data,  especially  research  journals,  dissertations  and  other research. That basically the problem of abortion (abortion) which is categorized as a crime or criminal act is already in the Criminal Code, but based on various factors and certain reasons, one of which is safety reasons and related to human rights issues and the protection of children who are victims of abortion, so that become extensive regulations regarding the criminal act of abortion as regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health. Looking at the judge's considerations in the object of this research, namely one of the women from NopanSetia City, there was an element of deliberate intent committed by Sri HanniPatimah in carrying out an abortion (abortion) by referring to Article 341 of the Criminal Code, by looking at the elements of  the  existing  criminal  act  and  From  the  existing  trial  facts  it  can  be  concluded  that  the criminal act existed and was carried out intentionally.
Keywords: Criminal Liability ; Perpetrators; Abortion.
🖂 Alamat korespondensi: Universitas Prima Indonesia E-mail : suryandipratama9@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  di  berbagai  bidang  semakin  pintar  dimana-mana,  segala  sesuatunya bergerak  semakin  cepat  dan  seiring  dengan  perubahan  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  pemikiran manusia  pun  semakin  membaik.  Namun  dampak  perubahan  cuaca  tidak  hanya  positif,  namun  juga negatif.  Memang  benar,  perkembangan  teknologi  membawa  banyak  dampak  terhadap  moral  dan kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  kaitan  ini,  salah  satu  dampak  negatif  dari  situasi  saat  ini  adalah kriminalisasi  aborsi  yang  dilakukan  oleh  anak  perempuan  dan  perempuan  lanjut  usia,  menikah  dan lajang.
Membahas topik aborsi bukan lagi sebuah rahasia atau tabu. Faktanya, aborsi terjadi, bisa terjadi dimana  saja,  dan  dilakukan  oleh  berbagai  kalangan,  seperti  generasi  muda,  dewasa,  hingga  orang dewasa yang tidak mau bertanggung jawab. Kelahiran seorang anak yang seharusnya dianggap sebagai anugerah tak terhingga dari Sang Pencipta, Allah SWT, justru dipandang sebagai beban yang sangat berat. Ironisnya, meski banyak pasangan yang menginginkan anak setelah beberapa tahun menikah, namun ada juga pasangan yang menelantarkan anaknya, bahkan janin dalam kandungan ibu. Dengan mengabaikan pikiran manusia.
Melihat  situasi  aborsi  di  Indonesia,  perlu  dipikirkan  kembali  tujuan  aborsi,  apakah  tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan nyawa  ibu ( indikasi medis ) atau sekadar untuk menutupi aib dan aib keluarga. Hingga saat ini, aborsi  umumnya dianggap sebagai tindakan kriminal oleh sebagian besar masyarakat. Namun, berdasarkan hukum positif Indonesia, aborsi dalam beberapa kasus  dapat dibenarkan jika secara medis tindakan tersebut provokatif.Sedangkan aborsi yang lazim disebut sebagai tindak  pidana  lebih  dikenal  dengan  istilah  “kejahatan  aborsi”.  Tidak  peduli  apakah  orang  tersebut melakukan aborsi karena alasan kesehatan ( abortus provokatus mecialis ) atau karena alasan lain yang terkadang tidak dapat diterima menurut akal sehat, seperti kehamilan yang tidak diinginkan ibu atau karena takut ibu melahirkan atau karena takut tidak mampu membesarkan anak, karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit.
Dalam hukum positif Indonesia, aturan aborsi diatur dalam dua undang-undang yaitu  Pasal 299, 346,  347,  348  dan  349  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 1. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76. 77. Ada perbedaan antara KUHP (KUHP)  dan  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dalam  Peraturan  Aborsi.  KUHP  melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan memperbolehkan aborsi karena alasan medis atau setelah pemerkosaan. Namun ketentuan aborsi dalam UU No.  Sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2009,  masih  ada  batasan  yang  tidak  boleh  dilanggar,  misalnya  masa  kehamilan  maksimal  6  bulan terhitung dari hari pertama haid terakhir.
Selain itu, berdasarkan UU Kesehatan no. Pasal 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi) yang dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil dan/atau janinnya, dapat dilakukan oleh tenaga medis  yang  mempunyai  kualifikasi  dan  kompetensi  untuk  melakukan  tindakan  tersebut  serta dilaksanakan  sesuai  dengan  tanggung  jawab  profesinya  dan  refleksi  sekelompok  ahli.  Hal  ini menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan adalah sah atau mungkin dapat dibenarkan dan dilindungi secara  hukum  dan  tidak  semua  tindakan  yang  dilakukan    tenaga  medis  terhadap  hak  reproduksi perempuan  merupakan tindakan pidana atau pidana.
