## J-MAS

## Implementasi Reformasi Birokrasi

## Ahmad Rifa’i, Albetris
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari Correspondence email: albetris90@gmail.com, rifaisulasin@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  model  implementasi  reformasi  birokrasi  yang  pernah  dilakukan,  baik  di Indonesia, maupun beberapa negara lainnya. Memberikan pemahaman yang konfrehensif terhadap pentingnya reformasi birokrasi. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  pustaka  dari  berbagai  sumber  yang  terkait  dengan  reformasi birokrasi.  Hasil tinjauan  pustaka  ini  menggambarkan  bahwa reformasi  birokrasi  yang  pernah dilakukan dibeberapa  negara  pada umumnya berkaitan dengan dua dimensi yaitu dimensi keorganisasian dan dimensi sumber daya manusia aparatur. Dalam rangka pelaksanaan  implementasi  reformasi  birokrasi  pada  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  perlu  dilakukan  segera adalah  pembuatan  dan  penetapan  Surat  Keputusan  Tim  Reformasi  Birokrasi,  pembuatan  dan  penetapan  Surat  Keputusan  Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 area perubahan, penyusunan action plan implementasi reformasi birokrasi,  pengisian  lembar  kerja  evaluasi  reformasi  birokrasi,  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  implementasi  reformasi birokrasi setiap bulan.
Kata kunci: implementasi reformasi birokrasi; badan pengawas pemilu
Abstract.  This  study  aims  to  describe  the  implementation  model  of  bureaucratic  reform  that  has  been  carried  out,  both  in Indonesia  and  several  other  countries.  Provide  a  comprehensive  understanding  of  the  importance  of  bureaucratic  reform.  The research  method  used  is  a  library  research  method  from  various  sources  related  to  bureaucratic  reform.  The  results  of  this literature review illustrate that bureaucratic reforms that have been carried out in several countries are generally related  to two dimensions, namely the organizational dimension and the apparatus human resource dimension. In the context of implementing the implementation of bureaucratic reform at the Provincial Bawaslu and Regency/City Bawaslu, it is necessary to immediately make and determine the Decree of the Bureaucratic Reform Team, make and determine the Decree of Role Models and Agents of Change of Bureaucratic Reform  which includes 8 areas of change, preparation of an implementation action plan. bureaucratic reform, filling out the bureaucratic reform evaluation worksheet, monitoring and evaluating the implementation of bureaucratic reform every month.

## Keywords: implementation of bureaucratic reform; election watchdog

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  tercapainya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  Badan  Pengawas  Pemilu  melaksanakan reformasi  birokrasi  secara  menyeluruh  yang  dilaksanakan  bertahap  5  tahunan  sampai  tahun  2025  mengacu  pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima  tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional  pada  tahun  2025,  yaitu  pemerintahan  yang  profesional  dan  berintegritas  tinggi  yang  mampu  memberikan pelayanan  prima  kepada  masyarakat  dan  manajemen  pemerintahan  yang  demokratis.  Untuk  mewujudkan  tujuan tersebut,  telah  dirumuskan  sasaran  reformasi  birokrasi  Badan  Pengawas  Pemilu  yaitu:  (1)  Birokrasi  yang  bersih  dan akuntabel. (2) Birokrasi yang efektif dan efisien. (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
Ruang  lingkup  Reformasi  Birokrasi  sesuai  Surat  Edaran  Ketua  Bawaslu  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang Implementasi  Reformasi  Birokrasi  Bawaslu  Tahun  2022  dari  Bawaslu  Provinsi  hingga  Bawaslu  Kab/Kota.  Untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan dalam Implementasi Reformasi Birokrasi perlu dilakukan inventarisir hal-hal yang perlu  dilakukan  ( https://www.bawaslu.go.id/id/reformasi-birokrasi ).  Beberapa  faktor  dalam  potensi  pelanggaran pemilu 2024 diantaranya, netralitas ASN, netralitas kepala desa, pemutakhiran data pemilih, perubahan jumlah suara. ( https://www.bawaslu.go.id/id/berita/didepan-para-perwira-menengah-polri-bagja-paparkan-potensi-pelanggaran- pemilu-2024 ).  Tantangan  tersebut  memperkuat  keorganisasian  dan  Sumber  Daya  Manusia  menjadi  sangat  penting terutama  dalam  hal  Implementasi  Reformasi  birokrasi.  Tantangan  tersebut  sekaligus  memacu  penulis  untuk  melihat bagaimana reformasi birokrasi yang pernah dilakukan dibeberapa Negara

