Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan
Putri Hertin Andika Pardede 1* , Februati Trimurni 2
1,2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

## Abstract
The Medan City Micro, Small and Medium Enterprises Cooperative Service (UMKM) guide the provision  of  training,  socialisation/counselling  and  assistance  in  the  form  of  tools  and  funds following the needs of the UMKM sector. However, there are problems in UMKM coaching that are  carried  out,  namely  the  weakness  of  UMKM  data  collection,  UMKM  coaching  is  still uneven, and there needs to be more assistance for UMKM actors who have received coaching. The  research  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  descriptive  research  method.  Data collection  in  this  study  was  carried  out  by  interview,  observation,  and  documentation techniques.  The  data  obtained  were  analysed  using  a  qualitative  organisational  performance theory  approach  proposed  by  Moeheriono,  including  effectiveness,  efficiency,  quality, timeliness,  and  productivity.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  performance  of  the Medan City Micro, Small and Medium Enterprises Cooperative Service is effective because the coaching  objectives  have  been  achieved.  Still,  it  could  have  been  more  efficient  in  terms  of funds. The performance of the Medan City Micro, Small and Medium Enterprises Cooperative Service  (UMKM)  from  quality  indicators  is  good  regarding  transparency,  conditional, participative  aspects,  and  the  balance  of  rights  and  obligations.  However,  it  still  needs  to improve accountability and equal rights. Its performance has good timeliness and productivity.
Keywords: coaching, data collection, organizational performance

## Abstrak
Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Kota  Medan  mengadakan pembinaan melalui pemberian pelatihan, sosialisasi/penyuluhan dan pemberian bantuan berupa alat  maupun  dana  sesuai  dengan  kebutuhan  bidang  UMKM.  Namun,  terdapat  permasalahan dalam  pembinaan  UMKM  yang  dilakukan  yaitu  lemahnya  pendataan  UMKM,  pembinaan UMKM  masih  belum  merata,  serta  tidak  adanya  pendampingan  bagi  pelaku-pelaku  UMKM yang  telah  memperoleh  pembinaan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  teknik  wawancara,  observasi,  serta  dokumentasi.  Data  diperoleh  dianalisis menggunakan  pendekatan  teori  kinerja  organisasi  secara  kualitatif  yang  dikemukakan  oleh Moeheriono  meliputi  efektivitas,  efisiensi,  kualitas,  ketepatan  waktu,  dan  produktivitas.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan  dapat  dikatakan  efektif  karena  tujuan  pembinaan  tercapai  namun,  belum  efisien  dalam aspek  dana.  Kinerja  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kota  Medan  dari indikator kualitas dapat dikatakan baik dilihat dari aspek transparansi, kondisional, partisipatif, serta  keseimbangan  hak  dan  kewajiban.  Namun,  masih  kurang  dari  aspek  akuntabilitas  dan kesamaan  hak.  Kinerjanya dapat  dikatakan  memiliki ketepatan  waktu  serta  produktivitas  yang baik.
Kata kunci: kinerja organisasi, pembinaan, pendataan
* putripardede2017@gmail.com
https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10521
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Secara sederhana, kinerja ( performance ) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil ( degree of  accomplishment) .  Hal  ini  berarti bahwa  kinerja  suatu  organisasi  dapat dilihat  dari  tingkatan  sejauh  mana organisasi  dapat  mencapai  tujuan  yang didasarkan  pada  tujuan  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
Kinerja
menjelaskan  capaian  pelaksanaan  tugas oleh seluruh komponen yang ada dalam sebua organisasi maupun instansi pemerintah (Tsauri, 2014).
Sebagaimana  dikemukakan  oleh Nanawi  dalam  (Erlianti  &  Irma,  2021), bahwa  kinerja  organisasi  adalah  fungsi hasil-hasil  pekerjaan/kegiatan  yang  ada dalam  perusahaan  yang  dipengaruhi faktor  intern  dan  ekstern  organisasi dalam mencapai  tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu.
Pengukuran  kinerja  sektor  publik  akan membantu badan publik untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang lebih baik, untuk terus meningkatkannya, dan untuk meningkatkan  dukungannya  dari  publik (Pidd, 2012).
Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  Kota  Medan merupakan organisasi yang melaksanakan  pembinaan  kepada  para
pelaku  UMKM.  Dinas  Koperasi  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kota Medan mempunyai tugas dalam perencanaan,  perumusan,  pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan serta kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui pembinaan. Pandemi Covid-19
telah berdampak  bagi  sektor  UMKM  sejak bulan April 2020 (Bahtiar, 2021). Tidak terkecuali  di  Sumatera  Utara,  terdapat 672.000  UMKM  dari  total  keseluruhan 960.000  UMKM  yang  terkena  dampak pandemi Covid-19 dimana angka tersebut  tersebar  di  33  kabupaten maupun kota (Covid19.sumutprov.go.id, 2020).
Angka  tersebut  menunjukkan  70% UMKM  di  Provinsi  Sumatera  Utara terdampak  pandemi  Covid-19.  Adapun Medan  sebagai  Ibu  Kota  Sumatera Utara  terdapat  sebanyak  4900  pelaku UMKM  yang  terdampak  pandemi Covid-19  (Siregar,  2021).  Pertumbuhan ekonomi  yyang  tidak  stabil  di  kota Medan mengharuskan pemerintah melakukan upaya yang dapat
meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi tersebut salah satunya dengan mengoptimalkan keberadaan UMKM.
Ada beberapa permasalahan dalam  kinerja  Dinas  Koperasi  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kota
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Medan mengadakan pembinaan UMKM
(Nursidi  &  Wulandari,  2021).  Pertama, masih  lemahnya  pendataan  UMKM olehh  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro
Kecil  dan  Menengah  Kota  Medan sehingga beberapa pelaku UMKM yang kurang mendapat perhatian.
Tabel 1. UMKM Binaan per Kecamatan di Kota Medan Kecamatan Mikro Kecil Menengah Medan Amplas 85 7 0 Medan Area 64 7 0 Medan Barat 83 3 0 Medan Baru 52 6 0 Medan Belawan 32 0 0 Medan Deli 59 5 0 Medan Denai 90 11 0 Medan Helvetia 209 13 1 Medan Johor 106 7 3 Medan Kota 84 5 0 Medan Labuhan 58 0 0 Medan Maimun 29 2 0 Medan Marelan 99 5 0 Medan Perjuangan 38 4 1 Medan Petisah 58 8 0 Medan Polonia 34 1 1 Medan Sunggal 142 10 2 Medan Selayang 93 8 1 Medan Tembung 57 7 1 Medan Tuntungan 62 4 0 Medan Timur 56 3 1 Jumlah 1590 116 11
Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan, 2022
Diketahui  dari  Tabel  1  di  atas bahwa  jumlah  usaha  mikro  sebanyak 1.590  unit  usaha  atau  setara  dengan 92,60%  dari  total  jumlah  UMKM binaan  di  Kota  Medan.  Sementara jumlah  usaha  kecil  sebanyak  116  unit usaha  atau  setara  dengan  6,76%  dari total  jumlah  UMKM  binaan  di  Kota Medan. Sedangkan jumlah usaha
menengah  hanya  sebanyak  11  unit usaha  atau  setara  dengan  0,64%  dari total  jumlah  UMKM  binaan.  Dari  total 21  kecamatan,  terdapat  14  kecamatan tidak  memiliki  usaha  menengah.  Hanya ada  7  kecamatan  yang  terdata  memiliki usaha menengah dengan jumlah 1-3 unit usaha per kecamatan. Selain itu terdapat 2 kecamatan yang terdata tidak
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
memiliki usaha kecil. Sementara jumlah usaha  kecil  di  19  kecamatan  lainnya berkisar 1-13 unit usaha per kecamatan.
Pembinaan  UMKM  oleh  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Kota  Medan  juga  masih belum  dapat  dikatakan  merata.  Ini diakibatkan  oleh  pendataan  yang  masih lemah sehingga terdapat pelaku UMKM yang tidak mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah  Kota  Medan.  Kemampuan anggaran yang lemah juga menyebabkan  adanya  UMKM  yang kurang  mendapat  perhatian  dari  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah Kota Medan.
Selain  itu,  Dinas  Koperasi  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kota Medan  juga  melakukan  pembiaran  atau tidak  mengadakan  pendampingan  bagi para pelaku UMKM yang sudah dibina. Hal  ini  menunjukkan  belum  adanya tindak  lanjut  dari  pembinaan  yang dilakukan  sementara  pelaku  UMKM membutuhkan kepastian terkait kelanjutan  pengembangan  usahanya. Dari  permasalahan  di  atas  yang  telah diuraikan  dapat  dilihat  kinerja  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Kota  Medan  belum  berhasil dalam mengadakan pembinaan.
Melalui  penelitian  ini,  peneliti ingin menyampaikan pentingnya
penelitian  ini  untuk  dilakukan  dalam rangka mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah Kota Medan dalam mengadakan  pembinaan  UMKM  di Kota  Medan yang lebih  merata, berkeadilan, dan berdampak yang dapat dilihat  melalui  indikator  efektivitas, efisiensi, kualitas, ketepatan waktu, dan produktivitas (Moeheriono, 2018). Secara  etimologis,  kata  efektif  sering diartikan  sebagai  mencapai  sasaran yang  diinginkan  ( producing  desired result ), berdampak menyenangkan
( having  a  pleasing  effect ),  bersifat aktual  dan  nyata  ( actual  and  real ) (Umam,  2010).  Menurut  (Moeheriono, 2018)  indikator    efektivitas  mengukur derajat    kesesuaian output yang dihasilkan  dalam    mencapai    sesuatu yang    diinginkan.    Lebih  lanjut dijelaskan  bahwa  indikator    mengenai efektivitas    ini  menjawab    pertanyaan mengenai    apakah    kita    melakukan sesuatu    yang    sudah  benar  ( are  we doing the right things ?).
Ada  5  (lima)  kriteria  mengenai pencapaian  tujuan  efektif  atau  tidak sebagaimana  dikemukakan  oleh  S.P. Siagian  dalam  (Pagau  &  Dkk,  2018). Pertama, kejelasan  tujuan  yang  hendak dicapai  dimana  hal  ini  dimaksudkan supaya  karyawan  dalam  pelaksanaan
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
tugas  mencapai  sasaran  yang  terarah dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.
Kedua, kejelasan strategi
pencapaian tujuan dimana dimaksudkan sebagai  jalan  yang  diikuti  dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai  tujuan  yang  ditentukan  agar para  implementor  tidak  tersesat  dalam pencapaian tujuan organisasi.
Ketiga, proses analisis dan perumusan  kebijakan  yang  mantap dimana  hal  ini  berkaitan  dengan  tujuan yang  hendak  dicapai  dan  strategi  yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu  menjembatani  tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
Keempat , perencanaan yang matang dimana pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan  oleh  organisasi  di  masa depan.
Kelima, penyusunan program yang  tepat  dimana  suatu  rencana  yang baik  masih  perlu  dijabarkan  dalam program-program pelaksanaan  yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
Kinerja  organisasi  juga  dapat diukur  dengan  indikator  efisiensi  yang mengukur  derajat  kesesuaian  proses menghasilkan output dengan
menggunakan biaya serendah mungkin  (Moeheriono,  2018).  Efisiensi pelayanan  adalah  perbandingan  terbaik antara  input  dan  output  pelayanan (Dwiyanto  &  Dkk,  2008).  Efisiensi menurut  Mardiasmo    dalam  (Rahajeng, 2018)  merupakan  pencapaian output yang  maksimum  dengan input tertentu atau  penggunaan input yang  terendah untuk mencapai output tertentu. Pengukuran  efisiensi  dalam  organisasi publik  hanya  memperhatikan  sisi input dan efisiensi SDM. Sebagaimana dikemukakan dalam (Riyardi & Widojono,  2011)    bahwa output dari pemerintah berbeda dengan perusahaan.
Menurut (Moeheriono, 2018) indikator  kualitas  mengukur  derajat kesesuaian  antara  kualitas  produk  atau jasa  yang  dihasilkan  dengan  kebutuhan dan  harapan  konsumen.  Indikator  ini menunjukkan  sejauh  mana  organisasi memenuhi  kebutuhan  yang  dirasakan pada  tingkat  kualitas  layanan  yang dapat diterima.
Adapun  kualitas  pelayanan  prima yang  tercermin  dari  organisasi  publik menurut  Sinambela  dalam  (Tamami, 2020),  yaitu  transparansi  (pelayanan bersifat  mudah,  terbuka,  dan  dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan  dan  disediakan  secara memadai  serta  mudah  dimengerti), akuntabilitas
(dapat
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan peraturan
perundang-undangan), kondisional  (pelayanan  yang  sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi  dan  penerima  layanan  dengan tetap  berpegang  pada  prinsip  efisiensi dan  efektivitas),  partisipatif  (pelayanan dapat mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan  masyarakat),  kesamaan  hak
(pelayanan tidak melakukan diskriminasi  dilihat  dari  aspek  apapun), keseimbangan hak dan kewajiban (pelayanan  mempertimbangkan  aspek keadilan  antara  pemberi  dan  penerima pelayanan publik).
Ketepatan waktu dalam mengukur kinerja  akan  menjawab  pertanyaan apakah    pekerjaan    diselesaikan    secara benar   dan   tepat   waktu (Moeheriono, 2018).  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa dalam hal ini  perlu ditentukan   kriteria yang      dapat  mengukur  berapa  lama waktu  yang  seharusnya  diperlukan untuk menghasilkan suatu produk.
Ketepatan  waktu  dalam  pekerjaan menurut  (Mathis  &  John,  2011)  yaitu ketepatan  waktu  dalam  menyelesaikan tugas  yang  menjadi  tanggung  jawab seorang karyawan dan pencapaian target berdasarkan standar kerja waktu organisasi.
Produktivitas menurut (Moeheriono,  2018)  digunakan  untuk mengukur  tingkat   produktivitas  suatu organisasi.  Lebih  lanjut  dijelaskan bahwa  indikator    ini    mengukur    nilai tambah    yang  dihasilkan  oleh  suatu proses  dibandingkan  dengan  nilai  yang dikonsumsi  untuk  biaya  modal  dan tenaga kerja. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output (Dwiyanto  &  Dkk, 2008).  Oleh  sebab  itu,  sumber  daya manusia  yang  memiliki  produktivitas yang baik akan cenderung lebih mampu memberikan  pelayanan  serta  mengelola sumber daya di dalam organisasi secara efisien. Produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan  serta  mengutamaakan  cara pemanfaatkan  baik  terhadap  sumber- sumber  dalam  memproduksi  suatu barang atau jasa.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  metode penelitian  kualitatif  digunakan  untuk menggambarkan  masalah  yang  diteliti secara  jelas,  mengidentifikasi  serta menjelaskan secara sistematis data yang diperoleh.
Lokasi  penelitian  yaitu  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Kota  Medan  yang  berada  di Jalan  Gatot  Subroto,  KM.  77,  Medan.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Lokasi  penelitian  ini  dipilih  karena Dinas Koperasi  Usaha  Mikro Kecil dan
Menengah Kota Medan adalah organisasi yang mengadakan pembinaan kepada  para  pelaku  UMKM.  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Kota  Medan  mempunyai tugas  dalam  perencanaan,  perumusan, pengawasan, serta pelaksanaan kebijakan  serta  kegiatan  pemberdayaan dan  pengembangan  UMKM  melalui pembinaan.
Adapun  untuk  memperoleh  data yang  komprehensif,  intens,  memerinci, dan  mendalam  digunakan  beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

## Observasi
Adapun  bentuk  pengamatan  yang digunakan  yaitu  observasi  langsung dimana peneliti secara langsung melakukan pengamatan di Dinas
Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah Kota Medan dengan
mempersiapkan  instrumen  serta  materi pengamatan  terlebih  dahulu.  Hal  ini bermakna penulis melihat atau mengamati  secara  langsung  kegiatan yang ada di lokasi penelitian.

## Wawancara
Metode  wawancara  mendalam dipilih  untuk  melakukan  memperoleh informasi  dari  para  informan  penelitian
yang  ditetapkan  oleh  peneliti,  yaitu mereka  yang  terkait  langsung  ataupun mengetahui  kinerja  Dinas  Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan  dalam  melakukan  pembinaan UMKM di Kota Medan.
Adapun informan ditentukan dengan  memakai  teknik purposive sampling dimana  teknik  pengambilan sampel pada  teknik  ini  didasarkan  pada tujuan  tertentu  dimana  informan  dipilih karena memiliki kriteria sebagai sampel.

## Dokumentasi
Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh  dengan  mempelajari  literatur- literatur,  buku-buku,  maupun  dokumen yang terkait dengan masalah yang ada.
Adapun teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis flow chart  analysis yang  dikemukakan  oleh Miles  dan  Huberman  dalam  (Samsu, 2017). Flow  chart  analysis terdiri  dari tiga  tahapan  yaitu data  reduction/ penyederhanaan  data  (menunjukkan proses bagaimana menyeleksi,
memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta
mentransformasikan  data  mentah  yang muncul dalam penulisan catatan lapangan), data  display /penyajian  data
(usaha merangkai informasi yang
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan), dan verification/conclusion (menarik
kesimpulan.
Reduksi  data  dilakukan  dengan menyeleksi  setiap data yang didapatkan di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dan  sedang  dilakukan.  Adapun  bentuk penyajian  data  pada  penelitian  ini dengan  membuat  teks  naratif  yang berisi  tentang  catatan  yang  ada  di lapangan  serta  membuat  sebuah  konsep untuk  melihat  apa  yang  sedang  terjadi, apakah  kesimpulan  sudah  tepat  atau sebaliknya,  yaitu  melakukan  analisis kembali.  Upaya  penarikan  kesimpulan dilakukan  penulis  secara  terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan itu  juga  diverifikasi  selama  penelitian berlangsung,  dengan  cara  memikir ulang  selama  penelitian  dan  tinjauan ulang catatan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembinaan UMKM di Kota
Medan  dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan. Pembinaan UMKM ini diperuntukkan  kepada  para  pelaku UMKM  di  Kota  Medan  yang  telah terdata sebagai UMKM binaan di Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan
Menengah  Kota  Medan.  Adapun  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Kota  Medan  melakukan pembinaan melalui pemberian pelatihan,  sosialiasi/penyuluhan  dan pemberian  bantuan  berupa  alat  maupun dana sesuai kebutuhan bidang UMKM.
Pembinaan UMKM di Kota Medan  bertujuan  untuk  membantu  para pelaku UMKM meningkatkan kapasitas pelaku  UMKM.  Tujuan  peningkatan kapasitas  tersebut  berdasarkan  paparan Kepala  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  Kota  Medan sesuai dengan amanat RPJM 2020-2024 dapat dilihat melalui transformasi usaha informal  ke  formal,  transformasi  digital dan  pemanfaatan  inovasi  teknologi usaha, transformasi ke dalam rantai nilai global.
Hal  tersebut  di  atas  menunjukkan bahwa  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  Kota  Medan memiliki  tujuan  yang  jelas  dalam pembinaan  UMKM  yang  dibutuhkan dalam mengarahkan organisasi melakasanakan  tugas  untuk  mencapai tujuan yyang telah ditetapkan (Pagau & Dkk, 2018).
Dalam  mewujudkan  transformasi usaha  dari  informal  ke  formal,  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Kota  Medan  melakukan penyuluhan tentang UMKM Wajib NIB
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
(sosialiasi dan penyuluhan secara langsung  maupun  secara online melalui media sosial) serta memberikan kemudahan  izin  usaha.  Keberhasilan transformasi  usaha  dari  informal  ke formal  ini  dapat  dilihat  dari  kenaikan
jumlah  UMKM  terdata  di  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah Kota Medan. Adapun jumlah UMKM  terdata  di  Dinas  Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah UMKM Terdata di Kota Medan Tahun Jumlah 2018 3.598 2019 3.861 Pada 2020 kegiatan dihentikan karena pandemi Covid-19 2021 27.763 Januari 2022 33.790 November 2022 77.000 Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan, 2022 Digitalisasi UMKM dimulai
dengan pendataan UMKM secara digital.  Pelaku  UMKM  yang  ingin mendaftar  supaya  terdata  di  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan
Menengah Kota Medan dapat melakukan pendaftaran melalui http://Pendataan-ukm. Pembinaan UMKM
yang dilakukan  bersifat  terbuka  untuk  semua pelaku  UMKM.  Bagi  pelaku  UMKM yang  ingin  dibina  dapat  mendaftar secara  langsung  maupun  secara online melalui  link  yang  dibagikan  di  sosial media seperti
instagram (@diskopukmmedan).
Selain  pendataan  dan  pendaftaran
UMKM  secara online ,  digitalisasi UMKM juga dilakukan dengan mendorong  pelaku  UMKM  menjalin
kemitraan  dengan e-commerce seperti Tokopedia  dan  Shopee  yang  juga menjadi  upaya  transformasi  ke  dalam rantai  nilai  global.  Pembinaan  melalui kemitraan antara pelaku UMKM dengan e-commerce juga  sedang  dijalankan. Dinas Koperasi  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah  Kota  Medan  bekerjasama dengan  Shopee  dalam  melaksanakan pelatihan  dan  pengembangan  UMKM melalui  pemasaran  digital.  Pelatihan  ini diikuti  oleh  30  pelaku  UMKM  yang terpilih  yang  telah  mendaftarkan  diri sebelumnya melalui link yang dibagikan secara online. Adapun kegiatan tersebut bertujuan melatih UMKM dalam memperluas pemasaran produknya melalui platform digital Shopee. Peningkatan  kapasitas  UMKM  juga dilakukan  melalui  pemberian  bantuan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kepada  para  pelaku  UMKM  sesuai dengan kebutuhan dan bidang usaha.
Adapun  strategi  yang  dilakukan dalam pembinaan UMKM adalah sebagai  berikut:  (1)  Pemberdayaan usaha  mikro  yang  dilakukan  melalui pendataan, kemitraan kemudahan perizinan,  penguatan  kelembagaan  dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;  (2)  Pengembangan  usaha mikro  dengan  orientasi  peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
Strategi-strategi di atas menunjukkan  bahwa  Dinas  Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan  selain  memiliki  tujuan  yang jelas  juga  memiliki  strategi  pencapaian tujuan  yang  jelas  dalam  pembinaan UMKM sesuai dengan kriteria pencapaian  tujuan  yang  dikemukakan oleh  S.P.Siagian  dalam  (Pagau  &  Dkk, 2018).
Proses  analisis  dan  perumusan kebijakan  dalam  pembinaan  UMKM dilakukan  dengan  melihat  ancaman, tantangan, dan peluang UMKM di Kota Medan. Adapun kebijakan dalam pembinaan  UMKM  di  Kota  Medan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah Kota Medan 2021-2026.
Perencanaan  yang  matang  pada hakekatnya  berarti  dalam  mencapai keefektifan, organisasi perlu
mengadakan  perencanaan  yang  matang (Pagau & Dkk, 2018). Adapun perencanaan  pembinaan  UMKM  di Kota Medan dilakukan dengan menjadikan pembinaan UMKM sebagai salah satu upaya pengembangan UMKM  yang  tertuang  dalam  Rencana Strategis  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menegah  Kota  Medan  2021- 2026.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pembinaan UMKM sudah direncanakan dengan  matang  sehingga  pelaksanaan pembinaan  yang  tiba-tiba  dan  terburu dapat dihindarkan.
Adapun program pelaksanaan ataupun kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan  UMKM  adalah  sebagai berikut:  (a)  Pendataan  potensi  dan pengembangan  usaha  mikro.  Program ini  dilakukan  sekali  setahun  untuk mengumpulkan  beberapa  data  yang diperlukan dalam melihat  potensi untuk pengembangan UMKM. Data ini diperoleh  dari  hasil  koordinasi  dengan kecamatan. Adapun data yang dibutuhkan  dalam  program  ini  yaitu gambaran  data  UMKM  berdasarkan kategori  usaha,  gambaran  data  sebaran jumlah  UMKM  per  kecamatan  di  Kota Medan,  data  UMKM  per  jenis  kelamin dan  sektor  usaha  di  Kota  Medan, prediksi  produk  unggulan  UMKM Medan berdasarakan kluster; (b) Pemberdayaan  melalui  kemitraan  usaha
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
mikro. Kemitraan usaha mikro dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  dengan melakukan  koordinasi  dengan  BUMN, market place maupun e-comerce . Seperti  dijelaskan  sebelumnya  bahwa kemitraan e-comerce dilakukan  dengan Tokopedia  dan  Shopee.  Kemitraan dengan  BUMN  dan market  place salah satunya  dilakukan  dengan  mengadakan pameran  di  berbagai event yang dilaksanakan;  (c)  Fasilitasi  kemudahan perizinan usaha mikro. Fasilitasi kemudahan  perizinan  usaha  mikro  ini dilakukan Dinas  Koperasi  Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  dengan  adanya digitalisasi  pendataan.  Para  pelaku UMKM  sudah  dapat  dengan  mudah mengakses  link  pendataan  UMKM untuk  memperoleh  izin  usaha.  Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pengurusan  perizinan  usaha  saat  ini sudah  dapat  dilakukan  secara online melalui OSS dengan link
www.oss.go.id;
(d) Pemberdayaan potensi dan pengembangan usaha mikro.  Pemberdayaan  potensi  dan pengembangan  usaha  mikro  saat  ini dilakukan Dinas  Koperasi  Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  Kota  Medan dengan mengikutsertakan UMKM
tertentu yang dipilih untuk
dipromosikan  baik  dalam  pameran maupun  melalui  media  sosial  Dinas
Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah Kota Medan; (e)  Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro.  Koordinasi  dan  sinkroniasi dengan  para  pemangku  kepentingan dalam  pemberdayaan  usaha  mikro dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kota Medan  dengan  membentuk  Tim  Teknis Kolaborasi  untuk  kurasi  dan  validasi data  pelaku  UMKM.  Adapun  Tim Teknis Kolaborasi ini merupakan perwakilan  dari  setiap  kecamatan;  (f) Fasilitasi  usaha  mikro  menjadi  usaha kecil  dalam  pengembangan  produksi dan  pengolahan  pemasaran,  SDM  serta desain  dan  teknologi.  Fasilitasi  usaha mikro  menjadi  usaha  kecil  dalam pengembangan produksi dan pengolahan  pemasaran  dilakukan  oleh Dinas Koperasi  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah  Kota  Medan  memberikan fasilitasi  bantuan  alat.  Misalnya,  sektor kuliner  memperoleh  bantuan  berupa oven untuk membantu proses pembuatan kue, kulkas untuk membantu dalam  menyimpan  bahan  baku, freezer untuk  menyimpan  makanan  yang  akan dijual. Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  Kota  Medan  juga memberikan  sosialisasi  dan  pelatihan yang  berhubungan  dengan packaging dan produk halal.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) Dalam melakukan pembinaan UMKM, informasi
pembinaan
dibagikan secara online melalui WhatsApp, website resmi yaitu
www.diskopumkm.pemkomedan.go.id, instagram resmi yaitu @diskopukmmedan . Adapun
pembinaan  UMKM  secara  langsung biasanya  dilakukan  di venue seperti hotel.
Dana  yang  digunakan  dalam pembinaan  UMKM  bersumber  dari APBD  Kota  Medan.  Sebagaimana  dana atau  biaya  merupakan  salah  satu  input pelayanan  yang  perlu  diperhatikan untuk  mengukur  efisiensi  (Dwiyanto  & Dkk,  2008).  Diketahui  bahwa  dana dalam  pelaksanaan  pembinaan  UMKM masih  belum  mampu  mengakomodir seluruh  pelaku  UMKM  yang  telah terdata  untuk  memperoleh  pembinaan dikarenakan  terdapat gap antara  jumlah UMKM  terdata  dengan  dana  yang dimiliki.  meskipun  dana  yang  dimiliki belum  mampu  mengakomodir  seluruh pelaku UMKM terdata untuk memperoleh  pembinaan,  namun  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Kota  Medan  tetap  berupaya agar semua pelaku UMKM yang terdata menjadi  target  pembinaan  baik  melalui kolaborasi
dengan BUMN,
marketplace, maupun e-commerce.
Pembinaan  UMKM  merupakan kegiatan  yang  bersifat  mudah,  terbuka, dan  dapat  diakses  oleh  semua  pihak yang  membutuhkan  dan  disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Sebagaimana kualitas pelaanan  menurut  Sinambela  dalam (Tamami,  2020)  terscermin  melalui transparansi  yang  berarti  pelayanan bersifat  mudah,  terbuka,  dan  dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan  dan  disediakan  secara memadai serta mudah dimengerti.
Dikatakan  mudah,  karena  dari mulai  pendaftaran  hingga  pembinaan berlangsung,  para  pelaku  UMKM  akan dibantu.  Pembinaan  UMKM  ini  juga bersifat  terbuka  karena  setiap  pelaku UMKM  dapat  melihat  dan  mengerahui informasi terkait pembinaan UMKM.
Kemudahan  pengaksesan  juga merupakan  kriteria  yang  dipenuhi  oleh pembinaan UMKM.
Hal ini dikarenakan  informasi-informasi  terkait pembinaan  disebar  langsung  di  media sosial seperti instagram maupun WhatsApp . Bahkan untuk pelaku UMKM yang kurang mengetahui penggunaan media sosial, dapat berkunjung  ke  Kantor  Dinas  Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan agar dapat dibantu oleh pegawai disana.
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) Pembinaan merupakan upaya pengembangan  UMKM  yang  dilakukan melalui pembinaan yang dimulai
dengan pendataan, penyusunan, pelaksanaan hingga pemantauan (Pemerintah Indonesia, 2021). Mekanisme pembinaan UMKM dimulai dengan  pendaftaran.  Bagi  para  pelaku UMKM yang ingin memperoleh pembinaan dapat
melakukan pendaftaran melalui link yang dibagikan melalui  sosial  media.  Adapun  jumlah rata-rata  peserta  pembinaan  UMKM melalui pelatihan adalah 60-100 UMKM.  Jika  peserta  yang  mendaftar melebihi  kuota  maka,  peserta  akan diseleksi  terlebih  dahulu.  Lalu  peserta yang  terpilih  akan  dihubungi  melalui telepon/ WhatsApp .
Tahapan penyelenggaraan pembinaan  UMKM  meliputi  pelatihan,
pemberian
bimbingan, dan pendampingan  (Pemerintah  &  Negara, 2021).  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  Kota  Medan dalam    pembinaan  UMKM  telah menyelenggarakan pelatihan dan
pemberian bimbingan. Namun, pendampingan  setelah  dilakukannya
pembinaan  terhadap  pelaku  UMKM belum dilaksanakan.
Sementara
kesesuaian  tahapan  penyelenggaraan sesuai  peraturan  perundang-undangan
menjadi cerminan akuntabilitas (Tamami, 2020).
Dilihat  dari  aspek  kondisional, pembinaan UMKM sudah sesuai dengan  kebutuhan  pelaku  UMKM. Aspek  partisipatif  telah  dipenuhi  dalam pembinaan  UMKM.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  kesesuaian  pembinaan UMKM  yang  dilakukan  oleh  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Kota  Medan  juga  turut dirasakan  pelaku  UMKM  di  Kota Medan. Pelatihan yang diperoleh pelaku UMKM  mulai  dari  pelatihan  terkait packaging , produk halal, digital marketing, mereka  peroleh  dengan penyesuaian terhadap kebutuhan. Selain itu,  fasilitasi  bantuan  alat  yang  mereka peroleh  juga  telah  disesuaikan  dengan yang  dibutuhkan  karena  akan  ditanya dahulu barang atau alat seperti apa yang mereka butuhkan.
Dilihat  dari  aspek  kesamaan  hak, pembinaan UMKM belum dapat dikatakan  telah  memenuhi  aspek  ini. Informasi  pembinaan0  kepada  pelaku UMKM bersifat terbuka sehingga setiap pelaku UMKM memperoleh kesempatan  yang  sama  untuk  dibina meskipun  akan  terdapat  seleksi  apabila jumlah  peserta  melebihi  kuota  yang telah  ditentukan  sebelumnya.  Namun, pada  kenyataanya  terdapat  perbedaan jumlah  pembinaan  yang  diikuti  oleh
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
pelaku UMKM. Ada yang baru satu kali dan  ada  yang  sudah  lebih  dari  empat kali.
Dilihat  dari  aspek  keseimbangan hak  dan  kewajiban,  pembinaan  UMKM juga  dapat  dikatakan  telah  memenuhi aspek  ini.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan para  pelaku  UMKM  yang  juga  harus membayar pajak atas usaha mereka.
Pembinaan  UMKM  dilaksanakan sebanyak  8-10  kali  pelatihan  di  luar fasilitasi  bantuan  alat.  Pelatihan  ini biasanya  dilakukan  selama  3-4  hari. Penentuan  waktu  selama  3-4  hari dikarenakan  agar  para  pelaku  UMKM tidak terlalu lama meninggalkan usahanya  karena  ikut  pelatihan.  Dan pelatihan  terhadap  pelaku  UMKM dilakukan  8-10  kali  per  tahun  dengan jumlah  idealnya  dilakukan  10-15  kali
per  tahun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pembinaan UMKM ini memenuhi indikator  ketepatan  waktu  yang digunakan  untuk  mengukur  apakah pekerjaan diselesaikan secara benar dan tepat waktu (Moeheriono, 2018).
Pembinaan
UMKM
sebagaimana dijelaskan melalui paparan pembinaan  dan  pengembangan  UMKM Kota Medan oleh Kepala Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Kota  Medan,  dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi  dan  meningkatkan  kapasitas UMKM.  Peningkatan  nilai  tambah ekonomi  dalam  hal  ini  berkenaan dengan PDRB (Produk Domestik Regional  Bruto).  Adapun  UMKM menjadi  penyumbang  29.46  %  total PDRB  kota  Medan  pada  tahun  2021.
Tabel 3. PDRB Kota Medan Tahun PDRB (Miliar Rupiah) 2017 203.035,74 2018 222.483,24 2019 241.482,35 2020 242.198,24 2021 254.721,32 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2022 Tabel tersebut menunjukkan bahwa  setiap  tahun  PDRB  Kota  Medan mengalami  peningkatan.  Dari  data Badan  Pusat  Statistik  juga  diketahui bahwa sektor UMKM menjadi penyumbang PDRB Kota Medan
terbesar setiap tahunnya dengan persentase  pada  tahun  2017  hingga 2021  secara  berurutan  adalah  sebesar 24,64%,  24,96%,  25,55%,  25,71%, 26,02%.  Peningkatan  kapasitas  UMKM juga  dapat  dilihat  dari  peningkatan
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
pendapatan  UMKM.  Pelaku  UMKM sendiri menyatakan bahwa dampak dari pembinaan UMKM itu sendiri berpengaruh  pada  pendapatan  yang mereka  peroleh.  Terdapat  peningkatan pendapatan setelah mereka dibina.
Salah  satu  hasil  kerja  dalam pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Kota  Medan  adalah  dengan berorientasi  pada  peningkatan  skala usaha  misalnya  kenaikan  usaha  mikro menjadi  usaha  kecil.  Namun  indikator kenaikan level usaha masih belum dapat terpenuhi  karena  rentang  yang  luas misalnya dari modal usaha.

## KESIMPULAN
Kinerja  Dinas  Koperasi  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kota Medan  sudah  cukup  baik.  Hal  ini berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi maupun  dokumentasi.    Kinerja  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah Kota Medan dapat dikatakan memenuhi  indikator  efektivitas  karena tujuan  pembinaan  untuk  meningkatkan kapasitas UMKM tercapai yang dilakukan  dengan  beberapa  program yang ditetapkan.
Kinerja  Dinas  Koperasi  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kota Medan  belum  memenuhi  indikator
efisiensi  dalam  aspek  dana  karena terdapat gap antara  dana  dan  data  yang dimiliki  dimana  data  UMKM  lebih besar  dari  dana  yang  dimiliki.  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah Kota Medan  sudah  memiliki Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  sumber daya  asset  (sarana/prasarana)  yang sesuai dengan kebutuhan.
Kinerja  Dinas  Koperasi  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kota Medan masih belum memenuhi indikator kualitas karena pendampingan setelah  dilakukannya  pembinaan  belum diadakan serta masih terdapat perbedaan jumlah  pembinaan  yang  diperoleh  oleh pelaku  UMKM.  Namun,  pembinaan UMKM  dilaksanakan  secara  mudah, terbuka,  dan  dapat  diakses  oleh  semua pihak yang membutuhkan dan disediakan  secara  memadai,  mudah dimengerti serta sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.
Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dapat dikatakan  memiliki  ketepatan  waktu yang baik karena melaksanakan pembinaan  UMKM  melalui  pelatihan sebanyak  8-10  kali  setiap  tahun  dengan standar  ideal  10-15  kali  setiap  tahun. Dinas Koperasi  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah
Kota Medan telah
melaksanakan pembinaan UMKM sesuai target waktu yang telah
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
ditetapkan  dan  target  tersebut  telah sesuai  dengan  kebutuhan  pelaksanaan pembinaan.
Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  Kota  Medan memiliki produktivitas yang belum baik karena meskipun UMKM mampu menjadi  penyumbang  PDRB  terbesar dan  terus  meningkat  setiap  tahunnya namun  indikator  kenaikan  level  usaha masih  belum  dapat  terpenuhi  karna luasnya rentang usaha.
Ada  beberapa  saran  yang  dapat dikemukakan terkait penelitian ini yaitu: Pertama,  pendataan  kepada  para  pelaku UMKM  harus  semakin  ditingkatkan untuk  melihat  berapa  banyak  UMKM yang  masih  belum  pernah  memperoleh pembinaan. Kedua, pendampingan kepada  para  pelaku  UMKM  yang  telah memperoleh pembinaan sebaiknya diadakan untuk mengawasi dan mengevaluasi  hasil  dari  pembinaan yang  telah  dilakukan  serta  memberikan kepastian  terkait  dengan  kelanjutan pengembangan usahanya. Ketiga,
perlunya  alokasi  dana  yang  memadai sesuai  kebutuhan  untuk  melakukan pembinaan  yang  lebih  merata  kepada pelaku UMKM. Keempat, Dinas
Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan
Menengah  Kota  Medan  sebaiknya memiliki ukuran
keberhasilan pembinaan UMKM  yang mudah diukur
untuk  melihat  keberhasilan  pembinaan UMKM.  Kelima,  sosialisasi  mengenai bentuk-bentuk pembinaan perlu dilakukan  agar  para  pelaku  UMKM lebih  tahu  apa  saja  pembinaan  yang akan mereka peroleh.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih saya ucapkan kepada  Ibu  Dra.  Februati  Trimurni M.Si.,  Ph.D  yang  telah  membimbing dan memberikan masukan pada penulisan  artikel  ini.  Penulis  juga menyampaikan  terima  kasih  kepada
Pengelola Jurnal KOLABORASI: Jurnal  Administrasi  Publik  Universitas Muhammadiyah  Makassar,  yang  telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengajukan artikel ilmiah ini.

## REFERENSI
Bahtiar, R. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19  Terhadap  Sektor  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah Serta  Solusinya. Pusat  Penelitian Badan  Keahlian  DPR  RI,  Bidang Ekonomi  Dan  Kebijakan  Publik , XIII (10). Covid19.sumutprov.go.id. (2020). Sejumlah UMKM dan Koperasi di Sumut Terdampak Covid-19.
Retrieved  May  5,  2022,  from https://covid19.sumutprov.go.id/ar ticle/title/sejumlah-umkm-dan-
koperasi-di-sumut-terdampak- covid19#:~:text=Saat ini terhitung sedikitnya
ada,seluruh kabupaten%2Fkota di Sumut
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) Dwiyanto, A., & Dkk. (2008). Reformasi  Birokrasi  Publik  di Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press. Erlianti,  D.,  &  Irma,  N.  F.  (2021). Analisis Dimensi Kinerja Organisasi  Publik  pada  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau , 1 (1). Mathis,  &  John,  H.  J.  (2011). Human Resources  Management .  Jakarta: Salemba Empat.
Moeheriono,  M.  (2018). Pengukuran
Kinerjja  Berbasis  Kompetensi .
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nursidi, M.  I., &  Wulandari, S. (2021). Seminar  Nasional  Sains  dan Teknologi  Informasi  (SENSASI) Analisis  Perkembangan  Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kota
Medan. Agustus , 196–198.
Pagau,  R.,  &  Dkk.  (2018).  Efektivitas Pembinaan  Warga  Binaan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA  Manado. Eksekutif:  Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , 1 (1). Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  07  Tahun  2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,  dan  Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah . (086507), 1–121. Pemerintah, P., & Negara, T. L. (2021).
Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan Usaha  Kecil  Dan  Menengah Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan,  Dan  Pemberdayaan Koperasi  Dan  Usaha  Mikro, Kecil, Dan Menengah . (641).
Pidd,  M.  (2012). Measuring  the Performance  of  Public  Services . New York: Cambridge University Press. Rahajeng, A. (2018). Analisis Pengukuran  Kinerja  Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value for Money .
Riyardi,  A.,  &  Widojono.  (2011).
Analisis  Efisiensi,  Efektivitas  dan Responsibilitas  Kapasitas  Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Sragen. JEJAK , 4 (2). Samsu.  (2017). Metode  Penelitian (Teori  dan  Aplikasi  Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development) .  Jambi:  Pusat  Studi
Agama dan Kemasyarakatan. Siregar,  W.  A.  (2021).  Terdampak Pandemi Covid-19, Ribuan UMKM di Medan akan Beralih ke Security Crowdfunding. Retrieved May 3, 2022, from https://www.idxchannel.com/econ omics/terdampak-pandemi-covid- 19-ribuan-umkm-di-medan-akan- beralih-ke-security-crowdfunding
Tamami, A. . (2020). Kualitas Pelayanan di Sektor Publik
Dengan  Perspektif  NPS. Jurnal Penelitian  Administrasi  Publik ,
6 (1). Tsauri,  S.  (2014). Manajemen  Kinerja (Performance Management) . Jember: STAIN Jember Press.
Umam,  K.  (2010). Efektivitas  Perilaku Organisasi . Jakarta: Pustaka Setia Langsa.