## MADRASAH  VS.  SEKOLAH
Dikotomi Institusi  Pendidikan Indonesia

## Suteja
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: ibnupakar@gmail.com

## Abstrak
Bicara  pendidikan  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  dua  istilah  yaitu  sekolah  dan madrasah.  Keduanya  memiliki  sejarah  lahir  dan  perkembangannya  bahkan  mengalami polarisasi  antar  keduanya,  terjadi  klaim-klaim  yang  saling  menguatkan.  Sekolah  pada awalnya adalah bentukan colonial Belanda yang kemudian mengantarkan pada ketenarannya seolah tidak ada lembaga pendidikan yang sebenarnya lebih dini jauh sebelum kaum colonial datang  ke  Nusantara,  yaitu  pesantren.  Bermula  dari  lembaga  pesantren  inilah  lahir madrasah  sebagai  wadah  para  santri/murid  menimba  ilmu  agama  bahkan  juga  ilmu  umum dengan metode klasikal.
Sejalan  dengan  perkembangan  waktu,  madrasah  terus  mengalami  perubahan meskipun  secara  formal,  pengakuan  pemerintah  terutama  Kementerian  Agama  terhadap Madrasah  adalah  pasca  merdeka  negeri  ini.  Namun  bukan  hal  yang  dipungkiri  ketika  di lapangan,  masyarakat  masih  latah  dengan  pelabelan  nama  sekolah  daripada  madrasah sehingga menimbulkan kesan pengkotomiaan antara sekolah dan madrasah. Madrasah juga terus melakukan inovasi baik dari segi metode, kurikulum, dan desain-desain lainnya.
Upaya-upaya kementerian Agama sebagai induk pengayom madrasah terus dilakukan demi  terciptanya  lembaga  pendidikan  keagamaan  plus,  yaitu  bernama  madrasah  sehingga melulusakan  output  yang  kompetitif,  memiliki  daya  jual  yang  tangguh  dengan  dibekali  ilmu agama
Namaun,  pada  tulisan  ini  tidak  akan  menambah  jarak  menganga  antara  keduanya tapi  bagaimana  madrasah  sejajar  dengan  sekolah  ketika  memberika  pelayanan  pendidikan yang baik di kancah nasional.

## Kata Kunci: Dikotomi, Madrasah, dan Sekolah

## A. KELEMBAGAAN MADRASAH
Kata Madrasah berasal dari bahasa Arab. Kata dasar madrasah adalah سرد yang berarti: belajar.    Madrasah  kemudian  lazim  diartikan  tempat  belajar. 1 Padanan  kata  madrasah  dalam bahasa  Indonesia  adalah  sekolah,  yang  merupakan  terjemahan  dari    kata school. Bagi oreintalis  semisal  H.A.R.  Gibbs,  madrasah  dimaknai  sebagai    tempat  kaum  muslimin mempelajari  berbagai  pengetahuan  ( Name  of    an  institution  where  the  Islamic  science  re studied ) . 2 Di  Indonesia,  madrasah  digunakan  untuk  suatu  lembaga  pada  tingkat  dasar  dan menengah  yang  diikuti  oleh  anak-anak  dan  remaja  yang  relatif  belum  didukung  dengan keilmuan yang mantap.
Semenjak  agama  Islam  sampai  di  Indonesia,  pendidikan  Islam  pun  dimulai.  Bentuk pendidikan  pertama  adalah  pengajian-pengajian  di  rumah-rumah  kemudian  meningkat menjadi  pondok  pesantren.  Tekanan-tekanan  terhadap  umat  Islam  oleh  pemerintah  kolonial hanya  membolehkan pendidikan Islam mengajarkan hukum-hukum Islam seperlunya, belajar shalat,  dan  membaca  al-Quran  secara  harfiah.    Akan  tetapi,  pendidikan  sistem  pesantren mampu menghasilkan ulama-ulama  yang dapat  menghidupkan agama. Sistem klasikal   yang teratur dikembangkan dalam bentuk lembaga madrasah.
Karel  A. Steenbrik memberikan catatan bahwa, tumbuh  dan berkembangnya madrasah di Indonesia  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  tumbuh  dan  berkembangnya  ide-ide  pembaharuan pemikiran  di  kalangan  umat  Islam.  Adapun  beberapa  faktor  pendorong  timbulnya  ie-ide pembaharuan tersebut adalah sebagai berikut : 3
1. adanya  kecenderungan  umat  Islam  untuk  kembali  kepada  al-Quran  dan  al-Hadits  dalam menilai  kebiasaan  agama  dan  kebudayaan  yang  ada.  Ide  pokok  dari  keinginan  kembali kepada al-Quran dan al-Hadits adalah dalam rangka menolak taklid;
2. timbulnya dorongan perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda;
3. usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat kepentingan mereka di bidang sosial  ekonomi,  baik  untuk  kepentingan  mereka  sendiri  maupun  untuk  kepentingan masyarakat;
4. karena relatif banyaknya orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam  mempelajari  al-Quran  dan  studi  agama.  Perbaikan  meliputi  metode  dan  isi  atau materi pendidikan.
1 Ibrahim Anis, al-Mu’jam al-Wasith , Kairo,  Dar al-Ma’arif, 1972, 280.
2 Gibbs, H.A.R. and H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam , Leiden, E.J. Brill, 1981,  300.
3 Karel A. Steenbrik, Pesantren, Madrasah dan Sekolah , Jakarta, LP3ES, 1986, 27-28.
Madrasah-madrasah  selama  pra-kemerdekaan,  pada  dasarnya  belum  menunjukkan keseragaman  dalam  berbagai  hal  seperti  masa  belajar,  penjenjang,  dan  kurikulum.  Dalam perbandingan  antara  bobot  mata  pelajaran  agama  dan  umum,  juga  berbeda-beda  antara  satu madrasah dengan madrasah lainnya.

