Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i2. 922

## ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DI INDONESIA
Roro Rukmini Widiaswari
Dosen, FIA Univ. Achmad Yani Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia widiaswariroro@gmail.com

## Abstrak
Etika  merupakan  elemen  penting  yang  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  dan pelaku administrasi publik. Pentingnya penerapan etika administrasi publik dalam birokrasi pemerintahan Indonesia  didasarkan  pada  permasalahan  etika  yang  terjadi,  seperti  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  etika  administrasi  publik  dalam  penyelenggaraan  tata Kelola/birokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data primer diperoleh dari observasi, dan data sekunder diperoleh dari media dan studi kepustakaan. Dari penelitian yang telah dilakukan,  diketahui  bahwa  beberapa  pejabat  pemerintah  di  Indonesia  kurang  akuntabel  dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sehingga birokrasi publik di era reformasi banyak disorot  oleh  publik  dan  mendapat  kritik.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  selain  menegakkan  hukum, pemerintah juga harus membudayakan dan menerapkan etika administrasi publik bagi aparat birokrasinya. Penelitian ini berkontribusi  terhadap kajian tentang etika administrasi  publik/birokrasi  sehingga  nantinya bisa  membuka  ruang  diskusi/kritik  terhadap  penyelenggaraannya  di  Indonesia.  Selain  itu  juga  menjadi celah  diskusi  bagi  penyelenggara  birokrasi  pemerintahan  untuk  memangkas  habis  praktik  korupsi,  kolusi dan nepotisme.
Kata kunci—Etika, Administrasi Publik, Pemerintah, Indonesia, Birokrasi.

## PENDAHULUAN
Dalam beberapa bulan terakhir banyak pemberitaan media kembali mengungkap berbagai kasus  korupsi  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  terjadi  di  birokrasi  pemerintahan,  lembaga legislatif  dan  yudikatif. 1 Kasus  penyalahgunaan  kekuasaan  terbaru  terkait  dugaan  korupsi  yang menimpa  mantan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  dan  Gubernur  Banten  itu.  Tidak  hanya  masalah korupsi  tetapi  pelanggaran  etika  berupa  penyalahgunaan  kekuasaan  juga  dilakukan  oleh  Kepala Daerah  dalam  kasus  lain,  seperti  kasus  penutupan  bandara  oleh  aparat  kepolisian  pamong  praja yang  diduga  dilakukan  atas  perintah  sepihak  Bupati  Ngada,  Nusa  Tenggara  Timur.
1 Zaidan  Nawawi,  “Ethics  of  Public  Administration  in  The  Administration  of  Governance  in Indonesia,” Journal PPS UNISTI 1, no. 1 (2018).
Berbagai  kasus  terungkap  dan  diduga  merupakan  bentuk  penyalahgunaan  kekuasaan, yang  mengindikasikan  pengabaian  norma  etika  dalam  birokrasi  pemerintahan. 2 Masalah  etika dalam administrasi publik menunjukkan kurangnya perhatian atau pengabaian etika dalam praktik penyelenggaraan  administrasi  publik.  Padahal  etika  merupakan  unsur  penting  yang  menentukan keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  dan  pelaku  administrasi  publik.  Pasalnya,  nilai moral terkandung dalam seluruh proses kegiatan administrasi publik. 3
Saat  ini,  etika  kerap  menjadi  konsep  yang  sering  “menjadi  nomor  dua”  dalam pemerintahan. Etika seolah menjadi sesuatu yang tidak penting dan tidak menarik untuk menjadi wacana  di  ranah  birokrasi  pemerintahan.  Akibatnya,  fenomena  penyalahgunaan  wewenang merajalela, tidak hanya di pemerintah pusat, bahkan merambah ke daerah. 4
Konsep  nilai  moral  dan  etika  dalam  administrasi  publik  dirumuskan  untuk  diterapkan dalam  kehidupan  bernegara  dan  ruang  lingkup  administrasi  yang  sebenarnya.  Manfaat  dari konsepsi  etis  seperti  itu  hanya  akan  terasa  jika  benar-benar  dapat  menjadi  bagian  dari  dinamika administrasi  modern. 5 Dalam  banyak  hal,  konsep  dan  teori  filosofis  tentang  moralitas  di  bidang administrasi  publik  juga  diturunkan  dari  praktik  administrasi  sehari-hari.  Oleh  karena  itu, pembahasan  etika  administrasi  publik  tidak  berada  dalam  ruang  hampa,  harus  selalu  mencakup pembahasan  penerapannya, bagaimana  birokrat  dan  administrator  bertindak  atau  harus bertindak sesuai aturan etika yang ada. 6
