## HUBUNGAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA   (BPD) DENGAN PEMERINTAH DESA GURAH KABUPATEN KEDIRI
(Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Pasal 35 Tahun 2006)
Fauziah Hanum
FISIP Universitas Kadiri - Kediri

## Abstraksi
Hubungan  kerja  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dengan  Pemerintah  Desa Gurah,  merupakan  Hubungan  kemitraan  yang  meliputi  Penyeleggaraan  Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Hubungan kemitraan ini diatur dalam pasal 35 Perda Kabupaten Kediri Nomor 9 tahun 2006. Kedua lembaga tersebut memiliki tugasnya masing- masing, namun dalam menjalankan fungsinya terdapat keterkaitan yang erat satu dengan lainnya.
Tujuan penelitian adalah Mendiskripsikan Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa  serta  mendiskripsikan  faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat implementasi  Perda  Kabupaten  Kediri  tentang  Hubungan  kerja  BPD  dengan  Pemerintah Desa  Gurah.  Dalam  mencapai  tujuan  tersebut  digunakan  pendekatan  kualitatif,  sehingga penelitian  ini  diharapkan  mampu  menggali  informasi  yang  lebih  luas,  mendesain, dan  mendalami  fenomena  yang  terjadi  di  obyek  studi.  Selain  itu  penelitian  diskriptif kualitatif dapat menjelaskan dan mendiskripsikan kondsi yang sedang terjadi di lapangan. Pengumpulan  data  dengaan  teknik  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara.    Penentuan informan dengan teknik purposive sampling.
Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  :  Hubungan  kerja BPD dengan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing- masing, hubungan baik ini tidak hanya terjalin pada hubungan antar lembaga tetapi juga hubungan  antar  individu,  yang  memiliki  dampak  positif  terhadap  kinerja  dua  lembaga ini. Hasil dari hubungan kemitran dan fungsional dari kedua lembaga tinggi di pedesaan tersebut dengan terbentuknya peraturan desa (Perdes) yang aspiratif.
Kata Kunci : Hubungan Kerja dan Implementasi

## 1.  Pendahuluan
Pemerintahan  desa  merupakan  ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan sekaligus  sebagaai  muara  dari  program kerja  pemerintah.  Artinya  semua  kebijakan pemerintah di atasnya berakhir di pemerinthan  desa,  terlaksana  atau  tidaknya program  pemerintah  sangat  tergantung  pada kemampuan  aparat  serta  dukungan  fasilitas pemerintahan  desa.  Oleh  karena  itu  sudah sepatutnya  keberadaan  sumberdaya  manusia pada  pemerintahaan  desa  harus  tinggi  agar dapat menerjemahkan dan melaksanakan apaa
yaang  telah  diprogramkan  oleh  pemerintahan di atasnya.
Menyadari pentingnya
keberadaan pemerintahan desa, serta kompleksitas fakta  lapangan  yang  harus  diselesaikan  dan dikerjakan  oleh  pemerintahan  desa.  Maka pemerintah,  khususnya  pemerintah  kabupaten Kediri  melalui  Peraaturan  Daerah  No.  9 pasal  35  tahun  2006  melengkapi  pemerintahn desar  dengan  Badan  Permusyawatan  Desa (BPD)  sebagaai  mitra  pemerinthan  desa. Pasal  35  ayat  1,  Perda  Kabupaten  Kediri Tentang  BPD  mengatur  tentang  Hubungan
:  1  -  10
Kerja  BPD  dengan  Pemerintah  Desa,  yang menyebutkan: “Hubungan kerja Badan Permusyawaratan  Desa  dengan  Pemerintah Desa  merupakan  hubungan  kemitraan  dalam rangka  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa, Pembangunan  dan  Kemasyarakatan”.  Antara BPD  dan  Pemerintahan  Desa  memiliki kedudukan  yang  sama  dan  hal  tersebut sebaagai  cerminan  demokrasi,  yaitu  BPD memiliki  fungsi  sebagai  badan  konsulatif  dan koordinatif.
