## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
Ashabul Kahfi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: cavon.al@gmail.com

## Abstract
With  the  rapid  development  of  era  (globalization)  then  the  problem  of employment  also  increase,  especially  if  it  is  linked  to  other  fields  such  as economic, social and even political. Nevertheless the fundamental problem in this field still have not changed from the classic problem of the relationship of "labor- employer",  then  strikes  and  layoffs  as  well  as  the  rights-obligations.  Both employees  and  employers  are  in  the  same  position  each  has  rights  and  duties. However,  in  this  issue  is  that  the  employees  require  their  protection  and  legal guarantees  for  the  implementation  of  their  rights.  In  the  field  of  employment guarantee generally include guarantees economical, social security and technical guarantees, aims to create a state of workers and their families who live properly, both mental and spiritual welfare.
Keywords: legal protection, social security, labor

## Abstrak
Seiring  dengan  kemajuan  zaman  (era  globalisasi),  maka  permasalahan bidang  ketenagakerjaan  juga  bertambah,  terlebih  jika  hal  ini  dikaitkan  pada dimensi  lain  semisal  dimensi  ekonomi,  sosial  maupun  politik.  Meski  demikian permasalahan  mendasar  dalam  bidang  ini  tetap  tak  beranjak  dari  permasalahan klasik yaitu hubungan “buruh-majikan”, lalu mogok kerja dan PHK maupun hak- kewajiban.  Baik  pekerja  maupun  majikan  dalam  kedudukannya  masing  masing memiliki  hak  dan  kewajiban.  Akan  tetapi,  dalam  permasalahan  ini  adalah  para pekerja  yang  memerlukan  adanya  perlindungan  dan  jaminan  hukum  atas terselenggaranya  hak-hak  mereka.  Dalam  bidang  ketenagakerjaan  jaminan tersebut  secara  umum  meliputi  jaminan  ekonomis,  jaminan  sosial  dan  jaminan teknis  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadaan  pekerja  beserta  keluarganya yang berkehidupan secara layak, sejahtera baik mental maupun spiritual.
Kata kunci : perlindungan hukum, jaminan sosial, tenaga kerja

## PENDAHULUAN
auh  sebelum  Indonesia  merdeka,  telah  disadari  bahwa  kerja/pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan dasar. Sejarah perjalanan Bangsa Indonesia sebelum  sampai  pada  kemerdekaannya  telah  memberikan  gambaran  dan kondisi  “kerja”  yang  begitu  jelas,  dengan  berbagai  model,  jenis  maupun  istilah yang  terkait  dengan  keadaan  seseorang/masyarakat  yang  terikat  (atau mengikatkan diri) dengan orang lain.
Dalam  berbagai  literatur  yang  membahas  masalah  ketenagakerjaan  di Indonesia,  sejarah  tentang  bekerjanya  seseorang 1 .  Seringkali  dimulai  dengan, perbudakan 2 ,  suatu  istilah  yang  sebenarnya  lebih  tepat  dikatakan  sebagai  status dibandingkan  dengan  menyatakannya  sebagai  suatu  jenis  ikatan  pekerjaan 3 . Selanjutnya  dikenal  pula  berbagai  istilah  buruh,  hamba,  peluluran,  rodi,    koeli (kuli), hingga pekerja/tenaga kerja, sampai karyawan maupun pegawai.
