Sentimental Hukum Otonomi Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Negera Berkonsep Kesejahteraan
Saeful Kholik 1 , Syamsyul Bahri Siregar 2 , Kodrat Alam 3 1,2,3 Universitas Wiralodra, Jln. Ir. H. Djuanda Km 3 Indramayu, saefulkholik21@gmail.com, syamsyulbahrisiregar@yahoo.co.id, amuksamudrajustitia@fmail.com
Diterima 23 Desember  2021, disetujui 7 April 2022, diterbitkan 22 April 2022 Pengutipan:    Kholik,  S  &  Siregar,  S.B  &  Alam,  K.  (2022). Sentimental  Hukum  Otonomi  Daerah  Dalam Pembangunan  Ekonomi  Negera  Berkonsep  Kesejahteraan. Gema  Wiralodra , 13 (1),  247-255, 2022

## ABSTRAK
Hukum  pembangunan  ekonomi  Indonesia  memilki  peranan  sebagai    unsur  pembaharuan  terhadap arah  kebijakan  nasional  yang  harus  dirasakan  oleh  semua  masyarakat.  Sistem  Indonesia  yang mengkhendasi  negara  kesejahteran  mentutut  agar  masyarakat  dapat  merasakan  nilai-nilai kesejahteraan  dalam  arti  sesungguhnya.  Namun  dengan  konsep  serta  pengakuan  otonomi  daerah yang  memberikan  keleluasan  daerah  dalam  mengatur  daerahnya  tidak  sedikit  pula  ketimpangan kewenangan sehingga dapat dicerminkan adanya sentimental otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi.Tentunya dapat menimbulkan permasalahan dan pertanyaan Bagaimanakah aspek hukum otonomi  daerah  dalam  pembangunana  ekonomi  negera  berkonsep  kesejahteraan,  Adapaun  tujuan yang diutamakan dari penelitian ini membedah paradigma pemerintah daerah terhadap keharmonisan menjalankan  kehidupan  perekonomian  pemerintahan  daerah  dalam  hukum  pembangunan  yang berkonsepkan  negara  kesejahteraan.  Metode  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  hukum  Yuridis- Normatif (doctrinal  research) yang  mengkaji  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang Pemerintahan  Daerah.  Hasil  penelitian  ini  menyebutkan  penerapan  hukum  otonomi  daerah  dalam pembangunan  ekonomi  negera  berkonsep  kesejahteraan  yang  tidak  sedikit  mengakibatkan ketimpangan. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya yang terencana demi mensejahterakan  masyrakat  yang  ada  didaerah  mengingat  system  otonomi  daerah  dalam pembangunan  ekonomi  mengalami  sentimental  kewenangan  otonomi  daerah.  Implikasi  Penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis yaitu menjadi pemahaman terhadap konsepsi hukum pemerintahan  daerah  khususnya  otonomi  daerah  dalam  pembangunan  ekonomi  didaerah  yang berkonsepkan negara kesejahteraan. Adapun secara praktis merupakan sumber bahan rujukan bacaan bagi mahasiswa serta peneliti berdasarkan kesamaan bidang hukum pemerintahand daerah, otonomi daerah dan ilmu sosial humaniora ataupun lainnya.
Kata Kunci: Hukum, Otonomi, Pembangunan, Ekonomi

## ABSTRACT
Indonesia's economic development law has a role as an element of renewal of the direction of national policy that must be felt by all the community, the Indonesian system which requires the welfare state demands that the public can feel the  values  of  welfare in the true sense, but with the  concept and recognition of regional autonomy that provides regional flexibility In regulating the region, there is also a lack of authority so that it can be reflected in the sentiment of regional autonomy in economic development.  Of  course,  this  can  lead  to  problems  and  questions.  How  are  the  legal  aspects  of regional  autonomy  in  the  country's  economic  development  with  the  concept  of  welfare.  run  the economic  life  of  local  government  in  the  law  of  development  with  the  concept  of  a  welfare  state. This research method uses the juridical-normative law (doctrinal law). research) which examines the 1945  Constitution  and  Law  Number  23  of  2014  Second  Amendment  to  Law  Number  9  of  2015 concerning  Regional  Government.  The  results  of  this  study  state  that  the  application  of  regional autonomy  law  in  the  nation's  economic  development  with  the  concept  of  welfare  has  resulted  in inequality, therefore the central and regional governments have made planned efforts for the welfare of the people in the region, considering that the regional autonomy system in economic development has sentimental authority on regional autonomy. The implications of this research can be divided into two, namely theoretically, namely to become an understanding  of the legal conception of regional
government, especially regional autonomy in regional economic development with the concept of a welfare state. regional and social sciences, humanities or others.
