## REKONSTRUKSI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
DI TENGAH DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS INDO-PASIFIK ABAD KE-21

## Ian Montratama
Institute for Defense and Strategic Research . email: montratama@gmail.com

## Abstract
Indo-Pacific region is the most dynamic region in the 21st century with the economic growth that  exceeds  the  rest  of  the  world.  Increased  prosperity  of  countries  in  the  region  is accompanied by an increase in the defense budget that leads to arms race. The phenomenon is  due  to  the  existence  of  a  conflict  of  interests  among  countries  in  the  region  in  various forms. Border dispute is the most sensitive issue that can escalated into armed conflict. Such prominent  problem  is  the  border  dispute  over  the  territorial  waters  between  some  ASEAN countries with China in the South China Sea (SCS). SCS dispute involving China, Vietnam, Philippines, Malaysia,  Brunei,  and Taiwan. This article  presents an in-depth  review of  the foreign  policy  of  the  Indonesian  government  should  play  in  the  Global  Maritime  Nexus vision in dealing with the dynamics of the strategic environment in the Indo-Pacific region in the 21st century.
Keywords: Global Maritime Nexus, Indonesian Foreign Politics, Indo-Pacific, South China Sea Dispute, Strategic Environment Dynamic

## Abstrak
Kawasan  Indo-Pasifik  merupakan  kawasan  yang  paling  dinamis  di  abad  ke-21  dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  melebihi  kawasan  lainnya.  Peningkatan  kemakmuran  negara- negara  di  kawasan  tersebut  bersamaan  dengan  peningkatan  anggaran  pertahanan  yang mengesankan  perlombaan  senjata.  Fenomena  ini  tidak  terlepas  dari  eksistensi  konflik kepentingan  dari  sejumlah  negara  kawasan  dalam  beragam  bentuk.  Sengketa  wilayah perbatasan merupakan isu paling sensitif yang dapat terekskalasi menjadi konflik bersenjata. Masalah yang menonjol adalah sengketa perbatasan wilayah perairan antara beberapa negara ASEAN  dengan  Cina  di  Laut  Cina  Selatan  (LCS).  Sengketa  di  LCS  melibatkan  Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Namun jika melihat peta kuno ‘sembilan garis  putus’  Cina,  wilayah  perairan  yang  diklaim  Cina  juga  meliputi  sebagian  perairan Natuna.  Artikel  ini  menyuguhkan  kajian  mendalam  tentang  politik  luar  negeri  yang seharusnya  dimainkan  Pemerintah  Indonesia  di  dalam  visi  Poros  Maritim  Dunia  dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik pada abad ke-21.
Kata Kunci :   Dinamika  Lingkungan  Strategis,  Indo-Pasifik,  Politik  Luar  Negeri Indonesia, Poros Maritim Dunia, Sengketa Laut Cina Selatan

## Pendahuluan
Pada  tahun  2007,  muncul  pertama  kali  istilah  Indo-Pasifik  sebagai  pengganti  terminologi Asia-Pasifik  dengan  perbedaan  mendasar  penekanan  pada  wilayah  yang  berkaitan  dengan perairan.  Kawasan  Indo-Pasifik  meliputi  Samudera  Hindia,  Samudera  Pasifik,  Benua  Asia Daratan,  Jepang,  Asia  Tenggara  dan  Benua  Australia,  yang  meliputi  negara-negara  maju seperti  Cina,  Jepang,  India,  Australia,  Korea  Selatan,  Amerika  Serikat  (AS),  dan  Kanada. Kawasan  tersebut  telah  menjadi  yang  paling  dinamis  di  abad  ke-21  dengan  pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari belahan dunia lainnya.
Peningkatan  kemakmuran  di  sejumlah  negara  di  Indo-Pasifik  dibarengi  dengan peningkatan anggaran pertahanan sehingga terkesan terjadi perlombaan senjata antar negara di Indo-Pasifik. Fenomena perlombaan senjata tersebut tidak terlepas dari eksistensi konflik kepentingan  antar  sejumlah  negara  di  Indo-Pasifik  seperti  Cina,  AS,  Jepang,  dan  India. Bentuk  dari konflik  kepentingan tersebut  berupa sengketa perbatasan, perebutan akses atas sumber  daya  alam  dan  pasar  barang  ekspor,  serta  kendali  atas  jalur  pelayaran  maritim. Sebagian  besar  konflik  tersebut  berdimensi  maritim.  Sehingga  terminologi  Indo-Pasifik dapat  menjadi  suatu  domain  baru  yang  khusus  membahas  aspek  kemaritiman  di  Asia Pasifik.
Khusus  masalah  sengketa  perbatasan  maritim,  isu  tersebut  sangat  sensitif  yang  dapat terekskalasi  menjadi  konflik  bersenjata  (baca:  perang).  Antar  negara  ASEAN  saja  masih terdapat  sengketa  wilayah  yang  belum  terselesaikan,  seperti  antara  Indonesia-Malaysia. Namun  masalah  yang  paling  menonjol  adalah  sengketa  perbatasan  wilayah  perairan  antara sejumlah  negara  di  Laut  Cina  Selatan  (LCS).  Sengketa  di  LCS  melibatkan  Cina,  Vietnam, Filipina,  Malaysia,  Brunei,  dan  Taiwan.  Namun  jika  melihat  peta  kuno  ‘sembilan  garis putus’  Cina,  wilayah  perairan  yang  diklaim  Cina  juga  meliputi  sebagian  zona  ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
Masalah  lain  yang  menonjol  di  Indo-Pasifik  adalah  kompetisi  akses  dan  kendali  atas sumber  daya  alam  (dalam  istilah  hubungan  internasional  dikenal  istilah resources  war ). Terdapat potensi sumber daya alam yang melimpah di perairan Indo-Pasifik berupa minyak bumi  dan  gas  alam.  Kedua  sumber  daya  alam  tersebut  merupakan  sumber  energi  utama  di abad ke-21  yang masih belum tergantikan dengan sumber energi lain. Setidaknya untuk 50 tahun  ke  depan.  Hampir  seluruh  negara  di  dunia  mengalami  krisis  energi  fosil  sehingga akses  terhadap  sumber  energi  merupakan  suatu  kebutuhan  vital.  Hal  ini  yang
melatarbelakangi  persaingan  sejumlah  negara  untuk  menguasai  wilayah  yang  kaya  sumber daya  alam  yang  secara  kebetulan  berada  di  wilayah  yang  dipersengketakan  oleh  sejumlah negara, seperti di Laut Cina Selatan (termasuk Natuna) dan Blok Laut Ambalat.

## Dinamika Di Kawasan Indo-Pasifik
Dengan meningkatnya kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, negara-negara eksportir saling berkompetisi  untuk  memasarkan  produknya  di  kawasan  tersebut.  Persaingan  itu  tidak terbatas  pada  tingkat  perdagangan  internasional,  namun  juga  pada  investasi  langsung  ke sejumlah pasar di Indo-Pasifik untuk jaringan distribusi, industri manufaktur serta investasi pembangunan prasarana ekonomi seperti pelabuhan, jalan raya, jalur kereta api, pembangkit listrik serta perbankan. Persaingan sejumlah negara dalam berinvestasi di pasar regional ini turut andil dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan sehingga kawasan Indo-Pasifik semakin maju dan semakin menarik minat investor asing.
Kawasan  Indo-Pasifik  meliputi  negara-negara  besar  ( great  powers )  seperti  Cina, Jepang,  India,  dan  AS  serta  sejumlah  negara  sedang  ( middle  powers )  seperti  Australia, Korea  Selatan,  Taiwan,  dan  negara-negara  kaya  di  Timur  Tengah.  Keberadaan  sejumlah negara  besar  dan  sedang  ini  membuat  perairan  di  Indo-Pasifik  tidak  saja  menjadi  perairan dengan  lalu  lintas  pelayaran  tersibuk  di  dunia,  namun  juga  menjadi  muara  konflik kepentingan kekuatan besar untuk merebut kendali atas jalur pelayaran laut di Indo-Pasifik. Kekuatan  besar  seperti  AS  dan  Cina  telah  membangun alignment secara  bilateral  maupun multilateral untuk menjamin kepentingan nasionalnya atas navigasi di laut.
Laut menjadi dimensi geografis yang semakin vital bagi keamanan dan kesejahteraan negara  di  abad  ke-21.  Melalui  laut,  peradaban  manusia  mampu  mengirim  barang  dan memproyeksikan  kekuatan  militer  secara  masif.  Teknologi  manusia  masih  belum  mampu memanfaatkan  dimensi  udara  dan  angkasa  luar,  sedangkan  dimensi  daratan  memiliki keterbatasan  dalam  perhubungan  karena  terpisah  oleh  lautan.  Dengan  kesadaran  ini,  visi Presiden  Joko  Widodo  atas  Poros  Maritim  Dunia  menjadi  sangat  relevan,  terutama  dalam dinamika lingkungan strategis yang condong bernuasa maritim.

## Visi Maritim Indonesia
Pada tanggal 13 November 2014, konsepsi Poros Maritim Dunia (PMD) yang disampaikan Presiden Joko Widodo secara resmi di Naypyidaw-Myanmar pada forum East Asian Summit
ke-9  pada  prinsipnya  merupakan  visi  maritim  Indonesia  untuk  menjadi  kekuatan  maritim (bukan  sekedar  negara  maritim)  berskala  global.  Negara  maritim,  menurut  Hasjim  Djalal, adalah  suatu  negara  yang  paham  dan  mampu  memanfaatkan  ruang  maritimnya  untuk kepentingan  ekonomi,  pertahanan,  politik,  dan  sebagainya.  Sedangkan  kekuatan  maritim mengandung  arti  kemampuan  negara  mempengaruhi  negara  lain  untuk  kepentingan (maritim) negara tersebut. Status kekuatan maritim melebihi negara maritim.
