## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN SURAT

## Akh. Sofi ubaidillah
Program Studi Magister Kenotariatan PPS Unisma Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Malang Email : akhsofiubaidillah@gmail.com

## Abstrak
Tanggungjawab  pada  Notaris,  dalam  hal  terjadinya  pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak ataupun Notaris itu sendiri dalam  membuat  suatu  akta,  dimana  muaranya  apabila  Notaris  tidak menjalankan  ketentuan  yang  suadah  diatur  di  dalam  undang-undang,  maka akan  menimbulkan  terjadinya  perbuatan  pemalsuan  atau  memalsukan sebuah  akta  yang  dibuat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  263  KUHP, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Akibat  hukum  dari  akta  notaris  yang  dibuat  berdasarkan  surat  palsu  dan keterangan  palsu  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  yang  tertera  dalam  Pasal 1320 dan Pasal 1335 KUHPerdata yaitu suatu akta yang dibuat berdasarkan sebab  yang  palsu  atau  di  palsukan,  akan batal  demi  hukum nitiegbaarheid, dapat  dibatalkan  dan  kekuatan  pembuktiannya  menjadi  akta  di  bawah tangan.
Kata kunci: notaris, pemalsuan, akta, pembuktian

## Abstract
Responsibility to the Notary, in the event of a criminal forgery of a letter  made  by  the  parties  or  the  Notary  itself  in  making  a  deed,  in  which case  if the  Notary  does  not  carry  out the  provisions  which  are  set forth  in the law, it will lead to fraud or falsification of a deed made as referred to in Article  263  of  the  Criminal  Code,  so  that  it  can cause  harm  to  the  parties concerned.  The  legal  consequences  of  a  notary  deed  made  based  on  fake letters and false statements in accordance with the provisions of the Article stated  in  Article  1320  and  Article  1335  of  the  Civil  Code,  namely  a  deed made  based  on  false  or  falsified  reasons,  will  be  null  and  void  by  the  law nitiegbaarheid,  can  be  revoked  and the  proof  power  become  a  deed  under the hand.
Keywords : notary, forgery, deed, proof

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  menjalankan  sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum rechtstaat , tidak berdasarkan pada kekuasaan machstaat .  Negara  bukan  maha  kuasa,  dan  negara  tidak  bisa bertindak sewenang-wenang. 1
Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menjadi  dasar  landasan dalammembentuk  pemerintah  Negara  Indonesia,  menjelaskan  secara  tegas bahwa  negara  Indonesia  berdasar  atas  hukum  Semua  warga  negara  dengan tidakada  kecualinya  wajib  melaksanakan  dan  menegakkan  hukum.  Prinsip terhadap negara hokum ialah menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan  perlindungan  hukum.  Notaris  dan  produk  aktanya  dapat  dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. 2
Notaris  ialah  pejabat  umum  yang  mempunyai  wewenang  untuk membuat  akta  otentik  sertawewenang  lainnya.  Wewenang  yang  dimaksud yaitu  wewenang  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  15Undang-undang Jabatan Notaris.
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  mempunyai  tugas  serta kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  hukum  dan  konsultasi  hukum terhadap  masyarakat.  Bantuan  hukum  yang  bisa  diberikan  seorang  Notaris yaitu  dalam  bentuk membuat alat  bukti tertulis,  yang  mempunyai  kekuatan otentik,  berupa  akta  otentik  atau  wewenang  lain  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris 3
Notaris adalah lembagamasyarakat yang dikenal sebagai “Notariat”, yang  timbul  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  juga  menghendaki adanya  suatu  alat  bukti  mengenai  hubungan  hukum  perdata,  yang  ada  dan terjadi  di  antara  mereka.  Notaris  dengan  para  pengabdinya  ditugaskan  oleh kekuasaan umum openbaar gezag , apabila UU mengharuskan demikian dan dikehendaki oleh semua masyarakat, untuk membuat suatu alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. 4
Sesuai  ketentuan  Pasal  15Undang-undang  Jabatan  Notaris,  selain membuat  akta  otentik,  Notaris  juga  mempunyai  wewenang  mengesahkan,
1 KrisnaHarahap, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5, (Bandung: Grafiti Budi Utami, 2009), hal. 16.
2 SusiloYuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 4.
3 KomarAndasasmita, Notaris Selayang Pandang, Cet.2, (Bandung: Alumni, 1983),  hal.2.
4 G.H.S.LumbanTobing, Peraturan Jabatan Notaris , (Jakarta: Erlangga, 1982), hal. 2.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
membukukan  surat  yang  dibuat  di  bawah  tangan,  yaitu  surat  yang  dibuat sendiri  oleh  perseorangan  ataupara  pihak  di  atas  kertas  yang  bermaterai, dengan  jalan  mendaftarkan  kedaftar  buku  yang  dibuat  dan  juga  disediakan khusus oleh Notaris.
