DAMPAK PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL SKEMA KEMITRAAN KEHUTANAN TERHADAP KELESTARIAN HUTAN DAN PENDAPATAN PETANI HUTAN
Impact of Social Forestry Program Forest Partnership Scheme on Forest Sustainability and Forest Farmer Income
Jumanto 1)* , D.S.  Martono 1
1 Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun
DOI: http://dx.doi.org/10.21111/agrotech.v6i3.4908
Terima  15 September 2020               Revisi  30 September 2020               Terbit  31  Desember 2020
Abstrak: Salah  satu  upaya  Pemerintah  untuk  mewujudkan  masyarakat sejahtera, hutan lestari, dan terjaganya ketahanan pangan diIndonesia adalah terbitnya  Peraturan  Menteri  LHK  No.83  Tahun  2016,  Tentang  Perhutanan Sosial.  Perhutanan  Sosial  ( Social  Froestry )  merupakan  sistem  dalam pengelolaan  sumber  daya  hutan  pada  hutan  negara  maupun  hutan  hak dengan  melibatkan  masyarakat  disekitar  hutan  sebagai  pelaku  utama  dalam pengelolaan  hutan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dampak Program  Perhutanan  Sosial  Skema  Kemitraan  Kehutanan  terhadap Kelestarian  hutan  dan  pendapatan  petani  hutan.  Program  Perhutanan  Sosial memberikan  dampak  yang  baik  terhadap  kelestarian  hutan  dan  pendapatan petani  hutan.  Pada  tahun  2017-2019  tingkat  keterlibatan  tinggi  LMDH  dan petani  dapat  mendukung  keberhasilan  tanaman  dengan  nilai  90-97%  atau sangat  baik  pertumbuhanya,  untuk  penanggulangan  gangguan  kemanan hutan  dan  kebakaran,  pada  tahun  2019,  keterlibatan  Petani  dan  LMDH sangat  tinggi  setahun  6  kali  kegiatan,  mendukung  kecilnya  gangguan keamanan  hutan  yang  hanya  terjadi  4  kali  dengan  kerugian  hanya Rp.7.012.000,  serta  dapat  menurunkan  luasan  kebakaran  hutan  dari  17  Ha menjadi 4 Ha. Pada sektor pendapatan melalui program PS skema kemitraan kehutanan,  rata  rata  pendapatan  bersih  petani  dalam  setahun  sebesar  Rp. 324.950.000  atau  62,5%  dari  pendapatan  total  dan  Rp.  195.510.00  atau
* Korespondensi email: djokosetyo@unmer-madiun.ac.id
Alamat : Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun, l. Serayu No.79, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur Indonesia 63133
37,5%  diperoleh  dari  sumber  pendapatan  lain  (beternak,  berdagang,  dan Pekerjaan lain).
Kata kunci: Perhutanan Sosial, Kemitraan, Kelestarian Hutan, Pendapatan .
Abstract: One  of  the  Government's  efforts  to  create  a  prosperous  society, sustainable forests, and maintained food security in Indonesia is the issuance of Minister  of  Environment  and  Forestry  Regulation  No.  83/2016,  Concerning Social Forestry. Social Forestry (Social Forestry) is a system in the management of forest resources in state and private forests by involving communities around the forest as the main actors in forest management.  This research is conducting to  determine  the  impact  of  the  Forestry  Partnership  Scheme  Social  Forestry Program  on  forest  conservation  and  forest  farmer  income.  The  Social  Forestry Program  has  a  good  impact  on  forest  sustainability  and  the  income  of  forest farmers. In 2017-2019 the high level of involvement of LMDH and farmers can support the success of crops with a value of 90-97% or tremendous growth, for overcoming  forest  and  fire  security  disturbances.  In  2019,  the  involvement  of Farmers  and  LMDH  was  very  high  in  6  times  a  year,  supporting  the  small number of forest security disturbances that only occurred four times with a loss of only Rp. 7,012,000, and can reduce the area of  forest  fires from 17 Ha to 4 Ha.  In  the  income  sector,  through  the  PS  program  of  the  forestry  partnership scheme,  the  average  net  income  of  farmers  in  a  year  is  Rp.  324,950,000  or 62.5%  of  the  total  gain  and  Rp.  195.510.00  or  37.5%  obtained  from  other sources of income (livestock, trading, and other jobs).
Key words : Social Forestry, Partnership, Forest Conservation, Income

