## BUDAYA POLITIK PEREMPUAN PESISIR: STUDI PERILAKU POLITIK PEREMPUAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
Oleh: Iis Khaerunisah  , M. Japar  , Suhadi   

## ABSTRACT
This study aims to explain the political culture of Indramayu women through political behaviour and political orientation. The method used is descriptive method with  qualitative  approach.  Data  collection  was  carried  out  through  observation, literature  studies,  and  in-depth  interviews.  The  results  of  the  study  show  that women’s  political  participation  in  Indramayu  is  quite  high,  especially  in  the legislatives  and  excecutive  institutions.  However,  women  politicians  have  not succeeded in fighting for the maximum issue of womens. This happens because of their  limited  ability  and  knowledge  of  the  problem  that  arise.  Most  female politicians do not have adequate education. They appear as politicians instaneously who rely on the influence of family or relatives who dominate the local bureaucracy.
Keywords: Women, political culture, political participation.

## A. PENDAHULUAN
Keterwakilan  perempuan  di dalam  ranah  politik  memiliki  peran yang sangat penting dalam membangun  sistem  politik  yang berkeadilan gender. Hal ini disebabkan karena apabila keterwakilan perempuan dalam ranah
politik  diabaikan  maka  mekanisme pembuatan kebijakan
publik diserahkan  sepenuhnya  kepada  laki- laki  sebagai  wakil  perempuan  akan menghasilkan  kondisi  bias  gender. Ada  beberapa  alasan  pentingya keterwakilan  perempuan  dalam
bidang  politik  diantaranya  yaitu pertama, perempuan memiliki pengalaman  khusus  yang  dipahami dan  dirasakan  oleh  perempuan. Seperti isu dikriminasi, marginalisasi, kesehatan reproduksi, kekerasan dalam  rumah  tangga,  kekerasan seksual dan sebagainya.
Kedua, keterwakilan perempuan dalam bidang politik juga diharapkan mampu mencegah kondisi-kondisi yang tidak
menguntungkan  perempuan  dalam mengatasi  permasalahan strereotipe terhadap perempuan, diskrimininasi
 Guru PPKN pada Sekolah Menengah Atas di Jakarta dan alumni Prodi PPKN UNJ
 Dosen Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
 Dosen Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
di  bidang  hukum,  kehidupan  sosial dan  kerja,  marginalisasi  di  dunia karier dan eksploitasi lain yang terjadi kepada perempuan.
Ketiga, keterwakilan perempuan dalam politik juga diharapkan mampu membawa nuansa baru dalam panggung politik.
Panggung  politik  saat  ini  cenderung maskulin. Sehingga kehadiran perempuan diharapkan dapat mengutamakan  kedamaian  dalam perbedaan, membawa nilai-nilai
kelembutan,  mengatasi  perkelahian dengan berembuk, mengubah kompetisi menjadi kerjasama.
Lebih  dari  semua  yang  telah dipaparkan  di  atas,  keterwakilan perempuan  dalam  politik  merupakan manifestasi  dari  pemenuhan  hak kewarganegaraannya  (Partini  2014: 29). Salah satu hak yang dianugerahkan  oleh  negara  kepada seorang  warga  negara  adalah  hak untuk  berpartisipasi  dalam  bidang politik  yang  mekanismenya  telah diatur  dalam  perundang-undangan. Sebagai  upaya  untuk  menghasilkan kebijakan  yang  holistik  dan  pro gender,  maka  pemerintah  membuat peraturan  perundang-undangan  yang menjamin kesetaraan partisipasi
perempuan  dalam  ranah  politik  yang dituangkan  dalam  Undang-Undang Dasar  1945,  Undang-Undang  No  39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  dan  Undang-Undang  No  2 tahun  2011  tentang  Partai  Politik. Dari  beberapa  produk  hukum  diatas menyatakan bahwa perempuan memiliki  hak  dan  kesempatan  yang sama dengan laki-laki dalam berpartisipasi  sebagai  aktor  politik yang  berperan  dalam  menentukan kebijakan publik
Undang-Undang  No  2  tahun 2011  Pasal  2  ayat  (2)  menyebutkan “pendirian  dan  pembentukan  parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan.  Ayat  (5)  kepengurusan parpol  tingkat  nasional  disusun dengan  menyertakan  paling  rendah 30%  keterwakilan  perempuan.  Pasal 20  mengatur  bahwa  kepengurusan parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan  paling  rendah  30%  yang diatur  dalam  anggaran  dasar  dan anggaran rumah tangga parpol masing-masing,
Meski  telah  diberikan  kuota sebesar 30% melalui Undang-Undang tentang Partai Politik. Hal ini ternyata
belum signifikan mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam ranah politik.  Kesenjangan  gender  masih sangat  mencolok  terlihat  dalam komposisi anggota legislatif di
parlemen. Menurut data Internasional-Parlementery Union yang  dikutip  PBB  pada  tahun  2013, perempuan  hanya  menduduki  20.3% dari  total  parlemen  dunia.  Hal  ini sudah  lebih  baik  dari  15,4%  ditahun 2004. Padahal jika kita merujuk pada Deklarasi Beijing, perempuan diberikan  kuota  sebesar  30%  (Ani Soetjipto 2013: 116). Hal serupa juga terjadi  di  Indonesia,  menurut Center for  Electoral  Reform pada  tahun
2009-2014 perempuan
hanya menempati 18.04% kursi di parlemen (Harien Puspitawati 2012: 140).
Di  Indonesia  sendiri  perilaku perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan kultural. Politik diidentikan dengan dunia yang kotor,  sarat  konflik,  penuh  intrik, kompetitif dan keras.  Kondisi sistem politik  yang  maskulin  menuntut seorang  aktor  politik  cerdas,  tegas, tangguh,  sigap,  dan  visioner  dalam mengambil sebuah keputusan.