Dalam konteks Notaris sebagai pejabat umum, akta relaas atau akta pejabat ambtelijke  akten adalah  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  berdasarkan pengamatan  yang  dilakukan  Notaris  tersebut.  Akta  jenis  ini  di  antaranya akta  berita  acara  rapat  umum  pemegang  saham  perseroan  terbatas,  akta pendaftaran  atau  inventarisasi  harta  peninggalan,  dan  akta  berita  acara penarikan  undian.  Sementara  itu,  akta partijparty  acten dimaksudkan sebagai  akta  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  berdasarkan  kehendak  atau keinginan  para  pihak.  dalam  kaitannya  dengan  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh para pihak tersebut . Akta jenis ini di antaranya akta jual beli, akta  sewa  menyewa,  akta  perjanjian  kredit,  dan  akta  keterangan  penetapan risalah rapat umum pemegang saham. 5
Pada  awal  lahirnya  jabatan  Notaris,  telah  terlihat  jelas  hakikatnya sebagai  pejabatyang  ditugaskan  oleh  kekuasaanuntuk  melayani  kebutuhan masyarakat  untuk  membuat  alat  bukti  otentik  yang  memberikan  kepastian hubungan  hukum  keperdataan.  Jadi,  sepanjang  alat  bukti  otentik  masih diperlukan  oleh  sistem  hukum  negara,  maka  jabatan  Notaris  akan  tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. 6
Dalam  perkembangannya,  para tabelliones dan tabularii sering menyebut  dirinya  sebagai notarius ,  meskipun  mereka  tidak  mempunyai surat  pengangkatan  dari  kerajaan.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  pada  masa lahirnya  Notaris,  ada  dua  golongan,  pertama  Notaris  yang  diangkat  oleh kerajaan, yang kedua Notaris
swastatidak diangkat oleh
kerajaan.Sedangkanyang  tidak  diangkat  kerajaan  hanya  mempunyai  hak untuk  mengeluarkan  akta  di  bawah  tangan.  Kemudian,yang  diangkat kerajaan ini bergabung dalam sebuah badan yang disebut collegium .
Sangat  disayangkan  apabila  terdapat  akta  Notaris  yang  isinya menjadi  permasalahan  atau  diragukan  kebenarannya,  dan  dianggap bertentangan  dengan  UU  dan  keadilan  serta  merugikan  kliennya,  karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta bertentangan dengan etika profesi Notaris.
Notaris dalam membuat akta autentik berusaha semaksimal mungkin untuk  membuat  akta  tidak  mengalami  cacat  atau  kesalahan.  Jika  terjadi penambahan atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka berdasarkan Pasal
5 Ibid ., hal. 51-52.
6 Ibid ., hal. 42.
49  UUJN-P,  setiap  perubahan  atas  akta  dibuat  di  sisi  kiri  atas. 7 Apabila kalimat  yang  dicoret  kemudian  diganti  begitu  saja  dengan  penghapusan, pengetikan tindih, maka perubahan tersebut tidak sah dan melanggar hukum.
Akta otentik adalah alat bukti terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan  penting  pada  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Dalam  berbagai  hubungan  bisnis,  kegiatan  di  bidang perbankan,  pertanahan,  kegiatan  sosial,  dan  lainnya,  diperlukan  adanya suatu pembuktian tertulis berupa akta otentik. 8
Notaris juga berperan untuk memberikan nasihat yang sesuai dengan permasalahan  hukum  yang  ada.  Apapun  nasihat  yang  diberikan  Notaris kepada  para  pihak  dan  kemudian  dituangkan  kedalam  akta,  tetap  sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris. 9
Didalam  praktik,  kadangpara  pihak  atau  penghadap  memberikan keterangan  ataupun  pernyataan  tidak  benar  (palsu)  kepada  Notaris,  dan Notaris  tidak  mengetahui  atas  keterangan  yang  diberikan  tersebut  berupa keterangan yang palsu.
