Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vo. 4, No. 1, Juni 2017, hal 73-86 ISSN 2339 - 1545

## Faktor-Faktor Penentu Kredit Produktif Bank Pembangunan Daerah di Indonesia
Erfin Effendhi 1 , Suyanto 2
1 Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
2 Sekolah Tinggi Ilmu Eonomi IPWI Jakarta , Jl. Letda Natsir No. 7, Cikeas Nagrek, Bogor, Jawa Barat

## A B S T R A C T
This study aimed to analyze and goverment capital investment, capital adequacy  ratio,  non-performing  loan,  and  operational  efficiency  ratio,  to credit productive at Bank Pembangunan Daerah for the period 2010 -2015. The sample used in this study were 68 banks. Methods of data analysis using multiple regression analysis model. The test is done by multiple linear regression analysis. The result of this research is the effect of government capital investment and efficiency ratio toward productive credit. However, the ratio of capital adequacy and nonperforming loans is not a determinant of the provision of productive credit in the sample under study. The results of this research have implications on the importance of research findings related to the effect of other untested financial ratios in this study, including the ratio of the amount of loans disbursed to the receipt of funds from third parties.

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyertaan modal, rasio kecukupan modal, kredit bermasalah dan rasio efisiensi bank terhadap kredit produktif pada bank pembangunan daerah. Sampel diuji sebanyak 68 bank  selama  2010-2015.  Pengujian  dilakukan  dengan  analisis  regresi  linier berganda.  Hasil  penelitian  adalah  terdapat  pengaruh  penyertaan  modal  dan rasio efisiensi terhadap kredit produktif. Namun, rasio kecukupan modal dan kredit  bermasalah  bukan  penentu  pemberian  kredit  produktif  pada  sampel yang diteliti. Hasil penelitian berimplikasi pada penting temuan riset terkait pengaruh rasio keuangan lain yang belum diuji dalam penelitian ini, termasuk rasio jumlah kredit yang disalurkan dengan penerimaan dana dari pihak ketiga.

## INFO ARTIKEL
JEL Classsification:
G21
E50
Keywords: goverment capital investment, capital adequacy ratio, non- performing loan, operational efficiency ratio and credit channeling productive.
*Email Korespondensi: 1 piping.erfin@gmail.com, 2 suyanto@cbn.net.id

## 1.  Pendahuluan
Tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Tahun  1945  (UUD  1945)  adalah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara  inilah,  negara  menyelenggarakan fungsi  pemerintahan  dalam  berbagai  bidang,
sehingga  timbul  konsekuensinya  pada  hak dan  kewajiban  bagi  negara,  konsekuensi  ini termasuk bidang keuangan negara. Asshiddiqie (2010) juga menjelaskan ada tiga tujuan negara, yaitu  (1)  untuk  memelihara  ketertiban  dan ketenteraman,  (2)  mempertahankan  kekuasaan, dan  (3)  mengurus  hal-hal  yang  berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum.
Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara,  khususnya  pasal  1 ayat 1 dinyatakan bahwa pengertian Keuangan
Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban keuangan negara melakukan salah satu fungsinya yaitu  pengeluaran  pemerintah.  Pengeluaran pemerintah  adalah  konsumsi  barang  dan  jasa yang  dilakukan  pemerintah  serta  pembiayaan yang  dilakukan  pemerintah  untuk  keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa, dan Nyoman Yuliarmi, 2014).
Pemerintah  juga  melaksanakan  kewajiban keuangan  negara  dalam  mengelola  dan mengadministrasikan pendapatan daerah. Pendapatan  daerah  adalah  hak  pemerintah daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai kekayaan  bersih,  sedangkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  daerah yang  bersumber  dari  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  pemerintah  daerah.  PAD  dapat bersumber  dari  pemanfaatan  potensi  atau sumber  daya  daerah,  baik  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  maupun  yang  terdapat  di wilayah  daerah  bersangkutan,  pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. PAD  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, komponen PAD terdiri dari:
Sumber: Data Keuangan BPD Seluruh Indonesia (ASBANDA) 2014 Gambar 1. Pertumbuhan Laba BPD Tahun 2010 sd 2014 (dalam milyar rupiah)
(1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan dan (4) lain-lain PAD yang sah.
Kekayaan  daerah  adalah  kekayaan  daerah yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain berupa  uang,  surat  berharga,  piutang,  barang, serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan  daerah  (H.  Abd.  Rachim,  2015). Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari  aset  pemerintah  daerah  yang  digunakan sebagai  penyertaan  modal  pemerintah  daerah pada perusahaan atau badan usaha, baik badan usaha  milik  negara/daerah  (BUMN/BUMD) maupun badan usaha milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba yang dibagikan (deviden) dari perusahaan atau badan usaha  yang  bersangkutan,  dapat  dikategorikan sebagai berikut (1) bagian laba atas penyertaan modal  pada  perusahaan  milik  daerah/BUMD, (2)  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada perusahaan  milik  Pemerintah/BUMN  dan (3)  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada perusahaan  milik  swasta  atau  kelompok  usaha masyarakat.
Permendagri  No  1  Tahun  1998  tentang Bentuk  Hukum  Bank  Pembangunan  Daerah, dalam  pasal  10  dinyatakan  bahwa  laba  bersih yang  menjadi  bagian  Pemerintah  Daerah seluruhnya  disetor  ke  Kas  Daerah.  Rentang waktu  tahun  2010  s.d  2014  menunjukan  laju pertumbuhan laba sebagai berikut:
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vo. 4, No. 1, Juni 2017, hal 73-86 ISSN 2339 - 1545

## Sumber: Statistik Perbankan Indonesia terbitan OJK 2014
Gambar 2. Pertumbuhan Kredit BPD Tahun 2011 s.d. 2014 (Dalam Milyar Rupiah)
Ketentuan  tentang  investasi  pemerintah diatur  dalam  UU  No.  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara,  Pasal  41,  ayat (1)  Pemerintah  dapat  melakukan  investasi jangka  panjang  untuk  memperoleh  manfaat ekonomi,  sosial  dan/atau  manfaat  lainnya. Ayat  (2)  Investasi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  dalam  bentuk  saham, surat  utang,  dan  investasi  langsung.  Ayat  (3) Investasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  diatur  dengan  peraturan  pemerintah.  Ayat (4)  Penyertaan  modal  pemerintah  pusat  pada perusahaan  negara/  daerah/swasta  ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Penyertaan modal pemerintah  daerah  pada  perusahaan  negara/ daerah/swasta  ditetapkan  dengan  peraturan daerah.
