## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 07 | Nomor 01 | Juni 2023 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Analisis  Metode  Ijtihad  Hukum  Imam  Al-Syafi’i:  Dinamika Pengembangan Qiyas dan Implementasinya dalam Al-Sharf
Muh. Ahsan Kamil 1 , Muhajirin 2 , Rusli Malli 3
1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah Jakarta │ ahsankkamil.ma@gmail.com 2 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
3 Universitas Muhammadiyah Makassar

## Abstrak
Islam  merupakan  agama  yang  sempurna,  kesempurnaannya  tidak  hanya dari aspek kepercayaan (aqidah) saja tetapi secara menyeluruh terkait hidup manusia  yang  sudah  diatur  dalam  Alquran  dan  Al-Sunnah.  Seiring perkembangan  zaman,  perilaku  ekonomi  manusia  juga  terus  berkembang dan  lebih  kompleks,  hal  tersebut  menuntut  adanya  hukum  Islam  yang universal  dan mengikuti  zaman,  seperti  madzhab  al-Syafi’i  yang terkenal dengan  kitab  Ar-Risalahnya  dengan  menetapkan  sumber  hukum  berupa qiyas. Penelitian ini bertujuan menampilkan dinamika pengembangan qiyas dan implementasinya dalam bidang ekonomi khususnya pada transaksi al- Sharf.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan jenis data berupa  data  sekunder  yang  bersumber  dari  jurnal-jurnal  dan  buku-buku yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Data-data  yang  telah  diperoleh kemudian  dianalisis.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  ada  tiga  tahap, yakni  reduksi  data,  display  data  dan  verifikasi  data.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  adanya  pengembangan  qiyas  mulai  dari  Imam  al-Syafi’i hingga  ke  pengikutnya  yang  terus  mengalami  perubahan,  serta pengimplementasian  qiyas  dalam  sarf  dipersamakan  dengan  pertukaran gandum dengan sejenis pada masa Rasulullah SAW yang dilakukan secara tunai  dan  sesuai  rukun  dan  syarat.  Hukum  membolehkan  praktik  sharf memang bukan suatu hukum yang ditetapkan oleh imam al-Syafi’i. Hukum tersebut lahir dari para ulama Syafi’iyah dan jumhur ulama yang mengakui qiyas sebagai sumber hukum Islam, namun Imam al-Syafi’i sangat berperan penting dalam hal ini karena telah mengkodifikasi sumber hukum Islam.
Kata Kunci : al-Syafi’i; al-Risalah; Qiyas; al-Sharf;
Analysis  of  Imam  As-Shafi'i's  Legal  Ijtihad:  Dynamics  of  Qiyas  Development and Its Implementation in Al-Sarf

## Abstract
Islam is a perfect religion, its perfection is not only from the aspect of belief (aqidah) but as a whole related to human life which has been regulated in the  Al-Quran  and  As-Sunnah.  Along  with  the  times,  human  economic behavior also continues to develop and is more complex, this requires the existence of Islamic law that is universal and follows the times, such as the Shafi'is madzhab which is famous for its Ar-Risalah book by determining the source of law in the form of qiyas. This study aims to show the dynamics of  qiyas  development  and  its  implementation  in  the  economic  field, especially  in  al-sarf  transactions.  The  method  used  in  this  research  is descriptive qualitative research with a literature study approach with the type of data in the form of secondary data sourced from journals and books related  to  the  research  topic.  The  data  that  has  been  obtained  is  then analyzed. The data analysis technique used has three stages, namely data reduction,  data  display  and  data  verification.  The  results  of  this  study indicate the development of qiyas starting from Imam Syafi'i to his followers who  continue  to  experience  changes,  and  the  implementation  of  qiyas  in sarf is likened to the exchange of wheat with similar types at the time of the Prophet Muhammad which was carried  out in cash and according to the pillars and conditions. The law that allows the practice of sharf is not a law set by the Shafi'i priest. The law was born from the Syafi'iyah scholars and the majority of scholars who recognize qiyas as a source of Islamic law, but Imam  Syafi'i  plays  an  important  role  in  this  because  he  has  codified  the sources of Islamic law.
Keyword: al-Syafi’i; al-Risalah; Qiyas; al-Sharf

## PENDAHULUAN
Sumber  hukum  Islam  pada awalnya  terdiri  dari  Al-Quran  dan  As- Sunnah.  Adapun  hukum  yang  lain merupakan  hukum  yang  diambil  dari keputusan  para  ulama  yang  juga  tidak terlepas  dari  sumber  hukum  utama Islam tersebut atau biasa disebut hukum Islam atau fiqh. Fiqh yang notabenenya sebagai  ilmu  tentang  hukum-hukum syariat  yang  bersifat  praktis-spesifik, merupakan sebuah “jendela” yang dapat digunakan  untuk  melihat  perilaku  dan
tradisi  masyarakat  Islam.  Definisi  fiqh sebagai  sesuatu  yang  digali  ( al- muktasab )  dari  sumber  Al-quran  dan Sunah, menumbuhkan pemahaman bahwa  fiqh  lahir  melalui  serangkaian proses,  sebelum  akhirnya  dinyatakan sebagai hukum praktis. Proses penemuan hukum yang dikenal dengan ijtihad  ini  bukan  saja  memungkinkan adanya perubahan, tetapi juga pengembangan  yang  tak  terbatas  atas berbagai  aspek  kehidupan  yang  selalu mengalami  dinamika.  Oleh  karena  itu
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
diperlukan  upaya  memahami  pokok- pokok  dalam  mengkaji  perkembangan fiqh agar tetap dinamis sepanjang masa sebagai  pijakan  yang  disebut  dengan istilah ushul  fiqh (Moh.  Bahrudin, 2019:3).
Kemudian  pada  abad  kedua hijriah, ushul fiqh mengalami
perkembangan  penting,  pada  saat  itu muncullah seorang yang ahli di bidang ushul  fiqh. Dia adalah  Muhammad bin Idris  al-Syafi’i  (150-204  H.).  Dia mengkaji  ushul  fiqh  dan  berhasil mensistematisasi dan membukukannya. Berbekal  pada  pengetahuan  tentang metode istinbath para mujtahid sebelumnya,  yakni  imam  Abu  Hanifah dan  imam  Malik  bin  Anas,  Al-Syafi’i kemudian  mengembangkannya.  Dia menyusun sebuah kitab ushul fiqh yang diberi  nama  al-Kitab  yang  kemudian disebut  kitab  Al-Risalah.  Dengan munculnya kitab  al-Risalah,  ushul fiqh telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Kitab tersebut mengupas seputar  dasar-dasar  pembentukan  fiqh yang  meliputi  kajian  al-Qur’an,  al- Sunnah,  Ijma,  Fatwa  Sahabat,  dan Qiyas. Dengan karya tersebut, Imam al- Syafi’i dianggap sebagai “pendiri ushul fiqh” (Zaenuddin Mansyur, 2020: 11).
Perkembangan  madzhab  Imam Syafi’i  tidak  hanya  berimplikasi terhadap  permasalahan  ibadah  saja, tetapi  juga  merambah  ke  bidang ekonomi. Khususnya qiyas yang menetapkan  beberapa  hukum  dari transaksi kontemporer. Seiring perkembangan zaman dimana masalah-masalah ekonomi terus
semakin  kompleks,  namun  juga  dapat menjadi  udara  segar  bagi  pelaku ekonomi karena terus mendapat kemudahan-kemudahan dari perkembangan tersebut. Akan tetapi hal itulah yang harus menjadi fokus utama, yakni  keabsahan  kegiatan  ekonomi tersebut  apakah  sesuai  dengan  hukum Islam atau tidak (Masyhadi, 2020: 68). Salah satunya adalah kegiatan ekonomi berupa  pertukaran  uang  atau  sarf. Dalam penelitian ini akan memaparkan dinamika  pengembangan  qiyas  Imam al-Syafi’i serta bagaimana pengimplementasian  ijtihad  khusunya qiyas dalam sebuah transaksi pertukaran uang atau sharf.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif,  dimana metode  tersebut  merupakan  rangkaian langkah  penulisan  yang  menghasilkan data yang dapat diuraikan dari masalah tertentu  baik  berupa  masalah  tulisan maupun fenomena yang diamati secara lansung  (Farida,  2021:  144).  Adapun jenis  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  yang  bersumber  dari  jurnal- jurnal  dan  buku-buku  yang  berkaitan dengan  topik  penelitian.  Data-data tersebut  diperoleh  dengan  teknik  studi kepustakaan  ( library  research )  yaitu metode  pengumpulan  data  denga  cara mendalami  teori-teori  dari  beberapa penelitian  terdahulu  yang  memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan  (Fadli,  2021:  35).  Teknik analisis  data  yang  digunakan  ada  tiga tahap,  yakni  reduksi  data,  display  data
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
dan verifikasi data. data Model analisis data  interkatif  oleh  Miles  dan Huberman  dengan  tahapan  tersebut berfokus  pada  data  atau  informasi terkait ijtihad hukum Imam al- Syafi’i khususnya pada dinamika pengembangan qiyas dan implementasinya dalam sharf . Adapun alur penelitian dalam tulisan ini yakni  dengan  menampilkan  terlebih dahulu  biografi  Imam  al-Syafi’i,  dasar epistimologi  ijtihad  imam  al-Syafi’i, kemudian menjabarkan dinamika pengembangan qiyas, teori sarf, kemudian  yang  terakhir  memaparkan implementasi qiyas dalam sharf.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Biografi Imam As-Syafi’i
Nama  lengkap  Imam  al-Syafi’i adalah  Abu  Abdullah  Muhammad  bin Idris  bin  Al-abbas  bin  Utsman  bin Syafi’i bin as-Sa’ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutthalib bin Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi al-Muthallibi.  Nasab  Imam  al-Syafi’i bertemu dengan nasab nabi Muhammad SAW  pada  Abd  Manaf.  Ayahnya bernama Idris bin al-Abbas yang berasal dari  Thalabah  namun  merupakan keturunan  Arab  Quraisy.  Sementara ibunya bernama Fatimah binti Abdullah adalah  keturunan  Uzud  (Majid,  2014: 5).
Beliau lahir di Ghaza pada tahun 150 H, bertepatan pada tahun wafatnya Imam  Abu  Hanifa,  pendapat  ini dikukuhkan  oleh  Imam  an-Nawawi dalam kitabnya Tahdzib al-asma wa al-
Lughat. Mengenai  tempat  lahir  Imam al-Syafi’i, terdapat beberapa perbedaan pendapat  yang  merupakan  pernyataan dari  Imam  al-Syafi’i.  Pertama,  beliau pernah  mengatakan  “Saya  lahir  di Ghaza  pada  tahun  150  H.,  kemudian dibawa  ke  Mekah  pada  usia  2  tahun”. Kedua,  “Saya  lahir  di  Asqalan.  Jarak antara  Asqalan  dan  Ghaza  sekitar  tiga farsakh,  keduanya  di  Palestina.”  Dan yang  ketiga,  “Saya  lahir  di  Yaman, namun  karena  ibuku  khawatir  tidak dapat mengurus dengan baik, maka saya diboyong  ke  Mekah”.  Secara  tekstual pernyataan tersebut tampak kontradiksi satu dengan yang lain. Namun
sebenarnya tidak ada kontradiksi antara pernyataan  yang  kesatu  dan  kedua, karena  Asqalan  merupakan  kota  yang letaknya  dekat  dengan  Ghaza  yang merupakan  sebuah  desa.  Jadi  ketika Imam  al-Syafi’i  menyebutkan  lahir  di Ghaza,  maka  yang  dimaksud  adalah desanya.  Dan  jika  Imam  al-Syafi’i menyebytkan  lahir  di  Asqalan,  maka maksudnya aadalah kotanya. Sementara pernyataan Imam al-Syafi’i yang ketiga banyak ulama yang berbeda interpretasi, namun mengingat pernyataan ini kurang tepat dikarenakan riwayat  yang  tidak  shahih,  maka pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan  sumber  yang  kuat  (Ahmad Nahrawi, 2008:11). Meskipun imam
al-Syafi’i dilahirkan dari keluarga yang baik-baik, namun  sejak  awal  hidupnya  dipenuhi kesukaran  dan  kemiskinan.  Ditambah lagi sejak ayahnya wafat ketika ia masih dalam buaian ibunya, membuat sang ibu
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
harus berusaha sendiri mengurus Imam al-Syafi’i dan mengajarkan sikap tabah serta  kepekaan  sosial  yang  tinggi. Kemudian  pada  usia  dua  tahun,  imam al-Syafi’i  dibawah  oleh  ibunya  ke Mekah dengan alasan kekhawatiran dia kehilangan  identitasnya  sebagai  orang Quraisy  serta  dengan  pertimbangan agar al-Syafi’i dapat tumbuh dilingkungan  yang  baik  dan  mampu mengenyam Pendidikan yang dikehendakinya. Imam al-Syafi’i
berkata  “Ibuku  khawaatir  hidupku  sia- sia.  Akhirnya  ibu  menginginkanku untuk menyusul keluarga di Mekah agar bisa  menjadi  seperti  meraka,  karena  ia takut  aku  kehilangan  nama  besar keluargaku jika berada di luar Mekah.” (Ahmad Nahrawi, 2008:15).
Sejak kecil Imam al-Syafi’i sudah
belajar Al-Quran dan berhasil
menghafalnya  pada  usia  7  tahun. Gurunya adalah Ismail bin Qhisthantin, syaikh  di  Mekah  pada  masa  itu. Kemudian setelah menghafal Al-Quran, ia mulai mengikuti majelis ulama untuk belajar  hadis.  Al-Syafi’i  menjelaskan bahwa  “selesai  menghafal  Al-Quran saya sering duduk di mesjid mendengarkan  pengajian  para  ulama, menghafal  hadits  dan  memahami masalah-masalanua.  Waktu  itu  tempat tinggal kami di Mekah adalah perkampungan  al-Hanif.”  Karena  ia sadar akan pentingnya bahasa arab yang menjadi  bahasa  Al-Quran  dan  hadis, maka dengan tekad yang bulat al-Syafi’i mempelajari  sastra  Arab  tidak  hanya pada pakar Bahasa saja, namun ia juga mendalami  Bahasa  Arab  dari  sumber
asli, dengan masuk ke pedalaman Arab Badui  tepatnya  pada  suku  Hudzail, karena  inilah  suku  yang  paling  fasih bahasa  Arabnya.    Disana  al-Syafi’i belajar  Bahasa  arab  dan  memahami perilaku  masyarakat  selama  20  tahun hingga  ia  mampu  menguasai  Bahasa, syair,  dan  sastra  dengan  sangat  baik. Setelah  menguasai  beberapa  ilmu tersebut,  ia  tertarik  untuk  mempelajari ilmu  fiqh.  Ada  beberapa  alasan  yang membuat  al-Syafi’i  tertarik.  Pertama, suatu  hari  al-Syafi’i  membuat  sebuah syair perumpamaan  terhadap sekertaris
Abdullah  al-Zubair,  lalu  sekertaris  itu berkata “orang seperti anda mencampakkan  kepribadiannya  seperti ini?. bagaimana perhatian anda terhdap fiqh?”. al-Syafi’i pun langsung bergegas  belajar  fiqh  kepada  mufti Mekah saat itu, Muslim Khalid al-Zanji. Kedua,  Ketika  ia  belajar  Nahwu  dan Sastra  kepada Muslim  Khalid  al-Zanji, Muslim  pun  berdiskusi  dan  kemudian berkata  “Hebat,  sungguh  Allah  SWT telah  memuliakan  anda  di  dunia  dan akhirat.  Sebaiknya  kepandaian  anda curahkan  kepada  ilmu  fiqh.  Itu  lebih baik  bagimu”.  Ketiga,  imam  al-Syafi’i pernah bertemu Mush’ab bin Abdullah bin  al-Zubair,  lalu  berkata  kepada  al- Syafi’i  “sampai  kapan  ini  ?  jika  anda mau mendalami hadits dan fiqh niscaya akan  lebih  baik  bagimu”(Syafrin, 2009:14).
Kemudian, al-Syafi’i berangkat  dari  Mekah  ke  Madinah untuk  memperdalam  ilmu  hadits  dan belajar  fiqh.  Di  Madinah  ia  belajar lansung  kepada  Imam  Malik  bin  Anas yang  merupakan  imam  Madinah  saat
itu.  Dengan  semangat  yang  tinggi,  al- Syafi’i  menjadi  murid  yang  sangat pandai dan mampu menyerap ilmu dari Imam  Malik  dengan  sangat  cepat, hingga  Imam  Malik  wafat  pada  tahun 179  H.  Ternyata  semangat  itu  tidak berkahir sampai wafatnya sang guru, ia tetap meningkatkan kemampuan lainnya seperti mempelajari ilmu firasat di Yaman, mempelajari mazhab Hanafi di  Irak,  serta  belajar  memanah  dan berkuda  di  Arab  Badui  (Ahmad Nahrawi, 2008:17).
Sepeninggal sang
guru, kehidupan al-Syafi’i benar-benar susah, beruntungnya  ada  seorang  pejabat Yaman  yang  berkunjung  ke  Madinah, lalu  direkomendasikanlah  al-Syafi’i untuk  bekerja  dipekerjakan.  Namun pada  saaat  itu,  ia  tidak  punya  uang untuk  biaya  perjalanan  ke  Yaman, akhirnya  dia  menggadaikan  rumahnya dan berangkat ke  Yaman  dan  memulai kehidupan  baru  disana.  Disana,  al-
Syafi’i dituntut untuk dapat mengamalkan  ilmunya  secara  praktis dan  professional.  Selama  bekerja,  al- Syafi’i merupakan pegawai yang jujur, terpercaya, ikhlas
dan bertanggungjawab  terhadap  tugasnya serta tidak mata duitan seperti pegawai lainnya yang suka menjilat dan memuji pejabat  tinggi.  Karena  sifatnya  itulah reputasinya semakin melejit dan tersebar  luas  hingga  mendapat  sorotan yang  positif  dan  negatif.  Pandangan negatif  ini  mengkhawatirkan  al-Syafi’i terlena dengan
reputasi dan kesuksesannya  sehingga  membuatnya lupa  akan  misi  utamanya  yakni
berdakwah  (Al-Indunisi,  2008:  40). Kemudian  ada  juga  pihak  yang  iri dengan  kesuksesan  al-Syafi’i  lalu melancarkan  fitnah  dan  muslihat. Mereka menyebarkan isu bahwa Syafi’i adalah  seorang  pemuka  Alawi’  yakni sebuah golongan syiah. Bahkan mengirimkan  surat  kepada  pemimpin Hijaz  saat  itu,  yakni  Harun  al-Rasyid. Hingga beliau termakan hasutan tersebut  dan  al-Syafi’i  dideportasi  ke Irak.  Namun  setelah  bertemu  dengan khalifah Harun al-Rasyid, dan al-Syafi’i menjelaskan  semuanya,  akhirnya  ia dibebaskan  dengan  hormat  (Najeh, 2017: 26).
Kedatangan  al-Syafi’i  di  Irak tentunya dimanfaatkan untuk memperluas  ilmunya,  merasa  belum puas dengan ilmu fiqh yang dimilikinya,  ia  belajar  fiqh  kepada ulama  di  Irak.  Dimana  irak  pada  masa itu  dikenal  dengan  daerah  yang memiliki  corak  fiqh  yang  berbedda dengan  Madinah.  Pada  masa  itu  telah fiqih mazhab imam Abu Hanifa sangat kental  denyan  rasio  dan  analoginya (qiyas)  yang  dikenal  dengan  mazhab fiqih  rasional.  Perkembangan  fiqih rassional  ini  diprakasai  oleh  murid imam  Abu  Hanifah  yakni  imam  Abu Yusuf  yang  menjabat  sebagai  hakim agung dan imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani.  Dua  sahabat  sekaligus murid  Abu  Hanifah  inilah  yang mengkolaborasikan  fiqih  tradisional (ahli  hadits)  dan  fiqih  rasional,  karena meraka juga pernah menjadi murid dari Imam  Malik  dan  ulama  Madinah. Karena dasar itulah  mereka membatasi
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
penggunaan  qiyas,  tidak  seperti  imam Abu  Hanifah  dengan  pemikiran  nya yang bebas (al-Indunisi, 2008).
Namun dua tahun sebelum kedatangan  Imam  al-Syafi’i  di  Irak, imam Abu Yusuf telah meninggal pada tahun  182  H.  al-Syafi’i  hanya  mampu menemui imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani,  ia  pun  tidak  menyia- nyiakan hal itu dengan menimbah ilmu lansung  dari  beliau.  Akhirnya  dalam waktu singkat, al-Syafi’i mampu menguasai  ilmu  fiqih  rasional  hingga masalah  yang  rumit.  Bahkan  al-Syafi’i juga  telah  membukukan  dan  membuat tanggapan  terkait  fiqh  rasional  karya imam Muhammad bin al-Hasan. Setelah menguasai ilmu fiqih tradisional  ( ahl  hadits )  dan  fiqih rasional  ( ar-Ra’yi ),  ia  semakin  dikenal oleh banyak orang, kemudian al-Syafi’i kembali ke Mekah dan menjadi seorang penceramah selama sepuluh tahun. (Al- Indunisi, 2008: 45)
Pada tahun 195 H. Tepatnya pada usia al-Syafi’i yang ke-45 tahun, Imam al-Syafi’i  kembali  berkunjung  ke  Irak dengan membawa pemikiran fiqih baru yang  merupakan  kolaborasi  antara pemikiran  fiqih  tradisional  dan  fiqih rasional  yang  dikenal  saat  ini  dengan fiqih mazhab al-Syafi’i lama atau awal (fiqh  asy-Syafi’i  al-Qodim ).  Kini  al- Syafi’i datang ke Irak tidak lagi datang dengan  menyandang  sebagai  murid Imam  Malik  atau  pengikut  fiqih rasional,  tapi  datang  dengan  sebuah pemikiran  baru  yang  independent dengan  pengikut  yang  sudah  meluas. Kedatangannya  membawa  pemikiran
Qaul Qadim tersebut disambut antusias oleh penduduk Irak, karena pemikiran- pemikirannya  dalam  berbagai  diskusi mampu  memecahkan  masalah  dengan kaidah-kaidah  yang  tidak  terpikirkan oleh  ulama  lainnya  serta  menjadi jawaban yang memuaskan untuk setiap permasalahan.  Kedatangannya  yang kedua  di  Irak  ini,  ia  berhasil  membuat buku dengan judul al-Hujjah yang berisi pemikirannya  yang  lama  ( fiqh  al- Qadim ).  Walaupun  termasuk  singkat, hanya sekitar 2 tahun, al-Syafi’i mampu menyebarkan pemikirannya dan melahirkan  ulama  besar  seperti  imam Ahmad  bin  Hambal,  al-Karabisi,  az- Zafarani  dan  Abu  Tsaur.  Setelah  itu  ia kembali  ke  Mekah  (Al-Indunisi,  2008: 48).
Di  tahun  198  H  Imam  al-Syafi’i kembali  berkunjung  ke  Baghdad, kedatagannya  kali  ini  hanya  beberapa bulan  sebelum  ia  berpindah  ke  Mesir. Kepindahan  al-Syafi’i  ke  Mesir  sangat mengejutkan mengingat Mesir
bukanlah  kota  besar  seperti  Baghdad pada  masa  itu,  dimana  Baghdad merupakan  kota  dengan  ulama  dan pembesar  Islam.  Para  ulama  pun berbeda  pendapat  terkait  kepindahan beliau ke Mesir, namun pendapat yang lebih  rasional  adalah  pendapat  dari Syeikh  Abu  Zahrah  yang  mengatakan bahwa  kepindahan  Imam  al-Syafi’i dikarenakan sebab politis, yaitu adanya konflik internal di pemerintahan Baghdad.  Karena  pada  tahun  198  H. bertepatan  dengan  tahun  pergantian khalifah,  dimana  tahun  itu  merupakan awal  kepemimpinan  khalifah  Abdullah
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
al-Ma’mun. Pada  masa  itu  ada kebijakan politik yang kurang berpihak pada  Imam  al-Syafi’i,  yakni  kebijakan Khalifah  yang  berpihak  pada  Persia ditambah  lagi  ia  merupakan  seorang filosof  ahli  teolog  yang  memberikan kebebasan  kepada  kaum  Mu’tazilah serta  memberikan  jabatan  penting dalam istana. Hal itulah yang menyebabkan  Imam  al-Syafi’i  pindah ke  Mesir  karena  tidak  sepemahaman dengan  khalifah  dan  kaum  Mu’tazilah (Al-Indunisi, 2008: 56).
Sebelum  kedatangan  Imam  al- Syafi’i  di  Mesir,  pada  masa  itu  telah berkembang dua mazhab yakni mazhab Hanafi  dan  mazhab  Maliki,  sehingga ulama  Mesir  terpecah  kedalam  dua golongan  terssebut  dan  sering  terjadi perselisihan  dalam  penetapan  masalah fiqih. Barulah sekitar tahun 198 H. Saat Imam  al-Syafi’i  hadir  di  Mesir  lalu menyampaikan  pemikirannya  akhirnya banyak  yang  meninggalkan  pemikiran bermazhab  imam  Abu  Hanifah  dan imam  Malik.  Hal  ini  dikarenakan primordialisme  yang  dimiliki  Imam Syafi’i  sebagai  orang  Arab  Quraisy serta kemampuan retorika dalam berargumen  menjadikan  pengikutnya terus  bertambah.  Bahkan  imam  al- Buwaithi  dan  imam  al-Muzani  yang merupakan  pengikut  mazhab  Maliki lansung berpaling kepada pemikiran al- Syafi’i.  Dimasa  itu  Imam  al-Syafi’i banyak  mencetak  kader  ulama  besar baik  laki-laki  maupun  perempuan. Ditengah  ketenarannya  sebagai  ulama hebat,  ia  tetap  menjadi  sosok  yang rendah  hati  dan  sering  berdiskusi
dengan ulama Mesir
untuk mendengarkan  hadits-hadits  shahih menurut  mereka.  Berdasarkan  kondisi lingkungan  dan  peradaban  di  Mesir itulah, beliau tidak segan untuk meralat beberapa pendapatnya lamanya sewaktu  di  Baghdad,  dan  membuat ketetapan  baru  yang  dikenal  dengan istilah fiqh al-Jadid atau Qaul al-Jadid . Hal  ini  ditegaskan  dengan  sebuah kaidah yang menyatakan bahwa perubahan hukum dapat berubah sesuai dengan  perubahan  situasi,  kodisi,  dan budaya ( taghayyur al-ahkam bi taghayyur  al-azminah  wa  al-ahkinah wa  al-ahwal  wa  al-a’waid )  (Ghazali, 2002: 2).
Imam  al-Syafi’i  hidup  di  Mesir hingga  akhir  hayatnya,  tepatnya  pada usia yang ke 55 tahun pada bulan rajab 204  H.  Ia  meninggal  karena  penyakit wasir  yang  dideritanya  kurang  lebih selama  4  tahun  semasa  di  Mesir.
Penyakitnya diperparah
karena banyaknya aktivitas beliau dan istirahat yang kurang karena harus menyebarkan ajaran  fiqh  hasil  pemikirannya  serta menulis  banyak  kitab.  Imam  al-Syafi’i kemudian dimakamkan di tanah keturunan  Ibnu  Abdi  al-Hakam  yang sekarang  dikenal  dengan  sebutan Turbah al-Syafi’i (Purwanto, 2019: 12).

## B. Dasar Epistimologi Fiqih Imam al-Syafi’i
Epistimologi  berasal  dari  Bahasa Yunani yakni episteme dan logos, yang berarti  ilmu  dan  pengetahuan  atau disebut juga teori pengetahuan. Epistimologi  merupakan  cabang  dari
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
filsafat  yang  berkaitan  dengan  hakekat sebuah  ilmu,  sumber  ilmu  tersebut darimana. Bisa dikatakan bahwa epistimologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam  usaha  memproleh  pengetahuan (Purwanto, 2019:27).
Dalam  epistimologi  Islam,  al-Jabiri membaginya dalam tiga kecenderungan secara umum, yaitu: Pertama epistimologi  irfani,  merupakan  proses bernalar  yang  didasarkan  pada  ilham atau kasyf sebagai sumber pengetahuan. Artinya,  epistimologi  ini  menjadikan tradisi sebelum Islam sebagai kandungan esoteris dari yang diungkap oleh  teks-teks  agama  secara  lahiriah. Pemikiran  ini  banyak  digunakan  oleh pemikir  syiah,  sufi  dan  kalangan Ikhwan al-Shafa’ (Purwanto, 2019:28). Kedua,  epistimologi  Burhani,  secara harfiah  dalam  Bahasa  arab  berarti menyucikan.  Secara  istilah  berarti sesuatu  yangmemisahkan  kebenaran dari  yang  salah  dengan  penjelasan. Epistimologi  ini  menekankan  pada potensi manusia seperti naluri, indrawi, eksperimen  dan  konseptual.  Jadi  bisa dikatakan  bahwa  epistimologi  ini berpandangan  bahwa  ilmu  bersumber dari  akal.  Epistimologi  ini  banyak digunakan  oleh  aliran  Mu’tazilah  dan ulama moderat (Ridlo, 2020:25). Ketiga Epistimologi  Bayani,  bayani  berasal dari  bahasa  Arab  yangartinya  sesuaatu yangjauh  yang  terbuka.  Namun  secara istilah  dapat  diartikan  sebagai  metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada  otorisasi  teks  secara  lansung  atau tidak lansung dan dijustifikasi oleh akal
kebahasaan yang digali dengan istidlal. Epistimilogi ini melahirkan ilmu berbasis  bahasa  Arab  seperti  Balagah, Nahwu,  Fiqih,  Ushul  Fiqih  dan  Kalam (Ridlo,  2020:26).  Dari  ketiga  jenis epistimologi  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  epistimologi  yang  digunakan dalam  ushul  fiqih  adalah  epistimologi bayani.
Dimana segala sumber penetahuan  ushul  fiqih  adalah  otoritas teks al-Quran dan hadits. Secara historis, pada awal abad ke-2 Hijriah mulai berkembang ijtihad yang menimbulkan keresahan karena
kebebasan  dalam  berijtihad  hampir tidak terkendali, terlebih jika persoalan agama  bercampur  dengan  masalah perpolitikan  pada  dinasti  Abbasiyah masa  itu.  Kerap  terjadi  perbedaan pendapat  yang  mengerucut  pada  dua aliran  utama  yakni  aliran  Ahlul  Hadits dan  Ahlu  Ra’yi.  Kefanatikan  pengikut masing-masing aliran membuat adanya perpecahan dengan saling mencela dan menyalahkan.  Melihat  situasi  yang makin  memprihatinkan  ini,  seorang ulama  Ahli  hadits  bernama  khalifah Abd  Rahman  bin  Mahdi  berinisiatif meminta  Imam  al-Syafi’i  mengambil suatu  tindakan  untuk  menertibkan kondisi tersebut. Imam al-Syafi’i lantas menjawab  dengan  mengirim  sebuah surat  (risalah)  yang  berisi  uraian tatacara  menggali  makna  Al-Quran, kriteria  hadits  yang  dapat  dijadikan hujjah,  menjelaskan  Nasikh  Mansukh dan  lain  sebagainya.  Surat  atau  risalah Imam  al-Syafi’i  inilah  yang  sekarang dikenal dengan kitab al-Risalah (Bahrudin, 2019:16).
Dalam pemikirannya yang dituangkan dalam al-Risalah, Imam al- Syafi’i sukses memformulasikan pemikiran  hasil  kolaborasi  hukum aliran  ahl  ra’yi  dengan  pemikiran hukum  aliran  ahl  hadits.  Adapun mengenai dasar hukum yang ditetapkan Imam  Al-Syafi’i  dalam  kitabnya,  ia berlandaskan  pada  al-Quran,  Sunnah, Ijma dan Qiyas (Karim, 2013:189).

## 1. Al-Qur’an
Menurut Imam al-Syafi’i,  al-Qur’an merupakan  wahyu  Allah  SWT  yang didalamnya  terdapat  Nasikh  Mansukh. Tujuannya tidak lain merupakan bentuk kasih  sayang,  memberikan  keringanan, memberi  keleluasaan  dan  menambah nikmat  bagi  makhluk-Nya.  Disamping itu,  nasakh  hanya  berlaku  di  al-Qur’an dengan  al-Qur’an,  sedangkan  Hadits tidak dapat menasakh Al-Qur’an karena Hadits  harus  mengikuti  al-Qur’an  baik sebagai penegas atau
untuk memperjelas  tafsir  ayat  al-Qur’an. Imam  al-Syafi’i  mengambil  hukum dengan makna yang dzahir kecuali jika didapati  alasan  yang  bukan  arti  dzahir itu  yang  harus  dipakai  atau  dituruti (Purwanto, 2019: 38).

## 2. As-Sunnah
Kedua
As-Sunnah, beliau mengambil hadits yang mutawattir dan yang  ahad,  asal  mencukupi  syaratnya seperti  perawi  hadis  adalah  orang terpercaya, kuat ingatannya dan bersambung lansung ke Nabi
Muhammad  S.A.W.  Imam  al-Syafi’i menggunakan  syarat  yang  terbilang
ketat  dalam  hal  ini  untuk  menjaga  dan mempertahankan  sunnah  Rasulullah SAW, oleh karena itu ia dijuluki Nasir al-Sunnah (pembela sunnah). Kemudian  dalam  mengambil  sebuah hadits sebagai sumber, terdapat klasifikasi  yang  dibuat  dengan  sangat jelas seperti berikut.
Inilah  salah  satu  perbedaan pemikiran  al-Syafi’i  dengan  pemikiran sebelumnya dimana beliau sangat detail mengklasifikasikan hadits. Menurutnya terdapat beberapa jenis hadits, yaitu: a). Hadits  yang  sesuai  dengan  al-Qur’an; b). Hadits yang sesuai dengan sebagian al-Qur’an;  c).  Hadits  yang  tidak  ada dalam  al-Qur’an;  d).  Hadits  yang  ada kesesuaian  dengan  hadits  lainnya;  e). Hadis yang bertentangan dengan hadits lainnya  namun  terdapat  nasakh;  f). Hadis yang bertentangan dengan hadits lainnya  namun  tidak  terdapat  nasakh; g). Hadits yang terdapat larangan maka demikian  itu  haram,  atau  Rasulullah terdapat  larangan  atau  perintah  bukan haram  akan  tetapi  berfungsi  sebagai pembolehaan;  h).  Hadits  bertentangan yang  kemudian  salah  satunya  diambil dan lainnya diabaikan; i). menganalogikan dengan hadits tertentu akan tetapi hadits lain tidak dianalogikan.
Dari  beberapa  jenis  hadits  tersebut, Imam  al-Syafi’i  mengambil  sikap dengan  mengikuti  hadis  jenis  a,b,c,d dan e, karena Rasulullah SAW memiliki otoritas  yang  diberikan  Allah  SWT. Kemudian  jenis  (f)  masih  dapat digunakan. Hadits jenis (g) menurut al- Syafi’i  bahwa  larangan  Rasulullah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
adalah  haram  kecuali  ada  dalil  yang menyatakan kehalalannya. Adapun jenis  (h)  tidak  boleh  digunakan.
Sementara  untuk  jenis  (i),  Imam  al- Syafi’i memiliki dua pendapat: pertama,  mengqiyaskan  pada  sunnah diperbolehkan.  Kedua,  Sunnah  yang menunjukkan pembolehan sesuatu kemudia  dibatasi  dengan  larangan tertentu,  maka  tidak  diperbolehkan mengqiyaskan dengan sunnah tersebut,
begitupun sebaliknya (Purwanto,
2019:40).
3. Ijma’
Imam al-Syafi’i menetapkan ijma’ adalah hujjah, dalam hal ini ijma yang  disepakati  oleh  semua  sahabat. Disamping  itu  Imam  al-Syafi’i  juga berpendapat  bahwa  ijma’  dengan persesuaian pemahaman seluruh ulama itu  tidak  mungkin  karena  jarak  yang berjauhan. Sehingga beliau lebih mendahulukan hadits ahad, kecuali jika terbukti ijma’ itu bersendikan naqal dan diriwayatkan orang banyak (mutawattir)  hingga  sampai  pada  nabi Muhammad SAW. Di  masa  itu  Ijma’  Ahlul  Madinah
dapat dijadikan hujjah, al-Syafi’i mengemukakan beberapa contoh hukum  yang  dikatakan  telah  di  ijma’i oleh  ulama  Madinah,  padahal  ulama lain  tidak  sependapat  dengan  ulama Madinah itu. Imam al-Syafi’i dalam hal ini  juga  membantah  Imam  Malik  dan mengkritik
sahabatnya yang mempertahankan  prinsip  imam  Malik dalam  bidang  Ijma’  Ahlul  Madinah, namun  meski  begitu  al-Syafi’i  tetap
menghargai  pendapat  ulama  Madinah. Kemudian juga al-Syafi’i tidak menerima  Ijma’  Sukuti  dan  juga  tidak begitu  saja  menerima  ijma’  yang  di kemukakan  oleh  seseorang,  Imam  al- Syafi’i  pun  menjelaskan  bahwa  yang dapat dikatakan telah di ijma’i hanyalah pada  pokok-pokok  fardhu  (Sanusi, 2018: 230).

## 4. Qiyas
Keempat  adalah  Qiyas,  Beliau menggunakan  qiyas  hanya  jika  ketiga hukum  sebelumnya  tidak  ditemukan dan  dalam  keadaan  mendesak.  Hukum qiyas  hanya  terkait  urusan  dunia  dan muamalah  karena  yang  berkaitan dengan  ibadah  telah  jelas  dalam  Al- Qur’an dan as-Sunnah. Menurut Imam al-Syafi’i  terdapat  dua  jenis  qiyas, pertama kasus yang diqiyaskan tercakup dalam arti dasar yang terdapat pada  ketentuan  pokok,  qiyas  ini  tidak akan menimbulkan perbedaan pendapat. Kedua, kasus yang diqiyaskan  tercakup  dalam  ketentuan pokok yang berbeda, sehingga mengharuskan  untuk  menggunakan sumber yang lebih mirip atau mendekati, jenis qiyas inilah yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat.
Untuk  memperoleh  kesimpulan yang  benar  dalam  proses  qiyas,  maka dibutuhkan  syarat  yang  jelas  dan  ketat bagi  para  mujtahid,  diantaranya  yakni: a).  Memiliki  kemampuan  memahami ketentuan  al-Qur’an;  b).  Memiliki pengetahuan  tentang  hadits,  pendapat ulama  salaf,  ijma’  kaum  muslim;  c). memiliki  kemampuan  bahasa  Arab
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
yang baik; d). Memiliki akal yang sehat; e). Tidak gegabah menentukan sesuatu; f).  mau  mendengarkan  pendapat  yang berbeda; g). Bersungguh-sungguh dalam  berijtihad;  h).    Senantiasa  hati- hati.  Jika  ada  salah  satu  yang  tidak terpenuhi,  maka  tidak  diperbolehkan untuk  melakukan  ijtihad  dengan  qiyas (Purwanto, 2019: 42).
Dalam menetapkan metode urutan  hukum  di  atas,  Imam  al-Syafi’i meletakkan  al-Qur’an  dan  al-Sunnah sejajar  pada  urutan  yang  paling diutamakan, sebagai gambaran pentingnya  sunnah  dalam  menjelaskan ayat-ayat  al-Qur’an,  serta  menguatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertindak sesuai dengan petunjuk Allah SWT melalui wahyu bukan berdasarkan  hawa  nafsu,  meski  perlu diketahui bahwa proses lahirnya hukum tersebut berrbeda (Karim, 2013:189).
Format hirarkis yang disusun oleh Imam  al-Syafi’i  telah  memberikan pengaruh yang signifikan dalam sejarah pemikiran Islam. Buktinya pada saat itu tidak  ada  kritik  terkait  pemikiran  al- Syafi’i, para ulama seolah-olah menerimanya  begitu  saja  baik  dari pemikir al-Asyariyah maupun Mu’tazilah.  Misalnya  saja  Juwayni dalam kitab al-Burhan yang
mengatakan  bahwa  dalil  fiqih  adalah teks  Al-Qur’an, Sunnah mutawatir dan Ijma’.  Bukan  hanya  itu,  dampak epistimologisnya  jug  sangat  besar, misalnya dalam jenis ilmu, semua mesti sesuai  dengan  standarisasi  al-Qur’an. Maka  seandainya  ada  ilmu  yang bertentangan  dengan  Al-Qur’an  maka
hanya  ada  dua  kemungkinan.  Yang pertama,  ilmu  tersebut  salah  dan  keng kedua  pemahaman  terkait  al-qur’an  itu yang  dialah  artikan,  karena  Al-Qur’an mustahil salah (Syafrin, 2009:242).
Terobosan landasan pengambilan hukum  yang  ditetapka  Imam  al-Syafi’i ini sangat mengutamakan kehati-hatian (ikhtiyat)  apabila  terdapat  dua  dalil yang  sama  kuat,  Imam  al-Syafi’i kemudian memberikan suatu sikap yang baik  dan  bahkan  berani  merevisi  hasil pemikirannya yang lama dengan mengemukakan yang baru, baik karena ditemukannya dalil lain maupun karena pengaruh lingkungan. Dari sikap tersebut  dikenal  lah  adanya  dua pendapat yang bersumber dari Imam al- Syafi’i,  yakni  pendapat  lama  (qoul qodim)  dan  pendapat baru (qoul  jadid) (Karim, 2013:190).
Pada  tataran  praktik  metode Imam  al-Syafi’i  dalam  berijtihad  dan beristidlal  sebenarnya  tidak  hanya terpaku  pada  sumber  dan  dalil  hukum berupa al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas,  namun  beliau  juga  dalam menggali  hukum  memakai  metode Istishab,  Urf,  Fatwa  Sahabat,  Istiqra’ dan Akhdzu Aqall Maa Qiyla .  Metode Istiqra’ dan Ahdzu  Aqall  Maa  Qiyla , dua metode yang tidak digunakan oleh ulama  madzhab,  baik  imam  Abu Hanifah, imam Malik bin Anas maupun imam Ahmad bin Hanbal.

## C. Dinamika Pengembangan Qiyas
Qiyas  didefinisikan  secara  tersirat oleh  Imam  al-Syafi’i  dalam  karyanya adalah sebuah metode atau penempatan nilai  hukum  yang  berusaha  mencari ketetapan  hukum  tentang  situasi  baru
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
yang  tidak  diungkap  oleh  nash  dengan menerapkan  ketetapan  hukum  yang diungkap  oleh  nassh,  jika  mempunyai sebab  yang  sama”  (Purwanto,  2019: 45), atau dengan kata lain menganalogikan suatu hukum terhadap kasus tertentu. Kemudian pada masa pasca wafatnya  al-Syafi’i,  banyak  yang mendefinisikan Qiyas dengan substansi yang sama hanya saja dengan penjelasan  yang  berbeda,  diantaranya Abu Bakar al-Baqilaini, Abu Husein al- Bashri,  Shadr  al-Syariah,  al-Jahshash, Abu Manshur al-Maturidi, Fakhr al-Din al-Razi. Definisi yang berkembang dari masa  ke  masa  hingga  ke  masa  al-Razi menjelasskan qiyas dengan arti
menyamakan  ( ihlaq ),  kesesuaian  ( al- haml ), menetapkan ( itsbat ), memberlakukan ( al-ta’diyah ), menguangkapkan ( ibanah ), mengembalikan ( radd ), dan menemukan ( tahshil ). Penggunaan kata-kata  tersebut  berimplikasi  pada terminologi  qiyas  berupa  hasil  karya mujtahid  dalam  menetapkan  hukum. Dengan kata lain hukum yang dihasilkan  hanyalah  hukum  cabang ( far’ ) bukan hukum utama (ashl ), Qiyas tidak  sampai  menjadi  sumber  hukum Islam. Definisi ini juga dibenarkan oleh al-Juwayni yang dengan tegas memilih definisi  Qiyas  yang  dikemukakan  oleh Abu Bakar al-Baqilaini karena menurutnya  telah  memiliki  kualifikasi yang maksimal tentang Qiyas (Yuslem,
2007:102).
Setelah  masa  Fakhr  al-Din  al- Razi, perkembangan qiyas terus
berlanjut  dengan  munculnya  tokoh seperti  Syaf  al-Din  al-Imidi  dan  Ibn Hajib  yang  mendefinisikan  qiyas  agak berbeda  dari  sebelumnya.  Mereka berpendapat bahwa qiyas bukan sebuah metode penetapan hukum, tetapi sumber  hukum  yang  berdiri  sendiri seperti Al-Qur’an dan Hadits. Menurutnya penggunaan kata menyamakan  menyamakan  ( ilhaq ), kesesuaian ( al-haml ), menetapkan
( itsbat ),  memberlakukan  ( al-ta’diyah ), menguangkapkan ( ibanah ), mengembalikan ( radd ), dan menemukan  ( tahshil ),  akan  membatasi makna qiyas sebagai metode penetapan hukum saja. Lebih lanjut,mereka mendefinisikan qiyas sebenarnya bukan sebuah  karya  mujtahid,  karena  daar hukum far’u itu  sama  dengan  hukum ashl , meskipun tidak ada mujtahid yang mengqiyaskan far’u kepada ashl .
Kesamaan  tersebut  jika  digunakan, maka  keberadaannya  dapat  dipahami secara sama, terlepas apakah kesamaannya  sesuai  dengan  mujtahid atau  tidak.  Pandangan  inipun  banyak mempengaruhi para cendikiawan generasi berikutnya dengan menyimpulkan bahwa Qiyas merupakan sumber hukum yang berdiri seniri  seperti  Al-Qur’an  dan  Hadits (Yuslem, 2007: 48).
Dilihat  dari  sejarah  tersebut dimana terdapat beberapa definisi Qiyas yang  berbeda-beda,  mengindikasikan bahwa qiyas terus berkembang dan akan sulit untuk menyamakan pendapat para fuqaha. Kemudian dari aspek kehujjahan Qiyas, pada dasarnya
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
jumhur  ulama  sepakat  atas  kehujjahan Qiyas tetapi dalam aspek duniawi saja, sementara  untuk  aspek  syariat  ada perbedaan  pendapat.  Perbedaan  ini kemudian diklasifikassikan oleh
Wahbah az-Zuhaili menjadi dua kelompok.  Pertama  kelompok  yang menerima  qiyas  sebagai  dalil  hukum yang  dilakukan  oleh  mayoritas  ulama ushul  fiqih,  kedua  kelompok  yang menolak  qiyas  sebagai  dalil  hukum diantaranya ulama Syi’ah, An- Nazhzham,  Zhahiriyah,  dan  sebagian Mu’tazilah  Irak.  Kemudian  dalam perkembangannya, jumhur ulama ushul fiqih mempertegas pendapatnya dengan mengemukakan  alasan  landasan  baik dari  Al-Qur’an,  Hadits,  Ijma’,  maupun rasio (Purwanto, 2019: 49).

## D. Al-Sharf
Al-Sharf didefinisikan  secara bahasa  berarti  pertukaran  mata  uang asing  berasal  dari  kata al-Ziyadah (tambahan), Al-Adl (keseimbangan), sharafa (membayar), sementara menurut  istilah  fiqih  dijelaskan  bahwa ba’i Sharf merupakan transaksi menjual mata uang dengan mata uang lain (Sah, 2018: 39). Menurut Ulama al- Syafi’iyah, al-ba’i sebagai  transaksi saling  tukar  harta  dengan  prinsip sukarela atau pengalihan hak milik dari seseorang  ke  orang  lain  dengan melakukan  pembayaran  sesuai  syariat, pertukaran  uang  atau  money  changer dalam fiqih kontemporer biasa
diistilahkan  dengan tijarah  an-naqd
atau Sharf (Farida, 2021: 140).
Secara historis, money changer sudah  ada  sejak  abad  pertengahan  di Eropa dengan mengeluarkan mata uang masing-masing negara. Namun permasalahan muncul ketika perdagangan  antar  negara  terjadi, pertukaran  mata  uang  harus  dilakukan. Kemudian muncullah transaksi jual beli mata  uang  dengan  metode  sederhana yaitu dengan menentukan kurs berdasarkan  jenis  bahan  mata  uang. Kegiatan  ekonomi  tersebut  sayangnya masih  terdapat  prinsip-prinsip  yang dapat  menimbulkan  kerancuan  karena dilakukan  tidak  secara  cash  melainkan dengan bukti pembayaran (Purnamawati,  2017:  126).  Seiring berjalannya waktu, kegiatan pertukaran uang  yang  tradisional  berubah  ke  arah lebih  modern seperti  yang  dikenal saat ini.
Mekanisme  pertukaran  mata uang  ini  biasa  terjadi  di  pasar  valuta asing  (valas)  atau foreign  exchange market , mekanisme ini berfungsi untuk mentransfer  daya  beli  antar  negara, memperoleh  atau  menyediakan  kredit untuk  perdagangan  internasional  serta meminimalisir terjadinya risiko kerugian  akibat  fluktuasi  kurs  mata uang  (Rianda,  2019:  84),  atau  secara sederhana forex  market merupakan transaksi  jual  beli  mata  uang  suatu negara  terhadap  negara  lain  dengan memperhatikan kurs yang berlaku.

## E. Implementasi Qiyas pada Akad Al-

## Sharf
Perkembangan  zaman  juga  terus menimbulkan perubahan-perubahan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
terhadap  kegiatan  ekonomi,  hal  ini menuntut  adanya  hukum  islam  dalam setiap fenomena tersebut. Sesuatu yang tidak  didapati  suatu  produk  hukum dalam sumber hukum utama Islam yaitu Al-Qur’an dan al-Sunnah, maka menurut Imam al-Syafi’i dapat ditentukan  dengan  melakukan  ijtihad berupa  Ijma’  kemudian  Qiyas.  Qiyas sendiri  menurut  konseptor  awalnya, Imam al-Syafi’i menggambarkan Qiyas sebagai  upaya mencari  ketetapan hukum terkait permasalahan baru yang belum  ditemukan  hukumnya  dengan menerapkan  ketetapan  yang  telah  ad ajika memiliki sebab yang relatif sama (Purwanto, 2019: 44), dengan kata lain menganalogikan  suatu  hukum  dengan ketetapan hukum yang telah ada terkait masalah yang diserupakan.
Dinamika  ekonomi  islam  yang terus  dikembangkan  oleh  praktisi ekonom  Syariah,  sekreatif  mungkin menghadirkan  akad-akad  dan  produk- produk Syariah yang tidak terlepad dari hukum  Syariah,  dimana  kebanyakan hsumber hukum yang digunakan adalah Qiyas,  salah  satu  penggunaan  hukum Qiyas  dalam  bidang  ekonomi  yaitu transaksi  pertukaran  uang  atau  sharf. Walaupun  secara  lansung  hukum  sharf tidak dikemukakan  lansung oleh Imam al-Syafi’i,  tetapi  ulama  Syafi’iyah  dan pengikut madzhab al-Syafi’i
menerapkan praktik ini karena berlandaskan  pada  kehujjahan  Qiyas sebagai sumber hukum Islam. Qiyas dalam transaksi pertukaran
uang ( sharf ) merupakan bentuk penerapan  hukum  Islam  terhadap
money  changer yang  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Penggunaan  Qiyas dalam  praktik Sharf dipersamakan dengan  praktik  pertukaran  gandum dengan  barang  sejenis  pada  masa Rasulullah  SAW,  yang  transaksinya dilakukan dengan cara tunai (Masyhadi, 2020:  75).  Dari  Ubadah  bin  Shamit, Nabi  Muhammad  SAW  bersabda  yang artinya:
“(Juallah)  emass  dengan  emas, perak  dengan  perak,  gandum  dengan gandum,  sya’ir  dengan  sya’ir,  kurma dengan  kurma  dan  garam  dengan garam dengan syarat sama dan sejenis serta  secara  tunai.  Jika  jenisnya berbeda,  juallah  sekehendakmu  jika dilakukan secara tunai”.
Hadis tersebut juga diperkuat oleh hadits  Nabi  yang  diriwayatkan  oleh Ibnu  Majah,  dari  Umar  bin  Khattab, Nabi SAW bersabda:
“Jual  beli  emas  dengan  perak adalah  riba  kecuali  dilakukan  secara tunai.”
Berdasarkan beberapa hadist Rasulullah  SAW di  atas,  menunjukkan suatu hukum terkait kebolehan menukar barang  yang  sejenis  ataupun  berbeda dengan  syarat  dilakukan  secara  tunai. Ketentuan tersebut dapat dipersamakan dengan transaksi pertukaran mata uang ( money  changer )  jika  dilakukan  secara tunai (Purnamawati,  2017: 130). Lebih lanjut  lagi,  islam  telah  menetapkan rukun  dan  syarat al-Sharf sebagai berikut:

## 1. Rukun al-Sharf
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Rukun  sharf  terdiri  dari  lima, yakni penjual, pembeli, mata uang yang diperjualbelikan (objek), nilai tukar dan ijab dan qobul.

## 2. Syarat al-Sharf
Adapun  syarat sharf yaitu:  1). Serah  terima  dilakukan  sebelum  kedua pihak berpisah. Hal tersebut merupakan syarat  utama  yang  ditetapkan  dalam hadis  Rasulullah  SAW  yang  berlaku terhadap  pertukaran  mata  uang  sejenis maupun berbeda; 2). At-Tamatsul (sama rata),  pertukaran  uang  dengan  nilai berbeda  hukumnya  haram,  syarat  ini berlaku  untuk  pertukaran  uang  sejenis. Sedangkan  pertukaran  uang  yang  beda jenis  diperbolehkan.  Hal  ini  dapat terjadi mengingat  nilai  kurs  mata  uang tiap negara berbeda-beda; 3). Pembayaran  dilakukan  secara  tunai, tidak  sah  akad  sharf  apabila  dalam transaksi pertukaran
terdapat penundaan pembayaran baik disepakati maupun  tidak,  baik  berupa  pertukaran mata  uang  ejenis  ataupun  tidak;  4). Tidak  mengandung  khiyar  syarat,  baik itu  satu  pihak  maupun  kedua  pihak. Karena  syarat  transaksi  adalah    serah terima, sedangkan khiyar syarat membatasi kepimilikan sempurna terhalang  oleh  syarat  tersebut  (Sah, 2018: 31).
Demikian  jelas  islam  mengatur hambanya bahkan sampai pada permasalahan-permasalahan kontemporer,  dimana  hukum  Islam
(Qiyas)  ini  dapat  menjawab  tantangan modernisasi sehingga tujuan utama dari semuanya berorientasi pada
penghindaran  manusi  dalam  praktik- praktik riba. Dari sumber hukum islam (Qiyas) ini pula kemudian berimplikasi terhadap  produk-produk  hukum  yang ditetapkan  oleh  organisasi  ulama, diantaranya  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia No.28/DSN-MUI/III/2002  tentang  jual beli  mata  uang  ( al-Sharf ),  SOP Lembaga  Keuangan  Syariah  Dunia yang  dikeluarkan  oleh  AAOIFI,  serta Ijtima’ Ulama OKI No.65 tentang pasar modal.

## KESIMPULAN
Imam al-Syafi’i merupakan tokoh ulama fiqih yang sangat pandai, ia juga  menguasai  banyak  cabang  ilmu dan  berguru  pada  ulama-ulama  besar pada  masa  itu.  Imam  Syafi’i  disebut sebagai  pembuat  kaidah  ushul  fiqih pertama dengan kitabnya yang terkenal yaitu  al-Risalah.  Kitab  tersebut  berisi tentang  aturan  pengambilan  hukum terhadap  suatu  permasalahan  yang ditulis dengan lengkap. Sumber hukum Islam  yang  ditetapkan  oleh  Imam  al- Syafi’i  adalah  Al-Qur’an,  As-Sunnah,
Ijma’ dan Qiyas.
Dalam pengembangannya, Qiyas  terus  mengalami  perubahan namun  dalam  makna  yang  sama  yakni sebagai  produk  ijtihad  dan  menjadi sumber hukum Islam. Qiyas dimasa ini menjadi  landasan  hukum  yang  sering digunakan para praktisi ekonomi
Syariah dalam menciptakan produk dan akad yang sesuai dengan perkembangan zaman dan ketentuan Syariah.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Madzhab Imam al-Syafi’i sebenarnya  lebih  banyak  membahas tentang  ibadah  namun  bukan  berarti tidak terdapat pembahasan lain, penerapan  hukum  Islam  Imam  al- Syafi’i juga terdapat bidang-bidang lain seperti  pernikahan,  harta,  taharah  dan muamalah.  Salah satunya  hukum sharf yang  merupakan  hassil  dari  Qiyas dengan  mempersamakan  pertukaran uang zaman sekarang ( money changer )
dengan  pertukaran  gandum  dengan barang  sejenis  pada  masa  Rasulullah SAW.  Meskipun  hukum sharf tidak secara  langsung  ditetapkan  oleh  Imam al-Syafi’i  dalam  kitab-kitabnya,  tetapi karyanya ( al-Risalah ) sebagai
kodifikasi  sumber  hukum  Islam  telah menetapkan  Qiyas  sebagai  sumber hukum  dan  disepakati  oleh  jumhur ulama  dapat  diterapkan  pada  hukum sharf .

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Indunisi,  A.  (2008). Ensiklopedia  Imam  Syafi’i .  Penerbit  Hikmah  (PT  Mizan Publika).
Bahrudin, M. (2019). Ilmu Ushul Fiqh .. Penerbit AURA.
Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. Humanika ,
21 (1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Farida, A. (2021). Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa  DSN-MUI  No.  28/MUI/III/2002. Malia  (Terakreditasi) , 12 (2),  137– 150. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659
Karim, A. (2013). Pola Pemikiran Imam Syafi’I Dalam Menetapkan Hukum Islam.
Jurnal Adabiyah , XIII (2), 187–194. http://journal.uin-alauddin.ac.id /index.php/adabiyah/article/download/269/pdf_9
Majid,  M.  Z.  H.  A.  (2014). BIOGRAFI  AGUNG  IMAM  SYAFI’I (1st  ed.). INSPIRASI MEDIA.
Masyhadi,  A.  (2020).  Implementasi  Qiyas  Dalam  Ekonomi  Islam. Al-Musthofa: Journal  of  Sharia  Economics , 3 ,  67–76.  http://www.ejournal.iai- tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/606%0Ahttp://www.ejournal.iai -tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/download/606/430
Najieh, Abu Ahmad. (2017). Fikih Mazhab Syafi’i. Bandung: Marja . Purnamawati,  A.  M.  (2017).  Konsep  Qiyas  Dalam  Transaksi  Ekonomi  Money Changer. Ekomadania , 1 (1), 115–134.
Purwanto, M. R. (2019). Pemikiran Imam Syafi’i dalam Kitab Al-Risalah tentang
Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh .
Rianda, C. N. (2019). Pasar Valuta Asing Serta Analisis Pengelolaan Valuta Asing Di  Indonesia. At-Tasyri’:  Jurnal  Ilmiah  Prodi  Muamalah , 11 (1),  81–88. https://doi.org/10.47498/tasyri.v11i1.281
Ridlo, R. (2020). The Implementation of Bayani and Burhani Epistemology  as a Learning Method. Manhajuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam , 01 (01), 19– 37.
Sah, M. R. K. dan L. I. (2018). Sharf dalam pandangan islam. Jurnal Ulumul Syar’i ,
7 (2), 45.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Sanusi, A. (2018). Pemikiran Ushul Fiqh Imam Syafi’i . Syakhsia , 19 (2), 223–244. Syafrin, N. (2009). Konstruk Epistemologi Islam: Telaah bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Tsaqafah , 5 (2), 227. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i2.127 Yuslem, N. (2007). al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih . Citapustaka Media.