Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Demokrasi Lokal dalam Bingkai Pilkada di Aceh Pasca MoU Helsinki
Agus Junaidi 1 , Ruhdiara 2 , Siti Fatimah 3 1.2,3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
1 amaagusz@gmail.com, 2 ruhdiara496@gmail.com, 3 siti.fatimah@uin-suka.ac.id

## Abstract
P ilkada is a political competition in society and has built awareness about the rational use of voting rights, because voters are often influenced by other considerations such as personal proximity, kinship, ethnicity and so on. This is what is then ridden as one that causes conflict. Moreover, Aceh is a province with a special legal community unit which is contained in Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. One thing that is  special  is  the  political  problem,  where  Aceh  has  a  specialty  in  regulating  its  own politics and Aceh also has local parties that can participate in election contestations in Aceh. The purpose of this study is to find out how the political contestation in Aceh after Mou  Helsinki  in  the  2006  Pilkada,  2012  Pilkada,  and  2017  Pilkada.  In  this  study  the author uses a research method conducted by literature study. by collecting a number of recorded  events  and  then  analyzing  them  to  provide  a  general  narrative  according  to the phenomena found. The results showed that the Acehnese people  at the beginning of the post-MoU election in Helsinki were very interested in the existence of local parties, but lately the Acehnese people have seen more of the characters than the party.
Keywords: Pilkada , MoU Helsinki, and Politic.

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  ketatanegaraan  di  Indonesia  telah  mengalami  perkembangan  dan kemajuan,  selain  bisa  melaksanakan  otonomi  secara  luas,  nyata,  bertanggungjawab, namun hukum juga mengatur sendiri disetiap daerah (Ulya, 2014). Seperti pilkada yang merupakan kompetisi politik di dalam kehidupan bermasyarakat . Setiap perebutan atau persaingan  untuk  memperoleh  posisi  kepala  daerah  tentu  ia  harus  mendapatkan komunikasi sosial yang mantap. Setiap partai pasti harus melalukan politik dengan basis sosial yang tinggi karena basis pendukung didasari kehidupan yang bermasyarakat yang sosial.  Dalam  berorganisasinya  setiap  partai  memiliki  prinsip  keterwakilan  dari masyarakat,  agar  suatu  kelompok  masyarakat  jelas  mendukung  politik  partai  tertentu. Partai dan hubungannya dengan basis sosial masyarakat tidak permanen, karena sebagai keterwakilan  pengelompokan  masyarakat,  dan  partai  memiliki  identitas  organisasinya serta  mewakili  aspirasi  dan  cita-cita  masyarakat.  Di  pihak  lain  masyarakat  dengan organisasi partai memiliki identifikasi yang kuat. Disini dapat dilihat bahwa hubungan timbal  balik  bersifat  kuat  ketika  partai  sudah  dapat  melakukan  institusionalisasi organisasi  dalam  bermasyarakat.  Berbicara  pilkada  dalam  politiknya  menampilkan versinya  sendiri  dalam  arti  kata  partai  belum  mampu  menggerakkan  “ auto  activiteit , rakyat menentukan nasibnya sendiri, memperbaiki nasibnya sendiri.” Dalam kehidupan masyarakat  kesadaran  terhadap  pemerintahan  daerah  masih  perlu  diperkuat  karena
sangat  kurang  dari  kesadaran  masyarakat,  sehingga  terjadilah  masyarakat  berjalan sendiri dan partai berjalan sendirinya.
Tokoh kharismatik seringkali dimanfaatkan dalam kampanye untuk pemenangan kepala  daerah  yang  diusung  oleh  sekelompok  partai  ketika  dalam  proses  politik khususnya  menjelang  penyelenggaraan  pilkada,  mereka  berusaha  membangkitkan semangat massa yang hadir dalam kampanye serta pengusung atau partai tertentu akan melakukan  konsolidasi  politiknya  untuk  membujuk  pemilih.  Kecerdasan  dan penampilan  calon  bisa  mempengaruhi  pilihan  masyarakat  karena  hal  itu  dapat  dinilai langsung dalam kampanye oleh masyarakat, dan massa yang tertarik dengan kecerdasan dan  penampilan  calon  akan  bersorak  dengan  semangat  terhadap  calonnya,  memainkan strategi  politiknya  untuk  menjatuhkan  calon  lawannya.  Dalam  hal  ini  secara  umum beranggapan bahwa kampanye politik adalah sebuah pertandingan bukan sebagai ajang penajaman  perbedaan  program.  Karena masih  kuatnya  pelanggaran  yang  terjadi dalam proses  pemilihan  dan  pengaruh  politik  uang  juga  tidak  bisa  dibuang,  sehingga  calon kepala  daerah  akan  mengalami  kesulitan  dalam  menegakkan  keadilan  dalam penyelenggaraan kampanye (Fahmi, 2014).