Konsepsi  PMD  yang  disampaikan  Presiden  Joko  Widodo  masih  sangat  abstrak. Terlebih  saat  kini,  Presiden  semakin  jarang  menyampaikan  tentang  visi  PMD.  Hal  ini membuat terjadi silang pendapat tentang penafsiran PMD tersebut. Dari sejumlah analisa di forum akademik, setidaknya ada tiga kelompok pendapat tentang definisi PMD. Pembagian kelompok ini terutama dikarenakan perbedaan pendapat tentang makna kata ”poros” dalam PMD. Kelompok  pertama memaknai  kata  poros  sebagai  pusat  atau  sumbu.  PMD  diartikan sebagai visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat atau sumbu aktivitas kelautan dunia. Bagi  kelompok  pertama,  PMD  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Inggris  dengan Global Maritime  Fulcrum (GMF).  Kemudian kelompok  kedua memaknai  kata  poros  sebagai alignment, sama seperti alignment dalam konteks poros politik. Bagi kelompok kedua, PMD diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Inggris  menjadi Global  Maritime  Axis (GMA).  Dalam kelompok kedua, visi PMD adalah membangun alignment dengan kekuatan lain di kawasan regional  yang  dapat  menunjang  posisi  strategis  dan  kepentingan  nasional  Indonesia  untuk menjadi pemain global di bidang maritim. Sedangkan kelompok ketiga memaknai kata poros maritim  sebagai  jalur  pelayaran  maritim.  Visi  PMD  dimaksudkan  untuk  menjadikan Indonesia  sebagai  penguasa  atau  pengendali  jalur  pelayaran  maritim  dunia.  Kelompok  ini menerjemahkan PMD menjadi Global Maritime Nexus (GMN).
Artikel  ini  dibuat  dengan  mengadopsi  visi  PMD  versi  kelompok  ketiga.  Penulis berasumsi  bahwa  lokasi  geografis  Indonesia  amat  strategis.  Ia  berada  di  persimpangan antara dua samudra, empat benua (Asia Daratan-Australia-Afrika-Amerika), dua peradaban (Timur-Barat), empat agama (Kristen-Budha-Islam-Hindu), tiga ras (Mongoloid-Kaukasian- Melanesia),  dua  kekuatan  besar  (AS-Cina)  dan  dilintasi  jalur  pelayaran  tersibuk  di  dunia. Lokasi  yang  sangat  unik  ini  merupakan  modal  dasar  yang  seharusnya  dapat  dimanfaatkan Indonesia untuk memiliki posisi strategis dalam bidang kelautan dunia. Sesuai pidato Bung Hatta,  Indonesia  hendaklah  menjadi  subjek  melalui  kepiawaian  berdiplomasi  terhadap
persaingan politik internasional di kawasan Indo-Pasifik, terutama persaingan antara AS dan Cina.
Oleh karenanya, PMD sebagai visi maritim haruslah dibangun di atas suatu kesadaran geopolitik  dalam  memanfaatkan  dinamika  strategis  di  Indo-Pasifik  untuk  kepentingan nasional  Indonesia.  Indonesia  yang  berada  tepat  di  tengah-tengah  (secara  harfiah)  Indo- Pasifik,  walau  tanpa  melakukan  apapun  sebenarnya  sudah  menjadi  pusat  maritim  Indo- Pasifik  (suatu  kawasan  yang  menjadi  pusat  persaingan  politik  dunia).  Sehingga,  secara harfiah, Indonesia sudah menjadi pusat maritim dunia. Namun bukan itu sasaran yang dituju. Lebih dari itu Indonesia harus mampu memanfaatkan lokasinya agar  dapat bangkit kembali menjadi  kekuatan  maritim  berskala  global  (seperti  di  era  Imperium  Sriwijaya  dan Majapahit).  Visi  maritim  yang  jelas  (operasional)  dan  terukur  akan  berperan  sebagai panduan  bagi  Pemerintah  Indonesia  untuk  menetapkan  serangkaian  program  pembangunan yang relevan dalam membangun Indonesia menjadi kekuatan maritim global.

## Kemitraan Dengan Cina
Kebangkitan Cina dari sejak tahun 1978 hingga saat ini merupakan suatu fenomena besar di abad  ke-21.  Cina  yang  telah  terpuruk  sejak  150  tahun  lalu  akibat  menjadi  korban  perang sipil dan kolonialisme melakukan berbagai eksperimen politik setelah Perang Dunia II. Mao Zedong  melakukan  konsolidasi  politik  yang  menjadikan  Cina  sebagai  negara  komunis otoritarian  dengan  pusat  kekuasaan  terpusat  di  Partai  Komunis  Cina.  Kemudian  Deng Xiaoping memulai reformasi politik sejak tahun 1978 dengan membuka perekonomian  dan mengadopsi sistem kapitalisme ala Cina. Eksperimen Deng Xiaoping ternyata telah berhasil membuat  pondasi  ekonomi  yang  solid  bagi  Cina  untuk  berkembang  menjadi  raksasa ekonomi baru di abad ke-21 menyaingi AS, Jepang, dan Uni Eropa.
Presiden  Xi  Jinping  yang  mememulai  kepemimpinan  sejak  tahun  2013  menginisiasi sejumlah kebijakan ambisius untuk mengakselerasi kemajuan ekonomi Cina guna mencapai status sebagai hegemon regional seperti di masa sebelum Abad ke-19. Salah satunya adalah kebijakan Jalan Sutra Maritim (JSM) Abad ke-21. JSM pada prinsipnya adalah upaya Cina dalam  mengamankan  jalur  perdagangannya  dengan  Afrika  dan  negara-negara  lainnya  di sepanjang  jalur  sutra  maritim  kuno  (yang  pada  saat  ini  adalah  representasi  dari  kawasan Indo-Pasifik).  JSM  juga  dapat  diartikan  sebagai  upaya counter-containment Cina  terhadap negara-negara  yang berpotensi  menjadi  saingan politiknya, terutama  AS  dan  India, dengan
cara memperbanyak jumlah negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap kebangkitan ekonomi Cina. Kebangkitan ekonomi dan inisiatif global Cina ini menunjukkan bahwa Cina berupaya  berperilaku  layaknya  kekuatan  besar  ( great  power )  yang  hidup  berdampingan dengan superpower (AS)  melalui  kerja  sama  dan  kompetisi  (secara  damai)  di  bidang ekonomi dan militer.
Cina mewujudkan kebijakan JSM dengan melakukan investasi untuk menghubungkan pelabuhan  Cina  dengan  negara-negara  lain  melalui  konektivitas  maritim,  kerja  sama antarkota, dan kerja sama ekonomi. Di satu sisi,  JSM akan memperkuat basis ekonomi Cina untuk bekerja sama dengan negara-negara di sepanjang rute jalan sutra maritim dengan lebih baik lagi. Di sisi lain, JSM juga memfasilitasi pengembangan blok perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP),  sebagai  pesaing  dari  blok  perdagangan Trans-Pacific  Partnership (TPP)  yang  disponsori  AS.  JSM  dikemas  oleh  Cina  sehingga  menarik  perhatian  negara- negara ASEAN dan negara-negara lain di sepanjang jalur sutra maritim.
Sejalan  dengan  pergeseran  pusat  ekonomi  dan  politik  dunia  di  abad  ke-21  ke  arah Indo-Pasifik,  kawasan  ini  telah  memasuki  babak  baru  geopolitik  regional  yang  bermuara pada  munculnya  berbagai  konflik  kepentingan  antar  kekuatan  besar  dunia.  Kompleksitas konflik  kepentingan  tersebut  telah  diramalkan  oleh  Buzan  dengan  istilah Asian Supercomplex .  Kebijakan  Xi  Jinping  yang  menjadikan  investasi  asing  sebagai currency di Indo-Pasifik  mampu  menembus  sekat-sekat  penghalang  di  kelompok  negara  mitra  lawan politiknya. Pilihan Cina untuk menjadikan ekonomi sebagai koridor kerja sama internasional sulit  untuk  dibendung.  Karena  sistem  perekonomian  dunia  sudah  bersifat  liberal.  Sedang Cina  memiliki  keunggulan  dalam  hal  harga  komoditi,  penguasaan  teknologi  tinggi  dan akumulasi  modal  yang  berlebih.  Dengan  menggunakan  keunggulan  komparatifnya,  Cina memfasilitasi  pembangunan  sejumlah  infrastruktur  transportasi  di  Indo-Pasifik  sebagai upaya mewujudkan lanskap Indo-Pasifik yang damai dan stabil.
Merujuk  pada  pendapat  Liu  Cigui,  Cina  menetapkan  empat  langkah  dalam mewujudkan  Jalan  Sutra  Maritim  Abad  ke-21. Pertama ,  Cina  mensponsori  pembangunan konektivitas  laut  yang  lebih  baik,  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  Cina. Kedua ,  Cina melakukan  investasi  pada  ekonomi  dan  industri  kelautan  di  sejumlah  negara  Indo-Pasifik. Ketiga ,  Cina  berupaya  membangun  kerja  sama  dalam  bidang  keamanan  maritim,  terutama dalam  menghadapi  ancaman  non-tradisional. Keempat ,  Cina  berupaya  memperluas  kerja
sama di bidang budaya bahari, selain untuk meningkatkan kesadaran akan arti penting laut, juga untuk meningkatkan citra Cina di masyarakat Indo-Pasifik.
Jika JSM memiliki empat  langkah implemantasi,  visi PMD  Indonesia, memiliki  lima pilar  utama,    yaitu:  budaya  bahari,  ekonomi  kelautan,  konektivitas  maritim,  diplomasi maritim,  dan  keamanan  maritim.  Keempat  pilar  PMD  sama  dengan  keempat  langkah implementasi  JSM.  Hanya  pilar  diplomasi  maritim  yang  tidak  ada  pada  PMD.  Hal  ini menunjukkan bahwa bagi Indonesia, PMD berwawasan ke dalam dan keluar (dengan adanya diplomasi). Sedangkan JSM sepenuhkan berwawassan keluar (karena JSM pada hakekatnya adalah wujud diplomasi Cina untuk terlepas dari containment AS dan mitra dekatnya).
Menyikapi  hal  di  atas,  politik  luar  negeri  Indonesia  terhadap  Cina  selayaknya dibangun  untuk  mengambil  manfaat  dari  Cina  bagi  kepentingan  nasional  Indonesia. Mengingat  keunggulan  Cina  di  bidang  ekonomi  dan  industri,  maka  visi  PMD  dapat dijadikan  langkah  awal  yang  baik  untuk  menempatkan  kembali  faktor-faktor  maritim menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam bekerja sama dengan Cina. Terlebih lagi, pilar  PMD  sangat  selaras  dengan  empat  langkah  JSM  Cina,  karena  kedua  negara memfokuskan  diri  di  bidang  bahari.  Karena  kesamaan  orientasi  ini,  Indonesia  dan  Cina seharusnya mampu untuk mencapai titik temu untuk saling bekerja sama.
