## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4365/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kepastian Hukum Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus Paypal)
Berliana Chandra Dewi 1 , Paulus Soelistyo
12 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 16 Desember 2022 Publish : 20 Januari 2023
Legal  certainty  in  the  collection  of  value  added  tax  on  trade  transactions  through  an electronic system that guarantees conformity between the application of tax provisions and their statutory regulations. And with  the results of this writing, it has been  shown that the provision of taxation of value added tax and sales tax on luxury goods for PMSE transactions is not a new type of tax. That trade transactions by PMSE business actors that are illegal will be detrimental to both parties who use the digital platform for trade transactions, as well as losses in terms of state revenue in the form of taxes
Keywords:
Collection  of  Value  Added  Tax Trading through electronic systems Info Artikel Abstrak Article history: Received : 16 Desember 2022 Publish : 20 Januari 2023 Kepastian  hukum  dalam  pemungutan  pajak  pertambahan  nilai  atas  transaksi Perdangangan  melalui  sistem  elektronik  yang  dijamin  adanya  kesesuaian  antar, penerapan ketentuan perpajakan denganperaturan perundang-undanganya. Dan dengan hasil  penulisan  ini  telah  menunjukan  bahwa  ketentuan  pemajakan  pajak  pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas transaksi PMSE bukan merupakan jenis pajak baru. Bahwa transaksi perdagangan oleh pelaku usaha PMSE yang bersifat Ilegal akan  merugikan  baik  bagi,pihak  yang  menggunakan  platform  digital  tersebut  untuk transaksi  perdagangan,maupun  merugikan  dari  segi  penerimaan  negara  dalam  bentuk pajak.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Berliana Chandra Dewi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia berlianachandra@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  teknologi  melalui  jaringan  internet  sangat  berpengaruh  dalam perdagangan, terutama yang telah merubah cara perdagangan konvensional yang mempertemukan pihak- pihak yang melakukan transaksi perdagangan secara fisik menjadi perdagangan secara elektronik yang mempertemukan  para  pihak  melalui  media  online,  yang  dikenal  dengan  istilah E-commerce.  E- commerce merupakan wadah kolaborasi penyedia aplikasi atau perusahaan dengan seller dan customer. Luasnya transaksi E-commerce mempunyai dampak  yang sangat penting terhadap penerimaan negara dari segi perpajakan. Aspek perpajakan perdagangan melalui sistem elektronik dapat meliputi jenis Pajak Penghasilan  (PPh)  yaitu  pemajakan  atas  penghasilan  yang  diperoleh  oleh  pihak  yang  menerima  atau memperoleh  penghasilan  dari  perdagangan  sistem  elektronik,  dan  pajak  pertambahan  nilai  dan  pajak penjualan barang mewah (PPN&PPn BM) yaitu pemajakan yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa  melalui sistem elektronik. Dalam penulisan ini penulis akan membatasi pembahasan pada aspek PPN & PPn BM.
Pada  prinsipnya  ketentuan  pemajakan  atas  transaksi  perdagangan  melalui  sistem  elektronik (PMSE) e- commerce mengikuti ketentuan  yang sudah ada yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmoniosasi peraturan perpajakan. Dengan demikian pemajakan atas PPN dan PPn BM atas PMSE bukan merupakan jenis pajak baru. Dalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 yang mengatur saat terutang nya  PPN  dijelaskan  bahwa  saat  terutangnya  pajak  atas transaksi yang  dilakukan  melalui e-commerce tunduk  pada  ketentuan  ini. Ketentuan  PPN  dan  PPn  BM  atas  PMSE  lebih bersifat  untuk  menentukan siapa yang harus bertangggung jawab atas kewajiban pemungutan PPN dan PPn BM, karena pihak yang terlibat dalam transaksi PMSE tidak hanya antara penjual dan pembeli, tetapi terdapat beberapa pihak yaitu antara lain pedagang,penyedia jasa,pembeli, penerima jasa, dan atau penyelenggara PMSE. Namun demikian masih banyak terdapat cara bertransaksi dalam PMSE yang tidak terdaftar dan tidak terlacak sehingga tidak saja merugikan penerimaan negara, tetapi juga tidak terlindungnya secara hukum pihak yang bertransaksi.
Kementrian  komunikasi  dan  informatika  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Kementrian komunikasi  dan  informatika  (permenkominfo)  nomor  5  tahun  2020  yang  menegaskan  bahwa  semua platfrom digital yang menjadi penyelenggara sistem elektronik wajib mendaftarkan diri,dan apabila tidak mendaftar layanan milik platform digital bisa dianggap ilegal dan aksesnya dapat diblokir oleh kominfo. Namun  demikian  masih  banyak  terdapat  e-commerce  atau  platform  digital  yang  menyediakan perdagangan atau transaksi keuangan secara ilegal. ditinjau dari aspek perpajakan  bahwa platform digital yang ilegal kedepannya akan merugikan masyarakat dan juga Negara , dimana kerugian terhadap negara ialah tidak adanya pajak untuk negara yang masuk karena pajak yang dibayar peguna masuk kedalam platform digital tersebut dan bagi pengguna apabila diblokir transaksi yang dilakukan pengguna bisa jadi terhambat  dan  pengguna  jadi  dirugikan.  Platform  digital  yang  sempat  menjadi  perbincangan  karena diblokir oleh kominfo salah satunya adalah platform digital bernama Paypal,Paypal sendiri merupakan platform digital rekening virtual yang menyediakan layanan jasa transfer dan pembayaran secara online dimana dapat melakukan transaksi keuangan antar negara dengan menggunakan surat elektronik secara online dengan mudah. Paypal sebagai platform digital sempat diblokir oleh kominfo dikarenakan belum mendaftarkan  dirinya  sebagai  Penyelenggara  sistem  elektronik  hingga  waktu  yang  telah  ditentukan. Ternyata  atas  pemblokiran  terhadap  Paypal  menyebabkan  terjadinya  kerugian  pada  Masyarakat, sehingga  menjadi  pemberitaan  dan  trending  nomor  1  di  Media  Sosial  Twitter  dengan  hastag #BlokirKominfo.  Karena Paypal bukan  hanya  berfungsi  untuk  memfasilitasi  transaksi  pembayaran antarnegara (domestik & internasional), rekening virtual ataupun sebagai tempat untuk menabung uang selayaknya  bank  ,tetapi  juga  sering  digunakan  untuk  belanja  online  di  marketplace  global,  seperti Amazon dan eBay.Penguna Paypal dalam ketentuannya wajib membayar  biaya transaksi sebesar 2,9% (dua koma sembilan persen) hingga 6% (enam persen )dari nilai transaksi. Namun untuk jumlah nilai tertentu  sesuai  dengan  kebijaksanaan Paypal tidak  dipungut  biaya.  Tetapi  dari  aspek  perpajakan, pemblokiran tersebut dapat memaksa Paypal untuk mendaftarkan diri dan dapat di berlakukan ketentuan pemungutan kewajiban pajaknya atas transaksi yang dilakukan.
Pada  hakikatnya  PMSE  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  usaha,konsume,pribadi,  dan  instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut sebagai  para  pihak. 2 maka  hal  ini  perlu  diperhatikan  oleh  negara  bahwa  selain Paypal masih  banyak platform digital yang belum mendaftarkan dirinya ke kominfo yang perlu diperhatikan dalam mereka menerima pajak dari pengguna platform digital. Mengacu pada Pasal 15 Ayat 1 Perarturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019 pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam kegiatan usaha PMSE hal ini lah yang  membuat  negara  perlu  memblokir  untuk  PMSE  yang  belum  terdaftar  di  Indonesia  karena  pajak yang  mereka  beban  kan  kepada  konsumen  mengalir ke  platform  digital  mereka  dan  dapat  merugikan pajak  negara. 3 Dengan  demikian  terhadap  platform-platform  digital  yang  melakukan  transaksi  PMSE dan  belum  mendaftarkan  diri  kepada  kominfo,  perlu  mendapat  pengawasan  dan  dicermati  atau  jika dipandang perlu dilakukan pemblokiran agar tidak menyebabkan kerugian yang pada penerimaan negara sebagaimana  dilakukan Paypal yang  beroperasi  secara  ilegal  sebelum  diblokir.  Berdasarkan permasalahan  tersebut  maka  penulis  akan  membahas  lebih  lanjut  permasalahan  mengenai  penentuan pihak  yang  berkewajiban  secara  hukum  untuk  melaksanakan  pemungutan  PPN  dan  PPn  BM  dalam
transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sesuai dengan  judul kepastian hukum pemungutan pajak  atas  transaksi  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  (studi kasus paypal) .  Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pemungutan pajak terhadap transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penyelenggara PMSE yang illegal ?