## Kajian Literatur
Tinjauan  pustaka  ini  menggambarkan  bahwa  reformasi  birokrasi  yang  pernah  dilakukan  dibeberapa  Negara pada  umumnya  berkaitan  dengan  dua  dimensi  yaitu  dimensi  keorganisasian  dan  dimensi  Sumber  Daya  Manusia aparatur.  Dimensi  keorganisasian  berkaitan  dengan  struktur,  budaya  organisasi,  teknologi  organisasi,  hukum  dan peraturan perundang-undangan. Dimensi SDM aparatur meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, mindset,

## Ahmad Rifa’I dan Albetris, Implementasi Reformasi Birokrasi
disiplin,  integritas,  kinerja..  Di  Indonesia  reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  sejak  tahun  1998  dengan  tujuan menghasilkan birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Haning, 2018). Reformasi birokrasi merupakan  solusi  yang  sangat  mendasar  dengan  melakukan  perubahan,  baik  mind  set,  maupun  culture  set penyelenggara  negara  dari  mental  yang  bersifat  mengawasi,  mengontrol  dan  menguasai  masyarakat  (colonial paradigm), menjadikan penyelenggaraan negara (birokrasi) yang pro kepada good public service (Ginting, Rosalina & Haryati, 2011).
Reformasi  birokrasi  baik  pada  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  merupakan  kebutuhan  dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik ( good governance ). Ini pada dasarnya bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan  yang  lebih  efektif  kepada  masyarakat.  Baik  buruknya  pelayanan  yang  diberikan  pemerintah  dalam menjalankan  fungsinya  sebagai  institusi  publik  yang  bertanggung  jawab  terhadap  kesejahteraan  dan  pemenuhan kebutuhan  publik  (Kurniawan,  2017).  Literatur  terbaru  tentang  Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia  dan  menelusuri perkembangan  dan  perubahan  reformasi  birokrasi  studi.  Ulasan  ini  mencakup  249  artikel  yang  diterbitkan  dalam Jurnal pada periode tersebut 1998 hingga 2020. temuan berkonsentrasi pada kurangnya detail tentang proses dan hasil perubahan dan kesenjangan antara teori-teori umum yang digunakan untuk mempelajari  evolusi. Kami mengusulkan agenda  untuk  studi  reformasi  birokrasi  organisasi  publik  yang  berfokus  pada  sifat  kompleks  dengan  membangun jembatan  teoretis  dan  melakukan  lebih  mendalam  studi  empiris  dan  komparatif  dari  proses  perubahan  (Akbar  et  al., 2021).  Bentuk  reformasi  birokrasi  adlaah  adannya  program  Quick  Wins  promosi  jabatan  terbuka.  Secara  umum program  Quick  Wins  promosi  jabatan  terbuka  sudah  berjalan  dengan  baik.  Menurut  hasil  analisis  dengan menggunakan  model  implementasi  George  Edward  III  (1980) didaptkan  hasil:  dimensi  komunikasi  yang  terdiri  dari transisi, kejelasan, dan konsistensi informasi sudah baik; dimensi sumber daya terdiri dari sumber daya manusia/staff, anggaran,fasilitas, informasi, dan kewenangan yang sudah baik; dimensi disposisi, pelaksna sudah menunjukan sikap yang  baik;  sedangkan  untuk  dimensi  struktur  birokrasi  yang  terdiri  dari  SOP  dan  fragmentasi  sudah  baik.  Namun dalam kenyataannya di lapangan ditemui jumlah peminat untuk program promosi jabatan terbuka yang masih kurang (Noor, 2016).
