## PPh PASAL 2{ DTTUNJANG ATAU DITANGGUNG  ?

## Oleh : LusY Suprajadil
Abstnct: tncorr:e Ax aft. 21 is a witholdirp incorne tax law based on any kind of income, received  by a petaan. lnqme tax art. 21 is regulated in &tail by Diraclar Genenl of Taxes  Decree Dipwur Jendenl  Pajak) No.KEP-281/P,J/1998 datd 28 December  1998.  This paper witl cnnparc hwt 'tax income art. 21 allatarrce' or tax incone afi 21 paftl by tfn 'eiptolpe/empioyer an inf,uene tfrc employee (take  horrc  pay), the employer (incorre datement) and the govemfilenf  (sfaia inconp)
Pendahuluan Pegawai yang  bekerja di suatu perusahaan dengan penghasilan di atas PTKP (penghasilin tidak  kena paiak), atas p€nghasilan  tefls€but akan dikenakan Pajak Penghasilan  Pasal 21 (PPh pasal2l) dimana pajak tersebut  akan dibebankan  (dipobngkan) dari penghasifan pegawai  yang  pada akhimya akan mengurangi besamya bke tpnn pay (penghasilan bersih setelah potongan-potongan yang dapat dibawa  pulang).  Umumnya PPh pasal 21 ditanggung oleh pegawai, namun sebenamya ada altematif lain mengenai PPh pasal2l yaitu PPh pasal2l ditunjang oleh pemberi kerja atau ditanggur€ oleh pemberi kerja yang masing-masing  mempunyai  dampak  yang berbe<la baik bagi  pegauai,  pemberi kerja sefaku  pemotong  PPh pasal2l atau pemerintah.
Bagi pegnwai jelas akan menguntungkan apabila take home pay nya sebesar mungkin, sedangkan  bagi pemberi keria selaku pemotong pajak akan mencari altematif yarXg pafing  menguntungkan  sebisa mungkin tidak dirugikan karena  beban PPh pasal 21 atau dengan kata lain kalaupun harus menanggung PPh  pasal 21, beban  tersebut dapat mengurangi  laba fiskal. Pemerintah jelas akan mengharapkan  apabila  dipilih  altematif yang menghasilkan penerimaan ke kas negara sebesar mungkin.
PPh Pasal2l penghasilan  sehubungah dergan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang difakukan ofeh Wajib  Pajak  orang pribadi  yang disingkat PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 adalah  pajak atas penghasilan  berupa  gaji, upah,  horprarium,  tunjangan,  dan pembayaran lain &ngan nama  apapun sehubungan dengan pekerjaan{abatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam  pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang rn.10  tahun 1994.
Pehrnjuk  pelaksanaan  pemotongan,  penyetor€n, dan pelaporan pajak penghasihn pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerJaan, jasa, dan kegiatan orang  pribadi diatur dalam Kepuhrsan  Direktur Jenderal Pajak No. KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998.
Potongnn PPtr pasal 21 dilakukan tefiadap orang  pribadiwajib  pajak  dalam negeri. Pemotongan  pajak dilakukan oloh  pemberi (pembayar)  penghasilan setiap  bulan.  Jumlah
t Dosen  t€tap Fatsltas Ekonomi Universitas Katolik Parahyanga4  prryajar nuta lsrliah Ferpjafan
BINA EKONOMI / Agusns / 1999
yang dipotong  pajak setiap bulan  merupakan jumlah  penghasilan  bruto  setelah dikurangi -Oiaia jdOaan aEir Oiaya pensiun.  Besamya  biaya  jabatan atau biaya ponsiun  adalah 5olo dari penghasilan bruto dengan batiasan rnaksimum yang ditetrapkan oleh Menteri Keuangan. ferafniiOitetapkan dalam-KEP-2}1tPJt1g}8  tanggal 28 Desember  1998,  besamya biaya jabdan dan biaya pensiun  maksimum  masing-masing Rp 108.000  sebulan  (Rp 1.296.000 setahun) dan Rp 36.000 sebulan (Rp a32.000 setahun). Juga ditetapkan mengenai besamya PTKP  yang berlaku  sejak  tanggal  1 Januari 1999,  yaitu (a) Rp 2.880.000  untuk diri wajib pajak, (b) Rp 1.440.000  tambahan untuk wajib pajak  kawin, (c) Rp 2.880.000 tambahan unhrk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, (d) Rp 1.440.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga maksimal  3 orang.
