## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAGANG DAN KONSELING WARGA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SURABAYA

## Zainil Ghulam
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang Email: wanlam09@gmail.com

## ABSTRACT
This article discusses counseling and internship programs for people with special needs that are run by the Surabaya City Government. As mandated by the 1945 Constitution, it is the state's obligation to  protect  the  rights  of  persons  with  special  needs.  Including,  their  rights  in  the  scope  of employment.  The  Surabaya  City  Government  prepared  an  apprenticeship  program  for  them. Before  that,  there  was  a  counseling  process  for  each  person  with  special  needs.  In  the implementation of national development aimed at realizing a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution, people with special needs are part of Indonesian society who also  have  the  same  position,  rights,  obligations  and  roles.  In  many  cases,  apprentices  are  then recruited by the company. This program is carried out in collaboration with a number of institutions or companies in Surabaya. The theory used in this article is counseling and public policy. While the method used is qualitative, with a literature review approach. As a result, what the Surabaya City Government is doing reinforces the psychological aspects of school graduates with special needs. During  the  internship,  they  gained  valuable  experience  and  boosted  the  confidence  of  each participant. Even if they are not immediately recruited to work at the place, the post-apprenticeship certificate they have, can be their reinforcement when they want to apply to other companies. So, the  benefits  of  this  program  are  in  the  aspect  of  training  for  them,  and  promotion  of  the performance of those who are not less than those who do not have some special needs.
Keywords: Public Policy, Counseling, Persons with Special Needs

## PENDAHULUAN
Pemerataan  kesejahteraan  sosial  merupakan  syarat  mutlak  yang  dibutuhkan  sebagai landasan  untuk  meraih  masa  depan  yang  lebih  baik.  Pemerataan  kesejahteraan  sosial  juga menjadi kunci bagi bangsa Indonesia untuk dapat keluar dari situasi krisis dan menyongsong era globalisasi.  Sebagai  salah  satu  kota  besar,  Surabaya  dituntut  menjadi  kawasan  dengan kesejahteraan  sosial  yang  merata.  Dengan  cara  itu,  kota  ini  bisa  menjadi  lebih  sehat,  aman, nyaman untuk ditinggali. Fakta ini disadari betul oleh Pemkot Surabaya. Maka itu, ada banyak program  yang  dilakukan  demi  mewujudkan  cita-cita  itu.  Salah  satunya,  adalah  dengan menjalankan Program Magang Disabilitas (Pro Gadis) yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja. Sebelum  menjalankan  Pro  Gadis,  tentu  saja,  dilakukan  konseling  pada  mereka.  Program konseling  dan  magang  bagi  penyandang  kebutuhan  khusus  itu  adalah  upaya  memeratakan kesejahteraan masyarakat 1 .
1 Bagian Organisasi Pemerintah Kota Surabaya. 2018. Proposal Pro Gadis . Tersedia di https://organisasi.surabaya.go.id/home/file/pelayanan%20publik/masuk%20web/proposal%20pro%20gadis.pdf diakses pada 1 Januari 2020
Sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945,  Pasal  5  ayat  1  dan  Pasal  20  ayat  1, sudah  menjadi  kewajiban  negara  untuk  melindungi  hak-hak  penyandang  kebutuhan  khusus. Termasuk,  hak-hak  mereka  di  lingkup  ketenagakerjaan.  Selama  ini,  ada  kesan  bahwa  mereka mendapat diskriminasi di tengah masyarakat. Stigma itu ingin dilenyapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan cara menyiapkan  program magang bagi mereka. Sebab, dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang  kebutuhan khusus merupakan bagian masyarakat  Indonesia  yang  juga  memiliki  kedudukan,  hak,  kewajiban,  dan  peran  yang  sama. Selama ini, Pemkot Surabaya sudah sering menjalankan pelatihan untuk penyandang kebutuhan khusus.  Karena,  mereka  memerlukan  perhatian  khusus.  Sebab,  sebagian  orang  masih memandang  mereka  sebelah  mata.  Padahal,  mereka  juga  memiliki  keistimewaan  yang  kalau digali, bisa bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitar.
Adanya program konseling dan magang bagi penyandang kebutuhan khusus membuka peluang  bagi  mereka,  terlebih,  Dinas  Tenaga  Kerja  Surabaya  melakukan  kerjasama  dengan perusahaan-perusahaan.  Apa  yang  dilakukan  pemerintah  dan  pengusaha  ini  merupakan implementasi  amanat  undang-undang  nomor  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan.  Isinya, tentang kewajiban perusahaan merekrut penyandang kebutuhan khusus untuk berkarya di sana. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mendukung program ini. Dengan demikian dapat disimpulkan, masyarakat Surabaya yang terkenal memiliki semangat kekeluargaan yang tinggi 2 ,  tidak  keberatan  dengan  berlangsungnya  kebijakan  ini.  Pihak  DPRD  dan  pers  turut melakukan pengawasan terhadap program ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik dan konseling. Teori kebijakan publik menjadi landasan pokok, yang kemudian ditopang oleh teori konseling untuk membahas teknis implementasi kegiatan di lapangan.

