Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023

## IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1

## PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME (Studi Kasus Satpol Pamong Praja Kediri)
Oleh:
Suharto, Khayatudin, Agus Manfaluthi, Kevin Iqbal Santoso suharto.fh@uniska-kediri.ac.id Universitas Islam Kadiri

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tentang  Implementasi  Pasal  7  Peraturan  Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelengaraan Pemasangan Reklame di lapangan dan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam menertibkan  pemasangan  reklame  di  Kota  Kediri.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  empiris  dengan  wawancara,  observasi  dan  angket sebagai  metode pengumpulan data.  Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah  Kota Kediri  Nomor  9  Tahun  2020  Tentang  Penyelengaraan  Pemasangan  Reklame dalam  pelaksanaannya  sendiri  masih  bisa  dikatakan  belum  sempurna  dimana masih  banyak  dijumpai  reklame  tanpa  izin  yang  ada  di  Kota  Kediri  seperti  di pohon-pohon  dan  badan  sungai.  Dimana  tempat  itu  menjadi  langganan  para oknum memasang reklame tanpa izin dengan dipaku maupun dikatkan pada benda tersebut  yang  dimana  bisa  merusak  pohon  maupun  area  sekitarnya.  Proses perizinan yang sering dilakukannya memang tidak berbelit-belit namun informasi mengenai tata cara perizinan kurang diketahui banyak orang. Sehingga tak jarang kami  dalam  melakukan  pemasangan  reklame  sangat  bingung  karena  informasi mengenai  tata  cara  proses  perizinan  kami  dapatkan  dari  sesama  penyelenggara bukan dari instansi yang terkait. Tidak adanya sanksi secara tegas yang membuaat para pelaku pemasangan poster iklan liar dikarenakan  satuan polisi pamong praja merasa  kesulitan  dalam  melakukan  tindakan  jika  pelaku  dari  pemasangan  poster iklan  yang  ada  dijalanan  dilakukan  oleh  distributor  suatu  produk  seperti  rokok, makanan dan minuman kemasan dan sejenisnya, karena kantor mereka juga tidak diketahui dan juga minimalnya infomasi yang didapat.
Kata Kunci: reklame, tanpa izin
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Pada  dasarnya  poster  merupakan  suatu  media  yang  lebih  menonjolkan kekuatan  pesan,  visual,  dan  warna  untuk  dapat  mempengaruhi  perilaku,  sikap seseorang  dalam  melakukan  sesuatu.  Poster  yang  digunakan  dalam  pendidikan pada  prinsipnya  merupakan  gagasan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  ilustrasi obyek gambar yang disederhanakan dan dibuat dengan ukuran besar. Tujuannya untuk  menarik  perhatian,  membujuk,  memotivasi,  atau  memperingatkan  pada gagasan  pokok,  fakta  atau  peristiwa  tertentu.  Pada  beberapa  kota,  pemasangan poster  akan  membentuk  ciri  lingkungan  yang  kumuh  dan  kurang  tertata  jika pemasangannya  tidak  sesuai  aturan  dan  tempatnya,  tetapi  pemasangan  poster tanpa  perencanaan  dan  pengaturan  akan  memberikan  masalah  tersendiri. Pemasangan  poster  yang  tidak  teratur,  menimbulkan  kesan  “kumuh”  dan mengaburkan  informasi  yang  akan  di  sampaikan.  Reklame  juga  memiiki  peran penting bagi masyarakat yang awam tentang informasi, dan reklame juga sebagai sarana  komunikasi  visual.  Berdasarkan  fungsi  tersebut  poster  juga  merupakan sarana komunikasi yang penting di pusat Kota Kediri, sehingga pengadaan poster terus-menerus bertambah tanpa ada pengaturan dari pemerintah sehingga banyak poster yang kurang baik dalam posisi penempatannya.
Dalam  upaya  penyampaian  informasi  atau  pesan  kepada  konsumen  yang tersebar luas di berbagai tempat, serta untuk menjamin agar pesan atau informasi mengenai  produk  yang  akan  disampaikan  melalui  teknik  pemasangan  poster, agar  tidak  dipergunakam  untuk  tujuan  yang  tidak  benar  atau  tidak  dapat dipertanggungjawabkan,  maka  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses pemasangan  reklame  diwajibkan  memenuhi  peraturan-peraturan  yang  sudah ditetapkan.  Khususnya  memenuhi  wajib  administratif  mengenai  pembuatan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Tetapi  di  Kota  Kediri  banyak  sekali  terjadi  penyimpangan-penyimpangan

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
dalam  bidang  perizinan  khususnya  izin  pemasangan  poster.  Apabila penyimpangan-penyimpangan tersebut di ketahui oleh pihak  Pemerintah Daerah Kota  Kediri  maka  poster  tersebut  seharusnya  dilepas  dan  ditindaklanjuti  oleh pemerintah kota setempat atau oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pamong Praja) sebagai lembaga pelaksana penertiban. Seperti yang ada di beberapa sudut Kota Kediri dimana masih banyak kita ketahui pemasangan poster sembarangan maupun  yang  dilakukan  dengan  cara  sesukanya  yang  menimbulkan  kesan  kota terlihat tidak rapi dalam penataannya dan bisa disebut juga aksi vandalism yang bisa  mengakibatkan  kota  terlihat  kotor  dan  tidak  tertata.  Banyak  distributor rokok  yang  tidak  peduli  terhadap  tata  ruang  kota  yang  dijadikan  objek pemasangan  poster  disembarang  tempat  mengakibatkan  tembok-tembok  yang ada disekitar Kota Kediri terlihat kotor.
Kurangnya pengawasan maupun tindakan lebih yang dilakukan oleh pihak terkait yang ada di Kota Kediri dalam merespon hal tersebut membuat distributor rokok  yang  memasang  poster  sembarangan  seakan  leluasa  dalam  melakukan aksinya  demi  memperoleh  keuntungan  sendiri.  Ketegasan  dari  Satpol  Pamong Praja maupun dinas yang terkait perlu dilakukan tindakan lebih agar masyarakat dapat  memahami  masalah  pemasangan  informasi  suatu  usahnya  dapat membangun  perekonomian  bangsa  bersama  dengan  menjaga  tata  ruang  Kota Kediri terlihat lebih tertata dan indah.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk mengadakan  penelitian  mengenai  penerapan  dari  Undang-undang  No  9  Tahun 2020  terkait  pemasangan  reklame  yang  dilakukan  oknum  yang  melakukan pemasangan  reklame  tanpa  izin  dari  dinas  terkait  yang  ada  di  wilayah  Kota Kediri  tersebut  dengan  judul  ”  Implementasi  Pasal  7  Ayat  1  Peraturan  Daerah Kota Kediri No 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus Satpol Pamong Praja Kediri)”
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  implementasi  Pasal  7  Peraturan  Daerah  Kota  Kediri  Nomor  9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Reklame di lapangan?
2. Apakah  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  serta  upaya  hukum  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Kediri  dalam menertibkan  penyelenggaraan pemasangan poster iklan yang melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020?
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  empris  ( Socio  Legal  Research ). Penelitian ini menggunakan data primer (data dari Satuan Polisi Pamong Praja), data  sekunder  (Peraturan  Daerah  Kota  Kediri  Nomor  9  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaraan  Reklame),  dan  data  tersier  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Kamus  Hukum,  dan  ensiklopedia  yang  masih  berkaitan  dengan  penelitian  ini). Data  tersebut  dikumpulkan  dengan  cara  wawancara,  observasi  dan  penyebaran angket.  Peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  prosedur pendekatan  yang  menghasilkan  data  deskriptif  yang  diperoleh  dari  dari  hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain berupa kata-kata tertulis dari orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati  sehingga  dapat  mudah  untuk dipahami, dan temuanya dapat di informasikan kepada orang. 1

## PEMBAHASAN
1. Implementasi  Pasal  7  Peraturan  Daerah  Kota  Kediri  Nomor  9  Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Reklame di lapangan
Aturan  penyelenggaraan  reklame  di  setiap  kota  berbeda-beda,  karena disebutkan  berdasarkan  Pasal  18  (2)  UUD  1945,  bahwa  “pemerintah  daerah berwenang mengatur wilayahnya sendiri”. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun  2014,  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan
1 Lexy.J. Meleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Roksadakarya, hlm. 3

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
Daerah,  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengatur  dan mengembangkan  daerahnya  berdasarkan  asas  otonomi.  Daerah  memiliki kekuatan  untuk  membuat  kebijakan  daerah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan rakyat.
Izin berarti merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan pengawasan dan pemeliharaan ketertiban. Fungsi dari bentuk pengendalian dan pemeliharaan ketertiban  adalah  untuk  memungkinkan  suatu  kegiatan  tertentu  agar  kegiatan tersebut  berjalan  dengan  baik  dan  menguntungkan  serta  menghindari  hal-hal yang  tidak  diinginkan  dan  berdampak  negatif  dan  memalukan  (kegiatan terlarang).  Ketika  kegiatan-kegiatan  yang  dilarang  tersebut  berlangsung,  maka menghambat  fungsi  pengaturan  pemerintah  dan  tidak  dapat  berfungsi  dengan baik, sehingga diperlukan mekanisme pengaturan atau perizinan/perizinan untuk mencegah  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Izin  adalah  instrumen  kebijakan pemerintah  atau  alat  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  eksternalitas negatif  yang  mungkin  timbul  dari  kegiatan  sosial  atau  ekonomi.  Lisensi  juga merupakan  perlindungan  hukum  atas  properti  atau  aktivitas.  Sebagai  instrumen pengawasan  izin,  diperlukan  dasar  pemikiran  yang  jelas  dan  dimasukkan  ke dalam kebijakan negara sebagai acuan.
Dalam  konteks  inilah,  suatu tindakan  intervensi  pemerintah  dalam  bentuk perizinan  harus  dirujuk  pada  fungsi  pemerintah  yang  utama,  yakni  fungsi alokatif,  fungsi  distributif,  dan  fungsi  stabilitas.  Instrumen  perizinan  yang  ketat tidak  mustahil  akan  mendorong  pada  aktivitas  informal  dalam  ekonomi  atau yang sering disebut sebagai black market economy , tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh  masyarakat  seperti  kemacetan,  kerusakan  lingkungan, malaise (kelelahan) ekonomi,  inflasi,  dan  polusi  sebagai  akibat  dari  aktivitas  pasar  yang  tidak terkendali. Oleh karena itu, sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan  keseimbangan  antara  kepentingan  Pemerintah  atau Pemerintah Daerah dan kepentingan koorporasi serta kepentingan individu yang

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
mengakselerasi kegiatan ekonomi.
Dalam  menjalankan  fungsinya,  pemerintah  memiliki  tujuan  untuk mewujudkan  kinerja  yang  baik.  Salah  satu  kinerja  yang  membedakan  dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, artinya apabila  kaidah  hukum  dituangkan  kedalam  sebuah  perundang-undangan  maka setiap  orang  harus  melaksanakannya.  Selain  itu  untuk  mengendalikan  setiap kegiatan  atau  perilaku  individu  atau  kolektivitas  yang  sifatnya  preventif  adalah melalui izin.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  canggih  banyak bermunculan usaha-usaha bisnis di daerah perkotaan seperti Kota Kediri. Usaha- usaha bisnis ini tentunya perlu mengantongi izin dari pemerintah setempat. Salah satu usaha yang perlu mengantongi izin adalah reklame atau poster iklan. Setiap daerah memiliki potensi untuk pemasangan reklame atau poster iklan dan setiap daerah  memiliki  peraturan  yang  mengatur  izin  pemasangannya.  Izin  reklame atau  poster  iklan  dapat  diartikan  sebagai  izin  dari  pemerintah  daerah  yang diberikan kepada masyarakat untuk memasang poster iklan secara benar.
Penegakan  hukum  merupakan  proses  penyelenggaraan  hukum  yang dilakukan oleh penegak hukum atau setiap orang yang mempunyai kewenangan melakukannya  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Penegak  hukum  sendiri adalah  golongan  panutan  dalam  masyarakat,  yang  hendaknya  mempunyai kemampuan  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat.  Penegak  hukum  harus  mampu berkomunikasi  dengan  baik  dengan  masyarakat  dan  mampu  membawakan  atau menjalankan sesuatu yang menjadi perannya.
Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal  Kota Kediri bersama- sama Satpol Pamong Praja akan menurunkannya jika peringatan yang diberikan diabaikan.  Selama  ini,  pihaknya  masih  melakukan  sebagai  mana  yang  ada  dan diatur  dengan  peraturan  daerah  tersebut,  apa  lagi  masalah  pemasangan  reklame masih  menjadi  wewenang  dari  perijinan.  Pelaksanaannya  sendiri  masih  bisa dikatakan  belum  sempurna  dimana  masih  banyak  dijumpai  reklame  tanpa  izin

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
yang  ada  di  Kota  Kediri  seperti  di  pohon-pohon  dan  badan  sungai.  Dimana tempat itu menjadi langganan para oknum memasang reklame tanpa izin dengan dipaku  maupun  diikatkan  yang  bisa  merusak  pohon  maupun  area  sekitarnya. Proses  perizinan  yang  sering  dilakukannya  memang  tidak  berbelit-belit  namun informasi mengenai tata cara perizinan kurang diketahui banyak orang. Sehingga tak  jarang  kami  dalam  melakukan  pemasangan  reklame  sangat  bingung  karena informasi  mengenai  tata  cara  proses  perizinan  kami  dapatkan  dari  sesama penyelenggara bukan dari instansi yang terkait.
Femy  Syafonto  Humas  Satpol  Pamong  Praja  Kota  Kediri  mengatakan Satpol  Pamong  Praja  juga  sebenarnya  sering  melakukan  tindakan  dalam beberapa  minggu  sekali  tetapi  terlalu  banyaknya  poster  iklan  yang  menempel membuat  pemandangan  kota  semakin  kumuh  jika  dilepas  karena  perekat  dari poster  iklan  yang  mereka  pasang  terkesan  lengket  sekali  dimana  masih  banyak dijumpai  dipinggiran  kota  oknum  yang  bisa  leluasa  memasang  poster  iklan secara liar untuk kepentingan mereka sendiri. Upaya penertiban penyelenggaraan reklame  di  Kota  Kediri  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  kekurangan diantaranya  kurangnya  kesadaran  penyelenggara  reklame  untuk  mengurus perizinan  pemasangan  reklame.  Selain  itu  luas  wilayah  Kota  Kediri  yang  tidak sebanding  dengan  jumlah  petugas  jika  dibandingkan  sehingga  berpengaruh terhadap  proses  pengawasan  dan  penertiban  pelanggaran  reklame  mengingat banyaknya  terjadi  pelanggaran.  Terdapat  beberapa  faktor  baik  yang  bersifat mendukung maupun yang menghambat dalam upaya penertiban penyelenggaraan poster iklan.
Faktor  pendukung  yang  timbul  berupa  adanya  data  dan  informasi mengenai pelanggaran poster iklan yang terjadi di Kota Kediri. Sedangkan faktor penghambat yang timbul yaitu kurangnya kesadaran penyelenggara pemasangan poster  iklan  dan  juga  untuk  mengurus  perizinan  pemasangan  poster  iklan,  serta kurangnya jumlah petugas dan peralatan penunjang bagi dinas yang terkait untuk melaksanakan penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Kediri.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
Lambatnya  respon  yang  diberikan  oleh  Satpol  Pamong  Praja  dan  instansi yang  terkait  dalam  mmenangani  masalah  ini  menjadi  salah  satu  faktor  juga dalam maraknya pelanggaran masalah pemasangan reklame tanpa izin yang ada di  wilayah  Kota  Kediri  apalagi  di  pinggiran  kota  sangat  sering  dijumpai  hal tersebut  dan  menjadi  hal  umum  dikalangan  masyarakat  selain  acuhnya masyarakat dalam hal tersebut.
Tidak adanya sanksi tegas yang dilakukan oleh petugas juga menjadi salah satu  faktor  banyaknya  sales  yang  berani  menempelkan  poster  iklan  tanpa  izin yang ditempelkan di tembok, di tiang listrik atau pohon-pohon yang ada diKota Kediri. Lemahnya pengawasan yang dilakukan inilah menjadi celah kemudahan bagi  oknum  untuk  melakukan  pelanggaran  tersebut.  Meskipun  demikian beberapa  poster  iklan  tanpa  izin  sudah  dilepas  oleh  pihak  dinas  hanya  saja terkesan  lambat  dan  tidak  merata  di  seluruh  penjuru  Kota  Kediri.  Tidak diimplementasikannya  dari  peraturan  daerah  yang  membuat  para  pelaku pemasangan poster iklan liar yang terus melakukan pelanggaran di sekitar Kota Kediri. Perlu adanya tindakan lebih dari sebuah teguran maupun tertulius dalam menekan tindakan mereka agar tidak melanggar berulang kali.
2. Sanksi  yang  Dijatuhkan  Terhadap  Pelaku  dan  Upaya  Hukum  Yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam Menertibkan Penyelenggaraan  Pemasangan  Poster  Iklan  yang  Melanggar  Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020
Di dalam upaya menyampaikan informasi atau pesannya kepada konsumen yang  tersebar  luas  diberbagai  tempat,  serta  untuk  menjamin  agar  pesan  atau informasi mengenai  produk  yang akan  disampaikan  melalui  teknik  pemasangan iklan,  agar  tidak  dipergunakan  untuk  tujuan  yang  tidak  benar  atau  tidak  dapat dipertanggungjawabkan,  maka  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses pemasangan  iklan  sebuah  produk  diwajibkan  memenuhi  peraturan-peraturan yang  sudah  ditetapkan.  Tetapi  di  Kota  Kediri  banyak  terjadi  penyimpangan- penyimpangan dalam bidang perizinan khususnya izin pemasangannya sehingga

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
mengakibatkan  dilepasnya  secara  paksa  oleh  pihak  Pemerintah  Kota  karena dinilai mengganggu estetika lingkungan.
Selama  ini  banyak  sekali  reklame  atau  poster  iklan  liar  alias  tak  berizin yang  terpasang  di  teritori  administrasi  Pemkot  kediri,  terutama  pada  reklame yang bersifat insidentil atau reklame kecil yang berupa pamflet, spanduk, umbul– umbul dan stiker. Dengan jumlah yang banyak dan beragam serta tersebar secara acak di wilayah Kota Kediri, tentu menjadi tugas yang tidak mudah bagi jajaran Satpol  Pamong  Praja.  Dalam  kurun  waktu  sehari  selalu  ada  saja  yang  reklame liar  tanpa  izin  yang  terjaring  dalam  penertiban  melalui  patroli  rutin.  Ibaratnya, jajaran  Polisi  Pamong  Praja  seakan  selalu  tertinggal  selangkah  dari  para pemasang reklame liar. Sekalipun upaya represif terus digalakkan, tapi selalu ada saja yang melakukan pelanggaran. Banyaknya pelanggaran reklame yang terjadi terutama  reklame-reklame  insidentil,  membuat  tidak  terdatanya  para  pelanggar reklame  tersebut.  Hingga  saat  ini  untuk  pelanggaran  reklame  insidentil  hanya sebatas ditertibkan dengan jumlah per hari yang banyak. Hal ini membuat seakan Satuan Polisi Pamong Praja berburu reklame-reklame yang dianggap melanggar tanpa dapat membuat efek jera terhadap para pelanggar reklame itu sendiri.
Sanksi  merupakan  bentuk  perwujudan  yang  paling  jelas  dari  kekuasaan negara  dalam  pelaksanaan  kewajibannya  untuk  memaksakan  ditaatinya  hukum. Sedangkan sanksi dalam hukum administrasi adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum  publik  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  sebagia  reaksi  atas ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban  yang  terdapat  dalam  norma  hukum administrasi  negara.  Berdasarkan  definisi  ini  tampak  ada  empat  unsur  sanksi dalam  hukum  administrasi  negara,  yaitu  alat  kekuasaan  ( machtmiddelen ), bersifat  hukum  publik  ( publiekrechtelijke ),  digunakan  oleh  pemerintah ( overhead ), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan ( reactive op niet naleving ).
Penerapan  sanksi  secara  bersama-sama  antara  hukum administrasi  dengan hukum  lainnya  dapat  terjadi,  yakni  kumulasi  internal  dan  kumulasi  eksternal. Kumulasi  eksternal  merupakan  penerapan  sanksi  administrasi  secara  bersama-

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Khusus untuk sanksi  perdata,  pemerintah  dapat  menggunakannya  dalam  kapasitasnya  sebagai badan  hukum  untuk  mempertahankan  hak-hak  keperdataannya.  Sanksi  pidana dapat  diterapkan  bersama-sama  dengan  sanksi  administrasi,  artinya  tidak diterapkan  prinsip  ne  bis  in  idem  (secara  harfiah,  tidak  dua  kali  mengenai  hal yang  sama,  mengenai  perkara  yang  sama  tidak  boleh  disidangkan  untuk  kedua kalinya)  dalam  hukum  administrasi  karena  antara  sanksi  administrasi  dengan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan.
Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi,  yaitu  sanksi  reparatoir  ( reparatoire  sancties )  dan  sanksi  punitive ( punitive  sancties ).  Sanksi  reparatoir  diartikan  sebagai  sanksi  yang  diterapkan sebagai  reaksi  atas  pelanggaran  norma,  yang  ditujukan  unutk  mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum ( legal situatie ), dengan kata lain mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya  pelanggaran.  Sedangkan  sanksi  punitive  adalah  sanksi  yang  semata- mata  ditujukan  untuk  memberikan  hukuman  ( straffen )  pada  seseorang.  Contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintah ( bestuurdwang ) dan pengenaan uang  paksa  ( dwangsom ),  sedangkan  contoh  dari  sanksi  punitive  adalah pengenaan denda administrasi ( bestuurboete ).
Satuan  polisi  pamong  praja  merasa  kesulitan  dalam  melakukan  tindakan jika  pelaku  dari  pemasangan  poster  iklan  yang  ada  dijalanan  dilakukan  oleh distributor  suatu  produk  seperti  rokok,  makanan  dan  minuman  kemasan  dan sejenisnya,  karena  kantor  mereka  juga  tidak  terlalu  diketahui  dan  juga minimalnya infomasi yang didapat.
Minimnya  laporan  masyarakat  terkait  pemasangan  poster  iklan  yang sembarangan  membuat  upaya  hukum  yang  dilakukan  juga  terkesan  lambat  dan juga  menunggu.  Pemasangan  iklan  poster  yang  sembarangan  inilah  yang membuat  kesan  dari  pemandangan  Kota  Kediri  dan  sekitarnya  terlihat  tidak tertata  dan  tidak  enak  untuk  dipandang  dalam  sudut  pandang  kta  sebagai

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
masyarakat  atau  pengguna  jalan.  Upaya  hukum  yang  dilakukan  pemerintah masih  minim  hanya  berupa  teguran  dan  sanksi  administrasi  saja  yang membuat para pelaku kurang merasa jera. Perlu adanya kerjasama dari masyarakat terkait laporan terhadap pelaku pemasangan poster iklan sembarangan dalam mencegah hal serupa tidak terjadi berulang kali.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  dalam  pembahasan,  maka  peneliti  dapat  memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi  Pasal  7  Peraturan  Daerah  Kota  Kediri  Nomor  9  Tahun  2020 Tentang  Penyelengaraan  Pemasangan  Reklame  dalam  pelaksanaannya  masih bisa dikatakan belum sempurna dimana masih banyak dijumpai reklame tanpa izin  yang  ada  di  Kota  Kediri  seperti  dipohon-pohon  dan  badan  sungai. Dimana tempat itu menjadi langganan para oknum memasang reklame tanpa izin dengan dipaku maupun diikatkan pada pohon dan badan sungai sehingga bisa  merusak  pohon  maupun  area  sekitarnya.  Proses  perizinan  yang  sering dilakukannya  memang  tidak  berbelit-belit  namun  informasi  mengenai  tata cara  perizinan  kurang  diketahui  banyak  orang.  Sehingga  tak  jarang  dalam melakukan  pemasangan  reklame  sangat  bingung  karena  informasi  mengenai tata cara proses perizinan  yang didapatkan dari sesama penyelenggara bukan dari instansi yang terkait.
2. Tidak  adanya  sanksi  secara  tegas  yang  membuaat  para  pelaku  pemasangan poster  iklan  liar  dikarenakan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  merasa  kesulitan dalam melakukan tindakan jika pelaku dari pemasangan poster iklan yang ada dijalanan  dilakukan  oleh  distributor  suatu  produk  (rokok,  makanan  dan minuman kemasan dan sejenisnya), karena kantor mereka juga tidak diketahui dan juga minimalnya infomasi yang didapat
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: Satu Nusa, 2012)
Lukman  Wirianto,  Peran  Reklame/Iklan  Dalam  Mempromosikan  Produk  dan
Jasa, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010) Hlm 7
Morissan, M.A., Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, (Jakarta: Kencana,
2010) Hlm 18
Muhammad Jaiz, Dasar – Dasar Periklanan, (Bandung: Graha Ilmu, 2014) Hlm 2 Nana  Sudjana  dan  Ahmad  Rivai,  Media  Pengajaran,  (Bandung:  Sinar  Baru Algensindo, 2010)
Philipus  M.  Hadjon,  Penegakan  Hukum  Administrasi  dalam  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  Tulisan  dalam  buku,  Butir-butir  Gagasan  tentang Penyelenggaraan  Hukum  dan  Pemerintahan  yang  Layak,  (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1996) Hlm 25
Pujiyanto, Iklan Layanan Masyarakat, (Kediri: ANDI, 2013) Hlm 3 Ronal  H.  Anderson,  Pemilihan  dan  Pengembangan  Media  Untuk  Pembelajaran (Jakarta: Rajawali, 1987) hlm 5
Rosady  Ruslan,  Aspek-Aspek  Hukum  dan  Etika  Dalam  Aktivitas  Public Relations Kehumasan, (Jakarta) Hlm 86
Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm 8
Sushanty,  Buku  Ajar  Mata  Kuliah  Hukum  Perijinan,  (Surabaya:  UBHARA Press, 2020)
Taufik H. Simatupang, Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) Hlm. 12

## II. Situs Internet
https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-metode-penelitian-pengertian-macam- macam-dan-contohnya/
https://artikelsiana.com/tujuan-tujuan-distribusi-fungsi-fungsi-distribusi/ https://www.merdeka.com/trending/5-fungsi-iklan-secara-umum-ketahui-ciri-ciri- beserta-syarat-membuatnya-kln.html
https://www.ekrut.com/media/apa-fungsi-iklan https://stickearn.com/blog/blog/jenis-iklan https://www.eannovate.com/blog/partnership/manfaat-poster-sebagai-media-
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
iklan-perusahaan-anda/
http://repository.stei.ac.id/976/3/BAB_II_REP%5B1%5D.pdf http://henisumiati.blogspot.co.id/2014/01/pendistribusian.htm

## III. Wawancara
Bapak Femy Syafonto Humas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri