## TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP PASIEN DI KAMAR BEDAH
Jajang Arifin
Universitas Wiralodra Email : jajangarifincyber@gmail.com

## ABSTRACT
The relationship between doctors and patients has been going on for a long time. A doctor is  considered  to  be  someone  who  gives  treatment  to  people  who  need  it.  The  legal relationship between doctors and patients begins with a paternalistic vertical relationship pattern like father and son which departs from the principle of "Father knows best" where a  doctor  is  considered  to  be  more  aware  and  able  to  treat  the  disease  suffered  by  the patient. The position of doctors is higher than the position of patients and doctors have an important  role  in  their  development.  When  viewed  from  the  relationship  between  the doctor and the patient, the doctor as a professional, with his education and experience is expected  to  be  able  to  use  his  knowledge  carefully  and  responsibly  so  that  he  does  not become negligent, while a patient with a weak position, does not know whether the actions taken by the doctor are correct or not, can trust and leave the measures for his health to the  doctor,    based  on  the  information  obtained  from  the  doctor.  Such  a  pattern  of relationships  between  doctors  and  patients  has  gradually  shifted  towards  a  more democratic one, namely a horizontal contractual relationship or Joint participation.
Keywords:  Legal  responsibility  of  doctors,  Position  of  doctors,  Relationship  of  doctors, patients and hospitals.

## I. PENDAHULUAN
Negara  adalah  organisasi  kekuasaan  yang  mengatur  seluruh  lapisan  masyarakat, tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat kecuali  negara.  Selain  itu  negara  adalah  organisasi  yang  dalam  sesuatu  teritorial  tertentu dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan  yang  dapat  menetapkan  tujuan-tujuan  dari  kehidupan  bersama  itu  melalui  kebijakan- kebijakan  yang  dibuat  dan  disepakati 1 .  Untuk  itu  sudah  selayaknya  negara  memberi jaminan kesehatan kepada masyarakatnya. Termasuk dalam penanggulangan penyakit dan melakukan  upaya  pemulihan  kesehatan  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  mana  negara dianggap perlu turun tangan untuk mengatasi permasalahan penyakit tersebut.
Dalam  rangka  mempertinggi  derajat  kesehatan  masyarakat  diperlukan  perbaikan kesehatan  rakyat  yang  dilakukan  melalui  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kesehatan.
1 Budiardjo, Miriam, “ Dasar-dasar Ilmu Politik ”, edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 47.
Rumah  sakit  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  pembangunan  fasilitas kesehatan  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  meningkatkan  pelayanan  kesehatan bagi  masyarakat.  Pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  tersebut  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  yang  bekerja  di  rumah  sakit,  tenaga  kesehatan  dalam  hal  ini  adalah  dokter, perawat, apoteker, dan lainnya yang menjalankan operasional rumah sakit.
Hubungan antara dokter dengan pasien, telah terjadi sejak dahulu. Dokter dianggap sebagai  seseorang  yang  memberikan  pengobatan  terhadap  orang  yang  membutuhkannya. Hubungan  hukum  antara  Dokter  dengan  pasien,  berawal  dari  pola  hubungan  vertikal paternalistik  layaknya  bapak  dan  anak  yang  bertolak  pada  prinsip  “ Father  knows  best “ dimana  seorang  dokter  dianggap  lebih  mengetahui  dan  mampu  untuk  mengobati  atas penyakit  yang  diderita  oleh  pasien.  Kedudukan  dokter  lebih  tinggi  daripada  kedudukan pasien  dan  dokter  memiliki  peranan  penting  di  dalam  perkembangannya.  Pola  hubungan antara dokter dan pasien yang demikian tersebut, lambat laun telah mengalami pergeseran kearah  yang  lebih  demokratis  yaitu  hubungan  horizontal  kontraktual  atau  partisipasi bersama 2 .
Dokter  saat  menangani  pasien  di  rumah  sakit  tidak  bertindak  atas  nama  pribadi melainkan bertindak atas nama rumah sakit. Proses praktik dokter melaksanakan pelayanan kesehatan  di  rumah  sakit  untuk  menjalankan  tugas  yang  dibebankan  rumah  sakit kepadanya.  Hubungan  yang  terbentuk  antara  dokter  dan  rumah  sakit  dalam  lingkup hubungan perburuhan, adalah dokter bekerja sebagai karyawan dari rumah sakit. Dalam hal ini rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan dokter tersebut 3 .
Dokter bedah adalah dokter spesialis yang mengobati penyakit, cedera, atau kondisi gawat darurat pada tubuh melalui metode bedah (operatif) dan obat-obatan. Untuk menjadi dokter  bedah,  seseorang  harus  menyelesaikan  pendidikan  dan  profesi  dokter  umum,  lalu menyelesaikan pendidikan spesialis ilmu bedah. Dalam praktiknya, dokter spesialis bedah tak  jarang  menerima  rujukan  dari  dokter  umum  atau  dokter  spesialis  lain  terkait  kondisi pasien  yang  membutuhkan  tindakan  bedah.  Kemudian,  dokter  bedah  akan  melakukan
2 Soerjono Soekanto, Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran di Indonesia , PT. Temprin, Jakarta, 1983, hlm. 44.
3 Wila Candrawila Supriadi, Hukum Kedokteran , Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 10.
diagnosis  sesuai  keahlian  dan  ilmu  yang  dimiliki  untuk  menentukan  perlu  atau  tidaknya prosedur bedah dilakukan 4 .
Hubungan  antara  dokter  dengan  pasien  termasuk  dalam  perjanjian  untuk melakukan  beberapa  jasa  dan  karena  sifat  hubungan  hukumnya  yang  khusus  yaitu perjanjian  tentang  upaya,  sehingga  dokter  dalam  hal  ini  berkewajiban  untuk  melakukan upaya semaksimal mungkin. Dilihat dari hubungan antara dokter dan pasien tersebut, maka dokter  sebagai  tenaga  yang  professional,  dengan  pendidikan  dan  pengalamannya diharapkan dapat menggunakan ilmunya secara hati-hati dan bertanggung jawab sehingga ia  tidak  sampai  lalai.  Sedangkan  pasien  dengan  posisinya  yang  lemah,  tidak  tahu  apakah tindakan  yang  dilakukan  oleh  dokter  tersebut  benar  atau  tidak,  dapat  percaya  dan menyerahkan  tindakan  untuk  kesehatannya  kepada  dokter,  berdasarkan  informasi  yang diperoleh dari dokter tersebut 5 .

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Bagaimanakah  hak  dan  kewajiban  antara  dokter  dan  pasien  dalam  perjanjian tindakan operasi?
2. Bagaimana  urgensi  persetujuan  antara  dokter  dan  pasien  setelah  pasien  mendapat informasi dari dokter tentang operasi medik?

## III. METODE
Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  metode  yang  saya  gunakan  dalam penelitian  ini,  yang  mengkaji  tentang  aturan  hukum  sebagai  suatu  sistem  yang  dapat dikaitkan  dengan  peristiwa  hukum  tertentu.  Data  sekunder  untuk  penelitian  ini menggunakan data hukum tersier, data hukum sekunder dan data hukum tersier dari buku, literatur,  publikasi  dan  sumber  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  segala pembahasan dalam penelitian.
4 dr.  Kevin  Adrian, Mengenal  Lebih  Jauh  Peran  Dokter  Bedah  Umum ,  https://www.Alodokter.com /mengenal-lebih-jauh-peran-dokter-bedah-umum, diakses pada 20 Septeber 2022.
5 Ibid.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kesehatan dari Berbagai Sudut Pandang
Beberapa Bentuk definisi kesehatan, antara lain:
▪ Menurut  Undang-undang  Nomor  36  tahun  2009,  Kesehatan  adalah  keadaan sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spritual maupun  sosial  yang  memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
▪ Menurut WHO ( World Health Organization ), kesehatan adalah kondisi sehat sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial yang ditandai dengan tidak adanya  gangguan-gangguan  atau  simiom-simiom  penyakit,  misalnya  keluh kesah sakit fisik, dan keluhan emosional 6 ;
▪ Menurut Neuman (1982) 7 , Pengertian Kesehatan merupakan suatu keseimba- ngan  biopsiko,  sosio,  kultural  dan  spiritual  pada  tiga  garis  pertahanan  yang fleksibel, normal dan resisten 8 ;
▪ Menurut  Santoso,  Kesehatan  adalah  keadaan  seimbang  yang  dinamis, dipengaruhi  faktor  genetik,  lingkungan  dan  pola  hidup  sehari-hari  seperti
6 Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. “ Human Development ” (Perkembangan Manusia) Edisi 10 Buku Ke 2 (Penerjemah: Brian Marwendsdy). Jakarta: salemba, 2009, hlm. 1.
7 Betty  Neuman  lahir  di  Ohio  tahun  1924,  anak  kedua  dari  3  bersaudara  dan  merupakan  anak  perempuan satu-satunya.  Ketika  berumur  11  tahun  ayahnya  meninggal  setelah  6  tahun  dirawat  karena  CRF.  Pujian ayahnya terhadap perawat mempengaruhi pandangan Neuman tentang perawat dan komitmennya menjadi perawat  terbaik  yang  selalu  dekat  dengan  pasien.  Ibunya  bekerja  sebagai  bidan  di  desa  juga  sangat mempengaruhi  secara  signifikan.  Setelah  lulus  SMA  Neuman  tidak  dapat  melanjutkan  pendidikan keperawatan. Dia bekerja sebagai teknisi pada perusahaan pesawat terbang dan sebagai juru masak di Ohio dalam  rangka  menabung  untuk  pendidikannya  dan  membantu  ibu  serta  adiknya.  Adanya  program  wajib militer di  keperawatan mempercepat  masuknya Neuman ke sekolah keperawatan. Neuman lulus program diploma  RS  Rakyat  (sekarang  RSUP  Akron  Ohio)  tahun  1947.  Neuman  menerima  gelar  BS  pada keperawatan  Kesehatan  Masyarakat  tahun  1957  dan  MS  Kesehatan  Masyarakat  serta  Konsultan Keperawatan  Jiwa  tahun  1966  dari  Universitas  California  LA. Tahun  1985  Neuman  menyelesaikan  PHD dalam bidang Clinical Psychology dari Universitas Pasific Western. Dia mempraktekkan bed side nursing sebagai  staf  kepala  dan  Private  Duty  Nurse  di  berbagai  RS.  Pekerjaannya  di  komunitas  termasuk  di sekolah-sekolah, perawatan di  perusahaan dan sebagai  kepala perawatan di  klinik  obstetric suaminya dan konseling intervensi krisis di keperawatan jiwa di komunitas. Tahun 1967, 6 bulan setelah mendapat gelar MS  dia  menjadi  kepala  fakultas  dari  program  dimana  ia  lulus  dan  memulai  kontribusinya  sebagai  guru, dosen, penulis dan konsultan dalam berbagai  disiplin ilmu kesehatan. Tahun 1973, Neuman dan keluarga kembali  ke  Ohio,  sejak  itu  dia  sebagai  konsultan  kesehatan  jiwa,  menyediakan  program  pendidikan berkelanjutan  dan  melanjutkan  perkembangan  dari  modelnya,  dia  yang  pertama  kali  mendapatkan California Licensed Clinical Fellows of the American Association of Marriage & Family Therapy dan tetap melakukan  praktek  konseling.  Model  Neuman  aslinya  berkembang  tahun  1970  ketika  itu  ada  permintaan lulusan Universitas of California LA untuk  pembukaan kursus yang memberikan wawasan tentang aspek fisiologi,  psikologi,  sosiokultural  dan  aspek  pengembangan  dari  kehidupan  manusia  (Neuman  1995). Model  ini  dikembangkan  untuk  menyediakan  struktur  yang  terintegrasi  dari  aspek-aspek  diatas  secara holistic. Setelah 2 tahun dievaluasi model tersebut dipublikasikan dalam 3 edisi (1982, 1989, 1995).
8 Artikelsiana,  “ Apa  itu  Definisi  Kesehatan? ”,  https://www.artikelsiana.com/2017/07/pengertian-kesehatan- definisi-kesehatan.html, diakses pada 16 Agustus 2022.
makan,  minum,  seks,  kerja,  istirahat,  hingga  pengelolaan  kehidupan emosional.  Status  kesehatan  tersebut  menjadi  rusak  bila  keadaan keseimbangan  terganggu,  tetapi  kebanyakan  kerusakan  pada  periode-periode awal bukanlah kerusakan yang serius jika orang mau menyadarinya.
▪ Menurut  Santoso,  Kesehatan  adalah  keadaan  seimbang  yang  dinamis, dipengaruhi  faktor  genetik,  lingkungan  dan  pola  hidup  sehari-hari  seperti makan,  minum,  seks,  kerja,  istirahat,  hingga  pengelolaan  kehidupan emosional.  Status  kesehatan  tersebut  menjadi  rusak  bila  keadaan keseimbangan  terganggu,  tetapi  kebanyakan  kerusakan  pada  periode-periode awal bukanlah kerusakan yang serius jika orang mau menyadarinya 9 .

## B. Hak Manusia Untuk Hidup Sehat
Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  menyebutkan  bahwa  tujuan Negara  Republik  Indonesia,  salah  satunya “…...memajukan  kesejahteraan umum” .  Tujuan  ini  bila  dikristalisasi  ke  dalam  pembangunan  kesehatan  akan lebih  mudah  dimaknai  bahwa  negara  bertanggungjawabuntuk  meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia.
Tujuan  di  atas  kemudian  dipertegas  di  dalam  batang  tubuh  hasil amendemen pasal 28H ayat (1), yang menjamin hak setiap warga untuk sehat:
“Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Sedangkan pada pasal 34 (3) dikatakan:
“Negara  bertanggungjawabatas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”
Amendemen  konstitusi  tersebut,  terutama  pada  pasal  28H,  membawa perubahan  besar  terhadap  sendi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  yang mengarahkan Indonesia menjadi negara kesejahteraan ( welfare state ). Pasal 28H secara gamblang menyebutkan hak setiap warga untuk mendapatkan pemerataan kesejahteraan  yang  berkeadilan.  Persoalan  kemudian  terletak  pada  political  will pemerintah  pusat  maupun  daerah  dalam  menjalankan  amanat  konstitusi  untuk memenuhi harapan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
9 Singgih Santoso, “ Panduan Lengkap SPSS Versi 20”, Elex Media, Jakarta, 2012, hlm. 8.

## C. Tanggungjawab Dokter

## 1) Tanggungjawab Etik
Peraturan  yang  mengatur  tanggungjawab  etik  dari  seorang  dokter  adalah kode  etik  kedokteran  dan  sumpah  dokter.  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia disusun dengan mempertimbangkan Internasional Code of Medical Ethic dengan landasan  idiil  Pancasila  dan  landasan  struktural  Undang-Undang  Dasar  1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KODEKI ini mengatur  hubungan  antar  manusia  yang  mencakup  kewajiban  umum  seorang dokter,  hubungan  dokter  dengan  pasiennya,  kewajiban  dokter  terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.
Pelanggaran  terhadap  butir-butir  KODEKI  merupakan  pelanggaran  etik semata-mata  dan  ada  pula  yang  merupakan  pelanggaran  etik  dan  sekaligus pelanggaran  hukum.  Pelanggaran  etik  tidak  selalu  berarti  pelanggaran  hukum, sebaliknya  pelanggaran  hukum  tidak  selalu  merupakan  pelanggaran  etik kedokteran.
Pelanggaran etik dapat dibedakan menjadi:
1. Pelanggaran etik murni, yaitu terdiri dari:
a. Menarik  imbalan  yang  tidak  wajar  atau  menarik  imbalan  jasa  dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi.
b. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya.
c. Memuji diri sendiri di depan pasien.
d. Tidak  pernah  mengikuti  pendidikan  kedokteran  yang  berkesinambu- ngan.
e. Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.
2.   Pelanggaran eticolegal, yaitu terdiri:
a. Pelayanan kedokteran di bawah standar.
b. Menerbitkan surat keterangan palsu.
c. Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter.
d. Abortus provokatus.
e. Pelecehan seksual.

## 2) Tanggungjawab Disiplin
Di  dalam  praktik  kedokteran,  pelanggaran  disiplin  profesi  adalah pelangaran  terhadap  standar  profesi  kedokteran.  Tanggung  jawab  profesi  dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan:

## (1) Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi
Dalam  menjalankan  tugas  profesinya,  seorang  dokter  harus mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya  dengan  dasr  ilmu  yang  diperoleh  semasa  pendidikan  di Fakultas  Kedokteran  maupun  spesialisasi  dan  pengalamannya  untuk menolong penderita.
(2) Derajat
Derajat  risiko  perawatan  diusahakan  untuk  sekecil-kecilnya, sehingga  efek  samping  dari  pengobatan  diusahakan  seminimal  mungkin. Disamping  itu  harus  diberitahukan  terhadap  pasien  atau  keluarganya, sehingga pasien dapat memilih alternatif dari perawatan terhadap dirinya.

## (3) Peralatan perawatan
Pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawatan dilakukan apabila  dari  hasil  pemeriksaan  luar  kurang  didapatkan  hasil  yang  akurat sehingga  diperlukan  pemeriksaan  menggunakan  bantuan  alat.  Hal  ini harus  dijelaskan  alasannya  kepada  pasien,  karena  bagaimanapun, menggunakan  alat  untuk  menunjang  pemmeriksaan  pasien  akan menambah  biaya  yang  dikeluarkannya.  Terutama  bila  pasien  tersebut ternyata dari golongan ekonomi lemah 10 .

## D. Pengertian Kamar Operasi 11
Kamar  operasi  adalah  suatu  unit  khusus  di  rumah  sakit,  tempat  untuk melakukan tindakan pembedahan, baik elektif maupun akut, yang membutuhkan keadaan suci hama (steril).
10 Ridho Ilham Ginting, “Tanggungjawab Dokter Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 47.
11 Helda  Lupi, Job  Description  Kamar  Operasi , http://heldaupik.blogspot.com/2011/11/job-description-kam ar-operasi.html , diakses pada 23 September 2022.
Secara umum lingkungan kamar operasi terdiri dari 3 area.
1. Area bebas terbatas ( unrestricted area )
Pada area ini petugas dan pasien tidak perlu menggunakan pakaian khusus kamar operasi.
2. Area semi ketat ( semi restricted area )
Pada  area  ini  petugas  wajib  mengenakan  pakaian  khusus kamar  operasi yang terdiri atas topi, masker, baju dan celana operasi.
3. Area ketat/terbatas ( restricted area ).
Pada  area  ini  petugas  wajib  mengenakan  pakaian  khusus  kamar  operasi lengkap dan melaksanakan prosedur aseptic.

## E. Hubungan Hukum Pasien dan Dokter
Hubungan  hukum  antara  dokter  dengan pasien  telah  terjadi  sejak  dahulu (zaman  Yunani  kuno),  dokter  sebagai  seorang  yang  memberikan  pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat  pribadi  karena  didasarkan  atas  kepercayaan  dari  pasien  terhadap  dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik 12 . Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara  dokter  dan  pasien  berupa  hubungan  hukum  yang  melahirkan  hak  dan kewajiban kedua belah Pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembukna pasien.
Hubungan  hukum  antara  dokter  dengan  pasien  ini  berawal  dari  pola hubungan  vertikal  paternalistik  seperti  antara  bapak  dengan  anak  yang  bertolak dari  prinsip  “ father  knows  best ”  yang  melahirkan  hubungan  yang  bersifat paternalistik. Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa  ada  sesuatu  yang  dirasakannya  membahayakan  kesehatannya.  Keadaan psikobiologisnya  memberikan  peringatan  bahwa  ia  merasa  sakit,  dan  dalam  hal ini  dokterlah  yang  dianggapnya  mampu  menolongnya  dan  memberikan  bantuan pertolongan.  Jadi,  kedudukan  dokter  dianggap  lebih  tinggi  oleh  pasien  dan peranannya  lebih  penting  daripada  pasien,  padahal  hubungan  hukum  dokter-
12 Endang Kusumah Astuti, Hubungan Hukum Antara Dokter  Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis , Semarang,  hlm.  3;  Lebih  lanjut:  Chrisdiono  M.  Achadiat,  Hukum  Medik,  Balai  Penerbit  FKUI,  Ctk. Pertama, Jakarta, 2004.
pasien  akan  menempatkan  dokter  dan  pasien  berada  pada  kesejajaran,  sehingga setiap apa yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tersebut harus melibatkan pasien  dalam  menentukan  apakah  sesuatu  tersebut  dapat  atau  tidak  dapat dilakukan  atas  dirinya.  Salah  satu  bentuk  kesejajaran  dalam  hubugan  hukum dokterpasien  adalah  melalui informed  consent atau  persetujuan  tindakan  medik.
Pasien  berhak  memutuskan  apakah  menerima  atau  menolak  sebagian  atau seluruhnya  rencana  tindakan  da  pengobatan  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter terhadap  dirinya.  UU  RI  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran, khusunya mengatur tentang Hak dan Kewajiban Dokter atau tenaga medis, dokter mempunyai hak:
1. Memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
3. Memperoleh informasi yang iengkap dan jujur dan pasien atau keluarganya;
4. Menerima imbahan jasa.
Hubungan  hukum  dokter  pasien  mengacu  pada  Pasal  1320  KUHPerdata yang  mengatur  syarat-syarat  sahnya  sebuah  perjajiajan  atau  perikatan  hukum Syaratsyarat tersebut yaitu antara lain:
1. Pelaku perjanjian harus dapat bertindak sebagai subjek hukum
2. Perjanjian antara subjek hukum tersebut harus atas dasar sukarela dan tanpa paksaan,
3. Perjanjian tersebut memperjanjikan sesuatu di bidang pelayanan kesehatan,
4. Perjanjian  tersebut  harus  atas  sebab  yang  halal  dan  tidak  bertentangan dengan hukum.

## F. Hak-Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan
Hak-hak  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan,  secara  umum  hak  pasien tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 13
13 Bahder  Johan  Nasution, Hukum  Kesehatan  Pertanggung  Jawaban  Dokter ,  Rineka  Cipta,  Jakarta,  2005, hlm. 33.
1. Hak pasien atas perawatan
2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan,
3. Kewajiban memenuhi aturan-aturan pada kesehatan
4. Kewajiban  untuk  berterus  terang  apabila  timbul  masalah  dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan
5. Kewajiban memberikan imbalan jasa
6. Menyimpan  rahasia  pribadi  dokter  yang  diketahuinya  Berdasarkan  pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi.
7. Hak-hak  dokter  sebagai  pengemban  profesi  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
a) Hak  memperoleh  informasi  yang  selengkap-lengkapnya  dan  sejujur- jujurnya  dari  pasien  yang  akan  digunakannya  bagi  kepentingan diagnosis maupun terapeutik.
b) Hak  atas  imbalan  jasa  atau  honorarium  terhadap  pelayanan  yang diberikannya kepada pasien.
c) Hak  atas  itikad  baik  dari  pasien  atau  keluarganya  dalam  melaksanakan transaksi terapeutik.
d) Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya.
e) Hak  untuk  memperoleh  persetujuan  tindakan  medic  dari  pasien  atau keluarganya.
Hak-hak  tersebut  di  atas,  dokter  juga  mempunyai  kewajiban  yang  harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut: 14
1. kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar profesi,  yaitu  dengan  cara  melakukan  tindakan  medis  dalam  suatu  kasus yang konkret menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman.
14 Y.A  Triana  Ohoiwutun, Bunga  Rampai  Hukum  Kedoteran ,  Bayu  Media  Publishing,  Malang,  2007,  hlm. 17.
2. Kewajiban  untuk  menghormati  hak-hak  pasien,  antara  lain  rahasia  atas kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia.
3. Kewajiban  untuk  memberikan  informasi pada  pasien  dan/atau  keluarganya tentang tindakan medis yang dilakukannya dan risiko yang mungkin terjadi akibat tindakan medis tersebut.
4. Kewajiban  merujuk  pasien  untuk  berobat  ke  dokter  lain  yang  mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik.
5. Kewajiban  untuk  memberikan  pertolongan  dalam  keadaan  darurat  sebagai tugas perikemanusiaan.

## G. Tanggungjawab Hukum Dokter Terhadap Pasien
Dokter  sebagai  tenaga  professional  bertanggungjawab  dalam  setiap tindakan  medis  yang  dilakukan  terhadap  pasaien.  Dalam  menjalankan  tugas profesionalnya  didasarkan  pada  niat  baik  yaitu  berupaya  dengan  sungguh- sungguh  berdasarkan  pengetahuannya  yang  dilandasi  dengan  sumpah  dokter, kode  etik  kedokteran  dan  standar  profesinya  untuk  menyembuhkan  atau menolong  pasien.  Antara  lain  adalah:  Tanggung  Jawab  Etis:  terjadinya Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter. Menurut Pasal 1426  KUH  Perdata  ganti  rugi  yang  dapat  dibebankan  jika  terjadi  Wanprestasi adalah, Kerugian yang nyata-nyata diderita kreditur yang disebut dengan Damnun Emergens;  Keuntungan  yang  seharusnya  diperoleh  yang  disebut  Lucrum Cegans.Pada asasnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh  karena  menurut  ahli-ahli  hukum  perdata  maupun  yurisprudensi,  uang merupakan  alat  yang  paling  praktis,  yang  paling  sedikit  menimbulkan  selisih dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa.  Selain  uang  masih  ada  bentuk-bentuk lain yang  diperlukan  sebagai  bentuk  ganti  rugi  yaitu  pemulihan  keeadaan  semula (innatura)  dan  larangan  untuk  mengulangi.  Keduanya  ini  kalau  tidak  ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi 15 .
15 Mariam  Darus  Dadrulzaman, KUHPerdata  Buku  III  Hukum  Perikatan  Dengan  Penjelasan ,  Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 29.
Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang  terjadi  hanya  dapat  dilakukan  bila  memang  ada  perjanjian  dokter  dengan pasien.  Perjanjian  tersebut  dapat  digolongkan  sebagai  persetujuan  untuk melakukan  atau  berbuat  sesuatu.  Perjanjian  itu  terjadi  bila  pasien  memanggil dokter  atau  pergi  ke  dokter,  dan  dokter  memenuhi  permintaan  pasien  untuk mengobatinya.  Dalam  hal  ini  pasien  akan  membayar  sejumlah  honorarium. Sedangkan  dokter  sebenarnya  harus  melakukan  prestasi  menyembuhkan  pasien dari  penyakitnya.  Tetapi  penyembuhan  itu  tidak  pasti  selalu  dapat  dilakukan sehingga  seorang  dokter  hanya  mengikatkan  dirinya  untuk  memberikan  bantuan sedapat-dapatnya,  sesuai  dengan  ilmu  dan  ketrampilan  yang  dikuasainya. Artinya,  dia  berjanji  akan  berda  ya  upaya  sekuat-kuatnya  untuk menyembuhkan pasien.  Tanggung  Jawab  Perdata  Dokter  Karena  Perbuatan  Melanggar  Hukum ( onrechtmatige daad ). Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata 16 .
1) Adanya tindakan atau perbuatan Unsur-unsur yang tersimpul dari perumusan Pasal 1365 adalah:
2) Perbuatan itu harus melawan hukum ( onrecht matigedaad )
3) Pelakunya mempunyai unsur salah
4) Tindakan atau perbuatan itu menimbulkan kerugian.
Berdasarkan  Pasal  1366  KUH  Perdata,  Seorang  dokter  selain  dapat dituntut  atas  dasar  wanprestasi  dan  melanggar  hukum  seperti  tersebut  di  atas, dapat  pula  dituntut  atas  dasar  lalai,  sehingga  menimbulkan  kerugian.  Gugatan atas  dasar  kelalaian  ini  diatur  dalam  Pasal  1366  KUH  Perdata,  menyatakan: “Setiap  orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan karena  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena kelalaian  atau  kurang  hati-hatinya”.  Berdasarkan  Pasal  1367  KUH  Perdata, apabila  kita  simpulkan  maka  dari  segi  hukum  perdata,  tanggung  jawab  tersebut dapat mengandung beberapa aspek yaitu dapat ditimbulkan karena “wanprestasi” (tidak  memenuhi  prestasi),  karena  perbuatan  melanggar  hukum  ( onrecht matigedaad ), dapat juga karena kurang hatihatinya mengakibatkan matinya orang
16 J. Satrio, Hukum Perikatan , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 139.
( moedwillige/onrechtmatigedoodslag )  dan  juga  karena  kurang  hati-hatinya mengakibatkan cacat badan 17 .

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Dapatlah  dinyatakan  bahwa  dari  pembahasan  tersebut  ada  beberapa kesimpulan penelitian antara lain sebagai berikut:
1. Hak dan kewajiban antara dokter dan pasien dalam perjanjian tindakan operasi dapat  dilihat  dari  adanya  kepercayaan  pasien  terhadap  Tenaga  Medis  (dokter atau  Perawat)  sehingga  pasien  bersedia  memberikan  persetujuan  tindakan medis  ( informed  consent ),  yaitu  suatu  persetujuan  pasien  untuk  menerima upaya  medis  yang  akan  dilakukan  terhadapnya.  Hal  ini  dilakukan  setelah  ia mendapat  informasi  dari  dokter  mengenai  upaya  medis  yang  dapat  dilakukan untuk  menolong  dirinya,  termasuk  memperoleh  informasi  mengenai  segala risiko  yang  mungkin  terjadi.  Adapun  di  Indonesia  informed  consent  dalam pelayanan  kesehatan,  telah  memperoleh  pembenaran  secara  yuridis  melalui Peraturan  Mentri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  585/Menkes/1989. Hubungan  tersebut  lahir  dan  memnuhi  syarat  sahnya  transaksi  terapeutik didasarkan  Pasal  1320  KUH  Perdata  Yaitu,  Syarat  Subyektif  dan  Syarat Obyektif.
2. Urgensi  persetujuan  antara  dokter  dan  pasien  setelah  pasien  mendapat informasi  dari  dokter  tentang  operasi  medik  merupakan  hal  yang  sangat penting  sebab  informasi  tersebut  menjadi  hak  pasien  sebagai  tanda  bahwa pasien  setuju  atas  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter  serta  menjadi kewajiban  bagi  dokter  untuk  menyampaikan  segala  macam  informasi  yang berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.

## B. Saran
1. Adapun  permasalahan  di  atas,  maka  disarankan  agar  segala  sesuatu  yang dilakukan  oleh  dokter  terhadap  pasiennya  dalam  upaya  peyembuhan  penyakit pasien  adalah  merupakan  perbuatan  hukum  yang  kepadanya  dapat  dimintai
17 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum dan Medik , Airlangga University Press, Surabaya, 1984, hlm. 36.
petanggug  jawaban  hukum,  dituntut  profesionalisme,  memberikan  pelayanan medik adalah sebuah perbuatan hukum. Dalam benak para teman sejawat tiada lain hanyalah melakukan tindakan profesional kedokteran harus sesuai dengan kode etik profesional dan sumpah jabatan dokter.
2. Mengingat  pentingnya  memberikan  informasi  medis  tersebut  kepada  pasien, maka  sebaiknya  memberikan  informasi  sebelum  tindakan  medis  adalah  suatu keharusan bagi dokter supaya jika terjadi sesuatu terhadap pasien dokter telah memiiki  persetujuan  tindakan  dari  pasien  atau  keluarga  terdekat  pasien, sehingga tidak dipersalahkan secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku & Jurnal
Bahder  Johan  Nasution,  2005,  Hukum  Kesehatan  Pertanggung  Jawaban  Dokter, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33.
Budiardjo,  Miriam,  “ Dasar-dasar  Ilmu  Politik ”,  edisi  revisi,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
Endang  Kusumah  Astuti,  Hubungan  Hukum  Antara  Dokter  Dan  Pasien  Dalam Upaya Pelayanan Medis, Semarang, hlm. 3; Lebih lanjut: Chrisdiono M. Achadiat,  Hukum  Medik,  Balai  Penerbit  FKUI,  Ctk.  Pertama,  Jakarta, 2004.
J. Satrio, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,
Papalia,  D.  E.,  Olds,  S.  W.,  &  Feldman,  R.  D.  “ Human  Development ” (Perkembangan  Manusia)  Edisi  10  Buku  Ke  2  (Penerjemah:  Brian Marwendsdy). Jakarta: salemba, 2009
Hermien  Hadiati  Koeswadji,  Hukum  dan  Medik,  Airlangga  University  Press, Surabaya, 1984
Ridho Ilham Ginting, “Tanggungjawab Dokter Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.
Singgih Santoso, “ Panduan Lengkap SPSS Versi 20”, Elex Media, Jakarta, 2012,
Soerjono  Soekanto,  Aspek  Hukum  Dan  Etika  Kedokteran  di  Indonesia,  PT. Temprin, Jakarta, 1983
Wila Candrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001
Y.A  Triana  Ohoiwutun,  bunga  rampai  hukum  kedoteran,  Bayu  Media  Publishing,
Malang
2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Kitan Undang-Undang Hukum Perdata

## 3. Sumber Lainya
Artikelsiana,  “ Apa  itu  Definisi  Kesehatan? ”,  https://www.artikelsiana.com /2017/07/pengertian-kesehatan-definisi-kesehatan.html,  diakses  pada  16 Agustus 2022.
dr.  Kevin  Adrian,  “ Mengenal  Lebih  Jauh  Peran  Dokter  Bedah  Umum ”, https://www.Alodokter.com /mengenal-lebih-jauh-peran-dokter-bedah- umum, diakses pada 20 Septeber 2022
Helda  Lupi,  Job  Description  Kamar  Operasi,  http://heldaupik.blogspot.com /2011/11/job-description-kamar-operasi.html,  diakses  pada  23  September 2022.