Karena  hal  itu  sering  sekali  terjadinya money  politics dalam  praktek  pemilu seperti serangan fajar dan lain sebagainya. Secara rasional tidak dapat diketahui secara pasti apakah pemilu telah melibatkan masyarakat untuk membangun rasa kesadarannya tentang  hak  pilihnya,  karena  setiap  masyarakat  yang  memilih  masih  sering mempertimbangkan  hal-hal  lain  dalam  pemilu,  seperti  pendekatan  secara  personal, kesamaan etnis, kekerabatan dan bahkan sentimen-sentimen lainnya.  Karena hal inilah dijadikan  sebagai  salah  satu  penyebab  di  masyarakat  meningkat  dalam  dalam  pemilu, dan bahkan kerap terjadi konflik (Alfi, 2018).
Dalam  kasus  seperti  ini  juga  berlaku  di  wilayah  Aceh,  Aceh  yang  merupakan provinsi yang istimewa yang bisa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri di  Aceh,  namun  juga  tidak  terlepas  dari  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  berdasarkan  Undang- Undang Dasar 1945. Proses Aceh yang dapat menjalankan pemerintahannya sendiri ini didapatkan dari hasil konflik 30 tahun kurang lebih dengan NKRI, jadi selain memang Aceh yang telah di akui dalam UUD 1945 Aceh juga mendapatkan dari hasil perjuangan konfliknya (Ikramatoun and Amin, 2018).
MoU  Helsinki  adalah  jalan  keluar  konflik  yang  terjadi  antara  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  dengan  NKRI  pada  tanggal  15  Agustus  2005. Crisis  Management Initiative (CMI)  yang  memfasilitasi  mediasi  antara  GAM  dengan  NKRI  di  Finlandia. Dari  hasil  penandatanganan  nota  kesepahaman  antara  GAM  dan  NKRI  melahirkan bahwa  Aceh  mempunyai  otoritas  dalam  mengurus  pemerintahannya  sendiri  serta memiliki  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  dan  ini  telah  disetujui  oleh kedua belah pihak (Iqbal, 2018).
Salah  satunya  ialah  masalah  politik,  yang  mana  Aceh  memiliki  kekhususan mengatur dalam politik dan Aceh juga memiliki partai lokal yang bisa ikut andil dalam
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
kontestasi pemilu di wilayah  Aceh sendiri. Dari paparan di atas penulis mengkaji atau meneliti  lebih  lanjut  bagaimana  kontestasi  politik  di  Aceh  pasca  Mou  Helsinki  pada pilkada 2006, pilkada 2012, dan pilkada pada tahun 2017.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Sejauh  ini  sudah  ada  beberapa  penelitian  dan  tulisan  yang  terkait  dengan demokrasi atau pemilihan pasca MoU Helsinki di Aceh. Oleh karena itu penulis menilai perlu  melakukan  review  terhadap  tulisan-tulisan  yang  terkait  sebelumnya,  guna  agar tidak adanya kekecewaan setelah tulisan ini diterbitkan, dan bahkan menjadi ilmu baru dan pemahaman baru mengenai pemilihan kepala daerah pasca MoU Helsinki.
Studi  Teuku  Kemal  Fasya  yang  berjudul  Beban  Berat  Demokrasi  Partisipatoris (Studi  Kasus  Aceh  Besar).  Penelitian  ini  menjelaskan  bagaimana  sistem  pemerintahan dimana  daerah  otonomi  khusus  di  sebuah  kabupaten  di  Aceh  pasca  MoU  Helsinki . Dalam  tulisan  Teuku  Kemal  Fasya  melihat aktor-aktor  sosial  dan  politik  yang melakukan  sinergi  antara  praktik  demokrasi  representatif  dan  demokrasi  partisipatoris secara  seimbang  dan  berkualitas.  Dalam  kesimpulannya  bahwa  masyarakat  lebih memilih apatisme terhadap politik dan fanatisme politik dari rakyat (Fasya, 2012).
Studi  Rizkika  Lhena  Darwin  yang  berjudul  Institusionalisasi  Partai  Aceh: Patronase  dan  Konsolidasi  dalam  Transisi  Demokrasi  Pasca  Konflik.  Penelitian  ini menjelaskan  bahwa  transisi  demokrasi  di  daerah  pasca  konflik  sangat  berpengaruh terhadap  konsolidasi  partai  sehingga  sangat  berdampak  pada  politik  daerah . Rizkika Lhena  Darwin menggambarkan  proses  institusionalisasi  Partai  Aceh  sebagai  partai politik lokal di Aceh . Dalam kesimpulannya bahwa partai lokal yang lahir dari gerakan bersenjata  membutuhkan  pola  patronase  untuk  tercapai  politik  yang  baik  karena  Aceh merupakan  daerah  konflik  yang  panjang  jadi  dianggap  hal  ini  sangat  penting  untuk tercapai konsolidasi partai (Darwin, 2016).
Studi Dadang  Ansory, dkk  yang berjudul Tujuan Deskriptif Tentang Pemilihan Kepala  Daerah  di  Aceh  Pasca  MoU  Helsinki  Tahun  2006.  Penelitian  ini  menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki dalam kegiatan pemilihan  kepala  daerah  di  Aceh  tahun  2006.  Dan  berdasarkan  penelitiannya  dapat disimpulkan  bahwa  mengenai  partisipasi  masyarakat  Aceh  dalam  pemilihan  kepala daerah yang dimenangkan oleh Irwandi Jusup dan Muhammad Nazar sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh (Ansory, 2006).
