## PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR ATAS KEWENANGAN MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH HABIS MASA KEPENGURUSANNYA
Oleh :
Eduard Rudy Suharto Email : eduardrudy@yahoo.com

## Abstract
The Board of Directors is the only organ of the company that has power, authority and is fully responsible  for  managing  the  company  solely  for  the  interests  of  a  company, in  accordance with  the  company's  goals  and  objectives,  and  has  the  power,  authority  and  responsibility  to represent the company both inside and outside the court with the provisions of the articles of association that have been made. Directors in the Company have a term of office as stated in the Deed of Establishment of a Limited Liability Company. If the term of office of the Board of Directors is exhausted, then it must be done by the GMS. If the Board of Directors does not hold a GMS, then the position of the Board of Directors is not valid before the Law and does not have an interest in representing the Company either inside or outside the Court.
Keywords : Directors, RUPS, Court

## PENDAHULUAN

## 1.1.  Latar Belakang Masalah
Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  di- sebut dengan Perseroan) merupakan subjek hukum  yang  berbentuk  badan  hukum ( recht  person ).  Sama  halnya  seperti manusia  ( natuurlijk  person) yang  mem- punyai  subjek  hukum,  Perseroan  pun mempunyai hak dan kewajiban.  Perseroan dianggap  cakap  melakukan  perbuatan hukum dengan subjek hukum yang lainnya namun  hanya  terbatas  di  dalam  hukum harta  kekayaan  seperti  membuat  suatu perikatan, perjanjian sewa menyewa ataupun hutang piutang.
Perseroan lahir sebagai badan hukum tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya  Perseroan  disebut  makhluk badan  hukum  yang  berwujud  artifisial ( kumstmatig, artificial ) yang dicipta negara melalui  proses  hukum  yang  berlaku. Keberadaan  badan  hukum  dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum  Anggaran  Dasar  Perseroan. Perseroan sebagai makhluk artifisial disahkan  oleh  negara  menjadi  badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba. Akan tetapi, eksistensinya  riil  ada  sebagai  subjek hukum  yang terpisah ( separate) dan bebas ( independent) dari pemiliknya atau pemegang  saham  maupun  dari  pengurus dalam hal ini Direksi Perseroan.
Perseroan  melalui  pengurus  dapat melakukan suatu perbuatan hukum, seperti melakukan  kegiatan  Perseroan  dalam  hal membuat suatu perjanjian, transaksi, menjual asset dan menggugat atau digugat serta  dapat  bernafas  layaknya  manusia selama  jangka  waktu  berdirinya  yang ditetapkan  dalam  Anggaran  Dasar  belum berakhir. Perseroan mempunyai kedudukan hukum  yang  mandiri  ( persona  standi judicio) walaupun  tidak  dapat  bertindak tanpa  organ-organnya.  Secara  umum eksistensi  dan  validitas  sebuah  Perseroan tidak  terancam  oleh  kematian,  kepailitan, penggantian  atau  pengunduran  individu dari  pemilik  atau  pemegang  saham  karena entitas yang terpisah antara pemilik dengan pemegang saham.
Pemegang saham tidak memiliki hak maupun  kewajiban  dari  suatu  perbuatan hukum.  Setiap  suatu  keuntungan  yang didapat  oleh  Perseroan  dianggap  sebagai keuntungan  Perseroan,  apabila  Perseroan mengalami  suatu  kerugian  maka  hal tersebut  menjadi  beban  dari  Perseroan. Organ  yang  terdapat  dalam  Perseroan yaitu,  RUPS,  Direksi  dan  Komisaris. Direksi  dan  Komisaris  menjalankan  tugas dan  kewenangannya  sudah  ditentukan dalam ADRT PT dan UU PT yang berlaku. Setiap  Direksi  dan  Komisaris  yang memimpin  suatu  Perseroan  mempunyai masa tenggang waktu yang terdapat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Direksi
dalam  menjalankan  pengurusan  Perseroan didasarkan pada tugas Kepercayaan (fiduciary duty). Sudah sepantasnya Direksi  yang  mempimpin  suatu  Perseroan mempunyai  suatu  itikad  baik  dalam menjalankan  tugasnya  karena  harta  yang dipercayakan  kepadanya  bukan  digunakan untuk kepentingan pribadi Direksi tersebut tetapi kepentingan Perseroan.

