## DAMPAK EKSPANSI HYPERMARKET TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI DAERAH

## Impact Of Hypermarket Expansion On Regional Traditional Market
Bagas Haryotejo Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. E-mail: bagas. haryotejo@kemendag. go. id, Tlp. 0812 996 3004 Diterima: 9 Juli 2014, direvisi: 16 Agustus 2014, disetujui: 2 September 2014

## Abstrak
Tujuan  kajian  ini  adalah  untuk  melihat  i)  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  konsumen berbelanja  di  hypermarket  dan  pasar  tradisional;  (ii)  melihat  dampak  keberadaan  hypermarket  di  Indonesia terhadap jumlah pedagang, jam buka, jumlah pembeli, omzet pedagang di pasar tradisional, dan terhadap pasar tradisional  itu sendiri;  (iii)  melihat dampak ekonomi hypermarket terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja,  konsumen  dan  pendapatan  negara;  (iv)  merumuskan  rekomendasi  kebijakan  untuk  meningkatkan kinerja pasar tradisional dan pengaturan pendirian hypermarket. Analisis data sekunder menunjukkan bahwa setiap tambahan jumlah pasar modern belum bersifat menurunkan jumlah pasar tradisional (toko atau warung). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pasar  modern  dan  pasar  tradisional  sama-sama  berkembang  dan  bersifat " complementary " satu sama lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kontribusi terhadap PDRB non migas lebih besar pasar tradisional (toko atau warung) dibandingkan pasar modern. Namun, kondisi yang sebaliknya terjadi,  bahwa  pasar  modern  (supermarket)  di  wilayah  propinsi,  dalam  hal  ini  perkotaan,  mempunyai kontribusi  yang  lebih  besar  terhadap  penerimaan  APBD  dibandingkan  dengan  wilayah  kota/kabupaten. Sebaliknya, pasar tradisional mempunyai keunggulan non ekonomi dari sudut pandang kepentingan ekonomi makro,  yaitu  penyediaan  pilihan  kesempatan  usaha,  penyediaan  lapangan  kerja,  dan  kontribusi  output, meskipun  pilihan-pilihan  tersebut  dapat  berbenturan  dengan  kepentingan-kepentingan  pemda  untuk meningkatkan perolehan PAD.
Kata Kunci: ritel, pasar tradisional, hypermarket , dampak ekonomi, ekspansi.

## Abstract
The  aim  of  this  research  are  i)  identify  the  factors  that  influence  consumers  willingness;  (ii)  the  impact  of hypermarkets  in  Indonesia  to  number  of  traders,  opening  hours,  number  of  buyers,  turnover  traders  in traditional  markets,  and  the  traditional  market  itself;  (iii)  economic  impact  of  hypermarkets  on  economic growth,  employment,  consumer  and  government  revenues;  (iv)  formulating  policy  recommendations  to improve  the  performance  of  traditional  markets  and  setting  the  establishment  of  hypermarkets.  Secondary data  analysis  showed  that  every  additional  amount  of  modern  markets  (supermarkets)  not  decrease  the number of traditional markets (shops or stalls). This shows that modern markets and traditional markets are both growing and is "complementary" to each other. The study results indicates that the contribution to non- oil GDP of traditional markets (shops or stalls) larger than the modern market (supermarket). However, the opposite  condition  occurs,  the modern  market  (supermarkets)  in  the  province,  has  a greater  contribution  to revenues, compared to the municipal / district. In contrast, non-traditional markets have economic advantages from  the  standpoint  of  macro-economic  interests,  such  as  the  provision  of  choice  of  business  opportunities, employment  and  output  contribution,  although  those  options  may  cause  conflict  with  the  interests  of  local governments to raise the revenue.
Keywords: retail, traditional markets, hypermarkets, economic impact, expansion

## PENDAHULUAN
Persaingan  antara  ritel  tradisional  dengan  ritel modern  merupakan  fenomena  global  sejak  paruh pertama  tahun  1990-an,  yang  dipicu  liberalisasi penanaman  modal  asing,  perdagangan,  dan  tuntutan gaya  hidup  penduduk  menengah  ke  atas  di  negara- negara  berkembang.  Pangsa  pasar  ritel  tradisional tendensinya  makin  menurun,  bersamaan  dengan makin  meningkatnya  jumlah  dan  kapitalisasi  bisnis ritel  modern.  Menurut  Reardon  (2006),  pangsa  pasar ritel  modern  dalam  komoditas  makanan  di  Korea
Selatan,  Thailand,  Meksiko,  Polandia,  dan  Hungaria mencapai  lebih  dari  50%;  sementara  di  Brazil  dan Argentina  mencapai  60-70%;  dan  Eropa  Barat mencapai  70-85%.  Reardon  mengingatkan,  bahwa penguasaan pasar sebesar sepertiga sampai setengahnya  oleh  ritel  modern  sangat  rawan mendatangkan potensi biaya ekonomi dan politik yang tinggi  dimana  akan  berdampak  pada  kesejahteraan sosial masyarakat di suatu negara.
Demikian halnya yang terjadi di Indonesia,pangsa  pasar  dan  kinerja  usaha  pasar tradisional  menurun,  sementara  pada  saat  yang  sama
pasar  modern  mengalami  peningkatan.  Penelitian Lembaga  ACNielsen  menemukan  fakta,  bahwa  pada tahun 2011, kontribusi pasar tradisional sekitar 69,9%, menurun  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  73,7%  (2010), 74,8%  (2009),  75,2%  (2008),  dan  78,1%  (2007). Kondisi  sebaliknya  terjadi  pada  supermarket  dan hypermarket,  kontribusi  mereka  kian  hari  kian  besar. Sementara  penelitian  SMERU Research  Institute (2007) menyimpulkan, bahwa keberadaan supermarket memberikan pengaruh terhadap penurunan  kontribusi  dan  kinerja  pasar  tradisional. Namun  secara  kuantitatif,  tidak  terbukti  adanya pengaruh  yang  nyata.  Penurunan  pasar  tradisional lebih diakibatkan oleh faktor internal yang mengakibatkan kurangnya daya saing dibanding pasar modern.  Lebih  lanjut  SMERU  (2007)  melaporkan, bahwa  pasar  tradisional  yang  berada  dekat  dengan supermarket  terkena  dampak  yang  lebih  buruk dibanding yang berada jauh dari supermarket.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  sejauh mana dampak keberadaan hypermarket terhadap pasar tradisional.  Tujuan  yang  hendak  dicapai  adalah:  (i) mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi konsumen  berbelanja  di  hypermarket  dan  pasar tradisional; (ii) melihat dampak keberadaan hypermarket  di  Indonesia  terhadap  jumlah  pedagang, jam  buka,  jumlah  pembeli,  omzet  pedagang  di  pasar tradisional,  dan  terhadap  pasar  tradisional  itu  sendiri; (iii)  melihat  dampak  ekonomi  hypermarket  terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, konsumen dan pendapatan  negara;  (iv)  merumuskan  rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja pasar tradisional  dan  pengaturan  pendirian  hypermarket. Daerah  penelitian  adalah:  Jabodetabek  (Jakarta, Bogor,  Depok,  Tangerang,  Bekasi),  Bandung, Semarang,  Surabaya,  Denpasar,  Makassar,  dan Medan.
