## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Perspektif Sanksi Pidana Kurator Menurut Hukum Kepailitan

## Ronald Saija
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: ronaldreagensaija@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxxxxx Dikirim: 02/01/2021 Direvisi: 10/02/2021 Dipublikasi: 24/02/2021 Info Artikel Abstract Keywords: Curator; Bankruptcy; Criminal Sanctions.
Introduction: Some bankruptcy cases eventually evolve into criminal matters when a bankruptcy curator who is responsible in handling and administering bankruptcy case is positioned as defendant charged for conducting criminal acts. Purposes of the Research: The purpose of writing is to find out and analyze the perspective of curator criminal sanctions according to bankruptcy law. Methods of the Research: Normative juridical research, namely an approach based on legal materials by examining concepts, legal principles and legislation related to this research.
Results  of  the  Research: Criminal  sanctions  for  non-independent  curators aimed at preventing the curator from committing criminal acts in the course of the execution of the duty and maintenance tasks. Here, the role of criminal law is as a guardian of the norms that exist in the Law on Bankruptcy related to the duties  and  responsibilities  of  the  curator.  In  order  for a  curator  or  committee before declaring his willingness to accept the duties and responsibilities of the consequences  of  the  bankruptcy  verdict  or  the  postponement  of  the  debt obligation obligation (PKPU) really ensure that he will not commit a disgraceful act of.
Abstrak Kata Kunci: Kurator; Kepailitan; Sanksi Pidana Latar Belakang: Kebangkrutan merupakan bagian dari hukum perdata.
Namun  demikian,  beberapa  kasus  kepailitan  akhirnya  berkembang menjadi pidana ketika kurator kepailitan yang bertugas menangani dan mengurus  perkara  kepailitan  ditempatkan  sebagai  terdakwa  yang dituduh melakukan tindak pidana.
Tujuan  Penelitian: Mengetahui  dan  menganalisis  perspektif  sanksi pidana kurator menurut undang-undang kepailitan Metode  Penelitian: Metode  Penelitian  termasuk  penelitian  yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum dengan menelaah  konsep,  asas  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil Penelitian: Sanksi pidana bagi kurator non-independen ditujukan untuk  mencegah  kurator  melakukan  tindak  pidana  dalam  rangka pelaksanaan tugas dan tugas pengurusan. Di sini peran hukum pidana adalah sebagai pengawal dari norma-norma yang ada dalam Undang- Undang  Kepailitan  terkait  tugas  dan  tanggung  jawab  kurator.  Agar kurator  atau  panitia  sebelum  menyatakan  kesediaannya  untuk menerima  tugas  dan  tanggung  jawab  akibat  putusan  pailit  atau penundaan  kewajiban  utang  (PKPU)  benar-benar  memastikan  bahwa dirinya tidak akan melakukan perbuatan tercela.

## Pattimura Magister Law Review
Volume 1 Nomor 1, Maret 2021: h. 1 – 15
E-ISSN: 2775-5649

## 1. Pendahuluan
Putusan pailit dalam permohonan pailit yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan “tidak taat asas”, sehingga “tidak mendasar” atau “rancu”.  Adanya kejelasan terhadap klarifikasi jumlah utang bagi debitor pailit, sehingga jelas proses permohonan pailit di Pengadilan Niaga, seperti pada Amerika  Serikat,  Australia,  Singapura  dan  Hongkong 1 .  Upaya  Hukum  Bagi  Kreditor  Untuk Menangkal  Kepailitan  yang  Diajukan  Debitor  Sendiri  adalah  dengan  melakukan  Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan upaya hokum (kasasi dan peninjauan kembali) 2 .
Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI), Perpu 1/1998 ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1998  Tentang Perubahan  atas  Undang  Undang  Kepailitan, (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), disingkat menjadi UU No 4 Tahun 1998. Pada akhirnya Perpu No1/1998 Jo UU No 4 Tahun 1998 inipun dianggap masih belum  dapat  memenuhi  dinamika  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat,  sehingga  dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,  (Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  131,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  4443) selanjutnya dalam penulisan ini disingkat menjadi UUKPKPU. Dalam UUKPKPU inilah pertama kalinya  muncul  ketentuan  mengenai  sanksi  pidana,  yang  ditujukan  kepada  kurator  yang  tidak independen.
Kurator  berdasarkan  UUKPKPU  diberi  tugas  dan  tanggungjawab  melakukan  pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor. Pengurusan dan pemberesan harus dilakukan kurator secara independen,  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  dengan  debitor  atau  kreditor,  dan  tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Pelanggaran atas ketentuan inilah yang diancam dengan sanksi baik pidana maupun perdata.
Pada  dasarnya,  UUKPKPU  ditujukan  untuk  mengatur  hal-hal  terkait  kepailitan  dan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  hal  ini  merupakan  ranah  hukum  perdata  dan  tidak ditujukan untuk mengatur mengenai persoalan yang terkait dengan hukum pidana. Sebab, dalam UU Kepailitan sendiri sebenarnya tidak ada suatu perbuatan yang langsung diancam dengan sanksi pidana.  Namun sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  ancaman  pidana  dalam  UUKPKPU  ternyata ada, yaitu ditujukan kepada ketidak independenan kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan  pemberesan  terhadap  harta  debitor.  Terkait  dengan  hal  ini,  meski  dalam  UUKPKPU dicantumkan sanksi pidana, namun tidak diatur lebih lanjut mengenai makna independen maupun mengenai kriteria perbuatan-perbuatan kurator sebagai perbuatan tidak independen.
Dari Penulisan yang dilakukan, ditemukan kasus-kasus yang berawal dari kepailitan pada akhirnya  memasuki  ranah  pidana.  Sehingga  tidak  jarang,  terjadi  tumpang  tindih  dalam penyelesaian suatu perkara kepailitan. Sebagai contoh dalam penelitian ini diteliti 3 (tiga) kasus, yaitu kasus pertama berkaitan dengan kepailitan PT. Kumico yang memasuki ranah hukum pidana dan menyebabkan kurator dijatuhi pidana, kasus kedua adalah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas (PT. SAIP) yang juga bergulir menjadi kasus pidana dimana kurator didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang menyebabkan debitor dipailitkan. Kasus kurator PT SAIP ini kurator dinyatakan tidak terbukti
1 Ronald Saija, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga,” SASI 24, no. 1 (2018): 11–18, https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.114, h. 18.
2 Ronald Saija, “Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga,” SASI 24, no. 2 (2018): 114–123, https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.126, h. 123.
bersalah dan dibebaskan, sedangkan dalam kasus kurator PT Skycamping Indonesia (PT. SCI) yang didakwa melakukan tindak pidana suap terhadap hakim pengawas berkaitan dengan pemberesan harta pailit, kurator dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara.
Uraian  di  atas  memberikan  narasi  ternyata  hukum  pidana  ada  dimana-mana,  termasuk hukum kepailitanpun tidak bebas dari hukum pidana 3 . Kenyataan-kenyataan ini  pada akhirnya berkembang  dan  berakibat  pada  proses  penyelesaian  pemberesan  harta  pailit  yang  seharusnya sederhana (sumir) berubah menjadi rumit. Rumitnya penyelesaian pemberesan harta pailit semakin bertambah  dengan  pencantuman  pasal  sanksi  pidana  dalam  UU  Kepailitan  yang  menyatakan apabila  terbukti  kurator  tidak  independen  dapat  dikenakan  sanksi  hukum  baik  pidana  maupun perdata  sesuai  perundang-undangan.  Adanya  ancaman  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana berkaitan  dengan  sikap  tidak  independennya  kurator  pada  akhirnya  menjadi  persoalan  baru, khususnya  terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana  yaitu  dalam hal  menentukan  tolok  ukur kurator  dikatakan  tidak  independen  sehingga  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana  sebagaimana diamanatkan oleh UUKPKPU.

