## TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA
Ardhicka Dwinanda Lutgianto 1 , Wayan Made 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: ardikadwinanda0619@gmail.com 1 , made@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACT
The illicit circulation of narcotics involving children as dealers is one of the national problems faced by the  government  in  tackling  the  dangers  of  narcotics.  This  problem  becomes  complex  because  of criminal  sanctions  against  children  as  narcotics  dealers.  On  the  other  hand,  there  are  aspects  of prevention and parental obligations in the education and supervision of children mandated by law. This  study  aims  to  find  the  rationale  for  parents  to  be  held  criminally  responsible  for  children  as narcotics dealers, and to formulate prescriptions for the parameters of parental criminal responsibility for  children  as  narcotics  dealers  in  the  future.  Children  must  be  given  protection  including  legal protection. The aspect of justice is reflected in the legal obligations of parents to children which must be carried out with full responsibility. The aspect of interest is shown by the strategic role of children in ensuring the continuity of the existence of the nation and state in the future. The sociological basis is shown by 4 (four) facts regarding social phenomena including local wisdom, regarding the need to regulate criminal responsibility of parents towards children as narcotics dealers. In the juridical basis, there  are  regulations  regarding  the  obligations  of  parents  towards  children,  but  the  criminal responsibility of parents when a child becomes a narcotics dealer has not been regulated. In this study, there are 4 (four) cumulative parameters that can be used to determine the criminal responsibility of parents for children as narcotics dealers, namely: 1. Age limit for children; 2. Obligations of parents towards  children;  3.  Children  under  the  effective  supervision  of  parents,  including:  a.  De  facto supervision,  b.  Parents'  actions  in  terms  of  knowing or  duly  suspecting  a  child of  being  a  narcotics dealer,  and  c.  Children  live  with  parents;  4.  Narcotics  Category  I  and  II  are  seen  from  the  high dependency syndrome and the inclusion of the death penalty for certain crimes in the group referred to.  This  dissertation  research  has  proven  that  the  concept  of  substitute  criminal  responsibility  for parents  has  the  prospect  of  encouraging  parents  to  carry  out  their  obligations  in  supervising  and preventing children from becoming narcotics dealers, and can be implemented in the narcotics law that is being revised by the government.
Keywords: responsibilit, child, narcotics

## ABSTRAK
Peredaran  gelap  narkotika  yang  melibatkan  anak  sebagai  pengedar  merupakan  salah  satu permasalahan bangsa yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi bahaya narkotika. Masalah ini menjadi kompleks karena adanya sanksi pidana terhadap anak sebagai pengedar narkotika. Di sisi lain, terdapat  aspek  pencegahan  dan  kewajiban  orang  tua  dalam  mendidik  dan  mengawasi  anak  yang diamanatkan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dasar pemikiran orang tua dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  sebagai  pengedar  narkotika,  dan merumuskan  resep  parameter  pertanggungjawaban  pidana  orang  tua  terhadap  anak  sebagai pengedar  narkotika  di  masa  yang  akan  datang.  Anak  harus  diberikan  perlindungan  termasuk perlindungan hukum. Aspek keadilan tercermin dari kewajiban hukum orang tua terhadap anak yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Aspek minat ditunjukkan dengan peran strategis anak dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Landasan sosiologis ditunjukkan  dengan  4  (empat)  fakta  mengenai  fenomena  sosial  termasuk  kearifan  lokal,  tentang perlunya mengatur pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap anak sebagai pengedar narkotika. Secara  yuridis  memang  ada  pengaturan  tentang  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak,  namun
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
pertanggungjawaban pidana orang tua ketika anak menjadi pengedar narkotika belum diatur. Dalam penelitian  ini  terdapat  4  (empat)  parameter  kumulatif  yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap anak sebagai pengedar narkotika, yaitu: 1. Batasan usia  anak;  2.  Kewajiban  orang  tua  terhadap  anak;  3.  Anak  dalam  pengawasan  efektif  orang  tua, meliputi:  a.  Pengawasan  de  facto,  b.  Perbuatan  orang  tua  dalam  hal  mengetahui  atau  patut mencurigai seorang anak sebagai pengedar narkotika, dan c. Anak-anak tinggal bersama orang tua; 4. Narkotika Golongan I dan II dilihat dari tingginya sindroma ketergantungan dan dimasukkannya pidana mati untuk tindak pidana tertentu dalam golongan dimaksud. Disertasi penelitian ini membuktikan bahwa konsep tanggung jawab pidana pengganti bagi orang tua memiliki prospek mendorong orang tua  untuk  menjalankan  kewajibannya  dalam  mengawasi  dan  mencegah  anak  menjadi  pengedar narkotika, dan dapat diimplementasikan dalam undang-undang narkotika yang sedang direvisi oleh pemerintah.
Kata Kunci: tanggung jawab orang tua , anak, narkotika

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Salah  satu  fungsi  negara  hukum  dalam  masyarakat  modern  antara  lain  adalah  untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasi  kepentingan-kepentingan  yang  saling  bersaing. Dengan  mengintegrasikan  hukum,  tabrakan  ini  dapat  diminimalkan  semaksimal  mungkin. mengatur  kepentingan-kepentingan  ini.  Padahal,  satu-satunya  cara  untuk  mengamankan beberapa kepentingan dalam lalu lintas kepentingan adalah dengan membatasi kepentingan pihak lain.
Secara  tegas  dilarang  dengan  sengaja  menempatkan,  membiarkan,  melibatkan,  atau memerintahkan  keterlibatan  anak  dalam  penyalahgunaan,  serta  produksi  dan  peredaran narkotika  dan/atau  psikotropika,  berdasarkan  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 (UU Nomor 35 Tahun 2002). 2014). Menurut Undang-Undang Narkotika, setiap individu  atau  bisnis  yang  ditemukan  melanggar  hukum  dapat  menghadapi  hukuman  mulai dari minimal tiga tahun penjara hingga penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Sifat  dan  golongan  narkoba  itu  sendiri  menentukan  hukuman  bagi  mereka  yang  bertindak sebagai kurir atau perantara narkotika. Menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  perantara  dalam  transaksi  narkotika  golongan  I  dapat diancam  oleh  pelaku:  “Setiap  orang  yang  tanpa  kemerdekaan  atau  nyata -nyata  tidak mengindahkan  hukum  dengan  mengusulkan  untuk  menjual,  menjual,  membeli, mendapatkan, perantara dalam memperdagangkan, memperdagangkan, atau menyerahkan Narkotika  Golongan  I  (pertama),  dipidana  dengan  pidana  kurungan  selama-lamanya  atau pidana  kurungan  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan
denda  pokok  Rp1.000.000.000,00  ,  atau  satu  milyar  rupiah,  dan  paling  banyak 10.000.000.000,00 atau sepuluh milyar rupiah.[1]
Walaupun anak-anak ini mengetahui adanya tindak pidana peredaran narkoba, mereka tentu  meragukan  akibat  yang  akan  mereka  rasakan  di  kemudian  hari  dan  kerugian  dari perbuatan  tersebut,  baik  bagi  diri  sendiri  maupun  orang  lain.  Kasus  perdagangan  narkoba yang  sering  dilakukan  merupakan  bagian  dari  kejahatan  terorganisir,  dan  penulis  percaya bahwa  anak-anak  adalah  korban  dari  organisasi  tersebut.  banyak  orang  Kejahatan  yang dilakukan oleh kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang telah bersama selama  beberapa  waktu  dan  bertindak  bersama  untuk  melakukan  kejahatan  narkoba dianggap  sebagai  kejahatan  terorganisir.  Praktek  perdagangan  narkotika  dan  psikotropika yang  mengikutsertakan  anak-anak  untuk  keuntungan  besar  dan  alasan  lainnya  mudah dimanipulasi. Akibatnya, partisipasi anak-anak dalam operasi ini dicari.
Nomor undang-undang tersebut diacu dalam anggaran dasar sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, KUHP, dan Undang-Undang Pengendalian Narkotika Tahun 2009 memungkinkan anak menghadapi hukuman pidana. sehingga seorang anak  yang  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  di  hadapan  hakim  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan undang-undang narkotika. Hukuman untuk  kejahatan  tersebut  adalah  penjara,  yang  menghilangkan  hak-hak  terpidana.  Karena akan memberikan dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak baik selama anak menjalani  hukuman  di  lembaga  pemasyarakatan  maupun  setelah  anak  dipidana,  maka implementasi ini tentu saja bertentangan dengan tujuan sistem pidana retributif.
Banyaknya penyalahgunaan narkotika merupakan masalah tersendiri yang mengancam kelangsungan  hidup  berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini  membahayakan  pengorbanan  diri pengguna  narkotika,  sehingga  sangat  penting  untuk  mengurangi  jumlah  orang  yang menyalahgunakan  narkotika.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  berkurangnya  motivasi  untuk menginspirasi  dan  menumbuhkan  pertumbuhan  bagi  generasi  masa  depan  Indonesia. Konsumsi  Narkotika  oleh  penggunanya  dapat  mengakibatkan  ketergantungan  atau  adiksi pada  diri  sendiri,  yang  dapat  merugikan  dirinya  serta  pengucilan  sosial  dari  keluarga  dan masyarakatnya.  Akibat  dan  interaksi  sosial  yang  terjadi  dengan  pengguna  narkoba  di lingkungan keluarga dan masyarakat yang dituju, serta sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun  2009  tentang  Narkoba,  Pengguna  Narkoba  serta  Pengguna  Narkoba  digolongkan
sebagai  pelaku  dan  tindak  pidana  di  Indonesia.  Perbaikan  yang  sah  saat  ini  di  Indonesia, strategi  kriminal  terhadap  Narkotika  serta  Klien  yang  menggunakan  atau  berpotensi mengkonsumsi  kesalahan,  khususnya  Surat  Bundar  Utama  (selanjutnya  disingkat  SEMA) No.07 Tahun 2009 Walk 17 tentang Penetapan Obat Klien ke dalam Yayasan Pengobatan dan Pemulihan bagi Direksi Pengadilan Tinggi dan Pengurus Pengadilan Negeri di Indonesia.
Untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  dan  meningkatkan  kesehatan  sumber  daya manusia  Indonesia,  perlu  dilakukan  upaya  untuk  memperluas  pelayanan  kedokteran  dan kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan mencari obat-obatan yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan dan memberantas bahaya penyalahgunaan  narkoba.  Narkoba,  di  satu  sisi,  adalah  zat  atau  obat  yang  berguna  dalam pengobatan, perawatan kesehatan, atau kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, mereka juga dapat menyebabkan ketergantungan, yang sangat buruk jika digunakan tanpa pengawasan yang  ketat  dan  menyeluruh.  Menurut  definisi  yang  diberikan  oleh  UU  No.  Dalam  Bab  I, Ketentuan Umum, Pasal 1 Pa sal 35 Tahun 2009, Narkotika didefinisikan sebagai “zat atau obat yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetik  maupun  semisintetik,  yang dapat  menimbulkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  kehilangan  perasaan, pengurangan atau penghilangan rasa sakit, dan berkembangnya ketergantungan. ”. [2]
Anak yang dicurigai melakukan tindak pidana dapat menyebabkan anak kehilangan arah atau menjadi tawanan, yang dapat menyebabkan anak kehilangan impian dan rencana masa depannya.  Ketika  seorang  anak  dijebloskan  ke  dalam  penjara,  seringkali  membuat  anak tersebut  semakin  terampil  melakukan  kejahatan.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika tidak terkecuali bagi anak-anak pengguna Narkotika. Namun, ada beberapa putusan yang dibuat oleh hakim tentang hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku dan beratnya  hukuman  yang  harus  dijatuhkan  harus  mempertimbangkan  kondisi  sosial  terkait dengan  faktor  atau  fakta  pelaku.  Anak  yang  jika  melakukan  tindak  pidana  tidak  pernah mendapat  kesempatan  untuk  diperhatikan,  baik  secara  sengaja  maupun  fisik,  seringkali melakukan tindak pidana  yang  dapat  merugikan  keluarga,  masyarakat, dan  lingkungannya. Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan teknologi  informasi  yang  memungkinkan  Modus  Operandi  dengan  didukung  teknologi canggih untuk menggunakan narkotika yang sudah ada. bersifat transnasional. [3]
Anak-anak tidak seharusnya dihukum; sebaliknya, mereka harus diajar dan dilatih. Anak juga  harus  dibedakan  dengan  orang  dewasa  dalam  hal  pemidanaan  karena  anak  yang melakukan kejahatan masih tumbuh dan berkembang dalam segala hal, sehingga tidak dapat memilih apa yang tepat bagi dirinya.[4] Anak-anak juga tempat harapan masyarakat dimulai. Anak-anak membutuhkan perawatan khusus agar pertumbuhan jasmani dan rohani mereka dapat  berjalan  normal.  Masa  di  mana  seorang  anak  mengembangkan  karakter,  sifat, kepribadian, dan karakternya disebut masa kanak-kanak. Perkembangan psikologis dan sosial anak  akan  terpengaruh  secara  negatif  jika  anak  melakukan  kesalahan  atau  melakukan kejahatan.  Ketika  seorang  hakim  membuat  keputusan  untuk  seorang  anak  yang menggunakan narkoba, dia harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk bagaimana anak tersebut akan terpengaruh di kehidupan selanjutnya. Akibatnya, keputusan harus adil dan tepat. Pecandu narkoba pada umumnya adalah korban dari penyalahgunaan narkoba dan merupakan warga negara Indonesia, sehingga wajar untuk diantisipasi bahwa mereka akan berkontribusi pada pembangunan negara.
Pada  hakekatnya,  rehabilitasi  merupakan  sarana  penyelamatan  pengguna  narkoba. Mengingat  narkoba  merupakan  salah  satu  ancaman  yang  dapat  menghancurkan  penerus bangsa Indonesia, maka sudah selayaknya anak di bawah umur mendapatkan rehabilitasi agar anak tersebut dapat pulih dari kondisi yang tidak diinginkan dan juga dapat melanjutkan cita- citanya sebagai penerus bangsa yang akan datang. Penggunaan metode rehabilitasi bagi anak pengguna narkotika harus didukung oleh semua kalangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Pengertian  penelitian hukum  normatif  adalah  fokusnya  pada  norma  hukum  positif  (peraturan  perundang- undangan) perihal Penegakan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. [5]

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fakrtor-faktor Penyebab Anak sebagai Pengedar Penyalahgunaan Narkotika
Berikut ini adalah tiga kategori yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan faktor- faktor  yang  menyebabkan  seorang  anak  melakukan  kejahatan  narkoba atau  menggunakan narkoba:
1. Mereka yang ingin merasakan ( experience seeker ), yang mendapatkan pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkoba dapat menimbulkan sensasi yang dapat diketahui dari teman,  film,  dan  surat  kabar  Ada  banyak  alasan  mengapa  ia  ingin  ikut  merasakan penderitaan akibat narkoba, antara lain: menghilangkan masalah yang dia alami dalam hidupnya; untuk anak-anak yang kurang mendapat perhatian, dengan maksud agar orang tuanya  tahu  bahwa  mereka  terkejut,  panik,  dan  memperhatikan  mereka;  untuk menunjukkan  persatuan;  hanya  dimotivasi  oleh  keinginan  untuk  bereksperimen  atau meniru, atau bahkan keinginan untuk merasakan bagaimana rasanya mengalami efek dan pengaruh narkoba.
