## DAMPAK PEMBANGUNAN BYPASS IDA BAGUS MANTRA TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI PROVINSI BALI
Putu Adi Suprapto Politeknik Negeri Bali Telp. (0361) 701981. E-mail : putuadisuprapto@gmail.co.id

## ABSTRAK
Pembangunan  fasilitas  umum  berupa  jalan  arteri  yang  menghubungkan  Kota Denpasar,  Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung mempunyai tujuan untuk mempermudah  mobilitas  penduduk  sekitar  kawasan  tersebut.  Jalan  arteri sepanjang  Tohpati-Kusamba  yang  lebih  dikenal  dengan  nama Bypass Ida  Bagus Mantra  sejauh  ini  memang  mampu  memenuhi  kepentingan  masyarakat  Bali, khususnya sebagai akses perekonomian dari pusat kota menuju Bali Timur. Namun demikian,  saat  ini  dampak  negatif  dari  pembangunan  jalan  tersebut  tidak  dapat dihindarkan  lagi,  buktinya  jumlah  alih  fungsi  (konversi)  lahan  pertanian  menjadi non  pertanian  semakin  meningkat.  Letak  strategis  dan  ekonomis  dapat  dikatakan sebagai  faktor  utama  yang  menyebabkan  menjamurnya  alih  fungsi  lahan  di sepanjang bypass tersebut.  Fakta  ini  didukung  karena  pada  kenyataannya  Bypass Ida  Bagus  Mantra  selama  ini  tidak  hanya  menghubungkan  kota  dengan  kabupaten yang ada di Provinsi Bali, akan tetapi juga merupakan akses yang menghubungkan Provinsi  Bali  dengan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  untuk  itulah  maka  tidak berlebihan jika letak Bypass Ida Bagus Mantra dikatakan semakin strategis. Dari segi instrumen hukum, pengaturan daerah pada sebelah utara dan selatan di sepanjang jalan  tersebut  melalui  Keputusan  Gubernur  Bali  Nomor  16  Tahun  2002  ternyata tidak mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya alih fungsi tersebut. Kata Kunci: Pembangunan, Alih Fungsi, Lahan Pertanian

## ABSTRACT
The building of public facilities such as arterial road that connects Denpasar, Gianyar and  Klungkung  has  purpose  to  facilitate  people  mobility  around  that  area.  Arterial roads along Tohpati-Kusamba named Ida Bagus Mantra Bypass are able to completed Balinese fullness, especialy as economic access from downtown to East Bali. However, the negative impact of the construction of the road can not be avoided, it is proof by number  of  conversion  (conversion)  agricultural  land  into  non-agriculture  are increased.  The  strategic  location  and  economical  can  be  regarded  as a  major  factor that the reason of increasing conversion land along the bypass. This fact is supported by  the  fact  that  Ida  Bagus  Mantra  Bypass  has  not  only  connects  the  city  with  the districts  in  Bali  Province,  but  also  the  access  to  connects  Bali  province  with  Nusa Tenggara Barat, that is why it is not excessive if the location of the Ida Bagus Mantra Bypass are more strategic. From the legal instruments, the arrangement of the region on the north and south along the road based from Bali Governor Decree No. 16 of 2002 was not able to prevent and cope the change of these functions.
Keywords: construction, conversion, Agricultural Land
Jurnal Komunikasi Hukum                                Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja | 96

## Pendahuluan
Pertanian  merupakan  sektor yang  sangat  penting  bagi  Indonesia, mengingat  sebagian  besar  makanan pokok  dari  rakyat  Indonesia  adalah nasi. Sudah sepatutnya jika pemerintah meningkatkan produktivitas  sektor  pertanian  untuk meningkatkan dan menjamin ketahanan  pangan  Nasional.  Di  masa depan,  kalkulasi  Indonesia  akan kekurangan  beras  jauh  lebih  realistis ketimbang surplus beras. Hal demikian didukung dengan kenyataan saat ini di Indonesia  terjadi  konversi  lahan pertanian  secara  besar-besaran  tanpa terkendali. Menurut  Data  Resmi  Sensus Penduduk Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah  penduduk  Indonesia  adalah 237.641.326  jiwa.  Berangkat  dari asumsi jumlah penduduk tadi, jika kita menggunakan data pertumbuhan penduduk  indonesia  yang  dikeluarkan oleh  bank  dunia,  yakni  1.49%  per tahun, maka jumlah penduduk Indonesia  Tahun  2014  ini  akan menjadi  252.124.458  jiwa.  Jika rate pertumbuhan  penduduk  seperti  ini terus  berlanjut,  maka  pada  Tahun 2025 jumlah penduduk indonesia akan menembus  angka  300  juta  jiwa. ( http://ariwahyudi.web.id /jumlah-
penduduk- indonesia/ diakses pada 05- 12-2014). Makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan  ekonomi  dan  industri sejalan  dengan  mengakibatkan  alih fungsi  (konversi)  lahan  pertanian pangan.  Hal  itu  secara  langsung  telah mengancam  daya  dukung  wilayah
secara  nasional  dalam  menjaga kemandirian,
ketahanan dan kedaulatan pangan. Selama  ini  pemerintah  selaku pemegang  kekuasaan  pemerintahan baik  di  pusat  maupun  di  daerah  telah melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan konversi  lahan  pertanian  tersebut dengan  menetapkan  kebijakan  dan peraturan perundang-undangan. Namun  demikian,  upaya  tersebut dapat dikatakan tidak efektif mengingat kasus-kasus konversi lahan pertanian,  khususnya  di  Provinsi  Bali masih  saja  kerap  terjadi.  Dalam  5 (lima) tahun  terakhir,  luas  dari  sawah di Bali berkurang 1000 (seribu) Hektar per tahun. ( http:// www.antarabali.com/berita/42210/kel angsungan-subak-di-masa-mendatang diakses pada 06-12-2014).