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Perdagangan Melalui E-commerce
Dalam  pesatnya  perkembangan  teknologi  mampu  memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan kegiatan perdagangan secara online melalui internet dengan menggunakan aplikasi e-commerce. E- commerce adalah pengunaan jaringan internet bagi kekuatan profesi bisnis atau disebut e lectronic commerce ,komunikasi  organisasi  dan  kolaborasi  antara  perusahaan  atau  perusahaan  dengan customer,supplier  dan  pemilik  perusahaan.Dalam  mekanisme  pembelanjaan  di e-commerce jika customer sebagai  pembeli  tertarik  terhadap  produk  atau  jasa  yang  ditawarkan  customer  dapat melakukan transaksi dengan dua cara dimana yang pertama adalah secara konvensional seperti yang selama ini dilakukan melalui telepon,faks atau langsung datang ke tempat penjualan produk atau jasa yang  terkait  dan  cara  kedua  melakukan  pemesananan  secara  elektronik  dengan  mengunakan perangkat computer
Di Indonesia cukup banyak model-model e-commerce dengan cara pengunaan nya serta transaksi yang dilakukan dan dikaji oleh para pelaku bisnis di dunia maya pada umumnya yaitu:
1. Business to business , yaitu bisnis terjadi secara elektronik antara bisnis Corporated perusahaan dengan corpratel perusahaan dengan corporatel perusahaan lainnya.
2. Business to consumer yaitu bisnis yang terjadi secara elektronik antar bisnis perusahaan dengan perorangan.
3. Consumer to consumer dimana bisnis terjadi elektronik antara perorangan dan perorangan bisa melalui broker ataupun langsung antar customer dan customer
4. Business to employee bisnis terjadi elektronik antara bisnis perusahaan dengan Karyawan atau yang terkait dengan partner perusahaan sebagai karyawan.
5. Business to government bisnis terjadi secara elektronik antar corporatel perusahaan dengan pemerintah.
6. Goverment to government yaitu bisnis terjadi secara elektronik antara bisnis Milik pemerintah suatu negara dengan bisnis milik pemerintah negara lain. 6
Dalam hal ini Indonesia sebagai negara berkembang yang mayoritas penduduknya produktif dari segi perekonomian dan perdagangan mereka memanfaat kemajuan teknologi ini dengan membuat transaksi  bisnis  perdagangan  jauh  lebih  mudah  model-model  e-commerce  diatas  digunakan  ada beberapa yang lebih sering digunakan di Indonesia karena masyarakat di kawasan negara Asia seperti Indonesia masih mengedepankan prinsip dimana model bisnis perlu yang sesuai dengan karakter serta budaya  yang  dianut  bangsa  Indonesia.  dari  model-model  e-commerce  diatas  paling  sering  yang digunakan  ialah Business  to  business,  Business  to  consumer,dan  Consumer  to  consumer cukup berkembang pesat karena lebih profitable sedangkan Business to employee,Business to government dan Goverment to government pengelolaan nya lebih rumit dalam pemeliharaanya. 7 Dalam hal ini keberagaman model-model e- commerce dengan kemajuan teknologi dapat memudahkan masyarakat untuk  memenuhi  kebutuhannya  dan  dalam  kegiatan  usaha  ,perdagangan  serta  penyimpanan  uang dalam  dompet  digital.  Demikian  pula  akan  memudahkan  masyarakat  dalam  bertransaksi  dan meningkatkan  perekonomian  dibidang  jasa  dan  perdagangan  serta  memudahkan  transaksi.  E- commerce tidak  saja  memudahkan  pelanggan  bertransaksi  di  dalam  negeri  tetapi  juga  dengan mancanegara.
Dari segi Pajak Pertambahan Nilai pada prinsipnya orang yang bertanggung jawab secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak adalah pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa, dalam hal ini adalah Penjual. Sedangkan pemikul beban pajak atau penanggung pajak adalah pihak Pembeli.
Namun  didalam  transaksi  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  ( e-commerce )  ,karena  terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi dan masing-masing mempunyai perannya yang berbeda maka diperlukan kepastian dengan penujukan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan PPN dan PPn BM.

## 2.2 Pajak Pertambahan Nilai Definisi
Berdasarkan karakteristik  legalnya, Pajak Pertambahan Nilai dapat  di definisikan sebagai pajak atas konsumsi umum barang dan jasa dalam negeri,yang bersifat tidak langsung dan obyektif , yang terutang  pada  negara atas  penyerahan  barang  dan  jasa kena  pajak  yang dilakukan oleh  Pengusaha Kena Pajak, yang dihitung dengan metode pengkreditan dengan menggunakan sarana faktur pajak. 8

## Objek PPN
Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU PPN dan PPn BM yang menjadi objek pajak adalah :
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
g. Ekspor barang ken apajak berwujud oleh pengusaha kena pajak dan;
h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. 9
Dengan  demikian  PPN  terutang  atas  timbulnya  objek  pajak  tersebut  yang  dilakukan  oleh pengusaha kena pajak.

## Pengusaha Kena Pajak
Sesuai  dengan  Pasal  1  UU  Nomor  6  tahun  1983  STDTD  UU  nomor  7  tahun  2021  tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pada:
Angka 4 : yang dimaksud dengan Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun  yang  dalam  kegiatan  usaha  atau  pekerjaannya  menghasilkan  barang,  mengimpor  barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.10
Angka  5  :yang  dimaksud  dengan  pengusaha  kena  pajak  (PKP)  disini  ialah  Pengusaha  yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 11

## Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Kewajiban  Pengusaha  yang  melakukan  penyerahan,  kecuali  pengusaha  kecil  yang  batasnya ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan,  wajib  melaporkan  usahanya  untuk  dikukuhkan  sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut,menyetor,dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang 12

## Pengusaha Kecil
Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak  Pertambahan  Nilai  bahwa  pengusaha  yang  pendapatannya  dibawah  4,8  Miliar  atau  disebut Pengusaha  kecil  yang  dimana merupakan  pengusaha  yang  selama  1  (satu) tahun  buku  melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah),dalam hal  ini  apabila  pengusaha  kena  pajak  yang  memiliki  atau  penerimaan  bruto  nya  lebih  dari Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  dalam  setahun  perlu  melaporkan usahanya agar pengusaha menjadi pengusaha kena pajak.

## Kewajiban Pengusaha Kecil
Pengusaha  kecil  dapat  memilih  untuk  dikukuhkan  sebagai  pengusaha  kena  pajak.  Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana yang di lakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
Saat Terutangnya Pajak Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU nomor 42 tahun 2009 Terutangnya pajak terjadi pada saat :
a. Penyerahan Barang Kena Pajak
b. Impor Barang Kena Pajak
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean
e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean
f. Ekspor barang kena pajak berwujud
g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud;atau
h. Ekspor jasa kena pajak
Penjelasan ayat 1 menegaskan: pemungutan PPN dan PPn BM menganut prinsip akrual, artinya terutangnya  pajak  terjadi  pada  saat  penyerahan  barang  kena  pajak  atau  jasa kena  pajak  meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor barang kena pajak. Saat terutang nya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui electronic commerce tunduk pada ketentuan ini. 16 Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. 17

## Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
Disamping dikenakan PPN dapat dipungut juga transaksi Barang Mewah Menurut Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 2009 Yaitu: 1. Dimana di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap:
a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  dikenakan  hanya  1  (satu)  kali  pada  waktu  penyerahan Barang  Kena  Pajak  yang  tergolong  mewah  oleh  pengusaha  yang  menghasilkan  atau  pada  waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah Penerapan PPN dan PPn BM Atas Transaksi PMSE
Penerapan  terhadap  PPN  dan  PPn  BM  diatur  pada  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44 Tahun 2022 yaitu:
1. Menteri menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pihak lain merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi,termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik.
3. Pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang dilakukan secara elektronik paling sedikit berupa pedagang, penyedia jasa, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
4. Dalam hal pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah:
a. melakukan transaksi; atau
b. Memfasilitasi transaksi,
dengan  pemungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16A  Undang- Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai,  pemungutan,  penyetoran,  dan/  atau  pelaporan  Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dilakukan oleh pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan
Nilai.
5. Pedagang atau penyedia jasa merupakan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan Pembeli atau Penerima Jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik milik sendiri.
6. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean atau di luar Daerah Pabean.
7. Penunjukan pihak lain, tata cara pemungutan,penyetoran, dan/atau pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19
Melalui  PMK  Nomor  60/PMK.03/2022  Menteri  Keuangan  mengatur  tata  cara  penunjukan pemungutan,penyetoran  dan  pelaporan  PPN  atas  objek  berupa Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak tidak  berwujud  dan  Jasa  Kena  Pajak dari  luar  daerah  Pabean  di  dalam  daerah  Pabean  melalui perdagangan melalui sistem elektronik.
Adapun  PPN  atas  dua  objek  tersebut  dipungut,  disetorkan,  dan  dilaporkan  oleh  pelaku  usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang ditunjuk oleh Menteri. Terhadap PPN yang terutang atas dua  objek  tersebut  yang  berasal  dari  transaksi  antar  pedagang  luar  negeri  atau  penyedia  jasa  luar negeri  dan  pembeli  barang  dan/atau  penerima  jasa  secara  langsung  dipungut,  disetorkan  ,dan  di laporkan  oleh  pedagang  luar  negeri atau penyedia  jasa  luar  negeri tersebut  yang  ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.  Dalam  hal  pedagang  luar  negeri  atau  penyedia  jasa  luar negeri  melakukan transaksi dengan pembeli barang dan atau penerima jasa melalui penyelenggara PMSE  luar negeri atau PMSE dalam Negeri,PPN yang terutang atas pemanfaatan barang  kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean tersebut ,dipungut disetorkan dan dilaporkan oleh Pedagang Luar  Negeri  ,Penyedia  Jasa  Luar  negeri,Penyelenggara  PMSE  luar negeri,atau Penyelenggara PMSE dalam Negeri yang:
a. Ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai PMSE;dan
b. Menerbitkan commercial invoice,billing ,order receipt dan dokumen lain yang sejenisnya Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean  di  dalam  Daerah  Pabean  selain  yang  dipungut  PPN  sebagaimana  dimaksud,tetap  terutang PPN dan PPn tersebut dipungut, disetorkan ,dan di laporkan oleh pembeli barang dan/atau Penerima Jasa
Adapun yang dimaksud Barang Tidak Berwujud yang menjadi objek pajak tersebut meliputi :
a. Pengunaan  atau  hak  menggunakan  hak  cipta  dibidang  kesusastraan,kesenian  atau  karya ilmiah,paten, desain atau model, rencana,formula, atau proses rahasia ,merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual,hak kekayaan industrial ,atau hak serupa lainnya;
b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial,komersial, atau ilmiah
c. Pengunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,teknikal,industrial,atau komersial;
d. Pengunaan  bantuan  tambahan  atau  pelengkap  dalam  pengunaan  atau  hak  menggunakan hak Sebagaimana dimaksud atau pemberian pengetahuan atau informasi sebagaimana dimaksud Berupa:
1. Penerimaan  atau  hak  menerima  rekaman  gambar  atau  rekaman  suara  atau  keduanya,yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit,kabel,serat optik,atau teknologi yang serupa;dan
2. Pengguanaan  atau  hak  menggunakan  rekaman  gambar  atau  rekaman  suara  atau keduanya,untuk  untuk  siaran  televisi  atau  radio  yang  disiarkan  /dipancarkan  melalui satelit,kabel ,serta optik,atau teknologi yang serupa;dan
3. Pengunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi
e. Pengunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films),film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio;
f. Perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak Kekayaan intelektual, hak kekayaan industrial, atau hak lainnya sebagaimana yang dimaksud.
Pemanfaatan  barang  kena  pajak  tidak  berwujud  termasuk  pemanfaatan  barang  digital  dan pemanfaatan jasa kena pajak termasuk pemanfaatan jasa digital. 21
Adapun  kriteria  pelaku  usaha  PMSE  yang  ditunjuk  sebagai  Pemungut  PPN  PMSE  adalah merupakan pelaku usaha PMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu meliputi:
a. Nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan dan/atau
b. Jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan. Adapun  penetapan Nilai  transaksi dan  jumlah traffic atau  pengakses  melebihi  jumlah tertentu  dan penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE kewenangannya diberikan kepada Direktur Jenderal  Pajak  Adapun  yang  menjadi  pembeli  barang  dan/atau  Penerima  Jasa  sebagiamana dimaksud  merupakan orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria:
a. Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia
b. Melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit,kredit,dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia dan/atau
c. Bertransaksi dengan menggunakan alamat internet, protocol di Indonesia atau menggunakan nomor Telepon dengan kode telepon negara indonesia. PPN yang harus dipungut oleh Pemungut PPN PMSE yaitu:
a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022
b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025
Melalui  Pemungutan  pajak  ini  dijelaskan  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  PER- 12/PJ/2020. tentang Batasan Kriteria tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungutan,Penyetoran dan  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  tidak  Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Telah menetapkan batasan kriteria tertentu penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE meliputi:
a. Nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam 1 tahun atau Rp50 juta dalam 1 bulan; dan/atau
b. Jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan.
Terhadap pemajakan PPN terhutang atas objek selain kedua objek diatas ketentuannya mengikuti ketentuan  umum  yang  berlaku  sesuai  dengan  Undang-Undang  PPN  dan  PPn  BM  dengan memerhatikan cara bertransaksi masing-masing pelaku usaha PMSE.

## 3. METODE PENELITIAN
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  analisis  data  kualitatif. Metode  analisis  data  kualitatif  adalah  analisis  data  yang  tidak  mempergunakan  angka-angka  tetapi berdasarkan  atas  peraturan  perundang-undangan,  pandangan-pandangan  informasi  sehingga  dapat menjawab Permasalahan dari penelitian ini.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bahwa  di  dalam  pembahasan  ini  akan  meliputi  yang  pertama  ialah  aspek  pemajakan  PMSE yang kedua mengenai akibat hukum kepada penyelenggara PMSE yang Ilegal.

## 4.1.Pemungutan Pajak terhadap Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Ketentuan penunjukan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN atas objek pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan Pemafaatan Jasa  Kena  Pajak  dari  luar  Daerah  Pabean  didalam  Daerah  Pabean  telah  sesuai  dengan  ketentuan Perundang-undangan  yang  berlaku,baik  yang  berkaitan  dengan  pengaturannya maupun  penerapan ketentuan perundang- undangan. Dengan adanya kepastian hukum penunjukan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut pajak PPN atas objek pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan Pemafaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean. Maka peneriman PPN yang terutang atas dua objek Pajak tersebut terjamin pengawasan pada pemungutannya. Adapun pemajakan atas objek selain dari kedua objek PPN tersebut yang meliputi :
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
b. impor Barang Kena Pajak
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
d. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
e. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;dan
f. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 27
Akan  berlaku  ketentuan  umum  Undang-Undang  PPN  dan  PPn  BM  berikut  peraturan pelaksanaanya. Dalam hal ini yang menjadi pelaku usaha yang secara hukum bertanggung jawab atas kewajiban memungut dan membayar PPN dan PPn BM adalah Pelaku Usaha (PKP) yait:
a. Pelaku Usaha (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
b. Pelaku Usaha (PKP) yang melakukan Impor Barang Kena Pajak.
c. Pelaku Usaha (PKP) yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
d. Pelaku Usaha (PKP) yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
e. Pelaku Usaha (PKP) yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
f. Pelaku Usaha (PKP)yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak.
Dalam  praktek  transaksi  PMSE,penentuan  pelaku  usaha  yang  bertanggung  jawab  atas pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan dengan cara berbeda ,dengan ilustrasi sebagai berikut: 1. Shopee
Shopee  sebagai  penyedia  jasa  perdagangan  (platform)  dalam  menyediakan  jasa memperoleh pemasukan dari setiap check out barang pembelanjaan, dimana pembeli dikenakan biaya pelayanan Rp.1.000 (seribu rupiah) bila menggunakan layanan pembayaran Shopeepay. Lalu apabila  menggunakan  transfer  bank  konvensional  pembeli  juga  dikenakan  biaya  pelayanan Rp.1.000  (seribu  rupiah)  dan  tetap  dikenakan  juga  biaya  penanganan  sebesar  Rp.1.000  (seribu rupiah),  sedangkan  untuk  pembayaran  atas  barang  yang  dibeli  melalui  sistem  COD  ( cash  on delivery ) atau bayar ditempat pembeli dikenakan biaya diluar biaya pelayanan Rp.1.000 (seribu rupiah) ,yaitu biaya penanganan 10% (sepuluh persen) dari harga total pembelanjaan.Penjual pun dikenakan  pajak,  berdasarkan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (199/PMK.010/2019),  Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan terkait pajak impor yaitu Bea Masuk, PPN, dan PPh untuk produk  yang  dikirimkan  dari  Kawasan  Perdagangan  Bebas  (Kab.  Bintan,  Kota  Batam,  Kota Sabang, dan Kab. Aceh Besar) dan Luar Negeri. Per 1 Desember 2022 penjual wajib bayar pajak Bea masuk,PPN dan PPh secara tunai kepihak jasa kirim saat mengirimkan barang dimana pihak jasa  kirim  akan  membantu  proses  dalam  pendataan  pembayaran  pajak  berdasarkan  keterangan Penjual.  Dimana  pihak  jasa  kirim  akan  menghubungi  penjual  dan  akan  menahan  pengiriman barang  apabila  ada  kesalahan  pendataan  yang  mengakibatkan,yaitu  kekurangan  pembayaran. Setelah  dilakukan  pembayaran  lagi  baru  pihak  jasa  kirim  meneruskan  pengiriman  tersebut. 28 bahwa  dapat  disimpulkan  jumlah  yang  dibayar  oleh  pembeli  kepada  penjual  sudah  termasuk pajak. Dengan demikian yang berkewajiban secara hukum atas pemungutan dan pembayaran pajak ke kas Negara adalah penjual yang menggunakan platform Shopee.

## 2. TOKOPEDIA
Dalam  pembelian  pengunaan  Tokopedia  sebagai  penyelenggara  jasa,  pembeli  memesan barang  dari  seller  dan  membayar  harga  dari  pembelanjaan  dengan  dikenakan  biaya  transaksi sebesar  Rp.1.000  (seribu  rupiah)  bila  mengunakan  metode  pembayaran  dengan  bank-bank  di indonesia dengan melalui sistem virtual account dan dikenakan biaya asuransi pengiriman senilai
Rp.700  (tujuh  ratus  rupiah).dan  apabila  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pembeli  menggunakan sistem COD ( cash on delivery ) dikenakan biaya layanan 2% (dua persen) dari total harga barang yang dimana  harga  barang tersebut  sudah termasuk  pajak  yang  dikenakan  oleh  penjual.  Peran Tokopedia sebagai penyelenggara jasa perdagangan sebatas menjadi perantara sistem pembayaran dari pembeli kepada penjual dan penyedia jasa kirim. Namun seperti pada Shopee,  bahwa yang dikenai biaya adalah Pembeli dan Penjual barang. Selai itu sesuai dengan ketentuan per Oktober 2022 adanya permohonan faktur pajak, baik seller selain official store (regular merchant,power merchant  dan  power  merchant  PRO) dengan  sistem  dimana  faktur  pajak  asemua  tagihan dibebankan oleh Tokopedia ke Seller seperti biaya layanan toko, biaya layanan bebas ongkir, dan biaya paket promosi. Dimana seller yang dapat menerima faktur pajak terlepas dari bentuk badan usaha (PT,CV,ataupun perseorangan)  apabila seller sudah ditunjuk sebagai Pengusaha kena Pajak (PKP) maka akan membutuhkan faktur pajak yang diterbitkan oleh Tokopedia untuk perkreditan pajak  masukan  atas  jasa  yang  diberikan  oleh  Tokopedia  kepada  seller.  Dimana  seller  wajib melampirkan  NPWP atau KTP  jika tidak ada maka penerbitan faktur pajak tidak dapat di proses sama  sekali  sedangkan  seller  yang  bukan  PKP  maka  seller  tidak  membutuhkan  faktur  pajak tersebut Dapat  disimpulkan bahwa di dalam transaksi PMSE pada Tokopedia pihak seller telah dibagi menjadi dua kelompok yaitu ada seller yang berstatus sebagai PKP dan ada yang berstatus sebagai bukan PKP (pengusaha kecil).
Dalam  hal  ini  peran  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  mengawasi  apakah  transaksi PMSE yang dilakukan oleh penjual telah mencapai jumlah yang seharusnya menjadi PKP. Sesuai dengan  ketentuan  Pasal  35  A  UU  Nomor  6  Tahun  1983  STDTD  nomor  7  tahun  2021  KUP ditegaskan bahwa :
1. setiap instansi pemerintah,lembaga,asosiasi,dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang Ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
2. dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud tidak mencakupi , Direktur Jenderal Pajak berwenang  menghimpun  data  dan  informasi  untuk  kepentingan  penerimaan  negara  yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 30

## 4.2.Akibat Hukum Terhadap Penyelenggara PMSE yang Ilegal
Bahwa di samping transaksi PMSE yang bersifat legal dan pemajakannya dapat terjamin pemasukan  dan  pengawasannya  seperti  tersebut  pada  Nomor  3.1  diatas,  terdapat  pula  banyak transaksi PMSE yang bersifat ilegal yang merugikan baik pembeli maupun dari penerimaan negara maupun  dari  pihak  yang  memanfaatkan  transaksi  tersebut.  Namun  demikian  transaksi  tersebut dapat berfungsi tanpa dapat diawasi. Sebagai ilustrasi pada Paypal yang sudah beroperasi sebelum meperoleh  izin,  Paypal  berguna  sebagai  Platform  yang  menyediakan  jasa  pembayaran  dan penyimpanan uang. Dari jasa yang diberikan tersebut pengguna diberi kemudahan dalam transaksi pembelanjaan dan pembayaran bukan hanya dalam negeri tetapi juga ke luar negeri, serta dapat menyimpan  uang  atau  dana  di  Paypal  sebagai  pengganti  Bank  konvensional.  Manfaat  yang diperoleh  penguna  dalam  transaksi  pembayaran  antara  negara  yang  dilakukan  oleh  mata  uang asing yang tidak bisa dilakukan oleh Bank Konvensional  dalam  Negeri namun dapat dilakukan oleh  Paypal  dengan  mudah  melalui  sistem  aplikasinya.  Transaksi  uang  antar  sesama  pengguna akun Paypal tidak dikenakan biaya adminitrasi dan tidak dapat terkena pajak. Sebagaimana hal nya pada Bank Konvensional keamanan terjamin, dimana data-data dan informasi akun  pembeli maupun  penjual.Akun  Paypal  bisa  digunakan  untuk  berbelanja  di  situs-situs e-commerce di berbagai belahan dunia.
Kerugian yang mungkin bisa timbul dalam pengunaan pada Paypal:
1. Rentan disalah gunakan, Paypal memungkikan kamu bertransaksi ke berbagai negara dengan cara yang sangat mudah. Keterbukan inilah yang menyebabkan jadi rentan terhadap penipuan atau tindak kriminal lainnya.
2. Sulitnya melakukan komplain untuk penguna Paypal di Indonesi belum adanya layanan
adianya karena disitus yang tercantum adalah nomor Paypal di kantor Singapura.
3. Paypal belum melayani transaksi dengan beberapa mata uang penting seperti Rupee
4. Transaksi dari Paypal ke rekening non-Paypal bakal dikenai biaya administrasi sekitar 3 persen dari Jumlah transaksi ditambah 0,3 dollar AS.
5. Proses pembekuan yang berlangsung lama, pembekuan akun dilakuan oleh Paypal apabila ditemukan Indikasi penyalahgunaan. Pembekuan itu penyelesaiannya kadang berlangsung lama bahkan berbulan-bulan.
Kerugian kepada negara tempat  kegiatan dilakukan adalah tidak adanya pemasukan dari segi  penerimaan  pajak  kepada  negara.  Pada  saat  diketahui  bahwa  Paypal  sementara  belum mendaftarkan  di  ke  Kominfo,  maka  kegiatan  oleh  Paypal  di  blokir  oleh  Kominfo.  Akibat  dari pemblokiran oleh Kominfo atas proses kegiatan transaksi di Paypal mengakibtakan kerugian bagi pengguna:
1. Tidak dapat melakukan transaksi di platform tersebut
2. Uang para pengguna tertahan di dalam Paypal .
Contoh ilustrasi yang kedua transaksi dalam aplikasi Tiktok, aplikasi Tiktok menyediakan hiburan, serta transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan tanyangan secara langsung ( Live ) dan melalui Tiktokshop . Di Tiktok terdapat transaksi yang tidak dapat diawasi karena  pengguna membayarkan pembelanjaan mereka dari penjualan yang dilakukan melalui siaran langsung ( Live ) yang  dilakukan  penjual  ,pembeli  membayarkan  secara  langsung  (manual  atau  transfer  bank) kepada penjual, dan tidak melalui Tiktokshop. Dalam hal transaksi dilakukan melalui Tiktokshop maka  terdapat  pemotongan  biaya  jasa  pelayanan  sehingga  dari transaksi tersebut  penjual tidak menerima 100% dari biaya yang dibayarkan  oleh pembeli. untuk dalam hal ini apabila transaksi lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi PKP yaitu Rp.4,8 Miliar dapat di pungut pajak PPNnya.

## 5. KESIMPULAN
1. Pemungutan  pajak  PPN  atas  PMSE  telah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  Perpajakan yang berlaku.
2. Bahwa  pemungutan  PPN  atas  transaksi  PMSE  bukan  merupak  jenis  pajak  baru  tetapi  adalah Merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sudah ada.
3. Dengan  adanya  penunjukan  sebagai  pemungut  PPN  atas  pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean melalui perdagangan PMSE. Bahwa kepastian hukum dan pemungutan PPN terjamin.
4. Perdagang  melalui  sistem  elektronik  yang  Ilegal  akan  merugikan  bagi  pihak  yang  menggunakan platform digital tersebut untuk transaksi perdagangan,maupun merugikan dari segi penerimaan negara dalam bentuk pajak.
5. Untuk menghindari kerugian yang timbul akibat PMSE yang Ilegal maka disarankan para pihak yang melakukan transaksi PMSE hendaknya memastikan kelegalan dari platform yang digunakan.

## 6. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman dan segenap civitas akademika serta pengajar yang selalu memberikan support kepada penulis dalam mencari referensi untuk penulisan ini.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
A. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2000  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan Pajak.
B. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2007  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan Pajak
C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
E. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
F. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
G. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan,  dan  Penyetoran,  serta  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  Pemanfaatan
H. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
I. Peraturan  Direktorat  Jendral  Pajak  Nomor  Per-12/PJ/2020  Tentang  Batasan  Kriteria  Tertentu Pemungut  serta  Penunjukan  Pemungut,  Pemungutan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
J. Untung sukardi, Pajak Pertambahan Nilai ,(Jakarta;Raja Grafindo Persada;2003).
K. Burhan  Bungin,  Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif,  Pemahaman  Filosofis  Dan  Metodologis (Bandung;Sinar Grafika;2006).
L. Singgih Riphat,Pajak E-Commerce,(Jakarta;PT Elex Media Komputindo;2021).
M. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Indonesia Edisi 2022, (Jakarta:Konsultan Niaga Utama;2022).
N. Kominfo Jadi Bulan-bulanan Netizen Usai Blokir Paypal , https://www.cnnindonesia.com , diakses pada tanggal 15 November 2022
O. Informasi Seputar Pajak Impor (Bea Masuk, PPN, dan PPh)
, https://seller.shopee.co.id/edu/article/1014 , diakses pada tanggal 28 November 2022.
P. Simak Cara Perolehan Faktur Pajak untuk Toko Selain Official Store , , https://www.seller.tokopedia.com ,diakses pada tanggal 28 November 2022.