Optimalisasi  kebijakan  iplementasi  reformasi  birokrasi,  khususnya  reformasi  unsur  sumber  daya  manusia perlu  dilakukan  melalui  upaya  nyata,  seperti  pelatihan  dan  gina  lainnya  menjadikan  sumber  daya  manusia  yang memiliki  sikap  integritas,  netral,  kompeten,  cakap  ,  profesional,  berkinerja  tinggi  dan  sejahtera  (Kori  et  al.,  2015). Kemudian untuk melihat bagaimana implementasi reformasi dan birokrasi yang pernah dilakukan dibeberapa Negara kita  bisa  merujuk  pada  Prinsip-Prinsip  Utama  Reformasi  Sektor  Publik  Studi  Kasus  dan  Kerangka  Kerja (Commonwealth  Secretariat,  2016)  Buku  ini  mengulas  prinsip-prinsip  Prinsip-Prinsip  Utama  Reformasi  Sektor Publik:
1. Kerangka kerja pragmatis dan berorientasi hasil baru. Sebagai tekanan pada sumber daya publik terus meningkat, meningkatnya  permintaan  masyarakat  yang  lebih  baik,  berkualitas  dan  lebih  responsif  ayanan  telah  mendorong sebagian  besar  pemerintah  untuk  merangkul  kerangka  kerja  yang  berorientasi  pada  hasil  untuk  perencanaan  dan penyampaian  program.  Tujuannya  adalah  untuk  memfasilitasi  penyampaian  layanan  yang  lebih  baik  dan  'nilai uang'  Fokus  pada  hasil  membantu  menentukan  prioritas  dan  tujuan  strategis  nasional  (hasil/hasil)  dan menerjemahkannya ke dalam keluaran. Fokus ini juga memastikan hubungan antara biaya dan keluaran dan hasil, dan mengukur seberapa efisien dan secara efektif keluaran dan hasil ini sedang dicapai
2. Klarifikasi  tujuan  dan  struktur  administrasi.  Di  banyak  negara,  ada  kesenjangan  keterampilan  yang  signifikan dalam birokrasi, mengingat pembangunan dan administrasi tantangan dalam dunia yang  semakin mengglobal dan kompetitif.  Kapasitas  pembangunan  tetap  menjadi  prioritas  utama  di  banyak  negara,  tetapi  ini  perlu  dikaitkan dengan  sebuah  analisis  yang  cermat  terhadap  prioritas  dan  kebutuhan  pembangunan  yang  layak  secara  politik Kemampuan  administratif  untuk  pemberian  layanan;  regulasi  lokal  dan  asing  bisnis;  dan  pelaksanaan  kebijakan untuk  mengembangkan  kemampuan  perusahaan  dalam  negeri  atau  mengatur  sektor-sektor  tertentu,  misalnya perdagangan internasional,
3. Strategi dan keterlibatan politik yang cerdas. Keterkaitan antara politik (formal dan pengaturan politik informal dan struktur kekuasaan), kebijakan (tujuan dan sasaran) dan kemampuan administratif (birokrasi publik) harus menjadi dasar  bagi  sebuah  pendekatan  inkremental  pragmatis  untuk  reformasi  pelayanan  publik.  Reformasi  dengan demikian harus berusaha untuk intens terlibat secara strategis antara kepemimpinan politik dan administrasi untuk membentuk mekanisme yang meningkatkan kinerja dan pelayanan public
4. Pengembangan  kompetensi  dan  keterampilan  yang  berorientasi  pada  tujuan.  Pengembangan  kapasitas  harus dilakukan  di  sekitar  kebutuhan  khusus,  dan  pelatihan  harus  disesuaikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  ini  dan memastikan  keterampilan  yang  dibangun  langsung  mengarah  pada  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Pengembangan kapasitas  tidak  hanya  harus  fokus  pada  'masalah  sulit',  seperti  administrasi,  hukum  dan  konstitusional  hal-hal; Selain  itu,  pejabat  pelayanan  publik  harus  dibekali  dengan  'soft  skill',  seperti  dalam  negosiasi,  diplomasi, kepemimpinan,  public  speaking  dan  komunikasi.  Ini  akan  melengkapi  pengetahuan  teknis  mereka  dan meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka

## Ahmad Rifa’I dan Albetris, Implementasi Reformasi Birokrasi
5. Eksperimen  dan  inovasi.  Pengembangan  kemampuan  dan  evolusi  pendekatan  pemecahan  masalah  yang  efektif membutuhkan  kapasitas birokrasi  untuk eksperimen dan pembelajaran dalam batas-batas  yang ditentukan dengan hati-hati.  Pengalaman  dari  negara-negara  sukses  menunjukkan  bahwa  birokrasi  paling  efektif  ketika  mereka bereksperimen  dengan  cara  pemecahan  masalah  yang  baru  dan  inovatif.  Namun,  eksperimen  itu  sulit  karena tampaknya  bertentangan  dengan  logika  perilaku  mengikuti  aturan  dan  penghindaran  risiko  dan  kebutuhan  untuk menegakkan  akuntabilitas.  Eksperimen  yang  berhasil  membutuhkan  signifikan  perubahan  filosofi  reformasi administrasi di banyak negara, tetapi ini tergantung pada kondisi lokal dan prioritas kebijakan 6. Profesionalisasi  dan  peningkatan  moral.  Pengalaman  umum  di  banyak  negara  adalah  penurunan  moral  secara bertahap, hilangnya esprit de corps yang secara historis penting dalam memastikan komitmen dan kejujuran tingkat tinggi  dalam  pelayanan  publik.  Lebih  tinggi  tingkat  remunerasi  dan  pengakuan  sosial  yang  lebih  baik  atas pekerjaan  pegawai  negeri  adalah  penting  tetapi  tidak  cukup  untuk  diri  mereka  sendiri.  Insentif  non-finansial, kompetitif  remunerasi  dan  pendekatan  berbasis  warga  untuk  pemberian  layanan  adalah  beberapa  cara  baik  untuk meningkatkan  persepsi  pemberian  layanan  dan  pemberian  insentif  kepada  pegawai  negeri.  Profesionalisasi  dan moral  juga  merupakan  cerminan  langsung  dari  inklusivitas  masyarakat  Pada  profesionalisasi,  tantangan  utama adalah  politisasi  pelayanan  publik  dan  dampaknya  terhadap  janji  temu  dan  promosi.  Ini  sering  berkompromi efisiensi  administrasi  dan  penyampaian  tujuan  pembangunan.  Dalam  beberapa  kasus,  pelayanan  publik  begitu dipolitisir  sehingga  keberlangsungan  demokrasi  dan  kepercayaan  kepada  pemerintah  merupakan  tantangan  yang berkelanjutan.  Birokrasi  administrasi  juga  gagal  secara  netral  melayani  partai  politik  yang  berbeda  secara profesional,  mendorong  pemerintah  untuk  menempatkan  'kesetiaan'  di  atas  profesionalisme  Di  beberapa  negara, ada harapan bahwa politisi akan menciptakan lapangan kerja untuk mereka konstituen dan menghargai pendukung mereka. Hal ini biasa terjadi di negara-negara di mana sector swasta tidak berkembang dengan baik dan pemerintah tetap  menjadi  penyedia  utama  barang  dan  jasa.  Pelatihan  dan  orientasi  yang  tepat  untuk  politisi  dan  birokrat, pengaturan  prosedur  penunjukan  dan  promosi  yang  tepat,  masa  jabatan  dan  hal-hal  lain  yang  layak  reformasi bertahap, sangat penting. Dalam hal ini, memastikan bahwa negara yang relevan lembaga, seperti komisi layanan publik, dimodernisasi dan dapat berfungsimandiri, sangat penting untuk mempertahankan moral dalam pelayanan public