2. Yang ingin menjauhi kenyataan ( the oblivion seekers ), yang mengalami kegagalan dalam realitas kehidupan mereka dan percaya bahwa mereka akan selalu mengalami tekanan yang  datang  dari  realitas  kehidupan,  mencari  pelarian  melalui  penggunaan  narkoba  di dunia imajiner. Penjelasan berbeda di balik penggunaan narkoba untuk situasi ini adalah:
a. Untuk menghilangkan kesepian agar memiliki pengalaman emosional;
b. Untuk mengisi rasa bosan karena kesibukan;
c. Untuk menghilangkan kekecewaan, kesenangan, dan berbagai rintangan yang sulit diatasi.
3. Mereka  yang  ingin  mengubah  kepribadiannya  ( personality  changes ),  merasa  minder, percaya diri lebih rendah dari orang lain, dan malu atau takut berhubungan dengan orang lain, terutama dengan lawan jenis atau berkelompok. Mereka yakin bahwa narkoba dapat menghilangkan  rasa  takut,  malu,  dan  emosi  negatif  lainnya,  sehingga  mereka menggunakan narkoba sebagai alat untuk mengubah kepribadian mereka. Dalam hal ini, penyebab tambahan meliputi:
a. Untuk menunjukkan keberanian dengan terlibat dalam perilaku berisiko seperti: ngebut, berkelahi;
b. Untuk menambah gairah penyaluran sex;
c. Menurut pemakainya, untuk menemukan makna hidup (dalam keadaan sulit).
Menurut  tulisan  Hawari,  pengaruh  atau  persuasi  teman  (Peer  Ground)  sebesar  81,3 persen  saat  seseorang  pertama  kali  menggunakan  NAZA,  58,36  persen  saat  diperoleh persediaan  untuk  penggunaan  lebih  lanjut,  dan  81,3%  saat  terjadi  kekambuhan. Penyalahgunaan  zat  remaja  saat  ini  berada  pada  tingkat  yang  mengkhawatirkan.  Hal  ini menyebabkan  semua  komponen  di  area  publik  terlibat  dan  bergabung  untuk  melawan perampasan narkotika. Padahal Hukum Meski gencarnya upaya aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang  (narkoba),  mereka  yang  terlibat  dan  menjadi  korban  semakin  menggila;  bahkan telah menyusup ke desa-desa dan meracuni anak-anak sekolah. Walaupun Pasal 22 Tahun 1997  memberikan  sanksi  pidana  yang  cukup  berat,  termasuk  ancaman  hukuman  mati, Berdasarkan  temuan  Tim  Direktorat  Pembinaan  Kesiswaan  Depdiknas,  Februari  1999.[6] sedikitnya  2  juta  dari  45  juta  pelajar  di  Indonesia  telah  terlibat  dalam  penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Perdagangan narkoba di sekolah tidak terbatas pada sekolah umum dan tidak  mentolerir  diskriminasi.  Siswa  disambut  oleh  sindikat  dengan  selera  bebas.  Dengan tawaran agar mahasiswa tersebut mau membantunya dengan cara menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada sesama mahasiswanya, maka narkotika tidak lagi diperoleh secara cuma-cuma  setelah  korban  terlena  dengan  kenikmatan  obat-obatan  terlarang.  Jika  Anda setuju,  Anda  tidak  hanya  akan  menerima  obat-obatan  gratis  tetapi  juga  sejumlah  uang sebagai imbalannya. Modus operandinya juga berkembang, dan kecenderungannya adalah menggunakan perlengkapan sekolah seperti pulpen, buku penghapus, dan sebagainya untuk mengedarkan narkoba dan mengembangkan ketergantungan terhadapnya.
Faktor lain yang menyebabkan anak-anak menyalahgunakan narkoba meliputi:
1. Kesibukan  orang  tua;  Orang  tua  tidak  memperhatikan  kehidupan  anaknya  yang  masih sekolah karena terlalu sibuk;
2. Broken Homes; Anak-anak mudah terjerumus ke dalam lembah narkotika karena rumah orangtuanya yang berantakan meninggalkan mereka tanpa arah;
3. Perubahan sosial dan gaya hidup yang tiba-tiba berlebihan; Sangat mudah untuk memikat seorang  anak  ke  lembah  narkoba  karena  semua  yang  dibutuhkan  seorang  anak  sudah tersedia.
4. Menemukan kesulitan dalam pelajaran;
5. Mobilitas  pemuda;  Biasanya,  anak  muda  suka  melihat  hal-hal  baru  dan  penuh petualangan,  dan  perjalanan  ini  mungkin  ada  hubungannya  dengan  kelompok  yang menggunakan ganja;
6. Data yang salah atau disalahartikan; Dari sisi negatif, atau banyak cerita sensasional yang dibuat agar masyarakat tertarik untuk mencobanya, masyarakat yang sebelumnya tidak paham dengan isu narkoba menjadi penasaran.
UU  Narkoba  dan  UU  Narkoba  keduanya  di  undangkan  pada  26  Juli  1976,  ketika  UU Narkotika  mulai  berlaku  dan  dijadikan  undang-undang.  Undang-undang  ini  memiliki  sanksi yang  lebih  berat,  mencakup  wilayah  yang  lebih  luas,  dan  lebih  komprehensif.  Dalam Lembaran Negara Nomor 26, undang-undang ini diundangkan pada tanggal 26 Januari 1976. 3086. Undang-undang ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
a. Lebih khusus mengatur tentang berbagai macam obat.
b. Hukuman  pidananyajuga  sebanding  dengan  jenis  narkoba  yang  mengatur  layanan pengobatan dan rehabilitasi kecanduan.
c. Mengontrol  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan  narkoba,  termasuk  penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan, dan penggunaan narkoba.
d. Ada prosedur pidana yang unik.
e. Membayar  premi  kepada  orang-orang  yang  telah  membantu  memberantas  kejahatan narkoba.
f. Menjalin kerjasama internasional dalam memerangi narkoba..
g. Banyak materi ilegal bertentangan dengan KUHP.
h. Ancaman hukuman lebih berat.
Pesatnya peredaran narkotika impor ke Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan  dengan  perkembangan  lalu  lintas,  moda  transportasi,  dan  transportasi  modern. Ternyata mematuhi hukum tidak cukup mengingat kemajuan dalam pembuatan obat.
Hanya Verdoovende Midellen Ordonantie yang mengatur secara umum. peredaran dan penggunaan narkotika. Selain bidang kedokteran, penelitian untuk kepentingan pendidikan dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  juga  membutuhkan  obat-obatan.  Membudidayakan  dan memelihara  ganja,  koka,  dan  papaver  agar narkotika  dapat  diimpor dan  obat-obatan  yang mengandung narkotika dapat diekspor.
Pengertian  delik  atau  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Undang-undang  No.  tentang Narkotika adalah sebagai berikut:
a. Dilaramg membudidayakan, menimbun, memiliki, atau
b. menyimpan  tanaman  papaver,  koka,  atau  garja  secara  melawan  hukum;  atau  memiliki tanaman tersebut.
c. Melanggar  hukum  untuk  memproduksi,  memproses,  mengekstraksi,  mengonversi, menggabungkan, atau menyediakan obat-obatan terlarang.
d. Ilegal untuk memiliki, menyimpan, memiliki, memasok, atau mengendalikan narkoba.
e. Menyampaikan,  mengirim,  memindahkan,  atau  mentransit  perjalanan  secara  melawan hukum.
f. Narkoba  tidak  dapat  diimpor,  diekspor,  ditawarkan  untuk  dijual,  didistribusikan,  dijual, dibeli, dikirim, diterima, atau ditukar secara ilegal melalui perantara.
g. Melanggar hukum untuk menggunakan atau mendistribusikan zat-zat yang dikendalikan secara ilegal kepada orang lain.
h. Melibatkan narkotika untuk diri sendiri tanpa hak.
Penulis  berkesimpulan  bahwa  dari  segi  hukum  pidana,  penyalahgunaan  narkotika meliputi:  memproduksi  tanpa  hak,  mengolah  tanpa  hak,  mengekstradisi  tanpa  hak, mengkonversi  tanpa  hak,  meramu  atau  menyediakan  narkotika,  menyimpan  untuk  atau untuk diserahkan atau memiliki, membawa tanpa hak, mengirim tanpa hak, mengangkut atau transit tanpa hak, mengimpor tanpa hak, mengekspor tanpa hak, menawarkan untuk dijual tanpa hak, mengedarkan tanpa hak, menjual tanpa hak, membeli tanpa hak, menyerahkan tanpa  hak,  menerima  tanpa  hak,  bertindak  sebagai  perantara  dalam  jual  beli,  dan memberikan narkotika.
Undang-undang  ini  memberikan  sanksi  pidana  yang  berat  bagi  pengguna  narkoba dan/atau pengguna narkotika, ataupun ringan. Obat yang digunakan adalah :
• Damar  Ganja:  Damar  yang  diekstraksi  dari  tanaman  ganja,  serta  hasil  pengolahannya dengan damar sebagai komponen dasarnya
• Daun Koka: semua tanaman dalam genus Erythroxylon dan famili Erythroxylaceae yang menghasilkan  kokain  secara  langsung  atau  melalui  perubahan  kimiawi,  termasuk  daun yang belum dikeringkan atau yang telah dikeringkan atau dijadikan bubuk.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
• Ecgonine Levo-ekgonine dengan resep sintetik C9H15N03H20 dan ester serta turunannya yang dapat diubah menjadi Ecgonine dan Cocaine.
• Metil ester levo benxoyl ecgonine dari Kokama, yang memiliki rumus C,,H21N04. Cocaine mentali: semua produk yang berasal dari daun koka dan dapat langsung digunakan untuk membuat kokain.
• Morfin: Alkaloid dasar dan opium, dengan resep sintetik C,,H19N03.
• Opium Masak: Candu, Jicing, dan Jicingko.
• Opium  Merah:  Getah  yang  membeku  sendiri  ;  diperoleh  dan  buah  tanaman Papaversomnferum L, yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembung kusan dan pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfinanya.
• Opium Obat: Opium dalam bentuk mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga layak digunakan dalam pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun dalam bentuk lain. atau  dikombinasikan  dengan  zat  yang  bersifat  netral  sesuai  dengan  persyaratan farmakologis
• Tanaman Ganja: seluruh bagian tanaman Ganja, termasuk biji dan buahnya.
• Tanaman  Koka:  Tumbuhan, termasuk  semua anggota famili  Erythroxylaceae dan  genus Erythroxylon.
• Tanaman Papaver: tanaman Papaver Somnferum L., termasuk biji produk organik Papaver dan selai. ( Penetapan Bahan Lain Sebagai Narkotika (SK 65/Menkes/SKJIV/1977 Menteri Kesehatan Republik Indonesia)
Disahkannya  Undang-undang  Pengendalian  Narkotika  tahun  1997.  Peraturan  ini memiliki sistematika dan muatan yang lebih modern dibandingkan dengan Undang-Undang Obat-obatan  dan  Undang-Undang  Obat-obatan.  obat  kuat.  UU  Narkoba  umumnya  hanya mengatur tentang perolehan, peredaran, dan penggunaan narkotika. Sementara itu, masalah perawatan dan rehabilitasi pecandu serta upaya lain untuk mencegah kecanduan tidak diatur. Demikian  pula  ancaman  hukuman  relatif  lemah  dan  tidak  memiliki  kekuatan  untuk menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum.
Lembaran  Negara  Tahun  1997  Nomor  67,  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 3698, keduanya menerbitkan undang-undang ini pada tanggal 1 September 1997. Penjelasan undang-undang  tersebut  menjelaskan  mengapa  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
disahkan, yaitu untuk meningkatkan pengawasan dan pengawasan dalam upaya pencegahan dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkoba.  Pada  umumnya kejahatan narkotika dilakukan secara kolektif bahkan oleh sindikat yang terorganisir dengan baik, bersih, dan sangat tertutup. Selain itu, teknologi dan cara yang canggih digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba transnasional, seperti pengamanan hasil peredaran narkoba.
Meningkatnya tingkat keparahan kejahatan narkoba kini menjadi ancaman besar bagi kehidupan manusia. Terlepas dari perkembangan ini mengingat pengaturan baru di Negara Bersatu  Show  on  Annihilation.  Peredaran  Melawan  Hukum  Opiat  atau  Psikotropika  Tahun 1988,  yang  telah  dikukuhkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1999  tentang Persetujuan  Negara  Perkumpulan  Menunjukkan  Pemusnahan  Peredaran  Gelap  Opiat  dan Psikotropika. [7]
Perkembangan kualitas kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi  kehidupan  manusia.  Selain  perubahan  tersebut  mengingat  ketentuan  baru  dalam Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Pemberantasan.  Peredaran  Gelap  Narkotika atau Psikotropika Tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1999  tentang  Pengesahan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika
UU No. 22 Tahun 1997 memiliki derajat yang lebih luas baik menyangkut standar, ruang lingkup  maupun  bahaya  pidana  yang  terganggu.  Berdasarkan  UU  No.  Larangan  tersebut tertuang dalam bab XII tentang ketentuan pidana Pasal 78 sd 100 UU Narkotika Tahun 1997. Tidak  ada  bab  atau  pasal  khusus  yang  mengatur  tentang  perbuatan  yang  dilarang  terkait dengan narkotika. Pengaturan narkotika diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 1997 untuk: a. Memastikan bahwa obat tersedia untuk kepentingan layanan medis dan/atau kemajuan ilmu pengetahuan.
b. Menghindari penyalahgunaan zat, dan
c. mengakhiri peredaran gelap narkoba.
Berbeda dengan obat psikotropika, diukur dengan sindrom ketergantungan. sedangkan narkotika  dikategorikan  berdasarkan  tujuan  penggunaan  dan  potensi  ketergantungannya. Klasifikasi  tersebut  baru  pertama  kali  dituangkan  dalam  undang-undang,  dan  akan  terus dituangkan dalam Keputusan tentang Kesehatan. Berikut klasifikasi Narkotika:
a. Narkoba  Golongan  I  Narkotika  adalah  Narkotika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk penelitian  ilmiah,  tidak  dapat  digunakan  dalam  terapi,  dan  mempunyai  resiko ketergantungan yang tinggi.
b. Narkotika  Golongan  II  adalah  narkotika  yang  berkhasiat  obat  yang  digunakan  sebagai upaya terakhir. Mereka dapat digunakan dalam terapi atau untuk penelitian ilmiah, dan mereka berisiko tinggi menjadi kecanduan.
c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat obat, sering digunakan dalam tar, atau  digunakan  untuk  penelitian  ilmiah  dan  mempunyai  resiko  ketergantungan  yang rendah.
Berdasarkan UU No. Antara lain Pasal 22 Tahun 1997 menyatakan:
a. Menurut  Pasal  5,  itu  tidak  diizinkan  untuk  digunakan  untuk  tujuan  lain  apa  pun  selain penelitian ilmiah.
b. Menurut Pasal 9 ayat (11) tidak dapat diproduksi atau digunakan dalam proses produksi.
c. Menurut  Pasal  13  ayat  (2),  hanya  Narkotika  Golongan  I  yang  dapat  diimpor  dengan persetujuan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
d. Hanya  produsen  obat  dan/atau  pedagang  besar  farmasi  tertentu  yang  dapat mendistribusikannya kepada lembaga ilmiah tertentu (Pasal 37).
e. hukum  menanam,  memeithara,  memiliki  persediaan,  menguasai,  menyimpan,  atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tumbuhan (Pasal ayat huruf a)
f. Menguasai,  mempertahankan  kepemilikan,  atau  mempertahankannya  (Pasal  78  ayat  1 huruf
g. Terdapat ancaman yang lebih berat terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang mengatur  tentang  tindak  pidana  adalah  Undang-undang  Narkotika  Tahun  1997.  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1997  merupakan  pelanggaran  luar  biasa,  dan  ketegasannya memuat  baik  pengaturan  materiil  maupun  pengaturan formil. Pokok-pokok  UU  No.  Dalam hukum materiil Pasal 22 Tahun 1997 meliputi:
a. Ada hukuman penjara paling sedikit dan denda paling sedikit dalam beberapa pasalnya..
b. Dalam hal pelaku tindak pidana tidak dapat membayar denda, maka akan diberlakukan pidana kurungan pengganti denda..
c. Dalam  beberapa  pasal,  pidana  pokok  berupa  denda  dan  pidana  penjara  dapat digabungkan
d. Menurut  ketentuan  pasal-pasal  ini  (Pasal  33),  mereka  yang  berusaha  melakukan  atau berkonspirasi untuk melakukan kejahatan narkotika tertentu diancam dengan hukuman yang sama.
e. Tingkat  keparahan  ancaman  kriminal  lebih  besar  jika  menyangkut  tindakan  kriminal korporasi atau terorganisir.
f. Menurut Pasal 87, mereka yang melakukan tindakan tertentu atau mendorong anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk melakukan kejahatan narkotika tertentu diancam dengan hukuman pidana.
g. Menurut Pasal 88, pencandu narkotika yang sudah cukup umur untuk tidak melaporkan diri dikenakan sanksi pidana, demikian pula keluarga pecandu narkotika.
h. Orang tua atau wali dari pecandu yang berusia di bawah 18 tahun yang dengan sengaja melapor  akan  dipidana,  sedangkan  orang  tua  atau  wali  dari  pecandu  yang  berusia  di bawah 18 tahun yang tidak melapor tidak dituntut (Pasal 86).).
i. Residivisme diatur dengan ketentuan khusus (Pasal 96).
Kekhususan dalam UU No. 22 Tahun 1997 antara lain terhadap hukum formil:
a. Menurut  Pasal  64,  tindak  pidana  narkotika  termasuk  perkara  yang  didahulukan penyelesaiannya.
b. Penyidik diberikan kewenangan tambahan dan mengikuti prosedur yang berada di luar KUHAP.
c. Menurut Pasal 57 ayat (3), pemerintah wajib memberikan jaminan dan jaminan kepada pelapor.
d. Adalah  melanggar  hukum  untuk  menyebutkan  nama  dan  alamat  pelapor  selama persidangan di pengadilan saksi dan orang yang terlibat dalam kasus kejahatan narkotika (Pasal 76 ayat 111).
e. Menurut Pasal 60, 61, dan 62, ada tata cara khusus untuk memusnahkan barang haram tersebut.
Ada  beberapa  tanda  yang  menunjukkan  bahwa  seseorang  telah  menggunakan  narkoba.
Berikut ini adalah tanda-tandanya:
a. Pelanggaran terhadap peraturan yang terjadi secara tiba-tiba di rumah atau di sekolah, seperti terlambat masuk sekolah dengan alasan bangun kesiangan, terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, lelah dan tertidur di sekolah, lupa jadwal ulangan, lupa membawa buku pelajaran, dan memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah.
b. Kehilangan ingatan dan kesulitan konsentrasi.
c. Padahal  sebelumnya  tidak  demikian,  kurang  memperhatikan  penampilan  dan kebersihan..
d. Bicara cadel atau cemas (tidak pernah memiliki gejala ini sebelumnya).
e. Pola tidur berubah (individu sering mengeluh sulit tidur di malam hari dan bangun pagi).
f. meskipun tidak terkena influenza, sering mengalami pilek dan mata merah.
g. Sering telat bayar sekolah (dilaporkan hilang).
h. Di rumah, barang berharga sering hilang..
i. Perubahan perilaku yang tiba-tiba terhadap kegiatan sekolah, keluarga, dan teman yang mengakibatkan mereka menjadi tidak sopan, tertutup, dan mudah curiga terhadap orang lain.
j. Kemarahan yang tidak terkendali dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba.
k. Meminjam  atau  mencuri  uang  dari  rumah,  sekolah,  atau  perusahaan  ritel  (untuk membiayai kebiasaan).
l. Mengenakan kacamata hitam saat seharusnya tidak menutupi mata merah dan bengkak.
m. Suka  bersembunyi  untuk  waktu  yang  lama  dan  berkali-kali  di  tempat  yang  canggung seperti gudang atau kamar mandi atau di bawah tangga
n. Menjadi lebih menyendiri dan sering bingung serta mengalami halusinasi.
o. Menggunakan taktik manipulatif dan sering kehabisan uang.
p. Karena nafsu makannya yang tidak menentu, berat badannya turun.
q. Cara berpakaian yang tiba-tiba menjadi tidak rapi dan terutama terdiri dari mengenakan pakaian panjang untuk menyembunyikan bekas suntikan di tangan..
r. Sering dikunjungi oleh orang yang tidak mengenal teman atau keluarganya
Menurut  teori  psikodinamika,  seseorang  akan  melakukan  penyalahgunaan  narkoba  hingga menjadi  ketergantungan  jika  terdapat  faktor-faktor  yang  saling  terkait  dalam  diri  orang tersebut, seperti berikut:
a. Perasaan  tidak  puas  terhadap  orang  lain  merupakan  faktor  predisposisi  bagi  penderita gangguan  kepribadian  (anti  sosial).  Selain  itu,  individu  tersebut  mengalami  kecemasan dan depresi selain tidak dapat berfungsi secara tepat dan efektif dalam lingkungan sosial di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja. Orang sering menggunakan narkotika dalam upaya  untuk  mengatasi  kecacatan  dan  mengurangi  kecemasan  atau  depresi.  Untuk mencegah  agar  individu  tidak  terlibat  dalam  penggunaan  narkotika,  ia  harus  dapat mengobati  dirinya  sendiri  dengan  mengunjungi  psikiater  dan  menerima  terapi  yang sesuai.
b. Unsur-unsur  yang  berkontribusi,  seseorang  dengan  kondisi  keluarga  yang  buruk  akan merasa putus asa, dan sensasi ketegangan ini merupakan faktor yang menyertainya untuk terlibat  dalam  penggunaan  obat-obatan  terlarang.  Disfungsi  keluarga  yang  terjadi selanjutnya meliputi: Keluarga berantakan, kedua orang tua terlalu sibuk, dan hubungan antara orang tua buruk.
c. Faktor  pencetus,  seperti  pengaruh  teman  sebaya,  ketersediaan,  dan  kemudahan memperoleh narkotika.
Dari  segi  psikososial,  narkotika  terjadi  sebagai  akibat  negatif  dari  interaksi  tiga  lingkungan sosial  yang  tidak  kondusif,  yaitu  lingkungan  keluarga,  lingkungan  sekolah/kampus,  dan lingkungan  masyarakat.  Ada  tiga  kelompok  utama  orang  yang  menyalahgunakan  narkoba secara umum yaitu:
a. Ketergantungan  primer,  yang  ditandai  dengan  kecemasan  dan  depresi,  yang  biasanya dialami oleh individu yang kepribadiannya tidak stabil.
b. Ketergantungan simptomatis, yang meliputi penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu gejalanya dan tipe kepribadian yang mendasarinya, biasanya menyerang pelaku kejahatan yang hanya menggunakan narkotika untuk kesenangan.
c. Ketergantungan reaktif, terutama pada remaja karena kebutuhan untuk tahu, pengaruh dari lingkungan, dan tekanan teman sebaya ( peer group pressure ).
Pembagian  dari  ketiga  kategori  tersebut,  yaitu  apakah  mereka  dikategorikan  sebagai penderita  (pasien),  korban  (korban),  atau  pelaku  kejahatan,  sangat  menentukan  berat ringannya hukuman yang akan mereka terima. Seseorang dapat menyalahgunakan narkoba dan  menjadi  kecanduan  karena  sejumlah  faktor  internal  dan  eksternal.  Sudarsono menegaskan, penyalahgunaan narkoba dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain:
a. untuk menunjukkan keberanian dengan terlibat dalam perilaku berisiko seperti mengebut dan mengencani wanita.
b. menunjukkan kegiatan melawan wali, instruktur dan praktik yang diterima.
c. membuatnya lebih mudah untuk berhubungan seks dan menyebarkannya..
d. mendapatkan pengalaman emosional dan melepaskan diri dari kesepian.
e. mencoba mencari tahu apa itu hidup.
f. menghilangkan kesepian dan kehampaan hidup.
g. menyingkirkan stres, frustrasi, dan sesak hidup.
h. demi membangun solidaritas, ikuti keinginan teman.
i. murni untuk hiburan dan rasa ingin tahu.
Temuan  penelitian  Dadang  Hawari  menunjukkan  bahwa  di  antara  faktor-faktor  yang mempengaruhi penggunaan narkoba adalah::
a. sifat kepribadian yang antisosial atau psikopat.
b. penyakit mental yang membuatnya mudah kecewa atau tertekan.
c. kondisi dalam keluarga, seperti hubungan orang tua dan anak, keutuhan keluarga, dan kesibukan orang tua.
d. kelompok teman.
e. serta aksesibilitas pasar resmi dan tidak resmi serta obat-obatan itu sendiri.
Menurut  Sumarno  Ma'sum,  faktor-faktor  penyebab  penyalahgunaan  narkoba  secara  garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori:
a. Apakah  narkoba  diperoleh  secara  legal  atau  tidak,  mudah  didapat,  status  hukumnya masih renggang, dan penyalahgunaan narkoba rawan ketergantungan dan adiksi.
b. Kepribadian  meliputi perkembangan  fisik  dan  mental  yang  tidak  stabil,  kurangnya  cita- cita,  cinta,  kesuksesan,  jabatan,  dan  lain-lain,  menutup  diri  dengan  melarikan  diri  dari kenyataan, kurangnya pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba, sensasi berisiko, dan keyakinan agama yang minim dalam pencarian identitas kepribadian.
c. Lingkungan termasuk rumah tangga yang tidak stabil dan tidak teratur, masyarakat yang tidak teratur, kurangnya tanggung jawab orang tua dan bimbingan moral, pengangguran, kecanduan  narkoba  orang  tua  mereka,  sistem  penegakan  hukum  yang  lemah,  dan berbagai bantuan dan tantangan lain pada masa itu.
Berikut adalah beberapa tahapan dari proses ketergantungan obat:
a. Tahap  Percobaan  ( The  Experimental  Stage ).  Eksperimen  terutama  dimotivasi  oleh  rasa ingin tahu dan kemauan untuk mengambil risiko yang merupakan kebutuhan khas remaja. b. Tahap  Sosial  ( The  Social  Stage )  Pada  tahap  ini,  konteks  penggunaan  berkaitan  dengan pengguna  dan  aspek  sosial.  Misalnya  saat  digunakan  bersama  teman  di  pesta  atau kumpul-kumpul  lainnya.  Motivasi  utamanya  adalah  rasa  ingin  tahu,  keinginan  mencari ketegangan  ( thrilieseking ),  dan  perilaku  menyimpang.  Kelompok  pertemanan menawarkan  kesempatan  sosial.  Distribusi  obat-obatan  yang  ada  secara  gratis  atau murah adalah hal biasa.
c. Tahap  Instrumental  (juga  dikenal  sebagai  Tahap  instrumental)  Mereka  menemukan bahwa penggunaan narkoba dapat memengaruhi perasaan dan tindakan, menyebabkan perubahan  suasana  hati,  dan  bertujuan  untuk  menekan  perasaan  atau  mendapatkan tujuan hedonistik (kesenangan) pada tahap instrumental, melalui pengalaman coba-coba. dan kompensasi (cara untuk mengatasi stres dan ketidaknyamanan).
d. Tahap Pembiasan Pada tahap ini, jika tidak ditemukan obat yang dapat digunakan, mereka akan  mencari  obat  lain  untuk  menghindari  gejala  putus  obat  atau  zat.  Mereka  lebih sensitif,  mudah  tersinggung,  cemas,  dan  depresi  pada  tahap  ini.  Mereka  akan  sulit berpikir,  berdiri  atau  beristirahat  dengan  nyenyak.  Dalam  upaya  mengurangi ketidaknyamanan, mereka akan meningkatkan dosis obat dan mencoba berbagai obat.
Penulis menegaskan bahwa baik faktor internal (dalam diri pelaku) maupun eksternal (dalam diri  pelaku)  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penyebab  penyalahgunaan  dan ketergantungan  narkoba.  Undang-undang  ini  sangat  ketat  mengenai  ancaman  pidana terhadap pengguna narkotika sehingga pengguna narkotika dapat dipidana. Sesuai dengan UU No. 85, memang demikian. 22 Tahun 1997, barangsiapa melanggar undang-undang dan tidak mempunyai hak:
a. Menggunakan sendiri narkotika Golongan I diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
b. Menggunakan narkoba Golongan II untuk diri sendiri dan mendapat hukuman maksimal dua tahun penjara.
c. Menggunakan  narkoba  Golongan  III  untuk  diri  sendiri  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama satu tahun.

## Pertanggung  Jawaban  Pidana  Anak  yang  melakukan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika
Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur pertanggungjawaban pidana atas  penyalahgunaan  narkoba  oleh  anak.  Namun,  karakteristik  fisik  dan  moral  anak  harus dipertimbangkan  ketika  mereka  dihukum.  Kecerdasan  anak  dapat  dilihat  dari  penampilan fisiknya. Psikologi, termasuk kelainan dan gangguan mental, dapat mengungkap moral anak; akibatnya,  seorang  anak  dengan  gangguan  mental  seperti  itu  tidak  akan  dimintai pertanggungjawaban  secara  hukum.  Hakim  akan  sangat  berhati-hati  saat  menentukan tanggung jawab yuridis ini. Narkotika merupakan zat yang sangat adiktif yang digunakan oleh banyak  kalangan,  mulai  dari  anak-anak  hingga  orang  dewasa.  Jika  dikaitkan  dengan  anak melakukan  tindak  pidana,  maka  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  yang  harus diselesaikan dengan pertanggungjawaban hukum.
Baik zat sintetis maupun non-sintetis dapat dianggap sebagai obat atau zat yang berasal dari tanaman. Dalam situasi ini, Opiat sering disalahgunakan oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak.  Kesehatan  mental  dan  fisik  seseorang  dapat  dipengaruhi  secara  negatif  oleh penggunaan atau penyalahgunaan narkoba secara berlebihan. Dalam hal ini, segala jenis obat dapat  digunakan  oleh  anak-anak  yang  menggunakannya.  Seperti  anak  kecil  yang  dibujuk dengan makanan yang bisa mengandung narkotika tersebut.
Anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa karena mereka adalah bagian dari masyarakat dan masa depan bangsa. Ada sejumlah undang-undang yang menentukan usia yang  berbeda  untuk  anak  di  bawah  umur.  Ilustrasi  tentang  hal  ini  diberikan  oleh  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  mendefinisikan  anak  di  bawah  umur  sebagai anak yang belum beru sia 16 tahun. Hal ini dituangkan dalam “Dalam hal penuntutan pidana terhadap anak di bawah umur karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur enam belas tahun” dalam Pasal 45 KUHP. Kemudian, pada saat itu, ada juga sebagaimana dimaksud dalam  Peraturan  No.  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  seseorang  dianggap  anak  jika  belum  berumur  18 tahun. “ Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandunga n,” demikian pengertian pasal tersebut. [8]
Melakukan  pelanggaran  opiat  tidak  selalu  dilakukan  oleh  orang  dewasa  saja,  tetapi dapat dilakukan oleh banyak kalangan, seperti anak-anak yang masih di bawah umur. Dalam
praktiknya,  anak-anak  sering  melakukan  kejahatan  dengan  orang  dewasa  karena  sel  yang tidak  mencukupi  atau  mereka  telah  mencapai  kapasitasnya.  Polisi  telah  melakukan penyelidikan di mana anak-anak ditempatkan dengan orang dewasa dengan alasan tidak ada sel  khusus  untuk  anak-anak  atau  sel  tersebut  telah  mencapai  batasnya,  atau  tidak  dapat digunakan.
Menurut KUHP, seorang anak dianggap belum dewasa jika mereka berusia kurang dari 16 tahun. Karena perkembangan fisik dan mentalnya yang belum stabil, anak lebih mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh orang dewasa yang melakukan tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, Undang-Undang Narkotika mengatur  penggunaan  anak  di  bawah  umur  untuk  melakukan  tindak  pidana  narkotika, dengan  ketentuan  bahwa  terdakwa  diancam  dengan  berbagai  macam  hukuman,  seperti “hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun dengan denda sebesar Rp.” Satu milyar rupiah atau 1.000.000.000, -
Pemerintah telah menyediakan program rehabilitasi bagi para pecandu narkoba yang pernah mengalami atau kecanduan terhadap zat- zat tersebut. Sesuai dengan No. “Orang tua atau  wali  dari  Pecandu  Narkotika  yang  belum  cukup  umur  wajib  melapor  ke  Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah  untuk  mendapatkan  pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui  jalur  medis. rehabilitasi dan rehabilitasi sosial,” bunyi Pasal 55 ayat 1 Pasal 35 UU Rehabilitasi Tahun 2009. Untuk  membebaskan  pecandu  dari  ketergantungan,  pecandu  dalam  rehabilitasi  harus menyelesaikan proses pengobatan yang juga merupakan hukuman bagi pecandu.
Menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat dua jenis rehabilitasi:
• Rehabilitasi kedokteran : Kegiatan yang dilakukan dengan pengobatan, dengan maksud untuk menurunkan dosis dan membebaskan pecandu dari ketergantungan. Pasal 16 Pasal I UU Narkotika).
• Rehabilitasi dalam Masyarakat : Kegiatan yang memulihkan lingkungan fisik, mental, dan sosial pecandu secara holistik. agar pecandu dapat kembali beraktivitas sosial dan rekreasi secara normal (Pasal 1 angka 17 UU Narkotika)
Berikut tahapan rehabilitasi ketergantungan narkoba bagi anak di bawah umur:
a. Tahap pertama, tahap pemulihan klinis, tahap ini harus memeriksa kekuatan umum iblis baik secara tulus maupun mental. Tahap ini membantu pecandu dengan penurunan efek
samping  penarikan  (withdrawal  side  effect)  yang  mereka  alami.  sehingga  dokter  dapat memberikan obat berdasarkan seberapa banyak yang digunakan oleh pecandu.
b. Tahap  kedua ,  non-medis  mengikuti  tahap  kedua.  Dimana  tahapan  ini  menjalankan program rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi pecandu narkoba. Untuk para pecandu ini, berbagai fasilitas rehabilitasi telah dibangun di Indonesia.
c. Tahap  terakhir ,  tahap  ketiga,  pecandu  menerima  pengalaman  berdasarkan  minat  dan kemampuannya. agar para pecandu ini tetap perlu dalam pengawasan BNN ke depan agar dapat beraktivitas seperti kembali bersekolah atau bekerja.
UU No. 2 memberlakukan hukuman tambahan untuk program rehabilitasi kecanduan narkoba yang disebutkan di atas. “Ha kim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika,” bunyi Pas al 103 UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. atau Memutuskan untuk mengarahkan yang bersangkutan untuk mendapatkan pengobatan atau rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.  Selanjutnya,  “Masa menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  bagi  Pecandu Narkotika  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  diperhitungkan  sebagai  masa menjalani pidana” sebagaimana dimaksud pada ayat 2.[9]
Selain  Pasal  103,  bagi  pecandu  dapat  dikenakan  Pasal  114  yang  mengatur  tentang penjatuhan pidana dan memuat ketentuan sebagai berikut:
“Tanpa  hak  atau  melawan  hukum,  setiap  orang  yang  menawarkan  untuk  menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar  rupiah) sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  2  :  Pelaku dipidana  dengan pidana  mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  1/3  (sepertiga)  dalam  hal  perbuatan  menawarkan  untuk  menjual,  membeli, menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram.
Maka hanya orang dewasa yang menjadi sasaran ancaman pidana tersebut. Sesuai UU No 11 Tahun 2012, hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari ancaman maksimal pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini tertuang dalam Pasal 81 ayat 2 yang  berbunyi:  Anak-anak  hanya  dapat  dipidana  yang  tidak  lebih  dari  setengah  dari maksimum hukuman orang dewasa.
Pecandu  mendapatkan  manfaat  dari  rehabilitasi  sosial  terpadu  karena  memperbaiki lingkungan fisik, mental, dan sosial mereka. Sehingga pecandu dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan dan fungsi sosial di masyarakat. Rehabilitasi sosial dilakukan agar anak korban dapat  kembali berpartisipasi  dalam  kegiatan  sosial  di  masa  mendatang, baik  di  lingkungan korban maupun masyarakat, sesuai dengan usia anak korban. Tujuannya agar anak korban penyalahgunaan  narkoba  dapat  melanjutkan  kehidupannya  melalui  rehabilitasi  sosial. Pemulihan pecandu harus terus dipantau selama rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengetahui  sejauh  mana  gangguan  yang  dialami  pecandu  dan  aktivitas  yang  ditawarkan untuk mengatasi adiksi. Oleh karena itu, penghukuman terhadap pecandu narkoba atau anak- anak yang dirugikan akibat penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi menjadi efektif dan memberikan perlindungan baik secara psikis maupun fisik kepada anak-anak tersebut.[10]

## KESIMPULAN
Pengaturan berdasarkan hukum Indonesia bagi pengguna dan/atau pengguna narkoba telah  mengatur  ketentuan  pidana.  Selain  itu,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  85  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna narkotika melakukan tindak pidana narkotika.
Pemidanaan dan rehabilitasi merupakan dua aspek pertanggungjawaban pidana bagi anak  yang  melakukan  penyalahgunaan  narkotika.  Namun,  sesuai  dengan  undang-undang, hukuman  untuk  anak  hanya  bisa  setengah  dari  hukuman  maksimal  untuk  orang  dewasa. Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  ada  dua  jenis  rehabilitasi  yang  berbeda:  rehabilitasi sosial  dan  rehabilitasi  medis.  Sasaran  rehabilitasi  ini  adalah  pemulihan,  dan  secara  umum terlihat  bahwa  rehabilitasi  ini  dilakukan  secara  terpadu — fisik,  mental,  dan  sosial.  Dengan demikian, para remaja yang melakukan pelanggaran penggunaan narkoba secara kronis dapat melakukan senam atau kegiatan sosial di tempat umum seperti dulu.
Mengingat  hak-hak  anak,  anak-anak  yang  menyalahgunakan  narkoba  harus  menjadi fokus  pertanggungjawaban  pidana  melalui  rehabilitasi.  Oleh  karena  itu,  rehabilitasi  juga
dapat dipandang sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak. Selain itu, diharapkan  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  tentang  narkoba  lebih  sering  dilakukan. Dengan demikian, masyarakat akan sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba.
Sebagai  bangsa  yang  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  pada  tahun  1990,  Indonesia berkewajiban untuk memajukan dan menjaga kepentingan hak anak sebagai manusia. Salah satu  aspek  yang  sangat  berperan  penting  dalam  menentukan  hukum  pidana  anak  adalah batas  usia  pertanggungjawaban  pidana.  Dalam  hukum  pidana  Indonesia,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  UU  Pengadilan  Anak,  dan  UU  SPPA  mengatur  batas  usia tanggung jawab pidana bagi anak itu sendiri. Namun demikian, untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, batas minimum yang ditentukan perlu ditinjau kembali.
1. Kebutuhan  anak  untuk  didampingi  sebagaimana  kodrat  biologisnya  sudah  seharusnya berupa  persekongkolan  jahat  yang  melibatkan  pengedar  narkoba  menempatkan  anak sebagai korban. Telah disepakati bahwa anak-anak termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan. terlepas dari apakah seorang anak melakukannya dengan sadar atau melalui mekanisme yang ditipu atau diancam. Di Indonesia, saat ini belum ada undang-undang yang secara dogmatis memberikan keistimewaan atau keistimewaan kepada anak yang melakukan kejahatan tersebut.
2. Pokok pikiran yang membentuk norma hukum negara adalah kemanfaatan dan kepastian hukum.  Seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  pembuat  kebijakan  negara  untuk mewujudkan apa yang telah diyakini oleh masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa  dan  telah  dibahas  di  Konvensi  Hak  Anak  untuk  merevisi  usia  minimal pengajuan  pidana  bagi  anak  menjadi  16  tahun.  Hal  ini  harus  dilakukan  bagi  pengambil kebijakan  negara  berdasarkan  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Karena  pesatnya perubahan sosial, pandangan pemangku kepentingan — pembuat politik, pelaksana, dan pengadilan — berorientasi  pada  asas  kemanfaatan  dan  kepentingan  terbaik  bagi  anak, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pidana anak akan dievaluasi setiap lima tahun sekali.
3. Pendekatan  actus  reus  dan  mens  rea  harus  mengutamakan  unsur  pemidanaan  oleh aparat  penegak  hukum,  termasuk  perumus,  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim pengadilan, khususnya dalam kasus-kasus pelanggaran undang-undang narkotika. Ketika
berurusan  dengan  hukum,  tujuannya  adalah  untuk  mengurangi  dampak  kerugian  pada anak. Anak-anak tidak boleh dituntut, dan pengawasan harus digunakan sebagai gantinya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Andrika Imanuel Tarigan. 2020. ‘“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak  Pidana Narkotika”’,  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan,  Sosial,  Dan  Politik Mandala Education, 06.02
[2]Dewi Wijayanti Puspita. 2019. ‘“Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika  Oleh  Hakim  Di  Bawah  Ketentuan  Minimum  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ”’ , Jurnal Hukum Magnum Opus, 02.01
[3[ Gomgom  T.P.  Siregar.  2019.  ‘ANALISIS  FAKTOR -FAKTOR  PENYEBAB  ANAK MELAKUKAN TINDAK  PIDANA  NARKOTIKA’,  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Sosial Humaniora, 04.02: 580 – 90
[4] Guntarto  Widodo.  2019.  ‘“Sistem  Pemidanaan  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak”’, Jurnal Kertha Wicara, 04: 64– 76
[5]Hidayat,  Asep  Syarifuddin,  Samul  Anam,  and  Muhammad  Ishar  Helmi.  2019.
‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 5.3: 307 – 30 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>
[6] Muhammad  Ridwan  Lubis.  2019.  ‘FAKTOR -FAKTOR  PENYEBAB  ANAK MELAKUKAN TINDAK  PIDANA  NARKOTIKA’,  Universitas  Muslim  Nusantara  Medan, 04.02: 580 – 90
[7]Ni  Kd  Saras  Iswari  Gunnanda,  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana,  e-mail: Sarasgunn15@gmail.com.  2020.  ‘PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  ANAK  YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA’, Jurnal Kertha Desa, 09.06: 66– 73
[8] Padly.  2019.  ‘"Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum’, Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 01.01
[9] Ricardo  Hasudungan  Simanungkalit.  2014.  ‘“Anak  Menjadi  Kurir  Dalam Hubungannya  Dengan Perdagangan  Narkotika  Dan  Psikotropika  Dikota  Pontianak’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum Untan, 02.03: 50 – 63
[10[ Rida  Ista  Sitepu  S.H.,  M.H.  2020.  ‘Peninjauan  Kembali  Batas  Usia  Minimum Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Yang  Terlibat  Perdagangan  Narkotika’,  JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 02: 39 – 59
[1] Andrika Imanuel Tarigan. 2020. ‘“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak  Pidana Narkotika”’,  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan,  Sosial,  Dan  Politik  Mandala Education, 06.02
[2]Dewi Wijayanti Puspita. 2019. ‘“Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika  Oleh  Hakim  Di  Bawah  Ketentuan  Minimum  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” ’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 02.01
[3] Gomgom  T.P.  Siregar.  2019.  ‘ANALISIS  FAKTOR -FAKTOR  PENYEBAB  ANAK MELAKUKAN TINDAK  PIDANA  NARKOTIKA’,  Ju rnal  Penelitian  Pendidikan  Sosial Humaniora, 04.02: 580 – 90
[4] Guntarto  Widodo.  2019.  ‘“Sistem  Pemidanaan  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak”’, Jurnal Kertha Wicara. , 04: 64– 76
[6]Hidayat,  Asep  Syarifuddin,  Samul  Anam,  and  Muhammad  Ishar  Helmi.  2019.
‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 5.3: 307 – 30 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>
[7]Muhammad  Ridwan  Lu bis.  2019.  ‘FAKTOR -FAKTOR  PENYEBAB  ANAK MELAKUKAN TINDAK  PIDANA  NARKOTIKA’,  Universitas  Muslim  Nusantara  Medan, 04.02: 580 – 90
[8]Ni  Kd  Saras  Iswari  Gunnanda,  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana,  e-mail: Sarasgunn15@gmail.com.  2020.  ‘PERTANGGUNGJAWABAN  PIDA NA  ANAK  YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA’, Jurnal Kertha Desa, 09.06: 66– 73
[9] Padly.  2019.  ‘"Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum’, Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 01.01 [10]Ricardo Hasudungan  Simanungkalit.  2014.  ‘“Anak  Menjadi  Kurir  Dalam Hubungannya  Dengan Perdagangan  Narkotika  Dan  Psikotropika  Dikota  Pontianak’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum Untan, 02.03: 50 – 63
[11] Rida  Ista  Sitepu  S.H.,  M.H.  2020.  ‘Peninjauan  Kembali  Batas Usia  Minimum Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Yang  Terlibat  Perdagangan  Narkotika’,  JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 02: 39 – 59