Penelitian dilaksanakan dengan metoda kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif sederhana digunakan untuk mendeskripsikan perkembangan  dan  kinerja  hypermarket  dan  pasar tradisional,  serta  metoda Difference-in-Difference (DiD)  untuk  melihat  dampak  hypermarket  terhadap pasar  tradisional.  Analisis  preferensi  konsumen diterapkan untuk melihat bagaimana perilaku konsumen  dalam  menentukan  pilihan  berbelanja  di hypermarket dan pasar tradisional. Sedangkan analisis kualitatif  digunakan  terhadap  hasil  wawancara mendalam  ( indepth  interview )  dengan  pemangku kepentingan di bidang perpasaran. Data dan informasi diperoleh  melalui  survey  lapang  (data  primer)  dan sumber-sumber referensi (data sekunder).
Jumlah  dan  komposisi  sampel  acak  adalah sebagai  berikut:  (i)  responden  konsumen  sebanyak 200  orang;  (ii)  sampel  pasarsebanyak  45  pasar;  (iii) sampel  pasar  kontrol  sebanyak  30  pasar;  (iv) responden  pedagang  di  pasarsebanyak  150  pedagang; (v) responden pedagang di pasar kontrol sebanyak 150 pedagang. Pasar dimaksudkan sebagai pasar tradisional  yang  jaraknya  dari  hypermarket  dalam
radius  5  Km.  Sementara  pasar  kontrol  adalah  pasar tradisional  yang  jaraknya  dari  hypermarket  lebih  dari 5  Km.  Wawancara  mendalam  dilakukan  dengan beberapa  pemangku  kepentingan,  yaitu:  Asosiasi Pengusaha Ritel Modern, Asosiasi Perdagangan Pasar Tradisional,  Pejabat  Pemerintah  Daerah  di  Bidang Perpasaran,  Pejabat  Pemerintah  Daerah  di  Bidang Perijinan  Usaha  dan  Investasi,  dan  narasumber  yang berkompeten di bidang usaha ritel. Untuk melengkapi bahan  pertimbangan  dalam  menyusun  rekomendasi kebijakan,  ditelaah  juga  peraturan  perundang- undangan sektor ritel, termasuk peraturan daerah.
Peraturan  perundang-undangan  terkait  ritel selama  inibelum  memberikan  otoritas  yang  jelas  bagi Pemerintah  Daerah  dalam  hal  perijinan  pendirian pasar  modern.  Pertama,  substansi  dari  regulasi  yang selama ini diterapkan kurang tepat, lengkap dan jelas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan  atau  paling  tidak  terjadi  multi  persepsi dalam  tingkatan  implementasi.  Ijin  pasar  modern dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Pusat;  Daerah  menilai perannya terbatas dalam  hal-hal administratif. Kedua, kekuatan  struktur  birokrasi  antara  aparat  daerah  dan aparat  pusat  telah  begitu  mengakar  yang  melahirkan sikap  subordinasi  daerah  terhadap  pusat,  lebih-lebih bagi  suatu  urusan  yang  putusan  finalnya  (ijin  pasar modern) dipegang oleh pusat. Sikap daerah seperti ini kurang  memperhatikan  konteks  kedaerahan,  karena cenderung lebih  menafsirkan  ke  mana arah  kebijakan pusat akan diambil. Ketiga, kurang siapnya infrastruktur dan SDM daerah dalam mengimplementasikan  produk  regulasi  dari  pusat menurut  kepentingan  daerah  sendiri.  Daerah  dinilai kurang  memiliki  atau  kurang  didukung  oleh  tenaga- tenaga  profesional  dalam  proses  perumusan  dan pengimplementasian suatu kebijakan.
Perpres 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,  Pusat Perbelanjaan dan Toko  Modern  dinilai  telah  mengakomodasi  seluruh aspek  usaha  perpasaran/ritel  berkenaan  dengan  upaya penegakan  iklim  usaha  yang  sehat  di  antara  pelaku ritel,  dengan  memperhatikan  kelangsungan  usaha pelaku  ritel  tradisional  (pasar  tradisional  dan pemasok).  Namun  demikian,  implikasi  dari  produk regulasi  ini  sangat  menuntut  kesiapan  Pemerintah Daerah  yang  dinilai  masih  lemah.  Untuk  itu, diperlukan  regulasi  lanjutan  dari  Pusat  yang  lebih teknis,  konkrit,  dan  terukur  guna  memberikan  arahan yang jelas dan komprehensif bagi Daerah.
Setelah  Perpres  112/2007tentang  Penataan  dan Pembinaan  Pasar  Tradisional,  beberapa  fokus  utama dalam  regulasi  lanjutan  adalah  berkait  dengan ketentuan zonasi berdasar RUTR/W,penilaian kelayakan-ekonomi pendirian toko modern, pengaturan  skim  waralaba  minimarket,  penyusunan financial and business model dalam upaya penataan/renovasi pasar tradisional, kemitraan Pemda- Swasta  dalam  pengembangan/pengoperasian  pasar tradisional,  sistem  pengawasan  yang  menjamin ditegakkannya akuntabilitas dan transparansi
data/pengelolaan, serta ketegasan sanksi atas pelanggaran  terhadap  ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pada  akhir  tahun  2008,  pemerintah  menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M- DAG/PER/12/2008  tentang  Pedoman  Penataan  dan Pembinaan Pasar Tradisional,  Pusat Perbelanjaan dan Toko  Modern  yang  kemudian  direvisi  pada  tahun 2012  dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No: 68/M-DAG/PER/10/2012  tentang  Waralaba  Untuk Jenis  Usaha  Toko  Modern,  sebagai  tindak  lanjut dalam memberikan Petunjuk Pelaksanaan dari Perpres No.  112  Tahun  2007.  Permendag  No.  53/M- DAG/PER/12/2008  dan  Permendag  No.  68/M- DAG/PER/10/2012  tersebut  diharapkan  mampu mengatasi  sebagian  besar  permasalahan  utama  pada sektor  perdagangan  ritel.  Akan  tetapi,modernisasi ekonomi  pasar  yang  terjadi  dengan  sangat  cepat  dan meluas  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  mulai direspons  secara  negatif  dari  sisi  aspek  sosial  dan politik.  Pelaku-pelaku  ekonomi  pasar  tradisional merasa  bahwa  kemunculan  toko-toko  dan  pasar modern  tersebut  terasa  semakin  meminggirkan  peran dan  keberadaan  dari  ritel  tradisional,  baik  pada  level toko maupun pasar tradisional di daerah. Pertumbuhan ritel  modern  seperti  hypermarket,  supermarket,  dan minimarket  di  daerah  berdampak  menggeser  toko- toko  tradisional.  Populasi  toko  tradisional  tidak bertumbuh,  namun  jumlah  para  pengusaha  ritel modern meningkat.
