## LAHIRNYA PERDA BERBASIS SYARI’AH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Hayatun Na’imah
Dosen tetap pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari dengan Konsentrasi Kajian Ilmu Hukum Tata Negara
Abstract: The emergence of  Shariah-based local regulations raises the pros and cons in the community. For the people which is pro-sharia based regulation, the birth of  local regulations is regarded as a breakthrough to ensure an orderly society, both in terms of  the relationship between individuals, as well as assuredness “moral” of  the individual in society. For the ones who oppose this regulation, they argue that the establishment of  Shariah-based regulations considered excessive, and some even declare openly that the local regulations are contrary to the existlaws. Shariah-basedregulationscannot say inherently good or not according to the law. There are several parameters that can be done to make an assessment, in particular by the Executive Review conducted by the Ministry in State, Judicial Review conducted by the Supreme Court and the Legislative of  Review by the Legislature.
Abstrak: Munculnya Perda-perda berbasis syari’ah demikian memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi kalangan yang pro-perda berbasis syari’ah, lahirnya perda-perda tersebut dianggap sebagai terobosan untuk menjamin tertib masyarakat, baik dari sisi hubungan antar individu, maupun keterjaminan “moral” individu tersebut di masyarakat. Bagi kalangan yang kontra dengan Perda ini, mereka mengargumenkan bahwa pembentukan Perda berbasis syari’ah dinilai berlebihan, bahkan ada yang menyatakannya secara terbuka bahwa perda-perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perda barbasis syari’ah tidak dapat langsung dikatakan baik atau tidak menurut hukum, begitu juga tidak dapat dikatakan sejalan atau bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada beberapa parameter yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian, yaitu dengan cara Eksekutif Review yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri, Judicial Review dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Legislatif Review oleh Lembaga Legislatif.
Kata kunci: legislative, Perda, Syari’ah, otonomi.
Pendahuluan.
Bagi  Kalimantan  Selatan,  tanggal  1  Januari 1957 benar-benar merupakan momentum penting dalam  sejarahnya,  mengingat  pada  tanggal  itu Kalimantan Selatan resmi menjadi provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan, bersama-sama dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan  Barat.  Sebelumnya  ketiga  provinsi tersebut berada dalam satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan.
Sebelum  menjadi  provinsi  yang  berdiri sendiri, sesungguhnya Kalimantan Selatan sudah merupakan daerah yang paling menonjol di Pulau Kalimantan,  khususnya  Kota  Banjarmasin  yang merupakan  pusat  kegiatan  politik,  ekonomi/ perdagangan,  dan  pemerintahan,  baik  semasa penjajahan maupun pada awal kemerdekaan.
Perkembangan kehidupan pemerintahan dan kenegaraan di daerah Kalimantan Selatan sampai dengan permulaan abad 17 masih sangat kabur karena kurangnya data sejarah. Adanya Hikayat Raja-Raja Banjar dan Hikayat Kotawaringin tidak cukup memberikan gambaran yang pasti mengenai keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut. 1 Namun demikian, berdasarkan kedua hikayat tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pada  abad  17 salah  satu  tokoh  yaitu  Pangeran  Samudera  yang kemudian bergelar Sultan Suriansyah (cucu Maharaja  Sukarama)  dengan  dibantu  para  Patih bangkit menentang kekuasaan pedalaman Nagara Daha dan menjadikan Banjarmasin di pinggir 1 Najib Kaelani, Islam dan Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Tengah pada abad 19 dan awal abad 20 , (Kalimantan Selatan; Pusat Studi dan Pengembangan Borneo, 2002) hlm 1.