## PERMASALAHAN
Artikel ini melihat bagaimana kebijakan publik  pada program  konseling, yang  berujung pada  program  magang,  bagi  penyandang  kebutuhan  khusus,  diimplementasikan  di  Surabaya. Secara  konseptual,  kebijakan  publik  memunyai  tujuan  utama  guna  menyelesaikan  problem  di semua lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, para  penyandang kebutuhan khusus. Kebijakan
2 Soedarso, Soedarso, et al. Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya. Jurnal Sosial Humaniora 6.1 (2013): 62-75.
publik bisa berbentuk tatanan, sistem, mekanisme, ataupun regulasi formal yang sudah disahkan pemerintah dengan pertimbangan memberi kebermanfaatan bagi publik 3 .

## METODE
Artikel  ini  memakai  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  kajian  literature  atau  studi pustaka,  yang  akrab  dikenal  dengan  sebutan  riset  pustaka,  yang  menggunakan  sumber perpustakaan  untuk  memperoleh  data 4 .  Yang  didiskusikan  dalam  artikel  ini  adalah  kebijakan publik  di  Surabaya,  berupa  konseling  dan  program  magang  untuk  penyandang  kebutuhan khusus. Utamanya, mereka yang sudah terpantau Pemerintah Kota Surabaya, melalui sekolah- sekolah  luar  biasa  di  kota  ini.  Topik  tersebut  ditelaah  dengan  sumber-sumber  pustaka  dari Pemerintah  Kota  Surabaya,  yang  menjelaskan  tentang  apa  yang  dilakukan  dalam  program tersebut. Sumber-sumber lain yang dijadikan acuan adalah literatur yang berkenaan dengan teori kebijakan  publik  serta  teori  konseling.  Sumber  berupa  pemberitaan  mengenai  kebijakan- kebijakan tersebut juga turut dijadikan  rujukan. Semua bahan kepustakaan tadi diramu untuk menunjukkan bagaimana pelaksanaan kebijakan publik ini berjalan selama ini.

## PEMBAHASAN
Terdapat  banyak  definisi  kebijakan  publik  yang  disampaikan  para  pakar.  Salah  satu pokoknya,  kebijakan  publik  dianggap  sebagai  apa  yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan pemerintah (mulai di level paling bawah hingga paling atas), yang berkenaan dengan isu tertentu bertolak  dari  kondisi  masyarakat 5 .  Kebijakan  publik  dilaksanakan  oleh  struktur-struktur  yang melekat pada pemerintah 6 . Tujuan utama dari kebijakan publik adalah memberi manfaat pada masyarakat di semua lapisan. Kadang kala, satu kebijakan untuk satu lapisan tertentu. Namun semua kebijakan yang diimplementasikan, dipastikan menyentuh semua elemen di masyarakat.
Sementara itu, konseling adalah salah satu bentuk proses komunikasi antar pribadi yang dilakukan dengan intensif 7 . Tujuannya, konselor bisa memberikan klien (orang yang dikonseling) pencerahan 8 .  Dalam  konteks  topik  yang  dibahas  dalam  artikel  ini,  pihak  pemerintah  yang menunjuk  petugas  konselor,  memberikan  pencerahan  pada  klien,  dalam  hal  ini  penyandang
3 Anderson, James E. 1984. Public Policy Making . New York: Holt, Rinehart and Winston.
4 Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
5 Thomas R. Dye. 1972. Understanding Public Policy . New Jersey : Prentice Hall.
6 Anderson, James E. 1984. Public Policy Making . New York: Holt, Rinehart and Winston.
7 Arintoko, Wawancara Konseling Di Sekolah, (Yogyakarta: ANDI, 2011),1
8 Farid Mashudi, Psikologi Konseling, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 19
kebutuhan  khusus  yang  berstatus  warga  Surabaya,  sehubungan  dengan  apa  yang  bisa  dia kerjakan. Dengan demikian, mereka bisa mendapat tempat magang yang layak, yang berpotensi untuk menjadi tempat mereka bekerja pula. Konseling ini menjadi pintu pembuka dalam program magang,  dan  tidak  memungkinkan  berlanjut  pada  penandatanganan  kontrak  kerja  antara penyandang  kebutuhan  khusus  dan  perusahaan.  Sebelumnya,  kegiatan  konseling  ini  sudah banyak  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya,  sebagai  misal,  yang  dilakukan  di  Pusat Konseling Anak dan Remaja 9 . Kegiatan kali ini, berfokus pada anak-anak berkebutuhan khusus. Ada  sejumlah  harapan  dari  implementasi  kebijakan  ini.  Secara  umum,  bertujuan mewujudkan  pemerataan  kesejahteraan  sosial,  sasaran  utamanya,  penyandang  kebutuhan khusus. Melalui program ini, mereka bisa merasa lebih percaya diri, memiliki pengalaman kerja melalui magang, yang tentu menjadi poin plus tatkala mereka melamar pekerjaan di tempat lain. Bahkan yang beruntung, akan langsung direkrut oleh perusahaan tempat dia magang.