Gambaran tentang ketenagakerjaan di  Indonesia berlanjut ketika Undang- undang Dasar NKRI 1945 dalam Pasal 27 ayat (2), menegaskan bahwa pekerjaan dan  kehidupan  yang  layak  merupakan  hak  konstitusional  bagi  segenap  rakyat Indonesia.  Konsekuensi  logis  dari  penegasan  ini  adalah,  lahirnya  kewajiban Negara untuk  menyediakan fasilitas dan kesempatan  yang seluas-luasnya  kepada segenap  rakyat  untuk  dapat  memperoleh  pekerjaan  sekaligus  menjadikan pekerjaan  tersebut  sebagai  sesuatu  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Dengan demikian  pelanggaran  terhadap  hak  dasar  yang  dilindungi  konstitusi  merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Pada hakikatnya, penegasan tentang hak bekerja dan pekerjaan di satu sisi merupakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mereduksi  permasalahan yang  terjadi  pada  bidang  ketenagakerjaan  pada  umumnya.  Disamping  itu  pula sejarah  ketenagakerjaan  Indonesia  pra  kemerdekaan  lebih  memperlihatkan  sisi gelap  tenaga  kerja/pekerja  yang  nyaris  kehilangan  hak-hak  kemanusiaannya, sementara  dalam  waktu  yang  bersamaan  tuntutan  akan  hak-hak  kemanusian (pekerja)  telah  menjadi  isu-isu  internasional,  yang  berimplikasi  pada  adanya keharusan  bagi  pemerintah  untuk  tidak  saja  menegaskan  bentuk  bentuk  hak  di
1 Bekerjanya  seseorang  kepada orang lain selanjutnya  menjadi salah  satu  unsur pengertian dari istilah buruh/karyawan/pekerja
2 Lihat Imam Soepomo
3 Pada umumnya bekerjanya seseorang kepada orang lain dimulai oleh adanya pembicaraan terlebih  dahulu,  yang  disebut  sebagai  perjanjian  kerja.  Selain  itu  budak  oleh  berbagai  kalangan lebih  dilihat  sebagai  “kepemilikan”  dibanding  sebagai  manusia,  terlebih  bahwa  seorang  budak tidaklah merdeka
J
bidang ketenagakerjaan, akan tetapi sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. 4
Sejak  Indonesia  merdeka  pemerintah  telah  mewujudkan  berbagai instrument hukum terkait permasalahan ketenagakerjaan, yang cakupan materinya nyaris  meliputi  segala  aspek  permasalahan  ketenagakerjaan.  Tercatat  beberapa undang-undang  yang  khusus  memuat  permasalahan  hak,  kewajiban  dan kedudukan para pihak terkait dalam ketenagakerjaan, misalnya UU. No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan  dan  UU  No.  22  Tahun  1957  tentang  Penyelesaian  Sengketa Perburuhan.
Selanjutnya  Indonesia  mamasuki  sebuah  era  globalisasi,  yang  pada gilirannya  mengharuskan  terjadinya  perubahan  perubahan  di  segala  bidang.  Tak terkecuali  bidang  ketegakerjaan.  Implikasinya  terlihat  pada  dua  hal,  pertama; adanya peluang kerja  yang terbuka lebar bagi  para pencari kerja, terutama untuk mengisi  kesempatan  kerja  di  luar  negeri,  Kedua;  semakin  ketatnya  persaingan pada bursa kerja dalam  negeri terhadap invasi tenaga kerja asing  yang masuk ke Indonesia 5 .  Kemudian,  pada  sisi  demokratisasi  ketenagakerjaan  melahirkan kesadaran tenagakerja akan hak-haknya  yang harus terpenuhi tanpa diskriminasi. Sementara  itu  era  politik  disentralisasi  ditandai  oleh  meningkatnya  peran pemerintah (campur tangan) pada bidang ketenagakerjaan 6 .
Peran  pemerintah  akan  semakin  terlihat  ketika  pola  hubungan  pekerja- pengusaha  berubah  menjadi  hubungan  industrial 7 yang  tidak  saja  melibatkan pekerja  dan  pengusaha  akan  tetapi  menegaskan  posisi  pemerintah  sebagai  pihak ketiga. Sebab sebagai penganut ”Negara kesejahteraan” (welfare state) maka tidak ada  alasan  bagi  Negara/Pemerintah  untuk  tidak  memasuki  segala  lini  kehidupan
4 Salah  satu  tonggak  penting  berubahnya  paradigna  hubungan  kerja  secara  global  adalah dengan adanya Deklarasi ILO pada tahun 1998, yang mengharuskan semua Negara meratifikasi 8 Konvensi Dasar ILO yang memuat hak-hak dasar pekerja/buruh.
5 Maraknya  invasi  tenaga  kerja  asing  khususnya  dari  China  akhir-akhir  ini  menjadi  salah satu isu-isu penting bidang ketenagakerjaan, sebab jenis pekerjaan yang dilakukan dirasakan masih dapat  dilakukan  oleh  pekerja  dalam  negeri,  terlebih  masuknya  para  pekerja  asing  tersebut terkadang menyisakan persoalan hukum terkait masalah keimigrasian.