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum nornatif  yang  sepenuhnya  mempergunakan  data  sekunder,  maka  penyusunan  kerangka  teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsionil mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsionil di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 4

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Ratio Legis Sanksi Pidana bagi Kurator dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

## Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Saat terjadi krisis moneter pada pertengahan Juli 1997, hukum kepailitan merupakan salah satu  bidang  hukum  yang  banyak  dipelajari.  Krisis  moneter  ini  benar-benar  memperlemah  dan bahkan  mematikan  kemampuan  pembiayaan  di  kalangan  dunia  usaha.  Adapun  keberadaan lembaga kepailitan sebagai suatu sistem yang mengatur hal-hal yang dapat dilakukan oleh hukum ketika  debitor  tidak  dapat  membayar  hutang-hutangnya,  dalam  hubungannya  dengan  harta kekayaan yang masih atau akan dimilikinya. Pada prinsipnya kepailitan ini  selalu dihubungkan dengan “keadaan berhenti membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.  Sedangkan  untuk  pernyataan  kepailitan  tidak  perlu  ditunjukkan  bahwa  debitur  tidak mampu  untuk  membayar  dan  tidak  dipedulikan  apakah  keadaan  berhenti  membayar  tersebut sebagai akibat tidak dapat atau tidak mau membayar 5 .
Prinsip  independensi  dan  tidak  memihak (independent  and  impartial)  merupakan  salah  satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum Internasional. Prinsip independensi pun  dikehendaki  oleh  UUKPKPU.  Hal  ini  secara  khusus  tercantum  dalam  Pasal  15  ayat  (3) UUKPKPU yang berbunyi bahwa kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus independen,  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  dengan  debitur  atau  kreditor,  dan  tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Bunyi pasal tersebut sama dengan Pasal 234 ayat (1) yaitu pengurus yang diangkat
3 Loebby Loqman, “Aspek Pidana Dalam Hukum Kepailitan,” Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2004, h. 47.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), h, 56. https://doi.org/340.072.
5 Puslitbang Hukum dan Peradilan, “Interpretasi Tentang Makna Utang Jatuh Tempo Dalam Perkara Kepailitan” (Jakarta, 2013), h. 23.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor. Adanya persamaan maksud dari Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (1) UUKPKPU tersebut menggambarkan, meskipun UUKPKPU membedakan ruang lingkup  tugas  dan  kewenangan  antara  kurator  dan  pengurus,  namun  tiada  menyinggung kedudukan hukum masing-masing, termasuk dalam hal apa kurator atau pengurus dapat dikenai tanggung jawab pidana. Adapun ketentuan mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota asosiasi kurator dan pengurus Indonesia (selanjutnya disebut “Anggota”) harus independen dan bebas dari pengaruh siapa pun.
Dari  2  (dua)  pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  independen  mengandung  arti kurator  tidak  boleh  memiliki  ketergantungan  kepada  para  pihak  dalam  kepailitan  yaitu  debitur maupun kurator, serta bebas dari pengaruh siapapun. Dihubungkan dengan Bryan A. Garner dalam Black’s Law Dictionary, Independent is not subject to the control or influence of another, not associated with another, not dependent cotingent on something else (an independent person), sedangkan Kurator adalah a person who manages the affairs of another, a guardian.
Lebih lanjut hal di atas dapat dibandingkan dengan yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia  yang  mengatur  perilaku  profesi  akuntan  secara  khusus  juga  diatur  mengenai  definisi independensi, integritas dan obyektifitas yang harus dijunjung tinggi oleh profesi akuntan. Pasal 101 didefinisikan independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak  mempunyai  kepentingan  pribadi  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  yang  bertentangan  dengan prinsip integritas dan obyektifitas.
Lebih lanjut Pasal 102 didefinikan integritas merupakan unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan professional. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas  ini  mengharuskan  auditor  (akuntan  publik),  dalam  segala  hal,  jujur  dan  terus  terang dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan. Pelayanan kepada dan kepercayaan dari masyarakat tidak  dapat  dikalahkan  demi  kepentingan  dan  keuntungan  pribadi.  Adapun  makna  objektifitas adalah merupakan suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa/pelayaan auditor.
Objektifitas  ini  merupakan  salah  satu  ciri  yang  membedakan  profesi  akuntan  publik  dari profesi-profesi yang lain. Prinsip objektifitas ini menetapkan suatu kewajiban bagi auditor (akuntan publik) untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan. Dalam menjalankan  tugasnya  anggota  KAP  harus  mempertahankan  integritas  dan  obyektifitas,  harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material  (material  misstatement)  yang  diketahuinya  atau  mengalihkan  (mensubordinasikan) pertimbangan kepada pihak lain.
Independensi yang diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia apabila dibandingkan dengan prinsip  independensi  yang  termuat  dalam  kode  etik  profesi  Asosiasi  Kurator  dan  Pengurus Indonesia (AKPI), sama-sama meletakkan Independensi sebagai prinsip etika profesi yang utama dengan memberikan ramburambu independensi berkaitan dengan penunjukkan yang diterima oleh anggota asosiasi kurator dan pengurus Indonesia harus dilandasi oleh sikap independen dan bebas dari pengaruh siapapun. Namun demikian, tidak seperti yang tercantum dalam kode etik akuntan Indonesia,  dalam  kode  etik  AKPI  tidak  ada  memberikan  definisi  mengenai  apa  yang  dimaksud dengan independensikurator itu.
Dalam  risalah  resmi  pembahasan  rancangan  Undang-Undang  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari DPR RI pada 22 September 2014 disebutkan kurator sudah  sepantasnya  merupakan  pihak  yang  independen,  yang  tidak  mempunyai  benturan
kepentingan  (interest)  apapun,  baik  dengan  pihak  debitor  maupun  kreditor.  Sebab,  kurator sebagaimana  dirumuskan  dalam  ketentuan Pasal  15  ayat (3) UUKPKPU  merupakan  pihak  yang diberi kewenangan untuk mengurus harta pailit sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, sehingga kurator dituntut untuk mengambil tindakan yang tidak menguntungkan satu pihak dan/atau tidak merugikan pihak yang lain.
Narasi  mengenai  independensi  di  atas,  maka  makna  independen  dalam  kepailitan  adalah berhubungan dengan sikap batin kurator, yang menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, sikap netral atau tidak memihak kepentingan salah satu pihak baik debitor maupun kreditor. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan obyektifitas demi tercapainya tujuan yaitu pemberesan harta pailit secara adil baik bagi kreditor maupun debitor. Hal ini  penting,  karena  dalam  hal  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit,  kurator  seringkali dihadapkan  pada  situasi  yang  sulit  diantara  kepentingan  debitur  dan  kreditur,  bahkan  banyak godaan  bagi  kepentingan  ekonomis  bagi  diri  kurator  yang  bersangkutan  hingga  pada  akhirnya justru merugikan harta pailit.
Ketentuan  Pasal  15  ayat  (3)  UUKPKPU  dihubungkan  dengan  Pasal  234  ayat  (2)  dan dihubungkan dengan teori hukum pidana, maka menjadi tidak jelas mengenai kriteria perbuatan- perbuatan tidak independen yang dapat mengakibatkan seorang kurator dijatuhi pidana. Sebab, hukum pidana memiliki batasan yang tegas untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yaitu terpenuhi  3  (tiga)  pilar  dalam  hukum  pidana,  pertama  adalah  unsur  perbuatan  pidana,  kedua adanya  kesalahan  dan  pertanggungjawaban  pidana  serta  yang  ke-tiga  adalah  mengenai  sanksi pidananya.  Sedangkan kedua  pasal  dalam UUKPKPU  tersebut  di  atas  tidak  menjelaskan  unsur- unsur perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan yang tidak independen. Pemaknaan independen ini menurut saya sebenarnya lebih mengacu kepada nilai-nilai moral standar profesi yang harus dijunjung tinggi, dan bukan merupakan unsur tersendiri dari suatu tindak pidana.
Nilai-nilai  independensi  pada  dasarnya  berfungsi  agar  kurator  terhindar  dari  penjatuhan sanksi pidana. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh tentang pertanggujawaban kurator kepailitan,  perlu  terlebih  dahulu  memahami  dan  menyamakan  sudut  pandang  terkait  dengan kedudukan  kurator  sebagai  sebuah  profesi  hukum.  Secara  garis  besar,  ada  3  (tiga)  hal  yang mendasari  suatu  profesi  yaitu  perama,  based  on  knowledge,  dan  bukan  atas  dasar  common  sense. Artinya,  suatu  profesi  diperoleh  dari  adanya  proses  belajar  keilmuan  secara  berkesinambungan. Kedua,  memiliki  Skill  yaitu  tidak  sekedar  memiliki  pengetahuan,  namun  pengetahuan  tersebut harus didukung oleh suatu keahlian. Ketiga, terikat oleh adanya suatu standar moral, di mana hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai etika.
Sebagai sebuah profesi, maka kurator akan terikat pada etika moral. Menurut Bertens moral juga membutuhkan hukum, sebab moral akan mengawang-awang saja kalau tidak diungkapkan dan  dilembagakan  dalam  masyarakat,  seperti  halnya  yang  terjadi  dengan  hukum  pidana  ada larangan jangan membunuh, jangan menipu, tidak saja merupakan larangan moral, tapi perbuatan- perbuatan  itu  dilarang  juga  menurut  hukum,  dan  orang  yang  melakukannya  pun  juga  harus dihukum  dengan  tegas.  Hukum  juga  mengatur  konsekuensi-konsekuensi  lebih  mendetail  dari prinsip-prinsip moral 6 .
Terkait dengan prinsip independensi, hal ini juga merupakan bagian dari suatu standar moral, yang harus dijunjung tinggi  oleh profesi  kurator. Adapun untuk menjamin terjaganya nilai-nilai moral berhubungan erat dengan alasan etis. Sehingga, apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran etik, terlebih dahulu perlu dikaji apakah pelanggaran tersebut identik dengan pelanggaran hukum. Sebab,  hukum  merupakan  norma,  sedangkan  moral  belum  tentu  merupakan  norma  hukum.
6 K Bertens, Etika, Revisi (Jakarta: Kanisius, 2015), h. 32.
Pelanggaran  hukum  dapat  dikenai  sanksi  hukum  namun  pelanggaran  etik  belum  tentu  dikenai sanksi hukum.
Kembali  kepada  persoalan  pertanggungjawaban  pidana  kurator,  perlu  diciptakan  suatu persamaan  persepsi  terkait  dengan  nilai-nilai  independensi  tersebut  karena  dalam  UUKPKPU sendiri terjadi bias penafsiran, sehingga perlu dirumuskan sebuah tolok ukur independensi, yang dapat dijadikan pedoman baik bagi kurator dalam melaksanakan tugas pemberesan terhadap harta pailit,  maupun  bagi  aparat  penegak  hukum  (polisi,  jaksa,  pengacara,  dan  hakim)  dalam  hal menangani  perkara  pidana  yang  melibatkan  kurator.  Dalam  mengukur  salah  tidaknya  seorang kurator  sehingga  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana  juga  harus  dipertimbangkan  nilai-nilai  etika  dari perbuatan  yang  dilakukan.  Sehingga  apabila  terjadi  pelanggaran  etik  maka  juga  sekaligus merupakan  pelanggaran  hukum  apabila  terbukti  ada  kesalahan  pidana yang  dilakukan  kurator. Namun, di sisi lain, ada juga etik yang tetap menjadi ranah etik, dengan tolok ukur salah tidaknya adalah dengan mengembalikannya kepada standar moral dan standar etika. Pelanggaran etik ini dikenal dengan istilah unprofessional conduct.
Black’s Law Dictionary independent (adj.) diartikan sebagai “not subject to the control or influence of another, not dependent or contigent on something else (an independent person). Selain itu, juga dikaitkan dengan  objective  ethics  yaitu  “based  on  externally  verifiable  phenomena,  as  opposed  to  an  individual’s perceptions,  feeling,  or  intentions,  without  bias  or  prejudice.  Berdasarkan  hal  itu,  maka  independensi berkaitan erat dengan persoalan etika. Sedangkan etika sendiri terkait erat dengan persoalan moral absolutism yaitu the view that a person’s action can always properly be seen as right or wrong, regardless of the situation or the consequences – also termed ethical absolutism, objective etics.
Berdasarkan paparan di atas, independensi dalam hukum kepailitan dapat dimaknai bahwa kurator tidak boleh dan tidak dapat diintervensi oleh apapun baik oleh debitor, kreditor, maupun individu-individu  lainnya  di  dalam  lembaga  kepailitan  ataupun  di  luar  lembaga  kepailitan. Independen juga mencerminkan integritas seorang kurator yang didalamnya terkandung nilai-nilai antara  lain  berakhlak  mulia,  amanah  dalam  menjalankan  jabatannya,  dapat  bersikap  arif  dan bijaksana dalam menghadapi realitas plural di antara kepentingan debitor dan kreditor, konsisten antara  ucapan  dan  tanggungjawab  yang  diembannya,  taat  pada  nilai  dan  norma  baik  tertulis maupun tidak tertulis dan tidak kalah penting adalah selalu berorientasi pada kepentingan terbaik bagi  kepentingan harta pailit.  Selain  itu,  seorang  kurator  yang  menyatakan  kesediaannya  untuk menerima tugas dan tanggungjawab mengurus harta debitor pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga, juga harus memastikan dirinya bebas dari benturan kepentingan baik dari debitor maupun kreditor. Kurator juga memiliki  kewajiban untuk menghargai  setiap hak dari  pihak yang terkait sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap harta pailit, dan tidak kalah penting adalah kurator harus menjaga perilakunya jangan sampai  melakukan perbuatan tercela, yaitu mengambil keuntungan dari harta pailit secara melawan hukum.
Lebih  lanjut,  independensi  juga  terkait  erat  dengan  nilai-nilai  objektif  yang  seharusnya dijunjung tinggi oleh kurator. Hal ini karena posisi kurator akan senantiasa berdiri diantara 2 (dua) kepentingan  hukum  yaitu  kepentingan  hukum  debitor  dan  kepentingan  hukum  kreditur.  Oleh karena itu, kurator wajib menjaga kepercayaan yang telah diberikan pengadilan, debitur maupun kreditur, memegang teguh kebenaran dan keadilan serta mentaati standar profesi dan etika sesuai isi  dan  semangat  yang  melandasinya,  serta  menjaga  hubungan  professional  yang  mengatur hubungan kerja dengan pihak–pihak terkait yaitu debitor, kreditor dan hakim pengawas. Selain itu, objektifitas juga tercermin dari sikap kurator yang mampu bertindak adil, tidak memihak dan tidak berprasangka atau bias. Kurator haruslah bebas dari kepentingan atau pengaruh pihak lain.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kurator  merupakan  sebuah  profesi  hukum.  Sebagai  profesi, kurator  terikat  pada  kode  etik  profesi  kurator,  dimana  di  Indonesia  saat  ini  dikenal  beberapa
organisasi  profesi  kurator  antara  lain  Asosiasi  Kurator  dan  Pengurus  Indonesia  (AKPI)  dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Dari kode etik profesi tersebut, apabila terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab profesinya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu pertama unprofessional conduct dan kedua mal administrasi, dimana unprofessional conduct berhubungan erat dengan kapabilitas atau kemampuan dari kurator yang bersangkutan, sedangkan mal administrasi berhubungan dengan perilaku tercela dari kurator tersebut.
Sehubungan  dengan  terjadinya  pelanggaran  kode  etik,  maka  organisasi  kurator  wajib mengambil  tindakan  dan  memberikan  sanksi  kepada  kurator.  Sanksi  dapat  berupa  teguran, skorsing, pemecatan, bahkan sampai dengan pencabutan ijin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) selaku instansi yang berwenang mengeluarkan ijin pengangkatan kurator. Sanksi pemberhentian ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dikemudian hari.
Narasi  di  atas  maka  peran  hukum  pidana  dalam  kaitannya  dengan  pertanggungjawaban kurator  seyogyanya  kembali  kepada  pemahaman  mengenai  fungsi  hukum  pidana  itu  sendiri. Dimana dari hasil penelitian yang dilakukan, hukum pidana memiliki 2 (dua) fungsi yaitu pertama hukum pidana sebagai otonom atau berdiri sendiri dan kedua hukum pidana sebagai pengawal norma.  Hukum  pidana  sebagai  hukum  yang  otonom,  maka  sanksi  pidana  yang  dicantumkan bersifat primum remedium terhadap perbuatan yang dilakukan atau dengan kata lain penegakan hukum  mengutamakan  kepada  proses  pidananya.  Namun,  apabila  hukum  pidana  itu  bersifat sebagai pengawal norma, maka hukum pidana itu bersifat sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir dalam hal terjadi pelanggaran hukum.
Sehubungan dengan kurator sebagai sebuah profesi hukum, maka seyogyanya tidak semua kesalahan yang dilakukan kurator perlu dipidana. Sebab, fungsi hukum pidana dalam kepailitan sebagaimana  dikemukakan  di  awal  adalah  sebagai  pengawal  norma,  yaitu  bertujuan  untuk mencegah kurator melakukan perbuatan tercela atau perbuatan pidana. Sehingga sifatnya adalah ultimum remedium. Namun demikian, hukum pidana tetap dapat diberlakukan sepanjang kurator tersebut memenuhi unsurunsur dalam tindak pidana yang diduga dilakukannya menurut hukum pidana.
Dari  uraian  diatas,  maka  perlu  adanya  standar  moral  yang  jelas  tentang  prinsip-prinsip independensi terkait dengan profesi kurator. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merumuskan dan menjabarkannya dalam kode etik (code of conduct) kurator dan UUKPKPU. Adanya rumusan yang jelas  tentang  independensi  kurator,  di  satu  sisi  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  kurator  dalam melaksanakan tugas profesinya. Sedangkan di sisi lain juga berguna bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim, adanya rumusan yang jelas mengenai nilai–nilai independensi  kurator dapat menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  menentukan  pertanggungjawaban  pidana  kurator,  yaitu apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Hal ini sekaligus sebagai perwujudan dari asas hukum equality before the law, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

## 3.2 Perbandingan  Hukum  Kepailitan  Indonesia  dengan  Belanda  Dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana
Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan  dan/atau  pemberesan  yang  menyebabkan  kerugian  terhadap  harta  pailit.  Istilah kesalahan atau kelalaian disini hendaklah diberi pengerian yang jelas dan luas. Sebab, bila tidak, tentu akan menimbulkan permasalahan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya, dalam arti ia tidak  akan  dapat  mengambil  tindakan  yang  cepat  karena  dibayangi  adanya  kesalahan  atau kelalaian.  Oleh  karena  itu  diperlukan  standar  penilaian  yang  dikeluarkan  oleh  sebuah  asosiasi.
Selain itu perlu ditekankan bahwa hendaknya tanggungjawab kurator baru dapat timbul jika dalam kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian itu terdapat unsur kesengajaan atau adanya kecerobohan  yang  dilakukan  tanpa  pertimbangan  yang  jelas 7 .  Selain  itu,  UUKPKPU  juga  tidak membahas mengenai perbuatan tidak independen apa yang dapat menyebabkan seorang kurator di  pidana.  UUKPKPU  hanya  menyatakan  sanksi  pidana  dapat  diberikan  ketika  terbukti  tidak independen.
Terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana  kurator,  perlu  terlebih  dahulu  menelaah kebijakan–kebijakan yang dalam Hukum Pidana itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sejak 1930, dikenal secara luas asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yaitu hanya orang yang bersalah atau  perbuatan  yang  dipertanggungjawabkan  kepada  pembuat  yang  dapat  dipidana.  Adapun kesalahan mengandung unsur kesengajaan; kelalaian (culpa) dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dicantumkannya  sanksi  pidana  dalam  Pasal  234  ayat  (2)  membuktikan  UUKPKPU  tidak main-main dengan mencantumkan ketentuan kurator harus indenpenden. Namun demikian, UU Kepailitan  maupun  Penjelasannya  juga  tidak  benar-benar  konsisten  dalam  pencantuman  sanksi pidana ini, karena sama sekali tidak ada menyebutkan bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada  kurator  yang  terbukti  tidak  independen,  demikian  juga  dalam  peraturan-peraturan pelaksana UUKPKPU juga tidak ada satu ketentuan pun yang menyinggung mengenai hal ini.
Hakikat UUKPKPU adalah untuk menyelesaikan utang piutang dunia usaha seiring dengan perkembangan perekonomian dan perdagangan di era globalisasi. Penyelesaian yang diharapkan oleh  dunia  usaha  adalah  penyelesaian  secara  cepat,  terbuka  dan  efektif  dengan  didukung  oleh perangkat hukum yang memadai. Sejak jaman penjajahan Hindia Belanda sampai dengan saat ini, persoalan utama kepailitan selalu berhubungan dengan persoalan utang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, namun baru UUKPKPU yaitu dalam Pasal 234 ayat (2) dicantumkan sanksi pidana.
Terkait  dengan  perlu  tidaknya  mencantuman  sanksi  pidana  terhadap  kurator  yang  tidak independen, oleh karena pada umumnya sanksi pidana yang dijatuhkan merujuk kepada ketentuan umum yang ada dalam KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka menjadi sangat berlebihan, apabila UUKPKPU yang merupakan ranah keperdataan juga mengatur persoalan sanksi pidana. Sebab yang diperlukan dalam UU Kepailitan adalah menentukan kriteria prinsip independensi untuk dapat dijadikan pedoman bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya, bahkan  juga  bagi  aparat  penegak  hukum  (polisi,  jaksa  dan  hakim)  dalam  menangani  perkara kepailitan yang bersinggungan dengan hukum pidana.
Penanganan kasus kepailitan dewasa ini, kasus kepailitan yang berakhir pada sikap saling lapor  dan  saling  gugat  antara  debitor,  kreditor  dan  kurator.  Hal-hal  semacam  ini  akan  menjadi penyebab blundernya proses penegakan hukum di Indonesia. Sehingga satu masalah belum selesai sudah ditumpangi oleh masalah yang lain. Bahkan tidak jarang persoalan-persoalan hukum yang dibawa ke pengadilan melahirkan putusan-putusan yang tidak sinkron satu sama lain. Hal ini dapat terjadi  karena  diantara  aparat  penegak  hukum  tidak  ada  kesamaan  sudut  pandang  dalam mendudukkan suatu permasalahan. Sehingga tidak salah opini yang berkembang di masyarakat bahwa  lembaga-lembaga  penegakan  hukum  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang  ingin memperkeruh tujuan dari penegakan hukum yang semakin jauh dari asas keadilan dan kepastian hukum.
Suatu  undang-undang  yang  baik  dalam  hal  pencantuman  sanksi  pidana,  haruslah merumuskan  terlebih  dahulu  mengenai  norma  larangan  atau  norma  perintah  yang  menyatakan perbuatan tersebut akan dijatuhi pidana apabila dilanggar. Norma tersebut harus disebutkan secara
7 Sunarmi, Hukum Kepailitan (Jakarta: Softmedia, 2010).
tegas  mengenai  perbuatan  yang  dilarang  dengan  menyebutkan  pasal  atau  beberapa  pasal  yang memuat  norma  tersebut.  Sedangkan  sanksi  pidana  dalam  Pasal  234  ayat  (2)  UUKPKPU  hanya menentukan  apabila  terbukti  tidak  independen  akan  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Mencermati  tersebut,  juga  tidak  dijelaskan  acuan  peraturan perundang-undangan  apa  yang  dimaksud.  Sebab  pasal-pasal  itu  hanya  menyebut  kata  ‘tidak independen’,  sementara  tolok  ukur  ketidak  independenan  yang  dimaksudkan  untuk  dijatuhi pidana tidak ada. Sebab, suatu undang-undang apabila akan mengacu kepada ketentuan pidana yang lain, termasuk dalam hal ini KUHP, harus terdapat kesamaan elemen atau unsurunsur dari norma yang diacu. Menurut pendapat saya, persoalan mengenai independensi bukan merupakan unsur  dari  perbuatan  pidana  dan  juga  bukan  merupakan  norma  hukum  yang  dapat  dipidana. Independensi  merupakan  sebuah  nilai,  yaitu  salah  satu  nilai  yang  menjadi  standar  moral  yang masih harus diwujudkan dalam sebuah norma hukum.
Hukum  pidana  merupakan  hukum  yang  mengatur  tentang  perbuatan  apa  yang  dilarang, siapa  yang  melakukannya,  dan  apa  akibat  hukum  yang  dapat  dikenakan  terhadap  setiap  orang (barang siapa) yang melanggar ketentuanketentuan yang diatur dalam hukum pidana. Sifat pidana menurut ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan penderitaan, dimana penderitaan ini haruslah  dijatuhkan  kepada  orang  yang  terbukti  melanggar  kaidah-kaidah  hukum  pidana  yang telah ditetapkan terdahulu.
Berkaitan dengan hal di atas, dalam proses globalisasi dewasa ini, di satu sisi memberikan manfaat  terhadap  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  akses  informasi,  akses  pasar,  ketersediaan berbagai  sumber  jasa  maupun  barang,  namun  disisi  lain  tidak  terelakkan  membawa  implikasi negatif, misalnya saja semakin canggihnya modus modus operandi dari perbuatan-perbuatan pidana yang dapat dan mungkin terjadi. Interaksi global membuat para pelaku kejahatan saling bertukar informasi dan belajar untuk meningkatkan kualitas maupun jenis perbuatan pidana yang tidak saja memiliki dampak terbatas pada jurisdiksi suatu negara.
Terkait  dengan  perkembangan  hukum  bisnis,  maka  hukum  kepailitan  pada  dasarnya merupakan  ranah  hukum  keperdataan.  Namun,  ada  pihak-pihak  tertentu  yang  justru menggunakan instrument kepailitan ini untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Terhadap hal ini,  KUHP  telah  mengatur  mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  merupakan  penyimpangan  dari kepailitan. Apabila ada pihak yang secara sengaja melakukan perbuatan sedemikian rupa untuk menghilangkan  kewajiban-kewajiban  hukumnya  melalui  kepailitan  atau  melakukan penyelewengan untuk mengambil keuntungan dari harta pailit. Hal-hal ini sudah sebenarnya telah diatur  di  dalam  UUKPKPU.  Adapun  peran  hukum  pidana  disini  adalah  untuk  menjaga  jangan sampai  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan  semata-mata  hanya  untuk  mencari  keuntungan melalui kepailitan.
Mekipun  dalam  UUKPKPU  ada  mencantumkan  mengenai  sanksi  pidana,  namun  dengan tidak diaturnya aspek-aspek hukum pidana didalamnya berakibat tidak berlaku asas  lex specialis derogate legi generalis  dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Sehingga dalam menanggulangi tindak pidana terhadap para pelaku kepailitan, diberlakukanlah ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP. Hal tersebut juga untuk menjaga kekurangan yang ada dalam UUKPKPU. Atas dasar hal tersebut,  maka  ketentuan  Pasal  234  ayat  (2)  UUKPKPU  sepanjang  frasa  dijatuhi  sanksi  pidana merupakan ketentuan yang tidak memiliki makna.
Hukum pidana menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana adalah berdasarkan suatu adagium atau maxim yang terkenal dan berlaku secara universal yang berbunyi: actus non facit reum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Inggris An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty atau An act does not make a person legality guilty unless the mind is legally blameworthy atau non est reus nisi men sit rea (Belanda, Geen straf zonder schuld, Jerman Keine
straf ohne schuld). Atau dikenal pula sebagai nulla poena sine culpa (culpa dalam artinya yang luas bukan terbatas pada kealpaan saja tetapi termasuk juga kesengajaan). Adagium ini dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” 8 .
Di Indonesia digunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai strafbaar feit tersebut. Dalam Bahasa Belanda strafbaar feit terdapat 2 (dua) unsur yaitu strafbaar dan feit. Perkataan feit diartikan sebagai sebagian dan kenyataan, sedang strabaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan strafbaar feit berarti sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan juga,  bahwa  yang  terpenting  dalam  teori  hukum  pidana  ini,  tidak  seorangpun  dapat  dihukum kecuali  tindakannya  benar-benar  melanggar  hukum  dan  telah  dilakukan  dalam  bentuk  schuld, yakni dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang  itu  telah  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  bersifat  melawan hukum.  Jadi,  meskipun  perbuatannya  memenuhi  rumusan  delik  (an  objective  of  penal  provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana 9 .
Pendapat  diatas,  dihubungkan  hasil  penulisan,  dicantumkannya  ketentuan  dapat dipidananya kurator yang tidak independen ini awalnya tidak diatur sebelumnya dalam Faillisement Verordening (FV), dan baru ada pada saat dibentuknya UUKPKPU.  Meski demikian, pencantuman sanksi pidana ini, tidak diikuti oleh norma hukum yaitu berupa perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana. Sedangkan, dari penulisan kajian ini, ditemukan ketentuan pidana yang diterapkan dalam perkara pidana yang melibatkan kurator adalah pasal mengenai tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pemalsuan dan tidak pidana korupsi terkait dengan tindak pidana  penyuapan  terhadap  aparat  penegak  hukum.  Sehingga  dari  ketentuan  dalam  KUHP tersebut, maka apabila seorang kurator dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UUKPKPU,  para  pihak  yang  berkepentingan  dapat  melaporkannya  kepada  pihak  kepolisian, ataupun dapat mengajukan gugatan perdata terhadap kurator tersebut.
Dari  paparan  di  atas,  terlihat  dinamika  hukum  pidana  tidak  kalah  menarik  dibandingkan dengan varian hukum lainnya seperti hukum tata negara, hukum internasional  ataupun hukum humaniter.  Perdebatan  Substansi  hukum  pidana  dapat  menimbulkan  perdebatan,  namun cenderung klasikal. Hal ini tidak lain karena selalu dikaitkan dengan asas legalitas. Sebagaimana diungkapkan oleh Dupont dalam Komariah Emong Sapardjaja 10 Het legaliteitbeginsel is een van de meest  fundamentale  beginselen  van  het  strafrecht,  yaitu  bahwa  asas  legalitas  adalah  asas-asas  yang sangat fundamental dari hukum pidana.
Pada dasarnya, fokus pengaturan hukum pidana berkaitan dengan masalahmasalah kejahatan yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Hukum  pidana  berfungsi  sebagai  penjaga  agar  masyarakat terhindar  dari  kejahatan.  Kalau  Mahkamah  Konstitusi  sering  disebut  sebagai  The  Guardian  of Constitution, maka hukum pidana dalam hubungannnya dengan kejahatan layak disebut sebagai The Guardian of Security yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan 11 .  Hukum  pidana  berkisar  pada  perbuatan  apa  saja  yang  dilarang  atau  diwajibkan kepada warga Negara terkait dengan perbuatan-perbuatan yang terkategori sebagai tindak pidana.
Perkembangan  hukum  pidana  tidak  lagi  hanya  terbatas  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan dengan  kejahatan, namun  lebih luas  merambah ke  bidang  hukum  yang lain seperti  hukum  tata
8 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang Undangan Pidana Indonesia (Jakarta: Grafiti Press, 2007), h. 7.
9 Eka Julianta Wahjoepramono, Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik (Jakarta: Karya Putra Darwati, 2012), h. 118.
10 Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi) (Jakarta: Alumni, 2002), h. 6.
11 Erdianto Efensi, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar (Jakarta: Refika Aditama, 2011), h. 21.
usaha  negara  dan  hukum  perdata.  Di  sini  peran  hukum  pidana  adalah  sebagai  residu.  Karena, hukum  pidana  dipandang  dapat  memberikan  manfaat  ketika  hukum  tata  negara  dan  hukum perdata dianggap tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan. Adapun hal ini karena sanksi dalam hukum pidana adalah bersifat siksaan, derita  dan nestapa. Sedangkan sanksi dalam hukum tata negara misalnya berupa pemecatan dari jabatan. Disisi lain sanksi maksimal dalam hukum perdata adalah berupa ganti rugi. Dari sini terlihat penjatuhan sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras daripada hukum perdata, diantaranya adalah menghilangkan kebebasan dan kemerdekaan orang lain yang dijatuhi pidana penjara.
Selanjutnya, untuk menganalisis perbuatan kurator yang diduga melakukan tindak pidana, perlu terlebih dahulu memahami secara mendalam mengenai tugas dan kewajiban kurator, serta kriteria perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pidana atau tidak. Selain itu, tidak  kalah  penting  adalah  apakah  di  dalamnya  terkandung  alasan  pembenar  atau  pemaaf  dari perbuatan  yang  dilakukannya  tersebut. Untuk  itulah,  proses  penegakan hukum  yang  dilakukan terhadap  kasus-kasus  yang  melibatkan  kurator,  sangat  diperlukan  sikap  ke  hati  hatian  dalam menentukan  suatu  tindakan  pengurusan  dan  atau  pemberesan  terhadap  harta  pailit  memenuhi kategori sebagai perbuatan pidana, atau sesungguhnya hanya merupakan pelanggaran kode etik ataukah pelanggaran hukum perdata.
Selain  itu,  salah  satu  pokok  persoalan  yang  sangat  penting  namun  rumit  terkait  dengan hukum pidana adalah pemahaman dan pengertian terhadap kesalahan (schuld). Pemahaman dan pengertian kesalahan ini penting karena berpengaruh pada penentuan ada atau tidaknya pidana yang dilakukan dan jenis kesalahannya. Selain itu juga akan berakibat pada dapat tidaknya pelaku dijatuhi dipidana. Lebih lanjut, dalam hal pelaku dinyatakan dapat dipidana, maka tahap akhirnya adalah terkait dengan penentuan terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  maka  sebenarnya  unsur  kesalahan  tidak  termasuk  dalam pengertian perbuatan pidana, dan lebih tepat merupakan unsur dari pertanggung jawaban pidana. Namun  demikian,  antara  perbuatan  pidana  dengan  pertanggung  jawaban  pidana  memiliki hubungan yang sangat erat dan mendasar. Terkait dengan penentuan kesalahan seorang kurator yang  berakibat  pada  pertanggungjawaban  pidana,  seorang  hakim  terlebih  dahulu  harus mempertimbangkan  mengenai  ada  tidaknya  alasan  yang  dapat  meniadakan  pidana  tersebut. Adapun  Purwoleksono 12 menuliskan,  dalam  hukum  pidana  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan pidana dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu pertama menurut undang nndang, meliputi tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa dan keadaan darurat, pembelaan terpaksa dan  pembelaan  terpaksa  melampaui  batas,  menjalankan  peraturan  perundang-undangan  dan menjalankan perintah jabatan. Kedua yaitu di luar undang -undang meliputi tidak ada kesalahan sama sekali dan tidak ada sifat melawan hukum materiil.
Terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana  kurator,  maka  dimungkinkan  untuk menggunakan  alasan  penghapus  pidana  yaitu  kurator  melaksanakan  peraturan  perundang- undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 50 KUHP yang dalam teks aslinya berbunyi Niet strafbaar is hij die een feit begat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift yang artinya tidaklah dapat dihukum barang  siapa  melakukan  suatu  perbuatan  untuk  melaksanakan  suatu  peraturan  perundang- undangan. Aturan Pasal 50 KUHP, menurut R. Soesilo pada prinsipnya terhadap apa yang telah diharuskan  atau  diperintahkan  oleh  suatu  undang-undang,  tidak  mungkin  untuk  diancam hukuman  dengan  undang-undang  yang  lain.  Yang  dimaksud  dengan  undang-undang,  jadi termasuk  pula  misalnya  peraturan  pemerintah  dan  peraturan-peraturan  pemerintah  daerah. Menjalankan  undang-undang,  akan  tetapi  lebih  luas  lagi,  meliputi  perbuatan-perbuatan  yang
12 Didik  Endro  Purwoleksono,  Hukum  Pidana  (Surabaya:  Airlangga  University  Press  dengan  LP3  Universitas Airlangga, 2013), h. 98.
dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang. Sehubungan dengan Pasal 50 KUHP dihubungkan dengan pertanggungjawaban kurator, maka kurator harus membuktikan bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang.
Terkait penerapan Pasal 50 sebagai alasan penghapus pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan  kepada  kurator  dapat  dipergunakan  sepanjang  perbuatan  yang  dilakukan  tersebut telah  dilaporkan  kepada  Hakim  Pengawas,  dan  mendapat  persetujuan  dari  Hakim  Pengawas. Sehingga  tanggung  jawab  atas  peristiwa  yang  terjadi  telah  mendapatkan  pembenaran  dan persetujuan  dari  Hakim  Pengawas.  Hal  yang  dikemukakan  di  atas,  perlu  dicermati  oleh  aparat penegak  hukum  terkait,  untuk  menggali  fakta-fakta  atau  peristiwa  sebenarnya  sehingga  Hakim memperoleh narasi yang utuh atas tindak pidana yang didakwa yang dilakukan oleh kurator yang bersangkutan.  Dengan  demikian  dihubungkan  dengan  pertanggung  jawaban  pidana,  seorang kurator  hanya  dipidana,  jika  ia  mempunyai  pertanggung  jawaban  pidana,  dan  dasar  dari dipidananya si pelaku adalah berdasarkan asas tiada dipidana jika tiada kesalahan dan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pidana.
Dalam  menentukan  pertanggungjawaban  pidana,  hal  ini  diatur  dalam  KUHAP  sebagai pedoman untuk menentukan kesalahan dari si pembuat, yaitu si pembuat harus memenuhi seluruh unsur  delik  yang  didakwakan  dan  terbukti  sebagai  pelakunya.  Sedangkan  untuk  menentukan terbukti  tidaknya  perbuatan  pidana  yang  di  dakwakan  kepada  terdakwa  berkaitan  erat  dengan proses pembuktian di persidangan dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu  dapat  diperoleh  dari  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan terdakwa.
Paparan mengenai hukum pidana di atas apabila dihubungkan dengan UU Kepailitan yang mencantumkan  ketentuan  ketidak  independen  kurator  berakibat  pada  pidana,  hal  ini  persoalan tersendiri, bukan saja mengenai makna dari independen dalam kepailitan, namun juga mengenai independensi yang didudukkan sebagai unsur dari perbuatan pidana. Sebab, menurut Saya, untuk menentukan unsur perbuatan pidana, maka yang perlu dijabarkan adalah nilai-nilai independensi sebagai syarat pemidanaan secara jelas, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan demi terciptanya kepastian hukum. Sehingga, pencantuman tidak independennya seorang  kurator  dihubungkan  dengan  sanksi  pidana  dalam  Pasal  234  ayat  (2)  UUKPKPU,  tidak dapat dikategorikan sebagai unsur yang berdiri sendiri dari suatu perbuatan pidana.
Dalam hukum pidana ada adagium bahwa hukum haruslah diperkuat dengan sanksi. Apabila hukum tanpa sanksi sama saja dengan burung tanpa sayap, tidak bisa terbang. Salah satu sanksi yang digunakan untuk memperkuat hukum ini adalah berupa sanksi pidana. Kemudian dalam hal penguatan norma hukum dengan sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain (seperti  administrasi  dan  sanksi  pidana)  dirasakan  tidak  mampu  untuk  menjaga/memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah ultimum remedium atau the last effort.
Dari  aspek  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  dalam  hukum  pidana  dapat  berupa  hukuman penahanan  atau  hukuman  mati,  sedangkan  dalam  hukum  perdata  adalah  dalam  bentuk  ganti kerugian. Tuntutan hukum dalam hukum pidana berasal dari pemerintah yang bertindak sebagai penuntut yang mewakili kepentingan umum, sedangkan hukum perdata diajukan oleh penggugat yang menderita kerugian. Dan yang tidak kalah penting pembuktian dalam hukum pidana untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan pada bukti yang tidak diragukan kebenarannya, sedangkan pembuktian dalam hukum perdata tergantung pada banyaknya bukti.
Perlu digaris bawahi adalah bahwa dalam kepailitan, kurator adalah pihak yang diangkat oleh putusan  pengadilan  dan  diberikan  kewenangan  oleh  undang–undang  untuk  melakukan
pengurusan  dan  atau  pemberesan  atas  harta  pailit,  yang  bersifat  serta  merta  sejak  putusan pernyataan  pailit  diucapkan,  sekalipun  ada  upaya  kasasi  maupun  peninjauan  kembali.  Adapun akibat hukum dari adanya putusan kepailitan, demi hukum seseorang atau korporasi yang telah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, harus pula menunjuk Hakim Pengawas dan kurator. Selanjutnya yang berwenang untuk mengurus dan membereskan maupun mencairkan uang atau harta kekayaan yang akan dipakai untuk membayar utang debitur pailit adalah kurator.
Sebenarnya  kurator  dalam  perkara  kepailitan  semata-mata  hanya  melaksanakan  amanat undang-undang.  Untuk  itu  diharapkan  aparat  penegak  hukum  sungguh–sungguh  mengkaji kebenaran dari setiap kasus yang melibatkan kurator dalam ranah hukum pidana. Untuk itu, dalam hal  menentukan  adanya  kesalahan  kurator  dalam  perkara  pidana,  maka  harus  memenuhi persyaratan  yaitu:  melakukan  tindak  pidana  (sifat  melawan  hukum),  di  atas  umur  tertentu  dan mampu  bertanggungjawab,  mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan  disebabkan  oleh  kesengajaan ataupun kelalaian, dan tidak ada alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa  atau  karena  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tetap  merupakan  perbuatan melawan hukum atau tetap merupakan tindak pidana, namun pada akhirnya tidak dipidana karena tidak  adanya  kesalahan.  Mengenai  hal  ini  KUHP  sendiri  telah  memberikan  jalan  keluar  melalui Pasal  50  KUHP  yang  menyatakan  “barang  siang  melakukan  perbuatan  untuk  melaksanakan ketentuan  undangundang  tidak  dipidana”.  Sehingga,  sepanjang  dapat  dibuktikan  kurator melaksanakan tugas pemberesan dalam koridor melaksanakan amanat undang-undang dan tidak punya pilihan selain harus melakukannya dalam rangka pengamanan harta pailit, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipidana.
Berkaitan  dengan  persoalan  pertanggungjawaban  hukum,  maka  secara  garis  besar,  saya berpendapat seorang kurator untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat dibagi menjadi 2  (dua)  hal  yaitu  kewenangan  kurator  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atau pihak lain dan kewenangan kurator yang hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Hakim Pengawas.
Lebih lanjut dari 2 (dua) hal tersebut di atas, maka untuk memperoleh persamaan penafsiran dan pemahaman tentang pertanggung jawaban kurator, perlu dijabarkan dan dirumuskan secara khusus kriteria-kriteria perbuatan hukum kurator sebagai berikut, petama, apakah kurator dalam melakukan  perbuatannya  tersebut,  sesuai  atau  berdasarkan  kewenangan  yang  diberikan kepadanya.  Kedua,  apakah  perbuatan  tersebut  disyaratkan  atau  diperlukan  izin  dari  Hakim Pengawas. Ketiga, apakah perbuatan tersebut wajib memperoleh persetujuan dari panitia kreditor. Keempat,  apakah  perbuatan  tersebut  harus  atas  persetujuan  dan  sepengetahuan  pihak  debitur pailit.  Kelima,  apakah  perbuatan  tersebut  harus  melalui  prosedur–prosedur  tertentu,  misalnya berdasarkan rapat kreditur dengan syarat kuorum suara, dihadiri debitur dan diputus dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas. Keenam, apakah perbuatan ketika menjual aset–aset debitur pailit, harus terlebih dahulu berdasarkan penetapan pengadilan, lelang ataukah dapat dilakukan penjualan di bawah tangan. Ketujuh, apakah kurator telah mengetahui atau melakukan prediksi bahwa  tindakan  atau  perbuatan  yang  akan  dilakukannya  itu  berpotensi  menimbulkan  kerugian terhadap  harta  pailit.  Kriteria-kriteria  tersebut  di  atas  menjadi  sangat  penting  dipahami,  untuk menentukan ada tidaknya unsur kesalahan atau kelalaian dari perbuatan yang dilakukan kurator. Karena, apabila perbuatan kurator ternyata telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, hal itu dapat menjadi bahan pembelaan bagi kurator dengan menggunakan ketentuan Pasal 50 KUHP.
Perlu tidaknya pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana dan sanksi pidana dalam UUKPKPU  merupakan  hal  penting  yang  harus  dilakukan  sebagai  perwujudan  asas  legalitas. Adapun tujuan asas legalitas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hak-hak warga Negara dari  apa  yang  dimaksud  dengan  perbuatan  pidana  itu  sendiri.  Hal  ini  untuk  mencegah
pendefinisian  yang  sewenang-wenang,  maka  pendefinisian  haruslah  dilakukan  dengan undangundang.  Dampak  pendefinisian  tersebut  adalah:  a.  tidak  ada  suatu  penuntutan  jika perbuatan  tersebut  bukan  ‘mala  prohibitia’,  ini  berarti  terhadap  criminal  extra  ordinaria  tidak  akan dituntut,  dan  b.  harus  dilakukan  penuntutan  terhadap  mala  prohibitia,  karena  warga  Negara dianggap  tahu  dan  mau  menerima  risiko  dari  perbuatan  yang  dilakukan 13 .  Hal  ini  juga  untuk mencegah kesewenangwenangan penguasa dan aparat penegak hukum. Sebab,  adanya undang- undang yang secara jelas mencantumkan perbuatan dan sanksi pidana merupakan satu-satunya sarana untuk mendefinisikan perbuatan pidana.
Kehadiran UUKPKPU adalah untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang dalam dunia perdagangan  dan  bisnis,  Saya  berpendapat  norma  dan  sanksi  pidana  tidak  perlu  secara  khusus diatur  dan  dicantumkan  dalam  UUKPKPU.  Adanya  sanksi  pidana  dalam  Pasal  234  ayat  (2) UUKPKPU  justru  menimbulkan  diskriminasi  peraturan  karena  hanya  ditujukan  kepada  kurator atau pengurus saja. Padahal, norma dan sanksi hukum pidana ditujukan kepada setiap orang yang melakukan  tindak  pidana,  tanpa  membedakan  profesi,  jenis  kelamin  maupun  status  sosial seseorang.

## 4. Kesimpulan
Ratio legis dijatuhkannya sanksi pidana bagi kurator yang tidak independen bertujuan yaitu mencegah  kurator  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas pengurusan dan pemberesan. Di sini, peran hukum pidana adalah sebagai pengawal norma yang ada dalam UU Kepailitan terkait dengan tugas dan tanggung jawab kurator. Agar seorang kurator atau pengurus sebelum menyatakan kesediaannya untuk menerima tugas dan tanggung jawab dari akibat dijatuhkannya putusan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) benar- benar memastikan dirinya tidak akan melakukan perbuatan tercela untuk mengambil keuntungan dari harta pailit secara melawan hukum.
Upaya  preventif  yaitu  mencegah  terjadinya  pelanggaran  yang  dapat  merusak  sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat serta bertujuan untuk mencegah pihak-pihak dalam kepailitan agar tindak  melakukan  perbuatan,  aktivitas,  tindakan,  gerakan  yang  bertentangan  dengan  peraturan yang ada dalam masyarakat, berfungsi sebagai kontrol sosial yang dilakukan apabila usaha-usaha yang  lain  kurang  memadai  dan  ultimum  remedium  (obat  terakhir)  untuk  mengawal  dan mempertahankan norma-norma hukum kepailitan. Pertanggungjawaban pidana kurator yang tidak independen mengacu kepada terpenuhinya 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana yaitu ada perbuatan pidana, adanya kesalahan yang berakibat pertanggung jawaban pidana dan berkaitan pidana atau pemidanaan dengan berdasarkan pada prinsip independensi, yaitu kurator dalam situasi yang sulit dapat mengambil tindakan tegas demi kepentingan harta pailit.

## Referensi
Bertens, K. Etika. Revisi. Jakarta: Kanisius, 2015.
Efensi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar. Jakarta: Refika Aditama, 2011.
Loqman,  Loebby.  “Aspek  Pidana  Dalam  Hukum  Kepailitan.”  Rangkaian  Lokakarya  Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2004.
13 Deni  Setya  Bagus  Yuherawan,  Kritik  Ideologis  Terhadap  Dasar  Kefilsafatan  Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Pidana (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), h. 266.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum,. Jakarta: Kencana, 2007. https://doi.org/340.072.
Purwoleksono,  Didik  Endro.  Hukum  Pidana.  Surabaya:  Airlangga  University  Press  dengan  LP3 Universitas Airlangga, 2013.
Puslitbang Hukum dan Peradilan. “Interpretasi Tentang Makna Utang Jatuh Tempo Dalam Perkara Kepailitan.” Jakarta, 2013.
Saija,  Ronald.  “Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam  Prosedur  Permohonan  Pailit  Di  Pengadilan Niaga.” SASI 24, no. 1 (2018): 11–18. https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.114.
———.  “Perlindungan  Kreditur  Atas  Pailit  Yang  Diajukan  Debitur  Dalam  Proses  Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga.” SASI 24, no. 2 (2018): 114–23.
https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.126.
Sapardjaja, Komariah Emong. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi). Jakarta: Alumni,
2002.
Sjahdeini, Sutan Remy. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang Undangan Pidana Indonesia. Jakarta: Grafiti Press, 2007.
Sunarmi. Hukum Kepailitan. Jakarta: Softmedia, 2010.
Wahjoepramono,  Eka  Julianta.  Konsekuensi  Hukum  Dalam  Profesi  Medik.  Jakarta:  Karya  Putra Darwati, 2012.
Yuherawan, Deni Setya Bagus. Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. Surabaya: Airlangga University Press, 2011.