## UPAYA NON PENAL  KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM MENANGANI PERJUDIAN
I Gede Widana 1 , Putu Sugi Ardana 2 , I Nyoman Gede Remaja 3
Abstrak: Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  dapat  dibedakan  menjadi  2, yaitu  lewat  jalur  penal  (pemidanaan)  dan  jalur  non  penal  (tanpa  pemidanaan). Upaya  penanggulangan  lewat  jalur  penal  menitikberatkan  pada  sifat  represif setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat  preventif  (pencegahan/  penangkalan/  pengendalian)  sebelum  kejahatan terjadi.  Salah  satu  bentuk  kejahatan,  yang  juga  merupakan  perbuatan  yang dicela  norma  agama  adalah  perjudian.  Perjudiannya an  sich mungkin  tidak secara  langsung  merugikan  orang  lain,  tetapi  akibat  lanjutan  dari  judi  telah terbukti  dapat  mendatangkan  kerugian  bagi  masyarakat.  Perjudian  mendorong dilakukannya  tindak  pidana  yang  lain,  seperti  pencurian,  perampokan. Penelitian  ini  membahas  masalah:  dasar  kewenangan  Kepolisian  melakukan upaya-upaya non penal dalam menangani perjudian dan upaya-upaya non penal yang  dilakukan  Kepolisian  Resor  Buleleng  untuk  menangani  perjudian. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  didekati  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis  sosiologis.  Pendekatan  secara  yuridis  sosiologis  yang  dimaksud  adalah pendekatan  permasalahan  dengan  mengacu  kepada  hukum  positif,  terutama peraturan  perundang-undangan,  dengan  memperhatikan  pula  apa  yang  terjadi dalam  praktek.  Dasar  kewenangan  Kepolisian  melakukan  upaya-upaya  non penal  dalam  menangani  perjudian  dapat  dihubungkan  dengan  tugas  dan kewenangan  anggota    Kepolisian  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.Upaya- upaya  non  penal  yang  dilakukan  Kepolisian  Resor  Buleleng  untuk  menangani perjudian  di  Buleleng  di  antaranya:  menggunakan  pendekatan  sosial, memprakarsai  dan  atau  ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan  sosial  budaya, mendukung  kegiatan  sosial  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  memanfaatkan  kegiatan  sosial  relegius,  untuk  menyebarluaskan kesadaran  untuk  tidak  berjudi,  dan  memperketat  pengawasan  terhadap penjualan  peralatan yang diperlukan berjudi.
Kata-kata kunci:  upaya non penal, tindak pidana, perjudian.
1 I Gede Widana, Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 I Nyoman Lemes, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 I Nyoman Gede Remaja, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-undang  Dasar  1945  dinyatakan  secara  tegas  bahwa  Negara Republik  Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara ditegakkan supremasi hukum. Hukum menjadi aturan main yang harus diikuti seluruh komponen masyarakat. Perlu diperhatikan apa yang dikemukakan oleh  Sunarjati Hartono (1982: 78) bahwa menegakkan rule of law belum  tentu  identik  arti  dan  akibatnya  dengan  membangun  suatu  negara  hukum (rechtstaat) . Rule  of  law dapat  dipakai  dalam  arti  formil  sehingga  setiap  negara, termasuk negara dengan sistem pemerintahan totaliter (seperti Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler), dapat menyatakan diri sebagai negara yang menegakan rule of law . Rule of law yang dimaksud adalah dalam arti materiil, yaitu penegakan hukum yang sesuai  dengan,  dan  yang  membawa  keadilan  sosial  bagi  masyarakat.  Dengan demikian  yang  ditegakan  dan  dilaksanakan  bukanlah  semata-mata  peraturan- peraturan  yang  diundangkan  secara  sah  oleh  pemerintah,  tetapi  dalam  arti  materiil kata hukum dipakai dalam arti hukum yang adil (just law). Dalam paham ini hukum meliputi putusan pengadilan, bahkan hukum kebiasaan (gewooterecht) , yang berlaku di dalam masyarakat meskipun berbeda dengan hukum  yang diundangkan (Hartono, 1982:  12  dan  78). Rule  of  law dalam  pengertian  materiil  itulah  yang  dapat disejalankan  dengan  istilah  supremasi  hukum.  Jadi  yang  terutama  dan  diutamakan adalah hukum yang membawa keadilan bagi masyarakat.
