## Gorontalo Law Review
Volume 6 -  No. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## KAJIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK
Ayu Lestari Dewi Dosen Fakultas Hukum program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara dewylestari35@gmail.com
Basoddin Turu Dosen Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, basoddinturu258@gmail.com
Djohar Arifin Dosen Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, djohararifin73@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai faktor apa saja yang menjadi masalah dan perlu diberikan solusi dalam pengendalian dan pengawasan  terhadap kesehatan  hewan  di  desa  morome  kecamatan  konda  kabupaten  konawe  selatan berdasarkan  undang-undang  41  tahun  2014  tentang  peternakan  dan  kesehatan hew an  dan  peraturan  daerah  nomor  5  tahun  2022  tentang  lalu  lintas  ternak  juga terkait bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran mekanisme pengelolaan secara  terlindungi,  pengawasan  makanan  dan  kesehatan  pada  hewan  ternak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris sehingga dapat  disimpulkan: Dalam  penerapan  pola  kebijakan  Bentuk  Implementasi Pelaksanaan  Peraturan  daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan  Nomor  5  Tahun  2022 tentang  Pengaturan  Lalu  Lintas  Ternak  dan  Bahan  Asal  Ternak . Perlunya  solusi dalam  mengambil  kebijakan  bidang  peternakan,  dan  optimalisasi  sistem  industri peternakan  jika  dikelola  baik  skala  besar  maupun  kecil  serta  penerapan  sistem
pemberian  makan  yang  tepat  sesuai  aturan  yang  ditetapkan  dalam  penanganan pakan hewan sehat serta lalu lintas ternak berdasarkan instrumen peraturan daerah.

## Kata Kunci: Pelaksanaan; Kebijakan; Ternak

## Abstract
The purpose of this research is to find out  what various factors  are  the problem and need  to  be  given  solutions  in  controlling  and  supervising  animal  health  in  Morome Village, Konda District, Konawe Selatan District based on Law 41 of 2014 concerning animal  husbandry  and  animal  health  and  regional  regulation  number  5  of  2022 concerning livestock traffic is also related to how to enforce the law against violations of protected management mechanisms, supervision of food and health in livestock. This study  uses  normative  and  empirical  juridical  research  methods  so  that  it  can  be concluded:  In  the implementation of  the policy pattern the Form of  Implementation of the  Regional  Regulation  of  South  Konawe  Regency  Number  5  of  2022  concerning Regulation of Livestock Traffic and Materials from Livestock. The need for solutions in adopting policies in the livestock sector, and optimizing the livestock industry system if it managed both on a large and small scale as well as implementing an appropriate feeding system according to the rules stipulated in the handling of healthy animal feed and livestock traffic based on regional regulatory instruments.

## Keywords: Implementation; policy; livestock

## 1.  PENDAHULUAN
Pentingnya kesehatan tidak hanya dibutuhkan oleh manusia. Hewan merupakan salah  satu  makhluk  hidup  yang  membutuhkan  kesehatan.  Keterkaitan  antara kesehatan manusia dan hewan yang cukup erat menyebabkan perlunya perhatian khusus  manusia  dan  makhluk  hidup lainnya dalam satu lingkungan.   Kesehatan yang  baik tidak selamanya dapat dialami makhluk hidup, namun pada kehidupan nyata manusia sering melupakan bahwa kesehatan penting untuk di pertahankan. Kecenderungan  manusia  menyadari  pentingnya  umumnya  ketika  mulai  terjadi gangguan.
Sebagai  bangsa  yang  masyarakatnya  mayoitas  berprofesi  sebagai  petani  dan peternak, maka keberadaan hewan ternak merupakan potensi ekonomi masyarakat yang  terus  dipacu  perkembangannya  dan  memiliki  keterikatan  erat  dengan kemajuan  pembangunan  daerah,  sehingga  berbagai  program  ketahanan  pangan menjadi  prioritas  pembangunan  pada  banyak  daerah  yang  memiliki  potensi peternakan  hewan,  tentunya  berbasis  pada  masyarakat  yang  menjadi  pokok penentu  pembangunan  daerah.  Disisi  lain,  pembangunan  daerah  perlu  terus ditingkatkan, yang pada akhirnya melahirkan kota dengan penataan yang teratur, dan pada akhirnya membutuhkan berbagai aturan yang ketat terhadap dalam segala aspek  kehidupan  tidak  hanya pada manusia  tetapi juga  pada  hewan  ternak yang sebelumnya  berkeliaran  akibat  belum  ada  substansi  aturan  yang  mengikat komponen pengembangan potensinya.
Salah satu komponen yang diharapkan adalah Kesehatan merupakan hal yang cukup penting untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup berakal maupun tidak berakal, namun kesehatan seringtidak dihiraukan. Kesehatan bisa dikatakan sebagai  kondisi  atau  pencapaian  yang  sangat  di  harapkan  makhluk  hidup, khususnya pribadi  manusia.  Karena kondisi fisik seseorang dengan individu yang lainnya tidak selalu sama, begitu halnya pada hewan sebagai makhluk hidup juga memerlukan  kondisi  yang  sehat.  Tidak  menutup  kemungkinan  hewan  juga  bisa terkena penyakit layaknya yang terjadi pada manusia.
Kesehatan  hewan adalah segala  urusan  yang  berkaitang  dengan  perlindungan sumber  daya  hewan,  kesehatan  masyarakat,  dan  lingkungan  serta  penjaminan keamanan  produk  hewan,  kesejahteraan  hewan,  dan  peningkatan  akses  pasar untuk  mendukung  kedaulatan,  kemandirian,  dan  ketahanan  pangan  asal  hewan, sedangkan Kesehatan masyarakat adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
Melihat kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dimana pemanfaatan lainnya yang tentunya dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain dalam kelangsungan hidup manusia baik itu dalam sektor ekonomi dan sosial jika tidak dikelola dengan sepantasnya kemudian menjadi saling terkait dan dalam hal ini tidak bisa dipungkiri variabel penting lainnya bukan hanya manusia. secara luas   lingkungan digambarkan sebagai sesuatu yang memiliki batasan dan mencakup  segala      yang  berada  di  luar  kelompok.  kemudian,  didalam  cakupan sempit  dipahami dengan melihat aspek yang harus diterima oleh sebuah kelompok untuk dapat terus hidup dan berkembang. (Rahayu. A. Y. S, dkk) Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di jelaskan bahwa negara bertanggung  jawab  untuk  melindungi  segenap  bangsa  indonesia  melalui penyelenggaraan  peternakan  dan  kesehatan  hewan  dengan  mengutamakan  dan menjamin  pemanfaatan  dan  pelestarian  hewan  untuk  mewujudkan  kedaulatan, kemandirian,  serta  ketahanan  pangan  dalam  rangka  menciptakan  kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan Pasal 1 menjelaskan bahwa peternakan adalah  segala  urusan  yang  berkaitan  dengan  Sumber  Daya  Fisik,  Benih,  Bibit, Bakalan,  Ternak  Ruminiansia indukan,  Pakan,  Alat  Dan  Mesin  Peternakan,  Budi Daya  Ternak,  Panen,  Pascapanen,  Pengelolahan,  Pemasaran,  Pengusaha, Pembiayaan, serta Sarana dan Prasarana.
