## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH:

## SUATU ANALISIS  BERDASARKAN  PERATURAN PEMERINTAH
( Anar isis perband i n s" " rr|r?Jl l#li"'"t, 33K r, "r" n Dae ra h Kab u paren Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga  provinsiJawa Tengah )

## Denok Kurniasih
Abstract
The emergence  of Government Regulation No. 41 of 2007 About the organization Regional  device provides a new spirit for the region to establish the organizational structure according to the needs. This regulation  provides for the freedom to determine their own structure. Thus local govemment really can be more flexibte in determining the organizational structure  according to the needs of each region. However, analysis showg organizational structure  formed in Banyumas and Puhalingga added  even more local government budgets. Local government  performance is not befter in seruing the public as users of services.  Because the existing structure instead many became  major problems in the organization to the exclusion of performance. Actuiily Banyumas and Purbalingga has developed an organizational structure in accordance with Regulation No. 41 of 2007. But in transtating fhese rules have some differences. Among  them are related  to the estabtishment of priorities, grouping  and  certain institutions such as agricultural extension agencies, sports agencies  and  community development office. ln general, fhe rssue of successful visits of the two structures is overlap  each  other instead of duty or have a busrness or a job that is not contained in the structure. This causes the existing structure  has a workload  that is not evenly distributed within the organization.  Besides the preparation of organizational  structure rc sf/ impressed by the potiticat arena alone. Local govemments need more innovative and creative in exptoiting oppoftunities discretion if rs necessary to create organizational  structurei become  more efficient and effective in accordance with regionatneeds and capabilities.
Key words: Government Regulatrbn  No.  41 of 2007, Local Government Performance, and Organizational  Structure.

## Pendahuluan
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun ZOO4 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pembagian urusai antartingkatan pemerintahan  adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah  Pusat: berwenang  membuat norma-norma, standar, prosedur, monitoring dan evaluasi, supervisi, dan fasilitasi bagi pelaksanaan urusan-urusan  pemerintahan dengan eksternalita! nasional.
Volume 14, Nomor 1, Januari2010

## 2. Pemerintah Provinsi:  Berwenang  mengatur dan mengurus
urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas  regional (lintas Kabupaten/Kota).
3. Pemerintah Kabupaten/Kota:  Berwenang mengatur dan  mengurus urusan-urusan  pemerintahan  dengan  eksternalitas lokal (dalam
satu KabuPaten/Kota)
Di tingkat  yang lebih  tinggi, amandemen  undang-undang Dasar 1945 pasat iZ aan pasal  18 juga telah  memberikan  istilah baku untuk mengatur pembagian  kekuasaan  antara pemerintah  pusat, pemerintah provi-nsi, dan pemerintah  kabupaten/kota.  Yaitu  urusan pemerintah dan bukan kewenangan. Untuk mempermudah  pelaksanaan pembagian urusan  tersebut, pemerintah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  Peraturan  Pemerintah ini sebagai  pengganti Peraturan Pemerintah Nomor  25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah  dan Provinsi sebagai Daerah  Otonom.
Konsekuensi dari munculnya PP No 38 Tahun 2007 maka di tiap- tiap daerah perlu membentuk lembaga-lembaga yang menangani berbagai urusan pemerintah  tersebut. Berdasarkan pasal 128 ayat (1) dan alat (2) Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pem-erintah
Daerah,  Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat O?9t?! dilakukan  dengan berpedoman pada  peraturan pemerintah. Melafui
Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO4 tentang Organisasi
Perangkat  Daerah. Selanjutnya melalui Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomoi 57 Tahun 2007,  diatur tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi perangkat Daerah'
- Munculnya PP 41 tahun 2007  tentang  penataan kelembagaan pemerintah daerah  didasari oleh semangat  efisiens.i dan efektivitas penyelengg araan pemerintah daerah. Penataan kelembagaan yang Oiharapkan oleh peraturan ini adalah adanya struktur  organisasi yang ,"ru"i dengan kebutuhan dan kemampuan  daerahnya.  Peraturan ini tidak menenltukan jenis perangkat daerah masing-masing daerah, namun ditentukan  oleh potensi dan karakteristik daerah  masing-masing dengan memperhatikan  urusan wajib  dan  urusan  pilihan. Jenis  dan nomenklatur serta  jumlah  perangkat djerah dapat disesuaikan  dengan karakteristik,
kebutuhan,  kemampuan, potensi  daerah, dan beban kerja perangkat daerah.  Penyusunan  struktur  organisasi perangkat daerah juga harus sesuai dengan perumPunannya'
Perumpunan bidang  urusan pemerintahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Prinsip penggabungan beberapa  urusan pemerintahan yang ditangani atau yang diwadahi pada satu lembaga dengan pertimbangan  efisiensi dan efektivitas, serta adanya kesamaan dalam penanganan  atau  pelaksanaan
Bina EkonomiMajalah  llmiah Fakultas EkonomiUnpar 100
Perumpunan bidang pemerintahan  yang diwadahi dalam  bentuk dinas tidak dapat menjadi lembaga teknis dan sebaliknya, lembaga teknis tidak dapat menjadi  dinas  daerah Pengembangan dari perurnpunan urusan pemerintahan  dapat dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan, ketersediaan potensi, dan kemampuan daerah Khusus bidang pendapatan,  pengelolaan dan asset dapat dikembangkan sesuai  prinsip-prinsip  organisasi (fungsi lini dan staf) yaitu fungsi pendapatan menjadi dinas pendapatan, dan fungsi pengelola  keuangan  dan asset menjadi bagian keuangan dan bagian perlengkapan.
Dengan  demikian  sebenarnya pemerintah daerah masih dapat secara fleksibel  menentukan besaran  dan jenis  organisasi sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing daerah.  Dengan keleluasaan yang diberikan, struktur  yang terbentuk tidak justru menambah  anggaran pemerintah  daerah,  namun justru harus  mampu  meningkatkan kinerja pemerintah daerah  untuk lebih baik dalam melayani masyarakat sebagai pengguna jasa. Karena seringkali struktur justru banyak menjadi problem utama dalam organisasi dengan mengesampingkan kinerja. Padahal seharusnya organisasi pada masa yang  akan datang bukan hanya mengutamakan struktur  semata tetapi juga kemampuan organisasi itu (Dave  Ulrich and Norm'Smallwood, 2009: 14). Dalam menterjemahkan PP No 41 Tahun 2OO7 kedalam penyusunan SOTK, masing-masing daerah akan memiliki  interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan tiap-tiap daerah memiliki beberapa  perbedaan dalam strukturnya. Namun demikian walaupun terdapat  perbedaan,'SOTK yang disusun oleh daerah tetap memiliki beberapa persamaan,  karena adanya pedoman penyusunan yang dibuat oleh pemerintah  menyebabkan  SOTK terkesan seragam, tersentralistis pada pusat dan rigid. Robbins (1994) menyatakan bahwa tidak ada struktur organisasi yang benar-benar  unik,  di dalamnya juga diketemukan kesamaan-kesamaan.  Dengan demikian  apabila di Indonesia terdapat lima juta organisasi, tidak berarti ada lima juta bentuk dan konfigurasi organisasi yang berbeda.  Seperti halnya sidik jari, dari lima juta organisasi itu tentunya terdapat elemen-elemen yang sama. Sehingga dari kesamaan-kesamaan itu organisasi  dapat dikelompokkan. Untuk itulah kajian  analisis ini diperlukan sebagai bahan perbandingan cara pandang  daerah dalam menerapkan  PP No 41 Tahun 2007.  Dalam hal ini perbandingan  dilakukan terhadap dua kabupaten, yaitu Kabupaten  Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.  Dimana kedua kabupaten ini memiliki  karakteristik yang  cukup  berbeda. Kabupaten Banyumas terkenal dengan potensi perdagangan  dan jasa, sementara Kabupaten  Purbalingga  lebih menonjol  dengan investasi dalam bidang industri dan pariwisata.  Perbedaan ini tentu saja  akan berpengaruh terhadap perbedaan struktur yang  disusun.
2.
3. 4.
106 Volume 14. Nomor 1. Januari2010
Dengan demikian  membandingkan struktur organisasi dua  Kabupaten ini akan  menghasilkan  analisa  tentang bagaimana  sebenarnya  struktur itu dibuat.
Begitu  pentingnya struktur organisasi  maka teori organisasi seringkali dilihat  sebagai suatu  disiplin yang mempelajari  struktur dan desain organisasi, baik dalam aspek deskripsi maupun preskripsi.  Tujuan dari teori tersebut tidak  lain yaitu mengetahui  bagaimana sebenarnya struktur itu dibuat,  bagaimana  dampaknya  bagi kinerja  organisasi, dan memberikan saran bagaimana organisasi-organisasi tersebut dapat memperbaiki strukturnya untuk meningkatkan efektivitas organisasi (Keban,  2004.  129). Kajian ini bermaksud  membandingkan  struktur organisasi yang telah disusun oleh Kabupaten  Banyumas dan Kabupaten Purbalingga berdasarkan pada  Peraturan  Pemerintah  No 41 Tahun 2007.
Permasalahan
Dengan mendasarkan diri pada latar belakang  masalah yang ada maka rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah  perbandingan struktur  organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten  Banyumas dan Kabupaten  Purbalingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  41 Tahun 2OO7.

## Metode  Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan metode analisis data sekunder. Analisis data sekunder dilakukan terhadap struktur organisasi Pemerintah  Kabupaten  Banyumas dan Kabupaten Purbalingga  Provinsi  Jawa Tengah. Selain itu metode desk study  juga dilakukan dengan  mengumpulkan dan menganalisis  berbagai literatur,
berita media massa dan peraturan  perundangan  yang  terkait.

## Pembahasan
A. Struktur Organisasi  Berdasarkan PP No.  41 Tahun 2007 Bagian  penting yang mempengaruhi kinerja organisasi publik adalah struktur  organisasi.  Struktur organisasi  muncul akibat pembagian tugas dalam  organisasi. Seseorang tidak mungkin memahami strategi suatu organisasi tanpa meneliti  strukturnya.  Bahkan sebenarnya kerangka kerja efektivitas organisasi melangkah lebih jauh dalam analisa faktor-faktor yang saling berinteraksi untuk implementasi strategis (Stoner, freeman,  Gilbert 1996). Salah satu bentuk perubahan dan pengembangan organisasi yang  sering dilakukan oleh organisasi untuk menanggapi perubahan internal  maupun  eksternal  adalah dengan  melakukan penataan ulang terhadap  struktur  organisasinya  (organizational  design)  (Jones, 2001). Hal itu juga dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mengeluarkan pedoman  penyusunan  struktur  organisasi  perangkat  daerah melalui PP No 41 Tahun 2007. Peraturan ini memberikan semangat demokrasi dalam penyusunan struktur organisasi di pemerintah daerah. Hal ini tentu saja membawa  pengaruh  yang  berbeda-beda  pada  setiap  daerah.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi Unpar rc7
Dengan dibebaskannya  daerah  untuk  menentukan  sendiri Struktur Organisasidan  Tata Kerja (SOTK)-nya  maka di berbagaidaerah  terdapat dua kecenderungan besar  yaitu: Ada daerah  yang  sangat  hati-hati dalam  membentuk SOTK dan cenderung untuk membentuk organisasi yang terbatas untuk mencegah jangan sampai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  mereka habis untuk membiayai overhead cosf. Sebagai  contoh Kabupaten  Bengkulu  Utara hanya membentuk  9 dinas.
Ada daerah  yang  masih  berpikir dalam cara  lama  yaitu  melakukan proliferasi organisasinya. Akibatnya daerah-daerah tersebut menanggung  overhead cosf yang tinggi dalam membiayai birokrasi pemerintah daerah.  Sebagai contoh kabupaten Minahasa membentuk 21 dinas. Dalam  PP No. 41 Tahun 20O7 terdapat beberapa  variabel sebagai pedoman  dalam  menentukan  besaran organisasi yang dapat  dibentuk oleh pemerintah daerah.  Variabel  besaran organisasi tersebut adalah jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah  APBD. Berdasarkan Gambaran Umum Kabupaten  Purbalingga, Jumlah  penduduk, Luas wilayah,  dan Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :  't) Jumlah penduduk Kabupaten  Purbalingga  (Tahun  2006): 892.980 jiwa. 2) Luas Witayah : 777,64 Km2 dan 3) APBD Tahun 2OO7: Rp 655.538.380.000,-. Sedangkan  gambaran umum Kabupaten  Banyumas  adalah : 1) iumlah Penduduk Kabupaten Banyumas (2006) 1.549.061 jiwa.2) Luas witayah : 1.327,60  Km2  dan  3) APBD Tahun 2007:  Rp 850.450.375.000,00. Deskripsi  Variabel dan Nilai untuk Besaran Organisasi Perangkat  Daerah  Kabupaten  Purbalingga dan Banyumas adalah sebagai  berikut.
Tabel 1. variabel dan Nilai untuk Besaran organisasi perangkat Daerah Kabupaten purbalingga dan Banyumas
l:l :'-1
Purbalingga
Banyumas
Deskripsi Nilai Deskripsi Nilai 1 | Jumlah I Penduduk 892.980 jiwa 32 1.545,061 jiwa 40 2 | Luas I Wilayah 777.64 Km2 14 1.327,60 Km2 21 3 I APBD Rp. 655.538.380.000 20 Rp. 850.450.375.000 25 Total 66 86 Sumber: Analisis data sekunder, 2009
1.
2.
108 Volume 14, Nomor 1, Januari2010
Berdasarkan  perhitungan  nilai di atas  maka  besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten  Purbalingga terdiridari : a. Sekretariat Daerah, terdiri paling  banyak dengan 3 (tiga)  asisten, b. Sekretariat DPRD,
Dinas  paling banyak 15 (lima  belas);
Lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh); tidak termasuk BKD, RSUD,  Satpol  PP dan Inspektorat e. Kecamatan;  dan
f. Kelurahan Sedangkan  Kabupaten  Banyumas  berdasarkan gambaran tersebut di atas  adalah  sebagai  berikut.
a. Sekretaris  Daerah, terdiri paling banyak dengan 4 (empat) asisten;
Sekretaris DPRD:
Dinas  paling banyak 18 (delapan  belas);
Lembaga teknis daerah  paling banyak 12 (dua termasuk BKD,  RSUD,  Satpol  PP dan Inspektorat Kecamatan;  dan Kelurahan
Penentuan  jumlah  perangkat  daerah sesuai  dengan  jumlah nilai yang ditetapkan  berdasarkan  perhitungan dari variabel luas wilayah, jumlah  penduduk, dan Jumlah  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan masing-masing pemerintah daerah tidak mutlak membentuk sejumlah  perangkat daerah yang telah ditentukan sesuai dengan variabel tersebut.  Berdasarkan pada  Penjelasan atas  PP Nomor 41 Tahun 2007,  Besaran  organisasi  perangkat  daerah sekurang- kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas  yang meliputi  sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan  banyaknya  tugas, luas  wilayah  kerja dan kondisi  geografis, jumlah dan  kepadatan  penduduk, potensi daerah yang  bertalian dengan urusan yang  akan ditangani, sarana dan prasarana  penunjang  tugas. untuk itu soTK yang dibentuk berdasarkan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut ini.
Tabel 2. SOTK  Berdasarkan PP No' 41 Tahun 2007

## SOTK Berdasarkan
PP 41 Tahun 2007

## BANYUMAS
SeXretarlat Oleran PURBALINGGA Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD
4 Asisten
c. d b. d. e. f.

## Sekretariat DPRD
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
109

## SOTK  Berdasarkan
PP 41 Tahun 2007 Daerah
lDinas Daerah 1. Dinas Pendidikan.  | 1. Dinas  Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan | 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas  Sosial, Tenaga  Kerja | 3. Dinas  Sosial, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi  I dan Transmigrasi 4. Dinas Perhubungan, | 4. Dinas  Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika I Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Kependudukan dan | 5. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil I Pencatatan Sipil 6. Dinas  Kebudayaan dan | 6. Dinas Binamarga, Pengairan,
Pariwisata
I dan Energi
7. Dinas  Pemuda Olahraga | 7. Dinas Kebudayaan,
8. Dinas  Sumber  Daya Air dan I Pariwisata, Pemuda, dan Bina Marga I Olahraga.
9. Dinas  Cipta Karya, | 8. Dinas Cipta Karya,
Kebersihan  dan Tata Ruang I Perumahan,  dan Tata Ruang 10. Dinas Perindustrian. | 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi I
Perdagangan, Koperasi, dan 11. Dinas Pertanian Tanaman I UMKM Pangan | 10. Dinas Peternakan dan 12. Dinas Kehutanan dan I Perikanan Perkebunan | 11. Dinas Pertanian  dan 13. Dinas Peternakan dan I
Kehutanan Perikanan
| 12. Dinas Pendapatan , 14. Dinas Energi dan Sumber I Pengelolaan Keuangan, dan Daya Mineral I Aset Daerah 15. Dinas
Pendapatan, I
Pengelolaan Keuangan dan I
Aset Daerah
I
Lemtekda {Badan. Kantor. I Lemtekda  (Badan. Kantor. RSUD)
| RSUD) l. Badan Perencanaan Daerah | 1. Badan  Perencanaan 2. Badan Kesatuan bangsa, I
Pembangunan Daerah politik dan Perlindungan | 2. Badan Kepegawaian Daerah Masyarakat
| 3. Badan  Pemberdayaan
3. Badan  Kepegawaian Daerah I Masyarakat dan Desa 4. Badan Lingkungan Hidup | 4. Badan Kesatuan Bangsa,
5. Badan Pelaksana I Politik dan Perlindungan
Penyuluhan
Pertanian, I
Masyarakat
Perikanan dan Kehutanan | 5. Badan  Pemberdayaan I Perempuan dan Keluarga Berencana 110 Volume 14. Nomor 1, Januari 2010

## SOTK Berdasarkan
PP 41 Tahun 2007 6. Lemtekda (Badan. Kantor,
RSUD)
Badan Penanaman Modal Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana 8. Inspektorat
9" Kantor Ketahanan Pangan
10. Kantor PemberdaYaan Masyarakat
I l. Kantor
Penelitian dan
Pengembangan 12. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 13. Kantor Pendidikan dan Pelatihan 14. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas 15. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 16. Satuan Polisi Pamong Praja (Satool PP)
Lemtekda  (Badan. Kantor. RSUD)

## 6.
Badan Pelaksana PenYuluhan Pertanian
7. Kantor  Lingkungan HiduP
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip
9. Kantor  Penelitian  dan
Pengembangan
10. Kantor Ketahanan Pangan
11. Kantor  Pelayanan  Perizinan Terpadu
12. Satuan  Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1 3. Inspektorat  KabuPaten
14. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 27 Kecamatan 18 Kecamatan 30 Kelurahan 15 Kelurahan ffii 96erafr Kabupaten  Banyumas dan Purbalingga,
2009
Dengan  melihat struktur organisasi dari kedua  kabupaten tersebut di atas, maka  dapat diketahui bahwa  struktur  organisasi kedua kabupaten  telah  sesuai dengan PP 41 Tahun  2007. Hal ini dilihat dari perhitungan  besaran organisasi yang ditentukan  berdasarkan tiga variabel besaran organiiasi yang ada dalam  aturan yaitu jumlah penduduk, luas wilayah  dan  jumlah APBD. Selain itu perumpunan dan penentuan jenis organisasi juga  telah sesuai  dengan aturan  yang telah ditentukan.
B. Struktur dan Problem Organisasi struktur organisasi  Kabupaten  Banyumas  dan  Purbalingga yang telah disusun memperlihatkan  adanya  komitmen yang baik terhadap pemanfaatan peluang untuk membuat struktur yang tidak terlalu gemuk.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
111
Kabupaten  Purbalingga  berdasarkan  perhitungan besaran organisasi sebenarnya dapat membentuk 15 dinas, demikian juga dengan Kabupaten  Banyumas  yang memiliki peluang hingga  18 dinas. Namun demikian hal ini juga bukan berarti bahwa struktur yang baik hanya mempertimbangkan  kerampingan,  namun  yang juga perlu  dilihat adalah apakah  struktur  yang ada benar-benar  telah mewadahi  segala program dan kegiatan yang ada dalam  organisasi. Pembagian tugas dalam organisasi haruslah diatur sedemikian rupa sehingga menopang tercapainya tujuan bersama. Bentuk dari adanya pembagian  tugas tersebut dapat digambarkan ke dalam suatu struktur organisasi atau bagan organisasi (Gitosudarmo dan Mulyono, 2001: 130). Beberapa persoalan yang berhasil dilihat dari kedua SOTK tersebut adalah saling  tumpang tindihnya tugas atau sebaliknya  justru terdapat suatu urusan atau pekerjaan  yang tidak tertuang  dalam struktur. Hal ini menyebabkan  beban  kerja  yang tidak merata  dalam organisasi. Dalam kasus struktur organisasi  pemda khususnya,  dapat  ditihat pada struktur  organisasi  Kabupaten  Banyumas yang  membuat  Dinas Pemuda Olahraga.  Pembentukan dinas ini sebenarnya kurang  begitu penting karena bidang olahraga di Kabupaten Banyumas belum menjadi prioritas utama pembangunan, selain itu prestasi  olahraga di Kabupaten Banyumas juga belum begitu perlu penanganan khusus. Sehingga terkesan  dinas  ini kurang  pekerjaan.  Berdasarkan  petunjuk  pelaksanaan PP No 41 tahun 2007 yaitu Permendagri No 57 Tahun 2007, urusan pemuda  dan olahraga  dapat  digabung  dengan  urusan kebudayaan dan pariwisata.
Sementara itu saling  tumpang tindihnya pekerjaan juga terlihat dari adanya pemisahan antara urusan  pemberdayaan perempuan dengan pemberdayaan  masyarakat secara umum.  Pemisahan dua urusan ini tidak begitu penting  mengingat  bahwa terdapat kemiripan obyek serta  kesamaan  wilayah pemberdayaan  serta  keterkaitan  fungsi antara  pemberdayaan  perempuan,  masyarakat  dan pemerintahan desa. Pemisahan justru akan menghambat  koordinasi serta terciptanya harmonisasi dalam perumusan perencanaan, kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. Artinya bahwa penyusunan struktur organisasi belum memuat rancangan tingkat diferensiasi, formalisasi dan dispersi atau pembagian otoritas yang jelas.  Padahal  desain  struktur  organisasi  yang baik harus meliputi rancangan tersebut (Keban,  2004:135).
Definisi organisasi mengakui adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Struktur  organisasi  menetapkan bagaimana tugas  akan  dibagi, siapa melapor  kepada  siapa, dan mekanisme koordinasi  yang formal  serta pola interaksi  yang akan diikuti. Struktur  organisasi  memiliki 3 (tiga) macam komponen yakni kompleksitas, formalisasl dan sentralisasi (Robbins, 1994:6),
112 Volume 14, Nomor 1, Januari2010
Kompleksitas  mempertimbangkan  tingkat  diferensiasi yang ada dalam organisasi. Termasuk  di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian  kerja, jumlah  tingkatan di dalam hierarkhi  organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar Secara geografis.
Tingkat sejauh mana sebuah organisasi  menyandarkan  dirinya kepada peraturan dan prosedur  untuk mengatur  perilaku dari para pegawainya disebut formalisasi.  Beberapa  organisasi beroperasi dengan pedoman yang telah distandarkan Secara minimum. Sementara  organisasi lainnya diantaranya organisasi yang berukuran kecil  pun, mempunyai segala macam peraturan yang memerintahkan  kepada pegawainya mengenai apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan. sentralisasi mempertimbangkan di mana  letak dari pusat  pengambilan keputusan. Ketiga  itulah yang  harus menjadi  landasan agar struktur yang dibuat tidak mengalami tumpang tindih atau sebaliknya.
Terkait  dengan perumpunan bidang pemerintahan dalam pembentukan  dan penataan  organisasi  perangkat  daerah,  beberapa hal yang diperhatikan dan dijadikan acuan oleh daerah  adalah, Pertama, Penyusunan organisasi  perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang  ditangani, dan penanganan urusan sebagaimana dimaksud tidak harus  dibentuk dalam organisasi  tersendiri.  Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan  dalam bentuk  dinas atau lembaga  teknis daerah. Perumpunan bidang pemerintahan pada prinsipnya adalah penggabungan beberapa urusan pemerintahan yang ditangani atau diwadahi pada  satu lembaga  dengan  pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta adanya kesamaan dalam penanganan atau pelaksanaan.
Kedua,  Perumpunan  bidang  pemerintahan  yang diwadahi dalam bentuk dinas tidak dapat  menjadi  lembaga teknis dan sebaliknya, lembaga teknis  daerah tidak dapat  menjadi  dinas  daerah. Ketiga,
Pengembangan  dari perumpunan  urusan  pemerintahan  dapat dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan, ketersediaan potensi dan kemampuan daerah  masing-masing. Jenis dan nomenklatur serta jumlah perangkat daerah, dapat disesuaikan dengan kharakteristik, kebutuhan,  kemampuan,  potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah. Untuk menentukan besaran  susunan  organisasi dilakukan melalui analisis beban  kerja.
Keempat,  Khusus  bidang  pendapatan, pengelolaan dan Asset dapat dikembangkan sesuai prinsip-prinsip organisasi (fungsi lini dan fungsi staf) yaitu  fungsi pendapatan menjadi dinas peqdapatan dan fungsi pengelola keuangan dan Asset menjadi Bagian  Keuangan dan eagian Perlengkapan.  Kelima, Perangkat  daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
113
yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan  daerah.
Sedangkan  pelaksanaan  tugas dan  fungsi staf,  pelayanan  administratif, serta  urusan  pemerintahan  umum  lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga tehnis daerah  dilaksanakan oleh sekretariat daerah.
Gejala lain yang berkaitan  dengan kelembagaan  adalah adanya praktek-praktek masa lalu berupa kecenderungan untuk melakukan pemekaran (proliferation)  kelembagaan yang ada di lingkungan pemerintah  daerah.  Proliferasi  yang dilakukan lebih dikarenakan untuk mengakomodasikan tekanan dari birokrasi yang berkembang terus dibandingkan untuk mengakomodasikan  perkembangan fungsi karena kebutuhan  riil masyarakat yang harus  dilayani.
Dimasa lalu gejala proliferasi  tersebut  lebih dipicu oleh karena tidak adanya  kewajiban pemerintah daerah  secara langsung untuk membiayai biaya personil akibat dari pemekaran lembaga tersebut. Subsidi  Daerah  Otonom  (SDO) merupakan jaminan dan sekaligus insentif bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai aktivitas pemekaran  lembaga,  walaupun  berbagai studi menyatakan  bahwa SDO bersifat  disinsentif terhadap efisiensi.
Akibat digabungnya dinas dengan Kanwil/Kandep terjadi penggelembungan jumlah personil di daerah.  Apabita daerah merasionalisasi  kelembagaan,  maka akan banyak sekali  personil yang akan kehilangan jabatannya.  Keadaan tersebut akan menimbulkan masalah baru di lingkungan  birokrasi daerah dan sepertinya kebanyakan pemerintah  daerah  enggan untuk mengambil  resiko  timbulnya pressure dari birokrasi daerah  yang  ditengarai  dapat  mengganggu  stabilitas yang sedang  berusaha  dibangun di daerah. Yang terjadi kemudian adalah struktur yang  dibuat akan mengikuti berapa jabatan yang bisa menampung pejabat-pejabat yang tersingkirkan  oleh aturan. Pendekatan yang dilakukan justru menjadi sangat politis.
Semakin  dekatnya aspek politik dalam pembuatan struktur organisasi  menunjukan bahwa  organisasi  sekarang ini diibaratkan sebagai  arena politik. Dalam  teori  organisasi  berdasarkan karya Simon dan March, Jeffrey  Pfeffer menciptakan model teori organisasi yang mencangkup koalisi kekuasaan, konflik  inherent atas tujuan, serta keputusan desain organisasi  yang mendukung  kepentingan  pribadi dari mereka yang berkuasa. Menurut Pfefer dalam Robbins  (1994: 47) organisasi  merupakan  koalisis  yang  terdiri dari berbagai kelompok dan individu  dengan tuntutan berbeda-beda.
Desain  organisasi  merupakan  hasil dari pertarungan  kekuasaan berbagai koalisi tersebut. jika kita ingin mengerti  mengapa dan bagaimana organisasi itu dirancang secara demikian,  maka kita harus menilai  preferensi dan kepentingan dari mereka  yang berada di dalam organisasi  yang  mempunyai  pengaruh terhadap  pengambilan  keputusan
114
Volume 14, Nomor 1, Januari2010
mengenai desain itu. Pandangan  inilah yang sekarang ini sedang banyak mewabah di lndonesia dari level bawah  sampai  atas.
Adanya  dinas-dinas yang tugasnya  memiliki  karakteristik yang sama,  apabila tidak tepat dalam  menentukan tugas dan  fungsinya akan berakibat pada konflik antar dinas. Hal ini terjadi di Kabupaten Banyumas dalam pengambilan keputusan terkait urusan  sumber daya alam. Struktur organisasi  dan desain  organisasi  seharusnya  bukan hanya memastikan pekerjaan dan koordinasi saja tapi juga sampai pada persoalan perencanaan dan pengambilan keputusan. Masing-masing dinas merasa memiliki  kewenangan  untuk mengurusi  soal sumber  daya alam. Dalam sebuah  literatur  dijelaskan  bahwa "organization structure  and  design are not just a means of ensuring work and activities are structured  and coordinated in the most efficient way, an effective structure  a/so ards planning, decision making and minimizes  work-related problems  and conflict between departments  and functions  due to competing  goals or unclear  work  expectations" ( Ann L. Cunliffe, 2008.26).
Selain itu munculnya Dinas  Pemuda  Olahraga juga kurang secara langsung  mendukung tercapainya  visi dan  misi daerah.  Dalam dokumen perencanaan  daerah  tidak tertuang secara  jelas tentang  program yang terkait dengan masalah  keolahragaan  dalam prioritas utama. Sehingga pembentukan dinas ini dirasa justru  semakin membebani anggaran daerah.  Kegiatan yang  dekat  dengan fungsi  tersebut  sebenarnya ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ataupun Dinas Pendidikan. Tinggal  dilihat saja mana yang masih sedikit  beban  kerjanya' Jangan sampai  sebuah  struktur  menjadi  sangat berat tugasnya sementara struktur yang lain tidak ada  pekerjaan.
Kemudian adanya Badan  Pelaksana  Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten  Banyumas juga mejadikan struktur ini sulit untuk menjabarkan visi misi daerah. Hal tersebut disebabkan  karena  yang memiliki  program  kerja  sesuai  bidang kerjanya adalah  dinas,  badan  atau kantor terkait. Fungsi  penyuluhan seharusnya melekat pada struktur masing-masing bidang.  Sehingga akan memudahkan  koordinasi  antara program  penyuluhan  dengan kebijakan yang menyangkut suatu bidang  kerja. Misalnya  penyuluhan bidang pertanian tentunya akan  lebih baik jika didekatkan fungsinya dengan program kerja Dinas  Pertanian. Sehingga rencana  kerjanya jelas dan ketercapaian visi misi bidang pertanian juga akan semakin dapat terwujud. Artinya bahwa struktur seharusnya mempermudah perencanaan,  koordinasi  dan  konsolidasi.
Dengan demikian kita bisa  melihat  bahwa organisasi dimasa  yang akan datang  sebaiknya tidak  hanya melihat aspek efisiensi, akuntabilitas dan inovasi semata namun yang terpenting adalah kemampuan organisasi dalam  menghadapi  masa depan.  Pemisahan  antara bidang penyuluh  pertanian dan kehutanan  dengan  lembaga  yang berkompeten menangani bidang pertanian dan kehutanan, awalnya merupakan bentuk
Bina EkonomiMajalah  llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
115
inovasi  yang diharapkan  lebih  efisien  dan efektif.  Namun  kenyataannya justru banyak daerah mengalami kesulitan menerapkan model  tersebut. Dikatakan  dalam tulisan yang berjudul Organization /s Not Structure But Capability bahwa in recent decades, leaders have built organizations fo succeed  by being efficient, accountable,  and innovative.
We don't deny these are critical  capabilities, but they are mere table sfakes for survival in the world ahead (Dave Ulrich and  Nom Smallwood, 2009: 16). Artinya  bahwa memang  dibutuhkan  kemampuan  tertentu untuk mengantisipasi  kecenderungan globai yang terjadi  di masa depan, bukan  hanya  sekedar  efisiensi, akuntabilitas dan juga inovasi. Hal tersebut meliputi:
1. Talent : the ability to attract,  retain, and deploy  human capital, to assure competence and  knowledge  of workforce 2. Leadership : the ability to build future leaders as an organization capability, to turn customer  expectations  into employee  actions and to increase  leadership  brand.
3. Agility ; the ability to respond quickly,  change,  be flexible, learn and transform
4. An outside-in connection : the abitity to turn outside  expectations from customers,  investors, and communities into international organizational  actions
5. Strategic unity : the ability to create a shared point of view and common behaviors  in an increasingly  diverse work setting. Pemisahan Badan  penyuluh dengan dinas  terkait akan menyebabkan  perbedaan orientasi dalam organisasi sehingga akan menyulitkan  pencapaian  tujuan. struktur ini memperlihatkan kurangnya penekanan  tingkat diferensiasi  horisontal  dimana diferensiasi horisontal merujuk  pada tingkat diferensiasi  antara unit-unit  berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat dari tugas yang dilaksanakan dan tingkat pendidikan  serta pelatihannya.  Dapat dikatakan  bahwa  semakin banyak jenis pekerjaan yang ada dalam organisasi yang membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan yang istimewa, semakin  kompleks pula organisasi. Dan hal ini semakin  mempersulit bagi manajemen untuk mengkoordinasikan mereka (Robbin, 1gg4: 92).
Hal inilah yang akan terjadi bila Badan Penyuluhan dijadikan satu organisasi. spesialisasi yang diharapkan justru  akan meningkatkan kompleksitas  organisasi.  Karena peningkatan  spesialisasi  membutuhkan metode yang  lebih mahal dan canggih untuk koordinasi dan kontrol. Fungsi penyuluhan  sebaiknya  dilebur saja pada dinas  masing-masing, mengingat  keahlian dan spesifikasi ilmu yang  dimiliki masing-masing penyuluh  berlainan  sehingga dalam operasional dan pengawasan bisa lebih efektif.  Peleburan fungsi penyuluhan ke dalam dinas  teknis juga sesuai  dengan PP No 38 Tahun  2007 dimana  fungsl penyuluhan merupakan  unsur penunjang dinas teknis yang menangani urusan bidang pertanian, perikanan maupun  kehutanan.
116
Volume 14, Nomor 1, Januari2010
Disamping itu masuknya fungsi penyuluhan ke dinas teknis akan mempermudah pelaksanaan perencanaan kebijakan pertanian oleh  dinas teknis serta mengurangi tarik ulur pegawai  penyuluh  pertanian dan tumpang tindih kebijakan pertanian.  Model seperti inilah  yang  seharusnya dikembangkan oleh daerah  dimana  proses pembelajaran organisasi menjadi  nilai  penting.
Kurangnya daya adaptasi struktur  pemda dengan perkembangan lingkungan  menyebabkan  organisasi tidak bisa mencapai tujuan. Proses adaptasi dengan lingkungan sangat membutuhkan informasi yang  akurat.
Struktur yang  terlalu hierarkis justru menyebabkan sulitnya informasi masuk.  Karena  harus  melewati berbagai tingkatan.  Padahal kepemilikan informasi  adalah  sangat  penting.  Kemampuan  untuk  beradaptasi secara cepat dengan  lingkungan, terus menerus  melakukan  inovasi dan mengambil  tindakan  yang tepat untuk  membawa  organisasi mencapai tujuan, mengharuskan adanya kemampuan  organisasi melakukan aktivitas sense making, knowledge creating dan decision making dengan menyandarkan diri pada penggunaan  informasi  yang oleh Choo (1999) disebut  sebagai  "knowing organization"  (Sangkala dalam Usmara dan Dwiantara,  2O04.15).
Pentingnya  menyesuaikan diri dengan lingkungan disebabkan karena dalam menciptakan kinerja organisasi yang baik, faktor lingkungan akan berpengaruh dalam menciptakan strategi yang jitu untuk mJningkatkan performa organisasi. Dalam teori manajemen stratejik dijelaskan  bahwa  tercapainya  kesesuaian  antara lingkungan organisasi dan strategi, struktur serta  suatu  proses organisasi akan berpengaruh positif terhidap kinerja organisasi (Hunger  dan Wheelen,  2003: 3). Dengan  demikian proses pengelolaan informasi akan memberikan  pondasi/dukungan terhadap kemampuan yang menjadi syarat bagi organisasi  yang  berpengetahuan.  Oleh  karena itu tiaptiap situan fela pLmerintah  daerah  harus benar-benar  tahu visi misi yang harus  mereka usung yang merupakan pedoman bagi penyusunan program kerja tiap satuan kerja. sehingga dengan kemampuan 'beridaptasi yang baik maka tiaptiap SKPD akan  mampu mendukung pencapaian visi misi yang diterjemahkan  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Kesimpulan 1. (elembagaan  yang sudah dibentuk di Kabupaten  Purbalingga dan
Banyumas  secara  umum telah mengacu  kepada  PP No.41 Tahun 2007 dan searah dengan upaya pencapaian visi misi daerah. Hanya saja didalamnya masih sangat kental nuansa politik- kekuasaan.
2. Persoalan struktur yang banyak dialami daerah-daerah diantaranya adalah tumpang tindihnya pekerjaan atau ketidakmerataan pekerjaan,  kesulitan  koordinasi  serta ketidaksinkronan  dengan visi misi daerah yang disebabkan karena  dalam penataan
Bina EkonomiMajalah  llmiah Fakultas EkonomiUnpar 1fl
kelembagaan tidak  didasari  pada analisis beban kerja dan diskripsi pekerjaan dan analisis strategis yang jelas.
3. Penataan kelembagaan daerah lebih bersifat penyeragaman sehingga menyulitkan pemda untuk beradaptasi dengan  lingkungan masing-masing  karena sudah terjebak dalam  rutinitas  program dan kegiatan.

## Saran
1. Penyusunan struktur organisasi  perangkat daerah harus benar- benar  didasari semangat efisiensi dan efektivitas untuk tujuan peningkatan  kinerja organisasi.  Sehingga tidak hanya merupakan arena politik  semata.
2. Pemerintah daerah  perlu  melakukan  analisis  beban  kerja sebelum melakukan penataan organisasi. Agar  SOTK yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan serta mendukung  pencapaian tujuan sesuai dengan perencanaan  yang  ada.
3. Pemerintah daerah perlu lebih inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan peluang diskresi untuk menata kelembagaan dengan lebih efisien dan efektif dengan mengedepankan kebutuhan dan kemampuan  daerah.
Daftar Pustaka: Chung dan Meggison, 1981 , Organization Behaviour:Developing
M an aje ri al Sk//s, New York: Harper&Row Pu bl ishers.
Gitosudarmo  dan Agus  Mulyono, 2001 . Prinsip  Dasar Manajemen Edisi
3, Yogyakarta, BPFE" Hunger David and Wheelen, 2003. Manajemen  Strateiik, Jakarta, Gramedia. Jones.  Gareth R. 2001 . Qrganizationat Theory:  Text and  Cases. 3'o  ed.
London. Prentice Hall Int. Inc. Keban, Yeremias,  2004. Enam Dimensi  Sfrafegis  Administrasi Publik, Konsep,  Teori dan /su, Yogyakarta, Gava Media.
L. Cunliffe. Ann, 2008. Organization Theory, London, SAGE Publications. Robbins, Stephen P, 1994. Teori Organr'sasr, Struktur, Desain dan Apl ikasi, Jakarta, Penerbis  Arcan. Stoner, freeman,  dan Gilbert, 1995.  Manajemen Jilid 1, PT. Prenhallindo, Jakarta.
Usmara dan Dwiantara, 2004, Strategi  Organisasi,  Yogyakarta, Amara
Books.
Ulrich,  Dave and Norm  Smallwood,  2009.  "Organization  is Not Structure But Capability", in Frances Hesselbein and Marshall Goldsmith, eds. Ihe Organization of The Future: Visions, Strategies, and lnsights on Managing  in New Era, San fransisco,  Jossey-Bass
118
Volume 14, Nomor 1, Januari2010