## Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo

## Barmin Yusuf
Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo email: barminyusuf78@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  negara  yang  disepakati  oleh  para  pendiri  awal  negara  ini adalah mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan  sosial.  Untuk  dapat  mencapai  tujuan  ini,  negara  harus  melakukan pembangunan  di  segala  bidang.  Sebagai  sebuah  negara  yang  berdasarkan  hukum material  atau  sosial.  Indonesia  menganut  prinsip  pemerintahan  yang  menciptakan kemakmuran rakyat dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai pembangunan  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  guna  mencapai  tujuan  yang diinginkan.
Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai  sumber  salah  satunya  yaitu  berasal  dari  pemungutan  pajak,  baik  pajak

## Abstract
Land  and  Building  Tax  is  a  potential  source  of  revenue  for  the region  as  one  of  the  direct  taxes.  Land  and  Building  Tax  is  a central tax because the object is in the area, then the region gets a  bigger  share.  In  Gorontalo  Regency,  mainly  Tolagohula  Sub- district, as in other parts of Indonesia, the land and property tax (PBB)  is  one  source  of  local  revenue.  The  management  of  the land  and  building  tax  (PBB)  in  Tolangohula  sub-district  is expected  to  lead  to  the  welfare  of  the  people  in  Gorontalo Regency. The purpose of this study is to determine how the effectiveness of tax revenue Earth and Building (PBB) in District Tolangohula Gorontalo  District.  Using  the  Ratio  of  the  effectiveness  of  Land and  Building  Tax  revenues  (PBB)  shows  the  ability  of  local governments  in  mobilizing  Land  and  Building  Tax  (PBB)  in accordance  with  the  targeted.  The  ability  to  obtain  Land  and Building Tax (PBB) is categorized effective if this ratio reaches at least  1  or  100%.  Overall,  the  acceptance  effectiveness  of  Land and  Building  Tax  (PBB)  in  District  Tolangohula  Regency Gorontalo  during  the  period  of  2012  to  2014  is  in  the effectiveness category.

## Keywords: Land and Building Tax, Effectiveness
negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal  dari  pemungutan  pajak.  Meskipun  pemungutan  pajak  merupakan  sumber terbesar  untuk  pendapatan  kas  negara  dalam  proses  pemungutannya  tidak  jarang sekali  mengalami  kendala  dan  masalah  seperti  masalah  minimnya  pengetahuan masyarakat  terhadap  pemungutan  pajak,  masalah  kesadaran  masyarakat  untuk menjadi  Wajib  Pajak  yang  bijak  dengan  membayar  pajak  kepada  negara,  serta masalah penunggakan pembayaran pajak di negara kita ini sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dapat  dimanfaatkan  untuk  berbagai  fungsi penentuan  kebijakan  yang  terkait  dengan  bumi  dan  bangunan.  Pajak  Bumi  dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah  satu  pajak  langsung.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  pajak  pusat karena  obyeknya  didaerah,  maka  daerah  mendapat  bagian  yang  lebih  besar. Mengingat  pentingnya  peran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  bagi  kelangsungan  dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif.  Penanganan  dan  pengelolaan  tersebut  diharapkan  mampu  menuju  tertib administrasi  serta  mampu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak. Penanganan dan pengelolaan pajak dapat diwujudkan  salah  satunya  dalam  pemungutan  PBB  diharapkan  pelaksanaan pemungutan  PBB  sesuai  dengan  aturan  undang-undang  PBB  yang  berlaku  saat  ini yaitu  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1984  sebagaimana  telah  diubah  menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994 Tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Demi  kelancaran  serta  keberhasilan  dalam melakukan  pelaksanaan  pemungutan  pajak  harus  didukung  dan  dijalankan  oleh pihak Fiskus, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) yang ada di  setiap  Kabupaten  di  Indonesia  dan  para  wajib  pajak.  Sebagai  unit  kerja  modern, struktur  organisasi  KP  PBB  mengalami  perubahan  sesuai  fungsi  yang menggabungkan  fungsi  pelayanan  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP),  fungsi  pelayanan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dari  KP  PBB  ke  dalam  satu  atap  pelayanan  yaitu Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  (KPP  Pratama).  Kedua  pihak  di  atas  saling berhubungan  dan  saling  mempengaruhi  terutama  dalam  hal  proses  pemungutan pajak. Dalam menjalankan fungsinya keduanya perlu mengetahui dengan jelas hak- hak  dan  kewajiban  masing-masing  dan  selanjutnya  menerapkannya  dalam  praktek. Disini  pihak  yang  menentukan  dalam  pemungutan  PBB  adalah  fiskus.  Dalam menjalankan  hak  dan  kewajiban  fiskus,  untuk  mencapai  kinerja  yang  baik  dan positif, fiskus harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, serta  mengacu  pada  prinsip  yang  ada  dalam  tata  pemerintahan  yang  baik  ( Good Governance ).  Dalam  praktek  berorganisasi, good  governance biasanya  dikaitkan dengan  mekanisme  pengawasan  internal (internal  control) yang  bertujuan  untuk meminimalkan  terjadinya  penyimpangan  ataupun  penyelewengan  dalam  organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak. Good  governance tidak  hanya  terbatas  pada  masalah  integritas,  tetapi  juga menyangkut  efisiensi  dan  efektivitas,  serta  profesionalisme  dan  akuntabilitas organisasi,  sedangkan  bagi  para  wajib  pajak  dalam  menjalankan  hak  dan kewajibannya  dengan  tingkat  kesadaran  hukum  yang  tinggi  diharapkan  mematuhi aturan yang ada yaitu Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Di  Kabupaten  Gorontalo,  utamanya  Kecamatan  Tolagohula,  sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu
sumber penerimaan daerah. Pengelolaan terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula pada akirnya diharapkan akan berujung pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.
Bertitik  tolak  dari  uraian  di  atas  maka  perlu  dikaji  dan  diteliti  secara mendalam  tentang “ Analisis  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo”.
2. KAJIAN TEORI

## 2.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi
Menurut  Bintoro  (2011  ;  hal  1)  pembangunan  adalah  suatu  orientasi  dan kegiatan  tanpa  aksi.  Development  is  not  a  stoke  concep.it  is  continously  changing.
Proses pembangunan sebenarnya adalah suatu perubahan sosial budaya.pembangunan  supaya  menjadi  suatu  proses  yang  dapat  bergerak  maju  atas kekuatan sendiri tergantung pada manusia dan struktur sosialnya.
Menurut  Siagian  (2012  ;  hal  41  )  pembangunman  adalah  usaha  yang  secara sadar  di  laksanakan  oleh  suatu  bangsa  negara  dan  pemerintah    dalam  rangka pembinaan bangsa.

## 2.2 Konsep Penerimaan Daerah
Barata  dan  Trihartanto  (2013  :  Hal  51)  menjelaskan  bahwa  penerimaan  atau pendapatan  Negara (government  revenue) adalah  semua  penerimaan  kas  umum  (kas pemerintah  pusat)  atau  kas  daerah  (kas  pemerintah  daerah)  dari  berbagai  sumber yang sah, yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat atau daerah.
Penerimaan daerah menurut Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 adalah uang  yang  masuk  ke  kas  daerah.  Sumber-sumber  penerimaan  daerah  dalam pelaksanaan desentralisasi, yaitu :
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b) Dana perimbangan
c) Pinjaman daerah
d) Hasil kekayaan  pengelolaan daerah lainnya yang dipisahkan
e) Lain-lain penerimaan yang sah

## 2.3 Konsep Pajak
Suparmoko (2010 : Hal 94) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah  pembayaran  iuran  oleh  rakyat  kepada  pemerintah  yang  dapat  dipaksakan dengan  tanpa  balas  jasa  yang  secara  langsung  dapat  ditunjuk.  Misalnya  pajak kenderaan bermotor, pajak penjualan, dan lain sebagainya.
Adapun  pengertian  pajak  menurut  Sumitro  sebagaimana  dikemukakan  oleh Darise  (2011  :  Hal  44)  adalah  iuran  rakyat  pada  kas  Negara  berdasarkan  undang- undang  (yang  dipaksawsekan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  balik (kontraprestasi)  langsung  yang  dapat  ditunjukan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum.

