## P ENGENDALIAN R UANG P ADA K AWASAN S ITU C IPONDOH D I K OTA T ANGERANG, P ROVINSI B ANTEN : K AJIAN K EBIJAKAN
C ONTROL O F S ITU C IPONDOH R ESERVOIR A REA I N T ANGERANG C ITY , B ANTEN P ROVINCE : P OLICY R EVIEW
Moch. Tranggono
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Jl. KH Abdul Fatah Hasan No.25, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 e-mail: tranggono@bantenkms.onmicrosoft.com

## ABSTRAK
Situ Cipondoh merupakan salah satu reservoir yang memiliki peranan penting di Kota TangerangProvinsi Banten. Perubahan kondisi  sempadan  dari  waktu  ke  waktu  sebagai  akibatnya  terjadinya  peningkatan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  lahan  di kawasan  perkotaan.  Kajian  ini  bertujuan  untuk:  1)  melakukan  telaah  rangkaian  model  pengendalian  instrument  tata  ruang terhadap kawasan Sempadan Situ Cipondoh; 2) Menyusun rangkaian rencana aksi dan sinkronisasi terhadap penegakan dan penertiban penggunaan  lahan yang tidak  sesuai dengan penetapan  RTRW  Provinsi  Banten.  Metode kajian  yang digunakan dalam studi ini dilakukan melalui telaah regulasi sebagai dasar awal identifikasi kondisi RTRW Provinsi Banten, kemudian dilakukan survei sebagai tindak lanjut dengan terlebih dahulu melakukan penarikan garis sempadan sebagai dasar keruangan terhadap kondisi sempadan Situ Cipondoh. Kajian ini digunakan sebagai dasar pengambil keputusan dan rekomendasi untuk pengendalian tata ruang kawasan Situ Cipondoh.
Kata kunci: reservoir, pengendalian ruang, situ cipondoh

## ABSTRACT
Cipondoh  Reservoir  is  one  reservoirthat  has  an  important  role  in  Tangerang  City,  Banten  Province.  Changes  in  border conditions  from time to  time  result from an  increase  in community demand for  land  in  urban areas.  This  study  aims to:  1) examine a series of spatial instrument control models for the Cipondoh Reservoir border area; 2) Develop a series of action plans  and  synchronization  of  the  enforcement  and  control  of  land  use  that  is  not  in  accordance  with  the  stipulation  of  the Banten Province RTRW. The study method used in this study was carried out through a regulatory review as the initial basis for identifying the condition of the Banten Province RTRW, then a survey was carried out as a follow-up by first drawing the borderline as a spatial basis for the condition of the Cipondoh Reservoir border.  The study is used as the basis for making decisions and recommendations for spatial control of the Situ Cipondoh area.
Key words: reservoir, spatial control, situ cipondoh

## PENDAHULUAN
Situ Cipondoh merupakan salah satu situ yang berada di  Kota  Tangerang  Provinsi  Banten  yang  digunakan sebagai  yang  perlu  dikelola  dengan  baik.  Salah  satu permasalahan yang ada  adalah  penggunaan  sempadan situ yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya.  Sempadan tersebut  digunakan  untuk  fungsi  komersil  (pedagang, rumah  makan,  dan  sejenisnya)  yang  mengganggu  fungsi dan  kegunaan  sempadan  sebagai  sarana  ruang  terbuka hijau dan fungsi pengairan/ reservoir (Andawayati, 2019)
Kondisi tersebut menggambarkan kondisi yang tidak sesuai  dalam  hal  penataan  sempadan  situ,  maka  perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan  sempadan  Situ  Cipondoh  yang  memberikan mekanisme  serangkaian  proses  yang  dilakukan  secara terpadu  dan  kolaboratif  dalam  upaya  melakukan pengambilan  fungsi  ruang  di  kawasan  yang  ada  di  Situ Cipondoh,  Langkah-langkah  dan  upaya  yang  dilakukan dalam  melakukan  restorasi  fungsi  peruntukan  lahan dilakukan dengan pelbagai instrument pengendalian ruang yang  bertujuan  mengembalikan  fungsi  lahan  secara  fisik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan penetapannya.
Pengendalian ruang merupakan salah satu mekanisme  yang  terdapat  dalam  proses  penataan  ruang sebagai  salah  satu  kegiatan  yang  bertujuan  untuk
mengembalikan fungsi ruang, dan melakukan pengendalian  terhadap  peruntukan  ruang  apabila  terjadi ketidaksesuaian.
Ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Provinsi  Banten  Tahun  2012-2030,  substansinya terkait  Situ  Cipondoh  sebagai  zonasi  Kawasan  Lindung. Peruntukan fungsi kawasan lindung melarang untuk semua jenis  kegiatan  yang  mengganggu  fungsi  resapan  air  dan larangan  kegiatan  yang  menyebabkan  perubahan  fungsi lindung  dan  perusakan  kualitas  air.  Hal  ini  juga  selaras dengan RTRW Kota Tangerang 2012 – 2032.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:1)  melakukan  telaah rangkaian  model  pengendalian  instrument  tata  ruang terhadap kawasan Sempadan Situ Cipondoh; 2) menyusun rangkaian  rencana  aksi  dan  sinkronisasi  terhadap penegakan  dan  penertiban  penggunaan  lahan  yang  tidak sesuai  dengan  penetapan  RTRW  Provinsi  Banten;  3) Menyusun model skema implementasi kolaborasi partisipatif  antar  pemerintah  daerah  terkait  penanganan pengelolaan kawasan Situ Cipondoh.

## TELAAH TEORI DAN LITERATUR

## Mekanisme Pengendalian Tata Ruang
Upaya  dalam  melakukan  pengendalian  ruang terhadap  kawasan  Situ  Cipondoh  dilakukan  dengan pendekatan  kolaboratif  dalam  hal  ini  melihat  mekanisme dan telaah regulasi sebagai dasar pelaksanaan dalam upaya pengendalian ruang. Kemudian dilakukan identifikasi yang mengahasilkan  rincian  rencana  aksi  dalam  upaya pengendalian ruang terhadap kawasan Situ Cipondoh agar sesuai  dengan  peruntukan  terhadap  kondisi  RTRW Provinsi Banten.
Identifikasi  terhadap  kondisi  sempadan  sungai  perlu dilakukan deliniasi sesuai dengan RTRW untuk memastikan  kesesuaian  kondisi  RTRW  terhadap  hasil penetapan  garis  sempadan.  Identifikasi  dari  garis sempadan  memberikan  informasi  awal  terhadap  kondisi ruang,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  perlu  dilakukan upaya  pengendalian  ruang  apabila  dari  hasil  penarikan batas  deliniasi  terdapat  ketidaksesuaian  penggunaan  lahan di kawasan sempadan Situ Cipondoh.
Pengendalian tata ruang merupakan salah satu upaya melakukan  restorasi  fungsi  ruang  agar  kembali  sesuai dengan  peruntukan  sesuai  ketetapan  yang  berlaku. Mekanisme  pengendalian  ini dilakukan  sebagai  salah  satu untuk  menjamin  keberlangsungan  dan  perlindungan terhadap  peruntukan  ruang  agar  sesuai  dengan  penetapan yang  dilakukan  dengan  memperhatikan  aspek  fisik, lingkungan, sosial budaya yang ada.

## Pendekatan Terpadu dan Kolaboratif
Penanganan  kawasan  sempadan  Situ  Cipondoh dilakukan secara kolaboratif. Hasil dari deliniasi penarikan terhadap  batas  garis  sempadan  sungai  menjadi  informasi dasar  dalam  memberikan  gambaran  terhadap  kondisi keruangan  kawasan  Situ  Cipondoh,  kemudian  dalam  hal penanganan  dikembalikan  sesuai  dengan  masing-masing kewenangan  yang    dimiliki  oleh  masing-masing  sektor sesuai  dengan  detil  rencana  penanganan  yang  telah disusun.
Kolaboratif dilakukan dalam arti terdapat mekanisme pengendalian  yang  dilakukan  pada  esensinya  tidak  dapat dilakukan  oleh  satu  sektor  atau  lembaga  pemerintahan saja, namun terdapat mekanisme hukum juga yang terdapat di dalam upaya pengendalian ruang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika Spasial Kondisi Situ Cipondoh
Hasil  dari  penyajian  citra  Maxar  perekaman  secara temporal  dari  tahun  2005  –  2020  menunjukkan perkembangan alih fungsi lahan pada kawasan sekitar Situ Cipondoh  yang  berkembang  sangat  pesat.  Hasil  dari interprestasi  menunjukkan  adanya  perubahan  penggunaan lahan berkembang menjadi kawasan permukiman.
Perubahan  peruntukan  penggunaan  lahan  pada kawasan  di  sekitar  Situ  Cipondoh  berkembang  menjadi kawasan terbangun
Gambar  1.  Citra  Maxar  Perekaman  2005-2020  Terhadap Perubahan Situ Cipondoh (Dinas PUPR, 2021)
Kondisi  tersebut  di  atas  menggambarkan  kondisi  yang buruk  dalam  hal  penataan  sempadan  situ,  maka  perlu dilakukan upaya tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sempadan Situ Cipondoh dalam memastikan  peruntukan  ruang  apakah  telah  telah  sesuai dan/atau tidak sesuai dengan melakukan inventarisasi, cek lapangan  (identifikasi),  pemetaan,  status  hak,  penelusuran tindak  lanjut  atas  pemeliharaan,  alih  fungsi  lahan, penyusutan  air  dan  penggarapan  liar,  agar  pengaturan penguasaan,  pemilikan  dan  penggunaan  tanah  perlu  lebih diarahkan bagi semakin terjadinya tertib di bidang hukum pertanahan,  administrasi  pertanahan,  penggunaan  tanah, ataupun  pemeliharaan  tanah  dan  lingkungan  hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan.
Implementasi  terhadap  pelaksanaan  Undang-Undang  No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur secara jelas mengenai  aspek  pengendalian  ruang  yang  tercantum  pada Pasal  35  dan  36.  Pasal  35  menjelaskan  secara  rinci mengenai pelaksanaan pengendalian ruang yang dilakukan dengan  memperhatikan  kesesuaian  pemanfaatan  ruang, pemberian insentif dan disinsentif dan pengenaan sanksi. Dalam  kaitannya  dengan  dinamika  spasial  yang menyebabkan  perubahan  penggunaan  lahan  di  sekitar Kawasan  Situ  Cipondoh,  maka  perlu  memperhatikan apakah  perubahan  penggunaan  lahan  yang  terjadi  di kawasan  Situ  Cipondoh  telah  sesuai  dengan  dokumen rencana  tata  ruang  yang  berlaku.  Jika  tidak  sesuai,  maka pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No  11 Tahun  2020.  Upaya  tersebut  dilakukan  dengan  mengacu pada  Pasal  36  untuk  memastikan  perubahan  pengunaan lahan  yang  terjadi,  dengan  memperhatikan  pedoman pengendalian ruang  yang terdiri dari:
1. Peraturan  zonasi  sesuai  dengan  yang  tertuang  pada pasal 35 UU No 11 Tahun 2020;
2. Peraturan  zonasi  disusun  berdasarkan  rencana  tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang; dan
3. Peraturan  zonasi  yang  ditetapkan  dengan  peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi.
Perubahan penggunaan lahan terhadap Situ Cipondoh berkembang  pada  lokasi  yang  berdekatan  dengan sempadan situ tersebut, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan  inventarisasi  kembali  secara  spasial  terhadap peruntukan  dan  fungsi  dari  situ  yang  ada,  apakah  sesuai
dengan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Nomor  28  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Garis  Sempadan  Sungai  dan  Garis  Sempadan Danau, agar:
1. Fungsi  sungai  dan  danau  tidak  terganggu  oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
2. Kegiatan  pemanfaatan  dan  upaya  peningkatan nilai  manfaat  sumber  daya  yang  ada  pada  situ dapat  memberikan  hasil  secara  optimal  sekaligus menjaga kelestarian fungsi Situ Cipondoh; dan
3. Daya  rusak  air  sungai  dan  danau  terhadap lingkungannya dapat dibatasi.
4. Perubahan  kondisi  tata  ruang  perlu  dilakukan apakah  mengacu  terhadap  aspek-aspek  kegiatan berikut:  a)  penelitian  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan;  b)    pariwisata;  c)  olah  raga; dan/atau d) aktivitas budaya dan keagamaan.
5. Bangunan yang menyebabkan perubahan dinamika  kondisi  keruangan  Situ  Cipondoh  juga perlu  dilakukan,  kaitannya  dengan  fungsi-fungsi hidrologis  dan  kepentingan  publik  yang  terdiri dari:  a)  bangunan  prasarana  sumber  daya  air;  b) jalan akses, jembatan, dan dermaga; c) jalur pipa gas dan air minum; dan; d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi

## Hambatan Dalam Pengendalian Kawasan Situ Cipondoh
Konteks  keberadaan  Situ  Cipondoh dalam kaitannya dengan  Sistem  DAS  Ciliwung-Cisadane  adalah  sebagai situ,  danau,  embung,  dan  waduk  (SDEW).  Maka  telaah terhadap kondisi Situ Cipondoh tidak hanya memperhatikan  aspek  tata  ruang  saja,  namun  juga menekankan  pada  kondisi  dan  karakteristik  sumber  daya air yang terdapat pada Situ Cipondoh.
Tinjauan  terhadap  Undang-Undang  No  17  Tahun 2019  Tentang  Sumber  Daya  Air  memberikan  gambaran secara  jelas  mengenai  zonasi  pemanfaatan  ruang  terhadap sumber  daya  air yang memiliki  fungsi  lindung  dan  fungsi budidaya, bertujuan untuk mendayagunakan fungsi/potensi yang  terdapat  pada  Sumber Air  yang  bersangkutan  secara berkelanjutan,  baik  untuk  kepentingan  generasi  sekarang maupun  yang  akan  datang.  Dalam  penetapan  zona pemanfaatan  ruang  pada  Sumber  Air,  selain  untuk menentukan  dan  memperjelas  batas  tiap-tiap  zona pemanfaatan,  termasuk  juga  ketentuan,  persyaratan  atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.

## Inventarisasi Data
Inventarisasi  dilakukan  sebagai  upaya  melakukan pemetaan dan identifikasi secara keruangan (Kodoatie dan Syarief,  2010)    terhadap  kondisi  yang  mempengaruhi sekitar  Situ  Cipondoh.  Aset  yang  telah  diinventarisasi tersebut  menjadi  gambaran  awal  terkait  tindak  lanjut pelaksanaan  perencanaan  program  yang  akan  dilakukan terkait  upaya  pelestarian  dan  perlindungan  terhadap kawasan Situ Cipondoh.
Pelaksanaan  kegiatan  ini  dilakukan  Tim  dari  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Aliran  Sungai  (UPTD  DAS) Wilayah  Cidurian-Cisadane  dan  Bidang  Pengelolaan
Jaringan  Sumber  Daya  Air  (PJSA)  pada  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Provinsi  Banten,  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Provinsi  Banten serta  bersama-sama  dengan  Kantor  Pertanahan  Kota Tangerang

## Instrumen Pengendalian Tata Ruang Dalam Tata Kelola Situ Cipondoh
Pelaksanaan  instrumen  pelaksanaan  Situ  Cipondoh dilakukan dengan peraturan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif  dan  pengenaan  sanksi.  Penjelasan  teknis  rinci dijelaskan sebagai berikut :
1. Zonasi  Spasial,  Peraturan  zonasi  (Tangerang) dibagi  menjadi  4  zona  kendali,  terdiri  dari  zona dan  subzona.  Zona  kendali  1  (satu):  badan  air, zona kendali 2 (dua): sempadan; dan zona kendali 3 (tiga): tangkapan air dan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
2. Ketentuan  kegiatan  dan  penggunaan  lahan  I,  B, T, dan X (kegiatan yang diizinkan, kegiatan yang diperbolehkan,  kegiatan  terbatas,  dan  kegiatan yang dilarang): a) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang (KDB, KLB, KDH dan KLB); b) Ketentuan tata bangunan (GSB, SS, DW, jarak bebas  antar  bangunan  minimal);  c)  Ketentuan sarana dan prasarana minimal; (jalur pejalan kaki, fasilitas  evaluasi  bencana,  dan  lahan  parkir);  dan d) Teknik pengaturan zonasi (TPZ); pengendalian pertumbuhan dengan kode K diterapkan pada Situ Cipondoh.
3. Insentif  dan  Disinsentif,  Penyusunan  tabel insentif  dan  disinsentif  dengan  melakukan penyusunan  matriks  I,  B,  T,  X  yang  menjadi dasar  dalam  memberikan  informasi  mengenai upaya  insentif  dan  disinsentif  yang  dilakukan. Pengenaan  Sanksi  terdiri  dari  peringatan  tertulis, penghentian  sementara  kegiatan,  penghentian sementara  pelayanan  umum,  penutupan  lokasi, pencabutan izin dan pembatalan izin.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 40  Tahun 1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan Hak  Atas  Tanah  Apabila  terdapat  sengketa  berkaitan dengan  tanah-tanah  yang  telah  menjadi  aset  Pemerintah, maka penyelesaiannya harus melalui jalur hukum, dengan 4  (empat)  kriteria  yaitu  berupa  surat  pemberitahuan penyelesaian  kasus  pertanahan  melalui  proses  perkara  di pengadilan.
Upaya  tersebut  dilakukan  dengan  mengacu  pada Pasal  36  uuntuk  memastikan  perubahan  pengunaan  lahan yang terjadi, dengan memperhatikan pedoman pengendalian ruang  yang terdiri dari:
1. Peraturan  zonasi  sesuai  dengan  yang  tertuang pada pasal 35 UU No 11 Tahun 2020;
2. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang; dan
3. Peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi.

## Koordinasi  Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah
Dalam  upaya  melakukan  pengembalian  fungsi  dan peruntukan  sempadan  Situ  Cipondoh  perlu  dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi pada setiap sektor dalam pengendalian ruang di kawasan Situ Cipondoh.
Implementasi  pelaksanaan  Undang-Undang  No  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  mengatur  secara  jelas aspek  pengendalian  ruang  yang  tercantum  pada  Pasal  35 dan  36.  Pasal  35  menjelaskan  secara  rinci  pelaksanaan pengendalian ruang yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif dan pengenaan sanksi. Dimana saat ini  Rancangan  Peraturan  Menteri  (Rapermen)  tentang Pengawasan Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang menjelaskan secara rinci terkait substansi  pengendalian  (penilaian  KPPR/  Kegiatan Kesesuaian  Pemanfaatan  Ruang,  penilaian  perwujudan RTR/ Rencana Tata Ruang, insentif dan disinsentif,  sanksi administrasi,  audit  tata  ruang  dan  penyelesaian  sengketa) dan  substansi  pengawasan  (pengawasan  dalam  lingkup pengaturan,  pembinaan  dan  pelaksanaan)  masih  dalam proses penyusunan di Kementerian ATR/BPN RI sehingga acuan  teknis/  NSPK  dalam  hal  tindak  lanjut  pelanggaran belum  ada  payung  hukum  teknis  sebagai  turunan  dari Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Dan dalam kaitannya terhadap dinamika spasial yang menyebabkan  perubahan  penggunaan  lahan  di  sekitar Kawasan  Situ  Cipondoh,  maka  perlu  memperhatikan apakah  perubahan  penggunaan  lahan  yang  terjadi  di kawasan  Situ  Cipondoh  telah  sesuai  dengan  dokumen rencana  tata  ruang  yang  berlaku.  Jika  tidak  sesuai,  maka pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan sebagaimana  ketentuan  dalam  Undang-Undang  No  11 Tahun  2020.  Upaya  tersebut  dilakukan  dengan  mengacu pada  Pasal  36  dalam  memastikan  perubahan  pengunaan lahan  yang  terjadi,  dengan  memperhatikan  pedoman pengendalian ruang
Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  6  tahun  2007 tentang  Tata  Ruang  pada  pasal  10  disebutkan  bahwa pemerintah  provinsi  mempunyai  kewenangan  terhadap pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan  penataan  ruang  wilayah  provinsi,  dan kabupaten/kota. Maka, Pemerintah Kota Tangerang dalam hal  ini  instansi  yang  membidangi  penataan  ruang  di Wilayah  kota  Tangerang  agar  mempercepat  proses penyusunan  Rencana  Detail  Tata  Ruang/  RDTR  dan Rencana  Tata  Bangunan  dan  Lingkungan/  RTBL  terkait Situ  Cipondoh  sebagaimana  amanah  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tangerang  Tahun 2012-2032 (Pasal 8, Pasal 33 dan Pasal 73)
Peningkatan  koordinasi  antar  dinas/instansi  terkait dan  keterlibatan  peran  masyarakat  dalam  hal  penertiban pemanfaatan ruang sempadan Situ Cipondoh. Kegiatan ini dilakukan  dengan  melakukan  pelibatan  instansi  yang  ada di  pemerintah  daerah    DPUPR  Kota  Tangerang,  DPUPR Provinsi  Banten,  Camat  dan  Kepala  Desa  setempat  untuk berperan  aktif  dalam  membantu  pelaksanaan  penertiban sempadan  dan  melakukan  pertemuan  koordinatif  antar
dinas/Instansi terkait (Satuan  Polisi  Pamong Praja, Aparat Wilayah  Kecamatan/Desa  dan  pihak  lainnya)  untuk membahas  langkah-langkah  penertiban.  Langkah  ini merupakan  upaya  melaksanakan  tindakan  hukum  dalam membantu penegakan hukum atas pelanggaran sempadan Menyadari sedemikian pentingnya keberadaan Kawasan Situ Cipondoh tersebut, maka untuk mempertahankannya  tidak  cukup  hanya  mengandalkan peran  pemerintah  dengan  aspek  legalitas  yang  tertuang dalam  Inmendagri  No.14  Tahun  1998  tentang  Pembinaan dan  Pengelolaan  Situ-situ.  Tetapi  perlu  melibatkan  semua unsur  terkait.  Di  sini  perlu  disadari  bahwa stakeholder pembangunan  tidak  hanya  pemerintah  saja,  tetapi  juga masyarakat dan swasta. Demikian pula untuk melestarikan situ-situ di Kota Tangerang. Pembangunan yang dilakukan pemerintah  perlu  melibakan    unsur  masyarakat,  sehingga akan terciptanya penguatan peran yang saling memberikan masukan satu sama lain. Pembangunan dengan menggunakan dasar partisipatif dapat terbentuk dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi  tidak  hanya  sebatas  masyarakat  saja, namun  juga  pembangunan  kolaborasi  juga  harus  selaras antara  Pemerintah  Provinsi  Banten  dan  Pemerintah  Kota Tangerang  dalam  hal  penanganan  Situ  Cipondoh. Sinkronisasi dokumen rencana ruang merupakan salah satu cara  dalam  hal  regulasi  dan  penguatan  peran  institusi  dan kelembagaan pada level daerah untuk selaras dengan arah kebijakan  yang  dilakukan  terkait  penataan  kawasan  Situ Cipondoh.

## Sosialisasi dan Himbuan Kepada Masyarakat
Sosialisasi  dalam  upaya  meminimalisir  dampak sosial  yang  mungkin  dapat  terjadi  akibat  pelaksanaan penertiban.  Sosialisasi  kegiatan  penertiban  sempadan  situ harus  dihadiri  oleh  seluruh  pemilik  bangunan  liar  di sempadan situ. Upaya sosialisasi dilakukan sebagai upaya tindak  lanjut  melalui  surat  teguran  awal  sampai  dengan teguran terakhir dan informasi bahwa akan dipasang papan pengumuman  yaitu  dilarang  membangun/mendirikan bangunan  walaupun  semi  permanen.  Tanah  ini  dalam status  quo  dan  sedang  dilakukan  pembenahan  sempadan pada Kawasan Situ Cipondoh

## Pemberian Teguran dan Sanksi
Pemberitahuan  secara  tertulis  disampaikan  secara langsung kepada pemegang hak sesuai dengan alamat atau domisili pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar melalui  program  reformasi  agraria  pemegang  hak,  bahwa tanah  tersebut  akan  dilakukan  identifikasi  dan  penelitian. Pendataan  dilakukan  terhadap  semua  bangunan  liar  yang berada  di  sempadan  situ  Cipondoh.  Pelanggar  (pemilik bangunan liar) diminta  agar menandatangani Berita Acara yang  dibuat  oleh  petugas  pendata.  Berdasarkan  hasil identifikasi  data  HPL  dan  hasil  survei  lapangan,  maka masyarakat  diminta  untuk  membuat  surat  penyataan bersedia  mengosongkan  lahan.  Pelaksanaan  ini  mengacu pada  UU  No  24  Tahun  2007  Tentang  Pendaftaran  Tanah yang dilakukan setelah data dan informasi mengenai tanah yang terindikasi terlantar

## Perlindungan dan Pengamanan Aset
Pengamanan  aset  dilakukan  dengan  pemasangan papan  informasi  himbauan  dan  peringatan.  Pada  kawasan yang  telah  terbangun  namun  tidak  sesuai  dengan  kondisi peruntukan  tata  ruang  dan  melanggar  kepemilikan  tanah (Yunus, 2014) perlu dilakukan penertiban atau pengembalian  fungsi  sesuai  dengan    peruntukan  dari  Situ Cipondoh  berupa  kegiatan  pembongkaran  sebagai  tindak lanjut  terakhir  yang  perlu  dilakukan  dalam  upaya melaksanakan penertiban pada kawasan Situ Cipondoh.
Setelah  aset  dipetakan  dan  diamankan,  maka  perlu dilakukan  upaya  pemasangan  papan  himbauan  dan peringatan  untuk  memberikan  penegasan  dan  ketentuan penegakan regulasi dan pemberitahuan kepada masyarakat terkait status kepemilikan/ kewenangan aset dan informasi terkait sanksi hukum apabila terindikasi melanggar. Hal ini sesuai  dengan  amanat  Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten No 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Ketenteraman,  Ketertiban  Umum  dan  Perlindungan Masyarakat

## Tindak Lanjut Penanganan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Situ Cipondoh
Tindak  lanjut  pemanfaatan  dan  pengendalian  ruang Situ  Cipondoh  sebagai  upaya  lebih  lanjut  dalam melakukan  revitalisasi  fungsi  kawasan  sempadan  danau dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pemerintah  Pusat  memliliki  kewenangan  dalam penegakan  hukum  dalam  bidang  lingkungan  hidup sebagaimana  tertuang  dalam  Undang  Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Lingkungan di alam Indonesia harus dilindungi dan dikelola  dengan  baik  berdasarkan  asas  tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain  itu,  pengelolaan  lingkungan  hidup  harus dapat  memberikan  kemanfaatan  ekonomi,  sosial, dan budaya
3. Dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 pada penjelasan  angka  9  menyebutkan  bahwa  Undang- Undang  ini  memberikan  kewenangan  yang  luas kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  serta  melakukan  koordinasi  dengan  instansi lain.
4. Peranan  menteri  lingkungan  hidup  sangat  besar untuk  melaksankaan  tindakan  administrasi  maupun tindakan  pidana  atas  kerusakan  lingkungan  yang ada  di  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  2  Tahun  2013,  bahwa penegakan  hukum  administrasi  berada  pada Kementerian  Lingkungan  Hidup  sebagai  dalam pasal  ayat  (4)  bahwa:  “Menteri  dapat  menerapkan Sanksi  Administratif  kepada  penanggung  jawab usaha  dan/atau  kegiatan  yang  Izin  Lingkungan  dan Izin  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Gubernur atau bupati/walikota, jika Menteri menganggap
Gubernur  atau  bupati/walikota  secara  sengaja  tidak
menerapkan sanksi
administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”
5. Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  6  tahun  2007 tentang Tata Ruang pada pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa wewenang pemerintah pusat adalah pengaturan,  pembinaan,  dan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  penataan  ruang  wilayah  nasional, provinsi,  dan  kabupaten/kota,  serta  terhadap pelaksanaan  penataan  ruang  kawasan  strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
6. Dalam melaksanakaan kewenangan tersebut dilaksanakan  oleh  menteri,  salah  satu  kewenangan tersebut  adalah  pengawasan  terhadap  tata  ruang. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang  Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  dalam  pasal  73  disebutkan  bahwa  Menteri dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang izin  lingkungannya  diterbitkan  oleh  pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  6  tahun  2007 tentang Tata Ruang pada pasal 10 disebutkan bahwa pemerintah provinsi mempunyai kewenangan terhadap  pengaturan,  pembinaan,  dan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  penataan  ruang  wilayah provinsi,  dan  kabupaten/kota,  serta  terhadap pelaksanaan  penataan  ruang  kawasan  strategis provinsi dan kabupaten/kota
8. Jika  surat  teguran  atas  pelanggaran  tidak  juga ditindaklanjuti, maka akan dilaksanakan pemasangan  papan  peringatan  yang  merupakan kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk  melaksanakan  kegiatan  penyegelan  tersebut. Dan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab juga dalam hal tindak lanjut penertiban dimaksud.

## KESIMPULAN
Kesimpulan kajian ini adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pengendalian ruang terhadap kawasan  Situ  Cipondoh  dilakukan  dengan melakukan  pendataan  atau  inventarisasi  data awal  terhadap  kondisi  eksisting  sebagai  dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ruang di kawasan Situ Cipondoh.
2. Kolaborasi dan koordinasi antar lembaga/kementerian  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  menjadi  salah  satu  upaya sinkronisasi  secara  tepat  dalam  melakukan pengembalian  fungsi  ruang  di  kawasan  Situ Cipondoh.
3. Pelaksanaan  sosialisasi  dan  pemberitahuan kepada  masyarakat  merupakan  langkah  dalam melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat untuk  mengurangi  dampak  permasalahan  sosial
yang  disebabkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan pengendalian ruang di Situ Cipondoh.
4. Pemberian teguran dan sanksi dilakukan sebagai tindak  lanjut  apabila  ditemukan  pelanggaran dalam  fungsi  dan  peruntukan  ruang  yang  tidak sesuai  dengan  kebijakan  dan  regulasi  yang berlaku.
5. Perlindungan  dan  pengamanan  aset  dilakukan penertiban  atau  pengembalian  fungsi  sesuai dengan  peruntukan dari Situ Cipondoh

## SARAN
Saran dari kajian ini adalah sebagai berikut :
1. Dinas PUPR Provinsi Banten berfokus terhadap pengamanan  aset  dan  untuk  penetapan  garis sempadan  Situ  Cipondoh  dilaksanakan  oleh BBWS  C2,  Dirjen  SDA,  Kementerian  PUPR sesuai dengan kewenangannya.
2. Pelaksanaan  penertiban  dan  sosialisasi  dapat ditindaklanjuti  setelah  proses  administrasi pertanahan/  sertifikasi  dan  pengukuran  selesai ditindaklanjuti
yang
diawali
dengan penyampaian  surat  himbauan  dan  teguran, pembagian leaflet
berupa
informasi/ pemberitahuan  larangan  bagi  para  pengguna/ pemanfaat  dan  pemasangan  papan  peringatan/ penyegelan; dan 3. Pelaksanaan pekerjaan revitalisasi dapat ditindaklanjuti  setelah  pekerjaan  review  DED penataan Situ Cipondoh selesai dilakukan upaya tindak lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Andawayati, U. (2019). Pengelolaan DAS Terintegrasi . Malang: UB Press.
Dinas PUPR Provinsi Banten. (2021). Laporan Akhir –  Review  DED  Penataan  Situ  Cipondoh,
Bidang PJSA, Serang. Kodoatie,  R.J  dan  Effendi,  R.    (2010). Pengantar Hukum  Tata  Ruang. Yogyakarta  :Penerbit ANDI. Yunus,  W.  2014. Pengantar  Hukum  Tata  Ruang.
Jakarta:Prenademedia Group.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No  11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No  32  Tahun 2009  Tentang  Pengelolaan  dan  Perlindungan Lingkungan Hidup.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No  24  Tahun
2007 Tentang Pendaftaran Tanah.
Republik Indonesia, Peraturan Presiden No 60 Tahun 2020  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan Perkotaan  Jakarta  Bogor  Depok  Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah    No  21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Republik  Indonesia,  Peraturan  Daerah  Provinsi
Banten No 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Republik Indonesia,
Peraturan Daerah Kota
Tangerang No 6 Tahun 2019 Tentang Rencana
Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tangerang    Tahun 2019 – 2032.