Sektor  perbankan  merupakan  salah  satu sektor  usaha  yang  strategis  dan  penting  dalam menunjang  perekonomian  suatu  negara. Perbankan  yang  berperan  sebagai  lembaga perantara  keuangan,  berperan  sangat  penting dalam  sistem  perekonomian  suatu  negara. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan  fungsinya  berasaskan  demokrasi ekonomi  dan  menggunakan  prinsip  kehati- hatian.  Fungsi  utama  Perbankan  Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat  serta  bertujuan  untuk  menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam
rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan  hasil-hasilnya,  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas  nasional  kearah  peningkatan  taraf hidup rakyat banyak. Perbankan juga memiliki kedudukan  yang  strategis,  yakni  sebagai penunjang  kelancaran  sistem  pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan  yang  sehat,  transparan  dan  dapat dipertanggungjawabkan  (Booklet  Perbankan Indonesia 2016).
Definisi bank menurut UU No 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas UU No 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan,  bank  adalah  badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, fungsi utama  perbankan  Indonesia  adalah  sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi,  dan  stabilitas  nasional  ke  arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, pasal 21  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  bentuk  hukum suatu  bank  umum  dapat  berupa  (1)  perseroan terbatas;  (2)  koperasi;  atau  (3)  perusahaan daerah. Salah satu fungsi bank sebagai penyalur dana  masyarakat  adalah  adanya  pertumbuhan kredit  dari  tahun  2009  s.d  2014  sebagaimana tercermin dalam grafik dibawah ini:
Peraturan  mengenai  bank  pembangunan daerah  diatur  dalam  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  62  Tahun  1999  tentang Pedoman  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Bank Pembangunan  Daerah.  BPD  mempunyai tugas  pokok  mengembangkan  perekonomian dan  menggerakkan  pembangunan  daerah melalui kegiatannya sebagai bank. BPD dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi  (1)  pendorong  terciptanya  tingkat pertumbuhan  perekonomian  dan  pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat,  (2)  pemegang  kas  daerah  dan  atau menyimpan  uang  daerah  dan  (3)  salah  satu sumber pendapatan asli daerah.
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 Tahun 1998). Ciri dan penggunaan kredit,  menurut  Dinda  Ayu  Meitasari  (2014), kredit dapat dibedakan sebagai berikut:
1.  Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva  lancar  dan  atau  menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan  operasional  rutin  (sehari-hari)
perusahaan  baik  yang  bersifat  langsung maupun  tidak  langsung.  Fasilitas  KMK dipergunakan  untuk  berbagai  tujuan misalnya dalam bentuk KMK ekspor, KMK impor maupun KMK lokal.
2.  Kredit  Transaksi  Khusus  adalah  fasilitas kredit yang hanya sekali pakai yang ditujui untuk  suatu  tujuan  atau  beberapa  tujuan tertentu.
3.  Kredit  Tidak  Langsung  (Kontijen)  adalah kredit  yang  tidak  memerlukan  disposisi dana  secara  langsung  pada  saat  kredit tersebut disetujui.
4.  Kredit Investasi adalah fasilitas kredit yang diberikan  untuk  membantu  pembiayan pemohon dalam memperoleh barang modal selain  tanah  yang  tercermin  dalam  aktiva tetap  perusahaan,  dalam  memberikan kredit investasi tersebut harus diperhatikan kemampuan  keuangan  untuk  mengangsur pokok  kredit  setiap  periode  tertentu, sehingga risiko bank makin berkurang.
5.  Kredit  Konsumtif  adalah  kredit  yang diberikan  untuk  membiayai  kebutuhan konsumtif  yang  diperlukan  pemohon  dan sumber  pembayaran  kembali  kreditnya berasal dari penghasilan/gaji pemohon. Perbandingan  antara  penyaluran  kredit produktif dan konsumtif pada BPD tahun 2011 s.d 2015 tergambar dalam grafik dibawah ini:
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia terbitan OJK 2015
Gambar 3.  Perbandingan Kredit Produktif dengan Kredit Konsumtif BPD Tahun 2011 sd 2015 (dalam Milyar rupiah)
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vo. 4, No. 1, Juni 2017, hal 73-86 ISSN 2339 - 1545
Investasi adalah aset yang digunakan untuk memperoleh  manfaat  ekonomi  seperti  bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat  meningkatkan  kemampuan  pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (PP 71 Tahun 2010). Berbeda dengan investasi yang dilakukan  oleh  pihak  swasta,  investasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dilakukan melalui  mekanisme  pengeluaran  pembiayaan dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD).  Peraturan  mengenai  investasi pemerintah  daerah  diatur  melalui  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  52  Tahun  2012  tentang  Pedoman Pengelolaan  Investasi  Pemerintah  Daerah, investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat  lainnya.  Investasi  pemerintah  daerah bertujuan untuk: (1) meningkatkan pertumbuhan dan  perkembangan  perekonomian  daerah;  (2) meningkatkan  pendapatan  daerah;  dan  (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/1/ PBI/2011  tentang  Penilaian  Tingkat  Kesehatan Bank Umum dijelaskan bahwa: (1) bank wajib memelihara  dan/atau  meningkatkan  tingkat kesehatan  bank  dengan  menerapkan  prinsip kehati-hatian  dan  manajemen  risiko  dalam melaksanakan  kegiatan  usaha.  (2)  dalam rangka  melaksanakan  tanggung  jawab  atas kelangsungan  usaha  bank,  direksi  dan  dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan  memantau  tingkat  kesehatan  bank  serta mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan untuk  memelihara  dan/atau  meningkatkan tingkat  kesehatan  bank  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), bank wajib melakukan penilaian tingkat  kesehatan  dengan  menggunakan pendekatan risiko ( Risk-based Bank Rating ) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh Dian, Farida dan Dikky (2011) menyimpulkan bahwa  pemerintah  dapat  melakukan  investasi jangka  pendek  yakni  investasi  pada  produk perbankan  di  bank  yang  sehat  yakni  deposito
dan  tabungan  (simpanan).  Investasi  jangka panjang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  pada produk perbankan pada seluruh bank yang sehat, seperti  deposito,  tabungan  (simpanan),  dan obligasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh  Natanegara  (2004)  menyatakan  bahwa penyertaan  modal  pemerintah  daerah  juga berpengaruh positif terhadap kinerja (ROE) PT Bank  Pembangunan  Daerah  Sumatera  Selatan, semakin  besar  penyertaan  modal  Pemda  yang disetor  semakin  tinggi  pula  kinerja  (ROE)  PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
Kinerja  perbankan  dapat  dinilai  dengan pendekatan  analisis  rasio  keuangan,  umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu: CAMEL ( Capital, Asset Quality, Management, Earning dan Liquidity ), rasio keuangan perbankan dalam penelitian  ini  adalah  (1) Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk aspek permodalan, (2) Non Performing Loan (NPL)  untuk  aspek  kualitas aset, (3) Net Profit Margin (NPM) untuk aspek manajemen,  (4) Return on Asset (ROA)  dan Beban Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) untuk aspek rentabilitas, serta (5) Loan to Deposit Ratio (LDR)  untuk  aspek  likuiditas (Supatmi dan Kristanto 2012).