Berdasarkan  penelitian  CPIS  (2010),  jumlah toko  tradisional pada tahun 2010 turun  sebesar 1,5%. Namun  yang  paling  terasa  dampaknya  adalahjumlah toko  tradisional  di  pedesaan  turun  sebesar  5,8% dibandingkan  dengan  tahun  2009.  Jumlah  toko tradisional  tahun  2009  mencapai  2,558  juta.  Adapun tahun  2010  jumlah  toko  tradisional  turun  menjadi sebanyak  2,524  juta  toko.  Sementara  itu  berdasarkan data  dari  Asosiasi  Pedagang  Pasar  Seluruh  Indonesia (APPSI)  menunjukkan bahwa  jumlah pedagang pasar tradisional  di  wilayah  DKI  Jakarta  mengalami penurunan  dari  96.  000  orang  menjadi  76.  000 pedagang.  APPSI  juga  menyebutkan  bahwa  sekitar 400 toko di pasar tradisonal tutup setiap tahunnya.
Selain itu, lemahnya aspek pengelolaan, pembinaan,  pengawasan,  dan  pelaporan  pasar tradisional di daerah belum mendorong dilaksanakannya  tata  kelola  yang  baik (good governance ) di bidang perpasaran. Orientasi pengelolaan pasar cenderung lebih mengejar pencapaian  PAD  berupa  retribusi  dibanding  upaya peningkatan  sistem  pengelolaan  sebuah  entitas  bisnis yang  mandiri  dan  tanggap  terhadap  perubahan  situasi ekonomi  dan  selera  konsumen.  Tidak  padunya  peran lembaga  pembina  (Dinas  Pasar)  dan  lembaga pengawas  (Bagian  Perekonomian)  memberikan  andil besar terhadap kondisi tersebut.
Keberadaan hypermarket semakin  menunjukkan dominasinya  dalam  aktivitas  perdagangan  saat  ini. Pada  tahun  2009,  menurut Business  Intelligence
Report ,  jenis  ritel  ini  diperkirakan  menguasai  pasar sebesar 38,5 persen dari total  pasar ritel  yang sebesar Rp 87,5 triliun. Peritel terbesar dunia yang berasal dari Amerika  Serikat,  yaitu Wal-Mart, pada  tahun  2009 mengalami  penjualan  sebesar  USD  240  miliar  di seluruh dunia.
Selain Wal-Mart , terdapat beberapa peritel asing yang  mengembangkan  usahanya  di  Indonesia,  antara lain Carrefour,  Makro,  Belhaize,  Ahold dan Giant . Carrefour yang  berasal  dari  Prancis  mulai  beroperasi ke  Asia  petama  kali  pada  tahun  1989,  yaitu  ke Taiwan.  Pada  tahun  1996,  ritel  ini  masuk  ke Indonesia. Saat ini Carrefour terdapat 15 gerai (outlet) Carrefour di Indonesia, dimana 10 buah di Jakarta dan 5 buah di luar Jakarta. Makro berasal dari Belanda dan masuk ke Indonesia pada tahun 1991. Saat ini terdapat 12  outlet  Makro  di  wilayah  Jabotabek  dan  1  di Bandung.  Selain  Makro,  dari  Belanda  juga  masuk Ahold ,  yang  di  Indonesia  menggunakan  nama  Tops yang  seudah  memiliki  22  outlet  (sejak  akhir  tahun 2005  diakuisisi  Hero). Belhaize adalah hypermarket dari Belgia, dimana  saat  ini  sudah  memiliki 33 outlet di  kota-kota  besar  di  Jawa. Belhaize ini  beraliansi dengan  supermarket  Superindo.  Yang  terbaru  masuk ke  Indonesia  adalah Giant  Hypermarket yang  berasal dari  Malaysia.  Di  Indonesia, Giant beraliansi  dengan Hero Supermarket.
Kehadiran  peritel  asing  dapat  meningkatkan kapasitas  pemasaran  para  distributor  dan  pelaku terkait  lain,  sekaligus  menyediakan  lapangan  kerja. Terdapat  beberapa  ritel  asing  yang  akan  masuk  ke Indonesia,  antara  lain  Tesco,  peritel  dengan  format hypermarket asal  Inggris  yang  menempati  peringkat ketiga  dari  30  top  peritel  di  Eropa  pada  2004.  Peritel lainnya,  Central  Department  Store,  milik  Central Retail  Corporation  (CRC).  Ini  merupakan  peritel nomor  satu  (Central  Group)  di  Thailand.  Selain  itu juga  ada  Takashimaya,  dan  Isetan  (department  store Jepang), juga berminat masuk ke Indonesia.
Era Hypermarket ditandai  dengan  berdirinya Continent Hypermarket dan  Paserba  Carrefour  pada tahun  1998.  Pada  tahun  2002  dibuka Hypermarket Giant  dan  beberapa  outlet hypermarket lainnya. Persaingan harga yang semakin ketat akan mengarahkan  peritel  mencari  alternatif  format  ritel yang  lebih  efisien.  Sehingga  dimungkinkan  akan bermunculan  format Hard  Discounter menggantikan format Hypermarket .  Format  Hard  Discounter  ini menawarkan  produk  sejenis  dengan  harga  15-30% lebih  murah  dibandingkan  format  ritel  lainnya. Sedangkan  untuk  barang-barang  tahan  lama  seperti pakaian, appliances dan elektronik berkembang format Catalog  Services .  Format  ini  memungkinkan  peritel untuk menjual dengan harga lebih murah karena tidak mengeluarkan  biaya  investasi  dan  operasional  toko secara fisik.

## PEMBAHASAN

## Karakteristik dan Kinerja Pasar Tradisional
Kondisi  usaha  dan  kinerja  pedagang  pasar tradisional  menunjukkan  penurunan  terutama  setelah beroperasinya hypermarket. Ini di antaranya menyangkut  kinerja:  aset,omset,  perputaran  barang dagangan,  dan  marjin  harga.  Pemilikan  kekayaan (aset)  stagnan  dan  bahkan  menurun  dalam  tiga  tahun terakhir.
Omset  penjualan  menurun  selama  periode pengamatan,  baik  di  pasarmaupun  kontrol.  Lebih banyak  jenis  komoditas  di  pasaryang  mengalami pertumbuhan  negatif  dibanding  di  pasar  kontrol. Sampelmengalami  penurunan  omset  atau  dengan tingkat  penurunan  omset  yanglebih  besar  dibanding sampel  kontrol  untuk:  terigu,  bimoli,  daging  sapi, telur,  dan  semangka.  Ini  memberikan  gambaran adanya  dampak  yang  berbeda  terhadap  kelompok komoditas  sembako,  daging,  telur,  dan  buah-buahan. Sementara  untuk  kelompok  sayur-sayuran  yang direpresentasikan  oleh  tampaknya  tidak  terpengaruh, ditunjukkan  dengan  tren  omsetyang  sama-sama meningkat.
Analisis  per  kota  menunjukkan  intensitas penurunan  omset  pasarpaling  tinggi  terjadi  di Bandung  dan  Makassar.  Yang  tergolong  mengalami penurunan  omset  paling  tinggi  terjadi  di  Depok, Tangerang,  dan  Denpasar.  Sementara  dampak  negatif moderat  sampat  rendah  dan  secara  konsisten  terjadi adalah  di  kota-kota:  Medan,Bekasi,  Bogor,  dan Semarang.  Hal  ini  mengindikasikan  kehadiran hypermarket  belum  berdampak  serius  terhadap pertumbuhan  omset  pedagang  di  pasardi  kota-kota tersebut.
Dilihat  dari  segi  perputaran  barang  dagangan, baik  sampelmaupun  kontrol  sama-sama  mengalami tren penurunan perputaran barang, yang berarti terjadi penurunan aktivitas pasokan barang kepada pedagang, atau  barang  lebih  lama  tersimpan  di  gudang.  Akibat penurunan omset penjulan, maka perputaran persediaan  barang  menurun.  Penurunan  yang  lebih besar dialami pedagang pasardibanding pasar kontrol.
Di  sebagian  besar  kota  sampel  tren  penurunan perputaran  persediaan  tergolong  rendah  sampai moderat. Ini menunjukkan bahwa para pedagang telah merespons  penurunan  omset  dan  jumlah  pembeli dengan  cara  mengurangi  pembelanjaan  kepada pemasok,  yang  diduga  sebagai  langkah  efisiensi  dan pengurangan  modal  kerja.  Penurunan  perputaran persediaan  karena  itu  tergolong  rendah,  meski penurunan  omsetnya  tinggi.  Telah  terjadi  penurunan omset  penjualan  yang  diikuti  dengan  pengurangan barang  dagangan  yang  tersimpan  di  gudang.  Secara umum  dapat  dijelaskan,  bahwa  volume  dan  frekuensi transaksi perdagangan menurun setelah beroperasinya hypermarket,  berkait  dengan  penurunan  jumlah pengunjung/pembeli.
Dari  segi  tingkat  keuntungan,  terjadi  penurunan marjin harga yang cukup besar dialami sampelmaupun
kontrol pada periode setelah beroperasinya hyermarket,  utamanya  pada  satu  tahun  terakhir.  Para pedagang  terpaksa  mematok  marjin  laba  yang  lebih kecil  agar  dapat  menawarkan  harga  komoditas  yang tetap bersaing. Ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa tingkat  harga  di  hypermarket  umumnya  tergolong murah.  Pedagang  pasarterindikasi  membukukan penurunan  marjin  harga  yang  lebih  besar  dibanding pedagang pasar kontrol. Dengan omset dan perputaran barang  dagangan  yang  lebih  baik,  pedagang  pasar kontrol akan menikmati jumlah keuntungan yang lebih besar dibanding pedagang pasar .
Penurunan  marjin  harga  tertinggi  terjadi  di Makasar,  dan  yang  tergolong  tinggi  terjadi  di Tangerang,  Bandung,  Semarang,  Surabaya,  dan Denpasar.  Tekanan  akan  harga  yang  murah  di hypermarket  diduga  telah  memicu  pedagang  untuk menetapkan  tingkat  keuntungan  yang  makin  kecil, meski  pada  periode  yang  samaharga  pokok  barang- barang  dagangan  dan  biaya  usaha  cenderung meningkat. Dalam kondisi demikian (omset menurun, perputaran  barang  menurun,  marjin  harga  menurun) tidak  mengherankan  kemudian  terdapat  potensi semakin  memburuknya  kinerja  usaha  pedagang  pasar tradisional  pada  masa-masa  mendatang  bila  tidak dilakukan  penataan  kembali  sektor  perpasaran  secara keseluruhan.
Prioritas  utama  penataan  perpasaran  di  daerah harus  diambil  oleh  Pemkot  Bandung,  Depok,  dan Makassar,  utamanya  untuk  pasar  yang  berdekatan dengan  hypermarket.  Ketiga  kota  ini  terindikasi mengalami  penurunan  kinerja  pedagang  pasar tradisional  paling  buruk  dibanding  kota-kota  lain, terlepas  apakah  akibat  dampak  adanya  hypermarket atau  tidak.  Prioritas  kedua  harus  dilakukan  oleh Pemkot:  Jakarta,  Bogor,  Semarang,  dan  Denpasar. Prioritas  selanjutnya  untuk  Pemkot:  Tangerang, Bekasi, dan Medan.
Sekitar  89%  dari  total  sampel  menyatakan  daya belikonsumen  dalam  tiga  tahun  terakhir  stagnan  dan menurun.  Sementara  jumlah  pembeli  rata-rata  harian cenderung  menurun;  hanya  sekitar  15%  dari responden yang menyatakan jumlah pembeli meningkat. Jumlah pembeli rata-rata maupun penurunannya  untuk  kedua  jenis  sampel  relatif  sama, sebelum  dan  setelah  beroperasinya  hypermarket.  Hal ini  menandakan  bahwa  perbedaan  kinerja  usaha seperti omset dan laba terjadi akibat perbedaan dalam hal  volume  transaksi,  jenis  dan  varietas  barang dagangan serta kebijakan harga di antara pedagang di pasardan kontrol.