## Mengaplikasikan Amanat Undang-Undang
Bila  mengacu  pada  dokumen  yang  dimiliki  Bagian  Organisasi  Pemkot  Surabaya  dalam proposal  inovasi  bertajuk Pro  Gadis ,  program  ini  sudah  dimulai  pada  2017 10 .  Program  ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Dalam aturan itu terdapat penjelasan tentang  keharusan  perusahaan  yang  ada  di  Indonesia  untuk  memberi  kesempatan  para penyandang  kebutuhan  khusus  untuk  bekerja  di  sana.  Negara  harus  hadir  untuk  memastikan kalau  amanat  itu  terlaksana  dengan  baik.  Pemkot  Surabaya  merupakan  perwakilan  negara  di level daerah.
Bila  mengacu  pada  apa  yang  dikemukakan  Bromley  dalam  Tachjan 11 ,  kebijakan  publik dibentuk oleh tiga level hierarkis, yakni, policy level, organizational level, operational level. Policy level dijalankan oleh pihak yudikatif dan legislatif. Organizational level dilaksanakan oleh pihak eksekutif.  Operational  level  dikerjakan  oleh  perangkat  eksekutif.  Perangkat  yang  dimaksud berbeda-beda pada tiap level. Sebagai contoh, di lingkup Pemerintah Pusat, ada kementerian, di lingkup Pemerintah Provinsi ada Biro, Dinas, dan sebagainya, selanjutnya di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota, ada dinas, bagian, badan, dan sebagainya.
9 Rachman, Rio Febriannur. (2019). Implementasi Kebijakan Pusat Konseling Anak Dan Remaja Di Surabaya. Al-Tazkiah : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam , 8 (2), 77-91.
10 Bagian Organisasi Pemerintah Kota Surabaya. 2018. Proposal Pro Gadis . Tersedia di https://organisasi.surabaya.go.id/home/file/pelayanan%20publik/masuk%20web/proposal%20pro%20gadis.pdf diakses pada 1 Januari 2020
11 Tachjan. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI, 2006.
Pada tiap tingakatan, kebijakan dilindungi, didasari, dan diwujudkan melalui institutional arrangement  atau  regulasi  yang  saha.  Dalam  konsep  kebijakan  publik,  ada  pula  yang  disebut sebagai pattern interaction, yakni, pola interaksi pelaksana lapangan (street level bureaucrat) dengan  kelompok  yang  menjadi  target  kebijakan.  Dari  pola  ini,  meski  bukan  satu-satunya pertimbangan, akan bisa dilihat pula efek atau dampak sebuah kebijakan.
Program ini magang dan konseling untuk penyandang kebutuhan  khusus ini  berada di level  Kota  Surabaya.  Artinya,  masing-masing  aktor  berasal  dari  pihak  yudikatif,  legislative, maupun eksekutif dan perangkatnya, di tingkat kota Surabaya.
Pelaksanaan  program  ini  menggunakan  model  jemput  bola.  Pihak  Pemkot  Surabaya, turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi program. Program ini bekerjasama dengan pihak perusahaan-perusahaan  yang  memang  menyediakan  kuota  magang  untuk  para  penyandang kebutuhan khusus. Sebelumnya, melalui proses jemput bola itu, para penyandang kebutuhan khusus dikonesling terlebih dahulu terkait keinginan mereka untuk magang dan bekerja. Mereka yang terpilih untuk magang, mendapat bantuan uang transport dan uang makan dari Pemkot selama  program  berlangsung.  Fakta  menunjukkan,  sebagian  peserta  magang  itu  langsung direkrut bekerja di perusahaan.
Data  yang  ada  memaparkan  bahwa  sejak  2019,  tiap  tahun  ada  dua  puluh  orang penyandang kebutuhan khusus mendapat kesempatan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya. Sebagian dari mereka beruntung karena kemudian direkrut menjadi pegawai. Yang lain, umumnya menunggu hingga ada lowongan pekerjaan di tempat itu. Atau paling tidak, mereka bisa mendapatkan sertifikat atau piagam magang, yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan di tempat lain.
