## KOPI DAN GULA: PERKEBUNAN DI KAWASAN REGENTSCHAP MALANG, 1832-1942

## Reza Hudiyanto
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
Abstrak: Jawa  sangat  terkenal  dengan  kekayaan  pertanian  seperti  kopi  dan  gula. Kondisi  ini  begitu  dipahami  oleh  pemerintah.  Di  masa  lalu,  pemerintah  kolonial mengeksploitasi tanah dan orang untuk bekerja di lahan tersebut. Salah satu dari wilayah yang  sangat  subur  terletak  di  antara  bukit  antara  gunung  Bromo  dan  gunung  Semeru, Malang.  Perkebunan  ini  telah  memiliki  dampak  berganda  pada  kehidupan  sosial ekonomi.  Tulisan  ini  akan  mendeskripsikan  keterkaitan  antara  perkebunan  dan pertumbuhan Malang dari pertengahan abad ke-19 dan ke-20. Lebih lanjut, hal ini akan menyadarkan  masyarakat  bahwa  aktivitas-aktivitas  tersebut  merupakan  permulaan  dari keterlibatan orang Jawa dalam pasar dunia.
Kata-kata kunci : perkebunan, produk agraris, sejarah sosial-ekonomi, Malang
Abstract: Java  is  known  as  the  source  of  agricultural  product  of  rice  and  sugar.  This condition  is  well-known  by  the  government.  In  the  past,  the  colonial  government exploited the land and the people in this land.  One of the most favorable areas located in  the  high  land  between  Bromo  and  Semeru  mountains,  Malang.  This  plantation  had made multiplied effect on the social economic life. This article will describe the relation of the advance of plantation and the growth of Malang Regency from the middle of the 19 th century to 20 th century. In addition, it will realize people that those activities are the beginning of Javanese people involvement in the world market.
Keywords : plantation, agricultural product, social-economic history, Malang
“Cucuku,  dulu  waktu  aku  masih  anak-anak, makmur benar keadaan kita. Pada waktu itu alun- alun  masih  dikelilingi  pagar  tanaman  jarak  dan masih  di  dalam  kekuasaan  Kanjeng  Regent  (Bu- pati). Di sebelah Lor (utara)- dimana sekarang ada lapangan  tenis,  dahulu  ada  loods-loods  tempat penyimpanan  kopi  milik  Kanjeng  Gouvernement. Pada saat oogst (panenan) kopi, beberapa loods itu penuh  sesak  (kopi)  sehingga  tidak  dapat  termuat semuanya. Dari hari ke hari, dari pagi hingga sore cikar bermuatan kopi dari desa beserta pemiliknya datang  tidak  henti-hentinya.  Aku  bersama  teman- temanku  bermain-main  di  dekat  los-los  itu  dan biasanya  diberi  persen  oleh  penjual  kopi  tadi (Tjahaja Timoer 29 Juli 1921).
Paragraf di atas diambil dari Tjahaja Timoer , sebuah  surat  kabar  lokal  Malang  berbahasa Melayu  yang  terbit  pertama  kali  pada  tahun 1907.  Deskripsi  tersebut  mengindikasikan kontribusi  dari  perkebunan  kopi  terhadap perkembangan  kota  di  pedalaman  Jawa. Dalam  sejarah  Indonesia,  tidak  ada  aktivitas yang  sangat  menyita  lahan  dan  penduduk  di negara  ini  selain  perkebunan.  Perolehan devisa  negara  kolonial  sangat  mengandalkan produktivitas dari sektor perkebunan.
Pengenalan  perkebunan  menjadi  sebuah  titik balik yang sangat penting dalam perkembangan bangsa Indonesia, terutama di bidang  ekonomi  dan  sosial.  Kehidupan perkebunan  ini  menjadi  sumber  inspirasi
Edward  Douwes  Dekker  dalam  novel Max Havelaar (2014) . Sikap ini  dianggap sebagai respon  kritis  pertama  terhadap  kebijakan ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda. Sikap kritis terhadap praktek eksploitasi buruh yang sering dilakukan pengusaha ( ondernemers) di perkebunan swasta memberi inspirasi Douwes  Dekker  yang  pernah  bekerja  di Perkebunan Kopi Sumber Duren Malang dan Pabrik  Gula  Padjarakan,  Probolinggo  untuk menulis  novel  Max  Havelaar  ( Tempo, 26 Agustus 2012, 66-65).
Perkebunan telah menjadi awal munculnya  dua  basis  ekonomi  penduduk Jawa  yaitu  ekonomi  modern  dan  tradisional. Dalam  beberapa  hal,  ekonomi  perkebunan yang  menjadi  pintu  masuk  kapitalisme  ini merupakan akar dari munculnya kesenjangan sosial  di  Indonesia  pada  era-era  berikutnya. Setidaknya  ini  berdasar  pada  teori  Boeke perkebunan  telah  menciptakan  ekonomi modern  dan  tradisional  yang  masing-masing ibarat sebuah kapsul yang tersekat satu sama lain.    Ekonomi  modern  memiliki  produksi skala  besar  dan  berorientasi  internasional. Sebaliknya,  ekonomi  tradisional  memiliki skala produksi terbatas, bahkan subsisten dan berorientasi domestik. Multiplying effect yang muncul akibat aktivitas ekonomi perkebunan telah  mengubah landscape alam  dan  sosial masyarakat  pedalaman  Jawa.  Infrastruktur, birokrasi,  dan  monetisasi  telah  mengubah struktur masyarakat Jawa secara perlahan.
Oleh  karena  itu,  banyak  sejarawan yang menaruh perhatian pada kajian perkebunan, baik di Jawa maupun Luar Jawa. Beberapa sejarawan Indonesia yang menaruh perhatian  terhadap  masalah  perkebunan antara  lain  adalah    Sugijanto  Padmo  (1994), Sartono Kartodirjo (1973), Suhartono (1993), Yuliati  Surojo  (1989),  dan  Bambang
Purwanto  (1992).    Dari  beberapa  disertasi tersebut,  hanya  Bambang  Purwanto  (1992) yang  memiliki  penekanan  pada  ekonomi rakyat dalam tulisan From Dusun to Market . Berdasarkan  hasil  penelitian  mereka,  dapat diketahui  bahwa  perkebunan  memainkan peran  terpenting  dalam  proses  transisi masyarakat Jawa. Sekalipun demikian, perkebunan  merupakan  pintu  masuk  dari perkembangan kapitalisme di Pulau Jawa. Di Pulau  Jawa  terdapat  beberapa  kantung perkebunan  besar,  antara  lain  di  Bandung, Bogor, Malang dan Jember. Malang memiliki posisi  unik  di  antara  berbagai  kawasan  lain. Tempat  ini  bukanlah  tempat  yang  penting sebelum  masuknya  ekonomi  perkebunan. Kebijakan di bidang ekonomi dari Pemerintah Kolonial Belanda pada abad XIX telah  membuat  wilayah  ini  maju  pesat.  Di kawasan  ini,  aktivitas  perkebunan  ini memberikan  dampak  sosial  ekonomi  yang cukup luas. Artikel ini mencoba
mendeskripsikan dampak-dampak dari aktivitas  perkebunan  terhadap  kawasan Kabupaten Malang.

## PERKEMBANGAN POLITIK- ADMINISTRASI PADA AWAL ABAD XVIII HINGGA PADA ABAD XIX
Regentschap
Malang mencakup
wilayah yang cukup luas. Secara administratif,  wilayah  mencakup  delapan distrik yaitu Ngantang, Penanggungan, Pakis, Karanglo,  Gondanglegi,  Turen,  Sengguruh (Kepanjen),  dan  Kota  Malang.  Kawasan  ini sekaligus  merupakan  sebuah  pusat  aktivitas kelompok pengusaha perkebunan di kawasan Lereng  Semeru,  Bromo,  Arjuna,  dan  Kawi. Kawasan ini merupakan kawasan yang sangat subur sehingga banyak dijumpai
Onderneming pada  akhir  abad  XIX.  Tahun 1832 dijadikan sebagai batas awal tulisan ini karena  pada  tahun  tersebut  pemerintah kolonial  memulai  pembukaan  lahan  di kawasan Kabupaten Malang untuk penanaman  lahan  perkebunan  kopi  (Domis, 1836:95).  Tahun  1942  dijadikan  batas  akhir karena  pada  tahun  ini  Jepang  menduduki wilayah  Malang  sehingga  berdampak  pada terhentinya  aktivitas  perkebunan.  Setelah tahun  1950,  produktivitas  perkebunan  ini tidak  pernah  lagi  mencapai  titik  kejayaan sebagaimana yang telah dicapai pada periode 1900-1930an.
Berbeda dengan kawasan pedalaman lain  di  Pulau  Jawa,  pada  awal  abad  XIX, kepentingan  ekonomi  Belanda  belum  terlalu menyentuh  kawasan  Malang.  Kawasan  ini masih tergolong  kawasan frontier dan secara politis  menjadi  tempat  yang  menurut  versi Kumpeni  sebagai  “kurang  aman”.  Pada pertengahan  awal  abad  XVIII,  kawasan  ini menjadi  basis  perlawanan  terhadap  aliansi Kumpeni-Mataram  (Kasdi,  2003:171-172). Wilayah  Ujung  Timur  yang  mencakup  garis pantai  Selat  Madura  dan  membentang  dari
Porong,
Bangil,
Pasuruan
hingga
Banyuwangi  telah  lama  menjadi  wilayah yang  ditaklukkan oleh pusat kekuasaan Jawa di  Jawa  Tengah.  Sunan  di  Kartasura menyebut “kekerasan hati” para penguasa di Ujung  Timur  ini  dengan  istilah  ” malangi ” (menghalangi).
Daerah  Ujung  Timur  ini  terdiri  atas dua  bagian,  bagian  Utara  dan  Timur. Kawasan  Utara  merupakan  daerah  pantai sehingga  memungkinkan  terjadinya  kontak antara  kelompok  “pembangkang  istana”  ini dengan kelompok dari etnis lain seperti Bali, Makasar, dan Madura. Kawasan Selatan dari Ujung Timur ini adalah kawasan pegunungan
dan    terisolir  sehingga  membuat  tempat  ini menjadi pusat perlawanan terhadap Kumpeni sekaligus  benteng  alam  untuk  membendung ekspansi  kekuatan  Mataram  dari  arah  Barat. Beberapa  tokoh  oposisi  istana  Kartasura seperti  Prabujaka,  Pengeran  Singasari,  dan Pangeran  Dipanegara  menjadikan  kawasan ini sebagai basis perlawanan. Daerah ini pada akhirnya dikuasai Kumpeni  pada tahun 1767 (Domis, 1836:3)
Setelah  mengalami  kevakuman  akibat penggabungan  Kabupaten  Malang  dengan Kabupaten  Bangil,  pada  tahun  1819  wilayah Malang kembali dijadikan kabupaten tersendiri  di  bawah  pimpinan  bupati  Raden Tumenggung  Notodiningrat  I  (1819  -  1839). Pada  periode  awal  tersebut,  Malang  masih terdiri  atas  enam  distrik  yaitu  Kota,  Pakis, Gondanglegi, Penganggungan, Karanglo, dan Ngantang (van Schaik, 1996:3) Di
Kademangan  Penanggungan  dan  Karanglo banyak terdapat tanaman kopi. Sementara itu, penduduk  wilayah  Gondanglegi  –  yang berada  di  kawasan  tenggara,  masih  belum terlalu banyak. Sebelum tahun 1826, sebagian besar  kawasan  ini  masih  hutan  dan  penulis Eropa  menyebut  Kota  Malang  sebagai hoofdnegorij (dusun yang ramai) karena tidak menunjukkan  karakter  fisik  sebuah  kota. Disamping  itu,  penduduk  masih  sangat sedikit  sementara  wilayah  yang  harus ditangani  sangat  luas  (Domis,  1836:40).  Hal Ini  membuat  penguasa  kolonial  harus mengandalkan  peran  dari  penguasa  lokal dalam hal ini bupati (Schrieke, 1956:76).

## KONDISI LAHAN DAN EKONOMI
Kabupaten  Malang  ini  berada  di  an- tara  dua  barisan  pegunungan  yaitu  pegunun- gan  Arjuna-Kawi  di  sebelah  barat  dan  Bro-
mo-Semeru di sebelah timur. Kondisi ini me- nyebabkan  beberapa  faktor  positif  dan negatif.  Posisi  ini  menyebabkan  tanah  men- jadi  kaya  dengan  abu  vulkanis  dan  sumber air. Dua faktor ini sangat menguntungkan da- lam  pengembangan  lahan  pekebunan  (van Kol, 1919:649).
Sekalipun demikian, faktor hambatan alam  ini  menyebabkan  Malang  menjadi  dae- rah  yang  relatif  tertutup  dengan  daerah  lain sehingga perkembangan daerah Malang men- jadi agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah lain. Ini menyebabkan pemerintah ko- lonial  kurang  begitu  memprioritaskan  daerah ini  pada  dekade  awal  abad  XIX.  Perhatian mereka  masih  terpusat  pada  daerah  pesisir dan  kawasan  pedalaman  yang  menjadi  pusat pemerintahan. Ini dibuktikan dengan kelangkaan  informasi  yang  menerangkan kawasan  Malang  sebelum  tahun  1829. Daerah Malang masih dikatakan sebagai stad in  wildernis (van  Schaik,  1996).  Wilayah  ini
masih belum terlalu produktif.  Pernyataan ini diperkuat  oleh  Elson  (1984)  dalam  studi tentang Petani di Karesidenan Pasuruan pada tahun  1830-1930.  Mengenai  hal  ini  dapat dilihat dalam tabel 1.
Ekspansi  VOC  ke  wilayah  ini sebenarnya  bukan  karena  motif  ekonomis namun  lebih  alasan  politis  karena  daerah Malang  tidak  memberikan  produk  yang membuat VOC merasa perlu untuk memberikan perhatian khusus. Keterangan ini diperkuat  oleh  salah  satu  sumber  yang menyatakan bahwa VOC melikuidasi kabupaten  Malang  dan  menggabungkannya ke  Kabupaten  Bangil  pada  akhir  abad  XVIII karena tidak cukup banyak memberikan beras kepada VOC. Hingga tahun 1820, kabupaten di  kawasan  Selatan  Pasuruan  itu  masih dianggap frontier dan  tidak  memberikan manfaat  ekonomi  penting  (Elson,1983:19- 20).

## Tabel 1. Jumlah Lahan Sawah di wilayah Karesidenan Pasuruan
Kabupaten Tahun 1815 Tahun 1828 Pasuruan 12.420 13.850 Bangil 8.199 8.189 Kraksaan 6.330 8.797 Malang 2.487 4.780 Probolinggo 2.614 2.722 Lumajang 727 1.972 Sumber: Elson (1983:19)
Perkembangan kawasan perkebunan di wilayah  Kabupaten  Malang  ini  baru  terjadi pada tahun 1826. Ada dua faktor yang cukup berpengaruh  yaitu    pertama  terkait  dengan gagasan  Gubernur  Jendral  Du  Bus  de Gisignies  (1826-1829).  Dia  berusaha  untuk menambah kapasitas produksi dengan
mengalihkan tanah-tanah yang tidak
berpenghuni  dan  terasing  kepada  pengusaha perkebunan  Eropa.  Dia  berharap  dengan kebijakan itu Jawa akan menyediakan jumlah produksi  tanaman  ekspor  yang  cukup  besar yang  sebelumnya  gagal  dilakukan.  Perhatian akhirnya menuju ke daerah Pasuruan Selatan yang dianggap masih banyak belum tergarap.
Kedua,  pemerintah  kolonial  mulai memperhatikan  kawasan  Selatan  terkait dengan keberhasilan Malang dalam mengirimkan  hasil  perkebunan  kopi.  Pada tahun  1826,  seiring  dengan  terbentuknya Negara  Kolonial  Belanda,  kawasan  Malang mulai  menjadi  bagian  tidak  terpisahkan  dari sasaran eksploitasi. Kondisi ketertutupan dan keterbelakang  ini  mulai  berubah  pada  tahun 1826,  Gubernur  Jendral  Du  Bus  Gesignes mengeluarkan  perintah  mengubah  semua tanah-tanah  yang  belum  digarap,  termasuk sebagian  tanah  di  daerah  hutan,  untuk dijadikan  sebagai  lahan  produktif.    Dampak dari  kebijakan  ini  sampai  di  daerah Karesidenan  Pasuruan.  Banyak  tanah-tanah tegalan,  lahan  kosong  yang  kemudian berubah  menjadi  perkebunan  kopi  dan  tebu. Perkebunan  kopi  tersebar  di  distrik  Pakis, Ngantang,  Sisir  (Batu),  dan  Penanggungan. Langkah-langkah  yang  ditempuh  pemerintah kolonial  itu  menyebabkan  Malang  tumbuh menjadi pusat perkebunan kopi. Ini diperkuat oleh  catatan  dari  Residen  Pasuruan    yang mengatakan bahwa antara tahun 1827 hingga 1830  penduduk  Kabupaten  Malang  -    yang hanya sejumlah 40.000 jiwa dapat
menghasilkan  57.000 pikul kopi  (Lakeman, 1924:14).
Hingga pertengahan abad XIX, penduduk  Bumiputra  merupakan  mayoritas penduduk Afdeling Malang.  Sebagian  besar dari mereka “miskin”, namun ada beberapa di antara  mereka  yang  kaya,  terutama  yang berasal dari distrik Pakis dan Penanggungan. Di  daerah  tersebut  banyak  orang  bisa mendapatkan 100 hingga 200 pikul kopi dari kebunnya  sendiri.  Mereka  mengirimkan produk itu ke gudang pemerintah. Disamping itu,  terdapat  banyak onderneming yang mampu  menyerap  banyak  tenaga  kerja.
Pekerjaan  itu  belum  termasuk  aktivitas pertanian  dan  peternakan  yang  menjadi pekerjaan tambahan bagi penduduk Bumiputra. Khusus penduduk lapisan bawah, yaitu  para  kuli,  mereka  tidak  pernah memperoleh  upah  per  harinya  di  bawah  40 sen  hingga  50  sen  ( Algemeen  verslag afdeeling Malang 1847 ).
Penduduk  Tionghoa  dan  Madura berdatangan  pada  kurun  1855-1885.  Orang- orang Madura itu bekerja sebagai buruh lepas di  tanah-tanah  tegalan  sementara  orang Tionghoa  menjalankan  fungsinya  sebagai pedagang.  Keberadaan  mereka  tidak  terlepas dari  posisi  onderdistrik  Malang  sebagai  kota transito.  Pada  umumnya  para  penanam  kopi itu  membutuhkan  waktu  cukup  lama  untuk mengangkut  kopi  dari  daerah  pedalaman  ke onderdistrik  kota.  Di  Onderdistrik  kota,  biji- biji  kopi  yang  telah disangrai (goreng  tanpa pasir) dikumpulkan di gudang-gudang sebelum  dikirim  ke  pelabuhan  Surabaya. Proses  itu  membutuhkan  waktu  berhari-hari sehingga  mereka  untuk  sementara  harus tinggal  di  onderdistrik  kota  Malang.  Faktor inilah yang  menyebabkan terbukanya sektor- sektor  yang  melayani  kepentingan  pada petani  kopi  tersebut  (Arthur  van  schaik, 1996:19).
Pada  masa  kepemimpinan  Bupati Notodiningrat II, pemerintah kolonial membuka  jalur  kereta  api  Malang-Surabaya pada  tahun  1879  dan  jalur  tram  pada  tahun 1889.  Keberadaan  dua  mode  transportasi massal  itu  telah  menghilangkan  hambatan alam  yang  selama  itu  telah  menjadikan Malang sebagai daerah tertutup. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, karakter fisik dari  sebagian  besar  kawasan  Malang  adalah kawasan inter-mountain valley . Dalam posisi tersebut,  sebuah  wilayah  dikatakan  berada
pada posisi yang diapit pegunungan sehingga menutup akses dari kawasan lain dari sebelah Barat  maupun  Timur.  Sekalipun  demikian, pembukaan  ratusan  hektar  perkebunan  di pedalaman  Malang  ini  juga  memberikan dampak sosial ekonomi lain.

## PEMBENTUKAN BIROKRASI
Heater  Sutherland  (1983)  menyatakan bahwa ciri khas dari Negara Kolonial terletak pada  karakter bureacratic  state (negara birokrasi). Elit birokrasi yang telah terbentuk sejak  era  Mataram  Islam  ini  justru  diperkuat pada  masa  VOC  dan  Pemerintah  Kolonial Belanda.  Ini  semua  terkait  dengan  proposal Van Den  Bosch  untuk  menutup  kas  Belanda yang  sedang  mengalami  defisit.  Langkah  ini sesunggunya  sudah  dirintis  oleh  Gubernur Jendral  sebelumnya,  Burgraaf  Du  Bus Gesignies  (1826-1829).    Keberhasilan  Du Bus  Gesignes  tidak  lepas  dari  peran  bupati sebagai  “ broker ”  tenaga  kerja  bagi  ambisi pemerintah  kolonial.  Bupati  melaksanakan tugasnya sebagai organisator korps pamongpraja.  Dia  memiliki  kedudukan  yang hampir  sama  dengan  asisten  residen.  Dia dibantu  patih  dalam  masalah  administrasi pemerintahan  di  pusat,  dan  para  wedana dalam  masalah administrasi di tingkat distrik atau kawedanan.
Berbeda  dengan  bupati  pada  era Mataram, setelah tahun 1822, bupati menjadi pegawai  pemerintah  kolonial  dan  mendapat gaji.  Sebagai  ganti,  mereka  tidak  lagi menuntut  penyerahan  dan  kerja  wajib  dari rakyatnya.  Namun  dalam  beberapa  kasus masih  terdapat  bupati  yang  memanfaatkan ”hak-hak  lama”  mereka  sekalipun  telah mendapat  gaji  dari  Pemerintah  Kolonial. Disamping  birokrasi  Bumiputra  (Pamong
Praja), terdapat birokrasi Eropa ( Europeesche Bestuur ) yang melakukan pengawasan terhadap  ekploitasi  hasil  bumi.  Posisi  teratas yaitu  residen  dibantu  oleh  polisi,  jaksa  dan petugas  pengadilan.  Ada  tiga  orang  polisi yang ditempatkan di setiap wedana.
Disamping  birokrasi  formal,  terdapat  komite yang  menangani  produksi,  prosesing,  dan distribusi kopi (Lakeman, 1934:14).
Pemerintah  Kolonial  sangat  mengandalkan peran  bupati.  Disamping  dianggap  sebagai strategi kebudayaan dan pasifikasi, keterlibatan  bupati  memudahkan  pemerintah kolonial  dalam  mendapatkan  tenaga  kerja. Setidaknya  ini  dapat  dilihat  pada Regeering Reglements 1854 pasal 67 dan 69: ”Sejauh keadaan mengizinkan, penduduk  pribumi  hendaklah  dibiarkan berada  di  bawah  pengawasan  pemimpin- pemimpin mereka sendiri, baik yang diangkat maupun  yang  diakui  oleh  Pemeritnah,  yang tunduk kepada semacam supervisi yang lebih tinggin  yang  akan  diterapkan  dengan peraturan  kumum  atau  khusus  dari  gubernur Jendral (Sutherland, 1983:42).
Pada umumnya, para pegawai, termasuk  bupati  ini  tinggal  pada  satu kompleks  kawasan  alun-alun  kota.  Kawasan ini  telah  terbentuk  di  Malang  sejak  tahun 1822.    Bupati,  asisten  residen, geldkamer , jaksa  tinggal  dalam  satu  kompleks  di  alun- alun.  Nama-nama  jalan  yang  berada  di kawasan ini juga menunjukkan riwayat masa lalu  dari  kawasan  tersebut.  Sebagai  contoh nama  Tumenggungan,  Kidul  Dalem,  Kidul Pasar, dan jalan Kabupaten. Jika dihubungkan dengan  keterangan  Domis,  maka  nama Tumenggungan  itu  kemungkinan  besar berasal  dari  jabatan  Tumenggung  (Lakeman, 1924:15)  Tumenggung  –  jika  disebut  secara lengkap  adalah  Raden  Tumenggung,  adalah
gelar  dari  Bupati  Malang  kedua.  Hingga paruh  kedua  Abad  XIX,  pengaruh  bupati terhadap rakyat cukup besar, hingga digambarkan  dengan  kalimat  “keinginan bupati  adalah  hukum”.  Penghormatan terhadap bupati bahkan menyamai penyembahan  terhadap  dewa.  Hubungan inilah yang dimanfaatkan pemerintah kolonial dalam merekrut tenaga kerja dan memperoleh lahan dalam kebijakan sistem tanam (Lakeman, 1924:20).
Perubahan yang cepat terjadi pada ma- sa  pemerintahan  Raden  Adipati  Aria  Noto- diningrat  III  (1884-1894).  Pada  tahun  1870 onderneming-onderneming yang  sebelumnya digarap  oleh  rakyat  itu  mulai  disewa  oleh orang-orang  Belanda.  Pada  periode  tersebut perluasan  lahan  perkebunan  swasta  telah berdampak  pada  kota  Malang.  Mulai  ada pengaturan secara administratif Kota Malang yang  ditandai  dengan  pembagian  wilayah pada  tingkat onderdistrik yang  terdiri  atas wijk-wijk (sebuah  unit  wilayah  setingkat kampong)  dan  penetapan  batas.  Batas-batas wijk untuk kota Malang baru ditetapkan pada tahun 1873 berdasar surat keputusan Residen Pasuruan  tanggal  15  Juli  1873  ( Politiek verslag  van  afdeeeling  Malang ,  1873).
Dengan  penetapan  batas  tersebut  maka  kon- sep dasar kota mulai terbentuk.
Struktur  lembaga  pemerintahan  masih sangat sederhana. Pegawai Eropa pada waktu itu  masih  terbatas  pada  seorang  asisten  resi- den dan dua orang kontrolir. Mereka bertugas memantau  pemasukan  hasil  bumi  dari  desa- desa  dan  perkebunan-perkebunan  sekaligus mengontrol “kinerja’ para aparat Bumiputera. Selain asisten residen dan kontrolir masih ter- dapat  posisi  yang  dimainkan    orang  Bumi- putera yaitu pengelola gudang kopi, juru tulis, dan  kepala  gudang  kopi.  Pegawai  pribumi
pada  waktu  itu  terdiri  dari  seorang  bupati, seorang patih, dan 7 orang wedana untuk se- tiap distrik. Masing-masing distrik memimpin 7 bekel (lurah), 15 orang gecommitterden (ke- lompok  pengelola)  untuk  perkebunan  kopi. Tim  ini  terdiri  atas  seorang  juru  tulis  bupati, juru tulis wedana, juru tulis kontrolir, juru tu- lis  pembantu  kontrolir,  dan  jaksa  ( Politiek verslag van afdeeeling Malang , 1873:30) Sementara  itu,  aparat  di  tingkat  desa terdiri  atas  mantri  besar, kliwon,  penghulu (tokoh agama), dua orang kebayan (pengantar surat) bupati dan 3 orang petugas vaksinasi, 7 orang ulu-ulu (pengatur  air)  untuk  7  distrik dan 25 orang kadjienemand ( Politiek Verslag 1873 ).  Di  dalam  hirarki  kekuasaan  tersebut, petinggi merupakan posisi terrendah.
Sekalipun  demikian,  pemerintah  kolonial sangat  mengandalkan  kemampuan  mereka dalam  mencari  tanah  dan  tenaga  kerja.  Oleh karena  itu,  ada  beberapa petinggi yang menyalahgunakan  kekuasaan. Petinggi yang menyalahgunakan  uang  tidak  terlepas  dari hukuman.  Beberapa  petinggi  yang  pernah melakukan pelanggaran hukum bernama Set- joleksono,  Singosetro  dan  Tarunoleksono. Setjoleksono mendapat hukuman 5 tahun ker- ja  paksa  sementara  Setjoleksono  dan  Ta- runoleksono  mendapat  hukuman  kerja  paksa 1  tahun  tanpa  belenggu.  Sementara  di  desa Wonokerto seorang petinggi desa dipecat ka- rena  melakukan  kejahatan  bersama  rekan- rekannya ( Politiek verslag van Afdeeling Ma- lang 1873 ).

## PERKEMBANGAN LAHAN PRODUKTIF (1839-1884)
Sumber  awal  yang  menyebutkan kondisi  vegetasi  dan  penduduk  Malang terdapat pada laporan Domis. Dalam laporan
itu  disebutkan  bahwa  kawasan  ini  dipenuhi dengan  tanaman  padi,  kelapa,  pinang, mangga, pisang, manggis, langsep, nanas dan durian.  Tanaman  selain  padi  yang  dikenal adalah  kedelai,  ketela,  kapas,  jagung,  labu, gadung,  kacang,  tebu,  indigo,  jambu,  dan tanaman  tropis  lainnya.  Sumber  kolonial menyebut  jenis  tanama  ini  sebagai twede gewassen .  Di tempat lain, terutama Ngantang dan  Batu,  banyak  dijumpai  tanaman  kopi. Pada  umumnya  penduduk  menanam  padi pada  awal  penanaman,  sesudah  itu  disusul dengan jagung, kacang dan kedelai. Aktivitas persemaian  dan  penanaman  dilakukan  oleh wanita,  sementara  pekerjaan  pengolahan tanah  dilakukan  laki-laki,  dibantu  hewan ternak  berupa  kerbau.  Jenis  hewan  di kawasan ini masih cukup banyak, yaitu kuda, kijang, kancil, landak, harimau, kera, musang dan  hewan-hewan  ternak  lain.  Di  distrik Penanggungan, belakang desa Gandol dikatakan terdapat tambang emas. Kandungan emas ini juga terdapat di kawasan Songgoriti  namun  nilai  ekonomis  dari tambang  ini  nampaknya  tidak  terlalu  tinggi sehingga tidak berkembang. Sebagian gambar detail  dari  perjalanan  Domis  ini  diuraikan sebagai berikut.
“Setelah perjalanan saya di Jawa pada tahun  1834,  saya  telah  menjumpai  18 penggilingan yang digerakkan oleh air. Ada Tuan Wijnmalen,  Van  Der Hilst, Hofland,  De  Bregkas,  MacLanne, Watson  dan  seorang  Tiong  Hwa bernama  Han  Kikko  dan  lain  yang telah  mengelola  pabrik.  Total  volume hasil  produksi  dari  penggilingan  ini pada  tahun  1830  mencapai  36.000 pikul dan pada tahun 1834  meningkat menjadi  120.000  pikul,  yang  dari jumlah  itu  orang  bisa  jadi  luar  biasa
( afleiden  ongemeenen  aanwas )  (H.I.
D omis, 1936:54 )
Peta  di  bawah  menunjukkan  detail gambaran  wilayah  Pasuruan  –  dengan wilayah Regentschap Malang  di  dalamnya, pada tahun 1854. Peta ini merupakan cetakan pertama yang dihasilkan pada tahun 1854.
Industri  perkebunan  pertama  kali berkembang  di  Pasuruan  pada  tahun  1829. Jenis  industri  itu  adalah  penggilingan  gula dan  penyulingan  arak.  Perkembangan  ini diikuti ke arah selatan yaitu ke Lawang. Pada saat  itu  belum  dijumpai  industri  indigo, kecuali industri rumah tangga.
Perkembangan  Industri  perkebunan  ini  juga terjadi  di  kawasan  pedalaman,  Malang.  Jika jenis  industri  di  Pasuruan  didominasi  gula, maka  di  Malang  –  yang  merupakan  dataran tinggi,    kopi  lebih  banyak  mendominasi. Sejumlah  besar  tanaman  kopi  ditemukan  di kawasan  distrik  Penanggungan,  Pujon,  dan Ngantang.  Perkebunan  kopi  ini  berkembang sejak tahun 1830 pada saat Gubernur Jendral Van  Den  Bosch.  Diperkirakan  kopi  yang dihasilkan antara 80 hingga 90.000 pikul dan untuk  tebu  sebesar  16  hingga  20.000 pikul. Perolehan  hasil  kopi  terbesar  dicapai  pada tahun  1839  dengan  hasil  85.903 pikul. Penyumbang terbesar kopi adalah Kabupaten Malang  dengan  56.917 pikul .  Disamping kopi,  juga  ditemukan  tanaman  tembakau (Domis, 1836:69)
Pada  tahun  1839,  bupati  Malang  RT
Notodiningrat  I  diganti  oleh  anaknya  yaitu Raden  Ario  Adipati  Notodiningrat  II.  Pada masa  pemerintahan  Notodiningrat  II  ini, wilayah  Malang  mulai  berkembang  sebagai penghasil  kopi  dan  tebu  rakyat.  Dari  sudut pandang  ekonomi,  era  Bupati  kedua  ini merupakan  era  perkebunan.  Dari  segi  politik administrasi,  periode  tersebut  merupakan
periode  reorganisasi  wilayah,  khususnya  di daerah distrik kota. Wilayah ondersidtrik kota dibagi  ke  dalam  bea wijk-wijk .  Batas-batas wijk untuk kota Malang baru ditetapkan pada tahun 1873 berdasar surat keputusan Residen Pasuruan  tanggal  15  Juli  1873  (Politiek Verslag Afdeeling Malang, 1873). Kemajuan kabupaten Malang ini setidaknya terlihat dari perubahan gelar bupati dari Raden
Tumenggung ke Raden Adipati. Gelar Raden Tumenggung  pada  umumnya  dianugerahkan untuk  pejabat  bupati  di  wilayah  yang  tidak terlalu produktif, sementara gelar Raden Aria Adipati diberikan untuk bupati yang berkuasa di  wilayah  yang  produktif  ( Staatsblad  van Nederlandsch  Indie  1822 ).  Peraturan  ini kemudian  disempurnakan  dengan  Regering Reglements 1854.
Gambar 1. Peta Karesidenan Pasuruan
(Sumber: Baron Melvill van Carnbee dan W F Versteeg, Algemeen Atlas van Nederlandsch Indie; Batavia: van Haren Noman en Kolff, 1853-1862
Disamping berstatus sebagai
kabupaten,  Malang  juga  berstatus  sebagai afdeeling di  dalam  hirarki  birokrasi  Eropa.
Afdeeling Malang  ini  dipimpin  oleh  asisten
residen  dan  sebagai  asisten  residen  pertama adalah  J.C.  Hoffman  yang  diangkat  pada tahun  1824.  Baik  pusat  pemerintahan kabupaten  maupun  pusat  pemerintahan
afdeeling berada  di  kota  yang  sama.  Pusat kegiatan  Pemerintahan  kabupaten  berada  di pendopo  kabupaten  dan afdeeling berada  di kantor Asisten Residen (van Schaik, 1996:14). Periode  pemerintahan  Bupati  RAA Noto  Adiningrat  II  dapat  dikatakan  sebagai periode emas dalam rangkaian perkembangan Malang  sebagai  pusat  industri  perkebunan. Kondisi  alam  merupakan  faktor  penentu dinamika  perkembangan  kawasan  di  Ujung Timur  Pulau  Jawa  ini.  Kawasan  Kabupaten Malang  memiliki  dua  karakter  utama.
Karakter pertama adalah karakter pegunungan-dataran tinggi.  Kawasan dataran tinggi  ini  mencakup  kawasan  Distrik Ngantang, Penanggungan, Pakis, dan Karanglo.  Karakter  kedua  adalah  karakter dataran  rendah.  Kawasan  ini  mencakup distrik  Turen,  Sengguruh,  dan  Gondang  legi. Perbedaan karakter ini mempengaruhi vegetasi yang berkembang di kedua kawasan tersebut.  Tanaman  kopi  lebih  banyak berkembang di kawasan pegunungan,
sementara  tebu  lebih  mendominasi  tanaman perkebunan kawasan dataran rendah.
Tabel 2. Volume Produksi Kopi dari Tahun 1818-1830 di Regentschap Malang No Tahun Hasil Produksi (pikul) 1 1818 8.600 2 1819 10.000 3 1820 10.600 4 1821 22.400 5 1822 22.700 6 1823 34.700 7 1824 32.900 8 1825 28.000 9 1826 45.000 10 1827 46.000 11 1828 32.500 12 1829 52.600 13 1830 56.900 Sumber: Domis (1936:62)
Laju  peningkatan  volume  produksi Kopi  sejak  tahun  1818  hingga  tahun  1830 dapat dilihat pada tabel diatas.  Kopi-kopi ini merupakan tanaman tegalan, hutan, dan tidak begitu  menunut  kerumitan  sistem  irigasi. Oleh  karena  itu  pengembangan  lahan perkebunan  kopi  menjadi  lebih  mudah daripada  perkebunan  tebu  yang  menuntut infrastruktur irigasi.

## PERKEMBANGAN PERKEBUNAN KOPI DAN TEBU MENJELANG ABAD XX
Perubahan  cepat  yang  dirintis  pada masa  R.A.A  Noto  Adiningrat  II  semakin  di- percepat  pada  saat  pemerintahan  Raden Adipati  Aria  Notodiningrat  III  (1884-1894).
Sekalipun  tren  harga  kopi  mulai  menurun  di pasar  dunia,  pernanaman  kopi  masih  terus berlangsung. Kawasan  perkebunan  kopi terpusat di Kota Malang, Penanggungan, dan Ngantang.  Selama  satu  tahun  (1901), penduduk  di  kawasan  distrik  Kota  Malang, Penanggungan, dan Ngantang mampu menyetor    3831 pikul kopi.  Tidak  seperti industri gula yang padat modal dan teknologi tinggi, industri kopi relatif lebih sederhana.
Biji kopi dipanen oleh petani kemudian  diserahkan  ke  pengumpul.  Dalam hal ini, petani merupakan kelompok terbawah dalam  hirarki  produksi.  Level  di  atas  petani adalah  mantri  kopi.  Mantri  kopi  bertugas menerima setoran dari petani untuk kemudian diproses di tempat pen- sangrai ( koffieverbranding )  untuk  kemudian  digiling ( koffiepellerij ).  Seperti  halnya  mantri  di daerah  Lumajang,  Bangil,  Kraksaan,  dan Pasuruan,  mantri  Malang  terdiri  atas  2 tingkatan.  Setiap  mantri  mengangkut  kopi dari ladang ke penggilingan mereka memperoleh uang jalan. Untuk mantri kelas I memperoleh  uang  jalan  sebesar  15  rupiah. Disamping  itu,  mantri  kelas  1  memperoleh upah  60  rupiah  per  bulan.  Dengan  demikian mereka  mendapat  upah  75  rupiah  ( Tjahaja Timoer, 19 November 1917).
Di dalam struktur organisasi onderneming kopi,  posisi  tertinggi  ada  pada pemegang lisensi. Pemegang usaha pengsangrai dan penggilingan kopi ini hanya boleh  menjalankan  usaha  setelah  mendapat lisensi.  Pemegang  lisensi  itu  berfungsi sebagai  leveransir.  Perusahaan  leveransir  ini merupakan  pihak  yang  paling  memperoleh keuntungan  dari  perkebunan  kopi.  Beberapa pemegang  lisensi  leveransir  kopi  itu  antara lain  NV  Koffiepellerij  Sisir,  F.Godia,  G.C. Verstege,  G.C.  Verhey,  dan  P.D.Vreede.
Masing-masing  pemegang  lisensi  memiliki wilayah  /  rayon  tersendiri  yang  tersebar  dari Kota,  Penanggungan,  Ngantang,  Karang  Lo, Pakis,  Sengguru,  dan  Tengger.  Di  antara berbagai perusahaan tersebut, NV Koffiepellerij  Batu  merupakan  perusahaan yang  menguasai  pengiriman  kopi  hingga 63,7%.  Perusahaan  ini  menguasai  kawasan penanaman  Kota,  Batu,  Penanggungan,  dan Ngantang (Hudiyanto, 2011:45).
Sisi lain dari kegiatan produksi kopi di Kabupaten Malang adalah munculnya aktivitas  dan  lembaga  tambahan.  Proses penanaman,  distribusi,  dan  pengepakan  itu menuntut adanya sebuah pengawasan, terutama  berkait  dengan  tol  dan  monopoli penjualan  kopi.  Hingga  pertengahan  abad XIX,  penduduk  Bumiputra  telah  mampu mengembangkan  perkebunan  kopi  di  lahan mereka  sendiri,  terutama  yang  berasal  dari distrik  Pakis  dan  Penanggungan.  Di  daerah tersebut banyak penduduk yang bisa mendapatkan 100 hingga 200 pikul kopi dari kebunnya  sendiri  dengan  mengirimkan produk  itu  ke  gudang  pemerintah  ( Algemeen Verslag    Residentie  Pasoeroean  1847 ).
Mereka  Hingga  tahun  1910-an,  kawasan sekeliling alun-alun Kabupaten Malang masih didominasi oleh gudang kopi. Pada umumnya penanaman kopi tidak hanya dilakukan dalam lingkup  industri  namun  juga  dilakukan  oleh rakyat, terutama di kawasan pinggiran hutan. Penyebaran  penyakit Bladziekte membuat produksi  kopi  mengakhiri  masa  keemasan pada  tahun  1910  (Koloniaal  Verslag, 1911:211)
Jika  di  kawasan  Malang  Barat  dan
Utara,  kopi  menjadi  produk  utama  sebagian besar  penduduk  kawasan  tersebut,  tebu menjadi  tanaman  dominan  di  kawasan Malang  Selatan,  Barat  Daya,  dan  Tenggara.
Sentra produksi ada di kawasan Bululawang, Gondanglegi,  Dampit,  Sumberpucung,  dan Wajak.  Selain  bekerja  di  bidang  perkebunan swasta, penduduk kabupaten di distrik-distrik tersebut  juga  mengembangkan  tebu  secara mandiri,  atau  disebut  tebu  rakyat.  Kawasan perkebunan tebu rakyat itu berada di kawasan Pakis,  Tumpang,  Poncokusumo,  Dampit, Sumbermanjing, Sumberpucung hingga Pakis Aji  ( Koloniale  Studien  1928, 15-16). Penduduk  di  kawasan  distrik  tersebut menyetor  hasil  kerja  mereka  ke  beberapa pabrik-pabrik  gula.  Pabrik  gula  itu  adalah Kebonagung,  Krebet,  Sempal  Wadak,  dan Panggungrejo (Elson, 1983:131). Selain kopi dan  gula,  terdapat  kawasan  yang  merupakan penghasil  tembakau  yaitu  di  distrik  Pakis. Pemegang  lisensi  pembelian  tembakau  dan pemodal  adalah  Han  Khoen  Ko  dan Handelsvereniging    Amsterdam (HVA). Berdasarkan laporan produksi perusahaan ini, dalam  satu  tahun  (1921)  penduduk  di  distrik Pakis  sanggup  menghasilkan  41.250  kg tembakau (Koloniaal  Verslag,  1922,  bijlage A).

## PERTUMBUHAN PEMUKIMAN DAN PENDUDUK
Ekonomi perkebunan telah menjadikan Malang  sebagai  kabupaten  yang  menarik perhatian pemerintah kolonial Hindia
Belanda.  Keberhasilan  pengemban  ekonomi perkebunan telah memberikan dampak berantai  berupa  pembukaan  jalur  kereta  Api ke  Malang-Surabaya  pada  tahun  1879, pembangunan  jalur  Tram  Malang-Dampit dan  Malang-Tumpang  pada  tahun  1889, munculnya  perusahaan  dagang,  pertokoan, rumah  sakit,  sekolah,  dan  lembaga  riset perkebunan. Efek-efek ini mulai memperkuat
karakter  Kota  Kabupaten  sebagai  pusat birokrasi  dan  ekonomi  di  seluruh  Kabupaten semakin  dominan  dengan  nuansa  kolonial Belanda.
Pertambahan  jumlah  penduduk  di wilayah  kota  dan afdeeling Malang  lebih banyak  ditentukan  oleh  dua  kondisi  yaitu perkembangan sektor perkebunan dan ketahanan  terhadap  wabah  penyakit.  Pada periode  sebelum  tahun  1914,  penduduk  di kawasan  onderdistrik  kota  Malang  sering terjangkit  wabah  penyakit  pes  dan  kolera. Akan  tetapi  wabah  itu  hanya  terjadi  selama periode  yang  pendek  sehingga,  faktor  yang lebih menentukan dalam proses pertambahan penduduk  adalah  perkembangan  lahan  baik sawah maupun tegalan. Perkembangan sektor perkebunan  itu  telah  menarik  orang-orang dari  daerah  di  luar  Malang  baik  dari  Jawa Tengah  maupun Madura.  Berdasar informasi tersebut,  jumlah  penduduk  tahun  1847  di seluruh Afdeling Malang adalah  87.990 jiwa dengan perincian pada tabel 3.
Berdasar  uraian  angka  pada  tabel  3 maka  dapat  dikatakan  bahwa  komposisi penduduk  di  afdeeling  Malang  sudah  mulai beragam.  Jumlah  penduduk  bumiputera bahkan telah mencapai angka di atas 80.000. Angka ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan  kawasan  lain  pada  tahun  yang  sama. Terjadi  pertambahan  penduduk  sekitar  3.490 jiwa  jika  dibandingkan  dengan  jumlah penduduk  pada  tahun  1846.    Pertambahan penduduk  terjadi  di Afdeling Malang disebabkan oleh  migrasi dan kenaikan angka kelahiran.  Migrasi  terutama  berasal  dari daerah  Kediri,  Surabaya,  dan  Pasuruan. Perpindahan  penduduk  itu  berkaitan  dengan pembukaan  lahan  di  kawasan  distrik  Kota Malang, Sengoro (Sengguruh), dan Gondanglegi. Disamping oleh migrasi,
pertambahan jumlah penduduk juga
disebabkan oleh adanya peningkatan kemakmuran sebagai dampak dari perkembangan  industri,  perkebunan,  dan perdagangan.  Penyebab  berikutnya  adalah pengembangan  pelayanan  vaksinasi  cacar semenjak  tahun  1850  (van  Schaik,  1996:30). Perhatian  pemerintah  kolonial  terhadap kepentingan  usaha  perkebunan  dibuktikan dengan  pembangunan  klinik  khusus  buruh
perkebunan. Klinik itu diberi nama Lavalette. G  Ch  Reynard  de  La  Valatte  adalah  seorang pengusaha  perkebunan  terkemuka  di  Malang pada  tahun  1912.  Selain  menjafi  pengurus Algemeen  Landbouw  Syndicaat ,  dia  juga merupakan  anggota  Gemeenteraad  Malang pertama di tahun 1914. Lakeman,
Stadsgemeente  Malang  14  April  1914-1934 (Lakeman, 1934:19).

## Tabel 3. Jumlah penduduk afdeling Malang tahun 1847
Etnis Jumlah Jawa 83.419 Madura 3.881 Eropa 103 Arab 8 Melayu 114 Cina 465
Sumber: Algemeen verslag van de Afdeling Malang 1847, Koleksi arsip Pasuruan.

## ANRI
Perkebunan,  perkembangan  bidang perkonomian  kabupaten  pasca  1870  telah menyebabkan migrasi terus berjalan.
Pertambahan  jumlah  penduduk  di  wilayah kota  dan  kabupaten  Malang  lebih  banyak ditentukan oleh dua kondisi yaitu perkembangan sektor perkebunan dan ketahanan  terhadap  wabah  penyakit.  Pada periode  sebelum  tahun  1914,  penduduk  di kawasan  onderdistrik  kota  Malang  sering terjangkit  wabah  penyakit  pes  dan  kolera. Akan  tetapi  wabah  itu  hanya  terjadi  selama periode  yang  pendek  sehingga,  faktor  yang lebih menentukan dalam proses pertambahan penduduk  adalah  perkembangan  lahan  baik
sawah  maupun  tegalan.  Wabah  lain  yang sering  mengancam  penduduk  Malang  adalah Spaansje Influenza. Faktor lain yang berpengaruh  adalah  kemajuan  ekonomi.  Ada banyak onderneming yang mampu menyerap banyak  tenaga  kerja.  Pekerjaan  itu  belum termasuk  aktivitas  pertanian  dan  peternakan yang  menjadi  pekerjaan  sampingan  bagi penduduk  Bumiputra.  Khusus  penduduk lapisan  bawah,  yaitu  para  kuli,  mereka memperoleh  upah  per  harinya  di  kisaran  40 sen hingga 50 sen (Algemeen Verslag van der Residentie Pasoeroean 1847).
Penduduk  Tionghoa  dan  Madura berdatangan  pada  kurun  1855-1885.  Orang-
orang Madura itu bekerja sebagai buruh lepas di  tanah-tanah  tegalan  sementara  orang Tionghoa  menjalankan  fungsinya  sebagai pedagang.  Keberadaan  mereka  tidak  terlepas dari  posisi  onderdistrik  Malang  sebagai  kota transito.  Pada  umumnya  para  penanam  kopi itu  membutuhkan  waktu  cukup  lama  untuk mengangkut  kopi  dari  daerah  pedalaman  ke onderdistrik  kota.  Di  Onderdistrik  kota,  kopi harus  diproses  ( verbranding  en  pellerij ) untuk kemudian dipak ke pelabuhan Surabaya.  Proses  itu  membutuhkan  waktu berhari-hari sehingga
mereka untuk
sementara  harus  tinggal  di  onderdistrik  kota Malang.
Proses  migrasi  ini  berlangsung  terus hingga  memasuki  abad  XX.  Empat  puluh tahun  setelah  tahun  1890,  daerah  Malang mengalami pertambahan penduduk Eropa dan Tionghoa  yang  cukup  pesat,  masing-masing 1500% dan 400%. Diantara 5 kota di wilayah karesidenan Pasuruan, kota Malang
menempati rangking tertinggi dalam prosentasi  pertambahan  penduduk  seperti pada  tabel  4  berikut.  Elaborasi  data  tersebut terdapat pada tabel 4 berikut ini.

## Tabel 4. Pertumbuhan Penduduk di Kota-Kota Utama di Wilayah Pasuruan 1890-
1930 Tahun Pasuruan Bangil Malang Probolinggo Kraksaan Lumajang 1890 23.871 14.167 12.040 9.494 2.041 8.296 1905 28.534 17.866 29.541 14.564 3.667 16.128 1920 34.138 16.463 42.981 26.617 4.234 16.997 1930 36.973 20.236 86.646 37.009 4.738 18.838 Pertambahan prosentase 55 43 620 290 132 127 Sumber: Kolonial Verslag 1892 dan 1907 dan Volkstelling 1930
Kedatangan  mereka  membawa  serta uang, skill, dan  sejumlah  kebutuhan  yang mendorong proses industrialisasi kota. Disamping itu, banyak pendatang berasal dari
Jawa  Tengah  dan  Timur,  Madura  yang menetap  di  Malang.  Di  daerah  tertentu, misalnya Distrik Tumpang, Malang,
Bululawang,  Pagak,  dan  Turen  –  yang merupakan sentra-sentra onderneming , jumlah  migran  terbesar  berasal  dari  etnis Madura.  Di  Bululawang,  perbandingan jumlah  pendatang  etnis  Madura  dan  Jawa adalah 28,37% dibanding 71,52%
(Volkstelling  1930:20).  Angka  28,37  ini
merupakan presentasi tertinggi jika dibandingkan distrik-distrik lain di Kabupaten Malang.  Di  Distrik  Singosari,  Pujon,  dan Kepanjen,  jumlah  migran  dari  etnis  Madura tidak  begitu  besar,  dan  sebagian  besar  dari Jawa Tengah.  Khusus daerah Pagak, imigran didominasi  orang  Purworejo,  Kulon  Progo, dan  Wonogiri.  Sementara  distrik  Turen didominasi  pendatang  dari  kawasan  Kedu, Jepara, Rembang, Kulonprogo dan Surakarta. (Volkstelling 1930:28) Secara umum, jumlah pendatang  ini  termasuk  terbesar  diantara beberapa  kabupaten  lain  di  Jawa  Timur  dan data ini dapat dilihat pada tabel 5.

## Tabel 5. Jumlah migran dari Yogya-Surakarta ke Jawa Timur
Daerah asal Kabupaten Yogyakarta Surakarta Malang 14.419 7.599 Banyuwangi 13.267 2.644 Blitar 10.903 7.637 Kediri 5.078 4.914 Jember 4.597 2.079 Surabaya 1.369 2.283
Sumber: Volkstelling 1930 Deel III. Inheemsche Bevolking van Oost Java

## PERKEMBANGAN PASAR DAN KANTOR PEMERINTAH-SWASTA
Faktor  demografi  ini  berdampak  pada sektor  lain  yaitu  pasar.  Keberadaan  pasar menjadi pemicu kehidupan ekonomi kota. Di Onderdistrik kota Malang terdapat komunitas Eropa,  Arab,  dan  Melayu  yang  ketiganya mengembangkan usaha perdagangan.
Seorang  pedagang  Eropa  di  kota  Malang yang  dikenal  sebagai  pedagang  besar  adalah H  Spruytenburg.  Dia  menjalankan  usaha perdagangan  barang  kebutuhan  sehari-hari. Lambat  laun  jiwa  industri  mulai  tumbuh  di antara  para  pedagang-pedagang  lain  yang masih  berada  pada  skala  menengah.  Pada tahun  1870-an,  pertambahan  penduduk semakin  cepat.  Hingga  akhir  tahun  1872 jumlah  orang  Eropa  di  Hindia  Belanda  284 jiwa. Di antara mereka terdapat kaum mestizo ( Politiek verslag Afdeeling Malang 1873 ).
Selain  warga  Eropa,  peran  sebagai pedagang banyak dilakukan warga Tionghoa. Mereka  membeli    kopi  atau  tembakau  yang
dihasilkan  oleh  petani.    Jumlah  warga Tionghoa  hingga  akhir  Desember  1872 berjumlah  1.178.  Disamping  warga  Tiong- hoa,  warga  Timur  Asing  lain  adalah  warga keturunan  Arab.  Warga  keturunan  Arab hingga  akhir  Desember  1872  berjumlah    51 orang.  Profesi  mereka  sebagian  besar  adalah pedagang  eceran.  Sebelum  tahun  1873, komunitas  ini  berada  di  bawah  kepala kampung  penduduk  Malang  ( Koloniaal Verslag, 1911:217).
Melalui  surat  keputusan  Residen Pasuruan  tanggal  20  Juni  1873  no  3.959 mereka mulai dipimpin oleh kepala kampung mereka sendiri. Kepala kampung warga Arab dan Mooren Kabupaten  Malang  yang pertama  bernama  Said  Mohammad  bin  Abu Bakr  Al  Habsyi.  Disamping  orang  Arab, terdapat  komunitas  Melayu.  Dari  data  yang sempat  diperoleh,  hingga  akhir  Desember 1872  terdapat  215  orang  etnik  Melayu. Kepala  kampung  Melayu Afdeling Malang adalah encik Rusdi  (Rasidin?).  Sebagian besar  warga  Melayu  berprofesi  sebagai pedagang  kecil.  Komposisi  masyarakat  ini
diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan  hingga  kedatangan  beberapa batalyon  kavaleri  dan  infanteri  yang  akan menempati  kampement  yang  baru  dibuka  di tahun  1890-an.  Bangunan  permanen  pada saat  itu  masih  terbatas  pada  rumah  Asisten Residen,  Kantor  dan  “bank”  ( geldkamer ), penjara,  rumah  kontrolir,  gudang,  kopi  dan sebuah  rumah  blok.  Bangunan  lain  yang disebut sebagai bertembok dan beratap adalah rumah  ibadah,  itupun  hanya  dijumpai  di hoofdnegorij atau  kota.  Infrastruktur  jalan hanya  dapat  dimanfaatkan  pada  musim penghujan. Para petani kopi sangat mengandalkan  jalan  ini  untuk  transportasi kopi  ( Politiek  Verslag  Afdeeling  Malang, 1873).
Perkebunan  telah  membuat  kawasan Malang  menjadi  sasaran  investor  asing  yang ingin menanamkan modal di bidang perkebunan.  Perkebunan  ini  tersebut  di kawasan  Malang  Barat,  Tenggara,  dan Selatan.  Para  pengusaha  ini  pada  umumnya mencari  hiburan  di  Societeit  yang  hanya  ada di  Kota  Malang.  Jarak  kota  dengan Onderneming pada  umumnya  sangat  jauh sehingga  harus  menginap.  Beberapa  hotel berdiri untuk kepentingan mereka. Salah satu hotel  yang  didirikan  khusus  untuk  kalangan pengusaha perkebunan adalah Hotel Splendid.  Empat  komisaris  hotel  ini  adalah tokoh  pengusaha  perkebunan.  Hotel  yang didirikan  pada  tahun  1923  oleh  C.Ch  Mulie ini  mengalami  titik  puncak  kejayaan  pada tahun 1929-1930. Setelah sempat mengalami kemunduran  pada  masa  Depresi  Ekonomi 1930,  hotel  ini  kembali  ramai.  Hotel  ini merupakan  “kepercayaan”  dari  komunitas perkebunan yang dibuktikan dengan kedatangan Malangsche  Landbouw  Ver- eeniging , Besoekisce Landbouw Vereeniging ,
dan Kedirische  Landbouw  Vereniging dalam Jubileum  Hotel  Splendid  pada  tahun  1936 ( De  Malanger, 4  Maart  1936).  Dampak  lain adalah  pendirian  beberapa  kantor  cabang perusahaan dagang besar di Malang. Perusahaan itu antara lain Handels Vereeniging  Amsterdam (HVA)  yang  berada di jalan Lowokwaru. Disamping itu, terdapat rumah  sakit  khusus  Perkebunan  yaitu Poliklinik  Lavalette  beberapa Proefstation (Laboratorium) dan Sekolah Perkebunan.

## INFRASTRUKTUR JALAN DI PEDESAAN
Salah  satu  dampak  terpenting  dari aktivitas perkebunan adalah perluasan jaringan transportasi. Sebagai sebuah aktivitas ekonomi  yang  berorientasi  pasar  inter- nasional,  perusahaan  perkebunan  menuntut kemudahan  transportasi  untuk  menghin- darkan  terjadinya  penyusutan  kualitas  dari produk yang dibawa.  Beberapa titik produksi terletak  di  pedalaman  sehingga  menuntut adanya  penghubung  antara  pusat  produksi dengan  daerah  pengumpul.  Salah  satu wilayah penghasil produk perkebunan adalah Onderdistrik Kasembon, di Distrik Ngantang. Berdasar  catatan  Domis,  daerah  Ngantang sudah  dikenal  sebagai  pemukiman  sebelum tahun  1830.  Daerah  ini  menghubungkan Malang  dan  Kediri.  Kawasan  ini  kemudian dilirik  oleh  pemerintah  kolonial  karena memiliki kesuburan. Daerah Ngantang hingga  Pare  selalu  menerima  hujan  abu vulkanis jika Gunung Kelud meletus.
Ada  dua  peta  peninggalan  kolonial Belanda  yang  menunjukkan  bahwa  setelah tahun  1875  terdapat  beberapa onderneming yang  sudah  menjalankan  usaha  di  kawasan Ngantang.  Peta dari American Maps Service
yang  mengacu  pada  peta  kolonial  Hindia Belanda,  menyebutkan  adanya  beberapa onderneming yang  tersebar  di  beberapa wilayah di Onderdistrik Kasembon. Beberapa nama  ondernemin  itu  antara  lain  Seloatap, Soerowinangoen,  Wonomerto,  Wonoredjo, Wonokerso,  Oebalan,  Pengdjaran,  Segoe- noeng,  Dilem,  Pangloengan,  Bagongan,  dan Tjarangwoeloeng. Onderneming-onderne- ming itu  dihubungankan  dengan  jalan sekunder menuju jalan primer yaitu jalan raya Kasembon-Ngantang-Pare.  Jika  dilihat  dari
keterangan peta dan pola jalan yang berkelok- kelok  maka  diperkirakan  kondisi  daerah  di kawasan tersebut merupakan daerah pegunungan.    Keberadaan  jalan  itu  turut mendorong  terbentuknya  pusat  permukiman di  Kasembon.  Kasembon  menjadi  wilayah penting dalam sistem distribusi perkebunan di Afdeeling Malang. Dengan demikian, aktivitas perkebunan telah mendorong perkembangan wilayah pedalaman di Malang.
Gambar 2. Onderdistrik Kasembon, Distrik Ngantang, Kabupaten Malang 1943

## PENUTUP
Sejarah  abad  XIX  merupakan  sejarah perkebunan.  Perkebunan  merupakan  inti  dan awal  mula  proses  modernisasi  infrastruktur,
perubahan  struktur  ekonomi,  dan  sosial  serta menjadi benih munculnya gerakan nasionalisme di Jawa. Jika memakai apa yang pernah  dikatakan  T  Ibrahim  Alfian  tentang analysis  of  contra-factual ,  maka  kita  bisa membayangkan  apa  yang  terjadi  dengan
Pulau Jawa jika tidak ada perkebunan? Maka bisa  dibayangkan    kota-kota  pedalaman seperti  Malang,  Jember,  Madiun,  Kediri  dan Majakerta baru berkembang setelah abad XX atau  mungkin  baru  berkembang  setelah  50 tahun Indonesia merdeka. Jawa akan menjadi pulau  agraris  yang  memiliki  keutuhan  tradisi seperti Pulau Bali karena tidak adanya faktor eksternal yang memberikan akselerasi perubahan sosial ekonomi di Jawa.
Perkebunan  telah  menjadikan  Jawa  Pulau yang  paling  ekstensif  menerima  pengaruh kolonial Perkebunan juga memunculkan permasalahan  agraria.  Sebelum  masuknya ekonomi  perkebunan  pada  awal  abad  XIX, tanah  di  pedalaman  Jawa    tidak  begitu bernilai ekonomis. Aktivitas perkebunan telah mengubah  nilai  sebidang  tanah.  Seiring peningkatan jumlah penduduk dan keragamaan peluang pekerjaan yang ditawarkan  sektor  perkebunan  menjadikan proporsi  tanah  dan  penduduk  mulai  tidak seimbang.  Pertumbuhan  kota  dan  migrasi memunculkan  fenomena  perebutan  ruang  di level perkotaan. Di level pedesaan,
perkembangan perkebunan menciptakan perubahan  lanskap  fisik.  Dampak  dari aktivitas industri perkebunan adalah perluasan jaringan jalan. Terbentuknya jaringan jalan ini telah menyebabkan  kondisi frontier Kabupaten Malang menjadi berakhir.
Terbentuknya  desa-desa  baru  sebagai  efek dari pembukaan lahan perkebunan merupakan faktor terpenting dalam perubahan  sosial  ekonomi  di  Jawa  sistem jaringan  jalan  yang  menghubungan  kota onderdistrik dengan
desa-desa di sekelilingnya.  Dengan  demikian,  perkebunan telah menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi daerah pedalaman.
Sekalipun banyak dampak positif yang dihasilkan  dari  perkebunan,  aktivitas  ini menciptakan degradasi lingkungan.
Degradasi  itu  antara  lain  berkurangnya jumlah  hutan  akibat  pelebaran  kawasan perkebunan. Industri gula telah menghasilkan limbah dan asap yang memberikan kontribusi terhadap  berkurangnya  kualitas  lingkungan. Dampak  dari  penempatan  Kota  Malang sebagai  sentra  distribusi  dan  simpul  arus modal  telah  berdampak  pada  perkembangan infrastruktur.  Hotel,  rumah  sakit,  sekolah, villa, dan sarana olahraga beserta
infrastruktur pendukungnnya yang
merupakan  fasilitas  yang  diperuntukkan  bagi komunitas perkebunan sebagian masih berfungsi hingga saat ini.
Sebagai  penutup,  ekonomi  pertanian baik sawah irigasi  maupun  tadah hujan yang mendominasi penduduk Regentscahp Malang telah  membentuk  karakter  penduduk  yang bergantung pada struktur sosial yang berbasis kepemilikan tanah. Perluasan lahan perkebunan  telah  menciptakan  perubahan lanskap sosial.

## DAFTAR RUJUKAN
Algemeen  verslag  van  de  Afdeling  Malang 1847,  Koleksi  arsip  Pasuruan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Algemeen Verslag Residentie Pasoeroean 1875, Arsip Nasional Republik Indonesia. Algemeen  verslag  van  de  Afdeling  Malang 1847, Koleksi Arsip Pasuruan.
Algemeen Verslag Residentie Pasoeroean
1875, Arsip Nasional Republik Indonesia.
Le  Roy,  A.A.C.  1928.  “  Opkoop  van Bevolkingsriet in de afdeeling Malang.” Koloniale Studien 1928. Twaalfde Jaargang. Weltevreden: G.Kolff & Co. “ Apa  Lantaranja ”,  Tjahaja  Timoer  19
November 1917
Domis,  H.I, 1836. De Residentie
Pasoeroeang.  Gravenhage:
Gedrukt  bij  H  SJ  De  Groot,

## MDCCCXXXVI
Elson,  R.E.  1984. Javanese  Peasant  and the  Kolonial  Sugar  Industry.
Impact  and  Change  in  an
East  Java  Residency .  Singa- pore: Oxford University Press.
Hudiyanto, R. 2011. Menciptakan Masyarakat Kota. Kota Malang  di  Bawah  Tiga Penguasa 1914-1950 . Yogyakarta: Lilin. “ Jubileum Hotel Splendid te Malang ”, De Malanger 4 Maart 1936
Kartodirjo, S. 1973. Protest Moverment in of Rural Java. A Study of  Agrari- an  Unrest  in  the  Nineteenth  an Early  Twentieth  Century .  Sin- gapore: Oxford
Kolonial Verslag 1911 Koloniaal Verslag 1922 Lakeman,  P.K.W.  1934. Stadsgemeente Malang  14  April  1914-1934 .
Malang: G. Kolff & Co
“ Malang  Terpandang  dari  Loear  dan
Dalem ”  Tjahaja  Timoer  29 Juli 1921
Multatuli.  2014. Max  Havelaar .  Bandung: Qanita.
Padmo,  S. The  cultivation  of  Vorstenlands Tobacco in Surakarta Residency and  Its  Impact  on  Peasant Economy  and  Society  1860- 1960. Yogyakarta:  Aditya  Me- dia. 1994
Politiek  verslag  Afdeling  Malang  1873 .
Koleksi Arsip Pasuruan.

## ANRI
Purwanto,  B.  1992.  “From  Dusun  to    The Market. Native Rubber Cultiva- tion  in  Southern  Sumatra  1870- 1940”.  P hD  Dissertation Uni- versity of London
Robinson,  R.  2009. Indonesia:  The  Rise of  Capital. Singapore:  Equi- nox Publisher.
Moertono,  S.  1985. Negara  dan  Usaha Bina  Negara  di  Jawa  Masa Lampau  Studi  tentang  Masa
Mataram  II,  Abad XVI sampai XIX . Jakarta: Yayasan Obor Indonsia
Pranoto,  S.  W.  1993. Apanage  dan  Bekel. Perubahan  Sosial  di  Pedesaan Surakarta  1830-1920 .    Yogya- karta:  Tiara Wacara.
Suroyo, A M. J. 1989.  “Kerja Wajib sebagai eksploitasi  colonial.  Perkem- bangan  karesidenan  kedu  1800- 1900”. Ph.D Dissertation UGM Yogyakarta
Staatsblad van Nedelandsch Indie 1822
Sutherland,  H.  1983. Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi . Jakarta: Sinar Harapan.
“ Tuan Kidang di Kaki Semeru ”. Tempo,
26 Agustus 2012
van  Carnbee,  B.  M.  dan  W  F  Versteeg. 1862. Algemeen  Atlas  van Nederlandsch  Indie. Batavia:
van Haren Noman en Kolff.
Van Schaik, A. 1996. Malang. Beeld van een  Stad. Purmerend  Asia Maior
Volkstelling  1930. Bundel  I  Deel  III. Inheemsche  Bevolking  van Oost  Java. Welteverden: Landsdrukkerij.
.
.