Baik sampelmaupun kontrol menilai bahwa yang menjadi pesaing utama pada peringkat pertama adalah sesama  pedagang  di  pasar  tradisional,  dalam  tiga periode pengamatan. Meski demikian, kecenderungan mendudukkan sesama pedagang pasar sebagai pesaing utama  ini  makin  menurun.  Di  sisi  lain,  pedagang pasarmakin  melihat  hypermarket  sebagai  pesaing dengan  daya  saing  yang  kian  besar.  Sementara  bagi pedagang  di  pasar  kontrol  lebih  melihat  minimarket
dengan  daya  saing  yang  lebih  besar  dibanding hypermarket.
Meski  indikasi  penurunan  kinerja  jelas  terlihat, namun  pedagang  tampaknya  kurang  menyadariakan pentingnya  peningkatan  fasilitas  layanan  (kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pasar) sebagai salah satu upaya  meningkatkan  daya  tarik  bagi  konsumen. Sekitar  91%  responden  menyatakan  bahwa  kondisi pasar  dinilai  cukup  aman  sampai  sangat  aman. Sementara  untuk atribut  kebersihan dan  kenyamanan, lebih  dari  80%  responden  menyatakan  cukup-sangat bersih dan nyaman.
Temuan  ini  dapat  ditafsirkan  dalam  dua  hal. Pertama,  sikap  pedagang  yang  berhati-hati  dalam memberikan  penilaian  secara  obyektif  terhadap kondisi  pasar,  sebagai  cerminan  kekhawatirannya akan  kesan  buruk  yang  dapat  berdampak  pada semakin  menurunnya  jumlah  pengunjung  dan  kinerja usaha. Kedua,  kekhawatiran akan terjadinya penataan pasar  yang  dapat  “menggusur”  keberadaannya  akibat ketidakmapuannya  membayar  kios  pasca  penataan. Dilema  akan  pentingnya  penataan  pasar  tradisional sebagai  respons  terhadap  keberadaan  pasar  modern, dengan  sikap  pedagang  yang  kurang  positif  terhadap upaya tersebut merupakan agenda penting Pemerintah.
Dalam  hal  kelembagaan,  pengelola  pasar tradisional belum memiliki cara pandang yang terukur dan  sesuai  tuntutan  preferensi  konsumen  akan perlunya peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur  pasar,  seperti  kebersihan,  kenyamanan, keamanan pasar, dan fasilitas umum. Oleh karena itu, upaya  penataan  kembali  pasar  tradisional  harus diawali  dengan  peningkatan  kapasitas  kelembagaan pengelolaan  pasar,  seperti  tercukupinya  kualitas sumberdaya  manusia  dan  sistem  operasi  standar. Diperlukan  penyamaan  persepsi  dan  visi  jangka panjang  bagi  aparat  daerah,  bahwa  pengembangan pasar tradisional adalah aset-investasi yang memberikan  kontribusi  tinggi  bagi  perekonomian daerah. Dengan kata lain, upaya pengembangan pasar tradisional  akan  sulit  diwujudkan  bila  daerah  hanya berpijak  pada  kepentingan  jangka  pendek  berkait dengan  pencapaian  kontribusi  pasar  tradisional terhadap penerimaan kas daerah.
Persepsi  pengelola  pasar  tampaknya  berkait dengan peran Pemkot yang belum optimal. Dalam hal pengaturan  ( regulatory ),  hanya  sekitar  42%  dari responden  menyatakan  bahwa  hal  itu  telah  dilakukan Pemkot  dengan  baik.  Sementara  dalam  aspek  sistem pengelolaan  ,  hanya  41%  dari  responden  yang menyatakan  pembinaan  telah  dijalankan  Pemkot dengan  baik  sampai  sangat  baik.  Temuan  ini menandakan  belum  padunya  langkah  Pemkot  dalam merevitalisasi  pasar.  Perhatian  terhadap  infrastruktur pasar  hendaknya  harus  diikuti  dengan  peningkatan aspek  pembinaan  dan  pengaturan  yang  dapat mengangkat  daya  saing  pasar  tradisional  untuk menarik konsumen.
Dalam  hal  peta  persaingan,  pengelola  pasar menilai ancaman dengan daya saing tertinggi terhadap
pasar  tradisional  adalah  hypermarket,  paling  tidak pada  dua  tahun  terakhir.  Meski  demikian,  hanya sekitar  25%  dari  responden  yang  mendudukkan hypermarket  pada  peringkat  teratas  sebagai  pesaing utama  pasar  tradisional.  Angka  ini  meningkat dibanding  tahun  sebelumnya  yang  sekitar  19%. Artinya,  intensitas  persepsi  bahwa  keberadaan hypermarket  merupakan  ancaman  utama  bagi  pasar tradisional  terbilang  masih  rendah.  Tidak  ditemukan kerisauan  yang  tinggi  pada  pengelola  pasar  akan dampak serius keberadaan hypermarket terhadap pasar tradisional.

## Preferensi Konsumen
Konsumen  menempatkan“harga  yang  murah” pada  peringkat  pertama  kepentingan  (paling  penting) di  antara  sepuluh  atribut  layanan  untuk  semua kelompok  komoditas  di  pasar  tradisional  maupun hypermarket.  Sementara  dari  segi  layanan,  konsumen memandang  “keamanan  lingkungan”  sebagai  atribut paling penting. Konsumen tidak memberikan prioritas tinggi  padaatribut  komoditas:  “kemasan  yang  rapih”, “ketersediaan  volume  barang”,dan  “keragaman  jenis barang  yang  diperdagangkan”.  Hal  yang  sama  untuk atribut  layanan  adalah:  “kedekatan  lokasi  dengan kantor”, “jam buka yang lama”, dan “kedekatan lokasi dengan rumah”.
Kecuali  terhadap consumer  goods, konsumen mendudukkan  atribut  “ukuran  yang  akurat”  pada peringkat  kedua  setelah  “harga  yang  murah”.  Ini merupakan  indikasi  kuat  akan  adanya  praktik “kecurangan”  pedagang  di  pasar  tradisional,  seperti takaran dan timbangan yang tidak standar. Memperhatikan tingkat kepentingan konsumen berikutnya pada kisaran: “grading kualitas komoditas” dan  “terhindar  dari  pemalsuan”,  mengindikasikan bahwa  persepsi  konsumen  akan  perilaku  pedagang  di pasar  tradisional  yang  tidak fair semakin  kuat. Konsumen menilai perilaku pedagang yang terindikasi melakukan  praktik  ”kecurangan”  patut  menjadi prioritas untuk dibenahi.
