MENANCAPKAN TIANG-TIANG “KAYU BESI”:
ADAT DAN SIASAT PARA ELIT DI KABUPATEN TELUK BINTUNI, PAPUA BARAT 1
EMBEDDING “IRON PILLARS”:

## CUSTOM AND STRATEGY OF THE ELITE IN KABUPATEN TELUK BINTUNI, WEST PAPUA

## I Ngurah Suryawan
Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua ngurahsuryawan@gmail.com

## Abstract
This article discuses about culture value or well-known as “adat” is used as social capital by elite community for  economic-politic  contestation  in  Teluk  Bintuni  District.  Bacground  context  in  this  paper  is  indigenous people  relation  –  especially  Sebyar  Community  –  with  British  Petrolium  as  corporation.  The  imagination  of “iron”  pillars  as  indigenous  house  foundation  symbol  in  “kampong-kampung”  has  brittled.  Social transformation  has  started  when  people  hand  over  their  land  to  the  corporation.  The  life  dependency  of indigenous people become absolute aspect when their lost their resources. This article argues discourse about indigenous  people  drag  many  intetersts,  especially  to  the  elites  of  indigenous  people  for  their  economic  and politic interests. Based on the dynamics that appear in one part of Teluk Bintuni indigenous people, this article believes  the  imagination  of  “iron”  pillars  as  social  solidarity  foundation  starting  to  brittle.  Fragility  is sabotaged by elite indigenous people pragmatism, then the member imitates their elites.
Keywords: Adat, Social Capital, Elite, Transformation, Social Solidarity, Pragmatism

## Abstrak
Artikel  ini  mendiskusikan  bagaimana  “adat”  dijadikan  sebagai  modal  sosial  untuk  kontestasi  ekonomi  politik oleh para elit di Kabupaten Teluk Bintuni. Konteks yang melatarbelakanginya adalah relasi masyarakat lokal– khususnya  komunitas  Sebyar–dengan  perusahaan  BP (British  Petrolium) .  Imajinasi  tentang  tiang-tiang  “kayu besi”  yang  menjadi  simbol  pondasi  rumah  masyarakat  di  kampung-kampung,  kini  mulai  terlihat  rapuh. Transformasi  sosial  tersebut  pada  awalnya  terjadi  saat  masyarakat  menyerahkan  tanahnya  ke  perusahaan. Ketergantungan  kehidupan  ke  depan  menjadi  sesuatu  yang  mutlak  saat  sumber-sumber  penghidupan  ekonomi telah  hilang.  Artikel  ini  berargumentasi  bahwa  wacana  tentang  masyarakat  adat  menyeret  berbagai  macam kepentingan,  terkhusus  adalah  para  elit  masyarakat  adat  itu  sendiri  untuk  kepentingan  ekonomi  politiknya. Menyandarkan  pada  dinamika  yang  terjadi  pada  satu  bagian  dari  masyarakat  adat  Teluk  Bintuni,  artikel  ini meyakini  bahwa  perlahan-lahan  tiang-tiang  kayu  besi  yang  menjadi  pondasi  solidaritas  sosial  mulai  rapuh. Kerapuhannya  tergerogoti  oleh  pragmatisme  yang  dipentaskan  oleh  para  elit  dan  kemudian  ditiru  oleh masyarakatnya sendiri.
Kata Kunci: Adat, Modal Sosial, Elit, Transformasi, Solidaritas Sosial, Pragmatisme
1 Artikel  ini  awalnya  adalah  makalah  yang  disampaikan  dalam  “Pembekalan  Pendamping  Pra-Gelar Tikar  Adat  Masyarakat  Tujuh  Suku  Kabupaten  Teluk  Bintuni”  di  Bintuni,  24-26  Oktober  2017.  Dilakukan perubahan  besar  dan  penambahan  pada  keseluruhan  artikel.  Hasil-hasil  wawancara  yang  dimasukkan  dalam artikel  ini  dilakukan  sebelum  dan  sesudah  berlangsungnya  Pra-Gelar  Tikar  Adat.  Sebagian  kecil  artikel  ini dimuat dalam esai berjudul “Tiang-Tiang Kayu Besi yang Mulai Keropos” di portal Indoprogress yang dimuat pada  6  Desember  2018.  Lihat:  https://indoprogress.com/2018/12/tiang-tiang-kayu-besi-yang-mulai-keropos/ (diakses pada 23 Januari 2018).
“…Pengakuan terhadap masyarakat adat tujuh suku di Kabupaten Teluk Bintuni sebenarnya merupakan tantangan tidak hanya kepada pihak luar (pemerintah,
pengusaha, masyarakat lainnya) tetapi juga ke dalam masyarakat tujuh suku tersebut. Apakah orang-orang muda Bintuni memahami akar kebudayaannya dan menghargainya? Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada meminta pihak luar mengakui keberadaan kita.
Identitas itu tidak hanya soal nama tetapi juga cara hidup, etika, kepercayaan, sopan-santun, dan tatanan hukum. Apakah orang muda dan orang tua tetap mengembangkan sistem pertanian (perikanan) agar masyarakat terus hidup.”
(J. Budi Hernawan, OFM , “Menuju ke Kota (C)emas”, 2004: 12 )

## Pendahuluan
Bapa (Bapak)  Dominikus,  seorang kepala  kampung  dari  pedalaman  kawasan  teluk di  Kabupaten  Teluk  Bintuni  mengungkapkan anologi  simbolik  yang  menukik  tajam. Bapa Dominikus  mengatakan  bahwa  kekuatan  utama rumah  masyarakat  adat  di  kampung-kampung ada  pada  tiang-tiang  pondasi  sebagai  penyangga utama  yang  terbuat  dari  kayu  besi.  Sementara bagian atas rumah biasanya terpasang kayu-kayu putih  yang  ringan  dan  mudah  rusak.  Kayu  besi menjadi  penopang  utama  rumah,  yang  sekaligus juga  menjadi  kekuatan  mempertahankan  rumah tersebut  dari  kehancuran.  Kayu  putih  bisa tergantikan  kapan  saja,  tetapi  kayu  besi  jika diganti berarti jatuhnya rumah tersebut 2 .
Analogi  tersebut  adalah  pengetahuan simbolik  yang  menggambarkan  situasi  sulit dilematis  yang  dihadapi Bapa Dominikus  dan masyarakatnya di kawasan Teluk Bintuni. Wujud penetrasi  kuasa  merayu  kehidupan  masyarakat adat dari kebun hingga dapur mereka. Kehadiran investasi  perusahaan  dibarengi  dengan  dampak- dampak  yang  mengikutinya  menggoyahkan sendi-sendi  kehidupan  yang  ditata,  dipertahankan, dan  diwariskan  kepada  anak  cucu  mereka.  Arus perubahan  ekonomi  dan  sosial  budaya  menjadi tantangan  dan  persoalan  yang  tak  terhindarkan dan mengharuskan masyarakat bersiap menghadapinya.
Analogi  tajam Bapa kepala  kampung memaparkan bahwa masyarakat adat mempunyai modal  sosial  budaya  yang  penting  untuk ditegakan  identitas  dirinya.  Modal  tersebut adalah kayu besi tiang-tiang penyangga “rumah” yang  membentuk  karakteristik  mereka  sebagai sebuah  masyarakat  yang  mempunyai  adat  dan
2 Seperti juga dituliskan oleh Yosef Rumaseb (Papua Risk) di media sosial Facebook berjudul “APA TIANG  UTAMA  EKSISTENSI  SUKU  SEBYAR?  -- GTA  Dari  Perspektif  Peringatan  HUT  Kemerdekaan RI (Minggu, 13 Agustus 2017.
kebudayaan  yang  kuat.  Keseluruhan  itu  tertuang dalam  narasi  sekaligus  aplikasi  nilai-nilai  dan pengetahuan  lokal  yang  tumbuh  dan  terwarisi  di tengah  masyarakat.  Seiring  perubahan  yang terjadi, Bapa Dominikus  melihat  pondasi kehidupan  masyarakat  yang  terwarisi  dari  dulu mulai  goyah.  Imajinasi Bapa Dominikus  untuk menancapkan  kembali  “tiang-tiang  kayu  besi” seolah menjadi kemustahilan. “ Dong su (mereka sudah) lupa akar,” ungkapnya.
Masyarakat  adat  (di  kampung)  pedalaman Kabupaten  Teluk  Bintuni  sudah  jauh  berubah dari keadaan masyarakat di masa lalu. Kini Bapa Dominikus melihat hanyalah “orang-orang Papua yang tidak tahu adat”, yang hanya menggunakan adat  untuk  menguntungkan  dirinya  sendiri.  Ia menyaksikan  bahwa  anak-anak  di  kampung hanya  berpikir  soal  uang,  tanpa  berpikir perpecahan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  di kampung.  Ia  meyakini,  situasi  seperti  saat  ini mulai  terjadi  saat  masuknya  BP,  investasi  sawit, kayu, dan perusahaan lain yang menyasar sumber daya alam hingga ke kampung-kampung.
Artikel ini mendiskusikan situasi perpecahan  yang  terjadi  pada  masyarakat  di wilayah-wilayah  investasi  di  Kabupaten  Teluk Bintuni.  Situasi  yang  terjadi  adalah  gamangnya masyarakat  untuk  menentukan  keputusan  dalam menghadapi  perubahan.  Pada  sisi  lainnya, dinamika  internal  masyarakat  sungguh  sangat membingungkan.  Menghadapi  situasi  perubahan yang  luar  biasa  itu,  masyarakat  adat–berserta perpecahan  di  dalamnya  –  pada  akhirnya memperkuat sentimen adat, sebagai modal sosial untuk  bernegosiasi  dengan  pihak  luar  (baca: pemerintah, migran, dan investasi).
Artikel ini berargumentasi bahwa masyarakat  di  tanah  Papua  tidaklah  betul-betul terisolasi  dan  statis.  Masyarakat  ini  sudah  sejak dahulu adalah komunitas yang dinamis dan selalu menjalin  hubungan-hubungan  yang  tak  pernah terhenti. Oleh sebab itulah, oleh Jan Pouwer dan Paul  Haenan,  dengan  menggunakan  kasus
masyarakat  di  kepala  burung  tanah  Papua, mereka  menyebut  masyarakat  Papua  adalah masyarakat yang  kerap bergerak, Peoples on the Move .  Bergeraknya  masyarakat  pada  Papua kontemporer  dilanjutkan  dengan  mengakses kekuasaan ekonomi politik yang disediakan oleh negara dan investasi (Timmer, 2007).
Dalam  pemahaman  orang  Papua,  agar dapat  terhubung  dengan  semua  pusat  ini  demi mendapatkan akses modernitas, sangatlah penting  untuk  mempelajari  bahasa-bahasa  yang relevan  karena  melalui  bahasalah  pengetahuan dapat  diperoleh  dan  dipertukarkan.  Hubungan- hubungan  yang  penting  dibentuk  baik  oleh perseorangan maupun kelompok sehignga terjadilah penyimpangan, perlintasan dan kaburnya  batasan-batasan  kelompok.  Di  wilayah ini dinamika  migrasi sering terkait dengan peran penting  dari kain  timur ,  benda  utama  dalam pertukaran perkawainan, kompensasi dan persembahan pada roh-roh (Timmer, 2011).
Adat  memiliki  peran  yang  besar–dan kemudian  “dibesar-besarkan”  sehingga  menjadi romantik–namun  penuh  resiko  dan  berdampak besar.  Saya  menyetujui  argumen  Li  (2010:  405) yang  mengungkapkan  bahwa  implikasi  serius dari  adat  adalah  menjadi  alat  dari  etno teritorialisasi,  serta  resiko  dari  manipulasi  elite terhadap  adat  untuk  tujuan  politik.  Artikel  ini mencoba  memperkuat  argumentasi  tersebut dengan  menunjukkan  lapisan-lapisan  permasalahan, aktor,  siasat-siasat,  dan  relasi  mereka  yang  naik turun dengan pemerintah. Bagian pertama artikel ini dimuali dengan jelajah perdebatan argumentasi  tentang  relasi-relasi  kuasa  yang melibatkan  masyarakat  adat.  Salah  satu  poin pentingnya  adalah  perspektif  yang  romantik melihat  adat  akan  membutakan  kita  untuk melihat  masyarakat  adat  itu  homogen,  eksotik, apolitis,  sekaligus  steril  dari  perubahan.  Bagian kedua mendalami  siasat  “atas  nama  adat”  dan lapisan-lapisan  aktor  dalam  kasus  yang  melibatkan masyarakat  adat  di  beberapa  wilayah  di  Teluk Bintuni.  Bagian ketiga memfokuskan  relasi mayarakat  adat  dengan  pemerintah  yang  terjadi di  Teluk  Bintuni.  Fokus  bagian  ini  adalah mendiskusikan pernyataan Bupati Petrus Kasihiw untuk  memperkuat  lembaga  adat  tujuh  suku  di Teluk Bintuni.
Saya  menggunakan  perspektif  yang diungkapkan  oleh  White  (2014)  dalam  melihat proses-proses  sosial  dan  perubahan  social  yaitu pertama ,  yang  melihat  “jiwa”  masyarakat  atau
komunitas dan sumber dinamikanya terletak pada komponen-komponen  perantara,  modal,  atau “tengah”.  Sementara kedua menempatkan  ini semua  pada  kelas  atau  kelompok  ekonomi  atau social  “atas”  dan  “bawah”  yang  kontras (kaya/miskin, elit/rakyat) dan terutama dinamika hubungan  di  antara  mereka.  Pandangan  yang pertama  sangat  berhubungan  dengan  tradisi fungsionalisme  dan  neo-populisme,  sementara pandangan  kedua  lebih  dikaitkan  dengan ekonomi politik, analisis kelas, dan marxisme.
Bingkai  utama  artikel  ini  adalah  apa yang  pernah  diungkapkan  oleh  Klinken  (2015) bahwa  mempelajari  masyarakat  Indonesia  tidak selalu  dari  atas  tetapi  dari  dalam  jaringan- jaringan antar pribadi yang membantu memperkokoh  kekuasaan  bersama.  Jaringan- jaringan antar pribadi inilah, yang tidak terhitung banyaknya  dan  kemudian  merambat  ke  seluruh penjuru kepulauan ini. Pertanyaan yang diajukan Klinken adalah bagaimana “kekuasaan” dijalankan  melintasi  jarak?  Dengan  menelusuri dinamika  dan  jaringan  aktor  serta  kepentigan yang terjadi di Teluk Bintuni, artikel ini mencoba memberikan  keyakinan  melalui  tesis  utama bahwa  kuasa  pengetahuan  yang  direproduksi (juga  diromantisasi)  yaitu  adat  mentautkan dirinya  dengan  para  aktor-aktor  yang  terhubung dengan  investasi  dan  negara.  Memahami kompleksitas  yang  terjadi  di  tanah  Papua,  salah satunya  berarti  adalah  menelisik  jejaring  kuasa yang dipentaskan oleh para actor-aktor lokal dan trans-nasional,  yang  menebarkan  jaringannya difasilitasi oleh kuasa investasi dan negara.