## 1. Pendahuluan
Sektor  Pertanian  dan  sektor  kehutanan  merupakan  2  sektor yang  memiliki  peran  penting  bagi  bangsa  Indonesia  dalam menjaga  ketahanan  pangan,  dikarenakan  Sektor  pertanian  dan Kehutanan  menghasilkan  sumber  pangan  yang  besar,  hal  itu dilakukan  untuk  meningkatkan  kemakmuran  bagi  Masyarakat dan  kelestarian  sumber  daya  hutan.  Maka  dari  itu  perlu dilakukan  upaya  tindakan,  kebijakan  maupun  tindakan  yang
mengarah  untuk  mewujudkan  Masyarakat  sejahtera  dan  hutan lestari.
Tingginya    ahli  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  Perumahan, industri dan sektor lain dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan.  Maka dari itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus  hadir  dalam  menentukan  kebijakan  terhadap  ketahanan pangan  diIndonesia.  Kebijakan  ini  perlu  didukung  dari  semua sektor  salah  satunya  adalah  pada  pengelolaan  hutan  yang seimbang  supaya  dapat  mendukung  ketahanan  pangan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  itu  dalam  mendukung  upaya tersebut, dikeluarkanlah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan  hutan  yaitu  Perhutanan  Sosial,  yang  dulu  hutan dikelola  sepenuhnya  oleh  Perum  Perhutani,  dengan  kebijakan Perhutanan  Sosial,  Perum  Perhutani  diwajibkan  harus menggandeng  masyarakat  sekitar  hutan  dalam  pengelolaan hutan.    Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui dampak program Perhutanan Sosial skema kemitraan Kehutanan  terhadap  kelestarian  hutan  dan  dampak  program Perhutanan  Sosial  terhadap  pendapatan  petani  hutan  yang tergabung di LMDH Rimba Mas Sejahtera.

## Perhutanan Sosial
Perhtuanan  Sosial  ( Social  Froestry )  merupakan  salah  satu kebijakan  Kementrian  Kehutanan  pada  saat  itu,  dan  saat  ini
adalah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
mengartikan Perhutanan Sosial sebagai sistem daam pengelolaan  sumber  daya  hutan  pada  hutan  negara  maupun hutan  hak  dengan  melibatkan  Masyarakat  disekitar  hutan sebagai  pelaku  utama  dalam  pengelolaan  hutan,  dalam mewujudkan  Masyarakat  sejahtera  dan  terjaganya  kelestarian hutan (Hakim, 2010)
Defenisi  Perhutanan  Sosial  sendiri  banyak  ditafsirkan  oleh berbagai  pihak.  Di  Cina,  Perhutanan  Sosial  diartikan  sebagai bentuk dari sistem pengelolaan hutan yang melibatkan berbagai komponen Sosial. Pengertian Sosial dalam hal ini adalah semua pihak  yaitu  pemerintah,  pihak  swasta,  lembaga  swadaya Masyarakat,  universitas/lembaga  penelitian  hingga  Masyarakat sendiri. Social  Forestry  is  aforestry  which  aims  at  producing flows of production and recreations benefits for the community, melihat  secara  umum  bahwa  kegiatan  kehutanan  yang menjaminkelancaran  manfaat  produksi  dan  kesenangan  bagi Masyarakat,  tanpa  membedakan  apakah  itu  lahan  milik  publik (negara)  maupun  lahan  perorangan  ( private  land ).  (Cifor,
2003).

## Kebijakan Perhutanan Sosial dan Kebijakanya
Slamet  Edi  Sumanto,2009  mengatakan,  Perhutanan  Sosial sebagai  salah  satu  model  pemberdayaan  yang  ditawarkan
Departemen  Kehutanan  setidaknya  merupakan  langkah  maju dalam  mengatasi  persoalan  konflik  pengelolaan  hutan  antara pihak  departemen  dengan  Masyarakat.  Namun  bukan  berarti bahwa konsep tersebut merupakan obat mujarab yang langsung dapat mereduksi atau menghentikan konflik pengelolaan hutan, sebab  persoalan  konflik  terjadi  setelah  implementasi  program tersebut  di  lapangan.  Adanya  perbedaan  kepentingan  antara aktor-aktor  yang  terlibat  program,  persoalan  teknis  dan  non teknis (administrasi, perijinan, dan lain-lain) di lapangan hingga persoalan  hak-hak  Masyarakat  menjadi  sumber  konflik  baru dalam  pengelolaan  kawasan  hutan.  Program  pemberdayaan melalui  Perhutanan  Sosial  merupakan  salah  satu  strategi resolusi  konflik,  tetapi  pada  beberapa  aras  dan  tujuan  terdapat unsur konflik disebabkan antara lain : kebijakan program yang masih  bersifat  sentralistik,  tahapan  pemberdayaan  yang  masih bersifat  prosedural,  serta  penerapan  batas/arena  aksi,  aturan- aturan  main  dan  penetapan  stakeholders  belum  menjadi prioritas dalam perencanaan dan kerangka program pemberdayaan.
Pelaksanaan  Perhutanan  Sosial  oleh  Perum  Perhutani  dalam skema  kemitraan,  memberikan  harapan  terjaganya  hutan  dari gangguan  keamanan  hutan  berupa  ilegal  Loging,  kebakaran hutan  dan  kegagalan  tanaman.  Kemitraan  kehutanan  dalam PHBM  sebagai  bentuk  kegiatan  yang  melibatkan  Masyarakat
desa  hutan  untuk  ikut  dalam  mengelola  hutan,  diharapakan dapat  memberikan  dampak  terjaganya  kelestarian  hutan  dan keamanan  hutan  dari  gangguan  keamanan  hutan,  dengan memberi  ruang  lahan  garapan  untuk  pertanian  pada  sela  sela tanaman  pokok  Perhutani,  atau  pemanfaatan  lahan  dibawah tegakan  (  PLDT),  sehingga  aktifitas  ilegal  loging  dapat dikurangi ( Perum Perhutani KPH Saradan, 2015).
Pelaksanaan  perhutanan  sosial  juga  merupakan  salah  satu upaya  meningkatkan  produktifitas  kawasan  hutan  ditinjau  dari aspek  hasil  kayu  untuk  perum  perhutani  dan  hasil  non  kayu untuk  masyarakat  di  sekitar  hutan  maupun  untuk  menjaga kelestarian  dan  perlindungan  alam  serta  lingkungan  hidup  (DS Martono, 2020).

