## PENDAHULUAN
Kontestasi dalam sebuah kebijakan seringkali dipandang sebagai  sebuah  fenomena  negatif  yang  seringkali menghambat keberhasilan
tujuan
kebijakan.
Sebagaimana disampaikan Walker (2017) dan Zulu et al (2019)  bahwa  kontestasi  menimbulkan  adanya ketegangan  antar  aktor  yang  berperan  dalam  sebuah arena  kebijakan  dan  bahkan  mengakibatkan  adanya

## KONTESTASI AKTOR DALAM TATA KELOLA WISATA BAHARI: STUDI DI PANTAI DALEGAN, GRESIK

## ACTOR CONTESTATION IN MARINE TOURISM GOVERNANCE: A STUDY ON DALEGAN BEACH, GRESIK
Indra Pratama Putra Salmon 1*
*1 Program Studi Administrasi
Publik, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
*email:
indrapratama@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak
Keunikan  penelitian  ini  adalah  penelitian  seputar  kontestasi  seringkali  menjadi semacam diksi pertentangan di masyarakat, dalam penelitian kali ini kontestasi secara faktual  menemukan  rasionalitasnya  sekaligus  diperkuat  dengan  landasan  teoretis.
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pola kontestas yang terjadi dalam kerangka tata  kelola  wisata  lokal  yakni  Pantai  Dalegan  di  Kabupaten  Gresik.  Latar  belakang penelitian ini berangkat dari penatakelolaan area wisata yang terbengkalai secara fisik dan kelembagaan dengan salah satunya berupa fenomena reklamasi yang belum tuntas dan  pembagian  fungsi  kelembagaan  yang  tidak  sesuai.  Penelitian  dilakukan  dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan Teknik analisis dan  triangulasi  untuk  memvalidasi  hasil  lapangan.  Penelitian  menunjukkan  bahwa kontestasi yang terjadi dalam penatakelolaan wisata yakni antara pemerintah desa dan pengelola wisata yang menitikberatkan pembangunan pada aspek ekonomi, sedangkan kelompok  sadar  wisata  (pokdarwis)  mempertimbangkan  aspek  lingkungan  dan tuntutan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kaidah kebijakan. Di luar keduanya, pihak yang terkena dampak adalah masyarakat sendiri dan kalangan usaha yang  berada  di  areal  wisata  Pantai  Dalegan.  Implikasi  penelitian  ini  adalah  secara praktis  menjawab  pemetaan  terkait  kontestasi stakeholder dalam  kebijakan penatakelolaan wisata lokal. Implikasi teoretis sekaligus kebaruan penelitian ini adalah memadukan  beberapa  argumen  seputar  kontestasi  dengan  mempertegas  argumen konseptual  bahwa  tidak  sepenuhnya  kontestasi  hanya  membawa  dampak  negatif, namun  juga  memiliki  orientasi  logis  dari  kepentingan  yang  dibawa  masing-masing aktor. Kata Kunci: Aktor kebijakan Kabupaten Gresik Kontestasi Wisata bahari Keywords : Policy actors Gresik Regency Contestation Marine tourism

## Abstract
The  uniqueness  of  this research  is that  contestation  often  becomes  a kind  of  diction  of conflict  in  society.  In  this  research,  contestation  factually  finds  its  rationality  and  is strengthened by a theoretical basis. This research aims to map the patterns of contestation that occur within the framework of local tourism governance, namely Dalegan Beach in Gresik  Regency.  The  background  to  this  research  departs  from  the  management  of abandoned tourist areas physically and institutionally, one of which is the phenomenon of incomplete  reclamation  and  inappropriate  distribution  of  institutional  functions.  The research was conducted using qualitative methods and a case study approach. Researchers used analysis and triangulation techniques to validate field results. Research shows that the contestation that occurs in tourism management is between the village government and tourism managers who emphasize development on economic aspects, while the tourism awareness group (pokdarwis) considers environmental aspects and demands to carry out development in accordance with policy principles. Apart from these two, the parties affected are the community itself and businesses in the Dalegan Beach tourist area. The implication of this research is to practically answer mapping related to stakeholder contestation in local tourism  management policies.  The theoretical  implication  of  this research  is  to  combine several  arguments  regarding  contestation  by  producing  a  conceptual  argument  that contestation does not only bring negative impacts, but also has a logical orientation of the interests brought by each actor.
©2024 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
konflik  panjang  antar  aktor  di  lapangan.  Perspektif tersebut  menunjukkan  bahwa  ketegangan  di  lingkup kontestasi  aktor  memiliki  kecenderungan  yang merugikan bagi khususnya dari sisi teknis pembangunan yang  memiliki  tujuan  untuk  mensejahterakan masyarakat.  Kerugian-kerugian  seperti  tereduksinya kondisi sosial masyarakat, aspek lingkungan yang kurang dipertimbangkan  dalam  pembuatan  kebijakan,  hingga pencapaian  sasaran  ekonomi  kesejahteraan  dari masyarakat yang tidak tercapai dengan baik ( Kleibrink & Magro,  2018 ).  Kontestasi  para  aktor  kebijakan cenderung  hanya  berfokus  pada  proses  berjalannya kebijakan, sehingga seringkali mengesampingkan tujuan akhir dari apa esensi dari kebijakan tersebut (Swinkels, 2020; Van-Bentum et al, 2023 ).
Fenomena  kontestasi  dalam  kerangka  kebijakan  yang secara umum dianggap memiliki dampak negatif, masih menjadi  semacam  diskursus  teoretis.  Pada  satu  sisi, kontestasi  dalam  pola  kebijakan  dianggap  sebagai fenomena  negatif  atas  konflik  kepentingan  yang dihasilkan,  namun  di  sisi  lain  kontestasi  juga menghasilkan  tesis  bahwa  keputusan  yang  rasional menjadi hasil dari adanya proses kontestasi mengingat kemunculan  partisipasi  dari  berbagai  pihak  meskipun keduanya  memiliki  konsep  yang  berbeda  (Boese  & Wilson,  2023).  Definisi  tersebut  memang  cukup paradoksal,  mengingat  dalam  sebuah  kontestasi kebijakan,  setiap  aktor  diibaratkan  sebagai  pihak  yang sama-sama  kuat  sehingga  masing-masing  bebas berkompetisi  tanpa  adanya  nilai  yang  berlaku  (bebas nilai), namun nilai-nilai demokrasi mampu mendapatkan ruang dengan baik dengan adanya pilihan-pilihan strategi dalam  mencapai  tujuan  kebijakan.  Konsekuensi  yang muncul adalah keberadaan prasyarat bahwa setiap aktor kebijakan  harus  memiliki  kesiapan  dalam  memasuki arena  kompetisi  dan  kontestasi  kebijakan  (Pearlman, 2009).
Pada kasus kontestasi kebijakan di lapangan, fenomena menunjukkan  bahwa  tata  kelola  kawasan  pesisir  yang dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Dalegan dan Desa Dalegan  melibatkan  beberapa  aktor  di  antaranya pemerintah desa, kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai elemen penentu  konsensus  utama  dalam  proses  tata  kelola; melibatkan  partisipator  lainnya  seperti  asosiasi  usaha dan  masyarakat  sekitar  kawasan  wisata,  serta; pemerintah  daerah  dan  kelompok  sadar  wisata (pokdarwis)  di  tingkat  kabupaten.  Pada  kerangka  tata kelola, secara mendasar telah terjadi semacam bentuk permasalahan dan kontestasi antar aktor yang mana hal tersebut tampak dari beberapa aspek. Pertama, adanya proses pembangunan yang terjadi hanya separuh jalan; kedua, reklamasi kawasan wisata tanpa izin, dan; ketiga, terjadi  tumpang  tindih  kewenangan  dan  otoritas stakeholder dalam proses mengelola aspek fisik (sarana prasarana wisata) dan non-fisik (keuangan, sumber daya manusia)  di  kawasan  wisata.  Ketiganya  bukan  hanya merupakan  permasalahan  dan  kontestasi  aktor  secara parsial, melainkan berkaitan satu sama lain baik konteks dampak sebab akibat.
Proses  pembangunan  yang  terjadi  hanya  separuh  jalan ditinjau  dari  fasilitas  sarana  prasarana  yang  belum terbangun  secara  sempurna.  Pembangunan  tersebut pada  awalnya  ditujukan  untuk  menambah  sarana pelengkap  di  kawasan  Pantai  Dalegan  yang  berfungsi sebagai wahana kolam renang anak dan manula. Namun berdasarkan  kroscek  lapangan,  temuan  permasalahan yakni  upaya  pembangunan  berupa  reklamasi  tersebut dilaksanakan  tanpa  mengantongi  izin  dari  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Timur  sebagai  pemilik  kewenangan  reklamasi berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  tahun  2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur, atau dengan kata lain  merupakan  proyek  illegal,  yang  mana  hal  ini  juga dibenarkan oleh pihak pokdarwis di Desa Dalegan. Berdasarkan  pra-observasi  lapangan,  apa  yang disampaikan oleh pemerintah desa juga dibenarkan oleh pedagang  di  kawasan  wisata  pesisir  yang  menyatakan ketidaktahuan pada siapa yang menjadi pegelola teknis di  kawasan  wisata  pesisir.  Pada  pengelolaan  kawasan wisata, perbedaan argument dalam konteks tata kelola kawasan  wisata  pesisir  menunjukkan  ketidaksepakatan dan  tupang  tindih  peran  akan  pengembangan  kawasan wisata pesisir di Desa Dalegan. Apa yang disampaikan ketua  pokdarwis  yang  notabene  memiliki  kewenangan dalam mengelola pesisir tidak sejalan dengan apa yang disampaikan  oleh  pemerintah  desa,  yang  mana  terjadi semacam proses kontestasi dalam pengelolaan kawasan pesisir.  Perbedaan  dan  pertentangan  argument  juga terjadi pada aspek lainnya seperti tata kelola aspek fisik (sarana  prasarana  wisata)  dan  non-fisik  (keuangan)  di kawasan wisata. Atas dasar uraian yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penelitian ini menetapkan judul “ Kontestasi  Aktor  dalam  Tata  Kelola  Wisata  Bahari: Studi di Pant ai Dalegan, Gresik”.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitataif  dan pendekatan  studi  kasus  (Creswell  &  Poth,  2016;  Yin, 2014).  Metode  dan  pendekatan  tersebut  dipilih  atas dasar  posibilitas  temuan  data  yang  rendah  ketika digunakan  metode  dan  pendekatan  lainnya  dan  tidak sesuai  dengan  konteks  masalah  yang  tengah  diangkat yakni kontestasi aktor kebijakan. Penelitian dilaksanakan di  Desa  Dalegan  Kabupaten  Gresik .  Pemilihan  lokasi tersebut  didasarkan  pada  keberadaan  permasalahan yang  cukup  penting  untuk  dikaji  dan  keunikan  dalam konteks  tata  kelola  pesisir  dan  potensi  wisatanya. Pengambilan data dilakukan melalui proses wawancara pada stakeholder dan masyarakat lokal di Desa Dalegan dan kawasan wisata yakni Pantai Dalegan, pengambilan dokumentasi  existing,  serta  pencarian  data-data sekunder  pendukung  yang  berkaitan  dengan  topik kajian.  Analisis  data  penelitian  dilakukan  secara interaktif.  Teknik  triangulasi  dilakukan  untuk memvalidasi seluruh hasil data penelitian terkait dengan kontestasi aktor kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tata Kelola Wisata Pesisir Dalegan
Salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang mampu  berhasil  melawan  krisis  pandemi  adalah Kabupaten  Gresik.  Hal  tersebut  dibuktikan  melalui adanya pertumbuhan ekonomi yang berturut-turut naik dari  tahun  2020  hingga  2022  yakni  pada  angka  0,36%, kemudian 3,8%, dan pada tahun 2022 mencapai 5,52%. Pertumbuhan  ekonomi  tersebut  bertumpu  pada beberapa  sektor  unggulan  antara  lain  sektor  tambang dan galian, jasa keuangan serta asuransi, serta jasa lain di luar  keduanya  termasuk  dari  sektor  pariwisata  yang dimiliki  oleh  Kabupaten  Gresik.  Berdasarkan  angka statistic selama 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2020 hingga 2022, sektor unggulan naik di angka 1,36%, lalu 3,58%,  hingga  terakhir  4,44%.  Dalam  struktur pendapatan  daerah  regional  bruto  atau  PDRB  di Kabupaten  Gresik  sendiri,  pendapatan  dari  sektor pariwisata menempati urutan peringkat 9 dari total 17 sektor  yang  masuk  dalam  struktur  PDRB  Kabupaten Gresik.
Kabupaten  Gresik  memiliki  peluang  yang  cukup  bagus dari  aspek  peluang  pengembangan  kepariwisataan, meskipun  secara  faktual  kabupaten  tersebut  lebih dikenal  sebagai  kawasan  industri  dan  pabrik. Pengembangan kepariwisataan mulai dari adanya atraksi wisata  alam,  budaya,  hingga  buatan  telah  dimiliki  dan banyak dikunjungi baik oleh masyarakat daerah atau di luar daerah Kabupaten Gresik. Wisata tersebut antara lain  wisata  religi  (seperti  makam  Sunan  Giri,  Sunan Maulana  Malik  Ibrahim,  Sunan  Maulana  Ishak)  yang banyak  dikunjungi  oleh  peziarah,  wisata  alam  (seperti Pantai  Delegan,  Pulau  Noko  Selayar,  Bukit  Bintang, Pulau  Bawean,  Pantai  Kuburan  Panjang),  serta  wisata buatan  (seperti  Gunung  Kapur  Sekapuk).  Destinasi wisata tersebut sendiri merupakan wisata yang banyak dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan.
Bagi  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Gresik,  sektor pariwisata  mengalami  capaian  fluktuatif  dalam kontribusinya untuk membangun kawasan dan daerah, tidak terkecuali Pantai Dalegan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  Daerah  (LKjIP)  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Kabupaten  Gresik  2020  mencatat  bahwa fluktuasi  tersebut  terlihat  dari  perbandingan  target maupun  capaian  riil  wisata  di  antaranya  aspek peningkatan  kunjungan  wisatawan  dalam  negeri  dan pertumbuhan  destinasi  wisata.  Pada  aspek  kunjungan wisatawan dalam negeri, kenaikan terdapat pada angka prosentase  21,77%  dari  target  awal  9%;  sementara aspek pertumbuhan destinasi wisata, kenaikan terdapat pada  angka  prosentase  71%  dari  target  awal  67%. Sedangkan  di  sisi  pertumbuhan  pelaku  usaha  ekonomi kreatif  dan  kunjungan  wisatawan  luar  negeri,  terjadi penurunan  dan  ketidaktercapaian  target  yang  telah ditetapkan.  Pada  periode  yang  sama,  tidak  ada kunjungan  wisatawan  luar  negeri  sama  sekali  dan penurunan pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif
terlaksana  hanya  separuh  dari  prosentase  yang ditetapkan (Disbudpar Gresik, 2020).

## Gambar 1. Pantai Pasir Putih Dalegan Gresik Sumber. Dokumentasi (2023)
Salah  satu  wisata  alam  yang  banyak  dikunjungi  salah satunya  adalah  Pantai  Dalegan  yang  terletak  di  Desa Dalegan  Kecamatan  Panceng.  Berdasarkan  data monograf  di  Desa  Dalegan,  area  pantai  tersebut memiliki  luasan  ±2,3ha  dengan  topografi  lahan  yang cukup  landai.  Berdasar  keberadaanya  yang  terletak  di sebelah utara Pulau Jawa, pantai tersebut juga memiliki ombak yang cukup tenang dan struktur pasir halus yang berwarna  putih  sehingga  menjadi  salah  satu  alasan wisatawan  datang  untuk  berkunjung  pada  destinasi wisata  tersebut.  Aktivitas  wisata  yang  dilaksanakan mulai  dari  sekedar  mengunjungi  kawasan  wisata, kegiatan kuliner, hingga berenang menjadi pemandangan yang  muncul  pada  wisata  tersebut.  Secara  geografis, Pantai Dalegan juga memiliki letak yang cukup strategis mengingat keberadaaanya yang terkelak pada jalur utara yang  seringkali  dilewati  oleh  masyarakat  dari  luar daerah. Dengan kata lain bahwa selain menjadi kawasan destinasi  wisata  utama  bagi  wisatawan  yang  hendak berkunjung  ke  Pantai  Dalegan,  Pantai  Dalegan  juga menjadi alternatif bagi peziarah wisata religi di jalur Kota Surabaya-Kabupaten  Gresik-Kabupaten  Lamongan- Kabupaten  Tuban  yang  melalui  jalur  tersebut  untuk beristirahat sejenak dari perjalanan.
Desa Dalegan dengan salah satu potensi utamanya yakni Pantai Dalegan, merupakan kawasan yang dimanfaatkan sebagai  ikon  wisata  bahari  unggulan  di  Kecamatan Panceng, serta telah ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Gresik melalui Peraturan Daerah Kabupaten  Gresik  nomor  8  Tahun  2011  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. Hal ini juga sekaligus sejalan dengan acuan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun  2013  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013- 2025.  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah  yang dimaksud  antara  lain  meliputi;  pembangunan  destinasi pariwisata daerah, pembangunan pemasaran pariwisata daerah,  pembangunan  industri  pariwisata  daerah,  dan pembangunan  kelembagaan  kepariwisataan  daerah. Acuan tersebut menjelaskan bahwa Kecamatan Panceng yang merupakan lokasi Pantai Dalegan berada menjadi salah  satu  optimasi  sasaran  pembangunan  kawasan wisata.
Berdasar  pada  informasi  dari  pengelola,  meskipun mampu bertahan selama pandemi namun Pantai Dalegan mengalami  penurunan  terkait  dengan  kunjungan wisatawan (Ismail et al., 2023). Hal ini cukup berdampak khususnya untuk pemasukan yang kemudian berdampak terhadap  upaya  pembangunan  dan  pengelolaan  Pantai Dalegan.  Selain  itu  juga  lambatnya  inovasi  serta dukungan untuk menjaga kebersihan yang  dilakukan di Pantai  Dalegan  sehingga  menjadikan  destinasi  wisata tersebut  hanya  menyajikan  aspek  kepariwisataan  yang terkesan  monoton.  Padahal  dalam  konteks  wisata, proses  dalam  menciptakan  tata  ruang  fisik  berdampak pada  kepuasan  wisatawan  atas  layanan  dari  penyedia wisata  (Silayar,  2021).  Tata  ruang  fisik  yang  baik merepresentasikan  adanya  pengelolaan  yang  baik  yang kemudian  mendorong  kenyamanan  wisatawan  saat berada  di  destinasi  wisata  serta  berimplikasi  pada bagaimana  pengembangan  selanjutnya  termasuk  pada aspek atraksi, amenitas, akomodasi, hingga aksesibilitas destinasi wisata, sehingga tampak estetik dan fungsional (Gunadi  &  Rusli,  2022;  Indhawati  &  Widiyarta,  2022; Salmon et al, 2021).

## Kontestasi dalam Pengembangan Wisata Pantai Dalegan
Konferensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang Lingkungan  dan  Pembangunan  khususnya  pada  bab  17 dari “Agenda 21”, dan diperkuat melalui tujuan SDGs yang diusulkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa sumber daya lautan, laut,  pantai,  dan  kelautan  perlu  dikelola  dengan  baik sebagai sumber daya di masa depan (Sevilla et al, 2019). Pengelolaan itu juga termasuk pesisir di Desa Dalegan yang  hari  ini  tengah  dimanfaatkan  masyarakat  dan pemerintah  lokal  sebagai  area  wisata  bahari  serta pemanfaatan lain seperti budidaya dan kegiatan ekonomi lainnya.  Pada  aktivitas  tersebut,  terdapat  proses eksplorasi  sumber  daya  yang  bertujuan  untuk kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  sosial ekonomi  lokal.  Baik  masyarakat  lokal  atau  sekitar Kecamatan Panceng melihat hal ini sebagai peluang dan melakukan  eksplorasi  pesisir  melalui  berbagai  bentuk partisipasi di area wisata (berjualan, menyewakan jasa, petugas  wisata,  dan  sebagainya)  atau  memanfaatkan sumber  daya  laut  untuk  kesejahteraan  lokal. Keberadaan  berbagai  aktivitas  tersebut  membawa konsekuensi berupa proses menatakelola, membangun, hingga  mengembangkan  area  wisata  yang  bertujuan untuk menciptakan ekplorasi pesisir yang menitikberatkan  pada  aspek  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan.
Berdasarkan  kajian  lapangan  ( field  study )  yang  telah dilaksanakan,  peneliti  telah  melakukan  wawancara terhadap  beberapa  pihak  yang  menjadi  pengelola  di antaranya pemerintah desa, pengelola wisata, kelompok sadar  wisata  (pokdarwis),  dan  badan  usaha  milik  desa (BUMDes),  serta  masyarakat  yang  memiliki  usaha  di kawasan wisata. Pada tataran aktor dengan otoritas tata
kelola  wisata,  terjadi  pola  tarik  ulur  kepentingan  dari para aktor yang masuk dalam lingkaran pengelola wisata pesisir di Pantai Dalegan. Tarik ulur tersebut berkaitan dengan siapa yang berhak mengelola dan mendapatkan hasil  pengelolaan  sumber  daya  tersebut  khususnya pemerintah  desa,  pengelola  wisata,  kelompok  sadar wisata  (pokdarwis),  dan  badan  usaha  milik  desa (BUMDes). Para aktor tersebut membawa klaim bahwa masing-masing  memiliki  kepentingan  memperbaiki  dan meningkatkan  kualitas  wisata.  Namun  berdasarkan kajian  yang  dilakukan  berdasarkan  kalangan  usaha setempat,  terdapat  perspektif  yang  berbeda  serta menunjukkan  adanya  pengelolaan  yang  belum  optimal khususnya dari aspek penataan fisik area wisata dan tata kelola keuangan. Hal tersebut menjadikan kecenderungan bahwa kawasan wisata tidak memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat yang memiliki usaha di kawasan wisata mengingat usaha di  area wisata tersebut tidak  dapat  masuk pada arena pengambilan  keputusan  dalam  tata  kelola  wisata. Fenomena  tersebut  merupakan  bentuk paradoks  yang terjadi pada tata kelola wisata Pantai Dalegan.
Tren  pengembangan  wisata  lokal  secara  umum  sudah dipraktikkan  oleh  berbagai  pihak  di  masing-masing daerah hingga desa untuk menciptakan kemajuan sosial ekonomi  Masyarakat.  Selain  itu,  Pembangunan  yang dilaksanakan  juga  mengedepankan  aspek  lingkungan untuk tujuan keberlanjutan kelestarian kawasan. Dalam aspek ini, tarik ulur kepentingan juga terjadi khususnya pada  keputusan  untuk  melaksanakan  penataan  dan pengembangan  area  wisata  dengan  melaksanakan kegiatan reklamasi. Salah satu pihak memutuskan terkait dengan  dibutuhkannya  reklamasi  di  area  wisata  Pantai Dalegan.  Pihak  ini  beralasan  bahwa  aktivitas  reklamasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas fisik keseluruhan dari  area  wisata  Pantai,  memperluas  area  wisata sehingga  berpeluang  meningkatkan  daya  Tarik  wisata, meningkatkan  aspek  estetika,  serta  fungsionalitas kawasan  wisata  melalui  kegiatan  reklamasi  di  Pantai Dalegan.  Sedangkan  pihak  lainnya  menolak  adanya reklamasi  dengan  2  alasan,  yakni:  pertama,  terkait dengan  aspek  legal  formal  yakni  perizinan  dan peruntukan yang tidak seharusnya reklamasi dilakukan; kedua, terkait dengan aspek degradasi lingkungan yang mengancam  ketika  reklamasi  dilaksanakan  tanpa melakukan kajian secara mendalam.
Gambar 2. Reklamasi di Pantai Dalegan Sumber. Dokumentasi (2023)
Berdasarkan pada proses tarik ulur yang terjadi, maka masing-masing pihak memiliki rasionalisasi serta alasan tersendiri pada kontestasi yang terjadi dalam kerangka memutuskan  kebijakan  pengembangan  di  Pantai Dalegan. Pihak pertama (desa dan pengelola) memiliki alasan  berupa  “Pantai  Dalegan  harus  memiliki  unsur daya  tarik  yang  menghibur  wisatawan,  menciptakan aktivitas  wisata  untuk  mendukung  usaha  di  tempat wisata,  menciptakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat lokal  ketika  wisata  semakin  luas,  hingga  mengedukasi wisatawan  yang  mengunjungi  kawasan  wisata  dengan menawarkan  manfaat  positif  ketika  wisatawan mengu njungi Pantai Dalegan”. Alasan tersebut berbasis pada usaha untuk meningkatkan wisatawan yang datang ke  Pantai  Dalegan,  sehingga  turut  meingkatkan  sosial ekonomi  masyarakat  dan  pendapatan  desa.  Hal  itulah yang  kemudian  menjadikan  pihak  desa  dan  pengelola berupaya  melakukan  proses  pembangunan  termasuk kegiatan  reklamasi  yang  bertujuan  untuk  menambah wahana  wisata  di  areal  Pantai  Dalegan  di  luar  Pantai Pasir Putih Dalegan dan wisata kuliner lokal.
Argumen pihak kedua (pokdarwis) juga memiliki alasan yang rasional sebagaimana pihak pertama memberikan alasan, namun terjadi pada basis yang berbeda dan lebih menitikberatkan  pada  aspek  lingkungan.  Dasar  dari argument  pihak  kedua  tersebut  adalah  bahwa penatakelolaan  dan  pembangunan  area  wisata  yang sejalan dengan prinsip lingkungan, secara tidak langsung akan berpeluang dalam memberikan kontribusi kawasan wisata alam yang telah dikelola di jangka panjang serta menciptakan semacam image wisata yang sejalan dengan prinsip  keberlanjutan.  Image  tersebut  kemudian mendorong adanya pengalaman wisatawan yang mampu menikmati  kawasan  alam  di  areal  wisata  yang  masih natural  dan  asli,  serta  menjadi  preferensi  wisatawan dalam  menentukan  pilihan  wisata.  Selain  itu,  dampak lingkungan  pesisir  yang  dijaga  yang  kemudian  menjadi alasan  tersebut  bukan  hanya  untuk  wisatawan,  tetapi juga  bagi  masyarakat  lokal.  Hal  ini  mengingat  pesisir telah  memberikan  kehidupan  dan  penghidupan  bagi masyarakat  lokal  sejak  lama  sehingga  harus  dijaga kelestariannya  meskipun  dengan  tujuan  ekonomi. Keduanya memiliki pandanyan tersendiri atas apa yang diyakininya,  namun  harus  dipahami  bahwa  kontestasi yang  terjadi  nantinya  akan  berdampak  pada  hasil kebijakan (Kleider, 2020).
Klaim  dari  masing-masing  pihak  stakeholder  secara mendasar menunjukkan adanya paradoks dengan realita lapangan.  Kurang  optimalnya  tata  kelola  wisata  dan kondisi  obyektif  dari  sudut  pandang  usaha  masyarakat menjadi bukti bahwa pada pengelolaan Pantai Dalegan, keduanya  masih  belum  berfokus  pada  masing-masing argumen  sikap  kelembagaannya.  Perbedaan  sikap  dan keputusan  dari  para  pelaksana  tata  kelola  kawasan wisata hanya cenderung menjadikan hambatan di tengah upaya  memaksimalkan  kawasan  wisata  pesisir  Pantai Dalegan. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa kajian sebelumnya dari Said et al. (2023), Wiener (2017), serta Miller dan Lofaro (2023) yang sepakat bahwa kontestasi
dalam arena kebijakan memiliki kecenderungan dampak negatif  yang  salah  satunya  adalah  pelambatan  dalam proses  pembangunan  kebijakan  dan  pencapaian  tujuan kebijakan.  Di  samping  itu,  pelambatan  bukan  hanya terjadi  pada  aspek  kelembagaan  dan  kemasyarakatan saja, melainkan juga potensi hukum yang nantinya akan dihadapi pada skala tertentu (Abazi et al., 2021). Hal ini yang kemudian berdampak negatif pada masyarakat dan kalangan usaha lokal di area wisata, yang mana menurut Verhoeven et al (2022) menyebutkan bahwa hubungan konfliktual  tersebut  juga  merugikan  komunitas  lokal. Selain  itu,  situasi  lainnya  berkenaan  dengan  tumpang tindih serta peran dari stakeholder yang belum optimal sesuai  dengan  porsinya  masing-masing.  Lesunya  usaha masyarakat yang berada di kawasan wisata juga menjadi alasan  dibutuhkannya  upaya  menurunkan  ego-sektoral dalam  kontestasi  yang  telah  terjadi  dalam  pengelolaan wisata pesisir di Pantai Dalegan. hal ini juga semata-mata untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat,  termasuk  usaha  masyarakat  lokal  yang berada di dalam areal wisata. Hal ini mengingat wisata dan komponen pendukungnya merupakan basis sektor yang mampu menjadi magnet besar bagi kalangan usaha dan  menyerap  tenaga  kerja  di  sekitar  kawasan  wisata beroperasi (Chin et al., 2017).

## KESIMPULAN
Secara  faktual,  kontestasi  telah  terjadi  antar  aktor pelaksana  dan  partisipan  yang  membangun  serta mendukung  keberadaan  Pantai  Dalegan  di  Kabupaten Gresik.  Kontestasi yang  muncul tampak  dalam bentuk pertentangan  argument  antar stakeholder lokal  dalam menentukan  apa  yang  harus  dilaksanakan  selama penatakelolaan  berlangsung.  Salah  satu  pihak berargumen  bahwa  penting  untuk  dilaksanakan pembangunan fisik untuk mendorong adanya daya tarik wisata  lokal  (pembangunan  berbasis  fisik),  sedangkan pihak lain memiliki dasar bahwa harus ada izin dan kajian terkait  pembangunan  fisik  tersebut  (pembangunan berbasis revitalisasi lingkungan). Masing-masing pandangan  meyakini  masing-masing  pemikiran  dan rasionalitas  kepentingan  yang  dibawanya.  Di  sisi  lain, terdapay  pihak  masyarakat  dan  kalangan  usaha  lokal yang  juga  merupakan  aktor  pendukung,  namun tersisihkan  mengingat  kurangnya bargaining mereka dalam proses pengambilan kebijakan terkait penatakelolaan wisata lokal sehingga hanya mememperoleh  dampak  kebijakan  tanpa  tahu  awal kebijakan akan diarahkan kemana.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini merupakan luaran penelitian internal yang dibiayai  oleh  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat Universitas Terbuka (LPPM UT). Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada LPPM UT atas pembiayaan dan dukungan yang diberikan.

## REFERENSI
Abazi, V.,  Adriaensen,  J.,  &  Christiansen,  T.  (2021).
Introduction: The Role of Scientific Expertise in  EU  Policy-Making:  Ever  Greater
Contestation?. The Contestation of Expertise in the European Union , 1-20. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54367- 9_1
Boese, V. A, & Wilson, M. C. (2023). Contestation and participation:  Concepts,  measurement,  and inference. International Area Studies Review , 26 (2), 89-106. https://doi.org/10.1177/22338659221120970
Chin, C., Law, F. Y., Lo, M. C., & Ramayah, T. (2018). The  impact  of  accessibility  quality  and accommodation quality on tourist satisfaction and  revisit  intention  to  rural  tourism destination in Sarawak: The moderating role of local communities attitude. Global Business and  Management  Research:  An  International Journal, 10 (2), 115-127.
http://ir.unimas.my/id/eprint/22428
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and  research  design:  Choosing  among  five approaches . Sage publications.
Fernández Pasarín, A. M., & Font, N. (2022). Unveiling Inconsistency:  Consensus  and  Contestation along  the  Council – Comitology  Cycle  of  EU Policy ‐ Making. JCMS:  Journal  of  Common Market Studies , 60 (2), 427-444.
https://doi.org/10.1111/jcms.13244
Gunadi,  A.,  &  Rusli,  Z.  (2022).  Implementasi  Program
Pengembangan  Pariwisata. Jurnal  Kebijakan Publik , 13 (3),
260.
https://doi.org/10.31258/jkp.V13i3.8115
Indhawati,  A.,  &  Widiyarta,  A.  (2022).  Pengembangan Objek  Wisata  Lontar  Sewu  oleh  Bumdesa. Jurnal  Kebijakan  Publik , 13 (2),  152 – 157.
http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i2.8006 Ismail, H.,  Wahyudi,  E.,  &  Puspaningtyas,  A.  (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF
WISATA. Jurnal  Kebijakan  Publik , 14 (2),  171- 178.
http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8260
Kleibrink, A.,  &  Magro,  E.  (2018).  The  making  of responsive  innovation  policies:  Varieties  of evidence and their contestation in the Basque Country. Palgrave  Communications , 4 (1),  1-8. https://doi.org/10.1057/s41599-018-0136-2
Kleider,  H .  (2020).  Multilevel  governance:  Identity, political  contestation,  and  policy. The  British Journal of Politics and International Relations , 22 (4), 792-799. https://doi.org/10.1177/1369148120936148
Miller, H. T., & Lofaro, R. (2023). Political contestation in policy implementation: A narrative inquiry into a needle exchange program. Critical Policy
Studies , 17 (1), 43-62. https://doi.org/10.1080/19460171.2021.2016 453
Pearlman, W. (2009). Spoiling inside and out: Internal political  contestation  and  the  Middle  East peace  process. International  Security , 33 (3), 79-109. https://www.jstor.org/stable/40207142
Salmon,  I. P.,  Ismail,  I.,  Pujianto,  W.  E.,  &  Nadyah,  F. (2020). Embrio Destinasi Wisata Religi Baru: Identifikasi  Komponen  3A  Berbasis  Wisata Ziarah  Desa  Balun,  Lamongan. Jurnal  Ilmiah Syi’ar , 20 (1),
33-45.
http://dx.doi.org/10.29300/syr.v20i1.2948
Said , M., Kusumasari, B., Baiquni, M., & Margono, S. A. (2019).  The  dynamics  of  social  network structures  and  contestation  in  the collaborative management of Lake Tempe in
South Sulawesi. Policy & Governance
Review , 2 (3), 217-231. https://doi.org/10.30589/pgr.v2i3.106 Sevilla, N. P. M., Adeath, I. A., Le Bail, M., & Ruiz, A. C. (2019).  Coastal  development:  Construction of a public policy for the shores and seas of Mexico.  In Coastal  Management (pp.  21-38). Academic Press. https://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12- 810473-6.00003-0 Silayar, K. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Di
Kabupaten Kepulauan Sula. Jurnal Renaissance ,
6 (2). https://doi.org/10.53878/Jr.V6i2.155
Swinkels , M. (2020). How ideas matter in public policy: a  review  of  concepts,  mechanisms,  and methods. International  Review  of  Public Policy , 2 (2: 3), 281-316. https://doi.org/10.4000/irpp.1343
Van-Bentum, S., Bedin, C., Paikin, Z., Walter-Drop, G., Blockmans, S., Levallois, A., & Guendouz, T. (2023). How to Reduce the Impact of Internal Contestation,  Regional  Fragmentation  and Multipolar  Competition  on  EU  Foreign  and Security Policy.
Verhoeven,  I.,  St range,  M.,  &  Siles-Brügge,  G.  (2022). The  dynamics  of  municipal  contestation: responses  from  local  government  to perceived  policy  threats  from  higher authorities. Policy  &  Politics , 50 (4),  587-604. https://doi.org/10.1332/030557321X1655732 2935295
Walker,  S.  G.  (2 017).  Role  Contestation  in  Making
Foreign Policy Decisions: Digraph and Game
Theory Models. In Oxford Research Encyclopedia of Politics . https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228 637.013.331 Wiener, A. (2 017). A theory of contestation-A concise summary of its argument and concepts. Polity , 49 (1), 109-125.
https://doi.org/10.1086/690100
Yin,  R.  K.  (2014). Case  study  research:  Design  and methods (5 th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Zulu, J. M., Cha vula, M. P., Silumbwe, A., Munakampe,
M. N., Mulubwa, C., Zulu, W., ... & Lehmann,
U. (2022). Exploring politics and contestation in  the  policy  process:  the  case  of  Zambia’s contested
community health strategy. International  Journal  of  Health  Policy and Management , 11 (1),
24. https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.145