## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Pencatatan Pernikahan dan Batas Usia Pernikahan di Negara Muslim: Studi Kasus di Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania,
Turkiye, Pakistan, Malaysia, Indonesia
Pratiwi Uly Romadhoni 1 , Dina Sakinah Wijaya 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
pratiwiuly665@gmail.com 1 , dinasakinahw83@gmail.com 2

## ABSTRACT.
Talking about Islamic Family law in the Muslim World as we know it, the provisions of all countries ar not the same. There are similarities but only a few. The similarity of these provisions starts from the pillars and terms, and also the existence  of the same marriageable age. However, there  are  also  some  differences.  Some  countries  also  do  not  provide  specific  provisions.  These provisions  are  only  a  formal  requirement  to  legalize  marriage.  Therefore,  marriage  can  be legalized  in  the  eyes  of  law  and  religion.  The  implementation  of  Islamic  family  law  in  Muslim countries varies in terms of legal rules, legal practices, and legislation adopted by each country that identifies itself as an Islamic state or has a majority Muslim population. This diversity is caused by differences in the situations, conditions, and cultural backgrounds of the societies in these countries.
Keywords: marrage law, marriage registration, marriage age limit

## ABSTRAK.
Berbicara mengenai hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim seperti yang kita ketahui, tidaklah sama ketentuan-ketentuan dari semua negara, terdapat kesamaan namun hanya beberapa saja. Kesamaan  dari  ketentuan  tersebut  dimulai  dari  rukun  dan  syarat  serta  adanya  batas  usia pernikahan  yang  sama,  namun  ada  juga  yang  berbeda.  Di  beberapa  negara  juga  tidak memberikan ketentuan yang spesifik, namun ketentuan yang spesifik, namun ketentuan tersebut hanyalah  sebagai  syarat  formal  saja  agar  dapat  mengesahkan  perkawinan  tersebut  dan  bisa disahkan di mata hukum dan agama. Penerapan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim bervariasi  dalam  hal  aturan  hukum,  praktik  hukum,  dan  perundang-undangan  yang  diadopsi oleh  setiap  negara  yang  mengidentifikasi  diri  mereka  sebagai  negara  Islam  atau  memiliki mayoritas  penduduk  Muslim.  Keberagaman  ini  disebabkan  oleh  perbedaan  dalam  situasi, kondisi, dan budaya masyarakat di negara-negara tersebut.
Kata kunci: hukum perkawinan, pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan

## PENDAHULUAN
Islam adalah agama yang mencakup semua lapisan masyarakat dan memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Islam telah mengatur segala aktivitas para pemeluknya mulai dari  bangun  hingga  tertidur  lagi.  Adapun semua aturan  yang  berlaku di dalam  agama Islam  berasal  dari  berbagai  sumber  yang  beragam.  Sumber  utama  yang  menjadi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pedoman seluruh umat Islam adalah al-Qur’an. Sedangkan sumber keduanya yang tidak kalah penting adalah  hadis Rasulullah Saw. Kedua sumber hukum ini turun di negara Arab melalui Nabi Muhammad Saw. Setelah Nabi wafat, penerapan hukum atau ajaran Nabi  tetap  berlangsung.  Namun,  hukum  yang  telaah  ada  terus  mengalami  perubahan dan  penyesuaian  sebagai  respons  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.
Hukum  keluarga,  terutama  hukum  perkawinan,  merupakan  bentuk  hukum  yang pertama  kali  dikenal  oleh  manusia.  seiring  berjalannya  waktu,  hukum  keluarga  Islam juga  mengalami  banyak  perubahan  dan  penyempurnaan. 1 Berkenaan  dengan penerapan  atau  penegakan  hukum  keluarga  Islam  di  negara-negara  Muslim,  aturan hukum,  praktik  hukum,  dan  undang-undang  yang  dianut  oleh  masing-masing  negara yang  menanamkan  dirinya  Islam  atau  berpenduduk  mayoritas  Muslim  berbeda-beda karena  perbedaan  situasi,  kondisi,  dan  budaya  dan  sistem  pemerintahannya  yang mereka gunakan. 2
Setiap  membahas  tentang  hukum  keluarga  Islam,  kita  tidak  bisa  lepas  dari pembahasan tentang perkawinan. Hukum perkawinan dalam Islam sejatinya memiliki rukun dan syarat yang berlaku. Rukun dari menikah terdiri dari 4 hal, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, 2 saksi nikah, dan shighat ( ijab dan qabul ). Adapun syarat dari pernikahan itu sendiri adalah pasangan yang akan dinikahi bukanlah mahrom bagi satu  sama  lain,  wali  dari  pihak  perempuan,  ijab  qabul,  dan  mahar.  Rukun  dan  syarat menikah  ini  adalah  sesuatu  yang  sudah  diterapkan  sejak  zaman  Nabi  Saw.  Adapun persoalan perkawinan lainnya memiliki banyak perbedaan dalam penerapannya. Dalam urusan  tentang  perceraian,  kewarisan  dan  pengangkatan  anak  terdapat  banyak  sekali implementasi  yang  berbeda  di  negara-negara  Muslim.  Tentang  hal  perbedaan  dari setiap  negara  Muslim  ini  seyogyanya  dapat  kita  pelajari  dan  evaluasi  agar  nantinya dapat  kita  terapkan  dalam  pembaharuan  hukum  di  Indonesia.  Pembaharuan  hukum yang diharapkan tetap relevan terhadap isu yang ada di masyarakat Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penulis  melakukan  komparasi  secara  vertikal  dan  horizontal  terhadap  hukum keluarga  di  setiap  negara  tersebut.  Hal  ini  dianggap  menarik  dikarenakan  dari perbandingan  ini  dapat  dilihat  bagaimana  seberapa  jauh  keberangkatan (departure) perkembangan Hukum Islam (fikih) asalnya ke hukum keluarga Islam yang diterapkan saat ini. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu Studi Pustaka (Library Research),
1 Mochammad  Agus  Rachmatulloh,  “Studi  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Tunisia,” Al- Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies 2, no. 2 (2020): hlm. 308.
2 Nurinayah, “Hukum Keluarga Di Mesir,” Familia: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 2 (2020): hlm. 94

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
merupakan  cara  membuat  penelitian  yang  menggabungkan  unsur-unsur  dari  buku, artikel dan media lain yang terkait dengan topik tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. MESIR
Mesir (Jumhuriyah  Misr  al-Arabiyah, Republik  Arab  Mesir)  secara  geografis terletak  di  pantai  timur  laut  Afrika.  Di  sebelah  utara  berbatasan  dengan  Laut Tengah, di timur dengan Laut Merah, di selatan dengan Sudan, dan di barat dengan Libya. Luas wilayahnya sekitar 997.739km 2 . kelompok etnis yang dominan di Mesir adalah  Mesir,  Badui,  dan  Nubia.  Ibu  Kota  negara  adalah  Kairo  dan  Bahasa  resmi yang  digunakan  adalah  Bahasa  Arab.  Sumber  kehidupan  utama  di  Mesir  adalah Sungai  Nil,  yang  lembahnya  merupakan  wilayah  subur  yang  panjangnya  sekitar 17.000km 2 ,  dengan  dinding  karang  setinggi  200-400m  di  kedua  sisinya. 3 Seperti yang kita  ketahui, Mesir adalah salah  satu  negara dengan peradaban yang  sangat tinggi sejak zaman kuno. Peranan Mesir dalam membangun peradaban terlihat dari berbagai  aspek,  antara  lain  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  kebudayaan,  politik, perluasan Islam dan aspek hukum. Dan peradaban yang telah mereka ciptakan ini terus mereka kembangkan hingga saat ini.
1. Hukum Perkawinan
Mesir,  sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduk  Muslim  yang mengikuti  madzab  Hanafi,  menjadikan  Islam  sebagai  agama  negara  dan prinsip-prinsip  hukum  Islam  menjadi  sumber  utama  dalam  pembuatan undang-undang,  termasuk  hukum  keluarga.  Namun,  di  Mesir,  penerapan hukum  keluarga  terus  mengalami  reformasi  dan  perubahan.  Reformasi hukum keluarga di Mesir dimulai pada tahun 1920 dengan dikeluarkannya Undang-Undang  No.  25/1920  yang  mengatur  hukum  keluarga  dan penjagaan. (Law  of  Maintenance  and  Personal  Status/  Qanun  al-Ahwal  al- Syakhsiyyah  wa  al-Siyanah). Pembaharuan  hukum  keluarga  di  Mesir  pun selalu mengalami perkembangan, itu terlihat dari reformasi-reformasi yang telah dilakukan. Pembaharuan tersebut dicirikan dengan pengenalan aturan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Lembaga peradilan untuk  memaksa  pihak  tertentu  (suami)  untuk  memberikan  dukungan finansial kepada istri, janda, anak-anak, atau orang tua pada tahun 1976. 4 Meski Mesir historis memposisikan agama sebagai pusat segala sesuatu, akan tetapi dalam urusan hukum kenyataannya tidaklah sama. Islam diakui sebgai  agama  negara  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  sebagai sumber utama  dalam  pembuatan  dan  perumusan  undang-undang.  Namun,  dalam
3 Ensiklopedi Islam, Vol. 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 227.
4 Nurinayah, “Hukum Keluarga Di Mesir.”…. hlm, 94

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
praktiknya,  penerapan  hukum  Islam  secara  menyeluruh  hanya  berlaku dalam bidang perkawinan, wakaf, dan pembagian warisan. Sedangkan dalam bidang  perdata  dan  pidana,  hukum  Islam  tidak  menjadi  acuan  utama. Hukum  Islam  hanya  menjadi  salah  satu  sumber  hukum  di  Republik  Arab Mesir.
2. Pencatatan Perkawinan
Terkait  pencatatan  pernikahan,  Mesir  juga  menganggap  hal ini sebagai hal  yang  serius.  Faktanya,  ada  bukti  nyata  mengenai  hal  tersebut  dalam bentuk  ordonasi  tahun  1897  yang  diatur  dalam  Pasal  31.  Pasal  tersebut menjelaskan  bahwa  pengadilan  tidak  akan  mempertimbangkan  gugatan tentang  perkawinan  atau  pengakuan  hubungan  perkawinan  setelah  salah satu  pihak  meninggal,  kecuali  jika  terdapat  bukti  yang  sah  mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Pencatatan pernikahan di Mesir dianggap penting  karena  banyaknya  persoalan  yang  bisa  terjadi  akibat  tidak tercatatnya  sebuah  pernikahan,  seperti  asal-usul  anak,  nafkah,  kewarisan dan sebagainya.
3. Batas Usia Perkawinan
Setelah  UU  No.  25/1920  mengenai  hukum  keluarga  dan  penjagaan diberlakukan,  beberapa  tahun  berikutnya  Undang-undang  No.  56  Tahun 1923  yang  berisi  tentang  batasan  usia  pernikahan  juga  dilahirkan.  Hukum Islam  di  Mesir  mengatur  persyaratan  usia  minimum  dalam  perkawinan, seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  99  ayat  5  Tahun  1931,  di  mana  usia minimum  bagi  laki-laku  adalah  18  tahun  dan  bagi  perempuan  adalah  16 tahun.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  gugatan  perkawinan  tidak  akan diterima jika usia istri kurang dari 16 tahun atau usia suami kurang dari 18 tahun.  Namun,  dalam  undnag-undang  terbaru,  yaitu  Undang-Undang  No. 126  Tahun 2008,  telah  ditetapkan  bahwa  usia  minimum  bagi  laki-laki  dan perempuan yang ingin menikah adalah 18 tahun.

## B. MAROKO
Maroko  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  sejarah  Islam,  terutama  dalam penyebaran agama Islam di wilayah AfrikaUtara, serta sebagai gerbang masuknya Islam  ke  Spanyol  dan  Eropa.  Pada  masa  lampau,  Maroko  berada  di  bawah pemerintahan dinasti Umayah. Setelah runtuhnya dinasti Umayah di Damaskus dan kekuasaan beralih ke dinasti Abbasiyah, Maroko menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai  oleh  dinasti  Abbasiyah.  Pada  tahun  1901-1904  Prancis  melakukan infiltrasi  di  Maroko  atas  permintaan  Abdul  Aziz  Hasan,  pemimpin  Maroko  pada saat  itu.  Kedatangan  Perancis  di  Maroko  menimbulkan  respons,  terutama  dari kelompok  yang  menentang  keberadaan  mereka  di  negara  tersebut.  Setelah

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
banyaknya  peristiwa  yang  terjadi,  akhirnya  Maroko  merdeka  dengan  Barakah sebagai Raja pada tanggal 2 Maret 1956. 5
1. Hukum Perkawinan
Selama  periode  tahun  1912  hingga  1956,  seluruh  wilayah  Maroko berada  di  bawah  pengaruh  politik  dari  Perancis  dan  Spanyol.  Meskipun demikian, prinsip hukum privat (akhwal shakhsiyah) yang didasarkan pada prinsip-prinsip  agama  Islam  tetap  dihormati  oleh  umat  Islam  di  Maroko. Pemerintah  Maroko  menerapkan  hukum  privat  yang  mengikuti  Madzhab Maliki  sebagai  kerangka  dan  sistem  hukum  yang  diadopsi.  Pembaharuan dan  pengesahan  hukum pivat (akhwal  shakhsiyah) di  Maroko,  yang  terjadi dua  tahun  setelah  kemerdekaan  negara  ini  pada  tahun  1958,  sebenarnya dipengaruhi oleh hukum keluarga yang diterapkan di Tunisia.
Dalam  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Maroko,  telah  disusun  sebuah rangkaian  undang-undang  hukum  keluarga  yang  dikenal  sebagai “Mudawanah al-ahwal Shakhshiyah”, atau The Code of Personal Status 1957 1958.  Kumpulan  Undang-undang  ini  terdiri  dari  6  buku  (1.  tentang perkawinan, 2. tentang pembatalan perkawinan, 3. tentang kelahiran anak, 4.  tentang  cakap  hukum  dan  perwalian,  5.  tentang  wasiat,  dan  5.    tentang kewarisan).
Dalam buku ke-1 yang memuat tentang hukum perkawinan disebutkan tentang  permaslaah  yang  terkait  dengan  peranan  wali  nikah,  pendaftaran dan  pencatatan  perkawinan,  serta  batasan  usia  minimum  untuk  menikah bagi  pria  dan  wanita  masih  menjadi  topik  yang  dibahas.  Di  Maroko, keberadaan  wali  nikah  masih  diwajibkan,  namun  jika  wali  tersebut  tidak bersedia  untuk  mengawinkan,  maka  wali  hakim  dapat  menggantikannya dengan syarat sekufu. 6