Tahapan  program  ini  antara  lain,  staf  Pemkot  Surabaya  melakukan  sosialisasi  ke masyarakat  di  tiap  kecamatan.  Ada  seleksi  awal  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  untuk  menentukan peserta program magang dan konseling. Persyaratannya antara lain: kondisi kebutuhan khusus pada level B dan C, tuna wicara atau tuna rungu atau tuna grahita ringan, memiliki ijazah setara SMA dari SLB.  Mereka yang lolos seleksi awal akan diajukan ke perusahaan-perusahaan yang menerima  tenaga  magang  dan  telah  bermitra  dengan  Pemkot  Surabaya.  Setelahnya,  pihak perusahaan  akan  menyeleksi  mereka.  Rekomendasi  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  pasti  menjadi pertimbangan.  Terlebih,  selama  ini  sudah  ada  jalinan  kerjasama.  Terdapat  keluaran  kongkret setelah munculnya program ini. Antara lain, adanya anggaran APBD sejak 2017 hingga saat ini.
APBD  menunjukkan  bahwa  program  ini  dikuatkan  oleh  Peraturan  Daerah  yang  disahkan  oleh legislative bersama eksekutif.
Evaluasi  program  ini  dilaksanakan  oleh  DPRD  Surabaya.  Selain  itu,  ada  pengawasan berjenjang.  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  sebagai leading  sector melakukan  pemantauan  pada program ini. Yang tentu saja, langsung disupervisi oleh Wali Kota Surabaya. Pantauan juga bisa dilakukan oleh masyarakat secara langsung, sebagai pembayar pajak di Kota Surabaya. Mereka bisa  mengakses  akun  media  sosial  milik  Pemkot  Surabaya  dan  melontarkan  kritik,  saran,  dan masukan terkait program ini.
Tak bisa dimungkiri, terdapat sejumlah kendala saat program ini dijalankan. Antara lain, dalam  proses  komunikasi  antara  penerima  manfaat  dan  staf  dari  Pemerintah  Kota.  Beberapa penyandang kebutuhan khusus tidak bisa ditangkap keinginan atau aspirasinya oleh staf Pemkot Surabaya.  Oleh  sebab  itu,  pihak  Pemkot  Surabaya  memakai  jasa  penerjemah  khusus.  Cara lainnya, menggunakan komunikasi secara tertulis.
Kendala lain yang sempoat terjadi di aspek penyampaian panggilan magang atau kerja. Sebab, tidak semua penerima manfaat yang menyandang kebutuhan khusus, memiliki telepon seluler pribadi. Pihak perusahaan diberi pemahaman akan hal ini, sehingga bisa lebih sabar saat melakukan panggilan secara langsung ke rumah-rumah penerima manfaat. Tenggat waktu yang direntangkan cenderung lebih dilonggarkan.
Program  ini  mencetuskan  sejumlah  hikmah  penting.  Yang  pasti,  adanya  kesadaran tentang  pentingnya  mengasah  kepeduliaan.  Dengan  saling  peduli  dan  saling  memberi kesempatan, para penyandang kebutuhan khusus  bisa mengekspresikan minat dan bakatnya. Program  yang  berbasis  kepedulian  dan  kesetaraan  masyarakat  seperti  ini  sangat  mungkin dilaksanakan dalam porsi dan sasaran yang berbeda. Terlebih, sejauh ini sudah ada jejaring yang bagus antara Pemkot Surabaya dan perusahaan-perusahaan swasta terkemuka. Masyarakat juga sudah  mengapresiasi  program  sejenis  ini,  yang  mana  apresiasi  itu  menjadi  bahan  bakar  bagi Pemkot Surabaya untuk membuat program yang lebih baik lagi.
Perusahaan  tempat  meganag  juga  mendapat  pelajaran  penting.  Mereka  menjadi mengerti bahwa para penyandang kebutuhan khusus memiliki potensi dan kinerja yang tak kalah dengan mereka yang tidak berkebutuhan khusus. Persepsi semacam ini, lambat laun menyebar di kalangan perusahaan-perusahaan yangada di Surabaya. Sehingga, lowongan rekrutmen bagi penyandang kebutuhan khusus makin meluas.
Program ini  berjalan  sejak 2017 di mana prosesnya terus berjalan. Artinya,  masyarakat, DPRD,  dan  Pemkot  Surabaya  menganggap  program  ini  cocok  dan  bermanfaat  bagi  warga Surabaya, terutama penyandang kebutuhan khusus. Fakta ini menegaskan, bahwa di masa yang akan datang, program ini bakal tetap mendapat perhatian.