Masalah  yang  menjadi  perhatian  masyarakat  adalah      bahaya  yang  dapat ditimbulkan oleh kesehatan hewan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sedangkan pada saat ini banyak bermunculan berbagai ganguan kesehatan hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia, maupun gangguan kesehatan hewan yang dipengaruhi oleh manusia, sehinggah penting untuk menjaga kesehatan hewan yang dapat dilakukan sendiri atau menggunakan bantuan jasa medik kesehatan hewan. Kesehatan  hewan  merupakan  hal  yang  penting  untuk  diketahuai  terutama  pada masyarakat  umum  yang  secara  spesifik  belum  memahami  secara  jelas  tentang peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah
Dalam  penerapan  pola  kebijakan  Bentuk  Implementasi  Pelaksanaan  Perda Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022  tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak  dan  Bahan  Asal  Ternak  agar lebih  berkembang  dengan  penerapan  aturan yang jelas baik secara retribusi maupun peruntukkannya permasalahan yang perlu untuk diberikan solusi adalah :
a.  Dalam   proses   pengembangannya   perlu   mengambil   kebijakan   bidang peternakan, dan optimalisasi sistem industri peternakan jika dikelola dengan skala  besar  dan  penerapan  sistem  pemberian  makan  yang  tepat  sesuai aturan yang ditetapkan dalam penanganan pakan hewan sehat.
b. Dalam proses pemanfaatan pangan asal hewan juga berpotensi bahaya karena merupakan  salah  satu  media  pembawa    bibit    penyakit.    Sehingga masyarakat  peternak  perlu lebih  teliti  dengan  melihat  pakan  ternak   guna kepentingan ekologis berkelanjutan hewan ternak
c.  Dalam  proses  menertibkan  segala  peraturan  dinas  Peternakan  sering kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, karena para masyarakat  peternak belum memahami aturan yang telah  dikeluarkan  oleh pemerintah sehingga perlu  sosialisasi  formulasi  kebijakan  daerah  dengan  melakukan  bimbingan teknis dan penyuluhan.
d.  Dalam  proses  pengelolaan  perlu  mengambil  kebijakan  diantaranya  adalah optimalisasi  fungsi  peternakan  yang lebih  baik  terhadap  peningkatan  taraf hidup peternak.

## Dasar Pelaksanaan
Berdasarkan program pembangunan kemitraan masyarakat maka pola kemitraaan yang dimaksud berdasarkan pada  :
1.  Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.  Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak
Tujuan dan Manfaat
Tujuannya  adalah  untuk mengetahui  berbagai  faktor  apa  saja  yang  menjadi masalah dan perlu diberikan solusi dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan  hewan  di  desa  morome  kecamatan  konda  kabupaten  konawe  selatan berdasarkan  undang-undang  41  tahun  2014  tentang  peternakan  dan  kesehatan hew an  dan  perda  nomor  5  tahun  2022  tentang  lalu  lintas  ternak  juga  terkait bagaimana  penegakkan  hukum  terhadap  pelanggaran  mekanisme  pengelolaan secara terlindungi, pengawasan makanan dan kesehatan pada hewan ternak. Manfaat-nya sebagai referensi informasi  yang diperuntukkan :
1. Bagi   akademisi   sehingga   dapat   memberikan   pemikiran   baru   terkait dengan perlindungan dan pengelolaan hewan ternak.
2. Bagi  pemerintah  diharapkan  dapat  menjadi  referensi  tambahan  dalam merumuskan  kebijakan  yang  berorientasi  pada  perlindungan  dan pengelolaan hewan ternak serta lalu lintas ternak yang memiliki ijin.
3. Bagi   pihak-pihak   terkait   sebagai   perbandingan   terhadap   beberapa informasi tentang pengendalian dan pengawasan kesehatan hewan
4.       Masyarakat umum.

## Tinjauan Pustaka
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan  Penyakit  Hewan,  dinyatakan  secara  tegas  bahwa  pengaturan pengendalian dan  penanggulangan penyakit hewan menjadi bagian penting untuk mempertahankan  status  kesehatan  hewan  nasional,  melindungi  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  ancaman  penyakit  hewan  dan/atau  gangguan kesehatan  manusia,  hewan,  dan  ekosistemnya  melalui  kegiatan  pengamatan  dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan penyakit hewan.(Peraturan BPK, 2014) Agar berbagai kegiatan tersebut dapat  diselenggarakan  dengan  efektif  dan  efisien,  perlu  dilengkapi  dengan persyaratan  teknis  kesehatan  Hewan  ketika  hewan  dilalulintaskan,  baik  dalam hubungan antar negara  berupa pemasukan dan pengeluaran, maupun dalam lalu lintas  antar  pulau  maupun  provinsi  pada  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, atau lalu lintas antar wilayah dalam satu pulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengamatan  dan  pengidentifikasian  penyakit  hewan  merupakan  persyaratan dasar  dan  digunakan  sebagai  bahan  kebijakan  dalam  pengendalian  dan penanggulangan  penyakit  hewan.  Pengamatan  dan  pengidentifikasian  penyakit
hewan  dilakukan  melalui  kegiatan  surveilans,  penyidikan,  pemeriksaan  dan pengujian,  peringatan  dini,  dan  pelaporan  guna  mencegah  masalah  hewan khususnya pada hewan peliharaan atau ternak.

## 2.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dan  empiris,  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka atau  data sekunder  dan  kejadian  yang  secara nyata  dapat  dirumuskan,(Soerjono  Soekanto, 2014)  metode  normatif  menganalisa  hukum  dengan  konsep  seperti  yang  tertulis dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in  books) atau  dikonsepkan  sebagai kaidah atau norma yang  merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.(Amiruddin  dan  H  Zainal  Asikin,  2006)  penelitian  hukum  normatif  adalah suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. ( Peter Mahmud Marzuki, 2007)
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yang diperoleh langsung dari lokasi  yang di teliti, dan   bahan sekunder, yang diperoleh berdasarkan studi pustaka dan peraturan perundangan. serta sumber-sumber data hukum tersier.(Suratman, 2014)
Proses  menganalisa  data  yang  diperoleh  baik  data  primer  maupun  sekunder menggunakan  pendekatan  kualitatif,  data  kualitatif  diolah  dengan  melakukan pendekatan   pada masalah yang diangkat  Pendekatan  kualitatif   mengedepankan penelitian ilmiah dengan tujuan untuk memahami sebuah fenomena dalam konteks sosial  secara  alamiah  dengan  berfokus  pada  proses  interaksi  komunikasi  yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. (Aan Efendi, 2015)

## 3.  PEMBAHASAN
Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia baik sesama manusia dan  dengan lingkungan akan memberikan dampak  bagi  lingkungan  baik  positif  maupun  negatif.  Oleh  karena itu,  dirancang sebuah  aturan  hukum  untuk  mengatur  keseimbangan  manusia  dan  lingkungan tempat tinggalnya.  pentingnya  3 pilar hukum  lingkungan untuk dijaga yaitu pilar ekonomi,  lingkungan  hidup  dan  sosial-masyarakat,  dimana  kolaborasi  yang  ideal diantara ketiganya melahirkan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian digunakan  sebagai  Tujuan  Pembangunan  global  ( Sustainable  Development  Goal) melanjutkan Tujuan Pembangunan Milenial ( Milenial Development Goals).
Pengendalian  merupakan  suatu  unsur  manajemen  untuk  melihat  apakah segala  kegiatan  yang  dilaksanakan  telah  sesuai  dengan  rencana  yang  ditetapkan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja tahap  mendatang.  Pengawasan  adalah  proses  penentuan  apa  yang  akan  dicapai, yaitu  standar,  apa  yang  sedang  dihasilkan,  serta  proses  mengambil  tindakan korektif  sehinggah  pelaksanaan  dapat  berjalan  sesuai  rencana  atau  standar  yang telah ditetapkan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinyatakan  bahwa  untuk  mencapai  tujuan  penyelenggaraan  peternakan  perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi,  dan  pemberdayaan  di  bidang  peternakan  terus  berlanjut  dan  meningkat sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju. Sedangkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan hewan perlu  dikembangkan  wawasan  dan  paradigma  baru  di  bidang  kesehatan  hewan dengan   maksud   untuk   mempertahankan   status   kesehatan   hewan   nasional;
melindungi  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  ancaman  penyakit dan/atau  gangguan  kesehatan  manusia,  hewan,  tumbuhan,  dan  ekosistemnya; serta memberikan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
a)   Penerapan Kebijakan Lalu Lintas Ternak Di Desa Morome Kabupaten Konawe Selatan  Mengacu  Pada  Perda  Konsel      Nomor  5  Tahun  2022  tentang pengaturan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak
Perizinan lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak terdapat dalam pasal 2  peraturan daerah konawe selatan nomor 5 tahun 2022 dimana setiap perusahaan dan masyarakat pengirim ternak dan bahan asal ternak yang akan mengeluarkan, memasukkan,  mutasi  serta  keluar  masuk  daerah  atas  ternak  dan  bahan  asal ternaknya harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari bupati atau pejabat teknis berwenang yang ditunjuk.
Kemudian  jenis  ternak  dan  bahan  asal  ternak  yang  dapat  dikeluarkan, dimasukan,  mutasi  dan keluar  masuk  daerah  juga  diatur  dalam  pasal 3  (1) jenis ternak yang dapat dikeluarkan, masuk, mutasi dan keluar masuk daerah, dari dan ke adalah ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, hewan kesayangan. (2) bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi berupa daging, telur, susu, kulit, tulang dan tanduk. (3) jumlah dan jenis ternak yang dapat dikeluarkan dari kabupaten konawe selatan ditetapkan setiap tahun dengan keputusan bupati.
Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti Kerbau, Sapi, Kambing,  Ayam,  itik  dan  lain  sebagainya  yang  tidak  dipelihara  sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang di biarkan begitu saja oleh pemilik ternak tanpa menempatkan  dengan  seharusnya  hewan  peliharaan.  Diluar  dari  bahasan komersialisasi  hewan  yang  diatur  dalam  peraturan  daerah  khususnya  di  daerah konawe  selatan  banyak  Hewan  ternak  liar  yang  sering  dijumpai  ditempat-tempat umum  seperti  jalan  raya  hal  tersebut  tentunya  mengganggu  ketertiban  dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah Kabupaten konawe selatan dan tak jarang menyebabkan kecelakaan, hewan ternak liar ini juga sering masuk ke  lokasi  pertanian,  dan  perkebunan  warga,  bahkan  pekarangan  warga  sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak.  Dan hal  tersebut menjadi salah satu kelemahan perda nomor 5  tahun 2022 kabupaten konawe selatan karena di  dalamnya  tidak  mengatur  scara  eksplisit  mengenai  aturan  dalam  menangani ketidak nyamanan akibat hewan liar yang masuk ke pekarangan warga. Sehingga sering menimbulkan konflik yang pada akhirnya akan berbenturan dengan hukum yang menjadi dasar penindakan.
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan pada Paragraf 1 Pasal 6
1)  Pemerintah     Daerah     menyelenggarakan     kesehatan     hewan     melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
2)  Kegiatan  pengendalian  dan  penanggulangan  penyakit  hewan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a.  Pengamatan Dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan;
b.  Pencegahan Penyakit Hewan;
c.   Pengamanan Penyakit Hewan;
d.  Pemberantasan Penyakit Hewan;
e.   Pengobatan;
f.   Pengadaan Prasarana Dan Sarana Kesehatan Hewan; Dan g.   Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan.
3)  Kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan  (promotif),  pencegahan  penyakit  (preventif),  penyembuhan penyakit  (kuratif),  dan  pemulihan  kesehatan  (rehabilitative)  yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
4)  Dalam  rangka  mengefektifkan  pengendalian  dan  penanggulangan  penyakit hewan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Pemerintah  Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan  kesinambungan    penyelenggaraan   kesehatan    hewan    di    berbagai lingkungan ekosistem.
Kemudian   pada   Paragraf   2   mengenai   Pengamatan   dan   Pengidentifikasian Penyakit Hewan yang terdapat pada Pasal 7 yaitu :
1)  Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk :
a.  Surveilans;
b.  Diagnosa;
c.   Pemeriksaan Dan Pengujian;
d.  Peringatan Dini;
e.   Pemetaan; Dan
f.   Pelaporan.
2)  Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium veteriner pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta yang telah terakreditasi.
Kemudian  pada Pasal 8 dijelaskan juga mengenai pencegahan penyakit hewan 1)  Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  ayat (2) huruf b, meliputi :
a  pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau  dari  suatu  wilayah  yang  dibatasi  oleh  batas  alam,  karena perpindahan  hewan,  produk  hewan  dan  media  pembawa  penyakit hewan lainnya; dan
b  pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
2)  Pencegahan  penyakit  hewan  pada  tempat  pemasukan  dan  pengeluaran sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   dilakukan   berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang karantina hewan. Kebijakan  penyelenggaraan  peternakan  dititikberatkan  pada  aspek  sosial ekonomi,  sedangkan  penyelenggaraan  kesehatan  hewan  mengutamakan  aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu  kesehatan,  baik  pada  manusia,  hewan,  tumbuhan,  maupun lingkungan.  Dengan  kebijakan  tersebut,  penyelenggaraan  peternakan  dilakukan dengan  pendekatan  sistem  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2014  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  Tentang  Peternakan  dan Kesehatan Hewan dalam hal ini baik yang bersifat bisnis dan peruntukkan pribadi, penyelenggaraan  kesehatan  hewan  dilakukan  dengan  sistem  kesehatan  hewan nasional sebagai acuan dalam pelaksanaan yang tepat guna.
b)   Tahapan Penerapan Dan Pelaksanaan
1)  Inventarisasi Potensi lalu lintas ternak berijin Dengan Sosialisasi Hukum Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  melalui  sosialisasi  hukum langsung. kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan secara langsung (tim yang mensosialisasikan  dan     mitra  bertemu  langsung  untuk  berdialog).  Dilakukan dengan  diskusi,  temuwicara,  simulasi  dan lain  sebagainya,  Dari  metode  tersebut diperoleh manfaat secara, persuasif, edukatif, komunikatif, akomodatif antara pihak masyarakat  pemilik  ternak    dan  pemerintah  daerah  Sebagai  upaya  pemerintah daerah  dalam  memberikan  perlindungan  berkaitan  dengan  lalu  lintas  ternak  di kabupaten konawe selatan.

## 2)  Penyuluhan pemeliharaan kesehatan hewan
Penyuluhan hukum dilaksanakan  untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik sehingga  setiap  anggota  masyarakat  menyadari  dan  menghayati  hak  dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan  budaya hukum dalam sikap dan  perilaku  yang  sadar,  patuh  dan  taat  hukum.  Diharapkan  dengan  kegiatan penyuluhan hukum khususnya terkait dengan Kebijakan pengaturan penyelenggaraan peternakan meliputi tanah atau lahan, air, sumber daya genetik, benih,  bibit,  bakalan,  pakan,  alat  dan  mesin  peternakan,  budidaya,  panen  dan pascapanen, pemasaran, dan pengolahan hasil peternakan.
Adapun   kebijakan   pengaturan   penyelenggaraan   kesehatan  hewan   pada dasarnya  meliputi  pemeriksaan  penyakit  hewan,  obat  hewan,  alat  dan  mesin, kesehatan  masyarakat  veteriner,  kesejahteraan  hewan,  dan  otoritas  veteriner. Dalam  otoritas  veteriner  diatur  hal  mengenai  penguatan  fungsi,  pelayanan kesehatan  hewan,  tenaga  kesehatan hewan,  medik  reproduksi, medik  konservasi, forensik  veteriner,  dan  kedokteran  perbandingan.  Untuk  menunjang  keberhasilan penyelenggaraan  peternakan  dan  kesehatan  hewan  diatur  juga  mengenai pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya permodalan. sehingga, masyarakat menjadi paham tentang materi dan muatan yang  terkandung  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan,  hal  inilah  yang menjadikan masyarakat untuk patuh pada aturan hukum yang berlaku.

## 4.  KESIMPULAN
Dalam   penerapan   pola   kebijakan   Bentuk   Implementasi   Pelaksanaan Peraturan  daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan  Nomor  5  Tahun  2022  tentang Pengaturan  Lalu  Lintas  Ternak  dan  Bahan  Asal  Ternak  agar  lebih  berkembang dengan penerapan aturan yang jelas baik secara retribusi maupun peruntukkannya yang perlu untuk diberikan solusi adalah :
a.   Dalam pelaksanaaannya perlu mengambil kebijakan bidang peternakan, dan optimalisasi  sistem  industri  peternakan  jika  dikelola  dengan  skala  besar mauppun  skala  kecil  dan  penerapan  sistem  pemberian  makan  yang  tepat sesuai aturan yang ditetapkan dalam penanganan pakan hewan sehat.
b.  Terhadap pemanfaatan pangan asal hewan, karena berpotensi bahaya yang dalam  prakteknya  merupakan  salah  satu  media  pembawa  bibit  penyakit. sehingga masyarakat peternak perlu lebih teliti dengan melihat pakan ternak guna kepentingan ekologis berkelanjutan hewan ternak
c.   Dalam    proses    menertibkan    peraturan    dinas    Peternakan    sebagai perpanjangan  tangan  pemerintah  sering  kesulitan  dalam  melaksanakan tugasnya,  dikarenakan  para  peternak  belum  memahami  aturan  yang  telah dikeluarkan  oleh pemerintah sehingga  perlu sosialisasi formulasi  kebijakan daerah dengan melakukan bimbingan teknis dan penyuluhan.
d.  Perlu mengambil kebijakan diantaranya optimalisasi fungsi peternakan yang lebih baik terhadap peningkatan taraf hidup peternak.
Diperlukan  adanya  kerjasama  antara  masyarakat  dan  pemerintah  daerah untuk  melakukan  pengawasan  lalu  lintas  ternak  dan  pengawasan  kesehatan hewan  ternak  ,  serta  penerapan  pelestarian  konservasi    terkait  hewan  ternak peliharaan maupun   peliharaan dengan  kepentingan  komersialisasi  yang tidak kalah  penting  adalah  implementasi  regulasi  yang  menyeluruh  terhadap  lalu lintas hewan ternak peliharaan maupun komersil.

## 5.  DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Aan Efendi Dan Aan Dyah Ochtorina  Susanti,  Penelitian Hukum  (Legal Research) Jakarta: Sinar Grafika, 2014
Amiruddin Dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
Andi  Agustang.Dasar-Dasar Filsafat Penelitian Untuk Pengembangan  Ilmu,   Idrus (Edisi Pertama). Cv Multi Global, 2015 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007 Rahayu. A. Y. S., & Juwono, V, Birokrasi & Governance Teori, Konsep & Aplikasinya,
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018
Suratman  Dan  H.  Philips  Dillah,  Metode  Penelitian  Hukum,  Bandung  :  Alfabeta, 2013.
Soerjono  Soekanto  Dan  Sri  Mamuji.  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 Website  : Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/5486/Pp-No-47-Tahun-2014 Peraturan :
Undang-Undang  No.41  Tahun  2014  Atas  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan  Nomor  5  Tahun  2022  Tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak Dan Bahan Asal Ternak
Peraturan   Pemerintah   Nomor   47   Tahun   2014   Tentang   Pengendalian   Dan Penanggulangan Penyakit Hewan.