Volume 7 Nomor 2. Desember 2017

## Tipologi Sektor Perikanan dan Disparitas Pendapatan di Kabupaten Cirebon
(Typology of Fisheries Sector and Income Disparities at Cirebon Regency)
1 * ) Achmad Rizal, 1) Iwang Gumilar, 1) Lupita Lestari
1) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, Jl. Bandung – Sumedang Km 21 Jatinangor, Sumedang,
Jawa Barat, Indonesia.
* ) Korespondensi : arizrzl@gmail.com
Diterima : 10 Oktober 2017 / Disetujui : 12 Desember 2017

## ABSTRAK
Pembangunan adalah tindakan-tindakan yang diarahkan untuk memperoleh kualitas hidup yang  lebih  baik.  Kebijakan  pembangunan  selama  ini  dimaksudkan  agar  terdapat pemerataan dalam menikmati pembangunan, namun disparitas antar wilayah masih sering dirasakan.  Disparitas  yang  terjadi  sebenarnya  diakibatkan  oleh  perbedaan  potensi Sumberdaya  Alam  (SDA)  dan  kondisi  demografi  yang  dalam  proses  pembangunannya berujung pada  tidak meratanya distribusi pendapatan per kapita. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  besar  disparitas  pendapatan  wilayah  pesisir  dan  non  pesisir  di Kabupaten  Cirebon  dan  menganalisis  posisi  sektor  perikanan  sebagai  basis  ekonomi  di Kabupaten  Cirebon  pada  tahun  2011-2015.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode survey,  teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  metode purposive  sampling .  Teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan langsung pada lembar data time series dari  tahun  2011-2015  dan  pengisian  kuisioner  oleh  masyarakat  pesisir  dan  non  pesisir, pihak  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pendapatan  di  wilayah  non  pesisir  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  wilayah  pesisir dengan  rata-rata  nilai  Indeks  Williamson  sebesar  0,20  untuk  wilayah  pesisir  dan  0,29 untuk  wilayah  non  pesisir,  sedangkan  melalui  analisis  basis  ekonomi  didapatkan  hasil bahwa  subsektor  perikanan  di  Kabupaten  Cirebon  adalah  sektor  basis  ekonomi  dengan beberapa komoditas unggulan hasil tangkapan seperti udang windu, kerang darah, gurita dan rajungan.
Kata kunci : disparitas, pendapatan, basis ekonomi, pesisir.

## ABSTRACT
Development  is  directedactions  to  obtain  a  better  quality  of  life.  Development  policy  is intended to provide equity in the part of development, but the disparities between regions are  still  occur.  The  actual  disparities  are  caused  by  potential  distinct  of  Natural Resources (SDA) and demographic conditions which in the development process lead to uneven distribution of income per capita. This study aims to analyze the major disparities of  coastal  and  non-coastal  income  in  Cirebon  Regency  and  analyze  the  position  of  the fishery sector as the economic base in Cirebon Regency in year 2011-2015. This research was conducted by survey method, the sampling technique by purposive sampling method. Data  collection  technique  by  recording  directly  on  time  series  data  sheets  from  2011- 2015 and filling questionnaires by coastal and non-coastal communities, the Department
of Marine and Fisheries, Planning Agency Regional Development, as well as the Central Bureau  of  Statistics  of  Cirebon  Regency.  The  results  showed  that  income  disparities  in non-coastal  areas  were  higher  than  coastal  areas  with  an  average  value  of  the Williamson Index of 0.20 for coastal areas and 0.29 for non-coastal areas, while through economic  base  analysis  showed  that  fishery  sub-sector  in  Kabupaten  Cirebon  is  the economic  base  sector  with  some  superior  commodities  such  as  tiger  shrimp,  shellfish, octopus and crab.
Keywords : disparities, income, economic base, coastal region.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  adalah tindakan-tindakan  yang diarahkan untuk  memperoleh kualitas  hidup  yang  lebih  baik.  Upaya  untuk  memperoleh  kualitas  dan kesejahteraan  hidup  merupakan  hak  seluruh  masyarakat.  Terlebih  di  negara- negara berkembang, pembangunan merupakan pilihan penting  guna meningkatan kesejahteraan  masyarakatnya.  Pembangunan  sebenarnya  dilaksanakan  untuk mengolah sumberdaya yang ada dan meningkatkan perekonomian, namun seiring dengan  meningkatnya  perekonomian  semakin  tinggi  pula  kesenjangan/disparitas antar daerah (Rérat, 2012). Kondisi geografis dan sumber daya yang berbeda-beda pada  masing-masing  wilayah  telah  menyebabkan  potensi  yang  berbeda  pula sehingga  terdapat  wilayah  yang  lebih  makmur  daripada  wilayah  lainnya (Williamson, 1965).
Disparitas  pembangunan  antar  wilayah  adalah  aspek  yang  umum  dalam kegiatan  ekonomi  suatu  daerah  yang  pada  dasarnya  disebabkan  oleh  adanya perbedaan  kandungan  sumberdaya  alam  dan  kondisi   demografi  yang  terdapat pada masing-masing wilayah. Pertumbuhan tidak selalu terjadi secara merata pada semua  wilayah.  Akibat  dari  perbedaan  ini,  kemampuan  suatu  daerah  dalam mendorong  proses  pembangunan  juga  menjadi  berbeda.  Karena  itu,  tidaklah mengherankan  bilamana  pada  setiap  daerah  biasanya  terdapat  wilayah  maju  dan wilayah  terbelakang.  Terjadi  ketimpangan  antar  wilayah  ini  membawa  implikasi terhadap tingkat  kesejahteraan masyarakat  antar  wilayah (Wlliamson, 1965). Hal inilah yang pada akhirnya mengakibatan adanya disparitas pendapatan masyarakat pada wilayah yang berbeda.
Potensi  perikanan  tangkap  Kabupaten  Cirebon,  berdasarkan  data  statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  Cirebon (2015) terdiri atas ikan pelagis besar  (5.627  ton/tahun),  ikan  pelagis  kecil  (11.425  ton/tahun),  ikan  demersal (4.261  ton/tahun),  kerang  (331  ton/tahun).  Potensi  tersebut  memungkinkan  jika subsektor  perikanan  tangkap  dapat  berperan  sebagai  basis  ekonomi  dalam peningkatan  pendapatan  daerah.  Dengan  demikian,  jika  subsektor  perikanan dikelola  secara  optimal  akan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap pembangunan  ekonomi  wilayah  terutama  wilayah  pesisir  sehingga  disparitas pendapatan wilayah pesisir dapat diminimalisasi.
Pembangunan wilayah yang selama ini cenderung bias darat mengakibatkan kurang  diperhatikannya  aspek  pembangunan  pesisir.  Padahal  perikanan  sebagai sebuah  sistem  memiliki  peran  penting  dalam  penyediaan  pangan,  kesempatan kerja,  perdagangan  dan  kesejahteraan  serta  rekreasi  bagi  masyarakat  pada umumnya  dan  khususnya  bagi  masyarakat  pesisir.  Pola  pembangunan  wilayah pesisir selama ini masih  disamakan  dengan pola  pembangunan wilayah terestrial
lainnya dengan kondisi yang dianalogikan dengan wilayah pertanian di pedesaan. Ada  beberapa  kesalahan  yang  terjadi  karena  wilayah  pesisir  sesungguhnya memiliki beberapa karakteristik yang khas.
Perbedaan yang mendasar secara ekologis sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakatnya.  Kerentanan  perubahan  secara  ekologis  berpengaruh  secara  nyata terhadap  usaha  perekonomian  yang  ada  di  wilayah  tersebut.  Hal  ini  disebabkan karena  ketergantungan  yang  tinggi  dan  aktivitas  ekonomi  masyarakat  pada sumberdaya.  Jika  sifat  kerentanan  wilayah  ini  tidak  diperhatikan  maka  akan muncul konflik antar kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir untuk pemenuhan  kebutuhan  hidup  dan  pembangunan  ekonomi  jangka  pendek  dengan kebutuhan generasi mendatang terhadap sumberdaya pesisir (Rizal, 2013a).
Kuznets (1995) dalam Rizal (2013b) menyatakan hipotesis adanya kurva U terbalik  yang  menggambarkan  ketika  awal  pembangunan  dimulai  akan  terjadi ketimpangan  distribusi  pendapatan,  tetapi  setelah  pembangunan  mencapai  suatu titik tertentu, ketimpangan distribusi pendapatan akan makin berkurang. Kurva ini menyatakan  bahwa  ketimpangan  cenderung  bertambah  lebar  pada  tahap-tahap awal  pertumbuhan  ekonomi  namun  kemudian  akan  makin  mengecil  pada  tahap- tahap  yang  lebih  lanjut,  kemudian  pada  suatu  saat  akan  terjadi  pelebaran ketimpangan lagi namun akhirnya menyusut kembali.
Pada  bidang  perikanan  tangkap  pada  tahap  awal  pertumbuhan  akan menaikkan  pendapatan  nelayan  yang  memiliki  modal  dan  teknologi  sedangkan pendapatan  nelayan  yang  mengalami  keterbatasan  modal  dan  teknologi  akan menurun.  Pendapatan  yang  lebih  tinggi  akan  tercermin  dalam  permintaan  yang lebih  besar  akan  barang  jadi  dan  input  perikanan  tangkap  seperti  alat  tangkap, maka pembelian dari kota-kota sekitar akan meningkat. Pembangunan tahap lanjut akan  memberikan  fasilitas  kepada  nelayan  kecil  agar  dapat  bersaing  dengan nelayan yang memiliki modal besar.
Era  baru  sektor  perikanan  (khususnya  perikanan  tangkap)  dalam  rangka pembangunan  ditujukan  pada  kelestarian  perikanan  dan  ekonomi  yang  harus mendukung  perkembangan  daerah  (DKP  Kabupaten  Cirebon  2015).  Dalam rangka  mencapai  pembangunan  dan  pengembangan  perikanan  tangkap,  maka pengarahan  kebijakan  pembangunan  wilayah  pesisir  secara  terpadu  amat diperlukan.  Pengarahan  kebijakan  tersebut  terdiri  dari  empat  aspek  utama,  yaitu: pertama , aspek teknis dan teknologi; kedua ,  aspek sosial, ekonomi dan budaya; ketiga , aspek sosial politik; dan keempat , aspek hukum dan kelembagaan. Empat aspek ini menjadi fokus penting, karena pendekatan pembangunan wilayah pesisir secara  terpadu  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  pendekatan  administrasi pembangunan.  Friedman (1987) mengungkapkan bahwa pendekatan administrasi pembangunan  pada  perencanaan  kebijakan  yang  terkait  sumberdaya  alam  urgen mengaitkannya  pada  aspek-aspek  pranata-pranata  sosial,  ekonomi,  politik,  dan hukum serta kelembagaan agar pembangunan dapat berhasil.
Berdasarkan  teori  basis ekonomi  mengungkapkan  bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut  (Rérat,  2012).  Oleh  karenanya,  perencanaan  kebijakan  bagi  kegiatan ekonomi  daerah  sebaiknya  dikelompokan  atas  kegiatan  basis  dan  kegiatan  non basis.  Hanya  kegiatan  basis  yang  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi wilayah (Rérat dan Lees, 2011).  Secara teori, kegiatan ekonomi disebut basis jika kegiatan  ekonomi  tidak  terikat  pada  kondisi  internal  perekonomian  wilayah  dan
Jurnal Perikanan dan Kelautan Volume 7 Nomor 2 : 155 – 166. Desember 2017
sekaligus sebagai pendorong tumbuhnya sektor perekonomian lain. Kegiatan basis memiliki  peran  sebagai  penggerak  utama  dalam  pertumbuhan  ekonomi  suatu wilayah.  Semakin  besar  ekspor  suatu  wilayah  ke  wilayah  lainnya  akan  semakin maju  pertumbuhan  wilayah  tersebut  begitu  juga  sebaliknya  (Rérat,  2012). Sebaliknya  kegiatan  ekonomi  disebut  Non  basis  jika  kegiatan  ekonomi  tersebut mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di  wilayahnya  sendiri  namun pertumbuhannya  tidak  menjadi  pendorong  tetapi  tergantung  pada  kondisi  umum perekonomian di wilayah tersebut.
Sektor  basis  daerah  bukan  merupakan  faktor  mutlak  yang  dapat menyelesaikan masalah disparitas pembangunan wilayah, determinan pertumbuhan  ekonomi  wilayah  dalam  mengurangi  ketimpangan  pembangunan dapat  dilakukan  melalui  investasi  pada natural  capital , physical  capital , human capital dan social capital (Iyer et al. , 2005). Hanya saja, salah satu upaya dalam mengurangi  ketimpangan  (disparitas)  pembangunan  wilayah    dapat  dilakukan melalui  investasi  pembangunan  di  sektor-sektor  basis.  Hal  ini  seperti  telah dikemukakan  oleh  Miranti et  al. (2013)  bahwa  pemetaan  sektor-sektor  ekonomi potensial  (basis)  di  tiap  wilayah  sangat  penting  untuk  mengatasi  masalah disparitas pembangunan wilayah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  Menganalisis  besar  disparitas  pendapatan wilayah pesisir dan non pesisir di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2015 dan (2) Menganalisis posisi subsektor perikanan sebagai basis ekonomi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2015.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Januari  sampai  April  2017.  Data  yang diperoleh untuk  penelitian ini adalah data sekunder  yang didapat  dari  Biro Pusat Statistik  Kabupaten  Cirebon,  Badan  Pengurus  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Cirebon,  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Cirebon,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Cirebon dan instansi-instansi terkait lainnya. Sedangkan data primer didapat dari hasil  pengisian  kuesioner.Teknik  pemilihan  responden  menggunakan purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan penelitian). Jumlah responden 100  orang  berdasarkan  pembagian  prosentase  kecamatan  pesisir  dan  kecamatan non  pesisir.  Responden  diberikan  kuesioner  tertutup  ( closed  quetionnaire ). Metode  dasar  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  survey  yang dilaksanakan di wilayah pesisir dan non pesisir Kabupaten Cirebon.
Alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat disparitas pendapatan adalah  Indeks  Williamson  (Williamson,1965)  dan Gini  Ratio (Ravallion  dan Chen, 2001) dengan rumus sebagai berikut :
1) Indeks Williamson
a. Vw
b. Vuw =
Keterangan : Vw = Weighted Variation
Vuw  = Unweighted Variation
yi = PDRB per kapita di kecamatan i
y = PDRB per kapita kabupaten
fi = Jumlah penduduk di kecamatan i n =Jumlah penduduk kabupaten
2) Gini Ratio
Keterangan :
GR = Gini Ratio / Rasio Gini fpi      = Frekuensi penduduk dalam kelas pendapatan ke-i
Fci      = Frekuensi kumulatif dari total pendapatan dalam kelas pendapatan ke-i Fci-1    = Frekuensi kumulatif dari total pendapatan dalam kelas pendapatan
ke (i-1)
Selain menganalisis seberapa besar disparitas pendapatan, penelitian ini juga menganalisis posisi sektor perikanan sudah termasuk sektor ekonomi basis dengan komoditas-komoditas  perikanan  tangkap  yang  menjadi  komoditas  unggulan dengan menggunakan LQ (Location Quotient) sebagai alat analisis, dengan rumus sebagai berikut (Mudrajad (2002) dalam Rizal, 2013b) :
LQ = atau
Keterangan :
LQ = Besarnya Location Quotient Si = Nilai tambah sektor di tingkat kecamatan i S = PDRB di kecamatan i Ni = Nilai tambah sektor di tingkat kabupaten N = PDRB di tingkat kabupaten
LQ = (Hood, 1998)
Keterangan :
LQ = Location Quotient
Qi = Produksi ikan jenis ke-I Provinsi Jawa Barat
Qt = Total produksi perikanan tangkap Provinsi Jawa Barat
qi = Produksi jenis ke-I Kabupaten Cirebon qt = Total produksi perikanan tangkap Kabupaten Cirebon
Klasifikasi Nilai LQ terdiri atas 2 Klasifikasi, yaitu jika nilai LQ > 1, berati sektor  /komoditas  adalah  kategori  basis  dan  jika  nilai  LQ  <  1,  sektor/komoditas adalah kategori non basis (Hood, 1998; Sodik dan Nuryadin, 2005; Rustiadi et al. , 2009; Miranti et al. , 2013).
Jurnal Perikanan dan Kelautan Volume 7 Nomor 2 : 155 – 166. Desember 2017

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Letak Geografis dan Luas Wilayah
Kabupaten  Cirebon  yang  memiliki  luas  daerah  sebesar  990,36  km 2 adalah bagian  dari  wilayah  Propinsi  Jawa  yang  terletak  di  bagian  timur  dan  merupakan batas,  sekaligus  sebagai  pintu  gerbang  Propinsi  Jawa  Barat.  Berdasarkan  letak geografisnya  wilayah  Kabupaten  Cirebon  berada  pada  posisi  108°40’  –  108°48’ Bujur Timur dan 6°30’ – 7°00’ Lintang Selatan yang dibatasi oleh :
- Sebelah  utara  berbatasan  dengan  wilayah  Kabupaten  Indramayu  dan  Laut Jawa
- Sebelah barat laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka
- Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan
- Sebelah  timur  berbatasan  dengan  wilayah  Kota  Cirebon  dan  Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah

## Kondisi Demografi
Kondisi  demografi  Kabupaten  Cirebon  dari  tahun  ketahun  diwarnai  oleh peningkatan  penduduk.Penduduk  didefinisikan  sebagai  sekelompok  orang  yang menempati suatu wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 adalah  2.112.670  Jiwa  dengan  pertumbuhan  penduduk  sebesar  0,66%  dari  tahun 2014  ketika  jumlah  penduduk  adalah  2.098.800  jiwa.  Jumlah  penduduk Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun sejak 2011-2015 selalu meningkat dengan laju  pertumbuhan  penduduk  sebesar  0,47%  pada  tahun  2011,  0,53%  pada  tahun 2012,  0,75%  pada  tahun  2013  dan  0,78%  pada  tahun  2014  dengan  pertumbuhan penduduk  tertinggi  pada  2015  sebesar  0,87%.  Kecamatan  yang  memiliki  jumlah rata-rata  penduduk  paling  besar  selama  2011-2015  adalah  Kecamatan  Sumber dengan  rata-rata  jumlah  penduduk  sebesar  82.286  jiwa,  sedangkan  kecamatan yang  memiliki  jumlah  rata-rata  penduduk  paling  kecil  adalah  Kecamatan Pasaleman sebesar 25.055 jiwa.
Jika  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Cirebon  dibagi  dua  yaitu  secara wilayah  non  pesisir  dan  pesisir  maka  akan  didapat  hasil  32  kecamatan  wilayah non pesisir dan 8 kecamatan wilayah pesisir. Jumlah penduduk rata-rata wilayah pesisir dari 8 kecamatan adalah 478.764 jiwa. Kecamatan di wilayah pesisir yang memiliki  jumlah  rata-rata  penduduk  paling  besar  adalah  Kecamatan  Gunungjati dengan  rata-rata  jumlah  penduduk  sebesar  78.519    jiwa,  sedangkan  kecamatan yang  memiliki  jumlah  rata-rata  penduduk  paling  kecil  adalah  Kecamatan Suranenggala sebesar 41.503 jiwa.

## Keadaan Ekonomi
Keadaan  ekonomi  Kabupaten  Cirebon  dari  tahun  ke  tahun  cenderung mengalami  peningkatan.  Suatu  wilayah  dapat  diketahui  seberapa  baik pertumbuhan ekonominya dengan melihat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan lapangan usaha. Laju pertumbuhan lapangan usaha identik  dengan  laju  pertumbuhan  sektoral  dan  subsektornya  dalam  data  statistik PDRB.  Kabupaten  Cirebon  dikatakan  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  yang baik bila kondisi perekonomiannya meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya perekonomian suatu wilayah dapat terjadi manakala wilayah tersebut menjalankan pembangunan,  efek  dari  pertumbuhan  wilayah  ini  tercermin  dengan  semakin tingginya nilai PDRB.
PDRB  merupakan  cerminan  dari  laju  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Oleh karenanya  PDRB  merupakan  salah  satu  indikator  yang  amat  penting,  dalam menilai  kinerja  suatu  perekonomian  dan  tingkat  kesejahteraan  penduduk.  Secara teori  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesempatan  kerja  memiliki  hubungan  yang positif,  yaitu  apabila  pertumbuhan  ekonomi  meningkat  maka  kesempatan  kerja yang tercipta juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi selalu  dipakai  sebagai  ukuran  terciptanya  lapangan  kerja  baru  untuk  mengurangi tingkat pengangguran (Samuelson dan Nordhous, 1992).
Nilai  PDRB  Kabupaten  Cirebon  dalam  kurun  waktu  2011-2015  terus meningkat hanya saja dengan laju pertumbuhan  yang semakin menurun. Kondisi fluktuasi berimplikasi pada kondisi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja daerah. Laju  pertumbuhan  paling  besar  terjadi  pada  pada  tahun  2011  sebesar  5,08%  dan setelah  itu  terus  menurun  hingga  tahun  2015  hanya  mengalami  sedikit peningkatan  dari  tahun  2012  dengan  laju  pertumbuhan  sebesar  4,81%  menjadi sebesar 4,83%.
Nilai  kontribusi  subsektor  perikanan  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  fluktuasi selama periode 2011-2015 seperti yang disajikan pada Tabel 1. Kondisi fluktuasi di subsektor perikanan berimplikasi pada kondisi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja  subsektor  perikanan  Kabupaten  Cirebon.  Nilai  fluktuatif  tersebut  sebesar 6,85%  pada  tahun  2011,  laju  6,76%  pada  tahun  2012,  laju  3,67%  pada  tahun 2013,  laju  2,12%  pada  tahun  2014  dan  laju  9,77%  pada  tahun  2015.  Laju peningkatan yang paling besar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 9,77%.
Tabel 1.   PDRB sub sektor perikanan periode 2011-2015 atas dasar harga konstan Tahun 2000. Tahun Perikanan (Juta Rupiah) Laju Pertumbuhan (%) 2011 365,778.39 6.85 2012 390,511.00 6.76 2013 404,861.76 3.67 2014 413,444.56 2.12 2015 453,821.05 9.77 Sumber : PDRB Kabupaten Cirebon 2015

## Disparitas Pendapatan Antar Wilayah
Besarnya  ketimpangan  PDRB  perkapita  antara  wilayah  pesisir  dan  non pesisir  memberikan  gambaran  tentang  perkembangan  pembangunan  ekonomi  di Kabupaten Cirebon. Tabel 2 berikut adalah hasil penghitungan indeks williamson untuk  mengetahui  seberapa  besar  ketimpangan  pendapatan  pada  wilayah  pesisir dan non pesisir.
Tabel  2  menunjukkan  angka  ketimpangan  rata-rata  PDRB  per  kapita  pada wilayah  pesisir  selama  periode  2011-2015  menggunakan  indikator  Vw  adalah 0,20  jika  menggunakan  indikator  Vuw  sebesar  0,0039.  Pada  wilayah  non  pesisir selama  periode  2011-2015  jika  digunakan  indikator  Vw  nilainya  sebesar  0,29, sementara  jika  menggunakan  indikator  Vuw  sebesar  0,0079.  Indeks  Vw digunakan  untuk  menganalisis  distribusi  pendapatan  per  kapita  yang  diukur melalui  jumlah  penduduk  kabupaten.  Nilai  Vw  yang  tinggi  memperlihatkan terjadinya  disparitas  atau  ketidakmerataan  pendapatan  secara  regional  atau
kabupaten.  Sementara  itu  nilai  Vuw  menunjukkan  disparitas  pendapatan masyarakat pada tingkat wilayah yang lebih rendah, dalam hal ini kecamatan.
Tujuan  pembangunan  ekonomi  daerah  (bersifat  multidimensional)  adalah menciptakan  pertumbuhan  dan  perubahan  struktur  ekonomi,  perubahan  sosial, mengurangi    atau  menghapuskan  kemiskinan,  mengurangi  ketimpangan (disparitas),  dan  pengangguran  (Todaro,  2006).  Salah  satu  masalah  dalam perekonomian daerah Kabupaten Cirebon yaitu adanya disparitas spasial.
Tabel  2.    Hasil  penghitungan  indeks  Williamson  pada  wilayah  pesisir  dan  non
pesisir di Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2015 Indeks  Wilayah 2011 2012 2013 2014 2015 Rerata Vw Pesisir 0,17 0,19 0,20 0,22 0,21 0,20 Non Pesisir 0,28 0,28 0,29 0,292 0,29 0,29 Vuw Pesisir 0,00 0,0039  0,0039  0,0042  0,0043  0,0039 Non Pesisir 0,0078 0,0078  0,0078  0,0079  0,0080  0,0079
Disparitas  adalah  salah  satu  hasil  pembangunan  daerah  yang  diukur  dari besaran pendapatan perkapita. Disparitas spasial terjadi karena adanya perbedaan SDA dalam mekanisme pembangunan  yang akhirnya menghasilkan ketimpangan pendapatan  perkapita  antara  wilayah  yang  satu  dengan  wilayah  lainnya. Penyebabnya  menurut  pandangan  Williamson  (1965)  pertumbuhan  tidak  selalu terjadi secara merata pada semua wilayah.
Hasil perhitungan angka indeks Williamson yang lebih besar menunjukkan bukti  ketidakmerataan  pendapatan  di  kecamatan-kecamatan  pesisir  yang  lebih besar  dibanding  yang  non  pesisir.  Di  kecamatan-kecamatan  pesisir  Kabupaten Cirebon sebagian besar penduduknya memiliki pendapatan yang berasal dari hasil usaha  penjualan  hasil  perikanan.  Hasil  ini  menunjukkan  usaha  perikanan  masih belum  dapat  mengangkat  masyarakat  pesisir  dari  ketidakmerataan  pendapatan. Hal ini secara ekonomi mencerminkan tingkat kesejahteraan yang rendah.

## Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan
Penghitungan Gini  Ratio di  Kabupaten  Cirebon  cenderung  meningkat  dari tahun  ke  tahun  selama  periode  2011-2015.  Pada  tahun  2012  nilai Gini  Ratio di Kabupaten  Cirebon  mengalami  penurunan  dibandingkan  nilai Gini  Ratio pada tahun 2011. Namun setelah tahun 2012 nilai Gini Ratio tidak pernah menunjukkan adanya  penurunan  kembali  tetapi  terus  menunjukkan  peningkatan,  seperti  yang disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil penghitungan gini ratio di Kabupaten Cirebon
Tahun Gini Ratio 2011 0,29 2012 0,27 2013 0,28 2014 0,29 2015 0,30

## Jurnal Perikanan dan Kelautan Volume 7 Nomor 2 : 155 – 166. Desember 2017
Tahun 2012 memiliki nilai Gini Ratio paling rendah di Kabupaten Cirebon yaitu sebesar 0,27 sedangkan nilai Gini Ratio paling tinggi di kabupaten Cirebon yaitu  pada  tahun  2015  sebesar  0,30.  Penghitungan Gini  Ratio di  Kabupaten Cirebon selama kurun waktu 2011-2015 ini sendiri menggunakan data persentase Kelas Pendapatan Penduduk tiap tahunnya.
Koefisien  Gini  ( Gini  Ratio )  adalah  parameter  yang  digunakan  untuk mengukur  ketimpangan  distribusi  pendapatan,  Koefisien  Gini  bernilai  antara  0 sampai dengan 1. Secara teori dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin  merata  jika  nilai  Koefisien  Gini  mendekati  nol  (0).  Sebaliknya,  suatu distribusi  pendapatan  dikatakan  makin  tidak  merata  jika  nilai  Koefisien  Gininya makin mendekati satu. (Ravallion dan Chen, 2001). Berdasarkan hasil perhitungan pada  Tabel  3,  kecenderungan  nilai  Koefisien  Gini  Kabupaten  Cirebon  menjauhi angka 0, menujukkan sinyal meningkatnya disparitas pendapatan.

## Analisis Basis Ekonomi
Berdasarkan  analisis  LQ  subsektor  di  wilayah  pesisir,  Kecamatan Gunungjati  dan  Kecamatan  Gebang  sebagai  kecamatan  dengan  nilai  LQ  paling tinggi sedangkan Kecamatan Losari merupakan kecamatan dengan nilai LQ paling rendah  yaitu  hanya  sebesar  1,33  pada  tahun  2015.  Gambar  1  berikut  adalah diagram  yang  menampilkan  nilai  LQ  subsektor  perikanan  pada  8  kecamatan pesisir.
Gambar  1.    Nilai  LQ  sub  sektor  perikanan  pada  kecamatan-kecamatan  pesisir  di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2015.
Pembangunan  perikanan  adalah  salah  satu  pembangunan  subsektoral  yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan  daerah,  penyerapan  tenaga  kerja  serta  pembangunan  nasional  secara menyeluruh  (PKSPL  2002  dalam  Rizal,  2013a).  Cukup  beralasan  jika  subsektor perikanan  di  Kabupaten  Cirebon  menjadi  salah  satu  prioritas  investasi
pembangunan  daerah  karena  subsektor  perikanan  di  wilayah  kecamatan- kecamatan  pesisir  Kabupaten  Cirebon  memiliki  nilai  LQ  lebih  besar  dari  satu (>1).  Dengan  demikian,  salah  satu  upaya  dalam  mengurangi  disparitas  di Kabupaten Cirebon,  perlu dilakukan melalui investasi pembangunan di subsektor perikanan (sebagai sektor basis). Pemetaan subsektor perikanan bagian dari sektor basis  di  Kabupaten  Cirebon  sangat  penting  untuk  mengatasi  masalah  disparitas pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Cirebon.

## Komoditas Unggulan Hasil Tangkapan
Penentuan komoditas unggulan dilakukan dengan melakukan penghitungan nilai  produksi  subsektor  perikanan  tangkap  dengan  menggunakan  indeks  LQ (Hood,  1998;  Sodik  dan  Nuryadin,  2005;  Rustiadi et  al. ,  2009;  Miranti et  al. , 2013).  Nilai  komoditas  perdagangan  subsektor  perikanan  tangkap,  berdasarkan data  statistik  DKP  Kabupaten  Cirebon  (2015)  dibagi  menurut  kelompok komoditas ikan pelagis, kelompok binatang berkulit keras dan kelompok binatang berkulit lunak.
Tabel  4.  Nilai  LQ  komoditas  unggulan  hasil  tangkapan  di  Kabupaten  Cirebon Tahun 2011-2015.
No Nama Spesies LQ Kelompok Komoditas 2011 2012  2013  2014  2015 1. Kakap Putih 0,02 0,08  0,02 1,3 1,43  Ikan Pelagis 2. Selar 0,02 0,32  0,17 0,38 0,29  Ikan Pelagis 3. Julung-julung  61,62  8,16  3,43 4,13 2,41  Ikan Pelagis 4. Udang Dogol  0,38 0,44  3,71 5,14 1,45  Binatang Berkulit Keras 5. Udang Krosok 0,18 1,53  3,34 4,33 4,47  Binatang Berkulit Keras 6. Udang Windu 4,02 1,32  2,6 33,78  4,65  Binatang Berkulit Keras 7. Kerang Darah 13,70  9,42  4,22 6,91 4,87  Binatang Berkulit Lunak 8. Gurita 4,27 5,09  4,22 6,89 4,66  Binatang Berkulit Lunak 9. Rajungan 0,64 2,44  3,17 6,02 3,68  Binatang Berkulit Keras
Berdasarkan hasil penghitungan LQ pada tabel 4 di atas, LQ tertinggi pada tahun 2011 adalah ikan julung-julung yaitu sebesar 61,62, kerang darah memiliki nilai tertinggi pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 sebesar 9,42, 4,22, 4,88 dan 15,94.  Pada  tahun  2011  dan  2014  udang  windu  memiliki  nilai  LQ  paling  tinggi yaitu sebesar 33,78 dan 19. Sedangkan pada tahun 2014 Gurita memiliki nilai LQ tertinggi yaitu sebesar 22,83.
Subsektor  perikanan  di  Kabupaten  Cirebon  termasuk  sektor  basis,  baik berdasarkan  aspek  produksi  ekonomi  sektoral  maupun  berdasarkan  produksi komoditas.  Berdasarkan perhitungan Nilai LQ subsektor perikanan di kecamatan- kecamatan pesisir Kabupaten Cirebon sebesar di  atas satu (>1) pada tahun 2015. Sementara,  nilai  LQ  berdasarkan  komoditas  pada  tahun  2011-2015,  selain  Ikan
selar,  sebagian  besar  komoditas  bernilai  LQ  lebih  dari  satu  (>1).  Hal  ini menunjukan  bahwa  komoditas  perikanan  tangkap  memiliki  kategori  sebagai komoditas basis (unggulan). Hal  ini juga bermakna besarnya peluang  Kabupaten Cirebon untuk mengekspor komoditas tersebut ke daerah lain sehingga berpotensi untuk  meningkatan  pendapatan  daerah,  sekaligus  mengurangi  disparitas  yang terjadi di Kabupaten Cirebon

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanankan pada disparitas pendapatan Wilayah Pesisir dan Non Pesisir Kabupaten Cirebon ini adalah :
1. Hasil  penghitungan  Indeks  Williamson  dan  Indeks Gini  Ratio selama  kurun waktu  2011-2015  menunjukkan  adanya  disparitas  pendapatan  baik  pada wilayah  pesisir  maupun  non  pesisir.  Disparitas  tersebut  mengalami peningkatan  namun  disparitas  pendapatan  wilayah  non  pesisir  lebih  besar daripada  disparitas  pendapatan  wilayah  pesisir.  Hal  ini  terjadi  baik  pada disparitas  secara  regional  maupun  pada  tingkat  wilayah  yang  lebih  rendah (kecamatan).
2. Subsektor perikanan di Kabupaten Cirebon merupakan basis ekonomi karena memiliki  nilai  LQ  lebih  dari  1  (>1),  baik  aspek  sektoral  maupun  aspek komoditas.  Komoditas  unggulan  yang  memiliki  nilai  LQ  yang  tinggi  dari tahun ke tahun adalah kerang darah, udang windu dan ikan julung-julung.

## Saran
Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsektor perikanan merupakan sektor basis. Oleh karenanya untuk mengurangi disparitas di wilayah pesisir, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu meningkat nilai investasi pada subsektor perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA
[DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan.2015. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten  Cirebon.  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  Dinas Kelautan dan Perikanan.
Friedmann J. 1987. Planning in the Public Domain: From Knowledge to  Action . Princeton University Press. Princeton.
Hood  R.  1998. Economic  Analysis:  A  Location  Quotient .  Primer.  Principal  Sun Region Associates, Inc.
Iyer S., Kitson M., Toh B. 2005. Social Capital, Economic Growth and Regional Development. Regional Studies. 39(8): 1015-1040.
Miranti  R,  Yogi  V,  Erick  H,  Rebecca  C,  Alan  D.  2013.  Trends  in  Poverty  and Inequality  in  Decentralising  Indonesia, OECD  Social,  Employment  and Migration (No. 148). OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k43bvt2dwjk-en.
Ravallion M dan Chen S. 2001. Measuring Pro-Poor Growth (No. 2666). World Bank, Development Research Group, Poverty.
Rérat  P.  2012.  The  New  Demographic  Growth  of  Cities:  The  Case  of
Reurbanisation in Switzerland. Urban Studies. 49(5): 1107-1125.
Rérat P dan Lees L. 2011. Spatial Capital, Gentrification and Mobility: Evidence from  Swiss  Core  Cities. Transactions  of  the  Institute  of  British Geographers. 36(1): 126-142.
Rizal A. 2013a. Kinerja Sektor Perikanan Provinsi Banten. Jurnal Akuatika. 4(1):
21-34.
Rizal  A.  2013b.  Disparitas  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  (Studi  Kasus Kabupaten Tasikmalaya). Jurnal Akuatika. 4(2): 115-130.
Rustiadi  E,  Saefulhakim  S,  dan  Panuju  DR.  2009. Perencanaan  dan Pengembangan  Wilayah .  Crestpent  Press  dan  Yayasan  Obor  Indonesia. Jakarta.
Samuelson  PA  dan  Nordhous  WD.  1992. Makro  Ekonomi .  Penerbit  Erlangga.
Jakarta.
Sodik  J.  dan  Nuryadin  D.  2005.  Investasi  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Regional (Studi Kasus Pada 26 Provinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi). Jurnal Ekonomi Pembangunan 10 (2): 157-170.
Todaro M. 2006. Pembangunan Ekonomi . Penerbit Erlangga. Jakarta.
Williamson  JG.  1965. Regional  Inequality  and  The  Process  National Development: Descriptions of The Patterns . Chicago University. USA.