## Research Article
Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia
Mahendra Ridwanul Ghoni 1 *, P.Pujiyono 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *mhdrigo@gmail.com

## ABSTRACT
One of the efforts to prevent children who are dealing with the current law in criminal court is through the implementation of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The purpose of organizing the criminal justice system  is  not  only  to  impose  criminal  sanctions, but  to  focus  more on the  responsibility  of perpetrators of crime, which is commonly referred to as the restorative justice approach. The purpose of restorative justice is for the welfare of the child concerned, without prejudice to the interests of the victims and the community. This paper discusses legal protection for childrens in juvenile delinquencies through the implementation of diversion This research uses normative or doctrinal legal research. The results of the study show that, in principle, Law concerning the Juvenile Criminal Justice System has set the transfer effort and restorative justice approach in resolving cases of children in conflict with the law. the role of diversion as an effort to protect the right of childrens in juvenile delinquencies problem . When a child is confronted with a formal criminal justice process, it is certain that the child will lose his freedom. By being transferred, the freedom of children is guaranteed, and deprivation of liberty against them can be avoided. Diversion becomes a very meaningful effort to provide protection for children who are in conflict with the law in order to fulfill the basic rights of children.
Keywords: Diversion; Child Protection; Juvenile Criminal Justice System.

## ABSTRAK
Saat ini salah satu upaya pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal adalah melalui  penerapan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA).  Tujuan  pengorganisasian  sistem peradilan  pidana  tidak  hanya  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana,  tetapi  untuk  lebih  fokus  pada pertanggungjawaban  pelaku  kejahatan,  yang  disebut pendekatan  keadilan  restoratif.  Tujuan  keadilan restoratif adalah untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi kepentingan para korban dan masyarakat. Tulisan ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan hak-hak anak diharapkan dapat  menyelesaikan  permasalahan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Pada  saat  anak  berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan,  maka  kebebasan  anak  tetap  terjamin,  dan  perampasan  kemerdekaan  terhadap  mereka  dapat dihindari. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat memenuhi hak-hak dasar anak.
Kata Kunci: Diversi; Perlindungan Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak.

## A. PENDAHULUAN
Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menyatakan:  Semua  warga  negara memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  mendukung  hukum  dan pemerintahan  ini  tanpa  kecuali.  Ketika  diberi  status yang sama di depan hukum dan pemerintah, setiap warga  negara  yang  ditemukan  telah  melanggar hukum  yang  berlaku  akan  dihukum  atas  tindakan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak melihat siapa pejabat, warga sipil dan militer. Jika dia melanggar  hukum,  dia  akan  dihukum  karena perbuatannya. Namun, ada ide khusus dalam hukum untuk  diterapkan  pada  anak-anak.  Ada  pendekatan khusus yang diambil semata-mata untuk keuntungan dan  kesejahteraan  anak (Bouffard,  Cooper  & Bergseth 2016).
Anak-anak adalah bagian dari generasi muda dan  merupakan  salah  satu  sumber  daya  manusia yang  memainkan  peran  strategis  di  masa  depan perjuangan  bangsa,  potensi  dan  cita-citanya  yang berkelanjutan. Selain itu, ia memiliki fitur khusus yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak akan dapat mengambil tanggung jawab.  Oleh  karena  itu,  anak-anak  harus  memiliki kesempatan  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan berkembang  secara  optimal,  baik  secara  fisik maupun mental, serta sosial dan moral. Perlindungan juga  harus  diberikan  untuk  meningkatkan kesejahteraan anak-anak dengan memastikan bahwa
semua  hak  dihormati  dan  diakui  tanpa  diskriminasi (May, Osmond dan Billick 2014). Masa kanak-kanak, menabur  benih,  meletakkan  tumpukan,  meletakkan fondasi yang dapat disebut, juga merupakan periode karakter, kepribadian dan karakter. Mereka bertujuan untuk  mendapatkan  kekuatan  dan  kemampuan  dan berdiri teguh dalam kehidupan (Burfeind, & Bartusch 2015).
Salah  satu  upaya  pencegahan  dan pencegahan  anak-anak  yang  berhadapan  dengan hukum saat ini melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana  Anak  (SPPA).  Tujuan  pengorganisasian sistem  peradilan  pidana  tidak  hanya  untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi untuk lebih fokus pada  pertanggungjawaban  pelaku  kejahatan,  yang biasa disebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Tujuan  keadilan  restoratif  adalah  untuk kesejahteraan  anak  yang  bersangkutan,  tanpa mengurangi  kepentingan  para  korban  dan masyarakat.
Dalam  konteks  Indonesia,  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  SPPA  yang  mulai berlaku  pada  Juli  2014  telah  memiliki  kekuatan hukum  permanen  untuk  diterapkan  setelah diratifikasi.  Dalam  undang-undang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  sampai  Pasal  15  ada ketentuan  pengalihan  yang  merupakan  pembaruan dalam  sistem  peradilan  pidana  anak.  Diversion adalah tindakan atau perlakuan yang memindahkan kasus  dari  proses  formal  ke  informal,  atau mengeluarkan  pelaku  anak  dari pengadilan  formal. (Davies, &  Robson  2016)  Ini  berarti  bahwa  tidak
333
semua  masalah  anak  yang  bertentangan  dengan hukum  harus  diselesaikan  melalui  sistem  peradilan formal  dan  memberikan  solusi  alternatif  dengan menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif  untuk kepentingan  terbaik  anak  dan  mempertimbangkan keadilan bagi para korban dan masyarakat (Siegel, & Welsh 2014).
Di  Indonesia,  perlindungan  terhadap  hak-hak anak  telah  diakomodir  dalam  Pasal  28  B  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berisi:  “Setiap anak  berhak  atas  keberlangsungan  hidup,  tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasaan  dan diskriminasi.”  Selanjutnya, perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  anak  lebih rinci dapat ditemui di berbagai peraturan perundang- undangan  seperti  yang  tertuang  dalam  Keputusan Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  pada  tanggal  25 Agustus  1990  yang  merupakan  ratifikasi  dari Konvensi  PBB  Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak (Convention  on the  Rights  of  the  Child), Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  dan  UndangUndang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nashriana, 2001)
Mengenai  prinsip  perlindungan  khusus terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum yang  tertuang  dalam  Konvensi  Hak-Hak  Anak  telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang  yang  pada  prinsipnya menjelaskan tentang  penyelenggarakan  pengadilan  bagi  anak perlu  dilakukan  secara  khusus,  mengingat  anak memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang ia
pelajari  sehingga  cenderung  membawa  pengaruh negatif kedalam dirinya.
Sejauh  penelusuran  penulis  ada beberapa artikel  yang  terkait  dengan  tulisan  ini. Beberapa artikel yang menjadi acuan untuk penulisan artikel ini adalah artikel  penelitian  yang mengulas  tentang salah  satu  upaya  untuk  mencegah  dan  mengatasi anak yang berkonflik dengan hukum adalah melalui sistem  peradilan  pidana  anak.  Hal  ini  diharapkan dapat  memberikan  perlindungan  maksimal  bagi kepentingan  anak-anak  yang  harus  hidup  sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia (Wahyudi  2009). Artikel berikutnya membahas  tentang tujuan  pengorganisasian  sistem peradilan  anak  bukan  hanya  untuk  menjatuhkan sanksi  pidana  kepada  para  pelaku.  Namun,  lebih fokus pada premis bahwa pengenaan sanksi sebagai sarana  mendukung  dan  mewujudkan  kesejahteraan anak-anak yang  melakukan  kejahatan ( Shoemaker, 2017). Artikel  selanjutnya membahas  mengenai penanganan kasus anak yang bertentangan dengan hukum  (ABH)  harus  dibedakan  dari  penanganan kepada  orang  dewasa. Harus  ada  pendekatan khusus  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  anak yang melanggar hukum, dan terutama menggunakan pendekatan berbasis restoratif atau pemulihan. Oleh karena  itu,  adanya  hak  layak  hidup  anak sebagaimana  dalam  regulasi  yang  ada  yang dikaitkan  dengan  fenomena  perkembangan permasalahan  yang  menimpa  terhadap  anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh  lagi,  bagaimana  pelaksanaan  yang  ideal
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 331-342
penerapan  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum (Petrosino et.al, 2013).
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Daly hanya  menyebutkan  mengenai  musyawarah dalam  penyelesaian  kasus  yang  melibatkan  Anak yang berhadapan dengan hukum tanpa memberikan solusi  lebih  lanjut  apabila  ABH  memiliki  kendala dalam  proses  musyawarah  tersebut  (Daly,  2002). Kemudian,  lingkungan yang  ingin  mempraktikkan keadilan  restoratif  mulai  dengan  mengidentifikasi prinsip  restoratif.  Prinsip  restoratif  didasarkan  pada filosofi  keadilan  restoratif  dan  dapat  disesuaikan dengan lingkungan di mana mereka diterapkan. Hal ini tidak bisa semena mena diterapkan sebagaimana yang  dikatakan  dalam  penelitian  oleh  Brownstein yang  mengatakan  bahwa praktik  disiplin  hukuman paling  kuat  mempengaruhi  ras  dan  etnis  minoritas yang dihukum lebih sering dan lebih berat daripada rekan-rekan  mereka  yang  bukan  minoritas. (Brownstein, 2010)
Kemudian,  dalam  penelitian  yang  dilakukan oleh  Artinopolou  menjelaskan  bahwa  sistem peradilan  pidana  (SPP)  adalah  struktur  kekuasaan yang  sah  dan  de  jure. Baik  teori  kontrak  sosial maupun  konflik,  sepakat  bahwa  kekuasaan  adalah elemen  yang  melekat,  korporat,  dan  fundamental dalam sistem peradilan pidana.oleh karena itu harus dihindarkan  dari  anak  sebagai  upaya  perlindungan hukum,  tidak  seperti  penelitian  yang  sebelumnya yang hanya menetapkan SPP sebagai jalan terakhir untuk  menyelesaikan  kasus  pidana (Artinopoulou, 2016)
Berdasarkan  artikel-artikel  tersebut peneliti belum  menemukan  kajian mengenai klausul  yang cukup  progresif  untuk  melindungi  hak  anak,  yaitu klausul mengenai diversi, dimana diversi merupakan penyelesaian  perkara  anak  diluar  jalur  pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga demi tewujudnya restorative justice pada anak. Pada artikel  ini, bermaksud  untuk  menjawantahkan perwujudan perlidungan  hak  anak, melalui implementasi diversi yang termaktub dalam Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UU SPPA.  Namun,  dengan  adanya  peraturan  tersebut, apakah  pengaturan  dan  implementasi  diversi  ini sudah memenuhi dan melindungi hak-hak anak jika ditinjau dari UUD 1945, Konvensi Hak Anak, dan juga peraturan  lain  yang  terkait  dengan  perlindungan anak? Maka dari itu, perlu ditinjau bagaimana peran negara  dalam  memenuhi  Hak  Asasi  Manusia, khususnya  hak  anak  yang  diwujudkan  dengan mekanisme diversi ini.
Sementara artikel  yang  dibahas  penulis menekankan pada  pelaksanaan  diversi  yang  utuh dan  konkrit  sebagai  upaya  perlindungan  anak  yang bermasalah  dengan  hukum. Berdasarkan      latar belakang tersebut, maka    perlu    dibahas lebih lanjut mengenai  bagaimana perlindungan  hukum terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum melalui implementasi diversi di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif atau  doktrinal. Penelitian  hukum normatif  dimaksud  untuk  mengkaji  serta  menelaah norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan  penerapan  Diversi  sebagai upaya  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhapan dengan  hukum seperti  yang  tercantum  dalam Konvensi  Hak  Anak  dan The  Beijing  Rules. Objek penelitian  dalaam  penulisan  artikel  ini  adalah bagaimana  diterapkannya  diversi  melalui  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana Anak  sebagai  wujud perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sumber  informasi  hukum  menggunakan  bahan hukum  primer  (peraturan  dan  dokumen  relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  perundang- undangan,  konseptual,  analisis  dan  perbandingan hukum  dalam  membantu  pemecahan  rumusan masalah.
Sumber  data  penelitian  ini,  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  untuk dilanjutkan dengan menganalisis secara keseluruhan,  terhadap  peraturan  perundang- undangan,  literatur,  data,  dan  beberapa  dokumen yang  terkait,  serta  bahan  hukum  tersier  untuk menjelaskan  dan  membantu  dalam  menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  Negara  Dalam Pemenuhan Hak  Anak Melalui Mekanisme  Diversi Sebagai  Wujud Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum
Baru  pada  tahun  2012  Indonesia  membuat proses penyelesaian kenakalan remaja terbuka yaitu dengan  menerapkan  diversi dimana  kedua  belah pihak antara korban dan pelaku dapat menyelesaikan permasalahan  melalui  musyawarah  mufakat  yang difasilitasi  langsung  oleh  penegak  hukum  sesuai dengan  tingkatan  diversi  yang  sedang  dijalankan. Menurut  UU  SPPA,  provokasi  bertujuan  untuk mendamaikan  para  korban  dan  anak-anak, menyelesaikan kasus di luar pengadilan, mencegah anak-anak  dari  dipenjara,  mendorong  partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak-anak.
Peran  penting  diversi  (pengalihan)  sangat dirasakan utamanya dalam memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  anak.  Saat anak  melakukan  tindak  pidana,  maka  harus  ada penyelesaian.  Penyelesaian  perkara  melalui  jalur peradilan  pidana  formal,  mempunyai  dampak  buruk dalam  perkembangan  anak  sebagaimana  telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Harefa dalam buku kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Anak  sejak  saat penyelidikan/penyidikan  di  kepolisian  hak-hak  anak berpotensi  dilanggar.  Berlanjut  pada  tahap penuntutan  oleh penuntut  umum  hingga  sidang  di pengadilan.  Pada  sidang  di  pengadilan  anak berpeluang besar dijatuhi sanksi pidana atau sanksi
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 331-342
tindakan.  Bahkan  dampak  buruk  berlanjut  disaat anak  berada  di  lembaga  pemasyarakatan.  Sekolah kejahatan  dan  stigmatisasi  berpotensi  didapatkan anak.  Oleh  sebab  itu,  menempatkan  anak  dalam proses  peradilan  pidana  formal  harus  dihindari, karena melanggar hak-hak asasi anak (Harefa, 2016)
Penyelesaian  perkara  pidana  anak  melalui jalur  diversi,  dilakukan  dengan  penuh  nilai-nilai kekeluargaan.  Oleh  sebab  itu,  diversi  akan menjauhkan  anak  dari  dampak-dampak  buruk  yang dapat  menyebabkan  terganggunya  perkembangan dan  masa  depan  anak.  Diversi  kiranya  lebih memperhatikan  hak-hak  asasi  anak. Adapun  4 (empat)  cakupan  hak  asasi  (hak  dasar) anak,  yang dirumuskan di dalam Convention on the Rights of the Child (Farid, 2003) (Konvensi Hak-Hak Anak) yaitu : hak  atas  kelangsungan  hidup (survival), hak  untuk berkembang (development), hak  atas  perlindungan (protection) dan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam kehidupan masyarakat (participation).
Pertama,  peranan  diversi  sebagai  upaya perlindungan  hak  kelangsungan  hidup (survival). Tindakan  penyelidikan/  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan  di  pengadilan,  bahkan  di  lembaga pemasyarakatan  anak,  tentunya  akan  mengganggu kelangsungan  hidup anak.  Tindakan  dan  perilaku aparat  dengan  menginterogasi,  menyelidik, investigasi sangat melekat dalam pikiran anak. Hal ini sangat mengganggu kelangsungan hidupnya. Diversi (pengalihan) menjadi  suatu  upaya  yang  sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang melanggar hak kelangsungan hidup anak.
Kedua,  peranan  diversi  sebagai  upaya perlindungan hak untuk berkembang (development). Berkembang  dalam  arti  yang  lebih  luas  seperti mendapatkan pendidikan, pengajaran, informasi, dan sebagainya. Proses peradilan pidana formal memberi kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan penangkapan  dan  penahanan.  Penangkapan, penahanan  anak,  akan  mengganggu  sekolah,  dan kesempatan  lainnya  untuk  belajar  misalnya  kursus atau  les  pelajaran  di  luar  jam  sekolah.  Diversi (pengalihan)  menjadi  suatu  upaya  yang  sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang menghambat perkembangan anak.
Ketiga,  peranan  diversi  sebagai  upaya perlindungan  hak  atas  perlindungan (protection). Pada  saat  anak  berhadapan  dengan  proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan  kehilangan  kebebasannya.  Dengan  dialihkan, maka  kebebasan  anak  tetap  terjamin,  dan perampasan  kemerdekaan  terhadap  mereka  dapat dihindari.  Diversi  (pengalihan) menjadi  suatu  upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan (protection) bagi anak.
Keempat,  peranan  diversi  sebagai  upaya perlindungan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam kehidupan  masyarakat  (participation).  Partisipasi yang dimaksud dalam berbagai hal, misalnya dalam bergaul, berinteraksi, mengeluarkan pendapat dalam lingkungan  sosialnya.  Dengan  menjalani  proses peradilan  pidana  (tanpa  diversi),  kesempatan  anak berinteraksi,  bergaul  dengan  masyarakat  akan terganggu.  Adanya  diversi,  akan  mendorong
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 331-342
masyarakat  tidak  sempat  memberikan  stigma/  cap negatif  terhadap  anak.  Diversi  mempunyai  peranan penting  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  hak asasi  khususnya  hak  untuk  berpartisipasi  dalam kehidupan masyarakat (participation).
Konsep  transformasi  sangat  sejalan  dengan semangat  keadilan  restoratif.  Beberapa  bahkan secara terbuka menyatakan bahwa salah satu bentuk pemulihan  adalah  provokasi.  Keadilan  restoratif bermaksud untuk mengubah paradigma berpikir yang telah berkembang sejauh ini dalam sistem peradilan anak.  Namun,  selama  ini,  hukumannya  didasarkan pada  balas  dendam (retributif), (Sambas,  2010). Sehingga  difokuskan  pada  pelaku  anak  saja. Hukuman  (pemidanaan)  bagi  seorang,  bukan merupakan  balas  dendam,  tetapi  harus  merupakan suatu  bentuk  pendidikan  untuk  mencegahnya melakukan  kejahatan  lagi  di  masa  depan (Hartono, 1991).
Restorative justice merupakan filsafat, proses, ide,  teori  dan  intervensi  yang  menekankan memperbaiki  kerugian  yang  disebabkan  atau diungkapkan  oleh  perilaku kriminal (Prayitno,  2012) Ini  terkait  dengan  gagasan yang  bersifat provokatif, yang  berupaya  mengarahkan  proses  penyelesaian kasus  pidana  anak  di  luar  peradilan  resmi  untuk merehabilitasi  anak-anak  terhadap korban  dan masyarakat.  Dalam  model  keadilan  restoratif, petugas  penegak  hukum  memfasilitasi  pertemuan tersangka  dengan  korban  untuk  mengembangkan skema  penyelesaian terbaik  dan  dianggap adil  oleh para pihak yang bersengketa (Gunarto, 2013).
Menurut  ahli  kriminologi  kebangsaan  Inggris Tony  F.  Marshall,  menyatakan  bahwa “restorative justice  is  a  process  whereby  all  the  parties  with  a stake  in  a  particular  offence  come  together  to resolver collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future” (Moris, & Maxwell, 2001).
Berdasarkan  defenisi  yang  dikemukakan  oleh Tony  F.  Marshall,  menurut  Susan  Sharpe,  ada  5 (lima)  prinsip  utama  dari restorative  justice, yaitu (Bowater,  2008) :a. restorative  justice mengandung partisipasi  penuh  dan  konsensus; b. restorative justice berusaha  menyembuhkan  kerusakan/ kerugian  yang  ada  akibat  terjadinya  tindakan kejahatan; c. restorative  justice memberikan pertanggungjawaban  langsung  dari  pelaku  secara utuh; d. restorative  justice mencarikan  penyatuan kembali  kepada  warga  masyarakat  yang  telah terpisah  atau  terpecah  karena  tindakan  kriminal; e. restorative  justice memberikan  ketahanan  kepada masyarakat  agar  dapat  mencegah  terjadinya tindakan kriminal berikutnya.
Hal-hal  tersebut menjelaskan  bahwa  dalam keadilan  restoratif,  yang  diutamakan  bukanlah penjatuhan  hukuman  kepada  pelaku  pidana, melainkan  bagaimana  pelaku  dapat  bertanggung jawab  terhadap  perbuatan  pidana  yang  dilakukan. Serta  bagaimana  korban  dapat  memperoleh keadilan.  Hingga  keadaan  dapat  pulih  seperti semula.
Konsep  diversi  yang  menerapkan  nilai-nilai keadilan  restoratif  bukanlah  barang  baru  bagi
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 331-342
338
masyarakat  Indonesia.  Program  ini  telah  banyak dilakukan oleh kepala desa atau kepala adat, untuk menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  antar  warga masyarakat  (Marcus).  Bila  dilihat  secara  historis kultur  (budaya),  masyarakat  Indonesia  sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus (musyawarah dan mufakat) (Mushadi, 2007).
Soekarno,  presiden  pertama Indonesia, menyebut musyawarah sebagai salah satu dari tiga aset  asli  besar  yang  ada di  Indonesia.  Dua  lainnya adalah  gotong  royong  dan  mufakat.  Gotong  royong dapat secara sederhana didefinisikan sebagai saling membantu  dengan  bekerja  bersama.  Istilah musyawarah  dan  mufakat  cenderung  diterapkan bersama sebagai satu paket (Magnis-Suseno, 2011).
Musyawarah  adalah  proses  negosiasi  non- koersif  yang  melibatkan semua  pihak  yang berkepentingan (Burns,  2004) Dalam  konteks  saat ini, semua orang yang terlibat dalam suatu kejahatan, yaitu  korban,  pelaku,  dan  juga  masyarakat, dipengaruhi  oleh  kejahatan  tersebut  dan  dapat berpartisipasi  dalam  musyawarah.  Mufakat  adalah hasil dari proses negosiasi. Mufakat adalah buah dari proses  musyawarah  dan  konsensus  bersama  dari kolektif.  Musyawarah  telah  berperan  penting  dalam penyelesaian konflik di Indonesia peran musyawarah perlahan-lahan  telah  digantikan  oleh  sistem pengadilan kriminal, terutama untuk kejahatan berat (tindak pidana berat). Namun, sebagian besar orang Indonesia  terus  menggunakan  musyawarah  dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai sarana untuk
menyelesaikan  konflik dalam  permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak.
Apa  yang  dirasakan  oleh  masyarakat tercermin  dalam  Peraturan  Minimum  Standar  PBB untuk  Administrasi  Keadilan  Remaja  (Resolusi 40/33), sering disebut The Beijing Rules. Dalam Poin 6  bagian  umum  dari  resolusi,  mengingat  berbagai kebutuhan  khusus  remaja,  serta  berbagai  tindakan yang  tersedia,  ruang  lingkup  diskresi  yang  sesuai harus diizinkan pada semua tahap proses dan tingkat administrasi  peradilan  anak,  termasuk  investigasi, penuntutan, ajudikasi dan tindak lanjut disposisi.
Menurut Beijing  Rules,  kebijaksanaan diizinkan  dalam  kasus  remaja  untuk  mengalihkan sistem peradilan pidana di semua tahap dan tingkat. Pengalihan seperti itu dapat dipahami karena remaja memainkan  peran  yang  sangat  penting  sebagai generasi  penerus  mengingat  keberlanjutan  suatu negara.  Gagasan  ini  sesuai  dengan  Deklarasi  Hak Anak  (Resolusi  Majelis  Umum  PBB  1386),  yang menyatakan  bahwa  anak-anak  akan  menikmati perlindungan  khusus,  dan  akan  diberikan kesempatan dan fasilitas, secara hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan mereka berkembang secara  fisik,  mental,  moral,  spiritual,  dan  sosial secara sehat dan cara normal dan di bawah kondisi kebebasan  dan  martabat.  Dalam  pemberlakuan undang-undang untuk tujuan ini, kepentingan terbaik anak  harus  menjadi  pertimbangan  utama. (Hadisuprapto, 2008)
Berdasarkan  gagasan  ini,  kita  harus menentukan  penyelesaian terbaik  bagi  remaja  yang
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 331-342
berkonflik  dengan  hukum  untuk  menciptakan perlindungan  yang  melindungi  masa  depan  anak- anak. Salah satu metode tersebut adalah apa yang kita kenal sebagai keadilan restoratif.
Hukum  pidana  formal,  juga  disebut  hukum acara  pidana,  adalah  hukum  yang  mengatur bagaimana  suatu  negara  dengan  perantara peralatannya menggunakan haknya untuk menjatuhkan sanksi pidana (Sudarto 2009). Dengan demikian hukum acara peradilan pidana anak adalah peraturan yang mengatur untuk hukum pidana anak abstrak  yang  diterapkan  secara  konkret  (Djamil, 2013). Pada  dasarnya, dalam  Pasal  5 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  telah  mengatur  upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus  anak  yang  berkonflik dengan hukum, kemudian pada Bab III dari Pasal 16 hingga  Pasal  62  mengatur tentang  Hukum  Acara Pidana Anak dan ada pengaturan untuk mewajibkan dilaksanakannya diversi di setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
Lebih  lanjut,  implementasi  konsep  ini didiversifikasikan sesuai dengan paradigma keadilan restoratif.  Hal  ini  didasarkan  pada  pengalihan prosedur  yang  sama  dengan  bentuk  upaya penyelesaian  menggunakan  beberapa  metode  dan pendekatan yang mencerminkan paradigma keadilan restoratif  dalam  upaya  untuk  menyelesaikan  kasus anak-anak  yang  bertentangan  dengan  hukum  di Indonesia.
Bentuk-bentuk  upaya  penyelesaian  yang ditawarkan  oleh  metode  dan  pendekatan  berbasis keadilan  restoratif  di  Pengadilan Negeri adalah sebagai  berikut (Ariani,  2014): 1) Mediasi; 2) Konsiliasi  diikuti  oleh  rekonsiliasi; 3) Restitusi; 4) Permintaan  maaf  pelaku; 5) Tindakan  penyesalan oleh pelaku; 6) Akuntabilitas pelaku; 7) Jaminan dari orang tua pelaku untuk masa depan untuk mendidik dan  mengawasi  anak  untuk  tidak  mengulangi tindakannya  lagi; 8) Pemulihan  kondisi  asli  korban dan  pelaku; 9) Layanan  kepada  korban; 10) Pemulihan  pelaku  melalui  elemen  komunitas,  yang dapat berupa pendidikan komunitas, pekerjaan sosial atau  menyerahkannya  ke  lembaga  pendidikan berbasis  agama  untuk  memulihkan  perilaku pelanggar  anak; 11) Diharapkan  bahwa  hasil  akhir akan menjadi kesepakatan berbasis konsensus yang disetujui  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pengalihan dan prosedur keadilan restoratif.
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses pengalihan  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif pada  saat  penyelesaian  di  tingkat  pengadilan diantaranya: 1) Korban  dan  keluarga  korban. Keterlibatan  korban  dalam  penyelesaian  keadilan restoratif cukup penting. Ini karena selama ini dalam sistem  peradilan  pidana,  korban tidak terlibat  ketika korban  adalah  pihak  yang  terlibat  langsung  dalam konflik  (pihak  yang  dirugikan).  Dalam  musyawarah, kepentingan  korban  penting  untuk  didengar  dan merupakan  bagian  dari  keputusan  yang  harus diambil.  Selain  itu,  keluarga  korban  perlu  dilibatkan karena  pada  umumnya  masalah  inti  adalah  dari
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 331-342
keluarga terutama jika korban masih di bawah umur.
2) Pelaku dan  keluarga.  Keluarga  pelaku  adalah pihak  yang  mutlak  karena  mengingat  usia  pelaku yang  belum  matang  juga  dianggap  sangat  penting karena keluarga akan menjadi bagian dari perjanjian penyelesaian,  seperti  dalam  hal  pembayaran kompensasi  atau  pelaksanaan  kompensasi  lain sesuai  dengan  konsensus.  persetujuan. 3) Perwakilan  masyarakat  adalah  pihak-pihak  penting untuk  mewakili  kepentingan  lingkungan  di  mana insiden  kriminal  terjadi.  Tujuannya  adalah  agar kepentingan  yang  bersifat  publik  diharapkan  tetap terwakili  dalam  pengambilan  keputusan.  Kriteria pemimpin masyarakat setempat adalah kepala desa, kepala  desa  dan  tokoh-tokoh  lain  yang  memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat dan tidak tertarik dengan kasus-kasus yang dihadapi.
Pada tingkat pengadilan dalam menyelesaikan kasus  anak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum wajib mengupayakan  prosedur  pengalihan  dan keadilan  restoratif  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan untuk 2 (dua) kasus anak-anak yang  bertentangan  dengan  hukum. Upaya penyelesaian  dengan  menyatukan  kedua  pihak keluarga pelaku dan keluarga korban dengan model penyelesaian  menggunakan  metode  mediasi, konsiliasi  dan  restitusi  secara  bersamaan.  Dengan demikian  kasus  anak-anak  yang  berkonflik  dengan wajib diupayakan  untuk  menghindari  proses peradilan  (litigasi)  dan  dialihkan  ke  luar  proses peradilan  (nonlitigasi)  yang  dilakukan  melalui
prosedur pengalihan dengan pendekatan berdasarkan hukum yang restoratif.

## D. SIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  telah mengatur  upaya  pengalihan  dan  pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak  yang  berkonflik  dengan  hukum. Perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  dapat  terlihat  dari  proses  diversi.  Diversi memiliki peran sebagai upaya perlindungan hak anak atas  perlindungan (protection). Pada  saat  anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka  dapat  dipastikan  anak  akan  kehilangan kebebasannya.  Dengan  dialihkan,  maka  kebebasan anak  tetap terjamin,  dan  perampasan  kemerdekaan terhadap  mereka  dapat  dihindari.  Diversi (pengalihan)  menjadi  suatu  upaya  yang  sangat berarti  untuk  memberikan  perlindungan  (protection) bagi  anak. Diversi  bukanlah  sebuah  upaya  damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum dengan cara nonformal. Pelaksanaan diversi bahwa pelaksanaan diversi dalam restorative justice pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang  adil  dengan  penekanan  pada  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan  yang bersifat pembalasan.
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 331-342

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Ariani,  Nevey  V.  (2014). Implementasi  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Dalam  Upaya Melindungi  Kepentingan  Anak. Jurnal  Media
Hukum, Vol.21, (No.2), pp.2.
Artinopoulou, V. 2016). Restorative Justice: A Value For Money Justice?. Regional Science Inquiry, Vol. VIII, (No.3). pp. 107-123.
Bouffard,  Jeff.,  Cooper,  Maisha.,  and  Bergseth,
Kathleen. (2016). The Effectiveness of Various Restorative Justice Interventions on
Recidivism  Outcomes Among  Juvenile Offenders. Youth  Violence  and  Juvenile Justice, Vol.15, (No.4), pp.465-480.
Bowater, B.  (2008). Adam  Walsh  Child  Protection and Safety Act of 2006: Is There a Better Way to  Tailor  the  Sentence  for  Juvenile  Sex Offenders?. Catholic  University  Law  Review, Vol.57, (Issue 3), p.886
Brownstein,  R.  (2010). Pushed  Out:”  Troubled Students  pushed  from  classrooms  to criminal justice  system. Education  Digest:  Essential Readings  Condensed  for Quick  Review, Vol.
75, (No.7), pp.23-27.
Daly, K. (2002). Mind the Gap: Restorative Justice in Theory and Practice. Journal of Adolescence,
Vol. 4, (No.1) pp.343-54
Davies,  Sharyn  Graham., &  Robson,  Jazz. (2016).
Juvenile (in) Justice: Children in Conflict With The Law in Indonesia. Asia-Pacific Journal on
Human  Rights  and  the  Law, Vol.17, (No.1), pp.119-147.
May, Jessica., Osmond, Kristina., & Billick, Stephen.
(2014). Juvenile  Delinquency  Treatment  and Prevention:  A  Literature  Review. Psychiatric Quarterly, Vol. 85, (No.3), pp.295–301.
Prayitno, Kuat  P.  (2012). Restorative  Justice  Untuk Peradilan  di  Indonesia  (Perspektif  Yuridis Filosofis Dalam  Penegakan  Hukum  In Concreto). Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.12,
(No.3), pp. 111.
Wahyudi,  S. (2009). Penegakan  Peradilan  Pidana Anak  dengan  Pendekatan  Hukum  Progresif dalam Rangka  Perlindungan  Anak. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9, (No.1), pp.29-39.

## ARTIKEL
Gunarto, Marcus P. (2013). Restrukturisasi Peradilan Pidana  Sebagai  Upaya  Mencegah  Kelebihan Kapasitas Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan. Pidato  Pengukuhan  Guru Besar,  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah  Mada,  Yogyakarta,  pada  tanggal  24 Desember 2013.
Magnis-Suseno,  Franz.  (2011). Nilai-nilai  Pancasila sebagai  Orientasi  Pembudayaan  Kehidupan Berkonstitusi  dalam  Implementasi  Nilai- nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas  Indonesia. Seminar  atas Kerjasama  Mahkamah  Konstitusi  RI  dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2-3 Mei 2013.

## BUKU
Burfeind, James., & Bartusch, Dawn Jeglum. (2015).
Juvenile Delinquency: An Integrated Approach.
London: Routledge.
Burns, P.  (2014). The  Leiden  Legacy:  Concepts  of Law in Indonesia. Leiden: KITLV.
Djamil,  Nasir  M. (2013). Anak  Bukan  Untuk  di
Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Farid,  M.  (2003). Pengertian  Konvensi  Hak  Anak.
New York : UNICEF.
Hadisuprapto, P.  (2008). Delinkuensi  Anak:

## Pemahaman  dan  Penanggulangannya.
Malang: Bayumedia.
Hartono,  S.  (1991). Politik  Hukum  Menuju  Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung : Alumni.
Moris, Allison.,  & Maxwell, Gabrielle. (2001).
Restorative  Justice  For
Juvenile  :
Conferencing, Mediation  and  Circles. Oxford-
Portland : Hart Publishing.
Mushadi. (2007) Mediasi  dan  Resolusi  Konflik  di

## Indonesia. Semarang : Walisongo  Mediation
Center.
Nashriana. (2001). Perlindungan Hukum Pidana Bagi
Anak  di  Indonesia. Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Harefa,  B.  (2016).  Kapita  Selekta  Perlindungan
Hukum Bagi  Anak. Yogyakarta:  CV  Budi
Utama.
Sambas, N. (2010). Pembaruan Sistem Pemidanaan
Anak di Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Shoemaker,  Donald  J.(2017). Juvenile Delinquency.
Maryland: Rowman & Littlefield.
Siegel, Larry J. & Welsh, Brandon C. (2014). Juvenile Delinquency:  Theory,  Practice,  and  Law. Boston: Cengage Learning.
Sudarto. (2009). Hukum  Pidana  1. Semarang:
Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## SUMBER ONLINE
Petrosino, A., Petrosino C, Turpin., Peel ME, Hollis.,
&  JG,  Lavenberg. (2013). Scared  Straight’ and  Other  Juvenile  Awareness  Programs  for Preventing  Juvenile  Delinquency. Retrieved from Cochrane  Database  of  Systematic Reviews,  Issue  4.  Art.  No.:  CD002796.  DOI:
10.1002/14651858.CD002796.pub2.