## 2.4 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Menurut  Soemitro  (2006:1)  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  pajak  yang dikenakan  atas  harta  tidak  bergerak,  oleh  sebab  itu  yang  dipentingkan  adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek  tidak  penting  dan  tidak  mempengaruhi  besarnya  pajak,  maka  disebut  juga pajak  objektif.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  salah  satu  pajak  pusat  yang merupakan  sumber  penerimaan  Negara  yang  sebagian  besar  hasilnya  diserahkan kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  masyarakat  daerah  tempat  objek pajak. Dari peranan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian PBB adalah iuran
yang  dikenakan  terhadap  orang  atau  badan  yang  secara  nyata  mempunyai  hak, memiliki,  menguasai  dan  memperoleh  manfaat  dari  bumi  dan  bangunan.  Namun sebagimana  telah  dirubah  dengan  UU  No.  28/2009  tentang  pajak  daerah  dan retribusi daerah yang baru, Pajak Bumi dan Bangunan kini merupakan Pajak Daerah yang 100 % penerimaannya akan diterima oleh Daerah yang bersangkutan. Dimana selama  ini  PBB  merupakan  pajak  pusat,  namun  hampir  seluruh  penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,  khusus  PBB  sektor  perdesaan  dan  perkotaan  dialihkan  menjadi  pajak daerah.  Sedangkan  PBB  sektor  perkebunan,  perhutanan,  dan  pertambangan  masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak  daerah,  maka  penerimaan  jenis  pajak  ini  akan  diperhitungkan  sebagai pendapatan asli daerah(PAD).
Subjek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang secara nyata :
a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau ; b. Memperoleh manfaat atas bumi , dan / atau ; c. Memiliki , menguasai atas bangunan , dan / atau ; d. Memperoleh manfaat atas bangunan.
Ditinjau  dari  jenis  pajaknya,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi dan  tubuh  bumi  yang  ada  dibawahnya,  permukaan  bumi  yang  meliputi  tanah  dan perairan  pendalaman (termasuk  rawa-rawa dan  tambak  perairan)  serta  laut  wilayah Republik  Indonesia.  Menurut  Mardiasmo  (2002:271)  dalam  menentukan  klasifikasi bumi  dan  bangunan,  Menteri  Keuangan  harus  memperhatikan  faktor-faktor  sebagai berikut:
a. Bumi/tanah:
1) Letak;
2) Peruntukan; 3) Pemanfaatan;
4) Kondisi;
b. Bangunan:
1) Bahan yang digunakan;
2) Rekayasa;
3) Letak;
4) Kondisi lingkungan dan lain-lain

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Obyek Penelitian
Berdasarkan  objek  judul  penelitian  yang  diteliti,  maka  yang  menjadi  sasaran dan daerah penelitian adalah di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Waktu Penelitian yang digunakan adalah selama tiga bulan.
3.2 Definisi Operasional
Untuk  mengarahkan  penelitian  ini,  maka  terlebih  dahulu  didefinisikan indikator  operasional  yang  terkandung  dalam  obyek  penelitian  sehingga  hasil  yang diharapkan dalam penelitian ini dapat tercapai yaitu sebagai berikut :
1. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas umum atau kas daerah (kas pemerintah  daerah)  dari  berbagai  sumber  yang  sah,  yang  menambah  ekuitas dana  dalam  periode  tahun  anggaran  bersangkutan  yang  menjadi  hak pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau  badan  yang  secara  nyata  mempunyai  hak,  memiliki,  menguasai  dan memperoleh  manfaat  dari  bumi  dan  bangunan  di  Kecamatan  Tolangohula Kabupaten Gorotalo.

## 3.3 Metode Pengumpulan Data
Untuk  dapat  mencapai  tujuan  penelitian  dan  untuk  membuktikan  kebenaran hipotesis  yang  telah  diajukan  dalam  penulisan  ini  serta  untuk  mendapatkan informasi  yang  objektif,  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  maka  dilakukan metode pengumpulan data sebagai berikut
1. Penelitian  Kepustakaan (Library  Research) yaitu  Penelitian  yang  dilakukan dengan mengutip beberapa  literatur – literatur seperti : Buku – Buku, Majalah, Brosur,  dan  karangan  lainnya  yang  erat  hubungannya  dengan  permasalahan yang  diteliti.  Dengan  kata  lain  penulis  mengumpulkan  data  yang  sifatnya dokumen sehubungan dengan objek yang akan diteliti.
2. Penelitian Lapangan (Field Researh)
a. Observasi
Yaitu dengan melakukan pengamatan serta pencatatan secara langsung dan terstruktur pada objek penelitian menyangkut variabel yang diangkat dalam penulisan ini.
b. Wawancara. Selain itu dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti.
c. Dokumentansi
Yaitu berupa upaya pengumpulan data melalui pencatatan dari berbagai dokumen yang mendukung penelitian atau bukti – bukti yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3.4 Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti guna menguji hipotesis yang diajukan, yaitu:
a) Data  kuantitatif  yang  berupa  berbagai  jenis  data  dalam  bentuk  angka- angka.
b) Data  kualitatif  yaitu  data  yang  dapat  mendukung  data  kuantitatif  dalam pemecahan  kasus  yang  berupa  penjelasan  secara  deskriptif  terhadap berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  dalam  pemecahan  kasus  seperti informasi – informasi yang berkaitan dengan masalah
2. Sumber data
a. Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian baik melalui pengamatan maupun wawancara (interview)

## b. Data Sekunder
Yaitu data yang telah ada pada obyek penelitian atau data hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dimana data tersebut bersumber dari dokumen organisasi tersebut atau institusi lainnya, yang dianggap berkaitan atau relevan dengan masalah yang di bahas

## 3.5 Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan serta untuk menganalisisi variabel yang diangkat, yaitu :
1. Metode  kualitatif  Yaitu  menguraikan  dan  menganalisa  data-data  yang ditemukan di lapangan secara deskriptif.
2.    Metode  kuantitatif  Untuk  menghitung  tingkat  efektifitas  pajak  bumi  dan bangunan  dilakukan  menggunakan  rasio  efektifitas  pajak  sebagaimana dikemukakan  oleh  Mahmudi  (2010  :  129)  yaitu  dengan  cara membandingkan realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan PBB. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :
Rasio Efektifitas PBB  =  Realisasi Penerimaan PBB   X 100%

## Target Penerimaan PBB
Rasio  efektivitas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menunjukan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mengumpulkan  pajak  daerah  sesuai  dengan  yang ditargetkan.  Kemampuan  memperoleh  pajak  dikategorikan  efektif  apabila  rasio  ini mencapai minimal 1 atau 100%.
Selanjutnya  standar  efektivitas  yang  ditetapkan  melaui  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri no. 690.900-327 tahun 1994 adalah sebagai berikut :
- Koefisien efektivitas bernilai di bawah  40%   adalah    sangat   tidak efektif
- Koefisien  efektivitas  bernilai  dari    40%    sampai  dengan  60%      adalah  tidak efektif
- Koefisien efektivitas bernilai di atas 60%  sd. 80%  adalah kurang efektif
- Koefisien efektivitas bernilai di atas 80%  sd.  90%  adalah cukup efektif
- Koefisien efektivitas bernilai di atas 90%  sd.  100%  adalah efektif
-    Koefisien efektivitas bernilai di  atas 100%   adalah  sangat  efektif
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Target  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula dilakukan oleh pemerintah desa, dibawah koordinasi  langsung  oleh  pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  dalam  hal  ini  adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemerintah Kecamatan.
Adapun  target  penerimaan  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo tahun 2012-2014 dirinci per desa yang dapat ilihat pada tabel dibawah ini :

