E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167

## PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA
Fitri Rafianti
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Jl. Jend.Gatot Subroto, Km.4,5 Sei Sikambing, Medan – Sumatera Utara Email: fitrirafianti@gmail.com

## Abstrak
Poligami  adalah  masalah  yang  tidak  ada  habisnya  untuk  membahas  munculnya  hukum  fiqh klasik  yang  tampaknya  memberikan  kesempatan  kepada  suami  dalam  poligami,  bergeser  ke aturan dan hukum produk negara yang tidak hanya membatasi dan menyulitkan, tetapi bahkan melarang dan mengkategorikan masalah di sekitar keluarga hukum sebagai tindakan ilegal. Di sisi lain, ada pemahaman sewenang-wenang tentang poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Sifat poligami yang berkembang dalam masyarakat yang tidak menguntungkan perempuan,  oleh  karena  itu,  dari  masalah  poligami  dan  hubungannya  dengan  pelembagaan hukum,  penting  untuk  diketahui  bahwa  aturan  peradaban  individu  telah  memasuki  ranah hukum publik, sebagai salah satu gambar dinamisasi dalam hukum Islam Penelitian ini adalah pendekatan  yuridis  normatif  yang  dilakukan  dengan  menganalisis  masalah  yang  ada  dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap prinsip-prinsip hukum, serta mengacu pada norma- norma  hukum  yang  terkandung  dalam  undang-undang  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan judul ini penelitian.

## Kata Kunci: Izin, Poligami, Pengadilan, Agama

## Abstract
Polygamy is an inexhaustible problem for discussing the rise of classical fiqh law that seems to give an opportunity to a husband in polygamy, shifts to the rules and laws of state products that not only limit and complicate, but even prohibit and categorize a problem around family law as an illegal act. On the other hand, there is an arbitrary understanding of polygamy in Islamic Family Law in Indonesia. The nature of polygamy that develops in society that does not  benefit  women,  therefore,  from  the  issue  of  polygamy  and  its  relation  to institutionalization of law it becomes important to work out that individual civilization rules have  entered  the  realm  of  public  law,  as  one  of  the  images  dynamized  in  Islamic  law  This research is a normative juridical approach that is carried out by analyzing the  problems that exist in this study through approaches to legal principles, as well as referring to legal norms contained in the laws and regulations relating to the title of this research.

## Keywords: Permission, Polygamy, Judicial, Religion

## PENDAHULUAN
Poligami  merupakan  bagian  dari  perkawinan  dalam  lingkup  hukum  perdata  Islam (al Ahwal  al-Syakhshiyyah). Dalam  praktiknya,  persoalan  poligami  merupakan  topik  yang senantiasa hangat dibicarakan.  Disamping itu, beranjak dari hukum fiqh klasik yang terkesan memberi  peluang  kepada  seorang  suami  berbuat  sewenang-wenang  dalam  berpoligami, beralih  kepada  aturan-aturan  dan  hukum  produk  negara  yang  tidak  saja  membatasi  dan mempersulit,  namun  bahkan  melarang  dan  mengkategorikan  suatu  masalah  seputar  hukum
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
keluarga sebagai perbuatan melanggar hukum. Kaitan dengan hal tersebut, dalam hal ini, yang ingin  dilihat  secara  komprehensif  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang  diterapkan pada  negara  muslim  modern,  terutama  Indonesia  dalam    mengatur  poligami  yang sesungguhnya,  dalam rangka  membangun sebuah kondisi yang sangat konstruktif bagi upaya terbentuknya masyarakat tertib  hukum.  Di sisi lain, adanya pemahaman yang semena-mena tentang poligami dalam Hukum Keluarga Islam diIndonesia.
Hakikat  poligami  yang  berkembang  di  masyarakat  yang  tidak  menguntungkan  kaum wanita.    Oleh  sebab  itu,  dari  persoalan  poligami  dan  kaitannya  dengan  pelembagaan  hukum adalah  menjadi  penting  untuk  digarap  mengingat  bahwa  aturan  keperdataan  individual  telah masuk ke dalam ranah hukum publik, sebagai salah satu citra dinamisasi dalam hukum Islam, khususnya  hukum  keluarga  Negara  Muslim  modern.  Artinya,  negara  berkepentingan  untuk mengatur  poligami  demi  terwujudnya  keutuhan  masyarakat  yang  taat  hukum.  Dengan  itu, maka praktik poligami yang diatur  dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan  merupakan langkah yang positif dalam mengatur ketertiban perkawinan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Objek  penelitian  ini  adalah  norma hukum  yang  terwujud  dalam  kaidah-kaidah  hukum  formil  dan  materil  dalam  peraturan perundang-undangan  yang    terkait  dengan  Pemberian  izin  Poligami  oleh  Pengadilan  Agama Di  Indonesia . Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2008,  h.  35).  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap asas- asas  hukum  (Soerjono  Soekanto,    2001,  h.  14),  serta  mengacu  kepada  norma-norma  hukum yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian ini. Penelitian normatif mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma dan asas-asas serta  kaidah-kaidah  hukum  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  maupun  di dalam putusan pengadilan (Johny Ibrahim, 2008, h. 282). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengenai fakta- fakta melalui pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statuta approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2008, h. 96).

## PEMBAHASAN

## Prosedur Pemberian Izin Poligami Dalamkompilasi Hukum Islam
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  berdasarkan  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Juga terdapat pengaturan tentang persyaratan poligami, yang ketentuannya dimuat dalam pasal 55 sampai 59 .KHI menekankan bahwa syarat berpoligami adalah  mampu  berbuat  adil  jika  syarat  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  suami  dilarang berpoligami.  Selain  KHI  syari;at  Islam  memberikan  syarat-syarat  bagi  pria  yang  hendak
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
berpoligami yaitu : (Musfir Al-jahrani, 1997, h. 39)
a. Jumlah Wanita yang dikawini tidak boleh lebih 4 orang.
b. Sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya.
c. Wanita yang akan dikawini seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim.
d. Tidak  dibolehkan  dengan  wanita  yang  mempunyai  hubungan  saudara  sepersusuan dengan istrinya.
e. Tidak  bermaksud  hendak  mempermainkan  atau  menganiaya  wanita  yang  akan dikawininya.
Hal  tersebut  diatas  dimaksudkan  untuk  memberikan  landasan  dan  pondasi  yang  kuat untuk  membatasi  keburukan  poligami  yang  terjadi  di  masyarakat  yang  melakukan  poligami. Tujuannya adalah untuk memelihara kemuliaan mereka yang dulu terabaikan karena poligami tanpa ikatan.
