## Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lima Puluh Kota
Aulia Sri Angraini 1 , Suhanda 2*
1,2) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas
1) auliasriangraini@gmail.com , 2) suhanda69@yahoo.com
*Corresponding Author
Diajukan : 18 November 2022 Disetujui : 05 Desember 2022
Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT
The government strongly supports the existence of a good governance system, especially in business entities.  Good  corporate  governance  is  a  system  that  regulates  the  direction  of  activities  of  a company to be carried out, including in setting goals to be achieved and measuring the success of the  company's  implementation.  The  implementation  of  corporate  governance  reduces  agency problems between owners and managers. Good corporate governance can help avoid conflicts of interest between principals and agents. This study aims to see the background of the formation and practice of governance in PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota by linking it with agency theory. Processed data is primary data from interviews. The results of the study found that the purpose of establishing  a  PDAM  is  that  an  institution  is  needed  to  manage  and  control  the  needs  of  the community  in  the  field  of  water  and  an  intermediary  from  the  government's  responsibility  in providing a minimal service system (SPM). And in terms of PDAM governance practices associated with agency theory, there are three themes, namely for the principal intermediary in supervising PDAM Kabupaten Lima Puluh, namely that the supervisory board has complied with the existing rules and regulations. The second point of discussion is about the relationship between the agent and  the  principal,  from  the  results  of  the  study  it  was  found  that  the  relationship  between  the principal  and  agent  is  in  the  form  of  accountability  and  transparency.  And  the  last  topic  about corporatization,  the  results  of  research  on  PDAM  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  the  local government  has  handed  over  all  authority  and  management  fully  to  the  PDAM  management  to manage and manage. However, the full handover to local governments will still be controlled and supervised by PDAM activities assisted by the supervisory board.
Keywords: Accountability; Agency Theory; Corporatization; Governance; Transparency

## PENDAHULUAN
PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat,  menunjang  kelangsungan  dunia  usaha,  perkembangan  ekonomi  dan  percepatan pembangunan  di  daerah  (Setiadi,  2019).  Pendirian  PDAM  diatur  dalam  PERDA  masing-masing daerah  di  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  tahun  2017  tentang  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD) sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan sebuah paradigma baru bagi pengelolaan BUMD. Tujuan Peraturan Pemerintah nomor  54  Tahun  2017  untuk  memberikan  wawasan  tentang  arah  kebijakan  pemerintah  terkait BUMD  khususnya  PDAM,  serta  memberikan  pemahaman  tentang  regulasi-regulasi  yang  terkait dengan PDAM. Dengan adanya Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 dapat menjadi peluang yang sangat baik untuk perkembangan PDAM untuk menuju suatu korporatisasi.
Korporatisasi bertujuan memasukkan unsur dan semangat bisnis swasta kedalam organisasi sektor publik bentuknya berupa BUMD, sehingga organisasi sektor publik diurus sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis. Melalui mekanisme kerja perusahaan milik Pemerintah Daerah yang
berdasarkan prinsip-prinsip bisnis maka akan menimbulkan lingkungan bisnis yang kompetitif dan mendorong semangat pengelolanya untuk memperoleh keuntungan (Effendy, 2016). Dampak dari korporatisasi  dapat  meningkatkan  kinerja  melalui  proses  kontrol  dan  mekanisme  keterbukaan informasi  yang  jelas.  Dan  pada  dasarnya  hal  ini  membawa  proses  transformasi  organisasi  yang meningkatkan efisiensi (Irshad et al. , 2021)
Tiga dimensi dalam korporatisasi dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Pertama, memperkenalkan  struktur  tata  kelola  baru  antara  dewan  dan  manajemen.  Kedua,  melibatkan pembaruan manajemen puncak, dimana birokrat dan pegawai negeri diganti dengan orang-orang bisnis  terpilih  yang  diharapkan  memiliki  kemampuan  manajerial  yang  lebih  tinggi.  Dan  ketiga, praktik organisasi baru difasilitasi melalui perubahan struktur hukum, seperti penerapan kontrak kerja  sementara  dan  pembayaran  insentif  (Stiel,  2022).  Bagi  pemerintah  daerah,  hal  ini  adalah proses reformasi struktural yang mengubah kondisi di mana bisnis pemerintah daerah beroperasi yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja komersial bisnis pemerintah daerah dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan pemerintah daerah (Tasmania, 1998).
Pemerintah  sangat  mendukung  adanya  sistem  tata  kelola  yang  baik  terutama  pada  entitas usaha yang dimilikinya baik yang dimiliki negara seperti BUMN maupun daerah seperti BUMD (Fitriyani et  al. ,  2016).  Tata  Kelola  perusahaan  menciptakan  sistem  yang  dapat  menjaga keseimbangan  dalam  pengendalian  perusahaan  sehingga  mampu  mengurangi  peluang  terjadinya kesalahan  mengelola,  menciptakan  insentif  bagi  manajer  dalam  memaksimalkan  produktivitas penggunaan  aset  sehingga  menciptakan  nilai  tambah  perusahaan  yang  optimal  (Njatrijani et  al. , 2019). Dalam tata kelola perusahaan, teori keagenan penting karena membentuk dasar kebijakan tentang  tata  kelola  perusahaan  yang  baik. (Wardoyo et al. , 2022). Agency  theory adalah  hubungan  keagenan  sebagai  kontrak  di  mana  satu  orang  atau  lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling,  1976).  Sulitnya memonitor  atau  kurang  transparannya  proses pengambilan  keputusan oleh agen menyebabkan prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja agen. Agen  mempunyai  lebih  banyak  informasi  mengenai  lingkungan  kerja  dan  kondisi  perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal  dan  agen  yang  sering  disebut  dengan  asimetri  informasi.  Pelaksanaan  tata  kelola perusahaan  mengurangi  permasalahan  keagenan  antara  pemilik  dan  manajer.  Pelaksanaan  tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu menghindari benturan kepentingan antara prinsipal dan  agen.  Perusahaan  yang  menerapkan good  corporate  governance dengan  baik  akan  dapat meningkatkan  nilai  perusahaan  yang  pada  akhirnya  dapat  memperbaiki  kinerja  perusahaan (Fitriyani et al. , 2016). Penggunaan teori keagenan sebagai dasar mekanisme tata kelola dengan dasar bahwa teori keagenan mempunyai asumsi bahwa manusia itu egois dan rasional yang ingin mengejar  keinginannya,  sedangkan  pada  kebanyakan  kasus  mekanisme  tata  kelola dipertimbangkan sebagai alat yang membatasi keinginan manajer dan membuat mereka mengejar keinginan pemegang saham (Kultys, 2016).
Tata kelola perusahaan yang baik yaitu merupakan suatu sistem yang mengatur arah kegiatan dari suatu perusahaan akan dilaksanakan, termasuk dalam membuat sasaran yang akan dicapai dan mengukur keberhasilan dari pelaksanaan perusahaan (Satya et al. , 2017). Menurut Tricker (2020) ada  tiga  elemen  penting  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  kekuatan  tata  kelola  perusahaan dengan  sukses  yaitu  otoritas,  penerimaan  dan  akuntabilitas.  Otoritas  untuk  memastikan kemampuan  untuk  menegakkan  kekuasaan  yang  mendasarinya.  Penerimaan  otoritas  tata  kelola perusahaan  untuk  melibatkan  kepercayaan.  Dan  yang  terakhir  akuntabilitas  untuk  melengkapi siklus  pelaksanaan  kekuatan  tata  kelola  perusahaan  dengan  menunjukkan  bahwa  otoritas  telah digunakan dengan tepat .
Peran Dewan Pengawas sangat penting terutama dalam memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelayanan air bersih, perbaikan kebijakan dan rencana investasi. Oleh karena itu sangat penting untuk memperkuat peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas karena dapat mendukung akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  publik.  Selain  itu  Dewan  Pengawas  yang  kuat  dapat
menjadi  penasihat  yang  tepat  bagi  pemerintah  daerah  dan  direksi  demi  PDAM yang  lebih  sehat (Hia,  2019).  Tujuan  Pengawasan  adalah  Menjamin  ketepatan  pelaksanaan  sesuai  rencana, kebijaksanaan  dan  perintah  atau  aturan  yang  berlaku  guna  menertibkan  kordinasi  kegiatan (Nurwanda, 2018). Dewan pengawas sesuai dengan Permendagri No 2 Tahun 2007 pasal 22 tentang organ dan kepegawaian PDAM mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM; memberikan pertimbangan dan saran kepada  Kepala  Daerah  diminta  atau  tidak  diminta  guna  perbaikan  dan  pengembangan  PDAM; memberikan  pertimbangan  dan  saran  kepada  Kepala  Daerah  diminta  atau  tidak  diminta  guna perbaikan dan pengembangan PDAM dan memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis ( business plan/corporate plan ) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat direksi kepada kepala daerah untuk mendapatkan pengesahan (Permendagri No. 2 Tahun 2007).
PDAM  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  saat  ini  masih  dalam  status  masa  transisi  dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang BUMD sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Regulasi yang dilakukan adalah  dengan  membuat  Peraturan  Daerah  baru  yaitu  Peraturan  daerah  Nomor  1  Tahun  2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 1992 tentang pendirian Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) yang sudah  tidak  relevan  dengan  keadaan  saat  ini.  Tata  kelola  merupakan  sebagai  alat  penyeimbang antara hubungan agen dan prinsipal sehingga dengan tata kelola yang baik pada sebuah perusahaan akan  meningkatkan  kinerja  dari  perusahaan  tersebut.  Muryanto  (2017)  menjelaskan  kebijakan pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dapat  melalui  produk hukum  berupa  peraturan  daerah,  peraturan  gubernur  dan  peraturan  bupati  atau  walikota  yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD.
Dengan ada perubahan atau masa transisi peralihan dalam mengimplementasikan PP No. 54 tahun  2017  pada  PDAM  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  penelitian  ini  ingin  melihat  praktek  tata kelola  PDAM  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  yang  menitikberatkan  atau  menghubungkan  dengan agency theory dan dalam konsep korporatisasi yang tujuannya memasukkan unsur dan semangat bisnis  swasta  kedalam  organisasi  sektor  publik  dengan  mempertahankan  kepemilikan  publik. Penelitian Dewi (2021) menyimpulkan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dapat membawa perubahan dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sesuai dengan  prinsip-prinsip tata  kelola  perusahaan  yang  baik  serta  dengan  terlibatnya  Kuasa  Pemilik Modal (KPM) dalam hal kepengurusan Perumda nantinya akan membawa dampak positif terhadap pengembangan perusahaan dengan adanya fungsi kontrol secara langsung oleh Kepala Daerah.
Beberapa  penelitian  sebelumnya,  seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hia  (2019) menyimpulkan  bahwa  salah  satu  penyebab  belum  optimalnya  peran  dewan  pengawas  terhadap pengelolaan  PDAM  adalah  tata  kelola  perusahaan  yang  belum  berjalan  dengan  baik  dalam mengatur hubungan tata kelola antara berbagai organ yang ada dilingkungan PDAM, sehingga akan dapat  mempengaruhi  kinerja.  Peranan  dewan  pengawas  selaku  perwakilan  pemerintah  daerah dalam  melakukan  pengawasan  pada  PDAM  serta  perwakilan  dari  masyarakat  sebagai  pengguna PDAM juga dapat mendukung akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Arijanto (2010) dalam Njatrijani et al. (2019) juga menjelaskan bahwa suatu kegiatan perusahaan yang terencana dengan baik dan terprogram tentunya dapat tercapai dengan sistem tata kelola yang baik.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat latar belakang pembentukan dan mengacu pada agency theory ingin melihat hubungan prinsipal dan agen dalam praktek tata kelola pada PDAM Kabupaten Lima  Puluh  Kota.  Penelitian  ini  didasarkan  dengan lebih mendalami  praktek  tata  kelola  dengan menggunakan  metode  pendekatan  studi  kasus  karena  penelitian-penelitian  sebelumnya  lebih banyak bersifat deskriptif.

## STUDI LITERATUR
Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan komparasi mengenai  tata  kelola  perusahaan  dan  peran  dewan  pengawas  antara  lain  adalah  penelitian  yang dilakukan Hia (2019) menyimpulkan tentang peranan dewan pengawas pada PDAM sangat
penting.  Hasil  penelitiannya  membuktikan  bahwa  dengan  lemah  peran  dewan  pengawas  dan pengelolaan terhadap tata kelola PDAM menyebabkan kinerja PDAM belum optimal. Oleh sebab satu untuk mengoptimalkan kinerja pada PDAM diperlukannya peran dari dewan pengawas dalam melakukan  pengawasan,  pengendalian  dan  pengelolaan  tata  kelola  terhadap  PDAM.  Kafi et  al. (2021)  meneliti  tentang  strategi  pengawasan  oleh  satuan  pengawas  internal  badan  usaha  milik daerah (BUMD). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam mewujudkan pengelolaan tata kelola  Perumda  berdasarkan good  governance dan  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah diperlukannya peran satuan pengawasan internal.
Penelitian terdahulu yang terkait tentang pengelolaan dan badan hukum badan usaha milik daerah (BUMD) antara lain adalah Penelitian Nasution dan Sirait (2017) meneliti urgency of local- owned enterprises (BUMD) law as good corporate governance basis in Indonesia . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, Indonesia perlu memiliki peraturan khusus tentang BUMD. Kedua, harus  memiliki  manajemen  yang  pas  untuk  mencapai  tujuan  pendirian  BUMD  baik  dengan menggunakan  prinsip  pemangku  kepentingan.  Penelitian  yang  dilakukan  Muryanto  dan Djuwityastuti (2014) meneliti tentang model pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam rangka  mewujudkan good  corporate  governance .  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa perlunya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum secara vertikal dari produk hukum dan horizontal yang mengatur tentang pengelolaan BUMD. Alternatif model dilakukan terhadap pengelolaan  BUMD  yang  tujuannya  mewujudkan good  corporate  governance dapat  dilakukan dengan dua model yaitu konsep pengelolaan BUMD Non Persero dengan menggunakan swakelola mandiri  dan  konsep  pengelolaan  BUMD  persero  dengan  menggunakan  model holding  company dengan tipe prosedur terprogram dengan group usaha kombinasi.
Penelitian yang berkaitan untuk mencapai sebuah tata kelola perusahaan yang baik antara lain  adalah  penelitian  Polii et  al. (2021)  meneliti evaluation  of  governance  implementation minahasa  regency  drinking  water  company .  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  prinsip- prinsip  dari good  corporate  governance yang  terdiri  daeri  transparansi,  akuntabilitas,  tanggung jawab,  dan  independensi  serta  kewajaran  telah  dilaksanakan  secara  formal,  namun  prinsip kewajaran yang dilaksanakan secara optimal.
Penelitian yang berkaitan dengan korporatisasi pada instansi pemerintah antara lain adalah penelitian  Bilodeau et  al. (2006)  meneliti  tentang  dampak  dari  korporatisasi  pada  instansi pemerintah  Kanada,  Hasil  agregat  menunjukkan  bahwa  pengenalan  korporatisasi  memang mengubah perilaku pada sejumlah dimensi, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa output dan pendapatan meningkat, kesenjangan cakupan pendapatan-ke-pengeluaran menyempit, dan efisiensi biaya dan produktivitas karyawan meningkat setelah korporatisasi. Penelitian dari Voorn (2022) juga membuktikan hasil penelitiannya bahwa terjadinya peningkatan otonomi setelah korporatisasi yang dapat melindungi pemberian layanan dari pencarian rente politik dan dapat melindungi nilai- nilai publik.