Fenomena banyaknya Notaris yang tersangkut masalah hukum akhir- akhir ini,seperti adanya pemanggilan oleh pihak kepolisian menyangkut akta yang dibuatmenunjukkan
masih belum jelasnya kedudukan pertanggungjawaban jabatan Notaris.Hal tersebut akan semakin menimbulkan  kekhawatiran  Notaris  dalam  menjalankantugasnya  karena sewaktu-waktu  ia  dapat  digugat  oleh  para  pihak,  bahkan  adakemungkinan mendapatkan tuntutan secara pidana. 10
Berdasarkan  latar  belakang  yang  di  uraikan  diatas  penulis mencermati adanya pokok permasalahan, yang pertama bentuk  pertanggung jawaban  pidana  Notaris  dalam  pembuatan  akta  apabila  berkaitan  dengan tindak  pidana  pemalsuan  surat,  dan  yang  kedua  akibat  hukum  bagi  akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

## METODE PENELITIAN
7 Supriadi, , Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Cetakan Keenam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 40.
8 Pasal1867KUHPerdata menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan.
9 HabibAdjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , Cet. Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 24.
10 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 183.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Penelitian  yaitu  merupakan  suatu  kegiatan  yang  digunakan  untuk memperkuat  dan  menunjang  suatu  penulisan  ilmiah.  Penelitian  dilakukan agar  memperoleh  hasil  dari  jawaban  yang  bersifat  subyektif  mungkin  dan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 11
Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian  yang  dilakukan  bersifat  penelitian  hukum  normatif.  Metode penelitian  hukum  normatifadalah  metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. 12
Pengumpulan  ,bahan  hukum  yang  di  lakukan  dalam  penelitian library research yaitu teknik dokumentar yang dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku, makalah. artikel majalah, jurnal, koran dan karya  para  pakar.  Pada  Penelitian  hukum  normatif,  pengelolaan  data  yang dilakukan  yaitu  dengan  cara  mensistematika  terhadap  bahan  hukum  yang tertulis.  Sistematisasi  berarati  membuat  klasifikasi  terhadapbahan  hukum untuk mempermudah pekerjaan analisis dan juga konstruksi. 13

## PEMBAHASAN
Pertanggung  jawaban  pidana  Notaris  dalam  pembuatan  akta  yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat
Notaris  terikat  dengan  kewajiban  dan  larangan  tertentu  yang  telah ditentukan  dalam  UUJN  yang  saat  ini  telah  diubah  menjadi  UU  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Jabatan Notaris. Oleh karena itu,  setiap  Notaris  tidak  terlepas  dari  sanksi-sanksi  apabila  melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.Undang- Undang  Jabatan  Notaris  tidak  mengatur  tentang  sanksi  pidana  terhadap Notaris. Namun demikian, dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan  hukum  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  Notaris  terkait  akta otentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.
Hukum  Pidana  merupakan  bagian  dari  hukum  publik  yang mengutamakan tekanan pada kepentingan umum dalam masyarakat. Hukum pidana menekankan kepada perbuatan seseorang yang dikesampingkan atau dilanggar.  Larangan  tersebut  disertai  ancaman  dan  sanksi  yang  berupa pemidanaan  tertentu  bagi  yang  melanggarnya.  Dalam  hal  ini,  pidana  yang dijatuhkan  terhadap  Notaris  yaitu  berupa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh Notaris  dalam  kapasitasnya  sebagai  pejabat  umum  yang  mempunyai
11 Soerjono 0 Soekanto, Pengantar Peneltian Hukum , (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997), hal. 34.
12 Soerjono 0 Soekanto 0 dan 0 Sri 0 Mamudji , PenelitianHukumNormatif SuatuTinjaua n Singkat, Cetakan ke – 11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.
13 Ibid . hal. 251-252
wewenang  membuat  akta  dan  tidak  dalam  konteks  individu  sebagai  warga negara pada umumnya.
Keberadaan  segelintir  Notaris  “nakal  serta  tidak  profesional”  yang melakukan  tindak  pidana  dalam  menjalankan  wewenangannya  sebagai Pejabat  Umum  tentu  saja  harus  tetap  menjadi  perhatian  pemerintah  dan penegak hukum. Secara teoretik, hukum harus ditegakkan terhadap siapapun yang  melanggar  tanpa  pandang  bulu.  Kaidah  ini  merupakan  prinsip “persamaan  di  depan  hukum” equality  before  the  law yang  merupakan elemen fundamental dalam konsep negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Julius Stahl, A.V. Dicey dan sebagainya. Berdasarkan  prinsip  persamaan  di  depan  hukum,  setiap  individu  atau kelompok  masyarakat  memiliki  ketundukan  yang  sama  di  depan  hukum, sehingga  tidak  ada  pengecualian  bagi  pejabat  pemerintahan  ataupun  orang tertentu bagi hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan. 14 Tanggungjawab hukum terhadap seorang Notaris dalam menjalankan  profesinya  menurut  Lanny  Kusumawati  digolongkan  dalam  2 dua bentuk yaitu : 15
1. Tanggungjawab  Hukum  Perdata,  apabila Notaris  melakukan  kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan KUHPerdata Pasal 1234 atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang  ditentukan  dalam  ketentuan  KUHPerdata  Pasal  1365.  Terhadap kesalahan  tersebut  telah menimbulkan  kerugian  pihak  klien  atau  pihak lain.
2. Tanggungjawab  Hukum  Pidana,  bilamana  Notaris  telah  melakukan perbuatan  hukum  yang  dilarang  oleh  UU  atau  melakukan kesalahan/perbuatan  melawan  hukum  baik  karena  sengaja  atau  lalai yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Pertanggungjawaban  pidana tidak  akan  tercipta  jika  pada  diri  orang yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  terdapat  kesalahan.  Kesalahan  yang menjadi titik sentral atas konsep pertanggungjawaban pidana. 16 Oleh karena itu, adigum yang  sangat  dikenal  ‘tiada  pidana  tanpa  kesalahan”menjadi “tiada  pertanggungjawaban  pidana  tanpa  kesalahan”,  artinya “seseorang baru  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  atas  tindak  pidana  yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan”. 17
14 Perlindungan Hukum , Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 201 15 Lanny  Kusumawati, Tanggung  Jawab  Jabatan  Notaris, (Bandung:  Refika Aditama, 2006), hal. 49.
16 Cynthi H. Finn, “The Responsible Corporate Officer, Criminal Liability, and Mens Rea: Limitations on the RCO Doctrine”, The American University Law Review, Vol. 46, 1996, hlm. 548. Dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op, Cit, hal. 23.
17 Ibid.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Pertanggungjawaban Notaris secara pidana karena melanggar syarat formil dalam pembuatan akta, harus juga dirujuk dari UUJN. Karena induk untuk  menentukan  suatu  akta  sudah  terpenuhi  dari  ketiga  aspek  tersebut lahiriah,  formal  dan  materil berada  di  dalam  UUJN.  Sehingga  antara pertanggungjawaban  pidana  Notaris  karena  melakukan  pelanggaran terhadap  KUHP  tidak  bisa  dipisahkan  dari  UUJN  sebagai  dasar  Notaris menjalankan jabatannya.
Memenuhi  pertanggungjawaban  Notaris  dapat  saja  dilakukan  atau dilihat dengan memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut: 18
a. Adanya tindakan hukum terhadap Notaris berupa aspek formal akta yang  sengaja  dan  penuh  kesadaran  serta  keinsyafan  dan perencanaan,  bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  ataupun  di  hadapan Notaris  secara  bersama sepakat untuk  menjadi  dasar  dalam melakukan tindak pidana.
b. Adanya  tindakan  hukum  bagi  Notaris  dalam  membuat  akta  di hadapan  atau  oleh  Notaris  yang  jika  diukur  tidak  sesuai  dengan UUJN.
c. Tindakan  Notaris  tersebut  tidak  sesuai  menurut  instansi  yang berwenang  untuk  menilai  suatu  tindakan  Notaris,  dalam  hal  ini Majelis Pengawas Notaris.
Faktor  yang  menyebabkan  Notaris  diperlukan  kehadirannya  untuk pemeriksaan perkara pidana yaitu :
a. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian yang dialami para pihak,
b. Para  Pihak  maupun  pihak  yang  lain  dan  berdasarkan  bukti  awal bahwa  Notaris  patut  diduga  turut  serta  melakukan  ataupun membantu  melakukan  suatu  tindak  pidana,  berkaitan  dengan kewenangan  Notaris  berdasarkan  UUJN  pasal  15  yaitu  membuat akta otentik dengan adanya unsur tindak pidana seperti:
a) Pasal55KUHPidana, turut serta melakukan tindak pidana,
b) Pasal231KUHPidana,  membantu  pelaku  dalam  melakukan kejahatan,
c) Pasal263KUHPidana, membuat surat palsu,
d) Pasal266KUHPidana, memberikan keterangan palsu dalam akta otentik,
e) Pasal372KUHPidana, penggelapan,
f) Pasal378KUHPidana, penipuan,
18 HabibAdjie, Op.Cit, hal. 124-125.

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN SURAT (Akh. Sofi ubaidillah)
g) Pasal385KUHPidana,  menjual,  menukarkan  atau  membebani dengan credietverband sekarang  Hak  Tanggungan  atas  tanah yang belum bersertifikat.
Selanjutnya  berdasarkan  Peraturan  MENKUM  HAM  No.  7  Tahun 2016  tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pasal  27,  menyatakan  bahwa Majelis  Kehormatan  Notaris  memberikan  persetujuan  kepada  penyidik, penuntut  umum,  atau  hakim  untuk  kepentingan  proses  peradilan  dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal: 19
a. Adanya  dugaan  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  minuta  akta atau surat Notaris dalam penyimpanan Notaris,
b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan daluwarsa dalam peraturan UU dibidang hukum pidana,
c. Adanya  penyangkalan  keabsahan  terhadap  tanda  tangan  dari  salah satu para pihak atau lebih,
d. Adanya dugaan pengurangan ataupun penambahan atas minuta akta,
e. Adanya  dugaan  Notaris  melakukan  pemunduran  terhadap  tanggal antidatum .

## Akibat  Hukum  terhadap  Akta  Notaris  yang  dibuat  Berdasarkan Keterangan Palsu
Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris secara melawan hukum sehingga menyebabkan akta otentik menjadi akta dibawah tangan  serta  akta  tersebut  dapat  dibatalkan  telah  sejalan  dengan  teori kewenangan  dan  konsep  perlindungan  hukum.  Seperti  dikemukakan  dalam teori  kewenangan,  Notaris  dalam  membuat  akta  otentik  tennasuk  dalam kewenangan  secara  atribusi,  berdasarkan  ketentuan  UUJN  Pasal  15  ayat  1. Penilaian  terhadap  Akta  yang  dibuat  Notaris  harus  dilakukan  dengan  asas praduga  sah presumptio  iustae  causa. Asas  ini  dapat  digunakan  untuk menilai akta notaris, yaitu akta notraris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah.
Pada  tataran  hukum  kenotariatan  jika  suatu  akta  Notaris dipermasalahkan oleh para pihak maka: 20
a. Para  pihak  datang  kembali  ke  Notaris  untuk  membuat  akta pembatalan  atas  akta  tersebut.  Akta  yang  dibatalkan  sudah  tidak mengikat  lagi  para  pihak  dan  para  pihak  menanggung  segala akibat dari pembatalan tersebut.
19 M.Luthfan Hadi Darus, Op. Cit, hal. 83.
20 HabibAdjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT), Cetakan ke I (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 34.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
b. Jika  para  pihak  tidak  sepakat  akta  yang  bersangkutan  untuk dibatalkan,  salah  satu  pihak  dapat  menggugat  pihak  lainnya dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di  bawah  tangan.  Setelah  didegradasikan,  hakim  yang  memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegredasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan.
Adapun  syarat-syarat  kebatalan nietieg yang  diatur  dalam KUHPerdata dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
1. Dapat dibatalkan Vernietigbaarheid
a. Melanggar  ketentuan  Pasal  1230  ayat  1KUHPerdata sepakat mereka  yang  mengikat  diri. Pasal  1320  ayat  1  KUHPerdata menyatakan  perjanjian  adalah  sah  apabila  diantara  para  pihak sepakat  mengikatkan  diri.  Tiada  sepakat  yang  sah cacat kehendak/wilsgbrek .  Dalam  KUHPerdata  terdapat  tiga  hal  yang menjadi pembatalan perjanjian berdasarkan cacat kehendak, yaitu kekhilafan ( dwaling) , paksaan ( dwang) dan penipuan ( bedrog ).
b. Melanggar  syarat  subyektif  sahnya  perjanjian,  yaitu  melanggar Pasal  1320  ayat  2  KUHPerdata kecakapan  membuat  perjanjian . Melanggar  Pasal  1320  ayat  2  KUHPerdata Cakap  bertindak menurut  hukum, pasal  ini  menentukan  bahwa  perjanjian  adalah sah apabila para pihak cakap dalam membuat suatu perjanjian.
2. Batal Demi Hukum Neitigbaarheid
a. Melanggar  ketentuan  Pasal  1320  ayat  3  KUHPerdata suatu  hal tertentu. Suatu  hal  tertentu  yang  dimaksudkan  adalah  bahwa obyek perjanjian tersebut haruslah tertentu, dapat ditentukan yaitu suatu  barang  yang  dapat  diperdagangkan  dan  dapat  dietentukan jenisnya secara jelas dan tidak kabur.
b. Melanggar  ketentuan  KUHPerdata  Pasal  1320, suatu  sebab  yang halal .  Suatu  sebab  yang  halal,  apabila  perjanjian  itu  dibuat berdasarkan  kepada  sebab  yang  sah  dan  dibenarkan  oleh undangundang  dan  tidak  melanggar  ketentuan-ketentuan  tentang isi dari perjanjian.
Sehubungan  dengan  pembatalan  akta  yang  di  buat  oleh  Notaris, perlu  dikemukakan  ketentuan  UUJN  Pasal  84.  Menurut  UUJN  Pasal  84 bahwa  tindakan  pelanggaran  yang  di  lakukan  Notaris  terhadap  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  i,  Pasal  16  ayat  (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai  akta  di  bawah  tangan  atau  suatu  akta  menjadi  batal  demi  hukum

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN SURAT (Akh. Sofi ubaidillah)
dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga kepada Notaris.
Terjadinya  suatu  akibat  hukum  yaitu  berupa  akta  otentik  menjadi akta  dibawah  tangan  dan  akta  tersebut  dibatalkan  diakibatkan  oleh penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  Notaris,  dimana  Notaris dalarn  menjalakan  wewenangnya  telah  melanggar  ketentuan  perundang- undangan  yang  mana  mengakibatkan  kerugian  bagi  para  pihak  dan mengakibatkan  berubahnya  kekuatan  pembuktian  akta  dan  adanya pembatalan akta otentik tersebut oleh pengadilan.
Dalam Pasal 84 UUJN bahwa tentang akibat hukum akta yang dibuat notaris  batal  demi  hukum  sudah  dihapuskan.  Namun  dalam  hukum  positif yang  berlaku,  berdasarkan  KUHPerdata  Pasal  1320  apabila  didalam  suatu perjanjian  tidak  terpenuhinya  syarat  obyektif  dalam  pasal  tersebut  maka akibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1335 KUHPerdata  ditegaskan  bahwa,  Suatu  perjanjian  tanpa  sebab,  atau  dibuat berdasarkan  suatu  sebab  yang  palsu  atau  yang  terlarang,  tidaklah mempunyai kekuatan.
Apabila terjadi pemalsuan surat dan keterangan palsu yang diberikan oleh  para  pihak  didalam  proses  pembuatan  akta  maka  tanggungjawab materil  merupakan  tanggungjawab  dari  para  pihak  yang  telah  memberikan data  palsu  maupun  keterangan  palsu  kehadapan  notaris.  Para  pihak  dapat dituntut  dan  bertanggungjawab  atas  tindak  pidana  surat  palsu  dan keterangan  palsu  sesuai  Pasal  263,  264  dan  Pasal  266  KUHP.  Dengan demikian  berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku  apabila  suatuakta  yang dibuat  notaris  mengandung  unsur-unsur  tindak  pidana  surat  palsu  atau keterangan  palsu  dari  para  pihak  dan  dibuat  Notaris  itu  sendiri,  maka  jelas perbuatan  tersebut  melanggar  Pasal  263,  264  dan  266,    KUHP,  sehingga sesuai  Pasal  1320  KUHPerdata,  akibat  hukum  perjanjian  dalam  isi  akta autentik  tersebut  adalah  batal  demi  hukum  atau  batal  sejak  perjanjian tersebut  dibuat nitiegbaarheid dan  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  tersebut menjadi  terdegradasi  nilai  kekuatan  pembuktiannya  dari  akta  otentik menjadi  akta  dibawah  tangan  akan  tetapi  tentang  kebenaran  formal  yang terdapat  dalam  kepala  dan  penutup  akta  tetap  mengikat  para  pihak  yang membuatnya. 21

## KESIMPULAN
Adapun  tanggung  jawab  Notaris  dalam  hal  terjadinya  pemalsuan surat  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  ataupun  Notaris  itu  sendiri  dalam pembuatan  akta  menurut  UUJN,  adalah  ketika  Notaris  dalam  menjalankan

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
jabatannya  terbukti  melakukan  pelanggaran,  maka  Notaris  bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi  Hukum  Administrasi,  Hukum  Perdata,  yaitu  sesuai  ketentuan  sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJN dan kode etik.
Notaris  melakukan  pelanggaran  terhadap  Pasal  15  UUJN,  dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan  menimbulkan  terjadinya  perbuatan  pemalsuan  atau  memalsukan  akta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  263,  264,  dan  266  KUHP  sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.
Akibat  hukum  akta  notaris  yang  dibuat  berdasarkan  surat  palsu  dan keterangan palsu sesuai Pasal 1320 ayat 4 dan Pasal 1335 KUHPerdata yaitu apabila  suatu  perjanjian  yang  dibuat  berdasarkan  sebab  yang  palsu  adalah batal demi hukum nitiegbaarheid dan akta yang dibuatnya tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktiannya
Notaris  sebagai  pejabat  umum  dalam  melakukan  suatu  tindakan hukum  harus  lebih  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  tugas/jabatan  Notaris,  dan  Notaris  harus  senantiasa menerapkan  prinsip  kehati-hatian  agar  selalu  dalam  rambu-rambu  yang benar.
Disarankan  meskipun  UU  memberikan  perlindungan  terhadap Notaris  dalam  hal  pemeriksaan  perkara,  khususnya  perkara  pidana, hendaknya  Notaris  tetap  menjaga  kekuatan  pembuktian  akta  otentik  yang dibuatnya,  agar  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sempurna,  dengan demikian  Notaris  terhindar  dari  perbuatan  pidana,  karena  memperhatikan aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil, sehingga akta yang di buat oleh  Notaris  mempunyai  kekuatan  yang  sempurna,  dan  Notaris  terhindar dari perbuatan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, , Yogyakarta: UII Press G.H.S. 0 Lumban 0 Tobing,  1982, Peraturan  Jabatan  Notaris ,  Jakarta: Erlangga. Habib 0 Adjie, 0 2009, 0 Meneropong 0 Khazanah 0 Notaris 0 dan 0 PPAT 0 Indonesi a 0 Kumpulan 0 Tulisan 0 Tentang 0 Notaris 0 dan 0 PPAT, 0 Cetakan 0 ke 0 I, Bandung: 0 PT 0 Citra 0 Aditya 0 Bakti,
____________2009, Hukum  Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap UU  No.  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris ,  Cet.  Pertama,
Bandung: Refika Aditama.
Komar 0 Andasasmita,  1983, Notaris  Selayang  Pandang, Cet.2,  Bandung:
Alumni.
Lanny  Kusumawati, 2006, Tanggung  Jawab  Jabatan  Notaris, Bandung: Refika Aditama. Krisna 0 Harahap, 0 2009,0 Konstitusi 0 Republik 0 Indonesia 0 Menuju 0 Perubaha n 0 ke5, 0 Bandung: Grafiti 0 Budi 0 Utami. Soerjono 0 Soekanto, 0 Sri 0 Mamudji, 0 2009, 0 Penelitian 0 Hukum 0 Normatif 0 Su atu 0 Tinjauan 0 Singkat, 0 Cetakan ke11, Jakarta: Raja 0 Grafindo 0 Persada.
__________________,  1997, Pengantar  Peneltian  Hukum ,  Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Supriadi,  2016, Etika  &  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  Di  Indonesia, Cetakan Keenam , Jakarta: Sinar Grafika. Susilo 0 Yuwono, 0 1982, 0 Penyelesaian 0 Perkara 0 Pidana 0 Berdasarkan 0 KU HAP 0 Sistem 0 dan 0 Prosedur, 0 Bandung