Keywords: Law, Autonomy, Development, Economy

## PENDAHULUAN
Mochtar  Kusumaatmaja  beranggapan  bahwa  hukum  adalah  kaidah  dan  asas-asas yang  mengatur  hubungan  bermasyarakat  dan  dibuat  berdasarkan  pada  keadilan.  Mochtar Kusumaatmadja  memandang  hukum  sebagai  alat  untuk  memelihara,  melindungi,  dan mengankan ketertiban dalam  masyarakat. Selain  mengemukakan konsep  hukum, Mochtar Kusumaatmadja  memandang  hukum  untuk  membantu  segala  macam  proses  perubahan dalam masyarakat sehingga dipandang sangat relevan. Law as a tool of sosial engineering merupakan  salah  satu  konsep  dari  rose  coupon  yang  kemudian dikembangkan  oleh  Mochtar  Kusumaatmaja  untuk  menkankan  bahwa  hukum  merupakan alat perubahan social bagi masyarakat baik seacara pembangunan ekonomi dan keseluruhan (Kusumaatmadja, 2002).
Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sebuah ketetapan yuridis sebagai dasar sumber  hukum  tertulis  di  Indonesia  untuk  menjadi  patokan  dasar  ketetapan  hukum  yang berlaku dibawahnya, Dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945  pasal 18 menyebutkan  bahwa  “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai  Pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan  Undang- Undang”,  artinya  negara  Indonesia  terdiri  dari  beberapa  provinsi,  kabupaten  dan  kota sedangkan  Pemerintahnya  terdiri  dari  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  daerah.  Daerah provinsi,  Kabuapten  atau  Kota  merupakan  daerah  yang  otonom,  yaitu  suatu  masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar  1945  yang  berbunyi  “Pemerintah  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas perbantuan.
Ketetapan  pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945  memberikan  keleluasaan  daerah provinsi  ataupun  kabupaten/kota  untuk  menyelenggarakan  kewenangan  daerah  untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, Akan tetapi implementasinya tidak  setidit  pula  daerah  provinsi  dan  kabupaten  atau  kota  menyelenggarakan  kebijakan kewenangan  pembangunan  ekonomi  yang  bertentangan  serta tidak  selarasnya,  serta  tidak
kondusifnya  pembangunan  ekonomi,  Faktor  ini  didasarkan  daerah  memiliki  kewenangan yang  sentimental  lebih  daripada  pusat.  Seyoganya  penjabaran  terhadap  sentimatal  ini menimbulkan  permasalahan  dan  pertanyaan  Bagaimanakah  aspek  hukum  otonomi  daerah dalam pembangunana ekonomi negera berkonsep kesejahteraan?
Hukum dan pembangunan ekonomi sebgai sebuah dotrin untuk mampu mengubah system hukum dalam proses pembangunan berkelanjutan dapatlah ditelaah lebih mendalam lagi  sebagai irisan-irsan dari pemikiran–pemikiran saat ini diruang lingkup teori, ekonomi, ide-ide, hukum serta kebijakan dan praktik dalam lembaga-lembaga pembangunan. Hukum yang  kondusif  bagi  pembangunan  ekonomi  setidaknya  harus  memenuhi  5  (Lima)  syarat yakni, Stability, predictabilitiy, fairness, educative dan kemampuan meramlakan bagaimana berfungsi atau tidaknya system ekonomi (Pramudya, 2009).

## Menurut Juwono Sudarsono menyebutkan bahwa:
The rule of law is an indispensable aspecrt for propelling a country from a poorly managed economy to one that achieves sustainable long term and equitable growth. But like all legal constitisonal edicts, The legimitacy of a particular rule of law very much  depends  on  the  quality  of  political  leadership  and  the  social  and  economic underpinnings that define how a particular rule of law is definded, derteminded and implemente (Sudarsono, 2010).