Fakta di atas memerlihatkan bahwa di waktu-waktu yang akan datang, program ini tetap akan mendapat perhatian baik oleh Pemkot maupun DPRD Surabaya. Dengan demikian, APBD tahunan tetap akan menyiapkan anggaran untuk inovasi ini. Apresiasi positif dari masyarakat, kritik dan saran konstruktif, dan dorongan dari banyak elemen masyarakat, membuat program ini  menjadi  lebih  baik  dari  hari  ke  hari.  Khususnya,  apresiasi  yang  datang  dari  para  penerima manfaat yang menjadi tolok ukur kepuasaan mereka terhadap program ini.
Yang menarik, bila diperhatikan, program ini tidak sulit untuk direplikasi oleh Pemerintah Daerah  lain,  asalkan  ada  sinergitas  antara  pemangku  kepentingan.  Selain  pihak  eksekutif  dan legislatif,  juga  dari  pihak  perusahaan-perusahaan  di  daerah  itu.  Kekompakan  menjadi  bagian fundamental untuk terwujudnya program yang partisipatoris.
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  Pemkot  Surabaya,  studi  banding  untuk mengetahui detail program ini sudah banyak dilakukan oleh Pemda maupun DPRD daerah lain. Pemkot  Surabaya  selalu  bersedia  berbagi  wawasan  dan  pengetahuan  mengenai  program- program  yang  sudah  dijalankan  di  Surabaya.  Demi  kebermanfaatan  yang  lebih  luas  di masyarakat.

## Sinergitas Demi Mewujudkan Kemaslahatan Umat
Dalam  perspektif  Islam,  semua  program  yang  dijalankan,  khususnya  oleh  pemerintah, mesti bertujuan agar masyarakat mendapat kemaslahatan umat. Manajemen di bidang-bidang yang  berkenaan  dengan  ekonomi  rakyat,  termasuk  di  dalamnya  persoalan  ketenagakerjaan, mesti  berangkat  dari  keinginan  mewujudkan  pemerataan  kesejahteraan  di  semua  lapisan masyarakat 12 . Dalam program magang dan konseling untuk penyandang kebutuhan khusus ini,
12 Ghulam, Zainil. Membincang Ekonomi Islam dan Kapitalisme . Iqtishduna: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2015 Lumajang: Institut Agama Islam Syarifuddin
dilakukan sinergitas baik di internal Pemkot Surabaya maupun dengan pihak eksternal Pemkot Surabaya.
Penjelasan  mengenai  peran-peran  operasional  itu  antara  lain  sebagai  berikut.  Dinas Tenaga  Kerja  adalah leading  sector program.  Ditopang  oleh  pihak  kecamatan  dan  kelurahan sebagai pihak yang diajak berkoordinasi dan memberikan informasi tentang para penyandang kebutuhan khusus di wilayah. Pihak  kecamatan dan  kelurahan  berkoordinasi dengan Sekolah- Sekolah  Luar  Biasa  Karena,  salah  satu  persyaratan  dari  penyandang  kebutuhan  khusus  yang megikuti  program  ini  adalah  adanya  ijazah  setara  SMA  dari  SLB.  Perusahaan-perusahaan  di Surabaya diajak untuk bermitra, mereka antara lain adalah Hotel Mercure Grand Mirama, Hotel Majapahit, G-Suite Hotel, Grand Darmo Hotel, PT Generasi Mutiara Bangsa (restoran Carl’s Jr), dan  Carrefour.  Sementara  itu,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Surabaya  bertindak  sebagai pengawas program sedangkan media massa sebagai kontrol sosial.
Sumber daya manusia untuk menjalan program ini berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan piihak  Kecamatan  dan  Kelurahan.  Juga,  berasal  dari  elemen  masyarakat  sebagai  pihak  yang diajak  bekerjasama,  utamanya,  dari  pihak  Sekolah-Sekolah  Luar  Biasa  dan  perusahaan- perusahaan mitra. Tahapan konseling, dijalankan oleh pihak Pemkot Surabaya yang memiliki ahli konseling.  Sumber  pembiayaan  program  dari  APBD  Surabaya.  Sedangkan  alat  dan  bangunan untuk magang berasal dari perusahaan-perusahaan mitra.
Kebijakan publik bisa ditelaah  dengan melihat kondisi masyarakat sebelum dan sesudah keberlangsungan  program 13 .  Dari  sini,  dapat  dikaji  kebermanfaatannya  di  masyarakat.  Bila diperhatikan secara komprehensif, efek positif dari program ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum, peserta magang, perusahaan tempat magang, Pemkot, dan bagi Kota Surabaya. Dengan program ini, masyarakat umum terasah kepeduliannya satu sama lain, utama kepekaan terhadap  keberadaan  penyandang  kebutuhan  khusus.  Tali  persaudaraan  makin  kuat  karena masyarakat  paham  kalau  pajak  yang  dibayarkan  digunakan  untuk  program-program pembangunan, yang salah satunya untuk mereka yang berkebutuhan khusus.