## 1.2.Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah dipaparkan diatas, maka per- masalahan yang  akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah  keputusan  yang  diambil  oleh Direktur  dalam  mewakili  Perseroan
Terbatas  sah  demi  hukum  dengan lewatnya jangka waktu kepengurusan ?
2. Apa  bentuk  penyelesaian    yang  dapat diperoleh Pemegang Saham agar tindakan  Direktur  yang  masa  jabatan terakhir bisa menjadi sah ?

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu  meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum. Dengan  kata  lain  penelitian  hukum  yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas-
asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perun- dangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian serta doktrin (ajaran). 1
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan atau statute approach digunakan jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan  konflik  norma  yang terjadi  secara  vertikal  maupun  horizontal. Dalam  setiap  penelitian  atau  survei terhadap sesuatu masalah dapatlah digunakan  bermacam-macam  cara  atau metode  seperti  melakukan  penelitian  atau survei  secara  kepustakaan,  melakukan interview dan sebagainya.
Pendekatan konseptual atau conceptual approach beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum, sehingga  dapat  menemukan  ide-ide  yang melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang dihadapi. 2
1 I  Made  Pasek  Diantha,  2016,  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori  Hukum  (Jakarta:  Prenada  Media Grup).hlm12
2 Ibid, hlm. 159

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Keabsahan Keputusan Yang Diambi
Oleh  Direktur  Dalam  Mewakili Perseroan  Terbatas  Dengan  Lewat- nya Jangka Waktu Kepengurusan Direksi  Perseroan  adalah  salah  satu organ  perseroan  yang  mempunyai  tugas untuk  melakukan  pengurusan  terhadap Perseroan,  untuk  kepentingan  Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakii Perseroan baik di dalam  maupun  di  luar  Pengadilan  sesuai dengan  ketentuan  Anggaran  Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas  (ADRT  PT)  tersebut. 3 Suatu Direksi  dalam  menjalankan  tugasnya memiliki dua fungsi yaitu : pengurusan dan perwakilan yang kesemuanya telah ditentukan  dalam  ADRT  PT.  Direksi adalah  satu-satunya  organ  perseroan  yang mempunyai  kekuasaan,  berwenang  dan bertanggungjawab  penuh  atas  pengurusan perseroan  semata  untuk  kepentingan  suatu perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan perseroan, serta mempunyai kekuasaan,  berwenang  dan  bertanggung jawab  penuh  untuk  mewakili  perseroan baik  di  dalam  maupun  diluar  pengadilan
3 Munir  Fuady,  2010,  Doktrin-Doktrin  Modern Dalam  Corporate  Law  Dan  Eksistensinya Dalam  Hukum  Indonesia,  Cetakan  Kedua, Bandung : PT . Citra Aditya Bakti, hlm. 188
sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar yang telah dibuat. 4
Oleh  karena  itu  kapasitas  mewakili Perseroan  yang  dimilikinya,  adalah  kuasa atau  perwakilan  karena  undang-undang. Dengan demikian untuk bertindak mewakili  Perseroan  tidak  memerlukan kuasa  dari  Perseroan.  Sebab  kuasa  yang dimilikinya  atas  nama  Perseroan  adalah suatu  kewenangan    yang  melekat  secara inherent pada  diri  dan  jabatan  Direksi berdasarkan undang-undang.
Fungsi pengurusan (manajemen) yang  dapat  dilakukan  oleh  direksi  saat melakukan tugas memimpim suatu perusahaan  dan  dalam  hukum  Jerman disebut dengan geschäftsführungs- befugnis. 5 Pengurusan yang dilakukan oleh direksi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Beheren.  Beheren adalah  pengurusan dalam arti sempit yaitu perbuatan yang dilakukan sehari-hari (kontinyu). 6
Pengurusan  ini  meliputi  pengelolahan dan  memimpin  tugas  sehari-hari  yakni membimbing  dan  membina  kegiatan dan aktivitas Perseroan kearah pencapaian  maksud  dan  tujuan  yang
4 Ibid, hlm. 25
5 Ibid, hlm. 30
6 Rudhi  Prasetya,  2011,  Perseroan  Terbatas, Cetakan  Pertama,  Jakarta  :  Sinar  Grafika,  hlm. 20
ditetapkan  daam  ADRT  PT. 7 Direksi sebagai  pengurus  adalah  seorang  peja- bat  Perseroan  yang  tidak  mendapatkan hak  dalam  hal  pembayaran  prefensial ( prefential  payment )  apabila  perseroan terkena likuidasi.
2. Beschikking.  Beschiking atau  disebut juga  daden van  beschicking  /eigendom
merupakan perbuatan kepemilikan dalam  arti  luas  berupa  perbuatan khusus atau istimewa. Setiap perbuatan pengurusan  beschiking  harus  men- dapatkan  persetujuan  oleh  komisaris atau  RUPS  terlebih  dahulu  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pada  dasarnya  pertanggung-jawaban direksi  adalah  terbatas  setelah  dilakukan pendaftaran dan pengumuman Akta Pendirian  yang  telah  disahkan  Menteri Kehakiman.  Akan  tetapi,  dalam  keadaan tertentu  tanggungjawab  terbatas  ini  dapat menjadi  tidak  terbatas  atau  menjadi tanggungjawab pribadi ataupun tanggungjawab  tanggung  renteng  sesama anggota Direksi. Hal ini terutama berhubungan  dengan  konsep piercing  the corporate veil dan ultra vires. 8
Suatu  doktrin piercing the  corporate veil  dapat diterapkan  yang  menyebabkan
7 M.Yahya  Harahap,  2011,  Hukum  Perseroan Terbatas,  Cetakan  Ketiga,  Jakarta  :  Sinar Grafika, hlm..53
8 Trusto  Subekti,  Batasan  Tanggung  Jawab Direksi  Atas  Kerugian  Perusahaan,  Makalah, Fakultas Hukum Jendral Soedirman, hlm. 5
pihak  direksi  bertanggungjawab  secara pribadi  atas  kegiatan  yang  dilakukan Perseroan  Terbatas,  dalam  hal-hal  sebagai berikut:  Direksi  tidak  pernah  melaksana- kan fiduciary  duty kepada  Perseroan, dokumen perhitungan tahunan tidak benar. Direksi dikatakan bersalah dan menyebabkan  suatu  perusahaan  menjadi pailit,  Permodalan  yang  tidak  layak sehingga perseroan beroperasi secara tidak layak.
Tanggungjawab pribadi direksi berdasarkan  suatu  prinsip ultra  vires mengandung  makna  bahwa  direksi  tidak dapat melakukan kegiatan di luar kekuasaan  direksi.  Pengertian ultra  vires mengandung arti bahwa perbuatan tertentu, yang  apabila  dilakukan  manusia  adalah sah,  ternyata  berada  diluar  kecakapan bertindak  Perseroan  sebagaimana  diatur dalam  Anggaran  Dasar  (AD)  dan  atau berada  diluar  lingkup  maksud  serta tujuannya. 9
Adapun direksi dapat dikatakan telah melakukan  perbuatan  pelampauan  wewe- nang  apabila  terpenuhi  salah  satu  atau lebih  kriteria  sebagai  berikut,  apabila perbuatan tersebut dilarang oleh  Anggaran Dasar, perbuatan tersebut bukanlah kegiatan  usaha  pokok  Perseroan,  dan perbuatan tersebut bukanlah suatu
9 Chatamartasjid Ais, Menyingkap Tabir Perseroan ( Piercing The Corporate Veil ) Kapita Selekta  Hukum  Perusahaan  ,  Bandung  ;  Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 42
kepentingan  Perseroan.  Semua  ketentuan tentang ultra  vires ini  banyak  negara diberlakukan dengan tegas, yakni transaksi yang  demikian  dianggap  batal  demi hukum,  dan  direktur  yang  meakukan tindakan  tersebut  akan  bertanggungjawab secara  pribadi.  Tetapi  lama  kelamaan ketentuan  tentang  ultra  vires  menjadi semakin  relaks,  baik  terus  menambah panjangnya  list  dari  perkecualian  ataupun dengan memperluas penulisan ruang lingkup  dari  tujuan  perseroan  dalam anggaran dasar. 10
Ketentuan  Pasal  94  ayat  (1)  UU  No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan  “Anggota  Direksi  diangkat oleh  RUPS”.  Bahwa  kewenangan  RUPS mengangkat  anggota  Direksi  tidak  dapat dilimpahkan  kepada  Organ  Perseroan lainnya.  Kewenangan  tersebut  mutlak berada  di  tangan  RUPS.  Tidak  dapat dilimpahkan  atau  didelegasikan  kepada Direksi maupun pihak lain seperti penguasa  atau  Pengadilan.  Akan  tetapi, untuk pengangkatan selanjutnya berpindah dari tangan Pendiri kepada RUPS.
Ketentuan  ini  bersifat  imperatif  atau memaksa  ( dwingenrecht,  mandatory  law).
Tidak  bisa  disampingi  pengaturannya dalam AD Perseroan.
Masa  jabatan  atau  masa  kontrak jabatan  Direktur  boleh  dikatakan  ber-
10 Ibid, hlm. 11
variasi.  Undang-undang  sendiri  tidak mengatur  lamanya  masa  jabatan  anggota Direksi. Biasanya hal itu diatur dalam AD Perseroan. Sekiranya AD tidak menetapkan  lamanya  masa  jabatan,  RUPS yang berwenang menentukan masa jabatan Direksi Perseroan. Mengenai masa jabatan anggta  Direksi  Pasal  94  ayat  (3)  UU  No. 40  Tahun  2007  mengatakan  “Anggota Direksi  diangkat  untuk  jangka  waktu tertentu  dan  dapat  diangkat  kembali”. Selanjutnya penjelasan pasal ini mengatakan: (a). persyaratan pengangkatan anggota  Direksi  untuk  “jangka  waktu tertentu”  dimaksudkan  anggota  Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, tidak dengan  sendirinya  meneruskan  jabatannya semula, (b). Tetapi harus dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.
Dalam  penjelasan  pasal  tersebut dapat dikemukakan contoh. Misalnya masa jabatan  anggota  Direksi  yang  ditentukan dalam AD atau RUPS untuk jangka waktu 3  (tiga)  atau  5  (lima)  tahun  sejak  tanggal pengangkatan  maka  sejak  berakhirnya jangka  waktu  tersebut,  mantan  anggota Direksi  yang  bersangkutan  :  (a).  Tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan;  (b).  Agar  dia  dapat  bertindak untuk  dan  atas  nama  Perseroan,  harus diangkat  kembali  menjadi  anggota  Direksi oleh RUPS.
Tanpa  mengurangi  ketentuan  yang membolehkan  AD  mengatur  tata  cara pencalonan,  penggantian  dan  pember- hentian  anggota  Direksi  maka  :  (a).  setiap pengangkatan  dan  penggantian  anggota Direksi  keputusan  RUPS  yang  ber- sangkutan  harus  “menetapkan”  saat  mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian  tersebut,  (b). Apabila keputusan  RUPS  tidak  menetapkan  saat mulai  berlakunya  maka  penggangkatan, penggantian  dan  pemberhentian  anggota Direksi  mulai  berlaku  sejak  ditutupnya RUPS.
Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggta Direksi dapat dijelaskan  oleh  UU  No.  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak dikategorikan  sebagai  perubahan  AD tertentu  yang digariskan Pasal 21 ayat (2). Akan  tetapi,  menurut  Penjelasan  Pasal  29 ayat  (3)  huruf  c,  dikategori  sebagai “perubahan data” Perseroan, penjelasannya tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan “perubahan  data  Perseroan”  adalah  antara lain  data  tentang  pemindahan  hak  atas saham,  penggantian  anggota  Direksi  dan Dewan
Komisaris,
pembubaran Perseroan”.
Direksi Perseroan mempunyai kewajiban yang ditunjukan kepada :
1. Kewajiban  kepada  Perusahaan.  Direksi wajib menempatkan kepentingan perusahaan  sebagai  kepentingan  yang
tertinggi lebih tinggi dari pada kepentingan pribadi maupun kepentingan bentuk usaha yang dimilikinya  semua  tindakan  yang dilakukannya harus diyakini bahwa hal tersebut dilakukannya atas nama perusahaan.
2. Kewajiban  kepada  pemegang  saham direksi  wajib  menyediakan  informasi yang cukup bagi pemegang saham atas jalannya  perusahaan.  Apabila  terdapat pelanggaran  hak  pemegang  saham, maka direksi dapat dimintai
pertanggungjawaban secara pribadi.
3. Kewajiban kepada stakeholder.
Stakeholder ialah  pihak  ketiga  yang dapat berupa investor. Perusahaan yang sehat akan lebih menjamin perlindungan  kepentingan  bagi  pihak ketiga.
Direksi  memimpin  suatu  Perseroan mempunyai kewajiban antara lain :
a. Duty  of  care.  Duty  of  care atau prudential  duty  ialah  anggota  direksi tidak  boleh  sembrono  ( carelessly) dan lalai ( neglegence) melaksanakan pengurusan menurut hukum yang berpatokan  pada  standar  kehati-hatian yang  lazimnya  digunakan  oleh  orang biasa.  Direksi  dalam  hal  ini  diharapkan untuk  berbuat  secara  hati-hati  sehingga terhindar  dari  kelalaian  yang  merugian dari  pihak  lain.  Direksi  mempunyai kewajiban untuk memberi perhatian dan
berusaha mengambi keputusan baik dan tepat.
b. Duty to disclosure. Disclosure
memberikan kepastian atas akses
informasi  oleh  semua  pihak-pihak  yang berkepentingan berdasarkan tujuan untuk  mematuhi  informasi  memalui prosedur yang transparan dimana informasi tersebut mudah untuk didapatkan.
c. Duty  of  loyality .  Makna  dari duty  of loyality adalah menduduki posisi sebagai anggota direksi, tidak menggunakan  dana  perseroan  untuk dirinya  atau  untuk  tujuan  pribadinya dan  secara  loyal,  wajib  merahasiakan segala informasi.
d. Duty to minitor . Direksi dalam mengelola perusahaan harus menerapkan kontrol internal atas manajemen perusahaan.
Direksi  merupakan  organ  yang sangat  penting  dalam  Perseroan.  Tanpa adanya  Direksi  maka  Perseroan  tidaklah jalan  dan  berfungsi  selayaknya  sebuah badan 74okum. Suatu Perseroan mempunyai  ketergantungan  yang  sangat besar  kepada  Direksi.  Apabila  salah seorang  Direksi  lalai  atau  melanggar kewajiban  pengurusan  secara  itikad  baik dan  penuh  tanggung  jawab  sesuai  dengan lingkup  aspek-aspek  itikad  baik  dan pertanggungjawaban atas pengurusan tersebut, maka anggota Direksi sama-sama
ikut  memikul  tanggung  jawab  secara tanggung  renteng  terhadap  kerugian  yang dialami Perseroan. 11
3.2.Bentu k  Penyelesaian  Yang  Dapat
Diperoleh  Pemegang  Saham  Agar Tindakan  Direktur  Yang  Masa Jabatan Berakhir Menjadi Sah
Bentuk  suatu  penyelesaian  para pemegang saham terhadap tindakan Direksi  yang  telah  habis  masa  jabatannya adalah  melalui  RUPS.  RUPS    (Rapat Umum  Pemegang  Saham)  merupakan rapat  yang  dilakukan  oleh  para  pemegang saham  dalam  kedudukan  hukum  mereka sebagai  pemilik  Perseroan.  Setiap  rapat maka  harus  jelas  ditentukan  tempat pelaksanaanya  dan  mata  acara  yang  akan di rapatkan oleh pemegang saham lainnya.
Melalui RUPS sangatah jelas kedudukan  Direksi  Perseroan  yang  telah habis  masa  jabatan  sesuai  dengan  AD  dan masih  menjabat  kepemimpinan  Perseroan maka dapat dikatakan tidaklah sah. Begitu pula mengenai laporan keuangan Perseroan,  jika  Direksi  mempunyai  suatu itikad  buruk,  lalai  dalam  menjalankan Perseroan  dan  mengambil  keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi maka Direksi  tersebut  sangatlah  tidak  cocok untuk  memimpin  sebuah  Perseroan  dan dapat diganti melalui RUPS.
11 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 384
RUPS  dapat  diadakan  di  tempat kedudukan Perseroan. Ketentuan ini merupakan lexgeneralis ( general  rule) yang berlaku umum bagi semua Perseroan termasuk  Perseroan  Terbuka.  Menurut Pasal  76  ayat  (4)  membuka  kemungkinan mengadakan  RUPS  di  tempat  mana sajapun. Namun agar kebolehan mengadakan  RUPS  dimanapun,  harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini :
a. RUPS  dihadiri  dan  /  atau  diwakili oleh “semua” pemegang saham;
b. Semua pemegang saham menyetujui;
c. Agenda  RUPS  yang  disetujui  harus tertentu;
d. Tempat RUPS diadakan harus terletak  di  Wilayah  Negara  Republik Indonesia;
Syarat-syarat tersebut harus di penuhi,  agar  RUPS  dapat  diadakan  di manapun diluar tempat kedudukan Perseroan  maupun  diluar  kegiatan  usaha yang  utama.    Selanjutnya  RUPS  yang diadakan  di  mana  saja  pun  sesuai  dengan syarat-syarat  dikemukakan  tersebut,  hanya dapat mengambil keputusan  tersebut apabila disetujui dengan suara bulat. 12
Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap Perseroan harus mengadakan  suatu  RUPS  tahunan  untuk setiap  tahun  kalender.  Ketentuan  ini  tidak hanya  terjadi  di  Indonesia,  tetapi  juga
12 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 35
diterapkan  oleh  semua  negara.    Direksi harus  mengajukan  semua  dokumen  dari laporan  tahunan  perseroan  yang  nantinya akan  digunakan  dalam  mata  acara  RUPS antara  lain  :  laporan  keuangan,  laporan mengenai  kegiatan  Perseroan,  laporan pelaksanaan  TJSL,  rincian  masalah  yang timbu selama tahun buku yang mempengaruhi  kegiatan  Perseroan,  dan laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan  Dewan  Komisaris. 13 Direksi juga  berhak  menyelenggarakan  RUPS lainnya  dalam  praktiknya  dapat  dikenal dengan  RUPS  LB  dengan  tujuan  maka  : dapat diadakan setiap waktu dan digantungkan  berdasar  kebutuhan  untuk kepentingan Perseroan.
Pada dasarnya yang berhak menyelenggarakan  RUPS    sepenuhnya adalah  Direksi.  Namun  yang  dapat  atau berhak  meminta  kepada  Direksi  supaya diadakan  dan  diselenggarakan  RUPS tahunan atau RUPSLB adalah :
1. 1  (satu)  orang  atau  lebih  pemegang saham  yang  bersama-sama  mewakili 1/10  (satu  persepuluh)  atau  lebih jumlah  seluruh  saham  dengan  hak suara,  kecuali  AD  menentukan  suatu jumlah yang kecil, atau ;
2. Dewan Komisaris
3. Jika berpatokan pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a,  yang berhak meminta
13 Ibid, hlm. 315
adalah pemegang saham yang mewakili  paling  sedikit  1/10  (satu persepuluh)  jumlah  seluruh  saham dengan hak suara.
Agar  permintaan  pemegang  saham atas  penyelenggaraan  RUPS  memenuhi persyaratan  terdiri  atas  :  (a)  bentuk permintaan diajukan dengan Surat Tercatat,  (b)  diajukan  kepada  Direksi,  dan tembusannya  disampaikan  kepada  Dewan Komisaris  beserta  alasannya.  Menurut Penjelasan  Pasal  79  ayat  (3),  alasan  yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS, antara lain :
a. Karena  Direksi  tidak  mengadakan
RUPS  tahunan  sesuai  dengan  batas waktu  yang  ditentukan  Pasal  78  ayat (2),  yang  mewajibkan  RUPS  tahunan diadakan  dalam  jangka  waktu  paling lambat  6  (enam)  bulan  setelah  tahun buku terakhir, atau;
b. Masa  jabatan  anggota  Direksi  dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir ;
Apabila  ada  permintaan  dari  peme- gang  saham  atau  dari  Dewan  Komisaris yang memenuhi syarat kepada Direksi agar diadakan  RUPS  maka  menurut  Pasal  79 ayat  (5)    “Direksi  wajib  melakukan panggilan  RUPS  dan  panggian  RUPS harus  dilakukan  Direksi,  paling  lambat  15 (lima  belas)  hari  terhitung  sejak  tanggal permintaan penyelenggaraan
RUPS diterima Direksi”. RUPS
yang
diselenggarakan Direksi berdasar panggilan  RUPS  atas  permintaan,  pada prinsipnya  hanya  membicarakan  masalah yang  berkaitan  dengan  alasan  yang dikemukakan pada surat permintaan.
Direksi tidak melakukan pemanggian RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari  dari  tanggal  permintaan  di  terimanya. Kalau  permintaan  kembali  penyeleng- garaan  RUPS  oleh  pemegang  saham kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris  wajib  melakukan  pemanggilan RUPS  paling  lambat  15  (lima  belas)  hari sejak  tanggal  permintaan  penyelenggaraan RUPS  diterima.  Selanjutnya,  RUPS  yang diselenggarakan  oleh  Dewan  Komisaris berdasarkan panggilan RUPS atas permintaan pemegang saham, hanya membicarakan  masalah  yang  berkaitan dengan  alasan  yang  dikemukakan  dalam surat permintaan.
Persyaratan  kuorum  dan  pengam- bilan  keputusan  RUPS  menurut  Pasal  77 ayat  (2),  tunduk  kepada  persyaratan  yang ditentukan  dalam  undang-undang  ini  atau diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Jika berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, telah diklasifikasi  syarat  kuantitas  kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan bagi setiap  agenda  atau  mata  acara  RUPS seperti berikut ini :
1. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS
mengenai mata acara biasa, diatur pada Pasal 86 :
a. Kuorum  kehadirannya  ½  (satu  per dua)  bagian  dari  jumlah  seluruh saham  dengan  hak  suara,  hadir atau di wakili;
b. Selanjutnya  menurut  Pasal  87  ayat (2),  keputusan  sah,  jika  disetujui lebih  dari  ½  (satu  per  dua)  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
2. Syarat kuorum dan pengambilan keputusan  RUPS  untuk  jenis  mata acara atau agenda perubahan Anggaran Dasar  diatur  pada  Pasal  88,  dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Syarat  kuorum  kehadiran,  paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah  seluruh  saham  dengan  hak suara, hadir atau diwakili, dan ;
b. Keputusan  sah,  jika  disetujui  paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ;
3. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan
RUPS
mengenai  mata  acara  Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan,  pengajuan  permohonan agar Perseroan dinyatakan Pailit, perpanjangan  jangka  waktu  berdirinya dan  pembubaran  Perseroan,  merujuk Pasal  89  dengan  ketentuan  sebagai berikut :
a. Syarat  kuorum  kehadiran,  paling sedikit  ¾  (tiga  perempat)  bagian
dari  jumlah  seluruh  saham  dengan hak suara, hadir atau diwakili,
b. Keputusan  sah,  apabila  disetujui paling  sedikit  ¾  (tiga  perempat) bagian  dari  jumah  suara  yang dikeluarkan;
Permintaan  Penyelenggaraan  RUPS kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  diatur dalam  Pasal  80  Undang-Undang  No.  40 Tahun  2007  yang  memberik  hak  kepada pemegang saham mengajukan permohonan penyelenggaraan  RUPS  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  setempat.  Berdasar Pasal  80  ayat  (1),  hak  pemegang  saham terbuka mengajukan “permohonan” kepada Ketua Pengadian Negeri meminta penyelenggaraan RUPS :
a) Apabila  Direksi  atau  Dewan  Komisaris tidak  melakukan  pemanggilan  RUPS dalam  jangka  waktu    15  (lima  belas) hari dari tanggal penerimaan surat ;
b) Bentuknya  adalah  permohonan  yang dituangkan  dalam  Surat  Permohonan ( verzoekschriff, petition), bukan gugatan ( vordering, claim ) ;
c) Diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri  sesuai  dengan  asas actor sequitor  forum  rei, yakni  yang  daerah hukumnya  meliputi  tempat  kedudukan Perseroan;
d) Isi permintaan permohonan, agar Ketua Pengadilan Negeri menetapkan pemberi izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS.
Memperhatikan ketentuan diatas, hak pemegang saham mengajukan permohonan meminta  penyelenggaraan  RUPS,  tidak langsung  demi  hukum  terbuka.  Harus ditempuh  lebih  dahulu  permintaan  kepada Direksi  atau  Dewan  Komisaris.  Apabila mereka tidak memenuhi permintaan paling lambat  dalam  jangka  waktu  15  (llima belas)  hari  dari  tanggal  surat  permintaaan diterima,  baru  terbuka  hak  pemegang saham  mengajukan  permohonan  kepada Ketua Pengadilan Negeri.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Mengenai  masa  jabatan  anggta  Direksi
Pasal  94  ayat  (3)  UU  No.  40  Tahun 2007  mengatakan  “Anggota  Direksi diangkat  untuk  jangka  waktu  tertentu dan dapat diangkat kembali”.
Selanjutnya penjelasan pasal ini mengatakan : (a). persyaratan pengangkatan  anggota  Direksi  untuk “jangka  waktu  tertentu”  dimaksudkan anggota  Direksi  yang  telah  berakhir masa jabatannya, tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula,  (b).  Tetapi  harus  dengan pengangkatan  kembali  berdasarkan keputusan  RUPS.  Dalam  penjelasan pasal  tersebut  dapat  dikemukakan contoh. Misalnya masa jabatan anggota Direksi  yang  ditentukan  dalam  AD
atau RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) atau  5  (lima)  tahun  sejak  tanggal pengangkatan  maka  sejak  berakhirnya jangka waktu tersebut, mantan anggota Direksi  yang bersangkutan  : (a). Tidak berhak  lagi  bertindak  untuk  dan  atas nama  Perseroan;  (b).  Agar  dia  dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan,  harus  diangkat  kembali menjadi anggota Direksi oleh RUPS.
2. Melalui RUPS sangatah jelas kedudukan  Direksi  Perseroan  yang telah habis masa jabatan sesuai dengan AD dan masih menjabat kepemimpinan Perseroan maka dapat dikatakan tidaklah  sah.  Begitu  pula  mengenai laporan  keuangan  Perseroan,  jika Direksi mempunyai suatu itikad buruk, lalai dalam menjalankan Perseroan dan mengambil keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi maka Direksi  tersebut  sangatlah  tidak  cocok untuk memimpin sebuah Perseroan dan dapat  diganti  melalui  RUPS.  RUPS dapat  diadakan  di  tempat  kedudukan Perseroan.  Ketentuan  ini  merupakan lex  generalis (general  rule) yang berlaku  umum  bagi  semua  Perseroan termasuk  Perseroan  Terbuka.  Menurut Pasal 76 ayat (4) membuka kemungkinan  mengadakan  RUPS  di tempat mana sajapun.

## Saran
Apabila Direksi ingin tetap menjabat sebagai Direktur di dalam Perseroan ketika telah  masa  jabatan  habis,  maka  haruslah melalui  RUPS  agar  semua  pemegang saham  setuju  terhadap  perpanjangan  masa jabatan  yang  telah  habis  Direksi  tersebut dalam memimpin sebuah Perseroan
Terbatas.  Jika  tidak  dilakukannya  RUPS maka keputusan ataupun perbuatan hukum yang  dilakukan  oleh  seorang  Direksi tersebut  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai legal  standing  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Chatamartasjid  Ais, Menyingkap  Tabir Perseroan (Piercing The Corporate
Veil) Kapita Selekta Hukum
Perusahaan  ,  Bandung ;  Citra
Aditya Bakti, 2000.
I  made  Pasek Diantha,  2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam  Justifikasi  Teori  Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup ).
Munir  Fuady,  2010, Doktrin-Doktrin Modern  Dalam  Corporate  Law
Dan  Eksistensinya  Dalam  Hukum Indonesia, Cetakan Kedua, Bandun g : PT . Citra Aditya Bakti. M.Yahya Harahap, 2011, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga , Jakarta : Sinar Grafika.
Rudhi Prasetya, 2011 , Perseroan Terbatas,
Cetakan  Pertama ,  Jakarta  :  Sinar Grafika.
Trusto  Subekti, Batasan  Tanggung  Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan, Makalah ,  Fakultas  Hukum   Jendral Soedirman.
Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-  Undang  Nomor  40  Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Eduard Rudy Suharto berprofesi sebagai Advokat/Konsultan  Hukum.  Menyelesai- kan  pendidikan  Sarjana  Hukum  pada Fakultas Hukum, Universitas  Tujuh Belas Agustus,  Surabaya  tahun  1993.  Pada  saat ini sedang menempuh pendidikan
Magister  Hukum  pada  Program  Pasca Sarjana  Fakultas  Hukum,  Universitas Narotama, Surabaya.