Sayangnya,  beberapa  penting  peranan  hukum  dalam  pembangunan  ekonomi  tidak setidit  pula  kurang  mendapatkan  tanggapan  serius  dari  negera-negara  bekonsepkan kesejahteraan  dan  berkembang,  karena  mereka  cenderung  memikirkan  bahwa memoderenisasikan  masyarrakat  dapat  dapat  dilaksanakan  dengan  landasakan  peraturan perundang-undangan saja yang dapat diciptakan secara kilat (Nasution, 2005).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis-Normatif (doctrinal research) yang mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Adapun pengolahan atau pengumpulan bahan data bahan hukum ini adalah deskriptif-analitis dengan mengkaji dari sisi yuridis-Normatif dengan beberpa studi-studi pustaka suatu penelitian yang secara deduktif  dimulai  analisa  harmonisasi  terhadap  pasal-pasal  dan  peraturan  perundang- undangan, kemudian Penelitian akan  menuju kesempuranan dalam mengolah analisa data dengan cara Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum  lengkap  maka  diusahakan  melengkapi  lagi  dengan  melakukan  koreksi  ulang  ke sumber data terdapat kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh. Secara validasi
data  ini  diterpakan  dalam  rangka  membuktikan  suatu  kebenranya  temuan  hasil  penelitian dengan  suatu  kenyataan  di  lapangan.  Untuk  memerikasa  keabsahan  data  pada  penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayan data (credibility) . Teknik untuk melacak credibility ini  adalah  teknik  editing,  editing  adalah  proses  memeriksa  data  yang  sudah terkumpul, meliputi, kelengkapan isian, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.
Validitas Data
Gambar 1. Validitas Data
Peneliti melakukan suatu penelitian baik dari bahan hukum primer dan skunder yang telah diperoleh yang dimana data-data sekunder kajian pustaka yang akan dibandingkan dengan data primer yaitu fakta-fakta yang ada, penelitian ini membuktikan validasi yang dimaksud validasi  adalah  suatu tindakan  yang  membuktikan  bahwa  suatu  proses  atau  metode  dapat memberikan  hasil  yang  konsisten  sesuai  dengan  spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  dengan baik dalam analisis  bahan  hukum digunakan  metode Regulatory Impact  Assesment (RIA) (Kirkpatrick & Parker, 2007).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sesungguhnya  gagasan  yang  menjadi  inti  dasar  Teori  Hukum  Pembangunan menyatakan  bahwa  hukum  harus  tampil  di  depan  mengantisipasi  perubahan,  menunjukan arah dan memberi jalan pembangunan. Hukum tidak boleh anti perubahan dan mendukung status  quo. Hukum  harus  dibina  dan  dikembangkan  sehingga  memberi  ruang  bagi pembaruan. Penjabaran atas Teori Hukum Pembangunan dapat dirumuskan bahwa hukum menjadi  agen  perubahan  atau  pembangunan.  Hukum  berdiri  di  depan  menentukan  dan sekaligus  menunjukan kemana arah perubahan atau pembangunan  hendak dicapai. Dalam
bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan hukum menetapkan arah pembangunan, tujuan  pembangunan  sasaran  pembangunan,  cara  mencapai  tujuan  pembangunan,  dan menentukan perubahan masyarakat yang diinginkan. Melalui peraturan perundangundangan,  pembangunan  diberikan  arah  jalan,  dikawal,  dan  dikendalikan  agar perubahan atau pembangunan dapat berjalan secara tertib dan teratur dengan selamat sampai pada tujuannya. Untuk itu dengan berpijak pada Teori Hukum Pembangunan maka hukum harus difungsikan untuk berdiri di depan membuka jalan pembangunan dan mengantisipasi perubahan-perubahan  yang  mungkin  terjadi,  serta  hukum  harus  berdiri  di  depan  untuk memberikan  jalan  keluar  bila  ditemukan  adanya  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan pembangunan.  Hukum  harus  pula  difungsikan  untuk  berdiri  di  tengah-tengah  masyarakat guna  mengendalikan  masyarakat  dan  mengendalikan  jalannya  pembangunan,  agar pembangunan berjalan secara terkendali, tertib dan teratur. Hukum harus pula difungsikan berdiri  di  belakang  masyarakat  untuk  memotivasi  masyarakat  agar  masyarakat  secara sukarela  bergerak  bersamasama  menuju  perubahan  atau  pembangunan  sebagaimana  yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  hal-hal  yang  melatarbelakangi  lahirnya  Teori  Hukum  Pembangunan, dapat dikatakan bahwa Teori Hukum Pembangunan diciptakan untuk mendukung perubahan atau pembangunan. Oleh karenanya fungsionalisasi hukum tidak boleh menghasilkan hasil akhir  dimana  pembangunan  menjadi  tidak  dapat  berjalan.  