## Legalitas

## Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19

## Conie Pania Putri
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang Correspondence email: coniepania79@gmail.com
Abstrak. Dunia  saat  ini  telah  dihadapi  oleh  pandemic  global  covid-19,  termasuk  di  Indonesia  pandemic  ini  sangat  meresahkan masyarakat.  Pembangunan  ketenagakerjaan  harus  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  terpenuhi  hak-hak  dan  perlindungan  yang mendasar bagi tenaga kerja khususnya bagi pekerja perempuan sehingga dapat mewujudkan kondisi yang kondusif. Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk para pekerja khususnya pekerja perempuan pada masa pandemic covid-19. Metode penulisan ini yaitu penelitan kepustakaan (library research), yaitu serangkaian penelitian yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  atau  penelitian  yang  obyek  penelitiannya  digali  melalui  beragam informasi  kepustakaan.  Hasil  yang  didapat  dalam  tulisan  ini  kebijakan  perusahaan  yang  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja terhadap  perempuan  dimasa  pandemi  covid  -19    mendapat  perlindunganUndang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  perusahaan  belum  mencapai  2  tahun  maka  perusahaan  tidak  bisa  memutus hubungan kerja begitu saja, maka perlu adanya upaya lain yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah dalam menanggulangi dampak covid-19 kepada para pekerja yang di PHK agar dapat membatasi waktu kerja/lembur dan para pekerja bisa dirumahkan dengan tidak  memutus  hubungan kerja. Saran  yang diharapkan  hendaknya pemerintah  mengawasi  dan  bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja wanita.
Kata Kunci: Covid-19; Pekerja; Perempuan.
Abstract.  The  world  is  currently  being  faced  by  a  global  covid-19  pandemic,  including  in  Indonesia  this  pandemic  is  very disturbing  to  the public. Manpower  development  must  be regulated in  such a  way that basic rights and protections for workers are  fulfilled,  especially  for  women  workers  so  as  to  create  conducive  conditions.  The  purpose  of  this  paper  is  to  find  out  the policies  issued  by  companies  for  workers,  especially  women  workers  during  the  Covid-19  pandemic.  This  writing  method  is library research, which is a series of research related to library data collection methods, or research where the object of research is  excavated  through  a  variety  of  library  information.  The  results  obtained  in  this  paper  are  that  the  company  policies  that terminate employment of women during the Covid-19 pandemic are protected by Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the losses caused by the company have not  reached 2 years, the company cannot  simply terminate the  work relationship, Then there  needs  to  be  other  efforts  provided  by  companies  or  the  government  in  overcoming  the  impact  of  Covid-19  on  laid-off workers so that they can limit working time / overtime and workers can be sent home without breaking the work relationship The suggestion is expected that the government should supervise and act decisively against companies that employ female workers.
Keywords: Covid-19; Workers; Women.

## PENDAHULUAN
Dunia  sedang  menghadapi  permasalahan  yang  sangat  krusial  dengan  kehadiran  Covid-19  yang  telah menyebarluas  ke  seluruh  dunia  termasuk  Indonesia.  Dilematis  berbagai  negara  dalam  menanggulangi  covid-19 membuat  pemerintahan  bahkan  masyarakat  merasakan  keresahan  dan  kerugian  yang  berdampak  pada  kesehatan maupun  perekonomian.  Sehingga,  pemerintah  perlu  mengeluarkan  kebijakan  yang  diatur  dalam  PP  No.  21  Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
Kebijakan  tersebut,  membuat  beberapa  perusahaan  mengambil  langkah  untuk  mengurangi  kerugian  akibat Covid-19. Salah satu langkah yang diambil oleh beberapa perusahaan di Indonesia yaitu harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada para  karyawan  yang bekerja di perusahaan  terse-but. Hal ini sejalan dengan Pasal 164 dan 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kurang lebih frasanya menyatakan bahwa suatu  perusahaan  berhak  memutus  hubungan  kerja  terhadap  pekerja  apabila  suatu  perusahaan  mengalami  kerugian tidak terkecuali terhadap perempuan yang palingn rentan dalam Pemutusan Hubungan Kerja tersebut.
Negara  yang  seharusnya  menjadi  penjamin  hak  terhadap  warganya  justru  sengaja  membiarkan  berbagai  kasus pelanggaran  terhadap  kaum  buruh  tetap  saja  terjadi.  Namun  pada  umumnya,  beberapa  perusahaan  yang  memutus hubungan  kerja  di  masa  pandemi  Covid-19  ini  seringkali  menggunakan  alasan force  majeure, padahal  perusahaan tersebut masih berproduksi seperti biasanya.Padahal dalam konstitusi ada jaminan terhadap hak warga Negara untuk berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Didalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  terdapat  hak-hak  konstiusional  yang  harus  dipenuhi  salah  satunya pemenuhan  hak  perempuan  khususnya  pekerja  perempuan.Berdasarkan  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  dinyatakan  bahwa  “Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan

## Conie Pania Putri, Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19
pekerjaan  guna  menghasilkan  barang/  atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  masyarakat”. Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  yang  dimaksud  dengan  pekerja  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain 1 .
Secara  normatif  beberapa  ketentuan  perundang-undangan.  perburuhan/ketenagakerjaan  nasional  yang  saat  ini masih beraku dirasa kurang memberikan perlindungan bagi pekerja. 2 Terutama pekerja perempuan. Bila ditinjau secara normatif  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjamin  hak  setiap  warga  Negara  untuk memperoleh pekerjaan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Hal  ini  kemudian  dipertegas  kembali  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen kedua) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 28 D mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja  serta mendapat imbalan dan perlakuan  yang adil dan layak  dalam  hubungan  kerja”. 3 Selanjutnya  dalam  Pasal  28  I  ayat  (4)  menegaskan  bahwa  perlindungan  ( protection) , pemajuan (furtherance) ,  penegakan  ( enforcement) dan  pemenuhan (fulfilment) hak  asasi  manusia  adalah  tanggung jawab Negara. 4
Oleh karena itu, ketidakjelasan terkait Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan di masa pandemic Covid-19 menjadi  titik  fokus  penulis  untuk  membahas  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  untuk  para  pekerja khususnya pekerja perempuan, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi para pekerja perempuan tersebut.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitan  kepustakaan  ( library  research ),  yaitu  serangkaian  penelitian  yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  atau  penelitian  yang  obyek  penelitiannya  digali  melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, dan dokumen). Penelitian kepustakaan atau kajian literatur  ( literature  review,  literature  research )  merupakan  penelitian  yang  mengkaji  atau  meninjau  secara  kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan  yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik ( academic-oriented literature ), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam dinamika  ketenagakerjaan di  Indonesia, hubungan  kerja tidak  serta merta berjalan  dengan optimal atau dapat dikatakan mengalami permasalahan yang bisa disebabkan oleh si pekerja atau pun perusahaan. Diantara pekerja yang  merasa  dirugikan  dengan  kebijakan  dari  perusahaan,  maupun  perusahaan  yang  merasa  dirugikan  dengan kelalaian  para  pekerja.  Dari  faktor  tersebut,  maka  dapat  memungkinkan  adanya  perselisihan  antara  pekerja  dan pengusaha  dalam  hal  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  ditambah  dengan  adanya  pandemi  Covid-19  yang  telah menyebar  keseluruh  dunia  termasuk  Indonesia.  Sehingga,  beberapa  perusahaan  mengeluarkan  kebijakan  untuk memutus hubungan kerja dengan beberapa pekerja yang dirasa mengakibatkan menambah kerugian perusahaan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan  belum  mencapai  2  tahun  maka  perusahaan  tidak  bisa  memutus  hubungan  kerja  begitu  saja.  Maka  perlu adanya  upaya lain  yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 kepada para pekerja yang di PHK agar dapat membatasi waktu kerja/lembur dan para pekerja bisa dirumahkan dengan tidak memutus hubungan  ker-ja. Dengan  hal tersebut dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan dapat membantu pemerintah me-numbuhkan perekonomian dikala pandemi Covid-19.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  solusi  dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlindungan buruh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 sampai  dengan Pasal 101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak,  perempuan,  waktu  kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Menelaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi.
Selain  itu  keberadaan  tenaga  kerja  perempuan  yang  selalu  mendapat  perlakuan  tidak  adil  sehingga membutuhkan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia sendiri dewasa ini dianggap sebagai etika  politik  modern  dengan  gagasan  inti  adanya  tuntutan  moral  yang  menyangkut  bagaimana  manusia  wajib memperlakukan  manusia,  sehingga  secara  potensial  amat  kuat  untuk  dilindungi  orang  dan  kelompok  yang  lemah terhadap kewenangan mereka yang kuat karena kedudukan, usia, status dan lainnya.
1 Pengertian pekerja/buruh berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39
2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan IndonesiaEdisi Revisi , PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7
3 Ibid hlm. 10
4 Ibid
Menurut Saparinah  Sadli 5 defenisi  hak  asasi  manusia  yang  dianut  dalam  piagam  hak  asasi  manusia  secara kodrati universal dan abadi sebagai anugrah  Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan  diri  hak  keamanan  dan  hak  kesejatraan,  yang  oleh  karena  itu  tidak  boleh  diabaikan  atau  dirampas oleh siapapun.  Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia mendefenisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan  merupakan  anugrahNYA  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia  yang  selanjutnya  ada  juga  dalam  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia yang mengatakan bahwa:
1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak,
2) Setiap  orang  berhak  dengan  bebas  memilih  pekerjaan  yang  disukainya  dan  berhak  pula  atas  syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil,
3) Setiap  orang,  baik  pria  maupun  wanita  yang  melakukan  pekerjaan  yang  sama,  sebanding,  setara,  dan  serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama,
4) Setiap  orang,  baik  pria  maupun  wanita,  dalam  melakukan  pekerjaan  yang  sepadan  dengan  martabat kemanusiaannya  berhak  atas  upah  yang  adil  sesuai  dengan  prestasinya  dan  dapat  menjamin  kelangsungan kehidupan keluarganya.
Ini berarti bahwa para pekerja khususnya perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum demi  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  untuk  keluarganya.  Kemudian  penjabaran  mengenai  Hak  Asasi  Manusia yang dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal 28. Dalam Pasal 28 A Undang- Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum.  Ayat  (2)  menyebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.Pasal  28  G  Undang-Undang  Dasar  1945  menyebutkan  bahwa  (1) Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2). Setiap orang  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabat  manusia  dan  berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia  yang  bermartabat.Hak  adalah  kepentingan yang dilindungi, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk  dipenuhi. Kepentingan  pada  hakekatnya,  mengandung  kekuasaan  yang  dijamin  dan  dilindungi  oleh  hukum  dalam melaksanakannya. Apa yang dinamakan hak itu sah, karena dilindungi oleh sistim hukum 6 .
Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijadikan sebagai unsur utama negara hukum merupakan jabaran  dari  konstitusi,  bahwa  negara  ini  berdasarkan  atas  hukum  dan  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  maka perlindungan merupakan jaminan kalau harkat dan martabat manusia memperoleh tempat yang layak di depan hukum dan pemerintah, dan dalam posisi ini manusia manusia merupakan subjek yang mendapat jaminan perlindungan hak- hak kemanusiannya.
Tidak  kalah  pentingnya  adalah  perlindungan  tenaga  kerja  yang  bertujuan  agar  bisa  menjamin  hak-hak  dasar pekerja/buruh  dan  menjamin  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi.  Hal  ini  merupakan  esensi  dari disusunnya undang-undang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap  kemajuan  dunia  usaha  di  Indonesia.  Setiap  perempuan  mempunyai  hak-hak  khusus  yang  berkaitan  dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Hak Perempuan dimana perempuan dikategorikan dalam  kelompok  rentan  yang  mendapat  tempat  khusus  dalam  pengaturan  jaminan  perlindungan  hak  asasi  manusia. Pada  umunya  pemberian  hak  bagi  perempuan  sama  dengan  hak-hak  lain  seperti  yang  telah  disebutkan  dalam  pasal- pasal  Undang-Undang  Hak-Hak  Asasi  Manusia  namun  dengan  alasan  tadi  maka  lebih  dipertegas  lagi.  Asas  yang mendasari  hak  bagi  perempuan  diantaranya  hak  perspektif  gender  dan  anti  diskriminasi  dalam  artian  memiliki  hak yang  seperti  kaum  laki-laki  dalam  bidang  pendidikan,  hukum,  pekerjaan,  politik,  kewarganegaraan  dan  hak  dalam perkawinan serta kewajibannya. 7 Dasar hukum atas hak tersebut dalam instrumen internasional dapat ditemukan dalam
5 Saprinah Sadli, 2000, dalam Barzah Latupono, Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambo, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011 hlm. 66.
6 Sudikno Mertokusuma, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 41
7 Rhona  K.  M  Smith, at.al. Hukum  Hak  Asasi  Manusia ,  Knut  D.  Asplund,  Suparman  Marzuki,  EkoRiyadi  (Editor), PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 269
Pasal 23 DUHAM, Pasal 6 ayat (1), 7 dan Pasal 8 ayat (1) butir (a) dan (b) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi  Sosial  dan  Budaya,  dimana  didalamnya  diatur  hak-hak  seseorang  atas  suatu  profesi  dan  pekerjaan  yang berlaku bagi semua orang.
Pasal 11 CEDAW Pasal 3 Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan, dapat ditemukan adanya perlindungan hak  tersebut  yang  diberlakukan  lebih  khusus  kepada  semua  perempuan.  Dalam  instrumen  nasional  mengenai  hal  ini dapat  ditemukan  dalam  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  Pasal  49  (1) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM.  Dalam  Pasal  49  (1)  UU  HAM  disebutkan  bahwa ”Wanita berhak  untuk  memilih,  dipilih,  diangkat  dalam  pekerjaan,  jabatan,  dan  profesi  sesuai  dengan  persyaratan  dan peraturan  perundang-undangan”. Pada  Konvensi  CEDAW  ( Convention  on  the  Elimination  of  All  of  Discrimination Againt  Women) Pasal  terpenting  dalam  konvensi  ini  adalah  Pasal  4  dan  Pasal  11. Pada  Pasal  4  menjelaskan  tentang affirmative  action atau  diskriminasi  posotif  bagi  perempuan.  Sedangkan  pada  Pasal  11  dijelaskan  mengenai  aturan tentang kewajiban Negara untuk menjamin ketiadaan diskriminasi bagi perempuan di tempat kerja. 8 Hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak  asasi  manusia  dapat  ditemui  pengaturannya  dalam  berbagai  sistem  hukum  tentang  hak  asasi  manusia.  Dalam pengertian  tersebut  dijelaskan  bahwa  pengaturan  mengenai  pengakuan  atas  hak  seorang  perempuan  terdapat  dalam berbagai  sistem  hukum  tentang  hak  asasi  manusia.  Sistem  hukum  tentang  hak  asasi  manusia  yang  dimaksud  adalah system  hukum  hak  asasi  manusia  baik  yang  terdapat  dalam  ranah  internasional  maupun  nasional.  Khusus  mengenai hak-hak  perempuan  yang  terdapat  dalam  sistem  hukum  tentang  hak  asasi  manusia  dapat  ditemukan  baik  secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. 9
Dalam  hal  ini  dapat  dijadikan  dasar  sebagai  perlindungan  dan  pengakuan  atas  hak-hak  perempuan.  Seseorang perempuan  terkadang  mendapat  diskriminasi  dan  anggapan  sebelah  mata,  diskrimansi  dapat  terjadi  baik  dalam kehidupan  pekerjaan,  keluarga  hingga  kehidupan  yang  dilaluinya  dalam  masyarakat.  Dengan  adanya  diskriminasi inilah  kemudian  banyak  pihak  terutama  perempuan  sendiri  menyadari  pentingnya  mengangkat  isu  hak  perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya.Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan  kesempatan  yang  sama  dengan  pria  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  seseuai  dengan  kemampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apapun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya,  mendapatkan  kondisi  kerja  yag  aman  dan  sehat,  kesempatan  yang  sama  untuk  dapat  meningkatkan pekerjaannya  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi,  termasuk  juga  hak  untuk  mendapatkan  pelatihan  untuk  meningkatkan kualitas  pekerjaannya. 10 Setelah  mendapat  pekerjaan,  tentunya  ada  saatnya  ketika  perempuan  harus  berhenti  dan meninggalkan  pekerjaannya.  Maka  ketika  pekerjaan  itu  berakhir,  seorang  perempuan  juga  mempunyai  hak  untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya.

## SIMPULAN
Kebijakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap perempuan dimasa Pandemi Covid -19    mendapat  perlindunganUndang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  kerugian  yang diakibatkan  oleh  perusahaan  belum  mencapai  2  tahun  maka  perusahaan  tidak  bisa  memutus  hubungan  kerja  begitu saja.  Maka  perlu  adanya  upaya  lain  yang  diberikan  oleh  perusahaan  atau  pemerintah  dalam  menanggulangi  dampak Covid-19  kepada  para  pekerja  yang  di  PHK  agar  dapat  membatasi  waktu  kerja/lembur  dan  para  pekerja  bisa dirumahkan dengan tidak memutus hubungan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Midah Hukum  Perlindungan  Perempuan dan  Anak  (Buruh  Perempuan di  sector  Formal)n, USAID  The  Asia Foundation dan Kemitraan.
Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan sebagai Kajian Filsafat hukum, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, Cetakan ke-2, 2012.
Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
8 Agus  Midah Hukum  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (Buruh  Perempuan  di  sector  Formal)n, USAID  The  Asia Foundation dan Kemitraan, hlm 537
9 https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/22/makalah-hukum-perlindungan-pekerja-wanita,  diakses  Tanggal  9 September 2020
10 Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 2
Bernand L. Tanya, Teori Hukum Startegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Cetakan Pertama Agustus 2006, Surabaya.
Keputusan  menteri  transmigrasi  Republik  Indonesia  Kep.  224/Men/2003  tentang  kewajiban  pengusaha  yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23 sampai pukul 07.00.
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan IndonesiaEdisi Revisi , PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. Peraturan  Menteri  Tenaga  kerja  Nomor  8  Permen/1989  tentang  syarat-syarat  kerja  malam  dan  tata  cara mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari,
Rhona  K.  M  Smith, at.al. Hukum  Hak  Asasi  Manusia ,  Knut  D.  Asplund,  Suparman  Marzuki,  Eko  Riyadi  (Editor), PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
Saprinah  Sadli,  2000:82,  dalam  Barzah  Latupono, Perlindungan  Hukum Dan  Hak  Asasi Manusia  Terhadap  Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambo, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011 Sudikno Mertokusuma, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 1996. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.