## Tabel 5.4 Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Tolangohula Tahun 2012-2014
NO DESA TARGET 2012 2013 2014 1 Gandasari 23,369,074 23,897,534 22,469,908 2 Sukamakmur 16,304,063 17,084,841 13,342,446 3 Molohu 15,180,866 15,852,925 12,477,033 4 Lakeya 5,200,000 5,306,789 5,266,949 5 Binajaya 6,395,141 6,983,943 6,518,462 6 Polohugo 8,135,796 8,393,043 13,718,822 7 Tamaila 7,546,569 8,007,968 7,339,084 8 Sidoharjo 11,339,000 10,500,000 10,217,633 9 Sukamakmur Utara 14,253,054 14,501,245 12,650,413 10 Margomulya 16,009,701 16,266,970 13,620,472 11 Makmur Abadi 4,993,170 5,543,855 5,478,105 12 Gandaria 3,840,000 4,305,502 5,096,455 13 Ombulotango 6,798,438 7,172,196 6,891,097 14 Tamaila Utara 3,984,534 4,495,057 4,368,197 15 Himalaya 2,560,000 2,802,383 2,800,103 Jumlah 145,909,406 151,114,251 142,255,179
Sumber Data : DPKAD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016
Dari  tabel  5.4  diatas  dapat  dilihat  bahwa  target  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  dalam  hal  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo  pada  tahun  2012 adalah  sebesar  Rp.  145.909.406,-  kemudian  pada  tahun  2013  sebesar  Rp. 151.114.251,-  dan  pada  tahun  2014  target  yang  ditetapkan  turun  menjadi  sebesar 142.255.179,.  Adapun  desa  dengan  target  penerimaan  PBB  terbesar  di  Kecamatan Tolangohula adalah di Desa Gandasari, Sukamakmur, Margomulya, dan Desa Molohu serta terkecil di Desa Himalaya.
Adapun realisasi penerimaan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan PBB di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, pada tabel dibawah ini :

## Tabel 5.5 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kecamatan Tolangohula Tahun 2012-2014 NO DESA REALISASI 2012 2013 2014 1 Gandasari 11,760,000 23,897,534 22,469,908 2 Sukamakmur 6,000,000 12,000,000 13,342,446 3 Molohu 12,181,000 15,852,925 12,477,033 4 Lakeya 3,350,000 5,306,789 5,266,949 5 Binajaya 6,395,141 6,983,943 6,518,462 6 Polohugo 8,135,796 8,393,043 13,718,822 7 Tamaila 5,850,000 8,007,968 7,339,084 8 Sidoharjo 11,339,000 10,500,000 10,217,633 9 Sukamakmur Utara 12,358,000 14,501,245 12,650,413 10 Margomulya 16,009,701 12,480,000 13,620,472 11 Makmur Abadi 4,993,170 5,543,855 5,478,105 12 Gandaria 3,840,000 4,305,502 5,096,455 13 Ombulotango 5,446,000 7,172,196 6,891,097 14 Tamaila Utara 3,984,534 4,495,057 4,368,197 15 Himalaya 2,250,000 2,802,383 2,800,103 Jumlah 113,892,342 142,242,440 142,255,179
Sumber Data : DPKAD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016
Dari  tabel  diatas  dapat  di  lihat  bahwa  realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo  pada  tahun  2012 adalah  sebesar  Rp.  113.892.342,-.  Kemudian  meningkat  pada  tahun  2013  menjadi sebesar  Rp.  142.242.440,-  Pada  tahun  selanjutnya  yaitu  tahun  2014  realiasi penerimaan PBB di Kecamatan Tolangohula kembali naik meski sedikit yaitu menjadi Rp.  142.255.179,.  Adapun  desa  dengan  realisasi  penerimaan  PBB  terbesar  di Kecamatan  Tolangohula  adalah  di  Desa  Gandasari,  Sukamakmur,  Margomulya,  dan Desa Molohu serta terkecil di Desa Himalaya.
Selanjutnya dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo, sebagai berikut :
Tabel 5.6  Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo NO DESA TARGET REALISASI 2012 2013 2014 2012 2013 2014 1 Gandasari 23,369,074 23,897,534 22,469,908 11,760,000 23,897,534 22,469,908 2 Sukamakmur 16,304,063 17,084,841 13,342,446 6,000,000 12,000,000 13,342,446 3 Molohu 15,180,866 15,852,925 12,477,033 12,181,000 15,852,925 12,477,033 4 Lakeya 5,200,000 5,306,789 5,266,949 3,350,000 5,306,789 5,266,949 5 Binajaya 6,395,141 6,983,943 6,518,462 6,395,141 6,983,943 6,518,462 6 Polohugo 8,135,796 8,393,043 13,718,822 8,135,796 8,393,043 13,718,822 7 Tamaila 7,546,569 8,007,968 7,339,084 5,850,000 8,007,968 7,339,084 8 Sidoharjo 11,339,000 10,500,000 10,217,633 11,339,000 10,500,000 10,217,633 9 Sukamakmur Utara 14,253,054 14,501,245 12,650,413 12,358,000 14,501,245 12,650,413 10 Margomulya 16,009,701 16,266,970 13,620,472 16,009,701 12,480,000 13,620,472 11 Makmur Abadi 4,993,170 5,543,855 5,478,105 4,993,170 5,543,855 5,478,105 12 Gandaria 3,840,000 4,305,502 5,096,455 3,840,000 4,305,502 5,096,455 13 Ombulotango 6,798,438 7,172,196 6,891,097 5,446,000 7,172,196 6,891,097 14 Tamaila Utara 3,984,534 4,495,057 4,368,197 3,984,534 4,495,057 4,368,197 15 Himalaya 2,560,000 2,802,383 2,800,103 2,250,000 2,802,383 2,800,103 Jumlah 145,909,406   151,114,251   142,255,179   113,892,342   142,242,440   142,255,179
Sumber : DPKAD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Dari  tabel  5.6  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2012  taget  penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo adalah  sebesar  Rp.  145.909.406,-  dan  yang  terealisasi  adalah  sebesar  Rp. 151.114.251,-  kemudian  pada  tahun  2013  target  penerimaan  sebesar  Rp. 142.255.179 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp.  113.892.342,- dan pada tahun 2014 target yang ditetapkan pemerintah sebesar sebesar Rp. 142.242.440,- dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 142.242.440,-