## 2. Pencatatan Perkawinan
Maroko  adalah  salah  satu  negara  Muslim  yang  melarang  adanya  nikah ‘urfi (nikah sirri). Perkaiwnan yang dilakukan secara sirri dianggap sebagai tindakan yang memalukan, dan jenis perkawinan ini dilarang oleh peraturan undnag-undang  perkawinan  di  Maroko. 7 Dapat  disimpulkan  bahwa pencatatan perkawinan di Maroko hukumnya adalah wajib.
3. Batas Usia Perkawinan
Dalam  undang-undang  yang  dirumuskan  pada  tanggak  21-11-1957, ditetapkan  bahwa  usia  minimal  untuk  menikah  adalah  18  tahun  bagi  laki-
5 Usman  Musthafa,  “Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Di  Maroko,” Syakhsia:  Jurnal  Hukum Perdata Islam 20, no. 1 (2019): hlm. 52-53.
6 Suchamdi,  “Heterogeneous  Perundang-Undangan  Hukum  Perkawinan  Negara-Negara Muslim Modern,” Kodifikasia 7, no. 1 (2013): hlm. 30.
7 Nasiri,  “Perkawinan  Di  Maroko,” Jurnal  Pendidikan  Dan  Pranata  Islam Volume  8  N (2017): hlm. 19.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
laki  dan  15  tahun  bagi  perempuan.  Pada  tahun  2004,  Undang-undang  ini mengalami  amandemen,  batas  usia  minimum  untuk  menikah  berubah menjadi 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Saat ini, hukum yang  ada  di  Maroko  bisa  dibilang  hukum  yang  paling  progresif  di  antara negara-negara  Arab  yang  lain  setelah  Tunisia.  Maroko  termasuk  negara Islam  yang  concern  terhadap  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan.  Hal  ini menunjukkan bahwa Maroko telah memainkan peran yang signifikan dalam Upaya  mencegah  kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap  perempuan  dan anak-anak dengan melibatkan dirinya secara aktif. 8
Dalam  konteks  perkawinan  di  Maroko,  terdapat  aspek  yang  menarik  di antaranya  adalah  kecenderungan  laki-laki  untuk  menikah  setelah  mencapai  usia dewasa  dan  memiliki  stabilitas  ekonomi.  Mereka  umumnya  sudah  memiliki pekerjaan tetap, usaha yang sukses, apartemen, serta tabungan dan asset lainnya. Sementara itu, perempuan cenderung menikah setelah mencapai usia minimal 30 tahun. Jarang ditemui kasus di Maroko dimana seseorang menikah sebelum usia 30 tahun. 9 Meskipun usia minimum pernikahan telah ditetapkan pada usia 18 tahun baik  untuk  perempuan  dan  laki-laki,  tampaknya  perubahan  tersebut  tidak  begitu berdampak signifikan bagi sebagian besar masyarakat di Maroko. Mayporitas dari mereka memilih untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia 30 tahun atau lebih.

## C. TUNISIA
Negara Tunisia memiliki nama resmi yaitu Republik Tunisia (Repulik of Tunisia atau Al  Jumhuriyah  at  Tunisiyah) dan  Ibu  Kotanya  terletak  di  Tunis.  Negara inimemiliki  bentuk  ppemerintahan  republic  dengan  sistem unitary  semi- presidensial , di mana Presiden menjadi Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Lagu kebangsaannya adalah “Houmat El Hima” (The Nation’s Guardians/ Pelindung  Tahanh  Air),  dan  Bahasa  resmi  yang  digunakan  adalah Bahasa  Arab  (meskipun  Bahasa  Perancis  juga  memiliki  penggunaan  yang signifikan). 10 Bahasa Prancis sering digunakan karena Prancis adalah negara yang pernah  menjajah  Tunisia  di  masa  lalu.  Pada  tanggak  20  Maret  1956,  Tunisia berhasil meraih kemerdekaan penuh, dan setelah itu, negara tersebut mengadopsi Undang-Undang Dasar Tunisia yang disahkan pada taggal 1 Juni 1959. Dalam Pasal 1  Undang-Undang  Dasar  tersebut,  secara  jelas  disebutkan  bahwa  Tunisia  adalah negara yang berdasarkan agama Islam. Di Tunisia, unifikasi hukum keluarga tidak
8 Eva Schlumpf, “The Legal Status of Children Born out of Wedlock in Marocoo,” EJIMEL: Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law 4 (2016): 1–126.
9 Nasiri, “Perkawinan Di Maroko.”… hlm. 16
10 Rachmatulloh, “Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia.”…hlm. 310.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
hanya  berlaku  untuk  umat  Muslim,  tetapi  juga  berlaku  bagi  semua  warga  negara tanpa memandang perbedaan agama.
1. Hukum Perkawinan
Hukum Islam yang berkembang di Tunisia meliputi madzhab Hanafi dan Maliki.  Pengaruh  dari  Kekaisaran  Utsmaniyah  membuat  madzhab  Hanafi tumbuh,  tetapi  akhirnya  madzhab  Maliki  memmegang  posisi  yang  lebih dominan.  Reformasi  hukum  keluarga  di  Tunisia  merupakan  bagian  dari Upaya  besar  untuk  membangun  negara  modern.  Beberapa  bulan  setelah meraih  kemerdekaannya,  pemerintah  Tunisia  segera  menerapkan  hukum keluarga  yang  dianggap  oleh  bayak  pengamat  sebagai  interpretasi  yang canggih  terhadap  syariat  Islam,  terutama  dalam memperjuangkan  hak-hak perempuan.  Reformasi  hukum  di  Tunisia  juga  dipengaruhi  oleh  reformasi hukum yang dilakukan di Mesir, Sudan, dan Suriah. Keadaan ini mendorong para  ahli  hukum  Tunisia  untuk  menyusun  draft  undang-undang,  yang kemudian  mendapat  tanggapan  dari  pemerintah.  Pemerintah  membentuk sebuah komite secara resmi merancang undang-undangt tersebut.
Tunisia  membentuk  hukum  perkawinan  bukan  tanpa  alasan,  namun Undang-undang  tersebut  dianggap  sebagai  revolusi  menuju  kebaikan  dan keteraturan  negara.  Tujuan  penerapan  hukum  perkawinan  di  Tunisia adalah; 11
a. Untuk menghindari konflik antara para pemikir dari mazhab Hanafi dan Maliki;
b. Untuk  menyatukan  sistem  peradilan  menjadi  satu  pengadilan nasional,  sehingga  tidak  ada  lagi  perbedaan  antara  pengadilan agama dan pengadilan sipil;
c. Untuk  menciptakan  undang-undang  modern  yang  dapat  menjadi acuan bagi para hakim;
d. Untuk menyatukan pandangan masyarakat secara menyeluruh yang dipengaruhi oleh perbedaan mazhab klasik;
e. Untuk  memperkenalkan  undang-undang  baru  yang  relevan  dengan tuntutan kemajuan zaman.
2. Pencatatan Perkawinan Di  Tunisia,  ada  keharusan  bagi  penduudknya  untuk  melakukan pendaftaran  dan  pencatatan  perkawinan.  Tunisia  memiliki  aturan  yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dianggap sah dengan adanya catatan resmi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  Undang-Undang
11 Suchamdi,  “Heterogeneous  Perundang-Undangan  Hukum  Perkawinan  Negara-Negara Muslim Modern.”…, hlm. 26-27.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Tunisia  No.  40  Tahun  1957,  yang  kemudian  mengalami  perubahan  pada tahun 1981 pada Pasal 4. 12