Selanjutnya  keberadaan  BPD  dalam pemerintahan  desa  membawa  konsekuensi bahwa dalam perjalaanan pemerintaahan sudah tentu  membawa  berbagai  penyesuaian  atau perubahan  dalaam  struktur  organisasi.  Oleh karena itu pertanyaan yang muncul antara lain :
1.  Bagaimana peranan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa ?
2.  Kontribusi seperti apa yang diberikan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa ?
3.  Sejauh  mana  program  kerja  BPD  dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa ?
4.  Aspek-aspek  apa  saja  yang  berkaitan dengan  Hubungan  kerja  BPD  dengan Pemerintah Desa ?
5.  Bagaimanakah  Hubungan  Kerja  Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ?
6.  Faktor-Faktor  apa  sajakah  yang  menjadi pendukung  dan  penghambat  hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ?

## 2.   Tinjauan Kepustakaan

## 1.1. Badan Permusyawaratan Desa
Badan Pemerintahan Desa (BPD) menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  adalah: “Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  adalah  Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan
ditetapkan secara demokratis”.
Sedangkan Pengertian BPD berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor  9 Tahun 2006 yaitu  :  “Badan  Permusyawaratan  Desa  yang biasa  disingkat  dengan  BPD  adalah  Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  sebagai unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa. Adapun  keanggotaan  BPD  memperhatikan keterwakilan dusun”.
Keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah adalah keanggotaan BPD harus  memperhatikan  keterwakilan  dusun. yang terdiri dari Ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Selain  itu  BPD  adalah  lembaga  legislasi  dan pengawasan  dalam  hal  pelaksanaan  Peraturan Desa,  Mekanisme  pengisian  anggota  BPD ditetapkan  secara  musyawarah  dan  mufakat dengan basis perwakilan wilayah, dilaksanakan melalui Rapat Dusun dan Rapat Desa.
Tugas  BPD  meliputi  (1).  Membuat Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,  yang isinya mengatur kehidupan masyarakat, misalnya  Peraturan  Desa  tentang  pengaturan tanah bengkok. (2). Menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat. (3). Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Dalam peraturan  daerah  Kabupaten  Kediri  Nomor  9 pasal  18  Tahun  2006,  BPD  bersama  Kepala Desa  mempunyai fungsi menetapkan peraturan Desa.  Adapun  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kediri  No.  9  pasal  19Tahun  2006, BPD  mempunyai  wewenang  (1).  Membahas rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala Desa. (2). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan  Peraturan  Desa  dan  Peraturan Kepala Desa.  (3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  (4).  Membentuk  panitia  pemilihan Kepala  Desa.  (5).  Menggali,  menampung, menghimpun,  merumuskan  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat.    (6).  Menyusun  tata tertib  BPD.    Jika  demikian  maka  berdasarkan kewenangan  yang  dimiliki  maka  BPD  bisa juga  disebut  Badan  Legislatif  Desa,  adapun Pemerintah Desa sebagai badan eksekutif desa.
Hubungan Kerja  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).... (Fauziah Hanum)
Berikutnya  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten    Kediri  Nomor  9  pasal  20  Tahun 2006  BPD  mempunyai  hak  untuk  meminta keterangan  kepada  Pemerintah  Desa  dan menyatakan  pendapat,  selain  itu  anggota BPD  berdasarkan  pasal  21  juga  mempunyai hak  antara  lain  (1).  Mengajukan  rancangan desa.    (2)  Mengajukan  pertanyaan.  (3). Menyampaikan  usul  dan  pendapat.  (4). Memilih  dan  dipilih    (5).      Memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.  Adapun  kewajiban  BPD  antara  lain (1)  Mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  mentaati  segala  peraturan perundang-undangan. (2). Melaksanakan kehidupan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan Desa. (3). Mempertahankan dan memelihara  hukum  nasional  serta  keutuhan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  (4). Menyerap,  menampung,  menghimpun,  dan menindak  lanjuti  aspirasi  masyarakat.  (5). Memproses  pemilihan  Kepala  Desa.  (6). Mendahulukan  kepentingan  umum  diatas kepentingan  pribadi,  kelompok  dan  golongan. (7). Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. (8). Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
Selain  kewajiban  sebagaimana  tersebut diatas  dan  sebelum  berakhir  masa  jabatannya, maka  BPD  mempunyai  kewajiban  untuk membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara tertulis kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Camat  dan  laporan  tersebut  juga  disampaikan kepada masyarakat melalui forum rapat desa.

## 1.2. Pemerintah Desa
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa pada pasal 1 ayat 3, yang dimaksud Pemerintah Desa  adalah  “Kepala  Desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  dibantu  Perangkat  Desa sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan Desa”.    Sedangkan yang dimaksud desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah :
“Kesatuan  masyarakat  hukum  yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan  /atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sitem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia”.
Selanjutnya  pengertian Pemerintah Desa, berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kediri  Nomor  9  Tahun  2006  berbunyi  : Pemerintah  Desa  adalah  “Kepala  Desa  dan Perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan  Desa”.      Sedangkan  yang dimaksud  dengan  Desa adalah  “Kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  bata-batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan  asal  usul    dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sisten pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun  Karakteristik  Desa  ditinjau  dari Aspek  Morfologis  Desa  ialah  pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang  bersifat  agraris,  serta  bangunan  rumah tinggal  yang  terpencar.    Dari  aspek  ekonomi desa  ialah  wilayah  yang  penduduk  atau masyarakatnya  bermata  pencaharian  pokok di  bidang  pertanian,  bercocok  tanam  atau agraris dan nelayan. Jika dilihat dari segi sosial budaya, desa itu nampak dari hubungan sosial antar  penduduknya  yang  bersifat  khas,  yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak  pilihan  dan  kurang  nampak  adanya pengkotaan,  atau  dengan  kata  lain  bersifat homogen  serta  bergotong  royong.  Jika  dilihat dari  aspek  hukum,  desa  merupakan  kesatuan wilayah  hukum  tersendiri  (  P.J.M.  Nas, 1979:28-29 dan Sutardjo, 1984:16 ).
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, maka  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya manusia  secara  bersama-sama  mewujudkan suatu  masyarakat  dan  kemudian  menempati suatu teretorial yang tetap. Alasan pokok untuk membentuk masyarakat desa yang sedemikian rupa diantaranya adalah (1). Untuk hidup, yakni memenuhi  makan,  pakaian  dan  perumahan  ( keperluan  • sik).  (2).  Untuk  mempertahankan hidupnya dari ancaman dari luar, dan (3). Untuk
mencapai kemajuan dalam hidupnya.
Telah dijelaskan dimuka, bahwa pola sikap dan  tingkah  laku  seorang  anggota  masyarakat banyak  dipengaruhi  oleh  bermacam-macam faktor, antara lain dari lingkungan hidup, baik lingkungan  alami  maupun  lingkungan  sosial, serta  faktor  dari heritage ( keturunan )  dan pengalaman serta pendidikan dan pengetahuan yang diperolehnya, Lingkungan alami sebagai lingkungan  hidup  manusia  yang  sangat bervariasi  kondisi  dan  letak  geogra• nya  turut pula  memberi  watak  kepada  penghuninya, sehingga  memberikan  suatu    ciri  khas  yang berbeda dengan msyarakat desa yang lain.
Masyarakat  desa  selalu  dikonotasikan dengan  ciri  tradisional,  kuatnya  ikatan dengan  alam,  eratnya  ikatan  kelompok, guyup  rukun,  gotong  royong,  yang  semakna dengan  gemenshalf    atau  community.  Jen A.  Quin  dalam  bukunya  “ Urban  Society ” bahwa  yang  membedakan  masyarakat  kota dengan  masyarakat  desa  dilihat  dari  tiga segi,  yaitu  (1).  Peran  masing-masing  anggota masyarakat  desa.  Pada  masyarakat  kota  yang sudah  dewasa,  seseorang  dapat  berperan  pada bermacam-macam  organisasi  yang  berbeda- beda sesuai dengan kesanggupannya (multiple membership),  sedangkan  di  desa,  peranan individu  sangat  sederhana.    (2).  Lapangan pekerjaan  di  desa  bersifat  agraris  oleh karena  itu  lapangan  kerja  warganya  adalah bidang  pertanian,  mereka  pada  umumnya masih  tergantung  kepada  alam.  Sedangkan masyarakat  kota  adalah  non  agraris,  oleh karena itu lapangan pekerjaan sangat bervariasi menurut  kemampuan  dan  ada  kecenderungan untuk mengusai dan mengendalikan alam. (3). Komposisi  sosial  kota  mempunyai  komposisi sosial yang sangat komplek, sedangkan di desa sebaliknya bersifat homogen.
Pemerintah  Desa  berdasarkan  Perda Kabupaten  Kediri  Nomor  9  Tahun  2006 adalah  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan Desa. Adapun pengertian Kepala Desa adalah :    Unsur  Pemerintah  Desa  yang  bertugas memimpin  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  tugas dan kewajibannya,   bertanggungjawab kepada rakyat  melalui  BPD  dan  menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati  dengan  tembusan  Camat.  Sedangkan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertangungjawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan  tugasnya  Kepala  Desa  dan Perangkat  Desa  berkewajiban  melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas masing-masing  secara  berjenjang.  Apabila terjadi  kekosongan  Perangkat  Desa,  maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa.

## 1.3. Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.
Hubungan  kerja  antara  BPD  dengan Pemerintah  Desa  dalam  pembahasan  ini tampak dalam mekanisme hubungan di bidang penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan dan  kemasyarakatan,  hal  ini  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kediri  Nomor 9  Tahun  2006  tentang  Badan  Permusyawarat Desa,  Pasal  35  ayat  1  yang  berbunyi  : “Hubungan  kerja  BPD  dengan  Pemerintah Desa  merupakan  kemitraan  dalam  rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, hubungan kerja  BPD dengan Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,  sedangkan  Pemerintah  Desa  dan  warga masyarakat mempunyai hubungan timbal balik dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan.    Adapun pengertian Hubungan kemitraan secara teoritis Eister dan Montuore (1997)  membuat pernyataan  yang  berbunyi  sebagai  berikut  : “Memulai  dangan  mengakui  dan  memahami kemitraan  pada  diri  sendiri  dan  orang  lain, menemukan  alternative  yang  kreatiaf  bagi pemikiran  dan  perilaku  donator  merupakan langkah  pertama  kearah  membangun  sebuah organisasi kemitraan.”
Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa,  pada  awalnya  sering  terjadi  ketidak hormonisan, hal tersebut dikarenakan :
1)  Cara  pemahaman  peraturan  yang  kurang menyeluruh  yang  disebabkan  tingkat pendidikan  dan  pengetahuan  yang  relatif rendah,  sehingga  pemahaman  terhadap Undang-Undang hanya sepotong potong;
2)   Sering terjadi ketidak disiplinan terhadap tata tertib yang dibuat oleh mereka sendiri
3)  Kesalah  pahaman  terhadap  hak  dan kewajiban mereka.
Sekarang  hubungan  kerja  BPD  dengan Pemerintah  Desa  menjadi  lebih      baik, dikarenakan beberapa hal, antara lain :
1)  Tumbuhnya  kesadaran  pengertian  tentang hak dan kewajiban mereka.
2)  Setiap terdapat kegiatan yang menyangkut tugas  kemasyarakatan  dan  pembangunan, sejak  awal  sampai  terakhir    BPD  telah dilibatkan oleh pemerintah desa.
3)  Pemerintah  Desa  dan  BPD  menyadari, bahwa  mitra  kerja  yang  dimaksud  adalah saling  memahami,  saling  mengisi  dan memecahkan  masalah  secara  bersama sama.
Namun  demikian  meskipun  hubungan kerja  BPD  dengan  Pemerintah  Desa  dapat dikatakan  berjalan  dengan  baik,  dan  cukup hormonis,  tapi  bukan  berarti  berjalan  tanpa hambatan. Sedangkan beberapa model hubungan  dalam  organisasi  menurut  pendapat Juki (1991) adalah :
1)  Hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan  hubungan  tersebut  pihak pertama menguasai pihak kedua.
2)  Hubungan  subordinasi  artinya  dalam melaksanakan  hubungan  tersebut  pihak kedua  menguasai  pihak  pertama,  atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama.
3)  Hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada  kepercayaan,  kerjasama  dan  saling menghargai.
Sedangkan Sistem Hubungan
Kemitraan,  bertumpu  pada  kepercayaan, dengan ciri-ciri antara lain :
1)  Persamaan  dan  organisasi  yang  lebih landai.
2)  Hierarki  aktualisasi  yang  luwes,  dimana kekuasaan dipedomi oleh nilai-nilai seperti caring dan caretaking.
3)  Spiritualitas yang berbasis alamiah.
4)  Tngkat  kekacauan  yang  rendah  yang terbentuk dalam sistem.
5)  Persamaan dan keadilan gender.
Selanjutnya dimensi kemitraan hubungan kerja,  Butler  dan  Waldroop  mengemukakan sebagai berikut :
1) Pengaruh
professional; yang menikmati  pekerjaan  mereka,  senang memperkembangkan dan memperluas area pengaruh  mereka.  Mereka  senang  dalam hal  persuarsi,  negosiasi,  dan  memegang informasi serta ide-ide penting. Tipikal bagi negosiator pembuat kebijakan/keputusan.
2)    Fasilitas interpersonal; orang-orang yang senang  dengan  aspek  interpersonal  dalam situasi  pekerjaan.  Mereka  secara  instuitif berfokus  pada  pengalaman  orang  lain  dan meraka  biasa  bekerja  dibelakang  layar. Dengan  cara  ini  mereka  membuat  rekan- rekan  sekerjanya  menjadi  berkomitmen dan  terikat  untuk  mengerjakan  proyek dengan lancar. Tipikal bagi manajer SDM.
3)      Kreati• tas  hubungan;  orang-orang  yang bagus  dalam  membina  hubungan  dengan sekelompok  orang  melalui  penggambaran visual dan verbal. Tipikol bagi orang-orang pemasaran dan manajer.
4)    Kepemimpinan tim; orang-orang ini ingin melihat orang lain dan berinteraksi dengan mereka.  Mereka  menyukai  pekerjaan manajemen  dan  bekerja  dalam  tim berenergi  tinggi  dalam  situasi  yang  padat. Tipikal bagi manajer program dan manajer delivery.
Badan  Permusyawaratan  Desa  (  BPD  ) sebagai  mitra  kerja  Pemerintah  Desa,  maka
Hubungan Kerja  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).... (Fauziah Hanum)
diharapkan  akan  membuka  peluang  baru bagi  terwujudnya  desa  yang  mandiri.  Untuk mewujudkan desa yang mandiri dituntut adanya perubahan  wawasan  pembangunan.  Dengan adanya  perubahan  wawasan  pembangunan  ini diharapkan  akan  diikuti  dengan  pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang  lebih  optimal  dalam  rangka  mendorong masyarakat untuk mampu mengidenti• kasikan kebutuhan  dan  potensi  yang  dimilikinya  serta merencanakan,  memprakarsai  dan  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  program/ proyek  pembangunan  desa  yang  berada  di desa,  sehingga  pada  akhirnya  pembangunan yang  dilaksanakan  benar-benar  sesuai  dengan kehendak  rakyat  dan  bermanfaat  bagi  seluruh masyarakat desa.
Adapun  konsep  implementasi  Perda Kabupaten Kediri yang terkait dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan tahapan penerapan/pelaksanaan kebijakan publik  setelah  diformulasikan  pemerintah. Pelaksanaan  kebijakan  sebenarnya  merupakan keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam bentuk  Undang-Undang.  Keputusan  tersebut mengidenti• kasikan masalah yang ingin dicapai dengan  berbagai  cara  untuk  menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. (Wahab, 1991).
Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kediri  Nomor  9  Tahun  2006  Pasal  35 Tentang    Hubungan  Kerja  BPD  dengan Pemerintah  Desa  adalah  Proses  pelaksanaan kebijakan  daerah  tentang  Hubungan  kerja BPD  dengan  Pemerintah    Desa.    Sedangkan Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  sebuah lembaga  legislatif  yang  berada  dalam  sistem pemerintahan  desa  di  era  otonomi  daerah, maka keberadaannya diharapkan mampu untuk dapat  berfungsi  secara  optimal  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  pembangunan  desa. Agar Badan  Permusyawaratan  Desa  (  BPD  )  dapat berfungsi secara optimal, maka perlu memiliki kapasitas tertentu berdasarkan atas tugas pokok dan wewenang yang diembannya.

## 3.  Metode Penelitian
Mendasarkan pada karakter permasalahan dan fokus penelitian, dan agar dapat menjawab permasalahan maka didekati dengan pendekatan kualitatif.  Adapun  lokasi  penelitian  dipilih  di desa  Gurah  Kecamatan  Gurah  dengan  alasan, desa  Gurah  merupakan  ibu  kota  kecamatan Gurah,  namun  hubungan  kemitraan  antara BPD dan Pemerintah Desa disharmonis. Fokus penelitian pertama :
a.  Membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa,  yang  berisi  mengatur  kehidupan masyarakat.  Misalnya  Peraturan  Desa tentang Pengaturan tanah bengkok.
b.  Menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat.
c.  Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
d.  Memimpin  penyelenggaraan  Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
e.  Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
f.  Menyusun  dan  mengajukan  rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
g.  Membina kehidupan masyarakat desa.
h.  Mengkoordinasikan  pembangunan  desa secara partisipasif.
i.  Melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Fokus  penelitian  yang  kedua    yaitu  : Faktor yang mendukung dan yang menghambat Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa Gurah.
Adapun  faktor  yang  mendukung  adalah sebagai berikut :
a.  Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b.  Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
c.  Memproses pemilihan Kepala Desa.
Sedangkan  faktor  yang  menghambat adalah sebagai berikut  :
a.  Menyampaikan  usul  dan  pendapat,  tetapi
kurang mendapat perhatian
b.  Memperoleh tunjangan yang kurang sesuai, bila dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan.
Teknik  penentuan  informan  dengan purposive, dan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, menurut  Bogdan  dan  Biklen  (1982:13) merupakan pengamatan berperanserta
(participant observation) dan wawancara secara
mendalam (indeph interview), bahwa penelitian
kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang  dapat  diamati.  Data  yang  terkumpul diuji  terlebih  dahulu  dengan  keabsahan  data (validasi  data)  kemudian  dianalisis  dengan teknik  analisis  interaktif  dari  Miles  dan Huberman  (pengumpulan  data,  reduksi  data, disply data,  dan  penarikan  kesimpulan)  dalam Lexy, Moleong. 2000.
4.  H as il P en el iti an d an P emb ah as an
Hubungan Kerja  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).... (Fauziah Hanum)

## DAFTAR PUSTAKA
Lincoln dan Y Vonna,S dan Egon Guba, 1985,
Naturakistik  Inguiry ,  1  st  Edition, Beverly Hills, Sage Publication.
Moleong,  Lexy,  2000, Metodologi  Penelitian Kualitatif ,  Bandung,  PT  Remaja Rosdakarya.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kediri  Nomor 5  tahun  2006  tentang Pemerintahan
Desa.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kediri  Nomor 9 tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa. Stefani  Manganang,  2013,  Jurnal  Judul Kemitraan Pemerintah Desa Dengan  BPD  Dalam  Pemerintahan, Minahasa.
Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang Desa .
Widjaja,  H.A.W,  2008, Otonomi  Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh , Jakarta,  Rajawali Press.