## Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna
I Dewa Gede Dana Sugama* dan Diah Ratna Sari Hariyanto Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia dewasugama@ymail.com

## Abstrak
Kasus prostitusi menjadi fenomena yang selalui mewarnai penegakan hukum di Indonesia. Modus operandinyapun kian berkembang, yang saat ini marak adalah prostitusi online. Meskipun prostitusi telah diatur dalam KUHP dan terkait  transaksi  online  bisa  ditemukan  dalam  UU  ITE  namun,  faktanya  kasus  prostitusi  online  sulit  untuk diberantas. Hal ini dikarenakan hanya mucikari yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, sedangkan PSK (Pekerja Seks Komersial) dan pengguna jasa prostitusi online tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini  tentu  perlu  direkonstruksi  kembali  sehingga  penting  untuk  dikaji  mengenai  pengaturan  prostitusi  online  dan politik  hukum  pemberantasan  prostitusi,  khususnya  terkait  kriminalisasi  PSK  (Pekerja  Seks  Komersial)  dan pengguna  jasa  prostitusi  online.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  studi menunjukkan  bahwa  KUHP  tidak  mengatur  pemidanaan  terhadap  PSK  dan  Pengguna  jasa  prostitusi  online, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Apabila dikaji peraturan di luar KUHP terkait prostitusi online, PSK dan pengguna jasa dapat dijerat dengan menggunakan UU ITE, namun aturan ini masih bersifat umum yang mengatur larangan yang melanggar kesusilaan. Pengaturan prostitusi juga dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah  (Perda),  namun  tidak  semua  daerah  memiliki  atau  mengeluarkan  Perda  tentang  Prostitusi,  sehingga keberlakuannya  terbatas  pada  territorial.  Politik  hukum  yang  dapat  diambil  adalah  dengan  pembaharuan  hukum pidana dengan mensinergikan konsep rancangan KUHP yakni dengan mengkriminalisasi dan mengatur pemberian ancaman pidana terhadap PSK dan pengguna jasa prostitusi online agar bisa dipertanggungjawabkan secara pidana (penalisasi).
Kata Kunci: Politik Hukum; Prostitusi Online; Kriminalisasi

## Abstract
Prostitution  cases  have  emerged  as  a  phenomenon  having  continuously  loaded  with  law  enforcement  actions  in Indonesia; the modus operandi is getting  developed over time. The case that is currently trending  is the case of online prostitution. Although prostitution cases have been set forth in the Criminal Code and online transaction- related  legal  provisions  can  be  found  in  the  Electronic  Information  and  Transaction  Law  (ITE  Law),  however, online prostitution cases are in fact difficult to eradicate. This is due to the condition that only the procurers or procuresses can be held liable for the acts, while sex workers (commercial sex workers) and the online prostitution service users cannot. This indicates that the prostitution-related legal arrangement needs to be reconstructed, and for that, the present study has an urgent force to be carried out to review the online prostitution regulations as well as  the  legal  politics  to  eradicate  prostitution,  particularly  regarding  the  criminalization  of  sex  workers (commercial sex workers) and the online prostitution service users. This study applies a normative law research method  design.  The  results  of  the  study  show  that  the  Criminal  Code  does  not  regulate  the  conviction  of commercial sex workers and online prostitution service users, so they cannot be held criminally liable for the act. If the online prostitution-related regulations outside those in the Criminal Code are examined further, sex workers and  their  service  users  can  be  charged  with  the  ITE  Law,  but  the  rule  is  still  general  in  nature  -  regulating prohibitions that violate decency. Regulations on prostitution can also be found in Regional Regulations (Perda), but  not all regions have or issue the regulations on Prostitution, so their enforcement  is limited to the territory. The political law that can be learned from this fact is the reform of criminal law through the synergy of the draft of
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 158
Published: 25/07/2021
How To Cite:
Sugama,  I.  D.  G.  D.,  &  Hariyanto,  D.  R.  S.  (2021).  Politik  Hukum  Pemberantasan  Prostitusi  Online  Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (2). Pp 158-168. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168
Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna
Criminal  Code  concept  through  criminalization  and  the  provision  of  criminal  threats  against  commercial  sex workers and the online prostitution service users so that they can be held criminally liable for (penalization).
Keywords : Political Law; Online Prostitution; Criminalization

## I.  PENDAHULUAN
Kasus  prostitusi,  pelacuran,  atau  persundalan telah  menjadi  fenomena  yang  selalu  mewarnai penegakan  hukum  di  Indonesia.  Frank  E.  Hagan menyatakan  bahwa  prostitusi  adalah  praktik hubungan  seksualitas  dengan  pengabaian  situasi emosional  yang  dilakukan  dengan  siapapun  dan secara  berbayar  ( Hagan,  2013 ).  Penegakan hukum  pemberantasan  prostitusi  telah  dilakukan, namun  sampai  saat  ini  kasus  prostitusi  masih kerap  terjadi  dan  meresahkan  masyarakat Indonesia.  Modus  operandinya  pun  kian berkembang, yang marak saat ini adalah prostitusi online .  Banyak  kasus  prostitusi online yang terjadi  di  Indonesia,  seperti  misalnya  kasus  VA pada tahun 2019, kasus VS tahun 2020 dan kasus- kasus  lainnya  yang  bisa  ditemukan  disemua kalangan.  Kasus  ini  menunjukkan  bahwa pemberantasan prostitusi belum berhasil dilakukan.
Penegak  hukum  kerap  menggunakan  pasal dalam  KUHP  dan  dihubungkan  dengan  UU  No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  UU Perdagangan orang. KUHP tidak mengatur secara khusus  tentang  prostitusi.  UU  ITEpun  hanya mengatur  mengenai  perbuatan  yang  melanggar kesusilaan  melalui  transaksi  elektronik,  UU Perdagangan orang juga tidak tepat penggunaannya.  Meskipun  prostitusi  telah  diatur dalam KUHP dan transaksi online bisa ditemukan dalam  UU  ITE,  namun  faktanya  kasus  prostitusi online sulit untuk diberantas. Hal ini dikarenakan dalam  KUHP  hanya  mucikari  yang  bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, sedangkan PSK (Pekerja Seks Komersial) dan pengguna jasa prostitusi online tidak bisa dipertanggungjawabkan  secara  pidana.  Hal  ini tentu perlu direkonstruksi. Politik
hukum sebagai kebijakan penyelenggara  negara  yang  bersifat  mendasar dalam  menentukan  arah,  bentuk,  maupun  isi  dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan  kriteria  untuk  menghukumkan  sesuatu perlu dilakukan ( Syaukani, 2010 ). Hal ini penting dalam  konteks  pembaharuan  hukum  pidana kedepan,  sehingga  pemberantasan  prostitusi online dapat  efektif  dilakukan.  Politik  hukum
harus dilakukan mengingat prostitusi kini menjadi ancaman bagi masyarakat di Indonesia.
