## PELAKSANAAN    PEMBATASAN    KASASI  DALAM      SENGKETA TATA USAHA  NEGARA  DALAM   MEWUJUDKAN PIHAK PENCARI KEADILAN
Maridjo a a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## Abstrak
Pembatasan    Hak  Permohonan    Kasasi      Sengketa  Tata  Usaha  Negara      Dalam    Mewujudkan Keadilan Pihak Pencari  keadilan ini berpedoman pada pasal yang membatasi pengajuan Kasasi  di Mahkamah Agung yaitu Pasal  45 A  ayat (2) huruf C  UU  No. 5 Tahun 2004 dalam Penelitian ini akan  dirumuskan    beberapa  masalah      Yaitu:  1.  Bagaimana  pelaksanaan  Pematasan  Kasasi berdasarkan pasal a quo (2 ) Kendala-kendala  hukum apa  yang dihadapi  dalam pembatasan Kasasi sengketa  Tata  Usaha  Negara (3) Langkah/Upaya apa  yang dilakukan terhadap  kendala-kendala hukum yang ditimbulkan  dalam  rangka mewujudkan  keadilan  bagi  pencari keadilan. Perlindungan Hukum  bagi    rakyat    terhadap    tindak  pemerintahan    dilandasi    oleh    dua  prinsip-prinsip  Negara Hukum, Dalam  setiap sengketa, keadilan merupakan suatu nilai yang bersifat relative dan subyektif. Permohonan pembatasan kasasi  untuk  keputusan pejabat Pemerintah  yang lingkup berlakunya lokal dinilai tidak adil  karena ada  pembedaan  dengan keputusan pejabat Pemerintah  yang lingkup berlakunya nasional, namun secara  yuridis  Indonesia suatu bentuk  Negara  civil law  menganut Pemamahan  bahwa pengadilan  tingkat  pertama  berperan seagai judex facti sedangkan pengadilan tingkat  banding  dan kasasi berperan  sebagai judex juris sehingga  dapat dikatakan  pengadilan tingkat  kasasi  akan    tidak  lagi    menjadi  kebutuhan  yang  mendesak  apabila  kualitas  keputusan pengadilan tingkat  pertama dan tingkat banding telah mencerminkan nilai-nilai  hukum dan keadilan yang berlaku  dalam masyarakat.
Kata Kunci : Pembatasan kasasi , Sengketa Tata Usaha Negara, Pencari  Keadilan.

## Abstract
Limitation of the Right to Apply for Cassation in State Administrative Disputes in Realizing Justice This justice seeker is guided by the article that limits the submission of Cassation in the Supreme Court,  namely  Article  45  A  paragraph  (2)  letter  C  of  Law  no.  5  of  2004  in  this  research,  several problems will be formulated, namely: 1. How to implement Cassation restrictions based on the a quo article  (2)  What  legal  obstacles  are  encountered  in  limiting  the  Cassation  of  State  Administrative disputes (3) What steps/Efforts are being made to overcome these obstacles? - Legal obstacles that arise  in  the  context  of realizing  justice  for  justice  seekers.  Legal  protection  for  the  people  against government acts is based on two principles of the rule of law. In every dispute, justice is a relative and subjective value. Requests for limitation of cassation for decisions of Government officials whose scope of application are local are considered unfair because there are differences with decisions of Government officials whose scope of application is national, but juridically Indonesia is a form of civil law state that adheres to the understanding that courts of first instance act as judex facti while courts of appeal and The cassation acts as a judex juris so that it can be said that the cassation court will no longer be an urgent need if the quality of the decisions of the courts of the first instance and the level of appeals reflects the values of law and justice prevailing in society.
Keywords : Limitation of cassation, State Administrative Dispute, Justice Seeker.
Penulis : a maridjo@untagsmg.ac.id

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN : 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v18i1.2508 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH

## LATAR BELAKANG
Kita sedang memasuki bahkah berada dalam era hukum. 1 Di era hukum ini, hukum bebas dibicarakan baik tentang persoalan-persoalan, tuntutan, keluhan bahkan kritik dan “caci maki” secara  terbuka  dan  kadangkala  agak  berlebihan.  Namun  langkah  untuk  mewujudkan ketertiban hukum tidak boleh surut karena ketertiban hukum merupakan salah satu hak asasi yang harus diperjuangkan, persoalan hukum sebagai bentuk konkrit penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau  keadilan  hukum  secara  individual  atau  sosial.  Tetapi  karena  penegakan  hukum  tidak mungkin  terlepas  dari  aturan  hukum,  pelaku  hukum,  lingkungan  tempat  terjadi  proses penegakan  hukum,  maka  tidak  mungkin  ada  pemecahan  persoalan  penegakan  hukum apabila  hanya  melirik  pada  proses  penegakan  hukum,  apalagi  lebih  terbatas  pada penyelenggaraan peradilan.
Penegakan  hukum  telah  menjadi  ungkapan  sehari-hari  dikalangan  masyarakat,  pejabat, pengamat, mahasiswa, pelaku, dan lain sebagainya. begitu pula dengan ungkapan keadilan, berkeadilan,  atau  lain-lain  dengan  maksud  yang  sama,  kesamaan  dari  berbagai  kalangan tersebut mengenai masalah dan peristiwa penegakan hukum yang selama ini terjadi. Hampir semua  menyatakan  bahwa  hingga  saat  ini  penegakan  hukum  belum  memuaskan,  bahkan ada  yang  menyatakan  penegakan  hukum  makin  jauh  dari  rasa  keadilan,  karena  didapati berbagai  putusan  penegakan  hukum  ternyata  tidak  mampu  memberi  kepuasan  atau memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.
Pada  umumnya,  tujuan  hukum  adalah  untuk  menciptakan  kebaikan  (kemaslahatan) 2 baik secara mikro maupun makro, secara mikro, hukum bertujuan untuk menjadikan setiap individu menjadi orang yang sholih, yakni orang yang mau berbuat baik dan tidak berbuat jahat,  tujuan ini  akan  terwujud  manakala  seseorang  mau  mentaati  aturan hukum yang  berlaku  baginya. Sedang  secara  makro,  hukum  bertujuan  untuk  mewujudkan  kebaikan  yang  berupa terjaminnya  eksistensi,  keselamatan,  dan  kesejahteraan  umat  manusia.  Sehingga  bisa dikatakan  bahwa  pada  intinya,  pengadilan  atau  peradilan  memikul  tanggung  jawab  yang besar dalam memeriksa, memutus, dan mengelola perkara atau permohonan sehingga pada akhirnya  diharapkan  memberikan  kepuasan  terhadap  pihak  yang  berperkara  dan  sedapat mungkin  mewujudkan keseimbangan dalam  kehidupan  sosial  yang  menjamin  ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi anggota masyarakat.
Dalam  menjamin  tegaknya  supremasi  hukum  dalam  arti  hukum  yang  mencerminkan kebutuhan  dan  memberi  kepuasan  kepada  para  pencari  keadilan  atau  masyarakat  pada umumnya,  yang  dibutuhkan  bukan  hanya  kepastian  hukum  dan  keberadaan  (substansi) hukum namun juga pengaruh struktur dan sistem kekuasaan, kekuasaan disini diartikan tidak saja  yang  terstruktur  secara  formal  (supra  struktur  dan  infra  struktur),  tetapi  juga berbagai kekuatan  sosial  yang  berpotensi  memaksa,  mempengaruhi,  atau  menekan  pihak  lain  baik
1 Hasbi Ash Shiddieqy, 1970, dalam bukunya Sejarah Peradilan Islam , Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 8 mengungkapkan bahwa “Peradilan di Indonesia terikat pada dua norma hukum sekaligus yang berlaku  terhadapnya,  yaitu  norma  hukum  positif  di  Indonesia  yang  merupakan  norma  positif  yang berlaku dan mengatur eksistensi dan kiprah Pengadilan di Indonesia dan norma hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat yang merupakan sumber nilai bagi keberadaan dan penampilannya sebagai Peradilan Negara.”
2 Amir Syarifuddin, 2007, Ilmu Ushul Fiqh Jilid 2 ,  Logos, Jakarta, hlm. 207.
dengan  cara-cara  spontan  atau  terorganisir. 3 Supremasi  hukum  dapat  terancam  karena kemungkinan timbulnya ketidakberdayaan membangun dan atau mempertahankan ketertiban hukum.
Saat ini, penyelenggaraan hukum tidak lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional seperti yang  selama  ini  dilakukan,  menjalankan  hukum  dengan  cara  “ business  as  usual ”  ternyata tidak  banyak  menolong  penyelamatan  bangsa  dan  Negara  ini.  Supremasi  hukum  yang didengung-dengungkan  sejak  runtuhnya  Orde  Baru  ternyata  tidak  banyak  menolong perbaikan.  Indonesia  tetap  digolongkan  ke  dalam  kelompok  bangsa-bangsa  dengan  rapor hukum  yang  amat  buruk  bahkan  salah  satu  sistem  hukum  terburuk  di  dunia.  Hal  ini disebabkan karena kultur penegakan hukum kita terlalu berkonsentrasi pada sistem hukum sebagai bangunan peraturan daripada memberikan perhatian terhadap faktor perilaku atau manusia.
Fungsi  pokok  penegak  hukum  dan  keadilan  merupakan  fungsi  pokok  pengadilan  sebagai lembaga yudikatif. 4 Fungsi yudikatif adalah melakukan konstatiring dan konstituiring terhadap kasus yang diadilinya.
Ketika kita sudah bertekad melaksanakan supremasi hukum, hukum harus dijadikan panglima yang mampu mengatasi semua persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, suatu Negara  yang  ingin  berhasil  melaksanakan  pembangunannya  salah  satu  persyaratannya adalah kekuasaan yudikatif yang merdeka, bebas dan tidak memihak, kuat dan hanya dengan kekuasaan yudikatf yang powerfull , maka semua praktek penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ) akan dapat ditekan.
Praktek hukum di Indonesia memperlihatkan situasi yang sangat dipengaruhi oleh positivisme hukum,  bahkan  positivisme  undang-undang  ( legisme )  para  praktisi  hukumnya  dipengaruhi positivisme hukum, sehingga cenderung berpikir positivistik atau legistik dalam menjalanhan profesinya masing-masing. Dalam pandangan yang positivistik itu, maka hukum hanyalah apa yang  secara  eksplisit  tercantum  dalam  aturan  hukum  yang  sah  (perundang-undangan). Akibatnya  penggunaan  atau  perujukan  pada  asas  hukum  dalam  memberikan  argumentasi suatu pendapat hukum atau dalam menetapkan putusan hukum kurang mendapat perhatian. Antara lain disebabkan oleh diabaikannya perujukan pada asas hukum dalam argumentasi yuridis  dalam  upaya  menerapkan  berbagai  aturan  perundang-undangan  yang  saling berkaitan.    implementasi  konsepsi  negara  hukum  dalam  praktek  menjadi  jauh  dari  yang diidealkan, dalam praktek adalah Negara Hukum formal saja, yang menjauhkan hukum dari keadilan,  memang dalam masyarakat yang sedang mengalami krisis moral yang mendasar seperti di Indonesia, maka semua nilai-nilai dan asas hukum yang sangat fundamental untuk
3 Daniel S. Lev, 1980, dalam bukunya berjudul Islamic Courts in Indonesia Study in The Political Basses of Legal Institutions ,  alih  bahasa  H.  Zaini  Ahmad  Noeh,  Intermasa,  Cet.  Pertama,  hlm.  18.  mengatakan  bahwa Pengadilan  di  Indonesia  benar-benar  telah  menyelenggarakan  suatu  fungsi  yang  sangat  berguna  bagi kehidupan keluarga di Indonesia dan pengadilan tidak tertutup sama sekali bagi perubahan-perubahan. Hal senada  diungkapkan  oleh  Cik  Hasan  Bisri,  2000, Peradilan  Islam  Dalam  Tatanan  Masyarakat  Indonesia , Remaja Rosda Karya Bandung, Bandung, hlm. 39 bahwa Peradilan di Indonesia merupakan implementasi atau wujud nyata dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Negara Hukum Republik Indonesia.
4 Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , Nusa Media dan Nuansa, Bandung, Hal. 387 – 388.
mewujudkan keadilan justru dapat menjauhkan hukum dari keadilan atau kebutuhan hukum riil dari masyarakat yang sesungguhnya.

## PERMASALAHAN
Dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah, yaitu :
1.  Bagaimanakah pelaksanaan pembatasan kasasi dalam sengketa Tata Usaha Negara, kaitannya pembatasan permohonan kasasi dalam sengketa Tata Usaha Negara?
2.  Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dengan adanya pembatasan permohonan kasasi dalam  sengketa  Tata  Usaha  Negara dan langkah-langkah  untuk    mengatasi hambatan tersebut?

## MOTODE PENELITIAN
Berdasarkan  perumusan  masalahan,  maka  penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif,  yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan ( in abstacto ) serta penerapannya pada peristiwa hukum ( in concerto ). Berdasarkan pokok permasalahan yang  diambil,  maka  penelitian  dilakukan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN), khususnya  di  PTUN  Semarang,   di  Pengadilan  TUN  akan  diperoleh  data sekunder  berupa data sengketa TUN yang dibatasi kasasi sebelum dan sesudah berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Sebagai data pendukung  yang  penting  juga  untuk  diketahui  adalah  putusan  Pengadilan  baik  Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali untuk sengketa TUN yang mengalami pembatasan

## PEMBAHASAN

## a. Pelaksanaan Pembatasan Kasasi dalam Sengketa TUN
Tulisan  ini  berpedoman  pada  pasal  yang  membatasi  pengajuan  kasasi  di  Mahkamah Agung (MA), yaitu Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :
1.  Mahkamah  Agung  dalam  tingkat  kasasi  mengadili  perkara  yang  memenuhi  syarat untuk diajukan, kecuali perkara yang oleh undang-undang dibatasi pengajuannya.
2.  Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas : a.  Putusan tentang praperadilan
b.  Perkara pidana yang diancam dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau diancam pidana denda.
c.  Perkara  Tata  Usaha  Negara  yang  obyek  gugatannya  berupa  Keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
3.  Permohonan  kasasi  terhadap  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal dinyatakan tidak dapat diterima  dengan  penetapan  Ketua  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
4.  Penetapan  Ketua  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3  tidak  dapat diajukan upaya hukum.
5.  Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat  3  dan  ayat 4diatur  lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
Pembatasan untuk tidak dapat mengajukan kasasi yang diberlakukan dalam Pasal 45 A Ayat  2  UU  No.  5  Tahun  2004  tersebut,  tentu  menimbulkan  perbedaan  dengan  obyek perkara  yang  lain  terhadap  perkara  keputusan  Tata  Usaha  Negara  (TUN)  yang  masih diperbolehkan mengajukan upaya hukum kasasi.
MA dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan  kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang dibatasi, diantaranya adalah Perkara TUN yang obyek  gugatannya  berupa  keputusan  pejabat  daerah  yang  jangkauan  keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan (Pasal 45A ayat (2) huruf C UU.No. 5 Tahun 2005) Dengan telah diberlakukannya Pasal 45 A ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 berarti telah terjadi perubahan sistem peradilan di Indonesia yang selama ini setiap pencari keadilan yang mengajukan gugatan terhadap keputusan TUN dari Peradilan Tingkat  Pertama  dapat  diajukan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  dan  seterusnya  dapat mengajukan Kasasi ke MA apabila putusan peradilan tersebut belum berpihak keadilannya pada setiap pencari keadilan yang merasa kalah dalam proses perkara tersebut.
Dari  isi  Pasal  45A  ayat  (2)  huruf  c  tersebut  akan  diuraikan  lebih  rinci,  yang  dimaksud dengan  “Pejabat  Daerah”  adalah  Pejabat  yang  kewenangannya  diperoleh  atas  dasar desentralisasi, bukan berdasar dekonsentrasi maupun membawa serta pejabat lain yang pengangkatannya  dilakukan  oleh  Gubernur,  Bupati/Walikota  berdasarkan  ketentuan perundang-undangan  daerah  dan  pengangkatan  tersebut  adalah  untuk  kepentingan pelayanan masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “Jangkauan Keputusan  berlaku  di  wilayah  yang  bersangkutan”  adalah  Keputusan  gubernur, bupati/walikota dan sebagainya yang kewenangannya diperoleh atas dasar desentralisasi.
Dalam konteks pasal 45A ayat 2 huruf c ini, ada tiga jenis keputusan, yakni (1) Keputusan Yang dapat diajukan Kasasi; (2) Keputusan yang tidak dapat diajukan Kasasi:
Pertama ;  Keputusan  yang  bisa  diajukan  Kasasi  adalah  apabila  materi  muatan  perkara tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan dekonsentrasi dalam rangka melaksanakan wewenang  pemerintah  pusat  maupun  apabila  Keputusan  pejabat  daerah  dalam  rangka tugas pembantuan ( Medebewind ), maka hal tersebut dapat diajukan Kasasi
Kedua ;  Keputusan  Yang  Tidak  Bisa  diajukan  Kasasi  adalah  Keputusan  TUN  berupa keputusan  Pejabat  Daerah  yang  materi  muatannya  sebagai  pelaksanaan  desentralisasi wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah (Biasanya diatur dalam Perda) maka hal tersebut tidak dapat diajukan Kasasi:
1. Keputusan pejabat daerah tersebut sebagai pelaksanaan desentralisasi wewenang akan tetapi jangkauan berlakunya meluas sampai ke luar wilayah kewenangannya (Melintas  masuk  teritorial  /  wilayah  kewenangan  pemerintah  pusat  atau kewenangan pemerintah daerah yang lain)
2.  Keputusan  Pejabat  Daerah  yang  bersifat derivatif (Turunan)  dari  peraturan  yang berlaku secara nasional sehingga jangkauan berlakunya keputusan TUN tersebut tidak hanya terbatas dalam wilayah daerah yang bersangkutan, akan tetapi sudah keluar  wilayah  daerah  tersebut,  dan  masih  ada  kaitan  dengan  peraturan  yang bersifat nasional
Prosedur Pembatasan Kasasi sendiri ada dua cara, yaitu :
1.  Apabila  sudah  pasti  keputusan  pejabat  daerah  tersebut  jangkauan  berlakunya hanya  di  wilayah  daerah  bersangkutan,  maka  Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  (PTUN)  dan  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  (PT.TUN) sebagai  pengadilan  tingkat  pertama,  atas  permohonan  pihak  yang  berperkara wajib menerbitkan surat keterangan disertai pertimbangan yang logis-yuridis yang menyatakan  terhadap  perkaranya  tidak  memenuhi  syarat-syarat  formal  untuk diajukan kasasi. Selanjutnya berkas perkaranya tidak dikirimkan ke MA.
Berdasarkan SEMA no. 6 tahun 2005 yang berisi Penjelasan tentang Ketentuan pasal 45A UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung; bahwa apabila ada perkara  tidak  memenuhi  syarat  formal  untuk  diajukan  kasasi  yang  dibuat  oleh Ketua  PTUN  atau  Ketua  PT  TUN  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama,  maka dituangkan dalam bentuk Surat keterangan dan Tidak dalam bentuk Penetapan, mengingat  hal  tersebut  hanya  merupakan  tindakan  administrasi  (manajemen peradilan) dan bukan tindakan yudisia
2.  Apabila pihak  yang  kalah atau  tidak puas dan  tetap tidak  menerima penjelasan tersebut, maka disarankan untuk Peninjauan Kembali (PK)
Perbedaan untuk kepentingan pencari keadilan hukum dalam proses peradilan di PTUN  yang  obyeknya  satu  sisi  masih  dibenarkan  untuk  kasasi  dan  sisi  lain mengenai  putusan  pejabat  daerah  tidak  dibenarkan  kasasi  menimbulkan permasalahan di bidang Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 1 dan 2 yang dijelaskan bahwa :
“ Setiap  orang  diakui  sebagai  manusia  pribadi  yang  berhak  menuntut  dan memperoleh  perlakuan serta  perlindungan  yang sama  sesuai  dengan  martabat kemanusiaannya di depan hukum. Serta setiap orang berhak mendapat bantuan yang adil dari Pengadilan yang obyektif dan tidak memihak .”
Ketentuan mengenai hak pencari keadilan yang diberikan suatu perlindungan persamaan dalam hukum tersebut jika dikaitkan lagi dengan ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 menjelaskan :
“ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan  pengadilan  membantu  mencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang  sederhana, cepat, biaya ringan .”
Jika kita perhatikan dari ketentuan dalam UU Kehakiman tersebut yang menganut asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan mengadili tidak membeda-bedakan orang,  sedangkan  dalam  UU  HAM  setiap  orang  memperoleh  perlakuan  yang  sama  di depan hukum dan wajib mendapatkan peradilan yang obyektif dan tidak berpihak, dengan adanya aturan dalan dua Undang-Undang tersebut diatas Pemerintah cukup respek dalam menerapkan  sisten  peradilan  dalam  lingkungan  perkara  Banding  di  PT.TUN  mengenai putusan akhir yang tidak dapat dimintakan kasasi meskipun obyeknya adalah mengenai
keputusan  pejabat  daerah  yang  jangkauan  berlakunya  di  wilayah  daerah  kekuasaan pejabat daerah tersebut.
Jangkauan berlakunya hukum dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu tempus , locus dan subyek yang dikenai ketentuan hukum. Jika mengacu pada locus atau tempat berlakunya putusan, ketentuan ini akan janggal sebab tidak semua ketentuan yang berlaku di daerah tertentu dikeluarkan  oleh  pejabat  di  daerah.  Dan  tidak  mungkin  pula  sebuah  ketetapan  pejabat daerah mengeluarkan ketetapan yang berlaku di daerah lain. Terkait dengan penjelasan diatas  mengenai  perbedaan perlakuan  UUMA terhadap  keputusan pejabat  daerah  yang tidak  bisa  di  kasasi  sementara  keputusan  pejabat  pusat  bisa  di  kasasi,  Akil  Mochtar menjelaskan bahwa ruang lingkup keputusan pejabat daerah hanya mengikat di daerah tersebut sehingga apabila terjadi kasasi terhadap keputusan pejabat daerah tersebut dan ditangani  oleh  Hakim  Agung  yang  berada  di  Pusat,  justru  akan  mempersulit  dan menghambat putusan karena kendala geografis. Berbeda dengan Hakim Tingkat Pertama dan  Tingkat  Banding  yang  memiliki  ruang  lebih  luas  untuk  meninjau  langsung  obyek (keputusan  pejabat  daerah)  yang  menjadi  sengketa  tersebut.  Sedangkan  Laica 5 menyatakan  bahwa  UUD  1945  menempatkan  desentralisasi  sebagai  bagian  bentuk negara ( staatsvorm ) yang berkonsentrasi pada penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah.  Dengan  delegasi  kewenangan  tersebut,  maka  hakikatnya pemerintah daerah harus menganggulangi kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perbuatan-perbuatan kasus TUN di daerahnya.
Kebijakan  pemerintah  dengan  menyatakan  pembatasan  kasasi  pada  perkara  putusan PTUN untuk tidak diajukan kasasi yang dicantumkan dalam Pasal 45 A Ayat 2 huruf C, mencerminkan  adanya  pergeseran  norma  peradilan  di  Indonesia  dari  penerapan  asas nasionalisasi  ke  arah  penerapan  asas  otonomisasi  yang  dilaksanakan  dengan menerapkan  obyek  perkara  terhadap  putusan  pejabat  daerah  yang  berlaku  diwilayah daerah tersebut. Namun kembali ke tujuan awal dilakukannya pembatasan kasasi adalah mewujudkan  asas  peradilan  dimana  tujuan  ini  akan  sangat  bermanfaat  bagi  pencari keadilan itu sendiri karena mereka akan memperoleh kepastian hukum dalam waktu lebih singkat, hanya melewati 2 Peradilan, yaitu Peradilan Tingkat Pertama dan Banding. 6
Pembatasan  permohonan  kasasi  untuk  keputusan  pejabat  pemerintah  yang  lingkup berlakunya  lokal  dinilai  tidak  adil  karena  ada  pembedaan  dengan  keputusan  pejabat pemerintah yang lingkup berlakunya nasional. Mengapa hanya keputusan pejabat daerah saja  yang  dibatas  sedangkan  keputusan  pejabat  pusat  bisa  dikasasi.  Menjawab pertanyaan  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa  upaya  hukum  telah  dijalankan  tanpa adanya hambatan dalam proses peradilan mulai dari pengadilan tata usaha Negara tingkat pertama  dan  pengadilan  tinggi  tata  usaha  Negara.  Rasa  keadilan  yang  tidak  diperoleh bukanlah suatu masalah konstitusional namun hanya masalah penerapan atau pelaksaan suatu  peraturan  perundang-undangan  karena  pertanyaan  tentang  ketidakadilan  akan muncul  jika  putusan  sebagai  bentuk  penerapan  peraturan  perundang-undangan  tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak yang berperkara.
5 Laica Marzuki, salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi RI dalam Uji Materiil UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 di Jakarta, tanggal 21 November 2007
6 Wawancara pribadi dengan Panitera Pengganti di PTUN Semarang, Bapak Sapta Hantana, SH.MH. ,pada tanggal 16  Juli 2020
Pembatasan  permohonan  kasasi  dilakukan  berdasarkan  Pasal  131  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  berbunyi, ayat (1), “terhadap putusan tingkat terakhir, pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung. Ayat (2), “acara pemeriksaan kasasi sebagaimana yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  menurut  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi,  “pemeriksaan  kasasi  untuk  perkara  yang  diputus  oleh  pengadilan  lingkungan peradilan  agama  atau  yang  diputus  oleh  pengadilan  lingkungan  peradilan  tata  usaha Negara  dilakukan  menurut  ketentuan undang-undang  ini”. Sehingga  sudah  sangat  jelas bahwa  pemeriksaan  kasasi  dilakukan  menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung juncto Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung.
Pada  dasarnya, permasalahan  yang  cukup  mendapat sorotan  masyarakat  terhadap  MA adalah  masalah  lamanya  proses  penyelesaian  perkara.  Hal  tersebut  salah  satunya disebabkan  karena  banyak  perkara-perkara  yang  menumpuk  ( backlog )  di  MA  yang merupakan  akumulasi  dari  sisa-sisa  perkara  yang  belum  diputus  pada  tahun-tahun sebelumnya  sehingga  akan  berdampak  pada  penciptaan  kepastian  hukum  dimana dibutuhkan  waktu  cukup  panjang  yang  justru  akan  merugikan  pihak  pencari  keadilan. Waktu  rata-rata  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  perkara  dari  tingkat  pertama sampai  dengan  kasasi  adalah  7  –  12  tahun. 7 Dan  waktu  terlama  ada  pada  proses pemeriksaan di MA. Lambatnya proses penyelesaian perkara ini menyebabkan asas “ the speedy administration of justice ” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 14 tahun 1970 yaitu “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.
Selain  alasan backlog di  MA,  ketentuan  pembatasan  kasasi  justru  dianggap  paling mendukung tercapainya asas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bukan bermaksud  untuk  menghilangkan  hak  penegakan  hukum  dan  rasa  keadilan  seseorang atau  pemohon.  Ketentuan  ini  juga  ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas  putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang adil sesuai dengan nilai-nilai hukum dan  keadilan  masyarakat.  Pembatasan  kasasi  diperlukan  juga  agar  putusan  ini  bisa dilaksanakan    secepatnya,  agar  para  pihak  dapat  memperoleh  kepastian  hukum  dalam penyelesaian  sengketanya  karena  telah  memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding. Kalau sampai ke MA acapkali putusannya baru terbit setelah bertahun-tahun, sementara kepala daerah yang menerbitkan keputusan itu sudah ganti. Akibatnya putusan itu tidak berdaya guna.
Dari  berbagai  persoalan  yang  sering  muncul  dalam  penyelenggaraan  Peradilan  TUN, diantaranya proses persidangan yang memerlukan waktu relatif cukup panjang dari PTUN, PT.TUN, hingga MARI baik pemeriksaan Kasasi maupun Peninjauan Kembali yang tidak jarang  baru  dapat  selesai  setelah  bertahun-tahun,  sementara  pada  sisi  lain  roda pemerintahan harus tetap berjalan agar tidak menghambat pelayanan masyarakat dalam
7 M. Yahya Harahap, 2008, “ Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa ” yang dikutif dari Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI, hlm. 161.
pembangunan,  sehingga  proses  yang  berkepanjangan  tersebut  secara  otomatis menghambat pelayanan pada masyarakat.
Di bawah ini dapat dilihat data pengajuan perkara pada tingkat kasasi dan PK sebelum dan sesudah  berlakunya  ketentuan  Pasal  45A  ayat  (2)  huruf  C  UUMA  tentang  pembatasan Kasasi untuk sengketa TUN (Tabel 1).
Dari data diatas, khususnya kasus dengan obyek sengketa perijinan terkait erat dengan pembatasan kasasi karena ruang lingkupnya hanya bersifat lokal. Sebelum diberlakukan pembatasan  kasasi  untuk  sengketa  TUN,  kasus  dengan  obyek  sengketa  perburuhan mengajukan  upaya  kasasi  jika  ada  pihak  yang  berperkara  merasa  tidak  puas  dengan putusan majelis hakim pada tingkat banding.  Setelah diberlakukan pembatasan kasasi, terlihat  pada  data  perkara  kasasi  tabel.  1    tidak  ada  kasus  dengan  obyek  sengketa perburuhan mengajukan kasasi.  Hal ini menggambarkan bahwa efektivitas Pasal 45A ayat (2) huruf C tersebut berhasil, terutama untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk ke MA walaupun secara jumlah tidak banyak dibandingkan dengan perkara pidana/perdata. Namun  perlu  dipertimbangkan  bahwa  suatu  usaha  harus  dimulai  dari  hal  kecil  untuk nantinya mendapatkan hasil yang maksimal.
Salah satu syarat/alasan mengajukan permohonan PK yang diatur dalam Pasal 67 huruf b UUMA adalah “apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara tidak dapat ditemukan” atau bisa dikatakan dengan lebih sederhana “ditemukan bukti baru ( novum )”. Untuk menemukan bukti baru yang terkait dengan  perijinan  dinilai  cukup  sulit  karena  biasanya  semua  bukti  sudah  diajukan  pada upaya  hukum  sebelumnya.  Hal  inilah  yang  membuat  perkara  dengan  kasus  perijinan jarang bahkan dalam kurun waktu lama tidak ada yang mengajukan permohonan PK Tabel
2  Pada  dasarnya  mereka  mau  menerima  putusan  pengadilan  walaupun  hasilnya  tidak sesuai dengan harapan karena perkara perijinan sangat terkait dengan masa jabatan. 8 Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di MA dapat dilihat dalam Tabel 3 di bawah ini :
Namun yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah mengapa antara penegak hukum (Hakim, Jaksa dan Pengacara) kadangkala berselisih paham tentang patokan apa yang harus  dipergunakan  untuk  menentukan  ‘hukum  apa  yang  relevan  bagi  suatu  kasus’. Mereka kadangkala tidak sepakat tentang apakah dasar hukum dalam suatu kasus tertentu telah terpenuhi atau tidak. Perselisihan ini disebut ketidaksepakatan teoritis tentang hukum dan  perbedaan  pendapat  tentang  apa  yang  sesungguhnya  menjadi  konsep  hukum berkenaan dengan kompensasi itu, karena mereka tidak sepakat apakah undang-undang atau putusan Hakim telah secara tuntas menelaah dasar hukum yang relevan. Perselisihan ini disebut perselisihan empiris tentang hukum, yaitu perbedaan pendapat tentang kata- kata apa yang sebenarnya tercantum dalam undang-undang dengan cara sama mereka tidak sepakat tentang jumlah fakta lain.
Adanya perbedaan antara penegak hukum disebabkan karena ketika mereka tampaknya secara  teoritis  bersengketa  tentang  apa  sebenarnya  hukum  itu  seharusnya.  Persoalan sebenarnya tidak lebih tentang soal moralitas dan pentaatan cermat, bukan tentang konsep hukum itu sendiri. Opini populer dalam masyarakat bahwa Hakim-Hakim dalam mengambil keputusan  harus  mengikuti  hukum  ketimbang  mencoba  mengembangkan  hukum  yang sudah ada. Sayangnya ada beberapa Hakim tidak menerima batasan yang bijak ini dan secara sembunyi-sembunyi atau justru terang-terangan mereka membengkokkan hukum demi tujuan--tujuan penguasa atau kepentingan mereka sendiri.
Dalam setiap sengketa, keadilan merupakan suatu nilai yang bersifat relatif dan subyektif. Bahkan  keadilan disebutkan  secara  jelas  dengan  istilah  “rasa  keadilan”. 9 Rasa  keadilan dikatakan bersifat relatif karena memang tidak ada tolak ukur yang bersifat absolute dan universal.  Dikatakan  subyektif  karena  rasa  keadilan  seseorang  selalu  berbeda  dengan rasa keadilan orang lain karena setiap orang memiliki rasa keadilannya sendiri-sendiri yang
8 Pendapat Bapak Rony Sulistyono, SH . MH. sebagai Panitera Pengganti di PTUN Semarang, yang diperoleh melalui wawancara pribadi. pada tanggal 16  Juli 2020.
9 Faturrahman, 2001, Keadilan dalam Perspektif Psikologi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 41.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 18,No 1 (2021) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
belum tentu sama dengan rasa keadilan orang lain. Demikian pula dalam suatu sengketa, penggugat dan tergugat masing-masing mempunyai rasa keadilannya sendiri-sendiri dan rasa keadilan penggugat belum tentu sama dengan rasa keadilan tergugat. Oleh sebab itu, agar  rasa  keadilan  itu  dapat  diterima  secara  bersama-sama  antara  penggugat  dan tergugat,  maka  putusan  yang  baik  adalah  putusan  yang  dapat  menampung  dan menyatukan  rasa  keadilan  secara  intersubyektif  antara  penggugat  dan  tergugat.  Hal  ini sangat  tergantung  pada  teknik  dan  seni  bagaimana  menegakkan  hukum  dan  keadilan dalam setiap penyelesaian sengketa di pengadilan. 10
Hal  tersebut  terkait  dengan  proses  pembentukan  suatu  norma  ( legislasi )  dimana  harus diperhatikan  tiga  aspek,  yaitu  aspek  keadilan  ( gerechtigkeit ),  aspek  kepastian  hukum ( rechtszekerheit ), dan aspek kemanfaatan ( zweckmassigkeit ). Ketiga aspek tersebut tidak selalu sejalan.
b.  Hambatan  Yang  Timbul  Dalam  Pelaksanaan  Pembatasan  Kasasi  serta  Langkah- Langkah Untuk Mengatasinya.
Dalam  proses  penyelesaian  Sengketa  TUN  dengan  sistem  dua  tingkat  dengan pembatasan  kasasi  akan  muncul  dampak  negatif  atau  hambatan-hambatan  baik  dari pembuat  putusan  pengadilan  (Hakim)  maupun  penerima  putusan  (pihak  yang berperkara/pihak pencari keadilan). Kendala-kendala tersebut antara lain :
1.  Mengurangi kesempatan pihak yang bersengketa untuk mendapatkan upaya hukum yang lebih tinggi.
Bagi  pencari  keadilan  yang  gugatannya  dikalahkan  hal  ini  akan  menimbulkan  rasa ketidakadilan  karena  tujuannya  menggugat  ke  Pengadilan  supaya  Keputusan  TUN yang digugat itu dibatalkan, sehingga dia kehilangan kesempatan mengajukan Upaya Hukum di Pengadilan yang lebih tinggi.
2.  Kepastian hukum terhadap perselisihan Sengketa TUN tidak dapat diperoleh dalam waktu yang cepat (lebih efisien)
Jika mengajukan upaya hukum kasasi, kepastian hukum akan diperoleh dalam waktu yang relatif lama mengingat banyaknya perkara yang mengajukan permohonan kasasi di  Mahkamah  Agung.  Jika  dibandingkan  dengan  proses  peradilan  dua  tingkat  saja (tingkat pertama dan banding) maka diharapkan dalam waktu 6 (enam) bulan sudah ada  Putusan  yang  bersifat  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ).  Sehingga  baik  pihak Penggugat  maupun  pihak  Tergugat  dapat  segera  merealisasikan  isi  Putusan Pengadilan (lebih efektif) dan dapat menciptakan Peradilan yang cepat, sederhana, dan  biaya  ringan  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  5  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sebagai  negara  dalam  prinsip  “ The  Modern  Welfare  State ”,  negara  sebagai  pelayan masyarakat mempunyai kewajiban memberikan pelayanan hukum yang efisisen dan efektif terhadap  warganya  termasuk  sengketa  antara  warga  dengan  para  pejabat pemerintahannya. Dalam kasus apapun, pihak yang kalah selalu berusaha mencari celah
10 A. Mukti Arto, 2001 Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Perkara Perdata di Indonesia , Pustaka Pelajar ar, Yogyakarta, , Hlm. 149
atau  cara  untuk  mengajukan  keberatan  atas  putusan  pengadilan.  Namun  dalam prakteknya, pihak yang memenangkan perkarapun bisa mengajukan banding atau kasasi atau PK jika materi gugatannya hanya dikabulkan sebagian.
3.  Penyelenggaraan pemerintahan dapat terganggu karena setiap keputusan yang disengketakan tidak dapat segera dilaksanakan atau dibatalkan.
4.  Melahirkan  arogansi  Hakim-Hakim  Tingkat Pengadilan  Tinggi  yang  mempunyai Integritas rendah, karena sebagai Pejabat yang memutus tingkat terakhir.
5.  Dapat melukai rasa keadilan, apabila diputus oleh Hakim yang tidak profesional dan kurang pengalaman.
Dampak  negatif/hambatan-hambatan  tersebut  sudah  barang  tentu  harus  diatasi,  antara lain dengan :
a)  Pemberian pengertian / sosialisasi tentang tujuan proses penyelesaian sengketa dua tingkat kepada masyarakat sebagai pencari keadilan sehingga pada akhirnya akan diperoleh pemahaman secara menyeluruh.
b)  Kepada  Hakim-Hakim  harus  selalu  diberikan  kesempatan  untuk  peningkatan profesionalismenya  baik  melalui  pendidikan  persenjangan  atau  pelatihan, disamping  itu  pemberian  sanksi  yang  tegas  terhadap  Hakim  yang  mempunyai integritas rendah juga sangat penting agar dapat memutus dengan arif dan penuh rasa keadilan
c)   Tidak  kalah  pentingnya  juga  adalah  peningkatan  kesejahteraan bagi  Hakim  itu sendiri  baik  melalui  gaji  maupun  fasilitas  yang  dapat  memberi  respon  positif karena hal tersebut dapat mendorong Hakim untuk bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dalam  konteks  pasal  45A  ayat  2  huruf  c  ini,  ada  tiga  jenis  keputusan,  yakni  : Pertama ; Keputusan  Yang  Bisa  diajukan  Kasasi  adalah  apabila  materi  muatan  perkara  tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan dekonsentrasi dalam rangka melaksanakan wewenang pemerintah  pusat,  apabila  keputusan  pejabat  daerah  dalam  rangka  tugas  pembantuan ( Medebewind ), maka hal tersebut dapat diajukan Kasasi. Kedua ; Keputusan Yang Tidak Bisa diajukan  Kasasi  adalah  Keputusan  TUN  berupa  keputusan  Pejabat  Daerah  yang  materi muatannya sebagai pelaksanaan desentralisasi wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah (Biasanya diatur dalam Perda) maka hal tersebut tidak dapat diajukan Kasasi.  Keputusan pejabat daerah tersebut sebagai pelaksanaan desentralisasi wewenang akan tetapi jangkauan berlakunya meluas sampai ke luar wilayah kewenangannya (Melintas masuk  teritorial  /  wilayah  kewenangan  pemerintah  pusat  atau  kewenangan  pemerintah daerah yang lain), Keputusan Pejabat Daerah yang bersifat derivatif (Turunan) dari peraturan yang berlaku secara nasional sehingga jangkauan berlakunya keputusan TUN tersebut tidak hanya terbatas dalam wilayah daerah yang bersangkutan, akan tetapi sudah keluar wilayah daerah tersebut, dan masih ada kaitan dengan peraturan yang bersifat nasional. Alasan Pembatasan permohonan upaya kasasi antara lain :
a)  Lamanya  proses  penyelesaian  perkara  yang  disebabkan  karena  banyak perkara-perkara yang menumpuk ( backlog ) di MA yang merupakan akumulasi dari  sisa-sisa  perkara  yang  belum  diputus  pada  tahun-tahun  sebelumnya sehingga  akan  berdampak  pada  penciptaan  kepastian  hukum  dimana dibutuhkan waktu cukup panjang yang justru akan merugikan pihak pencari keadilan.
b)  Ketentuan pembatasan kasasi justru dianggap paling mendukung tercapainya asas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bukan bermaksud untuk  menghilangkan  hak  penegakan  hukum  dan  rasa  keadilan  seseorang atau pemohon.
c)  Ketentuan pembatasan kasasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang adil sesuai dengan nilai- nilai hukum dan keadilan masyarakat.
Dilihat  dari  dasar  pemikiran  yuridis  yaitu  dalam  merumuskan  norma  undang-undang sebagaimana yang dianut di Indonesia pada khususnya dan di negara-negara civil law pada umumnya,  yaitu  :  Pengadilan  tingkat  kasasi  pada  hakikatnya  hanya  bertugas  menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat banding telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa kongkret tertentu. Oleh karena itu, pengadilan tingkat kasasi pada hakikatnya adalah semata-mata judex juris.
Hukum berkeadilan merupakan sistem, maka upaya untuk mewujudkannya merupakan kerja keras kita semua, masing-masing aparat penegak hukum harus mempunyai tekad yang sama untuk menegakan hukum dan keadilan, tumbuhnya tekad ini sebagai upaya membangun visi penegakan hukum yang sama diantara aparat penegak hukum sehingga terdapat satu gerak langkah  dan  sikap  dalam  upaya  menciptakan  keadilan.  Terwujudnya  keadilan  yang  adil adalah suatu pekerjaan yang tidak gampang, karena terhadap putusan yang telah dijatuhkan adalah adil  bagi  seseorang  belum  tentu  adil  bagi  orang  lain.  Mewujudkan  keadilan adalah mewujudkan cita-cita yang abstrak kedalam peristiwa yang kongkrit.
Hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian Sengketa TUN dengan sistem dua tingkat (pembatasan kasasi) antara lain :
a. Mengurangi kesempatan pihak yang bersengketa untuk mendapatkan upaya hukum yang lebih tinggi.
b. Kepastian hukum terhadap perselisihan Sengketa TUN tidak dapat diperoleh dalam waktu yang cepat (lebih efisien)
c. Penyelenggaraan  pemerintahan  dapat  terganggu  karena  setiap  keputusan  yang disengketakan tidak dapat segera dilaksanakan atau dibatalkan.
d. Melahirkan  arogansi  Hakim-Hakim  Tingkat  Pengadilan  Tinggi  yang  mempunyai Integritas rendah, karena sebagai Pejabat yang memutus tingkat terakhir.
e. Dapat melukai rasa keadilan, apabila diputus oleh Hakim yang tidak profesional dan kurang pengalaman.

## Saran
1.  Diperlukan  perhatian  dalam  memahami  dan  menyikapi  pasal  45A  ayat  (2)  huruf  C, karena  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  TUN  di  daerah
belum  tentu  ruang  lingkupnya  berlaku  hanya  di  daerah  tersebut.  Bila  dampak berlakunya bersifat nasional maka tidak termasuk dalam pasal 45A ayat (2) huruf C.
2.  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  tujuan  hukum  dapat  menghambat penegakan hukum itu sendiri sehingga dengan memberikan pandangan dan penerapan hukum yang sama akan menunjang terciptanya hukum yang berkeadilan.
3.  Daya tangkap atau pemahaman masyarakat akan ketentuan dalam suatu Pasal akan memeprngaruhi  efektifitas  ketentuan  tersebut  sehingga  penjelasan  dalam  pasal tersebut harus dijabarkan dengan jelas dan detail.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.  Mukti  Arto,2001, Mencari  Keadilan  Kritik  dan  Solusi  Terhadap  Perkara  Perdata  di Indonesia , Pustaka Pelajar ar, Yogyakarta,
Amir Syarifuddin, 2001, Ilmu Ushul Fiqh Jilid 2 , Logos, Jakarta.
Bagir  Manan,  2004, Sistem  Peradilan  Berwibawa  (Suatu  Pencarian) ,  Mahkamah  Agung Republik Indonesia, Jakarta.
Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , UII Press, Yogyakarta.
Daniel  S.  Lev,  1980,  Islamic Courts  in  Indonesia  Study  in  The  Political  Basses  of  Legal Institutions , alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Intermasa, Jakarta, Cet. Pertama.
Diana Halim Koentjoro, 2004, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Bogor.
Faturrahman, 2001, Keadilan dalam Perspektif Psikologi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Frans Magnis Suseno, 1997, Mencari Sosok Demokrasi : Sebuah Telaah Filosofis , Gramedia, Jakarta.
Hans Kelsen, 2007, General Theory of Law and State , Bee Media Indonesia, Jakarta.
Hasbi Ash Shiddieqy, 1970, Sejarah Peradilan Islam , Bulan Bintang, Jakarta.
Inu Kencana Syafiie, 2001, Pengantar Ilmu Pemerintahan , Refika Aditama, Bandung.
Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah , Alumni, Bandung, hlm. 209.
Lexy J. Moleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif , PT. Remaja Pusdakarya, Bandung.
Lutfi Effendi, , 2004, Pokok-Pokok Hukum Administrasi , Bayumedia, Malang.
Mahkamah Agung RI, 2003, Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia , Dimensi, Jakarta.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 18,No 1 (2021) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Miriam Budiardjo, 2000, Dasar-dasar Ilmu Politik , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
M. Yahya Harahap, 2008, “ Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa ” yang dikutif dari Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI
Muchsan, 2000, Sistem Pengawasan TerhadapPerbuatan Aparat Pemerintah dan Pengadilan Tata Usaha Negara DI Indonesia , Liberty, Yogyakarta.
Muhammad Tahir Azhari, 1992, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Bulan Bintang, Jakarta.
Panggabean, P. Henry, 2001, Fungsi Mahkamah Agung dalam Politik Sehari-hari , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu , Surabaya,
Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
Siahaan  O.  Lintong,  2005, Prospek  PTUN  Sebagai  Pranata  Penyelesaian  Sengketa Adminstrasi Indonesia  :  Studi  Tentang  Keberadaan  PTUN  Selama  Satu  Dasa  Warsa 1991-2001 , Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta.
Solly Lubis, 2002, Hukum Tata Negara , Penerbit Mandar Maju, Bandung.
Syahran Basah, 1992, Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara , Alumni, Bandung.
Tjandra W. Irawan, 1996, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , UAJY, Yogyakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Negara  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  dan Amandemennya.
_____________________  ,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1985  Nomor  73,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.
_____________________  ,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1986  Nomor  77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.
_____________________  ,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
_____________________  ,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004  Nomor  8,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
_____________________ , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  9,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4359.
_____________________ , Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  35,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43680
_____________________ , Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor 35,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43680.