## PENDAHULUAN
Pada  dekade  akhir  dalam  abad  20    dan  dekade  awal abad 21, bangsa kita sebagaimana bangsa-bangsa lain di berbagai  belahan  dunia,  menghadapi  gelombang  besar berupa meningkatnya tuntutan demokratisasi, desentralisasi,  dan  globalisasi.  Sekalipun  keadaan serupa  pernah  terjadi  pada  beberapa  kurun  waktu dalam  sejarah  manusia,  namun  dewasa  ini  tuntutan tersebut  mengemuka  dengan  nuansa  yang  berbeda sesua dengan kemajuan zaman,
Globaliasasi  yang  menyentuh  berbagai  bidang kehidupan  di  seluruh  wilayah  pemerintahan  Negara menuntut  reformasi  sistem  perekonomian  dan pemerintahan termasuk birokrasinya, sehingga memungkinkan  interaksi  perekonomian  antar  daerah
dan  antar  bangsa  berlangsung  lebih  efisien.  Kunci keberhasilan  pembangunan  perekonomian  adalah  daya saing;  dan  kunci  dari  saing  adalah  efisiensi  proses pelayanan,  serta  mutu  keteatan  dan  kepastian kebijakan publik.
Dewasa  ini  Indonesia  saat  ini  menghadapi  berbagai tantangan  dalam  penerapan  tata  kelola  pemerintahan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Good  Governance atau  tata  pemerintahan  merupakan bagian  dari  paradigm  baru  yang  berkembang  dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai krisis multi dimensi  seiring  dengan  tuntutan  era  reformasi.  Situasi ini  menuntut  adanya  kepemimpinan  nasional  masa depan,  yang  diharapkan  mampu  menjawab  tantangan bangsa Indonesia mendatang.

## IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA
Implementation of good governance in Sabangau subdistrict, Palangka Raya City
Muhamad Yusuf *
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email:
yusuf.quratayun@gmail.com

## Abstrak
Dalam  penulis  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2011:8) “Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah”. Dimanapeneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  yang bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari pada  generalisasi.  Berdasarkan  teori  tersebut,  peneliti  berasalan  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  karena  ingin  memahami  faktor  sosiologis,  situasi, dan  gejala  atau  fenomena  sosial  secara  mendalam,dan  komperehensif.  Dengan pendekatan  kualitatif  maka  peneliti  melakukan  penelitian  pada    latar  alamiah, maksudnya  peneliti  melihat  kenyataan  yang  ada  dilapangan.  Dalam  hal  ini, peneliti  mengamati  Tata  Kelola  Pemerintahan  di  Kecamatan  Sabangau  dalam administrasi pemerintahan.

## Kata Kunci:
Implementasi
Tata Kelola Pemerintahan
Keywords :
Implementation
Good Governance
Accepted June 2015

## Published
Oktober 2015

## Abstract
In the authors use a qualitative approach. According to Sugiyono (2011:8) "Qualitative research method is a method used to examine the condition of natural objects". The Dimanapeneliti  is  as  a  key  instrument,  the  data  collection  techniques  are  done triangulated (combined), inductive data analysis, and the results of qualitative research emphasizes the meaning of generalization. Based on the theory, researchers are used to  using  qualitative  research  methods  because  they  want  to  understand  sociological factors,  situations,  and  symptoms  or  social  phenomena  in  depth,  and  in  a comprehensive  sense.  With  a  qualitative  approach,  researchers  do  research  on natural  settings,  meaning  researchers  see  the  fact  that  there  is  field.  In  this  case, researchers observe governance in Sabangau sub-district in government administration
Keberhasilan  dan  kegagalan  sebuah  organisasi  sangat ditentukan dari cara dan gaya kepemimpinan seseorang dalam  memimpin  dan  menjalankan  roda  organisasi. Dalam  pelaksanaan  pembangunan  pemerintah  wajib memberikan  bimbingan,  pengarahan,  bantuan,  dan fasilitas  yang  diperlukan.  Sedangkan  masyarakat memberikan  partisipasi  aktif  dalam  bentuk  swadaya gotong  royong  masyarakat  pada  setiap  kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
Reformasi dilakukan untuk mewujudkan apartur negara yang  mampu  mendukung  kelancaran  dan  keterpaduan pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  penyelenggaraan pemerintahan  negara  dan  pembangunan,  dengan mempraktekkan prinsip-prinsip Good Governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan  perhatian  yang  sungguh-sungguh  dalam memberantas  praktek-praktek  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan  mampu  menyediakan  pelayanan  yang  prima sebagaimana  diharapkan  masyarakat.  Agar  harapan tersebut  dapat  menjadi  kenyataan,  maka  dituntut adanya  suatu  sikap  apartur  yang  baik,  integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang  tinggi.
Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  yang  telah  digulirkan oleh  pemerintah  sejak  tahun  1999  membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan.  Seiring  dengan  bertambah  luasnya kewenangan  ini,  maka  aparat  pemerintahan  di  daerah diharapkan  dapat  mengelola  dan  menyelenggarakan pelayanan  dengan  lebih  baik  dari  sebelumnya  sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Dalam  pelaksanaan Good  Governance pemerintah seringkali  mendapat  berbagai  kendala.  Salah  satu kendala  dalam  pelaksanaannya  adalah  kurang  adanya komunikasi  yang  baik  anatara  pemerintah  dengan masyarakat,  dimana  masyarakat  sebagai  pengguna layanan  harus  mengetahui    program-program
pemerintah dan informasi-informasi tentang pelayanan. Sehingga  keterlibatan  setiap  warga  negara  menjadi syarat  mutlak  bagi  tercapainya  tujuan  nasional  dalam menerapkan  sistem  pemerintahan  yang  baik.  Namun dibalik  itu  semua  telah  muncul  suatu  pemikiran  yang positif  yaitu  munculnya  ide  serta  tentang  pemikiran dasar  yang  menimbulkan  reformasi  total    dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama dari reformasi  adalah  untuk  menciptakan  masyarakat  sipil ( civil  society) dalam  kehidupan  pemerintahan, bermasyarakat,  dan  bernegara  yang  memiliki  nilai-nilai good  governance serta  menjunjung  tinggi  nilai-nilai demokrasi,  sikapketerbukaan,  kejujuran  dan  keadilan yang  berorientasi  kepada  rakyat  dan  bertanggung jawab kepada rakyat.
Kecamatan sabangau sebagai  pelaksana dan perencana program  pembangunan,  di  wilayahnya  harus  dapat berperan  sebagai  pelayan  masyarakat  dalam  urusan- urusan  administrasi  dan  kependudukan  yang  menjadi wewenangnya,  tetapi  hal  ini  dapat  dilaksanakan  jika pemerintah Kecamatan Sabangau bekerja sama dengan masyarakat  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  dapat tercapai,  namun  hingga  saat  ini  berdasarkan pengamatan  penelitidan  beberapa  informasi  dari masyarakat  terkait  pelayanan  yang  diberikan  pihak Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya masih belum optimal  dan  prosedur  yang  ditetapkan  berbelit-belit dan  sering  menyulitkan  masyarakat  dalam  mengurus surat ijin tertentu di Kecamatan.

## METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Menurut Sugiyono  (2011:8)  “Metode penelitian  kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  alamiah”.  Dimana peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatiff lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Berdasarkan  teori  tersebut,  peneliti  beralasan menggunakan metode penelitian kualitatif karena ingin memahami  faktor  sosiologis,  situasi,  dan  gejala  atau fenomena  sosial secara mandalam, dan komperhensif. Dengan pendekatan kualitatif maka penelitit melakukan penelitian  pada  latar  alamiah,  maksudnya  peneliti melihat  kenyataan  yang  ada  dilapangan.  Dalam  hal  ini peneliti  mengamati  Tata  Kelola  Pemerintahan  di Kecamatan Sabangau dalam administrasi Pemerintahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian  mengenai  Impelementasi Good Governance di  Kecamatan  Sabangau  Kota  Palangka Raya,  ditemukan  berbagai  macam  permasalahan  atau habatan yang peneliti temukan dari hasil penelitian yang focus  pembahasannya  adalah  Implementasi good governance oleh  peneliti  secara  langsung  berdasarkan Tupoksi,  dan  Tata  Kerja  kecamatan  Sabangau  Kota Palangka Raya.
Hal ini diperkuat dengan pembuktian berdasarkan hasil wawancara  dan  pengamataan  kepada  beberapa narasumber  yang  dianggap  dapat  dipercaya  serta relevan,  yaitu  dari  pihak  pegawai  Kecamatan  dan Masyarakat  Kecamatan  Sabangau  Kota  Palangka  Raya, peneliti menemuan hasil penelitian sebagai berikut:

## 1. Komunikasi
Terkait  dengan  program-program  Kecamatan, pihak  Kecamatan  sudah  menyampaikannya  kepada masyarakat Sabangau.
Dari  wawancara  kepada  salah  satu  Penduduk Sabangau  dapat  disimpulkan  bahwa  semua program-program  Kecamatan  Sabangau  sudah  di sampaikan kepada masyarakat Kecamatan Sabangau tetapi  masih  belum  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan  oleh  pihak  Kecamatan  dikarenakan
masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  terlalu  aktif dalam mengikuti program-program tersebut.
Selain  itu,  juga  ditemukan  pernyataan  lain  yang serupa  tapi  tak  sama,  bahwa  masyarakat  masih banyak yang belum tahu tentang program-program Kecamatan Sabangau.
Dari  pernyataan-pernyataan  masyarakat  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  program- program  Kecamatan  sudah  disampaikan  kepada masyarakat  tetapi  masih  belum  berjalan  dengan maksimal  dikarenakan  masih  banyak  masyarakat yang  tidak  terlalu  aktif  untuk  mengikuti  program- program kecamatan.
2. Sumber Daya
Terkait hal ini pegawai Kecamatan Sabangau sudah memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan menggunakan  sumber  daya  maupun  sarana prasarana yang ada di Kecamatan Sabangau.
Dari hasil wawancara kepada masyarakat sebangau dapat  disimpulkan  bahwa  pegawai  Kecamatan Sabangau  sudah  melaksanakan  tugasnya  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Sabangau dengan menggunakan sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Sabangau.
Selain  itu,  dari  hasil  wawancara  juga  dapat disimpulkan  bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang tidak  puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan  oleh pegawai  Kecamatan    dan  fasilitas  yang  ada  di Kecamatan  Sabangau  masih  kurang  memadai sehingga pelayanan menjadi terhambat.
3. Disposisi
Berdasarkann  pengamatan  dan  hasil  penelitian  di lapangan  pegawai  Kecamatan  Sabangau  sudah
bersikap  sopan  kepada  setiap  masyarakat  yang sedang  berurusan  di  Kantor  Kecamatan,  tetapi dalam memberikan pelayanannya pegawai Kecamatan  Sabangau  masih  belum  maksimal, karena pegawai Kecamataan Sabangau masih sering tidak  ada  di  tempat  ketika  jadwal  kerja  dan masyarakat  yang  mau  berurusan  di  Kantor Kecamatan  Sabangau  mejadi  terhambat  dan  tidak terlayani secara maksimal.
4. Struktur Birokrasi
Berdasarkan  Struktur  Birokrasi  yang  ada  di Kecamatan Sabangau maka dapat dikatakan Aturan- aturan  yang  diterapkan  oleh  pihak  Kecamatan masih  belum  terlaksana  dengan  maksimal,  karena pegawai  Kecamatan  Sabangau  belum  menjalankan Tupoksinya  dengan  baik  maupun  sesuai  dengan aturan-aturan yang berlaku di Kecamatan Sabangau, seperti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  Pegawai  Kecamatan  Sabangau  masih belum  cepat  dan  tepat  dalam  melayani  masyarakat yang  sedang  berurusan  di  Kantor  Kecamatan Sabangau.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi Good Governance di Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya belum terlaksana dengan baik disebabkan karena:
1. Program-program  Kecamatan  Sabangau  masih belum  berjalan  dengan  maksimal  karena  sebagian masyarakat tidak terlalu aktif untuk berperan dalam menjalankan  program-program  Kecamatan.  Hal  ini dikarenakan  pihak  Kecamatan  masih  belum mensosialisasikan  secara  luas  semua  program- program Kecamatan.
2. Suber  daya  manusia  maupun  sarana  prasaran  yang ada  di  kantor  Kecamatan  Sabangau  masih  belum memadai, seperti tempat duduk tamu yang kurang,
sebagian computer yang tidak berfungsi, hal ini yang dapat  menghambat  pelayanan  yang  ada  di Kecamatan Sabangau
3. Pegawai  Kecamatan  Sabangau  dalam  melayani masyarakat  sudah  cukup  sopan  namun  dalam pelayanannya  masih  belum  terlaksana  dengan maksimal  karena  pegawai  Kecamatansering  tidak ada  di  tempat.  Hal  ini  yang  dapat  menghambat pelayanan yang ada di Kecamatan Sabangau
4. Pegawai Kecamatan Sabangau belum melaksanakanan tugasnya dalam melayani
masyarakat  dengan  baik,  sesuai  aturan-aturan  yang berlaku di Kecamatan Sabangau maupun Tupoksinya masing-masing.
Dari kesimpulan berikut, disertakan juga saran-saran:
1. Diharapkan  kepada  pemerintah  kecamatan  agar dapat  mengkomunikasikan  dengan  baik  kepada masyarakat  tentang  program-program  yang  ada  di kecamatan Sabangau
2. Diharapkan  kepada  Pemerintah  Kecamatan  agar bisa  menambah  fasilitas  umum  seperti  komputer, mesin  fotocopy,  printer,  dan  lain  lain  yang berhubungan  dengan  pelayanan  agar  tercapainya pelayanan  yang  efektif  dan  efisien  seperti  yang diharapkan oleh masyarakat.
3. Diharapkan  kepada  pegawai  Kecamatan  Sebangau agar  bisa  hadir  dengan  tepat  waktu  sesuai  dengan jam  kerja  yang  sudah  ditentukan,  agar  masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal
4. Diharapkan  kepada  Pegawai  Kecamatan  agar  bisa lebih  mentaati  peraturan  dan  kebijakan  yang  telah di tetapkan oleh Pemerintah Kecamatan  Sabangau.

## REFERENSI
Achmadi,  A.  2015.  Kewajiban  Pelayanan  Publik  Oleh Pemerintah Daerah di Era Otonomi. Anterior Jurnal . 14(2):221-227.
Anggara,  Sahya.  2012. Ilmu  Administrasi  Negara. Bandung : CV.Pustaka Setia.
Agustino,  Leo.  2014. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik. Bandung: CV.Alfabeta
Bungin,  burhan.  2010. Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif, Pemahaman  Filosofis  dan  Metodologis  Ke  Arah Penguasaan  Modal  Aplikasi. Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada
Mulyadi  Dedy.  2015.  Studi  Kebijakan  Publik  dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Pasolong,  harbani.  2013. Teori  Administrasi  Publik. Bandung: CV.Alfabeta
Sedarmayanti.  2004. Membangun  Sistem  Manajemen Kinerja  Guna  Meningkatkan  Produktivitas Menuju  Good  Governance  (kepemerintahan yang baik). Bandung: Mandar Maju
Tangkilisan,  Hessel  Logi  S.  2007. Kebijakan  dan Manajemen  Otonomi  Daerah. Yogyakarta: Lukman Offset.
Tahir  Arifin.  2014. Kebijakan  Publik  &  Transparansi Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah. Bandung
: Alfabeta.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2014. Analisis  Kebijaksanaan Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi  Kebijakan  Publik. Malang  :  Bumi Aksara.
Widodo,    Joko.      2013. Analisis  Kebijakan  Publik. Malang : Media Nusa Creative
Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Caps. Yogyakarta.
Yusuf,  Muhammad,  2013. Implementasi  Kebijakan Pelayanan  Pendidikan  Dasar  Di  Daerah Terpencil  Kabupaten  Pulang  Pisau  Provinsi
Kalimantan Tengah. Disertasi Pada
Pascasarjana  Universitas  Padjajaran.  Tidak Diterbitkan.