Sungai Kuin sebagai pusat pemerintahannya (daerah ini disebut Kampung Kraton). 2
Melekatnya ajaran Islam pada Masyarakat Banjar dimulai dengan pemberontakan Pangeran Samudera merupakan pembuka jaman baru dalam sejarah Kalimantan Selatan sekaligus menjadi titik balik dimulainya periode Islam dan berakhirnya jaman Hindu. Sebab dialah yang menjadi cikal bakal Islam Banjar dan pendiri Kerajaan Banjar. 3 Dalam  perkembangan  sejarah  berikutnya, pada tahun 1859 seorang Bangsawan Banjar yaitu Pangeran Antasari mengerahkan rakyat Kalimantan Selatan  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap kaum kolonialisme Belanda meskipun akhirnya pada tahun 1905 perlawanan-perlawanan berhasil ditumpas oleh Belanda. 4
Kelancaran  hubungan  dengan  Pulau  Jawa turut mempengaruhi perkembangan di Kalimantan Selatan.  Tumbuhnya  pergerakan-pergerakan kebangsaan di Pulau Jawa dengan cepat menyebar ke daerah Kalimantan Selatan, hal ini tercermin dengan dibentuknya wadah-wadah perjuangan pada tahun 1912  di  Banjarmasin  seperti  berdirinya  cabang- cabang Sarikat Islam di seluruh Kalimantan Selatan. Seiring dengan itu para pemuda Kalimantan Selatan terdorong  membentuk  Organisasi  Kepemudaan yaitu  Pemuda  Marabahan,  Barabai  dan  lain- lain, yang kemudian pada tahun 1929 terbentuk Persatuan Pemuda Borneo. Organisasi-organisasi perjuangan  tersebut  merupakan  wadah  untuk menyebarluaskan kesadaran kebangsaan melawan penjajahan Kolonial Belanda.
Pada periode pasca Proklamasi Kemerdekaan merupakan momentum yang paling heroik dalam sejarah Kalimantan Selatan, dimana pada tanggal 16  Oktober  1945  dibentuk  Badan  Perjuangan yang paling radikal yaitu Badan Pemuda Republik Indonesia  Kalimantan  (BPRIK)  yang  dipimpin oleh  Hadhariyah  M  dan  A.  Ruslan.  Namun, dalam perjalanan selanjutnya gerakan perjuangan ini  mengalami  hambatan,  terutama  dengan disepakatinya perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 Nopember 1945. Berdasarkan perjanjian ini ruang gerak  pemerintah  Republik  Indonesia  menjadi terbatas hanya pada kawasan Pulau Jawa, Madura,
2 Yusuf   Halidi, Ulama Besar Kalimantan Selatan; Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, (Banjarmasin; Aulia, 1980) hlm 21.
3 Abdurrahman. Studi tentang Undang-undang Sultan Adam 1835 (Banjarmasin; STIH Sultan Adam, 1989) hlm 15.
4 Yusuf  Halidi, Op Cit , hlm 22.
dan  Sumatera  sehingga  organisasi-organisasi perjuangan di Kalimantan Selatan kehilangan kontak dengan Jakarta, kendati akhirnya pada tahun 1950  menyusul  pembubaran  Negara  Indonesia Timur yang dibentuk oleh kaum kolonial Belanda, maka Kalimantan Selatan kembali menjadi bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  Republik  Indonesia sampai saat ini. 5 Perkembangan Islam di Kalimantan Selatan Para  ahli  sejarah  sepakat  bahwa  masuknya Islam ke Nusantara melalui jalan damai yaitu perdagangan, perkawinan, dan politik.
Jika diamati dari periodisasi perkembangan islamisasi  di  Kalimantan  Selatan,  Nampak  jelas bahwa perkembangan Islam setelah masuk dalam institusi  negara  terlihat  sangat  masif.  Struktur organisasi Kerajaan Banjar menempatkan institusi berbasis agama di bawah satu tingkat di bawah raja.