Kondisi  partisipasi  perempuan diberbagai daerah cenderung rendah,
hal  berlawanan  justru  terjadi  di sebuah  daerah  di  Pantai  Utara  Jawa tepatnya  di  Kabupaten  Indramayu. Perempuan  di  Kabupaten  Indramayu berbondong-bondong terjun  ke arena politik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari tingginya daftar calon  legislatif  yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Saat ini 13 orang anggota DPRD Kabupaten  Indramayu  periode  2014- 2019  adalah  perempuan.  Jumlah tersebut  hanya  23%  dan  belum memenuhi kuota 30% yang disediakan  namun  angka  partisipasi ini  cukup  tinggi.  Hal  serupa  juga dapat  dari  ranah  eksekutif  dimana Indramayu  dipimpin  oleh  seorang bupati perempuan bernama Hj. Anna Sophana.
Substansi  dari  keterwakilan perempuan  dalam  ranah  politik termanifestasi pada perilaku politiknya. Perilaku politik
merupakan salah satu aspek pembentuk  budaya  politik.  Karena budaya politik disusun oleh orientasi politik  dan  perilaku  politik.  Dengan melihat perilaku politisi dan orientasi politik  perempuan  di  Indramayu  kita akan mendapatkan gambaran tentang budaya  politik  lokal.  Karena  aktor merupakan agency budaya  namun
juga  seorang  kreator  budaya  itu sendiri. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti budaya  politik  perempuan  pesisir. Berdasarkan pemaparan latar
belakang diatas maka masalah pokok
yang  diajukan  dalam  penelitian  ini
yaitu, bagaimanakah orientasi politik perempuan Indramayu, serta bagaimanakah perilaku politik
perempuan Indramayu?

## B. KAJIAN PUSTAKA
a. Budaya Politik
Lucian  Pye  memahami  budaya politik sebagai pendekatan kebudayaan yang mencari pemahaman yang eksplisit dan sistematis  tentang  orientasi  politik dan  perilaku  politiknya.  Sedangkan menurut Eckstein
komponen- komponen  budaya  politik  tersebut bisa diringkas sebagai kecenderungan tersendiri  atau  sebagai  orientasi tindakan (Dian Rinantasari 2013: 18). Budaya  politik  lazimnya  diartikan
sebagai perangkat sikap,
kepercayaan,  dan  perasaan  warga negara  terhadap  sistem  politik  dan simbol-simbol seperti bendera,
bahasa, dan lembaga-lembaga politik
yang  dimilikinya  (Nazaruddin
Sjamsuddin 1993: 90). Jadi bagaimana bentuk sikap, kepercayaan, dan perasaan seseorang terhadap  sistem  politik  ditentukan oleh  bagaimana  hubungan  antara kebudayaan masyarakat dengan sistem politiknya.
Mohtar  Mas’oed  menjelaskan bahwa  berdasarkan  sikap,  nilai-nilai, informasi,  dan  kecakapan  politik yang  dimiliki  dapat  menggolongkan orientasi-orientasi warga negara terhadap  kehidupan  politik  dan pemerintahan negaranya. Atau dengan kata lain dapat menggolongkan kebudayaan politiknya  (Mohtar  Mas’oed  1995: 41). Almond dan
Verba mendefinisikan budaya politik sebagai  suatu  sikap  orientasi  khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap  peranan  warga  negara  yang ada  di  dalam  sistem  itu.  Rusadi Sumintra Putra mendefinisikan budaya  politik  sebagai  pola  tingkah laku individu dan orientasinya terhadap  kehidupan  politik  yang dihayati  oleh  para  anggota  suatu sistem politik.
Sidney  Verba  mendefinisikan budaya  politik  sebagai  suatu  sistem
kepercayaan  empiris,  simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan  suatu  situasi  di  mana tindakan  politik  dilakukan  (Mohtar Mas’oed  1995:  98).  Budaya  politik memungkinkan  untuk  menganalisa interaksi antara sistem politik dengan lingkungannya,  yaitu  para  elite  dan tingkah  laku  masyarakatnya.  Hal  ini disebabkan  karena  kebijaksanaan yang  diberikan  elite  mempunyai pengaruh  yang  sangat  kuat  terhadap tingkah  laku  masyarakat  (Albert Widjaja  1988:  39).  Berdasarkan pemaparan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  budaya  politik  adalah  sistem nilai  dan  keyakinan  yang  dimiliki oleh  masyarakat  yang  diwujudkan dalam  bentuk  pola  orientasi  politik dan  perilaku  politik  masyarakat terhadap  sistem  politiknya  dalam sebuah wilayah.

## b. Perilaku Politik
Perilaku politik ( political behavior )  adalah  perilaku  yang dilakukan  oleh  seseorang  secara individual atau secara kelompok guna memenuhi  hak  dan  kewajibannya sebagai  insan  politik.  Seorang  atau kelompok  memiliki  kewajiban  yang telah  diberikan  oleh  negara  untuk
melakuan  hak  dan  kewajibannya berupa  perilaku  politik.  Interaksi antara pemerintah dan masyarakat  di antara  lembaga-lembaga  pemerintah dan di antara kelompok dan individu dalam  masyarakat  dalam  rangka proses  pembuatan,  pelaksanaan  dan penegakan  keputusan  politik,  pada dasarnya  merupakan  perilaku  politik (Surbakti 2010: 20).
Sedangkan Sudijono
mengungkapkan bahwa perilaku politik  adalah  dapat  berupa  perilaku lembaga-lembaga  politik  dan  dapat berupa  perilaku  individu.  Perilaku politik  yang  disebut  pertama  adalah dijalankan  oleh  lembaga-lembaga politik  sesuai  dengan  tugas  dan wewenang yang ada padanya, sedangkan  yang  disebut  terakhir perilaku politik adalah yang dijalankan  oleh  tiap-tiap  individu sebagai peran serta didalam kehidupan politik (Sudijono
Sastroatmodjo  1995:  67).  Sementara itu,  Robert  K  Carr  merumuskan bahwa  perilaku  politik  adalah  suatu telaah  mengenai  tindakan  manusia dalam  situasi  politik.  Situasi  politik sendiri sangat luas cakupannya antara lain respons emosional berupa dukungan atau tuntutan maupun skiap
apatis  terhadap  pemerintah  dan kebijakan publik dan lain-lain.
Aktivitas  atau  peilaku  politik merupakan  aktivitas  manusia  yang berhubungan dengan bagaimana distribusi kekuasaan dan kewenangan di  dalam  suatu  negara  dijalankan, juga  aktivitas  yang  berupa  aksi  dan reaksi  yang  berhubungan  dengan kebijakan publik sebagai produk dari proses  politik  dalam  struktur  politik Elly  M.  Setiadi  dan  Usman  Kolip 2009:  131).  Dari  berbagai  pendapat diatas  dapat  disimpulkan  bahwa perilaku politik merupakan serangkaian perilaku kelompok maupun  perilaku  individu  dalam rangka memenuhi hak dan
kewajibannya sebagai makhluk politik. Perilaku politik juga merupakan representasi dari orientasi politik  kelompok  maupun  individu terebut.
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik Dalam mengkaji perilaku
politik  aktor  politik  tentunya  sangat penting  mengkaji  faktor-faktor  yang mempengaruhi perilaku politik.
Perilaku  politik  banyak  dipengaruhi
oleh berbagai  dimensi  latar belakang yang merupakan bahan dalam pertimbangan politiknya. Dalam kenyataannya  tindakan  politik  tidak hanya  ditentukan  oleh  tugas  dan kewenangan  yang  melekat  pada lembaga  atau  seseorang  tapi  juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan  dan  dorongan,  persepsi dan  motifasi,  sikap  dan  orientasi, harapan  dan  cita-cita,  ketakutan  dan pengalaman masa lalu) individu yang mengambil  keputusan  itu  (Surbakti 2010: 168). Selain itu juga ada faktor- faktor  yang  mempengaruhi  perilaku politik aktor politik, yaitu:
Pertama,  lingkungan  sosial politik  tak  langsung,  seperti  sistem politik,  sistem  ekonomi,  sistem budaya  dan  media  massa.  Kedua, lingkungan  sosial  politik  langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian  aktor,  seperti  keluarga, agama,  pendidikan,  dan  kelompok pergaulan. Seorang aktor akan mendapatkan sosialisasi berupa norma dan pengalaman dari
lingkungan sosial politik
langsungnya.  Sedangkan  lingkungan sosial  politik  langsung  sendiri  juga banyak  dipengaruhi  oleh  lingkungan politik tak langsung.
Ketiga,  struktur  kepribadian
yang tercermin dalam sikap individu. Untuk
memahami struktur
kepribadian terdapat tiga basis fungsional  sikap,  yaitu  kepentingan, penyesuaian  diri,  eksternalisasi,  dan pertahanan  diri.  Keempat,  faktor lingkungan  sosial  politik  langsung berupa  situasi,  yaitu  keadaan  yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika  hendak  melakukan  suatu kegiatan,  seperti  cuaca,  keadaan keluarga,  keadaan  ruang,  kehadiran orang  lain,  suasana  kelompok  dan ancaman  dengan  segala  bentuknya (Surbakti 2010: 170).

## d. Politisi Perempuan
Politisi  perempuan  merujuk pada  istilah  yang  digunakan  untuk aktor  politik  yang  berjenis  kelamin perempuan.  Jadi  secara  konsep pendekatan  yang  dibahas  adalah pendekatan  elite  politik.  Fifredo Pareto  mengatakan  bahwa  yang disebut dengan kelompok elite adalah sekelompok  kecil  individu-individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Elite merupakan orang-orang yang berhasil dan mampu menduduki jabatan tinggi
dalam lapisan masyarakat (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip 2009: 40).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan metode deskriptifDalam penelitian kualitatif teknik pengambilan  data  dilakukan  dengan observasi,  wawancara  dan  dengan dokumentasi.  Pengambilan  sampel dilakukan  dengan  snowball.  Analisis data  bersifat  induktif  dan  hasil penelitian  menekankan  pada  makna daripada generalisasi (Sugiyono 2008: 5).

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## TEMUAN PENELITIAN
Berdasarkan  penelitian  yang telah  dilakukan  didapatkan  berbagai data-data penelitian sebagai berikut:

## a. Orientasi  Politik  Perempuan Indramayu
Dalam tatanan pemerintahan di Indramayu  orientasi  politik  berisi tentang  kecenderungan  seseorang dalam  berpolitik.  Hal  ini  berisi tentang  keaktifan  seseorang  dalam bidang  politik,  partisipasi  dalam
PILKADA, pertimbangan dalam melakukan  kegiatan  politik,  respon emosional  terhadap  pemerintah,  dan kemampuan dalam memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan.
Orientasi  politik  dibentuk  oleh tiga  dimensi  yaitu  dimensi  kognitif, afektif dan evaluatif. Orientasi kognitif  berisi  tentang  pengetahuan seseorang  tentang  sistem  politiknya. Karena  berisi  tentang  pengetahuan maka  hal  ini  membuat  orientasi kognitif  menjadi  landasan  bagi perempuan
Indramayu
dalam melakukan  orientasi  afektif  dan orientasi  evaluatif.  Salah  satunya adalah  hak  dalam  memberikan  hak suara  saat  pemilu.  Selain  dapat mengetahui  hak  dan  kewajibannya pada saat pemilu perempuan Indramayu  juga  mampu  mengetahui isu-isu yang ada di Indramayu saat ini serta  mampu  memberikan  tanggapan terhadap  isu  tersebut.  Isu  yang disampaikan oleh perempuan Indramayu umumnya beragam karena dipengaruhi  oleh  latar  belakang  dari perempuan Indramayu itu sendiri.
Selain  isu  politik  yang  ada  di dunia  pendidikan  ada  juga  isu  lain yang diketahui oleh perempuan
Indramayu.  Seperti  adanya  upaya terstruktur  yang  dilakukan  oleh beberapa  pihak  untuk  membuat masyarakat Indramayu menjadi bungkam  dengan  cara  memberikan uang pada saat ada isu yang dirasakan oleh masyarakat Indramayu sementara  orang  yang  mengkitisi dianggap sebagai
provokator.
Seorang aktifis perempuan di Indramayu mengatakan bahwa:
Selain aspek pengetahuan aspek yang  ada  dalam  orientasi  politik adalah aspek afektif. Dalam aspek ini perempuan Indramayu mampu menyampaikan perasaannya terhadap pemerintah.
Misalnya terkait banyaknya perempuan yang terjun ke ranah  politik.  Saat  ini  ada  dua  belas perempuan  yang  menjadi  anggota DPRD serta terpilihnya kembali Anna Sophanah menjadi bupati untuk yang kedua kalinya. Perempuan Indramayu menganggap  bahwa  ini  merupakan hal yang positif.
Perempuan Indramayu memiliki  harapan  yang  terhadap perempuan  yang  saat  ini  ada  di parlemen  maupun  di  eksekutif. mereka  berharap  bahwa  perempuan Indramayu  yang  saat  ini  memimpin indramayu memiliki kepedulian yang
tinggi  kepada  rakyat  sera  mampu memperbaiki  citra  negatif  terhadap perempuan  Indramayu  yang  seakan begitu  melekat  seperti  kegemaran kawin-cerai,  pernikahan  dibawah umur  serta  perempuan  Indramayu yang  terkenal  sebagai  pekerja  seks komersial di berbagai daerah.
Selain diharapkan dapat
memperbaiki  citra  negatif  yang  ada saat  ini  peremuan  Indramayu  yang terjun ke ranah politik juga diharapkan  mampu  untuk  menjadi contoh atau role model bagi perempuan  Indramayu  yang  lain. Bukan  hanya  dinilai  belum  mampu memperbaiki citra negatif yang ada di Indramayu  banyaknya  perempuan Indramayu  yang  terjun  ke  ranah politik  juga  belum  berdampak  pada terlindunginya hak-hak perempuan di Indramayu.  Seperti  yang  diketahui bahwa perempuan Indramayu banyak yang menjadi buruh migran ke Timur Tengah.  Perempuan  yang  menjadi pahlawan  devisa  negara  ini  sangat riskan  terhadap  tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan  oleh majikannya.
Berdasarkan  hasil  observasi yang  dilakukan  belum  maksimalnya kinerja  pemerintah  Kabupaten
Indramayu  juga  dilihat  dari  pasifnya perempuan Indramayu saat mengikuti rapat  paripurna.  Tiga  kali  dilakukan observasi saat sidang paripurna tidak ada  anggota  DPRD  perempuan  yang aktif memberikan pendapat, bertanya atau  memberikan  sangahan  terkait masalah yang sedang diperbincangkan  saat  rapat.  Setiap kali ada agenda rapat paripurna yang dibuat oleh Badan Musyawarah selalu saja rapat dimulai selalu mundur satu jam dari waktu yang sudah ditetapkan.
Ketidakpahaman anggota DPRD terhadap peran dan fungsinya juga dapat dilihat dari hasil wawancara  yang  dilakukan.  Salah seorang anggota DPRD perempuan di Indramayu  tidak  dapat  membedakan antara  program  dari  badan  legislatif dengan program dari badan eksekutif. Tentu saja hal ini sangat mengherankan  karena  aktor  politik seharusnya  memiliki  pengetahuan dan  pemahaman  yang  tinggi  terkait peran, fungsi dan programnya. Bagaimana  mungkin  seorang  aktor dapat  bekerja  dengan  maksimal  jika aktor  politik  tersebut  tidak  bisa membedakan program legislatif dengan program legislatif.
Kurang  berkualitasnya  sosok aktor politik perempuan yang saat ini memimpin Indramayu baik di bidang eksekutif  maupun  bidang  legislatif juga dapat dilihat dari ketidakmampuan aktor politik perempuan  ini  dalam  membangun opini  publik.  Keterampilan  seorang aktor politik dalam membangun opini publik dinalai sangat penting. Karena dapat  meningkatkan  legitimasi  saat seorang  aktor  mengambil  kebijakan. Namun sayangnya tidak satupun dari perempuan  yang  saat  ini  memimpin Indramayu yang melakukan pembangunan  opini  publik  dengan menulis opini di  surat  kabar  ataupun buku. Keterbatasan sumberdaya manusia yang terjadi politisi perempuan Indramayu saat ini bukan hanya  terjadi  pada  satu  dua  orang politisi  pada  politisi  perempuan Indramayu saja. Hanya sebagian kecil politisi  perempuan  Indramayu  saja yang memiliki pendidikan sampai S1, kebanyakan  dari  mereka  hanya menyelesaikan  pendidikan  formal sampai  sekolah  menengah  atas. Setelah  menjadi  anggota  parlemen baru  ada  sebagian  kecil  yang
melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan yang lebih tinggi.
Berdasarkan  pemaparan  diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa indikator kurang berkualiasnya  politisi  perempuan  di Indramayu  saat  dapat  dilihat  dari belum  maksimalnya  kinerja  politisi perempuan,  ketidakmampuan  dalam membuat  kebijakan  yang  mampu menjadi solusi konkret dari permasalahan  serta  ketidakmampuan membangun  opini  publik.  Belum maksimalnya  kinerja  serta  kurang berkualitasnya  politisi  perempuan yang  memimpin  Indramayu  saat  ini adalah  salah  satu  dampak  dari keterbatasan  sumber  daya  manusia yang dimiliki oleh politisi perempuan yang memimpin Indramayu tersebut.

## b. Perilaku  Politik  Perempuan Indramayu
Perilaku politik dimaknai sebagai segala aktifitas yang dilakukan oleh oleh seseorang dalam rangka memenuhi hak dan kewajibannya  sebagai  aktor  politik. Merujuk  pada  hal  tersebut  maka perilaku  politik  dapat  diwujudkan dalam pemberian suara saat
PILKADA,  aktif  dalam  suatu  partai
politik, ormas atau LSM, memberikan kritik,  saran  atau  dukungan  kepada pemerintah,  melakukan  demonstrasi dan  perilaku  lain  untuk  memenuhi kewajiban dan hak politiknya
Perilaku  politik  dibentuk  oleh beberapa  aspek  salah  satunya  adalah aspek  perilaku  politik  mendukung, menolak  dan  apatis.  Perilaku  politik mendukung  dapat  diamati  langsung dari  perilaku  masyarakat  juga  dapat diketahui  dari  wawancara  yang dilakukan. Secara garis besar perempuan Indramayu memiliki keakifan  yang  cukup  tinggi  dalam memberikan hak suara dalam PILKADA. Demikian yang disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga  ketika  dimintai  tanggapannya terkait  penggunaan  hak  suara  saat PILKADA Desember lalu:
Selain keaktifan dalam
memberikan  hak  suara  sebagian perempuan Indramayu juga memiliki pertimbangan dalam
memilih,
meskipun pertimbagan yang diberikan  setiap  individu  berbeda- beda. Sedangkan perempuan
Indramayu  yang  tidak  memberikan hak suaranya saat PILKADA biasanya  disebabkan  karena  masalah teknis saat PILKADA  berlangsung
seperti  tidak  mendapatkan  surat undangan  untuk  memberikan  hak suaranya.
Sedangkan dalam hal keaktifan dalam  partai  politik,  ormas  atau lembaga swadaya masyarakat umumnya  perempuan Indramayu memilki  keaktifan  yang  beragam. Perempuan  yang  berprofesi  sebagai ibu  rumah  tangga  umumnya  tidak aktif berorganisasi atau hanya aktif di organisasi  PKK  ditingkat  desa.  Hal ini  dipengaruhi  oleh  faktor  sumber daya  manusia  yang  terbatas  pada perempuan yang berprofesi ibu rumah tangga.
Jika perempuan yang berprofesi sebagai  ibu  rumah  tangga  umumnya tidak aktif berorganisasi maka perempuan  yang  bekerja  cenderung aktif berorganisasi meskipun organisasi yang diikuti beragam. Ada yang aktif diorganisasi profesi, sayap partai dan bahkan bisa menjadi ketua LSM di Indramayu. Perempuan yang aktif berorganisasi umumnya memiliki  pendidikan  yang  tinggi daripada  yang  tidak  berorganisasi. Pendidikan mempu memberikan pengetahuan  dan  pemahaman  politik terhadap individu. Sehingga
pendidikan  mampu  menghantarkan
perempuan
untuk melakukan orientasi  evaluatif  terhadap  sistem politiknya.
Selain  perilaku  mendukung aspek perilaku politik lainnya adalah perilaku  apatis.  Perilaku  sebagai perilaku  ketidakpedulian  terhadap permerintah,  politik,  isu  politik  dan segala  hal  terkait  politik.  Perempuan Indramayu  yang  melakukan  perilaku apatis umumnya adalah mereka yang berpendidikan  rendah.  Perempuan yang  berpendidikan  rendah  tidak mengetahui isu yang ada di Indramayu.
Sementara  itu  perilaku  politik menolak dapat diamati dari
banyaknya  tuntutan  yang  diberikan oleh  masyarakat  serta  aksi  nyata seperti demonstrasi. Perempuan Indramayu  yang  mampu  melakukan perilaku menolak dengan demonstrasi atau  membuat  tulisan  umumnya mereka  memiliki  pendidikan  serta tinggi  aktif  dalam  lembaga  swadaya masyarakat.  Perilaku  menolak  ini merupakan  bentuk  dari  orientasi evaluatif yang dilakukan oleh perempuan Indramayu. Seperti
perempuan  yang  aktif  dalam  Koalisi Perempuan  Indonesia  (KPI)  yang melakukan  aksi  demonstrasi  sebagai
bentuk penolakan atas rencana pemerintah menaikan iuran BPJS.

## PEMBAHASAN
Terpilih  kembalinya  seorang perempuan sebagai Bupati Indramayu berdasarkan hasil PILKADA Desember  lalu  serta  keterwakilan perempuan  yang  mencapai  22%  di DPRD Indramayu tentu tidak terlepas faktor harapan, kepercayaan,
pengetahuan, keyakinan,
pertimbangan  yang  dimiliki  oleh masyarakat Indramayu terhadap perempuan. Jika merujuk pada pendapat  Gabriel  Almond  maka harapan,  kepercayaan,  pengetahuan, keyakinan, pertimbangan yang kemudian di wujudkan dalam perilaku yang dilakukan oleh masyarakat  Indramayu  merupakan dimensi pembentuk budaya politiknya  yaitu  orientasi  politik  dan perilaku politik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dipaparkan  orientasi  politik  dan perilaku politik perempuan Indramayu sebagai berikut:
a. Orientasi  Politik Perempuan
Indramayu
Perempuan  indramayu  sudah mampu  mengetahui  dan  menyadari hak nya sebagai warga negara dengan memberikan  suara  saat  PILKADA berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari tingginya partisipadi pada PILKADA Desember lalu. Sedangkan
perempuan  Indramayu  yang  tidak memberikan hak suaranya saat PILKADA biasanya disebabkan karena masalah teknis saat PILKADA berlangsung seperti
tidak mendapatkan  surat  undangan  untuk memberikan  hak  suaranya.  Selain keaktifan  dalam  memberikan  hak suara sebagian perempuan Indramayu juga  memiliki  pertimbangan  dalam memilih, meskipun pertimbagan yang diberikan  setiap  individu  berbeda- beda.
Ketidakmampuan  perempuan
Indramayu dalam memberikan
pertimbangan atas pilihannya memberikan kemungkinan untuk dimobilsasi  melalui  money  politik dan  arahan  orang  lain.  Jika  merujuk pada  teori  budaya  politik  Gabriel Almond  maka  kemampuan  untuk memberikan  pertimbangan  sebelum melakukan  suatu  tindakan  berada dalam  ranah  orientasi  evaluatif. Sedangkan ketidakmampuan
perempuan Indramayu dalam memberikan  pertimbangan  dalam memilih  dipengaruhi  oleh  tingkat pendidikan  yang  masih  rendah. Menurut  data  dari  BPS  tingkat pendidikan  masyarakat  Indramayu adalah  tamatan  sekolah  dasar  hingga tidak mengherankan mereka memiliki pengetahuan  politik  yang  masih rendah.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa  perilaku  memilih  perempuan Indramayu  dipengaruhi  oleh  faktor lingkungan sosial politik langsungnya yaitu tingkat pendidikan.
Mengenai pengetahuan terhadap  isu  yang  ada  di  Indramayu hanya  perempuan  yang  memiliki tingkat  pendidikan  yang  tinggi  atau aktif  berorganisasi  yang  mampu memaparkan  isu-isu  yang  terjadi  di Indramayu serta mampu memberikan pendapat  rasionalnya  terhadap  isu tersebut. Berbagai isu yang disampaikan adalah terjadinya money politik pada saat  PILKADA, praktek KKN  di  dunia  pendidikan  serta adanya upaya untuk membuat masyarakat  bungkam  ketika  adanaya isu  dengan  memberikan  sumbangan. Jika  merujuk  teori  budaya  politik yang  disampaikan  oleh  Gabriel Almond  kemampuan  dalam
mengetahui hak dalam memilih serta isu  yang  ada  di  Indramayu  saat  ini merupakan  ranah  dari  orientasi kognitif.
Meskipun  adanya  banyak  isu yang  dirasakan  oleh  perempuan Indramayu  namun  belum  banyak perempuan Indramayu yang mewujudkan apa yang dirasakan dan membuat  penilaian  untuk  kemudian diwujudkan  dalam  bentuk  perilaku menolak. Hanya perempuan Indramayu  yang  memiliki  tingkat pendidikan  yang  tinggi  dan  aktif berorganisasi yang
mampu mewujudkan  orientasi  evaluatifnya melalui  perilaku  menolak  seperti demonstrasi. Jika merujuk pada teori budaya politik yang disampaikan oleh Gabriel  Almond  maka  perempuan Indramayu  belum  dapat  melakukan orientasi evaluaifnya dengan baik hal ini dipengaruhi oleh orientasi kognitif yang masih rendah.
Fakta yang menunjukkan banyaknya  perempuan  Indramayu yang  terjun  ke  ranah  politik  hal  ini tidak dapat dipisahkan dari sikap dan karakter  perempuan  Indramayu  yang dapat  mewujudkan  hal  tersebut. karakteristik sosial masyarakat masyarakat  pesisir  umumnya  adalah
terbuka,  egaliter,  keras  dan  tegas. Perempuan  pesisir  mereka  memiliki tangguh hal ini dilihat dari kemampuan mereka mestabilkan ekonomi keluarga dengan membantu suami  yang  pengahasilannya  tidak menentu  dengan  mengolah  hasil tangkapan  lalu  menjualnya.  Keadaan yang semacam ini membuat perempuan Indramayu merasa mampu untuk  terjun  ke ranah politik sejajar  dengan  laki-laki.  Karakter masyarakat yang terbuka memungkinkan masyarakat
menerima  kebijakan  afirmasi  untuk menyertakan  30%  perempuan  dalam politik sebagai wujud dari kesetaraan gender. Maka dapat simpulkan bahwa budaya politik di Indramayu dipengaruhi  oleh  letak  geografisnya yaitu pesisir. Penerimaan perempuan
Indramayu terhadap kebijakan afirmasi  ini  membuat  perempuan Indramayu memiliki harapan terhadap  perempuan  yang  terjun  ke ranah  politik  saat  ini.  Banyaknya perempuan  yang  terjun  ke  ranah politik ini diharapkan mampu mengurangi  citra  negatif  perempuan Indramayu, menghasilkan suatu kebijakan  yang  melindungi  hak-hak
perempuan, menjadi role model, lebih
peduli kepada rakyat dan menggunakan  sifat  keibuan  dalam berpolitik.  Jika  merujuk  pada  teori orientasi  afektif  yang  dikemukakan Gabriel  Almond  maka  orientasi afektif  perempuan  Indramayu  sudah baik hal ini ditandai dengan perenerimaan  perempuan  Indramayu terhadap aktor politik perempuan dan besarnya harapan perempuan
Indramayu  terhadap  aktor  tersebut.
Jadi dapat disimpulkan bahwa
orientasi politik
perempuan
Indramayu  lebih  bersifat  afektif normatif daripada kognitif.
b. Perilaku  Politik  Perempuan
Indramayu Sebagai manifestsi dari orientasi  politiknya  perilaku  politik
dibagi  menjadi  tiga  yaitu  perilaku mendukung,  apatis  dan  menolak. Dalam keaktifan perempuan Indramayu  dalam  organisasi  politik masih  kurang  baik.  Perempuan Indramayu  yang  berprofesi  sebagai ibu rumah tangga biasanya tidak aktif dalam  organisasi.  Kalaupun  mereka aktif  dalam  berorganisasi  biasanya hanya aktif di organisasi PKK tingkat desa. Berbeda dengan perempuan
yang  berprofesi  sebagai  ibu  rumah tangga,  perempuan  Indramayu  yang memiliki  tingkat  pendidikan  yang tinggi  biasanya  aktif  berorganisasi. Seperti aktif dalam organisasi keprofesian, sayap partai dan lembaga swadaya masyarakat. Kemampuan perempuan Indramayu dalam mengkritisi pemerintah  atau  demonstrasi  sebagai bentuk  perilaku  menolaknya  masih kurang baik. Hanya perempuan yang dengan  tingkat  pendidikan  yang tinggi  dan  aktif  di  lembaga  swadaya masyarakat  yang  mampu  melakukan hal  tersebut.  Perilaku  menolak  ini merupakan  bentuk  dari  orientasi evaluatif yang dilakukan oleh perempuan Indramayu. Seperti perempuan  yang  aktif  dalam  Koalisi Perempuan  Indonesia  (KPI)  yang melakukan  aksi  demonstrasi  sebagai bentuk penolakan atas rencana pemerintah  menaikan  iuran  BPJS. Sedangkan  perempuan  Indramayu yang  tidak  aktif  di  LSM  cenderung memilih  apatis  atau  memilih  untuk tidak  memilih  kembali  pejabat  yang korupsi  sebagai  bentuk  orientasi politiknya.
Berdasarkan  keaktifan  dalam mengikuti oragnisasi dan keaktifan
dalam  mengktitisi  pemerintah  dapat disimpulkan  bahwa  perilaku  politik perempuan  Indramayu  cenderung apatis  terhadap  politik.  Keapatisan tersebut dipengaruhi oleh ketidakmampuan perempuan Indramayu dalam mewujudkan
penilaian  yang  dimiliki  kedalam perilaku  menolak  sebagai  input sistem politik. Ketidakmampuan melakukan perilaku menolak tersebut dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan dan  keaktifan  perempuan  Indramayu dalam  organisasi.  Maka  perilaku apatis perempuan
Indramayu dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan sosial  politik  langsungnya  yaitu tingkat pendidikan. Selain belum mampu meningkatkan kesejahteraan,
kemandirian  dan  kemajuan  pada masyarakat di Indramayu pemerintah juga  belum  mampu  menghasilkan kebijakan yang efektif untuk memperbaiki citra negatif perempuan Indramayu.  Kebijakan  yang  dibuat hanya  menyelesaikan  apa  yang tampak namun belum didapat menyelesaikan masalah dari akarnya. Bukan  hanya  dinilai  belum  mampu memperbaiki citra negatif yang ada di Indramayu  banyaknya  perempuan
Indramayu  yang  terjun  ke  ranah politik  juga  belum  berdampak  pada terlindunginya hak-hak perempuan di Indramayu.  Seperti  yang  diketahui bahwa perempuan Indramayu banyak yang menjadi buruh migran ke Timur Tengah.  Perempuan  yang  menjadi pahlawan  devisa  negara  ini  sangat riskan  terhadap  tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan  oleh majikannya. Selain tidak mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas  serta  kurang  maksimal dalam mengimplementasikan
kebijakan  indikator  penting  belum berkualitasnya aktor politik perempuan  yang  saat  ini  memimpin Indramayu  saat  ini  dapat  dilihat  dari ketidaktahuan anggota DPRD terhadap  peran  dan  fungsinya.  Salah seorang anggota DPRD perempuan di Indramayu  tidak  dapat  membedakan antara  program  dari  badan  legislatif dengan program dari badan eksekutif. Beliau  mengatakan  PKK  adalah program dari DPRD untuk melindungi  hak-hak  perempuan  di Indramayu. Padahal PKK merupakan salah  satu  organisasi  yang  tidak  ada kaitannya dengan DPRD.
Kurang  berkualitasnya  sosok aktor politik perempuan yang saat ini memimpin Indramayu baik di bidang eksekutif  maupun  bidang  yudikatif juga dapat dilihat dari ketidakmampuan aktor politik perempuan  ini  dalam  membangun opini  publik.  Keterampilan  seorang aktor politik dalam membangun opini publik dinalai sangat penting. Karena dapat  meningkatkan  legitimasi  saat seorang  aktor  mengambil  kebijakan. Namun sayangnya tidak satupun dari perempuan  yang  saat  ini  memimpin Indramayu yang
melakukan pembangunan  opini  publik  dengan menulis opini di  surat  kabar  ataupun buku.
Setelah  ditelusuri  track  record dari perempuan yang terjun ke ranah politik saat ini rata-rata mereka hanya aktif  di  PKK  dan  bahkan  ada  yang tidak aktif berorganisasi. Meski tidak aktif  dalam  berorganisasi  namun mereka  adalah  isteri  dari  mantan bupati,  camat,  atau  kuwu.  Keaktifan mereka  dalam  PKK  juga  rata-rata karena  mereka  adalah  istri  dari pejabat di daerah. Sedangkan setelah ditelusuri tingkat pendidikannya bupati  Indramayu  saat  ini  hanya menyelesaikan  pendidikan  formal
sampai  SMA  melalui  persamaan. Namun  pada  PILKADA  Desember lalu  ijazah  bupati  ini  diragukan keasliannya hingga digugat oleh rival politiknya yaitu  pasangan  Toto Sucartono  dan  Rasta  Wiguna  ke Mahkamah  Konstitusi.  Diduga  KPU melakukan  kesalahan  dengan  tidak memverifikasi  keaslian  ijazah  dari Anna  Sophanah  selaku  calon  bupati Indramayu.  Bukan  hanya  bupati anggota  DPRD  perempuan  saat  ini rata-rata mereka hanya lulusan SMA/D3. Dari sebelas orang anggota DPRD perempuan hanya orang orang yang  saat  ini  telah  menyelesaikan pendidikannya sampai D3 sedangkan sembilan  lainnya  hanya  sampai sekolah menengah atas  (SMA).
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa perilaku politik perempuan Indramayu  yang  terjun  ke  ranah politik  saat  ini  dipengaruhi  oleh faktor  lingkungan  sosial  politik  tak langsung  yaitu  budaya  patriarki  dan parton-client  serta  faktor  lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk
kepribadian aktor pendidikan. Sedangkan faktor yang
mempengaruhi budaya politik
perempuan Indramayu adalah
karakteristik sosial masyarakat pesisir,  tingkat  pendidikan,  dan budaya patriarki .
Sedangkan  jika  kita  merujuk pada  teori  yang  disampaikan  oleh
Gabriel Almond
perempuan Indramayu  memiliki  budaya  politik subjek  (kaula).  Hal  ini  karena terpenuhinya beberapa indikator yaitu tingginya patisipasi  politik, memiliki harapan kepada sistem politik (afektif), ketidakmampuan melakukan orientasi evaluatif, rendahnya frekuensi perilaku menolak,  pengetahuan  politik  yang belum  mumpuni  (kognitif),  serta orientasi  lebih  bersifat  afektif  dan normatif  daripada  kogitif.  Faktor yang  mempengaruhi  budaya  politik perempuan  Indramayu  adalah  letak geografis,  tingkat  pendidikan  dan budaya patriarki .

## KESIMPULAN
Orientasi  politik  perempuan Indramayu  lebih  bersifat  afektif normatif  daripada  kognitif.  Hal  ini ditandai dengan perenerimaan perempuan Indramayu terhadap aktor politik perempuan, besarnya harapan perempuan Indramayu terhadap aktor tersebut,  rendahnya  pengetahuan
politik dan ketidakmampuan perempuan Indramayu dalam melakukan orientasi evaluatifnya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat perndidikan perempuan  Indramayu.
Perempuan  Indramayu  aktif dalam melakukan perilaku memilihnya. Namun dalam melakukan perilaku menolak perempuan Indramayu belum banyak yang  dapat  melakukan  hal  tersebut. Perilaku  menolak  sebagai  orientasi evaluatif hanya dapat ditunjukan oleh perempuan  Indramayu  yang  aktif dalam organisasi politik dan berpendidikan  tinggi.  Sedangkankan sebagian besar perempuan Indramayu menunjukkan perilaku yang mendukung  saja.  Hal  ini  biasanya ditunjukkan oleh
perempuan Indramayu yang berpendidikan rendah. Maka perilaku politik perempuan Indramayu tersebut
banyak  dipengaruhi  oleh  faktor lingkungan sosial politik langsungnya yaitu tingkat pendidikan.
Sementara itu perempuan Indramayu  yang  terjun  ke  ranah politik saat ini menunjukkan ketidakmampuan melakukan perilaku politik  (membuat,  mengevaluasi  dan menimplementasikan kebijakan). Hal
ini dipengaruhi oleh
faktor
lingkungan sosial politik tak langsung
yaitu budaya patriarki faktor lingkungan  sosial  politik  langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor pendidikan.
Perempuan Indramayu memiliki  budaya  politik  subjek (kaula).  Hal  ini  karena  terpenuhinya beberapa  indikator  yaitu  tingginya patisipasi  politik,  memiliki  harapan kepada sistem politik (afektif), ketidakmampuan melakukan orientasi evaluatif, rendahnya frekuensi perilaku
menolak,
pengetahuan  politik  yang  belum mumpuni  (kognitif),  serta  orientasi lebih  bersifat  afektif  dan  normatif daripada  kogitif.  Sedangkan  faktor yang  mempengaruhi  budaya  politik perempuan  Indramayu  adalah  letak geografis,  tingkat  pendidikan  dan budaya patriarki.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Ubed. 2002. Politik
Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas .
Magelang: Indonesiatera.
Anggara, Sahya. 2013. Sistem Politik Indonesia. Bandung:  Pustaka
Setia.
Budiardjo,  Miriam.  2008. Dasar- Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama
Cresswell,  John  W.  2013.  Research Design  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.
Damsar.  2010. Pengantar  Sosiologi Politik .  Jakarta:  Kharisma  Putra Utama.
Daulay,  Harmona.  2007. Perempuan dalam Kemelut Gerder . Medan:
USU Press.
Duverger,  Maurice.  2010. Sosiologi Politik . Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.
Faulks, Keith. 2010. Sosiologi Politik Pengantar  Kritis. Bandung: Nusa Media.
Koentjaraningrat.  1990. Pengantar
Ilmu  Antropologi .  Jakarta:  PT
Rineka Cipta.
Mas’oed, Mohtar. 1995. Perbandingan  Sistem  Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Puspitawati,  Herien.  2012. Gender dan  Keluarga  (Konsep  dan Realita  Indonesia) .  Bogor:  PT
Penerbit IPB Press.
Raga Maran, Rafael. 2007. Pengantar Sosiologi  Politik. Jakarta:  PT Rineka Cipta
Ranjabar,  Jacobus.  2006. Sistem Sosial Budaya Indonesia .
Ghalia Indonesia. Bogor.
Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku  Politik .  Semarang:
IKIP Semarang Press. Satria, Arif. 2002. Pengantar
Sosiologi  Masyarakat  Pesisir . Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
Setiadi,  Elly  M.  Dan  Usman  Kolip.
2013. Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Sjamsuddin, Nazarudin. 1993. Dinamika Ssitem Politik
Indonesia .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Surbakti,  Ramlan.  2010. Memahami Ilmu  Politik .  Jakarta:  Grasindo
Anggota IKAPI. Sugiyono. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Soetjipto, Ani dkk. 2013. Gender dan Hubungan Internasional. Yogyakarta: Jala Sutra Anggota IKAPI. Upe,  Ambo.  2008. Sosiologi  Politik
Kontemporer .  Jakarta:  Prestasi Pustaka Publiser.
Widjaja, Albert. 1988. Budaya Politik dan  Pembangunan  Ekonomi .
Jakarta: LP3S.
Zuhro, R. Siti, dkk. 2009. Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya  Politik  Lokal  di  Jawa Timur, Sumatera Barat,
Sulawesi  Selatan  dan  Bali.
Yogyakarta: Ombak.
Zuhro,  R.  Siti,  dkk.  2009. Peran
Aktor  Dalam  Demokratisasi . Yogyakarta: Ombak ,  Indeks  Pembangunan Gender Kabupaten Serang. 2013.  BAPPEDA  Kabupaten Serang. Serang

## Sumber Jurnal:
Jalaluddin,  Rahmat.  (1994).  “Dari
Psikologi Androsentris ke Psikologi Feminis (membongkar mitos-mitos tentang  perempuan)”.  Ulumul Qur’an. Vol. 5. No. 5 & 6. Hlm 22 Partini.  (2014).  Partisipasi  Politik Perempuan dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia. Jurnal Perempuan. Vol 19. No. 2. Hlm 41 Partini.  (2014).  Partisipasi  Politik Perempuan dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia. Jurnal Perempuan. Vol 19. No.
2.  Hal 29
Rinantasari, Dian. (2013). “Di Tengah  Pragamatisme  Politik: Pola  Orientasi  Politik  Pemula Pelajar  SMU  se  DKI  Jakarta”. Sosialita. Vol 8. No 3 & 4. Hlm 18 Wiji Rahayu, Angger. (2012) Perempuan Pejabat Publik. Mitos, Data dan Fakta Perempuan  Pemimpin.  Jurnal Perempuan. Vol. 17. No 4. Hlm 68
Wiji Rahayu, Angger. (2012) Perempuan Pejabat Publik. Mitos, Data dan Fakta Perempuan  Pemimpin.  Jurnal Perempuan. Vol. 17. No 4. Hlm 69 Sumber Internet:
Radarcirebon.com/gedung-dewan- penuh-wajah-baru.html.
diunduh  22  November  2015 pukul 23.08