Fungsionalisasi  hukum  yang berdampak pada berhentinya pembangunan bertentangan dengan apa yang menjadi konsepsi dasar  teori  ini.  Untuk  itu  hukum  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  dan yurisprudensi dituntut untuk senantiasa memberikan terobosan-terobosan dan memberikan jalan  keluar  atas  permasalahan-permasalahan  pembangunan  yang  dihadapi.  Hukum  tidak boleh  anti  pembangunan,  sebaliknya  hukum  harus  mendukung  pembangunan.  Namun demikian Teori Hukum Pembangunan tidak bermaksud untuk membenarkan segala macam bentuk pembangunan yang bertentangan dengan hukum. (Imammulhadi, 2017).
Konsep wekfare state ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan  yang demokratis  yang  bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Progaram  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  penderitaan  masyarakat  seperti  kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan  konsep  negara  welfare  state  mempunyai  kebijakan  publik  yang  bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial (Huda, 2009).
Dalam  garis  besar,  negara  kesejahteraan  menunjuk  pada  sebuah  model  ideal pembangunan  yang  difokuskan  pada  peningkatan  kesejahteraan  melalui  pemberian  peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan komprehensif  kepada  warganya.  Karena  Negara  merupakan  organisasi  tertinggi  di  antara satu kelompok ata beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup  di  dalam  daerah  tertentu,  dan  mempunyai  pemerintahan  yang  berdaulat.    Dan kesejahteraan  meripakan  kesejahteraan  masyarakat  dan  perorangan.  Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam  hal  ini  kesejahteraan  yang  dimaksudkan  adalah  kesejahteraan  masyarakat.  Dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (state of mind) . Perorangan  yang  diakibatkan  oleh  pendapatan  kemakmuran  dan  factor-factor  ekonomi lainnya (Mahfud, 2009).
Tentunya dengan penjabaran konsepsi hukum pembangunan dan kesejahteraan yang memiliki  keterkaitan  satu  dengan  lainya  banyak  memberikan  asas  kemanfaatan pembangunan baik didaerah maupun pusat, Akan tetapi perubahan perkembangan ini tidak semuanya  dapat  diterima  dengan  konsepsi  hukum  otonomi  daerah,  Yang  pada  dasarnya fungsi  dari  hukum  pembangunan  tersebut  merupakan  hukum  memposisikan  sebagai  alat untuk dapat merubah atau menjadi instrumen penegakan atau bahkan mewujudkan ide, cita dan  gagasan  yang  ada.  Pertentangan  konsep  sentimental  otomoni  daerah  yang  selalu mengedepankan  asas  desentralsisasi  tentunya  membuka  paradigma  baru  bahwasanya otonomi  daerah  dapat  bertindak  dengan  kewenangan  daerah  yang  dapat  dilakukanya. Namun  dengan  konsep  seperti  ini  seakan  membuka  membuat  ketimpangan  egosentrik daerah dalam mewujudkan nilai-nilai pembangunan. Dapat dibuktikan apabila perencanaan, ide  dan  gagasan  hukum  atau  pembaharuan  hukum  didaerah  tidak  sedikit  pula  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  hukum  frundamental  akan  tetapi  daerah  tetap  melakukan pengesahan prodak hukum daerah atau kebijakannya. Hal ini berlandaskan daerah memiliki kewenangan sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
Welfare  state  diasosiasikan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  dasar.  Oleh  karena  itu dianggap  sebagai  mekanisme  pemerataan  terhadap  kesenjangan  yang  ditimbulkan  oleh ekonomi  pasar.  Jaminan  sosial,  kesehatan,  perumahan  dan  pendidikan  adalah  wilayah garapan  utama  dari  kebijakan  pemerintah  yang  menganut  welfare  state  (Alfitri,  2012). Penjabaran The  Concise  Oxford  Dictionary  of  Politics mendefinisikannya  sebagai  sebuah sistem dimana pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan
sosial  dan  ekonomi  bagi  penduduk  melalui  sarana  pensiun,  tunjangan  jaminan  sosial, layanan kesehatan gratis dan semacamnya (McLean & McMillan, 2009).
Indonesia yang menganut system negara kesejahteraan dapat dilihat pembukuan dan batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  1945.  Meskipun  pendapat  resmi  bahwa  menyatakan bahwa penetapan negara republic Indonesia sebagai sebuah negara kesejahteraan nilai-nilai luhur  yang  hidup  dan  berkembang  didalam  masyarakat,  Menurut  Max  Boli  Sabon menjelaskan  isitlah  lain  untuk  negara  kesejahteraan  di  Indonesia,  Yakni  sebagai  negara hukum pembangunan, sabon menyebutkan bahwa negara hukum di Indonesia sebagaimana yang  terkandung  dalam  pembukuan  dan  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyebutkan kurang tepatnya digolongkan sebagai tipe negara kesejahteraan, karena negara kesejahteraan  pada  umunya  lebih  menekankan  bahwa  peran  pemerintah  untuk  mencapai masyarakat sejahtera, Dengan konsep negara kesejahteraan seolah-olah menyatakan bahwa masyarakat  dapat  bersikap  pasif  tanpa  berusaha  lebih  keras  untuk  mecapai  nilai-nilai kesejahteraan. Sementara itu pemerintah mempersiapkan segala macam jenis kesejahteraan didaeah  maupun  pusat  sesuai  dengan  amant  yang  terkandung  dalam  pasal  33  Undang- Undang Dasar 1945 (Sabon, 2006).
Eksistensi  hukum  secara  langsung  dalam  bidang  ekonomi  yang  direfleksikan  oleh peran negara tersebut, secara factual dapat dilihat pada peran Hukum administrasi Negara yang  sangat  berpengaruh  dalam  kehidupan  ekonomi  karena  hukum  administrasi  negara adalah  bagian  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  langsung  menyentuh kegiatan perekonomian disuatu negara. Pembangunan hukum di Indonesia dapat dikatakan sangat  lambat  jika  dibandingkan  dengan  pembangunan  bidang  ekonomi.  Akibat  dari  itu pembangunan ekonomi yang dicapai Indonesia tidak mendapat landasan hukum yang kuat. Khususnyaa  pada  masa  pemerintahan  orde  baru,  pembangunan  hukum  sering  disimpangi demi  mengejar  pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat,  sehingga  menimbulkan  berbagai ketimpangan  ekonomi  seperti  kesenjangan  kesejahteraan  dalam  masyarakat,  kolusi  antara pengusaha dan pejabat, ekonomi biaya tinggi, korupsi dan sebagainya (Sukardi, 2016)
Output  dari  system  otonomi  daerah  dalam  amanat  undang-udndang  dasar  1945 memberikan  kewenangan  daerah  seluas-luasnya  untuk  mengatur  rumah  tangga  sendiri memberikan sentimental tersendiri terhadap konsep pengembangan pembangunan ekonomi pembangunan daerah yang berlandaskan garis beasar haluan negara terlebih pula indonesia yang  menganut  system  negara  kesejahteraan,  sehingga  kebijakan  pembangunan  ekonomi daerah  tidak  sedikit  pula  berakibatkan  ketidak  pastian  hukum  dan  ketimpangan  implikasi
nilai-nilai negara kesejahteraan, dapat dipastikan nilai-nilai pembangunan ekonomi daerah mupun  pusat    pengembangan  pola  atau  konsep  pembangunan  ekonomi,  sehingga menyebabkan  sentimental  aspek  hukum  otonomi  daerah  dalam  pembangunan  ekonomi negera berkonsep kesejahteraan.
