## PERANCANGAN PEMBUATAN DOKUMEN PENDATAAN BANGUNAN DALAM  KOTA  BUKITTINGGI
Rita Komalasari,S.Si.,M.Kom Dosen Prodi Manajemen Informatika Politeknik LP3I Bandung Email: ritakomalasari123456@gmail.com
Abstrak: Pendataan  bangunan  gedung  adalah  kegiatan  penyimpanan  data  suatu  bangunan gedung  oleh  Pemerintah  Daerah  yang    dilakukan    secara    bersama    dengan    proses pembangunan    gedung,    proses    SLF    Bangunan  Gedung    dan    pembongkaran    Bangunan Gedung    serta    mendata    dan    mendaftarkan    Bangunan.  Gedung  yang  telah  ada.  Sasaran pendataan  bangunan  gedung  yang  dimaksud  dalam  perancangan  ini  adalah  penyusunan seluruh bangunan  gedung  yang berada di  wilayah  kota Bukittinggi  sehingga tercipta sistem informasi database yang akurat.
Kata Kunci: Pendataan Gedung, Database, Sistem informasi

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan  nasional  bertujuan  untuk  memajukan  masyarakat  secara  umum sebagaimana    dimuat    di    dalam    Undang-Undang    Dasar    1945    yang    pada    hakekatnya adalah  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  seluruh  masyarakat Indonesia.  Disebutkan    pula    dalam    risalah    bahwa    dimensi    pembangunan    tersebut menekankan    pada  keseimbangan    pembangunan,    kemakmuran    lahiriah    dan    kepuasan batiniah,    dalam    suatu  masyarakat  Indonesia  yang  maju  dan  berkeadilan  sosial  berdasarkan Pancasila.
Dalam  keterkaitan  dengan  peran  dan  fungsi  bahwa  bangunan  gedung  penting  sebagai tempat    manusia    melakukan    kegiatannya    untuk    mencapai    berbagai    sasaran    yang menunjang terwujudnya  tujuan  pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itulah  berdasarkan latarbelakang  tersebut,    Pemerintah    bertanggungjawab    terhadap    dasar    penyelenggaraan bangunan    gedung  yang    diwujudkan    sesuai    dengan    fungsi    fisiknya,    serta    dipenuhinya persyaratan    administratif  dan    teknis    bangunan    gedung    demi    keamanan,    keselamatan, kenyamanan    dan    produktifitas  penghuninya.  Dasar  penyelenggaraan  bangunan  gedung ditetapkan Pemerintah dalam ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2002.
Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pekerjaan Umum telah menyadari  bahwa  penyusunan data  bangunan sangat  penting  dilakukan  agar tercipta data base yang akurat.
Kerangka  Acuan  Kerja  (KAK)  yang  merupakan  pedoman  dasar  untuk  melaksanakan pekerjaan  Pembuatan  Dokumen  Pendataan  Bangunan  Dalam    Kota    Bukittinggi,  dapat dikatakan sudah cukup jelas sehingga tahapan pekerjaan dapat disusun dalam jadwal kegiatan secara  rinci.  Kerangka  Acuan  Kerja  ini  menjelaskan  secara  detail  mengenai  latar  belakang, maksud  dan  tujuan,  ruang  lingkup  pekerjaan,  Tenaga  Ahli  dan  Tenaga  Pendukung  serta kelengkapan  Peralatan  dan  Dokumen  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  pekerjaan  dan keluaran yang harus diserahkan.
Tujuan  kegiatan  ini  sudah  cukup  jelas,  yaitu    Pembuatan  Dokumen  Pendataan  Bangunan dengan  lokasi  pada  Kecamatan  Guguk  Panjang  Kota  Bukittinggi  (7    Kelurahan    )  dan Kecamatan  Mandiangin  Koto  Selayan  Kota Bukittinggi (9  Kelurahan).

## Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu
1. Pemantauan  dan  evaluasi  bangunan  sehingga  terwujud tertib  administrasi bangunan gedung.
2. Terlaksananya  Pendataan  Bangunan  Gedung  untuk  mencapai  tertib  Administrasi Pembangunan  dan  Pemanfaatan  Bangunan Gedung  serta  Sistim  Informasi  Bangunan Gedung.

## Sasaran Pekerjaan :
1. Terkumpulnya  data  dan  informasi  rumah/bangunan  gedung  di  Kota  Bukittinggi  di Kecamatan    Guguk    Panjang  sebanyak    7    Kelurahan  Kecamatan  Mandiangin  Koto Selayan  sebanyak  9  Kelurahan  terkait    dengan    aspek  Fungsi  dan  administrasi,    sesuai dengan    ketentuan    dalam    Peraturan    Menteri    PekerjaanUmum    No.    17/PRT/M    tahun 2010  tentang  Pedoman  Teknis  Pendataan  Bangunan Gedung.
2. Diketahuinya  informasi    kesesuaian    antara    bangunan    gedung    dengan    Rencana  Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi.
3. Diketahuinya kekayaan aset negara dan pendapatan daerah.
4. Teridentifikasinya    permasalahan    penyelenggaraan  bangunan    gedung    di    Kota Bukittinggi.