Sesuaidengan  ketentuan pasal21, selain potongan pajak yang merupakan  pungutan pendahufuan (prcvisionalwitholding fax) terdapat potongan pajak  yang  bersifat  final.
a. Penghitungan  PFh  pasal21
Dalam tahun berjalan, pemotongan  dan penyetoran PPh pasal2l dapat  diilustnasikan sebagaiberikut:
Rahadian  adalah  seorang  pegawai  pada PT.$inar Bintang  dengan  gaji sebesar Rp 1.200.000 sebulan. Rahadian telah menikah dan mempunyai  3 orang anak. PT Sinar  Bintang mengikuti progam jamsostek.  Premi asuransi  kecelakaan kerja dan premi asuransi  kematian  masing-masing  sebesar  Rp 25.@0 dan Rp 20.000 setiap bulan  dibayar oleh pemberi  kerja.
Disamping  itu perusahaan juga membayar  iuran THT sebesar Rp 12.000  setiap  bulan dan Rahadian  membayar  iuran pensiun  sebesar Rp 12.000  sebulan  kepada  dana pensiun yang  pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan  dan  iuran THT sebesar Rp 10.000.
Besamya PPh pasal  21 terutang dan besamya  take honre pay, apabila:
1. Rahadian diberi tunjangan pajak sebesar Rp 10.000 sebulan 2. Pph yang terutang atas gajitersebut ditanggung oleh pemberi keria. 3. Pph yang  terutrang  atas gajitersebut ditanggung oleh  pegau/ai.
Iuran Pensiun  dan luran THT: luran THT  yang dibayar oleh PT.Sinar Bintang  sebesar Rp 12.000  tidak menambah penghasilan  Rahadian  (KEP-281/PJ/1998  pasal 7 huruf c). Namun  bagi  PT.Sinar Bintang iuran  THT tersebut boleh dibebankan sebagaibiaya (Pasal6  ayat (1) huruf c UU no.10 tahun 1994 mengenai  Pajak  Penghasilan).
Sedangkan iuran pensiun dan iuran THT masing-masing sebesar Rp 12.000 dan Rp 10.000 boleh  dikurangkan dalam menghitung  Penghasilan  Neto (KEP-281IPJ/1998  bab lV pasal I ayat (1) huruf  b).
Dengan kata lain pengenaan  PPh atas iuran THT dikenakan  tidak  pada saat iuran THT  dibayarkan  kepada dana pensiun, tapi nanti  saat diterimanya  uang tebusan  THT oleh Rahadian (KEP-281/PJ/1998 bab lll pasal 5 ayat (1) huruf d).

## Preml asuranel:
Premi asuransi keelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp 25.000 dan Rp 20,000 yang dibayar oleh pemberi kerja  akan menambah penghasilan  Rahadian (KEPAilFJ/1998 bab llf pasal  5 ayat (1) huruf a) dan merupakan biaya bagi PT.Sinar Bintang dalam menghitung Penghasilan Neto (Pasal9  ayat (1,2) huruf  d UU no.10 tahun 1994 mengenai Pajak  Penghasilan).
BINA EKONOMI / Agustus i 1999
40
Jika misalnya'  Rahadian juga membayar sendiri  premi"asuransi  kesehatan maka premi  asuransi  kesehatan  yang  dibayar sendiri  oleh pegawai.tidak diperkenankan sebagni pongufttng dalam merghitung Penghasilan Neb {Pasal 9 ayat (1,2, huruf d UU no.10 tahun 1 S4 mengenai  Pajak  Penghasilan).
Dengan kata  lain pengenean  PPh atas  premi  asuransi  kesehatan,  kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiwya dikenakan saat dibayarkannya premi, dan apabila diperoleh penggantian/pembayaran klaim dari perusafnan asuransi kepada orang pribadi sefiubungan dengan  asuransi  kesehatan,  kecelal€an,  iiwa, dwiguna dan beasiwa  tidak  dikenakan  PPh (Pasal  4 ayat  (3) huruf e UU no.10 tahun 1994 mergenai Pajak Penghasilan) Hasil penghitun PPh 21i Gajisebulan Tunjangan pajak
Premi  azuransi kecelakaan keria
Premi  asuransi  kematian Penghasilan bruto sebulan Pengurangan: 1. Biaya jabatan 5%
2. luran pensiun 3. luran THT
Penghasilan neto sehrlan
Penghasilan neto setahun
3. PTKP untukWP sendiri
Rp 2.880.000 a. b. tambahan karena menikah 1.440.000 c.tambahan untuk 3 orang anak 4.320.00Q
Penghasilan Kena Pajak PPh pasal 21 setahun :1OYo
PPh pasal21 sebulan :
PPh pasal 21
Dituniano
Rp 1.200.000 10.000 25.000
, _ 20,000 Rp 1.2s5-00O 62.750 12-000 10.000 Rp 84.750
Rp 1.170250 Rp 14.043.00O Ro 8.640.000 Rp 5.403.000 Rp 54O.3Oo Rp 45.025 PPh  pasal 21 Ditanoouno Rp 1.200.000 25.000 20.mo Rp 1.245.000 62.250 12.000 10.000 Rp 84.250 Rp 1.160.750
Rp 13.929.000
Rp 8.640.000 Rp 5.289.o00
Rp 528;900
Rp U.O75
a.1. PFh pasal21 ditunjang . Dalam hal kepada -pegawai diberikan flrnjangan p{ak, maka hrnjangan pajak tersebut  merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan  kepada penghasilan yar€ diterimanya.
Selisih pajak  terutang dengan tunjangan pajak adalah Rp 45.025 - Rp 10.([0 = Rp 35.025: r dapat  ditanggung oleh pegawai tersebut yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yarp bersangkutan atau o ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong paFk.
BINA EKONOMI /Agustus i 1999
Apabila  selisih  sebesar Rp 35.025 tersebut  ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung  Penghasilan Kena Pajak  (PKP)  pemberi  kerja/pemotong pajak
a.2. PPh pasal21  ditanggung pemberi kerja
Dalam hal PPh pasal 21 atas gajipegawaiditanggung  oleh pemberi kerja, pajak  yang ditanggung pemberi kerja  tersebut termasuk dalam  pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam  KEP 281lPJl1998,  pasal 7 huruf e dan  tidak merupakan  penghasilan bagi pegawai  yang  bersangkutan.
PPh pasal 21 sebesar Rp 44.075 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah  sebesar Rp 44.075 tidak boleh mengurangi PKP dari pemberi kerja dan tidak dikenakan  pajak kepada Rahadian sebagai Wajib Pajak PPh pasal21. Namun apabila  pemberi kerja bukan Wajib Pajak atau bukan  Pemerintah seperti halnya organisasi  intemasional  yang ditentukan  oleh Menteri  Keuargan,  maka kenikmatan berupa  pajak ditambahtcan ke dalam penghasilan  dari pegawai  yang bersangkutan.  Hal ini akan menimbutkan penghitungan  ufang secam terus menerus  atas PPh  pasal 21 terutang apabila penghitungan PPh pasal 21 dilakukan secara manual, lain halnya apabila penghitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan prognam komputer dapat dihitung sedemikian rupa  sehingga  besamya tunjangan pajak dengan  PPh  pasal 21 yang terutang angkanya akan  sama  besar.
a.3. PPh pasal21  ditanggung pegawai Besamya PPh pasal 21 terutang apabila ditanggung  pegawai adalah sama  besar apabita PPh pasal 21 ditanggung  pemberi  kerja.  PPh pasal 21 ditanggung  pegawai akan memperkecil  take homepaypegawai dan tidak mempengaruhirugi laba fiskal pemberi  kerja.
a.4. Take Home  Pay:
PPh Ditunianq
Selisih  paiak ter- Selisih  pajak ter-
utang clengan utang dengan tunjangan pajak tunjangan pajak Rp35.025 ditangr Rp35.025  ditang- gung  oleh pega- gung oleh pem- wai beri  kerja (1) (2)
PPh Ditanoounq PPh clitang- PPh clitang- gung oleh pe- gung  oleh gawai pemberi  keria (3) (4)
Penghasilan bruto  sebulan
Dikurangi: luran  pensiun
luran THT
Dikurangi:  PPh pasal21
Tdre Eome Pay Rp 1.255.000 12.000 10.000 Rpl.233.000
45.O28
Rp l.ltl'/.975 Rp 1.255.000 12.000 10.000 Rp 1.233.000 10.000 Rp 1.223.fi10 Rp 1.245.000 12.000 10.000 Rp 1.223.000 44.O75 Rp 1.178.925 Rp 1.245.000 12.000 10.000
Rp 1.223.000
RD 1.28.m0
BINA EKONOMI / Agtstus / 1999
Bebe6pa jenis potoqan yilg 'dilahrkan tefiadap  gaji, selain paiak penghasilan, juga  iuran'pensiun, iunan THT, atzu astek. Psbngan itu biasanya  dilakukan  sekaligus  oleh perusahaan dan kemudian disetorkan ke kasnegam atau bmpat lain  yang  ditunjuk.
b. Akuntansi  PPh Pasal 21
PPh  pasal 21 yangdipotong  oleh pernberi kerja biasanya  merupakan beban pegnrai dan akan mengurangi besamya take hanp pay. Apabifa demikian PPh pasal 21 tidak mempeng ruhi laba operasi  perusahaan  karena PPh pasal 21 dipotong atau dbmbil dari bagian  geilrupah yarg dibayarkan.  Walaupun  dEmikian  pencatatan  tetap diperlukan wrtuk mencatat Piutang  PPh pasal2l atau Hutang  PPh pasal21. Lain halnya apabila pegauai diOsri tuniarlgan PPh atau PPh nya ditanggung  oleh pemberi  keria,  hal iniakan nrcmperqanfiil$a operasi perusahaan. Untuk mengilustrasikan akuntansi PPh  pasal 21, penulis menggunakan  contoh perhitungan diatas (ilusfrasi Rahadian dan P-I.Sinar Bintang)
lffFr|tta pemhyann gaJt fitakulrrrn ffip bnggal 6 butan brtkutnya dan pph pasat 2l dttor fe lGs llegpra sedap  taneeal lO bulan bertkuhyaj
b.1. PPh paral21 ditunjang
Tunjangan  PPh termasuk dalam pergertbn penghasilan  (UU  PPh no.1ol19&f pasat 4(1)) dengan demikian bagi pemberi penghasilan  merupal€n:pengurang dalam  menghitung laba rugi fiskal.  Selisih antana tunjangan  PPh  dsngan  PPtt tsrutang dapat ditarggnrng obfr pegantai atau ditanggurg oleh pemberi: keda.  Apabila diHrggurg  oleh pemberi- keda lermasld< dalam penggtian kenikmatan ymg tidak boleh diperlakukan sebryai pengurang (biaya)  dalam menghitung laba  rugi fiskat.
(1) Setirih paiak terutang  dengan tunJangan paJak Rp3tt.O2lt ditanggung oteh pegawai Jumal: (a) Biaya gaji
Rp 1.2fi).000 Biaya  PPh pasat2l. ditunjang
10.000
Premiasuransikecelakaan kerja & kEmatian 4S.O0O Piutang  PPh pasat2l 4S.02S
Hutang  gaji
Hutang  PPh pasal2l
(b) Hutang  goji Hutang  PPh pasal2l Piutang PPh pasat2l
Kas Rp 1.255.000 45.025 (Mencatattimbulnya hutrang gajidan  hutang pph pasal  21 dimana sebagian PPh pasal2l terutang ditanggung oleh pegawai)
Rp 1.255.00O
45.O2s
Rp 45.025 1.255.000
(Mencatat pembayaran gajidan  pelunasan hutang pph pasal2l)
(1! Selisih  pajak terutang dengan tunjangan paiak Rp3S.02S ditanggung  oteh pemberi kerja
BINA EKONOMI / Agusnu/ 1999
Jumal:
_. (a) _liaya gaji Rp 1.200.00o
Biaya  PPh pasat2l - ditunjang 1Ci.000
Biaya PPh pasal2l - ditanggung 35.025
Premiasuransikecelakaan kerja  & kematian 45.000
Piutang  PPh pasal2l Hutang  gaji
Hutang PPh pasal 2l (Mencatat timbulnya hutang  gaji dan hutang pph pasal sebagian PPh pasal2l ditanggung oteh pemberi kerja)
Rp 1.255.000 45.O25 10.000 Rp 1.255.000
45.O25
21 dimana Rp 1.2W.02s 10.000 (b) Hutang  gaji
Hutang PPh pasal2l
Kas
Piutang PPh pasat2l (Mencatat pembayaran gajidan pelunasan hutang pph pasal2l)
b.2. PPh pasal21  ditanggung .. PPh pasat 21 dilanggung  dapat dibayar obh pegawai  atau pemberi  kerja.  Apabila ditanggung oleh pegawai  maka besarnya perighasilan yang dibawa pulang  (take'homi  pay) 3fa1 berkurang. Jile ditanggung oleh pemberi kerja  besamya pph pasai 21 ditangiurii tidak boleh dibebankan sebagai  pengurang dalam minghitung iaba rugifiskal.
(11 PPh ditanggung oleh pegawai eebesar Rp 44.015 Jumal:
_ (a). Biayagaji
Rp 1.200.0O0 Premiasuransikecelakaankerja&kematian 45.000 Piutang PPh pasaf 21 Hutang  gnji
Hutang PPh pasal2l (Mencatat timbulnya hutang  gnji dan hutang pph pasal  21 dimana seluruh hutang PPh pasal2l ditanggung oteh pegawai)
( b) Hutang gaji
Rp 1.245.000 Kas Rp 1.245.000 (Mencatat petunasan  hutang  gaji)
Kas Rp M.OT1 piutang pph pasat2l Rp U.OT'
(Mencatat penerimaan pemotongan pph pasal 2l yargditanggung oteh pegawai)
Hutang PPh pasal2l Kas Rp 4.A75
(Mencatat pelunasan  Pph pasal21 ke Kas Negara)
Jumal di atqs dapat  dioersingkat:
Rp 4.075 4.O75 Rp 1.245.0@ 4.O75
Hutang  gaji
Hutang  PPh pasal2l
Piutang PPh pasal2l
Kas Rp 1.245.000
4.475 Rp 1.245.000 44.O75
Rp 4.075 1.245.000
(Mencatat pembayaran gaiidan pefunasan hutang PPh pasal2l)
Dari jumal  di atas tampak tidak adanya  biaya PPh pasal 21 bagi pemberi  kerja yang mempengaruhi  laba operasional pemberi keria. Jumlah kas yang  benar-benar  dikeluarkan oleh pernberi keria  hanya  sebesar Rp 1.245.000 yang  dipergunakan untuk rnembayar hntang gaJi Rp 1.245.000 sedargkan PPh pasal2l dipotong dari  bagian gaii pegawaisebesar Rp 44.075.
(2) PPh ditanggung oleh pemberi  kerja sebesar Rp #.O75 Jumal:
(a) Biaya gaji Rp 1.200.00o Premi asuraniikecelakaan keria  & kematian 45.000 Biaya  PPh pasal21 - ditanggung Hutang  gaji Hutang PPh pasal2l
(b) Hutang  gnji Hutang PPtt pasal21 4.O75 Rp 1.245.000 4.O75
(Mencatat timbulnya hutang gaii dcn hutang PPh pasal 21 dimana seluruh  hutang PPh pasal2l ditanggung oleh pemberi keria)
Kas
1.289.075
(Mencatat pembayaran gajidan pelunasan hutang PPh pasal2l)

## Kesimpulan
PPh pasal 21 dihrnjang ataupun  ditanggung,  rnasing-masing  memberikan  pengaruh yang berbeda bagipegflilrai, pemberi keda dan pemerintah. Afiematif PPh pasal 21 ditunjang dengan selisih PPh terutang dan tunjangan PPh ditanggung oteh pemberi  kerja memberikan keuntungan bagi pegawai dan pemerintah namun  merugikan  pernberi keria karena memperbesar laba fiskal atau  memperkecil  rugi fiskal.  Sebaliknya altematif  PPh pasal 21 ditunjang dengan selisih PPtr terutang dan hrnjangan PPh ditarqgung oleh  pegawai maupun tanpa  tuniangan  PPh sama  sekali dan PPh terutang ditanggung  oleh pegaurai merupakan altematif yang  paling rnengunhlngkan bagi p€mberi kerja.

## Daftar Pustaka
Weygandt, Kieso, end Kell, 1996.  Acwuntirrg Pinciples. h edition. John Wiley & Sons, Inc. UndangrUndang  Republik Indonesia 1-{o.10 talrun 1994 tentang furuMhan Atas  ltndang. Undang No.7 tsrhun 1983 fenfarg Pafiak Penghasikn  Sebagairnana Tetah Diubh &ngan Udang-Undang Nomor7 Tahun 1991. Keputusan Direktur  Jenderal paiak No.KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998 htengenai futunjuk fulak naan fumotongan,  penlptoran &n 'frlawnn fupk furryhasilan Fasal 21 &n psal 26 *hubungan Dengan  pekerBan,  Jasa,  dan kegiatan Onng pnWL
BINA EKONOMI lAgiustus / 1999