Perkembangan teknologi yang cepat dan masif memberikan dampak ke masyarakat di Indonesia baik  dampak  positif  maupun  negatif  salah  satunya  yang  terkena  dampak  kemajuan  perkembangan jaman tersebut adalah Kota Nopan Setia. Perkembangan pada masyarakat di indonesia khusus di Kota Nopan Setia dalam hal ini banyak dipengaruhi oleh pergaulan bebas serta kurangnya kesadaran terhadap bahaya sex bebas, yang mengakibatkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan sampai berujung pada tindakan  aborsi.  Semakin  meningkatnya  kasus-kasus  kehamilan  di  luar  nikah  dan  multiplikasi keragaman  motivasi  pada  gilirannya  mendorong  orang-orang  tertentu  cenderung  menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib. Fenomena yang diangkat di dalam penelitian ini adalah  tindakan  aborsi  yang  dilakukan  oleh  seorang  perempuan  hamil  di  Kota  Nopan  Setia.  Kasus aborsi yang sering dilakukan adalah karena hamil diluar nikah untuk menghindari malu, atau remaja yang berpacaran dan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya atau korban pemerkosaan sering kali  terus  membayangkan  pemerkosaan  tersebut  hingga  mereka  hamil.    Peraturan  di  Indonesia, khususnya  KUHP,  melarang    melakukan  aborsi  dengan  alasan  apapun.    Namun  hukum  kedokteran memperbolehkan aborsi namun hanya atas indikasi medis.  Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  mengenai  tindak  pidana  aborsi  dan  mengetahui  sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi yang disengaja.  Mengikis (Soekarno, 2003).
Dalam  perkara  putusan  nomor  44/Pid.Sus/2020/PN.Lbs  terpidana  adalah  seorang  perempuan bernama Sri Hanni Patimah (Hani) di Kota Nopan Setia. Perempuan itu didakwa melakukan tindak pidana aborsi. Kejadian aborsi terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 13.30, dimana terdakwa merasakan mulas hendak buang air besar, lalu terdakwa pergi kekolam ikan disamping rumahnya.  Kemudian,  terdakwa  duduk  jongkok  diatas  pohon  kelapa  yang  tumbang,  lalu  tidak  lama kemudian bukan tinja yang keluar melainkan kepala anak terdakwa.Terdakwa melakukan persalinan secara seorang diri dan tidak lama kemudian dia memanggil adiknya yang bernama Via Rianti untuk meminta  tolong  mengambilkan  gunting  kemudian  adik  bertanya  gunting  tersebut  untuk  apa  namun terdakwa langsung menyuruh adiknya pergi setelah itu terdakwa memotong tali plasenta dan membuang bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut kedalam parit.
Dalam konteks Indonesia, sangat sedikit penelitian yang berhasil melaporkan perlunya aborsi yang  aman  atau  penghentian  kehamilan  di  Indonesia,  hal  ini  dikarenakan  peraturan  hukum    masih sepenuhnya  melarang    kegiatan  terkait  aborsi,  kecuali  pada  beberapa  pengecualian.  Dua  penelitian berupaya memberikan perkiraan angka aborsi per 1.000 perempuan per tahun di Indonesia. Pada tahun 2000, berdasarkan penelitian di enam wilayah di Indonesia, perkiraan jumlah aborsi adalah 37 per 1.000 perempuan  berusia  15  hingga  49  tahun  (Guttmacher  Institute:  4.444  2008).Rata-rata  wanita  yang melakukan aborsi  berusia antara 20 dan 29 tahun (46).  %), menikah (66%) (Guttmacher Institute: 2008).  Penelitian terbaru dari Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2018, angka aborsi di Pulau Jawa sebesar 42,5 aborsi per 1. 000 perempuan berusia 15-49 tahun (Giorgio, M.M, et.al, 2020). Angka ini  lebih  tinggi  dibandingkan  angka  aborsi  global,  yakni  39/1000  perempuan.  (WHO:2020). Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia (Studi Kasus Putusan Nomor 44 pid.sus 2020 PN.lbs)”.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  perempuan yang  melakukan  aborsi  di  Kota  Nopan  Setia,  dengan  menggunakan  studi  kasus  Putusan  Nomor  44 Pid.Sus 2020 PN.Lbs. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih dalam tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku aborsi, serta pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  bersifat  hukum  dan  berkaitan  erat  dengan  hukum  perpustakaan  yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen perpustakaan dari data sekunder khususnya jurnal penelitian dan disertasi. Menurut Soerjono Soekanto (2019), pendekatan hukum baku adalah penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  dokumen  kepustakaan  atau  data  sekunder  sebagai  landasan penelitian dengan mencari peraturan dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengumpulkan  dokumen-dokumen  berupa  teori,  asas  hukum  dan peraturan hukum terkait dengan tindak pidana perempuan yang melakukan aborsi. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dan bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengilustrasikan ketentuan hukum yang  berlaku  saat  ini  dan  yang  telah  lama  ada  terkait  dengan  teori  hukum  mengenai pertanggungjawaban  pidana  bagi  perempuan  pelaku  aborsi  di  Kota  Nopan  Setia.  Sumber  penelitian bahan hukum dalam penelitianini terdiri sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat, literatur, junal hukum, dokumen resmi dan lainnya adalah:
a.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b.    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
c.    Putusan Nomor 44 Pid.Sus 2020 PN.Lbs
d.    Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian
2. Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang meliputi buku teks karya para ahli hukum berpengaruh, jurnal hukum, opini akademis, kasus, kasus hukum, dan hasil penelitian simposium terkini yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Dokumen hukum tersier adalah dokumen hukum yang melengkapi, memandu, dan menjelaskan tambahan dokumen hukum primer dan sekunder. Dokumen hukum tersier yang dimasukkan dalam
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penelitian ini antara lain kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia Teknik  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan.  Cara  tersebut  meliputi  mempelajari berbagai sumber bacaan tekstual dari para ulama, khususnya buku-buku teori tentang hukum, jurnal hukum,  jurnal  hukum  serta  bahan  kuliah  dan  peraturan  hukum  pidana  dan  dasar-dasar  penuntutan hukum.Dalam hal ini studi pustaka penelitian melalui Putusan Nomor 44 pid.sus 2020 PN.lbs Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen berupa teori, asas hukum dan peraturan hukum terkait dengan tindak pidana perempuan yang melakukan aborsi. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dan bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengilustrasikan ketentuan hukum yang  berlaku  saat  ini  dan  yang  telah  lama  ada  terkait  dengan  teori  hukum  mengenai pertanggungjawaban pidana bagi perempuan pelaku aborsi di Kota Nopan Setia.