## Romantisasi dan Kuasa
Pertama  mari  kita  memeriksa  kembali cara  memandang  masyarakat  adat  dan  relasinya dengan  tanah,  hutan    dan  sumber  daya  alam lainnya.  Meminjam  perspektif  Scott  (1995; Zakaria  dan  Lounela  2002:7)  melihat  negara seringkali  melakukan  penyederhanaan  dalam mengelola  dan  menetapkan  regulasi  (aturan) terhadap tanah dan hutan. Penyederhanaan inilah yang  disebut  dengan  oleh  Scoot  “simplifikasi negara” ( state simplifications ) dalam memandang heterogenitas  kebudayaan  dan  masyarakat  adat sebagai pemilik hak ulayat atas hutan dan tanah. Proses  penyeragaman  atau  membuat  heterogenitas itu  tidak  berarti  adalah  sebuah  usaha  untuk meredam gerakan-gerakan rakyat yang dilakukan oleh  negara  dan  berkolaborasi  dengan  kuasa kapital.
Sejarah  relasi  historis  masyarakat  adat dengan  tanah  dan  hutan  harus  direkognisi (diakui),  digali  pengetahuan-pengetahuan  lokal yang  tersimpan  di  dalamnya,  dan  direvitalisasi dalam  kontens  perubahan  sosial  yang  dialami masyarakat  adat.  Jika  hal  tersebut  dilakukan maka berguna dalam kehidupan praktik masyarakat adat  kekinian.  Menangkap  kompleksitas  relasi hitoris  tanah/hutan  masyarakat  adat  serta transformasi  sosial  dengan  perspektif  penyederhanaan ( simplifications) melalui pendekatan “pembangunanisme” terancam kurang menangkap “isi hati” masyarakat dan  semangat  perubahan  sosial  yang  mereka inginkan.
Sangaji  (2012)  mengkritik  “ideologi harmoni” yang tersimpan dalam definisi masyarakat adat. Ia mengungkapkan:
Masyarakat  adat  punya  karakteristik  khusus sebagai  kelompok  penduduk  pedesaan- pedalaman.  Mereka  hidup  dalam  suatu wilayah  secara  turun-temurun  dan  terus- menerus,  dengan  sistem  kebudayaan  dan aturan-aturan  adat  khas  yang  mengikat hubungan sosial di antara berbagai kelompok sosial di dalamnya.” (Rachman, 2012).
Pandangan  ini  mewakili  pandangan dominan  yang  melihat  masyarakat  adat  semata dari  segi  identitas,  dan  sering  kali  romantik. Pandangan  ini  mengisolasi  masyarakat  adat  dari aspek  kegiatan  produksi  mereka  yang  jauh  lebih kompleks.  Li  dkk  (2011)  menunjukkan  empat faktor  kuasa  yang  mengeksklusi  pihak  lain  dari akses  terhadap  tanah  di  Asia  Tenggara:  (1) Regulasi,  terutama  berhubungan  dengan  aneka peraturan sah dari negara; (2) Pemaksaan dengan kekerasan,  baik  oleh  negara  maupun  aktor  non- negara; (3) Pasar, yang membatasi akses ke tanah lewat  mekanisme  harga  dan  memberi  insentif untuk  klaim  atas  tanah  yang  lebih  individualis; (4)  Legitimasi,  yakni  aneka  bentuk  justifikasi moral, seperti klaim hak turun-temurun, pertimbangan  ilmiah,  rasionalitas  ekonomi,  dan klaim  pemerintah  untuk  mengatur.  Keempat aspek kuasa itu tepat menggambarkan kenyataan masyarakat  adat  disingkirkan  dari  tanah  mereka, terutama  melalui  negara  dan  korporasi  berbasis pengerukan sumber daya alam (Sangaji, 2012).
Istilah  adat  mengandung  banyak  arti yang  kemudian  diambil  dan  digunakan  untuk berbagai tujuan. Meski berbagai pihak berwenang  percaya  bahwa  mereka  mengetahui apa  yang  dimaksudkan  dengan  adat.  Beragam pemahaman  dan  penafsiran  atas  istilah  ini justru
membuat  adat  menjadi  sulit  untuk  dikontrol. Mengungkapkan  suatu  adat  berarti  mengklami kemurnian  atau  keaslian  demi  kepentingan kelompok.  Adat  dianggap  sebagai  sesuatu  yang alamiah  yang  sesungguhnya  adalah  esensi  adat dari masyarakat Indonesia.
Secara  paradoks,  adat  juga  membentuk sebuah  arena  intervensi  karena  adat  dianggap sebagai  sesuatu  yang  rapuh,  kekurangan,  atau sedang  merosot.  Sehingga  adat  membutuhkan perlindungan, pengokohan, dan pemulihan. Adat berbagi ciri-ciri  tersebut  dengan  komunitas  yang bagaimanapun juga membutuhkan campur tangan dan perbaikan guna membuatnya sempurna.  Perspektif  seperti  ini  pada  ujungnya akan  mengungtungkan  lapisan  elit  dari  adat. Persoalan  berikutnya  sudah  jelas  berhubungan dengan  soal  representasi,  ketika  para  elit  merasa berhak  untuk  mewakili  keseluruhan  (masyarakat adat).
Ciri-ciri dari istilah adat ini membuatnya dapat  digunakan  untuk  berbagai  proyek  yang bersifat  politis.  Adat,  yang  digunakan  dalam menjalankan  peraturan,  merupakan  sesuatu  yang dikonsepkan  secara  hirarkis  tetapi  masih  tetap bersifat demokratis. Alasaanya karena ia muncul dari  tengah  masyarakat;  bersifat  disiplinerm namun  mendorong  keselarasan.  Pada  sisi  lain dari spectrum ini  merupakan  upaya-upaya  utnuk menantang  otoritas  Negara  atas  nama  hak-hak rakyat  serta  kemampuan  untuk  mengelola pemerintahan  sendiri  dan  keadilan  sosial.  Tema sentral terhadap agenda oposisional adalah usaha menuntut  kembali  hak-hak  adat  atas  tanah  yang diambil  dan  dimanfaatkan  oleh  rezim  kolonial beserta rezim penggantinya. Satu agenda promosi dan  pemulihan  adat  dapat  masuk  secara  mulus atau  mengalami  pembalikan  oleh  pihak  lain, hanya dengan menggunakan istilah kunci seperti kedaulatan, dan otonomi (Li, 2010: 367-368).
Oleh karena itulah, bagi saya, jauh lebih penting untuk melihat dinamika masyarakat adat lebih  dari  sekadar  “ideologi  harmoni”  atau “politik  perbedaan/identitas”.  Hal  itu  adalah terciptanya  relasi  produksi  dan  pembentukan para  elit  adat  lokal  yang  mengakumulasi  basis ekonomi politik. Program-program pembangunan datang  dan  pergi  silih  berganti  masuk  ke pedalaman,  namun  mereka  abai  pada  relasi kuasa.  Justru  yang  terjadi  adalah  terbentuknya para  elit  lokal  (oligarki  lokal)  yang  terus mengkonsolidasi  basis-basis  ekonomi  politik (Darmanto,  2015:  116).  Ini  adalah  dampak  yang
ditimbulkan dari relasi kelas-kelas produksi pada masyarakat  adat  yang  tercipta  akibat  hadirnya pembangunan  dan  modernitas  di  kampung- kampung  Papua.  Esensinya,  masyarakat  adat  itu tidak tunggal tapi plural (beragam). Kompleksitas  kelas  dalam  masyarakat  adat menandai  terbangunan  jaringan  produksi  dan kuasa memperebutkan modal ekonomi politik.

## Gambar 1
Peta administratif Kabupaten Teluk Bintuni
Sumber: Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni 2016
Widjojo  (2001;  2009)  telah  menengarai bahwa  kekerasan  dan  konflik  akan  berlangsung tanpa ujung di tanah Papua. Lingkaran kekerasan itu  merujuk  kepada  begitu  banyak  aktor  dengan berbagai  kepentingan.  LIPI  (Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia), institusi penelitian milik negara, telah mengindentifikasi setidaknya ada 4 kompleksitas  persoalan  yang  hingga  saat  ini masih  terjadi  di  Tanah  Papua. Pertama , marginalisasi  orang  asli  Papua,  terutama  dalam hak  ekonomi  sebagai  efek  migrasi  penduduk. Kedua ,  kegagalan  program  pembangunan  di Papua  untuk  mengatasi  marginalisasi  ekonomi. Ketiga , perbedaan pemahaman mendasar terhadap  sejarah  antara  Jakarta  dan  Papua. Keempat ,  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  negara terhadap  masyarakat  Papua.  Pada  sisi  yang  lain, dalam  dinamika  di  internal  masyarakat  Papua, cita-cita  sebuah  “Papua  Baru”  yang  dituliskan oleh  Giay  (2000)  sebagai  respon  dari  tragedi kekerasan  dan  penjajahan  (gaya  baru)  yang dilakukan  negara  adalah  tawaran  yang  diajukan sejak  awal.  “Papua  Baru”  yang  dibayangkan adalah  emansipasi  rakyat  Papua  yang  berdaulat dan  bermartabat  untuk  menentukan  arah  Papua ke depannya.

## Lapisan Aktor
Momentum  penting  kehadiran  BP  LNG Tangguh  adalah  pada  tahun  2005  ketika penduduk  Kampung  Tanah  Merah  direlokasi karena  lokasi  tersebut  akan  digunakan  untuk kepentingan  proyek  pengembangan  BP  LNG Tangguh. BP LNG Tangguh membeli tanah dari marga  Simuna  di  sekitar  muara  Sungai  Saengga untuk  memukimkan  kembali  penduduk  asal Tanah  Merah.  Kawasan  relokasi  ini  kemudian dikenal  dengan  nama  Kampung  Tanah  Merah Baru.  Untuk  kepentingan  tersebut  BP  LNG Tangguh  membebaskan  tanah  seluas  32  ha  di Onar  untuk  memindahkan  penduduk  asal  Tanah Merah.  BP  LNG  Tangguh  membangun  29  unit rumah  di  Onar  yang  kemudian  dikenal  dengan nama  Onar  Baru.  Menghindari  kecemburuan sosial  penduduk  Saengga  terhadap  perlakuan penduduk Tanah Merah Baru yang dibangunkan rumah  baru  dengan  fasilitas  lengkap,  BP  LNG Tangguh juga merenovasi rumah-rumah penduduk  Saengga  sama  persis  seperti  rumah penduduk  Tanah  Merah  yang  di  relokasi  ke Tanah Merah Baru. Dengan demikian terdapat 3 kelompok  pemukiman  yang  dibangun  oleh  BP LNG  tangguh  yaitu  Tanah  Merah  Baru,  Onar Baru dan Saengga.
Pada  tahun  2013  Pemerintah  Daerah Teluk  Bintuni  menetapkan  lokasi  tempat  LNG Tangguh  dan  sekitarnya  sebagai  Kawasan Ekonomi  Khusus  (KEK)  dengan  pengembangan seimbang  antara  wilayah  Utara  dan  Selatan. Berdasarkan  SK  Bupati  Teluk  Bintuni  No. 76/01/BUP-TB/V/2013,  Kampung  Onar  Distrik Sumuri  ditetapkan  sebagai  lokasi  pendirian pabrik  petrokimia  dengan  investor  utama Ferrostaal  GmbH,  Jerman.  Untuk  mendukung proyek  ini  akan  ada  pengerahan  tenaga  kerja sebanyak  3000  orang  baik  karyawan  langsung dan tidak langsung. Hal ini berarti ke depan akan terjadi  gelombang  migrasi  yang  cukup  besar  ke Distrik Sumuri. 3
Kehadiran  investai  BP  di  Kabupaten Teluk  Bintuni  menghadirkan  kompleksitas permasalahan  yang  tidak  hanya  menyangkut kesejahteraan ekonomi. Salah satu permasalahan yang  tersimpan  bagai  api  dalam  sekam  tersebut adalah fragmentasi (baca: perpecahan) di tengah masyarakat.  Keseluruhannya  berhubungan  dengan kehadiran BP Tangguh dengan rentetan permasalahan  yang  menyebabkan  masyarakat merasa disingkirkan dalam arus besar perubahan. Kompleksitas  permasalahan  hadir  silih  berganti bagai  benang  kusut  yang  saling  mempengaruhi. Penggantian  uang  ganti  rugi  tanah  yang  tidak adil  dan  masyarakat  lokal  merasa  ditipu, pembangunan  fasilitas  masyarakat  yang  tidak memuaskan masyarakat, hingga kepada keterlibatan masyarakat lokal dalam keberlangsungan perusahaan.  Semuanya  menumpuk  menjadi permasalahan  yang  berlapis-lapis  dan  saling berkaitan.
Tumpukan  permasalahan  yang  masih belum terselesaikan di kampung-kampung menunggu  untuk  mencari  pangung  sebelum meledak  ke  permukaan.  Berbagai  isu-isu  kecil bisa  menjadi  arena  untuk  mengekspresikan konflik  atau  bahkan  menjadi  akar  dari  konflik baru yang melibatkan pihak baru juga. Beberapa kelompok  masyarakat  sebelumnya  menjadi bagian dari perusahaan, namun kemudian keluar dan  kembali  berada  di  pihak  masyarakat.  Posisi yang terus berubah-ubah sesuai dengan kepentingan pada saat konflik berlangsung.
3 Bagian yang menjelaskan tentang kronologis  masuknya  investasi  di  Distrik  Sumuri  ini dikutip  seluruhnya  dari  draft  laporan  “Pemetaan Sosial  Masyarakat  Distrik  Sumuri  Kabupaten  Teluk Bintuni”, LPM UI 2014.
Salah  satu  contohnya  adalah  konflik mengenai  bantuan  sosial  perusahaan  kepada masyarakat  terdampak  di  Suku  Sebyar,  Bintuni. Perusahaan  BP  Tanggung  bersama  dengan Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Teluk Bintuni  berencana  untuk  memberikan  bantuan rumah sosial kepada masyarakat yang membutuhkan  di  wilayah  adat  Sebyar.  Namun justru  tercipta  konflik  di  tengah  masyarakat antara  yang  menerima  program  sosial  tersebut dan  yang  menolaknya.  Beberapa  kelompok  di tengah  masyarakat  menuntut  untuk  penghentian program  bantuan  sosial  rumah  tersebut.  Alasan mendasarnya  adalah  ketidakpercayaan  karena serangkaian  penipuan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  bersama  dengan  Pemda  terhadap masyarakat.  Tumpukan  permasalahan  sebelumnya kembali  mengemuka  dan  menjadi  alasan  untuk konflik kembali terjadi.
Kondisi  ini  menimbulkan  perpecahan  di tengah  masyarakat.  Ada  kelompok  masyarakat yang menginginkan bantuan sosial tersebut tetap berlangsung,  tapi  di  sisi  lain  ada  juga  yang dengan  tegas  menolaknya.  Kondisi  tersebut mengakibatkan  munculnya  kelompok-kelompok di  tengah  masyarakat  yang  lahir  dari  berbagai kepentingan.  Para  elit  masyarakat  berperan penting  dalam menggerakan  konflik  dan bermanuver  yang  memunculkan  rasa  saling mecurigai  antara  satu  dengan  lainnya.  Akibat kondisi  tersebut  munculnya  ketidakpercayaan dan  rusaknya  hubungan  sosial  kekerabatan  di tengah  masyarakat.  Konflik  dan  kekerasan  kini bukan  hanya  yang  melibatkan  pemerintah  atau perusahaan  dengan  masyarakat,  lebih  lanjut konflik  muncul  pada  skala  mikro  (kecil)  yaitu antar masyarakat dilatarbelakngi berbagai kepentigan.
Suku  Sebyar  merupakan  salah  satu  dari tujuh  suku  di  Kabupaten Teluk  Bintuni.  Mereka memiliki  sejarah  yang  panjang  akibat  konflik dengan  BP  Indonesia  yang  berhubungan  dengan berbagai  macam  masalah–ganti  rugi  tanah, pembangunan infrastruktur, ketidakpuasan akibat kehidupan  yang  tak  kunjung  maju  dan  yang lainnya.  Sejarah  panjang  konflik  tersebut mengakibatkan  mereka  sangat  berhati-hati  dan cenderung  reaktif  dalam  merespon  program- program  bantuan  atau  pembangunan  dari perusahaan maupun dari pemerintah.
Program bantuan rumah sosial di Distrik Weriagar  –yang  merupakan  wilayah  Suku Sebyar–  dari  BP  Indonesia  dan  Pemda
Kabupaten  Teluk  Bintuni  telah  memicu  konflik berkepanjangan.  Terdapat  tiga  kelompok  di tengah  masyarakat  Sebyar  yaitu  para  kepala kampung  di  wilayah  Suku  Sebyar  yang mendukung  pelaksanaan  pembangunan  rumah sosial  tersebut.  Para  kepala  kampung  ini beranggapan bahwa rumah sosial sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat  yang  sudah  lama mengidam-idamkannya.  Masyarakat  di  kampung- kampung  sudah  lama  menunggu  pembangunan rumah  sosial  tersebut  sebagai  komitmen  BP Indonesia  dan  juga  Pemda  Kabupaten  Teluk Bintuni.
Seorang  kepala  kampung  mengungkapkan bahwa  sebagian  besar  masyarakat  yang  tidak mengerti  permasalahan  dan  konflik  hanya  bisa menunggu bantuan rumah tersebut. “Masyarakat masih  menunggu  pembangunan  rumah  sosial tersebut  sampai  Desember  2017  mulai  berjalan. Kalau  tidak  nanti  akan  ada  konflik  di  tengah masyarakat,”  ungkapnya.  Para  kepala  kampung ini  mendengar  dari  aspirasi  masyarakatnya tentang  kecurigaan  terhadap  warga  masyarakat yang  “bermain  kebutuhan  masyarakat”  untuk kepentingan  pribadi  mereka.  Orang-orang  ini adalah orang yang menjual kepentingan masyarakat atau bahkan mempermainkan kepentingan  masyarakat  agar  mendapatkan keuntungan sendiri. Konteks yang dimaksud oleh kepala  kampung  ini  adalah  dalam  rencana pembangunan  rumah  sosial  di  Suku  Sebyar  di Distrik Weriagar.
Kecurigaan  itu  semakin  nampak  saat pembicaraan di tengah masyarakat ketika muncul pertanyaan tentang siapa yang bertanggungjawab atau  yang  akan  melanjutkan  jika  terdapat penolakan  pembangunan  rumah  sosial.  Jika penolakan  terhadap  rumah  sosial  tersebut berhasil,  apakah  terdapat  jaminan  “barang” tersebut  akan  tetap  berjalan  pembangunannya? Mendengar  pertanyaan  tersebut,  tidak  banyak warga  yang  memberikan  jawaban  kepastian. “Tidak  ada  yang  bersuara,”  ujar  sang  kepala kampung.  Sang  kepala  kampung  mengungkapkan bahwa  keinginan  untuk  memiliki  rumah  sudah menjadi  tekad  masyarakat.  Bahkan  selama  ini, khususnya mama-mama sangat  menyesalkan para  laki-laki  yang  tidak  mau  berusaha  untuk membuat  rumah  mandiri. Mama-mama inilah yang  menjahit  atap  rumah  sederhana  mereka. Sementara  laki-laki  hanya  bisa  menuntut  dan diam  saja  tidak  mau  berusaha  untuk  membuat rumah  sendiri.  Akibat  dari  ulah  ini  adalah masyarakat yang menjadi korbannya.
Kelompok kedua adalah sebuah lembaga masyarakat  yang  pembentukannya  difasilitasi oleh  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat) LP3BH  di  Manokwari.  Lembaga  ini  berusaha untuk mewadahi berbagai kepentingan masyarakat  Suku  Sebyar.  Nama  lembaga  ini adalah  BP3LMAS.  Para  pengurus  dan  anggota dari  lembaga  ini  adalah  para  elit  kampung  yang menjadi  PNS  (Pegawai  Negeri  Sipil)  di  Teluk Bintuni, anak-anak muda yang sempat mengeyam  pendidikan  tinggi,  serta  beberapa diantaranya sempat bekerja di berbagai perusahaan yang ada di Teluk Bintuni. Beberapa anggota  dari  lembaga  ini  sangat  keras  untuk memprotes  pembangunan  rumah  sosial  dari  BP Indonesia  dan  Pemda  Teluk  Bintuni.  Mereka juga  sangat  kritis  dengan  berbagai  kebijakan yang diambil oleh BP Indonesia dan Pemda.
Kelompok ketiga adalah LMA (Lembaga Masyarakat Adat) yang baru terbentuk beranggotakan  para  elit  adat  dan  masyarakat Suku  Sebyar.  Posisinya  kelompok  ini  tidak begitu  jelas  dan  belum  terlihat.  Mereka seringkali masih membaca situasi dan mengikuti kepentingan  yang  menguntungkan  mereka. Posisi  ini  mereka  ambil  karena  terjepit  dengan berbagai  kepentingan  yaitu  menjadi  perpanjangan tangan pemerintah daerah–karena mereka dibentuk dan didanai pemerintah–tapi juga di sisi lain  berkeinginan  untuk  bersuara  kritis  terhadap perusahaan. Dari semua aktor tersebut menimbulkan berbagai kepentingan yang mereka ingin  perjuangkan.  Berbagai  manuver  atau “gerakan-gerakan tambahan” mewarnai berbagai aksi-aksi  untuk  mengkritisi  kebijakan  BP Indonesia dan Pemda Teluk Bintuni.
Salah  satu  kelemahan  penting  dari kontestasi  berbagai  kepentingan  tersebut  adalah substansi  permasalahan  yang  harus  diatasi akhirnya  belum  tersentuh.  Perdebatan  dan konflik  hanya  menyentuh  persoalan  artifisial (praktis),  bukannya  yang  mendasar.  Para  elit memanfaatkan  kesempatan  berkonflik  tersebut untuk meperjuangkan kepentingan mereka masing-masing.  Sebagian  besar  memandang pragmatis  untuk  kepentingan  sesaat  seperti meraih  keuntungan  ekonomi  dan  politik  dari kehadiran  perusahaan  di  wilayah  mereka.  Dari konflik-konflik  yang  melibatkan  para  elit  di kampung  telah  menjadikan  masyarakat  biasa  di kampung-kampung yang mengharapkan perubahan dalam hidupnya sebagai korban.
Seorang  kepala  kampung  dari  Suku Sebyar  mengungkapkan  keprihatinannya.  Ia mengisahkan  bahwa  masyarakat  di  kampung telah  lama  menunggu  terlaksananya  pembangunan rumah  sosial.  Namun  penantian  mereka  telah lama  tidak  terjawab.  Hal  tersebut  menimbulkan kebingungan  di  kampungnya.  Terlalu  banyak orang-orang yang datang dengan kepentingannya masing-masing.  Orang-orang  ini  datang  ke kampung dan membuat isu-isu yang meresahkan masyarakat.  Akhirnya  situasi  di  kampung menjadi  resah  dengan  banyaknya  isu-isu tersebut. Kepala kampung ini menuturkan:
Kita  dengan  kita  baku  hantam  (saling berkelahi).  Kitong  akhirnya  jadi  bingung mana  yang  akan  dipercaya.  Kitong  mau dengar siapa? Pemerintah kah atau lembaga- lembaga  ini?  Lembaga  ini  kan  dibawah pemerintah?
Keinginan masyarakat adalah mendapatkan perumahan sosial dari perusahaan (BP Indonesia) dan Pemda Bintuni. Kondisi mereka di kampung saat  ini  dari  segi  perumahan  sungguh  sangat memprihatinkan. Selama ini juga yang mengerjakan  rumah  adalah  mama-mama  di kampung.  Sementara  para  laki-lakinya  sibuk untuk  mengurus  tuntutan  ke  BP  LNG  berhari- hari  di  kota.  Situasi  semakin  rumit  karena  sikap BP3LMAS terkesan memaksa  masyarakat untuk menolak  bantuan  rumah  sosial  dan  menuntut uang  ganti  rugi  yang  belum  dibayarkan  sebagai ganti  rugi  tanah  mereka  yang  digunakan  oleh perusahaan.  Jika  belum  melunasi  ganti  rugi tersebut maka seluruh program-program bantuan dari  perusahaan  BP  Indonesia  akan  ditolak. Tuntutan itulah yang dilaporkan ke Bupati Teluk Bintuni,  sehingga  menyebabkan  Bupati  dan Gubernur  Papua  Barat  membuat  surat  untuk menghentikan  semua  program  bantuan  sosial dari perusahaan kepada masyarakat.
Keputusan  tersebut  membuat  situasi semakin  kompleks  dan  semakin  menegaskan pula bahwa banyak lapisan aktor-aktor yang ada di  tengah  masyarakat.  Lembaga-lembaga  yang hadir  di  tengah  masyarakat  juga  mempunyai kepentingannya  sendiri,  sesuai  dengan  orang- orang  yang  ada  di  dalamnya.  Sang  kepala kampung  mengungkapkan  bahwa  semua  orang- orang  dengan  lembaga  dan  kekuasaannya masing-masing  berjalan  sendiri-sendiri.  Lembaga (BP3LMAS) tidak berkoordinasi dengan pemerintahan  kampung,  begitu  juga  dengan LMA.
Pada  suatu  kesempatan  kepala-kepala kampung  melihat  kondisi  yang  meresahkan  di tengah masyarakat dan berinisiatif untuk bertemu dengan Bupati Teluk Bintuni. Mereka menyampaikan  keinginannya  untuk  secepatnya mendapatkan  rumah-rumah  bantuan  sosial  di kampung-kampung.  Ini  suara  yang  ada  di kampung.
Masyarakat ingin dapat rumah. Mereka ingin punya  rumah  yang  layak,  terutama  mama- mama  yang  sering  menjahit  atap  demi memiliki rumah di kampung, bukannya laki- laki.  Mereka  ini  yang  berkeinginan  keras untuk mendapatkan rumah sosial di kampung.
Para  kepala  kampung  menyadari  bahwa ada  berbagai  kepentingan  yang  melibatkan perusahaan–dalam  hal  ini  BP  Indonesia–yang bekerjasama  dengan  Pemda  Teluk  Bintuni. Kerjasama mereka ini yang menjadi kesempatan kepada  orang-orang  yang  bermain  dengan kebutuhan  masyarakat  untuk  mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Berbagai jenis  program  dan  bantuan  direncanakan melibatkan  berbagai  pihak  dengan  kepentingannya masing-masing.  Oleh  karena  itulah,  kepala kampung menyebutkannya dengan istilah “bermain di kebutuhan masyarakat”.
Masing-masing kelompok dengan aktornya  mempunyai  arah  pembicaraan  yang terus-menerus  diulang.  Keseluruhan  pembicaraan tersebut jika ditarik benang merahnya mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut lebih merupakan  representasi  dari  para  aktornya dengan  menggandeng  institusi  di  dalamnya. Salah  satu  contohnya  adalah  tujuan  untuk terbentuknya  DOB  (Daerah  Otonomi  Baru) untuk  bisa  bebas  mengurus  diri  sendiri. Penggeraknya  adalah  pejabat  Pemda  Teluk Bintuni  yang  dalam  setiap  kesempatan  selalu menyisipkan  semangat  dan  harapan  untuk terbentuknya  kabupaten  baru  yang  terpisah  dari Teluk Bintuni. Bahkan dalam forum-forum resmi di hadapan berbagai pihak, perjuangan terbentuknya  kabupaten  baru  tersebut  terus dinyatakan dengan bersemangat.
Wacana  tentang  perjuangan  terbentuknya kabupaten  baru  terpisah  dari  Kabupaten  Teluk Bintuni  kadang  ditanggapi  senyum  sinis  oleh sebagian  warga  Teluk  Bintuni  sendiri.  Saat  para tokohnya  berbicara  tentang  mimpi  kehadiran kabupaten  baru  terus-menerus  terucap  di  forum, beberapa  warga  terlihat  tersenyum  dan  berujar,
“ Pace,  ko  stop  tipu sudah ”  (suasana  saat pertemuan  tujuh  suku  di  Kabupaten  Teluk Bintuni). Di sela-sela tuntutan perhatian perusahaan,  khususnya  BP  Indonesia  terhadap
masyarakat  tujuh  suku,  terselip  cita-cita  untuk mewujudkan  kabupaten  baru  agar  mayarakat lebih sejahtera di kemudian hari.

## Gambar 2
Rencana Gelar Tikar Adat tujuh suku di Kabupaten Teluk Bintuni untuk membahas seluruh persoalan masyarakat adat
Sumber: Dokumen pribadi penulis

## Atas Nama Adat
Salah  satu  kekuatan  penting  di  tengah masyarakat  Kabupaten  Teluk  Bintuni  adalah kepala  kampung.  Mereka  inilah  yang  menjadi pelaksana  pemerintahan  di  tingkat  yang  paling dasar.  Meski  posisinya  terpisah  dari  tatanan masyarakat adat, kepala kampung menjadi salah satu  pondasi  penting  yang  secara  langsung  juga mempengaruhi  masyarakat  adat  di  kampung tersebut.  Oleh  karena  itulah  posisi  kepala kampung menjadi  sangat  strategis  untuk memainkan  peran  sebagai  salah  satu  aktor penting terjadinya perubahan sosial.
Seorang  kepala  kampung  Suku  Sebyar mengungkapkan  bahwa  berbagai  kepentingan dari orang-orang di tengah masyarakat menyasar untuk  “pelemahan”  peran  kepala  kampung. Pengaruh kepala kampung di tengah masyarakat mencoba  untuk  diambil  alih  oleh  orang-orang yang  mempunyai  kepentingan  berbeda-beda. Orang-orang  ini  adalah  juga  masyarakat  lokal yang  sudah  diketahui  tujuan  dan  gerakan- gerakannya. Kondisi di lapangan adalah terjadinya  perpecahan  di  internal  kampung- kampung  yang  berada  di  kawasan  BP  LNG
Tangguh.  Ada  kelompok  kepala  kampung  yang pragmatis  dengan  mengikuti  arus  berbagai kepentingan  yang  masuk  ke  kampung.  Pada  sisi lainnya  ada  kepala  kampung  yang  mencoba kritis  dan  jernih  untuk  membaca  dinamika  dan perpecahan yang terjadi pada masyarakatnya.
Tebang kepala kampung, ada massa besar di belakangnya.  Begitu  yang  sering  saya dengar  dari  masyarakat.  Mereka  mendengar dari  orang-orang  yang  datang  ke  kampung dan membuat perpecahan di tengah masyarakat
Pondasi kehidupan masyarakat yang ada di  kampung-kampung  Kabupaten  Teluk  Bintuni itu  sebenarnya  sederhana.  Simbol-simbolnya bisa  terlihat  di  tengah  kehidupan  sehari-hari. Salah  seorang  kepala  kampung  Suku  Sebyar  ini menganalogikan  suatu  yang  menarik  tentang rumah-rumah masyarakat di kampung.
Rumah-rumah  masyarakat  Suku  Sebyar  di Weriagar itu di bawah rumahnya berasal dari kayu-kayu besi yang kuat. Tapi kalau kitong lihat atapnya itu dari kayu putih. Jadi jangan coba-coba  tebang  kayu  besinya  di  bawah. Rumah akan hancur.
Filosofi  itu  menggambarkan  bahwa kekuatan  masyarakat  di  kampung-kampung  itu harus  ditemukan,  digali,  dan  diperbaharui  untuk menanggapi  perubahan  zaman.  Sang  kepala kampung  melihat  situasi  yang  terjadi  sekarang adalah menuju kehancuran. Melihat orang-orang Sebyar kini selalu menuntut dan memperebutkan uang  tanpa  mau  memperbaiki  diri.  Ia  melihat hilangnya  kepercayaan  dan  kerja  keras  untuk mendapatkan  sesuatu.  Kemudian,  orientasi mereka  adalah  bahwa  ada  sumber  uang (perusahaan  yang  ada  di  wilayah  mereka)  yang harus dikuras terus-menerus dengan serangkaian tuntutan.  Padahal,  perusahaan  dan  pihak  luar bisa  datang  silih  berganti  sesuai  dengan kepentingan  mereka.  Justru  orang  Sebyar sendirilah  yang  harus  menata  dirinya  dengan baik  untuk  kelangsungan  generasi  mereka selanjutnya.
Sang  kepala  kampung  mengungkapkan bahwa  konflik  yang  terjadi  selama  ini  jika dianalogikan  seperti  istilahnya  adalah  “kayu- kayu  putih”  yang  menjadi  atap  saja,  bukan pondasinya.  Semua  tuntutan  dan  kepentingan aktor-aktor  yang  bermain  di  wilayah  Teluk Bintuni  secara  keseluruhan  menurutnya  masih seputar  persoalan  “kayu-kayu  putih”–tuntutan pragmatis yang akan bisa habis dan hilang. Sang kepala  kampung  mengharapkan  untuk  memper- hatikan  identitas  dan  budaya  yang  kokoh  bagi orang  Sebyar  di  Teluk  Bintuni  secara  khusus. Hal tersebut berhubungan dengan keinginan dan kemampuan  berefleksi  serta  menempatkan  diri di tengah perubahan.
Tuntutan  pragmatis  yang  paling  utama dari aktor-aktor yang berkepentingan di wilayah Suku Sebyar tersebut adalah seputar permasalahan  uang.  Tuntutan  pekerjaan,  ganti rugi  tanah,  bantuan  sosial  perumahan,  dan  yang lainnya  berpusar  di  permasalahan  keuangan  dan ketidakpuasan  akibat  perilaku  perusahaan  dan pemerintah terhadap masyarakat lokal. Kahadiran  perusahaan  dan  pemerintah  hanya dilihat  sebatas  masalah  uang  yang  harus dibagikan  kepada  masyarakat,  tidak  lebih  dari itu.  Sang  kepala  kampung  justru  melihat  ada persoalan  besar  yang  dilupakan  selama  ini  oleh orang  Sebyar  yaitu  identitas  diri  dan  budaya. Persoalan  identitas  diri  dan  budaya  di  tengah perubahan  Teluk  Bintuni  yang  melaju  kencang. Persoalan  tersebut  bukan  hanya  masalah  adat semata,  tetapi  keseluruhan  cara  orang  Sebyar khususnya untuk bersikap menghadapi perubahan.
Kekhawatiran  sang  kepala  kampung sangat  beralasan.  Masyarakat  Sebyar  terkenal sangat  dinamis  dan  paling  vokal  dalam menanggapi tuntutan-tuntutan, terutama terhadap perusahaan  BP  Indonesia.  Cikal-bakalnya  sudah tentu  rentetan baku  tipu (saling  menipu)  yang mereka  alami  sejak  dari  awal  hadirnya  BP Indonesia  dan  perusahaan-perusahaan  lain  di wilayah  mereka.  Kondisi  tersebut  memicu endapan  persoalan  yang  tidak  kunjung  selesai. Dampaknya  meluas  kepada  kehidupan  masyarakat yang  terpaku  dan  berharap  datangnya  uang dengan mudah hanya dengan menuntut.
Seluruh  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat rusak  akibat  kondisi  ini.  Salah  satunya  adalah lembaga  adat,  yang  seharusnya  menjadi  salah satu  pondasi  “kayu-kayu  besi”tersebut.  Sang kepala  kampung  yang  juga  menjadi  salah  satu tokoh  adat  menyebutkan  kondisi  masyarakat adat  di  kampungnya  sangatlah  memprihatinkan. Ia mengungkapkan:
Masyarakat  dong  saling  tidak  percaya dengan dong pu pemimpin sendiri. Dong  su hilang  kepercayaan.  Dong  jual  masyarakat jadi.
Kepemimpinan adat mendapatkan guncangan  karena  aktor-aktor  yang  berada  di dalamnya  menjadikan  adat  hanya  alat  untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. “ Dong jual  adat  saja,”  begitu  masyarakat  sering mengungkap  sinis  terhadap  perilaku  para  elit yang  sering  mengatasnamakan  adat  untuk menuntut  berbagai  macam  kebutuhan  kepada perusahaan  atau  pemerintah.  Sebagian  masyarakat tidak pernah mengenal para elit tersebut sebagai tokoh  adat.  Para  elit  tersebut  bukan  tinggal  di kampung  tetapi  di  daerah  kota/kabupaten  dan tidak  mempunyai  akar  kepercayaan  di  tengah masyarakat  kampung.  Justru  di  kota  mereka berteriak  lantang  berbicara  atas  nama  adat  di kampung.
Seorang  tokoh  muda  Sebyar,  Adolof, yang  mengenyam  pendidikan  tingkat  sarjana  di Jayapura mengungkapkan kekhawatirannya melihat para tokoh adat di kampung yang sudah keluar dari jalur nilai-nilai adat dan mementingkan  diri  sendiri.  Kepemimpinan  adat terpecah  dalam  beberapa  kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingannya. Terjadi penurunan wibawa dan pengaruh pemimpin adat di kampung. Tidak ada tokoh adat yang  mampu mempersatukan  berbagai  kelompok  marga- marga  dengan  kepentingannya  masing-masing.
Dampaknya adalah antara masyarakat ada saling curiga  dan  tidak  percaya  satu  dengan  yang  lain. Situasi ini berbahaya untuk persatuan mayarakat di kampung.
Ia mengandaikan bahwa para tokoh adat tersebut  telah  menjual  masyarakatnya  sendiri kepada  perusahaan  untuk  memperkaya  dirinya sendiri.  Perhatian  untuk  menjaga  adat  dan budaya  sebagai  dasar  bersikap  di  tengah  arus perubahan  yang  hadir  hingga  ke  kampong  telah sirna.  Akhirnya,  generasi  selanjutnya  meniru perilaku  para  orang  tua  mereka  dan  tidak menghiraukan  nilai-nilai  adat  dan  budaya sebagai  identitas  yang  penting.  Perilaku  para orang  tua  ini  tidak  berwibawa  di  mata masyarakat,  terutama  generasi  mudanya.  Para elit  kehilangan  wibawa  di  depan  masyarakat.  Ia mengungkapkan  bahwa  para  elit  inilah  yang memanfaatkan  celah  kepemimpinan  adat  yang rapuh untuk memperoleh keuntungan.
Kekuasaan kepala kampung atau kepemimpinan adat sebenarnya berada di marga- marga dengan status kepemilikan hak-hak ulayat atas tanah. Jaringan berikutnya adalah kekerabatan  dan  perkawinan  yang  membuat mereka  terikat  satu  dengan  yang  lain  dalam persaudaraan. Simpul-simpul inilah yang mengikat  jaringan  kekerabatan  di  kampung- kampung.  Maka  tidaklah  heran  jika  pemekaran- pemekaran  kampung  berdasarkan  marga-marga menjadi  salah  satu  fenomena  untuk  bersiasat meraih  bantuan  dari  pemerintah  maupun perusahaan,  disamping  untuk  menjaga  hak-hak atas tanah.
Suku  Sebyar  di  Kabupaten  Teluk Bintuni  memiliki  wilayah  yang  menjadi  lokasi dari  investasi  berbagai  perusahaan  besar.  Salah satunya  adalah  BP  Indonesia.  Kondisi  ini  juga menjadi  faktor  penting  dari  agresif  serta kritisnya  masyarakat  terhadap  tipu  daya  dari perusahaan  yang  ingin  mengeksploitasi  sumber daya alam mereka. Situasi di Suku Sebyar sangat berbeda  dengan  yang  terjadi  di  daerah-daerah lain. Seperti misalnya yang terjadi di Suku Kuri, salah  satu  dari  tujuh  suku  di  Kabupaten  Teluk Bintuni  yang  sebagian  besar  berada  di  wilayah pedalaman  kawasan  teluk.  Sumber  daya  alam yang menjadi incaran investasi adalah kayu yang terbentang  dari  luasnya  hutan  yang  merupakan hak ulayat mereka.
Suku  Kuri  berada  di  tiga  wilayah kabupaten  di  Provinsi  Papua  Barat  yaitu Kabupaten  Teluk  Bintuni  sendiri,  Kabupaten
Kaimana,  dan  Kabupaten  Teluk  Wondama. Persebaran  suku  ini  di  setiap  kabupaten  juga terpisah yaitu yang berada di wilayah pegunungan  dan  berada  di  pantai.  Di  setiap kawasan  terdapat  persebaran  orang  Kuri  di wilayah  Kuri  gunung  dan  Kuri  pantai.  Namun, seiring  dengan  perkembangan  migrasi  suku,  di setiap wilayah terdapat orang Kuri di pedalaman maupun di pesisir pantai.
Persebaran  Suku  Kuri  di  Kabupaten Kaimana  adalah  di  wilayah  Teluk  Arguni  yang sekarang  menjadi  dua  wilayah  distrik  yaitu Teluk  Arguni  Atas  dan  Teluk  Arguni  Bawah. Orang  Kuri  tersebar  di  perkampungan  di  pesisir Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana. Di Kabupaten  Teluk  Wondama  mereka  menempati wilayah  pesisir  Ambumi  hingga  ke  wilayah pedalaman  Naikere  misalnya.  Dan  tentu  saja masih  banyak  persebaran  lainnya.  Persebaran mereka  sebenarnya  melintasi  tiga  kabupaten  ini awalnya.  Hadirnya  tiga  kabupaten  baru  ini sebagai wilayah administratif pemerintaha membuat  mereka  terpecah-pecah  mengikuti pembagian tiga kabupaten ini.
Orang-orang  Kuri  yang  berada  di kawasan  pesisir  Teluk  Arguni,  Kabupaten Kaimana  dan  Kabupaten  Teluk  Wondama memiliki  hubungan  kekerabatan  yang  kuat. Persebaran  marga-marga  saling  keterkaitan  satu sama  lainnya  karena  hubungan  perkawinan. Marga-marga besar seperti Warfete dan Revideso  misalnya  adalah  marga-marga  yang berasal  dari  pedalaman  Bintuni  dan  juga Kaimana yang kemudian bermigrasi (berpindah) ke daerah pesisir dan membuat kampung sendiri. Marga-marga lain kemudian mengikutinya untuk melakukan  perjalanan  mencari  sumber-sumber penghidupan di daerah pesisir yang memungkinkan  mereka  untuk  dekat  dengan laut dan  membangun  kontak  dengan  suku  lainnya. Sementara  orang-orang  Kuri  yang  berada  di Teluk Bintuni  tetap  berada di wilayah pegunungan  dan  sebagian  sudah  bermigrasi  ke daerah-daerah  pesisir  Teluk  Bintuni  untuk memudahkan mereka menjangkau Kota Bintuni.
Distrik Kuri di Kabupaten Teluk Bintuni terdiri  dari  tujuh  kampung  yaitu:  Kampung Sarbe  yang  merupakan  ibukota  distrik,  Wagura, Naramasa,  Obo,  Revideso,  Awegro,  dan Otremta.  Terdapat  12  marga  orang  Kuri  yaitu: Revideso,  Ariensawa,  Warfete,  urbon,  yanmina, Figo,  Trorba,  Efredire,  Furier,  Tatuta,  dan Yoweni.  Mereka  memiliki  kepercayaan  bahwa
asal-muasal  suku-suku  lainnya  adalah  pada legenda Kuri  Pasai yang  menjadi  kepercayaan orang Kuri. Mitologinya adalah tentang perjalanan  manusia  bernama Kuri  Pasai dari mulai matahari terbit hingga tenggelam.
Kepala  Suku  Kuri  di  Kabupaten  Teluk Bintuni  mengungkapkan  hingga  kini  mereka selalu  menjaga  hubungan  kekerabatan  dengan orang-orang  Kuri  yang  berada  di  Kabupaten Kaimana  dan  Teluk  Wondama.  Namun  jika berhubungan dengan kewenangan hak ulayat, itu sudah  diatur  masing-masing  marga  dengan wilayahnya sendiri. Begitu juga dengan pemilihan  kepala  Suku  Kuri  di  masing-masing kabupaten.  Seluruhnya  diserahkan  di  masing- masing marga Kuri untuk melakukan pemilihan.
Suku  Kuri  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni melakukan  pemilihan  kepala  suku  dengan mengumpulkan  12  marga  yang  ada.  Seluruhnya kemudian  berunding  dan  melakukan  gelar  ritual adat  untuk  membicarakan  siapa  yang  pantas untuk  menduduki  kepala  suku.  Dasar  kekuatan pemilihannya  adalah  pada  marga-marga  yang mempunyai tetua adat masing-masing. Kemunculan  kepala  suku  ini  juga  ada  atas desakan  dari  Pemda  Teluk  Bintuni  agar  tujuh
suku  mempunyai  kepala  suku  masing-masing. Pemda  Teluk  Bintuni  memfasilitasi  seluruh proses  pendirian  lembaga  adat  dan  pemilihan kepala suku tersebut.
Kebijakan  pemerintah  yang  berinisiatif membuat lembaga adat dan memilih kepala suku sangat  bermasalah  karena  akan  memicu  konflik di  tengah  masyarakat.  Pemilihan  kepala  suku dari  perundingan  masing-masing  marga  belum tentu berlangsung dengan mulus. Basis kekuasaan paling dasar berada di tingkat marga. Persaingan  antar  marga  dalam  memperebutkan jabatan  kepala  suku  inilah  yang  berpotensi memicu  konflik  berkepanjangan.  Jabatan  kepala suku dianggap jabatan strategis yang sebenarnya berawal  dari  keinginan  Pemerintah  Belanda untuk  mendapatkan  orang  di  kampung  untuk memastikan  berjalannya  pemerintahan.  Jabatan ini  kemudian  menjadi  tumpang  tindih  dengan kepala  kampung  yang  hadir  belakangan.  Tidak jarang  para  kepala  kampung  inilah  yang kemudian  dianggap  sebagai  kepala  suku. Padahal  yang  lebih  berperanan  dan  berakar adalah  para  kepala  marga,  yang  dipilih berdasarkan garis keturunan tertua dan kemampuan dalam bidang adat dan budaya.

## Gambar 3
Rapat Pleno Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay yang juga membawahi Dewan Adat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Sumber: Dokumen pribadi penulis

## Pemerintah “Merangkul”
Kebijakan  pemerintah  untuk  penguatan kelembagaan  adat  dan  pemilihan  kepala  suku dari tujuh suku yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni  berdasarkan  keinginan  untuk  merangkul elemen  adat.  Tujuannya  adalah  untuk  menjalin
kebersamaan  bersama  dengan  pemerintah  dan agama dalam melaksanakan program pembangunan. Tujuan  yang  agak  samar-samar  diterjemahkan itu  disampaikan  oleh  Bupati  Kabupaten  Teluk Bintuni,  Petrus  Kasihiw  dalam  acara  konsultasi publik  peraturan  daerah  perlindungan  masyarakat
hukum  adat  di  Teluk  Bintuni  akhir  Agustus 2017. Petrus Kasihiw mengungkapkan:
Masyarakat  tujuh  suku  di  Bintuni  ini mempunyai  kearifan  lokal  masing-masing suku.  Dinamika  yang  terjadi  selama  ini  itu yang  perlu  disatukan.  Tiga  komponen penting  di  Teluk  Bintuni  ini  harus  bersatu yaitu pemerintah, adat, dan agama. Adat dan keberagaman  budaya  tujuh  suku  adalah potensi  yang  besar  untuk  pembangunan. Oleh karena itulah menurut saya kebersamaan  masyarakat  tujuh  suku  sangat penting.
Dinamika yang dimaksudkan oleh Petrus Kasihiw  adalah  gejolak  yang  terjadi  terutama pada  Suku  Sebyar  dan  Suku  Sumuri  dimana lokasi-lokasi  perusahaan  besar  seperti  BP Indonesia,  Genting  Oil,  dan  perusahaan  kayu atau sawit beroperasi. Gejolak tersebut menyangkut keadilan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat  adat.  Akumulasi  permasalahan berupa  ganti  rugi  hak  ulayat,  perumahan,  serta perekrutan  tenaga  kerja  melahirkan  konflik berkepanjangan  yang  tak  berujung  pangkal. Konflik  lama  menjadi  alasan  tambahan  utnuk kelahiran  konflik  baru.  Konflik  baru  “diada- adakan”  untuk  tujuan  menggugat  dasar  konflik lama.  Spiral  konflik  yang  memutar  dan  menjadi kronis  karena  cerita  konflik  turun-temurun  dan juga melahirkan aktor-aktor baru.
Pemerintah  berusaha  untuk  mencermati persoalan  tersebut  dan  melihat  bahwa  lembaga- lembaga  adat  di  tujuh  suku  belum  terlalu  solid untuk  menghadapi  konflik.  Banyak  perpecahan yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  karena berbagai  kepentingan.  Lembaga-lembaga  adat juga  tidak  berjalan  dengan  baik  dengan  tugas dan tanggung jawabnya. Solidaritas dan kekuatan  di  internal  masyarakat  adat  patut dipertanyakan karena begitu banyaknya berbagai kepentingan  dengan  menawarkan  uang  dan kemudahan.  Perspektif  pemerintah  terhadap masyarakat  ini  menunjukkan  ketidakpercayaan dan kebingungan dalam memandang aktor-aktor yang  bisa  dipercaya  dan  disegani  di  tengah masyarakat.  Semuanya  terpecah  belah  dan  tidak ada yang bisa dipercaya.
Petrus  Kasihiw  melihat  bahwa  satu- satunya  cara  untuk  merangkul  masyarakat  adat ini adalah dengan cara memperkuat kelembagaan adat. Oleh karena itulah di internal pemerintahan,  Petrus  Kasihiw  selalu  menjelaskan kepada jajarannya tentang pentingnya penguatan lembaga  adat  di  kampung-kampung.  Program-
program kerja dari dinas terkait juga diamanatkan  untuk  memperhatikan  penguatan masyarakat adat tersebut. Namun tentu saja, apa yang  diungapkan  dalam  pidato  tidak  semudah menjalankan  di  lapangan.  Itu  sudah  biasa  untuk birokrasi  di  Papua  dan  bahkan  di  Indonesia umumnya.
Petrus  Kasihiw  bersama  jajarannya  di pemerintahan kemudian mencoba untuk mengkonsolidasikan lembaga-lembaga masyarakat adat  di  tujuh  suku.  Pemerintah  berusaha mendorong  masyarakat  di  kampung-kampung untuk melakukan musyawarah-musyawarah adat dan  membentuk  LMA  (Lembaga  Masyarakat Adat)  atau  mengaktifkan  kembali  lembaga  adat yang sudah ada sebelumnya. Kasihiw memandang  bahwa  lembaga  adat  yang  kuat merupakan  bagian  dari  pembangunan  manusia tujuh suku di Teluk Bintuni. Begitu juga dengan akan  hadirnya  Peraturan  Daerah  (Perda) tentang perlindungan  dan  pengakuan  masyarakat  adat akan  semakin  mengakui  eksistensi  masyarakat adat tersebut.
Masyarakat  adat  akan  kuat  dan  semakin menyadari  hak-haknya.  Masyarakat  tujuh  suku diharapkan  juga  bangkit  dan  mendukung program pembangunan dari pemerintah. Kasihiw juga  mengingatkan  bahwa  tidak  cukup  hanya menyadari  hak-hak  saja,  tetapi  juga  harus membenahi  diri  masing-masing  di  kampung dengan  memperkuat  lembaga  adat.  Kasihiw mencontohkan  apa  yang  terjadi  di  Suku  Sumuri yang  berhasil  membentuk  Lembaga  Masyarakat Adat (LMA)  yang  merupakan  gabungan  dari  19 marga.  Di  LMA  inilah  seluruh  perlindungan terhadap  masyarakat  adat  dilakukan.  LMA Sumuri telah menyepakati wilayah adat masing- masing  marga  dan  melakukan  pendaftaran  ke Dinas  Pertanahan  agar  dicatatkan  sertifikat sebagai hak milik.
Suku  Sumuri  juga  telah  membenahi struktur  lembaga  adat  yang  kepengurusannya terdiri dari 19 marga dan telah membagi wilayah mereka  masing-masing.  Catatan-catatan  tentang hukum adat dan juga cerita-cerita adat dari para tetua  di  kampung  juga  sudah  mulai  dituliskan. Ada  banyak  cerita-cerita  tentang  sejarah  marga dan  pengetahuan  masyarakat  Suku  Sumuri  yang perlu  dituliskan  untuk  pengetahuan  generasi selanjutnya.  Suku  Sumuri  bergerak  selangkah lebih  maju  dari  enam  suku  lainnya.  Pada  tahun 2018  mereka  berencana  untuk  membangun rumah adat Sumuri dan kantor LMA yang baru.
Pemerintah  Kabupaten  Teluk  Bintuni memberikan  bantuan  uang  tunai  Rp.50.000.000 (lima  puluh  juta  rupiah)  pada  masing-masing suku  untuk  melakukan  musyawarah  adat  dan membentuk  LMA.  Salah  satu  tujuan  dari Pemerintah  Kabupaten  Teluk  Bintuni  adalah mencari siapa sebenarnya yang menjadi pemimpin di masing-masing suku.
Sampai  saat  ini  saya  masih  bingung,  siapa sebenarnya  pemimpin  dari  masing-masing suku  tersebut.  Hampir  semua  mau  bicara  di masing-masing marga. Sangat terasa dipengaruhi  oleh  kekuatan  marga-marga karena  mereka  memiliki  hak.  Mereka punya hak  ulayat  hukum  adat  dari  marga-marga yang sama.
Petrus Kasihiw menekankan kepada dua suku  yang  saat  ini  rawan  terjadi  konflik  terus- menerus dan kehilangan kekuatan adatnya. Suku Sumuri  dan  Suku  Sebyar  adalah  dua  suku  yang digempur  oleh  perusahaan  untuk  melakukan eksploitasi. Ia beranggapan bahwa semakin lama komunitas  adat  dari  kedua  suku  tersebut  dan lima  suku  lainnya  di  Teluk  Bintuni  akan  pudar. Oleh  karena  itulah  Ia  memimpikan  sebuah kampung  adat  di  ketujuh  suku  yang  masih bertahan  di  tengah  perkembangan  yang  berjalan terus  di Teluk  Bintuni. Kampung-kampung  adat tersebut  perlu  ada  untuk  menunjukan  eksistensi masyarakat  adat.  Petrus  Kasihiw  khawatir kampung-kampung  adat  ini  akan  hilang  di tengah komunitas adat. LMA setelah berdiri dari aspirasi  masyarakat  bertugas  untuk  membangun rumah adatnya masing-masing.
Sudah  tentu  permasalahannya  tidaklah sesederhana  yang  dibayangkan  oleh  Bupati Petrus.  Soalnya  bukan  hanya  sekadar  pemberiaan dana,  membangun  rumah  adat,  atau  sekadar berkomitmen  untuk  memperkuat  adat.  Retorika tersebut  tidak  pernah  berada  pada  ruang  kosong hampa  kuasa.  Jika  kita  menelisik  lebih  dalam, kompleksitas di tengah masyarakat terjadi begitu kencang.  Salah  satu  isu  yang  juga  melibatkan para  elit  lokal,  dan  adat  juga  terlibat  di dalamnya,  adalah  pemekaran  daerah  salah  satu distrik  di  Teluk  Bintuni  menjadi  kabupaten sendiri.
Orang-orang  Papua  yang  “bermain”  di mesin-mesin  penggerak  pembentukan  daerah- daerah  baru  ini  berusaha  dengan  berbagai  cara untuk  “berjuang”  menghadirkan  daerah-daerah baru.  Tujuan  mereka  bukan  hanya  sekadar lapangan pekerjaan baru dalam berbagai bidang,
namun  juga  mendasarkan  dirinya  dengan Undang-Undang  (UU)  yang  menjadi  alasan formal  dan  legal  (sah)  mereka.  Namun,  meski berdasarkan UU, segala usaha untuk mewujudkan  legalitas  terbentuknya  daerah  baru dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara.  Nah, cara-cara  inilah  yang  menjadi  penting  untuk ditelusuri dan ditelaah baik-baik.
Siasat  menjadi  satu  kata  yang  penad (tepat) untuk menggambarkan keseluruhan usaha yang  dipraktikkan  oleh  orang-orang  untuk mempertahankan  hidupnya.  Mereka  melakukan berbagai  usaha  untuk  memanfaatkan  segala sesuatu  yang  sekiranya  menguntungkan  pribadi maupun  kelompoknya.  Semuanya  menyatakan diri  melakukannya  demi  kebaikan  yang  ada  di Papua. Orang-orang yang bersiasat ini membayangkan akan lahirnya kebaikan dari apa yang  mereka  praktikkan  saat  ini.  Kasus pemekaran daerah dan mimpi kesejahteraan serta kemajuan menjadi contoh yang gamblang bahwa jika  daerah  mereka  dimekarkan–berdiri  sendiri menjadi  kampung,  distrik,  kabupaten,  maupun provinsi–maka  mimpi  tentang  “tuan  di  negeri sendiri” akan segera terwujud.
Sayangnya  dalam  proses  menjadi  “tuan di  negeri  sendiri”  tersebut  memerlukan  proses panjang  yang  “seolah-olah”  melibatkan  rakyat kebanyakan.  Aspirasi  “murni”  untuk  meraih kesejahteraan inilah yang menjadi modal penting untuk  “menyuarakan”  kepentingan  rakyat  oleh para  elit  mereka  sendiri.  Menjadi  “penyambung lidah  rakyat”  adalah  ungkapan  popular  untuk menggambarkan  usaha  menyuarakan  sekaligus menyampaikan  aspirasi  rakyat  agar  didengar oleh  kekuasaan.  Namun  apa  lacur,  sekali  lagi persoalannya  tidak  sesederhana  seperti  yang dibayangkan.  Para  elit  hanya  “seolah-olah” menjadi  penyambung  lidah  rakyat  untuk kemudian  melakukan  siasat  baku  pintar  saling tawar menawar kepada kekuasaan yang menguntungkan  diri  maupun  kelompoknya. Sekali  lagi,  wajah  dan  lapisan  baku  pintar  itu sangat rumit dan dinamis.
Rumit  dan  dinamisnya  siasat  tersebut juga  mengandung  kepentingan  yang  beragam dan  rumit  juga.  Berbagai  siasat  dengan kepentingan  itulah  yang  kemudian  “bertarung”. Kompleksitas  lapisan  dan  jaringan  kepentingan silang  sengkarut  saling  tikam  dan tumbuk demi meraih  kekuasaan  yang  mereka  impikan. Berbagai  sumber  daya  termanfaatkan  untuk menembus  tembok-tembok  penyekat  untuk
memperoleh  dukungan.  Praktik  siasat  juga sekarang  semakin  canggih  dengan  melibatkan cara-cara  baru  seperti  uang  dan  teknologi  yang terus berkembang.
Meski  dengan  instrument dan  cara  yang modern (canggih), lokus (wilayah) yang menjadi sasaran untuk dimainkan adalah masih berkarakter  tradisional.  Semisal  adalah  identitas etnik,  suku,  marga,  dan  sudah  tentu  adalah jaringan kekerabatan dan perkawinan. Keseluruhan  modal  social tersebut  dikapitalisasi dan  dimobilisasi  untuk  mendatangkan  keuntungan. Praktik-praktik  perebutan  kekuasaan  lokal  di Papua  berkarakter  kapitalisasi  modal  social tradisional  untuk  merebut  kekuasaan  moderen. Ini  bukan  karakter  Papua  semata  memang, namun  masih  diperlukan  studi-studi  mikro  yang menggambarkan  praktik  siasat  tersebut  berjalan dengan tak terduga dan kadang-kadang mengejutkan.
Praktik  siasat  para  elit lokal  inilah  yang terwariskan  dalam  sejarah  politik  kebudayaan
Papua  pasca  reformasi,  dan  kemudian  menjadi fenomena  pasca  kolonial  Indonesia.  Para  elit yang  mempraktikkan  siasat  tersebut  dilihat  oleh masyarakat  awam  dan  mengendap  menjadi pelajaran yang kemudian hari mereka praktikkan dalam  kehidupan  selanjutnya.  Siklus  tersebut berulang  terus-menerus  yang  memproduksi pengetahuan dari generasi ke generasi. Pengetahuan  tersebut  lagi-lagi  adalah  persoalan “kebenaran”.
Akhirnya,  saya  mencoba  untuk  merenungi produksi  pengetahuan  tentang  praktik  siasat  elit yang  hingga  kini  masih  menjamur  di  Papua. Keseluruhan  penyeleidikan  dan  pengetahuan yang  tercipta  semakin  menegaskan  bahwa penyelenggaran kekuasaan (perjuangan pemekaran daerah  dan  baku  pintar  elit)  terus-menerus menciptakan  pengetahuan,  dan  sebaliknya, pengetahuan  tak  henti-hentinya  menimbulkan efek  kuasa.  Pengetahuan  dan  kekuasaan  saling terkait satu sama lain (Aditjondro, 1994: 59).

## Gambar 4
Banner di Kantor Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat
Sumber: dokumen pribadi penulis

## Penutup
Bertolak  belakang  dari  argumentasi Broek  (1996)  dalam  melihat  sejak  awal transformasi  sosial  yang  terjadi  di  tanah  Papua. Ia  melihat  bahwa  masyarakat  berada  dalam
keadaan  dimana  perasaannya  kurang  siap menempatkan  diri  dalam  segala  perubahanan yang  sedang  terjadi.  Terdapat  kesan  perubahan di  tengah  masyarakat  Papua  selama  ini  terjadi begitu  pesat  hingga  membingungkan.  Masyarakat Papua dalam pandangan Broek kurang diberikan
kesempatan  untuk  mengembangkan  suatu  sikap untuk  menanggapi  perubahan  tersebut  atau mengembangkan suatu “perasaan buat perubahan.” Masyarakat Papua merasa kewalahan.
Kewalahan  untuk  bersikap  dan  merespon perubahan  di  tengah  keterbatasan  yang  mereka miliki.  Situasi  ini  sangat  menyulitkan  yang membuat  masyarakat  lokal  di  daerah-daerah  di Papua  terpaku  dengan  kondisi  yang  sudah  ada, sambil  mengais-ngais  keuntungan  yang  bisa diperoleh.
Terhadap kondisi yang terjadi di tengah masyarakat  adalah  mereka  berusaha  bersama untuk  melindungi  dirinya  dan  merespon  dengan berbagai sikap. Terdapat dua macam sikap yang saling  tercampur  yaitu pertama ,  mengambil jarak  saja  dari  segala  macam  perubahan,  sambil melampiaskan perasaan kekurangberdayaan pada  wakil  perubahan.  Sikap kedua adalah menuntut  supaya  pola  kehidupan  serta  pola berpikir  diindahkan,  tidak  diganggu,  dan  dinilai suci sehingga tidak terbuka untuk diubah.
Konteks  yang  terjadi  di  Teluk  Bintuni menggambarkan  bahwa  memperkuat  adat  bisa bermata dua jika hanya terfokus pada romantisasi “ideologi  harmoni”  tanpa  memeriksa  relasi produksi  dan  kelas  dalam  masyarakat  adat kontemporer.  Merespon  kebijakan-kebijakan yang  dilakukan  oleh  negara  dan  investasi, gerakan  masyarakat  adat  di  Tanah  Papua  harus mampu  merefleksikan  diri  dalam  hubungan dengan  perubahan  di  internal  diri  mereka merespon  perubahan  yang  diangkut  oleh pembangunan  dan  investasi.  Hanya  dengan memahami konteks ini mungkin masyarakat adat di  Papua  akan  mampu  untuk  mengambil langkah-langkah aksi dalam menegakkan martabatnya.
Merespon  perubahan  adalah  sebuah keniscayaan.  Oleh  karena  itu  sangat  penting sekali  refleksi  untuk  menarik  pelajaran  dari masa  lampau,  kondisi  kini,  dan  meneropong untuk masa depan. Situasi refleksi ini mewajibkan  kita  membuka  diri  dan  tidak membuat  batas  terhadap  perubahan.  Wacana adat  yang  didengungkan  selain  rentan  dikuasa oleh  kelompok  elit  untuk  kepentingannya sendiri, juga terkesan romantik dengan mengulang-ngulang warisan masa lalu, termasuk unsur-unsur keyakinan. Namun sayangnya tanpa memperdengarkan  suatu  keterbukaan  serta kesadaran  bahwa  terjadi  perubahan  di  depan mata yang harus direspon.

## Daftar Pustaka
Aditjondro,  Geroge.  (1994).  “Pengetahuan- Pengetahuan  Lokal  yang  Tertindas, Meneropong  Gerakan  Lingkungan  di Indonesia  melalui  Konsep  “Kuasa/ Pengetahuan”  Foucault”  dalam Majalah Kalam Edisi 1 – 1994, hlm. 59 – 64.
Broek  OFM,  Drs.  Theo  van  den.  (2002).
Mengatasi Perpecahan yang Melumpuhkan, Jayapura: SKP Keuskupan Jayapura dan LSPP Jakarta.
Darmanto.  (2015).  “Kapitalisasi  Pedalaman  dan Praktik  Politik  Etnografi”  dalam Jurnal Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , Vol. I, Nomor I, Mei 2015.
Giay,  Benny,  2000. Menuju  Papua  Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar
Emansipasi  Orang  Papua .  Jayapura:
Deiyai/Els-ham Papua.
Hernawan  OFM,  J.  Budi.  (2004).  “Menuju  ke Kota  (C)emas”  makalah  dalam  Temu Adat  Masyarakat  Teluk  Bintuni  2004,
Babo, 24-29 November 2004.
Sekretariat  Keadilan  dan  Perdamaian,
Keuskupan Jayapura, November 2004.
Klinken, Gerry van. (2015). Kelas Menengah di Kota Kupang 1930-an–1980-an, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Lounela,  Anu  dan  R.  Yando  Zakaria  (ed.).
(2002). Berebut Tanah: Beberapa Kajian  Berperspektif  Kampus  dan Kampung, Yogyakarta:  Insist,  Jurnal Antropologi Indonesia dan Karsa.
Li,  Tania.  (2010).  “Adat  di  Sulawesi  Tengah: Penerapan  Kontemporer”  dalam  Jamie Davidson,  David  Henley,  dan  Sandra Moniaga  (ed), Adat  dalam  Politik Indonesia .  Jakarta:  KITLV  Jakarta  dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sangaji,  Arianto.  (2012).  “Masyarakat  Adat,
Kelas,  dan  Kuasa  Eksklusi”. Kompas , 21 Juni 2012.
Scott,  James  C.  (1995). State  Simplifications, Some  Applications  to  Southeast  Asia .
Amsterdam: CASA.
Timmer, Jaap. (2013). “Menentang Kulturalisme di  Tanah  Papua”  dalam  I  Ngurah Suryawan, Jiwa  yang  Patah. Yogyakarta:
Kepel  Press  dan  Pusat  Bahasa  dan Budaya Papua UNIPA Manokwari.
Timmer,  Jaap.  (2007).  “Desentralisasi  Salah
Kaprah dan Politik Elit di Papua”, dalam
Henk  Schulte  Nordhold  dan  Gerry  van Klinken (eds.), Politik Lokal di Indonesia ,  Yayasan  Obor  Indonesia,
Jakarta, hal. 595-625.
Widjojo,  Muridan,  dkk.,  (2009). Papua  Road Map:  Negotiating  the  Past,  Improving the  Past  and  Securing  the  Future .
Jakarta: Buku Obor, LIPI dan TIFA.
Widjojo, Muridan. (2001). “Diantara Kebutuhan Demokrasi  dan  Kemenangan  Politik Kekerasan:  Konflik  Papua  Pasca  Orde Baru”.  Paper  dalam  “Proyek  Penelitian Transisi  Demokrasi  di  Indonesia”  yang diselenggarakan oleh LP3ES dan disponsori  oleh  The  Ford  Foundation pada tahun 2001.
White, Ben. (2016). “Kelas-Kelas Perantara dan Rezim-Rezim  Perantara”  dalam  Gerry van Klinken dan Ward Barenschot (eds), In  Search  of  Middle  Indonesia:  Kelas Menengah  di  Kota-Kota  Menengah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.