Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 551-556| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5587.551-556

## PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROSES LELANG
Garry Gerrson Riwu, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia garrygerrson@gmail.com, kastaaryawijaya@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id

## Abstrak
Tanah  merupakan  suatu  objek  yang  berkaitan  erat  dengan  kehidupan  manusia.  Lelang  adalah  satu  dari beberapa  cara  untuk  memperoleh  hak  milik,  contohnya  adalah  tanah.  Masalahnya  adalah  masih  banyak kasus  yang  terjadi  dalam  proses  lelang  tersebut.  Maka  dari  itu  rumusan  masalahnya  adalah  bagaimana perolehan hak atas tanah melalui lelang dan bagaimana perlindungan serta kepastian hukum bagi peserta atau  pemenang  lelang  hak  milik  atas  tanah.  Dalam  pelaksanaannya,  lelang  akan  dibagi  menjadi  3 tahap yaitu tahap sebelum lelang, pelaksanaan lelang dan setelah lelang. Proses pendaftaran hak atas tanah yang telah  dimenangkan  melalui  lelang  dapat  diajukan  atau  diproses  dengan  membawa  sejumlah  dokumen sebagai persyaratan utama pendaftaran hak atas tanah ke Kantor ATR/BPN. Jenis penelitian yang dipakai dalam metode penelitian yang dibahas oleh penulis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum jenis ini adalah penelitian hukum yang memfokuskan pada hukum tertulis dari berbagai aspek, antara lain teori, filosofi, perbandingan, sejarah, struktur serta komposisi, lingkup dan materi, penjelasan dari pasal ke pasal,  formalitas  dan  kekuatan  mengikat  suatu  UU  tetapi  tidak  mengikat  aspek  terapan  atau implementasinya. bertujuan untuk  melakukan penjualan terhadap barang yang tealah ada oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dengan cara lelang. di dalam tahapan pelaksanaan lelang yang dilakukan adalah  penetapan  pembeli  dan  penawaran  lelang.  Kemudian  sampai  pada  tahapan  terakhir  yaitu  setelah pelaksanaan  lelang  dilakukan  pembayaran  serta  penyerahan  dokumen  kepemilikan  suatu  barang  yang dilelang  tersebut.  Perlindungan  hukum  bagi  peserta  atau  pemenang  lelang  bisa  didapat  dari  akta  risalah lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, akta ini juga merupakan akta otentik.
Kata Kunci: Lelang, Hak Milik Atas Tanah, Perlindungan Hukum

## Abstract
Land is an object that is closely related to human life. An auction is one of several ways to obtain property rights, an example is land. The problem is that there are still many cases that occur in the auction process. Therefore, the formulation of the problem is how to acquire land rights through auctions and how to protect and  provide  legal  certainty  for  participants  or  winners  of  land  ownership  rights  auctions.  In  its implementation,  the  auction  will  be  divided  into  3  stages,  namely  the  pre-auction  stage,  the  auction implementation and after the auction. The process of registering land rights that have been won through auctions can be submitted or processed by bringing a number of documents as the main requirements for registering land rights to the ATR/BPN Office. The type of research used in the research method discussed by this author is normative legal research. This type of  legal research is legal research that focuses on written  law  from  various  aspects,  including  theory,  philosophy,  comparison,  history,  structure  and composition, scope and material, explanation from article to article, formality and binding power of a law but not binding aspects. application or implementation. aims to sell goods that already exist by legislation required by way of auction. In the stage of auction implementation, the determination of the buyer and the auction offer are carried out. Then it comes to the last stage, namely after the auction, payment is made the submission of documents of ownership of the goods being auctioned off.
Keywords: Auction, The Land Rights, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Tanah adalah satu objek yang erat kaitannya dengan umat manusia. Salah satu contoh nyatanya adalah  bahwa  manusia  membutuhkan  tanah  untuk  membangun  tempat  tinggalnya  sendiri. Manusia juga membutuhkan tanah untuk dapat menanam tumbuhan atau beternak sehingga dapat bertahan hidup. Tanah memiliki faktor ekonomi yang kuat dan mempunyai nilai-nilai strategis jika  diperhatikan  ke  dalam  segi  manapun  baik  kultural,  politik  serta  sosial.  Perkembangan ekonomi serta populasi tengah menciptakan berbagai akses tentang hak serta kewajiban terhadap tanah  baik  itu  individual  maupun  sosial.  Tanah  juga  adalah  sarana  yang  penting  bagi pembangunan  dalam  peradaban  manusia.  Hak  Atas  Tanah  diperlukan  oleh  warga  negara Indonesia,  orang  asing  yang  tinggal  di  negara  Indonesia,  badan-badan  hukum  Indonesia,  dan badan-badan hukum asing yang memiliki wakil di negara Indonesia.
Seiring berjalannya waktu dimana sebuah peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang dapat  mengakibatkan  peralihan  hak  atas  tanah  yang  banyak  terjadi  di  masyarakat  dalam kehidupan sehari-hari. Dimana salah satunya dari perbuatan hukum yang dapat mengalihkan hak milik atas tanah melalui pelelangan. disetiap peralihan hak atas tanah dari seseorang kepada orang lain maka hapus pembebanan terhadap hak tersebut seperti pada pasal 23 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  Tentang  balik  nama  karena  lelang  disebutkan bahwa peralihan hak milik melalui lelang hanya dapat didaftarkan dengan membuktikan kutipan risalah  lelang  yang  dibuat  oleh  pejabat  lelang  yang  berwenang  menurut  Pasal  41  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Balik Nama Karena Lelang. Objek lelang tanah adalah hak  atas  tanah  baik  yang  sudah  terdaftar  maupun  yang  belum  terdaftar.  Bila  dilihat  dari  sisi hukum, maka yang dilelang adalah hak atas tanah bukan tanahnya.(Diyan Isnaeni, 2017)
MakadalamUndang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) telah dijelaskan bahwa “bumi, air,  ruang  angkasa  dan kekayaan  alam  yang  terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuranr akyat”. Dengan begitu pada pasal 33 ayat (3) di tindaklanjutidengandibentuknya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut UUPA pada tanggal 24 September 1960. (Kumampung, 2017).
Dengan  melihat  Pasal  41  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  telah  menegaskan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika telah dibuktikan dengan risalah lelang yang telah dibuat oleh pejabat lelang baik lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Kutipan risalah lelang tersebut adalah merupakan bukti peralihan hak atas tanah, seperti halnya akta jual beli didalam perbuatan hukum jual beli tanah. Seperti halnya akta jual beli  didalam  perbuatan  hukum  jual  beli  tanah.  Dengan  demikian  pemenang  lelang  tetap  harus mendaftarkan  peralihan  haknya  kepada  kantor  pertanahan  terlebih  dahulu  agar  mendapatkan kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah yang didapat dari lelang tersebut. (Santoso, 2010) Hak Milik atas tanah ialah hak yang memiliki nilai lebih jika dibanding dengan hak atas tanah yang lain, sehingga tidak sedikit orang yang ingin memiliki hak tersebut, Hak Atas Tanah bisa berasal dari tanah hak pengelolaan, tanah negara, hak yang berasal dari pihak lain dan bekas tanah milik adat. Proses perolehan hak atas tanah dengan peralihan hak atas tanah, baik itu yang beralih ataupun  dialihkan,  yaitu  proses  perolehan  hak  dengan  cara  pewarisan;  proses  perolehan  hak dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar dan pemasukan di dalam modal perusahaan; dan yang terakhir adalah proses perolehan hak tanah melalui lelang. ((Santoso, 2015) Lelang adalah satu dari beberapa cara untuk memperoleh hak milik, contohnya adalah tanah. Lelang adalah satu cara untuk dapat memperoleh hak milik tanah yang banyak disukai masyarakat untuk memperoleh hak tanah  karena  lelang  memiliki  asas  efektif  efisien,  asas  terbuka,  serta  kepastian  hukum  yang terjamin.
Akan  tetapi  tidaklah  jarang  terjadi  sengketa  atau  permasalahan  hukum  dalam  proses lelang, opini tersebut dapat terbukti dengan masih adanya berbagai permasalahan yang terjadi di dalam  proses  lelang  itu  sendiri.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  pemahaman  yang  kurang  baik terhadap proses perolehan hak tanah dengan cara lelang itu sendiri dan bagaimana perlindungan hukumnya  kemudian  bagaimana  keabsahan  akta  risalah  yang  didapat  melalui  proses  lelang tersebut yang memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran antara kedua belah pihak. Mengingat semua hal yang telah dijelaskan diatas, peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul “PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROSES LELANG”.

## 2. Rumusan Masalah
Bagaimana perolehan hak milik tanah dengan proses lelang dan bagaimana perlindungan hukum bagi peserta maupun pemenang lelang hak atas tanah?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipakai  dalam  metode  penelitian  yang  dibahas  oleh  penulis  ini  adalah penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  jenis  ini  adalah  penelitian  hukum  yang memfokuskan pada hukum tertulis dari berbagai aspek, antara lain teori, filosofi, perbandingan, sejarah, struktur serta komposisi, lingkup dan materi, penjelasan dari pasal ke pasal, formalitas dan  kekuatan  mengikat  suatu  UU  tetapi  tidak  mengikat  aspek  terapan  atau  implementasinya (Muhammad, 2004).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perolehan Hak Milik Tanah Melalui Cara Lelang
Ada beberapa macam peralihan hak tanah yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, antara lain yaitu peralihan hak tanah yang diakibatkan oleh  peristiwa  jual  dan  beli,  hibah,  warisan  dan  juga  lelang.  Proses  pendaftaran  peralihan  hak tanah yang diakibatkan oleh pelaksanaan lelang cukup berbeda dengan jenis peralihan hak tanah yang  lain.  Berdasarkan  PMK  Republik  Indonesia  Nomor  213/PMK.06/2020  tentang  petunjuk pelaksanaan lelang, pengertian lelang adalah penjualan terhadap barang yang terbuka di hadapan umum  melalui  cara  menawar  harga  dengan  cara  tertulis  maupun  lisan  yang  makin  meningkat ataupun  menurun  guna  mencapai  harga  yang  paling  tinggi,  dengan  didahului  adanya pengumuman lelang.
Ada 3 macam lelang, diantaranya adalah lelang eksekusi, lelang noneksekusi sukarela, kemudian yang terakhir adalah lelang noneksekusi wajib. Pengertian atau definisi dari pada lelang eksekusi  ialah  lelang  yang  bertujuan  melaksanakan  penetapan  maupun  putusan  pengadilan, berbagai dokumen lain yang disamakan dengan itu, dan melaksanakan ketentuan demi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lelang noneksekusi sukarela ialah lelang yang memiliki tujuan  untuk  melaksanakan  penjualan  barang  yang  dipunyai  oleh  swasta  perorangan  maupun badan  usaha  yang  pelaksanaannya  dilaksanakan  secara  sukarela.  Sedangkan  pengertian  dan definisi  dari  pada  lelang  non  eksekusi  wajib  ialah  lelang  yang  bertujuan  untuk  melakukan penjualan  terhadap  barang  yang  tealah  ada  oleh  peraturan  perundang-undangan  diharuskan dengan  cara  lelang.  Tata  cara  pelaksanaan  lelang  dilaksanakan  melewati  tiga  tahapan,  yang pertama  ialah  tahapan  sebelum  lelang,  yang  kedua  adalah  pelaksanaan  lelang,  kemudian  yang ketiga yaitu tahapan setelah lelang. Dalam tahapan yang pertama, lelang dimulai dengan adanya permohonan  lelang,  kemudian  selanjutnya  penetapan  pelaksanaannya,  selanjutnya  yaitu melakukan permintaan SKT, setelah itu penyerahan jaminan penawaran lelang, penetapan nilai limit,  kemudian  yang  terakhir  adalah  pelaksanaan  pengumuman  lelang.  Berikutnya,  di  dalam tahapan  pelaksanaan  lelang  yang  dilakukan  adalah  penetapan  pembeli  dan  penawaran  lelang. Kemudian sampai pada tahapan terakhir yaitu setelah pelaksanaan lelang dilakukan pembayaran serta penyerahan dokumen kepemilikan suatu barang yang dilelang tersebut.
Proses peralihan dari pada hak milik atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan  cara  lelang  mempunyai  2  ketentuan  atau  syarat  antara  lain  adalah  syarat  materiil  dan syarat formal. Yang menjadi syarat materiilnya yaitu pemegang atau pemilik daripada hak tanah ataupun  hak  satuan  rumah  susun  wajib  berhak  serta  berwenang  terhadap  tanah  itu  sendiri, kemudian daripada itu pemberi pun wajib melengkapi syarat sebagai subjek hak dari hak tanah atau  hak  atas  satuan  rumah  susun  yang  telah  atau  akan  dijadikan  objek  daripada  pelaksanaan lelang. Kemudian untuk syarat formalnya, orang perorangan yang dapat melakukan pendaftaran hak  wajib  dibuktikan  dengan  risalah  lelang  atau  berita  acara  lelang  yang  telah  disahkan  oleh pejabat yang berasal dari kantor lelang. Setelah selesai dibuatnya berita acara lelang, maka hal tersebut telah menandai adanya peralihan hak tanah, tetapi untuk dapat memenuhi unsur daripada asas  publisitas,  maka  peralihan  hak  tanah  tersebut  wajib  didaftarkan  ke  Kantor  Pertanahan
Kabupaten/Kota  agar  setiap  orang  dapat  mengerti  tentang  peralihan  hak  tanah.  (Urip  Santoso, 2011)
Pendaftaran tanah akan didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota di mana lokasi tanah tersebut berada. Melalui pendaftaran tanah yang sudah dilakukan oleh subjek hukum yang berkepentingan pada Kantor Pertanahan, maka akan diberi surat tanda bukti hak tanah yang mana dikenal dengan Sertifikat kepada pemohon sesuai dengan data-data yuridis maupun data- data fisik tanah. Data yuridis dan data fisik yang telah termuat di dalam sertifikat bisa dijadikan sebagai  alat  bukti  yang  kuat  atas  status  bidang  tanah  tersebut,  maka  dari  itu  hal  ini  memberi jaminan  kepada  pemilik  bidang  tanah  mengenai  status  tanah  miliknya.  (Suryani,  2021)  Proses dari pada pendaftaran hak tanah yang diperoleh dengan cara lelang dapat dilakukan dengan cara mengajukannya  ke  kantor  wilayah  ATR/BPN.  Pemohon  akan  diharuskan  untuk  menyertakan berbagai dokumen yang menjadi persyaratan untuk dapat melakukan pendaftaran peralihan hak lelang atas tanah. Seluruh persyaratan akan diserahkan ke loket pembayaran, pada saat itu juga pemohon akan diwajibkan untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan nilai dan luas tanahnya. Setelah  pembayaran,  maka  pemohon  akan  menunggu  selama  kurang  lebih  5  hari  untuk terselesaikannya  pendaftaran  tersebut.  Batas  waktu  yang  telah  disebutkan  itu  telah  ditetapkan dengan ketentuan demi ketentuan yang ada dan berlaku.
2. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang Hak Atas Tanah
Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  yang  mana  ditujukan  pada  subjek  hukum  dengan bentuk perangkat hukum, ada yang bersifat preventif dan yang lainnya bersifat represif, kemudian terdapat yang ditulis dan terdapat pula yang tidak ditulis. Perlindungan hukum merupakan upaya- upaya  pemberian  hak  dan  pemenuhan  bantuan  untuk  memberi  rasa  aman  pada  saksi  maupun korban, perlindungan hukum daripada korban kriminalisasi adalah bagian daripada perlindungan masyarakat,  ini  bisa  terwujud  dengan  berbagai  macam  bentuk,  contohnya  adalah  pemberian kompensasi serta restitusi, pelayanan dalam bidang medis kemudian yang terakhir yaitu bantuan hukum. (Soekanto, 2015) Terdapat 2 macam perlindungan daripada hukum, yakni perlindungan hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  yakni perlindungan  yang  diturunkan  oleh  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mencegah  adanya pelanggaran-pelanggaran  dalam hukum. Perlindungan hukum  represif  yaitu  perlindungan yang terakhir, bisa berbentuk sanksi yakni hukuman penjara, denda, kemudian juga hukuman-hukuman tambahan  yang  dijatuhkan  bila  telah  terjadi  suatu  sengketa  atau  telah  terjadinya  suatu pelanggaran. (Asri, 2018)
(Usman, 2016) Peralihan Hak Milik melalui lelang harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.  Melalui  perbuatan hukum  lelang  maka  status  tanahnya dialihkan  kepada pemenang lelang/pemegang Hak Milik. Tata cara peralihan hak karena lelang diatur dalam Pasal 41  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  jo.  Pasal  107  sampai  dengan  Pasal  110  Permen Agraria/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 jo. PMK Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian dialihkannya status tanah Hak Milik. Kantor  pelayanan  kekayaan  negara  dan  lelang  (KPKNL)  diharuskan  untuk  dapat  melakukan peristiwa lelang sesuai dengan aturan yang ada atau yang berlaku supaya peserta, pembeli, dan pemenang  lelang  mendapat  kepastian  hukum.  Satu  dari  berbagai  tahapan  yang  penting  adalah sebelum  peristiwa  lelang  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  berlaku,  yaitu ketua/kepala  KPKNL  atau  pejabat  lelang  yang  sudah  diberi  mandat  guna  dapat  melakukan peristiwa lelang terhadap satu objek akan diwajibkan untuk melakukan verifikasi-verifikasi data serta dokumen demi dokumen yang menjadi persyaratan lelang. Adanya verifikasi tersebut, maka akan bisa dipastikan bahwa peristiwa lelang yang akan dilaksanakan betul-betul sudah mengisi serta  memenuhi  syarat  dan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur-prosedur  yang  ada  dan berlaku, dan juga tidak memunculkan adanya cacat hukum kemudian pemenang dari peristiwa lelang  juga  dapat  sah  secara  hukum.  Perlindungan  hukum  peserta  maupun  pemenang  lelang memiliki arti terdapatnya kepastian hukum bagi peserta, pembeli dan pemenang lelang atas objek yang sudah dimenangkannya melalui cara lelang. Dalam peristiwa lelang yang dilaksanakan bisa memunculkan  akibat  hukum  yaitu  peralihan  hak  daripada  penjual  kepada  pemenang  lelang. Seperti  yang  telah  teratur  di  dalam  Pasal  93  ayat  (2)  butir  a  PMK  Nomor  213/PMK.06/2020
tentang petunjuk pelaksanaan lelang, di dalamnya dinyatakan bahwa pembeli akan mendapatkan kutipan  daripada  risalah  lelang  sebagai  akta  dari  adanya  peristiwa  jual  dan  beli  yang  dapat dijadikan  guna  dapat  melakukan  balik  atas  nama  atau  grosse  risalah  lelang  selaras  dengan kebutuhannya.
Perlindungan  preventif  untuk  peserta  lelang  ialah  bentuk  perlindungan  yang  diberikan sebelum  terjadi  sengketa  yang  berkenaan  objek  dari  pada  peristiwa  lelang.  Vendu  reglement memberi  perlindungan  secara  preventif  kepada  pesert  lelang  berkenaan  dengan  peralihan  hak daripada  objek  dari  peristiwa  lelang.  Hal  tersebut  telah  diatur  dalam  Pasal  42  VR,  bahwa pemenang daripada peristiwa lelang memiliki hak untuk memperoleh risalah lelang yang dapat dijadikan  akta  jual  beli  objek  lelang.  Pemerintah  sudah  memberi  perlindungan  pada  peserta, pembeli,  bahkan  pemenang  lelang  yang  telah  melaksanakan  proses  lelang  sesuai  dengan ketentuan  yang  ada  dan  berlaku,  yakni  dengan  tegas  dinyatakan  dalam  Pasal  25  PMK  Nomor 213/PMK.06/2020  tentang  petunjuk  pelaksanaan  lelang  yang  mana  mengatakan  jikalau  lelang yang  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan berlaku, tidak bisa dibatalkan.
Di dalam proses lelang terkhusus lelang eksekusi, potensi terjadinya suatu gugatan cukup tinggi. Gugatan tersebut diajukan sebelum proses lelang berlangsung dan sesudah proses lelang. Gugatan sebelum proses lelang berlangsung bertujuan untuk menunda pelaksanaan lelang oleh penggugat.  Sedangkan,  gugatan  setelah  proses  lelang  berlangsung  cukup  beragam  motif-motif yang  melatarbelakanginya.  Dalam  gugatan  perkara  perdata,  para  pihak  biasanya  terdiri  dari tergugat,  penggugat,  kemudian  pihak-pihak  lain  yang  bersangkutan  dengan  perkara  perdata tersebut.  Biasanya,  gugatan  muncul  karena  adanya  perasaan  tidak  puas  daripada  seseorang. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga bila seluruh warganya ada yang merasa hak demi haknya  dilanggar,  memiliki  hak  agar  dapat  melakukan  gugatan  maupun  bantahan  yang  dapat ditujukan  terhadap  pengadilan  guna  menyalurkan  hak  demi  haknya  yang  dilanggar.  Gugatan terhadap pelaksanaan lelang pada umumnya diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Sesuai dengan pembahasan demi pembahasan yang sudah penulis sampaikan di atas, maka bisa  ditarik  kesimpulan,  bahwasannya  untuk  bisa  memiliki  hak  tanah  dengan  cara  lelang  bisa didapatkan  dengan  mengikuti  proses  demi  proses  daripada  pelaksanaan  lelang  yang  tentunya harus sesuai dengan aturan serta ketentuan yang ada dan juga berlaku. Ketentuan yang ada dan juga  yang  berlaku  tersebut  sudah  sangat  amat  jelas  tercantum  pada  PMK  Republik  Indonesia Nomor  213/PMK.06/2020  tentang  petunjuk  pelaksanaan  lelang.  Kemudian  setelah  melakukan lelang, maka pemenang lelang hak milik atas tanah dapat melakukan pendaftaran atau peralihan hak atas tanah yang dimenangkannya di Kantor Wilayah BPN dengan melampirkan dokumen- dokumen  sebagai  persyaratan  pendaftaran  atau  peralihan  hak  atas  tanah.  Setelah  pendaftaran tersebut selesai dilakukan, pemenang lelang hak tanah tersebut telah terdaftar sebagai pemegang hak atas tanah terhadap lelang hak tanah yang telah dimenangkannya tersebut.
Perlindungan demi perlindungan hukum kepada peserta, pembeli atau bahkan pemenang daripada proses lelang ditandai dengan terdapatnya kepastian hukum bagi peserta, pembeli dan pemenang  lelang  atas  objek  yang  sudah  dibelinya  atau  dimenangkannya  dengan  cara  proses lelang. Kepastian hukum tersebut di atas dapat dilihat dalam kutipan risalah lelang, yang mana akta ini ialah otentik yang di dalamnya mengandung kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain daripada  itu  juga,  pemerintah  sudah  memberi  perlindungan  pada  peserta,  pembeli,  bahkan pemenang lelang yang telah melaksanakan proses lelang sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku, yakni dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 25 PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang mana mengatakan jikalau lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan demi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, maka tak bisa dibatalkan.

## 2. Saran
Pelaksanaan proses daripada peristiwa lelang seharusnya dilaksanakan, diproses, dilakukan serta  juga  diselenggarakan  selaras  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Untuk dan kepada seluruh pihak demi pihak  dan  semua  yang  terlibat  serta  juga  bersangkutan dalam  proses  daripada  peristiwa  lelang yang terlibat langsung dalam suatu proses pelaksanaan peristiwa lelang sudah seharusnya untuk dapat selalu mengutamakan itikad baik, karena dengan adanya itikad baik dari setiap pihak demi pihak dan semua yang terlibat serta juga semua yang bersangkutan di dalam proses pelaksanaan peristiwa  lelang  akan  mencegah  adanya  permasalahan  dan  kesulitan-kesulitan  alam  proses pelaksanaan lelang. Kemudian berkenaan dengan perlindungan daripada hukum di dalam setiap proses pelaksanaan peristiwa lelang dalam hal ini yaitu hak atas tanah, diperlukan adanya tindak lanjut, karena nyatanya masih cukup banyak terdapat kasus yang bisa saja membuat rugi peserta, pembeli dan pemenang lelang setelah proses dari pada pelaksanaan peristiwa lelang yang pada akhirnya  merugikan  peserta,  pembeli  atau  pemenang  lelang.  Penulis  merasa  perlu  dibuatnya aturan-aturan khusus yang berkaitan dan berkenaan mengenai perlindungan daripada hukum bagi peserta,  pembeli  atau  pemenang  lelang,  dengan  adanya  aturan-aturan  khusus  tersebut  maka diharapkan nantinya bisa semakin menjamin kepastian hukum untuk dan kepada peserta, pembeli atau pemenang dari pada pelaksanaan lelang.

## DAFTAR PUSTAKA
Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, . Diyan Isnaeni. (2017). Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila, JU-ke . 1 (2), 83–97.
Kumampung, F. gian. (2017). “Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Melalui Lelang Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 40 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1997. Lex Crimen , 6 (5), 154. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, . PT. Citra Aditya Bakti. Santoso, U. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah . PRENADAMEDIA. Santoso, U. (2015). Perolehan Hak Atas Tanah . Prenada Media Group. Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press. Suryani, I. A. W. & L. P. (2021). Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan DI Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (3), 560–563. Urip Santoso. (2011). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah . Kencana Prenada Media Group. Usman, R. (2016). Hukum Lelang . Sinar Grafika.