Studi Akmal Saputra, dkk yang berjudul Post-Conflict Aceh; Partai Aceh Versus Partai  Nanggroe  Aceh  at  the  2017  Election.  Penelitian  ini  menjelaskan  bagaimana pengaruh  sosial  yang  diberikan  oleh  para  mantan  kombatan  GAM  yang  dulunya memegang senjata sekarang ikut andil dalam kontestasi politik, serta terlihat jelas ketika terbentuknya  partai  lain  dari  mantan  kombatan  GAM  yang  bahwasanya  Parta  Aceh dirasakan  adalah  sebuah  kegagalan  dan  berbeda  dari  saat  pembentukan,  maka  dari  itu
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
terbentuklah  sebuah  Partai  Nanggroe  Aceh.  Hal  ini  menyebabkan gerilya  politik  pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 sangat terasa (Saputra, Nugroho and Sujito, 2022).
Studi Iskandar Zulkarnain, dkk yang berjudul Analisis Model Komunikasi Pada Partai  Politik  Lokal  dan  Partai  Politik  Nasional  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh (DPRA).  Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  DPRA  yang  dari  partai  lokal  tidak membahas isu nasional dan  begitu juga sebaliknya jika DPRA  yang berasal dari partai nasional  tidak  akan  membahas  isu-isu  dari  daerah,  dan  yang  menjadi  ironisnya  bahwa kedua  belah  pihak  merasa  komunikasi  seperti  ini  adalah  benar  dan  tidak  salah  sama sekali,  dan  dari  hasil  komunikasi  tersebut  membuat  DPRA  kurangnya  kepekaan terhadap  rakyat  dan  menunjukkan  kurangnya  solidaritas  serta  keterbukaan  sesama anggota DPRA tersebut (Zulkarnain and Ginting, 2020).
Studi Mustapa Kamil Alga Beruh yang berjudul Fragmentasi Politik Masyarakat Aceh. Penelitian ini menjelaskan fragmentasi politik masyarakat Aceh dikarenakan oleh elit politik, sehingga dalam perjalanannya partai lokal hanya menjadi sebuah jembatan karir  saja  atau  pemanfaatan  situasi  politik.  Seperti  figur  atau  elit  tokoh  lokal  yang mempunyai  pengaruh  dan  peran  penting  di  suatu  daerah tersebut,  sehingga  banyaknya masyarakat yang memisahkan diri dengan politik dan partai politik (Kamil Alga, 2020).

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yang  dilakukan secara library  research (Sugiyono,  2012).  Dengan  mengumpulkan  peristiwa-peristiwa yang telah terjadi untuk dianalisa dan memberikan narasi yang sesuai dengan peristiwa yang  telah  ditemukan  oleh  penulis.  Lalu  disini  penulis  menelaah  peristiwa  tersebut dengan suatu hukum/aturan tentang pemilihan daerah serta juga penulis melihat dampak sosialnya,  dalam  memantapkan  kajian  ini  penulis  menggunakan  konseptual  terhadap suatu  produk  hukum  di  Indonesia  dan  di Aceh  khususnya  dengan  pendekatan  undang- undang (statute approach) .

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
a. Kontestasi Demokrasi Pasca MoU Helsinki
Pasca  perdamaian  Aceh,  Aceh  telah  mendapatkan  keistimewaannya  dengan disahnya  UUPA,  dan Aceh  Monitoring  Mission (AMM)  lembaga  yang  bertugas  untuk mengawasi  jalannya MoU  Helsinki  untuk  proses  rekonsiliasi  masyarakat  Aceh  dan reintegrasi mantan anggota GAM, sehingga dianggap perlu yang mengawasinya seperti dibentuknya  lembaga  Badan  Reintegrasi  Aceh  (BRA).  Anggota  GAM  tidak  hanya melebur  kedalam  masyarakat  namun  juga  bisa  beralih  menjadi  tokoh  politik  di  Aceh, hal  ini  dikarenakan  telah  berlakunya  UUPA,  hingga  Aceh  bisa  mengatur pemerintahannya  sendiri,  untuk  mencapai  hal  itu  maka  para  elit  GAM  bisa  berpolitik dengan partai lokal (Basyar, 2008).
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## b. GAM dan Demokrasi
Dimulainya  pesta  demokrasi  di  Indonesia  yaitu  pada  tahun  2004.  pemilihan secara  langsung  bukan  hanya  legislatif  tetapi  juga  berlaku  eksekutif.  Setelah  pemilu 2004,  demokrasi  Indonesia  terus  melakukan  perubahan,  yang  awalnya  kepala  daerah ditunjuk  oleh  presiden,  namun  pasca  pemilu  tahun  2004  pemilihan  langsung  juga berlaku  terhadap  kepala  daerah,  baik  itu  bupati/wakil  bupati,  walikota/wakil  walikota, dan  gubernur/wakil  gubernur.  Berbicara  Aceh  merupakan  fase  baru  demokrasi  pasca konflik  di  Aceh  yang  membuat  kestabilan  politik  dan  ekonomi  tidak  stabil.  Apalagi setelah  konflik  Aceh  mendapat  keistimewaan  tersendiri,  yaitu  partai  lokal  bisa mewarnai  demokrasi  di  Aceh,  ini  sungguh  berbeda  dengan  daerah  lain  yang  ada  di Indonesia (Tamrin, 2013).