Terkait  dengan  berbagai  permasalahan  penyalahgunaan  kekuasaan  pemerintahan,  etika administrasi  publik  merupakan  salah  satu  bentuk  kontrol  terhadap  aparatur  pemerintah  dalam melaksanakan  apa  yang  menjadi  tugas  pokok,  fungsi,  dan  wewenangnya.  Ketika  administrasi publik  menginginkan  sikap,  tindakan,  dan  perilakunya  dikatakan  baik,  maka dalam  menjalankan tugas  pokoknya,  fungsi  dan  wewenangnya  harus  bertumpu  pada  etika  administrasi  publik.  Etika administrasi  publik  selain  digunakan  sebagai  pedoman,  acuan,  acuan  administrasi  publik  juga dapat  digunakan  sebagai  standar  untuk  menentukan  sikap,  perilaku,  dan  kebijakan  menjadi  baik atau buruk.
2 Nicholas  Henry,  “Paradigms  of  Public  Administration,” Public  Administration  and  Public Affairs , no. 1776 (2021).
3 Muhammad  Jusuf  Kalla  dkk.,  “Public  Administration  Reform  In  Indonesia :  Why  Indonesia Needs to Reform in 1998 ? Political and Economic Background,” March (2019).
4 Sahya  Anggara, Ilmu  Administrasi  Negara:  Kajian  Konsep,  Teori,  Dan  Fakta  Dalam  Upaya Menciptakan Good Governance (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).
5 L. Sachs B. A. Wolfman, “Administrasi Publik Di Indonesia,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013).
6 Abdul  Mahsyar,  “Masalah  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Administrasi Publik,” Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 2 (2011).
Begitu  banyak  teori  dan  konsep  yang  membahas  tentang  norma  normatif  yang  ada  di kalangan  penguasa  negara.  Demikian  pula  konsep-konsep  seperti  keadilan,  kedaulatan  rakyat, kepentingan  umum,  norma,  dan  sebagainya.  Namun  terkadang  deskripsi  yang  terkandung  di dalamnya begitu abstrak sehingga sulit untuk dipahami.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berasal dari  data  primer  dan  data  sekunder. 7 Data  primer  diperoleh  dari  observasi  terhadap  penerapan etika  administrasi  publik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia.  Data  sekunder diperoleh  dari  media  dan  studi  literatur.  Data  yang  diperoleh  untuk  penelitian  sebelumnya divalidasi melalui cross check data dengan teknik triangulasi sumber data. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Etika  adalah  seperangkat  nilai  sebagai  pedoman,  acuan,  pedoman  apa  yang  harus dilakukan  dalam  melaksanakan  tugasnya,  tetapi  juga  berfungsi  sebagai  standar  untuk  menilai apakah sifat, perilaku, tindakan dalam pelaksanaan tugas dianggap baik atau buruk. Oleh karena itu,  dalam  etika,  ada  sesuatu  yang  bernilai  yang  dapat  memberikan  penilaian  bahwa  sesuatu  itu dikatakan baik atau buruk. 9
Penggunaan istilah etika administrasi publik adalah ambigu. Istilah tersebut dapat berarti ilmu  yang  membahas  tentang  prinsip-prinsip  etika  (moral)  yang  melandasi  tindakan  aparat birokrasi  pemerintah,  terutama  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya.  Selain  itu,  ada definisi  lain,  yaitu  etika  administrasi  publik  sebagai  “seperangkat  nilai  yang  menjadi  acuan  atau pedoman bagi tindakan manusia dalam organisasi” sebagaimana dikemukakan oleh Darwin. 10
Mengacu  pada  pendapat  Bertens  dan  Darwin  yang  menarik  kesimpulan  bahwa  etika (termasuk  etika  birokrasi)  memiliki  dua  fungsi.  Pertama,  sebagai  pedoman  atau  acuan  bagi penyelenggara  negara  (birokrasi  publik)  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya, tindakannya  dalam  organisasi  dinilai  baik,  terpuji,  dan  tidak  tercela.  Kedua,  etika  birokrasi
7 Raco Jozef, Metode Penelitian  Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
8 Cholid Narbuko and Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). 9 Riyadi,  “Rekonstruksi  Paradigma  Administrasi  Negara  Dan  Aplikasinya:  Orientasi Pemberdayaan Pemerintahan Daerah,” Jurnal Wacana Kinerja 13, no. 2 (November 2010).
10 Muliati,  “Administrasi  Negara  Dalam  Kerangka  Sistem  Pemerintahan  Negara  Republik Indonesia,” Meraja Journal 2, no. 1 (2019).
sebagai  standar  penilaian,  apakah  sifat,  perilaku,  dan  tindakan  birokrasi  publik  (Administrasi Publik) dianggap baik, tidak tercela dan terpuji. 11
Sedangkan  menurut  Chandler  dan  Plano  etika  administrasi  publik  didefinisikan  sebagai berikut: Etika adalah aturan atau standar yang mengatur, perilaku moral anggota suatu organisasi atau  profesi  manajemen",  atau  dengan  kata  lain  adalah  aturan  atau  standar  manajemen  yang menjadi  pedoman  moral  bagi  penyelenggara  negara  dalam  menjalankan  tugasnya  melayani masyarakat. 12
Dalam  ruang  lingkup  pelayanan  publik,  etika  administrasi  publik  diartikan  sebagai filosofi dan standar profesi  (kode etik) atau aturan perilaku yang benar yang harus dipatuhi oleh penyelenggara  layanan  publik  atau  administrasi  publik. 13 Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah aturan atau standar manajemen, arahan moral bagi anggota organisasi  atau  pekerjaan  manajemen;  Aturan  atau  standar  manajemen  yang  menjadi  pedoman moral bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Aturan atau standar  dalam  etika  administrasi  negara  berkaitan  dengan  personel,  persediaan,  keuangan, administrasi, dan hubungan masyarakat. 14
Pentingnya  etika  administrasi  publik  tersebut  adalah  sebagai  berikut. 15 Pertama,  alasan kepentingan  umum  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah  karena  pemerintah  memiliki  tanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan harus mengambil keputusan politik yang tepat tentang siapa mendapat apa, berapa banyak,  di  mana,  kapan,  dan  sebagainya.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  pemerintah  tidak memiliki  pedoman  atau  kode  etik  moral  yang  memadai.  Anggapan  bahwa  semua  aparatur pemerintah  adalah  mereka  yang  telah  teruji  dan  selalu  membela  kepentingan  publik  atau masyarakat, tidak selalu benar. Banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok,  partai,  bahkan  struktur  yang  lebih  tinggi  mendikte  perilaku  seorang  birokrat  atau aparatur  pemerintah.  Birokrat  dalam  hal  ini  tidak  memiliki  “kemandirian”  dalam  tindakan  etis, atau dengan kata lain tidak ada “otonomi etis”. 16
11 I  Ketut  Suardita,  “Diktat  Ilmu  Administrasi  Negara,” Hukum  Administrasi  Negara  Fakultas Hukum Universitas Udayana , 2016, 1–67.
12 Ali Mufiz, “Pengantar Ilmu Administrasi Negara,” Jakarta: Graha Ilmu , 2016.
13 Haedar  Akib,  “Artikulasi  Perkembangan  Ilmu  Administrasi  Publik,” Jurnal  Baca  Universitas Pepabri Makassar 3, no. 1 (2009).
14 Mason  C  Hoadley,  “Modern  Indonesian  Administration:  Collegial,  Abdi-Dalem,  Rational-,  Or Ideological- Bureaucratic?,” Jurnal Administrasi Publik 3, no. 1 (2004).
15 Fajar Tri Sakti, Sistem Administrasi  Negara Indonesia (Bandung:  Jurusan Administrasi  Publik, 2020).
16 Teguh  Kurniawan,  “Mewujudkan  Good  Governance  Di  Era  Otonomi  Daerah:  Perspektif  UU NO. 22 Tahun 1999 Dan UU NO. 32 Tahun 2004,” The 1 St Accounting Conference Faculty of Economics Universitas Indonesi , November (2007).
Alasan kedua lebih kepada lingkungan di dalam birokrasi yang memberikan pelayanan itu sendiri.  Alasan  ketiga  menyangkut  karakteristik  masyarakat  yang  terkadang  begitu  variatif sehingga  memerlukan  perlakuan  khusus.  Mempekerjakan  pegawai  negeri  dengan  menggunakan prinsip “kesesuaian antara orang dan pekerjaannya” merupakan prinsip yang perlu dipertanyakan secara etis karena prinsip itu akan mengakibatkan ketidakadilan, di mana calon yang dipekerjakan hanya berasal dari daerah yang relatif lebih maju.
Alasan  keempat  adalah  kesempatan  untuk  mengambil  tindakan  terhadap  etika  pelayanan publik  yang  berlaku.  Pelayanan  publik  tidak  sesederhana  yang  dibayangkan,  atau  dengan  kata lain,  kompleksitasnya  menyangkut  nilai  pelayanan  itu  sendiri  dan  cara  penyampaian  pelayanan publik  itu  sendiri.  Kompleksitas  dan  fondasi  ini  mendorong  penyedia  layanan  publik  untuk mengambil  langkah-langkah  profesional  berdasarkan  "kebijaksanaan".  Dan  kebebasan  ini seringkali  menggiring  aparat  pemerintah  untuk  bertindak  tidak  sesuai  dengan  kode  etik  atau pedoman perilaku yang ada.
Aparat  birokrasi  memiliki  kewajiban  lebih  etis  dalam  kaitannya  dengan  perilakunya daripada  swasta.  Demikian  pula,  aparat  birokrasi  tingkat  tinggi  di  lembaga  pemerintah  memiliki kewajiban  etis  lebih  dari  yang  lain.  Implikasi  lebih  lanjut  dari  pendapat  tersebut  adalah  bahwa setiap aparat birokrasi wajib memiliki sikap mental dan perilaku yang mencerminkan keunggulan akhlak, keutamaan, dan berbagai prinsip etika yang bersumber dari keutamaan moral, khususnya keadilan. 17 Tanpa  prinsip-prinsip  etika  tersebut,  aparat  birokrasi  tidak  mungkin  mampu memelihara  kehidupan  suatu  bangsa  dan  menciptakan  masyarakat  yang  damai  dan  sejahtera. Bahkan sebaliknya, kehidupan orang bisa saja terjerumus ke dalam kecemasan dan kesengsaraan. Oleh  karena  itu,  setiap  aparat  birokrasi  wajib  memahami  prinsip-prinsip  etika  yang  bersumber dari  berbagai  kebajikan  moral,  kemudian  memelihara  diri  agar  benar-benar  menghayati  prinsip- prinsip etika tersebut, dan terakhir menerapkannya semaksimal mungkin dalam tindakannya. 18
Berbagai prinsip etika dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah:
a. Tanggung Jawab
Prinsip  etika  ini  menyangkut  keinginan  aparat  birokrasi  untuk  memikul  kewajiban  dengan penuh  tanggung  jawab,  dan  ikatan  yang  kuat  untuk  melaksanakan  semua  tugas  dan  pekerjaan secara  memuaskan.  Aparatur  birokrasi  harus  memiliki  keinginan  yang  besar  untuk  menjalankan fungsinya  secara  efektif,  utuh,  dan  paling  memuaskan.  Akuntabilitas  ditujukan  kepada masyarakat, lembaga, dan atasan langsungnya. Kecenderungan untuk melepaskan tanggung jawab
17 Teguh  Kurniawan,  “Pergeseran  Paradigma  Administrasi  Publik:  Dari  Perilaku  Model  Klasik Dan NPM Ke Good Governance,” Jurnal Administrasi Negara 7, no. 23 (2007).
18 Siti  Widharetno  Mursalim  dkk., Kebijakan  Publik  Dan  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Journal of Chemical Information and Modeling , vol. 2, 2019.
atau  kesediaan  untuk  melemparkan  tanggung  jawab  kepada  orang  lain,  atau  kebiasaan mengusulkan "hanya mengikuti perintah" harus dihilangkan dari setiap aparat birokrasi yang baik. Setiap aparat birokrasi harus  siap memikul tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Mereka tidak  boleh  terjebak  dengan  alasan  hanya  mengikuti  instruksi  atau  melaksanakan  kebijakan pemerintah.
b. Dedikasi
Pengabdian adalah keinginan yang keras untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dengan segenap tenaga (pikiran dan otot atau mental dan fisik), segenap semangat yang menggebu-gebu, dan  penuh  dengan  perhatian  yang  tidak  mementingkan  diri  sendiri  yang  bersifat  pribadi  seperti ingin  dipromosikan  atau  digabung.  Setiap  aparat  birokrasi  dalam  pelaksanaan  tugasnya  harus selalu  dan  terus  menerus  menunjukkan  keterlibatan  diri  (involvement  of  self)  dan  penuh semangat.  Kecenderungan  untuk  bekerja  setengah  hati  atau  asal-asalan  seharusnya  tidak  ada dalam  diri  aparat  birokrasi  yang  baik.  Pengabdian  ini  diarahkan  pada  jabatan,  keahlian,  dan profesinya. 19
c. Loyal
Asas  etik  ini  adalah  kesadaran  seorang  pejabat  untuk  taat  secara  ikhlas  terhadap  tujuan bangsa,  konstitusi  negara,  peraturan  perundang-undangan,  lembaga,  tugas  jabatan,  dan  atasan demi  tercapainya  cita-cita  bersama.  Pelaksanaan  tugas  rangkap  jabatan,  pertimbangan  untung rugi, atau bahkan dengan kebiasaan sabotase tidak boleh diketahui oleh aparat birokrasi manapun. Jika seorang aparat birokrasi tidak mampu menjalankan tugasnya secara penuh, tidak mau terikat oleh instansinya, atau tidak sesuai dengan kebijaksanaan atasannya, maka tindakan etisnya adalah mengundurkan diri dari jabatannya. 20
d. Kepekaan
Prinsip  etika  ini  mencerminkan  kemauan  dan  kemampuan  aparat  birokrasi  untuk memperhatikan  dan  mewaspadai  perkembangan  baru,  perubahan  keadaan,  dan  kebutuhan  yang muncul  dalam  kehidupan  masyarakat  dari  waktu  ke  waktu  dengan  upaya  terbaik  untuk meresponnya.  Sikap  acuh  tak  acuh,  selama  tugas-tugas  rutin  telah  selesai,  atau  tidak  mau  susah payah diperbarui, juga harus disingkirkan dari diri sendiri.
e. Kesetaraan
Salah  satu  kebajikan  utama  dari  badan-badan  pemerintah  yang  ditujukan  untuk  melayani semua  orang  dan  melayani  kebaikan  bersama  adalah  perlakuan  yang  adil.  Perlakuan  yang  adil biasanya  dapat  diwujudkan  dengan  memberikan  perlakuan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  atau
19 Darmanto, “Pengertian Ilmu Administrasi,” Paja3210/Modul 1 , 2020, 1–48.
20 Rainer Rohdewohld, Public Administration in Indonesia , 1995, 179.
pilih  kasih  kepada  semua  pihak.  Maka  kesetaraan  dalam  perlakuan,  pelayanan,  dan  pengabdian harus  diberikan  oleh  setiap  aparat  birokrasi  kepada  publik  tanpa  memandang  sanak  saudara, ikatan  politik,  asal  keturunan,  atau  status  sosial.  Diskriminasi  perlakuan  yang  sewenang-wenang atau pribadi tidak boleh dilakukan oleh aparat birokrasi yang adil. 21
f. Keadilan
Kesetaraan perlakuan semua pihak sebagai prinsip etika tidak selalu mencapai keadilan dan kewajaran.  Isu  dan  kebutuhan  di  masyarakat  sangat  beragam  sehingga  memerlukan  perlakuan yang  berbeda  asalkan  didasarkan  pada  pertimbangan  yang  adil  atau  alasan  yang  tepat.  Jadi, sehubungan dengan kelompok tertentu dan untuk situasi tertentu perlu diperlakukan sama. Tetapi terhadap  kelompok  lain  dan  dalam  kondisi  khusus  yang  berbeda  mungkin  diperlukan  perlakuan yang  tidak  setara.  Untuk  itu  yang harus  diperhatikan  adalah  kepatutan.  Asas  kepatutan  mengacu pada suatu hal yang sesuai dengan pertimbangan moral atau etika yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 22
Seorang  aparatur  pemerintah  yang  beretika  maka  ia  akan  melakukan  tugasnya  dengan penuh  tanggung  jawab,  nilai-nilai  akuntabilitas  dan  profesionalisme  akan  selalu  dijaga  oleh mereka.  Sementara  kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparatur  pemerintah  semakin  menurun akibat  tindakan  aparatur  pemerintah  yang  tidak  mencerminkan  rasa  kepedulian  dan  kepekaan terhadap aspirasi masyarakat, aparatur pemerintah yang baik akan selalu berusaha meningkatkan kinerjanya.  Dalam  beberapa  kasus,  studi  ini  menemukan  adanya  komitmen  yang  baik  dari beberapa  aparatur  pemerintah,  baik  di  pusat  maupun  daerah,  untuk  menghilangkan  budaya korupsi, menanamkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
Korupsi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja selama pertemuan niat dan kesempatan, seperti  yang  telah  ditunjukkan  sebelumnya.  Korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  di  Indonesia  terjadi pada tingkat birokrasi di tingkat tinggi, menengah, dan rendah. Oleh karena itu, untuk mencegah atau menangani korupsi, pemerintah harus berusaha untuk tidak mempertemukan niat dan peluang korupsi.  Salah  satu  upaya  untuk  mencegah  ketidakadilan  keduanya  adalah  dengan  menjunjung tinggi  etika  birokrasi  dalam  birokrasi.  Nilai-nilai  etika  birokrasi  sebagaimana  diuraikan  di  atas, jika  benar-benar  sudah  menjadi  “norma”  yang  harus  diikuti  dan  dipatuhi  bagi  birokrasi  publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka akan mampu mencegah terjadinya korupsi di tubuh  birokrasi  publik  meskipun  ada  tidak  ada  lembaga  pengawas  sebagaimana  tersebut  di  atas. Namun,  etika  birokrasi  saja  tidak  cukup  untuk  memastikan  perilaku  korupsi  tidak  dilakukan  di birokrasi.  Yang  terpenting  adalah  kembali  ke  kepribadian  masing-masing  aktor  (manusia).
21 Kridawati Sadhana, Realitas Kebijakan Publik (Malang: UM PRESS, 2011).
22 J.  C.  Westhoven,  “Public  Administration:  Its  Nature  and  Scope,” Australian  Journal  of  Public Administration 1 A, no. 3 (1938).
Dengan  kata  lain,  pengendalian  intern  berupa  keyakinan  dan  agama  yang  melekat  pada  diri manusia.

## KESIMPULAN
Pemerintah  pada  hakekatnya  adalah  pelayanan  kepada  masyarakat.  Ia  diadakan  bukan untuk  melayani  diri  sendiri,  tetapi  untuk  melayani  masyarakat  dan  menciptakan  kondisi  yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai  tujuan  bersama.  Paradigma  pemerintahan  telah  bergeser  dari  paradigma  “rule government”  menjadi  “good  governance”.  Pemerintah  yang  selalu  berpegang  pada  paradigma “rule  government”  selalu  lebih  bertumpu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Berbeda  dengan  “good  governance”,  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan  publik  tidak  semata-mata  bertumpu  pada  pemerintahan  atau  negara  tetapi  harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam internal birokrasi maupun di luar birokrasi publik.
Administrasi  negara  (birokrasi  publik)  sebagai  lembaga  negara  yang  mengemban  misi pemenuhan kepentingan publik, bertanggung jawab kepada publik yang dilayaninya. Ada tiga hal penting  yang  menyangkut  pertanggungjawaban  penyelenggaraan  negara  kepada  publik  yaitu akuntabilitas, responsibilitas, dan daya tanggap.
Namun  pada  kenyataannya,  hanya  sedikit  pejabat  pemerintah  yang  kurang  akuntabel dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Akibatnya, birokrasi publik di era reformasi  banyak  disorot  publik  dan  mendapat  kritik.  Fokusnya  lebih  pada  praktik-praktik  jahat (mal-administration) etika administrasi publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bentuk  maladministrasi  dapat  berupa  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  inefisiensi,  dan ketidakprofesionalan.  Bentuk  maladministrasi  pada  umumnya  lebih  berkaitan  dengan  perilaku individu yang menduduki suatu jabatan. Untuk mengatasi masalah ini, selain menegakkan hukum, pemerintah  juga  harus  membudayakan  dan  menerapkan  etika  administrasi  publik  bagi  aparat birokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib,  Haedar.  “Artikulasi  Perkembangan  Ilmu  Administrasi  Publik.” Jurnal  Baca  Universitas Pepabri Makassar 3, no. 1 (2009).
Anggara,  Sahya. Ilmu  Administrasi  Negara:  Kajian  Konsep,  Teori,  Dan  Fakta  Dalam  Upaya Menciptakan Good Governance . Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
Darmanto. “Pengertian Ilmu Administrasi.” Paja3210/Modul 1 , 2020, 1–48.
Henry,  Nicholas.  “Paradigms  of  Public  Administration.” Public  Administration  and  Public Affairs , no. 1776 (2021). https://doi.org/10.4324/9781315663067-10.
Hoadley,  Mason  C.  “Modern  Indonesian  Administration:  Collegial,  Abdi-Dalem,  Rational-,  Or Ideological- Bureaucratic?” Jurnal Administrasi Publik 3, no. 1 (2004).
Jozef,  Raco. Metode  Penelitian Kualitatif:  Jenis,  Karakteristik  Dan  Keunggulannya .  Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
Kalla,  Muhammad  Jusuf  dkk.  “Public  Administration  Reform  In  Indonesia :  Why  Indonesia Needs to Reform in 1998 ? Political and Economic Background,” March (2019).
Kurniawan, Teguh. “Mewujudkan Good Governance Di Era Otonomi Daerah: Perspektif UU NO. 22 Tahun 1999 Dan UU NO. 32 Tahun 2004.” The 1 St Accounting Conference Faculty of Economics Universitas Indonesi , no. November (2007).
———. “Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance.” Jurnal Administrasi Negara 7, no. 23 (2007).
Mahsyar,  Abdul.  “Masalah  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Administrasi
Publik.” Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 2 (2011). https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22.
Mufiz, Ali. “Pengantar Ilmu Administrasi Negara.” Jakarta: Graha Ilmu , 2016.
Muliati.  “Administrasi  Negara  Dalam  Kerangka  Sistem  Pemerintahan  Negara  Republik Indonesia.” Meraja Journal 2, no. 1 (2019).
Mursalim,  Siti  Widharetno,  Abdurrozzaq  Hasibuan,  oris  krianto  Sulaiman,  Erni  Mulyanie,  Resti Annisa  Husna,  Iwan  Apriandi,  Maiti,  dkk. Kebijakan  Publik  Dan  Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Journal of Chemical Information and Modeling . Vol. 2, 2019.
Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian . Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
Nawawi,  Zaidan.  “Ethics  of  Public  Administration  in  The  Administration  of  Governance  in Indonesia.” Journal PPS UNISTI 1, no. 1 (2018). https://doi.org/10.48093/jiask.v1i1.1.
Riyadi. “Rekonstruksi Paradigma Administrasi Negara Dan Aplikasinya: Orientasi Pemberdayaan Pemerintahan Daerah.” Jurnal Wacana Kinerja 13, no. 2 (November 2010).
Rohdewohld, Rainer. Public Administration in Indonesia , 1995.
Sadhana, Kridawati. Realitas Kebijakan Publik . Malang: UM PRESS, 2011.
Sakti,  Fajar  Tri. Sistem  Administrasi  Negara  Indonesia .  Bandung:  Jurusan  Administrasi  Publik, 2020.
Suardita,  I  Ketut.  “Diktat  Ilmu  Administrasi  Negara.” Hukum  Administrasi  Negara  Fakultas Hukum Universitas Udayana , 2016.
Westhoven,  J.  C.  “Public  Administration:  Its  Nature  and  Scope.” Australian  Journal  of  Public Administration 1 A, no. 3 (1938). https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1938.tb02127.x.
Wolfman, L. Sachs B. A. “Administrasi Publik Di Indonesia.” Journal of Chemical  Information and Modeling 53, no. 9 (2013).