Pemerintah  daerah  yang  melakukan investasi  terhadap  bank  pembangunan  daerah sangat  berkepentingan  terhadap  kinerja  dan kesehatan  bank  pembangunan  daerah  tersebut. Kepentingan  tersebut  diantaranya  bank pembangunan  daerah  dapat  menjadi  agen pertumbuhan  ekonomi,  kas  daerah  disimpan di  bank  pembangunan  daerah  sehingga  secara langsung  maupun  tidak  langsung  likuiditasnya akan mempengaruhi manajemen kas daerah dan bank  pembangunan  daerah  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  pendapatan  asli  daerah dari laba yang diperolehnya.

## 2.  Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis
Keuangan  publik  adalah  bagian  dari ilmu  ekonomi  yang  mempelajari  aktivitas finansial  pemerintah  dan  bagaimana  proses
pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh pemerintah.  Setiap  keputusan  yang  diambil akan  mempunyai  pengaruh  terhadap  ekonomi, keuangan  rumah  tangga,  dan  swasta.  Oleh karena  itu,  masyarakat  sebagai  para  pemilih wakil  rakyat  yang  membuat  keputusan,  perlu memonitor aktivitas para wakilnya apakah telah membuat kebijakan yang memihak pada rakyat. Keuangan publik, mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah, juga menganalisis implikasi dari  kegiatan  pendapatan  dan  belanja  pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi (BPPK 2010).
Penganggaran  atau  proses  penyusunan anggaran  publik  memiliki  karakteristik  yang berbeda  dengan  penganggaran  dalam  bisnis. Menurut  Nurul  Latifah  P  (2010)  karakteristik tersebut mencakup (1) ketersediaan sumberdaya, (2) motif laba, (3) barang publik, (4) eksternalitas, (5)  penentuan  harga  pelayanan  publik,  dan  (6) perbedaan  lain  seperti  intervensi  pemerintah terhadap  perekonomian  melalui  anggaran, kepemilikan  atas  organisasi,  dan  tingkat kesulitan dalam proses pembuatan keputusan.
Nurul  Latifah  P  (2010)  juga  menjelaskan bahwa  anggaran  merupakan  alat  utama pemerintah  untuk  melaksanakan  semua kewajiban,  janji,  dan  kebijakannya  ke  dalam rencana-rencana  konkrit  dan  terintegrasi dalam  hal  tindakan  apa  yang  akan  diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan  siapa  yang  akan  membayar  biaya-biaya tersebut  dan  anggaran  yang  ditetapkan  dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif  dan  eksekutif.  Penganggaran  publik adalah  pencerminan  dari  kekuatan  relatif dari  berbagai budget actors yang  memiliki kepentingan  atau  preferensi  berbeda  terhadap outcomes  anggaran. Adanya  keterbatasan  dana yang  dimiliki  oleh  pemerintah  menjadi  alasan mengapa  penganggaran  menjadi  mekanisme terpenting  untuk  pengalokasian  sumberdaya dan  penganggaran  di  sektor  publik  merupakan suatu bargaining process antara  eksekutif  dan legislatif.
Karakteristik  penganggaran  sektor  publik menurut  Indra  Bastian  (2006)  adalah  sebagai berikut:
1.  Anggaran  dinyatakan  dalam  satuan keuangan dan satuan non keuangan;
2.  Anggaran  umumnya  mencakup  jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun;
3.  Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan  manajemen  untuk  mencapai sasaran yang ditetapkan;
4.  Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak  yang  berwenang  lebih  tinggi  dari pihak penyusun anggaran; dan
5.  Sekali  disusun,  anggaran  hanya  dapat diubah dalam kondisi tertentu.
Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori  keputusan,  sosiologi,  dan  teori  organisasi (Jhon  Andra  Asmara  2010).  Teori  keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah  satu  pihak  ( principal )  membuat  suatu kontrak,  baik  secara  implisit  maupun  eksplisit, dengan pihak lain ( agent ) dengan harapan bahwa agen  akan  bertindak/melakukan  pekerjaan seperti yang dinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).
Perbankan adalah segala sesuatu yang  berkaitan  dengan  bank,  mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan  Indonesia  dalam  menjalankan fungsinya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dan menggunakan  prinsip  kehati-hatian.  Fungsi utama  perbankan  Indonesia  adalah  sebagai penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat serta  bertujuan  untuk  menunjang  pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan  pemerataan  pembangunan  dan hasil-hasilnya,  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas  nasional,  kearah  peningkatan  taraf hidup  rakyat  banyak.  Perbankan  memiliki kedudukan  yang  strategis,  yakni  sebagai penunjang  kelancaran  sistem  pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vo. 4, No. 1, Juni 2017, hal 73-86 ISSN 2339 - 1545
stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan  yang  sehat,  transparan  dan  dapat dipertanggungjawabkan  (Booklet  Perbankan Indonesia 2016).