## 3. Batas Usia Perkawinan
Di  Tunisia,  terdapat  undang-undang  hukum  keluarga  yang  disebut Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyah (Code of Personal Status) Nomor 66 Tahun 1956. Undang-undang ini terdiri dari 170 pasal yang terbagi dalam 10 buku, dan  mulai  diberlakukan  secara  resmi  di  Tunisia  pada  tanggal  01  Januari 1957. Salah satu isinya adalah mengenai usia perkawinan, dimana laki-laki dan  perempuan  di  Tunisia  diperbolehkan  untuk  menikah  jika  telah mencapai usia minimal 20 tahun. Namun, jika pasangan tersebut berusia di bawah  20  tahun,  mereka  harus  memperoleh  izin  dari  wali  untuk melangsungkan  perkawinan.  Pada  tahun  1981,  terjadi  perubahan  pada ketentuan  ini,  di  mana  laki-laku  diwajibkan  berusia  20  tahun  dan perempuan  diwajibkan  berusia  minimal  17  tahun  agar  dapat melangsungkan perkawinan.
Tunisia  merupakan  negara  Muslim  yang  dianggap  paling  progresif  di antara  negara-negara  Muslim  lainnya.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari pertimbangan-pertimbangan  yang  diambil  oleh  Tunisia  dalam  membentuk suatu  hukum. Di sisi lain, Tunisia dianggap paling bisa mengkolaborasikan dan mengadaptasi Hukum Islam dalam menghadapi isu-isu baru pada abad 20-an ini.

## D. YORDANIA
Yordania  adalah  negara  yang  93  persen  penduduknya  merupakan  Muslim Sunni.  Yordania  memiliki  peran  aktif  sebagai  salah  satu  negara  dalam  konteks dunia  Islam.  Pertimbangan  ini  menjadi  yang  utama  dan  paling  penting.  Selain mempertimbangkan  jumlah  penduduk,  penerapan  undang-undang  Islam  di Yordania  juga  menjadi  salah  satu  karakteristik  yang  mencirikan  negara  Islam. 13 Yordania  sebelunya  berada  di  bawah  kekuasaan  Inggris,  namun  pada  tanggal  22 Maret 1946, Inggris akhirnya memberikan kemerdekaan kepada Yordania.
1. Hukum Perkawinan Reformasi  hukum  perkawinan  di  Yordania  dimulai  pada  tahun  1917,
Ketika  negara  ini  menerapkan The  Ottoman  Law  of  Family  Rights sebelum mengesahkan Undang-Undang No. 92 Thaun 1951. Sebelum undang-undang tersebut,  Yordania  telah mengadopsi Qanun  al-Huquq  al-A’ilah  al-Urduniah No.  26  Tahun  1847.  Selanjutnya,  undang-undang  ini  diperbaharui  menjadi
12 Lia Noviana, “Status Wanita Di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia,” Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam 13, no. 02 (2019): hlm. 207.
13 Mahmudin  Bunyamin,  “Pengembangan  Undang-Undang  Perkawinan  Yordania  Dan Relevansinya  Terhadap  Pemgembangan  Hukum  Perkawwinan  Islam  Modern,” ASAS:  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah 11, no. 2 (2019): 51–76.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   310-329    E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4650
undang-undang  yang  lebih  komprehensif  dengan  adopsi Law  of  Personal Status atau yang leboh dikenal sebagai Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah No. 61 Tahun 1976 sebelum dikeluarkannya kodii. Konsep yang dianut Yordania dalam menentukan hukum ialah merujuk pada madzhab Hanafi.
Mengenai wali dalam pernikahan, Yordania membedakan antara wanita yang  masih  gadis  dan  janda.  Wanita  yang  masih  gadis  membutuhkan seorang wali sedangkan bagi janda tidak diperlukan karena dianggap sudah cukup dewasa. Peraturan ini tercatat dalam UU Nomor 25 tahun 1977 Pasal 9 sampai dengan Pasal 13.
2. Pencatatan Perkawinan
Pendaftaran  dan  pencatatan  pernikahan  merupakan  kewajiban  yang ditetapkan  oleh  Yordania,  sehingga  pelanggaran  terhadap  kewajiban  ini dapat  mengakibatkan  hukuman  atau  perkawinan  yang  tidak  sah  secara hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Yordania Nomor 61 Tahun  1976  yang  mengahruskan  pencatatan  pernikahan,  dan  pelanggar dapat dikenai sanksi baik kepada pasangan maupun pegawai yang terlibat. Dalam  rincian  lebih  lanjur,  undang-undang  pencatatan  pernikahan  di Yordania  Nomor  61  Tahun  1976  mewajibkan  calon  mempelai  untuk melaorkan  pelaksanaan  pernikahan  kepada  hakim.  Jika  perkawinan dilangsungkan  tanpa  pencatatan,  maka  orang  yang  mengadakan  upacara pernikahan,  kedua  mempelai,  dan  saksi-saksi  dapat  dikenai  hukuman berdasarkan Jordanian Penal Code dan denda yang melebihi 100 dinar. 14
3. Batas Usia Perkawinan
Menurut  hukum  di  Yordania,  terdapat  persyaratan  usia  untuk perkawinan yang ditetapkan sebagai 16 tahun bagi laki-laku dan 15 tahun bagi  perempuan.  Hal  ini  diatur  dalam  Qanun  Yordania  Pasal  15  yang menyatakan  bahwa  Pasal  5  Undang-Undang  Status  Pribadi  menetapkan bahwa calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan harus memiliki  kesehatan pikiran dan minimal  berusia 16 tahun untuk laki-laku  dan 15 tahun untuk perempuan.  Selanjutnya,  Pasal  7  menyebutkan  bahwa  pernikahan perempuan di bawah usia 18 tahun dengan seorang laki-laku yang lebih tua 20 tahun tidak dapat disetujui, kecuali pengadilan telah memastikan bahwa tujuan  dan  niatnya  jelas  terbukti. 15 Pada  tahun  2019, Jordan's  Personal Status Law atau Qanun al-Ahwalu Al-syakhshiyyah menetapkan bahwa batas
14 Mahmudin  Bunyamin,  “Pengembangan  Undang-Undang  Perkawinan  Yordania  Dan Relevansinya Terhadap Pemgembangan Hukum Perkawwinan Islam Modern,”…, hlm. 56.
15 Robi’atul Adawiyah, Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak- Hak Wanita Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia , 2019, hlm 54-55.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   310-329    E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4650
319 |  Volume 6 Nomor 1  2024
usia menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 18 tahun. 16 Akan tetapi, hukum  Yordania  tetap  membolehkan  pernikahan  anak  berusia  15  tahun dalam kasus tertentu  dengan melakukan pengajuan ke pengadilan. Terkait hal  ini  beberapa  pihak  mengajukan  kenaikan  batas  usia  minimum  dalam pernikahan  pengecualian  ini.  Perubahan  tersebut  menaikkan  batas  usia anak dari 15 tahun diubah ke 16 tahun, akan tetapi setelah perdebatan dan percekcokan  yang  cukup  alot,  permintaan  untuk  melakukan  perubahan tersebut ditolak di tahun 2019. 17

## E. TURKIYE
Turki  adalah  negara  yang  berakar  dari  Kekhalifahan  Tuki  Utsmani.  Bagi  umat Muslim  di  Turki,  madzhab  Hanfi  telah  menjadi  panduan  formal  dalam  mengatur kehidupan keberagaman hingga tahun 1926, sebelum adanya undang-undang yang terkodifikasi  secara  elektronik.  Undang-undang  Sipil  Islam,  yang  juga  dikenal sebagai Majallat  al-ahkam  al-Adliyah, sebenarnya  telah  disusun  di  Turki  sejak tahun  1876  dan  sebagian  besar  isinya  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  madzhab Hanafi. 18 Pada tahun 1876, terjadi pergantian Undang-Undang Sipil di Turki, diikuti dengan  penetapan  hukum  keluarga  baru  pada  tahun  1915  dan  1917.  Namun, hukum  waris  dalam  madzhab  Hanafi  belum  sempat  dimasukkan  dalam  Undang- Undang  Sipil  baru  yang  disahkan  pada  tahun  1926.  Undang-Undang  Sipil  tahun 1926 di Turki mencakup berbagai ketentuan yang menonjol, seperti aturan tentang pertunangan (terutama terkait taklik talak), batasan usia minimal untuk menikah, poligami, pencatatan perkawinan, perceraian, dan berbagai aspek lainnya.
1. Hukum Perkawinan
Turki  adalah  negara  yang  menganut  madzhab  Hanafi  dan  menjadi pelopor  dalam  Upaya  reformasi  hukum  keluarga  di  dunia  Muslim.  Pada tahun  1912,  Turki  mengeluarkan Qanun  Qarar  al-Huquq  al-Ailah  al- Utsmaniyah sebagai langkah pertama dalam pembaruan hukum keluarga. 19 Turki memegang posisi sebagai negara sekuler pertama dalam dunia Islam. Reformasi hukum keluarga di Turki memiliki daya Tarik yang besar karena Turki  menjadi  pelopor  dalam  mengusukan  perubahan  yang  radikal  dalam konteks dunia Islam.
16 Nur  Fadhilah  Novianti,  “PEMBENTUKAN  REGULASI  BATAS  MINIMAL  USIA NIKAH DI INDONESIA DAN YORDANIA,” Repository.Uinjkt.Ac.Id , 2022, i–88, hlm. 71.
17 jordantimes.com/news/local/parliament-ends-dispute-rejecting-raising-marriage-age-16 (diakses pada 01 Oktober 2022 Pukul 09.28)
18 Khoirul  Abror, Dispensasi  Perkawinan  Di  Bawah  Umur ,  ed.  Agus  (Yogyakarta:  DIVA Press (Anggota IKAPI), 2019), hlm. 219.
19 Abdul Qadir Zaelani, HUKUM KELUARGA DI NEGARA- NEGARA MUSLIM MODERN , Cetakan Pe (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja (AURA) Printing & Publishing, 2013), hlm. 211.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dalam proses reformasi hukum keluarga di dunia Islam, terdapat variasi dalam  bentuk  eksistensi  hukum  keluarga  sebagai  hukum  positif.  Turki memiliki  undang-undang  perdagangan  dan  undang-undang  perkawinan yang berlaku. Perubahan hukum keluarga di Turki terutama berfokus pada isu  perceraian,  termasuk  pengajuan  perceraian  oleh  suami  dan  istri berdasarkan alasan yang menjadi dasar bagi mereka.
2. Pencatatan Perkawinan
Sebelum  melaksanakan  pencatatan  perkawinan,  terdapat  persyaratan formal seperti pendaftaran perkawinan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 20 Peraturan sipil Turki mengatur bahwa perayaan perkawinan  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  keyakinan  agama  masing- masing  individu.  Oleh  karena  itu,  untuk  dianggap  sah  secara  hukum, perkawinan  yang  sah  harus  didaftarkan  sesuai  dnegan  peraturan  yang berlaku.
3. Batas Usia Perkawinan
Undang-Undang Turki (The Ottoman Law of Family Right 1917 “capcity to  marry”  act  4-8) mengatur  tentang  batasan  usia  perkawinan.  Menurut undang-undang  tersebut,  laki-laki  dapat  menikah  pada  usia  18  tahun, sementara  perempuan  dapat  menikah  pada  usia  17  tahun.  Namun,  dalam beberapa kasus tertentu, pengadilan Turki sering mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun untuk laki-laki dan 14 tahun untuk perempuan dengan izin dari orang tua atau wali.
Penetapan batasan usia perkawinan ini sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi mengenai  masa  baligh  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Menurut  mazhab  Hanafi, batasan usia maksimal untuk masa baligh adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun  untuk  perempuan.  Namun,  dalam  pandangan  ini,  batasan  usia  minimalnya adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. 21

## F. PAKISTAN
Pakistan  terletak  di  bagian  selatan  Asia  dan  berbatasan  dengan  Iran  di  barat, Afghanistan  di  barat  laut,  India  di  tenggara,  dan  Kashmir  di  timur  laut.  Sebagai negara  dengan  mayoritas  penduduk  Muslim,  Pakistan  adalah  negara  Muslim terbesar  kedua  di  dunia. 22 Di  negara  ini,  terdapat  berbagai  kelompok  etnis  yang hidup secara harmonis bersama di bawah beragam agama.
20 Arif  Sugitanata,  dkk,  “Produk  ‐  Produk  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam,” Familia: Jurnal Hukum Keluarga 2, no. 1 (2021): hlm. 81. 21 Yulia  Fatma,  “BATASAN  USIA  PERKAWINAN  DALAM  HUKUM  KELUARGA ISLAM  (Perbandingan  Antar  Negara  Muslim:  Turki,  Pakistan,  Maroko  Dan  Indonesia),” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 18, no. 2 (2019): hlm. 126.
22 Moh Khusen, “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Negara Muslim” (STAIN Salatiga, 2013) hlm. 49.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Kehidupan beragama di Pakistan pada dasarnya serupa dengan negara- negara Muslim lainnya. Islam menjadi landasan hidup (way of life) yang sangat dianut dengan penuh kesungguhan, dan pandangan hiduo mereka sepenuhnya didasarkan pada Islam, sementara tradisi dan budaya tidak memengaruhi esensi karakteristik Islam. 23
1. Hukum Perkawinan
Pakistan  adalah  salah  satu  negara  yang  mengikuti  mazhab  Hanafi sebagai  acuan  dalam  masalah  hukum,  terutama  dalam  konteks  hukum khusus  terkait  hukum  keluarga  Islam 24 .  Sebagian  besar  populasi  Pakistan memeluk  agama  Islam,  dengan  sekitar  97%  dari  total  penduduk.  Sebagian besar dari mereka mengikuti alisan Sunni.
Pakistan  telah  mengalami  tiga  kali  perubahan  konstitusi,  sementara Undang-Undang Keluarga Muslim yang baru diberlakukan pada tahun 1961, dikenal sebagai Muslim Family Law Ordinance (MFLO) of 1961. Dalam MFLO 1961 dan serangkaian peraturan terkait, terdapat beberapa perubahan yang terkait  dengan  keluarga,  termasuk  ketentuan  tentang  batas  usia  minimal untuk menikah atau memperoleh izin menikah di Pakistan. 25
2. Pencatatan Perkawinan
Tentang pencatatan perkawinan di negara Pakistan, menurut ketentuan Pasal 5 dalam MFLO, setiap pernikahan harus didaftarkan oleh petugas yang ditunjuk  oleh  pemerintah.  Jika  pernikahan  dilakukan  di  luar  Pakistan, Salinan dari catatan pernikahan tersebut harus disampaikan kepada petugas pencatat nikah di wilayah tempat tinggal pengantin perempuan. Jika terjadi kelalaian  dalam  pencatatan  pernikahan,  pelanggaran  tersebut  dapat dikenakan hukuman penjara selama tiga bulan bagi pengantin pria, dan atau denda  maksimum  sebesar  1000  Rupee 26 ,  keabsahan  perkawinan  dalam agama  Islam  tidak  dipengaruhi  oleh  adanya  atau  tidak  adanya  pencatatan perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  sebenarnya  dapat  dianggap  sebagai  bentuk penuuman  yang  terstandarisasi  atau  bahkan  sebagai  bentuk  kesaksian. 27 Seperti  halnya  di  Indonesia,  pencatatan  pernikahan  di  Pakistan  juga merupakan  persyaratan  administrasi  yang  harus  dipenuhi.  Pelanggaran terhadap persyaratan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana.
23 Moh Khusen. “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Negara Muslim”,…, hlm. 53.
24 Yulia  Fatma,  “BATASAN  USIA  PERKAWINAN  DALAM  HUKUM  KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)."…hlm. 123.
25 Ibid 26 Sabarudin  Ahmad,  “Menelisik  Ketegasan  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Pakistan,” Al- Mashlahah 15, no. 1 (2019): hlm. 92.
27 M Atho Mudzhar, “Hukum Keluarga di Pakistan ( Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat ),” Al-’Adalah XII, no. 95 (2012): hlm. 17.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   310-329    E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4650
3. Batas Usia Perkawinan
Di  Pakistas,  terdapat  undang-undang  yang  mengatur  tentang  larangan pernikahan  anak (Child  Marriage  Restrain  Act), yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1029 dan diamandemen oleh Ordonansi No. 8 Tahun  1961.  Undang-undang  tersebut  menetapkan  batasan  usia  minimal untuk  menikah,  yaitu  di  bawah  18  tahun  untuk  laki-laki  dan  di  bawah  16 tahun  untuk  peremouan.  Larangan  pernikahan  di  bawah  usia  tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang menuntut kematangan dalam transaksi perkawinan.
Dalam menetapkan batasan usia perkawinan, pendapat mazhab Hanafi sejalan dengan praktik di Pakistan, di mana mereka menetapkan batas usia baligh bagi laki-laku pada tahun 18 tahun dan bagi perempuan pada tahun 17  tahun.  Pernikahan  dini  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap perempuan baik dari segi fisik maupun mental, terutama di Pakistan. Selain itu, pernikahan dini secara tidak langsung mencabut hak-hak anak, terutama hak-hak perempuan, yang seharusnya mereka dapat nikmati.

## G. MALAYSIA
Sebuah  kerajaan  federal  terletak  di  Semenanjung  Malaka  dan  sebagian Kalimantan Utara di Asia Tenggara. Wilayahnya memiliki luas 33.443 km 2 dan pada tahun 1991, jumlah penduduknya mencapai 18.239.000 orang. Melayu merupakan bahasa  resmi  negara  tersebut,  dan  sekitar  56%  penduduknya  memeluk  agama Islam. Sejarah perkembangan Islam di Malaysia erat kaitannya dengan berdirinya kerajaan Islam dan pemerintahannya yang pertama.
Penerapan hukum Islam di Malaysia dalam berbagai aspek merupakan sebuah fenomena budaya yang terjadi seiring dengan penyebaran agama Islam di wilayah ini. Kehadiran Islam di Malaysia telah membawa perkembangan hukum Islam yang diterima  dengan  baik,  meskipun  wilayah  ini  memiliki  beragam  suku  dan  agama. Pluralism  hukum  yang  ada  di  Malaysia  dikarenakan  pemerintah  menghormati keberagaman agama yang ada, sehingga terdapat banyak jenis agama yang diakui secara resmi.
1. Hukum Perkawinan
Malaysia  merupakan  negara  di  wilayah  Asia  Tenggara  yang bermazhabkan  Syafi’i.  Dalam  Hukum  Perkawinan  Malaysia,  persetujuan pengantin perempuan tidaklah diperlukan izin dari seorang ayah atau datuk untuk  menikahkan  seorang  anak  perempuan.  Namun,  dalam  kasus-kasus tertentu,  ayah  atau  datuk  memiliki  hak  untuk  menjodohkan  anak perempuan  atau  cucu  perempuannya  dengan  syarat  bahwa  perkawinan tersebut akan memberikan manfaat bagi anak perempuan tersebut dan ayah atau  datuk  tidak  memiliki  niat  jahat  atau  tidak  adil  dalam  pernikahan tersebut.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Hukum  perkawinan  Malaysia  mensyaratkan  bahwa  adanya  untuk melangsungkan  pernikahan,  persetujuan  yang  tegas  dari  kedua  calon pengantin  diperlukan.  Hukum  perkawinan  di  Malaysia  telah  mengalami reformasi  dengan  sebuah  konsep  fikih  tradisional  yang  tidak  membatasi usia minimum untuk pernikahan. Peruahan ini bersifat administrative, yang berarti  bahwa  aturan  tersebut  bersifat  procedural  dan  telah  disesuaikan dengan  tuntutan  zaman  modern,  dengan  memperhatikan  kemaslahatan perempuan dan anak-anak di masa depan.
2. Pencatatan Perkawinan
Di  Malaysia,  prosedur  pencatatan  perkawinan  adalah  suatu  keharusan yang diatur oleh Seksyen 25 Akta 303. Meskipun wajib, pencatatan tersebut tidak  mempengaruhi  validitas  perkawinan  yang  dilakukan  secara  agama Islam. Setiap wilayah di Malaysia memiliki  undang-undang tersendiri yang mengatur administrasi hukum Islam, tetapi ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diberlakukan di seluruh negara bagian Malaysia.
Di  Malaysia,  hukum  keluarga  tidak  memandang  pencatatan,  yang mereka  sebut  sebagai  pendaftaran,  sebagai  faktor  penentu  keabsahan perkawinan  di  mata  hukum  negara.  Hukum  Keluarga  Islam  di  Malaysia mengakui  syariat  sebagai  satu-satunya  faktor  penentu  keabsahan  sebuah perkawinan. 28 Oleh  karena  itu,  keabsahan  sebuah  perkawinan  di  Malaysia ditentukan  oleh  pemenuhan  rukun  dan  syarat  perkawinan  sesuai  dengan hukum  Islam.  Undang-undang  di  Malaysia  juga  menegaskan  bahwa  tidak diizinkan menganggap sebuah perkawinan tidak sah dimata hukum negara hanya karena tidak dilakukan pendaftaran.
3. Batas Usia Perkawinan
Isu  pernikahan  pada  usia  dini semakin  menajdi  perhatian  serius,  tidak hanya karena keterlibatan individu yang masih terlalu muda untuk menikah, tetapi  juga  karena  dampak  negatif  yang  dialami  oleh  perempuan  yang menikah  pada  usia  yang  terlalu  muda.  Hal  ini  seringkali  menyebabkan berbagai  maslaah,  baik  secara  individu  maupun  terkait  dengan  kesehatan reproduksi,  risiko  kematian  dini,  dan  tantangan  sosial  dalam  hal kematangan.
Di  Malaysia,  sebagian  besar  wilayah  negara  memiliki  ketentuan  usia minimal  pernikahan  yang  ditetapkan,  dimana  untuk  laki-laki  aadalah  18 tahun  dan  untuk  perempuan  adalah  16  tahun.  Namun  pada  tahun  2016 pemerintah  Malaysia  khususnya  Menteri  Perempuan,  Keluarga  dan Pengembangan Masyarakat Malaysia, dalam Upaya untuk mengurari tingkat
28 Fahmi Basyar, “Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam,” Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2017): hlm. 94.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
kehamilan pada remaja dan melindungi anak dibawah umur, diajukan untuk melakukan  perubahan  pada  undang-undang  dengan  meningkatkan  batas usia minimal pernikahan bagi perempuan Muslim menjadi 18 tahun. 29
Penetapan  batas  usia  dalam  perkawinan  merupakan  hasil  dari  ijtihad, yang  merupakan  upaya  pembaharuan  dalam  pemikiran  fikih  yang  ada sebelumnya.  Para  ulama  modern  masih  berdebat  tentang  apakah pembatasan usia minimal dalam perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada metode maslahat mursalah.

## H. INDONESIA
Penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia  telah  mengalami  perkembangan  yang positif  hingga  saat  ini.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adopsi  sejumlah  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  umat  Islam,  terutama  dalam  hal perkawinan,  pewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf,  dan  shadaah.  Beberapa  contoh peraturan  tersebut  antara  lain  UU No.  1 Tahun  1974,  UU  No.  7  Tahun  1989,  dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dikeluarkan melalui Intruksi Presiden.
1. Hukum Perkawinan
Untuk menyatakan sebuah perkawinan sah, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta dilakukan pencatatan perkawinan untuk menjamin kepastian hukum. Seorang suami memiliki hak-hak tertentu dalam keluarga, dan  hal  ini  tidak  berbeda  bagi  seorang  istri  yang  memiliki  hak-hak  yang sama setelah menikah.
Perkawinan dalam hukum Islam membutuhkan pemenuhan rukun dan syarat  perkawinan.  Rukun  perkawinan  merupakan  inti  atau  esensi  dari perkawinan itu sendiri, sehingga jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilakukan. Sementara itu, syarat-syarat merupakan elemen  yang  harus  ada  dalam  perkawinan,  tetapi  tidak  termasuk  inti  dari perkawinan  itu  sendiri.  jika  salah  satu  syarat  tidak  terpenuhi,  maka perkawinan tersebut tidak sah. Rukun perkawinan meliputi: 30
a. Calon mempelai pria dan wanita;
b. Wali dari calon mempelai wanita; c. Dua orang saksi; dan d. Akad nikah. 2. Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang keabsahan
perkawinandan pencatatan perkawinan.  Menurut undang-undang tersebut, suatu  perkawinan  dianggap  sah  jika  telah  dicatat  oleh  petugas  resmi
29 Robi’atul Adawiyah, Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak- Hak Wanita Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia , 2019,hlm 307.
30 Rizky  Perdana  Klay  Demak,  “Rukun  Dan  Syarat  Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  Di Indonesia,” Lex Privatum VI, no. 6 (2018): hlm. 123.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   310-329    E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4650
pencatatan  perkawinan  sesuai  dengan  persyaratan  yang  ditetapkan. Pencatatan  perkawinan  merupakan  tradisi  yang  baru  dan  tidak  familiar dalam peraturan keluarga Islam. Para ulama selalu membahas persyaratan kesaksian dalam akad nikah (ijab qabul), namun tidak membahas kebutuhan untuk mencatat perjanjian perkawinan secara tertulis. 31
Pencatatan  perkawinan, meskipun  tidak secara  tegas  dianggap  sebagai syarat  yang  mengikat  perkawinan,  memiliki  konsekuensi  penting  dalam hubungan  suami  istri.  Pencatatan  perkawinan  berdampak  pada  hak  dan kewajiban  pasangan  suami  istri  terkait  asset  dan  kekayaan  yang  dimiliki dalam  perkawinan,  serta  hubungan  antara  orang  tua  dan  anak-anak  yang lahir dari perkawinan yang sah.
Di  Indonesia,  petugas  pencatatan  perkawinan  yang  mencatat perkawinan  seorang  suami  yang  berencana  berpoligamu  tanpa  izin pengadilan dapat dikenai sanksi hukuman. Sanksi ini dapat berupa penjara atau kurugan selama maksimal 3 (tiga) bulan, atau denda maksimal sebesar Rp 7.500,00. 32
3. Batas Usia Perkawinan
Indonesia  adalah  sebuah  negara  kesatuan  yang  emngaut  sistem pemerintahan  Republik  Presidensial  dengan  banyak  partai  politik  yang demokratis.  Usia  perkawinan  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Perkawinan  Tahun  1974,  dimana  Pasal  7  ayat  (1)  mengatur  bahwa perkawinan  hanya  diizinkan  jika  calon  suami  berusia  19  tahun  dan  calon istri  berusia  minimal  16  tahun.  Namun,  jika  calon  mempelai  belum mencapai  usia  yang  diperlukan  untu  menikah,  mereka  dapat  mengajukan permohonan  dispensasi  pernikahan  ke  Pengadilan  sesuai  dengan  Pasal  7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.
Dalam  kompilasi  Hukum  Islam  (HKI)  Pasal  15  ayat  (1),  disebutkan bahwa batas usia minimal untuk perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan  16  tahun  bagi  perempuan,  hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Namun, beberapa hakim  berpendapat  bahwa  perbedaan  batas  usia  perkawinan  antara  laki- laki dan perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan bisa menimbulkan diskriminasi.  Pada  tahun  2019,  dilakukan  amandemen  terhadap  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  dengan  munculnya  Pasal  7  ayat  (1)  dalam Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019,  yang  menetapkan  bahwa  batas  usia
31 Basyar,  “Prosedur  Pencatatan  Perkawinan  Dan  Perceraian  Di  Negara  Indonesia  Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam."..., hlm. 89.
32 Suchamdi,  “Heterogeneous  Perundang-Undangan  Hukum  Perkawinan  Negara-Negara Muslim Modern."…., hlm. 36.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
perkawinan  bagi  laki-laki  dan  perempuan  adalah  19  tahun  secara  sama- sama.

## KOMPARASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL

## KESIMPULAN
Mencermati dinamika perkembangan Hukum Keluarga di Dunia Muslim sendiri terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan, yaitu:
a. Di  Negara  Mesir  yang  menganut  Mazhab  Hanafi,  dengan  batas  usia perkawinan  seorang  laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  berumur  18 tahun.
b. Di  Negara  Maroko  yang  menganut  Mazhab  Maliki,  dengan  batas  usia perkawinan  seorang  laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  berumur  18 tahun. NEGARA MADZHAB RUKUN  & SYARAT PENCATATAN PERKAWINAN USIA MINIMUM DISPENSASI Mesir Hanafi √ Pr  &  Lk  (18 th) Maroko Maliki √ (tentang wali) √ Pr  &  Lk  (18 th) Tunisia Maliki √ Pr  (17  th)  Lk (20 th) √ Yordania Hanafi √ (tentang wali) √ Pr  &  Lk  (18 th) √ Turkiye Hanafi √ Pr  (17  th)  Lk (18 th) √ Pakistan Hanafi √ Pr  (17  th)  Lk (18 th) Malaysia Syafi’i √ (tentang wali) √ Pr  (16  th)  Lk (18 th) √ Indonesia Syafi’i √ (tentang wali) √ Pr  (16  th)  Lk (19 th) √

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
c. Di  Negara  Tunisia  yang  menganut  Mazhab  Maliki,  dengan  batas  usia perkawinan  seorang  laki-laki  berumur  20  tahun  sedangkan  untuk perempuan 17 tahun.
d. Di  Negara  Yordania  yang  menganut  Mazhab  Hanafi,  dengan  batas  usia perkawinan  seorang  laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  berumur  18 tahun.
e. Di  Negara  Turkiye  yang  menganut  Mazhab  Hanafi,  dengan  batas  usia perkawinan  seorang  laki-laki  berumur  18  tahun  sedangkan  untuk perempuan 17 tahun.
f. Di  Negara  Pakistan  yang  menganut  Mazhab  Hanafi,  dengan  batas  usia perkawinan  seorang  laki-laki  berumur  18  tahun  sedangkan  untuk perempuan 17 tahun.
g. Di  Negara  Malaysia  yang  menganut  Mazhab  Syafi’i,  dengan  batas  usia perkawinan  seorang  laki-laki  berumur  18  tahun  sedangkan  untuk perempuan 16 tahun.
h. Dan di Negara Indonesia sendiri, menganut Mazhab Syafi‘i, dengan batas usia  perkawinan  seorang  laki-laki  berumur  19  tahun  sedangkan  untuk perempuan  16  tahun.  Pada  tahun  2019  telah  dilakukan  amandemen yang merubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan

## DAFTAR PUSTAKA
Abror,  Khoirul. Dispensasi  Perkawinan  Di  Bawah  Umur .  Edited  by  Agus.  Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2019.
Adawiyah, Robi’atul. Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak- Hak Wanita Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia , 2019.
Ahmad,  Sabarudin.  “Menelisik  Ketegasan  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Pakistan.” Al- Mashlahah 15, no. 1 (2019): 87–97.
Basyar, Fahmi. “Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam.” Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2017): 87–99.
Bunyamin,  Mahmudin.  “Pengembangan  Undang-Undang  Perkawinan  Yordania  Dan Relevansinya  Terhadap  Pemgembangan  Hukum  Perkawwinan  Islam  Modern.” ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 11, no. 2 (2019): 51–76.
Demak, Rizky Perdana Klay. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   310-329    E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4650
Indonesia.” Lex Privatum VI, no. 6 (2018): 122–29.
Ensiklopedi Islam, Vol. 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994).
Fatma,  Yulia.  “BATASAN  USIA  PERKAWINAN  DALAM  HUKUM  KELUARGA  ISLAM (Perbandingan  Antar  Negara  Muslim:  Turki,  Pakistan,  Maroko  Dan  Indonesia).” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 18, no. 2 (2019): 117–35.
Parliament ends dispute by rejecting raising marriage age to 16.
jordantimes.com/news/local/parliament-ends-dispute-rejecting-raising-marriage-age-16 (diakses pada 01 Oktober 2022 Pukul 09.28)
Khusen, Moh. “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Negara Muslim.” STAIN Salatiga, 2013.
Mudzhar, M Atho. “Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat).” Al-’Adalah XII, no. 95 (2012): 11–24.
Musthafa, Usman. “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko.” Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam 20, no. 1 (2019): 49–60.
Nasiri.  “Perkawinan  Di  Maroko.” Jurnal  Pendidikan  Dan  Pranata  Islam Volume  8  N (2017): 14–37.
Noviana,  Lia.  “Status  Wanita  Di  Negara  Muslim  Modern:  Studi  Terhadap  Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia.” Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam 13, no. 02 (2019): 197–214.
Novianti,  Nur  Fadhilah.  “PEMBENTUKAN  REGULASI  BATAS  MINIMAL  USIA  NIKAH  DI INDONESIA DAN YORDANIA.” Repository.Uinjkt.Ac.Id , 2022, i–88.
Nurinayah. “Hukum Keluarga Di Mesir.” Familia: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 2 (2020): 93–108. https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.9.
Rachmatulloh,  Mochammad  Agus.  “Studi  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Tunisia.” Al- Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies 2, no. 2 (2020): 307–26.
Schlumpf, Eva. “The Legal Status of Children Born out of Wedlock in Marocoo.” EJIMEL: Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law 4 (2016): 1–126.
Suchamdi.  “Heterogeneous  Perundang-Undangan  Hukum  Perkawinan  Negara-Negara Muslim Modern.” Kodifikasia 7, no. 1 (2013): 23–40.
Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil. “Produk ‐ Produk

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   310-329    E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4650
Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam.” Familia:  Jurnal  Hukum  Keluarga 2,  no.  1 (2021): 68–87.
Zaelani,  Abdul  Qadir. HUKUM  KELUARGA  DI  NEGARA-  NEGARA  MUSLIM  MODERN . Cetakan  Pe.  Bandar  Lampung:  Anugerah  Utama  Raharja  (AURA)  Printing  & Publishing, 2013.