## Dampak Perhutanan Sosial Secara Ekonomis Masyarakat
Program  Perhutanan  Sosial  merupakan  penjabaran  program Nawa  Cita  Presiden  Joko  Widodo  dengan  memberikan  ruang akses  Masyarakat  kawasan  hutan  secara  legal  formal  melalui Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor 83  Tahun  2016  tentang  Perhutanan  Sosial.  Dengan  tujuan peningkatan  kesejahteraan  Masyarakat  khususnya  disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif di  Masa  yang  akan  datang  (Absori,  Sigit  Sapto  Nugroho2  & Elviandri, 2019).
Program Perhutanan Sosial memiliki dampak yang baik bagi perekonomian  Masyarakat  terutama  setelah  mereka  menerima Surat  keputusan  (SK)  Hak  pengelolaan  memberikan  nilai tambah  bagi  aset  tanah  dan  asset  batang  pohon  kehutanan. Selanjutnya  dapat  menambah  pendapatan  dengan  menanam tanaman  komoditas  atau  manfaatkan  lahan  hutan  untuk pariwisata.  Kemudian  dapat  berkembang  menyerap  tenaga kerja  semakin  banyak.  Jika  pada  paguyuban  tani  lahan  lahan mereka hanya biasanya menjadi sumber penghasilan sampingan mereka  akhirnya  kini  bisa  menjadi  sumber  penghasilan  utama mereka,  disamping  itu  dampak  yang  lebih  besar  Perhutanan Sosial  adalah  dapat  mengurangi  arus  urbanisasi,(  Prof.
Mudrajat Kuncoro,  2019).

## 2. Bahan dan Metode
Bahan dan obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok LMDH Rimba Mas Sejahtera Desa Pajaran, hutan di Perum Perhutani KPH  Saradan yang  berlokasi di RPH  Pajaran BKPH  Pajaran,  serta  Pegawai  Perum  Perhutani  di  kesatuan RPH  Pajaran,  BKPH  Pajaran  dan  KPH  Saradan.  Pelaksanaan Penelitian bulan April samapai dengan Juli 2020.
Media  tanam  menggunakan  kombinasi  sekam  padi  dan  tanah jenis  latosol  dengan  perbandingan  2:1.  Nutrisi  menggunakan pupuk AB mix berupa larutan nutrisi stok A terdiri atas unsur N, P,
Metode  Penelitian deskriptif  kualitatif ,  selain  menggunakan data kualitatif, diperlukan pula data kuantitatif, sebagaipenunjang  untukmemperjelasdeskripsi.  Yang  dilakukan di  kawasan  hutan  yang  dikelola  Perum  Perhutani  di    RPH pajaran  BKPH  Pajaran  KPH  Saradan  dan  LMDH  Rimba  Mas Sejahtera  Desa  Pajaran  Saradan  Madiun.  Melalui  wawancara mendalam terhadap 30 orang responden (5% dari total anggota LMDH yang mengerjakan lahan di RPH Pajaran) yang diambil secara purposive sampling , serta pengumpulan data dari Perum
Perhutani, Pemerintah Desa dan Petugas dari Perhutani.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Hasil Data Sekunder Tentang Kelestarian Hutan
Perhutanan  Sosial  SkemaKemitraan  kehutanan  merupakan bentuk  kerjasama  antara  Masyarakat  setempat  dengan  pengelola hutan,  dalam  melakukan  pengelolaan  hutan  secara  bersama-sama. Adapun  tujuan  besar  dalam  Perhutanan  Sosial  adalah  untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi Masyarakat setempat, dan Masyarakat hukum adat yang berada di dalam  atau  disekitar  kawasan  hutan  dalam  rangka  kesejahteraan Masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.
Pada sektor kelestarian hutan, akan dilihat beberapa faktor yang mendukung nilai keberhasilan fungsi kelestarian hutan antara lain.
Keberhasilan  tanaman,  keamanan  hutan  atau  kejadian  ilegal loging, kebakaran hutan dan bencana alam.
Hasil  data  pada  karakter  jumlah  cabang  dan  diameter  batang pada  Tabel  1  ternyata  pengaruh  tanah  dapat  menjadi  faktor  lain penentu  terbentuknya  jumlah  cabang  tanaman  tomat  cerry,  sebab media  tanam  yang  digunakan  dalam  penanaman  tomat  cerry dengan  irigasi  tetes  ini  berupa  kombinasi  sekam  dan  tanah. Sebagaimana  diungkapkan  (Sutapradja,  2008)  jenis  tanah  latosol Subang  dapat  berpengaruh  terhadap  jumlah  cabang  dibandingkan dengan  jenis  tanah  lain  karena  memiliki  kandungan  unsur  hara yang relative lebih sedikit.

## Data Keberhasilan Tanaman
Keberhasilan  tanaman  merupakan  salah  satau  indikator  untuk mengukur  keberhasilan  dalam  menjaga  kelestarian  hutan,  data keberhasilan  tanaman  ini  disajikan  dalam  periode  tahun  2017 sampai  tahun  2019,  hal  ini  dikarenakan  pelaksanaan  program  PS dimulai  tahun  2017  untuk  di  LMDH  RMS,  dan  di  areal  kerja Perum  Perhutani.  Adapun  data  keberhasilan  tanaman  yang disajikan  hanya  pada  lokasi  di  RPH  Pajaran  saja  sebagai  lokasi penelitian,  yang  diperoleh  dari  data  skunder  pelaksanaan monitoring  dan  evaluasi  tanaman  oleh  Perum  Perhutani  KPH Saradan.

## Tabel. 1. Data Rekap Hasil Evaluasi Tanaman kehutanan
No Uraian Tahun Pelaksanaan Evalausi Tanaman Ket 2017 2018 2019 1 Rata Rata Hasil Evaluasi tanaman 97 % 93% 94%
Sumber data: Olah data Evaluasi Tanaman
Diagram.1  Hasil evaluasi tanaman
Sumber Data: Data Hasil Evaluasi Perum Perhutani KPH Saradan
Evaluasi  penilaian  tanaman  kehutanan  di  Perum  Perhutani
memakai dasar Surat Direksi Perum Perhutani
No.1380/Kpts/Dir/2019,  tentang  Pedoman  Evaluasi  Tanaman,
dengan penilaian berdasarkan persen tumbuh tanaman. Sangat Baik : Jika Persen tumbuh tanaman > 95% Baik : Jika Persen tumbuh tanaman 90%-95% Cukup : Jika Persen tumbuh tanaman 80 %-89% Jelek : Jika Persen tumbuh tanaman < 80%. 91 92 93 94 95 96 97 1 97 93 94

## Diagram Hasil evaluasi tanaman
Tahun Pelaksanaan Evalausi Tanaman 2017
Tahun Pelaksanaan Evalausi Tanaman 2018
Tahun Pelaksanaan Evalausi Tanaman 2019
Berdasarkan tabel 1, Rata-rata keberhasilan tanaman pada tahun 2017, 2018, 2019, dapat diketahui bahwa keberhasilan tanaman di RPH  pajaran  pada  tahun  2017,  sangat  baik  dengan  Persentase tumbuh  97%  untuk  jenis  tanaman  Jati  Plus  Perhutani  (JPP),  dan pada  tahun  2018  persentase  tumbuh  93  %  dan  naik  menjadi  pada tahun  menjadi  94%,  hal  ini  dikarenakan  jenis  tanaman  berbeda, yaitu  sonokeling  dan  rimba  campur  rata  rata  hasil  penilaianya 90%-94%.  Namun  demikian  untuk  jenis  tanaman  Jati  plus Perhtuani  (JPP)  persetase  tumbuh  sangat  baik  pada  kisaran  97%, dapat dilihat pada hasil evaluasi tanaman tahun 2017 dan 2018.

## Data Gangguan Keamanan hutan
Data  gangguan keamanan hutan ini dilakukan untuk  mengukur kerusakan  hutan  dan  kerugian  bagi  Perum  Perhutani.  Pada penelitian  ini  akan  dilihat  gangguan  keamanan  hutan  selama  3 tahun, pada tahun 2017, 2018 dan 2019, data gangguan keamanan hutan ini disajikan hanya pada lokasi penelitian di BKPH Pajaran, dan dapat dilihat pada tabel 2.
Berdasarakan  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  selama  3 tahun  terakhir,    gangguan  keamanan  hutan  dapat  diturunkan. Artinya,  selama  3  tahun  program  PS,  dengan  melibatkan  Petani hutan dan LMDH mempunyai peran untuk menurunkan gangguan keamanan  hutan  di  RPH  Pajaran.  Hal  ini  nantinya  dapat
disinkronkan  dengan  aktifitas  LMDH  dalam  menjaga  keamanan hutan.
Tabel. 2. Gangguan keamanan hutan.
No Lokasi Tahun Kejadian Pohon Kerugian (Kali) (Pohon) ( x 1.000 ) 1 RPH Pajaran BKPH Pajaran 2017  20 69 42.147 2018  16 61 125.569 2019  4 17 7.012 Total 40 147 174.728
Sumber data: Data Kebakaran Hutan, KPH Saradan

## Data Kebakaran Hutan
Kebakaran  hutan  merupakan  salah  satu  indikator  yang  dapat menyebabkan  terganggunya  kelestarian  hutan,  dimana  kebakaran hutan  dapat  menyebabkan  kerugian  secara  materil  maupun  non materil terhadap kelangusngan hidup vegetasi dan satwa yang ada di  kawasan  htuan  tersebut.  Dimana  penyebab  kejadian  kebakaran hutan ini, dapat disebabkan secara alami karena panas tinggi yang meyebabkan  seresah  daun  terbakar,  dan  oleh  ulah  manusia  yang membakar  secara  langsung  untuk  membersihkan  lahan  atau membuang  putung  rokok  sembarangan.  Lebih  jelasnya  kejadian kebakaran hutan selama 3 tahun pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

## Tabel.3.  Data kebakaran hutan
Sumber data: Data Kebakaran Hutan, KPH Saradan
Berdasarkan  data  tabel.3,  dapat  diketahui  diRPH  Pajaran selama 3 tahun terjadi 6 kali kejadian kebakaran dengan luas areal terdampak  kebakaran  seluas  38,2  ha,  dengan  kejadian  tertinggi pada  tahun  2018  sebanyak  3  kali  kejadian  dan  pada  tahun  2019 kejadian  menurun  menjadi  1  kali  dengan  keluasan  4  ha.  Hal  ini dapat  dianalisa  apakah  ada  peran  LMDH  dan  petani  hutan  yang dilakukan untuk penanganan kebakaran hutan.

## Hasil Data Primer tentang Pendapatan Petani Hutan

## Luas Garapan Petani
Pada  tabel  2  memperlihatkan  karakter  bobot  basah  tanaman rata-rata nilai 42.80 gr – 78.80 gr dan bobot kering tanaman rata- rata kisaran 12.00 gr – 20.20 gr tidak berbeda nyata namun secara nilai perlakukan P5 (20 ml) pada kedua karakter tersebut memiliki nilai  tertinggi  yaitu  78.80  gr  dan  20.20  gr,  sedangkan  nilai terrendah pada perlakuan P1 (5 ml) dengan rata-rata 42.80 gr dan 12.00 gr. Rata-rata nilai bobot basah akar 3.6 gr – 5.4 gr dan rata-
No Lokasi Tahun Kejadian (Kali) Luas (Ha) Pohon (Buah) Kerugian (x 1.000) RPH Pajaran BKPH Pajaran 2017 1 17,00 383 2018 3 17,20 11.342 2019 2 4,00 2.295 Total 6 38,2 - 14.020
rata bobot  kering  akar pada  0.97–1.41  gr  tidak  menunjukan berbeda  nyata  berdasarkan  statistik.  Hal  ini  disebabkan  oleh penggunaan  ukuran  polibag  yang  kurang  sesuai  atau  terlalu  kecil pada  saat  percobaan  dilakukan,  sehingga  menyebabkan  ruang pergerakan akar untuk berkembang menjadi terhambat.
Tabel  4. Luas Garapan Responden Pada Lahan Agroforestry
No. Luas Total Garapan (Ha) Jumlah Petani(Orang) Persentase(%) 1 > 0,25 5 26 2 0,25-0,5 15 50 3 0,6-1,0 7 23 4 1,0< 3 1 Total 30 100 Sumber data: Olah data dari Kuisoner,2020
Berdasarkan data tabel  4, di  ketahui bahwa luas  garapan   yang terbanyak  dikerjakan  oleh  Petani  hutan  adalah  0,25-  0,5  ha,yang dikerjakan  oleh  15  orang  dengan  persentase  50%,  dan  terendah adalah diatas 1 ha, hal ini dapat menunjukan bahwa rata rata Petani hutan  luas  garapannya  untuk  dikelola  dengan sistem  Agroforestry 0,25 – 0,5 Ha, hal ini dilakukan sebagai bentuk  pemerataan lahan garapan  kepada  Petani  lainya,  sedangkan  luas  garapan  diatas  0,5 Ha.  Lebih  dipengaruhi  oleh  kemampuan  petani  dan  biaya  untuk mengerjakan lahan.
Salah  satu  solusi  dan  upaya  untuk  melakukan  keamanan  hutan dan  menjaga  kelestarian  hutan,yaitu  dengan  mengembangkan
tanaman  PLDT.  Luas  garapan  PLDT  di  LMDH  Rimba  Mas Sejahtera  dapat disajikan pada tabel dibawah.
Tabel . 5. Luas Garapan Responden Pada Lahan PLDT Porang
No Luas Total Garapan (Ha) Jumlah Petani (Orang) Persentase  (%) 1 < 0,25 4 34,00 2 0,25-0,5 7 58,00 3 0,5-1,0 1 8,00 4 >1,0 Total 12 100
Sumber data: Olah data dari Kuisoner,2020
Berdasarakan  Tabel  5,  diatas  kepemilikan  lahan  PLDT  dari  30 responden yang memiliki lahan PLDT adalah 12 orang atau 40 %, hal  ini  disebabkan  pengelolaan  PLDT  membutuhkan  biaya  yang besar,  misalkan  tanaman  Porang  dalam  1  ha  dibutuhkan  biaya sampai  25  Juta,  untuk  biaya  benih,  saprodi,  tanaman  dan pemeliharaan.  Sesuai  data  dari  LMDH  bahwa  luasan  tanaman PLDT porang yang dikembangkan LMDH saat ini seluas 250 Ha.

## Data Pendapatan Petani  dalam Kawasan Hutan
Luasan  tanaman  petani  hutan  dapat  mempengaruhi  terhadap hasil  yang  akan  diperoleh,  hasil  wawancara  dengan  Pengurus LMDH  Bapak  Wisdianto,  bahwa  dalam  1  tahun  petani  di  LMDH Rimba Mas Sejahtera dapat menghasilkan panenan selama 2-3 kali panen,  dengan  jenis  tanaman  yang  sering  ditanam  adalah  jenis
jagung,  kacang-kacangan  dan  ketela.  Lebih  jelasnya  pendapatan petani berih pada lahan agroforestry dapat dilihat pada tabel 6.

## Tabel 6. Pendapatan Petani dalam Lahan Agroforestry
No. Pendapatan dari lahan Agroforestry dalam 1 tahun (Rupiah) Jumlah Petani (Orang) Persentase (%) 1 500.000-2.500.000 - 2 2.500.000- 5.000.000 20 66,67 3 5.000.000-10.000.000 6 20 4 >10.000.000 4 13,33 Total 30 100
Sumber data: Olah data dari Kuisoner,2020
Berdasarakan  Tabel  6,  diatas  pendapatan  petani  dilahan agroforestry  paling  besar  adalah  antara  2500.000-5.000.000 dengan 66,67 %, hal ini dikarenakan pengaruh dari luasan garapan petani  yang rata rata 0,2-0,25 Ha. Dan bagi pemiliki luas garapan yang luas dan hasl yang tinggi dipengaruhi oleh kemampuan untuk permodalan.
Tabel 7. Pendapatan Petani dari Lahan PLDT Tan.Porang
No. Pendapatan dari lahan PLDT dalam 1 tahun (Rupiah) Jumlah Petani (Orang) Persentase (%) 1 500.000-2.500.000 - 2 2.500.000- 5.000.000 3 5.000.000-10.000.000 5 41,7% 4 >10.000.000 6 58,3% Total 11 100
Sumber data: Olah data Kuisoner dan Wawancara, 2020
Berdasarkan Tabel.7 diatas, diketahui bahwa tidak semua Petani mengembangkan  PLDT,  hal  ini  disebabkan  oleh  kemampuan permodalan, tanaman PLDT yang dikembangkan petani di LMDH Rimba Mas Sejahtera adalah Tanaman porang, dengan hasil per ha adalah  5-8  ton,  tergantung  masa  tanamnya  dan  pemeliharaan, semakin  lama  hasil  yang  didapat  juga  akan  besar.  Tabel  diatas menunjukan  bahwa  pendapatan  dari  PLDT  rata  rata  adalah  diatas Rp.  5.000.000,  artinya  pospek  PLDT tanaman Porang  sangat menjajikan,  dan  lebih  besar  dari  pada  hasil  dari  tanaman Agroforestry.

## Data Pendapatan Petani dari Sumber lain
Pendapatan  Petani  lain  berasal  dari  pekerjaan  lain  antara  lain, perdagangan,  sebagai  buruh  tani,  dan  beternak.  Lebih  jelas  dapat dilihat pada tabel 8 dibawah.
Tabel.  8.    Rekapan  Pendapatan  dari  Sumber  Lain  (berdagang,
pekerjaan lain) No Pendapatan lain tahun (Rupiah) Jumlah Petani(Orang) Persentase(%) 1 500.000-1.500.000 4 13,33 2 1.500.000-2.500.000 10 33,33 3 2.500.000-5.000.000 9 30,00 4 >5.00.000 7 23,34 Total 30 100
Sumber data: olah data Kuisoner dan wawncara
Tabel 9.  Pendapatan Bersumber Dari Ternak
No Pendapatan dari ternak (Rupiah) Jumlah Petani(Orang) Persentase(%) 1 500.000-1.500.000 6 42,86 2 1.500.000-2.500.000 1 7,14 3 2.500.000-5.000.000 3 21,43 4 >5.00.000 4 28,57 Total 14 100
Sumber data: olah data Kuisoner dan Wawancara
Berdasarakan  tabel  8  dan  tabel  9,  di  ketahui  bahwa  semua petani  masih  memperoleh  pendapatan  lain  diluar  kegiatannya  di lahan  hutan,  dengan  besaran  yang  berbeda,  hal  ini  dipengaruhi oleh  umur,  dan  kemampuan,  serta  usaha  lain.  Hasil  wawancara bahwa  pendapatan  lain  lebih  banyak  berasal  dari  upah  bekerja kepada pihak lain yaitu sebagai buruh tani atau pekerjaan srabutan, dan pendapatan sumber  lain terbesar adalah petani  yang memiliki usaha perdagangan, biasanya sebagai  pengepul  tanaman  pertanian atau porang.

## Kegiatan LMDH dalam Program Perhutanan Sosial
Pelaksanaan  Program  Perhutanan  Sosial  Skema  Kemitraan antara LMDH Rimba Mas Sejahtera dengan Perum Perhutani KPH Saradan.  Tertuang  dalam  Naskah  Kesepakata  Kerjasama  (NKK) Kemitraan  kehutanan,  didalamnya  tertuang  hak  dan  kewajiban Para Pihak, masing-masing harus menaati dan menjalankan dalam
pelaksanaan  PS.  Salah  satu  kewajiban  dan  peran  serta  petani  dan LMDH tersajikan dalam kegiatan kegiatan dibawah ini.
Tabel.10. Kegiatan Sosialisasi Proram Perhutanan Sosial
No Kegiatan Jumlah pelaksanaan Kegiatan (kali) Ket 2017 2018 2019 1 Sosialisasi Program PS 1 6 3 2 Sosialisasi tanaman 2 4 4 3 Sosialisasi Keamanan Hutan dan bencana 2 3 4 Sumber data: hasil Kuisoner dan Wawancara

## Tabel. 11 Keterlibatan LMDH dan Petani dalam tanaman hutan
No Kegiatan Jumlah pelaksanaan Kegiatan (kali) Ket 2017 2018 2019 1 Kegiatan penanaman hutan 6 4 3 2 Kegiatan sulaman 3 2 3 3 Kegiatan tanaman swadaya - 2 4
Sumber data: hasil Kuisoner dan Wawancara
Berdasarakan tabel tabel kegiatan LMDH diatas, bahwa selama 3  tahun  ini,  tahun  2017,  2018,  dan  2019  adanya  dukungan  petani dan LMDH terhadap kegiatan kehutanan sangat tinggi, dan paling sering  dilakukan  adalah  kegiatan  pada  tanaman,  hal  ini dikarenakan  ada  kewajiban  bagi  pengelolaa  lahan  agroforestry harus  membantu  dalam  tanaman  hutan  dan  menjaganya. Disamping itu kegiatan sosialisasi dan keamanan hutan juga sangat penting  agar  pelaksanaan  Program  Perhutanan  Sosial  dapat
berjalan  dengan  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Kegiatan  membantu dala keamanan hutan dan kebakaran merupakan salahs atu bentuk peran LMDH dalam ikut menajga kelestarian hutan.

## Tabel. 12. Kegiatan Keamanan hutan
No Kegiatan Jumlah pelaksanaan Kegiatan (kali) Ket 2017 2018 2019 1 Patroli keamanan hutan bersama 2 4 6

## Sumber data: hasil Kuisoner dan Wawancara
Tabel. 13. Kegiatan Pencegahan kebakaran hutan No Kegiatan Jumlah pelaksanaan Kegiatan (kali) Ket 2017 2018 2019 1 Pembuatan Sekat bakar - 1 3 2 Pembuatan papan pengumuman 2 3 Penanganan Kebakaran hutan 3 3 5 Total 3 4 10
Sumber data: hasil Kuisoner dan Wawancara
Tujuan analisa data pendapatan ini adalah untuk mengetahui kontribusi  pendapatan  LMDH  atau  Petani  hutan  dari  kegiatan Pengelolaan  hutan,  dari  Pengolahan  Agroforestry,  PLDT  dan Sharing  tebangan  selama  pelaksanaan  Program  Perhutanan Sosial.  Teknis  perhitungan  pendapatan  petani    adalah  dengan menghitung  pendapatan  petani  rata  rata  dari  kegiatan
agroforestry  dan  PLDT,  ditambah  dengan  pendapatan  dilaur kehutanan, dan selanjutnya ditotal.
Pendapatan  total  tersebut  dipergunakan  untuk  membagi pendapatan dari kegiatan PS dan Pendapatan lain, supaya dapat diketahui persentasenya. Dan hasilnya perhitungan dapat dilihat pada tabel 14 dibawah ini.
Tabel.14. .Analisa Pendapatan Petani
No Sumber Pendapatan Nilai rata-rata Pendapatan petani (Rp) Persentase (%) Ket 1 Pendapatan Agroforestry 5.565.000 32,1 Kerjasama  Kemitraan kehutanan 2 Pendapatan PLDT 5.266.700 30,4 Kerjasama  Kemitraan kehutanan 3 Pendpatan Lain 3.960.000 22,8 Bedagang, pek srabutan 4 Pendapatan beternak 2.557.000 14,7 Beternak ayam, kambing, sapi Total 14.791.700 100
Sumber data: Olah data

## 4. Kesimpulan
Program  Perhutanan  Sosial  Skema  Kemitraan  kehutanan yang dilakukan oleh LMDH Rimba Mas Sejahtera, memberikan pengaruh  terhadap  kelestarian  hutan.  Selama  3  tahun  2017, 2018,  dan  2019,  dengan  penurunan  pencurian  kayu,  kebakaran hutan dan keberhasilan tanaman pokok perhutani.
Program  Perhutanan  Sosial  skema  Kemitraan  Kehutanan kerjasama  antara  LMDH  Rimba  Mas  Sejahtera  dengan  perum Perhutani  KPH  Saradan,  memberikan  ruang  garapan  kepada 602 KK anggota LMDH Rimba Mas Sejahtera, sehingga dapat meningkatkan  pendapatan  sebesar  62,5%,  yang  diperoeh  dari hasil tanaman agroforestry dan PLDT.

## 5. Referensi
Absori,  Sigit  Sapto  Nugroho  &  Elviandri,  2017, Legalitas Perhutanan  Sosial:  Sebuah      Harapan  Menuju  Kemakmuran Masyarakat  Kawasan Hutan,    jurnal Yustesia Merdeka Vol 3
No 2 september 2017 page 97 – 106
Achmad Budiman dan Ris hadi Purwanto, 2014. Peluang Adopsi System Agroforestry dan Kontribusi Ekonomi pada Berbagai Pola Tanam Hutan Rakyat di Kabupaten Ciamis. Jurnal Bumi Lestari, Volume 14 No. 1, Pebaruari 2014, 15 - 26
DS.  Martono,  R.  Setiahadi,  S  Rahayu,  Wuryantoro,  AP  Atmaja
(2020)    Estimation  Carbon  Storage  of  Community  Forest
through  Timber  Legality  Assurance  System  Jurnal  IJASEIT Vol 10 (2020) no 4 page 1709-1715 DOI:10.18517/ijaseit.10.4.4098
Hakim,  Ismatul.  dkk.  2010. Social  Forestry  Menuju  Restorasi Pembangunan  Kehutanan  Berkelanjutan .  Bogor.  Pusat
Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
1 – 141 hal.
Imam Suyudono, Lailan Syaufina, Didik Suharjito, 2014. Analisis Pola  Kemitraan  Agroforestry  Dalam  Rangka  Mengurangi Ancaman  Perambahan  Hutan  (Studi  Kasus  Tumpangsari Tanaman  Pangan  Di  IUPHHK-HT  Pulau  Laut  Kota  Baru Kalimantan  Selatan) , Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam dan Lingkungan Vol. 4 No. 1 (Juli 2014): 1 – 8.
Irawan,  2010.  Evaluasi  Program  Perhutanan  Sosial  Tumpangsari
Ditinjau  Dari  Pendapatan  Peserta  Program  Dan  Keberhasilan Tanaman (Studi Kaus di RPH Sukaraja dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Mukti. Institut Pertanian Bogor
Kurniawan  Andri,  2011,  Implementasi  Program  Pengelolaan
Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  Di  Kawasan  KPH Telawa  (Studi  Kasus  di  LMDH  Sumber  Rejeki,  Makmur Sejati,  Trubus  Lestari  dan  Yosowono)  Skripsi  S1  Tidak dipublikasikan Universitas Negeri Malang.
Perum  Perhutani  KPH  saradan,  2015. Laporan  Studi  Dampak Sosial (SDS) tahun 2015 .
Rian  Setiawan,  Indra  Gumay  Febryano,  Afif  Bintoro,  2018.
Partisipasi  Masyarakat  pada  Pengembangan  Agroforestri dalam  Program  Kemitraan  di  KPH  Unit  XIV  Gedong  Wani. Jurnal Sylva Lestari Vol. 6 No. 3, September 2018 (56-63).
Slamet Edi Sumanto, 2009. Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial  Dalam  Perspektif  Resolusi  Konflik ( Social  Forestry Development Policy In Conflict Resolution Perspective ), Balai
Penelitian Kehutanan Kupang.
Ulfa  Nur  Kholifah,  Christine  Wulandari,  Trio  Santoso  dan  Hari
Kaskoyo, 2017. Kontribusi Agrroforestry Terhadap
Pendapatan  Petani  Di  Kelurahan  Sumber  agung  Kecamatan Kemiling  Kota  Bandar  Lampung.  Jurnal  Sylva  Lestari  Vol.  5 No.3, Juli 2017 (39—47).