https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.2312
Penguatan  Gugatan  Citizen  Lawsuit/Action  Popularis sebagai  Upaya  Perlindungan  Hak  Konstitusional  atas Jaminan  Penegakan  Hak-Hak  Konstitusional  Warga Negara terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Negara (Strengthening Citizen Lawsuit/Action Popularis Lawsuits as an Effort to Protect Constitutional Rights for Enforcements Guarantees  of  Citizens’  Constitutional  Rights  Againts

## Unlawful Acntions by the State)
Derry Angling Kesuma
STIH Sumpah Pemuda Palembang Kesumaderry@gmail.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 20 Juli 2023 Revisi 1 pada 25 Juli 2023 Revisi 2 pada 31 Juli 2023 Disetujui pada 1 Agustus 2023

## Abstract
Purpose: Citizen Lawsuit or Citizen Lawsuit against State officials is actually not known in the Civil Law legal system as applied in Indonesia. Citizen Lawsuit itself was born in countries that adhere to the Common Law legal system.
Methodology: Citizen Lawsuit can be applied as the basis for filing a  lawsuit  against  the  law  contained  in  the  preamble  of  the constitution  or  the  1945  Constitution  as  a  guaranteed  basic  right, from  a  number  of  arrangements  regarding  human  rights  (HAM), through  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  No.  39  of  1999 concerning Human Rights, and in the realm of administrative law, namely the Law of the Republic of Indonesia concerning Consumer Protection  No.  8  of  1999.  However,  these  arrangements  are  not explicitly regulated. For its application in the judiciary, Law No. 48 of  2009,  on  Judicial  Power,  states  that  judges  may  not  refuse  to handle cases. The laws and regulations previously described have been widely used by citizens in filing Citizen Lawsuits in Indonesia so far..
Results: The concept of a Democratic state adopted by Indonesia, regarding sovereignty in the hands of the people, according to the author  can  be  implemented  properly  by  streamlining  so  that  the concept  of  Citizen  Lawsuit,  because  it  is  in  accordance  with  the objectives of law in Indonesia, especially equal rights before the law between the State and Citizens.
Keywords: Democracy, Law Enforcement, Unlawful Acts How to Cite: Kesuma, D.A. (2023). Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit/Action  Popularis  sebagai  Upaya  Perlindungan  Hak Konstitusional  atas  Jaminan  Penegakan  Hak-Hak  Konstitusional Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Negara. Jurnal  Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 43-52.

## 1. Pendahuluan
Dalam hukum perdata di Indonesia ada 2 (Tandelilin) jenis gugatan perdata yang menjadi dasar sebuah gugatan, yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi  (R Subekti, 2021). Dasar hukum gugatan perdata tersebut berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata adalah suatu perikatan, dimana suatu perikatan dapat dilahirkan dari suatu persetujuan (Perjanjian) atau (UU) Undang-Undang. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang dapat dibagi lagi atas perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja dan yang lahir dari Undang-Undang karena suatu perbuatan seseorang. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang
karena suatu perbuatan seseorang ini, dapat dibagi lagi atas perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang  diperbolehkan  dan  yang  lahir  dari  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  hukum  (Onrechtmatig). Perihal perikatan yang lahir dari Undang-Undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar  hukum  (Onrechtmatigedaad)  mewajibkan  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  untuk membayar  kerugian  itu,  jika  karena  kesalahannya  telah  menimbulkan  kerugian.  Memang  sudah selayaknya apabila orang karena perbuatan hukum yang dilakukannya harus memikul sendiri kerugian yang dideritanya. Hal tersebut didukung oleh keyakinan umum (algemene rechtsovertuiging) (Rocky Marbun, 2010). Seseorang yang dimaksud di atas adalah subjek hukum. Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem  hukum  Indonesia,  yang  sudah  tentu  bertitik  tolak  dari  sistem  hukum  Belanda,  ialah  individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).
Berdasarkan Pasal 2 KUHPerdata juncto Pasal 1330 KUHPerdata subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kecakapan. Dimana pasal tersebut seseorang sebagai subjek hukum yang  lahir  hidup  sampai  ia  mati.  Dengan  demikian,  terdapat  golongan  tertentu  yang  dianggap  tidak cakap oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu orang yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (curratele), yang selalu harus diwakili oleh orang  tuanya,  walinya,  atau  kuratornya.    Hal    ini    merupakan    syarat-syarat    subjek    hukum    yang merupakan orang  pribadi  (natundang-undangrlijk  persoon) (Rocky Marbun, 2010).   Untuk  subjek hukum  berupa  badan  hukum  (rechtspersoon),  Badan  hukum  memiliki  sifat-sifat  khusus,  tidak sepenuhnya  dapat  disamakan  dengan  manusia.  Badan  hukum  hanya  dapat  melakukan  perbuatan- perbuatan  dalam  bidang-bidang  tertentu  saja.  Banyak  arrest-arrest  Hoge  Raad,  dimana  suatu  badan hukum  publik  atau  privat,  misalnya  negara  atau  (PT)  perseroan  terbatas  berdasarkan  Pasal  1365 KUHPerdata dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum  adalah  persoalan  yang  perlu  diketahui  dan  sangat  penting  bagi  badan  hukum.  Bahwa  badan hukum  adalah  bertanggung  jawab  (aansprakelijkheid),  artinya  dapat  digugat  untuk  perbuatan- perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukan oleh organnya sebagai orgaan (alszodenig door de orgaan) (Harahap, 2017). Karena apabila seorang direksi dari suatu orgaan melakukan suatu perbuatan, maka dia bisa berbuat sebagai organ, dapat juga secara privat, di mana badan hukum itu tidak terikat.9 Dengan  demikian  badan  hukum  juga  dapat  diminta  pertanggungjawaban  jika  melakukan  perbuatan melawan hukum. Sementara, Pasal 1653 KUHPerdata adalah peraturan umumnya, dimana disebutkan Selainnya  perseroan  yang  sejati  oleh  Undang-Undang  diakui  pula  perhimpunan-perhimpunan  orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian  oleh  kekuasaan  umum,  maupun  perkumpulan-perkumpulan  itu  diterima  sebagai diperbolehkan,  atau  telah  didirikan  untuk  suatu  maksud  tertentu  yang  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang atau kesusilaan baik.
Pihak-pihak yang memiliki sengeta di peradilan adalah Subjek Hukum. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa  di  peradilan  adalah  dengan  menggunakan  system  peradilan  Perdata  di  Bawah  Peradilan Umum, dimana pihak-pihak yang bersengketa dalam peradilan perdata adalah penggugat dan tergugat. Dimana  pihak-pihak  tersebut  harus  memiliki  hak  gugat  dan  untuk    mengajukan      gugatan    tersebut Harahap  (2017),      maka    dapat    diajukan    dengan      Citizen  Lawsuit  atau  gugatan  “Warga  Negara” mensyaratkan satu atau lebih penggugat yang  tidak  terlindungi  hak-haknya  sebagai  warga  negara. Hal  ini  dianggap gugatan warga negara bertujuan untuk dan dimaksudkan sebagai upaya melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat tindakan pembiaran dari negara atau otoritas negara.  Hal  tersebutlah  yang  kemudian  ingin  penulis  jabarkan  lebih  lanjut  mengenai  bagaimanakah Upaya penguatan gugatan citizen lawsuit/actio popularis sebagai upaya perlindungan hak konstitusional atas jaminan penegakan hak-hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan melawan hukum oleh negara.

## 2. Metodologi
Dalam karya ilmiah ini,  penulis ingin sekali menggambarkan mengenai Upaya pemerintah dalam hal penguatan gugatan citizen lawsuit/actio popularis sebagai upaya perlindungan hak konstitusional atas
jaminan  penegakan  hak-hak  konstitusional  warga  negara  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  oleh negara. Dengan  menggunakan  Pendekatan  kualitatif  maka  pengolahan  data  tidak  dilakukan dengan  mengukur  data  sekunder  terkait,  tetapi  menganalisis  secara  deskriptif  data  tersebut. Proses analisis data sekunder yang diperoleh dilakukan dengan menelaah peraturan perundang- undangan,  teori-teori  hukum,  dan  artikel-artikel  yang  terkait  dengan  pokok  permasalahan dalam  penelitian  ini  untuk  kemudian  dicari  kesesuaian  antara  satu  dengan  yang lainnya.Manfaat  yang  diharapkan  oleh  penulis  dengan  melalukan  penelitian  dalam  bentuk karya ilmiah ini adalah untuk mendapatkan jawaban mengenai Upaya pemerintah dalam hal penguatan  gugatan  citizen  lawsuit/actio  popularis  sebagai  Upaya  penguatan  gugatan  citizen lawsuit/actio popularis sebagai upaya perlindungan hak konstitusional atas jaminan penegakan hak-hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan melawan hukum oleh negara.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Citizen Lawsuit Adalah   Gugatan   oleh   warga   negara   untuk   memberlakukan undangundang. Gugatan warga negara datang dalam tiga bentuk (Miller., 1995):
1) Pertama,  seorang warga negara dapat mengajukan gugatan terhadap Negara, perusahaan, atau badan pemerintah  yang  terlibat  dalam  kegiatan  yang  dilarang  oleh  undang-  undang.  Misalnya,  warga negara dapat menuntut sebuah perusahaan di bawah pemerintah yang merugikan warga negaranya.
2) Kedua,  seorang  warga  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  badan  pemerintah  yang  gagal  dalam melakukan  tugas  non-discretionary.  Misalnya,  warga  negara  bisa  menuntut  Badan  Pemerintah karena gagal menerapkan regulasi untuk melindungi warga negaranya.
3) Bentuk ketiga kurang umum, warga negara bisa menuntut perintah untuk memberantas hal-hal yang membahayakan serta akan terjadi dalam potensi besar yang melibatkan industri, pembuangan atau penanganan  limbah,  terlepas  dari  apakah  atau  tidak,  pelaku  melakukan  atau  melanggar  larangan undang-undang. Jenis ketiga sesuai dengan hak warga negara adalah analog kesalahan hukum umum dari gangguan publik oleh pemerintah atau badan pemerintah.
Class Action Menurut Black’s law dictionary  adalah sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam  suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau  dituntut   mewakili   sekelompok   besar orang tersebut  tanpa  perlu  menyebut  satu  peristiwa  satu  anggota  yang  diwakili.  Menurut    Glorilier Multi  Media  Encyclopedia  Nugroho  (https://doi.org/10.1177/183335838901900104),  Class  action adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang  atau  lebih  anggota  kelompok  masyarakat  mewakili seluruh  anggota  kelompok  masyarakat.  Menurut  Undang-UndangNo.  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang maksud class action adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Santosa,  1997).  Perbuatan  Melawan  Hukum  diatur  dalam  Pasal  1365  sampai  dengan  Pasal  1380 KUHPerdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian  kepada  orang  lain  menyebabkan  orang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan  hukum  dalam  KUHPerdata  berasal  dari  Code  Napoleon. Molegraaff menyatakan  bahwa  Perbuatan  Melawan  Hukum  tidak  hanya melanggar  Undang-Undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan (Setiawan, 1987).
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan untuk meminta ganti kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian- kerugian dan perbuatan  itu  harus  ada  hubungannya  yang  langsung;  kerugian  itu  disebabkan  karena  kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUHPerdata  Setiawan  (1987)  ditentukan  pula  bahwa  setiap  orang  tidak  saja  bertanggungjawab terhadap  kerugian yang  disebabkan  karena  perbuatannya  sendiri,  tetapi juga  terhadap  kerugian  yang ditimbulkan  karena  perbuatan  orang-orang  yang  ditanggungnya,  atau  karena  barang-barang  yang berada dibawah pengawasannya. Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku III titel 3 Pasal 1365- 1380  KUHPerdata,  termasuk  kedalam  perikatan  yang  timbul  dari  Undang-Undang.  Pengertian
perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365  KUHPerdata  hanya  mengatur  apabila  seorang  yang  mengalami  kerugian  karena  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi, pasal tersebut bukan mengatur mengenai onrechtmatigedaad, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum (Setiawan, 1987).
Perbuatan  melawan  hukum  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  pada  awalnya  memang  mengadung pengertian yang sempit sebagai pengatur dari ajaran legisme. Pengertian perbuatan melawan hukum saat itu adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang- Undang  (bertentangan  dengan  wettelijkrecht),  atau  tiap  perbuatan  yang  yang  bertentangan  dengan kewajiban  hukumnya  sendiri  yang  timbul  karena  Undang-Undang  (bertentangan  dengan  wettelijke plicht).  Dengan  demikian,  maka  perbuatan  melawan  hukum  adalah  sama  dengan  onwetmatig (bertentangan  dengan)  Undang-  Undang.  Sementara  istilah  sekarang  “perbuatan  melawan  hukum” ditujukan  pada  umumnya  berlaku  di  Indonesia  dan  sebagian  besar  merupakan  hukum  adat.  Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak  dapat  dijadikan  alasan  menuntut  ganti  kerugian  karena  suatu  perbuatan  melawan  hukum, sekalipun  perbuatan  tersebut  adalah  bertentangan  dengan  hal-hal  yang  diwajibkan  dalam  pergaulan masyarakat.  Pada  dasarnya  perbuatan  melawan  hukum  menimbulkan  kegoncangan  atau  ketidak- seimbangan  dalam  masyarakat,  dimana  hal  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  pada  pelakunya. Namun  adakalanya  subyek  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  tidak  dapat  dipertanggung- jawabkan,  meskipun  ketidak-seimbangan  yang  ditimbulkan  itu  harus  diusahakan  untuk  dipulihkan kembali. Selanjutnya adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa, Tidak adanya penjelasan yang diberikan Pasal 1365 KUHPerdata tentang pengertian perbuatan melawan hukum, maka harus dicari pengertian perbuatan melawan hukum oleh Penguasa dimaksud, dalam Yurisprudensi dan atau/doktrin. Dari  berbagai  sumber  ditemukan  beberapa  macam  pengertian  badan  hukum.  Sedangkan  menurut (E.Utrecht, 1961). badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak. Menurut R.Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan Hakim.
Di dalam masyarakat istilah Badan Hukum sudah tidak asing lagi. Dalam bahasa Belanda Badan Hukum dikenal dengan istilah rechtpersoon. Badan hukum berdasarkan materinya dibagi dua (2) yaitu badan hukum  publik  dan  privat.  Badan  hukum  publik  (Publiekrecht)  adalah  badan  hukum  yang  mengatur hubungan antar Negara dan atau aparatnya dengan warga Negara yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan badan hukum privat (Privaatrecht) adalah perkumpulan orang yang mengadakan kerjasama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
Dalam  menentukan  apakah  suatu  perbuatan  dapat  digugat  dengan  dalil  perbuatan  melawan  hukum, diperlukan unsur-unsur yang terdiri dari (E.Utrecht, 1961):
1) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum ;
a. Melanggar Hak Subjektif Orang lain;
b. Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum si Pelaku;
c. Bertentangan Dengan Kesusilaan Yang Baik;
d. Bertentangan Dengan Asas Kepatutan, Ketelitian, Serta sikap Hati- Hatian (Asas PATIHA).
2) Harus Ada Kesalahan;
3) Harus Ada Kerugian;
4) Harus Ada Hubungan Kausal
Terdapat  4  (empat)  kriteria  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  Perbuatan  melawan  hukum penguasa yaitu (Alanda, 2023):
1) Apakah  negara  dalam  bertindak  dan  melakukan  perbuatan  berdasarkan  pada  aturan  hukum  atau tidak.  Karena  apabila  negara  c.q  Pemerintah  bertindak  tanpa  dasar  hukum  atau  bertindak  tanpa
peraturan perundang- undangan yang berlaku maka negara dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
2) Apabila  tindakan  negara  c.q  pemerintah  tersebut  berdasarkan  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan,  yang  perlu  dilihat  ialah  apakah  negara  c.q  pemerintah  tersebut  bertindak  berdasarkan ukuran  kepantasan  artinya  apakah  tindakan  negara  c.q  pemerintah  itu  sesuai  atau  tidak  dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan;
3) Apabila negara c.q Pemerintah bertindak demi “kepentingan hukum” harus dipertanyakan apakah alasan atau tindakan demi “kepentingan umum” itu penting atau tidak untuk dilakukan;
4) Apakah  ada  unsur  kesewenang-wenangan  Pemerintah,  dengan  adanya  ukuran  yang  jelas  menilai suatu perbuatan pemerintah dalam bertindak melwan hukum, maka pemerintah akan dapat dimintai pertanggungjawaban  atas  tindakannya  yang  merugikan  masyarakat  luas  berdasarkan  Pasal  1365 KUHPerdata.
Dalam  menyelenggarakan  pembangunan  yang  bertujuan  mencapai  negara  yang  sejahtera,  adil  dan makmur,  pemerintah  tidak  membiarkan  rakyat  masing-  masing    berusaha    sendiri-sendiri    untuk mencapai    kesejahteraan  masing-masing.  Berdasarkan  hal  itu  pemerintah  ikut  campur  dan  membuat suatu  rencana  pembangunan  yang  merata.  Pemerintah  membiayai  dan  mengawasi,  membina pembangunan perorangan diarahkan kepada tujuan yang sama dan usaha yang bersifat perseorangan yang  kurang  membantu  dan  tidak  sesuai  dengan  program  pembangunan  masyarakat,  tidak diperkenankan atau  dibatasi  (Basah,  1989).  Dengan  ikut  campurnya  pemerintah,  sudah  barang  tentu pemerintah ikut campur tangan dengan urusan-urusan pribadi rakyat, misalnya mengenai hak milik atas tanah,  mengenai  penggunaan  modal-modal  pribadi  masyarakat  dan  mengenai  kewajiban-kewajiban masyrakat.  Ada  kalanya  hak-hak  individu  itu  dilanggar,  tapi  demi  kepentingan  masyarakat  umum, seperti pengambilan hak milik atas tanah untuk membuat jalan umum dan sebagainya. Hal demikian itu masih  dapat  dibenarkan,  tetapi  dilain  pihak  tidak  boleh  dilupakan  bahwea  rakyat  tidak  boleh  sangat dirugikan, umumnya tidak diberi ganti rugi atau imbalan lain yang layak.
Namun kenyataan karena pemerintah adalah penguasa yang mempunyai kedudukan lebih kuat terhadap rakyat  yang  dikuasainya  sehingga  dengan  mudah  hak-hak  rakyat  dapat  dilanggar  sehingga  timbul perselisihan antara rakyat dengan pemerintah/penguasa melalui alat–alatnya. Apabila seorang/individu merasa  dirugikan  oleh  perbuatan-perbuatan  negara  yang  dianggapnya  tekah  melawan  hukum  atau mengurangi hak-hak secara tidak sah maka negara dapat dituntut di muka pengadilan oleh orang yang bersangkutan tadi. Negara harus bertanggung jawab dan dapat dihukum pula karena perbuatannya yang melawan  hukum  ini  (Sudargo,  1992).  Berarti  dihadapan  pengadilan,  negara  dan  perseorangan  sama kedudukannya  dihadapan  pengadilan.  Perlu  ditambahkan  bahwa  penguasa  sebagai  badan penyelenggara negara tidak dapat mempengaruhi jalannya peradilan ini. Hakim harus bebas dan tidak dipengaruhi oleh alat-alat negara. Pasal 1365 KUHPerdata dan berikutnya yang merupakan ketentuan umum, tidaklah membedakan apakah sesuatu perbuatan melawan hukum dilakukan oleh penguasa atau oleh badan hukum ataupun oleh orang. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat diterapkan baik terhadap perbuatan  melawan  hukum  penguasa  ataupun  oleh  orang  biasa.  Untuk  memudahkan  memperoleh pengertian  perbuatan  melawan  hukum  penguasa  maka  kita  akan  membahasnya  dengan  cara menentukan serta mengelompokkan menurut penafsiran luas onrechtmatigedaad yaitu (Tobing, 1989): 1) apabila penguasa melanggar hak subjektif warganya;
2) Apabila  penguasa  melanggar  kewajiban  hukumnya  apabila  penguasa  melanggar kepatutan  dalam memperhatikan kepentingan terhadap diri sendiri dan harta orang lain
Antara negara dan badan usahanya merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam hal membicarakan negara sebagai badan hukum, memiliki hubungan hukum dengan penguasa berdasarkan hukum tata usaha negara dan hukum administrasi negara (Tobing, 1989). Untuk mengetahui hubungan itu kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai kedudukan dari penguasa dalam  hubungannya  dengan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukannya  itu  (Golkar,  1988). Tindakan-tindakan  badan-badan  pemerintah  semula  sudah  menurut  peraturan  yang  ditetapkan  atas kuasa perundang-undangan (Syamsuddin, 2008). Mengingat hal ini, sudah dikatakan bahwa salah satu ukuran  bagi  apa  yang  dianggap  patut  dilakukan  oleh  badan  –badan  pemerintah  ialah  apa  tindakan
pemerintah  itu  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  peraturan  tersebut.  Dengan  kata  lain,  apabila pemerintah  menggunakan  kekuasaan  menurut  hukum  tata  usaha  pemerintah  untuk  satu  tujuan  yang tidak dimaksudkan oleh hukum publik itu dalam bahasa Perancis kalau ada “deteournement de pouvoir” (Syamsuddin, 2008).
Citizen Lawsuit atau Actio Popularis, gugatan warga negara kepada penyelenggara negara yang tidak menjalankan  kewajiban  hukumnya  untuk  menyelenggarakan  negara  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.  Gugatan  ini  mengatasnamakan  kepentingan  publik.  Citizen  Lawsuit  atau  Gugatan  Warga Negara  terhadap  penyelenggara  negara  sebenarnya  tidak  dikenal  dalam  sistem  hukum  Civil  Law sebagaimana  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Citizen  Lawsuit  sendiri  lahir  di  negara-negara  yang menganut sistem hukum Common Law, dan dalam sejarahnya Citizen Lawsuit pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan.
Menurut Arko Kanadianto, namun pada perkembangannya, Citizen Lawsuit tidak lagi hanya diajukan dalam  perkara  lingkungan  hidup,  tetapi  pada  semua  bidang  dimana  negara  dianggap  melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Mengenai hak menggugat cukup membuktikan bahwa penggugat  adalah  warga  negara  dan  tidak  perlu  mengalami  kerugian  secara  langsung.  Dan  tidak memperdulikan  apakah  dia  warga  negara yang baik  atau tidak, tidak  harus  diberi  hak  oleh  Undang- Undang  atas  masalah  tertentu,“hak  mengajukan  gugatan  bagi  warga  negara  atas  nama  kepentingan publik  adalah  tidak  harus  orang  yang  mengalami  sendiri  kerugian  secara  langsung,  dan  juga  tidak memerlukan  suarat  kuasa  khusus  dari  anggota  masyarakat  yang  di  wakilinya.”  Dasar  dari  Citizen Lawsuit adalah perbuatan melawan hukum, maka hal demikian yang dipilih adalah prosedur perdata. Citizen Lawsuit pada intinya adalah   mekanisme   bagi   warga   negara   untuk   menggugat   tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Citizen Lawsuit sendiri  sebenarnya  tidak  dikenal  dalam  sistem  hukum  Civil  Law  sebagaimana  yang  diterapkan  di Indonesia. Citizen Lawsuit lahir di negara-negara barat yang menganut sistem hukum Common Law dan  pertama  kali  diajukan  terhadap  permasalahan  lingkungan.  Namun  pada  perkembangannya  tidak lagi hanya diajukan dalam permasalahan lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana  negara dianggap  melakukan  kelalaian  dalam  memenuhi   perlindungan serta hak warga negaranya. Kelalaian tersebut  didalilkan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum,  maka  Citizen  Lawsuit  dapat  diajukan  pada lingkup Peradilan Umum dalam hal ini perkara perdata. Hal ini adalah suatu bentuk kelalaian negara, oleh  karena  itu  negara  patut  dihukum  untuk  mengeluarkan  suatu  kebijakan  yang  bersifat  mengatur (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di masa depan.
Actio Popularis ialah prinsip lama dalam hukum lingkungan Belanda dimana setiap orang memiliki hak untuk  berpartisipasi dalam proses  pengambilan  kebijakan  administratif  yang  terkait  dengan  aktivitas pencemaran,  dan  mempunyai  akses  pada  keadilan  untuk  menghadapi  kebiajakan  tersebut.  Actio Poularis ini masih terus dipertahankan di hukum administratif dan hukum lingkungan sampai saat ini. Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo), bahwa  Actio Popularis,  hak mengajukan  gugatan  bagi warga negara  atas  nama  kepentingan  umum  adalah  tanpa  syarat,  sehingga  orang  yang  mengambil  inisiatif mengajukan gugatan tidak harus orang  yang  mengalami  sendiri  kerugian  secara  langsung,  dan  juga tidak memerlukan diwakilinya.Syarat lainnya yang harus diperhatikan bahwa setiap warga negara yang memiliki Standing dalam Citizen Lawsuit secara umum adalah warga negara yang tidak terhalang untuk melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1330  KUHPerdata  agar  dapat  tampil sebagai  penggugat  dalam  Citizen  Lawsuit  (Mertokusumo).  Tapi  lebih  baik  warga  negara  tampil  ke pengadilan  dengan  mengatasnamakan  kepentingan  umum  adalah  warga  negara  yang  memiliki pengetahuan  dan  kepedulian  tentang  hal  yang  dibelanya,  mengetahui  fakta-fakta  yang  kongkrit mengenai  gugatan  yang  diajukan,  serta  memiliki  bukti-bukti  yang  memadai  dan  kuat  guna membuktikan dalil gugatannya.
Kepentingan umum merupakan hal yang mendasar dan substansial, bahwa kepentingan yang menjadi dasar  pengajuan  Citizen  Lawsuit  adalah  kepentingan  umum.  Agar  dapat  diajukan,  setiap  orang  atau setiap warga negara, harus memiliki dasar kepentingan yang tepat, dalam hal ini adalah kepentingan umum yang harus dibuktikan. Arti penting lain dari unsur kepentingan umum dalam Citizen Lawsuit ialah  karena  setiap  warga  negara  dalam  mengajukan  Citizen  Lawsuit  tidak  disyaratkan  memiliki
kerugian bersifat nyata dan langsung terhadap dirinya, tetapi yang mendasari ialah kepentingan umum yang  harus  dijaga  dan  dilindungi.  Oleh  karena  itu,  unsur  kepentingan  umum  penting  untuk  di pembuktian oleh pihak yang menggugat.Dalam konstitusi Indonesia secara tersirat dinyatakan tentang pengertian kepentingan umum yakni dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “…untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial,  maka…” (Indonesia, 1945).
Berikut ini adalah definisi kepentingan umum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, doktrin dan juga kamus hukum (Mertokusumo, 2023):
1) Undang-Undang  No.  20  tahun  1961  Tentang  Pencabutan  Hak-Hak  Atas  Tanah dan  Benda-benda Yang  Ada  Disekitarnya.  Kepentingan  umum  merupakan  suatu  hal  yang  terpisah,  namun  sejajar kedudukannya dalam hubungannya dengan kepentingan bangsa, negara, dan pembangunan;
2) Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  No.  51  tahun  2009  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat bersama dan/atau pembangunan;
3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kepentingan umum dan bangsa serta negara dan/atau masyarakat luas;
4) Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.
Citizen Lawsuit hanya dapat dilakukan apabila hak-hak warga negara yang dilanggar baik pemerintah maupun  pihak  lain/swasta  /non  pemerintah  (Badrulzaman,  1993).  Hak-hak  warga  negara  dilindungi oleh  konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  sehingga  pelanggaran  terhadap  hak-hak tersebut  berarti  pula  pelanggaran  terhadap  ketentuan  konstitusi  atau  peraturan  perundang-undangan, yang dengan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara tersebut tentu merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum merupakan salah satu unsur dalam mengajukan Citizen Lawsuit. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (pemerintah) dalam hal ini seringkali  menjadi  perdebatan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang berdasarkan  hukum  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menciptakan  kesejahteraan  lainnya. Pemerintah  sebagai  organisasi  tertinggi  dalam  suatu  negara,  berhak  ikut  campur  demi menyelenggarakan  kesejahteraan  bagi  warga  negaranya  dan  bertugas  untuk  melindungi  kepentingan umum.
Pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  melalui  aparat-aparatnya  dapat  bertindak  dalam  dua kapasitas (Wirjono Projodikoro, 2000):
1) Manusia biasa yang melakukan perikatan perdata, seperti jual beli, sewa menyewa, rekanan, pemborong, leveransir dan tindakan perdata lainnya yang dapat dilakukan dengan rakyat.
2) Pemerintah  dalam  bidang  hukum  publik,  misalnya  pembangunan  bendungan  Jatiluhur, pembangunan  jalan  tol,  dan  sebagainya.  Perbuatan  melawan  hukum  oleh  pemerintah  tidak hanya dilakukan oleh badan-badan penyelenggara negara.
Dalam hal ini dapat berupa badan publik milik pemerintah seperti BUMN BUMD dan lain-lain, yang turut serta dalam pembangunan dan dalam pergaulan dimasyarakat.140 Pada mulanya kerugian yang diakibatkan oleh pemerintah yang tidak menjalankan kewajibannya tidak dapat dituntut secara perdata. Namun  dalam  perkembangannya,  Kranenburg  menyatakan  (Wirjono  Projodikoro,  2000):  “Bahwa dalam hal negara melaksanakan tugasnya sebagai penguasa tetap bercorak hukum publik, akan tetapi jika  negara  mematerialisir  tugas  untuk  mewujudkannya  dalam  karya-karya  dan  tindakan-tindakan, maka  ia  berdiri  sejajar  dengan  semua  warga  negara.  Jika  ia  berlaku  alpa,  maka  kealpaan  negara betapapun  itu  juga  adalah  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  yang  dibebankan  kepada  negara, berdasarkan hukum perdata”.Citizen Lawsuit pada intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat  tanggung  jawab  Penyelenggara  Negara  atas  kelalaian  dalam  memenuhi  hak-hak  warga
Negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Citizen Lawsuit diajukan  pada  lingkup  peradilan  umum  dalam  hal  ini  perkara  Perdata  (Wirjono  Projodikoro,  2000). Oleh karena itu Atas kelalaiannya, dalam petitum gugatan, Negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur umum (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Sama  seperti  Class  Action  dan  Legal  Standing,  namun  Citizen  Lawsuit  mewakili  kepentingan  yang lebih umum. Class Cction mewakili anggotanya, Legal Standing mewakili objek tertentu terkait dengan usaha organisasi sedangkan Citizen Lawsuit untuk kepentingan umum atau kepentingan yang lebih luas. Kepentingan  umum  artinya  disini  ialah  melebihi  kepentingan  individu,  yang  meliputi  kepentingan bangsa  dan  negara,  pelayanan  umum  dan  masyarakat  luas  dalam    perlindungan    terhadap    hak-hak warga  negaranya.  Dalam  hal  ini  ialah perlindungannya (Goei, 2011). Bangsa dan negara, pelayanan umum dan masyarakat berarti meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan angkutan umum,  infrastruktur,  lingkungan  dan  lain  sebagainya.  Akses  orang  perorangan  warga  negara  untuk kepentingan  keseluruhan  warga  negara  atau  kepentingan  publik  mengajukan  gugatan  di  Pengadilan guna menggugat agar pemerintah atau otoritas publik lainnya melaksanakan penegakan hukum yang dibebaskan kepadanya. Sebagai perangkat hukum untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai tindakan atau pembiaran (ommision) dari negara ataupun otoritas publik. Memberikan  kekuataan  kepada  warga  negara  untuk  menggugat  pihak  tertentu,  negara  dan  otoritas publik  lainnya  yang  melakukan  tindakan-tindakan  pelanggaran  terhadap  undang-undang  atau  yang gagal  dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam  proses  implementasi  undang-undang.  Prosedur  Citizen Lawsuit,  mensyaratkan  gugatan  terkait  dengan  kepentingan  umum,  dalam  hal  ini  meminta  suatu perlindungan  hak  warga  negara  melalui  pengeluaran  sebuah  regulasi.  Standarnya  perlu  ada notifikasi/pemberitahuan kepada pihak yang akan digugat 60 hari sebelum gugatan didaftarkan, namun dalam juriprudensi perkara Nunukan dan Ujian Nasional tidak menjadi syarat.
Menganulir beberapa putusan di Pengadilan yang ada, di antara Hakim masih belum ada kesesuaian pendapat mengenai bentuk gugatan Citizen Lawsuit. Beberapa Hakim yang cukup moderat sudah dapat menerima kehadiran bentuk gugatan Citizen Lawsuit ini, namun beberapa Hakim masih tidak menerima bentuk Citizen Lawsuit ini karena hingga saat ini memang belum diatur dalam peraturanperundang- undangan di Indonesia, lain halnya dengan Bentuk Gugatan Class Action yang telah diakomodir dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA).  Namun  tidak  dipungkiri  bahwa  dua  kasus  Citizen  Lawsuit yang diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat merupakan suatu pertanda bahwa Gugatan Citizen Lawsuit saat ini telah hadir dan merupakan alternatif gugatan sistem peradilan  Indonesia  (Goei).  Dan  ciri  khas  dari  gugatan  ini  terlihat  .  Dalam  gugatan  mengenai  Ujian Akhir  Nasional  penggugat  tidak  pernah  meminta  agar  UAN  dihapuskan.  Contoh  kasus  perkara  ini menjelaskan Mereka meminta agar pelaksanaan UAN tahun 2006 dan ke depannya harus diperbaiki. Ada  sejumlah  karakter-karakter  pokok  mengenai  Citizen  Lawsuit  yang  menjadi  dasar  gugatan  ini mungkin diterapkan di Indonesia. Secara prinsip ialah gagasan ini melatarbelakangi dari suatu upaya perlindungan  terhadap  warga  negara  dalam  proses  penyelenggaraan  negara.  Berdasarkan  gagasan pokok tersebut, maka dapat dijabarkan karakteristik dari Gugatan Citizen Lawsuit berdasarkan beberapa perkara Citizen Lawsuit yang pernah diajukan di Indonesia, dilihat dari aspek berperkara di pengadilan, antara lain:
1) Penggugat. Penggugat mengalasi hak gugatnya berdasar pada status warga negara, yang mana terdiri dari satu atau beberapa orang atau benyak orang. Gugatan tersebut ditempuh bahwa dengan alasan dasar setiap warga negara mempunyai hak untuk membela kepentingan hukum. Dasar hak gugat ini adalah  hubungan  hukum  antara  warga  negara  dan  penyelenggara  negara,  baik  sebagai  pembayar pajak maupun sebagai pihak yang menyerahkan kedaulatan kepada penguasa atau penyelenggara negara.
2) Tergugat. Gugatan Citizen Lawsuit adalah penyelenggara negara yakni pemerintah beserta institusi dan badan-badan usaha yang berada dalam koordinasinya. Gugatan dilakukan apabila penyelenggara lalai  atau  tidak  mampu  menjalankan  tugasnya  dalam  memenuhi  hak-hak  warga  negaranya. Perbuatan Melawan Hukum yang Didalilkan Adalah Kelalaian dalam Pemenuhan Hak-hak Warga Negara
3) Kepentingan.  Tidak  diperlukan  kepentingan  langsung,  kepentingannya  hanya  cukup  dengan memiliki special interest (agama, estetika, kehormatan, dan adat istiadat).
4) Gugatan. Tidak diperkenankan memasukan tuntutan ganti rugi dalam bentuk materiil, karena konsep ini  hanya  menuntut  melakukan  pencegahan,  pemulihan  kondisi  serta  tindakan  tertentu.  Gugatan Citizen Lawsuit tidak memerlukan adanya suatu notifikasi Option Out setelah gugatan didaftarkan sebagaimana  diatur  dalam  PERMA  tentang  Class  Action.  Dalam  prakteknya  di  Indonesia  yang didasarkan pada pengaturan di beberapa negara Common Law, Citizen Lawsuit cukup hanya dengan memberikan notifikasi berupa somasi kepada akan diajukan suatu Gugatan Citizen Lawsuit terhadap penyelenggara  Negara  atas  kelalaian  negara  dalam  pemenuhan  hak-hak  Warga  Negaranya  dan memberikan  kesempatan  bagi  negara  untuk  melakukan  pemenuhan  jika  tidak  ingin  gugatan diajukan.  Pada  prakteknya  somasi  ini  harus  diajukan  selambat-lambatnya  dua  bulan  sebelum gugatan didaftarkan, namun karena belum ada satupun peraturan formal yang mengatur hal tersebut, maka ketentuan ini tidak berlaku mengikat penyelenggara Negara. Isi somasi adalah bahwa akan diajukan suatu Gugatan Citizen Lawsuit terhadap penyelenggara Negara atas kelalaian negara dalam pemenuhan hak-hak Warga Negaranya dan memberikan kesempatan bagi negara untuk melakukan pemenuhan jika tidak ingin gugatan diajukan.
5) Petitum  dalam  gugatan  tidak  boleh  meminta  adanya  ganti  rugi  materiel,  karena  kelompok  warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiel dan memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum sebagaimana gugatan Class Action. Petitum gugatan Citizen Lawsuit harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (Regeling) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi. Petitum Gugatan Citizen Lawsuit tidak boleh berisi pembatalan atas suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkrit individual dan final karena hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan TUN. Petitum Gugatan Citizen Lawsuit juga tidak boleh memohon pembatalan atas suatu Undang-undang (UU)  karena  itu  merupakan  kewenangan  dari  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Selain  itu  Citizen Lawsuit  juga  tidak  boleh  meminta  pembatalan  atas  Peraturan  perundang-undangan  di  bawah Undang-undang  (UU)  karena  hal  tersebut  merupakan  kewenangan  Mahkamah  Agung  (MA) sebagaimana  kini  telah  diatur  dalam  PERMA  tentang  Judicial  Review  peraturan  perundang- undangan di bawah Undang-Undang.

## 4. Kesimpulan
Dari  apa  yang  telah  penulis  jabarkan  di  atas,  maka  pada  pokoknya  Gugatan  ini  mengatasnamakan kepentingan  publik.  Citizen  Lawsuit  atau  Gugatan  Warga  Negara  terhadap  penyelenggara  Negara sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum Civil Law sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. Citizen Lawsuit sendiri lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law. Hanya saja Citizen  Lawsuit  dapat  diterapkan  sebagai  dasar  pengajuan  gugatan  perbuatan melawan  hukum  yang tertuang dalam pembukaan konstitusi atau UUD 1945 sebagai hak dasar yang terjamin, dari sejumlah pengaturan-pengaturan  tentang  hak  asasi  manusia  (HAM),  melalui  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam ranah hukum admisitrasi, yakni Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tentang  Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1999  (Cipta, 2011).  Tetapi  pengaturan  tersebut  tidak  diatur  secara  eksplisit.  Untuk  Penerapannya  di  peradilan, Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan hakim tidak boleh menolak untuk menangani perkara. Peraturan perundang-undangan yang telah diterangkan sebelumnya banyak digunakan oleh warga negara dalam mengajukan gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia selama ini. Konsep negara Demokrasi yang dianut oleh Indonesia, mengenai kedaulatan ada di tangan rakyat, menurut  penulis  dapat  terlaksana  dengan  baik  dengan  mengefektifkan  Sehingga  konsep  Citizen Lawsuit, karena sangat sesuai dengan tujuan hukum di Indonesia, terkhusus persamaan hak di depan hukum antara Negara dan Warga Negara.

## Reference
Alanda, N. P. (2023). Penerapan Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Kehati-hatian Dalam  Penghapusan  Limbah  Fly-ash  and  Botton-ash  Dalam  Peraturan  Pemerintah
Nomor  22  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaran  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Universitas Islam Indonesia. Basah,  S.  (1989). Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia : Alumni.
Cipta, R. (2011). Konsep Dan Penerapan Citizen Lawsuit Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
E.Utrecht. (1961). Pengantar hukum, Jakarta.
Goei, G. (2011). Memahami Class action, Legal Standing dan Citizen Lawsuit. Golkar, D. P. (1988). Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. Harahap,  M.  Y.  (2017). Hukum  acara  perdata:  tentang  gugatan,  persidangan,  penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan : Sinar Grafika. https://doi.org/10.1177/183335838901900104 , U. D. p. I. G. f. S. D. I. I. M. U. P. P. (2014). Discussion paper. In Governance for Sustainable Development Integrating.
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pembukaan UUD 1945, Alinea IV.
. Mertokusumo, S. (2023). Kepentingan Umum. Miller., J. G. (1995). Citizen Suits: Private Enforcement of Federal Pollution Control Laws,
Journal : Environmental Law Inst L. Rep, Environmental. L. Inst.
R Subekti, S. (2021). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Rocky Marbun, S. (2010). Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum : Visimedia. Santosa,  A.  (1997). Konsep  dan  penerapan  gugatan  perwakilan  (class  actions) :  Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL).
Setiawan,  R.  (1987).  Empat  Kriteria  Perbuatan  Melawan  Hukum  dan  Perkembangan  dalam Yurisprudensi. Varia Peradilan, 16 (2), 176.
Sudargo,  G.  (1992).  Himpunan  Jurisprudensi  Indonesia  yang  Penting  untuk  Praktek  Sehari- hari (Landmark Decisions) berikut Komentar: Bandung: Citra Aditya Bakti.
Syamsuddin,  A.  (2008). Integritas  penegak  hukum:  hakim,  jaksa,  polisi,  dan  pengacara : Penerbit Buku Kompas.
Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan Investasi: Teori dan aplikasi : Kanisius.
Tobing, D. M. L. (1989). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa. Wirjono Projodikoro, R. (2000). Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum
Perdata. Mandar Maju, Bandung .