Pentingnya  aturan  perundang-undangan  dalam  negara  hukum  menyebabkan keberhasilan  pelaksananaan  peraturan  perundang-undangan  memiliki  menjadi  hal yang  sangat  penting.  Keberhasilan  implementasi  suatu  undang-undang  di  antaranya tampak dari kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan undang-undang tersebut. Ada beberapa  faktor  yang  menyebabkan  warga-warga  masyarakat  mematuhi  ketentuan hukum,  setidak-tidaknya  dapat  dikembalikan  pada  faktor-faktor  atau  hal-hal  sebagai berikut (Soekanto, 2004: 6).
a. Compliance ,  yaitu  penerimaan  secara  jelas  didorong  oleh  imbalan  dan  usaha untuk  menghindari  hukuman  yang  mungkin  timbul,  bukan  oleh  pendirian-
pendirian  seperti  yang  diinginkan  oleh  peraturan  yang  diterapkan.  Kekuatan penguasa didasarkan pada alat kontrol dan sebagai konsekuensi, orang mematuhi hanya jika ada di bawah pengawasan .
b. Identification , yaitu penerimaan suatu peraturan bukan karena nilai instrinsiknya tetapi  karena  orang-orang  ingin  menjadi  anggota  suatu  grup  atau  memiliki hubungan  dengan  penguasa.  Dasar  kekuatan  mengikat  terletak  pada  hubungan dengan grup atau penguasa, dan penyesuaian dengan peraturan akan tergantung pada hubungan ini.
c. Internalization ,  yaitu penerimaan peraturan secara individual karena kandungan instrinsiknya. Kandungannya sesuai dengan yang dianut oleh orang-orang.
d. Kepentingan-kepentingan  para  warga  masyarakat  terjamin  oleh  wadah  hukum yang ada.
Mengutip  apa  yang  dikemukakan  oleh  Selo  Seomardjan,  Seorjono  Soekanto (2004:  8)  mengemukakan  bahwa  efektivitas  ketentuan  hukum  berkaitan  erat  dengan faktor-faktor sebagai berikut.
a. Usaha-usaha  menanamkan  hukum  di  dalam  masyarakat,  yaitu  penggunaan tenaga  manusia,  alat-alat,  organisasi  dan  metode  agar  warga  masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui, dan menaati hukum.
b. Reaksi  masyarakat  yang  didasarkan  pada  sistem  nilai-nilai  yang  berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum  karena compliance,  identification,  internalization ,  atau  kepentingan- kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
c. Jangka  waktu  penanaman  hukum,  yaitu  panjang  atau  pendeknya  jangka  waktu usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.
Dari  uraian  di  depan  tampak  bahwa  dalam  penegakan  hukum,  termasuk  di dalamnya  penegakan  peraturan  perundang-undangan,  unsur  penghukuman  (penal) terhadap  pelanggar  hukum  bukan  merupakan  satu-satunya  unsur  dominan. Penanaman  kesadaran  sebagai  bentuk  upaya  pencegahan  juga  sangat  penting  dalam penangulangan masalah penegakan hukum dan kejahatan.
Dengan menyitir apa  yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels,  Barda Nawawi Arief  (2005:  42)  mengemukakan  bahwa  upaya  penanggulangan  kejahatan  dapat ditempuh dengan:
a. penerapan Hukum Pidana (criminal law application);
b. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan
c. mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan lewat  media  massa (influencing  views  of  society  on  crime  and  punishment  by mass media) .
Jadi  upaya  penanggulangan  berdasarkan  pendapat  tersebut  dapat  dibedakan menjadi  2,  yaitu  lewat  jalur  penal  (pemidanaan)  dan  jalur  non  penal  (tanpa pemidanaan).  Upaya  penanggulangan  lewat  jalur  penal  menitikberatkan  pada  sifat represif  setelah  kejahatan  terjadi,  sedangkan  jalur  non  penal  lebih  menitik  beratkan pada  sifat  preventif  (pencegahan/  penangkalan/  pengendalian)  sebelum  kejahatan terjadi.
Dalam  penjelasan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dinyatakan  bahwa  asas  legalitas  sebagai  aktualisasi paradigma  supremasi  hukum,  secara  tegas  dinyatakan  dalam  perincian  kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai  dengan  Hukum  Acara  Pidana  dan  peraturan perundang-undangan lainnya, namun tindakan pencegahan tetap  diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik  Indonesia  memiliki  kewenangan  diskresi,  yaitu  kewenangan  untuk bertindak  demi  kepentingan  umum  berdasarkan  penilaian  sendiri.  Oleh  karena  itu, Undang-undang  Kepolisian  Negara  mengatur  pula  pembinaan  profesi  dan  kode  etik profesi  agar  tindakan  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.
Mengenai  kejahatan,  Bonger  dalam  bukunya  yang  sudah  menjadi  klasik, menyatakan  (1977:  25):  “Kejahatan  adalah  perbuatan  yang  sangat  anti  sosial  yang memperoleh  tentangan  dengan  sadar  dari  negara  berupa  pemberian  penderitaan (hukuman atau tindakan)”. Dari apa yang dikemukakan oleh Bonger dapat dinyatakan bahwa kejahatan apa pun bentuknya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tingkah  laku  sosial  yang  diharapkan  oleh  masyarakat,  sehingga  sangat  wajar  jika masyarakat menginginkan pelaku kejahatan diberi sanksi yang berat.
