## HUKUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: KASUS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## Bambang Wahyu
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

## Abstract
This paper is aimed to provide the important way to relate economics growth under the law. The problem of economics growth which has no significant result to many countries economics development is lied on decoupling between macroeconomics and microeconomics. Government took widely way to market to decide economic growth roll so created a negative effect to gross domestic product, unemployment and poverty numbers. In Islam, government has a function as regulatory law in order to enforce and control market mechanism to attain effectively economic growth
Keywords: Pertumbuhan ekonomi, paradox of growth , sektor makro dan mikroekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, hukum permintaan-penawaran, akumulasi kapital, penanaman modal asing (PMA) investasi luar negeri, Gross Domestic Product (GDP), Production Possibilities Frontier (PPF), mixed economy , regulatory law , law enforcement , good corporate governance

## I. Pendahuluan
Di  banyak  negara  berkembang,  pertumbuhan  ekonomi  masih  menyisakan  berbagai permasalahan.  Salah  satunya  terlihat  dari  tidak  harmonisnya  hubungan  sektor  makro  dan mikro  ekonomi.  Para  ekonom  menyebutnya paradox  of  growth yaitu  stabilitas  pada  sektor keuangan  (makroekonomi)  tidak  memberi  stimulus  positif  pada  peningkatan  produktivitas masyarakat di sektor riil (mikroekonomi) sehingga muncul masalah divergensi ekonomi dan sosial  seperti  kemiskinan  dan  pengangguran.  Sederhananya,  pergerakan  pasar  uang  dan pasar modal tidak menetes ke bawah.
Sektor  makroekonomi  berkaitan  dengan  stabilitas  keuangan  seperti  nilai  tukar, tingkat  inflasi,  fungsi  intermediasi  perbankan,  kebijakan  fiskal,  dan  lain  sebagainya. Biasanya  ekonom  mengaitkannya  dengan  model  makro  yang  memiliki  sisi  permintaan ( demand ) dan  penawaran  ( supply ).  Pada  sisi  permintaan,  muncul  kinerja  positif dari pasar modal ( capital market ), pasar uang ( money market ), dan pasar komoditas ( comodity market ) sedangkan  sisi  penawaran  ditunjukkan  dengan  membaiknya  pasar  tenaga  kerja  ( labor market ). Stabilitas pada sektor makroekonomi menentukan kinerja ekonomi nasional dalam jumlah  total input dan output .  Oleh  sebab  itu,  analisa  makroekonomi  biasanya fokus pada upaya  meningkatkan  agregat Gross  Domestic  Product (GDP),  menstabilkan  tingkat  harga barang-jasa  rata-rata  ( average  price  level ),  penanggulangan  angka  pengangguran,  atau menjaga stabilitas suku bunga 1 .  Adapun sektor mikroekonomi berkenaan dengan perilaku pelaku ekonomi yaitu perusahaan ( firm ), rumah tangga ( household ), dan individu baik dalam perilaku produksi, konsumsi, atau distribusi.
Dalam kondisi yang ideal, kinerja positif sisi permintaan dan penawaran pada sektor makroekonomi  mempengaruhi  kondisi  produktivitas  perusahaan,  konsumsi  rumah  tangga untuk  menjaga  daya  beli  masyarakat,  atau  kemudahan  akses  individu  dalam mendiversifikasi  proyeksi  profitnya.  Misalnya  membaiknya  kinerja  pasar  modal  memberi
1 “Introduction to Macroeconomics” dalam http//: www.prenhall.com. unduhan tanggal 4-11-2008
Wahyu -- HUKUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: KASUS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011 pp. 73-80 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
pengaruh  positif  bagi  perusahaan  untuk  meningkatkan  produktivitas  karena  ketersediaan modal. Multiplier  effect selanjutnya  adalah  kebutuhan  perusahaan  terhadap  tenaga  kerja serta kemudahan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Indikator berfungsinya fundamen  makroekonomi  ditunjukkan  dengan  kemampuannya  menstimulus  kapasitas produksi nasional sehingga terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat melalui angka GDP, laju produktivitas, dan intermediasi perbankan. Sebaliknya jika terjadi situasi krisis di mana harga  saham  turun  drastis  maka  akan  mengurangi  akses  pengusaha  terhadap  kredit  dan pasar  modal.  Volatilitas  pasar  uang  menyebabkan  pengusaha  kesulitan  mencari  kredit pinjaman  dan  kesulitan  likuiditas  perbankan  akan  mempengaruhi  pengucuran  kredit terhadap pengusaha 2 . De facto , kondisi seperti ini yang dialami Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya  yaitu decoupling sektor  makro  dan  mikroekonomi.  Terlihat  dari  tidak  berjalan harmonis  tingkat  GDP  ( Gross  Domestic  Product ) 3 kedua  sektor.  Semenjak  tahun  2000,  di Indonesia GDP  sektor  riil  hanya berjumlah  Rp. 1.290  triliun.  Sangat  timpang  dibandingkan GDP  sektor  finansial  sejumlah  Rp.  10.913  triliun.  Dalam  perkembangan  tahun-tahun selanjutnya  semakin  timpang.  Berdasarkan  kasus  tahun  2008,  kesenjangan  angka  GDP ditunjukkan  dengan  sektor  riil  sebesar  Rp.  3.338  triliun  dan  sektor  finansial  sebesar  Rp. 27.764  triliun 4 .  Walhasil,  ketidakharmonisan  dua  sektor  ini  mengakibatkan  lambannya pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Pada  tahun  itu  sekitar  30  persen  aktivitas  ekonomi sektor riil tidak mampu berjalan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam.  Disparitas  kedua  sektor  ini  juga  mengakibatkan  tidak  meratanya  distribusi pendapatan, lemahnya pasar kerja informal, serta rendahnya kualitas pembangunan SDM. Berdasarkan prediksi APBN, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan mampu menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja tapi berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik bulan Juli  2008  disebutkan  target  pertumbuhan  ekonomi  dalam  APBN-Perubahan  sebesar  6,36 persen dan hanya mampu menyerap 200 ribu angkatan kerja.
Persoalan  lain  yang  ditenggarai  menjadi  penyebab  lambannya  pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah akumulasi kapital sebagai modal pembangunan. Ketika tabungan masyarakat  ( saving )  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  modal  maka  solusi  yang  mesti dilakukan  adalah  menarik  dana  dari  investasi  luar  negeri  ( foreign  investment ).  Kebijakan ekonomi  pemerintah  akan  diarahkan  untuk  mengundang  investasi  asing  dalam  rangka menumbuhkembangkan  sektor  produksi  nasional.  Ketergantungan  Indonesia  terhadap investasi luar  negeri sangat tinggi. Tahun 2008, iklim investasi memperlihatkan tingkat FDI ( foreign  direct  investment )  sangat  dominan.  Indonesia  masuk  dalam  peringkat  21  dari  25 negara  tujuan  investasi.  Berdasarkan  penetapan  BKPM  (Badan  Koordinasi  Penanaman Modal),  target  yang  semula  ditetapkan  sebesar  US$  9,92  miliar  meningkat  menjadi  US$ 16,08  miliar.  Realisasi  penanaman  modal  asing  ini  pun  meningkat  dari  US$  10,13  miliar menjadi  US$  14,2  miliar  atau  meningkat  40,4  persen.  Persoalan  krusial  yang  timbul  dari kondisi  ini  adalah  tingkat  investasi  di  Indonesia  sebatas  investasi  jangka  pendek  ( hot money )  yang  tidak  banyak  memberi  pengaruh  signifikan  bagi  pertumbuhan  ekonomi. Investasi  berdasarkan hot  money akan  mudah  menguap  karena  diterapkan  pada  proyek pembangunan  yang  memberi  keuntungan  jangka  pendek  dan  aksidental  sehingga  tidak banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, sifat investasi ini biasanya padat modal dan tidak padat karya sehingga jika tingkat keamanan investasi rendah akan mudah dilarikan ke luar negeri.
Untuk  menjaga  kesinambungan  dan  stabilitas  sektor  makro-mikro  ekonomi  serta mengendalikan penanaman modal asing di Indonesia maka payung hukum kebijakan fiskal dan  moneter  serta  sektor  investasi  perlu  dipertegas.  Misalnya  undang-undang  investasi sebagaimana  tertuang  dalam  UU  Nomor  25  tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal. Undang-undang ini mengatur mekanisme investasi di Indonesia terutama menata imbal bagi
2 Imam Sugema “Dampak Krisis Terhadap Sektor Riil” dalam Harian Republika edisi 20 Oktober 2008
3 Gross  Domestic  Product atau  Produk  Domestik  Bruto  adalah  pendapatan  seluruh  masyarakat  dalam  satu negara baik warga negara sendiri atau warga negara asing yang berdomisili di negara itu.
4 Harian Republika edisi 14 Maret 2008
hasil  walaupun  terlihat  menyediakan red  carpet bagi  investor  asing.  Di  samping  itu, pemerintah  juga  perlu  menyediakan  peraturan  setingkat  undang-undang  untuk  investasi Timur  Tengah  yang  membutuhkan  payung  hukum  instrumen  syariah.  Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN) memberi peluang bagi peningkatan rasio investasi negara Timur Tengah yang memberi pengaruh positif bagi iklim  investasi  di  Indonesia.  Atas  dasar  itu,  dalam  makalah  ini  akan  dibahas  bagaimana kaitan  antara  produk  hukum  yang  disusun  pemerintah  untuk  menstimulus  pertumbuhan ekonomi.  Asumsi  dasar  yang  muncul  adalah  aktivitas  ekonomi  dan  instrumen  hukum merupakan  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Payung  hukum  memberi koridor  kesinambungan  aktivitas  ekonomi  agar  berjalan  sesuai  target  awalnya  yaitu mensejahterakan masyarakat.

## II. Pertumbuhan Ekonomi
Ekonom  Simon  Kuznets  menyebutkan  pertumbuhan  ekonomi  merupakan serangkaian  peningkatan  kemampuan  negara  dalam  waktu  jangka  panjang  untuk menyediakan barang kebutuhan ekonomi masyarakatnya 5 . Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi  berkenaan  dengan  upaya  meningkatkan  produksi  barang-jasa  pada  periode tertentu, biasanya diproyeksi selama satu tahun 6 . Indikatornya adalah meningkatnya output potensial GDP berupa: (a) peningkatan penawaran terhadap tenaga kerja ( increasing in the supply of labor ), (b) peningkatan persediaan modal ( increasing in the capital stock ), dan (c) peningkatan produktivitas tenaga kerja dan modal ( increasing in productivity both labor and capital ).
Peningkatan  penawaran  angkatan  kerja  jelas  mempengaruhi output produksi, kebutuhan modal, dan daya beli masyarakat. Tenaga kerja pada satu sisi menjadi produsen tapi  pada  sisi  lain  akan  menjadi  konsumen.  Ekonom Laissez-faire ,  Jean  Baptiste-Say 7 menyebutkan jika seseorang bebas melakukan produksi dan menawarkan hasil produksinya maka  roda  ekonomi  akan  bergerak  karena  pendapatannya  meningkat.  Orang  itu  akan beralih  menjadi  konsumen  atas  barang-jasa  yang  lain.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  penyebab  konsumsi  adalah  produksi  karena  jika output produsen  meningkat  akan mempengaruhi  tingkat  pengeluaran  konsumtifnya.  Selain  itu,  ketersediaan  modal  (finansial dan  SDM)  akan  mempengaruhi  produktivitas.  Peningkatan  kapasitas  manusia  sebagai human  capital bermakna  jaminan  kesehatan,  keahlian,  serta  pengetahuan  yang  akan mempengaruhi kinerja produksinya. Modal finansial berfungsi mentransfer teknologi inovatif, pengetahuan, tingkat upah, serta efisiensi produksi. Ketersediaan pembangkit listrik, bandar udara, pelabuhan, dan jalan memberi kemudahan produksi dan distribusi barang-jasa.
Dalam  konteks  ini,  ekonomi  suatu  negara  dikatakan  tumbuh  jika  PPF  ( Production Possibilities  Frontier )  menunjukkan  peningkatan  grafik  kombinasi  produksi  barang-jasa melalui  pemanfaatan  sumber  daya  ( resources )  secara  optimal  dan  efisien 8 .  Masyarakat memanfaatkan  lebih  banyak  sumber  daya  untuk  meningkatkan  standar  hidup  atau menemukan cara lebih efisien untuk mendayagunakan sumber daya itu. Ketika masyarakat mempunyai  kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  akan  berimbas  pada  meningkatnya standar  hidup  serta  akan  meningkatkan output nasional.  Dalam  situasi  ini,  in-efisiensi pertumbuhan berarti banyak sumber daya yang belum dan tidak dapat dimanfatkan secara maksimal. Dalam istilah teknis ekonomi, peningkatan produksi satu unit barang hanya dapat dilakukan  melalui  pengurangan  produksi  barang  lain.  Atau  meningkatnya  angka pengangguran ( jobless ) sehingga banyak barang modal yang tak terpakai.
5 Michael  P.  Todaro. Ekonomi  Untuk  Negara-Negara  Berkembang  Jilid  1 (terj.  Agustinus  Surbekti)  Jakarta: Bumi Aksara. 1992: 163
6 “Economic-Growth” dalam http//: www.prenhall.com . Unduhan 16-10-2008
7 Jean Baptiste-Say. A Treatise on Political Economy . trans. CR Prinsep. New York: Augustus M Kelly. 1971: 135
8 “The Production Process: The Behavior of Profit Maximizing Firms” dalam http//: www.prenhall.com . Unduhan 4-11-2008
Wahyu -- HUKUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: KASUS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011 pp. 73-80 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Indikator nyata  pertumbuhan  ekonomi  adalah  meningkatnya pendapatan  per  kapita masyarakat  melalui  akumulasi  kapital  dalam  berbagai  jenis  investasi  baru,  pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja potensial, dan alih teknologi. Akumulasi kapital ini biasanya dilakukan  melalui  diversifikasi  sumber  daya  ekonomi  dan  pendayagunaan  FDI  ( Foreign Direct  Investment )  sebagai  dana  investasi  luar  negeri.  Diversifikasi  dilakukan  dengan memperbesar  produktivitas  dan  pendapatan  melalui  kebijakan  kredit  mikro,  pajak,  atau kemudahan akses pengusaha. Adapun FDI bisa diarahkan untuk membangun infrastruktur (jalan, pembangkit listrik, pelabuhan, dll) dan mengelola sumber daya potensial masyarakat dengan  tujuan  meningkatkan  volume  penerimaan  negara.  Dalam  konseptualisasi  ekonomi modern,  angka  populasi  tinggi  tidak  lagi  menjadi  beban  pembangunan.  Bahkan  menjadi pasar  domestik  potensial  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  konsumsi  masyarakat. Dengan  menjaga  daya  beli  masyarakat  pada  level  normal  dan  harga  kompetitif  maka pertumbuhan  pasar  domestik  yang  bergantung  dari  jumlah  penduduk  sebagai  konsumen aktif akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang dinamis.
Memperkuat  pasar  domestik  ternyata  mampu  menahan  Indonesia  dari  krisis keuangan  global.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  ditopang  sektor  konsumsi  masyarakat  dan belanja  pemerintah  dapat  menjaga  laju  industri  yang  berorientasi  pasar  domestik.  Pasar internasional  yang  menjadi  basis  ekspor  hanya  menyumbang  20  persen  tahun  2008 terhadap GDP sehingga tidak signifikan bagi kinerja perekonomian Indonesia. Berdasarkan kondisi  itu,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  seharusnya  melakukan:  (a)  memperkuat  dan menjaga  kinerja  pasar  domestik  dari  “serangan”  produk  luar  negeri  dengan  menerapkan sistem kuota (pembatasan jumlah barang impor yang masuk). Jumlah penduduk Indonesia yang  besar  merupakan  pangsa  pasar  potensial  untuk  menjual  berbagai  produk.  China, Jepang,  AS,  dan  negara-negara  Eropa  sangat  memahami  situasi  itu  dan  berupaya memasarkan  produknya  di  Indonesia  dengan  segala  cara,  (b)  meningkatkan  daya  saing produk lokal supaya kompetitif di pasar domestik dan internasional, dan (c) mempermudah akses  kredit  bagi  pengusaha  UMKM  untuk  menggerakkan  produksi  barang  kebutuhan dalam negeri ( inward looking ).
Karena menerapkan mixed economy , Indonesia menekankan intervensi pemerintah dalam  kegiatan  ekonomi.  Hal  ini  terbukti  ampuh  dalam  menata  fundamen  pertumbuhan ekonomi.  Kebijakan  moneter  yang  dijalankan  BI  dan  kebijakan  fiskal  yang  dijalankan Departemen  Keuangan  saling  melengkapi  untuk  menstabilkan  pertumbuhan  ekonomi. Berdasarkan  data  ekonomi  2008,  defisit  APBN  turun  0,1  persen  (Rp.  4  triliun)  dari  GDP. Lebih  kecil  dari  patokan  awal  sebesar  2,1  persen.  Kondisi  ini  disebabkan  meningkatnya anggaran  penerimaan  negara  menjadi  Rp.  981  triliun,  walaupun  anggaran  belanja  negara juga  meningkat  menjadi  Rp.  985  triliun 9 .  Dengan  demikian,  pemerintah  mampu  memberi stimulus ekonomi pada semester 1-2009 sebesar Rp. 50 triliun. Dalam situasi ini, salah satu kebijakan  mendesak  yang  harus  dilakukan  adalah  mengharmoniskan  sektor  moneter  dan fiskal beserta instrumen pendukungnya, dan sektor finansial-sektor riil.
Berdasarkan  model  PPF  ( Production  Possibilities  Frontier )  dan  model  permintaan- penawaran  agregat  ( Agregat  Demand-Agregat  Supply )  dapat  menjelaskan  bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi.
Gambar: Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Model Makroekonomi
9 Harian Republika edisi 5 Januari 2009
Wahyu -- HUKUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: KASUS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011 pp. 73-80 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Consumer goods A C B Output A C B or AS AD 1 AD 2 (a) (b)
Pada gambar  (a), pertumbuhan  jangka pendek  terjadi dalam  kondisi  ekonomi  yang sedang  tumbuh.  PPF  menunjukkan  perdagangan  terhenti  dalam  periode  antara  investasi dan konsumsi. Pada masa resesi, ekonomi berada pada titik A. kebijakan pemerintah dapat memindahkan  proyeksi  ekonominya  dari  titik  A  ke  titik  B  atau  C  dengan  memanfaatkan kebijakan fiskal dan  moneter dengan  cara  menggeser  kurva  permintaan  agregat  ke  kanan dalam  periode output rendah.  Pada  gambar  (b),  tidak  ada  perbedaan  apakah  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  fiskal  maupun  moneter  untuk  menggeser  kurva  AD,  hanya kebijakan  pemerintah  (instrumen  fiskal  atau  moneter)  menentukan  apakah  pertumbuhan ekonomi  akan  akan  berakhir  pada  titik  B  atau  C.  Penggunaan  kebijakan  moneter menggerakkan  pertumbuhan  pada  titik  C  dan  pemanfaatan  kebijakan  fiskal  mengarahkan pertumbuhan  pada  titik  B.  Kedua  kebijakan  ini  akan  mampu  meningkatkan output dengan jumlah yang sama dalam jangka pendek walaupun implikasinya akan berbeda dalam jangka panjang.  Sebenarnya  gambar  di  atas  menunjukkan  pentingnya  tabungan  masyarakat ( saving ) dan peran lembaga perbankan untuk mendinamiskan sektor produksi masyarakat. Fungsi  intermediasi  keuangan  perbankan  sangat  signifikan  dalam  membiayai  sektor produktif untuk menumbuhkembangkan iklim investasi dan full-employment .

## III. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Hukum
Analisa  ekonomi  memerlukan  kajian  multidisipliner  agar  sebuah  kebijakan  menjadi implementatif. Upaya meningkatkan penerimaan negara melalui strategi fiskal sulit tercapai manakala  pihak  terkait  tidak  melakukan  reformasi  internal.  Dan  untuk  melakukan pembenahan dibutuhkan payung hukum. Pengaruh produk hukum menyediakan koridor dan stimulus  yang  signifikan bagi  pertumbuhan ekonomi.  Dalam  bidang  investasi,  investor  luar negeri  akan  melakukan  studi  kelayakan  terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan opportunity investasi, investment  cost ,  stabilitas  sosial-politik,  administrasi  investasi,  dan  lain sebagainya.  Jika  situasi  investasi  kondusif  melalui  tata  kelola  pemerintah  yang baik  ( good corporate governance ) maka investor akan berminat menanamkan modalnya. Dengan  paradigma mixed  economy ,  keterlibatan  negara  sebagai regulatory  law berusaha  mengharmoniskan  hukum  pasar  dan  regulasi  pemerintah.  Regulasi  pemerintah sebagai  produk  hukum  berusaha  menyusun  koridor  kegiatan  ekonomi  (kontrak, tort ,  hak kepemilikan,  dll) 10 .  Sebuah  kebijakan  ekonomi,  dengan  demikian,  tidak  hanya  ditentukan oleh  mekanisme  pasar  tapi  juga  dilandasi  regulasi  hukum.  Misalnya  kenyamanan  investor menanamkan  modalnya  di  Indonesia  disebabkan  adanya  regulasi  terhadap  perlindungan hak  milik,  hukum  kontrak,  dan  prosedur  administratif  lainnya.  Produk  hukum  berupaya memberikan  landasan  ideal  bagi  aktivitas  ekonomi  yaitu  meningkatkan  kualitas  dan kapabilitas  pertumbuhan  ekonomi,  yang  ujung-ujungnya  akan  sampai  pada  peningkatan kualitas hidup manusia 11 .
10 Sebagaimana dikatakan Frank B. Cross “ the creation of law can supplement and enhance the abilities…to order the private investments ” dalam Law and Economic Growth . New York: Penguin Books, 1997: 46
11 Amartya Sen. Beyond The Crisis: Development Strategies in Asia . Singapore: Institut of Southeast Asian Studies. 1999: 55
Wahyu -- HUKUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: KASUS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011 pp. 73-80 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Untuk  kasus  Indonesia,  terlihat  kebingungan  para  investor  tentang  wewenang pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  hal  siapa  yang  memiliki  “otoritas  lebih” untuk melangsungkan mekanisme investasi. Misalnya, investor bidang pertambangan yang notabene beroperasi  di  daerah  mencari  perlindungan  operasional  kepada  pemerintah daerah tapi juga mengajukan hak jaminan dalam transfer profit dan modal pokoknya kepada repatriasi. Kondisi ini melahirkan dilema investasi antara kepentingan ekonomi daerah dan nasional. Atas dasar itu, lahirnya UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal akan memberikan landasan hukum bagi iklim investasi di Indonesia, plus PP Nomor 9 tahun 1993 tentang  jangka  waktu  izin  PMA dan  PP  Nomor 20  tahun  1994  tentang kepemilikan  saham dalam  negeri  perusahaan  yang  didirikan  dalam  rangka  PMA.  Berdasarkan  regulasi  itu, sistem  birokrasi  investasi  dipangkas  sesederhana  mungkin  untuk  mempermudah kelangsungan  penanaman  modal  (PMA  atau  PMDN)  di  mana  daerah  tujuan  investasi mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola investasi demi kepentingan nasional, daerah, dan masyarakat. Spirit otonomi yang terkandung dalam regulasi ini adalah steiap daerah memiliki otoritas untuk mengatasi persoalan ekonomi dan sosialnya terutama dalam  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  penciptaan  lapangan  kerja.  Hal  yang  patut diwaspadai  dalam  implementasi  undang-undang  ini  adalah de  facto tidak  semua  investor menanamkan modalnya secara langsung, ada sebagian dalam bentuk portofolio. Ranah ini cenderung belum tersentuh hukum sehingga upaya kontinyu untuk membuat regulasi hukum tetap dibutuhkan.
Begitu  juga  dengan  kepastian  hukum  bagi  kegiatan  ekonomi  masyarakat  kecil sebagaimana terkandung dalam UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  Keinginan  untuk  melindungi  produktivitas  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhan pasar domestik terkandung nyata dalam undang-undang ini di mana pengusaha kecil  dan  masyarakat  dipermudah  akses  memperoleh  kredit.  Mau  tidak  mau  pemerintah dihadapkan  pada  model  pertumbuhan  ekonomi  berbasis  sektor  riil  yang  langsung berhubungan  dengan  masyarakat  dan  tahan  krisis.  Keengganan  perbankan  meningkatkan volume  pembiayaan  usaha  mikro  melalui  intermediasi  keuangan  dikaji  ulang.  Pengalaman Grameen Bank di Bangladesh yang dilakukan  Muhammad  Yunus  menjadi  referensi utama karena  tingkat  kredit  macet  ( Non  Performing  Loan )  pengusaha  kecil  ternyata  rendah sehingga kinerja perbankan dalam fungsi intermediasi keuangan dan fungsi sosialnya dapat berjalan baik. Sebelumnya perbankan cenderung mengutamakan nasabah korporasi dalam peminjaman jumlah besar sehingga pinjaman kecil dan individual a la UMKM tidak disukai. Dengan adanya UU Nomor 20 tahun 2008 ini, pemerintah menjamin kelangsungan UMKM dan  perbankan  menjalankan  fungsi  intermediasinya  untuk  menstimulus  pengembangan sektor riil.
Satu  lagi  yang  tak  kalah  menariknya  adalah  lahirnya  UU  Nomor  19  tahun  2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berupaya menciptakan instrumen bagi investor  negara  Timur  Tengah.  Kelebihan  likuiditas  yang  dialami  negara-negara  penghasil minyak  ini  mengakibatkan  upaya  mencari  saluran  investasi  ke  negara  Asia  Tenggara lumayan  tinggi,  termasuk  Indonesia.  Undang-undang  ini  memberi  payung  hukum  untuk berinvestasi  di  Indonesia.  Walaupun  demikian,  dalam  undang-undang  ini  terkandung kepentingan jangka pendek pemerintah untuk menargetkan sukuk (obligasi syariah) sebagai instrumen  mengatasi  defisit  APBN.  Padahal  dana  investasi  sukuk  dapat  diarahkan  untuk membangun infrastruktur bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

## IV. Perspektif Ekonomi Islam
Dalam  Islam,  hukum  disusun  untuk  menjaga,  memelihara,  dan  meningkatkan martabat hidup manusia secara individu dan kolektif. Hukum Islam yang termaktub dalam al- Qur’an dan as-Sunnah berlaku universal di mana umat Islam berusaha mengimplementasikannya  dalam  kehidupan  secara  utuh.  Dalam  ranah  ekonomi, implementasi  hukum  Islam  (syariah)  sesungguhnya  menegaskan  posisi  manusia  sebagai mahluk yang agung, bermartabat, dan mencintai sesama. Hal ini terlihat dari upaya praktik
ekonomi  yang  berusaha  menyeimbangkan  kehidupan  dunia-akhirat,  individu-sosial,  serta lahir  dan  batin.  Pengendalian  sifat-sifat  destruktif  manusia  dalam  ekonomi  akan menghasilkan spektrum kebahagiaan baik di dunia atau di akhirat. Atas dasar itu, eksistensi hukum  menjadi necessary  condition dalam  interaksi  sosial  yang  akan  mengarahkan tindakan manusia pada situasi kebaikan dan kebahagiaan.
Perbedaan mendasar terjadi manakala ideologi ekonomi konvensional menempatkan manusia  sebagai homo  economicus yang  bermakna  parsial  yaitu  sebatas  kebutuhan jasmani  sehingga  rekayasa  pembangunan  ekonomi  fokus  pada  upaya  peningkatan kesejahteraan  material.  Dalam  Islam,  upaya  ini  dilakukan  dalam  konteks  sarat  nilai. Kesejahteraan terjadi manakala individu atau masyarakat mengalami kebahagiaan material dan  spiritual  sehingga  muncul  proses  pencerahan  ( enlightenment )  dalam  orientasi  hidup, perspektif,  relasi  sosial,  dan  spiritualitasnya.  Oleh  karena  itu,  fiksasi  kesejahteraan  hidup berdasarkan akumulasi pendapatan per kapita, kepemilikan harta, dan alih teknologi hanya menjadi  salah  satu  varian  kesejahteraan  saja.  Pembangunan  ekonomi  bermakna merekayasa  kualitas  hidup  yang  lebih  baik  dari  aspek  mental,  moralitas,  tingkat kesejahteraan, keahlian dan kemampuan, religiusitas, pola pikir ( mindset ), dan aspek-aspek lainnya  secara  integral  dan  komprehensif.  Dengan  kata  lain,  implementasi  hukum  Islam pada ranah ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara total tanpa meninggalkan fitrah manusia atas kehidupan dunia. Untuk itu serangkaian instrumen ekonomi dilakukan dengan melihat kebutuhan dan kepentingan manusia sesuai fitrahnya.
Pertumbuhan ekonomi merupakan aras pembangunan ekonomi. Sadeq menyebutkan  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  insentif  paling  kuat  untuk  mendayagunakan sumber daya dengan tujuan mengeliminasi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 12 .  Larangan  Islam  terhadap  hidup  asketis  mengharuskannya  mendorong kegiatan ekonomi yang tidak hanya bertujuan merekayasa kekayaan tapi juga kesejahteraan bagi  umat  manusia.  Dengan  tujuan  ini,  pertumbuhan  ekonomi  dalam  Islam  tidak  hanya menekankan  pentingnya  sektor  produksi  dalam pemanfaatan  sumber  daya  sebagai  modal ekonomi  tapi  juga  mengatur  mekanisme  distribusi  kesejahteraan  agar  kesejahteraan  itu tidak  menjadi  milik  prerogatif  perorangan  atau  kelompok  tapi  menjadi  sarana  untuk meningkatkan kesejahteraan hidup secara umum.
Untuk mengatur sektor produksi dan distribusi inilah, eksistensi hukum Islam menjadi penting supaya kegiatan ekonomi tidak melupakan tujuan azalinya dalam mensejahterakan hidup  manusia  secara  umum.  Dalam  konteks  produksi,  hukum  Islam  mengatur  kegiatan yang  berkenaan  dengan eksplorasi  sumber  daya  alam,  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia, pendayagunaan modal secara efisien dan efektif, rekayasa institusi ekonomi yang manajerial,  serta  alih  teknologi  berdasarkan  akumulasi  kapasitas  pengetahuan  manusia. Dalam  konteks  distribusi  terdapat  kewajiban  individual  dan  kolektif  dalam  mengatur mekanisme  keadilan  distributif  berdasarkan  kemampuan  dan  keahlian  manusia,  serta mengembangkan  sikap  altruisme  bagi  kelompok  masyarakat  kurang  beruntung  secara ekonomi.  Kewajiban  ini  dilakukan  oleh  personal,  masyarakat,  dan  negara  melalui  porsi wewenangnya masing-masing.
Secara  personal  dan  masyarakat,  kewajiban  zakat  menjadi  mekanisme  paling ampuh untuk  mendistribusikan  kesejahteraan.  Zakat  menjadi  media  mentransfer  kekayaan dari kelompok masyarakat mampu ke kelompok masyarakat tidak mampu, yang dikenakan pada semua aset berkembang dan berbagai jenis pendapatan 13 . Selain sebagai kewajiban agama,  instrumen  zakat  memiliki  implikasi  logis bagi  yang  tidak  menunaikannya.  Misalnya
12 Abulhasan Muhammad Sadeq. Economic Development in Islam . Kualalumpur: Pelanduk Publications. 1990:
5
13 MM. Metwally. Teori dan Model Ekonomi Islam . (terj. Husein Sawit) Jakarta: Bangkit Daya Insana. 1995: 11
zakat  akan  mengurangi  nilai  aset  kepemilikan  seseorang  apabila  tidak  produktif.  Nilai asetnya  akan  menyusut  karena  kewajibannya  membayar  zakat dari aset  tersebut.  Dengan demikian tidak ada idle asset dalam Islam karena semuanya bergerak untuk menambah nilai asetnya  itu.  Kekayaan  yang  dimiliki  harus  selalu  ditambahkan  nilainya  melalui  investasi. Situasi  inilah  salah  satu  faktor  penting  yang  menggerakkan  pertumbuhan  ekonomi  dalam Islam.
Investasi  individu-individu  dalam  negara  Islam  menyediakan  sumber  dana pembangunan  ekonomi  karena  roda  pembangunan  mendayagunakan  modal  tabungan masyarakat. Dengan demikian, aras pertumbuhan ekonomi tidak tergantung pada investasi luar  negeri  (PMA)  melainkan  tabungan  masyarakat.  Kepemilikan  aset  dan  pendapatan dikenakan  kewajiban  zakat  sehingga  masyarakat  menabung  untuk  menambahkan  nilai asetnya  dalam  investasi.  Hal  ini  berarti  aset  likuiditas  merekayasa  aset  riil  karena memegang uang kontan bertujuan untuk transaksi harian dan jaga-jaga. Pilihan masyarakat Islam  dalam  tabungan  hanya  dua  yaitu  memegang  tabungan  dalam  bentuk  aset  tanpa produksi (deposito, saham) atau menginvestasikan tabungannya secara produktif 14 .
Sekarang  kita  dapat  memahami  bagaimana  implementasi  salah  satu  hukum  Islam seperti  kewajiban  zakat  mampu  meningkatkan  stabilitas  pertumbuhan  ekonomi  dari  sisi distribusi kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Cross, Frank B. 1997. Law and Economic Growth . New York: Penguin Books
Metwally, MM. 1995. Teori dan Model Ekonomi Islam . (terj. Husein Sawit) Jakarta: Bangkit Daya Insana
Say, Jean Baptiste-. A Treatise on Political Economy . (trans. CR Prinsep). New York: Augustus M Kelly. 1971
Sadeq, Abulhasan Muhammad. 1990. Economic Development in Islam . Kualalumpur: Pelanduk Publications
Sen, Amartya. 1999. Beyond The Crisis: Development Strategies in Asia . Singapore: Institut of Southeast Asian Studies
Sugema, Imam “Dampak Krisis Terhadap Sektor Riil” dalam Harian Republika edisi 20 Oktober 2008
Todaro, Michael P. 1992. Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang (terj. Agustinus Surbekti) Jakarta: Bumi Aksara
Surat Kabar, Laporan Lembaga, Undang-Undang:
Harian Republika edisi 14 Maret 2008
Harian Republika edisi 5 Januari 2009
Laporan Biro Pusat Statistik (BPS) bulan Juli 2008
UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
PP Nomor 9 tahun 1993 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing
PP Nomor 20 tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham Dalam Negeri Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA
Website:
“Introduction to Macroeconomics” dalam http//: www.prenhall.com . Unduhan 4-11-2008
“Economic Growth” dalam http//: www.prenhall.com . Unduhan 16-10-2008
“The Production Process: The Behavior of Profit Maximizing Firms” dalam http//: www.prenhall.com . Unduhan 4-11-2008
14 Ibid , 70