Penerapan hukum otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi negera berkonsep kesejahteraan yang tidak sedikit mengakibatkan ketimpangan, Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya yang terencana demi mensejahterakan masyrakat yang ada didaerah mengingat system otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi mengalami sentimental kewenangan otonomi daerah, Implementasinya usaha-usaha untuk mewujudkan negara  kesejahteraan  Indonesia  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945 semakin  lama  semakin  tertinggal  karena  keterbatasan  serta  sentimental  kewenangan otonomi  daerah  sehingga  kewenangan  pusat  dalam  pembanginan  ekonomi  secara menyeleuruh  terkendala  atas  kedudukan  otonomi  daerah,  Dengan  keleluasaan  otonomi daerah  dapatlah  memberikan  kewenangan  dapat  dilanjtkan,  cocok  atau  tidak  program, kewewnangan  serta  kebijakan  pembangunan  ekonomi  yang  berimplikasikan  didaerah (Mubyarto, 1994).

## KESIMPULAN
Kewenangan  dan  keleluasaan  daerah  dalam  system  otonomi  daerah    menegaskan sentimental  tersendiiri  terhadap  dasar  kewenangan  daerah  untuk  dapat  mengelola  daerah, Namun  implikasinya pembangunan ekonomi  yang diharapkan untuk dapat dirasakan oleh masyarakat  pada  umumnya  selalu  berbenturan  dengan  daerah  yang  memiliki  peranan penting,  Sehingga  pergeseran  makna  pembangunan  ekonomi  dalam  konsep  negara kesejahteraan  tidaklah  lagi  dipandang  sebagai  pengahrapan  akan  tetapi  sebuah  bentuk perjuangan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi didaerah  maupun  nasional  sesuai dengan arahan kebijakan nasional yang ditekankan untuk memiliki nilai kesejahteraan secara keseluruhan  sehingga  dapatlah  menemukan  konsep  keselarasan  terhadap  otonmi  daerah serta pembangunan ekonomi yang berlandasakan nilai-nilai kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitiri.  (2012).  Ideologi  Welfare  State  dalam  Dasar  Negara  Indonesia:  Analisis  Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Konstitusi,
9 (3), September 2012
Nasution, B. (2005). Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembanguanan Ekonomi . Pidato pengukuhan guru besar ilmu hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan. Pramudya,  E.P.  (2009). Ekononomi  Pembangunan  Dan  Hukum  Refleksi  Terhadap Pemikiran  Ekonomi,  Studi  Pembangunan  Dan  Hukum  di  Negara  Berkembang Dalam Sosiologi Hukum Perubahan . Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
McLean,  E.L  &  McMillan,  A.  (2009).  “ Welfare state” The Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford University Press. Oxford Reference Online.
Mulhadi, I. (2017). Ikhtisan Ilmu Hukum, Bandung: K-Media
Sudarsono,  J.  (2010). The  Rule  Of  Law  And  National  Development,  Makalah  Pada International Converence On The Role Of Law In National Development And The Future And Nantotechnology In Indonesia . Jakarta: Universitas Pelita Harapan.
Kirkpatrick,  K  &  Parker,  D.  (2007). Regulatory  Impact  Assessment .  Edward  Elgar Publishing
Kusumaatmadja,  M.  (2002). Konsep-Kosnep  Hukum  Dalam  Pembangunan  (Kumpulan Karya Tulis) . Bandung: Penerbit Alumni
Huda,  M.  (2009). Pekerjaan  Sosial  &  Kesejahteraan  Sosial:  Sebuah  Pengantar . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Mahfud  MD,  M.  (2009). Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  (Edisi  Revisi), Jakarta: Renaka Cipta
Sabon, M.B. (2006). Kongruensi Hak Atas Pembangunan, Pasal 33 UUD 1945, Dan tipe negara  hukum,  serta  implikasinya  terhadap  negara  hukum  materil .  Bandung: Disertasi  doctor  ilmu  hukum,  Program  Pascasarjana  Universitas  Padjajajran, Bandung
Mubyarto. (1994). Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia , Cetakan Ke 3. Jakarta: Penerbit LPJS
Sukardi. (2016). Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Jurnal Hukum & Pembangunan , 46 (4), 434-453.