e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)

## PENGATURAN DAN PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PADA PEMBANGUNAN  IBUKOTA NEGARA NUSANTARA

## Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, Verrence Wibowo
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya E-mail : { yanti.fristikawati@atmajaya.ac.id }

## Abstrak
Pemindahan  Ibu  Kota  ke  Nusantara  di  wilayah  sekitar  Penajam  Paser  Utara  dan  Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur menuai pro dan kontra. Dari sisi kontra mengatakan bahwa pembangunan    tersebut  dapat  merubah  lanskap  dan  ekosistem  lingkungan  sekitar  yang termasuk sebagai paru-paru dunia dan wilayah konservasi fauna endemik. Selain lingkungan, pemindahan  tersebut  akan  berdampak  pada  kehidupan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat sekitar IKN yang masih tergolong rendah. Dari sisi lain pembangunan Ibukota Negara (IKN) akan membawa dampak positif baik dari segi ekonomi , sosial  dan pembangunannya akan dilakukan tanpa merusak lingkungan.Pembangunan IKN akan tetap dilaksanakan, untuk itu dalam  pembangunanya harus dijaga agar tidak merusak lingkungan salah satunya dengan menerapkan  Pembangunan  berkelanjutan.  Pembangunan  bukan  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  generasi  saat  ini,  tetapi  juga  memperhatikan  pemenuhan  kebutuhan  generasi masa  depan  atau  generasi  yang  akan  datang  yakni  dengan  menjamin  alam  tetap  terjaga. Berbagai peraturan  nasional  tentang perlindungan lingkungan telah dibuat oleh Indonesia, selain itu juga terdapat berbagai  prinsip hukum internasional antara lain prinsip atau konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Metode yang digunakan adalah deskriptif  yaitu  menggambarkan  apa  yang  terjadi  lalu  mengkajinya  berdasarkan  aturan, prinsip yang ada. Untuk kelengkapan data juga dilakukan wawancara.Kajian tentang aturan dan  prinsip  yang  ada  menunjukan  bahwa  bila  pembangunan  IKN  dilakukan  dengan menerapkan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  seperti  adanya  pemerataan,  prinsip ekologis, pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana, maka pembangunan tersebut tidak merusak lingkungan dan dampak terhadap masyarakat sekitar dapat diminimalisir.
Kata Kunci : Pengaturan, Sustainable development, Ibukota Negara (IKN)

## Abstract
The relocation of the Indonesia capital city to the Nusantara in the area around North Penajam Paser and Kutai Kartanegara in East Kalimantan has brought pros and cons. On the contra side,  it  is  said  that  the  development  can  change  the  landscape  and  ecosystem  of  the surrounding environment which is included as the lungs of the world and an area for endemic fauna conservation. In addition to the environment, the relocation will have an impact on the social  and  economic  life  of  the  community  around  Capital  City,  which  is  still  relatively  low. From the other side, the development of the National Capital City (IKN) will have a positive impact both in terms of economy, social and development will be carried out without damaging the environment. Development is not only to meet the needs of the current generation, but also to pay attention to meeting the needs of future generations or future generations, namely by  ensuring  that  nature  is  maintained.  Various  national  regulations  on  environmental protection  have  been  made  by  Indonesia,  besides  that  there  are  also  various  international legal principles, including the principles or concepts of sustainable development. The research method used is descriptive, namely describing what happened and then reviewing it based on existing rules and principles. Interviews were also conducted to complete the data. A study of the  existing  rules  and  principles  shows  that  if  IKN  development  is  carried  out  by  applying sustainable development principles such as equity, ecological principles, wise use of natural
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
resources, then the development will not damage the environment and have an impact on the surrounding community. can be minimized.

## Keywords: Regulation, Sustainable development, National Capital City (IKN)

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Republik  Indonesia telah menetapkan untuk melakukan pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Republik Indonesia  dari  Daerah  Khusus  Ibu  Kota Jakarta  (DKI  Jakarta)  ke  Ibu  Kota Nusantara  (IKN)  di  wilayah  Kalimantan Timur. Proses pemindahan tersebut secara  resmi  dimulai  saat  disahkannya Rancangan  Undang-Undang  tentang  Ibu Kota  Negara  menjadi  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota Negara pada awal tahun 2022. Walaupun demikian, ide untuk memindahkan Ibu Kota telah menjadi bahan diskusi dan perbincangan pada periode-periode Pemerintahan sebelumnya. Namun, barulah pada tahun 2019, Presiden Jokowi memasukkan  rencana  pemindahan  Ibu Kota ke luar Pulau Jawa dalam Rancangan
Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemindahan  Ibu  Kota  ke  Pulau Kalimantan menuai banyak pro dan kontra, terutama  dari  sisi  sosial  dan  lingkungan. Menurut Pemerintah, tujuan dari pemindahan  Ibu  Kota  adalah  untuk mencapai  Visi  Indonesia  Emas  Tahun 2045  melalui  transformasi  ekonomi  agar pembangunan merata di seluruh Indonesia dan  tidak  terpusat  di  Indonesia  bagian barat  saja.  Namun,  sebagai  paru-paru dunia  dan  salah  satu  pulau  yang  memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, pemindahan  tersebut  akan  berdampak pada  lingkungan  di  Pulau  Kalimantan. Potensi kerusakan alam yang sudah terjadi akibat  penebangan  hutan,  penanaman sawit,  dan  aktivitas  industri  akan  semakin besar  jika  perencanaan dan  implementasi pembangunan  tidak  dilakukan  secara komprehensif.
