Implementation  of  the  Paroan  System  (Profit  Sharing)  on  Rubber  Plantations  in  an Islamic Economic Perspective
Implementasi  Sistem Paroan (Bagi  Hasil)  Pada  Perkebunan  Karet  Dalam  Perspektif Ekonomi Islam
Sri Ayudia Permata 1 * , Romi Adetio Setiawan 2, Esti Alfiah 3
Program Studi Ekonomi Syariah, Falkultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu sriayudiapermata@mail.uinfasbengkulu.ac.id 1 ,romiadetio@mail.uinfasbengkulu.ac.id 2 , esti.alfiah2107@gmail.com 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The primary objective of this study is to assess the implementation of the paroan (profit-sharing) system within  rubber  plantations,  focusing  on  its  conformity  with  Islamic  principles  in  Bunga  Mas  Village. Concurrently,  it  aims  to  analyze  the  system's  influence  on  the  community's  welfare  within  the  same geographic  area.  Employing  a  qualitative  descriptive  approach  grounded  in  field  research,  data gathering  involves  a  triangulation  of  methods  including  observations,  interviews,  and  documentation. The study's findings indicate that the paroan system practiced in Bunga Mas village, situated in Lahat Regency,  embodies  the  Musaqah  practice—an  agreement  mechanism  deeply  rooted  in  local  customs, emphasizing the values of mutual trust and kinship. Noteworthy is the predominantly oral nature of this contractual arrangement. Pertaining to the costs associated with cultivation and maintenance, equitable distribution is observed, with cultivators and landowners sharing the proceeds from rubber latex sales in equal  proportions.  Significantly,  the  implementation  of  the  paroan  system  has  demonstrably  elevated the  welfare  of  the  community,  evidenced  by  marked  enhancements  in  living  standards.  These improvements  encompass  adequate  housing,  clothing,  sustenance,  education,  and  access  to  quality healthcare—meeting  the  fundamental  needs  of  the  populace.  Moreover,  this  collaborative  model  has notably  bolstered  the  economic  standing  of  both  landowners  and  cultivators,  underscoring  its pronounced positive impact on the community's overall prosperity.
Keywords: Profit Sharing, Musaqah, Welfare, Islamic Economics

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  pelaksanaan  sistem paroan (bagi  hasil)  dalam perkebunan  karet  dari  perspektif  Islam  di  Desa  Bunga  Mas  serta  mengevaluasi  dampaknya  terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah  tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian lapangan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Data  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  sistem  paroan  (bagi  hasil)  di  Desa Bunga Mas, Kabupaten Lahat, merupakan penerapan praktik Musaqah , sebuah sistem akad perjanjian yang didasarkan pada adat istiadat tradisional masyarakat setempat. Implementasi ini berjalan melalui prinsip  saling  percaya  dan  kerjasama  untuk  saling  membantu  antarindividu,  dengan  akad  perjanjian yang  umumnya  bersifat  lisan.  Dalam  hal  biaya  yang  terkait  dengan  penggarapan  dan  pemeliharaan, pihak penggarap bertanggung jawab dengan pembagian persentase yang sama antara pemilik lahan dan penggarap,  di  mana  keduanya  mendapatkan  separuh  dari  hasil  penjualan  getah  karet.  Dampak  dari penerapan  sistem  paroan  di  perkebunan  karet  Desa  Bunga  Mas,  Kabupaten  Lahat,  secara  positif berpengaruh  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Kerjasama  ini  mampu  meningkatkan perekonomian  kedua  belah  pihak,  baik  pemilik  lahan  maupun  petani  penggarap,  tergambar  dari pemenuhan  standar  kehidupan  masyarakat.  Kesejahteraan  diukur  dari  pemenuhan  kebutuhan  dasar, seperti kondisi rumah yang layak, pemenuhan sandang dan pangan, akses pendidikan yang memadai, serta tersedianya fasilitas kesehatan berkualitas.
Kata Kunci: Bagi Hasil, Musaqah , Kesejahteraan, Ekonomi Syariah

## 1. Pendahuluan
Dalam  konteks  perkebunan,  kegiatan  pengelolaan  lahan  memerlukan  prosedur  yang teratur.  Komponen  utama  perkebunan  melibatkan  pemilik  lahan  dan  pengelola.  Agar perkebunan  dapat  menghasilkan,  berbagai  pendekatan  diterapkan  dalam  kerangka  aturan Islam.  Salah  satu  pendekatan  yang  digunakan  adalah  penyerahan  lahan  kebun  kepada pengelola dengan tujuan memperoleh hasil. Proses ini melibatkan kesepakatan antara pemilik dan pengelola sebagai landasan bagi keberlangsungan aktivitas. Khususnya di sektor pertanian, praktek ini terwujud dalam bentuk perjanjian (akad) (Fitriana 2023).
Sebagian  individu  memiliki  keahlian  khusus  dalam  mengelola  tanah  dan  kebun, sementara  keahlian  semacam  ini  tidak  dimiliki  oleh  semua  orang.  Kemahiran  di  bidang pertanian  menjadi  kunci  bagi  petani  dalam  memenuhi  kebutuhan  manusia.  Namun,  pemilik lahan seringkali tidak dapat mengelola lahan mereka karena keterlibatan dalam kegiatan lain yang  memakan  waktu.  Di  sisi  lain,  ada  individu  yang  memiliki  keahlian  dalam  pengelolaan kebun namun tidak memiliki lahan sendiri untuk diolah. Kondisi ini dapat memengaruhi posisi seseorang karena adanya kelemahan dalam kedua situasi.Untuk alasan ini, pemilik lahan dapat menugaskan individu yang memiliki keahlian dalam berkebun untuk mengelola lahan mereka dengan harapan memperoleh hasil yang memuaskan.
Para  ulama  seperti  Chapra  (1995);  Kahf  (2013)  telah  mengemukakan  pendapat mengenai  jenis-jenis  akad  dalam  kerjasama  yang  dianjurkan  dalam  ajaran  Islam,  antara  lain akad Musaqah, muzara’ah , dan mukhabarah . Penggunaan akad-akad ini telah terdokumentasi pada  masa  Nabi  dan  para  sahabatnya.  Justifikasi  atas  penerapan  akad-akad  ini  didasari  oleh kemampuan  akad  untuk  menghasilkan  keuntungan  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam kerjasama. Keberhasilan penerapan akad tersebut terbukti dengan hasil yang diperoleh setelah implementasinya. Situasi di mana seseorang memiliki lahan yang luas namun kurang keahlian dalam mengelolanya menyebabkan lahan tersebut terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal  (Fitriana  2023).  Sebaliknya,  individu  yang  memiliki  keahlian  namun  tidak  memiliki lahan  atau  modal  tidak  mampu  mengoptimalkan  kemampuannya  untuk  menghasilkan  apa pun. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang saling melengkapi antara keahlian dan kepemilikan lahan.  Kedua  aspek  ini  harus  diintegrasikan  secara  simultan  untuk  mencapai  hasil  yang diharapkan.  Selain  itu,  praktik  perjanjian  bagi  hasil  telah  diterapkan  pada  zaman  Rasulullah melalui pembagian hasil dari kebun atau pertanian sebagai bentuk akad. Tujuan dari akad ini adalah  untuk  memastikan  keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak  yang  terlibat.  Keberhasilan implementasi  perjanjian  tersebut  terbukti  dari  kesepakatan  yang  dihasilkan,  yang menguntungkan kedua belah pihak (Murnasih, 2023). Oleh karena itu, praktik perjanjian bagi hasil  diperbolehkan  dalam  Islam  asalkan  saling  menguntungkan  dan  didasarkan  pada persetujuan antara pemilik dan pengelola.
Kerjasama  yang  melibatkan  pembagian  hasil  dikenal  sebagai  akad Musaqah dalam konteks perkebunan. Musaqah adalah bentuk perjanjian di mana pemilik lahan menyediakan lahan kepada pengelola yang memiliki keahlian dalam mengelola tanaman. Dalam perjanjian ini, hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.  Tugas  utama  pengelola  adalah  merawat  dan  menanam  tanaman,  dan  mereka  berhak atas hasil panen yang telah disepakati. Praktik ini diizinkan dalam Islam jika mematuhi ajaran agama (Mardani, 2014; Saimara et al., 2013).
Menurut  pandangan  ulama  seperti  Amir  Syariffudin, Musaqah adalah  bentuk kerjasama  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  bersama.  Dalam  konteks  ini, pengelola bertugas merawat tanaman dengan imbalan hasil panen yang dapat dinikmati oleh manusia. Pengelola memberikan perawatan seperti pupuk, air, dan perlengkapan lainnya agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen (Amir, 2003).
Akad kerjasama seperti Musaqah , mukhabarah , dan muzara’ah memiliki makna yang serupa  namun  juga  memiliki  perbedaan  tersendiri.  Perbedaannya  terletak  pada  kondisi tanaman pada saat perjanjian dilakukan. Mukhabarah dan muzara’ah melibatkan penanaman tanaman, namun pada muzara’ah , tanaman belum ditanam sehingga pengelola bertanggung jawab menyediakan benih. Desa Bunga Mas di Kabupaten Lahat, misalnya, merupakan contoh desa di mana masyarakatnya banyak bekerja sebagai petani dan pekebun. Mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, ubi, karet, dan sawit. Ada pula yang bekerja di sektor lain seperti  kantor,  perdagangan,  dan  sektor  buruh  tani.  Dalam  kebun  karet,  kerjasama  antara pemilik  lahan  dan  pengelola  sering  terjadi  dengan  tujuan  saling  mendapatkan  keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat (Marliansyah, 2023).
Pada  umumnya,  kerjasama  ini  memungkinkan  pemilik  lahan  yang  tidak  memiliki keahlian  dalam  mengelola  kebun  untuk  memperoleh  hasil  yang  memuaskan  tanpa  harus melakukan  kerja  keras.  Perjanjian  antara  pemilik  dan  pengelola  memungkinkan  lahan  yang disediakan  untuk  ditanami  tanaman  yang  diharapkan  dapat  menghasilkan  hasil  yang diinginkan. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pertanian seringkali ditanggung oleh pemilik lahan  yang  memiliki  modal,  sementara  pengelola  bertugas  untuk  merawat  dan  menanam tanaman.  Kerjasama  ini  bertujuan  untuk  mencapai  keuntungan  bersama,  di  mana  pemilik lahan  menginginkan  hasil  panen  yang  memuaskan  dan  pengelola  ingin  mendapatkan  bagian sesuai kesepakatan (Tsabita et al., 2015).
Pada kenyataannya, kesepakatan ini terutama berhubungan dengan hasil getah karet yang  dihasilkan  di  Desa  Bunga  Mas,  Kabupaten  Lahat.  Sistem  bagi  hasil  antara  pemilik  dan pengelola kebun karet menunjukkan kerjasama yang dilakukan untuk membagi hasil penjualan getah  karet  yang  telah  dipanen  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disetujui  (Abdul,  2010). Biasanya,  pemilik  lahan  memberikan  kepercayaan  kepada  pengelola  untuk  merawat  dan mengelola lahan tanpa campur tangan dalam kegiatan menanam dan merawat tanaman. Oleh karena itu, pengelola harus dipilih dengan hati-hati agar hasil yang diperoleh tidak merugikan pihak manapun. Perjanjian bagi hasil biasanya ditetapkan sebelum mulai bekerja, yang harus dihormati  dan  ditaati  oleh  kedua  belah  pihak.  Dalam  hal  ini,  pengelola  bertanggung  jawab penuh  terhadap  tanaman  dan  hasil  yang  diperoleh  akan  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan (Robul, 2023).
Meskipun secara teori, kerjasama ini sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Bunga Mas, karena mengandalkan hubungan kekeluargaan dan kepercayaan di antara warga. Akan tetapi, Akad nya  hanya  dilakukan  secara  lisan  tanpa  disaksikan  oleh  pihak  lain,  yang  pada akhirnya  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  untuk  melindungi  pihak-pihak  yang  terlibat.  Dalam kasus  ketika  terjadi  perselisihan  terkait  perjanjian,  kurangnya  landasan  hukum  sering  kali menjadi hambatan (Marliansyah, 2023).
Dari uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji kerjasama yang berlangsung di  kebun  karet  Desa  Bunga  Mas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola dalam pembagian hasil panen sesuai dengan perjanjian  yang  telah  dibuat.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  menelusuri  kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, seperti tindakan kecurangan atau ingkar janji yang  mungkin  dilakukan  oleh  pengelola  yang  bertanggung  jawab  terhadap  proses  pertanian dan hasil yang dihasilkan.

## 2. Tinjauan Pustaka
1. Bagi Hasil
Abdul (2022) menguraikan konsep bagi hasil sebagai kewajiban bagi pemilik lahan atau pengelola untuk membagi sebagian hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan. Pembagian hasil untung  dari  kerjasama  tersebut  disesuaikan  dengan  kesepakatan  yang  telah  disepakati bersama.  Secara  terminologi,  bagi  hasil  adalah  suatu  bentuk  kerja  sama  di  mana  imbalan
diperoleh dari hasil kolaborasi tersebut. Pembagian hasil dari pemilik lahan dilakukan sesuai dengan  kesepakatan  antara  pengelola  dan  pemilik,  umumnya  berada  pada  kisaran  setengah atau sepertiga dari hasil yang diperoleh (Haryati, 2019).
Diantara  akad  yang  secara ijma’ dapat  digunakan  dalam  bagi  hasil  pertanian  adalah Akad  Musaqah (bagi  hasil  ladang)  yaitu  mendapatkan  hasil  dari  kerja  sesuai  dengan  upah, meskipun tanpa mengetahui hasil yang pasti. Dalam Islam, penerapan akad Musaqah diizinkan (Pusparini, 2015). Hal ini diperbolehkan berdasarkan keadaan pada masa Rasulullah di mana pemilik  lahan  kurma  tidak  memiliki  waktu  untuk  merawat  tanaman  tersebut.  Pohon  kurma diurus  oleh  seorang  pengelola  yang  memiliki  keahlian  namun  tidak  memiliki  modal  untuk investasi.  Pembagian  upah  atau  hasil  dari  tanaman  dilakukan  berdasarkan  perjanjian  yang telah dibuat. Menurut syariat Islam, ini diperbolehkan karena pengelola kadang-kadang tidak memiliki modal namun memiliki keinginan untuk bekerja (Abdul, 2022).
Dari uraian sebelumnya, pembagian hasil digunakan untuk memperoleh hasil akhir dari kerjasama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak yang terlibat. Pembagian hasil ini dilakukan  berdasarkan  perjanjian  yang  telah  disepakati,  mempertimbangkan  keterlibatan kedua  belah  pihak.  Dalam  konteks  pengelolaan  lahan  pertanian,  Islam  memperbolehkan kerjasama selama tidak merugikan pihak lain (R. A. Setiawan, 2023). Kerjasama ini sebenarnya saling  menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak.  Bagi  pengelola,  mereka  mendapatkan  hasil yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan bagi pemilik yang tidak memiliki waktu  untuk  mengelola  lahan,  pengelolaan  penuh  dari  pihak  pengelola  memberikan keuntungan karena lahan dapat dimanfaatkan secara efektif.

## 2. Musaqah

## a. Pengertian Musaqah
Kata  "Musaqah"  berasal  dari  bahasa  Arab,  yaitu  "al-saqah,"  yang  merujuk  pada aktivitas  seseorang  dalam  menanam  dan  merawat  tanaman.  Praktik  ini  bertujuan  untuk memastikan  hasil  dari  perawatan  tersebut  dapat  dibagikan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang telah disepakati. Pengelolaan lahan ini menghasilkan pembagian hasil panen yang disepakati antara  pemilik  lahan  dan  pengelola  (Hendi,  2014).  Secara  bahasa, Musaqah adalah  bentuk perjanjian  di  mana  lahan  dikelola  dalam  konteks  pertanian  sesuai  dengan  syarat  yang  telah ditetapkan. Musaqah merupakan  bentuk  kepercayaan  dari  pemilik  kebun  kepada  pengelola dengan  memberikan  kewenangan  pengelolaan  lahan.  Hasil  yang  diperoleh  dari  pengelolaan tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah diatur sebelumnya. Dalam konteks ini, terdapat janji baik secara tertulis maupun lisan antara pemilik dan pengelola yang harus dipatuhi oleh keduanya. Dalam diskusi ini, Al - Musaqah merupakan bentuk kerja sama di mana seluruh lahan diserahkan kepada pengelola dengan syarat pengelolaan lahan dilakukan secara efektif. Ketika masa panen tiba, pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengelola akan mendapatkan imbalan berupa uang atau hasil panen lainnya.  Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  praktik  ini  dapat  dilakukan  asalkan  tidak merugikan salah satu pihak (Syafii, 2008).
b. Rukun dan Syarat
Adapun menurut ulama Syafi‘iyah terdapat lima rukun-rukun akad Musaqah yaitu diantaranya:
1)  Shighat,  yang  dilakukan  terkadang  dengan  jelas  dan  juga  terkadang  dengan  samaran. Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
2)  Dua  orang  atau  pihak  yang  berakad  al-aqidani,  disyaratkan  bagi  orang-orang  berakad dengan ahli mampu untuk mengelola akad, seperti yang sudah baligh, orang yang berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
3)  Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh dibagi hasilkan, baik  yang  berbuah  tahunan  satu  kali  dalam  setahun  maupun  yang  hanya  berbuah  satu  kali kemudian mati, seperti misalnya padi, jagung, dan yang lain sebagainya.
4)  Masa  kerja,  hendaklah  ditentukan  lama  waktu  yang  akan  dikerjakan,  seperti  satu  tahun atau  sekurang-kurangnya  menurut  kebutuhan.  Dalam  waktu  tersebut  tanaman  atau  pohon yang diurus sudah berbuah, dan yang harus ditentukan yakni pekerjaan yang harus dilakukan oleh  penggarap  kebun,  seperti  menyirami,  memotongi  cabang-cabang  pohon  yang  akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
5)  Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing antara pemilik dan penggarap kebun, seperti misalnya seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya ( Suhendi 2014). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut : a)  Kedua belah pihak yang melakukan transaksi Musaqah harus yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal,
b)  Objek Musaqah itu  harus  terdiri  atas  perpohonan  yang  mempunyai  buah  atau  hasil  dari pohon tersebut.
c)  Tanah  itu  diserahkan  sepenuhnya  kepada  petani  penggarap  setelah  akad  berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik kebun.
d)  Hasil  yang  dihasilkan  dari  kebun  itu  merupakan  hak  mereka  bersama,  sesuai  dengan kesepakatan yang mereka buat, baik itu bagi dua,tiga, dan sebagainya.
e)  Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian ( Suhendi 2014).

## 3. Muzara’ah
Menurut  pengertian  bahasa, Muzara'ah merujuk  pada  bentuk  kerjasama  yang dilakukan antara petani. Kerjasama ini melibatkan pemilik tanah dan pengelola dengan tujuan untuk  memperoleh  hasil  panen,  yang  kemudian  keuntungannya  dibagi  berdasarkan kesepakatan yang disepakati bersama. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Muzara'ah mengacu pada pemanfaatan tanah untuk memperoleh hasil. Dalam konteks ini, pengelola bertanggung jawab  sepenuhnya  terhadap  tanaman  yang  akan  ditanam,  termasuk  penyediaan  bibit tanaman.  Pengertian  lain  menyatakan  bahwa Muzara'ah merupakan  cara  di  mana  pemilik tanah menggunakan kerjasama untuk memperoleh hasil dari tanahnya. Pembagian hasil panen dilakukan  sesuai  dengan  perjanjian  awal  yang  telah  disepakati  (Ahmad,  2017).  Dengan demikian, Muzara'ah merupakan  bentuk  kerjasama  antara  pemilik  dan  pengelola  yang menghasilkan panen sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.
4. Mukhabarah
Mukhabarah adalah  suatu  bentuk  akad  di  mana  pemilik  lahan  berkomitmen  kepada pengelola  bahwa  setelah  masa  panen,  pembagian  hasil  akan  dilakukan  sesuai  dengan perjanjian yang telah disepakati. Pembagian hasil ini disesuaikan dengan perjanjian bersama yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak terkait. Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya pembelian bibit tanaman.
Menurut  Mardani  (2015), Mukhabarah merupakan  bentuk  perjanjian  antara  dua individu,  di  mana  pemilik  lahan  menyediakan  lahan  kepada  pengelola  dengan  tujuan  agar lahan tersebut dikelola atau ditanami secara optimal. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh akan dibagi  antara  keduanya  berdasarkan  perjanjian  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Hasil  ini dihasilkan dari panen tanaman yang ditanam. Bibit tanaman sepenuhnya dibeli oleh pengelola, sedangkan pemilik hanya menyediakan lahan tanpa membelikan bibit kepada pengelola .
5. Kesejahteraan
a. Defenisi Kesjahteraan
Kesejahteraan mengacu pada kondisi kehidupan seseorang di dalam suatu masyarakat yang  memberikan  kebebasan  bagi  individu  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Sebuah keadaan  dikatakan  sejahtera  jika  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar  mulai  dari  kebutuhan
pokok,  memberikan  rasa  aman,  keselamatan,  serta  ketenangan  pribadi  (Dina,  2019). Kesejahteraan juga dijadikan sebagai penilaian oleh masyarakat dalam konteks kondisi sehat baik secara dunia maupun akhirat (Indah, 2023).
Todaro dan Stephen C. Smith dalam Agung (2023) mengemukakan pandangan bahwa, kesejahteraan adalah hasil akhir dari proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  dan  kepuasan  masyarakat.  Kesejahteraan  ini  mencakup  segala  aspek  kebutuhan dasar  seperti  pangan,  kesehatan,  dan  tempat  tinggal.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  aspek pendidikan,  kebutuhan  hidup,  dan  semua  hal  yang  terkait  dengan  kehidupan  manusia,  yang pada  akhirnya  dapat  memberikan  kepuasan  serta  memenuhi  keinginan  baik  secara  internal maupun eksternal.
b. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam
Sejahtera dalam pandangan syariat Islam memiliki makna sebagai pelaksanaan aturan yang  berasal  dari  Allah  SWT  yang  mengatur  kehidupan  setiap  hamba-Nya  agar  mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Lebih spesifik, kesejahteraan dalam perspektif ini lebih menekankan pencapaian keselamatan di akhirat bagi manusia yang taat kepada perintah Allah SWT (Setiawan2016).
Dari penjelasan yang telah disampaikan, kesejahteraan merujuk pada kondisi di mana manusia  memperoleh  kebahagiaan  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Kesejahteraan  ini terwujud  dengan  terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  dunia  sambil  tetap  memberikan perhatian yang besar terhadap pencapaian kebahagiaan di akhirat (Saprida, 2021).

## A. Kerangka Konseptual
Kerangka  berpikir  yang  dibentuk  dibentuk  dalam  penelitian  ini  berdasarkan konseptualisasi  melalui  tinjauan  literatur  yang  memfokuskan  pada  hasil-hasil  yang  diperoleh dari  penelitian  sebelumnya.  Dalam  konteks  pertanian,  pemilik  lahan  melakukan  kerjasama dengan  pengelola  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan.  Keuntungan  tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Salah satu faktor yang  mendorong  munculnya  konsep  bagi  hasil  ini  adalah  keberadaan  kebiasaan  atau  adat istiadat  di  kalangan  warga  setempat.  Adat  tersebut  menjadi  sumber  pendapatan  bagi pengelola karena mereka memiliki keahlian yang cukup dalam mengelola lahan.
Melalui akad musaqah pemilik kebun mempercayakan lahan kepada pengelola dengan keyakinan  bahwa  pengelola  akan  mengelolanya  dengan  baik.  Hasil  yang  dihasilkan  dari kerjasama ini akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini berarti  adanya  kesepakatan,  baik  tertulis  maupun  lisan,  antara  pemilik  dan  pengelola  yang harus dihormati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.

## 3. Metode Penelitian Jenis dan pendekatan penelitian
Penelitian  ini  masuk  ke  dalam  kategori  penelitian  lapangan  atau field  research yang melibatkan kegiatan langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan secara menyeluruh yang  mencakup  pencatatan  lapangan  yang  ekstensif.  Dengan  kata  lain,  penelitian  ini  akan bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menggambarkan  fenomena  yang  terjadi  dengan  lebih terperinci.  Pendekatan  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif deskriptif  yang  mengandalkan  fakta  empiris  dari  objek  yang  sedang  diteliti,  dengan  tujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diinvestigasi.

## Waktu Dan Tempat Peneltian
a. Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, mulai dari bulan 1 September 2023 sampai dengan bulan November 2023.
b. Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  BungaMas,  Kecamatan  Kikim  Timur,  Kabupaten  Lahat,
Provinsi Sumatera Selatan.
Informan penelitian
Terkait  dengan  penentuan  informan  dalam  penelitian  ini,  informan  merujuk kepada individu yang memiliki pemahaman mendalam terkait objek penelitian dan memegang peran sebagai pelaku atau memiliki wawasan yang relevan terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui penggunaan metode purposive sampling, yakni pendekatan pengambilan sampel yang dipilih secara selektif dari sumber data dengan  mempertimbangkan  berbagai  faktor.  Ini  berarti  setiap  informan  yang  terpilih  harus memenuhi  kriteria  tertentu  yang  memungkinkan  mereka  untuk  memberikan  informasi  yang akurat  dan  relevan  terkait  objek  penelitian.  Kriteria  ini  melibatkan  petani  penggarap  dan pemilik  kebun  yang  telah  terlibat  dalam  kerjasama  sistem  paroan  (bagi  hasil)  dalam  kurun waktu  sekitar  setengah  tahun.  Dalam  penelitian  ini,  informan  yang  menjadi  narasumber adalah:
Tabel 1. Data Informan No Informan Penelitian Jumlah 1 Pemilik Kebun Karet 5 2 Penggarap Kebun Karet 5 Total 10 Sumber: Data primer Sumber data
a. Data primer
Data  primer  merupakan  informasi  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumbernya,  baik melalui pengamatan langsung di lapangan maupun dari sumber aslinya. Dalam konteks ini, peneliti  mengumpulkan  data  dari  penggarap  dan  pemilik  kebun  melalui  proses  observasi dan wawancara. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari interaksi  wawancara  antara  peneliti  dengan  penggarap  kebun  dan  pemilik  kebun. Wawancara  tersebut  bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman  tentang  implementasi sistem paroan (bagi hasil) perkebunan karet dalam konteks perspektif Islam di Desa Bunga Mas.
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil,  buku  pedoman,  atau  pustaka.  Data  sekunder  ini  diambil  dari  beberapa  dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan bahasan penelitian ini.

## Teknik pengumpulan data
Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, di  mana  peneliti  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  situasi  yang  diamati,  melainkan  hanya sebagai  pengamat  yang  memerhatikan  objek  penelitian  tanpa  ikut  terlibat  secara  langsung dalam kegiatan tersebut. Selain itu, peneliti mengguakan wawancara tidak terstruktur dipilih dalam konteks ini karena peneliti belum memiliki informasi lengkap mengenai data yang akan diperoleh dari para informan. Jenis wawancara ini memiliki keunggulan dalam memungkinkan peneliti mendapatkan informasi langsung dari narasi awal yang diberikan oleh informan. Oleh karena  itu,  peneliti  hanya  menguraikan  garis  besar  permasalahan  yang  menjadi  fokusnya, kemudian  mengembangkan  pengumpulan  data  secara  lebih  luas  dalam  penelitiannya.
Pendokumentasian  terakhir  dilakukan  untuk  memperkuat  dan  melengkapi  data  yang  telah diperoleh dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan sebelumnya.

## Teknik analisa data
Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisis data yang dlakukan oleh peneliti melalui tiga tahapan yaitu; Diawali dengan reduksi data melibatkan pemilihan dan penyusunan data yang  relevan  serta  fokus  pada  inti  topik  dan  pola  yang  muncul.  Tujuannya  adalah  untuk memperoleh  gambaran  yang  lebih  terfokus,  memudahkan  proses  pengumpulan  data tambahan,  dan  memastikan  relevansi  data  yang  dikumpulkan;  Selanjutnya,  penyajian  data dilakukan melalui deskripsi singkat, pembuatan diagram, serta pemetaan kategori yang saling terkait. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diamati dan  membantu  dalam  merencanakan  langkah-langkah  selanjutnya  berdasarkan  pemahaman tersebut;  Tahapan  yang  terakhir  adalah  verifikasi  data  yaitu  kelanjutan  dari  reduksi  dan penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah dipresentasikan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan awal terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah jika terdapat bukti yang lebih kuat. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sesuai dengan temuan yang dihasilkan oleh penelitian.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Hasil Penelitian
1. Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bunga Mas
a) Motivasi
Menurut  hasil  proses  interaksi  tanya-jawab  yang  dilakukan  mengenai  sistem  bagi hasil, jawaban dari berbagai informan hampir seragam. Salah satu informan, Bapak Jumhari, memberikan  penjelasan  tentang  pengalamannya  dalam  menerapkan  sistem  kerja  sama  bagi hasil. Bapak Jumhari mengungkapkan bahwa faktor utama yang mendorongnya untuk terlibat dalam kerja sama ini adalah kebutuhan ekonomi serta tidak memiliki kepemilikan lahan kebun sendiri.  Karena  kondisi  tersebut,  beliau  menerima  tawaran  untuk  melakukan  kerja  sama dengan merawat kebun karet milik orang lain. Dalam kata-katanya, beliau menyampaikan:
“Saya  menerima  tawaran  pemilik  lahan  untuk  bekerja  sama  mengelola  kebunya karena Saya tidak mempunyai lahan. Saya mempunyai keahlian merawat kebun karet dan  mengambil  getahnya.  Namun  sebenarnya  kerja  sama  ini  dapat  membantu perekonomian  keluarga.  Jika  tidak  ada  kerja  sama  ini,  mungkin  kami  kebingungan mencari uang kemana. Alhamdulillah dengan keahlian yang saya miliki akhirnya bisa merawat kebun karet orang dan dibagi hasilnya setelah karetnya dijual.”
Ibu  Alma  berusia  60  tahun  merupakan  seorang  pengelola  karet  dengan  sistem  bagi hasil.  Alasan  melakukan  kerja  sama  ini  karena  penghasilan  suami  kurang  cukup  memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga jalan keluarnya merawat karet orang lain. Nanti hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
Sesuai dengan proses tanya jawab yang dilakukan kepada Ibu Alma berusia 60 tahun yang mengelola kebun karet di Desa Bunga Mas beliau mengatakan:
“ Kebutuhan  hidup  yang  semakin  meningkat  sehingga  Saya  dituntut  untuk  mandiri. Udah  3  tahun  saya  merawat  karet  dengan  sistem  bagi  hasil.  Alasannya  karena penghasilan  suami  tidak  cukup  karena  kebutuhan  dai  hari  kehari  makin  bertambah.
Sementara  anak-anak  juga  sekolah.  Jadi,  Saya  diharuskan  mampu  menjadi  tulang punggung keluarga.”
Dalam  konteks  yang  berbeda,  Rudi,  yang  berusia  39  tahun,  bertindak  sebagai pengelola kebun karet. Keputusan untuk menjalankan pola kerja sama bagi hasil dipicu oleh ketidaksediaan waktu serta kekurangan keahlian pemilik kebun dalam mengelola perkebunan karet, yang kemudian menjadi alasan mengapa tanah tersebut diurus oleh pihak lain. Hasil dari kerja sama ini kemudian akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama.
Melalui  serangkaian  pertanyaan  yang  diajukan  kepada  Bapak  Rudi,  pengelola  kebun karet berusia 39 tahun, beliau menjelaskan bahwa:
“Pemilik kebun karet bernamal bapak Sawal Effendi ke rumah. Bapak ini menawarkan kepada Saya lahan karet untuk dikelola. Bapak Sawal tidak ada waktu ingin merawat kebun,  sehingga  menyuruh  saya  mengelola  kebun  karet.  Pada  saat  itu  juga  kondisi saya sudah di PHK sehingga tidak ada pekerjaan. Sementara untuk lahan saya tidak mempunyai  kebun  karet.  Dari  situ  saya  memutuskan  mengelola  lahan  karetilik  Pak Sawal. Untuk hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.”

## b) Manfaat Yang Didapat Dari Kerjasama Paroan
Kehadiran  kerja  sama paroan menginduksi  kemudahan  perolehan  penghasilan  bagi masyarakat  setempat  sebagai  pelaku  dalam  kerja  sama  ini.  Pertumbuhan  kebutuhan  yang terus  meningkat  secara  proporsional  mendorong  keperluan  untuk  aktif  bekerja.  Terdapat sejumlah  manfaat  yang  signifikan  terkait  dengan  eksistensi  kerja  sama  ini,  yang  meliputi peningkatan  akses  terhadap  penghasilan  serta  pemenuhan  kebutuhan  yang  semakin meningkat.
Berdasarkan penjelasan Marliansyah 34 tahun selaku pemilik kebun beliau mengatakan:
“Hadirnya  sistem  bagi  hasil  sangat  membantu  Saya  perihal  memenuhi  kebutuhan hidup.  Pemilik  lahan  sibuk,  sehingga  lahan  dikelola  oleh  Saya.  Keja  sama  ini  sangat membantu khusunya saya sebagai tulang punggung keluarga. Hasilnya saya gunakan untuk  membantu  kebutuhan  ekonomi.  Dengan  adanya  kerja  sama  ini  dapat mempermudah orang lain yang mempunyai keahlian merawat karet, sehingga mereka dapat bekerja.”
Berdasarkan tanya jawab kepada Bapak Pitra Jaya 32 tahun dan Sawal 30 tahun selaku pemilik kebun mereka mengatakan:
“Dengan  kerja  sama  ini  Kan  bermanfaat  bagi  saya  selalu  pengelola  karena  dapat memenuhi  kebutuhan  hidup.  Bukan  hanya  itu,  keuntungan  kerja  sama  ini  dapat menjalin  tali  silaturahmi  sehingga  dapat  menambah  rezeki.  Bagi  pengelola  bisa membantu anaknya biaya sekolah, seperti biaya SPP, buku dan seragam sekolah. Kerja sama  ini  sangat  membantu  Saya  sehingga  berusaha  mendapatkan  hasil  yang maksimal demi anak-anak.
Kemudian  tanya  jawab  kepada  bapak  Robul  60  tahun  sebagai  pemilik  kebun mengatakan bahwa:
“Dengan  hadirnya  kerja  sama  bagi  hasil  bisa  mendapatkan  uang.  Saya  mempunyai keahlian merawat kebun karet dan menghasilkan getah karet yang banyak.Tidka perlu bertenaga  untuk  menghasilkan  getah  yang  banyak,  sehingga  kebun  yang  dirawat terlihat bersih karena saya bersikan setiap Minggu sekali. Sebelum saya rawat, kebun ini tidak terurus, masih banyak rumput liar yang hidup. Melalu kerja sama Saya bisa mendapatkan penghasilan dan menambung untuk keperluan nanti.”
Berdasarkan  temuan  dari  serangkaian  wawancara  dengan  berbagai  narasumber, terdapat  sejumlah  manfaat  yang  signifikan  terkait  dengan  penerapan  pola  kerja  sama  bagi hasil.  Mayoritas  masyarakat  yang  sebelumnya  menghadapi  pengangguran  mampu memperoleh  sumber  penghasilan  melalui  model  kerja  sama  ini.  Hal  ini  menyebabkan perbaikan pada kondisi perekonomian yang sebelumnya mengalami keterbatasan, kemudian menjadi lebih memadai. Selanjutnya, bagi pemilik kebun yang awalnya tidak mampu mengurus kebun  mereka,  kolaborasi  ini  menghasilkan  dampak  positif  dengan  menjadikan  kebun  karet menjadi lebih terjaga dan terawat.
c) Pendapatan
Perhitungan  penghasilan  sudah  dilakukan  berdasarkan  tanya  jawab  yang  dilakukan. Berikut data yang menjelaskan mengenai penghasilan yang didapat.
Tabel 2. Pendapatan pemilik kebun dalam kerjasama paroan (bagi hasil) di desa bunga mas
(dalam ribuan rupiah) No Nama responden Pendapatan sebelum kerjasama Pendapatan sesudah kerjasama Pendapatan setiap bulan 1 Sawal Rp. 5.000 Rp. 7.000 4 kwital 2 Robul Rp. 4.500 Rp. 6.250 3,5 kwital 3 Pitra Rp. 3.500 Rp. 5.500 4 kwital 4 Yus Rp. 6.000 Rp. 7.750 3,5 kwital 5 Marliansyah Rp. 8.000 Rp. 10.500 5 kwital Sumber: Wawancara responden pemilik kebun Desa Bunga Mas Tabel 3. Pendapatan Penggarap Kebun Karet Kerjasama Paroan (Bagi Hasil) Di Desa Bunga Mas (Dalam Ratusan Rupiah) No Nama responden Pendapatan sebelum kerjasama Pendapatan sesudah kerjasama Pendapatan  setiap bulan 1 Rudi Rp. 800 Rp. 2.000 4 kwital 2 Alma Rp. 500 Rp. 1.750 3,5 kwital 3 Suhaimi Rp. 900 Rp. 2.000 4 kwital 4 Jumhari Rp. 800 Rp. 1.750 3,5 kwital 5 Wasno Rp. 900 Rp. 2.500 5 kwital Sumber: Wawancara responden penggarap kebun Desa Bunga Mas
Dari analisis yang tertera dalam tabel yang disajikan, tergambar gambaran mengenai pendapatan  yang  diperoleh  oleh  pengelola  setelah  menjual  hasil  panen.  Terlihat  bahwa pendapatan  yang  diperoleh  tersebut  menunjukkan  angka  yang  signifikan  dan  mengalami peningkatan yang konsisten dari waktu ke waktu.
1. Implementasi Sitem Paroan (Bagi Hasil) Perkebunan Karet Dalam Perspektif Islam Di Desa Bunga Mas
Analisis atas kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan kebun karet di Desa Bunga Mas, Kabupaten Lahat, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di sana merupakan petani karet. Lahan  yang  mereka  kelola  merupakan  sumber  produksi  yang  bisa  dijual.  Masyarakat  ini membutuhkan lahan sungai untuk memelihara tanaman karet. Berdasarkan wawancara yang dilakukan,  masyarakat  menerapkan  sistem  pembagian  hasil  setelah  panen  sesuai  dengan pandangan  Islam,  yang  diperbolehkan  melalui  akad Musaqah .  Ulama  menjelaskan  bahwa dalam Islam, Musaqah diperbolehkan dengan syarat tanaman keras dan memiliki jangka waktu minimal satu tahun
Proses  perjanjian  kerja  sama  ini  terutama  dilakukan  secara  lisan  dengan  pemilik mempercayai pengelola karena hubungan kekeluargaan, meskipun manfaat kekuatan hukum dapat diperoleh melalui perjanjian tertulis. Pengelola mendapatkan modal dan peralatan dari pemilik  kebun  untuk  merawat  kebun,  termasuk  penggunaan  pupuk,  alat  untuk  mengolah getah karet, ember, dan vitamin untuk meningkatkan hasil getah karet. Tugas utama pengelola adalah  merawat  kebun  dan  mengambil  getah  karet,  yang  nantinya  akan  dijual  dan  hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
Pembagian  hasil  dari  penjualan  getah  karet  biasanya  setengah  bagi  pemilik  dan setengah  lagi  bagi  pengelola,  dengan  penjualan  dilakukan  setiap  dua  minggu.  Jika  hasil  dari kebun  berupa  buah,  kepemilikan  atas  hasil  ditentukan  oleh  kesepakatan  awal.  Namun,  jika persyaratan tidak sesuai, perjanjian kerja sama menjadi tidak sah.
Namun,  terdapat  hambatan  dalam  pelaksanaan  kerja  sama  ini.  Pengelola  terkadang tidak  memenuhi  tugasnya  dengan  baik,  seperti  kurangnya  dedikasi  dalam  merawat  kebun, yang  menyebabkan  hasil  yang  kurang  optimal.  Hal  ini  mengakibatkan  pemilik  kebun  harus menanggung  semua  biaya  perawatan.  Selain  itu,  faktor  cuaca  juga  mempengaruhi  produksi getah karet, dan kurangnya pemahaman dari pengelola terhadap teknik pemeliharaan pohon karet dapat merusak kebun dan mengurangi produksi getah. Faktor lainnya meliputi hambatan akses ke kebun karena jarak yang jauh dan cuaca hujan yang mengganggu aktivitas pengelola. Oleh  karena  itu,  pengelola  harus  menggunakan  transportasi  tambahan  seperti  ojek  untuk mencapai kebun, yang mengakibatkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan.

## 2. Sistem  paroan  (Bagi  Hasil)  dapat  Memperbaiki  keadaan  perekonomiam  masyarakat  di Desa Bunga Mas Kabupaten Lahat
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan,  kerja  sama  bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh masyarakat Desa Bunga Mas dipicu oleh kondisi perekonomian yang semakin sulit, mendorong petani karet untuk menerapkan pola kerja sama tersebut. Strategi terbaik yang diadopsi adalah mengelola kebun karet dengan tujuan membagi hasilnya bersama pemilik kebun.
Penerapan  pola  kerja  sama  paroan  (bagi  hasil)  ini  oleh  petani  karet  terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian keluarga dan juga masyarakat secara luas. Bagi petani yang sebelumnya mengalami pengangguran, kesempatan untuk bekerja dan memperoleh  hasil  yang  kemudian  dibagi  sesuai  kesepakatan  merupakan  hal  yang memberdayakan.  Di  sisi  lain,  pemilik  kebun  karet  dapat  memperoleh  hasil  tanpa  harus  aktif terlibat dalam proses pengelolaan. Kondisi kebun yang terjaga dengan baik mengindikasikan dampak  positif  dari  kerja  sama  ini,  yang  berujung  pada  peningkatan  ekonomi  di  lingkungan sekitar, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan perumahan.
Menurut  pandangan  peneliti,  pendapatan  pengelola  meningkat  seiring  dengan pemeliharaan yang baik terhadap kebun karet. Hal ini memungkinkan penghasilan yang cukup setiap bulan, mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Sebelumnya, petani kesulitan dalam mencari pekerjaan di desa, namun pola bagi hasil antara pemilik dan pengelola membawa hasil yang  memuaskan.  Dari  segi  teori,  kesejahteraan  masyarakat  diartikan  sebagai  pemenuhan
semua  kebutuhan  dasar,  seperti  tempat  tinggal,  pendidikan,  kesehatan,  dan  pangan, memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan yang aman dan nyaman.
Kesejahteraan masyarakat desa didefinisikan sebagai pemenuhan seluruh kebutuhan dasar  masyarakat,  memastikan  tempat  tinggal  yang  layak,  pendidikan  yang  memadai, kesehatan  yang  terjamin,  serta  pangan  yang  cukup.  Kondisi  ini  memungkinkan  masyarakat untuk menjalankan aktivitas kehidupan mereka dengan lancar, mengurangi kesulitan dalam hal ekonomi,  meskipun  belum  sepenuhnya  optimal,  namun  telah  memberikan  kemudahan  dari segi ekonomi.

## 4. Penutup
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  implementasi  sistem paroan (bagi  hasil) dalam konteks perkebunan karet, dengan mempertimbangkan perspektif Islam di Desa Bunga Mas, Kabupaten Lahat. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi sistem paroan di perkebunan karet Desa Bunga Mas menampilkan beberapa aspek penting. Sistem paroan ini bergantung  pada  keterlibatan  keluarga  atau  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  lokal,  di mana  perjanjian  kerja  sama  terbentuk  tanpa  prosedur  formal  yang  mencakup  akad  yang diucapkan secara langsung dan tidak disertai saksi sebagai bukti kesepakatan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kerja sama ini tidak memiliki fondasi hukum yang jelas. Implikasinya, pada saat terjadi konflik, tidak ada perlindungan hukum yang dapat diandalkan karena kurangnya bukti  formal  terkait  perjanjian  tersebut.  Meskipun  demikian,  keberadaan  kerja  sama  ini dipandang  sebagai  potensi  untuk  mendapatkan  pendapatan  tambahan  dalam  menghadapi tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat.
Selain  itu,  ditemukan  bahwa  penerapan  sistem paroan pada  perkebunan  karet  Desa Bunga  Mas,  Kabupaten  Lahat,  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan  terhadap peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Melalui  kerjasama paroan ini,  perekonomian  kedua belah  pihak,  yakni  pemilik  lahan  dan  petani  penggarap,  dapat  meningkat.  Hal  ini  tercermin dalam pemenuhan standar kehidupan masyarakat yang lebih baik, diukur dari kondisi rumah yang  layak,  pemenuhan  kebutuhan  sandang  dan  pangan,  akses  pendidikan  yang  memadai, serta  fasilitas  kesehatan  yang  berkualitas.  Tingkat  kesejahteraan  masyarakat  setempat  juga meningkat,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  keadaan  di  mana  kebutuhan  dasar  individu  atau masyarakat  tercukupi,  mencakup  aspek  rumah  tangga  yang  layak,  pemenuhan  sandang  dan pangan,  akses  pendidikan  yang  memadai,  serta  ketersediaan  fasilitas  kesehatan  yang berkualitas.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  meskipun  kerja  sama  sistem paroan ini  memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan, aspek hukum yang kurang jelas dari  kerja  sama  ini  juga  menjadi  perhatian.  Perlindungan  hukum  menjadi  hal  penting  untuk menjamin  keberlangsungan  kerjasama  dan  penyelesaian  potensial  dari  perselisihan  yang mungkin timbul di masa depan.
Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat masukan atau saran untuk yang terlibat dalam penelitian ini yaitu:
Pertama,  bagi  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  sistem  distribusi  hasil  setelah panen, disarankan agar proses ini mematuhi syarat dan prinsip dalam ajaran Islam. Pentingnya pembagian hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam harus dijadikan dasar utama. Selain itu, perjanjian mengenai pembagian hasil sebaiknya dituangkan  secara  tertulis.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari  ambiguitas  dan  konflik  yang mungkin timbul di kemudian hari. Dokumen tertulis juga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat  dibandingkan  kesepakatan  lisan,  sehingga  dapat  menjadi  bukti  yang  valid  dalam penyelesaian masalah hukum.
Kedua,  bagi  pemilik  kebun  karet,  disarankan  untuk  menjelaskan  dengan  jelas mengenai waktu dan syarat-syarat kerja sama yang terjalin. Hal ini bertujuan agar perjanjian yang dibuat dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Keterangan yang rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerja sama akan membantu dalam menghindari miskomunikasi atau kesalahpahaman di masa mendatang.
Ketiga,  untuk  pengelola  yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan  dan  panen  kebun karet,  disarankan  untuk  menjalankan  tugasnya  dengan  jujur  dan  amanah.  Kehandalan  dan kepercayaan  dari  pemilik  kebun  sangat  bergantung  pada  integritas  dan  tanggung  jawab pengelola.  Dengan  melaksanakan  tugas  dengan  baik,  diharapkan  hasil  yang  diperoleh  akan memberikan berkah dan meningkatkan kepercayaan pemilik terhadap pengelolaan kebun.
Keempat,  hasil  dari  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  bagi  peneliti selanjutnya.  Disarankan  untuk  melakukan  pembahasan  yang  lebih  mendalam  dan  luas  lagi terkait dengan aspek-aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini. Informasi yang lebih komprehensif dapat menjadi landasan yang kuat bagi penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.
Dengan  menerapkan  masukan  dan  saran-saran  tersebut,  diharapkan  pengelolaan kebun karet dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, adil, dan menjadikan keberkahan serta kepercayaan sebagai hasil yang diperoleh.

## Daftar Pustaka
Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2010). Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam . Cetakan 1. Jakarta: amzah, Amir Syarifuddin. (2003). Garis-Garis Besar Fiqh . Cetakan 1. Jakarta: Kencana,. Abdul Aziz Muhammad. (2022.) Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam . Amzah, Chapra, U. M. (1995). Islam and the Economic Challenge (1 ed. Vol. 17). Saudi Arabia: International Islamic Publishing House
Fitriana Sari, Indah, and Muhammad Rafi. “Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 01 (2023): 1080–87. H. Hendi Suhendi. (2014. Fiqh Muamalah . Cetakan 9. Jakarta: Rajawali Pers,
Haryati,  Dina.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Bagi  Hasil  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Petani  Kebun Karet  (Studi  Kasus  Di  Desa  Galang  Tinggi  Kecamatan  Banyuasin  III).” Ekonomica  Sharia:  Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah 4, no. 2: 43–50.
Kahf, M. (2013). Islamic finance contracts : Al Manhal. Mardani. (2015). Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah . Edisi 1. Jakarta: Kencana,
Murnasih,  Murnasih,  Irvan  Iswandi,  and  Ahmad  Asrof  Fitri.  (2023).  Tinjauan  Sistem  Kerjasama Pengelolaan  Lahan  Pertanian  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  Di  Desa  Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.” Journal of Islamic Studies 1, no. 1: 105–20.
Pusparini,  Martini  Dwi.  (2015).  Konsep  Kesejahteraan  Dalam  Ekonomi  Islam  (Perspektif  Maqasid  Asy- Syari’ah).” Islamic Economics Journal 1, no. 1: 45–59.
Saimara  A.M  Sebayang,  Agung  Kurniawan.  (2023).  Analisis  Structural  Equation  Modelling  (Sem) Terhadap  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Dan  Kesejahteraan  Ekonomi  Masyarakat.” At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam 87, 1,2 149–200.
Setiawan, R. (2016). The Relevance of Ibn Taymiyyah Economics in Addressing Poverty and Income Distribution. 2016, 20 (1), Madania: Jurnal Kajian Keislaman. doi:10.29300/madania.v20i1.82 Setiawan, R. A. (2023). The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia: Performance, Risk and Regulation . London: Routledge. Syafii Jafri. (2008). Fiqih Muamalah . pekan baru: Suka Perss,
Tsabit,  Ahmad  Majdi.  (2019).  Peningkatan  Kesejahteraan  Ekonomi  Masyarakat  Melalui  Zakat.”
AMAL:Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1: 1–17. Tsabita, Rachmania, Iwan Triyuwono, and M Achsin. (2015). Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan  Mudharabah:  Studi  Fenomenologi. EL  MUHASABA:  Jurnal  Akuntansi  (e-Journal) 6, no. 1: 1–16.