## PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DI PROVINSI ACEH

## Maria Ekowati
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
maria_ekowati@ipdn.ac.id

## ABSTRACT
Ten years has passed since a memorandum of understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the free Aceh Movement (GAM) in Helsinki, Finland dated August 15, 2005. The memorandum of understanding is that behind the disagreement of Law No. 11 year 2006 about the government of Aceh. This research explores the implementation of special autonomy funds in the Aceh government. By using the data of the government ϔ inancial report of Aceh Year 2017 (Audited). The results of Research analysis showed that the utilization of special autonomy funds can improve Aceh government performance. Theuse of special autonomy funds as mandated in the legislation used to ϔ inance the 7 (seven) developments in the province of Aceh, namely infrastructure, economics, poverty, education, social and health, including the implementation of Aceh privileges. With the proper ϔ inancing of development for the entire sector is expected to be a strong thrust for the province of Aceh in spur development.
Keywords: dana special autonomy; performance; economic growth; and the Aceh government

## ABSTRAK
Sepuluh  tahun  telah  berlalu  sejak  nota  kesepahaman  antara  Pemerintah Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  di  Helsinki,  Finlandia tertanggal 15 Agustus 2005. Nota kesepahaman tersebutlah yang melatar belakangi disahkannya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintah  Aceh. Penelitian  ini  mengeksplorasi  implementasi  dana  otonomi  khusus  di  Pemerintah Aceh. Dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2017 (Audited). Hasil analisis penelitian  menunjukkan bahwa pemanfaatan dana otonomi khusus  dapat  meningkatan  kinerja  pemerintah  Aceh.    Penggunaan  dana  otonomi khusus  sebagaimana  telah  dimandatkan  dalam  undang-undang  yang  digunakan untuk  membiayai  7  (tujuh)  pembangunan  yang  berada  di  propinsi  Aceh,  yaitu infrastruktur,  ekonomi,  kemiskinan,  pendidikan,  social  dan  kesehatan,  termasuk pelaksanaan  keistimewaan  Aceh.  Dengan  pembiayaan  pembangunan  yang  tepat untuk keseluruhan sektor tersebut diharapkan dapat menjadi daya dorong yang kuat bagi propinsi Aceh dalam memacu pembangunan.
Kata kunci: dana  otonomi  khusus;  kinerja;  pertumbuhan  ekonomi;  dan Pemerintah Aceh.

## PENDAHULUAN
S alah  satu  perubahan  yang  cukup signi ikan  di  bidang  politik  dan pemerintahan, khususnya yang terkait dengan perkembangan dan  pertumbuhan  demokrasi  di tanah  air  dalam  era  reformasi  yang dimulai  pada  Tahun  1998  adalah dilaksanakannya desentralisasi.  UU No 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa desentralisasi merupakan langkah strategis pelaksanaan pemerataan pembangunan,  dengan  harapan  bahwa otonomi daerah adalah jalan keluar bagi peningkatan kapasitas dan kemandirian daerah.  Pemerataan  pembangunan yang  menjadi  masalah  pada  masa pemerintahan  orde  baru  dalam  bentuk kesenjangan pembangunan antara pusat dengan daerah atau antara daerah yang  kaya  dengan  yang  miskin  tidak akan terjadi lagi.
Desentralisasi  menurut  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  Pasal  1  ayat  (8) adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah otonom  berdasarkan  asas  otonomi, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pemerintah  daerah  selaku pemegang  kekuasaan  daerah  otonom menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014,  Pasal  1  ayat  (2),  memiliki hak,  kewenangan  sekaligus  kewajiban untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi dan tugas perbantuan.
Sejak  berlakunya  desentralisasi iskal  pada  tahun  2004  yang  diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  jo.  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  otonomi  daerah,
maka  secara  serentak  pelaksanaan kebijakan  desentralisasi  iskal  berlaku bagi  seluruh  pemerintah  daerah  di Indonesia.  Namun,  ada  beberapa daerah  yang  menerima  hak  istimewa yang  diatur  dalam    Undang-undang Otonomi Khusus, salah satunya Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Otonomi  khusus  di  Aceh  dan
Papua  merupakan  suatu  desentralisasi asimetrik, sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraa masyarakat, dalam menyelesaikan kon lik  bersenjata  yang  menginginkan pemisahan  dari  Negara  Kesatuan  yang merdeka.  Penerapan  otonomi  khusus tersebut  didasarkan  pada  Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh  sebagai  Provinsi  Nangro  Aceh Darussalam.
Salah  satu  bentuk  desentralisasi dalam  rangka  pemberian  otonomi dengan  tujuan  tertentu  yang  berkaitan dengan  stabilitas  integrasi/integritas dan legitimasi kekuasaan yang diberikan kepada  daerah-daerah  dengan  titik berat  pelaksanaan  otonomi  di  tingkat provinsi adalah desentralisasi asimetris atau biasa yang disebut dengan otonomi khusus.
Desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization) merupakan desentralisasi luas mencakup desentralisasi politik, ekonomi,  iskal, dan administrasi, namun tidak  harus  seragam  untuk  semua wilayah  negara,  mempertimbangkan kekhususan  masing-masing  daerah. Inti  desentralisasi  asimetris  adalah terbukanya  ruang  gerak  implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan  pemerintahan  di  luar
Maria Ekowati — Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus ....
ketentuan umum (Wasistiono, 2010 : 4). Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dilatar  belakangi  dengan  adanya nota  kesepahaman  ( Memorandum of
Understanding )  antara  Pemerintah Republik  Indonesia  dan Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  di  Helsinki,  Finlandia tertanggal  15  Agustus  2005  (Nugroho, 2018;  Putri  2018).  Alasan  lahirnya regulasi  tersebut  merupakan  isi  dari salah  satu  kesepakatan  di  dalam  nota kesepahaman, yang menginginkan adanya  pembangunan  di  Aceh  pasca tsunami. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah  Aceh  memiliki  kebijakan desentralisasi  asimetris  ( asymmetric decentralization ). Desentralisasi asimetris merupakan pengaturan khusus  untuk  pemerintah  daerah dalam  hal  tingkat  otonomi,  pengaturan iskal  atau  yurisdiksi  yang  akan memberikan  manfaat  potensial  yang dapat mengakomodasi berbagai preferensi dan keinginan untuk otonomi dari  berbagai  daerah  (Rahmatunnisa, Hindersah, & Achmad, 2018). Dengan diberlakukannya dan disahkan  Undang-undang  Nomor  11
Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh  (UUPA),  maka  di  dalam  UUPA terkait dengan penerimaan Pemerintah Aceh  yang  ditujukan  untuk  membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan  orang  miskin,  serta pendanaan  pendidikan,  sosial,  dan kesehatan  dapat  dikenal  dengan  dana otonomi khusus (Pasal 183 ayat 1).
Pemerintahan Aceh pertama kali menerima dana otonomi
khusus  pada  tahun  2008,  dan  masih berjalan  sampai  sekarang.  Pada tahun  2013  sampai  dengan  2017, penerimaan  dana  otonomi  khusus perkembangannya  meningkat  (lihat grafik  1),  namun  secara  persentase berdasarkan laporan
keuangan Pemerintah  Aceh  (2017)  cenderung menurun.  Selanjutnya,  tingkat  garis kemiskinan  Aceh  yang  masih  tinggi sebesar  15,97%  (lihat  grafik  2)  dan masih termasuk sepuluh besar tingkat kemiskinan di Indonesia.
52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% 58,00% 59,00% 60,00% 61,00% 62,00% 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 2013 2014 2015 2016 2017
Anggaran Persen
Gra ϐ ik 1.

## Penerimaan Dana otonomi khusus (dalam Jutaan)
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun (Audited), 2017 (diolah).
0 5 10 15 20 25 30 AC E H SU M A T E R A U T A R A SU M A T E RA B A RA T RI A U JA M B I SU M A T E R A SE L A T A N BE N G K U LU LA M P UN G K E P . BA N G K A BEL IT U N G KE P. R IA U DK I J A K A R TA JA WA B A R A T JA WA T E N G AH DI Y O G YAK AR T A JA WA T IM U R BA N T EN BA L I NU SA T E NG G A R A B A R A T NU SA T E NG G A R A TIMU R KA LI MA NTA N B A R A T KA LI MA NTA N TE NG A H KA LI MA NTA N S E L A TA N KA LI MA NTA N TIMU R KA LI MA NTA N U T A R A SU L A W E SI U T A R A SU L A W E SI T E N G A H SU L A W E SI SE L A T A N SU L A W E SI T E N G G A R A GO R O N T A L O SU L A W E SI B A R A T MA LU KU MA LU KU U TA R A PA PU A B A R A T PA PU A Gra ϐ ik 2.
Persentase Penduduk Miskin Indonesia, September 2017–Maret 2018
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 (diolah).
Dalam  menjalankan  amanah  dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi Papua,  Undang-undang  Nomor  21 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat dan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan dana  berupa  pengalokasian  Dana Otonomi  Khusus  (Otsus)  dalam  APBN. Dana  Otsus  tersebut  merupakan  salah satu  jenis  belanja  Transfer  ke  Daerah dalam APBN yang besarnya ditentukan dalam persentase tertentu.
Penerimaan  dana  otonomi  khusus bagi  Pemerintah  Aceh  menjadikan salah satu sumber pendapatan terbesar.  Pengelolaan  dana  otonomi khusus  juga  diberikan  kewenangan secara  penuh  dari  Pemerintah  Pusat dengan  adanya  regulasi  UUPA  yang telah  dikeluarkan,  maka  penerimaan Pemerintah  Aceh  dalam  mengelola dana otonomi khusus untuk membiayai program  pembangunan.  Pemerintah
pusat memberikan
kewenangan ini  dimaksudkan  agar  Pemerintah
Aceh  dapat  mengejar  keseimbangan pembangunan  yang  sempat  tertinggal, agar  mendapatkan  pembangunan  yang merata di setiap daerah kabupaten atau kota.
Setiap  penerimaan  dana  otonomi khusus  dari  Pemerintah  Pusat,  akan dilakukan transfer dana yang ditujukan pada  rekening  Kas  Umum  Daerah Provinsi Aceh. Penerimaan tersebut akan dianggarkan  dan  menjadi  pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh  (APBA).  Pengalokasian  dana otonomi  khusus  yang  telah  berjalan Pemerintah  Aceh  digunakan  untuk membiayai  beberapa  bidang  seperti infrastruktur dan pendidikan.
Pendapatan terbesar yang diterima oleh  Pemerintah  Aceh  adalah  dana otonomi  khusus  sebesar  55,55% dari  total  keseluruhan  pendapatan daerah (LKPD, 2017), artinya bahwa  dana  otonomi  khusus  telah memberikan  kontribusi  yang  besar bagi  penerimaan  pendapatan.  Dengan
Maria Ekowati — Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus ....
besarnya  pendapatan  yang  diterima oleh  Pemerintah  Aceh,  maka  indikasi adanya  kecurangan  pengelolaan  dana otonomi  khusus  pun  terjadi,  seperti kasus penangkapan Gubernur Aceh oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) terkait Dana Otonomi Khusus Aceh pada bulan Juli 2017 (Meuko, 2018).
Untuk  menentukan  keberhasilan organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan merupakan  ikhtisar  hasil  berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
(Lakip Aceh, Tahun 2017)
Penelitian sebelumnya oleh Suharyo, Tahun 2018 tentang Otonomi Khusus di
Papua  dan  Aceh    Sebagai  Perwujudan Implemen tasi  Peranan  Hukum  Dalam Kesejahteraan Masyarakat. Dalam penelitian tersebut, membahas tentang dengan  diberlakukannya  Otsus  di
Papua  sesuai  Undang-undang  Nomor 21  Tahun  2001  dan  Otonomi  Khusus Aceh  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  18  Tahun  2001  jo  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai solusi  politik,  solusi  hukum  dan  solusi mewujudkan kesejahteraan untuk menyelesaikan  pergolakan  keaadaman yang menginginkan pemishan dari NKRI ditengah eforia demokrasi di Indonesia. Peraturan perundang-undangan sebagai produk  hukum  tersebut,  di  dalamnya terkandung  aspek  demokratis  local, kesejahteraan  rakyat,  perlindungan HAM dalam konteks NKRI.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan oleh Ihsan Arief  Tahun 2015 mengenai Pengaruh  Pendapatan  Asli  Kabupaten/ Kota,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Otonomi  Khusus  dan  Dana  Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota  Pemekaran  di  Provinsi  Aceh  oleh Ihsan  Arief.    Membahas  pengaruh
pendapatan  asli  kabupaten/kota,  dana alokasi  umum,  dana  otonomi  khusus dan  dana  bagi  hasil  terhadap  kinerja keuangan  kabupaten/kota  pemekaran di provinsi Aceh. Desentralisasi
iskal  yang  dilakukan  oleh  Martinez- Vazquez,  Lago-Peñas,  &  Sacchi,  (2017) mengemukakan  desentralisasi  iskal memberikan  dampak  positif  terhadap kepercayaan  kebijakan  publik  ketika proses  desentralisasi  telah  dirancang dan diimplementasikan dengan baik.  Kis-Katos,  &  Sjahrir  (2017) menunjukkan  bahwa  desentralisasi iskal meningkatkan respons
pemerintah  daerah  terhadap  cakupan infrastruktur publik lokal.
Penelitian  yang  penulis  lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.
Dimana  dalam  penelitian  ini,  penulis mengadakan penelitian
tentang pemanfaatan  dana  otonomi  khusus dalam  mendukung  kinerja  pemerintah di provinsi Aceh.
Dalam  penelitian  ini  berupaya untuk meninjau
keefektifan pemanfaatan  dana  otonomi  khusus dalam  mendukung  kinerja  pemerintah di  provinsi  Aceh.    Berdasarkan  pada latar  belakang  dan  fakta-fakta  serta kasus yang terjadi terkait dengan dana otonomi khusus Pemerintah Aceh maka penulis mengadakan penelitian tentang kajian  pemanfaatan  dana  otonomi khusus  dengan  mengangkat  judul Pemanfaatan  Dana  Otonomi  Khusus Dalam  Mendukung  Kinerja  Pemerintah di  Provinsi  Aceh.  Sehingga  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini    adalah Bagaimana  pemanfaatan  dana  otonomi khusus  dalam  mendukung  kinerja pemerintah di  Provinsi Aceh ? Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui pemanfaatan  dana  otonomi  khusus
dalam  mendukung  kinerja  Pemerintah di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan analisis yang akan membahas pemanfaatan  dana  Otonomi  Khusus dalam  mendukung  kinerja  Pemerintah di Provinsi Aceh.

## KAJIAN PUSTAKA
O rganisasi pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan suatu birokrasi pemerintah  di  daerah  yang  memiliki fungsi  pelayanan,  pembangunan  dan fungsi pemberdayaan (Rasyid, 1997:48). Untuk  mengetahui  kinerja  birokrasi, maka perlu dilakukan penilaian efektivitas  dan  e isiensi  birokrasi itu.  Kinerja  birokrasi  pemerintah dapat  diukur  dari  pencapaian  hasil pelaksanaan  fungsi  dan  orientasi  misi serta visi birokrasi. Rue dan Byars (dalam Keban,  1995:1)  mengemukakan  bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atau  merupakan  tingkat  pencapaian tujuan organisasi.

## Pemanfaatan
Pemanfaatan  berasal  dari  kata manfaat  yang  berarti  guna  atau  bisa diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki  makna  proses,  cara  atau perbuatan memanfaatkan (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002:928).  Pemanfaatan  adalah  suatu kegiatan,  proses,  cara  atau  perbuatan menjadikan  suatu  yang  ada  menjadi bermanfaat.

## Dana Otonomi Khusus (Otsus)
Pemerintah  pusat  mengalokasikan sumber  daya  keuangan  dalam  bentuk pemerataan,  hibah  tanpa  syarat  dan hibah  bersyarat  kepada  Pemerintah daerah  sebagai  dasar  pelaksanaan
desentralisasi  iskal yang dimaksudkan agar pemberian layanan dan mobilisasi di  setiap  daerah  menjadi  efektif.  Hal tersebut  telah  terangkum  dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo.  Undang-undang  Nomor  32  tahun 2004  jo.  Undang-undang  Republik Indonesia  nomor  23  tahun  2014 jo.  Undang-undang  Nomor  9  Tahun 2015  tentang  Pemerintah  Daerah sebagai  dasar  regulasi  terkait  dengan otonomi  daerah  dan  pengelolaan  dana. Sedangkan  Undang-undang  Nomor  25 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 33  Tahun  2004  berkaitan  dengan peraturan dan regulasi keuangan, hal ini sebagai kebijakan desentralisasi  iskal.
“Dalam  pasal  1  ayat  3  (Undang- undang  Nomor  33  tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah)  menjelaskan bahwa perimbangan keuangan merupakan  suatu  sistem  pembagian keuangan  yang  adil,  proporsional, demokratis, transparan, dan e isien  dalam  rangka  pendanaan penyelenggara desentralisasi,
dengan  mempertimbangkan  potensi, kondisi,  dan  kebutuhan  daerah,  serta besaran  pendanaan  penyelenggaraan dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.” Pembagian  keuangan  yang  dimaksud dalam  pasal  tersebut  yakni  transfer dana  dari  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah Daerah.
Pemberian dana otonomi khusus bagi  Pemerintah  Aceh  di  dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2006  tentang Pemerintah Aceh dimaksudkan  untuk  kemandirian dari  pemerintah  daerah  dalam mengelola  kepentingan  masyarakat sesuai dengan kebutuhan
Maria Ekowati — Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus ....
masyarakat  Aceh  itu  sendiri.  Pasal 183  ayat  4  mengatur  mengenai penggunaan  dana  otonomi  khusus untuk program
pembangunan provinsi dan kabupaten/kota, namun pengelolaan  administrasi  dilakukan pada Pemerintah Provinsi.
Menurut Rahmatunnisa,
Reginawanti,  dan  Achmad  (2018) untuk  proses  pemerintahan  yang  lebih efektif  melalui  penerapan  transfer iskal  dan  sumber  daya  manusia tertentu  untuk  unit  konstituen  yang berbeda.  Kebijakan  transfer  dana otonomi  khusus  dari  Pemerintah Pusat  akan  memiliki  dampak  terhadap peningkatan  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi  Aceh, dan  akan  menjadi  sumber  pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).  Hal  tersebut  akan  melebihi dana perimbangan dan pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi Aceh.
Dalam  penerapan  regulasi  tentang penerimaan  dana  otonomi  khusus (Undang-undang Nomor 18 tahun 2001) bahwa  Provinsi  Aceh  akan  menerima tambahan sebesar 55 persen dari hasil pertambangan  sumber  daya  alam minyak  bumi  dan  sebesar  40  persen dari  pertambangan  gas  alam,  setelah dikurangi  pajak.  Sedangkan  penerapan regulasi  UUPA  mengemukakan  bahwa dana  otonomi  khusus  yang  di  transfer oleh  Pemerintah  Pusat  bersumber  dari Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Nasional, berlaku selama 20 tahun. Artinya, sejak pertama  kali  Aceh  yakni  tahun  2008 akan  menerima  transfer  dana  otonomi khusus  sampai  dengan  tahun  kelima belas yakni 2022 maka akan menerima sebesar  2  persen  pagu  DAU  Nasional. Selanjutnya,  pada  tahun  keenam  belas yakni  2023  sampai  tahun  kedua  puluh
atau  2027,  Pemerintah  Aceh  akan menerima dana otonomi khusus sebesar 1 persen pagu DAU Nasional (lihat tabel 1).
Tabel 1 Penerimaan  Pemerintah  Aceh Berdasarkan Undang-undang UU. No. 18/2001 UU. No. 11/2006 Dana  tambahan setelah dikurangi pajak: -   40% dari pertambangan gas alam -   55% dari pertambangan minyak bumi Dana otonomi khusus: -   Tahun 2008 – 2022 sebesar  2%  dari Pagu DAU Nasional
-   Tahun 2023 – 2028 sebesar  1%  dari Pagu DAU Nasional.
Sumber :  UU Nomor 18 tahun 2001 dan UU Nomor 11 tahun 2001

## Kinerja Pemerintahan
Moeheriono  (2012) menyimpulkan de inisi  kinerja  atau  performance sebagai  hasil  kinerja  yang  dapat dicapai  oleh  seseorang  atau  kelompok dalam  suatu  organisasi  sesuai  dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing  dalam  upaya  mencapai tujuan  organissi  bersangkutan  secara legal, tidak melanggar hokum dan sesuai dengan moral ataupun etika. Bernardin dan  Rassel  (dalam  Achmad  S.  Ruky, 2002) mengatakan bahwa prestasi atau kinerjaadalah  cacatan  tentang  hasil- hasil  yang  diperoleh  dari  fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun  waktu  tertentu.(Lastiar  Hutapea and Widyaningsih 2017)
Pada dasarnya kinerja menekankan pada  apa  yang  telah  dihasilkan  dari fungsi-fungsi  suatu  pekerjaan  atau  apa yang telah dilaksanakan (out come) .
Menurut  Mahmudi  dalam  Deddi dan  Ayuningtyas  (2011),secara  umum
pengukuran kinerja menunjukkan hasil dan  implementasi  sebuah  kegiatan/ kebijakan,  tetapi  pengukuran  kinerja tidak  menganalisis  alasan  hal  ini dapat  terjadi  atau  mengidenti ikasi perubahan  yang  perlu  dilakukan terhadap tujuan dari kegiatan/ kebijakan. Lalu masih menurut  Deddi dan Ayuningtyas (2011), berikut tujuan penilaian  kinerja  di  sektor  publik  :
1)  Mengetahui  tingkat  ketercapain tujuan  organisasi;  2)  Menyediakan sarana pembelajaran pegawai; 3)  Memperbaiki  kinerja  periode-
periode  berikutnya;  4)  Memberikan pertimbangan  yang  sistematik  dalam pembuatan  keputusan  pemberian penghargaan  (reward)  dan  hukuman (punishment);  5)  Memotivasi  pegawai dan  6)  Menciptakan  akuntabilitas publik.  (Julitawati,  Darwanis,  dan Jalaluddin 2012)
Pemerintah  daerah  merupakan pihak  penyelenggara  setiap  urusan pemerintahan, pelayanan dan diberikan kepada masyarakat merupakan cerminan terhadap hasil capaian dalam membangun  dan  mengelola  roda perekonomian dilingkungan daerahnya. Salah satu penilaian untuk mengetahui perkembangan  pemerintah  provinsi dalam  mencapai  tujuan  daerahnya dilakukan  dengan  mengukur  kinerja. (Julitawati,  Darwanis,  and  Jalaluddin 2012)
Dalam  melaksanakan  tugas  pokok dan  fungsinya,  pemerintah  provinsi Aceh mendapat alokasi anggaran, salah satunya  berasal  dari  dana  otonomi khusus  (otsus),  yang  diperuntukan penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan.  Dalam  upaya meningkatkan kinerja pemerintah
daerah tersebut.
Membahas  masalah  kinerja  tentu tidak  terlepas  dari  proses,  hasil  dan daya  guna.  Dalam  hal  ini  kinerja (prestasi  kerja)  merupakan  hasil kerj  secara  kualitas  dan  kuantitas yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai dalam melaksanakan tugasnya
dengan  penuh  tanggungjawab  yang diberikan  kepadanya.  De inis  kinerja organisasi  yang  dikemukakan  oleh Bastian  dalam  Tangkilisan  (2005:175) sebagai  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian  pelaksanaan  tugas  dalam suatu  organisasi,  dalam  mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut.  Menurut  Prawirosentono (1999:2)  kinerja  merupakan  hasil kerja  yang  dapat  dicapai  sesorang atau  sekelompok  orang  dalam  suatu organisasi,  sesuai  dengan  wewenang dan  tanggungjawab  masing-masing dalam  upaya  untuk  mencapai  tujuan yang  berkaitan  kuat  terhadap  tujuan- tujuan strategis organisasi.
Osborn  (1997:387.97)  mengemu- kakan  system  pengukuran  kinerja berdasarkan  indikator  proses  dan hasil,  efesiensi  dan  efektivitas  dan hasil program dan kebijakan yang lebih luas.  Pengukuran  kinerja  pemerintah daerah  dilakukan  mellaui  penilaian pertanggungjawaban  aparatur  pejabat pemerintahan  terhadap  implementasi tugas, peran dan fungsinya
Dalam menjalankan roda pemerintahan,  kinerja  merupakan suatu ukuran atau gambaran suatu kegiatan atau program
dalam  mewujudkan  visi  dan  misi pemerintahan. Secara gambaran umum dapat  dikatakan  bahwa  kinerja  adalah prestasi  dan  target  yang  ingin  dicapai oleh  pemerintah  dalam  masa  periode tertentu (Bastian, 2006).

## Kinerja Pertumbuhan Ekonomi
Dengan adanya desentralisasi iskal secara substansial dalam implementasinya memiliki satu tujuan penting yakni dengan memberdayakan  pemerintah  daerah untuk  mengumpulkan  pendapatan dan  melakukan  pengeluaran  untuk mempromosikan pengembangan ekonomi  lokal  dan  menggapai  tujuan kebijakan (Li, Cui, & Lu, 2018). Sebagai contoh  sistem  administrasi  dan  iskal Cina  dan  India  yang  telah  melakukan desentralisasi  dan  sebagai  ukuran dalam rasio tertinggi di dunia yang telah terdesentralisasi dalam beberapa tahun terakhir  (Pur ield,  2004).  Pada  tahun 1999,  Indonesia  juga  mulai  memulai skema  desentralisasi  yang  ambisius untuk  memperkuat  otonomi  iskal  dan administrasi daerah (Ahmad & Mansoor, 2005).
Hubungan antara kuantitas pertumbuhan  dan  kualitas  pemba- ngunan  ekonomi  adalah  hubungan yang  kompleks  (Feldman  &  Storper, 2018).  Menurut  Abrar  (2018)  bahwa dalam  keberhasilan  ekonomi  dapat dilihat  pada  proses  pembangunan  di masyarakat,  yaitu:  (1)  Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai  barang  kebutuhan  hidup pokok;  (2)  Peningkatan  standar  hidup (peningkatan  pendapatan,  penyediaan lapangan  kerja,  perbaikan  kualitas pendidikan,  nilai-nilai  kultural  dan kemanusiaan);  (3)  Perluasan  pilihan- pilihan ekonomis dan sosial.
Pertumbuhan ekonomi
mengandalkan  metrik  yang  dapat dihitung seperti produk nasional bruto atau  pendapatan  agregat  (Feldman, Hadjimichael,  Kemeny,  dan  Lanahan,
2014). Pendapat lain mengatakan bahwa peningkatan pendapatan harus dimulai dengan  peningkatan  kesejahteraan, akan  peningkatan  pendapatan  per kapita, dan kesejahteraan manusia yang lebih  baik  (Barro  (1991);  Dasgupta dan  Ray  (1986)  dikutip  oleh  Feldman
&  Storper,  2018).  Sedangkan,  Easterly (2012) mengemukakan bahwa penekanan peningkatan langsung dalam  kesejahteraan  sebagai  awal dari  pertumbuhan  ekonomi  suatu negara  miskin,  sementara  negara  maju cenderung  menekankan  berdasarkan asumsi  implisit  bahwa  pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan manusia.
Solow  (1956)  dan  Swan  (1956) (dikutip oleh Urbano & Aparicio, 2016) mendasarkan  model  pertumbuhan ekonomi  pada  neoklasik,  faktor-faktor kunci  di  antaranya  adalah  modal  dan tenaga kerja. Lucas’s (1988) dan Romer (1986) (dikutip oleh Urbano & Aparicio, 2016)  mengkritisi  Solow  yang  tidak mengikuti  model  dasar  dari  fungsi produksi  neo-klasik.  Sebagai  gantinya, mereka  memperkenalkan  variabel- variabel  seperti  modal  manusia  dan menemukan  bahwa  tenaga  kerja yang  lebih  terampil  menghasilkan eksternalitas  positif  serta  lebih  banyak pertumbuhan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini disusun dalam rangka untuk  mengetahui  pemanfaatan  dana otonomi  khusus  dalam  mendukung kinerja  pemerintahan  di  provinsi Aceh    Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Creswell (2013) menegaskan bahwa  penelitian  kualitatif  memiliki kapasitas eksplorasi untuk menyelidiki,
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 2, No. 1, April 2020: 21–45
menafsirkan, dan memahami permasalahan. Pengumpulan data diperoleh  dari  satu  sumber  yaitu sumber  data  sekunder  yang  diperoleh melalui  Badan  Pengelolaan  Keuangan
Aceh    (https://bpka.acehprov.go.id/ index.php/page/11/transparansi- keuangan-anggaran-d).
Data yang digunakan  adalah  Publikasi  Laporan
Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2017 (Audited)  serta  referensi  jurnal  dan buku teks serta dari publikasi-publikasi di internet terkait dengan dana otonomi khusus.  Pengumpulan  data  menurut Creswell  (2013)  bahwa  data  yang dikumpulkan melalui “Internet memiliki keunggulan e isiensi biaya/waktu dalam hal pengurangan biaya untuk perjalanan dan transkripsi data.
Kriteria  untuk  sampel  dalam penelitian  ini  yang  fokus  terhadap penyaluran  dan  penerimaan  dana otonomi  khusus  yang  berdampak pada  peningkatan  infrastruktur  dan pembangunan  ekonomi  di  Pemerintah Aceh.  Sampel  akan  menggunakan metode  kualitatif  untuk  analisis  data dengan  penekanan  pada  data  naratif. Pencarian  sampel  akan  dilihat  dari laporan  keuangan  Pemerintah  Aceh pertahun  ( time series ).  Karena  fokus makalah ini adalah untuk meninjau dan menganalisis  temuan  pada  topik  dana otonomi khusus Pemerintah Aceh.
Creswell (2013) mengatakan tentang  pendekatan  analisis  data dengan menggunakan metode kualitatif yakni  dengan  membuat  dan  mengatur ile  informasi.  Selanjutnya,  proses pembacaan  umum  dan  pembuatan memo informasi untuk mengembangkan pengertian  data  dan  untuk  memulai proses  memahami  data  tersebut. Kemudian, semua pendekatan memiliki
fase  deskripsi,  dengan  dukungan  dari teori-teori tindakan atau proses.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak  diberlakukannya  otonomi daerah di Indonesia dan ditetapkannya Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun  2004  tentang  perimbangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah  provinsi,  pemerintah  daerah kabupaten  dan  pemerintah  kota  telah mendapat  wewenang  untuk  mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Dengan  adanya  otonomidaerah  yang mengedepankan  kemadirian  daerah tersebut,  maka  diharapkan  akan menciptakan  e isiensi  dan  efektivitas dalam  pendayagunaan  sumber  daya keuangan.
Pemerintah Aceh mendapat predikat  B  pada  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP) Award  tahun  2019.  Berdasarkan  hasil evaluasi  Kemenpan-RB,  Pemerintah Aceh  mendapat  nilai  63,78  atau predikat B. Penilaian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan e isiensi penggunaan  anggaran  dibandingkan dengan  capaian  kinerjanya  sudah cukup memadai kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan  pemerintahan  yang berorientasi  pada  hasil  menunjukkan hasil  yang  baik.  Hal  ini  tidak  lepas dari  peran  serta  aparatur  pemerintah daerah dalam bekerja selaku penyelenggara pemerintahan.
Aceh  sebagai  salah  satu  provinsi yang menyandang status daerah otonomi khusus  di  Indonesia  di  karenakan pertimbangan  sejarah,  politik  dan
Maria Ekowati — Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus ....
social  budaya  rakyatnya.  Aceh  sebagai daerah  provinsi  merupakan  kesatuan masyarakat  hukum  yang  bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  dalam system  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Kemudian  dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut  menyatakan  bahwa  Provinsi Aceh  akan  memperoleh  DAU  sebanyak 2% dari DAU nasional.
Selain  itu,  Provinsi  Aceh  juga akan  memperoleh  dana-dana  lainnya seperti  dana  bagi  hasil,  dana  Otonomi Khusus  (Otsus)  dan  lain  sebagainya. Hal  ini  tentunya  akan  mengakibatkan atau  membawa  perubahan  yang begitu  besar  bagi  daerah  Kabupaten/ Kota  yang  ada  di  Provinsi  Aceh  yang tentunya  ikut  merasakan  perubahan akibat  adanya  perubahan  ini  dengan diberlakukannya Otsus tersebut. Dalam hal ini tentunya perubahan yang sangat  kentara  ada  pada  keuangan daerah.  Terdapat  perubahan  setelah diberlakukannya  Otsus  yang  dapat dilihat  pada  peningkatan  kinerja. (Iksan Arif, JTRA Vol 5 No 2 Juli 2015)
Selain  memperoleh  dana  otonomi khusus  (Otsus)  provinsi  Aceh  juga memperoleh dana-dana lainnya seperti dana  bagi  hasil  dan  dana  lainnya.  Hal ini  tentunya  akan  mengakibatkan  atau membawa  perubahan  yang  begitu besar  bagi  pemerintah/kota  yang  ada di  provinsi  Aceh  yang  tentunya  ikut merasakan  perubahan  akibat  adanya perubahan ini dengan diberlakukannya Otsus tersebut.
Dengan  diberikannya  Otsus  pada propinsi Aceh maka daerah memperoleh
banyak  tambahan  dana.  Diharapkan dengan  dana  yang  banyak  ini  maka taraf hidup, dan kesejahteraan rakyat di Propinsi  Aceh  dapat  naik  atau  menjadi lebih  baik  dari  sebelumnya,  karena memang otonomi daerah dan Otsus ini diterapkan  agar  kesejahteraan  rakyat dapat  meningkat,  serta  kinerja  dari pemerintah  dapat  menjadi  lebih  baik dari sebelumnya.
Besarnya  dana  yang  didapat  oleh Propinsi  Aceh  seperti  halnya  2  (dua) sisi mata uang yang berbeda pada koin yang  sama.  Satu  sisi  menguntungkan juga  memberikan  sebuah  beban  besar dalam  pengelolaan  dana  tersebut. Pada  hakekatnya  pemerintah  daerah adalah  actor  utama  dalam  kemajuan daeahnya dan menjadi fasilitator dalam menjembatani aspirasi masyarah daerah  dengan  pusat.  Titik  inilah yang  kerapkali  memunculkan  polemic permasalahan,  Besarnya  pemasukan dana  tidak  melulu  membawa  jalan mulus  untuk  pembangunan.  Terdapat berbagai  hambatan  dan  gangguan dalam  alokasi  dana,  yang  dituntut merata dan berorientasi pada kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Dana otonomi khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 (lihat gra ik  3)  ditujukan  untuk  mengejar ketertinggalan pembangunan dan mengurangi  kesenjangan  iskal  serta memacu  pertumbuhan  ekonomi  di daerahnya. Menurut LKPD Aceh (2017) bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan dan memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan Pemerintah Aceh (lihat gra ik 3).
0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 0 1.000.000.000.000 2.000.000.000.000 3.000.000.000.000 4.000.000.000.000 5.000.000.000.000 6.000.000.000.000 7.000.000.000.000 8.000.000.000.000 9.000.000.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Penerimaan Persentase peningkatan pertahun
Gra ϐ ik 3.
Tren Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Sumber: Hasil Olah Data (LKPD Aceh, 2017)
Gra ik 3 di atas menggambarkan bahwa peningkatan dana otonomi khusus yang diterima oleh Pemerintah Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan signi ikan. Namun  secara  persentase,  per-tahun  Pemerintah  Aceh  mengalami  luktuatif, seperti  pada  tahun  2016  menerima  transfer  dana  otonomi  khusus  sebesar  Rp. 7.707.216.942.000,-  sedangkan  pada  tahun  2017  menerima  transfer  sebesar  Rp. 7.971.646.295.000,- atau dapat dikatakan persentase peningkatannya hanya 0,46%. Sedangkan  sebelumnya  peningkatan  dari  tahun  2016  sebesar  1,14%  dari  tahun sebelumnya.
Menurut hasil LKPD (2017) mengemukakan bahwa Pada Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2017  diketahui  Pemerintah  Aceh mendapatkan alokasi sebesar Rp8.022.595.617.000,00 dan terjadi penurunan sesuai dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  86  Tahun  2017  Tentang Rincian  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2017  menjadi sebesar Rp7.971.646.295.000,00.
9,17% 0,06% 5,38% 1,26% 1,53% 0,23% 14,36% 1,67% 8,71% 0,33% 55,55% 1,63% 0,13% Pajak Retribusi Lain-lain Pendapatan Aceh Hasil Pengelolaan Kekayaan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil SDA DAU DAK DAK Non Fisik Hibah Dana Otsus Dana Penyesuaian Pendapatan Lainnya Gra ϐ ik 4. Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah AcehTahun 2017
Sumber: Hasil Olah Data (LKPD Aceh, 2017)
Maria Ekowati — Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus ....
Pada gra ik 4, telah mengilustrasikan bahwa kontribusi dana otonomi khusus yang  ditransfer  oleh  Pemerintah  Pusat memiliki  kontribusi  terbesar  dalam realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah  Aceh  pada  Tahun  2017, yakni  sebesar  Rp.  7.971.646.295.000,- atau sebesar 55,55% dari total seluruh realisasi pendapatan yang diterima.
Pengalokasian dana otonomi khusus  Pemerintah  Aceh  ini  dilakukan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun
2013  Tentang  Perubahan  Atas  Qanun Aceh  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang Tata  Cara  Pengalokasian  Tambahan Dana  Bagi  Hasil  Minyak  dan  Gas Bumi  dan  Penggunaan  Dana  Otonomi Khusus. Pada Pasal 11  ketentuan dalam pengalokasian  dana  otonomi  khusus diatur sebagai berikut.
(1) “Pengalokasian Dana Otonomi Khusus  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  8  dilakukan  dengan perimbangan sebagai berikut : 1. Sebesar  60%  (enam  puluh persen)  dialokasikan  untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh; 2. Sebesar  40%  (empat  puluh persen)  dialokasikan  untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/ Kota. (1a)  Dana  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  a,  selain diperuntukkan  untuk  program dan  kegiatan  pembangunan  yang menjadi  kewenangan  Pemerintah Aceh  juga  dialokasikan  paling banyak 1% (satu per seratus) untuk pembangunan ibukota Aceh.
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dibagi antar kabupaten/kota setiap tahun dengan menggunakan suatu formula yang memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan  antar  kabupaten/ kota.
(3) Formula  penghitungan  besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  menggunakan  beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia  (IPM),  Indeks  Kemahalan Konstruksi  (IKK)  dan  indikator lainnya yang relevan.
(4) Formula  penghitungan  besaran alokasi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  ditetapkan  oleh Gubernur.
(5) Dalam  memperhitungkan  formula sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  Pemerintah  Aceh  wajib menyiapkan  data  dan  informasi yang diperlukan.
(6) Anggaran  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dialokasikan  dalam bentuk  dana  transfer  yang  setiap tahun  ditetapkan  oleh  Gubernur setelah  mendapat  persetujuan DPRA.
(7) Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk dana transfer  sebagaimana  dimaksud ayat  (7)  dilakukan  dengan  cara pemindahbukuan  sesuai  dengan
Peraturan Perundang-undangan.”
Sedangkan dalam pengaturan mengenai  petunjuk  teknis  alokasi penyaluran dengan menggunakan Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  19 Tahun  2017  Tentang  Pembagian  dan Penyaluran  Belanja  Bantuan  Keuangan Bagian  Dana  Otonomi  Khusus  Aceh
Ȁ   ȋ͵ͲΨȌ ȋͶͷΨȌ ȋʹͷΨȌ  Ͷ͵ǤͷͷͳǤͺͶͺǤͶͶͳ ͸ͷǤ͵ʹ͹Ǥ͹͹ʹǤ͸͸ͳ ͵͸Ǥʹͻ͵ǤʹͲ͹ǤͲ͵͵ǡ͹ͷ ͳͶͷǤͳ͹ʹǤͺʹͺǤ  ͶͻǤ͹Ͳ͸Ǥͳʹ͹Ǥͷͳͺ ͹ͶǤͷͷͻǤͳͻͳǤʹ͹͸ ͶͳǤͶʹͳǤ͹͹ʹǤͻ͵ͳǡʹͷ ͳ͸ͷǤ͸ͺ͹ǤͲͻͳǤ  ͷ͵ǤͲ͹͸ǤͳͲ͹Ǥͳ͸Ͷ ͹ͻǤ͸ͳͶǤͳ͸ͲǤ͹Ͷͷ ͶͶǤʹ͵ͲǤͲͺͻǤ͵Ͳ͵ǡͲͲ ͳ͹͸ǤͻʹͲǤ͵ͷ͹Ǥ  ͵ͷǤͶͶͳǤ͸ͶͷǤͺͲͲ ͷ͵Ǥͳ͸ʹǤͶ͸ͺǤ͸ͻͻ ʹͻǤͷ͵ͶǤ͹ͲͶǤͺ͵͵ǡͲͲ ͳͳͺǤͳ͵ͺǤͺͳͻǤ  ͷͲǤͲͶͻǤ͵ͻ͸Ǥͳ͵ͺ ͹ͷǤͲ͹ͶǤͲͻͶǤʹͲ͹ ͶͳǤ͹Ͳ͹Ǥͺ͵ͲǤͳͳͶǡ͹ͷ ͳ͸͸Ǥͺ͵ͳǤ͵ʹͲǤ  ͷʹǤͷʹͺǤ͸͵͵ǤͺͶ͸ ͹ͺǤ͹ͻʹǤͻͷͲǤ͹͸ͻ Ͷ͵Ǥ͹͹͵Ǥͺ͸ͳǤͷ͵ͺǡͷͲ ͳ͹ͷǤͲͻͷǤͶͶ͸Ǥ  ͹ͷǤ͹ͷ͵Ǥ͸͸ͳǤͳʹͷ ͳͳ͵Ǥ͸͵ͲǤͶͻͳǤ͸ͺͺ ͸͵ǤͳʹͺǤͲͷͲǤͻ͵͹ǡͷͲ ʹͷʹǤͷͳʹǤʹͲ͵Ǥ  ͷ͵Ǥ͸Ͳ͹Ǥ͹ͳͳǤ͵ͺͲ ͺͲǤͶͳͳǤͷ͸͹ǤͲ͸ͻ ͶͶǤ͸͹͵ǤͲͻʹǤͺͳ͸ǡʹͷ ͳ͹ͺǤ͸ͻʹǤ͵͹ͳǤ  Ͷ͵ǤͶʹ͵ǤͻͺͻǤʹͷ͹ ͸ͷǤͳ͵ͷǤͻͺ͵Ǥͺͺ͸ ͵͸Ǥͳͺ͸Ǥ͸ͷ͹Ǥ͹ͳͶǡʹͷ ͳͶͶǤ͹Ͷ͸Ǥ͸͵ͲǤ  ͷʹǤʹͷͷǤʹʹ͹ǤͲͻͷ ͹ͺǤ͵ͺʹǤͺͶͲǤ͸Ͷ͵ Ͷ͵ǤͷͶ͸ǤͲʹʹǤͷ͹ͻǡͷͲ ͳ͹ͶǤͳͺͶǤͲͻͲǤ  ͵ͺǤͻͻ͹ǤͻͷͷǤ͸͸͸ ͷͺǤͶͻ͸Ǥͻ͵͵ǤͶͻͻ ͵ʹǤͶͻͺǤʹͻ͸Ǥ͵ͺͺǡͷͲ ͳʹͻǤͻͻ͵ǤͳͺͷǤ  ͵ͺǤ͸ͷͳǤͷͻͺǤͷͲͷ ͷ͹Ǥͻ͹͹Ǥ͵ͻ͹Ǥ͹ͷ͹ ͵ʹǤʹͲͻǤ͸͸ͷǤͶʹͲǡͷͲ ͳʹͺǤͺ͵ͺǤ͸͸ͳǤ  ʹʹǤͶʹͳǤͲ͸ͺǤ͵ʹ͵ ͵͵Ǥ͸͵ͳǤ͸ͲʹǤͶͺͷ ͳͺǤ͸ͺͶǤʹʹ͵Ǥ͸ͲʹǡͷͲ ͹ͶǤ͹͵͸ǤͺͻͶǤ  ʹ͹Ǥ͸ͷͲǤͶͺ͹ǤͶ͹Ͳ ͶͳǤͶ͹ͷǤ͹͵ͳǤʹͲͶ ʹ͵ǤͲͶʹǤͲ͹ʹǤͺͻͳǡʹͷ ͻʹǤͳ͸ͺǤʹͻͳǤ  ʹ͸Ǥ͵ͺʹǤͶͶ͵ǤͲͲͶ ͵ͻǤͷ͹͵Ǥ͸͸ͶǤͷͲ͸ ʹͳǤͻͺͷǤ͵͸ͻǤͳ͸ͻǡ͹ͷ ͺ͹ǤͻͶͳǤͶ͹͸Ǥ  ͷͷǤͲͶͲǤ͸ʹ͹ǤͲ͹ͺ ͺʹǤͷ͸ͲǤͻͶͲǤ͸ͳͺ ͶͷǤͺ͸͹ǤͳͺͻǤʹ͵ʹǡͲͲ ͳͺ͵ǤͶ͸ͺǤ͹ͷ͸Ǥ  ͶͻǤͳͶͻǤͷͻͺǤͻͳ͹ ͹͵Ǥ͹ʹͶǤ͵ͻͺǤ͵͹ͷ ͶͲǤͻͷ͹ǤͻͻͻǤͲͻ͹ǡʹͷ ͳ͸͵Ǥͺ͵ͳǤͻͻ͸Ǥ   ͵͹ǤͻͳͻǤͷͳͷǤͲʹͻ ͷ͸Ǥͺ͹ͻǤʹ͹ʹǤͷͶͶ ͵ͳǤͷͻͻǤͷͻͷǤͺͷ͹ǡͷͲ ͳʹ͸Ǥ͵ͻͺǤ͵ͺ͵Ǥ  ͸͵Ǥ͸ͶͳǤͺ͸ʹǤͲͲͺ ͻͷǤͶ͸ʹǤ͹ͻ͵ǤͲͳʹ ͷ͵ǤͲ͵ͶǤͺͺͷǤͲͲ͸ǡ͹ͷ ʹͳʹǤͳ͵ͻǤͷͶͲǤ  ͶͶǤͺͳͶǤͻͶͺǤͷͶʹ ͸͹ǤʹʹʹǤͶʹʹǤͺͳ͵ ͵͹Ǥ͵ͶͷǤ͹ͻͲǤͶͷͳǡ͹ͷ ͳͶͻǤ͵ͺ͵Ǥͳ͸ͳǤ  ͵ͺǤʹͲͻǤ͸ͲͻǤ͹ͺͷ ͷ͹Ǥ͵ͳͶǤͶͳͶǤ͸͹ͺ ͵ͳǤͺͶͳǤ͵ͶͳǤͶͺ͹ǡ͹ͷ ͳʹ͹Ǥ͵͸ͷǤ͵͸ͷǤ  ʹͻǤͶ͹ͻǤͳͳͷǤ͵͹ͷ ͶͶǤʹͳͺǤ͸͹͵ǤͲ͸͵ ʹͶǤͷ͸ͷǤͻʹͻǤͶ͹ͻǡͷͲ ͻͺǤʹ͸͵Ǥ͹ͳ͹Ǥ  ͵ͶǤͻʹͳǤͲ͸ͻǤͳͳʹ ͷʹǤ͵ͺͳǤ͸Ͳ͵Ǥ͸͸͹ ʹͻǤͳͲͲǤͺͻͲǤͻʹ͸ǡʹͷ ͳͳ͸ǤͶͲ͵Ǥͷ͸͵Ǥ
Kepada  Pemerintah  Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “Jumlah alokasi  belanja  Bantuan  Keuangan Bagian  Dana  Otonomi  Khusus  Aceh sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 sebesar Rp 3.388.914.155.252,00,- (tiga triliun tiga ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta seratus  lima  puluh  lima  ribu  dua  ratus lima puluh dua rupiah),...”
Dengan  adanya  kedua  regulasi tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa
pengalokasian  dana  otonomi  khusus akan  dibagi  menjadi  dua  yakni  60% untuk  kegiatan  yang  dianggarkan  pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan sebesar 40% dialokasikan pada  belanja  transfer  Pemerintah Kabupaten/Kota.  Dari  40%  tersebut akan  dilakukan  pengalokasian  oleh Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  setiap kegiatan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD),  selain  itu alokasi  untuk  ibukota  Aceh  maksimal 1% (LKPD, 2017).
Tabel 2. Penyaluran Dana Otonomi Khusus Ke Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun 2017
Sumber :  Lampiran I Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2017
Maria Ekowati — Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus ....
Setiap  penyaluran  pagu  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  dengan menggunakan dasar realisasi penerimaan Dana  Otsus  tahun  sebelumnya  dan jika  terdapat  kurang  salur  akan diperhitungkan  pada  pagu  tahun berikutnya  (LKPD,  2017).  Selanjutnya, pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2017 menjelaskan bahwa penyaluran dana otonomi khusus kepada  Pemerintah  Kabupaten/Kota Aceh akan dilakukan dalam tiga termin, yakni pada bulan Maret 2017, Juli 2017, dan  Oktober  2017.  Dengan  komposisi 30%  pada  tahap  I;  45%  tahap  II  dan 25%  tahap  III  (Pasal  3  ayat  1).  Berikut hasil realisasi penyaluran dana otonomi khusus  kepada  Pemerintah  Kabupaten/ Kota Aceh.
Selanjutnya, sisa alokasi dana  tersebut  digunakan  untuk pembangunan tujuh bidang oleh Pemerintah Aceh, dengan nominal besaran alokasi dana otonomi  khusus  yang  dialokasikan sebesar  Rp.  4.582.732.139.708,00. Ketujuh  bidang  yang  dialokasikan pada bidang Infrastruktur Rp. 1.377.591.442.825 atau sebesar 30%;  Bidang  Pemberdayaan  Ekonomi Rakyat  Rp.  490.230.542.796  atau sebesar  11%;  Bidang  Pengentasan Kemiskinan Rp. 196.519.559.433
atau  sebesar  4%;  Bidang  Pendidikan Rp.  1.299.793.088.662  atau  29%; Bidang  Sosial  Rp.  142.559.486.270 atau  sebesar  3%;  Bidang  Kesehatan Rp.  926.982.605.767  atau  sebesar 20%;  dan  Bidang  Keistimewaan  Aceh Rp.  149.055.413.955  atau  sebesar  3% dari total alokasi dana otonomi khusus Pemerintah Aceh.
Realisasi penyerapan dana otonomi khusus  ternyata  tidak  optimal  karena rata-rata  dari  23  kabupaten  di  aceh hanya menyerap sebesar 89,08% (lihat
Bidang Infrastruktur 30% Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 11% Bidang Pengentasan Kemiskinan 4% Bidang Pendidikan 29% Bidang Sosial 3% Bidang Kesehatan 20% Bidang Keistimewaan  Aceh 3% Gra ϐ ik 5.
Persentase Alokasi Anggaran Dana Otsus Pemerintah Aceh Tahun 2017
Sumber: Hasil Olah Data (LKPD Aceh, 2017)
gra ik 5 dan gra ik 6). Hal ini didasarkan atas  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan  yang  menyatakan  bahwa “diketahui sisa kegiatan telah mencapai 100% dan hasilnya yang belum mencapai 100% (LKPD, 2017).” Sedangkan dalam Pasal  27  ayat  (1)  Peraturan  Gubernur Aceh  Nomor  79  Tahun  2013  Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan
Dana  Bagi  Hasil  Minyak  Dan  Gas  Bumi
Dan Dana Otonomi Khusus menyatakan
bahwa “Dalam hal terdapat SiLPA yang bersumber  dari  Dana  Otsus  alokasi Pemerintah Aceh yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, agar  SiLPA  tersebut  diestimasikan  dan dianggarkan  kembali  untuk  mendanai penyelesaian  kegiatan  yang  sama atau  kegiatan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  dan ayat (3) yang disetujui oleh TAPA, untuk anggaran tahun berikutnya.”
0 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 300.000.000.000 A ce h B arat A ce h B es ar A ce h Se lat an A ce h U ta ra A ce h S in gk il A ce h Te ng ah A ce h Te ng ga ra A ce h T imu r B ire u en P id ie S im eu lu e Ko ta B an d a A ce h K o ta S ab an g Ko ta L an gs a Ko ta L h ok se u m aw e N ag an Ra ya A ce h J ay a A ce h B arat D ay a G ay o Lu es B en er M er ia h P id ie J ay a K o ta S ub ul us sa la m A ce h T am ian g Realisasi Anggaran Penyerapan Anggaran 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% A ce h Ba ra t
A ce h Be sa r
A ce h S el ata n
A ce h U ta ra
A ce h Si ngk il
A ce h Te ngah
A ce h Te nggar a
A ce h Ti m u r
B ir e u en P id ie
S im e u lu e K o ta B anda A ce h
Ko ta S ab a n g Ko ta L a n gs a K o ta Lho ks e u m aw e
N agan R a ya A ce h J ay a A ce h Ba ra t D ay a G ay o Lue s B en er M er ia h
P id ie J a ya K o ta S ubu lu ss al am A ce h Ta m ia n g Gra ϐ ik 6.
Realisasi dan Penyerapan Anggaran Dana Otonomi Khusus  Tahun 2017
Sumber: Hasil Olah Data (LKPD Aceh, 2017)
Gra ϐ ik 7.

## Persentase Penyerapan Anggaran Dana Otonomi Khusus Tahun 2017
Sumber: Hasil Olah Data (LKPD Aceh, 2017)
Maria Ekowati — Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus ....
Permasalahan  dalam  penyerapan anggaran  yang  rendah  adalah  masalah besar  dalam  manajemen  keuangan pemerintah, ini mengindikasikan pada  perencanaan,  kualitas  layanan publik  dan  kesulitan  mencapai  target pertumbuhan ekonomi ( Muchsin &  Noor,  2011; Riharjo,  et.  al.,  2015; Sinaga,  2016;  Erlina  &  Muda,  2017 ). Menurut  Yunarto  (2011)  “anggaran yang besar tidak akan memberi manfaat ketika  tidak  terealisir  secara  optimal dan  rendahnya  penyerapan  anggaran bisa menyebabkan
permasalahan yang  tak  terselesaikan,  walaupun anggaran  pendapatan  dan  belanja terus  mengalami  peningkatan,  karena terjadi  SilPA  (Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran).”
Senada  dengan  Erlina  &  Muda (2017) yang  menegaskan  bahwa kegagalan  dalam  mencapai  target penyerapan  anggaran  menyebabkan hilangnya  manfaat  dalam  pengeluaran karena  tidak  semua  dana  yang dialokasikan  dapat  digunakan,  yang berarti  bahwa  ada  uang  menganggur yang  terjadi.  Kegagalan  penyerapan
anggaran  akan  mengurangi  dampak positif  dari  tujuan  diterapkannya anggaran ekspansif, artinya penyerapan anggaran yang rendah mengindikasikan adanya  program/kegiatan  yang  gagal dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak optimal  (Yunarto,  2011).  Sedangkan sumber  pendapatan  negara  yang terbatas  mengharuskan  pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan anggaran  dan  alokasi  anggaran  yang efektif dan e isien.
Pada  Gra ik  7,  jumlah  penyerapan anggaran  dana  otonomi  khusus  baik pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten masih terdapat sisa anggaran  di  kas  daerah  sebesar  Rp.
916.615.404.075,-.  Hal  ini  dikarenakan bahwa  jumlah  penyerapan  anggaran dana  otonomi  khusus  yakni  sebesar Rp.  7.055.030.890.885,-  sedangkan alokasi realisasi anggaran Rp. 7.971.646.294.960,-.  Artinya  bahwa Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota Aceh selaku pengguna anggaran belum dapat mengoptimalkan dana  otonomi  khusus  Tahun  Anggaran 2017.
Gra ϐ ik 8.
Jumlah Realisasi dan Penyerapan Anggaran Dana Otonomi Khusus 2017
Sumber: Hasil Olah Data (LKPD Aceh, 2017)
0 2.000.000.000.000 4.000.000.000.000 6.000.000.000.000 Pemerintah Aceh Kabupaten/Kota Penyerapan Anggaran Realisasi Anggaran
Selanjutnya,  nilai  pagu  alokasi dana  yang  ditransfer  oleh  Pemerintah Pusat  kepada  Pemerintah  Aceh  yakni Rp.  7.971.646.295.000,-  seharusnya setiap pembagian atau penyaluran dana otonomi  khusus  jika  mengacu  kepada Pada Pasal 11  Qanun Aceh Tahun 2013 dan  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan  Tambahan  Dana  Bagi Hasil  Minyak  Dan  Gas  Bumi  Dan  Dana Otonomi Khusus:
1. Pasal  8  ayat  (2)  yang  menyatakan bahwa  “pengalokasian  Dana  Otsus dilakukan dengan perimbangan:
a) Sebesar  60%  dialokasikan untuk  program  dan  kegiatan pembangunan Aceh; dan
b) Sebesar  40%  dialokasikan untuk  program  dan  kegiatan pembangunan Kabupaten/ Kota.” 2. Pasal  8  ayat  (3)  yang  menyatakan bahwa “dana sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  huruf  a,  selain diperuntukkan  untuk  program dan  kegiatan  pembangunan  yang
menjadi  kewenangan  Pemerintah Aceh  juga  dialokasikan  paling banyak  1%  untuk  pembangunan ibukota Aceh.”
3. Pasal  9  ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa  “Pemerintah  Aceh  akan menetapkan  pagu  de initif  setelah adanya ketetapan Pemerintah tentang Alokasi Dana Otsus Aceh.” Sedangkan menurut hasil
pemeriksaan  BPK,  bahwa  “selisih  yang harus  dialokasikan  ke  Pemerintah
Kabupaten/Kota TA 2017 kurang sebesar Rp.  107.358.317.318,-  yang  terdiri  dari sebesar 40% senilai Rp. 105.771.741.200,- (40%  x  Rp264.429.353.000,00)  dan sebesar  1%  untuk  ibukota  Aceh  senilai Rp1.586.576.118,00  (1%  x  (60%  x Rp264.429.353.000,00)).” Hasil tersebut ditemukan  oleh  BPK  karena  terdapat perbedaan  penganggaran  belanja  yang bersumber  dari  dana  otonomi  khusus dengan  alokasi  yang  telah  ditetapkan oleh  Pemerintah  Pusat  untuk  TA  2017 dalam APBN. Berdasarkan perbandingan data tersebut untuk Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Aceh  (APBA) Tabel 3.   Perbedaan Pagu antara Pasal 11 Qanun dan Realisasi Penyaluran Anggaran No. Nama
Pemda
Dana Otsus TA. 2017 = 7.971.646.295.000,- Selisih
Pasal 11 Qanun Aceh & Pasal 8 Pergub No. 79. Thn. 2013 Realisasi Penyaluran Dana Otsus TA. 2017 1 Pembangu- nan Aceh (60%) 4.782.987.777.000* 4.582.732.139.708** 200.255.637.292 2 Pembangu- nan Kab./ Kota (40%) 3.188.658.518.000 3.388.914.155.252 (200.255.637.292)
Sumber :  Data diolah (Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2017 (Audited)) * dialokasikan 1% untuk Pembangunan ibukota Aceh sebesar Rp. 47.829.877.770,- ** dialokasikan 1% untuk Pembangunan ibukota Aceh sebesar Rp. 45.827.321.397,-
Maria Ekowati — Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus ....
dan  Perubahan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Aceh  (APBA-P)  masing- masing  adalah  Rp.  8.022.595.617.000 – R p . 7 . 7 0 7 . 2 1 6 . 9 4 2 . 0 0 0 = R p . 3 1 5 . 3 7 8 . 6 7 5 . 0 0 0 , - d a n R p . 7 . 9 7 1 . 6 4 6 . 2 9 5 . 0 0 0 - R p . 7 . 7 0 7 . 2 1 6 . 9 4 2 . 0 0 0 = R p . 264.429.353.000,-.
Sehingga  dari  hasil  tersebut dapat  dinyatakan  bahwa  penyaluran dana otonomi khusus Provinsi Aceh  Tahun  Anggaran  2017  belum memberikan  manfaat  yang  optimal dalam  membiayai  pembangunan  Aceh, hal  ini  dikarenakan  Pemerintah  Aceh kurang  menganggarkan  sisa  dana otonomi  khusus  tahun  anggaran  2017 di  tahun  anggaran  2018  sebesar  Rp. 361.039.736.485,- (Rp. 577.174.082.790 –  Rp.  216.134.346.305)  dan  belum menyalurkan  dana  otonomi  khusus alokasi  Pemerintah  Pusat  tahun  2017 ke  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Aceh sebesar  Rp.  111.255.076.970,-  (LKPD, 2018).
Dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Peraturan Gubernur  Aceh  Nomor  79  Tahun  2013 Tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas  Bumi  Dan  Dana  Otonomi  Khusus menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat SiLPA  yang  bersumber  dari  Dana Otsus  alokasi  Pemerintah  Aceh  yang diakibatkan  oleh  kegiatan  yang  tidak dapat dilaksanakan, agar SiLPA tersebut diestimasikan dan dianggarkan kembali untuk  mendanai  penyelesaian  kegiatan yang  sama  atau  kegiatan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) yang disetujui oleh  TAPA,  untuk  anggaran  tahun berikutnya.”
Besarnya  dana  yang  didapat  oleh provinsi  Aceh  seperti  halnya  dua  sisi
mata  uang  yang  berbeda  pada  koin yang sama. Di samping menguntungkan juga  memberikan  sebuah  beban  besar dalam  pengalokasian  dan  tersebut. Pada  hakekatnya  pemerintah  daerah adalah  aktor  utama  dalam  kemajuan daerahnya, dan menjadi fasilitator dalam menjembatani  aspirasi  masyarakat daerah dengan pusat.
Dana  otonomi  khusus  ditujukan untuk membiayai program dan
kegiatan  pembangunan  yang  strategis dan  mempunyai  daya  dorong  yang kuat  dalam  mencapai  kesejahteraan masyarakat.  Penggunaan  dana  Otsus sebagimana telah dimandatkan dalam  undang-undang  dan  qanum membiayai 7 sektor pembangunan yaitu :  infrastruktur,  ekonomi,  kemakmuran, pendidikan,  social  dan  kesehatan, etrmasuk  pelaksanaan  keistimewaan Aceh.  Pembiayaan  pembangunan  yang tepat  pada  keseluruhan  sector  ini diharapkan dapat menjadi daya dorong yang  kuat  bagi  provinsi  Aceh  dalam peningkatan  kinerja  untuk  memacu pembangunan .
Dana  otsus  ditujukan  untuk membiaya  program  dan  kegiatan pembagunan yag strategis dan mempunyai daya saing yang kuat dalam mendorong  tercapainya  kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana otonomi  khusus  sebagaimana  telah dimandatkan dalamundang-undang yang  digunakan  untuk  membiayai  7 (tujuh)  pembangunan  yang  berada di  propinsi  Aceh,  yaitu  infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, social dan kesehatan, termasuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. Dengan pembiayaan pembangunan yang tepat untuk keseluruhan sector tersebut diharapkan dapat menjadi daya dorong
yang  kuat  bagi  propinsi  Aceh  dalam memacu pembangunan.
Beberapa  bidang  utama  seperti infrastruktur  dan  pendidikan  yang mendapatkan  alokasi  dana  yang  cukup besar  dibandingkan  dengan  sektor lainnya.    Adapun  sector  infrastruktur mendapatkan  alokasi  dana  terbesar semenjak  tahun  2008  sampai  dengan tahun  2015  yaitu  Rp.  13,7  T.  alokasi infrastruktur  mendapatkan  sebesar 36%  pada  setiap  tahunnya,  hal  ini mencerminkan  bahwa  pembangunan prioritas  pembangunan  di  propinsi Aceh  disamping  di  bidang  pendidikan. Kedua  bidang  tersebut  memiliki  porsi yang  sangat  besar  dalam  pembiayaan pembangunan di propinsi Aceh sebesar 50 persen dari keseluruhan alokasi dana otsus pada tahun 5. Sementara di bidang ekonomi  dan  pengentasan  ekonomi tercatat  secesar  34%  dari  keseluruhan alokasi  yang  diterima  oleh  propinsi Aceh.
Besarnya  pemasukan  dana  otsus tidak selalu membawa jalan mulus untuk kinerja pemerintah provinsi Aceh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Dana  otsus  tersebut  merupakan sumber pendapatan daerah Pemerintah Aceh. Undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan  penuh  bagi  pemerintah provinsi Aceh di dalam mengelola Dana Otsus dan dianggap sebagai peneriman Pemerintah  Aceh  untuk  membiaya program  pembangunan  yang  tengah dijalankan  di  Propinsi  Aceh  agar  tidak tertinggal dengan propinsi lainnya.
Keberhasilan pembangunan
dengan  memanfaatkan  sumber  dana Otsus  untuk  mendukung  kinerja
pemerintahan di Provinsi Aceh, diawali dengan  perencanaan  pembangunan yang  tepat.  Perencanaan  yang  baik merupakan syarat awal dalam
keberhasilan  pembangunan.  Dalam perencanaan  tersebut,  proses  untuk memutuskan  tujuan-tujuan  yang  ingin dicapai  (dalam  hal  ini  kesejahteraan masyarakat)  dalam  bentuk  kegiatan- kegiatan.
Semenjak  diberlakukannya  otsus, dan  pengelolaan  dana  otsus  yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah  propinsi  Aceh,  Pemerintah provinsi  Aceh  melakukan  pengelolaan yang  terpusat  di  propinsi  pada  tahun 2008  –  2010.  Namun  hal  ini  dianggap kurang  efektif  dalam  menjawab  dan menyelesaikan pembangunan di propinsi Aceh.  Selanjutnya  pengelolaan  dana otsus  di  serahkan  kepada  kabupaten/ kota,  namun  tidak  dalam  bentuk  dana tunai  melainkan  dalam  bentuk  pagu yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah Aceh  serta  memberikan  kewenangan yang  lebih  besar  kepada  pemerintah kabupaten/kota  dalam  pelaksananaan dana  otsus  tersebut.  Semenjak  tahun 2010berdasarkan  Qanum  Nomor  2 Tahun  2008,  pengelolaan  dana  otsus yang  memberikan  kewenangan  penuh terhadap kabupaten/kota melalui mekanisme transfer langsung atas dana otsus.  Pengelolaan  tersebut  dimulai pada  tahun  2013  mellaui  Qanun Nomor 2 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Qanun Nomor 2 Tahun 2008.
Dengan  pengelolaan  dana  otsus secara tepat, sebagaimana yang disyaratkan  oleh  undanag-undang, program  kegiatan  yang  di  danai  oleh dana  otsus  harus  memiliki  dampak yang  signi ikan,  terukur  dan  dirasakan
Maria Ekowati — Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus ....
manfaatnya  oleh  masyarakat  propinsi Aceh  serta  memiliki  daya  ungkit  yang berdampak  secara  jangka  panjang  bagi pembangunan di propinsi Aceh. Sistem, mekanisme,  perencanaan,  pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi berkala  harus  terus  dilakukan  dan dibangun sebagai suatu kebutuhan dan keharusan.    Rencana  induk  mengenai penggunaan  dana  otsus  dan  berbagai peraturan  serta  petunjuk  teknis  yang mengatur  dalam  pengelolaan  dana otsus  merupakan  acuan,  yang  harus terus  menerus  disempurnakan  demi menjamin keefektifan pembangunan.
Proses  perencanaan  pembangunan yang baik merupakan syarat awal  untuk  keberhasilan  sebuah program  pembangunan  dan  kegiatan pemerintahan,  karena  perencanaan yang  baik  merupakan  syarat  awal untuk  membangun,  sedangkan  syarat utama  adalah  bagaimana  pemerintah daerah  melaksanakan  pembangunan sesuai  dengan  perencanaan  sehingga menghasilkan keluaran (output) pembangunan  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat. Pengalokasian  dana  otsus  untuk pembangunan di propinsi Aceh dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang  nomor  11  Tahun
2011,  sedangkan  untuk  penyusunan program  mengacu  pada  RPJP  dan rencana  kerja  pemerintah  kabupaten/ kota  dan  propinsi.  Alokasi  pendanaan 100%  dikelola  oleh  propinsi.  Setelah lahirnya  Qanun  Nomor  2  Tahun  2008, sejak tahun 2010 penyusunan program selain mengacu pada RPJP propinsi dan masing-masing  kabupaten/kota  juga mengacu  pada  rencana  kerja  propinsi dan masing-masing-masing kabupaten/ kota  dengan  pendanaan  40%  propinsi
dan  60%  kabupaten/kota.  Pada  tahun
2013sejalan dengan disahkannya Qanun Nomor 2 Tahun 2013, penyusunan  program  berpedoman pada RPJP propinsi dan masing-masing kabupaten/kota dengan mengacu pada  RPJM  propinsi  dan  kabupaten/ kota,  dimana  alokasi  pendanaannya 60%  propinsi  dan  40%kabupaten/ kota  dengan  menggunakan  mekanisme transfer langsung ke kabupaten/kota.
Dalam penyusunan program kegiatan, pembangunan harus berpedoman  dan  mengacu  pada  RPJP dan  RPJM  propinsi  dan  masing-masing kabupaten/kota  yang  ada  di  propinsi Aceh.  Penyusunan  program  tersebut selanjutnya akan didanai oleh anggaran otsus  haruslah  merupakan  program dan  kegiatan  pembangunan  yang strategis,  mempunyai  daya  dorong yang  kuat,  dan  berpengaruh  signi ikan terhadap  pencapaian  kesejahteraan masyarakat  Aceh  menuju  ke  arah  yang lebih  baik,  nyata,  dan  adil  sesuai  yang tertuang  dalam  amanah  Qanun  Nomor 2  Tahun  2  Tahun  2008  dan  Qanun Nomor  2  Tahun  2013  menjadi  tolak ukur  untuk  berhasilnya  program  yang dapat  memberikan  kesejahteraan  bagi masyarakat  Aceh  secara  menyeluruh. Disamping  itu  pula,  penyusunan program  harus  memenuhi  kriteria pemilihan  program  dan  kegiatan  yang diatur dalam peraturan gubernur.
Program,  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  dengan  didanai  oleh dana  otsus  adalah  hasil  dari  usulan kabupaten/kota  dan  usulan  propinsi yang  disepakati  bersama.  Apabila program, kegiatan yang tidak disetujui, hal  ini  biasanya  dinilai  kurang mencukupi syarat-syarat administrative atau dinilai kurang bernilai strategis.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  dan pembahasan  tersebut  diatas,  dana otsus dimanfaatkan untuk meningkatan kesejahteran masyarakat propinsi Aceh  baik  di  tingkat  propinsi  maupun kabupaten/kota melalui program, kegiatan  pembangunan  strategis,  dan mempunyai daya saing yang kuat dalam mendorong  tercapainya  kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana otonomi  khusus  sebagaimana  telah dimandatkan  dalam  undang-undang yang  digunakan  untuk  membiayai  7
(tujuh)  pembangunan  yang  berada di  propinsi  Aceh,  yaitu  infrastruktur,
ekonomi, kemiskinan, pendidikan, social dan kesehatan, termasuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. Dengan pembiayaan pembangunan yang tepat untuk keseluruhan sector tersebut diharapkan dapat menjadi daya dorong yang  kuat  bagi  propinsi  Aceh  dalam memacu pembangunan.
Pelaksanaan seluruh kegiatan dan  program  dalam  mendukung  tugas pokok  dan  fungsi  pemerintahan  tidak terlepas  dari  peran  seluruh  aparatur pemerintahan di provinsi Aceh. Pengunaan  dana  otonomi  khusus  yang diberikan  dalam  upaya  pencapaian kinerja  pemerintahan  yang  telah dilaksanakan.
Provinsi  Aceh,  masih  memiliki ketergantungan  yang  tinggi  terhadap Dana Otsus sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan  belanjanya.  Ketiadaan  dana Otsus  akan  berdampak  pada  kapasitas iscal dan kinerja belanja daerah.

## SARAN
Perlu  adanya  keterkaitan  antara dana  otonomi  khusus  dengan  output dan  outcome  dari  penggunaan  dana Otsus  untuk  mendukung  kepentingan dan kesejahteraan masyarkat.
Masih  tingginya  peran  Dana
Otsus  sebagai  sumber  Pendapatan Daerah  di  Provinsi  Aceh  menjadi landasan pentingnya Pemerintah melakukan upaya peningkatan efektivitas  pengelolaan  Dana  Otsus agar  dapat  memberikan  dampak  yang cukup  signi ikan  dalam  mendorong percepatan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  dan  pembangunan  di daerah  Otsus.  Langkah  perbaikan  yang akan  dilakukan  Pemerintah  hendaknya disesuaikan  dengan  kebutuhan  daerah
Otsus, Pemerintah perlu segera menentukan exit strategy antara  lain dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Otsus agar mencapai output  dan  outcome  optimal  sampai dengan berakhirnya implementasi Dana Otsus,  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah perlu  melakukan  upaya  penguatan  dan sinkronisasi  program  dan  kegiatan untuk percepatan pembangunan,
peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta  peningkatan  perekonomian  di daerah Otsus.
Diperlukan  pembentukan  suatu unit  kerja  khusus  untuk  pengelolaan dana  otsus  yang  lebih  efektif  dan e isien.  Dengan  kewenangan  yang  ada, pemerintah  Aceh  dapat  membentuk Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Daerah (UPTD) yang berada dan menjadi bagian dari  BAPPEDA  propinsi  yang  ditugasi secara  khusus  untuk  menangani  dan mengelola dana otsus tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Abid,  M.,  Rahayu,  S.,  &  Aminah,  W.  (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap
Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten/ Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah Periode 2014-2015). eProceedings of Management , 5(1).
Abrar,  M.  (2018). Dampak Dana Otonomi
Khusus Terhadap Kinerja
Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Aceh. Diakses  dari https://repository.ipb.ac.id/ handle/123456789/95985    (DT  - Economic and Management [307])
Ahmad  E.,  &  Mansoor,  A.  2002.  Indonesia:
Managing  decentralization.  IMF Working  Paper,  Fiscal  Affairs Department  and  Independent Evaluation Of ice, Washington DC. 136(2)
Andirfa,  Mulia,  Hasan  Basri,  and  M.Shabri A. Majid. 2016. “Pengaruh Belanja Modal,  Dana  Perimbangan  Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota  Di  Provinsi  Aceh.” Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala .
Anwar,  A.  R.  D.,  Abdullah,  M.  F.,  &  Hadi,
S.  (2018).  Analisis  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Otonomi  Khusus  Dan  Belanja Modal  Terhadap  Pdrb  Di  Kab/ Kota  Provinsi  Papua. Jurnal Ilmu
Ekonomi JIE , 2(1), 1-13. Azis,  N.  L.  (2018).  Pola  Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus  dan  Istimewa:  Perspektif Politik. Jurnal Penelitian Politik ,
15(1), 81-96.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia.  (2018,  Mei).  Laporan Hasil  Pemeriksaan  Atas  Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun  Anggaran  2017.  Banda
Aceh.    Nomor:  3.A/Lhp/Xviii.
Bac/05/2018.
Badan  Pengelolaan  Keuangan  Kota  Banda Aceh.  (2017).  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Banda Aceh.
Creswell,  J.  W.  (2012). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th Ed.) . Boston, MA: Pearson.
Creswell,  J.  W.  (2013). Qualitative Inquiry and research design choosing among ϔ ive approaches (3rd Ed) .  Thousand  Oaks,  CA:  Sage Publications
Dincecco,  M.,  &  Katz,  G.  (2016).  State Capacity  and  Long-run  Economic
Performance. The Economic
Journal , 126 (590), 189-218.
Easterly,  W.  (2012). White Man’s Burden: why the West’s efforts to aid the rest have done so much ill and so little good. New  York:  Oxford University Press.
Erlina, A. S., & Muda, I. (2017). The Analysis of the In luencing Factors of Budget Absorption. International Journal of Economic Research , 14 (12),
287-300.
Feldman,  M.  P.,  &  Storper,  M.  (2018).
Economic  Growth  and  Economic Development: Geographical Dimensions, De inition, and Disparities. The New Oxford
Handbook of Economic Geography ,
143.
Feldman,  M.,  Hadjimichael,  T.,  Kemeny, T.,  &  Lanahan,  L.  (2014).  The logic  of  economic  development:
a  de inition  and  model  for investment. Environment and Planning C Government and Policy.
Hirsch, B. T. (2017). What do unions do for economic  performance?.  In What Do Unions Do? (pp.  201-245). Routledge.
Julitawati,  Ebit,  Darwanis,  and  Jalaluddin.
2012.  “Pengaruh  Pendapatan
Asli  Daerah  (Pad)  Dan  Dana Perimbangan Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.” Jurnal Akuntansi Pascasarjana
Universitas Syiah Kuala .
Ketterer,  T.  D.,  &  Rodríguez-Pose,  A. (2018).  Institutions  vs.  ‘ irst- nature’geography:  What  drives economic  growth  in  Europe’s regions?. Papers in Regional Science , 97 , S25-S62.
Kis-Katos,  K.,  &  Sjahrir,  B.  S.  (2017).  The impact  of  iscal  and  political decentralization  on  local  public investment  in  Indonesia. Journal of Comparative Economics , 45 (2), 344-365.
Lastiar  Hutapea,  Hutapea,  and  Aristanti Widyaningsih. 2017. “PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE  DAN  UKURAN LEGISLATIF  TERHADAP  KINERJA PEMERINTAH  DAERAH  (STUDI
PADA  PEMERINTAH  PROVINSI DI  INDONESIA).” Jurnal ASET (Akuntansi Riset) .  https://doi. org/10.17509/jaset.v9i1.5446.
Li,  M.  H.,  Cui,  L.,  &  Lu,  J.  (2018).  Varieties in  state  capitalism:  Outward  FDI
strategies  of  central  and  local state-owned  enterprises  from emerging  economy  countries. In State-Owned Multinationals (pp. 175-210).  Palgrave  Macmillan, Cham.
Martinez-Vazquez,  J.,  Lago-Peñas,  S.,  & Sacchi,  A.  (2017).  The  impact  of iscal  decentralization:  a  survey.
Journal of Economic Surveys , 31(4), 1095-1129.
Maulana,  J.,  Purnama,  E.,  &  Syabandir, M.  (2018).  Perimbangan  Dana Otonomi  Khusus  Aceh  Antara Provinsi  Dan  Kabupaten/Kota. Syiah Kuala Law Journal (SKLJ), 2(1), 18-38.
Meuko,  N.  E.  (2018,  Juli  13).  Dana  Otsus Aceh  Rp  163  Triliun  Jadi Bancakan  Koruptor?.  Diakses dari https://www.beritasatu.
com/nasional/500874-dana- otsus-aceh-rp-163-triliun-jadi- bancakan-koruptor.html
Muchsin, M. & Noor, A. S. (2011, Desember). Fenomena  penyerapan  anggaran: kenapa akselerasi di akhir tahun?.
Paris Review. III/No.6, 6-9.
Nugroho,  B.  P.  (2018,  Juli  5).  Begini  Awal Cerita  Aceh  Dapat  Dana  Otsus. Diakses  dari  https://news.detik. com/berita/4099311/begini- awal-cerita-aceh-dapat-dana- otsus
Peraturan Gubernur Aceh  Nomor 19 Tahun 2017  Tentang  Pembagian  Dan Peny  Aluran  Belanja  Bantuan Keuangan  Bagian  Dana  Otonomi Khusus  Aceh  Kepada  Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017.
Maria Ekowati — Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus ....
Pur ield,  C.  2004.  The  decentralization dilemma  in  India. IMF Working Paper . Asia and Paci ic Department.  Washington  DC. 32(4)
Putri,  R.  D.  (2018,  Juli  30).  Dana  Otsus Dicabut,  Aceh  Siap  Bangkrut. Diakses  dari  https://tirto.id/
dana-otsus-dicabut-aceh-siap- bangkrut-cP54 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan  Gas  Bumi  Dan  Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Tambahan
Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12.
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan  Atas  Qanun  Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara  Pengalokasian  Tambahan Dana  Bagi  Hasil  Minyak  Dan  Gas Bumi  Dan  Penggunaan  Dana Otonomi Khusus. Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2.
Rahmatunnisa, M., Hindersah, R., & Achmad, T.  H.  (2018).  Why  Regions  with Archipelagic  Characteristics  in Indonesia Also Need Asymmetric Decentralization?. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs
Governance, 10(2), 251-261.
Riharjo,  I.  B.,  Sudarma,  M.,  Irianto,  G.,  & Rosidi,  R.  (2015).  Hyper  Reality in  the  Accountability  of  the Local  Budgets  Implementation: A Critical Interpretive Study. International Journal of Business and Management , 10 (10), 240. Sinaga,  E.  J.  (2016).  Analisis  Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Jurnal Rechts
Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 5 (2), 261-274.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006
tentang Pemerintahan Aceh. Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4633.
Urbano,  D.,  &  Aparicio,  S.  (2016).
Entrepreneurship capital types and economic  growth:  International evidence. Technological Forecasting and Social
Change , 102 , 34-44.
Yunarto,  I.  (2011,  Desember).  Memahami
proses penganggaran untuk mendorong optimalisasi penyerapan anggaran. Paris
Review. III/No.6, 12-18.
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 2 [2020]