Pada  budaya  bahari,  kedua  negara  (Indonesia  dan  Cina)  memandang  pentingnya menumbuhkan budaya maritim. Indonesia cenderung berada pada posisi sebagai pihak yang membutuhkan  bantuan  Cina  untuk  mendukung  terjadinya  perubahan  sosial  secara  masif, serta untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap laut. Laut  yang selama  ini  dibelakangi  perlu  untuk  dihayati  sebagai  bagian  integral  dari  identitas  bangsa, sekaligus  sebagai  peluang  bagi  peningkatan  kesejahteraan  sosial  Indonesia.  Di  lain  pihak, Cina telah berhasil menunjukkan superioritas di bidang budaya bahari. Pelaut Cina terkenal akan  ketangguhannya  melaut.  Industri  galangan  Cina  pun  saat  ini  telah  mengeser  industri Korea Selatan dan menjadi yang terbesar di dunia.
Di bidang ekonomi kelautan, Indonesia pun cenderung sebagai pihak resipien dalam kerja sama bilateral  yang sehat dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya olahan  secara  optimal  dan  ramah  lingkungan  di  Indonesia  dengan  memanfaatkan  sumber daya  modal  dan  teknologi  dari  Cina.  Indonesia  sangat  membutuhkan  investasi  asing  di bidang  prasarana  dan  sarana  transportasi,  pembangkit  dan  distribusi  listrik,  air  bersih, pertambangan,  distribusi  gas,  prasarana  telekomunikasi,  peralatan  pertanian,  dan  lain
sebagainya. Potensi eksploitasi sumber daya di Indonesia masih sangat tinggi. Masih banyak wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang belum terjangkau investasi asing. Sudah  saatnya  sumber  daya  alam  seperti  minyak  bumi,  gas  alam,  dan  batu  bara  tidak diproses  di  luar  negeri  lagi.  Indonesia  harus  memiliki  kedaulatan  dalam  memproses  hasil tambang,  agar  dapat  menikmati  nilai  tambah  ekonomi  yang  lebih  besar  lagi.  Diperlukan kepiawaian  bernegosiasi  dengan  pihak  investor  dari  Cina  agar  keuntungan  relatif  bagi Indonesia mencapai tingkat yang optimal.
Pada bidang konektivitas maritim, Indonesia pun cenderung menjadi resipien. Kondisi infrastruktur  yang  masih  relatif  buruk  membuat  pertumbuhan  ekonomi  tidak  merata. Indonesia harus melakukan konsolidasi ke dalam dengan membangun prasarana transportasi laut  yang  mampu  menampung  sejumlah  kapal  angkut  barang  dari  berbagai  ukuran  untuk menghubungkan Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia. Dituntut kemampuan negosiasi dan diplomasi  tingkat  tinggi  untuk  mampu  memanfaatkan  investasi  Cina  untuk  mampu meningkatkan  konektivitas  intra  jalur  pelayaran  domestik  dan  konektivitas  jalur  pelayaran antara  pelabuhan  Cina  dengan  sejumlah  pelabuhan  besar  di  Indonesia.  Mengintegrasikan rute  di  PMD  dengan  JSM  merupakan  hal  yang  sangat  vital  dalam  pembangunan  ekonomi berbasis  maritim  Indonesia.  Untuk  menjadi  pemain  ekonomi  maritim  global,  Indonesia harus  membangun  minimal  satu  pelabuhan  di  Indonesia  sebagai global  transhipment  port . Di sinilah esensi terbesar dari sinergitas PMD dan JSM .
Untuk  bidang  diplomasi  maritim,  Pemerintah  Indonesia  perlu  untuk  meredefinisikan kembali  politik  luar  negeri  bebas  aktifnya.  Dalam  ranah  teoritis,  politik  bebas  aktif  adalah politik non-aligned yang  membuat  Indonesia  sebagai  negara  netral  sepenuhnya  tanpa memiliki alignment sama  sekali.  Namun  dalam  tataran  praktis,  Indonesia  telah  melakukan alignment dengan  sejumlah  negara  sejak  masa  orde  lama  hingga  sekarang.  Namun alignment yang  terbentuk  tidak  memberi  perubahan  berarti.  Hal  ini  mungkin  dikarenakan adanya  keteguhan  untuk  menjadi  negara  netral  dalam  ikatan  sejumlah alignment dengan negara lain.
Hal  di  atas  membuat  suatu  kesia-siaan  politik.  Seharusnya  politik  luar  negeri ditafsirkan sebagai kemampuan Indonesia untuk melakukan alignment dengan siapa saja dan memanfaatkan alignment itu  untuk  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  nasional  Indonesia. Kecenderungan  untuk  bersikap  netral,  walau  terikat  dalam alignment, hanya  membuat
kebingungan  atau  malah  frustasi  negara  mitra alignment Indonesia.  Indonesia  dapat dianggap tidak bersikap sesuai harapan.
Terkait  JSM,  Indonesia  perlu  memanfaatkan alignment dengan  Cina  yang  dibangun tahun  2005  dengan  nama Strategic  Comprehensive  Partnership (SCP),  khususnya  untuk mendapat  manfaat  ganda di  bidang ekonomi kelautan dan keamanan maritim.  Membangun diplomasi maritim dengan Cina menuntut kepiawaian tingkat tinggi. Setidaknya ada dua hal yang  harus  dijadikan  prasyarat. Pertama , alignment dengan  Cina  bukanlah  suatu  bentuk aliansi  pertahanan.  Artinya  Indonesia  tidak  memiliki  batasan  untuk  menjalin alignment dengan  lawan  politik  Cina,  yaitu  AS.  Dan kedua ,  Indonesia  harus  tegas  membela  aspirasi sejumlah  negara  anggota  ASEAN  menyangkut  sengketa  di  LCS.  Terlalu  besar  kerugian yang dipertaruhkan jika Indonesia tidak dipandang lagi oleh negara-negara ASEAN karena gagal  mengakomodir  kepentingan  mereka  melalui  kepemimpinan  alamiah  Indonesia  di forum ASEAN.
Pemerintah Indonesia harus mampu mensinergikan tiga kelompok kepentingan secara simultan,  yaitu:  kepentingan  Indonesia,  kepentingan  ASEAN,  dan  kepentingan  kekuatan besar  ( superpower,  great  power dan middle  power )  secara  berurutan.  Dalam  konteks sinergitas    PMD  dan  JSM,  selama  koridor  kerja  sama  dengan  Cina  adalah  kerja  sama ekonomi semata dan keamanan untuk ancaman nir-militer, maka tidak perlu dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan dengan negara lain.
Terkait  dengan  keamanan  maritim,  sinergitas  PDM  dan  JSM  perlu  dibangun  untuk membentuk  sistem  keamanan  maritim  bersama  dalam  menghadapai  ancaman  aktor  non- tradisional,  seperti  perompakan,  penyelundupan, illegal  fishing ,  bencana  di  laut,  dan  lain sebagainya.  Sistem  keamanan  bersama  ini  harus  bersifat  inklusif  yang  dapat  melibatkan seluruh  negara  yang  berkepentingan  dengan leading  sector -nya  adalah  negara  yang menguasai  wilayah  laut  yang  diawasi.  Kedua  negara  memiliki  kepentingan  dalam membasmi perompakan di laut.

## Kemitraan Dengan AS
Selain hubungan dengan Cina, Indonesia juga harus tetap memelihara hubungan yang lebih erat  dengan  hegemon  dunia  (AS)  untuk  mengoptimalkan  perolehan  dari  kedua  kekuatan besar  dunia  dengan  memanfaatkan  faktor  geografis  Indonesia  yang  berada  tepat  di  tengah Indo-Pasifik.  Jika  dengan  Cina,  Indonesia  perlu  memanfaatkan  kerja  sama  ekonomi  dan
keamanan  dalam  menghadapi  ancaman  nir  militer,  maka  dengan  AS  justru  Indonesia sebaiknya bekerja sama militer dalam menghadapi ancaman militer.
Ada dua alsan dari proposisi di atas. Pertama , untuk  kerja sama ekonomi, dunia usaha AS  lebih  memiliki  peran  dalam  berhubungan  dengan  mitra  usaha  di  Indonesia.  Berbeda dengan  Cina  yang  peran  pemerintahnya  masih  dominan  dalam  mengatur  dunia  usahanya. Sehingga  kerja sama  ekonomi dengan  AS  lebih baik  diarahkan secara business-to-business (B-2-B),  dengan  mediasi  yang  bersifat  terbatas  dari  pemerintah. Kedua ,  realitas  politik  di sekitar  Indonesia  didominasi  dengan alignment (terutama  dalam  bentuk  aliansi)  dengan kekuata  besar.  Malaysia,  Singapura,  Australia,  dan  Selandia  Baru  membentuk  aliansi Five Powers  Defense  Arrangements (FPDA)  dengan  Inggris.  Australia  dan  Selandia  Baru membangun aliansi dengan AS dalam Pakta Keamanan ANZUS (kependekan dari Australia, New  Zealand dan the  United  States ).  Singapura  memiliki  hubungan  yang  sangat  dekat dengan  AS  dalam  bentuk Strategic  Framework  Agreement (SFA).  SFA  walau  bukan dikategorikan  sebagai  aliansi,  namun  pada  prakteknya  AS  terkesan  lebih  solid  kepada Singapura  dibandingkan  dengan  sekutunya  di  Asia  Tenggara,  yaitu  Thailand  dan  Filipina. Malaysia  pun  juga  sudah  memiliki  kemitraan  startegis  dengan  AS  yang  disebut  sebagai Comprehensive Agreement yang dimulai pada bulan April 2014.
Dengan  dikelilingi  sejumlah  negara  yang  berafiliasi  ke  AS,  maka  adalah  tidak  bijak jika Indonesia justru menjauhi AS. Justru sebaliknya, adalah suatu keharusan bagi Indonesia untuk  menjalin  kerja  sama  militer  yang  sangat  erat  dengan  Amerka  Serikat  untuk mengimbangi  sejumlah  kerja sama  yang telah dibangun antara negara-negara tetangga kita dengan AS. Kualitas kerja sama tersebut harus dibangun sedemikian rupa sehingga AS akan membantu  kepentingan  Indonesia jika terjadi konflik dengan negara tetangga  yang  agresif, seperti Malaysia di Blok Laut Ambalat yang kaya akan sumber daya alam.
Pada  bulan  November  2010,  Pemerintah  Indonesia  dan  Pemerintah  AS  meratifikasi kemitraan  strategis  yang  dinamakan Comprehensive  Partnership  Arrangement (CPA) (Hiebert et.al, 2008, hal. 8). Namun lima bulan sebelumnya, kedua negara telah meratifikasi Framework  Arrangement  on  Cooperative  Activities  in  the  Field  of  Defense atau Defense Framework  Arrangement (DFA)  (Hiebert  et.al,  2008,  hal.  8)  yang  disahkan  oleh  Menteri Pertahanan  Republik  Indonesia  (Menhan  RI)  dan  Menteri  Pertahanan  AS  (Menhan  AS). Kemitraan  tersebut  terwujud  karena  salah  satunya  adanya  kebijakan  pemerintahan  Obama sejak  tahun  2011  untuk  lebih  memberi  perhatian  kepada  Asia-Pasifik  yang  dikenal  dengan
nama kebijakan Pivot to the Pacific atau Rebalancing toward Asia (Manyin et al, 2012, hal. 2).  Kebijakan  iniadalah  respons  AS  atas  kebangkitan  Cina  sebagai  kekuatan  besar  di  Asia Pasifik.  Wujud  dari  kebijakan  ini  adalah  memprioritaskan  kawasan  Asia  Pasifik  dalam perencanaan militer AS, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi.
AS  telah menyadari nilai  strategis  Indonesia dalam  konstelasi politik di  Indo-Pasifik. Indonesia adalah negara yang terlalu besar untuk diabaikan AS. Sebaliknya, AS juga adalah negara dengan kekuatan yang terlalu besar untuk diabaikan atau malah diperangi Indonesia. Jika  belajar  dari  Rusia  di  tahun  1939  terhadap  Nazi  Jerman,  saat  ini  Indonesia  haruslah berusaha untuk menghindari perang. Untuk menghindari perang, tidak cukup jika Indonesia mengandalkan  sikap  politik  pasifis  dan  bersandar  pada  multilarelisme  PBB.  Akan  lebih terjamin  jika  Indonesia  menyandarkan  diri  pada  kekuatan  AS.  Menyandarkan  diri  tidak sama  dengan  takluk.  Namun  lebih  kepada  membangun  perjanjian  damai  dan  saling membantu  dalam  urusan  pertahanan  (walau  sebenarnya  AS  mungkin  tidak  terlalu membutuhkan  bantuan  militer  Indonesia  sama).  Indonesia  membutuhkan  stabilitas keamanan  dalam  proses  pembangunan  kekuatannya.  Dalam  situasi  saat  ini,  mungkin dibutuhkan  waktu  minimal  50  tahun  bagi  Indonesia  untuk  bangkit  menjadi  hegemon regional  di  tingkat  regional  (melebihi  kekuatan  Malaysia,  Singapura,  Australia,  dan gabungan ketiganya).
Dengan alasan di atas, yang paling tepat bagi Indonesia adalah membangun kerja sama dengan  AS  di  bidang  politik  dan  pertahanan,  terutama  dalam  menghadapi  ancaman  militer (tradisional).  Diakui  atau  tidak,  Indonesia  saat  ini  sedang  menghadapi  ancaman  dari Malaysia.  Terdapat  sengketa  atas  Blok  Laut  Ambalat  antara  Indonesia  dengan  Malaysia yang  belum  tuntas.  Perilaku  Malaysia  yang  provokatif  harus  dicari  solusinya.  Sementara pengalaman penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan opsi terburuk, jika mengambil hikmah dari kasus Sipadan dan Ligitan.
Sengketa  Ambalat  terutama  disebabkan  oleh  faktor  sumber  daya  alam,  dimana terdapat minyak bumi dan gas alam yang terkandung di bawah dasar laut perairan Ambalat. Kedua  pemerintahan  telah  menginisiasi  babak  negosiasi.  Namun  sejak  tahun  2005,  aparat Malaysia kerap melakukan sejumlah tindakan pelanggaran batas secara provokatif. Perilaku provokatif  Malaysia  ini  dapat  merupakan  suatu  tanda  bahwa  Malaysia  memiliki  persepsi bahwa  akumulasi  kekuatan  internal  dan  eksternal  (yang  didapat  dari  aliansi  FPDA)  telah membuat  situasi  ketidakseimbangan  ancaman  ( balance  of  threat )  antara  kedua  kekuatan.
Indonesia dipandang berada pada posisi inferior yang kekuatan militernya kurang memiliki daya  tangkal.  Situasi  ketidakseimbangan  ancaman  ini  harus  ditanggapi.  Pemerintah Indonesia harus mengimbangi hal tersebut dengan cara meningkatkan kekuatan internal dan menambah  kekuatan  dari  luar,  dalam  bentuk  aliansi  atau  kuasi-aliansi.  Dan  mitra  aliansi terbaik saat ini di dunia adalah AS.
Namun  aliansi  dalam  tataran  kebijakan  formal  di  Indonesia  sepertinya  dianggap  hal tabu. Pemerintah Indonesia sangat menjunjung politik bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif diartikan sebagai bebas dari aliansi (tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya  tidak  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa  sebagaimana  dicerminkan  dalam Pancasila) (Kusumaatmadja, 1983, hal. 7). Namun sejak era Sukarno hingga sekarang politik luar negeri bebas aktif Indonesia tidak pernah dijalankan dengan konsisten. Di era Sukarno, Indonesia  pernah  terlibat  dalam  poros  Jakarta-Peking-Pyongyang-Moskow.  Indonesia menerima  banyak  bantuan  dan  tawaran  persahabatan  dari  Cina,  Korea  Utara  dan  Rusia (Fadillah, 2015).
Di dalam tataran kebijakan praktis, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi alignment dengan  sejumlah  negara  dalam  bentuk  kemitraan  strategis/komprehensif  yang  menyangkut masalah  keamanan  dengan  enam  negara,  yaitu:  Australia,  AS,  Cina,  Jepang,  Jerman  dan Korea  Selatan.  Deklarasi  kemitraan  komprehensif  antara  Australia  dan  Republik  Indonesia dilaksanakan pada tanggal  4 April 2005;  dengan  Cina pada tanggal  25 April 2005;  dengan Jepang  pada  tanggal  28  November  2006;  dengan  Korea  Selatan  pada  tanggal  4  Desember 2006; dengan AS pada tanggal 10 November 2010; dan dengan Jerman pada tanggal 10 Juli 2012.  Keseluruh  kemitaraan  khusus  tersebut  adalah  bentuk  ketidakkonsistenan  Pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik bebas aktif yang bebas dari alignment .
Sudah  saatnya  Pemerintah  Indonesia  menyelaraskan  antara  filosofi  ideal  dengan kebijakan  praktis.  Dalam  dunia  yang  anarkis  ini  tidak  mungkin  bagi  negara  yang  masih lemah seperti Indonesia untuk tetap bebas dari alignment. Indonesia membutuhkan kekuatan eksternal  untuk  membangun  daya  tangkal  dari  ancaman  provokasi  negara  potensi  lawan. Politik  bebas  aktif  dapat  direintepretasi  sebagai  politik  luar  negeri  yang  membebaskan Indonesia  untuk  melakukan alignment dengan  negara  manapun.  Sehingga alignment yang sudah  terbangun  harus  dipelihara  dan  ditingkat  manfaatnya,  terutama  dalam  meningkatkan daya tangkal Indonesia.
Kemitraan strategis  Indonesia dan  AS  sejak tahun 2010 harus memiliki  nilai  dampak nyata  bagi  Indonesia.  Satu  bentuk  pengujiannya  adalah  dengan  mengaitkan  kemitraan khusus  tersebut  dengan  masalah  yang  dihadapi  Indonesia  dalam  sengketa  Ambalat  dengan Malaysia. Pelanggaran wilayah yang terus terjadi dari 2005 hingga kini oleh Malaysia harus dapat  diturunkan,  manakala  kemitraan  khusus  Indonesia-RI  terbangun  sedemikian  rupa sehingga perilaku provokatif Malaysia di Ambalat dapat ditekan seminim mungkin.
Alignment dengan Superpower dunia  tanpa  memberi  daya  tangkal  bagi  Indonesia hanya  akan  menjadi  suatu  kesia-siaan.  Dalam  hal  ini,  kemitraan  strategis  antara  Indonesia dan AS belum mampu memiliki dampak berarti untuk memproyeksikan kekuatan eksternal Indonesia atas Malaysia dengan aliansi FPDA-nya. Perlu adanya perubahan dalam hubungan bilateral  RI-AS  yang  tidak  mengalami  kemajuan  yang  signifikan  setelah  diratifikasinya kemitraan  strategis  tersebut.  Masalah  mispersepsi  dan mistrust sejumlah  pejabat  Indonesia kepada AS harus terlebih dahulu dibenahi.
Pembentukan  kemitraan  strategis  dengan  AS  masih  membutuhkan  komunikasi strategis  yang  efektif  terhadap  elemen  masyarakat  Indonesia  sendiri,  terutama  kelompok ultranasionalist  dan  kelompok  relijius  yang  resisten  terhadap  hubungan  pertahanan  dengan AS. Isu embargo persenjataan dari tahun 1999 hingga 2005 serta dukungan AS terhadap aksi zionis Israel di bumi Palestina telah menjadi stigma yang menghambat kemajuan hubungan bilateral  RI-AS.  Masih  lekat  kecurigaan  sejumlah  pejabat  bahwa  AS  tidak  benar-benar menghilangkan embargo ekspor senjata ke  Indonesia. Walaupun pejabat  AS  setingkat  duta besar  sekali  pun  telah  berupaya  meyakinkan  bahwa  Pemerintah  AS  berkeyakinan  bahwa tidak  akan  ada  lagi  embargo  terhadap  Indonesia.  Indonesia  pasca  reformasi  telah  menjadi negara  yang sangat demokratis  yang menjunjung hak asazi manusia. Tidak ada alasan bagi AS  untuk  menerapkan  embargo  bagi  Indonesia  atau  mencampuri  politk  dalam  negeri Indonesia.
Dalam bidang politik dan keamanan saat ini, akan sulit mencari alternatif lain sebaik AS sebagai mitra khusus. Cina yang ekonomi dan kekuatan militernya tengah bangkit, tetap saja kekuatannya masih jauh di bawah kekuatan AS. Lebih dari  itu, Cina tengah terkepung secara politik oleh kekuatan AS dan pendukungnya, yaitu : Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Filipina,  Australia,  Selandia  Baru,  Singapura,  Thailand,  dan  (mungkin)  Vietnam.  Adalah keliru jika Indonesia memilih bermitra secara politik dan keamanan dengan Cina.
DFA  antara  RI-  AS  merupakan  pintu  gerbang  ke  arah  terwujudnya alignment dalam bentuk  kuasi-aliansi  atau  aliansi  antara  Indonesia  dan  AS.  AS  telah  memiliki  kemitraan strategis dengan 63 negara di luar Indonesia (Hamilton, 2014, hal. 22-23). Dalam kemitraan strategis,  AS  tidak  hanya  memberikan  dukungan  politis,  namun  juga  berupaya  untuk membantu meningkatkan kapasitas pertahanan negara mitra khususnya. Bentuk bantuan itu berupa bantuan program hibah, bantuan pelatihan, dan latihan bersama. Selain itu,  AS juga memberi  akses  lebih  luas  kepada  negara  mitra  strategisnya  untuk  mengimpor  sarana pertahanan dari AS melalui mekanisme Foreign Military Sales (FMS) dan Foreign Military Financing (FMF).  Instansi  AS  yang  mengelola  kemitraan  ini  adalah Defense  Security Cooperation Agency (DCSA). Instansi ini membantu memberikan kajian untuk membangun institusi  pertahanan  di  negara  mitra  AS  yang  dikenal  dengan  program Defense  Institution Building (DIB)  (DSCA,  nd).  Salah  satu  sub  instansi  dibawah  DCSA  yang  melaksanakan program  DIB  adalah Defense  Institution  Reform  Initiative (DIRI)  (Kemenhan  RI,  2015). DIRI melakukan kajian untuk memajukan sistem birokrasi dan perencanaan strategis negara mitra  AS.  Kajian  ini  bersifat  tidak  diminta  ( unsolicited )  dan  tanpa  paksaan  untuk dilaksanakan (Kemenhan RI, 2015). Salah satu kajian yang dihasilkan DIRI adalah tentang usulan  program Minimum  Essential  Forces (MEF)  versi  DIRI  untuk  TNI  (Kemenhan  RI, 2015).  Kegiatan  tersebut  menunjukkan  keseriusan  pemerintah  AS  untuk  membantu  negara mitranya dalam membangun sistem pertahanan yang lebih baik.
Keinginan  AS  untuk  bermitra  dengan  Indonesia  tidak  terlepas  dari  kebijakan pemerintahan AS sejak tahun 2011 untuk memberi perhatian lebih kepada Asia-Pasifik yang dikenal dengan nama kebijakan Pivot to the Pacific atau Rebalancing toward Asia (Manyin et  al,  2012,  hal.  2).  Bentuk  kebijakan  ini  adalah  memprioritaskan  kawasan  Asia  Pasifik dalam perencanaan militer AS, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi (Manyin et al, 2012,  hal.  2). Rebalance dimaksudkan  dengan  penarikan  pasukan  AS  di  Irak  dan Afghanistan, serta menambah perhatian ke Asia Pasifik untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan. Pada bulan November 2011, Presiden Obama menyampaikan pidato di depan parlemen Australia bahwa  AS akan memainkan peran yang lebih besar dan untuk jangka  panjang  di  Asia  Pasifik  (White  House,  2011).  Tujuan  utamanya  adalah  turut membentuk  norma  dan  aturan  di  Asia  Pasifik  agar  hukum  dan  norma  internasional ditegakkan, freedom  of  navigation tidak  terganggu,  kekuatan-kekuatan  besar  membangun
kepercayaan  dengan  negara-negara  tetangganya  dan  persengketaan  diselesaikan  secara damai tanpa menggunakan kekerasan.
Jika  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  mampu  memanfaatkan  momentum kebijakan  AS  di  atas,  maka  bukanlah  tidak  mungkin  jika  Indonesia  akan  mampu membangun  kemitraan  strategis  yang  seerat  hubungan  bilateral  AS  dengan  Singapura. Dengan  kemitraan  yang  bersifat  kuasi-aliansi,  diharapkan  daya  tangkal  Indonesia  menjadi semakin  besar  dan status  quo di  Blok  Laut  Ambalat  diharapkan  dapat  dipertahankan  oleh Indonesia.

## Kemitraan Dalam Asean
Tahun  2016  ini  menjadi  tonggak  sejarah  bagi  ASEAN  dengan  berlakunya  Masyarakat ASEAN  yang  terbagi  ke  dalam  tiga  bidang,  yaitu:  budaya;  ekonomi  (dalam  bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN); politik dan keamanan (dalam bentuk Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN). Dengan adanya Masyarakat ASEAN ini diharapkan terjadi akselerasi kemajuan  bersama  antar  negara  ASEAN  serta  menjamin  terpeliharanya  perdamaian  di kawasan.  Bentuk  Masyarakat  ASEAN  ini  memang  belum  disepakati  menjadi  seperti Masyarakat  Uni Eropa dengan mata uang dan parlemen bersama. Namun peluang ke arah sana masih tetap diperjuangkan oleh Indonesia.
Selain  berpeluang  untuk  mendorong  kemajuan  bersama  ASEAN,  keberadaan Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  dan  Komunitas  Politik  dan  Keamanan  ASEAN (KPKA)  memiliki  tantangan  atas  kredibilitas  ASEAN.  Hal  ini  terkait  dengan  adanya sengketa wilayah antar negara ASEAN serta antara sejumlah negara ASEAN dengan pihak luar.  Apabila  forum  ASEAN  tidak  mampu  menyelesaikan  masalah  keamanan  dimaksud, maka  kemungkinan  besar  kekuatan  luar  akan  terlibat  dan/atau  dilibatkan  oleh  negara ASEAN sendiri. Dengan masuknya kekuatan asing, maka peran ASEAN akan mengecil.
Tantangan  yang  lain  adalah  di  bidang  ekonomi.  Disparitas  kesejahteraan  tiap  negara anggota ASEAN yang cukup tinggi selalu dapat memicu masalah ekonomi regional. Hal ini seperti yang terjadi di Uni Eropa, dimana sejumlah negara anggota UE mengalami depresi ekonomi  yang  secara  tidak  langsung,  menghambat  kemajuan  UE.  Terjadi  migrasi  pekerja dari daerah kurang sejahtera ke daerah yang lebih maju. Hal ini sedikit banyak menimbulkan ketegangan  sosial  dengan  penduduk  asli  yang  merasa  terancam  atas  munculnya  pesaing tenaga  kerja  yang  lebih  murah.  Selain  itu  negara-negara  yang  lebih  maju  dituntut  untuk
membantu  negara-negara  anggota  yang  tengah  dilanda  krisis  ekonomi  kronis.  Padahal mayoritas negara ASEAN masih memiliki tingkat pendapatan rata-rata di bawah 5.000 USD per tahun per kapita. Artinya tingkat kesejahteraan umum di kawasan ASEAN relatif masih rendah. Hanya Singapura dan Brunei Darussalam (dua negara dengan wilayah terkecil) yang berhasil  mencapai  taraf  kesejahteraan  yang  tinggi.  Artinya,  akan  sulit  untuk  diharapkan adanya bantuan ekonomi yang bersumber dari negara ASEAN sendiri.
Tantangan  yang ketiga adalah sengketa  perbatasan  yang terjadi  antar negara anggota ASEAN  dan  antarnegara  anggota  ASEAN  dengan  negara  di  luar  ASEAN  juga  menjadi agenda besar yang harus diprioritaskan oleh atau melalui ASEAN sendiri. Kegagalan dalam penyelesaian  masalah  sengketa  perbatasan,  seperti  masalah  di  Laut  Cina  Selatan  antara Vietnam, Filipina (juga sejumlah negara anggota ASEAN lainnya), dan Cina melalui forum ASEAN bisa menurunkan kredibilitas ASEAN. Hal tersebut mulai terasa manakala Vietnam dan  Filipina  lebih  cenderung  memanfaatkan alignment -nya  dengan AS  dalam  menghadapi isu Laut Cina Selatan melawan Cina.

## Gambar 1. Peta Sengketa Wilayah Laut di Laut Cina Selatan
Sengketa  di  Laut  Cina  Selatan  melibatkan  enam  negara,  yaitu:  Brunei  Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Cina (Kementrian Luar Negeri, nd). Indonesia juga  berpotensi  terlibat  dalam  sengketa  di  Laut  Cina  Selatan  jika  Cina  terus  mengklaim wilayah perairan di Natuna. Konsep wilayah laut Cina yang kontroversial bernama “9 garis
putus.”  Konsep  tersebut  telah  memotong  wilayah  laut  enam  negara  lain  (Bader,  2014). Vietnam  yang  dahulu  pada  Perang  Vietnam  beraliansi  dengan  Cina,  saat  ini  sudah membangun kerja sama lebih erat dengan AS. Filipina yang sebagai sekutu AS sejak tahun 2003  semakin  meningkatkan  hubungan  pertahanan  dengan  AS  dan  Vietnam.  Sedangkan Indonesia masih bersikap sebagai non-claimant state dan cenderung membatasi  diri dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Sikap Indonesia ini tentunya disayangkan oleh Vietnam dan Filipina.
Sengketa perbatasan di atas dapat menjadi bom waktu yang berpotensi untuk menjadi konflik  antarnegara  di  kawasan Asia  Tenggara . Ada  dua  dimensi  yang  terkandung  dalam masalah  perbatasan  ini:  yaitu  dimensi  historis  dan  politis.  Dimensi  historis  berarti  tidak adanya  kejelasan  pada  garis  batas  antarnegara  akibat  warisan  dari  era  kolonial.  Dimana perbatasan  merupakan  garis  artifisial  yang  disetujui  oleh  para  penjajah  tanpa mempertimbangkan kondisi dan sejarah masyarakat  lokal. Perbatasan warisan era kolonial ini  memisahkan  masyarakat  dengan  kesamaan  suku,  budaya,  bahasa,  ras.  Saat  ini, pemisahan  tersebut  memunculkan  sentimen  solidaritas  etnis  lintas  negara  seperti  isu  etnis Melanesia  yang  terjadi  di  Papua  dan  Papua  New  Guinea;  serta  isu  masyarakat  Sulu  di Mindanao  Selatan  dan  Sabah . Dalam  politik,  mempertahankan  wilayah  perbatasan merupakan  kepentingan  nasional  vital  oleh  setiap  negara.  Tidak  ada  satu  negara  pun  yang akan membiarkan wilayahnya direbut oleh negara lain tanpa diperjuangkan terlebih dahulu, baik melalui jalur diplomasi, jalur hukum, dan/atau melalui instrumen militer. Sejarah telah mencatat banyak konflik yang disebabkan oleh masalah perebutan perbatasan atau wilayah, seperti Perang Malvinas, Perang Kuwait, persaingan India-Cina, persaingan India-Pakistan, dan lain sebagainya. Masalah konflik perbatasan masih relevan sebagai penyebab perang di abad ke-21 ini.
Politik  luar  negeri  Indonesia  terhadap  ASEAN  harus  selalu  ditujukan  untuk mengukuhkan  status  tidak  resmi  Indonesia  sebagai  pemimpin  alami  ASEAN.  ASEAN adalah  rumah  besar  Indonesia.  Kebijakan  ASEAN  merupakan  refleksi  dari  kepentingan nasional Indonesia. Namun untuk mengukuhkan peran tersebut, Pemerintah Indonesia perlu menprioritaskan  masalah  sengketa  perbatasan.  Perlu  dipertimbangkan  langkah-langkah penyelesaian  sengketa  perbatasan  yang  sejak  dulu  belum  mencapai  titik  temu  secara menyeluruh  antar  negara-negara  ASEAN  sendiri.  Indonesia  harus  mampu  memanfaatkan ASEAN  untuk  menyelesaikan  masalah  sengketa  perbatasan  dan  meningkatkan  keamanan
regional, baik dari ancaman tradisional maupun non-tradisional.
Kebijakan luar negeri  Indonesia selalu ingin mengedepankan solusi  menang-menang dengan  menghindari  kemungkinan  reaksi  diplomatik  negatif  dan  membuat  semua  pihak puas.  Namun  pendekatan  tersebut  tidak  membantu  dalam  memperkuat  dan  menyatukan ASEAN.  Negara  yang  bersengketa  dengan  Cina,  seperti  Vietnam  dan  Filipina,  tidak memiliki  pendekatan  yang  sama  dengan  Indonesia  dan  menganggap  strategi  menang- menang  sebagai  bentuk  ketiadaan  komitmen  untuk  berdiri  bersama  menghadapi  ancaman. Tidaklah mengagetkan jika kedua negara tersebut lebih menghendaki keterlibatan AS di Asia Tenggara,  yang  dianggap  sebagai  kekuatan  penyeimbang  Cina.  Vietnam  menyambut  baik pernyataan mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di ASEAN Summit 2010, yang mengatakan AS  memiliki  kepentingan  menjaga  pelayaran  bebas  di  Laut  Cina  Selatan  dan bersedia  memfasilitasi  pembicaraan  multilateral  tentang  isu  tersebut.  Hal  itu  dapat dipandang  sebagai  persetujuan  implisit  AS  untuk  memfokuskan  perhatiannya  ke  wilayah Indo-Pasifik.  Sementara  Filipina,  merespons  positif  ketika  pada  bulan  November  2012 Presiden  Barack  Obama  mengumumkan  akan  menempatkan  2.500  marinir  di  Darwin, Australia.  Reaksi  Indonesia  sendiri  saat  itu  lebih  pesimistis  dan  mengkritisi  kompetisi keamanan yang berkembang di kawasan. Pendekatan menang-menang Indonesia berpeluang untuk dianggap efektif hanya bagi kepentingan Indonesia dalam mempertahankan status quo di  kawasan  dan  memelihara  hubungan  dengan  AS  dan  Cina.  Namun  di  jangka  panjang, kebijakan  ini  hanya  akan  menurunkan  peran  dan  kewibawaan  Indonesia  di  ASEAN  dan dunia internasional.
Di  tahun  2016  ini,  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  mulai  diberlakukan.  Isu keamanan  maritim  regional  menjadi  semakin  mengemuka  akibat  dibebaskannya  hambatan masuk  atas  lalu  lintas  barang,  orang,  modal,  dan  jasa  antarnegara ASEAN.  Kerawanan  di laut  dapat  meningkat.  Isu-isu  seperti  penyelundupan  dan  perdagangan  manusia, penyelundupan narkoba, perdagangan senjata ilegal,  dan lain sebagainya akan menjadi  isu yang harus dikelola bersama. Menilik hal tersebut, harus disadari bahwa selain aktor negara, masalah  aktor  non-negara  juga  penting  untuk  dicermati,  seperti  kelompok-kelompok kriminal  terorganisir  dan  teroris.  Motivasi  aktor  non-negara  sebagiannya  disebabkan  oleh faktor-faktor  domestik  seperti  yang  sudah  dijabarkan  sebelumnya  (minimnya  pengawasan maritim,  rendahnya  kemampuan  negara  dalam  menindak  pelaku  kejahatan,  juga meningkatnya  daya  tarik  potensi  Indonesia  secara  ekonomis,  belum  lagi  semakin  cairnya
pergerakan  manusia  di  Asia  Tenggara  akibat  diberlakukannya  Masyarakat  Ekonomi ASEAN). Aktor  non-negara  ini  terus  menjadi  ancaman  dan  intensitas  aktivitasnya  bahkan dapat semakin meningkat.
Dengan semakin terintegrasinya kawasan ASEAN, kelompok kriminal terorganisir dan teroris semakin diuntungkan. Padahal hingga saat ini, infrastuktur pertahanan dan keamanan seluruh negara di ASEAN belum bekerja secara efektif dan terpadu. Hal yang patut menjadi perhatian adalah bagaimana caranya meningkatkan kapasitas keamanan seoptimal mungkin dalam  waktu  relatif  singkat? Alignment dalam  wujud  ASEAN Political  and  Security Community (APSC)  menjadi  peluang  bagi  Indonesia  untuk  memegang  peranan  yang  lebih penting di ASEAN. Efektivitas APSC akan bergantung pada sikap Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dalam melindungi kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

## Kemitraan Dengan Middle Powers
Australia, India, dan Jepang merupakan tiga negara yang walaupun tidak memiliki pengaruh sebesar Cina atau AS di kawasan Indo-Pasifik, namun mempunyai kepentingan yang besar di kawasan ini. Itu sebabnya ketiga negara ini sering terlibat di kancah politik Indo-Pasifik, bagi secara bilateral maupun trilateral. Bagi Australia, Indo-Pasifik atau Asia Tenggara pada khususnya,  adalah  serambi  depan  negaranya.  Negara  mana  pun  yang  hendak  menyerang Australia  harus  terlebih  dahulu  menguasai  wilayah Asia Tenggara.  Instabilitas  di  kawasan Asia  Tenggara  memiliki  potensi  besar  untuk  mengganggu  keamanan  dan  kepentingan Australia.  Itu  sebabnya Australia  menaruh  perhatian  yang  sangat  besar  terhadap  stabilitas Indonesia serta hubungan militer dan diplomasi antar kedua negara. Kebijakan Australia ini dapat  dilihat  di  Buku  Putih  Pertahanan Australia  2013  (Department  of  Defense Australia, 2013),  dimana  telah  dicantumkan  pula  terminologi  Indo-Pasifik  sebagai strategic  arc baru yang  menghubungkan  Samudra  Hindia  dan  Samudra  Pasifik  melalui  Asia  Tenggara. Konstruksi  strategis  baru  ini  juga  mewarnai National  Security  Strategy dan  Buku  Putih Australia  pada Abad Asia.  Konsep  Indo-Pasifik  dianggap  lebih  cocok  karena  memperluas cakupan  Asia-Pasifik  hingga  meliputi  India.  Namun  Kementerian  Pertahanan  (Kemhan) Australia  menganggap  Indo-Pasifik  harus  didekati  secara  sub-wilayah  ketimbang  didekati secara  keseluruhan.  Tiap  sub-wilayah  memiliki  keunikan  dan  arsitektur  keamanan  yang berbeda  dengan  sub-wilayah  lainnya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Buzan  dalam bukunya Regions and Powers: The Structure of International Security (Buzan dan Waever,
2003), bahwa tiap sub-wilayah memiliki kompleksitas masalah keamanannya tersendiri dan khusus untuk wilayah Asia hal itu dinamakan Asia Supercomplex (selain Regional Security Complex di sub-wilayah Asia). Keamanan perairan Indonesia juga memiliki nilai kritis bagi Australia.  Enam  dari  sepuluh  mitra  dagang  utama Australia  terletak  di Asia Tenggara  dan Asia  Timur.  Sementara,  satu-satunya  rute  untuk  menjamin  keamanan  ekonomi  Australia adalah  melalui  Selat  Lombok.  Jika  selat  ini  ditutup,  kapal  yang  melintas  harus  memutar sehingga mengakibatkan kerugian pada biaya transportasi dan waktu pengiriman.  Tidaklah heran jika Australia telah membuat traktar dengan Indonesia untuk tidak saling menyerang yang dinamakan Traktat Lombok, pada tahun 2006.
Bagi India, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki potensi kerja sama ekonomi cukup besar, sekaligus menjadi pintu masuk bagi India dalam kompetisi tidak langsung  melawan  salah  satu  rival  utamanya,  Cina.  India  terus  menaruh  perhatian  besar kepada  perkembangan  perpolitikan  di  Indo-Pasifik.  India  pernah  menawari  Vietnam, Indonesia, dan Malaysia untuk mendukung pemeliharaan pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30  Flanker  dengan  sumber  daya  pemeliharaan  dari  India  (dikenal  dengan  Diplomasi Flanker)  (Simha  Rakesh,  2013).  India  mengoperasikan  272  Su-27  dan  Su-30  Flanker, sehingga  tidak  diragukan  lagi  kemampuannya  dalam  memelihara  pesawat  tempur  yang dioperasikan  ketiga  negara  anggota  ASEAN  tersebut.  Pada  tahun  2014  lalu,  India  dan Vietnam bahkan mencapai kesepakatan untuk memperluas kerja sama eksplorasi minyak di perairan yang dipersengketakan, Laut Cina Selatan.Hal tersebut tentu akan berdampak pada stabilitas keamanan kawasan, terutama dalam hubungannya dengan Cina.
Sementara itu, politik luar negeri India pun sudah semakin meninggalkan sikap politik non-alignment ala  Nehru.  Pada  pemerintahan  Perdana  Menteri  Modi,  India  lebih  berani menunjukkan kemitraan strategis dengan AS, terutama di bidang pertahanan ke dunia luar. Situasi geopolitik menuntut India memiliki kekuatan tambahan dalam menghadapi Cina dan Pakistan  terkait  isu  sengketa  perbatasan  dengan  kedua  negara  pemilik  senjata  nuklir tersebut. Secara geopolitik, kenyataannya India seperti terkepung. Di barat, India berbatasan dengan  Pakistan  (rival  politik  India  karena  berbagai  alasan).  Di  utara,  India  berbatasan dengan  Cina  (rival  utama  Cina).  Di  timur,  India  berdampingan  dengan  Bangladesh  yang merupakan bekas wilayah India yang terpisah akibat berbagai perbedaan. Sementara itu, di bagian selatan ada Sri Lanka  yang juga rival  India dan ada Samudra Hindia yang dipadati kepentingan banyak pihak sehubungan dengan adanya kepentingan politik, potensi ekonomi
di atas, di dalam, dan di bawah permukaan laut, serta nilai strategis dari perspektif militer. Ketiga hal tersebut saling berkaitan. Siapa yang mengendalikan Samudra Hindia pada masa damai,  kepentingannya  akan  aman.  Pada  masa  krisis,  ia  dapat  mengontrol  akses perdagangan  siapa  pun  yang  hendak  melewati  samudra  tersebut.  Padahal  Samudra  Hindia adalah Sea  Lines  of  Communication (SLOC)  penting  dalam  mengakses  sumber  energi.  Di bawah  laut,  Samudra  Hindia  kaya  akan  mineral-mineral  berharga  yang  belum  banyak dieksploitasi  namun  memiliki  nilai  ekonomi  tinggi.  Sedangkan  dari  segi  militer,  Diego Garcia merupakan hub logistik yang mendukung operasi kekuatan depan ( forward deployed) AS dan sekutunya dari Samudra Hindia ke wilayah kritikal di Teluk Persia.
Negara  pulau  tetangga  India  yang  menjalin  hubungan  bilateral  erat  dengan  Cina adalah  Sri  Lanka.  Cina  telah  berinvestasi  membangun  (megaproyek)  pelabuhan  laut  di Kolombo  yang  dinamakan Colombo  Port  City senilai  US$  1.4  miliar  (Fernando,  2015). Akibat  letaknya  yang  sangat  strategis,  Kolombo  dapat  menjadi entreport Asia  Selatan (menyaingi India). Di permukaan, Cina menegaskan bahwa tujuan proyek ini berfokus pada kepentingan  ekonomi.  Meski  demikian,  bukan  tidak  mungkin  suatu  saat  nanti  kehadiran militer  Cina  di  Samudra  Hindia  akan  semakin  intensif  (seperti  yang  sudah  dilakukannya beberapa saat lalu dengan alasan untuk melindungi kepentingan nasional). Wacana ini tentu saja tidak menyenangkan bagi banyak pihak, terutama India dan AS.
Sementara itu, Jepang memiliki hubungan yang cukup erat dan lama dengan kawasan Indo-Pasifik, mengingat kawasan ini merupakan sumber bahan baku dan energi bagi Jepang sebagai  negara  yang  miskin  sumber  daya  alam.  Tak  heran  jika  Jepang  menjadi  salah  satu negara  investor  terbesar  di  kawasan  Indo-Pasifik.  Dengan  semakin  agresifnya  sikap  Cina terhadap  Jepang,  yang  dipicu  oleh  masalah  perbatasan,  negeri  matahari  terbit  itu  pun semakin  intensif  memberikan  bantuan  kepada  negara-negara  di  Indo-Pasifik.  Jepang  juga telah berusaha menggalang dukungan diplomasi untuk mendukung klaimnya melawan Cina. Seperti yang dilakukan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, pada tanggal 22 Agustus 2007, di  depan  Parlemen  India  ketika  menyampaikan  pidato  berjudul  " Confluence  of  the  Two Seas "  (Abe,  2007)  yang  untuk  pertama  kalinya  mengenalkan  istilah  Indo-Pasifik  (wilayah laut yang terdiri atas Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian Barat dan Tengah, serta perairan Indonesia yang menghubungkan dua samudra tersebut) (Medcalf, 2013). Berkaitan dengan  keterbatasan  pembangunan  militer  Jepang,  sebagai  akibat  dari  perjanjian  Perang Dunia  ke-2,  Jepang  sudah  pasti  menentang  keras  penurunan  kehadiran  kekuatan  laut

## Amerika di Asia Timur.
Fenomena yang tidak kalah penting adalah adanya revisi dari pasal 9 konsitusi Jepang tahun  1947  bentukan  Jenderal  Mac  Arthur.  Pada  pasal  9  semula  melarang  Jepang  untuk berperang  dalam  menyelesaikan  sengketa  antarnegara.  Namun  di  tahun  2014,  AS mendukung reintepretasi pasal 9 tersebut, yang mana Jepang dapat terlibat di dalam perang untuk  membantu  negara-negara  sekutunya  yang  terlibat  perang.  Hal  ini  membuat  Jepang memiliki  alasan  untuk  mengembangkan  postur  pertahanannya  yang  lebih  bersifat  ofensif. Dengan reintepretasi ini, Jepang menjadi satu kekuatan yang semakin diperhitungkan  Cina, karena jika Cina berkonflik dengan negara sekutu Jepang, maka Jepang dapat terlibat dalam perang  melawan  Cina.  Hal  tersebut  dapat  menyebabkan  situasi  geopolitik  di  Asia  Timur semakin  kuat  di  kubu  kelompok  rival  Cina  dan  Cina  akan  lebih  membutuhkan  mitra  yang dapat  mengimbangi  kekuatan.  Indonesia  sebagai  negara  Non-Blok  akan  menjadi  negara yang  sangat  diminati  Cina  untuk  minimal  menjadi  negara  yang  bersahabat  dengan  Cina, yang tidak ikut memerangi Cina, manakala Cina terlibat konflik dengan kubu AS.

## Simpulan
Indonesia adalah bangsa  yang tengah mengalami kegalauan identitas,  yaitu sebagai  bangsa maritim yang berparadigma kedaratan. Oleh karena itu, gagasan membangun Poros Maritim Dunia  yang  disampaikan  Presiden  Joko  Widodo  layak  dicatat  sebagai  tonggak  sejarah ( milestone ) atas kebangkitan kembali Indonesia sebagai negara maritim. Membangun Poros Maritim  Dunia  adalah  sebuah  proyek  besar  yang  perlu  dukungan  semua  elemen  bangsa. Untuk  membuat  konsep  ini  menjadi  sebuah  kenyataan,  maka  pemerintah  harus  mulai berpikir  secara  strategis  dengan  bervisi  bahari,  bukan  sekedar  kontinental  saja.  Dengan menempatkan PMD sebagai visi maritim, maka kementerian dan instansi pemerintah lainnya dapat merujuk kebijakannya masing-masing agar selaras dengan kebijakan nasional tersebut. Turunan  kebijakan  tersebut  dapat  berupa  kebijakan  luar  negeri,  kebijakan  ekonomi, kebijakan pertahanan, strategi pertahanan, strategi angkatan darat, laut dan udara.
Dengan  modal alignment dengan  AS,  Cina,  dalam  ASEAN,  dan middle  powers , Indonesia  seharusnya  mampu  memanfaatkannya  sedemikian  rupa  untuk  keamanan  dan kesejahteraan  bangsanya.  Dalam  situasi  yang  cenderung  masih  unipolar  saat  ini,  Indonesia akan mendapat manfaat politik jika dapat memiliki kemitraan strategis dengan hegemon di bidang  politik  dan  militer.  Hubungan  itu  dibangun  sedemikian  rupa  sehingga  Indonesia
masih  memiliki  kebebasan  dalam  menjalin  hubungan  baik  dengan  negara  besar  lain  yang bersaing  pengaruh  dengan  AS  seperti  Cina  dan  Rusia.  Hubungan  yang  dimaksud  adalah seperti apa yang diperankan oleh negara Thailand dan Pakistan. Sebagai negara sekutu AS, Thailand dan Pakistan ternyata telah mampu menjalin  kerja sama industri pertahanan  yang sangat  erat  dengan  industri  pertahanan  Cina.  Pakistan  mengembangkan  pesawat  tempur generasi 4 bersama Cina (yang dinamakan JF-17 Thunder atau FC-1 Xiaolong). Sementara Thailand telah mampu memproduksi Multi-Launchers Rocket Systems (MLRS) lisensi Cina (dengan  nama  DTI-1  (lisensi  teknologi  WS-1B)  dan  DTI-1G  (dengan  teknologi  WS-32) yang terus dikembangkan lebih lanjut). Fenomena di atas menunjukkan bahwa bagi negara aliansi,  masih  terdapat  peluang  kebebasan  berhubungan  diplomatik  dengan  rival  mitra aliansinya. Untuk dapat seperti itu tentunya dituntut kemampuan dan ketrampilan diplomasi yang sangat tinggi.
Kemitraan  strategis  RI  dan  Cina  sebaiknya  lebih  ditutamakan  pada  kerja  sama ekonomi dan keamanan dalam menghadapi ancaman nir militer. Cina memiliki sumber daya ekonomi yang relatif besar yang dapat dimanfaatkan untuk sejumlah pembangunan strategis di Indonesia, khususnya dalam pembangunan infrastruktut transportasi maritim. Cina
Kemitraan  strategis  RI  dan  AS  membuka  jalan  untuk  meningkatkan  kekuatan  relatif bagi  Indonesia  yang  sekaligus  akan  menurunkan  kekuatan  aliansi  FPDA.  Hal  ini  akan menyeimbangkan  ancaman  yang  semenjak  tahun  1971  lebih  menguntungkan  pihak Malaysia.  Pihak  Malaysia  pun  sejak  tahun  2005  hingga  saat  ini  melakukan  tindakan provokatif  yang  jika  menggunakan  pendapat  Benson et  al (Benson,  Bentley,  Ray,  2013:1) dikarenakan  Malaysia  merasa  memiliki  kekuatan  yang  lebih  besar  di  dalam  aliansi  FPDA dibanding Indonesia. Jika kemitraan strategis RI dan AS dibangun mendekati aliansi (kuasi- aliansi), maka diharapkan Malaysia akan merubah perilaku menjadi lebih bersahabat dengan Indonesia.
Pidato  Bung  Hatta  tahun  1948yang  berjudul  "Mendayung  di  Antara  Dua  Karang" perlu  dipahami  lebih  seksama.  Pemahaman  penulis,  Bung  Hatta  justru  menganjurkan  kita untuk  mempertimbangkan alignment jika diperlukan demi kepentingan negara. Jika belajar dari  Thailand  dan  Pakistan,  aliansi  dengan  AS  tidak  menutup  kemungkinan  untuk membangun  kemitraan  strategis  dengan  Cina  (Zhou,  2013).  Oleh  karena  itu,  kemitraan strategis  yang  sudah  ada  dengan  AS  sudah  seharusnya  dioptimalkan  untuk  dapat meningkatkan  daya  tangkal  Indonesia  kepada  negara  potensi  ancaman.  Kemitraan  dengan
AS  amatlah  penting  terutama  untuk  bidang  politik  dan  keamanan.  Namun  demikian, kemitraan  strategis  di  bidang  ekonomi  dengan  Cina  pun  tidak  mustahil  dibangun  secara paralel asalkan tidak berbenturan dengan kepentingan AS. Kemitraan dengan  Cina amatlah diperlukan  bagi  Indonesia  terutama  dalam  mendorong  investasi  Cina  dalam  pembangunan prasarana transportasi laut dan prasarana transportasi darat (jalan tol dan jalur kereta api) di luar Jawa.  Bukanlah suatu  kebetulan jika konsep Jalur Sutra Maritim abad ke-21 memiliki kemiripan  dengan  Poros  Maritim  Dunia  (Richards,  2014),  dan  Indonesia  harus  dapat memanfaatkan momentum intensi Cina untuk mengembangkan prasarana transportasi laut di jalur sutra maritim yang melewati wilayah perairan Indonesia.
Sementara  kemitraan  strategis  dengan  AS  dalam Defense  Framework  Agreement (DFA)  (Hiebert,  2013)  harus  diupayakan  untuk  menyerupai  kuasi-aliansi,  seperti  yang terjadi pada kemitraan strategis antara Singapura dan AS. Sudah selayaknya bagi Indonesia yang  memiliki  kekuatan  nasional  yang  besar  memiliki  daya  tawar  yang  lebih  baik dibandingkan Singapura kepada AS. Perlu suatu kajian yang komprehensif untuk mencapai titik  temu  dalam  mengelola  kepentingan  AS  dan  kekuatan  besar  di  Asia  Pasifik  yang memberi  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  bangsa  Indonesia.  Kepentingan  AS dan  negara  besar  tersebut  umumnya  adalah  untuk  mengamankan  :  (1)  rute  pelayaran;  (2) akses ke pasar; (3) dan akses ke sumber daya di kawasan Asia-Pasifik, dan lokasi geografis Indonesia tepat berada di tengah-tengah Asia-Pasifik yang harus dapat dimanfaatkan sebaik- baiknya demi kepentingan nasional Indonesia.
Sedangkan  dalam  ASEAN,  Indonesia  harus  berani  untuk  berperilaku  sebagai pemimpin  alami  ASEAN  dengan  membantu  negara-negara  anggota  ASEAN  yang  sedang bersengketa  dengan  Cina  di  Laut  Cina  Selatan.  Solusi  menang-menang  tidak  selalu  dapat dicapai.  Hal  yang harus  diutamakan dalam Sengketa  Laut  Cina  Selatan  adalah memelihara kredibiltas  ASEAN di  dalam politik internasional.  Indonesia memiliki peran  yang strategis dalam  berkontribusi  dalam  mencari  solusi  damai  atas  sengketa  tersebut.  Indonesia  harus membuktikan bahwa ASEAN Way dapat bermanfaat dalam mencapai resolusi konflik.
Dengan Jepang, Indonesia harus terus meningkatkan hubungan bilateralnya, terutama di  bidang  ekonomi  dan  teknologi.  Indonesai  harus  mampu  menjadi  lokasi  favorit  bagi relokasi  industri  Jepang  yang  membutuhkan  tempat  dengan  upah  buruh  yang  kompetitif, selain  dekat  dengan  pasar  ekspornya.  Paradiplomasi  harus  ditingkatkan,  agar  pemerintah daerah dapat mengisi kekosongan yang belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah pusat.
Terhadap  Australia,  Indonesia  perlu  menyadari  bahwa  tidak  kedua  negara  saling membutuhkan,  baik  di  bidang  ekonomi  dan  pertahanan.  Sudah  selayaknya  Indonesia mengembangkan  hubungan  pertahanan  kedua  negara  sehingga  bersifat  kuasi-aliansi.  Jika Indonesia tidak bisa membuat aliansi bilateral, setidaknya Indonesia harus mampu masuk ke dalam alian FPDA yang dipimpin Australia.
Akhirnya bersama India, kedua negara memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Sudah saatnya  Indonesia  dan  India  meningkatkan  hubungan  ekonomi  dan  pertahanan  ke  tingkat yang  lebih  tinggi  lagi.  India  memiliki  kekuatan  pertahanan  yang  besar  dan  penguasaan teknologi  tinggi.  Sementara  Indonesia  memiliki  kekayaan  alam  yang  besar.  Kedua  negara seharusnya dapat mencapai titik temu dimana keduanya dapat berkembang bersama menjadi hegemon regional di wilayahnya masing-masing.

## Daftar Pustaka
A.  Bader,  Jeffrey.  (2014). The  US  and  Cina’s  Nine-Dash  Line:  Ending  the  Ambiguity . Brookings. Melalui < http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/02/06-us- Cina-nine-dash-line-bader >. [6-2-2014].
Abe,  Shinzo.  (2007).  ‘Confluence  of  the  Two  Seas’. Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Japan . Melalui<http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>[12  Maret 2015].
Benson,  B.V.,  P.R.  Bentley,  J.L.  Ray.  (2013).  ‘Ally  Provocateur:  Why  Allies  Do  Not Always Behave’. Journal of Peace Research . Vol. 50. No.1. Buzan, Barry dan Waever, Ole. (2003). Regions and Powers: The Structure of International Security . Cambridge: Cambridge University Press.
Clint  Richards.  2014. ‘Indonesia’s South  Cina  Sea Options’. South  Cina  Sea Monitor Vol. III.
Daniel  S.  Hamilton.  (2014).  ‘The  American  Way  of  Partnership’, ESPO  Working  Paper , No.6, Juni 2014, hal. 22-23.
Defense  Institution  Building. DSCA .  Melalui  <http://dsca.mil/programs/institutional- programs>[1-05-2015]
Departement of Defense. (2013). Australian Defense White Paper . Canberra: DOD.
Fadillah, Ramadhian. (2015). Mengenang Poros Jakarta-Peking-Moscow yang buat gemetar AS & Barat . Merdeka.com. Melalui < http://www.merdeka.com/peristiwa/mengenang- poros-jakarta-peking-moscow-yang-buat-gemetar-as-barat.html > [25-09-2015].
Fernando, Manusha. (2015). ‘Sri Lanka-Cina Tensions Rise Over Suspended Port Project’.
World Socialist Web Site . Melalui <https://
www.wsws.org/en/articles/2015/03/16/chin-m16.html> [18-05-2015].
Gedung  Putih  AS.  (2011). Remarks  By  President  Obama  to  the  Australian  Parliament . melalui <https://m.whitehouse.gov/the-presss-office/2011/11/17/remarks-president- obama-australian-parliament>, [1-05-2015]
Hiebert  M.  dkk.  (2013). A  US-Indonesia  Partnership  for  2020 .  Lanham:  Rowman  & Littlefield.
Kemenlu Tiongkok. (2013). Press Statement for the First Cina-Thailand Strategic Dialogue . People’s Republic of Cina, Ministry of Foreign Affairs.
Melalui<http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/yzs_663350/gjl b_663354/2787_663568/2789_663572/t1067514.shtml>[22-11-2015].
Inspector  General  of  U.S.  Department  of  Defense.  (2012).  ‘Defense  Institution  Reform Initiative  Program:  Elements  Need  to  Be  Defined’, Report  No.  DODIG-2013-019, 9 November 2012.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. n.a. Laut Cina Selatan . Melalui<http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=31&l=id>
Kementrian  Pertahanan  RI  (Defense  Media  Center).  (2015). Action  Plan  2015  Pedoman Kerja sama Peningkatan Sistem dan Manajemen Pertahanan . Melalui <http://dmc.kemhan.go.id/post-action-plan-2015-pedoman-kerja sama-peningkatan- sistem-dan-manajemen-pertahanan.html> [1-05-2015].
M.E.  Manyin  dkk.  (2012). Pivot  to  the  Pacific?  The  Obama  Administration’s “Rebalancing” Toward Asia . Washington D.C.: Congressional Research Sevice Medcalf,  Rory.  (2013). The  Indo-Pacific:  What’s  in  a  Name?  The  American  Interest . Melalui <http://www.the-american-interest.com/2013/10/10/the-indo-pacific-whats-in- a-name/>[12-03-2015]
Kusumaatmadja,  Mochtar.  (1983). Politik  Luar  Negeri  Indonesia  dan  Pelaksanaannya Dewasa Ini . Bandung : Penerbit Alumni.
Simha  Rakesh,  Krishnan.  (2013).  “Flanker  Diplomacy:  Win-Win  for  India  in  Asia. Russia&India Report”. Melalui < http://in.rbth.com/blogs/2013/12/10/flanker_ diplomacy_win-win_for_india_in_asia_31495 >.[18-05-2015]
Zhou,  F.  (2012). The  Development  of  Sino-Thai  Relations:  Status,  Impetus,  and  New Strategic  Opportunities .  Dipresentasikan  pada  First  Thai-Chinese  Strategic  Research Seminar, Bangkok, 24-26 August 2012.