Sementara  manfaat  bagi  peserta  dair  kelompok  sasaran,  mereka  yang  berkebutuhan khusus, jelas terasa. Mereka mendapat pengetahuan dari magang, sehingga bisa siap kerja, dan terbuka  peluangnya  bekerja  di  perusahaan  tempat  magang.  Mereka  mendapat  cara
13 Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
meningkatkan rasa percaya diri. Dis amping itu, mereka mendapat konseling yang komprehensif yang pasti berguna bagi kehidupannya.
Manfaat bagi perusahaan tentu saja terkait adanya tenaga magang yang bisa membantu operasional perusahaan. Perusahaan juga memeroleh kesempatan untuk menjalankan undang- undang,  serta  mendapat  peluang  untuk  menciptakan  tenaga  kerja  berkualitas  dari  proses magang tersebut. Perusahaan punya hak untuk merekrut mereka yang sudah magang dan punya talenta bagus di bidang tersebut. Bagi Surabaya sebagai kota, manfaat yang didapatkan adalah terwujudnya  kawasan  yang  ramah  untuk  siapa  pun.  Mereka  yang  berkebutuhan  khusus memeroleh kesempatan dan kenyamanan yang sama dengan siapa saja, di kota ini.  Selama ini, sudah  ada  program  pelatihan  keterampilan  kepada  mereka  yang  berkebutuhan  khusus  oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial. Program magang dan konseling melengkapi apa yang sudah dikerjakan itu, dengan Dinas Tenaga Kerja yang menjadi leading sector .

## Magang Sebagai Awal Penguatan Ekonomi
Ajaran Islam memiliki semangat Al-‘adalah Al-iqtisadiyah atau munculnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi memiliki hubungan erat dengan distribusi pendapatan dan atau  kekayaan 14 .  Islam  mengarahkan  agar  kekayaan  dan  atau  penghasilan  yang  layak  bisa diperoleh  oleh  semua  orang.  Jadi,  tidak  hanya  beredar  dalam  satu  kelompok  hartawan  yang sejak zaman nenek moyang mereka memiliki akses kapital 15 . Semua materi, baik yang sifatnya harta, uang maupun produk yang bisa dikonsumsi, harus  beredar  di  masyarakat secara adil, terlebih  di  dalamnya  ada  fungsi  sosial 16 .  Selama  ini,  Pemerintah  Kota  Surabaya  berupaya melakukan  pemberdayaan  ekonomi  yang  lintas  kelompok 17 .  Sehingga,  semua  warga  bisa mendapat keadilan ekonomi. Termasuk, melalui penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung 18 . Di sisi yang  sama,  program  magang  dan  konseling  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya memastikan, bahwa kelompok penyandang kebutuhan khusus memeroleh kesetaraan di aspek ekonomi, melalui pengadaan akses pekerjaan bagi mereka. Seperti diketahui, selepas magang, mereka memiliki peluang untuk memeroleh pekerjaan layak di tempat yang dimaksud.
14 Al-Quran Surah Al Hasyr (59) ayat 7
15 Ruslan  Abdul  Ghofur  Noor, “Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia”, Islamica, 6, No. 2 , (Maret  2012), 316-328
16 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah , Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 112-113.
17 Rachman, Rio Febriannur. Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 273-292, oct. 2019
18 Rio Febriannur Rachman. (2019). Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam. KOMUNITAS , 10 (2), 157-176.
Program  magang  dan  konseling  ini  terbukti  memberikan  dampak  bagi  masyarakat, sehingga dapat dilihat perbedaan antara sebelum kebijakan dan sesudah kebijakan dilaksanakan. Artinya, kebijakan tersebut sudah bisa diukur implementasinya, bertolak dari titik tolak awal ide kebijakan  dicetuskan  berikut  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai 19 .  Pemerintah,  di  mana  pun levelnya baik di kabupaten kota, provinsi, maupun pusat, memang memiliki peran sentral dalam mengatur  aspek  perekonomian  agar  terjadi  pemerataan 20 .  Termasuk  di  dalamnya,  melalui program perluasan kesempatan bekerja, yang pintu awalnya bisa melalui program magang.
Di  lain  pihak,  program  ini  memiliki  keselarasan  dengan  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  yang  dicanangkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa 21 .  Antara  lain,  di  poin  No Poverty  atau  pemberantasan  kemiskinan.  Program  ini  jelas  membuka  kesempatan  lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama bagi para penyandang kebutuhan khusus.