Konversi  sawah  tidak  bida dipisahkan  dengan  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  seperti untuk  pembangunan  jalan,  rumah sakit,  pasar,  sekolah,  terminal,  stasiun dan  sarana  umum  lainnya.  Pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara hukum  telah  diatur  dalam  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 65  Tahun  2006  tentang  Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Dalam  rangka  memperlancar mobilitas penduduk di sekitar kawasan  Kota  Denpasar,  Kabupaten Gianyar  dan  Kabupaten  Klungkung, serta  memperlancar  arus  transportasi yang  menghubungkan  Bali  dengan Lombok,  maka  dilaksanakan  proyek pengadaan tanah untuk pembangunan
Jurnal Komunikasi Hukum                                Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja | 97
jalan  arteri  yang  saat  ini  bernama Bypass Ida  Bagus  Mantra,  yang membentang  dari  Tohpati,  Kota Denpasar menuju Kusamba, Kabupaten  Klungkung,  yang  melalui Kota  Denpasar,  Kabupaten  Gianyar dan  Kabupaten  Klungkung.  Namun demikian efek negatif yang tidak dapat dihindarkan adalah terjadinya konversi  sawah  di  kawasan  sepanjang jalan  arteri  tersebut,  misalkan  saja  di daerah  yang  termasuk  Kecamatan Sukawati  sampai  Kecamatan  Gianyar, terjadi  pembangunan-pembangunan fisik  di  atas  area  yang  sebelumnya adalah sawah. ( http:// www.balipost.co.id/mediadetail.php?m odule=detailberitaminggu&kid=2&id=4
8602 diakses pada 04-12-2014). Dengan  melihat  paparan  di  atas, maka  penulis  merasa  tertarik  untuk mengkaji dan membahas permasalahan terkait alih fungsi lahan pertanian  di  sepanjang  jalan Bypass Ida Bagus Mantra. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pengadaan  tanah  merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh  tanah  untuk  berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang  hak  atas  tanah  yang tanahnya  diperlukan  untuk  kegiatan pembangunan.  (Maria  Sumardjono,
2008: 280).
Berdasarkan  data  dari  Dinas Pekerjaan  Umum  Provinsi  Bali  Tahun
1991,  proyek  pengadaan  tanah  untuk kepentingan pembangunan jalan arteri sepanjang Tohpati-Kusamba, yang saat ini  bernama Bypass Ida  Bagus  Mantra memiliki  panjang  26,22  (dua  puluh enam koma dua dua) km dengan lebar daerah milik jalan (damija) 40 (empat puluh)  meter,  meliputi  3  (tiga) kabupaten/kota,  yaitu  Kota  Denpasar, Kabupaten  Gianyar  dan  Kabupaten Klungkung.  Proyek  pengadaan  tanah tersebut  dilakukan  secara  bertahap mulai  Tahun  Anggaran  1991/1992  di Kota  Denpasar  sampai  dengan  Tahun
Anggaran 2002 di Kabupaten
Klungkung.  Proyek  pengadaan  tanah tersebut  dilakukan  melalui  cara pembebasan  atau  pelepasan  hak, dengan  pemberian  ganti  kerugian kepada  para  pemilik  tanah.  Besarnya ganti  kerugian  ditentukan  melalui musyawarah  antara  para  pemilik tanah dengan instansi berwenang yang memerlukan  tanah,  dengan  bantuan dan  Panitia  Pengadaan  Tanah.  Pada kenyataannya  bentuk  dan  besar  ganti kerugian yang diberikan untuk pelepasan hak atas tanah yang terkena proyek  tersebut  adalah  tidak  sama, karena  rentang  waktu  pelaksanaan proyek  dimaksud  cukup  lama  yaitu mulai  Tahun  1991  sampai  dengan Tahun 2002.
Pada umumnya proses pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian  atas  tanah  yang  dilepaskan haknya  oleh  para  pemilik  tanah kepada  pemerintah  inilah  yang  selalu menjadi permasalahan, karena jumlahnya tidak pernah memadai atau terpaut  cukup  banyak  dengan  harga pasar  dan  diyakini  tidak  akan  dapat mempertahankan apalagi
meningkatkan  taraf  hidup  bekas pemilik tanah.
