## Digital business : Tren Bisnis Masa Depan
Vol. 15, No. 1, Maret 2024, pp. 50~58 ISSN: 2985-7848 (Online), DOI: 10.59651/dibus
Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Anistya Fitri Larasati 1 , Marsela Diaz 2 , Syarifah Novieyana 3
1,2,3 Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia
Article Info

## ABSTRACT
Article history: Receved  : Jan 19, 2024 Revised    : Feb 17, 2024 Accepted : Mar 20, 2024 This  research  aims  to  see  the  influence  of  the  effectiveness  and contribution  value  of  regional  tax  revenues  on  the  Regional  Original Income (PAD) of districts and cities in West Kalimantan province during the  Covid-19  pandemic.  This  research  was  conducted  to  test  and analyze the relationship and correlation between the effectiveness of regional taxes and the contribution of regional taxes to local revenue for  14  districts  and  cities  in  West  Kalimantan  province.  This  type  of research  is  associative  research  using  data  from  district  and  city regional government financial reports in West Kalimantan province for 2020-2022.  Researchers  used  Financial  Report  data  for  the  last  3 years because an extraordinary event called Covid-19 occurred which affected local government income from taxes, levies and other income. Based  on  the  results  of  simultaneous  Hypothesis  Testing  for  the variables  Regional  Tax  Effectiveness  (X1)  and  Regional  Tax Contribution  (X2)  together  they  will  influence  the  Original  Regional Income of Regencies and Cities in West Kalimantan and the influence is  63.9%,  while  the  remaining  36.1%  is  influenced  by  other  factors outside this regression model.
Keywords:
Effectiveness value; Contributin value; Regional Tax Revenue; Regional Original Income.
This is an open access article under the CC BY-NC license.
Corresponding Author:
Anistya Fitri Larasati Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak Jl. Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat 78123 Email: anistya.fl@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah selalu terus menerus manjadi fokus dalam Anggaran Pemerintah  Daerah.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah setelah disetujui oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Manumpil,  A.,  &  Sumual,  2022).  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa struktur APBD  terdiri  dari  Pendapatan  Daerah,  Belanja  Daerah  dan  Pembiayaan  Daerah.  Pendapatan Daerah merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran (Rahmawati, M., & Fajar, 2017). Pendapatan Daerah ini meliputi semua penerimaan uang  melalui  Rekening  Kas  Umum  Daerah  yang  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  daerah  dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Wati, 2014).
Berdasarkan  Undang-undang  nomor  1  tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan
Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di  pisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Di  antara  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  diatas,  pajak  daerah  merupakan sumber  pendapatan  yang  sangat  potensial  serta  memegang  peranan  yang  penting  dalam kontribusinya pada pendapatan asli daerah bila dibandingkan dengan  sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Untuk itu Pemerintah daerah harus memiliki informasi dan pengetahuan untuk dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah  serta  berupaya  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  melalui  pajak  daerah  ini (Candrasari, A., & Ngumar, 2016).
Selama pandemi COVID-19 yang dimulai sejak akhir tahun 2019 hingga tahun 2022 sangatlah mempengaruhi perekonomian Indonesia, dimana terjadi pembatasan sosial di masyarakat sehingga menyebabkan terpuruknya kondisi ekonomi diberbagai wilayah di Indonesia. Hal ini jelas berdampak serius pada perekonomian di Indonesia termasuk mengganggu kesejahteraan masyarakat seperti banyaknya  usaha  yang  harus  ditutup  dan  gulung  tikar,  tempat  hiburan  dan  restoran  yang  tidak beroperasi,  pekerjaan  dan  pembelajaran  dilaksanakan  secara  daring  dari  rumah  dan  toko-toko, pasar  dan mal  terpaksa  menutup tokonya  atau  membatasi  jam operasionalnya.  Kejadian ini  jelas sangat berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat yang akhirnya turut andil pada pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari pajak daerah. Begitu juga dengan  Pemerintah daerah Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga turut merasakan dampak ekonomi ini dimana selama 3 tahun terakhir yaitu 2020 – 2022 terjadi penerimaan  pajak yang berfluktuatif dan cenderung menurun  di 14 (empat belas)Ikabupaten dan kota yang ada di provinsi Kalimantan Barat.
Penelitian    mengenai  analisis  efektivitas    dan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  telah banyak  dilakukan  di  berbagai  daerah  di  seluruh  Indonesia  ,  begitu  juga  penelitian    mengenai pengaruh efektivitas  dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di suatu daerah juga telah dilakukan oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya.  Namun  penelitian  ini  sedikit  berbeda  dengan  penelitian terdahulu  karena  tidak  hanya  mengambil  objek  penelitian    di  satu  kabupaten  atau  kota  saja  tapi mengambil  objek  penelitian    dari  seluruh  kabupaten  dan  kota  di  provinsi  Kalimantan  Barat  yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota. Hal ini peneliti lakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh pajak  daerah  terhadap  PAD  yang  merupakan  penyumbang  terbesar  penerimaan    daerah  suatu kabupaten/kota. Apalagi dengan mulai banyaknya rencana pemekaran wilayah di Kalimantan Barat ini, maka haruslah diperhitungkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan dan program- programnya sehingga tidak lagi bergantung dengan Pemerintah diatasnya yaitu Pemerintah pusat dan  provinsi.  Selain  itu  isu  COVID  19  yang  terjadi  beberapa  tahun terakhir  kemarin,  jelas  sangat mempengaruhi  besaran  penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kalimantan Barat, sedangkan penelitian sejenis ini banyak dilakukan sebelum pandemic COVID 19 terjadi.
Penelitian  (Humaira, 2022) tentang Pengaruh efektivitas  dan Kontribusi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong. Populasi dari penelitian ini  adalah  Laporan  Bulanan  Pendapatan  Daerah  selama  tiga tahun berturut-turut  yaitu  dari  tahun 2018  hingga  2020  dan  sampel  yang  digunakan  berjumlah  36  sampel.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dengan  metode  dokumentasi.  Metode  analisis  data  menggunakan  uji  statistika deskriptif,  analisis  regresi  data  panel  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji  autokorelasi,  uji heterokedastisitas,  dan  uji  hipotesis  dengan  uji  t-parsial  dan  uji  F-simultan.  Hasil  penelitian    ini menyatakan bahwa secara parsial dan simultan efektivitas  pajak daerah, kontribusi pajak daerah, efektivitas  retribusi daerah dan kontribusi retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Penelitian    (Utami,  2021)  tentang  Pengaruh  Efektifitas    Penerimaan    Pajak  Daerah  dan Efektifitas    Retribusi  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Medan  pada  tahun  2016- 2018.  Hasil penelitian    menunjukkan  bahwa secara  parsial efektivitas   penerimaan    pajak  daerah (X1) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, efektivitas  penerimaan  retribusi daerah (X2)  berpengaruh  positif  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Nilai  R 2 adalah  sebesar  0.991  yang artinya 99.1% pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh efektivitas  penerimaan  pajak daerah dan efektivitas  penerimaan  retribusi daerah, sedangkan 0.09% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian  ini.
Penelitian  (Effendi, 2021)melihat pengaruh efektivitas  pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam, Objek penelitian  ini adalah Dispenda Kota Batam.
Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  non-probability  sampling  yaitu  teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu atau purposive sampling dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hasil pengujian hipotesis dengan  menggunakan  metode  analisis  regresi  berganda  menunjukkan  bahwa  secara  simultan efektivitas    pajak  parkir  dan  iuran  pajak  parkir  berpengaruh  signifikan  terhadap  pendapatan  asli daerah.  Sementara  secara  parsial  efektivitas    pajak  parkir  berpengaruh  signifikan  terhadap pendapatan asli daerah, namun kontribusi pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Dispenda Kota Batam.
Penelitian (Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, 2022) tentang Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. dengan menggunakan data target dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta PAD Provinsi Bali  periode  2016-2020.  Hasil  penelitian  ini  di  peroleh  bahwa  rata-rata  persentase  efektivitas  dan kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  Provinsi  Bali  periode  2016-2020  sebesar  97.11%  dengan kriteria  efektif  dan  85.55%  dengan  kriteria  sangat  baik  berkontribusi,  rata-rata  efektivitas  dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Bali periode 2016-2020 sebesar 84.84% dengan kriteria cukup efektif dan 1.20% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.
Penelitian (Wahyuni, R. A. P., & Arief, 2020) tentang Pengaruh efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Bandung,  dimana  hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa, secara parsial, efektivitas pajak daerah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. Hal ini terjadi karena tidak konsistennya rasio efektivitas  yang  dapat  dijelaskan  oleh  perhitungan  rumus  efektivitas.  Rasio  efektivitas  sudah menunjukkan  kriteria  sangat  efektif  namun  tidak  selaras  dengan  pertumbuhan  pendapatan  asli daerah. Dan secara parsial, kontribusi penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Bandung  karena  penerimaan  Pajak Daerah  Kabupaten  Bandung  selalu  mengalami  peningkatan  presentase  kontribusi  pada  realisasi Pajak Daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan  selalui  melampaui  target  yang  telah  ditetapkan.  Peningkatan  tersebut  terjadi  karena  adanya beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah tersebut.
Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah di publikasi oleh beberapa peneliti terlihat bahwa, penelitian  mengenai  analisis  efektifitas  dan  kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  menunjukkan  hasil  penelitian  yang  berbeda,  ada  yang  berpengaruh  dan  ada  yang  tidak berpengaruhHal ini bisa disebebkan banyak faktor yang memang mempengaruh Pendapatan Asli Daerah dari suatu kabupaten/kota dan Provinsi, mulai dari komposisi PAD, kebijakan daerah hingga faktor-faktor  eksternal  lainnya.Penelitian  yang  saat  ini  kami  lakukan  mencoba  melihat  bagaimana pengaruh kejadian COVID 19 dan  faktor-faktor lainnya yang terjadi di tahun 2020 – 2022 di Provinsi Kalimantan  Barat  mempengaruhi  penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini nantinya  akan menunjukkan seberapa besar  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  pada  setiap  kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan Barat. Mana kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar dan mana kabupaten/kota yang masih perlu upaya ekstra dalam meningkatkan pajak daerahnya.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1  Jenis Penelitian
Jenis  penelitian    yang  dilakukan  dalam  penelitian    ini  yakni  dengan  menggunakan  penelitian asosiatif. menggunakan jenis data kuantitatif (Sugiyono, 2016). Dan data dalam penelitian  ini adalah data kuantitatif  berupa  laporan realisasi pendapatan asli daerah dan laporan realisasi penerimaan pajak daerah.
2.2  Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian  ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja  daerah  (LRA-APBD)  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat. Sedangkan  sampel  diperoleh  dari  data time  series laporan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat dari tahun 2020-2022 dimana saat  itu  terjadi  Pandemi  Covid-19  yang  mempengaruhi  penerimaan    pajak  daerah  terhadap pendapatan asli daerah.

## 2.3  Model Penelitian
Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian  sebelumnya, penelitian  ini menguji pengaruh efektivitas  penerimaan  pajak daerah dan kontribusi penerimaan  pajak daerah terhadap pendapatan asli  daerah.  Penelitian    ini  terdiri  dari  dua  variabel  yaitu     variabel  dependen  dan  variabel independen(Suryani, F., & Pariani, 2018). Variabel dependen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independennya adalah efektivitas  penerimaan  pajak daerah dan kontribus penerimaan  pajak daerah. Berikut model penelitian ini:
Gambar 1. Model Penelitian

## 2.4  Hipotesis Penelitian
Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1:   Efektivitas penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat.
H2:   Kontribusi penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat.
H3:   Efektivitas  dan  Kontribusi  penerimaan  pajak  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat
2.5  Teknik Analisis Data
Untuk  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  Uji  Analisis Deskriotif,  Uji  Asumsi  Klasik  dan  Analisis  Regresi  Linear  Berganda  dengan  Uji  T  dan  Koefisien regresi dan determinasi (Yuniarta, 2021).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Uji Analisis Deskriptif
Berdasarkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 hingga 2022 diperoleh data berikut ini :
Tabel 1. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2022
No Nama Kabupaten /Kota Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Efektifitas Kriteria Efektifitas Kriteria Efektifitas Kriteria 1 Bengkayang 95,41 Efektif 97,46 Efektif 97,75 Efektif 2 Landak 92,20 Efektif 76,57 Kurang Efektif 56,02 Tidak Efektif 3 Kapuas Hulu 83,87 Cukup Efektif 91,50 Efektif 94,06 Efektif 4 Ketapang 133,92 Sangat Efektif 185,58 Sangat Efektif 100,37 Sangat Efektif 5 Mempawah 88,38 Cukup Efektif 88,33 Cukup Efektif 180,51 Sangat Efektif 6 Sambas 77,57 Kurang Efektif 101,20 Sangat Efektif 46,55 Tidak Efektif 7 Sanggau 104,54 Sangat Efektif 109,95 Sangat Efektif 92,99 Efektif 8 Sintang 52,21 Tidak Efektif 78,46 Kurang Efektif 42,82 Tidak Efektif 9 Pontianak 75,03 Kurang Efektif 76,41 Kurang Efektif 92,50 Efektif 10 Singkawang 85,82 Cukup Efektif 96,73 Efektif 108,64 Sangat Efektif 11 Sekadau 60,54 Kurang Efektif 74,17 Kurang Efektif 52,88 Tidak Efektif 12 Melawi 48,21 Tidak Efektif 68,90 Kurang Efektif 92,79 Efektif 13 Kayong Utara 73,24 Kurang Efektif 78,48 Kurang Efektif 84,04 Cukup Efektif 14 Kubu Raya 81,80 Cukup Efektif 101,74 Sangat Efektif 121,74 Sangat Efektif
Dari 14 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat bahwa untuk efektivitas penerimaan  pajak  daerah  di  tahun  2020  hingga  2022  terdapat  4  Kabupaten  dan  Kota  yang mendapatkan  kategori  Sangat  Efektif  ditahun  2022  yaitu  kabupaten  Ketapang,  kabupaten Mempawah, kota Singkawang dan kabupaten Kubu Raya. Dan untuk tahun 2021 kabupaten kota yang  sangat  efektif  adalah  kabupaten  Ketapang,  kabupaten  Sanggau,  kabupaten  Sambas  dan kabupaten Kubu Raya. Dan Pada tahun 2020, kabupaten yang masuk dalam kategori sangat efektif adalah  kabupaten  Ketapang  dan  kabupaten  Sanggau.  Kategori  keefektivitasan  ini  di  lihat  dari perbandingan antara realisasi dengan target atau pagu anggaran pajak daerah yang telah ditetapkan
Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah (X2) Pendapatan Asli Daerah (Y) Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah  (X1)
dalam  APBD.  Efektivitas  Pajak  Daerah  menunjukkan  kemampuan   Pemerintah  daerah  dalam memungut pajak daerah berdasarkan besaran target  penerimaan  pajak daerah.
Tabel 2. Rasio Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 – 2022 No Nama Kabupaten /Kota Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kontribusi Kriteria Kontribusi Kriteria Kontribusi Kriteria 1 Bengkayang 27,49 Cukup Baik 26,86 Sedang 25,89 Sedang 2 Landak 43,52 Baik 29,39 Sedang 32,11 Cukup Baik 3 Kapuas Hulu 15,89 Kurang 18,61 Kurang 23,39 Sedang 4 Ketapang 56,21 Sangat Baik 54,97 Sangat Baik 51,14 Sangat Baik 5 Mempawah 34,32 Cukup Baik 38,42 Cukup Baik 51,62 Sangat Baik 6 Sambas 23,95 Sedang 27,35 Sedang 23,20 Sedang 7 Sanggau 32,00 Cukup Baik 33,48 Cukup Baik 35,33 Cukup Baik 8 Sintang 23,08 Sedang 25,44 Sedang 25,66 Sedang 9 Pontianak 64,16 Sangat Baik 66,26 Sangat Baik 64,93 Sangat Baik 10 Singkawang 31,30 Cukup Baik 31,02 Cukup Baik 32,59 Cukup Baik 11 Sekadau 26,65 Sedang 30,08 Cukup Baik 26,84 Sedang 12 Melawi 32,23 Cukup Baik 25,99 Sedang 49,68 Baik 13 Kayong Utara 13,43 Kurang 16,54 Kurang 13,72 Kurang 14 Kubu Raya 71,69 Sangat Baik 72,98 Sangat Baik 75,00 Sangat Baik
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat, yang memperoleh kategori Sangat Baik dalam rasio kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada tahun 2022  adalah  kabupaten  Ketapang,  kabupaten  Mempawah,  kabupaten  Kubu  Raya  dan  kota Pontianak. Dan di tahun 2020 dan 2021, kabupaten dan kota yang mendapat kriteria Sangat Baik yaitu kabupaten Ketapang, kabupaten Kubu Raya dan kota Pontianak. Rasio Kontribusi digunakan untuk  mengetahui  sejauh  mana  pajak  daerah  memberikan  sumbangan  dalam  penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Selanjutnya  adalah  melihat  rasio  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  ditentukan  dengan membandingkan antara realisasi dengan target PAD yang telah ditetapkan dalam pagu APBD. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pendapatan Asli Daerah dapat berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAS yang sah. Berikut  ini  disajikan  tabel  rasio  perbandingan  antara  Realisasi  dan  Target  PAD  tahun  2022  di Kalimantan Barat.
Tabel 3. Rasio Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 – 2022 No Nama Kabupaten/Kota Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020 2021 2022 1 Bengkayang 96,52 106,62 109,08 2 Landak 102,72 103,73 93,67 3 Kapuas Hulu 94,69 103,21 105,93 4 Ketapang 145,60 147,72 121,57 5 Mempawah 116,15 96,12 172,05 6 Sambas 85,50 112,23 88,62 7 Sanggau 113,09 116,98 114,45 8 Sintang 87,29 114,27 84,51 9 Pontianak 75,23 76,84 95,91 10 Singkawang 95,30 100,26 114,94 11 Sekadau 77,60 81,69 76,44 12 Melawi 67,50 128,04 78,11 13 Kayong Utara 116,64 83,22 116,39 14 Kubu Raya 83,84 100,31 118,41
Berdasarkan  data  tabel  8  diatas  terlihat bahwa  Rasio  PAD  diatas  100%  di  tahun  2022  yaitu kabupaten  Bengkayang,  kabupaten  Kapuas  Hulu,  kabupaten  Ketapang,  kabupaten  Mempawah, kabupaten  Sanggau,  kota  Singkawang,  kabupaten  Kayong  Utara  dan  kabupaten  Kubu  Raya.  Di tahun 2021 yang mendapatkan Rasio PAD diatas 100% adalah kabupaten Bengkayang, kabupaten Landak, kabupaten Kapuas Hulu, kabupaten Ketapang, kabupaten Sanggau, kabupaten Sambas, kabupaten Sintang, kota Singkawang, kabupaten Melawi dan kabupaten Kubu Raya. Dan dari data tabel ini maka dilakukan mengujian sesuai dengan tujuan penelitian.
3.2  Uji Asumsi Klasik
3.2.1 Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  melihat  apakah  setiap  variabel  berdistribusi  normal  atau  tidak
(Setyawati, 2023).

## Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  hasil  pengujian  diatas  dimana  Asymp  sig  (2-tailed)  bernilai  0,200  yang  berarti diatas α=0,05 maka dengan demikian sudah sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji  normalitas  Kolmogorov-Smirnov,  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  data  dalam  penelitian  ini berdistribusi  normal.  Dengan  demikian,  asumsi  atau  persyaratan  normalitas  dalam  model  regresi sudah terpenuhi.

## 3.2.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menyesuaikan dan melihat apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model  regresi linear (Wahyuni, 2015). Jika variabel independen berkorelasi tinggi, artinya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen akan terganggu.

## Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  dari  variabel  Efektivitas  Pajak Daerah  (X1)  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  (X2)  mencapai  0,951  yang  berarti  >0,10  dan  nilai Variance  Inflation  Factor  (VIF)  adalah  1,051  yang  berarti  <10.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini.

## 3.2.3 Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  adalah  untuk  melihat  apakah  terjadi  korelasi  antara  suatu   periode  t  dengan periode sebelumnya (t-1) (Mediyustiani, 2016)
Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi
Berdasarkan tabel output “Model Summary” diatas, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (d) adalah  sebesar  2,274.  Selanjutnya  nilai  ini  akan  dibandingkan  dengan  nilai  tabel  Durbin-Watson pada signifikansi 5% dengan jumlah sampel (n) = 42, maka diperoleh nilai Du (batas dalam) = 1,682 dan dl (batas luar) = 2,018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai d sebesar 2,329 terletak diatas batas luar. Namun karena data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari data time series tahun 2020 – 2022 maka model regresi ini masih dapat digunakan dalam penelitian ini.

## 3.2.4 Uji Heteroskedastisitas
Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi (Eksandy, 2017)

## Gambar 2 . Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil dari grafik scatterplot diatas, terlihat bahwa tidak terdapat pola tertentu yang terbentuk dan titik titik tersebut tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, melainkan titik- titik tersebut menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
3.3  Uji Hipotesis
3.3.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (T-Test)
Tabel 7 . Hasil Pengujian T Test
Dengan melihat output SPSS diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama . Untuk variabel Efektivitas diperoleh t hitung sebesar 8,223 dengan nilai signifikansi 0,000, sehingga dapat disimpulkan  bahwa  Efektivitas  Pajak  Daerah (X1)  secara  parsial  berpengaruh  signifikan terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (Y)  karena  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil  penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,593 atau 59,3%, hal ini menujukkan bahwa rasio efektivitas pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 59,3%. Jadi, untuk  hipotesis  yang  diaj ukan  yaitu  “efektivitas  pajak  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pendapatan  asli  daerah”,  dapat  diterima. Kedua .  Untuk  variabel  Kontribusi  diperoleh  t hitung sebesar -0,626 dengan nilai signifikansi 0,535, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kontribusi Pajak Daerah (X2) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 . Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,032, hal ini menunjukkan bahwa rasio kontribusi pajak daerah memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Jadi, untuk hipotesis yang diajukan “kontribusi pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah”, tidak dapat diterima atau di tolak.
Tabel 8 .  Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  R2  adalah  sebesar  0,639  hal  tersebut  berarti  63,9% variabel  PAD  (Y)  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  kedua  variabel  independen  yaitu  Efektivitas  Pajak Daerah (X1) dan Kontribusi Pajak Daerah (X2), sedangkan sisanya 36,1% dijelaskan oleh sebab lain diluar model regresi ini.
3.3.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (F-Test)
Tabel 9. Hasil Pengujian F-Test
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Uji f menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000  yang  artinya  lebih  kecil  dari  0,05.  Kemudian  diperoleh  F  hitung  sebesar  34,558  jika dibandingkan  dengan  F  tabel  senilai  3,220  maka  diperoleh  34,558>3,220  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  independen  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  variabel pendapatan  asli  daerah.  Artinya,  setiap  perubahan  yang  terjadi  pada  variabel  independen  yaitu Efektivitas  Pajak  Daerah  (X1)  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  (X2)  secara  bersama  sama  akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  disimpulkan  antara  lain  yaitu:  Berdasarkan kriteria Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah untuk 14 (empat belas) kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan  Barat  selama  tahun  2020  hingga  2022  di  peroleh  data  bahwa  hanya  Kabupaten Ketapang  yang  mendapatkan  kriteria  Sangat  Efektif  selama  3  tahun  terakhir.  Efektivitas    Pajak Daerah menunjukkan kemampuan  Pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah berdasarkan besaran  target   penerimaan    pajak  daerah,  yang  artinya  bahwa  kabupaten  Ketapang  mampu memperoleh  realisasi  pajak  daerah  yang  melampaui  target  atau  pagu  anggaran  yang  telah ditetapkan selama tahun 2020 hingga 2022.
Berdasarkan kriteria Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2020 hingga tahun 2022 di peroleh data  bahwa  kabupaten  Ketapang,  kota  Pontianak  dan  kabupaten  Kuburaya  mendapatkan  kriteria Sangat  Baik  selama  3  tahun  berturut-turut.  Kriteria  Sangat  Baik  ini  diperoleh  bilamana  kontribusi pajak daerah melebihi 50% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan hasil Uji Hipotesis secara parsial terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah selama tahun 2020 hingga 2022 untuk 14 (empat belas) kabupaten dan kota di Kalimantan Barat di peroleh  bahwa  Efektifitas  Pajak  Daerah  berpengaruh  Positif  dan  Signifikan  terhadap  pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 dan pengaruh sebesar 59,3%. Sehingga hipotesis yang  menyatakan  bahwa  “Efektivitas  pajak  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pendapatan asli daerah”, dapat diterima.
Sedangkan hasil Uji Hipotesis secara parsial untuk variable Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di 14 (empat belas) kabupaten dan kota di Kalimantan Barat tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa rasio kontribusi pajak daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa “Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Pendapatan Asli D aerah”, di tolak atau tidak  dapat  diterima.  Hal  ini  dapat  disebabkan  nilai  kontribusi  pajak  daerah  yang  berbeda-beda terhadap pendapatan asli daerahnya.
Dan  untuk  hasil  Uji  Hipotesis  simultan  untuk  variable  Efektivitas  Pajak  Daerah  (X1)  dan Kontribusi Pajak Daerah (X2) secara bersama sama akan berpengaruh terhadap  Pendapatan Asli
58
Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Kalimantan  Barat  dan  pengaruhnya  sebesar  63,9%,  sedangkan sisanya 36,1% dipengaruhi oleh factor lain diluar model regresi ini.
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  maka  saran  yang  dapat peneliti berikan adalah: Setiap pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan upaya untuk mencapai bahkan melampaui target/pagu anggaran penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan karena hal ini sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah.  Walaupun  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli daerah tidak berpengaruh signifikan namun pemerintah daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat  perlu  mencari  alternatif  sumber  penerimaan  daerah  lainnya  yang  dapat  menambah Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Hasil penelitian ini berbeda dari beberapa hasil penelitian yang menggunakan variabel penelitian yang sama, hal ini dapat  disebabkan  karena  setiap  daerah  memiliki  ciri  khas  dan  sumber  penerimaan  daerah  yang berbeda-beda dan beragam sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir secara umum.

## Referensi
Candrasari, A., & Ngumar, S. (2016). Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(2).
Effendi,    syahril. (2021).  Pengaruh  Efektivitas  dan  Kontrbusi terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Batam,
Jurnal Akuntansi Barelang Vol. 5 No. 2, Hal 67-73.
Eksandy, A. (2017). Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak  (tax  avoidance)(studi  empiris  pada  sektor  industri  barang  konsumsi  yang terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia periode 2010-2014). Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keua.
Humaira,  A.  (2022).  Pengaruh  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Serta  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2018-2020,  Skripsi.  Universitas  Muhammadiya Malang.
Manumpil,  A.,  &  Sumual,  F.  M.  (2022).  Analisis  Perencanaan  Keuangan  APBD  Pada  Badan  Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 157-166.
Mediyustiani, R.  (2016).  Pengaruh  Modal  Kerja, Ukuran  Perusahaan,  Pertumbuhan  Penjualan  dan  Likuiditas terhadap  Profitabilitas  pada  perusahaan  manufaktur  sektor  industri  barang  konsumsi  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia (BE) periode tahun 2010 –2014. Jurnal Akuntansi dan Keu.
Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 6(3), 1900-1911.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Rahmawati,  M.,  &  Fajar,  C.  M.  (2017).  Pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  perimbangan  terhadap belanja daerah kota bandung. Jurnal kajian akuntansi, 1(1).
Setyawati,  R.  (2023).  Pengaruh  kualitas  pelayanan  terhadap  tingkat  kepuasan  konsumen.  Inovasi:  Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen, 19(1), 57-63.
Sugiyono, P. D. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R&B. Bandung: ALFABETA. Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. PEKA, 6(1), 11-22.
Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan  Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penerimaan daerah dan pajak daerah Utami, T. (2021). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Skripsi. Universitasi Medan Area.
Wahyuni, R. A. P., & Arief, K. (2020). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Indonesia n Accounting Research Journal, 1 (1), 98 –107. Wahyuni, E. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan  Organisasi  Sektor  Publik Dengan Motivasi  Kerja  Sebagai  Variabel Intervening  (Studi  Kasus Pada Pegawai Pemerintah Kota Tasikmalaya). Nominal Barometer Riset Akuntansi.
Wati,  I.  (2014).  Analisis  prosedur  akuntansi  penerimaan  pajak  daerah  pada  ppk-skpd  dinas  pengelolaan keuangan daerah kota tangerang. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 14(2), 113-132.
Yuniarta, G. A. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Financial Distress, Insentif Pajak dan Risiko Litigasi terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. Jurnal Akuntansi Profesi,.