## PENDAHULUAN
Polri  sebagai  alat  negara  yang berperan dalam memelihara keamanan,  serta  kedudukan  lembaga Polri  berada  di  bawah  Presiden  dan jabatan Kapolri diangkat dan diberhentikan  oleh  Presiden  dengan persetujuan DPR. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian
1 Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
Negara  Republik  Indonesia  (Polri) serta  keluarnya  Keputusan  Presiden Nomor 70 Tahun 2002 sebagai suatu indikasi bahwa telah ada upaya untuk menempatkan  lembaga  kepolisian pada  posisi  yang  mandiri  dalam menjalankan fungsinya. Konsep reformasi  Polri  dibidang  prosedur juga  telah ditunjukan dengan adanya Undang-Undang  No.  2  tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.

## PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYIMPANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI PERKARA
Dani Durahman 1

## Abstract
The functions and tasks of the national police set up by article 13 of law No. 2 of 2002 on the police force that is keeping the security and order of society, enforce the  law,  and  provide  protection,  shelter,  and  service  to  the  community.  From  a series of tasks that is one of the tasks the police enforce the law, police and law enforcement agencies as authorized in the process of investigation that is central or  "Gates"  in  terms  of  law  enforcement,  investigators  have  special  authority compared to other members of the national police as a law enforcement and may be  categorized  as  organizer  of  the  State  in  accordance  with  the  provisions  of article 2 7 figures and explanations of law No. 28 of 1999 about the organizers of a  country  that  is  clean  and  free  of  Corruption  ,  Collusion  and  Nepotism,  so against  investigators  who  commit  perversion  and  iniquity  can  be  applied  to specific  criminal  sanctions  outside  of  the  Criminal  Code  (Lex  Specialists)  i.e. criminal  sanctions  for  corruption.  In  terms  of  enforcement  of  the  law  an investigator sued professional and has a very high due to integrity in performing the  task  of  investigators  prone/  susceptible  of  occurrence  of  irregularitiesin  the form of practices of corruption, Collusion and Nepotism. The condition of human resources  Investigators  currently  are  still  many  who  have  not  followed  the vocational education Reserse, acting based on experience or habit is not based on the legislation in force, and the presence of intervention supervisor/ leadership so that her independence was still unquestionable. Irregularities are still carried out by investigators include: changing the article or evidence that there has been, to use the evidence to private interests, favors in the case which is being dealt with, abuse  of  authority,  and  would  do  violence  to  impose  recognition,  directing  or intervention against the witnesses and expert witnesses in giving information and still  the  presence  of  the  person  investigators  who  received  bribes.  Investigators who  commit  perversion  andiniquity  can  be  subject  to  appropriate  disciplinary action  PP  RI  No.  2  of  2003  about  disciplinary  rules  members  of  the  national police, the  code of ethics  of  the profession of  sanctions based on  Regulation  No Assistant.  Pol  7  in  2006  about  the  code  of  ethics  of  the  profession  of  Police dansanksi criminal corruption in accordance with article 1 paragraph (1) sub c, and article 5, article 6, article 11 and article 12 of law No. 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of corruption.
Keyword : sanctions, diversion
Tugas pokok Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  di  atur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri diklasifikasikan  menjadi  tiga,  yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  menegakkan  hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  Dari  serangkaian  tugas kepolisian  salah  satu  tugas  yang mendapatkan  perhatian  adalah  tugas dalam rangka menegakkan hukum.Sebagai penegak hukum, Polri  masuk  dalam  jajaran  sistem peradilan  pidana,  sebagai  salah  satu subsistemdiantaranya Penyidik,Penuntut,  Pengadilan,  dan Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, penyidik merupakan  “pintu  gerbang”  bagi para pencari keadilan karena penyidik  merupakan  ujung  tombak selalu  berhadapan  langsung  dengan masyarakat  yang  selalu  menerima keluhan-keluhan masyarakat
mengenai  ketertiban  dan  keamanan. Dalam  hal  penegakkan  hukum, Penyidik  memiliki  tanggung  jawab untuk  menjaga  agar  setiap  orang dapat  merealisasikan  kebebasannya dalam  rangka  mencapai  tujuan- tujuan,  namun  tidak  melebihi  batas sehingga  mengganggu  kebebasan orang  lain.  Keadilan  dalam  konteks ini  berarti  kebebasan  yang  sama untuk memperjuangkan tujuan masing-masing  orang.  Dalam  hal penegakkan hukum Penyidik diberikan kewenangan dalam menegakkan  hukum  dalam  tahap penyidikan berdasarkanPasal 14 ayat (1)  huruf  g  UU  No.  2  tahun  2002 tentang  Kepolisian  bahwa  polisi berwenang  melakukan  penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana.  Hal demikian  menyatakan  bahwa  Polri adalah  penyidik  dan  berwenang melakukan  penyidikan  tindak  pidana yang  sebelumnya  didahului  oleh
tindakan penyelidikan dan penyidikan.
Kondisi  Penyidik  saat  ini dalam  hal  Sumber  daya  manusia: masih  banyak  penyidik  yang  belum mengikuti pendidikan kejuruan Reserse  yang  merupakan  pendidikan khusus  penyidik  ataupun  sekolah umum  tentang  hukum,  sehingga dikhawatirkan  keahliannya  hanya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan saja tidak berdasarkan atas peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Belum optimalnya pengawasan  proses  penyidikan  baik secara  internal  maupan  eksternal untuk  mencegah  penyimpangan  oleh penyidik.  Pemberian Reward  dan Punishmen belum konsisten sehingga tidak  memberikan  motivasi  untuk meningkatkan kinerja.
Penyimpangan yang sering terjadi  dilakukan  oleh  penyidik, antara  lain:  tidak  mentaati  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan  maupun  yang  berlaku secara  umum  (misalnya  tidak  sesuai dengan etika profesi), tidak memperhatikan  dan  menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat (misalnya perkara sudah sampai satu tahun  namun  tidak  tuntas  karena diabaikan), tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran  dan tanggung jawab (misalnya tidak sesuai dengan
peraturan  acara  yang  berlaku  seperti tentang  kelengkapan  administrasi), menjadi  perantara/makelar  perkara (misalnya bertindak seperti pengacara atau menjual-belikan perkara), memanipulasi perkara (misalnya  merubah  pasal  atau  bukti yang telah ada), menggunakan barang  bukti  untuk  kepentingan pribadi (misalnya menggunakan barang  bukti  untuk  kepentingan pribadi  atau  orang  lain  dengan  tidak
sesuai dengan peraturan yang berlaku),  berpihak  dalam  perkara yang  sedang  ditangani  (misalnya memihak  kepada  salah  satu  pihak yang  sedang  berperkara  karena  ada kedekatan  atau  adanya  pemberian), menyalahgunakan wewenang (misalnya  mengambil  keuntungan dari  pihak  yang  berperkara  dalam kewenangannya), melakukan kekerasan  terhadap  sangka  sehingga memaksakan pengakuan, mengarahkan  atau  intervensi  terhdap saksi  dalam  memberikan  keterangan dan menerima suap Profesional penyidik Polri memiliki  tanggung  jawab  untuk menjaga  agar  setiap  orang  dapat merealisasikan  kebebasannya  dalam rangka mencapai tujuan-tujuan, namun tidak melebehi batas sehingga dapat  mengganggu  kebebasan  orang lain.  Keadilan  dalam  konteks  ini berarti  kebebasan  yang  sama  untuk memperjuangkan tujuan masing-
masing orang. Pagar pembatas kebebasan  itu  dijaga  oleh  penyidik polri. Penyimpangan wewenang yang  dilakukan  oleh  para  oknum penyidik  Polri  yang  menerima  suap dalam  memainkan  marjin  kebebasan individu,  merupakan  pelanggaran moral  yang  berat.  Melihat  semua fakta  di  atas,  tentu  tidak  salah  jika masyarakat  sampai  pada  sebuah kesimpulan,  mafia  peradilan  betul- betul telah mengakar dan meruntuhkan  sistem  peradilan  di negeri  ini.  Akibatnya  jalan  roda pemerintahan terganggu, karena para oknum  penyidik  Polri  tidak  bekerja secara optimal
Penyimpangan dalam menangani  perkara  dalam  proses penyidikan  menjadi  sebuah  hal  yang sebaiknya  tidak  terjadi  dalam  proses rekonstruksi  hukum  dan  supremasi hukum di negara kita sehingga harus dtindak  secara  tegas.  Langkah  yang harus  di  tempuh  oleh  pemerintah
harus  mampu  menjadikan  proses penyidikan  membaik  dan  mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya  bahwa  sistim  peradilan pidana  melibatkan  penyidik  Polri,
baik hukum pidana substantif,
hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan  pidana,  dalam  bentuk yang  bersifat prefentif dan represif . Dengan  demikian  akan  nampak keterkaitan dan saling ketergantungan  antar  sub  sistim peradilan  pidana  yakni  lembaga kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
Bahkan  dapat  ditambahkan  di  sini
Lembaga  Penasehat  Hukum  dan Masyarakat.
Peristiwa  praktik  penyuapan ( abuse of power ) dalam dunia hukum semakin  banyak  terjadi.  Misalnya, proses penyelidikan, penyidikan, penyusunan dakwaan, pengajuan tuntutan,  hingga  putusan  hakim, semuanya  dapat  diatur  oleh  oknum- oknum pengacara, institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.  Ironisnya  lagi,  para Saksi,  Ahli,  atau  Akademisi  yang diminta untuk memberikan keterangan  di  persidangan  dapat ”dipesan”  sesuai  dengan  keinginan terdakwa lewat prakarsa para pengacaranya.
Berdasarkan  pemaparan  dalam pendahuluan  diatas,  maka  dalam penulisan  artikel  ini  mengangkat suatu  permasalahan  sebagai  berikut: “Bagaimanakah  Penerapan  Sanksi Terhadap Penyidik Polri Yang
Menerima  Suap  Dalam  Menangani Perkara”.
PEMBAHASAN Penyidik  dan  Penyidikan  dalam Sistem Peradilan Pidana a. Penyidik Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara  Republik  Indonesia  atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus  oleh  undang-undang  untuk
melakukan  penyidikan.  Selanjutnya dalam  Pasal  6  ayat  (2)  KUHAP dinyatakan syarat kepangkatan pejabatnya  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  akan  diatur  lebih lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah  No.  27  tahun  1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dimana  syarat  kepangkatan  menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah  No.  27  tahun  1983 “Penyidik  adalah  Polisi  Negara  RI tertentu  yang  sekurang-kurangnya berpangkat berpangkat Pelda (sekarang Aipda), atau PPNS tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat  Pengatur  Muda  Tik.1
(Gol.II-B)  atau  yang  disamakan dengan itu. Penyidik pembantu diatur dalam  Pasal  10  ayat  (1)  KUHAP yang  menyebutkan  bahwa  “Penyidik pembantu  adalah  pejabat  Kepolisian Negara RI berdasarkan syarat kepangkatan,”  dan  dalam  ayat  (2) pasal  ini”  yang  secara  teknis  diatur dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  No.  27  tahun  1983  yang menyebutkan bahwa “Pejabat Kepolisian  Negara  RI  tertentu  yang sekurang-kurangnya berpangkat Bripda,  atau  PPNS  tertentu  dalam lingkungan  Kepolisian  Negara  RI yang sekurang-kurangnya berpangkat  Pengatur  Muda  (Gol.II- A) atau yang disamakan dengan itu.” b. Penyidikan Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang terdiri dari komponen  Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak  hukum,  setiap  komponen dari  sistem  tersebut  seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem tetap berjalan secara terpadu. Keempat  aparat  tersebut  mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat saling menentukan. Menurut Muladi Sistem
Peradilan  Pidana  sesuai  dengan makna  dan  ruang  lingkup  sistem dapat  bersifat  phisik  dalam  arti sinkronisasi  struktural  ( structural synchronization ),  dapat  pula  bersifat substansial ( substancial synchronization ),  dan  dapat  pula bersifat kultural ( culturalsynchronization ).Dalam  hal ini sinkronisasi struktural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi  dalam  peradilan  pidana ( the  administration  of  justice )  dalam kerangka  hubungan  antar  lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal  dalam  kaitannya  dalam hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung  usaha  untuk  selalu serempak dalam menghayati pandanga,  sikap  dan  palsafah  yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Menurut  Romli  Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, ialah:
1. Titik  berat  pada  koordinasi  dan sinkronisasi  komponen  peradilan pidana (kepolisian,  kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan). 2. Pengawasan  dan  pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. 3. Efektifitas system
penanggulangan  kejahatan  lebih utama  dari  efisiensi  penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai
instrument  untuk  memantapkan the administration of justice.
Menurut  Abdussalam  sistem peradilan  pidana  tidak  dapat  di pisahkan  dari  sistem  hukum  yang terdiri dari substansi hukum, struktural hukum dan budaya hukum.
Ketiga hal tersebut menjadi komponen sistem hukum yang berfungsi  sebagai  mesin  penggerak sistem tersebut.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, Sudarto mengatakan: Instansi- instansi tersebut masing-masing menetapkan  hukum  dalam  bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaran  tata  hukum  pidana demikian  itu  disebut  model  kemudi ( stuur model ).
Pelaksanaan  peradilan  pidana, ada  satu  istilah  hukum  yang  dapat merangkum cita-cita peradilan pidana,  yaitu  “ due  process  of  law” yang  dalam  bahasa  Indonesia  dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak.
Pemahaman tentang proses
hukum yang adil dan layak
mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang  dipunyai  warga  masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan.  Namun  kedudukannya sebagai  manusia  memungkinkan  dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Penyidikan dalam proses Peradilan  Pidana  Indonesia  diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang  diatur  dalam  undang-undang untuk  mencari  serta  mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Pasal  1  ayat  (1)  dan  Pasal  6 ayat  (1)  KUHAP  bahwa  yang dimaksud  dengan  istilah  penyidik adalah “Pejabat  Polisi  Negara
Republik  Indonesia  atau  PPNS tertentu  yang  diberi wewenang khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan penyidikan. Istilah penyidikan terdapat juga dalam  buku  Pedoman  Kerja  Reserse Kriminal yang menjelaskan mengenai  kata  sidik.  Disebutkan didalamnya “Penyidikan atau
penyidik berasal dari kata sidik yang berarti  membuat  terangatau  jelas sesuatu hal atau peristiwa  yang telah terjadi  berdasarkan  keadilan  atau kebenaran”.
Penyidikan ialah tindakan yang dilakukan  oleh  penyidik  dalam  hal mencari  atau  mengumpulkan  bukti permulaan  yang  bertujuan  membuat terang  suatu  perkara  pidana  setelah adanya  atau  terjadi  suatu  tindak pidana tersebut. Kewenangan penyidikan berdasarkan  KUHAP  berada  pada tangan Polri sebagai penyidik tunggal  untuk  perkara-perkara  yang dikategorikan  sebagai  tindak  pidana umum.  Dalam  Pasal  6  ayat  (1) KUHAP  dikatakan  bahwa  penyidik adalah pejabat Polri (maupun pejabat pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang).  Dalam  kaitan  itu antara relevansi “penyidikan” dengan HAM  justru  tersentralisasi  pada  hak tersangka di dalam proses penyidikan  itu  sendiri.  Polri  (dalam perkara-perkara tindak pidana umum) maupun Jaksa (dalam perkaraperkara tindak pidana khusus) selaku penyidik tentunya akan menghormati hak-hak tersangka. Kedudukan  tersangka  dalam  sistem peradilan pidana di Indonesia,
melalui KUHAP, telah secara legalitas  mendapatkan  pengakuan hak-haknya sebagaimana dimuat dalam  Pasal  50  sampai  Pasal  68 KUHAP.Dalam melakukan penyidikan  ada  beberapa  tahapan yang harus ditempuh oleh kepolisian sebagai penyidikan mulai dari penerimaan  laporan,  penangkapan, pemeriksaan, penahanan dan
penyerahan  bukti  serta  tersangka terhadap  kejaksaan.  Ada  beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian  terkait  tahapan-tahapan dalam proses penyidikan yang masih
adanya terjadi kesalahan atau penyimpangan  yang  dilakukan  oleh penyidik kepolisian.
Kondisi penyidik polri saat ini a. Sumber Daya Manusia
Kondisi  penyidik  saat  ini antara  lain  sebagai  berikut  :  Sumber daya manusia: masih banyak penyidik  yang  belum  mengikuti pendidikan  kejuruan Reserse yang merupakan pendidikan khusus penyidik  ataupun  sekolah  umum tentang hukum, sehingga dikhawatirkan  keahliannya  hanya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan saja tidak berdasarkan atas peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Tidak optimalnya pengawasan  proses  penyidikan  baik secara  internal  maupan  eksternal untuk  mencegah  penyimpangan  oleh penyidik.  Tidaklengkapnya  sarana dan  prasarana  yang  mendukung proses  penyidikan  baik  berupa  alat kantor, seperti alat komunikasi
(internet),  kendaraan  dan  sarana lainnya.  Dukungan  anggaran  belum memadai harus sesuai dengan kinerja berbasis anggaran, namun penggunaan  anggaran  harus  benar- benar  diawasi  jangan  sampai  terjadi penyalahgunaan anggaran.
b. Kebiasaan Penyidik
Kebiasaan  penyidik  saat  ini yang  sering  terjadi  masih  mengikuti pola senioritas dimana lebih mengedepankan  pola  yang  biasa dilakukan oleh senior-seniornya dalam  menangani  perkara  tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku  atau  seharusnya.  Masih terjadi  tindakan  penyidik  yang  tidak mentaati peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku  baik  yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun  yang  berlaku  secara  umum (misalnya  tidak  sesuai  dengan  etika profesi),  tidak  memperhatikan  dan menyelesaikan dengan sebaik-
baiknya  laporan  dan/atau  pengaduan masyarakat  (misalnya  perkara  sudah sampai satu tahun namun tidak tuntas karena diabaikan), tidak melaksanakan  tugas  sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan tanggung  jawab  (misalnya  tidak sesuai  dengan  peraturan  acara  yang berlaku  seperti  tentang  kelengkapan administrasi),
menjadi perantara/makelar  perkara  (misalnya bertindak  seperti  pengacara  atau menjual-belikan perkara), memanipulasi perkara (misalnya merubah  pasal  atau  bukti  yang  telah ada),  menggunakan  barang  bukti untuk  kepentingan  pribadi  (misalnya menggunakan  barang  bukti  untuk kepentingan  pribadi  atau  orang  lain dengan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku), berpihak dalam perkara yang sedang ditangani (misalnya  memihak  kepada  salah satu  pihak  yang  sedang  berperkara karena  ada  kedekatan  atau  adanya pemberian) penyalahgunaan wewenang (misalnya mengambil keuntungan dari pihak yang berperkara  dalam  kewenangannya), melakukan kekerasan terhadap sangka sehingga memaksakan pengakuan, mengarahkan atau intervensi terhdap saksi dalam memberikan  keterangan  dan  masih adanya oknum penyidik yang menerima suap.
c. Penyimpangan-penyimpangan Penyidik
Bentuk-bentuk  penyimpangan yang  dilakukan  oleh  penyidik  Polri dalam  melakukan  penyidikan  yang mengakibatkan komplain masyarakat adalah:  Penerapan  pasal  yang  salah, berkas  pemeriksaan  yang  bolak- balik, mengulur-ngulur waktu
penyidikan,  mengharapkan  imbalan dari  penyidikan  yang  dilakukan kepada masyaraka.
Hal ini
disebabkan  oleh  adanya  pandangan, sikap  dan  perilaku  penyidik.  Dalam
teori motivasi perilaku penyidik yang malas, nakal (bersifat negatif) Oknum  Penyidik  Polri  masih terjadi melakukan pemerasan terhadap  tersangka  dalam  bentuk pembodohan  penjeratan  pasal-pasal terhadap  tersangka  pada  berbagai kasus kriminalitas dengan tujuansupayatersangka  memberikan materi  dalam  bentuk  uang  ataupun dalam bentuk lainnya. Penyimpangan terhadap visi dan misi serta  doktrin  Polri  seperti  pada tindakan kekerasan terhadap tersangka,  serta  aktivitas  kekerasan lain yang dipraktikkan dalam operasional  lapangan  bahkan  ada penyidik  Polri  yang  menerima  suap dalam  menangani  perkara.  Prilaku menyimpang  Penyidik  polri  tersebut sejatinya  tidak  perlu  terjadi  apabila implementasi dari esensi Polri sebagai  polisi  sipil  yang  profesional dalam menjalankan tugasnya.Penyimpangan  prilaku  ini pula  yang  membuat  pencitraan  Polri di  mata  masyarakat  tidak  kunjung membaik.
d. Idenpedensi Penyidik Pengertian  independensi  atau arti  independensi  dapat  dijelaskan secara singkat seperti berikut.Independensi  adalah  suatu keadaan  atau  posisi  dimana  tidak terikat dengan pihak manapun.Artinya  keberadaan  yang mandiri tidak mengusung kepentingan  pihak  tertentu  atau organisasi tertentu.Contoh independensi  dapat  kita  lihat  pada organisasi-organisasi tertentu dimana keberadaannya adalah merdeka tanpa diboncengi kepentingan tertentu.Dalam konteks lain, independensi  juga  merupakan  hak kita  sebagai  manusia,  yang  memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh  orang  lain.  Tentu  saja  dalam pelaksanaannya yang disebut independen juga ada batasan-
batasannya.  Karena  suatu  lembaga atau organisasi juga tidak dapat eksis tanpa  adanya  dukungan  dari  pihak lain.
Penyidik Polri seharusnya bersifat  independen  tanpa  adanya tekanan dari pihak manapun termasuk  atasan/pimpinan,  sehingga penyidik dapat menjalankan tugasnya  sebagai  penegak  hukum yang professional, bersih dan mandiri.Penyidik  polri  merupakan penegak  hukum  yang  terikat  dalam organisasi  Polri,  sehingga  didalam menjalankan  tugasnya  masih  atau harus mengikuti perintah atasan/pimpinannya yang mengakibatkan sulitnya menciptakan penyidik  Polri  yang  independen, dikarenakan masih adanya intervensi atasan/pimpinan  dan organisasi  yang mengakibatkan  penyidik  Polri  tidak independen.
Penegakkan Sanksi terhadap penyidik  Polri  yang  menerima suap a. SanksiDisiplin Peraturan Disiplin sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan
Pemerintah  No.  2  Tahun  2003 tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota Polri,  bahwa  “Peraturan  Disiplin Anggota  Polri  adalah  serangkaian norma  untuk  membina,  menegakkan disiplin  dan  memelihara  tata  tertib kehidupan  anggota  Polri”.  Di  dalam Peraturan  Disiplin  Anggota  Polri sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah  No.  2  Tahun  2003, memuat substansi pokok yang menegaskan suatu kewajiban (keharusan)  yang  juga  dapat  disebut sebagai  perintah,  yakni  sesuatu  yang harus  dijalankan  oleh  setiap  anggota Polri, dan memuat larangan-larangan ( verbod ),  yakni  sesuatu  yang  tidak boleh dilakukan.
Apabila  penyidik  Polri  tidak menjalankan suatu kewajiban hukum
yang  diharuskan  dan  melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka masuk kategori melakukan pelanggaran  disiplin.  Bagi  penyidik Polri  yang  melakukan  pelanggaran disiplin  dimaksud,  diancam  dengan sanksi  hukuman,  yakni  hukuman disiplin melalui proses sidang disiplin.Selain  mengatur  kewajiban anggota  Polri,  Peraturan  Pemerintah No. 2  Tahun 2003  tentang Peraturan Disiplin  Anggota  Polri  mengatur juga  tentang  perbuatan  yang  di larang  dilakukan  oleh  anggota  Polri dan  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  5  dan Pasal 6 antara lain: Pasal 5 Peraturan Pemerintah  No.  2  Tahun  2003 tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota Polri,
Terhadap  suatu  pelanggaran disiplin  sebagaimana  diatur  dalam
Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  No.  2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin  Anggota  Polri  terdapat  dua jenis  sanksi  disiplin,  yakni  “sanksi tindakan  disiplin  dan/atau  “sanksi hukuman  disiplin”.  Sanksi  tindakan disiplin  dijatuhkan  dapat  berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, di  mana  sanksi  tersebut  dijatuhkan secara  spontan  pada  saat  itu  juga diketahui ada anggota Polri melakukan  pelanggaran  disiplin.  Di sisi  lainsanksi  hukuman  disiplin, unsur  dan  mekanisme  penjatuhan hukumannya berdasarkan pada ketentuan  hukum  yang  berlaku. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin (Ankum), sedangkan mekanisme penjatuhannya melalui sidang disiplin.Atasan yang berhak menghukum (Ankum), yang dimaksud  adalah  atasan  yang  karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.Oleh
karena itu
hukuman disiplin tidak dapat dijatuhkan  oleh  setiap  atasan  seperti halnya tindakan disiplin, dan
sekalipun  tindakan  disiplin  sudah dijatuhkan  oleh  atasan,  hal  ini  tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.Ankum  dalam  menjatuhkan hukuman  disiplin  harus  melalui proses  penyelesaian  perkara  disiplin dengan melalui proses sidang disiplin,  adapun  sanksi  yang  dapat diberikan  berupa  Sanksi  hukuman disiplin  menurut  Pasal  9  Peraturan Pemerintah  No.  2  Tahun  2003 tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota Polri, yaitu:
a. Teguran tertulis;
b. Penundaan  mengikuti  pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e. Mutasi yang bersifat demosi;
f. Pembebasan dan jabatan;
g. Penempatan dalam  tempat  khusus paling  lama  21  (dua  puluh  satu)
hari.
Berdasarkan Pasal 13 PP No. 2 tahun  2003  bahwa  Penyidik  Polri yang menerima suap dapat dijatuhkan hukuman disiplin dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri dan dapat diberhentikan  dengan  tidak  hormat dari  dinas  Kepolisian  Republik Indonesia  melalui  Sidang  Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.Tujuan penjatuhan  hukuman  disiplin  ini untuk  terwujudnya  kepastian  hukum dan  mampu  menimbulkan  efek  jera bagi  anggota  Polri  yang  melakukan pelanggaran  disiplin  atau  anggota yang  lain  agar  tidak  melakukan kembali perbuatan pelanggaran disiplin  dan  menjadi  contoh  bagi anggota  yang  lain  untuk  tidak meniru, dan dalam penjatuhan sanksi
hukuman disiplin juga tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
b. Sanksi  Etika  Profesi  Penyidik Kepolisian
Etika  Profesi  Polri  adalah kristalisasi  nilai-nilai  Tribrata  yang dilandasi  dan  dijiwai  oleh  Pancasila serta  mencerminkan  jati  diri  setiap anggota Polri dalam wujud komitmen  moral  yang  meliputi  etika kepribadian,  etika  kenegaraan,  etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Penyidik Polri yang melaksanakan tugas penyidikan terkait  dengan  proses  peradilan pidana  senantiasa  menjunjung  tinggi etika  profesi  kepolisian  yang  diatur dalam  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian maupun  Kode  Etik  Profesi  Penyidik Polri  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Kapolri  Nomor Polisi  :  15 Tahun  2006  tentang  Kode  Etik Profesi  Penyidik  Polri.  Dalam  Pasal 11  mengatur  tentang  pelanggaran kode  etik  profesi  yang  dilakukan oleh  penyidik  dikenakan  sanksi sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Kapolri  No  Pol:  7  tahun  2006 tentang  Kode  Etik  profesi  Polri adalah  sangat  tidak  relevan,  karena Peraturan Kapolri No Pol : 15 Tahun 2006  tersebut  tidak  mengatur  sanksi tersendiri  terhadap  penyidik  Polri yang  melanggar  Kode  Etik  Profesi Penyidikan. Penyidik Polri mempunyai tugas fungsional dibidang  penyidikan  perkara  pidana, dan tidak semua anggota Polri adalah penyidik, sehingga Peraturan Kapolri
No  Pol  :  15  Tahun  2006  tersebut patut dipertanyakan atau perlu disempurnakan yaitu dengan mencantumkan sanksi tersendiri bagi penyidik  Polri  yang  pada  saat melakukan proses penyidikan,
melakukan  pelanggaran  kode  etik profesi  Polri.  Pengertian  Penyidik
dalam  KUHAP  Pasal  1  angka  1 adalah;
Rumusan  pelanggaran  kode etik  profesi  kepolisian  dapat  dilihat dalam  peraturan  Kapolri  Nomor Polisi  :  8  tahun  2006  tanggal  1  Juli 2006 disebutkan dalam Pasal 1 angka 3  berbunyi  “  pelanggaran  kode  etik profesi  polri  adalah  setiap  perbuatan yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi  Polri  “,sedangkan  rumusan kode etik profesi polri terdapat dalam pasal  1  angka  2  peraturan  Kapolri Nomor  Polisi  :  7  tahun  2006 berbunyi  “kode  etik  profesi  polri adalah  norma-norma  atau  aturan- aturan  yang  merupakan  kesatuan landasan  etik  atau  filosofis  dengan peraturan  perilaku  maupun  ucapan mengenai  hal-hal  yang  diwajibkan, dilarang,  atau  tidak  patut  dilakukan oleh anggota Polri”.
Berdasarkan  uraian  tersebut diatas, maka kriteria jenis pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri dapat dijelaskan pengertiannya antara lain:
a. Anggota Polri yang hanya melanggar Etika Profesi saja.
b. Anggota Polri yang hanya melanggar Disiplin saja.
c. Anggota  Polri  yang  melanggar disiplin  sekaligus  juga  melanggar etika profesi.
d. Anggota  Polri  yang  melanggar tindak pidana sekaligus melanggar etika profesi dan disiplin artinya ; didalam  tindak  pidana  terdapat pelanggaran  etika  profesi  dan pelanggaran disiplin.
Sanksi dalam kode etik profesi kepolisian  diatur  dalam  Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 Tahun 2006
Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian sanksi bagi penyidik polri yang  melakukan  penyidikan  pidana terkait dalam sistem peradilan pidana melanggar kode etik profesi penyidikan.  Bentuk  sanksi  dalam
kode  etik  profesi  kepolisian  berupa sanksi “moral” dan sanksi “administrasi”,  yaitu  “sanksi  moral”
dirumuskan  dalam  Pasal  11  ayat  (2) Peraturan  Kapolri  No.Pol.:  7  Tahun 2006, berbunyi :
1. Perilaku  melanggar  di  nyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta  maaf  secara  terbatas ataupun secara langsung.
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.
4. Pelanggar  dinyatakan  tidak  layak lagi  untuk  menjalankan  profesi atau fungsi kepolisian.
Sanksi administrasi dirumuskan  dalam  Pasal  12  ayat  (4) Peraturan  Kapolri  No.Pol.:  7  Tahun 2006, berbunyi:
1. Dipindahkan  tugas  ke  jabatan yang berbeda;
2. Dipindahkan  tugas  ke  wilayah yang berbeda;
3. Pemberhentian  Dengan  Hormat  ( PDH );
4. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH );
Dari  uraian  tersebut  diatas jelaslah, bahwa peranan sanksi dalam etika  profesi  kepolisian  yang  hanya bersifat  moral  maupun  administratif saja,  tidak  cukup  memiliki  dampak pencegahan  atau  kurang  mempunyai efek jera terhadap pelaku pelanggaran  kode  etik  tersebut, apalagi  terhadap  pelaku  pelanggaran kode  etik  profesi  penyidikan  yang dilakukan  oleh  penyidik,  tentu  saja tidak  bisa  disamakan  penerapan sanksi  kepada  pelaku  pelanggaran kode  etik  profesi  kepolisian  yang bukan  penyidik . Terhadap  penyidik yang  melakukan  penyimpangan  dan menerima  suap  dapat  diterapkan sanksi  berupa  Pemberhentian  Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikarenakan penyidik yang melakukan
penyimpangan dan
menerima  suap  tidak  layak  lagi menjadi  anggota  Polri  karena  telah merusak citra Polri.
c. Sanksi Pidana
Polri adalah bagian dari penyelenggara negara khususnya Penyidik Polri, sebagaimana dirumuskan  dalam  Pasal  2  angka  7 dan penjelasan Undang-undang Nomor  28  Tahun  1999  tentang
Penyelenggara  Negara  Yang  Bersih dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  adalah  pejabat  yang memiliki  fungsi  strategis  dalam kaitannya  dengan  penyelenggaraan negara.  Bagi  penyelenggara  negara yang dalam penegakan hukum menerima  suap  adalah  merupakan perbuatan  pidana  sesuai  Pasal  5 angka 4 dan 7, serta Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Undang-Undang No 28 tahun  1999,  dapat  dikenakan  sanksi pidana dan atau sanksi perdata.
Rumusan  Pasal  5  angka  4 Undang-Undang No. 28 Tahun
1999, adalah: Setiap  Penyelenggara  Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan  atau  kerja  sama secara  melawan  hukum  antar Penyelenggara  Negara  atau antar Penyelengara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat,  dan  atau  Negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara  secara  melawan  hokum yang menguntungkan kepentingan  keluarganya  dan atau kroninya diatas
kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Rumusan  Pasal  21  UU  RI  No 28 Tahun 1999, adalah : Setiap  Penyelenggara  Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa  yang  melakukan kolusi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan  pidana  penjara  paling singkat  2  (dua)  tahun  dan paling  lama  12  (dua  belas) tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp  200.000.000,-  (dua  ratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah). Penyidik menerima suap adalah  suatu  perbuatan  pelanggaran etika  profesi  dan  bahkan  suatu perbuatan menyimpang dari prosedur yang  telah  ditentukan  oleh  undang- undang dan merupakan tindak pidana korupsi.Merekayasa  perkara  atau melakukan  kebijakan  kriminalisasi menurut Teguh Prasetiyo merupakan menetapkan  perbuatan  yang  semula bukan  tindak  pidana  menjadi  suatu tindak  pidana  dalam  suatu  aturan perundang-undangan  Penyimpangan prosedur  menurut  J.E.  Sahetapy adalah kolusi. Pasal tersebut menjelaskan  sanksi  pidana  minimal dan  sanksi  pidana  maksimal,  dan secara  komulatif  juga  menjatuhkan denda  dengan  batasan  minimal  dan maksimal.  Ironisnya  Undang-undang ini  tidak  pernah  di  aplikasikan  dan diterapkan  dalam  praktek  penegakan hukum  dinegeri  ini  untuk  menjerat penyelenggara negara yang melakukan  penyimpangan  prosedur dalam  sistem  peradilan  pidana. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun
1999,  tersebut  sebenarnya  sangat efektif bila digunakan dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.  Selama  ini  yang  terjadi  jika penyidik  melakukan  penyimpangan
dalam sistem peradilan pidana hanya dikenai  sanksi  administrasi  dan  atau sanksi moral saja dari ketentuan kode etik profesi. Sejak berlakunya Undang-Undang  No.  20  tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang
memberi  suap  (delik  suap  aktif)  dan yang  menerima  suap  (delik  suap pasif)  adalah  subjek  tindak  pidana korupsi  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  5,  Pasal  6,Pasal  11  dan  Pasal 12  Undang-Undang  No  20  tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi. Definisi suap menerima  gratifikasi  dirumuskan pada  penjelasan  Pasal  12B  Undang- Undang  No.  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dan  dari  penjelasan  Pasal 12B  ayat  (1)  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan  seperti  pengertian  suap aktif,  artinya  tidak  bisa  untuk mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan dengan menjatuhkan  pidana  pada  pemberi suap  gratifikasi  menurut  pasal  ini. Dengan demikian luasnya pengertian suap  gratifikasi  ini,  maka  tidak  bisa tidak,  akan  menjadi  tumpang  tindih dengan  pengertian  suap  pasif  pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal  12  huruf  a,  b  dan  c  Undang- Undang  No.  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.Terhadap  oknum  penyidik Polri penerima suap dapat diterapkan sanksi pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal  1 ayat  (1)  sub  c dan Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  11  dan  Pasal 12  Undang-Undang  No  20  tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.

## SIMPULAN
Penyidik  polri  yang  menerima suap dalam menangani perkara dapat dikenakan  sanksi  disiplin  sesuai dengan  ketentuan Pasal 13 PP  No. 2 tahun  2003  yaitu  sanksi  “dianggap tidak  patut  lagi  dipertahankan”,
selain  itu  dapat  juga  dikenakan sanksi  kode  etik  profesi  penyidik Polri  sebagaimana  disebutkan  dalam
Pasal  11  Peraturan  Kapolri  No.  Pol.
7 Tahun 2006 berupa sanksi pemberhentian  dengan  tidak  hormat. Penyidik  polri  yang  menerima  suap dalam menangani perkara merupakantindak pidana korupsi karena  profesi  Penyidik  Polri  adalah melakukan proses penyidikan perkara  dalam  sistem  peradilan pidana, dimana status hukum penyidik Polri tersebut adalah penyelenggara  negara  diatur  dalam Pasal 2 angka 7 dan
penjelasanUndang-Undang  No.  28 tahun  1999  tentang  Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,  Kolusi  Dan  Nepotisme, yang apabila melakukan pelanggaran kode etik profesi ( asas profesionalitas dan  penjelasan  Pasal 3  angka  6)  dapat  dikenakan  sanksi pidana  dan  atau  perdata.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa penyidik Polri yang dalam penegakan  hukum  menerima  suap merupakan  tindak  pidana  Korupsi, karena penyidik polri tersebut kapasitasnya adalah sebagai penyelenggara  negarasehingga  dapat diterapakan  Pasal  1  ayat  (1)  sub  c,
dan  Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  11  dan Pasal  12  Undang-Undang  No  20 tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Saran Untuk  meningkatkan  kinerja penyidik  polri  diperlukan  adanya peningkatan  SDM  penyidik  dengan adanya keharusan pendidikan kejuruan Reserse terhadap  penyidik, meninjau  ulang  penyidik-penyidik Polri yang ada saat ini apakah masih layak  atau  tidak  untuk  menjadi penyidik,  disamping  itu  penyidik Polri  harus  bersifat  independen dengan  mengedepankan  penegakkan hukum yang seharusnya tanpa
adanya  intervensi  dan  arahan  dari pimpinan  dan  organisasi.  Terhadap penyidik  Polri  yang  melakukan penyimpangan berupa menerima suap  dapat  diterapkan  sanksi  pidana korupsi dan ancaman pemberatan.Diperlukan upaya mengoptimalkan fungsi Wasdik dengan melakukan pengawasan terhadap  penyidik  secara  konsisten, sehingga  tidak  adanya  celah  terjadi penyimpangan, disamping itu terhadap penyidik diharuskan diberikan reward  and  punishment
secara  konsekwen  dan  konsisten guna meningkatkan kinerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara, Luhut MP Pangaribuan, KUHAP dan Peraturan- peraturan Pelaksana , Djambatan, Jakarta, 1986, HR  Abdussalam,  DPM  Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007, J.E.  Sahetapy, Runtuhnya  Etika Hukum, Kompas, Jakarta,
2009, Mien  Rukmini, Perlindungan  Ham melalui  Asas  Praduga  Tidak Bersalah  dan  asas  Persamaan Kedudukan dalam hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia ,  Alumni,  Bandung  , 2007 Muladi, Kapita Selekta Sistem
Peradilan  Pidana, UNDIP, Semarang, 1995, Pontang  Moerad  BM, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan  Dalam  Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005, Rismawaty, Kepribadian  dan  Etika Profesi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan  Pidana,  Perspektif Eksistensialisme dan
Abolisionisme,
Binacipta,
Bandung, 1996,
Sadjijono, Etika  Profesi  Hukum, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, Soebroto  brotodiredjo, Jati  Diri, Profesionalisme dan Modernisasi  Polri, Sanyata Sumanasa  Wira,  Sespim  Polri, Jakarta, 1996, Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , Sinar Baru, Bandung. 1983, Suhrawardi  K.  Lubis, Etika  Profesi Hukum, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2006, Teguh Sudarsono, Himpunan Peraturan Perundang- undangan diBidang Kepolisian dan  MOU  Kesepakatan  Tahun 2006-2007  Jilid  II, Div  Bin Kum Polri, Jakarta, 2007,

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang  No.  8  tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Peraturan  Kapolri  No.  Pol.  7  Tahun
2006 Peraturan  Pemerintah  RI  No.  1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri Sumber Lain
www.satgas-pmh.go.id..30/09/2012. 10.51 http://www.inalilah.com.20/09/2012. 12.50