## METODE
Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme . Paradigma postpositivisme disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik  atau  utuh,  kompleks,  dinamis,  penuh  makna,  dan  hubungan  gejala  bersifat  interaktif (reciprocal).  Penelitian  dilakukan  pada  obyek  yang  alamiah.  Obyek  yang  alamiah  adalah  obyek yang  berkembang  apa  adanya,  tidak  dimanipulasi  oleh  peneliti  dan  kehadiran  peneliti  tidak mempengaruhi  dinamika  pada  obyek  tersebut  (Sugiyono,  2013).  Penelitian  ini  merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota yang terletak di lokasi Jl. Negara Payakumbuh - Pekan Baru KM. 10 Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  hasil  wawancara  dengan  informan. Sedangkan data sekunder berupa dokumen pribadi, dokumen resmi, data fisik, jurnal dan catatan lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Informan atau responden pada penelitian ini sebanyak
lima orang yaitu Sekretaris Dearah Kabupaten Lima Puluh Kota (Ketua Dewan Pengawas PDAM Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  Asisten  Perekeonomian  dan  Pengawasan  Kabupaten  Lima  Puluh Kota  (Wakil  ketua  Dewan  Pengawas  PDAM  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota),  bagian  Analisis Kebijakan Muda Sub Kordinator Pembinaan BUMD dan BLUD Pada Bagian Perekonomian dan SDA Kab. Lima Puluh Kota, Kepala bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup  Badan  Perencanaan  Penelitian  Pengembangan  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  dan  Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan data sekunder berupa dokumen pribadi, dokumen resmi, data fisik, jurnal dan catatan lapangan yang berkaitan dengan penelitian.
Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan analisis tematik dengan menggunakan alat analisis software N-Vivo 12. Beberapa tahapan analisis tematik  yaitu  memahami  tema,  membuat  kode  awal,  mencari  tema  yang  relevan, peninjauan tema dan membuat laporan kesimpulan (Braun dan Clarke, 2006).

## HASIL
Latar Belakang Pembentukan PDAM

## Gambar 1. Latar Belakang Pembentukan PDAM
Sumber : Data diolah tahun 2022 dengan N-Vivo 12
Berdasarkan  gambar  1  yang  telah  diolah,  untuk  menjawab  tujuan  penelitian  mengenai  latar belakang pembentukan PDAM, peneliti menyimpulkan ada delapan tema dasar dari tema global mengenai  latar  belakang  tersebut  yaitu  badan  usaha  yang  tujuannya  melayani  bukan  mencari keuntungan, lembaga dapat mengelola dan mengendalikan, pemerintah meminta pertanggungjawaban  kepada  lembaga,  pendirian  PDAM  berdasarkan  peraturan  daerah,  penting adanya sebuah lembaga atau perusahaan, PDAM secara umum unsurnya adalah pelayanan wajib, perantara pemerintah dalam memberikan SPM dan perusahaan yang mengutamakan pelayanan.
Perantara Prinsipal Dalam Pengawasan
Gambar 2. Perantara Prinsipal dalam Pengawasan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 2, April 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1305
Sumber : Data diolah tahun 2022 dengan N-Vivo 12
Berdasarkan gambar 2 yang diolah oleh peneliti menyimpulkan bahwa tema global penelitian ini adalah  perantara  prinsipal dalam  pengawasan  dengan  menghasilkan  dua  pengorganisasian  tema. Pertama yaitu penunjukan dewan pengawas dengan tema dasar formalitas pengangkatan jabatan dengan temuan dewan pengawas ditetapkan berdasarkan SK Bupati dan dewan pengawas ditunjuk berdasarkan  pelaksanaan  tugas.  Tema  dasar  kedua  mengenai  profesionalisme,  menyimpulkan bahwa  dewan  pengawas  dipilih  melalui  penyeleksian.  Kedua,  pengorganisasian  tema  mengenai kualitas  pelaksanaan  fungsi  pengawas  dikelompokkan  menjadi  lima  tema  dasar  yaitu  dewan mengevaluasi kinerja PDAM, dewas berperan melihat program kerja tahunan, dewas memberikan pembinaan,  dewas  memeriksa  RKAP  tahunan  dan  terakhir  tema  dasar  mengenai  dewas memberikan pembinaan untuk perbaikan operasional PDAM.

## Hubungan Agen dan Prinsipal

## Gambar 3. Hubungan Agen dan Prinsipal
Sumber : Data diolah tahun 2022 dengan N-Vivo 12
Berdasarkan gambar 3 yang diolah oleh peneliti menyimpulkan bahwa hubungan agen dan prinsipal menjadi  tema  global  dalam  penelitian.  Hubungan  agen  dan  prinsipal  menghasilkan  dua pengorganisasian  tema  yaitu  akuntabilitas  dan  transparansi.  Pengorganisasian  tema  dari  segi akuntabilitas  terbagi  dua,  pertama  yaitu  pertanggungjawaban  agen  sebagai  pemberi  informasi kepada  prinsipal,  didalam  hal  ini  dijelaskan  bahwa  pertanggungjawaban  tersebut  berupa penyusunan master bussines plan yang dikomunikasi kepada pemerintah terlebih dahulu dan dalam pembuatan Renbis dan RKAP akan diperiksa oleh dewan pengawas. Kedua, pertanggungjawaban agen  dalam  pelaksanaannya,  dalam  hal  ini  pertanggungjawaban  pelaksanaannya  berupa  direksi ditunjuk untuk mengurus dan mengelola PDAM, pengelolaan bisnis diserahkan seluruhnya kepada manajemen  PDAM  dan  Renbis  dan  RKAP  disusun  oleh  direksi  PDAM.  Pengorganisasian  tema kedua  mengenai  transparansi  didapatkan  dua  tema  dasar  mengenai  keterbukaan  dalam  evaluasi kinerja, dalam hal ini keterbukaannya berupa dalam pengauditan kinerja diserahkan kepada BPKP dan untuk audit laporan keuangan diserahkan kepada kantor akuntan publik (KAP). Kemudian tema dasar mengenai keterbukaan dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini keterbukaannya berupa
dewas dan manajemen mengadakan rapat secara berkala dan staf PDAM juga ikut serta dalam rapat tersebut.
Korporatisasi

## Gambar 4. Korporatisasi
Sumber : Data diolah tahun 2022 dengan N-Vivo 12
Berdasarkan gambar 4 yang telah diolah oleh peneliti menyimpulkan bahwa korporatisasi menjadi tema  global  dalam  penelitian.  Korporatisasi  menghasilkan  tiga  pengorganisasian  tema  yaitu pertama mengenai struktur tata kelola baru antara dewan dan manajemen, dalam hal ini terdiri dari empat tema dasar yaitu dewas dipilih melalui penyeleksian, direksi ditunjuk untuk mengurus dan mengelola  PDAM,  pemilihan  direksi  berdasarkan  penyeleksian  dan  tergantung  kepada  jumlah pelanggan  PDAM.  Kedua,  pembaruan  manajemen  puncak  dengan  dua  tema  dasar  yaitu  direksi yang  ditunjuk  tidak  boleh  PNS  dan  dalam  penetapan  karyawan  tetap  harus  mengikuti  beberapa prosedur.  Pengorganisasi  tema  ketiga  mengenai  perubahan  struktur  hukum  sebagai  bentuk dukungan  praktik  organisasi  baru  dengan  menyimpulkan  tiga  tema  dasar  yaitu  perubahan  status PDAM  menjadi  Perumda,  regulasi  Perda  sesuai  peraturan  pemerintah  terkait  BUMD  dan implementasi dari peraturan pemerintah.

## PEMBAHASAN

## Latar Belakang Pembentukan PDAM
PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota diawali dengan wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki  kekayaan  sumber  mata  air  sejak  dahulu,  untuk  menjaga  kualitas  sumber  air  yang digunakan sebagai air minum maka perlunya suatu badan yang dapat bertanggung jawab terhadap kualitas  air  dengan  selalu  menguji  sumber  air  tersebut  secara  berkala.  Hasil  penelitian  ini menemukan bahwa PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota didiirkan dengan tujuan dapat mengelola dan mengendalikan sumber air untuk kebutuhan masyarakat karena tanpa sebuah lembaga untuk mengelolanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  pelayanan  masyarakat  tidak  akan  optimal  untuk mencapainya.  Oleh sebab itu  didirikan  BUMD  berupa  PDAM  yang  merupakan  sebuah  lembaga perantara pemerintah dalam memberikan sistem pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan narasumber dalam wawacara berikut :
“ PDAM itu melakukan uji kualitas terhadap air yang mereka kelola dan hasilkan, sehingga air  yang  dipakai  masyarakat  itu  yang  dikonsumsi  masyarakat  betul-betul  terjaga  keamanan terutama dari segi kesehatannya. PDAM itu juga ikut membantu pemerintah dalam memberikan
pelayanan minimal yang wajib disediakan pemerintah. Pemerintah itu kan ada kewajibannya ada SPM nya (standar pelayanan minimal. Yang namanya target untuk air minum itu 100%, jadi 100% air minum itu harus dilayani oleh pemerintah ”.
Tujuan utama PDAM melayani dan bukan mencari keuntungan. Dengan adanya lembaga yang  mengelola  tersebut  pemerintah  akan  dapat  meminta  pertanggungjawaban  kepada  lembaga yang mengelola dan mengendalikan tersebut. Sejalan dengan penelitian Abdurrachman (2015) juga menjelaskan  untuk  dapat  mengoptimalkan  peran  BUMD  yang  mampu  mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMD perlu  menumbuhkan  budaya  korporasi  dan  profesionalisme  antara  lain  melalui  pembenahan, pengelolaan dan pengawasannya.

## Perantara Prinsipal Dalam Pengawasan Pada PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota
Dewan  pengawas  merupakan  perantara  prinsipal  (pemerintah)  dalam  melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah. Peran Dewan Pengawas sangat penting terutama dalam memantau dan melakukan pembinaan, evaluasi, perbaikan kebijakan dan rencana investasi. Oleh karena itu sangat penting untuk memperkuat peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas. Dalam hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  pada  PDAM  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  dewan pengawasnya  telah  melaksanakan  fungsinya  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Bupati  Kabupaten Lima  Puluh  Kota  No.  29  Tahun  2019  tentang  penunjukkan  pelaksana  tugas  Dewan  Pengawas PDAM  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Tugas  atau fungsi  yang telah  dijalankan  diantaranya yaitu mengevaluasi  kinerja,  memberikan  pembinaan,  memeriksa  RKAP  yang  dibuat  oleh  PDAM  dan melihat program kerja tahunan PDAM. Hal ini diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut:
“ Yang  pertama  peran  dewan  pengawas  melihat  program  kerja  tahunan,  yang  kedua mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh PDAM dan juga melakukan pembinaan-pembinaan ”.
Pelaksanaan  tugas  dewan  pengawas  PDAM  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  juga  telah mengacu dengan Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM pasal 22 dan  23.  Sejalan  dengan  penelitian  Hia  (2019)  membuktikan  bahwa  dengan  lemah  peran  dewan pengawas  dan  pengelolaan  terhadap  tata  kelola  PDAM  menyebabkan  kinerja  PDAM  belum optimal.  Oleh  sebab  satu  untuk  mengoptimalkan  kinerja  pada  PDAM  diperlukannya  peranan penting dari dewan pengawas dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan tata kelola terhadap PDAM. Penelitian oleh Kafi et al. (2021) pada sebuah BUMD juga menemukan hasil bahwa dalam mewujudkan pengelolaan tata kelola Perumda berdasarkan tata kelola yang baik dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukannya peran satuan pengawasan internal. Penelitian  Nasution  dan  Sirait  (2017)  menjelaskan  juga  bahwa  harus  memiliki  manajemen  dan pengawasan yang pas untuk mencapai tujuan pendirian BUMD.
Namun dari hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa dalam pelaksanaan prosedur untuk pemilihan  dewan  pengawas  masih  berdasarkan  penunjukkan  oleh  Bupati.  Hal  ini  menunjukkan belum  profesionalnya  untuk  pemilihan  dewan  pengawas  karena  masih  berdasarkan  penujukkan bupati dan jabatan tertinggi daerah. Namun PDAM untuk penerapan peraturan daerah yang baru yang merupakan impementasi dari Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2017 untuk pemilihan dewan pengawas  selanjutnya  akan  berdasarkan  penyeleksian.  Hal  ini  diungkapkan  narasumber  dalam wawancara berikut :
“Pemilihan dewan pengawas saat ini berdasarkan penunjukkan pelaksanaan tugas yang ditetapkan  sedangkan  dalam  melaksanakan  perda  yang  baru  ini  Pemilihan  dewan  pengawas diseleksi melalui penyeleksian”.

## Hubungan Agen dan Prinsipal Pada Kabupaten Lima Puluh Kota
Hasil  dalam  penelitian  ini  menemukan  bahwa  ada  dua  tema  yang  didapatkan  dalam penelitian  ini  untuk  melihat  hubungan  prinsipal  dan  dan  agen  yaitu  dari  segi  akuntabilitas  dan transparansi. Dari segi Akuntabilitas dijelaskan bahwa adanya pertanggungjawaban agen kepada prinsipal  yaitu  pertanggungjawaban  agen  dalam  memberikan  informasi  kepada  prinsipal  dan pertanggungjawaban  agen  dalam  menjalankan  pelaksanaan.  Sedangkan  dari  segi  Transaparansi dijelaskan  bahwa  adanya  keterbukaan  dalam  mengambil  keputusan  dan  keterbukaan  dalam evaluasi kinerja. Sesuai dengan penelitian Asmoro dan Setianingsih (2019) menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik.
Hubungan agen dan prinsipal yang sulit untuk dimonitor atau kurang transparannya proses pengambilan keputusan oleh agen menyebabkan prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja agen. Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai lingkungan kerja dan kondisi  perusahaan  secara  keseluruhan.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  ketidakseimbangan informasi  yang  dimiliki  oleh  prinsipal  dan  agen.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  ada  penyeimbang informasi  yang  salah  satu  untuk  mengatasinya  adalah  Pelaksanaan  tata  kelola  perusahaan mengurangi  permasalahan  keagenan  antara  pemilik  dan  manajer.  Pelaksanaan  tata  kelola perusahaan  yang  baik  dapat  membantu  menghindari  benturan  kepentingan  antara  prinsipal  dan agen. Dengan ada pertanggungjawaban dan sikap keterbukaan akan dapat mendukung berjalannya aktivitas organisasi perusahaan secara bertanggung jawab dan terkendali.
Pertanggungjawaban  agen  memberikan  informasi  pada  penelitian  ini  yaitu  PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan master bussiness plan dikomunikasikan terlebih dahulu  kepada  pemerintah  sebelum  perencaanaan  tersebut  dilaksanakan.  Hal  ini  diungkapkan dalam wawancara berikut :
“PDAM itu kan hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah walaupun secara  mandiri  perusahaan  tentu  PDAM  bisa  mengembangkan  bisnisnya  tetapi  tetap  saja  nanti Ketika  PDAM  Menyusun  master  bussines  plannya  tetap  harus  dikomunikasikan  kepada pemerintah, harus mendapatkan persetujuan pemerintah dahulu baru PDAM bisa melaksanakan”.
Dan  pertanggungjawaban  agen  dalam  menjalankan  pelaksanaan  yaitu  direksi  ditunjuk untuk mengurus dan mengelola PDAM, dalam pembuatan rencana bisnis dan RKAP disusun oleh direksi. Sesuai dengan penelitian Kholmi (2010) bahwa dalam agency theory , prinsipal (pemilik) dan  agen  (manajemen)  mempunyai  kepentingan  yang  berbeda.  Dengan  demikian,  hubungan prinsipal dan agen memberi konsekuensi bahwa manajemen berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal. Hal ini diungkapkan dalam wawancara berikut :
“Penyusunan  Renbis  dan  RKAP  ini  disusun  oleh  direktur  utama  dibantu  oleh  direktur administrasi keuangan dan direktur Teknik yang nanti Renbis dan RKAP ini sebelum diserahkan untuk disahkan oleh Bupati”.
Transparansi  merupakan  sebuah  aspek  yang  penting  yang  digunakan  untuk  meninjau sebuah kinerja dari organisasi. Dalam penelitian ini menemukan ada dua pokok tema transparasi yaitu keterbukaan dalam mengambil keputusan dan keterbukaan dalam evaluasi kinerja. Pertama, keterbukaan dalam mengambil keputusan diantaranya yaitu dewan pengawas dan direksi PDAM mengadakan rapat secara berkala serta staf-staf ikut serta dalam rapat, keterbukaan PDAM dalam perektrutan  karyawan  dan  Renbis  dan  RKAP  diperiksa  oleh  dewan  pengawas.  Sesuai  dengan penelitian  Fayad et  al. (2021)  mejelaskan  bahwa  transparansi  dalam  setiap  pengambilan keputusannya,  PDAM  melibatkan  semua  organ  perusahaan  yang  terkait  serta  merangkul stakeholder  dalam  pembuatan  keputusan  demi  menjaga  objektifitas  dan  menghindari  konflik. Kedua, keterbukaan dalam evaluasi kinerja diantaranya yaitu BPKP mengaudit dan mengevaluasi kinerja PDAM dan KAP mengaudit laporan keuangan PDAM. Didukung dengan penelitian Astuti (2020)  menjelaskan  bahwa  transparasi  merupakan  salah  satu  aspek  yang  mendasari terselenggaranya laporan yang baik.

## Korporatisasi
Hasil  penelitian  pada  PDAM  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  menemukan  dalam memperkenalkan  struktur  tata  kelola  baru  antara  dewan  dan  manajemen  adalah  PDAM  dalam melakukan pemilihan direksi selanjutnya tergantung kepada jumlah pelanggan, direksi dan dewan harus  mengikuti  penyeleksian  dan  ditunjuknya  direksi  dalam  mengelola  dan  mengurus  PDAM. Kedua  PDAM  untuk  melibatkan  pembaruan  manajemen  puncak  yaitu  dalam  pemilihan  direksi tidak boleh lagi dari pegawai negeri sipil dan penetapan staf atau pegawai non struktural PDAM. Dan  ketiga,  PDAM  dalam praktik  organisasi  baru difasilitasi melalui  perubahan  struktur  hukum diantaranya adalah perubahan status PDAM menjadi Perumda, Regulasi peraturan daerah sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 terkait BUMD.
Korporatisasi  merupakan  sebuah  hal  yang  dilakukan  dengan  penyederhanaan  sistem pengawasan  perusahaan,  sehingga  memberikan  makna  manager  mempunyai  otoritas  dalam mengambil  keputusan  perusahaan  dan  pemerintah  mempunyai  otoritas  untuk  memonitor performance perusahaan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Dengan sistem monitoring yang efektif maka kontrol melalui proses (Control by Process) akan dapat digantikan dengan sistem pengawasan atas hasil (control by result ) (Effendy, 2016). Dapat dilihat dari hasil penelitian pada PDAM  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  Pemerintah  daerah  telah  menyerahkan  semua  otoritas  dan pengelolaan sepenuhnya kepada pihak manajemen PDAM untuk mengurus dan mengelola. Namun penyerahan sepenuhnya pemerintah daerah akan tetap mengontrol atau memonitor serta mengawasi aktivitas PDAM yang dibantu oleh dewan pengawas. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Voorn (2022) juga membuktikan hasil penelitiannya bahwa terjadinya peningkatan otonomi setelah korporatisasi  yang  dapat  melindungi  pemberian  layanan  dari  pencarian  rente  politik  dan  dapat melindungi nilai-nilai publik.

## KESIMPULAN
Hasil  Penelitian  dilihat  dar  latar  belakang  pembentukan  menemukan  bahwa  tujuan  dari pembentukan PDAM dapat mengelola dan mengendalikan sumber air untuk kebutuhan masyarakat karena  tanpa  sebuah  lembaga  untuk  mengelolanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  pelayanan masyarakat tidak akan optimal untuk mencapainya. Oleh sebab itu didirikan BUMD berupa PDAM yang  merupakan  sebuah  lembaga  perantara  pemerintah  dalam  memberikan  sistem  pelayanan minimal  (SPM)  kepada  masyarakat.  Dan  dari  segi  praktek  tata  kelola  yang  ada  pada  PDAM
dikaitkan  dengan agency  theory ,  terdapat  tiga  pokok  besar  pembahasan  yaitu  untuk  perantara prinsipal  dalam  melakukan  pengawasan  PDAM  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  telah  sesuai melaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  aturan  yang  ada.  Pokok  bahasan  kedua  tentang hubungan agen dan prinsipal, dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam hubungan prinsipal dan agen adanya akuntabiltas dan transparansi. Dan pokok bahasan yang terakhir tentang korporatisasi, Dapat dilihat dari hasil penelitian pada PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah daerah telah menyerahkan semua otoritas dan pengelolaan sepenuhnya kepada pihak manajemen PDAM untuk  mengurus  dan  mengelola.  Namun  penyerahan  sepenuhnya  pemerintah  daerah  akan  tetap dikontrol  serta  diawasi  aktivitas  PDAM  yang  dibantu  oleh  dewan  pengawas  yang  merupakan perantara pemerintah sebagai prinsipal.