7. Kode etik untuk etika sektor publik. Pengembangan keterbukaan dan dapat ditegakkan standar dan etika pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan persepsi dan profesionalisme pelayanan publik. Penegakan kode profesi tersebut  harus  melampaui  penegakan  hukum  untuk  memasukkan  saluran  non-peradilan  seperti  internal  atau tinjauan sejawat eksternal dan pengaturan diri Organisasi reformasi administrasi harus memiliki ini sebagai tujuan utama  dalam  desain  program  pelatihan,  kurikulum  lembaga  pelatihan  administrasi  dan  pengangkatan  pemimpin sistem administrasi. Menggabungkan langkah-langkah ini dengan adopsi dan penegakan kode etik yang menyoroti standar  tinggi  masyarakat  pelayanan  publik  dapat  membantu  meningkatkan  rasa  hormat  masyarakat  terhadap pelayanan public
8. Strategi  anti  korupsi  yang  efektif  dan  pragmatis.  Strategi  anti  korupsi  di  negara  berkembang  seringkali  tidak mencapai hasil yang signifikan karena mereka terlalu ambisius dan tidak menargetkan masalah tertentu. Titik kritis di  mana  korupsi  memiliki  efek  yang  paling  merusak  di  suatu  negara  tergantung  pada  prioritas  kebijakan  negara. Mengingat kemampuan implementasi kebijakan yang terbatas di banyak negara berkembang negara, berfokus pada perbaikan  teknologi  untuk  implementasi  kebijakan  dapat  memiliki  dampak  positif  langsung  pada  strategi  anti korupsi.  Pencapaian  keberhasilan  sebagian  di  bidang  tertentu  dapat  menciptakan  momentum  untuk  memperluas jangkauan  perubahan  teknologi  dan  desain  pekerjaan  di  dalam  institusi  untuk  membatasi  dampak  korupsi. Pendekatan  inkremental  dan  pragmatis  untuk  mengatasi  korupsi  lebih  mungkin  untuk  mencapai  hasil  daripada pendekatan ambisius  yang berupaya mengurangi  korupsi secara menyeluruh di  negara-negara di mana perubahan kelembagaan yang ambisius tidak dapat diimplementasikan.
9. Manajemen keuangan publik yang efektif. PFM yang baik adalah bagian penting dari proses pengembangan. PFM mendukung  kontrol  agregat,  prioritas,  akuntabilitas  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  publik  dan pemberian  layanan,  yang  sangat  penting  terhadap  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  nasional,  termasuk Sustainable  Development  Goals  (SDGs).  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  dan  pengoperasian  keuangan  publik merupakan  inti  dari  tantangan  administrasi  dan  reformasi  dalam  pelayanan  publik.  Pengenalan  reformasi  seperti Sistem  Informasi  Manajemen  Keuangan  (FMIS),  pengadaan  dan  undang-undang  deklarasi  aset/kekayaan  telah membantu  meminimalkan  celah  untuk  praktik  korupsi  dan  penyalahgunaan  sumber  keuangan  publik.  Meskipun demikian,  korupsi  membutuhkan  perhatian  yang  lebih  proaktif  terhadap  mekanisme  regulasi,  seperti  membuat lembaga  pengawasan  seperti  audit  tertinggi  dan  audit  internal  dan  pengadaan  publik  lebih  efektif  dan  membuat proses  pengambilan  keputusan  lebih  transparan.  Selain  itu,  penegakan  aturan  dan  mekanisme  pelaporan  sangat penting
Badan Pengawas Pemilu telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan  arahan  bagi  para  pengambil  kebijakan/keputusan  di  lingkungan  Badan  Pengawas  Pemilu  dalam  melaksanakan

## Ahmad Rifa’I dan Albetris, Implementasi Reformasi Birokrasi
reformasi  birokrasi  agar  diperoleh  kesamaan  pola  pikir  dan  pola  tindak  lanjut  dari  seluruh  jajaran  Badan  Pengawas Pemilu  mulai  dari  tingkat  pimpinan  tertinggi  hingga  terendah  dalam  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  secara  terpadu dan  utuh.  Dalam  perjalanan  membangun  reformasi  birokrasi,  maka  diperlukan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan reformasi  birokrasi  di  Badan  Pengawas  Pemilu  agar  rencana  aksi  yang  dituangkan  dalam  Road  Map  Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan ( https://www.bawaslu.go.id/id/reformasi-birokrasi )

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  metode  penelitian  pustaka  ( literature review )  dari  berbagai  sumber  yang  terkait  dengan  reformasi  birokrasi.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif deskriptif.

## HASIL
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Haning  (2018)  bahwa  penelitian  tersebut  menggambarkan  bahwa reformasi  birokrasi  yang  pernah  dilakukan  dibeberapa  Negara  pada  umumnya  berkaitan  dengan  dua  dimensi  yaitu dimensi  keorganisasian  dan  dimensi  Sumber  Daya  Manusia  aparatur.  Dimensi  keorganisasian  berkaitan  dengan struktur, budaya organisasi, teknologi organisasi, hukum dan peraturan perundang-undangan. Dimensi SDM aparatur meliputi  pengetahuan,  keterampilan,  sikap,  perilaku,  mindset,  disiplin,  integritas,  kinerja.  Berdasarkan  literature review terdapat 9 Prinsip-Prinsip Utama Reformasi Sektor Publik: (1) Kerangka kerja pragmatis dan berorientasi hasil baru,  (2)  Klarifikasi  tujuan  dan  struktur  administrasi  (3)  Strategi  dan  keterlibatan  politik  yang  cerdas  (4) Pengembangan  kompetensi  dan  keterampilan  yang  berorientasi  pada  tujuan  (5)  Eksperimen  dan  inovasi:  (6) Profesionalisasi dan peningkatan moral (7) Kode etik untuk etika sektor publik: (8) Strategi anti korupsi yang efektif dan  pragmatis:  (9)  Manajemen  keuangan  publik  yang  efektif:  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  yang  dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan  reformasi  birokrasi  telah  mengakomodir  berbagai  teori  dan  penelitian  (Commonwealth  Secretariat, 2016);  (Haning,  2018);  (Simaela,  2019);  (Mulyadi,  2019);  (Akbar  et  al.,  2021);  (Noor,  2016);  (Kurniawan,  2017); (Ginting, Rosalina & Haryati, 2011).

## SIMPULAN
Pelaksanaan  Implementasi  Reformasi  Birokrasi  pada  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kab/Kota,  ada  hal-hal yang perlu dilakukan  segera adalah:  (1) Pembuatan dan Penetapan SK Tim Reformasi Birokrasi; (2) Pembuatan dan Penetapan  SK  Role  Model  dan  Agen  Perubahan  Reformasi  Birokrasi  (meliputi  8  area  perubahan);  (3)  Penyusunan Action  Plan  Implementasi  Reformasi  Birokrasi;  (4)  Pengisian  Lembar  Kerja  Evaluasi  Reformasi  Birokrasi;  dan  (5) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi setiap bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, G., Akbar, G. G., Rulandari, N., & Widaningsih, W. 2021. Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Literatur.
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 4 (2), 187–199.
https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/1981 Commonwealth Secretariat. 2016. Key Principles of Public Sector Reforms: Case Studies and Frameworks . 1–274. Ginting, Rosalina & Haryati, T. 2011. Reformasi Birokrasi Publik. Jurnal Ilmiah Civis , I (2), 27–41. Haning, M. T. 2018, Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Administrasi Publik. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik , 4 (1), 25–37.
Kori,  O.,  Sondakh,  T.,  &  Laloma,  A.  2015.  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Reformasi  Birokrasi  Terhadap Efektivitas  Organisasi  (Suatu  Studi  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Halmahera  Utara). Jurnal  Administrasi Publik UNSRAT , 4 (32), 1417.
Kurniawan,  B.  2017.  Implementasi  Kebijakan  Reformasi  Birokrasi  dalam  Meningkatkan  Kinerja  Pegawai  di
Sekretariat Daerah Kota Tangerang. Jurnal Mozaik , IX , 1–9.
http://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/774/143
Mulyadi.  2019.  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Reformasi  Birokrasi  Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian. 8 (2), 1–23.
Noor,  M.  2016.  Sumber  Daya  Manusia  Pada  Biro  Sumber  Daya  Manusia  Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Tengah Implementation  of  Bureaucratic  Reform  Policy  in  the  Field  of  Human  Resources  at  the  Human  Resources Bureau of the Central Kalimantan Regional Police.
Simaela,  D.  R.  M.  L.  D.  S.  2019.  Implementasi  Reformasi  Birokrasi  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Pada  Kantor Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire. 1 , 60–79.