Dalam penelitian ini pengolahan dokumen penelitian adalah kegiatan melaksanakan penelitian secara  sistematis  dengan  cara  memilih  dokumen  penelitian,  kemudian  mengklasifikasikannya berdasarkan  klasifikasi  dokumen  penelitian  dan  mensintesis  hasil  penelitian  secara  sistematis  dan logistik.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi Di Kota Nopan Setia (Studi Kasus Putusan Nomor: 44/PID.SUS?2020?PN.LBS)
Salah satu tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Bagian IV UUD 1945, “adalah untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh orang yang berasal dari India”. Konten untuk anak-anak dan masyarakat umum (Sawicki, 2019). Oleh karena itu, janin berhak mendapat perlindungan negara yang dijamin oleh Konstitusi. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 antara lain mengatur tentang pemeliharaan anak. Kualitas, keamanan dan tanggung jawab dalam melindungi perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kesetaraan karena kesetaraan merupakan hak satu-satunya bagi ibu atas kesehatan reproduksi.
Aborsi  yang  sah  dalam  hukum  pidana  positif  Indonesia  adalah aborsi  provocatus mediais/ therapeuticus ,  sehingga  aborsi  yang  dimaksudkan  untuk  melindungi  perempuan  dengan kehamilan yang tidak diinginkan adalah ilegal  karena bertentangan dengan sila I dan II Pancasila serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait aborsi dalam hukum positif Indonesia. (Wibowo, 2019). Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan undang-undang, larangan tersebut disertai dengan ancaman dan menentukan sifat hukuman tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Tindakan yang dapat dikenakan sanksi apabila melakukan perbuatan baik aktif maupun diam- diam sesuai dengan ketentuan hukum pidana, melanggar hukum, tidak mempunyai dasar hukum, atau mengganggu ketertiban umum (termasuk tanggung jawab dan tanggung jawab, disengaja atau lalai), tidak ada. alasan untuk memaafkan.
Apabila  kita  dapat  membedakan  antara  perbuatan  pidana  (bentuk  obyektif)  dan pertanggungjawaban pidana (keadaan subyektif, yaitu berkaitan dengan sikap internal pelaku), maka orang tersebut dihukum, dihukum, akan dihukum, dibebaskan atau dibebaskan dengan segala alasan. pidana. nakal. (Teokharov, Bondar, & Batbold, 2021). Dalam pertanggungjawaban pidana, tanggung jawab  atas  sebab-sebab  pidananya  berada  pada  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Jika seseorang melakukan atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum, ia dapat dinyatakan bersalah, namun ia dapat kehilangan tanggung jawab jika ada alasan untuk tidak ditangkap. (Arsalna & Susila, 2021).
Tanggung jawab pidana mempunyai hubungan dengan masyarakat, khusus hubungan tanggung jawab dengan masyarakat sebagai suatu fungsi, disini fungsi tanggung jawab mempunyai kekuasaan untuk memutus tindak pidana, maka tanggung jawab disini mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial agar tidak terjadi tindak pidana dalam masyarakat (R Wulandari, 2019). Selain itu, pertanggungjawaban pidana  dalam  sistem common  law juga  berkaitan  dengan mens  rea ,  pertanggungjawaban  pidana didasarkan pada keadaan mental, khususnya pikiran kriminal. (Situmorang, 2019).
Vonis pidana aborsi salah satunya terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Suhuing (No. 44 PID SUS PN 2020). LBS mengikuti tujuan hukum UU 17 Tahun 2016 tentang perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang pengasuhan anak, namun berbeda dengan yang tertuang dalam UU Kesehatan. Putusan Nomor 44 PID SUS Tahun 2020 PN.LBS tidak ada ketentuan undang-undang kesehatan. Sebab, terkait
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ketentuan aborsi, UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya, termasuk KUHP dan UU 17 Tahun 2016 tentang perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dalam hukum pidana, “tanggung jawab” adalah sentral konsep yang dikenal dengan doktrin perbuatan yang salah. Dalam bahasa latin doktrin dosa disebut mens rea . Doktrin mens rea didasarkan pada suatu perbuatan yang hanya membuat seseorang bersalah  jika pikirannya jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin ini dinyatakan sebagai berikut: suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah, kecuali akalnya secara hukum patut dicela. Hukum Indonesia mengatur  aborsi dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Ariyad & Masyhar, 2020).
Hal  ini  diperkirakan  akan  digunakan  di  masa  depan  untuk  memutuskan  apakah  akan mempertimbangkan penjara sebagai hukuman atau hukuman pidana lainnya atau tidak, dengan melihat dan memperimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sebenarnya persoalan aborsi yang disebut tindak pidana  atau  kejahatan  ini  ada  dalam  hukum  pidana,  namun  merupakan  suatu  acara  pidana  karena berbagai  alasan  dan  situasi  yang  berkaitan  dengan  keamanan,  hak  asasi  manusia,  dan  perlindungan anak. Aborsi yang tidak termasuk aborsi, termasuk dalam UU Kesehatan no. Nomor 36 Tahun 2009 memberikan hukuman dan sanksi yang lebih tinggi dibandingkan yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Hukuman pidana bagi pelaku aborsi tidak lepas dari apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam  mengambil  keputusan.  Pertimbangan  juri  adalah  suatu  proses  pengambilan  keputusan  yang memberikan  dasar  yang  kuat  terhadap  suatu  keputusan  dengan  cara  memodifikasi  /menghilangkan fakta-fakta  yang  sah  dan  tujuan-tujuan  serta  perkara-perkara  hukum  yang  didukung  oleh  argumen- argumen rasional dan keyakinan juri (E. Wulandari dan Fidiyani, 2018). Hukuman ini memiliki tujuan melindungi  kepentingan  anak  di  bawah  umur,  sehingga  sedapat  mungkin  menghindari  ancaman perampasan  kemerdekaan.  Sebagaimana  tercantum  dalam  berbagai  instrumen  internasional,  tidak seorang pun dapat secara hukum merampas kebebasan seorang anak dengan melanggar hak-haknya. Hukuman harus pantas untuk anak-anak dan harus menjadi upaya terakhir untuk mengajar anak-anak agar tidak melakukan hal-hal buruk.
Bagi  perempuan  yang  melakukan  aborsi,  ia  dapat  didakwa  melakukan  tindak  pidana  jika memenuhi  empat  unsur  tindak  pidana  tersebut:  ia  melakukan  tindak  pidana,  ia  dapat  dimintai pertanggungjawaban,  dan  ia  melakukannya.  dengan  tidak  melakukannya.  ekonomi  Apabila  empat syarat  berikut  terpenuhi,  selain  pertanggungjawaban  pidana,  pelaku  juga  dapat  dihukum  menurut undang-undang  yang  menentukan  tujuan  undang-undang  ex  post  facto  (hukuman  baru  sebelum hukuman yang sekarang). Putusan Nomor 44 PID SUS Tahun 2020 Tentang Penetapan Sanksi Pidana Dalam Perkara PN. LBS, hakim memiliki banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Hak-hak tersebut adalah (Sirait dan Rafiqi, 2019): a. Adanya Kesalahan;
b. Bersifat melawan hukum;
c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf, alasan pembenar).
Jika melihat studi kasus putusan Nomor 44 PID SUS 2020 PN.LBS, bahwa yang diketahui yang melakukan  perbuatan  pidana  tersebut  adalah  bernama  Sri  Hanni  Patimah,  yang  mana  dalam  hal  ini perbuatan yang dia lakukan adalah dengan sengaja merampas nyawa anaknya (perbuatan tersebut pada saat  setelah  selesai  melahirkan  anak  tersebut  dibuang  kedalam  parit).  Maka  perbuatannya  tersebut dengan  jelas  dan  secara  nyata  merupakan  perbuatan  sifat  secara  hukum  dan  dengan  demikian perbuatannya tersebut dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana dan dapat diancam pidana penjara.
Menurut  penulis, apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim  di atas, masih terkesan lunak dan tidak adil, karena hakim tidak mempertimbangkan permasalahan ini berdasarkan Undang- Undang Kesehatan hanya mempertimbangkan permasalahan tersebut.  dalam UU Perlindungan Anak. Selain itu, hal inilah yang membuat penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana dalam putusan ini tidak sejalan dengan tujuan UU Kesehatan karena beberapa alasan sebagai berikut:
a. Sebab jika kita melihat rumusan ketentuan pidana Pasal 194 Jo 75 UU No.  Pasal 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b. Karena  dibandingkan  dengan    berkurangnya  jumlah  calon  generasi  penerus  negeri  ini  dan diabaikannya nilai-nilai yang ada di masyarakat, maka keputusan tersebut tidak dapat menciptakan rasa keadilan di masyarakat;
Pada dasarnya penerapan sanksi pidana dalam KUHP untuk menentukan pidana selalu menjadi milik  pelaku  yaitu  orangnya.  Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  pertimbangan  hakim  yang dilakukan secara normatif dan teleologis sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan (Begaliyev, Sakhatova, Temirova, Paryzkyi, & Kuprienko, 2020). Penelitian yang berdasarkan kedua asas tersebut dilakukan oleh hakim secara bijaksana dan terampil agar kepastian hukum dan keadilan dapat berjalan beriringan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 44 PID SUS 2020 PN LBS telah memenuhi tujuan regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tidak  memenuhi  tujuan  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Kesehatan.  Menurut  penulis,  Dewan Majelis  hakim  tidak  mempertimbangkan  permasalahan  ini  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melainkan hanya mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak, selain itu penerapan sanksi pidana dalam putusan ini tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Kesehatan dengan beberapa alasan sebagai berikut : karena kalau dilihat dari ketentuan pidana Pasal 194 Jo 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khusus pidana penjara paling lama  10  tahun,  karena  menyangkut  pengurangan  potensi  generasi  mendatang  bagi  negara  ini  dan mengabaikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, keputusan tersebut tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutuskan  PErkara  Terhadap  Perempuan  Yang Melakukan  Aborsi  di  Kota  Nopan  Setia  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor: 44/PID.SUS/2020/PN.LBS)
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus (Rusli Muhammad,2017. 1 Peninjauan kembali hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan  nilai putusan hakim, mengandung keadilan dan  kepastian hukum, selain itu juga membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat sehingga pertimbangan hakim  harus dipertimbangkan secara matang dan baik dan  hati-hati.    Tahap  akhir,  dimana  majelis  hakim  telah  mempertimbangkan  seluruh  fakta  yang dihadirkan selama persidangan, hingga berujung pada keputusan hakim. Sebagai pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Negara, Hakim bertanggung jawab mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan  kewajibannya  dan  harus  beralasan,  bebas,  jujur,  dan  tidak  memihak  sebelum  menilai  menurut hukum Hakim ditentukan dalam Undang-undang.  Pasal 1 ayat (8) dan (9) KUHAP.  Pertimbangan hukumnya adalah:

## Surat Dakwaan
Surat  Dakwaan  merupakan  dasar  hukum    hukum  acara  pidana  karena  disinilah  persidangan berlangsung,  surat  dakwaan  mencantumkan  identitas  terdakwa  dan  juga  menguraikan  perbuatan terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana.sebagaimana dalam putusan Nomor 44 Pid.Sus Tahun 2020 PN.Lbs bahwa terdakwa diadili oleh Menteri Kehakiman atas tindak pidana pertama berdasarkan Pasal 80 ayat (3), ayat (4) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  juncto  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Ketentuan  Penetapan.Pemerintah mengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak    atau  Dakwaan  Kedua  pada  Pasal  341  KUHP (KUHP);

## Keterangan Saksi
Yang  menentukan  tindak  pidana  dalam  suatu  persidangan  adalah  keterangan  para saksi.Keterangan  seorang  saksi  dapat  dianggap  sebagai  alat  bukti  sepanjang  keterangan  itu  selalu berkaitan dengan perkara pidana yang didengar, disaksikan, atau dialami langsung oleh orang itu dan
1 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, 2017 hlm 212 -220
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
harus dihadirkan di sidang dengan sumpah.Dalam putusan tersebut, ada 5 orang saksi yang dihadirkan di persidangan.

## Keterangan Terdakwa
Terdakwa  Sri  Hanni  Patimah  diajukan  ke  pengadilan  dalam  kasus  ini,  dengan  tuduhan melakukan  aborsi berdasarkan Pasal 341 KUHP yang berbunyi: Seorang ibu  karena takut  ketahuan melahirkan  pada  atau dalam waktu singkat.  Setelah melahirkan, dengan sengaja  membunuh anak Anda atau mengancam akan membunuh anak Anda sendiri, ancaman hukumannya paling lama tujuh tahun penjara. Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau; b. 1 (satu) helai rok panjang warna cokelat;
c. 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna cokelat.

## Pertimbangan Hakim dalam Putusan 44 Pid.Sus 2020 PN.Lbs,ialah :
Selama  persidangan,  terdakwa  dalam  kondisi  fisik  dan  mental  yang  baik  dan  dapat menyebutkan  identitasnya  dengan  jelas,  namun  selama  interogasi  terdakwa  Shri  Hanni  Patima membenarkan  seluruh  identitasnya    dan  tidak  mengkonfirmasi  identitasnya  sebagai  perempuan  atau tidak  menyangkal  identitas  orang  lain  yang  disebutkan  dalam  surat  dakwaan.Terdakwa  juga  dapat menjelaskan secara detail awal mula kejadian aborsi yang terjadi pada tanggal14 Februari 2020,pada hari Jumat,sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di sekitar parit kolam ikan dekat rumah terdakwa di Kota Nopan Setia, Jorong V, Nagari Lansek Kadok, Rao Selatan, Pasaman. Terdakwa telah melahirkan seorang bayi laki-laki dan kemudian membuangnya di lokasi tersebut.
Dalam  persidangan,  terdakwa  mengakui  semua  kesalahannya  dan  mengakui  bahwa  ia melakukan  aborsi  karena  tidak  menginginkan  anak  tersebut  dilahirkan,  dan  bermaksud  untuk menelantarkan anak tersebut karena akan mempermalukan terdakwa  jika ia benar-benar melakukannya. Berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  diperoleh  fakta-fakta  hukum sebagai berikut:
Pada Jumat, 14 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB,bertempat di rumah terdakwa di Kota Nopan Setia, Jorong V, Nagari Lansek Kadok, Rao Selatan, Pasaman.Terdakwa merasakan sakit perut dan nyeri seperti sedang buang air besar, terdakwa kemudian berjalan menuju kolam di belakang rumah, berjongkok pada batang pohon palem yang tumbang di pinggir kolam, dan  buang air  selama 15 menit.
Ternyata  yang  awalnya  niat  untuk  buang  air  besar,  melainkan  kepala  bayi  yang  keluar  dari kemaluan terdakwa, dengan kepala bayi yang masih menempel di kemaluannya, ia pergi ke sumur dekat rumahnya dan terus melahirkan,  dengan cara menarik kepala bayi  hingga  seluruh tubuh bayi keluar.
Setelah bayinya keluar, terdakwa  memanggil saudara perempuan terdakwa, anak saksi Fina, yang ada di  rumah untuk mengambil gunting. Anak Saksi Fina menanyakan kegunaan gunting tersebut, namun terdakwa tidak menjawab dan malah diminta pergi.Setelah saksi anak Fina menerima gunting tersebut,  terdakwa  berjalan  ke  pinggir  parit  sambil  menggendong  bayi  tersebut  dan  menggunakan gunting tersebut untuk memotong tali pusat ari-ari, bayi yang  dilahirkan terdakwa  kemudian dibuang ke selokan di kolam ikan.
Setelah  membuang  bayi  tersebut,  anak  saksi  Fina  kembali  menemui  terdakwa  dan  melihat terdakwa sedang duduk di dekat lubang kolam.Anak Saksi Finas bertanya kepada terdakwa apa yang dilakukannya dan terdakwa menjawab tidak ada di sana dan terdakwa meminta anak Saksi Fina untuk membelikannya minuman.Setelah membeli minuman, terdakwa kembali meminta saksi Ibu Fina untuk membawakan handuk dan celana dalam dan terdakwa mandi di kolam ikan tersebut.
Bahwa  pada  Minggu,  16  Februari  2020,  sekitar  sore  hari,  bertempat  dikolam  ikan  dekat rumahTerdakwa di Kota Nopan Setia, Jorong V, Nagari Lansek Kadok, Rao Selatan, Pasaman Saksi Safria dipgl  Didi hendak memberi makan ikan di kolam ikan. Saat itu Saksi kemudian mencium bau busuk, dan mencari sumbernya. Akhirnya Saksi Didi menemukan sumber bau, yakni sesosok mayat bayi yang sedang dalam posisi telungkup diparit dekat kolam tersebut;
Bahwa  atas  penemuan  tersebut,  Saksi  Didi  kemudian  melaporkannya  ke  Polisi  dan memberitahukannya ke Saksi Yulma sri pgl Masri, setelah diperiksa di klinik, diketahui Terdakwa baru saja melahirkan seorang anak dan mengakui mayat bayi tersebut adalah anaknya. Terdakwa sebelumnya
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pernah  berhubungan  badan  dengan  Anak  Saksi  Idham  Khalid  sebanyak  dua  kali  pada  pertengahan tahun2019;
Yang memulai hubungan badan tersebut adalah Anak Saksi Idham Khalid pada saat Terdakwa tertidur, terdakwa belum menikah dan tidak memiliki pasangan serta belumPernah berhubungan badan selain dengan Anak Saksi Idham Khalid.Tidak ada yang mengetahui bahwa terdakwa sedang hamil hingga saat terdakwa melahirkan, karena terdakwa memang menyembunyikan kehamilannya.Terdakwa tidak  menginginkan  kelahiran  bayi  tersebut  dan  memang  berniat  membuang  bayi  tersebut,  karena Terdakwa  malu  jika  ketahuan  hamil  dan  melahirkan  bayi  dari  hubungan  terlarang  dengan  adik Terdakwa apapun kondisinya.
Menimbang,  berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan Terdakwa  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  merampas  nyawa  anaknya;  Menimbang,  bahwa selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  unsur  dengan  sengaja  yang  merupakan  bentuk kesengajaan. Adapun yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan perbuatan yang  dilarang  atau  tidak  melakukan  perbuatan  yang  diperintahkan  oleh  Undang-Undang.  Selain  itu perbuatan  tersebut  harus  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  dengan  dikehendaki  dan  diketahui (willenenweten)  oleh  pembuatnya,  bukan  karena  kelalaian;Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim berpandangan sudah menjadi pengetahuan umum jika bayi yang dilahirkan haruslah dirawat dengan baik atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan standar perawatan bayi yang baru dilahirkan. Dalam hal bayi tersebut tidak dirawat, bahkan langsung dibuang ke kolam ikan akan berakibat kematian;
Berdasarkan dari uraian di atas yang berkaitan dengan fakta – fakta hukum pada kasus perkara Putusan 44 Pid.Sus 2020 PN.Lbs terkait perbuatan aborsi yang dilakukan oleh seorang perempuan di kota Nopan Setia, diputuskan untuk tetap dilanjutkan keranah peradilan karena telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 341 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. Maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak ada unsur-unsur dasar pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, sehingga terhadap terdakwa dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Kemudian,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  183  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “pembunuhan  anak”  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan alternatif kedua. Dengan demikian, menurut Pasal 341 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hasil akhir pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini menyatakan Terdakwa Sri Hanni Patimah pgl Hani,  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  pidana  “pembunuhan  anak”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  kedua  Penuntut  Umum, Kemudian  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  perbuatannya  dengan  pidana  penjara selama 4 tahun.
Kronologis Putusan Nomor 44 pid.sus 2020 PN.lbs adalah sebagai berikut:

## a. Identitas Terdakwa
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa  dalam  tingkat  pertama  menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut  dalam  perkara  Terdakwa  yang bernama Sri Hanni Patimah pgl Hani yang lahir di Kota Nopan Setia pada tanggal 06 Januari 2002, jenis kelamin perempuan. Terdakwa bertempat tinggal di Kota Nopan, Setia Jorong V Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Terdakwa beragama islam. Dalam melakukan perbuatan  pengguguran  kandungan  sesuai  dalam  putusan  ini  terdakwa  masih  berusia  18  tahun  dan masih sebagai seorang pelajar.
b.  Duduk Perkara
Berawal  pada  hari  Jumat  tanggal  14  Februari  2020  sekira  pukul  13.30  WIB,  Terdakwa merasakan perutnya sakit seperti hendak buang air besar, lalu Terdakwa pergi ke kolam ikan di samping rumahnya. Disana Terdakwa duduk jongkok diatas pohon kelapa yang sudah tumbang yang menjorok ke dalam kolam.Tidak beberapa lama kemudian ternyata bukan tinja yang keluar melainkan kepala anak Terdakwa  yang  keluar  dari  kemaluan  terdakwa.Selanjutnya  Terdakwa  berdiri  dan  berjalan  menuju samping sumur dekat rumah Terdakwa yang berjarak lebih kurang 5 meter sambil memegang kepala anak  Terdakwa  yang  masih  tergantung  di  kemaluan  Terdakwa.  Kemudian  Terdakwa  melanjutkan persalinannya  dengan  cara  menarik  kepala  anak  tersebut  hingga  keluar  secara  utuh  berikut  tali
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
plasentanya.  Selanjutnya  Terdakwa  memanggil  adiknya  yang  bernama  Vina  Rianti  dan  meminta adiknya  untuk  mengambil  gunting.Setelah  Terdakwa  menerima  gunting  dari  adiknya,  Terdakwa kemudian pergi berjalan sambil menggendong bayi tersebut ke pinggir parit yang tidak jauh dari rumah Terdakwa,  lalu  Terdakwa  memotong  tali  pusar  bayi  tersebut.Setelah  memotong  tali  pusar  selesai, Terdakwa membuang bayi yang barusan dilahirkannya ke parit.
Bahwa perbuatan Terdakwa membuang bayi yang baru dilahirkannya ke parit pembuangan air kolam diketahui setelah saksi Safriadi pgl Didi mencium bau busuk di sekitar parit pembuangan air kolam pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB dan melihat sesosok mayat bayi  dengan  posisi  tertelungkup  dan  kemudian  saksi  Safriadi  pgl  Didi  melaporkannya  ke  pihak Kepolisian
Bahwa  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  luar  dalam  Bayi  X  nomor  :  11/VER/II/2020/Rs. Bhayangkara,  tanggal  17  Februari  2020,  kesimpulan  sebagai  berikut:  Telah  dilakukan  pemeriksaan pada mayat bayi laki-laki lebih kurang dua hari. Panjang badan 54 cm (lima puluh empat senti meter), berat badan 2000 gram (dua ribu gram), panjang tali pusat 7 cm (tujuh sentimeter), warna kulit putih, janin  lahir  sudah  bernafas  dan  sudah  cukup  bulan  (viabel),  penyebab  kematian  adalah  trauma  pada kepala.
Perbuatan terdakwa diatur dan ditangani secara pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (3), ayat (4) juncto  Pasal  76C  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang  Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. c. Amar Putusan
Berdasarkan adanya pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan amar putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Sri Hanni Patimah panggilan Hani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa 4 tahun penjara atas perbuatannya
3. Menetapkan bahwa waktu penangkapan atau penahanan  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diumumkan;
4. Penetapan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: -1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau; - 1 (satu) helai  rok  panjang  warna  cokelat;  -1  (satu)  helai  kain  sarung  motif  kotak-kotak  warna  cokelat. Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah). Sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Sri Hani Patimah secara nyata, sesuai fakta-fakta persidangan dan keyakinan penulis dalam hal ini dapat disimpulkan ialah melakukan tindak pidana pembunuhan anak

## IV.  KESIMPULAN
Menimbang bahwa pada dasarnya persoalan aborsi (aborsi) dianggap sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, namun hal tersebut didasarkan pada banyak faktor dan alasan  tertentu,  salah  satunya  karena  alasan  keselamatan  dan  keamanan.  Hak  asasi  manusia  dan perlindungan anak, oleh karena itu pengaturan mengenai tindak pidana aborsi juga diatur dalam UU Kesehatan no. 36 Tahun 2009 yang juga memuat sanksi aborsi, dengan ancaman hukuman yang lebih berat  dibandingkan  yang  ditentukan  dalam  KUHP  dan  KUHP.  UU  Perlindungan  Anak  dan  melihat kasus di atas, maka kelakuan Sri Hani Patimah memang nyata; Berdasarkan rincian persidangan dan keyakinan penulis terhadap kasus ini, dapat disimpulkan bahwa ia bersalah melakukan pembunuhan anak dalam tindak pidana lain.
Bahwa dengan melihat pertimbangan hakim telah terjadi unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Sri Hanni Patimah dengan merujuk pasal 341 KUHP, dengan melihat unsur-unsur tindak pidana yang ada  serta  fakta-fakta  persidangan  yang  ada  dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan  pidana  itu  ada  dan dengan sengaja dilakukan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Ariyad, F., & Masyhar, A. (2020). Abortion by Rape Victim: A Dilemma in the Drat of Penal Code and Indonesian  Health  Law: Journal  of  Law  and  Legal  Reform , 1 (4),  631-640. https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39659
Arsalna, H. A., & Susila, M. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan  Di Luar Nikah. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2 (1), 1-11, https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563
Begaliyev,  Y.  N.,  Sakhatova,  S.  Y.,  Temirova,  A.  Z.,  Paryzkyi,  I.  V.,  &  Kuprienko,  V.  M.  (2020). Features of criminal liability of Juvenile criminals: International legal and comparative analysis. International
Journal
of Criminology and
Sociology, 9, 1579-1586,
https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.180
De Giorgio, A., Kuvačic, G., Milic, M., & Padulo, J. (2018). The brain and movement: How physical activity  affects  the  brain. Montenegrin  Journal  of  Sports  Science  and  Medicine , 7 (2),  63-68, https://doi.org/10.26773/mjssm.180910
Febriani, Cindy. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta (Medepleger) Dalam Tindak Pidana Aborsi . [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Palembang. Patton Carl. V, Sawicki S. David, dan Clark J. Jennifer. (2016). Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Edition No. 3 , London and New York: Routledge.
Rahmawati, A., & R. C. L. Wulandari. (2019). ‘Influence of Physical and Psychological of Pregnant Women  Toward  Health  Status  of  Mother  and  Baby’. Jurnal  Kebidanan , 9 (2),  148-152, http://dx.doi.org/10.31983/jkb.v9i2.5237
Sebayang,  S.  K.,  &  Situmorang,  S.  H.  (2019).  Pengaruh  Nilai  Pelanggan,  Kepuasan  Pelanggan  dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan di Kota Medan. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia , 2 (2), 220–235, https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i2.86 Sirait,  E.W.  &  Rafiqi.  (2018).  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  PutusanTindak  Pidana Narkotika  Yang  Dilakukan  Pengedar  pada  Putusan  No:  2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn), Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 5 (1), 1-7, https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1956 Soekanto, Soerjono. (2019). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Soekanto, Soerjono., & Mahmudji, Sri. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Stewart, Jonathan., & Witte, Tricia H. (2020). Secondary trauma and parenting practices in Internet Crimes against Children Task Force investigators. American Journal of Criminal Justice, 45 (6), 1080-1099, https://doi.org/10.1007%2Fs12103-020-09530-8
Teokharov, A. K., Bondar, A. Y., & Batbold, G. (2021). Effectiveness of the execution of criminal 721 penalties .Yugra State University Bulletin.
WHO. (2020). Constitution of the World Health Organization edisi ke-49 . Jenewa Wibowo. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta :BumiAksara.
Zamroni,  Johny  Krisnan.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Aborsi ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar). Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 10 (02), 707-722, https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3078