## AKIBAT HUKUM  NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA MEMPUNYAI KEDUDUKAN DALAM PERSEROAN TERBATAS
Harla Ratda Universitas Andi Jemma Palopo Email: harlaratda1001@gmail.com

## Abstract
The  legal  power  of  a  limited  liability  company  (PT)  if  it  involves  a Notary as a governing body and a shareholder in a limited liability company (PT) then the notary deed only has the force of law as a deed under the hand because the  Notary  has  violated  the  code  of  ethics  listed  in  the  rules  of  office  Notary  as well as violate Law No. 30 of 2004 regarding the position of Notary and Article 20 PJN. The legal consequence of a Notary having a position in a limited liability company (PT) is the birth of a deed of establishment of a limited liability company (PT)  null  and  void  of  execution  powers  if  the  Notary  that  made  the  deed  had  a limited  liability  company  (PT)  may  be  involved  or  have  interest  in  a  limited liability company (PT).
Keywords: Notary, Limited Company Shares

## Abstrak
Kekuatan  hukum  suatu  akta  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  jika melibatkan  Notaris  sebagai  pengurus  serta  pemegang  saham  dalam  sebuah perseroan  terbatas  (PT)  maka  akta  Notaris  tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan hukum  sebagai  akta  dibawah  tangan,  karena  Notaris  tersebut  telah  melanggar kode  etik  yang  tercantum  dalam  peraturan  jabatan  Notaris  serta  melanggar Undang-undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  jabatan  Notaris  serta  pada  Pasal  20 PJN. Akibat hukum yang timbul bilamana seorang Notaris mempunyai kedudukan dalam sebuah perseroan terbatas (PT) yakni kelahiran sebuah akta pendirian suatu perseroan  terbatas  (PT)  batal  demi  hukum  serta  tidak  mempunyai  kekuatan eksekutorial  jika  Notaris  yang  membuat  akta  itu  mempunyai  kedudukan  dalam perseroan  terbatas  (PT)  tidak  boleh  terlibat  atau  mempunyai  kepentingan  dalam perseroan terbatas (PT).
Kata Kunci : Notaris, Saham Perseroan Terbatas

## PENDAHULUAN
Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminati saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas juga  memberikan  kemudahan  bagi  pemiliknya  (pemegang  saham)  untuk mengalihkan  sahamnya  (kepada  pihak lain)  dengan  menjual  seluruh  saham  yang dimilikinya.
Wirjono  Prodjodikoro  (1978  :58)  menyatakan  bahwa  dalam  praktek  ada dua  macam  Perseroan  Terbatas,  yaitu  yang  bersifat  tertutup,  artinya  tanggung jawab  terbatas  pada  beberapa  orang  saja  (private  companies).  Macam  yang  lain bersifat terbuka, yaitu disediakan untuk khalayak ramai tak terbatas.
Pengertian  Perseroan  Terbatas  menurut  pasal  1  undang-undang  No  1 Tahun  1995  menyatakahn  bahwa  perseroan  terbatas  yang  selanjutnya  disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  besar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham,  dan memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  serta  peraturan pelaksanaannya.
Akta  Pendirian  ini  pada  dasarnya  mengatur  berbagai  macam  hak  dan kewajiban  para  pendiri  Perseroan  Terbatas  dalam  mengelola  dan  menjalankan Perseroan  Terbatas  Terbatas  tersebut.  Hak-hak  dan  kewajiban  tersebut  yang merupakan  isi  perjanjian  selanjutnya  disebut  dengan  Anggaran  Dasar  Perseroan terbatas. Pasal 12 UUPT menyatakan bahwa Anggaran Dasar Perseroan Terbatas mumuat sekurang-kurangnya :
a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas;
b. Maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  Perseroan  Terbatas  yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas;
d. Besarnya  jumlah  modal  dasar,  modal  yang  ditempatkan  dan  modal yang disetor;
e. Jumlah saham, jumlah klarifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham serta nilai nominal setiap saham;
f. Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan komisaris;
g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
h. Tata  cara  pemilihan,  pengangkatan,  penggantian,  pemberhentian  anggota Direksi dan Komisaris;
i. Tata cara Penggunaan laba dan pembagian deviden;
j. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-undang ini.
Tugas Notaris adalah membuat Akta, menyimpan dan menerbitkan salinan (  grosse).  Notaris  juga  mengkonstatir  apa  yang  terjadi  dan  apa  yang  dilihat  dan dialami serta mencatatnya dalam  Akta.  Adapun wewenang utama Notaris adalah membuat  Akta  Otentik.  Menurut  G.H.S.  Luban  Tobing  (1992:48)  bahwa  syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Akta Otentik adalah :
a. Akta itu harus dibuat oleh dan dihadapan seorang pejabat umum;
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentunkan dalam UU;
c. Pejabat  umum  atau  oleh  siapa  Akta  itu  dibuat  harus  mempunyai wewenang untuk Akta itu.
Alasan masyarakat memilih Akta Notaris dalam pendirian perseroan Terbatas adalah : a. Karena  tidak  ada  pejabat  lain  selain  Notaris  yang  ditunjuk  oleh pemerintah untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
b. Berkekuatan hukum pasti.
Peranan  Notaris  dalam  pendirian  Perseroan  Terbatas  adalah  ikut  membantu proses kelahiran suatu Perseroan Terbatas Notaris mensyaratkan tiga nama untuk diperiksa ke Departemen Hukum dan HAM karena Perseroan Terbatas di seluruh dunia tidak boleh ada yang sama.
Demikian  pula  kekuatan  hukum  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  jika Notaris  di  satu  pihak  atas  nama  pribadi  mempunyai  kedudukan  di  dalam Perseroan  Terbatas  dan  di  pihak  lain  justru  Notaris  itu  membuat  Akta  Pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

## PEMBAHASAN
A. Kekuatan  Hukum  Akta  suatu  Perseroan  Terbatas  jika  Notaris  yang membuat Akta Mempunyai Kedudukan dalam Perseroan Terbatas.
Suatu  Akta  Pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  batal  demi  hukum  jika
Notaris  yang  membuat  akta  itu  mempunyai  kedudukan  dalam  perseroan  terbatas (PT).  oleh  karena  Notaris  yang  mempunyai  suatu  akta  pendirian  perseroan terbatas  (PT)  tidak  boleh  terlibat  atau  mempunyai  kepentingan  dalam  perseroan terbatas (PT) tersebut.
Dalam  Pasal  52  Undang-undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  peraturan jabatan Notaris yang menegaskan sebagai berikut :
(1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk  diri sendiri, isteri/suami atau  orang  lain  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan  Notaris baik  karena  perkawinan  maupun  hubungan  darah  dalam  garis  keturunan lurus  ke  bawah  dan  atau  ke  atas  tanpa  pembatasan  derajat,  serta  dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk
diri  sendiri  maupun  dalam  suatu  kedudukan  ataupun  dengan  perantaraan kuasa.
(2) Ketentuan  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku,  apabila orang  tersebut  pada  ayat  (1)  kecuali  Notaris  sendiri,  menjadi  penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan  Notaris,  persewaan  umum  atau  pemborongan  umum  serta menjadi anggota rapat risalahnya di buat oleh Notaris.
(3) Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1) berakibat  akta  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  tersebut  hanya mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  apabila akta  itu  ditandatangani  oleh  penghadap,  tanpa  mengurangi  kewajiban Notaris  yang membuat akta itu untuk membayar biayanya,  ganti rugi dan bunga kepada yang bersangkutan.
Selanjutnya  pada  Pasal  52  Undang-undang  No.  30  tahun  2004  tentang peraturan jabatan Notaris yang menegaskan sebagai berikut :
Notaris  tidak  diperkenankan  membuat  akta  dimana  ia  sendiri,  isterinya, keluarga  sedarah  atau  semendah  dalam  garis  lurus  tanpa  pembatasan derajat  dan  dalam  garis  ke  samping  sampai  dengan  derajat  ketiga  baik secara  pribadi  maupun  melalui  kuasa  bertindak  sebagai  pihak.  Larangan ini tidak berlaku dalam hal isteri, keluarga sedarah atau semenda tersebut bertindak sebagai pembeli, penyewa, pengepah, pemborong serta penjamin dalam akta dimana penjualan di muka umum sepanjang penjualan tersebut dapat  dilakukan  dihadapan  Notaris,  persewahan,  pengepahan  serta pemborongan dikonstatir atau sebagai anggota rapat dimana dari apa yang dibicarakan oleh Notaris dibuat berita acaranya.
Dalam  hal  ini  terjadi  pelanggaran  maka  akta  tersebut  hanya  mempunyai kekuatan hukum  sebagai  akta  dibawah  tangan,  apabila  itu  ditandatangani oleh  pihak  yang  hadir  dan  Notaris  di  hadapan  siapa  akta  itu  dibuat  wajib untuk  membayar  biaya  ganti  kerugian  serta  bunga  kepada  yang berkepentingan.
Di  dalam  akta  Notaris,  notaris  melakukan  peranan  sebagai  saksi  atas kesaksiannya  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  hendaknya  tidak memihak  sesuai  dengan  isi  sumpah  jabatannya  dimana  di  antara  lain dikatakan,  bahwa  Notaris  akan  menjalankan  jabatannya  dengan  sejujur- jujurnya, seksama dan tidak berpihak.
Tindakan  berpihak  dapat  terjadi,  apabila  di  dalam  akta  Notaris  ia  sendiri menyatakan (mengkonstatir) keterangan ataupun perbuatan yang diberikan atau  dilakukannya  sendiri  dalam  akta  tersebut  yang  dibuat  oleh  Notaris
atas  permintaan  dari  keluarga  terdekatnya  atau  mencantumkan  tindakan- tindakan  atau  keterangan-keterangan  yang  mereka  lakukan  atau  yang diberikan kepada Notaris tersebut.
Dalam hal seperti ini Notaris tidak berwenang untuk memberikan bantuan bagi  dirinya  sendiri,  isterinya  serta  keluarga  terdekatnya  seperti  yang dimaksud dalam pasal 52 UU No. 30 tahun 2004 tentang peraturan jabatan Notaris tersebut.
Pertama-tama  tidak  boleh  menjadi  pihak  dalam  akta  menurut  pasal  52 PJN  ialah  Notaris  sendiri  berarti  bahwa  Notaris  tidak  diperkenankan mencantumkan  keterangannya  sendiri  dalam  akta  kecuali  keterangan  dalam rangka  pemenuhan  formalitas-formalitas  yang  berhubungan  dengan  pembuatan akta perseroan terbatas (PT) dan yang diharuskan oleh undang-undang.
Ayat  2  dari  Pasal  52  UU  No.  30  Tahun  2004  mengadakan  pengecualian terhadapa larangan itu dalam hal isteri, keluarga sedarah atau semenda bertindak dalam  akta  yang  bersangkutan  sebagai  pembeli,  pengepah,  pemborong  atau penjamin.  Dimana  penjualan  dimuka  umum  sepanjang  penjualan  itu  dapat dilakukan di hadapan Notaris persewaan, pengepah atau pemborongan dikonstatir atau sebagai anggota rapat dimana dari apa yang dibicarakan oleh Notaris dibuat berita  acaranya.  Ayat  2  tersebut  pada  hakekatnya  tidak  mempunyai  arti,  oleh karena  itu  penjualan,  pengepaan  serta  penyewaan  dan  yang  lainnya  di  muka umum  tidak  dapat  dilakukan  oleh  Notaris,  hanya  yang  terkahir  mempunyai  arti yakni  tentang  pembuatan  berita  acara  dari  rapat,  dimana  orang-orang  yang dimaksud  dalam  pasal  52  tersebut  menjadi  anggota  rapat.  Jika  suatu  perseroan terbatas  (PT)  mengadakan  rapat  umum  pemegang  saham,  maka  Notaris  yang membuat  berita  acara  rapat  tidak  harus  Notaris  yang  membuat  akta  pendirian suatu perseroan terbatas (PT) tersebut.
Akibat  pelanggaran  terhadap  kekuatan  pasal  52  UU  No.  30  Tahun  2004 ialah  bahwa  akta  itu  hanya  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  akta  dibawah tangan dimana hal ini berlaku pula untuk akta pendirian suatu perseroan terbatas (PT) para pihak dapat meminta ganti kerugian kepada Notaris yang bersangkutan karena akta pendirian tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan disebabkan atas kelakuan atau kesalahan dari Notaris itu sendiri.
Akta  dibawah  tangan  tidak  sah  dalam  pendirian  suatu  perseroan  terbatas (PT) oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari Notaris lain untuk membuatkan akta pendirian  untuk  perseroan  terbatas  (PT)  tersebut.  Dengan  kata  lain  Notaris  atas nama  pribadi  dapat  mempunyai  kedudukan  dalam  suatu  perseroan  terbatas  (PT) tetapi walaupun jabatannya sebagai Notaris dia tidak diperkenankan membuatkan akta pendirian perseroan terbatas (PT) tersebut.

## B.  Akibat  Hukum  yang  Timbul  Apabila  seorang  Notaris  mempunyai Kedudukan dalam Perseroan Terbatas (PT)
Suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT) batal demi hukum jika notaris yang  membuat  akta  itu  mempunyai  kedudukan  dalam  perseroan  terbatas  (PT) tersebut  oleh  karena  Notaris  yang  mempunyai  akta  pendirian  suatu  perseroan terbatas  (PT)  tidak  boleh  terlibat  atau  mempunyai  kepentingan  dalam  perseroan terbatas (PT) tersebut.
Jika  Notaris  yang  membuat  akta  pendirian  suatu  perseroan  terbatas  (PT) mempunyai kedudukan dalam perseroan terbatas (PT), maka akta pendirian suatu perseroan terbatas (PT) tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah  tangan.  Adapun  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  seorang Notaris  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  52  ayat  (1) Undang-undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  peraturan  jabatan  Notaris  yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah  tangan  atau  suatu  akta  menjadi  batal  demi  hukum  dapat  menjadi  alas  an bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bungan kepada Notaris.
Pelanggaran  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  52  Undang- undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dapat dikenai sanksi berupa :
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pemberhentian sementara
d. Pemberhentian dengan hormat
e. Pemberhentian dengan tidak hormat
Adapun ketentuan pada pasal 17 undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yakni larangan terhadap seorang Notaris adalah :
a. Menjalankan jabatan di luar wilyah jabatannya.
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut- turut tanpa alasan yang sah.
c. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri
d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
e. Merangkap jabatan sebagai advokat
f. Merangkap  jabatan  sebagai  pemimpin  atau  Pegawai  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN),  badan  usaha  milik  daerah  (BUMD)  serta  badan  usaha milik swasta (BUMS).
g. Merangkap  jabatan  sebagai  pejabat  pembuat  akta  tanah  di  luar  wilayah jabatan Notaris.
h. Menjadi Notaris pengganti
i. Melakukan  pekerjaan  lain  yang  bertentangan  dengan  norma  agama, kesusilaan,  serta  kepatutan  yang  dapat  mempengaruhi  kehormatan  dan martabat jabatan Notaris.

## PENUTUP

## A.Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kekuatan hukum suatu perseroan terbatas (PT) didasarkan pada beberapa hal yakni :
a. Akta  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  telah  mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.
b. Para  penghadap  tersebut  adalah  pendiri  perseroan  terbatas  (PT) yang sebenarnya.
c. Para  penghadap  telah  cukup  umur  dan  dianggap  cakap  dalam melakukan perbuatan hukum.
d. Para  pemegang  saham  telah  menandatangani  akta  pendirian perseroan terbatas (PT) tersebut.
2. Kekuatan  hukum  suatu  akta  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  jika melibatkan Notaris sebagai pengurus serta pemegang saham dalam sebuah perseroan  terbatas  (PT)  maka  akta  Notaris  tersebut  hanya  mempunyai kekuatan  hukum  sebagai  akta  dibawah  tangan,  karena  Notaris  tersebut telah melanggar kode etik yang tercantum dalam peraturan jabatan Notaris serta  melanggar  Undang-undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  jabatan Notaris  serta  pada  Pasal  20  PJN.  Akibat  hukum  yang  timbul  bilamana seorang  Notaris  mempunyai  kedudukan  dalam  sebuah  perseroan  terbatas (PT)  yakni  kelahiran  sebuah akta  pendirian  suatu  perseroan  terbatas  (PT) batal  demi  hukum  serta  tidak  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  jika Notaris  yang  membuat  akta  itu  mempunyai  kedudukan  dalam  perseroan terbatas  (PT)  tidak  boleh  terlibat  atau  mempunyai  kepentingan  dalam perseroan terbatas (PT).

## B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut :
1. Diperlukan  adanya  informasi  secara  detail  dari  para  Notaris  kepada masyarakat  sebagai  pihak  penghadap  apabila  hendak  mendirikan  suatu perseroan terbatas (PT) tentang prosedur pendirian perseroan terbatas (PT) yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  serta  sejauhmana  kekuatan hukum  suatu  akta  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  jika  seorang  Notaris
ikut  terlibat  dalam  perseroan  terbatas  (PT)  tersebut  agar  akta  pendirian perseroan terbatas dapat diperlukan sebagaimana mestinya.
2. Proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas (PT) cukup dilakukan ditingkat  provinsi,  tidak  perlu  dilakukan  pengiriman  ke  Departemen Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  karena  membutuhkan  waktu  yang lama  serta  biaya  yang  tinggi.  Adanya  kesadaran  bagi  para  Notaris  agar kiranya  memperhatikan  prosedur  pembuatan  suatu  akta  pendirian perseroan  terbatas  (PT)  sekaligus  mengetahui  akibat-akibat  hukum  yang timbul  manakala  seorang  Notaris  yang  membuat  suatu  akta  pendirian perseroan terbatas (PT) ikut terlibat sebagai pihak pendiri atau pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas (PT).

## DAFTAR PUSTAKA
Anisitus  Amanat,  1997,  Pembahasan  Undang-Undang  perseroan  terbatas  dan penerapannya dalam akta Notaris. PT Raja Grafindo persada Jakarta
GHS Lumbun Tobing, 1992. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga Jakarta
HR.Otje  Salman  S  dan  anton  F.  Susanti,  2004.  Teori  hokum.  Refika  aditama, Bandung
J.  Suporanto,  2003.  Metode  Penelitian  hokum  dan  statistic.  PT.  Rineka  cipta Bandung
J.T.C. Simorangkir, dkk. 2005. Kamus hokum. Sinar Grafika, Jakarta
Laksamana  Mandiri,  2005,  Undang-undang  No.  30  tahun  2004  tentang  jabatan Notaris, CV. Laksana Mandiri, Jakarta
M. Yahya Harahap, 2005. hokum acara perdata, Sinar Grafika, Jakarta
R. Soeroso, 2005, Perbandingan hokum perdata, Sinar grafika Jakarta
R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 2005 Kitab undang-undang hokum Perdata, PT. Pradnya paramita , Jakarta
R. Soebekti, 1992, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung
Soedikno  Mertokusumo,  1998,  hokum  acara  perdata  Indonesia,  Liberty. Yokyakarta
Suhrawardi K. Lubis, 2002. Etika Profesi hokum, sinar grafika, Jakarta