Thomas  Suyatno  dan  Djuhaepah  (2007) menyatakan  bahwa  sebagai  lembaga  keuangan bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian  menyalurkan  kembali  dana  tersebut kedalam  masyarakat  untuk  jangka  waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun  dana  dalam  bentuk  simpanan (deposit)  sangat  menentukan  pertumbuhan suatu  bank,  sebab  volume  dana  yang  berhasil dihimpun  atau  disimpan  tentunya  akan menentukan volume yang dapat dikembangkan oleh  bank  tersebut  dalam  bentuk  penanaman dana  yang  menghasilkan,  misalnya  dalam bentuk  pemberian  kredit,  pembelian  efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang. Dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah  adalah  UU  Nomor  13  Tahun  1962 tentang  Ketentuan  –  Ketentuan  Pokok  Bank Pembangunan  Daerah.  Menurut  UU  Nomor 13  Tahun  1962  tersebut,    pendirian  Bank Pembangunan  Daerah  dimaksudkan  untuk menyediakan  pembiayaan  bagi  pelaksanaan usaha  –  usaha  pembangunan  daerah  dalam rangka  pembangunan  nasional  semesta.  Bank Pembangunan  daerah  lebih  mengutamakan pemberian kredit jangka menengah dan panjang di  bidang  pembangunan.  Bank  Pembangunan Daerah  juga  berperan  sebagai  pemegang  kas Pemerintah Daerah.
Novy  GA  Palenkahu  (2014)  menyatakan bahwa karakateristik BPD berbeda dengan bank umum  lainnya,  sebagaimana  diatur  dalam  UU No. 13 tahun 1962 bahwa “Daerah usaha BPD terbatas  pada  wilayah  dimana  BPD  tersebut didirikan,  kecuali  apabila  ternyata  ada  suatu daerah yang tidak/belum dapat mendirikannya, maka daerah tersebut dapat menggunakan jasa- jasa BPD dari daerah lain yang berbatasan.”
Perkembangan BPD saat ini menunjukkan ada  beberapa  BPD  yang  pengembangan
usahanya  telah  jauh  melewati  batas  wilayah dimana BPD tersebut didirikan seperti PT Bank DKI dan PT Bank Jabar Banten. PT Bank DKI saat ini selain di DKI Jakarta mempunyai cabang di  sembilan  provinsi  lain  sedangkan  PT  Bank Jabar  Banten  selain  di  Jawa  Barat  dan  Banten mempunyai cabang di 12 provinsi lain.
Kredit  berasal  dari  bahasa  Italia, credare yang berarti kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor  (pemberi  pinjaman)  bahwa  debitornya (penerima  pinjaman)  akan  mengembalikan pinjaman  beserta  bungannya  sesuai  dengan perjanjian kedua belah pihak. Unsur kredit yang paling esensial adalah “kepercayaan” dari bank/ kreditur terhadap nasabah/debitur. Kepercayaan tersebut  timbul  karena  dipenuhinya  segala ketentuan  dan  persyaratan  untuk  memperoleh kredit  bank  oleh  debitur,  antara  lain,  jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain (Iswi Hariyani, 2010).
Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan  Atas  UU  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan,  pasal  1  angka  11,  kredit adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Fungsi  kredit  bagi  masyarakat  antara lain  sebagai  motivator  dan  dinamisator  dalam peningkatan  kegiatan  perdagangan  dan perekonomian,  menambah  lapangan  kerja  bagi masyarakat  dan  memperlancar  arus  barang dan  arus  uang.  Tujuan  kredit  antara  lain  yaitu memperoleh  pendapatan  bank  dari  hasil bunga  kredit  yang  diterima,  memproduktifkan dan  memanfaatkan  dana-dana  yang  ada, melaksanakan  kegiatan  operasional  bank dan  untuk  memenuhi  permintaan  kredit  dari masyarakat.
Naufal Ferdyan Asrori (2010) mengatakan bahwa  jenis  kredit  berdasarkan  tujuan/ kegunaannya dibedakan menjadi:
1.  Kredit konsumtif, yaitu adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.  Kredit  ini  tidak  termasuk  kredit produktif.
2.  Kredit  modal  kerja  (kredit  perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah  modal  usaha  atau  membiayai modal  kerja  debitur.  KMK  biasanya berjangka  pendek  dan  disusuaikan  dengan jangka  waktu  perputaran  modal  kerja nasabah.  Kredit  jenis  ini  termasuk  jenis kredit produktif.
3.  Kredit  investasi  ialah  kredit  yang dipergunakan  untuk  investasi  produktif, tetapi  baru  akan  menghasilkan  dalam jangka  waktu  yang  relatif  lama,  biasanya kredit ini diberikan grace period, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain.
Kredit  produktif  didefinisikan  sebagai kredit  yang  diberikan  kepada  usaha-usaha  yan menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya. Kredit ini terdiri dari:
1.  Kredit  Modal  Kerja,  yaitu  kredit  yang diberikan  untuk  membiayai  kebutuhan usaha-usaha,  termasuk  guna  menutupi biaya  produksi  dalam  rangka  peningkatan produksi atas penjualan; dan
2.  Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk  pengadaan  barang  modal  maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu  barang  dan  ataupun  jasa  bagi  usaha yang bersangkutan.
Sebaliknya  kredit  konsumsi  adalah  kredit yang diberikan kepada orang-perorangan untuk memenuhi  kebutuhan  konsumsi  masyarakat umumnya (YLBHI dan PSHK, 2007).
UU No 13 Tahun 1962 menyebutkan bahwa BPD  didirikan  dengan  maksud  khusus  untuk menyediakan  pembiayaan  bagi  pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan  Nasional  Semesta  Berencana. BPD  hanya  diperbolehkan  memberikan
pinjaman/kredit  untuk  keperluan  investasi, perluasan  dan  pembaruan  proyek-proyek pembangunan  daerah.  BPD  tidak  memberikan pembiayaan di luar bidang tersebut.
Investasi  adalah  aset  yang  dimaksudkan untuk  memperoleh  manfaat  ekonomi  seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga  dapat  meningkatkan  kemampuan pemerintah  dalam  rangka  pelayanan  kepada masyarakat (PP No. 71 Tahun 2010). Investasi yang dilakukan oleh pemerintah terdiri dari dua jenis  yaitu  investasi  permanen  dan  investasi non  permanen.  Investasi  permanen  terdiri  dari Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan  daerah,  lembaga  keuangan negara,  badan  hukum  milik  negara,  badan internasional  dan  badan  hukum  lainnya  bukan milik negara; dan investasi permanen lainnya.