Konsumen  menaruh  perhatian  yang  tinggi terhadap pentingnya segi-segi keamanan, kenyamanan,  dan  kebersihan  pada  saat  berbelanja. Konsumen  tidak  menganggap  prioritas  terhadap atribut  kedekatan  lokasi  berbelanja  dari  rumah  atau kantor,  meski  nilai  tingkat  kepentingannya  dinilai cukup penting.
Hypermarket (HM) memberikan tingkat kepuasan konsumen yang lebih tinggi dibanding pasar tradisional  (PT).  Tingkat  kepuasan  tinggi  bagi  HM untuk  atribut-atribut:  ukuran  yang  akurat,  kemasan yang  rapih,  kebersihan,  kenyamanan,  keamanan,  dan kecukupan  fasilitas  umum.  Hanya  ada  satu  atribut dengan kepuasan rendah bagi HM, yaitu atribut “harga dapat  ditawar”.  Sementara  untuk  PT,  atribut-atribut layanan  seperti  itu  memberikan  tingkat  kepuasan konsumen  yang  rendah.  Tidak  ada  atribut  PT  yang memberikan  kepuasan  tinggi.  Dalam  perkembangan perpasaran  yang  kian  modern,  atribut  “harga  dapat
ditawar” semakin tergeser kepentingannya oleh atribut “grading kualitas” dan “ukuran yang akurat”.
Pasar tradisional memiliki keungulan komparatif dalam  atribut-atribut:  harga  murah,  harga  dapat ditawar,  lokasi  dekat  rumah,  dan  waktu  tempuh singkat, ditandai dengan Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)  yang  lebih  tinggi  dibanding  hypermarket. Perkecualian  pada  komoditas consumer  goods, di mana atribut harga yang murah, nilai IKK HM dan PT sama  saja.  Barang-barang consumer  goods umumnya memiliki  standar  harga  karena  merupakan  barang pabrikan  dengan  jalur  distribusi  yang  sudah  tertata. Sementara  keunggulan  PT  dalam  atribut  lainnya justeru pada atribut kepentingan yang kurang penting. Kepentingan  yang  lebih  tinggi  pada  atribut-atribut keamanan  dan  kenyamanan,  PT  kalah  bersaing dibanding  HM.  Tuntutan  akan  pentingnya  penataan pasar tradisional merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi.
Prioritas  utama  pengembangan  pasar  tradisional terletak pada aspek infrastruktur; sesuatu yang dicapai HM  dengan  sangat  memuaskan  konsumen.  Ini meliputi  atribut-atribut:  keamanan,  kenyamanan,  dan kebersihan  pasar,  serta  kecukupan  fasilitas  umum. Bahwa  faktor  keamanan  menjadi  prioritas  terpenting yang  menuntut  kesiapan  aparat  pembina,  pengawas, termasuk  penegak  ketertiban/  keamanan.  Praktik ‘premanisme’  di  lingkungan  pasar  bukan  saja mengganggu  kenyamanan  konsumen,  melainkan kelancaran usaha para pedagang.
Prioritas kedua adalah berkait dengan peningkatan  atribut  komoditas.  Penekanan  pada atribut  harga  yang  murah  menjadi  tantangan manajemen bisnis perpasaran agar lebih efisien. Harga murah  menuntut  terciptanya  jejaring  bisnis  yang efisien,  yakni  adanya  pemangkasan  rantai  distribusi dan jaminan kelangsungan pasokan dengan harga dan kualitas  barang  terjaga/standar.  Konsep  kemitraan antara  pasar  modern  dengan  pemasok  (usaha  mikro- kecil)  mestinya  lebih  relevan  diterapkan  untuk  pasar tradisional.
Terjaganya  akurasi  ukuran  transaksi  (takaran, timbangan,  dll)  di  pasar  tradisional  menduduki peringkat  kedua  setelah  harga  yang  murah.  Ini  tidak saja  perlu  dilakukan  kalibrasi  secara  teratur  oleh bagian  metrologi,  melainkan  pengawasan  terhadap kemungkinan ‘kecurangan’ pedagang dalam memanipulasi  alat-alat  transaksi.  Pengawasan  dan pembinaan  serupa  dilakukan  terhadap  kemungkinan adanya  pemalsuan  barang,  dan  perlunya  standar kualitas  barang  dagangan.  Aspek  pembinaan  etika bisnis  dan  profesionalisme  pedagang  menjadi  amat penting.
Dalam  hal  atribut  layanan,  yang  termasuk prioritas  kedua  adalah  peningkatan  pelayanan  kepada konsumen  (keramahan),  kemudahan  akses  ke  pasar (waktu  tempuh  yang  singkat),  dan  jarak  yang  dekat dari  rumah.  Ketiga  atribut  ini  memiliki  tingkatan prioritas  yang  sama,  baik  untuk  PT  maupun  HM. Konsumen  menilai  bahwa  “keakraban”  berbelanja  di
PT  yang  sering  disuarakan  sebagai  kelebihan karakteristiknya  dibanding  HM  tidak  menjamin kepuasan  konsumen  akan  segi-segi  pelayanan berbelanja. Konsumen semakin mementingkan “keramahan-formalistik” dibanding “keakraban- normatif”  sebagai  bagian  dari  ciri-ciri  gaya  hidup modern. Ini makin menguatkan pentingnya pembinaan kepada  pedagang  PT  agar  meningkatkan  kualitas layanan kepada konsumen.
Prioritas  ketiga  adalah  peningkatan  tampilan barang  (kemasan  yang  rapih).  Perlunya  peningkatan tampilan  barang  (kemasan)  menunjukkan  kesadaran konsumen  yang  makin  tinggi  akan  pentingnya kebersihan  (higienis)  barang,  utamanya  bahan makanan,  di  samping  tren  selera  konsumen  seperti halnya  jika  berbelanja  ke  pasar  modern.  Kemasan dalam  konteks  ini  berarti  pula  penataan  barang dagangan, danpedagang terhadap barang saat transaksi dilakukan.
Daya  saing  PT  dalam  hal  kedekatan  lokasi dengan  perumahan  memberikan  sinyal  bahwa kebijakan  penataan  PT  harus  diarahkan  untuk memperluas pasar-pasar pemukiman dan/atau “menjauhkan” lokasi HM dari permukiman penduduk.

## Dampak Ekonomi Ritel Modern
Dampak keberadaan hypemarket terhadap jumlah  jenis  barang  dagangan  berbanding  terbalik. Adanya  hypermarket  akan  mengurangi  jumlah  jenis barang  yang  diperdagangkan  di  pasar  tradisional. Demikian  pula  dengan  jumlah  pembeli,  jumlah pemasok,  dan  jumlah  tenaga  kerja,  yang  mengalami penurunan  setelah  adanya  hypermarket.  Artinya, ketika  hypemarket  dibangun,  maka  perkembangan jumlah  pembeli,  jumlah  pemasok,  dan  jumlah  tenaga kerja  di  pasar  tradisionallebih  kecil  dibandingkan  di pasar  tradisional  kontrol.  Persoalan  yang  paling menonjol  terdapat  pada  perkembangan  jumlah pembeli di pasar tradisional , yang menunjukkan tanda negatif  dan  signifikan  yang  berarti  jumlah  pembeli menurun akibat adanya hypermarket. .
Keberadaan  hypermarket  tidak  berdampak negatif  terhadap  beberapa  indikator  kinerja  dari pedagang  pasar  tradisional,  yaitu:  rata-rata  omset, perputaran  persediaan,  dan  marjin  harga  komoditas. Rata-rata  omset  di  pasar  tradisionalmenunjukkan adanya penurunan, namun hal tersebut tidak signifikan secara  statistik.  Untuk  perputaran  barang  di  pasar tradisionalternyata  belum  mengalami  penurunan. Sementara  untuk  indikator  marjin  harga  secara statistik  tidak  signifikan,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  keberadaan  hypermarket  tidak  berdampak negatif terhadap marjin harga di pasar tradisional.
Secara keseluruhan ternyata adanya hypermarket hanya berdampak  negatif  terhadap jumlah pembeli di pasar  tradisional  .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa matinya  pasar  tradisional  lebih  disebabkan  oleh perubahan selera konsumen. Sehingga salah satu cara agar  pasar  tradisional  tetap  bisa  bertahan  dapat dilakukan  dengan  cara  tetap  mempertahankan
konsumen  supaya  tidak  beralih  ke  pasar  modern, misalnya  saja  dengan  membuat  pasar  tradisional menjadi semakin nyaman bagi konsumen.
Analisis  data  sekunder  menunjukkan  bahwa setiap  tambahan  jumlah  pasar  modern  (supermarket) belum  bersifat  menurunkan  jumlah  pasar  tradisional (toko  atau  warung).  Ini  berarti  memperlihatkan perilaku  bukan  persaingan  dalam  perkembangan jumlah  pasar,  melainkan  untuk  setiap  tambahan jumlah  pasar  modern  (supermarket)  diikuti  secara sangat  lambat  dibandingkan  tambahan  jumlah  pasar tradisional (toko atau warung). Sifat "complementary" ini menunjukkan bahwa pada kedua pasar sama-sama berkembang, namun pasar modern (jumlah supermarket) berkembang lebih cepat jika dibandingkan  perkembangan  pasar  tradisional  (toko atau warung).
Peran pasar tradisional (toko atau  warung) lebih besar dibandingkan peran pasar modern (supermarket) dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Non  Migas  pada harga konstan tahun 2008.  Merupakan kondisiyang sebaliknya terjadi, bahwa pasar modern (supermarket) di wilayah propinsi mempunyai kontribusi yang lebih besar  terhadap  penerimaan  APBD  dibandingkan dengan  wilayah  kotamadya/kabupaten.  Kontribusi pasar  modern  tersebut  tampak  lebih  besar  di  wilayah perkotaan  dibandingkan  wilayah  perdesaan.  Upaya mengkompensasi  kecepatan  perkembangan  pasar modern dengan menggunakan instrumen pajak/retribusi  memang  menghasilkan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  lebih  besar  di  tingkat propinsi dan kotamadya/kabupaten.
Akan  tetapi,  redistribusi  pendapatan  tersebut disikapi  oleh  pasar  modern  dalam  bentuk  kapitalisasi yang  lebih  tinggi.  Kapitalisasi  tersebut  berimplikasi terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  (permintaan  tenaga kerja yang lebih rendah). Disamping itu, pasar modern merespons kontribusi kepada PAD dengan menyampaikan  pelaporan  output  yang  lebih  rendah dan terjadinya fenomena peningkatan halangan ( entry barrier )  kepada  para  calon  pengusaha  baru  untuk masuk ke pasar modern (supermarket).
Pasar  tradisional  mempunyai  keunggulan  non ekonomi  dari  sudut  pandang  kepentingan  ekonomi makro,  yaitu  penyediaan  pilihan  kesempatan  usaha, penyediaan  lapangan  kerja,  dan  kontribusi  output, meskipun  pilihan-pilihan  tersebut  dapat  berbenturan dengan kepentingan-kepentingan pemda untuk meningkatkan  perolehan  PAD.  Oleh  karena  itu, sungguh  tidak  mengherankan  jika  perlindungan terhadap  peritel  tradisional  belum  mendapat  prioritas yang  sangat  penting  jika  dipandang  dari  kepentingan pembangunan regional. Keterlambatan pengembangan pasar  tradisional  yang  jauh  kalah  cepat  dibandingkan penetrasi  pasar  modern  telah  menjadi  bukti  bahwa pemerintah  cenderung  lebih  membuka  diri  bagi investasi  ritel  modern  ketimbang  mengembangkan pasar tradisional.

## SIMPULAN
Keberadaan hypermarket dapat  mengurangi jumlah  jenis  barang  yang  diperdagangkan  di  pasar tradisional.  Demikian  pula  dengan  jumlah  pembeli, jumlah  pemasok,  dan  jumlah  tenaga  kerja,  yang mengalami penurunan setelah adanya hypermarket.
Rata-rata omset di pasar tradisional menunjukkan  adanya  penurunan,  namun  hal  tersebut tidak  signifikan  secara  statistik.  Untuk  perputaran barang di pasar tradisional ternyata belum mengalami penurunan.  Sementara  untuk  indikator  marjin  harga secara  statistik  tidak  signifikan,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  keberadaan hypermarket tidak berdampak  negatif  terhadap  marjin  harga  di  pasar tradisional.
Secara  keseluruhan  keberadaan hypermarket hanya berdampak  negatif  terhadap jumlah pembeli di pasar tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa matinya pasar  tradisional  lebih  disebabkan  oleh  perubahan selera konsumen.
Peran  pasar  tradisional  (toko  atau  warung) lebih  besar  dibandingkan  peran  pasar  modern (supermarket) dalam  memberikan  kontribusi  terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas pada harga konstan tahun 2008, namun tidak dari sisi PAD.
Pasar  tradisional  mempunyai  keunggulan non  ekonomi  dari  sudut  pandang  kepentingan ekonomi makro, yaitu penyediaan pilihan kesempatan usaha,  penyediaan  lapangan  kerja,  dan  kontribusi output,  meskipun  keunggulan  ekonomi tersebut dapat berbenturan  dengan  kepentingan-kepentingan  pemda untuk  meningkatkan  perolehan  PAD,  dimana  Pasar Modern  lebih  menghasilkan  PAD  dari  sisi  pajak/ retribusi  yang  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan Pasar Tradisional.

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  kajian,  dan  dengan  bertolak dari  implementasi  Regulasi  terkait  penataan  ritel modern,  yaitu  Perpres112/2007  tentang  tentang Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional  dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M- DAG/PER/12/2008  tentang  Pedoman  Penataan  dan Pembinaan Pasar Tradisional,  Pusat Perbelanjaan dan Toko  Modern,  berikut  ini  beberapa  rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:
1. Regulasi  tentang  Zonasi  Ritel.  Mendasarkan zonasi  pada  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dinilai  rawan  mendatangkan  konflik  kepentingan di  daerah,  karena  itu  harus  diimbangi  dengan ketentuan  yang  lebih  bermuatan  pertimbangan ekonomi. Ketentuan zonasi wajib mempertimbangkan  aspek  ekonomi  dan  kaidah bisnis  sedemikian  sehingga  terjaga  iklim  usaha yang  sehat  antara  seluruh  pelaku  usaha,  serta kaidah  tata  ruang  sedemikian  sehingga  dapat
menjaga  kelancaran  aktivitas  bisnis  dan  layanan kepada masyarakat.
2. Regulasi  tentang  Hubungan  Pemasok  dan  Toko Modern.  Bagian  ini  dinilai  paling  menuntut pemahaman  aspek-aspek  teknis  perpasaran  dan praktik  bisnis  di  lapangan,  termasuk  pemahaman terhadap  klausul-klausul  perikatan  hukum  (legal dan  administratif)  bagi  segenap  pemangku kepentingan  di  daerah.  Terhindarnya  hubungan afiliasi  antara  pemasok  dengan  toko  modern, syarat standar kualitas barang agar dapat dipenuhi oleh  pemasok,  syarat  dan  kondisi  perdagangan ( trading  terms )  dalam  perjanjian  pasokan,  adalah beberapa perhatian utama dalambagian ini.
3. Regulasi  tentang  Perijinan  Ritel.  Aspek  perijinan inilah yang bisa dikembangkan lebih komprehensif dan  detail  untuk  ”mengimbangi”  kemungkinan celah  yang  muncul  dari  ”kerawanan”  regulasi zonasi  dalam  kerangka  RTRW/RDTR.  Aspek perijinan akan lebih mengedepankan pertimbangan ekonomi pendirian pasar dan toko modern.
4. Regulasi  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan. Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional  harus bisa  dijabarkan  lebih  konkrit  dengan  salah  satu penekanan  pada  aturan  mengenai  pengembangan pasar  tradisional  agar  mampu  meningkatkan  daya saing.
5. PembentukanBadan Regulasi Ritel (BRR).
Lembaga BRR diarahkan  mengembanperan untuk mengkonsolidasikan  seluruh  pelaku  ritel  dan menjembatani  aspirasi  pelaku  ritel  dengan pemerintah; dan sebaliknya, membantu penegakan regulasi dalam praktik.
6. Pengembangan  Pasar  Tradisional.  Pengembangan pasar tradisional harus lebih memperhatikan aspek kelangsungan  usaha  dan  perbaikan  kinerja  bisnis bagi  pedagang  yang  sebelumnya  telah  menempati pasar  bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  penting dipertimbangkan  mengenai daya dukung ekonomi di  wilayah  pasar  dan  kemampuan  pedagang. Analisis kelayakan renovasi pasar harus menitikberatkan  pada  aspek  manajemen  bisnis perpasaran sebagai suatu entitas yang mandiri dan menguntungkan  setelah  pasar  pasca  renovasi beroperasi.  Diperlukan  sebuah  studi  khusus  yang ditujukan  untuk  menyusun  model  usaha  ( business model, termasuk financial model ) pasar tradisional. Penataan pasar bukan berarti pembangunan gedung fisik yang megah, melainkan pada pencapaian atribut-atribut layanan yang  dianggap  penting  bagi  konsumen,  yakni: keamanan,  kenyamanan,  kebersihan,  kedekatan lokasi  dengan  pemukinan,  dan  terjaganya  kualitas barang  yang  diperdagangkan.  Kerja  sama  dengan pihak  swasta  hendaknya  dibangun  dengan  sistem KSO  (kerja  sama  operasi)  atau  Bangun  Serah Guna (BSG) yang dilanjutkan dengan KSO.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  C.  Nielsen, Asia  Pacific  Retail  and  Shopper  Trends , 2005.
A.  C.  Nielsen, Asia  Pacific  Retail  and  Shopper  Trends , 2010.
A. C. Nielsen, Retail Audit Report , 2011.
Business  Intelligence  in  Retail, Bringing  Cohesion  to  a Fragmented Enterprise A Benchmark
Report , 2009. CPIS,  Perdagangan  Eceran  di  Indonesia:  Skala  Kecil  vs Skala Besar. Jakarta: Center for  Policy and Implementation Studies, 2010.
Nielson  C, Modern  Supermarket (Terjemahan  AW Mulyana). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
Reardon , S.  F, A  Conceptual  Framework  for  Measuring Segregation and its Association  with Population Outcomes , 2006.
Sinaga,  Pariaman,  Makalah  Pasar  Modern  VS  Pasar Tradisional. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta: Tidak Diterbitkan, 2004.
SMERU, Impact of Supermarkets on Traditional Markets and Retailers in Indonesia's
Urban Centers , SMERU Research Report , 2007.
Sumber Perundang-undangan:
__________, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. ____________,Peraturan  Menteri  Perdagangan  No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
____________,Peraturan  Menteri  Perdagangan  No: 68/M-DAG/PER/10/2012  tentang  Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern