## Research Article
Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara
Nany Suryawati * , Martika Dini Syaputri Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika
* nany.suryawati@ukdc.ac.id

## ABSTRACT
The  Indonesian  constitution  guarantees  citizens'  human  rights  to  embrace  religion  and  worship;  the right to worship cannot be separated from the right to establish a house of worship, as regulated in the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Regarding Guidelines for the  Implementation  of  Duties  of  Regional  Heads/Deputy  Regional  Heads  in  Maintaining  Religious Harmony,  Empowering  Religious  Harmony  Forums,  and  Establishing  Houses  of  Worship.  However, establishing houses of worship for religious  minorities in several parts of Indonesia poses difficulties. This study employs an empirical legal technique, analyzing laws and regulations as well as the rejection and acceptance of the establishment of places of worship. The results of this study are as follows: First, despite  being  regulated  in  the  Joint  Ministerial  Regulation,  there  are  still  loopholes  in  the  birth  of intolerance from the Joint Ministerial Regulation provisions prohibiting the creation of places of worship for minority religious organizations. Second, the Joint Ministerial Regulation regulates the resolution of conflicts  between  religious  communities  through  FKUB,  but  because  the  majority  religious  group controls the majority of FKUB representative members, problem solving has a strong influence on the majority religious group's will. The regional head's duty as a "key-role" in the construction of places of worship  can  be  carried  out  by  developing  a  regional  tolerance  regulation  and  addressing  tolerance- related issues he construction of houses of worship in their area proportionally and impartially.
Keywords: FKUB; Permit to Establish a House of Worship; Regulation of the Ministers.

## ABSTRAK
Dasar  Negara  Indonesia  telah  menjamin  hak  asasi  warga  negara  untuk  memeluk  agama  dan  untuk beribadat,  hak  untuk  beribadat  tak  lepas  dari  hak  untuk  mendirikan  rumah  ibadat  yang  diatur  dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  Dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama, Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama,  dan  Pendirian  Rumah  Ibadat.  Namun  demikian terdapat  tantangan  dalam  mendirikan  rumah  ibadat  bagi  pemeluk  agama  minoritas  pada  berbagai wilayah  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  dengan  menganalisis peraturan  perundang-undangan  disertai  dengan  analisis  mengenai  penolakan  maupun  penerimaan terhadap  pendirian  rumah  ibadat.  Hasil  penelitian  ini  adalah:  Pertama,  meskipun  telah  diatur  dalam Peraturan Bersama Menteri, masih terdapat celah lahirnya intoleransi dari pasal-pasal dalam Peraturan Bersama  Menteri  terhadap  pendirian  rumah  ibadat  kelompok  agama  minoritas.  Kedua,  Peraturan Bersama Menteri mengatur pula mengenai penyelesaian konflik antar umat beragama melalui FKUB, namun karena jumlah anggota representative FKUB didominasi oleh kelompok agama mayoritas maka penyelesaian masalah sangat berpengaruh atas kehendak kelompok agama mayoritas. Peran kepala daerah  sebagai  “key-role”  terkait  intoleransi  dalam  pembangunan  rumah  ibadat  dapat  dilakukan
dengan membentuk perda terkait toleransi serta menyelesaikan permasalahan terkait pendirian rumah ibadat di wilayahnya secara proporsional dan tidak memihak.
Kata Kunci: FKUB; Izin Mendirikan Rumah Ibadat; Peraturan Bersama Menteri.

## A. PENDAHULUAN
Kehidupan  sosial  bermasyarakat  warga negara Indonesia yang majemuk dicirikan melalui semangat  persaudaraan  yang  guyub,  penuh semangat  persaudaraan,  saling  mendukung, gotong  royong  dan  toleransi.  Kehidupan  sosial bermasyarakat  ini  telah  dihayati  sejak  zaman sebelum  kemerdekaan,  dapat  dilihat  melalui usaha perlawanan merebut kemerdekaan dengan bahu membahu melawan penjajah. Selain dalam hal  merebut  kemerdekaan,  sikap  toleransi  dan gotong  royong  dapat  dilihat  dalam  pelaksanaan ibadat  yang  saling  berbagi  tempat  dan  saling menghormati,  pelaksanaan  tata  cara  ibadat  juga mengalami akulturisasi dengan budaya setempat. Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  setelah era  kemerdekaan  banyak  nilai-nilai  luhur  yang terabaikan  dan  tidak  diterapkan,  diantaranya adalah  keselarasan,  keharmonisan  hubungan antar umat beragama.
Kemajemukan  masyarakat  Indonesia  kini bukan  lagi  menjadi  modal  pembangunan  tetapi justru menjadi beban karena munculnya berbagai masalah  yang  bersumber  dari  kemajemukan, kemunduran  atas  semangat  kebersamaan berbalik  menuju  intoleransi  yang  semakin menebal, ironisnya negara tidak berbuat apa-apa bahkan  seolah  membiarkan  aksi  intoleransi berlangsung  dan  leluasa  tersebut  (Hutabarat,  &
Panjaitan,  2016).  Setara  Institute  pada  laporan Indeks  Kota  Toleran  Tahun  2021  menyatakan bahwa  pemajuan  toleransi  di  kota-kota  terletak pada  kualifikasi  kepemimpinan  kota,  Indonesia sebagai  negara  demokrasi  diharapkan  dapat menyeimbangkan  peran  antara  pemerintah, swasta  dan  masyarakat  sipil  yang  pada praktiknya  penyeimbangan  peran  ini  bergantung pada  kualifikasi  masing-masing  pemimpin  di wilayah kota (Setara Institute for Democracy and Peace, 2021).
Dasar  negara  Pancasila  dan  UUD  NRI 1945  merupakan  roh  yang  mengandung  nilai fundamental seiring dengan tumbuh dalam hidup bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Agenda  nasional  yang  berkaitan  dengan Pancasila  harus  diletakkan  dalam  fungsi kekuasaan,  pada  lembaga  perwakilan  dan permusyawaratan terdapat fungsi perumusan nilai dan  pembentukannya  menjadi  sistem  norma, pada  lembaga  eksekutif  terdapat  fungsi pelaksanaan,  pengamalan  permasyarakatan  dan pembudayaan nilai-nilai dasar negara, sedangkan pada  lembaga  yudikatif  diberlakukan  fungsi pengawasan (Asshiddiqie, 2017).
Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  sebagai dasar  negara  telah  menjamin  kebebasan Beragama,  yang  didalamnya  termasuk  dalam
mendirikan  rumah  ibadat.  Konstitusi  negara Indonesia,  UUD  NRI  1945  pada  Pasal  29 menyatakan  bahwa  negara  berdasarkan  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  selain  itu  negara juga menjamin kemerdekaan warga negara untuk bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut agama yang dianutnya. Selain konstitusi negara, nilai-nilai  yang  dikandung  dalam  Pancasila menjadi dasar dalam perlindungan hak kehidupan umat  Beragama  di  Indonesia,  dengan  demikian negara  bertanggung  jawab  atas  keberadaan agama,  kehidupan  beragama  dan  kerukunan hidup beragama (Ardiansah, 2016).
Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  sebagai norma dasar, berimplikasi dari suatu sistem yang bersenjang  dan  berlapis  dalam  suatu  tatanan hierarki,  oleh  karena  hal  tersebut  berbagai peraturan  dibawahnya  tidak  boleh  bertentangan dengan  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  selaku norma dasar.
Peraturan  Bersama  Menteri  Agama (Nomor  9/2006)  dan  Menteri  dalam  Negeri (Nomor  8/2006)  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat
Beragama  dan  Pendirian  Rumah  Ibadat (Selanjutnya disebut Peraturan Bersama Menteri), dalam implementasinya terkait pendirian rumah  ibadat  dianggap  membatasi  agama minoritas  dengan  ketentuan  izin  mendirikan rumah  ibadat.  Pasal  14  ayat  (2),  mensyaratkan suatu  ketentuan  khusus  yaitu  minimal  90
(sembilan  puluh)  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) penduduk setempat yang menghendaki pendirian rumah  ibadat  ini  dan  60  (enam  puluh)  KTP  dari masyarakat  setempat  yang  mendukung  dan disahkan oleh pejabat setempat.
Ketentuan  mengenai  pendirian  rumah ibadat seharusnya memberikan kemudahan untuk mendirikan rumah ibadat, akan tetapi di berbagai daerah  masih  terjadi  konflik  kepentingan  dengan alasan  kerukunan,  di  antaranya  adalah Penyegelan Masjid Ahmadiyah oleh Satpol PP di Depok  (2021),  Penyegelan  Masjid  Ahmadiyah  di Sintang (2021), Penyegelan Gereja GPDI Efata di Indragiri  Hilir  (2019),  Pencabutan  IMB  GPdl Immanuel  di  Bantul  (2019),  Penyegelan  Gereja GMI Kanaan, GSJA dan HKI tanpa surat di Kota Jambi  (2018)  dan  berbagai  kasus  terkait penolakan rumah ibadat lainnya.
Alasan kerukunan menghambat hak warga negara  untuk  beribadat  dan  membangun  rumah ibadat, sehingga tampak bahwa hak konstitusional  yang  memberikan  jaminan  untuk kebebasan  beragama,  melakukan  ibadat  dan mendirikan rumah ibadat menjadi tidak terpenuhi. Selama 12 (dua belas) tahun terakhir, survey dari Setara  Institute  mencatat  ada  398  (tiga  rartus sembilan  puluh  delapan)  kasus  gangguan terhadap  rumah  ibadat,  terbanyak  rumah  ibadat Kristen  sebanyak  199  (seratus  sembilan  puluh sembilan).  Memcermati  jumlah  keseluruhan kasus  gangguan  terhadap  rumah  ibadat, pemerintah  daerah  setempat  seyogianya melakukan  tindakan  berdasarkan  hukum  yang
berlaku namun pemerintah tidak berbuat apa-apa dan  seolah  membiarkan  tindakan  intoleransi terjadi.  Permasalahan mengenai konflik pendirian rumah  ibadah  dilatarbelakangi  oleh  perizinan yang  tidak  didapat  karena  penolakan  oleh kelompok agama tertentu atas keberadaan suatu rumah  ibadat  (Asroni,  2012).    Berdasarkan  latar belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah penelitian  adalah  bagaimana  implementasi  hak konstitusional warga negara Indonesia dalam hal memperoleh  izin  bagi  pendirian  rumah  ibadat serta  bagaimana  upaya  pemerintah  dalam menindak sikap intoleransi warga dalam pendirian rumah ibadat.
Penelitian  terdahulu  telah  mengkaji  tema serupa  dengan  fokus  pembahasan  terhadap pembangunan  masjid  di  Catalonia,  Premia  de Mar  yang  mengalami  penolakan  oleh  warga setempat  dan  secara  tidak  langsung  didukung oleh  pemerintah  setempat  karena  menimbulkan permasalahan  lahan  parkir  dan  kerumunan, selain  itu  juga  permasalahan  terhadap  jatuhnya harga  real  estat  setempat  di  lingkungan  sekitar masjid  serta  ketakutan  akan  konsentrasi  umat Islam  atau  lebih  dikenal  sebagai  ghettoization. Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan kompleksitas  argumen,  termasuk  faktor  sosial- ekonomi serta faktor historis-geografis (Lundsteen,  2020).  Penelitian  lain  terkait pembangunan  masjid  di  Polandia  yang mengalami  penolakan  oleh  masyarakat  pro- demokrasi  dan  warga  setempat  meskipun  dalam
konteks akar sejarah terdapat keunikan hubungan antara Polandia dengan Imigran beragama Islam, penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  teori wawasan  pasca-kolonial  dan  menerapkannya pada wilayah geografis pasca-komunis (Narkowicz, & Pędziwiatr, 2016).
Penelitian  lain  yang  membahas  mengenai peran FKUB sebagai Forum perpanjangan tangan pemerintah atas penyelesaian persoalan kehidupan  beragama  serta  mempertahankan keharmonisan  antar  umat  beragama  yang dilakukan  di  Jawa  Barat  dengan  sampel Kabupaten  Bandung,  Kabupaten  Tasikmalaya dan Kota Bekasi dengan menggunakan deskriptif kualitatif  dengan  pendekatan  antropologis  dan sosiologis  (Miharja,  &  Mulyana,  2019),  penelitian serupa juga telah dilakukan dengan fokus sampel FKUB  Kota  Bogor  yang  dianalisis  menggunakan teori  the  power  of  identity  Manuel  Castells (Haryani, 2019).
Penelitian lain meneliti Peraturan Bersama Menteri  terkait  pembangunan  rumah  ibadat dianalisis  menggunakan  hak  asasi  manusia  dan dianggap  inkonstitusional  karena  melanggar prinsip  HAM  dan  bukan  merupakan  produk hukum  lembaga  legislatif,  Peraturan  Bersama  2 Menteri  pada  pelaksanaanya  membutuhkan kerjasama  semua  pihak,  baik  negara,  pemuka agama dan masyarakat (Putri, 2011).
Berbagai  penelitian  terdahulu  telah menunjukan bahwa intoleransi terhadap minoritas, terutama terkait dengan pembangunan rumah ibadat telah diteliti dari berbagai faktor, di
Indonesia  sendiri  terdapat  Peraturan  Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri terkait pendirian  rumah  ibadat,  serta  peran  Forum Kerukunan Umat Bergama dalam upaya toleransi di  Kota-Kota  Tertentu.  Oleh  karena  hal  tersebut penelitian  ini  lebih  menekankan  pada  aspek yuridis  pendirian  rumah  ibadat  yang  bertujuan untuk  menganalisis  mengenai  hak  konstitusional warga  negara  Indonesia  dalam  hal  memperoleh izin  bagi  pendirian  rumah  ibadat  serta  melihat bagaimana  upaya  pemerintah  dalam  menindak sikap  intoleransi  warga  dalam  pendirian  rumah ibadat.

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang dipergunakan adalah metode yuridis  empiris,  dengan  menganalisis  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  mengenai pendirian rumah ibadat disertai dengan data-data mengenai  penolakan  maupun  penerimaan terhadap  pembangunan  tempat  ibadat.  Urgensi diadakannya  penelitian  ini  disebabkan  karena adanya  masalah  dalam  pemberian  izin  pendirian rumah  ibadat  di  negara  Indonesia,  hak  warga dalam  melaksanakan  ibadat  di  tempat  ibadat merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin  oleh  konstitusi  dan  sebagai  negara hukum, yang mempunyai sistem hukum nasional, negara  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin pemenuhan  hak  konstitusional  warga  negara, termasuk pemberian izin pendirian rumah ibadat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Prosedur  dan  Persyaratan  Izin  Pendirian Rumah Ibadat
Tata  hukum  dan  tata  agama  merupakan dua  hal  yang  tidak  terpisahkan,  karena pengakuan  akan  suatu  kekuasaan  yang  lebih tinggi di atas manusia, yang langsung atau tidak langsung  mengatur  tindakan-tindakan  manusia, juga  tingkah  laku  manusia  dalam  organisasi negara dan juga dalam kehidupan bemasyarakat. Hukum  hadir  untuk  melindungi  hak  asasi  warga negara,  khususnya  yang  berkaitan  dengan kebebasan  beragama  dan  menjalankan  ibadat agama  masing-masing,  sebagaimana  telah dijamin  melalui  norma  dasar  negara  Indonesia Pancasila dan UUD NRI 1945. Norma merupakan pelembagaan  nilai-nilai  baik  dan  buruk  dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah (Asshiddiqie, 2017)
Donny  Gahral  Adian  dikutip  dalam Pattipeilohy  menyatakan  bahwa  Yang  Tunggal hadir  dalam  Yang  Banyak  dan  disatukan  secara harmonis  dalam  Yang  Tunggal,  dalam  sistem ketuhanan yang sinkretik ini secara historis hidup beragama dihayati dengan menerima keragaman sebagai  kewajaran,  kesadaran  bahwa  Tuhan hadir  dalam  sejarah  perkembangan  bangsa Indonesia yang diperjelas oleh Soekarno sebagai “ketuhanan yang berkebudayaan”, yaitu menyembah Tuhan dengan mengedepankan sifat toleransi,  solidaritas,  dan  keterbukaan.  Nilai-nilai itu  diamalkan  di  dalam  agama,  dengan  secara beradab dengan hormat-menghormati satu sama
lain (Pattipeilohy, 2018). Konsep “ketuhanan yang berkebudayaan” yang dikemukakan oleh Soekarno  berakar  dari  jati  diri  bangsa  Indonesia (Riyanto dkk, 2015).