Investasi  Pemerintah  adalah  penempatan sejumlah  dana  dan/atau  barang  dalam  jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan  investasi  langsung  untuk  memperoleh manfaat  ekonomi,  sosial,  dan/atau  manfaat lainnya. Pemerintah dapat melakukan investasi dengan  cara  investasi  langsung.  Investasi berupa  penyertaan  modal  atau  pemberian pinjaman dengan cara public private partnership kerjasama  Badan  Investasi  Pemerintah  dengan Pemda, BLU, BLUD, Badan Usaha dan Badan Usaha Asing (Zainul Fuad, 2014).
Deddy  Supriady  Bratakusumah  dan Dadang Solihin (2004) menyatakan pemerintah daerah  dapat  melakukan  investasi  dalam bentuk  penyertaan  modal,  deposito  atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi  manfaat  bagi  peningkatan  pelayanan masyarakat  dan  tidak  mengganggu  likuiditas pemerintah  daerah,  yang  dimaksud  dengan investasi  dalam  bentuk  penyertaan  modal adalah  penyertaan  modal  pemerintah  daerah yang  dilakukan  melalui  Badan  Usaha  Milik Daerah  dan  yang  dimaksud  dengan  deposito adalah simpanan berjangka yang disimpan pada bank  yang  sehat.  Sumber-sumber  pembiayaan lain  dan  investasi  pemerintah  daerah  diatur
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vo. 4, No. 1, Juni 2017, hal 73-86 ISSN 2339 - 1545
dengan suatu Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah  tersebut  harus  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  sumber-sumber  pembiayaan  lain dan investasi serta setiap akhir tahun anggaran selesai  harus  melaporkan  hasil  pelaksanaannya kepada DPRD.
Berbeda  dengan  investasi  yang  dilakukan oleh  pihak  swasta,  investasi  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  dilakukan  melalui mekanisme  pengeluaran  pembiayaan  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun  2012 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Investasi Pemerintah Daerah, investasi pemerintah daerah dimaksudkan  untuk  memperoleh  manfaat ekonomi,  sosial,  dan/atau  manfaat  lainnya. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk: (1) meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian  daerah;  (2)  meningkatkan pendapatan  daerah;  dan  (3)  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
CAR  adalah  rasio  yang  memperhitungkan seberapa  jauh  seluruh  aktiva  bank  yang mengandung  risiko  (kredit,  penyertaan,  surat berharga, tagihan pada bank lain), ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank. Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan  modal  yang  dimiliki  bank  untuk menunjang  aktiva  yang  mengandung  atau menghasilkan  risiko,  misalnya  kredit  yang diberikan (Farah Margaretha, 2007).
Penyediaan  modal  minimum  diatur  dalam Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  15/12/ PBI/2013  tentang  Kewajiban  Penyediaan Modal  Minimum  Bank  Umum,  pasal  2  ayat (1)  bank  wajib  menyediakan  modal  minimum sesuai  profil  risiko.  Ayat  (2)  modal  minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebagai berikut:
1.  8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut  Risiko  (ATMR)  untuk  Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
2.  9%  (sembilan  persen)  sampai  dengan kurang  dari  10%  (sepuluh  persen)  dari
ATMR  untuk  Bank  dengan  profil  risiko peringkat 2 (dua);
3.  10%  (sepuluh  persen)  sampai  dengan kurang  dari  11%  (sebelas  persen)  dari ATMR  untuk  Bank  dengan  profil  risiko peringkat 3 (tiga); atau
4.  11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat  belas  persen)  dari  ATMR  untuk Bank  dengan  profil  risiko  peringkat  4 (empat) atau peringkat 5 (lima).
NPL  merupakan  rasio  keuangan  yang digunakan untuk melihat tingkat pengembalian kredit  yang  diberikan  deposan  kepada  bank dengan kata lain NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut, semakin rendah NPL maka  bank  tersebut  akan  semakin  mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPL tinggi bank  tersebut  akan  mengalami  kerugian  yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.
Kredit  bermasalah  adalah  kredit  yang kategori  kolektibilitasnya  diluar  kolektibilitas lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Kredit bermasalah  mencakup  kredit  kurang  lancar, diragukan  dan  macet  (Boy  Leon  dan  Sonny Ericson,  2007).  Implikasi  bagi  bank  sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan mempengaruhi rentabilitas bank, rasio kualitas aktiva produktif menjadi semakin besar sehingga memperburuk kinerja  bank  dan  bank  harus  memperbesar cadangan untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang diklasifikasikan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, yang akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat bepengaruh terhadap CAR.
Rasio BOPO adalah rasio yang digunakan untuk  mengukur  tingkat  efisiensi  dan kemampuan  bank  dalam  melakukan  kegiatan operasinya  (Boy  Leon  dan  Sonny  Ericson, 2007).  Perusahaan  yang  bergerak  dibidang perbankan,  melakukan  efisiensi  operasi, yaitu  untuk  mengetahui  apakah  bank  dalam operasinya  yang  berhubungan  dengan  usaha
pokok  bank,  dilakukan  dengan  benar  dalam arti  sesuai  yang  diharapkan  manajemen  dan pemegang  saham  (Zulfikar).  Efisiensi  operasi juga  mempengaruhi  kinerja  bank,  yakni  untuk menunjukkan  apakah  bank  telah  mengunakan seluruh  faktor  produksinya  dengan  tepat  guna dan  berhasil  guna.  Rasio  efisiensi  bank  juga bisa  diukur  dengan total non interest expense divided by total interest income minus total interest expense plus total non interest income (Zulfikar).  Menurut  ketentuan  Bank  Indonesia efisiensi  operasi  diukur  dengan  mengunakan rasio  biaya  operasional  dibandingkan  dengan pendapatan  operasional.  Mengingat  kegiatan utama bank adalah bertindak sebagai perantara, yaitu  menghimpun  dana  dan  menyalurkan dana  masyarakat,  maka  biaya  dan  pendapatan operasional  bank  didominasi  oleh  biaya  bunga dan hasil bunga.
Laporan  keuangan  menurut  PSAK  No.  1 adalah  suatu  penyajian  terstruktur  dari  posisi keuangan  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas. Tujuan  laporan  keuangan  adalah  memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja  keuangan,  dan  arus  kas  entitas  yang bermanfaat  bagi  sebagian  besar  kalangan pengguna  laporan  dalam  pembuatan  keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil  pertanggungjawaban  manajemen  atas penggunaan  sumber  daya  yang  dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi  mengenai  entitas  yang  meliputi asset,  liabilitas,  ekuitas,  pendapatan  dan  beban termasuk  keuntungan  dan  kerugian,  kontribusi dari  dan  distribusi  kepada  pemilik  dalam kapasitasnya sebagai pemili dan arus kas.
Informasi  tersebut,  beserta  informasi lainnya  yang  terdapat  dalam  catatan  atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam  memprediksi  arus  kas  masa  depan  dan khususnya  dalam  hal  waktu  dan  kepastian diperolehnya  kas  dan  setara  kas.  Berdasarkan teori  dan  bukti  empiris  sebelumnya,  hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 1:  Penyertaan  modal  berpengaruh
terhadap Kredit Produktif.
Hipotesis 2:  CAR berpengaruh terhadap Kredit Produktif.
Hipotesis 3:  NPL berpengaruh terhadap Kredit Produktif.
Hipotesis 4:  BOPO  berpengaruh  terhadap Kredit Produktif.

## 3.  Metode
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari publikasi laporan keuangan bank pembangunan daerah pada Bank Indonesia (BI)  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Penelitian ini bertujuan menguji hipotesis yang telah  dirumuskan  pada  awal  penelitian.  Data dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Bank  Pembangunan  Daerah  yang  telah dipublikasikan  oleh  Bank  Indonesia  (BI)  dan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  dengan  kurun waktu tahun 2010 s.d 2015.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan  keuangan  bank  pembangunan  daerah seluruh  Indonesia  yang  dipublikasikasikan melalui  BI  dan  OJK.  Teknik  pengambilan sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini menggunakan purposive sampling ,  karena teknik  ini  berdasarkan  pada  ciri-ciri  atau  sifat- sifat  tertentu  yang  diperkirakan  mempunyai keterkaitan  dengan  ciri-ciri  atau  sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
Model  analisis  yang  digunakan  adalah regresi  linier  berganda  ( multiple regression analysis model )  dengan  persamaan  kuadrat terkecil ( Ordinary Least Square ) dengan model sebagai berikut:
KRED PROD = b1PMOD + b2CAR + b3NPL + b4BOPO
dimana :
KRED PROD   =  Kredit Produktif
b1, b2, b3, b4   =  Koefisien Regresi PMOD =  Penyertaan Modal CAR =  CAR NPL =  NPL BOPO =  BOPO
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vo. 4, No. 1, Juni 2017, hal 73-86 ISSN 2339 - 1545

## 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  pengujian  normalitas dan asumsi klasik, maka data memenuhi unsur- unsur  tersebut.  Seluruh  data  berdistribusi normal dan terbebas dari persoalan autokorelasi, multikolonieritas ,  dan heteroskedastisitas . Sehingga  analisis  dapat  dilanjutkan  kejenjang berikutnya, yaitu analisis regresi dan pengujian goodness of fit . Analisis  regresi  dilakukan  dengan menempatkan Kredit Produktif sebagai variabel dependen,  dan  Penyertaan  Modal,  CAR,  NPL dan  BOPO  sebagai  variabel  independen.  Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

## Tabel 1. Hasil Pengujian Regresi
Keterangan B t-hitung Sig. Penyertaan Modal ,160 3,373 0,001 CAR ,148 1,329 0,189 NPL) ,228 1,921 0,059 BOPO) ,189 3,356 0,001 Constant ,00 R-Square ,319 Adjusted R-Square ,276 F-hitung 7,393 Sig. F ,000 Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang terbentuk adalah:
dalam kondisi konstan. Koefisien regresi BOPO sebesar  0,189,  berarti  jika  BOPO  mengalami peningkatan  sebesar  1  maka  Kredit  Produktif akan peningkatan sebesar 0,189 dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model dalam menerangkan variasi variabel independen. Hasil  pengujian  koefisien  determinasi  didapat nilai  R  adalah  0,565,  R  Square  sebesar  0,319 dan Adjusted  R  Square  sebesar  0,276.  Nilai  F hitung  adalah  7,393  jika  dibandingkan  dengan nilai F tabel sebesar 2,52 didapat nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka disimpulkan bahwa terdapat  pengaruh  Penyertaan  Modal,  CAR dan  BOPO  secara  simultan  terhadap  Kredit Produktif.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan membandingkan bilai t tabel dan t hitung atau dengan melihat nilai signifikansi t ( sig-t ).
Hipotesis  1: Variabel  penyertaan  modal memiliki  t  hitung  sebesar  3,373  dan  tingkat signifikansi  sebesar  0,001.  Nilai  t  hitung tersebut  lebih  besar  dari  nilai  t  tabel  sebesar 1,998 dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai yang ditetapkan yaitu 0,05. Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  penyertaan  modal berpengaruh  terhadap  kredit  produktif.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang
Kredit Produktif  =

## 0,160PMOD + 0,148CAR + 0,228NPL + 0,189BOPO
Dari  persamaan  tersebut  dapat  diartikan koefisien  regresi  PMOD  sebesar  0,160,  berarti jika  PMOD  mengalami  peningkatan  sebesar  1 maka Kredit Produktif akan meningkat sebesar 0,160 dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Koefisien regresi CAR sebesar 0,148, berarti  jika  CAR  mengalami  peningkatan sebesar 1 maka Kredit Produktif akan meningkat sebesar 0,148 dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Koefisien regresi NPL sebesar 0,228, berarti jika NPL mengalami peningkatan sebesar 1 maka Kredit Produktif akan meningkat sebesar  0,228  dengan  asumsi  variabel  lain
dilakukan  oleh  Novy  GA  Palenkahu  (2014), tetapi  tidak  mendukung  penelitian  yang dilakukan oleh Sudarno, M. Syafi’i Idrus, Ubud Salim dan Djumahir (2011) dan Izak Kelbulan dan Ch. Heni Kurniawan (2013).
Hipotesis  2: Variabel  CAR  memiliki  t hitung  sebesar  1,329  dan  tingkat  signifikansi sebesar  0,189.  Nilai  t  hitung  tersebut  lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,997  dan nilai signifikansi  tersebut  lebih  besar  dari  nilai yang  ditetapkan  yaitu  0,05.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  CAR  tidak  berpengaruh terhadap  kredit  produktif.  Hasil  penelitian
ini  mendukung  penelitian  Bagust  Budiman Supiatno, R. Adri Satriawan S dan Desmiawati (2011)  dan Dwi Fajar Febrianto dan Dul Muid (2013), tetapi tidak mendukung hasil penelitian Amalia Yuliana (2014), Amalia Yuliana (2014) dan Naufal Ferdyan Asrori (2010).
Hipotesis 3: Variabel NPL memiliki t hitung sebesar  1,921  dan  tingkat  signifikansi  sebesar 0,059.  Nilai  t  hitung  tersebut  lebih  kecil  dari nilai t tabel sebesar 1,997 dan nilai signifikansi tersebut  lebih  besar  dari  nilai  yang  ditetapkan yaitu  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  NPL  tidak  berpengaruh  terhadap  kredit produktif.  Hasil  penelitian  ini  mendukung penelitian  Bagust  Budiman  Supiatno,  R.  Adri Satriawan  S.,  Desmiawati,  (2011),  Amalia Yuliana  (2014),  Zulcha  Mintachus  Sania  dan Dewi Urip Wahyuni (2016).
Hipotesis  4: Variabel  BOPO  memiliki  t hitung  sebesar  3,356  dan  tingkat  signifikansi sebesar  0,001.  Nilai  t  hitung  tersebut  lebih besar  dari  nilai  t  tabel  sebesar  1,998  dan  nilai signifikansi  tersebut  lebih  kecil  dari  nilai yang  ditetapkan  yaitu  0,05.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap kredit produktif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dwinur Arianti, Rita Andini dan Rina Arifati  (2016)  tetapi  tidak  mendukung  hasil penelitian  Cut  Putri  Malahayati  dan  Kartika Sukmawati (2015) dan Dwi Fajar Febrianto dan Dul Muid (2013).

## 5.  Simpulan, Keterbatasan, dan Implikasi Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu, pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif  dan  signifikan  antara  penyertaan  modal terhadap  kredit  produktif,  hasil  pengujian  ini mendukung hipotesis yang diajukan, hal ini juga menunjukkan bahwa semakin besar penyertaan modal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah terbukti  meningkatkan  penyaluran  kredit produktif oleh BPD. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan  tidak  terdapat  pengaruh  antara
CAR terhadap kredit produktif, dengan demikian hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  hipotesis kedua. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  antara  NPL terhadap  kredit  produktif,  hasil  pengujian  ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan dengan meningkatnya NPL tidak berpengaruh terhadap kredit  produktif.  Pengujian  hipotesis  keempat menunjukkan  terdapat  pengaruh  antara  BOPO terhadap kredit produktif, dengan demikian hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat.
Penelitian  ini  mempunyai  keterbatasan baik dalam pengambilan sampel maupun dalam pengukuran  variabel.  Beberapa  keterbatasan dalam penelitian ini antara lain, jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini terbatas pada publikasi laporan keuangan BPD yang bersumber dari situs-situs laman BPD terkait. Penelitian ini hanya menggunakan variabel penyertaan modal, CAR, NPL dan BOPO sehingga dimungkinkan adanya  variabel  lain  yang  mempengaruhi kredit  produktif  misalnya,  tingkat  suku  bunga dan  inflasi  serta  masih  sedikitnya  penelitian tentang penyertaan modal pemerintah terutama pemerintah  daerah  di  Indonesia  sehingga  sulit untuk mencari referensi penelitian sebelumnya.
Berdasarkan  kesimpulan  dan  keterbatasan penelitian yang telah dilakukan di atas, implikasi hasil  penelitian  adalah  kepada  Pemerintah Daerah  yang  akan  menyertakan  modal  kepada BPD  dapat  menambah  syarat  dalam  klausul Peraturan  Daerahnya  tentang  kewajiban  BPD untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dan  kredit  modal  kerjanya.  Kepada  BPD  yang menerima  penyertaan  modal  dari  pemerintah daerah  secara  rutin,  agar  meningkatkan penyaluran  kredit  produktif  dan  kredit  modal kerjanya.  Penelitian  yang  akan  dilakukan  pada masa yang akan datang diharapkan melaksanakan penelitian  dengan  menambah  jumlah  variabel agar diketahui variabel lain yang mempengaruhi penyaluran  kredit  produktif  dan  diharapkan melakukan  penelitian  pada  topik  penyertaan modal  pemerintah  agar  diketahui  pengaruhnya terhadap penyaluran kredit produktif.
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vo. 4, No. 1, Juni 2017, hal 73-86 ISSN 2339 - 1545

## Daftar Referensi
Boy Leon dan Sonny Ericson. 2007. Manajemen Aktiva  Pasiva  Bank  Nondevisa.  PT Grasindo. Jakarta.
Deddy  Supriady  Bratakusumah  dan  Dadang Solihin.  2004.  Otonomi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Farah Margaretha. 2007. Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa. Grasindo. Jakarta.
H.  Abd.  Rachim.  2015.  Barometer  Keuangan Negara/Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta Indra  Bastian.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik: Suatu  Pengantar.  Penerbit  Erlangga. Ciracas, Jakarta.
Iswi  Hariyani.  2010.  Restrukturisasi  dan Penghapusan Kredit Macet. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia. Jakarta. Jimly  Asshiddiqie.  2010.  Konstitusi  Ekonomi. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta
Thomas  Suyatno,  Djuhaepah T.  Marala, Azhar Abdullah,  Johan  Thomas  Aponno,  C. Tinon  Yunianti  dan  H.A.  Chalik.  2007. Kelembagaan  Perbankan.  PT  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
YLBHI  dan  PSHK.  2007.  Panduan  Bantuan Hukum  di  Indonesia:  Pedoman  Anda Memahami  dan  Menyelesaikan  Masalah Hukum. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Zainul Fuad, Entatarina Simanjuntak dan Hasna Widiastuti.  2014.  Stategi  Pendayagunaan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN dan BUMD)  Dalam  Pembiayaan  Infrastruktur Pekerjaan Umum 2014. Jakarta.
Statistik  Perbankan  Indonesia.  2015.  Otoritas Jasa Keuangan.
Amalia  Yuliana.  2014.  Pengaruh  LDR,  CAR, ROA dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit Pada  Bank  Umum  Di  Indonesia  Periode 2008 – 2013. Jurnal Dinamika Manajemen Vol. 2 No. 3 Juli – September 2014
Bagust  Budiman  Supiatno,  R.  Adri  Satriawan S.  dan  Desmiawati.  2011.  Pengaruh  NPL, CAR  dan  Tingkat  Suku  Bunga  Terhadap Penyaluran  Kredit  Perusahaan  Perbankan
Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia Pada Tahun 2009-2011.
Cut  Putri  Malahayati  dan  Kartika  Sukmawati. 2015.  Pengaruh  Bopo,  Roa,  Car,  Npl, Dan  Jumlah  SBI  Terhadap  Penyaluran Kredit  Perbankan  (Studi  Kasus  Pada Bank  Danamon  Tbk  Periode  2009-2013). PESAT Seminar Ilmiah Nasional Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil Volume 6 – Oktober 2015
Dian Yudo  Palupi,  Farida  Ratna  Dewi,  dan  R. Dikky  Indrawan.  2011.  Analisis  Peluang Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah Kota XYZ pada PT Bank Jawa Barat dan Banten  (Bank  BJB). Jurnal Manajemen dan Organisasi Vol II, No. 1. April 2011 . Dinda Ayu  Meitasari.  2014. Analisis  Pengaruh Kredit  Konsumtif  dan  Produktif  terhadap Laba  Bank  berdasarkan  Kelompok  Bank. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 2, No 2:
Semester Genap 2013/2014.
Dwinur  Arianti,  Rita  Andini  dan  Rina  Arifati.
2016.  Pengaruh  BOPO,  NIM,  NPL  dan CAR  Terhadap  Jumlah  Penyaluran  Kredit Pada  Perusahaan  Perbankan  Yang  Go Publik  Di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode Tahun 2010 -2014. Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016
Dwi  Fajar  Febrianto  dan  Dul  Muid  (2013). Analisis  Pengaruh  Dana  Pihak  Ketiga, LDR,  NPL,  CAR,  ROA,  DAN  BOPO Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2012). Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-11
I  Gusti  Ayu  Putri  Wahyuni,  Made  Sukarsa dan  Nyoman  Yuliarmi.2014.  Pengaruh Pengeluaran  Pemerintah  Dan  Investasi Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Kesenjangan  Pendapatan  Kabupaten/Kota Di  Provinsi  Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.8 458-477. Izak Kelbulan dan Ch. Heni kurniawan. Analisis Pengaruh  Penyertaan  Modal  Pemerintah Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Aktiva, Efisiensi,  dan  Kinerja  Keuangan  BUMD
di Provinsi DIY. Program Studi Akuntansi Fakultas  Ekonomi  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.
Jhon Andra Asmara,  2010, Analisis  Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Aceh  (APBA) Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi (JTRA) , Volume, 155-172.
Natanegara. 2004. Pengaruh Penyertaan Modal
Pemda  Terhadap  Kinerja  BUMD:  studi kasus  pada  Bank  Pembangunan  Sumatera Selatan. Jurnal Media Wahana Ekonomika Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang.
Naufal  Ferdyan Asrori.  2010. Analisis  Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyaluran Kredit Investasi (Studi Empiris pada Bank BUMN).  Jurusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Novy  GA  Pelenkahu.  2014.  Kajian  Atas Metodologi  Pemeriksaan  Badan  Usaha Milik  Daerah  (Studi  Kasus  Pemeriksaan Bank  Pembangunan  Daerah).  Available at: http://bahrullah.com/wp-content/
uploads/2016/01/Kajian-BPD-Net-23- Des-15.pdf
Nurul  Latifah  P.  2010.  Adakah  Perilaku Oportunistikdalam Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik? Is There Of Opportunistic Behavior On The Agency Theory Aplication In The Public Sector? Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2010 : 85 – 94. Supatmi  dan  Ari  Budi  Kristanto.  2012. Determinan  Kinerja  Keuangan  Bank Pembangunan  Daerah  di  Indonesia. Proceeding Call Paper Pekan Ilmiah Dosen FEB UKSW , 14 Desember 2012. Sudarno,  M.  Syafi’i  Idrus,  Ubud  Salim  dan Djumahir.  2011.  Pengaruh  Penyertaan Modal  terhadap  Petumbuhan  Aktiva, Efisiensi  dan  Kinerja  Keuangan  pada BUMD  (Studi  pada  BUMD/Perusahaan Daerah  di  Provinsi  Riau). Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 9 Nomor 2 Maret 2011. Taufik  Zulfikar.  Pengaruh  CAR,  LDR,  NPL,
BOPO  dan  NIM  Terhadap  Kinerja
Profitabilitas  (ROA)  Bank  Perkreditan Rakyat  di  Indonesia.  Universitas  Katolik Parahyangan. Bandung. Zulcha  Mintachus  Sania  dan  Dewi  Urip Wahyuni.2016.  Pengaruh  DPK,  NPL,  dan CARTerhadap  Jumlah  Penyaluran  Kredit Perbankan  Persero.  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi  Indonesia  (STIESIA)  Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume
5, Nomor 1, Januari 2016.
Booklet  Perbankan  Indonesia.  2016.  Otoritas Jasa Keuangan.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62 Tahun  1999  tentang  Pedoman  Organisasi Dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah.
Lembaga  Pengkajian  Keuangan  Publik  dan Akuntansi  Pemerintah  (LPKPAP-BPPK) Kementrian  Keuangan.  2010.  Keuangan Publik. Teori dan Aplikasi.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  52  Tahun  2012  tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1 Tahun  1998  tentang  Bentuk  Hukum  Bank Pembangunan Daerah
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  15/12/ PBI/2013  tentang  Kewajiban  Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 Tentang  Transparansi  Kondisi  Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
Undang-Undang  No.  13  Tahun  1962  tentang Ketentuan  –  Ketentuan  Pokok  Bank Pembangunan Daerah.
Undang-Undang  No  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Undang  Undang  No.  7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  No.  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara.