## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT
(Revitalization of Agrarian Reform Policies in The Framework of Strengthening People’s Economic Rights)
Oleh: Aditya Nurahmani 1

## Abstrak
Reforma Agraria adalah Program Strategis Nasional yang berdampak terhadap perekonomian nasional, terlebih pada masa-masa sulit pasca Pandemi Covid-19 dan ancaman resesi perekonomian global,  Reforma  Agraria  yang  berkeadilan  semakin  dinantikan  rakyat.  Reforma  Agraria  terdiri dari penataan aset (legalisasi aset dan redistribusi tanah) dan penataan akses terbukti mampu memberikan pertambahan nilai ekonomi ( Economic Value Added ). Konkritnya , sejak digencarkan program sertipikasi tanah 2017-2023, telah terjadi pertambahan nilai ekonomi sebesar ± Rp.5.793 Triliun  yang  bersumber  dari  BPHTB,  PPH,  PNBP  dan  Hak  Tanggungan.  Kendati  demikian,  pada praktiknya Program Reforma Agraria belum berjalan optimal. Dalam tulisan ini terdapat 2 (dua) persoalan  pokok  yang  hendak  dijawab,  pertama  terkait  kebijakan  eksisting  Reforma  Agraria, kedua  bentuk  penguatan  kebijakan  Reforma  Agraria  dalam  rangka  penguatan  ekonomi  rakyat. Dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan  dengan  jenis  penelitian  deskriptif  analisis, penulis menyimpulkan bahwa, pertama saat ini realisasi target Reforma Agraria belum berjalan sebagaimana  target  yang  ditentukan  karena  persoalan  ego  sektoral  serta  belum  optimalnya penataan akses (pemberdayaan tanah masyarakat), kedua dalam rangka revitalisasi kebijakan Reforma Agraria, perlu dilakukan pembaharuan regulasi, kelembagaan, sinkronisasi program, dukungan anggaran serta perbaikan proses bisnis reforma agraria.
Kata Kunci: Hak Perekonomian Rakyat, Reforma Agraria, Tanah.

## Abstract
Agrarian Reform is a National Strategic Program that has an impact on the national economy, especially during the difficult time after Covid-19 Pandemic an the threat of a global economic recession. The people are waiting for the justice of agrarian reform. Agrarian reform consists of asset reform (asset legalization and land redistribution) and access reform which is proven to be able to provide economic value added. Concretely , since the intensification of the land certification program for 2017-2022, there has been an increase of economic value added (EVA) ± IDR.5.219 Trillion sourced from BPHTB, PPH, PNBP and Mortgage Rights. However, in practice the agrarian reform program has not been optimal. In this paper, there are 2 (two) main issues to be answered, the first is, related to the existing Agrarian Reform policy, the second is the efforts to strengthen the agrarian reform policy in order to strengthen the people’s economy. By using the normative juridical method with descriptive analytical research type, the author concludes that, First, currently the
1 Penulis saat ini sedang menempuh Magister Hukum di Universitas Indonesia Peminatan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam.  Saat ini bekerja sebagai Konsultan Perorangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Republik Indonesia, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penulis dapat dihubungi melalui surel adityanurahmani98@gmail.com.

## Majalah Hukum Nasional
Volume 53 Nomor 2 Tahun 2023 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v53i2.236 https://mhn.bphn.go.id

## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT
data on the realization of Agrarian Reform has not met the specified targets, because of sectoral ego issues and not yet optimal access reform (community land empowerment). Secondly, in the context of revitalizing the Agrarian Reform Policy, it is necessary to reform the regulation, institutions, program synchronization, budgeting support and improve agrarian reform business processes.
Keywords: People’s Economic Rights, Agrarian Reform, Land.

## A. Pendahuluan
Hampir seluruh isi bumi dan kehidupan di bumi sangat membutuhkan tanah. Kebutuhan tersebut mendorong tanah untuk diperebutkan dan dimanipulasi karena tanah mempunyai nilai ekonomi tinggi. Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tanah menjadi fundamental bagi manusia mengingat tanah termasuk ke dalam golongan papan, artinya kebutuhan primer. Hal ini dibuktikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan tanah  salah  satunya  untuk  tempat  tinggal  dan  sebagai  mata  pencaharian  seseorang. 2 Terlebih Indonesia adalah Negara Agraris, dimana sebagian besar mata pencaharian penduduknya berprofesi di bidang pertanian dan perkebunan.
Mengingat  pentingnya  tanah  bagi  masyarakat  Indonesia,  Konstitusi  memberikan  jaminan kepada warga negara di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 3 Makna hak menguasai dari negara yang dikonstruksikan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas, pada perkembangannya ditafsirkan bahwa hak menguasai negara merupakan mandat yang diberikan kepada negara untuk mengadakan perumusan kebijakan ( beleid), melakukan pengaturan ( regelendaad), melakukan pengurusan ( bestuurdaad ), melakukan pengelolaan ( beheerraad ), dan melakukan pengawasan ( toezicht houden daad ) 4 . Proses tersebut merupakan satu kesatuan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Artinya pengelolaan pertanahan ini perlu disusun menjadi satu kesatuan dalam satu sistem dalam kerangka hukum tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan dan penggunaan atas tanah. 5
Selanjutnya  lahir  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria.  UUPA  perlu  dilahirkan  dalam  rangka  pembaharuan  hukum  agraria,  hak  ini dikarenakan hukum agraria yang berlaku hingga tahun 1960 merupakan hukum agraria warisan
2 Aulia Usthaniyah, “Percepatan Reforma Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Batu” Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), (2019), 1.
3 Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal perkara pengujian undang- undangan No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
5 Harsono, Sejarah Pembentukan Hukum Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I. Hukum Tanah Nasional , (Jakarta: Jambatan, Cetakan VIII, 1999), 12.
kolonial. 6 Namun pada perkembanganya perkembangan sumber daya agraria dan sumber daya alam belum berjalan optimal. Lebih lanjut tidak dinafikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam saling tumpang tindih  dan  bertentangan,  hingga  lahirlah  TAP  MPR  No.  IX/MPR/2001  yang  menetapkan  arah kebijakan dan prinsip-prinsip pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. 7 TAP MPR tersebut sebagai pengingat agar pemerintah benar-benar melakukan pembaharuan agraria melalui penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Sehingga tanah diharapkan benar-benar bisa menjadi sumber yang mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat luas melalui pengelolaan tanah yang optimal 8 Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 9 Pasal tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai salah satu asas hukum tanah yang diistilahkan asas fungsi sosial hak atas tanah. 10
Dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terkait tanah, pemerintah mencanangkan program salah satunya Reforma Agraria sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor  62  Tahun  2023  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Reforma  Agraria.  Peraturan Presiden tersebut baru ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Oktober 2023 menggantikan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.  Reforma Agraria sendiri adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat. 11 Kebijakan Reforma Agraria idealnya dirancang untuk menyelesaikan kegawatan permasalahan  agraria  berupa  ketimpangan  penguasaan  dan  pemilikan  tanah, inaccessibility (kesulitan memperoleh akses) tanah di dalam kawasan hutan, dan lain-lain. 12
Reforma Agraria sendiri terdiri dari penataan aset dan penataan akses. Penataan aset terdiri atas program redistribusi tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah berasal dari 2 (dua) sumber yaitu: 4,1 juta Ha dari pelepasan Kawasan hutan dan 0,4 juta tanah yang berasal dari eks HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya. Sementara itu legalisasi aset memiliki target 3,9 juta Ha untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 0,6 juta Ha untuk tanah transmigrasi yang
6 Fauzi Janu Amarrohman dan Onang Fadjar Witjaksono, Buku Ajar Hukum Agraria, (Semarang: Undip Press: 2021), 42-43.
7 Lihat bagian menimbang TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
8 Audik Imam Ashari, “Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan”. Skripsi, Universitas Lampung (2017), hlm. 2.
9 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
10 Triana Rejekiningsih, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Yustisia Vol 5, no 2, (2016), 1.
11  Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
12 M Nazir Salim, Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan , (Yogyakarta: STPN Press, 2020), 84.

## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT

## belum bersertifikat . 13
Praktiknya,  Reforma  Agraria  terbukti  mampu  memberikan  kontribusi  nyata  terhadap peningkatan  perekonomian  nasional.  Sebagai  contoh  untuk  legalisasi  aset  melalui  program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran tanah terbukti memberikan dampak terhadap pertambahan nilai ekonomi ( Economic Value Added ). Sejak dilaksanakan Program PTSL tahun 2017-2023, telah terjadi pertambahan nilai ekonomi sebesar ± Rp.5.793 Triliun . 14 Selanjutnya melalui program Reforma Agraria khususnya redistribusi tanah diharapkan dapat benar-benar menurunkan Indeks gini rasio pemilikan, penguasaan tanah dari 0,59 (hasil sensus pertanian tahun 2013) menjadi 0,35. 15
Kendati demikian, dibalik angka di atas, terdapat pekerjaan rumah besar sehingga Program Reforma Agraria dinilai belum optimal, baik dari segi capaian (angka), maupun dari tujuan yang hendak dicapai untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan  keadilan.  Konkretnya  capaian  Reforma  Agraria  untuk  Redistribusi  Tanah  dari pelepasan kawasan hutan baru mencapai 357.094,76 Ha (8,71%) dari target 4.1 Juta Ha. Sementara itu untuk Program Legalisasi Aset dari tanah transmigrasi yang belum bersertifikat , capaiannya baru mencapai 140.590,72 ha (23,43%) dari total 0,6 juta Ha. 16 Angka tersebut menunjukan bahwa Program Reforma Agraria yang ada sudah berjalan namun masih jauh dari optimal.
Lebih  lanjut,  pekerjaan  rumah  selanjutnya  adalah  bagaimana  Program  Reforma  Agraria dapat benar-benar mampu menjadi penopang perekonomian rakyat, terlebih di masa-masa sulit pasca  pandemic  COVID-19  dan  adanya  ancaman  resesi  global.  Terlebih  Presiden  Joko  Widodo sudah meminta agar diprioritaskan program strategis nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat salah satunya Reforma Agraria. 17 Pekerjaan rumah terbesar adalah bagaimana mengimplementasikannya secara praktik di lapangan.
Berangkat  dari  latar  belakang  di  atas,  terdapat  2  (dua)  hal  yang  perlu dibahas secara komprehensif yaitu: Bagaimana kebijakan eksisting Reforma Agraria? Selain itu, adalah bagaimana bentuk penguatan kebijakan Reforma Agraria dalam rangka penguatan ekonomi rakyat?

## B. Metode Penelitian
Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum  positif. 18 Metode  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Bahan hukum primer diantaranya peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder
13 Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan 2020-2024.
14 Data Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2020.
15 Paparan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat (GTRA Pusat), Tahun 2021.
16 Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
17 Risalah Rapat Terbatas, Evaluasi Program Strategis Nasional, 2021, Youtube, Kementerian Sekretariat Kabinet.
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 133.
berupa tulisan hukum ( legal  writing), diantaranya: artikel jurnal hukum, buku teks hukum dan karya tulis ilmiah hukum lainnya. Jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang bekerja dengan cara mengumpulkan data, fakta, serta analisis dari hasil penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran guna mendukung argumentasi hukum secara sistematis dan terstruktur. 19 Adapun teknik analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung. Hasil analisa bahan hukum kemudian diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi. Hasil interpretasi tadi selanjutnya dituangkan kedalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan peneliti secara deduktif yaitu menarik dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. 20

## C. Pembahasan
1. Evaluasi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Rakyat
Terkait evaluasi kebijakan Reforma Agraria, setidaknya penulis akan mengkaji 4 (empat)
hal, yaitu: (I) capaian program; (II) regulasi;  (III) kelembagaan; serta (IV) dampak terhadap penguatan perekonomian rakyat.
I. Pertama terkait capaian program, Reforma Agraria terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan besar  yaitu  penataan  aset  dan  penataan  akses.  Penataan  aset  terdiri  atas  program redistribusi tanah dan legalisasi aset. Pembagian antara redistribusi tanah dan legalisasi aset menandakan bahwa Reforma Agraria di definisikan dalam arti yang lebih luas. Sementara itu apabila didefinisikan dalam arti yang lebih sempit dan spesifik, reforma agraria merujuk kepada redistribusi tanah.

## a) Legalisasi Aset
Adapun  untuk  legalisasi  aset,  dari  target  4,5  juta  Ha,  capaiannya  per  bulan November  2023,  berdasarkan  data  dari  Direktorat  Jenderal  Penataan  Agraria, Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  sebagai berikut:
Sumber Target Realisasi Pendaftaran Tanah (PTSL) 3.9 Juta Ha 9.173.953 Ha (235,23%) Penyelesaian Tanah Transmigrasi 600.000 Ha 140.590,72 Ha (23,43%) 19 B. Arief Sidharta (Penerjemah), Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung. PT Rafika Aditama, 2003),56-57.
20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT
Berdasarkan data di atas, terdapat ketimpangan capaian target antara capaian pendaftaran  tanah  melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  dan penyelesaian tanah transmigrasi. Penyelesaian tanah transmigrasi baru mencapai 23,43 %.  Beberapa  persoalan  yang  sering  dijumpai  di  antaranya:  ketidaksesuaian  subjek/ objek di lapangan, kurang lengkapnya dokumen yuridis permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM), objek transmigrasi masuk dalam kawasan hutan, tumpang tindih dengan izin  Hak  Guna  Usaha  (HGU),  ketidaksinkronan  data  antar  instansi  hingga  persoalan ketersediaan  anggaran. 21 Selain itu belum terintegrasinya secara utuh program transmigrasi antar Kementerian dan Lembaga mulai dari proses pemberian hak atas tanah sampai dengan proses pemberdayaan bagi masyarakat transmigran menjadi urgensi bersama untuk segera diselesaikan. Capaian tanah transmigrasi yang belum bersertifikat membutuhkan kerjasama yang kuat antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  dan Transmigrasi serta Pemerintah Daerah.
Sementara itu untuk Program PTSL capaiannya jauh lebih baik. Sebelum adanya program  PTSL,  pada  tahun  2017,  jumlah  sertifikat  tanah  baru  mencapai  46  juta. Sehingga  yang  harus  diselesaikan  yaitu  kurang  lebih  80  juta  bidang.  Pada  saat  itu kemampuan untuk menghasilkan sertipikat hanya 500.000 per tahun, sehingga apabila menggunakan skema yang ‘biasa-biasa saja’ diperlukan 160 tahun untuk menyelesaikan seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia. Semejak adanya Program PTSL, saat ini per bulan November 2023, dari estimasi 126 juta bidang tanah di Indonesia, sudah terdaftar 108,2 Juta bidang tanah, 88,7 juta bidang tanah diantaranya sudah bersertipikat. 22
Merujuk kepada road  map ,  ditargetkan  tahun  2025  seluruh  bidang  tanah  di Indonesia bisa terdaftar. Tujuannya selain memberikan kepastian hukum, meminimalisir potensi  sengketa  dan  konflik  pertanahan  serta  menutup  ruang  gerak  oknum  mafia tanah  yang  selama  ini  meresahkan.  Kendati  demikian,  terdapat  tantangan  program PTSL  diantaranya:  ketidakmampuan  masyarakat  membayar  BPHTB,  pemilik  tanah berada diluar kota atau tidak diketahui keberadaanya, minimnya alas hak.
Lebih  lanjut  UUPA  mengamanatkan  agar  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia wajib  dilakukan  pendaftaran  tanah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  tanpa membedakan  dalam  kawasan  hutan  maupun  areal  penggunaan  lain  (APL).  Objek tanah yang dapat diberikan sertipikat hak atas tanah adalah permukaan bumi, tubuh
21 Executive Brief Koordinator Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria Nasional, “Percepatan Penyelesaian Tanah Transmigrasi”, 2020.
22 Data Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, November 2023.
bumi termasuk yang tertutup dengan air ( Single Land Administration ). 23 Namun pada prakteknya kewenangan terkait tanah tersebar kewenangannya di setiap sektor yaitu: Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
b) Redistribusi Tanah
Adapun untuk redistribusi tanah, dari target 4,5 juta Ha merujuk kepada RPJMN 2015-2019 yang dilanjutkan pada RPJMN 2020-2024, capaiannya sebagai berikut:
Sumber Target Realisasi Pelepasan Kawasan Hutan 4.1 Juta Ha 357.094,76 Ha (8,71%) Eks HGU, Tanah Terlantar dan Tanah Negara Lain 400.000 Ha, 1.365.640,65 Ha (341,41%)
Sementara itu, merujuk data capaian redistribusi tanah sejak 1961 – 2014 (53 tahun), telah terealisasi redistribusi tanah seluas 2.424.400 Ha (2.795.426 Bidang) atau rata-rata luas/tahun: 45.743,39 Ha (52.744 Bidang/Tahun). Sementara itu sejak RPJMN 2015 sampai 2022, jumlah bidang yang mampu di redistribusikan per tahun seluas 1.677.741,22 Ha (2.784.443 Bidang), atau rata-rata luas/tahun sejumlah 239.677,32 Ha (397.777,57 Bidang). 24 Artinya merujuk kepada data di atas, hanya dalam waktu 7 tahun saja, terdapat peningkatan lebih dari 5 kali lipat untuk luas tanah dan 7 kali lipat untuk jumlah bidang yang didistribusikan dibandingkan capaian 53 tahun terakhir (1961-2014).
Kendati  demikian,  apabila  berfokus  kepada  target  redistribusi  tanah  pada RPJMN  2015-2019  dan  2020-2024,  terdapat  ketimpangan  capaian  target  antara capaian redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan dengan yang  bersumber  dari  eks  HGU,  tanah  terlantar  dan  tanah  negara  lainnya.  Capaian redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan hingga Januari 2023 baru mencapai 8,49 %. Hal ini dikarenakan pelepasan kawasan hutan membutuhkan koordinasi lintas sektor khususnya dengan Kementerian LHK. Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN  baru  akan  menindaklanjuti  sertipikat  redistribusi  tanah  apabila  status Kawasan hutan sudah dilepaskan serta clear and clean . Berbeda halnya untuk sumber redistribusi tanah dari Eks HGU, Tanah Terlantar dan Tanah Negara Lain yang berstatus
23 Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 24  Data Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2023.

## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT
Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga relatif clear and clean , sehingga mudah untuk di tindak lanjuti.
Persoalan yang dihadapi sehingga capaian reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan masih jauh dari target yaitu: data lokasi hasil pelepasan kawasan hutan yang diberikan tidak seluruhnya dapat dieksekusi menjadi sertipikat bagi masyarakat, mengingat terdapat lokasi yang terdapat di areal curam dan tidak dapat diusahakan, lokasi sulit ditemukan di lapangan karena tanda batas (patok) sulit ditemukan sehingga dibutuhkan  Berita  Acara  Tata  Batas,  kesepakatan  dan  perencanaan  pemanfaatan/ penataan lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan belum dilakukan bersama-sama sehingga anggaran penataan aset maupun akses belum tepat guna ataupun tepat sasaran. 25
Persoalan  lain,  saat  ini  terdapat  21.385  desa  yang  masuk  dalam kawasan  hutan.  Sampai  dengan  tahun  2018,  terdapat  9,2  juta  rumah tangga  atau  37,2  juta  orang  yang  bermukim  di  sekitar  kawasan  hutan. 26
Hal tersebut membuat akses masyarakat untuk memperoleh permodalan serta kepastian hukum sulit dicapai, hal ini dikarenakan lahan yang mereka duduki selama puluhan tahun dari berbagai generasi masuk dalam kawasan hutan.
Padahal disatu sisi, penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan  kawasan  hutan  dan  atau  mengubah  kawasan  hutan,  dan  lain-lain. 27
Artinya  perubahan  batas  kawasan  hutan  khususnya  untuk  hutan  produksi memungkinkan saja untuk dilakukan sesuai perundang-undangan, namun di satu sisi political will atau kehendak politik menjadi aspek yang sangat krusial . Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas sudah menyampaikan agar rakyat yang telah menempati kawasan di dalam hutan maupun di pinggir hutan selama puluhan tahun, agar dapat dilepaskan untuk rakyat. Perintah tersebut memang perlu segera dieksekusi di level teknis, sehingga arahan Presiden benar-benar bisa terlaksana pada tatanan praktik, bukan hanya sekedar perintah. 28
25 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria “Percepatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan” 2020.
26 Data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Tahun 2019.
27  Budi Riyanto, Reformasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Menuju Sinergitas Kegiatan Sektor Pertambangan dan Kehutanan, (Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2011), 1-2.
28  Disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada kick off meeting Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit 2023), 11 April 2023.
II.  Kedua, terkait aspek regulasi, diperlukan penguatan aspek regulasi dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan Program Reforma Agraria .  Peraturan  Presiden  Nomor 86 Tahun 2018 dinilai tidak terlalu relevan lagi sehingga butuh pembaharuan. Setelah proses revisi dilakukan dengan alot, akhirnya Presiden menandatangani Peraturan Presiden  Nomor  62  Tahun  2023  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Reforma  Agraria pada 3 Oktober 2023. Berikut beberapa persoalan yang dijumpai terkait aspek regulasi, sehingga dibutuhkan terobosan: 29
1) Masih banyak TORA yang belum clean and clear sehingga menghambat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, misalnya objek berada dalam aset BMN/BUMN;
2) Ketentuan absentee yang sudah tidak relevan dengan kemajuan zaman, sehingga pelaksanaan  redistribusi  tanah  menjadi  terhambat  karena  peserta/penerima manfaat bertempat tinggal di luar kecamatan;
3) Adanya permasalahan yang timbul di kemudian hari  dikarenakan  peserta/ penerima manfaat tidak  memanfaatkan/menelantarkan  atau  bahkan mengalihkan tanahnya;
4) Capaian TORA dari hasil Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan/ Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH/ PPTPKH) masih belum maksimal;
5) Adanya ketidaksesuaian TORA dengan arahan pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Lebih  lanjut,  kendati  telah  disahkan  Peraturan  Presiden  Nomor  62  Tahun 2023  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Reforma  Agraria,  namun  Perpres  tersebut mengamanatkan beberapa Peraturan turunan  yang harus segera disusun sebagai landasan operasional Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, diantaranya:
1) Redistribusi Tanah dan Penyelenggaraan Audit Pemenuhan Kewajiban 20%; 30
2) Pengalihan Hak atau Pengalihfungsian Tanah Objek Reforma Agraria; 31
3) Pemindahtanganan Sertifikat Hak Atas Tanah Transmigrasi; 32 4) Penataan Akses. 33
29  Data Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2023.
30  Diamanatkan dalam Pasal 24-38 dan Pasal 9-11 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
31 Diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
32 Diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
33 Diamanatkan dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

## III.  Ketiga, dari aspek kelembagaan
Persoalan utama Reforma Agraria adalah persoalan ego sektor, sehingga sebelum ditetapkan Perpres 62 Tahun 2023 telah dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/ kota. GTRA Pusat diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN dengan anggota para pejabat pimpinan  tinggi  madya  di  Kementerian/Lembaga  terkait.  Sementara  itu  di  tingkat daerah,  GTRA  dipimpin  oleh  Kepala  Daerah  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  selaku Ketua  Pelaksana  Harian.  Diharapkan  melalui  Forum  GTRA  dapat  mengintegrasikan, memadukan  seluruh  kementerian/lembaga  dan  juga  pemerintah  daerah  untuk menyelesaikan  persoalan  pertanahan. 34 Namun  menurut  penulis,  secara  praktik terdapat beberapa persoalan yang membuat forum GTRA belum berjalan maksimal, diantaranya:
1) GTRA  hanya  berupa  forum  koordinasi,  namun  pada prakteknya belum dapat memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas.
2) Anggaran  GTRA  cenderung  tersebar  di  setiap  satuan  kerja  (satker),  sehingga belum cukup fleksibel untuk dapat mengeksekusi program secara maksimal.
3) Sekretariat GTRA diisi oleh pejabat yang secara rutin memiliki kesibukan di setiap satkernya, sehingga tidak ada sumber daya yang secara rutin dan berkelanjutan menggerakan organ GTRA itu sendiri.
4) Ketua  GTRA  merupakan  Kementerian  Sektoral,  sehingga  masih  ada  anggapan setiap  K/L  memiliki  kedudukan  yang  setara,  sehingga  persoalan  ego  sektoral yang didengungkan presiden belum dapat terjawab secara optimal.
Intinya,  selama  ego  sektoral  antar  Kementerian/Lembaga  masih  ada,  maka
Reforma Agraria tidak akan berjalan secara optimal. Melalui Perpres Nomor 62 Tahun 2023, terdapat beberapa penyesuaian ketentuan terkait kelembagaan yang diharapkan dapat meminimalisir persoalan ego sektoral antar Kementerian/Lembaga yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.
IV.  Keempat , dari aspek dampak ekonomi. Presiden Joko Widodo sudah meminta agar diprioritaskan program strategis nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan dan  penguatan  ekonomi  rakyat  salah  satunya  Reforma  Agraria.  Untuk  Program Legalisasi  Aset,  setelah  Kementerian  ATR/BPN  melaksanakan  Program  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  pada  tahun  2017-2023,  telah  terjadi  pertambahan  nilai ekonomi ( Economic Value Added ) sebesar ± Rp.5.793 Triliun yang terdiri dari: 35
34 Arahan Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) Tahun 2022 di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.
35 Data Pusat Data dan Informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Oktober 2023.

## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT
a) BPHTB : Rp.    123,1  Triliun b) PPH : Rp.      51,48 Triliun c) PNBP
: Rp.      14,05 Triliun
d) Hak Tanggungan   : Rp.    5.605 Triliun.
Angka tersebut tentunya begitu fantastis, karena angka tersebut hampir 2 kali dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Kementerian Keuangan,  realisasi  pendapatan  negara  tahun  2022  mencapai  Rp.  2.626,4  Triliun. 36
Sumbangsih perputaran uang di masyarakat terbesar bersumber dari Hak Tanggungan (HT) yang angkanya mencapai lebih dari 5.000 Triliun.  Lebih lanjut perputaran uang yang disebabkan nilai jual beli tanah sebesar Rp371,9 Kuantiliun. 37
Sebagai contoh, di Kota Surakarta pada tahun 2022 memiliki dampak ekonomi yang cukup tinggi dari kegiatan transaksi pertanahan. Misalnya untuk transaksi hak tanggungan, akumulasi untuk tahun 2022 mencapai 2,35 Triliun rupiah atau 196,14 miliar rata-rata setiap bulannya. 38

## Data transaksi pertanahan di Kota Surakarta, Jawa Tengah 2022-2023
Kendati  demikian,  tidak  bisa  dinafikan  bahwa  pemanfaatan  sertipikat  tanah perlu benar-benar dikelola secara bijaksana. Apabila di agunkan namun tanpa hitung- hitungan  yang  matang,  masyarakat  justru  bisa  ‘kehilangan  asetnya’  karena  tidak mampu  membayar  modal  pinjaman  ke  lembaga  keuangan  formal  seperti  halnya perbankan.  Selanjutnya  perlu  pendampingan  terhadap  masyarakat  penerima  hak yang  ‘menyekolahkan’  sertipikatnya,  sehingga  masyarakat  bisa  benar-benar  dapat memanfaatkan modal untuk hal-hal yang produktif seperti halnya pengembangan hasil pertanian, UMKM dan modal usaha lainnya.
Dalam  Reforma  Agraria,  selain  penataan  aset  juga  didorong  penataan  akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat. Pemberdayaan Tanah Masyarakat dilakukan terhadap subjek penerima kegiatan Redistribusi Tanah, PTSL, Sertipikasi Lintas Sektor
36 Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.
37 Data Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 2023.
38 Data Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah 2023.

## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT
(UMKM, Nelayan Tangkap dan Perikanan Budidaya). Berikut total pelaku usaha di lokasi pemberdayaan tanah masyarakat tahun 2015-2022 (KK):

## Data Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Kementerian ATR/BPN 2022
Lebih  Lanjut,  data  menyebutkan  bahwa  terjadi  peningkatan  pendapatan  per kapita  sebesar  16  %  terhadap  22.304  penerima  manfaat  dari  reforma  agraria  pada tahun  2021.  Begitupun  halnya  rasio  gini  kepemilikan  lahan  terus  ditekan  demi pemerataan  pembangunan.  Terbukti  terjadi  penurunan  indeks  gini  ketimpangan pemilikan tanah tahun 2020 yang semula 0,54-0,67 menjadi 0,48 pada tahun 2020. 39
Selanjutnya  luas  panen  tahun  2021  yang  mencapai  10,41  Juta  Ha  menjadi 10,45  Juta  Ha  pada  tahun  2022,  atau  terjadi  peningkatan  0,39  %  /  0,04  juta  Ha. 40
39 Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria 31 Oktober 2023.
40 Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria 31 Oktober 2023.

## Sumber: LAKIP ATR/BPN 2021

## 2. Revitalisasi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Rakyat
J.J  Rousseau  dalam  bukunya  memaparkan  bahwa  ekonomi  dan  hukum  memiliki keterkaitan 41 Kaitan antara keduanya adalah hukum tidak dapat berkembang tanpa dukungan ekonomi dan begitupun halnya perekonomian, tidak akan tumbuh berkembang jika hukum tidak  mampu  menjamin  keadilan  dan  kepastian  yang  teratur. 42 Mengingat realita bahwa pembangunan perekonomian tidak bisa dilepaskan dari pengaturan hukum. 43
Setelah di elaborasi 4 (empat) aspek terkait pelaksanaan Reforma Agraria, yaitu: (I) capaian  program,  (II)  regulasi,  (III)  kelembagaan;  serta  (IV)  dampak  terhadap  penguatan perekonomian rakyat, maka diperlukan langkah-langkah percepatan, sehingga Program Reforma Agraria benar-benar bisa dilaksanakan secara optimal. Penguatan ekonomi rakyat melalui  Reforma  Agraria  tidak  bisa  dilaksanakan  secara  optimal  apabila  penataan  aset (redistribusi  tanah  dan  legalisasi  aset)  belum  berjalan  optimal.  Lahan  yang  berkepastian hukum, clear  and  clean adalah  gerbang  awal  penataan  akses  yang  berkesinambungan. Berangkat dari hal tersebut, revitalisasi kebijakan Reforma Agraria dapat dilakukan dalam rangka penguatan ekonomi rakyat sebagai berikut:
41 Jimly Asshiddqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas, 2010), 14.
42 Ibid, hlm 15-16 43 Bivitri Susanti, Perlukah Soal Ekonomi Diatur Dalam Konstitusi , dalam https://www.hukumonline.com/ berita/baca/hol6118/perlukah-soal-ekonomi-diatur-dalam-konstitusi diakses pada 25 Mei 2023.

## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT

## 1)  Aspek Regulasi
Hukum seyogyanya bukan saja dapat tapi harus berperan dalam pembangunan. Dengan kata lain, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan mengenai fungsi hukum dalam pembangunan. 44 Mengingat esensi pembangunan adalah perubahan, maka peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. 45 Sehingga konsep perencanaan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari  aspek  hukum  untuk  mengaturnya.  Dalam  hal  mewujudkan  Program  Reforma Agraria yang berkelanjutan, perlu pembaharuan regulasi yang secara komprehensif dapat mengakselerasi target Reforma Agraria dan tujuannya yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut seiring dengan fakta bahwa penguasaan tanah di negara-negara agraris utamanya Indonesia perlu diatur, karena faktanya sengketa-sengketa tanah telah banyak menimbulkan korban bagi manusia, baik itu lahan pertanian maupun non pertanian. 46
Dalam konteks hukum positif, kendati MPR sudah tidak lagi mengeluarkan produk TAP MPR, namun keberadaan TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam masih berlaku. Hal ini dikarenakan TAP MPR tersebut belum dilaksanakan secara seutuhnya. TAP MPR tersebut salah satunya menugaskan kepada  DPR  RI  bersama  Presiden  untuk  segera  mengatur  lebih  lanjut  tentang pelaksanaan  pembaruan  agraria  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Selanjutnya semua peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan ketetapan ini harus segera dicabut, diubah dan atau/diganti. 47 Artinya TAP MPR ini menghendaki dibentuk suatu undang-undang yang merangkum pengaturan terkait pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam untuk menjawab banyak terjadinya tumpang tindih UU sektoral yang telah menyimpangi semangat Reforma Agraria sendiri. Sebagian substansi sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Kendati demikian, diperlukan suatu Omnibus Law tersendiri yang mengatur terkait pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber  daya  alam.  Omnibus  Law  tersebut  mensinkronisasikan  UU  sektoral  terkait agraria yaitu: pertanahan, kehutanan, pertambangan, sektor aset (BMN/BUMN/BMD) bahkan  sektor  pesisir.  Selain  memiliki  kementerian  tersendiri,  setiap  sektor  di  atas memiliki UU tersendiri, sehingga setiap instansi seolah berjalan sendiri-sendiri atau terdapat ‘silo-silo’.
44  Atip Latipulhayat, “Khazanah Mochtar Kusumaatmadja”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1 no. 3,
(2014), 628.
45 Mei Susanto, “Konstitusi dan Pembangunan Nasional”, Padjadjaran Law Review V , (2017), 15.
46 M Nazir Salim, Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), 1
47 TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Pembaharuan Regulasi melalui Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria membawa semangat baru di antaranya:
1)  mengatasi permasalahan mendasar dalam pelaksanaan Reforma Agraria yaitu persoalan ego sektoral dimana capaian legalisasi aset tanah transmigrasi dan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan masih sangat jauh dari target yang ditentukan.  Persoalan tersebut beririsan dengan kewenangan Kementerian LHK dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
2) Memperkuat materi pengaturan untuk mempercepat penyelesaian konflik- konflik agraria;
3) Mengoptimalkan peran kelembagaan Reforma Agraria baik di tingkat pusat maupun daerah;
4) mengintegrasikan aspek pemberdayaan dan akses untuk masyarakat,
5) menyempurnakan materi pengaturan pelaksanaan Reforma Agraria yang diatur dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 untuk diselaraskan dengan peraturan terbaru di bidang pertanahan, dan di bidang kehutanan.
Adapun terobosan sebagaimana diatur di dalam materi muatan pokok Perpres Nomor 62 Tahun 2023 yaitu:
1) Penyediaan TORA khususnya dari Kawasan Hutan
Perusahaan perkebunan pemegang keputusan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan wajib mengalokasikan 20% dari total luas persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan untuk penyediaan TORA dari Kawasan Hutan.  Kementerian ATR/BPN melakukan audit pemenuhan kewajiban alokasi  20%  berdasarkan  data  dan  peta  pelepasan  kawasan  hutan  untuk perkebunan dari Kementerian LHK, data hak guna usaha dari Kementerian ATR/ BPN, data izin usaha perkebunan dan data realisasi kegiatan fasilitasi perkebunan dari  Kementerian  Pertanian.  Selanjutnya  terdapat  sanksi  apabila  kewajiban alokasi 20 % tersebut tidak dapat dipenuhi. 48
2) Pelaksanaan Survei Bersama (Joint Survey)
Survei bersama ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Redistribusi Tanah yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA. Survei Bersama ini dilaksanakan salah satunya pada kegiatan inventarisasi dan verifikasi dalam
48 Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT
rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan Hutan. 49

## 3) Penyelesaian Konflik Agraria
Perpres Nomor 62 Tahun 2023 mengatur terkait penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Hutan, Non-Kawasan Hutan, Lahan Transmigrasi, Konflik Agraria pada aset tanah BUMN, dan Konflik Agraria pada aset tanah BMN/BMD. Sebagai contoh konflik di atas aset BUMN dimana pola penyelesaian yang dilakukan terhadap aset tanah BUMN yang Hak Atas Tanahnya masih berlaku atau terhadap Aset Tanah  BUMN  yang  tidak  dapat  diperpanjang  atau  diperbaharui  haknya,  maka pola penyelesaian dilaksanakan melalui: kerja sama pemanfaatan aset BUMN, pemberian hak atas tanah berjangka waktu di atas HPL BUMN, redistribusi tanah dan pola penyelesaian lainnya. 50
4) Percepatan pelaksanaan penataan aset dan penaatan akses
Percepatan penataan aset dan penataan akses dilakukan melalui penyusunan rencana aksi Reforma Agraria terutama terkait legalisasi aset tanah transmigrasi, redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, dan pemberdayaan subjek reforma agraria. contoh rencana aksi percepatan pelaksanaan reforma agraria.

## 2)  Revitalisasi Kelembagaan
Merespons  belum  optimalnya  kelembagaan  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria (GTRA), perlu dilakukan penguatan kelembagaan Reforma Agraria. Adapun substansi yang menjadi terobosan di dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023 terkait kelembagaan sebagai berikut:
1) Amanat dibentuk Manajemen Pelaksana (PMO);
Selama  ini  Sekretariat  GTRA  diisi  oleh  para  pejabat  yang  merupakan  ASN. Persoalannya  mereka  sudah  “tersandera”  dengan  pekerjaan  rutin,  sehingga fungsi  sekretariat  sebagai  organ  penggerak  dari  GTRA  tidak  berjalan  secara optimal bahkan cenderung terabaikan. Diharapkan melalui pembentukan PMO ini dapat berfokus terhadap percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.
2) Dibentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tim Percepatan Pelaksanaan Reforma  Agraria  tersebut  menggantikan  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Pusat (GTRA Pusat) yang diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Diharapkan dengan diambil alih oleh Menteri Koordinator (bukan oleh Kementerian Sektoral) lebih memiliki kekuatan sehingga diharapkan akan memudahkan berkoordinasi
49 Pasal 32 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
50 Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
dengan  Kementerian/Lembaga  lain  karena  kedudukan  Menteri  Koordinator secara struktural lebih tinggi.
3) Percepatan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Daerah Di dalam Perpres sebelumnya (Perpres Nomor 86 Tahun 2018) sebetulnya telah  diamanatkan  agar  setiap  Provinsi,  Kabupaten/Kota  membentuk  GTRA  dengan ketua setiap Kepala Daerah dan Ketua Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pertanahan. Namun faktanya belum semua daerah memiliki komitmen untuk melaksanakan Reforma Agraria secara konsekuen. Dari 38 Provinsi, baru 34 Provinsi (89 %) yang membentuk GTRA Provinsi, 4 diantaranya merupakan Daerah Otonomi Baru  (DOB)  di  Provinsi  Papua.  Selanjutnya  dari  508  Kabupaten/Kota  yang  sudah membentuk  GTRA,  terdapat  202  (40  %)  Kabupaten/Kota  yang  belum  membentuk GTRA. 51 Oleh sebab itu, Pasal 75 Perpres Nomor 62 Tahun 2023 mengamanatkan agar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum membentuk gugus tugas Reforma Agraria, pembentukan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini. 52
Keberadaan GTRA seyogyanya bukan hanya ruang berdiskusi tetapi harus menjadi  ruang/forum  untuk  mengeksekusi  target-target  Reforma  Agraria.  Sehingga langkah-langkah percepatan Reforma Agraria harus dapat benar-benar dirasakan eksekusinya sampai kepada tataran akar rumput.
Kedua, harus diakui bahwa, saat ini capaian reforma agraria khususnya untuk program redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta ha belum berjalan  maksimal  dimana  capaiannya  baru  mencapai  8,71  %.  Persoalan  lain,  saat ini  terdapat  21.385  desa  yang  masuk  dalam  kawasan  hutan.  Sampai  dengan  tahun 2018, terdapat 9,2 juta rumah tangga atau 37,2 juta orang yang bermukim di sekitar kawasan hutan. 53 Hal inipun disoroti oleh Tania Murray Li dalam bukunya The Will to Improve yang mengungkapkan kondisi masyarakat disekitar Kawasan hutan pada areal Taman Nasional Lore Lindu dimana masyarakat sudah berada di dalam Kawasan hutan sebanyak 2.000 keluarga di 60 desa, bahkan hasil penelitian menunjukan bahwa 97 % masyarakat tergolong miskin. 54
Persoalan tersebut dikarenakan adanya irisan kewenangan antara dua kementerian  yang  mengurusi  persoalan  tanah  yaitu  Kementerian  ATR/BPN  dan
51 Data Kementerian Dalam Negeri, disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Reforma Agraria, 31 Oktober 2023.
52 Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
53 Data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Tahun 2019.
54 Tania Murray Li, The Will To Improve: Governmentality, Development, and The Practice of Politics Duke (Amerika Serikat: University Press, 2012), 232.

## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT
Kementerian LHK.  Kedua instansi tersebut praktiknya sama-sama mengurusi tanah, bedanya, Kementerian ATR/BPN mengatur tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL), sementara itu, Kementerian LHK mengatur lahan yang berada dalam Kawasan hutan. Persoalannya, tanah-tanah yang hendak di distribusikan mayoritas bersumber dari pelepasan  Kawasan  hutan  produksi  yang  dapat  dikonversi  tidak  produktif  (HPKv). Berbagai upaya sudah dilakukan, namun belum ada langkah-langkah yang secara konkret mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
Secara  regulasi,  Pasal  19  UUPA  menghendaki  agar  seluruh  wilayah  Republik Indonesia wajib dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum tanpa membedakan  dalam  kawasan  hutan  maupun  areal  penggunaan  lain  (APL). 55 Objek tanah yang dapat diberikan sertipikat atas tanah tanah adalah permukaan bumi, tubuh bumi  termasuk  yang  tertutup  dengan  air.  Artinya  para founding  father sebetulnya menghendaki terciptanya single land administration , atau satu pengaturan administrasi pertanahan.
Sehingga, menurut penulis langkah revolusioner yang bisa dilakukan melalui penggabungan antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK. Khususnya terkait urusan Agraria/Pertanahan dan Planologi Kehutanan menjadi satu urusan Kementerian, sehingga persoalan ego sektoral yang selama puluhan tahun menjadi benang kusut dengan hadirnya berbagai persoalan di Agraria/Pertanahan dapat mulai terurai dengan integrasi kelembagaan. Karena nantinya hanya ada 1 instansi, 1 Menteri, 1 kebijakan, sehingga diharapkan tidak terdapat overlapping (tumpang tindih) kewenangan.
Opsi kedua dengan membentuk 1 Kementerian Koordinator di bidang Agraria/ Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  sebagai  pelaksanaan  TAP  MPR  IX/MPR/2001 tentang  Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam.  Kementerian Koordinator  tersebut  setidak-tidaknya  akan  membawahi  Kementerian  ATR/BPN, Kementerian LHK, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Kementerian terkait yang membidangi urusan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.  Namun langkah ini dibutuhkan keputusan politik dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan  menurut  UUD  NRI  Tahun  1945. 56 Dikarenakan  Presiden  berhak membentuk Kementerian termasuk mengangkat siapa yang menjadi pembantunya. 57

## 3)  Implementasi Kebijakan Satu Peta ( One Map Policy )
Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal pada  tingkat  ketelitian  peta  1:50.000.  Kebijakan  Satu  Peta  ( one  map  policy ) krusial bagi
55 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
56 Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
57 Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Program Reforma Agraria. Hal ini dikarenakan mimpi untuk mewujudkan reforma agraria yang berkepastian hukum dan berkeadilan hanya dapat dilakukan dengan menyamakan peta antar Kementerian/Lembaga dan menyelesaikan  tindih pemanfaatan lahan.
Saat  ini  Badan  Informasi  Geospasial  (BIG)  telah  menyelesaikan  97  %  dari  158  peta tematik. 58 Terdapat  18  Informasi  Geospasial  Tematik  Pertanahan  dan  Tata  Ruang,  18  IGT diantaranya  sudah  terkompilasi,  7  IGT  sudah  terverifikasi  dan  5  IGT  diantaranya  sudah terintegrasi. 59 Persoalan selama ini terjadi tumpang tindih  hak atas tanah yang mengakibatkan ketidakpastian.  Misalnya  terdapat  Indikasi  Tumpang  Tindih  antara  HGU  dengan  Kawasan Hutan seluas 514.303 (lima ratus empat belas ribu tiga ratus tiga) Ha. 60
Selanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Ijin dan/atau Hak Atas Tanah sebagai turunan dari UUCK. 61 Aturan tersebut harus menjadi pedoman setiap Kementerian/Lembaga dalam menyelesaikan  persoalan  tumpang  tindih  lahan,  khususnya  antara  APL  dengan  kawasan hutan yang selama ini menghambat pelaksanaan Reforma Agraria.
Kebijakan Satu Peta ( One  Map  Policy )  krusial  untuk  dilaksanakan.  Peta  yang  telah dibagi  pakaikan  kepada  seluruh  Kementerian/Lembaga  termasuk  Pemerintah  Daerah harus dipastikan benar-benar menjadi single reference (referensi tunggal), oleh karena itu menurut Penulis, peranan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi krusial untuk  memastikan  setiap  K/L  mengacu  kepada  peta  tersebut.  Dalam  rangka  percepatan implementasi kebijakan satu peta, diperlukan suatu rencana aksi yang disepakati bersama antar Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan seluruh hal yang terkait dengan tumpang tindih  lahan.  Hal ini  menjadi komitmen bersama K/L, agar pemutakhiran data geospasial menjadi bagian penyelesaian ketidaksesuaian dan pemanfaatan ruang dalam Kebijakan Satu Peta. Selain itu menurut penulis, konsekuensi berupa sanksi perlu dipertimbangkan bagi K/L atau Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kebijakan satu peta.

## 4)  Dukungan Anggaran
Kegiatan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  disebutkan  pada  bahasan  sebelumnya telah terbukti mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional. Namun terdapat kewajiban pembayaran BPHTB pada kegiatan pendaftaran tanah, khususnya pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat  menjadi  hambatan  dalam  kegiatan  administrasi  pendaftaran  tanah  dikarenakan
58 Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta, 4 Oktober 2022.
59 Data Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN, 2022.
60 Data Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN 2022.
61  Lihat Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Ijin dan/atau Hak Atas Tanah.

## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT
pada masyarakat tertentu kemampuan ekonomi dan kondisi masyarakat ada kalanya tidak mampu untuk membayar BPHTB tersebut. 62 Sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan.
Pemerintah  Daerah  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  pemberian  pengurangan, keringanan  dan  pembebasan  dalam  hal-hal  tertentu  atas  pokok  pajak  BPHTB  dan/atau sanksinya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2009. 63 Dengan  demikian  untuk  kegiatan  pendaftaran  tanah  secara  sistematik/ PTSL  dimungkinkan  untuk  diberikan  pembebasan  kewajiban  pembayaran  BPHTB   oleh Pemerintah Daerah setempat dimana sedang diselenggarakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik/PTSL, maka kewenangan pembebasan terhadap kewajiban pembayaran BPHTB tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  data,  saat  ini  sudah  terdapat  118  Kabupaten/Kota  pada  25  Provinsi yang  membebaskan/memberi  keringanan  pembayaran  BPHTB  pada  pendaftaran  tanah pertama  kali  di  seluruh  Indonesia. 64 Ternyata  fakta  menyebutkan  bahwa  pembebasan/ keringanan biaya BPHTB tidak merugikan Pemda, justru Pemda mendapatkan keuntungan setelah membebaskan/meringankan BPHTB, karena setelah pembebasan BPHTB terdapat peningkatan transaksi pertanahan yang berkontribusi terhadap PNBP maupun Hak Tanggungan. Sehingga uang yang berputar di masyarakat berikut kontribusinya, nominalnya jauh  lebih  besar.  Harapannya,  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  bisa  mendukung kebijakan pembebasan/keringanan biaya BPHTB seperti yang dilakukan di Kabupaten/Kota seperti Aceh Besar, Pelalawan, Dumai, Bengkulu Selatan, Ciamis, Pangandaran, Banyumas, Blora, Sambas, Landak, Pulang Pisau, Mamuju Tengah. Kutai Kartanegara.
Selain pembebasan BPHTB, di dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023 telah diamanatkan agar Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasukkan program dan kegiatan mengenai Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah. 65
62 Terkait dengan pemberian hak atas tanah sebagai perolehan hak atas tanah dan bangunan, berdasarkan Pasal 85 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU 8/2009) merupakan objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
63 Pasal 95 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
64 Data Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Februari 2023.
65 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

## 5)  Revitalisasi Proses Bisnis Pelaksanaan Reforma Agraria
Tata pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan adanya administrasi pertanahan yang baik atau secara lebih luas pengelolaan agraria yang baik.  Oleh  karenanya  dalam  melaksanakan  sebuah  penataan  agraria  dilaksanakan  secara berkelanjutan yang terdiri dari kegiatan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses.
Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) dilaksanakan untuk menciptakan catur tertib pertanahan yaitu tertib hukum pertanahan, administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan. SPAB ini dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, karena SPAB memastikan semua pemanfaatan sumber daya agraria dilakukan sesuai rencana tata ruang dan tata guna tanah/kemampuan tanah (lereng, ketinggian, drainase, tekstur tanah dan kedalaman tanah dan lain-lain).
Selanjutnya melalui SPAB diperoleh penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkualitas. SPAB dibangun dengan mengadopsi paradigma pengelolaan pertanahan ( land management  paradigm )  yang  meliputi  kebijakan  pertanahan  ( land  policy ), administrasi pertanahan ( land administration ) dan infrastruktur informasi pertanahan ( land information infrastructure ), dimana fungsi administrasi pertanahan (land tenure, land value, land use, dan  land  developmen t)  sebagai  landasan  utamanya.  SPAB  menerjemahkan  paradigma tersebut  menjadi  skema  (pendekatan)  siklus  yang  meliputi  input,  pelaksanaan  (penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses), dan output , serta umpan balik ( feedback). 66
Melalui SPAB ini, diharapkan Reforma Agraria bukan hanya sekedar memberikan aset  (tanah)  kepada  masyarakat  bagaimana  tanah  tersebut  benar-benar  produktif  dan mendatangkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Hal ini  didukung melalui konsep penatagunaan tanah serta penataan akses (pemberdayaan tanah masyarakat) sehingga tujuan mulia reforma agraria yaitu mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bisa benar-benar terwujud. Selanjutnya sistem tersebut untuk meminimalisir terjadinya jual beli lahan hasil redistribusi tanah, sehingga tujuan mulia Reforma Agraria tidak tercapai. Hal tersebutlah yang harus dimitigasi bersama-sama.
66 Andi Tenrisau, “Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan” , Jurnal Pertanahan, Vol II, no 2, (2021), 111.

## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT

## D.   Penutup
Reforma Agraria menjadi salah satu program yang berkontribusi secara konkret terhadap penguatan ekonomi rakyat khususnya pasca Pandemi Covid-19 dan ancaman resesi global. Reforma Agraria terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Pertambangan Nilai Ekonomi ( Economic  Value  Added ) sepanjang  2017-2022,  penurunan  indeks  gini  ketimpangan  pemilikan  tanah  hingga  masyarakat yang mendapatkan penataan akses pasca penataan aset melalui pemberdayaan tanah masyarakat. Namun pelaksanaan Reforma Agraria belum berjalan maksimal, khususnya untuk target redistribusi tanah dari pelepasan Kawasan hutan serta penyelesaian tanah transmigrasi.
Adapun upaya yang dilakukan untuk merevitalisasi kebijakan Reforma Agraria dalam rangka penguatan ekonomi rakyat salah satunya melalui: Pertama, pembaharuan regulasi melalui pembentukan undang-undang (model omnibus law ) sebagai pelaksana dari TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjawab persoalan ego sektoral serta tumpang tindih regulasi antar K/L, serta segera menyusun peraturan turunan yang diamanatkan  dalam  Perpres  Nomor  62  Tahun  2023  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Reforma Agraria. Kedua, perlu  penguatan  kelembagaan  melalui  optimalisasi  Tim  Percepatan  Reforma Agraria Nasional dan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat daerah, serta sebagai langkah revolusioner melalui integrasi kelembagaan agraria/pertanahan dengan planologi kehutanan untuk menciptakan single land administration . Ketiga, dengan mengimplementasikan kebijakan satu peta ( one map policy ), Keempat, dukungan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah. serta Kelima, revitalisasi proses bisnis Reforma Agraria melalui Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB).

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Amarrohman, Fauzi Janu dan Onang Fadjar Witjaksono, Buku Ajar Hukum Agraria, Semarang: Undip Press, 2021.
Asshiddqie, Jimly, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas, 2010.
Budi Riyanto, Reformasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Menuju Sinergitas Kegiatan Sektor Pertambangan dan Kehutanan, Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2011.
Harsono, Sejarah Pembentukan Hukum Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I. Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Jambatan, Cetakan VIII, 1999.
Hanitjo, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Bandung: Balai Aksara Yudhistira,
1990.
Mahmud Marzuki, Peter Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
Salim,  M  Nazir,  Reforma  Agraria:  Kelembagaan  dan  Praktik  Kebijakan,  Yogyakarta:  STPN Press, 2020.
Sidharta, B. Arief (Penerjemah), Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: PT Rafika Aditama, 2003.
Tania Murray Li, The Will To Improve: Governmentality , Development, and The Practice of Politics, Amerika Serikat: Duke University Press, 2012.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PU-XII/2013 mengenai pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  perkara  nomor  111/PUU-XIII/2015  tentang  pengujian  UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2021  tentang  Penyelesaian  Ketidaksesuaian  Tata Ruang, Kawasan Hutan, Ijin dan/atau Hak Atas Tanah.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  62  Tahun  2023  tentang  Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
C. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian Latipulhayat,  Atip  “Khazanah  Mochtar  Kusumaatmadja”, Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum , Vol. 1 No. 3, 2014.
Rejekiningsih, Triana “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Yustisia Vol 5, no 2, (2016).
Susanto, Mei, Konstitusi dan Pembangunan, Padjadjaran Law Review V, Desember 2017.

## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT
Tenrisau,  Andi  “Landasan  Pengelolaan  Pertanahan  Dalam  Sistem  Penataan  Agraria Berkelanjutan” , Jurnal Pertanahan , Vol II, no 2, 2021.
Usthaniyah,  Aulia  “Percepatan  Reforma  Agraria  Melalui  Program  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Batu” Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), (2019).
D. Internet Susanti, Bivitri, Perlukah Soal Ekonomi Diatur Dalam Konstitusi , https://www.hukumonline. com /berita/baca/hol6118/perlukah-soal-ekonomi-diatur-dalam-konstitusi
E. Sumber Pengelolaan Data
Data Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2020.
Data Direktorat Jenderal  Penataan  Agraria,  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2023.
Data Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Oktober 2023.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, 2018. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.
Data Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, 2023.
Data Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, 2023.
Executive Brief Koordinator Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria Nasional, “Percepatan Penyelesaian Tanah Transmigrasi”, 2020.
Data  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Pada  Rapat  Koordinasi  Nasional Reforma Agraria 2023.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan 2020-2024.
Paparan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat (GTRA Pusat), Tahun 2021. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria “Percepatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan” 2020.

## REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENGUATAN HAK PEREKONOMIAN RAKYAT

## BIODATA PENULIS
Aditya Nurahmani, S.H., Penulis merupakan lulusan Strata 1 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  dengan  program  kekhususan  Hukum  Administrasi  Negara.  Semasa  kuliah  Penulis tergabung ke dalam beberapa organisasi kemahasiswaan diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas  Padjadjaran,  Badan  Eksekutif  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran, Padjadjaran Law Research and Debate Society, dll.  Saat ini Penulis bekerja di Kementerian Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (Kementerian  ATR/BPN)  sejak  bulan  Mei  Tahun 2020 sampai saat ini. Pada bulan Mei 2020 s.d Juni 2022 sebagai Konsultan Perorangan Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) Wakil Menteri  ATR/Wakil Kepala BPN. Bulan Juni 2022 s.d sekarang sebagai Konsultan Strategi Komunikasi Menteri ATR/Kepala BPN. Penulis pernah meraih beberapa  prestasi  di  tingkat  nasional,  diantaranya  Juara  1  Bintang  Orator,  Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, Juara 2 Nasional Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2017 dan Juara 1 / Best Paper pada Konferensi Mahasiswa Tingkat Nasional Pekan Progresif Universitas Diponegoro, 2019.
Sebelumnya Penulis pernah mempublikasikan karya ilmiah pada Jurnal Nasional diantaranya Jurnal  Majalah  Hukum  Nasional,  BPHN,  Kemenkumham  “Reorientasi  Perekonomian  Nasional Berdasarkan Pancasila Melalui Perubahan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Dengan Model Directive Principle of State Policies” pada tahun 2018 dan “Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah (Land Freezing) Di Ibu Kota Nusantara” tahun 2022, Jurnal Nasional Padjadjaran Law Review , Universitas Padjadjaran “Peranan Hukum Dalam Pembangunan: Studi Ketimpangan Pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan”, tahun 2022 serta Jurnal Bina Hukum Lingkungan “Kajian Kebijakan Pengendalian di Bidang Pertanahan Dalam Mencegah dan Memberantas Para Spekulan dan Mafia Tanah di Ibu Kota Nusantara” pada 2023.