6 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia . Edisi Revisi. (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada. 2010) h. 22-23
7 Hubungan  Industrial  merupakan  istilah  pengganti  dari  Hubungan  Perburuhan    yang merupakan  terjemahan  dari Labour  relation, mengingat  kompleksitas  permasalahan  perburuhan yang  melampaui  hubungan  buruh-majikan,  maka  melalui  LKS  Tripartit  Nasional  No.  9  Tahun 1985 istilah Hubungan Perburuhan diganti menjadi Hubungan Industrial. Lih. Eko Wahyudi, dkk. Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016)
warga negaranya, dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia, mental dan spiritual, atau dengan istilah untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 8
Bentuk  campur  tangan  pemerintah  dalam  bidang  ini  dipertegas  dengan lahirnya  kebijakan-kebijakan  legislasi  maupun  politik  perburuhan,  terutama  di bidang perundangan berikut peraturan pelaksanaannya. Tercatat UU No. 21 tahun 2000  tentang  Serikat  Pekerja  /Buruh  dan  peraturan  dibawahnya. — UU  No.  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,   UU  No.  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  UU  No.  3  tahun  1992  tentang Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (JAMSOSTEK)  UU  No.  1  tahun  1970  tentang Keselamatan Kerja. UU No. 7 tahun 1981 tentang Wajib  Lapor Ketenagakerjaan di  Perusahaan.   Peraturan  lainnya  yaitu  peraturan  yang  lebih  rendah  dengan Undang-Undang.  Adalah  merupakan  rangkaian  peraturan  yang  lahir  terkait masalah ketenagakerjaan/perburuhan di Indonesia.
Adanya rangkaian peraturan seperti tersebut di atas, disamping merupakan jawaban  atas  kewajiban  pemerintah  untuk  memberikan  layanan  secara  umum, juga  bertujuan  untuk  lebih  memaksimalkan  dan  mengoptimalisasikan  hubungan- hubungan  kerja  yang  melibatkan  pihak  pekerja,  pengusaha  dan  pemerintah. Selanjutnya  hal  ini  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  para pihak  terutama  pekerja/buruh  dari  kemungkinan  pengabaian  dan  pelanggaran terhadap  hak-hak  konstitusional  mereka.  Sebab  dalam  lapangan  sosial  ekonomi, posisi kaum pekerja/buruh senantiasa berada di bawah pengusaha/pemberi kerja.
Secara  terinci  jaminan  perlindungan  yang  diberikan  meliputi  kebebasan bagi  kaum  pekerja  untuk  meningkatkan  taraf  hidupnya  baik  secara  pribadi maupun keluarganya, mencegagah berkurangnya atau hilangnya penghasilan dan daya  beli  terutama  bagi  pekerja/buruh,  serta  perlindungan  atas  kehilangan pekerjaan  dan  penghasilan  akibat  terjadinya  kecelakaan  kerja  maupun  akibat penyakit, atau karena meninggal dunia.
Rangkaian  perlindungan  tersebut  di  atas,  merupakan  sebagian  rangkain perlindungan  hukum  terhadap  para  pekerja/buruh.  Bentuk  perlindungan  tenaga kerja  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  setiap  pengusaha  atau  perusahaan  yang mempekerjakan  orang  untuk  bekerja  pada  perusahaan  tersebut,  yaitu  terkait dengan  pemeliharaan  dan  peningkatan  kesejahteraan  di  maksud  diselenggarakan dalam bentuk jaminan social tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong
8 Lebih jauh tentang tujuan Negara, termuat dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 alinea IV.
royongan  sebagai  mana  yang  tercantum  dalam  jiwa  dan  semangat  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.

## PEMBAHASAN

## A. Permasalahan Ketenagakerjaan
Permasalahan  ketenagakerjaan  disepanjang  sejarahnya  seakan  tak  pernah selesai, dan senantiasa terkait dengan masalah perlindungan, upah, kesejahteraan, keadilan,  perselisihan  dan  penyelesaiannya,  pembinaan  dan  pengawasan  serta permasalahan  peraturan  yang  mengatur  bidang  ketenaga  kerjaan.  Adrian 9 mengidentifikasi  hal-hal  tersebut  sebagai  akibat  kelemahan  pemerintah  dalam pengimplementasikan  undang-undang,  bahkan  cendrung  terjadi  penyimpangan, termasuk  permasalahan  koordinasi  dan  kenerja  antar  lembaga  yang  belum optimal.
Secara  sederhana,  yang  disebut  sebagai  permasalahan  ketenagakerjaan  di Indonesia (awalnya) terjadi di seputar hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya berkembang mengenai hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh dalam pembuatan perjanjian  kerja.  Bukan  hanya  tidak  seimbang  dalam  membuat  perjanjian,  akan tetapi  iklim persaingan  usaha  yang  makin  ketat  yang  menyebabkan  perusahaan melakukan efisiensi  biaya  produksi (cost  of  production) ,  yang  berimbas  pada tuntutan  kerja  terhadap  buruh/tenaga  kerja  (terkadang  mengarah  ke  pemerasan), atau  dalam  bentuk  pembatasan  kerja  sampai  pada  pemutusan  hubungan  kerja (PHK).  Lebih  jauh  lagi,  pemasalahan  ketenagakerjaan  tidak  hanya  melibatkan  2 pihak (buruh dan majikan), akan tetapi melibatkan pihak-pihak lainnya, termasuk pemerintah  atau  badan-badan/lembaga  lain  yang  ditunjuk  maupun  dibentuk  oleh pemerintah.  Dalam  hal  ini,  permasalahan  hubungan  perburuhan/kerja  kian kompleks,  mencakup  aspek  industry  secara  keseluruhan,  sehingga  permasalahan perburuhan-pun harus dilihat sebagai permasalahan hubungan industrial.