Agama memiliki peran yang sangat luas di dalam  masyarakat.  Pemimpin-pemimpin  agama Islam, secara struktur menempati posisi dan duduk sebagai bangsawan. Sementara kekuasaannya adalah meliputi  semua  kegiatan  para  pedagang,  rakyat umum,  dan  para  petani  di  dalam  negeri.  Pada masa konsolidasi agama Islam, Sultan Suriansyah menugaskan  Kiai  Palabuhan  atau  disebut  juga Mantri Bandar dengan 100 (seratus) anak buah. Mereka bertugas untuk menjalankan kegiatan pemungutan bea cukai pelabuhan. 6
Ketika Sultan dijabat Marhum Panambahan Kacil (1595-1620) kaum bangsawan mempunyai gelar  Raden  dan  Pangeran  dan  selalu  ikut  serta dalam segala sidang negara yang membicarakan masalah-masalah  negara.  Struktur  pemerintahan saat itu terdiri atas jabatan Mangkubumi, Mantri Pangiwa-Panganan, Mantri Jaksa, Tuan Panghulu, Tuan Khalifah, Khatib, Para Dipati, dan Para Priyai. Persoalan-persoalan yang muncul di bidang agama dibicarakan oleh  kalangan-kalangan atas. Biasanya yang ikut dalam pembicaraan itu adalah Mangkubumi, Dipati, Jaksa, Khalifah, dan Penghulu yang  memimpin  pembicaraan  adalah  Panghulu. Jabatan Panghulu mempunyai status yang tinggi dalam  negara.  Dalam  hierarki  struktur  negara, kedudukan Panghulu adalah di bawah Mangkubumi. Pada masa itu penghulu ditugasi dalam mengurus masalah  keagamaan  semata,  sedangkan  masalah
5 https://id.wikipedia.org/wiki/Badan-Badan_ Pemberontakan_Rakyat_Kalimantan_Selatan ,  hlm  1 diakses 15 Agusrus 2015 jam 12.25 Wita.
6 Ideham, Sejarah Banjar, Op. Cit, hlm 111.
lainnya diurus oleh Jaksa. Kerajaan Banjar memakai sistem ini sampai pergantian dari Kerajaan Islam Banjar awal hingga diganti oleh Sultan Musta’in Billah. 7 Sultan Adam al Wasik Billah yang memerintah pada permulaan abad XIX M mengadakan sejumlah perubahan-perubahan  struktur.  Secara  hierarki dimulai dari Mufti ,  Hakim  Tertinggi,  Pengawas Pengadilan Umum; Qadi ; Kepala Urusan Hukum agama Islam; Penghulu ,  Hakim  Rendah; Lurah , langsung  sebagai  Pembantu Lalawangan dan mengamati pekerjaan beberapa orang Pambakal (Kepala Kampung) dibantu oleh Khalifah, Bilal, dan Kaum; Pambakal ,  Kapala  Kampung  yang menguasai beberapa anak kampung; Mantri , Pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan berjasa, diantaranya ada yang menjadi kepala desa dalam wilayah yang sama dengan Lalawangan ; Tatulia Kampung , orang yang terkemuka di kampung; dan Panakawan , orang yang menjadi suruhan raja, dibebas dari segala macam pajak dan kewajiban. 8 Perubahan ini tidak mengubah posisi penting institusi  yang  menjalankan  kewenangan  dalam bidang  agama  Islam.  Kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan agama Islam masih ditempatkan pada posisi penting struktur organisasi kerajaan. Struktur organisasi dari pemerintahan awal  hingga  masa  pemerintahan  Musta’in  Billah tidak mengalami perubahan secara signifikan. Baru ketika Sultan Musta’in Billah naik tahta struktur organisasi kerajaan lebih kompleks.
Pada  masa  pemerintahan  Sultan  Adam  al- Wasik Billah (1826-1857) terjadi perubahan besar- besaran di Kerajaan Banjar. Dimana saat itu Belanda telah merebut sebagian kekuasaan Kerajaan Banjar. Wilayah Kekuasaan Banjar terpecah-pecah, sebagian memang masih di bawah kekuasaan Banjar, namun sebagian besar telah dikuasai Belanda. Pengaruh raja sudah mulai berkurang di mata rakyat.
Secara berangsung-angsur wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar mulai menyempit. Dimulai pada tahun  1787,  yang  hilang  direbut  Belanda,  terus berkurang  pada  tahun  1826,  hingga  menjadi sangat sempit yang hanya meliputi  wilayah yang dihuni oleh kelompok etnik suku Banjar di bawah pemerintahan Sultan Adam al-Wasik Billah. 9
7 Ibid., hlm. 14.
8 Kiai  Amir  Hasan  Bondan, Suluh  Sedjarah  Kalimantan, (Banjarmasin; Fajar, 1953) hlm. 149-150.
9 Ideham, Sejarah Banjar, Op.Cit, hlm 17.
Berdasarkan uraian di atas agama Islam diperkirakan mulai masuk ke Kalimantan Selatan pada abad ke 14 dan abad ke 15. Sejak dianut oleh keluarga  Kerajaan  Banjar,  agama  Islam  semakin tersebar  luas  ke  tengah  masyarakat,  mayoritas penduduk Kalimantan Selatan terutama suku Banjar beragama Islam.