Salah satu bentuk kejahatan, yang juga merupakan perbuatan yang dicela norma agama  adalah  perjudian.  Perjudiannya an  sich mungkin  tidak  secara  langsung merugikan  orang  lain,  tetapi  akibat  lanjutan  dari  judi  telah  terbukti  dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Perjudian mendorong dilakukannya tindak pidana  yang  lain,  seperti  pencurian,  perampokan,  dan  cara  pencarian  uang  secara tidak  benar  lainnya.  Perjudian  bahkan  ditenggarai  berkaitan  dengan  etos  kerja masyarakat.  Masyarakat  menjadi  malas  bekerja  keras,  dan  cenderung  tidak  dapat mengembangkan  sikap  hidup  hemat.  Meskipun  demikian,  upaya  pencegahan  dan penanggulangannya  sering  tidak  mendapat  dukungan  dari  sebagian  anggota masyarakat.  Banyak  kalangan  berdalih  bahwa  perjudian  berkaitan  dengan  budaya setempat,  adat  kebiasaan  dan  sebagainya.  Hal  demikian  tampak  nyata  dalam penanggulangan judi tajen di Bali. Meskipun secara normatif telah dianggap sebagai suatu  bentuk  perjudian,  masalah  tajen  masih  sering  menjadi  polemik  di  masyarakat. Masih saja ada kalangan yang menganggap tajen, lebih baik dipandang sebagai suatu bentuk budaya, yang bagaimana pun juga memiliki segi-segi positif.
Hal-hal demikian menjadi pendorong bagi penulis untuk meneliti tentang upaya penggulangan  perjudian  melalui  upaya-upaya  non  penal  di  Kepolisian  Resor Buleleng. Upaya non penal  yang dimaksud dalam hal ini dapat ditempatkan sebagai tindakan  pra  kejadian.  Jadi,  sifatnya  adalah  preventif  (pencegahan)  dan  pre-emtif (penangkalan).
Masalah-masalah  yang  dianggap relevan dalam  penelitian ini adalah mengenai dasar  hukum  kewenangan  Kepolisian  melakukan  upaya-upaya  non  penal  dalam menangani  perjudian  dan  upaya-upaya  non  penal  apa  yang  dilakukan  Kepolisian Resor Buleleng untuk menangani perjudian di Buleleng.

## TINJUAN PUSTAKA
Istilah  kebijakan  dalam  berasal  dari  istilah  “ policy ”  (Inggris)  atau  “ politiek ” (Belanda).  Bertolak  dari  kedua  istilah  asing  ini,  maka  istilah  “kebijakan  hukum pidana”  dapat  pula  disebut  dengan  istilah  “politik  hukum  pidana”.  Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah  lain  “ penal  policy ”,  “ criminal  law  policy ”  atau  “ strafrechtspolitiek ”(Arief,
2005: 24).
Untuk  memahami  pengertian  kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  dapat dihubungkan  dari politik hukum maupun dari politik kriminal.
Menurut Sudarto politik hukum adalah (1981: 159):
1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan  yang berwenang untuk  menetapkan peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa  digunakan  untuk mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam  masyarakat  dan  untuk  mencapai apa yang dicita-citakan.
Sudarto  (1981:  161)  selanjutnya  menyatakan,  bahwa  melaksanakan  politik hukum  pidana  berarti  mengadakan  pemilihan  untuk  mencapai  hasil  perundang- undangan  pidana  yang  paling  baik  dalam  arti  memenuhi  syarat  keadilan  dan  daya guna.  Dinyatakan  juga,  bahwa  melaksanakan  politik  hukum  pidana  berarti,  usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
Dengan  demikian,  dilihat  sebagai  bagian  dari  politik  hukum,  maka  politik hukum  pidana  mengandung  arti,  bagaimana  mengusahakan  atau  membuat  dan
merumuskan  suatu  perundang-undangan  pidana  yang  baik.  Pengertian  demikian terlihat  pula  dalam  definisi penal  policy dari  Marc  Ancel  yang  secara  singkat menyatakan  politik  hukum  sebagai  suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang  bertujuan  untuk memungkinkan  peraturan  hukum  positif  dirumuskan  secara  lebih  baik.    Dengan demikian,  yang  dimaksud  dengan  “peraturan  hukum  positif”  ( the  positive  rules ) dalam  definisi  Marc  Ancel  itu  jelas  adalah  peraturan  perundang-undangan  hukum pidana. Oleh karena itu, istilah penal policy menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana” (dalam Arif, 2005: 25).
Menutur  A.  Mulder  (dalam  Hamdan,  1997:  20), strafrechtspolitiek ialah  garis kebijakan untuk menentukan :
1. seberapa  jauh  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  berlaku  perlu  diubah  atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Menurut  Marc  Ancel  (dalam  Hamdan,  1997:  20)  tiap  masyarakat  yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :
1. peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya,
2. suatu prosedur hukum pidana, dan
3. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).
Usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat  peraturan  hukum  pidana  yang  baik  pada hakikatnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  penanggulangan  kejahatan.  Jadi, kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  juga  merupakan  bagian  dari  politik  kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik  dengan  pengertian  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum pidana.
Usaha  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  juga merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan  hukum  (khususnya  penegakan  hukum pidana,  oleh  karena  itu,  sering  pula  dikatakan,  bahwa  politik  atau  kebijakan  hukum
pidana  juga  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum  ( Law  enforcement policy ).
Menurut  Sunarjati  Hartono  (1991,  1)  politik  hukum  Indonesia  di  satu  pihak tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia. Selain itu, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas dari    realita  dan  politik  hukum  internasional.  Faktor-faktor  yang  akan  menentukan politik  hukum  tidak  semata-mata  ditentukan  oleh  apa  yang  dicita-citakan  atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritisi belaka, akan tetapi ditentukan pula oleh kenyataan-kenyataan serta perkembangan hukum di lain- lain negara serta perkembangan hukum internasional.
Menurut Mulyana W.  Kusumah (1981:   42-43) politik hukum  nasional secara harafiah  dapat  diartikan  sebagai  kebijaksanaan  hukum (legal  policy) yang  hendak diterapkan  atau  dilaksanakan  secara  nasional  oleh  satu  pemerintah  negara  tertentu. Menurutnya politk hukum nasional meliputi:
1. pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. pembangunan  hukum  yang  intinya  adalah,  pembangunan  terhadap  ketentuan hukum  yang  telah  ada  yang  dianggap  usang,  dan  penciptaan  ketentuan  hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat;
3. penegasan  fungsi  lembaga  penegak  atau  pelaksana  hukum,  pembinaan anggotanya;
4. meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  menurut  persepsi  kelompok  elit pengambil kebijaksanaan.
Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya  juga  merupakan  bagian  integral  dari  usaha  perlindungan  masyarakat ( social defence ) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare ). Oleh karena  itu,  wajar  pulalah  apabila  kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  juga merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan  atau  politik  sosial  ( social  policy ). Kebijakan  sosial  ( social  policy )  dapat  diartikan  sebagai  segala  usaha  yang  rasional untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dan  sekaligus  mencakup  perlindungan
masyarakat. Jadi, di dalam pengertian “social policy”, sekaligus tercakup di dalamnya “social welfare policy” dan “social defence policy” (Arief, 2005: 26-27).
Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan  di  bidang  hukum  pidana  materiel,  di  bidang  hukum  pidana  formal  dan  di bidang hukum pelaksanaan pidana.
Dari  uraian  terdahulu  dapatlah  ditegaskan,  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy) .
Makna  dan  hakikat  pembaharuan  hukum  pidana  berkaitan  erat  dengan  latar belakang  dan  urgensi  diadakannya  pembaharuan  hukum  pidana  itu  sendiri.  Latar belakang  dan  urgensi  diadakannya  pembaharuan  hukum  dapat  ditinjau  dari  aspek sosio-politik,  sosio-filosofik,  sosio-kultural  atau  dari  berbagai  aspek  kebijakan (khususnya  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan  penegakan  hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan  perwujudan  dari  perubahan  dan  pembaharuan  terhadap  berbagai  aspek dan  kebijakan  yang  melatarbelakangi  itu.  Dengan  demikian,  pembaharuan  hukum pidana  pada  hakikatnya  mengandung  makna,  suatu  upaya  untuk  melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana  yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio- politik,  sosio-filosofik  dan  sosio-kultural  masyarakat  Indonesia  yang  melandasi kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan  penegakan  hukum  di  Indonesia . Secara  singkat  dapatlahdikatakan,  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya  harus  ditempuh  dengan  pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan (“policy-oriented  approach) dan  sekaligus  pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai (“value-oriented approach ).
Pembaharuan  hukum  pidana  harus  dilakukan  dengan  pendekatan  kebijakan, karena  memang  pada  hakikatnya  hanya  merupakan  bagian  dari  suatu  langkah kebijakan  atau  “policy”  (yaitu  bagian  dari  politik  hukum/penegakan  hukum,  politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (policy)
terkandung  pula  pertimbangan  nilai.  Oleh  karena  itu,  pembaharuan  hukum  pidana harus pula berorientasi pada pendekatan-nilai.
Barda  Nawawi  Arief  (2005:  28-29)  menyimpulkan  bahwa  makna  dan  hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:
1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan :
a. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  sosial , pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
b. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  kriminal,  pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  perlindungan  masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
c. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum , pembaharuan  hukum pidana  pada  hakekatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  memperbaharui substansi  hukum (legal  substance )  dalam  rangka  lebih  mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai:
Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  melakukan peninjauan  dan  penilaian  kembali  (“reorientasi  dan  reevaluasi”)  nilai-nilai  sosio- politik,  sosio-filosofik  dan  sosio-kultural  yang  melandasi  dan  memberi  isi  terhadap muatan  normatif  dan  substantif    hukum  pidana  yang  dicita-citakan.  Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang  dicita-citakan  (misalnya  KUHP  baru)  sama  saja  dengan  orientasi  nilai  dari hukum lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

## METODE PENELITIAN
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  didekati  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis  sosiologis.  Pendekatan  secara  yuridis  sosiologis  yang  dimaksud  adalah pendekatan permasalahan dengan mengacu kepada hukum positif, terutama peraturan
perundang-undangan,  dengan  tetap  memperhatikan  hal-hal  nyata  yang  secara  nyata dan faktual terjadi di masyarakat.
Dari  sifat  dan  tujuannya  penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian hukum  deskriptif.  Dalam  hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh Abdulkadir  Muhammad  (2004:  50)  bahwa  penelitian  hukum  deskriptif  bersifat pemaparan  dan  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  (deskripsi)  tentang  keadaan hukum  yang  berlaku  di  suatu  tempat  tertentu  dan  pada  saat  tertentu,  atau  mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (bertujuan). Tempat penelitian yang jaraknya dekat memudahkan untuk didatangi dan kemudahan untuk mengakses data  menjadi  bahan  pertimbangan  penentuan  tempat  penelitian.  Data  sekunder  lebih banyak  dikumpulkan  dengan  melaksanakan  penelitian  kepustakaan  yang  banyak Perpustakaan Universitas Panji Sakti, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data kepustakaan  dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan, yang diteliti dengan  melakukan  studi  pustaka/  studi  dokumen  diperoleh  data  sekunder.  Dari sumber data lapangan, dengan melakukan penelitian lapangan diperoleh data primer.
Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  melaksanakan  wawancara. Wawancara  adalah  tanya  jawab  lisan  antara  dua  orang  atau  lebih  secara  langsung. Daftar pertanyaan telah disiapkan, dengan tetap membuka kemungkinan memperoleh data  tambahan  dari  informan,  meskipun  tidak  tercantum  dalam  daftar  pertanyaan. Dihubungkan  dengan  jenis  wawancara,  wawancara  ini  termasuk  jenis  wawancara terpimpin.  Menurut  Husaini  Usman  (2003:  59)  wawancara  terpimpin  adalah  tanya jawab  yang terarah untuk mengumpulkan data  yang relevan. Kelemahan wawancara jenis  ini  adalah  kesannya  seperti  angket  yang  diucapkan,  suasana  kaku  dan  formal. Keuntungan teknik ini adalah pertanyaan sistematis sehingga mudah diolah kembali, pemecahan  masalah  lebih  mudah,  memungkinkan  analisis  kuantitatif  atau  pun kualitatif, dan kesimpulan yang diperoleh lebih reliabel.
Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  secara  kualitatif ditujukan  untuk  memahami  data  dalam  keberadaannya  yang  alamiah/  normal.  Data disusun  secara  sistematis,  tanpa  dilakukan  perlakuan  khusus.  Artinya,  terhadap  data yang dihimpun tidak dilakukan rekayasa, misalnya dengan perlakuan khusus terhadap aspek-aspek  tertentu.  Data  berusaha  dipahami  dalam  konteks  nyatanya/  alamiah. Kesimpulan ditarik tanpa menggunakan pertimbangan matematis.
Menurut  Soerjono  Soekanto  (1986:  32)    pendekatan  kualitatif  merupakan  tata cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan,  dan  perilaku  nyata.  Hal  yang  diteliti  dan dipelajari  adalah  obyek  penelitian  yang  utuh,  sepanjang  mengenai  manusia  akan menyangkut  sejarah  hidup  manusia.  Dengan  metode  ini  seorang  peneliti  terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan perundang-undangan yang terutama diacu dalam membahas tugas dan wewenang  Kepolisian  dalah  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Menurut  Pasal  13  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2002 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud    dalam    Pasal  13 tersebut  Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam  menjamin  keamanan,  ketertiban,  dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  kesadaran hukum  masyarakat  serta  ketaatan  warga  masyarakat  terhadap  hukum  dan peraturan perundangundangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan  pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian,  laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi  keselamatan  jiwa  raga,  harta  benda,  masyarakat,  dan  lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani  kepentingan  warga  masyarakat  untuk  sementara  sebelum  ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik  Indonesia memiliki  wewenang  sebagai  berikut  (Pasal  15  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2002):
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat  yang  dapat mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi  aliran  yang  dapat  menimbulkan  perpecahan  atau  mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f. melaksanakan  pemeriksaan  khusus  sebagai  bagian  dari  tindakan  kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. mengeluarkan  surat  izin  dan/  atau  surat  keterangan  yang  diperlukan  dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan  bantuan  pengamanan  dalam  sidang  dan  pelaksanaan  putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan lainnya berwenang :
a. memberikan  izin  dan  mengawasi  kegiatan  keramaian  umum  dan  kegiatan masyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. memberikan  izin  dan  melakukan  pengawasan  senjata  api,  bahan  peledak, dan senjata tajam;
f. memberikan  izin  operasional  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. memberikan petunjuk,  mendidik, dan melatih aparat  kepolisian khusus  dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. melakukan  kerja  sama  dengan  kepolisian  negara  lain  dalam  menyidik  dan memberantas kejahatan internasional;
i. melakukan  pengawasan  fungsional  kepolisian  terhadap  orang  asing  yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. mewakili  pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  organisasi  kepolisian internasional;
k. melaksanakan  kewenangan  lain  yang  termasuk  dalam  lingkup  tugas kepolisian.
l. Tata  cara  pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Uraian  di  depan  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya  upaya  non  penal penanggulangan  tindak  pidana  ditujukan  pada  upaya  pencegahan  terjadinya  tindak pidana  dengan  melakukan  berbagai  tindakan  pada  faktor-faktor  penyebab  terjadinya tindak  pidana  tersebut.  Dihubungkan  dengan  tugas  pokok  Kepolisian  untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka kepolisian dapat melakukan berbagai  upaya,  termasuk  upaya  pencegahan  agar  tercipta  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.
Dihubungakan dengan tugas kepolisian maka tugas untuk membina masyarakat dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  kesadaran  hukum  masyarakat  serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan; turut serta  dalam  pembinaan  hukum  nasional;  dan  memelihara  ketertiban  dan  menjamin keamanan  umum;  sangat  berkaitan  dengan  upaya  kepolisian  melakukan  pencegahan atas  tindak  pidana  yang  terjadi  sebagai  upaya  non  penal.  Apalagi  jika  dihubungkan dengan  kewenangan  Kepolisian  untuk  melakukan  pencegahan    dan  penanggulangan timbulnya penyakit masyarakat.
Penyusunan strategi-strategi  penanggulangan dan pembinaan pelanggar hukum memerlukan  pemahaman  yang  menyeluruh  dan  sistematik,  baik  mengenai  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  kejahatan  maupun  tipologi  kejahatan  yang terdapat  di  masyarakat,  untuk  lebih  memberikan  arah  bagi  pengembangan  langkah dan  pola  penanggulangan  serta  pembinaan  pelanggar.  Semua  itu  harus  dilakukan
dalam rangka menumbuhkan kultur hukum, menumbuhkan kesadaran dan nilai yang menghormati tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan substantif (Kusumah, 1983: 11 ).
Strategi  dasar  dalam  usaha  penanggulangan  kejahatan  pada  dasarnya  meliputi (Dephankam, -:35):
1. Preventif  kejahatan  dalam  arti  yang  luas,  meliputi  tindakan  represif  dan preventif,  bertolak  pada  pemikiran  bahwa  penanggulangan  kenakalan  remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum.
2. Penanggulangan  kejahatan  yang  terarah  harus  meliputi  tindakan  preventif  dan rehabilitasi sosial.
3. Usaha  penanggulangan  kejahatan  sebaik-baiknya  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:
a. Sistim dan organisasi Kepolisian yang baik;
b. Peradilan yang efektif;
c. Hukum dan perundangan yang berwibawa;
d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi;
e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;
f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan;
g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.
Pokok-pokok  strategi  penanggulangan  kejahatan  sebagaimana  dikemukakan tersebut  harus menjadi  acuan bagi  seluruh anggota kepolisian dalam menanggulangi kejahatan.  Selain  itu,  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  polisi  harus memperhatikan hal-hal berikut:
1. Kebijaksanaan kepolisian dalam usaha penanggulangan kenakalan anak-anak di Indonesia merupakan pelaksanaan Crime Prevention (pencegahan kejahatan).
Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh.  W.A.  Bonger  (dalam Soedjono,  1976:  116):  “Kebanyakan  penjahat  yang  sudah  dewasa  umumnya sudah sejak mudanya menjadi penjahat, sudah merosot kesusilannya sejak kecil. Barang  siapa  menyelidiki  sebab-sebab  kejahatan  anak-anak  dapat  mencari tindakan-tindakan  pencegahan  kejahatan  anak-anak  yang  kemudian  akan
berpengaruh  baik  pula  terhadap  pencegahan  kejahatan  orang  dewasa”.  Hal  ini mendapat  perhatian  dan  diaplikasikan  oleh  kepolisian,  dengan  mendirikan  Biro Anak-anak  yang  bertugas  mencegah,  menyalurkan  dan  membasmi  kenakalan anak-anak  pemuda.  dan  kemudian  Biro  anak-anak  ini  disempurnakan  menjadi BINAPTA (Pembinaan Anak-anak, Pemuda dan Wanita).
2 Dasar-dasar  kebijaksanaan  yang  ditempuh  oleh  kepolisian  dalam  rangka penanggulangan kejahatan adalah sebagai berikut:
a. Mencegah  kejahatan  adalah  lebih  baik  dari  pada  mencoba  mendidik penjahat  menjadi  baik  kembali.  Bonger  (dalam  Atmasasmita,  1983:  58) mengemukakan  bahwa:”mencegah  lebih  baik  daripada  menyembuhkan penyakit,  demikianlah  semboyan  dari  ilmu  pengetahuan  kedokteran  sejak abad pertengahan  abad ke 19, berlaku sama pula  dalam dunia kriminologi. Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah  mencapai  tujuannya”.  Sebagaimana  kejahatan  dilihat  dari  sudut agama adalah dosa, maka telah menjadi keharusan bagi setiap umat manusia beragama  untuk  mengatasi  setiap  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian baik di dunia maupun di akhirat, karena hal tersebut merupakan suatu tugas yang mulia. Jadi mencegah kejahatan ialah untuk melindungi  manusia  dari kejahatan  sehingga  kejahatan  itu  harus  diberantas  demi  keadilan  dan ketentraman dalam  kehidupan bermasyarakat.  Rupanya pendapat  dan dasar penanggulangan  kejahatan  tersebut  juga  telah  menjadi  prinsip  kepolisian dalam rangka penanggulangan kejahatan.
b. Penyidikan Kejahatan ditujukan demi perlindungan hak-hak asasi  manusia. Penyidikan (opsporing) biasanya  dilakukan  pada  tingkat  pertama  mencari kebenaran  materiil  tentang  sesuatu  yang  terjadi  itu  merupakan  suatu  delik, siapa  pelakunya,  kemudian  dengan  bukti-bukti  menurut  hukum/  undang- undang  dimintakan  suatu  vonis  serta  pemasyarakatannya  atau  penuntutan oleh  para  penuntut  umum  kemudian  peradilannya  oleh  para  hakim,  baru
kemudian  pelaksanaan daripada vonis hakim (eksekusi). Pelaksanaan tugas penyidikan seperti disebutkan diatas merupakan kewajiban bagi kepolisian. Sekalipun  kepolisian  lebih  menitik-beratkan  usaha-usaha  preventif  namun kegiatan  represif  dibidang  penyidikan  pun  tak  dapat  diabaikan.  Secara umum  Marshall  B.  Clinard,  (dalam  Atmasasmita,  1983:  168-169) memberikan  saran  bagi  penanggulangan  kejahatan  di  negara-negara berkembang  sebagai  berikut:  “Setiap  usaha  untuk  ketertiban  sosial  yang efektif  dalam  jangka  panjang  harus  didasarkan  pada  suatu  teori  mengenai prilaku  manusia  yang  sah.  Tanpa  itu,  sulit  disarankan  cara-cara  untuk ketertiban  sosial  yang  harus  dilakukan  dalam  penegakan  kejahatan  dan pembinaan pelanggar hukum serta delinkuensinya”.
Berpedoman  pada  program-program  pencegahan  sebagaimana  yang  telah diuraikan maka yang paling utama untuk keberhasilan program penaggulangan adalah adanya dukungan masyarakat setempat di mana program itu dilaksanakan. Dukungan itu  berawal  dari  masyarakat  yang  menaruh  perhatian  dan  mempunyai  kesadaran bahwa penanggulangan kejahatan adalah tugas setiap orang.
Sistem  keamanan  lingkungan    yang  dilaksanakan  di  Indonesia  dengan  disertai dengan  pengembangan  secara  lebih  terarah  pada  komponen-komponen  sistem keamanan  swakarsa,  adalah  merupakan  suatu  langkah  yang  secara  teoritk  tepat sebagai  pilihan  strategis  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan.  Namun, hal  ini  juga  perlu  ditunjang  oleh  usaha-usaha  yang  melembaga  di  dalam  proses peradilan pidana dan pemasyarakatan guna mencegah residivisme.
Penentu keberhasilan strategi penanggulangan kejahatan secara lebih mendasar terletak   pada   aspek-aspek   struktural   dan   kultural.   Kegiatan-kegiatan penegak hukum  yang  terlampau  berorientasi  “represif”  dengan  mendayagunakan  monopoli atas kekerasan yang sah secara maksimal dapat beakibat ganda merusak citra penegak hukum dan menjauhkan dari tujuan-tujuan hukum yakni keadilan substantif.
Pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang efektif senantiasa membutuhkan  gagasan  dan tindakan innovatif. Akan tetapi  penegakan hukum  yang
efektif,  juga  harus  bertumpu  pada  konsep  yang  secara  sosial  dapat  dipertanggung- jawabkan  sehingga  tidak  mengkondisikan  timbulnya  sejumlah  faktor  kriminogenik yang baru.
Dari  uraian-uraian  di  depan  dapat  dinyatakan  bahwa  salah  satu  hal  penting dalam  rangka  penanggulangan  kejahatan  adalah  usaha-usaha  mencegah  kejahatan harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki penjahat.
Sekalipun  demikian,  cara-cara  memperbaiki  penjahat  pun  perlu  diperhatikan dan diarahkan agar bisa dicegah kejahatan-kejahatan ulangan, cara-cara tersebut oleh Sutherland  (dalam  Atmasasmita,  1983:  86)    dinamakan  sebagai  metode prevention dan rehabilitation dalam usaha penanggulangan kejahatan.
Secara singkat usaha preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng untuk  mencegah  judi  tajen  sesuai  hasil  wawancara  dengan  Made  Artadana  dan Wayan santiasa, diantaranya:
a. Menggunakan  pendekatan  sosial,  dengan  mengadakan  penyuluhan  kepada masyakat luas, aparat pemerintahan desa dinas dan desa pakraman, dan aparatur pemerintah.
b. Memprakarsai  dan atau ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial  budaya seperti kegiatan  keolahragaan,  kesenian  ,  dan  sebagainya,  yang  dapat  dijadikan  forum untuk menumbuhkan kesadaran tentang keburukan judi,
c. Mendukung  kegiatan  sosial  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
d. Memanfaatkan kegiatan sosial relegius, untuk menyebarluaskan kesadaran untuk tidak berjudi.
e. Memperketat  pengawasan  terhadap  penjualan    peralatan  yang  diperlukan  untuk sabungan ayam.
Sedangkan  tindakan  represif  yang  dapat  diambil  terhadap  suatu  tindak  pidana judi di antaranya:
a. Memperketat pengawasan terhadap judi di masyarakat.
b. Menindak pelaku tindak pidana judi..
c. Mendisipinkan aparat yang melibatkan diri dalam perjudian.
d. Mengawasi  pelaksanaan  perjudian,  dengan  bekerja  sama  dengan  aparat  desa dinas dan prajuru  desa pakraman.
e. Mendata pura yang yang upacaranya disertai dengan pelaksanaan tabuh rah.

## PENUTUP
Dari  apa  yang  diuraikan  di  depan,  sebagai  hasil  akhir  dapat  ditarik  simpulan sebagai berikut ini:
1. Dasar  kewenangan  Kepolisian  melakukan  upaya-upaya  non  penal  dalam menangani perjudian dapat dihubungkan dengan tugas dan kewenangan anggota Kepolisian  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Upaya-upaya  non  penal  yang  dilakukan  Kepolisian  Resor  Buleleng  untuk menangani perjudian di Buleleng di antaranya:
a. Menggunakan pendekatan sosial.
b. Memprakarsai dan/ atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya.
c. Mendukung  kegiatan  sosial  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
d. Memanfaatkan  kegiatan  sosial  relegius,  untuk  menyebarluaskan  kesadaran untuk tidak berjudi.
e. Memperketat  pengawasan  terhadap  penjualan    peralatan  yang  diperlukan berjudi.
Sehubungan  dengan  hasil  penelitian  dapat  dikemukakan  saran-saran  sebagai berikut:
1. Hendaknya  aparat  penegak  hukum  dapat  memberikan  tauladan  kepada masyarakat  dengan  menegakkan  dan  menerapkan  serta  mentaati  peraturan perundang-undangan yang ada, bukan malah memberi contoh yang kurang baik, misalnya malah aktif berjudi..
2. Upaya  non  penal  yang  dilakukan  Kepolisian  untuk  mencegah  perjudian,  hanya dapat  berhasil  apabila  didukung  oleh  masyarakat,  karena  itu  segenap  upaya  itu harus melibatkan masyarakat dan memperhitungkan kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi.  2005. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Atmasasmita, Romli. 1983. Capita Selecta Kriminolgi .  Andung: Armico.
Bonger, W.A. 1977. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Ghalia Indonesia. Departemen  Pertahanan  Keamanan. Pola-pola  Dasar  Penanggulangan  Kriminalitas Di Indonesia.
Hamdan, M. 1997. Politik Hukum Pidana. Jakarta: PT Raka Grafindo Persada. Hartono, Sunarjati. 1982. Apakah The Rule of Law Itu? . Bandung: Alumni. _______________.  1991. Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional. Bandung: Alumni.
Kartono, Kartini. 1981. Gangguan-gangguan Psikis. Bandung: Sinar Baru. Kusumah,  Mulyana  W.  1981. Aneka  Permasalahan  Dalam  Ruang  lingkup Kriminologi. Bandung: Alumni.
____________________.  1983. Kejahatan,  Penjahat,  dan  Reaksi  Sosial. Bandung: Alumni.
Martasaputra, omon. 1983. Prinsip-prinsip Kriminologi. Bandung: Alumni. Muhammad, Addulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditia Bakti.
Saherodji, H. Hari. 1980. Pokok-pokok Kriminologi. Jakarta: Aksara Baru. Saleh,  Roeslan.  1982. Pikiran-pikiran  tentang  Pertanggung  jawab  Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soedjono,  D.  1976. Penanggulangan  Kejahatan  (Crime  Prevention). Bandung: Alumni.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Mamuji,  Sri.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soekanto,  Soerjono.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia.
________________.  2004. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Sutherland  Edwin  H.  dan  Cressey,  Donald  R.  1973. Principles  of  Criminology. Disadur Momon Martasaputra. Bandung: Alumni.
Usman,  Husaini,  dan  Akbar,  Purnomo  Setiady.  2003. Metode  Penelitian  Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara.
.