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1. Pengertian Pembuatan Dokumen Pendataan Bangunan Dalam Kota Bukittinggi
Pada era teknologi informasi saat ini, penyajian data dituntut agar dapat lebih mempermudah dalam  penggunaannya.  Data  digital  merupakan  solusi  yang  tepat  dalam  mengatasi permasalahan data yang belum terorganisasi.
Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan data suatu bangunan gedung oleh pemerintah  daerah  yang  dilakukan  secara  bersama  dengan  proses  izin  mendirikan  bangunan gedung, proses sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan gedung, serta mendata dan mendaftarkan bangunan gedung yang telah ada.
Bangunan  gedung  adalah  wujud  fisik  hasil  pekerjaan  konstruksi  yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah atau di air  yang  berfungsi  sebagai  tempat  manusia  melakukan  kegiatannya,  baik  untuk  hunian  atau tempat  tinggal,  kegiatan    keagamaan,    kegiatan    usaha,    kegiatan    sosial    budaya    maupun kegiatan khusus.
Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pekerjaan Umum telah menyadari  bahwa  penyusunan data  bangunan sangat  penting  dilakukan  agar tercipta data  base  yang  akurat. Geographic  Information  System (GIS)  atau      Sistem  Informasi Geografis  menjadi  solusi  dalam  membuat  pendataan  bangunan  khususnya  di  Kota Bukittinggi.  GIS  nantinya  akan  mampu  memasukkan,  menyimpan,  mengulang,  dan menyajikan data serta dapat memudahkan dalam pencarian informasi  yang berkaitan dengan bangunan secara online.

## 2..2 Ruang  lingkup  Pembuatan  Dokumen  Pendataan  Bangunan  Dalam  Kota Bukittinggi
Pekerjaan  Pendataan  Rumah  dan  Bangunan  ini  meliputi  seluruh  pekerjaan  mulai  dari persiapan  hingga  penyusunan  buku  laporan    akhir    yang  menjadi  landasan    dalam pengambilan  kebijakan    dibidang  tertib    administrasi    bangunan  dan    dalam    pelaksanaan pembangunan  kota. Secara umum ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17 PRT/M tahun 2010  tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung.
Ruang  lingkup  dan  batasan  Pembuatan  Dokumen  Pendataan  Bangunan  Dalam  Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:
1. Pembuatan  database  berdasarkan      persyaratan  pendataan  bangunan  gedung  berupa  data yang terbagi mejadi :
a. Data Umum (data kepemilikan, bangunan dan tanah),
1) Perorangan
a) Nama (sebagai perorangan atau wakil pemilik/pengguna);
b) Alamat (jalan, kelurahan/desa, dan kecamatan);
c) Nomor KTP atau bukti identitas diri lainnya;
2) Badan Usaha
a) Nama Perusahaan;
b) Alamat Perusahaan;
c) No. Akte Pendirian;
d) NPWP;
e) Telp/Fax;
f) E-mail;
3) Data Tanah
a) Nama pemilik tanah;
b) Nomor identitas pemilik tanah;
c) Nomor bukti kepemilikan tanah;
d) Jenis kepemilikan tanah;
e) Alamat tanah (jalan, kelurahan/desa, dan kecamatan);
f) Luas tanah
g) Data peruntukan
h) Data intensitas pembangunan untuk lokasi terkait (KDB, KLB, KDH, dan KTB)
4) Data Bangunan Gedung
a) Nama bangunan;
b) Alamat bangunan;
c) Fungsi bangunan;
d) Klasifikasi bangunan;
e) Jumlah lantai bangunan;
f) Luas lantai bangunan;
g) Ketinggian bangunan;
h) Luas basement;
i) Jumlah lantai basement;
j) Posisi  bangunan  gedung  berdasarkan  informasi  GPS  (sebaiknya  diambil  di  titik tengah bangunan gedung);
k) Tanggal mulai dan selesai konstruksi untuk bangunan baru
b. Data Status (data riwayat bangunan gedung)
1) Data status pemilik bangunan terdahulu
a) Perorangan
b) Badan Usaha
c) Negara
d) Data status administrasi bangunan
c. Data Teknis (data teknis bangunan, arsitektur, struktur dan utilitas)
1) Data teknis struktur
a) Jenis struktur pondasi;
b) Jenis struktur utama;
c) Jenis struktur atap;
2) Data teknis arsitektur
a) Data intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH, dan sebagainya);
b) Dokumen perencanaan arsitektur;
c) Luas ruang terbuka hijau dan dokumen perencanaan ruang terbuka hijau;
d) Dokumen perencanaan pencahayaan;
e) Data akesesibilitas berupa dokumen perencanaan aksesibilitas;
3) Data teknis utilitas
a) Data kelistrikan
b) Data sistem proteksi kebakaran
c) Data alat bantu transportasi yang digunakan dalam bangunan
d) Data instalasi komunikasi
e) Data penghawaan buatan
f) Data instalasi air bersih
g) Data instalasi air kotor dan pengelolaan limbah
4) Data penyedia jasa
a) Penyedia jasa perencanaan (struktur, arsitektur, dan utilitas)
b) Penyedia jasa pelaksanaan (struktur, arsitektur, dan utilitas)
c) Penyedia jasa pengawasan (struktur, arsitektur, dan utilitas)
2. Data terkait proses administrasi
a. Data terkait proses IMB
1) Data  terkait  kelengkapan  administrasi  pemohon  IMB.  Data  kelengkapan administrasi ini sesuai dengan proses IMB, antara lain :
a) Surat permohonan IMB
b) Lampiran IMB terdahulu untuk proses re-IMB
c) Fotocopy identitas pemohon
d) Surat pajak
e) SIPPT
f) Surat kuasa pengurusan IMB / re-IMB
g) Surat rekomendasi dari desa/kelurahan
h) Surat rekomendasi dari kecamatan
i) Surat perjanjian sewa tanah bila pemilik bangunan berbeda dengan pemilik tanah
j) Dokumen teknis perencanaan
k) Surat Keterangan Rencana Kota
l) Surat bukti pembayaran retribusi
m) Berita acara pemeriksaan setelah dokumen teknis dikaji oleh Pemda
2) Data terkait kemajuan permohonan IMB antara lain:
a) Dokumen permohonan IMB telah diterima
b) Dokumen permohonan IMB telah diperiksa
c) Inspeksi lapangan
d) IMB telah diterbitkan/ditolak serta alasannya jika ditolak
b. Data terkait proses SLF/SLFn
1) Data terkait kelengkapan administrasi pemohon SLF. Data kelengkapan administrasi ini sesuai dengan prosesSLF (Permen no. 25/2007), antara lain:
a) Surat permohonan SLF
b) IMB untuk SLF
c) IMB dan SLF sebelumnya jika SLFn
d) Fotocopy identitas pemohon
e) Surat kuasa pengurusan SLF
f) Dokumen teknis
g) Surat bukti pembayaran retribusi
h) Berita acara pemeriksaan setelah bangunan dikaji oleh penilai kelayakan
2) Data terkait kemajuan proses permohonan SLF
a) Dokumen permohonan SLF telah diterima
b) Dokumen permohonan SLF telah diperiksa
c) Inspeksi lapangan
d) SLF telah diterbitkan/ditolak serta alasannya jika ditolak
c. Data terkait proses pembongkaran/pelestarian
1) Data terkait kelengkapan administrasi pemohon pembongkaran.
a) Surat permohonan/ajuan pembongkaran/ pelestarian
b) Fotocopy identitas pemohon
c) Surat kuasa permohonan pembongkaran/ pelestarian
d) Dokumen teknis usulan pembongkaran
e) Berita acara pemeriksaan dokumen usulan pembongkaran atau kajian pelestarian.
2) Data terkait kemajuan proses permohonan pembongkaran/pelestarian
a) Dokumen permohonan pembongkaran/pelestarian telah diterima
b) Dokumen permohonan pembongkaran/pelestarian telah diperiksa
c) Inspeksi lapangan
d) Perintah pembongkaran telah diterbitkan / ditolak serta alasannya jika ditolak
3. Formulir Data (input), Pertanyaan (queries), Laporan (report)
a. Formulir  pendataan  bangunan  (input)  yang akan digunakan  untuk  memasukkan  data yang  belum ada sebelumnya dan updating data yang telah ada. Pengambilan data sesuai formulir meliputi :
1) Status  kepemilikan  Tanah  dimana  bangunan    berdiri  dan  riwayat  kepemilikan dan/atau penguasaan apabila diperlukan
2) Izin Mendirikan Bangunan
3) Lokasi Bangunan
4) Jenis Konstruksi Bangunan
5) Luas Bangunan & Gambar Denah Bangunan
6) Pengguna Bangunan
7) Fungsi Bangunan
8) Klasifikasi Bangunan
9) Sumber air bersih yang digunakan
10) Sumber penerangan yang digunakan
11) Septick tank
12) lain-lain
b. Pertanyaan  (queries)  yang akan digunakan  untuk  pengambilan  informasi  dari  data yang  telah tersimpan dalam data base.
c. Format Laporan (output) yang akan digunakan pada saat diperlukan pembuatan laporan dari hasil
4. Fungsi dan Klasifikasi
a. Fungsi bangunan gedung meliputi :
1) Fungsi hunian, merupakan  bangunan  dengan  fungsi  utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi :
a) Rumah tinggal tunggal
Gambar 2.1 Rumah Tinggal Tunggal
b) Rumah tinggal deret
Gambar 2.2 Rumah Deret
c) Rumah tinggal susun
d) Rumah tinggal sementara
2) Fungsi  keagamaan,  merupakan  bangunan  dengan  fungsi  utama  sebagai  tempat melakukan  ibadah  yang  meliputi  bangunan  masjid  termasuk  musholla,  bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.
3) Fungsi usaha, merupakan bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi:
a) Bangunan  perkantoran  :  perkantoran  pemerintah,  perkantoran  niaga,  dan sejenisnya
Gambar 2.3 Kantor pemerintahan
b) Bangunan    perdagangan    :    pasar,    pertokoan,    pusat pembelanjaan, mal, dan sejenisnya.
c) Bangunan  perindustrian  :  industri  kecil,  industri  sedang, industri besar/berat.
d) Bangunan      perhotelan/penginapan:      hotel,      motel,      hostel,  penginapan,  dan sejenisnya.
e) Bangunan wisata dan rekreasi : tempat rekreasi, bioskop, dan sejenisnya
f) Bangunan  terminal  :  stasiun  kereta,  terminal  bus,  terminal  udara,  halte  bus, pelabuhan laut.
g) Bangunan tempat penyimpanan : gudang, gedung parkir dan sejenisnya.
4) fungsi sosial dan budaya, Merupakan bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan  kegiatan  sosial  dan  budaya  meliputi  bangunan  gedung  dengan  fungsi utama untuk :
a) Bangunan  pendidikan:  sekolah  taman  kanak-kanak,  sekolah  dasar,  sekolah lanjutan, perguruan tinggi/universitas.
[1] Bangunan pelayanan kesehatan : puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit kelas A, B, dan C, dan sejenisnya.
[2] Bangunan  kebudayaan  :  museum,  gedung  kesenian  dan sejenisnya.
5) Fungsi  khusus  meliputi  bangunan  gedung dengan fungsi  utama    yang   mempunyai tingkat  kerahasiaan  tinggi  tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya   dapat membahayakan  masyarakat  sekitarnya  dan/atau  mempunyai  risiko  bahaya  tinggi yang  meliputi  bangunan  gedung  untuk  reaktor  nuklir,  instalasi  pertahanan      dan keamanan,   dan   bangunan   sejenis   yang ditetapkan oleh Menteri.
6) Fungsi Campuran, Dalam suatu persil, kaveling, atau blok peruntukan dimungkinkan adanya fungsi campuran (mixed use), sepanjang sesuai dengan peruntukan lokasinya dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
b. Klasifikasi  bangunan Bangunan gedung dibagi berdasarkan klasifikasinya menjadi:
1) Klasifikasi gedung  berdasarkan  kompleksitas :
a) Bangunan   gedung   sederhana   adalah   bangunan   dengan karakter sederhana serta memilki kompleksitas dan teknologi sederhana.
b) Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memilki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana.
c) Bangunan  gedung  khusus  adalah  bangunan   yang  memiliki penggunaan  dan persyaratan  khusus,  yang  dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus.
2) Klasifikasi berdasarkan tingkat  permanensi :
a) Bangunan  gedung  darurat  atau  sementara  adalah  bangunan  gedung  yang  karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.
b) Bangunan  gedung  semi  permanen  adalah  bangunan  gedung  yang      karena fungsinya      direncanakan      mempunyai      umur  layanan  diantara  5  (lima)  s/d  10 (sepuluh) tahun.
c) Bangunan  gedung  permanen  adalah  bangunan  gedung  yang  karena  fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 20 tahun.
3) Klasifikasi berdasarkan tingkat resiko kebakaran:
a) Tingkat    risiko    kebakaran    rendah    adalah    bangunan    gedung  yang  karena fungsinya, dan didesain penggunaan bahan dan komponen unsur   pembentuknya, serta      kuantitas      dan  kualitasnya  bahan  yang  ada  di  dalamnya  tingkat  mudah terbakarnya sangat rendah.
b) Tingkat    risiko    kebakaran    sedang    adalah    bangunan    gedung  yang  karena fungsinya,  dan  didesain  penggunaan  bahan  dan  komponen  unsur  pembentuknya, serta  kuantitas  dan  kualitasnya  bahan  yang  ada  di  dalamnya  tingkat  mudah terbakarnya sedang.
c) Tingkat  risiko kebakaran tinggi adalah bangunan gedung  yang karena fungsinya, dan  didesain  penggunaan  bahan  dan  komponen  unsur  pembentuknya,  serta kuantitas dan kualitasnya bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi.
4) Klasifikasi  berdasarkan  Zonasi  Gempa,  zonasi  gempa  yang  ada  di  Indonesia berdasarkan  tingkat  kerawanan  bahaya  gempa  sesuai  peraturan/standar  teknis  yang terkait dengan zonasi atau mikro zonasi gempa setempat yang berlaku.
5) Klasifikasi berdasarkan tingkat kepadatan lokasi :
a) Bangunan gedung di lokasi renggang.
b) Bangunan gedung di lokasi sedang.
c) Bangunan gedung di lokasi padat.
6) Klasifikasi berdasarkan  ketingggian :
a) Bangunan    rendah    yaitu    bangunan    gedung    dengan    jumlah  lantai  bangunan gedung sampai dengan 4 lantai,
b) Bangunan    sedang    yaitu    bangunan    gedung    dengan    jumlah  lantai  bangunan gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai,
c) Bangunan  tinggi    yaitu  bangunan  gedung  dengan  jumlah  lantai  bangunan  lebih dari 8 lantai.
7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan :
a) Bangunan gedung milik negara, yayasan.
b) Bangunan gedung milik perorangan.
c) Bangunan gedung milik badan usaha.
8) Klasifikasi  berdasarkan  tingkat  kesejarahannya,  Bangunan    gedung    dan lingkungannya    sebagai    benda    cagar  budaya  dan/atau  bersejarah  yang  dilindungi dan dilestarikan merupakan bangunan gedung berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun,  atau  mewakili  masa  gaya  sekurang-kurangnya  50  (lima  puluh)  tahun,  serta dianggap  mempunyai  nilai  penting  sejarah,  ilmu  pengetahuan,  dan  kebudayaan termasuk  nilai  arsitektur  dan  teknologinya  yang  ditetapkan  oleh  bupati/walikota sesuai dengan peraturan.
Gambar 2.4 Bangunan bersejarah
Bangunan  gedung  yang  didirikan  harus  memenuhi  persyaratan  kepadatan  dan  ketinggian bangunan gedung berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah yang bersangkutan, rencana tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan, dan peraturan bangunan setempat.
Ketentuan-ketentuan  tata  bangunan  dan  lingkungan  pada  suatu  lingkungan/  kawasan menjelaskan  mengenai  Intensitas  Pemanfaatan  Lahan  yang  merupakan  tingkat  alokasi  dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
Kepadatan  bangunan      meliputi  ketentuan  tentang  Koefisien  Dasar  Bangunan  (KDB),  yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/ tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. yang dibedakan dalam tingkatan KDB padat, sedang, dan renggang.
Ketinggian  bangunan    meliputi  ketentuan  tentang  Jumlah  Lantai  Bangunan  (JLB),  dan Koefisien  Lantai  Bangunan  (KLB)  yaitu  angka  desimal  perbandingan  antara  jumlah  seluruh luas  lantai  seluruh  bangunan  yang  dapat  dibangun  dan  luas  lahan/  tanah  perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai, yang dibedakan dalam tingkatan KLB tinggi, sedang, dan rendah. Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan.
Daerah  Milik  Jalan  (DAMIJA)  merupakan  ruang  sepanjang  jalan  yang  dibatasi  oleh  lebar, tinggi  tertentu  yang  dikuasai  oleh  pembina  jalan  dengan  suatu  hak  tertentu  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Daerah  Pengawasan  Jalan  (DAWASJA)  merupakan  ruang  sepanjang  jalan  di  luar  daerah milik jalan  yang dibatasi oleh lebar dan tinggi  tertentu,  yang ditetapkan oleh pembina jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan. Field yang akan ada dalam perancangan database adalah sebagai berikut :
- ID_Persil
- Nama_Pemilik
- Lokasi
- RT
- RW
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kota/ Kabupaten
- Propinsi
- Fungsi
- Luas
Kondisi Fisik (Struktur) :
- Pondasi (jenis)
- Tiang (kolom)
- Struktur (Bahan)
- Tinggi Bangunan
- Jumlah Lantai
- Dokumen IMB
- Dokumen Pendukung lainnya
- Posisi Koordinat Lokasi bangunan
- dll

## 2.2  Kajian  Kebijakan  Pembuatan  Dokumen  Pendataan  Bangunan  Dalam  Kota Bukittinggi
Dalam  rangka  implementasi  Pembuatan  Dokumen  Pendataan  Bangunan  Dalam  Kota Bukittinggi  telah  disusun  sejumlah  peraturan  yang  berperan  dalam  kegiatan  Pembuatan Dokumen  Pendataan  Bangunan  Dalam  Kota  Bukittinggi.  Kebijakan  tersebut  merupakan rencana  dan  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  mewujudkan  Pembuatan Dokumen Pendataan Bangunan Dalam Kota Bukittinggi yang optimal.
Peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  Pembuatan  Dokumen  Pendataan Bangunan Dalam Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
2. Undang-undang No.23 Tahun 1997 tenetang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
4. Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-undang  No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
6. Undang-undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geopasial.
7. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
8. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  06/PRT/M/2007  tentang  Rencana  Pedoman Umum Penyusunan RTBL.
9. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  17/PRT/M/2010  tentang  Pedoman  Teknis Pendataan Bangunan Gedung.
10. Peraturan  Daerah  Kota  Bukittinggi  No.  06  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030
11. Peraturan  Daerah  Kota  Bukittinggi  No.  1  Tahun  2015  tentang  Bangunan  Gedung  Kota Bukittinggi
12. Peraturan    Daerah    Kota    Bukittinggi    Nomor  13  Tahun    2016  tentang    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan  Walikota  Bukittinggi  Nomor 69 Tahun  2016 tentang  Penjabaran  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

## 2.2 Metode Pengembangan GIS
SIG  adalah  sistem  yang  berbasiskan  komputer      yang  digunakan  untuk  menyimpan  dan memanipulasi  informasi-informasi  geografis.  SIG  dirancang  untuk  mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objekobjek dan fenomena di mana lokasi geografis merupakan karakteristik  yang  penting  atau  kritis  untuk  dianalisis.  Dengan  demikian,  SIG  merupakan sistem  komputer  yang  memiliki  empat  kemampuan  berikut  dalam  menangani  data  yang bereferensi  geografis:  (a)  masukan,  (b)  manajemen  data  (penyimpanan  dan  pemanggilan data), (c) analisis dan manipulasi data, dan (d) keluaran.
Data geografis pada dasarnya tersusun oleh dua komponen penting yaitu data spasial dan data atribut. Perbedaan antara dua jenis data tersebut adalah sebagai berikut : 1. Data Spasial Data spasial  adalah  data  yang  bereferensi  geografis  atas  representasi  objek  di  bumi.  Data  spasial pada  umumnya  berdasarkan  peta  yang  berisikan  interpretasi  dan  proyeksi  seluruh  fenomena yang  berada  di  bumi.  Sesuai  dengan  perkembangan,  peta  tidak  hanya  merepresentasikan objek-objek  yang  ada  di  muka  bumi,  tetapi  berkembang  menjadi  representasi  objek  di  atas muka  bumi  (di  udara)  dan  di  bawah  permukaan  bumi.  Data  spasial  dapat  diperoleh  dari berbagai  sumber  dalam  berbagai  format.  Sumber  data  spasial  antara  lain  mencakup:  data grafis peta analog, foto udara, citra satelit, survei lapangan, pengukuran theodolit, pengukuran dengan menggunakan global positioning systems (GPS) dan lain-lain.
Gambar 2.5 Sumber Data dalam SIG
Wilayah  Kota  Bukittinggi  terletak  pada  ketinggian  antara  780   –  950  mdpl. Topografi wilayah    umumnya    relatif    datar,    tetapi    terdapat    perbukitan    yang  bergelombang  dan berbukit.  Namun  permukaan  wilayah  yang  bergelombang  dan  berbukit    diarea    pinggir berakibat  terhadap  terbatasnya  wilayah  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  pemukiman  dan kegiatan    pembangunan    perkotaan.  Konsekuensinya    penduduk    tidak    tersebar    merata dalam  wilayah  kota.  Pada wilayah  tertentu  penduduknya  sangat  padat  dan  sebaliknya terdapat  wilayah dengan  densitas  penduduk  rendah.

## 2.2.1 ArcGIS
ArcGIS  merupakan  kompilasi  beberapa  fungsi  dari  berbagai  macam  perangkat  GIS  seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. Perangkat lunak ini dirilis ESRI Pada tahun 2000. Produk Utama Dari ArcGIS adalah ArcGIS desktop, yang mana ArcGIS desktop merupakan perangkat  GIS  professional  komprehensif  dan  dikelompokkan  atas  tiga  komponen  yaitu: ArcView, ArcEditor dan ArcInfo. Software ArcGIS pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh  ESRI  pada  tahun  1999,  yaitu  dengan  kode  versi  8.0  (ArcGIS  8.0).  ArcGIS  merupakan penggabungan, modifikasi dan peningkatan dari 2 perangkat lunak ESRI yang sudah terkenal sebelumnya  yaitu  ArcView  GIS  3.3  (ArcView  3.3)  dan  ArcInfo  Workstation  7.2  (terutama untuk tampilannya).
Perangkat lunak berbasis Windows ArcGIS meliputi sebagai berikut :
1. ArcReader,  pengguna  memungkinkan  menampilkan  peta  yang  dibuat  menggunakan produk ArcGIS lain.
2. ArcGIS Desktop, mempunyai lima tingkat lisensi :
a. ArcView,  pengguna  memungkinkan  menampilkan  data  spasial,  pembuatan  peta berlapis, dan melakukan analisa spasial dasar.
b. ArcMap,  merupakan  aplikasi  utama  dalam  proses  GIS  dan  pemetaan  menggunakan komputer.  ArcMap  mempunyai  kemampuan  utama  guna  visualisasi,  pembangunan database  spasial  baru,  editing,  memilih  (query),  menciptakan  desain  peta,  analisa  dan pembuatan tampilan akhir pada laporan kegiatan. Hal-hal yang dapat dilakukan ArcMap
antara lain yaitu penjelajahan data (exploring), presenting result, analyzing, customizing data dan programming.
c. ArcEditor,  mempunyai  kemampuan  sama  dengan  ArcView  ditambah  peralatan manipulasi berkas shapefile dan geodatabase.
d. ArcInfo,  memiliki  kemampuan  seperti  ArcEditor  dengan  tambahan  fungsi  manipulasi data, analisis, dan penyuntingan.
e. ArcCatalog,  alat  yang  berguna  untuk  menjelajah  (browsing),  mengatur  (organizing), mendokumentasikan  data  spasial  atau  metadata,  membagi  (distribution),  dan menyimpan  (documentation)  berbagai  data  SIG.  ArcCatalog  dapat  membantu  proses eksplorasi dan pengelolaan data spasial. Ketika data telah terhubung, ArcCatalog dapat digunakan  untuk  melihat  data.  Jika  ada  data  yang  akan  digunakan,  penambahan  pada peta dapat ditambahkan secara langsung. Seringkali, ketika memperoleh data dari pihak lain,  data  tidak  dapat  langsung  digunakan.  Data  tersebut  memungkinkan  masih memerlukan  pengubahan  sistem  koordinat  atau  proyeksinya,  pemodifikasian  atribut, atau penghubungan antara data geografis 30 dengan atribut yang tersimpan dalam tabel terpisah. Ketika data telah siap, isi dan struktur data sebagaimana perubahanperubahan yang  telah  diolah,  harus  melakukan  pendokumentasian.  Aktifitas-aktifitas  pengelolaan data dapat dilakukan menggunakan fasilitas yang ada dalam ArcCatalog

## 2.2.2 Google Maps
Google Maps adalah layanan pemetaan  web    yang dikembangkan oleh  Google.  Layanan ini memberikan  citra  satelit,  peta  jalan,  panorama  360°,  kondisi  lalu  lintas.  Google  Maps menawarkan API (Application  Programming  Interface)  yang  memungkinkan  peta  untuk dimasukkan  pada  situs  web  pihak  ketiga,   dan  menawarkan  penunjuk  lokasi  untuk  bisnis perkotaan  dan  organisasi  lainnya  di  berbagai  negara  di  seluruh  dunia.   Tampilan  satelit Google  Maps  adalah  "top-down".  Sebagian  besar  citra  resolusi  tinggi  dari  kota  adalah   foto udara yang  diambil  dari  pesawat  pada  ketinggian  800  sampai  1.500  kaki  (240–460  meter), sementara sebagian besar citra lainnya adalah dari satelit.

## Gambar 2.6 Tampilan wilayah Bukittinggi melalui Google Maps

## 2.2.3 MySQL
MySQL  adalah  sebuah  program  database  server  yang  mampu  menerima  dan  mengirimkan datanya dengan sangat  cepat,  multi user, serta menggunakan perintah standar  SQL. MySQL merupakan Free Software dibawah lisensi GNU/GPL (General Public License).

## 2.3 Metodologi Pekerjaan

## 2.3.1 Metodologi Survey
Survei  penentuan  posisi  dari  suatu  jaringan  titik  di  permukaan  bumi  umumnya  dilakukan dengan  metode  pengukuran  secara  terestris  yaitu  dengan  menentukan  sudut/arah  terhadap utara,  jarak  dan  beda  tingginya.      Survei  yang  berbasis  pada  pengamatan  ke  satelit  GPS dilakukan  dengan  metode  reseksi  (pengikatan  ke  belakang)  yaitu  titik-titik  target  di permukaan  bumi  ditentukan  dari  penghitungan  jarak  ke  beberapa  satelit  (GPS)  sekaligus. Metode  seperti  ini  disebut  dengan  metode  penentuan  posisi  secara  absolut  (absolut positioning/point  positioning)  yang  merupakan  metode  penentuan  posisi  yang  paling mendasar  dari  GPS.  Kegiatan  ini  bertujuan      untuk  mendapatkan  koordinat  dan  gambar bangunan  serta  melakukan  pemetaan  topografi    menggunakan  metode  survei  GPS  dan memanfaatkan  kemajuan  perangkat  lunak  (software)  untuk  mengolah  data  posisi  hasil pengukuran  dengan  GPS.    Daerah  yang  akan  dilakukan  kegiatan  survey  untuk  pendataan bangunan  gedung      adalah  Kecamatan  Guguk  Panjang    (7    Kelurahan)  dan    Kecamatan Mandiangin  Koto  Selayan  (9  Kelurahan).

## Peralatan Survey
Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai harus ditentukan terlebih dahulu peralatan yang akan digunakan.  Peralatan  yang  digunakan  harus  memenuhi  spesifikasi  teknis  yang  ada  sehingga data pengukuran memenuhi kriteria yang diinginkan (telah dikalibrasi).
Peralatan yang harus dipersiapkan antara lain :
1. Leica  DISTO  D810  Touch adalah alat  ukur  jarak  laser yang  dilengkapi  dengan  15  mode pengukuran dengan tingkat akurasi hingga 1/16 inci. Alat ukur jarak ini dilengkapi dengan fitur  User  Interface  layar  sentuh,  kamera  digital  terintegrasi,  sensor  kemiringan,  dan Bluetooth.
Gambar 2.7 Alat ukur jarak
2. Komputer (hardware dan software) + printer ukuran A3
3. Kamera
4. Kompas
Gambar 2.8 Kompas
5. GPS  Handheld  (New  Genuine  Can-am  2016  2017  Outlander  Max  850  Garmin  Montana 680t Gps & Mount)