## 4.2 Analisis  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.
Untuk  menghitung  tingkat  efektifitas  pajak  bumi  dan  bangunan  dilakukan menggunakan rasio efektifitas pajak sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2010) yaitu  dengan  cara  membandingkan  realisasi  penerimaan  PBB  dengan  target penerimaan PBB.  Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :
Rasio Efektifitas PBB  =  Realisasi Penerimaan PBB  x 100%

## Target Penerimaan PBB
Rasio  efektivitas  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo  menunjukan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam memobilisasi penerimaan yang berasal dari  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo  sesuai  dengan  yang  ditargetkan. Kemampuan  memperoleh  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo  dikategorikan  efektiv  apabila  rasio  ini  mencapai minimal 1 atau 100%.
Dari  penjelasan  diatas,  selanjutnya  dapat  dihitung  efektivitas  penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo, yang  dihitung  dengan  cara  membagi  realisasi  penerimaan  penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  (PBB)  dengan  target  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
Perhitungan  tentang  efektivitas  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut :
Tahun 2012 : Rasio Efektifitas PBB   =  Rp. 113.892.342,- Rp. 145.909.406 =  0,780 Atau 78,0 %
Hasil yang diperoleh pada tahun 2012, rasio efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 0,780. Oleh karena angka ini kurang dari 1, atau jika dikalikan 100 hasilnya sebesar 78,0  %.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo  pada  tahun  2012 kurang efektiv.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  target  yang  sangat  besar  ditetapkan oleh  pemerintah  daerah,  sedangkan  realisasinya  masih  kurang.  Selain  itu  masih kurang  tersedianya  infrastruktur  yang  mendukung  pada  tempat  pelelangan  ikan menyebabkan  rendahnya  relaisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

## Tahun 2013 :
Rasio Efektifitas PBB =  Rp. 142.242.440,-
Rp. 151.114.251,- =  0,941 =  94.1%
Hasil yang diperoleh pada tahun 2013, rasio efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 0,941. Oleh karena angka ini kurang dari 1, atau jika dikalikan 100 hasilnya sebesar 94.1%.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo  pada  tahun  2013 berada pada kategori efektiv.
Hal tersebut diatas disebabkan oleh adanya target retribusi tempat pelelangan ikan  (TPI)  yang  naik  dari  tahun  sebelumnya,  adapun  realisasinya  meningkat  dari tahun sebelumnya.
Tahun 2014 : Rasio Efektifitas PBB =  Rp. 142.255.179,-
Rp. 142.255.179,- =  1 =  100 %
Hasil yang diperoleh pada tahun 2014, rasio efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 1.  Oleh  karena  angka  ini  dikalikan  100  hasilnya  sebesar  100  %.  Dengan  demikian dapat dikatakan bahwa  penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo pada tahun 2014 sudah sangat efektiv.
Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  target  yang  sangat  besar  ditetapkan  oleh pemerintah  daerah  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  sedangkan  realisasinya  masih kurang meskipun ada peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya.
Dari hasil analisis efektivitas  penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo  pada  tahun  2012-2014,  maka  dapat disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel  5.7 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo NO TAHUN RASIO EFEKTIVITAS KETERANGAN PENERIMAAN PBB (%) 1 2012 78.06 Cukup Efektiv 2 2013 94.13 Efektiv 3 2014 100 Sangat Efektiv Sumber : Data Diolah  Tahun 2016
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  tahun  2012  rasio efetivitas  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Tolangohula Kabupaten  Gorontalo  adalah  sebesar  78,06%  atau  cukup  efektiv.  Pada  tahun  2013 rasio  efektivitas  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 94,13% oleh karena itu maka dapat dikatakan  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Tolangohula Kabupaten Gorontalo pada tahun ini sudah efektiv dan selanjutnya pada tahun 2014, rasio  efektivitas  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 100%  atau sangat efektiv.
Adapun efetivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo dirinci per desa yang ada, akan nampak pada tabel berikut ini :

## Tabel  5.8 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dirinci Per Desa di Kecamatan Tolangohula
NO DESA RASIO EFEKTIVITAS PBB 2012 2013 2014 1 Gandasari 50.32 100 100 2 Sukamakmur 36.8 70.24 100 3 Molohu 80.24 100 100 4 Lakeya 64.42 100 100 5 Binajaya 100 100 100 6 Polohugo 100 100 100 7 Tamaila 77.52 100 100 8 Sidoharjo 100 100 100 9 Sukamakmur Utara 86.7 100 100 10 Margomulya 100 76.72 100 11 Makmur Abadi 100 100 100 12 Gandaria 100 100 100 13 Ombulotango 80.11 100 100 14 Tamaila Utara 100 100 100 15 Himalaya 87.89 100 100
Sumber : Data Diolah  Tahun 2016
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa,  Desa  Binajaya,  Desa  Polohungo,  Desa Sidoharjo, Desa Makmur Abadi, Desa Gandaria, dan Desa Tamaila Utara adalah Desa dengan rasio penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula yang  sangat  efektiv,  dimana  dari  tahun  2012  sampai  2014  pemungutan  PBB mencapai 100%. Sedangkan Desa Sukamakmur mencatat rasio kurang efektiv selama tahun 2012 dan 2013 meskipun pada tahun 2014 mejadi sangat eketiv.
Selanjutnya dari tabel diatas juga nampak bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB)  di  semua  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Tolangohula  Tahun  2014 menunjukan hasil yang sangat efektiv atau 100%.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.Simpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan  pada  beberapa  bagian terdahulu dari penelitian ini, maka kesimpulan penelitian ini adalah:
1. Realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo,  terlihat  bahwa  meskipun  terjadi  kenaikan selama  tahun  2012-2014    namun  kenaikannya  belum  terlalu  besar,  dimana pada  tahun  2012  adalah  sebesar  Rp.  113.892.342,-  dan  kemudian  meningkat pada  tahun  2013  menjadi  sebesar  Rp.  142.242.440,-  serta  selajutnya  pada tahun tahun 2014 realiasi penerimaan PBB di Kecamatan Tolangohula kembali naik  meski  sedikit  yaitu  menjadi  Rp.  142.255.179,.  Hal  ini  karena  mengingat penetapan  besaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  disesuaikan  dengan  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kecamatan Tolangohula yang masih rendah.
2. Rasio  efektivitas  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan Tolangohula  tahun  2012-2014  menunjukan  peningkatan  yang  baik,  dimana tahun  2012    rasio  efetivitas  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo  adalah  sebesar  78,06%  atau cukup  efektiv.  Pada  tahun  2013  rasio  efektivitas  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo  adalah sebesar 94,13% oleh karena itu maka dapat dikatakan penerimaan Pajak Bumi dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo  pada tahun  ini  sudah  efektiv  dan  selanjutnya  pada  tahun  2014,    rasio  efektivitas penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Tolangohula Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 100%  atau sangat efektiv.
3. Dari  15  Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo,  Desa Binajaya, Desa Polohungo, Desa Sidoharjo, Desa Makmur Abadi, Desa Gandaria, dan Desa Tamaila Utara adalah Desa dengan rasio penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Tolangohula  yang  sangat  efektiv,  dimana  dari tahun  2012  sampai  2014  pemungutan  PBB  mencapai  100%.  Sedangkan  Desa Sukamakmur  mencatat  rasio  kurang  efektiv  selama  tahun  2012  dan  2013 meskipun pada tahun 2014 mejadi sangat eketiv.

## 5.2 Saran
Dari  simpulan  yang  diuraikan  di  atas,  maka  penulis  memberikan  saran masukan sebagai berikut :
1. Dalam  upaya  meningkatkan  realisai  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, mengoptimalkan kinerja aparat  desa,  yang  dalam  hal  ini  sebagai  petugas  pemungutan  pajak,  terutama dalam  hal  pencatatan  perubahan  nilai  objek  pajak  yang  ada  di  masing-masing Desa.
2. Selain  pencatatan  dan  pengukuran  terhadap  objek  pajak  di  desa  oleh  petugas pajak,  diharapkan  pula  peningkatan  peran  dalam  hal  koordinasi  pihak kecamatan.  Terutama  dalam  menyampaikan  sosialisasi  pemungutan  pajak dimaksud.
3. Peran  pemerintah  daerah  Provinsi  dalam  hal  pemberian  reward  kepada  kepala desa yang pencapaian penerimaan PBB mencapai 100% juga perlu ditingkatkan.

## 6. Referensi
Arsyad, Lincolyn,  2010, Ekonomi  Pembangunan , edisi Ke III, Bagian Penerbitan STIE YKPN : Yogyakarta.
Arsyad, Lincolyn, 2008, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah , edisi Ke II, BPFE : Yogyakarta.
Darise,  Nurlan,  2011, Pengelolaan  Keuangan  Daerah ,  Penerbit  PT  Index  Kolompok Gramedia, Jakarta
Halim, Abdul, 2010, Akuntansi Keuangan Daerah , Salemba Empat, Jakarta Jhingan,  ML,  2010. Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan. Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada Mahmudi,  2010, Analisis  laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah, UPP  STIM  YKPN, Yogyakarta.
Irawan & Suparmoko, 2012, Ekonomika Pembangunan , edisi Ke II, BPFE : Yogyakarta Kuncoro,  Mudradjat,  2010, Ekonomi  Pembangunan  (Teori,  Masalah,  Dan  kebijakan) , edisi Ke empat, UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
Sidik,  Machfud,  2010, Optimalisasi  Pajak  Dan  retribusi  Daerah  Dalam  Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
Suparmoko.  2010, Ekonomi  Publik  Untuk  Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah , penerbit Andi, Yogyakarta
Trihartono,  Bambang  dkk,  2013, Kekuasaan  Penegelolaan  Keuangan  Negara  / Daerah , Penerbit Gramedia, Jakarta.
Sumber Lain :
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Negara dan Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957, Tentang Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah