## PENGINTEGRASIAN MEDIASI PENAL SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM

## DI INDONESIA
Oleh:
Totok Yanuarto Email: totokyanuarto69@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Pika Sari
Email: 230730101016@mail.unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember
I Gede Widihiana Suarda
Email: igedewidhiana.suarda@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember
Ainul Azizah Email: ainulazizah@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Tujuan  artikel  ini  untuk  menelaah  dan  mengevaluasi  tentang  pengintegrasian  mediasi  penal sebagai penyelesaian perkara pidana di tinjau dari perspektif pembaharuan hukum di indonesia. Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas  hukum  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  sesuai  dan  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  dalam  rangka  menegakkan  keadilan  restorative  dan  pelaksanaannnya  dilakukan  dengan kesepakatan antara pelaku dan korban. Dikarenakan mediasi penal sebelumnya tidaklah pernah dilakukan  di  Indonesia  maka  sejatinya  mediasi  penal  harus  di  integrasikan  kedalam  system peradilan  pidana  di  Indonesia  dan  pengintegrasian  tersebut  sendiri  dapat  dilakukan  dengan bentuk  non  penal  policy  yang  dalam  hal  ini  berarti  dilakukan  tanpa  legislasi  dan  dapat  pula dilakukan  dengan  lebih  proper  yaitu  dengan  penal  policy  yang  pelaksanaannya  dilaksanakan dengan penyusunan aturan mengenai mediasi penal mulai dari pengertian, asas, dan juga bentuk pelaksanaan integrasi penal di Indonesia.
Kata Kunci: Mediasi, Penal, Perkara Pidana

## Abstract
The  purpose  of  this  article  is  to  examine  and  evaluate  the  integration  of  penal  mediation  as  a resolution  of  criminal  cases  from  the  perspective  of  legal  reform  in  Indonesia.  This  type  of research  is  included  in  the  juridical-normative  category,  namely  research  carried  out  by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations that are appropriate and related  to  the  object  of  research.  The  results  of  this  research  show  that  in  order  to  uphold restorative  justice  and  its  implementation,  it  is  carried  out  with  an  agreement  between  the perpetrator  and  the  victim.  Because  penal  mediation  has  never  previously  been  carried  out  in Indonesia,  penal  mediation  must  actually  be  integrated  into  the  criminal  justice  system  in Indonesia and this integration itself can be carried out in the form of a non-penal policy, which in this  case  means  it  is  carried  out  without  legislation  and  can  also  be  carried  out  more appropriately,  namely  by  penal policy,  the  implementation  of which is  carried  out by  preparing rules  regarding  penal  mediation  starting  from  the  meaning,  principles  and  also  the  form  of implementation of penal integration in Indonesia
Keywords : Mediation, Penal, Criminal Case

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang
Perkembangan  masyarakat  seiring dengan perkembangan zaman tentu semakin pesat.  Dengan  terjadinya  perkembangan yang  cukup  pesat  tersebut  memberikan dampak  yang  cukup  siginifikan  terhadap seluruh bidang kehidupan masyarakat mulai dari  perkembangan  ekonomi,  teknologi hingga  pada  perkembangan  sistem  hukum peradilan  pidana  di  Indonesia.  Terjadinya perkembangan  sistem  hukum  peradilan pidana  dalam  hal  ini  hadir  dikarenakan suatu sistem hukum haruslah selalu mampu mengikuti  perkembangan  dinamika  dan perkembangan  pola  sistem  kehidupan masyarakat.  Keharusan  untuk  mengikuti perkembangan  tersebut  dalam  pelaksanan- nya  tidaklah  mudah  untuk  dilakukan mengingat  dengan  adanya  perkembangan sistem  hukum  maka  sering  kali  merubah sistem  hukum  “tradisional”  yang  telah melekat  sebagai  satu  kesatuan  di  dalam sistem  peradilan  pidana  di  suatu  negara yang dalam hal ini adalah Indonesia.
Sulitnya  melakukan  perubahan  dan perkembangan  terhadap  sistem  peradilan pidana sebagaimana dijelaskan diatas dalam pelaksanaannya  tidak  hanya  terjadi  di negara-negara  yang  menganut  sistem civil law bahkan  juga  terjadi  di  negara  yang
menganut  sistem common  law . 1 Hal tersebut  dapat  terjadi  dikarenakan  hukum pidana  memiliki  sifat  sebagai  bagian  dari hukum  publik  ( algemene  balengen )  yang tentunya  dengan  sifatnya  sebagai  hukum public  mengakibatkan  penegakan  hukum dalam  sistem  hukum  pidana  hanya  akan bertumpu  pada  negara  yang  dalam  hal  ini berperan  sebagai  penentu  suatu  perkara. Dengan sifatnya  sebagai hukum public  dan fakta  bahwa  sistem  hukum  pidana  yang hanya  menekankan  pada  negara  saja  maka mengakibatkan  sistem  peradilan  pidana cenderung  kaku  karena  didalamnya  tidak terlalu Nampak keberadaan peranan individu  dalam  pelaksanaan  hukum  dengan terciptanya keadilan. 2
Kakunya sistem peradilan pidana juga dapat  dilihat  dari  fakta  pada  pelaksanaan peradilan  sebagaimana  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang-Undnag  Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dimana  dalam  KUHAP  sendiri  dapat dijelaskan  bahwa  sistem  peradilan  pidana hanya  berfokus  pada  kesatuan  sistem terintegrasi  yang  dibangun  oleh  kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.7-8
2 Luhut  Pangaribuan, Hukum  Acara  Pidana  Surat- Surat  Resmi  Di  Pengadilan  Oleh  Advokat  : Praperadilan,  Eksepsi,  Pledoi,  Duplik,  Memori Banding Kasasi, Peninjauan Kembali Edisi Revisi, (Jakarta : Djambatan, 2006), h.1
permasyarakatan. 3 Sedangkan  hal-hal  lain diluar  integrasi  sistem  tersebut  sama  sekali kurang  memiliki  kekuatan  hukum  yang dapat digunakan sebagai dasar per- timbangan  hakim  dalam  memutus  suatu perkara  di  pengadilan,  bahkan  keberadaan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 tentang  Advokat  yang  sejatinya  dihadirkan dalam rangka menguatkan perananan individu  dalam  penyelesaian  perkara  juga tidak  bisa  mengatasi  terlalu  kuatnya pengaruh  sistem  integrasi  sebagaimana dijelaskan  diatas  yang  tentunya  dengan demikian  mengakibatkan  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia  tetap  menjadi  kaku. Tidak  terlalu  berlakunya  peranan  individu sebagaimana  tercantum  dalam  Undang- Undang  Advokat  sendiri  terbukti  dari Advokat  yang  hanya  memiliki  kekuatan ketika  penyelesaian  suatu  permasalahan sudah  berada  di  muka  pengadilan.  Namun bilamana advokat tersebut berusaha menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan  seperti  melakukan  perundingan maka  upaya  tersebut  sejatinya  tidak memiliki  kekuatan  hukum  apapun  dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Penelitian  sebelumnya  sudah  pernah dilakukan  dengan  tema  mediasi  penal sebagai  upaya  dalam  rangka  pembaharuan hukum  pidana  di  Indonesia  berbasis  nilai-
3 M  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan  Edisi  Revisi ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2006), h.6-8.
nilai  keseimbangan 4 dan  artikel  mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam perspektif pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia 5 .
Sehubungan  dengan  hal  tersebut sejatinya  dapat  disusun  suatu  mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menekan- kan  peranan  individu  sehingga  nantinya memunculkan  anggapan  bahwa  sistem pepradilan  pidana  bukanlah  suatu  sistem yang  kaku  dan  rakyat  dapat  merasa diperalkukan  dengan  adil  tanpa  harus merasa  terbelenggu  oleh  suatu  sistem  yang kehadirannya  malah  memunculkan  suatu stigma  bahwa  sistem  peradilan  pidana adalah  sesuatu  yang  kaku  dan  tidak  dapat dikatakan mempresentasikan pencari keadilan.  Salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan  hal tersebut  sendiri  adalah  dengan  mem- berlakukan  mediasi  penal.  Mediasi  penal sendiri merupakan suatu konsep baru dalam penyelesaian  perkara  pidana  yang  mana keberadaan mediasi penal sendiri dilakukan dengan  cara  melakukan  suatu  tindakan tertentu  dengan  mempertemukan  pelaku tindak pidana dengan korban tanpa
4 Taufiqurrohman  Abildanwa,  2016,  Mediasi  Penal Sebagai  Upaya  Dalam  Rangka  Pembaharuan Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Berbasis  Nilai-Nilai Keseimbangan. Jurnal Pembaruan Hukum Volume III Nomor 1 April 2016.
5 CSA.  Teddy  Lesmana,  2019,  Mediasi  Penal Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana Dalam  Perspektif  Pembaharuan  Sistem  Peradilan Pidana  Indonesia.  Jurnal  Rechten  :  Riset  Hukum Dan Hak Asasi Manusia Volume 1 Nomor 1
melibatkan pengadilan dengan tujuan utama untuk  menyelesaika  perkara  pidana  yang dihadapi.
Keberadaan  mediasi  penal  sejatinya merupakan  suatu  terobosan  baru  dikarena- kan  dengan  dilakukannya  mediasi  penal maka  sejatinya  peranan  individu  dalam penyelesaian  perkara  pidana  menjadi  lebih kuat  dan  juga  dengan  keberadaan  medaisi penal  nantinya  dapat  mengurangi  stagnansi atau penumpukan perkara  pidana  yang  saat ini  menjadi  permasalahan  utama  dalam sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia. Keberadaan  mediasi  penal  sendiri  dalam pelaksanaannya  lebih  sering  dikenal  alam perkara  perdata  dan  jarang  ditemui  dalam perkara pidana dikarenakan sejatinya mediasi  penal  tidak  memiliki  payung hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana Indonesia.  Yang  ada  hanya  beberapa regulasi tersirat, yang membuka kemungkinan  mediasi.  Satu-satunya  yang mendekati  mediasi  penal  sendiri  adalah keberadaan  Pasal  82  KUHP  namun  pasal tersebut  belum  menggambarkan  secara tegas    kemungkinan  penyelesaian  damai antara  pelaku  pidana  dengan  korban. 6
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka sejatinya  perlu  diatur  mengenai  mediasi penal  tersebut  dalam  rangka  mencapai
6 Lesmana,  CSA  Teddy.  "Implementasi  Mediasi Penal  Dalam  Penanganan  Perkara  Pidana  (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota)." Jurnal  Rechten:  Riset  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia 2, no. 2 (2020): 28-38.
fleksibilitas,  kecepatan  penyelesaian,  biaya rendah  dalam  penyelesaian perkara pidana. Dan  juga  dapat  membawa  keterbaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga  nantinya  berbagai  anggapan  yang melekat  pada  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia dapat terselesaikan per- masalahannya.
Dalam  pemaparan  sebelumnya  yang telah  disebutkan  dalam  artikel  berjudul mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam perspektif  pembaharuan  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia  oleh  CSA  Teddy Lesmana  menyebutkan  bahwa  praktik mediasi  penal  pada  masanya  telah  tersebar dan  turut  mempengaruhi  corak  sistem peradilan pidana di seluruh dunia. Berkembang dengan begitu pesatnya keunggulan  tersebut  dikarenakan  adanya pranata  mediasi  penal  sebagai  alternatif penyelesaian perkara seperti mempermudah dan  mempercepat  proses  penyelesaiannya, biaya  yang  ringan,  serta  adanya  kesamaan kekuasaan  dan  kekuatan  bagi  masing- masing  pihak  untuk  menentukan  proeses dan hasil yang akan dicapai. 7
Berangkat  dari  berbagai  pemaparan diatas  maka penulis  tertarik  menulis  artikel dengan  judul  “Pengintegrasian  Antara
7 CSA.  Teddy  Lesmana.  2019.  Mediasi  Penal Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  perkara  Pidana Dalam  Perspektif  Pembaharuan  Sistem  Peradilan Pidana  di  Indonesia.  Jurnal  Rechten  :  Riset Hukum dan Hak Asasi manusia Volume 1 Nomor 1. h. 6-7
Penal  Policy Dan Non  Penal  Policy (Mediasi  Penal) Sebagai  Penyelesaian Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana  di Indonesia”.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang  masalah,  dapatlah  dirumuskan permasalahan  sebagai  pokok  kajian  dalam penelitian  ini  sebagai  berikut  pertama, Bagaimana kedudukan mediasi penal sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara pidana?  kedua,  Bagaimana  pengintegrasian mediasi  penal  sebagai  upaya  pembaharuan sistem peradilan pidana ?

## PEMBAHASAN
2.1. Kedudukan  Mediasi  Penal  Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Perkara Pidana
Keberadaan norma-norma hukum yang  terdapat  dalam  sistem  peradilan pidana dilaksanakan dengan dasar pemahaman  bahwa  negara  mendapatkan hak  dalam  proses  pembentukan  dan menjelankan peraturan perundang-un- dangan  yang  berhubungan  dengan  hukum pidana  baik  dari  peraturan  materil  maupun pelaksanaan  peraturan  formil  yang  mana hal-hal tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan alat-alat perlengkapan negara.  Dengan  sifatnya  yang  demikian maka dengan kewenangan yang dimilikinya
maka  negara  mendapatkan  kewenangan untuk  menjatuhkan  suatu  sanksi  pidana kepada  seseorang  yang  secara  proses hukum  terbukti  bersalah  melalui  Lembaga pengadilan yang nantinya lembaha pengadilan  tersebut  melakukan  eksekusi atas  perkara  pidana  dengan  keberadaan putusan pidana. Pelaksanaan sistem peradilan  pidana  yang  sudah  dilaksanakan sedemikian  rupa  tentunya  memberikan dampak  pada  akan  menjadi  sulit  untuk mengemukakan  gagasan  berkaitan  dengan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan  yang  dalam  hal  ini  berupa pelaksanaan mediasi penal.
Meskipun dalam pelaksanaannya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan  dapat  dikatakan  sulit  namun konsep  tersebut  sendiri  sangat  kuat  untuk dilaksanakan mengingat pada saat ini dapat dikatakan institutsi pengadilan masih belum dapat  mewujudkan  rasa  keadilan  sesuai dengan  keinginan  pihak  yang  bersengketa, yang mana dalam hal ini artinya pelaksanaan  penegakan  hyukum  pidana masihlah  berlum  mampu  memenuhi  rasa keadilan  bagi  pihak  yang  bersengketa  baik secara filosofis  maupun  sosiologis.  Dengan keberadaan  anggapan  tersebutlah  yang memunculkan  pelaksanaan  penyelesaian perkara  pidana  dengan  model  asensus (dissensus)  yang  dalam  hal  ini  ditujukan agar permasalahan pidana dapat diselesaikan  dengan cara melakukan dialog
diantara  para  pihak  yang  bersengketa. 8
Keberadaan mediasi penal sebagai penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan disini  dianggap  cocok  untuk  dilakukan dikarenakan manusia  akan  cenderung menyetujui suatu keadilan bilamana keadilan  tersebut  meruapakan  keadilan yang  cocok  kepadanya  yang  dalam  hal  ini keadilan  dalam  mediasi  penal  akan  lebih besar  potensi  kecocokannya  mengingat keadilan  dalam  mediasi  penal  tersebut dihasilkan dari kesepakatan para pihak yang didapatkan  dari  dialog  para  pihak  yang bersengketa.
Suatu  upaya  untuk  menciptakan medaisi  penal  sebagai  alternatif  pe- nyelesaian perkara pidana diluar pengadilan sejatinya  bukanlah  sesuatu  yang  baru.  Hal tersebut  sendiri  dikarenakan  keberadaan mediasi  penal  telah  mendakan  dukungan dalam  opini  internasional  seperti  sebagai- mana dalam Dokumen A/CONF.169/6 yang dihasilkan  pada  saat  pelaksanaan  Kongres Ke-9  PBB  yang  dilaksanakan  pada  tahun 1995  dengan  tema  “ The  Prevention  of Crime  And  The  Treatment  of  Offenders ”. 9
Dalam  opini  internasional  tersebut  sendiri ditegaskan  bahwa  negara  harusnya  dalam sistem  peradilan  pidana  harus  mem- pertimbangkan untuk “ privatizing some law
8 Lesmana, CSA Teddy. Op.Cit, h.10
9 Purnomo,  Beja  Suryo  Hadi.  "Kedudukan  Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial 4,  no.  2 (2018), h.187-190.
enforcement  and  justice  function ” sehingga nantinya  pelaksanaan  proses  peradilan pidana  dapat  diselesaikan  dengan  lebih cepat  dan  juga  dikarenakan  penyelesaian perkara  pidana  tersebut  didasarkan  kepada kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa maka  diharapkan  pula  pelaksanaan  mediasi penal dapat dijadikan sarana untuk mengurangi  angka  residivis  atau  dalam  hal ini  keberadaan  mediasi  penal  disini  dapat digunakan sebagai sarana penganggulangan agar  suatu  tindak  pidana  tidak  dilakukan kembali  oleh  pihak  yang  bersengketa karena  hukumannya  merupa-kan  hasil kesepakatan  diantara  para  pihak  yang bersengketa.
Kedudukan penyelesaian perkara pidana  diluar  pidana  sebagaimana  terdapat dalam  konsepsi  mediasi  penal  sejatinya juga merupakan  hal  yang  baru dikarenakan pada  abad  pertengahan  sudah  pernah dilakukan  hal  serupa  dimana  pada  abad tersebut kesepakatan atas suatu hukum yang dijatuhkan  kepada  melanggar  suatu  aturan merupakan  suatu  hal  yang  paling  umum dilakukan dan kemudian bilamana kesepakatan  tersebut  ternyata  tidak  dapat menyelesaikan  permasalahan  yang  ada barulah  atas  pelanggar  tersebut  dikenakan hukum  pidana  sebagaimana  yang  menjadi kewenangan  negara.  Selain  pada  abad pertengahan  pelaksanaan  mediasi  penal juga  telah  dilaksanakan  di  beberapa  negara dimana  pada  tahun  1974  di  Kanada
konsepsi  mediasi  penal  sudah  dikenalkan dan  pada  tahun  1976  konsepsi  tersebut diresmikan  diakui  dengan  didirikannya Special  Committee  on  Minor  Dispute dan pada  tahun  1979  atas  peresmian  tersebut mediasi  penal  diipraktikkan  untuk  pertama kalinya  di  Indiana  Amerika  Serikat.  Selain dipraktikkan  di  Indonesia  mediasi  penal kemuadian  mediasi  penal  juga  mulai diterapkan pada tahun yang sama di inggris yang  mana  penerapan  mediasi  penal  di inggris  tersebut  dikenal  dengan The  Exeter Youth Support Team. 10
Setelah  dikembangkan  dan  telah dipraktikkan  sebaimana  dijelaskan  diatas kemudian  mediasi  penal  mengalami  per- kembangan  sebutan  seperti  dalam  Bahasa Belanda yang dikenal dengan Strafbemiddeling dan dalam Bahasa inggris dikenal dengan mediation in criminal cases serta  di  prancis  yang  dikenal  dengan sebutan de  mediation penale. Keseluruhan istilah  mediasi  penal  tersebut  sejatinya memiliki pengertian yang sama yaitu upaya mempertemukan  antara  pelaku  tindak pidana  dnegan  korbannya  dalam  rangka menyelesaikan  perkara  pidana  yang  me- libatkan  kedunya  dengan  cara  musyarawah
10 Vasilenko,  Aleksandra  S.,  Sergey  A.  Bukalerov, Natal’ya  S.  Gaintseva,  and  Anton  V.  Serous. "General Provisions of the Mediation Institution in Criminal  Proceedings  of  European  States."
In Current  Problems  and  Ways  of  Industry Development:  Equipment  and  Technologies ,  pp. 906-913. Cham: Springer International Publishing, 2021.
untuk  mufakat.  Praktik  mediasi  penal sendiri  semakin  banyak  digunakan  di negara-negara  common  law  dikarenakan mediasi  penal  memberikan  keunggulan seperti  fleksibilitas  penyelesaian  perkara, penyelesaian masalah yang cepat, rendahnya  biaya  yang  dibutuhkan  dalam penyelesaian  perkara  cenderung  lebih murah dan juga terdapat kesamaan kekuatan  diantara  pihak  yang  bersengketa dalam  menentukan  hasil  kesepakatan  yang diinginkan demi terselesaikannya masalah.
Kelebihan mediasi penal juga dijelaskan oleh Umbreit memiliki kelebihan dibandingkan  dengan  penyelesaian  perkara diluar  pengadilan  lainnya  yang  mana kelebihan  mediasi  mediasi  penal  menurut umbreit adalah sebagai berikut : 11
a. Mediasi penal menawarkan pola penyelesaian  sengketa  dengan  damai kepada  pra  pihak  sehingga  dengan demikian  korban  dalam  suatu  perkara pidana  memiliki  kesempatan  yang sangat luas dalam meminta pertanggungjawaban  kepada  mereka yang  melakukan  pelanggaran  sehingga mengakibatkan kerugian kepadanya.
b. Kedua belah pihak dalam mediasi penal dapat  secara  bersama-sama  melakukan penyusunan  rencana  restitusi  sebagai bentuk  pertanggung  jawaban  pelaku
11 Mark  S  Umbreit, Obstacles  And  Oppurtunities For  Developing  Victim  Offender  Mediation  For Juveniles  :  The  Experience  Of  Six  Oregon, (San Fransisco : CA : Joessey-Bass, 2001) h. 1
kepada  para  pihak  sehingga  dengan dirancangnya  suatu  rencana  restitusi secara berasama-sama dampaknya adalah  hasil  dari  rencana  tersebut merupakan  murni  keinginan  dari  pihak yang  bermasalah  tanpa  ada  paksanaan dari pihak manapun.
c. Pelaksanaan penyelesaian sengketa pidana dapat dilaksanakan dengan lebih cepat karena didalamnya terdapat mediator  yang  dapat  menengahi  situasi dengan dasar pertimbangan berbagai hal yang diungkapkan oleh pelaku dan juga dengan berdasarkan kepada berbagai hal yang diberitahukan oleh korban.
Seiring  dengan  keberadaan  kelebihan- kelebihan  yang  dimiliki  oleh  pelaksanaan mediasi penal tersebut maka seiring dengan pelaksanaannya mediasi penal yang awalnya  hanya  berkedudukan  sebagai Alternative  Dispute  Resolution di  negara- negara yang turut serta menerapkan mediasi penal  telah  berubah  menjadi Dispute Resolution dan bahkan penyelesaian perkara  pidana  dapat  dipandang  lebih  baik diselesaikan  dengan  penerapan  mediasi penal  tersebut.  Meskipun  dalam  pelak- sanaannya  mediasi  penal  cenderung  lebih menguntungkan  namun  sejatinya  mediasi penal bukanlah berfungsi sebagai tandingan dari  pengadilan  dalam  pelaksanaan  system peradilan  pidana  melainkan  mediasi  penal memang seharusnya tetap menjadi Alternative Dispute Resolution yang
kedudukannya  sejajar  dengan  Lembaga pengadilan dalam penyelesaian suatu perkara  sehingga  nantinya  baik  mediasi penal  atau  penyelesaian  perkara  pidana dengan  cara  tradisional  keduanya  sama- sama  dapat  dijadikan  sebagai  tumpuan masyarakat dalam mencari dan mengupayakan keadilan.
Mediasi  penal  seiring  dengan  per- kembangan dan pelaksanannya juga semakin kuat kedudukannya dalam penyelesaian  perkara  pidana,  hal  tersebut sendiri  ditandai  dengan  masuknya  mediasi penal  daalam  pembahasan  internasional seperti  dalam  Kongres  Ke-9  Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Kongres Ke- 10 PBB yang membas mengenai “ Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders ”. 12 Bahkan  kedudukan  mediasi penal kembali diperkuat semenjak diadadakannya  Konferensi  Internasional mengenai  Pembaharuan  Hukum  Pidana pada  tahun  1999  yang  mana  hasilnya tersebut  mendorong  untuk  menciptakan instrument  internasional  yang  membahas mengenai  mediasi  dalam  perkara  pidana dalam  rangka  mencapai  konsepsi  peradilan restoratif.
Berdasarkan  pemaparan  sebagaimana dijelaskan  diatas  maka  sejatinya  dapat dilihat  bahwa  gagasan  untuk  pemberlakuan
12 Garcia, Virginia, Hari Sutra Disemadi, and Barda Nawawi  Arief.  "The  enforcement  of  restorative justice  in  Indonesia  criminal  law." Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 28, no. 1 (2020), h.25.
mediasi  penal  dalam  penyelesaian  perkara pidana  sudah  muncul  sejak  zaman  dahulu yang kemudian diperkuat dengan berbabagai  dokumen  internasional.  Selain itu  mediasi  penal  mediasi  penal  memiliki kedudukan  yang  penting  sebagai  alternatif penyelesian  sengketa  pidana  dikarenakan mediasi penal didasarkan kepada semanagat keadilan  restorative  yang  dalam  pelak- sanaannya  dapat  dikatakan  menguntungkan para pihak dikarenakan pelaksanaan mediasi  penal  menempatkan  para  pihak yang  berperkara  masing-masing  dalam kondisi bebas guna tercapainya pe- nyelesaian suatu sengketa peradilan pidana.
Meskipun  demikian,  tentunya  kuatnya kedudukan  mediasi  penal  sebagai  alternatif penyelesaian  sengketa  tersebut  tidaklah serta  merta  menjadikan  penerapan  mediasi penal  menjadi  mudah  untuk  dilakukan. Mediasi  penal  akan  sangat  sulit  diterapkan di  Indonesia  apabila  dihubungkan  dengan proses pengintegrasian mediasi penal tersebut  dengan  system  peradilan  pidana yang  telah  ada  yang  dalam  hal  ini  telah sangat  kuat  dengan  penyleesaian  perkara pidana  dengan  system  integrasi  tradisional yang melekat pada system peradilan pidana tersebut.  Penerapan  mediasi  penal  dalam pelaksananaannya dapat juga menjadi susah bilamana  dihubungkan  dengan  justifikasi yuridis  aliran  hukum  yang  melekat  pada suatu  negara.  Pelaksanaan  mediasi  penal angat  erat  dengan  negara  yang  menganut
aliran hukum common law karena sejatinya mediasi  penal  berasal  dari  tradisi  hukum yang  dimiliki  oleh  aliran  hukum common law ,  dengan  demikian  tentunya  negara- negara  yang  menganut  aliran  hukum civil law memberlukan  penyesuaian  terlebih dahulu bilamana hendak menerapkan mediasi  penal  dalam  sistem  peradilan pidananya.
Sehubungan dengan kedudukan mediasi  penal  sebagai  alternatif  pe- nyelesaian  sengketa  pidana  yang  dapat memberikan  berbagai  manfaat  tersebut maka  meskipun  penerapan  atau  pengin- tegrasian  mediasi  penal  dapat  dikatakan susah  namun  susahnya  pengintegrasian tersebut  terus  menerus  diupayakan  diatasi dikarenakan  dorongan  yang  begitu  kuat untuk  mewujdukan  konsepsi  mediasi  penal tersebut.  Oleh  sebab  gitu  dalam  pelaksana- annya  mediasi  penal  seiring  dengan perkembangannnya menjadi memiliki banyak sekali model pengintegrasian sehingga nantinya dengan banyaknya model-model  tersebut  dapat  membantu negara-negara  agar  dapat  mengintegrasikan mediasi  penal  dalam  rangka  pembaharuan system peradilan pidana mereka.
2.2. Pengintegrasian Mediasi Penal sebagai Upaya Pembaharuan

## Sistem Peradilan Pidana
Pengintegrasian  mediasi  penal  dalam system  peradilan  pidana  dalam  rangka
pembaharuan  system  peradilan  pidana tentunya  tidak  dapat  dilakukan  hanya dengan  melaksanakan  mediasi  penal  dalam penyelesaian  perkara  pidana  saja.  Secara sederhana  mediasi  penal  pengintegrasian mediasi  penal  dapat  diintregasikan  dengan dua jensi konsep konstruksi yaitu konstruksi  non  penal  policy  dan  konsep yang  kedua  adalah  konsep  konstruksi mediasi  penal  policy.  Konsep  non  penal policy  sendiri  dapay  dikatakan  bahwa pengintegrasian mediasi penal dapat dilakukan dengan tidak perlu melaksanakan kebijakan legislasi terlebih dahuli.
Sedangkan  konstruksi  penal  policy  secara sederhana menjelaskan bahwa peng- integrasian  mediasi  penal  harus  dilaksana- kan  dengan  system  peradilan  pidana    yang ada  sehingga  nantinya  system  peradilan pidana  dapat  melaksankan  mediasi  penal disaat  yang  bersamaan  proses  legislasi dilakukan.
1) Konstruksi Non  Penal  Policy dalam pengintegrasian Mediasi Penal
Apabila  penerapan  mediasi  penal dalam  system  peradilan  pidana  dilihat dari  perspektif  hukum  progresif  maka sejatinya pengintegrasian tersebut tidak- lah  perlu  dilakukan  dengan  kebijakan legislasi  sebagaimana  penerapan  aturan pada  umumnya.  Artinya  dalam  hal  ini mediasi penal dapat dilaksanakan begitu saja meskipun proses penerimaan tersebut  tentunya  akan  lebih  lama
apabila dibandingkan dengan pe- rekayasaan system hukum yang dilakukan  dengan  kebijakan  legislasi. Menurut  Barda  Nawai  Arief  pelak- sanaan mediasi penal dengan konstruksi non  penal  sendiri  haruslah  didukung dengan  berbagai  pendekatan  mulai  dari pendekatan  sosiologis,  kulturan  dan juga didukung dengan penekanan pendekatan manajemen. 13
Dukungan  pendekatan  sosiologis dalam  pengintegrasian  medaisi  penal sejalan  dengan  fakta  bahwa  keadilan restorative  yang  sangat  dipengaruhi oleh  factor  sosiologis  masyarakat, dukungan  sosiologis  dari  sangatlah dibutuhkan mengingat keberhasilan mediasi penal sebagai salah satu bentuk restorative justice sangatlah ber- hubungan dengan stigmatisasi rasa malu terhadap pengakuan dari pelaku kejahatan.  Pemberian  rasa  malu  yang merupakan bagian dari factor sosiologis tersebutlah  yang  nantinya  diharapkan dapat  menyukseskan  mediasi  penal dikarenakan  dengan  pemberian  rasa malu  tersebut  nantinya  pihak  yang melakukan  Tindakan  pidana  dapat merasa  malu  dan  juga  menyesal  atas tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya. Dalam  rangka  menguatkan  stigmasisasi
13 Wangga, Maria Silvya E., Pujiyono Pujiyono, and Barda  Nawawi  Arief.  "Revocation  of  Political Rights  of  The  Perpetrators  of  Criminal  Acts  of Corruption." JILS 4 (2019), h. 277.
sehingga  nantinya  mediasi  penal  dapat lebih kuat penerapannya meskipun tidak terdapat  kebijakan  legislasi  maka  yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 14
a. Melakukan  penolakan  atau  mencela berbagai tingkah laku yang bertentangan  dengan  hukum  yang berlaku dan juga melakukan pendukungan  berbagai  tingkah  laku yang baik.
b. Memiliki  formalitas  yang  jelas mengenai  pernyataan  kapan  tingkah laku jahat dan menyimpang seseorang  akan  diakhiri  dengan menyatakan seseorang telah dimaafkan  dengan  melakukan  suatu Tindakan tertentu.
c. Menyiapkan berbagai hukuman tanpa  memberikan  citra  yang  buruk kepada  pelaku  (pemberian  celaan tanpa proses labelling ).
d. Tidak  menjadikan  suatu  kesalahan atau  penyimpangan  yang  dilakukan oleh  suatu  pelaku  sebagai  status utama  yang  melekat  kepada  pelaku tersebut.
Keberhasilan penyelarasan mediasi pidana  ke  dalam  kerangka  sistem peradilan  pidana  sangat  bergantung pada  pendekatan  rekonsiliasi  yang
14 Braithwaite, Handbook  of  Restorative  Justice “Shame,  Shaming  and  Restorative  Justice  :  A Critical  appraisal”, (New  York  :  Routledge, 2006), h.3.
terintegrasi.  Pendekatan  ini  menitik- beratkan  penyelesaian  konflik  pada pemahaman  bersama  baik  individu maupun  sosial.  Oleh  karena  itu, diperlukan  upaya  untuk  memastikan bahwa  konsep  malu  yang  dimunculkan dapat  diterima  sebagai  bagian  dari budaya hukum di masyarakat Indonesia. Langkah-langkah  ini  dapat  diwujudkan melalui  program-program  khusus  yang dirancang  sebagai  bagian  dari  rekayasa sosial  oleh  pihak  penegak  hukum. Selain  mendukung  kesuksesan  integrasi model  mediasi  pidana  dengan  sistem peradilan  pidana  dalam  menangani konflik,  konsep  malu  ini  juga  dapat berfungsi  sebagai  langkah  pencegahan untuk  mencegah  terjadinya  tindak kejahatan.
Selain  dukungan  factor  sosiologis sebagaimana dijelaskan diatas, pelaksanaan  kebijakan  non  penal  juga dalam  rangka  pengintregasian  mediasi penal  dalam  system  peradilan  pidana juga  memerlukan  dukungan  sumber daya  manusia  yang  memadai.  Sumber daya  manusia  merupakan  suatu  factor yang  pada  saat  ini  sangat  lemah  dalam pelaksanaan  kinerja  system  peradilan pada  saat  ini.  Mediasi  penal  sendiri dalam pelaksanaannya tidaklah mungkin  untuk  dilakukan  bilamana penegak hukum tidak memiliki integritas  dalam  penyelesaian  sengketa
pidana  yang  mana dengan  tidak adanya integritas  tersebut  maka  mediasi  penal bukannya  dijadikan  sebagai  alternatif penyelesaian  sengketa  peradilan  pidana melainkan  nantinya  dapat  dijadikan sebagai  sarana  menghindari  hukuman yang  sahrusnya.  Dalam  rangka  me- ngatasi  permasalahan  tersebut  maka diperlukan  peningkatan  sumber  daya mansuia  yang  berhubungan  dengan peradilan  pidana  khsusunya  dalam bidang  mediasi  penal  yang  mana peningkatan  tersebut  dapat  dilakukan dengan  melibatkan  Lembaga  penelitian badan  peradilan  ataupun  melibatkan akademisi  perguruan  tinggi  sehingga nantinya  apparat  penegak  hukum  yang berhubungan  dengan  mediasi  penal dapat benar-benar memahami
pelaksanaan mediasi penal tersebut.
2) Konstruksi Penal Policy dalam pengintegrasian Mediasi Penal
Penal Policy dapat diartikan sebagai  suatu  ilmu  yang  memiliki tujuan  praktis  yang  mana  dalam  hal  ini tujuan  praktis  tersebut  memungkinkan peraturan  hukum  positif  dirumuskan dnegan  lebih  sempurna  sehingga  nanti- nya hasil dari perumusan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman baik kepada  pembuat  undang-undang  mau- pun pengadilan yang nantinya menerapkan  aturan  tersebut.  Dengan kata lain keberadaan penal policy bukan
hanya membahs mengenai pem- bentukan  suatu  peraturan  perundang- undangan  mengenai  mediasi  penal  saja melainka juga berfunsgi sebagai pedoman  praktik  dalam  rangka  me- maksimalkan pencapaian keadilan dalam sistem peradilan pidana. 15
Pelaksanaan  pembentukan  dalam rangka  konstruksi  mediasi  penal  dalam pengintegrasian  mediasi  penal  pada system peradilan pidana dalam pelaksanaannya  haruslah  memperhati- kan  hal-hal  sebagai  berikut: pertama , Kebijakan  dalam  menentukan  definisi yuridis  dalam  pengintegrasian  mediasi penal  dalam  system  peradilan  pidana. Mediasi  penal  sejatinya  merupakan suatu  istilah  yang  asalnya  berbeda dengan  system  hukum  yang  berlaku  di Indonesia maka sehubungan dengan hal tersebut  dalam  rangka  medapatkan definisi yuridis dari mediasi penal maka pembentuk  peratutan  nantinya  haruslah mengacu  pada Council  Of  Europe Commite  Of  Ministers dalam Recom- mendation  No.  R (99 )  19  Of  The Committee  Of  Ministers  To  Member States  Concerning  Mediation  In  Penal Matters yang  mana  menurut  aturan tersebut  mediasi  penal  dapat  diartikan
15 Bani,  Ferdinand  Donu,  and  Frans  Simangunsong. "Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan
Hidup." Journal Evidence Of Law 2, no. 3 (2023), h. 8-10..
sebagai berikut “ Penal mediation is any process  whereby  the  victim  and  the offender  are  enabled,  if  they  freely consent,  to  participate  actively  in  the resolution  of  matters  arising  from  the crime  through  the  help  of  an  impartial third party (mediator)”
Apabila  mengacu  kepada  aturan tersebut  maka  sejatinya  mediasi  penal apabila  diterjemahkan  secara  bebas dapat  didefinisikan  sebagai  segala proses  dimana  korban  dan  pelaku  akan bersifat  aktif  yang  mana  dalam  hal  ini berarti  baik  pelaku  maupun  korban secara  sukarela  berpartisipasi  secara aktif  dalam  penyelesaian  masalah  yang nantinya  timbul  dari  kejahatan  melalui bantuan  pihak  ketiga  yang  sifatnya netral (mediator). Pendefinisian mediasi penal  disini  juga  haruslah  dilakukan modifikasi  terlebih  dahulu  nantinya yang  mana  yang  dimaksud  dengan modifikasi  disini  adalah  memastikan “musyawarah”  dan  “mufakat”  masuk dalam  pendefinisian  mediasi  penal tersebut.
Kedua,  Kebijakan  yang  digunakan dalam  rangka  menentukan  asas  yang dijadikan  dasar  dalam  pengintegrasian mediasi  penal  dalam  system  peradilan pidana.
Selain diperlukan penyusunan berkenaan  dengan  mediasi  penal  dalam pengintegrasian  mediasi  penal  dalam
system  peradilan  pidana  di  Indonesia tentunya juga membutuhkan penyusunan  asas-asas  yang  nantinya dapat digunakan dalam dasar pelaksanaan  mediasi  penal  itu  sendiri. Sehubungan  dengan  asas-asas  tersebut sendiri sejatinya dapat disusun asas-asas sebagai berikut : 16
a. Asas  Bebas  dan  Sukarela,  artinya pelaksanaan  mediasi  penal  haruslah didasarkan  pada  kehendak  bebas korban  dan  pelaku  dan  dilakukan atas  persetujuan  para  pihak  serta tidak  boleh  terdapat  paksanaan didalamnya.
b. Asas  musyawarah  untuk  mufakat, asas  ini  dapat  diartikan  bahwa pelaksanaan  mediasi  penal  haruslah didasarkan dengan semangat musyarawah  dan  mufakat  sehingga nanti  hasilnya  saling  menguntung- kan para pihak yang berperkara.
c. Asas  kebebasan  untuk  menarik  diri, asas  ini  perlu  disusun  agar  para pihak dapat menarik diri dari proses mediasi kapan saja sehingga nantinya  kedudukan  mediasi  penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi jelas.
d. Asas  kerahasiaan,  asas  ini  artinya dikarenakan  pelaksanaan  mediasi
16 Rizal,  Moch  Choirul.  "Mediasi  Penal  Perspektif Hukum  Pidana  Islam." Ulul  Albab 18,  no.  1 (2017): h. 43-61.
penal  melibatkan  mediator  maka mediator  disini  haruslah  menjaga kerahasian berbagai hal yang berhubungan dengan para pihak.
e. Asas kesepakatan mengikat, asas ini perlu  disusun  dalam  rangka  men- cegah  para  pihak  tidak  melaksana- kan  apa  yang  telah  disepakati sehingga dengan keberadaan asas ini dalam  mediasi  penal  nantinya  hasil kesepakatan  para  pihak  berlaku layaknya  perjanjian  bagi  para  pihak itu sendiri.
Ketiga,  Kebijakan  dalam  rangka menentukan  jenis  tindak  pidana  yang dapat  diselesaikan  dengan  mekanisme mediasi  penal.  Pelaksanaan  mediasi penal  sejatinya  tidaklah  diterapkan kepada  seluruh  tindak  pidana  dalam rangka tetap menjaga kekuatan pengadilan  dan  menjamin  kepastian hukum.  Apabila  melihat  pelaksanaan mediasi penal di berbagai negara seperti Amerika  Serikat,  Jerman  dan  Perancis sendiri  mediasi  penal  dalam  system peradilan pidana nantinya dapat diterapkan  hanya  kepada  tindak-pidana sebagai berikut : 17
a. Tindak  Pidana  dengan  acanaman pidana yang ringan atau rendah.
17 Sudarsono,  Cacuk.  "Pelaksanaan  Mediasi  Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan." Unnes  Law  Journal 4,  no.  1 (2015).
b. Tindak  pidana  yang  terjadi  sebagai akibat dari terjadinya kelalaian.
c. Tindak  pidana  yang  tidak  tergolong pada delik aduan.
d. Tindak pidana yang secara pengaturan  tidak  diatur  secara  jelas berkaitan dengan unsur-unsur pidananya.
e. Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh Anak dibawah umur.
Keempat,  Kebijakan  dalam  rangka menentukan bentuk pelaksanaan mediasi  penal.  Pelaksanaan  mediasi penal  sejatinya  telah  diterapkan  di beberapa  negara  dengan  bentuk  yang berbeda-beda. Sehubungan dengan fakta bahwa mediasi penal telah diterapkan di beberapa  negara  maka  sejatinya  ber- kaitan  dengan  bentuk  pelaksanaan mediasi  penal  dalam  system  peradilan pidana  dapat  mengadopsi  negara  yang telah  melaksanakan  mediasi  penal terlebih dahulu. Adapun secara sederhana  bentuk  mediasi  penal  dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :
a. Bentuk Informal Mediation : bentuk informal  mediation  dapat  diartikan bahwa  mediasi  penal  dalam  system peradilan  pidana  dapat  dilakukan tanpa  melibatkan  proses  peradilan pidana  atau  dengan  kata  lain mediasi  penal  terjadi  diluar  proses pidana.  Model  ini  sendiri  dapat
dilakukan  dengan  mempertimbang- kan  hal-hal  seperti  jenis  tindak pidana yang  dilakukan  hingga pelaku  tindak  pidana  yang  bisa  saja berada dibawah umur, dalam pelaksanaan  bentuk  ini  bilamana nantinya terdapat kesepakatan  maka kesepakatan tersebutlah yang menjadi alas an penghapus pidana. 18
b. Bentuk Penggabungan Informal
Mediation  dan  Mediation:  bentuk ini  dilakukan  dengan  menggabung- kan  mediasi  penal  dengan  berbagai proses  formal  yang  terdapat  dalam system  peradilan  pidana.  Adapun penggabungan tersebut adalah sebagai  berikut:  1)  Penyidikan: apabila  dalam  proses  penyidikan ternyata  didapatkan  bahwa  perkara dapat  diselesaikan  dengan  mediasi penal  maka  penyidik  dapat  me- manggil  korban  dan  pelaku  untuk menawarkan  mediasi  penal.  Bila- mana  para  pihak  setuju  maka dilanjutkan dengan pengikutserataan mediator, bila nantinya gagal barulah  proses  dilanjutkan  dengan proses penuntutan. 19 2) Penuntutan :
18 Septiyo,  Tendy,  Joko  Setiyono,  and  Muchlas Rastra  Samara.  "Optimalisasi  Penerapan  Mediasi Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara Tindak  Pidana." Jurnal  Yuridis 7,  no.  2  (2020): h.210
19 Oktobrian,  Dwiki,  Rani  Hendriana,  Dwi  Hapsari Retnaningrum, and Muhammad Lukman Nurhuda. "Pengawasan  Pelaksanaan  Kesepakatan  Mediasi Penal  Dalam  Penerapan  Restorative  Justice  Pada
Setelah  menilai  tindak  pidana  dan memenuhi  kriteria  tertentu,  Jaksa Penuntut  Umum  dapat  menawarkan mediasi  kepada  korban  dan  pelaku. Model  ini  bertujuan  menciptakan rekonsiliasi  dan  pembayaran  ganti rugi  oleh  pelaku  kepada  korban. Apabila  mediasi  berhasil  mencapai kesepakatan  damai  yang  diterima oleh  semua  pihak,  maka  akta kesepakatan  menjadi  putusan  final yang  menghapuskan  kemungkinan penuntutan. 20 3)  Tahap  persidangan :  Pada  tahap  ini,  setelah  hakim meninjau  kasus  dan  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  terdakwa, mediasi  penal  dapat  diusulkan sebagai  opsi  penyelesaian  alternatif dengan  perdamaian  antara  para pihak. 21 4)  Tahap  menjalani  pe- midanaan:  pada  tahap  ini  sejatinya nantinya mediasi penal dapat dilakukan dengan cara pelaku memohon  kepada  korban  dan  JPU agar  nantinya  dapat  dilakukan mediasi  mediasi  penal.  Bilamana mediasi  penal  dilakukan  pada  tahap ini maka sejatinya tujuannya
Tahapan  Penyidikan." Litigasi 24,  no.  1  (2023): h.14-16.
20 Maknun,  Luil,  and  Febrina  Hertika  Rani. "Perbandingan  Konsep  Penerapan  Mediasi  Penal Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Di  Indonesia Dan  Negara  Lain." Lex  Librum:  Jurnal  Ilmu Hukum 6, no. 2 (2020): 119-129.
21 Lesmana, CSA Teddy. Op.Cit, h.16.
bukanlah  menghindarkan  pidana melainkan untuk meringankan pidana  yang  telah  dilakukan  oleh pelaku tindak pidana. 22

## KESIMPULAN
Kedudukan penyelesaian perkara pidana  diluar  pidana  sebagaimana  terdapat dalam  konsepsi  mediasi  penal  sejatinya juga merupakan  hal  yang  baru dikarenakan pada  abad  pertengahan  sudah  pernah dilakukan  hal  serupa  dimana  pada  abad tersebut kesepakatan atas suatu hukum yang dijatuhkan  kepada  melanggar  suatu  aturan merupakan  suatu  hal  yang  paling  umum dilakukan  dan  kemudian  bilamana  ke- sepakatan  tersebut  ternyata  tidak  dapat menyelesaikan  permasalahan  yang  ada barulah  atas  pelanggar  tersebut  dikenakan hukum  pidana  sebagaimana  yang  menjadi kewenangan negara.
Mediasi  penal  merupakan  salah  satu bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka menegakkan keadilan restorative dan pelaksanaannnya  dilakukan  dengan  ke- sepakatan  antara  pelaku  dan  korban. Dikarenakan  mediasi  penal  sebelumnya tidaklah  pernah  dilakukan  di  Indonesia maka  sejatinya  mediasi  penal  harus  di integrasikan  kedalam  system  peradilan
22 Ibid.
pidana  di  Indonesia  dan  pengintegrasian tersebut  sendiri  dapat  dilakukan  dengan bentuk non penal policy yang dalam hal ini berarti  dilakukan  tanpa  legislasi  dan  dapat pula  dilakukan  dengan  lebih  proper  yaitu dengan penal  policy yang  pelaksanaannya dilaksanakan  dengan  penyusunan  aturan mengenai mediasi penal mulai dari pengertian, asas, dan juga bentuk pelaksanaan integrasi penal di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Andi  Hamzah.  2009 Hukum  Acara  Pidana Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
Braithwaite. 2006. Handbook of Restorative Justice “Shame. Shaming and Restorative  Justice  :  A  Critical appraisal”. New York : Routledge.
Luhut  Pangaribuan.  2006. Hukum  Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat : Praperadilan. Eksepsi. Pledoi. Duplik.  Memori  Banding  Kasasi. Peninjauan  Kembali  Edisi  Revisi. Jakarta : Djambatan.
M  Yahya  Harahap.  2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP  Penyidikan  dan  Penuntutan Edisi Revisi . Jakartta : Sinar Grafika.
Mark  S  Umbreit.  2001. Obstacles  And Oppurtunities  For  Developing  Victim Offender  Mediation  For  Juveniles  : The  Experience  Of  Six  Oregon. San Fransisco : CA : Joessey-Bass.
Jurnal :
Bani. Ferdinand Donu. and Frans
Simangunsong. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian
Perkara  Tindak  Pidana  Lingkungan Hidup." Journal  Evidence  Of  Law 2. no. 3 (2023).
Garcia.  Virginia.  Hari  Sutra  Disemadi.  and Barda Nawawi Arief. "The
enforcement  of  restorative  justice  in
Indonesia  criminal  law." Legality: Jurnal  Ilmiah  Hukum 28.  no.  1 (2020).
Lesmana.  CSA  Teddy.  "Implementasi
Mediasi  Penal  Dalam  Penanganan Perkara  Pidana  (Studi  Kasus  Pada Satreskrim Polres Sukabumi
Kota)." Jurnal  Rechten:  Riset  Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia 2.  no.  2 (2020).
Maknun.  Luil.  and  Febrina  Hertika  Rani. "Perbandingan  Konsep  Penerapan Mediasi  Penal  Dalam  Penyelesaian Perkara  Pidana  Di  Indonesia  Dan
Negara  Lain." Lex  Librum:  Jurnal Ilmu Hukum 6. no. 2 (2020).
Oktobrian.  Dwiki.  Rani  Hendriana.  Dwi
Hapsari Retnaningrum. and Muhammad Lukman Nurhuda. "Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan  Mediasi  Penal  Dalam Penerapan  Restorative  Justice  Pada
Tahapan  Penyidikan." Litigasi 24.  no.
1 (2023).
Purnomo.  Beja  Suryo  Hadi.  "Kedudukan
Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 4. no. 2 (2018).
Rizal.  Moch  Choirul.  "Mediasi  Penal
Perspektif Hukum Pidana Islam." Ulul Albab 18. no. 1 (2017).
Septiyo.  Tendy.  Joko  Setiyono.  and Muchlas Rastra Samara. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." Jurnal
Yuridis 7. no. 2 (2020).
Sudarsono.  Cacuk.  "Pelaksanaan  Mediasi Penal  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana  Penganiayaan." Unnes  Law Journal 4. no. 1 (2015).
Vasilenko.  Aleksandra  S..  Sergey  A. Bukalerov.  Natal’ya  S.  Gaintseva. and  Anton  V.  Serous.  "General Provisions of the Mediation Institution in Criminal Proceedings of European States." In Current Problems  and  Ways  of  Industry Development:
Equipment and
Technologies .  pp.  906-913.  Cham: Springer  International  Publishing.
2021.
Wangga.  Maria  Silvya  E..  Pujiyono Pujiyono.  and  Barda  Nawawi  Arief. "Revocation  of  Political  Rights  of The  Perpetrators  of  Criminal  Acts  of Corruption." JILS 4 (2019).