Tidak  hanya  terkait  aspek  lingkungan, pemindahan  Ibu  Kota  akan  berdampak
1 Muhamad Suparnoko, “Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nas ional dan Regional”, Jurnal Ekonomika dan Manajemen, Vol 9 No 1, April 2020, Hlm 40
pada  kehidupan  sosial  masyarakat  di wilayah  pembangunan  IKN  serta  wilayah pendukung  IKN  yang  telah  mendiami wilayah  tersebut  selama  ini.  Potensi adanya kesenjangan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan antara penduduk setempat dan  penduduk  yang  akan  pindah  ke  IKN sangatlah mungkin terjadi jika tidak diiringi dengan  peningkatan  keterampilan  dan pendidikan  masyarakat  setempat.  Terkait hal  tersebut,  Pemerintah  juga  perlu  untuk memperhatikan  permasalahan  lingkungan dan  sosial  dengan  merencanakannya sebaik mungkin untuk mencegah terjadinya  friksi-friksi  sosial  di  tengah masyarakat.  Dalam  kaitannya  dengan pembangunan ibukota negara, maka perlu diterpkan  dan  dimasukan  juga  prinsip pembangunan  berkelanjutan,  mengingat Indonesia  merupakan  salah  satu  negara anggota PBB yang juga turut mengadopsi Resolusi  Sidang  Umum  PBB  A/RES/70/1 Transforming Our World: The 2030 Agenda for  Sustainable  Development pada  tahun 2015. Seperti diketahui sustainable development
atau pembangunan berkelanjutan  menurut Brundlant  Report tahun  1987  adalah  pembangunan  untuk memenuhi  kebutuhan  sekarang  tanpa mengorbankan  pemenuhan  kebutuhan generasi masa  depan  atau generasi  yang akan datang. Salah satu faktor yang harus dihadapi  untuk  mencapai  pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana
memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan  ekonomi  dan  keadilan sosial. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata  akan  merusak  lingkungan, tetapi  justru  pembangunan  ekonomi  dan pembangunan lingkungan dapat bersinergi satu  sama  lain. 1 Pembangunan  ibukota negara  (IKN)  di  Nusantara  ternyata menimbulkan masalah sosial bagi

## DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN REGIONAL
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
masyarakat  setempat  seperti  ketakutan untuk  kalah  bersaing  dengan  pendatang dari  luar  Kalimantan,  kesempatan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  dan menikmati hasil pembangunan serta masalah hak milik dan pemanfaatan lahan yang saat ini digunakan. 2 Pembangunan berkelanjutan merupakan  konsep  yang  diterima  secara internasional, dimana Perserikatan Bangsa Bangsa sendiri juga telah memasukaanya baik  dalam  Deklarasi,  Resolusi  maupun konvensi. It  pervades  the  environmental, social,  political,  economic,  and  cultural discourses  from  the  local  through  to  the ‘global’ level by both the public and private sectors. 3
Beberapa  hal  yang  masuk  dalam  konsep pembangunan  berkelanjutan  antara  lain mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga  dapat  dipergunakan  pada  masa yang akan datang, memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin sehingga tidak ada  pemborosan  dan  tidak  merusak lingkungan. Selian itu pembangunan yang dilakukan  harus  dapat  memperbanyak sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mempertahankan kualitas  kehidupan  manusia  pada  masa kini dan pada masa depan. 4
Dalam  pembangunan  berkelanjutan  yang perlu  diperhatikan  tidak  hanya    pada masalah lingkungan saja, tetapi juga dapat dikaitkan  dengan  masalah  sosial,  politik, ekonomi dan juga budaya, terutama pada masyarakat yang berdampak pada pembangunan tersebut.
Untuk  itu  perlu  diperhatikan  agar pembangunan  IKN  sesuai  dengan  aturan yang ada yaitu memperhatikan lingkungan termasuk  lingkungan  sosial  masyarakat sekitar. Masalah yang akan dibahas dalam artikel  ini  adalah  bagaimana  aturan  yang ada dapat diterapkan terkait pembangunan berkelanjutan  pada  pembangunan  IKN. Penelitian dilakukan  dengan  metode secara  deskriptif,  yaitu  menggambarkan
2 Hasil wawancara dengan Ibu Yohana (WALHI Samarinda) pada 27 Juli 2022
3 Virginie Barral, “ Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm” European Journal of International Law, Volume 23, Issue 2, 2012,
permasalahan  yang  ada  dan  mungkin timbul  pada  pembangunan  IKN,  dan  juga mengkaji aturan yang ada terkait pembangunan  berkelanjutan.  Perolehan data dilakukan baik dengan studi kepustakaan  termasuk  buku,  jurnal  dan aturan perundangan serta konvensi (aturan  internasional)  dan  juga  dengan wawancara beberapa pihak di Kalimantan Timur  seperti  dari  LSM  dan  pejabat pemerintah.