Meski demikian, campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan  seharusnya  tidak  menimbulkan  permasalah  baru,  sebab  dalam perjalanan  sejarah  ketenagakerjaan,  campur  tangan  pemerintah  justru  menjadi suatu  hal  yang  sangat  dibutuhkan.  Misalnya  perlindungan  (hukum)  terhadap buruh/pekerja,  yang  pendekatannya  justru  lahir  akibat  berkembangnya  doktrin Laissez Faire di luar kendali pada abad pertengahan. Secara filosofis doktrin ini mengusung faham liberal kapitalis (liberalisasi ekonomi) yang  menghendaki agar
9 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 142
pemerintah  tidak  campur  tangan  dalam  hubungan  ekonomi/industry. 10 Efek negatif yang kemudian muncul adalah, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para  pekerja,  terjadinya  persaingan  dunia  industry  yang  cenderung  tidak  sehat, dan hanya dapat dihentikan oleh pengusaha yang lebih kuat.

## B. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 11 Di Indonesia,  perlindungan  hukum  yang  dimaksud  senatiasa  didasari  oleh  Pancasila sebagai  landasan  idiil,  meski  konsep  perumusannya  menggunakan  pemikiran- pemikiran  dunia  barat  yang  penekanan  konsepnya  bertumpu  pada  perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum  terhadap  pekerja  di  Indonesia  tetap  bertumpu  pada  perlindungan  harkat dan  martabat  kaum  pekerja,  berikut  hak-hak  kemanusiaannya,  baik  secara individual maupun sebagai “pekerja”.
Aspek  perlindungan  terhadap  pekerja  meliputi  dua  hal  mendasar,  yaitu perlindungan  dari  kekuasaan  pengusaha  dan  perlindungan  dari  tindakan pemerintah 12 . Perlindungan hukum  dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila  peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang  perburuhan  yang mengharuskan  atau  memaksa  majikan  bertindak  seperti  dalam  perundang- undangan  tersebut  benar-benar  dilaksanakan  semua  pihak,  karena  keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara  yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis 13 .
Perlindungan  pekerja  secara  tegas  diatur  berdasarkan  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Pasal  tersebut
10 Melania Kiswandari, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam, Aloysius Uwiyono dkk. Asas-asas Hukum Perburuhan. (Jakarta; Rajawali Pers. 2014), h. 75
11 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), h. 38
12 Perlindungan  hukum  menurut  Philipus  senantiasa  terkait  pada  dua  hal  mendasar  yaitu kekuasaan  ekonomi  dan  kekuasaan  pemerintah.  Dengan  tidak  melakukan  tindakan  apapun terhadap  pelanggaran  pelanggaran  hak,  maka  pemerintah  dinilai  telah  melakukan  tindakan hukum,Tindakan  hukum  lainnya  adalah  berupa  tindakan  hukum  yang  bersifat  preventif,  yaitu kehati-hatian  pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan.  Lih.  Philipus  M  Hadjon, Perlindungan Hukum, h. 30
13 Zainal Asikin, et.al., Dasar-dasar Hukum Perburuhan ,( Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1993), h. 5
menyatakan  bahwa  setiap  tenaga  kerja  berhak  dan  mempunyai  kesempatan  yang sama  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  tanpa membedakan  jenis  kelamin,  suku,  ras,  agama,  dan  aliran  politik  sesuai  dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama  terhadap  para  penyandang  cacat.   Selanjutnya  Pasal  6  mewajibkan  kepada pengusaha  untuk  memberikan  hak  dan  kewajiban  pekerja/buruh  tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik 14 ,
Secara terinci hak lain yang juga diatur berdasarkan UU ketenagakerjaan tertuang dalam pasal-pasal berikut :
1. Pasal 11, memuat hak untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensi
2. Pasal 12 ayat (3), memuat hak untuk mengikuti (mendapatkan) pelatihan
3. Pasal  31, jo; Pasal  88,  menyatakan  hak  untuk  memilih  jenis  pekerjaan  dan memperoleh penghasailan, baik di dalam maupun di luar negeri
4. Pasal 86 ayat (1), menyatakan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja
5. Pasal  99 ayat  (1), mumuat  hak pekerja dan keluarganya untuk  memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek)
6. Pasal 104 ayat (1), hak bagi pekerja untuk terlibat (membentuk atau menjadi anggota) dalam serikat pekerja/buruh.
Berdasarkan  muatan  pasal-pasal  UU  Ketenagakerjaan  tersebut,  maka lingkup perlindungan terhadap pekerja mencakup : 15
1. hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha;
2. keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja

## C. Jenis Perlindungan Kerja
Menurut  Bakers,  secara  keseluruhan  perlindungan  pekerja/buruh merupakan  norma-norma  hukum  publik  yang  bertujuan  untuk  mengatur  keadaan perburuhan  di  perusahaan.  Juga  termasuk  seluruh  norma  hukum  publik  yang mempengaruhi  dan  mengancam,  keamanan  kesehatan  kerja  dan  kesejahteraan buruh/pekerja  dalam  menjalankan  pekerjaan.  Lingkup  pengaturan  termaksud meliputi dua aspek yaitu : 16
14 Republik Indonesia, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
15 Eko Wahyudi, et. Al., Hukum Ketenagakerjaan. (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), h. 32
16 Melania Kiswandari, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. , h. 78
1. Aspek Materil.
Aspek ini secara umum meliputi keamanan kerja dan perawatan fisik
2. Aspek Immateril
Aspek  immaterial  meliputi  waktu  kerja  dan  peningkatan  perkembangan jasmani dan fsikis pekerja
Adapun  Pemberian  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  menurut  Imam Soepomo meliputi 5 bidang yaitu; 17
1. Pengerahan/penempatan tenaga kerja
2. Hubungan kerja
3. Kesehatan kerja
4. Keamanan kerja, dan
5. Jaminan sosial buruh,
Sementara  dalam  kesepatan  lain  Imam  Soepomo  mengelompokkan perlindungan kerja ke dalam 3 jenis perlindungan  yaitu, Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. 18

## 1. Perlindungan Secara Ekonomis
Perlindungan  Ekonomis  terkadang  disebut  sebagai  Jaminan  Sosial 19 yang merupakan  perlindungan  terhadap  pekerja/buruh  terkait  penghasilannya. Perlindungan  ini  meliputi  usaha-usaha  yang  dilakukan  untuk  memberikan penghasilan  yang  cukup  bagi  kebutuhan  hidup  pekerja  beserta  keluarganya. Termasuk perlindungan pekerja bila bekerja diluar kehendaknya.
Sehubungan dengan perlindungan terkait penghasilan, maka yang menjadi dasar  permasalahannya  adalah  mengenai  imbalan  kerja  yang  didapatkan  oleh pekerja  yang diistilahkan dengan upah. Permasalahan upah merupakan persoalan klasik  dalam  bidang  ketenagakerjaan  dari  masa  kemasa.  Sebab  sulit mempertemukan  2  pihak  yang  masing  masing  mempunyai  kepentingan  yang berbeda.  Oleh  sebab  itu  dalam  kerangka  memberikan  perlindungan  secara ekonomis,  maka  kebutuhan  terhadap  aturan  tentang  pengupahan  menjadi  mutlak adanya.
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  secara  ekonomi  status  pengusaha  berada di  atas  pekerja,  terlebih  jika  ditarik  ke  dalam  lingkup  perusahaan,  maka  yang terjadi  adalah  status  atasan  dan  bawahan.  Oleh  sebab  itu  hubungan  ini  cendrung
17 Sebagai dikutip dalam Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,
(Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h. 11
18 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan. (Jakarta; Djambatan, 2003), h. 164
19 Lih. Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), h. 78
menempatkan para pekerja sebagai objek, atau dalam istilah Rajagukguk 20 buruh dianggap  sebagai  faktor  ekstern  yang  berkedudukan  sama  dengan  pelanggan pemasok  atau  pelanggan  pembeli  dan  bukan  faktor  intern  sebagai  bagian  yang tidak terpisahkan. Dengan demikian yang mungkin terjadi adalah penetapan upah yang  didasarkan  pada  keinginan  pemilik  perusahaan  dengan  mengabaikan pemenuhan hak-hak pekerja untuk hidup secara berkelayakan.
Dalam  sisi  ini  pemerintah  berkepentingan  menyelaraskan  bentuk  upah yang  layak,  dengan  menetapkan  aturan  tentang  pengupahan  melalui  PP  No.  8 tahun  1981  tentang  Pengupahan,  selanjutnya  Pasal  1  butir  30  UUK  yang menegaskan  bahwa  upah  merupakan  hak  pekerja.  Selain  itu  konsep ketenagakerjaan memasukkan ”dengan menerima upah” sebagai salah satu unsur pengertiannya,  yang  juga  diikuti  dengan  aturan-aturan  tentang  standar  upah minimum  (UMP,  UMR).    Dengan  demikian  pengabaian  terhadap  upah  pekerja dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  berat,  sebab  hal  ini  berarti  pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Sementara  itu,  salah  satu  tanggung  jawab  dan  kewajiban  Negara  untuk memberikan  perlindungan  sosial  ekonomi  kepada  masyarakat  termasuk  pekerja diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan program jaminan sosial.
Penyelenggaraan  jamainan  sosial  ini  di  selengarakan  oleh  PT  Jamsostek  yang cakupannya  tidak  saja  pada  perlindungan  secara  ekonomi,  namun  termasuk  juga perlindungan secara sosial/kesehatan.
Pada  hakikatnya  program  jaminan  soisal  tenaga  kerja  dimaksud  untuk memberikan  kepastian  berlangsungnya  arus  penerimaan  penghasilan  keluarga yang  sebagian  yang  hilang.  Disamping  itu  program  jaminan  sosial  tenaga  kerja mempunyai beberapa aspek antara lain : 21
a. Memberikan  perlindungan  dasar  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup minimal bagi tenaga kerja  beserta keluarganya.
b. Merupakan  penghargaan  kepada  tenaga  kerja  yang  mendidik kemandirian  pekerja  sehingga  pekerja      tidak  harus  meminta  belas kasihan  orang  lain  jika  dalam  hubungan  kerja  terjadi  resiko  –  resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan lainnya.
Dewasa  ini,  berdasarkan  UU  No.  24  tahun  2011  Tentang  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS),  yang  terdiri  dari  BPJS  Kesehatan  dan BPJS  Ketenagakerjaan.  Pasal  62  ayat  (1),  menentukan  bahwa  PT  Jamsostek berubah  menjadi  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  mulai  beroperasi  (paling  lambat)
20 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , h. 9
21 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan. h. 122
pada tanggal  1 juli  2015 berdasarkan Pasal  64 UU BPJS. Adapun program  yang diselenggarakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  meliputi  jaminan-jaminan  terkait bidang ketenagakerjaan yaitu;
a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua;
c. jaminan pensiun; dan
d. jaminan kematian. 22
Berdasar  pada  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan,  bahwa  jaminan  sosial tenaga  kerja  merupakan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  dalam  bentuk  santunan berupa  uang  (  jaminan  kecelakaan  kerja,  kematian,  dan  tabungan  hari  tua  ),  dan pelayanan kesehatan serta jaminan pemeliharaan kesehatan.

## 2. Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja
Perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  terhadap  tenaga  kerja  dimuat bersamaan  dalam  Pasal  86  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Adapun  Kesehatan  kerja  didefinisikan  sebagai  setiap  usaha  dan  upaya maupun  aturan  yang  bertujuan  untuk  melindungi  pekerja  dari  tindakan-tindakan maupun  kondisi  yang  dapat  mengganggu  kesehatan  fisik,  psikis  dan  (melanggar norma) kesusilaan dalam suatu hubungan kerja. 23
Kesehatan  Kerja  dimaksudkan  sebagai  perlindungan  tenaga  kerja  dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat serta perlindungan hak untuk  berorganisasi.  Kesehatan  kerja  sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas termasuk  jenis  perlindungan  sosial  karena  ketentuan-ketentuan  mengenai kesehatan  kerja  ini  berkaitan  dengan  sosial  kemasyarakatan,  yaitu  aturan-aturan yang  bermaksud  mengadakan  pembatasan-pembatasan  terhadap  kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh ”semaunya” tanpa memperhatikan  norma-norma  yang  berlaku,  dengan  tidak  memandang pekerja/buruh sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.
Jaminan  pemeliharaan  kesehatan  merupakan  jaminan  sebagai  upaya penanggulangan  dan  pencegahan  gangguan  kesehatan  yang  memerlukan
22 Republik Indonesia, Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial . Pasal 6 ayat (2), jo Pasal 9 ayat(2)
23 lih. Melania Kiswandari, Kesehatan , h. 78
pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan  kesehatan  juga  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  produktivitas tenaga  kerja  sehingga  dapat  melaksanakan  tugas  sebaik-baiknya  dan  merupakan upaya  kesehatan  dibidang  penyembuhan.  Oleh  karena  upaya  penyembuhan memerlukan  dana  yang  tidak  sedikit  dan  memberatkan  jika  dibebankan  kepada perorangan,  maka  sudah  selayaknya  diupayakan  penanggulangan  kemampuan masyarakat  melalui  program  jaminan  social  tenaga  kerja.  Bahwa  para  pekerja dalam  pembangunan  nasional  semakin  meningkat,  dengan  resiko  dan  tanggung jawab  serta  tantangan  yang  dihadapinya.  Oleh  karena  itu  kepada  mereka dirasakan   perlu  untuk  diberikan  perlindungan,  pemeliharaan,  dan  peningkatan kesejahteraannya  sehingga  menimbulkan  rasa  aman  dalam  bekerja.  Karena sifatnya  yang  hendak  mengadakan  ”pembatasan”  ketentuan-ketentuan perlindungan  sosial  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003,  Bab  X  Pasal  68  dan seterusnya  bersifat  ”memaksa”,  bukan  mengatur.  Akibat  adanya  sifat  memaksa dalam  ketentuan  perlindunga  sosial  UU  No.  13  Tahun  2003  ini,  pembentuk undang-undang  memandang  perlu  untuk  menjelaskan  bahwa  ketentuan  yang berkaitan  dengan  perlindungan  sosial  ini  merupakan  ”hukum  umum”  ( Publiek- rechtelijk ) dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan beberapa alasan berikut : 24
a. Aturan-aturan  yang  termuat  di  dalamnya  bukan  bermaksud melindungi  kepentingan  seorang saja,      melainkan bersifat  aturan bermasyarakat.
b. Pekerja/buruh  Indonesia  umumnya  belum  mempunyai  pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri.
Kesehatan  kerja  bermaksud  melindungi  atau  menjaga  pekerja/buruh  dari kejadian/keadaan  hubungan  kerja  yang  merugikan  kesehatan  dan  kesusilaannya dalam  hal  pekerja/buruh  melakukan  pekerjaannya.  Adanya  penekanan  ”dalam suatu  hubungan  kerja”  menunjukkan  bahwa  semua  tenaga  kerja  yang  tidak melakukan  hubungan  kerja  dengan  pengusaha  tidak  mendapatkan  perlindungan sosial  sebagaimana  ditentukan  dalam  Bab  X  UU  No  13  Tahun  2003.  Dengan demikian, tujuan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja adalah:
a. Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja.
b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh.
c. Agar  pekerja/buruh  dan  orang-orang  di  sekitarnya  terjamin keselamatannya.
d. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.
24 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja , h. 79-80
Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  harus  diterapkan  dan  dilaksanakan  di setiap tempat kerja. Unsur tempat kerja ada 3 (tiga), yaitu:
a. Adanya suatu usaha, baik bersifat ekonomis maupun sosial.
b. Adanya sumber bahaya.
c. Adanya  tenaga  kerja  yang  bekerja  di  dalamnya,  baik  terus-menerus maupun sewaktu-waktu

## 3. Perlindungan Teknis atau Keselamatan Kerja
Keselamatan  kerja  didefinisikan  sebagai  segala  aturan  dan  upaya  yang bertujuan  untuk  menyediakan  perlindungan  teknis  bagi  pekerja  dari  resiko  kerja terkait  penggunaan  alat/mesin,  material  (bahan  berbahaya/beracun),jenis  kerja, lokasi, waktu, dan kondisi tempat kerja selama masa kerja berlangsung. Termasuk ke  dalam  perlindungan  ini  adalah  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  penunjang sebagai langkah antisipasi jika terjadi kecelakaan kerja.
Kecelakaan Kerja sebagai  yang dijelaskan berdasarkan UU  No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan  tidak  dikehendaki,  yang  mengacaukan  proses  yang  telah  diatur  dari  suatu aktivitas  dan  dapat  menimbulkan  kerugian  baik  korban  manusia  maupun  harta benda.  Sedangkan  menurut  UU  No.  3  Tahun  1992  tentang  Jamsostek, “Kecelakaan  kerja  adalah  kecelakaan  yang  terjadi  berhubung  dengan  hubungan kerja,  termasuk  penyakit  yang  timbul  karena  hubungan  kerja,  demikian  pula kecelakaan  yang  terjadi  dalam  perjalanan  berangkat  dari  rumah  menuju  tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  di  atas,  maka  cakupan  perlindungan teknis sangat luas, sebab erat kaitannya dengan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja,  sementara  jangkauan  pengertian  kecelakan  kerja  memasukkan  segala  hal yang  timbul  dan  terjadi  selama  seorang  pekerja  berada  dalam  hubungan  kerja termasuk pulang-perginya seorang pekerja dari/ke tempat kerja.
Tujuan  utama  dari  bentuk  perlindungan  ini  adalah  terwujudnya keselamatan  sepanjang  hubungan  kerja,  yang  selanjutnya  akan  menciptakan perasaan aman dan nyaman bagi para pekerja untuk melaksanakan tugas/kerjanya secara  optimal,  tanpa  perlu  merasa  takut  maupun  khawatir  akan  terjadinya kecelakaan. Kalaupun terlanjur terjadi, penanganannya dapat segera dilakukan. 25
25 Imam Soepomo, memperkenalkan istilah keamanan kerja” karena hal ini terkait dengan perlindungan sebelum kecelakaan kerja terjadi maupun saat kecelakaan terjadi.
Berbeda dengan perlindungan kerja lain  yang umumnya  ditentukan untuk kepentingan  pekerja/buruh  saja,  keselamatan  kerja  ini  tidak  hanya  memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada pengusaha dan pemerintah.
a. Bagi  pekerja/buruh,  adanya  jaminan  perlindungan  keselamatan  kerja akan  menimbulkan  suasana        kerja  yang  tentram  sehingga pekerja/buruh  dapat  memusatkan  perhatian  pada  pekerjaannya semaksimal  mungkin  tanpa  khawatir  sewaktu-waktu  akan  tertimpa kecelakaan kerja.
b. Bagi  pengusaha,  adanya  pengaturan  keselamatan  kerja  di  dalam perusahaannya  akan  dapat  mengurangi  terjadinya  kecelakaan  yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.
c. Bagi  pemerintah  (dan  masyarakat),  dengan  adanya  dan  ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka apa  yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyrakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.

## PENUTUP
Perlindungan hukum merupakan hak manusia sebagai subjek hukum, baik ketika  ia  berada  dalam  posisinya  sebagai  orang  perseorangan/pribadi,  maupun ketika ia berada dalam suatu komunitas, kelompok atau keadaan lain.
Seorang  pekerja,  selain  mempunyai  hak  mendasar  dalam  kodratnya sebagai  manusia,  maka  ia  juga  mempunyai  hak-hak  yang  diatur  berdasarkan status/kedudukan dan posisinya sebagai pekerja, yang secara umum meliputi hak (akses)  terhadap  pekerjaan  yang  layak,  hak  atas  penghasilan,  hak  atas  kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk berorganisasi/berserikat serta hak-hak lainnya.
Hak-hak  tersebut  di  atas  dalam  pelaksanaannya  membutuhkan  adanya perlindungan,  oleh  sebab  itu,  Pemerintah  melalui  berbagai  Undang-undang  dan peraturan  pelaksanaannya,  di  samping  memberikan  penegasan  terhadap  wujud hak-hak  yang  dimiliki  oleh  pekerja,  juga  menyertakan  jaminan-jaminan perlindungan terhadap hak-hak pekerja tersebut.
Secara umum bentuk perlindungan yang terkait dengan hal tersebut di atas adalah,  terbitnya  berbagai  peraturan  yang  mengatur  tentang  upah,  jam  kerja, cuti/libur,  kesehatan  dan  keselamatan  kerja,  organisasi  pekerja/buruh  dan  lain- lain.  Di  samping  itu  diselenggarakan  pula  dalam  bentuk  program-program jaminan  sosial  bidang  ketenagakerjaan,  yang  meliputi  jaminan  sosial  dan kesehatan (PT Jamsostek/ BPJS).

## DAFTAR PUSTAKA
Lalu Husni. 2010. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia . Edisi Revisi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
Eko Wahyudi, dkk. 2016. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta; Sinar Grafika Adrian Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika
Melania Kiswandari. 2014. Kesehatan  dan Keselamatan Kerja. Dalam, Aloysius Uwiyono dkk. Asas-asas Hukum Perburuhan. Jakarta ; Rajawali Pers Philipus  M  Hadjon.  1983. Perlindungan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu
Zainal  Asikin,  et.al.  1993. Dasar-dasar  Hukum  Perburuhan .  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada
Asri  Wijayanti.  2009. Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi. Jakarta  :  Sinar Grafika
Imam Soepomo. 2003. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta : Djambatan Zaeni Asyhadie. 2007. Hukum Kerja. Jakarta : Raja Grafindo Persada
Republik  Indonesia, Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011  Tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .
Republik Indonesia, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.