Pembahasan Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  di Sepanjang  Jalan Bypass Ida  Bagus Mantra
Bypass Ida  Bagus  Mantra  adalah jalan arteri yang menghubungkan Kota Denpasar  yang berstatus  Pusat
Kegiatan  Nasional  (PKN)  dengan wilayah  Bali  Bagian  Timur.  Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Keputusan Gubernur  Provinsi  Bali  Nomor  16 Tahun  2002  tentang  Rencana  Detail Tata  Ruang  Kawasan  Sepanjang  Jalan Arteri  Tohpati-Kusamba,  menyatakan bahwa: “18.  Jalan Arteri Primer, adalah  jalan  yang  menghubungkan secara  menerus  kota  jenjang  kesatu dengan  kota  jenjang  kedua  dengan syarat  kecepatan  paling  rendah 60km/jam,  tidak  terganggu  oleh  laiu iintas    lokal    dan  jarak  antar  titik persimpangan  jalan  dibatasi  secara efisien sesuai ketentuan yang berlaku”. Jalan  Arteri  tersebut  juga  merupakan jalur  operasional  aktivitas  regional yang  mengubungkan  Pulau  Jawa dengan  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB). Berdasarkan data Dinas Pekerjaan  Umum  Provinsi  Bali  pada tahun  1990,  diperoleh  informasi bahwa  sebelum  dilaksanakan  proyek pengadaan (pembebasan tanah) untuk pembangunan jalan bypass , penggunaan  tanah  di  sepanjang  dan sekitar  jalan  tersebut  hampir  semua diperuntukkan  untuk  lahan  pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  41  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pangan Berkelanjutan,  ketentuan  Pasal  1
angka  1,  berbunyi:  “Lahan  adalah bagian  daratan  dari  permukaan  bumi sebagai  suatu  lingkungan  fisik  yang meliputi  tanah  beserta  segenap  faktor yang  mempengaruhi  penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi  yang  terbentuk  secara  alami maupun  akibat  pengaruh  manusia.” Selanjutnya  terkait  pengertian  lahan pertanian  dapat  dicermati  pada ketentuan  angka  2  berbunyi:  “Lahan Pertanian  adalah  bidang  lahan  yang digunakan untuk usaha pertanian” Pasca  proyek  pengadaan  tanah, terutama  setelah  dibuka  jalan  arteri sepanjang  Tohpati-Kusamba,  terdapat banyak terjadi perubahan penggunaan lahan  (alih  fungsi  lahan)  yang  semula adalah  lahan  pertanian  kemudian berubah menjadi tanah non-pertanian, seperti: art  shop ,  toko,  perumahan atau pemukiman, tempat-tempat usaha,  perkantoran  swasta,  restoran, spa dan fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Adapun tanah-tanah yang terkena  proyek  pengadaan  tanah dimaksud adalah semuanya merupakan  tanah  pertanian  (sawah) produktif dan hampir semua mempunyai  irigasi  teknis.  Dalam  Foto 1  di  bawah  ini  akan  menggambarkan alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  non- pertanian  akibat  pembangunan  jalan arteri atau Bypass Ida Bagus Mantra.
Tanah  yang  berada  di  kawasan sepanjang  Jalan  Tohpati-Kusamba sebagian besar adalah tanah Hak Milik masyarakat  yang  memberi  wewenang kepada  pemegang  hak  atau  pemilik tanah  untuk  mempergunakan  tanah yang  bersangkutan,  demikian  pula tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang  yang
ada  di  atasnya  jika  diperlukan  untuk kepentingan yang langsung berhubungan  dengan  penggunaan tanah  itu  dalam  batas-batas  menurut peraturan-peraturan  hukum  yang berlaku.  Dalam  hubungan  ini  akan terjadi  benturan  kepentingan  ( conflict of interest ) antara kepentingan pengaturan  pemanfaatan  ruang  yang membawa  konsekuensi  pembatasan pemanfaatan ruang dengan kewenangan penggunaan tanah dalam rangka  pelaksanaan  hak  atas  tanah oleh  pemilik  tanah  yang  berada  di sepanjang Bypass Ida Bagus Mantra.
Foto 1 kawasan  yang  dulu  merupakan lahan pertanian yang sekarang beralih fungsi menjadi bangunan fisik permanen  atau  lahan  dengan  fungsi non pertanian.
Saat ini di sekitar kawasan bypass tersebut,  pemanfaatan  tanah  oleh pemilik tanah cenderung tidak terkendali,  buktinya  di  sepanjang daerah Tohpati-Kusamba semakin hari semakin  berjejer  bangunan  dengan tidak memperhatikan atau mengenyampingkan kebijakan larangan membangun dari pemerintah.  Tetapi  karena  kebutuhan dan  pertimbangan  ekonomi  tetap  saja terjadi  alih  fungsi  lahan.  Pola
perkembangan pemukiman di Indonesia  mengarah  ke  wilayah- wilayah  jalur  transportasi  seperti jalan,  apalagi  jalan  besar  seperti  ini yang menghubungkan jalur transportasi  antara  Provinsi  Bali dengan Provinsi Lombok. Pasca pemberlakuan sitem otonomi daerah Tahun 1999,
pemerintah  daerah  berwenang  dalam penetapan  terhadap  pemanfaatan  hak atas  tanah  dengan  memberikan  suatu batasan-batasan,  melalui  berbagai instrumen  seperti:  Rencana  Tata Ruang/Tata  Guna  Tanah,  ketentuan mengenai  garis  sempadan,  penetapan kawasan  hijau,  penetapan  ruang terbuka  hijau,  penetapan  kawasan lindung,  penetapan  batas  tinggi bangunan dan lain sebagainya. Pembatasan bagi kewenangan penggunaan  tanah  memang  tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat,  khususnya  para  pemilik tanah. Penggunaan  tanah  untuk  tempat usaha karena letak tanah tang strategis akan jauh lebih dirasa menguntungkan dari segi ekonomi, daripada penggunaannya  hanya  untuk  lahan pertanian. Kebijakan yang dirumuskan dan  ditetapkan  oleh  pemerintah maupun pemerintah daerah seyogyanya harus mampu mengakomodir beberapa kepentingan, terutama  kepentingan  umum.  Hal demikian tentunya akan mempermudah  dalam  menciptakan ketertiban dalam tataran implementasinya.  Selain  menciptakan ketertiban,  kebijakan  tersebut  juga akan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan memberikan manfaat bagi masyarakat
luas.  Apalagi  hak  kepemilikan  dalam hal  ini  hak  milik  atas  tanah  adalah salah satu hak yang tidak boleh secara semena-mena dibatasi pelaksanaannya oleh siapapun termasuk oleh negara. (Boedi Harsono, 2003: 296-297). Pada  umumnya  alih  fungsi  lahan cenderung  menular  dan  meningkat serta  disebabkan  oleh  2  (dua)  faktor terkait.  Pertama,  sejalan  dengan pembangunan kawasan jalan, perumahan  atau  industri  di  suatu lokasi  yang  beralih  fungsi,  maka aksesibilitas di lokasi tersebut semakin  mendorong  meningkatnya permintaan  lahan  oleh  investor  lain atau  spekulan  tanah  sehingga  harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, meningkatnya harga lahan selanjutnya mendorong  petani  lain  di  sekitarnya untuk  menjual  lahannya.  Pembeli tanah tersebut biasanya bukan penduduk  setempat  sehingga  akan terbentuk  lahan-lahan  yang  secara umum  rentan  terhadap  proses  alih fungsi lahan. (B. Irawan, dkk., 2002: 5).
Upaya  Pemerintah  Provinsi  Bali Dalam  Rangka  Mencegah  Alih Fungsi  Lahan  Pertanian  di Bypass
Ida Bagus Mantra Kawasan sepanjang jalan Tohpati-Kusamba,  disatu  sisi  memang memiliki potensi pengembangan sektor  perekonomian  yang  sangat besar  dan  disisi  lain  rencana  tata ruangnya  perlu  dikelola  dengan  arif dan  bijaksana  dengan  mewujudkan fungsi  jalan  arteri  primer  sesuai dengan standar yang berlaku, mengindari  alih  fungsi  lahan  sawah beririgasi
teknis, pemeliharaan
kelestarian  lingkungan  serta  tetap menjaga  kehidupan  sosial  budaya  dan keagamaan  setempat  dan  untuk maksud  tersebut  RDTR  kawasan sepanjang  Jalan  Tohpati-Kusamba diharapkan menjadi suatu alat pengendali  pemanfaatan  ruang  yang lebih terpadu dan operasional. Dalam  melakukan  pengendalian dan perlindungan terhadap pemanfaatan kawasan di sebelah utara dan  selatan  sepanjang  jalan Bypass Tohpati-Kusamba, yang sekarang diberi nama Jalan  Profesor Doktor Ida Bagus  Mantra,  yang  meliputi  3  (tiga) wilayah  Kabupaten/Kota  yakni  Kota Denpasar,  Kabupaten  Gianyar  dan Kabupaten  Klungkung,  Rencana  Detail Tata  Ruang  Kawasannya,  maka pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Keputusan  Gubernur  Bali  Nomor  16 Tahun  2002  tentang  Rencana  Detail Tata  Ruang  Kawasan  Sepanjang  Jalan Arteri
Tohpati-Kusamba, sebagai kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Bali dalam  pengaturan  pemanfaatan  ruang pada kawasan tersebut.
Rencana  Detail  Tata  Ruang
Kawasan  Sepanjang  Jalan  Arteri Tohpati-Kusamba  ditetapkan  sebagai upaya untuk mendayagunakan, menjabarkan  dan  mensinkronkan kebijakan  yang  tertuang  di  dalam Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Provinsi  Bali,  RTRW  Kota  Denpasar, RTRW  Kabupaten  Gianyar  dan  RTRW Kabupaten Klungkung dan sebagai alat pengendali  pemanfaatan  ruang  yang lebih terpadu dan operasional.
Adapun  tujuan  pemanfaatan ruang  kawasan  sepanjang  Jalan Tohpati-Kusamba,
sebagaimana dimaksud  di  dalam  ketentuan  Pasal  6
Keputusan  Gubernur  Provinsi  Bali Nomor 16 Tahun 2002, yaitu:
a) Terselenggaranya pemanfaatan ruang kawasan yang berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan  daya  dukung  dan daya  tampung  lingkungan  hidup serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah; b) Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang menurut kawasan  lindung  dan  kawasan budidaya  berdasarkan  fungsi- fungsi kawasan yang ditetapkan di sepanjang  jalur  jalan  arteri tohpati-kusamba;
c) Terwujudnya  keterpaduan  dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; d) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera; e) Terwujudnya  fungsi  jalan  arteri primer,  kelestarian  lingkungan dan budaya setempat.
Rencana  pemanfaatan  ruang
kawasan  sepanjang  jalan  arteri Tohpati-Kusamba  ditetapkan  untuk  2 (dua)  kawasan  yaitu  kawasan  lindung dan  kawasan  budidaya.  Jenis-jenis komponen kawasan lindung meliputi: 1.  Kawasan lindung setempat, terdiri dari:
a.  kawasan sempadan pantai; b.  kawasan sempadan sungai; c.  kawasan radius kesucian pura; d.  kawasan sempadan pembatasan wilayah. 2.  Kawasan rawan bencana. Sedangkan jenis-jenis komponen kawasan budidaya meliputi : 1.  Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah; 2.  Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering; 3.  Kawasan pertanian tanaman tahunan atau perkebunan;
4.  Kawasan budidaya perikanan; 5.  Kawasan budidaya pertambangan;
6.  Kawasan budidaya perindustrian;
7.  Kawasan budidaya pariwisata;
8.  Kawasan budidaya permukiman. Kebijaksanaan pemanfaatan ruang  kawasan  sepanjang  jalan  arteri Tohpati-Kusamba,  yang  berkaitan dengan  pencegahan  alih  fungsi  lahan, khususnya  alih  fungsi  lahan  pertanian menjadi  non-pertanian,  dapat  dilihat dalam  beberapa  pasal  dari  surat keputusan  Gubernur  Bali  Nomor  16 Tahun 2002, yaitu:
1) Pada Pasal 25 ayat (3) huruf e yang berbunyi:
“Pencegahan dan membatasi  alih  fungsi  lahan  sawah produktif  untuk  kegiatan  budidaya lainnya (seperti: akomodasi/fasilitas pariwisata, industri,  perumahah  skala  besar) kecuali untuk penyediaan prasarana  umum  yang  menunjang fungsi  jalan  dan  pengembangan kawasan  yang  sangat  strategis untuk  kepentingan  umum  untuk menunjang kesejahteraan masyarakat setempat.” 2) Pada  Pasal  34  ayat  (2)  yang berbunyi:  “Pengembangan  kegiatan budidaya  non-pertanian  diarahkan pada  bagian  utara  jalan  arteri dengan  tetap  menghindari  alih fungsi  lahan  sawah  beririgasi teknis.”
Jurnal Komunikasi Hukum                                Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja | 102
3) Pada  Pasal  34  ayat  (3)  yang berbunyi: “Pada bagian selatan jalan Tohpati  Kusamba,  hampir  seluruh ruas  ditetapkan  sebagai  RTH  KDB 0%  setebal  200  meter  dari  badan jalan  terkecuali  untuk  penyediaan prasarana  umum  yang  menunjang pengamanan fungsi jalan.”
Pada  foto  disamping  akan disajikan  bahwa  penggunaan  tanah setelah  dibangun  jalan  arteri  Tohpati- Kusamba, telah mengakibatkan terjadi alih  fungsi  lahan  pertanian  produktif menjadi  tanah  non-pertanian.  Foto  ini akan menunjukkan bangunan permanen yang baru berada di sebelah selatan jalan, yang menurut pengaturan  penggunaan  ruangnya adalah  untuk  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) dengan Koefisien Dasar Bangunan  (KDB)  0%  atau  tidak  boleh ada bangunan sama sekali. Jika melihat banyaknya pelanggaran  khususnya  alih  fungsi lahan  pertanian  di  sepanjang  jalan Bypass Ida  Bagus  Mantra,  baik  di bagian  selatan  dan  bagian  utara  jalan, membuktikan upaya pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten  Gianyar  dan  Kabupaten Klungkung  belum  optimal  dalam  hal perlindungan dan konservasi terhadap
lahan pertanian yang ada di sepanjang jalan arteri tersebut.
Hal  yang  paling  diwaspadai bersama adalah jangan sampai nantinya  ada  kesan  saling  “lempar” tanggung  jawab  dan  “tutup  mata” antara  Pemerintah  Provinsi  dengan Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota terkait.  Kalau  penyimpangan  yang mengarah  pada  pelanggaran  hukum ini  dibiarkan  berlarut-larut,  maka  ke depannya,  siapapun  pemerintahnya berpotensi  akan  mengalami  kesulitan dalam  bersikap  tegas  terhadap  kasus pelanggaran  hukum  yang  terjadi. Apalagi semakin hari jumlah pelanggar semakin  bertambah  dan  dengan tingkat  pelanggaran  yang  berbeda- beda.  Banyak  pengusaha  yang  hendak memanfaatkan  lahan  di  sekitar  jalan arteri Tohpati-Kusamba untuk kepentingan  bisnis,  karena  semakin strategisnya kawasan tersebut. Namun, yang perlu diketahui bersama adalah semangat dari jajaran pemerintah  provinsi  sampai  pada pemerintah  kota  dan  kabupaten terkait  semestinya  sejalan  dengan semangat  dan  ketentuan  dasar  yang mengatur  kawasan  tersebut,  yaitu ketentuan Keputusan Gubernur Nomor  16  tahun  2002  tentang Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kawasan
Sepanjang  Jalan  Arteri  Tohpati- Kusamba,  yang  mana  penataan  jalur Tohpati-Kusamba tidak membenarkan adanya  bangunan  di  sebelah  selatan jalan  dan  hanya  memberikan  KDB 30% di sebelah utara jalan.
Saat  ini  tidak  berlebihan  jika dikatakan  bahwa  aturan  yang  ada terkesan  tidak  bertaring,  sebab kawasan  sepatutnya  diperuntukkan
sebagai  Ruang  Terbuka  Hijau,  malah dialih  fungsikan,  lambat  laun  Ruang Terbuka Hijau itupun pasti akan habis. Dilain  sisi  Pemerintah  daerah  terkait seyogyanya  memulai  merencanakan dan selanjutnya melaksanakan langkah  nyata  guna  mengantisipasi dan menindaklanjuti pelanggaran yang akan dan telah terjadi. Dengan adanya  berbagai indikasi pelanggaran  di  sepanjang  Bypass  Ida Bagus  Mantra,  tidak  berlebihan  jika dikatakan pembentukan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Arteri Tohpati-Kusamba ditetapkan  sebagai  upaya  untuk mendayagunakan,  menjabarkan  dan mensinkronkan kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW)  Provinsi  Bali,  RTRW Kota  Denpasar,  RTRW  Kabupaten Gianyar dan RTRW Kabupaten Klungkung dan sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang lebih terpadu dan operasional kurang dapat berjalan. Terdapat 3 (tiga) kendala mendasar yang menjadi alasan peraturan  pengendalian  alih  fungsi lahan  sulit  dilaksanakan  yaitu:  (L.  I. Nasoetion, 2003: 24).
a. Kebijakan  yang  kontradiktif  terjadi karena  di  satu  pihak  pemerintah berupaya  melarang  terjadinya  alih fungsi,  tetapi  di  sisi  lain  kebijakan pertumbuhan  industri/manufaktur dan  sektor  non  pertanian  lainnya justru  mendorong  terjadinya  alih fungsi lahan-lahan pertanian.
b. Cakupan  kebijakan  yang  terbatas, Peraturan-peraturan  tersebut  di atas  baru  dikenakan  terhadap perusahaan-perusahaan  atau badan
hukum  yang  akan  menggunakan tanah  dan/atau  akan  merubah tanah  pertanian  ke  non  pertanian. Perubahan penggunaan tanah sawah  ke  non-pertanian  yang dilakukan  secara  individual  atau peorangan  belum  tersentuh  oleh peraturan-peraturan
tersebut. Padahal  perubahan  fungsi  lahan yang  dilakukan  secara  individual secara langsung diperkirakan cukup luas.
c. Kendala  konsistensi  perencanaan disebabkan  karena  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang dilanjutkan  dengan  mekanisme pemberian  ijin  lokasi  adalah instrumen utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya  konversi  lahan  sawah beririgasi teknis. Dalam kenyataannya  banyak  RTRW  yang justru merencanakan untuk mengkonversi tanah sawah beririgasi  teknis  menjadi  non pertanian. Jelas bahwa meskipun
pengaturan  kawasan  di  sepanjang kanan  dan  kiri  jalan Bypass Ida  Bagus Mantra telah dimuat dalam Keputusan Gubernur  Bali  Nomor  16  Tahun 2002, akan  tetapi  pengaturan  tersebut  tidak mampun membendung kendala mendasar yang menjadi alasan peraturan  pengendalian  alih  fungsi lahan sulit dilaksanakan, yang tentunya  mengakibatkan  kedudukan pengaturan alih fungsi lahan pertanian akan  lemah.  Sejauh  ini  ketiga  kendala mendasar  tersebut  (L.  I.  Nasoetion) memang  sangat  dirasakan  terhadap pencegahan alih fungsi lahan pertanian  di  sepanjang  jalan Bypass
Ida  Bagus  Mantra.  Selain  itu, kurangnya pengawasan dan koordinasi  dari  jajaran  terkait,  dalam hal  ini  Pemerintah  Provinsi  Bali dengan  Pemerintah  Kota  Denpasar, Kabupaten  Gianyar,  dan  Kabupaten Klungkung, menyebabkan perlindungan terhadap lahan pertanian  di  sepanjang  jalan  tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal. Selain  melalui  pembentukan
Keputusan  Gubernur  Bali  Nomor  16 Tahun  2002  tentang  Rencana  Detail Tata  Ruang  Kawasan  Sepanjang  Jalan Arteri  Tohpati-Kusamba,  sejauh  ini dapat  dikatakan  belum  adanya  upaya penyelamatan dan perlindungan dalam  hal  konservasi  lahan  pertanian di  sepanjang  jalan Bypass Ida  Bagus Mantra.  Dari  data  yang  diperoleh melalui  pengamatan  di  jalan Bypass tersebut, memperlihatkan sekitar 60% lahan  pertanian  di  sebelah  utara  dan selatan  jalan  tersebut  telah  berubah fungsi  menjadi  lahan  non-pertanian serta  semakin  hari  kasus  alih  fungsi lahan pertanian ini semakin bertambah banyak. Akibat lain dari pengalihfungsian peruntukan  lahan  pertanian  menjadi non-pertanian  di  beberapa  daerah  di sepanjang  jalan Bypass Ida  Bagus Mantra secara langsung akan mematikan  organisasi  petani  ( subak ), hal  itu  dikarenakan  luas  lahan pertanian mereka semakin menyempit,  akibat  banyak  yang beralaih fungsi. Hal itu tentunya secara umum  akan  berimbas  pada  produksi pangan  di  Provinsi  Bali,  meskipun sampai  saat  ini  belum  dirasakan kelangkaan  pangan  di  Provinsi  Bali. Akan  tetapi  jika  hal  ini  dibiarkan  saja,
tanpa adanya langkah dari pemerintah dalam  mencegah  alih  fungsi  kawasan pertanian,  sedangkan  pertumbuhan penduduk  akan  semakin  meningkat, rasanya  memungkinkan  akan  terjadi kelangkaan  pangan  di  Bali.  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  S.C.  Wibowo, yang  menyatakan  bahwa  alih  fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah  dan  tidak  terkendali  akan mempengaruhi produksi dan ketersedian  pangan  di  suatu  daerah (S.C. Wibowo, 1996: 18). Padahal tidak semua  daerah  di  Indonesia  memiliki tingkat  kesuburan  tanah  yang  baik, hanya  di  Jawa,  Bali,  dan  sebagian Sumatera  yang  memiliki  tingkat kesuburan yang baik dalam melakukan produksi pangan khususnya beras.
Analisa lain yang dapat dijabarkan  pada  kasus  ini  adalah dengan  ditetapkan  pengaturan  Tata Lingkungan  Kawasan  pada  bagian selatan jalan Tohpati-Kusamba sebagai RTH KDB 0%, memang mengakibatkan para pemilik tanah tidak dapat leluasa menggunakan tanahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
apalagi  bagi  mereka  yang  telah merelakan  tanahnya  dibeli  dan diperuntukkan  untuk  jalan  tersebut dengan  nilai  ganti  rugi  yang  relatif kecil dan sisa tanahnya sekarang tidak memungkinkan  atau  tidak  produktif lagi, bila tanahnya dipergunakan untuk pertanian  karena  luasnya  kecil, sehingga mereka memerlukan pemanfaatan tanahnya untuk penggunaan  selain  sebagai  tanah pertanian  untuk  dapat  memberikan hasil  yang  lebih  baik  dalam  rangka untuk  memperbaiki  kesejahterannya. Melihat  kenyataan  tersebut,  maka
Jurnal Komunikasi Hukum                                Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja | 105
perlu  kiranya  dipertimbangkan  oleh pemerintah  daerah  terkait  ( policy stakeholders )  dalam  merumuskan kebijakan mengenai rencana pemanfaatan ruang kawasan sepanjang  jalan  Tohpati-Kusamba. Kepentingan  para  pemilik  tanah  yang sisanya  tanahnya  tidak  efektif  bila dipergunakan  untuk  pertanian,  dapat diberikan  dispensasi  agar  tanahnya dapat  dipergunakan  untuk  bangunan tempat  usaha,  sehingga  kebijakan pemerintah  baik  dalam  tataran perumusan  maupun  implementasi kebijakan memperhatikan sistem nilai/moral  yang  ada  pada  semua anggota stakeholders kebijakan,  dalam rangka untuk mecapai tujuan pemanfaatan ruang yakni mewujudkan  kehidupan  masyarakat yang  sejahtera  dan  tidak  justru menyengsarakan masyarakat.
Secara  garis  besar  permasalahan dan  pelanggaran  alih  fungsi  lahan pertanian  di  jalan Bypass Ida  Bagus Mantra memang diakibatkan lemahnya  pengawasan  dan  koordinasi dari  pemerintah  daerah  terkait. Pemerintah daerah semestinya melakukan  langkah  nyata  untuk mengendalikan dan mencegah pelanggaran  terkait  alih  fungsi  lahan pertanian  tersebut.  Apabila  dibiarkan begitu  saja  maka  luas  lahan  pertanian di  sebelah  utara  dan  selatan  jalan
Bypass Ida Bagus Mantra akan semakin berkurang.  Langkah  awal  yang  bisa menjadi pertimbangan dari Pemerintahan  Provinsi  Bali  adalah mengingat  lokasi  dari  jalan  ini berfungsi  sebagai  jalan  lintas  batas kabupaten/kota  dan/atau  lintas  batas provinsi,  maka  pemerintah  daerah
dapat  melakukan  koordinasi  dan mensingkronkan  kewenangan  dan tanggung  jawab  antara  Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota  yang  terkait.  Dalam hal,  fokus  kinerja  pemerintah  terkait bukan semata-mata terhadap pengalih-fungsian  lahan  pertanian menjadi  lahan  non  pertanian  yang telah  terjadi,  melainkan  lebih  pada konservasi  atau  perlindungan  lahan pertanian yang belum beralih fungsi.
Untuk  mencegah  terjadinya  alih fungsi  lahan  pertanian  menjadi  non- pertanian,  seharusnya  Pemerintah
Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait, lebih melakukan pengawasan dan pengamatan  ( survey )  langsung  di sepanjang  jalan  Tohpati-Kusamba,  hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi tersebut. Pemerintah  daerah  juga  sebenarnya harus  mampu  memberdayakan  peran serta dari masyarakat dalam pengawasan  alih  fungsi  kawasan, misalkan saja dengan organisasi petani tradisional  yang  ada  di  Bali,  sehingga tindakan  pemerintah  lebih  bersifat preventif, bukan represif.
Secara  Nasional,  mulai  tahun
2009 telah muncul konsep perlindungan lahan pertanian berkelanjutan,  yang  ditandai  dengan terbitnya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  41  Tahun  2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada ketentuan Pasal  1  angka  3,  menyatakan  bahwa: “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  adalah  bidang  lahan pertanian  yang  ditetapkan  untuk dilindungi  dan  dikembangkan  secara
konsisten  guna  menghasilkan  pangan pokok  bagi  kemandirian,  ketahanan, dan  kedaulatan  pangan  nasional. Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  1 angka  5  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  41  Tahun  2009, dinyatakan: “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah  sistem  dan  proses  dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan,  memanfaatkan  dan membina, mengendalikan, dan mengawasi  lahan  pertanian  pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.” Dari  kedua  ketentuan  di  atas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah  secara  nasional  ingin melakukan  upaya  untuk  mencegah terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian. Hal  itu  semakin  dipertegas  dalam ketentuan  Pasal  44  ayat  (1)  Undang-
Undang  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian Berkelanjutan, yang menyatakan  bahwa:  “Lahan  yang sudah  ditetapkan  sebagai  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Substansi ini tentunya dimaksudkan untuk melakukan pencegahan alih fungsi lahan pertanian  yang  bertujuan  untuk menjaga  ketersediaan  atas  lahan pertanian.  Namun  menurut  teori  yang ada, bagaimanapun bagusnya peraturan  atau  hukumnya,  jika  tidak diimbangi  oleh  masyarakat    sadar hukum, maka niscaya akan menimbulkan  keadaan  tertib  hukum. Sebenarnya  dengan  ditetapkannya Keputusan  Gubernur  Nomor  16  tahun 2002, yang menetapkan Ruang Terbuka Hijau dengan KDB 0% setebal
200  meter  saja,  jika  dipatuhi  akan mampu  mencegah  alih  fungsi  lahan, untuk  itu  harus  dilakukan  upaya  lain yang  lebih  menitik  beratkan  pada usaha  agar  masyarakat  pemilik  tanah semakin sadar akan adanya pengaturan tersebut serta mematuhinya.  Namun  demikian  perlu diakui semangat Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun 2009  tentang    Perlindungan  Lahan Pertanian  Berkelanjutan  ini  sangat baik  yaitu  sebagai  payung  hukum untuk  pertanian  berkelanjutan,  akan tetapi  diperlukan  segera  peraturan- peraturan lain yang menjabarkan lebih mengkhusus  ketentuan  ini,  dari  pusat sampai  ke  daerah.  Menarik  untuk ditunggu  apakah  langkah  nyata  yang akan  dilakukan  jajaran  pemerintah daerah  terkait  untuk  mencegah dan/atau  setidaknya  meminimalisir terjadinya  kasus  alih  fungsi  pertanian di  kawasan  jalan Bypass Ida  Bagus Mantra.

## Simpulan
Setelah  proyek  pembangunan jalan Bypass Tohpati Ida Bagus Mantra mengakibatkan  terjadi  banyak  alih fungsi  peruntukan  lahan  yang  semula adalah  lahan  pertanian  kemudian berubah  menjadi  lahan  non-pertanian seperti: perumahan/pemukiman, tempat-tempat  usaha, art  shop , warung  makan, cafe , spa dan  fasilitas penunjang pariwisata. Upaya  Pemerintah  Provinsi  Bali,
Kota  Denpasar,  Kabupaten  Gianyar, dan  Kabupaten  Klungkung  dalam rangka  mencegah  alih  fungsi  kawasan pertanian  di  bagian  utara  dan  selatan sepanjang  jalan Bypass Ida  Bagus
Mantra  hanya  dengan  menerbitkan Keputusan  Gubernur  Provinsi  Bali Nomor  16  Tahun  2002  tentang Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kawasan Sepanjang  Jalan  Arteri  Tohpati- Kusamba.  Akan  tetapi  pelaksanaan Keputusan  Gubernur  Provinsi  Bali Nomor  16  Tahun  2002  tersebut kurang  efektif,  karena  lemahnya pengawasan dan koordinasi pemerintah  terkait,  ini  dibuktikan dengan  terjadinya  alih  fungsi  lahan pertanian menjadi non-pertanian yang semakin  hari  jumlahnya  semakin bertambah.

## Daftar Pustaka
Direktorat  Pangan  dan  Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, 2006, Strategi Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan Pertanian , Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, JakartaIrawan,  B.,  dkk.,  2002, Analisis Nilai Ekonomi Sumberdaya  Lahan  Pertanian , Pusat  Penelitian  Sosial  Ekonomi
Pertanian, Bogor Harsono,  Boedi,  2003, Hukum  Agraria
Indonesia,  Sejarah  Pembentukan Undang-undang  Pokok  Agraria, Isi  dan  Pelaksanaannya,  Jilid  1 Hukum Tanah Nasional , Djambatan, Jakarta Ridwan,  Juniarso  dan  Sodik,  Achmad,
2008, Hukum  Tata  Ruang  dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah , Nuansa, Bandung
Sumardjono,  Maria,  2008, Tanah Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi, Sosial  dan  Budaya ,  Kompas, Jakarta Wibowo,  S.C.,  1996, Analisis  Pola Konversi Sawah Serta Dampaknya Terhadap Produksi Beras ,  Institut Pertanian Bogor, Bogor Nasoetion,  L.  I.,  2003, Konversi  Lahan Pertanian:  Aspek  Hukum  dan
Implementasinya , Makalah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor STPN  Yogyakarta,  1996, Beberapa Catatan  Mengenai  Pelaksanaan Perencanaan  Tata  Ruang  dan Penalagunaan  Tanah ,  Makalah,
Yogyakarta Sukamdi,  2002, Kompleksitas  Masalah Kependudukan di Indonesia , Makalah, Yogyakarta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  41  Tahun  2009  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian Berkelanjutan Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun 2006  tentang  Pengadaan  Tanah bagi  Pelaksanaan  Pembangunan untuk Kepentingan Umum Keputusan  Gubernur  Bali  Nomor  16 Tahun  2002  tentang  Rencana Detail  Tata  Ruang  Kawasan Sepanjang  Jalan  Arteri  Tohpati- Kusamba http://www.geocities.com/klinikfamilia /vasektomi1.html http://www.nieuwsvanbali.nl/content/ content/overheidN.htm