## Wajah Hukum

## Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt)

## Karina Lestiani, Nuzul Rahmayani, Mahlil Andriaman
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Correspondence: karinalestiani7@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id, mahliladriaman@gmail.com
Abstract. Activities between consumers and consumer financing institutions will occur if there is an agreement. In an agreement, an action cannot be separated from a person who cannot  fulfill his obligations so that it can be  said  to  have  committed  a negligence  or  made  a  mistake  which  is  called  a  default.  This  research  discusses Defaults  in  Consumer  Financing  Agreements  (Decision  Study  Number  11/Pdt.G/2022/PN  BKt).  This  research raises  two  problems,  namely  1)  How  is  the  implementation  of  the  agreement  in  consumer  financing  default cases  based  on  the  decision  of  the  Bukitinggi  District  Court  Number  11/Pdt.G/2022/PN  Bkt?  2)  What  is  the analysis  of  the  judge's  considerations  in  settling  default  cases  in  consumer  financing  agreements  based  on Bukitinggi  District  Court  decision  No.  11/Pdt.G/2022/PN  Bkt?  This  study  uses  a  normative  juridical  method. The  data  source  used  is  secondary  data,  namely  data  obtained  through  a  literature  study  with  primary  legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was carried out by (normative juridical) by using library research (library research) which is a data collection tool that is not directed directly to  research  subjects.  The  data  analysis  used  is  a  qualitative  analysis.  The  results  of  the  study  show  how  the judge considers the settlement of default cases in consumer financing agreements based on the decision of the Bukitinggi District Court Number 11/Pdt.G/2022/PN Bkt and the legal consequences of engagement from a civil aspect in the occurrence of default for both parties in case Number 11/Pdt .G/2022/PN Bkt.. In this decision the judge  decided  that  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  who defaulted  on  CV.  Roberto  First  Works.  The  judge  should have decided based on the Civil Code, to determine whether someone has defaulted based on the provisions of Article 1238 of the Civil Code13. In this case the legal consequence of the engagement from a civil aspect in the occurrence of default for both parties is to punish PT. Mandiri Tunas Finance to pay the costs of the case until the trial has been decided in the amount of Rp. 616,000 (six hundred and sixteen thousand rupiah).

## Keywords: Default; Consumer finance
Abstrak. Kegiatan  antara  konsumen  dengan  lembaga  pembiayaan  konsumen  akan  terjadi  apabila  adanya perjanjian. Dalam suatu perjanjian tidak terlepas dari suatu tindakan dari seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya  sehingga  dapat  dikatakan  telah  melakukan  suatu  kelalaian  ataupun  melakukan  kesalahan yangdisebut  wanprestasi.  Penelitian  ini  membahas  tentang  Wanprestasi  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen  (Studi  Putusan  Nomor  11/Pdt.G/2022/PN  BKt).  Adapun  penelitian  ini  mengangkat  dua permasalahan  yaitu  bagaimanakah  pelaksanaan  perjanjian  dalam  perkara  wanprestasi  pembiayaan  konsumen berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Bukitinggi  Nomor  11/Pdt.G/2022/PN  Bkt  dan  bagaimana  analisis terhadap  pertimbangan  hakim  pada  penyelesaian  perkara  wanprestasi  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukitinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan (yuridis normatif) dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subyek penelitian. Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pertimbangan hakim pada penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukitinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt serta konsekuensi hukum perikatan secara aspek keperdataan dalam  terjadinya  wanprestasi  bagi  kedua  belah  pihak  dalam  perkara  Nomor  11/Pdt.G/2022/PN  Bkt.  Dalam putusan  tersebut  hakim  memutuskan  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  yang  wanpretsasi  terhadap  CV.  Roberto Prtama  Karya.  Seharusnya  hakim  memutuskan  berdasarkan  Menurut  KUH  Perdata,  untuk  menentukan seseorang telah melakukan wanprestasi didasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata13. Dalam perkara ini  Konsekuensi  hukum  perikatan  secara  aspek  keperdataan  dalam  terjadinya  wanprestasi  bagi  kedua  belah pihak  ialah  mengukum  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  sampai  siding  yang telah diputuskan sejumlah Rp.616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah).
Kata Kunci: Wanprestasi; Pembiayaan Konsumen

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka (1) dijelaskan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan  dana  atau  barang  modal. 1 Salah  satu  jenis  kegiatan Lembaga  Pembiayaan  yang  dibutuhkan  masyarakat  dalam  hal  pembiayaan  adalah  Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) . 2 Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen. 3
Pembiayaan  konsumen  terjadi  karena  adanya  kesepakatan  antara  pihak  kreditur  dan  debitur. Pada  sistim  pembiayaan  konsumen  ini  pihak  Lembaga  Pembiayaan  Konsumen  akan  memberikan pembiayaan  berupa  pinjaman  dana  untuk  pembelian  suatu  barang.  Sehingga  menurut  teori  tersebut tidak  perlu  adanya  regulasi  yang  melindungi  kepentingan  konsumen. 4 Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dirumuskan  dengan  mengacu  pada  filosofi pembangunan  nasional  dalam  rangka  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya  yang  berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. 5 Dalam prakteknya tidak jarang terjadi permasalahan seperti wanprestasi dan masalah-masalah lainnya. Pada  dasarnya  wanprestasi  merupakan  suatu  tindakan  dari  seseorang  yang  tidak  dapat memenuhi kewajibannya sehingga dapat dikatakan telah melakukan suatu kelalaian ataupun melaukan kesalahan. Sehingga  wanprestasi  juga  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  tindakan  kelalaian  untuk memenuhi  yang  menjadi  kewajibannya  didalam  pelaksanaan  suatu  perjanjian  yang  disepakati  oleh para  pihak  yang  dalam  ini  yakni  kreditur  dan  debitur. 6 Wanprestasi  diatur  pada  Pasal  1238 KUHPerdata,  debitur  dinyatakan  lalai  dengan  surat  perintah,  atau  dengan  akta  sejenis  itu,  atau berdasarkan  kekuatan  dari  perikatan  sendiri,  yaitu  bila  perikatan  ini  mengakibatkan  debitur  harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 7 Seperti firman Allah SWT telah disebutkan dalam QS. An Nahl surat ke16 ayat 9 larangan apabila janji tersebut dilanggar yang berbunyi:
ا ْوُف ْوَا َو
ِِدْهَعِب ِِٰاللّ اَذِا ِْمُّتْدَهاَع َِل َو اوُضُقْنَت َِناَمْيَ ْلا َِدْعَب اَهِدْيِك ْوَت ِْدَق َو ُِمُتْلَعَج ِْمُكْيَلَعَهٰللا ًِلْيِفَك ِۗ ِ نِا َِٰاللّ ُِمَلْعَي اَم َِن ْوُلَعْفَت Yangِ artinya,ِ “Danِ tepatilahِ janjiِ denganِ Allahِ apabilaِ kamuِ berjanjiِ danِ janganlahِ kamuِ melanggar  sumpah,  setelah  diikrarkan,  sedang  kamu  telah  menjadikan  Allah  sebagai  saksimu (terhadapِsumpahِitu).ِSesungguhnyaِAllahِmengetahuiِapaِyangِkamuِperbuat” 8
Seperti  yang  telah  terjadi  pada  putusan  nomor  11/Pdt.G/2022/PN  Bkt  adanya  perjanjian pembiayaan  konsumen  terhadap  mobil    merek  Mitshubishi  Pajero  Tahun  2018  Warna  Silver  No. Polisi  BA  1634  ON,  No  Rangka  Rangka  M2KSWMDNJJ000980  No.  Mesin  4D56UAV1032  yang dikenal  dengan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  antara  CV.  Roberto  Pratama  Karya  selaku konsumen  dan  penggugat  dengan  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  selaku  pelaku  usaha.  Yang  mana pembelian  unit  mobil  ini  dilakukan  pembayaran  secara  angsuran  oleh  CV.  Roberto  Pratama  Karya selaku  konsumen  kepada  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  Rp.13.246.000  diluar down  payment yang dibayar.  CV.  Roberto  Pratama  Karya  terganggu  kondisi  keuangan  karena  masa  pandemi  covid-19
1 Munir Fuardy, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek ,  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 200
2 Az,  Lukman  Santoso, Aspek  Hukum  Perjanjian  Kajian  Komprehensif  Teori  Dan  Perkembangnnya Yogyakarta:  Penebar Media Pustaka, 2019, hlm 35
3 Yanuar  Kukuh  Prabowo,  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Berdasarkan  Akta  di  Bawah  Tangan, Jurnal hukum : Vol. 1 No. 1, September 2018,  hlm. 363
4 NHT Siahaan, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Jakarta: PT Panta Rei, 2005, hlm. 14
5 Nuzul Rahmayani, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia Jurnal Ilmu Hukum , Fakultas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Vol 2 No 1, Juli 2018, hlm 26
6 Aan  Andriani,  Keabsahan  Perjanjian  Jual  Beli  Secara  Tidak  Tertulis  Berdasarkan  Hukum  Perdata , Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang Vol 1, No 2 Desember 2018, hlm. 1
7 https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasilt62356      diakses pada tanggal 09 Januari 2023 Pukul 14.11 WIB
8 https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nahl/  ayat  diakes  pada  tanggal  18  Januari  2023  pukul  06.34 WIB.
tetapi CV. Roberto Pratama Karya tetap berusaha membayar angsurannya kepada PT. Mandiri Tunas Finance.  CV.  Roberto  Pratama  Karya  telah  terbukti  dengan  jelas  melakukan  wanprestasi  perjanjian pembiayaan  konsumen  terhadap  PT.  Mandiri  Tunas  Finance. 9 Tetapi  CV.  Roberto  Pratama  Karya yang  mengajukan  gugatannya  ke  Pengadilan  Negeri  Bukittinggi.  Padahal  yang  telah  melakukan wanprestasi adalah CV. Roberto Pratama Karya.
Pada  gugatan  ini  hakim  memutuskan  menerima  sebagian  gugatan  dari  CV.  Roberto  Pratama Karya selaku pengguggat yang justru hakim memutuskan bahwa PT. Mandiri Tunas Finance sebagai pelaku  usaha  yang  telah  melakukan  wanprestasi.  Sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  bahwa  pada umumnya apabila konsumen terbukti melakukan wanprestasi maka yang dijatuhkan hukuman adalah konsumen  itu  sendiri.  Tetapi  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Bukittinggi  dengan  Nomor 11/Pdt.G/2022/PN  dimenangkan  oleh  konsumen  bukan  pelaku  usaha.  Yang  mana  konsumen  telah terbukti  secara  sah  melakukan  wanprestasi.  Inilah  yang  menjadi  ketertarikan  penulis    untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  penelitian “WANPRESTASI  DALAM  PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt)”.

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian Pada  penelitian  tentang  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen (Studi  Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt). Pendekatan yang digunakan pendekatan kasus. Dengan mengkaji menilai  norma-norma  hukum  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan- putusan  pengadilan. 10 Pendekatan  kasus  dalam  penelitian  normatif  bertujuan  untuk  mempelajari penerapan  norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang  dilakukan  dalam  praktik  hukum  terutama mengenai  kasus-kasus  yang  telah  diputus  sebagaimana  yang  dapat  dilihat  dalam  yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. 11
Penulis  menggunakan  pendekatan  kasus  untuk  mengetahui  analisis  pertimbangan  putusan  hakim dalam memberikan putusan pengadilan.
2. Rancangan Kegiatan
Setiap  penelitian  melakukan  rancangan  penelitian  guna  untuk  penelitian  yang  lebih  baik. Penelitian  tentang  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen (Studi  Putusan  Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt) melakukan penelitian 1 bulan yaitu bulan Januari 2023.
3. Ruang lingkup atau Objek
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  menganalisis  putusan  hakim  Nomor  11/Pdt.G/2022/PN  Bkt tentang  wanprestasi  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen.  Kemudian  objek  di  dalam  suatu penelitian  ini  asas  hukum yang  menyebabkan  wanpretasi  dalam  memberikan  putusan  pengadilan tersebut.
4. Bahan dan Alat Hukum
Penelitian ini bersifat normatif, dengan bahan hukum yang terdiri atas :
a. Bahan hukum primer .
1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHDagang).
3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam  bentuk  penyediaan  modal  dari  kegiatan  pembiayaan,  untuk  digunakan  oleh  debitur dengan sistem pembayaran secara angsuran .
5) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan ini adalah berupa buku, kitab perundang- undangan dan jurnal.
c. Bahan hukum tersier berupa bahan pendukung atas bahan primer dan bahan sekunder dengan menggunakan kamus hukum.
Alat  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  wanprestasi  ini  ialah  studi  kepustakaan  yang berhubungan dengan wanprestasi pembiayaan konsumen.
9 Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt hlm 3.
10 Fakultas Hukum UMSB, Pedoman Penulisan Hukum, Bukittinggi , 2018, hlm  10
11 Jhon Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif , Malang, Bayu Media Publishing, 2012, hlm. 312
Karina  Lestiani  et  al.,  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  (Studi  Putusan  Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt)
5. Tempat
Tempat penelitian ini adalah Negara Indonesia karena menganalisis pelaksanaan perjanjian dalam perkara  wanprestasi  pembiayaan  konsumen  nomoe  11/Pdt.G/2022/PN  Bkt  serta  analisa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.
6. Teknik Pengumpulan Data
Studi  kepustakaan  ( library  research) merupakan  alat  pengumpulan  data  yang  tidak  ditujukan langsung  kepada  subyek  penelitian.  Pengumpulan  data  dalam  studi  pustaka  merupakan  kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder. 12
7. Definsi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  merupakan  suatu  penjelasan  terkait  dengan  istilah  yang terdapat dalam judul penelitian sehingga dengan adanya definisi operasional variabel penelitian ini penulis  harus  memberikan  penjelasan  terkait  dengan  istilah-istilah  yang  ada  dalam  judul penelitian.  Untuk  itu  operasional  variabel  penelitian  pada  penelitian  tentang  wanprestasi pembiayaan konsumen studi putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt sebagai berikut:
a. Wanprestasi
Wanprestasi  adalah  tidak  memenuhi  atau  lalai  melakukan  kewajiban  sebagaimana  yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
b. Pembiayaan konsumen
Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yanng berbentuk pemberian bantuan berupa dana yan dapat digunakan untuk membeli produk- produk  yang  dapat  menunjang  kebutuhan.  Bantuan  dana  tersebut  diberikan  secara  kredit  dan langsung  berupa  barang  yang  dibutuhkan,  dan  konsumen  dapat  langsung  menerima  barang yang dibutuhkan tersebut.
c. Studi putusan
Suatu  pernyataan  yang  diberikan  oleh  Hakim,  sebagai  pejabat  negara  yang  diberi  wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.
8. Teknik Analisis
Analisis  data  yang  digunakan  merupakan  analisis  secara  kualitatif,  yaitu  dengan  cara menginterpretasikan  data  dan  memaparkan  dalam  bentuk  kalimat  untuk  menjawab  permasalahan pada  bab-bab  selanjutnya  dan  melalui  pembahasan  tersebut  diharapkan  permasalahan  dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  perjanjian  dalam  perkara  wanprestasi  pembiayaan  konsumen  berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukitinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt
Sebagaimana  yang  telah  disampaikan  pada  bagian  pendahuluan,  perkembangan  masyarakat semakin meningkat akan kebutuhan primer maupun sekunder salah satu contohnya akan kepemilikan mobil. Pembelian mobil melalui lembaga pembiayaan konsumen tidak lain adalah dengan melakukan perjanjian  yang menghasilkan sebuah  kesepakatan.  Pelaksanaan perjanjian terdapat  pada  Pasal  1313 KUHPerdataِ menyatakan:ِ “Perjanjianِ adalahِ suatuِ perbuatanِ denganِ manaِ satuِ orangِ atauِ lebihِ mengikatkanِdirinyaِterhadapِsatuِorangِlainِatauِlebih”.ِDenganِdemikianِsuatuِkesepakatanِberupaِ perjanjian  atau  kontrak  pada  hakikatnya  adalah  mengikat,  bahkan  sesuai  dengan  Pasal  1338  ayat  1 KUHPerdata,  kesepakatan  ini  memiliki  kekuatan  mengikat  sebagai  undangundang  bagi  para  pihak yang membuatnya.
MenurutِWirjonoِProdjodikro,ِyangِdimaksudِdenganِperjanjianِatauِperikatanِadalah:ِ“suatuِ hubungan  hukum  mengenai  harta  benda  antar  dua  pihak,  dalam  mana  suatu  pihak  berjanji  atau dianggap  berjanji  untuk  melakukan  sesuatu  hal  atau  untuk  tidak  melakukan  sesuatu  hal,  sedangkan pihakِlainِberhakِmenuntutِpelaksanaanِjanjiِtersebut”. 13
Pasal  1320  KUHPerdata  terlaksananya  sebuah  perjanjian  apabila  terpenuhi  syarat  sah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:
a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
12 Ishaq, Metode Penelitian Hukum ,Bandung: Alfabet, 2020, hlm 63
13 Wirjono prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian , Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4
Karina  Lestiani  et  al.,  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  (Studi  Putusan  Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt)
b) Kecakapan untuk membuat perjanjian.
c) Sesuatu objek tertentu.
d) Suatu sebab yang halal.
Perjanjian  terdapat  dua  belah  pihak  yaitu  kreditur  dan  debitur.  Kreditur  adalah  pemberi  utang dan  debitur  ialah  yang  berutang.    Dengan  adanya  perjanjian  kreditur  dapat  menuntut  pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya.Walaupun perjanjian  dibuat  dengan  harapan  semua  apa  yang  telah  disepakati  dapat  berjalan  dengan  normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.
Wanprestasiِ adalah:ِ “Pelaksanaanِ perjanjianِ yangِ tidakِ tepatِ waktunyaِ atauِ dilakukanِ tidakِ menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau  wanprestasi  karena:  Sama  sekali  tidak  memenuhi  prestasi;  Prestasi  yang  dilakukan  tidak sempurna;  Terlambat  memenuhi  prestasi;  dan  Melakukan  apa  yang  dalam  perjanjian  dilarang  untuk dilakukan. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena  kelalaian  dan  kesengajaan),  adanya  kerugian,  adanya  sanksi,  dapat  berupa  ganti  rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai  di  bawa  ke  pengadilan).  Wanprestasi  adalah  suatu  istilah  yang  menunjuk  pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang  wanprestasi)  dirugikan.  Karena  adanya  kerugian  oleh  pihak  lain,  maka  pihak  yang telah melakukan  wanprestasi  harus  menanggung  akibat  dari  tuntutan  pihak  lawan  yang  dapat  berupa  : Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. 14
Seperti  yang  telah  terjadi  pada  perkara  nomor  11/Pdt.G/2022/PN  Bkt  perjanjian  ini  berisi tentang  perjanjian  pembiyaan  konsumen  dimana  perjanjian  ini  menimbulkan  wanprestasi  bagi kreditur.  CV.  Roberto  Pratama  sebagai  konsumen  telah  melakukan  sebuah  perjanjian  dengan  PT. Mandiri  Tunas  Finance  selaku  pelaku  usaha.    Yang  mana  mengajukan  pembiayaan  mobil    merek Mitshubishi  Pajero  Tahun 2018.  CV.  Roberto  Pratama  mengajukan  gugatannya dikarenakan  adanya kekeliruan  dalam  membuat  surat  perjanjian  yang  dibuat  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  dengan CV.Roberto Pratama Karya, yang ternyata surat tanggal 08 Desember tahun 2021 tersebut bukan surat perjanjian  akan  tetapi  sebuah  surat  pernyataan,  yang  isinya  bertentangan  dengan  Perjanjian Pembiayaan  Konsumen  Nomor  5381900079  antara  CV.  Surat  perjanjian  pada  tanggal  08Desember 2021  kewajiban  melakukan  cicilan  oleh  yang  totalnya  Rp.  331.150  juga  menambah/membebankan denda  sebesar  Rp.  123.520.700,  sehingga  atas  perbuatan  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  kepada  CV. Roberto  Pratama  Karya  dinyatakan  perbuatan  melawan  hukum.  CV.  Roberto  Pratama  Karya  telah menganggap PT. Mandiri Tunas Finance sudah melakukan wanprestasi dan menggugat di Pengadilan Negeri Bukittinggi.
Dalam  perjanjian  ini  CV.  Roberto  Pratama  mengalami  kesulitan  dalam  membayar  angsuran dikarenakan  karena  masa  pandemi  covid-19.  tetapi  CV.  Roberto  Pratama  Karya  tetap  berusaha membayar  angsurannya  kepada  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  pada  tanggal  18  Januari  2021  dibayar secara  2  bulan  sekaligus.  Pada    angsuran  ke  24  telah  lewat  jatuh  tempo  pihak  PT.  Mandiri  Tunas Finance mengirimkan (debt collector) untuk melakukan penarikan unit Mitsubishi Pajero tersebut dari tangan Pihak CV. Roberto Pratama Karya.
Dalam  kondisi  pandemi covid-19 sebagaimana  disampaikan  oleh  CV.  Roberto  Prtama  Karya didalam  gugatannya,  tidak  beralasan  dikarenakan  selama  pandemi  program  relaksasi  dilaksanakan atas  permohonan  dari  debitur  yang  terdampak,  dalam  perkara  tersebut  penggugat  tidak  pernah sekalipun  mengajukan  permohonan,  terkait  keterlambatan  CV.  Roberto  Prtama  Karya  sulit  untuk ditemui dan tidak memberikan informasi terkait dengan keterlambatan pengembalian pembiayaannya sehingga  dalam  hal  ini  tidak  ada  kewajiban  pemberian  relaksasi  kepada  yang  bersangkutan  serta adanya kondisi penggugat yang sulit untuk dihubungi.
Pada  umumnya  apabila  perjanjian  terkendala  dalam  pembayaran  angsuran.  Hal  tersebut termasuk  dalam  prinsip-prinsip  kredit  yaitu Condition  Of  Economics (Kondisi  Ekonomi).  Kondisi ekonomi  yang  dimaksud  adalah  di  sektor  mana  calon  nasabah  melakukan  usahanya.  Prospek  usaha
14 Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian , Jurnal Hukum , Vol, 1No.1, Universitas Surya Darma, May 2016, hlm. 44
yang  dilakukan  harus  dipertimbangkan  dengan  pertimbangan  kondisi  ekonomi  politik.  Usaha  di bidang  yang  tidak  terlalu  terkait  erat  dengan  kondisi  ekonomi  politik  mempunyai  dampak  yang relative  lebih  aman. 15 Sama  halnya  dengan  CV.  Roberto  Pratama  Karya  dengan  PT.  Mandiri  Tunai Finance, sementara CV. Roberto Pratama Karya tidak pernah mengirimkan permohonan terkait akan keterlambatan dalam pembayaran angsurannya.
Pada  surat  perjanjian  tersebut  mendalilkan  bahwa  denda  yang  diakibatkan  oleh  perbuatannya yang  nyata-nyata  telah  diakui  oleh  CV.  Roberto  Pratama  Karya  sebagai  bentuk  biaya  yang  tidak diakui,  padahal  telah  nyata  dalam  perjanjian  nomor  5381900079  tentang  denda  terkait  dengan keterlambatan debitur dikenakan denda 0,25% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak dalam perkara penggugat mengakui bahwa dirinya telah tidak menjalankan kontrak dengan tidak membayar angsuran  pengembalian  pembiayaan  sehingga  akhirnya  dikenakan  denda  yang  telah telah  disepakati (denda  akibat  perbuatan  penggugat  sendiri  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  kerugian  yang  timbul) karena  CV.  Roberto  Pratama  Karya  telah  sengaja  tidak  melaksanakan  pembayaran  angsuran pengembalian tersebut.
Dengan  demikian  pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  antara  CV.  Roberto  Pratama Karya dengan PT. Mandiri Tunas Finance tidak tercapainya prestasi kedua belah pihak yaitu lalai dari janji atau wanprestasi.
Pada  aspek  keperdataan    mempunyai  ancaman  hukuman  menurut  pasal  1304-1312  KUH Perdata.  Ancaman  hukuman  adalah  suatu  keterangan,  yang  sedemikian  rupa  disampaikan  oleh seseorang untuk adanya jaminan pelaksanaan perikatan. Maksud adanya ancaman hukuman ini adalah 1) Untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar dipenuhi;
2) Untuk  menetapkan  jumlah  ganti  rugi  tertentu  apabila  terjadi  wanprestasi  dan  untuk  menghindari pertengkaran tentang hal tersebut.
Ancaman  hukuman  ini  bersifat accessoir .  Batalnya  perikatan  pokok  mengakibatkan  batalnya ancaman hukuman. Batalnya ancaman hukuman tidak berakibat batalnya perikatan pokok. 16
Dalam  perkara  Nomor  11/Pdt.G/2022/PN  Bkt  Konsekuensi  hukum  secara  aspek  keperdataan dalam  terjadinya  wanprestasi  bagi  kedua  belah  pihak  ialah  mengukum  PT.  Mandiri  Tunas  Finance untuk  membayar  biaya  perkara  yang  sampai  sidang  yang  telah  diputuskan  sejumlah  Rp.616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah).
Analisa  pertimbangan  hakim  terhadap  pertimbangan  hakim  pada  penyelesaian  perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukitinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt
Mengenai  bentuk  perjanjian,  apapun  perjanjian  yang  dibuat  dan  yang  dikehendaki  oleh  para pihak, asalkan perjanjian tersebut sah dan diakui oleh hukum. Perjanjian yang sah, artinya perjanjian yang  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Selagi  para  pihak  setuju dengan isi perjanjian yang mengikat para pihak maka perjanjian tersebut sah menurut hukum. 17
Asas  hukum  yang  penting  berkaitan  dengan  berlakunya  perjanjian  adalah  Asas  kepastian hukum.  Asas  kepastian  hukum,  maksudnya  bahwa  isi  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  harus memiliki kepastian hukum. Dengan kata lain harus memiliki kekuatan yang mengikat antara yang satu dengan lainnya. Bila salah satu melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat menuntutnya melalui lembaga peradilan.
Dengan  adanya  asas  kepastian  hukum  CV.  Roberto  Pratama  Karya  menggugat  PT.  Mandiri Tunas  Finance  yang  melakukan  wanprestasi  akan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang  telah mereka buat.
Menurut Subekti, bentuk wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
15 Mahlil Adriaman, Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman , Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022, hlm. 48.
16 Marlia Sastro dan Sulaiman, Hukum Perikatan ,Aceh: Unimal Pres,2013, hlm 28
17 Mahlil  Adriaman  &  Kartika  Dewi  Irianto,  Implementasi  Asas  Perjanjian  Kemitraan  Antara  Driver Ojek  Online  Dengan  PT.  Gojek  Indonesia, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Fakultas  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Vol 4 No 2, Januari 2021.hlm. 5
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
BilaِmenggunakanِparameterِmenurutِSubektiِtersebutِdiِatas,ِmakaِmenentukanِ“cideraِjanji”ِ atau  wanprestasi  hanya  melihat  klausul  perjanjian  saja.  Dalam  hal  perjanjian  pembiayaan,  maka cukup  melihat  fakta  nasabah  (debitur)  membayar  sesuai  jumlah  angsuran  dan  pembayaran  tersebut tepat  waktu  (tidak  terlambat).  Pandangan  J.  Satrio  mengenai  wanprestasi  menurut  pasal  15  ayat  (3) UU  Nomor 42  Tahun  1999  ini,  bahwa  wanprestasi  didasarkan  pada  pasal  1238 KUH  Perdata,  yaitu apabila debitur dalam keadaan lalai dan oleh karenanya wanprestasi apabila sudah disomir (ditegur) tetapi tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.
Namun  pada  perkara  Nomor  11/Pdt.G/2022/PN  Bkt  yang  sudah  jelas  melakukan  tindakan wanprestasi  adalah  CV.  Roberto  Pratama  Karya  karena  terbukti  lalai  dalam  perjanjiannya. Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Bukitinggi  Nomor  11/Pdt.G/2022/PN  Bkt yaitu  meutuskan  PT.  Madiri  Tunas  Finance  telah  melakukan  wanprestasi.  bahwa  terhadap  adanya perjanjian/perikatan  sebagaimana  diatas  kedua  belah  pihak  sama-sama  mengakuinya  dan  tidak diketemukan  Kehendak  yang  terbentuk  secara  tidak  sempurna  Memperhatikan,  ketentuan  Hukum Acara Perdata/Reglement  tot  regeling  van  het  rechtswezen  in  de  gewesten  buiten  java  en.  madura. (Rbg)  dan  Reglement  op  de  Rechtsvordering  ("RV") serta  segala  peraturan-peraturan  yang bersangkutan.
Namun putusan hakim menyatakan PT. Mandiri Tunas Finance  yaitu pelaku usaha yang telah melakukan  wanprestasi  bukanlah  CV.  Roberto  Partama  Karya  yaitu  konsumen.  Perkara  ini dimenangkan  oleh  bukanlah  CV.  Roberto  Partama  Karya.  Seharusnya  Hakim  memutuskan berdasarkan  menurut  KUH  Perdata,  untuk  menentukan  seseorang  telah  melakukan  wanprestasi didasarkan  pada  ketentuan  pasal  1238  KUH  Perdata.  Secara  lengkap  ketentuan  tersebut  kami  kutip sebagai  berikut: "Si  berutang  adalah lalai,  apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah  akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang  ditentukan"  Pemahaman  "cidera  janji" atau wanprestasi yang mendasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata tersebut di atas, banyak dianut dan digunakan oleh para ahli hukum.
Bahwa tuduhan terkait dengan PT. Mandiri Tunas Finance telah melakukan perbuatan melawan hukum  yang  disampaikan  oleh  CV.  Roberto  Partama  Karya  melalui  gugatannya  tidaklah  beralasan, CV.  Roberto  Partama  Karya  tidak  dapat  menjelaskan  bagianmana  dari  peristiwa  dalam  perkara tersebut  yang  merupakan  perbuatan  bagianmana  yang  merupakan  kesalahan,  bagian  mana  yang melawan  hukum.  Dan  seharusnya  Hakim  memutuskan  sebagaimana  Pasal  1365  Kitab  Undang- Undangِ Hukumِ Perdataِ (KUHPerdata),ِ berbunyi:ِ “Tiapِ perbuatanِ yangِ melanggarِ hukumِ danِ membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena kesalahannyaِuntukِmenggantikanِkerugianِtersebut.”

## SIMPULAN
1. Pelaksanaan perjanjian pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara CV. Roberto Pratama Karya dengan PT. Mandiri Tunas Finance tidak tercapainya prestasi kedua belah pihak yaitu lalai dari janji atau wanprestasi. Pada aspek keperdataan mempunyai ancaman hukuman menurut pasal 1304-1312  KUH  Perdata.  Ancaman  hukuman  adalah  suatu  keterangan,  yang  sedemikian  rupa disampaikan  oleh  seseorang  untuk  adanya  jaminan  pelaksanaan  perikatan.  Maksud  adanya ancaman  hukuman  ini  adalah  untuk  memastikan  agar  perikatan  itu  benar-benar  dipenuhi;  untuk menetapkan  jumlah  ganti  rugi  tertentu  apabila  terjadi  wanprestasi  dan  untuk  menghindari pertengkaran  tentang  hal  tersebut.  Ancaman  hukuman  ini  bersifat accessoir .  Batalnya  perikatan pokok  mengakibatkan  batalnya  ancaman  hukuman.  Batalnya  ancaman  hukuman  tidak  berakibat batalnya perikatan pokok.
2. Analisa pertimbangan hakim terhadap pertimbangan hakim pada penyelesaian perkara wanprestasi dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Bukitinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bukitinggi Nomor  11/Pdt.G/2022/PN  Bkt  yaitu  meutuskan  PT.  Madiri  Tunas  Finance  telah  melakukan wanprestasi.  bahwa  terhadap  adanya  perjanjian/perikatan  sebagaimana  diatas  kedua  belah  pihak
sama-sama mengakuinya dan tidak diketemukan Kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna Memperhatikan,  ketentuan  Hukum  Acara  Perdata /Reglement  tot  regeling  van  het  rechtswezen  in de  gewesten  buiten  java  en.  madura.  (Rbg) dan Reglement  op  de  Rechtsvordering  ("RV") serta segala peraturan-peraturan yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Az,  Lukman  Santoso, Aspek  Hukum  Perjanjian  Kajian  Komprehensif  Teori  Dan  Perkembangnnya , Yogyakarta:  Penebar Media Pustaka, 2019.
Fakultas Hukum UMSB, Pedoman Penulisan Hukum, Bukittinggi , 2018. Ishaq, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabet, 2020. Jhon Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayu Media Publishing, 2012. Mahlil Adriaman, Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman , Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
Marlia Sastro dan Sulaiman, Hukum Perikatan , Aceh: Unimal Pres,2013. Munir Fuardy, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
NHT  Siahaan, Hukum  Konsumen:  Perlindungan  Konsumen  dan  Tanggung  Jawab  Produk, Jakarta: PT Panta Rei, 2005.
Wirjono prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian , Mandar Maju, Bandung, 2000

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Kuhdagang) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Dalam Bentuk Penyediaan Modal Dari Kegiatan Pembiayaan, Untuk Digunakan Oleh Debitur Dengan Sistem Pembayaran Secara Angsuran
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt.

## Jurnal
Aan  Andriani,  Keabsahan  Perjanjian  Jual  Beli  Secara  Tidak  Tertulis  Berdasarkan  Hukum  Perdata , Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang Vol 1, No 2 Desember 2018.
Mahlil  Adriaman  &  Kartika  Dewi  Irianto,  Implementasi  Asas  Perjanjian  Kemitraan  Antara  Driver Ojek  Online  Dengan  PT.  Gojek  Indonesia, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Fakultas  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Vol 4 No 2, Januari 2021.
Niru  Anita  Sinaga,  Nurlely  Darwis,  Wanprestasi  Dan  Akibatnya  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian , Jurnal Hukum , Vol, 1No.1, Universitas Surya Darma, May 2016
Nuzul  Rahmayani,  Tinjauan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terkait  Pengawasan  Perusahaan Berbasis  Financial  Technology  di  Indonesia Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Fakultas  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Vol 2 No 1, Juli 2018.
Yanuar  Kukuh  Prabowo,  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Berdasarkan  Akta  di  Bawah  Tangan,
Jurnal hukum : Vol. 1 No. 1, September 2018.

## Internet
https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasilt62356 https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nahl/