Pancasila  merupakan  perjanjian  luhur bangsa  yang  dibangun  di  atas  landasan ketuhanan yang terbuka dan dikonkretkan dalam keadilan  dan  keadaban  bagi  manusia  dan  masa depan Indonesia (Pattipeilohy, 2018).
Nilai-nilai  Pancasila  lebih  mengutamakan hubungan antar kelompok, terutama sila ke-satu. Oleh  karena  itu,  konsep  “ketuhanan  yang berkebudayaan”  lebih  membuka  diri  pada  nilai toleransi  dan  menghormati  sesama.  Aspek interkultural  Pancasila  diperlihatkan  pada  nilai- nilai ketuhanan yang dikehendaki, yaitu nilai-nilai ketuhan  yang  positif  yang  bersumber  atas  nilai- nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan,  memuliakan  keadilan  dan persaudaraan  (Latif,  2011).  Ketuhanan  yang lapang  dan  toleran  memberikan  semangat kegotong-royongan dalam rangka pengisian etika sosial agama-agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi  hanya  dasar  hormat-menghormati  agama, melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran,  keadilan,  kebaikan,  kejujuran,  dan persaudaraan (Pattipeilohy, 2018).
Pembukaan  UUD  NRI  1945  alinea keempat  terdapat  rumusan  Pancasila  sebagai dasar  negara  Indonesia,  dalam  hukum  positif Indonesia  secara  yuridis-konstitusional  sah, berlaku,  dan  mengikat  seluruh  rakyat  dan
Lembaga  negara  maupun  lembaga  masyarakat tanpa  kecuali.  Rumusan  Pancasila  secara imperatif  harus  dilaksanakan  oleh  rakyat Indonesia  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara (MPR RI, 2012). Semangat Ketuhanan Yang  Maha  Esa  itu  hendaklah  pula  meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah  tali  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Perbedaan- perbedaan  diantara  sesama  warga  Negara Indonesia  tidak  perlu  diseragamkan,  melainkan dihayati  sebagai  kekayaan  bersama  yang  wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila (MPR RI, 2012).
Sumber  hukum  tertulis  di  Indonesia  dibagi atas hierarki norma, norma hukum selalu berlapis dan  berjenjang.  Norma  bawah  yang  berlaku bersumber  dan berdasar  pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi, sampai  pada  suatu  norma  tertinggi  yang  disebut norma  dasar  (Soeprapto,  2019).  Pancasila merupakan norma dasar, dan dikonkritkan dalam pembukaan  UUD  NRI  1945,  jenjang  hierarki norma  di  Indonesia  diatur  dalam  UU  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  dalam  Pasal  7  ayat  (1); UUD  NRI  1945,  TAP  MPR,  UU/PERPU,  PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
Kedudukan  Peraturan  Bersama  Menteri diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  “Jenis  Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  mencakup peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia, Menteri,  badan,  lembaga,  atau…”  Sehingga meskipun  bukan  merupakan  produk  hukum buatan  lembaga  legislatif,  Peraturan  Bersama Menteri  merupakan  peraturan  yang  memiliki kedudukan dalam peraturan perundang- undangan, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan  dibentuk  berdasarkan  kewenangan  sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
Upaya  untuk  menyembah  Tuhan  Yang Esa, salah satunya dilakukan dengan beribadat di dalam  rumah  ibadat  sebagaimana  telah  dijamin oleh  UUD  NRI  1945.  Menurut  Paul  M.  Taylor dikutip  dalam  Halawa  menjelaskan  bahwa  hak untuk  beribadat  berkaitan  dengan  rumah  ibadat, tidak  hanya  mencakup  hak  mendirikan  rumah ibadat  namun  juga  hak  untuk  memelihara  atau menjaga  rumah  ibadat  sebagaimana  dinyatakan sebagai  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi (Halawa, 2019).
Implementasi  mengenai  pendirian  rumah ibadat  diatur  dalam  Peraturan  Bersama  Menteri, peraturan  ini  mengatur  tentang  prosedur permohonan  izin  sampai  dengan  diterbitkannya izin  beserta  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).
Pasal 13 mengatur bahwa pendirian rumah ibadat didasarkan  pada  keperluan  nyata  yang didasarkan  pada  komposisi  jumlah  penduduk untuk keperluan pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa maupun di  wilayah  kecamatan  atau  kabupaten/kota  atau provinsi.
Peraturan  Bersama  Menteri  pada  tataran implementasinya  melahirkan  politik  hukum diskriminatif  terhadap  pemeluk  agama  minoritas yang  berada  pada  suatu  daerah  tertentu,  hal  ini dikarenakan  tata  cara  untuk  memperoleh  izin dalam  mendirikan  rumah  ibadat  selalu  berpihak pada  kepentingan  pemeluk  agama  mayoritas pada  suatu  daerah  karena  syarat  yang  sama antara  agama  satu  dengan  agama  yang  lain (Nugraha, & Wicaksana, 2021).
Persyaratan formil pendirian rumah ibadah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  (2) Peraturan Bersama Menteri melahirkan permasalahan  apabila  dukungan  masyarakat setempat minim atau bahkan nihil, hal ini sejalan dengan temuan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu  Pengetahuan  sebagaimana  dikutip  oleh SETARA Institute yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 52% responden tidak setuju dengan  adanya  rumah  ibadat  agama  lain  di sekitar  tempat  tinggalnya  (Setara  Institute  for Democracy and Peace, 2019).
Tabel 1. Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Peraturan Bersama Persyaratan Rekomendasi Pasal 13 ayat (1); (2) Berdasarkan kebutuhan yang nyata Tetap  Menjaga  Kerukunan Umat  Beragama  di  tempat tersebut Pasal 13 ayat (3) Pertimbangan komposisi jumlah penduduk di wilayah tersebut Batas  wilayah  kecamatan dalam kabupaten/kota Pasal 14 ayat (1) Administratif dan teknis bangunan Sesuai kebutuhan Pasal 14 ayat (2) Jumlah  KTP  dari  penduduk  yang mengajukan  izin  pendirian  rumah ibadat, minimal 90 KTP disahkan oleh lurah setempat Didukung oleh warga setempat, minimal 60 KTP Rekomendasi  Kepala  Kantor Departemen Agama setempat; Rekomendasi dari FKUB Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah memfasilitasi lokasi pembangunan rumah ibadat. Pasal 16 ayat (1) Panitia  Pembangunan  mengajukan permohonan tersebut guna mendapatkan IMB Pemerintah Daerah memberikan  putusan  paling lambat 90 hari.
Kebebasan  beragama,  termasuk  pula jaminan mendirikan rumah ibadat merupakan hak asasi  yang  tidak  dapat  ditunda  pemenuhannya sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI 1945. Namun,  dalam  implementasinya  kebebasan beragama  belum  mendapat  jaminan  utuh  dari negara  sehingga  melahirkan  praktik  intoleransi, diskriminasi bahkan hingga kekerasan.
Sikap  intoleransi  antar  umat  beragama menjadi dasar Pelanggaran Kebebasan Beragama  dan  Berkeyakinan  diantaranya dilakukan  dengan  melarang,  menyegel  bahkan hingga  pencabutan  IMB  rumah  ibadat,  di  setiap daerah  agama  mayoritas  memiliki  kekuasaan untuk  menekan  agama  minoritas  bahkan menekan  agama  moyoritas  yang  sama  hanya karena  berbeda  aliran  (Siahaan,  2020).  Sikap
intoleransi  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja, diantaranya  dilakukan  oleh  negara  baik  berupa tindakan  aktif  atau  pembiaran,  dilakukan  oleh warga  negara  maupun  yang  dilakukan  oleh masyarakat. Tingginya keterlibatan negara dalam gangguan rumah ibadat merupakan permasalahan yang serius. Pelanggaran hak atas kebebasan  beragama  merupakan  bentuk kegagalan negara dalam tataran implementasinya baik  berupa  tindakan  aktif  maupun  tindakan pembiaran  seperti  campur  tangan  atas kebebasan  orang,  tidak  melindungi  seseorang atau  kelompok  orang  yang  menjadi  sasaran intoleransi atau tindak pidana berdasarkan agama (Firdaus  dkk,  2010).  Aparat  penegak  hukum dalam situasi intoleransi dapat melakukan inisiatif yang  dapat  berasal  dari  penegak  hukum  itu sendiri  atau  mungkin  tuntutan  masyarakat, kewenangan  melakukan  inisiatif  atau  diskresi dalam  hal  demikian  relatif  besar  (Soekanto, 2014).
Salah  satu  contoh  nyata  sikap  intoleransi yang  dilakukan  oleh  negara  adalah  mengenai Gereja  GKI  Yasmin  di  Bogor,  gereja  telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap  melaui  putusan Mahkamah  Agung  yang  membatalkan  SK Walikota  tentang  pencabutan  IMB  GKI  Yasmin, namun pemerintah Kota Bogor baru meindaklanjuti putusan Mahkamah Agung setelah 15  tahun,  pada  tahun  2021.  Selain  itu,  terdapat pula  kasus  gereja  HKBP  Bekasi  yang  juga  telah berkekuatan  hukum  tetap  dimana  MA  menolak kasasi  Bupati  Bekasi  dan  memerintahkannya
untuk  mengeluarkan  izin  pembangunan  gereja. Konflik GKI Yasmin baru usai di tahun 2021.
Toleransi  dan  kerukunan  adalah  kerja bersama  yang  penyelenggarannya  dilakukan dalam  berbagai  faktor,  pemerintah  kota  wajib berkomitmen merawat toleransi dan mengintegrasikannya kedalam proses tata kelola sejak  perencanaan,  penganggaran  sampai dengan  pelaksanaan  (kota  (Setara  Institute  for Democracy  and  Peace,  2021).  Laporan  Indeks Kota  Toleran  Tahun  2021  yang  ditemukan, menemukan bahwa toleransi di kota-kota terletak pada  kualifikasi  kepemimpinan  kota,  meskipun secara  teoritik  negara  demokrasi  diharapkan dapat menyeimbangkan peran antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dan pada praktiknya penyaimbangan  peran  ini  sangat  bergantung pada  kualifikasi  pemimpin  di  masing-masing wilayah kota (Setara Institute for Democracy and Peace, 2021).
Kebebasan  beragama  merupakan  bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara sebagai bagian penting dari demokrasi,  perlindungan  yang  diberikan  bukan hanya  dalam  bentuk  norma  dasar  namun  juga dalam  praktek  menjamin  kebebasan  beragama warga  negaranya  (Siahaan,  2020).  Diperlukan peraturan mengenai perizinan tempat ibadat yang non-diskriminatif  dengan  mempertimbangkan penggunaan  konsep  keadilan  proposional,  pihak yang  pada  hakikatnya  membutuhkan  lebih, mendapatkan  porsi  yang  lebih.  Keadilan proporsional merupakan suatu upaya
memperoleh  keadilan  egaliter  yang  sejatinya musahil untuk diaplikasikan terhadap pemenuhan kebebasan  beragama  di  Indonesia,  dimana kompleksitas dinamika dan problema yang dimiliki oleh tiap agama yang berbeda-beda (Nugraha, & Wicaksana, 2021).

## 2. Rumah  Ibadat  sebagai  Sarana  Fasilitas Umum
Peraturan Bersama Menteri mengatur pula mengenai  penyelesaian konflik  sengketa pembangunan  rumah  ibadat.  Mengingat  sifat agama  yang  dinamis  dan  harus  dikembangkan maka  pluralitas  keagamaan  seringkali  menjadi titik  rawan  yang  dimanfaatkan  sehingga  memicu terjadinya konflik (Firdaus, 2014).
Institusi  yang  berperan  dalam  menangani konflik  pendirian  rumah  ibadat  terdiri  dari pemerintah  daerah,  Forum  Kerukunan  Umat Beragama  (selanjutnya  disebut  FKUB)  dan pengadilan negeri setempat, sebagaimana diatur dalam  Pasal  21  penanganan  awal  konflik pendirian  rumah  ibadat  dilakukan  dengan musyawarah.  Musyawarah  dilakukan  FKUB, ditingkat  pertama  musyawarah  wajib  dilakukan oleh masyarakat setempat, apabila tidak tercapai mufakat  maka  pemerintah  kabupaten  /  kota sebagai  tingkat  kedua  menggelar  kembali musyawarah untuk menyelesaikan konflik secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan saran dari FKUB Kabupaten / Kota, namun apabila masih tidak tercapai mufakat maka  pihak  yang  berselisih  dapat  menempuh jalur hukum pada pengadilan setempat.
Peran FKUB dalam menerbitkan rekomendasi  terkait  proses  perizinan  pendirian rumah  ibadat  sangat  menentukan,  hal  ini dikarenakan  pemerintah  daerah  tidak  akan menerbitkan  izin  apabila  tidak  ada  surat rekomendasi tertulis dari FKUB (Mubarok, 2014). FKUB  merupakan  mitra  konsultatif  pemerintah dalam  memberikan  rekomendasi  untuk  dijadikan sebagai  dasar  pijakan  pengambilan  keputusan terkait dengan kondisi kerukunan umat beragama pada suatu daerah (Kaharuddin, & Darwis, 2019).
Pembentukan FKUB bukan hanya merupakan  amanat  Peraturan  Bersama  Menteri yang  mengatur  mengenai  tertib  administrasi pendirian  rumah  ibadat,  FKUB  memegang mandat  untuk  merawat  kerukunan  antar  umat beragama  di  daerah  masing-masing  dengan menyuarakan, mendiskusikan dan menegosiasikan  kehidupan  beragama  yang pluralis (Mubarok, 2014).
Upaya  pemerintah  dalam  menindak  sikap indoleransi masih belum maksimal, salah satunya didasarkan  pada  komposisi  keanggotaan  FKUB sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (3) Peraturan  Bersama  Menteri  yang  menyatakan bahwa  keanggotaan  ditetapkan  berdasarkan jumlah  pemeluk  agama  setempat  dengan keterwakilan  minimal  satu  orang  dari  setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Komposisi keterwakilan FKUB tersebut menggunakan sistem representasi umat beragama  mayoritas  pada  suatu  wilayah,  sistem representatif  ini  memperolehkan  umat  agama
mayoritas  untuk  memiliki  jumlah  representasi lebih banyak di FKUB, sehingga tidak melahirkan keadilan  proporsional  bagi  pemeluk  agama minoritas pada suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena  terdapat  potensi  penggerusan  hak  untuk mendirikan  rumah  ibadat  bagi  agama  minoritas melalui  persyaratan  formil  dan  materil  dalam perizinannya  (Nugraha,  &  Wicaksana,  2021). Komposisi kepengurusan FKUB dengan menggunakan sistem representatif yang dominasi kepengurusan  oleh  satu  agama  dapat mempengaruhi bagaimana organisasi memutuskan  suatu  permasalahan  (Mubarok, 2014).
Hubungan  antar  manusia  pada  suatu negara  merupakan  tanggung  jawab  negara  itu sendiri,  hal  ini  disebabkan  karena  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  negara  telah memperoleh  legitimasi  dari  rakyat  untuk memberikan  jaminan  sosial  (Rusdi,  2021).
Negara  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan tindakan aktif dalam mencegah pelanggaran  hak asasi  warganya  dengan  membentuk  peraturan dan  atau  melakukan  tindakan  yang  memadai guna  melindungi  hak  individu  maupun  kelompok dari  pelanggaran  termasuk  pula  upaya  untuk mencegahnya  (Prayogo,  Simamora  &  Kusuma, 2020).
Negara melalui pemerintah daerah masing- masing  perlu  membentuk  peraturan  yang menegaskan pentingnya toleransi dan kerukanan bagi sesama warga, negara dianggap merupakan satu-satunya  institusi  yang  dapat  mengubah
intoleransi  menjadi  toleransi  dan  tidak  membuka peluang  terhadap  lahirnya  diskriminasi  dari peraturan yang dibentuk (Muharam, 2020).
Pada  tingkat  daerah,  pemerintah  daerah merupakan  pihak  yang  memiliki  kewenangan dalam menyelesaikan konflik izin pendirian rumah ibadat  dengan  demikian  pemerintah  daerah seyogianya wajib memperhatikan dan menyelesaikan  permasalahan  yang  muncul  di daerah  kepemimpinannya  secara  proporsional. Upaya  yang  dilakukan  dapat  berupa  reformasi pemikiran,  dari  pemikiran  teologis  yang  ekslusif menuju  kritisme  radikal  dan  pemikiran  teologis yang inklusif, terbuka dan  pluralis serta bersedia menerima  umat  beragama  lain  sebagai  rekan berdialog dalam suasana yang setara dan damai (Johanis,  2014)  dengan  demikian  diharapkan terjadi  tertib  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat beragama yang pluralis.

## D. SIMPULAN
Hak  kebebasan  beragama  dan  memeluk agama  serta  hak  untuk  kebebasan  beribadat dijamin  oleh  dasar  negara  Pancasila  dan konstitusi  UUD  NRI  1945  beserta  peraturan perundang-undangan  di  bawahnya.  Kebebasan untuk  memeluk  suatu  agama  merupakan komitmen  negara  sejak  era  awal  kemerdekaan untuk tetap menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, sehingga  apabila  terjadi  konflik  horizontal  antar umat  beragama  maka  negara  dapat  hadir  dan menjadi  penengah  serta  hakim  dalam  memutus perselesaian konflik tersebut.
Pengaturan  mengenai  pendirian  rumah ibadat  telah  diatur  dalam  Peraturan  Bersama Menteri, secara eksplisit untuk mendirikan rumah ibadat  diperlukan  90  umat  dari  agama  yang hendak  mengajukan  pembangunan  beserta  60 orang  warga  setempat,  menyetujui  atau  tidak keberatan  terhadap  pembangunan  rumah  ibadat sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
Implementasi  Peraturan  Bersama  Menteri acapkali  mengalami  penolakan  bahkan  hingga terjadi  kekerasan  diberbagai  daerah,  warga masyarakat  dari  agama  mayoritas  kerap  kali menolak  agama  minoritas  untuk  mendirikan rumah  ibadat  yang  seyogianya  merupakan  hak asasi yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya.
Peran  FKUB  merupakan  jembatan  awal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama, namun  dalam  implementasinya  masih  belum berlaku  keadilan  secara  proporsional.  Hal  ini disebabkan karena proporsi keterwakilan anggota FKUB  berasal  dari  agama  mayoritas  setempat, dengan  demikian  diperlukan  keterbukaan  serta toleransi  terhadap  umat  beragama  sehingga dapat  mengamalkan  kembali  nilai-nilai  luhur bangsa.  Penyelesaian  sengketa  mengenai pendirian rumah ibadat selanjutnya bergulir pada kewenangan  kepala  daerah  dan  jika  pemerintah daerah tidak melaksanakan tugasnya maka pihak yang  berselisih  dapat  menempuh  jalur  hukum pada pengadilan setempat.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Ardiansah.  (2016).  Legalitas  Pendirian  Rumah Ibadat  berdasarkan  Peraturan  Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor  9  Tahun  2006. Jurnal  Hukum Respublica, Vol.16,(No.1),pp.165-182.  https
://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1434.
Asroni,  A.  (2012).  Menyegel  “Rumah  Tuhan”: Menakar  Kadar  Kemaslahatan  Peraturan Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri Dalam  Negeri  No.  9/2006  dan  No.  8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah  di  Indonesia. RELIGI:  Jurnal  Studi Agama-Agama ,  Vol  VIII,  (No  1),  pp.63-86.
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9852/.
Firdaus,  Muhammad  A.  (2014)  Eksistensi  FKUB dalam  Memelihara  Kerukunan  Umat Beragama  di  Indonesia. Kontekstualita; Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan , Vol.29,(No.1),pp.63-84.https://e-journal. lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekst ualita/issue/view/17
Haryani,  E.  (2019).  Intoleransi  dan  Resistensi Masyarakat Terhadap Kemajemukan: Studi Kasus  Kerukunan  Beragama  di  Kota Bogor,  Jawa  Barat. Harmoni:  Jurnal Multikultural  dan  Multireligius ,  Vol.18,  (No.
2),pp.282-299.https://doi.org/10.32488/ harmoni.v18i2.405.
Hutabarat,  Binsar  Antoni.,  &  Panjaitan,  Hans  H. (2016).  Tingkat  Toleransi  Antaragama  di Masyarakat Indonesia. Societas Dei , Vol.3,
(No1),pp.8-34.  https://doi.org/10.33550/sd. v3i1.28.
Johanis,  Michael  J.  (2014).  Perlindungan
Kebebasan  Beragama  dalam  Menjalankan Ibadahnya  menurut  Perspektif  Hak  Asasi Manusia. Lex  et  Societatis ,  Vol.II,(No.1), pp.5-14.  https://doi.org/10.35796/les.v2i1. 3972.
Kaharuddin.,  &  Darwis,  Muh.  (2019).  Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam  Pembinaan  Kerukunan  Hidup Beragama di Luwu Timur. PALITA: Journal of  Social-Religion  Research, Vol.4,  (No1),
pp.31-46.DOI:10.24256/pal.v4i1.566.
Lundsteen,  M.  (2020).  Conflicts  in  and  Around Space:  Reflections  on  “Mosque  Conflicts”. Journal of Muslims in Europe, Vol.9, Issue 1,pp.43-63. https://doi.org/10.1163/2211 7954-12341410.
Miharja,  Deni.,  &  Mulyana,  M.  (2019).  Peran FKUB  dalam  Menyelesaikan  Konflik Keagamaan  di  Jawa  Barat. Religious: Jurnal  Studi  Agama-agama  dan  Lintas Budaya ,Vol.3,(No.2),pp.120-132. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v3i2.4717.
Mubarok,  H.  (2014).  Memperkuat  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB). Dialog ,Vol.37,(No2),pp.197-208. https://doi.org/10.47655/dialog.v37i2.66
Muharam, Ricky S. (2020). Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep  Deklarasi  Kairo. Jurnal  HAM, Vol.
11,(No2),pp.269-283.  http://dx.doi.org/10.
30641/ham.2020.11.269-283.
Narkowicz, Kasia., & Pędziwiatr, Konrad. (2016).
From  Unproblematic  to  Contentius: Mosques  in  Poland. Journal  of  Ethnic  and Migration  Studies ,Vol.43,  Issue  3,pp.1-17. DOI:10.1080/1369183X.2016.1194744. Nugraha, Xavier., & Wicaksana, Pradnya. (2021).
Keadilan  Proporsional  sebagai  Landasan Filosofis  Pengaturan  Perizinan  Pendirian Tempat  Ibadah  di  Indonesia. Jatiswara ,
Vol.36,(No.2),pp.177-192.  https://doi.org/ 10.29303/jatiswara.v36i2.300.
Pattipeilohy,  Stella  Yessy  E.  (2018).  Ketuhanan yang Berkebudayaan Memahami Pancasila sebagai Model Interkulturalitas di Indonesia. Gema  Teologika ,  Vol.3,  (No.2), pp.121-146.  https://doi.org/10.21460/gema. 2018.32.363.
Prayogo,  Alfina.,  Simamora,  Esther.,  &  Kusuma,
Nita.  (2020).  Peran  Pemerintah  dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama  di  Indonesia. Jurist-Diction,
Vol.3,(No.1),pp.21-36.DOI:10.20473/jd. v3i1.17619
Putri,  Nella  S.  (2011).  Pelaksanaan  Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) dihubungkan  Ijin  Pembangunan  Rumah Ibadah. Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.11,
(No2).pp.230-242.  http://dx.doi.org/10.208 84/1.jdh.2011.11.2.183.
Rusdi,  M.  (2021).  Penanganan  Intoleransi  oleh
Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.
Widya  Pranata  Hukum Vol.  3,  (No.1), pp.129-145.https://doi.org/10.37631/  widya pranata.v3i1.266.
Siahaan,  Edmond  L.  (2020).  Perizinan  Pendirian
Rumah Ibadat dalam Perspektif
Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  dan Hak Asasi Manusia. Tadulako Master Law
Journal, Vol.4,(No.1),pp.93-115.
https://doi.org/10.22487/tmlj.v4i1.195.

## BUKU
Asshiddiqie,  J.  (2017). Perihal  Undang-Undang .
Depok: Rajawali Pers.
Firdaus,  Akhol.,  Bahrun.,  Syahputra,  Budi., Ahmad,  Dedi  Ali.,  Kohar,  Fitra  Octora., Irfan,  M.,  Salu,  Marthen.,  Muhrizal., Saputra,  Ronny.,  &  Mambaya,  Sunem Ferry. (2010). Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan  di Indonesia 2010. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
Latif,  Y.  (2011). Negara  Paripurna:  Historisitas, Rasionalitas  dan  Aktualitas  Pancasila .
Jakarta: Gramedia.
MPR  RI.  (2012). Empat  Pilar  Kehidupan Berbangsa  dan  Bernegara .  Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
Riyanto, Armada., Ohoitimur, Johanis., Mulyatno, C.  B.,  &  Madung,  Otto.  Gusti.  (2015). Kearifan  Lokal  Pancasila:  Butir-Butir Filsafat  Keindonesiaan .  Yogyakarta:  PT Kanisius.
Soekanto,  S.  (2014). Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Soeprapto,  Maria  Farida  I.  (2019). Ilmu Perundang-Undangan  Jenis,  Fungsi  dan Materi Muatan . Yogyakarta: PT. Kanisius.

## SUMBER ONLINE
Halawa,  Elizabeth  H.  (2019).  Persyaratan  dan Tata  Cara  tentang  Perizinan  Pendirian Rumah  Ibadah  Umat  Beragama  serta Aliran Kepercayaan di Indonesia
Berdasarkan  Putusan  Bersama  Menteri. Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya. Retrieved from https://www.research gate.net/publication/336890477_PERSYAR ATAN_DAN_TATA_CARA_TENTANG_PE RIZINAN_PENDIRIAN_RUMAH_IBADAH_ UMAT_BERAGAMA_SERTA_ALIRAN_KE PERCAYAAN_DI_INDONESIA_BERDASA RKAN_PUTUSAN_BERSAMA_MENTERI_ Oleh.
Setara  Institute  for  Democracy  and  Peace.
(2019). Mengatasi  Polemik  Pendirian Rumah  Ibadat. Setara  Institute  for Democracy  and  Peace.  Retrieved  from https://setara-institute.org/book- review/mengatasi-polemik-pendirian- rumah-ibadat/
Setara  Institute  for  Democracy  and  Peace.
(2021).  Indeks  Kota  Toleran.  Retrieved from  https://setara-institute.org/ringkasan- eksekutif-indeks-kota-toleran-2021/