Penduduk yang mendiami Kalimantan Selatan pada masa lalu dan masa sekarang dalam kaitan dengan masyarakat Banjar, yaitu;
1. Bahwa  etnik  melayu  merupakan  etnik  yang dominan dengan karakteristik beragama Islam;
2. Bahwa  di  samping  ini  dikenal  kelompok masyarakat yang disebut dengan suku Dayak yang umumnya tinggal di daerah pedalaman dan beragama ‘Kaharingan’.
Dengan kenyataan tersebut umumnya yang di sebut ‘Urang Banjar’ adalah dari etnik melayu yang  beragama  Islam,  sehingga  ada  suatu  suku Dayak ‘Bakumpai’ yang tinggal di daerah Batola (Marabahan) yang sudah menganut agama Islam tidak mau lagi disebut sebagai ‘Urang Dayak’ 10
Kebijakan Politik Lahirnya Perda Berbasis Syari’ah di Kalimantan Selatan.
Setelah diterapkannya Otonomi Daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sejak 1 Januari 2001 yang kemudian diganti dengan Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  setiap  daerah  (provinsi, kabupaten/kota)  diberikan  kewenangan  yang sangat besar untuk mengatur dan memerintah daerahnya masing-masing.
Peluang  yang  diberikan  oleh  kebijakan Otonomi  Daerah  itu  diterjemahkan  beragam oleh daerah. Salah satu “terjemah” yang dipakai adalah  dengan  membuat  beragam  Peraturan Daerah (Perda). Di beberapa daerah, termasuk di Kalimantan Selatan, terdapat fenomena pembuatan Perda yang menarik untuk dikaji secara akademik, khususnya dari perspektif   Hukum Tata Negara. Fenomena tersebut adalah munculnya banyak Perda yang mengatur persoalan-persoalan terkait dengan keberagamaan  seseorang  dan/atau  kelompok  di masyarakat, diantaranya adalah Perda Kabupaten
10 Tim Penelitian Puslit Unlam, Hukum Adat Kalimantan , BAPEDA Tingkat I, Kalsel, Banjarmasin, 1990, hlm 38, dikutip dari, Gusti Muzainah, Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar ( Yogyakarta; Pustaka Akademika, 2016) hlm 79
Banjar  No.  4  Tahun  2005  tentang  Kewajiban Pandai Baca Tulis Al Quran bagi siswa/siswi SD/ MI  sederajatnya  dan  Perda  Kota  Banjarmasin No.  6  Tahun  2004  tentang  Larangan  Minuman Keras (Miras) di Kota Banjarmasin. 11 Perda-perda demikian sering disebut sebagai perda  berbasis syari’ah.
Munculnya  Perda-perda  berbasis  syari’ah demikian memunculkan pro dan kontra di masyarakat.  Bagi  kalangan  yang  pro-perda berbasis  syari’ah,  lahirnya  perda-perda  tersebut dianggap sebagai terobosan untuk menjamin tertib  masyarakat,  baik  dari  sisi  hubungan  antar individu, maupun keterjaminan “moral” individu tersebut di masyarakat. Bagi kalangan yang kontra dengan  Perda  ini,  mereka  mengargumenkan bahwa pembentukan Perda berbasis syari’ah dinilai berlebihan, bahkan ada yang menyatakannya secara terbuka bahwa perda-perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada . Secara umum, kelahiran sebuah Perda berbasis syari’ah  di  daerah  tidak  terlepas  dari  peran pimpinan  daerah  tersebut  (seperti  gubernur/ bupati/walikota).  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan banyaknya Perda berbasis syari’ah yang lahir dari usulan eksekutif, padahal di era reformasi ini sudah seharusnya peran legislatif  harus lebih menonjol dalam inisiatif pembuatan Peraturan Daerah karena sifatnya sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi rakyat di daerah. Di daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam ditambah dengan budaya  Islam  yang  kental  dilaksanakan,  menjadi kesempatan bagi gubernur/bupati/walikota daerah tersebut untuk melegetimasi lahirnya Perda-perda berbasis syari’ah.
Kemunculan Perda berbasis syari’ah yang tiba- tiba dan cenderung elitis mengindikasikan adanya kepentingan politis terkait dengan pencalonan
11 Perda tersebut berisi larangan menjual, mendistribusikan, menyimpan, mempromosikan dan mengkonsumsi miras ini diidentikkan dengan Perda berbasis syari’ah, karena pelarangan minum khamar (minuman keras) terdapat dalam ajaran Islam. Sebelumnya terdapat Perda Provinsi Kalsel No. 1 Tahun 2000 tentang Larangan minuman beralkohol  yang  dibatalkan  oleh  Pemerintah  Pusat. Pasalnya, Perda itu dianggap bertentangan dengan PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan  kewenangan  provinsi  sebagai  daerah  otonom, serta Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan  dan  pengendalian  minuman  beralkohol, diakses dari www.zfikri.wordpress.com pada 09 Pebruari 2008.
kembali anggota dewan ataupun Kepala Daerah. Musdah  Mulia  menyebutkan, 12 bahwa kemunculan Perda berbasis syari’ah hanyalah alat untuk memperoleh dan melanggengkan kekuasaan semata,  Perda  syari’at  sebagai  kendaraan  politik untuk meraih jabatan tertentu.
Perda berbasis syari’ah muncul pada momen- momen  mendekati  Pilkada.  Kemunculan  Perda tersebut lebih banyak sebagai daya tarik bagi masyarakat untuk memilihnya kembali sebagai pejabat. Apabila diliat dari segi waktu kemunculan Perda berbasis syari’ah terjadi menjelang Pilkada dengan maksud untuk menarik simpati masyarakat. 1.  Perda Berbasis Syari’ah
Fenomena munculnya Perda berbasis syari’ah di berbagai daerah di Indonesia satu mata rantai dengan kemunculan Otonomi Daerah. Kewenangan besar yang diberikan kepada daerah, baik provinsi maupun  kabupaten/kota  dimanfaatkan  oleh sebagian  daerah  untuk  membuat  Perda  dengan maksud  melindungi,  mempertahankan  dan/atau menjaga berbagai karakteristik khas daerahnya.
Bagi daerah-daerah yang mayoritas muslim, antara agama Islam dan budaya masyarakat setempat telah berjalan bersamaan, bahkan telah menyatu selama puluhan bahkan ratusan tahun. Daerah-daerah demikian memprakarsai beberapa Perda  berbasis  syari’ah,  seperti  Perda  tentang Kewajiban Khatam Al Qur’an bagi anak usia SD/ MI, Perda tentang Ramadhan, Perda tentang Jumat Khusu’ dan berbagai Perda lainnya. Perda-perda demikian populer disebut sebagai Perda berbasis syari’ah.
Walaupun  demikian,  pembentukan  Perda berbasis syari’ah memerlukan analisis yang lebih dalam dari aspek hukum, khususnya Hukum Tata Negara. Sebab Perda merupakan produk hukum yang  harus  tunduk  dan  patuh  terhadap  kaidah- kaidah pembuatan produk hukum dan tertib hukum Indonesia.

## 2. Penutup
Beberapa  aspek  untuk  melihat  Perda-perda Berbasis  Syari’ah  dapat  diterima,  atau  bahkan bertentangan secara yuridis dilihat dari sudut pandang Hukum Tata Negara Indonesia.
Pertama : Dari sisi tertib hukum Indonesia
12 Disampaikan  dalam  seminar  bartajuk,”  Peluang  dan Tantangan Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia (kasus Surakarta)”  diselenggarakan  oleh  STAIN  Surakarta, diakses  dari http;//www.icrp-online.org. pada tanggal 15 Agustus 2015.
sebagaimana dijelaskan di atas, Perda merupakan jenis peraturan yang berada paling bawah sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. Sehingga secara yuridis terdapat konsekuensi secara formil, maupun materiil, bahwa Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang (UU). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  dijelaskan sebelumnya, masalah agama merupakan domain Pemerintah  Pusat,  bukan  Pemerintah  Daerah. Sehingga jika Perda berbasis syari’ah sama dengan Perda yang mengatur perihal persoalan-persoalan agama, kendati lingkupnya lokal, maka secara tertib hukum nasional  dianggap bertentangan dan wajib dinyatakan tidak berlaku.
Kedua : Dilihat dari sisi materi Perda. Materi/ muatan  yang  diatur  oleh  Perda-perda  berbasis syari’ah  akan  menentukan  bertentangan  atau tidaknya Perda tersebut secara yuridis. Materi Perda yang memuat persoalan agama jelas bertentangan dengan  tertib  hukum  nasional,  sebab  bukan merupakan wewenang Pemerintah Daerah untuk mengaturnya. walaupun materi Perda yang dianggap bermuatan agama masih dapat diperdebatkan. Sebagai contoh Perda Kabupaten Banjar tentang Kewajiban Khatam Al Qur’an masih mengandung perdebatan, apakah kewajiban Khatam Al-Qur’an merupakan ranah agama atau dapat ditarik menjadi ranah pendidikan. Di Kalimantan Selatan terdapat kultur pendidikan, dimana  anak-anak usia SD dan sederajatnya berkewajiban (secara budaya) untuk mengkhatamkan Al Qur’an. Hal ini terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Banjar yang dekat dengan budaya baca (termasuk tulis) Al Qur’an. Jika  Perda  demikian  muatannya  didekati  dari sisi  pendidikan,  maka  Perda  demikian  tidaklah bertentangan secara yuridis.
Hal ini berbeda dengan Perda berbasis syari’ah yang murni mengatur tentang persoalan agama dan  bersifat  privat,  seperti  Perda  Jum’at Khusu ’. Perda  ini  memuat  tentang  larangan  membuat “keributan” pada saat sholat Jum’at dilaksanakan dengan tujuan agar orang yang melaksanakan sholat Jum’at dapat dengan khusu ’ melaksanakan ibadahnya.  Persoalan khusu ’  adalah  persoalan keagamaan dan sifatnya sangat privat. Hanya sang individu yang dapat merasakan khusu’ atau tidaknya pada saat ia beribadah. Sangat aneh, jika persoalan khusu ’ ini ditarik oleh Pemerintah Daerah menjadi
kewenangannya. Dari persfektif ini, materi Perda yang merupakan wilayah agama dan bersifat privat dapat dinyatakan bertentangan secara yuridis. Terlebih hukum (hukum positif) bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia semata,  hubungan  manusia  dengan  Tuhan  tidak menjadi domain hukum positif.
Ketiga : Dilihat dari sisi legal drafting , adanya pencantuman  sumber  hukum  Perda  berupa  Al Qur’an dan As Sunnah tidak sejajar dengan produk hukum Indonesia yang bukan negara agama. Pencantuman  kedua  sumber  hukum  tersebut membuat  Perda-perda  berbasis  syari’ah  “cacat” dilihat dari sisi tata cara penyusunan produk hukum ( legal drafting ), termasuk Perda. 13 Keempat : Dari sisi penerapan sanksi, sebuah Perda  hanya  diperkenankan  menerapkan  sanksi administratif  dan sanksi pidana, serta denda dalam batasan tertentu. Sanksi pidana misalnya tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan penjara, sedangkan sanksi berupa denda maksimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dijelaskan di atas. Jika terdapat Perda yang menerapkan sanksi di luar sanksi tersebut, termasuk sanksi-sanksi yang terdapat dalam hukum Islam untuk perbuatan tertentu. Kelima : Dari aspek etika-moral hukum ( law in ethic ), pembuatan Perda berbasis syari’ah harus dilihat secara proporsional, terutama latar belakang dan  kondisi  pada  saat  Perda  berbasis  syari’ah itu  dibuat.  Sebagai  contoh,  di  beberapa  daerah ada Perda yang mendesak untuk dibuat justru di kesampingkan dan mendahulukan pembuatan Perda-perda berbasis syari’ah. Perda yang berkaitan dengan pelayanan publik, Perda anti korupsi dan berbagai  Perda  lain  yang  seharusnya  menjadi prioritas tidak dikerjakan. Dalam kontek demikian, secara etika hukum, pembentukan Perda berbasis syari’ah mengundang tanda tanya besar. Terlebih di banyak kasus, pembuatan Perda berbasis syari’ah dibuat  pada  saat  menjelang  Pemilihan  Kepala Daerah  (Pilkada).  Pembuatan  Perda  berbasis syari’ah  dapat  dimaknai  sebagai  cara  penarikan simpati publik kepada penguasa dan diharapkan dari simpati itu akan muncul dukungan kembali untuk menjadikan penguasa yang ada ( incumbent ) duduk
13 Sumber hukum yang diakui di Indonesia saat ini adalah :  Pancasila,  UUD  1945,  Tap  MPR,  UU/Perpu,  PP, Peraturan Presiden dan Perda (vide Pasal 7 ayat (1) UU No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan).
kembali di kursi kekuasaannya. Dalam konteks ini,  kekuasaan  cenderung  disalahgunakan  untuk kepentingan jangka pendek sang penguasa ( power tends to corrupts, absolute power corrupts absolutely ). 14 Hal lain yang juga harus mendapat perhatian dalam  koridor  etika-moral  hukum  dalam pembentukan  berbagai  peraturan  perundang- undangan,  termasuk  Perda  adalah  bagaimana terbentuknya berbagai peraturan tersebut dapat menciptakan tertib hukum nasional yang bermuara pada tertib masyarakat secara luas. Munculnya peraturan yang identik dengan kepentingan kalangan tertentu, lambat laun akan menimbulkan sentimen dari kalangan lain. Pada Negara Indonesia, antusiasme sebagian daerah yang mayoritas penduduknya  muslim  untuk  membentuk  Perda- perda berbasis syari’ah akan menimbulkan sentimen kalangan non-muslim untuk membentuk peraturan serupa di daerah-daerah yang menjadi basisnya. 15 Jika fenomena ini terus berlanjut, maka kedepan yang menonjol adalah peraturan-peraturan berbasis kepentingan kelompok tertentu, sehingga peraturan yang menjunjung tinggi persamaan di depan hukum lambat laut akan tersingkirkan. Hal ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan disintegrasi hukum nasional  yang  merupakan  awal  mula  lahirnya disintegrasi bangsa. 16
14 Adagium ini muncul dari Lord Action, seorang pakar Politik dan Ketatanegaraan Inggris. Artinya : Kekuasaan cenderung  disalahgunakan,  kekuasaan  yang  absolut cenderung (ingin) bertahan selama-lamanya.
15 Dalam suatu kesempatan K.H.Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ( Presiden Republik Indonesia periode 1999- 2001) pernah mengeluhkan penerapan Syari’ah Islam di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya.  Gus  Dur  mendesak  pemerintah  untuk bertindak meluruskan kembali Perda-perda Syari’at Islam tersebut. Semangat beragama itu tidak benar, katanya, menunjuk pada Pemda dan DPRD di tiga kabupaten itu yang menerapkan Syari’at Islam. Di Sumatera UMMAT KRISTEN pun melihat dengan cemas bagaimana 17 gereja ditutup di Aceh. Gereja Huria Kristen Indonesia Daerah IV di Kabupaten Aceh Singkil. Kini hanya 5 gereja yang masih berfungsi di sana. Ketujuh belas gereja yang ditutup itu berasal dari Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi, GKPPD, HKI dan Katholik. Dikutip dari Radio Nederland Wereldomroep, Jumat 03 Mei 2008 dalam www.zfikri.wordpress.com.
16 Lihat  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  dalam  pasal  6  Undang-undang  No.  10 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Diantara asas yang disebutkan adalah asas kebangsaan dan kenusantaraan. Kedua asas itu mengandung makna bahwa  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-
Parameter Penilaian Perda Berbasis Syari’ah dari sisi Yuridis Ketatanegaraan.
No Parameter Penilaian Permasalahan Krusial 1 Tertib Hukum Nasional Diatur nya  persoalan- persoalan  terkait  wilayah agama yang seharusnya menjadi domain pemerintah pusat berdasarkan Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah.  Perda  secara hierarki  berada  dibawah UU, sehingga ia tidak boleh bertentangan dengan UU (vide  UU  No.  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang- undangan)
2 Materi/ Muatan Perda Perda  berbasis  syari’ah
m e n g a t u r   m a s a l a h agama,  bukan  domain pengaturan  melalui  Perda. Perda  Berbasis  Syari’ah yang mengatur hubungan manusia  dengan  Tuhan. Hukum  positif   mengatur hubungan manusia dengan manusia.
3 Legal Drafting Pencantuman  sumber hukum  Perda  berupa  Al Qur’an dan As Sunnah
undangan,  hendaknya  dihindari  adanya  kepentingan yang teramat kental oleh kelompok tertentu yang dapat membahayakan nilai-nilai kebangsaan dan kenusantaraan.
4 Sanksi Tidak  boleh  menerapkan sanksi  pidana  dan/atau denda melebihi ketentuan dalam  Undang-undang
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Penerapan  sanksi  diluar yang diatur dalam Undang- undang No. 32 tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah  tidak  dibenarkan, termasuk sanksi-sanksi yang sesuai dengan hukum Islam
(Syari’ah) 5 Etika-Moral Hukum Prioritas  pembentukan Perda L a t a r   b e l a k a n g pembentukan Perda
Perda barbasis syari’ah tidak dapat langsung dikatakan baik atau tidak menurut hukum, begitu juga tidak dapat dikatakan sejalan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada beberapa parameter yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian, yaitu dengan cara Eksekutif Review yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri, Judicial Review dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Legislatif  Review oleh Lembaga Legislatif. Melalui parameter tersebut dapat dilihat apakah Perda-perda  berbasis  syari’ah  dimaksud  sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman.  Studi  Tentang  Undang-undang Sultan  Adam  1835,  STIH  Sultan  Adam, Banjarmasin, 1989.
Halidi  Yusuf,  Ulama  Besar  Kalimantan  Selatan;
Syekh Muhammad Arsyad
Al Banjari, (Banjarmasin; Aulia, 1980) hlm 21. Hamidi Jazim, Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Dalam Sorotan, Cetakan Pertama, Tata Nusa, Jakarta, 2005.
Kaelani, Najib, Islam dan Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Tengah pada abad 19 dan awal abad 20, Pusat Studi dan Pengembangan Borneo, Kalimantan Selatan, 2002.
Mahfud MD., Moh., Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.
___________,  Membangun  Politik  Hukum Menegakan  Konstitusi,  Cetakan  Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
___________,  Perdebatan  Hukum  Tata  Negara Pasca  Amandemen  Konstitusi,  Cetakan Kedua,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2011.
___________, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 1993
Muzainah,  Gusti,  Asas  Kemanfaatan  tentang Kedudukan  Perempuan  dalam  Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar (Yogyakarta,
Pustaka Akademika, 2016)
Makalah,  Pidato  Pengukuhan  dan  Laporan Penelitian.
Abdurrahman,  Studi Tentang UU Sultan Adam Suatu  Tinjauan  Tentang  Perkembangan Hukum  Dalam Masyarakat dan Kerajaan Banjar Pada Abad ke 19, Makalah
Attamimi, A Hamid S, Teori Perundang-undangan Indonesia, Pidato diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Jakarta pada tanggal 25 April 1992.
Rais, M. Amien, “Negara dan Masyarakat dalam Sistem  Religio  Politik  Islam”.  Makalah disampaikan dalam diskusi  Konsep Negara dalam Islam di Fakultas Hukum UII pada 4 Oktober 1987.
Sahlan, Alwi, ”Perda Ramadhan: Tidak Memaksa Berpuasa”,  dalam  Mukhtar  Sarman, Mencari Kebenaran Menuai Kecaman; Dibalik  Kontroversi  Perda  Ramadhan, Banjarmasin, PK2PD & LK3, 2006.
Soemantri,  Sri,  “Beberapa  Catatan  Terhadap Proposal Penelitian Tentang Aspek Hukum Inisiatif   DPR  Dalam  Penyusunan  UU”, Makalah, 1998.
Tim  Peneliti  dan  Penulis  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Selatan,  Urang  Banjar  dan Kebudayaan, Banjarmasin, 2005.
Usman,  Gazali,  Kerajaan  Banjar  Sejarah Perkembang an  Politik,  Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1994.