Program  ini  juga  selaras  dengan  tujuan  mencapai  Good  Health  and  Well-Being  atau keterjaminan  kesehatan  dan  hidup  yang  sejahtera.  Oleh  karena  lepangan  pekerjaan  tercipta, hidup mereka yang menjadi sasaran program pasti akan lebih sejahtera. Program ini juga selaras dengan aspek Decent Work and Economic Growth atau ketersediaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan  ekonomi.  Program  ini  juga  ikut  mengurangi  kesenjangan  (Reduce  Inequality) antara mereka yang tidak berkebutuhan khusus dan yang berkebutuhan khusus. Berkat program ini, dua kelompok tadi akhirnya memiliki peluang yang sama untuk menjalani hidup di Surabaya. Bisa  jadi,  pada  satu  titik,  pengelompokkan  seperti  itu  akan  tergerus  dengan  sendirinya  pada suatu  kelak.  Yang  tak  kalah  penting,  program  ini  juga  menjamin  keberlanjutan  kota  dan komunitas  di  dalamnya  (Sustainable  Cities  and  Communities).  Melalui  program  ini,  para penyandang kebutuhan khusus memiliki ruang untuk tetap bisa menikmati segala fasilitas dan kenyamanan yang ada di Kota Surabaya.
Sementara itu, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia untuk pembangunan sosial ( World Summit  on  Social  Development )  di  Kopenhagen,  Denmark,  6-12  Maret  1995,  memaparkan  tiga dimensi  yang  menjadi  sorotan  dalam  pembangunan,  yakni,  dimensi  kemiskinan,  dimensi ketenagakerjaan,  dan  dimensi  integrasi  sosial 22 .  Program  magang  dan  konseling  bagi penyandang kebutuhan khusus jelas memiliki keselarasan dengan tiga dimensi tersebut.
19 Winarno, Budi. Kebijakan Publik:Teori dan Proses . (Yogyakarta: Med Press, 2007)
20 M. Arif Hakim, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam ”. Iqtishadia, Vol 8, No. 1, (Maret 2015), 19-40
21 Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2015. About the Sustainable Development Goals . Tersedia di https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. Diakses pada 11 September 2018
22 Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik . (Bandung: CV Alfabeta, 2014)
Program  ini  menyentuh  dimensi  kemiskinan  karena  sejak  awal  mencegah  kemiskinan dengan upaya penciptaan keahlian melalui magang. Magang juga merupakan pintu awal masuk ke  lapangan  pekerjaan,  yang  artinya,  punya  korelasi  dengan  dimensi  ketenagakerjaan.  Pada gilirannya, terdapat sinergitas atau integritas sosial, karena program ini menggerus kesenjangan dan  perbedaan  yang  ada  antara  mereka  yang  berkebutuhan  khusus  dan  yang  tidak berkebutuhan  khusus.  Ajaran  Islam  mengatur  tentang  keseimbangan,  misalnya,  tentang kebutuhan individual dan sosial 23 . Manusia adalah makhluk sosial yang tidak boleh mengabaikan sekitar,  seseorang  perlu  tetap  perhatian  pada  kondisi  sosialnya,  sehingga  keseimbangan  tetap terwujud  dalam  kehidupan,  dan  keadilan  dapat  dirasakan  oleh  semua  lapisan  masyarakat 24 . Problem sosial menjadi tanggungjawab pemerintah di setiap level.

## PENUTUP
Kebijakan  publik  memunyai  maksud  menjadi  solusi  di  masyarakat  atas  persoalan  yang terjadi. Kebijakan publik dilakukan pemerintah untuk menciptakan tatanan, sistem, mekanisme, ataupun aturan yang dilegalisasikan untuk tujuan tertentu, demi mensejahterakan masyarakat. Implementasi program magang dan konseling untuk penyandang kebutuhan khusus dijalankan dengan  azas  kesetaraan,  kekeluargaan  serta  kebersamaan.  Cita-cita  dari  program  ini  adalah menggerus diskriminasi atau pembedaan antara mereka yang tidak berkebutuhan khusus dan yang berkebutuhan khusus. Model seperti ini selaras dengan kaidah dalam Islam yang humanis secara  naluri  manusia,  artinya  tidak  ada  individualitas  maupun  merasa  diri  lebih  sempurna dibandingkan orang lain, apapun alasannya.
Para  intelektual  Islam  klasik  maupun  kontemporer  kerap  menegaskan  soal maqâsid al- syarî’ah yang merupakan konsep yang fokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan  harta  tiap  anggota  masyarakat.  Adanya  program  ini  jelas  melindungi  jiwa  dan  akal penyandang  kebutuhan  khusus.  Karena,  mereka  merasa  setara  dengan  orang  lain  yang  tidak berkebutuhan  khusus.  Pada  gilirannya,  harta  mereka  terjaga,  karena  mereka  bisa  memeroleh penghasilan dengan baik melalui bekerja di tempat yang semestinya tanpa diskriminasi. Mereka juga bisa lebih percaya diri untuk membangun rumah tangga dan memiliki keturunan. Bila empat
23 Mursal & Suhadi , “Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup”, Jurnal Penelitian , 9, No. 1, (Februari 2015), 67-92
24 Heri Junaidi & Cholidi Zainuddin, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal”, Jurnal Muamalah , 3 No. 1 (Juni 2017), 1-14
aspek tersebut sudah terjamin, keyakinan mereka terhadap agama sudah barang tentu makin menebal.
Suatu kebijakan publik, seperti implementasi program ini, bisa dianalisis secara objektif di aspek  kebermanfaatannya.    Data  lapangan  menunjukkan  kebermanfaatan  dari  program  ini, antara lain, penyandang kebutuhan khusus yang merasa senang, pengusaha yang puas karena kinerja  para  penyandang  kebutuhan  khusus  ternyata  tidak  berbeda  dengan  yang  lain,  serta keterbukaan perusahaan-perusahaan pada program ini terus berlanjut. Artinya, kebijakan publik ini  berjalan  dengan  baik.  Terlebih,  program  ini  juga  selaras  dengan  tujuan  pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Yang tak kalah menarik, terdapat mekanisme kemitraan, antara Pemkot Surabaya selaku regulator  dengan  perusahaan-perusahaan.  Artinya,  muncul  kebijakan  yang  bersifat partisipatoris,  mereka  yang  non-pemerintah  pro-aktif  mendukung  kebijakan  ini.  Terdapat sinergitas. Mengacu pada perspektif Islam, Tuhan Yang Mahaesa melalui kalam-kalam suci di Al- Qur’an  memerintahkan  manusia  untuk  berjuang  menegakkan  kebenaran  dan  menjalankan rencana  kebaikan  dalam  barisan  teratur  seakan-akan  mereka  seperti  suatu  bangunan  yang tersusun kokoh, serta saling menopang satu sama lain.Sinergitas, kebersamaan, dan persatuan ini selaras dengan salah satu riwayat yang memerintahkan agar kaum muslimin berdiri di dalam lingkaran Al-Jamaah atau kelompok kebaikan.

## REFERENSI
Al-Quran Surah Al Hasyr (59) ayat 7
Anderson, James E. 1984. Public Policy Making . New York: Holt, Rinehart and Winston.
Arintoko, Wawancara Konseling Di Sekolah, (Yogyakarta: ANDI, 2011),1
Bagian Organisasi Pemerintah Kota Surabaya. 2018. Proposal Pro Gadis . Tersedia di https://organisasi.surabaya.go.id/home/file/pelayanan%20publik/masuk%20web/proposal%20pro %20gadis.pdf diakses pada 1 Januari 2020
Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik . (Bandung: CV Alfabeta, 2014)
Farid Mashudi, Psikologi Konseling, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 19
Ghulam, Zainil. Membincang Ekonomi Islam dan Kapitalisme . Iqtishduna: Jurnal Ekonomi Islam,
Volume 4, Nomor 2, Oktober 2015 Lumajang: Institut Agama Islam Syarifuddin
Heri Junaidi & Cholidi Zainuddin, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal”, Jurnal Muamalah , 3 No. 1 (Juni 2017), 1-14
M. Arif Hakim, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam ”. Iqtishadia, Vol 8, No. 1, (Maret 2015), 19-40
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah , Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 112-113.
Mursal & Suhadi , “Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup”, Jurnal Penelitian , 9, No. 1, (Februari 2015), 67-92
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2015. About the Sustainable Development Goals . Tersedia di https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. Diakses pada 11 September 2018
Rachman, Rio Febriannur. (2019). Implementasi Kebijakan Pusat Konseling Anak Dan Remaja Di Surabaya. Al-Tazkiah : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam , 8 (2), 77-91.
Rachman, Rio Febriannur. (2019). Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam. KOMUNITAS , 10 (2), 157-176.
Rachman, Rio Febriannur. Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 273-292, oct. 2019
Ruslan  Abdul  Ghofur  Noor, “Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia”, Islamica, 6, No. 2 , (Maret  2012), 316-328
Soedarso,  Soedarso,  et  al. Dinamika  Multikultural  Masyarakat  Kota  Surabaya. Jurnal  Sosial Humaniora 6.1 (2013): 62-75.
Tachjan. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI, 2006.
Thomas R. Dye. 1972. Understanding Public Policy . New Jersey : Prentice Hall.
Winarno, Budi. Kebijakan Publik:Teori dan Proses . (Yogyakarta: Med Press, 2007)
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.