## Gambar 2.9 GPS (Global Positioning System)

## 6. Perlengkapan lapangan

## Kegiatan survey
Kota  Bukittinggi  merupakan  salah  satu  wilayah  administratif  di  Provinsi Sumatera  Barat yang  terletak  diantara  100020’  –  100025’  BT  dan  00016’  –00020’ LS. Luas wilayah Kota  Bukittinggi  mencapai  25,24  km2,  atau  0,06  %  dari  luas    total    wilayah    Provinsi Sumatera  Barat.
Gambar 2.10 Peta Administrasi Kota Bukittinggi
Surveyor  (6  orang)  melakukan  survey  ke  bangunan  gedung  yang  didata  untuk  mendapatkan data  di  Kecamatan    Guguk    Panjang  sebanyak    7    Kelurahan  dan    Kecamatan  Mandiangin Koto    Selayan  sebanyak  9  Kelurahan  dengan  melibatkan  tim/aparat  Kelurahan/RW/RT setempat.
1. Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dengan luas areal 6,831 km2 (683,10 ha) atau 27,06  %  dari  total  luas  Kota  Bukittinggi  yang  meliputi  7  kelurahan.  Lingkup  Kelurahan meliputi :
a. Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
b. Kelurahan Tarok Dipo
c. Kelurahan Pakan Kurai
d. Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah
e. Kelurahan Benteng Pasar Atas
f. Kelurahan Kayu Kubu
g. Kelurahan Bukit Apit Puhun
2. Kecamatan Mandiangin   Koto  Selayan Kota   Bukittinggi,  dengan luas areal  12,156 km2 (1.215,60  ha)  atau  48  %  dari  total  luas  Kota  Bukittinggi  yang  meliputi      9  kelurahan. Lingkup  Kelurahan meliputi :
a. Kelurahan Campago Ipuh
b. Kelurahan Puhun Pintu Kabun
c. Kelurahan Puhun Tembok
d. Kelurahan Pulai Anak Air
e. Kelurahan Manggis Ganting
f. Kelurahan Garegeh
g. Kelurahan Campago Guguk Bulek
h. Kelurahan Koto Selayan
i. Kelurahan Kubu Gulai Bancah
Perkiraan jumlah waktu pengerjaan survey
Survey dilakukan ke 16 kelurahan di 2 kecamatan untuk mengetahui data bangunan.
Pengisian Formulir Pendataan Bangunan Input data bangunan ke database Simpan data bangunan di ArcGIS Simpan data bangunan di MySQL Tampilkan data bangunan di Google Maps
Tabel 2.1 Asumsi Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan
NO  KECAMATAN JML PEN DUDUK JML KELU RAHAN KK/  KELU RAHAN KK /RW * KK /RT** KK/ KECA MATAN 1 Guguk Panjang  42627 7 1522 114 38 10657 2 Mandiangin Koto  Selayan 46342 9 1287 97 32 11586 JUMLAH 22243 Ket :   *   setiap 1 RW terdapat 3 RT ** setiap 1 RT terdapat 40 KK
Tabel 2.2 Asumsi Data Kepala Keluargaper Hari Kerja per 1 Surveyor

## JML
SURVEYOR

## JML
KK/SURVEYOR

## JML
BULAN KERJA JML  DATA  KK SELAMA  BULAN KERJA JML  DATA KK/HARI KERJA* 6 3707 4,5 824 37
Ket :   *   Hari kerja adalah 22 hari
2.3.2 Metodologi Data Hasil Survey

## Gambar 2.11 Metodologi Data Hasil Survey
Deskripsi gambar adalah sebagai berikut :
1. Data hasil survey diisikan ke dalam formulir pendataan gedung.
2. Data bangunan diinputkan ke dalam database
3. Data bangunan disimpan dalam ArcGIS / MySQL (dimana selanjutnya apabila diinginkan data yang ada dalam ArcGIS dapat dikonversi ke MySQL maupun sebaliknya).
4. Data bangunan ditampilkan di Google Maps.
No. Kelurahan     : Kecamatan  : NO DATA BANGUNAN 1 Status kepemilikan tanah : 2 Izin Mendirikan Bangunan Nomor : Tanggal : 3 Luas Tanah / Persil : 4 Lokasi bangunan Jalan : RT/RW : 5 Jenis konstruksi bangunan : 6 Luas lantai bangunan Lt.Dasar : Lt.II : Lt.III : Lt.IV : Lt. V : 7 Penggunaan Bangunan : 8 Fungsi Bangunan : 9 SumberAir Bersih yang digunakan : 10 Sumber Penerangan yang digunakan : 11 Septictank Ada : Benar / Belum Tidak :
12 Lain-lain :

## FORMULIR PENDATAAN BANGUNAN
Gambar 2.12 Formulir Isian Pendataan Bangunan Hasil koordinat di peta (Geoposisi) Pemetaan menggunakan GPS Form Data Bangunan input Database Simpan Tampilkan Gambar 2.13 Proses Data Hasil Survey Daftar Pustaka :
[1] Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
[2] Undang-undang No.23 Tahun 1997 tenetang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[3] Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
[4] Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
[5] Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[6] Undang-undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geopasial.
[7] Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
[8] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Rencana Pedoman Umum Penyusunan RTBL.
[9] Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  17/PRT/M/2010  tentang  Pedoman  Teknis Pendataan Bangunan Gedung.
[10] Peraturan  Daerah  Kota  Bukittinggi  No.  06  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030
[11] Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Kota Bukittinggi
[12] Peraturan    Daerah    Kota    Bukittinggi    Nomor  13  Tahun    2016  tentang    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
[13] Peraturan    Walikota    Bukittinggi    Nomor  69  Tahun    2016  tentang    Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
[14] Budianto,  Eko.  2010.  Sistem  Informasi  Geografis  dengan  Arc  View  GIS.  Yogyakarta: Andi Offset
[15] Yuliadji  RW,  Suryono  GF,  Ruben  A.  1994.  Aplikasi  SIG  untuk  Pemetaan  Informasi Pembangunan.  Di  dalam  Agus  W,  R  Djamaludding,G  Hendrarto,  editor.Remote Sensing & Geographic information Systems. Jakarta.
[16] Yousman, Yeyep. 2004. Sistem  Informasi Geografis dengan ArcView3.3 Professional. Yogyakarta: Andi Offset