## 1. Perkembangan Madrasah
Pada  masa  pra-kemerdekaan  madrasah  tumbuh  dan  berkembang  tanpa  adanya  koordinasi secara nasional, tetapi berjalan berdasarkan kebutuhan lokal serta dikelola oleh badan-badan swasta baik pribadi maupun organisasi. Sesudah kemerdekaan sampai dengan sekarang dapat diklasifikasikan  berdasarkan  kurun  waktu  menjadi  tiga  fase,  yaitu:  antara  tahun  1945-1974, 1975-1993, dan 1994 sampai dengan sekarang. 4

## a. Tahun 1945-1974
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama  RI  No.  1  Tahun  1946  dan  Peraturan  Meneteri Agama  RI  No.  7  Tahun  1950,  madrasah  adalah  tempat  pendidikan  yang  diatur  sebagai sekolah  dan  membuat  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan  agama  Islam  menjadi  pokok pelajaran. 5
Pada  periode  1945-1974,  madrasah    berada  di  bawah  naungan  dan  pengayoman Departemen Agama, baik langsung maupun tidak langsung. Ciri menonjol pada fase ini ialah adanya penyatuan madrasah secara nasional dan pengakuan madrasah oleh instansi lain masih mengalami kesulitan.
Namun  demikian,  dalam    perkembangan  madrasah  di  Indonesia  tercatat  upaya  serius pemerintah  untuk  mengangkat  derajat  madrasah  di  mata  dunia.  Pada  sekitar  tahun  1958  M. Departemen  Agama  melakukan  pembaharuan  secara  revolusioner  dalam  pendidikan madrasah. Pembaharuan itu diwujudkan dalam bentuk Madrasah Wajib Belajar (MWB), yang mulai  diberlakukan  di  tahun  1958/1959.  Departemen  Agama  juga  menunjukkan keseriusannya  dengan  cara  mendorong  berbagai  ormas  Islam  yang  mendirikan  dan menyelenggarakan MWB. 6
4 Haidar, 144.
5 Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedia Pendidikan , Jakarta, Gunung Agung, 1976, 221.
6 Djumhur, Sejarah Pendidikan , Bandung, Ilmu, 1987,  226.
Madrasah  ini  lama  belajarnya  delapan  tahun,  materi  pelajaran  terdiri  dari  mata  pelajaran agama,  umum  dan  keterampilan  dalam  bidang  ekonomi,  industrialisasi  dan  transmigrasi. 7 Madrasah  ini  bertujuan  untuk  melahirkan  para  lulusan  madrasah  yang  siap  berpartisipasi dalam  sektor  ekonomi,  industrialisasi,  dan  transmigrasi  dengan  bekal  pengetahuan  dan kterampilan yang diperoleh dari madrasah.  Murid MWB berusia antara 6 sampai dengan 14 tahun.  Pada  usia  14  tahun  murid  MWB  diharapkan  dapat  memulai  mencari  nafkah  atau meklanjutkan pelajarannya ke sekolah yang lebih tinggi.
Kurikulum  MWB  dirancang  untuk  memenuhi  keseimbangan  antara  akal,  hati  dan ketrampilan atau kecakapan. Pelajaran yang diberikan 25 % pelajaran agama dan umum, dan 75  %  mata  pelajaran  ketrampilan/kerajinan  tangan. 8 MWB,  kaitannya  dengan  sekolah- sekolah bentukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (PDK), diperlakukan setara dalam hak dan kewajibannya sebagai sekolah Negeri.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  guru-guru  professional  pada  MWB,  pada  tahun  1961/1962 departemen  Agama  membuka  Pusat  Latihan  Guru  MWB  diPacet  Cianjur  Jawa  Barat. Pelatihan  itu  diberikan  kepada  para  lulusan  PGAN  6  tahun.  Materi  yang  diberikan  ialah praktek-praktek pertanian, peternakan,  perikanan, pertukangan, koperasi dan sebagainya. 9
Musyawarah kurikulum di Cibogo Bogor tanggal 10-20 Agustus 1970 berhasil menyusun kurikulum  dan  silabus  untuk  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  (MIN),  Madrasah  Tsanawiyah Agama  Islam  Negeri  (MTsAIN)  ,  dan  Madrasah  Aliyah  Agama  Islam  Negeri  (MAAIN), dalam rangka penyetaraan  status sosial madrasah dengan sekolah.

## b.  Tahun 1975-1993
Pada    periode  1975-1993,  dengan  keluarnya  SKB  Tiga  Menteri,  merupakan  babak  awal upaya  meningkatkan  mutu  dan  eksistensi  madrasah.  Ada  yang  menilai  SKB  Tiga  Menteri merupakan era baru bagi madrasah yang ditandai dengan efektifnya pembenahan madrasah di tahun-tahun berikutnya. SKB Tiga Menteri mencoba melakukan regulasisasi madrasah secara integral-komprehensif.
Pada  tahun  1975  lahir  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Tiga  Menteri  yang  menetpakan madrasah  setara  dengan  sekolah  umum  yang  setingkat.  Atas  dasar  itulah  tamatan  madrasah
7 Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah , Yogjakarta,  Tiara Wacana, 2001,  76-77.
8 Mulyanto Sumardi, Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975 , Jakarta, Dharma Bhakti, 1978, 62.
9 Djumhur, Sejarah Pendidikan, 229.
tidak  lagi  hanya  dapat  melanjutkan  studi  ke  IAIN,  tetapi  juga  berhak  melanjutkan  studi  ke berbagai fakultas di  pergutuan tinggi atau universitas umum.
SKB Tiga Menteri direalisasikan dengan dikeluarkannya kurikulum madrasah tahun 1976 yang  mulai  dilaksanakan  tahun  1978  untuk  tingkat  ibtidaiyah  dan  tsanawiyah  dan disempurnakan  dengan  kurikulum  tahun  1984  dengan  SK  Menteri  Agama  Nomor  45  tahun 1987.
UU SPN Nomor 2 Tahun 1989 membawa madrasah memasuki era baru, dimana madrasah adalah  sekolah  yang  berciri  khas  agama  Islam.  Sistem  dan  materi  pendidikan  madrasah diupayakan menggabungkan antara sistem pesantren dan sekolah umum.
Namun  demikian,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989  dan  PP  28  dan  29  Tahun  1990 serta  Surat  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Pengajaran  No.  0489/U/1992  dan  Surat Kepurusan Menteri Agama No. 273 Tahun 1993, memperlakukan madarasah sebagai  sekolah yang  berciri  khas  agama  Islam. 10 Madrasah  patut  bangga  karena  diposisiklan  sebagai lembaga  pendidikan  yang  mempunyau  tata  cara  yang  sama  dan  diperlakukan  secara  sama dengan  sekolah  berdasarkan  undang-undang.  Tetapi  di  sisi  yang  lain,  mata  pelajaran  agama Islam tetap dijadikan mata pelajaran pokok, di samping mata pelajaran umum.
UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  menempatkan  madrasah ekuivalen dengan  sekolah umum termasuk dalam perlakuan  anggarannya.  Akan tetapi,  dengan kurikulum 70 % umum dan  30  %  agama,  madrasah  menjadi  terbebani  dalam  mengejar  kualitas  sekolah  pada umumnya.
Madrasah,  dengan  demikian,  tetap  saja  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok atau dasar. Mata pelajaranm pokok  yang  dimaksud,  berdasarkan  SKB  Tiga  Menbteri,  adalah  :  Quran-Hadits,  Aqidah- Akhlaq, Fiqih, Sejarah Islam, dan Bahasa Arab.
Madrasah  kendatipun  telah  mengalami  perkembangan  baik  sistem  maupun  isinya,  akan tetapi essensinya tetap sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak berubah. Secara sederhana orang sering membedakan madrasah, dari sekolah, sebagai sekolah  agama .

## c. Tahun 1994 - sekarang
Periode  1994    sampai  dengan  sekarang  idealnya    mengangkat  lembaga  pendidikan madrasah  sebagai    sekolah  yang  berciri  khas  agama  Islam.  Madrasah  dari  tingkatan
10 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975, pasal 1.
ibtidaiyah,  tsanawiyah  sampai    aliyah  memiliki  kurikulum  yang  sama  dengan  sekolah  pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ditambah dengan ciri keislamannya yang tertuang  dalam  kurikulum  yaitu  memiliki  mata  pelajaran  agama  yang  lebih. Civil  effect madrasah  juga  menjadi  sama  dengan  yang  dimiliki  sekolah-sekolah    hasil  bentukan Departemen Pendidikan Nasional.
Madrasah  pada  priode  ini  berada  di  bawah  naungan  UUSP  No.  2  Tahun  1989  dan  diatur oleh PP No. 28 dan 29. Selanjutnya, untuk menindak lanjuti pelaksanaan PP itu, Menteri PDK dan  Menteri  Agama  mengeluarkan  surat  keputusan  masing-masing.  Menteri  PDK mengeluarkan  SK  No.  0489/U/1992  tentang  Sekolah  Umum.  Sedangkan  Menteri  Agama mengeluarkan SK No. 370 Tahun 1993 tentang  Madrasah  Aliyah, serta   SK No. 373 Tahun 1993  tentang  Kurikulum  Madrasah  Aliyah  Umum  (MAU)  dan  SK  No.  374  Tahun  1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).

## B. ANALISIS KEKUATAN MADRASAH

## 1. Lulusan Madrasah
Selama  lima  Pelita  (Pembangunan  Lima  Tahun)    kualitas  madrasah  bisa  digeneralisasi menghasilkan  lulusan  yang  lemah basic  competence agamanya,  demikian  juga  penguasaan ilmu-ilmu  lainnya.  Reformasi  politik    di  tahun  1998  dan  terjadinya  transisi  pemerintahan madrasah  khususnya terkena dampaknya. Dan, madrasah mulai memikirkan posisinya, nilai kehadirannya serta menyadari hak-haknya yang dimarjinalisasikan selama pemerintahan Orde Baru.  Prestasi  urgen  era  reformasi  adalah  disahkannya  UU  Sisidiknas  No.  20  Tahun  2003 yang  menempatkan  madrasah  ekuivalen  dengan  sekolah  umum  termasuk  dalam  perlakuan anggaran.
Arah  pengembangan  madrasah  berangkat  dari  akar  nilai-nilai  :  filasafis,  normative, religius,  serta  sejarah  panjang  perjalan  madrasah  di  Indonesia.  Lingkungan  startegis  bangsa Indonesai  juga  mempengaruhiarah  pengembangan  madrasah.    Beberapa  pengalaman  yang layak  dicermati  adalah  langkah-langkah  pengembangan  madrasah  dengan  segala  kelebihan dan kekurangannya. Ikhtiar itu  menjadi tersendat-sendat karena tidak berdasar pada konsepsi yang sistemik.  Beberapa ikhtiar dimaksud adalah sebagai berikut  Madrasah Aliyah Program Khusus  (MAPKh),    Madrasah  Aliyah  Program  Ketrampilan  (MAPKt),  Madrasah  Model, Madrasah Unggulan, Madrasah Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Terbuka . 11
11 Departemen Agama RI Dirjend Kelembagaan Agama Islam, Desain Pengembangan Madrasah, Jakarta, 2004,  8-10.

## 2. Kemampuan Madrasah
Arah pengembangan pendidikan di madrasah bertujuan untuk dapat mengantarkan peserta didik  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa,  berakhlak  mulai,  berkepribadian, menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  mampu  mengaktualisasikan  diri  dalam kehidupan  bermasyarakat  berbangsa  dan  bernegara.  Tujuan  ini  sangat  mulia  dan  ideal. Karenanya, idealitas membutuhkan penjabaran.  Ia pun sangat  memungkinkan lahirnya multi interpretasi  dan  pada  ujung-ujungnya  tidak  pernah tuntas .  Belum  lagi  mengukur ketercapaiannya.
Untuk itu, pihak Departemen Agama telah mencoba menjabarkannya ke dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan  mulai  dari Madrasah  Ibtidaiyah (MI), Madrasah  Tsanawiyah  (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).  MI dan MTs menekankan kemampuan umum yang diperlukan untuk  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara.  Materi  pendidikan  di  madrasah  ini  lebih mengutamakan  pada  pembekalan  kemampuan  fungsional  untuk  kehidupan  dalam  bnerbagai bidang  :  sosial,  budaya,  ekonomi,  dengan  berbasis  pada  nilai-nilai  ajaran  Islam.    Alhasil, pendidikan  di  madrasah  ini  bertujuan  membantuk  pribadi-pribadi  musllim  yang  inklussif. Karena ajaran-ajaran  Islam  disetarakan dengan  nilai-nilai universal Islam yang abstrak.
Pendidikan  menengah  di  madarasah  (MU,  MAPKh,    dan  MAPKt.)  Tujuan  umum madrasah- madrasah ini agar peserta didik dapat  melanjutkan ke perguruan tinggi, mumpuni dalam  penegtahuan  agama,  dan  memasuki  dunia  kerja.  Terhadap  ketiga  jenis  madrasah  ini, pemerintah  menghendaki  tidak  adanya  pembedaan  yang  terlalu  tajam.  Dikehendaki  sikap fleksibel dalam meperlakukan lulusan dari ketiga madrasah itu.
Sungguh  ironis  memang.  Karenanya,  dalam  rangka  menciptakan  keterpaduan  konsep pengembangan  dengan  berdasar  pada  arah  dan  tujuan  pendidikan  tersebut,    menghendaki kemampuan  madrasah  dalam  mengakomodasikan  berbagai  pandangan  dan  pendapat  secara selektif.  Sebagaimana  sekolah  pada  umumnya,  madrasah  dituntut  mampu  mengaplikasikan prinsip  keseteraan  dengan  sektor  pendidikan  sekolah/sejenis  dan  sektor-sektor  lainnya. Madrasah juga diharapkan dapat menerapkan pendekatan rekonstruksionis yang  berorientasi masa  depan  dengan  tetap  berpijak  pada  kondisi  sekarang  dan  juga  budaya  masyarakat  yang majemuk, serta kompetensi guru/pendidik.

## Pendekatan  Rekonstruksionis
Arah dan Tujuan

## Proses
Multibudaya Peserta Didik                              Masa     Masa Depan
Kompetensi Guru                                                       Lulusan

## 3. Disain Madrasah
Secara  kelembagaan  desain  pengembangan  madrasah  yang  dicanangkan  pemerintah terfokus  pada  tiga  desain  utama  yaitu  :  madrasah  unggulan,  madrasah  model  dan  madrasah reguler  atau  kejuruan.    Bebersapa  aspek  yang  dikembangkan  adalah  :  aspek administrasi/manajemen,  ketenagaan,  kesiswaan,,  kultur  belajar  dan  sarana  prasarana. Sedangkan yang dijadikan prioritas adalah apsek kultur yang kuat dari murid, kemepimpinan kolaboratif dan  belajar  kolektif  dari  kepala  madrasah  dan  dewan  guru,  serta  pembiasaan murid menghadapi perubahan/ketidakpastian. 12

## C. ANALISIS KEKUATAN SEKOLAH
Sekolah, dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari  kata school. Kata sekolah adalah termasuk kata serapan dari  bahasa  asing.  Kata  itu  berasal  dari  kata schole (Yunani) schole (Latin), school (Inggris), school (Belanda), dan schule (Jerman). Schole (Yunani) berarti : bebas dari pekerjaan dalam masyarakat yang masih mengenal pebudakan. Golongan merdeka yang bebas dari perkejaan ini mengisi waktunya dengan berdisikusi, mendengarkan ceramah dan membaca karya-karya ilmiah atau filsafat. 13
Sekolah sebagai suatu sistem memiliki banyak karakteristik umum sebagaimana organisasi lainnya yang berskala luas. Dua diantara karakterstik itu ialah  pertama, sistem persekolahan mempunyai  tujuan.  Kedua,  tugas  sistem  pesrsekolahan  ialah  memberikan  pengetahuan  dan ketrtampilan kepada peserta didik, dan karena itulah para guru atau pendidik dipekerjakan. 14
Sekolah    di  Indonesia  yang  kita  temui  sekarang  adalah  produk  dari  kebudayaan    Hindu, Islam dan Barat.  Sistem relasi  guru-murid merupakan salah satu produk kebudayaan Sistem Gurukala. Syaikh Mawlana Malik Ibrahim dinilai telah membawa tradisi sistem Guru Kala ke dalam  sistem  pendidikannya  dalam  menyebarkan  Islam  di  Nusantara.  Di  Nusantara Sistem Guru  Kala telah  berkembang  mencapai  puncaknya  pada  masa  pemerintahan  Airlangga  di
12 Departemen Agama, Desain Pengembangan Madrasah, 53-66.
13 Said, H.M., Ilmu Pendidikan , Bandung, Alumni, 1985,154.
14 Sanapiah Faisal, Sosiologi Pendidikan , Suarabaya,  Usaha Nasional, t.th., 66-67.
Surabaya Jawa Timur dan pendidikan Buddha pada   masa pemerintahan Sriwijaya. Ki Hajar Dewantara memasukkannya ke dalam Taman  Siswa. 15
Pada perkembangan selanjutnya, sistem pendidikan  yang berasal  dari Hindu-Jawa lambat laun  berubah  menjadi  perguruan-perguruan  agama  Islam. 16 Taman  Siswa,  sebagai  generasi sesudah  pendidikan  sistem  pesantren,  menciptakan  hubungan  yang  sangat  akrab  antara  guru dan  murid  dengan  membuat  ruangan  khusus  yang  didiami  oleh  guru-guru  di  lingkungan asrama murid.
Semula  pendirian  sekolah-sekolah  di  Indonesia  dimaksudkan  sebagai  strategi  utama pemerintahan  kolonial  untuk  memperluas  pengaruh  agama  (Kristen).  Perkembangan kemudian menunjukkan adanya dorongan kuat penjajah untuk menguasai sentra ekonomi dan politik. 17 Karenanya,  dibangunnya  lembaga  sekolah  oleh  pemerintah  penjajahan  bagi  anak- anak  pribumi  untuk  menghasilkan  pegawai-pegawai  negeri  dan  pegawai  kantor  swasta  bagi kelanjutan  pemerintahan  kolonial,  dengan  paksaan-paksaan  memeluk  agama  Kristen (Protestan).
Semasa    pemerintahan  kolonial  juga    telah  didirikan  Sekolah  Dokter  Jawa  (1851)  dan kemudian  di  tahun  1902  diubah  menjadi  STOVIA  (masa  belajar  7  tahun).  Pada  tahun  1927 didirikan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta (masa belajar 5 tahun). Sekolah Hukum yang didirikan  tahun  1909      di  Jakarta  (masa  belajar  3    tahun)  diubah  menjadi  Sekolah  Hukum Tinggi dengan masa belajar 5 tahun. Dan, pada tahun 1920 didirikan Sekolah TinggiTeknik di Bandung  (masa  bel;ajar  5  tahun).  Sekolah-sekolah  tersebut  semasa  pendudukan  Jepang ditutup.  Pemerintah  pendudukan  hanya  membuka  dua  sekolah  yaitu:    Sekolah  Tinggi Pamongpraja di Jakarta dan Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor. 18
Beberapa  catatan  historis  tersebut  pada  dasarnya  menunjukkan  kepada  kita  betapa pengaruh-pengaruh  luar  sangat signifikan terhadap  perkembangan  pendidikan  dan  lembaga peserkolahan di Idonesia. Pengaruh zaman pencerahan aufklärung terhadap penguasa Hindia Belanda juga dirasakan. Pemerintahan Daendels pada tahun 1808 memerintahkan kepada para bupati di  Pulau Jawa agara mendirikan sekolah-sekolah  untuk  rakyat  kecil di  setiap distrik.
15 Di  Nusantara Sistem  Guru  Kala telah  berkembang  mencapai  puncaknya  pada  masa  pemerintahan Airlangga di Surabaya Jawa Timur dan pendidikan Buddha pada   masa pemerintahan Sriwijaya. Ki Hajar Dewantara memasukkannya ke dalam Taman Siswa. (M. Said, Mendidik dari Zaman ke Zaman, Bandung, Jenmars, 1987, 88.
16 Soegarda Poerbakwatja, Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka , Jakarta, Gunung Agung, 1970, 18.
17 Said, H.M., dan Junimar Affan, Mendidik dari Zaman ke Zaman , Bandung,  Jenmars, 1987,  56-57.
18 Said, H.M., dan Junimar Affan, Mendidik dari Zaman ke Zaman , 81.
Tahun 1809  diselenggarakan untuk pertama kalinya pendidikan bidan dengan para pengajar dari Batavia dan bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Di Cirebon, pada tahun  1809 didirikan Sekolah  Ronggeng    bagi  anak  perempuan  yang  belum  mencapai  usia  12  tahun  dan  tidak mampu  dengan  lama  belajar  4  tahun. 19 Sekolah-sekolah  tersebut  tidak  diperhatikan  dan gedung-gedungnya  yang  ambruk  tidak  dihiraukan  sama  sekali.    Hal  yang  sangat menenentukan,  barangkali,  pada  tahun  1826  dilakukan  penghematan  dan  penyederhanaan bidang pendidikan. Sekolah yang masih tersisa hanya dua yaitu: Sekolah Anak-anak Belanda dan Sekolah Anak-anak Indonesia  yang beragama Nasrani. 20
Kesulitan  pemerintahan  kolonial  dalam  penyelenggaraan  sekolah-sekolah  untuk bumiputera  tertuju  kepada  bahasa  pengantar  dan  kurangnya  tenaga  guru.    Maka,  untuk menciptakan  mutu  lulusan  yang  baik  pada  tahun  1852    untuk  pertama  kalinya  di  Surakarta didirikan Sekolah Guru  atau Kweekschool. 21
Pada tahun 1863 dan 1864 pemerintah mulai mejalankan politik pengajaran liberal, yakni mendorong para murid berfikir  general. Sekolah-sekolah tidak lagi mencetak tenaga pegawai pemerintah.  Akibatnya,  sekolah-sekolah  tidak  lagi  terikat  oleh  anggaran  belanja  negara, terbukanya  kesempatan  bagi  anak-anak  Indonesia  dan  keturunan  Cina  untuk  memasuki sekolah-sekolah Belanda, serta semua jabatan negara terbuka bagi tiap-tiap orang.

## 1. Pembinaan Sekolah
Membicarakan  lembaga  sekolah  tidak  dapat  dilupakan  embrio  pendidikan  nasional,  yaitu Peguruan Taman Siswa  dengan corak sendiri dan jiwa kebangsaannya  yang  anti penjajahan. Kalau perguruan-perguruan Islam mendidik dengan lebih menitik beratkan Islamisme dengan nasioanlisme,  Taman  Siswa  mendidik  dengan  menitik  beratkan  nasioanlisme  yang  berbudi luhur. 22
Taman  Siswa  didirikan  pada  tahun  1922  oleh  R.M.  KPH  Suryadiningrat  cucu  Pakualam III,  atau  Ki  Hajar  Dewantara  (1889-1959  M.).  Ki  Hajar  Dewantara  tercatat  sebagai  tokoh berjasa  dalam  bidang  pendidikan,  selain  Moh.  Safei  (lahir  1899  M.)  dari  Indonesiche Nationale School (INS) Kayutanam dan Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia
19 Djumhur, Sejarah Pendidikan , Bandung,  Ilmu, 1976, 120.
20 Djumhur, Sejarah Pendidikan ,121-122.
21 Djumhur, Sejarah Pendidikan , 123.
22 Amirudin  Siregar,  Pendidikan  Nasional  Kita  dari  Dahulu  Hingga  Pelita  III,  dalam  Mimbar  Ulama, Tahun III, Jumadil Awwal 1399 H./April 1979, h. 11.
yang  disusun  sebelumnya  oleh  Van  Ophusyen,  Dia  adalah  menteri  Pengajaran  RI  yang pertama.
Dia,  bersama-sama,  dengan  panitia  lainnya    berhasil  melahirkan  undang-undang  Pokok Pendidikan No. 5 Tahun 1954. 23 Panitia yang beranggotakan  Prof. Dr. Hosein Djajadiningrat, Prof.  Dr.  Asikin,  Prof.  Dr.  Rosseno,    Ki  Bagus  Hadikusumo,  dan  K.H.  Masykur  itu mendapatkan tugas merumuskan suatu rencana cita-cita dan usaha-usaha pendidikan/pengajaran. 24
Pada  masa  sesudah  Indonesia  merdeka  mulai  dilakukan  langkah-langkah  stratgeis pembinaan  sekolah.  Kementrian  Pengajaran  RI,  dengan  diketuai  oleh    Ki  Hajar  Dewantara bersama-sama dengan panitia lainnya  berhasil melahirkan undang-undang Pokok Pendidikan No. 5 Tahun 1950 junto Undang-undang Pendidikan No. 5 Tahun 1954 junto Undang-undang Pendidikan  No.  11  Tahun  1954.  Undang-undang  ini  merupakan  payung  konstitusional pertama yang dimiliki seluruh bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan.

## 2. Fungsi dan Eksistensi Sekolah
Pemerintahan  Orde  Barau  dengan  Pelita  I,  II,  III  dan  seterusnya  mulai  mengembangkan pendidikan menurut rencana yang sesuai dengan anggaran keuangan negara. Kemajuan yang sangat  monumental,  sebagai  missal,    antara  lain  dibangunnya      6.000  buah  gedung  Sekolah Dasar  Inpres  dan  mengangkat  lebih  dari  57.  740  orang  guru  SD,  mencetak  dan  membagi- bagikan  lebih  dari  63,  5  juta  buku-buku  pelajaran  kelas  I    SD,  serta  dibangun  lima  Proyek Pusat  Latihan Teknik (di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang). 25
Sekolah, sesuai dengan tuntutan pembangunan dan eksistensinya, memiliki fungsi sebagai tempat pewarisan dan pengembangan kebudayaan bangsa, dan pelopor pembangunan. Secara pragmatis,   fungsi sekolah adalah tempat  yang dapat  menyediakan berbagai jenis kebutuhan tenaga  kerja  yang  trampil. 26 Beberapa  indikator  ketrecapaian  fungsi-fungsi  itu,  setidaknya ditandai  dengan  kemampuan    sekolah  menghasilkan  para  lulusan  yang  memiliki  kriteria tertentu  seperti  :  pengetahuan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  lingkungan,  masyarakat,  dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Kedua,  memiliki keterampilan berinteraksi secara sosial. Ketiga,  memiliki sikap positif terhadap pembangunan. 27
23 Said dan Junimar, Sejarah Pendidikan, 77.
24 Said dan Junimar, Sejarah Pendidikan, 199.
25 Said dan Junimar, Sejarah Pendidikan, 80.
26 Rochman, 119-120.
27 Rochman, 119-120.121.
Masalah  fungsi  dan  eksistensi  sekolah  serta  kompetensi  lulusan  itu,  pembinaannya dilakukan secara kelembagaan melalui pembenahan faktor-fakor yang menjadi penentu dalam peningkatan mutu sekolah. Faktor-faktor itu adalah  berikut :
1. Pembakuan  kurikulum  sekolah  semula  dilakukan  dengan  ditetapkannya  Kurikulum  1968 dan diganti dengan Kurikulum 1975/1976 dan seterusnya.
2. Peningkatan mutu guru dan petugas-petugas pendidikan yang lain.
3. Pembinaan sarana pendidikan.
4. Pembinaan administrasi dan supervisi pendidikan. 28

## D. MASALAH BERIKUTNYA

## 1. Pendidikan Umum
Sejarah  perjuangan  bangsa  Indonesia  memncatat,  bahwa  peranan  santri  dan  pelajar memberikan bukti betapa kuatnya pendidikan berpengaruh dalam perkembangan masyarakat. Tetapi  dalam  kehidupan  nyata,  semakin  banyaknya  pendidikan  yang  diterima  seseorang terkadang membuat dirinya semakin  terasing, semakin jauh dari masyarakat. Hal ini terjadi, karena  adanya  sistiem  pendidikan  yang  tidak  tepat  yakni  tidak  diketahuinya  prinsip-prinsip dan missi dari kehidupan itu sendiri. 29 Sekolah hanya mengutamakan pendidikan umum saja. Seolah-olah  dengan  pendidikan  ini  lebih  dekat  pada  proses  partisipasinya  dalam  kehidupan sosial  ekonomi.  Memperoleh  posisi  dalam  masyarakat  merupakan  satu  diantara  orientasinya yang terpenting, karenanya kemampuan intelek lebih diutamakan daripada aspek-aspek lain.

## 2. Pembinaan  Sistem Pendidikan
Meskipun sudah semakin kuat keberanian untuk menghapuskan sistem pendidikan warisan kolonial, tetapi pendidikan persekolahan masih  saja menghadapi berbagai masalah. Problem penting  yang  mesti  diprioritaskan  penanganannya  antara  lain  problem  pembinaan  sistem pendidikan, dan problem  pengembangan pembaharuan sistem.
Problem  pembinaan  sistem  pendidikan  adalah  persoalan lulusan  sekolah .    Kenyataan menunjukkan  bahwa,  para  lulusan  sekolah  tidak  mampu  mengaplikasikan  pengetahuan  dan ketrampilannya  dalam  menghadapi  masalah-masalah  aktual  di  masayarakat.  Kenyataan  itu lahir  akibat  “sekolah  terpisah  dari  masyarakat”.  Dan,  pendidikan  oleh  masyarakat  bangsa Indonesia  masih  diasumsikan  sebagai  pengajaran  ( structuring ).  Pendidikan  belum  dijadikan
28 Rochman, 119-120. 121-122.
29 Alamsyah Ratu Prawiranegara,  Pendidikan Agama dalam Pelita III, dalam Mimbar Ulama, Tahun III, Jumadil Awal 1399 H./April 1979,  7.
gaya  hidup  ( style  of  life )  atau  pandangan  hidup ( way  of  life ).  Kedua,  belum  adanya keseimbangan  (kuantitas  dan  kualitas)  antara  lulusan  sekolah  umum  dan  sekolah  kejuruan. Ketiga, ketidak seimbangan jumlah peserta didik di SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Keempat,  masih  banyaknya  jumlah  anak-anak  putus  sekolah  atau  anak-anak  yang  tidak menyelesaikan pendidikan dasar  ( SD 6 tahun).

## 3. Pengembangan Pembaharuan Sistem
Problem  pengembangan  pembaharuan  sistem dihadapkan  kepada  empat  masalah  utama. Pertama,  masalah  yang  berhubungan  dengan  kuantitas,  masalah  yang  berhubungan  dengan kualitas,  masalah  relevansi  pendidikan  dengan  kebutuhan  pembangunan,  dan  masalah  yang berhubungan  dengan  effeisensi  pendidikan.  Tugas  sekolah    sebagai  masyarakat  pendidikan ialah  untuk  mempengaruhi  generasi  muda  dengan  pola-pola  perilaku  yang  diakui  dan mengikat, dalam mewujudkan tujuan masyarakat.  Dalam pelaksanaan tugas-tugas birokratis, sekolah  nampaknya  tidak  mengalami  masalah  berarti.  Masalah  besar  yang  selalu  dihadapi sekolah  sampai  dengan  sekarang  adalah  usaha  menanamkan  norma-norma  perilaku  kepada peserta didik.  Hubungan paedagogis di sekolah (guru vs. murid), dalam hal ini,  menempati posisi penting dalam lembaga persekolahan.  Relasi guru-murid sangat variarif dan dinamis di kalangan masayarakat. Sekolah harus dapat menjalankan fungsi stabilisasi masyarakat.
Ketidak  mampuan  sekolah  memahami  hal  tersebut,  berakibat  sekolah  hanya mengutamakan pendidikan umum saja.  Seolah-olah dengan pendidikan ini lebih dekat pada proses partisipasinya dalam kehidupan sosial ekonomi. Memperoleh posisi dalam masyarakat merupakan  satu  diantara  orientasinya  yang  terpenting,  karenanya  kemampuan  intelek  lebih diutamakan daripada aspek-aspek lain, mental spritual dan keberagamaan.

## E. Penutup
Madrasah adalah sekolah yang bercirikan keagamaan, dimana muatan mata pelajaran lebih banyak  (ada)  jika  dibandingkan  dengan  sekolah  umum.  Dimana  Madrasah  dituntut  untuk mampu  mengaplikasikan  prinsip  keseteraan  dengan  sektor  pendidikan  sekolah/sejenis  dan sektor-sektor  lainnya.  Madrasah  juga  diharapkan  dapat  menerapkan  pendekatan rekonstruksionis yang  berorientasi masa depan dengan tetap berpijak pada kondisi sekarang dan juga budaya masyarakat yang majemuk, serta kompetensi guru/pendidik.
Sedangkan  Sekolah  hanya  mengutamakan  pendidikan  umum  saja.    Seolah-olah  dengan pendidikan  ini  lebih  dekat  pada  proses  partisipasinya  dalam  kehidupan  sosial  ekonomi. Memperoleh posisi dalam masyarakat merupakan satu diantara orientasinya  yang terpenting, karenanya  kemampuan  intelek  lebih  diutamakan  daripada  aspek-aspek  lain , karenanya kemampuan  intelek  lebih  diutamakan  daripada  aspek-aspek  lain,  mental  spritual  dan keberagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anis, Ibrahim.  1972. al-Mu’jam al-Wasith . Kairo:  Dar al-Ma’arif.
Departemen  Agama  RI  Dirjend  Kelembagaan  Agama  Islam.  2004. Desain  Pengembangan Madrasah. Jakarta.
Departemen Agama. Desain Pengembangan Madrasah .
Djumhur,  1987. Sejarah Pendidikan . Bandung: Ilmu.
Faisal, Sanapiah. Tt . Sosiologi Pendidikan . Suarabaya:  Usaha Nasional.
Gibbs, H.A.R. and H. Kramers. 1981. Shorter Encyclopaedia of Islam . Leiden:  E.J. Brill. Karel A. Steenbrik. 1986. Pesantren, Madrasah dan Sekolah . Jakarta: LP3ES.
Poerbakawatja, Soegarda. 1976. Ensiklopedia Pendidikan . Jakarta: Gunung Agung.
Poerbakwatja, Soegarda. 1970. Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka . Jakarta: Gunung Agung.
Putra  Daulay,  Haidar.  2001. Historisitas  dan  Eksistensi  Pesantren,  Sekolah  dan  Madrasah . Yogjakarta:  Tiara Wacana.
Ratu  Prawiranegara,  Alamsyah.  1979. Pendidikan  Agama  dalam  Pelita  III ,  dalam  Mimbar Ulama, Tahun III.
Said, H.M., 1985. Ilmu Pendidikan . Bandung: Alumni.
Said, H.M., dan Junimar Affan. 1987. Mendidik dari Zaman ke Zaman . Bandung:  Jenmars. Said, M. 1987. Mendidik dari Zaman ke Zaman. Bandung: Jenmars.
Siregar,  Amirudin.  1979. Pendidikan  Nasional  Kita  dari  Dahulu  Hingga  Pelita  III ,  dalam Mimbar Ulama, Tahun III.
Sumardi,  Mulyanto.  1978. Sejarah  Singkat  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  1945-1975 . Jakarta: Dharma Bhakti.
Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975.
Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 2, No. 2, Desember 2017