## REFERENSI
Abdurrachman. 2015. "Akibat Hukum Perubahan Bentuk BUMD Dari Perusahaan Daerah Anindya Menjadi  Perseroan  Terbatas  Anindya",  Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam  Indonesia, Tesis.
Asmoro, W. K., dan N. A. Setianingsih. 2019. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas”  dalam  Mewujudkan Good  Government  Governance di  Tingkat  Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri". Owner Jurnal Riset dan Akuntansi , Vol. 3, No. 2, hlm: 270- 277.
Astuti, A. D. 2020. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI  INFORMASI  KEUANGAN  VIA  WEBSITE  (STUDI  EMPIRIS KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR PERIODE 2018)".
Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen , Vol.  9, No.  2, hlm: 132-138.
Bilodeau, N., C. Laurin, dan A. Vining. 2006. "‘‘Choice of Organizational Form Makes a Real Difference’’: The Impact of Corporatization on Government Agencies in Canada". Journal of Public Administration Research and Theory , Vol., No., hlm: 119-147.
Braun, V., dan V. Clarke. 2006. "Using Thematic Analysis In Psychology". Qualitative Research in Psychology , Vol.  3, No.  77-101, hlm. Dewi, M. C. 2021. "Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017". Jurnal Mozaik , Vol.  13, No., hlm: 43-53.
Effendy,  S.  2016.  "Meningkatkan  Performance  BUMD  Dengan  Semangat  Corporatization  Dan Aliansi Strategis Serta Transformasi Mindset". Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis , Vol. 16, No.  1, hlm: 94-100.
Fayad,  M.  R.,  S.  Ghalib,  dan  Fitriyadi.  2021.  "Analisis  Penerapan  Good  Corporate  Governance (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih)". Smart Bussiness Journal , Vol. 1, No.  1, hlm: 34-40.
Fitriyani, D., W. Tiswiyanti, dan E. Prasetyo. 2016. "Good Corporate Governance Dan Dampaknya Terhadap  Kinerja  Berdasarkan  Balanced  Scorecard". Jurnal  Akuntansi ,  Vol.  20,  No.  3, hlm: 420-447.
Hia, E. E. 2019. "The Role Of The Supervisor Board In Improving Drinking Water Service For The  Community  Of  Tangerang  Regency". Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Pemerintahan Daerah , Vol.  11, No.  2, hlm: 35-51.
Irshad,  S.,  M.  S.  Khakwani,  U.  Khalid,  dan  R.  Kouser.  2021.  "Gauging  the  Sustainability  of Corporatized State-Owned Enterprises (Soes) In Pakistan". Journal Sustainable Business and Society in Emerging Economies , Vol.  3, No.  4, hlm: 567-580. Jensen,  M.  C.,  dan  W.  H.  Meckling.  1976.  "Theory  of  the  Firm:  Managerial  Behavior,  Agency Costs  and  Ownership  Structure". Journal  of  Financial  Economics ,  Vol.  3,  No.  4,  hlm: 305-360.
Kafi, L. O. A., Afifuddin, dan Khoiron. 2021. "Strategi Pengawasan Oleh Satuan Pengawas Internal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Studi Kasus Pengawasan Perusahaan Umum Daerah
Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur". Jurnal Respon Publik , Vol. 15, No.  8, hlm: 57-62.
Kholmi, M. 2010. "Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi". Jurnal Ekonomika Bisnis , Vol. 2, No.  2, hlm: 357-370.
Kultys,  J.  2016.  "Controversies  about  Agency  Theory  as  Theoretical  Basis  for  Corporate Governance". Quarterly Journal Oeconomia copernicana , Vol.  7, No.  4, hlm: 613-633. Muryanto, Y. T. 2017. Tata Kelola BUMD (Konsep, Kebijakan dan Penerapan Good Corporate Governance) . Malang: Intrans Publishing.
Muryanto,  Y.  T.,  dan  Djuwityastuti.  2014.  "Model  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance". Jurnal Yustisia , Vol. 3, No.  1, hlm: 125-134.
Nasution, D., dan N. N. Sirait. 2017. "Urgency of Local-Owned Enterprises (BUMD) Law as Good Corporate  Governance  Basis  in  Indonesia". Advances  in  Social  Science,  Education  and Humanities Research , Vol.  141, No., hlm: 113-118.
Njatrijani, R., B. Rahmanda, dan R. D. Saputra. 2019. "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan". Jurnal Gema Keadilan , Vol. 6, No. 3, hlm: 242-267.
Nurwanda,  A.  2018.  "Implementasi  Pengawasan  Terhadap  Peningkatan  Kinerja  Pegawai  (Studi Analisis BUMD PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis)". Jurnal MODERAT , Vol. 4, No. 4, hlm: 34-48.
Permendagri No. 2 Tahun 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
Polii, E. H., I. Pangkey, dan A. R. Dilapanga. 2021. "Evaluation of Governance Implementation Minahasa  Regency  Drinking  Water  Company". International  Journal  of  Social  Science And Human Research , Vol.  4, No.  6, hlm: 1405-1413.
Satya,  A.  A.  E.  B.,  I.  W.  Wiryawan,  dan  I.  A.  Sukihana.  2017.  "Penjabaran  Asas  Tata  Kelola Perusahaan Dalam Pengaturan Sumber Daya Manusia Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar". Journal Ilmu Hukum , Vol.  2, No.  2, hlm: 1-14.
Setiadi,  T.  2019.  "Urgensi  Pengaturan  Status  Badan  Hukum  PDAM  Tirta  Pakuan  Kota  Bogor Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda)". Pakuan Law Review , Vol. 5, No. 2, hlm: 80-102.
Stiel,  C.  2022.  "Remunicipalization,  Corporatization,  And  Outsourcing:  The  Performance  Of Public  Sector  Firms  After  Reorganization". International  Public  Management  Journal , Vol., No., hlm: 1-26.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R  &  D .  Bandung:  Alfabeta. Tasmania.  1998. Corporatisation  Principles  for  Local  Government  Business  Activities .  Hobart: Department of Treasury and Finance.
Tricker, B. 2020. The Evolution of Corporate Governance . Australia: Cambridge University Pres Voorn,  B.  2022.  "Professional  managers,  public  values?  The  delicate  balance  between corporatization and stewardship to society". Public Management Review , Vol., No., hlm: 1-19.
Wardoyo, D. U., R. Rahmadani, dan P. T. Hanggoro. 2022. " Good Corporate Governance Dalam Perspektif  Teori  Keagenan". EKOMA:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Akuntansi ,  Vol.  1, No.  1, hlm: 39-43.