Prostitusi  dikaji  dari  budaya  masyarakat Indonesia  tentu  menjadi  perbuatan  yang  dicela. Tidak hanya dari aspek kesusilaan, prostitusi juga dianggap  meresahkan  masyarakat  karena  banyak dampak atau kerugian yang dirasakan. Salah satu yang  membahayakan  adalah  dapat  menimbulkan berbagai  macam  penyakit  kelamin,  yang  paling ditakuti  adalah  HIV  AIDS  yang  menular  dan mengakibatkan  banyaknya  kematian.  Peraturan terkait  prostitusi  masih  lemah  sehingga  perlu dilakukan rekonstruksi hukum berupa pembaharuan  hukum  pidana  yang  mengatur prostitusi online, sebagaimana  yang  menjadi tujuan  utama  dalam  studi  ini.  Hal  inilah  yang menjadi studi ini urgen untuk dilakukan sehingga prostitusi online bisa diberantas.
PSK  dan  pengguna  jasa  prostitusi  perlu dikriminalisasikan  untuk  memberikan  efek  jera, sehingga  penelitian  ini  penting  yang  bermanfaat untuk  merumuskan  politik  hukum  ke  depan. Penelusuran  pengaturan  prostitusi online di Indonesia  bermanfaat  untuk  mengetahui  hukum yang  berlaku  dalam  pemberantasan  prostitusi online di  Indonesia.  Politik  hukum  berupa pembaharuan  hukum  merupakan  langkah  yang tepat  dilakukan  sebagai  langkah  pemberantasan prostitusi online. Hasil  penelitian  ini  dapat menghasilkan  rumusan  pengaturan  mengenai prostitusi  online  yang  dapat  menjerat  PSK  dan pengguna jasa prostitusi, sehingga pemberantasan prostitusi online dapat  efektif  dilakukan. Penelitian dengan upaya pemberantasan prostitusi online ni akan  sangat  bermanfaat  sebagai  upaya perlindungan  bagi  masyarakat  dan  membantu penegak  hukum  dalam  penegakan  hukum prostitusi online.
Fenomena bahwa prostitusi kian marak terjadi dan  lemahnya  perangkat  hukumnya  menjadikan tulisan  ini  urgen  dan  menarik  untuk  dikaji sehingga  penulis  menulis  artikel  yang  berjudul, “Politik  Hukum  Pemberantasan  Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna”.  Tulisan  ini  mengkaji  permasalahan terkait  pengaturan  prostitusi online dan  politik hukum  pemberantasan  prostitusi,  khususnya terkait  kriminalisasi  PSK  (Pekerja Seks Komersial) dan pengguna jasa prostitusi online di
Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Indonesia, dengan tujuan mengetahui, menganalisis,  dan  menemukan  pengaturan  dan politik  hukum  pemberantasan  prostitusi online dengan upaya kriminalisasi.

## II.  METODE
Studi  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif yang  mengkaji  mengenai  Politik  Hukum Pemberantasan
Prostitusi Online
Terkait Kriminalisasi PSK (Pekerja Seks Komersial) dan Pengguna  Jasa  Prostitusi  di  Indonesia,  yang berawal  dari  permasalahan  norma  terkait pertanggungjawaban  pidana  terhadap  PSK  dan pengguna jasa prostitusi. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kasus,  pendekatan perundang-undangan,  konseptual,  pendekatan sejarah, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder,  dan  tersier/tertier  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  kemudian  diidentifikasi, diklasifikasi  dan  dikumpulkan secara  sistematis dengan  menggunakan  metode  bola  salju  ( snow ball method ). Bahan hukum selanjutnya dianalisis dengan  menggunakan  teknik  deskripsi/deskriptif, teknik  komparatif,  teknik  evaluasi/evaluatif, teknik  interpretasi,  teknik  konstruksi,  dan  teknik argumentasi/argumentatif.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Prostitusi online di Indonesia
Setelah  diidentifikasi,  diklasifikasi  dan diinventarisasi dapat ditemukan beberapa peraturan  perundang-undangan  dari  KUHP sampai  aturan  yang  lebih  rendah  yakni  perda yang  mengatur  mengenai  prostitusi  (prostitusi online ).  Peraturan  Perundang-undangan  yang mengatur mengenai prostitusi online di Indonesia diantaranya yakni:

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Ketentuan  terkait  prostitusi  dapat  ditemukan dalam  Pasal  296  KUHP  dan  Pasal  506  KUHP. Pasal  296  KUHP  pada  intinya  mengatur  orang yang  dengan  sengaja  menghubungkan  atau memudahkan  perbuatan  cabul  dan  dijadikan sebagai  pekerjaan  atau  kebiasaan,  yang  sering kita  sebut  dengan  mucikari/germo.  Pasal  296 KUHP  memberikan  ancaman  pidana  penjara maksimal  1  tahun  4  bulan  dan  denda  paling banyak  seribu  rupiah  (dengan  penyesuaian  mata uang)  bagi  para  pelanggarnya.  Pasal  506  KUHP mengatur tentang orang yang menarik keuntungan  dari  wanita  yang  melakukan  cabul sebagai  mata  pencarian  dengan  ancaman  pidana maksimal 1 tahun kurungan.
Pasal  296  KUHP  merupakan  pasal  yang mengatur  tentang  kejahatan  kesusilan  sebagai kejahatan yang dengan kesengajaan menyebabkan atau  memudahkan  dilakukannya  tindakan- tindakan  melanggar  kesusilaan  dengan  orang ketiga  sebagai  mata  pencaharian  atau  kebiasaan yang  sering  disebut  persundalan  atau  prostitusi. Secara substantif, ketentuan pasal 296 KUHP ini ditujukan  oleh  mucikari  sebagai  penyedia  jasa (Mucikari  menurut  KBBI  berarti  induk  semang bagi  seorang  perempuan  yang  melacur;  germo). (kamuslengkap.com).
Berdasarkan  hal  ini  mucikari  atau  yang dikenal  dengan  germo  sebagai  penyedia  jasa prostitusilah yang dapat dijerat dengan Pasal 296 KUHP.
Soesilo  menyatakan  bahwa  Pasal  296  KUHP digunakan  untuk  memberantas  kejahatan  yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang  mengadakan/ menyediakan  atau  menjalankan  bordil  atau tempat-tempat  pelacuran.  Pasal  ini  dapat dikenakan jika dapat dibuktikan bahwa perbuatannya  tersebut  telah  menjadi  mata pencaharian  (dengan  adanya  pembayaran)  atau kebiasaan  (dilakukan  lebih  dari  satu  kali). Perbuatan  cabul  dalam  pasal  296  KUHP  ini termasuk  kegiatan  atau  perbuatan  persetubuhan. Orang  yang  dapat  dikenakan  pasal  ini  adalah orang  yang  menyediakan  rumah  atau  kamar (dengan  pembayaran  atau  yang  lebih  dari  satu kali)  kepada  perempuan  dan  laki-laki  untuk melacur  (bersetubuh  atau  melepaskan  nafsu kelaminnya dengan orang lain) ditempat tersebut. Pada  umumnya  disediakan  pula  tempat  tidur. ( Soesilo, 1976 ).
Orang  yang  menyediakan  rumah  bordil  atau tempat  pelacuran  ini  dapat  disebut  dengan mucikari  atau  germo.  Dalam  perkembangannya saat  ini,  mucikari  atau  germo  tidak  harus menyediakan tempat pelacuran. Ketika seseorang dengan  sengaja  sudah  menghubungkan  atau memudahkan perbuatan cabul dan juga persetubuhan  oleh  orang  lain  dengan  orang  lain, dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  atau kebiasaan  dengan  mendapat  imbalan  atau pembayaran maka ia sudah disebut mucikari atau germo.
Pasal  506  KUHP  adalah  pasal  yang  mengatur tentang  pelanggaran  ketertiban  umum.  Dalam penjelasannya  R.  Soesilo  dalam  pasal  ini menyatakan  bahwa  mucikari  ( souteneur )  adalah makelar  cabul,  sebagai  yang  menolong, mencarikan  pelanggan  dan  mucikari  akan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 160
Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna mendapatkan  bagian  (pembayaran)  dari  hasil pelacuran  tersebut.  ( Ibid :259)  Pasal  506  KUHP ini  jika  dikaji  hanya  dapat  dikenakan  kepada mucikari  atau  germo  saja  sebagai  pihak  atau orang  yang  menarik  keuntungan  dari  perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencarian.
( Sianturi,  1983 )  juga  menegaskan  bahwa apabila  pasal  285-294  KUHP  kecuali  pasal  290 ke-3  KUHP  adalah  kejahatan  yang  subyeknya langsung  terlibat  sebagai  pelaku  pencabulan, maka  pasal  295-297  dan  506  subyeknya  tidak terlibat  langsung  melainkan  hanya  sebagai penghubung  saja.  Pasal  296  KUHP  diatur  untuk memerangi  pencabulan  (termasuk  persetubuhan tercela) karena dalam prakteknya terutama di kota -kota besar apalagi yang terletak di daerah tempat -tempat  maksiat  dan  membatasi  tempatnya  saja. Apabila  tempat-tempat  ini  ditiadakan  maka tempat  maksiat  itu  akan  menyebar  dimana-mana sehingga  lebih  merusak  ingkungan,  disamping sulit  untuk  mengawasi  dan  menanggulangi penyakit  yang  dibawanya.  Si  petindak  dalam pasal  296  KUHP  ini  dapat  laki-laki  maupun perempuan yang sering disebut germo, sedangkan pelaku  pencabulan  yang  juga  mencakup persetubuhan dalah orang dewasa.
Delik dalam pasal 296 KUHP ini adalah delik dengan  kesengajaan,  karena  menjadikannya sebagai  pencaharian  atau  kebiasaan.  Unsur tindakannya  adalah  menjadikannya  penghubung pencabulan  antara  sesama  dewasa  sebagai pencaharian atau kebiasaan. Penghungan pencabulan ini dapat dilakukan dengan menggerakkan  atau  memudahkan  dilakukannya perbuatan  cabul  antara  orang  dewasa  dengan orang  dewasa  lainnya.  Pegertian  memudahkan dalam hal ini termasuk juga menyediakan tempat rendevouz (jumpa/bertemu)  misalnya  hotel, motel,  dan  lain-lain  yang  oleh  pemilik  atau pengusaha hotel tersebut mengetahui bahwa telah terjadi  pencabulan  di  hotel  tersebut.  Perbedaan hotel  dengan  tempat rendevouz adalah  bahwa  di tempat  bordil  disediakan  beberapa  wanita  (atau mungkin juga banci/gigolo) untuk melayani tamu yang  datang,  sedangkan  tempat rendevouz tidak menyediakan  seseorang  untuk  melayani  tamu tersebut  melainkan  tamu  itu  datang  dengan membawa  pasangannya  sendiri.  Delik  ini dipandang  sempurna  ( voltooid )  apabila  yang digerakkan  atau  dimudahkan  itu  sudah  mulai melakukan pencabulan. ( Ibid)
Berdasarkan  kajian  terhadap  Pasal  296  dan
506 KUHP dapat diketahui bahwa Pasal 296 dan 506 KUHP hanya dapat menjerat atau dikenakan kepada  mucikari  atau  germo  sebagai  penyedia jasa  prostitusi.  PSK  dan  pengguna  jasa  prostitusi tidak  dapat  dijerat  atau  dikenakan  Pasal  296  dan 506  KUHP,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa KUHP tidak mengatur
terkait pertanggungjawaban prostitusi terhadap PSK dan pelanggan  atau  pengguna  jasa  prostitusi.  Hanya mucikari  yang  bisa  dipertanggungjawabkan secara  pidana.  Secara  substantif,  KUHP  juga hanya mengatur terkait perbuatan prostitusi dalam bentuk pokok, tidak mengatur mengenai cara atau sarana  prostitusi.  KUHP  tidak  mengatur mengenai prostitusi online , namun Pasal 296 dan 506  KUHP  dapat  dikenakan  kepada  mucikari yang menyediakan jasa prostitusi yang dilakukan secara online. Mucikari dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  ketika melakukan  atau  menyediakan,  menghubungkan, atau memudahkan perbuatan prostitusi online.
Dalam  prakteknya  PSK  dan  pengguna  jasa prostitusi  sering  dikenakan  atau  dijerat  dengan pasal  284  KUHP  yang  mengatur  tindak  pidana perzinahan  jika  pengguna  jasa  prostitusi online berstatus  telah  menikah.  Pasal  284  KUHP  ini bukanlah  pasal  tentang  prostitusi,  namun merupakan pasal perzinahan sehingga tidak tepat dikatakan  sebagai  dasar  hukum  prostitusi  dalam KUHP.  KUHP  hanya  mengatur  terkait  prostitusi yang  hanya  dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana  oleh  mucikari  saja,  sedangkan  PSK  dan pengguna jasa tidak dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  dalam kasus prostitusi atau prostitusi online.
Oksidelfa  Yanto  menulis  bahwa  sebenarnya Indonesia  tela  memiliki  aturan  untuk  melarang kegiatan  prostitusi,  hanya  saja  aturan-aturan tersebut belum memberikan ketegasan, khususnya penindakan  bagi  PSK  dan  pengguna  jasa prostitusi  itu  sendiri.  Tidak  ada  pasal  dalam KUHP  untuk  menjerat  PSK  maupun  pengguna. Penindakan  terhadap  tindak  pidana  prostitusi hanya dapat diberikan untuk menjerat muncikari, yakni Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 dan  Pasal  506  KUHP  jika  dicermati  hanya mengatur  mengenai  tindak  pidana  dalam  hal seseorang  mengambil  keuntungan  ataupun menghubungkan  seseorang  dengan  orang  lain untuk melakukan prostitusi. Pasal ini adalah pasal yang  mengatur  tindakan  yang  dilakukan  oleh muncikari, bukan PSK atau bahkan penggunanya. ( Yanto,  2016 )  Hal-hal  ini  menunjukkan  bahwa KUHP  belum  mampu  memberantas  prostitusi
Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna online karena  hanya  mengatur  pemidanaan terhadap mucikari saja.
Undang-Undang  ITE  Yakni  UU  No.  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  jo. Undang-Undang  RI  No.  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Prostitusi online tentunya  dapat  dijerat  atau dikenakan  dengan  pasal  yang  diatur  dalam  UU No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  jo.  Undang-undang  RI  No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Selanjutnya disebut  UU  ITE)  karena  dalam  sistem online digunakan  sarana  atau  media  elektronik. Prostitusi online dapat  dikenakan  atau  dijerat dengan menggunakan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dengan  pidana  penjara  maksimal  6  (enam)  tahun penjara  dan/atau  denda  maksimal  satu  miliar rupiah  bagi  orang  yang  sengaja  dan  tanpa  hak melakukan pendistribusian dan/atau mentransmisikan  dan/atau  menjadikan/membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  bermuatan  melanggar kesusilaan  yang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 27  ayat  (1)  UU  ITE.  Aturan  ini  memang  bukan spesifik mengatur tentang prostitusi online namun dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum  prostitusi online, karena  prostitusi  adalah  perbuatan  atau kejahatan kesusilaan.
Apabila  dikaji  secara  substantif  dan  kajian unsur-unsur  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  UU  ITE dapat  diketahui  bahwa  pasal  ini  berlaku  secara umum dan tanpa diskriminasi yang dapat berlaku atau  dikenakan  terhadap  semua  orang  yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar  kesusilaan.  Aturan  ini  nampaknya hanya  dapat  berlaku  terbatas  hanya  bagi  orang yang  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan, mentransmisikan,  menjadikan/membuat  dapat diaksesnya perbuatan prostitusi melalui informasi elektronik/dokumen  elektronik  saja,  sehingga bagi  PSK,  Mucikari,  dan  pengguna  jasa  yang tidak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik/ dokumen  elektronik  yang  merupakan  perbuatan prostitusi  maka  tidak  dapat  dipidana  berdasarkan UU ITE.
Peraturan Daerah
Pengaturan  prostitusi  juga  dapat  ditemukan dalam  Peraturan  Daerah  (Perda),  namun  tidak semua daerah memiliki atau mengeluarkan Perda tentang  Prostitusi.  Hal  ini  tergantung  dari kebijakan masing-masing daerah untuk mengaturnya.  Beberapa  contoh  perda  yang mengatur mengenai prostitusi adalah:
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  Nomor  8  Tahun  2007  Tentang  Ketertiban Umum
Pasal  42  Ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  8  Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum mengatur bahwa menjadi  Penjaja  Seks  Komersial,  Menyuruh, memfasilitasi,  membujuk,  memaksa  orang  lain menjadi penjaja seks komersial, memakai Penjaja Seks  Komersial  dilarang  dan  diancam  dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama  90  hari  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 500.000  dan  paling  banyak  Rp.  30.000.000 sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  61  Ayat  (2) Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2007  Tentang Ketertiban Umum.
Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  8  Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran
Pasal  2  Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang Nomor  8  Tahun  2005  Tentang  Pelarangan Pelacuran  yang  mengatur  larangan  mendirikan atau  mengusahakan  tempat  dan/atau  orang  untuk melakukan  pelacuran,  melarang  perbuatan pelacuran yang berlaku juga bagi tempat hiburan, hotel,  penginapan  atau  tempat  lainnya.  Apabila dilanggar  dapat  dikenakan  pidana  kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 15.000.000,-  sebagaimana  yang  diatur  dalam pasal  9  Perda  ini.  Pasal  3  dalam  Perda  ini  juga mengatur  larangan  membujuk  atau  memaksa orang lain untuk melacur.
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang  Larangan  Tempat  Pelacuran  dan  Perbuatan Cabul
Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8  Tahun  2005  tentang  Larangan  Tempat Pelacuran  dan  Perbuatan  Cabul  mengatur larangan  tempat-tempat  pelacuran  dan  perbuatan cabul  yang  dilakukan  perorangan  maupun  yang dikoordinir  oleh  beberapa  orang  atau  kelompok. Pasal  3  dalam  Perda  ini  juga  melarang menjajakan perzinahan atau pencabulan,
melakukan  perbuatan  cabul,  menjadi  mucikari, dan  menjadi  beking  yang  melindungi  pelacur,
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 162
Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna memberikan  sarana  dan  prasarana  untuk melakukan  perbuatan  zinah  atau  cabul.  Apabila larangan ini dilakukan maka sesuai Pasal 4 dan 5 Peraturan  Daerah  ini  maka  perizinan  tempat usaha  dapat  dicabut  dengan  segala  akibat hukumnya  dan  Pelanggaran  terhadap  Pasal  2, Pasal  3  dan  Pasal  4,  diancam  pidana  kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 10.000.000,00.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007  Tentang  Larangan  Pelacuran  Di  Kabupaten Bantul
Pasal  3  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul Nomor  5  Tahun  2007  Tentang  Larangan Pelacuran  di  Kabupaten  Bantul  mengatur larangan pelacuran dan menjadi mucikari. Pasal 4 Perda  ini  juga  melarang  menyediakan  tempat/ bangunan untuk pelacuran. Pasal 5 Perda ini juga mengatur larangan melindungi kegiatan pelacuran.  Terkait  dengan  sanksinya,  Pasal  6 Perda  ini  mengatur  penutupan  kegiatan  usaha yang  terbukti  melakukan  pelacuran  dan  ancaman pidana berupa pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 bagi  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  3  dan/atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 terkait dengan perbuatan pelacuran/prostitusi.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jembrana  Nomor  3 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Jembrana
Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Pelacuran  di Kabupaten Jembrana mengatur larangan perbuatan  cabul  dengan  ancaman  pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp  5.000.000,-.  Pasal  6  Ayat  (2)  Perda  ini  juga mengatur  larangan  menyediakan  tempat-tempat pelacuran  atau  menampung  pelacur  dengan ancaman  pidana  kurungan  maksimal  3  (tiga) bulan atau denda maksimal Rp 5.000.000,-.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II Indramyu Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi
Pasal  2  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Daerah Tingkat  II  Indramyu  Nomor  7  Tahun  1999 Tentang Prostitusi mengatur larangan mendirikan dan  atau  mengusahakan  serta  menyediakan tempat Prostitusi. Pasal 3 Perda ini juga mengatur larangan
melakukan, menghubungkan, mengusahakan  dan  menyediakan  orang  untuk melakukan Perbuatan Prostitusi. Pasal 5 Perda ini mengatur  larangan  membujuk/memaksa  orang
lain untuk melakukan Prostitusi. Pasal 6 Perda ini juga menegaskan larangan  kegiatan bagi pelacur. Pasal 7 juga menegaskan bahwa pelaku prostitusi dalam  Perda  ini  adalah  baik  laki-laki  maupun perempuannya  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan Pasal  9  Peraturan  Daerah  ini.  Ketentuan  pidana diatur  dalam  pasal  9  yang  mengancam  dengan pidana bagi yang melanggar Pasal 2,3,4,5,6 dan 8 ayat  (1)  Peraturan  Daerah  ini  dengan  Hukuman Kurungan  maksimal  6  (enam)  bulan  atau  Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.

## Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  1  Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum
Pasal  39  Ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kota Denpasar  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Ketertiban  Umum melarang  perbuatan  prostitusi, menawarkan  dan/menyediakan  diri  sendiri  untuk perbuatan  prostitusi,  menyuruh,  memfasilitasi, membujuk,  memaksa,  menawarkan  orang  lain untuk  melakukan  prostitusi,  dan  memakai  jasa prostitusi.  Pasal  39  Ayat  (3)  Perda  ini  juga melarang  menyediakan/mengusahakan  tempat asusila  dan/prostitusi.  Apabila  ketentuan  dalam pasal  39  ini  dilanggar  maka  diancam  dengan pidana  kurungan  makdimsl  6  (enam)  bulan  atau denda  maksimal  Rp.  50.000.000  sebagaimana diatur dalam pasal 58 Perda ini.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016  Tentang  Ketertiban  Umum  dan  Ketenteraman Masyarakat
Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melarang menawarkan  dan/atau  menyediakan  diri  sendiri untuk perbuatan prostitusi, menyuruh, memfasilitasi,  membujuk,  memaksa  orang  lain untuk  melakukan  perbuatan  prostitusi,  dan memakai  jasa  prostitusi.  Bagi  pelanggarnya  akan dipidana  dengan  pidana  kurungan  maksimal  6 (enam)  bulan  atau  pidana  denda  maksimal  Rp. 50.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Perda ini.
Aturan  dalam  beberapa  Peraturan  Daerah  di Indonesia menunjukkan bahwa perbuatan prostitusi  dilarang  dan  diancam  dengan  sanksi pidana  di  beberapa  daerah  di  Indonesia. Pemerintah daerah melalui Perda juga nampaknya berupaya memberantas prostitusi dengan mengancam  pidana  bagi  tidak  hanya  mucikari tapi juga PSK dan pengguna jasa prostitusi.
Oksidelfa  Yanto  menyatakan  bahwa  beberapa daerah  mengeluarkan  Perda  (Peraturan  Daerah)
Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna mengenai  kegiatan  prostitusi,  namun  minim implementasi  membuat  Perda  tersebut  hanya menjadi  hiasan  kertas.  Penyebab  lainnya  ialah tidak  konsistennya  dalam  perapannya.  Contoh Perda  yang  dapat  menjerat  pidana  PSK  maupun pemakai jasanya misalnya pasal 42 ayat (2) Perda DKI  Jakarta  No.  8  Tahun  2007  Tentang Ketertiban  Umum,  “Setiap  orang  dilarang:  1) menyuruh,  memfasilitasi,  membujuk,  memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; 2)  menjadi  penjaja  seks  komersial;  c)  memakai jasa  penjaja  seks  komersial.  “Orang  yang melanggar  ketentuan  ini  di-kenakan  ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama  90  hari  atau  denda  paling  sedikit  Rp 500.000,00  dan  paling  banyak  Rp  30  juta  (pasal 61  ayat  (2)  Perda  DKI  8/2007).  Praktiknya,  para PSK  yang  beroperasi  di  panti  pijat  dan  hiburan malam justru banyak tidak ditindak. ( Ibid:195)
Perda sebagai peraturan daerah tentu memiliki keberlakuan  tersendiri  yang  hanya  berlaku  di daerahnya saja. Penanganan prostitusi berdasarkan  aturan  Perda  tentunya  sangat bergantung  kepada  lokasi  daerah  yang  menjadi tempat  perkara,  karena  tidak  semua  daerah memiliki  Perda  tentang  prostitusi.  Penegakan hukum  terhadap  prostitusi  melalui  aturan  Perda hanya  bersifat  territorial,  sehingga  tidak  jarang dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidakdilan, karena tiap daerah memiliki budaya hukum  yang  berbeda,  baik  dalam  hal pertanggungjawaban  pidana  prostitusi  maupun pemidanaan  pelaku  prostitusi.  (Trias  Palupi Kurnianingrum, 2019:4). Sebagaimana yang telah diuraikan  Perda  juga  dapat  bertentangangan dengan  KUHP  yang  tidak  mengatur  mengenai pemidanaan  terhadap  PSK  dan  Pengguna  jasa prostitusi.
KUHP  tidak  mengatur  pertanggungjawaban pidana terhadap PSK dan pengguna jasa prostitusi online. KUHP  hanya  mengatur  prostitusi  dalam Pasal  296  KUHP  dan  Pasal  506  KUHP,  namun hanya  dapat  dikenakan  terhadap  mucikari. Apabila  dikaji  peraturan  di  luar  KUHP  terkait prostitusi online, PSK  dan  pengguna  jasa  dapat dijerat  dengan  menggunakan  Pasal  45  Ayat  (1) UU ITE, namun berlaku terbatas hanya jika PSK/ Pengguna jasa mendistribusikan,
mentransmisikan,  menjadikan/membuat  dapat diaksesnya  perbuatan  prostitusi  melalui  media/ informasi elektronik.
Dalam  prakteknya,  kasus  prostitusi online yang  berkaitan  dengan  perdagangan  orang,
mucikari  dalam  kasus  tersebut  dapat  dijerat dengan  undang-undang  perdagangan  orang. Apabila korbannya adalah seorang anak, mucikari juga  dapat  dijerat  dengan  undang-undang perlindungan  anak,  namun  perlu  ditegaskan bahwa  undang-udang  perdagangan  orang  dan perlindungan  hanya  mengatur  terkait  mucikari yang memperdagangkan orang dan memprostitusikan  anak  dibawah  umur.  Perda yang  mengatur  pemidanaan  terhadap  prostitusi juga berlaku terbatas pada daerah yang mengatur prostitusi  saja  sehingga  dapat  diketahui  bahwa aturan  prostitusi  di  Indonesia  masih  lemah terutama terkait pemidanaan PSK dan penggunajasa prostitusi. Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi, Khususnya Terkait Kriminalisasi  PSK (Pekerja Seks Komersial)  dan  Pengguna  Jasa  Prostitusi  Online  di Indonesia
Politik hukum dalam pemberantasan kejahatan tentu memiliki peranan yang sangat besar, karena pemberantasan  kejahatan  melalui  penegakan hukum  harus  berdasarkan  hukum  yang  sesuai dengan  asas  legalitas.  Begitupula  dalam  kasus prostitusi online di  Indonesia. Sebagaimana  yang disebutkan oleh Frank E. Hagan bahwa prostitusi disebut dengan profesi tertua di dunia. Kejahatan prostitusi  memang  telah  ada  sejak  dulu,  namun hingga  kini  belum  bisa  diberantas.  Kejahatan  ini terus berkembang dan hingga kini seiring dengan perkembangan  teknologi  dapat  sangat  mudah dilakukan  melalui  media online. Pemberantasan kejahatan tentu harus dilakukan sampai pada akar -akarnya.  Dalam  hal  ini  pemberantasan  atau penegakan  hukum  prostitusi online tidak  tepat jika hanya mempidana mucikari saja. Pemberantasan  kejahatan  dapat  efektif  ketika semua  pihak  dalam  kejahatan  itu  dapat  dipidana sehingga  dapat  memberikan  efek  jera  dan  fungsi pencegahan.
KUHP  tidak  mengatur  tentang  pemidanaan PSK  dan  pengguna  jasa  prostitusi.  KUHP  hanya mengatur  tentang  pemidanaan  mucikari  saja, sehingga  dalam  konteks  ini  PSK  dan  pengguna jasa prostitusi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara  pidana  dengan  KUHP.  Pasal  perzinahan dalam  KUHP  juga  bukan  merupakan  undang- undang  yang  tepat.  Ketika  prostitusi  dilakukan dengan  media online (prostitusi online )  dapat digunakan  UU  ITE,  meskipun  pengaturan  dalam hal ini sangat umum yakni mengancam perbuatan yang  mengandung  muatan  kesusilaan  yang dilakukan  secara online .  Sebaliknya  kejahatan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 164
Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna prostitusi yang tidak dilakukan secara online tentu tidak bisa dijerat dengan pasal ini.
Beberapa  perda  di  Indonesia  juga  telah memuat  tentang  pengaturan  larangan  prostitusi namun  pengaturannya  bersifat  territorial  saja karena  tidak  semua  daerah  mengeluarkan  atau membuat  perda  ini.  Prakteknya  prostitusi online juga dapat dijerat dengan pasal dalam UU Perdagangan  orang  dan  UU  Perlindungan  anak namun  hanya  dapat  digunakan  jika  PSK  dalam kasus prostitusi tersebut diperdagangkan atau jika korban yang dijadikan PSK adalah anak dibawah umur.  Hal  ini  sebagaimana  yang  telah  diuraikan dalam uraian 4.1 menunjukkan bahwa pengaturan prostitusi online belum  tegas  sehingga  perlu dilakukan  politik  hukum  pidana  atau  kebijakan hukum pidana dalam mengkriminalisasi PSK dan pengguna jasa prostitusi khususnya dalam tulisan ini  adalah  prostitusi online sehingga  prostitusi khususnya prostitusi online bisa diberantas.
Kriminaliasi PSK dan pengguna jasa prostitusi khususnya  dalam  tulisan  ini  adalah  prostitusi online sangat diperlukan karena pelaku kejahatan ini merupakan sebuah sistem. Mucikari, PSK, dan pengguna  jasa  prostitusi  adalah  pelaku.  PSK  dan pengguna  jasa  juga  memiliki  andil  yang  besar sehingga  dapat  terwujudnya  delik  prostitusi online ini.  Terdapat  pandangan  bahwa  prostitusi online adalah  kejahatan  tanpa  korban.  Hal  ini tentu  tidaklah  tepat  karena  korban  utama  adalah masyarakat.  Pelaku  terkait  konteks  ini  juga menjadi korban, terutama PSK.
Pemberantasan  prostitusi online harus  dimulai dari substansi hukumnya dahulu, lalu selanjutnya dari  struktur  hukum  dan  budaya  hukum sebagaimana  teori  sistem  hukum  dari  Lawrence M. Friedman. Substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  prostitusi online harus  diperkuat,  terutama  dalam  KUHP sebagai  hukum  pidana  nasional  Indonesia  dan sumber  hukum  utama  di  bidang  hukum  pidana. Politik  hukum,  khsusnya  politik  hukum  pidana sangat diperlukan dalam hal ini.
Pembentukan  hukum  dalam  hal  ini  dapat berupa pembentukan atau pembuatan hukum baru dan  dapat  pula  berupa  penggantian  hukum  lama (revisi).  Pembentukan  hukum  ini  pada  dasarnya tetap harus berpijak, berlandaskan, dan dilaksanakan  dalam  kerangka  politik  hukum nasional,  yang  sesuai  dengan  pancasila  dan konstitusi  Negara  Republik  Indonesia.  Politik hukum sangat perlu diterapkan dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di
berbagai  bidang  hukum,  salah  satunya  yakni  di bidang  hukum  pidana  untuk  mengatasi  kasus prostitusi  yang  hingga  saat  ini  masih  marak terjadi di Indonesia.
Yesmil  Anwar  menyatakan  bahwa  kebijakan yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  prostitusi secara  garis  besar  terdiri  dari  legalisasi  yakni penutupan  praktik  prostitusi,  kriminalisasi  yakni mengkriminalkan  pelaku  prostitusi,  dan  abolisi yakni menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostitusi,  karena  prostitusi  dianggap  sebagai perbudakan.  Indonesia  termasuk  negara  yang menerapkan  kebijakan  kriminalisasi,  meskipun pada praktiknya prostitusi tidak pernah habis dan bahkan  kian  hari  tumbuh  subur  ( Anwar,  2009 ). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perlu  dilakukan pengaturan untuk penegakan hukum pidana, salah satunya melakukan pembaharuan hukum pidana.
Pembaharuan  hukum  terhadap  produk  hukum berupa  perundang-undangan  yang  telah  usang, tidak sesuai dan tidak mencerminkan hukum yang responsif  tentu  perlu  diadakan  perubahan sebagaimana  yang  menjadi  lingkup  dari  politik hukum,  demikian  halnya  terhadap  KUHP Indonesia.  Searah  dengan  pandangan  Mochtar Kusumaatmadja yang menyebutkan bahwa politik hukum  adalah  kebijakan  hukum  dan  perundang- undangan, dalam rangka pembaruan hukum, serta pandangan  dari  Bellefroid  yang  menyatakan bahwa  politik  hukum  menyelidiki  perubahan- perubahan yang harus diadakan pada hukum yang ada saat  ini. Pembaharuan hukum dalam  konteks ini penting dilakukan.( Latif & Ali, 2011 )
Dalam  perkembangan  hukum  pidana  seiring dengan  perkembangan  teknologi,  pembaharuan hukum  pidana  menjadi  hal  yang  penting  dalam reformasi  dan  pembangunan  hukum  pidana  ke arah  yang  lebih  baik.  Pembaharuan  hukum  ini diperlukan sebagai suatu upaya dalam reorientasi dan  reformasi  hukum  pidana  yang  juga  meliputi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang sesuai dengan volk  geist (jiwa  bangsa)  yang mencerminkan  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian  hukum.  Sebagaimana  yang  telah  kita ketahui KUHP Indonesia yang hingga kini masih berlaku  di  Indonesia,  sebagai  warisan  zaman kolonial  tentu  tidak  sesuai  dengan  kepribadian bangsa  Indonesia.  Prostitusi  tentu  sangat bertentangan dengan budaya Indonesia.
Prostitusi  sangat  berlawanan  dengan  budaya adat  ketimuran  yang  sangat  menghormati kedudukan  perempuan  dan  sangat  menyoroti kesusilaan  dan  kesopanan  dalam  kehidupan
Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna bermasyarakat. Dalam rangka untuk mencapai ius constituendum ,  pembaharuan  hukum  pidana (KUHP)  sangat  penting  untuk  dilakukan  untuk menghasilkan hukum yang efektif dan responsif.
Saat  ini  KUHP  dan  Undang-undang  diluar KUHP hanya dapat menjerat penyedia tempat dan atau mucikarinya saja sedangkan untuk pengguna dan untuk pekerjanya tidak dapat dipidana. Perda yang mengatur tentang larangan praktek prositusi juga  tidak  efektif,  karena  tidak  semua  daerah memiliki  perda  ini.  Penegakan  hukum  terhadap pelacuran melalui peraturan daerah hanya bersifat teritorial  karena  pengaturannya  berada  pada peraturan daerah masing-masing.
Adapun  dalam  menanggulangi  pelacuran, pemerintah  daerah  menggunakan  kebijakan pengaturan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk lokalisasi  atau  tempat  pelacuran  legal.  Lokalisasi ini  bertujuan  untuk  mengumpulkan  tempat kegiatan  pelacuran  beserta  dampak  negatifnya dalam  suatu  tempat.  Kebijakan  lokalisasi  ini secara tidak langsung memuat pemahaman bahwa pemerintah  melegalkan  praktek  pelacuran  yang bertentangan  dengan  norma  agama,  perdagangan orang  khususnya  wanita  dan  juga  Pasal  296 KUHP  terkait  tempat  pelacuran.  Kebijakan lokalisasi  ini  sama  saja  memberikan  seseorang kesempatan  untuk  melakukan  perzinahan  yang legal menurut hukum, sehingga sudah seharusnya setiap  subyek  dalam  pelacuran  yang  memiliki keterkaitan dapat mempertanggungjawaban perbuatannya.  Hal  ini  perlu  ditindak  dengan merumuskan  aturan  pidana  tentang  pelarangan prostitusi  bagi  mucikari,  PSK  dan  pengguna  jasa prostitusi. ( Anindia & Sularto, 2019 )
Peraturan  prostitusi  yang  diatur  dalam  KUHP masih  bersifat  diskriminasi  karena  hanya mengatur  pemidanaan  mucikari  saja.  Pengaturan ini  juga  tidak  efektif  karena  sebagai  sebuah sistem,  PSK  dan  pengguna  jasa  prostitusi  juga harus  dipertanggungjawabkan  secara  pidana. Sebagai  sebuah  sistem,  jika  PSK  dan  pengguna prostitusi  dikriminalisasikan  atau  dipenalisasikan dengan  memberikan  anacaman  pidana  maka prostitusi online dapat diberantas. Tanpa PSK dan pengguna jasa prostitusi akan lebih mengefektifkan pemeberantasan prostitusi termasuk prostitusi online di
Indonesia. Pembaharuan  KUHP  dengan  mengkriminalisasi PSK  dan  pengguna  prostitusi,  khususnya prostitusi online urgen untuk dilakukan.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  pembaharuan hukum  pidana  ( penal  reform )  adalah  bagian  dari
kebijakan/politik  hukum  pidana  ( penal  policy ) dengan  membentuk  peraturan  yang  baik.  ( Arief, 2008 )  Pembaharuan  KUHP  Indonesia  harus berpijak dan dibentuk berdasarkan politik hukum yakni politik hukum pidana. Pembaharuan KUHP Indonesia  menemui  berbagai  kendala  yang menyebabkan  hingga  saat  ini  rancangan  tersebut belum  disahkan  dan  diberlakukan.  Rancangan KUHP  ini  terus  diperbaharui  dengan  berbagai konsep  yang  diharapkan  mampu  efektif menanggulangi  kejahatan  serta  memberikan keadilan dan perlindungan.
Melalui  politik  hukum,  badan  legislatif/ legislator  memilih  dan  menentukan  pilihan terhadap berbagai hal/tindakan/perbuatan/ keputusan  dalam  berbagai  alternatif-alternatif yang ada dalam proses pembentukan hukum yang sesuai  dengan  konstitusi  dan  pancasila  sebagai dasar  negara  Indonesia.  Tindakan  memilih  ini juga harus disertai pertimbangan untuk kepentingan  rakyat,  bukan  untuk  kepentingan politik  kelompok  tertentu.  Sangat  diharapkan dengan  pembaharuan  hukum  yang  berdasarkan kepentingan  rakyat,  hukum  yang  dibentuk  dapat mencerminkan  perasaan  hukum  masyarakat sehingga  pembangunan  hukum  nasional  tercapai sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
Pembentukan  hukum  atau  pembaharuan hukum dalam kerangka politik hukum juga harus diterapkan sesuai dengan konstitusi dan pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum yang menentukan  kaidah  penuntun  tertentu  dalam pembentukan hukum. Hal ini juga sebagai sebuah konsekuensi  bahwa  pancasila  merupakan  sumber di  dalam  berbagai  hukum  yang  ada.  Mengenai kedudukannya,  pancasila  memiliki  kedudukan yang  paling  tinggi,  yakni  sebagai  cita-cita  serta pandangan  hidup  bangsa  dan  pandangan  hidup Negara Republik Indonesia.
Dalam kerangka politik hukum, pemberantasan  prostitusi online perlu  dilakukan pembaharuan hukum pidana dengan mensinergikan  dengan  Konsep  rancangan  KUHP yakni  dengan  mengkriminalisasi  atau  membuat aturan atau mengatur pemberian  ancaman pidana terhadap PSK dan pengguna jasa prostitusi online (penalisasi)  agar  bisa  dipertanggungjawabkan secara pidana.
Dalam  perkembangan  hukum  pidana,  seiring dengan  perkembangan  teknologi  serta  kebutuhan hukum  yang  kian  meningkat,  pembaharuan hukum  pidana  menjadi  hal  yang  penting  dalam
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 166
Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna reformasi  dan  pembangunan  hukum  pidana  ke arah  yang  lebih  baik.  Pembaharuan  hukum  ini diperlukan sebagai suatu upaya dalam reorientasi dan  reformasi  hukum  pidana  yang  juga  meliputi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang sesuai dengan volk  geist (jiwa  bangsa)  yang mencerminkan  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian  hukum  bagi  masyarakat  Indonesia. Mengingat bahwa teknologi semakin canggih dan berkembang  salah  satunya  dengan  adanya  media kejahatan  dengan  online ini ,  maka  hukum haruslah  dinamis  dengan  melakukan  perubahan- perubahan  sejalan  dengan  perkembangan  zaman, teknologi,  kebutuhan  hukum,  dan  dinamika kehidupan masyarakat.
Pembaharuan  hukum  pidana  khususnya mengenai  hukum  pidana  materiil  (substantif) merupakan  hal  yang  penting  dan  mendasar, karena  KUHP  sekarang  tidak  dapat  lagi memenuhi  kebutuhan  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat Indonesia.
Pembaharuan dan pembangunan sistem hukum nasional  yang  berjalan  sangat  lamban  mengarah pada  anggapan  bahwa,  pembaharuan  hukum pidana  Indonesia  khususnya  sistem  hukum nasional yang berlandaskan aspek ke Indonesiaan bukanlah hal yang mudah. Perlu dipahami bahwa, menurut  Barda  Nawawi  Arief,  membangun  atau melakukan  pembaharuan  hukum  (law  reform, khususnya  “penal  reform”)  pada  hakikatnya adalah “membangun/memperbaharui pokok- pokok  pemikiran/konsep/ide  dasarnya”,  bukan sekedar  memperbaharui/mengganti  perumusan pasal  (undang-undang)  secara  tekstual.  Oleh karena  itu,  kajian  atau  diskusi  tekstual  mengenai konsep RUU KUHP harus disertai dengan diskusi konseptual.(Ibid:1)  Berdasarkan  hal  ini  dapat diketahui  bahwa,  pembaharuan  hukum  pidana dilakukan  secara  total,  bukan  merupakan  tambal sulam  dengan  hanya  mengganti  secara  tekstual (substansi)  dari  Undang-Undang.  Secara  total disini  artinya  yakni,  bahwa  yang  diperbaharui adalah  konsepnya,  ide-idenya,  pokok  pikirannya, gagasan, pandangan, nilai-nilainya yang diarahkan  pada  karakter,  kepribadian  bangsa Indonesia  dan  tetap  mengacu  pada  Pancasila. Pembaharuan  hukum  dalam  hal  ini  untuk mengefektifkan  penegakan  hukum  maka  dapat dimaknai sebagai kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum. Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa,
makna  dan  hakikat  reformasi  atau  pembaharuan KUHP :
KUHP  merupakan  suatu  sistem  hukum, khususnya  merupakan  sistem  hukum  pidana (penal sistem) atau sistem pemidanaan (sentecing sistem).  Oleh  karena  itu  pembaharuan  KUHP pada  hakikatnya  adalah  pembaharuan  sistem hukum pidana/sistem pemidanaan.
KUHP Pada hakikatnya merupakan pembaharuan  nilai  budaya  hukum/ide  dasar.
( Arief, 2008 )
Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  pembaharuan hukum  tidak  hanya  merupakan  pembaharuan secara  substantif,  tapi  merupakan  pembaharuan sistem  hukum,  yang  juga  meliputi  pembaharuan struktur hukum dan budaya hukum.
Sebagaimana  yang  telah  kita  ketahui,  bahwa terdapat  3  (tiga)  masalah  pokok  dalam  hukum pidana,  yaitu  tindak  pidana,  kesalahan,  dan pidana,  jika  dikaji  3  masalah  pokok  inilah  yang kemudian  menjadi  fokus  dalam  Rancangan KUHP Indonesia. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :
Konsep  rancangan  KUHP  Baru  disusun dengan  bertolak  pada  tiga  materi/substansi/ masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu :
Masalah tindak pidana;
Masalah  kesalahan  atau  pertanggungjawaban pidana, dan
Masalah pidana dan pemidanaan ( Arief 2005 ). Prostitusi  dalam  fokus  rancangan  tersebut adalah terkait dengan masalah tindak pidana yang perlu direkonstruksi kembali dengan mengkriminalisasi  dan  penalisasi  PSK  dan pengguna  jasa  prostitsui.  Pembaharuan  hukum pidana juga meliputi 3 sub sistem yakni substansi hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya  hukum sebagaimana  dalam  teori  sistem  hukum  dari Lawrence  Friedman.  Sebagaimana  yang  telah diraikan  di  dalam  Bab  II  dapat  diketahui  bahwa berdasarkan  uraian  dari  Lawrence  M.  Friedman terkait  sistem  hukum  tersebut  (substansi  hukum, struktur  hukum,  dan  budaya  hukum)  dapat diketahui  bahwa  sistem  hukum  terdiri  dari  sub sistem-sub sistem hukum yang saling berinteraksi antara  substansi  hukum  ( legal  substance ), Struktur  hukum  ( legal  structure )  dan  Budaya hukum (legal culture) . Ketiga sub sistem ini harus bersinergi  dalam  melakukan  penegakan  hukum terkait prostitusi online.
Terkait  dengan  substansi  hukum,  perumusan norma  terkait  prostitusi online perlu  dituangkan
Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna dalam  Rancangan  KUHP  yang  pada  intinya mengatur  sanksi  pidana  terhadap  PSK  dan pengguna  jasa  prostitusi.  Tindakan  ini  perlu dilakukan untuk memberantas prostitusi online di Indonesia. Perumusan norma dalam konteks PSK yang melakukan prostitusi onlinedapat dirumuskan  bahwa,  “Barang  siapa  yang melakukan  perbuatan  cabul  atau  persetubuhan dengan  orang  lain  dan  menerima  pembayaran dengan  persetujuannya  serta  bertransaksi  melalui media  atau  informasi  elektronik  diancam  dengan pidana  pidana  penjara  selama  ………  dan  denda sebesar………”. Perumusan norma bagi pengguna  jasa  prostitusi  dapat  diatur  atau dirumuskan  sebagai  berikut,  “Barang  siapa  yang memanggil,  mengajak,  memesan,  menerima seseorang secara online melalui media elektronik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan  secara  komersial  diancam  dengan pidana  penjara  selama  …………  dan  denda sebesar………”.
Kriminalisasi  ini  penting  dilakukan  dengan mengaturnya  di  dalam  Rancangan  KUHP  karena KUHP  yang  berlaku  saat  ini  adalah  peninggalan Kolonial Belanda yang  tentu  tidak  sesuai dengan adat,  budaya  bangsa  Indonesia.  Kriminalisasi perlu  dilakukan  di  dalam  KUHP  karena  KUHP adalah  hukum  pidana  material  yang  menjadi sumber  dari  undang-undang  lainnya.  KUHP juga memiliki  nilai  keberlakuan  yang  tinggi  sebagai undang-undang jika dibandingkan dengan membentuk Perda yang tidak efektif dan nantinya akan bertentangan dengan KUHP.

## IV.  SIMPULAN
KUHP  tidak  mengatur  pemidanaan  terhadap PSK  dan  Pengguna  jasa  prostitusi  online, sehingga  tidak  bisa  dipertanggungjawabkan secara  pidana.  Apabila  dikaji  peraturan  di  luar KUHP  terkait  prostitusi online, PSK  dan pengguna jasa dapat dijerat dengan menggunakan Pasal  45  Ayat  (1)  Undang-  undang  RI  No.  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  namun aturan  ini  masih  bersifat  umum  yang  mengatur larangan  yang  melanggar  kesusilaan.  Pengaturan prostitusi  juga  dapat  ditemukan  dalam  Peraturan Daerah  (Perda),  namun  tidak  semua  daerah memiliki  atau  mengeluarkan  Perda  tentang Prostitusi, sehingga keberlakuannya terbatas pada territorial.
Politik  hukum  yang  dapat  diambil  adalah dengan  pembaharuan  hukum  pidana  dengan
mensinergikan  dengan  Konsep  rancangan  KUHP yakni  dengan  mengkriminalisasi  atau  membuat aturan atau mengatur pemberian  ancaman pidana terhadap  PSK  dan  pengguna  jasa  prostitusi onlineagar  bisa  dipertanggungjawabkan  secara pidana (penalisasi).

## DAFTAR PUSTAKA
Anindia,  I.  A.,  &  Sularto,  R.  B.  (2019).  Kebijakan Hukum  Pidana  Dalam  Upaya  Penanggulangan Prostitusi  Sebagai  Pembaharuan  Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (1).  Retrieved  from  https://doi.org/10.14710/ jphi.v1i1.18-30
Anwar,  Y.  (2009). Saat  menuai  kejahatan:  sebuah pendekatan  sosiokultural  kriminologi,  hukum, dan HAM . Bandung: Refika Aditama.
Arief,  B.  N.  (2008). Bunga  rampai  kebijakan  hukum pidana:  Perkembangan  penyusunan  konsep KUHP baru . Jakarta: Kencana.
Arief,  B.  N.  (2005). Pembaharuan  hukum  pidana dalam perspektif kajian perbandingan . Bandung: Citra Aditya Baktim. Hagan, F. E. (2013). Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku  Kriminal).  Terj.  AK  Anwar .  Jakarta: Kencana
Kurnianingrum, T. P. (2019). Politik Hukum Terhadap Tindak  Pidana  Prostitusi. Bidang  Hukum  Info Singkat  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual dan  Strategis . 9 (1).  Retrieved  from  https:// berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info% 20Singkat-XI-1-I-P3DI-Januari-2019-214.pdf Latif,  A.,  &  Ali.  H.  (2011). Politik  Hukum .  Jakarta: Sinar Grafika. Sianturi, S. R. (1983). Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya . Bandung: Alumni.
Soesilo  (R.).  (1976). Kitab  undang-undang  hukum pidana  (KUHP):  serta  komentar-komentarnja lengkap pasal demi pasal . Politeia.
Syaukani,  I.  (2010).  A.  Ahsin  Thohari. Dasar-Dasar Politik Hukum .
Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan  terhadap  Anak:  Telaah  Hukum Islam  dan  Hukum  Positif. AHKAM:  Jurnal Ilmu  Syariah , 16 (2).  Retrieved  from  http:// dx.doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4449
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 168