## PEMBAHASAN
1.   Pembangunan  Berkelanjutan  dan Perlindungan Lingkungan
Konsep Pembangunan berkelanjutan  akan  selalu  terkait dengan  perlindungan  lingkungan artinya  pembangunan  tetap  dapat berjalan,  tetapi  lingkungan  harus terlindungi.  Pada  awalnya  konsep pembangunan  berkelanjutan  ini terkait juga dengan masalah ekonomi, oleh karena itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan
termasuk juga pemerataan, energi, ekologi,  ekonomi,  dan  juga  peran serta masyarakat. Pemerataan yang  dimaksud  adalah  bahwa pembangunan  dapat  memperkecil kesenjangan  di  masyarakat  baik kesenjangan ekonomi dan sosial.
Pengertian  energi  adalah
bahwa dalam pembangunan tersebut tidak terjadi pengekspliotasian  sumber  daya yang berlebih, menggunakan energi yang ramah lingkungan dan transportasi massal. Prinsip ekologi adalah memperhatikan perlindungan lingkungan, dan sekecil mungkin terjadinya kerusakan  lingkungan  termasuk melakukan  pemulihan  lingkungan. Ekonomi  masyarakat  harus  tetap diperhatikan yaitu
dengan
https://academic.oup.com/ejil/article/23/2/377/4 87236 Diakses 24 Juni 2022
4 Lihat https://greatdayhr.com/id- id/blog/pembangunan-berkelanjutan/ Diakses 10 Juli 2022
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing sehingga bisa  mendapatkan  pekerjaan  dan kehidupan  yang  layak.    Begitu pentingnya masalah pembangunan bekelanjutan,  maka    kemudian pada  tahun  2015    Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) telah membuat sebuah Resolusi  tentang Sustainable  Development  Goals (SDG”S). Resolusi  ini  berisikan  17 Goals atau Agenda Pembangunan Berkelanjutan sebagai sebuah “plan  of  action  for  people,  planet, and  posperity” yang  ditargetkan untuk  dicapai  pada  tahun  2030 . Terdapat tiga hal fundamental yang ingin  dicapai  oleh  SDGs,  yakni , People,  Planet, dan Prosperity. Pertama ,  People, yaitu  komitmen untuk  mengakhiri  kemiskinan  dan kelaparan serta memastikan semua manusia dapat mengembangkan potensinya sesuai  dengan  martabatnya  dan kesetaraan dalam lingkungan yang sehat.  Pada  bagian  ini  perlu diperhatikan  juga other  basic needs, such as nutrition, education, and access to water, sanitation, and electricity , 5 Kedua,
Planet,
melindungi  bumi  dari  degradasi lingkungan dengan penerapan produksi, konsumsi, dan eksploitasi yang berkelanjutan serta mengambil  tindakan  segera  atas perubahan iklim untuk memastikan terpenuhinya  kebutuhan  manusia di masa kini dan masa mendatang.
Ketiga, Prosperity , to ensure that all human beings can enjoy prosperous  and  fulfilling  lives  and that economic, social, and technological  progress  occurs  in harmony with nature . 6 memastikan setiap  manusia  dapat  menikmati hidup yang sejahtera serta memastikan adanya harmoni antara kemajuan peradaban
5 The Sustainable Development Goals in 2019, : People, Planet, prosperity in Focus https://unfoundation.org/blog/post/the-
manusia seperti kemajuan teknologi dengan alam. Pembangunan  IKN  tentunya  juga harus  sejalan  dengan  tujuan  dari SDG’S ini. Dalam Deklarasi tentang Lingkungan Hidup tahun 1972 yaitu Deklarasi  Stockholm  khususnya prinsip 14 disebutkan bahwa Rational  planning  constitutes  an essential  tool  for  reconciling  any conflict  between  the  needs  of development  and  the  need  to protect and improve the environment. Dalam hal ini penataan dan perencanaan termasuk  dalam  pembangunan harus tetap memperhatikan lingkungan  bahkan  bila  dimungkin dapat mengembangkan lingkungan. Selanjutnya pada Deklarasi  Rio  yang  ditandatangani tahun  1992  pada  pertemuan Earth Summit di Brazil beberapa prinsipnya juga menekankan pentingnya pembangunan
berkelanjutan  seperti  tercantum dalam  Prinsip  3  yaitu  bahwa The right  to  development  must  be fulfilled  so  as  to  equitably  meet developmental  and  environmental needs  of  present  and  future generations. Jadi hak untuk melakukan  pembangunan  harus secara  seimbang  dilakukan  juga dengan  tetap  menjaga  lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang  dan  yang  akan  datang. Prinsip  4  juga  menyoroti  tentang pembangunan  berkelanjutan In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral  part  of  the  development process and cannot be considered in  isolation  from  it .  Pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam  pembangunan  di  suatu negara, dengan menenpatkan lingkungan  sebagai  bagian  yang
sustainable-development-goals-in-2019-people- planet-prosperity-in-focus/ Diakses 8 Juli 2022
6 Ibid
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
tidak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri. 2.  Pengaturan  tentang  Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan a.  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPPLH). Pada bagian awal dari Undang Undang ini yaitu bagian menimbang  telah  disebutkan bahwa  pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan  berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  Dengan  demikian pembangunan berkelanjutan merupakan  salah  satu  konsep yang harus diterapkan di
Indonesia.  Hal  ini  terlihat  pula pada  Pasal  3  tentang  tujuan perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  di  Indonesia  antara lain  adalah  untuk  mencapai keserasian,  keselarasan,  dan keseimbangan lingkungan hidup, serta menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa  kini  dan  generasi  masa depan. 7 Aturan  ini  membagi perlindungan  lingkungan  dari tahap pencegahan sampai dengan  penanggulangan  dan pemulihan  lingkungan.  Terkait pembangunan  IKN  terutama pada tahap pencegahan beberapa  hal  harus  dilakukan antara  lain  melakukan  KLHS atau  Kajian  Lingkungan  Hidup
Strategis  dimana  salah  satu tujuan  KLHS  ini  adalah  KLHS
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan  telah  menjadi dasar  dan  terintegrasi  dalam pembangunan  suatu  wilayah
7 Pasal 3 bagian e dan f dari UUPLH
dan/atau  kebijakan,  rencana, dan/atau program. Proses berikutnya  adalah  melakukan perencanaan  penataan  ruang agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kepentingan masyarakat.  Analisa  dampak lingkungan  atau  AMDAl  juga harus  dibuat  untuk  mnentukan RPL (rencana pengelolaan lingkungan)  dan  RKL  (rencana pemantauan lingkungan), untuk kemudian  mendapatkan  ijin pembangunan.
b.  Undang-Undang Nomor 5
tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.
Dalam  bagian  menimbang  dari Undang-Undang  ini  disebutkan bahwa  konservasi  sumberdaya alam  hayati  diperlukan  untuk menjaga  agar  pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi  sehingga  sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan  serta  melekat dengan pembangunan itu sendiri. Untuk itu dalam pemanfaatan sumberdaya alam hayati  tersebut  perlu  adanya keseimbangan baik bagi pemanfaatannya
dan
pelestariannya.
Asas  dari  Konservasi  SDA hayati  dituangkan  dalam  Pasal
2  yaitu  bahwa  Konservasi sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya berasaskan pelestarian  kemampuan  dan pemanfaatan sumber daya alam  hayati  dan  ekosistemnya secara  serasi  dan  seimbang. Dalam  rangka  pembangunan IKN  perlu  dilihat  juga  tentang sistem  penyangga  kehidupan dari  kawasan  IKN.  Menurut
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
Pasal 7 tujuan dari perlindungan sistem penyangga  kehidupan  adalah agar terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan  manusia.  Seperti diketahui  saat  ini  Kalimanatan Timur  telah  digunakan sebagai lahan  kepala  sawit,  sehingga merubah ekosistem dan tentunya merubah sumberdaya alam hayati. Pasal 10 menyebutkan  untuk  wilayah yang sistem penyangga kehidupannya mengalami kerusakan  secara  alami  dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab  lainnya,  harus diikuti dengan upaya rehabilitasi.  Terkait  masalah kehutanan, dimana di Kalimantan  Timur  juga  masih terdapat  hutan  adat,  dengan adanya Judicial  review oleh Mahkamah  Konstitusi  tahun
2013  terhadap  UU  Kehutanan yang  merubah  status  Hutan Adat  bukan  lagi  hutan  negara mengakibatkan perlunya segera melakukan harmonisasi UU  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. 8 c.  Undang Undang Nomor 3 tahun
2022 tentang Ibukota Negara
Dalam Pasal 2 tentang UU IKN ini  disebutkan  bahwa  Ibu  Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota  dunia  untuk  semua  yang dibangun  dan  dikelola  dengan tujuan  untuk  menjadi  kota berkelanjutan  di  dunia.  Prinsip yang
diterapkan dalam pembangunan  IKN  ini  tertuang dalam  Pasal  3  ayat  (2)  yang menyebutkan  beberapa  prinsip antara lain yaitu prinsip
8 Jorawati Simarmata” Tumpang Tindih  Undang - Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
kesetaraan, prinsip keseimbangan ekologi, prinsip keberlanjutan pembangunan dan  prinsip    kelayakan  hidup.
Prinsip  ekologi  yang  dimaksud adalah  keseimbangan  antara pembangunan dan alam sehingga  kota  harus  didesain sesuai kondisi alam. Termasuk memprioritaskan kawasan lindung, karena seperti diketahui Kalimantan juga masih  mempunyai  kawasan hutan yang dilindungi. Pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang ini disebutkan bahwa visi
pembangunan  IKN  ini  antara lain adalah agar dapat menjadi acuan  pembangunan kota  baik di  Indonesia  maupun  dunia. Untuk mewujudkannya sebagai role model , maka kota Nusantara  akan  menjadi  kota yang  berkelanjutan,  yaitu  kota yang menciptkana kenyamanan, keselarasan dengan  alam,  melalui  efisiensi penggunaan  sumber  daya  dan rendah  karbon.    Penggunaan sumber daya antara lain dengan melakukan pengelolaan sampah, pemanfaatan  sumber  daya  air, dan  pengelolaan  sumber  daya secara  tepat  guna,  sehingga hemat
energi.
Dalam penjelasan disebutkan pula bahwa nantinya Nusantara menjadi Forest City atau kota di dalam hutan yang 75 % adalah kawasan  hijau.  Forest  City diterjemahkan  oleh  Stefano Boeri  sebagai  vertical  forest sehingga Forest City dapat juga dikatakan sebagai kota dengan jumlah  bangunan  yang  ditutupi oleh  pohon  dan  tumbuhan. Pohon tersebut berperan
Ekosistemnya”, Jurnal  Legasi Indonesia , Vol 15 No 3, November 2018, hlm 186
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
sebagai penyaring udara raksasa dan pengendali polusi. 9 d.  Peraturan  Presiden  (PerPres) Nomor  59  tahun  2017  tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. PerPres  ini  merupakan  salah satu  komitmen  Indonesia  yang telah  ikut  serta  menyepakati tujuan pemangunan berkelanjutan atau SDG’s Goals  tahun  20215.  Dalam Pasal  2  ayat  2  dari  Perpres  ini disebutkan bahwa TPB (Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan) adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi  masyarakat  secara berkesinambungan.  Termasuk di  dalamnya  adalah  menjaga keberlanjutan  kehidupan  sosial masyarakat,  menjaga  kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya  tata  kelola  yang mampu  menjaga  peningkatan kualitas  kehidupan  dari  satu generasi ke generasi berikutnya. 3. Penerapan Pembangunan Berkelanjutan pada Pembangunan Ibukota Negara Sebelum pembahasan tentang
penerpan  pembangunan  berkelanjutan  di IKN lebih dulu akan dikemukakan situasi di IKN khususnya untuk memberikan gambaran pentingnya pembangunan secara menyeluruh termasuk aspek sosial dan  ekonomi  serta  budaya.  Selain  aspek tata ruang, aspek sosial dari pembangunan IKN  harus  diperhatikan  oleh  Pemerintah. Sebagaimana  telah  diketahui bahwa wilayah yang menjadi tempat pembangunan  IKN  sekarang  telah  dihuni
9 Dadang Za inal Mutaqin et.all, “Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibukota Negara”, BAPENAS Working paper, Vol 4 No 1, 2021 hlm 21.
10 Hasil wawancara dengan Niel Makinudin dari Yayasan Konservasi Nusantara 28 Juli 2022
oleh masyarakat dan mereka menggunakan  lahan  perkebunan  untuk kehidupan  sehari-hari.  Masyarakat  sekitar IKN  merupakan  masyarakat  yang  masih tertinggal  di  bidang  ekonomi,  pendidikan, kesehatan,  mungkin    masyarakat  yang terdampak dapat dilibatkan dalam pembangunan  bukan  disingkirkan  dan diusir dari wilayahnya dengan menerapkan benefit  sharing. 10 Untuk  itu,  Pemerintah harus  melakukan  perencanaan  yang matang untuk mencegah terjadinya kesenjangan  ekonomi,  pendidikan,  dan kesehatan  antara  penduduk  setempat dengan penduduk IKN di masa depan.
Secara  umum  IKN  mempunyai wilayah  daratan  seluas  kurang  lebih 256.142  hektar  dan  wilayah  perairan  laut seluas  kurang  lebih  68.189  hektar. 11 Area IKN  ini    berbatasan  dengan  Kecamatan Penajam  Kabupaten  Penajam  Paser Utara,  Teluk  Balikpapan,  Kecamatan Balikpapan  Barat,  Kecamatan  Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur di Kota  Balikpapan.  Kemudian,  di  sebelah barat  berbatasan  dengan  Kecamatan  Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser  Utara.  Sedangkan  sebelah  utara berbatasan dengan Selat Makasar.
Berdasarkan informasi dari Pemerintah  Daerah  Kalimantan  Timur (Kaltim), secara topografi, sebagian besar atau  43,35  persen  wilayah  daratan termasuk  dalam  kemiringan  diatas  40 persen  persen  dan  43,22  persen  terletak pada  ketinggian  100-1000  m  diatas permukaan  laut,  sehingga  pemanfaatan lahan  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut.  Sumberdaya  air  cukup  banyak tetapi untuk ketersediaan air bersih masih tidak  merata,      bahwa  pembangunan bidang  sumber  daya  air  di  Kalimantan Timur  belum  merata,  dan  juga  belum seimbang dengan potensi sumber daya air
11 Kompas.com. “ Ketahui, Total Luas Wilayah IKN Nusantara ” , https://www.kompas.com/properti/read/2022/02 /21/183000221/ketahui-total-luas-wilayah-ikn- nusantara Diakses 5 Juli 2022
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
yang  sangat  besar. 12 Untuk  itu  diperlukan keterpaduan  kegiatan  dan  tindakan  untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air di Kaltim. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah zona penyangga seperti  Balikpapan,  Samarinda,  Bontang, dan  lainnya,  hal  ini  untuk  memastikan konsep  forest  city  dapat  terelasisasikan sambil  menjaga  habitat  flora  dan  fauna endemik  setempat  khususnya  di  Teluk Balikpapan yang rencananya akan menjadi kawasan  industri. 13 Beberapa  kajian  dari pembangunan yang dilakukan di beberapa kota  yaitu  Lampung  dan  Semarang menyebutkan bahwa salah satu penyebab kegagalan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan  penerapan  secara  sektoral dan  parsial.  Selian  itu  penting  juga  untuk merencanakan  mitigasi  dan  adaptasi terhadap  perubahan  iklim. 14 Oleh  karena itu pada pelaksanaan pembangunan harus melihat secara holistik dalam hal ini melihat juga  pembangunan  di  Indonesia  secara umum  dan  daerah  Kalimantan  Timur secara khusus.
Pada aspek lingkungan, dalam radius 5-20 kilometer  dari IKN terdapat kawasan penting  bagi  konservasi  lingkungan  hidup seperti Hutan Lindung Sungai Wei, Sungai Manggar,  serta  Meratus,  dan  Teluk Balikpapan.  Wilayah  tersebut  menjadi wilayah yang sangat penting bagi pelestarian  dan reintroduce orang  utan yang  pernah  ditangkap,  dipelihara,  atau dijual. Selain itu, wilayah Teluk Balikpapan merupakan kawasan manggrove tua yang menjadi  habitat  bagi  beberapa  satwa endemik  seperti  bekantan  dan  ikan napoleon serta sebuah pulau yang menjadi tempat  tinggal  khusus  bagi  orang  utan yang  sakit  yang  tidak  dapat  kembali  ke habitat aslinya. 15 Terkait lahan pengelolaan,  kawasan  pembangunan  IKN saat  ini  terdiri  atas  beberapa  kawasan, dimana  mayoritas  kawasan  yang  dikelola oleh  Negara  sebagai  Kawasan  Budidaya Kehutanan, Kawasan Budidaya Non
12 Rakortek Sumberdaya Air, Provinsi Kalimantan Timur, Balikpapan 17 Februari 2022. Lihat https://www.kaltimprov.go.id/berita/rakortek- sumber-daya-air-di-balikpapan . Diakses 5 jUli 2022 13 Hasil wawancara Yohana Ibid.
Kehutanan  yang  dikelola  oleh  Pemda, serta  wilayah  Hutan  Tanaman  Industri yang bersifat monokultur. Namun, pembangunan  IKN  juga  akan  meliputi kawasan sekunder tua, alami, dan manggrove  tua  yang  harus  dilestarikan.
Pemerintah harus
melakukan perencanaan  yang  matang  dan  dapat memanfaatkannya  untuk  turis,  tetapi  juga tetap menjaga kelestariannya. Perlu untuk disampaikan  bahwa  saat  ini  keadaan lingkungan  atau  ekologis  di  area  sekitar IKN sendiri bukanlah lingkungan asli yang terjaga kelestariannya. Kondisi lingkungan wilayah  pembangunan  IKN  saat  ini  telah terdegradasi  akibat  krisis  ekologi  yang ditandai  dengan  munculnya  bencana ekologis.  Krisis  ekologi  muncul  karena adanya  investasi  ekstraktif  di  hulu  sungai dan  penanaman  kelapa  sawit  yang mengakibatkan  hutan  menjadi  hilang sehingga daya serap air semakin berkurang dan Sungai Sepaku Semoi yang semakin menyusut, sehingga
menimbulkan  permasalahan  kekuarangan air bersih. Disis lain bila hujan deras  terjadi dalam beberapa hari, maka akan mengakibatkan  banjir,  karena  daya  serap air yang kurang.
Terkait dengan pembangunan berkelanjutan  dimana  Indonesia  sebagai Negara  yang  turut  mengadopsi  Resolusi PBB  tentang  SDG’s,  Indonesia  telah menyatakan  komitmennya  dan  berjanji untuk  mengimplementasikan  Agenda  ini agar  tercapai  pada  tahun  2030.  Dengan demikian,  seluruh  aspek  Pemerintah hingga  entitas  privat  di  tingkat  nasional harus ikut merancang dan mengimplementasikan  kebijakan  nasional untuk  membantu  semua  manusia  untuk dapat  menikmati  kesejahteraan  sesuai dengan  martabatnya  dalam  aspek  sosial, ekonomi,  maupun  lingkungan.  Untuk membantu Negara mencapai tujuan tersebut,  maka  dibentuklah  17  Agenda Pembangunan  Berkelanjutan  yang  dapat
14 Sali Susiana, Pembangunan Berkelanjutan dalam Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, Jakarta: Azza Grafika, 2015, hlm 214.
15 Hasil wawancara Niel Makinudin, Ibid
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
diklasifikasikan menjadi 4 pilar
pembangunan.
Pertama, Pilar Pembangunan
Sosial,  yang  terdiri  atas  pembangunan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Kedua, Pilar Pembangunan Ekonomi, yang terdiri  atas  energi  bersih  dan  terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur,  berkurangnya  kesenjangan, dan  kemitraan  untuk  mencapai  tujuan. Ketiga,  Pilar  Pembangunan  Lingkungan, yang  terdiri  atas  air  bersih  dan  sanitasi yang  layak,  kota  dan  pemukiman  yang berkelanjutan,  konsumsi  dan  produksi yang bertanggungjawab, penanganan perubahan  iklim,  ekosistem  lautan,  dan ekosistem daratan. Keempat, Pilar Pembangunan  Hukum  dan  Tata  Kelola, yang terdiri atas perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
Setiap  kebijakan  nasional  harus diarahkan  untuk  mendukung  tercapainya seluruh SDGs termasuk dalam pemindahan  IKN  di  Pulau  Kalimantan. Kebijakan Pemerintah dalam perancangan dan pemindahan IKN harus sesuai dengan SDGs  untuk  memenuhi  tanggung  jawab Pemerintah sebagai anggota PBB. Namun, bukan  hanya  sebatas  bentuk  tanggung jawab,  tetapi  sebagai  bentuk  kesadaran Pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat  dan  lingkungsan  sekitar  yang terdampak pembangunan untuk mendapatkan  kehidupan  yang  layak  dan berkelanjutan. Maka, melalui penulisan ini, tim  penulis  mengkaji  hubungan  antara SDGs dan pembangunan IKN dan bagaimana sebaiknya Pemerintah memastikan agar pembangunan IKN turut mendukung tercapainya SDGs pada tahun 2030.    Salah  satu  prinsip  yang  dapat dikaitkan  dengan  SDG’s  adalah    goal kesebelas  tentang Sustainable  Cities  and Communities.
Beberapa hal yang dapat dikemukakan    terkait  pembangunan  IKN adalah  planning  yang  dikemukakan  oleh pemerintah  bahwa  IKN  akan  menjadi
16 SDGs Seminar Series #74 Fakultas Geografi UGM
“Mengupas Keselarasan Konsep Pembangunan
Green  City. Prof.  H.  M.  Aswin,    dari Bappeda  Provinsi  Kalimantan  Timur, mengungkapkan bahwa keselarasan pembangunan  IKN  dapat  terlihat  dalam  8 prinsip  pembangunan  yang  dikemukakan oleh Pemerintah. Kedelapan prinsip tersebut  diantaranya  yaitu:  mendesain sesuai kondisi alam, Bhineka Tunggal Ika, terhubung  aktif,  dan  mudah  diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui  teknologi,  serta  peluang  ekonomi bagi semua. 16
Kota hijau atau juga kota hutan ( forest city) menurut  analisa  Kementrian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  disebutkan bahwa  kota  hutan  harus  memenuhi beberapa hal yaitu:
1)Berbasis  pengelolaan  DAS;  2)Memiliki jaringan  ruang  hijau  yang  terstruktur; 3)Memanfaatkan sekitar 50 persen wilayah untuk  dikembangkan;  4)Konsumsi  air harus sangat efisien; 5)Beban pemenuhan konsumsi  penduduk  rendah;  6)Memiliki kualitas  udara  yang  baik  dan  suhu  udara rata-rata  sejuk;  7)Memiliki  kualitas  air permukaan yang baik;8)Melindungi habitat satwa;  9)Memiliki  kualitas  tutupan  lahan yang  baik  dan  terevitalisasinya  lansekap “Hutan  Hujan  Tropis”.  Dalam  hal  ini pembangunan kota Nusantara yang rencananya seluas 256.000 ha harus dapat memenuhi kriteria yang dibuat oleh KLHK. Berdasarkan  data  dari  Badan Pusat  Statistik  (BPS),  perekonomian Kaltim menurut  besaran  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  lapangan  usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 607,32 triliun pada 2020. Dari data  yang  ada,  Perekonomian  calon  IKN Nusantara lainnya, yakni Kabupaten Penajam  Paser  Utara,  hanya  sebesar  Rp 9,05  triliun  pada  2020.  Dengan  demikian, calon  IKN  tersebut  hanya  berkontribusi sebesar  1,49%  terhadap  PDRB  Kaltim. Dengan  demikian  tingkat  ekonomi  di Penajam  paser  termasuk  calon  ibukota baru perekonomiannya masih belum tinggi
Ibukota Negara Baru dengan SDG’S,” Kamis 24 Februari 2022 .
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
bahkan kecil. 17 Oleh karena itu diharapkan dengan  pembangunan  ibukota  Nusantara dapat meningkatkan ekonomi rakyat. Saat ini  saja  banyak  orang  berkunjung  ke  IKN baik dari pemerintah pusat dan daerah juga dari  masyarakat  yang  sekedar  ingin  tau letak  IKN.  Petugas  penjaga  gerbang menyebutkan bahwa pada hari Sabtu dan Minggu  kunjungan  masyarakat  cukup banyak,  maka  jika  para  pengunjung membeli  makanan/minuman  di  sepanjang perjalanan, maka tentunya juga meningkatkan perekonomian. Berdasarkan  keterangan  dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:  Fokus  perencanaan  dan pembangunan IKN Nusantara akan dititikberatkan pada upaya
mempertahankan  dan  merestorasi  hutan dengan menggunakan pendekatan landscape  yang  terintegrasi. 18 Beberapa standar  instrumen  di  wilayah  IKN  telah dibuat  oleh  KLHK    antara  lain  standar restorasi  hutan  tropika  basah  yaitu transformasi  HTI  menjadi  Hutan  Tropika Basah  Kalimantan,  standar  Pemanfaatan Kayu Untuk Komponen Bangunan Rumah dan Energi Untuk Usaha/Kegiatan, Standar Pemanfaatan Kayu Untuk Komponen Bangunan Rumah dan Energi, standar  konservasi  tanah  dan  air  untuk pengendalian potensi
banjir usaha/Kegiatan termasuk mitigasi bencana  tanah  longsor,  serta  Standar Pengolahan  dan  Pemanfaatan  Bahan Bakar. 19
Menurut beberapa pakar pengertian kota yang berkelanjutan adalah kota
dengan Sustainability and development  concepts  which  generates awareness  of  the  sustainable  urban production  and  use  of  resources  required for  residential,  industrial,  transportation, commercial  or  recreational. 20 Dengan
17 Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur,
“Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur 2020/2021” Lihat https://kaltim.bps.go.id/publication/2021/11/30/b 471a9895c6b46a956aa773f/laporan- perekonomian-provinsi-kalimantan-timur-2020- 2021.html Diakses 15 Juli 2022 18 Membangun Standar Forest City Ibukota Nusantara
demikian  untuk  membangun  kota  yang berwawasan  lingkungan,  maka  perlu mengutamakan lingkungan termasuk memperhatikan  penggunaan  bahan  untuk pembangunan, transportasi, dan penataan lingkungan  baik  untuk  tempat  tinggal, industri dan rekreasi.

## PENUTUP
Dari pemaparan  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  pembangunan  ibukota negara Nusantara dalam perencanaannya telah  mengusung  konsep  pembangunan berkelanjutan dimana dalam pembangunannya  tetap  memperhatikan lingkungan  dan    masyarakat  sekitar. Berbagai  hal  telah  dipersiapkan  seperti penggunaan sumber daya dan energi yang digunakan,  pemulihan  lingkungan  dan rencana transportasi masaal. Kesenjangan ekonomi    diharapkan  dapat  diperkecil dengan  hadirnya  Ibukota  Negara,  dan masyarakat  sekitar  dapat  ditingkatkan kehidupannya serta keterampilannya.
Seperti diketahui saat ini lahan yang akan dibangun  IKN  masih  harus  dipulihkan, karena sering terjadi banjir akibat perubahan  peruntukan  lahan  dari  hutan menjadi  perkebunan  kelapa  sawit  atau untuk  kegiatan  penambangan  batu  bara. Diharapkan  dengan  pembangunan  IKN dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, serta pemulihan dan perlindungan lingkungan dapat dilakukan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdoelah,Oekan S, 2016, Pembangunan Berkelanjutan  di  Indonesia,  Di
Persimpangan Jalan, Jakarta: Gramedia
https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/04/25 /membangun-standar-forest-city-ibu-kota- nusantara/
19 Ibid
20 Evelin Pricila Trindade et.all,”Su stainable Development of Smart Cities: a Systematic Review of the Literature ”, Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexcity, 3 . 11, 2017.
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
Barral,  Virgine,  Sustainable  Development in  International  Law:  Nature  and
Operation  of  an  Evolutive  Legal Norm” European Journal of
International  Law, Vol  23  Issue  2, 2012 Internet, Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, “Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur 2020/2021”. https://kaltim.bps.go.id/publication/2 021/11/30/b471a9895c6b46a956aa
773f/laporan-perekonomian- provinsi-kalimantan-timur-2020- 2021.html diakses  pada  tanggal  15
Juli 2022
Internet,  Badan  Standarisasi  Instrumen Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan, “Membangun  Standar  Forest  City
Ibukota Nusantara”, https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php /2022/04/25/membangun-standar- forest-city-ibu-kota-nusantara/ , Diakses pada 30 Agustus 2022
Internet,  Kompas.com,  “Ketahui,  Total
Luas Wilayah IKN Nusantara”,
https://www.kompas.com/properti/re ad/2022/02/21/183000221/ketahui- total-luas-wilayah-ikn-nusantara diakses pada tanggal 5 Juli 2022
Internet,  “Rakortek  Sumber  Daya  Air  di Balikpapan” https://www.kaltimprov.go.id/berita/r akortek-sumber-daya-air-di- balikpapan diakses  pada  tanggal  5 Juli 2022
Internet,  United  Nations  Foundation,  “The Sustainable  Development  Goals  in
2019, :  People,  Planet, prosperity  in Focus”,
https://unfoundation.org/blog/post/th e-sustainable-development-goals-in- 2019-people-planet-prosperity-in- focus/ diakses  pada  tanggal  8  Juli 2022
Mutaqin,  D adang  Jainal,  et.  all,  “Analisis Konsep Forest  City dalam  Rencana Pembangunan  Ibukota  Negara”, BAPENAS Working paper, Vol 4 No 1, Maret 2021
Silalahi,  Daud  dan  Kristianto  P.H,(2015),
Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya  di  Indonesia , Bandung: Keni Media.
Simarmata,  Jorawati,  “Tumpang  Tindih
Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, Jurnal    Legasi Indonesia ,  Vol  15  No  3,  November 2018 Suparnoko, Muhammad, “Konsep Pembangunan  Berkelanjutan  Dalam Perencanaan Pembangunan
Nasio nal  dan  Regional”, Jurnal Ekonomika dan Manajemen, Vol 9 No 1, April 2020
Susiana,  Sali  (Ed),  2015 Pembangunan Berkelanjutan Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, Jakarta : Azza Grafika
Trindade, Evelin Pricila, et.all, “Sustainable Development  of  Smart  Cities:  a Systematic Review of the Literature”, Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexcity, Vol.  3,  No.  11, Agustus 2017