## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 6 No. 2 Oktober 2023
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Pemetaan Kondisi Pilar Ekonomi Berdasarkan Indikator SDGs di Wilayah Teluk Tomini
Economic Pillar Conditions Mapping in the Tomini Bay Area using SDGs Indicators
Boby Rantow Payu 1) , Nurharyati Panigoro 2) , Rezkiawan Tantawi 3)
, Yulianti Toralawe 4)
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo 1,2,3,4) email: bobby_rantow@yahoo.com Disubmit: 5 Mei 2023; Direvisi; 28 Juni 2023; Dipublish; 1 Oktober 2023

## Abstract
Comprehensive  baseline  data  on  economic  conditions  are  required  to support efforts to develop the Tomini Bay region's economy as a priority for rural areas. In order to find solutions for growing the rural economy in the  Tomini  Bay  region,  academics  must  do  practical  research  and development without data mapping. The goal of this study is to map and forecast how well the SDGs targets — particularly the economic pillars of goal 17 — will be met in the Tomini Bay region. Secondary data from the BPS  is  used  in  this  study's  quantitative  descriptive  methodology.  The projection methods of logarithmic, exponential,  and linear  were used  to assess  the  data.  Additionally,  the  expected  outcomes  of  the  TPB/SDG indicators are contrasted with worldwide  targets and targets based on Presidential Regulation No. 11 of 2022 as an indicator to determine the achievement  of  the  TPB/SDGs  aims.  The  study's  findings  indicate  that the Tomini Bay region's projected and average SDGs indicators are still far  from  the  desired  level.  It  is  advised  that  regions  whose  anticipated accomplishments fall short of the desired level be supported through local government intervention programs, such as enlarging the local tax base and intensifying and extending regional taxes and levies.
Keywords : sustainable development goals; regional economy; tomini bay

## 1. PENDAHULUAN
Tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (TPB)  atau  sustainable development goals (SDGs) merupakan agenda negara-negara dunia yang ditetapkan  pada  bulan  September  2015,  di  Sidang  Umum  PBB  untuk menjadi agenda Global 2030 dan harus dilaksanakan oleh seluruh negara di  dunia,  termasuk  oleh  Indonesia.  SDGs  merupakan  penyempurnaan dari  Tujuan  Pembangunan  Milenium  (Millennium  Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, dengan prinsip universal, terintegrasi  antar  dimensi,  inklusif  dan  no  one  left  behind,  serta mencakup sarana pelaksanaan (BAPPENAS), 2020).
SDGs  sebagai  komitmen  internasional  ini  bertujuan  untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh  karena  itu,  TPB/SDGs  menjadi  salah  satu  acuan  dalam pembangunan  nasional  dan  daerah,  mulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan.  Adapun  17  goals SDGs baik secara global maupun nasional yang tertuang dalam Perpres No. 111 Tahun 2022 adalah; 1) tanpa kemiskinan; 2) tanpa kelaparan; 3) kehidupan sehat dan sejahtera; 4) pendidikan berkualitas; 5) kesetaraan gender; 6) air bersih dan sanitasi layak; 7) energi bersih dan terjangkau; 8)  pekerjaan  layak  dan  pertumbuhan  ekonomi;  9)  industri,  inovasi  dan infrastruktur; 10) berkurangnya kesenjangan; 11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; 12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13)  penanganan  perubahan  iklim;  14)  ekosistem  lautan;  15)  ekosistem daratan; 16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan

## Abstrak
Upaya untuk mengembangkan ekonomi di kawasan Teluk Tomini sebagai unggulan yang berbasis pedesaan perlu dukungan data baseline secara komprehensif  tentang  kondisi  ekonomi.  Tidak  adanya  pemetaan  data menjadi hambatan bagi para akademisi dalam melakukan kajian terapan dan  pengembangan  dalam  rangka  melahirkan  solusi  untuk mengembangkan ekonomi pedesaan di kawasan Teluk Tomini. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan memproyeksi capaian target SDGs khususnya  pilar  ekonomi  pada  tujuan  17  di  kawasan  Teluk  Tomini. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif  dengan melibatkan  data  sekunder  yang  bersumber  dari  BPS.  Data  dianalisis menggunakan  metode  proyeksi  logaritmik,  exponensial,  dan  linear. Selanjutnya,  penentuan  ketercapaian  target  TPB/SDGs  dilakukan dengan cara membandingkan hasil proyeksi indikator TPB/SDGs dengan target  global  maupun  target  yang  berdasarkan  Perpres  No.  11  Tahun 2022 sebagai indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata capaian dan proyeksi indikator SDGs di wilayah Teluk Tomini masih jauh dari  target.  Disarankan  agar  wilayah  yang  proyeksi  capaiannya  tidak memenuhi  target  agar  dapat  didorong  melalui  intervensi  program kegiatan pemerintah daerah seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui penyempurnaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi serta memperluas tax-base pajak daerah.
Kata kunci: tujuan pembangunan nasional; ekonomi kawasan; teluk tomini
17)  kemitraan untuk mencapai  tujuan  (PERPRES  RI  Nomor  111  Tahun 2022  Tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan, 2022).
Kawasan  Teluk  Tomini  merupakan  salah  satu  teluk  besar  di Indonesia dengan potensi alam yang melimpah. Teluk ini berada di antara tiga provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo  yang  seharusnya  menjadi    kawasan  strategis  dalam mewujudkan masyarakat sejahtera secara berkesinambungan. Kawasan Teluk  Tomini  sangat  potensial  untuk  pengembangan  kawasan  berbasis perikanan  yang  dapat  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  seperti  di Kabupaten  Poso,  Parigi  Moutong,  Kabupaten  Tojo  Una-Una  dan kabupaten lainnya di Kawasan Teluk Tomini (Arham et al., 2022; Muzakir &  Suparman,  2016).  Meski  begitu,  belum  ditemukan  kajian  kondisi ekonomi  berbasis  SDGs  untuk  mengkaji  kesiapan  daerah  dalam mengimplementasi SDGs. Kebutuhan data dasar kondisi kawasan Teluk Tomini menjadi arahan penting dalam menyusun RAD TPB/SDGs untuk memperjelas  dan  memperkuat  perencanaan  program  yang  dapat mencapai  sasaran  RPJMD  hingga  RPJMN.  Hal  ini  tentunya  akan menyulitkan  dalam  melakukan  pengembangan  Kawasan  Teluk  Tomini dalam berbagai sektor baik sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan  tata  kelola  yang  akan  berdampak  kehidupan  sejahtera  dan berkelanjutan  bagi  masyarakat  di  kawasan  Teluk  Tomini  (Akib  et  al., 2021; Foley et al., 2015).
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  Memetakan  data kondisi pilar SDGs serta memproyeksikan pencapaian target khususnya pilar ekonomi pada goal 17 di kawasan Teluk Tomini. Melalui pemetaan dan  proyeksi  capaian  SDGs,  dapat  diketahui  indikator  apa  saja  yang buntuh intervensi kebijakan secara mendalam dan tepat sasaran. Secara teoritis  hasil  penelitian  ini  dapat  mengembangkan  literasi,  dan  analisis profil  kewilayahan  yang  berbasis  SDGs  serta  inovasi  penerapan keilmuwan yang sesuai karakteristik permasalahan kewilayahan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dimana peneliti berusaha mendeskripsikan data kondisi sosial ekonomi berbasis SDGs pada pilar ekonomi tujuan 17 di Kawasan Teluk Tomini. Kajian ini mencakup 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di kawasan Teluk Tomini yaitu Provinsi  Sulawesi  Utara;  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan,  dan Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur.  Provinsi  Sulawesi  Tengah; Kabupaten  Banggai,  Kabupaten  Tojo  Una-Una,  Kabupaten  Poso, Kabupaten  Parigi  Moutong.  Provinsi  Gorontalo;  Kabupaten  Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota  Gorontalo.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  berupa  data sekunder  dengan  baseline  yang  dipublikasikan  tahun  2017 – 2021, terutama dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan  Pusat  Statistik.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif.  Sedangkan  untuk  analisis proyeksi  menggunakan  metode  logaritmik,  eksponensial,  dan  proyeksi linier.  Variabel  yang  diukur  dalam  penelitian  ini  adalah  indikator  yang terdapat pada Goal 17 yakni rasio total pendapatan terhadap PDB, rasio total  penerimaan  pajak  terhadap  PDB,  dan  rasio  belanja  yang  didanai oleh  pajak.  Masing  variabel  diukur  menggunakan  indikator  yang  telah ditetapkan  pada  Perpres  No.  111  Tahun  2022  dan  target  global  SDGs. Dasar  pengambilan  keputusan  dalam  pemetaan  capaian  berasal  dari
perbandingan capaian daerah dengan target Perpres No. 111 Tahun 2022 dan  target  global  SDGs.  Berikut  adalah  pemetaan  indikator  atau operasional  variabel  yang  merupakan  bagian  dari  pilar  ekonomi  yang tersebar pada tujuan 17;
Tabel 1 Pemetaan Indikator 17 Berdasaran Ketersediaan Data Tujuan Indikator Target (PERPRES No 111 Tahun 2022 Kode Indikator Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai tujuan 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB Meningkat 11,4 – 12% 17.1.1(a) Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB Meningkat 8,41 – 8,87% 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai pajak domestik Meningkat Sumber: (BAPPENAS), 2020)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
TPB/SDGs  menawarkan  target  pembangunan  yang  spesifik,  terikat waktu  dan  dapat  dikuantifikasi  yang  sinkron  dengan  rencana  dan prioritas  pembangunan  (Adjie  &  Surya,  2019).  Integrasi  TPB/SDGs kedalam  penyusunan  perancanaan  memerlukan  kapasitas  data  dan statistik yang baik yang nantinya akan menjadi kunci keberhasilan dalam proses  perencanaan  pembangunan  daerah.  Sesuai  dengan  amanah Perpres  111/2022,  data  BPS  digunakan  sebagai  sumber  utama  dalam melakukan  proyeksi/peramalan  capaian  indikator  TPB/SDGs  karena data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (PERPRES RI Nomor  111  Tahun  2022  Tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan,  2022).  Berikut  hasil  pemetaan  indikator TPB/SDGs di wilayah Teluk Tomini berdasarkan ketersediaan data pada tujuan 17;
Tabel 2. Hasil Pemetaan Data Capaian Dan Proyeksi 2030 Tujuan 17 Tujuan Capaian 2017 Capaian 2021 Proyeksi 2024 Proyeksi 2030 Kategori Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB Kota Gorontalo: 13,33% Kota Gorontalo: 11,41% Kota Gorontalo: 10,29% Kota Gorontalo: 9,52% C Kabgor: 11,57% Kabgor: 10,58% Kabgor: 9,71% Kabgor: 8,06% D Boalemo: 18,62% Boalemo: 14,57% Boalemo: 15,79% Boalemo: 15,01% A Pohuwato: 14,74% Pohuwato: 13,16% Pohuwato: 12,40% Pohuwato: 10,09% B Bone Bolango: 22,62% Bone Bolango: 22,18% Bone Bolango: 20,85% Bone Bolango: 20,32% A
Gorontalo: 5,13% Gorontalo: 4,36% Gorontalo: 4,16% Gorontalo: 3,90% E Bolsel: 34,69% Bolsel: 24,02% Bolsel: 21,97% Bolsel: 18,48% A Boltim: 24,33% Boltim: 14,64% Boltim: 10,03% Boltim: 4,51% E Sulut: 3,38%  Sulut: 2,75% Sulut: 2,31% Sulut: 1,68% E Banggai: 8,24% Banggai: 6,22% Banggai: 5,70% Banggai: 5,08% E Tojo Una Una: 20,34% Tojo Una Una: 17,14% Tojo Una Una: 16,99% Tojo Una Una: 14,54% A Poso: 16,21%  Poso: 13,67% Poso: 13,18% Poso: 11,21% B Parigi Moutong: 9,50% Parigi Moutong: 8,18% Parigi Moutong: 7,79% Parigi Moutong: 7,35% D Sulteng: 2,71% Sulteng: 1,67% Sulteng: 1,68% Sulteng: 1,36% E Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB Kota Gorontalo: 0,85% Kota Gorontalo: 0,87% Kota Gorontalo: 0,73% Kota Gorontalo: 0,70% E Kabgor: 0,20% Kabgor: 0,34% Kabgor: 0,44% Kabgor: 0,97% E Boalemo: 0,13% Boalemo: 0,17% Boalemo: 0,21% Boalemo: 0,23% E Pohuwato: 0,14% Pohuwato: 0,15% Pohuwato: 0,13% Pohuwato: 0,13% E Bone Bolango: 0,24% Bone Bolango: 0,42% Bone Bolango: 0,42% Bone Bolango: 0,61% E Gorontalo: 0,89% Gorontalo: 0,78% Gorontalo: 0,73% Gorontalo: 0,59% E Bolsel: 0,26%  Bolsel: 0,17% Bolsel: 0,13% Bolsel: 0,07% E Boltim: 0,19% Boltim: 0,06% Boltim: 0,08% Boltim: 0,09% E Sulut: 0,89%  Sulut: 0,75% Sulut: 0,55% Sulut: 0,25% E Banggai: 0,18% Banggai: 0,18% Banggai: 0,18% Banggai: 0,20% E Tojo Una Una: 0,20% Tojo Una Una: 0,20% Tojo Una Una: 0,20% Tojo Una Una: 0,19% E Poso: 0,18% Poso: 0,20% Poso: 0,21% Poso: 0,22% E Parigi Moutong: 0,09% Parigi Moutong: 0,09% Parigi Moutong: 0,09% Parigi Moutong: 0,09% E Sulteng: 0,59% Sulteng: 0,35% Sulteng: 0,33% Sulteng: 0,25% E Proporsi anggaran domestik Kota Gorontalo: 6,64% Kota Gorontalo: 5,91% Kota Gorontalo: 5,22% Kota Gorontalo: 4,10%
yang didanai pajak domestik Kabgor: 1,73% Kabgor: 2,42% Kabgor: 3,01% Kabgor: 4,27% Boalemo: 0,76% Boalemo: 1,17% Boalemo: 1,68% Boalemo: 3,19% Pohuwato: 0,97% Pohuwato: 1,19% Pohuwato: 1,14% Pohuwato: 1,31% Bone Bolango: 1,05% Bone Bolango: 1,94% Bone Bolango: 2,08% Bone Bolango: 3,08% Gorontalo: 17,81% Gorontalo: 17,97% Gorontalo: 18,01% Gorontalo: 17,27% Bolsel: 0,80%  Bolsel: 0,73% Bolsel: 0,74% Bolsel: 0,69% Boltim: 0,78% Boltim: 1,14% Boltim: 1,41% Boltim: 1,95% Sulut: 27,48% Sulut: 26,36% Sulut: 23,57% Sulut: 22,34% Banggai: 2,32% Banggai: 3,11% Banggai: 3,93% Banggai: 6,25% Tojo Una Una: 1,03% Tojo Una Una: 1,05% Tojo Una Una: 1,02% Tojo Una Una: 0,97% Poso: 1,16% Poso: 1,47% Poso: 1,55% Poso: 1,63% Parigi Moutong: 1,09% Parigi Moutong: 0,97% Parigi Moutong: 0,94% Parigi Moutong: 0,90% Sulteng: 22,94% Sulteng: 18,03% Sulteng: 14,61% Sulteng: 9,60% Sumber: Data diolah (2022) Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi penerimaan pemerintah terhadap PDB di tiga provinsi dan 11 kabupaten/kota di kawasan Teluk Tomini  mengalami  tren  penurunan.  Meski  mengalami  penurunan,  di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bolaangmongondow  Selatan,  dan  Kabupaten  Tojo  Una-Una  terlihat hingga tahun 2021 keempat daerah ini masih akan mencapai hasil diatas dari daerah lainnya, kondisi ini diprediksikan berlangsung hingga tahun 2024 sebagaimana ditargetkan dalam PERPRES Nomor 111 Tahun 2020. Namun  hal  ini  perlu  diwaspadai  oleh  pemerintah  karena  melihat  hasil proyeksi hingga tahun 2030, rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB diprediksi  akan  terus  menurun,  meskipun  demikian  penurunan  tidak akan kurang dari 11,4% sehingga masih termasuk kategori A.
Di  wilayah  Kabupaten  Pohuwato  dan  Kabupaten  Poso,  tercatat capaiannya  masih  kategori  B.  Kedua  Kabupaten  ini  pada  tahun  dasar 2021  memiliki  hasil  positif  yang  sama  dengan  keempat  Kabupaten  di atas. Namun, data menunjukkan bahwa ada tren penurunan yang terjadi selama  periode  yang  diproyeksikan.  Jika  tidak  diintervensi  dengan kebijakan yang tepat sasaran, maka dikhawatirkan realisasi penerimaan total  terhadap  PDB  Pohuwato  dan  Poso  akan  berada  di  bawah  target 11,4%.  Pendapatan  ini  sendiri  merupakan  salah  satu  indikator  yang digunakan  dalam  menentukan  derajat  kemandirian  suatu  daerah. Komponen  penerimaan  itu  sendiri  terdiri  dari  pendapatan  asli  daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang sah.
Dari hasil penelusuran data, diketahui bahwa rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDB untuk seluruh wilayah Teluk Tomini relatif kecil.
Rasio  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Gorontalo  ini  cenderung  meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah  rasio  pajak  terhadap  PDRB  cenderung  konstan,  sedangkan  di Provinsi  Sulawesi  Utara  di  Kabupaten  Bolsel  dan  Boltim  cenderung menurun.
Namun,  peningkatan  rasio  pajak  terhadap  PDB  untuk  wilayah Gorontalo  masih  jauh  dari  yang  ditargetkan  dalam  indikator  SDGs. PERPRES No 111 Tahun 2020 menetapkan bahwa rasio pajak terhadap PDB  pada  tahun  2024  ditargetkan  sebesar  8,41 – 8,87%.  Sementara capaian untuk wilayah Gorontalo masih di bawah 1%, kondisi ini juga diikuti  oleh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  dan  Sulawesi Tengah.  Hasil  proyeksi  justru  menunjukkan  tanda-tanda  kontraksi hingga tahun 2030. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber pendapatan pemerintah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Hal ini pula  yang  mendasari  wilayah  di  kawasan  Teluk  Tomini  berada  pada kategori E pencapaian SDGs indikator rasio penerimaan pajak terhadap PDB.  Di  sisi  lain,  proporsi  belanja  daerah  yang  dibiayai  oleh  pajak  di beberapa daerah seperti Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, Bolaangmongondow Timur, Banggai dan Poso relatif meningkat sehingga ketujuh daerah tersebut masuk dalam kategori A atau dengan kata  lain  terealisasi  sesuai  target.  Sedangkan  untuk  Kota  Gorontalo, Bolaangmongondow  Selatan,  Tojo  Una-Una,  dan  Parigi  Moutong  rasio pajak  terhadap  belanja  daerah  mengalami  penurunan  yang  cukup signifikan  sehingga  masuk  dalam  kategori  D.  Pada  indikator  proporsi anggaran dalam negeri yang dibiayai oleh dana dalam negeri pajak, baik dalam  PERPRES  No.  111  Tahun  2022  maupun  target  global,  tidak dicantumkan angkanya tetapi hanya ditargetkan meningkat. Maka disini peneliti membenarkan bahwa daerah yang prestasinya meningkat masuk kategori A dan daerah yang mengalami penurunan masuk kategori D.

## 3.2 Pemetaan Kategori Proyeksi Capaian Target TPB/SDGs Tujuan 17 Di Kawasan Teluk Tomini
Table 3. Kategori Proyeksi Capaian Target TPB/SDGs Di Kawasan Teluk Tomini Wilayah Proyeksi Ketercapaian Target Tahun 2024 and 2030 A B C D E Provinsi Gorontalo 2 0 0 1 2 Kota Gorontalo 1 0 1 1 2 Kab. Gorontalo 2 0 0 1 1 Kab. Boalemo 3 0 0 0 1 Kab. Pohuwato 1 1 0 0 1 Kab. Bone Bolango 2 0 0 0 1 Provinsi Sulawesi Utara 2 0 0 1 2 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 0 0 1 1 Kab. Bolaang Mongondow Timur 1 0 0 0 2 Provinsi Sulawesi Tengah 2 0 0 1 2 Kab. Banggai 1 0 0 0 2 Kab. Tojo Una-Una 1 0 0 1 1 Kab. Poso 1 1 0 0 1 Kab. Parigi Moutong 0 1 0 2 1 Sumber: Data diolah (2022)
Kinerja  pelaksanaan  TPB/SDGs  diindikasikan  dengan  pencapaian atas target pada masing-masing indikator di dalam setiap tujuan. Hasil proyeksi  pencapaian  indikator  TPB/SDGs  kewenangan  daerah  di Kawasan Teluk Tomini dibagi kedalam 5 (lima) kategori, yakni: indikator yang  diprediksi  memiliki  tingkat  ketercapaian  100%  pada  tahun  2030 (Kelompok  A),  indikator  yang  diprediksi  memiliki  tingkat  ketercapaian 90%  dari  target  2030  (Kelompok  B),  indikator  yang  diprediksi memiliki tingkat  ketercapaian  minimal  75%  dari  target  2030  (Kelompok  C), indikator yang diprediksi memiliki tingkat ketercapaian minimal 50% dari target 2030 (Kelompok D), dan indikator yang diprediksi memiliki tingkat ketercapaian  dibawah  50%  dari  target  2030  (Kelompok  E)  (BAPPENAS, 2020). Dalam penelitian ini, Pilar Pembangunan Ekonomi yang berfokus pada Tujuan 7 dan 17 penilaian proyeksi capaian TPB/SDGs hanya dapat dilakukan pada 5 indikator yang memiliki target capaian baik pada tahun 2024 (target Perpres No 111/2022) maupun target capaian tahun 2030 (target global).
Secara  spasial,  di  wilayah  Provinsi  Gorontalo  terdapat  40%  atau  2 indikator yang masuk kategori A, 20% atau 1 indikator masuk kategori D,  dan  40%  atau  2  indikator  masuk  kategori  E.  Di  Kota  Gorontalo terdapat  20%  atau  1  indikator  yang  masuk  kategori  A,  20%  atau  1 indikator masuk kategori C, 20% atau 1 indikator masuk kategori D, dan 40% atau 2 indikator masuk kategori E. Di Kabupaten Gorontalo terdapat 50%  atau  2  indikator  masuk  kategori  A,  25%  atau  1  indikator  masuk kategori D, dan 25% atau 1 indikator masuk kategori E. Di Kabupaten Boalemo terdapat 75% atau 3 indikator masuk kategori A, dan 25% atau 1  indikator  masuk  kategori  E.  Di  Kabupaten  Pohuwato  terdapat 33,33333%  atau  1  indikator  masuk  kategori  A,  33,33333%  atau  1 indikator  masuk  kategori  B,  dan  33,33333%  atau  1  indikator  masuk kategori E. Di Kabupaten Bone Bolango terdapat 66,7% atau 2 indikator masuk kategori A, dan 33,3% atau 1 indikator masuk kategori E.
Di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Utara,  terdapat  40%  atau  2  indikator yang masuk kategori A, 20% atau 1 indikator masuk kategori D, dan 40% atau 2 indikator masuk kategori E. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  terdapat  33,3333%  atau  1  indikator  masuk  pada  kategori  A, 33,3333% atau 1 indikator masuk pada kategori D, dan 33,3333% atau 1 indikator masuk pada kategori E. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdapat 33,3% atau 1 indikator masuk pada kategori A, dan 66,7% atau 2 indikator masuk pada kategori E.
Di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 40% atau 2 indikator yang masuk pada kategori A, 20% atau 1 indikator masuk pada kategori D,  dan  40%  atau  2  indikator  masuk  pada  kategori  E.  Di  Kabupaten Banggai  terdapat  33,3%  atau  1  indikator  masuk  pada  kategori  A,  dan 66,7% atau 2 indikator masuk pada kategori E. Di Kabupaten Tojo Una Una  terdapat  33,33333%  atau  1  indikator  masuk  pada  kategori  A, 33,33333% atau 1 indikator masuk pada kategori D, dan 33,33333% atau 1  indikator  masuk  pada  kategori  E.  Di  Kabupaten  Poso  terdapat 33,33333% atau 1 indikator masuk pada kategori A, 33,33333% atau 1 indikator masuk pada kategori B, dan 33,33333% atau 1 indikator masuk pada  kategori  E.  Di  Kabupaten  Parigi  Moutong  terdapat  25%  atau  1 indikator  masuk  pada  kategori  B,  50%  atau  2  indikator  masuk  pada kategori D, dan 25% atau 1 indikator masuk pada kategori E.
Tujuan ke-17 dalam Sustainable Development Goals (TPB) atau yang dikenal  dengan  SDGs  bertujuan  untuk  memperkuat  langkah implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.  SDGs  di  universitas  berfokus  untuk  melihat  cara  yang lebih  luas  di  mana  universitas  mendukung  SDGs  melalui  kolaborasi
dengan negara lain, promosi praktik terbaik, dan publikasi data. Kecuali semua mitra bekerja sama menuju SDGs, tujuan akan dapat dicapai.
Salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah adalah dari sektor pajak  yang  merupakan  bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat  dan partisipasi langsung dalam rangka keberhasilan pembangunan yang juga merupakan  bentuk  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat.  Pajak daerah  juga  merupakan  sumber  PAD  yang  berkontribusi  dalam pembiayaan  belanja  daerah  (Paranata,  2022).  Penerimaan  pajak bermanfaat  dalam  mendorong  kemampuan  penerimaan  PAD  dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan  bahwa  pajak  daerah  memiliki  peran  vital  sebagai  sumber utama penerimaan keuangan daerah (Ndoricimpa, 2021).
Mengingat potensi pendapatan daerah yang masih besar, dirasa perlu diupayakan peningkatan pajak dan retribusi daerah. Diperlukan upaya untuk  mengintensifkan  dan  memperluas  pajak  dan  retribusi  daerah melalui penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan  retribusi  daerah  (Kalkuhl  et  al.,  2018).  Namun  hal  ini  juga  perlu didukung  dari  aspek  kelembagaan,  OPD  yang  mengelola  pendapatan daerah  dapat  mengkoordinasikan  dan  mensosialisasikan  pajak  dan retribusi.  Pada  tataran  sistem  dan  prosedur,  OPD  terkait  dapat membentuk  Unit  Pelayanan  Terpadu.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  hasil penelitian yang dilakukan oleh Amin (2013) yang menyimpulkan bahwa faktor  kelembagaan,  sistem  dan  prosedur,  sumber  daya  manusia,  tarif pajak, kondisi politik, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan dan pungutan pajak.

## 4. PENUTUP
Dari  data  yang  telah  diolah,  disimpulkan  bahwa  Pada  indikator 17.1.1*  total  pendapatan  pemerintah  sebagai  proporsi  terhadap  PDB, ditemukan  bahwa  empat  wilayah  yakni  Kabupaten  Boalemo,  Bone Bolango,  Bolaangmongondow  Selatan,  dan  Tojo  Una  Una  berada  pada kategori A, dua wilayah yakni Kabupaten Pohuwato dan Poso berada pada kategori B, dan sisanya lima wilayah yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo,  Bolaangmongondow  Timur,  Banggai,  dan  Parigi  Moutong berada  pada  kategori  D.  Sementara  pada  indikator  17.1.1(a)  Rasio penerimaan  pajak  terhadap  PDB,  seluruh  wilayah  yang  diteliti  berada pada kategori D. Ini berarti sumber pendapatan pemerintah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Sedangkan pada indikator 17.1.2* proporsi  belanja  daerah  yang  didanai  oleh  pajak,  wilayah  Kabupaten Gorontalo,  Boalemo,  Pohuwato,  Bone  Bolango,  Bolaangmongondow Timur,  Banggai,  dan  Poso  ada  pada  kategori  A.  Sedangkan  Kota Gorontalo,  Bolaangmongondow  Selatan,  Tojo  Una-Una,  dan  Parigi Moutong masuk pada kategori D.
Dari kesimpulan tersebut, direkomendasikan bahwa pemerintah perlu mengupayakan agar intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah  dapat  dititikberatkan  pada  penyempurnaan  peraturan  daerah tentang  pajak  dan  retribusi  serta  memperluas  tax-base  pajak  daerah. Pemerintah  juga  disarankan  untuk  melakukan  re-alokasi  anggaran belanja khususnya pada anggaran belanja barang dan jasa yang dinilai relatif  besar  ke  belanja  modal  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan pelayanan  publik  demi  mendorong  peningkatan  pendapatan  pajak daerah.  Selain  itu,  untuk  wilayah  yang  proyeksi  capaiannya  tidak memenuhi target atau termasuk dalam kategori D, disarankan agar dapat didorong  melalui  intervensi  program  kegiatan  Pemerintah  Daerah  yang lebih tepat sasaran.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Jurnal :
Adjie,  G.,  &  Surya,  R.  Z.  (2019).  Analisa  Ketersediaan  Data  SDGs  Di
Kabupaten  Indragiri  Hulu. Jurnal  BAPPEDA , 5 (2),  43 – 51.
https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/view/ 126/122
Akib, F. H. Y., Arham, M. A., & Suratinoyo, S. (2021). Analysis of Economic
Potentials  and  Contributing  Factors  of  Rural  Poverty  in  The  Are  of Tomini Bay, Sulawesi, Indonesia . 5 (9), 117 – 136. Amin, N. (2013). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Guna  Mendukung  Pelaksanaan Otonomi Daerah. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 2 (1), 434 – 442. https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/ article/view/29
Arham,  M.  A.,  Akib,  F.  H.  Y.,  &  Anam,  H.  (2022).  Does  The  Education Sector Contribute to Overcoming Poverty in The Tomini Bay Area of Indonesia?  Method  of  Moments  Quantile  Approach. International Journal  of  Economics  and  Finance  Studies , 14 (4),  114 – 134. https://doi.org/https://doi.org/10.34109/ijefs Foley,  N.  S.,  Corless,  R.,  Escapa,  M.,  Fahy,  F.,  Fernandez-Macho,  J.,
Gabriel,  S.,  Gonzalez,  P.,  Hynes,  S.,  Kalaydjian,  R.,  Moreira,  S.,
Moylan, K., Murillas, A., O’Brien, M., Simpson, K., & Tinch, D. (2015). Developing a Comparative Marine Socio-Economic Framework for the European  Atlantic  Area. Journal  of  Ocean  and  Coastal  Economics ,
2014 (1). https://doi.org/10.15351/2373-8456.1007 Kalkuhl, M., Fernandez Milan, B., Schwerhoff, G., Jakob, M., Hahnen, M., & Creutzig, F. (2018). Can land taxes foster sustainable development? An  assessment  of  fiscal,  distributional  and  implementation  issues. Land Use Policy , 78 , 338 – 352. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.008 Muzakir, M., & Suparman, S. (2016). Strategy of Developing Tomini Bay for  Economic  Growth  of  Coastal  Community  in  Central  Sulawesi. Jejak , 9 (1), 96 – 110. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/7189
Ndoricimpa,  A.  (2021).  Tax  reforms,  civil  conflicts  and  tax  revenue performance  in  Burundi. Scientific  African , 13 ,  e00927. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00927
Paranata,  A.  (2022).  The  miracle  of  anti-corruption  efforts  and  regional fiscal  independence  in  plugging  budget  leakage:  evidence  from western  and  eastern  Indonesia. Heliyon , 8 (10),  e11153. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11153
Dokumen : BAPPENAS, B. P. P. N. (2020). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia (2nd ed.). Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
PERPRES  RI  Nomor  111  Tahun  2022  Tentang  Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan,  Pub.  L.  No.  Pub.  L.  No.  111, 158 (2022).