Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 4, Number 2, Desember 2018, pp. 200-203 P-ISSN: 2407-4551
Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Pelayanan  Sektor  Publik  Terkait  Pengaturan  Administrasi Kependudukan  Tentang  Identitas  Anak  Dengan  Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016
Ni Ketut Sari Adnyani 1 *
1 Jurusan PPKn, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
A B S T R A K Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pelayanan sektor publik  terkait  pengaturan  administrasi  kependudukan  tentang  Kartu Identitas  Anak.  Penelitian  ini  akan  dilakukan  untuk  mengkaji  dan menganalisa:  (1)  Pengaturan  Administrasi  Kependudukan  terkait pemberlakuan  Permendagri  Nomor  2  Tahun.  (2)  Rancangan  model kebijakan  sektor  publik  terkait  dengan  administrasi  kependudukan tentang Kartu Identitas Anak dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. (3) Pengembangan model  kebijakan sektor publik terkait dengan administrasi kependudukan tentang Kartu Identitas Anak dengan pemberlakuan  Permendagri  Nomor  2  Tahun  2016;  (4)  Dampak perubahan dari kebijakan yang diterapkan bagi pelayanan publik dalam hal  administrasi  kependudukan  tentang  Kartu  Identitas  Anak  dengan pemberlakuan  Permendagri  Nomor  2  Tahun  2016;Penelitian  ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.. Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  deskriptif kualitatif.

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  develop  a  model  of  public  sector  services  related  to  population  administration arrangements  regarding  Child  Identity  Cards.  This  research  will  be  conducted  to  study  and  analyze:  (1) Population Administration Arrangements related to the enactment of Permendagri Number 2 Year. (2) Draft model of public sector policy related to population administration regarding Child Identity Cards with the enactment  of  Permendagri  Number  2  of  2016.  (3)  Development  of  public  sector  policy  models  related  to population administration regarding Child Identity Cards with the enactment of Permendagri Number 2 of 2016;  (4)  Impact  of  changes  in  policies  applied  to  public  services  in  terms  of  population  administration regarding Child Identity Cards with the enactment of Permendagri Number 2 of 2016; This research is an empirical  type  of  juridical  research  using  research  materials  consisting  of  primary  and  secondary  legal materials. Techniques The data analysis used in the study was descriptive qualitative.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author. E-mail addresses: niktsariadnyani@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 31 Oktober 2018 Accepted 30 November 2018 Available online 31 Desember 2018
Kata Kunci:
Administrasi kependudukan; Pelayanan publik; Kartu Identitas Anak (KIA)
Keywords: Population administration; Public service; Child Identity Card
(KIA)

## 1. Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  hakekatnya  berkewajiban  memberikan perlindungan  dan  pengakuan  atas  status  hukum  atas  peristiwa  kependudukan  maupun peristiwa penting  yang  dialami  penduduk.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  yang  merupakan  penjabaran  amanat  Pasal  26  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bertujuan  untuk  mewujudkan  tertib Administrasi  Kependudukan  dengan  terbangunnya  database  kependudukan  secara  nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.
Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, setiap tahunnya kepadatan  penduduk  semakin  meningkat.  Pelayanan  kepada  masyarakat  pun  semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan, Ridwan (2013). Berbagai  peraturan  yang  ada  sudah  dicanangkan  untuk  mendata  juga  memantau  kepadatan penduduk  tersebut  dari  berbagai  kajian  ilmu  hukum.  Hukum  yang  ditempatkan  sebagai  satu- satunya  aturan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  sesuai  dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu merupakan negara hukum, Asshiddiqie (2010).
Wujud dari kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum yaitu dengan memiliki bukti  tertulis  menentukan  status  seseorang  terhadap  peristiwa-peristiwa  yang  ada  dalam kehidupan manusia seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, kematian, pengakuan, pengesahan anak,  dan  perceraian.  Berbagai  peraturan  perundangan-undangan  menurut  hirarki  yang  ada sudah  diterbitkan,  seperti  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  yang  telah  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor 24 Tahun  2013  tentang Administrasi Kependudukan,  Undang-Undang Nomor  35  Tahun 2014  tentang  perlindungan  anak,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  102  Tahun 2012 tentang perubahan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahkan Peraturan Menteri dalam Negeri  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penertiban  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan masih banyak lagi.
Adanya  berbagai  peraturan  belum  juga  menutup  kemungkinan  yang  ada  bahwa  di luar sana masih banyak warga masyarakat ini yang masih belum juga terdaftar atau tercatat oleh pemerintah dikarenakan berbagai hal. Akibatnya masih ada permasalahan kepadatan penduduk dan  permasalahan  pencatatan  peristiwa-peristiwa  hukum  penting  lainnya  terkait kependudukan  yang  didalamnya  terdapat  identitas  diri  seseorang.  Kebutuhan  identitas  yang belum  dimiliki  menimbulkan  banyak  masalah,  karena  identitas  diri  ini  sangat  penting  bagi mereka  yang  hendak  melakukan  kegiatan-kegiatan  peristiwa  hukum.  Berdasarkan  latar belakang  di  atas  maka  dalam  penelitian  ini  ingin  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji: “Pengembangan  Model  Pelayanan  Sektor  Publik  Terkait  Pengaturan  Administrasi Kependudukan  Tentang  Identitas  Anak  Dengan  Pemberlakuan  Permendagri  Nomor  2  Tahun 2016”.
2. Metode
Pendekatan  masalah  dilakukan  dengan  pendekatan  normatif.  Pendekatan  normatif dilakukan dengan mengkaji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrsi Kependudukan dan pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun  2016  tentang  KIA  .  Peneliti  menggunakan  pendekatan  masalah  dengan  cara  normatif empiris.  Suatu  penelitian hukum  empiris  dilakukan  dengan  meneliti  secara  langsung  ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukanwawancara dengan beberapa responden yang dinggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.  Penggunaan  kedua  macam  pendekatan  tersebut  dimaksudkan  untuk  memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap antara law in book and law in action. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis    empiris. Pengaturan  administrasi  kependudukan  dan  factor-faktor  penghambat  dalam  pelaksanaannya
diteliti  pada  tahun  pertama,  yang  kemudian  dari  hasil  temuan  penelitian  dirancang pengembangan  model  kebijakan  pelayanan  publik  tertib  administrasi  tentang  KIA  dengan penerapan  Permendagri  Nomor  2  Tahun  2016.  Dirancang  peneliti  pengembangan  model, dampak dan pengaruh model bagi pelayanan publik terkait KIA.
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum sekunder. Bahan  Hukum  Primer,  Bahan  hukum  primer  yaitu  data  yang  diambil dari  sumber  aslinya  yang  berupa  peraturan  perundang-undang  yang  memiliki  otoritas  tinggi yang  bersifat  mengikat  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari:  1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  24 Tahun  2016  tentang  Administrasi  Kependudukan;  2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang AdministrasiKependudukan; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negri; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8  Tahun  2016  tentang  pedoman  penertiban  KTP  berbasis  NIK  secara  nasional;  6)  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur-literatur yang mencakup dokumen- dokumen  resmi,  buku-buku,  laporan-laporan  hasil  penelitian,  perundang-undangan  dan peraturan-peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  ada.  Bahan  Hukum Sekunder  yang  digunakan  oleh  peneliti  pada  penelitian  ini  diperoleh  dari  studi  kepustakaan yang  terdiri  dari  studi  kepustakaan  yang  terdiri  dari  buku-buku  yang  berhubungan  dengan Administrasi  Kependudukan.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara deskriptif kualitatif  dengan  mendeskripsikan  data  yang  dihasilkan  dari  penelitian  lapangan  kedalam bentuk  penjelasan  secara  sitematis  sehingga  dapat  diperoleh  gambaran  yang  jelas  tentang masalah yang diteliti, dan dari hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan.

## 3. Hasil dan pembahasan
Adanya temuan penelitian, yaitu berupa model pelayanan publik tentang Kartu Identitas Anak  (KIA)  dalam  menunjang  perwujudan  tertib  administrasi  kependudukan.  Target penerapannya  pada  aspek  sosial  berupa  pelayanan  prima  bagi  warga  masyarakat  dalam pengurusan  KIA  oleh  CAPIL  Kabupaten  Buleleng,  secara  administratif,  mewujudkan  tertib administratif kependudukan, dan secara hukum KIA dapat mejadi jaminan perlindungan hukum terhadap anak.
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  2  tahun  2016  tentang  Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh pemerintah untuk warga masyarakat khususnya anak-anak usia  dibawah  17  tahun  yang  dapat  diperoleh  dengan  pelayanan  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  layaknya  Kartu  Tanda  Penduduk  yang  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.
Anak-anak  wajib  memiliki  Kartu  Identitas  Anak  untuk  meningkatkan  pendataan  yang sudah dapat dilakukan oleh akte kelahiran, kata-kata wajib ini yang tidak sejalan dengan Pasal 63  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  yang mengatakan bahwa yang wajib membuat Kartu Tanda Penduduk ini hanya warga negara atau warga negara asing yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah pernah menikah. Kata pendataan yang digunakan dalam tujuan atau kegunaan dari KIA ini sudah bisa didapatkan dari akta kelahiran yang ada dan penjaminan kepastian hukum juga sudah bisa didapatkan dari akta  kelahiran  dan  masuknya  nama  anak  kedalam  kartu  keluarga  (KK)  tersebut.  Semua  ini dikarenakan pembuatan KTP-el yang masih belum terselesaikan namun pemerintah membuat kebijakan  yang  baru  mengenai  Kartu  Identitas  Anak  sementara  Kartu  Tanda  Penduduk elektronik saja masih belum terselesaikan.

## 4. Simpulan dan saran
Pengembangan model  kebijakan sektor publik terkait dengan administrasi kependudukan tentang  Kartu  Identitas Anak  dengan  pemberlakuan  Permendagri  Nomor  2  Tahun  2016  telah
memberikan dampak perubahan dari kebijakan yang diterapkan bagi pelayanan publik dalam hal  administrasi  kependudukan  tentang  Kartu  Identitas  Anak  dengan  pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 sehingga berdasarkan hasil penelitian bahwa pengembangan model  sebagai  kontrol  terhadap  pelayanan  publik  tertib  administrasi  kependudukan  tentang Kartu  Identitas  Anak  dengan  pemberlakuan  Permendagri  Nomor  2  Tahun  2016. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang diterbitkan  oleh  pemerintah  untuk  warga  masyarakat  khususnya  anak-anak  usia  dibawah 17 tahun  yang  dapat  diperoleh  dengan  pelayanan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil. Dalam  menyukseskan  program  pemerintah  dalam  tertiib  administrasi  kependudukan,  warga masyarakat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke penting membina hubungan mutual  berkelanjutan  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  prima  tertib  administrasi kependudukan yang legal dari segi hukum, memudahkan koordinasi dengan instansi terkait di level  kabupaten/kota  berkaitan  dengan  pemantauan  kelayakan  persyaratan  untuk  penerbitan KIA.
Daftar Rujukan Akib,  Muhammad.  2014. Hukum  Lingkungan:  Prespektif  Global  dan  Nasional .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada. Asshiddiqie, Jimly. 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Astawa,  I  Gde  Pantja  dan Suprin  Na’ah.  2009. Memahami  Ilmu  Negara  dan  Teori  Negara . Bandung. PT. Refika Aditama. Atmosudidjo, Prajudi. 1992. Administrasi dan Manajemen Umum . Jakarta: Ghalia Indonesia. Atmosudidjo, Prajudi. 2005. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Ghalia Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional. Poerwadarminta.  2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat) . Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama. Handayaningrat,  Soewarno.  2004. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen .  Jakarta: PT. Haji Masagung. Ridwan, H. R. 2013. Hukum Administrasi Negara , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.