Partai lokal adalah wadah baru bagi GAM, yang dulunya perjuangan bersenjata dan  sekarang  beralih  menjadi  perjuangan  politik.  Partai  Aceh  adalah  partai  yang mewadahi  GAM  untuk  ikut  berpartispasi  pesta  demokrasi  di  Aceh.  Secara  otomatif partai  Aceh  mendapat  dukungan  besar  oleh  para  elit/tokoh  GAM  diseluruh kabupaten/kota  di  Aceh.  Walaupun  partai  Aceh  sudah  terbentuk,  namun  GAM  juga menyadari kekuatan ulama di Aceh juga sangat berpengaruh, maka karena itulah GAM membentuk  lembaga  khusus  untuk  ulama  Aceh  yaitu  Majelis  Ulama  Nanggroe  Aceh (MUNA),  yang  hal  ini  juga  untuk  menyaingi  ulama  yang  tergolong  dalam  Himpunan Ulama  Dayah  Aceh  (HUDA)  karena  para  ulama  yang  tergolong  pada  HUDA  juga membentuk partainya sendiri yaitu Partai Daulat Aceh (PDA) (Fahmi, 2014).
Pasca  MoU  Helsinki,  keikutsertaan  partai  lokal  di  Aceh  membuat  pemilihan legislatif  di  Aceh  berbeda  dengan  daerah  lain  karena  proses  pemilihannya  diwarnai partai  lokal.  Pada  pemilihan  legislatif  menjadi  wujud  proses  pelaksanaan  reintegrasi pasca  MoU  Helsinki.  Pemilihan  legislatif  tahun  2009  menjadi  pesta  demokrasi  awal kebangkitan di Aceh karena tidak hanya 34 partai saja yang mengikuti kontestasi pemilu tetapi  juga  diikuti  oleh  enam  (6)  partai  lokal  di  Aceh  untuk  bertarung  mendapatkan kursi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).  Hal ini sungguh membuat kekhawatiran bagi partai nasional karena  politik  jakarta  atau  pusat  masih  sangat  kental  di  Aceh,  karena  kehadiran  partai lokal  di  Aceh  dianggap  mampu  membawa  perubahan  untuk  Aceh  yang  dianggap  pro terhadap rakyat (Basri, 2021).
Namun,  setelah  pemilu tahun  2009,  para kombatan  GAM  yang  berbeda  haluan dengan  politisi  partai  lokal  Partai  Aceh,  mereka  membentuk  satu  partai  lokal  lainnya yaitu  Partai  Nanggroe  Aceh  (PNA)  pada  tahun  2012,  dan  dilihat  disini  bahwa  eks kombatan  GAM  bukan  hanya  melawan  para  politik  dari  partai  nasional.  Namun,  juga harus melawan partai lokal lainnya, dan perebutan kursi untuk pemilihan kepala daerah semakin memanas (Saputra, Nugroho and Sujito, 2022).
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## c. Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  merupakan  penguatan  demokrasi  Indonesia sebagaimana tercantum dalam konstitusi, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut  Undang-Undang (UU)”.  Pemilu  merupakan  proses  kedaulatan  dan  kekuasaan  ada  ditangan  rakyat  dan pilkada  juga  salah  satu  dari  pemilu.  Pada  pasal  65  ayat  1  Undang-Undang  Pemerintah Aceh (UUPA) tertulis jelas bahwa setiap kepala daerah di Aceh dipilih oleh rakyat dan secara langsung  yang bebas, rahasia dan dilaksanakan secara adil dan jujur setiap lima (5) tahun sekali .
1. Pilkada Tahun 2006
Pada  pilkada  tahun  2006  adalah  pemilihan  kepala  daerah  pertama  bagi  rakyat Aceh  pasca  MoU  Helsinki,  jadi  pengimplikasian  dari  MoU  Helsinki  dan  UUPA  ini adalah  bukti  perdana.  Pada  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2006,  sebagian  besar kabupaten/kota bahkan provinsi Aceh dimenangkan oleh calon yang maju melalui jalur independen.  Karena  setiap  elit  GAM  bisa  maju  melalui  jalur  independen  tanpa  harus bergabung  dengan  partai  politik,  berhubung  pada  saat  itu  partai  lokal  masih  belum terbentuk, jadi para elit lebih memilih dengan jalur independen.
Pilkada  tahun  2006  ini  ada  delapan  (8)  pasangan  calon  gubernur  dan  wakil gubernur Aceh yang bertarung untuk mendapatkan kursi panas tersebut, baik pasangan itu  dari  mantan  kombatan  maupun  yang  muncul  dari  partai  nasional.  Dari  mantan kombatan  GAM  sendiri  muncul  dua  (2) pasangan  calon  gubernur  dan  wakil  gubernur, yaitu  Irwandi  Yusuf  dan  Muhammad  Nazar  yang  didukung  langsung  oleh  Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), dan satu pasangan lagi  ialah  Humam  Hamid  dan  Hasbi  Abdullah  yang  diusung  oleh  partai  nasional langsung yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Fahmi, 2014).
Enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang lain ialah, Malik Raden  dan  Sayed  Fuad  Zakaria  dari  koalisi  partai  nasional  (Golkar,  PDIP,  Demokrat, dan  PKPI),  dilanjutkan  oleh  Azwar  Abu  Bakar  dan  Nasir  Jamil  (PAN  dan  PKS),  lalu ada  Iskandar  Hoesin  dan  Saleh  Manaf  dari  Partai  Bulan  Bintang  (PBB),  selanjutnya Tamlicha  Ali  dan  Harmen  Nuriqman  dari  gabungan  partai  nasional  yaitu  (PBR,  PKB, dan  PPNUI),  serta  Ghazali  Abbas  dan  Salahuddin  Alfata  yang  maju  melalui  jalur independen,  dan  ada  satu  pasangan  lagi  yang  muncul  melalui  jalur  independen  adalah Djalil  dan  Syauqas  Rahmatillah  (Aceh,  2012).  Diantara  depalan  pasangan  calon gubernur  dan  wakil  gubernur  disini  ada  tiga  pasangan  calon  gubernur  dan  wakil gubernur yang maju melalui jalur independen dan semua pasangan calon juga memiliki basis yang kuat.
Pada  akhirnya  kemenangan  diperoleh  oleh  pasangan  mantan  kombatan  GAM yang maju melalui jalur independen, yaitu Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar (Aceh, 2012).  Pasangan  Irwandi  Yusuf  dan  Muhammad  Nazar  secara  sosiologis  mereka  tidak terlalu  terkenal  di  kalangan  masyarakat  dan  mereka  juga  tidak  didukung  oleh  partai nasional, namun karena mereka adalah mantan kombatan jadi masyarakat lebih memilih
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
mereka waktu pemilihan, karena dalih-dalih yang didukung oleh partai nasional mereka lebih  pro  terhadap  pemerintah  pusat  bukan  rakyat  Aceh  sendiri.  Dari  kemenangan Irwandi  Yusuf  dan  Muhammad  Nazar  dalam  pilkada  tahun  2006  adalah  awal  proses reintegrasi  GAM  dalam  politik  di  Aceh  dan  ini  tentu  membawa  politik  Aceh  berbeda dari daerah-daerah lainnya di Indonesia (Ansory, 2006).
Tabel 1.1: Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2006
No Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Partai Pengusung Perolehan Suara 1. Iskandar Hoesin dan Saleh Manaf PBB 111.553 2. Tamlicha Ali dan Harmen Nuriqman PBR, PPNUI dan PKB 80.327 3. Malik Raden dan Sayeg Fuad Zakaria PDIP, Demokrat, Golkar dan PKPI 281.174 4. Humam Hamid dan Hasbi Abdullah PPP 334.484 5. Djalil Yusuf dan Syauqas Rahmatillah Independen 65.543 6. Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar Independen 786.745 7. Azwar Abubakar dan Nasir Djamil PAN dan PKS 213.556 8. Ghazali Abbas Adan dan Salahuddin Alfata Independen 156.978 Sumber: KIP Media Center
2. Pilkada Tahun 2012
Pilkada  tahun  2012  sistem  pemilu  seperti  tahun  2006  kembali  berlaku,  dimana pada pilkada tahun 2012 ada lima (5) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dari kelima  pasangan  tersebut  juga  ada  yang  maju  melalui  jalur  independen.  Hal  ini  juga berlaku  di  tingkat  kabupaten/kota  di  Aceh  bahwa  banyak  calon  yang  maju  memalui jalur independen.
Dari  lima  (5)  pasangan  calon  gubernur  dan  wakil  gubernur  diantaranya  adalah Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah dari koalisi partai (SIRA, Demokrat, dan PPP), lau Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dari partai mantan kombatan yaitu Partai Aceh (PA), selanjutnya Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan memilih jalur independen, lalu ada Darni  Daud  dan  Ahmad  Fauzi  yang  maju  melalui  jalur  independen,  serta  Ahmad Tajuddin dan T. Suriansyah yang juga maju melalui jalur independen.
Hasil akhir pilkada tahun 2012 dimenangkan oleh partai mantan kombatan yaitu PA  dimana  yang  diusung  oleh  PA  adalah  Zaini  Abdullah  dan  Muzakir  Manaf  secara mutlak,  karena jauh  selisihnya  dari  rival  sesama  mantan  kombatan  Irwandi  Yusuf  dan Muhyan Yunan  yang juga  Irwandi Yusuf merupakan gubernur petahana atau gubernur sebelumnya,  Zaini  Abdullah  dan  Muzakir  Manaf  adalah  petinggi  GAM  dan  juga pimpinan partai PA.
Kemenangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sudah bisa diprediksi dari awal karena  pengaruh  dari  legislatif  tahun  2009  DPRA  dan  DPRK  sangat  dinominasi  oleh PA, jadi siapapun  yang diusung oleh partai lokal yang berbasis dari mantan kombatan
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
akan memenangkan pilkada tahun 2012, secara sosiologis Zaini Abdullah  dan Muzakir Manaf  diuntungkan  karena  memiliki  partai  PA  berbeda  dengan  Irwandi  Yusuf  dan Muhyan  Yunan  tidak  didukung  oleh  partai  lokal  yang  berbasis  mantan  kombatan tersebut,  jadi  masyarakat  menilai  seakan  PA  adalah  partainya  GAM  yang  mana  PA adalah orang sendiri ( awak droe ) yang memikirkan Aceh dan rakyatnya. Apalagi Zaini Abdullah  berasal  dari  Pidie  dan  Muzakir  Manaf  dari  Aceh  Utara  yang  mana  dua wilayah  ini  adalah  wilayah  yang  gerakan  GAM  pada  masa  konflik  serta  wilayah tersebut adalah wilayah yang padat penduduknya.
Tabel 1.2:  Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2012
No Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Partai Pengusung Perolehan Suara 1. Ahmad Tajuddin-Suriansyah Independen 47.037 2. Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan Independen 299.050 3. Darni M. Daud-Ahmad Fauzi. Independen 49.455 4. Muhammad Nazar-Nova Iriansyah Demokrat, PPP, SIRA 96.720 5. Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf PA 542.470 Sumber: KIP Media Center

## 3. Pilkada Tahun 2017
Pilkada  tahun  2017  merupakan  pesta  demokrasi  yang  dilaksanakan  setiap  lima (5)  tahun  sekali  yang  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  No  10  Tahun  2016  tentang Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  di  Aceh  sudah  diatur  dalam  Qanun  No  5  Tahun  2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil  Walikota.  Pilkada  tahun  2017  adalah  pilkada  kedua  yang  dilakukan secara serentak yang sebelumnya pilkada tahun 2015. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh yang melaksanakan pilkada ada 20 kabupaten/kota berarti hampir menyeluruh di Aceh yang  melaksanakan  pilkada  ditambah  lagi  dengan  pilkada  tingkat  provinsi (Assifa, 2017).
Dalam  perjalanan  pilkada  tahun  2017  di  Aceh  ada  sedikit  perdebatan,  hal  ini dikarenakan adanya salah satu calon gubernur di Aceh yang dianggap mencederai atau cacat  hukum.  Karena  jelas  bahwa  dalam  pasal  22  ayat  9  Qanun  No  5  Tahun  2012 tentang  Pemilihan  Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  Walikota/Wakil Walikota  yang  berbunyi, “Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  karena  melakukan kejahatan  yang  diancam  dengan  hukuman  penjara  paling  kurang  5  (lima)  tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.”
Hal  ini  dibandingkan  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  oleh  calon  yang bersangkutan,  dan  MK  memutuskan  putusan  untuk  dicabutnya  pasal  tersebut  dengan No.  51/PUU-XIV/2016,  bahwasanya  calon  tersebut  boleh  mencalonkan  diri  sebagai calon kepala daerah atau calon gubernur (Kita, 2017).
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Dengan  adanya  kejadian  seperti  ini  membuat  para  kombatan  GAM  geram  dan menilai  bahwa  MK  tidak  menghargai  UUPA  sebagai  dasar  hukum  di  Aceh,  MK dianggap telah merontokkan dasar hukum Aceh yang mana Aceh adalah daerah khusus, artinya  UUPA  sudah  tidak  dihargai  lagi  oleh  MK  dan  ini  sungguh  keterlaluan,  hal  ini disampaikan oleh ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf (Kita, 2017).
Aceh  yang  sudah  memasuki  era  transisi  dari  daerah  konflik  yang  panjang  kini sudah  mampu  beradaptasi  dengan  demokrasi  yang  sangat  euforia/antusias.  Pilkada serentak  pertama  di  Aceh  ini  memunculkan  enam  (6)  pasangan  calon  gubernur  dan wakil  gubernur  di  Aceh.  Mereka  adalah  Tarmizi  Karim  dan  Machsalmina  Ali  yang diusung koalisi partai nasional (Golkar, NasDem, dan PPP), selanjutnya Muzakir Manaf dan TA Khalid dari gabungan partai lokal dan partai nasional (PA, Gerindra, PKS, dan PBB),  lalu  Irwandi  Yusuf  dan  Nova  Iriansyah  juga  dari  koalisi  gabungan  partai  lokal dan partai nasional (PNA, Demokrat, PKB dan PDIP), dan selanjutnya Abdullah Puteh dan Said Mustafa melalui jalur independen, dan Zakaria Saman dan T. Alaidinsyah jalur independen,  serta  Zaini  Abdullah  dan  Nasaruddin  yang  juga  maju  melalui  jalur independen.
Jika dilihat dari pilkada sebelumnya, kontestasi terjadi antara GAM versus GAM melalui jalur independen versus partai nasional. Kemudian pada tahun 2012, pemilihan kepala daerah hanya satu partai lokal berbasis GAM yang dibentuk, yaitu Partai Aceh, perjuangan  GAM  versus  GAM  pada  Pilkada  2012  melalui  partai  lokal  versus independen. Sementara itu, pada Pilkada 2017, dua lokal berbasis GAM dibentuk partai (Partai  Aceh  versus  Partai  Nanggroe  Aceh).  Selanjutnya,  Pilkada  2017  menandai puncak dari fragmentasi kontestasi antar elite GAM, khususnya antara Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) (Saputra, Nugroho and Sujito, 2022).
Saat  kampanye  politik  pada  pilkada  tahun  2017  sudah  mengikuti  dengan seiringnya  perkembangan  zaman  dan  sudah  berbeda  dari  pilkada-pilkada  sebelumnya, kampanye  politik  tidak  lagi  fokus  di  lapangan  saja,  melainkan  juga  memanfaatkan layanan  media  sosial  seperti, Facebook,  Twitter,  Instagram dan  berbagai  media  sosial lainnya,  dan  mengisi  konten-konten  yang  berbasis  kampanye  era  digital  yang  meliputi setiap  konten  tersebut  gagasan-gagasan  politik  setiap  calon  yang  mereka  dukung,  ini untuk mendapat simpati dan perhatian khusus bagi pemilih pemula dan pemilih modern (Zamzami, 2017).
Pada  akhirnya  kemenangan  diperoleh  oleh  Irwandi  Yusuf  dan  Nova  Iriansyah secara  mutlak,  sescara  sosiologis  kemenangan  Irwandi  Yusuf  dan  Nova  Iriansyah karena  terjadinya  perpecahan  di  Partai  Aceh  sendiri  yang  merupakan incumbent yaitu Zaini  Abdullah  dan  Muzakir  Manaf,  selain  mereka  berdua  yang  merupakan  petinggi partai  PA  juga  ada  Zakaria  Saman  yang  juga  salah  satu  petinggi  dari  PA  dan  mantan kombatan GAM. Terpecahnya para petinggi PA sangat menguntungkan Irwandi Yusuf dan  Nova  Iriansyah,  karena  Irwandi  Yusuf  sendiri  merupakan  mantan  gubernur  Aceh pasca  MoU  Helsinki  dan  juga  Irwandi  Yusuf  juga  sudah  mendirikan  partainya  sendiri
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
yaitu  PNA.  Jadi  masyarakat  yang  fanatik  terhadap  mantan  kombatan  telah  terpecah apalagi Irwandi Yusuf sendiri juga merupakan mantan kombatan GAM.
Tabel 1.3: Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2017
No Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Partai Pengusung Suara 1. Tarmizi Karim - T.Muchsalmina Ali Golkar, NasDem, PPP 406.865 2. Zakaria Saman - T.Alaidinsyah Independen 132.981 3. Abdullah Puteh - Said Mustafa Usab Independen 41.908 4. Zaini Abdullah - Nasaruddin Independen 167.910 5. Muzakkir Manaf - TA Khalid PA, Gerindra, PBB, PKS 766.427 6. Irwandi Yusuf - Nova Iriansyah PNA, Demokrat, PDIP, PKB 898.710

## Sumber: KIP Media Center

## 5. PENUTUP
Dari  hasil  yang  dikaji  oleh  penulis  memperoleh  beberapa  poin  yang  dapat disimpulkan yaitu:
a. Pada pilkada tahun 2006 masyarakat  Aceh di awal pasca MoU  Helsinki sangat antusias dalam pesta demokrasi di Aceh, apalagi dalih-dalih partai lokal berlaku di  Aceh  dan  ini  terbukti  bahwa  pada  pemilihan  Gubernur  pertama  pasca  MoU Helsinki,  Irwandi  Yusuf  –  Muhammad  Nazar  mutlak  memenangkan  pilkada tahun  2006  yang  walaupun  saat  itu  partai  lokal  masih  belum  ada,  ini  adalah dampak  sosial  bahwa  masyarakat  Aceh  ingin  di  Aceh  yang  memimpin  adalah para  pejuang  yaitu  mantan  kombatan  GAM,  karena  masyarakat  Aceh menganggap bahwa kalau bukan orang sendiri tidak akan membuat Aceh lebih baik lagi.
b. Pada pilkada tahun 2012 masyarakat Aceh dihadapi dengan adanya partai lokal dengan beragamnya partai lokal, walaupun banyaknya partai lokal pada pilkada tahun  2012,  tapi  tetap  yang  mendominasi  adalah  partai  para  kombatan  GAM yaitu Partai Aceh, hal ini terlihat jelas saat Dr. Zaini Abdullah  - Muzakir Manaf menang  telat  dari  gubernur  petahana  yang  bahkan  dari  mantan  kombatan  juga yaitu  Irwandi  Yusuf  dengan  independen.  Karena  pada  pemilu  tahun  2009 antusias  terhadap  partai  kombatan  GAM  sangat  besar  di  DPRA  setengah  dari DPRA adalah para kader Partai Aceh, dan ini adalah efeknya bahwa Aceh ingin dirinya sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan pusat lagi.
c. Pada  pilkada  tahun  2017  masyarakat  Aceh  sudah  mulai  tidak  lagi memprioritaskan  partai  mantan  kombatan  lagi  walaupun  pada  pemilu  legislatif 2014  dimenangkan  oleh  partai  Aceh,  namun  sangat  terlihat  jelas  bahwa  terjadi penurunan  dari  hasil  pemilu  tahun  2009.  Pemilihan  gubernur  pada  tahun  2017 dimenangkan  Irwandi  Yusuf  –  Nova  Iriansyah  dengan  partai  barunya  Partai Nanggroe Aceh (PNA). Ketika pilkada tahun 2017 masyarakat Aceh sudah tidak
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
melihat  partainya  lagi,  tapi  yang  dilihat  oleh  masyarakat  Aceh  adalah  karekter tokohnya  siapa.  Apalagi  pada  tahun  2017  sudah  banyak  pemilih  pemula  yang tidak  pernah  merasakan  bagaimana  hidup  pada  saat  konflik.  Para  kandidat gubernurpun sangat banyak dari kalangan para kombatan GAM.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Aceh,  K.  (2012) Data  Fakta  Pilkada  Aceh  2006  dan  2012 .  Available  at: https://kip.acehprov.go.id/data-fakta-pilkada-aceh-2006-dan-2012/.
Alfi,  M.S.  (2018)  „JIM  FISIP  Unsyiah‟:, Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fisip UNSYIAH ,  3(Peran  Dan  Wewenang  Majelis  Tuha  Peut  dalam  Membuat Kebijakan Partai Aceh), pp. 1–22.
Ansory,  D.  (2006)  „Tinjauan  Deskriptif  Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  di Aceh Pasca MoU Helsinki Tahun 2006‟, (1).
Assifa, F. (2017) „Aceh jadi Daerah Terbanyak Yang Akan Gelar Pilkada Tahun 2017‟. Available at: https://regional.kompas.com/read/2016/08/02/14591221/aceh.jadi.daerah.t erbanyak.yang.akan.gelar.pilkada.serentak.2017.
Basri,  H.  (2021)  „Strategi  Komunikasi  Politik  DPD  Partai  Golkar  Pada  Pemilu Legislatif Aceh Tengah 2019‟, Interaksi:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi ,  10(1), pp. 22–32. doi:10.14710/interaksi.10.1.22-32.
Basyar,  M.H.  (2008)  „Peran  Elit  Lokal  dalam  Reintegrasi  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM) Pasca MoU Helsinki‟, Jurnal Penelitian Politik , 5(1), pp. 95–107.
Darwin, R.L. (2016) „Institusionalisasi Partai Aceh :  Patronase dan Konsolidasi dalam  Transisi  Demokrasi  Pasca  Konflik‟,  : Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 04, pp. 81–94.
Fahmi,  C.  (2014)  „Prilaku  Politik  Pada  Demokrasi  Transisi:  Studi  Kasus  di Provinsi Aceh pada Pemilu 2014‟, Aricis I , (11), pp. 220–228.
Fasya,  T.K.  (2012)  „Beban  Berat  Demokrasi  Partisipatoris‟, JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI , 03(November 2013), pp. 537–551.
Ikramatoun,  S.  and  Amin,  K.  (2018)  „Konstelasi  Politik  Aceh  Pasca  MoU Helsinki  (2006-2015)‟, Jurnal  Sosiologi  USK  (Media  Pemikiran  & Aplikasi) , 12(1), pp. 89–110.
Iqbal,  M.  (2018)  „Universitas  airlangga‟, Hubungan  Internasional ,  07(031),  p. 2018.
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Kamil  Alga,  M.  (2020)  „Fragmentasi  Politik  Masyarakat  Aceh‟, Applied Microbiology  and  Biotechnology ,  2507(1),  pp.  1–9.  Available  at: https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com /insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???
Kita,  A.  (2017)  „Partai  Aceh  Tetap  Boikot  Pilkada‟.  Available  at: https://acehkita.com/partai-aceh-tetap-boikot-pilkada/.
Saputra, A., Nugroho, H. and Sujito, A. (2022) „Post-Conflict Aceh; Partai Aceh Versus  Partai  Nanggroe  Aceh  at  the  2017  Election‟, Jurnal  Ilmiah Peuradeun , 10(1), p. 87. doi:10.26811/peuradeun.v10i1.683.
Sugiyono (2012) „Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
Tamrin,  A.  (2013)  „Urgensi  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Secara Langsung  Di  Era  Reformasi‟, Cita  Hukum ,  1(Urgensi  Pemilu  Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi), pp. 1–14.
Ulya,  Z.  (2014)  „Refleksi  Memorandum  of  Understanding  (  MoU  )  Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh‟, (11).
Zamzami,  D.Y.  (2017)  „KIP  Aceh  Ketuk  Palu  untuk  Kemenangan  Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah‟. Available at: https://regional.kompas.com/read/2017/02/25/20360671/kip.aceh.ketuk.pal
u.untuk.kemenangan.irwandi.yusuf-nova.iriansyah.
Zulkarnain, I. and  Ginting, R. (2020) „Analisis Model Komunikasi Pada Partai Politik  Lokal  dan  Partai  Politik  Nasional  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat Aceh‟, 3, pp. 37–46. doi:10.30596/persepsi.v.