ASEAN ‘Political-Security’ Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara

## Azhari Setiawan
Pascasarjasana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Pusat Studi Masyarakat ASEAN, Universitas Riau
azharisetiawan@gmail.com

## A B S T R A K
Ketika berbicara mengenai cara menangani kasus korupsi, kolusi, dan  nepotisme  di  Indonesia,  tersedia  ratusan  bahkan  ribuan  solusi yang  telah  disalurkan  melalui  produk  hukum,  akademis,  ataupun wacana-wacana  strategis.  Namun,  kuantitas  solusi  ini  ternyata berbanding lurus dengan kuantitas varian mekanisme tindak korupsi itu  sendiri.  Salah  satu  yang  menjadi  problematika  dan  dilema  bagi Indonesia adalah penyamaran dan/atau penyembunyian harta hasil korupsi  lewat  mekanisme Money  Laundering.  Money  Laundering
yang  berada  di  dalam  negeri  dinilai  masih  memiliki  kemungkinan untuk diberantas, namun Indonesia akan mengalami kesulitan yang lebih  besar  jika  uang  hasil  tindak  korupsi  “dicuci”  di  luar  negeri. Kesulitan  ini  akan  semakin  bertambah  ketika  negara  asing  yang dijadikan sebagai tempat pencucian—dan/atau tempat pelarian—tidak PHPLOLNLSHUMDQMLDQNHUMDVDPDNHDPDQDQ²VHSHUWLXQL¿NDVLUHJXODVL kerjasama kepolisian dan ekstradisi—dengan Indonesia. Solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah pemanfaatan ASEAN ‘Political- security’  Community sebagai  pintu  masuk  bagi  Indonesia  untuk membangun  jaringan  kerjasama  keamanan  dengan  negara-negara ASEAN yang menjadi tempat pelarian favorit—salah satu contohnya ialah  Singapura—bagi  pelaku  korupsi  dan MoneyLaundering di Indonesia.  Tulisan  ini  secara  teoritis,  disusun  melalui  pendekatan hukum, ekonomi, dan politik yang disusun dalam kerangka disiplin Ilmu  Hubungan  Internasional.  Selain  sebagai  pintu  masuk  bagi Indonesia  untuk  membuka  akses,  Kerjasama  Internasional  sebagai mekanisme  pemberantasan  korupsi  dan Money  Laundering di ASEAN  pada  umumnya,  dan  Indonesia  pada  khususnya,  dapat menjadi  solusi  strategis  bagi  Indonesia  dalam  menyukseskan  dan membuka peluang untuk memimpin pilar ASEAN ‘Political-security’ Community. Menangani  korupsi  sekaligus  menciptakan  peluang untuk memimpin pilar politik-keamanan di ASEAN Community dapat menjadi “sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui” bagi Indonesia. Kata  kunci:  k orupsi,  m oney  laundering, kerjasama  multilateral,
ekstradisi, ASEAN ‘Political Security Community .

## A B S T R A C T
When  discussing  about  handling  corruption  cases,  collusion, and nepotism in Indonesia, hundreds or even thousands of solutions DUH RɣHUHG WKURXJK OHJDO SURGXFWV DFDGHPLF SDSHUV RU VWUDWHJLF discourses.  However,  the  quantity  of  this  solution  turned  out  to be  directly  proportional  to  the  quantity  of  variant  mechanisms  of corruption itself. One of the problematic and dilemma for Indonesia is  disguise  and/or  concealment  of  proceeds  of  corruption  through the  mechanism  of  Money  Laundering.  Money  laundering  in  the country  is  still  considered  to  have  the  possibility  to  be  eradicated, EXW ,QGRQHVLD ZLOO H[SHULHQFH JUHDWHU GLɤFXOW\ LI WKH SURFHHGV RI FRUUXSWLRQ ³ZDVKHG´ DEURDG 7KLV GLɤFXOW\ ZLOO EH LQFUHDVHG
when  foreign  countries  that  serve  as  a  washing—and/or  escape— GR QRW KDYH D VHFXULW\ FRRSHUDWLRQ DJUHHPHQW²OLNH XQL¿FDWLRQ harmonization  of  regulation,  police  cooperation  and  extradition— ZLWK,QGRQHVLD7KHVROXWLRQRɣHUHGLQWKLVSDSHULVWKHXVHRI$6($1
‘Political-security’  Community  as  an  entry  point  for  Indonesia  to build  a  network  of  security  cooperation  with  ASEAN  countries that  became  a  favorite  escape-one  example  is  the  Singapore-for perpetrators of corruption and Money Laundering in Indonesia. This paper theoretically drawn up by applying legal, economic, political approach  within  the  framework  of  the  International  Relations Theory  discipline  which  relevant  to  Multilateral  Cooperation and  Mutual  Legal  Assistance.  Aside  from  being  an  entry  point  for Indonesia to open access, International Cooperation as a mechanism for  combating  corruption  and  Money  Laundering  in  ASEAN  in general and Indonesia in particular, can be a strategic solution for Indonesia  in  the  success  and  the  opportunity  to  lead  the  pillars  of ASEAN ‘Political-security’ Community. Addressing corruption while creating an opportunity to lead the political-security in the ASEAN Community  could  mean  “one  stone,  two  birds”  for  Indonesia. Keywords : corruption, money laundering, multilateral cooperation, extradition, ASEAN ‘Political Security Community.

## P E N D A H U L U A N
Tulisan  ini  merupakan  penjelasan  tentang  masalah  yang  secara potensial  dapat  muncul  dan  mengancam  usaha  negara-negara ASEAN  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi  jika  komitmen berintegrasi  ke  dalam ASEAN  Community tidak  dipahami  dengan seksama  dari  sisi  ancaman,  tantangan  hukum  dan  keamanan. Berdirinya ASEAN  Community sebagai  bentuk  regionalisasi  batas- batas teritorial negara-negara ASEAN yang semulanya secara yuridis tertutup,  kini  menjadi  sebuah  kawasan  regional  yang  terbuka  dan menjadi kesempatan bagi setiap negara-negara anggota ASEAN.
Desember 2015, ASEAN sebagai organisasi kerjasama
internasional  berubah  menjadi  Komunitas  Internasional  bernama ASEAN Community 2015 (Ageng Wibowo, 2014) . ASEAN Community 2015 berpijak  pada  tiga  pilar  utama  dalam  menyatukan  negara- negara  anggota  ASEAN.  Pilar  pertama  yaitu  Komunitas  Politik dan  Keamanan  ASEAN,  kedua,  Komunitas  Ekonomi  ASEAN,  dan
Kasus Money Laundering di Asia Tenggara (Azhari Setiawan)
ketiga, Komunitas Sosial-budaya ASEAN. ASEAN Community 2015 digadang-gadang  untuk  dapat  memberikan  kontribusi  besar  tidak hanya bagi perkembangan ekonomi-politik luar negeri negara-negara anggota saja namun juga ikut dirasakan seluruh masyarakat negara- negara kawasan Asia Tenggara ( ASEAN Blueprint , 2015).
Sepintas ini terlihat baik, karena dengan semangat perdamaian dan kerjasama, Indonesia mampu bersama-sama dengan negara-negara ASEAN  lainnya  untuk  memajukan  kesejahteraan  dan  keamanan ASEAN. Namun, di sisi lain masih ada yang perlu diperhatikan dengan seksama  potensi-potensi  yang  pada  awalnya  terlihat  baik,  padahal pada  kenyataannya  Indonesia  masih  menemukan  konsekuensi  dan resiko-resiko yang harus diperhatikan dan diambil tindakan serius.
Salah  satu  yang  menjadi  problematika  dan  dilematis  bagi Indonesia  adalah  penyamaran  dan/atau  pembersihan  harta  hasil korupsi  lewat  mekanisme Money  Laundering.  Money  Laundering yang  berada  di  dalam  negeri  dinilai  masih  memiliki  kemungkinan untuk  diberantas,  namun  Indonesia  akan  mengalami  kesulitan yang  lebih  besar  jika  uang  hasil  tindak  korupsi  tersebut  “dicuci”  di luar  negeri.  Kesulitan  ini  akan  semakin  bertambah  ketika  negara asing  yang  dijadikan  sebagai  tempat  pencucian—dan/atau  tempat pelarian—tidak  memiliki  perjanjian  kerjasama  keamanan—seperti XQL¿NDVL GDQDWDX KDUPRQLVDVL UHJXODVL NHUMDVDPD NHSROLVLDQ GDQ ekstradisi—dengan Indonesia (ex: Singapura).
Blueprint ASEAN Community baik dari pilar keamanan, ekonomi, dan  sosial-budaya  menjanjikan  sejumlah  harapan-harapan  bagi masyarakat ASEAN yang terdiri dari akses, kesempatan, kerjasama, perubahan, dan kemajuan. Harapan-harapan ini kemudian dikupas dalam  tiga  semboyan, One  Vision,  One  Identity,  One  Community. Namun,  terdapat  celah  yang  serius  untuk  diperhatikan  oleh pemerintah, Indonesia khususnya, bahwa ASEAN Community belum memiliki  rencana  tentang  penanganan  tindakMoney  Laundering. Memang  korupsi  adalah  persoalan  dalam  negeri  yang  menjadi tanggung  jawab  negara  masing-masing.  Namun,  bagaimana  jika dengan  memanfaatkan  akses  keterbukaan  yang  diberikan  oleh ASEAN Community ,  muncul  tindak  pidana  lain  yang  mendukung bahkan memelihara tindak korupsi terjadi? Money Laundering dan kasus  para  koruptor  yang  melarikan  diri  ke  luar  negeri  (biasanya negara yang dituju tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara asal)  adalah  kasus  yang  secara  potensial  dapat  terjadi  dan  tersebar
ke seluruh penjuru dunia, termasuk negara-negara ASEAN. Terlebih jika ASEAN Community tidak dibarengi dengan pemahaman bahwa tindak Money  Laundering merupakan  ancaman  potensial  bagi pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

## R U M U S A N   M A S A L A H
Korupsi  memiliki  pos  tersendiri  dalam  ASEAN Community , pembahasan mengenai korupsi terdapat pada pilar keamanan, ASEAN Political-security Community tepatnya pada bagian Cooperation in Political Development seperti yang tertera di bawah ini:

## (ɣRUWV DUH XQGHUZD\ LQ OD\LQJ WKH JURXQGZRUN
IRU DQ LQVWLWXWLRQDO IUDPHZRUN WR IDFLOLWDWH IUHH ÀRZ of  information  based  on  each  country’s  national  laws and  regulations; preventing  and  combating corruption ;  and  cooperation  to  strengthen  the  rule of  law,  judiciary  systems  and  legal  infrastructure, and good governance. Moreover, in order to promote and protect human rights and fundamental freedoms, the ASEAN Charter stipulates the establishment of an ASEAN human rights body (ASEAN Political Security Community Blueprint, 2007)
Usaha  ASEAN Community dalam  mencegah  dan  memerangi korupsi  dirumuskan  dalam  lima  aksi  kerja  diantaranya  (ASEAN Political Security Community Blueprint, 2007:5-6):
1. Identify relevant mechanisms to carry out cooperation activities in  preventing  and  combating  corruption  and  strengthen  links and cooperation between the relevant agencies
2. Encourage all ASEAN Member States to sign the Memorandum of  Understanding  (MoU)  on  Cooperation  for  Preventing  and Combating Corruption signed on 15 December 2004
3. Promote ASEAN cooperation to prevent and combat corruption, bearing  in  mind  the  above  MoU,  and  other  relevant  ASEAN instruments  such  as  the  Treaty  on  Mutual  Legal  Assistance  in Criminal Matters (MLAT)
4. Encourage  ASEAN  Member  States  who  are  signatories  to  the United Nations Convention against Corruption to ratify the said Convention
5. Promote  the  sharing  of  best  practices,  exchange  views  and analyse  issues  related  to  values,  ethics  and  integrity  through appropriate  avenues  and  fora  and  taking  into  account  inputs from various seminars such as the ASEAN Integrity Dialogue .
Berdasarkan blueprint ini,  penulis  tidak  menemukan  tentang kerjasama di bidang hukum terkait dengan tindak Money Laundering . Penulis  juga  tidak  menemukan  mekanisme  ataupun  isu Money Laundering di  bagian Transnational  Crime. Ini  tentu  celah  bagi pelaku tindak pidana korupsi yang “membersihkan” uangnya ke luar negeri. Celah bagi koruptor merupakan masalah bagi Indonesia. Bisa jadi ASEAN yang seharusnya menjadi kesempatan dan harapan bagi kemajuan ekonomi Indonesia, dapat menjadi ancaman dan potensi masalah  baru  bagi  keberlangsungan  keamanan  dan  perekonomian Indonesia.  Pada  saat  ini,  Indonesia  menempati  peringkat  ketiga  di antara negara-negara ASEAN dan peringkat ke enam puluh empat di dunia terkait dengan jumlah kasus Money Laundering yang terjadi ( Basel Institute on Governance , 2012).
Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  menjadi  penting  untuk  dijadikan bahan pertimbangan bagi setiap stakeholders baik dari Pemerintah sebagai track-1,  Epistemic  Commmunity sebagai track-2 (para akademisi  hukum,  politik,  dan  ekonomi  yang  ada  di  Indonesia), juga  termasuk Civil  Society  Organizations sebagai track-3 yang fokus  di  bidang  transparansi  keuangan  di  Asia  Tenggara  dalam menyambut  Komunitas  ASEAN  dan  usaha  penangangan  tindak pidana korupsi pada level daerah yang—karena akses dari ASEAN— terinternasionalisasi menjadi kasus pidana transnasional.

## T I N J A U A N   P U S T A K A
Tulisan  ini  disusun  pendekatan  pendekatan  hukum,  ekonomi, dan  politik  yang  disusun  dalam  kerangka  disiplin  Ilmu  Hubungan Internasional  dengan  bantuan  Teori  Diplomasi  (ekstradisi)  dan Kerjasama Multilateral dalam kerangka Regionalisme ASEAN, khusus membahas  tentang Mutual  Legal  Assistance .  Selain  sebagai  pintu masuk bagi Indonesia untuk membuka akses, Kerjasama Multilateral sebagai mekanisme pemberantasan korupsi dan Money Laundering di  ASEAN  pada  umumnya,  dan  Indonesia  pada  khususnya,  dapat menjadi  solusi  strategis  bagi  Indonesia  dalam  menyukseskan  dan membuka peluang untuk memimpin pilar ASEAN ‘Political-security’ Community. Menangani  korupsi  sekaligus  menciptakan  peluang
untuk  memimpin  pilar  politik-keamanan  di ASEAN  Community dapat  menjadi  “sekali  dayung,  dua  tiga  pulau  terlampaui”  bagi Indonesia.

## Korupsi dan Money Laundering
Menafsirkan korupsi merupakan hal yang secara akademik tidak sesulit  mencegah  pelaksanaannya.  Secara  bahasa,  Korupsi  diambil GDUL EDKDVD /DWLQ 'H¿QLVL NRUXSVL EHUDVDO GDUL NDWD FRUUXSWLR GDUL kata  kerja corrumpere yang  berarti  busuk,  rusak,  menggoyahkan, memutarbalik,  menyogok,  dan  lain-lain.  Menurut  Donatella  Dela Porta dalam Corrupt Exchanges: Actors, Resources, and Mechanisms Of Political Corruption ¸ korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi  maupun  pegawai  negeri,  yang  secara  tak  wajar  dan  ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  publik  yang  dipercayakan kepada mereka (Della Porta, Donatella & Alberto Vannucci, 1999:15).
Istilah korupsi mengalami konotasi yang beragam oleh beberapa tokoh.  Machiavelli  mengatakan  bahwa  korupsi  merupakan “ destruction of citizens virtue’s” ; Montesquieu memandang korupsi adalah  suatu  penyimpangan  tatanan  politik  dari  yang  baik  menuju yang buruk; Rousseau memandang korupsi sebagai suatu konsekuensi yang tak terelakkan dari perjuangan dalam kekuasaan. Korupsi juga dinilai  sebagai  suatu  penyakit  dalam  setiap  sistem  pemerintahan (Della Porta, Donatella & Alberto Vannucci, 1999:16).
Bagaimanakah hubungan antara korupsi dan Money
Laundering?  Money  Laundering adalah  suatu  upaya  perbuatan untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  uang/dana atau  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  melalui  berbagai  transaksi keuangan  agar  uang  atau  harta  kekayaan  tersebut  tampak  seolah- olah  berasal  dari  kegiatan  yang  sah/legal.  Pada  umumnya  pelaku tindak  pidana  berusaha  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Money Laundering tidak hanya mengancam  stabilitas  dan  integritas  sistem  perekonomian  dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  berdasarkan
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Secara konstitusi, tindak Money Laundering terdapat dalam UU RI  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Money  Laundering .  Pencucian  dalam  UU  ini  memiliki  tiga

## DVSHNGH¿QLVLDQWDUDODLQ
1.  Tindak pidana Money Laundering aktif, yaitu Setiap orang yang menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan, menbayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  uang  uang  atau surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta  kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  Harta  kekayaan (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010);
2.  Tindak pidana Money Laundering pasif yang dikenakan kepada setiap  orang  yang  menerima  atau  menguasai  penempatan, pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan  melakukan Money  Laundering .  Namun,  dikecualikan bagi  Pihak  Pelapor  yang  melaksanakan  kewajiban  pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010);
3.  Dalam  Pasal  4  UU  RI  No.  8/2010,  dikenakan  pula  bagi  mereka yang  menikmati  hasil  tindak  pidana Money  Laundering yang dikenakan  kepada  setiap  orang  yang  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul,  sumber  lokasi,  peruntukan,  pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan Money Laundering.
%HUGDVDUNDQ GH¿QLVL WHQWDQJ Money  Laundering di  atas,  dapat penulis  simpulkan  bahwa Money  Laundering dapat  menjadi  cara bagi  pelaku  korupsi  untuk  membersihkan  bukti  kriminalnya  dari tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini  berdasarkan  hukum,  melanggar undang-undang karena berdasarkan Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2010,  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi
termasuk  dalam  sumber  potensial  tindak Money  Laundering.
Korupsi menempati posisi pertama dalam pasal tersebut.

## Kerjasama Multilateral
Kerjasama dalam politik internasional—atau hubungan internasional—adalah  hubungan  timbal  balik  antara  dua  atau lebih  aktor  internasional—negara—berdasarkan  pada  asa  saling ketergantungan  atau  interdependensi  (Robert  Jackson  &  George Sorensen,  2013:183).  Holsti  menjelaskan  alasan-alasan  negara melakukan  kerjasama  diantaranya:  1)  ancaman  atau  permasalahan yang  sama;  2)  mengurangi  biaya;  3)  menghindari  konsekuensi  jika

## WLGDN PHODNXNDQ NHUMDVDPD GDQ  PHQLQJNDWNDQ H¿VLHQVL . -
Holsti, 1992:380). Dalam hubungan internasional, Multilateralisme sebagai platform dari Kerjasama Multilateral terjadi ketika beberapa negara  yang  bekerja  dalam  suatu  kesepakatan  dan  kesepahaman SDGDVXDWXPDVDODK0XOWLODWHUDOLVPHGLGH¿QLVLNDQROHK0LOHV.DKOHU sebagai  “ International  Governance  of  the  many” (Miles  Kahler, 5REHUW.HRKDQHPHQGH¿QLVLNDQPXOWLODWHUDOLVPHVHEDJDL “praktek  koordinasi  kebijakan  nasional  dalam  kelompok  tiga  atau lebih  negara  (Robert  Keohane,  1992:731).  Berdasarkan  ini,  Korupsi dan Money  Laundering masuk  ke  dalam  empat  kategori  sebagai driving  force mengapa  Indonesia  dan  negara-negara  ASEAN  harus melakukan  kerjasama  multilateral  memerangi  dan  memberantas praktek Money Laundering.
Selain sebagai pintu masuk bagi Indonesia untuk membuka akses, Kerjasama Multilateral sebagai mekanisme pemberantasan Korupsi dan Money  Laundering di  ASEAN  terkhusus  Indonesia,  dapat menjadi  solusi  strategis  bagi  Indonesia  dalam  menyukseskan  dan membuka peluang untuk memimpin pilar ASEAN ‘Political-security’ Community. Menangani  korupsi  sekaligus  menciptakan  peluang untuk  memimpin  pilar  politik-keamanan  di ASEAN  Community dapat  menjadi  “sekali  dayung,  dua  tiga  pulau  terlampaui”  bagi Indonesia.

## Mutual Legal Asisstance
Dewasa  ini,  terdapat  jenis  kejahatan  yang  juga  berkembang sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi tetapi sudah melibatkan jaringan internasional yang didukung oleh infrastruktur yang canggih. Kejahatan inilah yang lajim disebut dengan kejahatan
transnasional terorganisasi (Transnational Organized Crime) . Salah satu jenis kejahatan transnasional terorganisasi ini adalah pencucian uang (money  laundering). Karakteristik  yang  sangat  menonjol dari  kejahatan  ini  ialah  memiliki  mobilitas  tinggi  dengan  jaringan organisasi  yang  sangat  tertutup  didukung  manajemen  operasional dan keuangan yang canggih. Modus operandi sedemikian hanya dapat dilaksanakan  dengan  baik  oleh  suatu  organisasi  kejahatan  (Romli Atmasasmita, 1997:65).
Mutual  Legal  Assistance adalah  sebuah  perjanjian  antara  dua atau  lebih  negara  dengan  suatu  tujuan  untuk  mengumpulkan  dan saling  mempertukarkan  informasi  dalam  usaha  untuk  menegakkan hukum  publik  atau  hukum  kriminal.  Dalam  MLA  terdapat mekanisme-mekanisme yang ditentukan sendiri oleh negara-negara yang  terlibat  MLA.  MLA  dapat  menjadi  instrumen  investigasi  dan penuntutan kasus-kasus kriminal yang sifatnya transnasional. Ketika negara membutuhkan informasi dari negara lain tentang suatu kasus tertentu,  negara-negara  yang  sudah  menandatangani  MLA  harus memberikan informasi tersebut atas nama penegakan hukum (Dan E. Stigall, 2013).
Mutual  Legal  Assistance (MLA)  pada  dasarnya  merupakan suatu  bentuk  perjanjian  timbal  balik  dalam  masalah  pidana. Pembentukan Mutual  Legal  Assistance dilatarbelakangi  adanya kondisi  faktual  bahwa  sebagai  akibat  adanya  perbedaan  sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan  dalam  pemeriksaan  kejahatan.  Seringkali  masing- masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara  mutlak  dalam  penanganan  kejahatan,  hal  yang  sama  terjadi pula  pada  negara  lain,  sehingga  penanganan  kejahatan  menjadi lamban dan berbelit-belit.

## M E T O D E   P E N E L I T I A N
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat eksplanatif, yakni suatu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan tentang  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  berbagai fenomena dan metode-metode yang bisa digunakan untuk memahami dan menanggulangi permasalahan yang diakibatkan oleh fenomena tersebut  (Catherine  Marshall  dan  Gretchen  B  Rossman,  1994:41). Penelitan  yang  bersifat  eksplanasi  menjelaskan  permasalahan,
keadaan,  gejala,  dan  kebijakan  serta  tindakan  objek  penelitian terhadap  lokus  penelitiannya.  Penelitian  secara  eksplanasi  lebih memaparkan  secara  rinci  suatu  fenomena  dengan  fakta-fakta,  yang menguatkan  data  dan  analisa  penelitian.  Fenomena  yang  dijadikan objek  dalam  penelitian  ini  adalah  munculnya Money  Laundering sebagai prediksi masalah jika pemerintah tidak menanggapi ASEAN Community sebagai  ancaman  dan  tantangan  khususnya  di  bidang keamanan di sektor ekonomi.

## P E M B A H A S A N
Perhimpunan  Bangsa-bangsa  Asia  Tenggara  (ASEAN)  yang didirikan  melalui  Deklarasi  Bangkok  pada  8  Agustus  1967, sesungguhnya  memang  sudah  merupakan  Komunitas  Keamanan karena  berdasarkan  latar  belakang  pembentukan  ASEAN,  salah satunya  ialah  untuk  menjaga  stabilitas  keamanan  dan  perdamaian di  kawasan  Asia  Tenggara  (Ikrar  Nusa  Bhakti,  2008:71).  Dalam membentuk  sebuah  komunitas  keamanan,  dibutuhkan  mekanisme formal  maupun  informal  yang  bisa  berfungsi  untuk  mengurangi,

## PHQFHJDK GDQ PHQJHOROD NRQÀLN \DQJ PXQFXO 2OHK NDUHQD LWX
ASEAN  perlu  memantapkan  mekanisme  yang  ada  dan  kalau  perlu ASEAN harus membentuk mekanisme yang baru yang sesuai dengan perkembangan  masalah  di  kawasan  ASEAN.  Untuk  penanganan tindak Korupsi dan Money Laundering di kawasan ASEAN, Penulis menawarkan  tiga  kebijakan  strategis  yaitu:  1)  ASEAN Political Security  Community (APSC) harus  menjadi  wadah  dan  instrumen bagi ASEAN; 2) Perlu dibentuknya Mutual Legal Assistance Treaty
(MLAT) khusus menangani isu Korupsi dan Money Laundering; dan 3)  sebagai  capaian  jangka  panjang,  ASEAN  berkesempatan  untuk membentuk  Badan  Multilateral  ASEAN  yang  khusus  menangani isu Korupsi dan Money Laundering dengan menjadikan MLAT dan APSC sebagai payung dan landasan hukum bagi ASEAN.
ASEAN Political Security Community sebagai Instrumen Indonesia dalam Menangani Kasus Money Laundering ASEAN yang secara khusus belum memiliki mekanisme tersendiri untuk  menangani  masalah  korupsi  dan/atau  praktek Money Laundering merujuk  pada  komitmen  ASEAN  dalam  cetak  birunya yang  akan  bekerjasama  menanggulangi  korupsi  sebagai  salah satu  masalah  yang  krusial  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Harus  ada
Kasus Money Laundering di Asia Tenggara (Azhari Setiawan)

## MDPLQDQ Q\DWD EDKZD QHJDUDQHJDUD $6($1 WLGDN DNDQ EHUNRQÀLN
dikarenakan perbedaan visi tentang penanggulangan korupsi.
Sebagai  contoh,  dapat  dikaji  kembali  mengenai  alasan  mengapa sampai saat ini Indonesia belum juga memiliki kesepakatan dengan Singapura  terkait  dengan  perjanjian  ekstradisi  padahal,  ekstradisi GDSDWPHQMDGLPHNDQLVPH\DQJH¿VLHQGDODPPHQDQJJXODQJLNDVXV kasus  korupsi  dan Money  Laundering yang  terjadi  di  Indonesia. Belum  tuntasnya  perjanjian  ekstradisi—terkait  dengan  perjanjian pertahanan  dan  latihan  bersama  militer  Indonesia  yang  dilakukan dengan Singapura yang merugikan Indonesia—menjadikan Singapura sebagai salah  satu tempat paling favorit bagi para koruptor-koruptor di Indonesia yang “berlindung” dan “membersihkan” harta pidananya di Singapura (Viva News, 2010).
Komunitas ASEAN memiliki semboyan One Vision, One Identity, One Community yang berarti bahwa dari sudut pandang keamanan, negara-negara ASEAN harus memiliki visi dan misi yang sama dalam memerangi  kasus-kasus  pidana  yang  secara  nyata  mengancam keamanan  dan  stabilitas  ekonomi-politik  negara.  Berpijak  pada penjelasan  ini  maka,  Indonesia  dan  negara-negara  ASEAN  lainnya harus  mau  duduk  bersama  dan  membahas  mengenai  mekanisme yang  paling  tepat  untuk  menanggulangi  kasus  korupsi  dan Money Laundering yang berpotensi transnasional.
Penulis  dalam  tulisan  ini  ingin  menawarkan Mutual  Legal Assistance dan Ekstradisi sebagai mekanisme yang dinilai efektif dan H¿VLHQXQWXNPHQFHJDKGDQPHPHUDQJLWLQGDNNRUXSVLGDQ Money Laundering di  kawasan  Asia  Tenggara.  Jika  negara-negara  ASEAN ingin berkomitmen kuat dalam memberantas korupsi dengan ASEAN Political  Security sebagai  instrumennya,  maka,  sesuai  dengan  apa yang  dikemukakan  oleh  Ikrar  Nusa  Bhakti,  peneliti  senior  bidang politik  LIPI,  dalam  bukunya,  “Masyarakat  Asia  Tenggara  Menuju Komunitas ASEAN 2015” menjelaskan bahwa, ASEAN harus memiliki fondasi konseptual yang kuat dalam membentuk sebuah komunitas keamanan yang komprehensif dan serius. Fondasi-fondasi ini terdiri dari  tiga  tataran  utama  antara  lain  adalah:  1)  adanya  hasrat  dan komitmen bersama tentang ancaman bersama sehingga ada keinginan kuat  untuk  membangun  aliansi  militer;  2)  adanya  konstruksi  rasa saling  percaya  dan  indentitas  kolektif  melalui  interaksi-interaksi strategis; dan 3) pembangunan dependable expectations of peaceful change sehingga  akan  tercipta  rasa  kebutuhan  akan  komunitas
keamanan  baik  dari  level  individu  masyarakat  sampai  pada  level tertinggi, sistem internasional (Ikrar Nusa Bhakti, 2008:75).
Nilai Strategis Pembentukan ASEAN Mutual Legal

## Assistance Treaty on Corruption and Money Laundering
Model  kerjasama  internasional  dalam  kaitan  pencegahan  dan pemberantasan  kejahatan  transnasional  terorganisasi  memiliki banyak  bentuk,  diantaranya:  perjanjian  ekstradisi,  perjanjian bantuan  timbal  balik  dalam  masalah  pidana (mutual  assistance in  criminal  matters), perjanjian  tentang  transfer  dalam  proses beracara, dan sebagainya. Di antara model-model perjanjian tersebut di  atas,  perjanjian  ekstradisi  (Pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1979)  dan perjanjian  bantual  timbal  balik  dalam  masalah  pidana  merupakan perjanjian  yang  sangat  penting  dalam  pengungkapan  kejahatan transnasional  terorganisasi  karena  telah  terbukti  efektif  sebagai cara  untuk  mencegah,  menangkap,  dan  menjatuhi  pidana  terhadap pelaku  kejahatan  transnasional/berdimensi  internasional  (Wayan Parthiana, 1990:29).
Sebagai  tambahan,  Indonesia  telah  menandatangani  beberapa perjanjian  ekstradisi  dan  perjanjian  bantuan  timbal  balik  dalam masalah  pidana,  di  antaranya:  Perjanjian  ekstradisi  dengan Pemerintah  Malaysia  yang  dimuat  dalam  Undang-undang  No.  9 Tahun  1974,  Perjanjian  ekstradisi  dengan  Pemerintah  Philipina melalui  Undang-undang  No.  10  Tahun  1976,  Perjanjian  ekstradisi dengan Pemerintah Kerajaan Thailand melalui Undang-undang No. 2 Tahun 1978, serta Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan pemerintah Australia pada tahun 1995.
Dari  beberapa  bentuk  perjanjian  yang  dikemukakan  di  atas, pada  bagian  ini  penulis  berargumentasi  bahwa  untuk  kasus Money Laundering bagi Indonesia dengan cakupan regional Asia Tenggara,
Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi adalah dua hal yang paling esensial  bagi  kepentingan  nasional  Indonesia.  Dengan  ini,  penulis dapat mengusulkan bahwa diperlukannya mekanisme Mutual Legal Assistance dalam kerangka ASEAN.
Memang, terdapat kendala yuridis karena perbedaan-perbedaan sistem  hukum  di  antara  Negara-negara  ASEAN.  Kendala  yuridis (dalam  penanganan  kejahatan  transnasional  terorganisasi-  penulis) lebih  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  sistem  hukum  pidana di  antara  negara  anggota  ASEAN.  Ada  negara  yang  menganut
Sistem  Continental  dan  ada  pula  yang  menganut  sistem  Anglo Saxon.  Perbedaan  besar  terutama  terdapat  dalam  sistem  peradilan pidana  yaitu  ada  yang  menganut Due  Process  Model /DPM  (lebih menitik beratkan pada perlindungan HAM bagi tersangka, sehingga menimbulkan  birokrasi  yang  cukup  panjang  dalam  peradilan pidana)  dan  ada  yang  memilih Crime  Control  Model /CCM  dengan PHQHNDQNDQ H¿VLHQVL GDQ HIHNWLYLWDV SHUDGLODQ SLGDQD GHQJDQ berlandaskan  asas  praduga  tak  bersalah  (M.A.  Erwin,  2000).  Di samping  itu,  kendala  diplomatik  juga  menjadi  faktor  yang  sangat VLJQL¿NDQEDJLWHUKDPEDWQ\DSHQDQJDQDQNHMDKDWDQNDUHQDNRQGLVL ini  menyangkut  kedaulatan  suatu  negara  yang  harus  senantiasa dihormati.
Mutual  Legal  Assistance tidak  harus  selalu  berbicara  tentang penyelarasan  sistem  hukum  yang  ada,  namun  rasa  saling membutuhkan  informasi  inilah  yang  harus  dikedepankan  oleh Negara-negara  ASEAN  khususnya  Indonesia  sebagai  ASEAN Leader dapat  memprakarsai  perjanjian  ini  dapat  direalisasikan GDQ GLLPSOHPHQWDVLNDQ 7DQSD XQL¿NDVL KXNXP SXQ $6($1 dapat  membentuk  mekanisme  saling  tukar  informasi  akan  tindak- tindak  kasus Money  Laundering. Artinya,  dengan  menyepakati adanya  ASEAN Mutual  Legal  Assistance, ada  kesediaan  di  setiap Negara-negara  ASEAN  untuk  bersedia  memberikan  informasi  yang dibutuhkan oleh Negara-negara ASEAN yang lain.
Mutual Legal Assistance dapat menjadi solusi di saat ekstradisi tidak dapat berjalan efektif. Mutual Legal Assistance merupakan lembaga yang  relatif  efektif  untuk  diterapkan  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, dibandingkan dengan  lembaga  ekstradisi.  Kelemahan  penggunaan  lembaga ekstradisi  dikemukakan  oleh  Watanabe,  sebagaimana  dikutip  oleh Romli Atmasasmita, antara lain: (1) perbedaan hukum nasional baik hukum  substantif  maupun  hukum  ajektif  (acara),  (2)  mekanisme pelaksanaannya,  dan  (3)  struktur  organisasi  pemerintahan  dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Romli Atmasasmita, 1997:71).
Perhatian perluanya keselarasan sistem penanganan ini sebetulnya sudah  pernah  diutarakan  sendiri  oleh  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla. Diberitakan  dari thejakartapost saat  membuka  acara  konferensi ASEAN  Association  of  Chiefs  of  Police  (ASEANAPOL)  di  Jakarta, Jusuf  Kalla  meminta  Kepolisian  Republik  Indonesia  meningkatkan
kerja sama pertukaran informasi dengan Kepolisian lain di kawasan Asia  Tenggara.  Utamanya  untuk  meminimalisir  dan  mencegah praktik kejahatan pencucian uang.
Acara  tersebut  turut  dihadiri  Kapolri  Jenderal  Badrodin  Haiti, Menteri  Koordinator  Bidang  Politik  Hukum  dan  Keamanan  Tedjo Edhy  Purdijatno,  dan  Jaksa  Agung  HM  Prasetyo.  JK  menuturkan, masing-masing  negara  memang  mempunyai  landasan  hukum  yang berbeda.  Namun,  perlu  dirumuskan  formula  bersama  yang  bisa mengurangi tindak kriminal seperti pencucian uang. Oleh karenanya antarnegara harus saling bertukar informasi (Media Indonesia, 2015). Formula  bersama  ini  dapat  menjadi  program  eksekutif  maupun legislatif  dengan  memprakarsai  Undang-undang  Anti  Pencucian Uang  yang  dapat  dibentuk  parlemen  antar  Negara-negara  anggota ASEAN.
Dengan luas wilayah yang begitu besar, mustahil bagi Indonesia untuk mencegah dan memberantas berbagai kejahatan transnasional terorganisasi  hanya  dengan  kekuatan  sendiri,  tanpa  melibatkan negara  lain.  Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  kejahatan  transnasional  terorganisasi,  peranan kerjasama internasional di antara negara-negara, baik yang sifatnya bilateral  maupun  multilateral,  merupakan  hal  yang  tidak  dapat ditunda-tunda pelaksanaannya.
Mutual  Legal  Assistance ASEAN  dapat  menjadi  suatu  bentuk mekanisme  kerjasama  multilateral,  dalam  pencegahan  dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, termasuk kasus Money Laundering . Di samping itu, Mutual Legal Assistance, secara relatif dapat menjadi instrument dalam mengatasi kendala-kendala hukum  dan  diplomatik  yang  sering  kali  muncul  bersamaan  dengan dilakukannya  pencegahan  dan  pemberantasan Money  Laundering sebagai kejahatan transnasional terorganisasi.
Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat ASEAN sebagai Visi Jangka Panjang Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering di Asia Tenggara
Penulis  mengarahkan  tiga  fondasi  utama  Komunitas  Keamanan ASEAN—seperti yang telah disebutkan sebelumnya—yang
dihubungkan dengan kasus korupsi dan Money Laundering kearah pembentukan sebuah komisi regional yang secara khusus menangani tindak  korupsi  di  tingkat  ASEAN.  Hal  ini  juga  senada  dengan
UDWL¿NDVL United Nations Convention Against Corruption pada tahun 812'& GDQ UDWL¿NDVL.RQYHQVL 3DOHUPR SDGD WDKXQ 2008  yang  dilakukan  oleh  Indonesia.  Artinya  disini,  jauh  sebelum ASEAN,  Indonesia  dan  negara-negara  ASEAN  juga  sudah  memiliki SHQJDODPDQUDWL¿NDVLSHUMDQMLDQLQWHUQDVLRQDODQWLNRUXSVLGLWLQJNDW global. Oleh karena itu, tentunya di tingkat ASEAN Indonesia harus memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan usaha pemberantasan korupsi  tingkat  daerah  yang  terinternasionalisasi  ke  negara-negara lain. Secara hukum, ASEAN tentunya telah memiliki payung hukum yang kuat karena bersesuaian dengan UNCAC.
Mengapa ASEAN untuk jangka panjang perlu membentuk KPK- ASEAN  ( ASEAN  Corruption  Eradication  Commission )?  Penulis telah  memaparkan  sebelumnya  bahwa  koruptor  Indonesia  yang bersembunyi  dan  membersihkan  atau  menyimpan  harta  pidananya di  luar  negeri  adalah  ancaman  bagi  Indonesia  karena  Indonesia perlu mengembalikan harta yang telah dikorupsi untuk menghindari kerugian  negara.  Ini  menjadi  masalah  jika  harta  pidana  tersebut tersimpan melewati batas teritorial negara. Tentu sebagai negara yang menghormati  hukum  internasional,  Indonesia  perlu  membangun perjanjian-perjanjian internasional yang mendukung pengembalian- pengambalian aset ini. Oleh karena itu dengan dibentuknya KPK di tingkat  ASEAN  dapat  mendukung  dan  menjadi  batu  loncatan  bagi Indonesia dalam memberantas korupsi.
Bagaimanakah  fungsi-fungsi  strategis  KPK-ASEAN?  Tentu  KPK Indonesia dengan KPK-ASEAN memiliki perbedaan baik secara teknis maupun strategis. Seperti yang sudah diketahui bahwa negara-negara ASEAN masih terkendala di masalah penyelarasan atau harmonisasi hukum. Negara-negara ASEAN masih memiliki persepsi dan muatan hukum  yang  berbeda-beda  terkait  dengan  Korupsi  dan Money Laundering. Namun penulis telah merumuskan tingkatan-tingkatan aksi  kerja  yang  secara  basis  payung  hukum  dan  ekonominya  harus mengikuti  percepatan-percepatan  integrasi  Komunitas  ASEAN  itu sendiri. Artinya disini ialah percepatan fungsi KPK-ASEAN mengikuti percepatan  fungsi  dari  Komunitas  ASEAN  tersendiri.  Harominasi hukum  dapat  mendongkrak  percepatan  fungsi  penanganan  tindak Korupsi  dan Money  Laundering di  ASEAN.  Oleh  karena  itu  secara fungsional,  KPK-ASEAN  memiliki  level-level  kinerja  dari  tingkat yang  paling  awal  hingga  tingkat  paling  tinggi  yang  secara  strategis dan  teknis  mampu  melakukan  fungsi  penyidikan  layaknya  KPK  di
Indonesia dan/atau negara-negara lain yang memiliki KPK. Berikut ini  penulis  memaparkan roadmap percepatan  dan  pemberantasan korupsi  di  tingkat  ASEAN  melalui  institusi ASEAN  Corruption Eradication Commission.
1. Level  1,  Koordinasi  Organisasional  dan  Pertukaran Informasi. Fungsi ini berkaitan dengan pertukaran-pertukaran mengenai  tindak  pidana  korupsi  di  negara-negara  ASEAN  yang dianggap berguna bagi pemberantasan korupsi di masing-masing negara.  Pertukaran  informasi  dapat  digunakan  juga  sebagai kebutuhan  komparasi  dan  perumusan-perumusan  strategi  baru dalam  memerangi  korupsi.  Disinilah  letak  peran  strategis  dari Mutual Legal Assistance Treaty ASEAN yang khusus menangani Korupsi dan Money Laundering.
2. Level  2,  Pendidikan  Politik  dan  Hukum. Fungsi  ini  berisi tentang segala hal yang berkaitan dengan edukasi dan pembentukan paradigma anti-korupsi di seluruh elemen masyarakat khususnya Indonesia.  ASEAN  dapat  juga  mendirikan  program  pendidikan anti-korupsi dalam rangka membentuk Komunitas Keamanan di tingkat ASEAN.
3. Level  3,  Kerjasama  antar  Kepolisian  ASEAN. Fungsi  ini menempatkan Kepolisian-kepolisian di tingkat ASEAN terintegrasi dalam penanganan kasus-kasus Transnational Crime. Kerjasama antar  Kepolisian  ASEAN  tidak  hanya  menangani  permasalahan Korupsi  dan Money  Laundering saja,  karena  dengan  tingkat integrasi  dan  koordinasi  yang  baik  di  level  ini,  ASEAN  dapat memiliki  Polisi  ASEAN  yang  bertugas  khusus  menangani  segala tindak kriminal yang bersifat transnasional seperti: Perdagangan Manusia;  Penyelundupan  Manusia,  Perdagangan  Narkoba, Terorisme, 6H[7UDɤFNLQJ dan lain-lain.
4. Level  3,  Ekstradisi. Ini  merupakan  fungsi  yang  paling strategis bagi Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi dan Money  Laundering yang  melarikan  diri  dari  Indonesia. Dengan  memanfaatkan  KPK-ASEAN  dan  Komunitas  Keamanan ASEAN,  Indonesia—seharusnya—bisa  membangun  kesepakatan mengenai  ekstradisi  dengan  seluruh  negara-negara  ASEAN,  tak terkecuali Singapura, merujuk pada komitmen untuk membentuk Komunitas Keamanan ASEAN yang telah disepakati oleh negara- negara ASEAN.
5. Level 5, Penyidikan dan Peradilan. Ini merupakan kulminasi
Kasus Money Laundering di Asia Tenggara (Azhari Setiawan)
dari tujuan utama pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, fungsi  ini  hanya  dapat  berjalan  jika  integrasi  yang  dilakukan Indonesia  bersama  ASEAN  telah  terintegrasi  di  bawah  payung hukum dan politik khusus dan tersendiri. Ketika integrasi ASEAN sudah  mencapai  tingkat  tertingginya  dimana  ASEAN  sudah berdiri  layaknya  sebuah  Komunitas  yang  terintegrasi  penuh (Federasi  atau  Konfederasi;  Uni  Eropa),  maka  kasus  korupsi yang  pasti  juga  akan  terfederasikan  dapat  ditanggulangi  dengan mekanisme  penyidikan  kasus  korupsi  dan Money  Laundering yang berada langsung di bawah ASEAN Corruption Eradication Commission dan  Pengadilan  Tingkat  ASEAN . Terkait  dengan mekanisme ini masing-masing negara ASEAN dapat menentukan apakah  kasus  tertentu  diselesaikan  secara  multilateral,  bilateral, atau  dikembalikan  ke  negara  asal  lewat  proses  ekstradisi  dan internalisasi  hukum.  Sangat  dibutuhkan  perjuangan  yang  serius jika ASEAN ingin sampai di level ini karena ia bergantung pada kualitas integrasi ASEAN itu sendiri.

## K E S I M P U L A N
Demikianlah tulisan ini telah menjelaskan kerjasama multilateral negara-negara ASEAN dan dalam kerangka ASEAN Political-security Community sebagai  suatu  instrumen  dan  mekanisme  yang  dinilai efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia dan negara-negara ASEAN,  khususnya  pada  kasus  dimana  koruptor  di  daerah-daerah Indonesia secara hukum menginternasionalisasikan harta pidananya ke  luar  negeri  baik  lewat  kasus  pelarian  atau  penyimpanan  harta pidana.
Terbukanya akses bagi seluruh masyarakat ASEAN untuk saling berinteraksi  dan  membangun  jaringan  di  seluruh  penjuru  ASEAN secara  sepintas  menjadi  harapan  bagi  setiap  masyarakat  negara- negara ASEAN untuk dapat bekerja atau berdomisili di luar negeri. Namun, tentunya tidak semua orang-orang yang memanfaatkan akses ini  adalah  orang-orang  yang  baik  dan  taat  hukum  saja,  tentu  akses ini juga menjadi sasaran empuk bagi para koruptor untuk “melarikan diri” dan “menyimpan” harta pidananya di seluruh penjuru ASEAN. Maka Indonesia harus jeli dalam memahami hal-hal atau ancaman- ancaman potensial semacam ini.
Korupsi yang terus berkembang dari segi mekanisme juga perlu
diberantas melalui mekanisme yang juga harus terbarukan. Prediksi penulis  tentang  korelasi  antara  tindak  pidana  korupsi  dan Money Laundering yang  mengikuti  arus  regionalisasi  dapat  ditanggulangi juga  dengan  regionalisasi  program  anti  korupsi.  Salah  satu  solusi yang  penulis  tawarkan  ialah  pembentukan  Komisi  Pemberantasan Korupsi di tingkat ASEAN. Tentunya KPK versi ASEAN ini—layaknya ASEAN  sendiri—harus  melewati  beberapa  percepatan-percepatan aksi kerja sehingga dapat sampai pada fungsi tertinggi dalam institusi pemberantasan korupsi.
Untuk  saat  ini,  percepatan  fungsi  pemberantasan  Korupsi  dan Money  Laundering dengan  menggunakan  kerangka  yang  penulis tawarkan,  yang  paling  memungkinkan  adalah  ASEAN  dapat mencapai  level  3  yaitu  terbentuknya  kerjasama  antara  Kepolisian ASEAN  dengan  catatan Mutual  Legal  Assistance GDSDWGLUDWL¿NDVL
ASEAN  pun  bahkan  dapat  mencapai  level  4,  Ekstradisi  jika  secara multilateral  semua  negara-negara  ASEAN  sepakat  masuk  ke  level 4.  Indonesia  sendiri  harus  meningkatkan  kembali  posisi  tawarnya dengan  Singapura  terkait  dengan  isu  ekstradisi.  Keberhasilan perjanjian  dengan  Singapura  akan  memudahkan  Indonesia melakukan perjanjian-perjanjian ekstradisi yang lain dengan negara- negara ASEAN yang lain sehingga secara multilateral, ASEAN dapat mewadahi fungsi ekstradisi tersebut.

## R E F E R E N S I

## ³,QGRQHVLD5HVPL5DWL¿NDVL.RQYHQVL3DOHUPR´'LDNVHVGDULKWWS
www.merdeka.com/politik-internasional/indonesia-resmi-

## UDWL¿NDVLNRQYHQVLSDOHUPRKRK[PKWPO3DGD)HEUXDUL
Pukul 23.08 WIB.
³5DWL¿NDVL 'LNDLWNDQ 6LQJDSXUD *XQDNDQ :LOD\DK 5,´ GLDNVHV GDUL http://www.pikiran-rakyat.com/node/251588  Pada  9  Februari 2015 Pukul 22.43 WIB.
Ageng  Wibowo.  2014. Menyambut  Terwujudnya  Komunitas
ASEAN  2015 .  ANTARA  NEWS.  http://www.antaranews.com/ berita/469602/menyambut-terwujudnya-komunitas-asean-2015 diakses pada 8 Februari 2015 pukul 17.42 WIB.
Amundsen, Inge & Sissener, Tone., Research on Corruption. A Policy Oriented Survey (Norad, 2000) tersedia di http://www.icgg.org/ downloads/contribution07_andvig.pdf
Amundsen, Inge. 2000. &RUUXSWLRQ'H¿QLWLRQVDQG&RQFHSWV . Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights.
ASEAN Political-Security Community Blueprint. Diakses dari http:// www.asean.org/archive/5187-18.pdf pada 8 Februari 2015 Pukul 17.20. WIB
Basel Institute on Governance. 2012. The Basel AML Index Country
Risk  Ranking .  Basel,  Portugal.  Diakses  dari  http://index. baselgovernance.org/index/Index.html#ranking Pada 8 Februari 2015 Pukul 18.29 WIB.
Bhakti,  Ikrar  Nusa.  2008. Masyarakat  ASEAN  Menuju  Komunitas ASEAN  2015 .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  –  Pusat  Penelitian
Politik, LIPI. Hal. 71. Blueprint  ASEAN  Community  2015  dapat  diakses  dari  http:// www.asean.org/archive/5187-18.pdf (ASEAN Political- security  Community);  http://www.asean.org/archive/5187-10.
pdf  (ASEAN  Economic  Security);  http://www.asean.org/
archive/5187-19.pdf (ASEAN Socio-culture Community).
Dan. E. Stigall. 2013. Ungoverned Spaces, Transnational Crime, and the  Prohibition  on  Extraterritorial  Enforcement  Jurisdiction  in International Law. Washington DC: U.S. Department of Justice - National Security Division; U.S. Department of Justice.
Della  Porta,  Donatella  &  Alberto  Vannucci.,  Corrupt  exchanges: actors,  resources,  and  mechanisms  of  political  corruption  (New York: Aldine De Gruyter, 1999).
Doig,  Alan  &  Robin  Theobalt., Corruption  and  Democratisation (London: Frank Class, 1999).
GTZ. 2005. “Preventing Corruption in Public Administration at the National and Local Level: A Practical Guide.” Eschborn: GTZ.
Holsti,  K.J.  1992,  International  Politics,  A  Framework  for  Analysis: Sixth Edition, New Jersey: Prentice-Hall International Editions.
Jackson,  Robert  &  Sorensen,  George.  2013. Introduction  to International Relations. New York: Oxford University Press Inc. Kahler, Miles. 1982. Multilateralism with Small and Large Numbers . International Organization, Vol: 46, No: 3. Summer 1992.
Keohane, Robert O. 1992. Multilateralism: An Agenda for Research . International Journal, Vol: 45 (Autumn 1992).
Langseth,  Petter.  1999.  “ 3UHYHQWLRQ $Q (ɣHFWLYH 7RRO WR 5HGXFH
Corruption .”  Paper  disajikan  pada  konferensi  ISPAC  tentang Responding to the Challenge of Corruption. Milan.
Marshall,  Catherine  dan  Gretchen  B  Rossman.  1994. Designing Qualitative Research 2nd Edition . California: Sage Publication.
Michael,  Arndt.  2013. India’s  Foreign  Policy  and  Regional
Multilateralism . Palgrave Macmillan.
Pasal 2 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Hasil Tindak Pidana Money Laundering .
Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Hasil Tindak Pidana Money Laundering .
Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Hasil Tindak Pidana Money Laundering .
Pope,  Jeremy., Confronting  Corruption:  The  Element  of  National
Integrity System , (Jakarta: Transparency International, 2003)
Porta, Della, Donatella & Alberto Vannucci. 1999. Corrupt Exchanges: Actors, Resources, and Mechanisms Of Political Corruption . New
York: Aldine De Gruyter.
Robinson,  Mark.,  Corruption  and  Development  (London:  Frank Class, 1998).
Stigall,  Dan  E., Ungoverned  Spaces,  Transnational  Crime,  and  the
Prohibition  on  Extraterritorial  Enforcement  Jurisdiction  in International  Law .  diakses  dari  http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=2211219&download=yes. Diakses pada 9 Februari 2015 Pukul 22.04 WIB.
UNODC.  2014. United  Nations  Convention  against  Corruption 6LJQDWXUHDQG5DWL¿FDWLRQ6WDWXVDVRI1RYHPEHU . New York.  Diakses  dari  http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/ CAC/signatories.html Pada 9 Februari 2015 Pukul 23.10 WIB. VIVANews. 2010. Daftar Buron yang Menikmati ‘Surga’ Singapura . Diakses  dari  http://nasional.news.viva.co.id/news/read/140515- para_buron_yang_menikmati__surga__singapura Pada 9
Februari 2015 Pukul 22.45 WIB.