Program  Studi  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Poitik,  Universitas  Brawijaya,  Jl.  Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.
Email: resyafamela@ub.ac.id

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10198

## Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro
Resya Famelasari 1 , Juwita Hayyuning Prastiwi 2 1,2 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
Dikirimkan: 27 Januari 2021 Direvisi: 27 Februari 2021 Diterbitkan: 25 Maret 2021

## Pendahuluan
Kepemimpinan perempuan di daerah, diharapkan mampu membawa perubahan tata  kelola  pemerintahan  dan  pembangunan  yang  berlandaskan  keberpihakan  pada kelompok minoritas, terutama kelompok perempuan itu sendiri. Dari sisi lingkungan, sifat-sifat perempuan seperti kepedulian, kasih sayang dan naluri perawatan dianggap sebagai  sifat  yang  linear  dengan  upaya  konservasi  dan  perlindungan  alam  dalam ekofeminisme. Sebagai salah satu aliran feminis, ekofeminisme memahami wujud peran perempuan  dalam  pelestarian  lingkungan  yang  termanifestasi  dalam  bentuk  gerakan

## INTISARI
Penelitian ini berfokus pada kajian tentang akomodasi isu gender dalam pemerintahan dan tata kelola  tambang  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Kabupaten  ini  dipilih  sebagai  lokasi  penelitian dengan  dua  alasan,  pertama  bahwa  sejak  tahun  2018  Bojonegoro  dipimpin  oleh  bupati perempuan dan kedua, Bojonegoro juga merupakan daerah pertambangan minyak dan gas bumi.  Kepemimpinan  Anna  Mu’awanah  di  Bojonegoro  menarik  untuk  dikaji,  mengingat  isu gender diangkat sebagai salah satu visi pada saat pemilihan kepala daerah berlangsung. Melalui metode  penelitian  kualitatif  yang  dipadukan  dengan  perspektif  feminisme  sebagai  pisau analisis, penelitian ini memperoleh hasil antara lain bahwa transisi kepemimpinan Suyoto ke Anna Mu’awanah tidak menampakkan perubahan signifikan, terhadap transformasi kebijakan perempuan dan tata kelola tambang. Suyoto sebagai bupati laki-laki, ternyata lebih banyak menghasilkan produk kebijakan pro-perempuan dan pengendalian dampak tambang seperti peraturan  daerah  Dana  Abadi  Migas,  sebaliknya  Anna  belum  memiliki  satupun  peraturan daerah terkait tata Kelola tambang. Dalam konsep keterwakilan politik, kepemimpinan Anna Muawanah  dapat  dikategorikan  sebagai  kepemimpinan  formalistik  dan  simbolik.  Meskipun dalam  penunjukan  pimpinan  dinas  dan  badan  di  lingkungan  Pemerintah  Bojonegoro,  Anna banyak  memilih  perempuan,  namun  kebijakan  Anna  yang  spesifik  mempertimbangkan perempuan belumlah banyak. Kalaupun ada, secara kualitatif kebijakan tersebut tampak lebih memasukkan kebutuhan gender praktis dibandingkan kebutuhan gender strategis.

## KATA KUNCI
keterwakilan politik; kepemimpinan perempuan; tata Kelola tambang; feminisme
perlawanan  terhadap  dominasi  korporasi  pada  alam  yang  cenderung  mengabaikan kebutuhan perempuan.
Dalam  beberapa  penelitian  terdahulu,  Lumban  Gaol  (2019)  menganalisis tergerusnya isu feminis dalam konsolidasi demokrasi masa kini. Agenda feminism tidak berkorelasi secara langsung dengan keikutsertaan perempuan dalam politik elektoral. Seiring  dengan  argumentasi  tersebut  Atnike  Nova  (2019)  politik  keterwakilan perempuan secara substantif tidak berjalan dalam konteks organisasi perempuan dan parlemen.  Pratiwi  (2019)  lemahnya  perwakilan  politik  perempuan  secara  substatntif terjadi dalam ruang partai politik yang meskipun telah mengafirmasi kebijakan kuota 30% dalam AD/ART tetapi tidak mengadopsi ideologi pengarusutamaan gender secara program maupun keputusan parpol, dan perempuan parlemen mengalami intimidasi dan kekerasan psikis dalam mengusung agenda feminis.
Dewi  (2001)  Politik  perempuan  pada  dasarnya  banyak  dimanivestasikan  dalam bentuk Gerakan perempuan untuk melawan penindasan oleh otoritas kekuasaan yang lebih tinggi. Gerakan politik perempuan tersebut dalam Idris (2010) mewacanakan isu status  pekerjaan,  Pendidikan,  sosioekonomi  perempuan.  Sedangkan  apabila membahaskan  tentang  feminism  dalam  kepemimpinan  menurut  Nuryati  (2015), terdapat  kajian  yang  cenderung  menyamakan  laki-laki  dan  perempuan  dan mengabaikan  perbedaan  keduanya,  sedangkan  beberapa  kajian  menyatakan  gaya kepemimpinan perempuan lebih democratic sedangkan laku-laki merasa lebih sesuai dengan gaya yang directive (menekankan pada cara2 perintah)
Analisis mengenai kepemimpinan perempuan banyak difokuskan pada hambatan- hambatan  multidimensi  yang  dihadapi  oleh  perempuan.  Misalnya  pada  studi  Anshor (2008),  ia  membahas  aspek  sosio  kultural  yang  memengaruhi  kepemimpinan perempuan dalam konteks pengaruh Nadhlatul Ulama (NU). Di dalam studinya, Maria menyimpulkan bahwa budaya patriarki telah menjadi akar dominasi laki-laki secara luas di arena politik, termasuk dalam proses formulasi aturan serta standar permainan politik yang meminggirkan kepentingan perempuan.
Berbagai  studi  terdahulu,  umumnya  melihat  kepemimpinan  perempuan  dalam struktur  organisasi  maupun  institusi  pemerintahan  secara  baik.  Bahwa  perempuan dinilai  dapat  mempertahankan  karakter  feminin  dalam  kepemimpinan,  seperti  lebih mengayomi  bawahan.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  tersebut  sebenarnya  masih terdapat gap secara keilmuan yaitu mengenai kekhasan wujud dalam transisi kebijakan pemimpin laki-laki kepada perempuan. Mayoritas penelitian terdahulu memfokuskan penelitian mereka pada karakter kepemimpinan, tetapi tidak ada yang secara spesifik mengungkapkan  transformasi  kepemimpinan  laki-laki  menjadi  kepemimpinan perempuan, terutama dalam kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.
Namun demikian, terlepas dari praktik nilai feminin dari pemimpin perempuan, mereka  tetap  kelompok  minoritas  yang  cenderung  tersubordinasi  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Meski  telah  memasuki  lembaga  pemerintahan,  tanpa kesadaran kritis serta tanpa posisi strategis, akan sulit bagi perempuan menghasilkan kebijakan yang sensitif gender. Institusi parlemen dan institusi partai politik umumnya adalah institusi yang pariarkis. Sehingga melalui pengaruh dari dua institusi ini, dapat saja pemimpin perempuan tetap mempraktikkan kebijakan yang maskulin.
Bojonegoro  dipilih  sebagai  lokasi  penelitian  karena  sebagai  daerah  kaya  akan minyak dan pertambangan, daerah tersebut dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Dr. Hj.  Anna  Muawanah.  Menurut  Himmah  yang  merupakan  anggota  KPI  (Koalisi Perempuan  Indonesia),  ada  beberapa  persoalan  atau  isu  perempuan  di  Bojonegoro, diantaranya seperti kasus kekerasan seksual, tingginya kasus perceraian, isu kesehatan perempuan, serta pernikahan dini  (wawancara Himmah, 12 Juli 2020).
Secara  khusus  terkait  dengan  bidang  kesehatan,  berdasarkan  data  tahun  2018 menunjukkan  adanya  kekurangan  energi  kronis  pada  perempuan  di  Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun tersebut, jumlah ibu hamil yang kekurangan energi mengalami peningkatan sebanyak 497 kasus dibandingkan tahun sebelumnya (Pemkab Bojonegoro, 2019a).
Tabel 1. Jumlah Ibu Hamil Kekurangan Energi serta yang mendapat zat besi: Tahun Jumlah ibu hamil Kurang energi kronis Mendapat zat besi 2011 21165 - 19126 2012 20079 - 19892 2013 19794 1795 18669 2014 19516 1945 18741 2015 18975 1830 18047 2016 18745 2167 16002 2017 18527 2200 16139 2018 18307 2697 15460 Sumber : Bojonegoro Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2019
Pada  sisi  lain,  jumlah  laki-laki  dan  perempuan  relatif  seimbang  di  Bojonegoro, namun  demikian  data  Bojonegoro  dalam  Angka  tahun  2019  memperlihatkan  bahwa angka  kelahiran  perempuan  pada  wilayah  Kabupaten  Bojonegoro  lebih  sedikit dibandingkan  dengan  laki-laki.  Pada  penjabaran  angka  kelahiran  perempuan  dengan jumlah ibu hamil dan kekurangan energi kronis, bisa disimpulkkan bahwa kebertahanan hidup laki-laki di wilayah Bojonegoro lebih tinggi daripada perempuan. Apalagi angka kematian  bayi  pada  tahun  2018  semakin  meningkat  sebanyak  497  kasus  per  tahun. Dengan demikian dalam isu kesehatan, perempuan lebih rentan dibandingkan laki-laki.
Hal ini bisa disebabkan karena akses kesehatan yang buruk seperti fasilitas kesehatan kurang memadai dan kurangnya tenaga kesehatan (Bojonegoro, 2019).
Keterwakilan  perempuan  di  Kabupaten  Bojonegoro  juga  menjadi  isu  menarik untuk  diperhatikan,  terutama  keterwakilan  perempuan  dalam  DPRD.  Tidak  seperti periode  sebelumnya,  keterwakilan  perempuan  hasil  pemilu  2019  mengalami penurunan. Total anggota DPRD perempuan saat ini hanyalah 4 (empat) orang dari 50 anggota  ( wawancara Mitroatin,  12  Juli  2020).  Artinya,  apabila  di  lembaga  eksekutif perempuan di Bojonegoro mendapatkan posisi strategis, namun di DPRD perempuan menjadi kelompok yang underrepresented .
Bojonegoro sendiri sebagai lokasi penelitian, merupakan wilayah tambang yang telah dimulai secara tradisional sejak tahun 1870. Pada tahun 2001, Mobil Cepu Ltd yang merupakan  anak  perusahaan  Exxon  Mobil,  bekerjasama  dengan  Pertamina mengeksplorasi minyak di wilayah Banyurip, Sukowati, Gayam dan Cepu. Sedangkan di wilayah  Kedewan,  setidaknya  ada  empat  desa  yang  memiliki  sumur  tua  dan  masih melakukan aktivitas penambangan minyak secara tradisional yakni di Desa Hargomulyo, Beiji, Dandangilo dan Desa Wonocolo  (Siddiqoh, 2015).
Namun,  ramainya  pemberitaan  tentang  tambang  minyak  di  Bojonegoro  sendiri baru dikenal luas sejak Exxon memulai aktivitas pertambangan yang dikenal sebagai blok Cepu. Keberadaan blok Migas tersebut menjadi magnet bagi masyarakat lokal hingga internasional,  pasalnya  Bojonegoro  awalnya  lebih  dikenal  sebagai  kota  jati  tak  lama kemudian  menjadi  daya  tarik  bagi  investor  yang  berkompetisi  memperebutkan kesempatan  bisnis  Migas.  Ditemukannya  cadangan  Migas  Bojonegoro  yang  besar, menjadi pemberitaan yang menarik bagi media, Migas berikutnya menjadi ikon baru Bojonegoro hingga dijuluki sebagai “ Indonesia’s texas ”.
Selain  masalah-masalah  sosial,  tambang  di  Bojonegoro  juga  memunculkan permasalahan  lingkungan.  Misalnya  bahwa  perusahaan  besar  yang  mengeksplorasi minyak  diketahui  terlambat  menurus  perizinan  AMDAL.  Hal  ini  terekam  dalam pemberitaan  yang  menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2006  PetroChina  terlambat mengurus AMDAL di kawasan tambang Sukowati. Selain soal perizinan, permasalahan lingkungan  lain  juga  berkaitan  dengan  sumur-sumur  tua  yang  dieksplorasi  secara tradisional di Bojonegoro. Pada 25 September 2019, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jawa  Timur  bersama  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bojonegoro  membahas tentang kondisi pertambangan di sumur tua Kedewan yang semakin parah. Beberapa kerusakan yang tampak meliputi pencemaran akibat limbah minyak, rusaknya hutan. Bahkan  saat  ini,  kualitas  tanah  di  wilayah  Kedewan  menurun  hingga  tidak  dapat  lagi ditumbuhi tanaman  (Safuan, 2019).
Dengan berbagai persoalan lingkungan yang muncul di Bojonegoro, penelitian ini mencoba  melihat  bagaimana  apabila  perempuan  mendapatkan  peluang  dan
kesempatan  untuk  mendapatkan  posisi  strategis.  Adakah  perubahan-perubahan kebijakan  serta  bagaimanakah  perspektif  feminisme  tampak  dalam  wujud  transisi kebijakan baik dalam isu perempuan maupun isu lingkungan. Penelitian ini tidak hendak memfokuskan pada gaya atau karakter kepemimpinan, namun berupaya melihat lebih dalam  mengenai  wujud  transisi  kebijakan  khususnya  dalam  kebijakan  yang  sensitif gender dan pengelolaan SDA di daerah pertambangan.
Untuk  menjawab  berbagai  persoalan  gender  dan  tata  Kelola  tambang  di Bojonegoro,  penelitian  ini  memilih  menggunakan  perspektif  feminis  serta  konsep keterwakilan politik perempuan sebagai pisau analisis. Rendahnya jumlah perempuan kepala  daerah  berakar  pada  rendahnya  jumlah  calon  kepala  daerah  perempuan. Rendahnya  jumlah  perempuan  kepala  daerah,  menunjukkan  bahwa  kesulitan pencalonan perempuan dalam pilkada diakibatkan oleh tiadanya aturan yang mampu menekan partai politik, sebagaimana pada pencalonan legislatif. Maka hulu persoalan, terletak pada keengganan partai politik untuk memfasilitasi lebih banyak perempuan di dalam daftar calon kepala daerah.
Hal lain yang patut dicatat adalah, bahwa faktor keterpilihan perempuan dalam pilkada  -  sebagaimana  diulas  dalam  data-data  hasil  riset  CWI  -  juga  sama  dengan keterrpilihan  mereka  di  parlemen,  yakni  cenderung  disebabkan  karena  kedekatan perempuan  dengan  dinasti  politik  yang  sedang  atau  pernah  berkuasa  di  wilayah tersebut. Maka di sini, problem keterwakilan perempuan di ranah eksekutif memiliki kemiripan  dengan  ranah  legislatif,  di  mana  kompetisi  terbatasi  pada  perempuan- perempuan dari lingkaran kekerabatan elit.