Berdasarkan  hal  diatas  salah  satu  persyaratan  yang  sangat  berat  adalah  berlaku  adil kepada semua istri dan anak-anaknya sementara yang dimaksud dengan adil adalah tidak ada pembatasan  atau  kriteria  yang  tegas  baik  menurut  peraturan  perundang-undangan  maupun peraturan  syari;at  sendiri.  Mengingat  bahwa  perkawinan  poligami  sering  menyebabkan kemelut dalam rumah tangga maka banyak pihak yang menentang pelaksanaannya, demikian pula  ketentuan  dalam  UU  Perkawinan  yang  sebenarnya  tidaklah  membolehkan  seorang  pria beristri lebih dari satu, kecuali karena adanya alasan  –alasan tertentu. Pasal 3 ayat 1 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  telah  menegaskan  bahwa  seorang  pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Di  dalam  perundang-undang  di  Indonesia,  persoalan izin  dalam  poligami  diatur  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pada  pasal  56,  57,  58  dan  59,  sementara  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 3 dan pasal 4. Menurut Kompilasi  Hukum  Islam,  suami  yang  ingin  beristeri  lebih  dari  satu  orang,  maka  ia  harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
Artinya, perkawinan poligami dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan  hukum.  Hal  serupa  juga  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun 1974. Namun, mengenai prosedur pengajuan untuk mendapatkan izin dari pengadilan, Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  membicarakan  hal  tersebut,  tapi  secara  rinci  dikupas  oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,  yaitu tentang, dan ada atau tidak adanya jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anaknya.  Maka  jika dilapangan  ditemukan  ada  pelaku  poligami  yang  tidak  mendapat  izin  dari  istri  sebelumnya dapat  melakukan  poligami  maka  keberadaan  dokumen  yang  disertakan  kepada  pihak pengadilan  agama  harus  diperiksa  kembali  mengenai  keasliannya,  karena  seorang  yang mempunyai  keinginan  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  istrinya  karena  ia  tidak  memenuhi kategori  yang  dapat  melakukan  poligami  biasanya  ia  akan  melakukan  berbagai  cara  untuk memuluskan rencananya.
KHI  Pasal  56  ayat  1  KHI  Pasal  56  ayat  3  “Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  isteri
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
kedua,  ketiga  atau  keempat  tanpa  izin  dari  Pengadilan  Agama,  tidak  mempunyai  kekuatan hukum”. Lebih detailnya di dalam KHI Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
a. Ada atau tidak adanya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
1) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
4) Ada  atau  tidak  adanya  persetujuan  dari  isteri  baik  persetujuan  lisan  maupun tertulis  apabila  persetujuan  itu  merupakan  persetujuan  merupakan  persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan
5) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri- isteri  dan  anak-anak  dengan  memperlihatkan  surat  keterangan  mengenai penghasilan suami yang ditandatangi oleh bendahara tempat bekerja, atau
6) Surat keterang pajak penghasilan; atau
7) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan artinya jika persyaratan diatas  tidak  dapat  dipenuhi  maka  perkawinan  yang  dilangsungkan  adalah perkawinan sirri dan tidak memiliki kekuatan hukum di indonesia dan hak haknya sebagai warga negara yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan tidak dapat dipenuhi.
b. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
Selanjutnya  dalam  melakukan  pemerikasan  perkara,  Pengadilan  memanggil  dan mendengar  isteri  yang  bersangkutan.  Biasanya  pemeriksaan  pengadilan  tersebut  dilakukan oleh  hakimdalam  waktu  selambat-lambatnya  30  hari  setelah  diterimanya  surat  permohonan beserta  lampiranlampirannya.Apabila  pengadilan  berpendapat  bahwa  seorang  suami  yang ingin  beristeri  lebih  dari  satu  cukup  alasanalasannya,  maka  pengadilan  menetapkan putusannya berupa pemberian izin kepada suami tersebut untuk beristeri lebih dari satu orang isteri.
Di  Indonesia,  ada  kelompok  orang  tertentu  dalam  hal  pemberlakuan  hukum  keluarga Islam terutama dalam persoalan poligami. Kelompok itu adalah warga negara Indonesia yang mengabdi pekerjaan mereka kepada negara, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seorang PNS yang  akan  berpoligami,  wajib  memperoleh  izin  lebih  dahulu  dari  Pejabat,  dan  PNS  wanita tidak  diizinkan  menjadi  istri  yang  kedua/ketiga/keempat.  Isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  41  jo.  Pasal  42  jo.  Pasal  43  “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untukberisteri lebih dari seorang”. Pasal  4  dan  7  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  Perkawinan  dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”.  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990  Perubahan Nomor  2 ayat 2 “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri yang kedua/ketiga/keempat””.
Menurut  Mohammad  Daud  Ali,  dalam  rangka  mengatasi  masalah  ini,  izin  pengadilan agama  tidak  boleh  dianggap  sebagai  syarat  sah  perkawinan  kedua.  Cukuplah  dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam rangka melindungi kaum wanita dan anak-anak. Di samping itu, untuk mengurangi poligami dapat juga ditempuh cara dengan memberikan sanksi pidana bagi suami yang menikah untuk kedua kalinya, tanpa melalui izin pengadilan agama. Jadi  tidak  hanya  denda  Rp.  7.500,-  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  PP  pelaksanaan  UU Perkawinan  pasal  45  ayat  1a.  mengenai  batasan  jumlah  bagi  suami  yang  ingin  berpoligami, tampaknya  KHI  konsisten  dengan  ayat  al-Qur‟an  surah  aN-  Nisa‟/4:3  yang  hanya memberikan  alasan  sampai  empat  orang  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Pentingnya  untuk dicatat ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan  poligami seperti lelah diuraikan di  atas  mengikat  semua  pihak,  pihak  yang  akan  melangsungkan  poligami  dan  pegawai pencatat perkawinan.
Apabila  mereka  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan  pasal  di  atas dikenakan  sanksi  pidana.  Melihat  prosedur  pelaksanaan  Poligami  di  atas  tampak  jelas semangat  kehati-hatian  yang  dikandung  oleh  undang-undang.  Ini  pulalah  yang membedakannya dengan fiikih Islam yang memberikan kelonggaran berpoligami. Sebenarnya aturan-aturan  yang  sangat  rinci  tersebut  dimaksudkan  agar  izin  poligami  tersebut  tidak menimbulkan  akses  negatif  dan  tidak  menimbulkan  kemafsadatan  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan.
Sebaliknya  yang  ingin  diwujudkan  dalam  aturan-aturan  tersebut  terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak baik bagi istri/istri-istri, suami dan anak-anak. Ahmad Safwat mendasarkan  keharusan  izin  pengadilan  bagi  orang  yang  akan  melakukan  poligami,  dengan alasan  bahwa  polgami  melahirkan  kemudaratan  kepada  masyarakat  secara  umum,  dan  lebih khusus kepada istri dan keluarga secara keseluruhan.

## Persyaratan Poligami Dalam Perundang-Undangan Islam Di Indonesia
Izin beristri lebih dari seorang, termasuk PNS, hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya  salah  satu  syarat  alternatif,  dan  tiga  syarat  komulatif.  Adapun  syarat- syarat alternatif dimaksud adalah:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan,
Sedang syarat kumulatif adalah:
a. Ada persetujuan tertulis dari isteri-isteri;
b. Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan  hidup  isteri  dan  anak-anak mereka; dan
c. Ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Keadilan  yang  diperlukan  dalam  poligami  adalah  keadilan  material  seperti  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
berkenaan  dengan  tempat  tinggal,  pakaian,  makanan,  minum,  perumahan  dan  hal-hal  yang bersifat kebutuhan material istri (Ali Ahmad Al-Jurjawi,  10-12). Justru disinilah masalahnya, para  ulama  fikih  cenderung  memahami  keadilan  di  sini  secara  kuantitatif  yang  bisa  diukur dengan  angka-angka,  padahal  sebagaimana  yang  difatwakan  Abduh,  keadilan  yang disyaratkan  al-Qur‟an  adalah  keadilan  yang  bersifat  kualitatif  seperti  kasih  sayang,  cinta, perhatian dan semuanya tidak bisa diukur dengan angkaangka.
Dengan  mengutip  al-Qur‟an  surah  an-Nisa‟  ayat  3, fain  khiftum  alla  ta’dilu fawahidatan, Abduh  mengatakan,  apabila  seorang  laki-laki  yang  tidak  mampu  memberikan hak-hak  istrinya,  rusaklah  struktur  rumah  tangga  dan  terjadilah  kekacauan  dalam  kehidupan rumah  tangga  tersebut.  Sejatinya,  tiang  utama  dalam  mengatur  kehidupan  rumah  tangga adalah  adanya  kesatuan  menyayangi  antar  anggota  keluarga.  Apakah  keadilan  kualitatif  ini mungkin diwujudkan dan bagaimana pula cara mengukurnya.
Sebagian besar ahli hukum Islam menyadari bahwa keadilan kualitatif ini sesuatu yang sangat  mustahil  bisa  diwujudkan.  Abdurrahman  Al-Jaziri  di  dalam  kitabnya  menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini  bukanlah  kewajiban  bagi  orang  yang  berpoligami  karena,  sebagai  manusia,  orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Adalah  sesuatu  yang  wajar  jika  seorang  suami  hanya  tertarik  pada  salah  seorang  istrinya melebihi  yang  lain  dan  hal  yangsemacam  ini  merupakan  sesuatu  yang  di  luar  batas  kontrol manusia (Abdurrahman Al-Jazizi, 1994, h. 239).
Para  ulama  fikih  tetap  bertahan  dalam  menafsirkan  keadilan  sebagai  syarat  poligami pada  hal-hal  yang  bersifat  material  dan  terukur.  Hal  ini  juga  menjadikan  lebih  mudah dilakukan  dan  poligami  menjadi  sesuatu  lembaga  yang  bisa  dijalankan.  Sebaliknya  jika keadilan  hanya  ditekankan  pada  halhal  yang  kualitatif  seperti  cinta,  kasih  sayang,  maka poligami  itu  sendiri  menjadi  suatu  yang  tidak  mungkin  untuk  dilakukan.  Berbeda  dalam pandangan  fikih,  poligami  yang  di  dalam  kitab-kitab  fikih,  sebenarnya  tidak  lagi  menjadi persoalan.  Tidak  terlalu  berlebihan  jika  dikatakan,  bahwa  ulama  sepakat  tentang  kebolehan poligami,  kendatipun  dengan  persyaratan  yang  bermacam-macam.  As-Sarakhsi  menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil.
Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil tehadap istri-istrinya. As-Syafi‟i juga mensyaratkan keadilan di antara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut  urusan  fisik  semisal  mengunjungi  istri  di  malam  atau  di  siang  hari.  Memberi syarat yang ketat pada perilaku poligami, para ulama fikih justru memberikan kadar keadilan yang  paling  rendah,  untuk  tidak mengatakan  bahwa  wacana  keadilan  bukan  hal  yang  sangat penting  dan  menjadi  syarat  yang  kuat  untuk  poligami.  Jika  disederhanakan,  pandangan normatif al-Qur‟an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami.
Pertama,  seorang  lelaki  yang  akan  berpoligami  harus memiliki  kemampuan  dana  yang cukup  untuk  membiayai  berbagai  keperluan  dengan  tambahnya  istri  yang  dinikahi.  Kedua, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain (khairuddin Nasution, 2002, h. 103- 105).  Berkenaan  dengan  alasan-alasan  darurat  yang  membolehkan  poligami,  menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqaha , setidaknya ada delapan keadaan.
a. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan
b. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
c. Istri sakit ingatan.
d. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
e. Istri memiliki sifat buruk.
f. Istri minggat dari rumah.
g. Ketika terjadi ledakan perempuan misalnya dengan sebab perang.
h. Kebutuhan  suami  beristri  lebih  dari  satu,  dan  jika  tidak  terpenuhi  menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaanya.
Jelaslah  syarat-syarat  di  atas  sangat  longgar  dan  memberikan  keleluasaan  yang  cukup luas pada suami untuk memutuskan apakah ia akan melakukan  poligami atau tidak. Jadi titik tekannya pada suami (laki-laki), sesuatu yang dikritik oleh feminis-feminis muslim. Memang dalam pandangan fuqaha, kebolehan poligami tidak lagi diperdebatkan. Beberapa syarat yang melekat pada suami diupayakan untuk diringankan bobotnya. Seperti yang dijelaskan penulis- penulis hukum Islam, syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi‟i dan ulama-ulama Syafi’iyyah dan  orang-orang  yang.  setuju  dengannya,  diturunkan  kadarnya menjadi  keadilan  fisik  atau  material  saja.  Lebih  dari  itu,  para  ulama  juga  mencoba  untuk menggali  hikmah-hikmah  yang  tujuannya  adalah  untuk  melakukan  rasionalisasi  terhadap praktik poligami.
Al-Jurjani  menjelaskan  ada  empat  hikmah  yang  dikandung  poligami.  Pertama, kebolehan  poligami  yang  dibatasi  sampai  empat  orang  menunjukkan  bahwa  manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki  itu  beristri  empat.  Kedua,  batasan  empat  juga  sesuai  dengan  empat  jenis  mata pencarian  laki-laki;  pemerintahan,  perdagangan,  pertanian  dan  industi.  Ketiga,  bagi  seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang. Al-Athar sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin, mencatat empat dampak negatif poligami.
Pertama,  poligami  dapat  menimbulkan  kecemburuan  di  antara  para  istri.  Kedua, menimbulkan  rasa  kekhawatiran  istri  kalau-kalau  suami  tidak  dapat  bersikap    bijaksana  dan adil.  Ketiga,  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  ibu  yang  berlainan  sangat  rawan  untuk  terjadi perkelahian,  permusuhan  dan  saling  cemburu.  Keempat,  kekacauan  dalam  bidang  ekonomi (Khairuddin Nasution, 1996, h. 100).
Bisa  saja  pada  awalnya  suami  memiliki  kemampuan  untuk  poligami,  namun  bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi koban akan lebih banyak. Menarik untuk dianalis bahwa di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai  adil  ini.  Sebagian  melihatnya  sebagai  syarat  yang  harus  dipenuhi  baik  sebelum melakukan  poligami  ataupun  sesudahnya,  sedangkan  sebagian  yang  lain  menempatkan  adil sebagai kewajiban suami ketika ia berpoligami. Implikasinya tentu berbeda. Jika adil sebagai
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
syarat  tidak  dipenuhi  maka  poligami  tidak  dapat  dilakukan,  sedangkan  jika  adil  sebagai kewajiban,  maka  siapapun  dapat  berpoligami  tanpa  perlu  memeriksa  apakah  orang  tersebut adil  atau  tidak.  Dalam  hal  ini,KHI  menempatkan  adil  sebagai  syarat  yang  harus  dipenuhi suami ketika hendak memperlakukan poligami.  Lebih jauh dari itu menurut KHI, jika suami tidak  mampu  memenuhi  persyaratan  ini, maka  ia  tidak  diizinkan  untuk  berpoligami.    Untuk itu,  adil  sebagai  syarat  untuk  berpoligami,  oleh  KHI  harus  dapat  membuktikan  di  depan Pengadilan.
Maka  dengan  demikian,  seorang  suami  harus  mampu membuktikan  dirinya  bahwa  dia adalah seorang yang berlaku adil dan tetap akan berlaku adil ketika perkawinan poligami itu berlangsung.  Berbeda  dengan  pandangan  ulama  klasik,  cendekiawan  muslim  kontemporer sepertinya  berbeda  dalam  menyikapi  tentang  kebolehan  poligami.  Musfir  Al-Jahrani menyatakan  bahwa  poligami    adalah  syarat  Islam  yang  tak  terbantahkan  keabsahannya. Kendatipun  syariat  tidak  mewajibkan,  namun  al-Qur‟an  membolehkannya.  Siapa  saja  yang menolak poligami sebenarnya satu sikap  yang pro  Barat dan menolak kehujjahan al-Qur‟an. Padahal  kebolehan  poligami  di  dalam  al-Qur‟an  adalah  untuk  kemaslahatan  di  dunia  dan  di akhirat.  Karenapoligami  bertujuan  untuk  memelihara  hak-hak  wanita  dan  memelihara kemuliannya (Musfir Al-Jahrani, 1996, h. 38-39).
Senada  dengan  al-Jahrani,  Immanuddin  Husein  juga  berpendapat  bahwa  poligami dibolehkan di dalam al-Qur‟an, bahkan di dalam penyariatan poligami tidak hanya terkandung hikmah  tetapi  lebih  dari  itu  ada  pesan-pesan  strategis  yang  dapat  diaktualisasikan  untuk kebahagiaan  manusia.  Tambahnya,  bahwa  poligami  memiliki  nilai  sosial  ekonomi  untuk mengangkat  harkat  dan  martabat  wanita.  Untuk  itulah  Islam  hanya  mensyariatkan  poligami lengkap dengan adab yang harus dijungung tinggi bagi setiap laki-laki yang akan berpoligami. Husein  juga  mengecam  orang-orang  yang  menolak  poligami.M.  Quraish  Shihab  setelah mengkaji  dan  menganalisa  surah  an-Nisa‟  ayat/4:3  menyimpulkan  tentang  kebolehan poligami  dan  kebolehannya  dapat  diberlakukan  dalam  kondisi  darurat  dengan  persyaratan yang cukup berat (Imaruddin Husein, 2003:  85-106).
Muhammad „Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan  haram  (M.  Quraish  Shihab,  1996,  h.    199).  Poligami  hanya  dibolehkan  jika  keadaan benar-benar  memaksa  seperti  istri  tidak  dapat  mengandung.  Kebolehan  poligami  juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berat,  seandainyapun  manusia  tetap  bersikeras  untuk  berlaku  adil  tetap  saja  ia  tidak  akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.
Abdul  sebenarnya  ingin  mengatakan,  asas  perkawinan  Islam  adalah  monogami. Menurut Muhammad Asad seperti yang dikutip Asghar menyatakan, “Berkaitan dengan izin untuk  kawin  lebih  dari  satu  istri,  (hingga  maksimum  empat),  hal  tersebut  sangat  dibatasi dengan  syarat,  “jika  kamu  punya  alasan  untuk  takut,  kamu  mungkin  tidak  mampu  untuk memperlakukan mereka dengan adil yang sama maka kawinlah satu, karena untuk membuat perkawinan  majemuk  seperti  itu,  hanya  sangat  mungkin  dalam  kasus-kasus  yang  luar  biasa dan di bawah keadaan-keadaanyang luar biasa.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
Selanjutnya  menurut  Maulana  Muhammad  Ali  ketika  menafsirkan  surah  An-Nisa‟:  3 menyatakan: “Bagian ini membolehkan poligami dalam keadaan tertentu”; ayat tersebut tidak memerintahkan poligami, bahkan tidak juga mengizinkan poligami tanpa ada syarat tertentu. Bisa dicatat  di sini bahwa penjelasan bagian ini secara umum dipahami adalah berdasarkan laporan  yang  dimuat  dalam  sahih  muslim.  Menurut  yang  dipahami  Aisyah,  ayat  ini mempunyai  arti  bahwa  jika  para  wali  anak-anak  yatim  takut  mengawini  mereka,  para  wali tersebut  tidak  dapat  berlaku  adil  kepada  anak-anak  yatim  tersebut  maka  mereka  harus mengawini perempuan lain…kita beri tahu bahwa jika mereka tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka mereka boleh mengawini para janda, yang anaknya, dengan demikian akan  menjadi  anak  mereka  sendiri,  dank  arena  jumlah  perempuan  itu  lebih  besar  dibanding laki-laki, mereka diizin untuk mengawini bahkandua, tiga atau empat perempuan.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  izin  untuk  beristri  lebih  dari  satu  diberikan  dalam keadaan  tertentu  pada  masyarakat  Islam  yang  ada  pada  waktu  itu.  Tindakan  Nabi  dalam mengawini para janda, demikian juga contoh dari banyak sahabatny, menguatkan pernyataan ini.  Kawin  dengan  gadis  yatim    juga  didukung  karena  ada  kesulitan-kesulitan  sama  yang dihadapi  oleh  para  gadis  yatin  dan  para  janda”.  Para mufassir yang  telah  disebut  di  atas, sepakat  kebolehan  poligami  hanyalah  dalam  keadaan  yang  luar  biasa  dan  benar-benar  luar biasa.
Di samping itu keharusan berlaku adil adalah syarat yang tidak bisa ditawar-tawar bagi orang  yang  melakukan  poligami.  Lebih  dari  itu  semua,  motivasi  poligami,  kendati  tidak memungkiri  hal-hal  yang  bersifat  biologis,  haruslah  mengutamakan  motivasi  social  untuk membantu  para  janda  dengan  anak-anaknya  serta  gadis-gadis  yatim  yang  membutuhkan pertolongan.  Amina  Wadud  Muhsin  adalah  jenis  feminis  muslim  yang  menolak  poligami terlebih  lagi  jika  dihubung-hubungkan  dengan  alasan  normatif  teologis.  Baginya  tidak  ada satu  argumenpun  yang  dapat  menyatakan  poligami  abash  untuk  dilakukan,  termasuk  yang menyandarkan  argumentasinya  pada  al-Qur‟an.  Menurutnya,  tiga  alasan  yang  sering dikemukakan  sebenarnya  sama  sekali  tidak  didukung  oleh  al-Qur‟an;  pertama,  finansial; dalam  menghadapi  persoalan  ekonomi  seperti  pengangguran,  pria  yang  mampu  sebaiknya menghidupi lebih dari seorang istri.
Sehingga  jelas  wanita  dipandang  sebagai  beban  finansial;  bisa  bereproduksi  tapi  tidak produktif.  Tapi  saat  ini  argumentasi  ini  tidak  dapat  lagi  digunakan,  karena  sudah  banyak wanita  yang  mampu  bekerja  dan  tidakmemerlukan  dukungan  pria.  Malah  dalam  tingkat tertentu,  peluang  wanita  untuk  bekerja  jauh  lebih  besar  ketimbang  pria.  Kedua,  alasan yangdikemukakan  adalah  karena  si  istri  tidak  memiliki  anak.  Alasan  ini  sebenarnya  juga digunakan oleh UUP dan KHI. Padahal tidak satu ayatpun yang menyatakan alasan ini dapat digunakan  sebagai  alasan  poligami.  Kendatipun  keinginan  memiliki  anak  sesuatu  yang alamiah, maka cara mengasuh anak-anak yatim dan terlantar adalah cara yang dibenarkan al- Qur‟an  bukan  dengan  melakukan  poligami.  Ketiga,  poligami  bukan  hanya  tidak  tercantum dalam  al-Qur‟an,  tetapi  jelas  merupakan  tindakan  non  Qur‟ani,  yang  beruapaya  mendukung nafsu  yang  tak  terkendali  kaum  pria;  jika  kebutuhan  seksual  seorang  pria  tidak  dipenuhi
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
dengan seorang istri, ia memiliki dua istri (Amina Wadud Muhsin, 1994, h. 113-114).
Bagaimanapun poligami tetap akan diperdebatkan. Sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat dan tidak perlu menempatkannya sebagai sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan perempuan,  sehingga  harus  ditolak  secara  a  priori.  Pokoknya,  poligami  merupakan  syari‟at agama  yang  keberadaannya  jelas  di  dalam  al-Qur‟an,  terlepas  bagaimana  ayat  tersebut diterapkan.  Tinggal  lagi  masalahnya  dalam  kondisi  yang  bagaimana  dan  oleh  siapa  syari‟at poligami itu dapat dilaksanakan. Jika seseorang memiliki kesanggupan dan beristri lebih dari satu  merupakan  kebutuhan  dirinya  agar  tetap  dapat  memelihara  muru‟ah,  dimotivasi  untuk membantu dan dapat berlaku adil, maka ia boleh melakukan poligami. Sebaliknya orang yang tidak  memiliki  syarat-syarat  yang  pantas,  maka  poligami  merupakan  sesuatu  yang  harus dihindari.  Dengan  demikian,  poligami  merupakan  sesuatu  yang  sangat  pribadi  dan kondisional.
Sungguh  tidak  tepat  jika  poligami  digeneralisir,  seolah-olah  poligami  syari‟at  yang berlaku umum dandapat dilaksanakan oleh semua orang. Selanjutnya menukil Parvez, Asghar menulis, untuk poligami diperlukan persetujuan istri pertama, yang bertujuan untuk perlakuan yang  adil.  Untuk  memutuskan  apakah  seorang  laki-laki  memenuhi  syarat  sosial  untuk poligami  atau  tidak  adalah  wewenang  negara,  bukan  individu.  Karena  itu,  negaralah  yang menetapkan  lewat  perundang-undangan  dengan  mempertimbangkan  kondisi  sosialnya. Karena itu, untuk mengetahui asas perkawinan dalam Islam harus dikupas seluruh nash yang berhubungan  dengan  perkawinan,  melalui  minimal  metode  tematik,  atau,  lebih  dari  itu, metode holistik, atau kombinasi keduanya.
Adapun  terhadap  nash  poligami,  an-Nisā‟  (4):  3,  yang  seharusnya  dalam pembahasannya  juga  dihubungkan  dengan  ayat  sebelumnya,  an-Nisā‟  (4):  1-2  dan  ayat sesudahnya,  an-Nisā‟  (4):  129,  menunjukkan  bahwa  ada  kondisi  tertentu  untuk  kebolehan poligami. Karena itu, nash ini masuk kelompok nash kasuistik yang temporal sifatnya untuk menjawab  masalah  yang  ada  ketika  itu,  yakni  keengganan  para  wali  mengembalikan  harta anak  yatim  yang  ada  di  bawah  perwalian  mereka  sesudah  cukup  umur  (dewasa).  Dengan menjadikan ayat-ayat tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pembahasan, dari teks yang ada anNisā‟ (4): 3 jelas bahwa Quran berbicara poligami hubungannya dengan konteks pengasuhan  anak  yatim  wanita  yang  sudahcukup  umur,  sementara  walinya  enggan mengembalikan harta tersebut kepada para anak yatim dimaksud.
Sebagai jalan keluar, para wali dianjurkan menikahi wanita tersebut agar mereka boleh terus  menggunakan  harta  yang  ada  di  bawah  perwaliannya.  Dengan  demikian  menjadi  jelas bahwa  an-Nisā‟  (4):  2  menjelaskan  problem  yang  dihadapi  ketika  itu,  dan  anNisā‟  (4):  3 merupakan jawaban terhadap masalah spesifik tersebut. Jawaban yang diberikan adalah, para laki-laki yang menjadi wali dapat menikahi para wanita yatim yang sudah cukup umur yang ada  di  bawah  perwaliannya  maksimal  empat.  Tindakan  ini  dimaksudkan  sebagai  tindakan kejahatan  paling  kecil  daripada  menggunakan  harta  para  anak  yatim  tersebut  dengan  jalan yang  tidak  halal.  Tentu  saja  al-Quran  membuat  syarat  untuk  bolehnya  poligami  tersebut, yakni harus dapat berlaku adil.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
Setelah  diberikan  peringatan,  bahwa  kalau  tidak  dapat  berlaku  adil  cukup  satu  saja, kemudian disebutkan bahwa kamu tidak akan dapat berlaku adil. Karena itu, minimal jangan terlalu condong kepada salah satu atau sebagian yang mengakibatkan yang lain terabaikan an- Nisā‟ (4): 129. Dengan ungkapan lain, karena keengganan untuk mengembalikan harta anak yatim  yang  cukup  umur,  Quran  menyelesaikan  dengan  jalan  boleh  menikahi  lebih  dari  satu dan  maksimal empat,  dengan  syarat  jangan  terlalu condong  kepada  salah  satu  atau  sebagian yang  mengakibatkan  yang  lain  terabaikan.  Sebab  untuk  berbuat  adil  jelas  tidak  mungkin dilakukan (Fazlur Rahman, 1982, h. 299)
Praktek  Nabi  SAW  yang  berhubungan  dengan  asas  perkawinan,  adalah  bahwa  selama dua puluh lima tahun,perkawinan pertama Nabi dengan  Khadijah adalah monogami. Setelah meninggal  baru  beliau  menikahi  wanita-wanita  lain,  terutama  karena  alasan  sosial  dan dakwah  Islam.  Dengan  demikian,  dengan  an-Nisā‟  (4):  3  ini,  Quran  memberikan kemungkinan  poligami,  yakni  dengan  alasanalasan  dan  kondisi-kondisi  atau  syarat-syarat tertentu. Alasanalasan dan kondisi-kondisi tertentu ini barangkali berhubungan dengan tujuan perkawinan  dan  atau  kebutuhan  masyarakat,  dan  barangkali  poligami  dianggap  masih  lebih baik  daripada  perceraian,  maka  muncullah  alasan  kebolehan  melakukan  poligami,  yakni  di antaranya:  (1)  istri  mandul  (2)  istri  tidak  mampu  melayani  kebutuhan  seksual  suami,  bukan demi kepuasan, tetapi demi kemanusiaan, (3) istri ditahan dalam waktu lama, (4) berlebihan wanita dalam masyarakat. Kaitannya dengan kebutuhan masyarakat misalnya, karena jumlah wanita lebih banyak dari kaum pria. Sementara kalau monogami dipertahankan akan memicu munculnya praktek pelacuran (prostitusi).
Di  samping  itu,  ada  juga  ayat-ayat  lain  yang  berhubungan  dengan  perkawinan  yang perlu dicatat, misalnya ayat yang mengisyaratkan pentingnya menjaga hubungan perkawinan an-Nisā‟  (4):  1959,  pentingnya  perkawinan  an-Nisā‟  (4):  160,  ar-Rũm  (30):  2161,  an-Nahl (16): 72, an-Nisā‟ (4): 2562, dan 59 “Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,  Padahal  Allah  menjadikan  padanya  kebaikan  yang  banyak.”  60  “Dan  bertakwalah kepada  Allah  yang  dengan  (mempergunakan)  nama-Nya  kamu  saling  meminta  satu  sama lain”.  61  “Allah  menjadikan  bagi  kamu  isteri-isteri  dari  jenis  kamu  sendiri  dan  menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu”. 62 “Dan barangsiapa di antara kamu  (orang  merdeka)  yang  tidak  cukup perbelanjaannya  untuk  mengawini  wanita  merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.” Anjuran  perkawinan  an-Nũr  (24);  32  s/d  3363.  Demikian  juga  betapa  erat  hubungan  antara suami  dan  istri  disyaratkan  dalam  al-Baqarah  (2):  187.  Ungkapan  ini  bukan  hanya mengisyaratkan  bahwa  suami istri  saling  membutuhkan,  lebih  dari itu,  mereka  berdua,  yang masing-masing  menurut  kodratnya  memiliki  kekurangan,  harus  dapat  berfungsi  „menutup kekurangan pasangannya.

## Sanksi Poligami
Pembahasan  mengenai  sanksi  poligami  dilihat  dari  sudut  doktrin  hukum  Islam
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
konvensional  setidaknya  memerlukan  dua  segi  tinjauan:  pertama,  konsep  sanksi  itu  sendiri; kedua,  status  hukum  poligami.  Segi  yang  pertama  diarahkan  pada  kajian  hukum  jinayat (pidana  Islam),  sementara  segi  yang  kedua  ditinjau  dari  kajian  tafsir  nas  dan  pandangan mazhab fikih. Identifikasi kedua sudut tersebut penting diungkapkan dalam rangka memahami seberapa  jauh  langkah  kriminalisasi  poligami  punya  keterkaitan  atau  tidak  dengan  doktrin hukum konvensional.
Dalam  kajian  hukum  jinayah,  dilihat  dari  segi  kualitas  dan  kuantitas  sanksi  hukum („uqubat),  fuqaha  umumnyamengklasifikasikan  tindak  pidana  (jarimah)  kepada  tiga  bagian: pertama,  jarimah  hudud;  kedua,  jarimah  qishash-diyat;  ketiga,  jaramah  ta„zir  (Abdurrahman al-Jaziri,  1999,  h.  12).  Berikut  ini  gambaran  umum  mengenai  ketiga  kategori  tersebut: Kategori pertama, hudud (bentuk jamak dari kata had), adalah jenis hukuman yang bentuk dan ukurannya  telah  ditetapkan  (oleh  syara„),  terkait  dengan  hak  Allah  atau  demi  kemaslahatan umum.
Mengenai  bentuk-bentuk  tindak  pidana  yang  dikategorikan  sebagai  jarimah  hudud  ada tujuh macam, yaitu: (Abd al-Qadir „Audah, 1997, h. 634).
a. Perzinahan,
b. Melakukan tuduhan zina,
c. Mengonsumsi minuman keras,
d. Pencurian,
e. Perampokan,
f. Pindah agama, dan
g. Pemberontakan
Menurut  catatan  Wahbah  az-Zuhaili,  mengenai  bentuk  -  bentuk  tindak  pidana  yang dikategorikan  sebagai  jarimah  hudud  terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama. Menurut kalangan jumhur ulama jarimah hudud mencakup tujuh macam tindak pidana, yaitu a. pencurian;
b. perzinahan;
c. penggunaan minuman khama r;
d. penggunaan sesuatu yang berefek memabukkan non- khamar ;
e. tuduhan zina palsu ( qazf )
f. qishash ;
g. riddah (pindah agama).
Sedangkan kalangan Hanafiyah hanya mengintrodusir 5 macam jarimah hudud dengan tidak  memasukkan  dua  kategori  terakhir  sebagai  bagian  dari  jarimah  hudud.  Perbedaan  ini muncul    antara  lain  dilatarbelakangi  perbedaan  terminologis  yang  digunakan  kedua  pihak. Kalangan  jumhur  mendefinisikan  had  sebagai  hukuman  (uqubah)  yang  telah  ditentukan (bentuk dan ukurannya) oleh syarak, baik yang terkait dengan hak Allah maupun hak hamba (manusia).  Sedangkan  kalangan  Hanafiyahmendefinisikan  ¥ad  sebagai  hukuman  yang  telah ditentukan oleh Allah sehingga tak seorang pun boleh menepikannya, dan ialebih terkait pada hak-hak  Allah  (Wahbah  az-Zuhaili,  1997,  h.  5275).  Adapun  kategori  kedua, qishash-diyat ,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
mencakup  tindak  pidana:  pembunuhan  dengan  sengaja,  pembunuhan  semi  sengaja, pembunuhan yang keliru, penganiayaan secara sengaja, penganiayaan yang keliru.
Bentuk  sanksi  hukum  bagi  tindak  pidana  qishash-diyat,  secara  variatif,  meliputi: qishash-diyat,  kafarat,  terhalang  dari  hak  waris,  terhalang  dari  hak  wasiat.Kategori  ketiga adalah  pidana  ta„zir,  suatu  tindak  pidana  berupa  perbuatan  maksiat  atau  jahat  yang  dikenai sanksi  hukuman  yang  tidak  ditentukan  oleh  syara„  (non-had  dan  non-kaffarat),  baik  yang berkaitan  dengan  hak  Allah  maupun  hak  hamba.  Dengan  kata  lain  hukuman  ta„zir  adalah hukuman  yang  dijatuhkan  pada  perbuatan  jinayah  selain  kedua  kategori  di  atas  (jarimah hudud  dan  jarimah  qishash-diyat).  Kebijakan  pidana  ta„zir  sendiri  merupakan  otoritas  ulul amri  (pemerintah/yudikatif)  dimana  bentuk  sanksi  hukumannya  pun  beragam  bisa  berupa pemukulan,  penahanan  (kurungan/pemenjaraan),    teguran/peringatan,  dan  bentuk  hukuman lainnya sesuai dengan pertimbangan kontekstua.
Malah  sebagian  ulama,  kalangan  Hanafiyah  dan  Malikiyah,membolehkan  penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana yang dilakukan berulang kali atau sadis, homo seksual, pelecehan  agama/simbol  agama,  perbuatan  sihir  (santet),  dan  perbuatan  zindiq  (Wahbah  az- Zuhaili,  1997,  h.  5592).  Semua  langkah  hukum  ini    diletakkan  dalam  kerangka  siyasah berdasarkan  pertimbangan  hakim  mana  yang  dipandang  lebih  maslahat  (tepat).Sedangkan, kalangan  Malikiyah  dan  Hanabilah  juga  memasukkan  perbuatan  spionase  dan  bid‟ah  dalam kategori ta„zir yang dapat dijatuhi hukuman mati. Adapun mengenai jenis tindak pidana yang dapat  dikenai  ancaman  hukuman  kurungan/penjara,  dalam  hal  ini,  ulama  berbeda  pendapat. Kalangan  Hanafiyah  menetapkan  hukuman  kurungan/penjara  dapat  dikenakan  pada  semua jarimah ta‘zir . Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak berlaku pada semua jarimah ta‘zir .
Menurut  mereka  hanya  8  (delapan)  tindak  pidana  yang  dapat  dikenai  hukuman kurungan/penjara, yaitu: (Wahbah az-Zuhaili, 1997, h. 5594)
a. Percobaan pembunuhan;
b. Pelarian diri oleh budak;
c. Pengingkaran penunaian kewajiban;
d. Pengakuan palsu atas kebangkrutan;
e. Perbuatan maksiat;
f. Keengganan melaksanakan kewajiban sebagai muslim yang tidak dapat diwakilkan;
g. Pengakuan kepemilikan secara paksa;
h. Keengganan melakukan kewajiban ibadah (hak Allah) yang tak dapat diwakilkan.
Di  dalam  hal  dapat  diberlakukan  tidaknya  hukuman  denda,  para  ulama  juga  berbeda pendapat.  Sebagian  ulama  tidak  membolehkannya  dengan  alasan  hal  itu  sama  dengan pengambilan harta secara zalim. Sedangkan Abu Yusuf, ImamMalik ibn Anas, Imam Syafi„i (salah  satu  qaul-nya),  dan  Imam  Ahmad  ibn  Hanbal  membolehkannya  berdasarkan  praktik yang  pernah  dilakukan  oleh  Rasulullah  dan  sahabatnya,  Khalifah  Umar  ibn  Khatthab  dan Khalifah Ali ibn Abi Talib, sedangkan mengenai hukuman fisik (berupa pemukulan misalnya) ulama sepakat membolehkannya berdasarkan praktik yang pernah diterapkan oleh Rasulullah
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
dan  Khulafa‟  ar-Rasyidin,  meskipun  dalam  hal  ketentuan  dan  batas  maksimalnya  terdapat perbedaan pendapat.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  poligami,  jika  dilihat  dari  kategori dan bentuk  hukum pidana Islam di atas, bukanlah termasuk tindak pidana kategori pertama (Hudud)  dan  juga  tidak  termasuk  kategori  kedua  (qishshashdiyat).  Jika  demikian,  dapat disimpulkan bahwa hanya ada satu kemungkinan bahwa poligami lebih cenderung diposisikan dan  dilihat  dalam  wilayah  kategori  ketiga,  yaitu  tindak  pidana  ta„zir,  dimana  peran  politik hukum (siyasah) memerankan peran dominan dalam penentuan kategori dan bentuknya. Dari sudut tinjauan ini, secara teoritis, dapat dikatakan bahwa sanksi poligami tetap relevan dengan doktrin hukum Islam konvensional, khususnya yang terkait dalam wilayah jinayah .

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Bahwa poligami secara yuridis telah diatur dengan tegas dalam hukum keluarga Islam, Dibanding  dengan  pendapat  imam  mazhab  fiqh,  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia  dinilai lebih  substantif  dalam  mengatur  praktik  poligami.  Hal  ini  terlihat  pada  prosedur  pengajuan izin  poligami  pada  Pengadilan  Agama  (Mahkamah  Syari‟ah),  penentuan  alasan-alasan  dan syarat-syarat  yang  harus  ada  untuk  berpoligami  serta  adanya  sanksi  bagi  seseorang  yang melanggar  aturan  poligami.  Hal  ini  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  secara  eksplisit,  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang poligami di negara Indonesia
Di  dalam  Hukum  Islam  di  Indonesia  tidak  mengenal  adanya  pengabsahan  poligami yang  dilakukan  tanpa  izin  Pengadilan  Agama.  Persyaratan  Poligami  Perundang-undangan Perkawinan  Indonesia  tentang  Poligami  telah  berusaha  mengatur  agar  laki-laki  yang  benar- benar  mampu  secara  ekonomi  menghidupi  dan  mencukupi  seluruh  kebutuhan  (sandang- pangan-papan)  keluarga  (istri-istri  dan  anak-anak),  serta  mampu  berlaku  adil  terhadap  istri- istrinya sehingga istri-istri dan anakanak dari suami poligami tidak disia-siakan, Pada sisi lain peranan  Pengadilan  Agama    untuk  mengabsahkan  praktik  poligami  menjadi  sangat menentukan  bahkan  dapat  dikatakan  satu-satunya  lembaga  yang  memiliki  otoritas  untuk mengizinkan poligami.
Sanksi poligami di Indonesia, orang yang melanggar aturan poligami adalah melanggar peraturan  yang  berlaku,  dan  dapat  dihukum  dengan  hukuman  denda  setinggi-tingginya  Rp 7.500,-,  sedangkan  PNS  yang  beristri  lebih  dari  seorang  tanpa  izin,  dapat  dihukum  dengan empat  kemungkinan:  Penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah;  Pembebasas  jabatan; Pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai  PNS;  pemberhentian dengan  tidak  hormat  sebagai  PNS.  Selain  itu,  bagi  PNS  wanita  yang  menjadi  istri kedua/ketiga/keempat dari seorang pria dihukum dengan hukuman diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Saran
Pengaturan  mengenai  poligami  pada  pengadilan  agama  di  Indonesia  sudah  jelas  dan  bagus, dilihat  dengan  adanya  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  seorang  laki-laki  jikalau  ia  ingin
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167
melakukan  poligami,  salah  satu  syaratnya  adalah  ia  harus  dinilai  mampu  secara  ekonomi untuk menghidupi dan menyediakan kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Tetapi mungkin saran  agar  dapat  dimasukan  dalam  salah satu  persyaratan  juga  agar  pengadilan  agama  harus melihat dan menilai alasan seorang laki-laki ingin berpoligami agar tidak terjadi kemungkinan buruk dikemudian hari.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemberian Izin Poligami...(Fitri Rafianti) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167

## DAFTAR PUSTAKA
Audah,  Abd  al-Qadir.  (1997). at-Tasyr‘  al-Jina’i  al-Islami  Muqaranan  bi  al-Qan-n  alWa . Beirut: Mu‟assat ar-Risalah.
Al-Jarjawi, Ali Ahmad. (1994). Hikmah al-Tasyri’ wa Falfasatuhu . Beirut: Dar alFikr.
Al-Jazizi,  Abdurrahman.  (1999). Kitab  al-Fiqh  ‘ala  al-Mazahib  al-Arba‘ah .  jld.  V.  Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah.
az-Zuhaili, Wahbah. (1984). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz VII . Damascus: Dar al-Fikr.
Fazlur  Rahman.  (1982). The status of Women in Islam: A Modernist Interpretation”, dalam The Saparate Worlds: Studies of Purdah in South Asia, ed. Hanna Papanek and Gail Minault . Delhi: Chanakya Publication.
Husein, Imaruddin. (2003). Satu Istri Tak Cukup . Jakarta: Khazanah.
Muhsin, Amina Wadud. (1994). Wanita di dalam Al-Qur’an . Bandung: Pustaka Salman.
Musfir  Al-jahrani.  (1997). Poligami  dalam  berbagai  persepsi, penerjemah  Moh.Suten Ritonga. Gema Insani Press: Jakarta.
Nasution, Khairuddin. (1996). Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nasution,  Khairuddin.  (2002). Status  wanita  di  Asia  Tenggara;  Stufi  terhadap  Perundang- undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia .  Jakarta: INIS.
Shihab, M. Quraish. (2002). Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Mudhu’I, atas Pelbagai Persoalan Umat . Bandung: Mizan .