## Keterwakilan Politik Perempuan dan Perspektif Ekofeminisme
Secara ideal, kehadiran perempuan di dalam jabatan publik, diharapkan mampu menjadi katalisator bagi perubahan-perubahan yang lebih kualitatif. Terkait perubahan kualitatif ini, National Democratic Institute (NDI) dalam artikel berjudul “ Why Women in Politics ”  menyimpulkan  lima  bukti  empiris  yang  membuat  kehadiran  perempuan  di politik  sangatlah  penting,  antara  lain:  1) Women  work  across  party  lines ,  2) Women lawmakers are highly responsive to constituent concern , 3) Women help secure lasting peace , 4) Women’s participation encourages citizen confidence in democracy , 5) W omen priorities education, health, and other key development indicators (NDI, 2016) .
Perempuan memiliki jangkauan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki, maka kehadiran perempuan dalam politik diharapkan dapat mengubah praktik politik  yang  maskulin  menjadi  lebih  feminin.  Output  dari  kepemimpinan  perempuan yang  diharapkan  diantaranya  adalah  lahirnya  kebijakan-kebijakan  dan  penganggaran yang  sensitif  gender.  Soal  keterwakilan  substantif  ini  sendiri,  dapat  merujuk  pada pemikiran Hanna Pitkin dalam (Childs, Sarah, & Lovenduski, 2020) yang menyebutkan 4
(empat)  tipe  keterwakilan  antara  lain authorization atau formalistic  representation , descriptif  representation , symbolic  representation dan substantive  representation (Childs, Sarah, & Lovenduski, 2012).
Sebagai  penjelasannya,  konsep authorized atau formalistic melihat hukum/legalitas dan kewenangan untuk mewakili. Melalui pendekatan ini, representasi dilihat sebagai suatu pemberian dan pemilikan, bahwa kewenangan oleh wakil sebagai individu yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan Sebaliknya terwakil adalah yang memberikan beberapa haknya, harus mampu bertanggungjawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh wakil. Berikutnya konsep perwakilan descriptive, melihat “kesamaan” para wakil merefleksikan kelompok yang ada di dalam masyarakat, tetapi tidak secara inheren melakukan sesuatu untuk konstituen. Misalnya karena perempuan adalah setengah dari populasi, maka seharusnya sejumlah itu pula perempuan diwakili dalam parlemen (Childs, Sarah, & Lovenduski, 2012).
Konsep keterwakilan symbolic melihat sisi psikologis, apakah perempuan merasa telah  diwakili  oleh  sang  wakil,  termasuk  bagaimana  penerimaan  terhadap  politisi perempuan. Umumnya studi tentang keterwakilan simbolik melibatkan media massa, untuk mengukur pshycological engagement antara wakil dengan yang diwakili. Terakhir adalah konsep keterwakilan substantive melihat makna/isi dari perilaku wakil apakah sesuai  masyarakat  pemilihnya  dan  mewakili  kepentingan  mereka  (Childs,  Sarah,  & Lovenduski, 2012).
Melalui  empat  konsep  ini,  Hanna  Pitkin  menyediakan  seperangkat  alat  analisis untuk  melihat  apakah  wakil  benar-benar  mencerminkan  kepentingan  masyarakat, bahwa  belum  tentu  wakil  perempuan  dapat  mempraktikkan  keterwakilan  substantif, karena dapat saja ia terjebak dalam bentuk keterwakilan lainnya. Dalam hal ini, Ashley Judd berpendapat bahwa patriarki bukanlah laki-laki, namun patriarki adalah sistem di mana  laki-laki  dan  perempuan  turut  berpartisipasi  didalamnya.  Pendapat  ini  secara practical disuarakan oleh Shiva (1997) yang dikenal sebagai tokoh ekofeminisme, dalam bukunya  yang  berjudul  “Bebas  dari  Pembangunan”.  Shiva  mengungkapkan  bahwa prinsip feminitas adalah the sustenance perspectif yakni prinsip yang dibutuhkan oleh kehidupan  yang  berciri  perdamaian,  keselamatan,  kasih  sayang  dan  kebersamaan. Sedangkan maskulinitas memiliki ciri seperti persaingan, dominasi, eksploitasi dan juga penindasan. Bagi Shiva, prinsip-prinsip feminitas bukanlah privilege yang dimiliki oleh perempuan, begitupula dengan maskulinitas juga bukan ciri yang hanya dimiliki oleh laki-laki.
Pemikiran  ekofeminisme  sendiri,  berangkat  dari  filosofi  yang  melihat  situasi eksploitasi  oleh  alam  sejalan  dengan  penindasan  yang  dialami  perempuan.  Sejak revolusi industri, alam mengalami eksploitasi karena menjadi sumber komoditas utama industrial negara maju dan negara berkembang. Kebergantungan ekonomi pada sektor
komoditas  alam  menjadi  penyebab  kerusakan  keseimbangan  ekosistem  alam  yang menyebabkan krisis lingkungan .
Hakikat feminisme adalah perlawanan terhadap penindasan, dominasi, hegemoni, ketidakadilan, dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Feminisme, meskipun memiliki  banyak  bentuk  sejak  feminisme  liberal  pertama  kali  diperkenalkan,  namun ontologinya  adalah  suatu  prinsip  bahwa  hubungan  gender  antara  laki-laki  dan perempuan selalu diwarnai ketidakadilan dan penindasan dengan korban terdepannya adalah perempuan. Seluruh aliran feminisme sejak gelombang pertama hingga ketiga, berupaya  mengidentifikasi  dua  hal  yakni  penyebab  dari  ketidakadilan  terhadap perempuan dan mencari strategi cara mengatasi ketertindasan tersebut, hal inilah yang membedakan antara satu aliran feminisme dengan aliran feminisme lainnya .
Di dalam ekofeminisme sendiri, melihat bahwa subordinasi yang diberikan pada perempuan di negara berkembang sama dengan pengabaian terhadap alam. Vandana Shifa seorang fisikawan yang berasal dari India merupakan seorang filsuf ekofeminisme yang memandang perempuan dalam sistem patriarki, merupakan korban dari manusia yang  hidup  dalam  bias  kapitalis.  Namun  sekali  lagi,  penekanan  Shiva  adalah  tidak melihat perempuan secara sempit sebagai kategori sosial, namun perempuan muncul karena diangkat dari realitas konkrit yang terjadi di negara dunia ketiga terutama India (Shiva, V., & Mies, 2005).
Vandana  shifa  menggunakan  kondisi  nyata  yang  terjadi  di  India  yang  memiliki hubungan  yang  begitu  dekat  dengan  alam  yaitu  dalam  sebuah  tragedi  yang  ironis dialami  oleh  perempuan  India  dalam  Gerakan  Chipko,  yakni  suatu  gerakan  yang berupaya mempertahankan hutan dari cengkeraman industri kapitalis. Peradaban yang dipengaruhi  sistem  kapitalisme  memunculkan  mentalitas  untuk  berkuasa,  hal  ini menjadi ciri khas penaklukan alam demi kepentingan manusia merupakan peradaban masyarakat  patriarki.  Manusia  dalam  peradaban  ini  adalah  manusia  patriarkis  yang memandang  alam  dan  perempuan  merupakan  objek  bagi  mereka  yang  berkuasa. Bahkan pada saat alam dieksploitasi, keuntungan yang didapatkan manusia patriarkal tidak  diberikan  kepada  perempuan  maupun  keluarganya  dan  keuntungan  lebih cenderung  untuk  memenuhi  kepuasan  dirinya  sendiri  (Zega,  Christiani  &  Saraswati, 2014).
Meskipun persepektif ekofeminisme tidak mengidentifikasikan perempuan secara sempit  dipahami  sebagai  jenis  kelamin  tetapi  konsep  perempuan  dalam  realitas masyarakat  lokal  di  negara  dunia  ketiga  menjadi  unsur  utama  yang  diidentifikasi memiliki  kepedulian  dan caring  sense terhadap  alam.  Perspektif  tersebut  digunakan menjadi  landasan  untuk  meletakkan  fokus  dari  penelitian  ini  bahwa  perempuan  di negara dunia ketiga yang dapat menghadirkan perubahan melalui kedekatan dengan
alam yang diharapkan mampu melahirkan transisi dan perubahan pada cara pandang pembangunan yang konvensional (Zega, Christiani & Saraswati, 2014).
Penelitian ini menggunakan desain metode kualitatif, selain dimaksudkan untuk mendapat  gambaran  utuh  atas  fenomena  juga  karena  penelitian  ini  membutuhkan pendekatan tertentu yang sadar dan peka gender. Pendekatan sadar dan peka gender sendiri dapat diperoleh karena peneliti alam penelitian kualitatif, menjadi instrumen di dalam  penelitian  itu  sendiri.  Trisakti  Handayani  dalam  buku  “ Konsep  dan  Teknik Penelitian  Gender ”  menyebutkan  bahwa  penelitian  yang  berperspektif  perempuan secara eksplisit memang menyatakan keberpihakannya, yaitu berfokus pada masalah perempuan di mana aspek perasaan dan pengalaman perempuan dilibatkan, kemudian mencari  strategi  untuk  merubah  keadaan  yang  tidak  menguntungkan  perempuan (Adair, 2008: 66-78; Shiva, V., & Mies, 2005).
Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, kepada informan-informan yang ditentukan dengan mekanisme purposive. Maksud  dari  mengadakan  wawancara  adalah  untuk  mengkonstruksikan  mengenai orang, kejadian, perasaan dan motivasi terkait keadaan yang sedang dialami ataupun keadaan yang akan datang untuk kemudian dibulatkan dalam sebuah informasi. Adapun selama  penelitian  lapangan,  jumlah  informan  yang  berhasil  diwawancara  adalah sebanyak 10 orang yang berasal dari perwakilan Pemerintah Bojonegoro, partai politik dan civil society organizations .

## Kepemimpinan Perempuan dan Transisi Kebijakan Pro-Perempuan
Menguatnya  dukungan  terhadap  kehadiran  perempuan  dalam  proses pengambilan  keputusan  di  Indonesia  sendiri,  hadir  terutama  pasca  runtuhnya  Orde Baru.  Diawali  kebijakan  afirmasi  berupa  kuota  minimal  30  persen,  sejak  tahun  2004 kebijakan  tersebut  dipraktikkan  dalam  Pemilu  legislatif.  Sayangnya  dalam  konteks Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), kita masih belum memiliki payung hukum yang  mengafirmasi  pencalonan  perempuan.  Sejak  Pilkada  langsung  diselenggarakan pada tahun 2005, belum ada regulasi Pilkada yang mendukung affirmative action bagi perempuan  sebagaimana  diamanatkan  untuk  Pemilu  Legislatif,  Hal  inilah  yang menyebabkan  keterlibatan  perempuan,  rata-rata  sangat  kecil  dalam  kepemimpinan daerah di Indonesia.
Meski tanpa kebijakan afirmasi dalam Pilkada, Anna Muawanah berhasil menjadi Bupati  perempuan  pertama  sejak  Pilkada  langsung  diselenggarakan  di  Kabupaten Bojonegoro. Berpasangan dengan Budi Irawanto, Anna diusung tiga partai politik yaitu Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI- Perjuangan) dan Partai Kesatuan Pembangunan Indonesia (PKPI).  Dalam Pilkada tahun 2018, pasangan Anna - Irawanto berhasil mendapatkan 236.358 suara. Dibandingkan
dengan pasangan Soehadi - Mitroatin, pasangan Anna Irawanto hanya unggul sebesar 40.869 suara (Asyari, 2018).
Berlatar belakang pendidikan ekonomi dan manajemen bisnis, Anna Muawanah pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI selama tiga periode yakni periode 2004-2009, periode  2009-2014  dan  periode  2014-2019.  Pada  periode  keduanya  di  DPR-RI,  Anna bahkan sempat menjabat sebagai salah satu Ketua DPP PKB (2008 - 2013), sebagai Wakil Ketua Komisi IV selain juga menjadi delegasi PKB dalam Panitia Khusus (Pansus) Bailout Century. Maka dalam dunia politik, Anna bukanlah kader karbitan karena ia telah melalui proses politik yang cukup panjang hingga akhirnya terpilih menjadi Bupati Kabupaten Bojonegoro untuk periode 2018 – 2023  (Merdeka, 2018).
Tidak  hanya  di  dunia  politik,  Anna  juga  terlibat  dalam  aktivitas-aktivitas  dalam organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) sejak muda. Setelah menjabat sebagai Bupati Bojonegoro, saat ini Anna juga menjabat sebagai ketua Muslimat NU Kabupaten Bojonegoro. Hal ini berarti, secara sosio-kultural Anna memiliki pendukung kuat dari kelompok Islam tradisional NU. Sedangkan dari sisi keluarga, selama masa kampanye Anna Muawanah tampak menekankan bahwa ia merupakan keturunan Mbah Hasyim yang dikenal sebagai salah satu penyebar Islam di Bojonegoro.
Dalam hal ini, Gidden mengkontruksi identitas diri sebagai multiple identity yang melibatkan pemahaman dasar atas tingginya etos “kepemenuhan/pemenuhan diri” ( self fulfillment )  serta  “aktualisasi  diri”  ( self  actualisation ).  Bagi  Gidden, self tidak  hanya menjadi penentuan tradisi komunitas lokal, lebih dari itu identitas diri menjadi proyek yang  refleksif.  Anna  membuktikan  itu  melalui  dirinya  sebagai  kandidat  calon  kepala daerah yang memiliki latar belakang sebagai seorang legislator dan pemimpin muslimat NU,  melalui  data  tersebut  Anna  memiliki  unsur  penting  dalam  kepemimpinannya, termasuk  dalam  proses  Pilkada.  Dari  empat  calon  bupati  yang  ada,  Anna  -  Irawanto berangkat  dengan  merepresentasikan  aliran  agamis  dan  nasionalis,  sehingga  selain sosok kandidat yang berpengaruh tradisi ulama atau kyai juga menjadi sokongan bagi pasangan ini.
Berkaitan dengan analisis keterwakilan perempuan yang lebih substansial, profil yang dilansir oleh Merdeka.com menyebutkan sebagai berikut :
“Ketika Anna melihat beban penderitaan yang di pikul wanita di kampung-kampung nelayan serta di pelosok-pelosok desa Tuban yang tandus, diakibatkan dari dua peran yang harus di jalani mereka sebagai ibu rumah tangga sekaligus membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarga.  Anna  merasa  ingin  menolong  kaum  wanita  dan  Anna  memutuskan  untuk bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dia merasa terpanggil untuk menolong kaum perempuan tidak hanya dengan memberi pekerjaan. Menurutnya, butuh langkah yang lebih besar  yaitu  advokasi  kebijakan  untuk  mengentaskan  kaum  perempuan  dari  jeratan kemiskinan struktural yang menimpa mereka”.
Berdasarkan  kutipan  profil  tersebut,  menampakkan  adanya  pemahaman  serta keberpihakan  terhadap  kelompok  perempuan,  namun  pertanyaannya  bagaimanakah operasionalisasi atau praktik riil dari keberpihakan tersebut. Cara yang dapat ditempuh untuk melihat praktik riil dari keperpihakan terhadap perempuan adalah melalui produk kebijakan termasuk melalui berbagai dokumen pembangunan dan anggaran.
Dalam  proses  pencalonan  sebagai  pasangan  calon  bupati,  Anna  dan  Irawanto berangkat dengan visi “ Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing ”. Visi ini sendiri, pada dasarnya tidak secara tersurat merepresentasikan kepentingan  perempuan.  Namun  dari  empat  misi  yang  diturunkan  dari  visi  tersebut, salah satu visi yakni visi ke-4 menyebutkan “ Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa ”. Dengan demikian, maka kelompok minoritas seperti perempuan, anak, kelompok disabilitas dan dhuafa telah menjadi salah satu fokus untuk lima tahun kepemimpinan Anna - Irawanto.
Sebagai  bupati  terpilih,  Anna  Muawanah  resmi  mengemban  amanah  untuk periode  2018-2023.  Selama  kepemimpinannya  hingga  penelitian  ini  dilaksanakan, representasi  dan  karakteristik  program  kerja  Anna  sebagai  seorang  pemimpin perempuan memiliki gaya yang cenderung mengutamakan pembangunan dan ekonomi masyarakat.  Padahal,  pembangunan  yang  bersandar  pada  modernisasi  merupakan musuh dari gerakan perempuan itu sendiri.
Beberapa  kebijakan  prioritas  yang  mucul  antara  lain  adalah  pembangunan infrastruktur jalan, pembuatan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), pembuatan program Kartu Petani Mandiri (KPM) hingga kebijakan pada bidang pendidikan  yaitu  pemberian  beasiswa  dua  sarjana  satu  desa.  Selain  pembentukan Satgas  PPA,  Anna  memiliki  program  kerja  lain  yang  spesifik  ditujukan  kepada perempuan, yakni menjadikan perempuan sebagai modén untuk penanganan jenazah perempuan, untuk setiap desa di Kabupaten Bojonegoro.
Dengan  demikian,  setelah  mengemban  amanah  sebagai  bupati  tampak  ada beberapa  kebijakan  pro  perempuan  selama  kepemimpinannya.  Dua  kebijakan  Anna yang spesifik menyebutkan perempuan tampak lebih memasukkan kebutuhan gender praktis dibandingkan kebutuhan gender strategis. Misalnya dalam pembentukan Satgas PPA, apabila kehadiran Satgas ini hanya berfokus pada tindakan kuratif dan rehabilitatif, tanpa  serius  berfokus  pada  tindakan  promotif  dan  preventif  maka  angka  Kekerasan Terhadap  Perempuan  (KTP)  dan  Kekerasan  Terhadap  Anak  (KTA)  akan  sulit  untuk ditekan  signifikan.  Pembentukan  Satgas  PPA  ini  sendiri  bukannya  tanpa  kritik,  politik balas  budi  ditengarani  mendasari  pembentukan  Satgas  PPA  oleh  pasangan  Anna  – Irawanto. Satgas PPA di Bojonegoro dikuasai kelompok Fatayat dan Muslimat, hal ini ditengarai sebagai bentuk terima kasih Anna terhadap organisasi yang menaunginya.
Diskursus kepemimpinan perempuan dalam pembangunan, tak luput karena visi yang  berfokus  pada  ekonomi.  Dominasi  pola  pikir  yang  kemudian  dilegitimasi  dalam kebijakan  publik,  menjadikan  pembangunan  berpotensi  memarginalkan  perempuan. Penekanan ke arah progress , ditandai modernisasi melalui industrialisasi sebagai motor utama penggerak pembangunan. Dalam jangka panjang, praktik ini akan memunculkan dampak yang berbeda di antara kelompok-kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan.
Dalam kaitannya dengan perempuan, meski memiliki dua program yang menyasar perempuan namun hasil kepemimpinan Anna sejak tahun 2018 menunjukkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan. Hal ini, salah satunya tampak pada masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (Akaba). Pada tahun 2018 jumlah AKB di Bojonegoro adalah sebesar 168 kasus atau 9,78 per 1000 kelahiran hidup. Dengan jumlah  kematian  bayi  laki-laki  sebanyak  95  kasus  (58,44%)  dan  bayi  perempuan sebanyak  73  kasus  (41,56%).  Jumlah  AKB  tahun  2018  ini  mengalami  peningkatan dibandingkan  dengan  tahun  2017  lalu  dengan  jumlah  kasus  8,76  per  1000  kelahiran hidup. Pada data tentang Akaba di Bojonegoro, juga cenderung mengalami kenaikan, pada data tahun 2018, Akaba dilaporkan 179 kasus atau 10,42 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan pada 2017 sebesar 9,56 per 1.000 kelahiran hidup  (Dinas Kesehatan Jatim, 2018).
Data AKI di Bojonegoro juga tidak menggembirakan, hal ini karena rata-rata angka AKI  masih  di  atas  100  tiap  100.000  kelahiran.  Pada  tahun  2018,  AKI  Bojonegoro mencapai 162,23 per 100.000 kelahiran, sedangkan pada tahun 2019 AKI Bojonegoro mencapai 149,66 per 100.000 kelahiran. Sayangnya tren penurunan AKI belum dapat disimpulkan karena sampai penelitian ini dilangsungkan jumlah AKI tahun 2020 belum ada  (Dinas Kesehatan Jatim, 2018).
Tingginya AKI, AKB dan Akaba salah satunya dapat disebabkan karena aksesibilitas dan kualitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai. Sehingga perlu adanya cara khusus dalam menanggulangi AKI dan AKB di Bojonegoro. Seperti dengan penambahan jumlah puskesmas atau layanan kesehatan lainnya pada wilayah yang belum memiliki akses kesehatan yang baik. Fokus kepemimpinan Anna dalam hal ini, sangat diperlukan guna memberikan manfaat yang baik bagi perempuan dan anak.
Dari  data  tersebut,  penanganan  permasalahan  perempuan  yang  mendesak memang belum menjadi prioritas utama. Sebagai seorang pemimpin perempuan, Anna belum tampak mempertimbangkan adanya kebutuhan kesehatan dan reproduksi. Selain itu,  dalam  dua  tahun  kepemimpinannya  praktik  nepotisme  juga  terekam  di  berbagai media.  Nepotisme  selama  masa  kepemimpinan  Anna  mencuat  ketika  menjelang pertengahan 2019, ia dan suami dituduh menggunakan dana APBD untuk perjalanan ke
Inggris. Dalam berbagai pemberitaan, menyebutkan bahwa suami Anna atas nama Ali Duppa  ternyata  merupakan  Wakil  Ketua  Dewan  Riset  Daerah  (DRD)  Kabupaten Bojonegoro.
Pada  aspek  produk  legislasi,  yang  perlu  dicatat  adalah  bahwa  produk  legislasi sebenarnya bukan semata wilayah kewenangan eksekutif di daerah, namun juga wilayah kewenangan  legislatif.  Dalam  masa  kepemimpinan  Anna  Muawanah,  Eksekutif  dan legislatif  (DPRD)  tampak  tidak  banyak  menghasilkan  Peraturan  Daerah  (Perda), termasuk  Perda  yang  secara  spesifik  diujukan  untuk  melindungi  perempuan  atau lingkungan. Pada tahun 2018 tercatat ada tujuh Perda, tahun 2019 ada lima Perda dan pada  tahun  2020  ada  enam  Perda,  di  antara  seluruh  Perda  tersebut  tidak  satupun merujuk  pada  perlindungan  kelompok  perempuan.  Berikut  adalah  rincian  Perda Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir:
Tabel 2. Daftar Perda Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018, 2019 dan 2020 No 2018 2019 2020 1 Perda 1/2018 Tentang Penyidik PNS Perda 2/2019 Tentang RPJMD Perda 1/2020 Tentang Pelestarian Kesenian Tradisional 2 Perda 2/2018 Tentang Penanaman Modal Perda 3/2019 Tentang APBD tahun 2020 Perda 2/2020 Tentang Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro 3 Perda 3/2018 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Perda 4/2019 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 Perda 3/2020 Tentang Pencabutan Perda 25/2011 tentang Pendaftaran WP 4 Perda 4/2018 Tentang Pembubaran PD Pasar Perda 5/2019 Perubahan atas Perda No 1/2017 tentang Perangkat Desa Perda 4/2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 5 Perda 5/2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 Perda 6/2019 Perubahan APBD Tahun 2019 Perda 5/2020 Tentang Perubahan atas Perda 13/2016 Tentang Pembentukan SKPD 6 Perda 6/2018 Tentang Perubahan APBD 2018 Perda 6/2020 Tentang Pertanggungjawaban APBD 2019 7 Perda 7/2018 Tentang
APBD 2019
Sumber : Diolah peneliti tahun 2020
Sedangkan dalam daftar Peraturan Bupati (Perbup), tercatat bahwa pada tahun 2018 Bupati mengeluarkan 51 Perbup. Dari sejumlah 51 Perbup tersebut, hanya satu Perbup  yang  mengatur  penanganan  anak  jalanan  yakni  Perbup  No.  35  Tahun  2018. Adapun data Perbup 2019 dan 2020 tidak ditemukan yang mengakomodir perempuan, anak dan lingkungan. Sebagai catatannya, pada list Perda dan Perbup tahun 2018 dapat saja  sebagian  merupakan  peraturan  yang  disahkan  oleh  pemerintahan  sebelumnya, karena merupakan tahun transisi Kepala Daerah di Bojonegoro.
Berdasarkan  data  pada  tabel  2  dan  data  Perbup,  menampakkan  tidak  ada satupun  Perda  yang  mengatur  perlindungan  perempuan  ataupun  yang  mengatur tentang pengelolaan tambang di Bojonegoro dan perlindungan lingkungan. Perbedaan kebijakan  yang  dihasilkan  antara  Anna  dan  Suyoto  dalam  rentang  waktu  satu  tahun, minimal Suyoto pernah mengeluarkan kebijakannya terkait perempuan atau lingkungan sebanyak  satu  peraturan  bupati,  sedangkan  Anna  sama  sekali  tidak  mengeluarkan peraturan  terkait  perempuan  ataupun  lingkungan,  sebaliknya  Anna  menghapus peraturan terkait kesehatan, hal ini merujuk pada Perbup No. 4 Tahun 2019 Tentang Pencabutan  Perbup  No.  18  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pelayanan Kesehatan  Pada  Daerah  Sulit  Dijangkau  (Terisolir).  Tidak  adanya  produk  politik  yang berupaya melindungi kelompok perempuan, pada sisi lain dapat juga disumbang karena minimnya jumlah anggota legislatif perempuan.
Dari sisi anggaran, Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil minyak bumi dan gas (Migas) yang cukup besar di Indonesia. Di sisi lain, melalui beban anggaran yang besar dari pajak Sumber Daya Alam, Bojonegoro sejak tahun 2017 hingga 2020 tidak bergeser dari posisi ke-10 Kabupaten Termiskin di Provinsi Jawa Timur (BPS, 2019). Padahal  kemiskinan  ini  yang  akan  menyebabkan  perempuan  dan  anak-anak  menjadi korbannya,  sebab  ancaman  kemiskinan  ini  akan  mempersulit  ruang  dan  gerak perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya terjadi permasalahan sosial pada perempuan  diantaranya  kasus  kekerasan  seksual,  tingginya  kasus  perceraian,  isu kesehatan perempuan, akses pendidikan dan pernikahan dini.
Dengan  total  anggaran  belanja  Rp.  4.084.708.188.953,20  untuk  tahun  2020 (Pemkab  Bojonegoro,  2020),  kondisi  kemiskinan  di  Bojonegoro  belum  juga  terlewati dengan baik, karena fokus pengeluaran anggaran ada pada belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, serta bantuan keuangan. Belanja terbesar pada biaya belanja tidak langsung ini berfokus  pada  belanja  pegawai  senilai  Rp.  2.218.647.317.430,00,    sedangkan  nilai belanja  subsidi  untuk  masyarakat  hanya  Rp.  223.000.000,00    (Pemkab  Bojonegoro, 2020).  Terlihat  bahwa  antara  belanja  untuk  masyarakat  dan  pegawai,  terpaut  selisih yang begitu jauh.
Meski  di  tingkatan  produk  kebijakan  dan  anggaran  tidak  terlalu menggembirakan, dalam aspek struktur pemerintah kepemimpinan Anna menunjukkan upaya-upaya  mempromosikan  perempuan.  Dari  31  Dinas  dan  Badan  di  Kabupaten Bojonegoro, saat ini tercatat ada sembilan Dinas/Badan (atau setara 29 Persen) yang dipimpin oleh perempuan. Dinas-dinas tersebut antara lain adalah Sekretaris Daerah, Dinas  Kesehatan,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD),  Dinas  Pertanian, Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Penataan  Ruang,  Dinas  Ketahanan  Pangan,  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal, Badan Pengelolaan Uang dan Aset Daerah.
Dalam tataran pemerintahan, pemilihan Kepala Dinas memang merupakan hak prerogratif  dari  Bupati,  dalam  konteks  kepemimpinan  Anna  maka  perempuan  relatif terakomodir di dalam struktur pemerintah Kabupaten. Kemudian, bagaimana dengan gaya  kepemimpinan  Anna  dengan  masyarakat  Bojonegoro.  Seperti  diketahui  bahwa selama  dua  periode  kepemimpinan  bupati  sebelumnya  -  Bupati  Suyoto  -,  ia  banyak dipuji karena praktik keterbukaan informasi termasuk dibukanya komunikasi dua arah antara warga dengan Pemerintah Kabupaten.
Dibandingkan  dengan  bupati  sebelumnya  yaitu  Suyoto,  gaya/pola kepemimpinan  Anna  lebih  cenderung  tertutup.  Keterbukaan  informasi  menjadi keunggulan semasa Bupati Suyoto, kini tidak dipraktikkan oleh Anna. Pada 15 februari 2020,  suarabanyuurip.com  melansir  berita  tentang  evaluasi  kepemimpinan  Anna,  di mana  Transparency  International  Indonesia  (TII)  menyarankan  kepada  Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar menerapkan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan  Dokumen  Kontrak. Hingga  saat  ini  regulasi  tersebut  sebenarnya  masih berlaku,  namun  TII  melihat  adanya  kemunduran  dari  implementasinya,  di  mana keterbukaan  pemerintah,  keterbukaan  kontrak,  dan  aturan  lainnya  tidak  lagi  tampak (Nugroho, 2020).
Kontestasi politik perempuan sebenarnya ada pada kualitas dirinya, sayangnya perempuan belum tentu mampu memaknai dirinya sebagai cerminan kepentingan pada komunitas  pengusungnya.  Kebijakan  yang  mengarah  kepada  pembangunan infrastruktur dan ekonomi, mengakibatkan kelompok perempuan berpotensi semakin termarginalkan.  Adanya  kesempatan  bagi  perempuan  untuk  memasuki  politik  justru menjadi hambatan baru bagi pemimpin perempuan, hal ini disebabkan karena mereka masih terjebak dalam kepentingan partai politik. Sayangnya, dari sisi partai politik Anna juga tidak terlalu memiliki kekuasaan. Maka di sini, Anna Muawanah tampak terjebak sebagai simbolisasi pemimpin perempuan tanpa praktik keterwakilan substantif yang memadai.

## Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang
Kabupaten  Bojonegoro  saat  ini  dikenal  sebagai  “texas”  Indonesia,  istilah  ini merujuk situasi bahwa di Bojonegoro terjadi pemanasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Pemanasan tersebut dipicu masifnya eksploitasi Migas. Perubahan suhu yang semakin memanas terjadi dibeberapa wilayah Bojonegoro, dengan suhu yang dapat mencapai 40 derajat celcius, berikut ini pernyataan Dedi selaku perwakilan Alianji Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro :
“Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  lokasi-lokasi  tambang  minyak  juga  memakan  tempat, terutama  di  daerah  Banyu  Urip  belum  mencukupi  ruang  terbuka  hijaunya.  Ada  lagi persoalan  dua  tahun  ini,  di  bengawan  solo  soal  pencemaran  air  yang  hitam  kemerah- merahan. Pencemaran itu dihasilkan dari jawa tengah soal batik, ada juga di Wonocolo - Bojonegoro,  mereka  membuang  bekas  minyak  mentah  disungai.  Artinya  tidak  ada pengelolaan limbah yang bagus....”
Jika eksploitasi dilakukan terus-menerus tanpa adanya tekanan kebijakan yang memadai, dampak yang lebih besar akan terjadi seperti permasalahan air, polusi, hingga dampak  yang  berujung  pada  hilangnya  nyawa.  Melihat  fenomena  pemanasan  di Bojonegoro,  perempuan  akan  menjadi  salah  satu  dampak  akibat  adanya  eksplotasi Migas  yang  berlebih.  Melihat  adanya  permasalahan-permasalahan  sosial  baik  yang potensial maupun aktual, kebijakan terkait tata kelola tambang yang mengukur dampak lingkungan memang perlu diperhatikan.
Tambang-tambang Migas yang beroperasi di Bojonegoro antara lain adalah Blok Cepu  Lapangan  Banyu  Urip  dan  Lapangan  Kedung  Keris  yang  dikelola  ExxonMobil melalui anak perusahaan ExxonMobil Cepu Ltd, Lapangan Kawengan yang dikelola oleh Pertamina Field Cepu Asset IV, kemudian Blok Tuban Lapangan Sukowati yang dikelola oleh  Pertamina  Asset  IV.  Jumlah  ini  masih  belum  termasuk  tambang-tambang tradisional seperti di wilayah Kedewan  (P Bojonegoro, 2014).
Berdasarkan data yang dilansir bojonegorokab.go.id, lokasi tambang Bojonegoro masih  akan  bertambah  mengingat  Blok  Cepu  Lapangan  Jambaran-Tiung  Biru  saat  ini sudah  dalam  tahap  konstruksi.  Selain  itu,  saat  ini  Blok  Blora  dengan  wilayah  kerja kecamatan Ngraho dan Margomulyo serta Blok Nona dengan wilayah kerja Bojonegoro Bagian  Tenggara  juga  sudah  memasuki  tahap  eksplorasi.  Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro  sendiri  memperkirakan,  bahwa  25  persen  cadangan  minyak  Indonesia berada di Bojonegoro.
Dalam  UU  No.  22  tahun  2001  Tentang  Minyak  Bumi  dan  Gas  pasal  4  ayat  2, disebutkan  bahwa  penguasaan  minyak  bumi  dan  gas  dikuasai  oleh  Negara  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  negara  dan  kementerian  sebagai pemegang  kuasa  pertambangan.  Dengan  demikian,  proses  eksplorasi  dan  eksploitasi diserahkan  kepada  pemerintah  pusat,  sehingga  peran  daerah  sebatas  menjadi
penyelenggara  perizinan,  bahkan  sebagai  bupati,  IUP  (Izin  Usaha  Pertambangan) terbatas  hanya  untuk  memberikan  rekomendasi.  Di  Bojonegoro  sendiri,  adanya perizinan tambang memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah diantaranya  seperti  meningkatkan  pendapatan  daerah,  penggerak  pembangunan daerah dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.
Berdasarkan  aturan  pemerintah  pusat,  maka  pemerintah  daerah  memiliki kewenangan-kewenangan tertentu dalam proses eksplorasi dan eksploitasi Migas yang ada daerah selain juga mendapatkan keuntungan-keuntungan. Saat ini di Bojonegoro, pengaturan tambang Migas masih mengacu pada Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2011 tentang  optimalisasi  kandungan  lokal  dalam  kegiatan  industri  Migas  di  Bojonegoro. Sebelum kepemimpinan Anna, Suyoto terlebih dahulu menjabat selama dua periode. Adapun  beberapa  perbedaan  peraturan  yang  disahkan  oleh  Anna  sebagai  pemimpin perempuan dan Suyoto sebagai pemimpin laki-laki adalah sebagai berikut :

## Tabel 3. Peraturan Bupati Tentang Tambang
No Peraturan Bupati 1 Peraturan  Bupati  Bojonegoro  No.  24  Tahun  2014  Tentang Pelaksanaan  Urusan  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 2 Peraturan  Bupati  Bojonegoro  No.  30  Tahun  2016  Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Teknis Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Bojonegoro. 3 Peraturan  Bupati  Bojonegoro  No.  39  Tahun  2017  Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Penambang Dan Penambang
Pada Sumur Minyak Tua Di Kabupaten Bojonegoro.

## Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2020
Dalam  kepemimpinan  Bupati  Suyoto,  Pemerintah  Bojonegoro  merumuskan Dana Abadi Migas pada tahun 2014, yakni kebijakan yang bertujuan untuk memastikan adanya  dana  cadangan/tabungan  bagi  generasi  mendatang,  saat  migas  dan  gas  di wilayah Bojonegoro sudah habis. Adapun Target besaran Dana Abadi adalah sebesar 20- 25  miliar  rupiah  per  tahun  yang  akan  dikumpulkan  dalam  kurun  waktu  30  tahun,  di tambah 20 tahun.
Pembentukan  Dana  Abadi  Migas  ini  didasarkan  pertimbangan,  menghindari “kutukan  sumber  daya  alam”.  Berkaca  dari  pengalaman  daerah-daerah  kaya  sumber daya  alam,  termasuk  sumber  daya  migas,  di  mana  justru  tingkat  kesejahteraan  dan pembangunan manusianya lebih rendah dibanding daerah-daerah miskin sumber daya alam.  Tingkat  konflik  sosial  cukup  tinggi,  kerusakan  lingkungan  cukup  parah, dutch
desiase atau  melemahnya  sektor  lain  seperti  pertanian,  belanja  berlebihan  ( over spending ), korupsi tumbuh subur dan lain sebagainya  (Sholikin, 2019).
Berbeda  dengan  Suyoto,  selama  kepemimpinan  Anna,  Bojonegoro  belum memiliki  peraturan  baru  mengenai  tata  kelola  tambang  Migas.  Saat  ini,  kebijakan- kebijakan yang disahkan Anna banyak terfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan,  gedung  dan  industri  (sesuai  dengan  visi  dan  misi  Anna).  Sedangkan  persoalan lingkungan  akibat  aktivitas  pertambangan,  tampak  belum  serius  dipertimbangkan, padahal  aktifitas  pertambangan  dapat  menimbulkan  masalah  lingkungan  dan  sosial. Salah  satu  contoh  misalnya,  pada  tahun  2016  pernah  ada  kasus  keracunan  akibat pembakaran  gas  flare  hingga  menyebabkan  delapan  korban  keracunan  pada  tahun (kertiyasa, 2018). Selain itu, sebanyak 64,64% petani di Bojonegoro juga menyatakan bahwa industri pertambangan berpengaruh besar terhadap berkurangnya penghasilan mereka (Rifa’i & Mardiansjah, 2018).
Selain berkurangnya panen hasil pertanian dan suhu udara yang semakin panas. Dampak  lainnya  terhadap  perempuan  adalah  maraknya  kawin  kontrak  pada  daerah eksploitasi,  ini  disebabkan  karena  banyaknya  tenaga  proyek  dari  luar  daerah  yang memanfaatkan  momen  bekerja  diluar  kota.  Pertambangan  di  Bojonegoro,  pada kenyataannya telah menimbulkan permasalahan sosial dan permasalahan ekologi.
Memang  persoalan  tambang  dan  dampak  tambang  bukan  semata  bersandar pada  kebijakan  pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  memiliki  andil terbesar  dalam  tata  kelola  tambang.  Kundori,  direktur  Ademos  mengutarakan “Pemerintah menetapkan Blok cepu di Bojonegoro ditingkatkan menjadi 220 ribu barel perhari  ini  merupakan  kapasitas  yang  sudah  punya,  yang  sebelumnya  alat  exxon maksimal kapasitas 160rb barel/hari”. Kutipan wawancara ini menunjukkan bagaimana pemerintah pusat berupaya menggenjot penerimaan negara dari Migas di Bojonegoro, yang berimplikasi pada eksploitasi SDA secara besar-besaran.
Perusahaan  tambang  sendiri,  memiliki  kewajiban  untuk  mengalokasikan sebagian  dana  perusahaan  untuk  mendanai Corporate  Social  Responsibility (CSR). Berdasarkan  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Bojonegoro  Tahun  2018  -  2023,  tampak  bahwa  realisasi  kegiatan  CSR  di  Bojonegoro tahun 2018 mencapai sebesar Rp. 28.6607.896.250,- . (Bojonegoro, 2018)  Dari nominal tersebut, perusahaan dengan kontribusi CSR terbesar adalah ExxonMobil dengan total dana sebesar Rp. 20.500.000.000,-. Sisa dari nominal tersebut kemudian diisi dana CSR dari Pertamina, PD Pasar, Bank Jatim, Bank Panin, Aston Hotel, Fave Hotel dan Griya MCM.
Dalam  praktiknya, dana CSR diserahkan pengelolaannya dengan menggandeng sejumlah NGO. Beberapa NGO yang memiliki akses pengelolaan terhadap program CSR oleh perusahaan Migas di Bojonegoro memiliki program seperti peningkatan ekonomi
masyarakat,  perawatan  lingkungan,  hingga  pemberdayaan  perempuan.  Sebagai perusahaan tambang, Exxon dan Pertamina melaksanakan tanggungjawab CSR dengan baik, bahkan jumlah dana CSR yang mereka gelontorkan setiap tahunnya semakin besar. Pada tahun 2020 ini, total dana yang mereka keluarkan adalah sekitar 34,5 Milyar yang dibagi menjadi dua bagian yaitu 60% masuk ke wilayah terdampak tambang, dan 40% ke wilayah luar tambang. Dalam pengelolaan dana tersebut, pemerintah Bojonegoro selaku aktor pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait presentase pembagian dana CSR.  Pembagian  yang  awalnya  100%  diberikan  kepada  wilayah  yang  terdampak tambang, dibagi menjadi 60 – 40. Kebijakan ini diambil untuk pemerataan dana CSR, sebagai upaya pembangunan di seluruh wilayah Bojonegoro.
Salah  satu  NGO  yang  masuk  sebagai  pengelola  dana  CSR  tambang,  misalnya adalah  Ademos  (Asosiasi  Untuk  Demokrasi  dan  Kesejahteraan  Sosial).  Ademos menerima dana sekitar 1 Milyar sebagai mitra Exxon Mobil dalam rangka memberikan pertanggungjawabannya kepada alam dan masyarakat. Program kerja ademos, fokus pada  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui  penanaman  bibit  sayuran.  Hal  ini diinisiasi karena lingkungan wilayah sekitar mata pencahariannya semakin menghilang karena  tanah  yang  biasa  mereka  tanami  mulai  dibeli  untuk  proses  eksploitasi. Pengelolaan yang terfokus pada peningkatan kesejahteraan ini seolah-oleh menidurkan gerakan-gerakan lingkungan.
Kehadiran  NGO  telah  memberikan  warna  baru  terhadap  gerakan  sosial  di Bojonegoro, terutama NGO yang memiliki keterikatan terhadap dana dari ExxonMobil dan Pertamina. Isu pembangunan merupakan fokus dari gerakan LSM semacam ini, dan tampak  sebagai  kelompok developmentalis  oriented yang  memanfaatkan  isu pembangunan.  Komodifikasi  kemiskinan  dan  isu  pembangunan  dilakukan  oleh  NGO, praktik-praktik ini menggejala di Bojonegoro.
Vandana Shiva menyebutkan bahwa bendungan, tambang, bangunan-bangunan kokoh,  markas  militer  merupakan  sebuah  markas  pemujaan  yang  dinamakan pembangunan. Apa yang dikorbankan dalam suatu pembangunan, adalah perampasan hak-hak atas pengelolaan tanah, sehingga memunculkan adanya konflik dan gerakan revolusioner dalam rangka menentang eksploitasi alam yang sangat besar (Shiva, V., & Mies,  2005).  Kenyataannya  di  wilayah  Bojonegoro  tidak  ditemukan  adanya  sebuah gerakan dalam menentang adanya tambang, terutama yang dilakukan oleh perempuan. Masyarakat  termasuk  kelompok  perempuan  relatif  menikmati  “pemberdayaan”  yang dilakukan oleh CSR ketimbang memberikan warna baru melalui pergerakannya sendiri.
Dalam  perspektif  modernisasi,  pembangunan  bertujuan  menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Namun, yang terjadi justru menyebabkan  adanya  degradasi  lingkungan  dan  kemiskinan  yang  berkepanjangan. Jebakan kemiskinan dihasilkan melalui hutang dalam konteks pembangunan, kerusakan
lingkungan  dan  program  penyesuaian  struktural  dengan  kelompok  yang  paling menanggung beban adalah perempuan dan anak-anak.
Pengelolaan  tambang  modern,  umumnya  dilakukan  dengan  mengandalkan teknologi  dan  alat  berat.  Dalam  hal  ini  Herman  Daly  menuturkan,  bahwa  teknologi merupakan  bagian  dari  solusi  dan  bukan  dari  masalah  adalah  sesuatu  yang  mustahil (Magdoff  &  Foster,  2018).  Pembangunan  dengan  perspektif  anthroposentrisme  yang mengeksploitasi  SDA,  merupakan  awal  penyebab  adanya  degradasi  lingkungan. Sehingga  dana  CSR,  sebenarnya  bukan  satu-satunya  jalan  untuk  mengatasi  masalah tersebut.  Pelaksanaan  CSR  serta  kebijakan  Pemerintah  Bojonegoro  tentang  distribusi dana CSR tidak menyelesaikan pangkal permasalahan sosial dan lingkungan. Munculnya blok-blok pertambangan baru seperti Blok Cepu Lapangan Jambaran-Tiung Biru dan Blok Nona  menunjukkan  kerakusan  manusia  dalam  mengeksploitasi  SDA.  Dalam  rangka mengatasi atau meminimalisir kerusakan lingkungan, dapat saja Pemerintah Bojonegoro mengajukan moratorium pembukaan blok baru kepada pemerintah pusat.

## Penutup
Transisi  kepemimpinan  Bupati  Bojonegoro  dari  Suyoto  ke  Anna  Mu’awanah, belum  menunjukkan  adanya  perubahan  kebijakan  yang  signifikan  menyasar  pada  isu gender  maupun  tata  kelola  tambang.  Selama  kepemimpinan  Anna  memang  ada beberapa kebijakan yang mempertimbangkan perempuan seperti moden perempuan dan  pembentukan  Satgas  PPA,  namun  kebijakan-kebijakan  tersebut  tampak  lebih memasukkan  kebutuhan  gender  praktis  dibandingkan  kebutuhan  gender  strategis, karena belum ditujukan untuk mengubah relasi yang asimetris di antara laki-laki dengan perempuan.
Perbedaan  antara  kepemimpinan  Suyoto  dan  Anna,  bahhwa  dalam  rentang waktu satu tahun minimal Suyoto telah menghasilkan kebijakan terkait perempuan atau lingkungan  sebanyak  satu  peraturan  bupati,  sedangkan  Anna  sama  sekali  belum mengeluarkan  peraturan  terkait  perempuan  ataupun  lingkungan,  sebaliknya  Anna menghapus peraturan terkait Kesehatan.
Meski dalam aspek struktur pemerintahan, kepemimpinan Anna menunjukkan upaya-upaya  mempromosikan  perempuan  melalui  penunjukan  perempuan  sebagai pimpinan dinas/badan. Tetapi kebijakan Anna, tampak lebih fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi sehingga justru berlawanan dengan perspektif feminisme. Saat ini, kebijakan-kebijakan  yang  disahkan  Anna  banyak  terfokus  pada  pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung dan industri (sesuai dengan visi dan misi Anna).
Pembangunan  yang  dilakukan  semata-mata  karena  pertimbangan  ekonomi, biasanya berakibat pada kerusakan lingkungan dengan kelompok terdampak utamanya adalah  perempuan.  Maka  dalam  konsep  keterwakilan,  kepemimpinan  Anna  dapat
dikategorikan  sebagai  kepemimpinan  formalistik  dan  simbolik.  Kesimpulan  tersebut didapatkan  dari  fakta  bahwa  setelah  dua  tahun  sejak  dilantik  pada  2018,  terpilihnya Anna sebagai bupati belum menghasilkan produk peraturan daerah yang mengatur tata kelola tambang ataupun mengatur isu kesehatan yang dominan sebagai permasalahan perempuan di Bojonegoro.

## Ucapan Terima Kasih
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada  para  narasumber  yang  berkenan  menjadi informan penelitian ini dan pihak-pihak yang membantu dalam proses pencarian data dan observasi lapangan.

## Pendanaan
Penulisan jurnal ini dilakukan atas pembiayaan penelitian dari Dana PNBP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Brawijaya tahun 2020.

## Daftar Pustaka
Adair, J. (2008). Kepemimpinan yang Memotivasi . 2008: PT Gramedia Pustaka Utama.
Anshor, M. U. (2008). Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Tingkat Lokal. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak , 3 (1), 81–88.
Asyari, Y. (2018). Rekapitulasi Selesai, Paslon Anna - Wawan Menang Telak. Retrieved from https://www.jawapos.com/jpgtoday/06/07/2018/rekapitulasi-selesai- paslon-anna-wawan-menang-telak/
Atnike Nova, S. (2019). Memperkuat Representasi Substantif Perempuan Melalui Model Keterlibatan  Gerakan  Perempuan  Dengan  DPR  dan  DPRD  di  Indonesia. Jurnal Perempuan , 24 (2), 115–123.
Bojonegoro, P. (2014). Migas. Retrieved from http://www.bojonegorokab.go.id/menu/ index/Migas
Bojonegoro,  P.  (2019a). Bojonegoro  Dalam  angka  tahun  2019 .  Bojonegoro:  Pemkab Bojonegoro.
Bojonegoro, P. (2019b). Profil Kesehatan Bojonegoro . Bojonegoro: Dinkes Bojonegoro. Bojonegoro,  P.  (2020).  .  Ringkasan  Rancangan  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Daerah Tahun 2020.
BPS.  (2019).  Jumlah  Penduduk  Miskin  menurut  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur  (Ribu Jiwa), 2017-2019. Retrieved from https://jatim.bps.go.id/: https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut- kabupaten-kota-di-jawa-timur.html
Childs, Sarah, & Lovenduski, J. (2012). Political Representation. In Oxford Handbook of Gender and Politics . Oxford: Oxford: Oxford University Press.
Dewi, M. A. (2001). Dimensi Politik Gerakan Perempuan: Suatu Survey. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 5 (1), 1–21.
Dinas Kesehatan Jatim. (2018) Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Dinas Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur.  Diakses  dari:  https://dinkes.jatimprov.go.id/ userfile/dokumen/BUKU%20PROFIL%20KESEHATAN%20JATIM%202018.pdf
Idris,  N.  (2010).  Fenomena,  Feminisme  dan  Political  Self  Selection  Bagi  Perempuan. Wacana Journal of Social and Humanity Studies , 13 (1), 116–131.
Lumban Gaol, A. M. (2019). Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis.
Magdoff, F., & Foster, J. B. (2018). Lingkungan Hidup dan Kapitalisme. Marjin Kiri .
Merdeka. (2018). Profil Anna Muawanah. NDI. (2016). Why Women in Politics.
Nugroho.  (2020).  TII :  Pemerintahan  Bupati  Anna  Alami  Kemunduran  Keterbukaan
Informasi. Retrieved from https://suarabanyuurip.com/kabar/baca/tii-- pemerintahan-bupati-anna-alami-kemunduran-keterbukaan-informasi
Nuryati. (2015). Feminisme dalam Kepemimpinan. Jurnal Istinbath , 16 , 161–179.
Pratiwi, A. M. (2019). The Policies, Practices, and Politics of Women Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament in Regency/City- level Legislative Council Period 2014-2019. Jurnal Perempuan , 24 (2), 151–163.
Rifa’i,  A.  B.,  &  Mardiansjah,  F.  H.  (2018).  Dampak  Perubahan  Penggunaan  Lahan Pertanian Terhadap Sosial Ekonomi Petani Sekitar Lokasi Pertambangan Banyu Urip Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Tata Loka , 20 (1), 55.
Safuan,  M.  (2019).  DLH  Jatim:  Dampak  Pertambangan  Sumur  Tua  Kedewan Memprihatinkan.  Retrieved  from  http://blokbojonegoro.com/2019/09/25/dlh- jatim-dampak-pertambangan-sumur-tua-kedewan-memprihatinkan/
Shiva,  V.,  &  Mies,  M.  (2005). Ecofeminismee  Perspektif  Perempuan  Dan  Lingkungan . Jogjakarta: Ire Press.
Shiva, V. (1997). Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia .
Sholikin,  A.  (2019).  Petroleum  Fund  pada  Pemerintahan  Lokal  (Studi  Kasus  Inovasi Kebijakan  “Dana  Abadi  Migas”  Di  Bojonegoro). Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 16 (1), 127–146.
Siddiqoh,  E.  A.  A.  (2015).  Konflik  Masyarakat  Penambang  Minyak  Mentah  (Analisis Konflik  Pengelolaan  Pertambangan  Minyak  Mentah  Desa  Wonocolo,  Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode 2009-2015). UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Zega, Christiani, D., & Saraswati, P. (2014). Relasi Alam dan Perempuan dalam Pemikiran Ekofeminisme Vandana Shiva . Depok: UI: Program Studi Ilmu Filsafat.

## Daftar Narasumber
Mitroatin, DPRD Bojonegoro Fraksi Golkar, 12 Juli 2020, Pukul 10.00 WIB. Himmah, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Cabang, 12 Juli 2020, Pukul 13.10 WIB. Kundori, Direktur Ademos, 13 Juli 2020, Tambang Bojonegoro Pukul 11.45 WIB. Rori, Sekretaris Cabang PDIP Bojonegoro, 13 Juli 2020, Tambang Bojonegoro Pukul 14.00 WIB.
Miftah, Ketua Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran,s 13 Juli 2020, Tambang Bojonegoro. Pukul 16.00 WIB.

## Tentang Penulis
Resya  Famelasari adalah  Dosen  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosisal  dan  Ilmu  Politik Universitas Brawijaya Malang.  Penulis memiliki area riset seputar tema kebijakan publik.
Juwita  Hayyuning  Prastiwi adalah  Dosen  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosisal  dan  Ilmu Politik  Universitas  Brawijaya  Malang.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema politik dan gender.